Tindak Pidana Penganiayaan tidak tepat Sasaran dalam Perspektif Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 431/pid.b/2018/pn bkl)

## R. Arif Muljohadi
Abd.Wahid
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
Email: arifdyfaz31@gmail.com
Email: Abdwahid@gmail.com
Abstrak; The main problem in this research is regarding a persecution committed by the perpetrator as a result of being driven by emotions due to things that are not yet clear, so that what he has done results in harm to other people who do not have any problems with him. So it can be concluded that the perpetrator has committed a maltreatment on purpose but not on target.This type of research uses the library research  method  (Library  Research),  which  is  a  technique  by  conducting  an inventory  of  statutory  regulations  and  documents,  also  using  literature  obtained from the decision of the Panel of Judges which  has permanent  legal  force  based on  the  decision  of  the  Panel  of  Judges  at  the  Bangkalan  District  Court  Number: 431 / Pid.B / 2018.PN Bkl.The results of this study indicate that the technique of the criminal act of persecution either intentionally or unintentionally is an act that is prohibited  in Islam. who  later will get sanctions, while the  sanctions obtained by the perpetrators of this criminal offense of persecution is the law of qishāsh as explained in the Nash Al-Qur'an, so that the substitute punishment for it is diyat or ta'zir.  However,  when  viewed  from  the  applicable  law  in  Indonesia,  the perpetrator is subject to imprisonment and a  fine  in accordance with  Article 351 of the Criminal  Code concerning  maltreatment. Judging  from the decision of the Panel of Judges Number 431 / Pid.B / 2018 / PN Bkl that the perpetrator is subject to imprisonment for 1 (one) year and 5 (five) months imprisonment and a case fee of Rp. 2000., (two thousand rupiah).
Keywords: persecution, not on target, sanctions, correlation.

## 1. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  yang  berakal  budi  (mampu menguasai makhluk lain), insan/orang. Manusia tidak mampu untuk hidup sendirian, manusia membutuhkan interaksi dengan makhluk lainnya agar ia bisa  bertahan  hidup,  terutama  antar  sesama  manusia.  Manusia  yang  hidup secara  berdampingan  diyakini  lebih  sering  untuk  melakukan  interaksi, dapat  dicontohkan  seperti  dalam  kehidupan  bertetangga.  Tetangga merupakan  orang  (rumah)  yang  rumahnya  berdekatan  atau  bersebelah- menyebelah  atau  orang  yang  tempat  tinggalnya  (rumahnya)  berdekatan. 1
Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk tetap terjaga akan sikap dan  sifat  seseorang  dengan  baik  terhadap  kehidupan  bertetangga, diantaranya bersikap baik kepadanya dengan tidak menyakitinya, 2 bersikap toleransi terhadap tetangganya serta menjaga akan keamanan tetangganya.
Manusia  dapat  bertindak  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan watak  yang  dimilikinya  sendiri.  Manusia  dapat  memberontak  melawan fisik,  spiritual  dan  kebutuhan  materialnya,  sebab  hal  itu,  manusia  bebas untuk menjalankan kehidupannya berdasarkan keinginannya sendiri. 3 Akan tetapi,  bebas  yang terbatas seperti  halnya tidak  menyakiti diri  sendiri  atau manusia lain terutama yang berdampingan (tetangga). Dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  kehidupan  bertetangga, tidak mengedepankan keegoisan diri ataupun membesarkan rasa emosi dan kesal  sehingga  menyebabkan  kericuhan  dan  keresahan  dalam  kehidupan bertetangga.
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1990, h. 941.
2 Abu Husayin Muslim Ibn Hajjáj al-Qusyayri Al—Naisaburi, Shahíh Muslim, Juz I. Bairut: ísá al-Báby al-Halaby waa al-Syurakah. 1395/1955, h. 161. Ahmad bin Hanbal ‗Abu Abdullah asy-Syaibaniy. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III. Al-Qairah: Mu‘sasah Qurtubah. T.th, h. 156. Lihat Muhammad Lutfi Abdullatif. Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.
3 Ali Syariati. Sejarah Masa Depan. DI Yogyakarta: Karkasa Media. 2017, h. 45.
Faktor  yang  mendukung  timbulnya  sebuah  permasalahan  dalam kehidupan  bertetangga  diantaranya  adalah  faktor  perekonomian  yang rendah,  perbedaan  strata  sosial,  perbedaan  pendapat  serta  golongan.  Dan diantara hal tersebut yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bertetangga,  terutama  dalam  kehidupan  pedesaan,  akan  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  hal  itu  dapat  terjadi  dalam  tatanan  kehidupan perkotaan.  Kejadian  yang  demikian  tidak  jarang  pula  berakhir  dengan adanya kekerasan atau kejahatan.
Indonesia merupakan Negara yang mengatur segala bentuk kekerasan atau  kejahatan  akan  mendapatkan  hukuman.  Semua  telah  diatur  dalam aturan  yang telah ditetapkan. Segala aturan tentang tingkah  laku  seseorang yang  dianggap  menyimpang  dan  melanggar  aturan  telah  dijelaskan  dalam KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Kejahatan-kejahatan  yang kerap  terjadi  dalam  kehidupan  bertetangga  adalah  kejahatan  berupa penganiayan, bahkan pelaku ataupun korban tidak menyadari apa yang telah terjadi  tersebut  merupakan  sebuah  tindakan  yang  termasuk  dalam  kategori penganiayaan.  Penganiayaan  merupakan  perbuatan  kejahatan  sengaja  atau tidak sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan (luka ringan/luka berat) atau bahkan kematian. Delik penganiayaan dalam tatanan hukum  dikategorikan  sebagai  kejahatan,  yaitu  perbuatan  yang  akan mendapatkan  hukuman  bagi  para  pelakunya  berdasarkan  KUHP  yang berlaku,  meskipun  didalamnya  tidak  memuat  arti  mengenai  penganiayaan itu sendiri.
Adapun  penganiayaan  berdasarkan  KUHP  dimuat  dalam  BAB  XX Pasal 351 – Pasal 356, yaitu;
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
f. Penganiayaan  terhadap  orang  yang  berkualitas  tertentu  (Pasal  356 KUHP).
Dalam  Islam  tindak  pidana  yang  dikemukakan  oleh  Abdul  Qadir Audah  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ahmad  Wardi  Muslich  dalam bukunya  yang  berjudul Hukum  Pidana  Islam adalah  setiap  perbuatan menyakiti  orang  lain  yang  mengenai  badannya,  tetapi  tidak  sampai menghilangkan  nyawanya,  sedangkan  menurut  Wahbah  Zuhaili  yang dikutip  pula  oleh  Ahmad  Wardi  Muslich  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum  Pidana  Islam ,  bahwa  setiap  tindakan  melawan  hukum  atas  badan manusia,  baik  berupa  pemotongan  anggota  badan,  pelukaan,  maupun pemukulan  sedangkan  jiwa  atau  nyawa  dan  hidupnya  masih  tetap  tidak diganggu. Intinya tindak pidana penganiayaan  adalah perbuatan  menyakiti, yaitu  setiap  pelanggaran  yang  sifatnya  menyakiti  atau  merusak  anggota manusia,  seperti  pukulan,  pencekikan,  pemotongan  dan  penempelengan. 4
Tindak  pidana  penganiayaan  menurut  Hukum  Pidana  Islam  adalah  setiap perbuatan  menyakitkan  yang  mengenai  badan  seseorang,  namun  tidak kematian.
Dalam Islam segala bentuk pelanggaran akan ada hukuman bagi para pelakunya,  hal  tersebut  diharapkan  agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulagi perbuatannya  lagi  dengan  hal  itu  dapat  menciptakan  kehidupan  yang tentram. Dalam Islam hukuman bagi para pelaku tindak pidana penganiayan adalah hukuman qishāsh , sebagaimana Allah Swt. berfirman:
َع  بَُْبَتَكَو
ٌُِذُ ْلْبِب  ٌَُذُ ْلْاَو  ِفََْ ْلْبِب  َفََْ ْلْاَو  ٍِْيَعْنبِب  ٍَْيَعْناَو  ِسْفَُّنبِب  َسْفَُّنا  ٌََّأ  بَهيِف  ْىِهْيَه َزََْأ بًَِب ْىُكْحَي ْىَن  ٍَْيَو ۚ ُهَن ٌةَربَّفَك َىُهَف ِهِب َقَّدَصَت  ًٍََْف ۚ  ٌصبَصِق َحوُرُجْناَو  ٍِِّّسنبِب  ٍَِّّسناَو َل
ُأَف ُ َّاللَّ
ٌَىًُِنبَّظنا ُىُه َكِئََٰنو
“Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya  jiwa  (dibalas)  dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung dengan  hidung,  telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya,
4 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005, h. 179.
maka  melepaskan  hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Barangsiapa tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah 5:45) 5
ُرْهَّشنا
ِهْيَهَع اوُدَتْعبَف  ْىُكْيَهَع  َٰيَدَتْعا  ًٍََِف ۚ  ٌصبَصِق  ُتبَيُرُحْناَو  ِواَرَحْنا ِرْهَّشنبِب  ُواَرَحْنا
ٍَيِقَّتًُْنا َعَي َ َّاللَّ  ٌََّأ اىًَُهْعاَو َ َّاللَّ اىُقَّتاَو ۚ ْىُكْيَهَع  َٰيَدَتْعا بَي ِمْثًِِب
“Bulan  haram  dengan  bulan  haram,  dan  pada  sesuatu  yang  patut dihormati,  berlaku  hukum  qishaash.  Oleh  sebab  itu  barangsiapa  yang menyerang  kamu,  maka  seranglah  ia,  seimbang  dengan  serangannya terhadapmu.  Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah 1:194) 6
Penganiayaan  dalam  hukum  positif  dan  hukum  pidana  Islam merupakan  suatu  kejahatan  yang  dilarang,  karena  dapat  mengancam ketentraman  dan  ketenangan  orang  lain,  keluarga  ataupun  dirinya.  Dan akan ada hukuman bagi siapapun yang telah melakukannya.
Adapun  kronologi  kasus  yang  terdapat  dalam  putusan  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan adalah bahwa terdakwa Moch. Tuki pada  hari  Selasa  tanggal  09  Oktober  2018  sekitar  jam  17.30  WIB  akan pergi  mandi  lalu  melihat  ada  beberapa  orang  warga  sekitar  melihat-lihat kedalam  pekarangan  rumah  terdakwa  yang  berada  di  Dsn.  Barangan  Ds. Bunajih  Kec.  Labang  Kab.  Bangkalan  melihat  hal  tersebut  lalu  terdakwa emosi,  sehingga  kemudian  terdakwa  mengambil  sebilah  arit  sambil berjalan  menghampiri  beberapa  orang  tersebut  namun  saat  didatanginya lalu  orang-orang  tersebut  langsung  pergi  yang  mana  membuat  sikap terdakwa  menjadi  bertambah  emosi  sehingga  akhirnya  terdakwa  lalu menyanggong  atau  menunggu  orang-orang  yang  akan  melintas  di  jalan tersebut  tersebut  dengan  maksud  menanyakan  sikap  warga  sekitar  yang
5 Shaleh Dahlan, Dkk. Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al- Quran. Diponegoro: CV. Penerbit Diponegoro. 2007, h. 192.
6 Ibid 58.
selalu  memantau  rumah  terdakwa.    Selanjutnya  tidak  lama  kemudian sekitar  jam  18.30  wib  terdakwa  melihat  saksi  korban  Mojar  mengendarai sepeda  motor  melintas  dijalan  tersebut  dan  terdakwa  lalu  mencoba menghentikannya  namun  saksi  korban  Mojar  tetap  melajukan  sepeda motornya  yang  mana  membuat  terdakwa  semakin  emosi.  Setelah  itu terdakwa  langsung  membacokkan  sebilah  aritnya  ke  arah  saksi  korban Mojar hingga mengenai tangan kiri bagian lengan bawah kiri.
Akibat  kejadian  tersebut,  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka  berat  dengan  menjatuhkan  hukuman  pidan  kepada  terdakwa  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  5  (lima)  bulan  dan  membebankan biaya  perkara  sebesar  Rp.  2000,00-  (dua  ribu  rupiah)  serta  biaya  saksi korban  selama  berada  dalam  rumah  sakit  ditangguhkan  kepada  keluarga terdakwa.
2. Pembahasan
1. Tindak Pidana Tidak Tepat Sasaran dalam Hukum Pidana Islam
Tindak  pidana  penganiayaan  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat dikategorikan  menjadi  tindak  pidana  atas  selain  jiwa  (penganiayaan) dengan    sengaja  yaitu  pelaku  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan yang  dilarang  dan  melawan  hukum  dengan  maksud  supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang, dan tindak pidana atas selain  jiwa  (penganiayaan)  secara  tidak  sengaja  yaitu  suatu  perbuatan dimana  pelaku  sengaja  melakukan  suatu  perbuatan,  tetapi  tidak  ada maksud  untuk  menyakiti/melukai  orang  lain  dengan  melawan  hukum. Jadi  tindak  pidana  atas  selain  jiwa  dengan  tidak  sengaja/kesalahan adalah  pelaku  memang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan,  tetapi perbuatan  tersebut  sama  sekali  tidak  dimaksudkannya  untuk mengenai/melukai/menyakiti  orang  lain.  namun  kenyataannya  ada korban akibat perbuatan tersebut.
Akan  tetapi  menurut  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  selain  dua  hal tersebut terdapat tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) ketiga, yaitu tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) menyerupai sengaja, yaitu suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  memukul orang  lain  dengan  benda/apapun  yang  ringan  namun  menyebabkan orang tersebut menderita luka berat.
penganiayaan  ( jināyah terhadap  selain  jiwa)  dapat  dilakukan secara sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Dalam hukum pidana Islam para ulama membagi menjadi lima macam: 7
1. Ibanat  al-atraf ,  yaitu  memotong  anggota  badan,  termasuk didalamnya  pemotongan  tangan,  kaki,  jari,  hidung,  gigi  dan sebagainya;
2. Idzhab  ma’al-athraf ,  yaitu  menghilangkan  fungsi  anggota  badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya),  misalnya  membuat  korban  tuli,  bisu,  buta  dan sebagainya;
3. As-syaj , yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4. Al-jarh ,  yaitu  pelukaan  terhadap  selain  wajah  dan  kepala  termasuk didalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada; dan
5. Pelukaan  yang  tidak  masuk  ke  dalam  salah  satu  dari  empat  jenis pelukaan diatas.
Tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan apabila telah memenuhi unsur-unsur, dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur yang bisa menyebabkan kejahatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana penganiayaan,  diantaranya  adalah  secara  yuridis  normatif,  dimana dalam  satu  aspek  harus  didasari  oleh  suatu  dalil  yang  menentukan larangan  terhadap  perilaku  tertentu  dan  diancam  dengan  hukuman.
7 A.  Dzajuli. Fiqh  Jinayah:  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam .  Jakarta: Rajawali Press. 1996, h. 146-147.
Dalam  hal  ini  mengandung  unsur  materiil,  yaitu  sikap  yang  dapat dinilai  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  sesuatu  yang  diperintahkan oleh  Allah  Swt.  selanjutnya  adalah  unsur  moral,  yaitu  kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu  yang secara nyata  mempunyai  nilai yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  dalam  hal  ini  seseorang  yang melakukan larangan tersebut harus seorang mukallaf.
Allah  Swt.  mensyari’atkan  3  macam  hukuman  bagi  siapa  saja yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  baik  kejahatan  yang menghilangkan  jiwa  ataupun  tidak  dan  hal  tersebut  dilakukan  secara sengaja  ataupun  tidak  sengaja.  Hukuman  tindak  pidana  dalam  hukum pidana  Islam  ini  dibagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  hukuman  pokok  dan hukuman pengganti. Hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana adalah hukuman qishāsh ,  sedangkan  hukuman  pengganti  jika  hukuman qishāsh terhalang  atau  gugur  karena  ada  beberapa  sebab  adalah hukuman diyat atau ta’zir .
Qishāsh secara  bahasa  adalah  menggunting,  mendekati, menceritakan,  mengikuti  (jejaknya)  dan  membalas.  Sedangkan  secara istilah, Ibnu Mauzur dalam Lisān al-Arab menyebutkan suatu hukuman yang  ditetapkan  dengan  cara  mengikuti  bentuk  tindakan  pidana  yang dilakukan. 8
Diyat secara  bahasa  adalah  bila  wali  membunuh  memberikan harta  sebagai  tebusan  nyawa/lainnya.  Sedangkan  pengertian  secara syari’at diyat adalah  harta  yang  wajib  dibayarkan  kepada  korban  atau walinya karena disebabkan oleh tindak pidana terhadap jiwa atau selain jiwa. 9
Kadar  hukuman diyat yang  biasa  menjadi  patokan  adalah dengan unta, untuk tindak hukuman paling berat adalah 100 ekor unta.
8 Paisol  Burlian. Implementasi  Konsep  Hukum  Qishash  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2015, h. 28.
9 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Shahih Fiqh Sunnah, terjemah: Abu Ihsan. H. 342
Jika  tidak  dapat  membayar  dengan  unta  maka  beralih  pada  harga  unta tersebut atau dengan membayar 100 dinar atau 12.500 dirham. 10
Hukuman diyat merupakan  hukuman  pengganti  yang  dilakukan apabila  hukuman qishāsh tidak  bisa  dilaksanakan  akibat  sebab-sebab tertentu,  hukuman qishāsh gugur  dan  pelaku  tetap  akan  mendapatkan hukuman, bukan hukuman qishāsh lagi melainkan hukuman diyat. Diyat akan  menjadi  hukuman  pengganti  bagi  hukuman qishāsh apabila penganiayaan  yang  dilakukan  tersebut  secara  sengaja,  dan  apabila tindakan penganiayaan tersebut dilakukan secara menyerupai sengaja/kesalahan/kealpaan, maka hukum dari hukuman diyat ini adalah hukuman pokok.
Diyat sebagai hukuman pokok atau sebagai hukuman pengganti dapat diistilahkan dengan diyat yang penuh ( kāmilah ), yang artinya 100 ekor unta. Adapun diyat yang kurang dari diyat yang penuh maka dapat diistilahkan dengan istilah irsh . Irsh terbagi menjadi dua macam, yaitu irsh yaang  sudah  ditentukan  ( muqaddar ),  dan irsh yang  belum ditentukan ( ghairu muqaddar ). 11
Sedangkan Ta’zir menurut  bahasa  adalah ta’dib atau  memberi pelajaran. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ . Melainkan diserahkan kepada qadli (hakim), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. 12
2. Tindak  Pidana  Tidak  Tepat  Sasaran  dalam  Pasal  351  ayat  (2) KUHP Berdasarkan Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Bkl
Berdasarkan  kasus  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  hal tersebut  merupakan  sebuah  penganiayaan  yang  dapat  dikategorikan  ke dalam penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat. Penganiayaan biasa  yang  menyebabkan  luka  berat  tersebut terdapat  dalam  Pasal  351 ayat (2) KUHP, hal itu sebagaimana berikut;
10 Opcit, h. 597
11 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 2005, h.196.
12 Oemar Sono. Hukum Hakim Pidana . Jakarta: Erlangga. 2018, h. 19.
Pasal 351 KUHP: 13
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah;
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
(3) Jika  mengakibatkan  kematian,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama tujuh tahun
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Adapun  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  351
KUHP antara lain sebagai berikut:
(1) Adanya kesengajaan;
Unsur kesengajaan  merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam  tindak  unsur  kesengajaan  harus  diartikan  sempit,  yaitu kesengajaan dengan maksud ( opzet alsogmerk ).
Namun  demikian  patut  menjadi  cacatan,  bahwa  sekalipun kesengajaan  dalam  tindak  itu  bisa  ditafsirkan  kesengajaan  dengan sadar  akan  kemungkinan  tetapi  penafsiran  tersebut  juga  terbatas pada  adanya  kesengajaan  sebagai  kemungkinan  terhadap  akibat. Artinya  kemungkinannnya  penafsiran  secara  luas  terhadap  unsur kesengajaan  itu,  yaitu  kesengajaan  sebagai  kepastian,  hanya dimungkinkan  terhadap  akibatnya.  Sementara  terhadap  perbuatan sendiri  haruslah  merupakan  tujuan  pelaku.  Artinya  perbuatan  itu haruslah  perbuatan  yang  benar-benar  ditujukan  oleh  pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.
(2) Adanya perbuatan;
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud  adalah  aktifis  yang  bersifat  positif.  Dimana  manusia
13 R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia. 1995, h. 244.
menggunakan  anggota  tubuhnya  untuk  melakukan  aktifitasnya sehari-hari,  sedangkan  sifat  abstrak  yang  dimaksud  adalah perbuatan  yang  mengandung  sifat  kekerasan  fisik  dalam  bentuk memukul,  menendang,  mencubit,  mengiris,  membacok  dan sebagainya.
(3) Adanya  perbuatan  (yang  dituju),  rasa  sakit  pada  tubuh dan/atau luka pada tubuh;
a) Membuat perasaan tidak enak,
b) Rasa  sakit  pada  tubuh,  penderitaan  yang  tidak menampakkan perubahan pada tubuh,
c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan,
d) Merusak kesehatan orang.
(4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya;
Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  telah dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan kejahatan berupa tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  terhadap  tetangganya yang  sebelumnya  tidak  ia  kenali  dan  ternyata  korban  merupakan kerabat  dekatnya,  hal  itu  sesuai  dengan  putusan  Majelis  Hakim Nomor  431/Pid.B/2018/PN  Bkl.  Atas  tindakan  yang  telah  ia lakukan  tersebut  Majelis  Hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana terhadap  terdakwa  dalam  bentuk  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  5  (lima)  bulan  dengan  menetapkan  masa  penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana  yang  dijatuhkan,  tak  hanya  itu,  terdakwa  juga  dibebankan membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (dua  ribu  rupiah), serta biaya korban selama berada dirumah sakit yang ditangguhkan kepada  pihak  keluarga  terdakwa.  Putusan  yang  diucapkan  oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan ini mengacu pada aturan Pasal 351 ayat (2) KUHP.
Dalam  memberikan  pertimbangannya  dalam  tindak  pidana penganiayaan  tersebut  termasuk  didalamnya  hal-hal  yang memberatkan  atau  meringankan  terdakwa.  Adapun  hal-hal  yang dapat memberatkan terdakwa adalah hal-hal yang berkaitan dengan akibat  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa  terhadap korban/saksi korban hingga mengalami luka berat pada tangan kiri bagian  lengan  bawah  kiri  dan  mengharuskannya  untuk  dirawat  di puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan operasi pada  tangannya  tersebut.  Fakta  tersebut  diperkuat  dengan dilakukannya Visum oleh Dr. Edy Suharto SpF di RSUD Syarifah ambami Rato Ebu Bangkalan.
Selain  tentang  hal-hal  yang  dapat  memberatkan,  terdapat pula hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dari hukuman yang seharusnya.  Diantaranya  adalah  terdakwa  menyesali  perbuatannya dan  berjanji  untuk  tidak  mengulanginya  lagi,  terdakwa  dan  saksi korban sudah  berdamai dan saling  memaafkan, keluarga terdakwa membiayai  semua  biaya  selama  korban  dirawat  dirumah  sakit, sehingga Majelis Hakim pun  juga  mempertimbangkan putusannya dengan  memperhatikan  terdakwa  pada  tuntutan  yang  dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umun.
Dalam  memutuskan  perkaranya  tersebut  hakim  memiliki beberapa  teori  yang  digunakan  untuk  menjatuhkan  putusannya, yaitu  keseimbangan,  yaitu  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan  perkara.  Keseimbangan  dalam  praktiknya  dirumuskan dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  pidana  bagi  terdakwa  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  (f) KUHP.  Jadi  dalam  hal  ini  hakim  sudah  dengan  sepantasnya  dan selayaknya  dalam  memutuskan  perkara  ini  dengan  sikap  yang seimbang  atau  tidak  berat  sebelah  sehingga  dalam  memutuskan perkara hakim dapat memutuskan dengan rasa keadilannya.
Dalam  menjalankan  amanahnya,  Majelis  Hakim  dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa apa yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa terhadap  saksi  korban  sudah  sesuai dengan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana penganiayaan,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  apa  yang  telah terjadi  sesuai  dengan  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum,  barang bukti  serta  keterangan  saksi.  Bahwa  terdakwa  dengan  sah dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  biasa yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang terkandung dalam Pasal  351  ayat  (2)  KUHP.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  telah menjalankannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Korelasi  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP  dengan  Hukum  Pidana Islam tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Tindak  pidana  penganiayaan  tidak  dijelaskan  secara  rinci dalam KUHP tersebut, akan tetapi hanya dijelaskan secara singkat. Sehingga  dapat  disimpulkan  sesuai  dengan  keterangan  yang terdapat dalam KUHP tersebut yang tepatnya dalam Pasal 351-356 KUHP  Bahwa  tindak  pidana  penganiayaan  merupakan  suatu perbuatan  kejahatan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  terhadap seseorang  sehingga  mengakibatkan  cacat  badan  (luka  ringan/luka berat) atau bahkan kematian.
Telah  dijelaskan  pula  dalam  hukum  pidana  Islam  bahwa tindak pidana atas selain jiwa/ jināyah selain pembunuhan atau yang sering  dikenal  dengan  sebutan  tindak  pidana  penganiayaan  adalah setiap  perbuatan  haram  yang  dilakukan  terhadap  anggota  tubuh, baik  dengan  cara  memotong,  melukai  maupun  menghilangkan fungsinya,  atau  dalam  pengertian  lainnya  bahwa  tindak  pidana penganiayaan  adalah  setiap  perbuatan  yang  menyakitkan  yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.
Berdasarkan  keterangan  diatas,  jelas  telah  dapat  kita  tarik kesimpulannnya  bahwa  tindak  pidana  penganiayaan  baik  dalam hukum  positif  (Pasal  351-356  KUHP)  dan  hukum  Islam  (hukum pidana  Islam)  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat,  dikarenakan kejahatan  berupa  tindak  pidana  penganiayaan  ini  sama-sama dikategorikan  dalam  sebuah  delik  kejahatan  yang  dapat  dilakukan oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  baik  secara  sengaja  ataupun tidak  sengaja  yang  dapat  mengancam/mencelakai  orang  lain, dengan apa yang telah dilakukannya tersebut tentu dapat menyakiti orang  yang  telah  menjadi  sasarannya  tersebut.  Tak  hanya  itu, mengenai apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut juga dapat mengakibatkan  hal-hal  negatif  terhadap  orang-orang  yang  berada disekitarnya.  Dapat  dicontohkan  seperti  kasus  yang  telah mendapatkan  putusan  tetap  oleh  Majelis  Hakim  yang  dipaparkan diatas, bahwa kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa (pelaku tindak  penganiayaan)  terhadap  saksi  korban  tersebut  tidak  hanya merugikan saksi korbannya saja, akan tetapi ia telah menimbulkan keresahan dan ketakutan para warga sekitar, keluarga saksi korban dan  juga  keluarga  pelaku,  lebih-lebih  ia  akan  merasakan  kerugian dan penyesalan dalam dirinya sendiri akibat ulahnya tersebut.
Adapun  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana penganiayaan tersebut dalam  KUHP ataupun  hukum pidana Islam lantas  tidak  akan  langsung  dihukumi  telah  melakukan  perbuatan kejahatan  berupa  penganiayaan  sebelum  ia  diperiksa  dan  telah memenuhi unsur-unsur telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dikarenakan sebuah tindak pidana kejahatan banyak jenis dan macamnya, tidak hanya tindak pidana penganiayaan saja, maka  dari  itu  perbuatan  tercela  yang  telah  sangat  jelas  dilarang untuk  tidak  dilakukan  itu  harus  menyesuaikan  apa  yang  telah terjadi  secara  nyata  dengan  unsur-unsur  yang  telah  ada
ketetapannya agar orang yang telah melakukan tindak kejahatan itu bisa diberi  hukuman  yang pantas sesuai dengan perbuatannya  dan juga dapat menimbulkan hati takut dan jera untuk tidak melakukan hal  yang  sama  ataupun  hal-hal  lainnya  yang  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan kepada orang lain.
Keterkaitan  antara  Pasal  351  KUHP  dan  hukum  pidana Islam  juga  dapat  memberikan  jalan  untuk  para  Majelis  Hakim dalam  menentukan  hukuman  yang  sepantasnya  terhadap  pelaku. Meskipun dalam negara kita tidak diberlakukan secara menyeluruh tentang  hukum  pidana  Islam,  akan  tetapi  hal  tersebut  juga  dapat dijadikan tolak ukur para Majelis Hakim dalam
mempertimbangkan  putusannya,  hal  tersebut  sejalan  dengan  apa yang  telah  ada  dalam  kenyataan  yang  ada  dan  dikarenakan  pula mayoritas warga  sekitar pelaku  menganut agama  Islam. tak hanya itu, berdasarkan penjelasannya mengenai tindak pidana penganiayaan  dalam  Pasal  351  KUHP  dan  hukum  pidana  Islam sangat  berkaitan,  baik  dalam  pengertiannya  hingga  sampai  pada hukumannya.
Hal  ini  juga  dapat  membuat  orang  lain  tidak  melakukan tindak  pidana  penganiayaan,  bahkan  tindak  pidana  apapun  karena perbuatan  pidana  selain  dapat  merugikan  dirinya  dan  juga keluarganya  bahkan  siapapun  yang  merasa  mengenalinya  dapat membuat dirinya dijauhi  akibat perbuatannya tersebut.  Pelaku  yag telah  dihukum  tidak  hanya  selesai  dalam  hukuman  yang  telah dijalaninya  selama  berada  didunia  saja,  akan  tetapi  juga  akan mendapatkan  hukuman  yang  berbeda  nantinya  di  akhirat  apabila tidak  bertaubat  dengan  kesungguhan  hatinya  dan  tidak  akan mengulangi  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Tuhan  yang  Maha  Esa ataupun  tindakan-tindakan  lainnya  yang  dapat  dikategorikan sebuah tindak kejahatan terhadap orang lain.
Dengan  adanya  hubungan  yang  sangat  erat  tersebut,  maka semua  manusia  harus  bisa  mengupayakan  dirinya  sendiri  untuk mengendalikan  hasrat  dirinya  untuk  tidak  melakukan  kejahatan, melukai  atau  menyakiti  orang  lain  dan  mampu  untuk  meredam emosi serta dapat menetralkan egoismenya dalam kehidupannya.

## 3. Kesimpulan
1. Dalam Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan  tidak  tepat  sasaran  dapat  dikategorikan  sebagaimana tindak  pidana  atas  selain  jiwa  (penganiayaan).  Dalam  hukum  pidana Islam  penganiayaan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  tersebut termasuk  dalam  jenis  penganiayaan  dalam  bagian Ibanat  al-athraf , yaitu  tindakan  terhadap  perusakan  anggota  badan,  sebagaimana  yang telah  terjadi  pada  korban.  Dengan  begitu  pelaku  dapat  menerima hukuman  berupa  hukuman qishāsh sebagai  hukuman  pokoknya, dikarenakan pelaku memang memiliki niatan untuk melukai/merugikan  orang  lain,  akan  tetapi  orang  yang  dituju  tidak tepat  sasaran  seperti  apa  yang  telah  diniatinya,  dan  pelaku  bisa mendapatkan  hukuman diyat bila  terdapat  beberapa  hal  yang menyebabkan hukuman qishāsh gugur.
2. Korelasi  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP  dengan  hukum  pidana  Islam tentang  penganiayaan  tidak  tepat  sasaran  terhadap  putusan  majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Nomor
431/Pid.B/2018/PN  Bkl  dapat  ditemukan  dari  hal  yang  mendasar, seperti berdasarkan pengertian, jenis, serta dari sanksi. Apa yang telah diperbuat  oleh  pelaku,  itulah  yang  akan  ia  terima  nantinya  sebagai hukumannya bahwa ia telah melakukan tindakan yang tidak wajar dan dapat  merusak  ketenangan  warga  atau  masyarakat  sekitar.  Hal-hal yang  berlaku  terhadap  pelaku  yang  telah  tertuang  dalam  KUHP
ataupun dalam hukum pidana Islam sekalipun bukanlah sebagai ajang balas  dendam  bagi  pelaku  tindak  kejahatan,  terutama  kejahatan penganiayaan  ini.  Melainkan  hal  tersebut  agar  pelaku  bisa  sadar  dan jera  terhadap  apa  yang  telah  dilakukannya,  serta  berjanji  untuk  tidak akan  mengulanginya  lagi,  juga  sebagai  contoh  dan  tolak  ukur  bagi masyarakat yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Burlian,  Paisol.  2015. Implementasi  Konsep  Hukum  Qishash  di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Dzajuli,  A.  1996. Fiqh  Jinayah:  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam Islam . Jakarta: Rajawali Press.
Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. Tt. Shahih Fiqh Sunnah, terjemah: Abu Ihsan.
Kebudayaan,  Departemen  Pendidikan.  1990. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. 2015. Kode etik dan Pedoman Hakim . Jakarta: Komisi Yudisial RI.
Muslich,  Ahmad  Wardi.  2005. Hukum  Pidana  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Pengadilan  Negeri  Bangkalan.  2019. Putusan  Majelis  Hakim  Nomor 431/Pid.B/2018/PN/Bkl . Bangkalan: PN. Bangkalan
Seno, Oemar. 2018. Hukum Hakim Pidana . Jakarta: Erlangga.
Shaleh,  Dahlan,  Dkk.  2007. Asbābun  Nuzūl  Latar  Belakang  Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran . Diponegoro: CV. Penerbit Diponegoro.
Soesilo,  R.  1995. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia.
Syariati, Ali. 2017. Sejarah Masa Depan . DI Yogyakarta: Karkasa Media