EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
BAGAIMANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO?

## HARDJANTO
Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (AMPD) Yogyakarta
Korespondensi Penulis: harjantojogja15@gmail.com

## ABSTRAK
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Fungsi  dan  Tugas  serta  Tata  Kerja  pada  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  mempunyai  fungsi  penyelenggaraan  urusan  Pemerintah  Daerah  dan  tugas pembantuan  di  bidang  tenaga  kerja  dan  transmigrasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif. Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyusunan  rencana  kerja  dinas  tenaga  kerja  dan transmigrasi  kabupaten  Kulon  Progo.  Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka dapat  penulis  Tarik  kesimpulan  bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Kerja disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta berpihak  pada  kepentingan  masyarakat.  Dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  ada  partisipasi  dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas pada pengusulan program/kegiatan  yang  dilakukan  melalui  musyawarah  di  tingkat  desa  dan  kemudian  disampaikan pada forum di tingkat kecamatan (Musrenbang Kecamatan).
Kata Kunci: Renja; Disnakertran; Kulon Progo

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan  bahwa  esensi  dari  perencanaan  pembangunan  merupakan  kegiatan  dalam  menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  Sesuai  dengan  pasal  7  UU  Nomor  25  tahun  2004  juga  mewajibkan  setiap  SKPD  (sekarang OPD)  membuat  dan  memiliki  Rencana  Kerja  (Renja)  Perangkat  Daerah,  yang  disusun  dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD),  Kebijakan  Umum Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS).. Renja  Perangkat  Daerah memuat  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh pemerintah  daerah  maupun  yang  ditempuh  dengan  mendorong  partisipasi  masyarakat.  Renja  PD sebagai  pedoman  kerja  selama  periode  1  (satu)  tahun  dan  berfungsi  untuk  menterjemahkan perencanaan  strategis  lima  tahunan  kedalam  perencanaan  tahunan  yang  sifatnya  lebih  operasional. Rencana  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Renja  Disnakertrans)  Kulon  Progo  disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Disnakertrans Kulon Progo, serta berpedoman
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
pada Renja Kementerian Ketenagakerjaan dan Renja Disnakertrans DIY. Renja Disnakertrans tahun 2020 disusun berdasarkan RKPD tahun 2020 dan merupakan penjabaran Renstra Disnakertrans tahun kedua  dengan  memperhatikan  program  prioritas  RKPD  serta  sesuai  dengan  tugas  fungsi Disnakertrans yang tertuang pada RPJMD 2017 – 2022. Selanjutnya Renja digunakan sebagai acuan dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA),  yang  berubah  menjadi  Dokumen Pelaksanaan  Aggaran  (DPA)  setelah  ditetapkannya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2020  merupakan  uraian  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kulon Progo yang dilaksnakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Kulon Progo.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Fungsi  dan  Tugas  serta  Tata  Kerja  pada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dari uraian tersebut, maka dapat kita tarik suatu  permasalahan  yaitu  “Bagaimana  Penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.”

## TINJAUAN TEORITIS
Rencana  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun  2020 disusun berdasarkan RKPD tahun 2020 dan merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dengan memperhatikan program prioritas RKPD serta sesuai dengan  tugas  fungsi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  tertuang pada RPJMD 2017 – 2022. Selanjutnya Rencana Kerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Aggaran (DPA) setelah  ditetapkannya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Kulon  Progo Tahun 2020.

## Perencaan Pembangunan
Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk hal-hal yang hubungan dengan masa  depan.  Definisi  perencanaan  menurut  UU  No.  25  Tahun  2004:  “Perencanaan  adalah  suatu proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia.”  Menurut  G.R  Terry  dalam  Sukarna  (2011:10) Perencanaan  adalah  Pemilihan  dan  penghubungan  fakta-fakta  serta  pembuatan  dan  penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Sedangkan,  pengertian  perencanaan  menurut  Susatyo  Herlambang  (2013:45)  perencanaan  adalah sebuah  proses  untuk  merumuskan  masalah-masalah  kesehatan  yang  berkembang  di  masyarakat, menentukan  kebutuhan  dan  sumber daya  yang  tersedia,  menetapkan  tujuan  program  yang  paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
Todaro  dalam  Suryana  (2010)  pembangunan  diartikan  sebagai  proses  dimensial  yang melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  strukur  sosial,  sikap-sikap  mental  yang  terbiasa,  dan lembaga  nasional  termasuk  pula  percepatan  atau  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan kesenjangan,  dan  pemberantasan  kemiskinan  absolut.  Dengan  demikian  pembangunan  idealnya
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
dipahami  sebagai  suatu  proses  yang  berdimensi  jamak,  yang melibatkan  masalah  pengorganisasian dan  peninjauan  kembali keseluruhan  system  ekonomi  dan  social.  Berdimensi  jamak  dalam  hal  ini artinya  membahas  komponen-komponen  ekonomi  maupun  non  ekonomi.  Ali  Kabul  dan  Indra Trigunarso  (2017  :  29)  mengatakan  pembangunan  adalah  upaya  berkesinambungan  menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya aspirasi yang paling humanistic tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare).
Perencanaan  Pembangunan  adalah  cara  atau  teknik  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan dalam  proses  pembangunan  sehingga mampu  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  makmur  dan sejahtera.  Perencanaan  pembangunan  diperlukan  karena  tiga  faktor:  a.  kegagalan  mekanisme pasar;  b.  Ketidakpastian  masa  datang;  dan  c.  untuk  memberikan  arah  pembangunan  yang  jelas (Mudrajad  Kuncoro,  2018:10).  Perencanaan  pembangunan  adalah  suatu  pengarahan  penggunaan sumber-sumber  pembangunan  yang  terbatas  adanya  untuk  mencapai  tujuan-  tujuan  keadaan  sosial ekonomi yang lebih baik  secara  lebih  efektif dan  efisien  (Listyianingsih,2014:92).  Undang-Undang No.  25  Tahun  2004,  mendifinisikan  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renja-SKPD), adalah  dokumen  perencanaan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Perencanaan   pembangunan merupakan awal
dariproses pembangunan yang memerlukan sasaran  waktu  yang  jelas.  Hal  ini  disebabkan  oleh  prioritas  pembangunan  yang  mendesak  untuk diaktualisasi,  sehingga  perencanaan  pembangunan  dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari  satuan pemerintahan terendah  hingga  ke  pemerintah  daerah.  Upaya-upaya  pencegahan  dini dimulai  dari proses  direncanaan,  sehingga  pembangunan  daerah  dapat  terlaksana  secara  maksimal  dan  tepat waktu. Pertimbangan mengenai persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat diharapkan cepat teratasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## 1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan  pembangunan  partisipatif  adalah  perencanaan  yang  bertujuan  melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Partisipasi masyarakat menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini pemerintahan  yang baik  (good  governance).  Menurut  Made  Widarta  (dalam  Irene,  Astuti  Dwiningrum  Siti,  2011:50) partisipasi  adalah  keterlibatan  seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  suatu  kegiatan.  Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya  (berinisiatif)  dalam  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  serta  mendukung  pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatannya.
Perencanaan  partisipatif  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  mengacu  pada  regulasi yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Perencanaan  pembangunan  dengan  pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi.  Penyelenggaraan  Musrenbang  khususnya  untuk  penyusunan.  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD)  dilakukan  setiap  tahun menjadi  suatu  hal  yang  cukup  menarik karena  kegiatan ini menjadi  sebuah  agenda  rutin  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  pada  tahapan  perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat. Pelibatan Masyarakat pada kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah  memang  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai kebijakan  terkadang  tidak  mengakomodir  usulan  yang  berasal  dari  kebutuhan  masyarakat.  Ruang yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  ketentuan regulasi  yang  tercantum  dalam  Undang-udang  Nomor  25  Tahun  2004  yang  mensyaratkan  bahwa mekanisme  perencanaan  pembangunan  tetap  memprioritaskan  keterlibatan  masyarakat  secara  luas. Ada  beberapa  keuntungan  ketika  partisipasi  masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan pembangunan,  yaitu:  Pertama,  pembangunan  akan  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Artinya  bahwa  jika  masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  pembangunan  maka  akan  tercipta kontrol  terhadap  pembangunan  tersebut.  Kedua,  pembangunan  yang  berorientasi  pada  masyarakat akan  menciptakan  stabilitas  politik,  oleh  karena  masyarakat  berpartisipasi  dalam  perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang digunakan adalah jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Dalam  hal  ini tulisan  ini  dilakukan  observasi  yang  belokasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Kulon Progo. Dan melakukan wawancara langsung kepada staf di Dinas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya  proses  perencanaan  pembangunan  daerah  ini  menandakan  setiap  daerah  dituntut untuk  dapat  menimalisir  kesalahan-kelasahan  yang  akan  terjadi  dalam  proses  pembangunan, sehingga  diharapkan  pembangunan  daerah  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien.  Setiap  daerah memiliki  permasalahan  atau  kendala  yang  berbeda-beda  dalam  penyusunan  rencana pembangunannya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak  terlepas  dari  isu  strategis  dan  permasalahan  khas  yang  akan  dialami  oleh  pemerintah  daerah. Secara  umum.  Perencanaan  pembangunan  daerah  seharusnya  mencerminkan  kebutuhan  realitas suatu  daerah,  perencanaan  pembangunan  daerah  tidak  hanya  perencanaan  dari  suatu  daerah,  tetapi perencanaan  untuk  suatu  daerah.  Perencanaan  pembangunan  daerah  berfungsi  sebagai  perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga  menjadi  penting  dalam  proses  penyusunannya  dan  harus  bersifat  aspiratif  dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat.
Rencana  Kerja  Perubahan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tahun  2019 dirumuskan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  399/A/2019  tentang  Perubahan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  Anggaran  2020.  Program  kegiatan  di  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp. 3.277.121.131,00,- meliputi 2 urusan, 6 program dan 22 kegiatan yaitu :
Urusan Tenaga Kerja
a. Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran,  jumlah  anggaran  sebesar  Rp. 257.657.820, - dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan
3) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan  Koordinasi
b. Program  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Kinerja,  Rp. 41.568.400,-  dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
2) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan
3) Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
c. Program  Peningkatan  Sarana  /  Prasarana  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  OPD, Rp. 265.913.100,- dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3) Kegiatan Penilaian Prestasi  Pegawai  Fungsional  Lewat  Angka Kredit
4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
d. Program  Perlindungan  Ketenagakerjaan,  Rp.  142.514.900,-  dengan kegiatan  sebagai berikut:
1) Kegiatan  Pelayanan  dan  pengembangan  Hubungan  Industrial dan  kesejahteraan tenaga kerja
2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengupahan Kabupaten
e. Program Pengembangan dan Pelatihan  Tenaga  Kerja,  Rp.2.307.021.540,-  dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Peningkatan produktivitas tenaga kerja
2) Kegiatan Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal
3) Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi pencaker
4) Kegiatan Pelayanan kios three in one
5) Kegiatan Rehabilitasi BLK
6) Kegiatan Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)
7) Kegiatan Pelayanan penempatan tenaga kerja
2. Urusan Transmigrasi
Program  Penempatan  Transmigrasi.  Rp.  174..466.913,-  dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Penyediaan Transmigrasi
2) Kegiatan kerjasama dan Penempatan Transmigrasi.
Proses  penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon Progo, juga tidak lepas dari perencanan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun  2014.  Rencana  Kerja  Dinas  disusun  dengan  berpedoman  Renstra  Dinas  dan  berdasarkan usulan dari:  a.  masyarakat  melalui  musrenbang  dari  tingkat  Kalurahan/Kelurahan, kecamatan  dan Kabupaten; b. usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD baik melalui forum/musrenbang OPD tingkat Kabupaten;  dan  c.  usulan  dari  Dinas  sendiri.  Dari  ketiga  usulan  tersebut  kemudian  oleh  Dinas dikompilasi dan sinkronisasi untuk ditentukan program yang merupakan skala prioritas.
Berikut Rencana Kerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Kulon Progo) tahun 2020, sebagaimana dalam tabel 1.
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Tabel. 1 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo Rencana Kerja Tahun 2020 NO. PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.  257.657.820, - 2 Program  Perencanaan, Pengendalian  dan Evaluasi Kinerja Rp.  41.568.400,- 3 Program  Peningkatan  Sarana  /  Prasarana  dan  Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Rp.  265.913.100,- 4 Program Perlindungan Ketenagakerjaan Rp.  142.514.900,- 5 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Rp. 2.307.021.540,- 6 Program Penempatan Transmigrasi Rp.  174..466.913,- Jumlah Rp. 3.277.121.131,00,-

## Sumber: Disnakertrans Kulon Progo 2020
Dari  tabel  1  diatas  dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  Program  kegiatan  yang  disusun  oleh Dinas  pada  tahun  2020  mencerminkan  program  yang  partisipatif  dan  berpihak  kepada  masyarakat, dari  sisi  besaran  anggaran,  banyak  anggaran  yang  ditujukan  untuk  program  dan  kegiatan  pada masyarakat,  yaitu  dari  total  anggaran  Dinas  sebesar  Rp.  3.277.121.131,00,-  sejumlah  Rp. 2.307.021.540,-  untuk  Program  Pengembangan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  penyusunan  Rencana  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Kulon  Progo  sudah  melakukan  penyusunan  perencanaan  yang  partisipatif.  Partisipasi  dari masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  kerja  harus  diimbangi  dengan  ikutsertanya/keterlibatannya dan bertanggung jawab atas sukesnya program.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan sebagaimana tersebut  diatas,  maka  dapat  penulis  Tarik  kesimpulan bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  penyusunan  Rencana Kerja  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas  serta  berpihak  pada  kepentingan masyarakat.  Dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  ada  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  tidak  hanya  sebatas  pada  pengusulan  program/kegiatan  yang  dilakukan  melalui musyawarah  di  tingkat  desa  dan  kemudian  disampaikan  pada  forum  di  tingkat  kecamatan (Musrenbang  Kecamatan).  Usulan/Program  kegiatan  dari  masyarakat  ( bottom  up )  menjadi  usulan yang  diakomodir  berdasarkan  sekala  prioritas  dan  tidak  hilang  dan  digantikan  dengan program/kegiatan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  atau  program/kegiatan  legislatif  yang bersifat  teknokratis,  politis,  dan top  down .  Melalui  Musrenbang  inilah  dicari  apa  sebenarnya  yang menjadi  keinginan  dan  kebutuhan  rakyat.  Walau  akhirnya  lebih  banyak  keinginan  dan  kebutuhan yang  tidak  dapat  direalisasikan  ke  dalam  program-program  nyata  di  lapangan,  namun  sebagai  alat adanya  mekanisme  penjaringan  aspirasi  rakyat,  musrenbang  dinilai  sebagai  mediasi  yang  masih pantas untuk terus di jalankan.
Dari proses perencaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Kulon Progo khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas, dapat kita petik pelajaran  berharga bahwa: Suatu  kegiatan  pada  level  Dinas  tentunya  harus  direncana  secara
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
matang, kegiatan mana yang paling prioritas dan capaiannya berdampak pada kebutuhan dan kesejateraan  masyarakat,  oleh  karena  itu  penyusunannya  juga  harus  melibatkan  patisipasi masyarakat.  Keterbatasan  anggaran  sehingga  terjadi  plafonisasi  anggaran  sebagai  sesuatu yang  menyulitkan  bagi  penentuan  skala  prioritas  program,  sehingga  tidak  semua  usulan dapat diampu oleh anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Kabul dan Indra Trigunarso (2017), Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan  Aplikasinya, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Arif Zainudin, Sri Sutjiatmi, Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean  dan  Desa  Karanganyar)  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu  Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3– Nomor 1, April 2018,(Hlm.1-
14).(https://www.researchgate.net/publication/3241
63018_Pembangunan_dan_Mekanisme_Sistem_Perencanaan_St udi_Kasus_Desa_Pengabean_dan_Desa_Karanganyar)
Aryani  Puspasari  Abady  (2013),  Otoritas  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  3(1), Perencanaan Partisipatif Dalam  Perencanaan Daerah.
(https://www.researchgate.net/publication/318972745_PERENCANA AN_PARTISIPATIF_DALAM_PEMBANGUNAN_DAERAH)
Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto , Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3 No.11 Hal.  130-136,  Tahun  2015, Efektivitas  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang) 82861-ID- efektivitas-sistem-perencanaan-pembangun.pdf (neliti.com)
Irene,Astuti Dwiningrum Siti. 2011.Desentralisasidan Partisipasi MasyarakatDalam
Pendidikan.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2018). Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Teori dan  Aplikasi .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Listyaningsih, 2014.Administrasi Pembangunan, Graha ilmu:yogyakarta.
Maripah , Jom  FISIP  Vol  4  No.  2  -  Oktober  2017, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam  Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa(Rpjmdes)  Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. (https://media.neliti.com/media/publications/208575-perenca naan-pembangunan-
partisipatif-dal.pdf)
Meri Darlina ,Yannizar Yannizar,Siti Hodijah, Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jurnal Prespektif Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah,  Vol.3 No.4. 2016. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/3527
Roehaenah,  Evaluasi  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Indramayu,  Jurnal  Ilmu Administrasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol 4 No. 1 (2019). http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/REFORMASI/article/vie w/2649.
Soengkono  Sidik, Implementasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah(Studi tentang  Musrenbang  di
Kabupaten Sumenep), Pemkab. Sumenep,
2013.file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Temp/710-1809-1-SM.pdf
Sukarna.  (2011).  Dasar  –dasar  Manajemen.  Bandung:  Mandar  Maju  Suryana,2010,  Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,Bandung : UPI Susatyo Herlambang (2013) Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Program Tabungan Hari Tua Asuransi Dwiguna Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada PT. Taspen (Persero). 3–4.
EISSN: 2745-875X (media online) : http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/issue/view/42
Yulia  Ariesmawati,  Pengaruh  Perencanaan  dan  Penganggaran  terhadap  Kinerja  Perangkat  Daerah pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur,  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik (JIAP),Vol 6, No 2, pp 258-269, 2020.
https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/968/1442
Republik  Indonesia,  2004. Undang-undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104.
Republik  Indonesia,  2014. Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244.
Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo,  2019, Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  40  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  43  Tahun  2018  tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2019,  Berita  Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 72.