## Analisis  Hukum  Keluarga  Islam  Disparitas  Kontruksi  Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Pembatalan Hibah Suami Istri
Rifqiyatunnisa 1 , A. Kumedi Ja’far 1 , Susiadi 1 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
qierin06@gmail.com
Abstrak Artikel  ini  mengkaji  disparitas  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
372/Pdt.G/2020/PTA.Smg  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  658  K/Ag/2021  tentang pembatalan  akta  hibah.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  disparitas  putusan hakim mengenai pembatalan harta hibah yang di analisis berdasarkan hukum keluarga Islam. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  sumber  bahan  hukum  primernya merupakan  putusan  hakim  dan  perundang-undangan  yang  di  dapat  melalui  metode dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Pembatalan hibah  yang telah dipaparkan di atas dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  telah  salah  dalam memutus perkara a quo karena pada dasarnya bahwa  perkara  hibah  adalah  wewenang  peradilan  agama  bukan  peradilan  umum  sesuai dengan  Undang-undang  peradilan  agama  Pasal  49.  Putusan  ini  kemudian  dikuatkan  oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 yang menyatakan bahwa putusan  pengadilan  tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan karena perkara ini merupakan perkara yang seharusnya menjadi wewenang peradilan agama. Majelis hakim Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang  dalam  putusannya  Nomor  372/Pdt.G/2020/PTA.Smg  tidak  menerapkan  keadilan dan  kemanfaatan  bahkan  kepastian  hukum.  Pasal  49  Undang-undang  peradilan  agama merupakan  dasar  yang  menjadi  kepastian  hukum  dalam  perkara  ini  sehingga  pihak  yang mengajukan  gugatan  tidak  mendapatkan  keadilan  bahwa  obyek  perkara  merupakan  harta satu-satunya  yang  telah  dimiliki  dan  juga  dalam  dua  putusan  tersebut  tidak  mencapai kebahagiaan bagi banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan teori hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip kemashlahatan dalam hukum keluarga Islam.
Kata Kunci : Analisis Hukum Keluarga Islam, Disparitas Putusan, Pembatalan Hibah Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Hibah  merupakan  salah  tindakan  seseorang  untuk  mengalihkan  kepemilikan hartanya  kepada  orang  lain  pada  saat  hidup  tanpa  imbalan.  (Abdul  Shomad,  2010,  358) Hibah  dapat  diartikan  bahwa  keinginan  seseorang  saat  masih  hidup  untuk  memberikan hartanya kepada orang lain tanpa imbalan. (Saripah, 2020) Setidaknya ada  dua hal yang hendak dicapai dalam hibah. Pertama, dengan saling memberi akan menimbulkan suasana akrab  dan  kasih  sayang.  Kedua,  yang  dituju  oleh  anjuran  hibah  adalah  terbentuknya kerjasama  dalam  berbuat  baik,  mengurang  kesulitan  sesama,  Dengan  kata  lain,  hibah

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
adalah pemberian seseorang pada masa hidupnya kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dengan tujuan untuk menjalin hubungan persaudaraan. (Satria Effendi, 2004, 427)
Hibah dalam hukum di Indonesia diatur lebih dari satu hukum. Hibah juga diatur baik  oleh  hukum  Islam,  hukum  perdata  yang  bersumber  pada  kitab  Undang-undang hukum  perdata  (KUHPerdata)  maupun  hukum  adat.  (Amin,  2021)  Pada  dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan,  meskipun  dalam  beberapa  hal  satu  sama  lain  mengandung  pula  perbedaan. Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pada Buku II Hukum Kewarisan yakni  pada  Bab  VI  Pasal  210  sampai  dengan  Pasal  214.  (Lusiana,  2022)  Definisi  hibah terdapat  pada  Pasal  171  point  g,  menyebutkan  bahwa  hibah  adalah  pemberian  suatu benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih hidup  untuk  dimiliki.  (Utami,  2023)  (Kompilasi  Hukum  Islam).  Hibah  sebagaimana layaknya  perjanjian  pada  umumnya  tidak  dapat  ditarik  kembali  secara  sepihak  tanpa persetujuan  pihak  lawan,  (  Endang  Tri  Wahyuni,  2009,  1)  namun  aturan  di  Indonesia seperti  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  kemungkinan  bagi  pemberi  hibah  untuk menarik  kembali  apa  yang  telah  diberikan  kepada  orang  lain,  (Bafadhal,  2013)  sesuai dengan  Pasal  212  yang  menyebutkan  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  hibah orang tua kepada anaknya. (Ahmad Rofiq, 2014, 383) Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali bertujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak-anaknya. Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan. (Rita Arini, 2011, 39)
Penarikan kembali hibah yang diatur KUHPerdata Pasal 1688, terdapat 3 hal yaitu: (1)  Karena  tidak  dipenuhi  syarat-syarat  dengan  mana  penghibahan  telah  dilakukan;  (2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. (Subekti, 2003).
Sampai  saat  ini  di  Indonesia  masih  berlaku  lebih  dari  satu  hukum    yang  mengatur hibah artinya hibah  juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum perdata yang bersumber pada  kitab  Undang-undang  hukum  perdata  (KUHPerdata)  maupun  hukum  adat.  Pada dasarnya  pengaturan  masalah  hibah  menurut  ketiga  sistem  hukum  tersebut  memiliki unsur-unsur  kesamaan,  meskipun  dalam  beberapa  hal  satu  sama  lain  mengandung  pula perbedaan.
Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  Hukum  Islam  adalah  mengenai  harta  kekayaaan, tentang  pemberian  harta  seseorang  kepada  orang  lain  baik  itu  masalah  warisan,  hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara  di  atas  termasuk  dalam  kewenangan  Peradilan  Agama.  (Cahyani,  2019)  Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menegaskan  bahwa  mereka  yang  beragama  Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam. (Roihan Rasyid, 1991) Perkara  penarikan  hibah  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kudus  antara  Penggugat  sebagai orang  tua  dan  Tergugat  sebagai  salah  satu  dari  anak  Penggugat.  Akan  tetapi,  penarikan hibah  yang  dilakukan  penggugat  ditolak majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds  dengan  alasan  bahwa  perkara  yang  diajukan  bukanlah  perkara hibah  tetapi  kontrak  perjanjian  yang  merupakan  wewenang  Pengadilan  Negeri. (Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds)  Dengan  adanya  penolakan dari  Pengadilan  Agama  Kudus,  Penggugat  mengajukan  banding.  Pengajuan  banding  oleh Penggugat  juga  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg  menguatkan  alasan  putusan  Pengadilan  Agama  Kudus. (Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor  372/Pdt.G/2020/Pta.Smg)  Pada  tingkat kasasi,  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  putusan  Nomor  658  K/Ag/2021
memutuskan  perkara  tersebut  adalah  hibah  bukan  kontrak  perjanjian.  (putusan  Nomor 658 K/Ag/2021)
Berdasarkan  paparan  di  atas,  terdapat  adanya  disparitas  putusan  antara Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung. Oleh karena  itu,  tulisan  ini  akan  membahas  tentang  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama Kudus  Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg  dan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 658  K/Ag/2021 ,  serta kenapa  terjadi  disparitas  putusan  kasus  hibah  tersebut,  dan  teori  hukum  apa  yang digunakan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kudus,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis normatif.  Metode  penelitian  ini adalah  metode  yang  mempelajari  hukum  dari  perspektif  teori,  filosofi,  perbandingan, struktur, konsistensi, bentuk dan bahasa hukum. (Marzuki, 2011). Penelitian ini mengkaji disparitas  putusan  hakim,  yang  menjadi  sumber  hukum  primernya  adalah  Pengadilan Agama Kudus Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds, Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg  dan  putusan  majelis  hakim  tingkat  kasasi  Nomor 658 K/Ag/2021 tentang  pembatalan  hibah.  Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini menggunakan  studi  dokumentasi,  dianalisis  secara  kualitatif,  menggunakan  teori maslahah mursalah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hibah Menurut Hukum di Indonesia
Kata  hibah  merupakan  bentuk  masdar  dari  kata wahaba yang  bermakna hembusan  angin,  yang  artinya  digunakan  untuk  menunjuk  pemberian  dan  kebajikan kepada  orang  lain  baik  harta  maupun  yang  lain.  (Usep  Saefullah,  2015,  18).  Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (g) hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk dimilikinya.  (Awaliyah,  2020)  Dengan  demikian,  adanya  kerelaan  dalam  melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain harus ada dalam hibah, dengan kata lain bahwa pelaksanaan hibah adalah asas sukarela. Perumusan hibah yang diatur dalam KHI mangalami kodifikasi dan ketegasan kepastian demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, 92) Ketentuan Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada Bab X  tentang  Penghibahan  yaitu  Pasal  1666  sampai  Pasal  1693.  (KUHPerdata,  end)  Hibah dikenal  dengan  pemberian.  Pemberian  dalam  KUHPerdata  diartikan  sebagai  suatu perjanjian  si  penghibah,  di  waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  tidak  dapat  ditarik kembali,  menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah.  Oleh  karena  itu, pemberian hibah merupakan suatu perjanjian yang seketika itu mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. (Abdul Ghofur Anshori, 2011, 67) Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata, yang berbunyi: “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,  menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan itu .” .(Subekti, 2003)
Berdasarkan  pembahasan  hibah  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hibah  adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang menunjukan rasa kasih sayang antar sesama secara sukarela tanpa imbalan, pemberian tersebut berupa pengalihan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah sewaktu hidupnya pemberi hibah.
Penarikan Kembali Benda Hibah
Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali,  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  (Khoirulloh,  2018)  Adapun  terkait menarik  hibah  dari  orang  lain,  maka  terdapat  perbedaan  pendapat.  Sebagian membolehkannya,  dan  sebagian  lain  tidak  membolehkan.  Dalam  hubungannya  dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i  menerangkan,  apabila  hibah  telah  dinilai  sempurna  dengan  adanya  penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik  kembali.  (Jannah,  2022)  Ulama  mazhab  Hambali  menegaskan,  orang  yang memberikan  hibah  diperbolehkan  mencabut  pemberiannya  sebelum  pemberian  itu diterima.  (Usep  Saifullah,  2015).  Mengenai  penarikan  kembali  hibah,  diterangkan  dalam hadits yang menerangkan keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, yaitu:
ﻢﺛ ءﻲﻘﯾ ﺐﻠﻜﻟا ﻞﺜﻤﻛ ﮫﺘﻗﺪﺻ ﻲﻓ ﻊﺟﺮﯾ يﺬﻟا ﻞﺜﻣ لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا نأ ﮫﻠﻛﺄﯿﻓ ﮫﺌﯿﻗ ﻲﻓ دﻮﻌﯾ
Artinya:  “Sesungguhnya  Nabi  Saw  bersabda:  “Perumpamaan  orang  yang  menarik kembali  sedekah  (hibah)nya  adalah  seperti  anjing  yang  muntah-muntah  lalu  mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya. (HR. Bukhori dan Muslim) ”. ( HR Muslim No 3048.) Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sebagaimana didasarkan pada hadits di atas bertujuan agar orang tua  yang memberikan sesuatu  kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak- anaknya. (Sari, 2022) Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan  dari  penerima  hibah  atau  dengan  putusan  pengadilan.  (Rita  Arini,  2011) Dalam  hukum  perdata,  hibah  yang  telah  diberikan  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan dihapuskan,  kecuali  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1688  KHUPerdata  yaitu: (1) karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang pemberi hibah, (2)  orang  yang  menerima  hibah  telah  bersalah  malakukan  sesuatu  yang  dapat menghilangkan jiwa pemberi hibah atau melakukan kejahatan lain tehadap pemberi hibah, (3)  orang  penerima  hibah  menolak  untuk  memberikan  tunjangan  nafkah  terhadap pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh miskin.

## Analisis Disparitas Putusan Hakim tentang Pembatalan Hibah
Terdapat  tiga  putusan  dalam  hal  Pertimbangan  Hakim  dalam  pembatalan  hibah suami  istri  yaitu  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021.
1. Pertimbangan  dalam  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds
Penggugat adalah istri sah Tergugat I yang menikah pada tanggal 17 Januari 1993 tercatat di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, perkawinan Penggugat dan Tergugat I berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA.Kds  disebabkan  karena  Tergugat  menjalin  asmara  dengan wanita  lain dari Besito  Kudus, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak dilahirkan anak/keturunan maupun harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan,  setelah  Penggugat  menikah  dengan  Terugat  I,  Penggugat  mendapat bagian  warisan  dari  orangtua  Penggugat  berupa  sebidang  tanah  pekarangan  C.  No. 2490, persil 59a, D.II seluas lebih kurang 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi); selanjutnya sebidang tanah bagian warisan dari orangtua Penggugat C. No. 2490, persil 59a, D.II seluas lebih kurang 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) tersebut di daftarkan haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sehingga pada tanggal 29  Maret  1994  Tergugat  III  (Kepala  Kantor  Pertanahan  Kab.  Kudus)  menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1482 Desa Jepang Pakis, Surat ukur No : 4238/93, luas kurang lebih 215 m2 (dua ratus lima belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak Siti Khasanah bt Samsi (Penggugat) dan berdasarkan Akta Hibah tanggal 20-2-2003 No
:  28/2003  nama  Pemegang  Hak  tanah  SHM.  ( Putusan  Hakim  Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds)
Dalam  eksepsi,  Tergugat  menolak  gugatan  Penggugat  dan  menyatakan  bahwa Pengadilan  Agama  tidak  berwenang  secara  absolute  karena  mengandung  prinsip- prinsip  hukum  perdata  sehingga  yang  berwenang  adalah  Pengadilan  Negeri  Kudus. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a) Asas  Konsesualisme (Pasal  1320  KUHPerdata),  yaitu  pernyataan  sepakan  yang mengikat antara pembuat perjanjian.
b) Asas  Kebebasan  Berkontrak  (Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata),  yaitu  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-  undang  bagi  mereka  yang membuatnya.
c) Asas Pancta Sunt Servanda (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata), yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
d) Asas  Itikad  Baik  (Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata),  yaitu  dasar  dari  pembuatan perjanjian adalah sikap jujur.
Tergugat  menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  kabur  karena  mencampurkan dua  perkara  dalam  satu  gugatan  yakni  pembatalan  hibah  dan  pencampuran  harta waris.    Dalam  pokok  perkara,  Tergugat  menolak  seluruh  dalil  gugatan  Penggugat, kecuali  yang  diakui  secara  tegas.  Bahwa  objek  sengketa  hibah  yang  telah ditandatangani  oleh  Penggugat  untuk  Tergugat  adalah  inisiatif  Penggugat  sendiri. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan pada kenyataannya tidak ada satu pun perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat.
Dalam rekonvensi. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci awal mula muncul akta  hibah  yang  faktanya  telah  diakui  secara  sah.  Dengan  adanya  perselisihan  ini Tergugat  menjadi  bahan  pembicaraan  dikalangan  keluarga  besar  dan  bahkan  nama baiknya  jelak  dilingkungan  tempat  kerja  sehingga  Tergugat  merasa  dirugikan  dan meminta ganti rugi secara materiil dan moril. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa para  pihak  adalah  muslim,  sesuai  dengan  UU  Peradilan  Agama  Pasal  49  bahwa Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara antara  orang  yang  beragama Islam salah  satunya di  bidang  hibah. Yurisprudensi MA No 207 K/Sip/1955 bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa  perkara  hibah.  Dengan  begitu  Pengadilan  Agama  /  Mahkamah  Syar’iyah berwenang  memeriksa  perkara a  quo .  Menimbang  bahwa  para  pihak  telah  terikat dalam perjanjian maka harus patuh dan taat, seperti firman Allah QS Al- Isra’ : 34 dan QS Al Maidah : 1 .
Maksud  janji  di sini  adalah  janji  kepada  Allah  Swt.  untuk  mengikuti  ajaran-Nya dan  janji  kepada  manusia  dalam  muamalah.  .Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perjanjian  hibah a  quo merupakan wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri  Kudus).
Putusan hakim, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa  Pengadilan  Agama  Kudus  tidak  berwenang  mengadili  perkara a  quo .  Dalam pokok  perkara,  menyatakan  tidak  menerima  gugatan  Penggugat.  Dalam  rekonpensi, menyatakan  tidak  menerima  gugatan  rekonpensi  Tergugat.  menghukum  Penggugat membayar biaya perkara. Hibah adalah institusi yang diakui hukum Islam bagi pranata yang  menjadi  alat  kepemilikan.  Hibah  juga  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak, dalam  hal  itu  pihak  yang  satu  memberikan  atau  menjanjikan  memberikan  benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan. (Mardani, 2015)
Menurut  Pasal  1666  KUH  Perdata,  hibah  dirumuskan  sebagai  berikut:  “Hibah adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  pada  waktu  hidupnya,  dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna
keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.”  Hibah  hanyalah  dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada  di kemudian hari maka sekadar mengenai itu  hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).
Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu haram , sekalipun hal itu terjadi diantara saudara atau suami-isteri, (Ibrahim, 2021) kecuali bila hibah itu hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  Sedangkan  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) Pasal 212 dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Hanafi, 2023).
Dalam pasal  di atas sangat jelas dijelaskan bahwa hibah tidak boleh atau dapat ditarik  kembali  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya,  menunjukkan  keharaman menarik  kembali  hibah  atau sadaqah yang  telah  diberikan  kepada  orang  lain, kebolehan menarik hibah hanya berlaku  bagi orang tua  kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai- nilai keadilan. Keputusan Mahakamah Agung No. 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960,  menyatakan  bahwa  hibah  tidak  memerlukan  persetujuan  ahli  waris.  Ini menunjukkan  kejelasan  bahwa  semua  ahli  waris  harus  menghormati  kehendak terakhir  dari  pemberi  hibah  ( wahib ),  karena  prinsip  yang  terkandung  di  dalam  hak milik  itu  adalah  adanya  kebebasan  dari  pemilik  harta  untuk  melakukan  apa  saja terhadap miliknya.
Oleh karena hibah berbentuk perjanjian, maka hibah tidak dapat ditarik kembali apalagi  secara  sepihak  oleh  si  penghibah  ( wahib ).  Berbeda  dengan  wasiat,  hibah terjadi pada waktu penghibah ( wahib ) masih hidup, dan langsung terjadi pemindahan hak  milik (levering ).  Sedangkan  wasiat  terjadi  setelah  si  pemberi  ( washi )  meninggal dunia. (Abdoeh, 2020).
Di dalam Pasal  210 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan tentang jumlah  hibah  yang  diperbolehkan  adalah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  keseluruhan harta milik peghibah ( wahib ) kepada orang lain, termasuk kepada anak angkat. Hal ini sejalan  dengan  Hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  yang mengatakan  baahwa  boleh  berwasiat  dengan  sepertiga, sedangkan  sepertiga  itu  pun banyak. (Ibnu Rusyd, 2007)
Peradilan  Agama  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  lingkungan  peradian  yang miliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. (Shobirin, 2015) Secara ideologi, Peradilan Agama tunduk pada hukum Islam sedangkan  apabila  ditinjau  dari  status  pembentukannya  yang  dibentuk  oleh  negara maka  Peradilan  Agama  merupakan  peradilan  negara  dan  berdasarkan  konstitusi tunduk  pada  hukum  negara.  Pergumulan  antara  dua  sistem  hukum  tersebut melahirkan peradilan negara di bidang syariah Islam.
Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian  hukum.  Sesuai  dengan  kewenangan  absolut  dalam  pasal  49  (1)  Undang- Undang  nomor  7  tahun  1989  (Fataruba,  2016) “Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  tingkat  antara orang-orang Islam bidang: (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, end)
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan Shadaqoh.”
Kemudian  mengalami  perubahan  dengan  dikeluarkannya  UU  No  3  Tahun  2006 serta  mengamandemen  pasal-pasal  tertentu  yang  telah  disesuaikan  dengan perkembangan  perundang-undangan  yang  ada  maupun  kebutuhan  praktis  di lapangan.  Dengan  demikian,  status  dan  kedudukan  Peradilan  Agama  sudah  semakin kuat dan tidak lagi bersinggungan dengan Peradilan Umum. (UU No 3 Tahun 2006)
Hibah dalam pengertian UU Nomor 3 tahun 2006 adalah pemberian suatu benda secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  atau  badan  hukum  kepada  orang lain atau badan hukum untuk dimiliki ( vide , Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d). (Gaol, 2020).
Dalam Analisis Peneliti dalam putusan pertama yakni tentang  Pembatalan akta hibah  yang  merupakan  salah  satu  wewenang  Pengadilan  Agama  sebagai  peradilan tingkat  pertama  yang  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan perkara antara umat yang beragama Islam. Dalam perkara ini, Putusan Pengadilan  Agama  Kudus  menyebutkan  bahwa  perkara  ini  merupakan  perjanjian berkontrak sehingga Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.
Dalam  putusan  pertama  tersebut  menolak  gugatan  dari  penggugat,  karena perkara ini masuk dalam bidang hibah, dan tidak ada pihak yang dikalahkan maupun dimenangkan serta merupakan kepentingan bersama kedua belah  pihak, selanjutnya penggugat melakukan banding untuk proses selanjutnya agar menemukan titik temu dalam keadilan yang di sepakati bersama.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg Penggugat  dan  Terbanding  adalah  Para  Tergugat.  Tentang  hukumnya  bahwa hibah  merupakan  perbuatan  hukum    seseorang  yang  mengalihkan  harta  benda miliknya menjadi milik orang lain bahwasanya Penggugat adalah pemberi hibah dan Tergugat  adalah  penerima  hibah.  Bahwa  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  (Sinaga,  2020)  Sehingga  putusan  hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang, menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus dan menghukum yang kalah untuk membayar biaya perkara.
Dari  uraian  di  atas,  maka  penulis  akan  menganalisis  tentang  pembatalan  akta hibah  menurut  peraturan  di  Indonesia  dan  tentang  teori-teori  hukum  terkait permasalahan ini yakni pembatalan akta hibah.

## Analisis pembatalan hibah menurut peraturan Indonesia
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika pemberi  hibah  masih  hidup.(Rusydi,  2020)  Dalam  pemberi  hibah  terdapat  beberapa syarat, yaitu:
a. Orang yang cakap hukum, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.
b. Pemberi hibah merupakan pemilik sah dari yang akan dihibahkan Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dalam permasalahan ini merupakan pemilik sah dari pemberi hibah yaitu tanah milik orang tua atau warisan.
c. Tanpa paksaan, dalam permasalahan ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena penghibahan dilakukan atas dasar inisiatif penerima hibah.
d. Penghibahan maksimal 1/3 bagian harta benda milik pemberi hibah Harta benda yang dihibahkan merupakan harta satu-satunya milik pemberi hibah. Oleh karena itu, sudah seharusnya penghibahan ini dibatalkan karena melebihi batas maksimal yang seharusnya.
Penerima  hibah  haruslah  sudah  ada.  Hal  mengenai  obyek  yang  dihibahkan merupakan  harta  atau  barang  yang  bergerak  dan  tidak  bergerak  dan  bisa diperjualbelikan.  Dalam  perkara  ini  obyek  sengketa  yang  dihibahkan  merupakan barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan milik Orang Tua.
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghibahan oleh orang tua  kepada  salah  satu  anaknya  dapat  dibatalkan  dengan  pertimbangan  keadilan
kepada  anak-anaknya.  Batas  maksimal  penghibahan  harta  yaitu  1/3  harta  pemberi hibah. Yang tak lain adalah harta peninggalan orang tuanya.
Analisis  pembatalan  hibah  dalam  putusan  pengadilan  menurut  teori  hukum Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kudus Hibah  mrtupakan  sebagai  salah  satu  bentuk  tolong  menolong  dalam  rangka kebajikan  antara  sesama.  Ulama  fiqih  sepakat  bahwa  hukum  hibah  adalah sunnah . Sunnah yakni  anjuran  jika  dikerjakan  dapat  pahala  dan  jika  tidak  dikerjakan  tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak  yatim,  orang  miskin,  musafir  dan  orang  yang  meminta.  Yang  mana  pemberian harta tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Seperti pemberian-pemberian lainnya hibah pun memiliki syarat, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI pasal 210 (1) yang berbunyi: “ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki ” . (Muhamad Amin Suma, 2008, 556).  Dalam  pemberian  hibah  haruslah  karena  keinginan  sendiri  bukan  karena paksaan  atau  sejenisnya  sebab  tujuannya  adalah  semata-mata  keridhoan  allah  jika terdapat  unsur  paksaan  maka  hibahnya  akan  batal.  Begitu  pula  takaran,  hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3 harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah hifz mal (menjaga harta).
Berdasarkan  hal  tersebut  bermakna  bahwa  hibah  yang  diberikan  harus merupakan  harta  benda  milik  dari  penghibah  dan  merupakan  hak  dari  penghibah. Pada Pasal 212 KHI dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang  tua  kepada  anaknya.  (Muhamad  Amin  Suma,  2008).  Kompilasi  Hukum  Islam sendiri  berpendapat  membolehkan  penarikan  secara  kausistik  misalnya,  anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orangtua yang sudah tua dan  miskin.  Sedang  kehidupan  anak  berkecukupan.  Atau  penarikan  didasarkan  atas hibah  bersyarat.  Umpamanya  dalam  perjanjian  penghibahan  ada  ditentukan  syarat bahwa  anak  penerima  hibah  akan  mengurus  dan  menanggung  kehidupan  orangtua selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibah.
Suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  dipalsukan,  kecuali  dalam  hal-hal sebagaiamana termuat dalam pasal 1688 KUH Perdata yaitu:
1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan.
2. Jika  si  Penerima  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau  membantu  melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si Pemberi hibah.
3. Jika si Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Pemberi hibah, padahal si Pemberi hibah itu telah jatuh miskin.
Dalam praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas tanah dan rumah,  selalu  di  pedomani  ketentuan  yang  tersebut  dalam  Pasal  1682  dan  1687 KUHPerdata,  yaitu  adanya  formalitas  dalam  bentuk  akta  Notaris.  Sedangkan  benda yang  dihibahkan  tersebut  berbentuk  tanah  yang  sudah  mempunyai  sertifikat,  maka penghibahan  atas  barang-  barang  yang  bergerak  tidak  ada  formalitas  yang  harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan lansung kepada penerima hibah.
Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak didepan notaris hibah
tersebut  tetap  saja  dan  mempunyai  kekuatan  hukum.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  dalam  analisis  Peneliti  bahwa  perjanjian hibah a  quo merupakan  wewenang  Peradilan  Umum  (Pengadilan  Negeri  Kudus). Putusan  tersebut  kemudian  dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut,  dalam  hal  ini  maka  obyek sengketa  harus  dinyatakan  sebagai  harta  bersama  Penggugat  dan  Tergugat  I  masing masing  berhak  setengahnya,  selanjutnya  kepada  masing  masing  dihukum  untuk membagi  harta  tersebut,  dan  jika  tidak  dapat  dibagi  secara  wujudnya  maka  dijual lelang dan hasilnya dibagi masing masing mendapat setengahnya,dalam hal ini petitum gugatan  yang  memohon  dilakukan  sita  jaminan  telah  dipertimbangkan  dengan  tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena tidak cukup indikasi jika Penggugat akan  mengalihkan  dan  atau  akan  menjualnya,  disamping  itu  sertipikat  atas  nama berdua  sehingga  tidak  mungkin  salah  satu  pihak  akan  memindahkan  dan  atau menjualnya  sehingga gugatan  dalam  hal  ini  dinyatakan  ditolak.  Sehingga  dilanjutkan lagi  dalam  proses  Kasasi  di  MA  untuk  mengetahui  hasil  final  dari  permasalahan tersebut.
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021. Pemohon  Kasasi  adalah  Para  Penggugat  /  Pembanding.  Termohon  Kasasi  adalah Para Tergugat / Terbanding. Alasan Pemohon Kasasi:
a. Judex Facti e telah salah dan keliru menerapkan hukum Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa  “Pengadilan  Agama  tidak  berwenang  memutus  perkar a  quo ”  faktanya bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus ini melanggar UU  Peradilan  Agama  bahwa  Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi  orang-orang yang  beragama  Islam  dalam  bidang  salah  satunya  hibah  karena  pihak  yang berperkara adalah orang Islam dan mengajukan gugatan tentang hibah.
Bahwa dalam putusan a quo melanggar KHI Pasal 210 ayat 1 (hibah sebanyak- banyaknya adalah 1/3 bagian) dan Pasal 212 (Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya),  faktanya  bahwa    objek  hibah  adalah harta  satu-satunya  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  ternyata  telah  terhibahkan melebihi  1/3  dari  harta yang  dimiliki  Penggugat    dan  hibah  tersebut  seharusnya bisa ditarik kembali oleh Penggugat.
Objek hibah dalam perkara a quo Melanggar Azas Lex Specialist Derogat  Lex Generali s,  bahwa  perkara  hibah  telah  diatur  dalam  UU  Peradilan  Agama  yang secara khusus, tetapi malah menerapkan aturan KUHPerdata yang bersifat umum
b. Judex  Factie tidak  cermat  menafsirkan  unsur  Pasal  1338  dan  Pasal  1320 KUHPerdat.
Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan  satu  sama  lain.  Azas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Azas pacta  Sunt Servada cacat hukum karena bertentangan dengan Undang- undang dalam perkara ini fakta hibah melebihi 1/3 harta yang merupakan satu-satunya harta Penggugat. Azas  itikad  baik  bertentangan  dilanggar  oleh  Tergugat,  karena  adanya “Penyalahgunaan Keadaan” dimana penggugat pemilik sah atas sertifikat tersebut dan satu-satunya harta peninggalan orang tua.
c. Judex Factie terlalu summier dan kurang cermat dalam menerapkan firman Allah QS Al Isra: 34 dan Al Maidah: 1.
Bahwa  memang  benar  kedua  surat  tersebut  sebagai  Fiman  Allah  yang  harus wajib dilaksanakan, tetapi apakah telah tepat apabila diterapkan dalam perkara a quo ?  Bahwa  secara  fakta  isi  perikatan  dimaksud  (Akta  Hibah)  bertentangan
dengan Undang-Undang yang secara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orang-orang yang beragama Islam yaitu UU No. 50 Tahun 2009 Jo UU No 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,
Pertimbangan  hakim.  Bahwa  putusan judex  factie Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; menimbang bahwa sesuai Pasal 210 KHI, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari  1/3  kekayaannya,  sehingga  luas  obyek  sengketa  yang  dihibahkan bertentangan dengan hukum, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Menimbang  bahwa  Pasal  212  KHI  menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta  hibah  dinyatakan  cacat  hukum  dan  dibatalkan  adalah  tuntutan  yang mempunyai landasan hukum. Menimbang bahwa obyek sengketa berada ditangan para  Tergugat,  sehingga  tidak  metutup  kemungkinan  bagi  para  Tergugat  untuk dialihkan  obyek  sengketa  kepada  pihak  lain,  permohonan  sita  jaminan ( conservatoir  beslag )  patut  dikabulkan.  Menimbang  bahwa  Penggugat  maka petitum gugatan tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak. Menimbang  bahwa  dalam  gugatan  rekonvensi  pada  Tergugat  menuntut  ganti rugi atas pencemaran nama baik para Tergugat, hal ini bukan kewenangan obsolut (Absolute Competentie) Pengadilan Agama, dengan begitu gugatan rekonvensi para Tergugat  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Oleh  karenanya,  putusan  hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan   kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  semarang  yang  menguatkan putusan Pengadilan Agama kudus.
Putusan  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  memutus  perkara  hibah   ini bahwa  mengabulkan  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi dengan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus.
Pertimbangan  hakim.  Bahwa  putusan judex  facti e  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; bahwa sesuai Pasal  210  KHI,  Penggugat  memberi  hibah  kepada  Tergugat  I  melebihi  dari  1/3 kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum,  maka  akta  hibah  dalam  perkara  ini  dinyatakan  cacat  hukum  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Menimbang  bahwa  Pasal  212  KHI  menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta  hibah  dinyatakan  cacat  hukum  dan  dibatalkan  adalah  tuntutan  yang mempunyai landasan hukum. Dan itu merupakan harta satu-satunya peninggalan orang tua, jadi tidak ada harta bersama dalam lahan tersebut.
Majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  yang  menolak  putusan Pengadilan  Agama  kudus  dan  menolak  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama semarang  mengusung  teori  positivisme,  teori  keadilan  dan  teori  kemanfaatan. Karena  dalam  teori  positivisme  yang  bertujuan  untuk  kepastian  hukum,  yaitu kepastian hukum dalam mencapai norma tertulis yang ada dengan membatalkan akta  hibah.  Hibah  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada  anaknya  dapat  diambil kembali  sesuai  dengan  Kompilasi  Pasal  212  dan  hadits  yang  menyatakan  hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan hibah  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  juga  dilakukan  karena  obyek  sengketa hibah  dalam  perkara  ini  telah  melebihi  batas    maksimal  penghibahan  yaitu  1/3 bagian  dari  harta  yang  dimiliki  oleh  orang  tua,  sehingga  patutlah  akta  hibah  ini dibatalkan.  Kompilasi  Pasal  210  ayat  (1)  bahwa  seseorang  dapat  menghibahkan sebanyak-banyaknya  1/3  bagian  dari  harta  bendanya.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan hadits  yang  menyatakan  bahwa  hibah  dari  orang  tua  kepada  anak-anaknya
haruslah berimbang. Dan itu merupakan harta satu-satunya peninggalan orang tua, jadi  tidak  ada  harta  bersama  dalam  lahan  tersebut.  Yang  merupakan  sepasang suami  istri,  yang  mana  suami  merayu  istri  untuk  memasukkan  kedalam  SHM pemberian orang tua, agar si suami tidak untuk menikah atau selingkuh lagi, tapi kenyataanya berbalik dari yang diharapkan penggugat. Suami Selingkuh dan SHM sudah atas milik bersama.
Teori  keadilan  yang  dapat  diambil  dari  putusan  Mahkamah  Agung  bahwa dengan  adanya  pembatalan  akta  hibah  tersebut  membuktikan  keadilan  yang dimaksud,  yaitu  keadilan  agar  anak-anak  yang  lainnya  mendapatkan  hal    yang serupa yakni harta dari orang tuanya.
Teori  keadilan  tersebut  dapat  menimbulkan  kemanfaatan,  yaitu  teori  yang mencoba  memperbesar  kebahagiaan  dan  memperkecil  ketidakbahagiaan,  atau masyarakat  yang  mencoba  memberi  kebahagiaan  yang  sebesar  mungkin  kepada rakyat  agar  rasa  ketidakbahagiaan  sedikit  dirasakan  oleh  masyarakat  pada umumnya.  Dapat  diartikan  bahwa  hakim  sebagai  penguasa  sepatutnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. (Muhammad Helmi. 2015) Menurut  Penulis,  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  sangat mengedepankan tiga teori tersebut yang sangat berbeda  dengan putusan majelis hakim  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  yang  hanya mengedepankan  norma  yang  umum  daripada  norma  yang  khusus  karena pengadilan  tingkat  pertama  hanya  melihat  pada  prinsip-prinsip  umum  dalam hukum perdata yaitu :
a. Asas Konsesualisme (Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu pernyataan sepakan yang mengikat antara pembuat perjanjian.
b. Asas  Kebebasan  Berkontrak  (Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata),  yaitu perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya.
c. Asas Pacta  Sunt  Servanda (Pasal  1338  ayat  (1)  dan  (2)  KUHPerdata),  yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
d. Asas  Itikad  Baik  (Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata),  yaitu  dasar  dari pembuatan perjanjian adalah sikap jujur.
Sedangkan  hibah  merupakan  wewenang  Peradilan  Agama  sesuai  dengan Undang-Undang  Peradilan  Agama  Pasal  49  yang  telah  diatur  secara  khusus. Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  telah  tepat  mengambil  keputusan  yang  mana dalam  teori  Positivisme  membuktikan  norma  yang  berlaku  yakni  Pasal  212 Kompilasi telah diterapkan. Pasal 212 Kompilasi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Penerapan pasal tersebut dalam perkara  ini  sangatlah  mengedepankan  keadilan  agar  anak-anak  lainnya mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. (Mustamam, 2020).
Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan  pada  tanggal  30  Maret  2006,  maka  perkara-perkara  yang  dapat diterima,  diperiksa,  diputus  dan  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Agama  adalah perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam. Dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa hibah  adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki ( vide, Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf d) Maka  dari  itu  Pengadilan  Agama  memeriksa  perkara  pembatalan  Hibah tepatnya  Putusan  Hakim Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds jo Putusan  nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg jo Putusan Nomor 658 K/Ag/2021 tentang pembatalan hibah.
Penulis  dapat  mendeskripsikan  bahwasanya  majelis  hakim  didalam memutuskan  penolakan  pembatalan  hibah  dengan  menggunakan  dasar pertimbangan- pertimbangan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan dengan merujuk  kepada  ketentuan  pasal  712  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Sya ri‟ah,  yang mengatur bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan  dilaksanakan,  meskipun  ada  pengecualian  hibah  orang  tua  terhadap anaknya namun didalam pasal tersebut tersirat bahwa bisa pula hibah itu ditarik dengan syarat sepanjang si penerima menyetujuinya,  hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  ketika  telah  terjadi  konflik  antara Penggugat  dan  Tergugat  lalu  Penggugat  bermaksud  hendak  menarik  kembali sertifikat yang telah diserahkannya dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat namun  Tergugat  tidak  menyetujui  dan  enggan  untuk  mengembalikan  sertifikat serta  menolak  dengan  tegas  maksud  Penggugat  untuk  membatalkan  hibah, sehingga  tidak  cukup  alasan  bagi  Penggugat  untuk  menarik  serta  membatalkan hibahnya kepada Tergugat.
Selain  itu  meskipun  penguasaan  barang  hibah  secara  fisik  masih  berada ditangan  Penggugat  namun  sertifikatnya  telah  dikuasai  Tergugat  dan  telah dialihkan  atas  nama  berdua  yakni  suami  dan  istri,  peralihan  hak  melalui  hibah telah  dibuktikan  dengan  terbitnya  sertifikat  hak  milik,  dengan  demikian  harus dinyatakan  bahwa  Penggugat  benar  telah  menghibahkan  kepada  Tergugat  harta berupa tanah kintal dan bangunan rumah permanen diatasnya, sebagaimana pada pertimbangan  sebelumnya,  dan  hal  ini  sesuai  ketentuan  Peraturan  Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah) Edisi Revisi Tahun 2010 Pasal 686 ayat (3) bahwa ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dan dengan selesainya proses peralihan hak (sertifikat) maka akad  hibah  telah  terjadi,  dan  berdasarkan  Pasal  686  ayat  (2) juncto Pasal  698, mestinya  pemberi  hibah  dalam  hal  ini  Penggugat  harus  proaktif  menyerahkan barang hibah kepada penerima hibah.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  kasus  hibah  antara  Penggugat  dan Tergugat  penyerahan  secara  hukum  telah  terjadi,  meskipun  secara  fisik  tanah kintal dan bangunan rumah permanen masih dikuasai oleh pemberi hibah dalam hal  ini  Penggugat.  Mengenai  klausula  yang  didalilkan  Penggugat  tentang  hibah bersyarat, Majelis Hakim tidak dapat  menerima, karena syarat itu tidak tercantum didalam  Akta  Hibah,  tidak  ada  bukti  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  suatu perjanjian yang dibuat untuk itu dari kedua belah pihak.
Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama menurut  peneliti  penetapan  yang  dikeluarkan  memiliki  beberapa  kelemahan dalam  penganalisaan  terhadap  fakta.  Akibat  dari  kelemahan-kelemahan sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  penetapan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama tidak sistematis, tidak lengkap dan kurang menyakinkan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah majelis hakim dalam tingkat manapun memperhatikan hak-hak para pihak atas obyek hibah yang disengketakan. Sebagai pertimbangan hukumnya majelis  hakim  harus  menggunakan  hukum  pembagian  harta  menurut  adat, menurut  agama  Islam  dan  menurut  hukum  perdata  sehingga dapat memutuskan seadil-adilnya.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundangan-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang
dihadapkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang- undangan dan juga pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu. Selain  itu  dalam  memutuskan  suatu  perkara  seorang  hakim  diberi  hak  untuk menyatakan  putusannya  sendiri.  Sehingga  dalam  memutuskan  perkara  dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya. Dalam analisiS peneliti tentang Penarikan kembali akta hibah oleh Mahkamah Agung sangatlah tepat dengan membatalkan putusan sebelumnya karena menurut penulis  dalam  putusan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  majelis  hakim  tidak menerapkan  Undang-undang  Peradilan  Agama  Pasal  49  bahwa  peradilan  agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara antara orang Islam salah satunya di bidang hibah, serta tidak menerapkan Pasal 212 KHI yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Mahkamah  Agung  selain  menerapkan  kepastian  hukum  dalam  Pasal  49  UU Peradilan Agama dan Pasal 212 KHI, juga menerapkan keadilan dan kemanfaatan bagi  anak-anak  dari  Penggugat  yang  tidak  mendapatkan  bagian  hibah  karena dalam KHI batas maksimal melakukan hibah adalah 1/3 bagian dari harta pemberi hibah sedangkan harta hibah dalam perkara ini seluruh harta milik pemberi hibah. Oleh  karena  itu,  pembatalan  akta  hibah  oleh  Mahkamah  Agung  sudah  sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga yang dalam hal ini yang aslinya tanah tersebut milik orang tua dan berikan kepada anak perempuannya lalu dalam pernikahan  sertifikat  tersebut  diatasnamakan  berdua  atas  nama  istri  dan  suami, maka  batas  maksimal  perbagian  1/3  untuk  penerima  hibah  sisanya  kembali  lagi untuk pemberi hibah, sehingga terjadi keputusan final yakni tidak dibagi sama rata karena  adanya  pembatalan  hibah  dalam  permasalahan  tersebut  sehingga memberikan keadilan bagi keduanya.

## Pembatalan hibah suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam
Hibah  adalah  institusi  yang  diakui  hukum  Islam  bagi  pranata  yang  menjadi  alat kepemilikan.  Hibah  juga  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak,  dalam  hal  itu  pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain  dan  tidak  mendapatkan  tukaran  atau  penggantian  atau  imbalan.  Dengan  adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah (Mandasari, 2018), walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari  si  penerima  hibah  untuk  menerima  hibah  tersebut,  sehingga  tidak  timbul pembatalan  hibah  yang  menyebabkan  hubungan  hukum  antara  kedua  pihak bermasalah.
Gugatan  dari  si  pemberi  hibah  ke  penerima  hibah  dapat  dihindari  dengan  jalan penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  atau  kekeluargaan  yang  akan mempertemukan  kepentingan  kedua  belah  pihak  daripada  melalui  jalan  pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah  harus  dengan  baik  memelihara  si  pemberi  hibah  karena  si  pemberi  hibah memberikan  hibah  secara  ikhlas.  Sehingga  kedua  pihak  tidak  ada  yang  merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.
Dalam  perkara  pembatalan  hibah  Nomor  :  Putusan  Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds jo Putusan  nomor  372/Pdt.G/2020/Pta.Smg jo Putusan Nomor 658 K/Ag/2021 , si pemberi hibah telah memberi harta yang berupa tanah yang dimilikinya  kepada  anak  tetapi  suami  memaksa  untuk  menjadikan  hak  milik  kudua belah  pihak  baik  istri  maupun  suami  padahal  hibah  tersebuat  pemberian  orang  tua
kepada  anak  perempuannya.  Menurut  agama  Islam  barang  yang  sudah  dihibahkan tidak  boleh  diminta  kembali  kecuali  hibah  orang  tua  kepada  anaknya  dalam  sabda Nabi  yang Artinya:
“ Tidak      halal      bagi      seseorang    yang  telah  memberi  sesuatu  pemberian  atau menghibahkan  suatu  hibah  atau  menarik  kembali  kecuali  orang  tua  yang  memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)
Menurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh  yang dihibahi. Hal  ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW  yang artinya: “Seorang laki - laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”. Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:
1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah  menerimanya  sebagai  imbalan  hibahnya,  maka  hibah  dalam  keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila  imbalan  itu  bersifat  maknawi,  bukan  bersifat  harta,  seperti  hibah  untuk mengharapkan  pahala  dari  Allah,  hibah  untuk  mempererat  silaturrahim,  dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
Dalam  perkara  permohonan  penarikan  hibah  nomor  :  Putusan  Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds jo Putusan  nomor  372/Pdt.G/2020/Pta.Smg jo Putusan Nomor  658  K/Ag/2021 yang  dilakukan  oleh  istri  penerima  hibah,  maka  hibah  yang telah  diberikan  oleh  orang  tua  angkat  kepadanya,dan  di  akuisi  untuk  milik  berdua dengan suami, maka  hibah  tersebut  bisa  ditarik  kembali  berdasarkan  keputusan MA Nomor 658 K/Ag/2021 .
Menurut  peneliti  didalam  menangani  perkara  pembatalan  hibah  terutama  hibah ini  harus  memperhatikan  juga  tentang maslahah  mursalah dari  para  pihak.  Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  tarik  kembali,  menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu . Selain  itu  hakim  juga  harus  merujuk  pada  Pasal  1688  KUHPerdata  yang menyatakan  bahwa  Suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:
a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.
b. Jika si penerima telah  bersalah  melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah ataau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
Meskipun  tertutup  kemungkinan  untuk  menarik  kembali  hibah  yang  telah diberikan,  kecuali  pemberian  atau  hibah  kepada  anaknya,  pemberi  hibah  dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu  tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah,  padahal  imbalan  dan  balasan  yang  baik  dari  orang  yang  menerima  hibah  itu sangat diharapkan karena si pemberi hibah telah uzur.
Keadaan  seperti  tersebut  diatas,  penarikan  kembali  atau  pembatalan  hibah  ini dilakukan  dengan  menyatakan  kehendaknya  orang  yang  menerima  hibah,  diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Peneliti  Pembatalan  hibah  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Agama  setempat  atau  diwilayah  hukum  orang  yang  memberi  hibah  itu bertempat  tinggal.  Menurut  peneliti  didalam  menangani  perkara  pembatalan  hibah para  praktisi  hukum  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dituntut  kearifan  dan
kebijaksanaan  dalam  menghadapinya,  sebab  Pasal  229  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  solusi  yang  terbaik  agar  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan.
Penjelasan Dalam analisi peneliti Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.  Penetapan  hakim  yang  menyimpang  dari  Pasal  212  KHI  disebabkan  majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan bahwa seorang Ibu boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya tersebut menyetujuinya hal ini berlaku untuk hibah secara umum namun tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya.
Menurut  analisis  peneliti  seharusnya  majelis  hakim  juga  merujuk  Pasal  1666 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  hibah  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  si penghibah,  diwaktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  tarik kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima penyerahan itu . Kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah  diberikan, kecuali pemberian atau hibah  kepada anaknya,  pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah itu sangat diharapkan.
Keadaan  seperti  tersebut  diatas,  penarikan  kembali  atau  pembatalan  hibah  ini dilakukan  dengan  menyatakan  kehendaknya  orang  yang  menerima  hibah,  diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Sehingga menurut Peneliti    Pembatalan  hibah  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Agama  setempat  atau  diwilayah  hukum  orang  yang  memberi  hibah  itu bertempat  tinggal.    Menurut  peneliti  didalam  menangani  perkara  pembatalan  hibah para  praktisi  hukum  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dituntut  kearifan  dan kebijaksanaan  dalam  menghadapinya,  sebab  Pasal  229  Kompilasi  Hukum  Islam memberikan  solusi  yang    terbaik  agar  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  yang diajukan kepada hakim, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan keadilan. Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut  adalah  karena  kasih  sayang,  cinta  juga  karena  ia  membutuhkannya,  dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.
Sehingga perlunya kita memberikan kehati-hatian terhadap diri kita agar terhindar dari  permasalahan  yang  menyebabkan  terjadinya  pembatalan  hibah,dari  mulai perbuatan  ,  perkataan  tingkah  laku  dan  dasar  hukum  Islam  yang  perlu  kita  pelajari sebagai pendoman kita sebagai orang Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diperoleh  kesimpulan  bahwasanya Pembatalan  hibah  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dalam  pertimbangan  hukum  hakim Pengadilan  Agama  Kudus  Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  telah  salah  dalam  memutus perkara a  quo karena  pada  dasarnya  bahwa  perkara  hibah  adalah  wewenang  peradilan agama bukan peradilan umum sesuai dengan Undang-undang peradilan agama Pasal 49. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama  Nomor  372/Pdt.G/2020/Pta.Smg.  Berbeda  halnya  dengan  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  658  K/Ag/2021  yang  menyatakan  bahwa  putusan  pengadilan  tingkat pertama  dan  tingkat  banding  dibatalkan  karena  perkara  ini  merupakan  perkara  yang seharusnya menjadi wewenang peradilan agama. Majelis hakim Pengadilan Agama Kudus
Nomor  314/Pdt.G/2020/Pa.Kds,  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  dalam putusannya  Nomor  372/Pdt.G/2012/PTA.Smg  tidak  menerapkan  keadilan  dan kemanfaatan  bahkan  kepastian  hukum.  Pasal  49  Undang-undang  peradilan  agama merupakan dasar yang menjadi kepastian hukum dalam perkara ini sehingga pihak yang mengajukan gugatan tidak mendapatkan keadilan bahwa obyek perkara merupakan harta satu-satunya  yang  telah  dimiliki  dan  juga  dalam  dua  putusan  tersebut  tidak  mencapai kebahagiaan bagi banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 dalam hal  memeriksa  dan  memutus  perkara  tersebut  telah  sesuai  dengan  teori  hukum  yang berlaku.  Berdasarkan  uraian  di  atas  Pembatalan  hibah  suami  istri  dalam  perspektif Hukum Keluarga Islam, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini: 1). Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan mengenai hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya 2). Dasar pertimbangan hukum pembatalan hibah adalah : a. Hibah yang melebihi ketentuan 1/3  bagian  dari  harta  pemberi  hibah,  yang  diperhitungkan  pada  saat  pemberi  hibah meninggal  dunia  dan  hibah  tersebut  digugat  oleh  ahli  waris  lain.  b.  Pada  saat  hibah terbukti  adanya  perbuatan  melawan  hukum  atau  hibah  tersebut  melanggar  causa  halal. Dalam  hukum  Islam,  penarikan  kembali  harta  pemberian  orang    tua  kepada  istri  pasca perceraian yang ada di kudus adalah boleh, dengan catatan pihak pemberi merelakan.Dan dalam  hukum  Positif,  pemberian  hibah  boleh  ditarik  kembali  apabila  telah  memenuhi ketentuan  tiga  hal  yang  disebutkan  dalam  KUHPerdata  Pasal  1688  adalah  pemberian benda yang sifatnya bergerak yang tidak harus dilakukan menggunakan akta notaris, dan boleh ditarik kembali jika penerima hibah sukarela.

## REFERENSI
Abdoeh,  Nor  Mohammad.  "Hibah  Semua  Harta  Kepada  Anak  Angkat  (Telaah  Komparasi Antara Kuh Perdata Dan Khi)." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 8.1 (2020).
Amin,  Muhammad.  "Studi  Komparasi  Kekuatan  Hukum  Hibah  Terhadap  Anak  Angkat Dalam  Kehidupan  Sosial-Masyarakat  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata  Dan  Kompilasi Hukum Islam." Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama) 1.2 (2021).
Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Hibah dan wasiat Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Apriani,  Rita  Arini. Analisis  Yurudis  terhadap  Penolakan  Permohonan  Pembatalan  Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.
436/Pdt.G/1999/PA.JP  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst). Depok: Universitas Indonesia, 2011.
Awaliyah,  Robiah,  and  Nadjematul  Faizah.  "Tinjauan  Yuridis  Perkara  Pembatalan  Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4.2 (2020).
Bafadhal,  Faizah.  "Analisis  Tentang  Hibah  Dan  Korelasinya  Dengan  Kewarisan  Dan Pembatalan  Hibah  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia."  Jurnal Ilmu Hukum Jambi 4.1 (2013).
Cahyani,  Andi  Intan.  "Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di  Indonesia."
Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6.1 (2019).
Effendi,  Satria. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana, 2004. Endang  Tri  Wahyuni.  Pelaksanaan  Pembatalan  Hibah  Tanah  Oleh  Pemberi  Hibah  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  No.95/Pdt.G/2004/PN.Smg).  Penelitian  Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, Semarang, 2009
Fataruba,  Sabri.  "Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Agama  dan  Kekhususan  Beracaranya Pasca Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." Sasi 22.1 (2016).
Gaol,  Selamat  Lumban.  "Penyelesaian  Sengketa  Pemakaian  Nama  Badan  Hukum Perkumpulan  Yang  Terdapat  Persamaan  Pada  Pokoknya  Antara  Satu  Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10.2 (2020).
Hanafi,  Agustin.  "Status  Hukum  Hibah  Orang  Tua  Kepada  Anak."  NAHDATUL  ILMI  1.1 (2023).
Helmi,  Muhammad.  Konsep  Keadilan  dalam  Filsafat  Hukum  dan  Filsafat  Hukum  Islam. Dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015,
Ibrahim,  Zumiyati  Sanu.  "Implikasi  Pembatalan  Hibah  (Suatu  Tinjauan  Hukum  Islam)."
Jurnal Al Himayah 5.2 (2021).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jannah,  Saadal,  Akrama  Hatta,  and  Winda  Sari  Agustini.  "Gugatan  Ahli  Waris  atas  Harta Hibah  Perspektif Fikih  Islam." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal  Bidang Hukum Islam 3.3 (2022).
Khoirulloh,  Muchamad  Diaz.  "Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Memutuskan Hibah  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Ditarik  Kembali  (Analisis  Terhadap  Putusan Pengadilan  Agama  Lumajang  dan  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur)." DIVERSI: Jurnal Hukum 3.1 (2018).
Kitab Hadis Shohih Muslim No 3048. Kitab Hadis Sunan Abu Daud No 3073. Kitab Hadis Sunan Nasa’i No 3633. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 8.2 (2022).
Mahmud Marzuki, Peter Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016) Edisi Revisi, Cetakan ke-12.
Mandasari, Nila. "Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya." Notarius 11.1 (2018).
Mardani. Hukum Kewarisan Islam Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Muhamad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Mustamam,  Mustamam.  "Analisis  Yuridis  Tentang  Pencabutan  Hibah  Orang  Tua  Kepada Anak  Kandungnya  Dalam  Perspektif  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi Putusan  Nomor  1934/Pdt.  G/2013/PA.  Mdn)."  Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 20.1 (2020).
Pengadilan Tinggi Agama Nomor 372/Pdt.G/2020/Pta.Smg. Putusan Hakim Nomor 314/Pdt.G/2020/Pa.Kds putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Ag/2021 Rasyid,  Roihan  A, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Raja  Grafindo  Persada:  Jakarta,  2008 Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
Rusydi,  Ibnu.  "Hibah  dan  hubungannya  dengan  kewarisan  menurut  Kompilasi  Hukum Islam dan Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4.2 (2017).
Saefullah,  Usep. Pemikiran  Hukum  Islam  tentang  Hibah  dalam  KHI  (Ananlisis  Fiqh  dan Putusan  Mahkamah  Agung). Dalam  Penelitian  Individual  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2015..
Sari,  Muspita.  "Perbandingan  Penarikan  Hibah  dengan  Pembatalan  Akta  Notaris  (Kajian Pasal  212  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)." Jurnal Ar-Risalah 2.2 (2022).
Saripah,  Ipah,  and  Ila  Nurmila.  "Hukum  Hibah  ‘Umra  menurut  Imam  Malik  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1666."  Istinbath|  Jurnal  Penelitian  Hukum Islam 14.2 (2020).
Shobirin,  Shobirin.  "Kompetensi  Peradilan  Agama  Dalam  Interpretasi  Hukum  Keluarga Islam Di Indonesia." ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 2.1 (2015).
Shomad, Abdul. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.
Sinaga,  Niru  Anita.  "Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10.1 (2020).
Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Utami, Nur Indah, Ferryani Krisnawati, and Suryati Suryati. "Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak  Angkat  Dari  Pemberian  Harta  Orang  Tua  Angkat  (Studi  Putusan  Nomor: 1637/Pdt. G/2019/Pa. Jp)." Wijayakusuma Law Review 5.1 (2023).
Copyright Holder :
© Rifqiyatunnisa, et al., (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: