## PENILAIAN KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN DAERAH: STUDI KPPN WILAYAH MALUKU
Aryo Budiwidarto 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku aryo.budiwidarto@kemenkeu.go.id
Iskandar 2 Politeknik Keuangan Negara STAN iskandar@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
This study explores the methods, criteria, and results of assessing the quality of information reflected in financial report. The research method used is the study of literature, documentaton, and observation, with the object of studying the assessment of LK KBUN-D KPPN in Maluku Province. The research results show that  the  assessment  criteria  have  considered  the  elements  (characteristics)  in  assessing  the  quality  of information. The results of the LK  KBUN-D  information quality  assessment have achieved a  very high score on all assessment criteria. The value of the information quality of LK KBUN-D for all KPPN in the Maluku region on the criteria of timeliness, data accuracy, and completeness of documents received full marks.  For  the  participation  criteria,  the  results  of  reconciliation  with  the  spending  units  still  found data/transactions that were not normal, but in relatively small amounts. These results provide an overview of the quality assessment of LK, and recommendations for improvement. Keywords: Information Quality, Financial Report, Accuracy, Assessment, State Treasurer

## ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi cara, kriteria, dan hasil penilaian kualitas informasi yang tercermin dalam Laporan Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dokumentasi, dan observasi, dengan  obyek  studi  penilaian  LK  KBUN-D  KPPN  di  wilayah  Provinsi  Maluku.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kriteria  penilaian  telah  memperhatikan  unsur-unsur  (karakteristik)  dalam  menilai kualitas informasi. Hasil penilaian kualitas informasi LK KBUN-D telah mencapai skor nilai yang sangat tinggi pada semua kriteria penilaian. Nilai kualitas informasi LK KBUN-D semua KPPN wilayah Maluku pada kriteria ketepatan waktu, akurasi  data,  dan  kelengkapan  dokumen memperoleh nilai penuh.  Untuk kriteria partisipasi hasil rekonsiliasi dengan satuan kerja masih ditemukan data/transaksi yang tidak normal, tetapi dengan jumlah yang relatif kecil. Hasil tersebut memberikan gambaran penilaian kualitas LK, dan rekomendasi peningkatannya.
Kata Kunci: Kualitas Informasi, Laporan Keuangan, Akurasi, Penilaian, Kuasa BUN Klasifikasi JEL: M41
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Halaman 183

## 1. PENDAHULUAN
Menteri  Keuangan  menyusun  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  untuk memenuhi  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN  (RI,  2003).  Selain  tujuan  akuntabilitas, laporan  keuangan  (LK)  juga  bermanfaat  dalam pengamanan  pencatatan  aset,  dasar  penilaian kinerja,  mengetahui  informasi  dan  posisi keuangan  yang  berguna  untuk  perencanaan, pengelolaan,  dan  pengendalian  kegiatan  dan keuangan pemerintah. Sebagai Bendahara Umum
Negara (BUN), Menteri Keuangan menyelenggarakan  akuntansi  dan  pelaporan  atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya  (RI,  2004).  LKPP  disampaikan Presiden  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  paling  lambat  tiga  bulan  setelah  tahun anggaran.
Pada  enam  tahun  terakhir  dari  2016- 2021,  LKPP  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Kemenkeu, 2021, dan  BPK,  2022).  Dalam  Sistem  Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), LKPP dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  (LKKL)  dan  Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LK  BUN  merupakan  hasil  konsolidasi  dari beberapa LK, yang salah satunya adalah Laporan Keuangan  tingkat  Kuasa  BUN  Daerah  (LK KBUN-D). LK KBUN-D menjadi tanggungjawab Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN)  yang  berperan  sebagai  Unit  Akuntansi Kuasa BUN-Daerah (UAKBUN-Daerah). Secara tidak langsung, kualitas LK KBUN-D berkontribusi  atas  hasil  pemeriksaan  LKPP berupa opini oleh BPK.
Kajian  terkait  penyusunan  dan  kualitas laporan keuangan pada umumnya berfokus pada analisis  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi, penyebab,  atau  kendala/permasalahan  dalam penyusunan  LK,  terutama  pada  satuan  kerja (Wulyan,  2017),    (Jannah,  2018),  dan (Switriansyah  et.  al.,  2019).  Penelitian  terkait penyusunan  LK  KBUN  masih  relatif  sedikit, antara lain dilakukan  Fahrudin & Halim (2017), dan Mandacan (2021). Secara spesifik, penelitian terkait  penilaian  kualitas  LK  dilakukan  Nagara dan  Mulyani  (2019),  yang  mengukur  kualitas laporan  keuangan  pada  15  pemerintah  daerah dengan  parameter Nijmegen  Center  for Economics (NiCE). Hasil penelitian menunjukan tingkat relevansi, keandalan, keterbandingan dan dapat dipahaminya LK berada di level cukup baik.
Penelitian  yang  relatif  baru  yang  mengkaji penilaian  kualitas  LK  pada  pemerintah  pusat, secara khusus pada Kuasa BUN Daerah (KPPN) masih sulit ditemukan.
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  mengeksplorasi penilaian kualitas informasi yang tercermin dalam laporan  keuangan.  Fokus  kajian  pada  penilaian kualitas  informasi  LK  Unit  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Kuasa  Bendahara  Umum Negara Daerah (UAKBUN-Daerah/KPPN), yaitu unit  akuntansi  Kuasa  BUN  yang  melakukan kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan tingkat  daerah.  Laporan  Keuangan  dari  seluruh Kuasa BUN KPPN serta Laporan Keuangan dari UAKBUN-Pusat lainnya akan digabungkan oleh UAKBUN-Pusat menjadi LK BUN.
Penelitian ini bertujuan untuk:
a) menganalisis  cara  dan  kriteria  penilaian kualitas informasi LK KBUN-D (KPPN);
b) mengekplorasi  hasil  penilaian  kualitas  LK KBUN-D  (KPPN).  Sebagai  studi  kasus, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan ketersediaan data, obyek studi yang diteliti adalah  penilaian  LK  KBUN-D  KPPN  di lingkup Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Tulisan  ini  sebagai  upaya  untuk mensintesis  ilmu  pengetahuan  dan  praktik akuntansi  dan  pelaporan  di  sektor  pemerintah, sehingga  diharapkan  bermanfaat  secara  praktis dalam  meningkatkan  kualitas  LK,  dan  secara akademis menambah khasanah ilmu pengatahuan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kuasa BUN
Dalam  rangka  pengelolaan  fiskal,  salah satu tugas Menteri
Keuangan adalah melaksanakan  fungsinya  sebagai  Bendahara Uumum Negara (BUN) (RI, 2003). Dalam bidang akuntansi,  pelaporan  dan  informasi  keuangan negara,  BUN  berwenang  untuk  menentukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, menyajikan  informasi  keuangan  negara,  serta menunjuk pejabat Kuasa BUN (RI, 2004) Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan  akuntansi  atas  transaksi keuangan, asset, utang, dan entitas dana, termasuk transaksi  pembiayaan  dan  perhitungan.  Proses akuntansi  tersebut  digunakan  untuk  menyusun laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat.  (RI,  2004, dan  RI,  2006).  Menteri  Keuangan  selaku pengelola  fiskal  menyusun  Laporan  Keuangan
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 184
Pemerintah  Pusat  untuk  disampaikan  kepada Presiden dalam rangka
memenuhi pertnggungjawaban  pelaksanaan  APBN.  LK dimaksud  disampaikan  Presiden  kepada  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  paling  lambat  tiga bulan setelah tahun anggaran.
Selaku  BUN,  Menteri  Keuangan mengangkat Kuasa BUN  Pusat dan Kuasa BUN Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran  dalam wilayah kerja yang telah ditentukan. Kuasa BUN Pusat  adalah  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan. Kuasa  BUN  di  daerah  adalah  Kepala  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang merupakan unit vertikal dari Ditjen Perbendaharaan. Secara umum, KPPN mempunyai  tugas  melaksanakan  kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan  atas  beban  anggaran,  serta penatausahaan  penerimaan  &  pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu, 2016).  Dalam  bidang  akuntansi  dan  pelaporan, KPPN  menyelenggarakan  fungsi  pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.
2.2.  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Pusat
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAPP)  adalah  rangkaian  sistematik  dari prosedur,  penyelenggara,  peralatan,  dan  elemen lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran sampai  dengan  pelaporan  posisi  keuangan  dan operasi  keuangan  pada  Pemerintah  Pusat. (Kemenkeu,  2016).  SAPP  terdiri  dari  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Bendahara Umum  Negara  (SA-BUN)  yang  dilaksanakan oleh  Kementerian  Keuangan  dan  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi (SAI)  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam  pelaksanaan  SAI,  kementerian negara/ lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan  dan  Unit  Akuntansi  dan Pelaporan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  .  Unit Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  pada  SAI, terdiri  dari  level  Pengguna  Anggaran  (UAPA), Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon l (UAPPA-El),  Pembantu  Pengguna  Anggaran- Wilayah  (UAPPA-W),  dan  Kuasa  Pengguna Anggaran  (UAKPA).  Unit  Akuntansi  dan Pelaporan Barang BMN pada SAI juga mengikuti
pola  pengusaan/pendelegasian  seperti  unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
SA-BUN  merupakan  sistem  yang digunakan untuk menghasilkan Laporan
Keuangan BUN dan Laporan Manajerial. Laporan Keuangan  BUN  terdiri  dari  LRA,  Neraca,  dan Laporan  Arus  Kas.  Laporan  Manajerial  terdiri atas  Laporan  Posisi  Kas,  Laporan  Posisi  Utang, Laporan  Posisi  Penerusan  Pinjaman,  Ikhtisar Laporan  Keuangan  Badan  Lainnya  dan  Laporan Posisi Investasi Pemerintah secara detil.
SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Utang Pemmerintah (SAU), Hibah (SIKUBAH),  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP),
Penerusan Pinjaman (SAPP), Transfer Daerah dan Dana  Desa  (SATD),  Belanja  Subsidi  (SABS), Belanja  Lainnya  (SABL),  Transaksi  Khusus (SATK),  dan  Badan  Lainnya  (SAPBL).  Dalam pelaksanaan  SA-BUN,  Kementerian  Keuangan selaku  BUN  membentuk  Unit  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Bendahara  Umum  Negara (UABUN)  beserta  unit  pembantu,  koordinator, dan kuasanya (Kemenkeu, 2016).
2.3. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Entitas  Pelaporan  adalam  satuan  kerja instansi  yang  memiliki  tanggung  jawab  publik secara  eksplisit  di  mana  laporan  keuangannya wajib  diaudit  dengan  opini  dari  lembaga pemeriksa  yang  berwenang.  Sementara  instansi lain  yang  wajib  menyelenggarakan  akuntansi berperan  sebagai  entitas  akuntansi.  Entitas Akuntansi  berperan  sebagai  penyumbang  bagi Laporan  Keuangan  yang  disusun  oleh  Entitas Pelaporan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010  ditetapkan  bahwa  yang  termasuk  Entitas Pelaporan  adalah  (i)  pemerintah  pusat,  (ii) pemerintah  daerah,  (iii)  setiap  Kementerian Negara/Lembaga,  dan  (iv)  Bendahara  Umum Negara  (BUN).  KPPN  sebagai  entitas  akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi BUN sebagai entitas pelaporan.
2.4. Jenis Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  pemerintah  terdiri dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  (budgetary reports),  laporan  finansial,  dan  Catatan  atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dan  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih (SAL).
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 185
Laporan  finansial  terdiri  dari  Neraca, Laproan  Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan Ekuitas  (LPE),  dan  Laporan  Arus  Kas  (LAK). CaLK  merupakan  laporan  yang  merinci  atau menjelaskan  lebih  lanjut  atas  pos-pos  laporan pelaksanaan  anggaran  maupun  laporan  finansial dan  merupakan  laporan  yang  tidak  terpisahkan dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  maupun laporan finansial (RI, 2010)
2.5. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Dalam  PP  71  tahun  2010,  karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya. Keempat  karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyarat normatif yang diperlukan  agar laporan keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas yang dikehendaki, yaitu (a) relevan; (b) andal; (c) dapat  dibandingkan;  dan  (d)  dapat  dipahami. Karakteristik informasi yang berkualitas menurut Romney  dan  Steinbart  (2016)  adalah  relevan, reliable ,  lengkap,  tepat  waktu,  dapat  difahami, dapat diverifikasi, dan dapat diakses.
Laporan  keuangan  dapat  dikatakan relevan  apabila  informasi  yang  termuat  di dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan pengguna  dengan  membantu  mengevaluasi peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Indikator informasi yang relevan adalah memiliki manfaat umpan balik ( feedback value ), memiliki manfaat prediktif  ( predictive  value ),  tepat  waktu,  dan lengkap.
2.6. Penelitian Terdahulu
Melalui review literatur, Deviani (2020) memetakan  riset  bidang  pelaporan  keuangan pemerintahan periode 2005-2015, dengan temuan topik  penelitian  yang  paling  diminati  adalah terkait  keterbukaan.  Pada  periode  berikutnya, penelitian  terkait  kualitas  LK,  baik  pada Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  sudah  cukup banyak dengan mengeksplorasi penyebab, faktor, kendala,  dan  fasilitas  dalam  penyusunan  LK. Jannah  (2018)  dan  Switriansyah  et.  al.,  (2019) menemukan  bahwa  faktor  pemahaman  terkait teknologi informasi  (aplikasi), Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual,  serta kompetensi dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap efektifitas penyusunan LK satker yang diteliti.
Penelitian terkait faktor yang mempengaruhi  kualitas  penyusunan  LK  Kuasa BUN (KPPN) juga telah dilakukan oleh beberapa
peneliti.  P enelitian Fahrudin  &  Halim  (2017) menunjukkan  bahwa  penurunan  kualitas  laporan keuangan  ditandai  dengan  menurunnya  akurasi data  pada  LK  KBUN-D  yang  diteliti.  Faktor- faktor  yang  memengaruhi  menurunnya  kualitas laporan  keuangan  tersebut  ialah  permasalahan terkait  dengan  proses  verifikasi  data,  peraturan yang  tidak  relevan  dengan  SAP,  dan  kurangnya kompetensi  pegawai. Hal  ini  diperkuat  dengan temuan  Mandacan  (2021)  bahwa  faktor kompetensi  dan  komitmen  juga  berpengaruh dalam penyusunan LK di KPPN.
Nagara  dan  Mulyani  (2019),  mengukur kualitas  laporan  keuangan  pada  15  pemerintah daerah  dengan  parameter Nijmegen  Center  for Economics (NiCE) . Hasil penelitian menunjukan tingkat relevansi, keandalan, keterbandingan dan dapat  dipahaminya  berada  di  level  cukup  baik. Penelitian  yang  relatif  baru  yang  mengkaji penilaian  kualitas  LK  pada  pemerintah  pusat, secara  khusus  pada  Kuasa  BUN  Daerah  masih sulit ditemukan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menekankan  pada  upaya untuk memperoleh pemahaman, dan berorientasi pada  eksplorasi.  Sehingga,  dipilih  paradigma penelitian jenis kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh wawasan melalui eksplorasi temuan kekayaan,  kedalaman,  dan  kompleksitas  dari suatu fenomena (Wahyuni, 2016, pp. 19). Strategi riset  yang  digunakan  adalah  studi  kasus,  yaitu strategi  penelitian  untuk  menyelidiki  secara cermat  atas  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas, proses,  atau  sekelompok  individu  (Creswell, 2009). Strategi ini sesuai tujuan penelitian untuk mengeksplorasi  suatu  program/proses  penilaian kualitas  informasi  dalam  Laporan  Keuangan, yang  meliputi  cara,  kriteria,  dan  hasil  penilaian kualitas LK KBUN-D pada KPPN.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, studi dokumentasi, dan observasi. Studi literatur untuk menggali teori dan hasil penelitian terkait. Teori kualitas informasi merujuk pada PP 71 tahun 2010 dan  Romney  &  Steinbart  (2016).  Studi dokumentasi dilakukan untuk menggali informasi dari  peraturan  dan  naskah  dinas  yang  terkait dengan penyusunan dan penilaian LK. Observasi dilakukan  pada  proses  penilaian  LK  KBUN-D KPPN  Ambon,  Masohi,  Tual,  dan  KPPN Saumlaki Tahun Anggaran  2021 yang dilakukan oleh  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Tahapan  analisis  mengadopsi  Creswell (2009), yaitu setelah pengumpulan data, langkah berikutnya  adalah  memahami  keseluruhan  data, pemetaan  sesuai  konteks/sub  tema  dalam penilaian kualitas LK, interpretasi dan penyajian hasil.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan SA-BUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
Bendahara Umum Negara (UABUN) beserta unit pembantu,  koordinator,  dan  kuasanya    sebagai berikut:
1) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN)
2) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pembantu  Bendahara  Umum  Negara (UAPBUN)
3) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat)
4) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Koordinator  Kuasa  Bendahara  Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Wilayah) 5) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  Tingkat Daerah/ KPPN (UAKBUN Daerah/KPPN)
6) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pembantu  Pengguna  Anggaran  Eselon  I
Bendahara  Umum  Negara  (UAPPA-El BUN)
7) Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Kuasa  Pengguna  Anggaran  Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN). Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan  c.q.  Direktorat  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan.  Unit  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Pembantu  Bendahara Umum  Negara  (UAPBUN)  dilaksanakan  oleh Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan sesuai dengan
bidangnya. UAKBUN-Pusat dilaksanakan  oleh  Direktorat  Pengelolaan  Kas Negara.  UAKKBUN-Kanwil  dilaksanakan  oleh Kanwil  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan. UAKBUN  Daerah-KPPN  dilaksanakan  oleh KPPN.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  fokus pembahasan pada kualitas LK yang disusun oleh Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN
(UAKBUN Daerah/ KPPN), yaitu unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan  pelaporan  keuangan  tingkat  daerah/KPPN. Laporan  Keuangan  dari  seluruh  Kuasa  BUN Daerah/KPPN  serta  Laporan  Keuangan  dari UAKBUN-Pusat lainnya akan digabungkan oleh UAKBUN-Pusat menjadi LK BUN.
4.1. Cara  dan  Kriteria  Penilaian  Kualitas Laporan  Keuangan    Kuasa  BUN  Daerah (LK BUN-D) KPPN KPPN  menyusun  LK  KBUN-D  sesuai dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan  Menteri Keuangan. LK KBUN-D yang disusun terdiri dari LK  dengan  status Unaudited dan Audited .  LK KBUN-D  disampaikan  oleh  masing-masing KPPN sebagai UAKBUN-Daerah kepada Kanwil Ditjen  Perbendaharaan  sebagai  Koordinator Kuasa  BUN-Kanwil  sesuai  batas  waktu  yang ditentukan.
Prosedur kegiatan penilaian kualitas LK KBUN-D:
1) Melakukan  telaah/analisis  laporan  keuangan KPPN.
2) Melakukan  penilaian  untuk  memastikan kualitas  LK  UAKBUN-D  KPPN,  diukur berdasarkan  unsur  ketepatan  waktu,  akurasi data, kelengkapan dokumen, tingkat rekonsiliasi, dan lampiran tambahan
3) Pelaksanaan focus group discussion atas hasil penilaian.
4) Membuat laporan penilaian.
5) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  DJPb  sebagai  penetapan  hasil analisis  laporan  keuangan  tingkat  kuasa BUN Daerah.
6) Mengirimkan surat keputusan tersebut kepada KPPN  sebagai  bahan  koreksi  dan  perbaikan untuk laporan selanjutnya.
Ditjen  Perbendaharaan  dhi.  Direktorat Akuntansi  dan  Pelaporan  telah  menerbitkan kriteria penilaian LK tingkat UAKBUN-D KPPN. Penilaian  LK  tingkat  UAKBUN-D  KPPN dilakukan  oleh  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan. Kriteria  dan  bobot  penilaian  LK  disajikan  pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kriteria dan Bobot Penialian LK

## KBUN-D
No Kriteria Penilaian Bobot Porsi Unaudited Porsi Audited 1 Akurasi Data 70% 70% 30% 2 Ketepatan Waktu 2% 3 Kelengkapan Dokumen 3% 4 Tingkat Partisipasi 25% Jumlah 100% Sumber: Direktorat APK DJPb (2021)
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 187
Kriteria penilaian kualitas informasi LK
meliputi  akurasi  data,  ketepatan  waktu, kelengkapan dokumen, dan partisipasi rekonsiliasi.  Akurasi  merupakan  bagian  dari karakteristik  informasi  yang  andal (Romney  & Steinbart,  2016).  Karakteristik  andal  bermakna informasi  terhindar  dari  kesalahan  atau  bias, sehingga data kejadian/transaksi/aktivitas disajikan secara akurat. Laporan keuangan dapat dikatakan  andal  bila  informasi  dalam  laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Dalam penilaian kualitas LK KBUN-D, kriteria akurasi data memiliki bobot yang sangat besar, yaitu sebesar 70%. Unsur yang dinilai pada akurasi  data  terdiri  dari  Analisis  LK  dan  Nilai Catatan atas LK (CaLK) masing-masing 80% dan 20%. Berdasarkan (DJPb, 2016), analisis LK dan nilai  CaLK  meliputi  analisis  laporan  arus  kas, analisis neraca, analisis data neraca lajur, kondisi ledger  akrual  dan  ledger  kas,  akurasi  pos  Utang kepada  pihak  ketiga  khusus  retur,  kesesuaian indeks  CaLK,  pengungkapan  CaLK/pos-pos  LK secara memadai.
Analisis  data  dalam  penilaian  akurasi terkait dengan kesinambungan saldo, persamaan, kesesuaian,  dan  keakuratan  data.  Adanya pengungkapan  CaLK  yang  memadai  menambah informasi  untuk  memahami  LK.  Secara  teknis, LK merupakan output dari Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN). Selain  itu,  LK  disusun  mengikuti  pedoman penyusunan  LK,  dengan  sistematika  dan kelengkapan  sesuai  dengan  ketentuan,  sehingga informasi  LK  dapat  dibandingkan,  baik  antar periode,  maupun  antar  jenis  laporan.  Dengan demikian,  melalui  analisis/penilaian  atas  akurasi tersebut,  secara  tidak  langsung  juga  terkandung penilaian  kriteria  kualitas  informasi  ‘dapat diverifikasi’,  ‘dapat  difahami’,  dan  ‘dapat dibandingkan’.
Ketepatan waktu menjadi menjadi salah satu karakteristik kualitas informasi (PP 71 tahun 2010,  Romney  &  Steinbart,  2016).  Bobot  nilai ketepatan  waktu  LK  KBUN-D  sebesar  2%. Kriteria ketepatan waktu diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian LK KBUN-D KPPN periode Unaudited dan Audited. Sesuai Kemenkeu (2016), LK  KBUN  tahunan    (status Unaudited ) disampaikan  paling  lambat  tanggal  25  Januari tahun  anggaran  berikutnya,  sedangkan  LK  yang telah  diaudit  ( Audited )  paling  lambat  tanggal  15 April  tahun  anggaran  berikutnya.  Penyampaian LK  yang  tepat  waktu  diberikan  nilai  100.  Bila
terlambat,  maka  terdapat  pengurangan  poin  5 (lima) setiap hari keterlambatan.
Dalam  penilaian  LK  KBUN-D  terdapat kriteria kelengkapan dokumen dengan bobot 3%. Kelengkapan  merupakan  karakteristik  kualitas informasi  (Romney  &  Steinbart,  2016),  yaitu tidak  menghilangkan  aspek  penting  dari kejadian/transaksi/aktivitas yang diukur/ disajikan. Sementara menurut PP 71 tahun 2010, kelengkapan informasi merupakan salah indikator kualitas  informasi  yang  relevan.  Karakteristik infirmasi  LK  lengkap  yaitu  mencakup  semua informasi  akuntansi  yang  dapat  mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi  setiap  butir  informasi  utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
Laporan  Keuangan  disusun  dengan sistematika  dan  kelengkapan  sesuai  dengan ketentuan, DJPb (2017). Unsur yang dinilai pada kelengkapan  dokumen  meliputi  laporan  pokok dan  lampiran  pendukung.  Laporan  Pokok  terdiri dari  Pernyataan  Tanggung  Jawab,  Ringkasan Eksekutif  dan  CaLK.  Lampiran  Pendukung meliputi  LK  yang  dicetak  dari  SPAN,  Laporan Pengawasan Saldo-saldo Kas dan Utang Kepada
Pihak Ketiga, Daftar Berita Acara
Penyesuaian/Berita  Acara  Koreksi  (Manual), Kertas  Kerja  Analisis  Laporan  Keuangan,  dan Berita  Acara  Penyesuaian/Berita  Acara  Koreksi yang terbit selama satu tahun.
Kriteria  terakhir  adalah  penilaian  atas partisipasi  rekonsiliasi  antara  LK  UAKPA (satker)  dengan  UAKBUN-D.    Kriteria  ini berperan  penting  untuk  menjaga/meningkatkan keandalan informasi, terutama pada LK UAKPA. Melalui  rekonsiliasi  diharapkan  informasi  bebas dari  kesalahan  atau  bias,  dan  dapat  menyajikan kejadian/transaksi/aktivitas secara akurat.
Tingkat partisipasi rekonsiliasi memiliki bobot 25%. Kriteria ini terdiri dari jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang siap didownload dibandingkan  dengan  jumlah  satker  seharusnya, dengan  porsi  bobot  4%.    Selain  itu,  terdapat  7 kriteria  yang  menjadi  pengurang  nilai  dengan porsi  bobot  masing-masing  3%,  yaitu  jumlah satker  inaktif  yang  terdapat  transaksi  dalam konfirmasi  (TDK)  pendapatan,  satker  yang terdapat  pagu  minus,  saldo  tidak  normal,  aset belum  diregister,  jurnal  tidak  lazim,  rekonsiliasi internal  beda,  dan  TDK  Segmen  CoA. Perhitungan nilainya masing-masing dibandingkan dengan jumlah satker.
Dalam sisi karakteristik kualitas informasi  ‘dapat  diakses’  (Romney  &  Steinbart,
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 188
2016),  secara  eksplisit  tidak  tercantum  pada kriteria  penilaian  LK  KBUN-D.  Namun, karakteristik  tersebut  telah  dipenuhi,  mengingat
LK KBUN-D telah ditentukan jadwal penyampaian dan penerima/penggunanya. Secara tidak langsung kriteria penilaian ketepatan waktu, kelengkapan, dan partisipasi rekonsiliasi terkandung maksud karakteristik kualitas informasi ‘dapat diakses’. Selain itu, secara teknis juga  telah  diatur  kewenangan  dalam  mengakses datanya  melalui  SPAN.    Berdasarkan  uraian  di atas,  kriteria  kualitas  informasi  LK  KBUN-D menurut Dit.  APK (2021)  telah  memperhatikan karakteristik kualitas informasi LK menurut PP 71 tahun 2010 dan Romney & Steinbart (2016), baik secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung melalui  indikator  yang  terkait  dengan  masing- masing  karakteristik/kriteria  relevan,  andal, lengkap,  tepat  waktu, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan dapat diakses.

## 4.2. Hasil  Penilaian  Kualitas  LK  KBUN-D pada KPPN Wilayah Maluku
Sebagai obyek studi, penilaian LK yang diteliti adalah LK KBUN-D tahun anggaran 2021. Penilaian dilakukan terhadap LK Unaudited dan Audited .    Pada  lingkup  Kanwil  Wilayah  Ditjen Perbendaharaan  Provinsi  Maluku  terdapat  4 KPPN,  yaitu  KPPN  Ambon,  Masohi,  Tual, Saumlaki. Hasil penilaian LK KBUN-D KPPN di wilayah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

## a.  Ketepatan waktu
Pengiriman  softcopy  LK  KBUN-D  ke Kanwil  DJPb  dilakukan  oleh  semua  KPPN lingkup  Maluku  secara  tepat  waktu.  Untuk  LK tahunan Unaudited diterima  Kanwil  DJPb Provinsi  Maluku  sebelum  25  Januari  2022,  dan untuk  LK Audited diterima  Kanwil  sebelum tanggal  15  April  2022,  sehingga,  tidak  ada pengurangan  nilai.  Bila  terlambat  maka  ada pengurangan  poin  5  setiap  hari  keterlambatan. Dengan  demikian,  setiap  LK  KBUN-D memperoleh nilai penuh 100. Bila dibobot (2%), komponen  ketepatan  waktu  LK  KBUN-D memperoleh nilai 2.

## b.  Akurasi data
Akurasi data dinilai dari analisis kondisi Laporan  Arus  Kas  (LAK)  neraca,  data  neraca lajur, kondisi ledger akrual dan ledger kas, akurasi pos  Utang  kepada  pihak  ketiga  khusus  retur, kesesuaian indeks CaLK, pengungkapan CaLK/pos-pos  LK  secara  memadai.  Hasil
penilaian masing-masing aspek penilaian disajikan sebagai berikut.
1. Hasil Penilaian Laporan Arus Kas Hasil penilaian atas Laporan Arus Kas, semua KPPN baik LK KBUN-D Unaudited maupun Audited memperoleh  skor  penuh,  meliputi kesinambungan  saldo  awal  LAK  terjaga, persamaan  dalam  LAK  telah  sesuai, persamaan saldo Kas BLU telah sesuai, nilai akumulasi  mutasi  311911  sama  dengan  nilai koreksi  SiLPA  di  LAK  (jika  ada),  nilai akumulasi
mutasi
akun 311111/3911111/212191  sama  dengan  nilai akumulasi  koreksi  di  LAK  (jika  ada),  nilai pendapatan  hibah  bernilai  positif,  dan  tidak terdapat pendapatan suspens (498111).
Tabel 2. Hasil Penilaian Laporan Arus Kas (LK KBUN-D semua KPPN untuk LK Unaudited dan Audited ) No Analisis Laporan Arus Kas Skor  Kondisi Nilai a. Kesinambungan saldo awal LAK terjaga 3 TRUE 3,00 b. Persamaan dalam LAK telah sesuai 3 TRUE 3,00 c. Persamaan saldo Kas BLU telah sesuai 2 TRUE 2,00 d. Nilai akumulasi mutasi 311911 sama dengan nilai koreksi SiLPA di LAK (jika ada) 2 TRUE 2,00 e. Nilai akumulasi mutasi akun 311111/3911111/212191 sama dengan nilai akumulasi koreksi di LAK (jika ada) 2 TRUE 2,00 f. Nilai pendapatan hibah (43XXXX) bernilai positif 2 TRUE 2,00 g. Tidak terdapat pendapatan suspense (498111) 2 TRUE 2,00 Jumlah 16,00

## 2. Analisis Neraca
Dari analisis Neraca pada semua LK KBUN- D  KPPN di wilayah Maluku baik Unaudited maupun Audited diperoleh  hasil  bahwa kesinambungan  saldo  awal  Neraca  -  Ledger Kas terjaga, persamaan dalam Neraca - Ledger Kas (Aset = Kewajiban+Ekuitas) telah sesuai, dan seluruh pos neraca bernilai positif (kecuali Kas dalam Transito)
Tabel 3. Hasil Penilaian Informasi Neraca
No Analisis Neraca Skor  Kondisi Nilai a. Kesinambungan saldo awal Neraca - Ledger Kas terjaga 5 TRUE 5,00 b. Persamaan dalam Neraca - Ledger Kas (Aset = Kewajiban + Ekuitas) telah sesuai 6 TRUE 6,00 c. Seluruh pos neraca bernilai positif (kecuali Kas Dalam Transito) 5 TRUE 5,00
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Halaman 189
Jumlah 16,00 3. Analisis Data Neraca Lajur
Dari  analisis  data  Neraca  Lajur  pada  semua LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik Unaudited maupun Audited ,  diperoleh  hasil tidak ditemukan adanya ketidakakuratan detail per  segmen  satker  (Ledger  Akrual), ketidakakuratan  detail  per  segmen  satker (Ledger Kas), dan ketidakakuratan  detail  per segmen bank (Ledger Kas).
Tabel 4. Hasil Penilaian Data Neraca Lajur
No Analisis Data Neraca Lajur Skor  Kondisi Nilai a. Jumlah ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Akrual) 5 0 5,00 b. Jumlah ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Kas) 6 0 6,00 c. Jumlah ketidakakuratan detail per segmen bank (Ledger Kas) 5 0 5,00 Jumlah 16,00
4. Penilaian atas Ledger Akrual vs Ledger Kas Penilaian  LK  KBUN-D  KPPN  di  wilayah Maluku, baik Unaudited maupun Audited , atas Ledger  Akrual  vs  Ledger  Kas  yang  meliputi Kas di KPPN, Kas Lainnya di K/L Dari Hibah, Kas  di  BLU,  Kas  Dalam  Transito,  Utang Kepada  Pihak  Ketiga,  Kas  di  Bendahara Pengeluaran  hasilnya  tidak  terdapat  selisih. Sehingga setiap  LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 16 poin.
5. Penilaian  LK  KBUN-D  KPPN  di  wilayah Maluku, baik Unaudited maupun Audited , atas Akurasi  Pos  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga Khusus  Retur,  seluruh  saldo  retur  dapat dirinci.  Sehingga  setiap  LK  KBUN  KPPN mendapat nilai penuh 16 poin.
6.   Penilaian Indeks CaLK Hasil  penilaian  atas  Indeks  CaLK,  diperoleh hasil  tidak  ada  Indeks  yang  tidak  sesuai dengan pengungkapan CaLK. Artinya semua Indeks  sesuai  dengan  pengungkapan  CaLK. Sehingga setiap  LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 10 poin.
7.  Pengungkapan CaLK / Pos-Pos Lap Keuangan yang memadai Pada LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik Unaudited maupun Audited , CaLK telah mengungkapkan  semua  informasi  yang diperlukan  secara  lengkap.  Sehingga  setiap
LK  KBUN  KPPN  mendapat  nilai  penuh  10 poin.
Hasil penilaian  komponen Akurasi direkap pada tabel 5 berikut.
Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Komponen Akurasi LK KBUN-D KPPN No AKURASI DATA (70%) Nilai 1 Analisis Laporan Arus Kas 16,00 2 Analisis Neraca 16,00 3 Analisis Data Neraca Lajur 16,00 4 Ledger  Akrual  vs  Ledger  Kas  (Kas  di KPPN,  Kas  Lainnya  di  K/L  Dari  Hibah, Kas  di  BLU,  Kas  Dalam  Transito,  Utang Kepada  Pihak  Ketiga,  Kas  di  Bendahara Pengeluaran) 16,00 5 Akurasi  Pos  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga Khusus Retur (akun 212191) 16,00 6 Indeks CaLK 10,00 7 Pengungkapan  CaLK  /  Pos-Pos  Lap Keuangan yang memadai 10,00 Jumlah   70,00

## c. Kelengkapan dokumen
Hasil  penilaian  terhadap  kelengkapan dokumen  menunjukkan  bahwa  semua  dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. LK cetakan SPAN  telah  lengkap,  meliputi  Neraca  Tingkat KPPN  (Ledger  Kas  dan  Akrual)  per  1  Januari 2022,  Neraca  Tingkat  KPPN  (Ledger  Kas  dan Akrual),  Laporan  Arus  Kas  Tingkat  KPPN ( Face ), dan Laporan Arus Kas per Akun Tingkat KPPN. Sehingga mendapat nilai penuh 20.
Laporan  pengawasan  saldo-saldo  kas dan  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga  di  KPPN  telah lengkap, yang meliputi Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran,  Rincian  Kas  Lainnya  dari  Hibah, Rincian  Kas  pada  BLU,  dan  Rincian  Utang Kepada  Pihak  Ketiga.  Sehingga  mendapat  nilai penuh 20.
Tiga  dokumen  berikutnya,  yaitu  Daftar Berita  Acara  Penyesuaian/Berita  Acara  Koreksi (manual), Kertas Kerja Hasil Analisis LK (PER- 56/PB/2016), dan Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita  Acara  Koreksi  yang  terbit selama  satu  tahun  (tahunan)  semua  KPPN  telah lengkap,  baik  pada  LK Unaudited maupun Audited . Sehingga masing-masing mendapat nilai penuh 20.
Sehingga,  dari  kelima  jenis  dokumen tersebut    setiap  LK  KBUN  KPPN  memperoleh poin  100.  Bila  dibobot  (3%),  nilai  kelengkapan memperoleh nilai penuh 3.

## d. Partisipasi rekonsiliasi
Rekonsiliasi  LK  dilakukan  antara  LK satker  sebagai  UAKPA  dengan  KPPN  sebagai
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 190
UAKBUN-D. Hasil penilaian terhadap partisipasi rekonsiliasi  dari  sisi  jumlah  Berita  Acara Rekonsiliasi (BAR) yang siap didownload, KPPN Ambon tidak memperoleh nilai penuh.
Pada  semua  LK  KBUN-D  KPPN wilayah  Maluku  tidak  ditemukan  satker  inaktif yang terdapat transaksi dalam konfirmasi (TDK) pendapatan, satker dengan aset belum diregister, jurnal  tidak  lazim,  dan  rekonsiliasi  internal berbeda.  Sehingga  terhadap  4  hal  tersebut memperoleh  nilai penuh,  tidak  ada pengurangan nilai.
Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Komponen Partisipasi/Rekonsiliasi
Sampai  dengan  LK Audited ,  masih ditemukan  satker  dengan  pagu  minus  dan  saldo tidak  normal,  tetapi  dengan  jumlah  yang  kecil. Pagu  minus  dapat  terjadi  karena  di  satker pendetilan  belanja  sampai  level  detil  (6  digit) sebagaiman  data  pada  Petunjuk  Operasional Kegiatan (POK), sedangkan untuk pencairan dana di KPPN tidak sampai detil (cukup 2 digit akun). Sepanjang  pagu  pada  2  digit  akun  masih  cukup tersedia, maka percairan tetap terbit. Permasalahan  pagu  minus  biasanya  muncul setelah realisasi.  Pagu detil akun pada POK ada yang  tidak  cukup,  sehingga  solusinya  perlu dilakukan pergeseran dari/ke akun lain. Masalah tersebut  dapat  diatasi  Satker  apabila  masih  ada akun pada POK yang tersedia/dapat menampung pergeseran  tersebut  dan  ada  waktu  untuk melakukan revisi/pergeseran. Bila tidak memungkinkan, maka masalah tersebut akan tetap muncul sampai dengan LK Audited .
Untuk saldo tidak normal, penyebabnya dapat  bervariasi  tergantung  jenis  saldo  akunnya. Satker  perlu  mengecek  jenis  saldo  akun  yang tidak  normal  dan  menelusuri  penyebabnya. Sebagai contoh, di suatu satker ditemukan saldo kredit  akun  aset  yang  normalnya  di  sisi  debet dikarenakan  belum  dilakukan  pendetilan    pada modul aset sistem SAKTI. Bisa jadi satker belum melakukan  pendetilan  karena  belum  menerima berita acara serah terima atas aset tersebut. Saldo tidak  normal  juga  dapat  disebabkan  adanya
kesalahan dalam membuat jurnal
manual/penyesuaian. Hasil rekonsiliasi dapat berdampak pada kualitas informasi, terutama karakteristik keandalan apabila terkait dengan poin-poin dalam analisis  akurasi  data.  Adanya  pagu  minus  dan saldo  tidak  normal  tersebut  merupakan  kondisi pada LK pada satker (AUKPA). Hal-hal tersebut juga harus diungkapkan dalam CaLK.

## e. Rekapitulasi hasil penilaian
Rekapitulasi  hasil  akhir  penilaian kualitas LK  KBUN-D  KPPN  baik Unaudited maupun Audited (setelah dibobot 70% dan 30%) disajikan ada tabel berikut.
Tabel 7. Hasil Akhir Penilaian Kualitas LK

## KBUN-D KPPN
Berdasarkan rekapitulasi tersebut, hasil penilaian kualitas  informasi  LK  KBUN-D  telah  mencapai skor  nilai  yang  tinggi  pada  semua  kriteria penilaian.

## 5. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kualitas LK Kuasa BUN Daerah (LK KBUN- D) KPPN diukur melalui penilaian informasi LK.    Kriteria  penilaian  meliputi  ketepatan waktu,  akurasi  data,  kelengkapan  dokumen, dan partisipasi rekonsiliasi.
2. Kriteria penilaian tersebut telah memperhatikan karakteristik kualitas informasi.
3. Hasil penilaian kualitas informasi LK KBUN- D telah mencapai skor nilai yang tinggi pada semua  kriteria  penilaian.  Nilai  kualitas informasi LK KBUN-D semua KPPN wilayah Maluku pada kriteria ketepatan waktu, akurasi data, dan kelengkapan dokumen memperoleh nilai penuh.
4. Untuk  kriteria  partisipasi  rekonsiliasi,  masih ditemukan  data/transaksi  yang  tidak  wajar, yaitu  adanya  satker  dengan  pagu  minus  dan
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol. 6, No.2 (2022) Hal 182 - 192
Halaman 191
saldo tidak normal, tetapi dengan jumlah yang relatif kecil.

## 5.2. Saran dan Rekomendasi
Dari  hasil  penelitian  tersebut,  untuk optimalisasi  kualitas  informasi  LK  diberikan saran sebagai berikut:
1. Penyusunan  dan  analisis  LK  diharapkan dilakukan secara teliti dan seksama, sehingga data  yang tidak wajar dapat terdeteksi sedini mungkin.
2. Data/transaksi  tidak  wajar  yang  sering berulang  agar  menjadi  perhatian  dan dilakukan mitigasi sedini mungkin.
3. Fungsi CaLK agar dioptimalkan yaitu dengan cara  memberikan  catatan  atau  informasi tambahan  pada  akhir  periode  laporan keuangan.
Obyek  studi  penelitian  ini  hanya meliputi  LK  BUN-D  KPPN  di  wilayah  satu provinsi,  sehingga  belum  mewakili  gambaran kualitas LK secera keseluruhan. Oleh karena itu, direkomendasikan peluang penelitian selanjutnya, antara  lain  dengan  memperluas  obyek  studi mencakup  LK  BUN-D  seluruh  Indonesia sehingga diperoleh informasi kualitas LK KBUN- D  secara  utuh  dan  lengkap,  beserta  temuan  yg terkait.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),  2022,  Hasil Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Creswell, John W., 2009, RESEARCH DESIGN, Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches.  Third  Edition,
SAGE publications. California. ISBN 0- 7619-0070. Terjemahan. Pustaka
Belajar. ISBN: 978602-8764-84-01.
Deviani.  (2020).  Riset  Pelaporan  Keuangan Pemerintahan  Selama  Satu  Dekade  di Indonesia:  Sebuah  Review  Literature. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8 (No 2), 126-139.
Direktorat  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
(Dit.  APK),  2021,  Nota  Dinas  Direktur Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan, Direktorat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND- 11/PB.6/2021  hal  Kriteria  Penilaian
Laporan  Keuangan  Tingkat  UAKBUN- D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb), 2016,  Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  56/PB/2016 tentang  Pedoman  Analisis  Laporan Keuangan Unit Akutansi dan Pelaporan Keuangan  Kuasa  Bendahara  Umum Negara  Tingkat  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  dan  Unit Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Koordinasi  Kuasa  Bendahara  Umum Negara Tingkat Wilayah. Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb),
2017, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal  17  Juli  2017  hal  Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Fahrudin, A., dan Abdul Halim, (2017). Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  Tingkat  Kuasa Bendahara  Umum  Negara  KPPN Yogyakarta. Tesis, http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitia n/detail/109106. Jannah, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,  Pemanfaatan  Aplikasi  SAIBA dan  Kompetensi  Terhadap  Efektivitas Penyusunan  Laporan  Keuangan  dengan
Komitmen  Pimpinan  Sebagai  Variabel Moderating pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja KPPN Tebing  Tinggi. Universitas  Sumatera Utara . Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/12345
6789/21253 Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),  2014, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 154/PMK.05  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan  Sistem  Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.
Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  215/PMK.05  Tahun 2016  tentang  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  222/PMK.05  Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor  225/PMK.05  Tahun
Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku
Aryo Budiwidarto 1 , Iskandar 2
Halaman 192
2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  262/PMK.01  Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instanasi  Vertikal  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.
Kementerian Keuangan, 2017, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  104/PMK.05  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Rekonsiliasi dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan Lingkup  Bendahara  Umum  Negara  dan Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Keuangan, 2020, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  234/PMK.05  Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Pusat.
Kementerian Keuangan, 2021, Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  171/PMK.05  Tahun 2021  tentang  Pelaksanaan  Sistem SAKTI. Kementerian  Keuangan,  2021,  Tunjukkan Komitmen,  Lima  Tahun  Berturut-Turut LKPP  Raih  Opini  WTP.  (2021). https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/tunjukkan-komitmen-lima- tahun- berturut-turut-lkpp-raih-opini-wtp/ Mandacan,  F.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi, Budaya  Dan  Komitmen  Terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN)  Manokwari. YUME  : Journal Of Management , 4 (2). https://www.journal.stieamkop.ac.id/ind ex.php/yume/article/view/1196 Mulyono  et  al.  2021.  Pelaporan  Keuangan Bendahara Umum Negara. (2021). Nagara,  Dean  Sastra.,  dan  Mulyani,  Sri.,  2019, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter NIcE, SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, Hal 135-146  P-ISSN:  2541-1691  E-ISSN: 2599-1876 Http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/ Sikap Rahmawati,  E.,  Sonita,  S.,  Kholid,  A,  W,  N., Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Dan  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Peran Sistem  Pengendalian  Internal  Sebagai Pemediasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 12(2), 330-343 Romney,  Marshall  B.  dan  Steinbart.  (2016). Sistem  Informasi  Akuntansi .  Edisi  14 Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia (RI), 2003, Undang  Undang No.17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara Republik Indonesia, 2004, Undang Undang No.1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara
Republik  Indonesia,  2006, Undang-Undang Nomor  Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia,  2010,  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan Switriansyah,  Z.,  Basuki,  P.,  &  Pituringsih,  E. (2019). Determinan Keandalan Informasi  Laporan  Keuangan  dengan Time  Pressure  Sebagai  Pemoderasi (Studi  pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah Kerja KPPN Mataram). Jurnal Akuntansi Aktual , 3 (1), 49-61. Syahdan, S., & Amjad, J. (2016). Analisis Proses
Rekonsiliasi  Pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. Jurnal  Manajemen  Dan
Akuntansi , 13 (1).  Retrieved  from http://journal.stiei-kayutangi- bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/55
Wahyuni,  Sari.,  2015,  Qualitative  Research Method:  Theory  and  Practice,  2 nd Edition, Jakarta: Salemba Empat, 2016,
ISBN 978-979-061-569-4
Wulyan,  Dewi.,  2017,  Fakto-faktor  yang
Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan  dada  Pengadilan  Sewilayah Banten, Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, Volume 2 No 1 April 2017