## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
Yufi Tania Kusuma UIN SUNAN AMPEL SURABAYA yufita002@gmail.com

## Abstract
Legal protection for victims of sexual violence crimes in universities. This research is a normative legal research using the statutory method. invitations and cases. The research results draw a common thread that  sexual  harassment  occurs  in  educational  institutions,  which  include;  at  school,  university, boarding school, or even in preschool environment (a place for early childhood learning). victims of sexual violence in college height has been regulated in Article 12 of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 30 2021 concerning Prevention  and Handling of Sexual Violence in Higher Education (PPKS). Articles 14 and 16 of the Minister of Education and Culture also regulate sanctions administrative action to be imposed on perpetrators of sexual crimes in tertiary institutions. If  in  criminal  law  even  though  the  Criminal  Code  does  not  regulate  acts  of  sexual  violence,  but perpetrators of sexual crimes in college still get punishment crime according to Article 289 to Article 296 of the Criminal Code
Keywords : Sexual violence; victim; College; legal protection

## ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menarik benang merah bahwa, , pelecehan seksual terjadi di lembaga pendidikan, yaitu meliputi; disekolah , universitas, pesantren, atau bahkan di lingkungan preschool (tempat belajar anak usia dini). korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  di  Perguruan  Tinggi  (PPKS).  Dalam  pasal  14  dan  16  Permendikbudristek  juga  mengatur mengenai  sanksi  administratif  untuk  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  seksual  di perguruan  tinggi.  Kalau  dalam  hukum  pidana  walaupun  KUHP  tidak  mengatur  mengenai  tindak kekerasan seksual, tetapi pelaku tindak kejahatan seksual yang di perguruan tinggi tetap mendapatkan hukuman pidana sesuai yang ada dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.
Kata Kunci: Kekerasan seksual; korban; perguruan tinggi; perlindungan hukum
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023

## PENDAHULUAN.
Tindak kekerasan seksual kerap kali tidak peduli siapa korbannya. Pelecehan seksual dapat  saja  terjadi  pada  kaum  wanita  ,  kaum  pria  , maupun  anak  dibawah  umur  sekalipun. Bahkan  pelecehan  seksual  banyak  dijumpai  pada  kehidupan  sehari – hari  diberbagai lingkungan seperti di masyarakat. lingkungan keluarga, perguruan tinggi, ,maupun sekolah. Berbagai kabar simpang siur mengenai kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sehingga  menimbulkan  sesuatu  keadaan  yang  memprihatinkan  bahkan  menimbulkan ketakutan bagi seluruh kaum perempuan.tindak kejahatan kekerasan seksual yang kerap kali menimpa  kaum  wanita  atau  perempuan.  Dikarenakan  perempuan  selalu  dianggap  sebagai kaum yang rendah dan lemah apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki atau pria. Dalam masyarakat  seringkali  menjumpai  anggapan  bahwa  kaum  wanita  atau  perempuan  mudah untuk ditundukkan, dimanfaatkan, bahkan diperbudak oleh kaum pria atau laki-laki. 1
Kekerasan Seksual yang lebih banyak dialami oleh para kaum wanita menjadi sebuah pembahasan yang semakin hari semakin memanas. Dalam kasus seperti ini di pengaruhi pada asas atau cara yang berkembang dengan tidak mengikut suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat menampung dan memenuhi kebutuhan mereka. 2 “Telah  terjadi  2.500  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  periode  Januari -Juli  2021. Angka  itu  melampaui  catatan  kekerasan yang  terjadi  pada  2020  yang  tercatat  telah  terjadi 2.400 kasus.” (Ungkap Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani) 3
Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru baru ini telah terjadi di lingkungan salah satu Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  yang  ada  di  Lampung  .  Seorang  mahasiswi  di  salah  satu instansi  pendidikan  di  Lampung  telah  mengalami  pelecehan  seksual  atau  tindakan pencabulan. Terdakwa merupakan dosen sekaligus dekan di Universitas Islam Negeri (UIN) yang ada di Lampung. Kasus pelecehan seksual ini kronologisnya yaitu seorang dosen berinisal SH mencabuli mahasiswinya yang berinisial EP. Tindakan tersebut dilakukan pada jumat 21- Desember-2018  pada  pukul  13.20  (WIB)  kejadian  berlangsung  ketika  korban  EP  sedang mengumpulkan tugas kuliah Sosiologi Agama II.
Suatu  intansi  pendidikan  yang  sebenarnya  merupakan  tempat  untuk  tumbuh  dan berkembangnya  peserta  didik  dalam  urusan  literasi  dan  juga  pengembangan  karakteristik
1 Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep,Sahadi Hurnaedi,” Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif ”, jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm.
49 2 Admin lbh,” Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan ”, (2020) https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/ diakses 14 November 2021
3 CNN Indonesia, ” Komnas Perempuan:Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi ”,(2021) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan- seksualmeningkat-selama-pandemi diakses 14 November 2021
seseorang seharusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Tetapi, mungkin hal terebut tidak berlaku bagi korban tindak kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan. Kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan seksual memang benar adanya dan itu nyata, hal tersebut sering terjadi disekolah , universitas, pesantren atau bahkan di  lingkungan  preschool  (tempat  belajar  anak  usia  dini).  Jarang  sekali  korban  yang  berani untuk melapor ataupun angkat bicara di depan umum karena tanggapan buruk masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, bahkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini  bisa  dibilang  seperti  simalakama  yang  artinya  apabila  mencoba  angkat  bicara  di  depan publik  dia  harus  menerina  konsekuensinya  yaitu  membuka  aib  atau  bisa  mempermalukan dirinya sendiri dan apabila tidak angkat bicara pada publik maka korban bisa jadi akan terus bertambah dan tidak memberi efek jerah kepada si pelaku. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat kurangnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk. 4
Pengeluaran peraturan  Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual  atau  dapat  disingkat  dengan  PPKS  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi. Pelaksana  Tugas  atau  dapat  disingkat  dengan  PLT  oleh  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  atau  dapat  disingkat  dengan  Permendikbudristek  yang  tujuan  untuk upaya pencegahan dan penanganan  kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan Tinggi.  “Tujuan  utama  peraturan  ini  adalah  memastikan  terjaganya  hak  warga  negara  atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di  lingkungan perguruan tinggi. (Ungkap Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam). 5
Yang  menjadi  langkah  awal  untuk  menanggapi  kegelisahan  yang  dialami  oleh mahasiswa,  dosen  ,  pimpinan  perguruan tinggi,  serta masyarakat atas  meningkatnya  kasus kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  yaitu  dengan  terbentuknya  Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dalam hal ini Permendikbudristek PPKS dinilai cukup detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan  seksual.  Bukan  hanya  itu  juga,  Permendikbudristek  juga  membantu  pimpinan perguruan  tinggi  dalam  mengambil  tindakan  lebih  lanjut  untuk  mencegah  berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa masyarakat akademis. 6
Secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual dilingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi
4 Admin lbh, Op. Cit.
5 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksualdi- lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan diakses 15 November 2021
6 Ibid
(ditegaskan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang saling berkaitan bagi perguruan tinggi dan pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap  korban  kekerasan  seksual  ,  tidak  menganggap  remeh  atau  menganggap  wajar tindakan kekerasan pelecehan seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan  pelecehan  seksual  dalam  wilayah  perguruan  tinggi,  serta  bisa  menjadi  suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkan setiap tindak kekerasan pelecehan seksual

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  Pendekatan  yuridis  diartikan  sebagai  pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dan  ditelaah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  akan dipakai  untuk  menjawab  permasalahan  tertentu. 7 Pengolahan  dan  pengumpulan  bahan hukum primer dari berbagai perturan perundang-undangan terkait dengan penelitian dan juga bahan hukum hukum sekunder yaitu responden sebagai subyek penelitian, dari kedua bahan hukum  akan  dikaji  secara  untuk  menghasilkan  kesimpulan  penelitian  yang  akan  di deskripsikan secara narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di  Perguruan Tinggi.
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak luput dari isu nasional saja,  tetapi  juga  sudah  menjadi  isu  antar  internasional,  dalam  hal  ini  yang  sangat  menarik perhatian  yaitu  dalam  penyelesaian  kasusnya.  Dalam  memupuk  rasa  keadilan  masyarakat, maka  perlindungan  terhadap  korban  tindak  kekerasan  seksual  harus  dipenuhi. 8 Akan menimbulkan banyak sekali kesulitan yang akan terjadi dalam praktek penyelesaian tindak kekerasan  seksual,  seperti  halnya  dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan  dan  pada  tahap penjatuhan  putusan.  Kalau  kesulitan  yang  terjadi  pada  tahap  yang  lainnya  meliputi  tahap pembuktian yang dapat diambil contoh seperti halnya , pelecehan seksual , perbuatan cabul yang saat kejadian tersebut berlangsung tanpa adanya saksi atau orang lain ditempat kejadian berlangsung.
7 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.
8 Leden Marpaun, “ Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
Edukasi  Terhadap  Mahasiswa/Mahasiswi  Mengenai  (Proses,  Bentuk,  dan  Pandangan) Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.
Pada riset penelitian menyatakan bahwa mahasiswa/mahasiswi juga perlu tau bentuk – bentuk pelecehan seksual jenis-jenis bentuk dari kekerasan seksual mempunyai berbagai kelasifikasi  yang  meliputi  yaitu:  perkosaan;  teror  pada  kekerasan  seksual  yaitu  berupa ancaman  serta  percobaan  perkosaan;  pelecehan  seksual;  penyalah  ggunaan  seksual; perdagangan  wanita  yang  mengarah  pada  keseksualan  (pelacur);  prostitusi  secara  paksa; maraknya kasus aborsi; adanya sistem perbudakan tindakan seksual; penyiksaan yang terjadi dalam hal kekerasan seksual;  dan sebagainya. (Menurut data dalam Komnas nasional)
Cenderung kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu melalui media sosial. Dan alat yang sering digunakan dalam hal ini yaitu seperti Handphone atau alat komunikasi lainnya, Handphone  memiliki  fitur  seperti  (Facebook,  Mi-Chat,  Telegram,  Instagram)  untuk  bisa berinteraksi  dengan  orang  asing.  Sehingga  dimanfaatkanlah  oleh  pelaku  tindak  kekerasan seksual  dengan  sangat  mudahnya.  Kesempatan  demi  kesempatan  yang  telah  direncanakan dengan  matang  untuk  menjalankan  aksi  busuknya.  Hal  ini  tidak  hanya  menimpa  pada mahasiswa , mahasiswi saja, tetapi kasus seperti ini bisa saja menimpa tenaga pendidik , yaitu dosen yang melakukan kejahatan asusila terhadap mahasiswi nya atau bisa sebaliknya. Hal ini sangat  sering  terjadi  di  wilayah  kampus,  dan  itu  sudah  bukan  menjadi  kasus  yang mengejutkan dalam pandangan masyarakat.
Ada beberapa analisis penelitian yang menunjukkan bahwa banyak sekali mahasiswa maupun mahasiswi yang belum paham betul mengenai lembaga pengaduan kekerasan seksual. Dalam hal ini mahasiswa atau mahasiswi tidak cukup kalau hanya memahami tentang bentuk- bentuk  dari  kekerasan  seksual.  Perlunya  untuk  mahasiswi  dan  mahasiswa  tau  mengenai lembaga rujukan, karena disebabkan banyak sekali korban dari pelecehan seksual yang tidak memiliki  kemampuan  untuk  berani  untuk  melapor  dan  speak  up,  terlebih  lagi  tidak  tau tempat atau lembaga  yang menjadi tujuan untuk melapor.
Untuk membangun sistem yang baik , maka sangat dibutuhkan peran mahasiswa dan mahasiswi  untuk  memiliki  kepercayaaan  kepada  lembaga  yang  akan  membantu  untuk menangani  kasus  kekerasan  seksual  yang  ada  disekitarnya.  Partisipasi  mahasiswa  dan mahasiswi dalam penanganan kasus tindak kejahatan kekerasan seksual sangat dibutuhkan. Dan  pada  pihak  kampus  sendiri  memberikan  empati  yang  tinggi  untuk  penanganan  kasus kekerasan seksual dalam wilayah kampus/perguruan tinggi.
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pidana yang bersangkutan mengenai  kasus  kekerasan  seksual  yaitu  dalam  KUHP  sendiri  berisikan  tentang  kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan  dilakukan  pada  dirinya  perbuatan  cabul,  dihukum  karena  merusakkan
kesopanan  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  sembilan  tahun”  (  Pasal  289  KUHP). Jadi,  apabila  ditarik  benang  merah  dari  pasal  tersebut  yaitu  yang  mengatur  mengenai kekerasan  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  norma  kesusilaan  dengan dikategorikan sebagai tidakan pencabulan.
Pasal yang telah disebuatkan diatas dapat dijadikan sebagai senjata hukum yang dapat digunakan sebagai pelindung korban tindak kekerasan seksual. Ada berbagai macam hal yang sehingga  korban  pelecehan seksual  tidak  berani  untuk melaporkan  kepihak  yang  berwajib agar kasus tersebut dapat diselesaikan lewat jalur hukum yaitu meliputi , korban merasa malu apabila  aib  nya  bakal  diketahui  oleh  orang  lain;  mengorbankan  nama  keluarganya  akan tercemar buruk dimata masyarakat ,bahkan korban telah diancam oleh pelaku akan dibunuh atau dokumen yang merekam aksi pelecehean seksualnya bakal disebar di media sosial apabila si korban melaporkannya ke pihak yang berwajib atau lewat jalur hukum.
Penyebab masalah yang telah disebutkan diatas bisa mempengaruhi keadaan mentality health serta kejiwaan akan terganggu. Sehingga tujuan untuk menaruh rasa keadilan terhadap para  korban  tindak  kekerasan  seksual  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar,  sulit  untuk memecahkan masalah, serta dapat mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum sendiri, dan  sangat  minim  juga  untuk  menaruh  rasa  keadilan  terhadap  korban  tindak  kekerasan seksual  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  kedudukan  korban  sangat  dibutuhkannya    untuk menuntaskan serta menyelesaikan kasus yang sedang memanas yaitu kasus tindak kekerasan seksual. Tentunya untuk mengusut kasus tersebut korban harus memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada pihak yang berwajib atau penegak hukum , dengan tujuan agar proses pemeriksaan akan berjalan dengan lancar apabila ada pengaduan dari  korban.  Jika  poses  pemeriksaan  berjalan  dengan  lancar  maka  korban  juga  akan mendapatkan keadilan serta dapat perlindungan dari penegak hukum, dan agar kasus tindak kekerasan seksual tidak terus meningkat. 9
Kedudukan yang sangat dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan seksual yaitu pemerintah  dan  kampus  dalam  menyelesaikan  serta  mengusut  kasus  kekerasan  seksual  di Perguruan  Tinggi  atau  Universitas.  Jadi,  bukan  hanya  korban  saja  yang  berperan  penting dalam  kasus  kekerasan  seksual  ini,  mereka  juga  perlu  dukungan  dari  pemerintah  ,  pihak kampus , serta masyarakat. Karena itu, dengan dikeluarnya Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang  berisikan  tentang  (Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi) dapat disingkat dengan PPKS oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  Teknologi  atau  dapat  disingkat  dengan  (Permendikbudristek),  yang  bertujuan  dibuat peraturan  ini  agar  dapat  dipastikan  bahwa  hak  negara  atas  pendidikan  dapat  ditegakkan dengan  mencegah,  menangani,  serta  mengusut  tuntas  kekerasan  seksual  di  lingkungan
9 Hj. Suzanalisa, ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana ”, Jurnal L ex Specialis, No. 14 (2011), hlm. 15
universitas atau perguruan tinggi dengan harapan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak terus meningkat.
Pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang  berisikan  mengenai  pencegahan  dan  penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan dapat disingkat dengan PPKS. Dengan maksud dibentuknya  peraturan  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2011  usaha  pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin meningkat , serta dapat memberikan penanganan kekerasan seksual dengan cara pendampingan; pemulihan korban;sanksi administratif serta perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual  baik  di  lingkungan  perguruan  tinggi maupun masyarakat. Memang ada Ada berbagai macam hal yang sehingga korban pelecehan seksual  tidak  berani  untuk  melaporkan  kepihak  yang  berwajib  agar  kasus  tersebut  dapat diselesaikan  lewat  jalur  hukum  yaitu  meliputi  ,  korban  merasa  malu  apabila  aib nya  bakal diketahui  oleh  orang  lain;  mengorbankan  nama  keluarganya  akan  tercemar  buruk  dimata masyarakat  ,bahkan  korban  telah  diancam  oleh  pelaku  akan  dibunuh  atau  dokumen  yang merekam  aksi  pelecehean  seksualnya  bakal  disebar  di  media  sosial  apabila  si  korban melaporkannya ke pihak yang berwajib atau lewat jalur hukum. Dan banyak sekali masyarakat yang berasumsi bahwa si korban lah yang salah seperti halnya dengan cara berpakaiannya, gaya  hidupnya,  lingkungannya,  keluarganya,  yang  sehingga  korban  merasa  seharusnya  si korban  mendapatkan  simpati  dari  masyarakat  atau  bahkan  dari  penegak  hukum.  Dengan adanya problematika seperti ini sehingga korban akan merasa dilema karena dalam hal seperti ini  kadang  masih  disepelehkan  oleh  masyarakat  dan  penegak  hukum.  Bahkan  bisa  saja  si korban  bukan  hanya  tidak  mendapat  simpati  dari  penegak  hukum  sendiri  tetapi  juga mendapatkan  penilaian  buruk  dari  masyarakat  sekitar  setelah  mengatakan  aib  yang  telah dialami oleh dirinya sendiri. 10 Demi memberikan perlindungan hukum dan simpatu terhadap korban pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, dan seharusnya korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mendapatkan perlakuan prioritas baik dari pemerintahan, kampus, atau bahkan penegak hukum. Dan perlu dipertimbangkan lagi dalam kebijakan hukum pidana serta kebijakan-kebijakan sosial , baik lembaga-lembaga negara yang ada mapun lembaga-lembaga kekuasaan negara. 11
Perguruan Tinggi wajib melakukan usaha pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi  yang  semakin  meningkat  ,  serta  dapat  memberikan  penanganan  kekerasan  seksual dengan  cara  pendampingan;  pemulihan  korban;sanksi  administratif  serta  perlindungan
10 N. K. Endah Triwijati, ”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, ” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik 4 (2007), http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf.
1111 Rosania Paradiaz and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 64, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545.
terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sesuai yang diatur dalam Pasal  10  Permendikbudristek.  Jika  ditarik  benang  merahnya  seharusnya  dari  awal  pihak kampus  lebih  memperhatikan  lebih  terhadap  penindakan  korban  kekerasan  seksual  yang terjadi di lingkungan perguruan ting gi atau kampus. “Perlindungan Tindak kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diberikan kepada korban atau saksi yang aktif sebagai mahasiswa/i;pendidik;tenaga kependidikan; serta warga kampus seperti halnya (staff kampus, OB, Cleaning Serv ice, Karyawan Kampus ,dsb.)” (pernyataan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berikut juga merupakan uraian mengenai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang merupakan wujud perlindungan kepada korban seksual dan saksi yang ada di wilayah kampus yaitu meliputi:
a Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
b Jaminan  keberlanjutan  pekerjaan  sebagai  Pendidik  dan/atau  Tenaga  Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
c Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan  kekerasan  seksual  dalam  bentuk  memfasilitasi  pelaporan  terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
d Pelindungan atas kerahasiaan identitas
e Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
f Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan
g Pelindungan  dari  sikap  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang  merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
h Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
i Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
j Penyediaan rumah aman dan/atau
k Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. 12
Dengan memberikan saksi kepada pelaku tindak kejahatan seksual sehingga korban akan merasakan keadilan , dan akan dengan lambatnya waktu, trauma yang dialami korban akan  berkurang,  bagi  pelaku  tindak  kejahatan  seksual  lainnya  akan  lebih  jerah  lagi  atau mungkin  kasus  kekerasan  seksual  akan  terus  menurun  dengan  seiring  berjalannya  waktu. Dalam  Permendikbudristek  telah  mengatur  mengenai  ketentuan  saksi  adminidtratif  yang dapat diberikan kepada para pelaku kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi (tertera di Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek), diantara lain meliputi:
Pasal 14
1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Keketasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
a Sanksi administratif ringan
b Sanksi administratif sedang
c Sanksi administratif berat
2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a Teguran tertulis
b Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
3) Sannksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan
b Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
2. pencabutan beasiswa atau
3. pengurangan hak lain.
4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
a Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa atau
b Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 16
1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
2) Pengenaan  sanksi  administratif  lebih  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dengan mempertimbangkan:
a Korban merupakan penyandang disabilitas
b Dampak kekerasan seksual yang dialama korban
c Terlapor  atau  pelaku  merupakan  anggota  satuan  tugas,  kepala  atau  ketua program studi, atau ketua jurusan.
Analisi  Putusan  Kasus Pelecehan  Seksual  di Perguruan  Tinggi  Universitas  Negeri  Riau Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  TanjungKarang  dengan  Nomor  Perkara 732/Pid.B/2019/PN.Tj.

## Isi Putusan
Pada  putusan  yang  di  adili  pada  Selasa,  17  September  2019  dengan  Nomor  Perkara 732/Pid.B/2019/PN.Tj  hakim  menyatakan  bahwa  pelaku  terbukti  telah  melakukan  tindak kesusilaan.  Pada  Pasal  290  ayar  (1)  yang  berisikan  ancaman  pidana  bagi  pelaku  yang  telah melakukan  tindakan  pencabulan  terhadap  seseorang  yang  tidak  berdaya.  Dalam  putusan tersebut di dakwakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Mengadili:
1 Menyatakan terdakwa Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I Bin H. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” dengan seseorang,    pada  hal  diketahuinya  bahwa  orang  tidak  berdaya”  sebagaimana  dalam dakwaan Tunggal;
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I Bin H. Ali oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (sau) Tahun;
3 Menetapkan  masa  pengankapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5 Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) Lembar Surat Kartu Tanda Mahasiswa Nomor KTM 1631090009 Atas Nama. Elifiya Paramita yang dikeluarkan oleh UIN Raden Intan Lampung;
• 1 (satu) Potong Kerudung warna hitam;
• 1 (satu) Potong Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam Motif Bunga-Bunga;
• 1 (satu) Potong Rok Sepan Panjang Warna Hitam;
• 1 (satu) Lembar KRS (Kartu Rencana Studi) Fakultas Usuluddin UIN Raden Intan Lampung Atas Nama Elifiya Paramita yang dikeluarkan oleh UIN Raden Intan Lampung;
• 1  (satu)  Rangkap  Tugas  Mandiri  Mata  Kuliah  Sosiolohi  Agama  II  Fakultas Usuluddin  UIN  Raden  Intan  Lampung  Yang  Disusun  oleh  Elifiya  Paramita (1631090009);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Elifiya Paramita
6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah); 13
Pada  kasus  kekerasan  seksual  yang  termasuk  dalam  kategori  pencabulan  terhadap putusan  yang  di  adili  pada  Selasa,  17  September  2019  dengan  Nomor  Perkara 732/Pid.B/2019/PN.Tj  ,  pelaku  yang  berinisial  SH  ini  akan  divonis  1  (satu)  Tahun  Penjara. Dalam berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, baik itu pengadilan Negeri maupun pengadilan tinggi tidak pernah luput dari pertimbangan-pertimbangan hukum.
Terdakwa  berinisal  SH  memang  terbukti  bersalah  dan  melakukan  perbuatan  yang telah melanggar kehormatan kesusilaan. Terdakwa berinisial SH telah melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi korban yang berinisial EP yang merupakan mahasiswi IAIN Raden Intan Lampung.
13 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Nomor Perkara 732/Pid.B/2019/PN.Tj
Dalam dakwaan tersebut “terdakwa di duga sempat menyentuh dengan sengaja bagian tangan,  wajah  ,  bahu  ,  dada  dan  pantat  saksi  korban  EP”  (Pengakuan  Saksi  Korban  yang berinisial EP). Namun jaksa Penuntut Umum membeberkan bahwa atas perlakuan tersebut, saksi korban merasa takut sehingga melangkah mundur dan meminta izin untuk pulang. Akan tetapi  terdakwa  yang  berinisial  SH  melarang  saksi  korban  yang  berinisial  EP  untuk meninggalkan  tempat,  dengan  aksi  yang  lebih  nekat  ladi  si  tersangka  yang  berinisial  SH tersebut menarik lengan saksi korban yang berinisial EP dan berspekulasi sempat menyentuh wajah  dan  bagian  dada  saksi  korban  yang  berinisial  EP.  Aksi  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  terdakwa  yang  berinisial  SH  ternyata  tidak  berakhir  sampai  situ  saja, pengakuan  dari  saksi  korban  yang  berinisial  EP  bahwa  mengatakan  telah  dirangkul pinggangnya dan disentuh bagian belakangnya. Dengan sadar telah diperlakukan yang tidak senonoh,  saksi  korban  yang  berinisial  EP  pun  bergegas  untuk  meninggalkan  tempat    dan menghampiri kawannya berinisial IN yang berada diluar ruangan tersebut., pada kondisi itu ketakutan serta kegelisahan yang dirasakan oleh saksi korban yang berinisial EP apabila nanti akan  menghadap  terdakwa  yang  berinisial  SH,  dapat  dipastikan  bahwa  terdakwa  yang berinisial SH akan memberikan nilai E kepada saksi Korban yang berinisial EP. Keterangan dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang dilansir oleh gatra bahwa,“hasil observasi sak si ahli psikolog,  korban  mengalami  keadaan  tidak  berdaya secara  psikis”.  Dalam hal  ini terdakwa telah  terjerat  Pasal  290  ayar  (1)  yang  berisikan  ancaman  pidana  bagi  pelaku  yang  telah melakukan tindakan pencabulan terhadap seseorang yang tidak berdaya.
Di sisi lain “banyak kejanggalan dengan apa yangtelah disampaikan oleh saksi korban yang berinisial EP dan banyak yang diluar nalar”. (menurut prefektif dan argummen dari tim penasihat  hukum  terdakwa  berinisial  SH  yaitu  Muhammad  Suhendra).  Dalam  hal  ini Suhendra  bertanya  tanya  mengapa  saat  berlangsungnya  kejadian  tesebut  korban  tidak berteriak? Dan mengapa juga saksi korban EP tidak kepikiran untuk mengajak saksi lain saat hendak menemui terdakwa SH? Muhammad Suhendra selaku penasihat hukum dari terdakwa SH be ragumen bahwa “keterangan tersebut harus dibuktikan. Jauh dari membuktikan bahwa terdakwa bersalah kami kuasa hukum akan membuktikan peristiwa ini ada atau tidak,”.
Jika  diulik  ke  belakang  lagi,  ternyata  terdakwa  SH  bukan  kali  pertama  memiliki perkara  tindak  kejahatan  kekerasan  seksual  di  UIN  Raden  Intan    Lampung  sejak  masih berstatus sebagai IAIN. Terekam bukti dan jejak kasus asusila yang pernah terjadi sebelumnya di UIN Raden Intan Lampung.

## SIMPULAN
Pemerintah  membentuk  peraturan  baru  yaitu  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2021 yang  berisikan  mengenai  pencegahan  dan  penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan
Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan dapat disingkat dengan PPKS. Dengan maksud dibentuknya  peraturan  Permendikbud  Nomor  30  Tahun  2011  usaha  pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin meningkat , serta dapat memberikan penanganan kekerasan seksual dengan cara pendampingan; pemulihan korban;sanksi administratif serta perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual  baik  di  lingkungan  perguruan  tinggi maupun  masyarakat.  Dengan  memberikan  saksi  kepada  pelaku  tindak  kejahatan  seksual sehingga korban akan merasakan keadilan , dan akan dengan lambatnya waktu, trauma yang dialami korban akan berkurang, bagi pelaku tindak kejahatan seksual lainnya akan lebih jerah lagi atau mungkin kasus kekerasan seksual akan terus menurun dengan seiring berjalannya waktu.
Saran  diambil  dari  penelitian  ini  dapat  ditarik  benang  merah  yaitu  walaupun diberlakukannya  peraturan  Permendikbudristek  (Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan Teknologi) apabila hanya mengenai penanganan, pencegahan, perlindungan, serta sanksi administratif saja belum dapat dikatakan cukup apabila dalam keadaan korban yang dapat mengganggu  aktivitas  serta  mengganggu  kesehatan  psikisnya.  Di  Indonesia  sendiri,  belum mengeluarkan  Undang-Undang  secara  eksklusif  yang  mengatur  terkait  kasus  kekerasan seksual. Definisi yang tertera terbatas pada delik kesusilaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang ada pada KUHP. Dengan diperlukannya sanksi pidana kasus kekerasan seksual yang tepat dan setara dengan akibat yang terjadi serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam  mempertaruhkan  keadilan  serta  hak  bagi  korban  atau  mahasiswa  yang  mengalami tindak kekerasan seksual di wilayah kampus atau perguruan tinggi. Tentunya juga, perjatuhan sanksi yang setara dan seimbang kepada pelaku tindak kekerasan seksual untuk menimbulkan efek jera pada pelaku  sehingga kasus pelecehan seksual diwilayah kampus atau perguruan tinggi semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, ”Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Jurnal Penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05, 2018.
Triwijati, N.K. Endah,”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, Th. XX, No. 04, 2007.
Hj. Suzanalis a, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Specialis, No. 14, 2011.
Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pelecehan Seksual” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 64,
Marpaung, Leden, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Nomor Perkara 732/Pid.B/2019/PN.Tj
Adminlbh,”Kekerasan Seksual Dalam Intitusi Pendidikan”, 2020
https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadapperempuan-dalam- institusi-pendidikan/
CNN Indonesia,”Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi”, 2021 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selamapandemi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permenpencegahan-dan- penanganan-  kekerasan-seksual-di-lingkunganperguruan-tinggi-tuai-dukunga