## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia
Sahat Maruli Tua Situmeang Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sahat@email.unikom.ac.id Naskah dikirim : 25 Mei 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 8 Juni 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7166

## ABSTRACT
Criminalization  is  one  of  the  central  problems  of  criminal  law  policy.  Based  on  the  description  of  the background above, the problems that arise are, first, how is the legal politics regarding criminalization and  decriminalization  in  the  Indonesian  legal  system,  and  second,  how  is  the  regulation  of criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the criminal law system as a form of political embodiment of criminal law should be formed with the spirit of the  1945  Constitution  as  a  juridical  basis.  Consequently,  the  criminal  law  system  must  be  spelled  out concretely in every statutory regulation. Therefore, criminal law must be truly aspirational to the needs of the wider community, both in terms of legal certainty, justice and expediency. However, with the size and punishment guidelines not yet fully regulated, it has the potential to cause criminogenic factors and over- criminalization. In this regard, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations as well as a judicial review mechanism as an effort to decriminalize. Based on this, criminal policy through non- penal efforts should be prioritized.

## Keywords: legal politics, criminalization, decriminalization, legal system

## ABSTRAK
Kriminalisasi  merupakan  salah  satu  masalah  sentral  kebijakan  hukum  pidana.  Berdasarkan  uraian  latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama bagaimanakah politik hukum tentang  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  dan kedua ,  bagaimanakah pengaturan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem hukum pidana sebagai bentuk perwujudan politik hukum  pidana  sudah  seharusnya  dibentuk  dengan  penjiwaan  UUD  1945  sebagai  landasan  yuridis. Konsekuensinya, sistem hukum pidana harus dijabarkan secara konkret pada setiap peraturan perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  hukum  pidana  harus  benar-benar  aspiratif  terhadap  kebutuhan  masyarakat luas,  baik  dari  sisi  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Namun  dengan  belum  secara  lengkap diaturnya  ukuran,  pedoman  pemidanaan,  maka  berpotensi  menimbulkan  faktor  kriminogen  dan  over kriminalisasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  perlu  dilakukannya  sinkronisasi  dan  harmonisasi peraturan  perundang-undanagan  serta  mekanisme judicial  review sebagai  upaya  dekriminalisasi. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kebijakan  kriminal  melalui  upaya  non  penal  seyogyanya  lebih dikedepankan.
Kata Kunci: politik hukum, kriminalisasi, dekriminalisasi, sistem hukum

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN
Kriminalisasi  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  terpisah-pisah.  Kompleksitas tersebut terletak pada perbedaan yang sangat tajam yang berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat  di  diskriminalisasi,  dimana  jenis  perbuatan  yang  dapat  dikriminalisasi  tersebut  bukan hanya  meliputi  perbuatan  yang  secara  esensial  mengandung  sifat  jahat,  tapi  juga  mencakup perbuatan  netral  yang  secara  hakiki  tidak  mengandung  unsur  jahat.  Selain  itu  kompleksitas perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, pilihan instrumen pengaturan  kehidupan  sosial,  perubahan  sosial  yang  mempengaruhi  perubahan  nilai  dan  pada akhirnya  mempengaruhi  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. 1 Sehingga  proses  penentuan bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dan yang di dekriminalisasi harus dilakukan secara hati- hati karena apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan faktor kriminogen yang tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kriminalisasi  merupakan  salah  satu  masalah  sentral kebijakan  hukum  pidana.    Menurut  Sudarto  kriminalisasi  adalah  penetapan  suatu  perbuatan yang  awalnya  bukan  merupakan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana. 2 Termasuk  dalam pengertian  kriminalisasi  adalah  peningkatan  jumlah  ancaman  pidana  untuk  suatu  perbuatan tertentu. 3 Masyarakat  yang  menjadi  korban  sering  mengajukan  upaya  hukum.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  kebijakan  kriminal  harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor  seperti mempertimbangkan  keragaman  budaya  yang  mempengaruhi  nilai-nilai  sosial  yang  hidup  di masyarakat.  Namun,  dalam  praktiknya  antara  harapan  dengan  kenyataan  dalam  menjalankan sistem hukum tidak selalu berjalan dengan baik. Kondisi ini tercermin dalam kasus Chairul yang dianggap  bertanggungjawab  atas  pemilikan  ganja  1,6  gram  yang  ditemukan  di  dekat  Chairul duduk di bantaran rel kereta api kemayoran. Dimana akhirnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengakui ada rekayasa dalam kasus Chairul yakni pada alat bukti berupa  keterangan  saksi  polisi  yang  tidak  ikut  menangkap  dimasukan  kedalam  BAP. 4 Selain itu,  ada  16  upaya  kriminalisasi  terhadap  14  jurnalis  dan  7  media  dengan  menggunakan  pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 hingga Desember 2018 berkenaan dengan kebebasan pers, 5 dan  adanya  gerakan  perlawanan  untuk  menolak  kriminalisasi  terhadap  Budi  Pego  karena terdapat banyak kejanggalan dalam prosesnya. 6
Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal melalui hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi  kejahatan.  Wisnubroto  menyebutkan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal: 7
a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
d. Bagaimana  menggunakan  hukum  pidana  untuk  mengatur  masyarakat  dalam  rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Bahwa  kebijakan  kriminal  merupakan  upaya  suatu  negara  untuk  menanggulangi kejahatan  sebagai  upaya  perlindungan  masyarakat.  Sehingga  diperlukan  adanya  keterpaduan
1 Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (1), Hlm. 4
2 Handoko, D. (2015). Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta . Hawa dan AHWA. Hlm. 13
3 Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), Hlm. 116
4 https://news.detik.com/berita/d-1350565/lika-liku-chairul-saleh-untuk-mendapat-keadilan, diakses pada tanggal 20 Mei 2022
5 Alhakim,  A.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), Hlm. 90
6 Setiawan,  Y.  M.  (2020). Gerakan  Aliansi  Forbanyuwangi  Untuk  Menolak  Kriminalisasi  Terhadap  Aktivis  Lingkungan:  Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hlm. 8
7 Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), Hlm. 369

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang  dan  dapat  melibatkan  berbagai  instansi  atau  pejabat  negara.  Peraturan  perundang- undangan  dan  penegakan  hukum  harus  bertujuan  untuk  mengubah  pola  pemikiran  setiap penegak  hukum  dan  masyarakat  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  pola  kejahatan  yang semakin kompleks. 8
Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menentukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat  sehingga  perbuatan  tersebut  dikriminalisasikan  dan  dianggap  melawan  hukum, maka  hak  asasi  manusia  merupakan  hal  yang  mutlak  diperlukan  dalam  proses  pembentukan peraturan  perundang-undangan. 9 Lebih  lanjut  dengan  tidak  adanya  kepastian  hukum  dan keadilan  serta  menurunya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  ( recht handhaving ), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu. 10
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan yaitu, pertama bagaimanakah  politik  hukum  tentang  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam sistem  hukum  Indonesia,  dan kedua ,  bagaimanakah  pengaturan  kriminalisasi  dan dekriminalisasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia di  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan  uraian permasalahan  diatas  maka  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  politik  hukum  tentang kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dan  untuk  mengetahui pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normative.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan  yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan metode normative kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari  studi  dokumen,  yaitu  dengan  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum tertulis.  Kualitatif  dimaksudkan  untuk  menganalisis  data  yang  berasal  dari  hasil  penelitian kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi,  sedangkan  normative, bahwa penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

## PEMBAHASAN
1. Politik Hukum Tentang Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia
Persoalan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  merupakan  suatu  kebijakan  legislasi yang  penting  dalam  merespon  perkembangan  nilai-nilai  suatu  bangsa,  yang  sekaligus dapat  mengidentifikasi  pola  dan  bentuk-bentuk  perkembangan  kejahatan  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Kriminalisasi  merupakan  proses  menjadikannya  suatu  perbuatan yang  semula  perbuatan  yang  tidak  diancam  dengan  pidana  (bukan  perbuatan  jahat,
8 Edi  Setiadi,  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Kencana,  Jakarta,  2017, Hlm. 132-133
9 Handoko,  D.,  &  Bunda,  S.  T.  I.  H.  P.  (2019).  Klasifikasi  Dekriminalisasi  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal HAM , 10 (2), Hlm. 148
10 Utama,  A.  S.  (2019).  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Ensiklopedia  Social Review , 1 (3), Hl. 312

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
bukan tindak pidana) menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak  pidana).  Sebaliknya  dekriminalisasi  adalah  proses  menjadikannya  suatu perbuatan  yang  semula  merupakan  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana (perbuatan jahat,  tindak  pidana)  menjadi  perbuatan  yang  tidak  diancam  dengan  pidana  (bukan perbuatan  jahat,  bukan  tindak  pidana).  Kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  merupakan proses, aktivitas pergulatan nilai-nilai yang dipertimbangkan oleh para legislator kita di DPR.  Ketika  para  legislator  itu (akan) menentukan  suatu  aturan  hukum  (kebijakan legislasi),  tentu  seharusnya  mereka  mempertimbangkan  nilai-nilai  apa  yang  ingin dilindungi  oleh  aturan  hukum (pidana) itu.  Demikian  pula  sebaliknya,  ketika  para legislator  akan  mendekriminalisasikan  suatu  perbuatan  tentu  mereka  juga mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  telah  dilindungi  oleh  hukum (pidana) tersebut, apakah  memang  nilai-nilai  yang  telah  dilindungi  oleh  aturan  hukum (pidana) tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem hukum dan sistem sosial kita. 11 oleh karena itu kebijakan  kriminal  melalui  upaya  non  penal  harus  lebih  dikedepankan  agar  apa  yang menjadi nilai keadilan dan kebermanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Meskipun telah dapat menentukan perbuatan apa yang tercela dalam masyarakat dan  telah  dapat  menentukan  perbuatan  apa  yang  tidak  mememenuhi  sifat  melawan hukum, tetapi juga penting untuk diatur mengenai kebijakan penentuan pidana. Dimana, dalam  proses  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  merupakan  kebijakan  politik negara yang didalamnya diatur sub sistem-sub sistem sehingga terwujudnya penegakan hukum. 12 Sehingga  upaya  sinkronisasi  dan  harmonisasi  dalam  pembentukan  hukum sangat  penting  untuk  dilakukan,  dan  para  penegak  hukum  dalam  menegakan  hukum menjadi lebih  optimal  sehingga  kepastian hukum  dapat terwujud  dalam  politik  hukum nasional.
Politik  hukum  nasional  menentukan  bahwa  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  dimana  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, perwujudan politik hukum pidana  semestinya  dibentuk  sesuai  jiwa  bangsa  Indonesia.  Karena  itu,  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  dijabarkan  sistem  hukum  pidana secara  konkret 13 Selain  itu,  terdapat  masalah  sentral  dalam  kriminalisasi  dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dalam hal menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 14
Dalam proses penegakan hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang  harmonis,  maka  selain  penegak  hukum  yang  menerapkan  aturan  tersebut  juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sub  sistem  hukum  yakni  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum  dapat berjalan  secara integral  dan  satu  kesatuan  dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  yang berkeadilan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  sebagaimana  dalam  kebijakan  kriminal terdapat 2 (dua) cara yakni upaya penal dan non penal,  sehingga apabila dihubungkan dengan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi,  maka  upaya  non  penal  harus  lebih dikedepankan,  karena  menunjukan  upaya-upaya  preventif  yang  lebih  humanis  dan merupakan  sarana  optimal  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana dibandingkan  dengan  sarana  penal  yang  tidak  menunjukan  efek  jera.  Hal  ini  terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan.
11 Setiyono, S. (2016). Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), Hlm. 57
12 AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perspektif , 17 (1), Hlm. 21
13 Marbun,  R.  (2014).  Grand  Design  Politik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padjadjaran Journal of Law , 1 (3). Hlm. 558
14 Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), Hlm. 46

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Sudarto  berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila. 15 KUHP  sebagai  sub  sistem  pemidanaan  dalam  sistem  penegakan  hukum  tidak cukup  hanya  merubah  hukum  pidana  materiil,  melainkan  juga  hukum  pidana  secara formil sebagai pelaksana hukum pidana. 16 Sehingga pembaharuan hukum pidana dalam pembentukannya yang terkait dengan kriminsalisasi dan dekriminalisasi merupakan hal yang  sangat  penting  untuk  dilaksanakan,  mengingat  KUHP  yang  digunakan  saat  ini masih  KUHP  pada  jaman  Belanda,  sementara  saat  ini  dengan  telah  berkembangnya zaman,  maka  seyogyanya  peraturan  hukum  pidana  sesuai  dengan  budaya  dan  jati  diri bangsa  Indonesia.  Secara  teoritis  terdapat  beberapa  jenis  perbuatan  pidana.  Perbuatan pidana  dapat  dibedakan  secara  kualitatif  atas  kejahatan  dan  pelanggaran.  Kejahatan adalah rechtsdelicten ,  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  keadilan, terlepas  apakah  perbuatan  tersebut  diancam  pidana  dalam  suatu  undang-undang  atau tidak.  Sedangkan  pelanggaran  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  masyarakat  baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya. 17 Bassiouni menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan  pada  faktor-faktor  kebijakan  tertentu  yang  mempertimbangkan  bermacam- macam faktor termasuk: 18
1) Keseimbangan  sarana-sarana  yang  digunakan  dalam  hubungannya  dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2) Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang  akan  diperoleh  delam hubungannya dengan tujuan yang dicari;
3) Penilaian  atau  penafsiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  itu  dalam  kaitannya dengan  prioritas-prioritas  lainnya  dalam  pengalokasian  sumber-sumber tenaga manusia; dan
4) Pengaruh  sosial  dari  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  yang  berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.
Kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  adalah  dua  hal  yang  perlu  diketahui  dalam hubungannya  dengan  delik-delik  di  dalam  KUHP.  Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui bahwa  yang  dimaksud  dengan  kriminalisasi  adalah  penetapan  suatu  perbuatan  yang awalnya  bukan  merupakan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana.  Proses  ini  diakhiri dengan  terbentuknya  undang-undang  yang  mengancam  perbuatan  tersebut  dengan sanksi  pidana.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  dekriminalisasi  adalah  penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang- undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.
Dalam memahami KUHP tidak dapat dipisahkan dengan memahami kriminalisasi dan  dekriminalisasi.  Dimana  kriminalisasi  merupakan  suatu penetapan  perbuatan  yang dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana,  dimana  memiliki  sanksi  hukum  sebagai  akibat dari  perbuatannya.  Sementara  dekriminalisasi  merupakan  penetapan  yang  semula merupakan tindak pidana menjadi bukan sebagai tindak pidana, oleh karena itu terhadap
15 Hasanah,  N.  H.,  &  Soponyono,  E.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Sanksi  Kebiri  Kimia  dalam  Perspektif  HAM  dan  Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 7 (3), Hlm. 313
16 Rizanirarli,  R.  (2014).  Kriminalisasi  di  Luar  KUHP  dan  Implikasinya  terhadap  Hukum  Acara  Pidana. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 16 (2), Hlm. 281
17 Nasyi’ah,  I.  (2018).  Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikat  Halal:  Dapatkah  Dibuat  Sanksi?. Jurisdictie:  Jurnal  Hukum dan Syariah , 9 (1), Hlm. 100
18 Suhariyanto,  B.  (2015).  Penerapan  Diversi  untuk  Menangani  Problema  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Pengadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan , 4 (1), Hlm. 166

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemahaman  stetsel pemidanaan,  yang  menentukan  sanksi  pidana  apa  yang  paling  tepat  diberikan. 19 Disisi lain  dengan  belum  diaturnya  secara  lengkap  pedoman  pemidanaan,  maka  pembentuk undang-undang  harus  berpikir  secara  proporsional  dan  realistik  untuk  menentukan pidana. 20
Kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana dengan  hukum  pidana  termasuk bidang penal  policy yang  merupakan  bagian  dari criminal  policy (kebijakan penanggulangan  kejahatan).  Dilihat  dari  sudut criminal  policy ,  upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum  pidana  (sarana  penal),  tetapi  harus  juga  ditempuh  dengan  pendekatan integral/sistemik.  Di  samping  itu,  diperlukan  pula  pendekatan  budaya/kultural, pendekatan  moral/edukatif,  dan  bahkan  pendekatan  global  melalui  kerjasama internasional. 21
2. Pengaturan  Kriminalisasi  Dan  Dekriminalisasi  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia Di Masa Yang Akan Datang
Law  in  book memang  selalu  sulit  untuk  sejalan  dengan law  enforcement. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan  hukum  yang  ada  sulit  untuk  berjalan  sempurna.  Oleh  karena  itu,  Pembaharuan hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  kebijakan,  karena  pada  hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “ policy ” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik krminal, dan politik sosial). Di dalam  setiap  kebijakan  terkandung pula  pertimbangan  nilai.  Sehingga  pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai 22
Kebijakan  kriminal  pada  hakikatnya  merupakan  penanggulangan  kejahatan sekaligus  satu  kesatuan  dengan  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat ( social welfare ). Dengan kata lain tujuan final dari politik  kriminal  adalah  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat. 23
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam  upaya  penegakan hukum, jaminan dan perlindungan HAM diwujudkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Sehingga  badan-badan  peradilan  yang melaksanakan  penegakan  hukum  diberikan  hak  dan  kewajiban  untuk  mewujudkan kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat  sehingga  setiap  hasil  penegakkan  hukum memberikan mashlahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 24
Menurut  Sudarto, melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti  usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan dan  situasi  pada  suatu  waktu  serta  untuk  masa-masa  yang  akan  datang. 25 Apabila dihubungkan  dengan  masalah  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  apa  yang  dimaksud
19 Handoko,  D.,  &  Bunda,  S.  T.  I.  H.  P.  (2019).  Klasifikasi  Dekriminalisasi  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal HAM , 10 (2), Hlm. 146-147
20 Darmika,  I.  M.  R.,  Dewi,  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2022).  Tindakan  Kriminalisasi  Terhadap  Seseorang  Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (2), Hlm. 347
21 Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. ASAS , 5 (1). Hlm. 2
22 Huda,  M.  N.  (2019).  Dekriminalisasi  Pasal  546  KUHP  Tentang  Larangan  Penjualan  Jimat  dan  Mengajarkan  Ilmu-Ilmu Kesaktian. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan , 3 (1), Hlm. 97
23 Harianja,  H.  (2021).  Analisa  Kebijakan  Sistem  Informasi  Uu  Pornografi  Indonesia  Terhadap  Perlindungan  Anak. Jurnal  Abdi Ilmu , 13 (2), Hlm. 97
24 Ardiansyah,  E.,  Kencana,  U.,  &  Romli,  S.  A.  (2021).  Konstitusionalitas  Ancaman  Pidana  Terhadap  Kejari  (Penetapan  Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). Wajah Hukum , 5 (2), Hlm. 487
25 Slamet, S. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (2), Hlm. 477

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
dengan  politik  hukum  pidana  itu,  tak  lain  adalah,  kebijakan  dalam  menyeleksi  atau melakukan  kriminalisasi  ( criminalization )  atau  dekriminalisasi  ( decriminalization ) terhadap  suatu  perbuatan.  Secara  akademis,  menurut  Muladi,  kriminalisasi  dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 26
1) kriminalisasi  tidak  boleh  berkesan  menimbulkan  “ over-criminalization” yang masuk kategori “the misuse of criminal sanction”;
2) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
3) kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial;
4) kriminalisasi  harus  mempertimbangkan  analisa  biaya  dan  hasil  ( cost benefit principles );
5) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik ( public support );
6) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “ enforceable ”;
7) kriminalisasi  harus  mengandung  unsur  subsosialiteit  (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali);
8) kriminalisasi  harus  memperhatikan  peringatan  bahwa  setiap  peraturan pidana  membatasi  kebebasan  rakyat  dan  memberikan  kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.
Menurut  Moeljatno  ada  tiga  kriteria  kriminalisasi  dalam  proses  pembaruan hukum pidana, yaitu: 27
a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
b. Kedua,  apakah  ancaman  pidana  dan  penjatuhan  pidana  itu  adalah  jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
c. Ketiga,  apakah  pemerintah  dengan  melewati  alat-alat  negara  yang bersangkutan,  betul-betul  mampu  untuk  benar-benar  melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan
Kebalikan  dari  kriminalisasi  adalah  dekriminalisasi,  yaitu  menghilangkan  sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalisasi,  yaitu  sama-sama  menghilangkan  sifat  dapat  di  pidanya  suatu  perbuatan, hanya  saja  jika  suatu  perbuatan  didepenalisasi  masih  dimungkinkan  untuk  dilakukan penuntutan  menggunakan  instrumen  hukum  lain,  misalnya  hukum  perdata  atau administrasi Negara. 28
Lebih  lanjut,  menurut  Bassiouni,  keputusan  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan dekriminalisasi  harus  didasarkan  pada  faktor-faktor  kebijakan  tertentu  yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk: 29
a. keseimbangan  sarana-sarana  yang  digunakan  dalam  hubungannya  dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
b. analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam  hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
c. penilaian  atau  penaksiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  itu  dalam  kaitannya dengan  prioritas-prioritas  lainnya  dalam  pengalokasian  sumber-sumber tenaga manusia;
26 Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Keamanan Nasional , 1 (1), Hlm. 100-101
27 Muslimin,  M.  (2018).  Ide  Kriminalisasi  Negara  Terhadap  Pembiaran  Kejahatan  pada  Kemerdekaan  Pers.  Prosiding  Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. Hlm. 460
28 Irawan,  A.  (2015).  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Kebijakan  Kriminalisasi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundring) di Indonesia. Ganec Swara , 9 (2), Hlm. 26
29 Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima.Hlm. 454

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
d. pengaruh  sosial  dari  kriminalissai  dan  dekriminalisasi  yang  berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.
Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat  diberlakukan  selamanya.  Hal  ini  pun  didukung  dengan  sifat  dari  hukum  yang dinamis,  dimana  hukum  harus  mengikuti  perkembangan  yang  terdapat  dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya  dapat  mempengaruhi  relevansi  dari  aturan  yang  termuat  dalam  peraturan perundang-undangan,  seperti  perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap  suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman. 30
Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan hukum khususnya terhadap dugaan kriminalisasi  kebijakan  yang  berlaku  terhadap  pengambil  dan  pelaksana  kebijakan, harus  secara  tegas  dimuat  dalam  peraturan  perundangundangan,  sebagai  alasan penghapus pidana, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Akan tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengacu juga pada beberapa asas umum penyelenggaraan  negara,  yaitu:  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib  penyelenggaraan negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas  proporsionalitas,  asas profesionalitas,  dan  asas  akuntabililas,  serta  mengacu  kepada  asas-asas  hukum  tidak tertulis  yang  merupakan  kepatutan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Selama  rambu- rambu tersebut dipatuhi, maka kriminalisasi kebijakan, tidak akan dilakukan. 31

## KESIMPULAN
1. Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  pengaturan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  tidak dapat  dipisahkan  dengan  kebijakan  kriminal.  Oleh  karena  itu,  hukum  pidana  harus mampu  bersifat  visioner  dan  merupakan  asfiratif  bagi  masyarakat  luas  dari  sisi kepastian  hukum,  keadilan  dan  kebermanfaatan.  Namun  dengan  belum  secara  lengkap diaturnya  ukuran,  pedoman  pemidanaan,  maka  justru  berpotensi  menimbulkan  faktor kriminogen  sehingga  tujuan  pemidanaan  tidak  akan  tercapai.  Lebih  lanjut,  berpotensi terjadinya  praktik  kriminalisasi  berlebih  yang  pada  hakikatnya  adalah  keputusan menetapkan  suatu  tindakan  sebagai  tindak  pidana  dalam  undang-undang  tanpa didukung  oleh  alasan  yang  cukup.  Sehingga  kriminalisasi  dapat  terjadi  ketika pemahaman tentang sistem hukum pidana adalah lemah.
2. Pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia di masa yang  akan  datang  yaitu  lebih  selektif  dalam  menentukan  atau  mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini akan menjadi optimal apabila didukung dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undanagan serta mekanisme judicial  review sebagai  upaya  dekriminalisasi.  Namun  dalam  mewujudkan hal  tersebut,  terdapat  tantanagan,  yakni  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang memiliki ragam budaya sehingga mempengaruhi nilai yang ada di masyarakat.

## SARAN
1. Dalam  sistem  hukum,  agar  apa  yang  menjadi  tujuan  pemidanaan  dapat  tercapai, maka  hendaknya  pengaturan  tentang  kriminalisasi  dann  dekriminalisasi  harus merujuk kepada ukuran serta pedoman pemidanaan. Selain itu, untuk menekan over kriminalisasi  maka  hendaknya  kebijakan  kriminal  melalui  upaya  non  penal  lebih dikedepankan, agar keadilan, kemanfaatan dalam hukum dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
30 Anira,  A.  (2020).  Implikasi  Dekriminalisasi  Pasal  534  KUHP  Dikaitkan  Dengan  Perkembangan  Dalam  Bidang  Kesehatan  Di Indonesia. Jurist-Diction , 3 (3), Hlm. 786
31 Priyatno, D. (2014). Kriminalisasi Kebijakan. Jurnal Wawasan Yuridika , 23 (2), Hlm. 153

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
2. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, maka perlu adanya singkronisasi dan harmonisasi  hukum  sebagai  pedoman  para  penegak  hukum  dan  masyarakat  dalam menegakan hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 4 (1)
Anira, A. (2020). Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia. Jurist-Diction , 3 (3)
AR,  S.  A.  S.  (2012).  Perumusan  Sanksi  Pidana  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Perspektif , 17 (1)
Ardiansyah,  E.,  Kencana,  U.,  &  Romli,  S.  A.  (2021).  Konstitusionalitas  Ancaman  Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan  Status  Barang  Sitaan  dan  Prekursor  Narkotika). Wajah Hukum , 5 (2)
Ariyanti,  V.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2),
Darmika,  I.  M.  R.,  Dewi,  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2022).  Tindakan  Kriminalisasi Terhadap  Seseorang  Dengan  Menggunakan  Instrumen  Undang-Undang  ITE. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (2)
Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. Edi  Setiadi,  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017 Handoko,  D.  (2015). Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  di  Bidang  Hak  Cipta .  Hawa  dan AHWA
Handoko,  D.,  &  Bunda,  S.  T.  I.  H.  P.  (2019).  Klasifikasi  Dekriminalisasi  dalam  Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal HAM , 10 (2)
Handoko,  D.,  &  Bunda,  S.  T.  I.  H.  P.  (2019).  Klasifikasi  Dekriminalisasi  dalam  Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal HAM , 10 (2)
Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1)
Harianja,  H.  (2021).  Analisa  Kebijakan  Sistem  Informasi  Uu  Pornografi  Indonesia  Terhadap Perlindungan Anak. Jurnal Abdi Ilmu , 13 (2)
Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif  HAM  dan  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 7 (3), https://news.detik.com/berita/d-1350565/lika-liku-chairul-saleh-untuk-mendapat-keadilan, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 Huda, M. N. (2019). Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan , 3 (1) Irawan,  A.  (2015).  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Kebijakan  Kriminalisasi Tindak  Pidana Pencucian Uang (Money Laundring) di Indonesia. Ganec Swara , 9 (2)
Irsan,  K.  (2015).  Arah  Politik  Hukum  Pidana  dalam  Rencana  Undang-Undang  Hukum Pidana. Jurnal Keamanan Nasional , 1 (1)
Kusumawati,  A.,  &  Rochaeti,  N.  (2019).  Memutus  mata  rantai  praktik  prostitusi  di  Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3)
Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (1)

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945. Padjadjaran Journal of Law , 1 (3).
Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. ASAS , 5 (1). Muslimin,  M.  (2018).  Ide  Kriminalisasi  Negara  Terhadap  Pembiaran  Kejahatan  pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. Nasyi’ah,  I.  (2018).  Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikat  Halal:  Dapatkah  Dibuat Sanksi?. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah , 9 (1) Priyatno, D. (2014). Kriminalisasi Kebijakan. Jurnal Wawasan Yuridika , 23 (2) Rizanirarli,  R.  (2014).  Kriminalisasi  di  Luar  KUHP  dan  Implikasinya  terhadap  Hukum  Acara Pidana. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), Setiawan,  Y.  M.  (2020). Gerakan  Aliansi  Forbanyuwangi  Untuk  Menolak  Kriminalisasi Terhadap  Aktivis  Lingkungan:  Studi  Kasus  Kriminalisasi  Budi  Pego (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Setiyono,  S.  (2016).  Reorientasi  Kebijakan  Pemidanaan  Bagi  Penyalahguna  Narkotika. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1)
Slamet,  S.  (2015).  Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Kejahatan  Perkosaan. Yustisia  Jurnal Hukum , 4 (2)
Suhariyanto,  B.  (2015).  Penerapan  Diversi  untuk  Menangani  Problema  Penyelesaian  Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan , 4 (1) Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , 1 (3)