## PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGGELAPAN PAJAK

## Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  pemerintah  untuk  memberlakukan Tax  Amnesty menuai  pro  dan  kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif  dan  dampak  negative.  Atas   kebijakan Tax  Amnesty tersebut,  beberapa  Negara sukses  mencapai  tujuan  penerapan  kebijakan,  namun  ada  pula  yang  gagal  dalam penerapannya.  Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty dan apakah sanksi hukum bagi wajib  pajak  yang  tidak  melaporkan tax  amnesty .  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  beranjak  dari  adanya  kebijakan   pemberian Amnesty pada  dasarnya merupakan  hak  priogratif  Presiden.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat  para  sarjana  yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam  tulisan  ilmiah  ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty adalah Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan  atas  kewajiban  pernyataan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016  Tentang  Pengampunan  Pajak.  Akibat  yang  ditimbulkan  bagi  wajib  pajak  yang tidak  melaporkan tax  amnesty sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  4  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif uang tebusan atau harta  yang  berada  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  Harta yang  berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  dialihkan  ke dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  diinvestasikan  dalam  jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 3% (tiga persen) untuk periode  penyampaian  surat  pernyataan  pada  bulan  keempat  terhitung  sejak  undang- undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 5% (lima persen) untuk  periode  penyampaian  surat  Pernyataan  terhitung  sejak  tangggal  1  Januari  2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Kata Kunci: Tax Amnesty , Pajak, Pembangunan Nasional

## Abstract
Government policy to impose Tax Amnesty reaps pros and cons in society. According to some observers, this policy has a positive impact and a negative impact. With regard to the Tax Amnesty policy, several countries have succeeded in achieving the objectives of implementing the policy, but some have failed in its implementation. The formulation of the  problem  raised  in  this  research  is  what  is  the  legal  mechanism  for  reporting  tax amnesty  and  what  is  the  legal  sanction  for  taxpayers  who  do  not  report  tax  amnesty. This type of research is a normative legal research which departs from the existence of a policy of granting Amnesty which is basically the President's priority. This research
uses an approach that examines the applicable laws and regulations, legal theory, and can be in the form of scholars' opinions related to problems in this scientific paper. The conclusion of this research is that the legal mechanism for reporting tax amnesty is in Chapter V the procedures for submitting a statement letter, issuing a statement letter, and  forgiveness  of  the  statement  obligations  of  Article  8  of  Law  Number  11  of  2016 concerning  Tax  Amnesty.  The  consequences  for  taxpayers  who  do  not  report  tax amnesty as stipulated in article 4 of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, ransom rates or assets that are inside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or assets that are outside the territory of the State The Unitary State of the Republic  of  Indonesia  which  is  transferred  to  the  territory  of  the  Unitary  State  of  the Republic of Indonesia and invested within a period of at least 3 years from the time it is transferred, is 2% (two percent) for the period for submitting the Statement Letter in the first month to the end of the third month from the time of the Law- This law comes into force  3%  (three  percent)  for  the  period  for  submitting  a  statement  letter  in  the  fourth month  from  the  time  this  law  comes  into  effect  until  31  December  2016.  5%  (five percent) for the period for submitting a statement letter starting from 1 January 2017 up to March 31, 2017.

## Keywords: Tax Amnesty, Tax, National Development

## PENDAHULUAN
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran  termasuk  pengeluaran pembangunan.  Pajak  didefinisikan  dengan  iuran  kepada  Negara  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali,  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  Negara  untuk  menyelanggarakan pemerintahan.  Ada  beberapa  langkah  yang  ditempuh  pemerintah  Indonesia  khususnya Direktorat  Jenderal  Pajak  guna  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Melakukan penyempurnaan peraturan  untuk  menangani  tindakan  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ),  tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing , dan pengenaan pajak final. Selain itu salah satu  bentuk  upaya  atau  inovasi  lain  dalam  sistem  perpajakan  yang  berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase  pajak  yang  sudah  ada  kepada  masyarakat,  dunia  usaha  dan  para  pekerja adalah  melalui  program tax  amnesty .  Salah  satu  tujuan  pengampunan  pajak  ini diharapkan  dapat  mengurangi  citra  negatif  pada  aparat  perpajakan  yang  selalu dipersepsikan  selalu  bersikap  sewenang-wenang  dan  harus  selalu  dihindari,  berubah menjadi  hubungan  yang  lebih  “ friendly .”  Pada  dasarnya  inovasi  atau  upaya  ini  dapat diterapkan  di  Indonesia.  Keunggulan  yang  diharapkan  bila  kebijakan tax  amnesty diimplementasikan  yaitu  akan  dapat  mendorong  masuknya  dana-dana  dari  luar  negeri yang  dalam  jangka  panjang  dapat  digunakan  sebagai  pendorong  investasi  yang  pada gilirannya  bermanfaat  untuk  menstimulasi  perekonomian  nasional.  Di  sisi  lain
kelemahannya  bila  diterapkan  pengampunan  pajak  adalah  tidak  serta  merta  menjamin peningkatan  kinerja  setoran  pajak  ke  kas  negara.  Hal  ini  bisa  sebaliknya  berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral dan lainnya.
Kebijakan  pemerintah  untuk  memberlakukan Tax  Amnesty menuai  pro  dan kontra  didalam  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  menurut  beberapa  pengamat  memiliki dampak  positif  dan  dampak  negative.  Kebijakan  menerapkan tax  amnesty pada kenyataannya  juga  pernah  diberlakukan  di  beberapa  Negara.   Atas   kebijakan Tax Amnesty tersebut,  beberapa  Negara  sukses  mencapai  tujuan  penerapan  kebijakan, namun  ada  pula  yang  gagal  dalam  penerapannya  (Santoso,  Urip  &  Justina,  Setiawan, 2009  :  43)  Kebijakan   pemberian Amnesty pada  dasarnya  merupakan  hak  priogratif Presiden,  Presiden  memberikan  amnesty  dan  abolisi  berdasarkan  pertimbangan  dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi dari amnesty yang dimaksud adalah :
a. jabatan atau wewenang tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesty;
b. Akibat  hukum  :  hilangnya  kesalahan  pelaku  kejahatan/pelanggaran,  sehingga terhadap  pelaku  hilangnya/  pembebesan  dari   sanksi  atau  ancaman  pidana maupun administrasi;
c. Amnesti  harus  berdasarkan  Undang-Undang  karena  menyangkut  DPR  sebagai pembuatan  Undang-Undang,  karena  akan  kehilangan  potensi,  misalnya  :  tidak diterimanya uang kas ke Negara karena pengampunan pajak.
d. Amnesti  diberikan   pada  moment  tertentu  bukan  setiap  saat  atau  selalu  terus menerus.  Moment  tersebut  berkaitan  dengan  pertimbangan  politik,  HAM, ekonomi nasional, keutuhan NKRI.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  normatif dengan  jenis  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dengan  sumber  bahan hukum  yang  terdiri  dari  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum sekunder,  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  dan  untuk  menganalisa  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik, yaitu teknik deskripsi, kualitatif Sumber  bahan  hukum  dari  penelitian  hukum  normatif,  bahan  hukum  tersebut diperoleh  melalui  sumber  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  antara  lain  :  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak.  Sumber  bahan  hukum  sekunder, yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  hasil  kajian  pustaka,  berupa  buku-buku, peraturan  perundang-undangan,  bahan-bahan  laporan,  artikel  serta  bahan  literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan jurnal ini.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Penelitian  kepustakaan  ( library  research ) untuk  memperoleh  bahan  hukum  sekunder berupa  buku-buku  ilmiah,  tehnik  yang  diterapkan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum adalah dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang  relevan  dengan  obyek  penelitian.  Kemudian  dilakukan  pengklasifikasian  bahan- bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
Untuk  menganalisa  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  maka  dipergunakan beberapa  teknik  analisis  yaitu:  Teknik  deskripsi,  dengan  menggunakan  teknik  ini peneliti  menguraikan  secara  apa  adanya  terhadap  suatu  kondisi  atau  posisi  dan proposisi-proposisi  hukum  atau  non-hukum.  Teknik  interpretasi  berupa  penggunaan jenis-jenis  penafsiran  dalam  ilmu  hukum  seperti  analogi  dan  penafsiran gramatikal.Teknik  evaluasi  merupakan  penilaian  berupa  tepat  atau  tidak  tepat,  setuju atau  tidak  setuju,  benar  atau  salah  peneliti  terhadap  suatu  pernyataan  rumusan  norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.  Teknik  argumentasi  berupa  pernyataan-  pernyataan  yang  berasal  dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat  menciptakan  keseimbangan  sosial  yang  sangat  penting  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  penetapan  tarifnyapun  harus  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip keadilan.  Dalam  penghitungan  pajak  yang  terutang  digunakan  tarif  pajak.  Tarif  pajak dimaksud  adalah  tarif  untuk  menghitung  besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang  harus dibayar).  Besarnya  tarif  pajak  dapat  dinyatakan  dalam  persentase.  Apabila  melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak, ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain :
1.  Pembayaran
Utang  pajak  yang  melekat  pada  Wajib  Pajak  akan  hapus  karena  pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.
2.  Kompensasi
Keputusan  yang  ditunjukkan  kepada  kompensasi  utang  pajak  dengan  tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila  Wajib  Pajak  mempunyai  tagihan  berupa  kelebihan  pembayaran  pajak. Jumlah  kelebihan  pembayaran  pajak  yang  diterima  Wajib  Pajak  sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.
3.  Daluwarsa
Daluwarsa  diartikan  sebagai  daluwarsa  penagihan.  Hak  untuk  melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat  terutangnya  pajak  atau  berakhirnya  masa  pajak,  bagian  tahun  pajak  atau tahun  pajak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  untuk  memberikan  kepastian  hukum kapan  uang  pajak  tidak  dapat  ditagih  lagi.  Namun  daluwarsa  penagihan  pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
4. Pembebasan
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan  pada  umumnya  tidak  diberikan  terhadap  pokok  pajaknya,  tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya.
5.  Penghapusan Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan Wajib Pajak
Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan  penyelundupan  pajak  ini  sangat  merugikan  negara  karena  berarti  hilangnya penerimaan  pajak  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  membiayaai  program  pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak ( tax amnesty ). Kebijakan tax amnesty harus  dilihat  sebagai  kebijakan  ekonomi  yang  bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini  kebijakan  yang  dimensinya  lebih  luas,  kebijakan  ekonomi  secara  umum.  Karena pertama  dari  sisi  pajaknya  sendiri,  dengan  adanya tax amnesty maka  ada  potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya  yang  akan  membuat  APBN  kita  lebih sustainable .  APBN lebih sustainable dan  kemampuan  pemerintah  untuk spending atau  untuk  belanja  juga semakin  besar  sehingga  otomatis  ini  akan  banyak  membantu  program-program pembangunan  tidak  hanya  infrastruktur  tapi  juga  perbaikan  kesejahteraan  masyarakat. Jadi  dari  satu  sisi  adanya tax amnesty tahun  ini  dan  seterusnya  akan  sangat  membantu upaya  pemerintah  memperbaiki  kondisi  perekonomian,  pembangunan  dan  mengurangi pengangguran,  mengurangi  kemiskinan  serta  memperbaiki  ketimpangan.  Nah  tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar  negeri  maka  akan  sangat  membantu  stabilitas  ekonomi  makro  kita.  Apakah  itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan.
Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum  atau  kurang  dibayar,  di  samping  meningkatkan  kepatuhan  membayar  pajak.
Meningkatnya  kepatuhan  tersebut  juga  merupakan  dampak  dari  makin  efektifnya pengawasan  karena  semakin  akuratnya  informasi  mengenai  daftar  kekayaan  Wajib Pajak.
Tujuan tax amnesty atau pengampunan pajak adalah
1. Meningkatkan  penerimaan  pajak  dalam  jangka  pendek.  Permasalahan penerimaan  pajak  yang  stagnan  atau  cenderung  menurun  seringkali  menjadi alasan  pembenar  diberikannya  tax  amnesty.  Hal  ini  akan  berdampak  pada keinginan  pemerintah  untuk  memberikan tax  amnesty dengan  harapan  pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan  kepatuhan  pajak  dimasa  yang  akan  datang. Kepatuhan  pajak merupakan  salah  satu  penyebab  pemberian tax  amnesty .  Para  pendukung tax amnesty umumnya  berpendapat  bahwa  kepatuhan  sukarela  akan  meningkat setelah  program tax  amnesty dilakukan.  Hal  ini  didasari  pada  harapan  bahwa setelah program tax amnesty dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian  dari  sistem  administrasi  perpajakan,  maka  Wajib  Pajak  tersebut  tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data  harta  kekayaan  setelah  program  tax  amnesty  merupakan  salah  satu  tujuan pemberian tax amnety. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di  luar  negeri  tanpa  perlu  membayar  pajak  atas  modal  yang  di  parkir  di  luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di  luar  negeri  ke  bank  di  dalam  negeri  dipandang  perlu  karena  akan memudahkan  otoritas  pajak  dalam  meminta  informasi  tentang  data  kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. Tax amnesty dapat di justifikasi ketika tax  amnesty  digunakan  sebagai  alat  transisi  menuju  sistem  perpajakan  yang baru.
Mekanisme pelaporan tax amnesty adalah:
a. Membuat  Daftar  Harta  dan  Daftar  Utang  Untuk  Laporan Tax  Amnesty Dasar  perhitungan  yang  digunakan  untuk  menghitung  dan  atau  memperhitungkan jumlah uang tebusan yang harus anda bayar adalah jumlah harta dan jumlah hutang terkait dengan pembelian harta.
b. Buat Daftar Harta
1. Buat daftar keseluruhan harta yang sudah pernah  dilaporkan pada SPT Tahunan PPh atau Orang Pribadi
2. Buat daftar harta tambahan yang dipisahkan berdasarkan lokasi dan perlakuan :
a. Harta tambahan dalam negeri
b. Harta Tambahan di Luar Negeri yang hendak di repatriasi
c. Harta Tambahan di Luar Negeri yang tidak akan di repatriasi
c. Buat Daftar Hutang
1. Buat daftar keseluruhan utang yang sudah pernah  dilaporkan pada SPT Tahunan PPh atau Orang Pribadi
2. Buat daftar utang tambahan yang dipisahkan berdasarkan lokasi dan perlakuan :
a. utang tambahan dalam negeri
b. utang Tambahan di Luar Negeri terkait harta yang hendak di repatriasi
c. utang Tambahan di Luar Negeri terkait harta yang tidak akan di repatriasi
d. Hitung Uang Tebusan
Setelah  daftar  harta  dan  daftar  hutang  selesai  dibuat,  maka  langkah  selanjutnya sebelum dapat melapor tax amnesty adalah menghitung jumlah uang tebusan yang harus dibayar terkait dengan jumlah tambahan harta dan utang.
e.  Isi Lampiran Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak Setelah anda selesai menghitung besaran uang tebusan dan telah memiliki bayangan nominalnya  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengisi  lampiran  lembar  "surat pernyataan  harta  untuk  pengampunan  pajak",  ingat  untuk  mengisi  laporan  pajak apapun  itu  selalu  dimulai  dengan  mengisi  lampiran.  Dalam  hal  tax  amnesty  maka lampiran yang harus diisi adalah lampiran harta dan utang
a. Isi Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
b. Cetak Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak
c. Siapkan  Data  Pendukung  Surat  Pernyataan  Harta  Untuk  Pengampunan  Pajak. Untuk  melengkapi  surat  pernyataan  harta  diperlukan  data  pendukung,  data pendukung yang dimaksud adalah data yang mendukung pernyataan anda yang telah anda tuangkan pada surat pernyataan harta.
d. Konsultasikan  Perhitungan  Pengampunan  Pajak  Dengan  AR  atau Account Representative

## e. Bayar Uang Tebusan Tax Amnesty
Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan  atas  kewajiban  pernyataan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu:
(1)   Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
(2)   Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a.   Wajib Pajak orang pribadi;
b.   pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
c.   penerima  kuasa,  dalam  hal  pemimpin  tertinggi  sebagaimana  dimaksud  pada huruf b berhalangan.
(3)  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b.   membayar Uang Tebusan;
c.   melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d.   melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  melunasi  pajak  yang seharusnya  tidak  dikembalikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
e.   menyampaikan  SPT  PPh  Terakhir  bagi  Wajib  Pajak  yang  telah  memiliki kewajiban  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan; dan
f.   mencabut permohonan:
1.   pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2.   pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan  Pajak  dan/atau  Surat  Tagihan  Pajak  yang  di  dalamnya  terdapat pokok pajak yang terutang;
3.   pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4.   keberatan;
5.   pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6.   banding;
7.   gugatan; dan/atau
8.   peninjauan kembali,
Dalam  hal  Wajib  Pajak  sedang  mengajukan  permohonan  dan  belum  diterbitkan  surat keputusan atau putusan.
(4)   Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
(5)   Pembayaran  Uang  Tebusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
(6)   Dalam  hal  Wajib  Pajak  bermaksud  mengalihkan  Harta  ke  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3),  Wajib  Pajak  harus  mengalihkan  Harta  ke  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  menginvestasikan  Harta  dimaksud  di  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
a.   sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
b.   sebelum  31  Maret  2017  bagi  Wajib  Pajak  yang  memilih  menggunakan  tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)     huruf c.
(7)   Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  selain  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Wajib  Pajak  tidak  dapat mengalihkan  Harta  ke  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  paling singkat  selama  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  diterbitkannya  Surat Keterangan.
Slogan  program  pengampunan  pajak,  “ Amnesti pajak,  ungkap,  tebus,  lega” mulai  diperkenalkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  kepada  publik  diberbagai kesempatan  dan  lokasi.  Hal  tersebut  dilakukan  guna  menarik  keyakinan  masyarakat untuk  memanfaatkan  program  pengampunan  pajak  ini.  Pemerintah  meyakini,  banyak WP yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, tapi tidak mengungkap dengan benar hartanya  dalam  surat  pemberitahuan  (SPT)  tahunan  pajak.  Aturan  yang  mempertegas dan memerinci sanksi segera disiapkan.
1. Tarif Tax Amnesty
(1) Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Tarif  uang  tebusan  atau  harta  yang  berada  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  atau  Harta  yang  berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  dialihkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  diinvestasikan  dalam  jangka  waktu  paling  singkat  3  tahun  terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
a. 2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
b. 3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  belaku  sampai  dengan tanggal31 Desember 2016.
c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
(2) Tarif  uang  tebusan  atas  harta  yang  berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesiadan  tidak  dialihkan  ke  dalam  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
a. 4%  (empat  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
b. 6%  (enam  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  belaku  sampai  dengan tanggal 31 Desember 2016;dan
c. 10%  (sepuluh  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
(3) Tarif  uang  tebusan  bagi  wajib  pajak  yang  peredaran  usahanya  sampai  dengan  Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dalam  Surat Pernyataan; atau
b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,
Untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan  pertama  sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

## 2. Periode Tax Amnesty
Amnesti Pajak terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:
a. Periode I: Dari tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016
b. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
c. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017
Undang-Undang  No  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  sudah mempersiapkan  mekanisme  dan  aturan  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  menggunakan program  tax  amnesty  atau  belum  mengungkap  keseluruhan  harta.  Aturan  tersebut tertuang di dalam Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menegaskan, “Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang  belum  atau  kurang  diungkapkan  dalam  Surat  Pernyataan,  atas  Harta  dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.” Kemudian, ayat 2) menyebutkan jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode  pengampuna  pajak  berakhir,  dan  atau  DJP  menemukan  data  atau  informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015  yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT,  maka  harta  dimaksud  dianggap  sebagai tambahan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  pada  saat ditemukannya  data  dan/atau  informasi  mengenai  harta  dimaksud,  paling  lama  3  (tiga) tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku.  Sanksi  ini  jelas  tertera  di dalam  Pasal  18  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b.  Lalu,  apa  risiko  bagi  WP  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut? Akan dikenakan sanksi administrasi. Tak tanggung-tanggung,  sanksi  administrasi  tersebut  berupa  kenaikan  denda  sebesar  200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Selain itu, atas tambahan penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dikenai  pajak  dan  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan.  Hal  ini  diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4). Jika tak ingin membayar denda sebesar 200 persen dari harta  yang  tidak  dan  belum  dilaporkan,  ada  baiknya  Wajib  Pajak  mengikuti  program
pengampunan  pajak  ini.  Selain  nilai  uang  tebusan  yang  sangat  ringan,  beberapa keuntungan juga diperoleh oleh Wajib Pajak.

## Simpulan
Dari  uraian  dalam  bab-bab  tersebut  diatas,  maka  dapat  diberikan  kesimpulan sebagai berikut :
1. Mekanisme hukum pelaporan tax amnesty adalah Pada  Bab  V  tata  cara  penyampaian  surat  pernyataan,  penerbitan  surat  pernyataan, dan  pengampunan  atas  kewajiban  pernyataan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yaitu:
(1)   Untuk  memperoleh  Pengampunan  Pajak,  Wajib  Pajak  harus  menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
(2)   Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a.  Wajib Pajak orang pribadi;
b.  pemimpin  tertinggi  berdasarkan  akta  pendirian  badan  atau  dokumen  lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
c.  penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
(3)   Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b.  membayar Uang Tebusan;
c.  melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d.  melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  melunasi  pajak  yang seharusnya  tidak  dikembalikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
e.  menyampaikan  SPT  PPh  Terakhir  bagi  Wajib  Pajak  yang  telah  memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f.  mencabut permohonan:
1.   pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2.   pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan  dalam Surat  Ketetapan  Pajak  dan/atau  Surat  Tagihan  Pajak  yang  di  dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
3.   pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4.   keberatan;
5.   pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6.   banding;
7.   gugatan; dan/atau
8.   peninjauan kembali,
Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
(4)   Uang  Tebusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b  harus  dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
(5)   Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat  setoran  pajak  yang  berfungsi  sebagai  bukti  pembayaran  Uang  Tebusan setelah mendapatkan validasi.
(6)   Dalam  hal  Wajib  Pajak  bermaksud  mengalihkan  Harta  ke  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  selain  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
a.   sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
b.   sebelum  31  Maret  2017  bagi  Wajib  Pajak  yang  memilih  menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
(7)   Dalam  hal  Wajib  Pajak  mengungkapkan  Harta  yang  berada  dan/atau ditempatkan  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling  singkat  selama  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
2. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
(1) Tarif  uang  tebusan  atau  harta  yang  berada  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  atau  Harta  yang  berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan  diinvestasikan  dalam  jangka  waktu  paling  singkat  3  tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
a. 2%  (dua  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
b. 3%  (tiga  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada  bulan keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  belaku  sampai  dengan tanggal31 Desember 2016.
c. 5%  (lima  persen)  untuk  periode  penyampaian  surat  Pernyataan  terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
(2) Tarif  uang  tebusan  atas  harta  yang  berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesiadan  tidak  dialihkan  ke  dalam  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
a. 4%  (empat  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku.
b. 6%  (enam  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan  pada bulan  keempat  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  mulai  belaku  sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;dan
c. 10%  (sepuluh  persen)  untuk  periode  penyampaian  Surat  Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
(3) Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  tahun  pajak terakhir adalah sebesar :
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
b. 2%  (dua  persen)  bagi  wajib  pajak  yang  mengungkapkan  nilai  harta  lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,

## Saran
1. Kepada  Pemerintah  penerapan  tax  amnesty  Indonesia  saat  ini  semestinya  lebih ditingkatkan  keseriusannya  demi  menghindari  kegagalan  seperti  yg  terjadi  pada  2 periode  sebelumnya.  Sebaiknya,  penerapan  amnesty  ini  lebih  dimatangkan  lagi dengan diciptakannya payung hukum yang tegas demi  mengurangi peluang korupsi.
2. Pemberian  kebijakan  pengampunan  pajak  semestinya  tidak  hanya  menghapus  hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan wajib pajak, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Santoso, Urip & Justina, Setiawan, 2009, Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta
Mardiasmo, 2009, Perpajakan Indonesia Edisi Revisi , Andi, Jogjakarta
Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi, Vol. 19, No. 2
Ilyas,  B.  Wirawan,  Suhartono  Rudy,  2007, Panduan  Komprehensif  dan  Praktis  Pajak Penghasilan , Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta