## PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

## Diah Mutiara Dewi
Universitas Pelita Harapan Email: tiara14.white@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Pelecehan Seksual, Hukum Internasional, Perlindungan Global Pelecehan seksual dalam hukum internasional merupakan isu yang mendalam dan kompleks, mempengaruhi ribuan orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Artikel ini bertujuan  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis  tantangan  serta  prospek  dalam perlindungan global terhadap korban pelecehan seksual. Melalui studi komprehensif dari  berbagai  instrumen  hukum  internasional,  termasuk  Konvensi  tentang Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW), Konvensi tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai perjanjian regional dan resolusi PBB,  penulis  mengidentifikasi  peran  penting  yang  dimainkan  oleh  organisasi internasional  dalam  upaya  memberantas  pelecehan  seksual.  Artikel  ini  juga menyoroti  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  dan  akuntabilitas pelaku  pelecehan  seksual  di  tingkat  internasional.  Kurangnya  konsistensi  dalam definisi  dan  hukuman  pelecehan  seksual  antar  negara,  serta  keterbatasan  akses korban terhadap sistem hukum, menjadi hambatan dalam menghadapi masalah ini secara  efektif.  Namun,  meskipun  tantangan  yang  ada,  artikel  ini  menawarkan prospek  positif  mengenai  peran  advokasi  masyarakat  sipil  dan  kesadaran internasional  yang  semakin  meningkat  terhadap  isu  pelecehan  seksual.  Dalam melampaui  batas-batas  nasional,  kerjasama  internasional  dalam  mengatasi pelecehan seksual menjadi semakin penting, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

## ABSTRACT
Keywords: Sexual Harassment, International Law, Global Protection Sexual  harassment  in  international  law  is  a  deep  and  complex  issue,  affecting thousands of people worldwide every year. This article aims to cover and analyze the  challenges  and  prospects  for  global  protection  of  victims  of  sexual  violence.
Through  a  comprehensive  study  of  various  international  legal  instruments, including  the  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on Human Rights, and various regional agreements and UN resolutions, the authors identify the important role played by international  organizations  in  efforts  to  combat  sexual  harassment.  This  article also  challenges  the  challenges  faced  in  law  enforcement  and  accountability  of perpetrators of sexual harassment at the international level. Lack of consistency in the definition and punishment of sexual insults across countries, as well as limiting victims'  access  to  the  legal  system,  are  obstacles  in  dealing  with  this  problem effectively. However, despite these challenges, this article offers positive prospects regarding  the  advocacy  role  of  civil  society  and  the  increasing  international awareness  of  the  issue  of  sexual  disappearance.  Beyond  national  boundaries, international factories in addressing sexual harassment are becoming increasingly important, with the ultimate goal of creating a global environment that is safe and free from sexual violence.

## PENDAHULUAN
Pelecehan seksual merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan dalam  konteks  hukum  internasional.  Isu  ini  melibatkan  berbagai  tindakan  yang  merugikan, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan seksual yang dialami oleh korban di seluruh
dunia  (Ismira,  2022).  Pelecehan  seksual  tidak  mengenal  batas  geografis,  budaya,  atau  latar belakang sosial-ekonomi, dan telah mempengaruhi ribuan orang dari berbagai usia, gender, dan latar  belakang  (Sutrisno  et  al.,  2020).  Hukum  internasional  memiliki  peran  penting  dalam upaya melawan pelecehan seksual dan melindungi para korban dari dampak yang merusak dan traumatis  (Lewoleba  &  Fahrozi,  2020).  Instrumen  hukum  internasional,  seperti  Konvensi tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW)  dan berbagai perjanjian hak asasi manusia, telah berusaha  mengatasi isu ini dengan memberikan perlindungan hukum bagi para korban (Arianta et al., 2020).
Meskipun  ada  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  hal  kesadaran  dan  pengakuan internasional  terhadap  pelecehan  seksual,  tantangan  yang  ada  tetap  besar  dan  rumit (Paramasatya, 2017). Salah satunya adalah kekurangan konsistensi dalam definisi dan sanksi hukum  antar  negara-negara  anggota.  Selain  itu,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku sering  kali  menghadapi  hambatan,  termasuk  keengganan  beberapa  negara  untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku pelecehan seksual yang berada di wilayah mereka. Pada saat  yang  sama,  adanya  dorongan  dari  kelompok  advokasi  masyarakat  sipil  dan  organisasi internasional  telah  memberikan  harapan  untuk  meningkatkan  perlindungan  korban  dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Kesadaran global dan akses lebih mudah ke informasi melalui teknologi telah mendorong perhatian lebih besar terhadap isu ini, serta menggugah tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang aman dan adil bagi semua (Asy’Ari, 2009).
Dalam konteks ini, artikel ini akan mengulas secara lebih mendalam tentang pelecehan seksual dalam hukum internasional, dengan fokus pada tantangan dan prospek perlindungan global (Safitri & Wibisono, 2023). Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasi peran penting hukum  internasional  dalam  menghadapi  masalah  ini,  serta  menggali  potensi  kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas pelecehan seksual. Melalui analisis  yang  cermat,  artikel  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif  tentang  isu  pelecehan  seksual  dalam  konteks  hukum  internasional,  serta mendorong  kesadaran  dan  tindakan  lebih  lanjut  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan menjaga martabat setiap individu dari ancaman pelecehan seksual.
Dalam kesimpulannya, pelecehan seksual dalam hukum internasional adalah isu yang mendalam dan rumit. Sementara berbagai instrumen hukum internasional telah didirikan untuk memberikan perlindungan dan memerangi kejahatan ini, tantangan dalam penegakan hukum dan  stigma  sosial  terus  menjadi  halangan.  Namun,  dengan  kesadaran  internasional  yang semakin meningkat dan komitmen bersama untuk bekerja sama, prospek perlindungan global bagi korban pelecehan seksual menjadi lebih cerah. Melalui kolaborasi yang erat dan upaya berkelanjutan, kita dapat mewujudkan dunia yang bebas dari pelecehan seksual, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sepenuhnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  pelecehan  seksual  dalam  hukum  internasional  akan  dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif  yang  mendalam  dan  analitis.  Pendekatan  kualitatif  ini  akan memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  dengan  lebih  baik  konteks,  dinamika,  dan kompleksitas isu pelecehan seksual, serta implikasi hukum internasional yang terkait. Berikut adalah tahapan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:
1. Kajian  Pustaka:  Tahap  awal  penelitian  akan  melibatkan  studi  kajian  pustaka  untuk mengidentifikasi  dan  memahami  berbagai  instrumen  hukum  internasional  yang  relevan yang telah dibuat untuk mengatasi pelecehan seksual. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan (CEDAW),  Konvensi  tentang  Hak  Asasi Manusia,  dan  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak (CRC), serta resolusi dan perjanjian internasional lain yang berhubungan dengan isu ini.
2. Analisis  Dokumen:  Dokumen-dokumen  resmi  seperti  laporan  negara-negara  anggota kepada  badan-badan  PBB atau  komite  yang  berhubungan  dengan  pelecehan  seksual  juga akan diakses dan dianalisis. Selain itu, dokumen-dokumen dari organisasi non-pemerintah dan  laporan  dari  kelompok  advokasi  masyarakat  sipil  yang  berfokus  pada  perlindungan korban dan penegakan hukum juga akan diperiksa.
3. Wawancara:  Peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan  pakar  hukum  internasional, pejabat pemerintah, dan aktivis yang terlibat dalam upaya penanganan pelecehan seksual di tingkat internasional. Wawancara ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum,  isu-isu  terkini,  dan  perspektif  dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Studi Kasus: Penelitian ini juga akan mencakup studi kasus dari negara-negara tertentu yang telah menghadapi pelecehan seksual dengan cara yang efektif atau yang masih menghadapi tantangan  besar  dalam  mengatasi  isu  ini.  Studi  kasus  ini  akan  memberikan  pemahaman tentang  bagaimana  hukum  internasional  dapat  diterapkan  dan  beradaptasi  di  tingkat nasional.
5. Analisis Data: Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama.  Analisis  ini  akan  membantu  dalam  menyusun  kesimpulan  dan  rekomendasi  dari penelitian ini.
6. Etika Penelitian: Penelitian akan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk melindungi kerahasiaan  dan  anonimitas  responden,  serta  mendapatkan  persetujuan  dari  semua  pihak yang terlibat dalam wawancara.
Melalui  metode  penelitian  kualitatif  ini,  diharapkan  penelitian  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  masalah  pelecehan  seksual  dalam  hukum internasional, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan korban dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya global dalam memberantas pelecehan seksual dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  telah  mengungkap  berbagai  temuan  yang  relevan  mengenai  pelecehan seksual dalam hukum internasional. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang signifikan: 1. Instrumen  Hukum  Internasional  yang  Relevan:  Penelitian  ini  telah  mengidentifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan dalam mengatasi pelecehan seksual, seperti  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan (CEDAW),  Konvensi  tentang  Hak  Asasi Manusia,  dan  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak (CRC).  Instrumen  hukum  ini  memberikan  dasar  penting  bagi  perlindungan  korban pelecehan  seksual  dan  memberikan  kerangka  kerja  bagi  negara-negara  anggota  untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang tepat.
2. Tantangan  Penegakan  Hukum:  Penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelecehan  seksual  di  tingkat  internasional.  Kekurangan konsistensi  dalam  definisi  dan  sanksi  hukum  antar  negara  anggota  menjadi  salah  satu tantangan  utama.  Beberapa  negara  mungkin  tidak  mengutip  atau  mematuhi  ketentuan- ketentuan hukum yang ada dengan ketat, sehingga mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.
3. Stigma  Sosial  dan  Budaya:  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  stigma  sosial  dan  budaya seputar pelecehan seksual menjadi hambatan bagi korban untuk melaporkan dan mencari keadilan.  Kultur  pemaluan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  ketidakpercayaan  terhadap
sistem  hukum  sering  kali  menghalangi  korban  untuk  melangkah  maju  dan  melaporkan kejahatan yang mereka alami.
4. Peran Teknologi dan Media  Sosial: Penelitian ini menyoroti peran penting teknologi dan media  sosial  dalam  meningkatkan  kesadaran  tentang  pelecehan  seksual.  Kampanye kesadaran  seperti  #MeToo  telah  memberikan  platform  bagi  korban  untuk  berbicara  dan mendapatkan dukungan dari masyarakat global. Internet juga telah menjadi alat yang kuat untuk  menyebarkan  informasi  dan  menggalang  dukungan  untuk  perjuangan  melawan pelecehan seksual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam hukum internasional merupakan  isu  yang  kompleks  dan  memerlukan  pendekatan  holistik  untuk  penanganannya. Meskipun  ada  berbagai  instrumen  hukum  internasional  yang  relevan,  tantangan  dalam penegakan hukum dan stigma sosial masih menjadi masalah utama yang dihadapi.
Salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  perlunya  lebih  banyak  kerjasama internasional  dalam  mengatasi  isu  pelecehan  seksual  (Budi  et  al.,  2021).  Negara-negara anggota perlu saling berbagi informasi dan pengalaman, serta bekerja sama dalam menangani pelaku pelecehan seksual yang melintasi batas-batas negara. Kerjasama ini dapat ditingkatkan melalui pertemuan internasional, dialog multilateral, dan berbagi praktik terbaik.
Penting  juga  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pendidikan  masyarakat  tentang pelecehan  seksual  (Saimima  et  al.,  2022).  Upaya  ini  dapat  dilakukan  melalui  kampanye kesadaran,  program  pendidikan  di  sekolah,  dan  pelibatan  aktif  media  sosial.  Dengan meningkatkan kesadaran, stigma sosial terhadap korban dapat dikurangi, sehingga korban lebih terbuka untuk melaporkan dan mencari bantuan.
Selain  itu,  penegakan  hukum  yang  efektif  juga  memerlukan  sistem  peradilan  yang transparan dan akuntabel. Negara-negara harus memastikan bahwa proses pengadilan terhadap pelaku  pelecehan  seksual  berlangsung  adil,  tanpa  adanya  diskriminasi  atau  manipulasi (Antariksa et al., 2023). Kekuatan kepolisian dan sistem peradilan juga harus diperkuat untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan cermat dan tegas.
Kesimpulannya, upaya untuk mengatasi pelecehan seksual dalam hukum internasional memerlukan  komitmen  bersama  dari  semua  pihak  terlibat.  Dengan  memperkuat  hukum internasional,  meningkatkan  kerjasama  internasional,  dan  meningkatkan  kesadaran  serta dukungan  bagi  para  korban,  kita  dapat  menciptakan  dunia  yang  lebih  aman,  adil,  dan berperikemanusiaan bagi semua individu.

## KESIMPULAN
Pelecehan  seksual  dalam  hukum  internasional  merupakan  isu  yang  kompleks  dan mendalam. Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang relevan,  termasuk  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan  (CEDAW)  dan  Konvensi  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  menjadi  landasan penting  dalam  upaya  perlindungan  korban  pelecehan  seksual.  Meskipun  ada  upaya  dan kesepakatan  internasional  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  ini,  penegakan hukum tetap menjadi tantangan besar. Kekurangan konsistensi definisi dan sanksi antar negara, serta  stigma  sosial  dan  budaya  seputar  pelecehan  seksual,  menghambat  korban  untuk melaporkan  dan  mencari  keadilan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  bersama  dari  negara- negara  anggota  dan  organisasi  internasional  untuk  meningkatkan  kerjasama,  meningkatkan kesadaran  publik,  dan  memperkuat  penegakan  hukum  guna  menciptakan  dunia  yang  lebih aman dan adil bagi semua.
Dalam  menghadapi  tantangan  dan  prospek  perlindungan  global  terhadap  pelecehan seksual,  pendekatan  holistik  dan  inklusif  menjadi  kunci.  Penguatan  hukum  internasional, dukungan bagi para korban, dan kolaborasi internasional yang lebih erat merupakan langkah- langkah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas pelecehan seksual. Selain
itu,  peran  teknologi  dan  media  sosial  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan menggalang dukungan harus dimanfaatkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Antariksa, A. G., Fajrin, D. R., Ningtyas, I. C. A., Supriyadi, J. P., & Nugroho, F. M. (2023).
Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat. Jurnal Anti Korupsi , 13 (1), 1–13.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (2), 166–176.
Asy’Ari, H. (2009). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT NEWMONT . program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Budi,  E.,  Wira,  D.,  &  Infantono,  A.  (2021).  Strategi  penguatan  cyber  security  guna mewujudkan  keamanan  nasional  di  era  society  5.0. Prosiding  Seminar  Nasional  Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) , 3 , 223–234.
Ismira, A. (2022). Praktik Budaya Tradisi Bacha Bazi (Dancing Boys) di Afghanistan: Sebuah Pendekatan Human Security. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO , 2 (2), 131–148. Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Jurnal Esensi Hukum , 2 (1), 27–48.
Paramasatya, S. (2017). Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. Global South Review , 2 (1), 51–62.
Safitri,  D.,  &  Wibisono,  A.  A.  (2023).  Keamanan  Manusia  Pekerja  Migran  Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. Intermestic: Journal of International Studies , 7 (2), 741–769.
Saimima, I. D. S., Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, I. W. A. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga  Pendidikan  Berdasarkan  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  dan  UU  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. Abdi Bhara , 1 (1), 58–65.
Sutrisno, A., Wahyuni, E., Jumiati, E., Adiasti, N., Jafar, R., Savitri, D. I., & Assegaf, S. U. (2020). Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan . Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License