AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## TAX RESPONSIBILITY TRANSPARENCY ON E-COMMERCE TRANSACTION ACTIVITIES BY SMALL MEDIUM ENTERPRISE (SME) IN MAKASSAR CITY

## FEBRIANI 1,2
TENRIWARU

## SITTI HARTATI HAIRUDDIN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  extent  of  transparency  of  e-commerce  tax accountability by SME in the city of Makassar.  This study uses a qualitative method with  a  descriptive  qualitative  approach  by  conducting  observations  and  interviews and  the  informants  used  in  this  study  are  SME  actors.  Data  collection  techniques used  are  data  reduction,  triangulation,  data  presentation,  data  verification  and  the final conclusion of the study.  The results of this study indicate that the transparency of tax accountability on e-commerce activities by SME towards income tax payments means that most SME have fulfilled their tax obligations and some of them have not fulfilled their tax obligations due to the absence of special tax rules for selling online.
Keywords: Transparency, E-commerce, SME Tax
Article Info: Received 7 November 2021 │ Revised 3 January 2022 │ Accepted 10 February 2022
1 Correspondence Author
2 E-mail: fbrnfebi@gmail.com

## TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN PAJAK ATAS KEGIATAN
TRANSAKSI E-COMMERCE OLEH PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR
FEBRIANI TENRIWARU SITTI HARTATI HAIRUDDIN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  transparansi pertanggungjawaban  pajak e-commerce oleh  pelaku  UMKM  di  kota  Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan  mengadakan  observasi  dan  wawancara  dan  informan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  reduksi  data,  triangulasi,  penyajian  data,  verifikasi  data  serta kesimpulan  akhir  dari  penelitian.    Hasil  penelitian  ini  mengatakan  bahwa transparansi pertanggujawaban pajak atas kegiatan e-commerce oleh pelaku UMKM terhadap  pembayaran  pajak  penghasilan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  UMKM sudah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  beberapa  diantaranya  belum memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dikarenakan  belum  adanya  aturan  pajak khusus dari berjualan secara online .
Kata-kata Kunci : Transparansi, E-commerce, Pajak UMKM
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## 1.  PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dalam  bidang  perdagangan bertumbuh  sangat  pesat.  Di Indonesia  bisnis e-commerce telah  memasuki  tahap  baru.  Bisnis  berbasis  internet dipercaya  mampu  melakukan  efisiensi  biaya  dibandingkan  dengan  melakukan usaha secara konvensional. Bisnis e-commerce telah menyasar setiap sudut bisnis barang dan jasa.
Berdasarkan hasil survey pengguna digital Indonesia yang di ambil dari We Are Social & Hootsuite’s Digital in 2017 Report , pengguna internet mencapai 132,7 juta serta  pengguna  aktif  media  sosial  sebesar  130  juta  dari  total  populasi  masyarakat Indonesia yaitu 256,4 juta. Bahkan dalam 30 hari terakhir di tahun 2017 hasil survei tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan internet di bidang ekonomi sebesar 45% untuk  transaksi  jual online ,  45%  untuk  mengunjungi online  retail ,  40%  untuk membeli barang online . Diprediksi akan semakin meningkat pengguna internet pada musim mendatang (Sari, 2018).
Selain  itu  berdasarkan  data e-marketer menunjukkan  bahwa  transaksi e-commerce Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.  Sedangkan berdasarkan  informasi  Kementrian  Perindustrian  &  CITA,  perbandingan  nilai transaksi marketplace Bukalapak.com per-tahun 2016 bernilai 10 Triliun naik sangat tinggi  40  Triliun  di  tahun  2017,  dan  nilai  transaksi marketplace Tokopedia.com  di tahun 2016 yaitu 12 Triliun naik di tahun 2017 sebesar Triliun. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa bisnis e- commerce di Indonesia telah menjadi pasar yang potensial.
Sebagai  bentuk  respon  atas  pasar  potensial  tersebut  pemerintah  telah mengeluarkan  peraturan  dalam  kaitan  untuk  memperoleh  penerimaan  pajak.  Surat Direktur  Jendral  Pajak  nomor  S702/PJ.332/2006,  tentang  legalitas  dokumen  dari transaksi e-commerce dan  Surat  Edaran  No  62  Tahun  2013  tentang  Penegasan Ketentuan  Perpajakan  Atas  Transaksi e-commerce .  Isi  dari  surat  tersebut menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara  transasksi e-commerce dan  transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya.  Bahkan Aprilia,  dkk  (2014)  mengemukakan  bahwa  tidak  ada  alasan  apapun  bagi  para pelaku e-commerce untuk menghindari kewajiban perpajakannya sebab telah diatur secara tegas dalam surat edaran No 62 Tahun 2013.
Adapun pajak masa kini dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat, seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat  yang  semakin  tinggi.  Dari  hal  tersebut,  timbul  pemikiran  masyarakat untuk  memanfaatkan  keadaan  dengan  berbisnis  agar  memiliki  penghasilan  sendiri dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  diera  modern  saat  ini.  Ide  berbisnis  muncul dengan  menggunakan  media online atau  disebut  dengan  istilah  transaksi e – commerce .  Transaksi e –commerce merupakan  transaksi  bisnis  yang  dilakukan secara elektronik, sehingga transaksi antara pelaku e –commerce dan pembeli dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Transaksi  seperti  ini  sedang  digemari  oleh  masyarakat modern penggunaan internet  aktif.  Transaksi e –commerce berbeda  dengan  transaksi  pada  umumnya yang  memperdagangkan  barang  dagangan  mereka  di  suatu  tempat  jual-  beli  pada umumnya  seperti  pasar  tradisional,  pasar  modern,  pasar  swalayan,  dan  toko-  toko pada  umumnya  yang  dapat  di  lihat  dan  dapat  di  sentuh  langsung.  Usaha e-
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
commerce diperdagangkan  pada  suatu website atau  sebuah  akun  sosial  media public yang berkecimpung dalam transaksi e –commerce , seperti: bukalapak, lazada, dan PT. Kudo, sementara untuk media sosial pribadi seperti: facebook, twitter, dan instagram (Fuadi, dkk, 2013).
Masalah kemudian muncul dari transaksi e-commerce terkait pengenaan pajak penghasilan  pelaku e –commerce ,  yakni  pajak  yang  dibebankan  kepada  pelaku e –commerce belum  efektif  secara  menyeluruh.  Di  lapangan  ditemukan  pelaku e –commerce yang berjualan melalui media sosial pribadi dan tidak membayar pajak penghasilan  sekalipun  penghasilan  yang  didapatkan  setiap  bulan  sudah  mencapai batas  minimal  sebagai  wajib  pajak  atau  sudah  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah  Rp  54.000.000/tahun  dan  Rp  4.500.000/bulan  untuk  diri  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan, penjualan di media sosial pribadi adalah bersifat bebas tanpa  adanya  aturan  tertentu,  tidak  adanya  pihak  pihak  yang  bertanggungjawab atas  penjualan  terhadap  pemungutan  pajak  tersebut,  kurangnya  pengetahuan pelaku e –commerce terkait pajak, kurangnya sosialisasi dari pihak berwajib atas pemungutan  pajak,  hingga  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  berwajib  atas  bisnis online ini.
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  pelaku e –commerce yang  menjajakkan dagangannya  di  dalam  wadah  resmi  sesuai  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas  Transaksi e –commerce .  Adapun  wadah  resmi  sesuai  dengan  Surat  Edaran  tersebut  terdapat empat  (4)  model  transaksi e –commerce :  yaitu online  marketplace , classified  ads , daily deals , dan online retail . Dimana pelaku online yang menjajakkan dagangannya melalui online  marketplace , classified  ads , daily  deals ,  dan online  retail secara otomatis  akan  menjadi  wajib  pajak  penghasilan  apabila  penghasilan  yang  di  dapat dari berjualan telah  melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Hal  ini  dapat  terjadi  karena,  badan  usaha  yang  tergabung  dalam online marketplace , classified  ads , daily  deals ,  dan online  retail bekerjasama  dengan Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mengawasi  transaksi  para  pelaku online di  dalam. Sehingga  apabila,  ada  pelaku online yang  telah  memenuhi  standar  sebagai  wajib pajak,  maka  Direktorat  Jendral  Pajak  di  wilayah  masing-masing  akan  mengirimkan surat  pemberitahuan  sebagai  wajib  pajak  sebagai  bentuk  peringatan.  Hal  ini tentunya membantu  pemerintah  dalam  mendata  wajib  pajak,  sehingga para  pelaku online yang  sudah  memenuhi  standar  sebagai  wajib  pajak  akan  sulit  untuk menghindarinya.  Berbeda  dengan  pelaku online melalui  media  sosial  pribadi  yang tidak  memiliki  aturan  khusus.  Sehingga  seringnya  para  pelaku online yang tergabung  dalam  badan  usaha  terkait  memilih  untuk  keluar  dan  menjajakkan dagangannya  melalui  media  sosial  pribadi  saja.  Hal  ini  juga  tentunya  akan berdampak  pada  pemasukan  dari  badan  usaha  tersebut,  mengingat  badan  usaha tersebut harus membayar pajak, dan memberikan gaji kepada karyawannya.
Pada  dasarnya  penerimaan  pendapatan  pajak  maksimal  membutuhkan kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan  kebijakan  yang  berlaku  yang  berlaku.  Persoalan  mengenai  kepatuhan membayar  pajak telah menjadi masalah  yang  penting  karena  jika  wajib pajak tidak patuh  maka  dapat  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan  tindakan  seperti
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara  yaitu  dengan  berampak  pada  berkurangnya  penerimaan  pajak  (Fuadi,  dkk, 2013).  Hal  ini  sama  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat  atas  kewajiban perpajakan.  Kedua  hal  ini,  sama  sekali  tidak  dapat  dipaksakan  selaku  pribadi  atau badan  hukum.  Akan  tetapi,  pemerintah  dapat  bertindak  tegas  untuk  mendorong kepatuhan  dan kesadaran  pribadi/badan  hukum  dengan  mengadakan  pengawasan yang  ketat  serta  aturan dan  sanksi  yang  tegas pula.  Ketika  yang  terjadi  kepatuhan dan  kesadaran  masyarakat  kurang,  maka  tentunya  akan  berdampak  pada kurangnya pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia. Walaupun  hingga  saat  ini,  dengan  kebijakan  perpajakan  yang  ada  belum  mampu menjaring potensi pajak, khususnya jenis usaha dengan menggunakan transaksi e – commerce . Adapun beberapa akun tersebut adalah @srisunglasses.mks,  @liali.co, @apriloneshop, @juragankosmetikbeautystore, dan @dheonni yang berada di Kota Makassar.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Compliance Theory
Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku wajib pajak dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan. Pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan  masyarakat  melalui  pendidikan  formal maupun  non  formal  akan  berdampak  positif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar  pajak.  Menurut  (Kamil,  2015)  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat apabila pengetahuan tentang pajak seseorang ditingkatkan.
Berdasarkan  teori  kepatuhan  ( compliance  theory ),  seorang  individu  cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal  mereka  (Marlinah,  2018).  Pemahaman  perpajakan  termasuk  dalam komitmen  normatif  melalui  moralitas  personal (normative  commitment  through morality) yang berarti wajib pajak mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai  suatu  keharusan.  Sehingga  apabila  pemahaman  perpajakan  meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  perilaku  yang  didasarkan  pada  kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  (Tahar  &  Rachman, 2014).  Menurut  teori  kepatuhan  ( compliance  theory ),  kesadaran  wajib  pajak termasuk  dalam  komitmen  normatif  melalui  moralitas  personal  ( normative commitment  through  morality )  yang  berarti  wajib  pajak  sadar  akan  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  dan  mematuhi  hukum  karena  hukum  tersebut  dianggap sebagai suatu keharusan (Marlinah, 2018). Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## Transparansi
Prinsip  dasar  transparansi  menunjukan  tindakan  perusahaan  untuk  dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  seluruh stakeholders .  Transparansi ( tranparency )  mengandung  unsur  pengungkapan  ( discloure )  dan  penyediaan informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat  diperbandingkan secara  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat.  Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
Transparansi  merupakan  suatu  komitmen  untuk  memastikan  ketersediaan  dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) mengenai  keadaan  keuangan,  pengelolaan  dan  kepemilikan  perseroan  secara akurat,  jelas  dan  cepat  waktu.  Adapun  implementasi  prinsip  transparansi  dalam praktik bisnis sebagai berikut (Hamdani, 2016):
a.  Perusahaan  harus  menyediakan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas, akurat  dan  dapat  diperbandingkan  serta  mudah  diakses    oleh  pemangku pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b.  Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan  kompensasi  pengurus,  pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris  beserta  anggota  keluarganya  dalam  perusahaan  dan  perusahaan lainnya,  sistem  manajemen  resiko,  sistem  pengawasan  dan  pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan.
c.  Prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh  perusahaan  tidak  mengurangi  kewajiban untuk  memenuhi  ketentuan  kerahasiaan  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
d.  Kebijakan  perusahaan  harus  tertulis  dan  secara  proporsional  dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 3.  METODE  PENELITIAN

## Situs Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kota  Makassar.  Waktu  penelitian  dimulai  pada Agustus 2021 sampai dengan September 2021.

## Jenis dan Sumber Data

## Jenis Data
Jenis  data  terbagi  dua  (Indriantoro  dan  Supomo,  2009),  yaitu  data  kualitatif adalah  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  kata-kata  yang  mengandung  makna  dan tidak  dapat  dikuantitatifkan.  Jenis  data  seperti  ini  berupa  keterangan  dan  informasi tentang  transparansi  pertanggungjawaban  pajak  pelaku  bisnis e-commerce. Sementara data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Jenis data seperti ini  berupa  data  yang  berhubungan  dengan  jumlah  penyetoran  pelaku  bisnis e- commerce .

## Sumber Data
Indriantoro  dan  Supomo  (2009),  mengemukakan  bahwa  sumber  data penelitian  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder,  data  primer  adalah  sumber data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  pelaku  bisnis e-commerce . Sedangkan  data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara.    Sumber  data  dalam  penelitian  ini yaitu data primer hasil wawancara.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2015)  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  metode  kualitatif  atau  lebih  dikenal dengan istilah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## Instrumen Penelitian
Penelitian  kualitatif  merupakan  instrumen  utama  dalam  mengumpulkan  data dan  menginterpretasikan  data  dengan  dibimbing  oleh  pedoman  wawancara  dan pedoman  observasi.  Dengan  mengadakan  observasi  dan  wawancara  mendalam dapat  memahami  makna  atau  interaksi  sosial  mendalami  perasaan  dan  nilai-nilai dalam  ucapan  dan  perilaku  responden.  Salah  satu  tujuan  penelitian  adalah memecahkan  sebuah  permasalahan  dengan  menganalisis  data  yang  sudah diperoleh.
Dalam  memperoleh  informasi  atau  data  dari  sebuah  penelitian,  tentu  kita membutuhkan  sebuah  alat  untuk  mengumpulkan  sebuah  informasi  yang  kita inginkan.    Alat-alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  sebuah  informasi  dalam sebuah penelitian  kita sebut dengan instrumen penelitian. Instrumen dapat diartikan sebagai  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  mengenai  kualitas maupun  kuantitas  objek  ukur.  Instrumen  pengumpulan  data  atau  instrument penelitian  adalah  suatu  instrumen  yang  harus  dibuat  sebelum  melakukan pengumpulan  informasi  dilapangan.    Instrumen  merupakan  alat  ukur  untuk mengukur penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2012), Instrumen penelitian adalah  suatu  alat  yang  digunakan  mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial  yang diamati.

## Informan Sumber Data
Informan  penelitian  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong 2015;163). Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pemilik  @srisunglasses.mks, @aprilone_shop,  @liali.co,  @dheoni  dan  @juragankosmetikbeautystore  yang berada di Kota Makassar.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk  mengumpulkan  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang dikumpulkan diharapkan dapat mencangkup gambaran umum mengenai penerapan pajak terhadap transaksi e-commerce dan bagaimana transparansi pertanggungjawaban pajak atas kegiatan transaksi e-commerce . Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:
1.  Wawancara
Moleong (2013), mengemukakan bahwa teknik  wawancara adalah percakapan dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  tersebut  dilakukan face  to  face dengan pihak terkait, bentuk wawancara semiterstruktur. Cooper dan Schiderlin (2014), mendefinsikan  wawancara  semiterstruktur  sebagai  wawancara  yang  mulai dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terstruktur  setelah  itu  dilanjutkan dengan pertanyaan spesifik sesuai dengan karakteristik yang di wawancarai.
2.  Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumendokumen tambahan yang berkaitan dengan kelengkapan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Data  itu  berupa dokumen,  yakni  berupa  arsip,  berkas  dan  catatan-catatan  yang  berkaitan dengan penerapan perpajakan atas transaksi e-commerce .

## Metode Analisis Data
Adapun metode/teknik analisis data yang digunakan untuk pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Haberman (1998) dalam Sugiyono (2014),  mengemukakan  tiga  tahap  yang  dapat  dilakukan  dalam  menganalisis  data wawancara.  Pertama:  reduksi  data  ( data  reduction ),  kedua:  penyajian  data  ( data display ) dan ketiga: kesimpulan atau verifikasi data ( conclusion drawing/verification ) 1.  Reduksi Data
Tahap analisis tematik secara lengkap menurut Braun dan Clarke (2006), dalam Solikhin (2014) digambarkan dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Tahap Analisis Tematik No Tahap Deskripsi Proses 1.   Memahami data Transkripsi  data  (jika  perlu),  membaca  dan  membaca ulang data, mencatat ide awal 2.   Menghasilkan kode awal Membuat  kode  data  yang  memiliki  fitur  menarik secara sistematis ke seluruh data, menyusun data yang relevan ke setiap kode 3.   Mencari pola Menganalisis kode yang dimiliki dan mempertimbangkan  bagaimana  kode  yang  berbeda dapat  bergabung  untuk  membentuk  suatu  tema  yang utuh
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
4.   Meninjau pola Peneliti  melihat  apakah  tema  mendukung  data.  Jika analisis tidak lengkap,  peneliti perlu meninjau kembali dan  menemukan  apa  yang  kurang  dalam  analisis tersebut. 5.   Pendefinisian dan penamaan pola
Membuat  definisi  dan  memberi  nama  secara  jelas  untuk setiap tema
6.   Penyusunan laporan    Ketika  peneliti  menulis    laporan,  harus  memutuskan
mana    tema  yang  memberikan  kontribusi  berarti  untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam data.
Sumber: Braun dan Clarke (2006) dalam Solikhin (2014)
Sugiyono  (2014)  mengemukakan  bahwa  reduksi  data  adalah  aktifitas menyenderhanakan data, merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  pada  poinpoin  penting  serta  mengkategorisasikan  data  sesuai jenisnya.  Cara  ini  dilakukan  sebab  dalam  penelitian  kualitiatif  data  yang didapatkan sangat beragam.
2.  Penyajian Data Menurut  Sugiyono  (2013)  penyajian  data  yang  umumnya  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  dengan  penyajian  teks  bersifat  naratif,  berbentuk uraian singkat atau sejenisnya.
3.  Kesimpulan dan Verifikasi Data Menurut  Sugiyono  (2014)  kesimpulan  merupakan  temuan  berupa  deskripsi tentang  suatu  kejadian  yang  baru  dimengerti  setelah  diteliti  yang  berasal  dari interpretasi pola hubungan yang disajikan.

## Uji keabsahan Data
Uji  keabsahan  perlu  dilakukan  untuk  melihat  datanya  valid  atau  tidak.  Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017 : 267). Dalam penelitian ini uji  keabsahan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  uji credibility atau  uji  kredibilitas data dengan menggunakan trianggulasi sebagai berikut:
1.  Triangulasi Sumber Data
Triangulasi  sumber  data  adalah  memastikan  kebenaran  informasi  melalui berbagai  sumber  data.  Misalnya  melalui  sumber  data  utama  yaitu  wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung dari dokumen yang diberikan oleh informan sebagai bukti sehingga data atau keterangan dari informan lebih akurat.
2.  Triangulasi Teori Triangulasi  teori  adalah  hasil  akhir  dari  penelitian  kualitatif  yang  berupa rumusan  informasi  atau thesis  statement yaitu  dengan  membandingkan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual atas temuan dan kesimpulan  yang  dihasilkan  dengan  membandingkan  fakta  yang  terjadi dilapangan dengan teori yang ada.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Profil Kota Makassar
Kota  Makassar  (Makassar:  kadang  dieja Macassar,  Mangkasar )  dari  1971 hingga  1999  secara  resmi  dikenal  sebagai  Ujungpandang  atau  Ujung  Pandang adalah sebuah  kota madya  dan sekaligus Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar  berperan  sebagai  pusat  perdagangan  dan  jasa,  pusat  kegiatan  industri, pusat  kegiatan  pemerintahan,  simpul  jasa  angkutan  barang  dan  penumpang  baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Makassar  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  yang  terletak  di  bagian Selatan  Pulau  Sulawesi  yang  dahulu  disebut  Ujung  Pandang,  terletak  antara 119º24’17’38”  Bujur  Timur  dan 5º8’6’19”  Lintang  Selatan  yang  berbatasan  sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten  Gowa  dan  sebelah  Barat  adalah  Selat  Makassar.  Kota  Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang).  Luas  Wilayah  Kota  Makassar  tercatat  175,77  km  persegi.  Kota Makassar  memiliki  kondisi  iklim  sedang  hingga  tropis  memiliki  suhu  udara  ratarata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C (Fajrin, 2018).
Kota  Makassar  adalah  kota  yang  terletak  dekat  dengan  pantai  yang membentang  sepanjang  koridor  barat  dan  utara  dan  juga  dikenal  sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang,  dan  Sungai  Pampang)  yang  kesemuanya  bermuara  ke  dalam  kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara  0-25  meter  dari  permukaan  laut.  Dari  kondisi  ini  menyebabkan  Kota Makassar  sering  mengalami  genangan  air  pada  musim  hujan,  terutama  pada  saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.
Secara  administrasi  Kota  Makassar  dibagi  menjadi  15  kecamatan  dengan  153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan  pantai  yaitu  Kecamatan  Tamalate,  Kecamatan  Mariso,  Kecamatan  Wajo, Kecamatan  Ujung  Tanah,  Kecamatan  Tallo,  Kecamatan  Tamalanrea,  dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah :
b.  Batas Utara: Kabupaten Maros
c.  Batas Timur: Kabupaten Maros
d.  Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
e.  Batas Barat: Selat Makassar
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian: a.   Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
b.   Bagian  Timur  dengan  keadaan  topografi  berbukit  seperti  di  Kelurahan  Antang Kecamatan Panakukang.
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini  terlihat  dengan  giatnya  pembangunan  perumahan  di  Kecamatan  Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.

## Kondisi  Ekonomi
Hingga    saat    ini,    Kota    Makassar    mencatat    pertumbuhan    ekonomi    mulai tahun    2007    hingga  2009    berturut-turut    8,1    persen,    10,5    persen,    dan    9,2 persen.    Berdasarkan    harga    berlaku,    PDRB  Makassar    di    tahun    yang    sama berturut-turut  Rp  20,  8  triliun,  Rp  26,  1  triliun,  dan  Rp  31,3  triliun. Sementara itu,  pendapatan  per  kapita  berdasarkan  harga  berlaku  pada  tahun  yang  sama berturut- turut  Rp  16,87  juta,  Rp  20,79  juta,  Rp  24,58  juta.  Namun  bila  harga konstan   yang   jadi    patokan,  pendapatan  per  kapita  pada  tahun tersebut  berturut- turut Rp 9,92 juta, Rp 10,8 juta, dan Rp 11,63 juta. Ini  mengindikasikan  potensinya untuk    menarik    lebih    banyak    lagi    investasi    khususnya    sektor  properti,    seperti perumahan,  apartemen,  hotel,  dan pusat  belanja (Syam, 2019).
Pertumbuhan    jumlah    penduduk,  industri,    perdagangan    dan    kegiatan ekonomi  lainnya  berdampak  pada  Kebutuhan  akan  pusat aktivitas modern yang mengakomodasi  gaya  hidup  urban  semakin  mendesak.  Untuk  itu,  kehadirnya beberapa pengembang perumahan berskala nasional turut meramaikan penyediaan properti  bernilai  sangat    positif    dalam    menyediakan    berbagai    macam    fasilitas. Pilihan  investasi  pembangunan membuat para investor, lebih variatif. Menuju  kota dunia    Kota    Makassar  harus    mengakselerasi    dan    mempertahankan pembangunannya dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata minimal 11% per tahun.
Ada    5    potensi    utama  perekonomian  di  Kota  Makassar.    Pertama,    sebagai penghubung    yang    menautkan    antara  Indonesia    bagian    barat    dan    Indonesia bagian  timur  yang  menyebabkan  fungsi  logistik,  fungsi transportasi,  dan  fungsi perdagangan    saling    berpengaruh.    Pelabuhan    dan    bandara    yang    memadai menjadikan    potensi    kota    ini    makin    terasa    secara    optimal.  Kedua,    sebagai tempat  pengelolaan kekayaan  alam  (seperti  tanaman  coklat,  peternakan,  dan lain-lain).  Aset    ini    merupakan    potensi  pencipta    nilai    tambah    lebih    tinggi    bagi hasil    budidaya    alam    yang    masih    dapat    dikembangkan  sehingga    memacu kebutuhan  ekonomi  kota  Makassar.
Potensi  ekspor  hasil  pengolahan  budidaya tersebut  masih  dapat  meningkat beberapa  kali  lipat.  Ketiga,  kota  pelajar,  khususnya  untuk mahasiswa  Indonesia yang    tinggal    di    wilayah    timur    Indonesia.    Namun    demikian,    banyaknya universitas    di    Makassar    belum    sepenuhnya    mencerminkan    peran    Makassar sebagai    kota   pelajar. Keempat,   Makassar   juga    dikenal    sebagai    objek    wisata alam,  budaya,  dan  kuliner  yang  kaya  akan keragaman keindahan, tetapi belum sepenuhnya dikelola dengan maksimal. Juga, kawasan industri yang menjadi pusat produksi  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  hasil  industri  di  Indonesia  bagian timur.

## Deskripsi Informan Penelitian
Informan  adalah  objek  penting  dalam  sebuah  penelitian.  Informan  adalah orangorang  dalam  latar  penelitian  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai bagaimana tingkat transparansi dan pertanggungjawaban pajak atas kegiatan transaksi e-commerce bagi pelaku UMKM di Kota Makassar.
Tabel 2. Informan Penelitian No. Nama Jabatan Jenis Usaha   Alamat 1 Syahriana Ramadani Pemilik @srisunglasses. mks Menjual kacamata dan parfum Jl. Dr. Ratulangi No.66 2 Lili   Pricilia Nanlohy Pemilik @aprilone_shop Menjual fashion Muslimah Jl.   Muhammad Yamin 3 Nur Apriliana. Pemilik @juragankosmet ikbeautystore Menjual produk kecantikan Jl. Perintis Kemerdekaan 9 No. 3 4 Muhammad Ali Akbar S, Pemilik @liali.co Menjual kaos sablon Jl. Sukaria 2 No.9, Makassar 5 May Liza Delita Pemilik @dheonni Menjual tas Jl.   Parumpa, Ruko Pagodam A2- 17
Sumber : Data diolah, 2021

## Persepsi Pelaku UMKM
Menurut  Schiffman  dan  Kanuk  (2010)  dalam  Rudiantoro  dan  Siregar  (2011), persepsi  merupakan  suatu  proses  dari  individu  dalam  memilih,  mengelola,  dan menginterpretasikan  suatu  rangsangan  yang  diterimanya  ke  dalam  suatu  penilaian terkait  apa  yang  ada  di  sekitarnya.  Jadi  persepsi  merupakan  suatu  titik  awal  bagi sesorang untuk melakukan sesuatu hal, termasuk inovasi baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan  kepercayaan  untuk  melaksanakan  kegotongroyongan  nasional  melalui peran  aktif  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  besaran  pajaknya  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau melalui  sistem  administrasi online yang  sudah dibuat  oleh  pemerintah  yang  disebut Self  Assessment  System. Namun,  terdapat konskuensi  dalam  sistem  pemungutan  pajak  ini.  Karena  wajib  pajak  memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil apapun.
Maka  setiap  usaha  yang  dijalankan  wajib  membayar  pajak  ke  pemerintah karena  setiap  rupiah  yang  disetorkan  wajib  pajak  ke  kas  negara,  akan  digunakan untuk  kegiatan  produktif,  seperti  pembangunan  infrastruktur,  anggaran  pendidikan, kesehatan,  dan  lainnya.  Jadi,  segera  di  manfaatkan  tarif  PPh  Final  yang  sangat rendah  0,5%  dan  tidak  ada  alasan  lagi  buat  pelaku  UMKM  mengeluh  beban  pajak tinggi, ataupun mengemplang pajak.
Setelah  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  mewawancarai  wajib  pajak kegiatan transaksi e-commerce dari pelaku UMKM dengan penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya maka diperoleh informasi :
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## Pemahaman Mengapa Memilih Online Shop
Berdasarkan  kesadaran  Syahriana,  seorang  pedagang online  shop yang memiliki usaha online shop , ia memaknai pemahaman memilih online shop sebagai berikut:
Awalnya  saya  kan  ini  untuk  jadi  penghasilan  tambahan  dan  saya  melihat berjualan  kacamata  memiliki  peluang  yang  sangat  bagus,  dimana  kacamata banyak  diperlukan  oleh  berbagai  kalangan.    Makanya  saya  lihat  ada  peluang jadi kenapa tidak saya coba.
Syahriana  memahami  alasannya  memilih online  shop karena  dorongan  utama untuk  bisa  mendapatkan  penghasilan  tambahan.  Di  mana  berjualan  kacamata melalui marketplace atau  media  sosial  memberikan  kemudahan  bagi  Syahriana untuk memasarkan produk kacamatanya. Syahriana beranggapan bahwa kacamata banyak  diminati  oleh  berbagai  kalangan  sehingga  ia  memanfaatkan  peluang  ini untuk berjualan online.

## May Liza juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama dengan Syahriana:
Awalnya  itu  hanya  untuk  penghasilan  tambahan,  dimana  awal  pertama membuka  usaha  ini  hanya  melalui  online  tanpa  membuka  toko  dan  akhirnya sekarang  saya  sudah  memiliki  toko  sendiri.”  May  Lisa  memahami  bahwa alasannya  memilih  usaha  online  shop  karena  dorongan  untuk  bisa mendapatkan  penghasilan  tambahan.  Selain  itu  dengan  berjualan  tas  secara online tidak begitu rumit karena tidak memerlukan adanya pembangunan seperti toko.  Kelebihan  online  shop  yang  lain  adalah    kemudahan  membaharui  stok barang dengan alasan mengikuti tren. kemajuan bisnis online shop yang digeluti May  Lisa  mendorongnya  untuk  membuka  toko  sehingga  ia  bisa  berjualan melalui toko konvensional maupun online marketplace.
Lili  Pricillia  mengungkapkan  bahwa  alasannya  memilih  berjualan  secara online adalah:
Saya  melihat  peluang  dari  tren  gaya  hidup  masyarakat  dimana  busana muslimah  banyak  digemari.  Selain  itu  online  shop  itu  gampang,  modal  yang lebih  minim  ya  dengan  dirumah  saja  bisa  menjalankan  usaha  selain  itu  daya akses ke konsumen lebih mudah dan lebih luas.
Lili  Pricillia  merasa  bahwa  berjualan  melalui  media  sosial  atau online karena pengumpulan  dana  yang  digunakan  untuk  menjalankan  sebuah online  shop tidak membutuhkan dana yang material. Pendirian usaha jenis ini juga tidak begitu rumit. Keperluan seperti membuka toko dan membayar karyawan tidak dilakukan oleh Lili Pricillia  karena  usaha  tersebut  dapat  dilakukan  dirumahnya  sajadan  bisa  ia  lakoni sendiri.  Selain  itu  kemampuan  untuk  meraih  dan  menghubungi  konsumen  dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial.
Berbeda  dengan  pendapat  Muhammad  Ali  yang  melatarbelakangi  memilih berjualan online karena:
Awalnya hanya untuk menyalurkan hobi saya dalam mendesain dan menyablon baju.  Dan  ternyata  banyak  yang  tertarik  dengan  baju  yang  saya  desain sehingga  membuat  saya  berfikir  untuk  membuka  usahan  ini  dan memasarkannya melalui media sosial.
Muhammad  Ali  menyadari  bahwa  hobinya  dalam  mendesain  baju  memberikan peluang  bisnis  untuknya.  Dimana  baju  yang  ia  desain  banyak  digemari  terutama kalangan  remaja.  Hal  ini  yang  mendorongnya  untuk  membuka  usaha  sablon  baju dan memasarkannya melalui media sosial yang cakupannya bisa di akses kapanpun dan dimanapun. Selain itu modal yang diperlukan dalam memulai karirnya tdk terlalu banyak sehingga memudahkannya dalam memulai berjualan online .
Nur Apriliana memilih berjualan online karena:
Awalnya  memang  memiiki  keinginan  untuk  memiliki  usaha  sendiri  sehingga saya  mencoba  menjual  beberapa  produk  dari  agen  besar  dan  menjualnya melalui media sosial kemudian setelah berjalan beberapa lama sudah memiliki modal  sendiri  untuk  menciptakan  brand  buatan  saya  dan  kemudian  hal  itu banyak  digemari  oleh  masyarakat  khususnya  wanita.  Dan  Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki toko offline dan beberapa agen yang tersebar di beberapa wilayah.”
Nur  Apriliana  memahami  alasannya  berjualan online karena  adanya  dorongan untuk memiliki usaha sendiri dimana usaha itu ia mulai dari menjual produk yang ia beli  dari  agen  besar  dan  kemudian  menjualnya  kembali.  Dengan  begitu  ia  bisa memulai  karirnya  di  bidang  ini.  Selain  itu  setelah  berjualan  dan  memiliki  cukup modal  ia  pun  memutuskan  untuk  membuka  toko  konvensional  dan  melakukan penjualan  secara  konvensional  maupun  melalui  media  sosial.  Usaha online  shop yang  ia  geluti  memberikan  ia  banyak  keuntungan  sehingga  mendorongnya  untuk membuat  produk  sendiri  dan  kemudian  menyalurkan  produknya  ke  agen-agen bawahannya.

## Transparansi Pertanggungjawaban Pajak atas Kegiatan Transaksi Ecommerce oleh Pelaku UMKM
Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 1  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria usaha    mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Usaha  Kecil  adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-  Undang  ini  dan  usaha menengah  adalah  usaha  ekonomi    produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,  dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan  sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  ini.
Munculnya  pasar e-commerce menguntungkan  bagi  para  pelaku  retail  atau pedagang  pengecer  serta  penyedia  layanan  logistik.  Melalui ecommerce mereka mampu  meningkatkan  penjualan  serta  mendapatkan  umpan  balik  dari  pelanggan atas  pelayanan  yang  mereka  berikan.  Umpan  balik  dari  pelanggan  biasanya diberikan  dalam  bentuk comment atau  pemberian  bintang  untuk  menunjukkan tingkat  kepuasan  pelanggan  atas  layanan  yang  diberikan  dari  pemilik  usaha. Dengan  demikian,  pelaku  usaha  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  untuk mencapai target penjualan yang lebih besar (Leung et al., 2020).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp 4,8 miliar  setahun  dapat  menggunakan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final 0,5%.  Tarif pajak  UMKM  ini  tertuang  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  usaha  yang diterima  atau  diperoleh wajib  pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP tersebut menggantikan  PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013.
Transparansi  mengandung  unsur  pengungkapan  dan  penyediaan  informasi secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat  diperbandingkan  secara mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat.  Setelah  melakukan penelitian  tentang  transparansi  pertanggungjawaban  pajak  atas  kegiatan  transaksi e-commerce oleh pelaku UMKM di Kota Makassar, maka telah didapatkan 5 orang responden yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Kelima informan UMKM yang bergerak  dibidang e-commerce yaitu  saudara  Syahriana  Ramadani,  Lili  Pricilia Nanlohy, Muhammad Ali Akbar S, May Liza Delita dan saudara Nur Apriliana.
Syahriana memahami pajak seperti berikut: “Kalau menurut saya pajak itu iuran wajib untuk menambah pendapatan Negara”
Menurut  syahriana  pajak  merupakan  keharusan  yang  mengikat  bagi masyarakat.  Mengikat  berarti  sesorang  tidak  bisa  lepas  dari  kewajiban  tersebut. Atas  pelaksanaan  kewajiban  tersebut  pemerintah  berhak  membuat  peraturan  yang pengelolaannya  dilakukan  pula  oleh  pemerintah.  Selanjutnya  tidak  sampai  di kewajiban itu saja, dari kalimat yang diucapkan oleh Syahriana  tersirat adanya hak untuk  masyarakat  yang  telah  membayar  kewajiban  tersebut.  Hak  masyarakat digambarkan  melalui  pembangunan  negara  dengan  penyelenggaraan  pemerintah yang benar dan tepat.
Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Syahriana  saat  ditanya  apakah  sudah mendaftarkan usahanya kantor pajak:
“Ya, sudah. Saya sudah mendaftarkannya sejak 2018. Dalam pembukuannya saya menyewa  jasa  akuntan  publik  karna  saya  masih  mengalami  kesulitan  dalam pen catatannya.”
May Liza memahami pajak nyaris sama dengan pemahaman Syah- riana: “Pajak itu kewajiban warga negara untuk pembangunan negara.”
May Liza juga mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban dimana hal itu sama artinya  dengan  adanya  keharusan  yang  mengikat  warga  negara.  Masyarakat  perlu membayar  kewajiban  tersebut  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Ketika  ditanyakan apakah  anda  sudah  mendaftarkan  usaha  anda  ke  kantor  pajak  May  Liza mengatakan bahwa:
“Ya, saya sudah terdaftar sejak tahun 2019 dan dari awal memulai berjualan online saya hanya menggunakan pencatatan sederhana dan sekarang saya memercayakan pencatatan pembukuan usaha saya kepada jasa akuntan publik.”
Sejalan dengan pendapat diatas Nur Apriliana memahami bahwa:
“Menurut  saya  pajak  itu  iuran  wajib  oleh  orang  yang  orang  yang    sudah  menjadi wajib pajak.”
Nur Apriliana melihat bahwa pajak adalah hak pemerintah untuk meminta jatah dari penghasilan seseorang. Sesuatu itu diberikan ketika seseorang sudah memiliki penghasilan. Dengan berpenghasilan maka negara berhak mengambil bagian dalam penghasilan tersebut. Ketika ditanya apakah anda sudah mendaftarkan usaha anda di kantor pajak, Nur Apriliana mengatakan bahwa:
“Ya  sudah  terdaftar,  semenjak  saya  membuka  toko  konvensional  saya  mulai mendaftarkan usaha saya ke kantor pajak.”
Nur  Apriliana  menganggap  bahwa  kepemilikan  toko  secara  fisik  sangat mendorongnya untuk mau membayar pajak. Ia memahami bahwa keberadaan toko ditempat terbuka yang bisa dilihat secara nyata fisiknya dan diakui oleh masyarakat jelas menuntut dia untuk membayar pajak.  Lili Pricillia memahami pajak sebagai:
“Menurut  saya  pajak  adalah  pembayaran  wajib  pada  personal  yang  memiliki kew ajiban.”
Lili  Pricillia  memahami  bahwa  pajak  adalah  sebuah  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar.  Tapi  menurutnya  pajak  itu  hanya berlaku bagi kalangan-kalangan online shop besar.dari jawaban yang dilontarkan Lili Pricillia  secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pajak  yang  harus dibayar  atas  usahanya.  Ia  berpendapat  bahwa  usahanya  masih  jauh  dari  bayang- bayang  pajak.penghasilan  dari  usaha  kecil  miliknya  masih  memiliki  pendapatan yang  belum  stabil.  Selanjutnya  peneliti  menangkap  bahwa  Lili  Pricillia  belum sepenuhnya memahami tentang pajak. Ia hanya mendasarkan pandangannya pada teman-teman  sesame  pengusaha  kecil  lainnyayang  ia  sangat  yakin  juga  tidak menjalankan kewajiban pajaknya.
Muhammad  Ali  juga  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  Lili    Pricillia  tentang apakah sudah membayarkan pajak atas usahanya :
“Saya  belum  membayar  pajak  penghasilan  atas  usaha  saya”  (wawancara  10 September 2021).
Muhammad Ali berpendapat bahwa online shop miliknya masih tergolong baru, dimana  pendapatan  yang  ia  peroleh  dari  hasil  berjualan online masih  belum  stabil. Selain  itu  pemahaman  Muhammad  Ali  bahwa  usahanya  belum  memiliki  toko konvensional yang mendasarinya untuk tidak melaporkan usahanya di kantor pajak. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ada  beberapa  pelaku  UMKM  yang melakukan  penjualan  secara online ( marketplace dan  media  sosial)  dengan penghasilan  bruto  tidak  melebihi  4,8  miliar  per  tahunnya  yang  tidak  melakukan pembayaran pajak sesuai dengan  PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa  masih  minimnya  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan  minimnya  transparansi pertanggungjawaban pajak oleh pelaku UMKM.

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Kurangnya  Transparansi  Pertanggungjawaban Pajak atas Kegiatan Transaksi E-commerce oleh Pelaku UMKM
Pengetahuan  pelaku  UMKM  tentang  kewajiba  membayar  pajak  membuat mereka  melakukan  pembayaran  pajak.  Sekitar  70%  dari  mereka  yang  melakukan pembayaran  pajak  dan  mempunyai  NPWP  dan  40%  diantaranya  tidak  mempunyai NPWP  dan  tidak  melakukan  pembayaran  pajak.  Ketika  peneliti  bertanya  mengapa para narasumber ini tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini bisa diketahui dari pernyataan saudara Lili Pricilia Nanlohy selaku pemilik @aprilone_shop ketika diberi pertanyaan yang melatarbelakangi belum membayar pajak :
“Saya  belum  memiliki  NPWP,kalau  mengenai  pajak  bea  cukai  saya  tahu  tetapi mengenai pajak UMKM e-commerce belum tahu” (wawancara  2 September 2021). Hal  serupa  di  ungkapkan  oleh  saudara  Muhammad  Ali  Akbar    S  selaku  pemilik @liali.co :
“Belum punya NPWP dan belum ada waktu untuk daftarkan usaha yang saya geluti ini,  dan   juga  usaha  saya  masih  terbilang  baru”  (wawancara  10  September  2021). Selanjutnya  ketika  peneliti  bertanya  apakah  mereka  mengetahui  dan  mengikuti penyuluhan  pajak,  ternyata  hampir  semua  narasumber  menjawab  mereka  tidak pernah mengikuti penyuluhan.
Pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  pembayaran  pajak  yaitu yang  pertama,  dapat  dilihat  dari  kepemilikan  NPWP  sebagaimana  yang  telah disebutkan  pada  pasal  1  ayat  6  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak  dalam  melaksakan  hak  dan  kewajiban  perpajakaannya.  Kemudian  yang kedua,  pemahaman  dan  pengetahuan  wajib  pajak  dapat  mengetahui  dengan kesadaran  mereka  terhadap  hak  dan  kewajiban  membayar  pajak  seperti penggunaan  fasilitas  umum,  pemakaian  jalan  raya  yang  halus,  pembangunan sekolah  negeri,  dan  mengetahui  kewajibannya  untuk  melaporkan  Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu.
Dari  beberapa  alasan  yang  telah  diberikan  narasumber  tersebut,  maka  dapat diketahui bahwa para pelaku UMKM e-commerce tidak membayar pajak karena :
1. Tidak memiliki NPWP
2. Tidak mengikuti penyuluhan pajak
3. Tidak mengetahui alur pembayaran pajak penghasian
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
Selain  alasan  yang  disebutkan  diatas,  belum  adanya  peraturan  yang  lebih khusus  tentang  pajak onlineshop juga  sangat  mempengaruhi  para owner ini  tidak melakukan  pembayaran  pajak  penghasilan  dari  usaha  yang  mereka  lakukan.  Akan tetapi  sesuai  dengan  PP  Nomor 23  Tahun  2018  “Pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  beromzet  maksimal  Rp  4,8  miliar  setahundikenakan  tarif  pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%” ini berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online ( market place dan media sosial).
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian dari pelaku UMKM e-commerce sudah melakukan pembayaran pajak atas usahanya,  serta  sebagian  di  antaranya  belum  melakukan  pembayaran  pajak  dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang pajak penghasilan yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

## Pembahasan
Setelah  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  mewawancarai  wajib  pajak kegiatan transaksi e-commerce dari pelaku UMKM dengan penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya maka diperoleh informasi :
1.  Dari hasil wawancara dengan kelima informan diketahui bahwa dua diantaranya belum  melakukan  pembayaran  pajak  atas  usaha  yang  digelutinya.  Sedangkan tiga  diantaranya  sudah  membayarkan  pajak  usahanya.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  masih  ada  beberapa  pelaku  UMKM  dengan  penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan  PP Nomor 23 Tahun 2018.
2.  Dari  kelima  informan    diperoleh  fakta  bahwa  belum  meratanya  transparansi pertanggungjawaban  pajak  oleh  pelaku  UMKM  dalam  menjalankan  PP  Nomor 23 Tahun 2018.
Dari  beberapa  alasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  narasumber  dalam  penelitian, maka  dapat  diketahui  bahwa  para  pelaku  UMKM e-commerce tidak  membayar pajak karena :
1.  Tidak memiliki NPWP
2.  Tidak mengikuti penyuluhan pajak
3.  Tidak mengetahui alur pembayaran pajak penghasilan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian dari pelaku UMKM e-commerce sudah melakukan pembayaran pajak atas usahanya  dan  beberapa  belum  membayarkan  pajaknya.  Hal  ini  dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan usahanya ke kantor  pajak.  Seperti  yang  disebutkan  dalam  Denyntha  (2020)  dimana  hasil  dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sedangkan  tarif  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## 5.  KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
1.  Tingkat  transparansi  pertanggungjawaban  pajak  atas  kegiatan  transaksi ecommerce oleh pelaku UMKM terhadap pembayaran pajak penghasilan dalam PP  Nomor  23  Tahun  2018  dapat  dikatakan  bahwa  sebagian  besar  pelaku UMKM e-commerce sudah  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  namun beberapa  diantaranya  belum  memenuhi  kewajibannya  karena  mereka menganggap  bahwa  usaha  mereka  belum  termasuk  sebagai  subjek  yang dikenakan  pajak  dan  penghasilan  yang  mereka  dapatkan  dari  berjualan online belum termasuk objek penghasilan yang dikenakan pajak.
2.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaku  UMKM e-commerce tidak membayarkan pajak penghasilannya, diantaranya :
a. Faktor  tidak  adanya  sosialisasi  tentang  pengenaan  pajak  penghasilan terhadap  pelaku  UMKM  yang  berjualan  di  toko online ( marketplace dan media sosial).
b. Faktor kurangnya pengetahuan pelaku UMKM bahwa mereka adalah subjek yang dikenakan pajak penghasilan.
c. Faktor  kurangnya  pemahaman  pelaku  UMKM  terhadap  alur  pem-  bayaran pajak penghasilan.

## Saran
Adapun saran dari peneliti yaitu :
1.  Dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  patuh  terhadap  pajak,  diharapkan pemerintah  dapat  memberikan  sosialisasi  mengenai  aturan-aturan  pajak  mulai dari  subjek  pajak,  objek  pajak  dan  alur  pendaftaran  serta  pembayarannya. Selain itu perlu adanya penegasan sanksi atas pelanggaran UMKM yang tidak melaporkan usahanya ke kantor pajak.
2.  Untuk  pelaku  UMKM  terkhusus  yang  melakukan  penjualan  secara online ( marketplace dan  media  sosial)  diharapkan  untuk  lebih  transparan  dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat akan pajak.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42

## DAFTAR PUSTAKA
Anita Aprilia, E. S. (2014) . Penanganan dan Pengawasan Perpajakan dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E-commerce . Jurnal Ekonomi, 2.
Clement, J. (2019 ). Penjualan E-Commerce Ritel Global 2014-2021
Cooper,  D.R.  dan  P.S.  Schindler.  (2014). Business  Research  Methods. New  York ,
(12 th Edition). McGraw Hill International Edition.
Direktorat Jendral Pajak.  (2013). Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.  Surat  Edaran. Jakarta,  Jakarta,  Indonesia:  Direktorat  Jendral Pajak.
Fajrin, Nurul, (2018). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Dan Jumlah Unit Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Hamdani.  (2016). Good  Corporate  Governance  (Tinjauan      Etika      dalam  Praktik. Bisnis). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hasanudin,  Agus  Ismaya.,  Dadan  Ramdhani.,  dan  Muhamad  Deny  Bagas Giyantoro. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara ECommerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor . Tirtayasa Ekonomika. Vo. 15, No. 1, April 2020.
Irnawati, D. (2011). Pemanfatan e-commerce dalam dunia bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 95.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis. (Edisi 1 Cetakan ke- 12)..BPFE.Yogyakarta.
Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience : ( Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung ). Research Journal of Finance and AccountingOnline), 6(2), 104 –112 .
Mardiasmo. (2016). Pepajakan Edisi Revisi Tahun 2016 , Andi Offset, Yogyakar- ta.
Marlinah,  A.  (2018). Pengaruh  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Sanksi    Perpajakan  Sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Pada  Kantor  Samsat  WilayahI  Kota  Makassar). Jurnal. STIE Nobel Indonesia Makassar.
Makalalang, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha da- lam  Transaksi  Prdagangan  Online  (e-Commerce ).  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion, 1. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
AJAR VOL. 05 NO.01 (FEBRUARI) 2022, 22-42
Milgram,  S.  (1963). Behavioral  Study  of  obedience.Journal  of  Abnormal  and  Social Psychology, 67(4), 371 –378. https://doi.org/10.1037/h0040525
Moleong  J.  Lexy,  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Edisi  Revisi,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Saputri, Dini Dwi and Khairani, Siti and Parlindungan, Ricardo. (2016). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Kantor Badan  Diklat  Provinsi  Sumatera  Selatan. Publikasi  Jurnal  Akuntansi Perpajakan. STIE MDP.
Sari, Anggia Yustika. (2018). Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi  E-Commerce.  Publiksi  Skripsi  Akuntansi. Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diakses Pada tanggal 1 Januari 2021.
Soemitro  (2011), Pepajakan, (Edisi  Revisi  2011),  Andi,  Yogyakarta.  Suandy,  Erly (2016), Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Solikhin, (2014), Evaluasi  Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja, Tesis, Magister Akuntasi Terapan . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sugiyono,  (2014). Metode Penelitian Combinasi (Mixed Methods). Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung.
Syam, Nurhikmah, ( 2019 ) . Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan  Kesehatan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kota  Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan  Investasi,  15(1),  56 – 67.
Widyatama, Arif. (2016). Akuntabilitas Keuangan UMKM: Bagaimana Perspektif dari Sebuah UMKM Bidang Perdagangan. Jurnal Riset.