## ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

## Nurhikmah Paddiyatu
Dosen Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar nurhikmah@unismuh.ac.id

## ABSTRAK
Laju  pertumbuhan  penduduk  dan  pesatnya  pembangunan  di  wilayah  pesisir  menyebabkan  meningkatnya tekanan  terhadap  ekosistem  pesisir.  Ketidakmampuan  mengelola  secara  berkelanjutan  tersebut  antara  lain dipicu  oleh  kurang  diperhatikannya  prinsip-prinsip  pembangunan  terpadu  dan  berkelanjutan  dalam  kegiatan pemanfaatan  sumberdaya  pesisir.  Dengan  realita  permasalahan  pesisir  yang  demikian  maka  diperlukan analisis  tingkat  kerusakan  wilayah  pesisir  sebagai  langkah  awal  mewujudkan  kelestarian  dan  keberlanjutan wilayah  pesisir  kabupaten  Mamuju  Tengah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini    bertujuan  untuk  menentukan kawasan prioritas penanganan wilayah pesisir khususnya kawasan yang memiliki ekosistem mangrove  serta sebagai referensi untuk program-program pengembangan wilayah pesisir kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu,  mengidentifikasi  tingkat  kerusakan  wilayah  pesisir  Kabupaten  Mamuju  Tengah  sebagai  dasar  dan referensi  menentukan  wilayah  pesisir  yang  menjadi  prioritas  penanganan.  Adapun  metode  analisis  yang digunakan  yaitu,  analisis  regression,  analisis  IPA  (Importance  Performance  Analysis) serta  analisis  SWOT dimana dari analisis ini diperoleh strategi penanganan pada wilayah prioritas.
Kata Kunci: Mamuju Tengah, Tingkat Kerusakan, Wilayah Pesisir

## ABSTRACT
The  rate  growth  of  population  and  the  rapidly  developing  in  coastal  areas  has  led to  increasing  pressure  on coastal ecosystems. The inability to manage sustainably is triggered by the lack of attention to the principles of integrated and sustainable development in the activities of coastal resource utilization. With the reality of such coastal problems, it is necessary to analyze the level of damage to coastal areas as a first step to realize the conservation and sustainability of the coastal areas of Central Mamuju Regency. Therefore, this study aims to determine the priority areas of handling coastal areas, especially those that have mangrove ecosystems and as  a  reference  for  development  programs  in  the  coastal  areas  of  Central  Mamuju  Regency.  In  addition, identifying the extent of damage to the coastal areas of Central Mamuju Regency as a basis and reference to determine  the  coastal  areas  that  are  the  priority  of  treatment.  The  analytical  methods  used  are  regression analysis,  IPA  (Importance  Performance  Analysis)  and  SWOT  analysis,  which  is  from  this  analysis  obtained strategies of handling in priority areas .
Keywords : Mamuju Tengah, Level of damage, Coastal areas

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  yang  terdiri  atas  13.466 pulau,  dengan  garis  pantai  sepanjang  81.000 km.  Luas  laut  Indonesia  sekitar  3,1  juta  km 2 yang terdiri atas 0.8 km 2 perairan teritorial, dan 2,3  juta  km 2 perairan  nusantara.  Dahuri  et  al.
(1996)  mendefinisikan  wilayah  pesisir  sebagai suatu  wilayah  perairan  antara  daratan  dan lautan  dimana  ke  arah  darat  adalah  jarak secara  arbiter  dan  rata-rata  pasang  tertinggi
dan  batas  ke  arah  laut  adalah  yurisdiksi wilayah  propinsi  atau  state  di  suatu  Negara. Kawasan  pesisir  merupakan  wilayah  peralihan antara  daratan  dan  perairan  laut.  Secara fisiologi  didefinisikan  sebagai  wilayah  antara garis  pantai  hingga  ke  arah  daratan  yang masih  dipengaruhi  pasang  surut  air  laut, dengan  lebar  yang  ditentukan  oleh  kelandaian pantai  dan  dasar  laut,  serta  dibentuk  oleh endapan  lempung  hingga  pasir  yang  bersifat lepas  dan  kadang  materinya  berupa  kerikil.
Wilayah pesisir dan laut Indonesia yang sangat luas  tersebut  mengandung  sumberdaya  yang potensial,  sumberdaya  hayati,  nirhayati,  dan dan  jasa-jasa  lingkungan.  Namun,  potensi tersebut  belum  dimanfaatkan  secara  optimal. Bahkan  cenderung  muncul  gejala-gejala  yang kurang baik, yaitu adanya cara-cara
pemanfaatan yang
membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir.
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu  ditujukan  agar  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya  alam  dan  jasa-jasa  lingkungan pesisir  dilakukan  melalui  penilaian  secara menyeluruh, perencanaan tujuan dan sasaran, dan pengelolaan segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan  dan  pengelolaan  wilayah  pesisir dilakukan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan  aspek  ekologi,  sosial ekonomi,  kelembagaan,  infrastruktur  wilayah, dan  aspirasi  masyarakat  pengguna  wilayah pesisir, serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada.
Kompleksitas permasalahan wilayah pesisir  tidak  hanya  menjadi  tantangan  daerah lain. Kabupaten Mamuju Tengah yang sebagian  besar  wilayahnya  memiliki  wilayah pesisir  juga  mengalami  hal  yang  demikian. Wilayah  pesisir  yang  dimaksud  ini  terdapat pada beberapa kecamatan diantaranya Budong-Budong, Pangale, Karossa dan Topoyo.  Sebagai  kabupaten  yang  memiliki wilayah  pesisir  yang  cukup  luas,  keberadaan wilayah  pesisir  ini  memiliki  keanekaragaman hayati  (ikan,  terumbu  karang,  mangrove,  dan biota  laut  lainnya),  pasir,  air  laut,  mineral, energi  serta  keindahan  alam  sebagai  sumber mata  pencaharian  masyarakat  dan  potensi pariwisata yang tinggi. Kekayaan sumber daya alam  pesisir  Kabupaten  Mamuju  Tengah memicu  aktivitas  kegiatan  manusia  meningkat di  wilayah  ini  sehingga  terjadi  eksplorasi  dan eksploitasi  besar-besaran  yang  berujung  pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir.
Keberadaan sumberdaya alam yang besar dan  beragam  di  wilayah  pesisir  menyebabkan banyak instansi atau sektor pelaku
pembangunan yang terlibat dalam pemanfaatan  sumberdaya  pesisir.  Hal  ini berakibat  seringnya  terjadi  tumpang  tindih pemanfaatan  sumber  daya  alam  antara  satu sektor  dengan  sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu perlu  mengintegrasi  semua  kepentingan  antar sektor  agar  dapat  menghindari  benturan- benturan antar kegiatan dalam pengembangan wilayah  pesisir.  Implementasi  pengintegrasian antar sektor bisa dilakukan dengan perencanaan dan penataan ruang yang efektif, tepat sasaran dan komprehensif.
Mengingat begitu kompleks permasalahan wilayah pesisir, sifat, karakteristik, dan dinamika  wilayah  pesisir  maka  keberadaan Undang-Undang  No.1  tahun  2014  tentang pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  sangat  strategis  untuk  mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang bermukim  di  wilayah  pesisir.    undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat  untuk  mengusulkan  penyusunan Rencana  Strategis,  Rencana  Zonasi,  Rencana Pengelolaan,  serta  Rencana  Aksi  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan  mengenai  Izin  Lokasi  dan  Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat  Hukum  Adat,  Masyarakat  Lokal, dan  Masyarakat  Tradisional  yang  melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil;  pengaturan  pemanfaatan pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di  sekitarnya; serta  pemberian  kewenangan kepada  Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil.
Adapun  lingkup  wilayah  pada  analisis
Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir di Kabupaten  Mamuju  Tengah  berada  pada kecamatan  yang  berbatasan  langsung  dengan wilayah  pesisir  yaitu,  Kecamatan  Budong- Budong  (Desa  Babana,  Kire,  dan  Lumu)  , Kecamatan
Topoyo (Desa Budong- budong/Patulana, Tumbu), Kecamatan
Karossa (Desa Karossa dan Kambunong) serta Kecamatan  Pangale  (Desa  Kombiling,  dan Lamba-lamba).

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pendekatan spasial,
pendekatan komunitas/masyarakat (Community  Approach) serta pendekatan Komprehensif.
Selain  itu,  Untuk  memudahkan  penelitian, akan  digunakan  penentuan  sampel  dalam pengambilan  data  dari  unit  yang  akan dianalisis.  Sampel  itu  sendiri,  merupakan sebagian anggota dari populasi yang pemilihannya  menggunakan  prosedur  tertentu, sehingga  diharapkan  sampel  yang  terpilih tersebut  dapar  merepresentasikan  kondisi populasinya  (Sugiharto, et.al ,  2003).  Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu penduduk yang berada pada wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir. Terdapat empat kecamatan dari lima kecamatan  pada  wilayah  Kabupaten  Mamuju Tengah  yang  menjadi  objek  penelitian,  karena salah satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan  Tobadak,  tidak  memenuhi  kriteria sebagai  wilayah  penelitian  karena  tidak memiliki  wilayah  pesisir.  Teknik  pengambilan sampel pada  penelitian  ini  yaitu menggunakan metode  acak  ( random  sampling ).  Adapun metode analisis yang digunakan yaitu, analisis regression, analisis IPA serta analisis SWOT. Pada  analisis  yang  digunakan  untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap  tingkat  kerusakan  adalah  analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan suatu metode analisis statistik yang mempelajari  pola  hubungan  antara  dua  atau lebih  variabel  (Soleh,  2005).    Menurut  Ridwan (2005) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang  atau kelompok  tentang  kejadian  atau  gejala  sosial. Kriteria  atau  indikator  yang  digunakan  untuk mengetahui  tingkat  kerusakan  mangrove  di wilayah  peisisr  Kabupaten  Mamuju  Tengah yaitu, sebagai berikut :

## Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor
Indikator Tingkat kerusakan
Indikator Tingkat kerusakan 0% –9% Sangat Baik 20%- 39% Baik 40%-59% Sedang 60%-79% Rusak ≥ 80% Sangat rusak Importance  performance  analysis (IPA) merupakan
sebuah analisis yang diperkenalkan  oleh  Martilla  dan  James  (1997) sebagai  suatu  alat  untuk  mengidentifikasi fasilitas  maupun  lokasi  yang  membutuhkan penanganan  prioritas  berdasarkan  performa dari  setiap  lokasi  dan  bobot  tingkat  kepenting an pada setiap lokasi.
Gambar 1 .  Diagram Kartesius Analisis IPA
Analisis  ini  terdiri  dari  dua  komponen analisis,  yaitu  performa  yang  diwakili  oleh  nilai masing-masing  indikator  yang  ditentukan  dari setiap kecamatan, yaitu performa yang diwakili oleh  nilai  fasilitas  dan  jenis  kerusakan  pada setiap  kecamatan,  serta  tingkat  prioritas  yang diwakili oleh bobot dari setiap kecamatan yang dilihat  dari  kedudukan  dan  fungsi  kecamatan. Nilai  kedua  variabel  ini  kemudian  diplot  ke dalam  sebuah  diagram  kartesius  dengan  dua sumbu  utama,  yaitu  sumbu  x  dan  sumbu  y. Nilai  performansi  setiap  kecamatan  berada pada  sumbu  x,  dan  nilai  tingkat  pembobotan atau  prioritas  kecamatan  berada  pada  sumbu y.  Area  yang  ada  pada  antara  dua  sumbu  ini kemudian  dibagi  menjadi  4  (empat)  kuadran,
dimana garis pembagi ini didasarkan pada nilai batas bawah atau minimum. Setelah menentukan  nantinya  nilai  batas  bawah  yang menjadi  garis  pembagi  pada  diagram  IPA  ini, maka nantinya akan dihasilkan empat kuadran yang menentukan perfoma dan tingkat prioritas pada setiap kecamatan yang telah dibobotkan. Dimana  empat  kuadran,  dapat  dilihat  secara jelas pada ilustrasi diagram (gambar 1):
Kuadran  I,  pada  bagian  ini  nantinya  akan menunjukkan  lokasi  yang  memiliki  nilai  tingkat kepentingan  yang  tinggi,  namun  memiliki  nilai performa lokasi yang rendah;  Kuadran II, pada bagian  ini  nantinya  akan  menunjukkan  lokasi yang  memiliki  nilai  tingkat  kepentingan  dan perfoma  yang  sama-sama  tinggi;  Kuadran  III, pada  bagian  ini  nantinya  akan  menunjukkan lokasi  yang  memiliki  nilai  tingkat  kepentingan dan  performa  yang  rendah;  Kuadran  IV,  pada bagian  ini  nantinya  akan  menunjukkan  lokasi yang memiliki nilai tingkat kepentingan rendah, namun  memiliki  nilai  perfoma  lokasi  yang tinggi.  Hasil  dari  setiap  kuadran  ini  nantinya, merupakan  acuan  dalam  penelitian  ini  yang nantinya  akan  dijadikan  sebagai  patokan dalam  menentukan  perfoma  apa  saja  yang harus  ditangani  lebih  dahulu  serta  wilayah mana yang menjadi lokasi prioritas penangan.
Analisis  SWOT  adalah  analisis  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kondisi  kawasan  pesisir  di  lokasi  penelitian, yaitu  untuk  melihat strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (kesempatan)  dan threath (ancaman),  serta menginventarisasi  faktor-faktor  tersebut  dalam strategi arahan penanganan kerusakan kawasan pesisir yang ideal. Faktor-faktor yang mempengaruhi  dalam  konsep  penanganan tersebut adalah sebagai berikut: Potensi  ( strength ):  kekuatan  apa  yang  dapat dikembangkan dan dimiliki oleh lokasi penelitian  dalam  menunjang  pengembangan kawasan pesisir.
Masalah  ( weakness )  :  segala  faktor  yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri Peluang  ( opportunities ):  Kesempatan  yang berasal  dari  luar  wilayah  studi.  Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari
pemerintah,  peraturan  atau  kondisi  ekonomi secara global Ancaman  ( threat ):  merupakan  hal  yang  dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah  pesisir  dalam  penelitian  ini mencakup  dalam  empat  kecamatan,  yaitu kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong- Budong,  Kecamatan  Pangale,  dan  Kecamatan Karossa. Lokasi penelitian pada analisis tingkat kerusakan  wilayah  Pesisir  di  Kabupaten Mamuju Tengah berada pada kecamatan yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah  pesisir yaitu, Kecamatan Budong-Budong (Desa Babana,  Kire,  dan  Lumu),  Kecamatan  Topoyo (Desa Budong-budong/Patulana, Tumbu), Kecamatan  Karossa  (Desa  Karossa  dan Kambunong)  serta  Kecamatan  Pangale  (Desa Kombiling,  dan  Lamba-lamba)  dapat  dilihat pada (gambar 2).
Sumber  :  Hasil  Olahan  Peta  RTRW  Mamuju  Tengah, 2017
Gambar  2 .  Orientasi  Kecamatan  pada  Lokasi Penelitian

## Kondisi Wilayah Pesisir
Mamuju Tengah memiliki kawasan pesisir  dengan  tingkat  kelandaian    rendah (<3%)    dengan  kedalaman  kurang  dari  10  m berkisar  antara  1,91 –  32,86%.  Selain  itu, Kedalaman  pesisir  <10  m  sedimen  dengan struktur  terdiri  dari  pasir  halus –  lumpur berpasir.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017
Gambar  3. Kondisi  Perairan  Pesisir  di  Desa Budong-Budong
yang
telah
dipengaruhi oleh massa air sungai
Limbah  pengolahan  kelapa  sawit  atau limbah  industri  kelapa  sawit  merupakan  salah satu  pencemar  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Mamuju  Tengah.  Tidak  tersedianya  prasarana persampahan menjadikan masyarakat membuang  sampah  di  sekitar  perairan  laut atau membakarnya.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017
Gambar 4. Kondisi Buangan Limbah Padat di Desa Tumbu
Selain  itu, pada limbah cair di kawasan pesisir kabupaten  Mamuju  Tengah  memperlihatkan kadar  phosphat  khususnya  di  perairan  laut Mamuju Tengah. Pada perairan dekat pemukiman  pesisir  kadar  phosphat  cukup tinggi  bersumber  dari  limbah  deterjen.  Kadar phosphat  pada umumnya telah melebihi 0,015 mg/L.
Disamping  itu,  selain  terjadi  kerusakan fisik perairan, juga terjadi kerusakan biotik atau vegetasi  di  sepanjang  wilayah  pesisir  dalam hal  ini  di  desa  Lamba-Lamba  Kecamatan Pangale.  Tumbangnya  vegetasi  di  sekitar pantai  berupa  kelapa,  pohon  capilong  atau nyamplung (Calophyllum inophyllum) di sepanjang  pesisir  Kecamatan  Pangale  yang disebabkan  oleh  gelombang  yang  yang menghantam  wilayah  pesisir  secara  terus menerus. Serta tertutupnya padang lamun oleh batu karang yang dibawa oleh gelombang dari wilayah  empasan  (gambar  5).  Dampak  abrasi juga berpengaruh pada tanggul yang berada di desa Lamba-Lamba sebagai penahan ombak.

## Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017
Gambar  5. Tanggul  sepanjang  ±  30  meter  di  desa Lamba-lamba  yang  Runtuh  Akibat Hantaman Ombak

## Gambar  6. Kondisi  Prasarana  jaringan  jalan  di Lokasi Penelitian
Terdapat  beberapa  kawasan  pesisir  yang masih  memiliki  infrastruktur  belum  memadai. Infrastrukur tersebut yaitu seperti jaringan jalan (gambar  6),  drainase,  tempat  sampah,  serta listrik.
Sumber: Hasil Digitasi, 2017
Gambar 7. Kondisi Sempadan Pantai di Sepanjang Pesisir Desa Babana
Gambar  8. Sedimentasi  di  Muara  Sungai  Budong- Budong Garis Sempadan
Pantai (GSP)
merupakan  batas  wilayah  pantai  atau  wilayah pesisir  yang  tidak  boleh  dimanfaatkan  untuk lahan  budidaya  maupun  untuk  didirikan bangunan.  Dapat  dilihat  garis  sempadan  yang ditarik  100  (seratus)  meter  dari  titik  pasang tertinggi  ke  arah  darat.  Pada  lokasi  penelitian, masih  terdapat  beberapa  lahan  tambak  dan bangunan  yang  berada  di  sepanjang  kawasan pesisir dengan luasan 228,16 ha (gambar 7).
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017
Gambar  9. Kondisi  Ekosistem  Mangrove  di  Desa Tumbu’ Kecamatan Tapoyo
Berdasarkan  data  dokumen  laporan  akhir RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016, terdapat  sampling  pada  tiga  kecamatan  yaitu Kecamatan  Budong-Budong,  Topoyo  dan Karossa, sedangkan pada Kecamatan Pangale tidak dilakukan sampling
Pada tiga kecamatan tersebut ditemukan 6  jenis  yaitu Rhizophora  mucronata,  R. apiculata,  Avicennia  officinalis,  Sonneratia alba, S. ovata dan Bruguiera gymnorrhiza.
Kecamatan Budong-Budong mempunyai  dua  jenis,  sedangkan  Kecamatan Topoyo dan Karossa masing-masing mempunyai 3 jenis. Kepadatan mangrove yang didapatkan bekisar 867-1567 pohon/ha,
dimana  kepadatan  tertinggi  ditemukan  di
Kecamatan  Karossa  (Pulau  Kambuno).    Jenis Sonneratia alba mempunyai kepadatan tertinggi  di  Kecamatan  Budong-Budong  dan Topoyo, masing-masing sebesar 700 pohon/ha dan  733  pohon/ha,  sedangkan  di  Kecamatan Karossa  ketiga  jenis  mangrove  mempunyai kepadatan yang relatif sama.

## Analisis Regression
Pada  analisis  ini,  variabel  bebas  atau independent yang diperoleh merupakan faktor- faktor yang berpengaruh pada tingkat kerusakan mangrove. Adapun beberapa variabel  yang  dimaksud  yaitu  (1)  intensitas
Pengamanan, (2) penebangan Kayu Bakau, (3) kegiatan
pertambakan, (4) kegiatan perkebunan  dan  pertanian,  (5)  pemanfaatan hasil hutan non kayu, (6) intensitas penyuluhan atau sosialisasi, (7)  kedekatan dengan industri pengolahan  kayu  bakau,  (8)  keberadaan kelompok swadaya masyarakat, (9) keberadaan  lembaga  swadaya  masyarakat, dan  (10)  tingkat  pemahaman  masyarakat terhadap lingkungan.
Dasar  analisis  meninjau  pada  hasil survey dalam observasi serta interview dengan  masyarakat  setempat.  Hasil  tersebut diinput  dalam  program  SPSS  yang  kemudian diolah  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda.  Keseluruhan  variabel  dianalisis pada  4  item regression yaitu;  (1) descriptive Statistic ,  (2) correlations (3) variable  entered , (4) annova (5) Model Summary , (6)
Coefficients ,  (7)  diagram.  Dimana  dari  hasil output SPSS, item correlations dan coefficients ini  dapat  diketahui  bahwa  variabel  tingkat kerusakan  ekosistem  mangrove  dipengaruhi oleh  kegiatan  dari  penebangan  kayu  bakau dan  memiliki  hubungan  yang  cukup  kuat  yaitu sebesar  73%.  Variabel  dependen  tingkat kerusakan  ekosistem  mangrove  dipengaruhi oleh variabel predictor yaitu variabel penebangan kayu bakau (dari 10 variabel yang dimasukkan)  bahwa  semakin  tinggi  nilai variabel  penebangan  kayu  bakau  semakin tinggi  pula  tingkat  kerusakan  ekosistem mangrove  di  kawasan  pesisir  kabupaten Mamuju Tengah. Sebaliknya, jika nilai variabel penebangan  kayu  bakau  semakin  berkurang, maka  jumlah  tingkat  kerusakan  ekosistem
mangrove  juga  akan  ikut  menurun.  Setiap penambahan  1  %  kegiatan  penebangan  kayu bakau  akan  meningkatkan  tingkat  kerusakan ekosistem mangrove sebesar 0,711%.
Analisis pada penilaian tingkat kerusakan ini  disesuaikan  pula  dengan  kondisi  kerapatan Mangrove dari hasil penelitian (RZWP3K) pada tahun sebelumnya.
Gambar  10. Persebaran  tutupan  Lahan  Mangrove di Kecamatan Pangale
Tabel 2. Tingkat Ekosistem Kerusakan Mangrove (Yi) Nilai Tingkat Kerusakan Indikator  Frekuensi Proporsi (%) 1 Sangat Baik 0-19% - - 2 Baik 20-39%           4 14 3 Sedang 40-59% 11 40 4 Rusak 60-79% 13 46 5 Sangat Rusak ≥80% - -
Nilai Tingkat Kerusakan Indikator  Frekuensi Proporsi (%) Jumlah 28 100 Sumber: Hasil Analisis,  2017
Dalam  konteks  ini  diperoleh  jumlah  atau frekuensi  yang  ditinjau  berdasarkan  kriteria baku  kerusakan  mangrove  (tabel  2)  serta gambaran  kondisi  eksisting  mangrove  di lapangan.  Terdapat  dengan  jumlah  frekuensi 28  titik  (kawasan)  dari  keseluruhan  tutupan lahan  ekosistem  mangrove  yang  berlokasi  di sepanjang  wilayah  pesisir  kabupaten  Mamuju Tengah.
Gambar  11. Persebaran Tutupan  Lahan  Mangrove di Kecamatan Budong-budong
Dari hasil penilaian tabel di atas, menunjukkan bahwa  klasifikasi  pada  tingkat  ‘rusak’  tutupan
lahan  ekosistem  mangrove  memiliki  proporsi 46% berada  dominan pada kawasan  pesisir  di kecamatan  Pangale  dan  kecamatan  budong- budong (gambar 10, gambar 11).
Gambar  12. Persebaran Tutupan  Lahan  Mangrove di Kecamatan Karossa
Gambar  13. Persebaran Tutupan  Lahan  Mangrove di Kecamatan Topoyo

## Analisis IPA
Dari  hasil  perhitungan  tingkat  kesesuaian total untuk indikator kinerja (X) dan harapan (Y) diperoleh sebesar 68%. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  nilai  performansi  dari setiap  indikator  yang  menjadi  tolak  ukur  dari responden  masih  sangat  perlu  ditingkatkan, karena  nilai  ini  masih  sangat  jauh  untuk mencapai  harapan  yang  diinginkan  oleh responden  baik  itu  dalam  hal  kerusakan  yang terjadi serta ketersediaan sarana dan prasarana  pendukung  yang  ada  pada  setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah yang berbatasan  langsung  dengan  wilayah  pesisir. Terlihat  pula  pada  hasil  diagram  cartesius, dimana  dari  setiap  kuadran  yang  ada,  akan menunjukkan  tingkat  prioritas  untuk  setiap indikator atau variabel yang telah dinilai.
Sehingga,  hasil  dari  diagram  kartesius dilihat  dari  kuadrannya  (gambar  14),  maka variabel  penilaian  yang  perlu  mendapatkan penanganan  prioritas  berada  pada  kuadran  A yaitu  variabel  1,2,3,7,15,21  dan  29.  Kemudian dari  7  variabel  yang  berada  pada  kuadran  A, akan  dipilih  variabel  yang  memiliki  nilai  rata- rata yang paling rendah.
Berdasarkan pada nilai-nilai yang dihasilkan  dari  analisis  IPA,  maka  analisis scoring dapat  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui wilayah pesisir mana yang berada
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Gambar 14. Diagram Kartesius
pada  wilayah  penelitian  dan  memiliki  skor terendah  dan  tertinggi,  yang  mana  skor terendah  inilah  yang  akan  menjadi  dasar nantinya  dalam  penetapan  lokasi  penanganan prioritas  pada  Kabupaten  Mamuju  Tengah yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah pesisir.  Olahan  data scoring diperoleh  dari hasil  kuesioner  (penilaian  masyarakat  pesisir) serta menunjukkan persepsi masyarakat pesisir.

## Tabel 5. Skoring Indikator Lokasi Wilayah Penelitian
Sumber : Hasil Analisis,  2017
No Lokasi
(Kec.) Nilai Indikator (X1-X30) Skor Total Kondisi wilayah pesisir Perilaku terhadap wilayah pesisir Peran pemerintah terhadap wilayah pesisir Penyebab kerusakan wilayah pesisir Kondisi infrastruktur 1 Topoyo 26 52 37 51 55 221 2 Pangale 24 52 30 60 52 218 3 Budong- Budong 28 49 39 50 58 224 4 Karossa 26 54 39 70 48 237
Berdasarkan  pada  hasil  skoring  diatas, diketahui  bahwa  pada  Kabupaten  Mamuju Tengah,  wilayah  pesisir  yang  memiliki  nilai paling  tinggi  adalah  Kecamatan  Karossa  dan yang  memiliki  nilai  paling  rendah  adalah Kecamatan  Pangale.  Sehingga  dari  hasil  ini dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kabupaten Mamuju  Tengah  wilayah  yang  memerlukan penanganan prioritas adalah Kecamatan Pangale,  karena  nilai  totalnya  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  kecamatan  lain pada lokasi penelitian.

## Analisis SWOT
Analisis  SWOT  bertujuan  untuk  ikut melakukan konsep strategi penanganan dalam kerusakan  kawasan  pesisir  ditinjau  dari  aspek kebijakan  dan  tindakan  langsung  di  lapangan. Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kondisi  kawasan  pesisir  di  lokasi  penelitian, yaitu  untuk  melihat Strength (kekuatan),
Weakness (kelemahan), Opportunity (kesempatan)  dan Threath (ancaman),  serta menginventarisasi  faktor-faktor  tersebut  dalam strategi arahan penanganan kerusakan kawasan pesisir yang ideal.
Kekuatan Strengths (S)
Wilayah  pesisir  Kabupaten  Mamuju tengah  memilki  potensi  yang  sangat  beragam diantaranya  adalah  wisata  bentang  alam  di perairan  Kecamatan  Pangale,  Budong-budong dan  topoyo,  sebagai  tempat  budidaya  laut  di Kecamatan Karossa, dan areal potensi penangkapan  ikan  demersal  yang  berada  di Kecamatan  Pangale,  Budong-budong,  Topoyo dan Karossa.
Kelemahan/ Weaknesses (W)
Sedimentasi  perairan  yang  berada  di  muara sungai  dan  terjadinya  pergeseran  garis  pantai sehingga  berubahnya  daratan  menjadi  laut; Sistem keamanan di kawasan pesisir dan laut, yang  masih  belum  optimal;  Masih  terdapat pencemaran  yang  bersumber  dari  aktifitas daratan,  seperti  buangan  limbah  padat  dari aktifitas masyarakat setempat (kawasan pesisir). Pengelolaan sumberdaya alam khususnya  sektor  pertanian,  perkebunan,
perikanan,  peternakan  dan  kehutanan  belum dikelola secara maksimal.
Peluang/ Opportunity (O)
Beberapa peluang diantaranya adalah Kegiatan  perekonomian  masyarakat  pesisir dalam    usaha  pertanian  dan  perkebunan (misalnya  usaha  kopra);  dan  Kawasan  pesisir yang  bebas  dari  aktifitas  pencemaran  limbah padat  dan  cair,  serta  memiliki  lingkungan pesisir yang sehat dan bersih dapat meningkatkan keanekaragaman ekosistem pesisir.
Ancaman/ Threats (T)
Sempadan  pantai  yang  seharusnya menjadi kawasan konservasi mulai beralih fungsi.  Dimana  awalnya  didominasi  oleh mangrove  berubah  menjadi  kawasan permukiman,  pertanian/  lahan  tambak. Perubahan  demikian  bisa  jadi  ancaman di masa yang akan datang berupa degradasi lingkungan  dan  potensi  bencana.  Sebagai contoh penyusutan mangrove akan kehilangan  fungsinya  sebagai  tanaman penahan  gelombang  dan  merupakan habitat beberapa makhluk perairan.
Adapun  strategi  penanganan  yang  diperoleh dari  hasil  analisis  SWOT  menggunakan pendekatan sustainable development.
Konsep sustainable
development / pembangunan  berkelanjutan  memiliki  tiga pilar  utama  yang  digunakan  sebagai  strategi dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Tiga  pilar tersebut adalah pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Diharapkan dengan strategi  demikian  dapat  meminimalisir  dan mencegah  terjadi  kerusakan  wilayah  pesisir yang lebih kompleks.
Pembangunan  Sosial  dalam  hal  ini adalah  pengembangan  dan  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  pada  sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir dan juga berorientasi  pada  pengembangan  sektor perikanan dan kelautan, peningkatan partisipasi  masyaralat  khususnya  lembaga sosial /masyarakat dalam pelestarian kawasan  pesisir,  penguatan  dan  penegakan hukum, kelembagan serta program konservasi berbasis masyarakat.
Selanjutnya agenda
pembangunan ekonomi  dalam  mewujudkan  wilayah  pesisir Kabupaten  Mamuju  Tengah    yang  lebih  baik adalah  Pengembangan  kawasan-kawasan ekonomi  khusus  serta  strategis  dan  yang berbasiskan  pada  komoditas  unggulan  dan untuk mendorong peningkatan  kesejahteraan masyarakat, Mempromosikan beberapa wilayah  atau  desa  pesisir  yang  berpotensi sebagai  destinasi wisata  dengan  cara mengiklankannya  di  berbagai  media  baik nasional maupun internasional serta mengadakan event-event tertentu agar dapat menarik minat investor dalam pengembangannya,
dan penanganan bantuan modal usaha untuk home industry . Kemudian pilar ketiga yakni pembangunan
lingkungan mempunyai langkah  konkret  seperti  pengelolaan  limbah dengan  teknik  penanganan sanitary landfill, incenerator , serta pengomposan,
mensosialisasikan kegiatan pembuangan sampah  4  R  ( Reduce,  Reuse,  Recycle  and Repair ), program rehabilitasi dan pembersihan  kawasan  sungai  dari  sampah yang  implementasinya  sesuai  aturan  yang berlaku.  Rehabilitasi    lahan  yang  ada  di sekitar hulu sungai dan pembersihan sampah yang  ada  di  sepanjang  sungai,  usaha konservasi ekosistem pantai (seperti konservasi terumbu karang dan/atau penanaman  bakau  /mangrove  di  wilayah terkena dampak abrasi), pembangunan tanggul-tanggul  penahan  ombak/pemecah ombak ( breakwater ) guna meredam gelombang sehingga
memberikan kesempatan  kepada  tanaman  bakau  untuk tumbuh dan berkembang.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  permasalahan  atau yang  menjadi  penyebab  dari  kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu pada aspek pencemaran dari aktifitas di daratan  dan  laut  seperti  buangan  limbah padat  dan  cair,  logam  berat  perairan, kegiatan  pertambakan,  kemudian  aspek keterbatasan  infrastruktur,  dampak  abrasi dan  sedimentasi  serta  kerusakan  ekosistem mangrove.
Sedangkan  pada  tingkat  kerusakan ekosistem mangrove menggunakan regression menunjukkan  bahwa  variabel penebangan  kayu  bakau  merupakan  faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kerusakan  ekosistem  mangrove  di  kawasan pesisir  Kabupaten  Mamuju  Tengah.  Setiap penambahan 1 % kegiatan penebangan kayu bakau akan meningkatkan kerusakan ekosistem  mangrove  di  kawasan  pesisir sebesar 0,711%.
Dari  hasil  analis  IPA,  diperoleh  bahwa yang paling membutuhkan (prioritas) penanganan  kawasan  pesisir  di  Kabupaten Mamuju  Tengah  adalah  masalah  mangrove terkait dengan eksistensinya dan kerapatannya,  kemudian  disusul  kondisi sempadan  pantai,  tingkat  abrasi  yang  terjadi pada lokasi penelitian, serta masalah sanitasi/air  limbah  pada  wilayah  permukiman masyarakat  pesisir.  Adapun  hasil scoring terkait dengan masalah kerusakan di beberapa  kawasan  atau  pesisir  diperoleh bahwa  wilayah  pesisir  untuk  kabupaten Mamuju  Tengah  wilayah  yang  memerlukan penangan prioritas adalah Kecamatan
Pangale.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Mamuju,  2013.  Kabupaten  Mamuju  Dalam  Angka  2013.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.  Mamuju.
[BAPPEDA]  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah.  2014.  Profil  Daerah  Kabupaten Mamuju  Tengah  2014.  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Mamuju  Tengah. Tobadak.
[BAPPEDA]  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah.  2016.  Profil  Daerah  Kabupaten Mamuju  Tengah  2016.  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Mamuju  Tengah. Tobadak.
Dahuri, Rokhmin; Rais J.; Ginting S.P. dan Sitepu M.J., 2001. Pengelolaan Sumber  Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.328 p.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016. Rencana Zonasi Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sulawesi Barat . Kelompok Kerja RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Barat.
Iriadenta, 2015. Nipah Indikator Degradasi Kawasan Pesisir. Banjarmasin; Unlam Press.
Keputusan  Menteri  Nomor  201  Tahun  2004  tentang  Kriteria  Baku  dan  Pedoman  Penentuan Kerusakan Mangrove.
Rahmawaty, 2004. Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang  MelaluiPemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  dan  Kelautan.  Tesis  tidak  dipublikasikan,  Program  Studi Manajemen Hutan Universitas Sumatera Utara.  Medan.
Ridwan,  2005.  Skala  Pengukuran  Variabel-variabel  Penelitian.  Cetakan  ke-3.  Penerbit  Alfabeta. Bandung.
Soleh,  A.  Z,  2005.  Ilmu  Statistik  Pendekatan  Teoritis  dan  Aplikatif  disertai  Contoh  Penggunaan SPSS. Penerbit: Rekayasa Sains Bandung.