Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI
Tomi Saputra 1 , Sukmareni 2 , Riki Zulfiko 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia
tomisaputraaa483@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com
Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023

## Abstract
Two-wheeled vehicle traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the City of Bukittinggi still occur a lot and have even increased from year to year. This study aims to find out how law enforcement is against violations of two-wheeled vehicle traffic by minors and the constraints and efforts made to enforce the law on traffic violations of minors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study, namely: 1) Law enforcement of traffic violations by minors in the City of Bukittinggi, is by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but there are still obstacles in its implementation, 2) Efforts law enforcement of two-wheeled vehicle traffic violations by minors has been carried out to the maximum extent possible by the Bukittinggi Police Traffic Unit, but in making these efforts there  are  obstacles  encountered.  These  efforts  are  in  the  form  of  pre-emptive  (coaching), preventive (counseling), and repressive (action) legal remedies.
Keywords: Violation; Traffic; Law Enforcement; Child
* Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat E-mail: tomisaputraaa483@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia tidak mungkin bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, alamiah manusia juga tidak mungkin bisa dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berangkat pada kekacauan yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasuki peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.
Umumnya  suatu  masyarakat  yang  mengalami  perubahan  akibat  kemajuan  teknologi,  banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap  menerima  perubahan  atau  dapat  pula  karena  nilai-nilai  masyarakat  yang  telah  berubah  dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Awalnya, teknologi diciptakan untuk  mempermudah  setiap  kegiatan  manusia.  Lahir  dari  pemikiran  manusia  yang  berusaha  untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi.
Teknologi yang termasuk dalam hal ini yaitu teknologi dalam bidang transportasi yang semakin berkembang di kalangan masyarakat. Dimasa modern sekarang ini perkembangan transportasi terjadi dengan  sangat  cepat  dan  pada  kenyataannya  tidak  diimbangi  dengan  kesiapan  masyarakat  dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran individu  terhadap  hukum  dalam  menggunakan  sarana  transportasi.  Transportasi  adalah  pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Transportasi  digunakan  untuk  memudahkan  manusia  dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari. Transportasi terdiri dari tiga bagian yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Adanya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi maka manusia menjalankan aktivitas dengan cepat dan mudah. Banyak keuntungan yang didapat  dari  kendaraan  bermotor  ini,  baik  dari  segi  praktis  maupun  ekonomis.  Tetapi,  kendaraan bermotor juga memiliki dampak negatif bagi manusia yang tidak mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.
Meningkatnya  volume  kendaraan  bermotor  baik  roda  empat  maupun  roda  dua  membawa konsekuensi yang cukup memprihatinkan yaitu dengan semakin banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Anak di bawah umur yang mengendarahi kendaraan bermotor sudah dianggap  sebagai  sebuah  kewajaran  oleh  masyarakat,  orang  tua,  guru  dan  sebagainya  sehingga cenderung  adanya  pembiaran.  Kondisi  ini  hampir  terjadi  dimana-mana  di  Indonesia.  Padahal membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pengendaranya maupun keselamatan orang lain.
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cia-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan,  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  fisik,  mental,  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras,  dan  seimbang.  Masalah  anak  selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.
Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hak-hak  ,  yaitu  dengan ditetapkannya Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan,  dan  dari  sisi  lainnya  tidak  melanggar  perlindungan  hak-hak  asasi  anak.  Dalam  Islam dijelaskan  betapa  pentingnya  menjaga  dan  mendidik  anak,  karena  anak  merupakan  Amanah  yang diberiakan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.
Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang tidak benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh  aparat  penegak  hukum.  Akibat  dari  pemikiran  ini  menimbulkan  berbagai  pelanggaran  yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan perundang-undangan lalu lintas. Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lintas dan Angkutan  Jalan  yang  lebih  komprehensip,  akan  tetapi  para  pengendara  kendaraan  bermotor  masih banyak melanggar. Seperti kita ketahui bahwa pelanggaran bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain.
Pelanggaran  lalu  lintas  di  jalan  raya  bukanlah  masalah  yang  sederhana  dan  dianggap  sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, Pelanggara karena tidak menyalakan lampu “zen” ketika kendaraannya mau berbelok arah, pelanggara marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilanynya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.
Dalam  menghadapi  situasi  tersebut,  para  penegak  hukum  khusunya  polisi  lalu  lintas  harus berupaya mengambil langkah-langkan bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya  pelanggaran  sehingga  bisa  membantu  menekan  angka  kecelakaan  lalu  lintas.  Penegakan hukum ( law enforcement ) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya  penegakan  hukum  akan  menjadikan  masyarakat  beranggapan  bahwa  melakukan pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi.
Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang- kurangnya adalah 17 tahun. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum Kota Bukittinggi anak-anak yang  masih  berusia  dibawah  17  tahun  yang  mayoritas  merupakan  siswa  SMP  telah  menggunakan sepeda motor di jalan raya. Bahkan, keadaan sepeda motor yang digunakan oleh anak-anak dibawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor, ada juga yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1, memakai knalpot bising, bahkan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ditemuka di lapangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur khususnya kendaraan roda 2 (dua).
Kebutuhan pelajar akan transportasi menuju instalasi pendidikan meningkat, disisi lain terjadi peningkatan  fenomena  kecelakaan  lalu  lintas  disebabkan  pelanggaran  lalu  lintas.  Sesungguhnya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan  angkutan jalan  raya  memiliki  tujuan  penting  untuk  menciptakan  ketentraman  bagi  masyarakat  dalam  berlalu lintas.  Namun,  peraturan  yang  ada  tersebut  tidak  sepenuhnya  relevan  dengan  keadaan  saat  ini  serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah  berlebih-lebihan  untuk  mengemukakan  beberapa  cara  penegakan  peraturan  lalu  lintas  yang menurut pengalaman akan lebih efesien.
Tabel 1. Jumlah Pelanggaran R2 Usia <17 NO TAHUN JUMLAH PELANGGARAN R2 USIA <17 1 2021 3200 2 2022 4117
Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi
Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi pada tahun 2021 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak 3.200 pelanggaran. Dan pada tahun 2022 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak 4.117 pelanggaran. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  roda  2  (dua)  oleh  anak  di  bawah  umur  di  wilayah  hukum  Kota Bukittinggi mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Pengendara  di  bawah  umur  di  jalan  raya  dikhawatirkan  akan  mengakibatkan  dampak  yang kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lalu  lintas  yang  disebabkan  karena  mengendarai  kendaraan  dengan  kecepatan  tinggi,  tidak menggunakan  kaca  spion,  tidak  menggunakan  lampu  utama,  berbelok  atau  berbalik  arah  tidak menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat menggangu pengendara lainya.
Berbagai  upaya  penanggulangan  telah  dilakukan  pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk memperbaiki dan mengatur kondisi tertib lalu lintas yang  baik, namun  belum dapat mengimbangi perkembangan di bidang lalu lintas yang berkembang pesat. Pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan para  pengemudi  kendaraan  bermotor  roda  dua,  lebih  mengenai  peraturan-peraturan  lalu  lintas  telah banyak  dilakukan  oleh  Satlantas  Kepolisian  Resor  Kota  Bukittinggi.  Akan  tetapi,  akibat  adanya ketidakseimbangan anatar jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan tidak bertambahnya sarana jalan, ini  mengakibatkan  berbagai  jenis  pelanggaran  lalu  lintas  yang  sulit  untuk  diminimalkan.  Untuk menciptakan  keamanan,  ketertiban,  kelancaran  berlalu  lintas  Satlantas  Polresta  Bukittinggi melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.
Perkembangan zaman mempengaruhi prilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan  norma-norma  yang  hidup  dikalangan  masyarakat.  Kondisi  saat  ini  anak  pelajar  yang mengendarai sepeda motor dijadikan sebagai sarana dalam mempermudah mengakses sekolah karena tidak  adanya  transportasi  yang  memadai  di  lingkungan  sekolahnya.  Menyikapi  persoalan  ini, seharusnya orang tua menjadi dominan sehingga tidak membiarkan anak-anaknya yang masih dibawah umur mengemudi sepeda motor. Padahal jika ditinjau dari segi apapun tetap tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Fenomena pengendara motor di bawah umur merupakan kejadian nyata saat ini  yang  marak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Tindakan  tersebut  terjadi  karena  mengikuti perkembangan  zaman  dan  adanya  imitasi  yang  dilakukan  anak  dalam  meniru  tindakan  orang  tua. Memang  peran  keluarga  sangatlah  penting  dalam  pembentukan  kepribadian  seseorang  sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.
Generasi muda merupakan suatu suatu generasi penentu masa depan bangsa sehingga mereka mempunyai posisi strategis dalam penerus masa depan bangsa yang lebih berkualitas. Seiring dengan berjalannya waktu pernyataan generasi muda sebagai harapan bangsa kian pupus. Hal ini dikarenakan pada  faktanya  banyak  dari  generasi  muda  zaman  sekarang  yang  prilakunya  cenderung mengkhawatirkan  masa  depan  bangsa  kelak,  seperti  dalam  hal  melakukan  penyimpangan  sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial.
Perkembangan  zaman  memang  sangat  mempengaruhi  tingkah  laku  remaja  saat  ini  sehingga untuk melakukan pelanggaran dianggap hal yang biasa oleh mereka. Bahkan, orangtua yang seharusnya melakukan  pengawasam  lebih  kepada  anaknya,  malah  mendukung  anaknya  untuk  mengendarai kendaraan  sejak  dini,  padahal  aturan  dalam  berkendaraan  sudah  ada.  Semakin  banyak  fenomena kenakalan  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  menyebabkan  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut penelitian ini, yang bertujuan, 1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Satlantas  Polresta  Bukittinggi  terhadap  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,  dan  2)  untuk mengetahui  apa  saja  kendala  yang  ditemui  oleh  Satlantas  Polresta  Bukittinggi  dalam  melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata ( actual behavior ), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan/peristiwa hukum yang berlaku yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum penelitian ini adalah melalui wawancara (studi lapangan). Penelitian ini dilakukan di Sat Lantas Polresta Bukittinggi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sekelompok  atau  sekumpulan  orang-orang  yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dan semua kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  responden  penelitian  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pelangggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Teknik pengolahan data dan bahan hukum penelitian ini melalui tahapan: pemeriksaan  data,  penandaan  data,  klasifikasi  dan  penyusunan/sistematisasi  data.  Penelitian  ini menggunakan  analisa  data  kualitatif  dan  penarikan  kesimpulan  penelitian  ini  menggunakan  metode induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  yang  Dilakukan  Satlantas  Polresta  Bukittinggi  terhadap  Anak  yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda 2 (Dua)
Pelanggaran  hukum  yang  menjadi  salah  satu  bidang  dalam  penegakan  hukum  adalah pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan penegakan tidak serta merta dilakukan tanpa suatu prosedur yang  sistematis,  tanpa  terkecuali  pada  penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  lalu  lintas.  Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi yang mendasarkan pada prinsip sinergitas dalam melakukan penindakan subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas. Peran penegak  hukum  dalam  menangani  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  didasarkan  pada  sinergitas  yang terbangun secara konsekuen berdasarkan aturan serta batas wewenang yang telah diatur. Pengaturan ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat power yang dimiliki oleh lembaga berwenang dalam melakukan penegakan hukum yang ada, hal ini sesuai dengan teori negara hukum yang mendasarkan tujuan dari setiap perbuatan untuk diatur dalam undang-undang.
Satuan  Lalu  Lintas  adalah  unsur  pelaksana  yang  mempunyai  wewenang  menyelenggarakan tugas kepolisisan mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikian masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu  lintas.  Sedangkan  kegiatan  lainya  pada  tingkat  pelaksanaanya  dapat  dicontohkan  dengan penindakan  beberapa  tugas  pokok  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  di  bidang  surat  izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat  khususnya  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor  akan  mematuhi  segala  aturan  dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.
Berdasarkan Hasil Penilitian menggenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi yang dilakukan dengan cara mewawancarai salah  satu  anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Bukittinggi.  Adapun  hasil  data  penelitian  mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah umur sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2. Usia Pelanggar NO  TAHUN USIA PELANGGAR <17 18-25 26-45 46-65 >65 1 2021 51 1242 1342 496 69 2 2022 126 1356 1905 664 66

## Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi
Berdasarkan tabel di atas, angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Adapun hasil
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
data  penelitian  mengenai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) yaitu pada tahun 2021 sebanyak 51 pelanggar dan pada tahun 2022 sebanyak 126 pelanggar.
Tabel 3 . Jenis Pelanggaran Roda 2 (Dua) NO JENIS PELANGGARAN RODA DUA TAHUN 2021 2022 1 Helm 792 1368 2 Kecepatan 173 136 3 Kelengkapan 375 415 4 Surat-surat 131 205 5 Boncengan lebih +1 10 24 6 Marka Rambu 0 10 7 Lawan Arus 598 216 8 Lain-lain 230 488 Jumlah 2309 2862

## Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi
Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Kota Bukittinggi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang  terjadi  akibat  dilakukan  oleh  pengguna  jalan.  Pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  juga  banyak disebabkan  oleh  anak  dibawah  umur  seperti  tidak  memiliki  SIM  dan  STNK,  tidak  memakai  helm, menorobos  lampu  merah  dan  pelanggaran-pelanggaran  lainya.  Banyak  pelanggaran  yang  dilakukan oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.
Adapun hasil penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yaitu tidak memakai helm, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng lebih dari 1, marka rambu, melawan arus dan  lain-lain.  Pelanggaran  yang  paling  banyak  dilakukan  adalah  tidak  memakai  helm,  kelengkapan surat-surat  dan  melawan  arus.  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  di wilayah hukum Bukittinggi yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki SIM dan STNK dan tidak memakai helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak atas pentingnya mengetahui  ketentuan  yang  berlaku  dan  menyangkut  aturan  berlalu  lintas  demi  keselamatan  anak. Mengenai  data  pelanggaran  anak  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  sangat  penting ditekankan  karena  SIM  merupakan  standar  dari  bukti  kompetensi  bahwa  pengendara  memiliki kemampuan  untuk  mengendarai  sepeda  motor.  Maka  dari  itu  haruslah  diperhatikan  jika  anak  yang belum  mencukupi  umur  untuk  mengendarai  sepeda  motor  agar  tidak  dibiarkan  untuk  mengendarai sepeda motor tersebut.
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja  membiarkan  anaknya  mengendarai  sepeda  motor  agar  lebih  memudahkan  anaknya  untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap  aturan  dan  ketentuan-ketentuan  lalu  lintas  dan  minimnya  pengawasan  dari  orang  tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor. Akibat  dari  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  sedikit  pelanggaran  tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut.
Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak IPDA Azriyandi yang berpangkat sebagai Kasubnit I Turjawali, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yag dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:
1. Penindakan tidak langsung
Penindakan  tidak  langsung  merupakan  penindakan  berupa  teguran  yang  diberikan kepada  para  pelanggar  lalu  lintas.  Dalam  kasus  ini  yang  diberikan  teguran  hanya  kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran.
2. Penindakan langsung
Penindakan  langsung  merupakan  penindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian secara  langsung  kepada  pelanggar  lalu  lintas.  Pada  beberapa  kasus  pelanggaran  berat  yang terjadi  dilapangan,  para  aparat  kepolisian  harus  mengambil  tindakan  tegas  terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal- ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi anak.  Hakim  wajib  mempertimbangkan  keadaan  anak,  keadaan  rumah,  keadaan  lingkungan,  dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua.
Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak  yang  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  itu  belum  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan  antara  anggota  keluarga,  dan  keadaan  lingkungannya.  Disamping  itu  hakim  juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.
Karena  itu,  semakin  luas  anak  bergaul  semakin  intensif  relasinya  dengan  anak  nakal,  akan menjadi semakin lama pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak sangat diperlukan. Perlunya mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Satlantas  Polresta Bukittinggi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) di wilayah hukum  Polresta  Bukittinggi,  tidak  serta  merta  dapat  berjalan  sesuai  yang  dikehendaki,  dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,  faktor  yang  mempengaruhi  diantaranya,  yaitu:  faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  undang- undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor tersebut saling melengkapi.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Bukittinggi  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, tetapi masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam implementasinya. Walaupun  sudah  diterapkan  sesuai  dengan  undang-undang,  yang  namanya  pelanggaran  lalu  lintas khususnya kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, dalam melakukan  penegakan  hukum  masih  banyak  ditemukan  kendala-kendala  yang  menghambat terlaksananya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Kendala  dan  Upaya  Satlantas  Polresta  Bukittinggi  dalam  Melakukan  Penegakan  Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas
Pada  hakikatnya  hukum  merupakan  pelindung  kepentingan  manusia,  yang  merupakan pedoman  yang  berisikan  tentang  perintah-perintah  dan  larangan-larangan  tentang  bagaimana seharusnya orang untuk bertindak.  Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hokum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mengenai  tugas  polisi  terkait  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  lalu  lintas  yang  terjadi  di wilayah  hukum  Polresta  Bukittinggi,  dimana  banyak  diwarnai  pelanggaran-pelanggaran  lalu  lintas kendaraan roda 2 (dua) yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku  dalam  berlalu  lintas  menjadi  lebih  baik.  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkanya sangatlah sulit.
Pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Kota Bukittinggi. Pelanggaran justru dominan dilakukan oleh siswa berseragam, minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering  melakukan  pelanggaran  dan  juga  umur  yang  belum  cukup  untuk  memiliki  SIM  (surat  izin mengemudi)  yaitu  salah  satu  syarat  kelengkapan  dalam  berkendara.  Dalam  upaya  menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas  harus  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir  angka  pelanggaran  lalu  lintas  anak  di bawah umur di Kota Bukittinggi.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak sebagai  pengendara  kendaraan  roda  2  (dua)  belum  bisa  dilakukan  secara  maksimal  karena  masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelakasanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelangggaran lalu lintas yang dilakukan oleh  anak  dibawah  umur  sebagai  pengendara  kendaraan  roda  2  (dua)  banyak  ditemukan  kendala- kendala.  Berikut  kendala-kendala  yang  ditemukan  polisi  satuan  lalu  lintas  dalam  penegakan  hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua), yaitu:
1. Kendala saat motor diberhentikan
a) Berbalik arah dan melawan arus Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 (dua) dan bertemu dengan Polisi di jalan, anak dibawah umur sering ketakutan, dan langsung berputar arah sehingga melawan arus lalu lintas. Kejadian ini sering terjadi di lapangan yang dapat juga membahayakan pengendara.
b) Tidak mau diberhentikan dan melawan petugas Setiap  pengendara  yang  melanggar  dan  tidak  mematuhi  aturan  lalu  lintas  sesuai ketentuan  yang  sudah  ada,  Polisi  yang  bertugas  di  jalan  raya  akan  menegur  dan memberhentikan setiap pengendara yang melanggar tersebut. Banyak dari pengendara roda 2 (dua) anak sudah takut terlebih dahulu, dikarenakan tidak memiliki SIM. Bahkan, ada yang  menerobos  petugas  yang  memberhentikan  pengendara  tersebut.  Hal  ini  dapat membahayakan petugas dan anak itu sendiri.
2. Kendala saat motor sudah diberhentikan
a) Anak yang tidak kooperatif Saat  ini  banyak  ditemukan  anak-anak  yang  mengendarai  kendaraan  roda  2  (dua), sedangkan  mereka  belum  memiliki  SIM.  Polisi  menghentikan  kendaraan  yang  tidak memenuhi  syarat  dan  ketentuan  merupakah  hal  yang  wajar.  Namun  pada  saat  di berhentikan anak-anak tersebut cendrung tidak kooperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat penilangan.
b) Tidak mau menyerahakan bukti tilang Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan ditilang, namun untuk membuatkan suarat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak  mau  menyerahkan  surat  kendaraan  sat  di  tilang.  Jika  tidak  memiliki  surat-surat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kendaraaan untuk menajdi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahakan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.
c) Orang tua tidak menerima anak ditilang Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua  tersebut  meminta  maaf  kepada  petugas,  namun  orang  tersebut  malah  menyalah- nyalahkan  petugas  yang  menilang  anak  nya.saat  di  tilang  dan  orang  tua  tersebut menyalahkan polisi.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  sebagai  penegak  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas (satuan lalu lintas) Polres Kota Bukittinggi melakukan beberapa tindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, yaitu:
a. Upaya hukum Pre-emtif (Pembinaan)
Upaya  hukum  pre-emtif  merupakan  tindakan  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan dengan melakukan pembinaan dalam pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota  satuan  lalu  lintas  itu  sendiri.  Penegakan  hokum  ini  dapat  dilaksanakan  melalui beberapa cara yaitu:
1) Turjawali
Pelaksanaan  fungsi  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan  patrol  dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti:
a) Pengaturan b) Penjagaan c) Pengawalan d) Patroli
2) Operasi Khusus Kepolisian
Merupakan  kegiatan  untuk  menangani  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi khusus terbagi atas dua yaitu:
a) Operasi stasioner: kegiatan pemeriksaan ditempat
b) Operasi hunting: kegiatan pemeriksaan keliling
b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)
Penegakan hukum secara preventif ini berupa awal pencegahan dengan memberikan edukasi,  penyuluhan  dan  sosialisasi  yakni  dengan  menanamkan  nilainilai  dan  norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yakni seperti:
1) Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas di Sekolah-sekolah
2) Satuan Polisi Lalu Lintas Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah
3) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
4) Kawasan tertib Lalu Lintas
c. Upaya hukum Represif (Penindakan)
Upaya  hukum  represif  merupakan  tugas  pokok  kepolisian  dalam  aspek  penindakan hukum,  langkah  ini  merupakan  langkah  terakhir  setelah  penegakan  preventif  dan  pre-emtif yang  telah  dilaksanakan.  Penegakan  represif  merupakan  kegiatan  penindakan  dengan memberikan peneguran lisan dan peneguran tertulis. Penegakan hukum represif ini dilakukan apabila ditemukan pengguna jalan raya melakukan pelanggaran lalu lintas.
Upaya  represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan, serta memperbaikinya kembali agar  mereka  sadar  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
Bila  dalam  upaya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  di  Kota Bukittinggi dengan cara preventif masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Maka aparat  kepolisian  harus  melakukan  upaya  represif  untuk  menindaklanjuti  anak  di  bawah  umur  yang melakukan  pelanggaran,  agar  ada  efek  jera  yang  dirasakan  oleh  anak  yang  melanggar  dan  tidak mengulangi perbuatannya lagi, yaitu aparat kepolisian melakukan :
1. Tilang adalah bukti pelangaran, yang berfungsi sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melanggar lagi.
Dalam  upaya  hukum  represif  terhadap  anak,  biasanya  anak  melakukan  pelanggaran  seperti tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan motor yang dikendarai anak tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor di Indonesia. Penindakan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas biasanya mendata terlebih dahulu kemudian pihak polisi satuan lalu lintas meminta orang tua atau wali dari anak yang melakukan pelanggaran agar bisa menjemput anaknya dan memberikan pemahaman terhadap anak bahwasanya yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah, kemudian setelah itu baru polisi melakukan proses penindakan atau penilangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu tersebut.
Pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Kota Bukittinggi jika anak tinkat sekolah SMA yang mengendarai sepeda motor dan memenuhi kelengkapan standar berkendaraan namun tidak memiliki SIM, maka anak tersebut diberikan toleransi oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi dan dikembalikan  kepada  orang  tua.  Sedangkan  jika  yang  mengendarai  sepeda  motor  adalah  anak  yang bersekolah ditingkat SD atau SMP, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan pada kasus ini anak  tersebut  wajib  ditilang  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut.  Hal  ini  dilakukan sebagai langkah pembinaan dan penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor yang bisa menyebabkan kerugian bahkan kecelakaan yang anak menjadi korban dalam kecelakaan itu tersebut.
Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.
Upaya  dan  peranan  yang  dilakukan  aparat  kepolisian  dalam  menanggulangi  permasalahan pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  roda  2  (dua)  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  di  Kota Bukittinggi  adalah  dengan  cara  aparat  kepolisian  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang khususnya pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Menurut analisis penulis, upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  roda  2  (dua)  oleh  anak  di bawah  umur  sudah  dilakukan  dengan  semaksimal  mungkin.  Walaupun  dalam  melakukan  upaya penegakan tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, seperti banyaknya anak  di  bawah  umur  tersebut  menolak  untuk  diperiksa  bahkan  ada  yang  melawan  petugas  dengan berbalik  arah  dengan  melawan  arus.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya pre-emtif (pembinaan), upaya preventif (penyuluhan) dan upaya represif (penindakan).

## IV. KESIMPULAN
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Bukittinggi  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  tetapi  masih  belum  maksimal.  Walaupun  sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang, yang namanya pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, dalam melakukan penegakan hukum masih banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut.
Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor  adalah  kendala  pada  saat  motor  anak  akan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diberhentikan,  anak  selaku  pengendaraan  sepeda  motor  yang  melihat  petugas  kepolisian  mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tersebut tidak mau di berhentikan, saat diberhentikan anak yang  mengendarai  sepeda  motor  menerobos  petugas  tersebut.  Kendala  yang  ditemukan  setelah diberhentikan, anak selaku pengendaraan sepeda motor adalah melawan kepada petugas kepolisian saat penangkapan, anak tidak kooperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang dan saat ditangkap. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan  oleh  anak  sebagai  pengendara  sepeda  motor,  Satlantas  Polresta  Bukittinggi  melakukan beberapa upaya penegakan hukum, yaitu: upaya hukum pre-emtif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).

## REFERENSI
Fauzi,  Rahmat,  (2020),  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Pagaruyuang Law Jurnal , 3 (2), 148-163. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1803
Gustiana,  Anggilia  dan  Yusuf,  Yusmar,  (2014),  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pelajar  SMP Mengemudi  Sepeda  Motor  tanpa  Memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  Studi  SMP  Negeri 34 PekanBaru, Jurnal FISIP Universitas Riau , 1 (2), 1-13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2905
Iswari,  Fauzi,  (2017),  Unsur  Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Pagaruyuang Law Jurnal , 1 (1),126. https://jurnal.umsb.ac.id/ind ex.php/pagaruyuang/article/view/274
Kusuma, Ihsan jaya, (2017), Peran Penegak Hukum di Negara Hukum , Jakarta: CV Abdi Jaya. Makarao, Mohammad Taufik, dkk, (2013), Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta: PT. Rinika Cipta. Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, (2005), Aspek Hukum Teknologi Informasi , Bandung: PT. Refika Aditama.
Naning,  Ramdlon  (1983), Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Disiplin  Penegak Hukum Lalu Lintas , Surabaya: Bina Ilmu.
Sibarani, Saurmaida, (2016), Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Sosiologi , 3 (2), 1-12. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11258
Sri  Yuliana,  (2020),  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Anak-Anak  Di  bawah  umur  di  Desa  Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, Justici, 1 (2), 1-16. http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/170
Suryandari, Mega, dkk., (2022), Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di bawah Usia di  Kota  Bekasi  (Studi  Kasus  Kecamatan  Bekasi  Timur), Jurnal  Teknologi  Transportasi  dan Logistik , 3, (1), 1-12. https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/46/49 Tim  Penyusun,  (2022), Pedoman  Penulisan  Hukum  Seminar  Proposal  dan  Ujian  Komprehensif , Bukittinggi: FH UM Sumbar.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.