## JURNAL EKONOMI EFEKTIF
ISSN: 2622 – 8882, E-ISSN: 2622-9935
Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 6, No. 1, Oktober 2023 @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pamulang

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

## DI DESA GANDASARI KECAMATAN CIKARANG BARAT
Edi Triwibowo 1*, Izma Amaliyah Malik 2
Universitas Pelita Bangsa, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia edi.triwibowo@pelitabangsa.ac.id
Manuskrip: Mei -2023; Ditinjau: Mei: -2023; Diterima: Mei-2023;  Online: Oktober-2023; Diterbitkan: Oktober-2023

## ABSTRAK
Salah satu sumber pendapatan pemerintah desa adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pada dasarnya, alokasi dana desa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana  desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, efektivitas dalam pengelolaan,  dan mengetahui apakah terdapat kendala dalam pengoperasianya, Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  sudah  berjalan  baik,  dilihat  dari  aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi, Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi   Sistem Keuangan Desa ini adalah adanya sistem yang error pada saat dilakukannya  penginputan, upaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa.

## Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kata Kunci Sistem Keuangan Desa

## ABSTRACT
One source of village government income is from the Village Fund Allocation (ADD). Basically, the village fund allocation is aimed at meeting the needs of the village government in carrying out government functions such as development,. Apart from that, village financial management also needs to pay attention to current developments which are now starting to use information technology in its implementation. The aim of the research is to analyze the implementation  of  village  fund  management  using  village  financial  system  applications, effectiveness in management, and find out whether there are obstacles in its operation, The results  of  the  research  show  that  the  implementation  has  gone  well,  seen  from  the communication aspect, resource aspect, disposition aspect, and bureaucratic structure aspect. The obstacles or obstacles  faced  in implementing the Village  Financial  System application are  the  existence  of  system  errors  when  inputting,  efforts  to  make  socialization  to  the community regarding the existence and function of the Village Fund Allocation.

## Keywords: Village Fund Management, Keywords The Village Financial System

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  1,  menegaskan bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki   batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  2  menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,  maju, mandiri, dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah  desa  adalah  dari  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  disebutkan  bahwa Alokasi  Dana  Desa  ini  merupakan pendapatan  desa  yang  termasuk  ke  dalam sumber-sumber  pendapatan  pada  kelompok transfer.  Pada  dasarnya,  alokasi dana  desa  ini  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan pemerintah  desa  dalam  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  seperti pembangunan,  pemberdayaan,  pembuatan  aturan  (regulasi)  dan  pelayanan  kepada masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dana  desa  perlu  dikelola dengan baik agar  pengelolaannya  benar  -  benar  sesuai  dengan  prinsip  -  prinsip  penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Government ). Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga perlu  memperhatikan  perkembangan  zaman  yang  kini  mulai  menggunakan  teknologi informasi dalam pelaksanaannya.
Dalam  pelaksanaan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yakni Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban didesa. Sementara itu pengelola keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.
Sistem  tata  kelola  yang  tepat  terhadap  suatu  institusi  maupun  lembaga  atau  lebih dikenal  dengan  istilah Good  Corporate  Governance  (GCG) mutlak  diperlukan  apalagi dalam  era  globalilisasi  sekarang  ini.  Dengan  adanya  sistem  tata  kelola  yang  baik, mengindikasikan kinerja baik dari  manajemen sehingga dapat  menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan  lembaga. Sektor pemerintahan tidak terkecuali, dalam hal ini setiap instansi milik  pemerintah  dituntut  untuk  dapat  memberikan  informasi  serta  laporan pertanggung  jawaban  (akuntabilitas)  yang  jelas  dan  transparan  atas  hasil  kinerja  yang dilakukan  terhadap  para  stakeholder  yaitu  masyarakat.  Berbagai  Peraturan  Pemerintah dibuat  untuk  dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Peraturan pemerintah terkait pengelolaan  keuangan  daerah mengamanatkan  bahwa  asas  keadilan,  kepatuhan,  dan manfaat untuk masyarakat harus dijadikan sebagai acuan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola  dengan  tertib,  ekonomis  dan  efisien,  patuh  terhadap  peraturan  perundang- undangan, serta efektif dan transparan.
Laporan keuangan desa yang baik tidak terlepas dari penatausahaan keuangan yang baik pula. Jika dalam laporan keuangan desa penatausahaan keuangan desanya  tidak baik maka laporan keuangan desa pun tidak baik pula. Penatausahaan merupakan aspek yg perlu di  perhatikan  dalam  membuat  laporan  keuangan  desa.  Pentausahaan  keuangan  desa merupakan kegiatan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran  secara  sistematis  dan  kronologis  atas  transaksi-  transaksi  yang  terjadi.
Penatausahaan sama halnya dengan akuntansi yang merupakan sama-sama sebagai kegiatan pencatatan.
Dalam Rangka Mengawal Agenda Prioritas Pemerintah (Nawa Cita): "Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka Negara  Kesatuan"  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Mempersembahkan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  menuntut  tanggung  jawab  yang  besar  pula  oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  dimana  semua  akhir  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance).
Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya  dan  sarana  pendukung,  diantaranya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun, hasil survei BPKP pada tahun  2014,  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perangkat  desa  sangat minim dalam hal keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan  ini  selaras  dengan  adanya  perhatian  yang  lebih  dari  Komisi  XI  Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  Komisi  XI  tanggal  30  Maret 2015,  yang  menanyakan kepastian  waktu  penyelesaian  aplikasi  yang  dibangun  oleh  BPKP,  serta  memenuhi rekomendasi  KPK-RI  untuk  menyusun  sistem  keuangan  desa  bersama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri.  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  merupakan aplikasi yang  dikembangkan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) dalam  rangka meningkatkan kualitas  tata  kelola keuangan desa.  Selain  gratis, Siskeudes juga  memiliki  banyak  kelebihan.  Fitur-fitur  yang  ada  dalam  Aplikasi  Pengelolaan Keuangan  Desa  dibuat  sederhana  dan  mudah  digunakan.  BPKP  bersama  Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  menggunakan Siskeudes.  Saat  ini,  69.875  dari  total  74.957  desa  telah  mengimplementasikan SISKEUDES ( Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia , n.d.). Pemerintahan  Desa  Gandasari  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa  saat  ini mengalami  beberapa  kendala,  diantaranya  pencairan  dana  desa  yang tidak  tepat  pada waktunya atau terlambat dari biasanya hal tersebut di karenakan pemerintahan desa yang lain dalam pelaporan keuangan sedikit terlambat, yang berdampak pada desa yang lainnya. Penelitian tentang implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sudah banyak diteliti dan  hasilnya  rata-rata  hampir  sama  yaitu  desa  sudah  mengimplementasikan namun  dan sudah cukup efektif, namun hasilnya ada yang belum optimal karena beberapa kendala.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah wawancara  kemudian  metode  dokumentasi.  Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu pendekatan  dalam  melakukan  riset  yang  berorientasi  pada  fenomena  atau  gejala  yang bersifat  alami.  Pelaksanaan  riset  ini  bersifat  mendasar  atau  membumi  dan  bersifat naturalistik  atau  alami.  Dengan  istilah  lain,  riset  semacam  ini  sering  disebut dengan Naturalistic  Inquiry,  Field  Study ,  atau studi  observasional .  Oleh  karena  itu  tidak  dapat
dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Batubara, 2017:98).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Variabel Kualitatif terdapat  variabel  yang  tidak  bisa  dikatifikasikan.  Nilai  Variable  kualitatif  bukan  berupa angka, tetapi bentuk kategori tingkatan yang sama (Danuwidjojo et al., 2022:26). Dengan demikian  peneliti  mengkategorikan  Pemerintahan  Desa  Gandasari  Kecamatan  Cikarang Barat yang  terlibat  pada  Pengelolaan Keuangan Dana  Desa  menggunakan aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  Berdasarkan  judul  “Analisis  Implementasi  Dana  Desa Pengelolaan  Dana  Desa  menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di  Desa Gandasari  Kecamatan  Cikarang  Barat”.  Variabel  Kualitatif  penelitian  ini  adalah Pemerintahan  Desa  Gandasari  Kecamatan  Cikarang  Barat.  Satu  unsur  yang  dapat dimasukan  kedalam  kategori  Pengelola  Pemerintahan  Desa  Gandasari  Kecamatan Cikarang  Barat,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  selain  Pemerintahan  Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat bukan kategori penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampling  bertujuan  (purposive  sampling)  yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang  dipilih  dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Dengan menggunakan teknik penentuan informan  purposive  sampling,  dengan  sengaja  menentukan  atas  dasar  pertimbangan tertentu  yaitu  terdiri  dari  Kepala  Desa Gandasari,  Sekretaris  Desa  Gandasari,  KAUR Keuangan  (Bendahara)  Desa Gandasari,  dan  Staf  Operator  Siskeudes  Desa  Gandasari. Instrumen  utama  penelitian  ini,  yaitu  peneliti  sendiri  dengan  menggunakan  pedoman wawancara yang bisa dikembangkan sesuai dengan situasi di lapangan, Selain itu peneliti juga melakukan studi dokumentas atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Metode  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menggunakan  teknik  analisa  menurut  Milles  dan Huberman.  Dalam  metode  ini  peneliti  berusaha   menggambarkan  sekaligus  menganalisis secara  deskriprif  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  yaitu  mendeskripsikan  bagaimana implementasi  pengelolaan  dana  desa  menggunakan  sistem  keuangan  desa  (siskeudes)  di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Model yang dikemukakan oleh George C. Edward III ini digunakan untuk mengetahui  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Pada  model  implementasi  kebijakan (Edward III, 1980) terdapat empat aspek yang saling mempengaruhi dan berdampak pada pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gandasari
Tabel 1. Analisis Pengelolaan Desa Gandasari No.  Permendagri No. 13 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan Analisis Tahap Pengelolaan Desa Gandasari 1. Kepala Desa dibantu Sekretaris desa membuat Peraturan Desa mengenai
APBDes yang berdasarkan RKPDes.
Melakukan Musrenbang yang menghasilkan RKPDes, dan dimasukan ke dalam APBDes untuk tahun yang dianggarkan. Sesuai 2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa Sekretaris Desa Gandasari menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa Gandasari. Sesuai 3.  Rancangan Peraturan Desa mengenai  Kepala Desa Gandasari Sesuai
No.  Permendagri No. 13 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 55ersama. menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan.
4. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes disepakati berrsama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes diDesa Gandasari disepakati bersama bulan 15 Oktober. Sesuai 5. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang sudah disepakati bersama yang disampaikan oleh Kepala Desa Gandasari kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan Sesuai

## Analisis Tahap Pelakanaan Desa Gandasari
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Di Desa Gandasari dalam penerimaan dan pengeluaran desa telah menggunakan rekening kas untuk kegiatan Sesuai 2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa Gandasari diharuskan untuk setiap pengeluaran dan penerimaan disertai bukti seperti kwintansi dll. Sesuai 3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pemerintah Desa  Gandasari dilarang untuk melakukan pungutan karena dianggap sebagai pemungutan liar. Sesuai 4. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Bendahara Desa Gandasari menyimpan uang dalam jumlah dibawah 5 juta sebagai memenuhi kebutuhan dari operasional pemerintahan desa. Sesuai 5. Pengeluaran desa mengakibatkan beban APBDesa yang tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disahkan menjadi peraturan desa. Didesa Gandasari tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa. Sesuai

## Analisis Tahap Pelaksanaan Desa Gandasari
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Di Desa Gandasari dalam penerimaan dan pengeluaran desa telah menggunakan rekening kas untuk kegiatan Sesuai 2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa Gandasari diharuskan untuk setiap pengeluaran dan penerimaan disertai bukti seperti kwintansi dll. Sesuai 3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam Pemerintah Desa Gandasari dilarang untuk melakukan pungutan karena dianggap sebagai pemungutan liar. Sesuai
No.  Permendagri No. 13 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan peraturan desa. 4. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Bendahara Desa Gandasari menyimpan uang dalam jumlah dibawah 5 juta sebagai memenuhi kebutuhan dari operasional pemerintahan desa. Sesuai 5. Pengeluaran desa mengakibatkan beban APBDesa yang tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disahkan menjadi peraturan desa. Didesa Gandasari tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa. Sesuai

## Analisis Tahap Penatausahaan Desa Gandasari
1. Proses  penatausahaan dilaksanakan Bendahara Desa. Semua proses program penatausahaan di Desa Gandasari dilakukan oleh Bapak M. Zakaria Sesuai 2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara desa melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Sesuai 3. Bendahara Desa diwajibkan bertanggungjawab atas sejumlah uang yakni melalui pelaporan pertanggungjawaban didalam format kas umum, serta buku pembantu perpajakan, buku bank. Bendahara Desa Gandasari telah mempertanggungjawabkan sejumlah uang yang masuk dan keluar sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Sesuai 4. Laporan atas pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala desa sesuai dengan peraturan Sesuai

## Analisis Tahap Pelaporan Desa Gandasari
1. Kepala desa menyampaikan mengenai laporan realisai pelaksanaan APBDes kepada Bupati yakni laporan semester pertama dan semester akhir tahun yang dianggarkan. Kepala desa Gandasari telah menyampaikan laporan realisasi semeter pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. Sesuai 2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes waktu penyampaian semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Kepala Desa Gandasari menyampaikan laporan realisasi semester pertama paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan Sesuai 3. Laporan semester akhir tahun waktu penyampaian paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Penyampaian laporan semester akhir tahun yang disampaikan Kepala Desa Gandasari pada akhir bulan tanggal 30 Desember     tahun berjalan. Sesuai

## Analisis Tahap Pertanggungjawaban Desa Gandasari
1. Kepala Desa menyampaikan pelaporan atas pertaggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan Di Desa Gandasari menyampaikan pelaporan pertanggungjawabanrealisasi Sesuai
No.  Permendagri No. 13 Tahun 2014 Hasil Data Keterangan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati tiap akhir tahun. pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Gandasari, beserta Bendahara dan Sekretaris Desa Gandasari. 2. Pelaporan atas pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa mencakup sumber pendapatan, serta belanja, dan pembiayaan. Pelaporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Gandasari telah disampaikan kepada Bupati yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sesuai 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa Di desa Gandasari pelaporan pertanggungjawaban yakni realisasi pelaksanaan APBDesa telah disahkan sesuai peraturan Desa Gandasari. Sesuai 4. Peraturan Desa mengenai pelaporan pertanggungjawaban tentang realisasi pelaksana APBDesa didukung :
Bentuk format tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
Bentuk format tentang laporan hasil kekayaan Milik desa per 31 Desember. Peraturan Desa di Desa Gandasari tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah dilampiri dengan :
- Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. -Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan. Sesuai 5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Ada informasi dari Pemerintah Desa Gandasari untuk menginformasikan mengenai pelaporan realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Gandasari. Sesuai 6. Media  informasi komunikasi mencakup papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Di Desa Gandasari tersedia papan pengumuman, website desa, dan papan banner informasi realisasi dana desa sebagai media informasi untuk masyarakat. Sesuai

## 2. Pengelolaan  Dana  Desa  Gandasari  menggunakan  aplikasi  Sistem     Keuangan Desa (SISKEUDES)
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dikembangkan  Bersama  antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri).  Aplikasi  Siskeudes  mulai diterapkan  di Tahun  2015  dengan didukung  oleh  Surat  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  143/8350/BPD  tanggal  27 November  2015  hal  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Surat  KPK  Nomor B.7508/01-16/08/2016  tanggal  31  Agustus  2016  tentang  Himbauan  Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis  V1.0.R1.06.  Aplikasi  ini  diberlakukan  sampai  dengan penyusunan  Laporan
APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang mencabut  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  sehingga  Aplikasi  Siskeudes  perlu disesuaikan  dengan  regulasi  tersebut.  Aplikasi  Siskeudes  versi  terbaru  dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0.

## IV. PEMBAHASAN
1. Implemantasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Gandasari
a. Tahap Perencanaan
Pemerintah  Desa  Gandasari  telah  melakukan  tugas  tugasnya  dengan  baik yakni  dalam  penyusunan  rancangan  peraturan  desa  didesa  Gandasari  mengenai APBDes  yang  disepakati  bersama  pada  tanggal  15  Oktober.  Berdasarkan Permendagri  113  Tahun  2014  Pasal  20  Ayat  4  yang  mengatur  bahwa  rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun  berjalan.  Tahapan perencanaan bertujuan untuk menyusun APBDes dengan dasar RKPDes.  Desa  Gandasari  melakukan  Musrenbang  dengan  melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat dalam menyusun RKPDes. Tahap perencanaan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menginput secara bertahap mulai dari visi misi, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
b. Tahap Pelaksanaan
Bendahara Desa dapat menyimpan sejumlah uang dalam kas desa pada jumlah yang tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan didesa.  Pada  Desa  Gandasari  menyimpan  sejumlah  uang  dibawah  5  juta  untuk memenuhi  kebutuhan  operasional, untuk  kelancaran  operasional  Bendahara  Desa Gandasari.  seluruh  pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening desa dengan  melampirkan  bukti  yang  sah.  Bukti  tersebut  salah  satunya  dapat  dibuat melalui aplikasi Siskeudes, dengan menginput pada form SPP definitif dan output dijadikan sebagai bukti.
c. Tahap Penatausahaan
Pemerintahan  Gandasari  telah  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  sesuai dengan  aturan  Permendagri No.  113 Tahun  2014  Pasal 35  tentang Penatausahaan Keuangan Desa. Bendaraha Desa Gandasari telah memahami akan tugas tugas yang harus  dilaksanakan  oleh bendahara  desa  Gandasari  terkait  dengan  penatausahaan desa.  Tahapan  penatausahaan  bertujuan  untuk  pembuatan  pencatatan  atas  setiap kegiatan  transaksi,  yang  dapat  diinput  melalui  Siskeudes  salah  satunya  dapat menghasilkan output Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu yang selalu diverifikasi oleh sekretaris desa.
d. Tahap Pelaporan Pemerintah  Desa  Gandasari  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  tepat  waktu terkait  pelaporan  keuangan  desa  yakni  dengan  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  semester  pertama  dan  semester  akhir  tahun  kepada  Bupati dengan  cepat  dan  tepat  waktu.  Tahapan  pelaporan  memiliki  tujuan  yaitu melaporkan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBdes  semester  pertama  dan  kedua kepada Kabupaten Bekasi yang disampaikan oleh kepala desa. Proses pelaporan ada 2 cara yaitu online melalui Siskeudes dengan menginput pada modul perencanaan dan  penatausahaan  dengan  output  pada  menu  laporan  modul  pembukuan  dan pelaporan hardcopy dengan lampiran bukti.
e. Tahap Pertanggungjawaban Tahap pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada karena laporan pertanggungjawaban  transparan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  banner
realisasi anggaran apbdes. APBDesa harus disampaikan atau diinformasikan kepada masyarakat  melalui  papan  tulis  pengumuman  atau  media  informasi  lainnya. Tahapan pertanggungjawaban bertujuan untuk melaporkan Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  kepada  bupati/walikota  oleh Kepala  Desa,  pada  aplikasi  Siskeudes  menjadi  pelengkap  dalam  lampiran  bukti pada laporan pertanggungjawaban.
2. Analisis implementasi menggunakan model George C. Edward III
a. Aspek komunikasi
Pada  aspek  komunikasi,  implementasi  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  di Desa Gandasari berlangsung secara dinamis. Partisipan penelitian selaku salah satu perangkat desa mengemukakan bahwa perencanaan ADD berawal dari kesepakatan musyawarah  dusun  (MusDus)  dan  musyawarah  desa  (MusDes).  Jika  setuju  dari pihak  dari  RT/pemerintah  desa,  staff,  serta  kepala  desa  disetujui  dan  diverifikasi oleh sekretaris desa maka kegiatan ADD itu dimasukan kedalam aplikasi Siskeudes, Sejak  aplikasi  Siskeudes  diimplementasikan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa harus  berkoordinasi  dengan  pihak  BPD  dalam  mentapkan  dan  perubahan APBDes.  Adapun  pihak-pihak  yang  hadir  dalam  menetapkan  APBDes  yaitu masyarakat desa dan aparatur Desa Gandasari, jadi komunikasi dalam pengelolaan keuangan  desa  terjalin  dengan  baik  dan  jelas  dalam  pengelolaannya,  saling transparansi dalam pengelolaannya. Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan informan atau partisipan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes digunakan sebagai media untuk menginput rencana pembangunan desa. Sedangkan proses  perencanaan  pembangunan  desan  yaitu  sendiri  dilakukan  melalui  tahapan musyawarah dari mulai tingkat dusun hingga ketingkat desa. Dari informasi yang diungkapkan  oleh  partisipan  juga  secara  implicit  menunjukkan  sudah  adanya komunikasi  yang  terjalin  antara  pemerintah  dengan  warga  melalui  proses perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulakan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa,
BPD  dan  masyarakat  baik  dalam  menetapakan  APBDesa  ataupun  dalam pembangunan-pembangunan di Desa Gandasari.
b. Aspek Sumber Daya
Sumber daya yang memadai akan menunjang implementasi siskeudes di Desa Tanjung Baru. Pada aspek ini hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Desa  Gandasari cukup  memadai.  Dari  hasil observasi dan percakapan peneliti pada saat pengumpulan  data  juga  menunjukkan hal  yang  sama  yaitu  cukup  memadai.  Sarana  yang  disediakan  seperti  laptop, komputer,  ATK,  internet  memang  ada.  Dari  proses  Pengumpulan  data  juga didapatkan  informasi  bahwa  untuk  alokasi  sarana  atau  perlengkapan  untuk kebutuhan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  tersebut  selalu  dianggarkan  setiap tahunnya  oleh  pemerintah  desa.  Pada  aspek  sumber  daya,  dari  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  alokasi  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah diupayakan dengan baik. Akan tetapi, pada aspek sumber daya ini juga terdapat permasalahan yaitu terdapat kekurangan dana  akibat  perbedaan  antara  anggaran  yang  diusulkan  dengan  anggaran yang disetujui.  Kekurangan  dana  ini  akan  diajukan  lagi  pada  tahap  berikutnya.  Selain persoalan  pada  anggaran,  persoalan  sinyal  atau  jaringan  internet  juga  menjadi kendala  dalam  implementasi  penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  dalam pengelolaan alokasi dana desa karena berpengaruh terhadap kinerja aplikasi sistem keuangan desa. Sinyal yang lemah dapat menyebabkan aplikasi tersebut mengalami
error.  Permasalahan  lainnya  yang  muncul  pada  aspek  sumber  daya  juga meliputi adanya human error dalam penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  karena  terjadinya miskomunikasi.  Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul tersebut, Pemerintah Desa Gandasari menyusun upaya-upaya  untuk  mengoptimalkan  implementasi  penerapan  aplikasi  Siskeudes dalam pengelolaan ADD.
Selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga melakukan upaya lainnya seperti  pemberian  pengarahan  tentang  mekanisme  sistem keuangan  desa  dalam pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  serta  mengadakan sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat  dilakukan  ketika  bersamaan  dengan  diadakannya  rapat  minggon, musdus  atau  musrembang.  Masyarakat  dapat  hadir  dalam  acara  tersebut  agar masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  segi  penyediaan  sarana dan  prasarana  untuk mendukung  implementasi  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  dalam  pengelolaan Alokasi Dana  Desa  sudah  berjalan  dengan   cukup  baik.  Hanya  saja  pada  aspek sumber  daya  ini  juga  terjadi  kelemahan  yaitu  terjadinya  human  error  berupa kesalahan dalam proses penginputan. Sementara itu, dari hasil penelitian kesalahan penginputan ini  terjadi  karena  adanya  miskomunikasi  diantara  para  implementor kebijakan penggunaan aplikasi Siskeudes.
c. Aspek Disposisi
Suatu  kebijakan  atau  program  akan  berhasil  dengan  baik  dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplementasikan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip the right man in the  right  place dan  motivasi  aparat  pelaksana  dalam  bekerja  sangat  tinggi  serta sikap  masyarakat.  Demikian  pula  dengan  implementasi  aplikasi  Sikeudes  akan berhasil dengan baik dalam implementasinya jika didukung oleh aparat pelaksana, perilaku  aparat  pelaksana  yang  positif  dan  sesuai  dengan  prosedur  dalam mengimplementasikan  kebijakan,  penempatan  atau  penyusunan  aparat  pelaksana dilakukan berdasarkan prinsip the right man in the right place dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  disposisi  dalam  implementasi aplikasi  siskeudes  di Desa  Gandasari  sudah  efektif,  karena kinerja  apartur  dalam mengoprasikan  aplikasi  Siskeudes  sudah  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  yang  telah dilakukan  bimtek  pengoperasian  siskeudes  tersebut  dalam  pengetahuan  dan kemampuan  dibidang  teknologi  Informasi  dan  komputer.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan,  menurut  salah  satu  partisipan  penelitian  dari perangkat pemerintah  desa  mengemukakan  bahwa  adanya  aplikasi  siskeudes  ini mempermudah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena sistem yang online  bisa  dilakukan  dimana  saja,  tanpa  harus  melaporkan segala  kegiatan pemerintahan desa secara offline.
d. Aspek Struktur Birokrasi Mengenai mekanisme implementasi penerapan system keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gandasari, aparatur desa yang  ada  sudah bekerja  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  atau  sudah  sesuai dengan  Standar  Operation  Procedure  (SOP)  ada  aspek  struktur  birokrasi  dalam implementasi penerapan aplikasi system keuangan desa ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang  ada  pada  implementasi  penerapan  aplikasi  system  keuangan  desa  secara
mekanisme  sudah  dipahami  dengan  baik  dan  dijalankan  sesuai  SOP.  Namun terjadinya  perubahan  mekanisme  yang  menyebabkan  rantai birokrasinya  berubah, dinilai makin rumit oleh para pelaksana kebijakan. Perubahan mekanisme transfer keuangan  yang  melibatkan  pihak  yang  lebih  banyak  dinilai  menjadi  tidak sesederhana sebelumnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Penerapan  pengelolaan  dana  desa  menggunakan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  di  Desa  Gandasari  berdasarkan  hasil  analisis  tahapan  pengelolaan keuangan  desa  Permendagri  113  tahun  2014  dengan  tahapan  pengelolaan  dana  desa Gandasari melalui aplikasi  Siskeudes  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  tahapan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  sampai  dengan pertanggungjawaban telah terimplementasi dengan baik dalam proses pengelolaan dana desa Gandasari.
2. Implementasi  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Gandasari  Kecamatan Cikarang  Barat berdasarkan  analisis  implementasi  menggunakan  model George  C  Edward  III  sudah cukup baik dilihat dari aspek Komunikasi, Aspek Sumber Daya, Aspek Disposisi, dan Aspek Struktur Birokrasi,
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sistem  Keuangan Desa ini  adalah  adanya  sistem  yang  error  pada  saat  dilakukannya  penginputan  sehingga menghambat  proses  tersebut.  Selain  itu,  dari beberapa  tahapan pengelolaan keuangan desa  tersebut  ada  satu  tahapan  yang  cukup  memakan  waktu  yang  lama  dalam  proses penginputan data yaitu pada tahap penatausahaan. Dimana tahapan tersebut diperlukan ketelitian  yang  lebih  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  penginputan  data,  terdapat kekurangan  dana  akibat  perbedaan  antara  anggaran  yang  diusulkan  dengan  anggaran yang  disetujui,  persoalan  sinyal  atau  jaringan  internet  juga  menjadi  kendala  dalam implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Upaya seperti pemberian pengarahan tentang mekanisme sistem keuangan desa dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  serta  mengadakan sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  keberadaan  dan  fungsi  Alokasi Dana  Desa.  Pemberian  sosialisasi  kepada masyarakat  dilakukan  ketika  bersamaan  dengan  diadakannya  rapat  minggon,  musdus atau  musrembang.  Masyarakat  dapat  hadir  dalam  acara  tersebut  agar  masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Lembaga penyelenggara perlu  menyiapkan  alternatif-alternatif  untuk  mengantisipasi  kejadian-kejadian  seperti yang terjadi di era digitalisasi seperti masalah infrastruktur jaringan internet, keamanan data dan kapasitas peralatan yang digunakan.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  sebagaimana  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  dalam  pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat sudah cukup berhasil. Dari hasil  dan pembahasan  serta  kesimpulan,  beberapa saran penulis  sampaikan sebagai berikut :
1. Pada dasarnya, aplikasi sistem keuangan desa merupakan inovasi pemerintahan berbasis digital sehingga pada persoalan ini para pemangku kepentingan dari adanya penggunaan aplikasi  tersebut  perlu  memperhatikan  ketersediaan  dukungan  sarana  dan  prasarana yang  bisa  mendukung  penerapan  digitalisasi  di  sektor  pemerintahan,  seperti menyediakan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses dengan baik, perangkat
komputer yang memliki spesifikasi yang memadai agar aplikasi dapat dijalankan dengan lancar.
2. Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh adanya wadah pengembangan kompetensi diri aparatur yang dapat diwujudkan melalui pelatihan  dan  pendidikan  khususnya  dalam  penggunaan  aplikasi-aplikasi  yang digunakan  oleh  pemerintah  desa.  Kegiatan  semacam  ini  penting  dilakukan  untuk menjamin bahwa setiap pelaksana kebijakan mampu memahami kebijakan dan memiliki kecenderungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik pengambilan keputusan maupun  tataran  teknis  oleh  operator  aplikasi.  Oleh  karena  itu,  penulis  menyarankan perlunya penelitian selanjutnya mengenai efektifitas kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa berbasis aplikasi digital.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai birokrasi yang panjang dan berbelit belit justru  menjadikan  para  pelaksana  kebijakan  pada  tataran  teknis  merasa  rumit.  Oleh karena itu, saran dari penulis adalah penyusun kebijakan sebaiknya menyusun kembali mekanisme  yang  lebih  sederhana  dan  mudah  diaplikasikan  dengan  memanfaatkan kelebihan  teknologi  digital  sehingga  operator  dan  pelaksana  teknis kebijakan  dapat dengan mudah memahami dan tidak merasa terbebani oleh kerumitan-kerumitan proses dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Pemerintah Desa Gandasari diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berbasis  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  dan  memberikan  pelatihan  tambahan  bagi  para  pegawai  yang  tidak mengikuti pelatihan agar semua pegawai paham dan mampu mengoperasikan aplikasi ini serta  untuk  mencapai  tujuan  desa.  Namun,  tetap  hanya  satu  pegawai  yang  ditunjuk sebagai operator.
5. Pemerintah Desa  Gandasari diharapkan dapat  mempertahankan kualitas Sumber  Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung  proses pengelolaan keuangan desa agar  lebih optimal dalam pelaksanaannya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling.
JURNAL FOKUS KONSELING , 3 (2), 95. https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099 Buku-petunjuk-teknis-operasional-
penatausahaan-keuangan-desa.pdf . (n.d.).
Faizah,  A.,  &  Sari,  R.  (2022).  Analisis  Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 5 (1), 763–776. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539
Fauzy, M. P., & Adiarsa, S. R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa . 13. Guntur,  M.  (2022). Konsep  Dasar  Analisis  Data  Kualitatif [Preprint].  Open Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/2dsxw Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan , 1 (1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214
Monica,  J.,  &  Fitriawati,  D.  (2020).  Efektivitas  Penggunaan  Aplikasi  Zoom  Sebagai Media  Pembelajaran  Online  Pada  Mahasiswa  Saat  Pandemi  Covid-19. Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi , 9 (2), 1630–1640. https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2416
Pratiwi,  D.  N.,  &  Pravasanti,  Y.  A.  (2020).  Analisis  Penggunaan  Siskeudes  dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 20 (2).
https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770 Ramadhan, W. D., & Ma’ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa  Semambung,  Kecamatan  Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo) . 10 , 12. Shiella, T. A. P. (2022). Analisa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau) . 2 , 10.
Sulistyowati, S., Citra Y, N., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  Studi  Kasus  pada  Desa  Besuki  Kecamatan  Besuki  Kabupaten Situbondo. International  Journal  of  Social  Science  and  Business , 3 (3), 299. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21056
Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018a). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi  Kabupaten  Tegal  Tahun  2017. Indonesian  Governance  Journal :  Kajian Politik-Pemerintahan , 1 (1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214
Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018b). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi.