Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK PANGAN TIDAK BERLABEL
HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Ari Mariyana Angriyani 1 , Elisatris Gultom 2
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, email mariyanaarie18@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  kehalalan  produk  (pangan)  menjadi prasyarat  utama  yang  harus  dipenuhi  pelaku  usaha  agar  produknya  dapat diperdagangkan  karena    pangan  yang  terdistribusi  akan  diserap (dikonsumsi)  oleh  pasar  yang  mayoritas  konsumennya  beragama  Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas pada produk pangan)  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  kehidupan  masyarakat beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena  itu,  informasi  tentang  kandungan  produk  pangan  serta  informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat. Belakangan ini masih banyak ditemukan  produk  pangan  yang  beredar  tidak  berlabel  halal.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengawasan  negara  (pemerintah)  terhadap  produk yang  tidak  berlabel  halal  masih  belum  berjalan  sesuai  harapan.  Tujuan penulisan  jurnal  ini  untuk  menjelaskan  peran  negara  dalam  memberikan jaminan  terhadap  produk  pangan  halal  dan  upaya  pemerintah  untuk mewujudkan  perlindungan  konsumen  Islam  dari  produk  pangan  tidak berlabel  halal.  Metode  yang  digunakan  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian,  negara  senantiasa  berupaya  memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk  pangan  yang  diperdagangkan.  Selain  itu,  upaya  pemerintah  untuk mewujudkan  perlindungan  konsumen  Islam  dapat  diwujudkan  melalui pencantuman label halal dalam setiap produk yang dipasarkan.

## Kata Kunci:
Label Halal; Konsumen Islam; Perlindungan Konsumen
Cite this paper: Ari Mariyana Angriyani, E. G., 2021. Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  memberikan  pengaruh  signifikan  pada  kehidupan  manusia  di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada munculnya beragam perubahan gaya hidup manusia yang semula berkarakter konvensional (klasik)
menjadi  modern,  seperti  yang  banyak  dilihat  pada  bidang  teknologi,  hiburan  maupun usaha.
Di  bidang  usaha,  pengaruh  globalisasi  terlihat  dalam  kehidupan  keseharian,  di antaranya: pengelolaan usaha dengan  menggunakan sistem waralaba (franchise), serta masuknya  produk-produk  makanan  yang  berasal  dari  luar  negeri.  Untuk  hal  yang terakhir, fenomena ini tampak semakin meningkat pada beberapa tahun belakangan baik dalam bentuk bahan mentah maupun siap saji (olahan), seperti yang mudah dilihat di mini market, super market , serta pasar tradisional.
Beredarnya produk pangan yang berasal dari luar negeri mendorong pemerintah dan pihak terkait (stakeholder) untuk semakin ketat dalam melakukan pengawasan guna memastikan  produk  pangan  yang  akan  diperdagangkan  telah  memenuhi  standar  dan layak untuk dikonsumsi ditinjau dari aspek kesehatan maupun kehalalan mengingat tidak semua  masyarakat  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  terhadap  keamanan  dan kehalalan produk (pangan).
Di Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena pangan  yang  terdistribusi  akan  diserap  (dikonsumsi)  oleh  pasar  yang  mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas  pada  produk  pangan)  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  kehidupan masyarakat  beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena  itu,  informasi  tentang  kandungan  produk  pangan  serta  informasi  kehalalan produk  menjadi  hal  yang  tidak  boleh  diabaikan  oleh  pelaku  usaha  agar  layak didistribusikan kepada masyarakat.
Standard  jaminan  keamanan  (kesehatan)  pangan  sepenuhnya  menjadi  tanggung jawab  produsen  atau  media  perantara  yang  mendistribusikan  produk  tersebut, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan) yang menyatakan: “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha  diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan  pangan  yang  diproduksinya  terhadap  kesehatan  orang  lain  yang mengkonsumsi makanan tersebut”.  Standardisasi produk makanan dimaksudkan agar konsumen yang mengkonsumsi makanan (pangan) tidak mengalami masalah dikemudian hari  baik dari aspek keamanan maupun kesehatan.
Adanya  jaminan  bahwa  pangan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  (konsumen) memenuhi  aspek  keamanan  dan  kesehatan  tentunya  sangat  relevan  dengan  Pasal  1 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen    (selanjutnya disebut  UUPK),  yang  menyatakan:  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  jaminan  kepada  konsumen”. Konsekwensi  logis  dari  hal  tersebut  adalah  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan informasi yang jelas  dan lengkap tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan  produk  yang  akan  dikonsumsi,  sedangkan  pelaku  usaha  (produsen) berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  produk  yang  tepat  atau  mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya.
Berdasarkan UUPK, kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap terkait kandungan produk (pangan) mencakup perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa, di  antaranya::  Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat.  Alasan  dibalik adanya  ketentuan  ini  adalah  masyarakat,  khususnya  yang  beragama  Islam,  tidak mengetahui  kandungan  yang  ada  dalam  produk  (pangan)  tersebut,  kecuali  produsen memberitahukannya,  oleh  karena  itu,  menjadi  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk mencantumkan label halal pada pangan yang akan diperdagangkan.
Masih  beredarnya  produk  (pangan)  yang  tidak  berlabel  halal  dapat  dilihat  di daerah  Sleman,  Yogyakarta,  di  mana  telah  ditemukan  kurang  dari  10  persen  produk makanan, obat, dan kosmetik, yang beredar di Yogyakarta bersertifikasi halal. Produk- produk yang telah bersertifikasi itu yakni 206 kelompok makanan dan bahan makanan, 28 kelompok minuman dan jamu, tiga kelompok kosmetik, dan 63 kelompok restoran dan katering. 1 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  negara  (pemerintah)  terhadap produk yang tidak berlabel halal masih belum berjalan sesuai harapan terbukti produk yang tidak berlabel halal masih banyak beredar.
Masih  ditemukannya  produk  pangan  yang  diperdagangkan  dengan  tidak mencantumkan  label  halal  dipastikan  akan  mendatangkan  kerugian  bagi  masyarakat, utamanya bagi yang beragama Islam karena masyarakat menjadi ragu akan kehalalan dari produk  tersebut.  Padahal,  mengkonsumsi  produk  pangan  halal  merupakan  hal  yang sangat mendasar bagi setiap pemeluk agama Islam mengingat hal tersebut merupakan salah satu perintah agama yang harus ditaati. Di sinilah peran negara untuk memberikan jaminan  bahwa  pelaku  usaha  telah  mencantumkan  sertifikat  halal  pada  setiap  produk (pangan) yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Negara dalam memberikan jaminan atas produk pangan halal
Keterangan “halal” dalam produk pangan mempunyai arti penting bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam karena dengan keterangan tersebut masyarakat dapat menentukan apakah akan mengkonsumsi produk pangan tersebut atau tidak. Keterangan “halal”  dalam  suatu  produk  pangan  merupakan  hal  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH)  bahwa terhadap produk makanan atau produk pangan baik yang  diproduksi  di  dalam  negeri  maupun  yang  didatangkan  dari  luar  negeri  wajib dilakukan pensertifikasian halal, yang mana pelabelannya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dari perspektif Negara, lahirnya UU JPH dimaksudkan sebagai bagian dari kewajiban  negara  dalam  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan
1 Mohamad Final Daeng, Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal , Sleman: Kompas Post, Edisi 14 Juni 2009.
produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, sehingga tercapai ketenangan bagi umat Islam dalam peribadatannya dan dalam menjalankan ajaran agamanya. 2
Negara  merupakan  pemangku  otoritas  publik  ( public  authority )  yang  memegang kedaulatan untuk menjalankan kontrol atas penduduk dan wilayahnya. Eksistensi negara selalu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kepentingan umum ( public interest ) yang menjadi salah satu tujuan negara. Oleh karena itu,  dalam  menjalankan  perannya,  negara  harus  selalu  berorientasi  pada  kepentingan dan/atau kesejahteraan masyarakat, karena secara historis Negara ada karena kehadiran masyarakat di dalamnya.
Salah  satu  wujud  perhatian  Negara  pada  kesejahteraan  masyarakat  adalah menjamin bahwa produk pangan yang dikonsumsi warga negaranya terjamin kesehatan dan keamanannya. Lebih khusus lagi, produk pangan yang dikonsumsi masyarakat telah terjamin  kehalalannya  yang  dibuktikan  dengan  telah  tersertifikasinya  dan/atau tercantumnya  label  halal  pada  kemasan  produk  pangan.  Sebagaimana  diketahui, sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan informasi bagi konsumen yang dipandang sebagai  kepentingan  umum  ( public  interest ),  karena  informasi  tersebut  dapat menyejahterakan  konsumen  melalui  pilihannya  terhadap  produk  yang  hendak  di konsumsi. 3
Negara berperan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya berupa rasa aman atas produk impor dari Negara yang mayoritas berpenduduk non Islam. 4 Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  Negara  mewajibkan  setiap  pelaku  usaha  (produsen) mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang hendak dipasarkan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, negara menyusun  seperangkat  aturan,  salah  satunya  dengan  mengesahkan  UU  JPH.  Namun, lahirnya UU JPH belum menjadi jaminan bahwa suatu produk yang diperdagangkan telah memenuhi  aspek  kehalalan.  Untuk  itu  diperlukan  sebuah  lembaga  yang bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) sebagaimana  diamanatkan  oleh  UU  JPH,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), dengan kewenangan:
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
h. Melakukan Pengawasan terhadap JPH;
i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
2 Ahmad Sarwat, Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan , Jakarta : Gramedia, 2013, hlm.2-5
3 Zulham, Peran  Negara  Dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk  Halal ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm 208.
4 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal ,
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, hlm 2.
j. Melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan JPH.
Sebelum  berlakunya  UU  JPH,  wewenang  BPJPH  dilaksanakan  oleh  Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (selanjutnya disebut  LPPOM  MUI),  yakni  melakukan  pemeriksaan  kehalalan  produk.  Pada  awal berdirinya di tahun 1990, lembaga ini  banyak menghadapi masalah  khususnya terkait kewenangannya  dikarenakan  banyak  yang  menganggap  bahwa  proses  sertifikasi  halal oleh  lembaga  ini  terlalu  memberatkan  kalangan  industri,  bahkan,  muncul  pihak-pihak yang mempertanyakan jaminan kepastian bahwa sertifikasi yang dilakukan LPPOM MUI dapat  diterima  oleh  masyarakat,  yang  pada  saat  itu  pemahaman  masyarakat  tentang urgensi pangan halal dengan sertifikasi halal masih sangat minim.
Seiring banyak dan beragamnya produk makanan import yang masuk ke Indonesia, kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  kehalalan  suatu  produk  pangan  semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sebagai dampak dari banyaknya tuntutan masyarakat pada pentingnya kehalalan suatu produk pangan, khususnya produk pangan import.
Untuk  mendukung  hal  tersebut,  pemerintah  memberlakukan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang di dalamnya  memberikan  kemudahan  berupa  pembebasan  biaya  pembuatan  sertifikasi, percepatan  layanan  sertifikasi  halal,  fasilitasi  pembiayaan  sertifikasi  halal  bagi  Usaha Mikro  Kecil,  penataan  kewenangan,  kepastian  hukum,  dan  mendorong  pengembangan ekosistem halal di Indonesia. 5 Di sinilah wujud peran Negara yang senantiasa berupaya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk pangan yang diperdagangkan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah Negara perlu  mengawasi  proses  pemberian  sertifikat  halal  secara  ketat  jangan  sampai pensertifikatan halal mengabaikan aspek relijius demi mengejar keuntungan “ekonomis”. Pengawasan ini bisa dilakukan secara preventif maupun represif.

## Pencantuman label halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen
Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK)  menyatakan:  Perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  adanya  perlindungan konsumen  berdasarkan  Pasal  3  UUPK  adalah: 6 meningkatkan  kesadaran,  kemampuan dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri;  mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
5 Kemenag.go.id,  “ Penjelasan  Tentang  JPH  dalam  UU  Cipta  Kerja” ,  https://diy.kemenag.go.id/10635- penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html,  diakses  pada  Selasa,  05  Januari 2021.
6 Ibid, pasal 3.
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;  meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  keamanan,  kenyamanan,  dan keselamatan konsumen. Jadi jelaslah bahwa perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Di Indonesia,  pencantuman sertifikat halal atas suatu  produk  pangan merupakan upaya  pemberian  perlindungan  kepada  konsumen  atas  kenyamanan  dan  keamanan dalam  mengkonsumsi  makanan  mengingat  adanya  suatu  kenyataan  bahwa  Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, konsumen berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  atas  kondisi  barang  yang diperdagangkan.  Hal  ini  berarti  keterangan  halal  yang  diberikan  oleh  perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. 7
Konsumen  perlu  mendapatkan  sebuah  kepastian  hukum  bahwa  produk  yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya  sertifikasi  serta  labelisasi  halal  bukan  saja  bertujuan  memberi  ketenteraman batin  pada  konsumen  yang  beragama  Islam  tetapi  juga  ketenangan  berproduksi  bagi produsen karena produsen dipastikan mau memproduksi suatu produk pangan tertentu apabila terhadap produknya sudah memperoleh sertifikat atau label halal.
Di  era  globalisasi  ekonomi  yang  ditandai  dengan  perkembangan  teknologi  yang semakin  maju,  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  semakin  diperlukan  utamanya  guna melindungi  konsumen  yang  beragama  Islam.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemajuan teknologi  pangan  yang  membawa  akibat  pada  banyaknya  bahan  baku  dan  bahan tambahan  yang  digunakan  untuk  memproduksi  suatu  makanan  olahan, 8 termasuk  di dalamnya bahan baku dan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan kehalalan.
Pada  dasarnya,  keberadaan  jaminan  produk  pangan  halal  berasal  dari  informasi yang  benar,  jelas,  dan  lengkap  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitas  dari  produk pangan  yang  mereka  konsumsi. 9 Pencantuman  label  halal  sebagai  hasil  dari  sebuah produk  yang  bersertifikat  halal  membantu  konsumen  dalam  menyeleksi  jenis  produk makanan  yang  hendak  dikonsumsi.  Oleh  karena  itu,  pencantuman  label  halal  harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan hak-hak konsumen. Selain untuk menjamin aspek kesehatan, produk halal  juga  berperan  sebagai  bentuk  pemberian  jaminan  perlindungan  dan  kepuasan batiniah masyarakat di Indonesia. 10
Konsumen  sebagai  pengguna  akhir (end  user) dari  suatu  produk  pangan  perlu meneliti  dan  menilai  produk  yang  akan  dikonsumsinya  secara  detail  dan  hati-hati.
7 May Lim Charity, “ Jaminan Produk Halal di Indonesia ”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, 2017, hlm
100.
8 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Seri Disertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, November 2015, hlm. 93.
9 KN Sopyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia , ASWAJA Presindo, Cetakan I, Agustus 2014, hlm. 239.
10 Ibid, hlm. 240.
Kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk  yang  tidak  berlabel  halal,  secara  relatif  berdampak  buruk  bagi  kesehatan, sedangkan  secara  batin,  mengkonsumsi  produk  yang  tidak  halal  mengakibatkan konsumen melanggar perintah agama. Keputusan untuk mengkonsumsi produk pangan tertentu seharusnya tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis atau harga yang murah. Bagi konsumen yang beragama Islam faktor kehalalan  seharusnya  menempati  urutan  pertama  dalam  menentukan  produk  pangan mana yang akan dikonsumsi.

## PENUTUP
Pencantuman label halal atas suatu  produk pangan merupakan hal yang penting, karena  menyangkut  pelaksanaan  syariat,  yang  tidak  lain  menjadi  hak  konsumen khususnya yang beragama Islam. Pemberian sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi  kosumen. Dengan adanya sertifikat dan label halal, keuntungan yang didapat oleh konsumen adalah jaminan akan kehalalan suatu produk pangan sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan  bagi  konsumen  ketika  akan  memakai  produk  tersebut,  sedangkan  bagi produsen, dengan adanya sertifikasi halal atas suatu produk pangan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang diperdagangkan sehingga citra dan daya saing perusahaan akan meningkat. Selain itu, sertifikasi halal merupakan bentuk pertanggungjawaban  moral  produsen  pada  konsumen  bahwa  produk  yang diperjualbelikan merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi sesuai perintah agama.
Kehalalan  produk  pangan  bukan  hanya  tanggungjawab  negara  tetapi  juga masyarakat.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pendistribusian  produk  pangan  halal merupakan  hal  yang  sangat  diharapkan  agar  masyarakat  memperoleh  jaminan  bahwa produk pangan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Dukungan masyarakat terhadap program-program yang diadakan pemerintah  dalam rangka mensosialisasikan tentang sertifikasi  produk  halal  memegang  peranan  penting  guna  mendorong  pelaku  usaha melakukan  sertifikasi  kehalalan  atas  produk  pangan  yang  diproduksi  dan  atau didistribusikannya.

## Saran
Pemerintah (Negara) dalam hal ini Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan  pengawasan  Ekstra  kepada  para  produsen  atau  pelaku  usaha  yang  akan mengedarkan barangnya kepada konsumen untuk membedakan mana barang yang halal dan tidak halal, sesuai dengan keinginan masyarakat muslim.
Dalam UU No 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal ini, belum diatur Sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal, untuk itu pemerintah segara  membuat  aturan  terbaru  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  Usaha  yang tidak mengajukan sertifikasi Halal. Lebih teliti lagi dalam memilih produk makanan yang halal  dengan  memperhatikan  logo/label  halal  pada  kemasan  makanan  dan memperhatikan  kandungan/ ingredients bahan-bahan  dalam  suatu  produk  makanan
apakah  layak  di  konsumsi  atau  tidak  berdasarkan  syariat  Islam.  Untuk  Pelaku UsahaSegera mendaftarkan produk yang akan di perjualbelikan ke LPH agar mendapat sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad Sarwat, Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan , Jakarta:
Gramedia, 2013.
Zulham, Peran  Negara  Dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk Halal , Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
KN Sopyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan   Implementasi  di Indonesia , ASWAJA Presindo, Cetakan I, Agustus   2014.

## Jurnal
May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, Jurnal Legislasi   Indonesia,  Vol.  14, No. 01, 2017.

## Tesis/Disertasi
Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi
Produk Halal: Studi  Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik Majelis Ulama   Indonesia, Seri Disertasi,
Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN
Walisongo, November 2015.

## Sumber Lain
Kemenag.go.id, “ Penjelasan
Tentang
JPH dalam UU Cipta Kerja” , https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk- halal-  dalam-uu-cipta-kerja.html.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan  dan  Kosmetika, Pedoman  Untuk Memperoleh   Sertifikat  Halal ,  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa Tengah.
Mohamad Final Daeng, Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal , Sleman: Kompas Post, Edisi 14 Juni 2009.