6534 - ISSN 2579 - ; E 6157 - 2477 ISSN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 806-815

## Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik
Sofwan Hadikusuma
Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Email korespondensi: sofwanh@uii.ac.id

## Abstract
This  paper is  intended  to  explain the  methods  used  by  experts  in  determining the  contracts  used  in  electronic money transactions. The focus of this paper is not only on contract determination, but how a contract is embedded in electronic money transactions. This research is a qualitative research wich uses descriptive-analytic method. Data obtained from secondary sources such as books, journals, websites, and relevant documentation. The results showed that in principle, there are two methods in determining the contract in a muamalah transaction. The first method  uses  the  editorial  approach  (words)  which  focuses  on  the  contract  words,  and  the  second  uses  the substance (meaning) approach which considers the contract based on the aims and objectives of the contract as seen from the form of the agreement as well as the rights and obligations obtained by each party. Regarding the topic of discussion, it can be concluded that the determination of the contract in electronic money transactions uses a meaningful approach. That because the consideration used in determining the electronic money contract is based on the form of the transaction that occurs between the parties, not just the existing words.

## Keywords: Electronic Money, Sharia, Determination of Contracts, Methods
Saran sitasi : Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 806-815. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395

## 1. PENDAHULUAN
Financial Technology (Fintech) merupakan satu bentuk  inovasi  keuangan  yang  membentuk  ulang struktur intermediasi keuangan dan membuat layanan keuangan  menjadi  lebih  efisien  (Leng  et  al.,  2018). Salah satu kegunaan fintech adalah menjadikan proses layanan  keuangan  lebih  efisien.  Efisiensi  ini  dapat ditemukan  pada,  salah  satunya,  proses  interaksi finansial  antara  dua  pihak  atau  lebih  tanpa  harus bertatap  muka  secara  langsung.  Di  sini,  efisiensi nampak  pada  penggunaan  waktu  maupun  cara penyelesaian  transaksi.  Dengan  fintech,  aktivitas terkait keuangan yang sebelumnya biasa menggunakan  cara  ‘tradisional’  ( cash  based )  kini mulai  dikurangi.  Fintech  menawarkan  bentuk  baru bagi layanan dunia keuangan yakni layanan transaksi nontunai ( cashless ).
Transaksi  nontunai  berarti  melakukan  suatu transaksi  keuangan  yang  tidak  menggunakan  alat pembayaran berupa uang cash. Sebagai gantinya, uang yang  dipakai  dalam  transaksi  tersebut  berupa  uang elektronik.  Uang  elektronik  dapat  dipahami  sebagai
alat pembayaran non fisik dan nilainya berwujud data digital  yang  disimpan  dalam  media  chip  pada  kartu uang elektronik atau perangkat keras pada komputer. Berbeda  dengan cash  based  transaction ,  dengan menggunakan uang elektronik, konsumen tidak perlu membawa  uang  tunai  untuk  membayar  barang  atau jasa  yang  dibeli.  Cukup  menggunakan  kartu  uang elektronik yang diproses pada alat pemindai, dengan begitu pembayaran selesai dilakukan.
Penggunaan uang elektronik di Indonesia sudah menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali Bank Indonesia.  Pada  tahun  2009,  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ).  Sebelum  terbitnya  peraturan  tersebut,  ide penggunaan  uang  elektronik  pun  sudah  menyeruak. Hal  itu  ditandai  dengan  adanya  sosialisasi  dan kampanye  penggunaan  uang  elektronik  berbasis teknologi kartu pada tahun 2006. Ide awal penggunaan uang  elektronik  mulanya  dicanangkan  sebagai penunjang  sosialisasi  redenominasi  uang  rupiah namun  lantas  berkembang  menjadi  sebuah  gerakan
bernama Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) (Jati, 2015).  GNTT  sendiri  kemudian  menjadi  gerakan resmi  yang  diusung  Bank  Indonesia  setelah diresmikan oleh gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo  pada  Kamis,  14  Agustus  2014  di Jakarta. (www.bi.go.id)
Hingga  saat  ini  (data  Maret  2021)  jumlah  uang elektronik  yang  beredar  di  Indonesia  berjumlah 470,811,351  yang  diterbitkan  oleh  lebih  dari  tiga puluh lembaga baik bank maupun non bank. Jumlah uang elektronik yang beredar tersebut meningkat 70% dibanding  peredarannya satu tahun ke belakang yang pada maret 2020 berjumlah 330.391.364. Begitu juga dengan  volume  transaksi  uang  elektronik  yang mencapai  420,510,643  senilai  Rp  21,420,774.89, meningkat  dibanding  masa  satu  tahun  ke  belakang yang hanya berjumlah 401.008.518 senilai 15.036.069,58. (www.bi.go.id)
Menyikapi  perkembangan  penggunaan  uang elektronik yang semakin pesat sebagaimana ditunjukkan  data  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa konsumen  (masyarakat  Indonesia)  menyambut  baik inovasi  tersebut,  terlebih  ketika  melihat  kemudahan yang  ditawarkan  pada  banyak  transaksi  keuangan. Namun  begitu,  dalam  kapasitas  konsumen  sebagai masyarakat muslim,  transasksi  uang  elektronik  perlu ditinjau dari kaca mata syariah terkait bentuk transaksi dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hal demikian tidak lain disebabkan oleh tuntutan agama yang mana setiap muslim harus menyesuaikan segala aktivitasnya dengan  syariat  Islam  tak  terkecuali  dalam  hal bertransaksi menggunakan uang elektronik.
Sebagai tanggapan terhadap fenomena penggunaan  uang  elektronik  yang  semakin  meluas, pada  tanggal  19  September  2017  Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) menerbitkan  fatwa  tentang  uang  elektronik  syariah. Dalam keterangannya, fatwa ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan penggunaan uang elektronik  di  Indonesia  yang  semakin  marak  dan kebutuhan  masyarakat  muslim  Indonesia  akan penjelasan ketentuan dan batasan hukum syariahnya. Terbitnya  fatwa  ini  menjadi  angin  segar  bagi masyarakat  muslim  di  Indonesia  secara  umum  dan khususnya  lagi  bagi  kalangan  akademisi  maupun praktisi  ekonomi  Islam.  Pasalnya,  dengan  terbitnya fatwa ini, kekhawatiran terkait keabsahan bertransaksi menggunakan uang elektronik menjadi berkurang.
Di samping penjelasan fatwa DSN-MUI, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang titik temu pelaksanaan  transaksi  uang  elektronik  dengan ketentuan-ketentuan  Syariah.  Seperti  yang  dilakukan oleh  (Abdulfattah  &  Kurniawan,  2018)  dan  juga (Anam,  2018)  yang  menganalisis  ( takyif )  akad-akad yang  digunakan  dalam  transaksi  uang  elektronik. Begitu juga dengan (Wijaya, 2018) yang lebih spesifik menganalisis penggunaan akad pada uang elektronik Go-pay  dan  OVO.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh (Nengsih,  2019)  dan  (Alhusni  &  Mustiah,  2019) membahas  kesesuaian  penggunaan  uang  elektronik dengan  hukum  Syariah.  Selain  itu,  (Muamar  & Alparisi, 2017) dan (Syamsuri et al., 2020) membahas uang  elektronik  dari  aspek  kesesuaiannya  dengan maqashid Syariah.
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini berfokus pada persoalan yang lebih  mendasar  yaitu  untuk  menjelaskan  metode- metode yang digunakan  para  ahli  untuk menentukan akad  pada  setiap  transaksi  muamalah,  termasuk transaksi uang elektronik. Urgensi penelitian ini yaitu dengan  mengetahui  metode-metode  itu,  seseorang akan bisa memahami mengapa para ahli menetapkan akad tertentu (seperti wadi’ah, qardh, ijarah, wakalah, sharf,  dll.)  pada  suatu  transaksi  uang  elektronik  dan diharapkan  juga  akan  bisa  menjelaskan  alasan perbedaan pendapat para ahli dalam masalah ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian kualitatif  di  mana  proses  dan  makna  (perspektif subyek) memiliki peran yang tampak. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu dimulai dari pemaparan  data-data  yang  ada  untuk  kemudian dianalisis  berdasarkan  teori-teori  yang  ada  guna mendapatkan  suatu  kesimpulan  tertentu.  Data-data yang  ada  dikumpulkan  melalui  penelusuran  pustaka baik  berupa  buku,  jurnal,  dokumentasi,  dan  sumber lain  yang  sesuai.  Selanjutnya,  data-data  yang  telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi ( content  analisys ).  Teknik  analisis  isi  adalah  teknik penelitian  khusus  untuk  melaksanakan  analisis tekstual  dengan  mereduksi  teks  menjadi  unit-unit (kalimat, ide, gambar, dsb.) dan kemudian menerapkan skema pengodean pada unit-unit tersebut untuk  membuat  kesimpulan  mengenai  komunikasi dalam teks (West & Turner, 2008).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
Bagian  ini  akan  membahas  tiga  poin: pertama , konsep  akad; kedua ,  metode  penentuan  akad;  dan ketiga , penjabaran tentang uang elektronik.
a. Konsep akad
Istilah akad diserap dari bahasa Arab yang secara etimologi  berarti  ikatan.  Sebagai  istilah  dalam  fiqh, akad  adalah  pertemuan  ijab  dan  kabul  sebagai pernyataan  kehendak  dua  pihak  atau  lebih  untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akibat hukum  pada  objek  akad  dapat  berupa  pemindahan kepemilikan  ( at-tamlik ),  melakukan  suatu  pekerjaan ( al-‘amal ),  melakukan  persekutuan  ( al-isytirak ), melakukan pendelegasian ( at-tafwidh ), atau melakukan penjaminan ( at-tautsiq ). (Anwar, 2010)
Suatu akad dianggap sah ketika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad yaitu: ‘ aqidani (dua pihak pelaku akad), ma’qud ‘alaih (obyek akad), dan shighah (ijab dan kabul). Setelah rukun beserta syarat- syaratnya  terpenuhi,    mengidentifikasi  bentuk kesepakatan  (akad)  pada  suatu  perjanjian  dua  pihak atau  lebih  sangatlah  penting.  Hal  ini  dikarenakan setiap jenis akad memiliki akibat hukumnya ( hukm al- ‘aqd )  masing-masing.  Maksud  dari  hukum  akad ( hukm  al-‘aqd )  adalah  akibat-akibat  yang  muncul sebagai  konsekuensi  dari  berlakunya  suatu  akad sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  syariat  (akibat hukum pokok dari perjanjian). Misalnya adalah akad jual  beli  yang  tujuannya adalah  untuk memindakkan hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  kepada  pembeli dengan  suatu  imbalan;  Pindahnya  hak  kepemilikan tersebut  adalah  hukum  akad.  Misal  selain  itu  adalah pada  kesepakatan  sewa  menyewa.  Akad  sewa bertujuan  untuk  memindahkan  hak  milik  manfaat suatu  benda  dari  pihak  yang  menyewakan  kepada penyewa.  Pindahnya  hak  milik  manfaat  benda tersebut,  yang  merupakan  perwujudan  dari  tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad ( hukm al-‘aqd ) (Anwar, 2010). Dengan mengetahui jenis akad, akibat hukum berupa hak maupun kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan dan kemudian didistribusikan. b. Metode  penentuan  akad  pada  suatu  transaksi muamalah
Salah satu rukun akad yang mempunyai peranan penting  dalam  menentukan  jenis  akad  yang  berlaku pada  suatu  transaksi  adalah shighah . Shighah dimaknai sebagai formula akad yang terdiri dari ijab dan  kabul.  Ijab  adalah  suatu  pernyataan  kehendak yang  pertama  muncul  dari  suatu  pihak  untuk
melahirkan  suatu  tindakan  hukum,  yang  dengan pernyataan  kehendak  tersebut  ia  menawarkan penciptaan  tindakan  hukum  yang  dimaksud  di  mana bila  penawaran  itu  diterima  oleh  pihak  lain  maka terjadilah  akad.  Sedangkan  kabul  adalah  pernyataan kehendak  yang  menyetujui  ijab  yang  dengannya tercipta suatu akad.(Anwar, 2010)
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa esensi  akad  adalah  bertemunya  kehendak  dua  orang atau  lebih  untuk  bersepakat  tentang  sesuatu. Kehendak tersebut mewakili kerelaan masing-masing pihak  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari kesepakatan  yang  diingini  tersebut.  Kehendak  dan kerelaan  pihak  yang  berakad  adalah  unsur  penting yang menentukan jenis akad beserta keabsahannya.
Kehendak  untuk  bersepakat  dan  kerelaan  diri untuk  menerima  konsekuensi  akad  (hak  dan kewajibannya) haruslah diungkapkan. Hal ini karena keduanya  adalah  perkara  batin  yang  tidak  mungkin diketahui  oleh  orang  lain  kecuali  jika  diungkapkan. Salah  satu  cara  untuk  menerjemahkan  apa  yang  ada dalam  diri  sehingga  dapat  dipahami  oleh  orang  lain adalah dengn ucapan (kata-kata).
Pembahasan ungkapan dalam ijab dan kabul serta pemahaman  bahwa  ungkapan  tersebut  merupakan cara  untuk  menerjemahkan  keinginan  dan  kerelaan para pihak  yang  berakad menimbulkan  satu  polemik dalam penentuan akad. Persoalan yang  muncul yaitu apakah  ucapan  sudah  cukup  mewakili  kehendak  diri sehingga  akad  yang  berlaku  adalah  yang  sesuai dengan redaksi ucapan tersebut? Ataukah diperlukan pendekatan lain selain hanya melihat kepada redaksi ucapan?  Untuk  memperjelas  gambaran  persoalan, ilustrasinya adalah sebagai berikut: jika ada pedagang yang  mengatakan  kepada  calon  pembeli  untuk ‘mengambil’  barang  dagangannya,  lantas  apakah boleh  pembeli  mengambil  secara  cuma-cuma  atau haruskah  ia  membayar?  Jika  berpegang  pada ketentuan  bahwa  ucapan  adalah  terjemahan  dari keinginan  dan  kerelaan  diri,  maka  pembeli  dapat mengambil  barang  tersebut  secara  cuma-cuma. Karena  kata  ‘ambil’  dapat  dimaknai  sebagai pemberian  secara  gratis  sehingga  akad  yang  terjadi adalah hibah, bukan jual beli.
Walaupun ucapan dianggap sebagai penerjemah keinginan  dalam  diri,  bukan  berarti  para  ahli  fiqh sepakat  bahwa  akad  ditentukan  berdasarkan  redaksi ucapan  yang  diungkapkan  oleh  para  pihak  yang berakad.  Pada  permasalahan  ini,  setidaknya  ada  dua pendapat  yang  masing-masing  mewakili  macam
6534 - ISSN 2579 - ; E 6157 - 2477 ISSN:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
pendekatan  tertentu  dalam  menentukan  akad,  yaitu pendekatan redaksi (lafaz) dan substansi (makna).
1) Pendekatan redaksi (lafaz)
Pendekatan  lafaz  adalah  metode  untuk menentukan akad suatu transaksi yang mendasarkan  penentuannya  pada  bentuk/bunyi redaksi  kata  yang  diungkapkan  pihak  yang berakad.  Dengan  metode  ini,  akad  ditentukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh pelaku akad tanpa mempertimbangkan niat atau maksud yang mungkin terkandung dari ucapan tersebut.
Di  antara  ahli  fiqh  yang  menggunakan metode ini adalah Imam Syafi’i ra. Imam Syafi’i merujuk  kepada  redaksi  akad  ( dzahir  al-alfaz ) dalam menentukan suatu akad berikut konsekuensi  yang  muncul  (Zahrah,  1996). Landasan  argumentatif  penggunaan  metode  ini adalah  kaidah  yang  menyatakan  bahwa  dalam syariat Islam suatu amalan dihukumi berdasarkan pada  hal-hal  yang  nampak  ( dzahir )  saja, sedangkan  hal-hal  yang  tidak  tampak  (batin), urusannya diserahkan kepada Allah swt.  Perkara niat  adalah  perkara  batin,  oleh  karenanya, urusannya diserahkan kepada Allah swt.
(Mughits, 2017).
Terdapat  beberapa  dalil  yang  menguatkan pendapat  ini,  di  antaranya  yaitu  dalil-dalil  yang menerangkan  bahwa  manusia  tidak  dibebankan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat bathiniyah melainkan  hanya  diperintah  untuk menghukumi  yang  lahir/tampak  saja.  Salah satunya adalah apa yang diterangkan dalam surat Al-Isra’ ayat 36:
م ْ لِع ِهِب  َك َل  َسْيَل اَم  ُفْقَت َلاَو
Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya .
Wajhu  ad-dalalah dari ayat ini  yaitu  bahwa Allah  swt.  tidak  menjadikan  manusia  bisa mengetahui  niat  orang  lain  sehingga  bisa menghukuminya  dalam  perkara  dunia.  Sebagai makhluk, manusia hanya bisa menghukumi aspek lahiriyah saja. Oleh karena itu, penilaian ataupun penghukuman  terhadap  niat  orang  lain  termasuk hal  yang  dilarang  sebagaimana  dititahkan  dalam ayat karena manusia tidak mempunyai ilmu/pengetahuan tentangnya.
Dalil lain yang menguatkan pendapat ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ra.:
َلاَق
ْن َ أ ْرَمو ُ أ ْمَل  ِ ِنِّإ َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هللَّا  هلَّ َص ِ هللَّا  ُلوُسَر ْمُهَنو ُطُب  هقُش
َ أ َ لاَو  ِساهلنا  ِبو ُلُق ْنَع  َبُقْنَأ
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati  seseorang  atau  mengetahui  isi  perutnya . (HR. Bukhari)
Wajhu ad-dalalah dari hadis ini yaitu bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan adalah perkara batin yang tidak diketahui kecuali oleh  Allah  swt.  Manusia  tidak  diperintah  untuk mencari  tahu  sebagaimana Rasulullah  saw.  yang menyatakan  bahwa  ia  tidak  diperintah  untuk menyelidiki  isi hati seseorang.  Sebagai hasilnya, manusia hanya diperintah untuk menyelidiki hal- hal yang lahir atau tampak saja.
2) Pendekatan substansi (makna)
Pendekatan  substansi  adalah  metode  untuk menentukan akad suatu transaksi yang mempertimbangkan niat dan maksud pelaku akad. Dengan metode ini, akad ditentukan berdasarkan niat dan maksud pelaku akad yang ditafsirkan dari redaksi  akad  berdasarkan  indikator-indikator ( qara’in )  yang  menunjukkan  adanya  niat  dan maksud tersebut.
Pendekatan  ini  merupakan  metode  yang digunakan  oleh  mayoritas  (jumhur)  ahli  fiqh seperti ulama mazhab hanafi, maliki, hanbali. Para pendukung  pendapat  ini  tidak  menggunakan konotasi  verbal  ( dalalah  lafziyah )  semata  dalam menentukan akad, melainkan juga melihat kepada maksud  pelaku  akad  selama  ada  indikator- indikator  yang  menunjukkan  hal  tersebut. Landasan  argumentatif  pendekatan  ini  adalah bahwa  ungkapan  kata-kata  sebenarnya  tidak memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan  akad kecuali  jika  ungkapan  itu  memang  mewakili kehendak  yang  ada  dalam  diri  (Zahrah,  1996). Pada prinsipnya, hal terpenting dalam penciptaan akad  adalah  kehendak  para  pelaku  akad.  Oleh karenanya, jika ada hal-hal yang mengindikasikan adanya  kehendak  pelaku  akad  dalam  suatu transaksi  maka  harus  dipertimbangkan  dalam upaya menentukan jenis akad transaksi tersebut.
Dalil  yang  menguatkan  pendapat  ini  antara lain  hadis  tentang  niat  yang  diriwayatkan  oleh Imam Bukhari ra.:

## َ ِضَِر  ِبا هطَ ْ لْا  ِنْب َرَمُع  ٍص ْفَح ْ ِبَِأ َ ْيِْنِمْؤُمْلا ِ ْيِْمَأ ْنَع
َلاَق ُهْنَع ُللَّا : لَّص ِللَّا  َلْوُسَر  ُتْعِمَس هيلع للَّا ُلْوُقَي ملسو : ٍئِرْما ِ ِ ُكِل اَمهنوَإِ ِتاهيِِلناِب  ُلاَمْعَلأْا اَمهنِإ
ىَوَن اَم
Dari  Amirul  Mukminin  Abu  Hafsh  Umar  bin Khaththab ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah  saw.  bersabda:  “Semua  amal perbuatan  tergantung  niatnya  dan  setiap  orang akan  mendapatkan  sesuai  apa  yang  diniatkan.”
(HR. Bukhari)
Wajhu  ad-dalalah dari  hadis  ini  adalah bahwa  segala  hal  tidak  dihukumi  kecuali berdasarkan niat yang ada. Hadis ini menjelaskan bahwa  hukum  suatu  perbuatan  tidaklah  dilihat dari bentuk lahirnya saja melainkan maksud dari dilakukannya  perbuatan  tersebut.    Ketentuan  ini berlaku umum sebagaimana juga berlaku khusus pada transaksi muamalah (akad). Oleh karena itu, setiap hal yang bisa menunjukkan adanya niatan pelaku  akad  haruslah  dijadikan  pertimbangan ketika  ingin  menghukumi  akad  tersebut  tanpa berhenti pada redaksi semata.
c. Transaksi Uang elektronik Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronik Money ),  yang  dimaksud  uang  elektronik  adalah  alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server  atau  chip;  c)  digunakan  sebagai  alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit  uang  elektronik  tersebut;  dan  d)  nilai  uang elektronik  yang  disetor  oleh  pemegang  dan  dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang mengatur mengenai perbankan.
Definisi lain tentang uang elektronik didapat dari publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement  tahun  1996.  Dalam  publikasi  tersebut, dinyatakan  bahwa  produk  uang  elektronik  adalah “stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession” (Bank for International Settlements, 1996).
Dua definisi uang elektronik di atas memberikan pemahaman bahwa uang elektronik adalah jenis uang
nontunai  yang  nilainya  disimpan  pada  suatu  media. Uang  itu  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran kepada  pedagang  yang  telah  bekerjasama  dengan pihak  penerbit  dengan  cara  menyentuhkan  media penyimpan  pada  mesin  pembaca/pemroses  transaksi uang elektronik. Jadi pada hakikatnya, uang elektronik adalah  uang  tunai  tanpa  fisik  ( cashless  money )  yang nilainya  didasarkan  atas  uang  fisik  yang  disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, atau adalah  uang  tunai  yang  dikonversi  menjadi  data elektronik  dan  selanjutnya  nilai  tersebut  disimpan dalam  media  chip  pada  kartu  atau  harddisk  pada komputer  yang  dengan  begitu  kemudian  dapat digunakan sebagai alat pembayaran (Usman, 2017).
Transaksi uang elektronik berarti segala transaksi yang melibatkan penggunaan uang elektronik sebagai obyek maupun perantara. Secara umum, ada tiga jenis transaksi  uang  elektronik,  yaitu  penerbitan  dan pengisian, pembayaran, dan deposit. (Hidayati et al., 2006)
1) Transaksi  Penerbitan  ( issuance )  dan  Pengisian
( top-up )
Aktivitas  transaksi  uang  elektronik  dimulai dari  penerbitan  media  penyimpanan  (oleh  pihak penerbit) yang akan difungsikan untuk menyimpan nilai uang elektronik. Media tersebut ada yang berbasis chip (dalam kartu) atau berbasis server  (dalam  perangkat  komputer  atau  gawai). Setelah  penerbitan,  proses  selanjutnya  adalah pengisian  saldo  uang  elektronik.  Pada  media berupa  kartu,  pihak  penerbit  biasanya  sudah mengisikan uang elektronik terlebih dahulu pada kartu  yang  akan  dijual  kepada  pihak  konsumen. Sedangkan  pada  media  berbasis  server,  uang elektronik diisi berdasar konversi uang tunai yang disetor  oleh  pengguna  dan  nilainya  disimpan dalam perangkat keras pada komputer atau gawai. Jika  kemudian  saldo  uang  elektronik  dari pengisian  pertama  sudah  habis,  pengguna  akan melakukan  pengisian  ulang  ( top-up )  dengan menyetor  sejumlah  uang  kepada  penerbit  untuk kemudian dikonversi menjadi uang elektronik.
2) Transaksi Pembayaran
Fungsi  keberadaan  uang  elektronik  pada intinya  adalah  untuk  kebutuhan  transaksi pembayaran.  Uang  elektronik  menggantikan peran  uang  tunai  untuk  digunakan  sebagai  alat pembayaran barang atau jasa. Dengan menggunakan  uang  elektronik,  transaksi  antar pihak  tidak  lagi  harus  menggunakan  cara
tradisional  yang  mengharuskan  tatap  muka  atau dilakukan membawa uang tunai.
3) Refund
Refund berarti  menukarkan  kembali  nilai uang  elektronik  untuk  dikonversikan  menjadi uang  sebagaimana  biasa.  Pengguna  uang elektronik bisa melakukan refund pada saat ingin mengakhiri  penggunaan  uang  elektronik  dan masih  tersisa  saldo  di  media  penyimpanan  yang dimilikinya  atau  pada  saat  masa  berlaku  media penyimpanan  uang  elektronik  tersebut  sudah berakhir (Muamar & Alfarisi, 2017).

## 3.2. Pembahasan
Sebelum  mengetahui  pendekatan  apa  yang digunakan  para  ahli  untuk  menentukan  akad  uang elektronik, akan dibahas terlebih dahulu analisis fiqh ( takyif  fiqhi )  pada  penggunaan  akad  untuk  setiap transaksi uang elektronik.
a. Akad-akad pada transaksi uang elektronik
Merujuk  kepada  fatwa  DSN-MUI  tentang  uang elektronik  syariah,  dapat  disimpulkan  bahwa  akad untuk setiap transaksi uang elektronik adalah sebagai berikut:
1) Transaksi penerbitan dan pengisian ulang ( top-up ) Transaksi  penerbitan  dan  pengisian  ulang
uang elektronik terjadi antara pihak penerbit dan pengguna.  Fatwa  DSN-MUI  tentang  uang elektronik menyatakan bahwa akad yang berlaku antara penerbit dengan pengguna adalah wadi’ah atau  qardh.  Pada  fatwa  tersebut  dijelaskan ketentuan  dan  batasan-batasan  masing-masing akad. Satu hal yang tidak tercantum dalam fatwa tersebut  adalah  penjelasan  mengenai  bagaimana transaksi uang elektronik tersebut bisa disimpulkan  menggunakan  akad  wadi’ah  atau qardh.  Oleh  karena  itu,  berikut  akan  dipaparkan penjelasan singkat terkait dua akad tersebut dalam kaitannya  dengan  transaksi  antara  penerbit  dan pengguna.
a) Transaksi uang elektronik menggunakan akad wadi’ah Secara  sederhana,  wadi’ah  diartikan  sebagai titipan.  Dalam  pembahasan  fiqh  muamalah, secara terminologi, merujuk kepada pendapat kelompok  mayoritas  ulama  (Syafi’iyah  dan Malikiyah), akad wadi’ah berarti suatu bentuk perwakilan  untuk  menjaga  suatu  barang kepemilikan dengan cara tertentu.(Az- Zuhayli,  n.d.)  Wadi’ah  termasuk  ke  dalam kategori  akad jaiz , amanah ,  dan tabarru’
(kebalikannya  yaitu lazim , dhamanah ,  dan tijari ). Konsekuensinya, akad dapat diterminasi kapan saja tanpa harus menunggu persetujuan  pihak  lain,  berbasis  saling percaya dan tolong-menolong.
Dalam  fatwa  dijelaskan  beberapa  ketentuan akad  wadi’ah  dalam  kaitannya  dengan kegiatan transaksi uang elektronik, yaitu:
(1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan  yang  dapat  diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
(2) Jumlah  nominal  uang  elektronik  yang dititipkan  tidak  boleh  digunakan  oleh penerima  titipan  (penerbit),  kecuali  atas izin pemegang kartu;
(3) Dalam  hal  jumlah  nominal  uang elektronik  yang  dititipkan  digunakan oleh  penerbit  atas  izin  pemegang  kartu, maka  akad  titipan  (wadiah)  berubah menjadi  akad  pinjaman  (qardh),  dan tanggung  jawab  penerima  titipan  sama dengan  tanggung  jawab  dalam  akad qardh.
(4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam  penggunaan  dana  titipan  dari pemegang kartu (dana float).
(5) Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah dan peraturan perundang- undangan.
Selanjutnya, analisis penerapan akad wadi’ah pada  transaksi  uang  elektronik  dipaparkan sebagai berikut:
(1) Identifikasi rukun akad wadi’ah.
Rukun  akad  wadi’ah  menurut  jumhur ulama  ada  empat,  yaitu  dua  pihak  yang berakad  (penitip  dan  yang  dititipi), barang  titipan,  dan shighah akad  (ijab dan  qabul)  (Az-Zuhayli,  n.d.).  Dalam transaksi uang elektronik, dua pihak yang berakad  adalah  penerbit  dan  pengguna, kemudian  barang  titipan  (obyek  akad) adalah  uang  yang  disetor  pengguna kepada  penerbit,  dan shighat adalah persetujuan  masing-masing  pihak  yang untuk berakad.
(2) Mekanisme akad wadi’ah pada transaksi uang elektronik.
Setelah mengidentifikasi rukun wadi’ah, dapat digambarkan bahwa ketika
pengguna  menyerahkan  sejumlah  uang tunai  kepada  pihak  Penerbit,  pengguna dianggap  menitipkan  uangnya  tersebut kepada  Penerbit.  Sebagai  tanda  adanya uang yang dititipkan kepadanya, Penerbit memberi bukti penitipan yaitu nilai uang elektronik  yang  disimpan  pada  media chip (kartu) atau server (gawai).
(3) Analisis  penerapan  akad  wadi’ah  pada transaksi uang elektronik.
Akad  wadi’ah  termasuk  dalam  kategori akad amanah. Maksud dari akad amanah adalah  bahwa  harta  yang  berada  pada pihak  penerima  titipan  merupakan amanah  yang  harus  dijaga  untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu pihak  yang  dititipi  tidak  bertanggung jawab  terhadap  musibah  yang  menimpa barang titipan kecuali ada unsur kelalaian dalam  menjaganya  (Kementrian  Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, n.d.). Obyek wadi’ah adalah barang yang harus dijaga dan  tidak  boleh  digunakan  oleh  pihak yang  dititipi.  Pada  obyek  wadi’ah berbentuk benda (selain uang), ketentuan tersebut  mudah  dilakukan.  Namun  jika obyeknya adalah uang, ketentuan tersebut dirasa sulit dipenuhi. Alasannya, menjaga obyek wadi’ah adalah menjaga wujudnya (‘ ain ) bukan nilainya ( qimah ).
b) Transaksi uang elektronik menggunakan akad qardh
Akad  qardh,  menurut  pendapat  yang  banyak dikenal  luas  di  kalangan  para  fuqahâ Hanafiyah,  berarti  sesuatu  yang  diberikan kepada  orang  lain  untuk  dikembalikan  lagi seperti  sedia  kala.  Sedangkan  menurut mazhab-mazhab  yang  lain,  qardh  berarti memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain dengan  mensyaratkan  pengembalian  seperti barang  yang  diberikan  (Al-Masry,  2001). Dalam fatwa dicantumkan beberapa ketentuan  qardh  dalam  kaitannya  dengan kegiatan transaksi uang elektronik, yaitu:
(1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. (2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan)  uang  utang  dari pemegang uang elektronik. (3) Penerbit  wajib  mengembalikan  jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
(4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (danafloat).
(5) Penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah dan peraturan perundang- undangan.
Selanjutnya,  penerapan  akad  qardh  pada transaksi  uang  elektronik  penjelasannya adalah sebagai berikut:
(1) Identifikasi rukun akad qardh.
Rukun  akad  qardh  menurut  jumhur, sebagaimana  umumnya  rukun  akad, adalah adanya dua pihak yang bersepakat, adanya  obyek  akad,  dan shighat (ijab kabul). Apabila diterapkan pada transaksi uang elektronik, maka Penerbit dan pihak pengguna adalah dua pihak yang berakad, uang  yang  disetor  pengguna  kepada Penerbit adalah obyek akad, dan persetujuan  masing-masing  pihak  yang untuk berakad adalah shighahnya.
(2) Mekanisme  akad  qardh  pada  transaksi uang elektronik.
Terjadinya  akad  qardh  pada  transaksi uang  elektronik  digambarkan  dengan uang  yang  disetor  konsumen  kepada pihak  penerbit  dianggap  sebagai  utang yang  harus  dikembalikan  nantinya. Artinya, seketika menerima setoran uang tunai  dari  pengguna  maka  penerbit dianggap  berutang  kepada  pengguna. Sebagai  tanda  adanya  utang,  Penerbit memberi  bukti  berupa  nilai  uang elektronik  yang  disimpan  pada  media chip (kartu) atau server (komputer/gawai).
(3) Analisis  penerapan  akad  qardh  pada transaksi uang elektronik.
Berbeda dengan qardh, kepemilikan harta pada  akad  wadi’ah  tidak  berpindah  dari penitip  kepada  pihak  yang  dititipi, sedangkan  dalam  qardh  kepemilikan harta  berpindah  kepada  pihak  yang berutang ( muqtaridh ). Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan barang, hal itu tidak diperbolehkan pada obyek akad
wadî’ah,  sebaliknya  diperbolehkan  pada obyek  akad  qardh  (Al-Masry,  2001). Konsekuensi  dari  ketentuan  ini  adalah bahwa  obyek  akad  transaksi  uang elektronik dengan akad qardh, yaitu uang yang  disetor  pengguna  kepada  pihak Penerbit,  dapat  dikelola/digunakan  lebih lanjut,  termasuk  mencampurnya  dengan barang-barang  lain.  Demikian  itu  berarti pihak  Penerbit  hanya  dibebankan  untuk menjaga  nilai  uangnya  ( qimah )  saja, bukan wujud fisiknya (‘ ain ).
2) Transaksi pembayaran
Transaksi  pembayaran  menggunakan  uang elektronik  terjadi  antara  pengguna  dengan merchant  (pedagang  atau  penyedia  jasa).  Dalam praktiknya,  setelah  pengguna  membeli  atau menyewa  jasa  suatu  obyek  tertentu,  dia  akan membayar  menggunakan  uang  elektronik.  Oleh karena  uang  elektronik  hanya  berperan  sebagai alat  pembayaran,  maka  jika  obyeknya  adalah barang  maka  akad  yang  terjadi  adalah  jual  beli ( bay’ ),  namun  jika  obyeknya  adalah  jasa  maka akad yang terjadi adalah sewa (ijarah).
3) Refund
Refund bisa  dimaknai  sebagai  terminasi akad. Pengguna yang melakukan refund dianggap mengakhiri  akad  sehingga  dana  yang  diterima merupakan  dana  wadi’ah  atau  qardh  yang dikembalikan.
b. Penentuan  jenis  akad  pada  transaksi  uang elektronik
Dalam  fatwanya tentang  uang  elektronik,  DSN- MUI menyebutkan beberapa akad yang berlaku pada transaksi  uang  elektronik  seperti  wad’iah,  qardh, ijarah,  ju’alah,  dan  wakalah  bil-ujrah.  Setiap  akad tersebut  mewakili  bentuk  transaksi  yang  terjadi  baik antara  penerbit  dengan  pemegang  (wadi’ah  atau qardh),  penerbit  dengan  pihak  penyelenggara, termasuk merchant (ijarah, ju’alah, dan wakalah bil- ujrah),  dan  penerbit  dengan  agen  layanan  keuangan digital (ijarah, ju'alah, dan wakalah bil-ujrah).
Salah satu persoalan yang muncul dalam masalah penentuan  akad  pada  suatu  transaksi  adalah  terkait ijab  dan  qabul.  Pada  transaksi  uang  elektronik  tidak ada ijab qabul yang dinyatakan dengan jelas ( sharih ) bahwa  transaksi  antar  pihak  adalah  menggunakan akad wadi’ah, qardh, ijarah, ju’alah, atau wakalah bil- ujrah.  Ketika  pengguna  ingin  melakukan  pengisian, misalnya, dia tidak mengatakan kepada pihak penerbit
bahwa  dia  akan  melakukan  akad  wadi’ah  ataupun qardh.  Lalu  bagaimana  kemudian  transaksi  antar mereka dikatakan menggunakan akad-akad tersebut?
Selain  dengan  ucapan,  ijab  dan  kabul  memang juga bisa diungkapkan dengan tulisan ataupun isyarat yang dipahami para pihak yang bertransaksi (Zahrah, 1996).  Pada  perkembangannya,  terkadang  ijab  dan kabul dalam suatu transaksi dilakukan tanpa kata-kata, tulisan,  ataupun  isyarat  sama  sekali.  Hal  itu merupakan  buah  adaptasi  terhadap  perkembangan teknologi  yang  semakin  maju  (Ridwan,  2017).  Para ahli menyebut transaksi tersebut terlaksana dengan at- ta’athi . At-ta’athi yaitu pernyataan kehendak seorang pelaku akad yang ditandai dengan perbuatan yang bisa dipahami  dari  perbuatan  tersebut  bahwa  orang tersebut  ingin  melakukan  dan  menyelesaikan  suatu transaksi (Anwar, 2010).
Dari beberapa cara pengungkapan kehendak, bisa diidentifikasi  bahwa  shighah  yang  dipakai  pada transaksi  uang  elektronik  dapat  berupa  ucapan, tulisan,  dan  juga ta’athi .  Shighah  dengan  ucapan terjadi pada saat  pengguna ingin mengisi saldo uang elektronik  dengan  mengungkapkan  keinginannya tersebut  dengan  ucapan  langsung  kepada  pihak penerbit  atau  agen;  s highah dengan  tulisan  terjadi pada  saat  pengguna  mengisi  saldo  uang  elektronik atau  melakukan  pembayaran  melalui  perangkat elektronik  (gawai);  sedangkan shighah dengan at - ta’athi terjadi  ketika  pengguna  kartu  melakukan pembayaran  dengan  cara  menyentuhkan  kartu  pada alat pemindai pembayaran milik merchant.
Perlu  diperhatikan  sekali  lagi  bahwa  dari  tiga kemungkinan shighat yang digunakan dalam transaksi uang  elektronik,  tidak  ada  redaksi  yang  jelas menyebut  akan  adanya  pelaksanaan  akad  wadi’ah, qardh,  jual  beli,  sewa,  dll.  Ketiga shighat tersebut dinyatakan  dengan  pernyataan  maupun  perbuatan yang  menjelaskan  terjadinya  akad  tanpa  menyebut nama  akad.  Dari  gambaran  transaksi  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  akad-akad  yang  berkenaan  dengan transaksi uang elektronik ditentukan melalui pendekatan  substansi  (makna).  Hal  itu  karena walaupun beberapa transaksi ada yang menggunakan ucapan  dalam shighat -nya,  namun  ucapan  tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar penentuan akad.  Alasannya  adalah  karena  ucapan  yang diungkapkan  memiliki  kemungkinan  mengandung maksud  lain  selain  maksud  yang  dipahami  secara bahasa  sehingga  tidak  bisa  berhenti  dipahami  dari ucapan itu semata. Kemungkinan adanya maksud lain
tersebut  bisa  diketahui  dari  kebiasaan  (‘urf)  yang berlaku.  Kaidahnya  adalah  ‘urf  bisa  berlaku  sebagai sandaran  hukum  ( al-‘âdah  muhakkamah ).  Dengan begitu,  ucapan  yang  diungkapkan  pelaku  akad  bisa dimaknai lebih jauh dan diketahui maksudnya  untuk kemudian  dijadikan  pertimbangan  penentuan  jenis akadnya.

## 4. KESIMPULAN
Perhatian  para  ahli  hukum  Islam  terhadap  uang elektronik  berkisar  pada  penentuan  jenis  akad  dan bagaimana  kesesuaian  pelaksanaan  transaksi  uang elektronik dengan ketentuan syariah. Dalam menentukan  akad,  ada  dua  metode  yang  digunakan yaitu metode yang menggunakan pendekatan redaksi dan metode yang menggunakan pendekatan substansi. Transaksi  uang  elektronik  dengan  berbagai  macam bentuknya  disimpulkan  menggunakan  pendekatan substansi.  Alasannya  adalah  karena  para  ahli mendasarkan  penentuannya  pada  pertimbangan bentuk  transaksi,  bukan  redaksi  (lafaz)  semata. Konsekwensi dari pendekatan ini adalah bahwa suatu redaksi  atau  istilah  tertentu  dianggap  masih  belum cukup  untuk  menyatakan  kehendak  pelaku  akad. Indikator-indikator lain yang turut dianggap mendukung pemahaman adanya suatu kehendak akad juga harus ditelusuri sehingga pelaksanaan akad bisa dilakukan secara benar menurut syariat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  haturkan  kepada teman-teman  di  Program  Studi  Ekonomi  Islam  UII yang  telah  bersedia  meluangkan  waktunya  untuk menjadi  partner  diskusi  sehingga  penulis  bisa mendapatkan  banyak insight terkait  dengan  topik pembahasan tulisan ini.

## 6. REFERENSI
Abdulfattah, M.  R. W., & Kurniawan,  R.  R. (2018).
Uang  Elektronik  Dalam  Perspektif  Islam.
JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH , 6 (1), 90–106.
https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89 Alhusni,  & Mustiah.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Islam tentang  Penggunaan  Uang  Elektronik  dan Relevansinya  Terhadap  Lahirnya  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat , 19 (1), 1–14.
https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2864
Al-Masry,  R.  Y.  (2001). Al-Jami’  fi  Ushul  ar-Riba . Dar el-Qalam.
Anam, C. (2018). E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari’ah. Qawãnïn: Journal of
Economic Syaria Law , 2 (1), 95–112. https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049
Anwar,  S.  (2010). Hukum  Perjanjian  Syariah .
Rajawali Pers.
Az-Zuhayli,  W.  (n.d.). Al-Fiqh  al-Islami  wa
Adillatuhu . Dar al Fikr.
Bank for International Settlements. (1996). Implications for central banks of the development of electronic money. Bis , October , 1.
Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A.,
Darmawan,  &  Yuwana,  I.  (2006).  Kajian Operasional E-Money. Bank Indonesia , 1–60. Jati,  W.  R.  (2015).  Menakar  Mode  Konsumerisme Baru  Kelas  Menengah  Indonesia. Journal  of Sosioteknologi , 14 (2), 102–111. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00
4
Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (n.d.).
Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah .
Leng, S. Y., Talib, A., & Gunardi, A. (2018). Financial Technologies:  A  Note  on  Mobile  Payment. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 22 (1), 51–62. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1993
Muamar,  A.,  &  Alparisi,  A.  S.  (2017).  Electronic money  (e-money) in maqashid al-sharia perspective. Journal  of  Islamic  Economics Lariba , 3 (2), 75–84.
Mughits,  A.  (2017).  Penerapan  Prinsip  at-Taradi dalam  Akad-akad  Muamalat. Aplikasia:  Jurnal Aplikasi  Ilmu-Ilmu  Agama , 17 (1),  49–61. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377
Nengsih, N. (2019). Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay).
JURISDICTIE , 10 (1), 56–77. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594
Ridwan,  R.  (2017).  Rekonstruksi  Ijab  dan  Kabul dalam  Transaksi  Ekonomi  Berbasis  Online. Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 11 (2),
175–188.
https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1294
Syamsuri, Kamaluddin, I., & Ahmad, H. F. (2020). E- Money  Perspektif  Maqoshid  Syari’ah. Investi ,
2 (02), 74–86.
Usman,  R.  (2017).  Karakteristik  uang  elektronik dalam sistem pembayaran. Yuridika , 32 (1), 134–
166.
West,  R.,  &  Turner,  L.  H.  (2008). Pengantar  Teori Komunikasi:  Analisis  dan  Aplikasi .  Salemba
Humanika.
Wijaya,  H.  (2018).  Takyīf  Fiqh  Pembayaran  Jasa
Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik  (Go-Pay  dan  OVO). NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 4 (2), 187– 203. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.46 Zahrah, M. A. (1996). Al-Milkiyyah wa Nadzariyyatu al-‘Aqd fi asy-Syari’ah al-Islamiyah . Dar el Fikr
el Arab.