## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Listawati
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat E-mail: listawati.hutauruk@gmail.com

## Abstract
Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act (UU TPPU) has stipulates that criminal liability shall not only apply to natural persons but also legal entities and non-legal entities. In practice, corporate criminal liability has only been applied in the case of money laundering crimes committed by PT. Beringin Bangun Utama. This paper is intended to determine the regulation of corporate criminal liability based on the Money Laundering Law and its application in the case of PT. Beringin Bangun Utama. This study uses a normative method with 3 (three) approaches, namely the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of the research conclude that corporate criminal liability in money laundering cases uses the doctrine of identification where to be able to impose criminal responsibility on corporations, law enforcement must be able to identify that those who commit (actus reus) are controlling personnel (directing mind or controlling mind). Furthermore, the intention or the attitude of the heart of guilt (mens rea) in the the doctrine of identification can be determined if the crime is committed in the context of providing benefits to the corporation.
Keywords : Criminal Liability; Corporate; Money Laundering; Identification Doctrine.

## Intisari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur pertanggungajawaban pidana yang tidak hanya dapat dikenakan kepada orang perseorangan tetapi juga kepada korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam praktiknya pertanggungjawaban pidana korporasi baru diterapkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Beringin Bangun Utama. Dengan demikian penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU TPPU serta penerapannya dalam perkara PT. Beringin Bangun Utama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara tindak pidana pencucian uang menggunakan ajaran identifikasi (doctrine of identification) dimana untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penegak hukum harus dapat mengidentifikasi bahwa yang melakukan (actus reus) adalah personil pengendali korporasi (directing mind atau controlling mind).
Selanjutnya niat jahat atau sikap kalbu bersalah (mens rea) dalam ajaran identifikasi dapat ditentukan apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasi.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Pencucian Uang; Ajaran Identifikasi.

## A. Latar Belakang Masalah
Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam dunia hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana maka menurut hukum pidana manusia dan korporasi merupakan subjek hukum pidana. 1
Munculnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi sebagai pelaku tindak pidana), dipicu oleh makin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui personil pengendali korporasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana ( corporate crime ) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. 2 Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan
1 Sutan Remy Sjahdeni, 2017, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya , Kencana, Jakarta, hlm 1.
2 Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan seringkali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan. 3 Dengan demikian korporasi yang menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi yang terhimpun didalamnya. 4
Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya. 5
Pengertian kesalahan pada korporasi harus dilihat dari dapat dicelanya
3 I. S. Susanto, 1995, Kejahatan Korporasi , BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 30.
4 Setiyono, 2002, Kejahatan korporasi, Averroes Press, Malang, hlm 3.
5 Herlina Manullarng, Ricky Pasaribu, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , LPPM UHN Press, Medan, hlm 31.
perbuatan tertentu, karena korporasi mempunyai kemungkinan dalam situasi tertentu untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan dilakukan oleh Korporasi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan, sehingga Korporasi dalam situasi tersebut dapat dicela atau disalahkan. 6
Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ( corporate crime ) harus dibedakan dengan kejahatan lain pada umumnya karena perilaku kejahatan ini ternasuk sebagai “ white collar crime ” 7 . Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi sangat perlu mengingat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini sangatlah besar. 8
Dalam rezim anti TPPU, telah terjadi perkembangan terhadap subjek hukum dari pelaku Tindak Pidana pencucian uang tersebut, yakni selain orang perorangan, korporasi juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan statisik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Priode Januari 2021 diketahui telah terdapat 556 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 sampai dengan Januari 2021, dengan tindak pidana asal tertinggi yakni
6 E r l a n g g a   K u r n i a w a n ,   “ K o n s e p Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia”, Newsletter, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm.5.
7 Mardjono  Reksodiputro,  2007, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 65.
8 Ibid , hlm. 73.

## Narkotika dan Korupsi.
9 Pada tindak pidana Korupsi terbanyak dilakukan oleh pejabat baik pusat maupun daerah. 10 Dari seluruh putusan TPPU tersebut belum banyak putusan hakim yang menjerat Korporasi sebagai pelaku TPPU. Putusan hakim atas pertanggungjawaban pidana korporasi pada PT. Beringin Bangun Utama menjadi putusan pertama dalam kasus TPPU yang menjerat korporasi. Berdasarkan uraian tersebut, dalam tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara TPPU pada kasus PT. Beringin Bangun Utama. Kedua fokus pembahasan ini bertujuan untu k mengana lisis b agaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kasus TPPU sehingga dapat menjadi referensi penegak hukum untuk dapat menjerat korporasi yang berperan sebagai pelaku tindak pidana melalui directing mind.

## B.  Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case
9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Buletin Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Januari 2021 , PPATK, Jakarta, hlm. 44.
10 I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Jurnal Advokasi , Vol. 5, No. 1, Maret 2015, hlm 41.
approach ) serta pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang- undangan. 11 Penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan terkait TPPU sebagai dasar untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU TPPU. Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan the ratio decidendi atau reasoning , yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan 12 dimana letak terobosan hukum yang bertujuan memberi akses keadilan. 13
Dengan pendekatan kasus ini digunakan untuk dapat menganalisa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam UU TPPU dapat diimplementasikan pada kasus TPPU. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum. 14 Sumber data yang digunakan dalam penelitan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literature dan hasil penelitan.
11 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, hlm 93-94
12 Ibid , hlm 64.
13 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, Metode Penelitian (Konstelasi dan Refleksi) , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 191.
14 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Loc.Cit. , hlm. 178.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penucian Uang (UU TPPU)
Pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 15
Pada prinsipnya TPPU merupakan p e r b u a t a n   m e ny a m a r k a n   a t a u menyembunyikan asa usul dana yang diperoleh atau hasil dari suatu kejahatan. Tindak pidana asal yang disebut dengan istilah predicate crimes adalah tindak pidana yang mengawali timbulnya TPPU itu yang kemudian diikuti dengan tindakan berikutnya berupa menyamarkan asal usul dana itu. 16
Secara sederhana pola dalam TPPU dikelompokan dalam 3 (tiga) kegiatan yakni: 17
a. Placement , upaya menempatkan
15 Hana Krisnamurti, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol 14, No. 1, 2015, hlm 1.
16 Luhut M.P Pangaribuan, 2016, Hukum Pidana Khusus , Pustaka Kemang, Depok, hlm 101.
17 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012, Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal , PPATK, Jakarta, hlm. 22.
dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
b. Layering, upaya memisahkan h a s i l   t i n d a k   pi d a n a   d a r i s u m b e r n y a   y a i t u   t i n d a k pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
c. Integration, upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk mmbiayai kembali tindak pidana.
Per t ang gungj awab an pid ana Korporasi dalam UU TPPU mengatur bahwa pertanggungajawaban pidana dapat dikenakan tindak hanya untuk orang perseorangan tetapi juga kepada korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi merupakan badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan seperti manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan dan dapat dituntut di pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan
tindak pidana. 18
Selain itu, korporasi juga dapat menjadi tempat menyembunyikan harta hasil kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana ( criminal liability ). 19 Penyalahgunaan perusahaan sah untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana atau ( misuse legitimate business ) juga kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan. 20 Selanjutnya pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: 21
a.  dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengedali korporasi;
b.  d i l a k u k a n   d a l a m   r a n g k a pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c.  dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d.  dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Personil pengendali korporasi dimaksudkan adalah setiap orang yang
18 Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Mercatoria , Vol 8, No 2, 2015, hlm 141.
19 Ferna Lukmia Sutra, “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Media Iuris , Vol. 3, No. 3, 2020, hlm 332.
20 Ibid , hlm 338.
21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).
memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. 22 Adapun sanksi yang dikenakan untuk korporasi sebagai pelaku TPPU berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan pidana tambahan berupa: 23
a.  pengumuman putusan hakim; b.  pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c.  pencabutan izin usaha;
d.  pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e.  perampasan asset korporassi untuk negara; dan/atau
f.  pengambilalihan korporasi oleh negara.
Namun demikian apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda dalam pidana pokok, pidana dendaa tersebut dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
22 Ferna Lukmia Sutra, Loc.Cit.
23 Ibid .

## 2.  Penerapan Pertanggungawaban
Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pada Kasus PT. Beringin Bangun Utama
Dalam hukum pidana terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:
a.  pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b.  korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
c.  korporasi sebagai pembuat d a n   j u g a   s e b a g a i   y a n g bertanggungjawab.
Ad apu n   aj ar an   at au   d o k r i n y ang   d i g u n a k an   s e b a g ai   d a s ar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi diantaranya sebagai berikut: 24 a.  pertanggungjawaban mutlak ( strict liability );
b.  pertanggungjawaban vikarius ( doctrine of vicarious liability );
c.  delegasi ( doctrine of delegation ); d.  i d e n t i f i k a s i   ( d o c t r i n e   o f identification ); e.  agregasi ( doctrine of aggregation ).
Di antara ajaran atau doktrin tersebut dalam tulisan ini akan dibahas mengenai konsep ajaran identifikasi ( doctrine of identification ) terkait pertanggungjawaban korporasi serta penerapan ajaran identifkasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada kasus PT. Beringin Bangun Utama.
24 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit ., hlm. 151 – 182.
Ajaran identifikasi ( doctrine of identification ) merupakan ajaran yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penuntut umum harus dapat mengidentifikassi bahwa yang melakukan actus reus adalah personil pengendali ( directing mind atau controlling mind ) korporasi. 25 Yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi adalah anggota pengurus atau direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifikasi ini adalah menerapkan pertanggungjawaban vikarius terhadap korporasi perbuatan yang dilakukan oleh para personil pengendali korporasi. 26 Ajaran identifikasi mengajarkan perbuatan orang baik pengurus maupun anggota korporasi dalam lingkup wewenangnya, sesungguhnya merupakan sebagai perbuatan dari korporasi, lecuali jika orang itu melakukan perbuatan yang berakibat pidana dalam kapasitas sebagai pribadi, maka bukanlah perbuatan korporasi. 27 Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, sebagaimana dikutip dalam artikel La Ode Abdul Razak dan Oheo K Haris menyebutkan doktrin identifikasi sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan 25 Ibid, hlm. 174-175.
26 Ibid , hlm. 174-175.
27 Pascal David Wungkana, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perma Nomor 13 Tahun 2016,” Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, April 2018, hlm. 21.
perusahaan. 28
Cara menentukan personil pengendali korporasi dapat dilihat bukan saja secara formal yuridis tetapi juga menurut kenyataan dalam opersionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus per kasus. Dilihat secara formal yuridis, personil pengendali korporasi ( directing mind ) dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi, surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan tertentu (misalnya untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.
Namun sering terjadi bahwa pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya atau secara faktual mereka itu berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan. Orang-orang tertentu yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dari suatu perseroan, tetapi kenyataannya orang itulah yang mengendalikan orang-orang yang secara formal yuridis adalah pengurus perseroan, misalnya
28 La Ode Abdul Razak, dan Oheo K Haris, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Halu Oleo Legal Research , Vol 2, Issue 2, 2020, hlm. 91.
para pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali. 29 Menurut Litte dan Savoline sebagaimana dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini dalam pertanggungjawaban korporasi melalui ajaran identifikasi, jaksa penuntut umum harus dapat menunjukkan: 30
a.  perbuatan dari personil yang menjadi personil pengendali korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan ( operation ) yang ditugaskan kepadanya ( intra vires );
b.  tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi (merugikan korporasi);
c.  tindak pidana dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi; dan
d.  tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup maksud dan tujuan korporasi ( intra vires ), bukan ultra vires sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar korporasi.
Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi atas nama sendiri tanpa mewakili  korporasi, dimana tanggung jawab hanya dibebankan kepada pengurus korporasi apabila perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi; perbuatan tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu
29 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hlm. 178-179.
30 Ibid.
semata; perbuatan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi; dan perbuatan pengurus tersebut menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi. 31
Adapun penerapan ajaran identifikasi dalam kasus TPPU yang akan dianalisis dalam tulisan adalah dalam kasus PT. Beringin Bangun Utama, yakni pada tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) - PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu memiliki anggaran Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu di Kota Bengkulu. Dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu tersebut PT. Beringin Bangun Utama ditunjuk selaku kontraktor pelaksananya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK 02 03/SPHS/PPK-SP.IIISNVT- PJSAl20/2014 tanggal 1 April 2014.
Adapun yang menjadi Direktur Utama dari PT. Beringin Bangun Utama adalah Christoper O Dewabrata berdasarkanAkta Nomor: 30 tanggal 13 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Beringin Bangun Utama. Dalam Berita Acara tersebut terdapat perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus yakni telah terjadi peralihan saham- saham PT. Beringin Bangun Utama dari pemegang saham lama, yakni Fahd EI Fouz pemegang 220 lembar saham
31 Aulia Andika, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm.150.
(sesuai Akta kuasa No. 183 tanggal 15 April 2011), Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra pemegang 220 lembar saham (sesuai Akta kuasa No. 185 tanggal 15 April 2011) yang dijual kepada Rudyanto Nitihardjo dan Agus Sugianto pemegang 220 lembar saham (sesuai Akta kuasa No. 187 tanggal 15 April 2011) yang dijual kepada Ny. Indrawaty Surjaningsih Rahardjo yang merupakan orangtua dari Christopher O Dewabrata. Adapun susunan pengurus kemudian berubah menjadi:
a.  Direktur Utama: Christopher O Dewabrata
b.  Direktur: Rudyanto Nitihardjo
c.  Komisaris: Ny. Indrawaty Surjaningsih Rahardjo
Harga penawaran PT. Beringin B angun Ut ama yang kemudi an disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) berdasarkan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu: HK 02.03/SPHS/PPK-SP. II/SNVT-PJSAl20/2014 Tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku PPK dengan Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama, yaitu Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana. Jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
Beberapa dokumen yang dimasukan oleh PT. Beringin Bangun Utama pada
saat pengajuan penawaran dalam fakta persidangan dinyatakan tidak benar atau palsu yakni surat dukungan alat dari PT Jati Luhur dan daftar personil, tenaga ahli/teknis SKA dan SKT (Purwo Budijono) yang ternyata tidak benar (palsu). Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir air Bengkulu Kota Bengkulu telah mengalami keterlambatan waktu bahkan telah mengalami deviasi yang disebabkan karena tidak ada kesesuaian antara realisasi fisik dengan rencana. Show Course Meeting I dilaksanakan setelah terjadi deviasi melebihi 25,684 % dan Show Course Meeting II dilaksankaan setelah terjadi deviasi 27,15%.
Pada saat kontrak berakhir per tanggal 31 Desember 2014 terdapat beberapa pekerjaan dalam pembangunan Pengendali Banjir Bengkulu Kota Bengkulu yang belum selesai dikerjakan oleh PT. Beringin Bangun Utama. Berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu (BPKP Bengkulu) jumlah kerugian keuangan Negara dalam Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah).
Selanjutnya pembayaran yang diterima oleh PT. Beringin Bangun Utama yang masuk ke rekening nomor 0011248063 milik terdakwa PT. Beringin Bangun Utama di PT. Bank Pembangunan
Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim) tersebut, kemudian dilakukan beberapa kali mutasi debet secara RTGS ke beberapa rekening tujuan.
Berdasarkan kasus posisi diatas yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi untuk perkara TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak Pidana Pencucian Uang:

## a.  Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam memaknai unsur “dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi” tersebut adalah tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk komisi maupun omisi) dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personil korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi. Personil yang demikian disebut personil pengendali ( directing mind atau controling mind ) korporasi. 32
Personil pengendali ( directing mind atau controling mind ) korporasi adalah:
1)  Pengurus Korporasi, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/atau
2)  mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang
32 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl, hlm. 234.
mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
a)  Pengangkatan oleh pengurus korporasi untuk memangku s u a t u   j a b a t a n   d e n g a n pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk mengikat korporasi secara hukum; atau
b)  Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa oleh pengurus korporasi atau oleh mereka untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini unsur yang dikemukakan di atas tersebut merupakan ajaran Identifikasi ( Identification Doctrine ). Sejalan dengan pemikiran di atas, Supreme Court of Canada Canadian Dredge and Dock v The Queen, [1985] 1SCR 662, (Supreme Court of Canada), menetapkan tiga kondisi normatif yang menjadi syarat diberlakukannya teori identifikasi, yakni perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu penentuan directing mind ini sangat bergantung pada kedudukan seseorang di suatu perusahaan yang dianggap mewakili
korporasi. 33
Dengan demikian dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi.
Sejalan dengan ajaran identifikasi tersebut, dalam fakta persidangan diperoleh informasi:
1)  Kedudukan PT. Beringin Bangun Utama merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 181 tanggal 15 April 2011. PT. Beringin Bangun Utama mendapat pengesahan d ar i Menter i Hu kum d an HAM sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham R.1. Nomor: AHU 23060.AHA01.01 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011.
2)  Jabatan Cristopher O Dewabrata pada PT. Beringin Bangun Utama adalah sebagai Direktur Utama PT. Beringin bangun Ut am a   b e rd a s ar k an   A kt a Nomor: 30 tanggal 13 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Beringin Bangun Utama yang memiliki kewenangan untuk
33 Anugerah Rizki Akbari, “Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID. SUS/2010", Jurnal Dictum ,  Edisi  12,  2017, hlm.29.
mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi serta untuk menentukan kebijakan perusahaan.
3)  Cristopher O Dewabrata adalah personil pengendali dimana dirinya dapat mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama terdakwa PT. Beringin Bangun Utama selaku korporasi ( directing mind atau controling mind ).
4)  Terdakwa PT. Beringin Bangun Ut a m a   m e l a l u i   p e r s o n i l pengendalinya yakni Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama dengan kesadaran dan sengaja telah mengikuti proses pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014.
5)  S e l a n j u t n y a   d i l a k u k a n penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, Nomor: HK 02. 03/ S P H S / P P K   S P. I I I S N V T- PJSAl20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O Dewabrata. sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atauselaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir
Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dengan nilai kontrak Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enambe/as ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 s.d 1 Desember 2014.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui peran Cristopher O Dewantara memenuhi kriteria sebagai personil pengendali kopropasi dari PT. Beringin Bangun Utama. Dengan demikian perbuatan menempatkan, m e n t r a n s f e r ,   m e n g a l i h k a n , memb elanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU yang dilakukan oleh Cristopher O Dewantarasebagai pengurus korporasi (direktur utama) maupun dilakukan orang lain berdaasarkan perintah Cristopher O Dewantara merupakan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Beringin Bangun Utama. Actus reus yang dilakukan oleh Cristopher adalah actus reus yang dilakukan oleh terdakwa PT. Beringin Bangun Utama.

## b.  D i l a k u k a n   D a l a m   R a n g k a Pemenuhan Maksud dan Tujuan Korporasi.
Menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" untuk Korporasi yang berbentuk badan hukum, maksud dan tujuan dari Korporasi dapat diketahui dari Anggaran Dasar dari Korporasi. 34 Berdasarkan ajaran identifikasi perbuatan pengurus pengendali ( directing mind atau controling mind ) korporasi merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup maksud dan tujuan korporassi ( intra vires ), bukan ultra vires (tidak termasuk lingkup maksud dan tujuan korporasi) sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar korporasi. 35 Dengan demikian apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang intra vires maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Sedangkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang ultra vires maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa perbuatan Direktur Utama Christopher O Dewabrata selaku personil pengendali dari Terdakwa PT. Beringin Bangun
34 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl, hlm. 237.
35 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hlm. 181.
Utama yang telah mengikuti pelelangan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA2014 ditetapkan sebagai pemenang hingga proses pelaksanaannya adalah dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan pendirian PT. Beringin Bangun Utama, yakni agar korporasi tersebut tetap beroperasi dan memperoleh laba dan pembagian deviden serta sebagai modal korporasi, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 181 tanggal 15 April 2011. Selain itu bisnis yang dijalankan PT. Beringin Bangun Utama juga bergerak dibidang perdagangan, pembangunan, real estate , industri, percetakan, agrobisnis, jasa dan angkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Nomor: 29 tanggal 06 Maret 2007. 36 Namun demikian maksud dan tujuan pendirian PT. Beringin Bangun Utama tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui personil pengendalinya Christopher O Dewabrata dengan cara melaksanakan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Tehnik Ir. Syamsul Bahri. MT dari Universitas Bengkulu. 37

## c.  Dilakukan Sesuai Dengan Tugas dan
Fungsi Pelaku atau Pemberi Perintah Menurut Sutan Remy Sjahdeini tindak pidana yang dilakukan oleh
36 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl, hlm. 239.
37 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hlm. 240.
pengurus pengendali ( directing mind atau controling mind ) korporasi adalah dalam rangka wewenang dan tugasnya. merupakan perbuatan hukum dalam batas wewenang pengurus tersebut dalam jabatannya dalam korporasi sebagaimana menurut ketentuan Anggaran Dasar atau Surat Pengangkatannya. Dalam hal yang demikian itu, pengurus pengendali tersebut tidak melakukan perbuatan yang ultra vires (beyond powers) . 38
Berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa perbuatan membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU atas uang yang diperoleh terdakwa PT. Beringin Bangun Utama dari pelaksanaan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 berdasarkan kontrak Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 senilai Rp 9.026.616.200,00 (sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui personil pengendalinya Christopher O Dewabrata adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaku selaku direktur utama yang mempunyai tugas melanjutkan usaha-usaha komanditer dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate ,
industri, percetakan, agrobisnis, jasa dan angkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 181 tanggal 15 April 2011, serta mencari keuntungan dan deviden. 39
d. D i l a ku k a n   D e ng a n   Ma k s u d Me m b e r i k a n   M a n f a a t   B a g i Korporasi.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut tidak harus berupa pendapatan finansial ( revenue ), tetapi dapat pula memberikan manfaat non-finansial. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non-finansia/ bagi korporasi. Dianggap telah ada maksud memperoleh manfaat kepada korporasi apabila telah dikeluarkan biaya atas beban korporasi untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan telah dikeluarkannya biaya atas beban korporasi berarti telah ada niat jahat atau sikap kalbu bersalah ( mens rea ) dari pelaku untuk memperoleh manfaat bagi korporasi. 40
Berdasarkan fakta persidangan p e r b u a t a n   m e m b e l a n j a k a n , membayarkan, atau perbuatan lain Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan
39 Ibid .
40 Yehezkiel Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol 44, No. 4, Oktober-Desember 2013, hlm.403.
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU atas uang yang diperoleh Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama dari pelaksanaan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 berdasarkan kontrak Kerja (Kontrak) yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku PPK (Pihak I) dan Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Cristopher O Dewabrata sebagai Direktur Utama dengan nilai kontrak Rp 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui personil pengendalinya Christopher O Dewabrata adalah dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama baik manfaat secara finansial berupa laba dan deviden serta pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana transaksi yang telah dilakukan melalui rekening nomor: 0019000249 milik PT. BPO Jatim untuk kemudian dikirim ke bank tujuan dengan proses RTGS Bank Indonesia maupun manfaat non-finansial berupa peningkatan kemampuan dasar perusahaan.

## D. Kesimpulan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur pertanggungajawaban pidana korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam perkara TPPU menggunakan ajaran identif ikasi ( doctrine of identification ). Dalam ajaran identifikasi ( doctrine of Identification ) untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penegak hukum harus dapat mengidentifikassi bahwa yang melakukan actus reus adalah personil pengendali korporasi ( directing mind atau controlling mind ). Dalam perkara PT. Beringin Bangun Utama, Cristopher O Dewantara sebagai Direktur Utama memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi. Actus reus yang dilakukan oleh Cristopher O Dewabrata adalah actus reus yang dilakukan oleh terdakwa PT. Beringin Bangun Utama.
Selanjutnya niat jahat atau sikap kalbu bersalah ( mens rea ) dalam ajaran identifikasi dapat ditentukan dari direktur atau manejer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manejer merupakan directing mind dari korporasi. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh directing mind tersebut dilakukan dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasi maka perbuatan directing mind tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi.
Daftar Pustaka Buku
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, Metode Penelitian (Konstelasi dan Refleksi) , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Manullang, Herlina dan Ricky Pasaribu, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, LPPM UHN Press, Medan. Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Pangaribuan, Luhut M.P, 2016, Hukum Pidana Khusus , Pustaka Kemang, Depok.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012, Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal , PPATK, Jakarta.
, 2021, Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Januari 2021, PPATK, Jakarta. Reksodiputro, Mardjono, 2007, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Setiyono, 2002, Kejahatan korporasi, Halang: Averroes Press. Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya , Kencana, Jakarta. Susanto, I. S., 1995, Kejahatan Korporasi , BP Universitas Diponegoro, Semarang.

## Jurnal
D a v i d ,   P a s c a l   W u n g k a n a , “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perma Nomor 13 Tahun 2016,” Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, 2018.

## K r i s t i a n ,   Ye h e z k i e l ,   “ Ur g e n s i
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol 44, No. 4, Oktober-Desember 2013.
Krisnamurti, Hana “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol 14, No. 1, 2015.
Ku r n i aw an ,   E rl ang g a ,   “Kons e p Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia”, Newsletter, Vol 1, No. 3, 2013.
N a s u t i o n ,   E v a   S y a h f i t r i , “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Mercatoria , Vol 8, No 2, Desember 2015. Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Jurnal Advokasi , Vol. 5, No. 1 Maret 2015.
Razak, Abdul, La Ode, dan Oheo K   Ha r i s ,   “A n a l i s i s   Hu k u m Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Halu Oleo Legal Research , Vol 2, Issue 2, 2020.
Rizki, Anugerah Akbari, “Interpretasi
Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID. SUS/2010", Jurnal Dictum , Edisi 12, 2017.
Sutra, Ferna Lukmia. “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Media Iuris, Vol. 3, No. 3, 2020.

## Tesis
A n d i k a ,   A u l i a h ,   2 0 1 2 , Per tang gung jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

## Putusan Pengadilan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/ TPK/2016/PN.Bgl.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5164).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.