## PEMANTAUAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PENGEMBANGANNYA

## MONITORING OF DRUG AND MEDICAL LOGISTIC IN INDONESIA: CHALLENGE AND DEVELOPMENT
Guardian Yoki Sanjaya 1) , Ahadi Wahyu Hidayat 2)
1) Departemen Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2) Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementrian Kesehatan, Jakarta

## ABSTRAK
Di  fasilitas  publik,  peran  manajemen  obat  dan  perbekalan  kesehatan  melibatkan  berbagai  level  organisasi,  mulai  dari pusat, provinsi, kabupaten dan fasilitas kesehatan. Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di layanan kesehatan primer dilakuan oleh  instalasi  farmasi  level  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  peran  untuk  melakukan  perencanaan,  pembeliaan,  penyimpanan, distribusi dan pelaporan. Sistem informasi elektronik juga telah digunakan. Sayangnya, mekanisme pelaporan dari level yang paling bawah  tidak  dapat  berjalan  secara  optimal  akibat  kompleksitas  pelaporan,  keterbatasan  sumber  daya  dan  banyaknya  obat  dan perbekalan kesehatan yang harus dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan alur pelaporan data obat dan perbekalan kesehatan sebagai upaya melakukan pemantauan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan nasional di Indonesia.
Penelitian kualitatif dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2013 untuk mengidentifikasi alur pelaporan, tantangan dan peluang  memperkuat  sistem  informasi  obat  dan  perbekalan  kesehatan.  Data  dikumpulkan  melalui  diskusi  kelompok  terarah, wawancara  mendalam  dan  kunjungan  lapangan  di  3  instalasi  farmasi  Kabupaten/Kota  dan  1  Instalasi  farmasi  provinsi.  Diskusi kelompok  terarah  dilakukan  di  tingkat  pusat  yang  melibatkan  penanggung  jawab  pengelola  pelaporan  dan  pemantauan  obat  dan perbekalan kesehatan.
Sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan manajemen  logistik obat dan perbekalan  kesehatan  instalasi  farmasi  (internal)  dan  pihak  eksternal  (laporan),  baik  pemerintah  daerah  maupun  Kementrian Kesehatan.  Pengelolaan  informasi  tersebut  sangat  tergantung  pada  sumber  daya,  alat  bantu  dan  kemampuan  masing-masing instalasi  farmasi.  Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berpotensi  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  pencatatan  dan pelaporan secara lebih baik. Namun demikian, perlu dipertimbangkan untuk penguatan infrastruktur, penggunaan standar data dan dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan.

## Kata kunci: manajemen logistik, pemantauan obat dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan, sistem informasi

## ABSTRACT
In public sector, the role of drugs and medical supplies management involves various levels of health organizations, from the  central  level,  provincial,  district  and  health  facilities  level.  It  is  manage  by  pharmacy  department  that  have  a  role  to  conduct planning,  purchasing,  storage,  distribution  and  reporting.  Electronic  information  systems  have  also  been  used.  Unfortunately, reporting mechanisms cannot be optimized due to the complexity of reporting, lack of resources and the huge number of medicines and medical supplies that should be managed by the pharmacy department This study aimed to describe the flow of data reporting medicines and medical supplies as one mechanism for monitoring national drug availability in Indonesia.
Qualitative  research  conducted  in  October-December  2013  to  identify  data  flow,  challenges  and  opportunities  for strengthening the information system for drugs and medical supplies. Data were collected through focus groups discussion, in-depth interviews and field visits to 3 pharmacy unit in district level and a provincial level of pharmacy unit. Focus group discussions were conducted  at  the  national  level  involving  the  person  in  charge  of  managing  the  reporting  and  monitoring  of  drugs  and  medical supplies.
The information system of drug and medical logistics were made to accommodate the needs of the pharmacy department (internal  medical  logistic  management)  and  external  parties  (reporting),  both  the  local  government  and  the  Ministry  of  Health. Information management was highly dependent on the local resources, tools and capabilities of each pharmacy unit and their staff. The  use  of  information  and  communication  technology  has  the  potential  to  accommodate  the  needs  for  better  recording  and reporting mechanism. However, it should be considered to strengthen local resources and infrastructure, the use of data standards and policy support from stakeholders.
Keywords: logistics management, monitoring of drugs and medical supplies, recording and reporting systems, information systems

## PENDAHULUAN
Logistik  obat  dan  perbekalan  kesehatan memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan

## Korespondensi:

## Guardian Yoki Sanjaya
Gedung IKM Lt 2 Ruang 213 Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta Email   : gysanjaya@ugm.ac.id
nasional  (World  Health  Organization,  2010). Menurut  Manso  et  al.,  (2013)  terdapat  4  isu penting  yang  berkaitan  dengan  manajemen logistik  di  negara  berkembang  yaitu  sumber pembiayaan, mekanisme supervisi, pendistribusian  serta  monitoring  dan  evaluasi yang  berkesinambungan.  Obat  dan  perbekalan
kesehatan diperlukan untuk pelayanan kesehatan  di  semua  level  organisasi  kesehatan, terutama  pada  era  desentralisasi  (Nelson  and Adams, 2000). Pengelolaan  obat dan perbekalan kesehatan  membutuhkan  dukungan  sistem informasi  yang  adekuat,  terutama  untuk melakukan  pemantauan,  evaluasi,  perencanaan program,  pengambilan  keputusan  penting  dan bahkan penelitian (Abouzahr and Boerma, 2005). Menurut  Roy  et  al.,  (2009),  pengelolaan informasi obat dan perbekalan kesehatan  secara nasional digunakan untuk pelacakan penyimpanan  dan  pergerakan  barang  pada setiap  level  pelayanan  kesehatan  dalam  sebuah sistem  supply  chain  agar  dapat  memastikan ketersediaan  logistik  farmasi  di  level  fasilitas kesehatan  tersebut,  dan  untuk  mempermudah relokasi  logistik  antar  lokasi  (daerah)  dengan mempertimbangkan ketersediaan obat di masing-masing  level  dan  tanggal  kadaluarsa sehingga  obat  dan  perbekalan  kesehatan  dapat diserap  dengan  optimal  baik  untuk  tujuan pelayanan rutin maupun keadaan khusus.
Di  sektor  publik,  manajemen  logistik melibatkan  peran  organiasi  kesehatan  dari berbagai  level,  mulai  dari  tingkat  pusat, provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan, dimana masing-masing level memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang berbeda  terkait  dengan  pengelolaan  logistik farmasi  (Bossert  et  al.,  2003;  Jahre  et  al.,  2012). Selain  kompleksitas  organisasi,  pengelolaan logistik  sendiri  merupakan  proses  yang  rumit mulai  dari  perencanaan,  pembelian  obat, distribusi obat, penggunaan obat dan manajemen  operasional  pengelolaan  logistik (Manso  et  al.,  2013;  Walkowiak  and  Keene, 2009).  Tidak  heran  jika  pengelolaan  informasi dalam  proses  tersebut  menjadi  sangat  vital dimana  instrumen  elektronik  pengelolaan  data diperlukan  untuk  membantu  pengambilan keputusan  di  setiap  proses  siklus  pengelolaan logistik  (PATH,  2010;  USAID  |  DELIVER PROJECT, 2012).
Seperti  halnya  di  beberapa  negara berkembang  (Bossert  et  al.,  2003;  Jahre  et  al., 2012; Manso et al., 2013), Indonesia menghadapi situasi yang rumit dengan kompleksitas struktur organisasi kesehatan yang bersifat desentralisasi. Praktis  kedua  tujuan  menurut  Roy  et  al.  (2009)
diatas  menjadi  tantangan  besar  bagi  pengambil kebijakan  dalam  memperkuat  sistem  logistik obat  dan  perbekalan  kesehatan  nasional. Pencatatan  dan  pelaporan  logistik  secara  rutin yang  dilakukan  fasilitas  pelayanan  kesehatan, instalasi  farmasi  level  Kabupaten/Kota  dan Provinsi,  menjadi  sumber  data  penting  untuk menilai  ketersediaan  obat  di  setiap  level administrasi,  sebagai  dasar  untuk  melakukan relokasi  logistik  pada  keadaan  khusus  (seperti bencana,  keadaan  out  breaks)  dan  pengambilan keputusan secara cepat.
Berbagai  pendekatan  dilakukan  untuk memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan  tersebut  sebagai  upaya  untuk melakukan  pemantauan  obat  dan  perbekalan kesehatan nasional. Peningkatan kompetensi staf pengelola instalasi farmasi, pembuatan panduan manajemen  logistik,  peningkatan  infrastruktur pendukung dan alokasi anggaran dari pemerintah  pusat.  Selain  itu  pemerintah  pusat telah mengupayakan sistem informasi manajemen  logistik  berbasis  elektronik  atau disebut  e-logistik.  Sejumlah  instalasi  farmasi Kabupaten/Kota  juga  telah  memanfaatkan sistem informasi manajemen logistik.
Namun demikian, kompleksitas organisasi,  tantangan  pengelolaan  logistik  dan desentralisasi kesehatan menyebabkan mekanisme  pemantauan  obat  dan  perbekalan kesehatan  berjalan  tidak  optimal.  Hal  ini diperparah  dengan  kondisi  geografis  yang  luas dan  ketersediaan  infrastrutur  yang  tidak seragam  antar  satu  instalasi  farmasi  dengan lainnya  (Susyanty  et  al.,  2014). Sistem  informasi manajemen  logistik  juga  belum  sesuai  dengan kebutuhan  lokal,  dan  bahkan  beberapa  instalasi farmasi sudah mengembangkan sistem manajemen  logistik  secara  mandiri.  Untuk  itu, diperlukan  strategi  penguatan  sistem  informasi untuk  melakukan  pemantauan  obat  dan perbekalan  kesehatan  dengan  mengidentifikasi siklus informasi logistik, tantangan dan peluang penguatannya.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  yang  dilakukan  pada  bulan  Oktober- Desember tahun 2013. Secara purposive, penelitian ini melibatkan Kementrian Kesehatan
khususnya  Bina  Farmasi  Sub  Direktorat  Obat Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan,  3  Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan 1 Instalasi Farmasi Provinsi.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi lapangan,  telaah  dokumen,  wawancara  dan diskusi  kelompok  terarah.  Observasi  lapangan dilakukan di 4 instalasi farmasi Kabupaten/Kota dan  Provinsi  untuk  melihat  alur  pelayanan farmasi dan dokumen pencatatan dan pelaporan yang  tersedia.  Dipilihnya  instalasi  farmasi tersebut karena memiliki pengalaman yang baik dalam penggunaan sistem informasi manajemen logistik  dan  rutin  mengirimkan  laporan  ke Kementrian  Kesehatan.  Observasi  lapangan secara  cepat  dilakukan  di  level  provinsi  dan kabupaten/kota dengan pendekatan rapid assessment dari McMullen et al., (2011). Beberapa dokumen  pendukung  juga  dikumpulkan  dari instalasi  farmasi  seperti  panduan  pengelolaan obat  dan  perbekalan  kesehatan,  formulir pelaporan  obat  yang  digunakan  di  level kabupaten/kota  dan  provinsi  dan  regulasi  yang terkait dengan siklus informasi logistik.
Wawancara dilakukan terhadap 4 responden  pengelola  instalasi  farmasi  yang berbeda  level.  Staf  instalasi  farmasi  yang menjadi responden dipilih berdasarkan pengalaman  lebih  dari  2  tahun  mengelola  obat dan  perbekalan  kesehatan  dan  pernah  terlibat aktif  dalam  implementasi  sistem  informasi manajemen  logistik.  Wawancara  bertujuan untuk  mengidentifikasi  tantangan  dan  harapan dari pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di  instalasi  farmasi.  Diskusi  kelompok  terarah (FGD)  melibatkan  8  staf  sub  direktorat  Obat Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan,  Kementrian Kesehatan.  Pendekatan  FGD  dinilai  lebih  tepat karena  keterbatasan  waktu  dan  kesibukan  dari masing-masing  staf  di  level  pusat.  FGD dilakukan untuk melihat perspektif pemantauan dan dukungan penguatan sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan secara nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Alur Pelaporan Rutin
Pencatatan  dan  pelaporan  obat  dan perbekalan  kesehatan  di  Indonesia  dilakukan dari  level  yang  paling  rendah  (Puskesmas). Salah  satunya  yang  rutin  digunakan  di Puskesmas adalah
formulir Laporan
Penggunaan  dan  Lembar  Permintaan  Obat (LPLPO)  yang  dikirimkan  ke  Instalasi  Farmasi Kabupaten/Kota.  Di  salah  satu  Kabupaten, Puskesmas sudah menggunakan sistem informasi  manajemen  puskesmas  (SIMPUS) untuk  mengelola  data  obat  dan  perbekalan kesehatan,  termasuk untuk mengeluarkan laporan  LPLPO.  LPLPO  terdiri  dari  data  obat, jumlah  persediaan  obat  terakhir,  pemakaian obat, permintaan obat dan sumber dana. LPLPO dikompilasi di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sebagai  dasar  untuk  distribusi  obat.  Kompilasi laporan  tersebut  juga  dikirimkan  ke  level  yang lebih  tinggi  (Instalasi  Farmasi  Provinsi  dan Kementrian  Kesehatan).  Pelaporan  ke  Instalasi Farmasi  Provinsi  dilakukan  3  bulan  sekali  yang berasal  dari  kompilasi  laporan  Puskesmas. Sedangkan  Instalasi  Farmasi  Provinsi  akan melaporkan  ke  Kementrian  Kesehatan  setiap  6 bulan.
Alur  pelaporan  tersebut  menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota merupakan level instalasi  farmasi  yang  langsung  berhubungan dengan  distribusi  obat  ke  unit  pelaksana  teknis pelayanan  kesehatan  (Puskesmas).  Mekanisme pencatatan  dan  pelaporan  data  dengan  jeda waktu yang terlalu lama (sampai 6 bulan di level Pusat),  menyebabkan  sulitnya  untuk  memantau ketersediaan obat untuk pengambilan keputusan  (distribusi  obat  untuk  kepentingan buffer,  relokasi  logistik  untuk  keperluan khusus).  Padahal  pelaporan  bulanan  dari Kabupaten/Kota  berpotensi  untuk  dipantau setiap saat dengan menggunakan pola pencatatan yang telah ada.

## Struktur  Organisasi  Pengelola  Obat  dan Perbekalan Kesehatan
Pengelolaan  perbekalan  di  tiap-tiap level  organisasi  dilakukan  oleh  unit  dengan struktur  organisasi  yang  berbeda.  Struktur organisasi  akan  berpengaruh  terhadap  sumber daya dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari instalasi  farmasi.  Di  level  dinas  kesehatan, setidaknya terdapat 2 model organisasi pengelola  obat  dan  perbekalan  kesehatan  di setiap  level  organsiasi,  yaitu  instalasi  farmasi sebagai  unit  pelaksanaan  teknis  daerah  (UPTD) dan  menjadi  salah  satu  seksi  di  struktur
organisasi  Dinkes  yang  menanganis  obat  dan perbekalan kesehatan.
Instalasi  Farmasi  sebagai  Unit  Pelaksanan  Teknis Daerah (UPTD)
Sebagai UPTD, instalasi farmasi memiliki  tupoksi  yang  khusus  menangani  obat dan  perbekalan  kesehatan.  UPTD  tersebut memiliki  pembagian kerja  yang jelas  antara staf berdasarkan  siklus  manajemen  obat  dan perbekalan  kesehatan.  Mulai  dari  perencanaan, pembelian,  penerimaan  dan  stok  obat  serta distribusi obat.
Menjadi  Salah  Satu  Seksi  di  Struktur  Organisasi Dinkes  yang  Menangani  Obat  dan  Perbekalan Kesehatan
Seksi  ini  umumnya  memiliki  tupoksi yang  lebih  luas  dan  tidak  hanya  melakukan kegiatan  pengelolaan  obat  dan  perbekalan kesehatan.  Sebagai  contoh  di  salah  satu  Dinkes Provinsi,  selain  mengelola  obat  juga  memiliki tupoksi  yang  berkaitan  dengan  perizinaan  dan akreditasi fasilitas farmasi. Praktis aktivitas yang dilakukan  jauh  lebih  banyak  dengan  sumber daya yang terbatas.

## Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Instalasi  Farmasi  level  Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam mendistribusikan obat  ke  unit  layanan  (Puskesmas).  Terdapat beberapa  sumber  dalam  penyediaan  obat  dan perbekalan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.  Fasilitas  kesehatan  primer yang  sudah  berstatus  badan  layanan  umum (BLUD)  juga  memiliki  wewenang  untuk melakukan  penyediaan  logistik  secara  mandiri. Gambar  1  menunjukkan  pola  penyediaan  dan distribusi  obat  di  berbagai  level  organisasi pengelola obat dan perbekalan kesehatan.
Jika  ditelusuri,  penerimaan  obat  dan perbekalan  kesehatan  di  level  Kabupaten/Kota berasal dari 4 sumber  yang  berbeda,  antara lain pembelian  langsung,  penyediaan  dari  provinsi, penyediaan dari pusat, dan obat hibah.

## Pembelian Langsung
Pembelian  langsung  melalui  e-katalog dengan  dana  yang  bersumber  dari  3  kelompok yaitu  1).  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  atau  ada
yang menyebutkan dana dari pusat/APBD tidak murni, 2). APBD murni baik APBD 1 dan APBD 2 (ada yang  menyebutkan Dana Alokasi Umum atau  DAU),  3)  Sumber  Dana  Asuransi. Sayangnya  periode  pembelian  hanya  di  waktu yang  telah  ditentukan  (umumnya  2  kali  per tahun), kecuali dana yang didapat dari asuransi. Penting  bagi  instalasi  farmasi  Kabupaten/Kota untuk  dapat  melakukan  pembelian  sewaktu- waktu untuk menjamin ketersediaan obat.

## Penyediaan dari Provinsi
Instalasi farmasi
provinsi mengalokasikan  obat  untuk  fungsi  buffer  bagi Kabupaten/Kota, keadaan bencana atau kegiatan sosial.

## Penyediaan dari Pusat
Terutama  untuk  obat-obat  program kesehatan  seperti  obat  TB,  Malaria,  Vaksin  dan sebagainya.  Setidaknya  terdapat  17  program kesehatan yang memiliki alokasi untuk persediaan  obat  dan  alat  bagi  Kabupaten/Kota. Obat  dan  alat  ini  didistribusikan  melalui provinsi dengan alokasi pembagian yang sudah jelas  (Puskesmas,  Rumah  Sakit).  Obat  program terkesan  titipan  dimana  pemegang  program tidak  memonitor  langsung  ketersediaan  obat tersebut.  Akibatnya  beberapa  obat  program terkadang  utilisasinya  rendah  dan  cendrung cepat kadaluarsa.

## Obat Hibah
Walaupun  jumlahnya  tidak  banyak, namun  demikian  dalam  keadaan  tertentu (seperti  bencana),  jumlah  obat  hibah  terkadang sangat  banyak  dan  cendrung  mendekati kadaluarsa.
Penerimaan  dan  distribusi  obat  dan perbekalan  kesehatan selalu  dicatat  dan dilaporkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Pencatatan tersebut harus membedakan  sumber  anggaran,  unit  layanan yang  menerima,  jumlah  yang  didistribusikan, tanggal  kadaluarsa  sampai  nilai  aset  untuk setiap item obat dan perbekalan kesehatan yang dimiliki  berdasarkan  sumber  pendanaannya. Banyaknya  variabel  data  yang  harus  dikelola menyebabkan sulitnya pencatatan dan
pelaporan obat dan perbekalan kesehatan secara manual.

## Pelaporan  dan  Indikator  Obat  dan  Perbekalan Kesehatan
Instalasi  farmasi  memiliki  tanggung jawab  untuk  membuat  laporan  rutin  yang  telah ditentukan Kementrian Kesehatan dan Pemerintah  Daerah  karena  merupakan  bagian dari tatakelola kepemerintahan daerah. Laporan rutin  yang  perlu  diakomodasi  terdiri  dari laporan  ketersediaan  obat  indikator  nasional, laporan  obat  kadaluarsa,  laporan  penggunaan obat generik dan obat rasional serta jumlah stok dan  nilai  aset  instalasi  farmasi.  Sebagai pengelola  aset  obat  dan  perbekalan  kesehatan, instalasi farmasi juga diwajibkan untuk melaporkan  ke  pemerintah  daerah,  pihak jaminan  kesehatan  (Jamkesda)  dan  badan pemeriksa keuangan (Gambar 2).
Pengelolaan  data  penerimaan  dan distribusi menjadi kunci penting untuk menghasilkan  laporan  tersebut.  Sumber  daya manusia  yang  terbatas  di  instalasi  farmasi  serta kegiatan  pelayanan  distribusi  yang  terus menerus  menyebabkan  pengelolaan  data  tidak berjalan baik, terutama di level Kabupaten/Kota.
Instalasi
Farmasi
Kabupaten/Kota harus melayani distribusi logistik untuk 20-40 Puskesmas  setiap  bulan,  termasuk  permintaan khusus  seperti  kegiatan  sosial.  Kompilasi  data secara  manual  dengan  sumber  daya  yang terbatas  menyebabkan  sulitnya  menghasilkan laporan yang lengkap dan tepat waktu.

## Penggunaan  Alat  Bantu  Pencatatan  dan Pelaporan
Untuk  mengakomodasi  pencatatan  dan pelaporan  yang  terjadi,  beberapa  Instalasi Farmasi sudah menggunakan pendekatan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Salah  satu yang  paling  banyak  digunakan  adalah  aplikasi spreadsheet  untuk  pencatatan  dan  pelaporan. Sayangnya pencatatan ini hanya mengakomodasi  pelaporan  tahun  berjalan  dan tidak  ada  kesamaan  format  antar  satu  instalasi farmasi dengan lainnya. Beberapa Kabupaten/Kota menginisiasi pemanfaatan Sistem  Informasi  Manajemen  Logistik  (LMIS) dengan  berbagai  nama  seperti  Sistem  Informasi
Manajemen  Obat  (SIMO),  e-logistik  dan  sistem farmasi. Gambar 2 menunjukkan pola pencatatan  dan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh instalasi farmasi di semua level.
Di  fasilitas  pelayanan  publik  seperti Puskesmas,  Instalasi  Farmasi  Kabupaten/Kota memiliki  peran  penting  untuk  mengakomodasi pencatatan dan pelaporan penggunaan obat dan perbekalan  kesehatan.  Terdapat  formulir  Surat Bukti  Barang  Keluar  (SBBK)  yang  digunakan untuk pencatatan distribusi logistik dari instalasi farmasi  ke  level  dibawahnya.  Sedangkan  dari Puskesmas ke Kabupaten/Kota terdapat formulir Lembar  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan Obat (LPLPO). Kedua formulir tersebut digunakan untuk pelaporan rutin.

## Manajemen  Informasi  Logistik  di  Instalasi Farmasi
Pelayanan  di  Instalasi  Farmasi  terkait dengan  siklus  manajemen  logistik  mulai  dari seleksi obat, pembelian obat, distribusi obat dan penggunaan  obat.  Gambar  3  menunjukkan bagaimana  proses  pengelolaan  obat  di  instalasi farmasi dan bagaimana pencatatan dan pelaporan  dilakukan  di  masing-masing  tahapan (Walkowiak and Keene, 2009).

## Seleksi obat dan perbekalan kesehatan
Pemilihan  obat  didasari  pada  Peraturan Kementrian  Kesehatan  terkait  Daftar  Obat Pelayanan  Kesehatan  dasar  (PKD)  yang  harus disediakan  oleh  Kabupaten/Kota.  Menurut  SK Kemenkes  tersebut,  terdapat  450  daftar  obat PKD  dimana  144  diantaranya  termasuk  dalam indikator  obat  nasional.  Diantara  450  obat tersebut  terdapat  obat-obat  program  yang didatangkan  langsung  dari  Pusat.  Selebihnya Kabupaten/Kota dapat menentukan sendiri jenis dan  jumlah  obat  yang  diperlukan  untuk kebutuhan daerahnya.

## Pembelian dan Penerimaan
Obat  dan  perbekalan  kesehatan  berasal dari  sumber  berbeda  telah  dijelaskan  pada Gambar 2. Instalasi Farmasi melakukan pembelian  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya masing-masing melalui e-katalog. Namun demikian,  obat  yang  diterima  dari  pedagang besar  farmasi  untuk  beberapa  jenis  obat  bisa
dengan  merk  dagang  yang  berbeda,  sehingga mempengaruhi  pola  pencatatan  dan  pelaporan yang  dilakukan  di  masing-masing  daerah. Penerimaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan
mencakup  informasi  obat  kadaluarsa  dan  harga satuan  obat  sehingga  dapat  digunakan  untuk melakukan penghitungan nilai aset logistik.
Gambar 1. Penyediaan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Masing-Masing Level Instalasi Farmasi
Gambar 2. Pola Pelaporan Rutin yang Dilakukan di Level Pelayanan Kesehatan Publik
Pusat Provinsi Pemda BPK
Obat Indikator Ketersediaan Obat Indikator Nasional Penggunaan Resep Obat Generik (sampel 50 resep/bulan) Biaya Obat per Kunjungan pasien per skema pembiayaan Stok dan Nilai
Aset (Semua Obat dan Alat) Kabupaten/Kota Ketersediaan Obat Obat Kadaluarsa Kertas Spreadsheet Spreadsheet LMIS Aplikasi gudang farmasi Spreadsheet LMIS Spreadsheet LMIS SBBK SBBK Sosial
Pusat Pembelian APBN, Hibah Pembelian (APBD 1), Hibah Pembelian (DAK, APBD 2, Jaminan Kesehatan), Hibah
Supply dari pusat
Obat Program (17)
Supply dari provinsi (buffer) dan obat program Obat Program Bencana, Kegiatan Sosial Rumah Sakit Kegiatan sosial Kegiatan Sosial Kegiatan Sosial Puskesmas Puskesmas Puskesmas Provinsi Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pembelian

## Gambar 3. Siklus manajemen obat dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi
Gambar 3. Siklus Manajemen Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi

## Distribusi
Di  level  Kabupaten/Kota  distribusi logistik moyoritas ke Puskesmas yang dilakukan tiap bulan didasari pada Lembar Pemakaian dan Lembar  Permintaan  obat  (LPLPO)  Puskesmas. Jumlah  dan  item  obat  yang  didistribusikan disesuaikan  dengan  permintaan  obat  yang masuk  dari  laporan  LPLPO.  Laporan  tersebut dievaluasi  terhadap  penggunaan  obat  bulan terakhir  untuk  menyesuaikan  pemberian  obat dengan  menghitung  stok  optimum.  Di  level Provinsi, distribusi obat dilakukan untuk tujuan buffer  bagi  Kabupaten/Kota  dibawahnya,  selain untuk  permintaan  kegiatan  sosial.  Sedangkan untuk  obat  program,  distribusi  tergantung  dari masing-masing  program,  dimana  instalasi farmasi  di  level  Kabupaten/Kota  maupun Provinsi  lebih  sebagai  fasilitator  mengelola distribusinya  baik  ke  puskesmas  atau  untuk rumah  sakit  yang  telah  ditentukan.  Dengan pencatatan  distribusi  obat,  dapat  teridentifikasi pola penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di masing-masing institusi.

## Penggunaan dan Ketersediaan
Selain  melalui  informasi  distribusi, laporan penggunaan logistik di fasilitas kesehatan diharapkan dapat menilai penggunaan  obat  generik,  menaksir  biaya  obat
per  kunjungan  pasien  dan  mengevaluasi penggunaan  obat  rasional.  Namun  demikian, karena  keterbatasan  sumber  daya,  instalasi farmasi hanya menilai penggunaan obat dari sisi distribusinya  saja.  Pemantauan  ketersediaan logistik,  dilakukan  baik  di  instalasi  farmasi maupun  di  masing-masing  Puskesmas  untuk melakukan perencanaan, pembelian dan distribusi.

## Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen Logistik
Di  beberapa  negara,  sistem  informasi manajamen  logistik  digunakan  sebagai  cara untuk  mengurangi  beban  pencatatan  dan pelaporan  di  instalasi  farmasi  maupun  fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, sistem elektronik atau logistic management information systems  (LMIS)  dapat  menyediakan  data  yang tepat  waktu  dan  akurat  untuk  pengambilan keputusan serta untuk melakukan advokasi dan mobilisasi sumberdaya yang ada (Whitehouse et al.,  2007).  Pemahaman  terhadap  proses  bisnis manajemen  logistik  dan  alur  pelaporan  secara nasional  memberikan  perspektif  baru  terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  pengelolaan  logistik  di Indonesia.
Manajemen Operasional Seleksi Obat Pembelian Obat Distribusi Obat Penggunaan Obat - Penghitungan  berdasarkan  pola konsumsi sebelumnya
- Kebijakan penggunaan e-Katalog
- Supply obat berasal dari sumber berbeda (supply dari pusat dan pembelian langsung)
- Sentralisasi di instalasi farmasi kabupaten/kota
- Instalasi farmasi provinsi sebagai buffer kebutuhan obat di Kabupaten/Kota dan pengaturan distribusi obat progran - Instalasi  Farmasi  Pusat  hanya  untuk  obat program dan kebutuhan khusus (Bencana, haji)
- Berdasarkan penggunaan obat  di  fasilitas  pelayanan kesehatan - Monitoring penggunaan obat generik - Evaluasi biaya obat rata-rata per kunjungan - Penggunaan obat rasional - Penggunaan obat esensial (Daftar obat kesehatan dasar) - Kebijakan  monitoring  ketersediaan obat - Penggunaan  sistem  informasi  yang  berbeda  dan overlaping (Excel, e-logistik, e-katalog, pelaporan Napza, SIM Farmasi, dll)
- Struktur organisasi yang berbeda antara pengelola instalasi farmasi (UPTD dan seksi)
- Pembiayaan  logistik  berasal  dari  sumber  dana yang berbeda (APBN, APBD, Kerjasama)
- Sumber  daya  manusia  tiap-tiap  instalasi  farmasi memiliki tupoksi yang multitasking
Pertimbangan  teknis  penting  untuk diakomodasi  dalam  pengembangan  sistem informasi  manajemen  logistik  antara  lain  1). Transaksi data sesuai dengan  siklus manajemen logistik,  mulai  dari  penerimaan  logistik, manajemen  stok,  distribusi,  evaluasi  dan perencanaan,  2).  Output  laporan  sesuai  dengan kebutuhan lokal dan standar yang direkomendasikan, 3). Penggunaan standar data obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung integrasi data serta interoperabilitas antar  sistem  informasi  yang  berbeda,  dan  4). Tampilan  yang  mudah  dipahami  sesuai  alur pelayanan logistik yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Kompleksitas pencatatan dan pelaporan obat  dan  perbekalan  kesehatan  di  instalasi farmasi  berkaitan  dengan  struktur  organisasi dan  desentralisasi  kesehatan,  sumber  anggaran, distribusi dan penggunaan obat ke unit layanan maupun  untuk  kegiatan  sosial.  Kompleksitas tersebut  harus  diakomodasi  oleh  instalasi farmasi  yang  memiliki  keterbatasan  sumber
daya,  baik  orang,  infrastruktur  dan  sistem informasi.  Sayangnya,  teknologi  informasi belum  banyak  digunakan  secara  maksimal untuk pengelolaan data dan informasi logistik.
Untuk  mengakomodasi  pencatatan  dan pelaporan dalam rangka mendukung pemantauan  dan  evaluasi  obat  dan  perbekalan kesehatan, penggunaan sistem informasi disarankan  untuk  mempertimbangkan  standar data obat dan pekalan kesehatan, transaksi data pada  proses  pembelian  dan  penerimaan  obat, distribusi obat serta penggunaan dan ketersediaan obat.
Sayangnya  penelitian  ini  tidak  melihat bagaimana  pengelolaan  logistik  di  fasilitas kesehatan  lain  seperti  apotik  dan  rumah  sakit. Sehingga  representasi  informasi  obat  dan perbekalan  kesehatan  di  suatu  wilayah  hanya bersumber dari instalasi farmasi milik pemerintah.  Diperlukan  mekanisme  untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber data  sehingga  dapat  meningkatkan  representasi informasi obat dan perbekalan kesehatan secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abouzahr,  C.,  Boerma,  T.,  2005.  Health information  systems :  the  foundations of  public  health.  Bull.  World  Health Organ. 014951.
Bossert,  T.,  Bowser,  D.,  Amenyah,  J.,  Copeland,
R.,  2003.  Guatemala:  Decentralization and  Integration  in  the  Health  Logistics System. Arlington, Va.
Jahre,  M.,  Dumoulin,  L.,  Greenhalgh,  L.B., Hudspeth,  C.,  Limlim,  P.,  Spindler,  A., 2012.  Improving  health  in  developing countries:  reducing  complexity  of  drug supply  chains,  Journal  of  Humanitarian Logistics and Supply Chain Management. Manso,  J.F.,  Annan,  J.,  Anane,  S.S.,  2013. Assessment  of  Logistics  Management  in
Ghana  Health  Service.  Int.  J.  Bus.  Soc.
Res. 3, 75–87.
McMullen, C.K., Ash, J.S., Sittig, D.F., Bunce, A.,
Guappone, K., Dykstra, R., Carpenter, J., Richardson,  J.,  Wright,  A.,  2011.  Rapid assessment of clinical information systems  in  the  healthcare  setting:  an efficient method for time-pressed evaluation.  Methods  Inf.  Med.  50,  299– 307.
Nelson,  D.P.,  Adams,  I.C.,  2000.  A  Guide  to
Improving Drug Management in Decentralized  Health  Systems:  The Monitoring-Training-Planning Guide for Program  Implementation,  Management.
Arlington, Va.
PATH,  2010.  Common  Requirements  for
Logistics Management Information Systems. Seattle.
Roy,  C.,  Jha,  H.K.,  Das,  J.K.,  Bhattacharya,  V.,
Shivdasani,  J..,  2009.  A  Study  on  the Logistics  and  Supply  Management
System  of  Drugs  at  Different  Levels  in District  Darbhanga  of  Bihar.  Darbhanga (Bihar).
Susyanty,  A.L.,  Sasanti,  R.,  Syaripuddin,  M.,
Yuniar,  Y.,  2014.  Sistem  manajemen  fan persediaan  vaksin  di  dua  provinsi Indonesia.  Bul.  Penelit.Kesehat  42,  108–
121.
USAID  |  DELIVER  PROJECT,  T.O.  4,  2012.
Computerizing  Logistics  Management Information Systems. A Program Manager’s Guide. Arlington, Va.
Walkowiak, H., Keene, D., 2009. Laying a Strong
Foundation:  Managing  Medicines  and
Supplies  for  HIV/AIDS  Program  Scale-
Up,  Laboratory  and  Pharmacy  Services. Washington DC.
Whitehouse,  Mimi,  Bawa,  A.,  Chandani,  Y.,
Nicodemus,  W.,  2007.  Computerizing Logistics Management Information
Systems  for  HIV  Tests  ,  Laboratory Supplies  ,  and  ARV  Drugs.  Lessons Learned  from  Kenya  and  Uganda. Arlington, Va.
World  Health  Organization,  2010.  Monitoring the  building  blocks  of  health  systems:  a handbook  of  indicators  and  their measurement  strategies.  World  Health Organization, Geneva, Switzerland.