## Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Batam: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
Rendi Hairudin 1) ; Etika Khairina 2)
1) Study Program of Public Administration , Universitas Putera Batam
2) Department of Public Administration, Faculty of Social and Humanities, Universitas Putera Batam Email: 1) pb191010018@upbatam.ac.id; 2) etika@upbatam.ac.id No. WhatsApp Author: 082288263734

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sarana  utama  untuk  mendanai  banyak  layanan  publik  dan  prakarsa  pembangunan pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Agun et al., 2022). Namun, di banyak tempat, seperti Kota Batam, persoalannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran PBB tepat  waktu.  Pemerintah  menghadapi  masalah  dalam  mencapai  tujuan  pendapatan  dan  menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Menerapkan pendekatan yang berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran PBB sangat penting untuk memaksimalkan kinerja pemerintah Kota  Batam  (Oktiyani  et  al.,  2018).  Pemerintah  harus,  pertama-tama,  memperluas  akses  masyarakat terhadap informasi tentang PBB (Irwansah & Akbal, 2018) . Orang akan lebih mampu menghargai nilai kontribusi mereka terhadap pembangunan kota mereka jika mereka memiliki akses ke informasi yang jelas dan tersedia tentang tarif pajak, jadwal pembayaran, dan penggunaan dana pajak.
Pemerintah Kota Batam bersama DPRD telah membuat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  sebagai  landasan  resmi  pemungutan  Pajak  Daerah  berdasarkan Undang-Undang ini. Pemerintah Kota Batam mampu memungut berbagai pajak daerah, antara lain pajak penginapan, rumah makan, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, mineral bukan logam dan batuan, parkir, pajak BPHTB, dan PBBP2. Salah satu industri yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah pajak daerah, khususnya dari industri hotel dan restoran (PAD). Meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  sangat  penting  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak (Anshori  &  Hidayah,  2022; Irwansah & Akbal, 2018) . Aditya Nugroho  dan Rita Andini (2016 menegaskan bahwa pengetahuan merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak termasuk  memiliki  kesadaran  menyeluruh  tentang  literatur  perpajakan  dan  undang-undang  perpajakan saat ini, menurut Windy & Anggun (2022).
Salah satu komponen penting pengelolaan keuangan pemerintah Kota Batam adalah penggunaan uang pajak. Pemerintah dan DPRD telah menetapkan landasan resmi pemungutan pajak daerah sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  5

## ARTICLE HISTORY
Received [ 18 Juli 2023] Revised [20 November 2023] Accepted [17 Desember 2023]

## ABSTRAK
Pajak adalah penilaian wajib yang dikenakan terhadap rakyat untuk kepentingan negara. Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mendanai  pengeluaran  pemerintah,  seperti  proyek bangunan dan gaji pegawai negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan hambatan yang mencegah individu membayar pajak mereka dan mengungkap taktik yang digunakan pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan  kesadaran wajib pajak. Metode deskriptif  kualitatif  diadopsi  dalam  investigasi  ini.  Wawancara  dan  observasi  digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, pendekatan multi-metode untuk pengumpulan dan analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak Kota Batam yang tidak mencapai target pemerintah disebabkan oleh  kombinasi  dari  ketidakpatuhan.  oleh  pembayar  pajak  dan  sistem  pajak  yang  rumit yang sulit dipahami oleh masyarakat umum.

## ABSTRACT
Tax is a mandatory assessment imposed on the people for the benefit of the state. Taxes serve  as  a  tool  to  fund  government  expenditures,  such  as  building  projects  and  civil servant  salaries.  The  purpose  of  this  research  is  to  show  the  barriers  that  prevent individuals  from  paying  their  taxes  and  uncover  the  tactics  that  the  Batam  City government uses to increase taxpayer awareness. Qualitative descriptive method was adopted  in  this  investigation.  Interviews  and  observations  are  used  as  data  collection techniques.  Researchers  used  a  triangulation  technique,  a  multi-method  approach  to data  collection  and  analysis.  The  findings  of  this  study  indicate  that  Batam  City's  tax collection that does not reach the government's target is caused by a combination of non- compliance.  by taxpayers and a complicated tax system  that is difficult for the general public to understand. KEYWORDS Strategy, Service And Tax
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah.  Pemerintah  Kota  Batam  berhasil  memberlakukan  sejumlah  pajak daerah  dalam  kerangka  ini,  antara  lain  pajak  akomodasi,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame, pajak  penerangan  jalan  umum,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batu,  pajak  parkir,  pajak BPHTB.  ,  dan pajak PBBP2.
Sektor hotel dan restoran yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  salah  satu  sektor  industri  yang  memberikan  kontribusi  cukup  besar  terhadap  pendapatan daerah (Duwiri et al., 2020). Untuk meningkatkan pengumpulan pajak, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  bidang  ini.  Kajian  Aditya  Nugroho  dan  Rita  Andini  tahun  2016  memberikan penekanan kuat pada nilai pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Elemen penting dalam meningkatkan  pengetahuan  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  adalah  memiliki pemahaman yang baik tentang literatur perpajakan dan peraturan perpajakan saat ini. Dalam konteks ini, literasi pajak menjadi komponen vital dalam membangun kesadaran warga Kota Batam akan pentingnya membayar pajak tepat waktu (Ambarwati et al., 2022; Manurung et al., 2018). Hal yang sama ditekankan oleh Windy dan Anggun pada tahun 2022: bahwa kesadaran perpajakan merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki wajib pajak. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang perpajakan dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.
Pemerintah  Kota  Batam  dapat  melakukan  berbagai  program  pendidikan  dalam  upaya meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  pajak  masyarakat.  Program  sosialisasi  dengan  berbagai media, antara lain media sosial, radio, televisi, dan iklan spanduk, dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi  yang  akurat  dan  terkini  tentang  bea  cukai  dan  keuntungan  membayar  pajak  tepat  waktu. Pemerintah  juga  dapat  memberikan  pelatihan,  seminar,  atau  lokakarya  tentang  undang-undang perpajakan  untuk  masyarakat  umum  dan  wajib  pajak.  Diantisipasi  bahwa  kesadaran  dan  kepatuhan membayar pajak akan meningkat secara dramatis seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Pemerintah Kota Batam harus memberikan penegakan hukum yang efisien dalam hal ketidakpatuhan  pajak  selain  inisiatif  instruksional.  Orang  akan  terdorong  untuk  mematuhi  komitmen perpajakannya jika ada sanksi yang keras dan adil bagi mereka yang dengan sengaja menghindari atau menunda pembayaran pajak. Pesan kuat bahwa tidak membayar pajak bukanlah pilihan akan disampaikan melalui  penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  terbuka,  yang  juga  akan  mendorong  keadilan  sistem perpajakan.
Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai fungsi penerimaan pungutan dan berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kunci untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Oktafiyanto & Wardani, 2016; Salmah, 2018). Salah satu unsur  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sikap  pemerintah,  yang  diungkapkan dalam kebijakan, tindakan, dan dampaknya Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh variabel kontrol termasuk kejelasan persyaratan perpajakan. Menurunkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat  dan  mencapai  fungsi  penerimaan  retribusi  bergantung  pada  kepatuhan  wajib  pajak. Memaksimalkan  penerimaan  pajak  memerlukan  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  (Zifora  dan  Lorina, 2021). Sikap pemerintah yang tercermin dalam kebijakan, tindakan, dan konsekuensinya, merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan warga membayar pajak Faktor kontrol, seperti seberapa jelas  peraturan  perpajakan,  berpengaruh  pada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  "Untuk  mendorong kepatuhan,  pemerintah  perlu  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  mengenai  undang-undang perpajakan melalui sosialisasi yang efektif. Untuk membantu pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban mereka  dengan  lebih  baik,  penting  untuk  memberikan  instruksi  yang  sederhana  dan  mudah  dipahami mengenai perhitungan pajak. Pemerintah juga perlu memperketat penegakan hukum terkait penghindaran pajak dan meningkatkan sistem pengawasannya. Salah satu kendala dalam upaya ini adalah kompleksitas sistem pemungutan pajak. Undang-undang perpajakan yang sering diperbarui dan prosedur administrasi yang rumit dapat membingungkan beberapa pembayar pajak. Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan juga dapat berdampak pada akurasi pelaporan.
Sejauh mana masyarakat mematuhi undang-undang perpajakan mungkin berbeda antar negara dan antar kelompok demografis. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, opini publik tentang pentingnya membayar pajak, pengetahuan  menyeluruh  tentang  undang-undang  perpajakan,  dan  keuntungan  melakukannya  semua dapat berdampak pada tingkat kepatuhan (Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi, 2021). Ada tiga strategi yang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  meningkatkan  efisiensi  sistem perpajakan.  Pertama  dan  pertama,  sangat  penting  untuk  menerapkan  sistem  perpajakan  yang  jelas, mudah dipahami, dan terbuka untuk semua orang. Masyarakat cenderung kurang kooperatif ketika proses
pembayaran pajak bermasalah dan tidak jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat prosedur pajak  menjadi  sederhana, menawarkan  instruksi  yang  mudah,  dan menjamin  bahwa  masyarakat umum memiliki akses yang mudah.
Untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan,  pemantauan  dan  penuntutan  yang  efektif  terhadap pelanggaran  pajak  sangat  penting.  Tingkat  kepatuhan  dapat  ditingkatkan  dengan  menerapkan  undang- undang yang melarang penghindaran pajak dan memantau aktivitas keuangan publik secara ketat. Orang lebih  cenderung  untuk  mematuhi  kewajiban  pajak  mereka  ketika  mereka  yakin  ada  risiko  pelanggaran pajak yang besar. Akhirnya, mendorong pembayaran pajak tepat waktu atau menerapkan hukuman berat terhadap  mereka  yang  tidak  dapat  membantu  meningkatkan  kepatuhan.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan memberi penghargaan kepada wajib pajak yang membayar pajak mereka tepat waktu dengan hadiah atau insentif  dan  menerapkan  hukuman  yang  tegas  terhadap  mereka  yang tidak  melakukannya.  Masyarakat akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya jika ada insentif dan sanksi yang jelas.
Penting  bagi  pemerintah  untuk  mengambil  langkah-langkah  strategis  guna  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  masyarakat  mengingat  fenomena  yang  terjadi  di  Kota  Batam,  dimana pemungutan pajak belum mencapai target pemerintah karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar  pajak.  Hal  ini  dapat  memerlukan  penyederhanaan  kode  pajak,  menegakkan  hukum  secara efektif,  dan  menawarkan  insentif  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  penerimaan  pajak  akan meningkat  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  yang  akan  mendorong  pertumbuhan  dan meningkatkan taraf hidup warga Kota Batam.

## Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam Tahun 2017-2021
Sumber : ( siependa.batam.go.id)
Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota  Batam.  Setiap  tahun realisasi penerimaan  PBB  bervariasi  dan tidak selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, dan lemahnya penegakan  sanksi  perpajakan  merupakan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  kepatuhan. Komponen  kunci  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  meningkatkan  pengetahuan masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  PBB  (Nasirin,  2018).  Pemerintah  Kota  Batam  harus melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pertumbuhan kota. Kampanye pendidikan mendalam dengan menggunakan  berbagai  media  dan  alat  komunikasi  dapat  membantu  menyebarkan  pesan  yang  jelas tentang  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  pembayaran  PBB,  seperti  peningkatan  layanan  publik, infrastruktur, dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Kesadaran masyarakat terhadap undang- undang perpajakan yang berkaitan dengan PBB juga perlu ditingkatkan (Mulyani, 2018). Pemerintah dapat menyelenggarakan seminar atau lokakarya tentang pajak dan keuntungan yang mereka berikan kepada pembayar pajak. Masyarakat akan lebih termotivasi dan mampu memenuhi komitmennya tepat waktu jika mengetahui  tata  cara  pemungutan,  penghitungan,  dan  penggunaan  uang  pajak.  Untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib pajak, penting  juga  untuk  menerapkan  sanksi  pajak  yang  ketat  (Abdullah  et  al.,  2022). Pemerintah  Kota  Batam  perlu  memperkuat  pengawasan  dan  penindakan  hukum terhadap  penggelapan pajak. Hal ini akan menjadi efek jera dan menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya dengan menindak keras bagi mereka yang mengelak atau tidak membayar PBB. Selain itu, pemerintah dapat menawarkan hadiah atau diskon khusus sebagai insentif bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal ini dapat mendorong orang untuk membayar pajak mereka secara adil dan menjadi pembayar pajak yang taat hukum.
Pada  tahun  2020,  terjadi  penurunan  indeks kepuasan masyarakat  terhadap pelayanan  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kepuasan tersebut
mencapai  3,40  (85,08%)  pada  tahun  2020,  dari  skala  4.  Data  dari  DJP  menunjukkan  bahwa  indeks kepuasan  pelayanan  tahun  lalu  terdiri  dari  layanan  aplikasi  online  sebesar  3,34,  layanan  tatap  muka sebesar  3,46,  dan  layanan  melalui  saluran  lain  sebesar  3,41.  Indeks  efektivitas  pelayanan  penyuluhan mencapai  83,89%,  yang  terdiri  dari  84,55%  penyuluhan  tatap  muka  dan  83,61%  penyuluhan  online. Sementara itu, efektivitas kehumasan mencapai 90,77%. Data ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh  PT  Sigma  Research  Indonesia  kepada  45.169  wajib  pajak,  yang  merupakan  responden  dari  352 Kantor Pajak Pratama (KPP) di seluruh Indonesia. Responden tersebut terdiri dari 46,4% wajib pajak orang pribadi,  48,1%  wajib  pajak  badan  pusat,  dan  5,5%  wajib  pajak  badan  cabang.  Data  tersebut mengindikasikan  bahwa  terdapat  ruang  untuk  peningkatan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan pajak.  Upaya  perbaikan  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana pajak,  menyediakan  layanan  yang  efektif  baik  melalui  aplikasi  online  maupun  tatap  muka,  dan meningkatkan  komunikasi  serta  hubungan  dengan  masyarakat  secara  umum.  Dengan  memperbaiki aspek-aspek  ini,  diharapkan  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pajak  dapat  meningkat  dan memperkuat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Pajak
Pajak merujuk pada pembayaran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada  individu, perusahaan, atau entitas lain sebagai bentuk pendapatan negara. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  publik  seperti  pembangunan  infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan program-program sosial (Anastasia et al., 2022). Pajak dapat diterapkan pada berbagai jenis kegiatan atau transaksi, termasuk pendapatan pribadi, pendapatan perusahaan, penjualan barang atau jasa, kepemilikan properti, warisan, dan lainnya. Jenis-jenis pajak yang umum diterapkan di berbagai negara mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya (Adzani & Sofianty, 2022). Tujuan utama  penerapan  pajak  adalah  untuk  mengumpulkan  dana  yang  diperlukan  oleh  pemerintah  dalam membiayai pengeluaran publik dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengatur perekonomian, mendistribusikan kembali pendapatan, mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu, serta mencapai tujuan sosial atau lingkungan tertentu.
Pajak  diatur  melalui  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  di  setiap  negara.  Wajib  pajak memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  pendapatan  mereka  dan  membayar  pajak  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas pajak bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengawasan  pajak,  termasuk  melakukan  pemeriksaan,  memberlakukan  sanksi  kepada  pelanggar,  dan menyelesaikan sengketa pajak. Pajak juga merupakan instrumen kebijakan yang kompleks dan seringkali menjadi subjek perdebatan. Penentuan tarif pajak, alokasi dana pajak, keadilan dalam sistem perpajakan, dan  upaya  penghindaran  atau  penggelapan  pajak  adalah  beberapa  isu  yang  terkait  dengan  pajak  dan sering menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Penerimaan pajak dapat terhambat oleh korupsi dan penyalahgunaan  dalam  administrasi  perpajakan.  Hal  ini  terjadi  ketika  para  pegawai  administrasi perpajakan  terlibat  dalam  praktik  penerimaan  suap,  penyalahgunaan  wewenang,  atau  tindakan  korupsi lainnya.  Selain  itu,  kerumitan  peraturan  perpajakan  juga  menjadi  masalah.  Peraturan  perpajakan  yang kompleks dan sulit dipahami oleh wajib pajak dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pengisian formulir pajak. Hal ini dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka  secara  tepat.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  dan  otoritas  pajak  di  seluruh  dunia berupaya untuk merombak peraturan pajak, meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan layanan pajak, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pajak.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data  untuk  penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  dilakukan  melalui  wawancara  dan observasi. Menurut Emzir (2009), penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang menggunakan paradigma positivis untuk menghasilkan informasi dalam berbagai bidang, termasuk sebab-akibat, reduksi variabel, dan hipotesis (Brandler & Roman, 2020; Nahid, 2003). Menganalisis fenomena seperti perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan yang berkaitan dengan masalah penelitian merupakan tujuan dari penelitian kualitatif ini (Cropley, 2019). Tidak ada perhitungan numerik yang dilakukan dalam penyelidikan ini.  Memahami  bagaimana  undang-undang, aturan,  dan  kebijakan  pemerintah di  tingkat  federal, negara bagian,  dan  kota  mengatasi  masalah  terkait  pajak  adalah  tujuan  utama  dari  penelitian  ini.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan data deskriptif
dan  kualitatif.  Ini  ada  hubungannya  dengan memeriksa  bagaimana  masyarakat  dan  pemerintah  berpikir dan bertindak, karena hal-hal ini berpengaruh pada bagaimana pajak dikumpulkan.
Wawancara  dengan  pemangku  kepentingan  terkait,  termasuk  wajib  pajak,  petugas  pajak,  dan pemerintah  daerah,  akan  dilakukan  sebagai  bagian  dari  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  pemahaman menyeluruh tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengamatan akan  dilakukan  untuk  melacak  taktik  pengumpulan  pajak  dan  reaksi  publik  terhadapnya.  Penelitian  ini mencoba  menyajikan  gambaran  menyeluruh  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya  dengan  mengintegrasikan  kedua  metodologi  tersebut.  Diyakini  bahwa  penelitian  ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kepatuhan wajib pajak. Pemerintah  dan  pihak  terkait  lainnya  dapat  menggunakan  temuan  studi  ini  sebagai  titik  awal  untuk membuat langkah-langkah yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Di  tengah  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB), strategi yang sangat penting adalah memperkuat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  kewajiban  membayar  pajak  dan  kontribusi  mereka  dalam pembangunan  negara  menjadi  faktor  kunci  dalam  mencapai  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi.  Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pajak Bumi dan Bangunan (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Salah satu langkah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan. Melalui kampanye  informasi  yang  efektif,  pemerintah  dapat  mengedukasi  masyarakat  tentang  manfaat  yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup. Penggunaan media massa, sosial media, seminar, dan pertemuan komunitas dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  menyampaikan  pesan  tersebut.  Dalam  sosialisasi  ini,  penting untuk  menjelaskan  secara  jelas  bagaimana  dana  pajak  digunakan  dan  memberikan  pemahaman  yang mendalam mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara.
Selain itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah strategis tambahan yang bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  memenuhi  kewajiban  perpajakan  yang terkait  dengan  pajak  bumi  dan  bangunan,  di  samping  sosialisasi  tentang  konsekuensi  hukum  dari ketidakpatuhan. Hit et al. (2012) mengandaikan bahwa strategi mencakup kumpulan komitmen dan upaya yang  saling  berhubungan  dan  harmonis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  kompetensi  penting  dan mencapai  posisi  keunggulan  kompetitif.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  di  sektor  publik,  pengejaran keunggulan kompetitif bukanlah perhatian utama karena karakteristik monopolistiknya (Llewellyn & Tappin, 2003).  Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  tanggung  jawab  pajak  bumi  dan bangunan,  strategi  mengacu  pada  serangkaian  tindakan  yang  disengaja  yang  dilakukan  dengan  tujuan untuk mencapai tujuan yang langgeng. Menurut David (2017), strategi mencakup tindakan berurutan yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam  konteks  manajemen organisasi,  Rangkuti  (2013,  sebagaimana  dikutip  dalam  Aisyah,  2019)  mengemukakan  bahwa  strategi dapat  didefinisikan  sebagai  rencana  komprehensif  dan  menyeluruh  yang  menguraikan  pendekatan sistematis  yang  akan  dilakukan  organisasi  untuk  mencapai  misi  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dan mencapai semua tujuan yang diinginkan. Pada hakekatnya, strategi dapat diartikan sebagai suatu urutan tindakan atau keputusan yang disengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Strategi  yang  efektif  ditandai  dengan  koherensi,  yang  memerlukan  penyelarasan  tindakan, kebijakan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang signifikan. Namun demikian, sejumlah organisasi telah berhasil mencapai koherensi strategis yang diinginkan (Rumelt, 2011). Oleh karena itu, pentingnya manajemen strategis yang efektif tidak dapat dilebih-lebihkan. Bryson (Stewart, 2004) berpendapat bahwa strategi  melibatkan  identifikasi  identitas  organisasi  dan  pemanfaatan  strategis  potensinya  untuk  secara efektif  mencapai  kebijakan  yang  ditetapkan. Proses  penciptaan  strategi  terutama melibatkan  identifikasi masalah  strategis,  yang  mengacu  pada  tantangan  atau  persyaratan  yang  perlu  ditangani  untuk memfasilitasi kemajuan organisasi menuju lintasan yang lebih efisien dan efektif. Dalam rangka menyusun strategi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan, langkah-langkah  yang  dilakukan  harus  koheren  dan  konsisten.  Pencapaian  tujuan  yang  diinginkan memerlukan pembentukan hubungan yang harmonis antara tindakan, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Manajemen  strategis  yang  efektif  sangat  penting  untuk  membedakan  identitas  organisasi  dan memanfaatkan potensi  yang  ada  untuk  berhasil  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dalam  konteks
saat  ini,  sangat  penting  untuk  merancang  langkah-langkah  strategis  yang  ditujukan  untuk  mengatasi tantangan strategis yang ada dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Pajak,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Pandiangan  (2014),  adalah pungutan  atau  pungutan  yang sah  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  kepada  orang  pribadi  yang  tunduk  pada  undang-undang  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Pemberlakuan  undang-undang  ini  tidak  melibatkan  keterlibatan langsung dari penduduk, tetapi membutuhkan pertimbangan yang cermat dari perhatian menyeluruh dari individu dengan kepentingan yang beragam dan beragam. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu bentuk  perpajakan  yang  dipungut  dan  dimasukkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). Namun demikian, penerimaan pajak yang dihasilkan seluruhnya disalurkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Pendapatan yang dihasilkan dari sumber ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai tujuan, dengan penekanan khusus pada pembangunan daerah (Darwin, 2013).
Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana dibahas oleh Rahayu (2017) berkaitan dengan sejauh mana wajib  pajak  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  yang  patuh  dapat  didefinisikan sebagai warga negara yang teliti yang menunjukkan dedikasi dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang,  peraturan,  dan  sistem  perpajakan  yang  berlaku.  Sesuai dengan penelitian Rahayu (2017), konsep kesadaran wajib pajak berkaitan dengan negara di mana wajib pajak memiliki pengetahuan tentang signifikansi, keuntungan, dan insentif yang terkait dengan pemenuhan tanggung  jawab  perpajakannya  kepada  pemerintah.  Meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak. Dalam konteks khusus ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan keuntungan selanjutnya  yang  dihasilkan  dari  kontribusi  mereka  kepada  badan  pengelola.  Edukasi  dan  kampanye sosialisasi memiliki potensi untuk menyebarkan informasi secara efektif mengenai pentingnya pajak dalam konteks  pembangunan  dan  penyediaan  layanan  publik.  Sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk memprioritaskan  pembentukan  mekanisme  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam  pemanfaatan penerimaan pajak. Hal ini penting untuk menanamkan kepercayaan di antara individu, memastikan bahwa kontribusi mereka dialokasikan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan spesifik daerah.
Selain  itu,  sangat  penting  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keseragaman tindakan penegakan hukum yang menargetkan individu yang terlibat dalam penggelapan pajak. Adanya sanksi yang ditetapkan dengan baik dan diterapkan secara konsisten dapat menjadi insentif yang signifikan bagi individu untuk mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Dengan menggunakan metodologi ini, ada potensi  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  mengenai  pentingnya  kepatuhan  pajak  dan  akibat  yang terkait  dengan  pelanggaran  pajak.  Memanfaatkan  penggerak  aktif  dari  pemerintah  daerah,  organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai pendekatan yang layak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kolaborasi ini memfasilitasi penyelenggaraan program penyuluhan, pelatihan, dan literasi  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  arti  dan  fungsi pembayaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Taktik kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak adalah meningkatkan pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Komponen penting untuk mencapai tujuan ini adalah meningkatkan pemahaman publik tentang nilai perpajakan dan kontribusinya  bagi  kemakmuran  bangsa.  Untuk  memberikan  pencerahan  kepada  masyarakat  tentang manfaat membayar pajak dan menggunakan uang pajak, pendidikan, sosialisasi, dan kampanye informasi yang efektif harus dijalankan. Untuk menyadarkan masyarakat akan potensi dampaknya, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar pajak. Selain itu, tindakan harus diambil secara strategis untuk meningkatkan pengetahuan publik secara meyakinkan dan konsisten. Untuk menentukan isu-isu strategis, mendorong kegiatan, kebijakan, dan alokasi sumber daya, dan mencapai tujuan jangka panjang, diperlukan manajemen strategis yang efektif. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan inisiatif  literasi  pajak,  pemerintah  daerah,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga  pendidikan  terlibat  aktif dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

## Saran
Berdasarkan diskusi di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:
1.  Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan. Kampanye informasi yang efektif melalui media massa, sosial media, seminar, dan  pertemuan  komunitas  harus  dilakukan  untuk  menyampaikan  manfaat  yang  diperoleh  dari pembayaran pajak.
2.  Pemerintah  daerah  harus  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  hasil penerimaan pajak. Hal ini akan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3.  Keterlibatan  aktif  dari  pemerintah  daerah,  organisasi  masyarakat,  dan  lembaga  pendidikan  penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Program penyuluhan, pelatihan, dan peningkatan literasi pajak  harus  diselenggarakan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  peran  dan pentingnya membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  W.,  Tuli,  H.,  &  Pakaya,  L.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  dan  Pemahaman  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jambura Accounting Review , 3 (2). https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55
Adzani, G. N., & Sofianty, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  dalam  Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan. Bandung  Conference  Series: Accountancy , 2 (2). https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i2.2898
Agun,  W.  A.  N.  U.,  Datrini,  L.  K.,  &  Amlayasa,  A.  A.  B.  (2022).  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan , 6 (1). https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31 Ambarwati,  P.,  Wijaya,  A.,  &  Khairany,  S.  J.  (2022).  ANALISIS  PERSEPSI  DAN  KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG. Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi , 1 (2). https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.508
Anastasia, R., Mendra, N. P. Y., & ... (2022). … KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI …. Kumpulan Hasil Riset … .
Anshori,  I.,  &  Hidayah,  A.  T.  (2022).  PENGETAHUAN  DAN  KESADARAN  MASYARAKAT  TENTANG WAJIBNYA PAJAK. Jurnal Akuntansi Dan Pajak PENGETAHUAN , 23 (01). Ayu  Kade  Restu  Pebrianti  Dewi,  M.  Y.  D.  (2021).  PENGARUH  PENGETAHUAN  WAJIB  PAJAK, KESADARAN  WAJIB  PAJAK,  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN (Studi …. Journal Research of Accounting , 3 (1). Brandler, S., & Roman, C. P. (2020). Qualitative Research Methods. In Handbook of Research Methods in Public Administration . https://doi.org/10.1201/9781420013276-17 Cropley, A. (2019). Introduction to Qualitative Research Methods (p. 118). researchgate.net.
Duwiri, M., Allo Layuk, T., & Bleskadit, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  Yang  Memiliki  UMKM  di  Kota  Jayapura. JURNAL  AKUNTANSI  DAN  KEUANGAN DAERAH , 15 (2). https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1622
Irwansah,  &  Akbal,  M.  (2018).  Pelaksanaan  Sosialisasi  Perpajakan  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar. Dosen FIS Universitas Negeri Makassar , 51 (1).
Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Perpajakan. JURNAL  EKSPLORASI  AKUNTANSI , 1 (3). https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133
Manurung,  F.,  Pasandaran,  S.,  &  Rattu,  J.  (2018).  KESADARAN  MASYARAKAT  DALAM  MEMBAYAR PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  DI  KELURAHAN  MAESA  UNIMA  KECAMATAN  TONDANO SELATAN. Jurnal  Civic  Education:  Media  Kajian  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , 2 (1). https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.437
Mulyani, Sri. S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb).  In Inventory:  Jurnal  Akuntansi (Vol.  1, Issue 2).
Nahid, G. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report , 8 (4), 597 –607. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). Jurnal Ekobis Dewantara , 53 (9). Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  DAN  PELAYANAN  FISKUS  TERHADAP  KEPATUH  AN  WAJIB  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN. Jurnal Akuntansi , 3 (1). https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43
Oktiyani,  R.,  Sugiarti,  S.,  &  Vanda,  L.  (2018).  KESADARAN  PAJAK  DAN  PERSEPSI  MASYARAKAT TENTANG  KEWAJIBAN  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  MEMBAYAR  PBB  DI  DESA  NGASEM KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016. Jurnal Mitra Manajemen ,
2 (1). https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i1.34 Salmah,  S.  (2018).  PENGARUH  PENGETAHUAN  DAN  KESADARAN  WAJIB  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM  MEMBAYAR  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  (PBB). INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI , 2 (1). https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443
Zifora dan Lorina. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. Jurnal Ekonomis , 6 (11).