## MAKNA TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Agustinus Salle 1

## Abstract
This  article  explained  transparency  sets  as  a  public  policy  to  overcome asymmetric  information  in  regional  public  finance  that  could  lead  to  low  public trust  to  local  governments..  This  referred  to  issues  in  local  governments’ transparency  such  as  defining  the  transparency,  pressures  for  transparency, resistant  behaviours,  impacts  of  low  transparency  and  alternative  policies  to improve financial transparency in Papua.
Key words: transparency, regional finance, special autonomy.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  masyarakat  yang  makin  meningkat  dan  berkualitas selalu menjadi perhatian publik. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang  lebih  baik  ini  publik  juga  membutuhkan  transparansi  keuangan. Transparansi  keuangan  diartikan  sebagai  penyampaian  informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban  pemerintah,  kepatuhan  pemerintah  terhadap ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku,  dan  meningkatkan  efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.
Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia  secara formal  telah  berkomitmen  untuk  mengelola  keuangan yang  mengadopsi  pilar-pilar  utama  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.
1 Ketua  Program  Studi  Magister  Keuangan  Daerah  Program  Pascasarjana Universitas  Cenderawasih,  dan  Staf  Dosen  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih.
Pilar-pilar  ini  menjadi  azas  dalam  semua  peraturan  pelaksanaan UU17/2003.
Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi  bahkan  telah direalisir  melalui penetapan  Undang-Undang Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (UU14/2008).  Sejumlah  perangkat  aturan  pelaksanaan  di  tigkat kementrian  dan  pemerintah  daerah  telah  mengatur  bagaimana implementasi UU14/2008 ini.
Walau  komitmen  dan  ketentuan  perundangan  sudah  ditetapkan untuk  mengatur  transparansi  keuangan,  masih  banyak  masalah  dalam implementasi di lapangan. Paper ini menjelaskan fenomena transparansi keuangan di era otonomi khusus Papua.

## APA PERLUNYA TRANSPARANSI KEUANGAN?
Dapat  dipastikan  banyak  orang  yang  bertanya  mengapa keuangan  yang  dikelola  suatu  lembaga  publik  harus  transparan  atau terbuka untuk diketahui warganya? Ada beberapa penjelasan yang dapat menerangkan  mengapa  transparansi  keuangan  lembaga  publik  sangat penting:
Pertama,  untuk  meningkatkan  kepercayaan  (trust).  Pemerintah yang  terbuka  menyampaikan  informasi  keuangan  kepada  publik  lebih dipercaya dibanding pemerintah  yang  relatif tertutup. Medina  and Rufín (2015) menjelakan bahwa “ transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction .”  Pemerintah yang  tertutup  dengan  informasi  keuangan  dapat  dinilai  warga  memiliki setumpuk  rahasia  penyelewengan  keuangan.  Pemerintah  menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan  melaporkan  keuangan.  Umumnya.  pemerintah  yang  tertutup  tidak dapat  menjelaskan  mengapa  kinerja  pembangunan  mereka  buruk  dan tidak berhasil.
Kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (controlling).  Untuk  mengefektifkan  pelaksanaan  pembangunan  warga perlu disertkan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarkat ini akan efektif  bila  warga  masyarakat  mendapat  informasi  tentang  pembiayaan program/kegiatan.  Warga  menjadi  “watch  dog”  di  tingkat  lapangan  bila perangkat  pemerintah  tidak  ada  disana.  Pemerintah  mempunyai keterbatasan dalam melakukan mengawasan program dan kegiatan, dan untuk itu membutuhkan dukungan warga masyarakat. Warga masyarkat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian  pelaksanaan  program/kegiatan  di  bila  pemerintah  transparan dalam penyampaian informasi keuangan program/kegiatan.
Ketiga,  bahwa  warga  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  dan hak  untuk  mengetahui  ( right  to  inform  and  right  to  know ).  Pasal  14
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang  secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga dan masyarakat. Keuangan yang dialokasi pemerintah juga harus diinformasikan  secara  terbuka  (transparan)  agar  warga  dapat  menilai kecukupan atau  kekurangan  untuk  membiayai  kebijakan,  program,  dan kegiatan.

## TRANSPARANSI DALAM REGULASI
Transparansi  keuangan  pertama  kali  disebut  dalam  Undang- Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa
Salah  satu  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian
laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  yang memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti  standar  akuntansi  pemerintah  yang  telah  diterima secara umum.
Kebutuhan  transparansi  keuangan  pertama  kali  disebut  dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas  bahwa  pertanggungjawaban  keuangan  negara  merupakan keniscayaan.  Pemerintah  wajib  transparan  dalam  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada  publik  merupakan  wujud  ”transparansi”  dan  ”akuntabilitas” pengelolaan  keuangan  negara.  Selanjutnya  ditetapkan  bahwa  dalam rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  disusun  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan  Negara).
Definisi  transparansi  didapatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah yang  mengatur  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahunm  2004  (PP24/2004)  yang  telah  diganti melalui  PP71/2010.  Dalam  kedua  peraturan  ini  ditemukan  batasan ”transparansi”:
Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada peraturan perundang undangan.
Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik.  Makna yang terkandung bahwa  pemerintah  sebagai  badan  publik  harus  menyediakan  informasi kepada  publik.  Pertanyaan  berikut  muncul  tentang  alasan  ”mengapa pemerintah harus transparan kepada warga/masayarakat?”
Regulasi  menjelaskan  beberapa  alasan  yang  mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat.
Alasan-alasan  ini  diatur  dalam  Pasal  3  UU  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
a.  menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana pembuatan  kebijakan  publik,  program  kebijakan  publik,  dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.  mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.  meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat dipertanggungjawabkan;
e.  mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f.  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g.  meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di lingkungan  Badan  Publik  untuk  menghasilkan  layanan informasi yang berkualitas.

## SISI TEORI TRANSPARANSI
Teori  keagenan  ( Agency  Theory )  diyakini  sebagai  asal  usul pentingnya  transparansi  keuangan.  Teori  keagenanan  yang  dikenal dalam  lingkup  manajemen  perusahaan  menjelaskan  adanya  hubungan antara  agen  (manajer  atau  pengelola  perusahaan)  dengan  prinsipal (pemilik modal, pemilik saham).
Dalam hubungan keaganen ini, agen yang diberi tugas mengelola sumber  daya  perusahaan  -  termasuk  keuangan  -    sangat  mungkin mengambil  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat terjadi dalam hubungan  keagenan  karena  agen  menguasai  banyak  informasi  terkait sumber  daya,  program  dan  aktivitas  operasi  perusahaan.    Di  sisi  lain prinsipal  yang  diasumsikan  jauh  dari  kegiatan  operasional  organisasi, tidak  terlibat  dalam  manajemen,  dan  sangat  minim  informasi.  Dalam kondisi  ini  muncul  masalah  asimetri  informasi  –  kondisi  dimana  agen memiliki  banyak  informasi    dan  dapat  mengambil  keputusan  yang
menguntungkan  dirinya  sendiri,  sedang  prinsipal  yang  kekurangan informasi  sangat  mungkin  dirugikan  dengan  keputusan  agen.  Untuk  itu mereka  harus  membuat  laporan  (menyampaikan  informasi)  kepada pemilik.
Informasi  yang  disampaikan  oleh  agen  kepada  prinsipal  harus diuji (diverifikasi) kebenarannya. Informasi yang terkait dengan keuangan dalam konsep akuntansi dikerjakan oleh pemeriksa ekternal.
Proses  lahirnya  kebutuhan  transparansi  informasi  dalam  teori keagenan digambarkan dalam Gambar 1.
Gambar 1 Transparansi Informasi Dalam Teori Keagenan
Pengertian  transparasi juga  dikenal  dalam  administrasi pemerintahan. Krina (2003:14) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk
MASALAH ASIMETRI INFORMASI Pengujian terhadap informasi yang dilaporkan Keharusan mebuka informasi Prinsipal, Forum (Stakeholders, pemilik atau bukan) Agen, Aktor (Pengelola, Manajer) Keterangan Masalah keputusan Mengutamakan kepentigan mereka Mengawasi keputusan
Pembuat laporan
Membuat laporan Menerima Laporan
Masalah Informasi Membuat laporan Kurang/Tidak ada  informasi
memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya, serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Menurut  Mardiasmo  (2009  :  18)  yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparasi dibangun atas dasar  kebebasan  memperoleh  informasi.  Informasi  yang  berkaitan dengan  kepentingan  publik  secara  langsung  dapat  diperoleh  mereka yang membutuhkan. Transparasi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  kata  lain  segala  tindakan  dan kebijakan harus  selalu dilaksanakan  secara  terbuka  dan  diketahui oleh umum.
Sejumlah  temuan  penelitian  di  berbagai  Negara  menjelaskan bahwa  pemerintah  di  negara  demokrasi  telah  menyadari  bahwa terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses  informasi  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Dalam  konsep  administrasi  publik  disebutkan  bahwa  hak  atas informasi meliputi Mardiasmo (2009):
1.  Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya ( right to observe );
2.  Hak publik untuk  mengakses informasi ( public access to information );
3.  Hak  publik untuk berpatisipasi dalam proses pembentukan kebijakan
( right to participate );
4.  Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers ( free & responsible pers );
5.  Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan ( right  to  appeal )  baik  melalui  administrasi  maupun  adjudikasi
(mengunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun pengadilan).

## REGULASI TRANSPARANSI  KEUANGAN
Pada bagian ini dijelaskan regulasi transparansi keuangan dalam 3  tahapan  siklus  keuangan  yaitu:  tahapan  penganggaran,  tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.

## (1)  Transparansi Tahap Penganggaran
Ketentuan  yang  mengharuskan  transparansi  dalam  tahapan penganggaran  (penyusunan  APBD)  diatur  dalam  Pasal  103 Permendagri  13  tahun  2006  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan  Keuangan  Daerah.    Dalam  pasal  tersebut  disebutkan bahwa;
a.  Rancangan  peraturan daerah  tentang  APBD yang  telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah;
b.  Rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  sebelum  disampaikan  kepada  DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
c.  Sosialisasi rancangan  peraturan  daerah tentang  APBD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bersifat  memberikan informasi mengenai  hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat  dalam  pelaksanaan  APBD  tahun  anggaran  yang direncanakan;
d.  Penyebarluasan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD dilaksanakan  oleh  sekretaris  daerah  selaku  koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, transparansi dalam tahap penganggaran diatur dalam PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam aturan  ini  diatur  bahwa  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  SIKD  di daerah  masing-masing  dengan  menyampaikan  informasi  keuangan kepada masyarakat. Pasal 11 dan 12 menyebutkan ketentuan tersebut:
Pasal 11 Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan  SIKD  di  daerahnya  masing- masing.
Pasal 12 Penyelenggaraan  SIKD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 mempunyai tujuan:
a.  membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
b.  membantu  Kepala  Daerah  dalam  merumuskan  kebijakan keuangan daerah;
c.  membantu  Kepala  Daerah  dan  instansi  terkait  lainnya  dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
d.  membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
e.  menyajikan  Informasi  Keuangan  Daerah  secara  terbuka kepada masyarakat; dan
f.  mendukung  penyediaan  Informasi  Keuangan  Daerah  yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

## (2)  Transparansi Tahap Pelaksanaan
Pengaturan  transparansi  dalam  tahap  pelaksanaan  anggaran dapat  ditemukan  dalam  Permendagri  13  tahun  2006,  khususnya  pada pasal yang mengatur Pengendalian Internal
a.  Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepala  daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
b.  Pengendalian  intern  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  proses  yang  dirancang  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  mengenai  pencapaian  tujuan pemerintah  daerah  yang  tercermin  dari  keandalan  laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
c.  Pengendalian  intern  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)  terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat,
(2)  terselenggaranya penilaian risiko,
(3)  terselenggaranya aktivitas pengendalian,
(4)  terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan (5)  terselenggaranya kegiatan  pemantauan pengendalian.
Penyelenggaraan  pengendalian  intern  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selain itu, transpransi tahap pelaksanaan diatur dalam pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 54/tahun 2010). Dalam regulasi ini Pemerintah  mengharuskan keterbukaan informasi dalam  pengadaan barang secara elektronik. Pasal 106 dan 107 yang berbunyi:
Pasal 106:
(1)  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
(2)  Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.
Pasal 107:
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
(1)  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
(2)  meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  usaha  yang sehat;
(3)  memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
(4)  mendukung proses monitoring dan audit; dan
(5)  memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

## (3) Transparansi Tahap Pelaporan dan Pemeriksaan
Regulasi  yang  mengharuskan  transparansi  diatur  dalam  (1)  PP 24/2005 dan PP 71/ 2010, (2) UU 15/2004, dan (3) PP 3/2007. Dalam PP 24/2005 dan PP 71/ 2010 yang mengatur Kerangka Konseptual Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  disebutkan  kelompok  utama  pengguna laporan  keuangan  pemerintah:  (1)  masyarakat,  (2)  para  wakil  rakyat, lembaga  pengawas,  dan  lembaga  pemeriksa;  (3)  pihak  yang  memberi atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi,  dan  (4)  pinjaman;  dan pemerintah.  Sebagai  pengguna  informasi,  warga  masyarakat  pertama- tama  berhak  atas  laporan  keuangan  yang  disusun  pemerintah  daerah. Warga  masyarakat  sebagai  pengguna  informasi  keuangan  harus mendapatkan laporan keuangan sesuai ketentuan di atas.
Dalam  Pasal  19  UU 15/2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  diatur  bahwa  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan  terbuka  untuk  umum.  Laporan  hasil  pemeriksaan  ini  tidak termasuk  laporan  yang  memuat  rahasia  negara  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.    Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa
masyarakat  berhak  memperoleh  informasi  dari  hasil  pemeriksaan  BPK (Pasal
Regulasi lain yang mengatur transparansi dapat ditemukan dalam PP  3/2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala Daerah  Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Dan  Informasi Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Masyarakat ILPPD).
Pasal 27 PP 3/2007 ini mengatur sebagai berikut:
(1)  Kepala  daerah  wajib  memberikan  informasi  LPPD  kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
(2)  Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
(3)  Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
(4)  Masyarakat  dapat  memberikan  tanggapan  atas  informasi LPPD  sebagai  bahan  masukan  perbaikan  penyelenggaraan pemerintahan.
(5)  Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari  masyarakat  atas  LPPD  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## FAKTOR YANG MENDESAK TRANSPARANSI KEUANGAN
Desakan  transparansi  keuangan  dalam  satu  dekade  terakhir makin  menguat  karena  beberapa  faktor.  Faktor  pertama  ialah  tuntutan publik  untuk  peningkatan  efisiensi  dan  efektifitas  belanja  publik.  Publik semakin  sadar  bahwa  kebijakan  yang  dijalankan  pemerintah  termasuk kebijakan  belanja  harus  mendapat  pengawasan  ketat,  karena  hanya dengan pengawasan  yang  baik  pemerintah  semakin  berhati-hati  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  belanja.  Pengawasan  masyarakat terhadap  kebijakan  publik  ini  hanya  dimungkinkan  bila  tercipta transparansi keuangan daerah.
Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi  dan  mendorong  pemberantasan  korupsi.  Berbagai  regulasi telah memberi peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan
korupsi.  Dampak  korupsi  telah  dipahami  banyak  warga,  dan  jumlah  ini terus  bertambah  karena  berbagai  penyiaran  dan  kampanye  melawan korupsi  selama  ini.  Informasi  yang  transparan  tentang  keuangan  akan membantu publik mengawasi prilaku korupsi.
Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh  kemajuan  teknologi  informasi.  Penyajian  informasi  kepada  publik banyak  dipermasalahkan  karena  tingginya  biaya  untuk  memproduksi informasi. Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi –  seperti  internet  –  maka  permasalahan  tingginya  biaya  informasi  ini sudah dapat diatasi. Warga juga dapat memperoleh biaya informasi yang murah  dengan  mengakses  informasi  dengan  menggunakan  perangkat warnet dan modem yang makin banyak tersedia di perkotaan.
Faktor  keempat  ialah  ditetapkannya  perundangan  tentang keterbukaan  informasi  publik  -  KIP  (UU  14/2008).  Lahirnya  undang- undang  tentang  KIP  semakin  memperjelas  kebijakan  Negara  untuk melaksanakan  transparansi  informasi.  KIP  ini  secara  meluas  telah disebarkan ke warga masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini.
Faktor  kelima  ialah  kebebasan  menyatakan  pendapat.  Dalam alam demokrasi sekarang ini kebebasan menyatakan pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapat ini diwujudkan dalam bentuk  tulisan  atau  lisan  yang  menuntut  hak-hak  publik,  termasuk  hak memperoleh informasi. Dengan semakin luasnya kebebasan menyatakan pendapat,  maka  diperkirakan  warga  yang  sadar  dan  menuntut  hak memperoleh  informasi  akan  semakin  meningkat  di  masa  yang  akan datang.

## DESAKAN TRANSPARANSI DI PAPUA
Transparansi  keuangan  di  Provinsi  Papua  banyak  mendapat perhatian  media  dan  pengamat    kebijakan  publik.  Hal  ini dimungkinkan karena empat kondisi:
Kondisi pertama yaitu terbukanya temuan hasil pemeriksaan BPK untuk  diakses  warga.  Transparansi  hasil  pemeriksaan  BPK  yang mengungkapkan  berbagai  jenis  temuan  BPK  seperti  kerugian  daerah, dan  belanja  yang tidak  dipertanggung-jawabkan, memungkinkan  warga menggunakan  informasi  untuk  pengawasan  dan  mendesak  perbaikan dalam akuntabilitas keuangan.
Kondisi  kedua,  yaitu  kurangnya  konsistensi  dalam  pemberian sanksi  terhadap  pejabat  yang  telah  dinyatakan  bersalah.    Wujud transparansi yang dituntut  warga ialah siapa pun yang telah dinyatakan bersalah harus dikenai hukuman dan sanksi. Dalam pengamatan warga, masih  banyak  kejadian  dan  peristiwa  penyalahgunaan  keuangan  yang dibawa  ke  meja  hijau,  namun  sanksi  yang  dijatuhkan  seringkali  tidak transparan.  Karena  kondisi  ini  maka  kepercayaan  warga  terhadap pemerintah dan penegak hukum makin menurun.
Kondisi ketiga, yaitu wacana dan perselisihan elit Papua di media massa. Sudah merupakan informasi umum bahwa media cetak di Papua memuat perselisihan dan saling tuding penyalahgunaan dana antara elit Papua, seperti dalam masalah deposito uang Rp. 1,8 trilyun oleh Pemda Provinsi Papua.  Saling tidak  percaya  antar elit  Papua juga terjadi  antar pejabat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  seperti  dalam  kasus  pembagian antar    dana  infrastruktur  Pemda  Provinsi  dan  Kabupaten  yang menyebabkan beberapa bupati pegunungan keluar dari pertemuan (rapat kerja) tahun 2008.
Kondisi  keempat  ialah  kemiskinan  yang  dinilai  belum  tersentuh secara  berarti  sementara  dana  Otsus  segera  berakhir.  Banyak  warga tidak  percaya  bahwa  uang  Otsus  dikelola  secara  baik,  karena  secara nyata  warga  melihat  kemiskinan  yang  belum  disentuh  oleh  pemerintah daerah.

## TRANSPARANSI KEUANGAN MENURUT PEMDA
Pemerintah daerah di Papua menerjemahkan transparansi dalam beberapa  bentuk.  Dalam  beberapa  diskusi  dan  pernyataan  pejabat daerah  menyatakan  bahwa  mereka  sudah  akuntabel  dan  transparan. Dalam  pemahaman  sejumlah  pejabat  daerah  transparansi  diartikan sebagai salah satu dan atau kombinasi kejadian berikut:
(1)  Pengelolaan keuangan sudah sesuai peraturan. Regulasi yang sering disebut adalah Permendagri 13/2006.
(2)  Keuangan daerah sudah diperiksa BPK, KPK, dan Inspektorat.
(3)  Kami ini dibantu oleh tenaga akuntan professional seperti BPKP,
UGM dll
(4)  Dana Otsus sudah dialokasikan ke kab/kota (60%)
(5)  Dana RESPEK dialokasikan ke kampung lewat Bank Papua
(6)  Sudah ada bantuan kepada lembaga keagamaan
(7)  Uang Otsus terlambat dicairkan
(8)  Uang  Otsus terlambat dipertanggungjawabkan kabupaten/kota
(9)  Penyebutan sumber dana kegiatan

## CUKUPKAH TRANSPARANSI KEUANGAN DI PAPUA ?
Dengan  menggunakan  beberapa  regulasi  yang  mengatur transparansi  keuangan,  seperti  dikemukakan  di  muka,  dapat  dinilai bahwa  Pemda  Provinsi  Papua,  dan  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa  fakta  kewajiban  transparansi  informasi  yang  tidak disediakan Pemda di Papau antara lain:
(1)  Sosialisasi    RAPBD    sebelum  pembahasan  di  DPRD  belum dilaksanakan  seperti  yang  diharuskan  oleh  Permendagri  13  tahun 2006;
(2)  Pemda  belum  menyelenggarakan  Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah (SIKD) sesuai ketentuan PP 56 tahun 2005;
(3)  Pemda  belum  menyediakan  ILPPD  sesuai  ketentuan  PP  3  tahun
2007.
(4)  LHP BPK belum bisa diakses masyarakat sesuai UU 15 tahun 2005.
(5)  Perdasus  Pengelolaan  Dana  Otsus  tidak  diselesaikan,  sesuai kehendak UU 21 tahun 2001

## RESISTANSI TERHADAP TRANSPARANSI
Perlawanan  terhadap  transparansi  (resistensi)  dapat  muncul karena beberapa alasan.
(1)  Ketakutan akan dampak tranparansi informasi.
(2)  Pertimbangan  bahwa  warga  tidak  membutuhkan  informasi keuangan,
(3)  Pertimbangan  bahwa  warga  tidak  memiliki  pengetahuan  untuk memahami informasi keuangan,
(4)  Transparansi dapat mengecilkan kuasa dan peran yang telah dimiliki elit dan pengambil kebijakan publik.

## DAMPAK LACK OF TRANSPARENCY
Kalau  transparansi  informasi  keuangan  terus  dihambat;  ada beberapa  konsekwensi  negatif  yang  hadir  dalam  pemerintahan  dan pembangunan di Papua:
(1)  Masalah  korupsi  semakin  sulit  diatasi.  Korupsi  sebagai  musuh bersama  sangat  sulit  dilawan  bila  warga  tidak  diberi  kesempatan untuk  mengawasi,  dan  pengawasan  warga  hanya  efektif  bila transparansi keuangan dimungkinkan.
(2)  Warga  tidak  optimal  berperan  aktif  dalam  pembangunan.
Transparansi  memungkinkan  warga  masyarakat  memahami kebijakan  dan  pembangunan  yang  direncanakan  pemerintah daerah.  Dengan  memahami  kebijakan  dan  rencana,  warga masyarakat  akan  ikut  secara  suka  rela  dan  optimal  dalam menunjang pembangunan.
(3)  Masalah  pelayanan  publik  tidak  akan  optimal.  Pelayanan  publik, seperti  dalam  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  dapat  didorong melalui  transparansi  pengelolaan  keuangan.  Transparansi  yang dilakukan  melalui  pemberian  informasi    kepada  pasien  dapat menurunkan  pungutan  liar  yang  menghambat  keluarga  miskin memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
(4)  Papua  sulit  keluar  dari  kemiskinan.  Program  dan  kegiatan pemberantasan  kemiskinan   banyak menyalurkan bantuan kepada kelompok  keluarga  dan  warga  miskin;  namun  banyak  orang meyakini bahwa sejumlah bantuan itu tidak sampai pada target dan sasarannya.  Hanya  dengan  menciptakan  transparansi  informasi keuangan kepada warga, peluang memotong hak-hak warga miskin dapat diperkecil.
(5)  Kepercayaan publik kepada  pemda, dewan dan elit  Papua lainnya sulit  ditingkatkan. Banyak  penelitian  lapangan  menjelaskan  bahwa transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  kepercayaaan;  artinya kepercayaan  warga  masyarakat    terhadap  pemerintah  semakin meningkat sejalan dengan membaiknya transparansi keuangan.
(6)  Optimalisasi  pembangunan  di  era  Otsus  kurang  optimal;  sehingga suara kegagalan akan terus kita dengar.  Banyak tuntutan di Papua agar dana Otsus dikelola secara akuntabel dan transparan. Tuntutan transparansi belum diwujudkan Pemerintah Daerah sampai saat ini. Beberapa  contoh  adalah  ketidak  patuhan  pemerintah  daerah terhadap  regulasi  transparansi  sebagaimana  pada  Bagian  C  di muka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan pada bagian akhir ini antara lain:
a.  Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal
(warga masyarakat);
b.  Transparansi  keuangan antara lain bertujuan untuk  menilai  kinerja keuangan  pemda,  meningkatkan  pengawasan,  dan  partisipasi warga dalam pembangunan;
c.  Transparansi  telah  diatur  dalam  sejumlah  regulasi  dan  perlu mendapat diperhatikan dan dipatuhi pemerintah daerah;
d.  Transparansi  keuangan  dan  kebijakan  publik  perlu  terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

## 2. Saran
Dalam meningkatkan transparansi keuangan diperlukan sejumlah kebijakan antara lain:
a.  Transparansi  melalui  kepatuhan  menjalankan  regulasi,  seperti sosialisasi  anggaran  sebelum  dibahas  dewan,  penyelenggaraan SIKD,  penyampaian  ILPPD  kepada  masyarakat,  dan  aksesibilitas warga terhadap LKPD dan LHP BPK;
b.  Peningkatan kapasitas dewan untuk menjalankan fungsi dan peran dewan  menegakkan  dan  mengawasi  pelaksanaan  regulasi transparansi keuangan;
c.  Pengambangan  komunikasi  efektif  antara  dewan-eksekutif  untuk mengurangi konflik di media;
d.  Peningkatan peran media melalui pengembangan kapasitas media (wartawan)  dalam  memahami  berbagai  aturan  pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepekaan mereka untuk tidak menyulut konflik di level masyarakat;
e.  Peningkatan  transparansi  pengelolaan  dana  di  tingkat  bawah
(masyarakat) melalui, antara lain:
 Dana  RESPEK  di  Bank  Papua  perlu  diaudit  dan diungkapkan kepada warga;
 Kampung  yang  sudah  mencairkan  dana  diumumkan  oleh
RRI lokal atau surat kabar.
f.  Kebijakan  transparansi  di  tingkat  lapangan  dengan:  (1)  membuat papan  proyek,  atau  deseminasi  saat  kegiatan  dilaksanakan,  (2) penyebutan  dana  untuk  belanja  barang  modal  yang  dituliskan  di bagian  yang  mudah  dibaca  oleh  warga,  seperti  tulisan  Bantuan Dana  Otsus  yang  dituliskan  disamping  bus  mahasiswa,  dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda  Provinsi  Papua.  2007.  Evaluasi  Pelaksanaan  Lima  Tahun Otonomi Khusus Papua, manuskrip. Universitas Cenderawasih, Jayapura.
_____________________.2009a.  Laporan  Monitoring  Dan  Evaluasi Pelaksanaan  Program  PPD  Respek  2007  Dan  PNPM  Mandiri Respek 2008 Provinsi Papua. Jayapura.
_____________________.2009b.  Studi  Dampak  RESPEK  Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung.  Jayapura.
Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Web: http://www.goodgovernance.com
Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., and Putranto, E. A. 2008. Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts . Contemporary Southeast Asia Vol. 31, No.1, pp. 64–87.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2007.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  2002.  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  Nomor  47/KMK.07/2002  Tentang  Tata  Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua. Jakarta.
Medina,  C  and  Rufín,  R.  2015. Transparency  Policy  and  Students’ Satisfaction  and  Trust. Transforming  Government:  People, Process and Policy Vol. 9 No. 3, 2015 pp. 309-323
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua.  2004.  Peraturan  Daerah Provinsi Papua  Nomor  2  tahun  2004  tentang  Pembagian  Dana  Otsus Papua. Jayapura.
Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.
_________________________.2001. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jakarta.
_________________________.2003. Undang-Undang Nomor Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Jakarta.
_________________________.2004a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
_________________________.2004b.  Undang-Undang  Nomor  15 tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
_________________________.  2004c.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Jakarta.
__________________________.2005a.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 56  tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah. Jakarta.
__________________________.2005b.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. Jakarta.
_______________________.  2008.  Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
Salle,  A.  2011.    Akuntabilitas  Keuangan:  Studi  Pengelolaan  Dana
Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.  Disertasi, FE Unibraw, Malang.