## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Tinjauan Yuridis Penguatan Eksistensi  Usaha Lokal terhadap Toko Modern di Kabupaten Ponorogo
Muhammad Achwan 1 , Suyani 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Ponorogo, Jl. Pacar 30, Ponorogo, 63418 E-mail :  mchwan44@gmail.com
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Ponorogo, Jl. Pacar 30, Ponorogo, 63418 E-mail :  suyani556@gmail.com
Abstract — The  development  of  a  modern  market  that  is  increasing  will  increase  the  development  of  local  businesses. Therefore  we  need  a  regulation  to  protect  the  existence  of  local  businesses.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the influence of modern markets on the existence of local businesses (SMEs, MSMEs, cooperatives and traditional markets) and the  creation  of  an  agreement  for  the  birth  of  the  Ponorogo  Regency  (PERDA)  that  supports  local  businesses  (SMEs, MSMEs,  cooperatives  and  traditional  markets).  Ponorogo  district.  The  research  method  used  is  a  qualitative  research method with descriptive and quantitative methods. Data collection techniques are done through interviews, documentation and observation. Sampling is done through purposive sampling techniques or deliberate sampling with the consideration of highly  skilled  informants  or  debates  that  are  properly  discussed.  Data  were  analyzed  using  qualitative  data  analysis techniques  with  interactive  models.  Juridical  review  is  carried  out  by  analyzing  current  juridical  products,  their implementation in the field and alternative legal products going forward.
Keywords — : modern markets; juridical; local businesses.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
UUD  1945  dalam  pasal  33  ayat  (1)  menyatakan,  ―Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan‖;  ayat  (3)  menyatakan,  ―Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  azas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional‖(Mochtar,  2011).  Jika  mengacu  pada  bunyi  pasal  tersebut  diatas seharusnya  Indonesia  sudah  lebih  awal  melakukan  sistem  ekonomi  yang  mendahulukan  kepentingan  pembangunan  ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah.
Sistem ekonomi yang diterapkan sejak kemerdekaan hingga kini bersifat liberal- kapitalistik-pasar bebas, sekaligus dualistik. Terbentuklah suatu disparitas yang sangat menyolok antara 95 perse penduduk pribumi yang memang sedari awal hidup dalam kemiskinan,  kebodohan,  dan  ketertinggalan  dalam  kemakmuran  ekonomi.  Sementara  5  persen  lainnya  yang  non  pribumi menguasai  95  persen  kekayaan  ekonomi  nasional  (Naim,  2011).  Para  pengusaha  asing  dengan  pasar  modernnya  menggeser usaha  lokal.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  guna  kelangsungan  eksistensi  usaha  lokal  (UKM,  UMKM, koperasi dan pasar tradisional), dari ancaman kepunahan akibat kalah bersaing dengan  pasar modern.
Kapasitas  dan  kemampuan  apa  yang  bisa  mendorong  daya  saing  Indonesia  sehingga  tidak  kalah  dengan  negara  lain. Potensi  ekonomi  kabupaten  Ponorogo  adalah  merupakan  bagian  dari  denyut  nadi  perekonomian  nasional  yang  perlu mendapatkan  perhatian.Untuk  dipandang  perlunya  sebuah  regulasi  (PERDA)  yang  pro  pelaku  usaha  lokal  (UKM,  UMKM, koperasi  dan  pasar  tradaisional ) .  Selain  sumber  daya  alam  yang  melimpah  juga  penghasil  aneka  produksi  yang  berasal dari berbagai industri kecil yang terhimpun dalam suatu UMKM dan tersebar diseluruh pelosok kabupaten Ponorogo.
Keberadaan  pasar  modern  secara  umum  memiliki  2  dampak  yang  harus  diperhatikan  yaitu,  untuk  dampak  positif pendirian toko modern di kabupaten Ponorogo dapat mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Sedangkan dampak negatifnya  adalah  mengancam  ketahanan  toko/pasar  tradisional  dan  usaha  kecil  sejenisnya  serta  dapat  memicu  kerawanan sosial (disharmonisasi) (Dakhoir, 2018).
Kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Ponorogo pada khususnya, adalah (1) pemasaran,  (2)  modal  atau  pendanaan,  (3)  inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi,  (4)  ketersediaan  bahan  baku,  (5) peralatan  produksi,  (6)  penyerapan  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja,  (7)  rencana  pengembangan  usaha,  dan  (8)  kesiapan menghadapi tantangan eksternal (Wuryandani dan Meilani, 2013)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendorong  lahirnya  sebuah  PERDA  yang  pro  UMKM  di  Kabupaten  Ponorogo.  Adanya koordinasi yang mumpuni, adanya regulasi yang jelas dan implementative yang mampu melindungi keberadaan usaha lokal serta membendung dominasi pasar modern ikut berkompetisi hingga ke pelosok-pelosok daerah.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perundang-undangan  (statute  approach).  Pendekatan  perundang- undangan  digunakan  untuk  mengkaji  hukum  normatif.  Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  perundang-  undangan adalah pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya tahapan  yang dilakukan adalah  menginventarisasi  peraturan perundang-undangan,  mengategorikan  untuk  dapat  dianalisis.  Berdasarkan  analisis  terhadap  perundang-undangan  diperoleh prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dan sekaligus dapat menjawab permasalahan.
Sumber bahan hukum adalah segala bentuk perwujudan hukum yang dapat menghasilkan hukum atau dengan kata lain asal mula  hukum  (Muchsin,  2006).  Menurut  Kansil  (2008)  sumber  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  menimbulkan  peraturan yang  bila  dilanggar  mengakibatkan  sanksi.  Sedangkan  menurut  Cohen  dan  Olson  (2007)  sumber  bahan    hukum  terdiri  dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan arti sumber bahan hukum seperti yang dijelaskan tadi, maka penelitian ini  menitikberatkan  pada  sumber  bahan  hukum  primer  yang  mengikat,  yaitu:  1).  Kaidah  dasar;  Pembukaan  UUD  1945;  2). Peraturan dasar: pasal-pasal dalam UUD  1945 sebelum dan sesudah diamandemen.
Disamping sumber hukum primer, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder: yaitu bahan  yang berasal dari buku-buku teks, kamus hukum, artikel/ majalah/ jurnal ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian maupun makalah seminar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## B. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka terhadap buku teks, artikel/  majalah,  koran. Kemudian  diolah  berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  logis  dan  selanjutnya  dianalisisa  untuk  menjawab  permasalahan penelitian. Setelah data sekunder dikumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data untuk menjawab permasalahan  dalam  penelitian.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  kuisioner  pada  pembeli  di  pasar  modern  dan penjual di UMKM disekiar pasar modern. Penjual UMKM dibedakan dengan radius dengan pasar modern, dibedakan menjadi 2 yaitu radius 100 m dan diatas 100 m. Pemilihan pasar modern dibedakan menjadi 3 kategori yaitu dalam kota, pinggir kota dan pedalaman.  Analisa  data  dilakukan  dengan  analisis  korelasi  dan  regresi  untuk  menentukan  hubungan  pasar  modern  dengan perkembangan usaha lokal serta faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan usaha lokal.

## C. Analisis yuridis
Analisis  bahan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk  membuat  sistematika  dari  bahan-bahan  hukum  tertulis  dan  diperlukan untuk  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  tertulis,  sehingga  pekerjaan  analisis  dan  konstruksi  dapat  dilakukan  dengan mudah.  Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  analisis  data  yaitu:  memilih  pasal-pasal  yang  sesuai  dengan  permasalahan dalam penelitian, dan membuat sistematikanya sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu. Berdasarkan langkah-langkah seperti yang  tercantum  pada  metode  penelitian,  maka  dilakukan  analisis  data  yaitu  inventarisasi  data  sekunder  dan  kemudian dikategorisasikan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Karekteristik  toko modern di kabupaten Ponorogo
Karakterisik  toko  modern  di  kabupaten  Ponorogo  terdapat  5  jenis  minimarket  yaitu  alfamart,  indomaret,  indoswalayan, innimart,  asdiramart.  Masing  masing  minimarket  memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Ijin  indomaret  dimiliki  oleh  PT Indomarco  Prismatama,  Alfamart  dimiliki  oleh  PT  Sumber  Alfaria  trijaya.  Minimarket  di  Kabupaten  Ponorogo  merupakan sisem waralaba. Sistem ini merupakan sistem pemasaran barang dan jasa dimana sebuah perusahaan induk memberikan kepada individu  untuk  melakukan  usaha  tertentu  melalui  cara  tertentu  yang  sudah  disepakati.  Minimarket  yang  ada  di  Kabupaten Ponorogo
Tabel 1. Distribusi minimarket Kecamatan Alfamart Indomart Indoswalayan Innimart Asdiramart Total 1 Ponorogo 7 9 1 1 18 2 Babadan 1 3 4 3 Siman 0 4 Jenangan 0 5 Kauman 1 1 6 Jetis 1 1 7 Sambit 1 1 8 Mlarak 0 9 Sawoo 0 10 Pulung 0 11 Sokoo 0 12 Ngebel 0 13 Balong 1 1 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
14 Slahung 1 1 15 Badegan 0 16 Sampung 0 10 15 1 1 1 28
Gambar 1. Jam operasional toko modern

## B. Karakteristik toko usaha kecil di kecamatan Ponorogo
Sistem  kepemilikan  usaha  kecil  ini  memiliki  karakteristik  yang  sangat  unik,  dimana  kepemilikannya  bersifat  perseorangan baik  dari  isi  permodalan  maupun  cara  pengelolaan  usaha  ini.  Masyarakat  kabupaten  Ponorogo  sejak  lama  kebanyakan berprofesi  sebagai  pedagang  selain  bertani.  Sebagian  besarnya  adalah  kaum  pedagang  kecil,  pengrajin  makanan  olahan  serta berdagang  dengan  membuka  toko  kecil  dirumah  maupun  dipasar  tradisional.  Meski  pada  perkembangannya  usaha  jenis  ini nyaris  tergusur  oleh  model  pasar  modern,  namun  para  pelaku  usaha  kecil,  UKM  dan  UMKM  tetap  bertahan  untuk melanggengkan profesi yang diturunkan para generasi pendahulu secara turun-temurun.
Lama berdirinya toko usaha kecil di kecamaan Ponorogo didominasi oleh toko yang berdiri antara 6  – 10 tahun  yaiu 32%, kemudian  diikuti  oleh    toko  yang  lebih  dari  15  tahun.  Hal  ini  menandakan  bahwa  perkembangan  toko  semakin  meningkat (Gambar  2).  Mengacu  pada  sistem  pelayanan,  jenis  usaha  kecil  ini  masih  menggunakan  model  konvensional,  yaitu  pelayan adalah pemilik toko sendiri dan tanpa dibantu oleh karyawan. Hal ini disebabkan karena jenis usaha demikian masih relatif kecil dan  mudah  untuk  dikendalikan,    namun  dampak  lain  dari  model  demikian  adalah  bahwa  konsumen  merasa  tidak  bisa  leluasa untuk memilih barang maupun bila ingin menawar harga.
Kebanyakan usaha jenis seperti ini mulai buka antara pukul 06.00 hingga tutup pada pukul 20.00 WIB. Mengenai jam buka – tutup  ini  sepenuhnya  dikendalikan  oleh  pemilik  usaha,  yang  karenanya  terkadang  tidak  bisa  permanen,  atau  sesuai  keinginan pemilik toko. Waktu buka-tutup biasanya dipengaruhi oleh kepentingan jam istirahat, kesibukan  khusus seperti kegiatan sosial, keagamaan,  maupun  acara  keluarga.  Setelah  tercukupi  kebutuhan  ekonomi  ataupun  demi  kepentingan  sosial  lainnya  maka disitulah jam usaha ditiadakan alias kegiatan usaha tutup untuk sementara.

## Gambar 2. Prosentase lama berdirinya toko usaha kecil di kecamatan Ponorogo
Toko  yang  berkembang  disekitar  minimarket  merupakan  toko  yang  banyak  menjual  bahan  kebutuhan  sehari  hari.  Toko kelontong memiliki persenase yang paling besar, kemudian diikuti toko sembako dan alat tulis. Toko yang paling sedikit adalah toko  galon.Toko  ini  merupakan  toko  yang  baru  berkembang  karena  relatif  baru  (Gambar  3).  Permodalan  yang  dimiliki  oleh usaha  jenis  kecil  ini  biasanya  relatif  beragam  dan  biasanya  tidak  terlalu  besar.  Jika  dibandingkan  dengan  jenis  usaha  modern
42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% Ju ml ah To k o 07.00-21.00 24 JAM Jam Operasional 32% 13% 31% 24% < 5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun
> 15 Tahun

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
semisal minimarket yang relatif hampir terstandardisasi dikarenakan terkait dengan aturan ijin usaha (SIUP), maka jenis usaha kecil  ini  memiliki  sumber  permodalan  yang  sangat  terbatas,  diantaranya  adalah  didapat  dari  tabungan  pribadi,  pinjaman keluarga,  ataupun  pinjaman  lunak.  Cara  bisnis  model  ini  cukup  simpel,  dimana  pemilik  usaha  belanja  (kulakan)  barang kebutuhannya melalui toko grosir, agen, ataupun melalui supplier yang biasa keliling mendatangi para pemilik usaha kecil ini.
Gambar 3. Jumlah toko usaha kecil dengan jenis barang dagangan yang tersedia

## C. Persepsi dan preferensi masyarakat terhadap toko usaha kecil dan minimarket

## 1. Karakteristik konsumen
Ditinjau dari tingkat pendidikan, pada umumnya para konsumen  toko non  modern dan toko  modern didominasi oleh pendidikan SMA. Pada usaha jenis toko non modern banyak dikunjungi oleh mereka yang berpendidikan SMP sampai Perguruan  tinggi,  yang  jumlahnya  mencapai  kisaran  28%  (Gambar  4),  demikian  pula  pada  jenis  usaha  toko  modern banyak dikunjungi oleh mereka yang rata-rata berpendidikan SMA sampai perguruan tinggisebesar 32% (Gambar 5).
Gambar 4. Pendidikan konsumen di toko non modern
0 5 10 15 20 25 30 35 Sembako Kelontong Galon Alat Tulis Pulsa Barang yang dijual Ju m lah T ok o 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% J u m la h K o n su m e n SMP SMA PT Pendidikan 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% Ju ml ah K on su me n SMA PT Pendidikan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## 2. Persepsi masyarakat pengunjung
Berdasarkan persepsi pengunjung pada toko non modern maka kelebihan toko non modern adalah harga lebih murah yaitu  terdapat  47  persen  responden,  kemudian  diikuti  oleh  jumlah  pembelian  kecil  sebesar  26%  (Gambar  6). Berdasarkan  persepsi  pengunjung  toko  modern  maka  toko  modern  memiliki  kelebihan  pada  kebebasan  memilih  dan potongan  harga  yaitu  33%  dari  jumlah  pengunjung,  kemudian  diikuti  oleh  kelengkapan  pada  toko  modern  (13%) (Gambar 7).
Gambar 6. Alasan Berbelanja di toko non modern
Gambar 7. Alasan Berbelanja di toko modern
Jarak  toko  non  modern  dengan  toko  modern  menentukan  pendapatan  toko  non  modern.  Toko  modern  dengan  jarak kurang  dari  100  meter  akan  mengakibatkan  penurunan  jumlah  pendapatan  dengan  adanya  kehadiran  toko  modern (Gambar 8), sedangkan untuk jarak lebih dari 100 meter tidak terpengaruh pada kehadiran toko modern (Gambar 9).
Gambar 8. Pendapatan toko non modern pada jarak  lebih dari 100 dari toko modern
21% 6% 26% 47% Pembelian Jumlah Kecil Harga Murah Sikap Kekeluargaan Sistem Pembayaran 33% 33% 13% 7% 7% 7% Potongan Harga Kebebasan Memilih
Lebih Lengkap Bersih
Nyaman
Suasana Berbelanja

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Gambar 9. Pendapatan toko non modern pada jarak  kurang dari 100 dari toko modern

## D. Kajian hukum
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007.  Peraturan  Presiden  yang  mengatur  tentang  penataan  dan  pembinaan  Pasar Tradisional  dengan  Pasar  Modern  merupakan  aturan  main  bagi  pelaku  usaha  dibidang  perdagangan  antara  pasar  tradisional dengan  pasar  Modern,  adapun  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut  adalah:  a.  Batas  luas  lantai  penjualan  toko  Modern Minimarket kurang dari 400 m2 ( empat ratus meter persegi) Supermarket 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 ( lima ribu meter persegi). b. Pengaturan Lokasi pasar modern hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan atau kolektor primer dan sekunder, sementara pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap system jaringan jalan. c. Perizinan d. Pembinaan pengawasan e. Pemberdayaan.
Pasal 3 ayat (9) Permendag nomor 53 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko  Modern/  Pasar  Modern  menyebutkan  kewajiban  bagi  pasar  modern  yaitu  pendiri  pasar  modern  baik  berdiri  sendiri maupun  yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya  wajib memperhatikan: a. Kepadatan Penduduk b. Perkembangan  Pemukiman  Baru  c.  Aksesibilitas  wilayah  (  arus  lalu  lintas)  d.  Dukungan  /  Ketersediaan  infrastruktur  dan  e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/ toko diwilayah sekitas yang lebih kecil dari pada minimarket.

## IV. KESIMPULAN
Keberadaan toko modern di Ponorogo berdampak negatif pada perkembangan toko non modern dalam radius kurang dari 100 m, ditinjau dari penurunan pendapatan toko non modern, sedangkan radius lebih dari 100 m tidak terpengaruh dengan adanya toko  modern.  Demi  eksistensi  toko  non  modern  perlu  adanya  suatu  regulasi  berupa  peraturan  daerah  (PERDA)  kabupaten Ponorogo untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan agar masyarakat Ponorogo mampu menjadi pemain tuan rumah serta tidak menjadi tamu dikampung sendiri.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Dakhoir   A,  " Eksistensi Usaha  Kecil Menengah dan Pasar  Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 14 ( 01), 2018.
Wuryandani  D,  Meilani H,  "Peranan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Yayasan Akatiga, 2013.
Sarwoko,  E,  "Dampak  Keberadaan  Pasar  Modern  Terhadap  Kinerja  Pedagang  Pasar  Tradisional  Di  Wilayah  Kabupaten    Malang", Jurnal  Ekonomi Modernisasi , 4 (2),   2008. Kupita W dan Bintoro RW , "Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga)", Jurnal dinamika hukum , Vol 12 (1), 2012. Syukriah dan  Hamdani  I,  " Peningkatan  Eksistensi  Umkm  Melalui  Comparative  Advantage  Dalam  Rangka  Menghadapi  MEA  2015  Di  Temanggung", Economics Development Analysis Journal 2 (2), 2013.
Munizu  M,  " Strategi  Peningkatan  Kinerja  dan  Peran  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  Pegolah  Produk  Berbasis  Pangan  di  kota  Makassar", Jurnal Ubaya, 2013.
Kurniawanysah  D,  "Penerapan  Pencatatan  Akuntansi  Dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Berdasarkan  Sak  Etap  Pada  Umkm  Desa  Gembongsari  Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi", Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal , 2016.