## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
Mike Kalora 1 , Barkah Rosadi 2 , Sahromi 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Correspondent author: mIkekalora75@gmail.com Kota Bandung, Indonesia

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  the  capitation  policy  in  the  JKN  era  through  BPJS  in  the Cimahi Tengah Health Center, Cimahi City in particular, and Indonesia in general, the quality of health services and employee performance have not met expectations. This is caused by the  implementation  of  policies  that  have  not  been  optimal  and  knowledge  about  this capitation  policy  has  not  been  understood.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of capitation  policy  implementation  and  performance  on  improving  the  quality  of  health services  in  the  Cimahi  Tengah  Community  Health  Center,  Cimahi  City.  The  method  in  this study is to use a descriptive analysis method, namely by describing each variable and testing both  variables  with  a  quantitative  (statistical)  approach  which  is  then  analyzed  and compared with existing theories and problems to draw conclusions. Based on the findings in this  study,  the  provision  of  capitation  policies,  both  material  and  non-material,  needs  to  be fulfilled  so  that  employees  can  achieve  performance  that  is  in  line  with  organizational expectations.  For  this  reason,  it  is  necessary  for  the  leadership  to  pay  attention  to  the implementation  and  application  of  the  capitation  system  built  to  achieve  organizational goals and objectives.

## Keywords: Capitation Policy; Health Services; Performance

## Abstrak
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan  kapitasi  di  era  JKN  melalui  BPJS  di lingkungan  Puskesmas  Cimahi  Tengah  Kota  Cimahi  pada  Khususnya  dan  Indonesia  pada umumnya  kualitas  pelayanan  kesehatan  serta  kinerja  pegawai  belum  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  penerapan  kebijakan  yang  belum  optimal  serta pengetahuan  tentang  kebijakan  kapitasi  ini  belum  dipahami.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  implementasi  kebijakan  kapitasi  dan  kinerja  terhadap  peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas Cimahi Tengah Kota Cimahi. Metode dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  deskriftif  analisis  yaitu  dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji kedua variabel dengan pendekatan kuantitatif  (statistik)  yang  selanjutnya  dianalisis  dan  dibandingkan  dengan  teori  serta masalah  yang  ada  untuk  diambil  kesimpulan.  Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  ini, pemberian  kebijakan  Kapitasi  baik  yang  bersifat  material  maupun  non  material  perlu dipenuhi  agar  pegawai  dapat  mencapai  kinerja  yang  sesuai  dengan  harapan  organisasi. Untuk  itu  perlu  kiranya  pimpinan  memperhatikan  pelaksanaan  dan  penerapan  sistem kapitasi yang dibangun dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi..

## Kata Kunci: Kebijakan Kapitasi; Kinerja; Pelayanan Kesehatan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1006-1016 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di bidang  kesehatan  dan  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau  (Puspita  &  Mustakim,  2021;  Sarasnita  et  al.,  2021).  kapitasi  adalah  sistem pembayaran yang dilaksanakan pada FKTP khususnya perawatan rawat jalan yang bekerja sama  dengan  BPJS  Kesehatan.  Pembayaran  itu  didasarkan  pada  jumlah  peserta  yang terdaftar  di  faskes  tersebut  dikalikan  dengan  besaran  kapitasi  per  jiwa  (Ananta,  2017). Kesadaran  tentang  pentingnya  jaminan  perlindungan  sosial  terus  berkembang  sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Agustina et al., 2022).
Dengan  dimasukkannya  Sistem  Jaminan  Sosial  dalam  perubahan  UUD  1945,  kemudian terbitnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN)  menjadi  suatu  bukti  yang  kuat  bahwa  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan terkait,  memiliki  komitmen  yang  besar  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyatnya.  Melalui  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Agustina et al., 2022).
Menurut  Ikhsan  et  al.  (2021)  Guna  mewujudkan  komitmen  global  sebagaimana  amanat resolusi  WHO  ke-58  tahun  2005  di  Jenewa  yang  menginginkan  setiap  negara mengembangkan  Universal  Health  Coverage  (UHC)  bagi  seluruh  penduduk,  maka pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  jaminan  kesehatan  masyarakat  melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah lama dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT. Askes (Persero)  dan  PT.  Jamsostek  (Persero)  yang  melayani  antara  lain  pegawai  negeri  sipil,  TNI, penerima  pensiun,  veteran,  dan  pegawai  swasta.  Untuk  masyarakat  miskin  dan  tidak mampu,  pemerintah  memberikan  jaminan  melalui  skema  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya Kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit dikendalikan.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pada  tahun  2004  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  ini  mengamanatkan  bahwa  program  jaminan  sosial  wajib  bagi  seluruh  penduduk termasuk  program  Jaminan  Kesehatan  melalui  suatu  badan  penyelenggara  jaminan  sosial (Ikhsan  et  al.,  2021).  Badan  penyelenggara  jaminan  sosial  telah  diatur  dengan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  (Mariyam,  2018).  Untuk  program Jaminan  Kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan,  implementasinya  telah dimulai  sejak  awal  tahun  2014.  Program  tersebut  selanjutnya  disebut  sebagai  program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Respon masyarakat terhadap JKN sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan layanan  kesehatan  yang  meningkat  tajam.  Sejak  diberlakukannya  Jaminan  Kesehatan Nasional/JKN per tanggal 1 Januari 2014,  Jumlah peserta yang cukup besar ini berdampak kepada aspek pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut program  JKN  dituangkan  dalam  pengalokasian  dana  jaminan  kesehatan/JKN,  sebesar Rp.33Triliun  atau  3,7%  pada  APBNP  2014.  Implementasinya  cukup  luas  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan dana jaminan kesehatan nasional. Dana tersebut  disebut dengan Dana Kapitasi.
BPJS kesehatan menghimpun iuran yang dibayar oleh masyarakat yang telah mendaftarkan diri  sebagai  peserta  program  JKN  (Mizani  et  al.,  2021).  Selanjutnya  BPJS,  mendistribusikan anggaran  jaminan  kesehatan  masyarakat  secara  kapitasi  untuk  mengoptimalkan pelayanan.  Istilah  kapitasi  berasal  dari  kata  kapital  yang  berarti  kepala  (Ekawati  & Nurhalimah, 2022). Sistem kapitasi berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu. Dalam hal JKN ini, kepala berarti orang atau peserta atau anggota program BPJS Kesehatan.
Pendistribusian  dana  BPJS  secara  kapitasi  adalah  suatu  metode  pembayaran  untuk  jasa pelayanan  kesehatan  di  mana  pemberi  pelayanan  kesehatan  di  FKTP  menerima  sejumlah tetap  penghasilan  per peserta,  per periode  waktu  untuk  pelayanan  yang  telah  ditentukan (Ekawati  &  Nurhalimah,  2022).  Hal  ini  dipertegas  dengan  Pasal  1  Angka  (6)  Peraturan Presiden  Nomor  32  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Kapitasi  adalah  besaran pembayaran  per  bulan  yang  dibayar di muka  kepada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Puskesmas  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang bertanggungjawab  terhadap  pembangunan  kesehatan  di  wilayah  kerjanya.  Puskesmas berperan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  untuk  meningkatkan  kesadaran,kemauan dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  penduduk  agar  memperoleh  derajat  kesehatan yang  optimal  (Ratnawati  &  Kholis,  2020).  Dengan  demikian  Puskesmas  berfungsi  sebagai pusat  penggerak  pembangunan  berwawasan  kesehatan,pusat  pemberdayaan  keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1006-1016 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224

## METODOLOGI
Metode  pada  penelitian  ini  yaitu  kuantitatif  yang  merupakan  metode  penelitain  dengan landasan dasar falsafah positivism, yang berguna untuk menganalisis sebagian populasi dan sampel, data yang dikumpulkan mengacu pada instrumen penelitian dengan analisis data bersifat  statistik yang  tujuannya  untuk melakukan  uji hipotesis  yang  sudah  diterapkan  (Uma Sekaran, 2013). Korelasi setiap variabel yaitu hubungan kausalitas dimana terdapat variabel bebas  beserta  variable  terikat.  Variabel  bebasnya  yaitu  Implementasi  Kebijakan  Dana Kapitasi  dan  Kinerja    yang  meliputi,  Pengetahuan  dan  Keterampilan  sedangkan  variabel terikat  yaitu  kualitas  pelayanan  dimana  terdiri  dari  assurance,  reliability,  tangible, responsiveness  dan  empathy.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Implementasi  kebijakan  , dana  kapitasi,  kualitas  pelayanan  dan  kinerja  pegawai.  Subjeknya  seluruh  pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  di  lingkungan  Puskesmas  Cimahi  Tengah  Kota  Cimahi  sebanyak  31  orang,  dan pengguna  layanan kesehatan di puskesmas yaitu pasien.
Kinerja  adalah  pencapaian  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan juga harus mengetahui bagaiman cara memperlakukan karyawan melalui pemimpin dalam perusahaan  itu  sendiri,  selain  itu  perusahaan  harus  senantiasa  memberikan  motivasi terhadap karyawannya. Konseptual Analisis Dampak Kebijakan Implementasi Dana Kapitasi dan  Kinerja  Dalam  meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  Cimahi Tengah. Adapun model penelitin ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 . Kerangka pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Responden
Berdasarkan  pada  hasil  temuan  dari  penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa  mayoritas responden  di  puskesmas  cimahi  mayoritas  berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  (19  orang),
X 1 X 2 Y   Y X2  Y X1  Y 

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berpendidikan SMA lebih banyank jika dibandingkan dengan pendidikan lainnya sebanyak (16 orang), dan responden mayoritas berusia 20-30 tahun.
Tabel 1. Karakteristik responden Karakteristik Keterangan Frekuensi Jenis kelamin Laki-laki Wanita 19 12 Pendidikan SMA S1 S2 S3 16 11 4 0 Usia 20-30 tahun 30-40 tahun Lebih daru 40 tahun 19 10 2 Sumber: Data diolah, 2023 Analisis deskriptif Tabel 2. Analisis desktiptif No Variabel Rata- Rata Skor Standar Deviasi Interpretasi 1 Implementasi kebijakan 3,9 0,2363 Baik 2 Kinerja pegawai 4,0 0,1779 Baik 3 Kualitas pelayanan 3,7 0,2032 Baik Sumber: Data diolah, 2023
Dalam  Tabel  2,  hasil  diperoleh  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  setiap  variable menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif masuk kedalam kategori baik.

## Uji validitas dan reliabilitas
Berdasarkan  kuesioner  yang  terdiri  dari  variabel  implementasi  kebijakan,  kinerja  pegawai dan  kualitas  pelayanan,  diperoleh  nilai  rata-rata  pada  uji  validitas  diatas  0,3.  Jika  nilai standar  dari  validitas  diperoleh  lebih  dari  0,3,  maka  pertanyaan  tersebut  dapat  dikatakan valid. Adapun pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Uji reliabilitas Variabel Nilai reliabilitas r-kritis Keterangan Implementasi kebijakan 0,681 0,6 Reliabel Kinerja pegawai 0,716 0,6 Reliabel Kualitas pelayanan 0,762 0,6 Reliabel Sumber: Data diolah, 2023

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1006-1016 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  yang  disajikan  melalui  tabel  diatas  terlihat  bahwa  seluruh variabel  menunjukkan  hasil  yang  reliabel,  dimana  nilai  koefisien  reliabilitas  masing-masing variabel  lebih  besar  dari  r  kritis  sebesar  0,6.  Dengan  demikian  seluruh  variabel  penelitian memiliki reliabilitas yang baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  merupakan  sebuah  uji  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menilai  sebaran data  pada  sebuah  kelompok  variabel  apakah  sebaran  data  tersebut  berdistribusi  normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Unstandardiz ed Residual N 31 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 2,01047937 Most Extreme Absolute 0,073 Differences Positive 0,047 Negative -0,073 Test Statistic 0,073 Asymp. Sig (2-tailed) 0,073 a.  Test distribution is Normal
b.  Calculated from data
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai  Asymp.  Sig  (2-tailed) adalah  sebesar  0,073.  Dikarenakan  nilai  Asymp.  Sig  (2-tailed)    lebih  besar  dari  taraf  nyata signifikansi  yang  ditetapkan  (0,073  >  0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data unstandardized residual telah berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Menurut  Sugiono  (2016)  pengujian  multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah model  regresi  ditemukan  adanya  interkorelasi  atau  kolinearitas  antar  variabel.  Adapun pengujiannya adalah sebagau berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Implementasi kebijakan .594 1,682 Kinerja pegawai .682 1,466 a.  Dependent Variable : Kualitas pelayanan Sumber: Data diolah, 2023

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dari  hasil  tabel  di  atas,  diperoleh  dua  variabel  bebas  yaitu  implementasi  kebijakan  dan kinerja  pegawai  memiliki  nilai  tolerance  sebesar  0,594  dan  0,682  dengan  nilai  VIF    masing- masing sebesar 1,682 dan 1,466. Hasil ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara  variabel  bebas  tersebut  dan  memenuhi  persyaratan  asumsi  klasik  multikolinearitas karena  pada  Tolerance  lebih  besar  dari  0.10,  sedangkan  pada  VIF  lebih  kecil  dari  10,00. Adapun pengujian uji parsial adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Parsial Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 6,046 1,497 4,038 ,000 Implementasi kebijakan 0,208 0,064 0,250 3,234 ,001 Kinerja pegawai 0,182 0,073 0,179 2,480 ,014 b.  Dependent Variable : Kualitas pelayanan
sumber: Data diolah, 2023
Dari  nilai-nilai  di  atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable implementasi kebijakan  sebesar  3,234  >  t  tabel  (1,97214),  sesuai  dengan  kriteria  pengujian  hipotesis bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  secara  parsial,  implementasi  kebijakan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan.  Variabel  kinerja  pegawai diperoleh  2,480  >  t  tabel  (1,97214),  sesuai  dengan  kriteria  pengujian  hipotesis  bahwa  Ho ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  secara  parsial,  variabel  kinerja  pegawai  berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan.

## Uji Hipotesis Simultan
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 352,657 3 117,552 28,644 0,000 b Residual 804,363 196 4,104 Total 1157,020 199 a. Predictor:  (Constant),  Kinerja pegawai, Implementasi kebijakan
b. Dependent Variable: Kualitas pelayanan
Seperti yang ditunjukkan pada tabel 9, berdasarkan uji hasil uji F atau ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 28,644 dengan nilai signifikan 0,000. Dari perhitungan F hitung > F tabel yaitu 22,821  >  1,65  sehingga  disimpulkan  bahwa  variabel  implementasi  kebijakan  dan  kinerja

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1006-1016 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224
pegawai  secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  pelayanan.  Hal  ini menunjukkan bahwa hipotesis terakhir dapat diterima .

## Koefisien Determinasi
Menurut Sugiono (2017),  Koefisien  determinan merupakan  alat untuk  mengukur  seberapa jauh    kemampuan    model    dalam    menerangkan    variasi  variabel    dependen.  Adapun pengujuan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square 1 .815 a .764 Predictors: (Constant), Kinerja pegawai, implementasi
kebijakan Dependent Variable: Kualitas pelayanan
Dari  hasil  tabel  di  atas,  hadil  dari  koefisien  determinasi  sebesar  0,764  yang  berarti  bahwa pengaruh  dari  kedua  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  sebesar  76,4%. Sedangkan sebesar 23,6% atau sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan.

## Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  implementasi  kebijakan  dana kapitasa  dan  kinerja  terhadap  kualitas  layanan  kesehatan  di  puskesmas  cimahi  tengah. Berdasarkan  pada  pengujian  hipotesis  dan  koefisien  determinasi  membuktikan  bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan. Hasil ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Basri (2021) dan Kurniawan (2022)  bahwa suatu implementasi meliputi penetapan  aturan  pendoman,  strategi  untuk  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi  dan efktivitas  kerja  pegawai  pada  suatu  organisasi.  Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  ini  juga ditemukan bahwa penetapan tujuan kebijakan, analisis kebutuhan dan manajemen kinerja. Namun  setiap  kebijakan  yang  diputuskan  harus  sesuai  dengan  konteks  dan  kebutuhan organisasi itu sendiri. Jadi pendekatan implementasi kebijakan ini perlu disesuaikan dengan situasi  dan  kebutuhan  organisasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa  kinerja pegawai  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan.  Sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Kurniawan  (2022)  bahwa  kinerja  pegawai  merupakan  sebuah  proses  yang  dilakukan dalam pencapaian hasil kerja atau prestasi yang dicapai seseorang. Selain itu, kinerja juga sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan serta menjadi  dasar  dalam  memberikan  suatu  layanan  yang  baik.  Dengan  demikian,  hasil  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  ke  dua  dapat  diterima.  Tuntutan  kualitas  dalam

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penyelenggaraan  pelayanan  dewasa  ini  dirasakan  sangat  meningkat.  Masyarakat  pada umumnya tidak dapat lagi dipenuhi kebutuhannya atas dasar standar pemerintah semata, melainkan  telah  dituntut  adanya  kualitas  layanan  yang  ditentukan  oleh  kebutuhan masyarakatnya  sendiri.  Kebutuhan  tersebut  ditujukan  baik  terhadap  barang  privat  (private goods)  maupun  terhadap  barang  publik  (public  goods).  Barang  layanan  privat  dapat dipenuhi  melalui  mekanisme  pasar,  sementara  barang  publik  tidak dapat  dipenuhi  melalui mekanisme  pasar  melainkan  harus  melalui  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Laksono (2018).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  menunjukkan  Kinerja  pegawai  memiliki  hubungan yang  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  kepada  pasien  di  Puskesmas  Cimahi  Tengah, Kota Cimahi.  Mengingat  pentingnya  Implementasi  kebijakan Kapitasi  dan  dengan  adanya kompetensi  yang dapat menjadi pengikat kualitas pelayanan sehingga terdapat kepuasan kerja  dari  pegawai  tersebut.  Temuan  penelitian  membuktikan  terdapat  adanya  pengaruh yang  positif  dan  signifikansi  dari  Implementasi  Dana  Kapitasi  dan  kualitas  pelayanan administrasi  dengan  pengaruh  sebesar  60%.  Sehingga  dikatakan  semakin  kuat  kinerja  dan kepuasan  seorang  pegawai  akan  membuat  kualitas  pelayanan  kepada  pasien  di Puskesmas  Cimahi  Tengah  meningkat,  sedangkan  40%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain.  Untuk meningkatkan kinerja pegawai di sarankan  yaitu lebih memberi kesempatan kepada para pegawai  untuk  memberikan  berbagai  ide  baru  dan  inovasi.  Agar  mengikuti  perubahan- perubahan yang terjadi.

## REFERENSI
Ardiansyah, I.A. (2022) ‘PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS KERJA DI KABUPATEN
TAKALAR ’, KarismaPro , 12(2), pp. 9 – 16. Available at:
https://doi.org/10.53675/karismapro.v12i2.504.
A.A.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2017.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan, Bandung : Remaja Rosdakarya.
Afandi,  P.  (2018).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori,  Konsep  dan  Indikator).  Riau: Zanafa Publishing.
Amiruddin, S. M. (2019). Pengaruh Etos Kerja, Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Biak Numfor. Jakarta: Qiara Media.
Andi,  D.  (2019).  Pengaruh  Kepemimpinan  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Motivasi  Serta Dampaknya  Terhadap  Kiner  Ja  Karyawan  Studi  Pada  PT  Atlasresources  Tbk  Jakarta Selatan. Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, 7(1), 93-102.
Anwar Prabu Mangkunegara (2005), Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia , Penerbit Refika Aditama, Bandung.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1006-1016 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224
Basri, S. K., & Rauf, R. (2021). Pengaruh Semangat Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. YUME : Journal of Management, 4(1), 103 – 121.
Choirunnissa, F.A. (2022) Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung) . Universitas Darma Persada. Available at: http://repository.unsada.ac.id/4999/.
David  Osborne  dan  Ted  Gaebler,  2004. Reinventing  Government,  Laboratories  of Democracy, dalamYeremias  T.  Keban,  Enam  Demensi  Strategis  Administrasi  Publik, Konsep, Teori danIssue, Gaya media, Yogjakarta.
Dharma,  Agus.  1991. Manajemen  Prestasi  Kerja  (Pedoman  Praktis  Bagi  Para  Penyelia  Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja). Jakarta: Rajawali Pers.
Fahmi,Irham. 2013. Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi , Bandung: Alfabeta
Kadir,  A.  (2016) Kapita  Selekta  Perpajakan  di  Indonesia .  1st  edn.  Medan:  Pustaka  Bangsa Press.
Kasmir (2017) Customer Service Excellent . 1st edn. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Jakarta: Gava Media
Kurniawan, H. (2022). Literature Review: Analisis Kinerja Pegawai Melalui Komitmen Organisasi Kompensasi Dan Motivasi. JEMSI Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3(4), 426 – 441.
Laksono,  B.T.  (2018) Pengaruh  Pelatihan,  Disiplin  Kerja  Dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja Karyawan  Pada  Outlet  Kampoeng  Steak  Di  Surabaya .  Universitas  Katolik  Dharma Cendikia. Available at: https://perpustakaan.ukdc.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18371&keywords=. Mahribi, Y.M. (2018) Pengaruh Kompetensi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan . Universitas Darma Persada. Available at: http://repository.unsada.ac.id/907/.
Nonaka,  I.  &  Takeuchi,  H.  (1995), The  Knowledge-Creating  Company:  How  Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
Nonaka,  I.  &  Toyama,  R.,  (2003),  The  Knowledge-Creating  Theory  Revisited:  Knowledge Creation As A Synthesizing Process , Knowledge Management Research & Practice, 1, 2- 10.
Peraturan  presiden  Nomor 32  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Dana  Kapitasi  adalah besaran  pembayaran  per  bulan  yang  dibayar  di  muka  kepada  Fasilitas  Kesehatan Tingkat  Pertama  (FKTP)  berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  tanpa memperhitungkan jenis daan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Rahayu,  S.R.  and  Nurhayati,  N.  (2022) ‘ Effectiveness  of  the  Use  of  Facilities  at  t he Buгeau  of People’s  Walfare,  North  Sumateгa  Pгovince  Governor’s  Office’, JIKEM:  Jurnal  Ilmu Komputer,  Ekonomi  dan  Manajemen ,  2(1),  pp.  664 – 672.  Available  at: https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/3213.
R ahmadhani,  N.  (2018)  ‘Pengaruh  Kompetensi Pegawai  terhadap  Kualitas  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (Paten)  d i  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang’, JESS (Journal  of  Education  on  Social  Science) ,  1(2),  p.  98.  Available  at: https://doi.org/10.24036/jess/vol1-iss2/39.
Rohayatin,  T. et  al. (2018) ‘FAKTOR  PENYEBAB  BELUM  OPTIMALNYA  KUALITAS

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAPITASI DAN KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1006-1016 Mike Kalora. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.224 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  PUBLIK DALAM  BIROKRASI  PEMERINTAHAN’, Jurnal Caraka Prabu , 1(01), pp. 22 – 36. Available at: https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50.
Rudi,  F.  (2017) Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  Terhadap  Pelayanan  Pada  Kantor  Dinas Administrasi  Kependudukan .  Universitas  Muhammadiyah  Makassar.  Available  at: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3715-Full_Text.pdf.
Sedarmayanti  (2016) Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  Dan Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil .  5th  edn.  Edited  by  D.  Sumayyah.  Bandung:  Refika Aditama.
Berry, L L., & Zeithaml, V.A., 1985. The Service Quality Puzzle. Business Horizons, Vol. 31(5):35- 43
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2014).  Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
UUD    1945  Pasal  34  ayat  2,  yaitu  bahwa  Negara  mengembangkan    sistem  jaminan  social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang   -  Undang  Nomor 40  Tahun    2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional    (  SJSN  ) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, memiliki komitment  yang  besar untuk mewujudkan    kesejahteraan  social  bagi  seluruh rakyatnya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.25  tentang  Tahun  2 009  Pelayanan  Publik’.  Jak arta: Pemerintah Republik Indonesia, p. 45. Available at:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelanggara jaminan Sosial ( BPJS ) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
UWHO  ke-58  tahun  2005  di  Jenewa  yang  mengingatkan  setiap  Negara  mengembangkan Universitas Health Coverge ( UHC ) bagi seluruh penduduk.