## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MAKASSAR
Andi Rahma 1 , Nur Rismawati 2
Universitas Indonesia Timur rahmahamzah1205@gmail.com

## Abstrak
Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh  Nasabah PT.Adira  Finance.  Dan  Untuk  mengetahui penerapan  hukum terhadap putusan tindak pidana  penggelapan  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh  nasabah  PT.  Adira  Finance.  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  Normatif.  Diperoleh  melalui  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Makassar dengan jangka waktu penelitian selama 1 (satu) bulan. Jenis dan sumber bahan hokum diperoleh dan dikelolah dari  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  putusan  hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Analisis  bahan  hokum adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  factor  penyebab  dari  tindak  pidana penggelapan di golongkan  menjadi tiga  bagian  yaitu  factor ekonomi,  factor  pendidikan dan  factor lingkungan. Yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU. RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

## Kata kunci : Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Penggelapan

## Abstract
The  research  objective  is  to  determine  the  factors  that  cause  fiduciary  security  embezzlement committed  by  customers  of  PT  Adira  Finance.  And  to  find  out  the  application  of  the  law  to  the  decision  of embezzlement fiduciary security committed by customers of PT. Adira Finance. The type of research used is the Normative research method. Obtained through research at the Makassar District Court with a research period of 1 (one) month. Types and sources of legal materials are obtained and processed from the Prevailing Laws and judgments at the Makassar District Court. The analysis of legal materials is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the factors causing the crime of embezzlement are classified into three parts, namely economic  factors,  educational  factors  and  environmental  factors.  What  was  proven  legally  convincing  guilty was Article 36 Jo. Article 23 paragraph (2) of the Law. RI No. 42 of 1999 concerning fiduciary security.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Crime of Embezzlement

## PENDAHULUAN
Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  perkembangan  zaman  yang  semakin  canggih  sehingga  modus tindak  pidana  tersebut  pun  semakin  canggih  pula.  Perkembangan  tersebut  sangat mempengaruhi  berbagai  pihak  atau  oknum  untuk  melakukan  dan  menghalalkan  segala  cara yang  dapat  berimbas  pada  kerugian  dari  segi  kekayaan  yang  akan  diderita  oleh  seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda  terdapat  suatu  tindak  pidana  yang  dikenal  dengan  istilah  penggelapan  dimana
penyalahgunaan  kepercayaan  yang  mendominasi  sebagai  unsur  utama  terjadinya  tindak pidana ini.
Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict, artinya  delik  merupakan  istilah  kata  yang  diadopsi  dari  bahasa  latin  yaitu  delictum  dan delicta. Delik dalam bahasa disebut sebagai strafbaarfeit yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. 1
Berbagai  tindak  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat  khususnya  kota  Makassar,  salah satu  yang  sering  terjadi  ialah  tindak  pidana  pengelapan.  Tindak  pidana  penggelapan  yang merupakan  kejahatan  yang  berawal  dari  adanya  suatu  kepercayaan  kepada  orang  lain,  dan kepercayaan  tersebut  hilang  karena  lemahnya  suatu  kejujuran.  Bahkan  dewasa  ini  banyak terjadi  kasus  penggelapan  dengan  berbagai  modus  yang  menunjukan  semakin  tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis berasal  dari  para  ahli  sedangkan  sudut  undang-undang  berasal  dari  pasal-pasal  peraturan undang-undang yang ada. 2
Penggelapan  adalah  perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  sebagian  atau seluruhnya  di  mana  penguasaan  atas  barang  itu  sudah  ada  pada  pelaku,  tapi  penguasaan barang itu  sudah  terjadi  secara sah.  Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.
Tindak  pidana  penggelapan  memiliki  dua  unsur  yaitu  unsur  subjektif  dan  unsur objektif. 3
a. Unsur-unsur objektif
- Mengaku sebagai milik sendiri
- Sesuatu barang
- Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
1 Lamintang, 2006, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta; Sinar Grafika, hal. 89
2 Andi  Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I , Jakarta; Sinar Grafika, hal. 224
3 Adam Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jakarta; Bayu Media, hal. 71
- Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
b. Unsur Subjektif
- Unsur Kesengajaan
- Unsur Melawan Hukum
Tahun  2019  Polda  Sulawesi  Selatan  berhasil  membongkar  kejahatan  tindak  pidana penggelapan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  nasabah  PT.Adira  Finane.  PT.Adira  Finance adalah  perusahaan  pembiyaan  mobil,motor,barang  elektronik,furniture  serta  kredit multiguna.nasabah  PT.Adira  Finance  melakukan  penggelapan  jaminan  fidusia  yaitu  sebuah kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit.
Penggelapan  tersebut  sangat  merugikan  PT.Adira  Finance  dan  dari  apa  yang dijabarkan diatas terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu kejahatan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah tersebut.
Dewasa  ini  Jaminan  fidusia  adalah  lembaga  jaminan  yang  dapat  digunakan  untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 4
Kemudian  jaminan  fidusia  telah  digunakan  di  Indonesia  sejak  masa  Hindia  Belanda sebagai  suatu  bentuk  lembaga  jaminan  yang  lahir  dari  yurisprudensi  yang  memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. 5

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,  sejarah,  filosofi,  perbandingan,  struktur  dan  komposisi, lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan kekuataan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Lokasi  tersebut  dipilih guna  memenuhi  berbagai  data  dan  informasi  yang  sesuai  dan  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  pembahasan  proposal  ini,  dengan  didukung  pertimbangan  dapat mempermudah  proses  penelitian  yang  dilakukan  karena  sesuai  dengan  tempat  domisili penulis.  Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan  selama  1(satu)  bulan  yaitu  terhitung  sejak dikeluarkannya surat penelitian.
4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5 Munir Fuady SH., MH LLM, 2003, Jaminan Fidusia, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti, hal. 14
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan  baik  berupa  Peraturan  Perundang- undangan,  buku,  hasil-hasil  penelitian  hukum,  makalah-makalah,  majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.
Data  yang  berhasil  dikumpulkan,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  akan disusun  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yang  kemudian  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.  Analisis  kualitatif,  yaitu  analisis  yang  bersifat  mendeskripsikan  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  uraian  kalimat  yang  logis,  kemudian  diambil  kesimpulan  secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Faktor penyebab terjadinya penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance
Kejahatan  merupakan  tingkah  laku  yang  menyimpang,  siapa  pun  orangnya  tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan  diluar diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu.
Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  merupakan  unsur  penting  yang  perlu diketahui  sebelum  kemudian  menentukan  langkah-langkah  pencegahan  dan  tindak  pidana yang dimaksud.
Status social seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk  masyarakat  kota  besar  seperti  kota  Makassar,  status  social  seseorang  itu  ditentukan oleh  banyak  factor  diantaranya  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan,  dan  lain-lain  sebagainya. Begitu pula status social ini ditentukan oleh stratifikasi social yang beraspek vertical dibidang ekonomi dimana adanya ketidakstabilan status social tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia antara lain :
a. Faktor ekonomi
Ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia, maka  keadaan  ekonomi  dari  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  jaminan  fidusia yang  kerap  kali  muncul  melatarbelakangi  seseorang  melakukan  tindak  pidana
penggelapan. Para pelaku sering kali melakukan kejahatan  dikarenakan keadaaan ekonominya.  Faktor  ekonomi  yang  dimaksud  disini  didasari  akan  adanya kebutuhan  akan  uang  yang  disebabkan  oleh  tekanan  ekonomi  dalam  rangka mempertahankan  hidupnya  sendiri  yang  mana  ruang  lingkupnya  ditataran kemampuan  ekonomi  seseorang  dan  upaya  upaya  orang  tersebut  memenuhi kebutuhan ekonominya yang sulit  membayar utang.
b. Faktor pendidikan
memang  jika  berbicara  tentang  pendidikan  dikaitkan  dengan  tindak  pidana mungkin  banyak  permasalahan  yang  akan  muncul  oleh  karena  itu  penulis  batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil dari pelaku yang relative rendah,maka akan mempengaruhi  pekerjaan  pelaku  karena  kurangnya  keterampilan  yang  dimiliki sehingga pelaku melakukan tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar.
Bekal  pendidikan  yang  baik  ada  kemungkinan  dapat  mencegah  tingkah  laku jahat karena factor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti.
Sehubungan  dengan  pendidikan  yang  minim  itu maka  pola  pikir  mereka  bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan.
Jadi  melalui  bekal  pendidikan  yang  diperoleh  dengan  baik  dapat  merupakan proses  pembentukan  nilai-nilai  atau  perilaku  mereka.  Memang  jika  faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan rata-rata yang berpendidikan rendah.
c. Faktor lingkungan
faktor lingkungan merupakan factor  yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua di  Kota  Makassar.  Factor  lingkungan  sendiri  bisa  dikatakan  sebagai  factor  yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini  diketahui  faktor  lingkungan  yang  dimaksud  adalah  objek  jaminan  fidusia diopertangankan ke penada yang saat ini berstatus DPO di polda sulsel oleh debitur melalui  media  social  facebook  tanpa  seizin  terlebih  tanpa  sepengetahuan  penerima jaminan fidusia dalam hal ini PT Adira Finance.
Menurut  hasil  penelitian  yang  mana  didasarkan  pada  hasil  penyidikan,  maka  faktor tindak pidana penggelapan jaminan fidusia ini disebabkan oleh nasabah yang tidak bisa lagi melanjutkan  cicilan  kendaraan  bermotor  roda  dua,  kemudian  motor  cicilan  tersebut  dijual dengan menggunakan media social facebook ke orang ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia.
Penerapan hukum  terhadap  putusan tindak  pidana  penggelapan jaminan fidusia oleh nasabah PT.Adira Finance di Kota Makassar
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  tindak  pidana  terhadap  benda  yang menyebabkan  kerugian  materil  bagi  korbannya,  tindak  pidana  penggelapan  berasal  dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak  pidana  penggelapan  diatur  dalam  Pasal  372  KUHPidana,  dan  Pasal  36  Jo.  Pasal  23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
Ada  dua  unsur  pemberi  Fidusia  Yang  Mengallihkan,  Menggadaikan  Atau Menyewakan  Benda  Yang  Menjadi  Obyek  Jaminan  Fidusia  Sebagaimana  Dimaksud Dalam  Pasal  23  Ayat  (2),  Yang  Dilakukan  Tanpa  Persetujuan  Terlebih  Dahulu  Dari Penerima Fidusia ;
a. Yang  dimkasud  Pemberi  Fidusia  sebagaimana  penjelasan  Pasal  36 Undang-Undang  RI  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia  sebagai berikut :
1) Pemberi adalah semua Debitur / Nasabah pada Perusahaan Finance yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  Perusahaan Finance.
2) Pemberi adalah seorang yang diberikan kepercayaan wewenang dan tanggung  jawab  akan  mengenai  benda  yang  hak  kepemilikannya sesuai  dengan  kesepakatan  dan  atau  perjanjian  yang  dibuat  antara kedua belah pihak/
b. Yang  dimaksud  dengan  mengalihkan,  atau  menyewakan  benda  yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
1) Mengalihkan, atau menyewakan ialah suatu perbuatan memindahkan hak  piutang  yang  dijamin  dengan  fidusia  mengakibatkan  beralihnya demi  hukum  secara  hak  dan  kewajiban  penerima  fidusia  kepada kreditor baru ;
2) Mengalihkan  hak  atas  piutang  dalam  ketentuan  ini  dikenal  dengan istilah “cessie” yakni  mengalihkan  piutang  yang  dilakukan  dengan akta otentik atau akta dibawa tangan;
3) Mengalihkan,  atau  menyewakan  ialah  suatu  perbuatan  Kesengajaan dengan  menyadari  kemungkinan  (doluseventualis),  bahwa  pelaku
menyadari  perbuatan  yang  dilakukannya  mungkin  akan  membawa akibat lain selain akibat utama
c. Yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu  dari penerima Fidusia  adalah  :  Menciptakan,  menjadikan  atau  menghasilkan, melakukan,  mengerjakan  kegiatan  mengalihkan  objek  barang  yang secara  sepihak  tanpa  adanya  Informasi  kepada  pihak  pemegang  objek barang jaminan Fidusia.
Berdasrkan  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  terdakwa  dalam persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :
- Bahwa  terdakwa  pada  bulan  Maret  2018  mendatangi  PT.  ADIRA FINANCE  dengan  maksud  untuk  mengajukan  permohonan pembiayaan  pembelian  1  (satu)  Unit  Sepeda  motor  merk  Yamaha AEROX  155  VVA  warna  hitam  pada  Dealer  UD.  PANJAYA MOTOR  yang  beralamatkan  di  Jl.  Veteran  Utara  Kota  Makassar, setelah  pengajuan  permohonan  pembiayaan  tersebut  di  setujui  oleh pihak PT. ADIRA FINANCE, kemudian terdakwa dengan pihak PT. ADIRA  FINANCE  menandatangani  Surat  Perjanjian  Nomor  : 070118101468,  tanggal  17  Februari  2018,  dimana  terdakwa memberikan  uang  muka  sebesar  Rp.  1.075.000,-  (satu  juta  tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa  untuk  menjamin  pelunasan  utang  terdakwa  kepada  PT. ADIRA  FINANCE  selaku  pihak  pembiayaan  tersebut  dibuatkanlah Akta  jaminan  Fidusia  Nomor  :  197  tanggal  22  Februari  2018  yang dibuat  oleh  SUPRIYANTO,  SH.,M.Kn  selaku  Notaris  yang  telah didaftarkan  pada  kantor  Pendaftaran  Fidusia  pada  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi  Selatan  serta  telah  diterbitkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia Nomor  :  W23.00036253.AH.05.01  tahun  2018,  dimana  terdakwa selaku  pemberi  Fidusia,  PT.  ADIRA  FINANCE  selaku  penerima Fidusia dan yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam;
- Bahwa  terhadap  pembelian  1  (satu)  Unit  Sepeda  motor  merk Yamaha  AEROX  155  VVA  warna  hitam  secara  kredit  tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam)
kali  pembayaran  dengan  jumlah  pembayaran  sesuai  yang  telah ditentukan.  Setelah  melakukan  pembayaran  angsuran  sebanyak  6 (enam)  kali,  terdakwa  mulai  mengalami  kesulitan  keuangan  dan tidak  mampu  lagi  membayar  ciclan  sehingga  terdakwa  berniat mengalihkan  kredit  kendaraan  tersebut,  lalu  terdakwa  menawarkan melalui  media  social  Facebook  dengan  mencantumkan  nomor WhatsApp  terdakwa,  kemudian  ada  beberapa  orang  yang menghubungi  terdakwa  salah  satunya  Sdr.  SUHENDRA  EKA PUTRA  (DPO),  dimana  terdakwa  menawarkan  kepada  Sdr. SUHENDRA  EKA  PUTRA  (DPO)  harga  pengalihan  kredit  sebesar Rp.  5.100.000,-  (lima  juta  seratus  ribu  rupiah)  namun  Sdr. SUHENDRA  EKA  SAPUTRA  (DPO)  menawar  sehingga  terjadi kesepakatan  harga  pengalihan  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  merk Yamaha  AEROX  155  VVA  warna  hitam  sebesar  Rp.  4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli  /  Take  Over  yang  dibuat  dan  ditandatangani  antara  terdakwa dengan  Sdr.  SUHENDRA  (DPO),  padahal  1  (satu)  Unit  Sepeda Motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam tersebut masih dalam  pembiayaan  oleh  pihak  PT.  ADIRA  FINANCE,  dan  setelah sepeda  motor tersebut  dalam  penguasaan  Sdr.  SUHENDRA  (DPO), Sdr.  SUHENDRA  (DPO)  tidak  dapat  melanjutkan  pembayaran cicilannya  kepada  PT.  ADIRA  FINANCE  dan  bahkan  Sdr. SUHENDRA  (DPO)  serta  sepeda  motor  tersebut  keberadaannya sudah tidak diketahui
- Bahwa  atas  perbuatan  terdakwa  tersebut  pihak  PT.  ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 26.875.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Dengan  demikian  unsur  Pemberi  Fidusia  yang  mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (2),  yang  dilakukan  tanpa persetujuan terlebih  dahulu  dari  penerima  fidusia  telah  terpenuhi  secara  sah menurut hukum.
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. ADIRA FINANCE Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan,  Pasal  36  Jo,  Pasal  23  ayat  (2)  UU  RI  No.  42  Tahun 1999 serta peraturan yang bersangkutan;
Amar Putusan
MENGADILI :
1. Menyatakan  terdakwa  UKARSYAH  Alias  UKKA  Bin  HAYA,  Telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Selaku  Pemberi Fidusia  telah  mengalihkan,  menggadaikan  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi obyek  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  Ayat  (2),  yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  UKARSYAH  Alias  UKKA  Bin  HAYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan  lamanya  Terdakwa  berada  dalam  masa  penangkapan  dan  penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bernotor) dengan Nomor : N. 08669291 atas nama LENNY HARTINI Nomor Polisi : DD 2247 QC.
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 197 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Pemberi Fidusia UKARSYAH alamat Jl. Cendrawasih Lr. 18 no.  15A  Desa/Kel.  Sambung  Jawa  Kec.  Mamajang  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90134;
- 1  (satu)  Lembar  Sertifikat  jaminan  Fidusia  nomor  W23.00036253.AH.05.01 tahun  2018,  tanggal  26-02-2018  pukul  14:31:27  Wita  atas  nama  Pemberi
Fidusia  UKARSYAH  alamat  Jl.  Cendrawasih  Lr.  18  no.15A  Desa/Kel. Sambung  Jawa  Kec.  Mamajang  Kota  Makassar  Provinsi  Sulawesi  Selatan Kode Pos 90134;
- 1  (satu)  Lembar  Surat    Peringatan  Terakhir  dengan  nomor  070118SP040970 yang  ditujukan  kepada  Lk.  UKARSYAH  dengan  nomor  perjanjian 070118101468 tanggal 8/6/2018;
- 1  (satu)  Lembar  Surat  tanda  terima  Somasi  yang  diajukan  kepada UKARSYAH tanggal 14 september 2018 pukul 14:21 Wita;
- 1  (satu)  Lembar  Surat  Pernyataan  Penghapusan  Fidusia  yang  di  tandatangani Oleh Lk. UKARSYAH;
- 1 (satu) Rangkap perjanjian pembiayaan dengan nomor 070118101468 tanggal 17 Februari;
- 1 (satu) Penjelasan penting bagi calon konsumen / konsumen baru;
- 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Pembiayaan;
- 1 (satu) Lembar FC struk pembayaran tagihan listrik;
- 1  (satu)  Lembar  FC  KTP  atas  nama  Lk.  UKARSYAH  NIK 7371021004730003;
- 1  (satu)  Lembar  FC  KTP  atas  nama  LENNY  HARTINI  NIK 7371026508800012;
- 1 (satu) Lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7371021011170007;
- 1 (satu) Lembar Surat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kontrak 070118101468  nama  tertanggung  Lk.  UKARSYAH  tertanggal  17  Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar surat asuransi kecelakaan diri dengan kontrak 070118101468 periode  tanggungan  17  Februari  2018  sampai  dengan  07  agustus  2020  atas nama Lk. UKARSYAH tanggal 17 Februari 2018;
- 1  (satu)  Lembar  surat  History  Approval  Cabang  0701-Makassar  1- Ap.Pettarani  No.Aplikasi  0000180701001736  Nama  Nasabah  UKARSYAH tanggal 19 Februari 2018 pukul 9:27:58 Wita;
- 1  (satu)  Lembar  Surat  Tanda  Terima  Tagihan  Dealer  no.070118001214 tanggal 17 Februari 2018 pukul 08:39 Wita;
- 1  (satu)  Lembar  DP  1  unit  Motor  Merk  YAMAHA  Tipe  AEROX  155  VVA tahun  2018  no.rangka  MH3SG4610JJ109556  no.  mesin  G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018;
- 1  (satu)  Lembar  Kwitansi  pelunasan  1  (satu)  Unit  Motor  merk  YAMAHA Tipe  AEROX  155  VVA  tahun  2018  no.rangka  MH3SG4610JJ109556 no.mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar Cek Fisik ( gesekan nomor rangka dan mesin ) 1 (satu) Unit Motor  Merk  YAMAHA  Tipe  AEROX  155  VVA  tahun  2018  no.rangka MH3SG4610JJ109556  no.mesin  G3J1E-0155461  warna  HITAM  tanggal  17 Februari 2018;
- 1  (satu)  Lembar  Surat  Jalan  1  (satu)  unit  Motor  Merk  YAMAHA  Tipe AEROX  155  VVA  tahun  2018  no.rangka  MH3SG4610JJ109556  no.mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018 atas nama penerima LENNY HARTINI.
Dikembalikan kepada pihak ADIRA FINANCE.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli / Take Over.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum kepada Terdakwa membayar sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

## KESIMPULAN
Faktor penyebab dari tindak pidana penggelapan jaminan fidusia oleh nasabah PT.Adira Finance di kota Makassar, dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu factor ekonomi yang dimana  pelaku  sangat  kesulitan  untuk  membayar  cicilan  sehingga  pelaku  memindah tangankan  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia.  Factor  pendidikan  dimana  pendidikan sangatlah  berpengaruh  untuk  kehidupan  seseorang  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana, kemudian factor lingkungan dimana factor lingkungan yang dimaksud adalah adanya penada atau  orang  ketiga.  Dan  factor lainnya  antara  lain  :  factor lemahnya  system  pengawasan  dan kendali dari pemberi jaminan.
penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dalam  Putusan  Perkara  Nomor  1406/Pid.B/2019/PN.Mks  telah tepat. Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  dakwaan  alternative  yaitu  dakwaan  kesatu  Pasal  372  KUHP  dan  kedua  Pasal 36  Jo  Pasal  23  ayat  (2)  UU.RI.No.42  Tahun  1999.  Diantara  unsur-unsur  yang  didakwakan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut,  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah adalah  Pasal  36  Jo.  Pasal  23  ayat  (2)  UU.RI.No.42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adam Chazawi. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta; Bayu Media Andi  Zainal Abidin. (2007). Hukum Pidana I . Jakarta; Sinar Grafika Lamintang. (2006.) Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta; Sinar Grafika Munir Fuady. (2003). Jaminan Fidusia. Jakarta; PT Citra Aditya Bakti

## Jurnal
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia