Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
387

## RESOLUSI KONFLIK BERLATAR AGAMA: STUDI KASUS AHMADIYAH DI KUDUS
Moh. Rosyid
STAIN Kudus Email: mrosyid@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Ahmadist community in Kudus resides in Colo village, Dawe, Kudus, Central Java since 1998 after the election of village chief.  The  losing  party  established  religious  activity  as  a counter  which  was  responded  by  Ahmadist  preacher  from Pati  –  neighboring  regency  –through  opening  traditional medication  event  to  introduce  Ahmadiyah.  Until  the  end  of 2012 there is no open conflict against Ahmadist community. The key for harmony between Ahmadist and the majority is conflict resolution based on mutual benefit and does no harm to others. The forms of conflict resolution are: (1) distributing leaflets to the public stating that they have the same god, the same prophet, (2)  writing  an  inscription  of  laailaha  illallah,  muhammadur rosulullah on the mosque, after 10 years of its foundation, (3) in collaboration with Indonesian Red Cross coordinating blood donor every month, (4) distributing qurban meat to Ahmadist and non-Ahmadist, as in 1433 H/2012 there are 4 goats which are  divided  into  70  packages  for  non-Ahmadist  and  13  for Ahmadist. Thus, the Ahmadi community in the village of Colo, Kudus is still exist because (a) the number of adherents are
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
only 10 families of 4,000 population of the village of Colo, (b) they never violate social norms, the rule of law, and religious norms in the society, (c) inviting non-Ahmadist in their religious activities such as in public preaching and halal bi halal, (d) not all of the residents of Colo are devout in religion, and mostly do not care about the MUI fatwa concerning Ahmadiyah, because of their economic activities (as traders, farmers, ojek, etc.) and because of tolerance, (e) religious leader does not supporting conflict against Ahmadiyah, (f) there is no Islamic based hard- liner organization in Kudus and (e) there is family ties between Ahmadists and non-Ahmadists.
Keywords: Ahmadist, Kudus, no conflict, conflict resolution

## Pendahuluan
Pada Hari Amal Bakti/HUT Depag ke-62 pada 3 Januari 2007  Menag  RI  Maftuh  Basuni  (saat  itu)  dalam  sambutan tertulis  pada  upacara  HUT  Depag  terdapat anggle “situasi keagamaan  bangsa  kita  akhir-akhir  ini  dilanda  permasalahan yang meresahkan yaitu munculnya aliran sempalan dan paham keagamaan  menyimpang  yang  secara  nyata  menodai  agama”. Imbas lanjutan pernyataan tersebut gulung tikarnya Ahmadiyah di  beberapa  daerah. 1 Buntut  kerusuhan  di  Cikeusik,  Pemda
1 Ahmadiyah  di  wilayah  Ungaran  bagian  selatan,  Kab.Semarang, Jateng, menghentikan aktivitas pascaterbitkannya SKB ( Jawa Pos ,12/6/2008, hlm.5), Begitu pula di Surakarta ( Jawa Pos dan Suara Merdeka ,12/6/2008), Ahmadiyah  di  Manis  Lor,  Kab.  Kuningan,  Jabar  dicidrai  masyarakatnya ( Kompas ,28/12/2007). Ahmadiyah di lokasi pengungsian Transito, Mataram, NTB mengharapkan suaka ke AS ketika Wakil Konsulat Jenderal AS, Jeffri M.Loore,  dan  sejumlah  konsulat  yang  mengunjunginya menjanjikan  akan menyampaikan  keinginan  pengungsi  kepada  pemerintah  AS  ( Jawa  Pos , 18/10/2008,  hlm.13). Hingga  ditulisnya  naskah  ini,  informasi  kelanjutannya belum diperoleh penulis. Ahmadiyah di tempat lahirnya (Pakistan) sejak 1977, era Presiden Ziaul Haq, bermarkas di Kota Rabwah, Provinsi Punjab, dibatasi ruang geraknya tak boleh adzan secara terbuka, tak boleh membangun menara yang tinggi menyerupai masjid, dilarang berhaji ke Makkah, tak memiliki hak politik, dan tak diperbolehkan mengucapkan salam, jika mengucapkan salam dan
Banten terbitkan Perda Pelarangan Ahmadiyah, disusul Pemda Jatim melarang keberadaan Ahmadiyah dalam hal (1) penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik, (2) memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum, (3) memasang papan nama di masjid, musalla, lembaga pendidikan,  dll.  dengan  identitas  JAI,  dan  (iv)  menggunakan atribut JAI dalam segala bentuk 2 .
Jawa  Pos 7  Februari  2011  menampilkan headline,
Ahmadiyah Diserang, 3 tewas, 8 luka parah dan ringan. Kejadian Ahad  6  Februari  2011  Pukul  10.45  WIB  di  rumah  pengikut Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI),  Suparman,  Kampung Pasir  Peuteuy,  Desa  Umbulan,  Kec.  Cikeusik,  Pandeglang, Banten  dengan  foto  korban  mengenaskan. Kompas ,7  Februari 2011  memberitakan Pemerintah  Mengecam  Kekerasan  di Cikeusik,  3  Jemaah  Ahmadiyah  Tewas. Republika 7  Februari 2011  mewartakan Ahmadiyah-Warga  Bentrok,  3  Tewas .  Hal itu direspon pemerintah 3 dan Komnas HAM. 4 Tragedi tersebut
dilaporkan ke kepolisian, divonis pidana setahun ( Jawa Pos ,5/3/2007,hlm.1). Ahmadiyah  di  Kudus  tetap  eksis  pascaditerbitkannya  SKB  bahkan  hingga ditulisnya naskah ini.
2 Jawa Pos , 1 Maret 2011, hlm.1.
3 Menkopolhukkam  Djoko  Suyanto  6/2/2011  didampingi  Kapolri Jend.Pol.Timur  Pardopo,  Menag  Suryadharma  Ali,  Kejagung  Basrief Arief,  dan  Mendagri  Gamawan  Fauzi.  Pemerintah  meminta  Polri  mencari dan  mengungkap  tuntas  kekerasan  tersebut.  Staf  Khusus  Presiden,  Daniel Sparringa menyatakan, Presiden prihatin atas tragedi itu dan memerintahkan aparat  Polri  bertindak  tegas  terhadap  kelompok  yang  melakukan  kekerasan atas  nama  agama,  konstitusi  menjamin  kemerdekaan  beribadah  ( Kompas , 7/2/2011).  Presiden  SBY  pada  Jumpa  Pers  di  Istana  Kepresidenan,  Jakarta, Senin  7/2/2011  menginstruksikan  agar  diinvestigasi  menyeluruh  guna mengetahui  sebab-akibat  kejadian  yang  sebenarnya.  Siapa  yang  lalai,  siapa yang bersalah, dan siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi, termasuk manakala  sesungguhnya  benturan  itu  bisa  dicegah,  tetapi  pencegahan  tidak cukup  dilakukan,  baik  oleh  aparat  keamanan  maupun  pemerintah  setempat ( Kompas , 8/2/2011, hlm.1). 4 Komnas HAM meminta Polri mengusut tuntas dan menindak pelaku
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
bersamaan  perayaan The  World  Interfaith  Harmony  Week di Istora Senayan Jakarta. 5 Jauh sebelumnya, Republika 15 Oktober 2010 edisi tabloid headline nya menggetarkan :
Ahmadiyah: Bubar atau Agama Baru. Islam dan Ahmadiyah sangat berbeda secara teologis. Sejak tiga dekade silam, ulama  Indonesia  menyatakan  Ahmadiyah  sebagai  ajaran sesat,  menyesatkan,  dan  di  luar  ajaran  Islam.  Menteri agama  pun  menegaskan  Ahmadiyah  harus  dibubarkan atau  menjadi  agama  baru.  Beranikah  pemerintah melakukannya?
Membuat  agama  baru  merupakan  langkah  ’terjal’ karena  keberadaan  agama  yang  ’resmi’  di  negeri  ini  seperti agama Konghucu belum mendapat perhatian proporsional oleh Kemenag.  Sebagaimana  pejabat  struktural  yang  menangani agama  Konghucu,  terutama  bidang  pendidikan  agama  dan keagamaan  belum  memiliki  ‘meja’ 6 .  Aspek  konstitusional, mungkinkah  membuat  agama  baru? 7 Di  antara  pertimbangan
yang anarkis ( Kompas , 8/2/2011, hlm.1).
5 The World Interfaith Harmony Week merupakan program PBB hasil inisiatif  Raja  Jordania, Abdullah  II  pada  September  2010  dalam  pertemuan tahunan  sidang  PBB.  Acara  dihadiri  perwakilan  tokoh  agama  yakni  Ketua MUI  Slamet  Effendy  Yusuf,  Ketua  Komisi  Hubungan  antaragama  dan Kepercayaan  Konferensi  Waligereja  Indonesia  Mgr  Mandagi,  Ketua  Umum Majelis  Tinggi Agama  Konghucu  (Matakin)  Wawan  Wiratma,  Wakil  Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Dewa Putu Sukardi, Ketua MPR Taufiq  Kiemas,  Ketua  DPR  Marzuki Alie,  dan  Ketua  DPD  Irman  Gusman ( Kompas , 7/2/2011). 6 Jawa Pos , 5/2/2011.
7 Menag  Suryadharma  Ali  menegaskan  Ahmadiyah  lebih  baik dibubarkan  dari  pada  dibiarkan  tetap  menjalankan  syariat.  Lanjut  Menag, ada  dua  pilihan,  membiarkan  atau  membubarkan  sama-sama  memiliki risiko.  Pembubaran  berdasarkan  SKB  3  Menteri  dan  UU  No.1/PNPS/1965. Membubarkan lebih baik daripada membiarkan, dengan membubarkan dapat menghentikan kesesatan yang berkelanjutan. Menag meminta JAI membuat agama baru di luar Islam jika tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan tak boleh menggunakan simbol-simbol Islam seperti al-Quran, masjid, dan ritual- ritual yang merupakan tuntunan Islam yang benar. Bukan atas dalih kebebasan
391
yang memberatkan adalah aliran kepercayaan (kategori produk budaya) ditutup peluangnya menjadi agama, di sisi lain agama yang  ada  sering  timbul  konflik  dan  tak  optimalnya  pelayanan negara pada umat beragama (tertentu).
UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  Pasal  4  hak untuk  hidup,  tak  disiksa,  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani, beragama, untuk tak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tak dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  dan  oleh  siapa  pun. 8 Hingga kini  Indonesia  masih  saja  tak  lepas  dari  konflik  antarumat beragama dan intern umat beragama. Agama yang semestinya penyemangat  pembebasan  dan  menebarkan  kedamaian  bagi sesama  manusia,  ternyata  justru  kerap  memicu  pertentangan, bahkan mengusik keutuhan bangsa yang majemuk. Bagaimana jalan keluarnya? Jalaluddin Rakhmat meresponnya bahwa kita perlu mengembangkan pemahaman agama madani 9 .
agama lalu menginterpretasikan agama Islam dengan salah.
8 Meski Pasal tersebut ’dihadang’ oleh Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/ PNPS/1965 agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha  dan  Khong  Hu  Chu  (Confusius).  Keenam agama  ini  adalah  agama  yang  dipeluk  hampir  seluruh  penduduk  Indonesia. Diperkuat PP 55/2007 Pasal 8 (1) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.  Penjelasan  UU  No.1/PNPS/1965  kecuali  agama  yang  tertera dalam perundangan, pemeluk agama lain mendapat jaminan hukum tertuang pada Pasal 29 (2) UUD ’45. Kata ’pemeluk agama lain’ merupakan frase yang melelahkan jika ditelaah karena kepentingan politik lebih dominan.
9 Ini bukan agama baru, melainkan pemahaman yang mengambil nilai- nilai universal dalam setiap agama dan berkonsentrasi memberikan sumbangan bagi  kemanusiaan  dan  peradaban.  Pemahaman  agama  madani  paling  cocok untuk  dikembangkan  dalam  kehidupan  modern  dan  demokratis,  seperti  di Indonesia sekarang ini. Ide agama madani bagi Kang Jalal, diilhami dari filusuf kelahiran Swiss, Jean Jacques Rousseau yang hidup semasa Revolusi Perancis abad  ke-18  yang  mengusung  konsep la  religion  civil (agama  civil)  sebagai pengembangan  dari  dua  tipe  sebelumnya  yakni  agama  yang  menyatukan kebangsaan serta agama institusional. Kang Jalal mengusung wacana agama
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
Konflik agama dari aspek internal dapat berupa penodaan agama,  penyiaran  agama,  dan  interpretasi  atas  teks  agama. Aspek  eksternal  berupa  ekonomi,  politik,  hukum/kebijakan, pendidikan agama, dan media massa. Isu pemicu konflik agama karena pembangunan atau peran tempat ibadah, siar kebencian agama ( hate speech ), penyiaran agama, aliran non-mainstream, dan kebijakan bidang agama. Masalah yang muncul dapat berupa delik  penodaan  agama,  hubungan  agama  dengan  negara,  dan perspektif  untuk  membaca  kehidupan  beragama.  Hal  tersebut akan  terminimalisasi  bila  umat  beragama  memahami  bahwa beragama  adalah  hak  yang  diyakini  dalam  batin  ( internum) dan diekspresikan dalam kehidupan ( eksternum ) oleh pemeluk agama sehingga tercipta social order dan social harmony. Peran negara  dalam  bingkai  HAM  berupa  melindungi  ( to  protect ), menghormati, dan memenuhi hak.
Pola  pikir  beragama  yang  sempit  berimbas  fanatis sebagian umat Islam Indonesia ketika berhadapan dengan aliran lain  yang  dianggap  berseberangan  dengan  kaidah  agamanya
madani  dan  memetakan  fenomena  pemahaman  keislaman  Indonesia  yang dipilah tiga jenis pemahaman Islam yakni Islam fiqhiy, siyasiy , dan madani . Pertama, Islam fiqhiy memusatkan perhatian pada ajaran fikih yang dipraktikkan sehari-hari,  Islam  menjadi  sangat  ritual.  Pemahaman  ini  umumnya  hanya memandang kelompoknya yang benar dan yang lain salah. Kemunduran Islam karena dianggap meninggalkan al-Quran dan sunah. Agar maju harus kembali berpedoman pada 2 sumber tersebut. Kedua, Islam siyasiy (Islam politik) yang menjadikan Islam sebagai kegiatan politik yang memusatkan perjuangannya untuk  merebut  kekuasaan  lewat  konsep  negara  Islam,  menegakkan  syariat Islam atau mendirikan khilafah. Keselamatan untuk seluruh umat Islam. Islam politik melihat faktor kemunduran Islam karena dominasi dan konspirasi Barat yang  menghancurkan  Islam.  Kedua  pandangan  tersebut  mengantarkan  pada Islam  madani  yakni  semua  agama  bisa  bertemu  dengan  mengkaji  apa  yang bisa  kita  sumbangkan  bagi  kemanusiaan  dan  peradaban  untuk  mengambil nilai universal dalam setiap agama. Islam madani berpusat pada kasih sayang kepada  sesama  manusia  sehingga  Islam  menjadi  rahmat  bagi  semua  orang, rahmatan lil’alamin . Kesalehan seseorang diukur dari kecintaannya terhadap sesama ( Kompas , 6/2/2011, hlm.23).
393
diperlakukan nisata, sebagaimana dialami pengikut Ahmadiyah, terutama pasca-fatwa sesat MUI No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980 1Juni 1980/17 Rajab 1400 H dipertegas pada Munas MUI ke-7, 27-29  Juli  2005. 10 Sesatnya  Ahmadiyah  karena  keyakinannya bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  bukanlah  nabi  terakhir,  tapi kenabiannya  ‘diteruskan’  oleh  Ghulam  Ahmad.  Ahmadiyah pun  memiliki  Kitab  Suci  yakni Tadzkirah ,  dan  anggapannya jika  salat  dengan  imam  orang  non-Ahmadiyah,  salatnya  tak sah karena tak mengakui kenabian Ghulam Ahmad. Hal ini jika dikonfirmasi pada warga Ahmadi, mereka tak mudah mengakui tudingan tersebut. 11
Masalah  JAI  menurut  Mukri  Ajie  (Ketua  MUI  Kab. Bogor)  bukan  lagi  masalah  fikih,  tapi  teologi.  Berdasarkan laporan Bupati Kuningan, Kejaksaan Kuningan, dan MUI Kab. Kuningan  Jabar,  MUI  Pusat,  mendesak  Menag,  Mendagri, dan  Kejagung  agar  mengusulkan  kepada  Presiden  untuk membubarkan atau mendorong Ahmadiyah menjadi organisasi non-Islam  karena  Ahmadiyah  tak  dapat  diluruskan  dan  tak mematuhi SKB 3 Menteri yang ditetapkan 9 Juni 2008. 12 Seperti
10 Kinerja MUI (i) menasehati dan memberi fatwa masalah keagamaan dan  kemasyarakatan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat,  (ii)  meningkatkan ukhuwah islamiyah dan kerukunan hidup antarumat beragama dalam rangka memantapkan  kesatuan  dan  persatuan  nasional,  dan  (iii)  mewakili  umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
11 Menanggapi  polemik,  Juru  Bicara  JAI,  Jafrullah  Ahmad  Pontoh, menegaskan  bahwa  agama  milik Tuhan,  tak  ada  yang  bisa  menyuruh  orang membubarkan  atau  membuat  agama.  Ahmadiyah  pun  merasa  masih  tetap bagian dari Islam karena rukun iman dan Islam yang diajarkan sebagaimana ajaran  Nabi  Muhammad  SAW.  Kitab  sucinya,  menurut  pengakuan  Jafrullah bukan Tadzkirah . Tadzkirah hanyalah  kumpulan  berbagai  tulisan  JAI  yang dikumpulkan dalam kompilasi yang menjadi satu buku. Perihal pembubaran, JAI  berpandangan  bahwa  pembubaran  di  negara  hukum  tentunya  berkaitan dengan  tindak  kriminal,  JAI  tak  melakukan  tindak  kriminal (Republika, 15/10/2010).
12 Anggapan  sesat  ditujukan  MUI  terhadap  Ahmadiyah  Qadian,
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
apapun  wujudnya  realitas  yang  ada  tak  untuk  dimusuhi,  tapi perlu  dicari  jalan  tengah.  Didasarkan  pernyataan  bahwa  rasa beragama  bagi  individu  dan  kelompok  biasanya  diidentikkan sejauhmana memertahankan prinsip dan substansi pesan agama ketika pihak lain diduga ‘menyelewengkan’ prinsip dan substansi pesan  agamanya.  Namun  sebaliknya,  jika  individu  (pemilik agama)  menghadapi  fenomena  penyelewengan  pihak  lain  tak tersinggung,  mendapat  julukan  tak  memiliki  ‘nasionalisme’ beragama.  Pandangan  ini  bertolak  belakang  dengan  madzhab kemajemukan ( pluralisme ), keragaman ( diversity ), dan perbedaan tetapi sama ( multicultural ) bahwa perbedaan tak perlu direspon dengan ketersinggungan karena sunnatullah .
sedangkan Ahmadiyah  Lahore  tak  memiliki  ajaran  yang  menyesatkan  versi Islam. Tetapi, muslimin Indonesia pada umumnya tak memilah antara yang Lahore  dengan  Qadian,  asalkan  ‘berbendera’Ahmadiyah  maka  dibasmi. Kegarangan muslim Indonesia terhadap Ahmadiyah, tetapi penulis menemukan fenomena  lain  bahwa  Ahmadiyah  di  Kota  Kudus  damai  bersama  kaum muslimin meski telah diterbitkannya SKB diterbitkan oleh 3 lembaga negara, Menag,  Mendagri,  dan  Kejagung  No.3/2008;  No.199/2008;  dan  No.KEP- 033/A/JA/6/2008, 9/6/2008 memuat 6 poin (1) peringatan kepada masyarakat untuk  mematuhi  Pasal  1  UU  No.1/PPNS/1965  yang  berbunyi  untuk  tak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan, dukungan umum melakukan penafsiran  tentang  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu, (2) memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah  Indonesia  (JAI),  sepanjang  mengaku  beragama  Islam,  untuk menghentikan  penyebaran  penafsiran  dan  kegiatan  yang  menyimpang  dari pokok-pokok  ajaran  agama  Islam,  (3)  penganut,  anggota,  dan/atau  anggota pengurus  JAI  yang  tidak  mengindahkan  perintah  dan  peringatan  ini  dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk organisasi dan  badan  hukumnya,  (4)  memberi  peringatan  dan  memerintahkan  kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap JAI, (5) warga masyarakat yang tak mengindahkan peringatan dan perintah ini dikenai sanksi sesuai  perundangan,  dan  (6)  memerintahkan  kepada  aparat  pemerintah  dan pemda untuk melakukan langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama.
Bagi  yang  tersinggung,  reaksi  yang  muncul  variatif  (1) perlawanan  terbuka  (konfrontasi),  (2)  terselubung/tak  kasat mata, (3) terpendam/perlawanan bersifat laten, meletup pada saat pemicunya muncul atau tersinggung karena sikap the others , dan (4)  mendesak  kebijakan  penguasa.  Bentuk  perlawanan  tersebut sangat dipengaruhi kondisi dan karakter individu dan kelompok ketika  bereaksi  menghadapi  ‘penyelewengan’  dari the  others . Berbagai  bentuk  konfrontasi  itu  dipicu  Era  Reformasi  ‘yang mentradisikan’  demonstrasi,  didukung  kebijakan  dan action politik  penguasa.  Analisis  Mudzakkir,  era  Orde  Baru,  selama keberadaan kaum minoritas tak mengancam legitimasi penguasa, selama itu pula mereka hanyalah subjek yang tak diperhitungkan secara signifikan 13 .

## Potret Ahmadiyah
Kelahiran  Ahmadiyah  tak  dapat  dipisahkan  dengan gerakan orientalisme dan kolonialisme di Asia Selatan. Tokoh orientalis,  Sayyid  Ahmad  Khan  bahwa  akhir  abad  ke-19 memprakondisikan masyarakat India dihadapkan dengan gagasan yang menyimpang Islam. Didukung oleh kolonial Inggris yang mengadudomba  masyarakat,  pada  23  Maret  1889  mendirikan Ahmadiyah.  Agar  gerakannya  mendapat  wibawa,  ditunjuklah keluarga  bangsawan  India  keturunan  Kerajaan  Moghul,  putra pasangan Mirza Ghulam Murtadha dengan Ciraagh Bibi, Mirza Ghulam Ahmad  (1839-1908).  Nenek  moyangnya  berhubungan keluarga dengan Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri Dinasti Mogul  (1526-1530).  Ayahnya  seorang  hakim  pemerintah kolonial  Inggris  di  India.  Ghulam  lahir  13  Februari  1835,  ada yang menyebut 1839 M/1255 H di Desa Qadian, Punjab, India
13 Amin  Mudzakkir.  2006. Menjadi  Minoritas  di  Tengah  Perubahan: Dinamika  Komunitas  Ahmadiyah  di  Ciparay dalam  Hak  Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Tifa: Jakarta. Hlm. 200.
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
dan wafat di Qadian 26 Mei 1908 M/1326 H.
Dalam Ensiklopedi Islam, Ghulam sejak kecil mendapat pendidikan  agama  secara  tradisional  dari  keluarganya  dan menyukai  meditasi  sejak  kecil,  ia  mengaku  sering  mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT, seperti mendapat makrifat dalam dunia sufi, meskipun ia tak pernah dikenal sebagai sufi atau murid dari guru sufi. Pada usia 40 tahun (1880), ia menulis buku Barahini  Ahmadiyah (argumentasi  Ahmadiyah)  berisi  antara lain pengakuan dirinya sebagai al-Mahdi . Semasa mudanya, ia pernah bertempat tinggal di Sialkot, India mengikuti ayahnya yang menyelesaikan perkara tanah, ia berkenalan dengan orang Kristen  mempelajari  kitab  sucinya,  Injil  dan  menyaksikan langsung  betapa  gencarnya  misi  kristenisasi,  ia  membaca komentar Sir Sayid Ahmad Khan antara lain mengenai genesis dan  tafsir  al-Quran.Ghulam  mengkritik  tafsir  al-Quran  karena memandang tafsir menggunakan pendekatan netralistik (hukum alam,  misalnya,  malaikat  ditafsirkan  dengan  fungsi  hukum alam).  Menurutnya,  tulisan  Ahmad  Khan  terlalu  apologetik dan membanggakan kejayaan masa lampau, padahal yang harus dihadapi adalah keadaan obyektif masa kini. Ketika ayah Ghulam wafat (1876), Ghulam kembali ke Qadian mengurus tanah milik keluarganya dan meneruskan kebiasaan lamanya yaitu meditasi. Tahun 1877, di Punjab, India, ia menyaksikan kebangkitan Arya Samaj dan Brahma Samaj, yaitu gerakan kesadaran umat Hindu. Peristiwa tersebut di Sialkot dan Punjab menimbulkan semangat Ahmad untuk membangkitkan suatu gerakan Islam.
Pada  4  Maret  1889,  Ghulam  memproklamirkan  diri menerima  wahyu  langsung  dari  Allah  SWT  yang  menunjuk dirinya sebagai Al-Mahdi dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Baiat pertama dilakukan 20 orang pengikutnya di Ludiana, dekat Qadian, India. Salah seorang di
397
antara mereka, Maulwi (gelar kehormatan paduka/yang mulia) Nuruddin kelak menjadi khalifah pertama sepeninggal Ahmad 14 . Keberadaan Ghulam di tengah masyarakatnya sebagai dai tenar. Ghulam  memproklamirkan  diri  sebagai  pembaru  ( mujaddid ) bergulir mahdi  al-muntazhar dan al-masih  al-mau’ud .  Pada 1876, ia mengaku sebagai nabi yang kenabiannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW dan mengaku menerima wahyu dari Tuhan dalam bahasa Inggris, yang dikumpulkan dalam kitab disebut tadzkiroh 15 .
Tahun  1914  aliran  Ahmadiyah  pecah  menjadi  dua golongan,  Lahore  dan  Qadian.  Analisis  Iskandar,  Ahmadiyah Lahore  berprinsip  memiliki  pemahaman  bahwa  Nabi  SAW nabi  terakhir  dan  keberadaan  Mirza  Ghulam  Ahmad  sebagai mujadid (pembaru) abad ke-14 H. Ahmadiyah Qadian berprinsip sepeninggal Nabi SAW, muncullah nabi buruzi yakni nabi yang tak  membawa  syariat,  sehingga  keberadaan  nabi  dalam  versi Ahmadiyah  Qadian  terpilah  (a)  Nabi Shakib Asy-Syari’ah dan Mustaqil. Shakib  Asy-Syariah adalah  nabi  pembawa  syariat untuk manusia, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi mustaqil adalah  hamba Allah  yang  menjadi  nabi  dengan  tak  mengikuti nabi sebelumnya, misalnya nabi Musa AS, (b) Nabi Musytaqil ghoir at Tasyri’ yakni nabi yang tak membawa syariat baru, tapi menjalankan syariat yang dibawa nabi sebelumnya, seperti Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa, dan (c) Zhilli Ghoiru at-Tasyri’ yakni menjadi nabi karena semata-mata patuh pada  nabi  sebelumnya,  seperti  Ghulam  Ahmad.  Pengakuan pengikut  aliran  Ahmadiyah  Lahore  bahwa  keberadaan  nabi terpilah  atas  nabi haqiqi (pembawa  syariat)  dan  nabi lughowi
14 Republika, Kolom Dialog Jumat , 18 Januari 2008, hlm.2.
15 M.Yuanda Zara, dkk. 2007. Aliran-Aliran Sesat di Indonesia. Banyu Media: Yogyakarta. Hlm.57.
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
(nabi yang menerima wahyu, tidak mensiarkan syariat) 16 .
Ahmadiyah Qadian berpusat di Qadian, India berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Ahmadiyah Lahore berpusat  di  Lahore,  komunitas  ahmadi  berpendapat  Mirza Ghulam adalah mujadid (pembaru), bukan nabi. Pada awalnya, Mirza  mengaku  sebagai  mujadid.  Pada  4  Maret  1889  Mirza mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari  Tuhan  yang  menunjuknya  sebagi al-Mahdi  al  Ma’huud (Imam  Mahdi  yang  dijanjikan)  agar  umat  Islam  berbai’at kepadanya. Pada 23 Maret 1889 Mirza menerima baiat dari 20 warga Kota Ludhiana, di antara yang membai’at adalah Hadrat Nurudin  yang  kelak  menjadi  Khalifah  al-Masih  I,  pimpinan tertinggi  Ahmadiyah.  Pada  1890,  Mirza  mengaku  sebagai  al- Mahdi dan mendapat wahyu dari Allah menyatakan bahwa Nabi Isa AS  -yang  dipercaya  umat  Islam  dan  Kristen-  bersemayam di langit, menurut Mirza telah wafat dan janji Allah mengutus Nabi Isa kedua kalinya dengan menunjuk Mirza sebagai al-Masih al-Mau’ud (al-Masih  yang  dijanjikan).  Menurut  pengakuan pengikut  Ahmadiyah,  Nabi  Isa  AS  setelah  dipaku  di  palang salib oleh kaum Yahudi, tidak mati tapi hanya pingsan. Sesudah sembuh  menyingkir  dari  Palestina  ke  daerah  timur  bersama sepuluh  suku  Israel  lainnya.  Sesampai  Nabi  Isa  di  Kashmir wafat  dikuburkan  di  Khan  Yar  Street  Srinagar,  sampai  kini kuburan masih ada. Pengakuan ini menurut Ahmadiyah dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi yaitu al- Masih (yang dijanjikan) dan al-Mahdi (yang dinantikan). Pada 1901,  Mirza  Ghulam Ahmad  mengaku  diangkat Allah  sebagai nabi dan rasul 17 .
16 Iskandar.2005, Gerakan  Ahmadiyah  di  Indonesia, Yogyakarta: LKiS, hlm.101-104.
17 Republika, 15/10/2010.

## Ahmadiyah dalam Lintasan HAM
Dalam tataran riil, jika sebuah komunitas mendapatkan perlakuan  yang  tidak  wajar  dan  melanggar  hukum  dari  pihak lain,  diduga  dapat  menyulut  reaksi  (pembelaan)  dari  berbagai kalangan, di antaranya pembela HAM, seperti Hendardi (Ketua Badan Pengurus SETARA Institute for Democracy and Peace ,
Jakarta)  mengkritisi  sikap  masyarakat  yang  garang  ketika menghadapi  aliran  yang  dianggap  ‘lain’  dengan  alirannya. Pada  dasarnya  pelanggaran  HAM  yang  memiliki  dua  prinsip yakni nonderogable rights dan derogable rights . Nonderogable rights adalah  hak  individu  yang  tak  dapat  ditangguhkan  atau ditunda dalam situasi dan kondisi apapun, seperti hak beragama, berpikir, dan berkeyakinan. Satu dari ketiga atau ketiga-tiganya jika diganggu, pada dasarnya melanggar HAM 18 .
Selain adanya pembelaan terhadap Ahmadiyah, akademisi menolak Ahmadiyah karena pengakuan Ghulam adalah nabi dan Nabi SAW bukanlah nabi terakhir. Di sisi lain, dengan prinsip itu, Ahmadiyah  membawa  ‘bendera’  Islam  sebagai  agamanya, perlu diluruskan, maksudnya jika Ahmadiyah mendirikan agama baru, tentunya bukan persoalan bagi umat Islam. Ibarat merokok di  bus  ber-AC,  meskipun  orang  lain  (dalam  bus  tak  merokok) tentunya terganggu ulah perokok. Tetapi suasana menjadi lain jika  perokok  meninggalkan  bus  yang  ber-AC  menumpang  bus lain.

## Ahmadiyah di Indonesia
Kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia atas prakarsa tiga  pemuda  yang  baru  berusia  16  s.d  20  tahun  (Abu  Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan) asal Minangkabau,
18 Hendardi. Beragama,  Kebebasan  Dasar . Kompas ,  10  September 2005. Hlm.6.
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
Padang yang tergabung dalam Sumatera Thawalib. Atas saran guru  ketiga  pemuda  tersebut,  Zaenuddin  Labai  El-Junusi  dan Syekh  Ibrahim  Musa  Paraek,  semula  mereka  ingin  belajar  ke Universitas  Al-Azhar,  Mesir,  tetapi  diarahkan  ke  Hindustan, India dengan pertimbangan, Hindustan adalah pusat reformasi dan  modernisasi  Islam  dan  banyaknya  perguruan  tinggi  dan tokoh  Islam  yang  berkualitas.  Setelah  di  Hindustan,  mereka bertiga  melanjutkan  perjalanan  ke  Kota  Lahore  selanjutnya hijrah ke Qadian. Pada 1923, ketiga santri dibaiat oleh khalifah pertama Ahmadiyah India, Hadhrat Hafiz H.Hakim. Selanjutnya, mereka  bertiga  pulang  ke  tanah  air  sekaligus  mensiarkan Ahmadiyah  di  kota  kelahirannya. Agar  masyarakat  yakin  atas keberadaan Ahmadiyah di muka bumi ini, ketiga santri tersebut menghadirkan mubaligh dari India, Maulana Rahmat Ali, untuk tablig di Padang 19 .
Pada 1924 muballigh Ahmadiyah asal Lahore, Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad datang ke Kota Yogyakarta. Sekretaris  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Minhadjurrahman Djojosoegito,  mengundang  Mirza  dan  Maulana  berpidato pada  muktamar  ke-13  Muhammadiyah.  Pada  1929  muktamar Muhammadiyah  ke-18  di  Kota  Solo,  disepakati  oleh  forum muktamar Muhammadiyah bahwa orang yang percaya ada nabi sesudah  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  kafir.  Fatwa  itulah, Djojosoegito meninggalkan Ahmadiyah dan membentuk gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 4 April 1930. Pada 1953, Presiden Soekarno  menyetujui  aliran  Ahmadiyah  berbadan  hukum berdasarkan  surat  keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor:  JA. 5/23/13, 13 Maret 1953 20 .
19 Yuanda Zara, 2007. hlm. 60.
20 Ibid . Hlm:61.
401

## Tindakan Pemkab Kudus terhadap Ahmadiyah
Pemerintah RI dalam mengatasi aliran yang menyimpang dari  frame  perundangan,  dilakukan  penegakan  hukum 21 , pencegahan  (preventif) 22 ,  penanggulangan  (represif) 23 ,  dan tindakan kuratif 24 . Mensikapi Ahmadiyah tergantung kondisi kenyamanan  sosial,  karena  tak  terjadi  gejolak  maka  tindakan Pemkab  Kudus  adalah  memantau  kondisi 25 .  SKB  Menag, Mendagri, dan Kejagung poin (6) memerintahkan kepada aparat pemerintah  dan  pemda  untuk  melakukan  langkah  pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama. Jadi,  tindakan  pemkab.Kudus  memantau/pengawasan  sesuai amanat  SKB,  tetapi  perlu  ditindaklanjuti  dengan  pembinaan. Dengan kata lain, relatif tak ada tindakan yang dilakukan aparat pemerintah Kab. Kudus terhadap keberadaan warga Ahmadiyah,
21Berlandaskan  UU  No.1/PNPS/’65  Pasal  1  Setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan,  menganjurkan,  atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan  keagamaan  yang menyerupai  kegiatan  agama  itu  dan  UU  No.2/2002  tentang  Kepolisian  RI Pasal  2  Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  Pasal  15 (1) d mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penjelasan pasal, aliran adalah semua aliran atau faham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah negara RI.
22 Berupa persuasif edukatif yaitu pengarahan dan bimbingan dengan penyuluhan.
23 Yakni  menanggulangi  kasus  yang  terjadi  dengan  membatasi akibat/risiko  yang  timbul  dengan  tindakan  bersifat  administratif,  misalnya pembinaan/sanksi  administratif  berupa  pernyataan  tertulis  dan  penindakan yustisial dengan penyelidikan dan penyidikan hukum.
24 Yakni menghilangkan ajaran sesat disertai pembimbingan kesadaran spiritual.
25 Dinyatakan  oleh  Kepala  Kesbanglinmas  Kab.  Kudus  ( Jawa  Pos, Radar Kudus , 21/12/2010).
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013 402
baik  berupa  penegakan  hukum,  tindakan  preventif,  kuratif, apalagi represif.

## Resolusi Konflik
Konflik merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul.  Makna  positif  konflik  berupa  terjadinya  perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan 26 .
Mengelola konflik menurut Solihan dengan memahami penyebab konflik  dan  menyikapi  tipe  konflik.  Jenis  penyebab  konflik berupa  pemicu  ( triggers ),  penyebab  dasar  ( pivotal  factors ), faktor yang memobilisasi ( mobilizing factors ), dan faktor yang memperburuk  ( aggravating  factors ). 27 Pemicu  konflik  karena perbedaan bersifat teologis, meski belum terpicu secara terbuka dan  tak  adanya  faktor  yang  memobilisasi  konflik.  Penyebab konflik  menurut  Solihan  secara  teoretis  (1)  terjadi  polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antarkelompok yang berbeda dalam satu komunitas, (2) disebabkan posisi yang diadopsi oleh kelompok  yang  bertentangan  semata,  (3)  kebutuhan  manusia yang tak tercukupi (fisik, psikologis, dan sosial), (4) identitas yang terancam, (5) miskomunikasi antarbudaya karena gaya yang berbeda,  (6)  transformasi  konflik;  disebabkan  ketidaksetaraan
26 Jenis  kekerasan  menurut  Salmi  (2005:32)  terpilah  kekerasan langsung  ( direct violence )  yakni  menyerang  fisik  dan  psikis  individu  secara langsung,  kekerasan  tidak  langsung  ( indirect  violence )  yakni  tindakan  yang membahayakan  manusia  bahkan  ancaman  kematian,  tetapi  tak  melibatkan hubungan  langsung  antara  korban  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas tindak  kekerasan.  Kekerasan  represif  ( repressive violence )  berkaitan  dengan pencabutan hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari  kesakitan  atau  penderitaan.  Kekerasan  alienatif  ( alienating  violence ) berupa pencabutan hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual.
27 Sholihan, Memahami Konflik dalam Mengelola Konflik Membangun Damai,  Mukhsin  Jamil  (Ed)  (Semarang:  Wali  Songo  Media  Center,  2007), hlm.5.
403
dan  ketidakadilan. 28 Penyebab  konflik  tereduksi  (tak  terjadi) antara komunitas Ahmadi dengan warga muslim Kudus karena terjadinya rekonsiliasi konflik dengan kompromi.
Resolusi  konflik  menurut  penulis  sebagai  tindakan konstruktif  yang  diagendakan,  dilakukan,  dan  dievaluasi kedua  belah  pihak  bertujuan  menyelesaikan  konflik. Tindakan konstruktif  tersebut  sangat  ditentukan  kesediaan  menggapai perdamaian  dengan  prinsip  saling  menyadari  dan  memahami, tanpa  merasa  dirugikan.  Model  penyelesaian  konflik  menurut Schilling (1995) meliputi meninggalkan konflik ( abandoning ), meghindari  ( avoiding ),  menguasai  ( dominating ),  melayani ( obliging ),  mencari  bantuan  ( getting  help ),  menunda penyelesaian ( postponing ), menyatukan ( integrating ), mengurai masalah  ( problem  solving ),  dan  kompromi  ( compromise ). 29
Konteks Ahmadiyah di Kudus, model penyelesaiannya dengan kompromi.

## Model Penyelesaian Konflik
Analisis  terhadap  fatwa  sesat  oleh  MUI  terhadap Ahmadiyah  jika  dikaitkan  dengan  nihilnya  konflik  di  Kudus karena (1) mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, tetapi warga Ahmadi Kudus dalam beragama tak mengingkari kedua  sumber  ajaran  Islam,  (2)  meyakini  atau  mengikuti akidah  yang  tak  sesuai  dengan  dalil  syarak.  Data  yang  digali peneliti,  mereka  secara  lisan  mengakui  Nabi  SAW  sebagai nabi,  membantah  jika  non-Ahmadi  salat  di  masjid  Ahmadi dicuci  sebagai  tanda  bahwa  warga  non-Ahmad  adalah  najis, masjid Ahmadiyah selalu terbuka untuk dijadikan ibadah bagi siapa  pun,  (3)  meyakini  turunnya  wahyu  sesudah  al-Quran.
28 Ibid ,  hlm.16-17.
29 Alo  Liliweri,  2005. Prasangka  dan  Konflik  Komunikasi  Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. LKiS: Yogyakarta. Hlm.297.
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
Warga  Ahmadiyah  berdalih  al-Quran  kitab  sucinya  dengan bukti  ditelaah  secara  bersama-sama  setiap  selesai  jamaah salat  mahrib  di  masjidnya,  (4)  mengingkari  autentisitas  dan kebenaran  al-Quran.  Al-Quran  dipahami  sebagai  kitab  yang otentik. Jika ada anggapan bahwa Muhamad SAW sebagai nabi penutup,  keberadaan  Mirza  Ghulam  hanyalah  sebagai  penerus perjuangan  Nabi  SAW  (mujadid),  (5)  menafsirkan  al-Quran yang  tak  berdasar  kaidah  tafsir.  Warga Ahmadiyah  di  Kudus, belum  mendalami  tafsir  quran,  hanya  belajar  membaca  quran, (6)  mengingkari  kedudukan  hadis  nabi  sebagai  sumber  ajaran Islam. Hal ini tak menjadi karakter Ahmadiyah, (7) menghina, melecehkan,  dan/atau  merendahkan  nabi  dan  rasul.  Warga Ahmadiyah menghormati Nabi SAW, tak melecehkan atau tak menghinanya,  (8)    mengingkari  Nabi  SAW  sebagai  nabi  dan rasul  terakhir.  Warga Ahmadiyah  mengaku  bahwa  Nabi  SAW adalah nabi terakhir, (9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok  ibadah  yang  telah  ditetapkan  syariat.  Mereka mengaku tak mengurangi atau menambah pokok ibadah dalam Islam, (10) mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i. Poin ini pun tidak menjadi ’lagu wajibnya’.
Kesepuluh  kriteria  tersebut  oleh  sebagian  pengamat mendapatkan  kritik  bahwa  pencetus  kriteria  adalah  manusia (antara elemen yang menerima dengan yang memproduk sesama manusia), sehingga ketika memahami wahyu memiliki derajat yang  sama,  kebenaran  kriteria  adalah  kebenaran  manusiawi, bukan  kebenaran  Ilahi.  Pada  dasarnya  bahwa  klaim  aliran sesat pada Ahmadiyah bukan didasarkan kebenaran substantif, melainkan klaim kebenaran hegemonik. Artinya, klaim seperti itu tak akan lahir dari kalangan minoritas terhadap mayoritas. Dengan  argumentasi,  sesat  atau  tidak  sesatnya  lebih  banyak diukur dari kuantitas pendukung. Tetapi hal tersebut mungkinkah
405
strategi  berkelitnya  ( taqiyah ) 30 ?  Perlu  pendalaman  penelitian berikutnya.

## Strategi Resolusi Konflik Ahmadiyah di Kudus
Masyarakat Kudus dalam berinteraksi dengan komunitas Ahmadiyah  di  Rt.1  Rw.3,  Dukuh  Pandak,  Desa  Colo,  Dawe, Kudus, Jateng yang keberadaannya sejak 1998 pascakekalahan pilkades, reaksinya terselubung dan terpendam, meskipun dalam jumlah mayoritas dan Ahmadiyah minoritas karena belum pernah terjadi  konfrontasi  terbuka,  hanya  sebatas  dentuman  batin komunitas muslim di Kudus yang berpeluang terjadi konflik. 31
Desa  Colo  memiliki  lima  perdukuhan,  setiap  dukuh memiliki  musala,  jumlah  keseluruhan  musala  11,  1  Vihara,  1
30 Pencegahan  melawan  penyiksaan  dengan  menyembunyikan keyakinan  dan  praktik  keagamaan  melalui  sikap  pura-pura.  Pengembangan lebih jauh, menyembunyikan secara aktif keyakinan yang sesungguhnya demi melindungi nyawa, harta benda, dan agama.
31 Reaksi  masyarakat  Kudus  tahun  2006  kaitannnya  dengan sentimen  agama-kepercayaan  yakni  ketegangan  antara  warga  Desa  Getas Pejaten,  Kecamatan  Jati  dengan  umat  Kristiani  yang  dilatarbelakangi  oleh pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS di jalan Agus Salim yang dijadikan tempat ibadah (gereja) pimpinan pendeta F. Iskandar Wibawa karena dianggap menyalahi fungsi. Hal tersebut direspon oleh Bupati Kudus dengan menerbitkan  surat  No.450/7777/11/2006,  23/11/2006  yang  ditandatangani oleh Asisten Tata Praja Kudus. Isi surat, agar menghentikan penggunaan ruko sebagai  tempat  ibadah.  Untuk  mengurangi  tensi  ketegangan,  aparat  Polres Kudus  pun  disiagakan  ( Jawa  Pos,Radar  Kudus ,27/11/2006,  hlm.1).  Juga munculnya jamaah dzikrussholikhin pimpinan Nur Rokhim di wilayah Rt. 06 Rw. 01 Desa Golantepus, Mejobo, Kudus,2007. Sang tokoh mengakui bertemu dengan  malaikat  yang  diakibatkan  (dalam  pengakuannya)  oleh  ketaatannya melakukan dzikir setiap malam. Sehingga pada suatu malam ditemui cahaya, cahaya  tersebut  mengajak  ruh  Nur  Rokhim  bersinggah  pada  rumah  mewah. Oleh  Rokhim,  cahaya  dianggap  sebagai  bentuk  malaikat.  Pengalaman spiritual tersebut dipublikasikan melalui selebaran, sehingga oleh (sebagian) masyarakat  Kudus  dianggap  aliran  sesat  dan  membuat  tegangnya  suasana desa. Agar  permasalahan  tak  meruncing  menjadi  konflik,  maka  aparat  desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat ( Jawa Pos, Radar Kudus , 4 dan 8/9/2007, hlm.1).
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
gereja, dan 5 masjid berhaluan NU dan 1 ‘berbendera’ Ahmadiyah. Hal  ini  menandakan  bahwa  keberagamaan  masyarakatnya dinamis-variatif-nirkonflik.  Mengapa  aliran  Ahmadiyah  tak dimusuhi? Meski kehidupan beragama muslim Kudus tak nihil dari konflik. 32
Kemunculan  konflik  laten  sangat  mungkin  terjadi  di Kudus  antara  komunitas  Ahmadiyah  dengan  non-Ahmadi berdasarkan  hasil  deteksi  dini  peneliti  dengan  dalih.  Pertama, komunitas  Ahmadiyah  menyendiri  dalam  beribadah  dan pengajian  rutin,  tak  terbuka  (tanpa  pengeras  suara  jika  adzan salat harian, bukan karena tak memiliki), tak sebagaimana umat Islam Kota Kudus lazimnya. Kedua, struktur sosial masyarakat pedesaan  wilayah  wisata  Colo,  Gunung  Muria  menjadi  areal wisata  nasional  (adanya  makam  Sunan  Muria  dan  makam Syekh  Syadzali).  Hal  ini  berimbas  pada  gaya  hidup  dan  pola pikir masyarakat yang terbuka dan tak tradisional an sich lagi. 33
Ketiga,  masyarakat  Kudus  variatif  yakni  santri  dan  abangan, bila  tanpa  memahami  kehidupan  pluralis  dan  multikultur mudah tersulut konflik. Nomenklatur santri memiliki adagium
32 Pemanfaatan ruko (rumah-toko) di Kelurahan Getas Pejaten untuk dijadikan  tempat  ibadah,  timbullah  konflik.  Rumah-toko  (ruko)  tersebut  di gedung IPIEMS jalan Agus Salim Kudus pimpinan pendeta Franciskus Iskandar Wibawa. Hal ini menimbulkan ketegangan antara warga Kudus sekitar ruko dengan  umat  beragama. Agar  tidak  terjadi  konflik  yang  meruncing,  Bupati Kudus mengeluarkan surat No. 450/7777/11/2006, 23 / 11 / 2006 menghentikan penggunaan ruko sebagai  tempat ibadah ( Radar Kudus , 27/11/2006, hlm.1). Begitu  pula,  pengikut  aliran  tarekat  yang  mengakui  bertemu  malaikat menyulut konflik dialami Nurrokhim, warga Kelurahan tenggeles Kecamatan jekulo Kudus. Agar tidak berkecamuk, pemerintahan esa mendamaikan seluruh komponen desa untuk damai. Akhirnya Rokhim mencabut pernyataannya.
33 Seperti terjadinya pergeseran fanatisme melaksanakan ritual rutin organisasi keagamaan di perkampungan yang diselenggarakan setiap malam Jumat. Jika malam Jumat pahing, diprediksi jumlah wisatawan yang memadati areal  wisata  Colo  melonjak,  maka  acara  ritual  rutin  menyusut  jumlah  yang hadir karena lebih memprioritaskan pekerjaannya menjadi pedagang kaki lima dan tukang ojek wisata-ziarah.
407
Gusjigang; dari kata ’Gus’, bagus (baik) perilakunya, ji; dari kata kaji (haji) atau ngaji (mengaji), dan gang bermakna pedagang. Keempat, kehidupannya semi individualis imbas pelaku wisata yang  berhadapan  dengan  ‘dunia  jalanan’  dan  penyelesaian dengan  cara  demonstrasi  menjadi  tren,  sebagaimana  tayangan media massa yang memberitakan realitas Ahmadiyah di wilayah Jawa Tengah.
Ahmadiyah di Kudus memiliki strategi resolusi konflik dengan  ‘mengamankan’  kelompoknya,  memberi  pemahaman pada masyarakat umum bahwa alirannya tak sesat dengan siasat (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006  bertuliskan tuhannya  sama,  nabinya  sama ,  (2)  masjid yang  mereka  bangun  diberi  tulisan  kalimat Laailaha  illallah Muhammdurrosulullah ,  lafal  baru  muncul  setelah  10  tahun berdiri  semenjak  gejolak  terhadap Ahmadiyahan  di  Indonesia, (3)  menyatu  dalam  aktivitas  kemasyarakatan  dengan  warga Desa  Colo  yang  non-Ahmadi,  seperti  menjadi  pedagang  dan anggota  perkumpulan  sosial-keagamaan  yang  terdiri  warga nahdliyin,  (4)  proaktif  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan taat  terhadap  norma  sosial  yang  berlaku  di  lingkungannya, (5)  tempat  tinggalnya  bergabung  dengan  warga  non-Ahmadi, dan  (6)  interaksi  sosialnya  positif  sebagaimana  pembagian daging  kurban  warga  Ahmadi  pada  warga  non-Ahmadi.  Pada 1433 H/2012 M terdapat 4 kambing kurban warga Ahmadi a.n Sukardi, Mubarik, Endro, dan Kasminah, sebanyak 70 bungkus untuk warga non-Ahmadi dan 13 bungkus untuk warga ahmadi. Setiap bungkus minimal berisi 1 kg daging. Pada 2013 terdapat 2 kambing kurban warga Ahmadi yakni Bpk. Endro dan warga ahmadi dari Solo. Daging terbungkus 42 kantung plastik yang dibagikan  pada  14  KK  warga  ahmadi  dan  28  untuk  tetangga ahmadi yang muslim. Begitu pula warga Ahmadi mendapatkan
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013 408
pembagian  daging  kurban  dari  warga  muslim  non-Ahmadi  di lingkungannya.
Selain strategi di atas, adem-ayemnya Ahmadiyah di Desa Colo karena (1) jumlah pemeluknya hanya 14 kepala keluarga dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, meski tidak setiap rumah yang kepala keluarganya ahmadi menjadi pengikut ahmadi, (2) tak  pernah  melanggar  norma  sosial,  hukum,  dan  agama,  (3) mengadakan ritual yang kolosal menyertakan tetangganya yang non-Ahmadi,  (4)  refleksi  keagamaan  masyarakat  Desa  Colo kurang peduli dengan fatwa MUI yang memfatwa Ahmadiyah sesat,  tetapi  karena  tak  fanatis  dan  dipicu  pemahan  terhadap agama  warga  tak  semua  mendalam,  kesibukan  sehari-hari ‘ditelan’ aktivitas ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.), bukan karena tingginya rasa toleransi terhadap aliran sesat, (5) tak adanya ormas Islam bergaris keras di Kudus, (6) tokoh agama setempat tak berperan sebagai lokomotif melawan Ahmadi,  dan  (7)  ada  hubungan  kekerabatan  dan  pertemanan antara warga Ahmadi dengan non-Ahmadi. 34

## Penutup
Resolusi  menangkal  konflik  yang  dilakukan  komunitas Ahmadiyah  di  Kudus  berupa  (1)  membuat  selebaran  yang dibagikan  pada  warga  Colo  pada  2006  bertuliskan tuhannya sama,  nabinya  sama ,  (2)  masjidnya  diberi  tulisan  kalimat laailaha  illallah  muhammdurrasulullah ,  meski  setelah  10 tahun  berdiri  semenjak  gejolak  keahmadiyahan  di  Indonesia, (3)  menyatu  dalam  aktivitas  kemasyarakatan  dengan  warga Desa  Colo  yang  non-Ahmadiyah,  (4)  proaktif  terhadap  semua kebijakan  pemerintah  dan  taat  terhadap  norma  sosial  yang
34 Moh. Rosyid, ”Ahmadiyah di Kabupaten Kudus”, Analisa, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol.XVIII, No.01, Januari-Juni 2011. Balai Litbang, Kemenag, Semarang. hlm.91.
berlaku di lingkungannya, dan (5) bertempat tinggal bergabung di  tengah-tengah  kerumunan  rukun  tetangga  (RT)  masyarakat Desa Colo.
Keberadaan  komunitas Ahmadiyah  di  Desa  Colo  tetap eksis karena (a) jumlah pemeluknya hanya 10 kepala keluarga (KK)  dari  4  ribu  jumlah  penduduk  Desa  Colo,  (b)  pengikut aliran  Ahmadiyah  tak  pernah  membuat  pelanggaran  norma sosial,  hukum,  dan  agama,  sehingga  tak  muncul  reaktif  dari lingkungannya (non-Ahmadiyah), (c) dalam aktifitas beragama, tak  menampakkan  ‘gebyar’  ( show  of  force ),  sehingga  tak mengundang  kecurigaan,  dan  (d)  masyarakat  Colo  mensikapi aliran  Ahmadiyah  tak  fanatis  dipicu  keberagamaan  yang  tak semua  warga  mendalam,  kesibukan  sehari-hari  di  bidang ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.).
Dalam  hal  ini  pihak-pihak  terkait  seperti  pemerintah, agar  :  1.Melaksanakan  amanat  UUD  1945  dan  perundangan lain  yang  esensinya  menghormati  hak  individu,  terutama dalam  hal  beragama  dan  kenyamanan  bagi  pemeluknya,  2.) Melaksanakan  UU  No.7/2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial  menegaskan  bahwa  NKRI  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  dan  menegakkan  hak  asasi  setiap  warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib,  damai,  dan  sejahtera,  baik  lahir  maupun  batin  sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 10 (1) Pemerintah  dan  Pemda  membangun  sistem  peringatan  dini untuk  mencegah  konflik  di  daerah  yang  diidentifikasi  sebagai daerah  potensi  konflik;  dan/atau  perluasan  konflik  di  daerah yang  sedang  terjadi  konflik.  (2)  Sistem  peringatan  dini  dapat berupa  penyampaian  informasi  mengenai  potensi  konflik  atau
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
terjadinya  konflik  di  daerah  tertentu  pada  masyarakat.  (3) Sistem  peringatan  dini  melalui  media  komunikasi.  Pasal  11 Membangun sistem peringatan dini dilakukan Pemerintah dan Pemda  dengan  cara  penelitian  dan  pemetaan  wilayah  potensi konflik;  penyampaian  data  dan  informasi  mengenai  konflik secara  cepat  dan  akurat;  penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan;  peningkatan  dan  pemanfaatan  modal  sosial;  dan penguatan  dan  pemanfaatan  fungsi  intelijen  sesuai  ketentuan perundangan. Pasal 12 Penghentian konflik dilakukan melalui: penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/ atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pasal 11  tersebut  perlunya  Pemda  menggandeng  akademisi  yang juga  peneliti  untuk  mewujudkan  simbiosis  mutualisme  dalam menangkal konflik sosial.
Selain itu juga para tokoh masyarakat juga dituntut peran aktifnya agar : 1). mengendalikan perilaku diri dan komunitasnya agar  tak  berbuat  kriminal  terhadap  sesama  umat  manusia,  2) berperan sebagai lentera kehidupan yang menyejukkan dan tak menjadi  provokator  bagi  komunitasnya  untuk  melawan  yang lemah. Di sampng itu pihak intelektual yakni para aAkademisi/ Peneliti, agar: 1)mempublikasikan situasi yang santun di tengah perbedaan  umat  manusia  dari  hasil  risetnya;  2)merumuskan kondisi  damai  di  tengah  potensi  konflik  yang  ada  di  tengah masyarakat. Terakhir adalah masyarakat itu sendiri agar:1)tidak mudah  tersulut  konflik  dari  manapun  sumbernya  karena  akan menderita kerugian pada diri dan keluarganya jika tak mampu mengendalikan  diri;  2)  berpikir  kritis  dan  waspada  bahwa berbagai  dalih  untuk  memprovokasi  pada  pihak  yang  lemah selalu mengintai kita.
411

## DAFTAR PUSTAKA
Haq  Al-Badri,  Hamka, Koreksi  Total  terhadap  Ahmadiyah,
Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981. Hendardi, “Beragama, Kebebasan Dasar”, Kompas , 10 September 2005.
Liliweri, Alo, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKiS, 2005.
Mudzakkir,  Amin,  “Menjadi  Minoritas  di  Tengah  Perubahan: Dinamika  Komunitas  Ahmadiyah  di  Ciparay” dalam Hak  Minoritas  Multikulturalisme  dan  Dilema  Negara Bangsa , Jakarta: Tifa, 2007.
Rosyid, Moh., ”Ahmadiyah di Kabupaten Kudus”, Analisa, Jurnal Pengkajian  Masalah  Sosial  Keagamaan, Vol.XVIII, No.01,  Januari-Juni  2011.  Balai  Litbang,  Kemenag, Semarang.
Salmi,  Jamil, Violence  and  Democratic  Society  Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi Yogyakarta:  Pilar  Media, 2005.
Scott, James C., Perlawanan Kaum Tani, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1993.
--------, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts,
New Haven & London: Yale University Press, 1990.
Sholihan,  “Memahami  Konflik”  dalam Mengelola  Konflik Membangun  Damai ,  Mukhsin  Jamil  (Ed),  Semarang: Wali Songo Media Center, 2007.
Sidiq,  Ahmad  dan  Masfiyah,  Umi,  “Organisasi  Ahmadiyah
Qadian di Surakarta” dalam Analisa Jurnal Pengkajian
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Resolusi Konflik Berlatar Agama (Oleh: Moh. Rosyid)
Fikrah,  Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2013
Masalah Sosial Agama , No. 21 Th XI April 2006. Balai Litbang, Kemenag, Semarang.
Sulhan,  Moh.,  “Akar  Diskriminasi  Minoritas  dan  Pluralisme Agama  Studi  Kasus  Kekerasan  terhadap  Jamaah Ahmadiyah di Kuningan” dalam Holistik , Journal for Islamic  Social  Sciences. Vol.  07,  No.1,  1427/2006, STAIN Cirebon.
Zara,  M.Yuanda,  dkk., Aliran-Aliran  Sesat  di  Indonesia,
Yogyakarta: Banyu Media, 2007.
Zulkarnain,  Iskandar, Gerakan  Ahmadiyah  di  Indonesi,
Yogyakarta: LKiS, 2005.