Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia
Oleh
Ni Putu Suci Meinarni
STIKI Indonesia Denpasar sucimeinarni@stiki-indonesia.ac.id

## Abstract
To  find  out  if  there  are  some  regulations  governing  cyber bullying  in  Indonesia,  it  is  necessary  to  examine  further  the relevant  laws.  This  article  using  a  judicial  normative approach in providing interpretations of laws related to cyber bully  actions  in  cyberspace.  Those  are,  the  Criminal  Law, Child Protection Act (related to bullying of children), as well as the Law of Information and Electronic
Transactions(related to locus). Each of the Act has a linkage to  each  other,  Which  can  be  used  as  a  reference  in determining  the  potential  crime  arise  from  bullying . Thus, hopefully  the  society  as  a  legal  subject  will  have  deep understanding  about  ethics  and  regulations  applied  in cyberspace concerning to bullying.

## Abstrak
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai cyber  bullying di Indonesia,  maka  perlu  ditelaah  lebih  lanjut  mengenai beberapa  Undang-undang  terkait.  Artikel  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dalam  memberikan  penafsiran mengenai  Undang-undang  yang  memiliki  keterkaitan  dengan tindakan cyber  bully di  dalam  dunia  maya.  Beberapa peraturan  perundang-undangan  tersebut  antara  lain,  Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak (terkait  dengan bullying terhadap  anak),  serta  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (terkait  locus). Masing-masing  dari  Undang-Undang  tersebut  memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan  potensi  kejahatan  yang  timbul  akibat  tindakan bullying. Sehingga  diharapkan  masyarakat  sebagai  subjek hukum  dapat  memahami  dengan  baik  etika  serta  aturan hukum yang berlaku di dunia maya menyangkut bullying .
Diterima : 13 Pebruari 2019 Direvisi : 17 Maret 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Kata Kunci : Hukum Siber, Perundungan Siber, UU ITE

## Pendahuluan
Unggahan kalimat berunsur negatif pada media sosial, dapat menggiring seseorang pada tindakan  kejahatan cyber  bully . Cyber  bully sebagai  salah  satu  tindakan  kejahatan  dunia  maya yang    layak  mendapat  perhatian  di  tengah  maraknya  penggunaan  media  sosial  yang  semakin kurang  terkontrol.  Kebebasan  berbicara  sering  digunakan  sebagai  alasan  untuk  melakukan tindakan bullying .  Namun  masyarakat  tidak  menyadari  bahwa  ada  hal-hal  yang  tidak  boleh dilakukan  dalam  berinteraksi  di  dalam  media  sosial  karena  dampaknya  adalah  kejahatan  yang serius.
Maraknya  lelucon  yang  beredar  di  dunia  maya  terutama  media  sosial  seperti facebook, instagram , path dan lain sebagainya, mengenai apa yang dianggap sebagai hal  yang terkini, tak luput  karena  kreativitas  anak-anak  muda  yang  kelewat  batas.  Mereka  mulai  membuat  atau memadupadankan  gambar  dengan  tulisan  (kata-kata,  bahkan  kadang  dengan  video),  sehingga menjadi tampilan yang menarik dan mereka menyebutnya dengan “meme”.
Bahkan  akun  Instagram  resmi  dibuat  khusus  untuk  meme-meme  tersebut,  yang  dengan atau tanpa mereka sadari itu dapat menjadi bumerang. Karena terdapat beberapa unsur kejahatan disana  yang  salah  satunya  adalah  perbuatan  tidak  menyenangkan,  dan  kapan  saja  mampu menyeret mereka ke meja hijau. Dan meme tersebut merupakan media dari cyber bullying , yang mengarah pada cyber crime .
Cyber  bullying pada  umumnya  dilakukan  melalui  media  situs  jejaring  sosial  seperti Facebook dan Twitter. Ada  kalanya  dilakukan  juga  melalui  SMS  maupun  pesan  percakapan  di layanan Instant Messaging seperti Yahoo Messenger atau MSN Messenger. Cyber bullying lebih mudah  dilakukan  daripada  kekerasan  konvensional  karena  si  pelaku  tidak  perlu  berhadapan muka  dengan  orang  lain  yang  menjadi  targetnya.  Mereka  bisa  mengatakan  hal-hal  yang  buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau  menatap  layar  telelpon  seluler  tanpa  harus  melihat  akibat  yang  ditimbulkan  pada  diri korban. Cyber bullying tidak bisa dianggap enteng karena bisa memicu korban untuk bunuh diri. Pemahaman  yang  dangkal  terhadap  hukum  atau  peraturan  perUndangUndangan  ini seharusnya tidak terjadi apabila masyarakat sadar akan hukum. Mereka harus tau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tidak hanya tentang menjadi terkenal/selalu update akan trend di dunia gadget. Cyber Law merupakan salah satu bidang ilmu yang bersifat multidisiplin yang mencakup kriminologi, viktimologi, sosiologi, ilmu internet dan ilmu komputer. Masyarakat (dalam hal ini, khususnya  mahasiswa  yang  mengambil  studi  berkaitan  dengan  ilmu  komputer)  sebagai konsumen praktis ilmu internet dan ilmu komputer paling tidak harus mengetahui konsep dasar
dari,  lingkup,  serta  batasan  dari cyber  law .  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban sebagai warga negara yang cakap hukum.
Diharapkan  ide  serta  kreativitas  masyarakat  (mahasiswa  khususnya)  tidak  menjadi bumerang  kedalam  jeratan  hukum.  Dan  tidak  juga  menjadikan  diri  sebagai  orang  yang  harus bertanggung  jawab  atas  kesakitan  orang  lain.  Pengetahuan  dan  pemahaman  atas  konsep cyber law ini sangat diperlukan sebagai warga negara yang sadar dan taat hukum.
Pembatasan  dalam  mengakses  dan  mengunggah  data  di  dunia  maya  telah  diatur  dalam peraturan  mengenai  teknologi  informasi,  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008). Jika tidak, ada beberapa peraturan lain yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  masalah bully ,  yaitu  KUHP  Indonesia  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dan  UU  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  (khusus mengenai cyber bully yang terkait anak). Praktis, masih banyak orang  yang belum menerapkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dengan atau tanpa dibahas, terkait dengan cyber bully .

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  atau statute  approach untuk  mendapatkan  pengetahuan  lebih  lanjut mengenai  tindakan bully yang  terjadi  di  dalam  dunia  maya.  Selain  pendekatan  tersebut  diatas, diperlukan  pula  pendekatan  kasus  atau case  approach ,  mengingat  maraknya  beberapa contoh/kasus mengenai tindakan bully di dunia maya belakangan ini.

## Hasil dan Pembahasan
Definisi dan Ruang Lingkup Cyber Law
Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law , yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik  yang dimulai pada saat “online ” dan  memasuki  dunia cyber atau  maya.  Pada  negara  yang  telah  maju  dalam  penggunaan internet/elektronik  sebagai  alat  untuk  memfasilitasi  setiap  aspek  kehidupan  mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum  ini,  Amerika  serikat  merupakan  negara  yang  telah  memiliki  banyak  perangkat  hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan Cyber Law (Silalahi 2012) .
Cyber  Space kegiatan  melalui  media  sistem  elektronik,  yang  disebut  juga  ruang  siber ( cyber  space ),  meskipun  bersifat  virtual  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  atau  perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan  dan  hal  yang  lolos  dari  pemberlakuan  hukum.  Kegiatan  dalam  ruang  siber  adalah kegiatan  virtual  yang  berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat  buktinya  bersifat elektronik.(Indonesia 2008)

## Klasifikasi Cyber Crime
Cyber  crime adalah  tindak  criminal  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi computer  sebagai  alat  kejahatan  utama.  Kejahatan cyber atau cyber  crime mengandung pengertian “kemampuan khusus di dalam dunia maya”,(Curtis n.d.) yaitu kejahatan model baru dan  dibutuhkan  kemampuan  khusus  (paling  tidak  pelakunya  harus  tahu  cara  mengoperasikan komputer). Cyber  crime merupakan  kejahatan  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi computer  khusunya  internet. Cyber  crime didefinisikan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum yang  memanfaatkan  teknologi  computer  yang  berbasis  pada  kecanggihan  perkembangan teknologi internet.(Silalahi 2012)
Namun  tidak  berarti cyber  crime lantas  digolongkan  sebagai white  colar  crime seperti yang  disampaikan  Budi  Haryanto  pada  bukunya,  yang  menganggap  pelaku  kehajatan cyber adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.(Suhariyanto 2013) Tidak semua  kejahatan  di  dunia  maya  digolongkan  pada  kejahatan  kerah  putih,  karena  tidak  semua tindakan  yang dianggap melanggar hukum Indonesia merupakan kejahatan canggih dalam dunia maya.  Misalnya  tindakan bully di  dalam  dunia  maya,  tidak  dibutuhkan  keahlian  khusus  dalam mengoperasikan komputer, itu merupakan keahlian umum masyarakat.
Cyber  crime merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai the  new  form  anti-social  behavior .  Beberapa  julukan/sebutan  lainnya  yang  cukup  keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya ( cyber space/virtual space offence ), dimensi baru dari high tech crime , dimensi baru dari transnational crime , dan dimensi baru dari white collar crime . Cyber crime merupakan salah satu  sisi  gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang  mempunyai  dampak  negatif  sangat  luas  bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Arief 2006).
Dalam background paper lokakarya Kongres PBB X pada tahun 2000 juga memberikan definisi cyber crime , akan tetapi membagi definisi tersebut dalam narrow sense ( arti sempit ) dan broader sense ( arti Luas ), dimana: (Nations 2000) “Cybercrime in narrow sense is Any illegal behavior directed by means of elctronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them.” “Cybercrime as a broader sense adalah Any illegal behavior commited by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes is illegal  possession,  offering  or  distributing  information  by  means  of  a  computer  system  or network.” Kejahatan bersaranakan teknologi informasi, menurut  Barda Nawawi Arief meliputi: (Arief 2006)
1. Economic cyber crime
2. EFT (Electronic Funds Transfer) Crime
3. Cybank Crime, Internet Banking Crime, Online Business Crime
4. Cyber/Electronic Money Laundering
5. Hitech WCC (White Collar Crime)
6. Internet Fraud (Bank Fraud, Credit Card Fraud, Online Fraud)
7. Cyber Terorism
8. Cyber Stalking
9. Cyber sex, Cyber (child) Pornography, Cyber Defamation, Cyber Bullying

## Cyber Bullying sebagai Sebuah Kejahatan
Ketika sebuah tindakan dinyatakan sebagai sesuatu yang melanggar hukum, hal tersebut menyiratkan  adanya  ketidak  sesuaian  etis  dengan  norma  dan  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Dalam  menggolongkan  tindakan bullying sebagai  sebuah  kejahatan,  perlu  dikaji apakah  tindakan  tersebut  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  orang  lain  (korban)  ataupun merembet  ke  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  yang  dimaksud  bisa  jadi  juga  merupakan  korban  atau bisa juga terciptanya pelaku lain  yang terpengaruh akibat tindakan bully tersebut.
Seperti  kita  ketahui  bersama,  media  yang  paling  sering  digunakan  untuk  melakukan tindakan Cyber bully adalah media sosial. Belakangan ini muncul tren haters di dalam internet. Biasanya haters melancarkan  aksi bully pada  halaman  korban.  Motif  dari  tindakan  tersebut biasanya beragam,  yang pada intinya haters menyampaikan kebencian mereka pada korbannya. Dampak  dari  aksi  tersebut  bisa  berhenti  pada  satu  orang  atau  satu  kelompok,  atau  bisa  juga menjadi beruntun (sambung menyambung) menularkan pada yang lain. Dan bisa saja akibatnya juga meluas menjadi SARA akibat aksi bully tersebut. Dampak psikologis adalah dampak yang sudah pasti dirasakan oleh korban.
Beberapa penelitian menyebutkan penganiayaan yang dirasakan oleh korban cyber bully cukup parah. Beberapa kasus malah berdampak pada kematian korban. Korban bully yang sudah tidak mampu lagi menahan beban psikis, harus memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini merupakan kejahatan yang serius, karena menyebabkan kematian orang lain.

## Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Cyber Bully
Kejahatan dunia maya terkait dengan cyber bully mendapatkan perhatian yang khusus di seluruh dunia, mengingat kejahatan tersebut  yang bersifat real time. Perhatian tersebut tertuang di  dalam Budapest  Convention  on  Cybercrime 2001,  yang  didalamnya  memuat  empat  fokus utama mengenai kejahatan dunia maya, yaitu :
1. Kejahatan yang berkaitan erat dengan komputer dan internet
2. Ketentuan-ketentuan penyelidikan kejahatan dunia maya
3. Kerjasama  internasional di bidang hukum
4. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan
Poin  ke-4  dari  apa  yang  menjadi  fokus  konvensi  kejahatan  dunia  maya  menyiratkan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  dan  kebebasan  atas  pribadinya,  tanpa  adanya  ketakutan, perasaan bersalah, maupun berbagai tekanan mental sebagai  akibat dari cyber bullying. Belum semua  negara  meratifikasi  ketentuan  yang  terdapat  didalam  konvensi  tersebut  termasuk Indonesia,  namun  pada  dasar  hampir  dari  seluruh  negara-negara  di  dunia  memiliki  perhatian yang sama terkait kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan bullying secara konvensional diatur di dalam ketentuan hukum pidana. Dengan penggolongan pada table sebagai berikut :
Tabel Penggolongan Tindakan Bullying :
Sumber : LBH Mawar Saron(Saron 2013)
Ketentuan  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait bullying diatas,  merupakan  ketentuan  yang  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  tindak  kejahatan  di dalam  dunia  maya,  selama  tindakan  tersebut  tunduk  pada  ketentuan  hukum  Indonesia. Menanggapi  masalah cyber  bullying, Indonesia  telah  memiliki  peraturan  perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana cyber bullying ini. Secara umum, cyber bullying dapat saja  diinterprestasikan  terhadap  berbagai  delik  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  umum  di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal-pasal  KUHP  yang  relevan  dalam  mengatur  delik cyber  bullying ini  adalah  yang tercantum  dalam  Bab  XVI  mengenai  penghinaan,  khususnya  Pasal  310  ayat  (1)  dan  (2).  Pasal 310  ayat  (1)  menyatakan  bahwa,  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukan  atau  ditempelkan  dimuka  umum,  maka  diancam karena  pencemaran  tertulis  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Dari kedua pasal di atas, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku cyber  bullying. Pada  dasarnya,  KUHP  memang  dibentuk  jauh  sebelum  perkembangan teknologi  dunia  maya  dicetuskan.  Maka,  dalam  rangka  mengakomodasi  pengaturan  mengenai dunia maya dan segala hal  yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang- Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam  undang-undang  ini,  terdapat pasal-pasal  yang  lebih  sesuai  untuk  menjerat  para  pelaku cyber  bullying .  Undang-undang  ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi:(Id 2015)
1. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).
Hukuman yang bisa diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4) dipidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  (2)  dipidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.1.000.000.000  (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  29  dipidana  penjara  paling  lama 12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.2.000.000.000  (dua  milyar rupiah).
Ketetuan  lain  yang  juga  memiliki  keterkaitan  dengan cyber  bullying adalah  peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Perhatian  terhadap  anak  mengenai bullying harus dicermati dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus cyber bully yang terjadi pada anak-anak.  Secara  psikologis  anak-anak  sangat    rentan  terhadap  hal-hal  atau  kalimat-kalimat negatif yang mengarah pada tindakan bullying.
Pasal  terkait  tindakan bullying yang  terjadi  di  lingkungan  pendidikan  dapat  dilihat  pada Pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 yang berbunyi:
1. Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, aparat peoklmerintah, dan/atau Masyarakat.
Penelitian terkait bullying terhadap anak telah banyak dilakukan baik di dalam dan di luar negeri,  ini  memberikan  gambaran  bahwa  kewaspadaan  mengenai cyber  bullying terhadap  anak menjadi perhatian khusus bagi para peneliti. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Jaana Juvonen(Juvonen 2008) di Amerika Serikat, bahwa cyber bullying merupakan masalah kesehatan
nasional  yang berdampak cukup meresahkan pada anak usia sekolah dan dengan adanya media komunikasi  di  dalam  dunia  maya  area bullying telah  meluas  bukan  lagi  hanya  didalam  area sekolah.  Penelititan  ini,  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  anak  usia  sekolah  yang  belum memiliki kematangan wawasan serta emosional rawan terhadap tindakan bullying baik sebagai pelaku  maupun  korban.  Di  Indonesia  sendiri,  belakangan  ini  telah  banyak  anak-anak  yang diberikan hak untuk menggunakan gadget oleh orang tua mereka. Beberapa diantaranya dibawah pengawasan  orangtua  dan  lainnya  tidak.  apabila  dikaitkan  dengan  penelitian  Jaana,  hendaknya para  orang  tua  memiliki kesadaran  yang  tinggi  atau  dengan  pertimbangan  yang  baik  dalam  hal memberikan ijin penggunaan gadget anak-anak mereka.
Selain  peran  dari  orang  tua,  anak  usia  sekolah  juga  seharusnya  mendapatkan  perhatian lebih dari para guru. Di Turkey(Baris Sezer, Ramasan Yilmaz 2014), terdapat sebuah penelitian tentang  kewaspadaan  para  guru  dalam  kaitannya  dengan cyber  bullying yang  terjadi  pada  para siswa.  Ini  patut  diteladani  oleh  para  guru  di  Indonesia,  karena  guru  memiliki  tanggung  jawab moral terhadap para siswa. Guru adalah orang tua kedua bagi para siswa.
Lingkup  tindakan bully yang  meluas  perlu  disikapi  dengan  serius.  Tindakan  dapat berlanjut  setelah  jam  pulang  sekolah,  dan  tempat  paling  populer  untuk  melanjutkan  aksi bully tersebut  adalah  dunia  maya.  Pesan-pesan  positif  perlu  ditanamkan  oleh  para  guru  kepada  para siswa, guna meminimalisir tindakan cyber bully yang terjadi di kalangan siswa.

## Kesimpulan
Pengaturan  mengenai cyber  bullying di  dalam  hukum  pidana,  menitikberatkan  pada tindakan  substantif  berupa  penghinaan  bagi  seseorang,  sehingga  perbuatan  tersebut  memiliki dampak negatif bagi korban.
Sedangkan  di  dalam  UU  ITE,  hampir  mirip  dengan  yang  tertuang  di  dalam  hukum pidana,  yaitu  tindakan  yang  mengarah  pada  penghinaan.  Namun  sebagai  tambahan,  dalam  UU ITE  memberi  pengamatan  secara  teknis  bagi  pelaku  tindakan cyber  bullying mengingat  hal tersebut  dilakukan  di  dalam  ruang  siber.  Pemahaman  masyarakat  terhadap  undang-undang tentang cyber law juga merupakan refleksi dari efektivitas UU ITE itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Baris Sezer, Ramasan Yilmaz, and Fatma Gizem Karaoglan Yilmaz. 2014. “Cyber Bullying and
Teacher’s Awareness.” Emerald Insight, Turkey : 647.
Curtis, George. Cybercrimes and Their Investigations .
Id, Selular. 2015. “Pelaku Cyber Bullying Bisa Dijerat Hukum Pidana.”
http://selular.id/news/2016/03/pelaku-cyber-bullying-bisa-dijerat-hukum-pidana/ diunduh pada 3 April 2016 (April 3, 2016).
Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik. 2008. “Buku Panduan Untuk Memahami UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi.”
Juvonen, Jaana. 2008. “Extending the School Ground? – Bullying Experiences in Cyber Space.” The Journals of School Health, Pro Quest, USA : 496.
Nations, United. 2000. Workshop on Crimes Related to The Computer Network, .
Saron, LBH Mawar. 2013. “Bullying Pada Institusi Pendidikan.”
http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bull ying-pada-institusi-pendidikan-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum&catid=79.
Silalahi, Hatialum; Rehulina. 2012. UPN Jatim “ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK.” http://eprints.upnjatim.ac.id/5264/.
Suhariyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.