## PENYELESAIAN SENGKATA HAK CIPTA BAGI PENERBIT BUKU MEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Buku  termasuk  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Dasar 1945  yang  dalam  perkembangannya  diperlukan  peningkatan  perlindungan  dan  jaminan kepastian  hukum  bagi  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta.  Perlindungan  hukum  yang diberikan  atas  Hak  Cipta  digunakan  sebagai  pengakuan  negara  terhadap  karya  cipta seorang  pencipta,  dan  juga  sebagai  perlindungan  apabila  terjadi  pelanggaran  dalam  hak cipta,  terutama  dalam  pendistribusian  buku  bajakan  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Dari  rumusan  masalah  yang  dibahas,  maka tujuan  penelitian  ini  yaitu:  (1)  untuk  mengetahui  penyelesian  sengketa  pemegang  hak cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (2) untuk  mengetahui  gugatan  perdata  yang  dapat dilakukan  oleh  penerbit buku  sebagai pemegang  hak  cipta  terhadap  pendistribusian  buku  bajakan.  Dalam  penelitian  ini digunakan  metodologi  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  menganalisa  terhadap ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  bentuk  positif  serta teori- teori dan norma-norma hukum  yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  penyelesaian  sengkata  penerbit  buku  pemegang  hak  cipta  dapat melalui  dua  jalur,  Pertama  jalur  penyelesaian  sengkata  perdata,  dimana  Penerbit  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  yang  diajukan  melalui  peradilan  perdata,  sementara  itu Penerbit  dapat  juga  mengajukan  pengaduan  kepada  kepolisian  kepada  para  pembajak buku  untuk  diproses  peradilan  Pidananya.  Didalam  kontek  gugatan  perdata,  UU  No.  28 tahun 2014 Pasal 95-99, dan Pasal 103 telah mengatur melakukan penyelesaian sengketa melalui  Alternatif  Penyelsaian  sengketa,  Arbitrase,  atau  Pengadilan.  Sejalan  dengan  itu dalam  hal  terjadinya  pembajakan  terhadap  Buku,  maka  penerbit  dapat  melakukan pelaoran kepada Polri.
Kata Kunci: hak cipta, negara hukum, perlindungan hukum

## ABSTRACT
Books include intellectual property rights in the fields of science, art and literature which have a strategic role in supporting national development and promoting public welfare as mandated  by  the  1945  Constitution,  which  in  its  development  requires  increased protection and guarantees of legal certainty for creators and copyright holders. . The legal protection given to Copyright is used as state recognition of the copyrighted work of an creator,  and  also  as  protection  in  the  event  of  copyright  infringement,  especially  in  the distribution  of  pirated  books  as  regulated  in  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright. From the formulation of the problems discussed, the objectives of this study are: (1) to find out the resolution of copyright holder disputes based on Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; and (2) to find out civil lawsuits that can be filed  by  book  publishers  as  copyright  holders  against  the  distribution  of  pirated  books. The legal theory used to explore this research uses two legal theories, namely the rule of law  theory  and  the  theory  of  legal  protection.  This  study  uses  a  normative  juridical approach methodology, namely analyzing the provisions of the legislation that apply in a positive form as well as the theories and legal norms related to the problem. The results of the  study  show  that  the  settlement  of  copyright-holding  book  publisher  disputes  can  be
through two channels. First, the civil dispute settlement path, where the publisher can file a  claim  for  compensation  through  civil  court,  meanwhile,  the  publisher  can  also  file  a complaint with the police against the book pirates for processing. criminal justice. In the context  of  a  civil  lawsuit,  Law  no.  28  of  2014  Articles  95-99,  and  Article  103  have regulated the settlement of disputes through Alternative Dispute Resolution, Arbitration, or  Court.  In  line  with  that,  in  the  case  of  book  piracy,  publishers  can  report  to  the National Police.
Keywords: copyright, rule of law, legal protection

## PENDAHULUAN
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada  orang  lain  yang  boleh  melakukan  hak  itu,  kecuali  dengan  izin  pencipta. Menurut  Civil  Law  System,  perlindungan  hak  cipta  memberikan  hak  eksklusif bagi  pencipta  yang  memberikan  kemampuan  pencipta  untuk  berbuat  apa  saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (limitation .  Bambang  Kesowo  memberikan  pernyataannya  bahwa  hak  eksklusif  pencipta memberikan  kepada  pemegangnya  untuk  dalam  waktu  tertentu  mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan, termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak serta menjual. Nilai  karya  cipta  ditentukan  oleh  keindahan  penampilan,  keunikan  wujud,
atau  kelangkaan,  serta  rasa  estetika  dan  nuansa  seni  yang  dapat  dinikmati masyarakat.  Sering  kali  seorang  pencipta  membatasi  ciptaannya  dalam  jumlah yang terbatas . Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik  dapat  menjadi  faktor  pendongkrak  nilai  ekonomi  ciptaan  yang  berperan membangun  minat  dan  perhatian  masyarakat  untuk  membentuk  segmen  pasar yang  kuat  dan  luas.  Seluruh  faktor  tersebut  pada  dasarnya  melengkapi  valuasi ekonomi  ciptaan,  selain  segala  komponen  yang  telah  dikontribusikan  pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.
Rasionalitas  ekonomi  memberi  justifikasi  perlindungan  hak  cipta  untuk memungkinkan  segala  biaya  dan  jerih  payah  pencipta  terbayar  kembali.  Dalam kaitannya,  harus  diperhitungkan  risiko  investasi,  kegagalan  produksi,  dan pemasaran  ciptaan  yang  harus  dikalkulasi  secara  sepadan.  Konsepsi  hak  cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi  dalam bentuk  masa  eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional. Perlindungan hak cipta bukan  semata-mata  diarahkan  untuk  melindungi  kreativitas  pencipta,  tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.
Pengelolaan  diartikan  sebagai  proses  yang  membantu  merumuskan  suatu kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi  atau  proses  yang  memberikan  pengawasan pada  semua  hal  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapaian tujuan. Adapun pengertian pengelolaan hak cipta lebih menyangkut  bentuk  kerja dengan  pendekatan  operasional  yang  menyangkut  pula  fungsi  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Sistem  Perbukuan,  Buku  adalah  karya  tulis  dan/atau  karya  gambar  yang diterbitkan  berupa  cetakan  berjilid  atau  berupa  publikasi  elektronik  yang diterbitkan  secara  tidak  berkala.  Buku  termasuk  hak  cipta  yang  dilindungi  oleh hukum  dan  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta.  Bahwa  buku  termasuk  hak  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam
mendukung  pembangunan  bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan  umum sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak  cipta  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  penerbit,  bisa  dikatakan  sebagai  pemegang  hak cipta  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Hak  Cipta yaitu  pencipta  sebagai  pemilik  hak  cipta,  pihak  yang  menerima  hak  tersebut secara  sah  dari  pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  dari  hak pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Buku-buku  yang  beredar  di  kalangan  masyarakat  tidak  lepas  dari  peran para pengarang dan penerbit, terutama untuk kategori buku fiksi seperti novel dan buku  komik  yang  paling  banyak  digemari  oleh  masyarakat,  sehingga  salah  satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  gairah  kepada  pengarang adalah  dengan  diberikannya  perlindungan  hukum  kepada  para  pencipta  buku melalui  perlindungan  terhadap  ciptaan  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  penerbit  juga berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  karena  penerbit  menerima  peralihan hak cipta pengarang atau penulis buku tersebut  dan berperan sebagai  pihak  yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.
Berdasarkan  riset  berjudul  Program  for  International  Student  Assesment (PISA)  yang  dirilis  oleh Organisation  for  economic  Co-Operation  and Development  (OECD) tahun  2017,  Indonesia  berada  di  urutan  ke  60  dari  72 negara dengan minat baca paling rendah . Pada tahun 2019, Konsorsium Penerbit Jogja  (KPJ)  bersama  Kepolisian  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Polda  DIY)  dan Ikatan  Advokat  Indonesia  (Ikadin)  Yogyakarta  memunculkan  fakta  bahwa  13 penerbit  yang  ada  di  Yogyakarta  mengalami  kerugian  sekitar  Rp  13  miliar  . Kerugian  tersebut  dihitung  dari  jumlah  buku  yang  dicetak,  bisa  500  sampai dengan 2000 eksemplar, sehingga perhitungannya sesuai hasil buku yang dicetak. Kemudian pada saat ini, para pelaku perbukuan mengalami pukulan keras akibat pandemi Covid-19 yang menutup jalur utama pemasaran maupun proses produksi buku  .  Menurut  Rosidayati  Rozalina  selaku  Ketua  Umum  Ikatan  Penerbit Indonesia (Ikapi), tantangan paling besar dalam dunia penerbitan adalah maraknya pembajakan buku dan terhambatnya kerja sama internasional Para penerbit hanya bisa  menjual  buku-bukunya  secara  online,  di  sisi  lain  beberapa  marketplace banyak menjual buku bajakan.
Dalam  pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta,  ternyata  masih  banyak  dijumpai  pelanggaran,  terutama  dalam  bentuk pembajakan  yang  melawan  hukum  terhadap  Hak  Cipta.  Berdasarkan  Pasal  1 angka 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembajakan adalah  Penggandaan  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan pendistribusian  barang  hasil  penggandaan  dimaksud  secara  luas  dan  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi.  Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  bahwa  hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas Ciptaan.  Sementara  itu  menurut  Pasal  9  ayat  (1)  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  hak  ekonomi  untuk
melakukan:  (a)  penerbitan  Ciptaan;  (b)  penggandaan  Ciptaan  dalam  segala bentuknya;  (c)  penerjemah  Ciptaan;  (d)  pengadaptasian,  pengaransemenan,  dan atau  pentransformasian  Ciptaan;  (e)  pendistribusian  Ciptaan;  (f)  pertunjukan Ciptaan;  (g)  pengumuman  Ciptaan;  (h)  komunikasi  Ciptaan;  dan  (i)  penyewaan Ciptaan.
Ketentuan  di  atas  berhubungan  dengan  hukum  ekonomi  yang  bekerja  pada sistem  pembajakan  buku,  di  mana  para  pembeli  merasa  diuntungkan  dengan selisih  harga  yang  jauh  lebih  murah  daripada  aslinya,  sedangkan  penjual  juga mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  banyak.  Namun,  penerima  keuntungan  dari peredaran  buku  bajakan  adalah  para  pemain  inti  yang  ada  di  baliknya,  bahwa pembajakan  buku  didukung  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  modal  melimpah, termasuk  memiliki  alat  produksi  berupa  mesin  cetak  dan  segala  peralatan layaknya sebuah penerbitan dan percetakan buku besar.
Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak- pihak  tertentu  dapat  mempengaruhi  pengarang  dan  penerbit  yang  merasa dirugikan  sebagai  persaingan  dagang  yang  tidak  sehat.  Selain  kerugian materiil yang  secara  nyata  dialami  oleh  penerbit  dan  penulis  juga  terdapat  kerugian imateriil yang  berupa  menurunnya  semangat  serta  kemampuan  penulis  untuk menciptakan  karya-karya  yang  bermutu  tinggi.  Selanjutnya  penerbit  yang  telah diberikan  kepercayaan  dari  seorang  penulis  untuk  memperbanyak,  mengedarkan serta menjualbelikan kepada masyarakat umum.
Berdasarkan  kasus  pembajakan  buku  fiksi  yang  banyak  terjadi  di Indonesia,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  keresahan  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  penerbit  buku  fiksi  sebagai  pemegang  hak  cipta atas  pembajakan  dan  pendistribusian  ciptaan  dalam  bentuk  cetak  secara  ilegal, baik  yang  dijual  di  pasar  langsung  maupun  dalam  toko  belanja online ( e- commerce ).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  yang  akan  penulis angkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penyelesaian  Sengketa  Sebagai Perlindungan  Hak  dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Umum?
2. Bagaimana  Gugatan  Perdata  Oleh  Penerbit  Sebagai  Pemegang  Hak  Cipta Kepada Pendistribusi Buku Bajakan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisisnya.  Metode penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  Yuridis  Normatif.    Penelitian hukum  normatif adalah penelitian hukum  dengan mengkaji asas-asas hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  hukum  normatif  disebut juga  penelitian  hukum  doktriner.  Penelitian  hukum  jenis  ini  mengkonsepsikan hukum  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in books )  atau  hukum  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin dan Asikin, 2004 : 118).   Spesifikasi  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  preskriptif,  yaitu suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa
yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, 1986 :15).
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui  studi  kepustakaan (library  research) yaitu  meneliti  sumber  bacaan  yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini  yang dilakukan terhadap bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang disebutkan diatas.
Seluruh  data  dan  bahan  hukum  yang  diperoleh,  dianalisis  secara  kualitatif dengan  mempelajari  seluruh  data  dan  bahan  hukum  dengan  memberikan  tela`ah yang  berarti  menantang,  mengkritik,  mendukung,  menambah  dan  memberi komentar  dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dan  dibantu  dengan  teori  yang  dikuasai.  Setelah  itu keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  dengan tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  baik  pula.  Berdasarkan  hasil  analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan komprehensif (Soekanto, 1986 :15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.   Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penerbit Buku
Pelaksanaan  hak  cipta  dalam  implementasinya  merupakan  satu  bentuk proses  interaksi  beberapa  pihak,  yaitu  antara  pemegang  hak  cipta  dengan penikmat  hak  cipta,  atau  antara  pemegang  hak  cipta  dengan  bidang  lainnya (Lutviansori, 2010:  83)  Aturan-aturan hukum  yang  ada di bidang hak cipta pada dasarnya  dimunculkan  dalam  rangka  upaya  preventif  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan ketika terjadinya sengketa dalam hak cipta. Sengketa di bidang hak cipta biasanya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta tersebut, antara pencipta  dan  pemegang  hak  cipta,  serta  pihak  lainnya.  Tim  Lindsey mengungkapkan bahwa pada umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut  digunakan  tanpa  izin  pencipta  yang  mempunyai  hak  eksklusif  atas ciptaannya.
Hak  cipta  dilanggar  jika  seluruh  atau  bagian  substansial  dari  suatu  ciptaan yang  dilindungi  hak  cipta  diperbanyak.  Secara a  contrario pelanggaran  terjadi ketika pihak lain melanggar norma pembatasan ( limitation ) dan penggunaan. Pada dasarnya,  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dikategorikan  menjadi  3  (tiga),  yaitu (Janed, 2014 : 215-220):
1. Pelanggaran Langsung ( direct infringement )
Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meskipun hanya Sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan bagian  substansi  adalah  pelanggaran,  dalam  hal  ini  ditetapkan  oleh  pengadilan. Misalnya  tindakan  dalam  bentuk  pembajakan  materi  yang  dilindungi  hak  cipta secara  tanpa  izin.  Contohnya  membuat  perbanyakan  buku  novel  milik  beberapa penulis  dari  penerbit  mayor.  Perbuatan  memproduksi  atau  mengimpor  atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol  teknologi  atau  untuk  mencegah,  membatasi  perbanyakan  dari  suatu ciptaan termasuk pelanggaran hak cipta.
2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan ( authorization of infringements )
Dalam  pelanggaran  atas  dasar  kewenangan  ini  tidak  mempermasalahkan sisi  pelanggaran  itu  sendiri,  tetapi  penekanannya  pada:  “Siapa  yang  akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau  pemegang  hak  cipta  akan  mendapat  kompensasi  yang  layak.  Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak- pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran  hak  cipta  itu  terjadi,  antara  lain:  a)  Pemasok  pita  kosong  ( supplier blank tape ); b) Pihak universitas atau kantor; dan c) Pihak penyedia jasa internet.
3. Pelanggaran Tidak Langsung ( indirect infringement )
Tolok ukur  yang dipakai pada pelanggaran tidak  langsung adalah bahwa si pelanggar  tahu  atau  selayaknya  mengetahui  bahwa  barang-barang  yang  terkait dengan  mereka  adalah  hasil  penggandaan  yang  merupakan  pelanggaran. Pelanggaran  tidak  langsung  dapat  berupa  memberikan  tempat  izin  usaha  sebagai tempat  pendistribusian  buku  bacaan  yang  dijual  dengan  harga  murah  dan  miring daripada harga di toko buku resmi. Baik pemilik maupun pengelolanya yang tanpa sadar telah melakukan pelanggaran.
Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  secara  umum  tertulis  di  dalam  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 menyebutkan :
(1) Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
(2) Pengadilan  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah Pengadilan Niaga.
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
(4) Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :
(1) Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta  dan/atau  pemegang  Hak  Terkait  atau  ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran  Ganti  Rugi  kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya    Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,
menyebutkan :
(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
(2) Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan  kepada  Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.
Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :
(1) Pengalihan  Hak  Cipta  atas  seluruh  Ciptaan  kepada  pihak  lain  tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  dan  tanpa  persetujuan  Pencipta  yang
melanggar  hak  moral  Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat (1).
(2) Pengalihan  hak  ekonomi  Pelaku  Pertunjukan  kepada  pihak  lain  tidak mengurangi  hak  Pelaku  Pertunjukan  atau  ahli  warisnya  untuk  menggugat setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  dan  tanpa  persetujuan Pelaku  Pertunjukan  yang  melanggar  hak  moral  Pelaku  Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Sementara    Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014, menyebutkan :
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran  karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  produk Hak Terkait .
(3) Selain  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pencipta,  Pemegang Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  dapat  memohon  putusan  provisi  atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a. meminta  penyitaan  Ciptaan  yang  dilakukan  Pengumuman  atau Penggandaan,  dan/atau  alat  Penggandaan  yang  digunakan  untuk menghasilkan  Ciptaan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  produk  Hak Terkait; dan/atau
b. menghentikan  kegiatan  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi, dan/atau  Penggandaan  Ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Dalam  Hukum  Pidana,  unsur-unsur  yang  termasuk  pelanggaran  dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu (Lutviansori, 2010 :84-85):
1. Barang  siapa,  yaitu  menandakan  yang  menjadi  subjek  adalah  siapa  pun. Dalam KUH Pidana, hanya manusia yang menjadi subjek delik.
2. Dengan  sengaja,  yaitu  pelanggaran  mempunyai  unsur  kesengajaan  ( opzet ) bukan  kelalaian  ( culpa ).  Oleh  karena  yang  biasanya  pantas  mendapatkan hukuman adalah orang  yang melakukan dengan sengaja. Kesengajaan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan ( oogmerk );
b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian ( opzet bij zekerheidsbewustzjin ); dan
c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan ( opzet bij mogelijkheidsbewustzjin ).
3. Unsur  tanpa  hak,  dalam  melanggar  hukum  dapat  dikatakan  bahwa  mungkin seseorang  tidak  mempunyai  hak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,  yang sama  sekali  tidak  dilarang  oleh  suatu  peraturan  hukum.  Seperti  halnya mengenai  pemilik  hak  cipta  dapat  mengalihkan  atau  menguasakan  hak  cipta tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme tertentu, yaitu baik dikuasakan perjanjian, hibah, atau diwariskan. Tanpa pengalihan yang sah, maka tindakan terhadap hak cipta merupakan tindakan tanpa hak.
4. Mengumumkan,  memperbanyak,  menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan atau  menjual.  Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-undang  Nomor  28  Tahun
2014,  pengumuman  adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu  ciptaan dengan  menggunakan  alat  apa  pun  baik  elektronik  atau  non  elektronik  atau melakukan  dengan  cara  apa  pun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca, didengar,  atau  dilihat  orang  lain.  Pasal  1  angka  12,  penggandaan  adalah proses,  perbuatan,  atau  cara  menggandakan  satu  salinan  Ciptaan  dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau  sementara.  Serta  Pasal  1  angka  17,  pendistribusian  adalah  penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
5. Hak  cipta  dan  hak  terkait  yang  mengacu  pada  Pasal  1  angka  1  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 5 tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser  fonogram,  atau  lembaga Penyiaran.
3.2.   Gugatan  Perdata  Penerbit  Sebagai  Pemegang  Hak  Cipta  Kepada Pendistribusi Buku Bajakan
Dalam hal ini pelaku yang digugat oleh pihak penerbit sebagai pemegang hak cipta  yaitu  pihak  yang  mendistribusikan  buku  bajakan,  baik  dalam  toko  buku offline maupun toko buku online (marketplace). Gugatan perdata dapat dilakukan melalui  Pengadilan  Niaga  dengan  mengikuti  tata  cara  gugatan  yang  telah ditentukan  dalam  undang-undang  hak  cipta.  Gugatan  perdata  terhadap  sengketa hak  cipta  didasarkan  pada  bahwa  pengambilan  hak  cipta  tanpa  izin  dari pemiliknya  atau  dari  yang  berhak  dapat  digugat  berdasarkan  Pasal  1365  KUH Perdata  tentang  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ).  Pasal  tersebut menyebutkan bahwa (Lutviansori, 2010: 87): “Setiap perbuatan melawan hukum yang  oleh  karenanya  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  mewajibkan  orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”
Melalui  rumusan  tersebut,  maka  ada  unsur  yang  dapat  ditarik  dari  suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:
1. Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum  ( onregmatig ).  Perbuatan  dalam kategori  ini  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum,  jika  melanggar  hak orang  lain  yang  merupakan  hak  subjektif  yaitu  hak-hak  perorangan  seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian materiil  dan  kerugian  immaterial.  Pasal  1246  sampai  dengan  Pasal  1248 KUH  Perdata  mengenai  ganti  kerugian  dalam  hal  wanprestasi  tidak  dapat diterapkan  secara  langsung  pada  perbuatan  melawan  hukum,  melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogi.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan klausul. Upaya dari aspek perdata ( civil remedies ) adalah untuk mengganti kerugian ekonomi  dari  si  pemilik  hak,  lazimnya  kerugian  atas  kerugian  materiil  yang diderita  si  pemilik  hak  cipta  dan  untuk  menciptakan  efek  jera  bagi  pelanggar selanjutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk  alat-alat  yang  digunakan  untuk  memproduksi  barang  tersebut  (Janed, 2014:  224). Pihak  yang  dapat  mengajukan  gugatan pelanggaran hak cipta adalah si pemegang hak cipta, dan yang dapat dinyatakan sebagai tergugat adalah orang atau  perusahaan  yang  bertanggung  gugat  atas  pelanggaran  hak  cipta  karena pelanggaran  dalam  jalur  pemasaran  mana  saja,  sehingga  pihak  produsen  atau
manufacturer , importer ,  atau  siapa  pun  yang  menawarkan  atau  mengiklankan barang  dalam  perdagangan.  Biasanya  para  penerbit  melaporkan  adanya pendistribusian  buku  bajakan  tersebut  agar  buku  itu  diturunkan  atau  penjualnya mendapatkan daftar hitam ( blacklist ). Aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama  dengan  pembuktian  pada  dalam  kasus  perdata  biasa,  di  Indonesia  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1865  dinyatakan  bahwa:  Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut.  Adapun  mengenai alat  bukti,  diatur  dalam  Pasal  1866  KUH  Perdata  yang  terdiri  atas:  a)  Bukti tulisan;  b) Bukti dengan saksi; c) Persangkaan; d) Pengakuan; dan e) Sumpah.
Secara  umum,  penggugat  harus  membuktikan  seluruh  fakta  yang mendukung  gugatannya  untuk  meyakinkan pengadilan bahwa haknya  adalah sah dan  telah  dilanggar.  Penggugat  juga  harus  menyampaikan  penjelasan  secara terperinci tentang gambaran produk yang melanggar hak ciptanya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak ciptanya. Keterangan saksi juga merupakan  alat  bukti  yang  sangat  sering  digunakan  dalam  sengketa  hak  cipta, karena  hal  ini  dibutuhkan  dalam  isu  keabsahan  hak  cipta,  interpretasi  dari  hak eksklusif hak cipta yang dilindungi, dan melihat gambaran nyata pelanggaranS. Berdasarkan  Pasal  95  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta, penyelesaian sengketa dalam hak cipta di antaranya yaitu:
(1) Penyelesaian  sengketa  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
(2) Pengadilan  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah Pengadilan Niaga.
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta
(4) Selain  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam  bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya  dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  harus  menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta,  pemegang  hak  cipta  dan/atau  pemegang  hak  terkait  atau  ahli  warisnya yang  mengalami  kerugian  hak  ekonomi  berhak  memperoleh  ganti  rugi.  Gugatan dalam ranah perdata dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 1  angka  25  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang menerangkan bahwa:
Pasal  99  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta:
(1) Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  berhak mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  pertunjukan atau  pameran  karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau produk Hak Terkait
Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :
“Ganti  rugi  adalah  pembayaran  sejumlah  uang  yang  dibebankan  kepada pelaku  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau pemilik  Hak  Terkait  berdasarkan  putusan  pengadilan  perkara  perdata  atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.” Menurut Pasal 99 ayat (4) selain ganti rugi, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau  pemilik  Hak  Terkait  dapat  memohon  putusan  provisi  atau  putusan  sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan,  dan/atau  alat  Penggandaan  yang  digunakan  untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
b. menghentikan  kegiatan  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi, dan/atau  Penggandaan  Ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Ada  tiga  acara  alternatif  untuk  menghitung  kerugian  dalam  gugatan  ganti rugi, yaitu (Janed, 2014 : 228):
1. Damages ,  merupakan  pembayaran  sejumlah  uang  sebagai  kompensasi  atas pelanggaran  tersebut.  Gugatan  ini  tidak  dapat  diajukan  pada  pihak  yang melakukan  pelanggaran  secara  tidak  langsung  ( indirect  infringer ).  Ganti rugi  didasarkan  pada  jumlah  yang  selayaknya  diperoleh  oleh  pemilik  atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Jadi, penggugat harus dapat  membuktikan  bahwa  perbuatan  tergugat  telah  mengakibatkan kerugian bagi dirinya.
2. An account of profit , adalah pembayaran setiap keuntungan  yang diperoleh oleh  si  pelanggar  dari  penggunaan  karya-karya  hasil  pelanggaran  tersebut. Dalam beberapa situasi, pengadilan dapat memberikan tambahan ganti rugi jika  pelanggaran  secara  khusus  benar-benar  sangat  merugikan.  Namun gugatan  ganti  rugi  yang  didasarkan  pada  hilangnya  keuntungan,  saat  ini jarang  dilakukan  mengingat  semakin  kompleksnya  perekonomian  dan banyak  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  suatu  usaha  dan  sangat  sulit untuk  membuktikan  hubungan  antara  tindakan  pelanggaran  dan  adanya kerugian pemegang hak atas pelanggaran tersebut. Dalam menghitung ganti rugi bisa juga dihitung berdasarkan keuntungan yang diperolah si pelanggar ( infringer’s profit ) berkaitan dengan tindakannya yang melanggar hak cipta.
3. Reason  able  royalty ,  adalah  royalti  yang  layak,  yang  menggunakan pendekatan  penentuan  faktor  dari  jumlah  royalti  yang  telah  dinegosiasikan para pihak jika mereka telah menetapkan persetujuan lisensi sejak awal dan juga  dari  nilai  yang  ada  pada  bidang-bidang  tertentu.  Dalam  kaitannya dipikirkan  ganti  rugi  yang  bersifat  remunerasi  (pemberian  gaji  sebagai imbalan  atau  penghargaan  atas  pekerjaan)  apabila  tindakan  pelanggaran tidak dapat dicegah. Berkaitan dengan tindakan pengeksploitasian hak cipta, maka  ada  aturan  khusus  dalam  hukum  kontrak  untuk  memberikan  posisi berunding  yang  kuat  bagi  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan  lembaga pemungut royalti ( collecting society ) memiliki peranan yang sangat penting
untuk  menarik  pembayaran  kompensasi  yang  layak  terhadap  pengguna ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan pencipta.
Jika  di  luar  negeri  biaya  perkara  pengadilan  dan  pengembalian  biaya pengacara  pihak  lain  yang  memenangkan  kasus  diatur  dalam  aturan  sistem pembayaran  yang  mencerminkan  nilai  litigasi.  Sedangkan  di  Indonesia,  tidak mungkin  membebankan  nilai  litigasi  pada  pihak  yang  dikalahkan  dengan  dasar bahwa  dalam  berperkara  tidak  mewajibkan  untuk  didampingi  konsultan  hukum atau pengacara, lebih-lebih konsultan Paten atau konsultan HKI. Oleh karenanya, beban  dalam  persidangan  harus  ditanggung  sendiri  oleh  si  penggugat  dan tergugat.
Pada  dasarnya  sengketa  hak  cipta  dapat  diselesaikan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan.  Dan  pengadilan  yang berwenang dalam sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Sengketa hak cipta terjadi apabila pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli  warisnya  yang  mengalami  kerugian  hak  ekonomi  berhak  memperoleh  ganti rugi.  Menurut  Pasal  99  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  selain  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  dapat  memohon  putusan  provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan,  dan/atau  alat  Penggandaan  yang  digunakan  untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
b. menghentikan  kegiatan  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi, dan/atau  Penggandaan  Ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Berikut  merupakan  tata  cara  penyelesaian  gugatan  dalam  hak  cipta  yang tertulis dalam Pasal 100 – 101 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:
(1) Gugatan  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan Niaga.
(2) Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dicatat  oleh  panitera Pengadilan  Niaga  dalam  register  perkara  pengadilan  pada  tanggal  gugatan tersebut didaftarkan.
(3) Panitera  Pengadilan  Niaga  memberikan  tanda  terima  yang  telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(4) Panitera  Pengadilan  Niaga  menyampaikan  permohonan  gugatan  kepada ketua  Pengadilan  Niaga  dalam  waktu  paling  lama  2  (dua)  Hari  terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan  Niaga  menetapkan  Hari  sidang.  (6)  Pemberitahuan  dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(6) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
(7) Dalam  hal  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat dipenuhi,  atas  persetujuan  Ketua  Mahkamah  Agung  jangka  waktu  tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
(8) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(9) Putusan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  menurut  Pasal  102  –  205  Undang-
Undang Hak Cipta. Pasal 102 menyebutkan :
(1) Terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan  kasasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  paling lama  14  (empat  belas)  Hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan  Pengadilan Niaga  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  atau  diberitahukan  kepada  para pihak.
(3) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  didaftarkan  pada Pengadilan  Niaga  yang  telah  memutus  gugatan  tersebut  dengan  membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.
(4) Panitera  Pengadilan  Niaga  mendaftarkan  permohonan  kasasi  pada  tanggal permohonan  diajukan  dan  memberikan  tanda  terima  yang  telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal  yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(5) Panitera  Pengadilan  Niaga  wajib  menyampaikan  permohonan  kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Selanjutya  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,
menyebutkan :
(1) Pemohon  kasasi  wajib  menyampaikan  memori  kasasi  kepada  panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)  Hari  terhitung  sejak  panitera  Pengadilan  Niaga  menerima  memori kasasi.
(3) Termohon  kasasi  dapat  mengajukan  kontra  memori  kasasi  kepada  panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
(4) Panitera  Pengadilan  Niaga  wajib  menyampaikan  kontra  memori  kasasi kepada  pemohon  kasasi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  Hari  terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan mengatur berkaitan dengan kasasi sebagai berikut:
(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
(2) Putusan  kasasi  harus  diucapkan  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Panitera  Mahkamah  Agung  wajib  menyampaikan  salinan  putusan  kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
(4) Juru  sita  Pengadilan  Niaga  wajib  menyampaikan  salinan  putusan  kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  Hari  terhitung  sejak  panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.
Sementara  itu  Pasal  105  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014, menyebutkan,  bahwa  Hak  untuk  mengajukan  gugatan  keperdataan  atas pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  tidak  mengurangi  Hak  Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.
Setelah gugatan dan upaya hukum  dilakukan, kemudian putusan sementara pengadilan  ditetapkan.  Tertulis  dalam  Pasal  106  –  109  Undang-Undang  Hak Cipta, yaitu:
Atas  permintaan  pihak  yang  merasa  dirugikan  karena  pelaksanaan  Hak Cipta  atau  Hak  Terkait,  Pengadilan  Niaga  dapat  mengeluarkan  penetapan sementara untuk:
a. mencegah masuknya barang  yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
b. menarik  dari  peredaran  dan  menyita  serta  menyimpan  sebagai  alat  bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Selanjuntan  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,
menyebutkan :
(1) Permohonan  penetapan  sementara  diajukan  secara  tertulis  oleh  Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta,  pemilik  Hak  Terkait,  atau  Kuasanya  kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
b. melampirkan  petunjuk  awal  terjadinya  pelanggaran  Hak  Cipta  atau Hak Terkait;
c. melampirkan  keterangan  yang  jelas  mengenai  barang  dan/atau dokumen  yang  diminta,  dicari,  dikumpulkan,  atau  diamankan  untuk keperluan pembuktian;
d. melampirkan  pernyataan  adanya  kekhawatiran  bahwa  pihak  yang diduga  melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  Hak  Terkait  akan menghilangkan barang bukti; dan
e. membayar  jaminan  yang  besaran  jumlahnya  sebanding  dengan  nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
(2) Permohonan  penetapan  sementara  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah  hukum tempat ditemukannya barang  yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
Sementara  itu  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,
menyebutkan :
(1) Jika  permohonan  penetapan  sementara  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  107,  panitera  Pengadilan  Niaga
mencatat  permohonan  dan  wajib  menyerahkan  permohonan  penetapan sementara  dalam  waktu  paling  lama  1x24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
(2) Dalam waktu  paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal  diterimanya permohonan  penetapan  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ketua  Pengadilan  Niaga  menunjuk  hakim  Pengadilan  Niaga  untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
(5) Penetapan  sementara  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) diberitahukan  kepada  pihak  yang  dikenai  tindakan  penetapan  sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam  hal  permohonan  penetapan  sementara  ditolak,  hakim  Pengadilan Niaga  memberitahukan  penolakan  tersebut  kepada  pemohon  penetapan sementara dengan disertai alasan.
Didalam  hal  pengadilan  mengambil  keputusan  atau  ketetapan  Pasal  109
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut :
(1) Dalam  hal  Pengadilan  Niaga  mengeluarkan  penetapan  sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (4),  Pengadilan  Niaga memanggil  pihak  yang  dikenai  penetapan  sementara  dalam  waktu  paling lama  7  (tujuh)  Hari  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkannya  penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak  yang  dikenai  penetapan  sementara  dapat  menyampaikan  keterangan dan  bukti  mengenai  Hak  Cipta  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  Hari terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  panggilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).
(3) Dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari  terhitung  sejak  tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
a. uang  jaminan  yang  telah  dibayarkan  harus  dikembalikan  kepada pemohon penetapan;
b. pemohon  penetapan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
c. pemohon  dapat  melaporkan  pelanggaran  Hak  Cipta  kepada  pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(5) Dalam  hal  penetapan  sementara  pengadilan  dibatalkan,  uang  jaminan  yang telah  dibayarkan  wajib  diserahkan  kepada  pihak  yang  dikenai  penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka dapat diambil beberapa kesimpilan yang diantaranya:
1. Penerapan  perlindungan  hak  ekonomi  bagi  penerbit  sebagai  pemegang  hak cipta  menurut  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  e  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  yang  dapat  dikaitkan  dengan  Pasal-Pasal  lainnya, yaitu:  a)    Pasal  40  mengenai  perlindungan  hak  cipta,  b)  Pasal  95  tentang penyelesaian sengketa hak cipta, c) Pasal 96 mengenai ketentuan ganti rugi akibat  kerugian  atas  hak  ekonomi  pemegang  hak  cipta,  dan  d)  Pasal  99 tentang  gugatan  lain  selain  gugatan  ganti  rugi  dapat  dilakukan  oleh pemegang hak cipta. Selain  itu dapat  dilakukan  penyitaan dan penghentian kegiatan  pendistribusian  buku  bajakan  apabila  memohon  putusan  provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga.
2. Gugatan  perdata  dapat  dilakukan  terhadap  sengketa  hak  cipta,  didasarkan pada  asumsi  bahwa  pengambilan  hak  cipta  tanpa  izin  dari  pemiliknya  atau dari  yang  berhak  dapat  digugat  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata tentang  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ).  Selain  itu,  dapat dilakukan  dengan  permintaan  ganti  rugi  atas  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Lutviansori. Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Rahmi  Janed, Hukum  Hak  Cipta  (Copyright  Law’s) ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2014, hlm. 215-220.
Sivana Khamdi Sukria, Memberangus Pembajakan Buku , https://beritagar.id/artikel/telatah/memberangus-pembajakan-buku.
Sekretarian  IKAPI, Hari  Buku Nasional  2020 Dalam Situasi Pandemi Covid-19 , https://www.ikapi.org/2020/05/18/hari-buku-nasional-2020-dalam-situasi- pandemi-covid-19/.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Rahmi  Janed, Hukum  Hak  Cipta  (Copyright  Law’s) ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2014.
Sunaryati Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20,
Alumni,   Bandung, 1994.