## “KEHIDUPAN SEKERUH AIR DI LADANG SAWIT”
(Kajian Kemiskinan Masyarakat Perbatasan, Kabupaten Aceh Singkil)
Muhajir Al Fairusy
(Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar Raniry)

## Abstrak
Kemiskinan,  selalu  menjadi  isu  magnet  untuk  diperbincangkan, didiskusikan,  dikaji,  hingga  berujung  pada  rekomendasi  kebijakan- sebagai  upaya  menuntaskannya.  Dalam  kajian  sosial,  kemiskinan sering dibenturkan dengan pandangan struktural dan kultural sebagai sebab  dari  potret  kehidupan  getir  tersebut,  yang  hadir  di  tengah komunitas  masyarakat.  Kajian  ini,  dihidangkan  sebagai  upaya mendiskusikan  kembali  potret  kemiskinan  di  tengah  masyarakat perbatasan-Aceh  Singkil.  Sebagai  wilayah  perbatasan,  Aceh  Singkil sering mengalami kompleksitas persoalan, terutama di bidang ekonomi (selain  banjir  dan  konflik  antar-umat  beragama).  Padahal,  kabupaten ini  dipandang  sebagai  salah  satu  kawasan  penghasil  sawit  terbesar  di Aceh.  Permasalahan  yang  dikemukakan  di  sini  adalah  Bagaimana potret  makna  kemiskinan  bagi  masyarakat  perbatasan,  dan  sebab munculnya  kemiskinan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  berusaha memahami  dan  menjelaskan  fenomena  kemiskinan,  makna  dari individu  miskin,  dan lahirnya  solusi pengentasan  kemiskinan-berbasis pendekatan  etnografi,  tanpa  mengabaikan  interkoneksi  metode  lain. Kajian  ini,  dipotret  dan  dinarasikan  dengan  pendekatan  kualitatif, melakukan  observasi,  wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan,  serta  dilakukan  dokumentasi  (berupa  foto)  untuk mendukung  hasil  kajian  kemiskinan  di  Kabupaten  Aceh  Singkil.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  muncul  beberapa  sebab  kemiskinan berdasar etik dan emik masyarakat. Di sisi lain, juga turut bermunculan situasi  kemiskinan  yang  didominasi  oleh  sebab  struktural.  Karena  itu, solusi  yang  ditawarkan  pun  dalam  upaya  mereduksi  adalah  dengan pola  mengubah  pola  perlakuan  terhadap  masyarakat  (bantuan  sosial, dan  kebijakan  pembangunan)  dengan  memahami  akar  kemiskinan  di perbatasan.
Kata Kunci : Kemiskinan, Masyarakat Perbatasan Singkil.

## PENDAHULUAN
Kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, sering bermunculan di  wilayah  yang  jauh  dari  episentrum  birokrasi  dan  perencanaan pembangunan. Jika pada skala nasional, maka wilayah yang kian jauh dari ibukota (Jakarta) cenderung diklaim sebagai teritorial yang lamban pembangunannya,  sebut  saja  Papua  dan  Aceh.  Pun  demikian,  di tingkat  provinsi-kabupaten  yang  semakin  renggang  dan  jauh  dari jangkauan  pusat  ibukpta  provinsi,  cenderung  dianggap  sebagai wilayah  yang  luput  dari  keseriusan  pembangunan,  dan  rentan kemiskinan.  Fenomena  ini,  berlaku  di  setiap  provinsi  yang  ada  di Indonesia,  termasuk  Aceh.  Kabupaten  Aceh  Singkil  misalnya,  sebagai salah  satu  kabupaten  perbatasan,  dan  letaknya  paling  ujung  teritorial Aceh, terkesan lamban laju pembangunan, mendapat stereotipe daerah tertinggal,  dan  bermunculan  potret  kemiskinan  sebagai  konfigurasi komunitas warganya. Apalagi, gempuran perusahaan besar
perkebunan  sawit,  kian  menempatkan  banyak  masyarakat  terjebak menjadi buruh, dan sulit mengembangkan diri pada taraf sejahtera.
Dalam konteks kultur manusia Aceh secara etnik, mereka yang terjebak  pada  situasi  kemiskinan,  tampak  sadar  secara  sosial, bagaimana  mengidentifikasi  diri  sebagai  orang  Miskin  (Aceh  ; gasien, papa ). Dalam beberapa tutur Aceh yang lain, orang miskin hadir dalam struktur  sosial-yang  menunjukkan  kelasnya,  hingga  dituntut membutuhkan  perhatian  dari  pihak  lain.  Kemiskinan  di  Aceh,  sering hadir  seiring  menguatnya  kelas  sosial,  dan  kepemilikan  materi  yang didominasi oleh individu tertentu, hingga menempatkan orang miskin di tingkat bawah. Pun  di wilayah tertentu, seperti pesisir, kemiskinan kerap  dihadirkan  dengan  potret  rumah  tak  layak  huni,  lemahnya pendidikan,  hubungan  kerja,  hingga  kepemilikan  alat  produksi.  Di wilayah  pegunungan,  kemiskinan  dihadirkan  oleh  terputusnya  akses pasar, dan kepemilikan alat produksi.
Secara sosial dan politik, potret kemiskinan dianggap salah satu indikator  penting  mengukur  laju  perkembangan,  kesejahteraan  dan kemajuan  sebuah  negara.  Meskipun,  kemiskinan  itu  sendiri  absurd  di tengah  gempita  pembangunan.  Atribut  dan  ukuran  kemiskinan  juga berbeda  antar-komunitas,  yang  ragam  topografis  wilayahnya,  antara komunitas satu negara dengan negara lain, bahkan antara satu provinsi dengan  provinsi  lain  di  Indonesia.  Apalagi,  sistem  demokrasi  yang umum  dipakai  oleh  banyak  negara  dewasa  ini,  khusus  untuk Indonesia, dianggap belum menjadi sistem yang mampu memberantas
kemiskinan  (Lihat  Utomo,  2004  ;  109-111).  Karena  itu,  solusi  untuk menentaskan  kemiskinan  dianggap  semakin  rumit,  apalagi  laju penduduk tak dapat dibendung.
Di  samping  itu,  menarik  melihat  liputan  Republika  (11 Desember  2014  ;  9),  terutama  di  kolom  Sudut  Pandang,  tulisan  yang ditulis  oleh  Muhammad  Djibril,  dengan  judul “Yang  Rentan  Miskin,” bahwa  secara  statistik,  angka  kemiskinan  Indonesia  turun,  meski melambat sekitar 0.7 persen, selama rentang 2012-2013. Indikator yang dipakai penulis adalah menyandingkan data BPS,
“...  bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  miskin  mencapai 28.28  juta  jiwa,  setara  sekitar  11.25  %,  data  Maret  2014.  Dalam  data tersebut,  terungkap,  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  berkurang dari 11.46 % menjadi 11.25 %, padahal pada September 2013, jumlahnya mencapai 28.60 juta jiwa. Jika merujuk pada data Bank Dunia, sebanyak 68 juta penduduk Indonesia rentan miskin. Dari data BPS, kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya,  dalam  hal  dasar  makanan,  bukan  aspek  pengeluaran. Malah,  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K)  mencatat  pada  2013,  yang  rentan  miskin  mencapai  96.7  juta jiwa  atau  sebanyak  24.7  juta  rumah  tangga.  BPS  mencatat  garis kemiskinan  pada  September  2013  sebesar  Rp  292.951  per  kapita  per bulan. Langkah kemudian adalah mendongkrak pendapatan kelompok rentan  miskin.  Salah  satu  caranya  adalah  tersedianya  lapangan  kerja.” (Djibril, Republika, Desember 2014)
Paragraf di atas, ukuran statistik yang menjadi salah satu acuan setiap  penelitian,  tentu  memberikan  gambaran  dinamika  kemiskinan (naik  dan  turun).  Memang,  data  BPS  masih  menjadi  data  “sakral  dan vital”  untuk  mengukur  kemiskinan,  atau  standar  garis  kemiskinan. Namun,  lewat  pendekatan  kualitatif  (penelitian  yang  dilaksanakan), nantinya akan diukur secara etik dan emik-kausalitas kemiskinan, yang muncul  dari  masyarakat  miskin  sendiri,  sesuai  kultur  dan  struktur yang  berlaku.  Apalagi,  sejalur  yang  dikatakan  oleh  Hendri  Saparni, Direktur  Eksekutif  Core  Indonesia  (masih  di  Republika,  2014  ;  18), bahwa harus dibedakan orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan  orang  yang  mendekati  kemiskinan.  Jika,  hanya  menyelesaikan orang yang berada di bawah garis kemiskinan, tinggal diberi beras saja bisa  selesai.  Namun,  untuk  menanggulangi  orang  yang  mendekati kemiskinan,  salah  satu  solusinya  adalah  menciptakan  lapangan  kerja
yang  masif.  Tentunya,  untuk  mencapai  solusi  yang  dimaksud,  harus muncul interkoneksi metode penelitian, dan disipilin paradigma.
Mesipun begitu, kajian tentang kemiskinan dalam ranah sosial (dengan  pendekatan  kualitatif),  tentu  bukan  hal  baru,  termasuk  dari sisi  kajian  etnografi  (Lihat  Kusnadi,  2002,  2003.  Ghofur,  2009,  dan Siwanto,  2008  ).  Pun,  kajian  mengenai  kemiskinan  terus  dilakukan untuk  menemukan  titik  celah  menuntaskan  potret  kesenjangan  sosial tersebut.  Pentingnya  kajian  etnografi  mengingat  variannya  kultur dalam masyarakat membangun persepsi miskin, dan sebab munculnya kemiskinan  yang  cenderung  berbeda.  Seperti  kata  Spradley,  dalam bukunya Metode  Penelitian  Etnografi ,  “Jika  anda  melihat  riak  ombal  di lautan,  maka  etnografi  menyeleminya  hingga  ke  dasar  lautan.”  Pun fenomenan kemiskinan, tak cukup dilihat sepintas, dia harus dilakukan upaya  penelitian  partisipan-guna  menggali  lebih  dalam  makna,  dan fenomena kemiskinan secara mendalam.
Kemiskinan  di  Aceh,  terutama  kabupaten  yang  sulit  di  akses seperti  Aceh  Singkil,  tentu  menjadi  persoalan  yang  harus  diselesaikan oleh ragam  komponen, baik elite negara, hingga akademisi (meskipun tidak komprehensif).  Melimpahnya Sumber Daya Alam, kuatnya klen kekerabatan,  dan  meningkatnya  jumlah  sarjana  (pendidikan)  dari  150 Perguruan  Tinggi,  menjadi  persoalan  baru,  kenapa  kemiskinan  masih tinggi.  Apalagi,  di  tengah  melimpahnya  dana  yang  mengalir  ke  Aceh pascatsunami dan MoU antara RI dan GAM, kemiskinan menjadi borok yang patut dipertanyakan. Apalagi,  jika di lapangan-masih ditemukan warga yang hidup tak layak, meskipun ukuran derasnya dana-tak bisa dijadikan  klaim  terhapusnya  kemiskinan,  karena  fenomena  sosial  ini juga  identik  dengan  kultural  komunitas.  Karena  itu  penelitian  dengan menggunakan metode kaulitatif, mengharuskan peneliti terlibat secara aktif  (partisipan)  di  tengah  masyarakat-yang  menjadi  informan. Nantinya,  diharapkan  akan  memunculkan  narasi  kausalitas  fenomena kemiskinan,  terutama  menemukan  akar  kemiskian  di  wilayah perbatasan Aceh.

## Metode Penelitian
Penelitian  untuk  mengumpulkan  data  tentang  fenomena kemiskinan,  di  salah  satu  kecamatan,  Kabupaten  Pidie  Jaya,  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengambilan  data dengan  teknik  observation  (observasi)  dan depth  interview (wawancara mendalam).  Peneliti  juga  melakukan  perekaman  data  visual  dengan pemotretan  memanfaatkan  kamera  foto,  nantinya  data  visual  akan
ditampilkan  dalam  tulisan  ini.  Sebelum  penelitian  lapangan  ( field research )  dilaksanakan,  terlebih  dahulu  peneliti  mengkaji  berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian kemiskinan, dan masyarakat yang akan diteliti.
Strauss & Corbin (2003; 10-11) mengatakan bahwa, “Teori yang grounded adalah  teori  yang  diperoleh  secara  induktif  dari  penelitian tentang  fenomena  yang  dijelaskannya.  Karenanya  teori  ini  ditemukan, disusun,  dan  dibuktikan  untuk  sementara  melalui  pengumpulan  data yang  sistematis,  dan  analisis  data  yang  berkenaan  dengan  fenomena itu.  Dengan  demikian  pengumpulan  data,  analisis,  dan  teori  saling terkait  dalam  hubungan  timbal-balik.  Peneliti  tidak  memulai penyelidikan  dengan  satu  teori  tertentu,  lalu  membuktikannya,  tetapi dengan  suatu  bidang kajian  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan  bidang tersebut”.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  sehingga  yang  lebih dipentingkan adalah kualitas dan kedalaman data. Karena itu, Peneliti tidak memanfaatkan kuisioner sebagai instrumen penelitian, tidak ada hipotesa,  tidak  mencari  korelasi  antar  variabel,  tidak  ada  sebab  dan akibat  (causality),  tidak  ada  prosentase  responden  terhadap  populasi, dan  tidak  ada  istilah  responden  sebagai  nara  sumber  pengumpulan data.  Semuanya,  adalah  poin-poin  ciri  khas  pada  metode  penelitian kuantitatif.  Sebaliknya,  peneliti  memanfaatkan  interview  guidance (panduan  atau  pedoman  wawancara)  sebagai  instrumen  penelitian, yang  bersifat  fleksibel  dan  menyesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan saat  melakukan  wawancara  mendalam.  Nara  sumber  penggalian  data adalah key  persons dan informan ,  bukan  responden.  Penggalian  data difokuskan pada makna (meaning) yang ada di dalam pikiran informan terhadap  situasi  kemiskinan  yang  dia  pahami,  dia  alami,  atau  dia saksikan.
Untuk mencapai lokasi penelitian, maka dari Kota Banda Aceh ke  Kabupaten  Aceh  Singkil,  peneliti  melakukan  perjalanan  darat, dengan  jarak  tempuh  ±  15  jam-menggunakan  angkutan  mini  bus. Situasi  jauhnya  jarak  Banda  Aceh  menuju  Singkil,  menjadi  tantangan tersendiri bagi peneliti. apalagi, saat tiba di Kota Subulussalam, armada angkutan  (L  300)  tidak  lantas  menuju  Singkil  (yang  membutuhkan waktu  2  jam  30  menit  perjalanan  lagi),  armada  penumpang  tersebut, terlebih  dahulu  berhenti  untuk  istirahat  dan  sarapan  selama  30  menit, dan  kemudian  melanjutkan  lagi  perjalanan  ke  Singkil.  Perjalalan  ke Singkil,  melintasi  7  Kabupaten/Kota  (Aceh  Besar,  Aceh  Jaya,  Aceh
Barat,  Nagan  Raya,  Aceh  Barat  Daya,  Aceh  Selatan,  dan  Kota Subulussalam). Sepanjang perjalanan dari Aceh Barat hingga ke Singkil, perkebunan  sawit  tampak  membentang  luas,  sebagai  indikasi  kultur masyarakat  setempat  merupakan  bagian  dari  industri  perkebunan sawit.
Di  lokasi  penelitian,  peneliti  terlebih  dulu  melakukan penelitian  di  pusat  Kabupaten  Aceh  Singkil,  untuk  mengumpulkan data  mengenai  kemiskinan  di  kabupaten  yang  baru  yang  langsung berbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Setelah  itu,  baru  peneliti masuk dan fokus bekerja di Kecamatan yang dipilih sebagai salah satu titik  rawan  kemiskinan  (berdasar  data  dari  kabupaten),  selanjutnya melakukan kajian di sana selama beberapa Minggu.

## Pembahasan
A. Potret  Kemiskinan  ;  Struktural,  Kultural  dan  Kemampuan  akses lima kapital
Aceh  sebagai  salah  satu  provinsi-bagian  dari  Republik Indonesia.  Tentunya,  juga  tak  luput  dari  persoalan  kemiskinan. Meskipun,  di  lapangan,  saat  berhadapan  dengan  masyarakat  sulit sekali  menentukan  posisi  “miskin”  di  Aceh,  jika  dikomparasikan dengan  kehidupan  di  Jakarta  misalnya,  yang  kontras  menampilkan kemiskinan-dengan  atribut  kumuh,  pemulung,  dan  gaya  hidup  yang dilebelkan miskin. Di Aceh, aroma kemiskinan baru dapat ditemukan, jika  langkah  sanggup  berkunjung  ke  dalam  pelosok  (wilayah pegunungan dan pesisir) beberapa Kabupaten di Aceh. Dalam pelosok Aceh,  rumah  gubuk  tak  layak  huni  adalah  atribut  miskin  yang  dapat dipetakan  langsung.  Karena  itu,  dengan  menggunakan  akses  lima kapital  yang  wajib  dimiliki  individu,  nantinya  akan  dapat  ditemukan gejala kemiskinan, setelah ditelusuri secara partisipan di titik-titik yang dianggap rawan kemiskinan, pada beberapa kabupaten di Aceh.
Memasuki  wilayah  Kabupaten  Aceh  Singkil,  suguhan perkebunan  sawit  membentang  luas  di  hadapan  setiap  pengunjung. Rentetan  rumah  di  beberapa  titik  bermaterial  kayu  menjadi  tontonan atribut  potret  ekonomi  masyarakat  setempat.  Lalu  lalang,  truk pengangkut  sawit  yang  bermuatan  tandan  sawih  dalam  bak  penuh- dengan  mudah  dijumpai  di  sepanjang  jalan  menuju  ibukota  Singkil. Beberapa  jembatan  berkonstruksi  beton  menjadi  penghubung  utama untuk  menyebrang  beberapa  sungai  lebar,  di  bawahnya  menampilkan
aktifitas-kebutuhan  vital  masyarakat  pada  air  sungai  yang  tampak keruh, terutama untuk mandi dan mencuci pakaian.
Daerah  yang  pernah  terkenal  sebagai  reproduksi cerita  sejarah ini,  didiami  dan  dimoninasi  oleh  masyarkat  lintas  etnik  (Pakpak, Minang,  Aceh  dan  Jawa).  Sebagian  besar  masyarakat  bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan sawit, sebagian besar adalah buruh  pada  perusahaan  industri  sawit.  Di  wilayah  pesisir  ,  umumnya masyarakat  bekerja  sebagai  nelayan  penangkap  ikan.  Khusus  kajian kemiskinan  ini,  saya  hanya  melibatkan  diri  dengan  karakter masyarakat  di  lingkungan  perkebunan  sawit.  Apalagi,  masyarakat perkebunan,  selain  pola  hidup  masyarakatnya  dalam  mengatur  aset ditentukan  oleh  perusahaan,  juga  klaim  dirinya  sebagai  orang  miskin lebih tinggi, dibanding wilayah pesisir Singkil.
Narasi  ini,  mengenai  kehidupan  masyarakat  miskin  di  salah satu  kecamatan-Aceh  Singkil,  Kecamatan  Gunung  Meriah.  Kecamatan yang  tampak  luas  ini,  dan  menjadi  pusat  perekonomian  salah  satu kotanya  (Kota  Rimo),  justru  menampilkan  sisi  getir  di  wilayah pedalaman dan beberapa kampung berbatasan dengan Kota Rimo. Dua kampung,  yang  saya  ambil  sebagai  landasan  penelitian  adalah Kampung  Cingkam  dan  Kampung  Pertampakan.  Narasi  dalam  kajian ini-saya  akan  menampilkan  potret  kemiskinan  di  dua  Kampung tersebut,  salah  satu  kampung  merupakan  kampung  relokasi pascatsunami di Aceh tahun 2005.
Jika  dilihat  secara  Sumber  Daya  Alam  (SDA),  kecamatan  ini memiliki  aset  alam,  representasi salah  satu  syarat  agar  setiap individu atau  kelompok  harus  memiliki  lima  aset  ( livelihood  assets ),  dan dapat melangsungkan  kehidupan  layak  (bebas  kemiskinan).  Pun  aset  lain (penunjang mutlak) yang harus dimiliki oleh individu, agar bebas dari kemiskinan  adalah  aset  manusia,  aset  sosial,  aset  fisik,  dan  aset finansial.  Bentangan  kebun  sawit,  ekosistem  sungai,  cukup  untuk menempatkan  kapital  SDA  terpenuhi.  Hanya  saja,  status  kepemilikan, menjadi  persoalan,  karena  tak  semua  masyarakat  (menurut  geuchik setempat)  memiliki  aset  seperti  kebun  sawit.  Umumnya,  masyarakat adalah buruh sawit dengan gaji kecil.
Namun  demikian,  ketersediaan  aset  alam  tak  didukung  oleh kemampuan mengakses-akibat keterbukaan pada izin perusahaan yang dapat  menguasai  sebagian  besar  lahan  sawit  di  kabupaten  ini. Akibatnya, banyak masyarakat dimiskinan secara struktural. Selain itu, atribut  kemiskinan  muncul  dari  sisi  kultural,  di  mana  pola  hidup
masyarakat  setempat  yang  menonjolkan  tempat  tinggal  dengan  potret sangat sederhana. Umumnya, rumah dibuat dari konstruksi kayu, dan terkesan kurang layak tinggal. Namun, sepertinya masyarakat setempat merasa nyaman dengan tempat tinggal demikian.
B. “Rezeki  Ada,  Tapi  Tak  Tahu  Cara  Kami  Mengelola” (Kesadaran Erosi SDM Penduduk Lokal)
Tangga  04  September  2015,  saya  tiba  di  Kabupaten  Aceh Singkil, seterunya-mencoba melacak kembali  terkait kemiskinan (versi kecamatan)  di  Kecamatan  Gunung  Meriah.  Tepat  pukul  10.05,  saya mengunjungi  Kantor  Kecamatan  setempat.  Dari  data  kecamatan, selanjutnya saya memilih dua gampong (dari 25 gampong) yang masuk kategori  rentan  dan  parah  tingkat  kemiskinan  menurut  informasi  dari sekretari  kecamatan  (Bapak  Mustafa).  Pemilihan  dua  gampong,  juga sebagai  strategi  komparasi,  untuk  menemukan  titik  kemiskinan berdasarkan  tipologi  masyarakat  di  sana  yang  cenderung  hiterogen. Pun demikian, pemilihan Kecamatan Gunung Meriah sebagai basis dan objek  penelitian,  didasari  dari  data  statistik  jumlah  penerima  beras miskin, dan jumlah penduduk terbanyak berdasar Dinas Sosial.
Luas Kecamatan Gunung Meriah berdasar data BPS Kabupaten Aceh  Singkil,  2014  adalah  215  Km 2 ,  sebelah  utara  berbatasan  dengan Kecamatan  Singkohor,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan Singkil  Utara,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Simpang Kanan,  dan sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Kota  Baharu. Topografi  keacamatan  ini,  berbentuk  datar  dan  hanya  sebagian gampong  yang  permukaan  tanahnya  berbukit.  Jumlah  penduduk Kecamatan Gunung Meriah berdasar statistik tahun 2013 adalah 38.191 jiwa, kepadatan penduduk 170 jiwa/Km 2 . Berdasar data statistik pula, disebutkan  bahwa  kecamatan  ini  merupakan  wilayah  potensi  yang cukup besar pada bidang pertanian.
Dari 25 gampong/desa dalam Kecamatan Gunung Meriah, dua gampong  yang  masuk  dalam  rawan  dan  kategori  miskin,  yaitu Gampong  Pertampakan  dan  Gampong  Cingkam.  Kedua  gampong letaknya  berjauhan,  dan  arahnya  berbeda.  Gampong  Cingkam, berdekatan dengan Kota Rimo (hanya berjarak 6 KM dari Rimo), Rimo merupakan  salah  satu  kota  paling  aktif  denyut  nadi  ekonominya  di Aceh  Singkil,  sehingga  kehidupan  dan  aktifitas  paling  menggeliat hanya  tampak  di  Rimo,  bahkan  dibanding  dengan  pusat  administrasi di Kecamatan Singkil sendiri.
Pada  hari  pertama  observasi,  Meskipun,  tak  jauh  dari  Rimo, Gampong Cingkam masuk dalam kategori rawan kemiskinan berdasar informasi  kecamatan.  Terdapat  117  KK  di  Gampong  Cingkam, lokasinya  dibelah  oleh  jalan  menuju  lokasi  Transmingrasi  dan Perkebunan/Perusahaan Sawit. Gampong Cingkam, termasuk
kawasan  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  natural  cukup, diantaranya  ada  sumber  air  bersih  yang  terus  mengalir  dari  Gunung Solok, lahan perkebunan sawit yang luas, tersedianya pasir berkualitas, dan  adanya  danau  yang  sedia  menyimpan  ekosistem  ikan  air  tawar. Sumber daya natural ini, merupakan salah satu aset yang telah dimiliki warga  Cingkam  dalam  upaya  mereduksi  kemiskinan.  Namun demikian,  wajah  kemiskinan  justru  masih  tampak  di  Cingkam,  situasi ini  terlihat  dari  banyaknya  rumah  bantuan,  potret  kehidupan  warga yang terkesan kumuh, dan keluhan akan terbatasnya biaya hidup.
Saat  pertama  sekali  tiba  di  Cingkam,  saya  terus  mencoba menemui  beberapa  warga  yang  ada  di  Gampong  Cingkam.  Diantara warga yang kami temui bernama Aswan Pohan (59 tahun)  dan Salbiah (38  tahun).  Keduanya  merupakan  warga  Gampong  Cingkam  yang bekerja  sebagai  petani  sawit  dan  nelayan  di  danau  yang  ada  di gampong  setempat.  Aswan  Pohan  tinggal  di  rumah  bantuan rehabilitasi,  bersama  seorang  istri  dan  anaknya.  Sehari-hari  ia merupakan  buruh  di  perkebunan  sawit,  jika  ada  waktu  longgar  ia  ke danau mencari ikan air tawar di depan rumahnya.
Menurut  Aswan,  sebagian  besar  penduduk  Cingkam  masih berada  dalam  situasi  Miskin.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan situasi  miskin  masih  diderita  oleh  penduduk  setempat,  seperti perangkat  gampong  yang  masih  kurang  efektif  bekerja,  seperti  istilah yang  dipakai  oleh  bapak  Aswan, “Mereka  yang  layak  dapat  bantuan,  tak dapat,  yang  tidak  layak  mendapat  bantuan,  justru  dapat.” Istilah  ini, mengindikasi  permasalah  dalam  pemerintahan  gampong.  Elite gampong,  seperti  geuchik  dinilai  kurang  adil  dalam  mendistribusi bantuan,  dan  terlibat  dalam  beberapa  kasus  penyimpangan  program kerja, seperti tak kunjung selesainya jalan yang didanai PNPM menuju tempat  pengambilan  pasir.  Padahal,  menurut  bapak  Aswan,  ada  dana 80 juta rupiah yang dikucurkan oleh PNPM untuk pembangunan jalan, yang terealisasi hanya 50 juta rupiah, selebihnya (30 juta rupiah) sudah tidak  ada  kabar.  Akibatnya,  jalan  yang  seharusnya  selesai  600  meter lagi, kini tak kunjung selesai. Menurut seorang petani sawit yang kami temui di jalan menuju lokasi sumber daya pasir tersebut, justru kepala
project  pembangunan  jalan  adalah  geuchik  setempat,  menjadi  sebab pembangunan jalan kemudian terlantar.
Selain  itu,  menurut  bapak  Aswan,  ada  persoalan  lain  yang menjadikan  potret  gampong  sulit  bangkit  dari  situasi  miskin,  yaitu ketidakmampuan warga mengelola sumber daya yang ada. “Rezeki ada, tapi  tak  tahu  cara  kami  mengelola, ”  demikian  ungkapan  yang  sering dilontarkan  warga.  Setidaknya,  jika  dipetakan  ada  empat  aset  sumber daya  lokal  yang  potensial,  jika  dikembangkan    akan  dapat  membantu perekonomian  warga. Pertama, danau  dan  waduk  di  Gampong Cingkam,  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pengembangan  budidaya ikan air tawar. Kedua, debit dan sumber air bersih Gunung Solok, yang menjadi oase kehidupan warga sekitar. Bahkan, masyarakat Rimo pun- sangat  tergantung  pada  debit  air  di  Cingkam  guna  memenuhi kebutuhan  minum  sehari  hari. Ketiga, pasir  berkualitas  di  wilayah Cingkam,  selama  ini  hanya  dapat  diangkut  menggunakan  sampan.
Jika,  jalan  program  PNPM  selesai  ke  lokasi  pasir,  penduduk  setempat akan  dapat  memanfaatkannya  (tambang  masyarakat)  guna  memenuhi tambahan kebutuhan ekonomi. Keempat, lahan perkebunan sawit, yang selama  ini  terkesan  dikuasai  oleh  perusahaan  yang  sedang  beroperasi di Aceh Singkil.
Pun  demikian,  menurut  Salbiah  (38  tahun),  salah  seorang warga Cingkam, jika dikelola dengan baik sumber natural yang ada di Cingkam,  dapat  menjadi  penopang  ekonomi  warga.  Ia  mencontohkan ibunya  yang  telah  memanfaatkan  salah  satu  sumber  daya  (air  bersih) yang ada di Cingkam, dengan menjual kepada pengusaha penjual air di Rimo,  dan  hasilnya  sangat  membantu pengembangan  ekonomi.  Setiap hari,  dari  penjualan  air  yang  dilakukannya  bagi  warga  Rimo,  ia  bisa mendapat  keuntungan  berkisar  150  ribu  hingga  200  ribu  rupiah. Namun, aktifitas ini hanya baru dikejakan oleh ibunya dan dua warga lain di Cingkam.
Sebagai  komparasi,  Minggu  berikutnya,  saya  mengunjungi kampung  yang  juga  dianggap  paling  parah  kemiskinan  di  Kecamatan Gunung  Meriah,  yaitu  Gampong  Pertampakan.  Jarak  ke  lokasi penelitian  dari  Rimo  ±  8  Km.  Gampong  Pertampakan  merupakan Gampong  Relokasi  pascatsunami  sejak  tahun  2007.  Awalnya,  mereka menetap  di  kawasan  pinggir  sungai,  kemudian  dipindahkan  ke  lahan pemerintah berdekatan dengan komplek Pesantren Tanah Merah (jarak dari lokasi lama ke lokasi baru adalah 6 KM). Lokasi wilayah gampong juga diapit oleh perkebunan sawit yang luas.
Berdasar keterangan administrasi gampong, terdapat 70 KK di Gampong  Pertampakan,  rumah  tampak  rapi  tersusun,  karena  ini merupakan  gampong  relokasi.  Pada  awal  relokasi,  tahun  2007,  ada  55 KK yang menetap di lokasi baru. Namun, hanya 40 KK yang mendapat rumah bantuan permanen, selebihnya rumah yang kemudian dibangun secara  swadaya  masyarakat  dan  bermaterial  kayu.  Kini,  sudah bertambah KK baru menjadi 70 KK. Namun, menurut geuchik, tak ada kecemberuan sosial, apalagi geuchik beserta perangkat gampong terus melakukan  usaha  dan  upaya  untuk  mengonversi  rumah  swadara bermaterial kayu, dengan mangajukan bantuan pada pemerintah, guna dibangun secara permanen serupa rumah bantuan yang diterima 40 KK sebelumnya.
Mata  pencaharian  penduduk  Pertampakan  adalah  petani  dan nelayan di sungai. Potensi gampong, hanya perkebunan dan ekosistem sungai,  yang  dapat  dimanfaatkan  warga  untuk  menopang  kehidupan ekonomi mereka. Dari observasi yang kami lakukan, aroma dan atribut kemiskinan sangant ken tal di gampong ini. Beberapa rumah penduduk yang  terbuat  dari  kayu,  memang  tampak  kurang  layak  huni.  Namun, solidaritas  sosial  mereka  tampak  baik,  dapat  dilihat  dari  beberapa bangunan  kebutuhan  bersama  (mesjid,  gedung  rapat  desa)  dibangun secara swadaya, selain membangun beberapa rumah warga lain.
Persoalan  lain  paling  mendasar  di  Gampong  Pertampakan adalah  rendahnya  SDM  setempat.  Dari  keterangan  geuchik,  sebagian besar  penduduk  gampong  di  sini  hanya  menamatkan  SMP,  jarang sekali yang melanjutkan ke SMA, apalagi ke tingkat Perguruan Tinggi. Diantara  faktor  terputusnya  pendidikan  adalah  faktor  ekonomi,  yang menghalangi banyak remaja akhirnya terpaksa membantu orang tua di gampong.  Faktor  ini,  kian  mempermanenkan  situasi  masyarakat setempat,  terus  terpuruk  dalam  situasi  kemiskinan.  Selain  itu, gempuran  perusahaan  sawit  juga  mempersempit  ruang  gerak masyarkat setempat, yang dikondisikan terus

## C. Upaya Reduksi Fenomena Kemiskinan (Pendekatan Kualitatif)
Tentunya,  sebuah  kajian,  penelitian,  diharapkan  akan melahirkan  jalan,  cara  mengentaskan  persoalan  yang  ada  di  tengah masyarakat.  Pendekatan  etnografi,  diharapkan  mampu  memberikan ruang,  celah  mengintip  bagi  pengambil  kebijakan,  dalam  upaya penyelesaian  kemiskinan,  dan  tanpa  mengenyampingkan  interkoneksi metode,  pengetahuan  dan  teknik  pendekatan  lainnya.  Apalagi,  sejak
negara  hadir,  hingga  sekarang,  perang  terhadap  kemiskinan,  terus ditabuh. Menurut  Beni Setia  Nugraha  (Biro  Humas  Kemensos),  bahwa selama  ini  untuk  mengentaskan  kemiskinan  “dikeroyok”  19 kementerian.  Target  turun  lima  atau  enam  persen  pada  tahun  2019. Membangkitkan  semangat  juang  orang  miskin  untuk  bangkit,  dengan meningkatkan ekonomi keluarga.
Mengingat  kemiskinan  merupakan  masalah  kemanusiaan,  maka ia harus diselesaikan. Diantaranya adalah lewat upaya pengembangan masyarakat,  sebagi  bentuk  komitmen  dalam  memberdayakan masyarakata lapis bawah (miskin, tak memiliki SDA, dan tak berdaya), diantaranya buruh, petani, nelayan, masyarakat hutan, pengangguran, cacat,  marginal  akibat  gender,  ras  dan  fisik.  Diharapkan,  dengan pemberdayaan  mereka  memiliki  berbagai  pilihan  nyata  menyangkut masa  depan  (Zubaedi,  2013  ;  4).  Upaya  pertama  adalah  mendiagnosis masalah kemiskinan dengan pendekatan ;
1. Individual Blame Approach, yaitu mencari sumber masalah kemiskinan pada  pribadi  si  miskin  (pendektan  lima  kapital),  mekanisme  ini hanya akan bisa dilangsungkan, jika mampu membangu komunikasi tanpa  jarak,  antara  pribadi  si  miskin  dan  peneliti  (butuh  waktu lama).
2. Systme  Blame  Approach, mencari  titik  dan  masalah  kemiskinan  pada level  struktur  sosial,  yang  akan  menghasilkan  alokasi  dan penguasaan  Sumber  Daya  yang  timpang,  kurang  akses  dalam pengambilan keputusan dan sejenisnya (Zubaedi, 2013 ; 108). Upaya kedua,  menyangkut  kebijakan,  dan  mengubah  cara  pandang pemerintah  terhadap  masyarakat.  Pun,  bagaimana  seharusnya lembaga-lembaga pemerintah sinergi dalam melihat dan menyelesaikan  masalah  kemiskinan,  tidak  ada  ketimpangan  data, dan  distribusi  bantuan  yang  memungkinkan over  lap. Maka,  dalam mereduksi kemiskinan, kebutuhan dan jalan keluar dari kemiskinan- harus benar-benar dipahami berdasar data akurat dan kultur.
Setelah  tindakan  mendiagnosis,  harus  dilanjutkan  dengan proses pemberdayaan, seperti yang dikemukakan oleh United Nations (Mangata  Tampu  Bolon,  2001  ;  12-13  dalam  Zubaedi,  2013)  ada  11 teknik  pemberdayaan,  dua  diantaranya  yang  dapat  dilakukan  secara langsung adalah;
1. Getting to Know the Local, yaitu mengetahui karakteristik masyarakat setempat  (lokal),  sebagaiman  dilakukan  dalam  penelitian  etnografi, yang  membutuhkan  waktu  relatif  lama-untuk  mengenal  dan
memahami  karakter  masyarakat,  sehingga  proses  advokasi  dan kebijakan mereduksi kemiskinan-akan tepat sasaran.
2. Gathering  Knowledge  about  The  Local  Community, mengumpulkan pengetahuan  yang  menyangkut  informasi  mengenai  masyarakat setempat  (Zubaedi,  2013  ;  77).  Pengetahuan  lokal  sangat  penting, karena  semua  sisi,  termasuk  ekonomi  akan  cepat  berkembang,  saat dilakukan pemberdayaan, penting memahami karekteristik masyarkat  (pesisir  dan  pegunungan).  Termasuk,  di  dalamnya bagaiman religi berperan-untuk mendongkrak etos kerja
masyarakat.
Karena  itu,  tindakan  mengentas  kemiskinan,  dalam  perspektif budaya merupakan bagian dari gejala naluri manusia, yang terus ingin mempertahankan hidup, dan selalu tergantung pada orang lain (dalam hal ini, pada kebijakan pemerintah yang tepat sasaran) (Effendy, 2002 ; 2).  Kebijakan  berbasis  penelitian  (interkoneksi  pengetahuan),  akan mempercepat  lajunya  pembangunan,  dan  pengentasan  masalah  sosial, ekonomi seperti kemiskinan.

## Datar Bacaan
Effendy,  Onong  Uchjana.  2002. Hubungan  Masyarakat  ;  Suatu  Studi Komunitas. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
Idris,  Safwan. 1997. Gerakan Zakat  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Ummat. Jakarta : PT Citra Putra Bangsa.
Kusnadi.  2002. Konflik Sosial  Nelayan ;  Kemiskinan  dan  Perebutan  Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta : LkiS. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta : LkiS.
Republika (Surat Kabar). 11 Desember 2014.
Siswanto, Budi. 2008. Kemiskinan, dan Perlawanan Kaum Nelayan. Malang : Laskbang Mediatama,
Strauss,  Anselm  &  Juliet  Corbin.  2003. Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif Tatalangkah  dan  Teknik-teknik  Teoritisasi  Data .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Utomo, Arif Punto. 2004. Negara Kuli ; Apalagi yang Kita Punya ?. Jakarta : Republika.
Zubaedi.  2013. Pengembangan  Masyarakat ;  Wacana  dan  Praktik. Jakarta  : Kencana.