Implementation Of Compensation In Land Procurement For The Construction Of Bengkulu-Tabapenanjung Toll Road
Pelaksanaan Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Tabapenanjung
Kholilurrohman 1) , Rosmanila 2) , Uswatun Hasanah 3) , Desy Maryani 4)
1,2,3) Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazahirin,SH
4) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) kholylra62@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [22 March 2024]
Revised [23 April 2024] Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  demi  kepentingan  umum  saat  ini  sedang  gencar- gencarnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  melakukan  Pembangunan  infrastuktur  guna meningkatkan  kesetaraan  pembangunan  disetiap  daerah-daerah.  Pengada  an  tanah  dapat dilakukan  Ganti  Kerugian  dengan  cara  Konsinyasi  merupakan  penitipan  uang  yang  dilakukan melalui Pengadilan Negeri terhadap Masyarakat yang menolak tawaran dari pemerintah.Konsinyasi  merupakan  cara  pengembalian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  dimana terdapat Bagaimana  pelaksanaan konsinya sipengadaan tanah  bagi pembangunan kepentingan umum  jalan  tol  Bengkulu-Taba  Penanjung  dan  Bagaimana  pelaksanaan  pengambilan  ganti kerugian  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan konsinyasi berawal daripembentukan panitia pengadaan tanah yang  bertugas  untuk  melihat  dan  menilaiberapa  besaran  ganti  kerugian  terhadap  pengadaan tanah  berdasarkan  NJOP  danKonsinyasi  dapat  dilakukan  apabila  Masyarakat  menerima  besar ganti  kerugian  dan  dapat  pengambilan  diPengadilan  Negeri  Argamakmur  dengan  membawa dokumen  kepemilikan.  Dalam  penelitian  ini  yang  disebut  pengadaan  tanah  merupakan kegiatanmenyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil.Dimana pemberian  ganti  kerugian  harus  terlebih  dahulu  melalui  panitia  dan  akandinilai  NJOP  berapa besaran  ganti  kerugian  yang  akan  diberikan  sesuai  dengantanah  yang  dimiliki  masyarakat. Sehingga disaat ganti kerugian yang diberikan disepakati,maka dapat untuk membawa dokumen kepemilikan ke Pengadilan Negari Argamakmur.

## ABSTRACT
The  results  showed  that  the  implementation  of  the  consignment  began  with  the  formation  of  a land  acquisition  committee  whose  job  was  to  see  and  assess  the  amount  of  compensation  for land  acquisition  based  on  the  NJOP  and  consignment.  This  can  be  done  if  the  community receives a large amount of compensation and can collect it at the Argamakmur District Court by bringing  ownership  documents.  In  this  study,  what  is  called  land  acquisition  is  an  activity  of providing  land  by  providing  proper  and  fair  compensation.  Where  compensation  must  first  go through  a  committee  and  the  NJOP  will  assess  how  much  compensation  will  be  given  in accordance  with  the  land  owned  by  the  community.  So  that  when  the  compensation  given  is agreed upon, it is possible to bring the ownership documents to the Argamakmur District Court.
KEYWORDS Consignment, Compensation, Land Acquisition
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah  1.904.570  Km.  Maka  tidak  heren  masyarakat  Indonesia  memanfaatkan  tanah  untuk keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  tanah,  air  dan  segala  sumber  daya alam yang terkandung didalamnya selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat mulai kalangan kecil sampai kalangan besar.Pemanfaatan tanah sangatlah dibutuhkan terkhusus bagi masyarakat pedesaan yang  menggantungkan  kehidupannya  melalui  perkebunan,  sehingga  kebutuhan  masyarakat  terhadap tanah  semakin  hari  semakin  bertambah,  membuat  tanah  sebagai  incaran  yang  mampu  menopang kehidupan  ekonomi,  semakin  tinggi  kebutuhan  akan  tanah  mempuat  semakin  tinggi  juga  harga  tanah tersebut.  Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  demi  kepentingan  umum  saat  ini  sedang  gencar- gencarnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  melakukan  Pembangunan  infrastuktur  guna  meningkatkan kesetaraan pembangunan disetiap daerah-daerah demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak[. Pegadaan tanah untuk pembangunan adalah  langkah  awal  untuk  mewujudkan  pemerataan  di  Indonesia  dan  apabila  ternyata  Pemerintah sendiri  tidak  mempunyai  tanah  yang  stategis,  maka  satu-satunya  jalan  untuk  melakukan  pengadaan tanah  dari  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  baik  secara  individu  maupun  kelompok.  Kepemilikan tanah  setiap  tahunnya  mengalami  penambahan  sedangkan  tanah  itu  sendiri  semakin  lama  semakin berkurang  akibat  abrasi  dan  tidak  akan  pernah  bertambah.  Salah  satu  permasalahan  di  bidang pertanahan  di  Indonsia  ialah  ketersediaan  tanah  untuk  kebutuhan  pembangunan,  baik  untuk  fasilitas umum, infrastuktur, ketahanan pangan, mitigasi bencana alam, maupun kebutuhan invesasi.
Kebutuhan  tanah  yang  luas  untuk  pembangunan  membuat  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan untuk  membeli  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  pembangunan  yang  tepat  sasaran adalah  pembangunan  yang  dirasakan  dan  dapat  digunakan  masyarakat  dan  tidak  mungkin  pemerintah melakuan  pembangunan  yang  tidak  tepat  sasaran.Pembelian  tanah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah harus  melalui  jual  beli  antara  Warga  dengan  Pemerintah,  sehingga  ada  perpindahan  hak  kepemilikan tanah. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk hukum  agraria  atau  hukum  tanah[  Effendi  Perangin,  Hukum  Agraria  Di  Indonesia  Suatu  Telaah  Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali: 1991, hlm. Penguasaan tanah oleh masyarakat sangat begitu luas  sehingga  mempengaruhi  harga  tanah  itu  sendiri,  disisilain  peran  kenaikan  harga  tanah  dilakukan oleh  para  spekulen  tanah.  Sehingga  pemerintah  mengalami  hambatan  dengan  nilai  jual  tanah  yang begitu mahal. Harga tanah yang tinggi menyulitkan Pemerintah ataupun pihak BUMN/BUMD dan Swasta sebagai  mitra  Pemerintah  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  para  pemilik  tanah,  sehingga memperlambat jalannya pembangunan. Proses pembebasan kadang berjalan lambat, alot, bahkan sering terkatung-katung  dan  tidak  sedikit  hasil  pembebasan  tanah  berahkir  di  meja  hijau  alias Pengadilan[Limbong  Benhard,  Bank  Tanah,  Jakarta:  Margaretha  Pustaka,  2013,  hlm.  2].  Keadaan  ini membuat banyak masyarakat sering sekali mnegalami kerugian dalam pembebesan lahan yang diakukan oleh Pemerintah, dimana harga pembebesan lahan sering sekali di harga yang diminta oleh Masyarakat, memang  terdapat  komunikasi  dengan  masyarakat  terhadap  pembelian  tanah  yang  ingin  diperuntukkan untuk pembangunan untuk kepentingan umum.
Sayangnya,  sering  sekali  komunikasi  tersebut  megalami  miskomunikasi  dimana  informasi  yang masyarakat  dapatkan  adalah  ganti  untung  namun  yang  terjadi  ganti  rugi,  sehingga  tidak  sedikit masyarakat  yang  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  bahkan  sampai  menempuh  upaya hukum  Banding.Pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umumsampai  saat  ini  masih menjadi  persoalan  utama  yang  dihadapi  dalam  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dimana keadaan yang sama juga dialami Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam melakukan pembebasan lahan guna  pembangunan  Tol  Bengkulu-Taba  Penanjung.  Hasil  kajian  Komite  Percepatan  Penyediaan Infrasturktur  Prioritas  (KPPIP)  menyebutkan  masalah  pembebesan  lahan  menempati  urutan  kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan. Meskipun sudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Terdapat  perbedaan  pengertian  konsep    kepentingan    umum  antara  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sebelumnya menjadi landasan hukum soal pertanahan dengan aturan yang diterbitkan  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.Dalam  perjalanannya  pengadaan tanah  yang  diperuntukkan  untuk  pembangunan  kepentungan  umum  selalu  membutuhkan  waktu  yang lama  dimana  perlawanan  yang  diberikan  masyarakat  sampai  pada  tahap  Pengadilan,  dimana  dalam tahap  Pengadilan  tetap  membutuhkan  prosedur  dalam  menjalani  konsinyasi  yang  ada  di  Pengadilan. Membuat  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengalami  kendala  yang  mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian Pembangunan proyek-proyek strategis nasional[https://pu.go.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-pembangunan-infrastrukt  , diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 21:03.].Sehingga diperlukan penegakan hukum yang akurat dalam melaksanakan Putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim sehingga keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat  terasa  dan  tidak  hanya  sekedar  harapan-harapan  palsu  yang  diberikan,  Sehingga pembangunannya  juga  dapat  dirasakan oleh  masyarakat.Penegakan  hukum  yang dilaksanakan  selama ini  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan,  tujuannya  adalah  dalam  rangka mewujudkan  suasana  berperikehidupan  bangsa  yang  aman,  tentram,  tertib  dan  dinamis  dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai dan bersahabat.

## LANDASAN TEORI

## Konsinyasi
Makna  konsinyasi  dalam  dunia  perdagangan  atau  bisnis  dikenal  dengan  penitipan  barang  oleh pemilik  kepada  pihak  lain  atau  untuk  dijualkan,  tetapi  ha  katas  barang  tersebut  tetap  berada  ditangan pemilik  sampai  barang  tersebut  laku  terjual  oleh  pihak  lain  .  Konsinyasi  menurut  Hadori  Yunus  dan Harnanto,  menyatakan  bahwa  konsinyasi  merupakan  perjanjian  dimana  adanya  komisi  yang  diberikan oleh pemilik barang kepada pihak yang mampu menjualkan sejumlah barang .

## Ganti Kerugian Untuk Kepentingan Umum
Ganti  kerugian adalah  penggantian  yang  layak  dan adil  kepada  pihak  yang  berhak dalam  proses pengadaan  tanah,  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan
Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.Pemberian  ganti  rugi  meski  layak,  penetapan besarnya  di  samping  harus  didasarkan  pada  nilai  yang  nyata  atau  sebenarnya  dari  tanah  yaitu  bukan harga umum yang merupakan harga yang dicatut atau harga yang sudah memasukkan unsur perolehan keuntungan namun bukan juga harga yang murah yang akan berdampak pada penurunan kesejahteraan pemiliknya.    Pada  saat  pemberian  ganti  rugi kepada  pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  wajib untuk  melakukan  pelepasan  hak  dan  menyerahkan  bukti  penguasaan  atau  kepemilikan  Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

## Perencanaan Pengadaan Tanah
Dalam hal pengadaan tanah perlu terlebih dahulu untuk melakukan perencanaan agar mengetahui apa  yang  akan  dilakukan  untuk  mendapatkan  pengadaa n  tanah  tersebut.  Istilah  “Pengadaan  Tanah” menjadi  terkenal  setelah  diterbitkan  Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  Tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunana  Untuk  Kepentingan  Umum.  Dalam  perencanaan  Pengadaan Tanah  merupakan  hal  yang  krusial  karena  kegagalan  melewati  tahapan  ini  berpotensi  menghambat jangka  waktu  penyelesaian  proses  pengadaan  tanah.  Melalui  suatu  perencanaan  terkait  dengan tanahnya, setidaknya harus diketahui 5 (lima) hal yakni : 1. Untuk keperluan apa;
2. Dimana akan dilaksanakan;
3. Berapa luas tanah yang dibutuhkan;
4. Penggunaan tanah saat ini;
5. Kapan kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan.
Berdasarkan  perencanaan  terkait  tanah  diatas,  maka  dengan  proses  yang  ada  mempermudah dalam  melaksanakan  proses  pengadaan  tanah  sehingga  pengadaan  tanah  mulai  tersusun  dengan  baik dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil.

## Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
1.  Pengadaan tanah untuk pembangunan harus tetap melihat faktor pendorong dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum antara lain :
2.  Asas manfaat, kegunaan dari proyek pembebasan tanah pasti untuk kepentingan umum dengan tidak membedakan golongan,  drajat  dan  lainnya,  faktor  yang  paling  utama  dalam  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  kepentingan  umum,  yang  kegunaan  dari  pembangunan  harus  sebagian  besar  dari masyarakat;
3.  Asas pemberian ganti rugi, sebetulnya negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang dimilik dalam pengelolaan dan penguasaan tanah mempunyai kewenangan untuk menguasasi dan mengatur peruntukan  tanah  termasuk  penguasaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentinganumum,  walau demikian  negara  tidak  sekehendaknya  sendiri  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembagunan kepentingan umum, artinya oleh negara demi pelaksanan selalu diberi uang ganti tugi bagi pemegang haknya  tanpa  membedakan  status  sosial  atau  jenis  kepemilikan  baik  jenis  kepemilikan  tanahnya secara pribadi maupun kelembagaan;
4.  Asas  kemanusiaan  artinya  harus  memberikan  perlindungan  serta  penghormatan  terhadap  gak  asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
5.  Asas  keadilan  yang  artinya  memberikan  jaminan  penggantia  yang  layak  kepada  pihak  yang  berhak, untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat kelangsungan kehidupan yang lebih baik;
6.  Asas kesepakatan artinya proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  menyelesaikan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatis,  yakni  pendekatan socio  Legal  approach  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  keterkaitan  hukum  dengan interaksi,  perilaku  atau  sikap  dari  masyarakat  terhadap  hukum  tertentu.  Penulis  langsung  melakukan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pros esnya masih berlangsung “Ataupun Belum” berakhir disebut dengan live case study. penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  terhadap  objek  penelitian  yakni  pihak  yang bersinggunganlangsung dengan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, undang-undang, dan hasil laporan  dari  penelitian  terdahulu.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  Pustaka  dan penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  turun  ke  lapangan  untuk  memperoleh  data  yang  konkret. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pelaksanaan  Konsinyasi  Terhadap  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Bengkulu- Taba Penanjung
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Agusriadi,  S.AP.  dimana  peran  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  dalam  proyek jalan  Tol  Taba  Penanjung  adalah  instansi  yang  memerlukan  tanah  serta  menjadi  juru  bayar  terhadap masyarakat  yang  tanah  beserta  isinya  masuk  kedalam  lokasi  pengerjaan  jalan  Tol  Bengkulu  Taba Penanjung dan sebagai penitip uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Argamakmur.
Kementerian  berdasarkan  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  juga  sebagai  intansi  yang membangun dan mengerjakan jalan Tol Taba Penanjung juga dibatasi oleh waktu pengerjaan jalan Tol Bengkulu  Taba  Penanjung  sehingga  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  selalu berharap  agar  proses  pengadaan  tanah  sampai  pada  tahap  pemberian  ganti  kerugian  tidak mendapatkan  kendala  atau  halangan  agar  proses  pembangunan  jalan  tolnya  berjalan  dengan  lancar dan sesuai dengan target yang diberikan.Kemudian disaat proses ganti kerugiannya sampai pada tahap konsinyasi  dan  berujung  pada  proses  Gugatan,  maka  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat  ikut  sebagai  Pihak  dalam  Gugatan  mengingat  PUPR  sebagai  Intansi  yang  memerlukan  tanah dan  mengerjakan  pembangunan  jalan  tol.Berdasarkan  wawancara  bersama  majelis  hakim  Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Argamakmur menjelaskan bahwa pihak pengadilan sifatnya menunggu intansi PUPR melakukan Penitipan uang ganti rugi sesuai dengan nilai yang  dikeluarkan  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  kemudian  Pengadilan  Negeri  menunggu  masyarakat yang  ingin  melakukan  konsinyasi  guna  mengambil  uang  ganti  kerugian  yang  telah  dititpkan  di Pengadilan.  Namun  masyarakat  tidak  serta  merta  dapat  langsung  menerima  uang  ganti  rugi  di Pengadilan  Negeri  Argamakmur,  namun  masyakarat  harus  memenuhi  semua  administrasi  dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam proses konsinyasi  terdapat  masyarakat  menerima  jumlah  ganti  kerugian  yang  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri Argamakmur,  namun  ada  juga  masyarakat  yang  tetap  tidak  menerima  jumlah  ganti  kerugian  tersebut dikarenakan  tidak  sesuai  dengan  tanah  miliki  masyakat,  sehingga  mereka  menempuh  jalur  hukum dengan melakukan Keberatan dan Gugatan pada Pengadilan Negeri Argamakmur.
Berdasarkan wawancara bersama Hakim Rudanti Widianusita, S.H.,M.H. pada Pengadilan Negeri Argamakmur menyatakan untuk masuk kedalam tahapan konsinyasi yang telah di registrasi konsinyasi di Pengadilan Negeri, terlebih dahulu Intansi yang memerlukan tanah tersebut melengkapi persyaratan mulai  dari  menyetor  titipan  ganti  kerugian  sampai  memberikan  data  yang  lengkap  dari  hasil  Panitia Pengadaan Tanah kepada Pihak Pengadilan, kemudian akan dicatat dalam Berita Acara serah terima. Kemudian  dalam  proses  konsinyasi  tidak  sertamerta  masyarakat  mengambil  ganti  kerugian  melalui Konsinyasi,  melihat  problem  proses  pelepasan  lahan  untuk  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu  Taba Penanjung  memiliki  peluang  untuk  melakukan  Gugatan  di  Pengadilan  Negeri,  adapun  proses  dalam mengajukan Gugatan sampai pada tahap agenda Putusan memakan waktu yang cukup lama.
Kemudian berdasarkan wawancara bersama Hakim Hakim Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H. pada Pengadilan  Negeri  Argamakmur  mengatakan  bahwa  dalam  Posita  dan  Petitum  Gugatan  yang  di daftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  kebanyakan  mempersoalkan  tentang  nilai  ganti  kerugian yang  tidak  sesuai  dengan  permintaan  masyarakat.  Dalam  Gugatan  meminta  agar  mngabulkan  jumlah ganti  kerugian  dengan  nilai  lebih  dari  20%  dari  harga  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah.Namun, terhadap  tanah  yang  dilakukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  dimana  tanah  tersebut langsung di peruntukkan untuk pembangunan jalan tol, walaupun proses Gugatan di Pengadilan Negeri Argamakmur  terus  berjalan,  mengingat  proses  pembangunan  Jalan  Tol  Bengkulu  Taba  Penanjung diberikan  batas  target  waktu  kerja  yang  harus  segera  dilakukan  pembangunan.  Sehingga  Proses Gugatan  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  tidak  menghalangi  pembangunan  Jalan  Tol Bengkulu Taba Penanjung.

## Pembahasan
Pelaksanaan  Konsinyasi  Terhadap  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung
Konsinyasi terhadap Pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Pelaksanaan konsinyasi dilakukan  dimana  terdapat  masyarakat  yang  menolak  hasil  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Panitia Pengadaan Tanah dimana masyarakat menolak jumlah besaran ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat.Sehingga dengan terdapatnya penolakan untuk mengambil ganti kerugian  dari  hasil  Musyawarah  Panitia  Pengadaan  Tanah  membuat  laporan  dan  mempersipakan semua  berkas  masyarakat  yang  menolak  ganti  kerugian,  kemudia  semua  berkas  akan  dilaporkan  dan
akan  dilakukan  penitipan  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  agar  dilakukannya Konsinyasi.
Pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum dengan penerapan konsinyasi harus memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip  penghormatan  terhadap  hak-hak  yang  sah  atas  tanah,  selain  itu  pelaksanaan  harus  dilakukan secara  seimbang.Pelaksanaan  konsinyasi  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  kepentingan  umum jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung diatur dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tetang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dimana  didalam  Pasal  25  dijelaskan  mengenai prosedural yang wajib ditaati oleh Pemohon, mulai dari menyetor uang ganti kerugian ke rekening bank Pengadilan  Negeri  setempat  kemudian  dimuatkan  kedalam  buku  induk  keuangan  kolom  konsinyasi, memuat  identitas  Pemohon  dan  Termohon  dengan  jelas  berdasarkan  tulisan  bahasa  Indonesia, kemudian  menguraikan  alasan  Pemohon  untuk  melakukan  penitipan  ganti  kerugian  dengan  lengkap dan  dalam  Pasal  26  dijelaskan  Permohonan  ganti  kerugian  yang  sudah  lengkap  dan  memenuhi persyaratan dicatat didalam buku registrasi konsinyasi.
Konsinyasi  dilakukan  di  saat  semua  persyaratan  administrasi  sudah  lengkap  mulai  dari  data nama  Pemohon  sampai  data  nama Termohon,  sehingga  Pengadilan  memiliki  data  lengkap  siapa  saja yang  akan  menerima  atau  mengambil  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  melalui  Konsinyasi.Masyarakat yang  akan  melakukan  pengambilan  ganti  kerugian  melalui  konsinyasi  harus  membawa  berkas permohonan  konsinyasi  dan  berkas-berkas  kepemilikan  tanah  yang  kemudian  diserahkan  pada Pengadilan  Negeri  Argamakmur.  Dalam  tahapan  pemberian  pemberkasan  harus  menyertai  Identitas Kepemilikan  yang  lengkap  serta  alas  hak  kepemilikan  tanah  yang  sah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  dan  jika  persyaratannya  semua  lengkap,  maka  pihak  Pengadilan  Negeri Argamakmur  terlebih  dahulu  memeriksa  dan  memastikan  apakah  nama  serta  bukti  kepemilikan  sama datanya dengan data yang diberikan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Argamakmur. Apabilah pihak Pengadilan Negeri Argamakmur menyatakan berkas dan data yang diberikan sudah benar, maka Pihak Pengadilan  Negeri  Argamakmur  memberikan  ganti  kerugian  dengan  prosedura  pemberian  konsinyasi yang  benar  serta  akan    di  muat  dalam  Ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri Argamakmur.Dalam  hal  pembangunan  jalan  tol  Bengkulu  Taba  Penanjung,  terdapat  masyarakat  yang mengajukan  Konsinyasi  terhadap  tanah  kepemilikanya  yang  masuk  ke  dalam  Pembangunan  jalan  tol Bengkulu Taba Penanjung, masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam pembangunan juga terdaftar di Pemerintahan Desa sesuai lokasi wilayah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tol.
Adapun data per Desa yang masyarakat mengajukan Konsinyasi yaitu :

## Tabel 1. Data Desa Yang Mengajukan Konsinyasi
No Desa Kecamatan Bidang Tanah 1 Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan 1 Bidang 2 Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat 13 Bidang 3 Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi 3 Bidang 4 Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung 77 Bidang Jumlah Konsinyasi 94 Bidang
Sehingga  masyarakat  yang  mengajukan  Konsinyasi  di  4  Desa  sebayak  94  Bidang.  Setiap  per bidangnya  merupakan  milik  masyarakat  sehingga  Masyarakat  yang  mengajukan  Konsinyasi  ke Pengadilan Negeri Argamakmur sebanyak 94 Masyarakat. Masyarakat yang mengajukan konsinyasi ke Pengadilan  Negeri  Argamakmur  sebanyak  94  konsinyasi  haruslah  melengkapi  berkas  sesuai  dengan aturan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021  Tetang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016  Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.Terdapat masyarakat yang belum menerima jumlah ganti kerugian melalui Konsinyasi sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur, antara lain :

## Tabel 2. Data Desa Mengajukan Gugatan
No Desa Kecamatan Bidang Tanah 1 Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat 1 Bidang 2 Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung 12 Bidang Jumlah Gugatan 13 Bidang
Sehingga  masyarakat  yang  mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  sebanyak 13 Bidang. Dimana per Bidangnya di miliki oleh 13 Masyarakat.Pengajuan Gugatan terhadap 13 Bidang membuat tahapan konsinyasi mengalami hambatan yang cukup lama, mengingat proses persidangan di Pengadilan  Negeri  Argamakmur  membutuhkan  waktu  yang  panjang  sampai  pada  tahap  Putusan Pengadilan  Negeri  Argamakmur.  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  dapat  membuka peluang untuk mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut bahkan bisa terjadi sampai tahap Upaya hukum Kasasi. Dengan telah selesainya upaya hukum yang dilakukan baru seseorang atau masyarakat dapat  mengambil  ganti  kerugian  melalui  konsinyasi  terlepas  sepakat  atau  tidaknya  jumlah  yang diberikan dan proses pengambilan ganti kerugian melalui Konsinyasi diberi waktu yang singkat yaitu 14 hari, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan dan melakukan pengambilan ganti kerugian harus segera  mengurus  mengingat  waktu  hanya  14  hari.Mengingat  hasil  Putusan  Pengadilan  terkhusus Pengadilan Negeri Argamakmur belum pernah memutus perkara Perdata atas Gugatan terhadap lahan atau  tanah  yang  diperuntukan  untuk  pembangunan  jalan  Tol  Bengkulu  Taba  Penanjung  di  Putus dengan jumlah ganti rugi yang harus di bayarkan oleh Pemerintah lebih dari atas yang telah ditipkan ke Pengadilan Negeri Argamakmur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelaksanaan  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  kepentingan umum  jalan  tol  Bengkulu-Taba Penanjung  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021 Tetang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016    Tentang  Tata  Cara Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dalam  Pasal  25  dan  26  harus  terpenuhi  semua  syarat mulai  dari  penyetoran  uang  ke  rekening  bank  Pengadilan  Negeri  Argamakmur  sampai  pada  semua dokumen  Pemohon  dan  Termohon  lengkap.  Kemudian  Termohon  dapat  untuk  mengajukan  konsinyasi dan membawa dokumen identias dan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Argamakmur.

## Saran
Perlunya  diberikan  jangka  waktu  terhadap  konsinyasi  di  pengadilan  negeri  setempat  karena menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian.  Menyikapi  pihak  yang  berhak  sudah  kehilangan tanahnya,  pembangunan  sudah  dilaksanakan  sehingga  perlu  adanya  perhatian  terhadap  kelangsungan hidup pihak yang berhak tersebut agar mau mengambil konsinyasi di pengadilan negeri setempat

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupeiory,  Makna  Konsinyasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Jakarta:  Raih  Asa Sukses, 2017
Effendi  Perangin,  Hukum  Agraria  Di  Indonesia  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi  Hukum, Rajawali: 1991
Limbong Benhard, Bank Tanah, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013
Maria  S.W.  Sumardjono,  Dinamika  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  Di  Indonesia,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2015, hlm 19.
Nanu Hazanuh, Heikal Muhammad Zakaria,  Sri Suartini, Pokok-Pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan 1,
Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017
Sugianto, Leliya, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2017
Universitas Hazairin,pedoman penulisan proposal dan skripsi,Bengkulu, 2019 Umar  Said  Sugiharto,  Suratman,  Noorhudha  Muchsin,  Hukum  Pengadaan  Tanah  Pengadaan  Hak  Atas
Tanah Untuk Kepentingan Uum Pra Dan Pasca Reformasi, Malang: Setara Press, 2016
file:///C:/Users/USER-OK/Downloads/Klolil/Shelvi%20Manurung%20konsinyasi.pdf  diakses  pada  tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 22:15 WIB
https://pu.go.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-pembangunan-infrastrukt  ,  diakses  pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 21:03 WIB