Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
Eliza Dosen Fakultas Ekonomi UMMY Email: do.elizappn@yahoo.co.id

## Abstract
Economic development is an essential factor to development in the country because development  was  not  just  about  economy  fenomena  but  include  material  and financial problem in the life many people. So that implementation of suitable policies succeed to achieve many object and purpose of effective development need good planning  and  evaluation.  For example  Padang Panjang  City, location  quotient showed that basic sector is electricity and transportation. base on the result the goverment have to take a policy that actually develop the basic sector until give a big value added to income of the city non basic sector must be develop together with basic sector because connected to economic growth .
Keywords : Economic development, location quotient, basic sector electricity

## EVALUASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL KOTA PADANG PANJANG
(PENDEKATAN EXPORT BASE MODEL)
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013

## PENDAHULUAN
Kemajuan  ekonomi  adalah  satu komponen yang esensial dari pembangunan suatu  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena pembangunan  bukanlah  semata-mata fenomena ekonomi, dengan pengertian yang mendasar  pembangunan  itu  haruslah mencakup  masalah-masalah  materi  dan finansial  dalam  kehidupan  orang  banyak (Michael P Todaro, 2000).
Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia  tengah  menghadapi  berbagai fenomena  pembangunan  baik  tingkat nasional maupun daerah dimana pemerataan dan  pertumbuhan  merupakan  dua  aspek yang diinginkan bisa berjalan seiring dengan proses  pembangunan  yang  sedang dilaksanakan.  Kebijaksanaan  nasional dalam melaksanakan pembangunan daerah diarahkan  untuk  mencapai  Trilogi Pembangunan,  yaitu:  (1)  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju pada  tercapainya  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  (2)  Pertumbuhan  ekonomi yang cukup tinggi dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu saling berkaitan dan saling memperkuat atau mendukung satu sama lain (Rustian Kamaluddin, 1991)
Secara  konseptual  penekanan  arah pembangunan  terletak  pada  aspek pemerataan  seperti  yang  tercermin  dalam Trilogi  Pembangunan,  namun  sacara operasional  konsep  tersebut  perlu dibicarakan lagi, terutama apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah, dimana porsi anggaran pembangunan sektoral yang
berorientasi  pada  pertumbuhan  jauh  lebih besar  dibandingkan  dengan  porsi pembangunan  daerah  atau  wilayah  yang lebih  berorientasi  pada  pemerataan (Syafrizal,  2000).    Pada  masa  orde  baru model  pembangunan  yang  dipilih  oleh pemerintah  adalah  model  pembangunan yang meletakkan pemerintah pusat sebagai perencana  dan  pelaksana  pembangunan. Pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dari program yang dirancang oleh pemerintah pusat. Akibatnya pembangunan yang  terjadi  bersifat  sentralistik  dan memiliki  kelemahan,  diantaranya  adalah kurang  sesuainya  pembangunan  yang disusun  bagi  daerah  dengan  kebutuhan, aspirasi dan karakteristik budaya setempat sehingga  tidak  mendukung  terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keadaan ini  juga  kurang  meransang  kreatifitas pemerintah  daerah  dan  aparatnya  dalam upaya  mencari  ide-ide  dan  strategi pembangunan  daerah  untuk  mendukung perkembangan daerahnya.
Desentralisasi  yang  berlangsung sekarang  ini,  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999  pasti  punya  pengaruh  terhadap aspek-aspek keadilan, atau pemerataan dan efisiensi. Dari segi pemerataan kesenjangan pendapatan  antar  daerah  dapat  diperkecil dengan meratakan ketersediaan sumber dana antar pemerintah daerah. Sementara itu dari segi  efisiensi  diharapkan  bahwa  proses desentralisasi  akan  mengalihkan  sumber keuangan  untuk  pembiayaan  pelayanan publik  yang  semula  disesuaikan  dengan kepentingan  pusat  menjadi  lebih
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
mengutamakan  kepentingan  daerah (Raksaka Mahi, 2000).
Dalam era otonomi sekarang ini tentunya setiap  daerah  akan  terdorong  untuk mencapai  kemajuan  yang  lebih  baik  dari daerah  lain  karena  masing-masing  daerah diberi  kesempatan untuk mengembangkan potensi  daerahnya,  akibatnya  persaingan antar  daerah  dalam  bidang  ekonomi  juga akan  semakin  meningkat.  Namun,  bertitik tolak dari keadaan ini daerah harus berbenah dan  menyiapkan  diri  untuk  lebih  mandiri dimana selama ini hal tersebut tidak dapat dilakukan,  dengan  kata  lain  daerah  harus mengembangkan  kemampuan  untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Tulus Tambunan, 2001).
Dalam pengembangan daerahnya Kota Padang  Panjang  menitikberatkan  dalam sektor  jasa  sebagai  sektor  yang  potensial berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai  tambah  yang  dihasilkannya.  Agar pelaksanaan  suatu  kebijaksanaan  berhasil mencapai  berbagai  sasaran  dan  tujuan pembangunan  secara  efektif,  maka diperlukan  perencanaan  yang  baik  dan adanya  suatu  evaluasi  terhadap  kebijakan yang  diambil,  sehingga  dapat  diambil langkah-langkah  dalam  perencanaan selanjutnya.  Mengingat  potensi  utama pembangunan  daerah  kelihatannya  berada pada sektor jasa-jasa, maka pengembangan daerah merupakan strategi  yang diperkirakan  akan  dapat  meningkatkan proses  pembangunan  daerah  secara keseluruhan (Syafrizal, 1988).

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  menentukan  sektor-sektor  apa saja yang dapat dijadikan sebagai sektor basis dalam perekonomian Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengukur besarnya dampak dari sektor  basis  terhadap  perkembangan PDRB Kota Padang Panjang.
3. Untuk  memperkirakan  perkembangan perekonomian  dan  perkembangan sektor-sektor  basis  Kota  Padang Panjang.
Manfaat Penelitian
1. Dapat  berguna  untuk  menambah khasanah  ilmu  pengetahuan  di  bidang ekonomi terutama Ekonomi Perencanaan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
2. Berguna  bagi  Pemerintah  Daerah sebagai  bahan  pembanding  terhadap evaluasi  daerah  pembangunan  Kota Padang Panjang yang telah di buat oleh Pemda Kota Padang Panjang.
3. Menjadi  bahan  pertimbangan  bagi pengambil  kebijaksanaan  dalam penyusunan  rencana,  kebijaksanaan serta strategi pembangunan Kota Padang
Panjang di masa yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pembangunan Daerah
Perencanaan  pembangunan  daerah adalah  suatu  usaha  yang  sistematik  dari berbagai  pelaku,  baik  pemerintah,  swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling  ketergantungan  dan  keterkaitan
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek- aspek lingkungan dengan cara, secara terus- menerus  menganalisis  kondisi  dan pelaksanaan  pembangunan  daerah, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan- kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep-konsep  strategi  bagi  pemecahan masalah  dan  melaksanakannya  dengan menggunakan  sumber-sumber  daya  yang tersedia,  sehingga  peluang-peluang  baru untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Syahroni, 2002).
Arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah pada hakikatnya  merupakan upaya pemecahan  masalah  besarnya  perbedaan laju  pertumbuhan  antar  daerah  dan pemerataan hasil-hasil pembangunaan serta keberhasilan  di  berbagai  sektor.  Dengan demikian,  kegiatan  pembangunan  daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan  pembangunan  daerah dengan  tujuan  menyerasikan  dan memperkecil  perbedaan  tingkat  laju pertumbuhan  antar  daerah,  serta  seluruh kegiatan  pembangunan  di  daerah  dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Paradigma  perencanaan  pembangunan daerah  yang  terdesentralisasi  memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada  masyarakat  dan  semua  pelaku  di daerah  untuk  berpartisipsasi  membangun daerahnya  sebagai  subyek  pembangunan, bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Masyarakat  daerah  merencanakan  sendiri pembangunan  bagi  dirinya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  keinginannya  berdasarkan
karakteristik  yang  spesifik  dan  potensi- potensi sumber daya daerah yang tersedia (Syahroni, 2002).
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah suatu proses, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antar pemerintah  daerah  dengan  sektor  swasta untuk  menciptakan  suatu  lapangan  kerja baru dan meransang pertumbuhan kegiatan ekonomi  dalam  wilayah  tesebut  (Arsyad, 1999).
Lebih lanjut dinyatakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijaksanaan- kebijaksanaan  pembangunan  yang didasarkan  pada  kekhasan  daerah  yang bersangkutan dengan menggunakan sumber daya  manusia,  kelembagaan  dan  sumber daya fisik secara lokal atau daerah. Sesuai dengan UUD 1945 dan semangat reformasi yang  berkembang,  pembangunan  daerah kini  direncanakan  melalui  prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana peranan pemerintah pusat  semakin  berkurang  dan  peranan pemerintah  daerah  yang  semakin  besar dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut.
Untuk  merealisasikan  otonomi  daerah tersebut,  maka  pemerintah  Indonesia melalui persetujuan DPR telah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  dan  UU  No.  25  tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan  pemberlakuan  kedua  undang- undang  tersebut,  paradigma  manajemen pemerintah  daerah  mengalami  pergeseran yang  sangat  drastis,  yaitu  dari  yang
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
sebelumnya serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian, pemerintah  daerah  dituntut  dapat memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di daerahnya  masing-masing  secara  optimal (Deddy Supriady B dan Dadang S, 2004). Menurut Mardiasmo (2000), pemberian otonomi  daerah  diharapkan  dapat memberikan  keleluasaan  kepada  daerah dalam pembagunan daerah melalui usaha- usaha  yang  sejauh  mungkin  mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dimana  kebijakan  pemberian  otonomi daerah dan disentralisasi yang luas kepada daerah  merupakan  langkah  strategi  yang diambil  oleh  pemerintah  dalam  hal: Pertama , otonomi daerah dan disentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal seperti  kemiskinan,  ketidakmerataan pembangunan,  rendahnya  kualitas  hidup masyarakat  dan  masalah  pembangunan sumber  daya  manusia. Kedua ,  otonomi daerah  dan  desentralisasi  merupakan langkah  strategis  untuk  menyonsong  era globalisasi  dan  memperkuat  basis perekonomian daerah.
Untuk  itu  strategi  pembangunan ekonomi daerah harus mengalami beberapa perubahan  penting  agar  sesuai  dengan keadaan saat ini. Menurut Syafrizal (2000) dalam Maiza Oktalinda (2004), menyatakan strategi  baru  tersebut  tetap  searah  dengan titik berat  pembangunan nasional  maupun daerah, yakni dalam bidang ekonomi demi mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan  penyediaan  lapangan  kerja, memperbaiki  kesejahteraan  masyarakat secara  keseluruhan  dan  sekaligus  untuk
mengurangi  ketimpangan  pembangunan antar daerah.
Adapun strategi baru untuk menyikapi pembangunan ekonomi dalam era otonomi yang merujuk pada kebijaksnaan pemban- gunan sektor-sektor ekonomi antara lain: 1. Menjalankan  strategi  pembangunan ekonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip  keuntungnan  kompetitif  yaitu mengkombinasikan  unsur  kreatifitas, teknologi  dan  kualitas  sumber  daya manusia  untuk  menghasilkan  produk yang mempunyai daya saing yang tinggi. 2. Pengembangan komoditi unggulan yang diharapkan  melalui  kebijaksanaan  ini masing-masing daerah dapat mengembangkan produk-produk utama yang mempunyai daya saing yang tinggi karena  didukung  oleh  keuntungan komparatif daerah yang bersangkutan. 3. Peningkatan  kemampuan  teknologi daerah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang  telah ada serta merangsang  munculnya  penemuan produk baru.
Pembangunan  daerah  sebaiknya  lebih memperhatikan keunggulan dan karateristik khusus  dari  setiap  daerah.  Pembangunan daerah juga harus meningkatkan partisipasi lokal  sebagai  bagian  dari  usaha  untuk mendapatkan  pendapatan  perkapita masyarakat  lokal.  Pendapatan  perkapita penduduk akan menambah daya tarik daerah tersebut untuk manarik investor baru yang pada gilirannya akan  mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
2.  Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan  ekonomi  yaitu  per- kembangan kegiatan dalam perekonomian yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat. Pertumbuhan  yang  tinggi  merupakan kondisi  yang  utama  demi  kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus, sehingga  kebutuhan  ekonomi  juga bertambah  maka  dibutuhkan  penambahan pendapatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini diketahui dari peningkatan output aggregat (barang  dan  jasa)  atau  produk  domestik bruto  setiap  tahunnya.  (Tulus  Tambunan, 2001).
Menurut Robinson Tarigan, (2004), teori pertumbuhan  ekonomi  regional  adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini dapat diukur  dalam  nilai riil,  artinya  dinyatakan dalam  harga  konstan.  Pada  teori pertumbuhan  ekonomi  nasional  faktor- faktor  yang  sangat  diperhatikan  adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan. Akan  tetapi,  pada  teori  pertumbuhan ekonomi  regional  faktor-faktor  yang mendapat  perhatian  utama  adalah keuntungan  lokasi,  migrasi  dan  lalu  lintas modal.
Teori  pertumbuhan  ekonomi  regional pada  dasarnya  menjelaskan  kenapa  suatu daerah  dapat  secara  cepat  berkemban, sedangkan yang lainnya kurang berkembang.  Selanjutnya,  teori  ini membahas  dua  faktor-faktor  utama  yang
menentukan  laju  pertumbuhan  ekonomi daerah tersebut, yang ditentukan banyak hal baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Namun  demikian  tekanan  pda  studi  ini adalah  pada  faktor  ekonomi  saja.  Secara umum, teori ekonomi regional dapat dibagi atas empat kelompok diantaranya adalah 1) Export Base model , 2) Clasiccal Model, 3) Cummulative  Causion  Model ,  4) Center Pheryphery Model . Pengelompokan teori ini didasarkan atas asumsi yang berbeda.
Namun  untuk  pembahasan  studi  ini model  yang  dipakai  adalah  model  yang pertama  yaitu  model Export  Base yang nantinya  akan  menentukan  sektor-sektor perekonomian  apa  saja  di  Kota  Padang Panjang yang menjadi sektor unggulan bagi daerahnya.
3.  Teori  Evaluasi  Kebijaksanaan  Pem- bangunan Regional
Dalam  ilmu  ekonomi  dikenal  dengan adanya kebijaksanaan pembangunan daerah yang  salah  satu  tujuannya  adalah mengurangi  perbedaan  dalam  tingkat perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Besar kecilnya peranan pemerintah  melalui  kebijaksanaan perekonomiannya  akan  bergantung  pada sistem ekonomi negara yang bersangkutan, dimana  kebijaksanaan  bertujuan  untuk mendorong  ekonomi  setiap  daerah  agar daerah  berkembang  dapat  meimbangi daerah  yang  maju  sehingga  diskualitas regional dapat dikurangi.
Teknik-teknik  untuk  mengevaluasi kebijaksanaan  regional  dapat  dibagi  atas

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
evaluasi  mikro  dan  makro. Analisa  dalam evaluasi  mikro  adalah  proyek-proyek pembangunan, biasanya evaluasi dilakukan terhadap proyek –proyek besar saja. Teknik analisa yang digunakan adalah Cost Benefit Ratio (CBR) yang didasarkan pada realisasi pelaksannan  proyek.  Sedangkan,  dalam evaluasi  makro  salah  satu  alat  analisanya adalah  dengan  menggunakan  analisis dampak regional. Analisis dampak regional ini  menggunakan  model  pertumbuhan ekonomi  regional  basis  ekspor.  Dalam pembahsan  yang  dilakukan  dengan membandingkan nilai dampak suatu sektor bagi  suatu  daerah  dengan  nilai  dampak sektor yang sama secara nasional.
Ide  pokok  dari  teori  ini  menyatakan perbedaan sumber daya dan geografis dari suatu negara menyebabkan masing-masing daerah  mempunyai  keuntungan  lokasi (keuntungan kompratif) terhadap beberapa sektor atau jenis kegiatan-kegiatan tersebut didorong pertumbuhannya maka akan dapat dijadikan sebagai leading bagi daerah yang bersangkutan.
4. Konsepsi  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan  (BPS,  2000).  Selanjutnya  BPS menyebutkan  bahwa  PDRB  dapat didefinisikan  sebagai  jumlah  nilai  tambah yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha dalam  suatu  wilayah  tertentu,  atau merupakan jumlah unit barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi.
PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  dapat memberikan gambaran tentang nilai tambah barang  dan  jasa  yang  dihitung  dengan menggunakan  harga  pada  tahun  berjalan. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan nilai tambah barang dan jasa  yang  dihitung  dengan  menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2000 yang dianggap  sebagai  harga  konstan  sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat  juga  digunakan  untuk  melihat pergeseran  dan  struktur  ekonomi  suatu daerah. Sedangkan, PRDB atas dasar harga konstan 2000 dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.
Dalam  rangka  perhitungan  PDRB, selama  ini  BPS  melakukan  dengan  empat pendekatan yaitu:
1. Pendekatan  Produksi (Production Approach)
Dengan  metode  pendekatan  ini bermaksud  menghitung  net  output  (hasil bersih) barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi suatu daerah selam setahun. Barang dan jasa yang diproduksi ini dinilai pada harga produsen yaitu yang terjadi  transaksi  pertama,  dimana  di dalamnya  belum  untuk  margin  (biaya) perdagangan  dan  transportasi,  harga produsen ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai (pendapatan) yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan margin perdagangan  dan  transportasi  tidak dimasukkan kedalam harga ini, karena sudah ditempuh  pada  sektor  perdagangan,
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
transportasi  dan  merupakan  pendapatan pada sektor-sektor tersebut.
Penilaian  barang  dan  jasa  pada  harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto karena didalamnya termasuk biaya barang dan jasa yang terpakai dan dibeli dari sektor lain.  Untuk  menghindari  perhitungan  dua kali maka biaya barang dan jasa yang dibeli dari  sektor  ini  dikeluarkan,  sehingga diperoleh  biaya  produksi  netto  atau  yang disebut  juag  dengan  nilai  tambah (value added ). Nilai tambah ini merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari upah, gaji,  bunga,  sewa  tanah  dan  keuntungan. Kalau nilai tambah ini ditambahkan dengan penyusutan  dan  pajak  tak  langsung  netto merupakan nilai tambah atas harga pasar.
Penjumlahan  dari  tambah  bruto  atas dasar harga pasar dari semua sektor ekonomi merupakan  Produk  Domestik  Regional Bruto  atas  dasar  harga  pasar  dan  apabila dikurangi  penyusutan  dan  pajak  tidak langsungnetto  akan  menjadi  Produk Domestik Regional Bruto atas faktor biaya.

## 2. Pendekatan  Pendapatan (Income Approach)
Pendekatan secara ini dilakukan dengan cara  menjumlahkan  balas  jasa  faktor produksi  yang  terdiri  dari  upah  dan  gaji, bunga,  sewa  tanah  dan  keuntungan. Penjumlahan  semua  balas  jasa  faktor produksi  yang  dibayarkan  oleh  unit-unit yang beroperasi di wilayah itu merupakan nilai tambah netto atas dasar biaya faktor, sehingga penjumlahan semua niali tambah ini akan menjadi Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.
3. Pendekatan  Pengeluaran (Expenditure

## Approach)
Pendekatan dengan cara ini bermaksud untuk  menghitung  pengeluaran  regional dengan  menjumlahkan  pengeluran  yang dilakukan  oleh  berbagai  golongan  dalam masyarakat, adapun pengeluaran- pengeluaran  itu  meliputi  nilai  komsumsi rumah  tangga  maupun  yayasan  sosial (private  non  profit  institution), nilai pembentukan  modal  dan  ekspor  netto. Dengan menghitung komponen diatas dan menjumlahkan,  maka  akan  diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasa harga pasar.
4. Pendekatan Secara Alokasi (Allocation

## Method)
Pendekatan  secara  alokasi  ini  adalah dengan  jalan  memakai  indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan propensi ini  terhadap  pendapatan  regional.  Metode ini terpaksa dilakukan, bilamana data-data tentang  sektor  yang  dihitung  tersebut kurang.
5.   Teori Location Quontient
Metode Location Quantient digunakan untuk  melihat  sektor  potensial  per- ekonomian  regional.  Nilai  LQ  diperolaeh dengan  membandingkan  antara  besarnya peranan suatu sektor/industri suatu daerah terhadap  besarnya  peranan  sektor/industri tersebut  secara  nasional.  (Robinson Taringan, 2004) .
Dengan  mengetahui  sektor  potensial regional, maka dapat dilakukan spesifikasi region  menurut  sektor  perekonomiannya.

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
Apabila  nilai  Location  Quantient  suatu sektor lebih besar dari satu (LQ ij > 1), maka region  tersebut  mempunyai  potensi  pada sektor yang bersangkutan dan apabila nilai LQ  <  1,  maka  peranan  sektor  didaerah tersebut lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional.
Analisa  LQ  juga  berguna  sebagai petunjuk  adanya  keunggulan  komparatif yang  dapat  digunakan  bagi  sektor-sektor yang  sudah  lama  berkembang,  sedangkan bagi  sektor  yang  baru  berkembang  tidak dapat  menggunakan  rumusan  LQ  karena produk  totalnya  belum  menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
1.   Metode Menentukan Sektor Basis
Untuk  menentukan  sektor  basis  dapat digunakan metode Location Quotient (LQ) dengan  formulasi,  sebagai  berikut (Robinson Tarigan 2004):
Lqij = RVn Xn RVr Xr / / (1)
dimana: LQ = Koefisien Lokasi Xr = Nilai Produksi sektor i di region Kota Padang Panjang
RVr = Total PDRB Kota Padang Panjang Xn = Nilai produksi sektor i se-Sumatera Barat RVn = PDRB Sumatera Barat Jika LQ > 1 maka tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari  sektor  yang  sama  ditingkat nasional
Jika LQ < 1, maka tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari  sektor  yang  sama  di  tingkat nasional
2.   Metode Analisa Dampak Regional Basis Ekspor
Analisa  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  dampak  kebijaksanaan pembangunan daerah terhadap sektor basis dalam perekonomian daerah adalah model pertumbuhan  basis  eskpor.  Model  ini menganggap  bahwa  pertumbuhan  sektor basis akan dapat mendorong pertumbuhan suatu  daerah  secara  keseluruhan  dengan formula sebagai berikut (Richardson, 1978 dalam Maiza Oktolinda, 2004):
Y = S + B                              (2) dimana:
Y = regional income (pendapatan regional) B = sektor basis S = sektor non basis Persamaan (2) adalah total pendapatan suatu daerah yang merupakan penjumlahan dari  beberapa  sektor  ekonomi  dan  dalam persamaan diatas dikelompokkan atas dua sektor  yaitu  sektor  basis  dan  sektor  non basis.
Sektor  non  basis  merupakan  fungsi  yang stabil dari total pendapatan:
S = sY                                    (3) dimana: s = marginal propensity to save S = sektor non basis Y = regional income Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan membutuhkan
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
peningkatan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa.
Sedangkan hipotesis dari model basis ekspor adalah  pendapatan  yang  merupakan  suatu penggandaan dari pada sektor basis dengan formulasi, sebagai berikut:
Y = k B                                    (4) dimana:
k = ) 1 ( 1 s  (5)
Substitusikan persamaan (5) ke (4) :
Y = ) 1 ( 1 s  B (6)
dimana:  k = multiplier = koefisien dampak Kemudian  persamaan  yang  akan digunakan  adalah  persamaan  yang  akan menggunakan intercept:
S = s 1 + s 2 Y                             (7) Untuk  mendapatkan  persamaan sektor  basis  yang  menggunakan  intercept, substitusikan  persamaan  (7)  kedalam persamaan (2):
Y = B + s 1 + s 2 Y Y = s 2 Y = s 1 + B Y (1-s 2 ) = s 1 + B
Y = ) 1 ( 1 ) 1 ( 2 2 1 s s s    B
(8) Persamaan (8) dapat disederhanakan menjadi: Y =  +  B                             (9) atau:
 = ) 1 ( 2 1 s s 
 = ) 1 ( 1 2 s 
 =  nilai  tambah  sektor  basis  terhadap pendapatan
Untuk membedakan nilai dampak daerah  (regional)  dan  propinsi  maka diberikan tanda sebagai berikut:
 =  Nilai  dampak  sektor  basis  terhadap perekonomian Kota Padang Panjang
 *=  nilai  sektor  basis  terhadap perekonomian  Propinsi  Sumatera Barat
Bila:  >  * =  kebijaksanaan  pembangunan regional berhasil
 <  * =  kebijaksanaan  pembangunan regional tidak berhasil Dalam  penelitian  ini,  hanya  membahas sektor-sektor  basis  sedangkan  sektor  non basis diabaikan saja.
3. Teknik Peramalan
Untuk  memperkirakan  perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang melalui PDRB  dan  sektor/sub  sektor  digunakan mode sebagai berikut (Iqbal Hasan, 2003): Trend Linier Sederhana yaitu = v= a + bt dimana:
v  =  variabel  ekonomi  yang  akan diestimasi
a  = n Yi  di  mana,  a  adalah  konstanta
(variabel ekonomi pada tahun nol)
b =   2 r tYi di mana, b adalah pertambahan rata-rata pertahun

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
Persamaan trend  linear sederhana  ini dipergunakan  untuk  memperkirakan perkembangan  perekonomian  per  sektor pada tahun yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  temuan  empiris  dimulai  dari penentuan sektor-sektor basis perekonomian Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode  LQ  ( Location  quontient ). Selanjutnya  dengan  membandingkan  nilai dampak sektor basis perekonomian Padang Panjang  dengan  nilai  dampak  sektor perekonomian propinsi Sumatera Barat akan dievaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan  sektor  basis  terhadap perekonomian Kota Padang Panjang. Dan
dengan  menggunakan Trend  Linear akan diperkirakan perkembangan perekonomian (PDRB)  dan  sektor-sektor  basis  per- ekonomian  untuk  beberapa  tahun mendatang. 1.   Penentuan Sektor Basis
Location  Quontient (LQ)  merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor  perekonomian  yang  dapat dijadikan sektor basis yang pada akhirnya akan  menunjang  perekonomian  Kota Padang  Panjang.  Suatu  sektor  dapat dikatakan  sebagai  sektor  basis  bagi perekonomian  daerah  apabila  koefisien lokasi  dari  sektor  tersebut  besar  dari  satu (LQ>1). Tabel.1 memperlihatkan nilai LQ untuk  setiap  sektor  perekonomian  Kota Padang Panjang selama periode 2002-2011.
Lapangan usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata- rata Ket Pertanian 0,57 0,56 0,57 0,52 0,51 0,51 0,49 0,47 0,45 0,45 0,51 NB Pertambangan 0,37 0,34 0,34 0,37 0,34 0,38 0,39 0,39 0,33 0,28 0,35 NB Industri 0,81 0,84 0,82 0,81 0,81 0,75 0,76 0,76 0,78 0,78 0,79 NB Listrik 3,11 3,06 2,67 2,49 2,23 2,18 2,10 2,09 2,19 2,13 2,43 B Bangunan 1,24 1,20 1,16 1,69 1,26 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 1,35 B Perdagangan 0,68 0,71 0,73 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,66 0,65 0,68 NB Pengangkutan 1,81 1,75 1,72 1,85 1,72 1,71 1,72 1,67 1,63 1,61 1,72 B Keuangan 1,68 1,71 1,72 1,85 1,69 1,74 1,75 1,82 1,87 1,89 1,77 B Jasa-jasa 1,41 1,53 1,53 1,41 1,45 1,47 1,48 1,54 1,58 1,58 1,50 B Sumber: Data diolah Keterangan: B = Basis        NB  = Non Basis Tabel.1
Hasil Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) Sektor Perekonomian Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 2002-2011
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa ada 5 sektor yang dapat dijadikan sektor basis bagi kota  Padang  Panjang  yaitu  sektor  listrik, sektor  bangunan,  sektor  pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Tabel 2 akan memperlihatkan sektor-sektor yang dapat dijadikan sektor basis perekonomian kota Padang Panjang selama periode analisis yaitu sektor yang memiliki LQ > 1 Pertumbuhan sektor basis Kota Padang Panjang  pertahunnya  hampir  sama.  Pada sektor listrik yang mengalami peningkatan hanya  pada  tahun  awal  yaitu  tahun  2002 sebesar 3,11 dan pada tahun 2010 sebesar 2,19, tetapi pada tahun 2011 kembali turun sebesar  2,13.  Untuk  sektor  bangunan  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2005 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 1,69.
Untuk  sektor  pengangkutan  per- tumbuhannya  dari  tahun  ketahun  kurang stabil  dan  pada  tahun  2009  mengalami penurunan sebesar 1,67, tahun 2010 sebesar 1,63 dan terakhir pada tahun 2011 sebesar
1,61.  Untuk  sektor  keuangan  per- tumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,  hanya  saja  pada  tahun  2006 mengalami  penurunan  sebesar  1,69, sedangkan untuk sektor jasa-jasa dari tahun ke  tahun  pertumbuhannya  stabil  dan  pada tahun 2005 turun sebesar 1,41.
2.  Dampak  Sektor  Basis  terhadap Perekonomian Kota Padang Panjang Peran kebijaksanan pembangunan yang diterapkan di Kota Padang Panjang selama tahun  2002-2011  dapat  dilihat  dengan menguji  dampak  sektor-sektor  basis  atau yang  berpotensi  terhadap  perekonomian secara  makro.  Dan  juga  dapat  dilihat  dari nilai  dampak  (pengganda)  sektor  basis terhadap total pendapatan yang diestimasi berdasarkan  Model  Basis  Ekspor,  sektor- sektor  tersebut  yaitu  sektor  listrik,  sektor bangunan,  sektor  pengangkutan,  sektor keuangan  dan  sektor  jasa-jasa.  Pada penulisan ini yang lebih ditekankan adalah nilai  koefisien  sektor  atau  nilai  dampak sektor  basis  yang  diuji  daripada  nilai
Lapangan usaha 2002  2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  2010 2011 Rata- rata Listrik 3,11 3,06 2,67 2,49 2,23 2,18 2,10 2,09 2,19 2,13 2,43 Bangunan 1,24 1,20 1,16 1,69 1,26 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 1,35 Pengangkutan  1,81 1,75 1,72 1,85 1,72 1,71 1,72 1,67 1,63 1,61 1,72 Keuangan 1,68 1,71 1,72 1,85 1,69 1,74 1,75 1,82 1,87 1,89 1,77 Jasa-jasa 1,41 1,53 1,53 1,41 1,45 1,47 1,48 1,54 1,58 1,58 1,50 Sumber : Data diolah Tabel.2
Sektor-sektor Basis Perekonomian Kota Padang Panjang Periode 2002-2011
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
koefisien  determinasi  (R 2 )  yang  mem- perlihatkan  seberapa  besar  variabel independent mampu menjelaskan perubahan yang  terjadi  pada  variabel  dependent. Apabila koefisien determinasi rendah dalam satu penelitian tidak berarti bahwa penelitian tersebut  buruk  jika  menguji  hipotesa  dari teori ekonomi.
Persamaan 9 pada metodologi penelitian secara teoritis menghubungkan nilai dampak sektor  lisrik,  sektor  bangunan,  sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa  dengan  pendapatan  daerah  yang positif.  Yang  berarti  bahwa  jika  terjadi
peningkatan nilai tambah dari suatu sektor akan meningkatkan total pendapatan daerah tersebut. Tetapi seberapa besar dampak dari peningkatan nilai tambah dari suatu sektor terhadap total pendapatan dari suatu daerah secara  empiris  dapat  dijelaskan  oleh  nilai dampak yang didapat dari koefisien sektor yang diuji.
Berdasarkan  persamaan  di  atas  dapat diperoleh hasil perhitungan dampak sektor basis terhadap perekonomian Kota Padang Panjang dengan menggunakan data PDRB Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat berdasarkan harga konstan 2000.
dimana: Y = Merupakan hasil regresi kota Padang Panjang Y* = Merupakan hasil regresi Sumatera Barat x/x*/b = Merupakan sektor basis
S e k to r  B a s is P e r s a m a a n   R e g r e s i R 2 t - h i t u n g L i s t r i k Y l   =   1 7 7 3 9 1 , 8 2   +   1 5 , 5 4 0   x 0 , 8 5 4 6 , 8 3 8 Y l *   =   1 9 1 7 0 6 1 0   +   2 3 , 0 0 1   x * 0 , 7 5 4 4 , 9 5 7 B a n g u n a n Y b   =   2 4 5 5 6 4 ,0 9   +   0 , 3 2 0   x 0 , 0 0 1 0 , 0 8 2 Y b *   =  2 5 5 3 3 8 3 7  –   1 , 3 8 8   x * 0 , 0 2 5 - 0 , 4 5 5 P e n g a n g k u t a n Y p   =   4 1 1 2 1 , 8 0 4   +   4 , 2 8 7   x 0 , 9 6 5 1 4 , 7 9 9 Y p *   =  9 5 3 0 2 1 6 , 8   +  5 , 2 3 6  x * 0 , 9 5 5 1 3 , 0 7 8 K e u a n g a n Y k   =   5 7 8 9 5 , 0 7 5   +   8 , 0 1 5   x 0 , 5 0 2 2 , 8 4 0 Y k *   =   1 4 2 2 6 7 1 0  +   7 , 3 3 9   x * 0 , 1 1 4 1 , 0 1 6 J a s a Y j   =  8 1 6 6 2 ,1 0 8   +   2 , 6 4 8  x 0 , 9 3 7 1 0 , 9 1 0 Y j *   =   1 3 7 2 0 1 8 1   +   2 ,5 3 7   x * 0 , 5 2 3 2 , 9 6 1
S u m b e r :   D a ta  d i o l a h
Tabel.3
Hasil Regresi Antara Pendapatan Dengan Sektor-sektor Basis di Kota Padang Panjang Periode 2002-2011
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
Dari hasil regresi di atas dapat kita lihat bahwa sektor listrik baik di Padang Panjang maupun  Sumatera  Barat  mempunyai konstanta yang positif, artinya bahwa tanpa ada sektor listrik tidak akan menyebabkan penurunan  pendapatan  pada  daerah  ini, dimana  nilainya  sebesar  Rp.  177.391,82, sedangkan  untuk  propinsi  sebesar  Rp. 19.170.610 hal ini berarti tanpa ada sektor listrik di tingkat propinsi akan menurunkan pendapatan propinsi sebesar Rp.19.170.610 Untuk sektor bangunan juga mempunyai konstanta  yang  positif  baik  di  Padang Panjang maupun di Sumatera Barat, dimana nilainya sebesar Rp.245.564,09 yang berarti bahwa tanpa ada sektor bangunan tidak akan menurunkan  pendapatan  Padang  Panjang sebesar  Rp.245.564,09  sedangkan  untuk propinsi  sebesar  Rp.25.533.837  hal  ini berarti  bahwa  tanpa  ada  sektor  bangunan tidak  akan  menurunkan  pendapatan Sumatera Barat sebesar Rp.25.533.837 Pada  sektor  pengangkutan  juga mempunyai konstanta yang positif, baik di Padang Panjang maupun di Sumatera Barat, dimana  nilainya  sebesar  Rp.41.121,804 yang  berarti  bahwa  tanpa  ada  sektor pengangkutan  tidak  akan  menurunkan pendapatan  Padang  Panjang  sebesar Rp.41.121,804,  sedangkan  untuk  propinsi sebesar  Rp.9.530.216,8.  Hal  ini  berarti bahwa tanpa ada sektor pengangkutan tidak akan  menurunkan  pendapatan  Sumatera Barat sebesar Rp.9.530.216,8
Sektor keuangan dari hasil regresi juga mempunyai konstanta yang positif, artinya bahwa tanpa ada sektor keuangan tidak akan menyebabkan  penurunan  pendapatan
Padang  Panjang,  dimana  nilainya  sebesar Rp.57.895,075. Sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.14.226.710 hal ini berarti tanpa ada sektor keuangan ditingkat propinsi tidak akan  menurunkan  pendapatan  propinsi sebesar Rp.14.226.710.
Terakhir,  sektor  jasa-jasa,  dari  hasil regresi  mempunyai  konstanta  yang  positif baik di Padang Panjang maupun Sumatera Barat, dimana nilainya sebesar Rp.81.662,108  yang  berarti  bahwa  tanpa ada sektor jasa-jasa tidak akan menurunkan pendapatan  Padang  Panjang  sebesar Rp.81.662,108. Sedangkan untuk propinsi sebesar Rp.13.720.181 hal ini berarti bahwa tanpa  ada  sektor  jasa-jasa  tidak  akan menurunkan  pendapatan  Sumatera  Barat sebesar Rp.13.720.181.
Dari hasil regresi dari Tabel.3 juga dapat dievaluasi kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang khususnya untuk sektor basis. Evaluasi kebijaksanaan dilakukan  dengan  membandingkan  nilai dampak dari suatu sektor di region dengan nilai  dampak  sektor  yang  sama  di  tingkat propinsi.  Kebijaksanaan  pembangunan suatu sektor disuatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila nilai dampak sektor suatu region  (  )  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan  nilai  dampak  sektor  yang  sama  di tingkat  propinsi  (  * )  atau  (  >  * ).  Hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan  dapat dilihat pada Tabel.4.
Dari hasil perhitungan estimasi di atas menunjukkan  bahwa  nilai  dampak  sektor listrik perekonomian Kota Padang Panjang lebih  kecil  dari  nilai  dampak  sektor Sumatera  Barat.  Hal  ini  berarti  bahwa
kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kota Padang Panjang belum berhasil. Jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 hanya mampu meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang sebesar Rp15.540.000 sedangkan di  tingkat  Sumatera  Barat  jika  terjadi peningkatan nilai tambah sektor listrik akan mampu  meningkatkan  PDRB  Sumatera Barat sebesar Rp23.001.000.
Sedangkan  hasil  estimasi  yang ditunjukkan  oleh  sektor  bangunan menunnjukkan bahwa  kebijaksanaan yang diambil  oleh  pemerintah  Kota  Padang Panjang  sudah  berhasil  dalam  mencapai tujuannya.  Hal  ini  disebabkan  karena besarnya nilai dampak sektor bangunan bila dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat. Jika terjadi kenaikan nilai  tambah  sebesar  Rp1.000.000  akan meningkatkan  PDRB  Padang  Panjang sebesar  Rp320.000,  sedangkan  di  tingkat Sumatera Barat jika terjadi peningkatan nilai tambah  sebesar  Rp1.000.000  akan
menurunkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp1.388.000.  Hal  tersebut  terjadi  karena kemampuan produktivitas sektor bangunan tidak  mampu menaikkan  PDRB  Sumatera Barat. Salah satu penyebabnya yaitu lokasi yang  kurang  tepat  dan  perencanaan  dari sektor tersebut kurang mantap.
Nilai  dampak  sektor  pengangkutan Padang Panjang juga lebih kecil dari nilai dampak  sektor  yang  sama  di  Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa kebijaksanaan yang  diambil  oleh  Pemerintah  Padang Panjang  juga  belum  berhasil.  Jika  terjadi kenaikan  sebesar  Rp1.000.000  hanya mampu meningkatkan PDRB Kota Padang Panjang sebesar Rp4.287.000, sedangkan di tingkat  Sumatera  Barat  jika  terjadi peningkatan  nilai  tambah  sektor pengangkutan  akan  mampu  meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp5.236.000. Pada  sektor  keuangan  menunjukkan bahwa  kebijaksanaan  yang  diambil  oleh Tabel.4
Hasil Estimasi Nilai Dampak Sektor Basis Kota Padang Panjang (β) dengan
Sumatera Barat (β*) Sektor Basis Padang Panjang Sumatera Barat Evaluasi Listrik 15,540 23,001  <  * Bangunan 0,320 -1,388  >  * Pengangkutan 4,287 5,236  <  * Keuangan 8,015 7,339  >  * Jasa 2,648 2,537  >  *
Sumber : Data diolah
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
pemerintah  Kota  Padang  Panjang  sudah berhasil dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan karena nilai dampak dari sektor kota Padang Panjang lebih besar dari nilai dampak sektor Sumatera Barat. Jika terjadi kenaikan  sebesar  Rp1.000.000  akan menaikkan  PDRB  sebesar  Rp8.015.000, sedangkan  di  tingkat  Sumatera  Barat  jika terjadi kenaikan sebesar Rp1.000.000 maka akan meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar Rp7.339.000
Nilai dampak sektor jasa menunjukkan bahwa  kebijakan  yang  diambil  sudah berhasil. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai  dampak  sektor  jasa  dibandingkan dengan  sektor  yang  sama  di  tingkat Sumatera  Barat.  Jika  terjadi  kenaikan sebesar  Rp.1.000.000  akan  meningkatkan PDRB  Kota  Padang  Panjang  sebesar  Rp. 2.648.000, sedangkan di tingkat Sumatera Barat  jika  terjadi  kenaikan  sebesar Rp.1.000.000  maka  akan  meningkatkan PDRB  Sumatera  Barat  sebesar  Rp. 2.537.000.
3.  Proyeksi Perkembangan Perekonomian Sektor-sektor  Basis  Kota  Padang Panjang
Berdasarkan  data-data  sekunder  yang diperoleh dengan menggunakan trend linier , maka  dapat  diperkirakan  perkembangan perekonomian  Kota  Padang  Panjang  baik perkembangan  PDRB  maupun  per- kembangan  sektor-sektor  basisnya. Berdasarkan  hasil  perhitungan  LQ  pada Tabel.1 dapat diketahui ada lima sektor yang dapat dijadikan sektor basis perekonomian Kota Padang Panjang  yaitu, sektor listrik, sektor  bangunan,  sektor  pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.
Dari  persamaan  perkembangan perekonomian  PDRB  dapat  dilihat perkembangan  PDRB  dan  perkembangan sektor-sektor basis yang pada akhirnya dapat diproyeksikan  perkembangan  per- ekonomian  Kota  Padang  Panjang.  Besar kecilnya  perkembangan  pereknomian  dan sektor-sektor  basis  dapat  dilihat  dari koefisien trendnya, karena koefisien inilah
T a bel.5
Persa ma n P erkira a n P erkemba ng a n Pere kon om ian
Sektor-se kto r B as is K ota  Pa da ng  P a nja ng
No Sekt or P ersamaa n 1 2 3 4 5 6 List rik B ang un an Peng ang ku tan Keuang an J asa-Jasa PD RB Yl = 4 .78 3,10  +  23 7,9 2t
Yb =  19 .25 6,0 7 –  1 13 ,46 t
Yp =  49 .12 6,6 6 + 89 4,4 7t
Yk =  2 4.18 2,2 0 + 17 4,3 9t Yj = 6 4.2 20 ,86  + 1 45 0,6 6t Y = 251 .72 3,8 3 + 37 52 ,60t
Su mber : Dat a d iolah

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
yang  menunjukkan  besarnya  pertambahan sektor-sektor  tersebut  pertahunnya. Persamaan  perkembangan  perekonomian yang meliputi PDRB dan sektor-sektor basis dapat dilihat pada Tabel.5.
Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata pertahun yang paling besar adalah sektor jasa-jasa, diikuti oleh sektor pengangkutan,  sektor  keuangan,  sektor bangunan  dan  kemudian  sektor  listrik. Perkiraan perkembangan perekonomian dan perkembangan  sektor-sektor  basis  Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Tabel.6 berikut.
diperkirakan naik sebesar Rp16.441,18 pada tahun 2031. Sektor bangunan diperkirakan pada  tahun  2016  sebesar  Rp17.100,33 diperkirakan naik pada tahun 2031 menjadi Rp13.696,53.  Sektor  pengangkutan  pada tahun  2016  sebesar  Rp66.121,59  dan diperkirakan berkembang pada tahun 2031 sebesar Rp92.955,69. Sektor keuangan pada tahun  2016  diperkirakan  sebesar Rp27.495,61  dan  diperkirakan  naik  pada tahun 2031 sebesar Rp32.725,31 dan yang terakhir  sektor  jasa-jasa  dengan  perkiraan tahun  2016  sebesar  Rp91.783,40  dan
Tabel.6 Perkiraan Perkembangan Perekonomian Per-Sektor Kota Padang Panjang Tahun 2016-2031 (Juta Rp) No Sektor 2016 2021 2026 2031 1 2 3 4 5 6 Listrik Bangunan Pengangkutan Keuangan Jasa-Jasa PDRB 9.303,58 17.100,33 66.121,5 9 27.495,61 91.783,40 323.023,23 11.682,78 15.965,73 75.066,29 29.239,51 106.290,00 360.549,23 14.061,98 14.831,13 84.010,99 30.983,41 120.796,60 398.075,23 16.441,18 13.696,53 92.955,69 32.725,31 135.303,20 435.601,23 Sumber: Data diolah
Dari  Tabel.6  di  atas  dapat  dilihat proyeksi perkembangan perekonomian baik PDRB maupun perkembangan sektor-sektor basis perekonomian Padang Panjang untuk tahun  2016,  2021,  2026  dan  2031. Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang diperkirakan  pada  tahun  2016  sebesar Rp323.023,23 diperkirakan naik pada tahun 2031 menjadi Rp435.601,23.
Sektor  listrik  diperkirakan  pada tahun  2016  sebesar  Rp9.303,58  dan
diperkirakan  naik  sebesar  Rp135.303,20 pada tahun 2031.

## SIMPULAN  DAN  IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Secara  umum,  hasil  estimasi  dengan melihat  nilai  dampak  sektor  basis  Kota Padang  Panjang,  yaitu  sektor  listrik  dan sektor  pengangkutan,  jika  dibandingkan
Media Ekonomi Vol. 21, No. 1, April 2013
dengan  nilai  dampak  sektor  yang  sama  di tingkat Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah belum  optimal,  karena  nilai  dampak  dari semua sektor basis di Kota Padang Panjang lebih  kecil  daripada  nilai  dampak  sektor yang  sama  pada  tingkat  Sumatera  Barat. Kecilnya  nilai  dampak  ini  disebabkan karena  sebagian  besar  hasil  produksi  dari sektor  basis  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  lokal,  yang  berakibat  kecilnya pendapatan yang masuk ke daerah ini.
Sektor  yang  mempunyai  nilai  dampak lebih besar jika dibandingkan dengan nilai dampak  sektor  yang  sama  di  tingkat Sumatera  Barat,  adalah  sektor  bangunan, sektor  keuangan  dan  sektor  jasa-jasa.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah  sudah  berhasil. Besarnya  nilai  dampak  ini  disebabkan karena hasil produksi dari sektor ini dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah tersebut.
Dari  pengujian  empiris  tentang perkembangan  perekonomian  dan  sektor basis  dengan  menggunakan Trend  Linear dilihat bahwa semua sektor basis termasuk pada sektor yang berkembang cepat karena memiliki Trend Linear besar dari 1000 per- tahun.

## Implikasi Kebijakan
Perekonomian  Kota  Padang  Panjang perlu  lebih  dikembangkan  dengan memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya yang  dimiliki.  Dalam  pengambilan kebijaksanaan  pemerintah  Daerah  Padang
Panjang  sebaiknya  lebih  mengembangkan sektor  basis  karena  sektor  ini  merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang  besar  terhadap  pendapatan  daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah juga harus  mengembangkan  sektor  non  basis dalam kebijaksanaan pembangunan. Sektor basis  dan  non  basis  harus  dikembangkan secara  bersamaan  karena  sektor  basis berkaitan  dengan  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  sektor  non  basis  berkaitan dengan ketahanan lokal.
Agar  pembangunan  Daerah  Padang Panjang  berhasil  dengan  baik,  maka kebijaksanaan  yang  diambil  pemerintah daerah  harus  terkait  dengan  kebijaksaan yang  diambil  di  tingkat  propinsi  maupun nasional. Dalam pengembangan perekonomian diperlukan sebuah kerangka kebijaksanaan  yang  terarah  dan  terpadu. Keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha dan  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk mewujudkan hasil yang sinergis.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,Lincolin.,  1999, Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah , Badan Penerbit Fakultas  Ekonomi  Yogyakarta, Yogyakarta.
Anonymous., 2002-2011, Sumatera Barat Dalam  Angka, BPS  Sumatera Barat. ———————.,  2002-2011, Kota Padang  Panjang  Dalam  Angka , BPS Kota Padang Panjang.

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Kota Padang Panjang
Deddy  Supriady  B  dan  Dadang  S.,  2004 , Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ,  Gramedia Pustaka Umum, Jakarta Eva Susana., 2000, Evaluasi Kebijaksanaan Pembangunan Regional Pendekatan  Basis Ekspor ,  Studi
Kasus Kabupaten Tanjung Jabung
Barat,  Skripsi  pada  Fakultas
Ekonomi, Universitas Bung Hatta (tidak dipublikasikan). Michael  P  Todaro.,  2000, Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga  Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.
M Iqbal Hasan., 2003, Pokok-Pokok Materi Statistik  1  (Statistik  Deskriptif) Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
Maiza  Oktolinda.,  20004 .  Evaluasi
Kebijaksanaan  Pembangunaan Regional Pendekatan  Basis
Ekspor .  Studi  Kasus  Kabupaten Tanah Datar, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universias Bung Hatta, (tidak dipublikasikan). Richardson.  H.W.,  1978 ,  Regional  and Urban Economics , Penguin Books,
London.
Rustian  Kamaluddin.,  1991, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Pembangunan  Daerah, Lembaga Penelitian  Fakultas  Ekonomi  UI, Jakarta. Raksaka Mahi., 2000 , Prospek Desentralisasi  di  Indonesia ditinjau  dari  Segi Pemerataan
Antar  Daerah  dan  Peningkatan Efisiensi , Analisis CISS.
Ratna Sri Wisyastuti., 2003, Pertumbuhan Ekonomi  Bangka  Barat  terhadap Daerah di  Luar  Pulau  Bangka , Skripsi  pada  Fakultas  Ekonomi, Universitas  Bung  Hatta,  (tidak dipublikasikan).
Robinson  Tarigan.,  2004 ,  Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi , Bumi Aksara, Jakarta. Syafrizal,  1988, Memelihara  Momentum Pembangunan. Gramedia, Jakarta. Syafrizal.,  2000 ,  Teori  Ekonomi  Regional (Diklat ),  FE  Universitas Andalas,
Padang.
Syahroni.,  2002, Pengertian  Dasar  dan Genetik  tentang  Perencanaan Pembangunan Daerah (Makalah) , Jakarta. Tulus  Tambunan.,  2001 ,  Transpormasi Ekonomi  di  Indonesia ,  Salemba Empat, Jakarta.