Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## KEBERLAKUAN DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUKUM KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Noviyanti Angelina 1 , Dian Puji Simatupang 2
1,2 Universitas Indonesia Email Koresponden: noviyanti.angelina@alumni.ui.ac.id

## Abstract
Since Law Number 1 of 2022 has existed in society, it has provided a number of implications including in the implementation of regional autonomy and decentralization. The scope of law reform which covers taxes and levies,  management  of  transfers  to  the  regions,  management  of  regional  expenditures,  granting  authority  to carry out regional financing, and implementation of national fiscal policy synergies are considered as a step forward in carrying out reforms regarding central and regional financial relations. However, the enactment of this  law  is  considered  by  several  parties  to  be  able  to  narrow  the  space  for  Regional  Governments  in implementing regional autonomy and decentralization. This article will see whether its existence has an impact and influence on the implementation of regional autonomy.
Keywords: Balance, Decentralization, Financial Relations, Regional Autonomy

## Abstrak
Sejak  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  (UU  HKPD)  hadir  di  masyarakat,  telah  memberikan  sejumlah implikasi termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Ruang lingkup pembaruan undang- undang  yang  meliputi  pajak  dan  retribusi,  pengelolaan  transfer  ke  daerah,  pengelolaan  belanja  daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional dianggap sebagai langkah maju untuk melakukan reformasi mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Namun demikian, pemberlakuan undang-undang ini dinilai beberapa pihak dapat mempersempit ruang gerak Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi. Artikel ini akan melihat apakah keberadaanya memberikan dampak dan pengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Kata Kunci: Desentralisasi, Hubungan Keuangan, Otonomi Daerah, Perimbangan
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Pasca  berlakunya  UU  HKPD,  telah  memberikan  sejumlah  implikasi  kebijakan  dalam  upaya optimalisasi  alokasi  sumber  daya  nasional  yang  efektif  dan  efisien.  Keberadaan  UU  HKPD  yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Perimbangan  Keuangan)  digadang- gadang  sebagai  upaya  konkret  Pemerintah  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh pelosok negeri. 1 Tidak hanya mencabut UU Perimbangan Keuangan, UU HKPD  juga  mencabut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Minimnya  sinergi  antara  kebijakan  nasional  dengan  kebijakan  APBD  di  daerah  menjadi pendorong  kuat  perlu  untuk  segera  dilakukan  reformasi  kebijakan  perimbangan  keuangan  demi terwujudnya  kesetaraan  pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  bangsa Indonesia. 2
Pemikiran  UU  HKPD  dibentuk  sebagai  upaya  melakukan  desentralisasi  dinilai  sebagai pemahaman  yang  keliru.  Menteri  Keuangan  pada  saat  kebijakan  ini  disosialisasikan  menyampaikan reformasi  dilakukan  untuk  optimalisasi  penerapan  akuntabilitas  dan  harmonisasi  kebijakan  ditingkat pusat  dan  daerah  melalui re-design desentralisasi  fiskal.  Pemahaman  yang  baru  dalam  bidang pengelolaan keuangan menjadi satu-satunya pilihan untuk dapat memperbaiki pola hubungan keuangan pemerintah dan daerah yang belum mencapai titik optimal walaupun keberlakuannya telah diterapkan selama  dua  dekade  terakhir. Re - design dilakukan  tidak  hanya  dalam  konteks Fiscal  Resource Allocation , namun juga bagaimana Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna memperkuat belanja daerah yang efektif, efisien dan fokus. 3
UU HKPD diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini 4 sehingga keberadaannya harus dilihat dari beberapa hal. Hal yang pertama  adalah adanya penyederhanaan norma baik melalui penghapusan kebijakan maupun penggabungan beberapa kluster kebijakan yang saling berkaitan. Dengan adanya efek penyederhanaan,  maka berdampak pada terciptanya  sistem  anggaran  terpadu  antara  pusat,  provinsi,  daerah  yang  berbasis  kinerja  dan proporsional  keadilan.  Salah  satu  isu  strategis  yang  menjadi pekerjaan  rumah  sampai  saat  ini  adalah adanya  ketimpangan  keuangan  secara  vertikal  maupun  horizontal  dan  begitu  tingginya perbedaan
1 Humas DJPK. 2022. “ Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Last modified
March 10.
https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22704 .
Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yakni (1) pengembangan sistem Pajak yang dapat mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, pengembangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah dalam meminimalisir adanya ketimpangan  vertikal  dan  horizontal,  mendorong  kualitas  Belanja  Daerah,  serta  harmonisasi  kebijakan  fiskal antara  Pemerintah  dan  Daerah  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  secara  optimal  guna  menjaga kesinambungan fiskal
2 DJPK.  2022.  “Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah .  Last  modified  March  10.  https://djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2022/03/Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf
3 Ibid.
4 Komisi IX DPR RI. 2021. “RUU HKPD akan Sinergikan Kebijakan Fiskal antara Pusat dan Daerah. Last
Modified
June
28. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33593/t/RUU+
HKPD+Akan+Sinergikan +Kebijakan+Fiskal+Antara+Pusat+dan+Daerah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kualitas pelayanan publik yang ada di daerah maju dengan di daerah tertinggal. 5 Belum lagi pada masa pandemi  Covid-19  lalu,  ketergantungan  pemerintah  daerah  sebagai  akibat  belum  optimalnya pendapatan  asli  daerah,  tingginya  kebutuhan  pendanaan  infrastruktur  daerah,  perlunya  upaya peningkatan  kapasitas  perpajakan  daerah,  serta  anggaran  daerah  yang  belum  dialokasikan  secara berkualitas ( quality spending ) menjadi persoalan lain yang perlu dicari jalan keluarnya. 6
Pemerintah menyatakan selama ini tidak tinggal diam dan telah berupaya melakukan berbagai kebijakan  dan  perbaikan  untuk  dapat  mengantisipasi  kondisi  dimaksud,  diantaranya  melalui  (1) penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  untuk  infrastruktur,  (2)  penerapan  Dana  Alokasi  Khusus  berbasis usulan, (3) aturan penggunaan Dana Bagi Hasil, (4) Dana Reboisasi yang pada intinya berkaitan dengan pemberian kewenangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan daya  saing  dan  kesejahteraan  masyarakat  serta  pelayanan  umum. 7 Kehadiran  UU  HKPD  disatu  sisi menimbulkan  optimisme  baru  karena  dianggap  sebagai  angin  segar  dalam  perwujudan  pemerataan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur 8 melalui berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan  kualitas  belanja  daerah,  optimalisasi  pencapaian  kinerja  daerah  dalam  meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, penerapan undang-undang ini juga dinilai  berpotensi  dapat  mengikis  dan  menghilangkan  kewenangan  daerah  untuk  secara  mandiri mengurus  dan  memajukan  kesejahteraan  rakyatnya,  sementara  sebagaimana  diketahui  Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai daerah dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing yang tidak dapat disamaratakan melalui satu model kebijakan. 9
Pasca keberlakuannya sejak tanggal 05 Januari 2022, setidaknya sudah ada peraturan turunan atau  pelaksana  yakni  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pemungutan  Pajak Barang  dan  Jasa  Tertentu  yang berorientasi  pada  kepastian  hukum  pemungutan pajak  atas  konsumsi Tenaga  Listrik  serta  sebagai  acuan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  menyesuaikan  Peraturan  Daerah (Perda) mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP tersebut.
Merespons  upaya  dalam  mengoptimalisasi  alokasi  sumber  daya  nasional  yang  efektif  dan efisien maka rumusan masalah dalam penulisan Artikel ini diantaranya: Pertama , bagaimana konsep hubungan keuangan pusat dan daerah pasca berlakunya UU HKPD serta matriks perbandingan pokok- pokok  perubahan  pajak  daerah  dalam  UU  HKPD  dan  UU  PDRD  serta  implikasinya    terhadap kewenangan otonomi yang dimiliki daerah? Kedua ,? bagaimana evaluasi terkait pelaksanaan Otonomi
5 Mangappu  Pasaribu.  2022.  “ Re-design  Desentralisasi  Fiskal .”  Last  Modified  April  8. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html
6 Daniel Pradina Oktavian. 2022. “ IKN Nusantara: Quo Vadis Otonomi Daerah?”. Last Modified April 10. https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi- daerah/
7 Moh.  Ibrahim,  Yakub  Cikusin,  Khoirun. Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  (Studi Pemerataan  Infrastruktur  Fasilitas  Kesehatan  Kabupaten  Sumenep), Jawa  Timur:  Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Islam Malang, Jurnal Respon Publik Volume 15 No.2 Tahun 2021, h. 48-56.
8 Pusdatin,  BPIP.  2021.  “Bunyi  Pancasila  dan  Makna  5  Lambangnya.”  Last  Modified  April  28. https://bpip.go.id/berita/1035/673/  bunyi-pancasila-dan-makna-5-lambangnya.  html.  Sila  ke-5  berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, digambarkan dengan simbol padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
9 Oscar Suryaatmadja, Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jurnal Hukum Pembangunan UI, Depok 2017), h. 9.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Daerah dan Desentralisasi dalam hubungan keuangan pusat dan daerah? Ketiga , bagaimana kebijakan baru terkait penerapan UU HKPD dan perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, mengingat fokus utama yang akan diteliti adalah terkait ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, pendekatan masalah yang dipergunakan adalah Pendekatan Peraturan  Perundang-undangan (statute  approach) 10 yaitu  melakukan  analisa  dan  telaah  terhadap pengaturan  keuangan  pusat  dan  daerah  dan  Pendekatan  Konseptual (conceptual  approach) 11 yaitu pendekatan yang  beranjak  dari  teori  atau  doktrin-doktrin  yang berkembang dalam  ilmu  hukum  yang berkaitan dengan isu permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Potret Perubahan Pengaturan Pajak Daerah dalam UU HKPD dan UU PDRD serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  berorientasi  pada  peningkatan  daya  guna  dan  hasil  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12 Pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah konkret dalam mewujudkan daerah yang berdaulat dan mandiri, yang nantinya menjadi poros pembangunan negara dalam mencapai negara kesejahteraan ( welvaartsstaat ). 13
Namun  demikian,  orientasi  peningkatan  pelayanan  publik  serta  mencapai  negara kesejahteraan  faktanya  belum  dimanifestasikan  secara  konkret,  mengingat  pasca  berlakunya  UU HKPD terdapat penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah yang semula pajak daerah terdapat 16  jenis  diturunkan  menjadi  14  jenis,  sementara  untuk  retribusi  daerah  dari  yang  sebelumnya  32 menjadi 18 jenis. Perubahan tersebut dapat menjadi buah simalakama, disatu sisi terdapat re - design desentralisasi fiskal, namun di sisi lain perubahan tersebut hanya bersifat elementer, yaitu perubahan tarif dan nomenklatur, tanpa ada inovasi sistem yang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

## Tabel 1. Matriks Perbandingan Pokok-Pokok Perubahan Pajak Daerah dalam UU HKPD dan UU PDRD
N NO UU HKPD UU PDRD 1 1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) a. Kepemilikan kendaraan bermotor
pertama paling tinggi 1,2%;
b. Kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua dan  seterusnya,  progresif  paling  tinggi 6%;
c. Bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi  dalam        kabupaten/kota  yakni tarif  kepemilikan  kendaraan  bermotor
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Kepemilikan  Pajak  Kendaraan    Bermotor paling rendah 1% dan   paling tinggi 2%;
b. Kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua dan  seterusnya  berlaku  nilai  progresif paling  rendah 2% dan paling tinggi  10%.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi), Cet.10,  (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2015), h. 136.
11 Ibid, h. 159. 12 Fikri  Hadi.,  Farina  Gandryani,  “Ombudsman  Daerah  Dalam  Rangka  Reformasi  Birokrasi  Di Daerah,” Simposium Hukum Indonesia (2019) Vol 1, No. 1.
13 Mayer, Heike, The Political Economy of Capital Cities , (London and New York: Routledge, 2018).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pertama paling tinggi 2% serta
kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua dan     seterusnya,  progresif  paling  tinggi
10%.
Tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB)
a. Paling tinggi 12%;
b. Bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam    kabupaten/kota yakni tarif BBNKB paling tinggi 20%.
Tarif Pajak Alat Berat (PAB) a. Paling tinggi 0,2%. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) a. Penyerahan pertama 20%;
b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1%;
c. BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak melalui jalan umum, tarif pada penyerahan pertama 0,75% serta penyerahan kedua dan  seterusnya 0,075% Tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Alat-
Alat Berat dan Alat-Alat Besar
a. Paling rendah 0,1%; b. Paling tinggi 0,2%
2
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) a. Paling tinggi 10%; b. Paling tinggi 50% untuk PBBKB umum dari PBBKB kendaraan pribadi. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (PBBKB) a. Paling tinggi 10%; b. Paling sedikit 50% untuk
PBBKB umum, lebih rendah dari PBBKB pribadi. 3 Tarif Pajak Permukaan Air Tanah paling tinggi 10% (tidak ada perubahan). Tarif  Pajak  Permukaan  Air  Tanah paling tinggi 10%. 4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
a. Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang digunakan  untuk  perhitungan  PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak;
b. Tarif PBB-P2, paling tinggi 2%.
Tidak  ada  perubahan  terkait  tarif  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu paling tinggi 5%.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP b. Tarif PBB-P2 paling tinggi 0,3%.
Tarif  Bea Perolehan Hak  Atas  Tanah dan Bangunan paling tinggi 5%.
5
Tarif  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu
(PBJT)
a. Paling tinggi 10%;
b. Bagi tarif PBJT atas jasa hiburan seperti diskotik,  karaoke,  klub  malam,  bar  dan mandi  uap/spa  paling  rendah  40%  dan paling tinggi 75%;
c.  Terkait  tarif  PBJT  atas  konsumsi  tenaga listrik oleh pertambangan, minyak bumi dan gas alam, paling tinggi 3%;
d.  Konsumsi  tenaga  listrik  yang  dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%.
Tarif  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu (PBJT) a. Tarif pajak atas jasa hiburan paling tinggi 35%;
b.  Khusus  untuk  PBJT  atas  jasa  hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,          diskotik,  karaoke,  klub malam,  permainan  ketangkasan,  panti pijat  dan  mandi  uap/spa  dapat  ditetapkan paling tinggi 75%;
c.
Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional, paling tinggi 10%.
Sumber: Diolah Penulis dari Santoso
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dengan  adanya  perubahan  pengaturan  tarif  pajak  dalam  UU  HKPD  sejatinya  menjadi langkah  strategis  dalam  menciptakan  pemerintahan  yang baik  ( good governance ). 14 Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan dengan aturan yang disusun secara sistematis, koheren dan padu menjadi indikator pelaksanaan otonomi daerah dengan semangat kemandirian daerah dalam menjalankan  urusan  pemerintahannya,  yang  menitikberatkan  pada  terciptanya  transparansi kebijakan,  seperti  pengelolaan  keuangan  daerah,  pembangunan  infrastruktur  daerah  serta peningkatan pelayanan publik sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

## 2. Konsep Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Negara  kita  terdiri  atas  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang  masing-masing  daerah mempunyai  dan  diberikan  kewenangan  menjalankan  pemerintahan  sendiri  dan  diatur  dengan undang-undang 15 dengan  hubungan  wewenang  yang  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman daerah,  sementara  hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. 16 Pengaturan pada Pasal 18 dan Pasal 18A tersebut terkesan mudah namun sejatinya memberikan makna yang besar terkait dengan dasar pengaturan pemerintah daerah. 17
Sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945, Pemerintah Nasional dapat dipahami secara dua subsistem yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 18 Indonesia lahir dan dibentuk  secara  dinamis  bersama-sama  hak  lokal  guna  memberikan  kontribusi  terhadap  proses pembangunan  negara-bangsa. 19 Hubungan  kekuasaan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah terkonsolidasi  pada  Pemerintah  Nasional,  sehingga  kewenangan  Pemerintah  Daerah  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  sistem  yang  diterapkan  oleh  mereka.  Pengaruh tersebut  terbukti  ketika  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebagai  unsur  fundamental  perjalanan bangsa Indonesia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pernah tidak berjalan pada masa orde lama  dan  orde  baru.  Padahal,  otonomi  daerah  sebagai  prinsip  penghormatan  kehidupan  regional sangat mengharamkan Pemerintah untuk menguniformisir seluruh daerah menurut satu model. 20
Berangkat  dari  hal  tersebut,  lahirnya  era  reformasi  dianggap  sebagai  titik  balik  untuk menguatkan  sinergi  hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah 21 yang  ditandai  dengan  pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan daerah yang demokratis dan efisien ditandai adanya hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan yang dimiliki  oleh Pemerintah  Daerah  diberikan  untuk  dapat  mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 22
Selanjutnya,  mengenai  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  maka sebelum  adanya  UU  HKPD  adalah  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004, dimana  keberadaannya  dimaksudkan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dengan sumber-sumber  pendanaan  tetap  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Adanya  perimbangan
14 Titik Djumiarti, “Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Politika , Vol. 1 No. 2 (Juni 2020), h. 45. 15 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.
16 Ibid., Pasal 18A.
17 Harsanto  Nursadi. Pemerintah(an) Daerah dalam Pengaturannya di Konstitusi, dimuat dalam buku berjudul Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal . (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 234.
18 Ni’matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. (Bandung; PT Nusa Media, 2017), h. 6-10.
19 Rudy, h. 6
20 Ibid., h. 9. 21 Ni’matul Huda , op.cit., h.12.
22 Amelia  Martira  dan  Harsanto  Nursadi. Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 50 No 1, 2020. h. 180.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
keuangan  yang  dilaksanakan  secara  adil,  transparan,  proporsional  dan  demokratis  serta  efisien dinilai dapat meminimalisir kesenjangan keuangan yang selama ini tercipta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 23 Implikasi dari penerapan undang-undang ini adalah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak semata-mata mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 24 tetapi  akan  memperoleh  pendapatan  lain  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 25 dalam rangka  desentralisasi  sebagai  perwujudan  otonomi  daerah  guna  peningkatan  kesejahteraan  rakyat dan pelayanan publik. Perimbangan keuangan dalam UU merupakan sistem pembagian keuangan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi yang dipengaruhi oleh kondisi, kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 26
Secara prinsip, hubungan keuangan pusat dan daerah menggunakan konsep money follows function dan function follows money. Prinsip money follows function dimaknai sebagai penyerahan kewenangan terlebih dahulu kepada Daerah dan baru kemudian diikuti dengan sumber keuangannya. Prinsip function  follows  money berarti  kewenangan  pemerintah  daerah  menyesuaikan  sumber keuangan  yang  diserahkan  Pemerintah  Pusat  kepadanya  dan  gabungan  keduanya  ( hybrid ). 27 Hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  tampak  dengan  adanya  penyerahan  kewenangan  dan penyerahan  pengelolaan  keuangan  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan. 28 Dengan  demikian, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sesungguhnya tidak hanya persoalan persentase jumlah  dana  yang  yang  tersalurkan,  melainkan  derajat  desentralisasi  yang  dicerminkan  pada pembagian  kewenangan. 29 Secara  umum,  ada  dua  bentuk  transfer  dana  ke  daerah  yakni  melalui subsidi ( grant ) dan bagi hasil pendapatan ( revenue sharing ). 30 Adanya kebijakan transfer dana ke daerah oleh Pemerintah Pusat salah satunya adalah untuk meminimalisir ketimpangan fiskal vertikal maupun    ketimpangan  vertikal  horizontal  juga  untuk  mendorong  Pemerintah  Daerah  dalam meningkatkan kapabilitas untuk mengurus daerahnya. 31
Hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  sejatinya  tidak  akan  terlepas  dari  arah  dan kebijakan  publik  termasuk  tujuan  politik  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  secara  nasional. Kebijakan  yang diterapkan  tidak  hanya  mengenai  kepentingan  pusat  melainkan  juga  kepentingan daerah,  sehingga  semua  daerah  harus  diberikan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  tersebut.  Penyelenggaraan  desentralisasi  yang  efektif  oleh  Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara optimal apabila memiliki sumber pendapatan yang proporsional dengan  tanggung  jawab  finansial  yang  diberikan  untuk  mengelolanya.  Hubungan  keuangan  yang timbul dari adanya pelaksanaan desentralisasi ini dikenal dengan desentralisasi fiskal. 32
23 Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), h.
24 Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4438, Pasal 6.
Pendapatan Daerah (PAD) menurut undang-undang ini bersumber pada (1) pajak, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan (4) pendapatan lain yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga dll.
25 Ibid. , Pasal 10. 26 Ibid., Pasal 2 angka 3.
27 H.M.  Aries  Djaenuri. Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah:  Elemen-Elemen  Penting  Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, (Bogor; PT Ghalia Indonesia, 2012), h. 50. 28 Ibid., h. 51.. 29 Amelia Martira dan Harsanto Nursdi, op.cit,, h. 181.
30 Robert A. Simanjuntak, Transfer Pusat Ke Daerah; Praktik di Beberapa Negara, 2002, h. 22-24.
31 Majelis Permusyawaratan Rakyat, h. 47.
32 Rosmery Elsye. Desentralisasi Fiskal. (Bandung; Alqaprint Jatinangor, 2013), h. 20-23. Litvack dan Seddon  mendefinisikan  desentralisasi  fiskal  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah dari pemerintah kepada daerah bawahan) atau organisasi semi-mandiri instansi vertikal) atau kepada pihak swasta. Sedangkan  Saragih  memaknai  desentralisasi  fiskal  sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Perimbangan  keuangan  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  secara umum dapat dikerangkakan sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN), yang  akan  dialokasikan oleh Pemerintah  Pusat  pada  belanja  daerah untuk  mendanai  kegiatan  desentralisasi  serta  belanja  pusat  di  daerah  untuk  mendanai  kegiatan dekonsentrasi  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan/atau  Desa  dalam  rangka  tugas pembantuan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah di luar 6 (enam) urusan Pemerintah Pusat dan  dana  instansi  vertikal  yang  melaksanakan  6  (enam)  urusan  Pemerintah  Pusat.  Belanja  untuk daerah sebagai realisasi desentralisasi adalah dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan juga Dana Penyesuaian.
2) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  terdiri  atas  pendapatan  daerah  dan  pembiayaan.  Pendapatan daerah dapat bersumber dari: 33
a) Pendapatan Asli Daerah
Dialoksikan  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  Pemda  untuk  membiayai pemerintahannya sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang syah.
b) Dana Perimbangan;
Ditujukan  guna  adanya  pemerataan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
c) Pendapatan Lain-Lain
Sebagai peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan tambahan lain yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.
Sementara  pembiayaan  daerah  bersumber  dari  sisa  kelebihan  perhitungan  anggaran, dana cadangan  daerah,  penerimaan  pinjaman  daerah,  serta  hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  telah dipisahkan. 34
Selanjutnya,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  dana  perimbangan dikelompokkan menjadi:
1) Dana Bagi Hasil (DBH) 35 yang terdiri dari:
a) Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b) Dana bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c) Dana bagi hasil PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21;
d) Dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam
2) Dana Alokasi Umum (DAU) 36
pemerintah  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah  yang  lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  suatu  tugas pemerintahan  dari  pelayanan  publik,  artinya  daerah-daerah  harus  mampu  bertindak  lokal  namun  berwawasan nasional.
33 Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4438, Pasal 5.
34 Ibid.
35 Ibid., Pasal 11.
36 Ibid., Pasal 27
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan setidaknya senilai 26% dari pendapatan dalam negeri netto  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  provinsi  serta kabupaten/kota dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 37
DAK  ditetapkan  berdasarkan  kriteria  umum  yakni  mempertimbangkan  kemampuan Keuangan  Daerah  dalam  APBD,  kriteria  khusus  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah serta kriteria teknis sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis.
DAK ditujukan untuk membantu daerah membiayai berbagai kebutuhan fisik yang menjadi prioritas nasional dalam berbagai sector seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian lingkungan hidup, serta prasarana Pemerintahan Daerah. 38 .
3. Evaluasi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  dalam  Pelaksanaan  Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Pada sub sebelumnya, telah dijelaskan otonomi daerah dan desentralisasi bukan merupakan hal baru di Indonesia dan telah menjadi design penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 39 Pasal 18 UUD 1945 merupakan legitimasi lahirnya undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bernafaskan  otonomi.  Otonomi  daerah  merupakan  bentuk  pengakuan  pusat  terhadap  eksistensi pemimpin daerah pada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 40
Urusan  pemerintahan  termasuk  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat dengan Daerah Otonom tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan instrumen desentralisasi dari sebuah negara. 41 Berkaitan dengan urusan tersebut, maka berhubungan erat dengan bentuk negara dari suatu bangsa yaitu apakah berbentuk kesatuan, konfederasi atau federal. Apabila negara tersebut berbentuk kesatuan, maka desentralisasi dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  di  tingkat  nasional,  sedangkan  apabila  Negara  Federal,  maka diselenggarakan Pemerintah Negara Bagian. 42
Desentralisasi  secara sederhana diartikan sebagai sarana untuk memberi kewenangan bagi daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri.  Desentralisasi  dalam  arti  sempit sebagaimana  dikembangkan  oleh  The  Liang  Gie  diartikan  sebagai  desentralisasi  ketatanegaraan yaitu  penyerahan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dan desentralisasi fungsional yaitu kewenangan hanya mengurus fungsi tertentu. 43
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  juga  memberikan  definisi  yang  lebih  luas  dimana  cakupan dekonsentrasi  lebih  menekankan  pada  adanya  praktik  transfer  kewenangan  dari  pusat  kepada
37 Ibid., Pasal 38 38 Ibid.
39 Ni’matul Huda. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI. (Bandung; PT Nusa Media, 2019), h. 8 40 Ibid., h. 11. 41 Irfan Ridwan Maksum, Perbandingan  Sistem Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, 2006, h. 2.
42 Dwi Andayani Budisetyowati, Keberadaan Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,. 2004 , h. 107.
43 Bhenyamin Hoessein, “Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II (Suatu  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  dari  Segi  Ilmu  Administrasi  Negara),” (Disertasi  Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), h. 65-68.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
daerah. 44 Bintoto Tjokroamidjojo menyebutkan, konsep lain yang dimaksud adalah (1) devolusi, (2) sertatantra,  dan  (3)  program  partisipatif. 45 Devolusi  sebagai  pembentukkan  atau penguatan secara finansial  dan  hukum  unit-unit  pemerintahan  di  tingkat  sub  nasional  yang  aktivitasnya  secara substansial  di  luar  kendali  pemerintah  pusat, 46 sertatantra  sebagai  penyerahan  pelaksanaan  tugas pekerjaan  yang  masih  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah, 47 sementara program partisipatif adalah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya didesentralisasikan dan bahkan dihubungkan dengan kegiatan masyarakat secara langsung. 48
Setidaknya  dapat  diambil  kesimpulan,  apabila  desentralisasi  dimaknai  secara  luas  maka harus  diartikan  sebagai  pembentukan  pemerintahan  sub-nasional  yang  bekerja  di  luar  kendali langsung  pemerintah  atau  bersifat  antar  organisasi.  Konsep  otonomi  diartikan  sebagai  konsep hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana daerah dapat berinisiatif mengambil keputusan tanpa kendali  langsung dari  pemerintah  pusat.  Pelaksanaan  pemerintahan  berjalan  lebih  efisien,  efektif, adaptif  dan  memiliki  kemampuan  untuk  berinovasi. 49 Di  Indonesia,  pelaksanaan  pemerintahan daerah  guna  pemberian  otonomi  seluas-luasnya  diarahkan  setidak-tidaknya  untuk  hal  sebagai berikut:
a. Akselerasi dalam proses peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. Peningkatan  daya  saing  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan,  pemerataan dan kebhinekaan. 50
Secara prinsip, pengelolaan keuangan negara baik ditingkat Pusat dan Daerah  merupakan siklus kegiatan yang ruang lingkupnya meliputi (1) penyusunan rencana pembangunan baik jangka pendek,  jangka  menengah, dan  jangka  panjang,  (2)  penganggaran  yang  meliputi  penyusunan  dan pengesahan APBN dan APBD, (3) pelaksanaan, pertanggungjawaban APBN/APBD hingga proses pemeriksaan  laporan  keuangan  audit. 51 Berkaitan  dengan  pemerintahan  daerah,  maka  Undang- Undang  Keuangan  Negara  mengatur  antara  lain  terkait  penetapan  dan  pengurangan  APBN, hubungan keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  bank  sentral,  pemerintah  daerah,  serta  lembaga asing, pelaksanaan APBD, ketentuan pidana, sanksi administratif hingga ketentuan ganti rugi. 52
Baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, keduanya  telah  melahirkan  paradigma  baru  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  anggaran daerah , dimana  keduanya  mensyaratkan  untuk  dilakukannya  pengelolaan  yang  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat  semata.  Orientasi  ini  tentu  berdampak  pada  peran  Pemerintah  Daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan  tersebut  secara  transparan  dan  akuntabel  kepada  masyarakat. 53 Orientasi  ini  tentu  jauh
44 Amelia Martira dan Harsanto Nursdi, op.cit,, h. 193. Decentralization refers to the transfer of authority away from national capital whether by deconcentration (ie. Delegation) to field administration or by devolution to local authorities or other local bodies
45 Ibid , h. 68-69. 46 Ibid , h. 62. 47 Ibid , h. 69. 48 Ibid . 49 Amelia Martira dan Harsanto Nursdi, op.cit,, h. 194.
50 Ibid 51 Robert A. Simanjuntak., op.cit. 52 Ibid.
53 Ibid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
berbeda  ketika  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  yang  masih  berlaku  (segala  sesuatunya bersifat sentralistik). Hal yang paling mendasar dari adanya reformasi ini adalah Kedudukan DPRD bersifat sejajar dengan kepala daerah dan sifat DPRD tersubordinasi oleh kepala daerah, sehingga DPRD merupakan mitra kepala daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 54 Dalam kaitannya dengan keuangan, peranan Pemerintah Daerah setidaknya mencakup:
a) Pemerintah  Daerah  diberi  kekuasaan  untuk  menghimpun  sendiri  pajak  yang  dapat  banyak menghasilkan pemasukan dan untuk menentukan sendiri tarif Pajak tanpa adanya intervensi dan kendali penuh dari Pemerintah Pusat atas penggunaannya.
b) Pemerintah daerah merupakan lembaga untuk menyelenggarakan layanan tertentu untuk daerah. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan paling peka terhadap kebutuhan karena  dekat  dengan  rakyatnya. Wilayah  pemerintahan  dengan  kondisi  dan  budaya yang  berbeda-beda  tentu  dalam  menghadapi  persoalan  akan  mencoba  pendekatan  pemecahan masalah yang berbeda.
Perlu  disadari  hakikat  desentralisasi  yang  sejati  adalah  tidak  hanya  berorientasi  pada pengembanganan  infrastruktur  dan  sarana  semata,  melainkan  pula  mengembangkan  manusia Indonesia  yang  mandiri  dan  memberikan  keleluasan  setinggi-tingginya  untuk  memaksimalkan potensi  terbaik  yang  dimiliki  oleh  individu  di  masyarakat  daerah. 55 Indonesia  dengan keanekaragaman  budaya,  suku  bangsa,  agama  dll  memiliki  kekayaan  dalam  penyelesaian  satu masalah, sehingga dapat saling mengadopsi teknik dari satu daerah ke daerah lain demi mencapai efisiensi  yang  maksimal.  Desentralisasi  apabila  diterapkan  secara  efektif  maka  seyogyanya memberikan peluang persaingan sehat antardaerah. 56
Walaupun  demikian,  desentralisasi  juga  kerap  memunculkan  potensi  terjadi  konflik kepentingan  antara  daerah  dan  nasional  dan  juga  penyalahgunaan  kewenangan  akibat  adanya penyerahan  kekuasaan  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Kasus  korupsi  dana  desa, penyimpangan  penyaluran  dana  bagi  hasil  dan  isu-isu  lain  kerap  menjadi  tontonan  kita  bersama sehari-hari. 57 Penyerahan  kewenangan  pengelolaan  terhadap  daerah  dapat  mengakibatkan  tujuan pembangunan lambat tercapai karena orientasi yang keliru. Sekali lagi, perlu diingat dan disadari bersama  otonomi  daerah  harus  membuka  kesempatan  luas  bagi  masing-masing  daerah,  jangan sampai desentralisasi pembangunan yang menjadi roh utama otonomi hanya menjadi angan-angan dan hidup di atas kertas dan belum hadir di masyarakat sebagaimana yang diharapkan. 58
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dalam  dua  dekade  terakhir,  maka pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  fiskal  secara  umum  masih  belum  sesuai  dengan  cita-cita yang  diharapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  selama  ini.  Hal  paling  mendasar  tentunya  adalah  belum terciptanya  pelayanan  dasar  yang  merata,  misalnya  dibidang  kesehatan.  Akan  tetapi, ketidakmerataan  ini  juga  tidak dapat  dilimpahkan  sepenuhnya kepada  daerah.  Hal  ini disebabkan
54 Ni’matul Huda. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, op. cit ., h. 15-23.
55 Kristian  Widya  Wicaksono,  Problematika  dan  Tantangan  Desentralisasi  Di  Indonesia  (Bandung: Universitas Parahyangan, 2017), h. 1-2.
56 Ni’matul Huda. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, op. cit .
57 Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pemerintah,  2016. Penyimpangan  Keuangan  Daerah. Last  Modified November 30. https://www.bpkp.go.id/berita/read/1846/10325/ Penyimpangan-Keuangan-Daerah ,
58 Kristian Widya Wicaksono, op.cit .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kebijakan  di  bidang  Kesehatan  masih  bersifat  sentralistik  serta  banyak  tumpang  tindih  dengan kewenangan daerah. 59
Namun  demikian,  disisi  lain  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  juga  secara nyata telah menunjukkan tren yang semakin baik dari ke tahun, misalnya kenaikan penerimaan pajak daerah  terhadap  produk  domestik  regional  bruto  pada  periode  Tahun  2016-2019,  kemudian perbaikan  administrasi  keuangan  di  Daerah  yang  ditandai  dengan  semakin  banyaknya  yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah  Pasca  Keberlakuan  UU  HKPD  dan  Kaitannya  dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Latar  belakang  dibentuknya  UU  HKPD  adalah  karena  masih  banyaknya  kelemahan  dari konsep  desentralisasi  fiskal  yang  berjalan  selama  ini.  Meskipun  telah  menunjukkan  kinerja  yang cukup positif dan signifikan 60 , nyatanya masih perlu dilakukan berbagai perubahan. Kondisi-kondisi yang  menjadi  kelemahan  pelaksanaan  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  diantaranya  sebagai berikut:
a. Adanya  struktur  dan  alokasi  belanja  daerah  yang  belum  memuaskan,  dimana  penggunaan anggaran mayoritas dipergunakan untuk belanja pegawai dan tidak dibarengi dengan peningkatan belanja infrastruktur;
b. Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas, dimana total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah yakni hanya 0.049% PDB dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang yang mencapai 5% dari nilai PDB;
c. Pemanfaatan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  yang  belum  optimal  dimana  sama sebagian  besar  DAU  dipergunakan  untuk  belanja  pegawai  dan  adanya  fakta  ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu sumber belanja modal sehingga belum berperan secara optimal menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah;
d. Nilai local  tax  ratio masih  cukup  rendah,  meskipun  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah mengalami peningkatan.
Tantangan-tantangan  tersebut  berdampak  pada  belum  meratanya  pemberian  pelayanan publik antar daerah yang ditandai dengan (1) tingginya gap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tertinggi yaitu Yogyakarta (86,61) dengan wilayah terendah yaitu Kabupaten Nduga, Papua (31,55), padahal rata-rata IPM secara Nasional adalah sebesar 71,94 dan (2) tingginya gap akses air minum  layak  di  wilayah  tertinggi  yaitu  Kota  Magelang  (100%)  dengan  wilayah  terendah  yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Papua (1,06%), padahal rata-rata secara Nasional adalah sebesar 89,27%. 61
59 Amelia Martira dan Harsanto Nursadi. op.cit., h. 194-196
60 Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan bahwa capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun berjalan adalah sebagai berikut (1) Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah ( theil index ) menunjukkan tren yang semakin berkurang, dengan nilai yang tadinya 0,10 dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020), Kenaikan penerimaan pajak daerah terhadap Produk domestik regional bruto pada periode Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, Pengelolaan administrasi keuangan di Daerah yang semakin baik, yang ditandai dengan semakin banyaknya yang memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dan  Pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  fiskal  telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik yang bersifat dasar dan menunjang kesejahteraan.
61 Ibid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Apabila dilihat dari ruang lingkup pengaturan UU HKPD, maka arah kebijakan lahirnya UU HKPD  adalah  adanya  pemutakhiran  kebijakan  Transfer  Daerah  menjadi  berbasis  kinerja, pengembangan  dan  penyederhanaan  sistem  pajak  daerah  menjadi  lebih  efisien,  perluasan  skema pembiayaan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah. Hal  lainnya  yang  menjadi  kebijakan  baru  untuk  mempertajam  pelaksanaan  desain  desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut: 62
1) upaya  meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah  pada  bidang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Peningkatan  kemampuan  keuangan  daerah  dilakukan  melalui  penajaman  peran  Pemerintah Daerah  dalam  menambah  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kebijakan  yang  diusulkan  adalah dengan adanya restrukturisasi jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah.
2) Upaya  mengurangi  ketimpangan,  yakni  dengan  melakukan redesign terhadap  kebijakan pengelolaan  transfer  ke  daerah  untuk  mengurangi  ketimpangan  yang  menjadi  isu  krusial  dari evaluasi  desentralisasi  fiskal  selama  20  (dua  puluh)  tahun  terakhir.  Selanjutnya,  penyaluran Transfer  ke  Daerah  juga  dilakukan  dengan  berbasis  kinerja  dalam  pencapaian  layanan  publik sehingga bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik berhak memperoleh insentif fiskal.
3) harmonisasi  belanja  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dimana  TKDD  berperan  sebagai countercyclical 63 yang sinkron dengan pemerintah pusat. UU HKPD harus mampu mendudukkan APBN  dan  APBD  secara  bersama-sama  baik  dalam  fungsi  stabilisasi,  distribusi,  dan  alokasi, maupun  penyelarasan  fiskal  pusat  dan  daerah.  Kebijakan  dilakukan  melalui  simplifikasi  dan sinkronisasi program daerah, dimana Pemerintah akan menyusun pedoman penyusunan program dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  masing-masing  Pemerintah  Daerah  serta  mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan dalam suatu sistem informasi keuangan daerah.
4) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, dimana berdasarkan evaluasi dari penerapan desentralisasi fiskal selama 20 tahun yang mayoritas diterapkan untuk belanja pegawai, maka besaran alokasi belanja  pegawai  ditetapkan  maksimal  30%  dari  APBD dengan  masa  penyesuaian  selama  lima tahun.
Selain itu, UU HKPD juga memberikan kebijakan terkait pengaturan nilai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah dengan memperhitungkan kinerja daerah. 64
Berdasarkan kerangka desain UU HKPD maka penilaiannya dapat dilakukan dari 2 (dua) kacamata yakni kacamata ekonomi dan kacamata pemerintahan daerah  khususnya otonomi daerah dan desentralisasi.
62 Kementerian Keuangan. 2021. RUU HKPD untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Pelosok Indonesia.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-hkpd-untuk-pemerataan-kesejahteraan-masyarakat- di-seluruh-pelosok-indonesia/
63 Kementerian Keuangan RI. 2020. Menkeu Jelaskan APBN sebagai Instrumen Countercyclical. Last Modified  November  16. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/menkeu-jelaskan-apbn-sebagai- instrumen-countercyclical/
Kebijakan  countercyclical  dilakukan  untuk  mengurangi  pengeluaran  dan  menaikkan  pajak  selama ekonomi  sedang booming ,  serta  meningkatkan  pengeluaran  dan  memangkas  pemungutan  pajak  ketika  sedang dalam masa resesi
64 Sekretariat  Extractive  Industries  Transparency  Initiative.  2022  Last  Modifieed  March  24 https://eiti.esdm.go.id/diskusi-publik-implikasi-undang-undang-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-terhadap- tata-kelola-penerimaan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-di-provinsi-aceh/
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
a) Apabila  dipandang  dari  kacamata  perekonomian  negara  dan  efektifitas  keuangan,  maka kebijakan desentralisasi yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur secara merata melalui redesign desentralisasi fiskal diharapkan dapat memicu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, dimana Pemerintah Pusat telah membatasi nilainya dalam hal ini.
b) Apabila dipandang dari kacamata pemerintahan daerah, maka UU HKPD mempersempit ruang gerak  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  berkontribusi  dalam  proses  pembangunan  manusia Indonesia  yang  mandiri  dan  memaksimalkan  potensi  terbaik  yang  dimilikinya.  Adanya penyimpangan  terkait  pelaksanaan  desentralisasi  tidak  diatasi  dengan  membatasi  ruang  gerak Pemerintah Daerah, terlebih pada faktanya masih banyak bidang yang Pemerintah Pusat berperan secara dominan. Penerapan satu model untuk Indonesia dengan beraneka ragam latar belakang bukan  menjadi  kebijakan  yang  ideal,  terlebih  adanya  UU  HKPD  apabila  tidak  dilakukan pengawasan  secara  optimal  maka  dalam  pelaksanaannya  tidak  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap akselerasi pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

## 5. Urgensi Penerapan Konsep Pentahelix dalam Memperkuat  Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Berdasarkan UU HKPD
Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah jelas telah memberikan kesempatan bagi daerah otonom  untuk  menjalankan  hak  otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  yang  secara proporsional  diwujudkan  dengan  pembagian,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan  serta  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah.  Namun,  yang  perlu  dicermati  sebaik- baiknya aturan atau kaidah jika tidak didukung dengan pengawasan yang ketat, maka berpeluang menciptakan  penyelewengan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Berdasarkan  kondisi tersebut, penulis memberikan solusi dengan pengaplikasian konsep pentahelix .
Pentahelix merupakan  terminologi  asing  yang  memadukan  sinergitas  antara  universitas, industri (pelaku bisnis), pemerintah, masyarakat umum, serta media massa yang saling melengkapi dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Dengan kata lain, pentahelix sebagai suatu strategi dalam  mewujudkan kesejahteraan  daerah,  mengharuskan  kelima  pihak  tersebut  untuk mengambil peran dan tanggung jawab secara bersama-sama, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Kolaborasi pentahelix menitikberatkan pada suatu inovasi hasil interaksi yang melibatkan berbagai  jenis  aktor.  Masing-masing  aktor  harus  berperan  sesuai  fungsi  kelembagaannya  di masyarakat. 65 Aktor utama yang menjadi penggerak dalam transformasi pengelolaan daerah adalah akademisi (cendekiawan), pemerintah, industri bisnis, masyarakat umum serta media massa. Dengan adanya  sinergitas  antara  kelima  aktor  utama  tersebut,  maka  transparansi  dari  penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk diaplikasikan. 66
Orientasi dari penerapan pentahelix yaitu terciptanya pembaharuan tatanan birokrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal tersebut menjadi indikator bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu melakukan transformasi sehingga diharapkan pelayanan publik dapat dilakukan secara terpadu. Sejatinya pentahelix menjadi kunci dalam menemukan kesalahan antara
65 Aflit  Nuryulia  Praswati,  “Perkembangan  Model Helix dalam  Peningkatan  Inovasi,” Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis “Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia ,” 2020, ISBN: 978-602-361-067-9, h. 690.
66 Asyhari  dan  Wasitowati,  “Hubungan Pentahelix ,  Inovasi,  Keunggulan  Bersaing  dan  Kinerja,” Conference in business, accounting and management . Volume 2 No.1, Mei 2020, h. 332.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dimensi  institusional  dalam  pengaturan,  dikaitkan  dengan  fungsi  sosial  yang  dijalankannya.  Hal tersebut  menjadi  kerangka  acuan  dalam  mengentaskan  suatu  permasalahan  sekaligus  melakukan inovasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing aktor.
Urgensi  pengejawantahan pentahelix dalam  sistem  birokrasi  di  daerah  yaitu  menjunjung tinggi  kebebasan  dan  keamanan  masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  transparansi kebijakan  merupakan  cerminan  hadirnya  pemangku  kebijakan  dalam  menjamin  penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terutama menjamin pemerintah daerah tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang ( détournement de pouvoir ). 67
Apabila dihubungkan dengan upaya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan  efisien melalui re - design desentralisasi fiskal, sejatinya teori pentahelix menjadi kunci dalam mewujudkan penerapan  kebijakan  yang  transparan  dan  bebas  dari  tindakan  KKN.  Dengan  kata  lain, pengejawantahan  teori pentahelix bersifat  mutlak  dan  mendesak  untuk  segera  dilakukan.  Faktor yang menyebabkan penerapan teori pentahelix bersifat mendesak untuk diaplikasikan, di antaranya: a. Merumuskan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan ( detournement de pouvoir ). Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  kasus  penyalahgunaan  wewenang  saat  ini  cenderung meningkat  dan  penanganannya  sangat  membuang  waktu  serta  tenaga.  Berdasarkan  kondisi tersebut,  maka instrumen terpenting adalah menghentikan peristiwa  tersebut;
b. Memberikan  jaminan  kepastian  terkait  hal  pemulihan,  hal  ini  mengandung  makna  pemulihan tidak bersifat rigid melainkan dinamis sejak adanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah; 68
c. Menekankan  pentingnya  tindakan  penanggulangan  terhadap  perbuatan  pejabat  daerah  yang sewenang-wenang,  yang  menitikberatkan  pada  prinsip  tanggung  jawab  bersama,  terutama negara. 69
Dengan  demikian,  arah  transformasi  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  Indonesia seharusnya  mengakomodasi  seluruh  komponen,  baik  itu  akademisi,  pelaku  bisnis,  pemerintah, masyarakat umum serta media massa, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,  nilai-nilai  UUD  1945  dan  Pancasila  sebagai  instrumen  penyelenggaraan  negara,  yang tujuannya  menciptakan  kesejahteraan  bagi  semua  pihak.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, keterbukaan, fleksibilitas, dirajut dalam bingkai integrasi bangsa yang terwujud dalam praktik kebijakan publik yang transparan.

## KESIMPULAN
Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang  saling  berkaitan.  Pelimpahan  kekuasaan  dan  pemberian  bantuan  keuangan  kepada  pemerintah daerah dua hal yang sejalan dalam rangka penyediaan layanan publik yang adil dan merata. Fakta yang harus  diakui  adalah  Pemerintah  Daerah  jelas  jauh  lebih  memahami  dan  mengetahui  kebutuhan rakyatnya termasuk perihal budaya yang berkembang di dalamnya, yang realitanya tidak akan pernah bisa  sekedar  diatur  dalam  produk  hukum  atau  aturan  di  atas  kertas.  Pandangan  kepala  daerah  tidak
67 Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Press, 2002).
68 Wisnu HKP Notonagoro, Membangun Kembali Peradaban Negara Bangsa Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , (Jakarta: Percetakan Sejahtera Bersama, 2011).
69 Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa, dari Gelap Menuju Terang , (Jakarta: Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2009).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
memahami posisi keuangan di daerah yang dipimpinnya tidak relevan dengan digerusnya kewenangan otonomi daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Aflit  Nuryulia  Praswati,  “Perkembangan  Model Helix dalam  Peningkatan  Inovasi,” Prosiding Seminar  Nasional  Riset  Manajemen  &  Bisnis  “Perkembangan  Konsep  dan  Riset  E- Business di Indonesia ,” 2020, ISBN: 978-602-361-067-9.
Amelia  Martira  dan  Harsanto  Nursadi. Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 50 No 1, 2020.
Asyhari  dan  Wasitowati,  “Hubungan Pentahelix ,  Inovasi,  Keunggulan  Bersaing  dan  Kinerja,”
Conference in business, accounting and management . Volume 2 No.1, Mei 2020.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Pemerintah,  2016. Penyimpangan  Keuangan  Daerah. Last  Modified November  30. https://www.bpkp.go.id/berita/read/1846/10325/  Penyimpangan-Keuangan- Daerah ,
Bhenyamin  Hoessein, “Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II (Suatu  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  dari  Segi  Ilmu  Administrasi  Negara),”
(Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993).
Daniel Pradina Oktavian. 2022. “ IKN Nusantara: Quo Vadis Otonomi Daerah?”. Last Modified April 10. https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ ikn-nusantara-quo- vadis-otonomi-daerah/
DJPK.  2022.  “Sosialisasi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Last modified March 10. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Bahan-Sosialisasi-HKPD.pdf
Dwi Andayani Budisetyowati, Keberadaan Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,. 2004 .
Fikri  Hadi.,  Farina  Gandryani,  “Ombudsman  Daerah  Dalam  Rangka  Reformasi  Birokrasi  Di Daerah,” Simposium Hukum Indonesia (2019) Vol 1, No. 1.
H.M.  Aries  Djaenuri. Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah:  Elemen-Elemen  Penting  Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, (Bogor; PT Ghalia Indonesia, 2012), h. 50.
Harsanto  Nursadi. Pemerintah(an)  Daerah  dalam  Pengaturannya  di  Konstitusi, dimuat  dalam  buku berjudul Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal . (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).
Humas DJPK. 2022. “ Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Last  modified    March  10. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22704 .
Indonesia, Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah ,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4438, Pasal 6.
Indonesia, Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah ,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 4438, Pasal 5.
Irfan  Ridwan  Maksum, Perbandingan  Sistem  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, 2006.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Kementerian  Keuangan  RI.  2020.  Menkeu  Jelaskan  APBN  sebagai  Instrumen  Countercyclical.  Last Modified  November  16. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/menkeu-jelaskan- apbn-sebagai-instrumen-countercyclical/
Kementerian Keuangan. 2021. RUU HKPD untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  di Pelosok
Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-hkpd-untuk-pemerataan- kesejahteraan-masyarakat-di-seluruh-pelosok-indonesia/
Komisi IX DPR RI. 2021. “RUU HKPD akan Sinergikan Kebijakan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
Last Modified
June 28. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33593/t/RUU+ HKPD+Akan+Sinergikan +Kebijakan+Fiskal+Antara+Pusat+dan+Daerah
Kristian  Widya  Wicaksono,  Problematika  dan  Tantangan  Desentralisasi  Di  Indonesia  (Bandung: Universitas Parahyangan, 2017).
Mangappu  Pasaribu.  2022.  “ Re-design  Desentralisasi  Fiskal .”  Last  Modified  April  8. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design- desentralisasi-fiskal.html
Mayer, Heike, The Political Economy of Capital Cities , (London and New York: Routledge, 2018).
Moh.  Ibrahim,  Yakub  Cikusin,  Khoirun. Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  (Studi Pemerataan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sumenep), Jawa Timur: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Jurnal Respon Publik Volume 15 No.2 Tahun 2021.
Ni’matul Huda. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI. (Bandung; PT Nusa Media, 2019). Ni’matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. (Bandung; PT Nusa Media, 2017).
Oscar Suryaatmadja, Masalah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jurnal Hukum Pembangunan UI, Depok 2017).
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi), Cet.10,  (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2015).
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Press, 2002).
Pusdatin,  BPIP.  2021.  “Bunyi  Pancasila  dan  Makna  5  Lambangnya.”  Last  Modified  April  28. https://bpip.go.id/berita/1035/673/ bunyi-pancasila-dan-makna-5-lambangnya. html.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18. Robert A. Simanjuntak, Transfer Pusat Ke Daerah; Praktik di Beberapa Negara, 2002.
Rosmery Elsye. Desentralisasi Fiskal. (Bandung; Alqaprint Jatinangor, 2013.
Sekretariat  Extractive  Industries  Transparency  Initiative.  2022  Last  Modifieed  March  24 https://eiti.esdm.go.id/diskusi-publik-implikasi-undang-undang-hubungan-keuangan-pusat- dan-daerah-terhadap-tata-kelola-penerimaan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-di- provinsi-aceh/
Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa, dari Gelap Menuju Terang , (Jakarta: Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2009).
Titik Djumiarti, “Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik,” Jurnal Politika , Vol. 1 No. 2 (Juni 2020).
Wisnu HKP Notonagoro, Membangun Kembali Peradaban Negara Bangsa Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , (Jakarta: Percetakan Sejahtera Bersama, 2011).
Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013).