## Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa

## Suharto Suharto
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Email : hartoss@gmail.com
Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 12 Mei 2021 | Diterima : 10 Juni 2021

## ABSTRAK
Implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Desa  memerlukan  dukungan  dari  kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa  sebagai  subjek/pelaku  utama  bukan  hanya  sebagai  obyek  /sasaran  saja  dari  program kegiatan  pembangunan  desa.  Penelitian  ini  dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan  kelembagaan  pemerintahan  desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa.  Keberhasilan  implementasi  Undang-Undang  Desa  secara  nyata  dipengaruhi  adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya.
Kata Kunci : Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Undang-Undang Desa

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Village  Law  policy  requires  support  from  village  government institutions with a pattern of village community empowerment strategies according to existing local potential. The implementation of the Village Law is the hope of all village communities to create an independent village that has an identity, it is an appreciation for the right of the origin of the village with a village community empowerment approach that positions the village community  as the  main  subject /  actor  not  only  as  an  object /  target  of  program  activities. village development. This research uses descriptive qualitative research methods, with the aim of  finding  out  how  the  ability  of  village  government  institutions  to  empower  village communities to become independent villages according to the mandate of the Village Law. The successful  implementation  of  the  Village  Law  is  significantly  influenced  by  the  support  of village  institutional  governance,  namely,  among  others,  the  Village  Government  /  Village Apparatus, Village Consultative Body (BPD), LPMD /  LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM / UPK PNPM, Dukuh, RW, RT and other non-governmental groups.
Keywords : Village Government; Community Empowerment; Village Law
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 31-42 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223

## PENDAHULUAN
Desa sering diucap dengan sebutan dusun, tanah asal, tanah kelahiran dan tanah kampung halaman.  Desa  bisa  dikatakan  sekelompok  rumah  diluar  kota  yang  merupakan  kesatuan kampung, dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman). Dalam pembangunan masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan menggambil peran aktif melalui musyawarah desa agar  pelaksanaan  pembangunan  bisa  benar-benar  efektif  dan  tepat  sasaran  serta  dilakukan secara  transparan  dan  akuntabel  dengan  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  Maka pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah  pemberdayaan  sumberdaya  (potensi)  lokal dalam  meningkatkan  partisipasi,  memupuk  kepedulian  semua  pihak  untuk  kemandirian (berdikari) masyarakat. Melihat realitas tersebut, maka implementasi UU RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu adanya dukungan dari semua fihak terutama warga masyarakat desa dalam berperan sebagai pelaku pembangunan didesa.
Amanat UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pertama dalam rangka membina dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta mengintegrasikannya.  Pemerintah  desa  dituntut melakukan inovasi dan berkreativitas untuk menciptakan sektor ekonomi produktif pedesaan, seperti  budi  daya  produk-produk  yang  berbasis  kearifan  lokal,  antara  lain  hasil  kerajinan industri pangan/minuman tradisional, produk hasil bumi dan pertanian dan sebagainya. Kedua, dapat  mengembangkan  sumber  pendapatan  desa  dan  perwujudan  pembangunan  desa  secara partisipasif.  Pemerintah  desa  harus  bisa  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  aset  sebagai sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan. Dalam aset desa berupa tanah kas, tanah ulayat, pasar atau pasar hewan,bangunan desa, hutan milik desa, mata air/pemandian umum, dan aset lain milik desa
Ketiga. Pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah  desa  dalam  rangka  penetapan  kawasan  pembangunan  sesuai  dengan  tata  ruang kabupaten/kota,  membangun  infrastruktur,  meningkatkan  ekonomi  pedesaan,  dan pengembangan  teknologi  tepat  guna,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi ( Pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2014  ).  Keempat.  Mendirikan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes    yang  dikelola  dengan semangat  kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Hasil  usaha  badan  tersebut  dapat  dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, atau dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDes.(PP No 43 Tahun 2014).
Adapun Kelembagaan pemerintahan desa, merupakan faktor pendorong (push factor) dan motor  penggerak.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan UU Desa, pada  Pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana  Desa,  pengembangan  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam Pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan  Perdesaan  dilaksanakan  dalam  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (PP No 43 Tahun 2014).
Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga  harkat  dan  martabat mereka  pulih  kembali.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan  masyarakat,  bermotifkan  pemandirian  (keberdikarian),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan  self-help.  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  ( modernisasi  )  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku  untuk  maju.  Maka pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah  pendayagunaan  sumberdaya  (potensi)  lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan lokal (desa). Maka peran penting dari kepedulian semua fihak yaitu  masyarakat,  pemerintah,  swasta  dan  termasuk  pendidikan  tinggi  (Perguruan  Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang  siap  mendampingi  masyarakat  dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.
Penelitian yang telah kita dilakukan menunjukkan bahwa dengan melihat kondisi desa yang ada pada saat sekarang secara nasional, masih perlu ada peningkatan dukungan dalam rangka  implementasi  UU  Desa.  Maka  perlu  adanya  suatu  strategi  /model  pemberdayaan kelembagaan dalam rangka implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Demikian pula sangat diperlukan suatu pola strategi /model pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa. UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put dari kebijakan publik dari pemerintah yang disambut masyarakat desa dengan penuh harapan utk kemandirian desa. Dan sekarang  ini  tahapan  implementasi  dari  kebijakan  tersebut,  dan  sudah  sewajarnya  mulai  di evaluasi hasilnya. Pada awal memberlakukan UU Desa memang diperlukan kondisi kesiapan desa, karena UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada kesiapan dari desa,  mengingat  didalamnya  mengatur  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  yang memposisikan warga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek / pelaku pembangunan. Dalam rangka keberhasilan implementasi UU Desa tersebut salah satunya diperlukan suatu dukungan yang optimal dari Kelembagaan Pemerintahan Desa yang bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan desa dalam implementasi UU Desa sesuai amanah didalamnya.
Banyak  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Desa  sejak  Indonesia  merdeka  17 Agustus  1945  memang  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  yang  terbaik. Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa  tujuan  dari  pembangunan  desa adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam  pasal  83  dinyatakan  bahwa  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  dilaksanakan dalam  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  pembangunan,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  Kawasan  Perdesaan  melalui  pendekatan  pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/  Kota  untuk  memberdayakan  masyarakat  Desa,  yang  dilaksanakan  dengan
pendampingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  pembangunan  Desa  dan Kawasan  Perdesaan  (pasal  122,  pemberdayaan  masyarakat  Desa  dan  pendampingan masyarakat  Desa  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah    (PP  No.  43  Tahun  2014 khususnya pasal 126 s.d 131).
Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga  harkat  dan  martabat mereka  pulih  kembali.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan  masyarakat,  bermotifkan  pemandirian  (keberdikarian),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan  self-help.  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku  untuk  maju.  Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas (Rizkita, 2016;  Sujarweni,  2015).  Sehingga  esensi  pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.
Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai amanah UU No.6 Th. 2014 tentang Desa dan best practices oleh Program PNPM Mandiri yang telah berlalu bisa sejalan dan dapat bersinergi dengan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu “Desa Berdikari”. Filosofi aktualisasi Desa  Berdikari  adalah  merupakan  gerakan  pemberdayaan  desa  dengan  proses  Rembugan warga secara terus menerus/berkesinambungan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya desa secara mandiri (produktif) menuju keberdikarian desa, melalui pendampingan oleh Kader Desa Berdikari  (KDB).  Desa  Berdikari  dicerminkan  dengan  kemampuan  Desa  untuk  :  (1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jateng, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; (2) Mengekplorasi seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, SDA dan lingkungan, serta SDM Jateng dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; (3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara  saling menghormati dan menguntungkan dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.  Target  perwujudan  Desa  Berdikari  (sesuai  RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013 – 2018) adalah sebanyak 100 desa pada akhir tahun 2018.
Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat  (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku,  maka bidang  pemberdayaan  merupakan  titik  strategis  yang  harus  diperbarui  dan  diperluas (Aspariyana,  2018).  Sehingga  esensi  pemberdayaan  masyarakat  di  perdesaan  adalah pendayagunaan  sumberdaya  (potensi)  lokal,  meningkatkan  partisipasi  dan  kemandirian (berdikari).  Maka  peran  penting  dari  kepedulian  smua  fihak  yaitu  masyarakat,  pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  amanah  dalam  UU  Desa.  Lewat  Tri Dharmanya  Perguruan  Tinggi    jelas  memiliki  kapabilitas  dan  kapasitas  dalam  mendukung percepatan pembangunan desa. Melihat kondisi desa yang ada sekarang secara nasional masih diperlukan adanya persiapan secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas  dalam rangka implementasi UU Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  tentang  kelembagaan  pemerintahan  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat (Moleong,  2012;  Sugiyono,  2012).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder tentang hasil-hasil pelaksanaan program kegiatan dan data lain dari kelembagaan desa terkait pelaksanaan  UU  Desa.  Teknik  analisis  data    dengan  analisis  kualitatif  dipergunakan  untuk mengolah  dan  menganalisis  data  yang  bersifat  kualitatif  dari  hasil  wawancara  mendalam (FGD) dan dokumentasi (Hair et al., 2010; Weimer & Vining, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa.
Kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan  aturan  pelaksanaan  yang  ada.  Kemampuan  (kapasitas)  dari  Lembaga  Desa  dan Perangkat  Desa  dalam  menyikapi  dan  menyiapkan  terkait  implementasi  UU  Desa  sangat menentukan  tingkat  keberhasilannya.  Dalam  hal  ini  kelembagaan  desa  yaitu  antara  lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK,  Karangtaruna,  BKM/UPK  PNPM,  RW,  RT  dan  kelompok  masyarakat  lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing (Suharto, 2018). Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini kurang memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan.
Masih dirasa kurang  adanya pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada  perangkat  desa  maupun  kelembagaan  desa  (BPD  dll)  terkait  pelaksanaan (implementasi) UU Desa. Kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi  yang  dimiliki  dalam  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  (termasuk  otonomi desa)  misalnya  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  sumber  keuangan  ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa.  Hasil  penelitian  pada  awal  implementasi  UU  Desa  tahun  2015  bahwa  perkembangan kelembagaan desa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur kab. Semarang sudah memiliki beberapa  jenis  kelembagaan  yang  formal  maupun  non  formal  (Suharto,  2016)  Jenis kelembagaan desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 1. Kelembagaan di Desa Kawengen Kelembagaan Desa Jumlah Pengurus Pemerintah Desa 14 orang (Siswanto ) BPD 11 orang (Muh. Sayud S.Ag) LPMD 5 orang (Sarzuki) Karang Taruna 15 orang (Taufik) PKK 22 orang (Ktistina Sriastuti) BKM 13 orang (Royan S.Ag) LEPED (Sahid) Lembaga Daurit Tauhid (Sutras) Jamaah Ahli Sunnah (Nuroso) BAZIS (Munawar) PUSTU (Puskesmas Pembantu) (Bidan Nanik Supriyati) Posyandu Setiap Dusun Sumber : diolah peneliti, (2016)
Dengan melihat jenis kelembagaan desa yang ada yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU  dan  Posyandu,  dapat  dikatakan  bahwa  di  Desa  Kawengen  sudah  memliki  hampir semua  ada  kelembagaan  desa  yang  diamanatkan  oleh  UU  Desa,  yang  belum  ada  adalah BUMDesa  pada  tahun  itu.  Yang  menjadi  tantangan  adalah  kinerja  kelembagaan  atau keberadaan  lembaga  desa  tersebut  apakah  berkontribusi  pada  pembangunan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Hal  inilah  menyangkut  potensi  dan  kapasitas  kelembagaan  desa  di  Desa Kawengen.  Maka  dalam  rangka  meningkatkan  potensi  dan  kapasitas  kelembagaan  ini diperlukan suatu pola pendekatan pemberdayaan kelembagaan desa yang cocok dengan kondisi lokal desa termasuk Desa Kawengen.
Merujuk  dari  hal  tersebut  diatas  bahwa  Desa  Kawengen  saat  sekarang  masih  perlu peningkatan  dan  penguatan  terutama  pada  kapasitas  perangkat  desa  dalam  mendukung implementasi  UU  Desa  secara  mnyeluruh.  Hal  ini  terbukti  masih  ada  beberapa  program kegiatan yang pernah berlangsung di desa ini kurang efektif misalnya Program Beras Miskin (Raskin)  ternyata implementasinya  dibagi  rata  dalam  setiap  kawasan  RT    yang ada  di  desa tersebut, dan masyarakat masih punya pemikiran kalau bantuan untuk orang miskin itu pada dasarnya  untuk  semua.  Masih  ada  pula  pola  pikir  atau  paradigma  yang  membuat program- program penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran, karena setiap wilayah mempunyai kepentingan untuk mendapatkan program yang sama tanpa melihat prioritas kebutuhan dari kantong-kantong  (permasalahan)  kemiskinan  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Masih  sangat kelihatan sebagian besar kegiatan di Desa tersebut di dominasi dan dimotori oleh Kepala Desa atau tokoh elit tertentu, hal ini sangat baik dalam rangka memanage suatu wilayah desa tetapi dari  sisi  pola  pendekatan  pembedayaan  masyarakat  kurang  memberikan  porsi  masyarakat untuk berlatih kemandirian yang diamantkan di dalam UU desa tersebut. (Suharto, 2016)
Kemampuan aparat desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa  Kawengen.  Jaringan  aspirasi  masyarakat terkait  program atau  kegiatan  desa yang  ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa menuju  desa  yang  memiliki  keunggulan  tetentu  misalnya  desa  wisata,  desa  wisata  kuliner,

## DESAIN KELEMBAGAAN DASAR TATA KELOLA DESA
Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama • RPJM-Desa
• Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakata n/Adat 27
kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekomian masyarakat desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir serta berkreatifitas dari seluruh perangkat dan masyrakat desa yang ada.  Hal ini lah yang  akan  majadi    kekuatan  dari  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa  pada  umumnya  dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan efektif dan optimal pada akhirnya.
Kebijakan  pemerintah  menetapkan  arah  pengelolaan  pemerintahan  menuju  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional  (rational  choice).  Salah  satu  agenda  besar  menuju  good  governance  dan  reformasi birokrasi  adalah  peningkatan  profesionalisme  aparatur  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat maupun  sampai  di  tingkat  desa.  Dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme  aparatur pemerintah  desa,  perlu  diperhatikan:  pengembangan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa dengan  prioritas  peningkatan  kemampuan  dalam  pelayanan  publik  seperti  kebutuhan  dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa,  dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan  UU  Desa  ini  didalamnya  mengatur  tentang  Penataan  Desa,  Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan,  Badan  Usaha  Milik  Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

## Gambar 1.1. Desain Kelembagaan
Sumber : PP No 43 tahun 2014 tentang Desa
Badan Permusyarawaratan Desa ( BPD ) yang aktif dan dinamis dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan adanya dukungan aspirasi / kehendak masyarakat (Bottom Up)  dan  berjalannya  fungsi  Pemerintahan  Desa  yang  efektif  dalam  mencapai  kesejahteraan
masyarakat  desa.  Dengan  demikian  seluruh  komponen/lembaga  masyarakat  desa  dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa dengan potensi, kemampuan yang dimiliki dan berusaha terus meningkatkan kapasitas serta kualitas menuju kemandirian desa.  Dalam menjalankan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) bersama Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu (1) mengeluarkan kebijakan; (2) mengajukan  rancangan peraturan desa (Perdes), (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama, (4) menyusun  dan mengajukan  rancangan  peraturan  desa  mengenai  Anggaran    Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes);  (5)  membina  kehidupan  masyarakat  desa,  (6)  membina perekonomian desa, (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partispasitif.
Pada  dasarnya    kedudukan  dan  peran  serta  Badan  Permusyawarratan  Desa  dalam penyelenggaraan pemerintah desa, berorientasi dan mengacu peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah  ( PERDA ). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam  menentukan  haluan  desa  dan  mempunyai  fungsi  sangat  strategis  di  Desa.  Dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka setiap Desa harus berbenah diri untuk mewujudkan beberapa  hal  antara  lain  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas  dari  keputusan/kebijakan  desa (Peraturan Desa), kesiapan Aparatur Pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan APB Desa,  serta  peningkatan  fungsi  pelayanan  masyarakat  desa  sesuai  dengan  pola  pendekatan pemberdayaan masyrakat desa yang diamantkan dalam UU Desa..
Kelembagaan  Desa  seperti  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD) mempunyai kedudukan tugas dan fungsinya  dalam menjalankan Pemerintahaan Desa yang memiliki  posisi  yang  sanagt  strategis.  Pada  dasarnya  keberadaan  LPMD  merupakan  unsur penunjang  dan  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  desa    untuk  pembangunan  desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam  pembangunan  desa sebagai pelaku  dan  tidak  hanya  sebagai  obyek  pembangunan  saja..  Karena  tanpa  partisipasi masyarakat, pemerintahan desa tidak bisa berjalan dan pembangunan desa tidak ada artinya bila  masyarakat  tidak  dapat  merasakan  manfaat  pembangunan  desa,  sehingga  masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan desa.
Adapun  tugas  pokok  LPMD,  menyusun  rencana  pembangunan  yang  partisipatif, menggerakan  swadaya  dan  gotong  royong    masyarakat  untuk    melaksanakan  dan mengendalikan pembangunan desa. Sedangakan fungsinya menanamkan dan memupuk rasa pemersatu  dan  kesatuan  masyarakat  desa,    mengkoordinasikan  perencanaan  pembangunan, mengkoordinasikan  rencana  LPMD, merencanakan kegiatan  pembangunan secara partisipatif dan terpadu, penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan desa. Kondisi secara  mnyeluruh  masih  sebagian  besar  dari  kedudukan    tugas  pokok,  fungsi  dan  peranan LPMD di Desa, dari peran LPMD ini partisipasi dan ide gagasan lebih didominnasi juga oleh Kepala    Desa  dan  para  elit    desa  tertentu,  yang  sebenarnya  harus  lebih  memberikan  ruang partisipasi masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  pola  pikir  atau  paradigma  dalam  kelembagaan desa  dan  perangkat  desa  masih  perlu  penguatan  dalam  rangka  lebih  mensukseskan implementasi UU Desa yang yang sekarang ini, yang sebenarnya sudah menjadi rohnya UU Desa ini yaitu menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.
Sebagian besar di desa untuk kondisi sekarang kapasitas SDM sudah cukup tinggi  bila dilihat  jumlah  penduduknya  dan  tingkat  pendidikannya  juga  cukup  merata  sebagian  besar
berpendidikan SLTA dan ada beberapa yang lulus S2 dan bahkan S3. Apa lagi sudah mengenal media  sosial  dan  familier  dalam  kehidupan  sehari-hari  sanagt  berpengaruh  dalam  pola pemkiran masyarakat desa. Hal ini memberikan modal sosial desa dalam mengelola desa yang penuh dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kapasitas pola pikir  atau  paradigma  masyarakat  desa  tetap  masih  perlu  peningkatan,  penguatan  dan pencerahan kembali agar SDM yang ada semua mendukung dan peduli pada pembangunan desanya. Terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  penyelenggaraan maupun  kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan dan masyarakat desa..
Dengan demikian yang dapat dilakukan di desa dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM nya secara menyeluruh, disamping  dengan pemberdayaan kelembagaan desa, kesiapan SDM maupun SDA desa dan kesiapan Regulasi Desa, tetap membutuhkan kapasitas desa yang lebih  kuat.  Dilihat  dari  beberapa  produk  regulasi  desa  yang  telah  dihasilkan  pada  awal implementasi UU Desa ini pada dasarnya masih cukup terbatas. Hanya terbatas beberapa saja produk regulasi desa berupa kebijakan (keputusan) dan  peraturan desa (Perdes), yang terkait dan mendukung dalam rangka suksesnya implementasi UU Desa, (Suharto, 2018)
Untuk  menuju  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  sesuai  amanat  UU  Desa diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  desa  nelalui  model  pemberdayaan kelembagaan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri ( Desa Berdikari ). Tata kelola pemerintah desa yang baik tercapai manakala dilakukan pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan seiring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, diperlukan suatu pelatihan kelembagaan maupun pelatihan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini jelas akan memupuk potensi dan meningkatkan modal sosial masyarakat serta menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur  dan  kegiatan  sosial  atau  pendidikan  masyarakat.  lingkungan  /infrastruktur  dan adanya kemandirian keuangan desa.
Bagan1. Strategi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa
Sumber : diolah Peneliti, 2016.
Kelembagaan  pemerintahan  desa  akan  mampu  mengelola  mulai  dari  proses-proses penyusunan,  pelaksanaan,  evaluasi  /pelaporan,  pelestariannya  yaitu  RPJMDes,  APBDes,
pengembangan BUMDes, dan pengelolaan potensi desa yang ada. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat desa akan terwujud yaitu desa berdaya dan mandiri (berdikari). Secara jelas dengan melihat kondisi sekarang ini di sebagian besar desa dalam rangka implementasi UU Desa, agar kelembagaan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai amanah dalam UU Desa maka langkah atau strategi yang  dicapai sebagaimana dalam bagan berikut  ini  (Suharto,  2018).  Pada  dasarnya  strategi  dalam  implementasi  UU  Desa  tersebut, secara keseseluruhan metode pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri. Hal tersebut bisa dicapai  manakala  tata  kelola  pemerintah  desa  menjadi  baik,  untuk  mencapai  hal  tersebut tentunya  di  perlukan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  pemerintahan  desa  dan  juga peningkatan kapasitas masyarakat desa.
Peningkatan  kapasitas  tersebut  harus  dapat  menjadi  satu  bagian  yang  utuh  dari  upaya perubahan sosial berkelanjutan sebagai modal sosial (social capital) yang sangat berguna dalam menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik.  Adapun strategi tersebut  yaitu dengan pelatihan  penguatan  kelembagaan  pemerintahan  desa,  pilot  kelembagaan/best  practice kelembagaan, studi banding dan pendampingan/pemberdayaan masyarakat intensif. Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik  (good  governance)  dan  reformasi  birokrasi,  merupakan  pilihan  yang  rasional  (rational choice).  Salah  satu  agenda  besar  menuju  good  governance  dan  reformasi  birokrasi  adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusatmaupun di tingkat desa. Dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme  aparatur  pemerintah  desa,  perlu  diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam  pelayanan  publikseperti  kebutuhan  dasar  masyarakat,  keamanan  dan  kemampuan  di dalam menghadapi bencana , kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa,kemampuan pengelolaan keuangan desa,  dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk  itu,  aparatur  pemerintah  desa  patutmemahami  peran  strategisnya  agar  belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance  dan  reformasi  birokrasi  ke  depan,  untuk  dapat  diterapkan  secara  optimal  di lingkungan kerja masing-masing.
Pengalaman  menunjukkan  bahwa  masyarakat  perlu  diikutsertakan  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  dengan  bantuan  dan  tuntunan  pelaksana  kebijaksanaan.  Dalam kondisi ini harapan dan energi sosial berpadu dengan bimbingan untuk mencapai tujuan. Sikap ini  menempatkan  masyarakat  sebagai  mitra  pembangunan  dan  bukan  semata-mata  sebagai penikmat  hasil  pembangunan.  Upaya  pemberdayaan  masyarakat  hendaknya  menganut  pola kombinasi  pendekatan  populis  bottom-up  dan  pendekatan  paternalistik  top-down  dalam konteks tertentu.  Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan pembangunan dapat diprioritaskan sesuai    dengan  kebutuhan  riil.  Masyarakat  yang  diikutsertakan  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  implementasinya  akan  lebih  responsif  untuk  turut  memikul  tanggung  jawab pengelolaan pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan membantu mengurangi biaya yang disediakan pihak pemerintah.
Disamping  itu  pengetahuan  dan  keterampilan  lokal  (indigenous  technical  know-how) mampu  diadaptasikan  untuk  membantu  penghematan  biaya  dan  peningkatan  keuntungan. Pemikiran  di  atas  secara  eksplisit  menggambarkan  keikutsertaan  masyarakat  sebagai  mitra
pembangunan,  dan  bukan  lagi  sebagai  kelompok  sasaran  (obyek).  Dalam  keadaan  ini partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan,  terutama  dalam  bentuk  partisipasi  yang  bersifat mobilisasi spontan yang diartikan secara positif. Partisipasi merupakan unsur perekat dimana masyarakat  merupakan  faktor  sentral  dalam  proses  pembangunan  desa.  Partisipasi menempatkan  masyarakat  sekaligus  sebagai  mitra  pembangunan,  pemegang  risiko (stakeholders)  serta  pembuat  dan  pengambil  keputusan  yang  menyangkut  masa  depan masyarakat desa.
Upaya dan strategi pemberdayaan kelembagaan desa memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi sosial ekonomi desa, apalagi dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemberdayaan kelembagaan  hendaknya mencakup seluruh elemen sosial ekonomi dan potensi yang terdapat di desa. Dengan memahami apa yang ada di desa dan juga apa yang menjadi tantangannya akan dapat menentukan arah pengembangan desa sesuai dengan amanat UU  Desa.  Sehingga  tidak  hanya  senang  desa  bisa  mendapatkan  dana  desa  akan  tetapi bagaimana  desa  mampu  mengelola  keuangan  desa  tersebut  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  menuju  desa  berdaya,  mandiri  atau  berdikari  dalam  arti sesungguhnya.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  Undang  Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  memberi  amanah kepada  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  dan  kelembagaan pemerintahan  desa  untuk  menggunakan  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembangunan  desa  menuju  kemandirian  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci dari berhasilnya pembangunan desa sesuai amanah dari UU desa, menuju kemandirian desa. Maka kinerja  kelembagaan  pemrintahan  desa  perlu  mendapatkan  dukungan  yang  signifikan  dari semua fihak yaitu kepedulian / partisipasi dari masyarakat desa, para stakholders yang ada, pengusaha/swasta, pemerintah dan kadalangan perguruan tinggi seta kelompok peduli lainnya. Dalam rangka implementasi UU Desa menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanat  UU  Desa,  maka  sebaiknya  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan pemerintahan desa dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri ( Desa Berdikari ). Hal ini dilakukan harus dengan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  juga  harus  berjalan  seiring  dalam  rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa sesuai amanah UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Aspariyana,  A.  (2018). Dampak  Modernisasi  Perilaku  terhadap  Budaya .  Teraju  Umrah. https://teraju.umrah.ac.id/dampak-moderenisasi-perilaku-terhadap-budaya/
Dye, T. (1972). Understanding public policy . Prentice-Hall. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis; a global perspective (Seventh Ed). Pearson Education Limited.
Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). Policy analysis for the real world . Oxford University Press.
Lindblom, C. E., & Woodhouse, E. J. (1993). The policy-making process (3rd ed.). Prentice Hall.
Moleong, L. J. (2012). Metodelogi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya. Parsons,  W.  (1992). Public  policy :  An  introduction  to  the  theory  and  practice  of  policy analysis . Elgar. Rizkita, S. (2016). Akuntabilitas
pemerintah desa . Kedesa.Id. http://kedesa.id/id_ID/akuntabilitas-pemerintah-desa/
Solichin,  A.  W.  (2008).  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara .
Solichin,  A.  W.  (2012). Analisis  kebijakan :  Dari  formulasi  ke  penyusunan  model -model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara. Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suharto,  S.  (2018).  Kapasitas  Pemerintahan  Desa  Dalam  Implementasi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah. Sosio Dialektika , 3 (2).
Suharto, S. (2021). Kesiapan Desa Dalam Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
Sujarweni, V. (2015). Akuntasi desa panduan tata kelola keuangan desa . Pustaka Baru Press. Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset. Topatimasang, D. K. K. (2000). Merubah Kebijakan Publik.
Wahab,  S.  A.  (2012). Analisis  kebijakan :  Dari  formulasi  ke  penyusunan  model -model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Weimer,  D.  L.,  &  Vining,  A.  R.  (2017).  Policy  analysis:  Concepts  and  practice.  In Policy Analysis: Concepts and Practice . Taylor and Francis.
https://doi.org/10.4324/9781315442129