## APLIKASI HERMENEUTIKA PEMBEBASAN FARID ESACK UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
Renci 1 , An-Najmi Fikri Ramadhan 2 , Thoriqotul Faizah 3
1 IAIN Metro Lampung
23 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1 Email: annajmifikri01@gmail.com

## Abstract
The case of sexual violence against women has sharply increased during the COVID-19  pandemic.  Discourses  on  justice  and  gender  equality  have  been extensively  voiced  by  Muslim  feminists  to  combat  sexual  violence  against women.  The  aim  of  this  research  is  to  explicate  the  liberation  hermeneutics advocated by Farid Esack as a foundation for practical realization of gender equality  in  cases  of  sexual  violence.  Farid  Esack's  hermeneutics  seeks  to engage in dialogue and bridge the gap between the text of the Qur'an and the context  in  which  its  verses  are  understood,  which  are  then  interpreted progressively to become drivers of anti-oppression spirit against women. This study  employs  a  literature  review  methodology  with  qualitative  analysis, utilizing an analytical-historical approach to data presentation. Furthermore, the collected data are analyzed through the key theoretical approach of Farid Esack's  hermeneutics,  particularly  focusing  on  the  keys  of  jihad,  and  then elaborated within the context of the struggle for gender equality in Indonesia. The results reveal that the concepts of gender equality in the Qur'an give rise to various action-practice measures in addressing cases of sexual violence in Indonesia:  Firstly,  male  feminist  activists  are  engaged  in  advocating  for gender  justice  in  addressing  cases  of  sexual  violence  against  women. Secondly,  efforts  are  made  to  enact  laws  as  legal  frameworks  governing policies to  protect  women  from cases  of  sexual violence,  such  as the Sexual Violence  Criminal  Act  (UU-TPKS)  along  with  its  derivative  laws  and supervision.  Thirdly,  the  role  of  women's  protection  advocacy  institutions accompanies victims of sexual violence, providing support for their recovery and ensuring their legal rights to be protected.
Keywords: Hermeneutics, Gender Jihad, Sexual Violence

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 6, No. 01, Juni 2024. ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

## Abstrak
Kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan  meningkat  tajam  selama  masa pandemi  COVID  19.  Wacana  keadilan  dan  kesetaraan  gender  telah  banyak disuarakan oleh feminis Muslim untuk melawan kekerasan seksual terhadap perempuan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  hermeneutika pembebasan yang digagas oleh Farid Esack  sebagai landasan praksis untuk mewujudkan  kesetaran  gender  dalam  kasus-kasus  kekerasan  seksual. Hermeneutika  Farid  Esack  berusaha  mendialogkan  dan  menjembatani antara teks al- Qur’an dengan konteks di mana ayat tersebut dipahami, yang kemudian  ditafsirkan  secara  progresif  sehingga  menjadi  pendorong  spirit anti  penindasan  terhadap  perempuan.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  metode  analisis  kualitatif dengan bentuk pendekatan penyajian data analitik-historis. Selanjutnya, data yang  dikumpulkan  dianalisis  dengan  pendekatan  teori  kunci  pada hermeneutikanya  Farid  Esack  terutama  kunci  jihad  dan  kemudian dielaborasikan  pada  konteks  perjuangan  kesetaraan  gender  di  Indonesia. Hasilnya,  konsep-konsep  kesetaraan  gender  dalam  al- Qur’an  melahirkan berbagai tindakan aksi-praksis dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia:  Pertama,  aktivis  feminis  laki-laki  yang  dilibatkan  dalam memperjuangkan  keadilan  gender  dalam  menangani  kasus  kekerasan seksual  pada  perempuan.  Kedua,  perjuangan  untuk  membuat  undang- undang sebagai payung hukum yang mengatur kebijakan untuk melindungi perempuan  dari  kasus  kekerasan  seksual,  yaitu  dengan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU-TPKS)  beserta  undang-undang turunan dan pengawasannya. Ketiga, peran lembaga advokasi perlindungan perempuan  yang  mendampingi  korban  kekerasan  seksual  dan  memberi dukungan  untuk  bangkit  serta  memastikan  hak  hukumnya  untuk dilindungi.
Keywords: Hermeneutika, Kekerasan Seksual, Jihad Gender

## PENDAHULUAN
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia diumpamakan sebagai fenomena  gunung  es  dengan  data-data  yang  menunjukkan  peningkatan signifikan,  terutama  selama  masa  pandemi.  Tercatat  dalam  CATAHU  2021, Komnas  Perempuan  melaporkan  bahwa  peningkatan  selama  pandemi mencapai 299.911 kasus (Kristin, 2022), dan 99,5% objek kekerasan dalam kasus ini  adalah  perempuan  (Budiarti  &  Arianto,  Gladys  Nadya  Maharani,  2022). Lonjakan angka-angka ini belum termasuk kasus serupa yang tidak terpantau, sebagaimana  survei  yang  dilakukan  oleh  IJRS  (Indonesia  Judicial  Research Society)  dan  INFID  (International  NGO  Forum  on  Indonesian  Development) bahwa  dari  keseluruhan  responden,  57,3%  di  antaranya  tidak  melaporkan
Received 2023-11-23
Revised 2024-01-01
Accepted 2024-03-13
kekerasan  seksual  yang  menimpa  mereka  (IJRS,  2021).  Data  kasus  kekerasan seksual  tiga  tahun  terakhir  (2020-2022)  menunjukan  peningkatan  tajam terutama selama masa pandemi.
Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ini merepresentasikan kasus-kasus  diskriminasi  yang  berseberangan  dengan  gagasan  kesetaraan gender  yang  menjadi  perhatian  para  feminis  muslim  (Mustaqim,  2003). Berseberangan  karena  sejatinya  Islam  memandang  bahwa  laki-laki  dan perempuan memiliki status yang sama di hadapan Allah (Suhra, 2018). Dalam al- Qur’an  telah  disebutkan  beberapa  ayat  yang  menyuarakan  kesetaraan  dan keadilan,  baik  antara  laki-laki  dan  perempuan  atau  antar  manusia  secara umum.  QS.  Ali  ‘Imran (3):  195  menyebutkan  bahwa  Allah  tidak  menyia- nyiakan perbuatan baik hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan. QS. al- Nahl (16): 97 juga menegaskan balasan setimpal dari Allah atas perbuatan baik hamba-Nya  baik  laki-laki  dan  perempuan.  QS.  al-Hujurat  (49):  13  juga menyebut  bahwa  kemuliaan  seorang  hamba  dinilai  dari  ketakwaan  bukan karena jenis kelaminnya.
Agama  pada  sejatinya  membebaskan  manusia  dari  diskriminasi  dan penindasan,  bukan  malah  membuat  legitimasi  kekuasaan  laki-laki  dan mendiskriminasi perempuan atas nama agama  (L., 2016). Asghar Ali Engineer meyakini bahwa agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw mempunyai sumber ajaran dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ajaran teologis yang membebaskan (H., 2010). Husein Muhammad menjelaskan bahwa pemahaman yang rancu terhadap teks keagamaan telah menyebabkan justifikasi  bahwa  agama  melegitimasi  kekerasan  terhadap  perempuan (Muhammad,  2007).  Padahal  prinsip  Islam  yang  tertuang  dalam  al- Qur’an adalah universalitas maslahat dan nilai-nilai moral kemanusiaan (Muhammad, XL).
Diskursus  penyuaraan  kesetaraan  gender  yang  berkembang  cenderung hanya sampai pada ranah konsepsi, dan belum sampai pada tataran konsepsi- praksis.  Diskursus  kesetaraan  gender  sebagai  wacana  belum  disusun  secara gerakan  yang  berbasis  konseptual.  Kesetaraan  gender  tidak  hanya  bisa diwujudkan  dengan  menggeser  paradigma  masyarakat  tentang  persepsi perempuan  dalam  gender.  Begitu  juga  kesetaraan  gender  bukan  sebagai gerakan  perlawanan  perempuan  tanpa  memiliki  latar  konsepsi  gerakan  yang mengandung  akar  pemikiran  gender  dan  bagaimana  basis  ideologinya (Muqoyyidin, 2013).
Wacana  kesetaraan  gender  muncul  seiring  dengan  kuatnya  kesadaran tentang relasi gender. Wacana tersebut tidak hanya hadir pada level akademis, melainkan juga lahir sebagai aksi sosial. Meski sudah banyak diperbincangkan,
diskursus  penyuaraan  kesetaraan  gender  yang  berkembang  hanya  berada  di ranah filosofis. Kesetaraan gender hanya menjadi sebuah wacana dikarenakan pembahasan  menyoal  relasi  gender  lebih  banyak  dinarasikan  dari  sudut pandang  laki-laki.    Urgensi  keselarasan  antara  wacana  dengan  implementasi mengenai  kesetaraan  gender  karena  wacana-wacana  kesetaraan  gender cenderung  hanya  mengubah  paradigma  berpikir  tapi  tidak  mampu dipraksiskan untuk mewujudkan kesetaraan gender (Kusmanto, 2017).
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  salah satunya  persoalan  kekerasan  seksual  (Susanto,  2015). Siti  Musdah  Mulia menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 4 akar penyebab kekerasan terhadap perempuan; ketimpangan gender, perlindungan hukum yang belum memadai, dominasi nilai-nilai  patriarki,  dan  pemahaman  ajaran  Islam  yang  bias  (Mulia, 2005).  Teori  terkait  isu  kesetaraan  gender  memang  banyak  telah  disuarakan, namun  hal  tersebut  tidak  menghilangkan  akar-akar  penyebab  kekerasan. Bahkan  melihat  kepada  peningkatan  kasus  kekerasan  yang  ada,  wacana  dan solusi terhadap isu kesetaraan gender pun nampaknya belum mencapai ranah praksisnya hingga kini.
Agenda-agenda  strategis  perlu  dilakukan  melalui  internalisasi  nilai-nilai adil gender agar terbangun kesadaran gender yang berimplikasi pada langkah konkrit  yang  memberdayakan.  Walaupun  pengarustamaan  gender  telah menjadi  salah  satu  agenda  strategis  negara  tahun  2005-2025  di  Indonesia, namun  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  dan  kesenjangan  gender  di berbagai  bidang  utamanya  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  kelompok rentan  (Siscawati  et  al.,  2020).  Oleh  sebab  itu,  wacana  tersebut  patut  selalu dikembangkan  agar  melahirkan  tindakan-tindakan  praksis  nyata  untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual secara menyeluruh.
Internalisasi  nilai-nilai  adil  gender  dalam  beberapa  kasus  terhalang  oleh tafsir bias terhadap ayat-ayat al- Qur’an yang sesungguhnya memuat semangat visi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tafsir bias gender ini mengakar kuat dan direproduksi oleh sebagian tokoh agama melalui ceramah keagamaan (Hayati et al., 2014; Sopariyanti, 2020; Wijayati et al., 2023).    Oleh karena itu menjadi  menarik  apabila  interpetasi  dilakukan  melalui  sudut  pandang pembebasan  Farid  Esack.  Dengan  analisis  hermeneutikanya,  Esack menawarkan upaya praksis bagi keadilan yang komprehensif, refleksi teologis yang muncul dalam diri, dan pembentukan ulang praksis dalam diri sejumlah tokoh agama dan organisasi keagamaan yang merasa berdosa karena berdiam diri  di  hadapan  penindasan,  mengangguk  di  depan  wajah  eksploitasi  dan memamerkan kekuasaan di depan orang yang tak berdaya  (Esack, 2002, p. 8). Sebagai  seorang intelektual-cum-aktivis dan  tanggung  jawabnya  sebagai  orang
beriman, Esack mengerti bahwa berteologi bukan “mengurusi” Tuhan semata (Arifin,  2011),  Farid  Esack  mencoba  menafsirkan  ulang  teks-teks  al- Qur’an sebagai bagian terpenting dalam teologi Islam.
Kajian  mengenai  kesetaraan  gender  dalam  melawan  kekerasan  seksual telah  banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti,  seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh Zhanna Khamzina yang memfokuskan kajiannya dalam proteksi terhadap perempuan di lingkup publik di Kazakhstan  (Khamzina et al., 2020) dan riset oleh Anne Hellum yang spesifik membahas perlawanan diskriminasi terhadap perempuan  di  Negara-negara  Nordik  (Hellum,  2021),  belum  ada  riset  yang menggunakan analisis hermenutika Farid Esack dalam isu ini khususnya lokus di  Indonesia.  Demikian  sebaliknya,  penelitian-penelitian  Farid  Esack menggunakan  analisis  pendekatan  hermeneutika  pembebasannya  masih membahas konsep pluralisme, toleransi antar agama, penindasan ( mustad’afin ) ; seperti  penelitian  Akhmad  Ali  Said  (Said,  2020),  Dewi  Robiah  (Dewi  Robiah, 2020) dan Muhammad Abdul Rozak (Rozak, 2017).
Penelitian yang berfokus pada aplikasi hermeneutika Farid Esack dengan kunci jihad dalam hermenutikanya, untuk praksis menangani kasus kekerasan seksual  di  Indonesia  masih luput  dilakukan.  Secara terperinci  ada  dua tujuan penulisan  artikel  ini; pertama ,  bagaimana  pengaplikasian  hermeneutika pembebasan untuk kesetaraan gender? Kedua , apa implikasi konseptual-praksis pengaplikasian  hermeneutika  pembebasan  dalam  menangani  kasus  kekerasan seksual  di  Indonesia?  Jawaban  dari  dua  pertanyaan  penelitian  ini  menjadi novelty dari penelitian ini.

## KERANGKA TEORI Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender
Posisi  perempuan  dalam  kehidupan  sosial  masih  kerap  belum  sejajar dengan  laki-laki,  meskipun  upaya  ke  arah  tersebut  telah  lama  dan  terus dilakukan.  Kekuatan  faktor  sosial,  kultural,  dan  institusional  yang menempatkan  perempyan  lebih  rendah  dari  laki-laki  menjadi  penyebab  poko kenyataan  tersebut.  Salah  satu  bentuk  ketidakadilan  yang  kerap  diterima perempuan adalah kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang. Karena  ketimpangan  relasi  kuasa  atau  gender  yang  berakibat  atau  dapat berakibat  penderitaan  psikis  maupun  fisik,  termasuk  mengganggu  kesehatan reproduksi.  Menurut  Kusumiati,  kekerasan  yang  dialami  oleh  kaum perempyan  bukan  hanya  kekerasan  seksual,  namun  terdapat  usikan  seksual
yang  termasuk  dalam  kekerasan  seksual  tidak  langsung  (Tim  Komnas Perempuan, 2021).
Maraknya  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  sudah  sepatutnya mendorong  pemangku  kebijakan  untuk  dapat  menghadirkan  regulasi  yang mampu  melindungi  perempuan  dari  jeratan  kekerasan  seksual. Kekerasan seksual  merupakan  satu  dari  banyaknya  akibat  dati  ketidaksetaraan  gender yang  lahir  dari  sistem  patriarki.  Kekerasan  seksual  akan  teratasi  apabila kesetaraan  gender  mampu  tercipta.  Pentingnya  kesetaraan  gender  adalah untuk  mewujudkan  iklim  yang  berkesetaan  sehingga  kekerasan  seksual  akan bisa dicegah bahkan bisa ditebang sampai ke akar-akarnya

## Hermeuneutika Farid Esack Sebagai Tafsir Pembebasan
Farid  Esack  menegaskan  bahwa  setiap  penafsiran  al- Qur’an  tidak  bisa dilepaskan  dengan  konteks  di  mana  dan  tempat  ia  dipahami.  Karena  suatu penafsiran  pasti  selalu  mengandung prior  text ,  yaitu  latar  belakang  keilmuan dan  keadaan  sekitar  penafsir  baik  mikro  maupun  makro  (Saeed,  2014).  Esack merefleksikan  kunci-kunci  hermeneutika  yang  muncul  dari  konteks penindasan di Afrika Selatan dengan pembebasan dan al- Qur’an. Kunci -kunci hermeneutika  pembebasan  yang  menjadi  alat  analisisnya  untuk  memahami teks  al- Qur’an  dan  terutama  bagi  suatu  kaum  masyarakat  yang  ditimpa penindasan dan perjuangan demi keadilan dan kebebasan (Esack, 2002, p. 87).
Secara  spesifik  Esack  merumuskan  enam  kunci  hermeneutikanya  yang dikategorikan  pada  tiga  aspek: pertama, aspek  lensa  teologis.  Dua  kunci pertama  yaitu takwa dan tauhid ,  menurutnya  dapat  menjadi  lensa  kacamata untuk membaca teks al- Qur’an secara umum dan spesifik sebagai kriteria moral dan  doktrin  teologis  untuk  menguji  kunci-kunci  lainnya. Taqwa menjadi landasan  penafsir  untuk  memperhatikan  suara  nuarani  sendiri  bahwa esensinya  manusia  sebenarnya  makhluk  yang  sederajat  dan  yang membedakannya  hanya  derajat  iman  dan  takwa,  tidak  pernah  luput  dari kesalahan  serta  kesadaran  selalu  bergantung  pada  Tuhan.  Kemudian tauhid menjadi  prinsip  pendekatan  terhadap  al- Qur’an  yang  melihat  antara  urusan agama  dengan  poltik  harus  dipandang  secara  satu  kesatuan  dan  tidak dikotomik.  Jadi  kedua-duanya  diperlukan  untuk  memahami  teks  al- Qur’an secara menyeluruh dan tidak ada pendekatan secara tunggal untuk memahami pesan al- Qur’an secara utuh (Esack, 2000).
Kedua, aspek posisi konteks penafsir. Selanjutnya dua kunci kedua yaitu manusia  ( al-nas )  dan  kaum  yang  tertindas  ( al- mustad’afuna  fi  al -ardh ).  Analisis kunci ini berfungsi menetapkan lokasi dan memposisikan dan sudut pandang penafsir  pada  suatu  situasi  tertentu.  Kunci  manusia  ( al-nas )  memposisikan
manusia menjadi penafsir sebagai ukuran kebenaran dan autentisitas. Manusia yang  ditunjuk  Allah  menjadi  Khalifah  menciptakan  segala  sesuatu  di  bumi adalah  untuk  kepentingan  manusia.  Legitimasi  ini,  artinya  teks  al- Qur’an membawa  manusia  pada  pilihan  bebas  dan  sadar  untuk  menentang ketidakadilan tanpa ragu. Kemudian kaum yang tertindas ( al- mustad’afuna fi al - ardh )  menjadikan  posisi  manusia  sebagai  penafsir  berpihak  pada  kaum tertindas. Sudut pandang kaum diperlukan, untuk mendekati teks dan mencari maknanya lewat keputusan sadar, lalu memberi tanggapan secara kreaif pada penderitaan mustadh’afun serta  berpegang  teguh  pada  pembebasan  dan keadilan (Esack, 2000).
Ketiga,  al- ‘adl dan al-qisth (kesinambungan  dan  keadilan)  dan  jihad (peruangan),  dimaksudkan  untuk  merefleksikan  metode  dan  etos  yang menghasilkan dan membentuk pemahaman kontekstual tentang firman Tuhan dalam  masyarakat  yang  diwarnai  ketidakadilan.  Al- Qur’an  selalu  menuntut menegakkan keadilan sebagai basis kehidupan sosial politik dan dalam situasi ketidakadilan al- Qur’an terdorong menjadi alat ideologis bagi pemberontakan yang komprehensif menentang penindasan dalam segala wujudnya. Al- Qur’an memandang  jihad  sebagai  jalan  untuk  menegakkan  keadilan,  dan  praksis sebagai  jalan  untuk  memperoleh  dan  memahami  kebenaran.  Jihad  sebagai kunci  hermeneutis,  mengansumsikan  bahwa  hidup  manusia  pada  dasarnya bersifat praksis dan teologi akan mengkikuti sekaligus (Esack, 2000).
Dalam  diskursus  sarjanawan  al- Qur’an  di  Barat,  Hermeneutika  sebagai metodologi  dan  prinsip  dalam  menafsirkan  al- Qur’an  memang  digadang - gadang untuk menjawab problem tradisi penafsiran tradisional. Pembacaan al- Qur’an  dengan  me mfungsikannya  sebagai  kitab  petunjuk  dan  dipedomani adalah  berusaha  menggali  makna-makna  yang  tersimpan  di  dalamnya.  Maka hermeneutika  juga  sebagai  pendekatan  dalam  melihat  teks  dengan  konteks signifikansinya, disinilah diperlukan (Zuhdi, 2012).
Farid  Esack  menegaskan  bahwa  setiap  penafsiran  al- Qur’an tidak  bisa dilepaskan  dengan  konteks  di  mana  dan  tempat  ia  dipahami.  Karena  suatu penafsiran  pasti  selalu  mengandung prior  text ,  yaitu  latar  belakang  keilmuan dan  keadaan  sekitar  penafsir  baik  mikro  maupun  makro(Saeed,  2014).  Esack merefleksikan  kunci-kunci  hermeneutika  yang  muncul  dari  konteks penindasan di Afrika Selatan dengan pembebasan dan al- Qur’an. Kunci -kunci hermeneutika  pembebasan  yang  menjadi  alat  analisisnya  untuk  memahami teks  al- Qur’an  dan  terutama  bagi  suatu  kaum  masyarakat  yang  ditimpa penindasan dan perjuangan demi keadilan dan kebebasan (Esack, 2002, p. 87).
Secara  spesifik  Esack  merumuskan  enam  kunci  hermeneutikanya  yang dikategorikan  pada  tiga  aspek: pertama, aspek  lensa  teologis.  Dua  kunci
pertama  yaitu takwa dan tauhid ,  menurutnya  dapat  menjadi  lensa  kacamata untuk membaca teks al- Qur’an secara umum dan spesifik sebagai kriteria moral dan  doktrin  teologis  untuk  menguji  kunci-kunci  lainnya. Taqwa menjadi landasan  penafsir  untuk  memperhatikan  suara  nuarani  sendiri  bahwa esensinya  manusia  sebenarnya  makhluk  yang  sederajat  dan  yang membedakannya  hanya  derajat  iman  dan  takwa,  tidak  pernah  luput  dari kesalahan  serta  kesadaran  selalu  bergantung  pada  Tuhan.  Kemudian tauhid menjadi  prinsip  pendekatan  terhadap  al- Qur’an  yang  melihat  antara  urusan agama  dengan  poltik  harus  dipandang  secara  satu  kesatuan  dan  tidak dikotomik.  Jadi  kedua-duanya  diperlukan  untuk  memahami  teks  al- Qur’an secara menyeluruh dan tidak ada pendekatan secara tunggal untuk memahami pesan al- Qur’an secara utuh (Esack, 2000).
Kedua, aspek posisi konteks penafsir. Selanjutnya dua kunci kedua yaitu manusia  ( al-nas )  dan  kaum  yang  tertindas  ( al- mustad’afuna  fi  al -ardh ).  Analisis kunci ini berfungsi menetapkan lokasi dan memposisikan dan sudut pandang penafsir  pada  suatu  situasi  tertentu.  Kunci  manusia  ( al-nas )  memposisikan manusia menjadi penafsir sebagai ukuran kebenaran dan autentisitas. Manusia yang  ditunjuk  Allah  menjadi  Khalifah  menciptakan  segala  sesuatu  di  bumi adalah  untuk  kepentingan  manusia.  Legitimasi  ini,  artinya  teks  al- Qur’an membawa  manusia  pada  pilihan  bebas  dan  sadar  untuk  menentang ketidakadilan tanpa ragu. Kemudian kaum yang tertindas ( al- mustad’afuna fi al - ardh )  menjadikan  posisi  manusia  sebagai  penafsir  berpihak  pada  kaum tertindas. Sudut pandang kaum diperlukan, untuk mendekati teks dan mencari maknanya lewat keputusan sadar, lalu memberi tanggapan secara kreaif pada penderitaan mustadh’afun serta  berpegang  teguh  pada  pembebasan  dan keadilan (Esack, 2000).
Ketiga,  al- ‘adl dan al-qisth (kesinambungan  dan  keadilan)  dan  jihad (peruangan),  dimaksudkan  untuk  merefleksikan  metode  dan  etos  yang menghasilkan dan membentuk pemahaman kontekstual tentang firman Tuhan dalam  masyarakat  yang  diwarnai  ketidakadilan.  Al- Qur’an  selalu  menuntut menegakkan keadilan sebagai basis kehidupan sosial politik dan dalam situasi ketidakadilan al- Qur’an terdorong menjadi alat ideologis bagi pemberontakan yang komprehensif menentang penindasan dalam segala wujudnya. Al- Qur’an memandang  jihad  sebagai  jalan  untuk  menegakkan  keadilan,  dan  praksis sebagai  jalan  untuk  memperoleh  dan  memahami  kebenaran.  Jihad  sebagai kunci  hermeneutis,  mengansumsikan  bahwa  hidup  manusia  pada  dasarnya bersifat praksis dan teologi akan mengkikuti sekaligus (Esack, 2000).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yaitu  penelitian  yang  berfokus  pada  pencarian  dan  penelusuran  sumber- sumber  teks  seperti  buku,  jurnal-jurnal  penelitian  sebelumnya  dan  jenis kepustakaan lainnya. Adapun analisis yang digunakan menggunakan metode metode  kualitatif  dengan  bentuk  pendekatan  penyajian  data  analitik-historis, yaitu  pendekatan  yang  menyajikan  data  dengan  menganalisis  kunci-kunci hermeneutika  dalam  al- Qur’an  kemudian  merekonstruksi  peristiwa  di  masa lalu  untuk  memverifikasi  dan  mensintesiskan  bukti-bukti  untuk  menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin  menjelaskan  bagaimana pengaplikasian  hermeneutika  pembebasan  yang  digagas  oleh  Farid  Esack sebagai  landasan  konseptual-praksis  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender khususnya  menangani  kekerasan  seksual.  Sumber  data  primer  penelitian  ini adalah karya magnum opus Farid Esack yaitu Qur ’ an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression ia mengajukan kunci-kunci hermeneutikanya ( hermeneutika key ) untuk membaca teks al- Qur’an yang berbicara tentang gender sebagai spirit pembebasan khususnya masalah kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Dengan  metode,  pendekatan  dan analisis teori yang digunakan di atas diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

## TEMUAN PENELITIAN Hermeneutika Farid Esack Dalam Diskursus Kesetaraan Gender
Dalam  diskursus  sarjanawan  al- Qur’an  di  Barat,  Hermeneutika sebagai metodologi  dan  prinsip  dalam  menafsirkan  al- Qur’an  memang  digadang - gadang untuk menjawab problem tradisi penafsiran tradisional. Pembacaan al- Qur’an  dengan  me mfungsikannya  sebagai  kitab  petunjuk  dan  dipedomani dengan  menggali  makna-makna  yang  tersimpan  di  dalamnya.  Maka hermeneutika  diperlukan  untuk  melihat  teks  dengan  konteks  signifikansinya (Zuhdi,  2012).  Ciri  khas  dalam  hermenutika  pembebasan  Farid  Esack  adalah posisi penafsir tidak hanya sekedar menginterpretasi dan menggali ulang teks keagamaan  untuk  menyusun  konsep  perjuangan  pembebasan  melainkan sekaligus dimaksudkan untuk mengubah diri sendiri dan masyarakat. Penafsir dituntut  untuk  ikut  terlibat  dalam  praksis  pembebasan  dalam  penindasan dengan  tindakan-tindakan  yang  nyata  (Rahmatulloh,  2020).  Farid  Esack melibatkan  dirinya  dalam  perubahan  sosial  politik  yang  terjadi  di  Afrika Selatan dari tahun 1990 hingga pemberlakuan konstitusi baru 1996. Termasuk hal  di  dalamnya  adalah  mengawal  perjuangan  melawan  apartheid,  hukum
personal Muslim dan kesetaraan gender melalui jalur politik kekuasaan (Esack, 2002, p. 44).
Farid  Esack  dalam  kaca  matanya  sendiri,  sangat  sedikit  yang  melihat persoalan diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan yang merespon dan merapatkan  barisan  untuk  melawan  ketidakadilan  gender.  Karena  menurut Esack,  respon  kita  terhadap  permasalahan  ini  menunjukan  kemanusiaan  kita pada  keadilan  dan  komitmen  teologis  kita  kepada  Allah  yang  menyeru  baik muslim  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  menjadi  saksi  atas  keadilan  (Q.S An- Nisa’ (4):  25).  Atas  dasar  ayat  ini,  bagi  Esack  peran  laki-laki  dalam kemanusiaan  seharusnya  turut  memberikan  rasa  aman  terhadap  perempuan dan  bukan  perjuangan  keadilan  gender  ini  karena  disebabkan  perlawanan perempuan terhadap hegemoni kaum laki-laki.
Kunci  Hermeneutika  Pembebasan  Al- Qur’an  Farid  Esack  dalam  Kesetaraan

## Gender
Untuk mewujudkan keadilan gender dan kekerasan seksual di Indonesia upaya  mendekonstruksi  cara  pandang  bias  gender  dilakukan  melalui pendekatan  hermeneutika  gender  dengan  menganalisis  kunci-kunci hermenutika  pembebasan  Farid  Esack.  Kunci-kunci  hermeneutika  al- Qur’an digunakan sebagai pijakan untuk menelaah konsep keadilan gender yang ada di  dalam  al- Qur’an  sebagai  praksis  pembebasan  kekerasan  seksual  terhadap perempuan.
Pertama, taqwa .  Allah Swt  menghendaki  manusia  untuk  saling  mengenal walaupun  berbeda-beda  ras,  suku,  bangsa.  Semua  itu  adalah  kehendak  Allah Swt dan yang membedakan manusia dengan manusia lainnya bukanlah karena selain perbedaan gender biologisnya (Qs. Al-Hujurat (49):  13). Quraish Shihab mengomentari  terhadap  ayat  ini  bahwa  esensi  kemuliaan  manusia  bukanlah apa  yang  diperebutkan  oleh  banyak  manusia,  kekayaan,  seperti  kekuasaan, pangkat  atau  jabatan.  Melainkan,  Allah  Swt  menilai  kemuliaan  manusia  dari kualitas keimanan dan ketaqwaanya (M. Quraish Shihab, 2005).
Kedua , tauhid . Mendudukkan Allah Swt sebagai Zat yang Esa dan paling tinggi,  sehingga  selain  Allah  Swt  semuanya  setara  baik  laki-laki  dan perempuan. Selain itu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berasal dari pencipta  yang  sama  yaitu  ketika  Allah  Swt  meniupkan  ruh  pada  manusia, secara bersamaan kita telah mengambil sumpah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa (Q.S Al- A’raf [7]: 172) Ayat ini ditafsirkan Marwan bin Musa bahwa  manusia  pada  dasar  fitrahnya  diciptakan  untuk  mentauhidkan  Allah Swt  yang  kemudian  fitrah  ini  dirubah  oleh  akidah-akidah  rusak  yang  datang setelahnya.  Begitu  juga  Al-Qurthubi  berpendapat  dengan  mengutip  beberapa ulama  bahwa,  sejak  manusia  lahir  ke  muka  bumi  sebenarnya  sudah  berikrar
atas  keesaan  Allah  Swt  (Al-Qurthubi,  2015).  Implikasinya  walaupun  manusia memiliki hubungan antar iman yang berbeda, tetapi dengan paradigma tauhid yang kita miliki kita untuk membaca permasalahan penindasan adalah masalah kemanusiaan  khususnya  kekerasan  terhadap  perempuan  apapun  agama kepercayaannya.
Ketiga , nas (manusia). Allah Swt memilih manusia untuk membawa tugas amanah  yang  bersar  sebagai khalifah di  muka  bumi  (Q.S  Al-Baqarah  ayat  30). Peran  yang  diberikan  Allah  Swt  kepada  manusia  ini,  konsekuensinya  yang harus  dijelaskan  bahwa  mukmin  laki-laki  dan  mukmin  perempuan  adalah menjalankannya  secara  bersama-sama  dan  saling  membantu  satu  sama  lain. Implikasi  dari  amanah  ini  juga  membawa  pada  manusia  antara  laki-laki  dan perempuan  tidak  seharusnya  saling  menjatuhkan  satu  sama  lain.  (Q.S  At- Taubah ayat 71).  Buya Hamka menafsirkan ayat ini mengandung pesan bahwa baik  laki-laki  maupun  perempuan  mengambil  peran  yang  penting  di  dalam menegakkan  agama.  Dan  dengan  semangat  tolong  menolong,  laki-laki  dan perempuan  saling  membangun  masyarakat  Islam,  masyarakat  orang  yang beriman, laki-laki dan  perempuan.  Tidak  ada  penghinaan  kepada  perempuan dari pihak laki-laki, dan begitupula sebaliknya. Semua hak masing aki-laki dan perempuan telah terbagi dengan adil (Hamka, 1999).
Keempat adalah mustadh’afun (kaum tertindas). Al- Qur’an memerintahkan manusia  untuk  berjuang  di  jalan  Allah  dan  membela  orang  yang  lemah  baik laki-laki,  perempuan  maupun  anak-anak  (Q.S  An- Nisa’  ayat  75).  Perempuan sebagai seorang istri terkadang mendapatkan perilaku kekerasan dari seorang suami ketika istri tersebut nusyuz atau tidak taat (Q.S An- Nisa’ ayat 34). Ayat ini  menurut  Aminah  Wadud  bukanlah  izin  melakukan  kekerasan  kepada seorang  istri,  melainkan  larangan  untuk  melakukan  kekerasan  kepada perempuan.  Al- Qur’an  juga  tidak  menyebutkan  bahwa  ketika  perempuan harus  taat  kepada  suaminya,  berati  ia  ada  di  posisi  ditindas  oleh  suaminya. Namun,  yang  harus  dipahami  ketundukan  perempuan  dalam  perkawinan adalah  bentuk  kepercayaan  perempuan  bahwa  seorang  suami  dapat menafkahinya  secara  materi.  Intinya  hubungan  harmonis  harus  didahulukan dalam perkawinan, bukan perilaku tindak kekerasan kepada perempuan(Wadud,  1999).  Yulianti  Muthmainnah  memasukan  perempuan yang  mendapat  perlakuan  kekerasan  seperti  pemerkosaan,  kekerasan  pada anak  dan  KDRT  berhak  menerima  zakat.  Ijtihad  Yulianti  ini  didasarkan  pada perintah  al- Qur’an  dari  delapan  asnaf  yang  berhak  menerima  zakat  (Q.S  At - Taubah ayat 60), empat golongan dinilainya yaitu fakir, miskin, fi sabilillah dan riqab (memerdekan budak) termasuk pada golongan perempuan yang ditindas akibat kekerasan. Dengan keberpihakan zakat pada terhadap korban kekerasan
seksual, setidaknya dapat menunjukan kesadaran solidaritas untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan (Muthmainnah, 2021).
Kelima, ‘adl dan qist (keadilan). Dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan  Allah  menuntut  kaum  beriman    untuk  menegakkan  keadilan dan menjadi saksi Tuhan (Q.S An- Nisa’ ayat 135). Konsekuensinya, apabila manusia tidak dapat  berlaku  adil  kepada  sesama  manusia  maka ia  telah  mengkhianati tanggung  jawabnya  kepada  Tuhan.  Selain  itu  manusia  dalam  peran kehidupannya antara laki-laki dan perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik hubungannya  dengan Tuhan ataupun kepada manusia lain (Q.S Al-Baqarah ayat 228). Wahbah Zuhaili menyimpulkan, bahwa hak dan kewajiban  laki-lakidan  perempuan  setara  karena  masing-masing  memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki ahliyyah , yaitu kelayakan dan kecakapan yang dilengkapi akal, pikiran, keinginan dan perasaan (Az-Zuhailli, 1991).
Keenam, jihad (berjuang). Penggunaan jihad dalam al- Qur’an dimaksudkan untuk  mengubah  diri  sendiri  dan  masyarakat  (Q.S  Al-Ankabut  ayat  69). Perjuangan  yang  ditempuh  dalam  jihad  ini  adalah  dengan  tindakan  praksis untuk menegakkan keadilan. Tindakan praksis ini berawal dari asumsi bahwa manusialah  yang  membentuk  sejarah,  dan  sebagai  jalan  untuk  memperoleh keadilan  (Q.S  Al- Ra’d  ayat  11). Makna  jihad  yang  diartikan  di  sini  tidak  lagi jihad  dalam  perperangan  ( jihad  al-Qital ),  tetapi  makna  jihad  lebih  dimaknai lebih  substansial,  yaitu  berjuang  menegakkan  kebenaran  dan  menncegah kebatilan  serta  menghapus  segala  bentuk  penindasan  (Liansi  &  Al-Ayyubi, 2022).

## PEMBAHASAN

## Hermeneutika  Pembebasan  dan  Konsep  Praksis  Dalam  Menangani  Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia
Dari  apa  yang  dipaparkan  di  atas  perlu  adanya  pemerataan  konsep maupun gagasan praktis. Untuk itu, menjadi penting mengaplikasikan wacana kesetaraan gender agar tidak hanya berhenti pada tataran gagasan, melainkan mampu hadir sebagai formula praktis. Konsep hermeneutika yang ditawarkan Farid  Esack  menafsirkan  ulang  teks-teks  al- Qur’an  sebagai  bagian  terpenting dalam  teologi  Islam.  Dengan  kata  lain,  Farid  Esack  ingin  mendialogkan  dan menjembatani  bagaimana  teks  ilahiah  yang  kemudian  ditafsirkan  secara progresif sedemikian rupa sehingga menjadi pendorong spirit anti penindasan. (Esack 2000, p. 15)
Setelah  memahami  kunci-kunci  hermeneutika  dalam  memahami  konsep keadilan  gender  dalam  al- Qur’an,  kemudian  selanjutnya  konsep tersebut  kita
bawa  kontekskan  di  Indonesia,  maka  melahirkan  agenda  praksis  sebagai berikut:
a. Aktivis Gender Laki-Laki
Perjuangan  kesetaraan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  hak-hak  asasi perempuan tidak bisa dianggap sebagai perjuangan kaum perempuan semata. Menurut  Esack,  walaupun  secara  fisik  maupun  hukum  kekerasan  terhadap perempuan  adalah  perjuangan  untuk  membebaskan  perempuan,  tapi  secara moral  perjuangan  ini  tidak  hanya  menjadi  masalah  perempuan  tapi membutuhkan  keterlibatan  laki-laki  (Esack,  2004,  p.  122).  Problem  mengapa patriarki  mengakar kuat di masyarakat, menurut Nur Rofi’ah karena laki -laki mengabaikan  perspektif  pengalaman  biologis  perempuan  untuk  menetapkan standar  kemaslahatan  dan  secara  tunggal  melihat  dari  perspektif  laki-laki. Ketika  laki-laki  hanya  melihat  perempuan  sebatas  makhluk  seksual,  maka hubungan  yang  akan  terjadi  hanya  sebatas  sudut  pandang  antara  jantan  dan betina. Pengalaman biologis dan sosial yang dialami perempuan harus menjadi bahan  pertimbangan  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  dan  keadilan  (Rofiah, 2021,  p.8).  Maka  penting  untuk  keterlibatan  laki-laki  untuk  saling  membantu memperjuangkan keadilan gender bagi perempuan khususnya dalam masalah kekerasan,  apalagi  yang  sering  menjadi  pelaku  di  sini  terjadi  pada  laki-laki (Hasyim, 2017; Simaibang & Bajari, 2019; Wandi, 2015; Wijayati, 2023).
Faqihuddin  Abdul  Qadir  adalah  salah  satu  representasi  aktivis  feminis laki-laki  Muslim  di  Indonesia  yang  konsen  pada  isu-isu  keadilan  gender. Berkat  gagasannya  yang  terkenal  dengan  metode  interpretasi  baru  dalam membaca  teks-teks  al- Qur’an  yang  berbicara  tentang  relasi  gender.  Teori gagasannya  ini  dinamai qira’ah  mubadalah/reciprocal yang  melihat  sudut pandang antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif ketersalingan. Selain itu, sebagai aktivis sekaligus influencer yang kuat menyuarakan relasi keadilan gender  ia  aktif  sebagai  anggota  musyawarah  di  forum  Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia  (KUPI)  yang  mempersatukan  organisasi,  lembaga  dan para  tokoh  di  dalamnya  yang  sama-sama  membicarakan  gagasan  keadilan gender.  Faqihuddin  sangat  aktif  menggunakan  perangkat  media  sosial milikinya untuk mensosialisasikan berbagai pembahasan tentang relasi gender, misalnya  pada  argumennya  persoalan  kekerasan  seksual  pada  perempuan  ia menyuarakan  agar  korban  wajib  dilindungi,  dengan  disertai  penjalan  dalil syar’inya (Kodir,  2021).  Untuk  memperkenalkan  lebih  luas  pemahaman masyarakat  tentang  konsep mubadalah ,  kemudian  ia  juga  mendirikan  website yang menyediakan gagasan dan narasi tulisan-tulisan berkaitan relasi keadilan gender  (Anggi  Ayu  Pratiwi  dkk,  2020).  Eksistensi  Faqihuddin  Abdul  Qadir sebagai  feminis  laki-laki  Muslim  semakin  menguatkan  barisan,  bahwa
perjuangan  melawan  diskriminasi  penindasan  dan  kekerasan  terhadap perempuan juga mampu dilakukan oleh laki-laki.

## b. Perlindungan Hukum dan Undang-Undang
Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung HAM atas warganya, wajib  memberikan  perlindungan  hukum  tidak  terkecuali  pada  perempuan. Perlindungan  hukum  melalui  aturan  undang-undang  sangatlah  penting, melihat kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat karena tidak adanya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan.  Belum  lagi  tidak  adanya jaminan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang menjadi problem kasus-kasus ini terus terjadi (Handayani, 2016).
Wacana  undang-undang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  (TPKS),  telah banyak diharapkan para pejuang keadilan gender menjadi solusi secara hukum positif  dalam  pengaturan  perlindungan  baik  menangani,  melindungi  dan memulihkan korban kekerasan seksual pada perempuan. Begitu pun, sebelum pengesahan  UU  TPKS  ini  secara  ditetapkan  sebagai  Undang-Undang,  telah mengalami  perjalanan  yang  panjang  kurang  lebih  10  tahun  sejak  pada  tahun 2012.  Perjalanannya  mulai  dari  Komnas  Perempuan  yang  menilai  Indonesia berada  darurat  kekerasan  seksual  sehingga  melalui  hasil  diskusi,  dialog,  dan menghubungkan  fakta  dari  berbagai  pihak    sampai  menjadi  draft  Rancangan Undang-Undang  (RUU).  Perjuangan  untuk  menghadirkan  payung  hukum melindungi  perempuan  terhadap  kekerasan  seksual  kemudian  mengalami dinamika  pasang  surut  yang  berulang  kali  keluar  masuk  menjadi  Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas)(Komnas,  2022).  Kehadiran  undang-undang TPKS  diharapkan dapat  menjawab  kebutuhan  kaum  perempuan  di  Indonesia serta  merombak  sistem  hukum  untuk  kebutuhan  penegakan  tindak  pidana kekerasan seksual yang cenderung memarginalisasi kaum perempuan (Huda & Izza, 2022).
Kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  undang-undang  ini  sangat  penting agar  dapat  dijadikan  payung  hukum,  mengingat  masih  adanya  kesenjangan antara kebijakan peraturan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, aturan perundangan tentang kesetaraan dan keadilan gender sangat diperlukan agar pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dapat diawasi. Pemberian sanksi juga dapat diberikan kepada pihak-pihak baik yang melanggar  maupun  tidak  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  undang- undang  (Anastasia,  2014,  p.  9).  Selanjutnya  bagaimana  implementasi  dari UU TPKS ini dapat diawasi dan dipantau dengan ketat, agar penerapannya sebagai aturan  hukum  yang  berlaku  dapat  melindungi  perempuan  yang  mencari payung  hukum  akibat  kasus  kekerasan.  Bahkan,  apabila  juga  diperlukan
undang-undang  turunan  untuk  mendukung  UU  TPKS  sebagai  aturan terperinci serta batas-batas aturan yang lebih spesifik.
Karena  itu  partisipasi  perempuan  dalam  urusan  politik  tidak  bisa diabaikan.  Keterlibatan  perempuan  untuk  mewujudkan  keadilan  gender terutama pengambilan keputusan peraturan undang-undang di legislatif masih senjang.  Hal  ini  karena  masih  banyak  produk  legislasi,  anggaran  dan pengawasan  belum  berspektif  gender  (Lambertha  Gundalibra  Sari,  2022). Dengan  adanya  keterwakilan  perempuan  yang  cukup  seimbang  di  parlemen pemerintahan, akan meingkatkan intensitas hak dari suara perempuan.
c. Lembaga Advokasi Perempuan
Terhambatnya  penanganan  korban  kekerasan  pada  perempuan disebabkan  karena  tidak  tersedianya  pusat  pengaduan  dan  pelayanan  bagi korban  kekerasan  baik  fisik  maupun  psikologis  secara  verbal  (Astrina  & Tanaya,  2020).  Adanya  payung  hukum  yang  mengatur  sistem  penindakan kasus  kekerasan  seksual  memang  penting,  namun  terkadang  lamban  proses penerapannya menangani kasus yang telah terjadi di akar rumput.  Selama ini para  korban  kekerasan  perempuan  cenderung  bungkam  karena  pengalaman traumatik  yang  dirasakannya.  Oleh  sebab  itu,  pentingnya  adanya  lembaga yang  mendampingi  dan  memulihkan  mentalpara  korban  kembali  secara berkelanjutan.
Hadirnya  lembaga-lembaga  advokasi  perempuan  dan  paralegal  dapat berperan  pengadvokasian  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  (Fattah  & Muthmainnah,  2021).  Dimana  perempuan  yang  menjadi  korban  terhadap kekerasan  seksual  ini  bingung  ke  mana  mereka  akan  mengadu,  lembaga- lembaga  advokasi  ini  hadir  untuk  melindungi,  merehabilitasi  dan memperjuangkan  hak  asasi  mereka  sebagai  perempuan  untuk  mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.
Lembaga-lembaga  adkovasi  perempuan  telah  banyak  didirikan  seperti KOMNAS  Perempuan  dan  Anak,  Lembaga  Advokasi  Perempuan  DAMAR Anti  Kekerasan,  Solidaritas  Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi Manusia (SPEK-HAM ), Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi  Manusia  (LRC-KJHAM)  dan  masih  banyak  lagi  lembaga-lembaga pemerintah  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  lain  yang  bergerak  dalam penangan perlindungan perempuan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.

## Kunci  Hermeneutika  Pembebasan  Sebagai  Semangat  Penanganan  Kasus Ketidakadilan Gender
Perjuangan  pembebasan  perempuan  melawan  ketidakadilan  gender merupakan  pekerjaan  yang  berat.  Mengingat  gender  adalah  konstruksi  sosial yang  telah  lama  mengakar  di  masyarakat,  sehingga  ketika  ada  seseorang melawan  arus  untuk  melawan  sesuatu  yang  telah  terlambagakan  ini  berati  ia siap  menghadapi  kemungkinan  terjadinya  gugatan  balik.  Karena,  ketika berbicara  tentang  gender  berati  juga  berbicara  hak  istimewa  dimana  ia diperoleh  dari  adanya  ketidakadilan.  Sejarah  perjuangan  dalam  mencari keadilan  dan  hak  perempuan  di  Indonesia,  telah  di  mulai  oleh  perempuan Indonesia  itu  sendiri  karena  menjadi  objek  yang  mendapatkan  diskriminasi sebagai akibat dari budaya patriarki.
Hermeneutika  Farid  Esack  dapat  digolongkan  sebagai  hermeneutika filosofis,  karena  penafsirannya  berangkat  dari  kompleksitas  konteks  menuju teks.  Farid  Esack  menegaskan  penafsiran  al- Qur’an  harus  dikontekstualkan. Makna yang dilekatkan seorang penafsir pada suatu teks tidak bisa lepas dari aspek  personal  dan  lingkungan  si  penafsir.  Semangat  al- Qur’an  dalam menjunjung  tinggi  hak  dan  martabat  perempuan  sebagai  manusia  dihadapan Allah Swt setara dengan laki-laki menjadi pendorong praksis dalam menangani kekeasan seksual  yaitu Qs. Al-Hujurat (49):  13,  Q.S Al- A’r af [7]: 172,  Q.S At- Taubah [9]: 71, Q.S An- Nisa’ [4]: 75, Q.S An- Nisa’ [4]: 135, Q.S Al-Ankabut [29]: 69. Dalam konteks Indonesia yang menjalankan sistem negara dengan hukum dan  kebijakan,  dalam  perjuangan  kesetaraan  gender,  ketiga  praksis  di  atas dapat  dilakukan  untuk  melindungi  perempuan  yang  kerap  menjadi  korban kekerasan seksual.

## SIMPULAN
Perjuangan menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan tidak cukup  dengan  hanya  mensosialisasikan  wacana  keadilan  gender  pada masyarakat.  Suatu  sisi  internalisasi  tersebut  memang  penting,  guna  merubah sistem budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial. Karena salah  satu  penyebab  maraknya  terjadi  kasus  kekerasan  seksual  pada perempuan,  masih  terjadi  bias  gender  yang  menempatkan  perempuan  pada posisi secondly . Tawaran konsep hermeneutika pembebasan yang mendialogkan antara  teks  Ilahiah  dan  memahami  konteks  perjuangan  melawan  penindasan tersebut,  maka  Farid  Esack  dengan  analisis  hermeneutikanya  berusaha menemukan kunci-kunci konsep keadilan gender dalam al- Qur’an.
Kunci  hermeneutika  Pembebasan  Farid  Esack  pada  konsep  keadilan gender  tersebut,  jika  diaplikasikan  dalam  ranah  wacana  gender  akan melahirkan  tindakan  praksis  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual:
Pertama, aktivis  feminis  laki-laki  yang  dilibatkan  dalam  memperjuangkan keadilan gender dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan. Kedua ,  perjuangan  untuk  membuat  undang-undang  sebagai  payung  hukum yang mengatur kebijakan untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual, yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU- TPKS)  beserta  undang-undang  turunan  dan  pengawasannya. Ketiga ,  peran lembaga  advokasi  perlindungan  perempuan  yang  mendampingi  korban kekerasan  seksual  dan  memberi  dukungan  untuk  bangkit  serta  memastikan hak hukumnya untuk dilindungi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Farid Esack atas sumbangsih  pemikirannya  tentang  hermeneutika  pembebasan.  Gagasan hermeneutika  pembebasan  Farid  Esack  menjadi  inspirasi  terwujudnya penyusunan artikel ini untuk menafsirkan ayat-ayat al- Qur’an tentang gender yang  dapat  menjadi  spirit  praksis  dalam  keadilan  gender.  Tak  lupa  kami mengucapkan  terima  kasih  kepada  IAIN  Metro  Lampung  dan  pihak-pihak yang telah membantu mengumpulkan data penelitian ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  ini  dilakukan  secara  kolaboratif  tim  yang  terdiri  dari  dua orang.  An-Najmi  Fikri  berkontribusi  memunculkan  ide  penellitian,  pencarian sumber-sumber  data.  Sedangkan  Thoriqotul  Faizah  berperan  menulis  latar belakang, tinjauan literatur dan kesimpulan akhr penelitian. Begitu juga Renci telah  berkontribusi  dalam  memberikan  tambahan  sumber  data  dan menyimpulkan hasil akhir dalam penelitian. Semua penulis berperan seimbang dalam menganalisis data penelitian dan mengembangkan instrumen penelitian.

## REFERENSI
Al-Qurthubi. (2015). Terjemah Tafsir Al-Qurthubi . Pustaka Azam.
Anastasia,  A.  dkk.  (2014). Representasi  Politik  Perempuan:  RUU  Kesetaraan  dan Keadilan Gender . Women Research Institute.
Anggi Ayu Pratiwi dkk. (2020). Dakwah Edukasi Digital: Analisis KontenAkun Instagram  Mubadalah.IdDalam  Edukasi  Keadilan  Gender. Ournal  of Islamic Social Science and Communication , 1 (2), 121 – 134. Arifin,  A.  (2011). Tafsir Pembebasan; Metode Interpretasi Progresif ala Farid Esack . Aura Pustaka.
Astrina,  A.  R.,  &  Tanaya,  S.  (2020). Advokasi  Perempuan  Akar  Rumput  dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan= Grassroots Women’s Advocacy for the Protection of Survivors of … .
Az-Zuhailli, W. (1991). At-Tafsir Al- Munir Fi Al ’Aqaidah Wa Asy - Syari’ah Wa Al - Manhaj . Dar al Fikr.
Budiarti,  A.  I.,  &  Arianto,  Gladys  Nadya  Maharani,  M.  (2022). Data dan Fakta

## Kekerasan Seksual di Indonesia 2021 .
Dewi  Robiah.  (2020).  Makna  Muslim  dan  Kafir  Perspektif  Farid  Esack  Serta Implikasinya  Terhadap  Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Indonesia. Jurnal  Riset  Dan  Kajian  Keislaman , 9 (1),  86 – 100.  https://doi.org/DOI: 10.35878/islamicreview.v9i1.194
Esack,  F.  (2000). Alquran,  Liberasi,  Pluralisme;  Membebaskan  yang  Tertindas (terj. Budim). Mizan.
Esack,  F.  (2002). Qur’an,  Liberation  &  Pluralism:  An  Islamic  Perspective  of Interreligious Solidarity against Oppression . Oneworld Oxford. Esack,  F.  (2004).  On  Being  A  Muslim:  Finding  a  Religious  Path  In  the  World
Today. In Oneworld Publications . Oneworld Publications. https://doi.org/10.1057/9781137301291_5
Fattah,  &  Muthmainnah,  M.  (2021).  Peran  Paralegal  Mendampingi  Korban Kekerasan  Perempuan  Dan  Anak  Di  Kota  Parepare. Jurnal  Pendidikan
… , 9 (2), 384 – 395.
H.,  H.  S.  (2010).  Menimbang  Teologi  Pembebasan  Islam:  Refleksi  Pemikiran Asghar Ali Engineer. Jurnal Orientasi Baru , 19 (2), 139 – 153. Hamka, B. (1999). Tafsir Al-Azhar . Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Handayani, T. A. (2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. Jurnal Rechtstaat Nieuw , 1 (No. 1).
Hasyim,  N.  (2017).  Laki-Laki  Sebagai  Sekutu  Gerakan  Perempuan. Sawwa: Jurnal Studi Gender . https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1469
Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). “ We no longer live in the old days” : A qualitative study on the role of masculinity and religion for men’s views on violence within marriage in rural Java, Indonesia. BMC Women’s Health . https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-58
Hellum,  A.  (2021).  Not  so  exceptional  after  all?  Nordic  gender  equality  and controversies linked to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region , 173 – 190. https://doi.org/10.4324/9781003017134-9 Huda,  M.  W.  S.,  &  Izza,  R.  L.  (2022).  Quo  Vadis  Perlindungan  Kekerasan Seksual:  Urgensi  RUU  PKS  Sebagai  Perlindungan  Korban  Kekerasan Seksual. Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law  Journal , 2 (2),
172 – 187. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874 IJRS,  A.  (2021). Mengapa  Korban  Kekerasan  Seksual  Enggan  Melapor? Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
Khamzina,  Z.,  Buribayev,  Y.,  Yermukanov,  Y.,  &  Alshurazova,  A.  (2020).  Is  it possible  to  achieve  gender  equality  in  Kazakhstan:  Focus  on employment and social protection. International Journal of Discrimination and the Law , 20 (1), 5 – 20. https://doi.org/10.1177/1358229120927904 Kodir,  F.  A.  (2021). Dalil  Syar’i :  Korban  Kekerasan  Seksual  Wajib  Dilindungi . Youtube.
Komnas.  (2022). Ketua  DPR  RI  Undang  Komnas  Perempuan  dan  Jaringan
Masyarakat  Sipil:  Apresiasi  Perjuangan  Bersama  Pengesahan  UU  TPKS . Komnasperempuan.Go.Id. Kristin,  D.  (2022). Lonjakan  Kasus  Kekerasan  Seksual  selama  Pandemi,  Bagaimana RUU TPKS Menjawabnya? Kompas.Com.
Kusmanto. (2017). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 12 (3), 303 – 320.
L., M. (2016). Teologi Pembebasan Perempuan dalam Islam. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender , 7 (1).
Lambertha  Gundalibra  Sari,  M.  R.  (2022).  Analysis  of  the  Role  of  Women  in Gender  Insight  Political  Development:  Documentation  Study  on Gender in Indonesia. Syntax Idea , 4 , 925 – 931.
Liansi,  T.,  &  Al-Ayyubi,  M.  Z.  (2022).  Epistemologi  Tafsir  Ayat-ayat  Jihad. NUN:  Jurnal  Studi  Alquran  Dan  Tafsir  Di  Nusantara , 8 (1). https://doi.org/10.32495/nun.v8i1.307
M.  Quraish  Shihab.  (2005). Tafsir  Al  Misbah,  Pesan  dan  Kesan  Keserasian  Al- Qur’an, Jilid 13 . Lentera Hati. Muhammad, H. (2007). Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Nuruzzaman, Jalal, & J. Ardiantoro (eds.); II). PT. LKis Pelangi Aksara. Mulia, S. M. (2005). Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (A. Baso (ed.); I). PT Mizan Pustaka.
Muqoyyidin. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. Al-Ulum , 13 (2), 490 – 511. Mustaqim, A. (2003). Tafsir Feminis versus Tafsir Patriaki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan . Sabda Persada. Muthmainnah, Y. (2021). Zakat Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak . Qof Media.
Rahmatulloh,  M.  S.  L.  (2020).  Revitalisasi  Nilai-Nilai  Tauhid  sebagai  Upaya Mewujudkan  Muslim  Progresif  dalam  Beragama  dan  Bernegara: Interpretasi  dan  Aplikasi  QS.  Al-Baqarah  [2]:  21-22  Perspektif  Teori Hermeneutik Farid Esack. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 253 – 266. https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1588 Rofiah,  N.  (2021). Nalar  Kritis  Muslimah:  Refleksi  Atas  Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman . Afkaruna.id.
Rozak,  M.  A.  (2017).  Kontekstualisasi  Penafsiran  Ayat-Ayat  Tentang  Al- Mustad’afin  (Kajian  Dengan  Pendekatan  Hermeneutika  Farid  Esack).
Qaf , II (No. 2 Mei). Saeed, A. (2014). Reading The Qur’an in The Twenty -First Century: A Contextualist Approach . Routledge. Said,  A.  A.  (2020).  Hermeneutika  Al- Qur’an  Tentang  Pluralisme  Agama Perspektif Farid Esack. Jurnal Spiritualis , 6 (1), 1 – 25.
Simaibang, E. W. A., & Bajari, A. (2019). The representation of male feminist on twitter  the  virtual  ethnography  study  on  account  @Lakilakibaru. International Journal of Scientific and Technology Research .
Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani,  S.  (2020).  Gender  Equality  and  Women  Empowerment  in The  National  Development  of  Indonesia. Journal of Strategic and Global Studies , 2 (2). https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021 Sopariyanti, P. & A. N. H. (2020). Madrasah Rahima Untuk Tokoh Agama: Upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender (Ahmad Thohir (ed.)). Rahima.
Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implilasi Terhadap  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Ulum , 13 (2).  https://doi.org/1412- 0534
Susanto.  (2015).  Tantangan  Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  dalam  Budaya Patriarki. Muwazah , 7 (2). Tim  Komnas  Perempuan.  (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi:  Lonjakan Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  dan  Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 . Wadud, A. (1999). Qur’an And Women: Reading The Sacred Text From a Women’s Perspective . Oxford University Press.
Wandi, G. (2015). Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan  Kesetaraan  Gender. Kafa`ah:  Journal of  Gender  Studies , 5 (2), 239. https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.110
Wijayati, M. (2023). Pelibatan Laki-Laki Sebagai Basis Penyadaran Relasi Setara Dalam  Keluarga:  Belajar  dari  Pengalaman  Berbagai  Komunitas. SETARA:  Jurnal  Studi  Gender  Dan  Anak , 5 (1),  72 – 84.  https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps:/ /e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146 Wijayati,  M.,  Nasrudin,  M.,  Hamidah,  T.,  Oktora,  N.  Dela,  &  Muchtar,  I.  H.
(2023).  “The  New  Men”:  The  Rahima’s  Experiences  in  the  Gender Sensitivity  Construction  among  Marriage  Registrar  in  Lampung Indonesia. Samarah . https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17666
Zuhdi,  M.  N.  (2012).  Hermeneutika  Al- Qur’an:  Tipologi  Tafsir  Sebagai  Solusi dalam  Memecahkan  Isu-Isu  Budaya  Lokal  Keindonesiaan. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 13 (2), 241 – 262. https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.740