Mei 2020

## INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PARTISIPATIF DI KABUPATEN MADIUN
Pertiwi Liliyani, Tanjung Nugroho, Dwi Wulan Titik Andari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jalan Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  inventory  of  Land  Tenure,  Ownership,  Use,  and  Utilization  (IP4T)  which  is conducted  by  the  City/Regency  Land  Office,  often  constrained  by  limited  human  resources  and State Budget (APBN). For the solution to solve the limited human resources and APBN, in the IP4T implementation,  then  it  needs  to  conduct  an  activity  based  on  the  participation  of  society.  An activity based on the participation of society is called the Participatory IP4T, in the context of IP4T. This research aims to find out the stages of the Participatory IP4T activity which involves parties, as well as to find out the benefits of the Participatory IP4T results for the  Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity in Madiun Regency. This research used the descriptive method with the qualitative  approach.  The  research  results  showed  that  the  stages  of  Participatory  IP4T  consist  of four  stages  namely:  (1)  Planning  Stage,  (2)  Preparation,  (3)  Implementation,  and  (4)  Supervision, Monitoring and Evaluation. The results of the Participatory IP4T activity was (1) Work Map which can  be  useful  as  the  work  map  for  the  PTSL  activity,  (2)  the  textual  and  juridical  data,  can  be utilized for the initial data of the PTSL data. The PTSL in Madiun Regency  was supported by the existence of the Participatory IP4T activity.
Keywords: participatory IP4T, APBN, PTSL.
Intisari: Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan  Pemanfaatan  Tanah  (IP4T)  yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  terbatas.  Solusi  untuk  mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dan APBN yang terbatas dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya  kegiatan  berbasis  partisipasi  masyarakat.  Kegiatan  berbasis  partisipasi  masyarakat , yang  dalam  konteks  IP4T  disebut  IP4T  Partisipatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tahapan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  yang  melibatkan  para  pihak  serta  mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten  Madiun.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tahapan  IP4T Partisipatif terdiri 4 tahapan yaitu: (1) Tahapan Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pelaksanaan, dan (4) Supervisi,  Monitoring  dan  Evaluasi.  Hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  berupa:  (1)  Peta  Kerja  yang dapat  berguna  sebagai  peta  kerja  kegiatan  PTSL,  (2)  Data  yuridis  dan  tekstual  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  data  awal  data  PTSL.  PTSL  di  Kabupaten  Madiun  didukung  oleh  adanya kegiatan IP4T Partisipatif.
Kata Kunci: IP4T partisipatif, APBN, PTSL.

## A. Pendahuluan
Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan  Pemanfaatan  Tanah  (IP4T) yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  sering  terkendala  oleh sumberdaya  manusia  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang terbatas.  Bila  menunggu  dari  APBN  maka  dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk mewujudkan setiap desa/kelurahan di kabupaten/kota melaksanakan IP4T. Sementara itu

## 158 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
banyak  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  selain  IP4T,  seperti Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  dan  Kegiatan  Pertanahan  lainnya. Solusinya  untuk  mengatasi  keterbatasan  dalam  pelaksanaan  IP4T,  maka  perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang disebut IP4T Partisipatif.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  telah  melaksanakan  kegiatan  berbasis partisipasi  masyarakat  melalui  kegiatan  IP4T.  IP4T  Partisipatif  yang  telah  dilaksanakan merupakan  wujud  partisipasi  masyarakat , dengan  terselenggaranya  IP4T  Partisipatif  di Kabupaten Madiun maka Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai pilot project IP4T Partisipatif. Hasil kegiatan kegiatan IP4T Partisipatif tersebut dapat membuka peluang untuk mendukung program Presiden Joko Widodo melalui kegiatan PTSL.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tahapan  kegiatan  IP4T Partisipatif  yang  melibatkan  para  pihak  serta  mengetahui  manfaat  dari  hasil  IP4T Partisipatif  untuk  kegiatan  PTSL.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dibentuk  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Untuk  menjawab  rumusan masalah pertama, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini dapat diketahui pihak yang terlibat, sumber dana, tahapan kegiatan IP4T Partisipatif, kendala-kendala kegiatan IP4T Partisipatif. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua,  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Dengan  analisis  ini  dapat diketahui manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan IP4T Partisipatif, pemanfaatan data IP4T Partisipatif serta manfaat kegiatan IP4T Partisipatif untuk mendukung kegiatan PTSL di Kabupaten Madiun.
Pemilihan  lokasi  penelitian  di Kabupaten  Madiun  dikarenakan  Kabupaten  Madiun menjadi pilot  project kegiatan  IP4T  Partisipatif.  Lokasi  penelitian  difokuskan  di  tiga  (3) lokasi  IP4T  Partisipatif.  Lokasi  penelitian  tersebut  adalah  Desa  Banaran,  Kecamatan Balerejo;  Desa  Sumberbening,  Kecamatan  Balerejo  dan  Desa  Sidorejo,  Kecamatan Kebonsari.  Ketiga  desa  tersebut  merupakan  Desa  yang  mendapatkan  program  IP4T Partisipatif  terbaik  di  Kabupaten  Madiun  dalam  acara Awarding Desa  Mawacara  tahun 2018.
Subjek  penelitian  ini  merupakan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  IP4T Partisipatif  dan  PTSL  Tahun  2018.  Informan  pada  penelitian  ini  adalah  individu  yang mampu memberikan informasi terkait dengan fenomena yang diteliti yaitu kegiatan IP4T Partisipatif  dan  kegunaannya  dalam  mendukung  PTSL.  Pada  penelitian  ini  informan, terdiri  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun;  Kepala  Seksi  Penataan Pertanahan, Panitia Ajudukasi PTSL (Satgas Fisik dan Satgas Yuridis) dan Kepala Subseksi Landreform  dan  Konsolidasi  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun;  Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun; Kepala Desa di 3 desa lokasi penelitian; Operator Komputer IP4T Desa di 3 desa lokasi penelitian dan 3 Pilar Desa yaitu Kepala Desa c.q. Kamituwo , Bhabinkamtibmas dan Babinsa di 3 desa lokasi penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  pencapaian  tujuan  penelitian  ini  yaitu  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  sumbernya,  data  yang  diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan,  seperti  wawancara  dengan  informan,  yang substansinya sebagaimana yang tercantum dalam interview guide .
Penelitian mengenai kegiatan IP4T sebelumnya pernah dilakukan oleh Diptyo Bagas Dyatmiko  pada  tahun  2015  yang  dituangkan  pada  skripsi  yang  berjudul  “Pelaksanaan Program  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah (IP4T)  Dalam  Menunjang  Percepatan  Pensertipikatan  Tanah  (Studi  Evaluatif  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)”. Penelitian ini menguraikan peran program IP4T  di  Kabupaten  Tebo  terhadap  pensertipikatan  tanah,  serta  menjelaskan  kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah ditinjau dari segi teknis maupun yuridis.
Penelitian  mengenai  Pemetaan  Partisipatif  berbasis  Komunitas  sebelumnya  pernah dilakukan oleh Nikke Octaria Cipta Astuti pada tahun 2018 yang dituangkan pada skripsi yang  berjudul  “Pemetaan  Partisipatif  Berbasis  Komunitas  dalam  Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan  dan Pemanfaatan  Tanah  di  Kelurahan Surodinawan  Kecamatan  Prajurut  Kulon  Kota  Mojokerto”.  Penelitian  ini  menguraikan teknis  pemetaan  partisipatif  berbasis  komunitas  dalam  pelaksanaan  IP4T,  serta menjelaskan  prospek  dan  potensi  pemetaan  partisipatif  berbasis  komunitas  dalam mendukung  kegiatan  IP4T  di  Kelurahan  Surodinawan  Kecamatan  Prajurut  Kulon  Kota Mojokerto.
Penelitian  mengenai  Pemetaan  Partisipatif  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh Anastasia Erista Purnama Wardani  pada tahun 2018 yang dituangkan pada skripsi yang berjudul  “ Participatory  Land  Registration (PaLaR)  dalam  percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi  Bali”.  Penelitian  ini  menguraikan  peran  serta masyarakat  dalam Participatory  Land  Registration (PaLaR)  dalam  rangka  percepatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  khususnya  dalam  percepatan pengumpulan data fisik untuk pembuatan peta bidang.
Pemetaan  partisipatif  yang  telah  dilaksanakan  di  berbagai  daerah  mempunyai tujuan  yang  berbeda-beda.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  menginisiasi terbentuknya  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  IP4T  Partisipatif.  Berbeda  dengan kegiatan  pemetaan  partisipatif  pada  umumnya,  di  lihat  dari  tujuan  pelaksanaannya
160 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
pemetaan  partisipatif  yaitu  untuk  memperbaiki,  membenahi  atau updating data pertanahan  serta  memperoleh  data  yang  lengkap  terkait  informasi  pertanahan  seperti penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  pemanfaatan  tanah  hingga  potensi  sengketa  tanah. Dari penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan tahapan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  serta  manfaat  dari  hasil  IP4T  partisipatif  yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun bagi pihak-pihak yang terlibat dan  sejauh mana hasil kegiatan IP4T Partisipatif tersebut mampu mendukung kegiatan PTSL.

## B. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Ip4t)

## 1. Pengertian IP4T
Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)  merupakan  amanat  TAP  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, khususnya Pasal 5 ayat (1.c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui  inventarisasi  dan registrasi penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  secara  komprehensif  dan  sistematis  dalam  rangka  pelaksanaan land reform. Menurut  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan Land  reform ,  kegiatan  inventarisasi  P4T didefinisikan  sebagai  kegiatan  pertanahan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  P4T dengan unit pendataan bidang tanah dalam satu desa.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Penatagunaan Tanah,  Penguasaan  Tanah  adalah  hubungan  hukum  antara  orang  per  orang,  kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Pemilikan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar (Mujiati 2015). Di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  Pasal  1,  Penggunaan  Tanah  adalah wujud  tutupan  permukaan  bumi  baik  yang  merupakan  bentukan  alami  maupun  buatan manusia.  Pemanfaatan  tanah  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai tambah  tanpa  mengubah  wujud  fisik  penggunaan  tanahnya.  Tahapan  pelaksanaan kegiatan IP4T dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan IP4T Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan IP4T Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Tahun 2018

## 2. Permasalahan Awal
Pelaksanaan  kegiatan  IP4T  Tahun  Anggaran  2018  di  daerah  dilaksanakan  oleh Bidang/Seksi  Penataan  Pertanahan.  Akar  permasalahan  kegiatan  IP4T  yang  selama  ini dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  adalah:  (1)  keterbatasan sumberdaya  manusia  dan  (2)  keterbatasan  dana.  Akar  permasalahan  tersebut  tidak  bisa dibiarkan  begitu  saja  dan  harus  segera  dicarikan  solusi.  Apabila  permasalahan  tersebut tidak  bisa  diatasi,  maka  Kantor  Pertanahan  harus  melaksanakan  kegiatan  IP4T  dalam kondisi sumberdaya yang terbatas sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan kebijakan satu peta.
Kontrol Kualitas Pengumpulan Data P4T, Sket dan Toponimi Pengumpulan Data Potensi Desa SKMPP& Laporan Triwulan Analisa Data PENYULUHAN Laporan IP4TDesa Pembuatan Peta P4T PERSIAPAN (Kantah) PELAKSANAAN (Kantah) SUPERVISI,MONITORING DAN EVALUASI (Kantah & /Kanwil) SUPERVISI , MONITORING DAN EVALUASI (Ditjen Penataan Agraria) Penyusunan POK Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana Penyusunan Jadwal Kegiatan Persiapan Administrasi dan Keuangan Pembuatan Peta Kerja
162 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi

## 3. Cara Mengatasi atau Kebijakan
Solusi kebijakan yang dapat diambil untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  IP4T telah  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun,  yang  berupa  IP4T Partisipatif.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  berhasil  menyiasati  kendala permasalahan  pelaksanaan  kegiatan  IP4T  yang  selama  ini  dilaksanakan.  Permasalahan sumberdaya  manusia  diatasi  dengan  keterlibatan  Forkopimda,  SKPD  dan  Pemerintah Desa.  Dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  IP4T  yang  selama  ini  hanya  mengandalkan dana  dari  APBN  dapat  teratasi.  Peraturan  Bupati  Nomor  32  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun, merupakan bentuk nyata keseriusan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Madiun  untuk  mewujudkan  kebijakan  satu peta.  Peraturan  tersebut  memuat  ketentuan  dimana  pada  Pasal  17  huruf  h,  menyatakan bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dapat  dipergunakan  untuk  biaya  penyelenggaraan bidang pemerintahan, salah satu diantaranya adalah untuk biaya IP4T Partisipatif.

## C. IP4T Partisipatif

## 1. Pengertian kegiatan IP4T Partisipatif
Berdasarkan Standard  Operating  Procedures (Jaringan  Kerja  Pemetaan  partisipatif 2014,  10),  Partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental  dan  emosi  banyak  pihak  untuk mencapaian  tujuan  dan  ikut  bertanggung  jawab  di  dalamnya  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  dan  juga  ikut  memikul  tanggung  jawab  sesuai  dengan  tingkat  kematangan dan tingkat kewajibannya. Menurut Gessa Di Stefano  (2008) sebagaimana dikutip Aisiyah (2015),  Pemetaan  partisipatoris  adalah  satu  metode  pemetaan  yang  menempatkan masyarakat  sebagai  pelaku  pemetaan  wilayahnya,  sekaligus  juga  akan  menjadi  penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri.
IP4T  Partisipatif  merupakan  kerja  bersama  secara  kolaborasi  antara  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  (Forkopimda),  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan. IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun memiliki landasan  kekompakan  antar  instansi  yang  terlibat  sehingga  kegiatan  tersebut  berhasil menyatukan  dan  memperkuat  kerjasama  seluruh  elemen  yang  terlibat,  terutama  Tim Pelaksana  Desa/Kelurahan  IP4T  Partisipatif  3  Pilar  Desa  yaitu  yaitu  Kepala  Desa  c.q. Kamituwo , Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan deliniasi bidang tanah di peta kerja IP4T Partisipatif dan dalam pendataan data IP4T Partisipatif. Melalui kegiatan IP4T Partisipatif  diharapkan  implementasi  kebijakan  Satu  Peta  ( One  Map  Policy )  mampu terwujud dan menuju kadaster lengkap.

## 2. Bentuk Dukungan
Pelibatan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  IP4T  Partisipatif  juga  memiliki fungsi  penganggaran,  selain  itu  keterlibatan  para  pihak  tersebut  dikarenakan  SDM  di Kantor Pertanahan terbatas. Kantor Pertanahan tidak akan mampu menangani banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.  Pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun didukung oleh beberapa peraturan yang dibuat untuk mendukung kebijakan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Peraturan  Bupati  Nomor  32  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Pertauran  Bupati Madiun  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.
b. Kesepakatan  Bersama  antara  Pemerintah  Kabupaten  Madiun,  Komando  Distrik Militer  0803/Madiun,  Kepolisian  Resort  Madiun,  Kepolisian  Resort  Madiun  Kota, Kejaksaan  Negeri  Madiun  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  tentang Kerjasama  Pelaksanaan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan  dan Pemanfaatan  Tanah  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun.  Kesepakatan  bersama  ini bertujuan  membangun  infrastruktur  spasial  dasar  berbasis  desa/kelurahan  untuk mewujudkan data bidang tanah di seluruh Kabupaten Madiun melalui kegiatan IP4T Partisipatif,  dengan  kata  lain  kesepakatan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  sinergitas  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki  guna  mewujudkan kebijakan satu peta di Kabupaten Madiun.
c. Keputusan  Bupati  Nomor  188.45/KPTS/402.013/2018  tentang  Tim  Kerja  Bersama Inventarisasi  Penguasaaan,  Pemilikan,  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah Partisipatif Tahun anggaran 2018.
Kegiatan  IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  mendapat  dukungan  dari Forkopimda  Kabupaten  Madiun,  bentuk  dukungan  tersebut  yaitu  dengan    adanya peraturan-peraturan  yang  tersebut  di  atas.  Dukungan  selanjutnya  adalah  terkait  dengan pendanaan. Dana kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun, bersumber dari APBN, APBD dan ADD dengan perincian sebagai berikut:
a. Dana APBN yang ada pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun digunakan untuk membiayai kegiatan IP4T di 8 kelurahan mengingat kelurahan tidak memiliki ADD.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Madiun  yang  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  IP4T Partisipatif  di  8  kelurahan  di  Kabupaten  Madiun  akan  didanai  DIPA  APBN  Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
164 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
b. Dana  APBD  Pemkab  Madiun  digunakan  untuk  penyediaan  citra  satelit  dengan resolusi tinggi sebagai peta kerja, penghonoran Tim Pengarah dan Tim Teknis, serta pelaksanaan FGD yang terkait dengan kegiatan IP4T Partisipatif.
c. Dana  ADD  pada  tiap  desa  (sejumlah  198  desa)  digunakan  untuk  operasional lapangan, seperti honorarium petugas pelaksana, pencetakan peta kerja, pelatihan.

## 3. Tahapan Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun
Kegiatan  IP4T  partisipatif  Tahun  Anggaran  2018  berada  pada  APBD  Pemerintah Kabupaten  Madiun  dan  APBDes  Pemerintah  Desa  se-Kabupaten  Madiun  serta  DIPA Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun.  Pelaksanaan  kegiatan  IP4T  partisipatif dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  tahapan,  yaitu:  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan serta supervisi, monitoring dan evaluasi (monev). Tahapan Kerja Bersama IP4T Partisipatif Kabupaten  Madiun  telah  dilaksanakan  secara  simultan  mulai  dari  akhir  tahun  2017 sampai akhir tahun 2018.
Pelaksanaan  Kegiatan  IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  membutuhkan  peta kerja.  Citra  Satelit  yang  digunakan  untuk  Peta  Kerja  IP4T  Partisipatif  merupakan  Citra Satelit resolusi 0,7 m yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).  Penerapan  teknis  di  lapangan,  deliniasi  atau  gambar  bidang  tanah  pada  peta kerja dilakukan oleh Kamituwo . Pelaksanaan deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar Desa menggunakan pena atau spidol dengan warna putih, hal tersebut dimaksudkan agar bidang tanah yang dideliniasi oleh 3 Pilar Desa dapat terlihat dengan jelas. Peta Kerja yang  digunakan  3  Pilar  Desa  dalam  proses  deliniasi  bidang  tanah  merupakan  peta  citra yang  telah  dicetak  terlebih  dahulu  oleh Kamituwo dibantu  Pihak  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Madiun.  Selama  pelaksanaan  deliniasi  bidang tanah,  3 Pilar Desa  diwajibkan melakukan  konfirmasi  batas  bidang  tanah  kepada  pemilik  untuk  memastikan  bidang tanah  yang  dideliniasi  telah  sesuai  dilapangan.  3  Pilar  Desa  Desa  dalam  pelaksanaan deliniasi bidang tanah harus mencantumkan Nomor Inventarisasi (NIS) di peta citra pada tengah-tengah  bidang.  3  Pilar  Desa  dalam  proses  pendataan  meminta  kepada  pemilik tanah  berupa  fotokopi  KTP/Kartu  Keluarga,  SPPT  PBB,  dan  Sertipikat  (bagi  yang  sudah bersertipikat) yang nantinya akan diberikan kepada operator desa untuk dilakukan entry data.
Wawancara  dan  atau  Pendataan  IP4T  Partisipatif  masing-masing  bidang  tanah  di seluruh dusun/lingkungan di lapangan berdasarkan Form IP4T dilakukan oleh Kamituwo , dengan  didampingi  Babinsa  dan  Bhabinkamtibmas.  Bidang  tanah  prioritas  pendataan yaitu (1) Bidang Tanah Keagaman (Rumah Ibadah), (2) Bidang Tanah Aset Pemerintah, (3) Bidang Tanah Sengketa, Konflik, dan atau Perkara, dan (5) Bidang Tanah  Klaster 1 (K1),
Klaster  2  (K2),  Klaster  3  (K3)  dan  Klaster  4  (K4)  PTSL.  K1  yaitu  bidang  tanah  yang  data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah. K2 yaitu yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.  K3  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  tidak  dapat dibukukan  dan  diterbitkan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  karena  subjek  dan  atau  objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.  K4  yaitu  bidang  tanah  yang  objek  dan  subjeknya  sudah  terdaftar  dan  sudah bersertipikat Hak Atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  atau  terdapat  perubahan  data  fisik,  wajib dilakukan  pemetaannya  ke  dalam  Peta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  K4 merupakan  kegiatan  dalam  rangka  pembangunan  sistem  pemetaan  bidang  tanah  dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. Form IP4T yang akan digunakan  untuk  pendataan  bidang  tanah  di  seluruh  dusun/lingkungan  dicetak  oleh Kamituwo dibantu  pihak  desa/kelurahan. Entry data  pada  aplikasi  IP4T  Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang khusus menangani IP4T Partisipatif. Entry data dilakukan  per  masing-masing  dusun,  sehingga  setiap  dusun/lingkungan  memiliki  satu aplikasi excel .
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam Pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Madiun. Koordinasi tersebut dapat membangun  komunikasi  dengan  unsur  pimpinan  daerah,  sehingga  mereka  berkenan mendukung  IP4T  Partisipatif,  selain  itu  dapat  terbentuk  hubungan  dan  kepercayaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan Bupati Madiun, Komandan Kodim 0803/Madiun, Kepala Kepolisian Resort Madiun dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kepala Desa, Kepala Dusun, Bhabinkamtibmas, Babinsa, operator komputer IP4T desa,  dan  masyarakat  desa,  sehingga  mereka  berkenan  memendukung  pelaksanaan kegiatan  IP4T  Partisipatif.  Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018.

## 4. Kendala-Kendala IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun
Pelaksanaan  IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  tidak  luput  dari kendala/hambatan.  Berikut  ini  adalah  kendala-kendala  Kegiatan  IP4T  Partisipatif  di Kabupaten Madiun, yaitu:
a. Berdasarkan  kebijakan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  menetapkan akan  mendanai  kegiatan  IP4T  Partisipatif  di  8  kelurahan  sebanyak  14.000  bidang

## 166 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
akan  tetapi    Kementerian  ATR/BPN  hanya  bersedia  mendanai  8000  bidang  di  8 kelurahan  sehingga  Kepala  Kantor  Pertanahan  meminta  tambahan  kuota  kepada Kepala  Kantor  Wilayah  ATR/BPN.  Kepala  Kantor  Wilayah  ATR/BPN  memutuskan untuk  memberi  anggaran  bagi  sisa  bidang  tanah  yang  belum  tercover  dana  APBN yang diberikan oleh Kementerian di 8 kelurahan dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif tersebut.
b. Citra  Satelit  yang  digunakan  sebagai  peta  kerja  IP4T  Partisipatif  merupakan  citra satelit  dengan  resolusi  0,7  m  dari  LAPAN.  Pengadaan  Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi (CSRT) 0,3 m terbentur peraturan pengadaan citra LAPAN. Idealnya citra satelit yang digunakan untuk peta kerja IP4T Partisipatif adalah citra satelit dengan resolusi 0,3 m, akan tetapi LAPAN hanya dapat menyediakan citra satelit dengan resolusi 0,7 m.
c. Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Madiun  melarang  adanya  pelatihan  terhadap  utusan masing-masing  peserta  pelatihan  dari  Pemerintah  Desa.  Hal  ini  dikarenakan  dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan tersebut merupakan dana yang berasal dari ADD. Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Madiun beranggapan  bahwa  Kantor  Pertanahan tidak  boleh  menerima  dana  pelatihan  tersebut.  Masing-masing  pemerintah  desa menyiapkan  dana  berkisar  35  juta  rupiah  hingga  200  juta  rupiah.  Variasi  dana tersebut terjadi karena jumlah peserta yang dikirim untuk pelatihan dan luas wilayah desa  yang  berbeda-beda.  Luas  wilayah  desa  ini  akan  mempengaruhi  banyaknya jumlah lembaran citra satelit yang akan dibutuhkan untuk peta kerja IP4T Partisipatif.
d. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melarang adanya pelatihan yang disenggarakan atas kerjasama Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan Ketua ISI Provinsi Jawa Timur sehingga berpotensi menimbulkan conflict of interest.
e. Workshop IP4T  Partisipatif  belum  berjalan  efektif. Workshop IP4T  Partisipatif merupakan alternatif kegiatan yang diajukan  Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan  mendapatkan  persetujuan  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Madiun.  Pelatihan Workshop IP4T Partisipatif dilakukan selama 2  hari yaitu tanggal 20-21 Februari 2018 yang  diikuti  oleh  perangkat  desa  di  Pendopo  Kabupaten  Madiun.  Dalam pelaksanaannya, workshop tersebut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama kelompok pelaksana  kegiatan  IP4T  Partisipatif  desa/kelurahan  yaitu Kamituwo ;  dan  kedua kelompok operator desa yaitu perangkat desa yang ditugaskan entry dan pengolahan data hasil pendataan IP4T Partisipatif. Workshop IP4T Partisipatif hanya 2 hari tersebut dirasa  masih  kurang  oleh  peserta  kegiatan workshop .  Ilmu  yang  didapat  belum terserap dengan maksimal.
Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak dalam Penerapan Aplikasi SIAP 167
f. Keterbatasan  petugas  Kantor  Pertanahan  sehingga  pendampingan  ke  pelaksana kegiatan  IP4T  Partisipatif  kurang  maksimal  saat  di  lapangan.  Petugas  kantor pertanahan  sudah  berupaya  untuk  selalu  memberikan  solusi  dan  saran  ketika pemerintah  desa  atau Kamituwo kesulitan  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  melalui Whatsapp Group (WA) atau bisa datang langsung ke Kantor Pertanahan. Hal tersebut dimaksudkan agar Kamituwo dapat menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan IP4T Partisipatif baik kendala maupun progress pelaksanaan IP4T Partisipatif.

## 5. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan IP4T Partisipatif
Pelaksanaan  IP4T  yang  selama  ini  terkendala  masalah  sumberdaya  manusia,  tidak lagi  menjadi  masalah  untuk  pelaksanaan  kegiatan  IP4T  di  Kabupaten  Madiun.  Hal tersebut  dikarenakan  banyak  pihak  yang  ikut  terlibat  dalam  pelaksanaannya.  Pelaksana Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: a) Tim Pengarah: Forkopimda  Kabupaten  Madiun;  b)  Tim  Teknis:  Instansi  teknis  terkait  (Bappeda,  Dinas PMD,  Bapenda,  Kantor  Pertanahan,  Dinas  PUPR,  dll);  c)  Tim  Pelaksana:  3  Pilar  Desa, terdiri  dari  Kepala  Desa  c.q.  Kepala  Dusun  (didampingi  Sekdes),  Babinsa  dan Bhabinkamtibmas.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  Kegiatan  IP4T  Partisipatif  desa/kelurahan  di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

## a. Pemilik Tanah
Berkaitan dengan kegatan IP4T Partisipatif pemilik tanah diwajibakan untuk:
1) Memasang tanda batas berdasarkan persetujuan tetangga batas, dan pemeliharaannya;
2) Memberikan  informasi  kepada  petugas  IP4T  Partisipatif  terkait  data  tanah  yang dimilikinya untuk proses pendataan IP4T Partisipatif;
3) Memberikan  atau  menunjukkan  dokumen  dan  alas  hak  untuk  proses  pendataan IP4T Partisipatif sebagai bukti kepemilikan. Misalnya fotokopi KTP/Kartu Keluarga,
SPPT PBB, dan Sertipikat atau fotokopinya untuk bidang tanah yang bersertipikat.

## b. Kepala Desa
Kegiatan  IP4T  Partisipatif  kepala  desa  memiliki  tugas  untuk  mengarahkan perangkat  desa,  3  pilar  desa  dan  operator  desa  agar  saling  bersinergi  dan  berkerjasama sebagai pelaksana kegiatan IP4T Partisipatif.

## c. Perangkat Desa
Berkaitan dengan kegatan IP4T Partisipatif perangkat desa bertugas untuk:
1) Cetak Form Pendataan  IP4T  Partisipatif  (4  lembar)  sejumlah  bidang  tanah  di dusun/lingkungan masing-masing;
168 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
2) Cetak surat tugas kegiatan IP4T Partisipatif dari kepala desa;
3) Mengelola ADD untuk kegiatan IP4T Partisipatif;
4) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan Tim IP4T Partisipatif;
5) Membantu pengisian Form Pendataan IP4T Partisipatif;
6) Koordinasi dengan RT, RW dan warga dalam kegiatan IP4T Partisipatif .

## d. Kamituwo
Kamituwo  memiliki  legitimasi  yang  tinggi  dan  oleh  masyarakat  diakui  sebagai orang  yang  paling  mengetahui  seluk  beluk  tanah  di  dusunnya,  terutama  untuk  tanah belum terdaftar. Berkaitan dengan kegatan IP4T Partisipatif Kamituwo bertugas untuk:
1) Cetak Form Pendataan;
2) Persiapkan ATK atau keperluan lain untuk lapangan;
3) Mensosialisasikan kegiatan IP4T Partisipatif kepada masyarakat;
4) Mengunjungi pemilik tanah untuk mengumpulkan data IP4T dengan wawancara di seluruh dusun/lingkungan berdasarkan Form IP4T Partisipatif;
5) Melakukan  pengisian Form Pendataan  dan  menyerahkan  hasilnya  pada  operator desa untuk dilakukan entry data;
6) Melakukan  deliniasi  bidang  tanah  pada  citra  satelit  resolusi  tinggi  sesuai  yang ditunjukkan pemilik tanah yang diwawancara di peta kerja;
7) Mencantumkan  Nomor  Inventarisasi  (NIS)  di  peta  kerja  dan Form pendataan  IP4T
Partisipatif.  NIS  merupakan  nomor  referensi  sebagai  tanda  pengenal  khusus  yang diberikan  untuk  setiap  bidang  tanah  yang  bersifat  unik  atau  tunggal  untuk  setiap bidang tanah di seluruh obyek IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun.

## e. Bhabinkamtibmas dan Babinsa
Bhabinkamtibmas  merupakan  petugas  Polri  yang  bertugas  di  tingkat desa/kelurahan.  Babinsa  merupakan  aparat  TNI  AD  yang  bertugas  di  tingkat desa/kelurahan.  Berkaitan  dengan  kegatan  IP4T  Partisipatif  Bhabinkamtibmas  dan Babinsa memiliki tugas untuk:
1) Mensosialisasikan kegiatan IP4T Partisipatif kepada masyarakat;
2) Mengunjungi pemilik tanah dan melakukan pengumpulan data pertanahan dengan menggunakan  formulir  IP4T  Partisipatif  untuk  meminimumkan  potensi  sengketa, konflik  dan  perkara  pertanahan  serta  meningkatkan  kualitas  dokumen  yang dihasilkan dengan wawancara di seluruh dusun/lingkungan;
3) Melakukan deliniasi bidang tanah pada citra satelit resolusi tinggi;
4) Menyelesaikan masalah dan sengketa tanah di lapangan dengan melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa;
5) Mengamankan kegiatan dari hal-hal non teknis, misalnya LSM, wartawan, pengaruh pilkada, dan sebagainya;
6) Bagi  Bhabinkamtibmas  yaitu  Perwakilan  Satgas  AMANAH  (anti  mafia  tanah), dengan menekankan kepada warga agar tidak memberikan keterangan tidak benar dalam pengajuan sertipikat, karena merupakan perbuatan melawan hukum;
7) Menginput data kedalam aplikasi BREM online untuk Bhabinkamtibmas.
f. Operator Desa (Staf Kantor Pemerintah Desa)
Operator  Desa  memiliki  tugas  untuk  melakukan entry data  IP4T  Partisipatif sejumlah dusun/lingkungan dengan aplikasi ( excel ).
3  Pilar  Desa  dalam  melakukan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  membantu  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Madiun  dalam  pendataan  P4T  berdasarkan Form IP4T  sehingga memudahkan  pelaksanaan  kegiatan  IP4T  Partisipatif.  Pendataan  di  lapangan  dilakukan oleh Kamituwo didampingi  atau  dibantu  Babinsa  dan  Bhabinkamtibmas.  Pengumpulan data  P4T  di  lapangan  melalui  metode door to  door kepada  pemilik  tanah  bersama  3  Pilar Desa  sehingga  petugas  yang  melakukan  pendataan  dapat  mengetahui  kondisi  fisik  di lapangan  terutama  terkait  data  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Selama  proses pendataan  kegiatan  IP4T  Partisipatif,  petugas  inventarisasi  diwajibkan  membubuhkan tandatangan  di  daftar  isian  IP4T  Partisipatif.  Pemilik  tanah  diwajibkan  memberikan fotokopi  KTP/Kartu  Keluarga,  SPPT  PBB,  dan  Sertipikat  untuk  bidang  tanah  yang bersertipikat kepada 3 Pilar Desa selama proses pendataan di lapangan.
Pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  pihak  yang  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  IP4T  Partisipatif  sebab  ujung  tombak  mengenai  data-data  pertanahan  yang ada  di  desa,  sehingga  keterbukaan  desa  untuk  menyediakan  data  merupakan  kunci utama.  Demi  mensukseskan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  tersebut  pemerintah  desa  di  Desa Banaran, Sumberbening dan Sidorejo membentuk tim sebagai tenaga pendukung kegiatan IP4T Partisipatif  yang  terdiri  dari  perangkat  desa.  Perangkat  desa  memiliki  peran  dalam mempersiapkan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  baik  itu  mencetak Form pendataan  IP4T Partisipatif  dan  tugas-tugas  lainnya  sesuai  dengan  tugasnya  dalam  kegiatan  IP4T Partisipatif.  Perangkat  desa  di  Desa  Banaran,  Sumberbening  dan  Sidorejo  merupakan tenaga  pendukung  yang  ikut  serta  membantu  3  Pilar  Desa  dalam  mempersiapkan maupun ikut melaksanakan pendataan kegiatan IP4T Partisipatif.

## D. Hasil Kegiatan IP4T Partisipatif
Hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  berupa  peta  dan  daftar  isian  secara  digital.  Daftar isian hasil kegiatan IP4T Partisipatif merupakan survey data lapangan yang dilakukan oleh

## 170 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
3  Pilar  Desa.  Daftar  isian  tersebut  dijadikan  data  tekstual  yang  ditabulasi  dalam  format excel . Data tekstual P4T yaitu tabel data P4T. Peta kerja yang bereferensi dari Peta Dasar Pendaftaran  dari  Kantor  Pertanahan,  dan  Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi.  Peta  Kerja  hasil kegiatan IP4T Partisipatif merupakan hasil deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar  Desa  dimana  peta  tersebut  adalah  peta  non  kadastral.  Data  spasial  kegiatan  IP4T Partisipatif  berupa  4  macam  Peta  Tematik,  yaitu  Peta  Pemilikan,  Peta  Penggunaan,  Peta Penguasaan,  dan  Peta  Pemanfaatan  Tanah.  Hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan utuk merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan dan pengendalian  kegiatan  pertanahan  dan  perumusan  kebijakan  teknis  secara  operasional dalam  usaha  memperbaiki  struktur  P4T  di  tingkat  desa/kelurahan.  Secara  rinci rekapitulasi pendataan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rincian Rekapitulasi Pendataan IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun Tahun 2018
No Kecamatan Target Realisasi Persentase (%) 1 Balerejo 32,154 20,063 62,39 2 Dagangan 31,265 10,778 34,47 3 Dolopo 31,578 10,674 33,8 4 Geger 31,583 7,008 22,18 5 Gemarang 20,476 5,323 25,99 6 Jiwan 30,044 13,335 44,38 7 Kare 22,214 4,848 21,82 8 Kebonsari 35,474 22,21 62,6 9 Madiun 21,713 9,036 41,61 10 Mejayan 22,345 9,241 41,35 11 Pilangkenceng 30,911 4,896 15,83 12 Saradan 32,82 6,056 18,45 13 Sawahan 15,856 4,541 28,63 14 Wonoasri 18,11 3,477 19,19 15 Wungu 30,581 7,3 23,87 Jumlah 407,124 138,786 34,08
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 2018

## E. Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif
Hasil kegiatan IP4T Partisipatif dapat untuk dimanfaatkan berbagai pihak. Manfaat hasil kegiatan IP4T yang selama ini hanya diperuntukkan bagi Kantor Pertanahan menjadi hal  yang  biasa,  akan  tetapi  kegiatan  IP4T  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  akan memberi  manfaat  bagi  pihak  lain  yang  terlibat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan IP4T menjadi sesuatu hal yang menarik. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif tidak hanya dapat dimanfaatkan  oleh  Kantor  Pertanahan,  melainkan  dapat  memberi  manfaat  bagi  pihak-
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif. Pemanfaatan data IP4T Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  adalah  sebagai:  (1)  Peta  Kerja  PTSL  dan  data  awal kegiatan  PTSL,  (2)  penyiapan  data  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  (3) potensi updating Peta  Blok  PBB,  (4)  potensi  peninjauan  kembali  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  berbasis  bidang,  (5)  perizinan berbasis bidang, (6) Peta Batas Desa, (7) Peta Teritorial berbasis bidang, serta (8) Deteksi dini sengketa tanah.

## F. Manfaat Kegiatan IP4T Partisipatif Guna Mendukung PTSL
Pemanfaatan  hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Madiun  salah  satunya  adalah  untuk  mendukung  adanya  kegiatan  PTSL.  Kegiatan  IP4T Partisipatif  tahun  2018  yang  bersamaan  dengan  pelaksanaan  PTSL  tahun  2018,  ternyata mampu saling mendukung. Kondisi ini membantu kelancaran PTSL tahun 2018, sehingga PTSL  mampu  mewujudkan  57  desa  lengkap.  Berdasarkan  Informasi  dari  Kantor Pertanahan  jumlah  bidang  perbaikan  kualitas  peta  pendaftaran  PTSL  berjumlah  61.635 bidang.  Capaian  per  tanggal  2  Januari  2019  diketahui  bahwa  PTSL  tahun  2018  di Kabupaten  Madiun  berhasil:  (1)  melakukan  Survei  sebanyak  130.727  bidang,  (2)  jumlah bidang  tanah  terdaftar sebanyak  80.964  bidang dan  (3)  menetapkan   K1  sebanyak  32.746 bidang, K2 sebanyak 2 bidang, K3 sebanyak 25.998 bidang dan K4 sebanyak 23.967 bidang.
Kegiatan  IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  mendukung  pelaksanaan  PTSL, dan PTSL didukung dengan adanya kegiatan IP4T Partisipatif. Kegiatan IP4T Partisipatif mendukung pelaksanaan PTSL dalam segi:
1. Fisik yaitu hasil dari deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar Desa dapat digunakan untuk peta kerja PTSL.
2. Yuridis  yaitu  data  tekstual  hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dapat  membantu  satgas yuridis dalam pengumpulan data yuridis. Di dalam Form IP4T Partisipatif terdapat bagian-bagian  yang  dapat  digunakan  untuk  mengisi  daftar  isian  di  DI  201, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi bidang tanah yang berkepentingan berkaitan dengan letak bidang tanah  dan  yang  berkepentingan  atas  bidang  tanah  tersebut.  Data  yang diperlukan oleh yang berkepentingan atas bidang tanah yang terdapat di Form IP4T  Partisipatif  di  antaranya  adalah  nama,  nomor  KTP/NIK,  pekerjaan, tempat  tinggal,  dan  umur.  Data  Letak  bidang  tanah  yang  terdapat  di Form IP4T  Partisipatif  di  antaranya  adalah  jalan,  RT/RW,  desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
172 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
b. Data  tentang  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  berkaitan  dengan  bukti-bukti kepemilikan/penguasaan  tanah  (berkaitan  dengan  data  perolehan  atas tanahnya  yaitu  warisan,  hibah,  tukar  menukar,  pembelian  atau  pelelangan), bukti  perpajakan,  kenyataan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  (meliputi riwayat  penguasaan,  perolehan  tanah,  penggunaan  tanah),  bangunan  di  atas tanah  (berkaitan  dengan  pemanfaatan  tanah),  status  tanah  (meliputi  data kepemilikan  yaitu  tanah  hak,  tanah  negara,  bekas  tanah  adat  perorangan, tanah bagi kepentingan umum), pembebanan atas tanahnya, perkara/sengketa atas tanah (meliputi sedang dalam perkara atau sedang dalam sengketa).
Data  IP4T  Partisipatif  dijadikan  daftar  nominatif  sebagai  data  PTSL.  Data  IP4T Partisipatif yang terdapat dalam daftar nominatif yang dapat digunakan untuk data awal PTSL adalah sebagai berikut:
1. Data  terkait  subyek  yaitu  data  pemilik  tanah  seperti  nama  pemilik  tanah,  nomor KTP, pekerjaan, domisili saat ini dari pemilik tanah.
2. Data terkait obyek yaitu
a. Letak  bidang  tanah  yang  akan  didaftarkan  seperti  jalan,  RT,  RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
b. Bukti Perpajakan seperti nomor NOP PBB.
c. Penguasaan  tanah  yaitu  pemilik,  bukan  pemilik,  badan  hukum,  maupun pemerintah,  akan  tetapi  kenyataan  penguasaan  tanah  dalam  Form  IP4T Partisipatif belum diuraikan secara detail.
d. Perolehan  tanah  yaitu  berkaitan  dengan  perolehan  tanah  tersebut  baik warisan, jual beli, tukar menukar atau yang lain.
e. Pemilikan  tanah  yaitu  terkait  bidang  tanah  tersebut  terdaftar  atau  belum terdaftar.
f. Penggunaan  tanah  seperti  penggunaan  tanah  ataupun  riwayat  penguasaan tanah (nama yang menguasai, tahun penguasaan dan cara memperoleh tanah tersebut).  Berkaitan  dengan  data  penggunaan  tanah  yang  ada  di  daftar nominatif  IP4T  nantinya  dapat  digunakan  untuk  pengisian  kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat digunakan dalam DI 201.
g. Pemanfaatan  tanah  yaitu  berkaitan  dengan  jenis  pemanfaatan  tanah  tersebut saat  ini  seperti  rumah  tinggal,  produksi  pertanian,  kegiatan  ekonomi perdagangan, jasa, fasos/fasum maupun tidak ada pemanfaatan yang nantinya dijabarkan  pemanfaatannya  berupa  rumah  tinggal,  toko,  bengkel,  kantor, sekolah, tanaman musiman, maupun jenis pemanfaatan lainnya.
h. Sengketa bidang tanah.
Manfaat  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dalam  konteks  pendaftaran  tanah  digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk mendukung pelaksanaan PTSL, yaitu:
1. Peta Kerja hasil kegiatan IP4T Partisipatif sebagai Peta Kerja di lokasi PTSL.
2. Data IP4T Partisipatif yang belum terdapat di DI 201 PTSL adalah: (1) Sketsa bidang tanah, (2) Persetujuan batas bidang tanah, (3) Uraian penguasaan bidang tanah, (4) Sanggahan/keberatan  yang  memuat  uraian  singkat  sengketa/sanggahan,  dan penyelesaian sengketa/sanggahan.
3. Kegiatan  IP4T  Partisipatif  mampu  menyediakan  data  awal  dan  peta  kerja  pada pelaksanaan  PTSL,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  IP4T  Partisipatif mendukung pelaksanaan PTSL dan kegiatan PTSL didukung oleh IP4T Partisipatif.
4. Kepala desa/kelurahan mempunyai keinginan untuk melakukan sertipikasi tanah di desa/kelurahannya,  sehingga  kepala  desa/kelurahan  mendukung  IP4T  Partisipatif sebab  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dapat  berlanjut  ke  PTSL,  sehingga  pemilik  tanah dapat memperoleh sertipikat hak atas tanah melalui PTSL.
5. Apabila  pendataan  P4T  telah  dilakukan  secara  menyeluruh  di  seluruh  wilayah Kabupaten  Madiun  maka  hasil  kegiatan  IP4T  Parisipatif  dapat  digunakan  untuk pelaksanaan  PTSL  tahun  2019,  sebab  3  Pilar  Desa  tugasnya  tidak  berhenti  sampai kegiatan IP4T Partisipatif selesai,  akan tetapi juga berlanjut pada pelaksanaan PTSL. Syarat  utama  pelaksanaan  PTSL  tahun  2019  adalah  desa  yang  ikut  PTSL  harus terlebih dahulu menyelesaikan kegiatan IP4T Partisipatif.
6. Tim  PTSL  dimudahkan  dengan  adanya  3  Pilar  Desa  dalam  proses  pendataan  IP4T Partisipatif. Hal tersebut dikarenakan:
a. Keterlibatan  3  Pilar  Desa  dalam  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dan  berlanjut  ke pelaksanaan PTSL sehingga dapat menghemat tenaga;
b. Selama  proses  pendataan,  satgas  yuridis  dibantu  oleh  3  Pilar  Desa  dan  data hasil  pendataan  IP4T  Partisipatif  dapat  dijadikan  daftar  nominatif  untuk melengkapi data PTSL sehingga dapat menghemat waktu.
7. Data  IP4T  Partisipatif  sebagai  masukan  satgas  fisik  dan  satgas  yuridis  PTSL. Modifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertahanahan Kabupaten Madiun terhadap Form Pendataan IP4T Partisipatif salah satunya memiliki tujuan agar dapat diketahui bidang-bidang  tanah  yang  termasuk  dalam  potensi  K1  hingga  K4.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk  mengetahui  data  awal  bidang-bidang  tanah  yang  akan  ikut pelaksanaan  kegiatan  PTSL,  sehingga  dapat  mempermudah  Satgas  Yuridis  PTSL

## 174 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
dalam  penentuan  Kategorisasi  PTSL.  Uraian  kategori  PTSL  dari  K1  hingga  K4  di Desa Banaran, Sumberbening dan Sidorejo dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Bidang K1-K4 PTSL di Desa Banaran, Desa Sumberbening,
dan Desa Sidorejo Tahun 2018 Lokasi Kategori PTSL Kecamatan Desa K1 K2 K3 K4 Balerejo Banaran 129 0 108 906 Sumberbening 455 0 133 1109 Kebonsari Sidorejo 652 0 1096 1352
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun,  2018
Kegiatan IP4T Partisipatif dapat mendukung pelaksanaan PTSL, karena pelaksanaan PTSL  membutuhkan  bentuk  penyediaan  data  awal  berupa  daftar  nominatif  yang merupakan  data  hasil  pendataan  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dan  peta  kerja  pada pelaksanaan  PTSL.  Faktanya  diketahui  bahwa  hasil  kegiatan  IP4T  Partisipatif  mampu menyediakan  data  tekstual  berupa  daftar  nominatif  dan  peta  kerja  pada  pelaksanaan PTSL,  sehingga  kegiatan  IP4T  Partisipatif  mampu  mendukung  pelaksanaan  PTSL  dalam segi waktu dan tenaga.
1. Waktu,  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dapat  menghemat  waktu  pelaksanaan  PTSL dikarenakan  3 Pilar  Desa  terlibat  dalam  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dan berlanjut  ke pelaksanaan  PTSL.  Tugas  3  Pilar  Desa  dalam  Pelaksanaan  PTSL  adalah  sebagai berikut:  a)  Sebagai  petugas  pengumpul  data  yuridis  (Puldadis);  b)  Tandatangan sebagai  Saksi  pembuatan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah;  c)  Data IP4T Partisipatif dapat digunakan dalam pelaksanaan PTSL sebagai data awal.
2. Tenaga,  kegiatan  IP4T  Partisipatif  dapat  menghemat  tenaga  pelaksanaan  PTSL dikarenakan keterlibatan 3 Pilar Desa dalam kegiatan IP4T Partisipatif dan berlanjut ke pelaksanaan PTSL.

## G. Penutup

## 1. Kesimpulan
Tahapan IP4T Partisipatif terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan  supervisi,  monitoring  dan  evaluasi.  Pelaksanaan  kegiatan  IP4T  Partisipatif berkoordinasi  dengan  Forkopimda  Kabupaten  Madiun,  pemerintah  desa,  kantor pertanahan  dan  masyarakat  mendukung  adanya  IP4T  Partisipatif,  sehingga  IP4T Partisipatif dapat mendukung adanya pelaksanaan PTSL.
IP4T  Partisipatif  di  Kabupaten  Madiun  merupakan  salah  satu  strategi  yang diterapkan  sebagai  upaya  memperoleh  data  P4T  yang  berbasis  bidang.  Hasil  kegiatan IP4T Partisipatif berupa Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, sedangkan  hasil  pengumpulan  data  yuridis  dan  tekstual  yang  di  tabulasi    dalam  format excel dapat  dimanfaatkan  untuk  data  awal  PTSL,  sehingga  Tim  PTSL  dapat  menghemat waktu  dan  tenaga.  Dengan  kata  lain PTSL  di Kabupaten Madiun  didukung  oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.

## 2. Saran
a. Perlu  membangun  Aplikasi  dan  Sistem  Informasi  IP4T  Partisipatif  untuk mempercepat  pelaksanaan  IP4T  Partisipatif,  apabila  IP4T  Partisipatif  akan dilaksanakan di seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota;
b. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN dapat teratasi dengan kebijakan alternatif dengan melibatkan  partisipasi masyarakat dan stakeholders, oleh  karenanya  perlu  dilaksanakan  IP4T  Partisipatif  di  seluruh  kantor pertanahan  kabupaten/kota  di  Indonesia  sebab  hasil  dari  kegiatan  P4T  Partisipatif dapat berguna untuk pelaksanan PTSL.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisiyah,  N  dkk  2015,  ‘Pemetaan  Partisipatoris  (Studi  Kasus  Kecamatan  Penawangan Kabupaten Grobogan)’, Prosiding FIT ISI 2015 .
Astuti,  NOC  2018,  ‘Pemetaan  Partisipatif  Berbasis  Komunitas  dalam  Pelaksanaan
Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan  Pemanfaatan  Tanah  di Kelurahan  Surodinawan  Kecamatan  Prajurit  Kulon  Kota  Mojokerto’,  Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahaan Nasional.
Dyatmiko, DB 2015, ‘Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  (IP4T)  dalam  Menunjang  Percepatan  Pensertipikatan  Tanah  (Studi Evaluatif  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi)’,  Skripsi    pada Sekolah Tinggi Pertanahaan Nasional.
Jaringan  Kerja  Pemetaan  Partisipatif  2014, Standard  operating  procedures  penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif , JKPP, Bogor.
Mujiati  2015,  ‘Peta P4T Hasil  Pemetaan Partisipatif  sebagai  Instrumen  Identifikasi  Tanah
Absentee ’, Jurnal Agraria dan Pertanahan , edisi i, no. 1, hlm. 59-68.

## 176 Budi Nur Cahyono, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi
Wardani, AEP 2018, ‘ Participatory Land Registration (PaLaR) dalam percepatan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Provinsi  Bali’, Seminar  Nasional  Geomatika 2018 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018.
Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan,  dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Tahun 2018.
TAPMPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.