© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/ http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)
Nancy Mayriski Siregar 1) , Destari Nurlaila Damanik 1) *
1) Prodi atau Jurusan Perpajakan, Fakultas Sosial Sains,Universitas Pembangunan Pancabudi
Email : nancymayrsiski@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRACT
Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tatacara  Perpajakan  mengatur  bahwa  wajib  pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Dana  yang  masuk  ke  desa  yang  bersumber  dari  APBN  maupun  APBD,  tentu saja  dalam  praktek  pelaksanaannya  akan  terutang  pajak  sesuai  dengan  jenis  transaksinya.  Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat  2,  PPN.  Dengan  berbekal  pemahaman  yang  baik  mengenai  jenis  transaksi  dan  pajak  yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
PENDAHULUAN Dalam sejarah
pengaturan mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  ,  diantaranya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pokok Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  1  Tahun 1957  tentang  pokok  pemerintahan  daerah Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah  Tingkat  III  di  Seluruh  Wilayah Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1979 tentang  Pemerintahan Desa,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, pengaturan  mengenai  pemerintahan  desa  ini kemudian  diatur  di  dalam  UU  No  6  Tahun 2014  tentang  desa.  Undang-Undang  ini menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan  pemerintahan  yang  memiliki  dasar hukum  yang kuat dan desa pun secara tidak langsung  menjadi  subyek  hukum  sekalipun disisi lain menjadi obyek hukum itu sendiri.
Dalam rangka menjalankan pemerintahan  desa  ini  pastilah  memerlukan dana agar program-program yang direncakan  oleh  pemerintah  desa.  Artinya aspek  keuangan  desa  menjadi  hal  yang penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  desa, oleh  karenanya  pasal  72  UU  No.  6  Tahun 2014  menjelaskan  mengenai  pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan juga sebagai sumber  Keuangan  Desa  dapat  didapatkan dari  BUMDesa.  Adanya  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN tentu sangat membantu dalam perencanaan pembangunan daerah  tertinggal,  akan  tetapi  adanya  Dana Desa  tersebut  pun  juga  dapat  menimbulkan masalah baru di dalam tata kelola Keuangan Negara,  jika  salah  dalam  pengelolaan  dan
menimbulkan  kerugian  terhadap  Negara, maka  kekeliruan  tersebut  dapat  berujung pada  tindak  pidana  korupsi  mengingat  Dana Desa termasuk dana dengan jumlah besar dan digelontorkan langsung melalui APBN.
Dana Desa digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Ini  adalah  merupakan  lompatan yang  progresif  di  sektor  otonomi,  Pembuat UU  percaya  desa  mampu  tumbuh  dan berkembang  dengan  adanya  UU  No.6 Tahun 2014  .  Sebagai  konsekuensi  logis  dari  Dana Desa  yang  bersumber  dari  APBN  tentunya Dana  Desa masuk  ke  dalam  sistem pengelolaan keuangan Negara (Huda, 2015)
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  memberikan  kesempatan  yang  lebih besar  bagi  desa  untuk  mengurus  tata pemerintahannya  sendiri  serta  pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  serta dapat  meminimalisir  permasalahan  seperti kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan,  dan masalah sosial  budaya  lainnya. UU Nomor 6 Tahun  2014  beserta  peraturan  pelaksanaanya telah  mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan  berbagai  sumber  daya  alam  yang dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
Dana  Desa  yang  diperoleh  oleh setiap  pemerintah  desa  yang  cukup  besar, tentunya  membutuhkan  pengelolaan  yang baik  sehingga  tidak  terjadi  penyelewengan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Pemerintah  Desa  harus  mampu prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,  dimana  semua  kegiatan dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan.  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  juga  sudah  diatur  dalam  Peraturan
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun 2014  yang  diubah  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Pasal 58  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.20 Tahun  2018  menyatakan  bahwa  Kaur Keuangan  sebagai  wajib  pungut  pajak melakukan  pemotongan  pajak    terhadap pengeluaran kas desa dan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa  dan  wajib    menyetorkan  seluruh penerimaan    pajak  yang  dipungut  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan  demikian,  pengelolaan  keuangan desa termasuk dalam urusan pajak.
Beberapa penelitian terkait pemahman aspek perpajakan desa antara lain penelitian  (Subandi  &  Fadhil,  2018),  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  antara pengetahuan  pajak,  pelayanan  pajak  dan sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak Bendahara Desa di Kota Batu.
Penelitian (Andriana, 2020) tentang pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  oleh bendahara  desa  dalanm  pengelolaan  desa ditinjau  dari  asas  kepatuhan  di  Kecamatan Berbah,  Sleman.  Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa  kewajiban  bendahara Desa  Di    kecamatan  Berbah,  Sleman  belum memenuhi    kepatuhan  materik  dan  formil karena  banyak  hambatan,  seperti  factor internal  dan    internal  dari  pengelolaan  dana desa  oleh  Pemerintah  Desa,  peran  fiskus yang  hanya  memberitahukan  jatuh  tempo pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  ke Bendahara Desa tanpa sosialisasi lebih lanjut dan beberapa faktor lainnya. Hasil penelitian (Syaifullah & Ramdany, 2020),
menunjukkan  bahwa  aparat  desa  Sungai Ambawang  belum  sepenuhnya  memahami dan  memahami  pelaksanaan  akuntansi  desa dalam  hal  ini  dari:  (1)  Administrasi,  (2) Pelaporan  dan  (3)  Pertanggungjawaban terhadap  pengelolaan  dana  desa  terkait dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014.
Oleh karenanya fenomena ini sangat  menarik  untuk  diteliti  yaitu  bahwa
belum sepenuhnya perangkat desa mengetahui dan memahami aspek perpajakan.
Pentingnya Penelitian Dilaksanakan
Penelitian ini sangat penting dilakukan,  kajian  penelitian  ini  untuk menganalisis  pemahaman  perangkat  desa terhadap aspek perpajakan di Desa Pematang Serai.  Hasil  penelitian  diharapkan  mampu memberikan  pengetahuan  pada  perangkat desa  khususnya  bendahara  Desa  dari  aspek perpajakan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di atas,  adapun  masalah  dalam  penelitian  ini dapat di rumuskan sebagai berikut :
1. Adakah  pengetahuan  perangkat Desa  Pematang  Serai  terhadap Pajak PPh Pasal 21?
2. Adakah  pengetahuan  perangkat Desa  Pematang  Serai  terhadap Pajak PPh Pasal 23?
3. Adakah  pengetahuan  perangkat Desa  Pematang  Serai  terhadap Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) ?
4. Adakah  pengetahuan  perangkat Desa  Pematang  Serai  terhadap PPN sebagai PKP ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  pengetahuan perangkat  Desa  Pematang  Serai terhadap Pajak PPh Pasal 21
2. Untuk  mengetahui  pengetahuan perangkat  Desa  Pematang  Serai terhadap Pajak PPh Pasal 23
3. Untuk  mengetahui  pengetahuan perangkat  Desa  Pematang  Serai terhadap  Pajak  PPh  Pasal  4  Ayat (2)
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
4. Untuk  mengetahui  pengetahuan perangkat  Desa  Pematang  Serai terhadap PPN sebagai PKP

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Perangkat  Desa  Pematang  Serai mengetahui  perihal  Pajak  PPh Pasal 21?
2. Perangkat  Desa  Pematang  Serai mengetahui  perihal  Pajak  PPh Pasal 23?
3. Perangkat  Desa  Pematang  Serai mengetahui  perihal  Pajak  PPh Pasal 4 Ayat (2)?
4. Perangkat  Desa  Pematang  Serai mengetahui  perihal  PPN  sebagai PKP ?

## LANDASAN TEORI
Teori Agency
Teori  agensi  merupakan  konsep yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual antara principals  dan  agents. Pihak principals adalah  pihak  yang  memberikan mandat  kepada  pihak  lain,  yaitu agent, untuk  melakukan  semua  kegiatan  atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai  pengambil  keputusan  ((M.  & Jensen,  1976).  Pada  pemerintahan  daerah di  Indonesia  secara  sadar  atau  tidak,  teori agensi  sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi  sektor  publik  yang  dimaksud principal  adalah  rakyat  dan  agen  adalah pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  kepala desa dan aparat desa lainnya.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia.  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  /  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (Permendagri  No.113 Tahun  2014).  Desa  dalam  pengertian  umum adalah  sebagai  suatu  gejala  yang  bersifat universal,  terdapat  dimanapun  di  dunia  ini, sebagai  suatu  komunitas  kecil,  terikat  pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya, terutama  tergantung  pada  sektor  pertanian (Rahmat Hidayat Saputra Elisasi , Muhammad Djamal Amin, 2019)).
Kemajuan  sebuah negara  pada dasarnya  sangat  ditentukan  oleh  kemajuan desa,  karena  tidak  ada  negara  yang  maju tanpa  provinsi  yang  maju, tidak  ada  provinsi yang  maju  tanpa  kabupaten  dan  kota  yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju  tanpa  desa  dan  kelurahan  yang  maju. Ini  berarti  basis  kemajuan  sebuah  negara ditentukan  oleh  kemajuan  desa  (Soleh  dan Rochmansjah,  2015).  Desa  mempunyai sumber  pendapatan  berupa  pendapatan  asli desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  kabupaten  /  kota,  bagian  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  kabupaten/  kota,  serta hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat dari  pihak  ketiga  (UU  No.  6  Tahun  2014). Sumber  pendapatan  desa  tersebut  secara keseluruhan  digunakan  untuk  mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tangggungjawab desa. Dana tersebut digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraa pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.
Dengan
demikian, pendapatan desa  yang  bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.
Dana  desa  adalah  dana yang bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan
doi:
bagi  desa  yang  ditransfer  oleh  pemerintah pusat melalui APBD kabupaten / kota. Dana desa  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada ketentuan  peraturan  perundangundangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat  (PP  No.  60  Tahun  2014).  Seperti diketahui, desa diberikan kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangannya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  desa. Ini  artinya  dana  desa  akan  digunakan  untuk mendanai  keseluruhan  kewenangan  desa sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  dan desa  tersebut.  Dengan  tata  kelola  keuangan desa  yang  baik,  maka  akan  terciptalah  desa yang  mandiri  dan  akhirnya  akan  mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal

## Pemahaman Aparatur Desa
Pemahaman  berasal  dari  kata paham  yang  mempunyai  arti  mengerti benar,  sedangkan  pemahaman  merupakan proses  pembuatan  cara  memahami  (Em Zul,  Fajri  &  Ratu  Aprilia  Senja,  2008).
Beberapa jenis pemahaman menurut Sumarno (2010) yaitu:
1. Polya ,  membedakan  empat  jenis pemahaman:
Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau
perhitungan sederhana; Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu  itu  berlaku  dalam  kasus serupa;  Pemahaman  rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu; dan Pemahaman  intuitif,  yaitu  dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.
2. Polattsek , membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman
komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan  rutin/sederhana,  atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja; Pemahaman fungsional, yaitu dapat
mengkaitkan  sesuatu  dengan  hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.
3. Copeland , membedakan dua  jenis pemahaman: Knowing  how  to , yaitu  dapat  mengerjakan  sesuatu secara rutin; Knowing , yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakan.
4. Skemp ,  membedakan  dua  jenis pemahaman:
Pemahaman instrumental,  yaitu  hafal  sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana; Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan  hal  lainnya  secara  benar dan menyadari proses yang dilakukan.
Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Desa  berkedudukan  di wilayah  kabupaten/kota  (UU  No.6  Tahun 2014).  Menurut  Pasal  49  UU  No.6  Tahun 2014, Perangkat Desa/aparatur desa bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya. Dengan  demikian,  Pemahaman  aparatur desa  adalah  sejauhmana  aparatur  desa (orang yang meenyelenggarakan pengelolaan  keuangan  desa)  mengerti  atau dapat  menjawab  pertanyaan  tentang  apa, mengapa,  bagaimana  aspek  perpajakan dilaksanakan di desa.
Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  bahwa  kepala  desa, bendahara  desa,  beserta  perangkat  desa lainnya sebagai pelaksana teknis
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan  desa  tersebut,  bendahara  desa bertugas  dalam  urusan  penatausahaan. Artinya bahwa kepala desa dalam melaksanakan  penatausahaan  keuangan desa  harus  menetapkan  bendahara  desa. Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan kepala  desa.  Bendahara  adalah  perangkat desa  yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa  untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan  keuangan  desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015).
Bendahara  desa  adalah  unsur  staf sekretariat  desa  yang  membidangi  urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa  merupakan  bagian  dari  pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.  Bendahara  desa  dijabat  oleh  staf urusan  keuangan.  Bendahara  desa  wajib melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib.
Bendahara
desa
wajib mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban  tersebut  disampaikan setiap  bulan  kepada  kepala  desa  paling lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya. Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi  penggunaan  dana  desa  yang  ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak  harus  lebih  ditingkatkan  seiring dengan  adanya  perkembangan  transaksi ekonomi.
Setiap  transaksi  ekonomi  selalu dapat  dikaitkan  dengan  aspek  pengenaan pajak,  baik  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  maupun  dilakukan  oleh  perangkat instansi pemerintah yang dananya
bersumber  dari  APBN  /  APBD.  Selain  itu, adanya  beberapa  sumber  dana  yang  berasal dari  kabupaten  /  kota  dan  provinsi,  maka aspek  perpajakan  hendaknya  harus  benar- benar  diperhatikan  oleh  segenap  perangkat desa.  Adanya  belanja  barang  dan  jasa  dari perangkat  desa,  akan  menggiatkan  sektor ekonomi  di  pedesaan  dan  meningkatkan omzet para pelaku usaha, otomatis meningkatkan  jmlah  wajib  pajak  dan penerimaan  pajak  untuk  negara.  Seperti diketahui bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan  fungsi  perbendaharaan  dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN / APBD adalah bendahara  satuan  kerjanya.  Demikian  pula di  desa,  bendaha  desa  adalah  yang melaksanakan  pengeluaran  anggaran  yang dananya  bersumber  dari  APBN  /  APBD memiliki  kewajiban  untuk  memungut  / memotong,  menyetor,  dan  melaporkan pajak  atas  transaksi  yang  timbul  di  desa. Aparatur  desa  memiliki  tanggungjawab untuk  mengamankan  penerimaan  negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa  ini  sangat  bervariasi,  tergantung  dari jenis  transaksi  yang  merupakan  obyek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang /  jasa  yang  dapat  dikenakan  pajak  (www. pajak.go.id).
Memang disadari bahwa masih banyak desa yang melakukan pembangunan fisik/ konstruksi  masih  menggunakan  sistem swakelola,  sehingga  ada  saja  terdapat pembelian material-material yang merupakan  bukan  barang  kena  pajak, sedangkan  pembayaran  tenaga  kerjanya menggunakan  cara  upah  harian  atau borongan.  Hal  demikian  tentu  saja  akan merepotkan bendahara desa dalam menghitung  pajak  terutang  maupun  untuk mengidentifikasi jenis barang yang merupakan  obyek  pajak  atau  bukan.  Selain hal  tersebut,  banyak  bendahara  desa  yang masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak,  obyek  pajak,  dan  wajib  pajak  dalam
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
beberapa transaksi. Kebingungan itu menyebabkan kadang bendahara desa salah dalam penentuan tarif pajak yang seharusnya  dipungut  atau  dipotong,  yang tentu  saja  hal  ini  akan  mengakibatkan kerugian  bagi  penerimaan  negara.  Lebih lanjut, menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017)  perpajakan  terbagi  menjadi  dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak  daerah  terdapat  pajak  provinsi  dan pajak kabupaten atau kota.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan
Keuangan Desa diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  mulai berlaku sejak tanggal 8 Mei 2018. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun  2018  menyebutkan  Keuangan  desa dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.
Dengan  demikian  Pengelolaan  Keuangan Desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik tentunya  harus  didukung  diantaranya  oleh sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan berkualitas  serta  sistem  dan  prosedur keuangan  yang  memadai.  Kepala  Desa adalah  PKPKD  dan  mewakili  Pemerintah Desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan  Desa,  kepala  Desa  menguasakan sebagian  kekuasaannya  kepada  perangkat Desa  selaku  PPKD.  Pasal  30  Permendagri
No.20
Tahun 2018
menyebutkan
Pengelolaan  keuangan  Desa  dilakukan dengan  Basis  Kas.  Basis  Kas  merupakan pencatatan transaksi pada saat  kas diterima atau  dikeluarkan  dari  rekening  kas  Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan  dengan  menggunakan  sistem informasi  yang  dikelola  Kementerian
Dalam Negeri
Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas- asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan  dalam  masa  satu  tahun anggaran  terhitung  mulai  tanggal  1  januari sampai dengan 31 desember.
1. Dari  sisi  pengeluaran,belanja  desa yang  ditetapkan  dalam  APBDesa digunakan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:  Paling  sedikit  70%  (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran  belanja  desa  di  gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;dan.
2. Paling  banyak  30%  (tiga  puluh perseratus)  dari  jumlah  anggaran belanja  desa  digunakan  untuk:  a) Penghasilan  tetap  dan  tunjangan kepala  desa  dan  perangkat  desa; Operasional  pemerintah  desa;  c) Tunjangan  dan  operasional  Badan
Permusyawaratan Desa;dan
d)  Insentif  Rukun  Tetangga  dan Rukun Warga

## Aspek Perpajakan
Menurut  Waluyo,  (2013):  “Pajak adalah  iuran  masyarakat  kepada  Negara (yang  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan  umum  (undang-undang)  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya adalah  untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.” Ada  minimal  dua  tujuan  atau  fungsi  pajak yang dikemukakan Suandy (2016) yaitu:
a. Fungsi Budgetair  /  Financial ,
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
yaitu memasukkan
uang sebanyak-banyaknya ke kas negara,  dengan  tujuan  untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.
b. Fungsi Regulerend /  Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai  alat  untuk  mengatur masyarakat,  baik  di  bidang ekonomi,  sosial  maupun  politik dengan tujuan tertentu.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 58 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang aspek perpajakan desa yang antara lain:
a. Setiap  pengeluaran  kas  Desa yang  menyebabkan  beban  atas anggaran Belanja Desa dikenakan  pajak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
b. Kaur  Keuangan  sebagai  wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.
c. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja  pegawai,  barang/jasa, dan modal.
d. Kaur Keuangan
wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak  yang  dipungut  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241 Tahun  2014  Dana  desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan bagi  yang  ditransfer  melalui  APBD kabupaten  dan  kota  yang  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  Bendahara  desa  sebagai wajib  pungut  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan pajak  lainnya,  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang
dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan  pemungut  pajak  penghasilan pemotong  pajak  dan  pemungut  pajak merupakan  istilah  yang  berbeda.  Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN  dan  PPh  Pasal  22.  Misal  pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau  jasa)  sewa,  bunga,  dividen,  royalti (imbalan  penggunaan  harta  atas  modal). Bendahara  diwajibkan  untuk  memotong PPh  atas  pembayaran  terhadap  penerima. Jenis-jenis  PPh,  ada  PPh  perorangan  (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak  (BKP)  dan  jasa  kena  pajak  oleh pengusaha.  Prinsip  dasar  cara  pemungutan PPN  adalah  penjual  atau  pengusaha  kena pajak  (PKP)  memungut  pajak  dari  si pembeli.  Pembeli  pada  waktu  menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan  faktur  pajak  minimal  dua rangkap.  Lembar  kedua  untuk  PKP  penjual namanya  pajak.  Keluaran  dan  lembar pertama  untuk  PKP  pembeli–namanya Pajak  Masukan.  Tarif  PPN  pada  umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).Setiap penerimaan  dan  pengeluaran  pajak  dicatat oleh  bendahara  dalam  Buku  Pembantu  Kas Pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  peneliti  melakukan penelitian
dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  merupakan  pendekatan  yang lebih menekankan pada aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan
untuk penelitian
generalisasi.  Metode  penelitian  ini  lebih
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
suka menggunakan teknik analisis mendalam,  yakni  mengkaji  masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu  akan  berbeda  dengan  sifat  dari masalah lainnya.
Tujuan dari pendekatan
penelitian  kualitatif  ini  bukan  suatu generalisasi  tetapi  pemahaman  secara mendalam terhadap suatu masalah.
Penelitian kualitatif
berfungsi memberikan  kategori  substantif  dan hipotesis  penelitian  kualitatif.  Adapun dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengukur  pemahaman  perangkat  desa dalam pengelolaan keuangan dalam aspek perpajakan.
Penelitian  ini  dilakukan  pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di desa  Pematang  Serai,  Kecamatan  Tajung Pura,  Kabupaten  Provinsi    Langkat Sumatera  Utara.    Waktu  Penelitian dilakukan  pada  bulan  November  2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

## Parameter Operasional Variabel
Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perangkat  Desa  Pematang  Serai  terhadap kewajiban perpajakan. Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang  diberikan  pada  suatu  variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan  suatu  operasional  yang diperlukan  untuk  mengukur  variabel tersebut,  Sugiyono  (2014).  Variabel dalam  penelitian  ini  dijelaskan  dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

## Definisi
Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional PPh 21 Pajak yang dipotong oleh bendahara  desa  yang  berkaitan dengan  pembayaran  gaji,  upah, honorarium,  bonus,  insentif  atau pembayaran  lain  kepada  orang pribadi PPh 23 Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen,
jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. PPh pasal 4 ayat 2 Pajak yang dipotong atas pembayaran: sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas). PPN Pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 10 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).

## Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2017:  115) mendefinisikan  “Populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas:  objek/subjek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi  adalah  sekelompok  orang,  kejadian atau segalasesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan  data  yang  akurat,  maka dilakukan  pengambilan  contoh  dari  suatu populasi  yang  akan  diteliti.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perangkat    di  Desa Pematang Serai. Menurut Sugiyono (2016:73),
sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  populasi  tersebut. Adapun  teknik  sampling  yang  digunakan adalah  sampling  jenuh.  Menurut  Sugiyono (2017:61)  pengertian  dari  sampling  jenuh
doi:
adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel  adalah  sekumpulan  data  yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  dari populasi, pengambilansampel dilakukan karena  dalam  mengumpulkan  data  dari sebuah  populasi  sering  terjadi  banyak kendala  yang  tidak  memungkinkan  untuk meneliti  semua  populasi,  kendala  tersebut biasanya  karena  situasi,  tenaga,  dan  biaya. Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan puposive  sampling  yaitu  penarikan  sampel menggunakan  teknik exidental  sampling yaitu sampel yang dijumpai secara langsung yang bersedia mengisi data penelitian berupa kuisioner.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2011)
“Teknik  pengumpulan  data  merupakan cara-cara memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penelitian ini”, Teknik pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode  pengumpulan  data  dengan  cara yaitu:
 Interview  atau  wawancara,  yaitu dengan  melakukan  tanya  jawab dengan subjek yang berkaitan dengan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa dalam aspek perpajakan  Studi dokumentasi, yaitu
mempelajari
dokumen-dokumen
yang  terkait  dengan  masalah  atau data penelitian seperti Laporan
Keuangan BUMDes.

## Metode Analisis Data
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian deskriptif asosiatif. Menurut    Ety  (2010)  penelitian  asosiatif kausal  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat serta variabel mediasi guna mengetahui keakuratan dalam memprediksi gejala
(fenomena)  yang  ada.  Pada  metode  analisis data  penelitian  ini  yaitu  menentukan  tingkat pengetahuan  perangkat  Desa Pematang  Serai terhadap  Pajak  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN sebagai PKP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  /  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (Permendagri  No.113 Tahun  2014).  Desa  dalam  pengertian  umum adalah  sebagai  suatu  gejala  yang  bersifat universal,  terdapat  dimanapun  di  dunia  ini, sebagai  suatu  komunitas  kecil,  terikat  pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya, terutama  tergantung  pada  sektor  pertanian (Indrizal,  2006).  Kemajuan  sebuah  negara pada  dasarnya  sangat  ditentukan  oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju  tanpa  provinsi  yang  maju,  tidak  ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang  maju  tanpa  desa  dan  kelurahan  yang maju.  Ini  berarti  basis  kemajuan  sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Soleh dan Rochmansjah, 2015).
Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  kabupaten  /  kota,  serta hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat dari  pihak  ketiga  (UU  No.  6  Tahun  2014). Sumber  pendapatan  desa  tersebut  secara keseluruhan  digunakan  untuk  mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tangggung jawab  desa.  Dana  tersebut  digunakan  untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Dengan
doi:
demikian,  pendapatan  desa  yang  bersumber dari  APBN  juga  digunakan  untuk  mendanai kewenangan tersebut.
Dana  desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  oleh  pemerintah pusat melalui APBD kabupaten / kota. Dana desa  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat  (PP  No.  60  Tahun  2014).  Seperti diketahui, desa diberikan kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangannya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  desa. Ini  artinya  dana  desa  akan  digunakan  untuk mendanai  keseluruhan  kewenangan  desa sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  dan desa  tersebut.  Dengan  tata  kelola  keuangan desa  yang  baik,  maka  akan  terciptalah  desa yang  mandiri  dan  akhirnya  akan  mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal (Sujarweni, 2015).
Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  bahwa  kepala  desa, bendahara  desa,  beserta  perangkat  desa lainnya sebagai pelaksana teknis bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan  desa  tersebut,  bendahara  desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Artinya bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan kepala  desa.  Bendahara  adalah  perangkat desa  yang  ditunjuk  oleh  kepala  desa  untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan  keuangan  desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015).
Bendahara  desa  adalah  unsur  staf sekretariat  desa  yang  membidangi  urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan  keuangan  desa.  Bendahara desa  merupakan  bagian dari pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD  merupakan  unsur  perangkat  desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa. Bendahara  desa  dijabat  oleh  staf  urusan keuangan.  Bendahara  desa  wajib  melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku setiap  akhir  bulan  secara  tertib.  Bendahara desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Berkaitan  dengan  adanya  beberapa transaksi  penggunaan  dana  desa  yang  ada  di setiap  wilayah  desa,  pemahaman  tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya  perkembangan  transaksi  ekonomi. Setiap  transaksi  ekonomi  selalu  dapat dikaitkan  dengan  aspek  pengenaan  pajak, baik  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha maupun  dilakukan  oleh  perangkat  instansi pemerintah  yang  dananya  bersumber  dari APBN  /  APBD.  Selain  itu,  adanya  beberapa sumber  dana  yang  berasal  dari  kabupaten  / kota  dan  provinsi,  maka  aspek  perpajakan hendaknya  harus  benar-benar  diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Adanya belanja barang  dan  jasa  dari  perangkat  desa,  akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan  omset  para  pelaku  usaha, otomatis  meningkatkan  jmlah  wajib  pajak dan penerimaan pajak untuk Negara.
Seperti  diketahui  bahwa  pihak  yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan  dan  fungsi  pemungutan pajak  dalam  pengelolaan  APBN  /  APBD adalah  bendahara  satuan  kerjanya.  Demikian pula  di  desa,  bendaha  desa  adalah  yang melaksanakan  pengeluaran  anggaran  yang dananya  bersumber  dari  APBN  /  APBD memiliki  kewajiban  untuk  memungut  / memotong,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak atas  transaksi  yang  timbul  di  desa.  Aparatur
desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengamankan  penerimaan  negara  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Potensi  perpajakan yang  terkait  dengan  alokasi  dana  desa  ini sangat  bervariasi,  tergantung  dari  jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, serta transaksi  atas  pengadaan  barang  /  jasa  yang dapat dikenakan pajak (www.pajak.go.id).
Memang  disadari  bahwa  masih banyak  desa  yang  melakukan  pembangunan fisik / konstruksi masih menggunakan sistem swakelola,  sehingga  ada  saja  terdapat pembelian material-material yang merupakan  bukan  barang  kena  pajak, sedangkan  pembayaran  tenaga  kerjanya menggunakan cara upah harian atau borongan.  Hal  demikian  tentu  saja  akan merepotkan bendahara desa dalam menghitung  pajak  terutang  maupun  untuk mengidentifikasi jenis barang yang merupakan  obyek  pajak  atau  bukan.  Selain hal  tersebut,  banyak  bendahara  desa  yang masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak,  obyek  pajak,  dan  wajib  pajak  dalam beberapa transaksi. Kebingungan itu menyebabkan  kadang  bendahara  desa  salah dalam penentuan tarif pajak yang seharusnya dipungut  atau  dipotong,  yang  tentu  saja  hal ini  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi penerimaan negara.
Berdasarkan  beberapa  hal  yang telah  dijelaskan  di  atas,  sangat  dipandang perlu  bagi  aparatur  desa  pada  umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan  pengetahuan  yang  memadai berkaitan  dengan  aspek  perpajakan  dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana  desa.  Hal  ini  agar  tidak  terjadi kesalahan  dalam  pemungutan,  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  dalam  aspek perpajakan  yang  berkaitan  dengan  transaksi penggunaan  dana  desa.  Dengan  adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan  dalam  penggunaan  dana  desa, akan  membantu  negara  dalam  penerimaan pajak.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  bagi aparatur desa pada umumnya, serta
bendahara  desa  pada  khususnya,  untuk menguasai  aspek-aspek  perpajakan  yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.
Berdasarkan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti, Bendahara mengatakan bahwa Desa Peatang Serai  tidak pernah  melakukan  pelaporan  pajak.  “Tidak pernah  ada  pelaporan  pajak,  ketika  sudah menginput  dan  menyetorkan  pajak  sudah tidak  ada  lagi  pelaporan  pajak.  Tidak  pernah juga  ada  sosialisasi  mengenai  hal  tersebut.” (wawancara  pada  tanggal  15  Maret  2022) Pelaporan  Perpajakan  merupakan  hal  yang wajib  dilakukan  oleh  setiap  PKP  yang  telah melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara  Desa  Pematang  Serai.  Tetapi sejauh  ini  tidak  ada  teguran  dan  sanksi  yang diberikan kepada Desa mengenai hal tersebut.  Tetapi  menurut  penulis,  hal  ini harus  mendapat  perhatian  lebih  karena pelaporan pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan perpajakan. Sedangkan hambatan  dalam  perpajakan  pada  desa pematang Serai yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak.  Hambatan  yang  paling  sering dialami  hanyalah  masalah  koneksi  jaringan yang  biasanya  lambat.  Terlebih  kegiatan penginputan  perpajakan  dilakukan  diaplikasi Desa  sehingga  memerlukan  koneksi  yang stabil. “Hambatannya itu tidak banyak, Cuma kalau  koneksi  lambat,  penginputan  juga tertunda.” Koneksi yang stabil harus menjadi perhatian  Pemerintah  Kabupaten,  karena Desa menggunakan Aplikasi yang digunakan dalam  setiap  transaksi.  Seperti  yang  kita ketahui,  saat  ini  masih  banyak  desa  yang pemaparan koneksinya masih belum stabil.

## Pembahasan
Pada tahun 2014, dana desa menjadi bahasan  politik  yang  akhirnya  direalisasikan dalam  bentuk  Undang-Undang  Desa  yaitu UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dana desa  yang  bergulir  ke  kas  desa  tentu  harus dikelola  sebaik  mungkin  dan  perorangan yang  ditunjuk  sebagai  bendahara  desa  harus
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong / memungut, menyetor,  dan  melaporkan  pajak  atas pembelanjaan  dana  desa  tersebut.  Oleh karena  prinsip  pajak  di  Indonesia  yang menganut self  assesment  system ,  maka bendahara  desa  diberikan  tanggung  jawab dan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Namun  tidak sedikit  bendahara  desa  yang  kebingungan dan  tidak  memahami  aturan-aturan  yang berkaitan  dengan  perpajakan.  Berikut  ini akan  diuraikan  berkaitan  dengan  perpajakan yang  berkaitan  dengan  penggunaan  dana desa.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  di  bidang  perpajakan,  pihak  yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan  pajak  atas  pengeluaran  yang berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  adalah  bendahara  pemerintah. Termasuk  dalam  pengertian  bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan  pejabat  lain  yang  menjalankan  fungsi yang  sama.  Sebagai  pihak  yang  melakukan pemotongan  dan/atau  pemungutan  pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek- aspek  perpajakan,  terutama  yang  berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan  dan/atau  pemungutan  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  serta  Bea  Meterai.  Secara  umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai, serta melakukan penyetoran  dan  pelaporan  pajak  yang  telah dipotong/dipungut.  Hal  ini  sesuai  dengan peraturan  dari  Direktorat  Jendral  Pajak nomor  S-154/PJ/2015,  bahwa  bendahara desa  wajib  memiliki  NPWP,  melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan.

## Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP) merupakan  suatu  sarana  dalam  administrasi perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran  NPWP  bisa  dilakukan  melalui kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  atau  melalui elektronik secara online pada alamat www.pajak.go.id dengan mengklik
menu e-registration . Kewajiban dasar sebagai  wajib  pajak  /  wajib  pungut  yaitu memiliki  NPWP.  NPWP  yang  didaftarkan adalah  NPWP  atas  nama  desa  /  bendahara desa.  Perorangan  yang  ditunjuk  sebagai bendahara  desa  tentunya  harus  memiliki NPWP  pribadi  dan  atas  NPWP  bendahara desa.  Persyaratan  yang  harus  dilengkapi untuk  memiliki  NPWP  bendahara  desa adalah  fotokopi  surat  penunjukan  sebagai bendahara desa, serta fotokopi KTP bendahara  yang  bersangkutan,  kemudian mengisi formulir pendaftaran NPWP bendahara (Resmi, 2014).

## PPh Pasal 21
Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah,  honorarium,  bonus,  insentif  atau pembayaran  lain  kepada  orang  pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran  kepada  individu  bendahara  desa itu  sendiri,  apabila  telah  melebihi  batasan penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP),  maka bendahara desa wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri. Apabila si penerima penghasilan  tidak  memiliki  NPWP,  maka akan  dipotong  PPh  Pasal  21  dengan  tarif  20 %  lebih  tinggi  dari  pajak  yang  seharusnya dipotong.  Secara  umum,  beberapa  jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh desa  adalah  sebagai  berikut  (UU  No.  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
1. penghasilan yang diterima pegawai  tetap  (bersifat  teratur maupun tidak teratur),
2. penghasilan  pegawai  tidak  tetap atau  tenaga  kerja  lepas  (upah harian,  upah  mingguan,  upah satuan,  upah  borongan,  atau upah  yang  dibayarkan  secara bulanan),
3. imbalan  kepada  bukan  pegawai (honorarium,  komisi,  fee,  dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa / kegiatan),
4. imbalan  kepada  peserta  kegiatan (uang  saku,  uang  representasi, uang  rapat,  honorarium,  hadiah atau  penghargaan,  dan  imbalan yang sejenis),
5. penghasilan berupa jasa produksi,  tantiem,  gratifikasi,
bonus,  atau  imbalan  lain  yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
6. penghasilan  berupa  honorarium, uang  perangsang,  uang  hadir, dan  imbalan  lain  dengan  nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, POLRI,  yang  sumber  dananya berasal  dari  keuangan  negara atau  keuangan  daerah,  kecuali yang  dibayarkan  kepada  PNS
golongan  II/d  ke  bawah  dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke  bawah  atau  ajun  inspektur tingkat satu ke bawah.
Dasar  Pengenaan  PPh  21    adalah sebagai berikut:
1. Pegawai  Tetap  Dasar  pengenaan PPh  Pasal  21  untuk  Pegawai Tetap  adalah  Penghasilan  Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi  jumlah  penghasilan neto  dengan  Penghasilan  Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pegawai  Tidak  Tetap  Dasar pengenaan  PPh  Pasal  21  untuk
penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  Pegawai  Tidak  Tetap adalah sebagai berikut:
a. Dalam  hal  penghasilan  bruto yang  dibayar  bulanan  telah melebihi Rp4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan  PPh  Pasal  21 dihitung  dengan  cara  jumlah penghasilan  bruto  dikurangi PTKP per bulan.
b. Dalam  hal  penghasilan  bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang dari Rp4.500.000,00 dasar pengenaan  PPh  Pasal  21 dihitung  dengan  cara  jumlah penghasilan  bruto  dikurangi dengan jumlah sebesar Rp450.000,00.
c. Penghasilan  sehari  atau  rata- rata  penghasilan  sehari  lebih dari Rp450.000,00 atau
akumulasi penghasilannya dalam  sebulan  telah  lebih dari  Rp4.500.000,00,  tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar pengenaan  PPh  Pasal  21 dihitung  dengan  cara  jumlah penghasilan  bruto  dikurangi dengan PTKP harian sejumlah  hari  kerja  yang sebenarnya. d. Dalam hal jumlah penghasilan  kumulatif  dalam satu  bulan  kalender  telah melebihi Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a Undang- Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
e. Sedangkan  atas  penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi  Rp450.000,00  dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal  23 Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak  termasuk  sewa  tanah  dan  atau bangunan),  serta  imbalan  jasa  manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Tarifnya  untuk  penghasilan  atas  jasa  adalah 2%  jika  rekanan  ber  NPWP,  jika  belum punya  NPWP  dipotong  4%.  Secara  umum, penghasilan  yang  dikenakan  pemotongan PPh  Pasal  23  oleh  desa  antara  lain  sebagai berikut  (UU  No.  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan) :
1. Sewa dan penghasilan lain
sehubungan  dengan  penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan  penggunaan  harta  yang telah  dikenai  Pajak  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tarif 2%.
2. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa teknik,  jasa  manajemen,  jasa konstruksi,  jasa  konsultan,  dan jasa  lain  selain  jasa  yang  telah dipotong PPh Pasal 21, tarif 2%.
Pembayaran  yang  Tidak  Dipotong PPh Pasal 23:
1. penghasilan  yang  dibayarkan  atau terutang kepada bank
2. sewa yang dibayarkan atau terutang  sehubungan  dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. penghasilan  yang  dibayarkan  atau terutang
kepada badan
usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman  dan/  atau  pembiayaan sesuai dengan ketentuan 4. imbalan  sehubungan  dengan  jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final 5. imbalan  sehubungan  dengan  Jasa pengangkutan  atau  ekspedisi  yang telah diatur dalamPasal 15 Undang-Undang PPh; 6. imbalan  sehubungan  dengan  jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh; dan/ atau 7. pembayaran  jasa  dari  WP  yang punya SKB Potput
Tabel  4.1  Tarif  PPh  Pasal  23  yang  harus dipotong oleh bendahara desa
No Jenis Tarif untuk Rekanan ber-NPWP Tarif untuk Rekanan TIDAK ber-NPWP 1 Penghasilan Sewa dan Jasa 2% 4% 2 Penghasilan Bunga, Royalti, Hadiah 15% 30%

## 4. PPh Pasal 4 Ayat (2) Final
Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  4  ayat  (2)  adalah cara  pelunasan  pajak  dalam  tahun  berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan  pajak  yang  bersifat  final  atas penghasilan  tertentu  yang  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah.  Penghasilan  tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:
1. Persewaan tanah dan/atau bangunan
a. objek PPh Final adalah sewa tanah dan/  atau  bangunan  berupa  tanah,
rumah,  rumah  susun,  apartemen,
kondominium,
gedung perkantoran,  pertokoan,  gedung pertemuan  termasuk  bagiannya, rumah  kantor,  toko,  rumah  toko, gudang, bangunan industri.
b. besarnya PPh Final yang dipotong adalah  10%  dari  jumlah  bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi maupun Badan.
c. jumlah  bruto  nilai  persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan,  keamanan,  fasilitas lainnya,  dan  service  charge  (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
a. objek PPh final adalah penghasilan  dari  pengalihan  hak atas  tanah  dan/atau  bangunan meliputi penjualan, tukar- menukar,  perjanjian  pemindahan hak,  pelepasan  hak,  penyerahan hak,  lelang,  hibah,  atau  cara  lain yang disepakati.
b. besarnya PPh Final yang dipungut adalah  5% dari  jumlah  bruto  nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Jasa konstruksi
a. pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian  kegiatan  perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,  elektrikal,  dan  tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan  suatu  bangunan  atau bentuk fisik lain.
b. perencanaan  konstruksi  adalah pemberian  jasa oleh orang pribadi
atau  badan  yang  dinyatakan  ahli yang profesional di bidang perencanaan  jasa  konstruksi  yang mampu  mewujudkan  pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
c. pelaksanaan konstruksi adalah pemberian  jasa  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  dinyatakan  ahli yang profesional di bidang pelaksanaan  jasa  konstruksi  yang mampu menyelenggarakan kegiatannya  untuk  mewujudkan suatu  hasil  perencanaan  menjadi bentuk  bangunan  atau  bentuk  fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan  konstruksi  terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement  and  construction) serta model penggabungan perencanaan  dan  pembangunan ( design and build).
d. pengawasan konstruksi adalah pemberian  jasa  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  dinyatakan  ahli yang profesional di bidang pengawasan  jasa  konstruksi,  yang mampu  melaksanakan  pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
e. Tarif  dan  Dasar  Pengenaan  PPh Final Jasa Konstruksi:
doi:
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
Jasa Konstruksi Kualifikas i Grade Tarif PPh
FInal Pelaksana Konstruksi Kecil 1 – 4 2%
Selain
kecil 5 – 7 3% Tidak memiliki kualifikasi Tidak punya 4% Perencana/P engawas Dengan kualifikasi usaha 1 – 7 4% Konstruksi Tanpa kualifikasi usaha Tidak punya 6% Tabel Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final   Jasa Konstruksi
Bendahara  Dana  Desa  tidak  memotong  PPh Pasal 4 ayat (2) atas:
1. pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/  atau bangunan  kepada  penyedia  jasa pelayanan  penginapan  beserta akomodasinya
2. sebagian atau seluruh
pembayaran  pengalihan  hak  atas tanah  dan  atau  bangunan  antara lain kepada:
 orang  pribadi  yang  mempunyai penghasilan di bawah
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak yang  melakukan  pengalihan  hak atas  tanah  danjatau  bangunan dengan  jumlah  bruto  pengalihan kurang  dari  Rp  60  juta  dan
bukan  merupakan  jumlah  yang dipecah-pecah;
 orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan pengalihan harta berupa  bangunan  dalam  rangka melaksanakan  perjanjian  bangun guna  serah,  bangun  serah  guna, atau  pemanfaatan  barang  milik negara  berupa  tanah  dan/  atau bangunan; atau
 orang  pribadi  atau  badan  yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN  merupakan  pemungutan  pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah  nominalnya  di  atas  Rp  1.000.000,- (satu  juta  rupiah)  dan  tidak  merupakan pembayaran  yang  terpecah-pecah.  Tarif  PPN adalah  10  %  dari  dasar  pengenaan  pajak (harga tidak termasuk PPN). Bendahara desa sangat  dianjurkan  memilih  rekanan  yang sudah  menjadi  pengusaha  kena  pajak  (PKP) dan  sudah  menerbitkan  nomor  seri  faktur pajak.  Rekanan  diusahakan  harus  PKP, karena  hanya  rekanan  yang  ber-PKP  yang bisa  menerbitkan  faktur  pajak.  Jika  dalam transaksi  tidak  menggunakan  rekanan  yang ber-PKP,  maka  PPN  tetap  dipungut  oleh bendahara desa, akan tetapi untuk pertanggungjawaban  administrasinya  kurang lengkap,  dikarenakan  tidak  ada  faktur  pajak. Hal  ini  tentu  saja  akan  menjadi  temuan  bagi inspektorat yang terkait.
Berkaitan  dengan  pengenaan  PPN, pada  intinya  yang  dikenakan  PPN  adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).  Secara  umum,  semua  jenis  barang adalah BKP, dan setiap jenis jasa adalah JKP, kecuali  yang  dinyatakan  oleh  Undang- Undang  No.  42  Tahun  2009  tentang  PPN bahwa  barang  tersebut  bukan  BKP  (non- BKP)  dan  bukan  JKP  (non-JKP).  Berikut  ini adalah  jenis  barang  dan  jasa  yang  termasuk non-BKP dan non-JKP, atau tidak kena PPN dalam  transaksinya  (UU  No.  42  Tahun  2009
doi:
tentang Pajak Pertambahan Nilai) :
A. Barang  Tidak  Kena  PPN  (Non- BKP)
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering,
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
B. Jasa Tidak Kena PPN (Non-JKP)
1. Jasa pelayanan kesehatan medis,
2. Jasa pelayanan sosial,
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko,
4. Jasa keuangan,
5. Jasa asuransi,
6. Jasa keagamaan,
7. Jasa pendidikan,
8. Jasa kesenian dan hiburan,
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan jasa angkutan udara luar negeri,
11. Jasa tenaga kerja,
12. Jasa perhotelan,
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
14. Jasa penyediaan tempat parkir,
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos,
17. Jasa boga atau katering.
Jadi  secara  umum,  barang  dan  jasa yang  tidak  termasuk  kategori  Non-BKP  dan Non-JKP, semuanya akan terutang PPN yang harus dipungut oleh bendahara desa.
Pasal  31  Permendragi  113  Tahun 2014  mengatur  bahwa  bendahara  desa sebagai  wajib  pungut  pajak  penghasilan  dan pajak  lainnya,  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Ketentuan  mengenai pemungutan  PPN  diatur  dalam  pasal  16A ayat  (1)  Undang-Undang  PPN  1984  yang mengatur  bahwa  pajak  yang  terutang  atas penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP) dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor  dan  dilaporkan  oleh  pemungut  Pajak Pertambahan Nilai.
Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu  Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003  mengatur  bahwa  Pemungut  Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran  atas  penyerahan  BKP  dan/atau JKP  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) rekanan  pemerintah  atas  nama  PKP  rekanan pemerintah,  wajib  memungut,  menyetor,  dan melaporkan  PPN  dan  PPnBM  yang  terutang. Apabila  yang  melakukan  penyerahan  BKP dan/atau  JKP  kepada  bendahara  bukan  PKP maka  seharusnya  bendahara  tidak  perlu melakukan pemungutan PPN. Untuk memperjelas  objek  pemungutan  yang  harus dilakukan  oleh  bendahara  desa,  berikut  akan dibahas  lebih  lanjut  tentang  apa  itu  Barang Kena  Pajak,  Jasa  Kena  Pajak,  Pengusaha Kena  Pajak  dan  penyerahan  yang  terutang Pajak Pertambahan Nilai.
1. Barang  Kena  Pajak  (BKP)  Pasal  1 angka  2  dan  angka  3  Undang- Undang  PPN  1984  mendefinisikan
doi:
pengertian  barang  dan  Barang Kena  Pajak  (BKP).  Pengertian barang  adalah  barang  berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang  Kena Pajak adalah  barang yang  dikenai  pajak  berdasarkan undang-undang  ini.Adapun  jenis barang  yang  tidak  dikenai  pajak adalah  barang  tertentu  dalam kelompok  barang  sebagaimana diatur dalam pasal 4A UndangUndang PPN 1984 sebagai  berikut  :  a.  Barang  hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung  dari  sumbernya.  b.
Barang  kebutuhan  pokok  yang sangat  dibutuhkan  oleh  rakyat banyak. c. Makanan dan minuman yang  disajikan  dihotel,  restoran, rumah makam, warung, dan sejenisnya,  meliputi  makanan  dan minuman  baik  yang  dikonsumsi ditempat  maupun  tidak,  termasuk makanan  dan  minuman  yang diserahkan  oleh  usaha  jasa  boga atau  ketering.  d.  Uang,  emas batangan, dan surat berharga.
2. Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  Pasal  1 angka  5  dan  angka  6  Undang- Undang PPN 1984 mendefinisikan  pengertian  jasa dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Jasa adalah  setiap  kegiatan  pelayanan yang  berdasarkan  suatu  perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,  kemudahan  atau  hak tersedia  untuk  dipakai,  termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan  atau  permintaan  dengan bahan  dan  atas  petunjuk  dari pemesan.  Jasa  Kena  Pajak  adalah Jasa
yang dikenai pajak berdasarkan  undang-undang  ini.
Adapun  jenis  pajak  yang  tidak dikenai  pajak  adalah  jasa  tertentu dalam  kelompok  jasa  sebagaimana diatur  dalam  pasal  4A  Undang- Undang  PPN  1984  sebagai  berikut :
a. Jasa pelayanan
kesehatan medis
b. Jasa pelayanan sosial
c. Jasa  pengiriman  surat dengan perangko
d. Jasa keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa keagamaan
g. Jasa pendidikan h. Jasa kesenian dan hiburan i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
j. Jasa  angkutan  umum  di darat dan di air serta jasa angkutan  udara  dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
k. Jasa tenaga kerja
l. Jasa perhotelan
m. Jasa  yang  disediakan oleh  pemerintah  dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
n. Jasa  penyediaan  tempat parkir
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
p. Jasa  pengiriman  uang dengan wesel pos
q. Jasa boga atau ketering
3. Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) Pasal  1  angka  14  dan  angka  15 Undang-Undang PPN 1984
menjelaskan  tentang  pengertian pengusaha  dan  pengusaha  kena pajak  (PKP).  Pengusaha  adalah orang  pribadi  atau  badan  dalam
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id
bentuk apapun yang dalam kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya menghasilkan  barang,  mengimpor barang, mengekspor barang melakukan  usaha  perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan  usaha  jasa  termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan  jasa  dari  luar daerah  pabean.  Pengusaha  Kena
Pajak  adalah  pengusaha  yang melakukan  penyerahan  Barang Kena  Pajak  dan/atau  penyerahan Jasa  Kena  Pajak  yang  dikenai pajak  berdasarkan undang-undang ini.
4. Penyerahan  yang  terutang  PPN
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c  Undang-Undang  PPN  1984 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan  Barang  Kena  Pajakdi dalam daerah pabean yang dilakukan  oleh  pengusaha  dan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan  atas  penyerahan  Jasa Kena Pajakdi dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.  Dalam  penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan
barang  atau  jasa  yang  dikenai pajak  harus  memenuhi  syarat- syarat  sebagai  berikut  :  Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP b. Penyerahan  dilakukan  di  dalam daerah  pabean  c.  Penyerahan dilakukan  dalam  rangka  kegiatan usaha atau pekerjaannya.
5. Penyerahan  yang  Mendapatkan Fasilitas  Tidak  Dipungut  dan Dibebaskan  dari  Pengenaan  PPN. Terkait  dengan  tugas  bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan  fasilitas  dibebaskan dari  pengenaan  PPN  antara  lain dalam peraturan pemerintah
nomor  81  tahun  2015  tentang
Penyerahan  BKP  tertentu  yang bersifat strategi sebagai berikut :
a. Barang  yang  dihasilkan  dari kegiatan usaha dibidang kelautan  dan  perikanan,  baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan  dalam  Lampiran Peraturan Pemerintah ini
b. Jangat  dan  kulit  mentah  yang tidak  disamak  Ternak  yang kriteria  dan/atau  rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat  pertimbangan  dari menteri yang c. menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pertanian
d. Bibit  dan/atau  benih  dari barang  pertanian,  perkebunan, kehutanan,  peternakan,  atau perikanan
e. Pakan  ternak  tidak  termasuk pakan hewan kesayangan
f. Pakan ikan
g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan  ternak  dan  pada  ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan  pelengkap  pakan,  yang kriteria dan/atau rincian  bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat  pertimbangan  dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan  dan  perikanan  dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. 6. Mekanisme Pengenaan PPN Mekanisme  pengenaan  PPN  dapat digambarkan sebagai berikut : a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP,  akan  dipungut  PPN oleh PKP penjual. Bagi
doi:
pembeli,  PPN  yang  dipungut oleh  PKP  penjual  tersebut merupakan pembayaran pajak di  muka  dan  disebut  dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan  berupa  faktur pajak. b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP  kepada  pihak  lain, wajib  memungut  PPN.  Bagi penjual, PPN tersebut merupakan  pajak  keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
c. Apabila  dalam  suatu  masa pajak  (jangka  waktu  yang lamanya  sama  dengan  satu bulan  takwin)  jumlah  pajak keluaran  lebih  besar  dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya  harus  disetorkan ke kas negara.
d. Apabila  dalam  suatu  masa pajak  keluaran  lebih  kecil dari  pada  jumlah  pajak masukan,  selisihnya  dapat direstitusi (diminta kembali) atau  dikompensasikan  ke masa pajak beriikutnya.
e. Pelaporan penghitungan
PPN  dilakukan  setiap  masa pajak  dengan  menggunakan
Surat  Pemberitahuan  Masa Pajak  Pertambahan  Nilai (SPT Masa PPN). Penghitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipungut
Bendahara  desa  sebagai  pemungut  pajak pada  saat  melakukan  pembayaran  atas penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  dari  PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyetor,  dan  melaporkan  PPN  yang terutang.  Besarnya  PPN  yang  terutang  dan harus  dipungut  dihitung  dengan  cara mengalikan  tarif  PPN  sebesar  10%  dengan dasar  pengenaan  pajak  (DPP)  yaitu  harga
jual  atau  penggantian  dan  nilai  lain.  PPN Terutang  =  10%  x  Harga  Jual  atau Penggantian  Dasar  Pengenaan  Pajak  Untuk menghitung  besarannya  pajak  pertambahan nilai  yang  terutang  perlu  adanya  Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP).  Yang  menjadi  DPP adalah  Harga  Jual  adalah  nilai  berupa  uang, termasuk  semua  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  penjual  karena penyerahan  BKP,  tidak  termasuk  pajak pertambahan  nilai  yang  dipungut  menurut UU  PPN  1984  dan  potongan  harga  yang dicantumkan dalam faktur pajak
Pembayaran  Yang  Tidak  Dipungut Semua  pembayaran  yang  dilakukan  oleh bendahara  desa  atas  penyerahan  BKP dan/atau  JKP  yang  dilakukan  oleh  PKP rekanan  pemerintah  harus  dipungut  PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  4  ayat  (1) huruf  a  sampai  dengan  huruf  g  KMK  563 tahun 2003 sebagai berikut :
1. Pembayaran  yang  jumlahnya  paling banyak  Rp.1.000.000,00  (satu  juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran  atas  penyerahan  BKP dan/atau  JKP  yang  menurut  ketentuan perundang-undangan mendapat
Fasilitas  PPN,  tidak  dipungut  dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Pembayaran  atas  penyerahan  Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran  atas  jasa  angkutan  udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran  lainnya  untuk  penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku tidak dikenai PPN. Tata Cara
Pemungutan dan Penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  Tata cara  pemungutan  PPN  yang  terutang  oleh bendahara  pemerintah  diatur  dalam  lampiran
KMK  563  tahun  2003.  Untuk  kepentingan pemungutan  PPN  oleh  bendahara  desa,  tata cara  tersebut  secara  singkat  dapat  diuraikan sebagai berikut :
1. PKP  rekanan  Pemerintah  membuat Faktur  Pajak  dan  SSP  pada  saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan  Pemerintah  atau  KPKN baik  untuk  sebagian  maupun  seluruh pembayaran.
2. Rekanan  menerbitkan  faktur  pajak denan kode transaksi “02”.
3. Apabila  pembayaran  diterima  sebelum penagihan  atau  sebelum  penyerahan BKP  dan/atau  JKP,  Faktur  Pajak  wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
4. Faktur  Pajak  dan  SSP  merupakan  bukti pemungutan  dan  penyetoran  PPN  dan atau PPnBM.
5. Apabila  penyerahan  BKP  tersebut terutang  PPnBM  maka  PKP  rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah
PPnBM  yang  terutang  pada  Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :  a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara), b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),  c.  Lembar  ke-3  (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan  NPWP  dan  identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan,  tetapi  penandatanganan SSP  dilakukan  oleh  Bendaharawan
Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor  atas  nama  PKP  Rekanan Pemerintah.
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan  pemungut  wajib  dibubuhi cap  “Disetor  tanggal  ……………”  dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah. 9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan  Pemerintah,  SSP  dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau  PPn  BM  disetor  di  Bank  Persepsi atau  Kantor  Pos,  lembar-lembar  SSP
tersebut  diperuntukkan  sebagai  berikut  : a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan), b. Lembar  ke-2  (Untuk  (Untuk  KPP melalui  KPPN),  c.  Lembar  ke-3  (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa PPN), d. Lembar ke-4 (Untuk Bank  Persepsi  atau  kantor  pos  atau pertinggal untuk KPPN), e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).
10. Apabila  pemungutan  oleh  KPKN,  SSP dibuat  dalam  rangkap  4  (empat)  yang masing-masing  diperuntukkan  sebagai berikut:  a.  Lembar  ke-1  untuk  PKP Rekanan  Pemerintah.  b.  Lembar  ke-2 untuk  Kantor  Pelayanan  Pajak  melalui KPKN.  c.  Lembar  ke-3  untuk  PKP rekanan  Pemerintah  dilampirkan  pada SPT  Masa  PPN.  d.  Lembar  ke-4  untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN  membubuhkan  cap  “TELAH DIBUKUKAN”  pada  SSP  lembar  ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN  yang  melakukan  pemungutan mencantumkan  nomor  dan tanggal  advis SPM  pada  setiap  lembar  Faktur  Pajak dan SSP.
13. Untuk  Jenis  Pajak  PPN  Dalam  Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak  411211  dengan  Kode  Jenis Setoran  900.  2.6.  Tata  Cara  Pelaporan Berdasarkan  pasal  15A  Undang-Undang PPN  1984,  bendahara  desa  wajib melaporkan  pajak  pertambahan  nilai yang  dipungut  dan  disetor  ke  kantor pelayanan pajak paling  lama akhir  bulan berikutnya  setelah  berakhir  masa  pajak. Pelaporan  pemungutan  dan  penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  perpajakan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  dana  desa  adalah  sebagai berikut ini :
1. Bendahara  desa  wajib  mendaftarkan diri  untuk  memperoleh  NPWP  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
setempat,  dengan  persyaratan  yang harus dipenuhi adalah: fotokopi surat penunjukan  sebagai  bendahara  desa dan  fotokopi  KTP  bendahara  desa yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dipotong  oleh  bendahara  desa  yang berkaitan  dengan  pembayaran:  gaji, upah, honorarium, komisi, fee, imbalan  peserta  kegiatan,  bonus, uang  hadir,  dan  imbalan  lain  dalam bentuk apapun yang diberikan kepada
3. PPh Pasal 23, dipotong dari penghasilan  yang  diterima  rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan  atau  bangunan),  serta  imbalan atas  jasa  manajemen,  jasa  teknik, jasa  konsultan,  dan  jasa  lainnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
4. PPh  Pasal  4  ayat  (2)  Final,  dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau sewa  bangunan,  jasa  konstruksi (perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,  pengawas  konstruksi), dan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
5. PPN, dipungut atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nilai nominalnya di atas Rp 1.000.000,-.  Pada  intinya  semua barang  /  jasa  kena  PPN,  kecuali beberapa  jenis  /  barang  atau  jasa yang  termasuk  Non-BKP  (Bukan Barang  Kena  Pajak)  dan  Non-JKP (Bukan Jasa Kena Pajak).
6. Masih  kurangnya  pemahaman  dalam aspek perpajakan pada perangkat desa Pematang Serai dan  masih  lambatnya koneksi  internet pada Desa Pematang Serai. Saran Berdasarkan pembahasan dan
kesimpulan  di  atas  tentang  perpajakan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  dana  desa, maka dapat disarankan sebagai berikut :
1. Untuk  Pemerintah  Desa,  hendaknya selalu memperhatikan dan update informasi berkaitan
dengan peraturan pajak yang berhubungan dengan penggunaan dana  desa.  Hal  ini  agar  pemerintah desa selalu mengetahui dan mematuhi peraturan  pajak,  sehingga  bisa  turut mengamankan  potensi  penerimaan negara,  serta  tidak  menjadi  temuan yang  menyimpang  apabila  ada  audit dari inspektorat.
2. Untuk  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota, hendaknya selalu memberikan sosialisasi  dan  bimbingan  secara berkala kepada desa-desa yang ada di bawah  naungannya  yang  berkaitan dengan  pajak.  Pemerintah  Kabupaten / Kota juga hendaknya bisa mengawasi ketertiban dalam administrasi  pajak  yang  ada  di  desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan  yang  berkaitan  dengan aspek  perpajakan  penggunaan  dana desa.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hendaknya apabila
ada update peraturan  pajak  terbaru yang  berkaitan  dengan  penggunaan dana  desa,  bisa  menginformasikan kepada  setiap  desa  di  wilayahnya dengan  cara  mengirim  selebaran panduan  yang  berisi  aturan  dan tatacara  perhitungan,  pemotongan  / pemungutan,  dan  penyetoran  pajak yang  harus  dilakukan  oleh  bendahara desa.  Sehingga  bendahara  desa  akan
doi:
dapat  menyesuaikan  peraturan  pajak yang baru dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede,  James  O.;  Zaimah  Bt.  Zainol Ariffin and Kamil Md Idris. 2011. Determinants  of  Tax  Compliance Behaviour:  A Proposed Model  for Nigeria  International  Research Journal of Finance and Economics ISSN  1450-2887  Issue  78  (2011)
© EuroJournals Publishing,
Andriana,  N.  (2020).  Kepatuhan  Bendahara Desa  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakan  Dalam  Prespektif  Teori
Planned Behavior. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 3 (2), 20–28. https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.73 7
Djawadi, Behnud Mir; Fahr, René (2013) : The  impact  of  tax  knowledge  and budget  spending  influence  on  tax compliance, IZA Discussion
Papers,  No.  7255,  Institute  for theStudy of Labor (IZA), Bonn.
EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia,  Edisi  Revisi,  Cet.3,. Semarang: Difa Publishers. Huda,  Mokhamad  Khoirul;  Agus  Yudha
Hernoko  and  Ninis  Nugraheni.
2018. The Problematic of Provincial Tax Collection as Local Own-source Revenue in Indonesia. Journal of Legal,
Ethical  and  Regulatory  Issues (Print  ISSN:  1544-0036;  Online ISSN: 1544-0044).
Huda,  A.  (2015).  Pengaruh  Persepsi  Atas
Efektifitas Sistem Perpajakan,
Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan  Membayar  Pajak  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan).
Indrianasari,  Neny  Tri.  2018.  Implementasi
Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan
Sukodono).  ASSETS  :  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Akuntansi,  Keuangan dan Pajak. Vol 2 No 2 (2018):  Juli 2018 E-ISSN: 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885.
Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. “Pengaruh
Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat
Atas NPWP,
Sanksi, dan Sosialisasi  Terhadap  Kepatuhan Pemilik  UMKM  dalam  Memiliki NPWP  (Studi  Di  KPP  Pratama Surakarta)“.  Institut  Agama  Islam Negeri Surakarta.
Kiow, Tan Swee ; Mohd Fuad Mohd Salleh and  Aza  Azlina  Bt  Md  Kassim. 2017. The Determinants of Individual Taxpayers’ Tax Compliance Behaviour in Peninsular  Malaysia.  International Business and Accounting Research Journal  Volume  1, Issue 1, February 2017, 26-43. http://ibarj.com
M.,  &  Jensen,  W.  M. (1976). Theory  of  The Firm:  Managerial  Behavior, Agency Costs,  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 ,
305–360.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang:  Setara  Press,  2015)  hlm 49
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri)  No.20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan
Desa. Rahmat Hidayat Saputra Elisasi , Muhammad  Djamal  Amin,  D.  K.
(2019). Koordinasi  Kepala  Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam  Pengelolaan  Add  (Alokasi Dana  Desa)  Dan  Dd  (Dana  Desa) Di  Desa  Karya  Bhakti  Kecamatan Muara  Wahau  Kabupaten  Kutai Timur . 7 (3), 316–326.
Subandi,  H.,  &  Fadhil,  M.  I.  I.  (2018).
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak Bendahara  Desa  Di  Kota  Batu. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 3 (1), 1. https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5 402
Syaifullah,  S.,  &  Ramdany,  R.  (2020).
Mengukur Tingkat Kepatuhan Kepabeanan  Perusahaan  Eksport Dan  Import  Di  Indonesia. Jurnal Akuntansi , 9 (1), 69–89. https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.89
Sakina,  Sesty  Milla.  2017.  Pelaksanaan
Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah,Sleman. Universitas Gadjah Mada.
Subandi,  Hendi  dan  Mohamad  Irvanuddin
Ibnu  Fadhil. 2018. Analisis  Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan  Pajak  Bendahara  Desa Di Kota Batu. Berkala Syaifullah,Muhammad. 2015. Understanding of Village Apparatus on Implementation Accounting Villages. International Journal  of  Science  and  Research
(IJSR)  ISSN  (Online):  2319-7064 Index  Copernicus  Value  (2015):
78.96 | Impact Factor (2015):6.391
Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu.  2015.  “Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Sosialisasi Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak“. Jurnal Riset Akuntansi  dan  Perpajakan  JRAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa
Wahyudi, H. 2017. Efek  mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemaham  dan  kesadaran  wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 1(1), 29-38. DOI:
10.5281/ zenodo.1098485.