PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN KONSUMTIF

## BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MANDIRI KC DURI
Muhammad Fadhil Junery NIDN. 2103068503 Dan Amrullah

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlakuan  akuntansi  pembiayan konsumtif  bermasalah  dengan  akad  murabahah  dan  memberikan  rekomendasi perlakuan  akuntansi  murabahah  sesuai  PSAK  102  di PT.  Bank  Mandiri  Syariah Cabang  Duri.  Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  digunakan  untuk menjabarkan  proses  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan transaksi  murabahah  di  BSM  Cabang  Duri.  Data  penelitian  didapatkan  melalui wawancara dengan karyawan bagian administrasi pembiayaan serta dokumentasi kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan  konsumtif  dengan  akad  murabahah  di  BSM  Syariah  Cabang  Duri terdapat  beberapa  item  yang  belum  sesuai  dengan  PSAK  102.  Dan  untuk penyajian  margin  murabahah  sudah  sesuai  dengan  PSAK  102,  serta  dalam  hal pengungkapan  ini  BSM  Cabang  Duri  sudah  sesuai  dengan  PSAK  102.  Hal  ini dibuktikan  dengan  wawancara  peneliti  dengan  Administration  Officer,  dimana pihak  bank  mengungkapkan  biaya-biaya  yang  terkait  dengan  proses  pengajuan murabahah  yakni  biaya  administrasi  1  %  dari  plafon  dan  biaya  asuransi  biaya meterai,  pajak.  Namun  biaya  asuransi,  biaya  meterai  dan  pajak  tersebut  bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang. Kata kunci: PSAK No. 102, pembiayaan murabahah, Pembiayaan konsumtif

## A. Latar Belakang Masalah
Munculnya era globalisasi dan pasar bebas merupakan sunatullah dan wujud dinamika  zaman  yaitu  masa  yang  pasti  terjadi  pada  dunia  yang  semakin  maju. 1 Dengan  ciri  transparasi  diberbagai  bidang  kehidupan  tanpa  mengenal  batas teritorial  suatu  negara  dan  bangsa.  Bagi  negara  maju  telah  mempersiapkan  diri sejak lama dengan berbagai kemampuan agar masyarakatnya mampu menghadapi masa  yang  penuh  kompetitif,  tetapi  bagi  negara  berkembang  seakan  sulit mengejar ketertinggalannya, terutama dalam segi perekonomian.
Berkembangnya  bank-bank  syariah  di  negara-negara  Islam  berpengaruh besar  terhadap  negara  Indonesia.  Pada  awal  periode  1980-  an  diskusi  mengenai Bank  Syariah  sebagai  pilar  ekonomi  Islam  mulai  dilakukan.  Para  tokoh  yang terlibat  dalam  kajian  tersebut  adalah  Karnaen  A  Penuata  Atmaja,  M.  Dawan Raharjo, M. Amien Rais dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas  telah  diwujudkan.  Akan  tetapi  prakasa  lebih  khusus  untuk  mendirikan
1 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institute  Bankir  Indonesia, Konsep  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah, djambatan, Jakarta, 2001
Bank  Islam  di  Indonesia  baru  dilakukan  pada  tahun  1990.  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18  Agustus  1990  di  Cisana  Bogor  Jawa  Barat, berdasarkan  amanat  Munas  IV  MUI  dibentuk  kelompok  kerja  untuk  mendirikan Bank Islam di Indonesia.
Dan  Bank  Islam  yang  pertama  didirikan  di  Indonesia  Bank  Muamalat Indonesia. 2 Setelah  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  timbul  peluang untuk  mendirikan  Bank-Bank  yang  berprinsip  Syariah.  Operasionalisasi  BMI kurang  menjangkau  usaha  masyarakat  kecil  dan  menengah  maka  muncul  usaha untuk  mendirikan  Bank  dan  lembaga  keuangan  mikro  seperti  BPR  Syariah  dan Bank Mandiri Syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi tersebut. 3
Merujuk    UU  Republik  Indonesia  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah  yang  memuat  tentang  tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  untuk mencapai  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi ekonomi,  maka  dikembangkanlah  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  nilai keadilan,  kebersamaan,  pemerataan  dan  kemanfaatan  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah. 4
Bank  Syariah  memiliki  peran  sebagai  lembaga  perantara  antara  unit-unit ekonomi  yang  mengalami  kelebihan  dana  dengan  unit-unit  yang  mengalami kekurangan  dana.  Melalui  bank,  kelebihan  tersebut  dapat  disalurkan  kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan pada  bunga. 5 Dengan  kata  lain,  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  kegiatan usahanya  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  serta  kegiatan  operasionalnya berdasarkan syariat Islam.
Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-nilai  keadilan,  amanah,  kemitraan,  transparansi  dan  saling  menguntungkan baik  bagi  bank  maupun  bagi  nasabah  yang  merupakan  pilar  dalam  melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan dengan  baik  agar  mampu  memberikan  nilai  tambah  dalam  meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada al Qur’an dan al Hadits. Dengan demikian, terbukti bahwa Islam sebagai agama yang  universal  dan  komprehensif  sangat  mampu  menjawab  problem  kehidupan manusia yang begitu komplek. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut utamanya diatur  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  dan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  102  mempunyai tujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan
2 Muhammad,  Syafi’i  Antonio. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek. Cet  Ke-1,  Jakarta  : Gema Insani, hlm 25.
3 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Depkripsi dan Ilustrasi, Cet Ke- 1 Jakarta : Ekomosia, hlm 85.
4 Tanpa  nama, HimpunanUndang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Ekonomi Syariah , Pustaka Zeedny, Yogyakarta, 2009, h. 31
5 Muhammad. Manajemen  Dana  Bank  Syari’ah. Edisi  I,  Cetakan  II,  Ekonisia,  Yogyakarta, 2005, h.1.
transaksi  murabahah.  Ruang  lingkup  pernyataan  ini  berlaku  untuk  lembaga keuangan  syariah  dan  koperasi  syariah.  Pernyataan  ini  tidak  berlaku  untuk obligasi  syariah  atau  (sukuk)  yang  menggunakan  akad  murabahah.  Pengertian akad  murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  harga  jual  sebesar  biaya perolehan  ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati  dan  penjual  harus mengungkapkan perolehan barang tersebut kepada pembeli. 6
Menurut Slamat Wiyono, Murabahah didefinisikan sebagai berikut : “ Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli.  Dalam  murabahah  bank  syariah  dapat  bertindak  sebagai  penjual dan  juga  pembeli.  Dalam  Murabahah,  bank  syariah  dapat  bertindak sebagai  penjual  dan  juga  pembeli.  Sebagai  penjual  apabila  bank  syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah ” 7
Dalam kegiatan financing atau penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis  besar  terdapat  empat  kategori  produk  pembiayaan  syariah  berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditujukan untuk usaha kerja sama dan pembiayaan  dengan  prinsip  pelengkap.  Akuntansi  merupakan  suatu  bentuk pencatatan  yang  ditunjukkan  untuk  memberikan  keterangan-keterangan  sebagai informasi  keadaan  keuangan,  maka  hal  inilah  yang  dianjurkan  Islam  agar mencatat setiap transaksi agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.
Pembiayaan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak,  yakni  pihak  bank  dengan  pihak  lain  untuk  mengadakan  akad  yang  mana akad  tersebut  akan  menimbulkan  kewajiban  bagi  pihak  bank  untuk  memberikan pembiayaan,  dan  pihak  lain  yang  dibiayai  tersebut  juga  mempunyai  kewajiban untuk mengembalikan jumlah tagihan sesuai dengan akad perjanjian.
Salah  satu  produk  unggulan  pembiayaan  perbankan  syariah  adalah  produk pembiayaan  murabahah.  Pembiayaan  ini  adalah  pembiayaan  yang  mengambil keuntungan  yang  diperoleh  dari  selisih  dari  harga  beli  dengan  harga  jual. Murabahah  hakikatnya  jual  beli,  dimana  masing-masing  yang  terlibat  dalam transaksi  jual  beli  membuat  suatu  kesepakatan  yang  kemudian  kesepakatan  ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.
Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yakni pembiayaan berdasarkan  akad  jual  beli  antara  bank  dan  nasabah.  Bank  membeli  barang  yang dibutuhkan  dan  menjualnya  kepada  nasabah  sebesar  harga  pokok  ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumer. 8
6 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Standar  Akuntansi  Keuangan ,  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta, 2002, hal.313
7 Drs.  Slamet  Wiyono, Cara  mudah  memahami  Akuntansi  Perbankan  Syariah ,  PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hal.81
8 PT. Bank Syariah Mandiri, Annual Report (Laporan Manajemen). Laporan Tahunan 2013 hlm. 39.
Implikasi  dan  aplikasi  murabahah  dalam  perbankan  syariah  dapat dikategorikan  kepada  pembiayan  konsumtif  dan  pembiayaan  produktif. Pembiayaan  konsumtif  merupakan  pembiayaan  untuk  keperluan  konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan  yang terkait dengan modal kerja dan investasi. 9
Dalam  pembiayaan murabahah ini,  bank  sebagai  pemilik  dana  membeli barang  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diinginkan  oleh  nasabah  yang membutuhkan  pembiayaan,  kemudian  menjualnya  ke  nasabah  tersebut  dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh nasabah. Selanjutnya nasabah  akan  mengembalikan  utangnya  di  kemudian  hari  secara  tunai  maupun cicilan. 10
Sebagai  lembaga  keuangan,  tentu  menjalankan  fungsi  menghimpun  dana dan menyalurkan dananya. 11 Namun dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan  secara  matang  jumlah  pembiayaan  yang  akan  diberikan kepada  nasabah  serta  menilai  nasabah  yang  benar-benar  layak  untuk  diberi pembiayaan  agar  tidak  menimbulkan  pembiayaan  bermasalah.  Pembiayaan bermasalah  diartikan  suatu  kondisi  dimana  terdapat  suatu  penyimpangan  utama dalam  pembayaran  kembali  pembiayaan  yang  berakibat  terjadi  keterlambatan dalam  pengembalian  atau  diperlukan  tindakan  yuridis  dalam  pengembalian  atau kemungkinan  terjadinya  kerugian  bagi  lembaga. 12 Apabila  pembiayaan  yang diberikan  bermasalah,  maka  dilakukan  penanggulangan  pembiayaan  bermasalah demi menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
Portofolio  pembiayaan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  tahun  2013  dan tahun  2014,  kinerja  pembiayaan  per  akad  didominasi  pembiayaan  dengan  akad Murabahah (jual-beli berbasis margin) sebesar Rp33,71 triliun atau porsi 68,62% terhadap  total  pembiayaan,  meningkat  dibandingkan  porsi  pembiayaan  dengan skim  murabahah  pada  akhir  tahun  2013  sebesar  Rp33,21  triliun  atau  65,81% terhadap total portofolio pembiayaan BSM. Sedangkan porsi pembiayaan dengan skim  musyarakah  mencapai  sebesar  Rp7,65  triliun  atau  porsi  15,56%,  naik dibandingkan  akhir  tahun  2013  sebesar  Rp7,34  triliun  atau  14,54%.  Komposisi pembiayaan  dengan  skim  mudharabah  dan  lainnya  mengalami  penurunan  dari semula sebesar 7,75% dan 11,90% pada akhir tahun 2013, menjadi sebesar 6,44% dan 9,38% pada akhir tahun 2014. 13
Hingga  akhir  Desember  2014,  dalam  operasionalnya  BSM  masih menyalurkan  pembiayaan  dalam  4  (empat)  segmen,  antara  lain:  pembiayaan korporasi,  pembiayaan  komersial,  pembiayaan  usaha  mikro  dan  kecil,  dan pembiayaan  konsumer.  Secara  komposisi,  Bank  telah  menyalurkan  pembiayaan
9 www.anneahira.com/mandiri-syariah.htm. 12-05-2015
10 Ascarya, Akad  &  Produk Bank Syariah. (Jakarta:  PT. Raja  Grafindo, Edisi ke-3, 2011) hlm.81-83.
11 Andri  Soemitra,  M.A, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,  cet.  Ke-1  Jakarta : Kencana, 2009, hlm 457
12 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per.M.KUKM/2007
13 Ibid. hlm.127
per  segmen  dengan  porsi  pembiayaan  konsumer  sebesar  38,53%,  pembiayaan korporasi sebesar 32,94%, pembiayaan usaha mikro dan kecil sebesar 17,38% dan pembiayaan komersial sebesar 11,14%. 14
Salah satu bisnis BSM yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  adalah  pembiayaan  konsumer.  Pembiayaan  konsumer memberikan  kontribusi  positif  bagi  pertumbuhan  pembiayaan  pada  bisnis  BSM secara  keseluruhan.  Kondisi  perekonomian  nasional  tahun  2013  dan  2014  yang mengalami  perlambatan  membawa  pengaruh  pada  pertumbuhan  pembiayaan konsumer.  BSM  menyalurkan  pembiayaan  konsumer  selama  2014  sebesar Rp14,79  triliun  menurun  terhadap  Desember  2013  sebesar  Rp16,36  triliun. Pencapaian  pembiayaan  tersebut  disebabkan  oleh  tingginya run off pembiayaan Business-to-Business (B2B) yakni Rp4,3 triliun atau sebesar 85,12% dari total run off pembiayaan  konsumer.  Pencapaian  pembiayaan  sebesar  itu  juga  disebabkan pencairan  pembiayaan  B2B  tidak  tumbuh  karena  kebijakan  BSM  yang memutuskan  untuk  membatasi  nasabah  B2B  hanya  dari selected company. Dan porsi  pembiayaan  konsumer  terhadap  total  pembiayaan  BSM  menurun  menjadi 30,21% dari semula 32,56% pada akhir 2013. 15
Murabahah merupakan  salah  satu  produk  yang  cukup  mendominasi  di antara produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk factor yang ringan, akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap  akad transaksi sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumya.
Entah  karena  keadaan  memaksa  ( overmace) secara  sengaja  ataupun  tidak sengaja,  dan  itu  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  pembiayaan bermasalah. Hal ini mengharuskan bagi pihak bank untuk tetap selalu ekstra hati- hati  baik  pada  saat  menganalisa  calon  dibitur  (sebelum  pembiayaan  disetujui) maupun  pada  saat  pembiayaan  sudah  setujui.  Disini  setidaknya  terdapat  dua  hal yang  memain  peranan  penting  yakni  akuntansi  dan  manajemen.  Berdasarkan wawancara dengan  bagian Account Officer PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri, ditemukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah . 16
Dari  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  produk  pembiayaan dengan  akad murabahah yang  ada  di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Duri, sehingga  penulis  mengambil  judul  tentang  “PERLAKUAN  AKUNTANSI PEMBIAYAAN
KONSUMTIF

## BERMASALAH DENGAN AKAD
MURABAHAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MANDIRI KC DURI”.

## B. Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  pada  bagian Administration Officer (sampai bulan Juli 2015) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri (BSM
Cabang  Duri),  sebagai  penjual  di  dalam  akad murabahah menerapkan  metode
14 Ibid. hlm.129
15 Ibid. hlm.133
16 Hasil wawancara: bersama Bpk Rizky Nova Dwi Putra di bagian Account Officer (AO) pada PT. Bank Syariah  Mandiri Kantor Cabang Duri, Tanggal 10 Juli 2015.
pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah  menginginkan  suatu  barang.  BSM  Cabang  Duri  selalu  menggunakan metode  pesanan  dalam  menyediakan  barang murabahah yang  tercermin  dari kebijakan akad murabahah bil wakalah . BSM Cabang Duri menggunakan metode pesanan  mengikat  karena  bank  menghindari  risiko  kerusakan  dan  penyusutan persediaan.
Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad murabahah di BSM  Cabang  Duri  terlebih  dahulu  menginformasikan  data  diri  dan  data  barang kepada bank. BSM Cabang Duri yang telah menerima data diri nasabah dan data barang  pesanan,  bank  akan  menggunakan  akad wakalah untuk  memberikan kesempatan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  diinginkannya.  BSM Cabang  Duri  tidak  akan  membeli  barang  secara  langsung  ke  pemasok.  BSM Cabang  Duri  berusaha  menghindari  risiko  yang  timbul  dari  pembelian  barang secara  langsung  ke  pemasok  berupa  ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  dari nasabah,  timbulnya  cacat,  kekurangan  atau  keadaan  atau  masalah  apapun  yang menyangkut barang.
Sesuai dengan Pasal 6 Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan dalam  Akad  Pembiayaan Murabahah bil Wakalah ,  BSM  Cabang  Duri  akan memberikan  sejumlah  dana  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  yang diperjanjikan dalam akad.  BSM Cabang  Duri mengakui dana ini sebagai piutang murabahah ,  sehingga  BSM  Cabang  Duri  sekaligus  mengakui  terjadinya  akad murabahah .
Pengakuan dan pengukuran pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah di  BSM  Cabang  Duri  dapat  dijelaskan  melalui  studi  kasus.  Studi  kasus  berikut adalah  salah  satu  transaksi  pembelian  mobil  melalui  produk  BSM  Cabang  Duri yaitu menggunakan BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB):

## Studi Kasus Akad Murabahah
Sarif
Maksimum Pembiayaan: Rp. 123.062.660,00 Tujuan penggunaan  :  Pembelian  satu  unit  mobil  bekas  dengan  BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) Harga mobil :  Rp. 98.600.000,00 Jangka waktu :  60 bulan atau 5 tahun angsuran pelunasan Margin efektif :  15.66% p.a Denda :  Rp. 892,20 ( Margin efektif x Angsuran/bulan x 1/360)
Informasi di atas adalah informasi ringkas mengenai akad murabahah yang dilakukan oleh  BSM Cabang Duri  sebagai penjual dengan  Sarif sebagai nasabah atau pembeli. Peneliti melakukan deskripsi pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah pada  kasus  di  atas  menggunakan  analisis  hasil  wawancara  dan dokumen  kebijakan  BSM  Cabang  Duri.  Hasil  analisisnya  disajikan  sebagai berikut:
Ketika  Sarif  dan  BSM  Cabang  Duri  telah  melaksanakan ijab  qabul akad murabahah untuk tujuan pembelian mobil bekas, BSM Cabang Duri memberikan kuasa kepada Sarif untuk melakukan pembelian mobil ke pemasok menggunakan akad wakalah . Pelaksanannya, BSM Cabang Duri memberikan dana kepada Sarif
sebesar  dana  maksimum  yang  ditanggung  oleh  bank  yaitu  Rp.69.020.000,00. Jurnal untuk mencatatnya adalah:
Piutang Wakalah Rp.69.020.000,00 Rekening Sarif Rp.69.020.000,00 Sarif  yang  telah  menerima  dana  tersebut  kemudian  membeli  mobil  yang diinginkannya  kepada  pemasok.  Setelah  mobil  berpindahtangan  kepada  Sarif, nasabah  kemudian  melaporkan  pembelian  mobilnya  kepada  BSM  Cabang  Duri dengan  menyerahkan  dokumen  pembelian.  BSM  Cabang  Duri  yang  menerima laporan  pembelian  mobil  dari  Sarif  kemudian  melakukan  penghapusan  piutang wakalah dengan jurnal:
Persediaan Aktiva Murabahah Rp. 69.020.000,00 Piutang Wakalah Rp. 69.020.000,00 Saat  itu  juga,  BSM  Cabang  Duri  mencatat  penghapusan  persediaan murabahah berupa mobil dan mengakui adanya piutang murabahah kepada Sarif. Selain  itu,  BSM  Cabang  Duri  juga  melakukan  pengakuan margin  murabahah tangguh untuk mengakui keuntungannya.
Jurnal  penghapusan  persediaan murabahah yang  dilakukan  BSM  Cabang Duri adalah: Piutang Murabahah Rp. 69.020.000,00 Persediaan Aktiva Murabahah Rp. 69.020.000,00 Jurnal pengakuan margin murabahah tangguh adalah: Piutang Murabahah Rp. 152.642.660,00 Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 152.642.660,00 BSM Cabang Duri kemudian melakukan penjadwalan angsuran yang wajib dibayarkan oleh Sarif setiap bulan sesuai tanggal kesepakatan. BSM Cabang Duri menerima angsuran murabahah selama 60 bulan atau lima tahun.
Jurnal saat menerima angsuran pertama : Kas/Rek. Sarif Rp. 2.051.044,33 Piutang Murabahah Rp. 2.051.044,33 Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 900.711 Pendapatan Margin Murabahah Rp. 900.711 Pada saat angsuran bermasalah (nasabah menunggak angsuran) maka pihak bank menjurnal sebagai berikut: Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33 Piutang Murabahah Rp. 2.051.044,33 Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 900.711 Pendapatan Margin Murabahah Akrual Rp. 900.711 Pada  saat  nasabah  membayar  menunggak  angsuran  maka  pihak  bank menjurnal sebagai berikut: Kas/Rek. Sarif Rp. 2.051.044,33 Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33 Pendapatan Margin Murabahah Akrual Rp. 900.711 Pendapatan Margin Murabahah Rp. 900.711
Ketika  Sarif  membayar  angsurang  terlambat  dari  tanggal  angsuran  yang disepakati, maka BSM Cabang Duri mengenakan denda kepada Sarif sebesar Rp.
892,20  per  hari.  BSM  Cabang  Duri  mengakui  denda  tersebut  sebagai  penambah kas untuk dana sosial. Dengan jurnal sebagai berikut:
Kas-Dana Sosial Rp. 892,20 Pendapatan Denda-Dana Sosial Rp. 892,20
Pada saat angsuran bermasalah non performing maka pihak bank menjurnal sebagai berikut: Pendapatan Margin Murabahah Akrual Rp. 2.051.044,33 Margin Murabahah Ditangguhkan Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33 Pada  saat  bersamaan  dibukukan  dalam  rekening  administrative  sebesar margin murabahah ditanggukan jatuh waktu, jurnal sebagai berikut : Pendapatan Margin Murabahah dalam penyelesaian Rp. 2.051.044,33 Kontra-Pendapatan Margin Murabahah dalam penyelesaian Rp. 2.051.044,33
C. Analisa Data
Sebagai penjual, BSM Syariah sebenarnya tidak menjalankan kewajibannya dengan  benar.  BSM  Syariah  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  menggunakan akad wakalah saat  pembelian  persediaan.  Nasabah  yang  memperoleh  kuasa pembelian akan menggunakan dana dari BSM Syariah untuk membeli persediaan ke pemasok. BSM Syariah mengakui dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang murabahah .  Artinya,  akad wakalah dan murabahah dijadikan  satu kesepakatan. PSAK 102 Tahun 2007 sendiri mengatur penggunaan akad wakalah pada  transaksi murabahah secara  implisit,  namun  secara  jelas  PSAK  tersebut menyebutkan bahwa “aset murabahah adalah  aset  yang  diperoleh  dengan  tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah ” (IAI, 2007b).
Meskipun BSM Syariah diperbolehkan menggunakan akad wakalah , namun bank salah dalam menjalankan akad tersebut.  BSM Syariah seharusnya memutus akad wakalah terlebih  dulu  dengan  cara  meminta  bukti  pembelian  barang  ke nasabah kemudian diperbolehkan melakukan akad murabahah . BSM Syariah jelas melanggar  substansi  akad wakalah .  Kegiatan BSM  Syariah dengan menggabungkan akad wakalah dan akad murabahah ini menjadikan bank syariah ini  menjalankan  perannya  sebagai  pemberi  utang  bukan  penjual  barang.  PSAK 102  Tahun  2007  tidak  mengatur  mengenai  perlakuan  akuntansi murababah bagi entitas yang memberikan pembiayaan.
BSM  Syariah  yang  secara  riil  melakukan  praktik  pembiayaan  juga melanggar  PSAK  102  Tahun  2007  untuk  pengakuan  persediaan.  BSM  Syariah seharusnya  tidak  mengakui  adanya  akun  Persediaan  apabila  melakukan  praktik utang  piutang  karena  sesungguhnya  BSM  Syariah  memberikan  sejumlah  dana kepada  nasabah  kemudian  meminta  nasabah  mengembalikannya  dengan margin yang  disepakati,  bukan  memberikan  persediaan.  BSM  Syariah  seharusnya menggunakan akun Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini.
Perlakuan  BSM  Syariah  saat  mengukur  keuntungan murabahah juga  tidak sesuai  dengan  PSAK  102  (2007).  BSM  Syariah  menggunakan  tingkat  bunga efektif  untuk  mengukur  keuntungan murabahah ,  artinya  bank  masih mengadaptasi  perilaku  konvensional  yang  berprinsip  ribawi.  BSM  Syariah menggunakan  formula  metode  anuitas  saat  mengukur  keuntungan murabahah . PSAK 102 (2007) secara jelas tidak mengatur penggunaan metode anuitas untuk mengakui  keuntungan murabahah namun  menggunakan  metode  proporsional.
BSM  Syariah  memaknai  metode  proporsional  sebagai  metode  pengakuan keuntungan  dengan  mengalokasikan  piutang murabahah sesuai  jangka  waktu pembayaran  angsuran,  sementara  PSAK  102  (2007)  memaknai  metode proporsional  sebagai  pengalokasian  persentase  keuntungan  dengan  menghitung perbandingan antara margin dan harga perolehan aset murabahah .

## D. Penyajian
Selanjutnya  untuk  penyajian    margin murabahah sudah  sesuai  dengan PSAK  102.  Dimana  dalam  paragraf  38  PSAK  102,  menyatakan  bahwa  margin murabahah tangguhan  disajikan  sebagai  pengurang  ( contra  account )  piutang murabahah .

## E. Pengungkapan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  maka  dalam  hal  pengungkapan  ini  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Duri  ini  sudah  sesuai  dengan  PSAK  102.  Hal  ini dibuktikan  dengan  wawancara  peneliti  dengan Administration  Officer, dimana pihak  bank  mengungkapkan  biaya-biaya  yang  terkait  dengan  proses  pengajuan murabahah yakni  biaya  administrasi  1  %  dari  plafon  dan  biaya  asuransi  biaya meterai,  pajak.  Namun  biaya  asuransi,  biaya  meterai  dan  pajak  tersebut  bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang.

## F. Kesimpulan
Sebagai  penutup  dari  penelitian  ini,  penulis  akan  menyampaikan  beberapa kesimpulan  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  sebelumnya.  Berdasarkan uraian  pada  bagian  pembahasan,  disimpulkan  perlakuan  akuntansi  pada pembiayaan konsumtif yang dilakukan dengan akad murabahah PT. Bank Syariah Mandiri  Cabang  Duri  pada  pengungkapan  dan  penyajian  sudah  sesuai  dengan PSAK  102,  namun  dalam  penelitian  ini  peneliti  menemukan  beberap  hal  antara lain :
1. Peneliti  mendapatkan  temuan  bahwa  BSM  Syariah  melanggar  PSAK  102 Tahun  2007  karena  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagai  penjual  namun sebagai pemberi utang konvensional.
2. BSM Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK  102  Tahun  2007  untuk  pengakuan  persediaan.  BSM  Syariah seharusnya  tidak  mengakui  adanya  akun  persediaan  apabila  melakukan praktik  utang  piutang  karena  sesungguhnya  BSM  Syariah  memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya  dengan margin yang  disepakati,  bukan  memberikan persediaan.  BSM  Syariah  seharusnya  menggunakan  akun  piutang  untuk pengakuan pemberian dana ini.
3. Perlakuan  BSM  Syariah  saat  mengukur  keuntungan murabahah juga  tidak sesuai dengan PSAK 102 (2007). BSM Syariah menggunakan tingkat bunga efektif  untuk  mengukur  keuntungan murabahah ,  artinya  bank  masih mengadaptasi perilaku konvensional yang berprinsip ribawi.
4. Selanjutnya  terkait  dengan  diskon  pembelian  yang  diterima  setelah  akad murabahah ,  potongan  pelunasan  dan  potongan  hutang murabahah diakui
sebagai  pengurang  beban murabahah tangguhan  dan  denda  yang  dikenakan akibat  kelalaian  dalam  melakukan  kewajiban  sesuai  dengan  akad  diakui sebagai kerugian. hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, cet. Ke-1 Jakarta : Kencana, 2009,
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: PT. Raja  Grafindo, Edisi ke-3,
2011)
Drs. Slamet Wiyono, Cara mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah , PT. Grasindo, Jakarta, 2005,
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Depkripsi dan Ilustrasi, Cet Ke-1 Jakarta : Ekomosia,
Ikatan  Akuntan  Indonesia, Standar  Akuntansi  Keuangan ,  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta, 2002,
Muhammad,  Syafi’i  Antonio. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek. Cet  Ke-1, Jakarta : Gema Insani
Muhammad. Manajemen  Dana  Bank  Syari’ah. Edisi  I,  Cetakan  II,  Ekonisia, Yogyakarta, 2005,
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah No.35.2/Per.M.KUKM/2007
PT.  Bank  Syariah  Mandiri, Annual  Report  (Laporan  Manajemen). Laporan Tahunan 2013,
Tanpa  nama, HimpunanUndang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang Ekonomi Syariah , Pustaka Zeedny, Yogyakarta, 2009,
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institute  Bankir  Indonesia, Konsep Produk  dan  Implementasi  Operasional  Bank  Syariah, djambatan,  Jakarta, 2001
www.anneahira.com/mandiri-syariah.htm. 12-05-2015