Al-Amwal: JournalofIslamic Economic Law Maret-2023, Vol.8, No.1, hal.78-96 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo.http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
DAMPAK KEPEMILIKAN HARTA BENDA SETELAH ADANYA HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGI (Studi Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir)
1 Fauzah Nur Aksa , 2 Muhammad Tahmid Nur, 3 T. Saifullah,
1 Fakultas Hukum Univ. Malikussaleh,
2 Fakultas Syariah IAIN Palopo,
3 Fakultas Hukum Univ. Malikussaleh
Alamat Surat
E-mail: fauzah@unimal.ac.id , muhammadtahmidnur@iainpalopo.ac.id , tsaifullah@unimal.ac.id

## Abstract
Marriage  is  the  gathering  of  two  people  who  were  originally  separate  and independent, to become a unified whole. But it cannot be denied that in certain circumstances often  problems  and  conflicts  arise  in  the  household,causing  divorce  between  the  two  which triggers the divission of joint assets.
The purpose of this study is to determine the considerations and basis law by the judge in  passing  the  decision  number  93  /  Pdt.G  /201  /  Ms-Bir.  This  study  uses  a  normative qualitative  approach,  ie  this  research  is  based  on  normative  legal  science  (Syar'iyahBireuen Court's Decision). This research emphasizes the applicable legal regulations.
The results of the analysis show that the judges of the Syar’iahBireuen Court regarding decision number 93 / Pdt.G / 2011 / Ms-Bir regarding the 1945 Constitution Chapter IX Article 24 and Article 25 as well as in Law Number 48 of 2009. Law The constitution guarantees a free judicial power. This is explicitly stated in Article 24, especially in the explanation of article 24 paragraph  (1)  and  the  explanation  in  Article  1  paragraph  (1)  of  Law  No.  48/2009,  namely judicial power is the power of an  independent State to administer justice to enforce law and justice based on Pancasila. In the decision No. 9 / Pdt.G / 2011 / MS-Bir, the judge continued to divide the shared assets after the khulu divorce occurred to the wife who was declared to have been deceived by the lhoeksemawe court, the judge considered then decided that by referring to the book Al-Bajuri vol. II p.135 states that the consequences of the nushuz only eliminate the right to turn, subsistence, and kiswah, but do not eliminate the right to obtain joint property, this is in line with the provisions of Article 80 paragraph (7) Compilation of Islamic Law.
Keywords : Marriage, Decision, Joint Property

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  berkumpulnya  dua  insan  yang  semula  terpisah  dan  berdiri sendiri,  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Tidak  dapat  dipungkiri  dalam  keadaan  tertentu kerap  kali  timbul  permasalahan  dan  konflik  dalam  rumah  tangga,  sehingga  menimbulkan perceraian antara keduanyayang memicu pembagian harta bersama.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan serta dasar hukum oleh hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/Ms-Bir.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif, yakni penelitian ini berbasis pada ilmu hukum  normatif  (Putusan  Mahkamah  Syar’iah  Bireuen)  dan  menekankan  pada  peraturan hukum yang berlaku.
Hasil analisis menunjukan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iah Bireuen terhadap putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir tentang Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan  Pasal  25  serta  di  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  yaitu  kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pancasila.  Di  dalam  putusan  Nomor 9/Pdt.G/2011/MS-Bir,  hakim  tetap  membagi  harta  bersama  setelah  terjadinya  cerai  khulu’ kepada  isteri  yang  dinyatakan  telah  nusyuz  oleh  pengadilan  lhokseumawe,  hakim  dengan pertimbangan  lalu  memutuskan  bahwa  dengan  merujuk  kepada  kitab  Al-Bajuri  jilid  II menyatakan bahwa akibat nusyuz hanya menghilangkan hak giliran, nafkah, dan kiswah, akan tetapi  tidak  menghilangkan  hak  untuk  mendapat  harta  bersama,  hal  ini  sejalan  dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.
Kata Kunci ,: Perkawinan, Putusan, Harta bersama.

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah  perkawinan  secara  detail  agar  tertibnya  masyarakat  di  bidang hukum  keluarga  dan  perkawinan.  Dalam  hal  perkawinan,  terdapat  pola dalam  sistem  kaidah  yang  lazim  diartikan  sebagai  peraturan  hidup  yang menentukan  bagaimana  berperilaku  dan  bersikap  dalam  masyarakat  agar kepentingan-kepentingan  orang  lain  terlindungi,  dan  fungsi  kaedah  hukum adalah  melindungi  kepentingan  manusia,  kemudian  tujuannya  adalah ketertiban masyarakat. 1
Suatu  perkawinan  biasanya  memiliki  permasalahan.  Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, ada  yang berakhir dengan perdamaian dan  ada  juga  yang  berakhir  dengan  perceraian,  sehingga    timbul permasalahan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, ada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Saat terjadinya perkawinan, maka diberlakukan persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut  hukumnya  masing-masing  yaitu  hukum  Islam,  hukum  adat  dan hukum perdata.”
Bentuk  harta  bersama  dalam  perkawinan  dapat  berupa  benda bergerak  atau  tidak  bergerak  dan  surat-surat  berharga,  sedangkan  bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban masing-
1 Samson Rahman, Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin , Pustaka IKAD,Jakarta, 2007, h.13
masing suami isteri. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama  dari  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  atau  tidak  diperbolehkan menjual  atau  memindahkan  harta  bersama  tersebut  sedangkan  dalam  hak dan kewajiban suami isteri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama  tersebut. 2 Di  dalam  hukum  benda,  benda-benda  dibedakan  benda bergerak dan tidak bergerak. 3
Di  dalam  putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir,  dalam  pokok perkara  menjelaskan  bahwa  terjadi  sengketa  atas  harta  bersama  yang meliputi  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Sengketa    hukum  atas  harta bersama  bermula  dari  pengaduan  sesuatu  pihak  yang  berisi  keberatan- keberatan  dan  tuntutan  atas  pembagian  harta  bersama  yang  meliputi  hak atas  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  prioritas  maupun kepemilikannya  dengan  harapan  akan  memperoleh  penyelesaian  secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 4
Setelah  putusan  hakim  dijatuhkan,  pembagian  harta  bersama dianggap tidak adil oleh sebagian pihak. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa  mantan  isteri  pertama  menuntut  hak  atas  harta  bersama  terhadap mantan suaminya, sedangkan ketika si suami sudah berumah tangga dengan isteri  kedua,  mantan  isteri  yang  pertama  tidak  menuntut  haknya  karena semasa perceraiannya dulusi isteri meminta untuk diceraikan dan menyuruh suaminya  mengambil  semua  hartanya,  namun  dengan  syarat  supaya  ia diceraikan (khulu’) .
Khulu’ menurut  terminologi  ilmu fiqh yaitu  menghilangkan  atau membuka  buhul  akad  nikah  dengan  kesediaan  istri  membayar iwadh (ganti rugi)  kepada  pemilik  akad  nikah  itu  (suami)  dengan  menggunakan  kata “ cerai” atau “khulu” . Iwadnya berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami  atau  sejumlah  uang,  barang  atau  sesuatu  yang  dipandang  memiliki nilai yang semua itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami dan isteri. 5 Khulu’ juga  diartikan  sebagai  suatu  perceraian  dimana  seorang  isteri membayar sejumlah uang sebagai iwadh (Pengganti) kepada suaminya. 6
Putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir  menyatakan  bahwa permasalahan timbul ketika harta warisan hendak dibagi kepada seluruh ahli waris Lismal bin Zainal Arifin. kemudian oleh penggugat I (Dwi Sri Maharani) dan  penggugat  II  (Budi  Mulyadi)  menyatakan  bahwa  harta  tersebut  tidak
2 Muthiah  Aulia, Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan  Islam ,  Pustaka  Baru  Press,  Cet.  1, Yogyakarta, 2007, h.137
3 Muthiah  Aulia, Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan  Islam ,  Pustaka  Baru  Press,  Cet.  1, Yogyakarta.
4 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, h.12.
5 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,, 1974, h. 181.
6 Daniel S. lev, Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, PT. Intermasa, 1986, h. 210.
sepenuhnya  milik  almarhum  Lismal,  akan  tetapi  juga  milik  Rosmiati  binti Taeb  (Turut  tergugat  1),  karena  harta  kekayaan  tersebut  diperoleh  ketika Lismal dan Rosmiati masih dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama yang timbul di dalam pernikahan Lismal dan Rosmiati. Seharusnya Rosmiati berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta  Lismal  sebagai  pembagian  harta  bersama,  setelah  itu  barulah  dibagi kepada seluruh ahli waris Lismal. Namun, dalam hal ini Ratnasari (tergugat I) yang  merupakan  isteri  kedua  setelah  perceraian  Lismal  dengan  Rosmiati menolak  pembagian  harta  bersama  karena  menganggap  bahwa  isteri  yang nusyuz tidak mendapatkan haknya, sehingga tidak dibagi berdasarkan bukti yaitu surat pernyataan dari Rosmiati bahwa apabila ia diceraikan oleh Lismal maka  ia  tidak  akan  menuntut  hak  sedikitpun  dan  surat  pernyataan nusyuz dari  Pengadilan  Agama  Lhokseumawe.  Setelah  terjadi  perceraian  antara Lismal  dan  Rosmiati,  ditambah  dengan  adanya  surat  pernyataan  tersebut, maka Ratnasari menganggap bahwa urusan pernikahan dan waris mewarisi antara  keduanya  telah  selesai  dan  tidak  ada  hubungannya  lagi,  sehingga Ratnasari  merasa  keberatan  apabila  harta  tersebut  dibagi  untuk  Rosmiati, padahal  ketika  suaminya  Lismal  hidup,  Rosmiati  tidak  pernah  mengungkit tentang harta bersama.
Fokus  kajian  tulisan  ini  adalah  untuk menjawab  dasar  pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir dan bagimana dampak kepemilikan harta setelah adanya harta Bersama yang tidak dibagi. studi ini bertujuan  untuk  memperlihatkan  pengetahuan  serta  menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir.  Yang  menjadi  pembeda  dengan  studi sebelumnya  dimana  aspek  kepemilikan  harta  benda  setelah  harta  bersama yang  tidak  dibagikan  pasca  perceraian,  menjadi  sumbangsih  khasanah pengetahuan khususnya dalam hukum Islam.
Studi  yang  menjelaskan  tentang  penyelesaian  sengketa  pembagian harta bersama memberikan yang nyata terkait perselisihan pemilikan harta setelah  adanya  pernikahan  yang  berujung  pada  perceraian. 7 UU  No.1/1974 tentang Perkawinan menjadi landasan normatif untuk menganalisa putusan- putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Islam menjadi  rujukan  pemangku  kepentingan  (hakim)  dalam  memutus  perkara
7 Devi  Puspaning  Rahayu,  “ Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  347/AG/2017)”. Undergraduate  thesis,  Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. http://repository.ubharajaya.ac.id/1229/
pembagian  harta  untuk  kemudian  ditaati  sebagai  aturan  yang komperehensif. 8

## KAJIAN TEORI a. Perkawinan
Perkawinan  menurut  istilah  agama  disebut  “Nikah”  yaitu  melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengakibatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak  untuk  mewujudkan  kehidupan  berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih sayang  dan  ketentraman  ( mawaddah  warohmah) dengan  cara-cara  yang diridhai oleh Allah Subhana Wata’ala. 9
Menurut  ulama  Syafi’iyah,  perkawinan  adalah  suatu  akad  dengan menggunakan  lafal  nikah  atau zawj yang  menyimpan  arti wat’i (hubungan intim).Artinya dengan pernikahan seseorang  mendapatkan kesenangan dari pasangannya.  Suatu  akad  tidak  sah  tanpa  menggunakan  lafal-lafal  yang khusus  seperti  akad  kithabah,  akad  salam,  akad  nikah.  Nikah  secara  hakiki bermakna  akad,  sedangkan  secara  majas  bermakna wat’un .  Adapun  nikah menurut istilah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  untuk  menghalalkan suatu  hubungan  kelamin  antara  keduanya  sebagai  dasar  sukarela  atau keridhaan  hidup  keluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala. 10
Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban  serta  bertolong-tolongan antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  antara  keduanya bukan muhrim. 11 Apabila ditinjau dari segi hukum, jelaslah bahwa pernikahan atau  perkawinan  adalah  suatu  akad  suci  yang  lurus  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  menjadi  sebab  sahnya  status  sebagai  suami  isteri  yang dihalalkan  hubungan  seksual  dengan  tujuan  mencapai  keluarga  sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. 12
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, merupakan akad  yang  sangat  kuat  atau  untuk  menaati  perintah  Allah  dan
8 Suhery, Ana. Penyelesaian sengketa harta gono-gini dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 158-174, dec. 2017
9 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty,Yogyakarta, 1982, h.9 10 Azhar Basyri Ahmad, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres, Yogyakarta, 2010, hlm. 10. Dalam Al  Farisi, Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,Skripsi ,  Universitas  Islam Negeri Surabaya, 2014, h.17.
11 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm.348.
12 A. Munir dan  Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, Rineka Cipta, Cet 2, Jakarta, 2001, h.
261.
melaksanakannya  merupakan  ibadah. 13 Di  dalam  Pasal  3  KHI  menyatakan bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 menyatakan  bahwa  pernikahan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya. Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun  nikah  yang  telah  ditentukan.  Adapun  syarat  nikah  yaitu  :  Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahinya. Kedua, akad nikahnya  dihadiri  oleh  para  saksi. 14 Adapun  syarat  nikah  menurut  KHI terdapat  dalam  Pasal  6,  sebagai  berikut; (1) perkawinan  didasarkan  atas persetujuan  kedua  calon  mempelai. (2) untuk  melangsungkan  perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  usia  21  (Dua  Puluh  Satu) tahun harus  harus mendapat izin kedua orang tua. (3) dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya,  maka  izin  yang  dimaksud  ayat  (2)pasal  ini  cukup  diperoleh dari  orang  tua  yang  masih  hidup  atau  dari  orang  tua  yang  mampu menyatakan  kehendaknya. (4) dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh  dari wali  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup  dan  dalam  keadaan  menyatakan  kehendaknya. (5) Dalam  hal perbedaan  antara  orang-orang  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2),  (3)  dan  (4) pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak  menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melansungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang  tersebut dalam  ayat  (2)  (3)  dan  (4)  dan  pasal  ini. (6) Ketentuan  tersebut  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain.
Rukun  nikah  menurut  KHI  Pasal  14  yaitu  adanya  calon  suami,  calon isteri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi  da  ijab  qabul.  Setelah  semua  syarat  dan rukun  nikah lengkap  maka  pernikahan  barulah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan hukum masing-masing. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan  bahwa “tiap-tiap perkawinan diharuskan  adanya  pencatatan  perkawinan  menurut  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku”,  maka pencatatan dari mereka yang melangsungkan
13 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2
14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Kuwait, Darul Bayan, 2001, hlm.78.
84| Fauzah Nur A, Muh. Tahmid Nur dan T. Saifullah
perkawinan  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang  pencatatan  nikah,  talak,  rujuk,  sedangkan  pencatatan  perkawinan dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  dan kepercayaannya  masing-masing  itu  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 1516

## b. Perceraian
Seringkali  perkawinan  kandas  ditengah  jalan  yang  mengakibatkan putusnya  perkawinan  baik  dengan  sebab  kematian,  perceraian  ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh  undang-undang. 17 Talak  (perceraian)  secara  bahasa  berarti melepaskan.Secara syar’i adalah yaitu melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. 18 Cerai dalam bahasa arab juga berarti Thalaq . Secara  harfiyah  Thalaq  itu  berarti  lepas  dan  bebas.Dihubungkannya  kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. 19
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa perkawinan  dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  atas  putusan pengadilan.  Pasal  39  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan didepan  sidang  pengadilan  yang  bersangkutan  setelah  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak. 20 Dari  pemaparan  di  atas    dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perceraian  adalah  putusnya perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan setelah putusan  pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  berlaku  sejak berlangsungnya perkawinan. 21
“Putusnya  Perkawinan”  adalah  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam undang-undang  perkawinan  untuk  menjelaskan  “perceraian”  atau berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan perempuan  yang  telah  hidup  sebagai  suami  isteri. 22 Dalam  Undang-Undang
15 Sudiyat Imam, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Liberty, Yoyakarta, 1981, hlm.56.
16 Desi Fitria, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami , Jurnal , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, h. 86. 17 Martiman  Prodjohamidjodjo, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Indonesia  Legal  Center Publishing, Jakarta, 2002, h.41.
18 Ahmad  Suwandi,  Penjelasan  Tentang  Talak(Perceraian),  Rujuk  dan  Iddah, http/hukum.perkawinan.Islam_SPICA.html , diakses pada 29 mei 2015.
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 2, 2007, Jakarta, hlm.198.
20 Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang MengakibatkanPerceraian Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol 2, No.2, 2014, h.143.
21 Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang MengakibatkanPerceraian Dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dijelaskan  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak. 23
Perceraian  yang  terjadi  karena  keputusan  Pengadilan  Agama  dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang  ditentukan  oleh  undang-undang  setelah  tidak  berhasil  didamaikan antara suami isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 KHI). Maka dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi  karena  adanya  permohonan  talak  dari  pihak  suami  atau  yang  bisa disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak isteri atau yang bisa disebut dengan cerai gugat. 24 Suatu gugatan perceraian akan diakui oleh negara  akan  memiliki  kekuatan  hukum  formal  apabila  dilakukan  di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim yang berwenang.
c. Harta Bersama
Harta  bersama  dalam  perkawinan  ialah  harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan. Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas  harta  bersama  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia Pasal 51, yaitu ayat: 25
(1)Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pengelolahan harta bersama.
(2)Setelah  putusnya  perkawinan,  seorang  wanita  mempunyai  hak  dan tanggung  jawab  yang  sama  dengan  mantan  suaminya  atas  semua  hal  yang berkenaan  dengan  anak-anaknya,  dengan  memperhatikan  kepentingan terbaik bagi anak.
(3)Setelah  putusnya  perkawinan,  seorang  wanita  mempunyai  hak  yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama  tanpa  mengurangi  hak  anak,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Menurut  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan,  yang  dikatakan  harta  bersama  adalah  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama dikuasi oleh  suami  isteri  dan  tidak  dapat  dibagi  selama  masih  terikat perkawinan.Harta  itu  sama-sama  mereka  manfaatkan  hasilnya  dan  dibagi apabila bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.
23 Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
24 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
25 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5.
Harta  bersama  antara  suami  isteri,  baru  dapat  dibagi  apabila hubungan  perkawinan  itu  sudah  putus.Hubungan  perkawinan  itu  dapat putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  juga  putusan  pengadilan.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pada  Pasal  37  tentang  Perkawinan mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan  Pasal tersebut dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  ialah hukum  agama,  hukum  adat  dan  hukum  lain.  Berdasarkan  ketentuan  dalam hukum perkawinan maka jika terjadi perceraian masing-masing suami isteri mendapat setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. 26 Harta  bersama  tersebut    dapat  berupa  benda  tidak  bergerak,  benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas  persetujuan  dari  pihak  lainnya.  Suami  isteri,  tanpa  persetujuan  dari salah  satu  pihak,  tidak  diperbolehkan  menjual  dan  memindahkan  harta bersama  tersebut.Dalam  hal  ini,  baik  suami  ataupun  isteri,  mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama. 27
Apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta tersebut harus  dibagi  2  (dua).  Dapat  dikatakan  bahwa  akibat  perceraian  terhadap harta bersama  menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama antara suami isteri tersebut dibagi 2 (dua) atau masing-masing suami isteri mendapat setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian yang tak terpisah ( Onverdeeld  aandeeo ),  artinya  tidak  mungkin  masing-masing  suami  atau isteri  minta  pembagian  kekayaan  itu,  kecuali  jika  perkawinan  itu  putus (termasuk  putus  karena  perceraian).  Ketentuan  ini  diperkuat  dengan  Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam  yang menyatakan  bahwa janda  atau duda cerai hidup masing-masing berhak  seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 28

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi,  motivasi  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang lain yang diamati. 29
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-
26 Satrio, J., 1989, Asas-AsasHukumPerdata , Hersa, Purwoekerto.
27 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, PT. RajaGravindo Persada, Jakarta, 2009. h.179.
28 Desi Fitria, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami , h.92.
29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.223.
undangan  ( Statute  approach) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach) untuk mengetahui  keseluruhan  peraturan  hukum  dan  mempelajari  penerapan norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik,  terutama mengenai  kasus-kasus  yang  telah  diputuskan  sebagaimana  dapat  dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang fokus penelitian. 30
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui  kegiatan  studi  kepustakaan,  yang  pertama  data  yang  berasal  dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir MS-Bir. Berupa  buku-buku  atau  literatur,  jurnal  ilmiah,  majalah-majalah,  peraturan perundag-undangan  dan  putusan-putusan  yang  ada  hubungannya  dengan masalah yang diteliti serta tulisab-tulisan yang terkait dengan harta bersama.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif,  yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara  normatif  untuk  mencapai  kejelasan  terhadap  masalah  yang  sedang ditelaah.  Analisis  data  normatif  adalah  analisis  yang  dilakukan  secara kepustakaan (Library  research), bahan  hukum  yang  digunakan  berasal  dari buku-buku dan instrument-instrumen hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir.
Hakim  adalah  aparat  penegak  hukum  atau  pejabat  Peradilan  Negara yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  mengadili  atau memutuskan suatu perkara. Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan  keadilan,  maka  hakim  dikatakan  sebagai  salah  satu  organ  pengadilan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  setiap  putusan  yang  hendak dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan  ( Gerechtigheit), kemanfaatan  ( zeckmaessigkeit) ,  dan  kepastian ( Sicherhejta) .  Ketiga  hal  tersebut  harus  mendapatkan  perhatian  yang seimbang  secara  professional,  meskipun  dalam  praktek  sangat  sulit  untuk mewujudkannya,  hakim  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  setiap putusan  yang  dijatuhkan  itu  mengandung  asas  tersebut,  dan  tidak  ada putusan  hakim  yang  justru  menimbulkan  keresahan  dan  kekacauan  dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. 31
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  megandung keadilan  dan  kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim teliti, baik,
30 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm.321.
31 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradila  Agama, Putra Grafika, Jakarta, 2005, h.54
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 32
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pengadilan perlu  didasarkan  kepada  teori  dan  hasil  penelitian  yang  saling  berkaitan sehingga  didapatkan  hasil  penilitian  yang  maksimal  dan  eimbang  dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman,  dimana  hakim  merupakan  aparat  penegak  hukum  melalui putusannya  menjadi  tolak  ukur  tercapainya  kepastian  hukum.  Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24  dan  25  serta  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009.  Yang menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  demi  terselenggarakannya  Negara  Hukum  Republik Indonesia. 33
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka.  Dalam ketentuan  ini  mengandung  pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman  bebas dari  segala  campur  tangan  pihak  kekuasaan  ekstra  yudisial,  kecuali  hal-hal sebagaimana  disebut  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kebebasan  dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berrdasarkan  Pancasila,  sehingga putusannya  mencerminkan  rasa  keadilan  rakyat  Indonesia.  Kemudian  Pasal 24  Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  :  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah mahkamah konstitusi. 34
Kebebasan  hakim  perlu  pula  dipaparkan  posisi  hakim  yang  tidak memihak ( impartial jugde) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Istilah  tidak  memihak  disini  haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang  benar.  Dalam  hal  ini  tidak  diartikan  tidak  berat  sebelah  dalam pertimbangan  dan  penilaiannya,  melainkan  “Pengadilan  mengadili  menurut hukum dengan tidak membedak-bedakan orang’. 35
Pada  kasus  harta  bersama  yang  tidak  dibagi  setelah  perceraian Putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir  antara  Ratnasari  yang  digugat  oleh Dewi Sri Maharani Binti Lismal dan Budi Mulyadi Bin Lismal terhadap harta
32 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pegadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta,2004, hlm.140
33 Mukti Arto Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
34 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.94.
bersama  yang  tidak  dibagi  untuk  Rosmiati  selaku  ibu  penggugat  setelah perceraian  yang  terjadi  antara  Lismal  dan  Rosmiati.  Maka  para  penggugat menuntut  untuk  dibagikan  harta  bersama  terlebih  dahulu  sebelum  harta peninggalan  lainnya  milik  Lismal  difaraidhkan  untuk  ahli  warisnya. Mengingat ketentuan hukum tentang Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir yang  diputuskan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  tersebut  setelah  menimbang, berdasarkan  alat  bukti  P1,  P2,  karena  bukti-bukti  tersebut  telah  memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen tertanggal 01 Maret 2011 dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen.
Gambaran umum tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen.
Bahwa  ayah  Penggugat  yang  bernama  Lismal  Bin  Zainal  Arifin  telah meninggal dunia pada tanggal  05 Juni 2008, dengan meninggalkan ahli waris yaitu  seorang  ibu,  seorang  isteri,  tiga  orang  anak  laki-laki,  dan  lima  anak perempuan.
Bahwa  pada  masa  hidupnya  almarhum  Lismal  Bin  Zainal  Arifin pernah dua kali menikah, istri pertama bernama Rosmiati Binti Taeb (Turut Tergugat  1)  menikah  pada  tahun  1976,  memperoleh  dua  orang  anak  yaitu Dewi Srimaharani (Penggugat I) Budi Mulyadi (Penggugat II).
Bahwa  istri  kedua  bernama  Ratnasari  Binti  M.Adam,  menikah  pada tanggal  05  Mei  1986,  memperoleh  6  orang  anak,  yaitu  Widiarti,  Heni Herawati, Jumasubari, Agusnizar, Mardiana, dan Lisna Dahlia.
Bahwa  istri  pertama  Rosmiati  Binti  Taeb  telah  bercerai  dengan almarhum  Lismal  Bin  Zainal  Arifin  pada  tanggal  22  September  1986  hari rabu dan kutipan buku pendaftaran cerai nomor : 02/01/XI/Tahun 1986.
Bahwa  di  samping  meninggalkan  ahli  waris  sebagaimana  tersebut  di atas  almarhum  Lismal  Bin  Zainal  Arifin  juga  meninggalkan  harta  bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istri pertama (Rosmiati Binti Taeb) dengan perincian berikut :
1. Sepetak  tanah  sawah  yang  terletak  di  Gampong  Cot  Bada,  Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
2. Sepetak  tanah  sawah  yang  terletak  di  Gampong  Cot  bada  Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
3. Sepetak  tanah  kebun  yang  terletak  di  Gampong  Geulanggang  Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,
4. Satu unit rumah permanen terletak di atas objek nomor 3 di  atas dengan ukurannya 12 x 18 meter,
a. Bahwa harta bersama sebagimana terurai di atas pada saat  almarhum bercerai dengan istri pertama belum pernah dibagi.
b. Bahwa  turut  tergugat  1  (Rosmiati  Binti  Taeb)  yang  telah  bercerai seharusnya mendapat seperdua dari harta bersama.
c. Bahwa penggugat I dan penggugat II serta turut tergugat I dan turut tergugat  II  sudah  meminta  dan  berusaha  untuk  menyelesaikan pembagiannya  secara  damai/kekeluarga  kepada  tergugat  I    s/d tergugat  VII,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena  pihak  tergugat  tidak sependapat untuk menyelesaikan di Gampong,
Dengan  menimbang  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah ditetapakan,  penggugat-penggugat,  tergugat-tergugat  serta  turut  tergugat ikut  hadir  di  persidangan,  kemudian  Majelis  Hakim  telah  berusaha mendamaikan  para  tergugat  dan  penggugat  serta  turut  tergugat  agar menyelesaikan  objek  perkara  ini  secara  kekeluargaan    dan  mencari  solusi yang terbaik bagi para sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi tidak berhasil. Maka oleh karenanya pemohon memohon kepada ketua pengadilan Mahkamah Syar’iyah M. Ihsan berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan  bahwa  almarhum  Lismal  Bin  Zainal  Arifin  telah  meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2008.
3. Menetapkan ahli waris Lismal Bin Zainal Arifina : 1. Dewi Srimaharani, 2. Budi  Mulyadi,  3.  Ratnasari  M.Adam,  4.  Widiarti,  5.  Heni  Herawati,  6. Jumasubhari, 7. Agusnizar, 8. Mardiana, 9. Lisna Dahlia, 10. Sakdiah Binti Saidi.
4. Menetapkan  harta  objek  ¼  adaah  harta  peninggalan  (tirkah)  almarhum Lismal Bin Zainal Arifin tersebut di atas.
5. Menetapkan  bagian  harta  bersama  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang berlaku.
6. Memerintahkan para pihak untuk mentaati putusan hakim.
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa di depan sidang pengadilan, pemohon juga menghadirkan saksi- saksi dengan kesaksian sebagai berikut :
1. M.  Nasir  Bin  Hasan,  umur  53  tahun,  telah  memberikan  keterangan  di bawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut :
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat dan istri saksi masih ada hubungan keluarga dengan nenek para penggugat dan saksi sebagai Geuchik/kepala Desa Gelanggang Kulam.
b. Bahwa saksi kenal dengan alm. Lismal begitu halnya dengan isteri I nya (Rosmiati)  mereka  bercerai  dan  mempunyai  anak  3  orang  yang  satu telah  meninggal  dunia  dan  2  orang  yang  masih  hidup  yaitu  para penggugat.
c. Bahwa alm. Lismal bersama isteri keduanya (Ratnasari) mempunyai 5 orang anak.
d. Bahwa saksi mengetahui adanya tanah sawah milik alm. Lismal namun saksi  tidak  mengetahui  asalnya  mendapatkannya  saksi  hanya mengetahui dari SEKDES saat dirumah Lismal yaitu ada 2 Akta Jual Beli berupa tanah sawah.
e. Bahwa  saksi  pernah  berupaya  untuk  menyelesaikan/memfaraidkan harta  peninggalan  alm.  Lismal  namun gagal  karena  ditemukan  adanya Surat  Nusyuz  terhadap  isteri  1  (Rosmiati)  sehingga  tidak  jadi diselesaikan,  dan  saksi  tidak  mengetahui  siapa  yang  menguasai  tanah sawah tersebut sekarang.
f. Bahwa  saksi  mengetahui  tentang  objek  nomor  3  dalil  gugatan  berupa tanah  tempat  bangunan  rumah  objek  nomor  4  gugatan,  diatasnya  ada bangunan  rumah  seluas  kurang  lebih  12  x  18  m  yang  terletak  di Gampong/Desa  Gelanggsang  Kulam,  saksi  tidak  mengetahui  asal mendapatkan tanah tersebut begitu juga kapan mendapatkannya, kalau rumah yang menempati adalah Tergugat 1 (Ratnasari) tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun objek rumah tersebut.
2. Ridwan  Bin  Ismail,  umur  42  tahun,  dibawah  sumpah  menerangkan  yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Bahwa  saksi  kenal  dengan  Lismal  dan  saksi  mengetahui  kedua isterinya,  karena  saksi  sebagai  SEKDES  di  Gampong/Desa  Gelanggang Kulam.
b. Bahwa  saksi  mengetahui  objek  nomor  1  dan  2  dalil  gugatan,  sebagai harta yang ditinggalkan oleh alm. Lismal karena saksi pernah mengukur tanah  tersebut  bersama  Geuchik  Cot  Bada,  yang  ukurannya  hanya selisih  bahagian  depan  yang  terambil  oleh  jalan  Negara  di  banding dengan ukuran yang dalam surat Akta Jual Beli.
c. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul  dan kapan alm. Lismal mendapati  tanah  tersebut,  namun  surat-surat  tanah  sawah  tersebut sekarang dipegang oleh isteri (Ratnasari) tergugat II.
d. Bahwa  tentang  objek  tanah  nomor  3  dalil  gugatan  yang  terletak  di Gampong/Desa  Gelanggang  Kulam  ada  bangunan  rumah  di  atasnya yaitu objek nomor 4 gugatan, yang saksi ketahui rumah tersebut milik alm.  Lismal  dan  saksi  tidak  mengetahui  asal  usul  mendapatkan  tanah dan pembangunan rumah tersebut.
e. Bahwa  rumah  tersebut  ukuran  10  x  15  meter  sekarang  tanah  dan rumah tersebut yang menempati Tergugat I (Ratnasari).
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  yang  dipaparkan  di  atas,  maka dapat  dipahami  bahwa  dampak  kasus  harta  bersama  yang  tidak  dibagi setelah  perceraian  Putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir  antara  Ratnasari yang  digugat  oleh  Dewi  Sri  Maharani  Binti  Lismal  dan  Budi  Mulyadi  Bin Lismal,  para  penggugat  menuntut  untuk  dibagikan  harta  bersama  terlebih
92| Fauzah Nur A, Muh. Tahmid Nur dan T. Saifullah
dahulu  sebelum  harta  peninggalan  lainnya  milik  Lismal  difaraidhkan  untuk ahli warisnya.
Mengingat ketentuan hukum tentang Putusan Nomor
93/Pdt.G/2011/MS-Bir  yang  diputuskan  oleh Mahkamah  Syar’iyah  tersebut setelah  menimbang,  berdasarkan  alat  bukti  P1,  P2,  karena  bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan  telah  terdaftar  pada  kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen tertanggal  01  Maret  2011  dengan  Register  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS- Bireuen. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Putusan Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen  ini  anatara  lain  almarhum  Lismal  Bin Zainal  Arifin  meninggalkan  ahli  waris  (anak  dari  istri  pertama)  dan meninggalkan  harta  bersama  yang  diperoleh  dalam  masa  perkawinan dengan  istri  pertama  (Rosmiati  Binti  Taeb),  dimana  harta  tersebut  berupa Sepetak  tanah  sawah  yang  terletak  di  Gampong  Cot  Bada,  Kecamatan Peusangan,  Kabupaten  Bireuen,  sepetak  tanah  sawah  yang  terletak  di Gampong Cot bada Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sepetak tanah kebun yang terletak di Gampong Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, satu unit rumah permanen.
Harta bersama ini pada saat almarhum bercerai dengan istri pertama belum pernah dibagi, oleh karena itu Rosmiati Binti Taeb yang telah bercerai seharusnya  mendapat  seperdua  dari  harta  bersama.  Sebelumnya  keluarga istri  pertama  sudah  berusaha  menyelesaikan  pembagiannya  secara damai/kekeluarga istri kedua, akan tetapi tidak berhasil karena keluarga istri kedua tidak  sependapat untuk menyelesaikan  di Gampong, berdasarkan hal itu, maka keluarga istri pertama mengajukan permasalahan pembagian harta kepada Mahkamah Syari’ah Bireuen agar menyelesaikan permasalahan ini.
Sebelum  memutuskan  sengketa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha mendamaikan  para  tergugat  dan  penggugat  serta  turut  tergugat  agar menyelesaikan  objek  perkara  ini  secara  kekeluargaan    dan  mencari  solusi yang terbaik bagi para sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi tidak berhasil.  Oleh  karena  itu,  hakim  menetapkan  untuk  mengabulkan  gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membagi harta bersama alm.Lismal dengan Rosmiati,  sebelum  harta  tersebut  dilakukan faraidh untuk  ahli  warisnya. Maka  di  dalam  putusan  tersebut  hakim  menetapkan  bahwa  Rosmiati mendapat  setengah  dari  pada  harta  bersama  dalam  perkawinannya  dahulu dengan alm.Lismal.

## B. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Oleh  Hakim  Di  Dalam  Putusan  Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir.
Hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  memutuskan bahwa  Rosmiati  tetap  mendapatkan  separuh  dari  pada  harta  bersama berdasarkan  ketentuan  Pasal  96  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam    Pasal  80  ayat  (7) dan  kitab  Al-Bajuri jilid  II  halaman  135  menyatakan  bahwa  isteri  tetap  mendapat  hak  harta bersama, karena nusyuz tidak menghilangkan hak harta bersama melainkan hanya menggugurkan hak giliran, nafkah dan kiswah.
Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa  “Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  “Janda  atau  duda  cerai  masing-masing berhak  seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Penetapan  Pengadilan  Agama  Lhoekseumawe  tentang  pernyataan Nusyuz  terhadap  Rosmiati,  pengadilan  menetapakan  bahwa  yang  dikatakan dengan  Nusyuz  yaitu  isteri  yang  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban  untuk berbakti lahir dan bathin kepada  suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam sebagimana Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum  islam,  dan  juga  disebutkan  dalam  kitab  Fiqussunnah  Jilid  halaman 168 “Nusyuz seorang isteri yaitu membangkang dan tidak taat kepada suami atau  tidak  mau  tidur  bersama  atau  keluar  dari  rumah  tanpa  izin  suami”. Adapun  harta  bersama  tetap  dapat  diperoleh  oleh  isteri  walaupun  si  isteri telah nusyuz.

## PENUTUP
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/Ms- Bireuen maka dapat disimpulkan bahwa dampak kasus harta bersama yang tidak  dibagi  setelah  perceraian  Putusan  Nomor  93/Pdt.G/2011/MS-Bir antara Ratnasari yang digugat oleh Dewi Sri Maharani Binti Lismal dan Budi Mulyadi Bin Lismal, hakim memutuskan bahwa Rosmiati tetap mendapatkan separuh  dari  pada  harta  bersama  berdasarkan  ketentuan  Pasal  96  Ayat  (1) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam  Pasal 80 ayat (7) dan kitab Al-Bajuri jilid II halaman 135 menyatakan bahwa isteri tetap mendapat hak harta bersama, karena nusyuz tidak menghilangkan hak harta  bersama  melainkan  hanya  menggugurkan  hak  giliran,  nafkah  dan kiswah.  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  pada  putusan  Nomor
94| Fauzah Nur A, Muh. Tahmid Nur dan T. Saifullah
93/Pdt.G/2011/Ms-Bir,  menggunakan  ketentuan  dalamPasal  97  Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak  seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian  perkawinan.  Maka  setelah  meninjau  demikian  hal,  penulis menyimpulkan  bahwa  pembagian  harta  bersama  tetap  dibagi  selama  tidak ada perjanjian lain yang mengikat keduanya.
Diharapkan  kepada  pasangan  suami  isteri  sebelum  melakukan perkawinan  untuk  membedakan  harta  bawaan  masing-masing  dari  awal perkawinan  agar  tidak  bercampur  dengan  harta  bersama.  Kepada  Majelis Hakim  harus  lebih  teliti  dalam  memeriksa  perkara  yang  akan  diputuskan agar  putusan  tidak  mengandung  kesalahan  dalam  penerapan  hukumnya. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  peneliian  Devi  Puspaning  Rahayu,  yang berjudul Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Putusan  Nomor  347K/AG/2017)  yaitu  studi penelitian  yang  dilakukan  yaitu  di  wilayah  yang  berbeda  yaitu  di  Jakarta, sedangkan  penulis  di  Aceh,  sehingga  menghasilkan  analisis  berbeda. Kemudian  perbedaan  dengan  penelitian  Ana  Suheri,  yang  berjudul Penyelesaian  sengketa harta gono gini dilihat dari Undang-undang nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  berdasarkan  kompilasi  hukum  islam  yaitu terletak  pada  harta  bersama  yang  terlebih  dahulu  telah  dijual  tanpa  seizin pihak  satunya,  kemudian  oleh  pihak  lainnya  mengajukan  permintaan  untuk dilakukannya sita jaminan pada hakim pengadilan berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
A. Munir dan Sudarsono. Dasar-Dasar Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
Ahmad, Azhar Basyri. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pres.2010 Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Amriani,  Nurnaningsih.. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Press. 2011. Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
Aulia,  Muthiah. Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan  Islam .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2007.
Daniel S. Lev. Peradilan Agama Di Indonesia . Jakarta.: Intermasa. 1986.
Hamzah, Andi.. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta. 1996. Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang: Bayu Media Publishing. 2006.
Imam,  Sudiyat. Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional. Yoyakarta:
Liberty. 1981.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradila Agama. Jakarta: Putra Grafika. 2005. Mukhtar,  Kamal. Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
Prodjohamidjodjo,  Martiman. Hukum  Perkawinan  Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
Rahman,  Samson. Menebar  Islam  Rahmatan  Lil  Alamin ,  Jakarta:  Pustaka IKAD. 2007.
Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah . Kuwait: Darul Bayan. 2001.
Satrio, J. Asas-Asas HukumPerdata . Purwoekerto: Hersa. 1989. Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. 1982.
Sudarsono. HukumPerkawinanNasional . Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. 2007.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani. Fikih  Munakahat. Jakarta:  Raja  Gravindo Persada. 2009.

## Sumber Undang-Undang
Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Sumber Artikel Jurnal
Armansyah, Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik , Vol 2, No.2, 2014.
Fitria, Desi. 2017 Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami , Jurnal ,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## Sumber Lain
Ahmad Suwandi, Penjelasan Tentang Talak (Perceraian), Rujuk dan Iddah, http/hukum.perkawinan.Islam_SPICA.html .
Al Farisi. 2014. Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,
Skripsi , Universitas Islam Negeri Surabaya.