## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA TAMADAMPENG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR

## Risdayanti, Sohrah, Andi Intan Cahyani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: risda325@gmail.com

## Abstrak
Tanah sebagai tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Dalam praktiknya jual beli tanah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar jual beli tanah di bawah tangan di ddesa tamadampeng kecamatan galesong kabupaten takalar yang di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi bukan di depan notaris/ppat,  tak  berupa  surat  di  bawah  tangan  ini  menimbulkan  masalah  di kemudian hari. Rumusan masalah dalam yaitu : bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi didesa tamadampeng , kecamatan galesong, kabupaten takalar dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli tanah di  bawah  tangan  di  desa  tamadampeng,  kecamatan  galesong,  kabupaten  takalar. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Jual beli tanah di bawah tangan di desa  tamadampeng,  kecamatan  galesong  kabupaten  takalar  hukumnya  tidak  sah tidak memenuhi  syarat,  rukun jual beli dan banyak yang di  rugikan di  kemudian hari karna tidak melibatkan notaris dalam transaksi yang di lakukan di mana hanya selembar kwitansi yang bukan akta outentik yang hanya berdasar atas kepercayaan dan  prosesnya  tidak  di  lanjut  ke  badan  pertanahan  menurut  masyarakat  cukup keberatan  karena  biayanya  yang  relatif  tinggi  dan  memakan  waktu  yang  banyak untuk mengurusnya dan di hadapan kepala desa sudah cukup.
Kata Kunci: Di bawah Tangan, Hukum Islam, Jual Beli.

## Abstract
Land as a place where we stand and sustains most of our lives. In practice, buying and selling land does not always run smoothly. Buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, where the seller and buyer do the transaction is not in front of a notary/ppat, not in the form of  underhanded  letters.  This  creates  problems  in  later.  The  formulation  of  the internal problem is: what is the process of carrying out the sale and purchase of land  under  the  hands  that  took  place  in  Tamadampeng  village,  Galesong  sub- district, Takalar district and what is the view of Islamic law on buying and selling land  under  the  hands  in  Tamadampeng  village,  Galesong  sub-district,  Takalar district.  This  research  is  a  field  research  (field  research)  and  uses  observation research methods, interviews, documentation. Buying and selling land privately in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, is illegal, does not meet  the  requirements,  the  pillars  of  sale  and  purchase  and  many  losers  in  the future because they do not involve a notary in the transaction carried out where
only a receipt is not an authentic deed which is only based on trust and the process is  not  forwarded  to  the  land  agency  according  to  the  community  is  quite objectionable  because  the  costs  are  relatively  high  and  it  takes  a  lot  of  time  to arrange it and it is sufficient in the presence of the village head.
Keywords: Under Hand, Islamic Law, Buying and Selling.

## A. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sumber  hidup  satu-satunya.  Mengingat  pentingnya  tanah  di dalam  kehidupan  manusia,  maka  setiap  orang  berusaha  memiliki  dan memanfaatkan tanah itu semaksimal mungkin guna kelangsungan hidupnya Untuk memiliki tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara 1 Pemilik tanah mempunyai kewenangan  untuk  menggunakannya  sesuai  dengan  keinginannya.  Kewenangan manusia  atas  kepemilikan  harta  dalam  kaidah  hukum  Islam  dilindungi  dalam bingkai  hifzu  al-mal  sebagai  salah  satu  prinsipal  kulliyah  al  khams 2 dalam praktiknya jual beli tanah tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya di luar dugaan dan biasanya persoalan ini timbul di kemudian hari timbul persengketaan, hal tersebut akan di jadikan alasan- alasan dan pembelaan diri bahkan mencari keuntungan sendiri dari perjanjian orang yang melakukan transaksi jual beli tanah dengan akta di bawah tangan diantaranya melakukan transaksi jual beli yang objek jual belinya tanah di mana pembagian hak waris belum dilakukan tetapi salah satu pihak ahli warisnya sudah menjual tanah tersebut yang bukan tanah miliknya melainkan milik saudaranya dengan penjualan tanah  di  lakukan  secara  di  bawah  tangan  oleh  bapak  raja  sebagai  (penjual)  dan bapak asis sebagai (pembeli). Oleh sebab itu hal ini akan di analisis dengan aturan yang ada dalam hukum islam dan hukum perikatan atau positif.
Tanah memiliki hubungan dan arti sangat penting bagi kehidupan manusia, menurut kitab suci Al-Qur’an Surat Al A'raf ayat 58, dijelaskan bahwa jenis-jenis tanah  yang  ada  di  muka  bumi.  Dari  tanah  yang  subur  maka  tumbuhan  akan berkembang  dan  menghasilkan  makanan  yang  baik.  Sedangkan  dari  tanah  yang tidak subur tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu peranan tanah sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia. QS al-A’raf/7:58.
َبَن ُج ُرْخَي  ُبِّ يَّطلا ُدَلَبْلا َو
ࣖ  َن ْو ُرُكْشَّي  ٍم ْوَقِّل ِّتٰيٰ ْلَا  ُف ِّ رَصُن  َكِّلٰذَك ۗاًدِّكَن  َّلَِّا ُج ُرْخَي  َلَ  َثُبَخ ْيِّذَّلا َو ٖۚ هِّ ب َر ِّنْذِّاِّب ٗهُتا Terjemahnya
“Tanah  yang  baik,  tanaman-tanamannya  tumbuh  subur  seizin  Tuhannya. Adapun  tanah  yang  tidak  subur,  tanaman-tanamannya  hanya  tumbuh  merana. Demikianlah  Kami  jelaskan  berulang  kali  tanda-tanda  kebesaran  (Kami)  bagi orang-orang yang bersyukur”. 3
Dalam  hukum  Islam  secara  garis  besar  diperoleh  melalui  dua  jalan  yaitu kepemilikan  karena  penguasaan  barang  mubah  dan  kepemilikan  melalui  akad.
1 Karolus K medan, Jual beli tanah di bawah tangan Ditinjau dari UUPA Jurnal Hukum & Pembangunan vol 17 no. 3 (juni 1987)
2 Iman Sjahputra , Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Di Indonesia (Jakarta: Harvarindo, 1997).
3 Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahan .
Kepemilikan karena penguasaan barang mubah melalui beberapa cara yaitu ih-ya al mawat, penguasaan atas barang tambang dan benda-benda yang tersimpan dalam tanah, dan perolehan barang yang mubah.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum islam Terhadap praktik jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong, kabupaten  takalar”  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  penelitian  ini bersifat  tinjauan  lapangan  (field  research).  Pendekatan  yang  di  gunakan  yaitu pendekatan syariah, sosiologis. Sumber data yang di gunakan ada 2 yaitu sumber data  primer  (sumber  data  utama  yang  langsung  di  peroleh  dari  lokasi  penelitian, yaitu  wawancara)  dan  sumber  data  sekunder  (buku,  jurnal,  dan  kajian  pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Penelitian  dilakukan  dikecamatan  galesong  kabupaten  takalar yang di laksanakan dari tanggal 15 april- 15 mei 2023.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Proses  Pelaksanaan  Jual  Beli  Tanah  Di  Bawah  Tangan  Di  Desa Tamadampeng Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. a. Praktik Juak Beli Tanah di bawah tangan Prosesnya masih melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Maksud di bawah  tangan  adalah  suatu  perjanjian  jual  beli  tanah  dalam  hukum  adat  dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak atas tanah dari pemegang hak  (penjual)  kepada  pihak  lain  (pembeli)  deangan  pembayaran  sejumlah  uang secara tunai maupun sebagian yang dilakukan atas kesepakatan yang dihadiri oleh Kepala Desa.
Selain  menggunakan  saksi  dari  Kepala  Desa,  sebagian  masyarakat  Desa Tamadampeng melakukan transaksi jual beli tanah hanya menggunakan selembar kwitansi yang hanya berdasar atas kepercayaan.
a. Berdasarkan  wawancara  Penulis  dengan  Bapak  Ramli  dg  Nojeng  sebagai perangkat  desa  Tamadampeng  Kecamatan  Galesong  Kabupaten  Takalar, beliau  mengatakan:  masyarakat  tamadampeng  melakukan  perjanjian  jual beli  tanah  di  bawah  tangan  melalui  media  apa  atau  prosesnya  bagaimana “jual  beli  tanah  dihadapan  kepala  desa  itu  dilakukan  dengan  cara  yang sangat sederhana yaitu dibuatkannya perjanjian jual beli di atas segel atau bermaterai cukup, disaksikan oleh pembeli dan penjual tanah, dan diketahui oleh  kepala  desa.  Namun  dalam  praktiknya  selama  ini  proses  jual  beli tersebut tidak di pro”ses lebih lanjut ke badan pertanahan”. 4
b. Berdasarkan  wawancara  Penulis  dengan  Bapak  Raja  sebagai  penjual Tamadampeng Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, beliau mengatakan:  Alasan  masih  berani  jual  beli  secara  di  bawah  tangan “Alasannya masih berani melakukan jual beli di bawah tangan karena jika harus mengurus ke PPAT untuk mengurus akta jual beli tanah, masyarakat
4 Ramli dg Nojeng (49 Tahun) Sebagai Sekretaris Desa Pattinoang, kecamatan galesong, kabupaten galesong, Wawancara , Tamadampeng, 15 Januari 2023
akan merasa cukup keberatan karena biayanya yang relatif tinggi. Dan ada beberapa  biaya  tambahan  yang  harus  di  keluarkan  masyarakat  jika mengurus akta jual beli tanah di PPAT. Di tambah memakan waktu banyak untuk  mengurusnya. Selain itu pola pikir masyarakat  beranggapan bahwa jual  beli  dihadapan  kepala  desa  sudah  cukup  kuat,  akurat,  dan  juga  tidak dikenakan sanksi hukum. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk melakukan jual beli tanah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” 5
c. Bapak  raja  menjual  tanahnya  kepada  bapak  asis  dengan  bukti  selembar kwitansi,  dihadiri  oleh  kepala  desa,  Sebagaimana  penjelasan  Bapak  Asis: “Saya lebih memilih menjual tanah dengan bukti kwitansi, surat pernyataan jual  beli  karena  prosesnya  lebih  cepat  dan  tidak  ribet.  Saksinya  ya  bapak kepala desa, dan bapak asis.” 6
Dimana  akan  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari  jika  jual  beli dilakukan tanpa melibatkan notaris/pejabat pembuat akta tanah seperti munculnya pihak lain yang mengaku sebagai pemilik atas tanah yang telah di beli tersebut, jika proses jual beli tanah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah maka tanah tersebut  di  buatkan  akta  jual  beli  serta  di  daftarkan  peralihannya  dikantor pertanahan untuk menghindari sengketa pertanahan.
Sengketa  pertanahan  dapat  dikurangi  dengan  melakukan  kegiatan  pendaftaran tanah, melalui pendaftaran tanah, seseorang akan memperoleh atau mendapatkan surat  bukti  kepemilikan  tanah  yang  lazim  disebut  sertif  tanah.  Dengan dikeluarkannya  sertifikat  tanah  seseorang  dapat  terhindar  dari  kemungkinan terjadinya  sengketa  mengenai  kepemilikan  atas  tanah  khususnya  dengan  pihak ketiga.
1. Keabsahan Jual Beli Tanah DiBawah Tangan Dihadapan Kepala Desa Keabsahan  jual  beli  tanah  jika  ditinjau  dari  Undang-Undang  maupun
Peraturan Pemerintah, jual beli tanah dianggap sah apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau jual beli dengan akta aotentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 37 angka (1) menyebutkan  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah. 7
Kepala  Desa  Tama’dampeng  bapak  Nur  menegaskan  bahwa  90%  dan bahkan  mayoritas  masyarakat  dari  keseluruhan  masyarakat  desa  Tama’dampeng kecamatan galesong yang menggunakan akta jual beli dalam proses jual beli tanah, hal  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  Desa  Tama’dampeng  terbilang  masih sangat kurang menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari akta dibawah tangan dan  pentingnya  akta  aotentik  yang  dibuat  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah maupun pejabat yang berwenang saat melakukan transaksi jual beli tanah”. 8
5 Daeng Asis (49 Tahun) sebagai pembeli, Wawancara , Desa Tamadampeng, 15 Januari 2023
6 Daeng Raja (50 Tahun) Penjual , Wawancara, Desa Tamadamppeng, 15 Januari 2023
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
8 Bapak Nur (50 Tahun), Selaku Kepala Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 08 mei 2023.
Ditinjau dari keabsahan jual beli tanah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tama’dampeng baik jual beli di bawah tangan, melainkan telah menjadi kebiasaan sejak dahulu dalam masyarakat setiap kali melakukan transaksi jual beli tanah. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membuat akta jual beli di PPAT adalah karena membuat surat perjanjian sendiri lebih mudah, sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya yang banyak.
“Hasil  dari  wawancara  dg  bansa  selaku  tokoh  masyarakat,  yang menyebabkan masyarakat sering melakukan jual beli di bawah tangan itu karna dia mengangggap  sistem  kekerabatan  yang  di  mana  penjual  dan  pembeli  masing- masing menyetujui harga dengan selembar kwitansi, yang di hadiri kepala desa dan biayanya pun terbilang sangat murah, mudah dan cepat, jadi warga sekitar kurang memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya.” 9
Perlunya  pengakuan  keberadaan  masyarakat  adat  sebagaimana  tercantum dalam  pasal  18  B  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisional  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketika ada UU yang tidak sesuai dengan keberadaan hak tradisional maka UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 10
“Menurut  hasil  wawancara  dg  bantang  selaku  tokoh  masyarakat mengatakan bahwa jual beli tanah di bawah tangan masih sering terjadi karna adat istiadat  atau  hal  yang  turun  temurun  yang  di  lakukan  oleh  nenek  moyang  kita, itupun menggunkana notaris apabila orang-orang luar daerah atau seperti orang cina yang  melakukan  jual  beli  di  masyarakat  setempat  itu  baru/harus  mengurus  di notaris”. 11
Secara hukum Jual beli hak atas tanah sah jika dibuatnya akta jual beli yang merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah yaitu pembeli telah menjadi pemilik atas tanah. Pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Nasional bukan merupakan syarat sahnya jual beli yang telah dilakukan akan tetapi hanya untuk memperkuat terhadap pihak ketiga.
2. Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah Dengan Akta Dibawah Tangan Dihadapan Kepala Desa
Konflik  pertanahan  menjadi  isu  nasional  karena  jumlahnya  yang  tinggi dan banyaknya kendala dalam penyelesaiannya. Konflik pertahanan yang rumit dan tak kunjung mereda dewasa ini disebabkan karena lemahnya regulasi dan adanya kesalahan  penerapan  hukum  pertanahan  sehingga  dalam  pelaksanaannya kepentingan pemegang hak atas tanah tidak terlindungi dengan pasti.
“Menurut Bapak Camat Galesong Kabupaten Takalar selembar kwitansi itu bukan termasuk akta autentik yang di mana di jelaskan. kuitansi bukan berfungsi sebagai  perjanjian,  melainkan  dapat  menjadi  bukti  adanya  suatu  perjanjianAkan
9 Daeng Bansa (50 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat, Kecamatana Galesong Kabupaten Takalar, Wawancara, Tama’dampeng, 08 mei 2023.
10 Indah Lestari, Abd Rais Asmar, (2021), Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone), Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 3. No. 1.
11 Dg Bantang, Tokoh Masyarakat, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Wawancara, Tama’dampeng, 11 mei 2023.
tetapi, karena kuitansi tidak menguraikan secara rinci suatu perjanjian, maka perlu didukung  dengan  alat  bukti  lain  yang  membuktikan  bahwa  perjanjian  tersebut adalah dasar penerimaan uang yang diuraikan dalam kuitansi. 12
Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Inilah perbedaan utama  kekuatan  pembuktian  akta  autentik  dengan  akta  di  bawah  tangan,  karena kekuatan  pembuktian  yang  melekat  dalam  akta  autentik  adalah  sempurna  dan mengikat, tidak hanya dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), jika pihak lawan mengakuinya. Akan  tetapi,  jika  akta  tersebut  tidak  diakui  isi  dan/atau  tandatangannya,  maka kekuatan  pembuktiannya  jatuh  menjadi  bukti  permulaan  (begin  bewijskracht). Dengan  demikian,  untuk  mencapai  batas  minimal  pembuktian,  harus  didukung dengan minimal satu alat bukti lain. 13
Dalam perjanjian jual beli itu sangat bergantung pada kekuatan perjanjian pengikat jual beli yang dibuat. Jika yang dibuat adalah akta dibawah tangan maka perlindungan  hukumnya  sesuai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  yaitu perlindungan  terhadap  akta  dibawah  tangan  yang  mana  di  tangani  langsung  oleh kepala desa selaku pejabat yang bertanda tangan dalam akta pengikat perjanjian jual beli  tersebut.  Namun  jika  akta  yang  dibuat  adalah  akta  yang  dibuat  dihadapan notaris  selaku  pejabat  pembuat  akta  tanah  maka  perlindungan  hukumnya  sesuai dengan pelindungan hukum terhadap akta aotentik. 14
b. Hubungan Hukum Antara Pemilik Tanah Dan Pembeli
Hubungan  hukum  dapat  terjadi  antar  sesama  subyek  hukum  dan  antara subyek  hukum  dengan  benda.  Hubungan  antara  sesama  subyek  hukum  dengan benda berupa hak apa yang di kuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda terwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak. 15
Perjanjian  yang  di  lakukan  antara  pemilik  tanah  dengan  pembeli  di  desa tama’  dampeng  dilakukan  secara  tertulis.  Meskipun  perjanjian  yang  di  lakukan antara  pemilik  dan  pembeli  secara  tertulis.  hal  tersebut  dikarenakan  dalam  pasal 1320 KUHPerdata tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian di buat secara tertulis sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Adapun bunyi  pasal  1320  KUHPerdata  adalah  untuk  sahnya  perjanjian-perjanjian diperlakukan empat syarat:
1. sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal. 16
12 Harsono,  Bapak  Camat  Galesong,  kecamatan  Galesong  Kabupaten  Takalar, Wawancara , Boddia, 11 mei 2023.
13 Nur Fatma Anggraeni, Marilang, (2021), Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 3. No. 1.
14 Nur Asmi, Ashar Sinilele, (2020), Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Di Depan Kepala Desa, Alauddin Law Depelovment Journal (ALDEV), Vol. 2. No. 2.
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:  Prenada Media Group)
16 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Depok: Rajawali Pers, 2018).
2.  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Di  Bawah Tangan Di Desa Tamadampeng Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli tanah di bawah tangan di desa  tamadampeng  tidak  memenuhi  syarat  salah  satu  syarat  dan  rukun  jual  beli tidak  terpenuhi  maka  jual  beli  tersebut  tidak  sah.  kata  lain  tanah  tersebut  masih menjadi  milik  bersama  di  antara  para  ahli  waris  lainnya.  Sedangkan  salah  satu syarat  jual  beli  yang  harus  dipenuhi  agar  jual  beli  tersebut  menjadi  sah  adalah barang  yang  diperjualbelikan  itu  haruslah  milik  sendiri  atau  milik  orang  yang berakad  sepenuhnya,  dan  proses  penjualannya  pun  tidak  sah  dalam  islam  karena jelas  banyak  yang  di  rugikan  di  kemudian  hari  karena  jual  beli  tanah  di  bawah tangan  prosesnya  atau  mekanismenya  hanya  kurang  pada  pelaksanaan  prosedur tidak sesuai  dengan ketentuan UUD Pertanahan  atau prosesnya tidak terdaftar di kantor pertanahan.
Dalam islam jual beli di halalkan hukumnya serta di benarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya, demikian hukum ini telah di sepakati oleh para  ahli  ijma’  (ulama  mujtahidin).  Sudah  di  tegaskan  di  dalam  Al-Quran  yang menerangkan  bahwa  menjual  itu  halal,  sedangkan  jual  beli  yang  mengandung ketidak jelasan itu dilarang.
Oleh karena itu, jual beli bukan milik di desa Tama'dampeng secara tidak sah  melanggar  syara'.  Salah  satu  argumentasi  hukum  yang  menentang  penjualan tanah  di  Desa  Tamadampeng  adalah  teori  “urf”.  Masyarakat  terbiasa  dengan  urf karena telah berkembang menjadi pandangan hidup dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari  mereka  dalam  bentuk  tindakan  atau  perkataan  yang  menjadi pertimbangan  atau  sandaran  ketika  membuat  undang-undang. 17 Sebagaimana Kaidah fiqh:
ةمكحم ةداعلا
Artinya : Adat istiadat dapat diperhitungkan saat membuat undang-undang. 18
Meskipun tidak ada bukti  akta jual beli tanah dari pihak yang berwenang dan tidak ada tata cara pengalihan nama dan penyelesaian proses pembayaran atas nama  pemegang  hak  baru  atas  tanah  yang  diperjualbelikan,  para  pihak  tidak mempermasalahkan hal tersebut atas dasar saling percaya.
ِّلِّطاَبْلاِّب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِّذَّلا اَهُّيَآٰٰي َ هاللّٰ َّنِّا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِّ م  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِّت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِّا
اًمْي ِّح َر ْمُكِّب َناَك
Terjemah
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu  dengan  cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ayat  di  atas memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta  tersebut  harus  dilakukan  dengan  adanya  kerelaan  semua  pihak  dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli
17 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017).
18 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih
Berdasarkan  uraian  data  hasil  wawancara  yang  menjadi  pokok persengketaan  tanah  yang  telah  diperjual-belikan  itu  adalah  karena  tidak  adanya bukti tertulis (akta otentik) sewaktu transaksi dilakukan hanya selembar kwitansi, ditinjau dari waktu saat ini bukti dan saksi dalam transaksi jual-beli terkhusus pada obyek barang yang pembuktian kepemilikannya melalui akta otentik sudah menjadi kebiasaan  yang  harus  ada  untuk  membuat  suatu  perjanjian  jual-beli  untuk mendapatkan dan jaminan kekuatan hukum (legalitas). Surat al-baqarah ayat/2: 282
ْمُكَنْيَّب  ْبُتْكَيْل َو ُۗه ْوُبُتْكاَف ىًّمَسُّم  ٍلَجَا ىٰٰٓلِّا  ٍنْيَدِّب ْمُتْنَياَدَت اَذِّا ا ْٰٓوُنَمٰا  َنْيِّذَّلا اَهُّيَآٰٰي
ٌۢ بِّتاَك َبُتْكَّي  ْنَا   بِّتاَك  َبْأَي  َلَ َو  ِِّۖلْدَعْلاِّب ْنِّم  ْسَخْبَي  َلَ َو ٗهَّب َر َ هاللّٰ ِّقَّتَيْل َو ُّقَحْلا ِّهْيَلَع ْيِّذَّلا ِّلِّلْمُيْل َو  ْٖۚبُتْكَيْلَف ُ هاللّٰ ُهَمَّلَع اَمَك اًهْيِّفَس ُّقَحْلا ِّهْيَلَع ْيِّذَّلا َناَك  ْنِّاَف ۗأًـْيَش ُه ْوَا اًفْيِّعَض  ْوَا ِّاَف  ْٖۚمُكِّلاَج ِّ ر  ْنِّم  ِّنْيَدْيِّهَش ا ْوُدِّهْشَتْسا َو  ِّۗلْدَعْلاِّب  ٗهُّيِّل َو  ْلِّلْمُيْلَف  َوُه  َّلِّمُّي  ْنَا ُعْيِّطَتْسَي  َلَ ِّنْيَلُج َر اَن ْوُكَي ْمَّل  ْن َرِّ كَذُتَف اَمُهىٰدْحِّا َّل ِّضَت  ْنَا  ِّءاََۤدَهُّشلا  َنِّم  َن ْوَض ْرَت  ْنَّمِّم  ِّنٰتَا َرْما َّو  لُج َرَف اَم اَذِّا ُءاََۤدَهُّشلا  َبْأَي  َلَ َو  ۗى ٰرْخُ ْلَا اَمُهىٰدْحِّا
َو ِّ هاللّٰ َدْنِّع ُطَسْقَا ْمُكِّلٰذ ۗ هِّلَجَا ىٰٰٓلِّا ا ًرْيِّبَك  ْوَا ا ًرْيِّغَص ُه ْوُبُتْكَت  ْنَا ا ْٰٓوُمَٔـْسَت  َلَ َو ۗ ا ْوُعُد
ٰٓ َّلَِّا ا ْٰٓوُباَت ْرَت  َّلََا ٰٓىٰنْدَا َو ِّةَداَهَّشلِّل ُم َوْقَا َت  ْنَا اَذِّا ا ْٰٓوُدِّهْشَا َو ۗاَه ْوُبُتْكَت  َّلََا  حاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَلَف ْمُكَنْيَب اَهَن ْوُرْيِّدُت ًة َر ِّضاَح ًة َراَجِّت َن ْوُك َلَ َّو   بِّتاَك  َّرَۤاَضُي  َلَ َو ِۖ ْمُتْعَياَبَت
َو ۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ۗ ْمُكِّب  ٌۢ ق ْوُسُف ٗهَّنِّاَف ا ْوُلَعْفَت  ْنِّا َو ۗە  دْيِّهَش
مْيِّلَع ٍءْيَش ِّ لُكِّب ُ هاللّٰ َو ۗ ُ هاللّٰ ُمُكُمِّ لَعُي
Terjemahannya:
Jika  Anda  menerima  sesuatu,  Anda  harus  menuliskannya  jika  Anda berutang sesuatu untuk jumlah waktu yang telah ditentukan. Berikan ke perekam yang  ahli  untuk  direkam  secara  akurat.  Perekam  tidak  boleh  menolak  untuk mencatatnya, sebagaimana Allah telah melatihnya. Jika dia menuliskannya, debitur akan memutuskan. Dia seharusnya tidak gentar terhadap Allah, Tuhannya, dan dia tidak boleh menguranginya dengan cara apa pun.  Izinkan seorang penjaga untuk secara  tepat  mengoordinasikan  orang  yang  berhutang  jika  pemegang  hutang membutuhkan  informasi,  lemah  (kondisinya),  atau  tidak  dapat  mendesak  dirinya sendiri. Dua saksi laki-laki Anda harus dipanggil untuk bersaksi. Jika tidak ada dua pria yang hadir, Anda dapat memilih satu pria dan dua wanita dari saksi yang sudah hadir. Dengan cara ini, saksi  perempuan lainnya  akan mengingatkannya jika ada yang lupa. Berusaha sekuat tenaga untuk mencegah pengamat membalas telepon. Terlepas dari seberapa kecil atau besar komitmennya, usahakan untuk tidak bosan mencatatnya sampai akhir. Kecuali jika ada transaksi keuangan antara Anda, yang di  mata  Allah  memperkuat  deklarasi  Anda  dan  mendekatkan  Anda  pada ketidakpastian.  Akibatnya,  Anda  tidak  akan  dimintai  pertanggungjawaban  jika Anda tidak merekamnya. Ketika Anda membeli atau menjual, bawalah saksi, dan jangan  mempersulit  pencatat  atau  saksi.  Faktanya,  ini  adalah  tampilan  penipuan Anda  yang  kami  harapkan  dari  Anda.  Bertakwalah  kepada  Allah  karena  Dia mengungkapkan segalanya kepada Anda dan mengetahui segalanya. 19
Dari ayat di atas beberapa hak dan kewajiban yang bagi para penjual dan pembeli, di antaranya adalah hak untuk di catatkan, berkeadilan, dipersaksikan, dan tidak boleh mengurangi takaran timbangan atau terbebas dari unsur penipuan.
اَّمِعِن
لاَمْلا حِلاَّصلا ِء ْرَمْلِل ِلاَّصلا ِح ( هاور دمحأ يناربطلاو نع ورمع نب صاع )
“Harta  yang  paling  baik  ialah  harta  kepunyaan  orang  saleh.”  (Riwayat Aymad dan abrn³ dari Amr bin) : Yang dibenci Allah dan yang dicela oleh Islam ialah  harta  yang  diperoleh  dengan  cara-cara  yang  menyimpang  dari  ketentuan- ketentuan Allah swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta
dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil dan  kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin  dan terlantar. Rasulullah saw bersabda:
َسِعَت دْبَع ِراَنْيِ دلا َسِعَت دْبَع ِمَه ْرِ دلا ( هاور يراخبلا نع يبأ ةريره )
“Celakalah  budak  dinar,  celakalah  budak  dirham.”  (Riwayat  al-Bukhari³ dari  Abµ  Hurairah)  :  Dalam  ayat  ini  Allah  memerintahkan  kepada  orang  yang beriman  agar  mereka  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  Allah  setiap  melakukan transaksi  utang  piutang,  melengkapinya  dengan  alat-alat  bukti,  sehingga  dapat dijadikan  dasar  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  mungkin  timbul  di kemudian hari. 20
Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. 1. Bukti tertulis
“Bukti tertulis” hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:
a. Orang yang adil, tidak  memihak kepada salah satu  dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
b. Mengetahui  hukum-hukum  Allah  terutama  yang  berhubungan  dengan hukum  perjanjian  dan  transaksi,  sehingga  dia  dapat  memberi  nasihat  dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya  terjadi  perselisihan  di  kemudian  hari.  Juru  tulis  dalam  era modern  sekarang  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  notaris/pencatat  akte  jual beli dan utang piutang.
Akan tetapi sertifikat sebagai obyek jual tanah tidak dapat selalu disinkronkan atau disamakan  dengan  rukun  pada  jual-beli,  jika  tanah  yang  diperjual-belikan  belum terdaftar di mentri pertanahan/Badan Pertanahan Nasional maka secara administrasi tanah  tersebut  belum  memiliki  sertifikat  meskipun  sudah  ada  pemilik  tanah tersebut,  kemudian  jika  seseorang  ingin  membeli  tanah  tersebut  maka  obyeknya adalah  tanah  tersebut.  Apabila  tanah  tersebut  telah  bersertifikat  maka  obyeknya pada  sertifikat  dan  tanah  tersebut,  sedangkan  pembuktian  dan  upaya  penjagaan harta atas tanah tersebut dengan melakukan prosedur pendaftaran tanah/pembuatan SHM  atau  proses  balik  nama  atas  SHM,  sedangkan  dalam  kasus  ini  dilihat  dari mekanismenya hanya kurang pada pelaksanaan prosedur bukan cacat atau kurang dari unsur-unsur pokoknya.
ketentuan  jual-beli  semula  bahwa  kesaksian  maupun  pembuatan  surat- surat/dokumen keterangan jual-beli yang otentik bukan hal yang menentukan sah atau  tidaknya  suatu  akad  jual-beli  melainkan  sebagai  penguat  sebuah  perbuatan untuk mendapatkan perlindungan di mata negara dan agar hak-haknya diakui oleh negara  dan  tidak  diganggu-gugat  oleh  pihak-pihak  dan  bagian  dari  upaya  agar terhindar dari persengketaan serta tindakan kedzoliman lainnya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. jual  beli  tanah  di  bawah  tangan  termasuk  dalam  kategori  ‘urf  fi’li  yaitu kebiasaan dalam masyarakat  yang berkaitan dengan perbuatan. Meskipun tidak  terdapat  bukti  akta  jual  beli  tanah  dari  pihak  berwenang  dan  belum adanya proses balik nama bersamaan dengan selesainya proses pembayaran atas nama pemegang hak baru dari tanah yang diperjualbelikan, akan tetapi para  pihak  tidak  mempermasalahkan  hal  itu  atas  dasar  saling  percaya. Kemudian  jika  dilihat  dari  segi  kehujjahannya,  jual  beli  tanah  di  bawah tangan  di  Desa  Tama’dampeng  ini  merupakan  kategori  ‘urf  sahih  yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
b. Jumlah transaksi jual beli tanah dengan akta dibawah tangan masih begitu banyak  dibandingkan  transaksi  jual  beli  tanah  dengan  akta  aotentik,  hal tersebut  menunjukan bahwa masih banyak masyarakat  yang kurang sadar akan  pentingnya  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  secara  aotentik  dan sertifikat tanah.
c. Secara hukum Jual beli hak atas tanah sah jika dibuatnya akta jual beli yang merupakan  pembuktian  bahwa  telah  terjadi  jual  beli  hak  atas  tanah  yaitu pembeli telah menjadi pemilik atas tanah.
d. Berdasarkan  pasal  1457  KUH  Perdata,  jual  beli  adalah  suatu  persetujuan dimana pihak yang satu  berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.
e. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tidak sah, Karena barang yang diperjualbelikan berupa tanah yang masih menjadi tanah warisan yang belum jelas status kepemilikannya. Dengan kata lain tanah tersebut masih menjadi  milik  bersama,  Sedangkan  salah  satu  syarat  jual  beli  yang  harus dipenuhi  agar  jualbeli  tersebut  menjadi  sah  adalah  barang  yang diperjualbelikan  itu  haruslah  milik  sendiri  atau milik  orang  yang  berakad sepenuhnya dan prosesnya pun karena keotentikan surat bukan bagian dari rukun dan syarat pada jual-beli, namun hal tersebut sangat dianjurkan untuk menjaga  maqashid  syari’ah  dari  kebutuhan-kebutuhan  manusia  dan perlindungan terhadap dharuriyah khamsah.

## DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  al-Qur’an  dan  Terjemahan  QS  al- A’raf/7:58.

## Buku
Iman  Sjahputra, Peraturan  Perundang-Undangan  Pertanahan  Di  Indonesia (Jakarta: Harvarindo, 1997) Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017). A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media Group) Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Depok: Rajawali Pers, 2018).

## Jurnal
Karolus k medan, (1987), Jual Beli tanah di bawah Tangan Di tinjau dari UUPA
Jurnal Hukum & Pembangunan vol 17 no. 3.
Indah Lestari, Abd Rais Asmar, (2021), Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi  Kasus  Desa  Langi,  Kabupaten  Bone ),  Alauddin  Law  Development Journal (ALDEV), Vol. 3. No. 1.
Nur  Fatma  Anggraeni,  Marilang,  (2021),  Kekuatan  Pembuktian  Surat  Di  bawah Tangan  Tanpa  Tanggal  Dan  Materai, Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV), Vol. 3. No. 1.
Nur Asmi, Ashar Sinilele, (2020), Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang  Dilakukan  Di  Depan  Kepala  Desa, Alauddin  Law  Depelovment Journal (ALDEV), Vol. 2. No.2.

## Wawancara
Ramli dg Nojeng (49 Tahun) Sebagai Sekretaris Desa Tamadampeng, Kecamatan galesong, Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 15 januari 2023. Daeng  Asis  (49  Tahun) Sebagai  pembeli,  Wawancara,  Desa  Tamadampeng, Kecamatan galesong, Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 15 januari 2023.
Daeng  Raja  (50  Tahun) Sebagai  Penjual,  Wawancara,  Desa  Tamadampeng, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 15 Januari 2023.
Bapak Nur (50 Tahun) Sebagai Kepala Desa Tamadampeng, Kecamatan Galesong, kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 05 mei 2023. Daeng  Bansa  (50  Tahun), Selaku  Tokoh  Masyarakat,  Kecamatan  Galesong, Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 08 mei 2023.
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 197-208
Daeng  Bantang  (49  Tahun) Sebagai  Tokoh  masyarakat,  Kecamatan  Galesong,
Kabupaten Takalar, Wawancara, Tamadampeng, 11 mei 2023. Bapak Harsono (49 Tahun) Sebagai Bapak Camat Galesong, Kecamatan Galesong,
Kabupaten Takalar, Wawancara, Boddia, 11 mei 2023.