Heriyanto & Mustofa| 211 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PASCA

## FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR
Heriyanto & Abd. Rahman Universitas Ibrahimy, Indonesia Universitas Ibrahimy, Indonesia heriyanto.muhammad@gmail.com & abd.rahman0907@gmail.com
Abstract :  Based  on  the  results  of  the  plenary  Session  of  the Situbondo  Regional  People's  Representative  Council,  it  is necessary  to  revise  the  Situbondo  Regional  People's Representative  Council  Regulation  Number  01  of  2018 concerning  the  order  of  the  Situbondo  Regional  People's Representative  Council  Regulations.  Therefore,  a  Draft Regulation  is  prepared  to  be  facilitated  by  the  East  Java Governor.  There  are  several  important  points  that  became notes  for  the  post-facilitation  facilitation  of  the  Governor  of East  Java  to  be  included  in  the  material  for  the  rules.  The purpose  of  this  service  is  to  direct  the  preparation  of regulations  in  accordance  with  the  hierarchical  rules  of legislation.  This  outreach  program  used  the  juridical – normative  method through  the  approach  of  legislation.  The results  of  this  outreach  program  are  in  the  form  of  a  draft regulation for the Situbondo Regional People's
Representative Council.
Keywords :  Penyusunan  Tata  Tertib,  Pendampingan  Tata
Heriyanto & Mustofa| 212 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat

## Pendahuluan
Kewenangan mengatur yang diberikan kepada daerah kabupaten secara materiel bersifat “seluas - luasnya”, meskipun dalam hal tertentu, sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Derah  dikecualikan  terhadap  beberapa  urusan  yang menjadi  kewenan  gan  mutlak  pemerintah  pusat,  yakni,  (1)  urusan politik  luar  negeri;  (2)  urusan  pertanahan;  (3)  urusan  keamanan;  (4) urusan  yustisi;  (5)  urusan  moneter  dan  fiskal  nasional;  dan  (6)  urusan agama.  Sedangkan  pengaturan  secara  formil  diberi  kewenangan  untuk membentuk peraturan daerah dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pembentukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Terdapat  dua  alasan  mengapa  dalam  membentuk  atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada prinsip-prinsip atau asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik.  Pertama,  adanya  tuntutan  masyarakat  yang ditujukan  kepada  pembentuk  undang-undang  terhadap  undang- undang  yang  dihasilkannya  yaitu,  mampu  dilaksanakan;  dapat
Heriyanto & Mustofa| 213 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
ditegakkan;  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  jaminan  hukum  dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. 1 Kedua,  mengingat  fungsinya  dalam  meningkatkan kualitas  undang-undang  sehingga  undang-undang  yang  dihasilkan memiliki  efektivitas  dari  segi  pencapaian  tujuan  ( doeltreffendheid ),
pelaksanaan ( uitvoerbaarheid ) dan penegakan hukumnya
( handbaafbaarheid ). 2
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  salah  satunya  didasari oleh  pertimbangan  “bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan”.  Dengan  demikian  undang -undang  ini  menjadi acuan  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  termasuk peraturan  daerah  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  bersama
1 Saifudin  dalam  Bayu  Dwi  Anggono, Perkembangan  Pembentukan  Undang-Undang  di Indonesia , Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 25.
2 ibid, hlm. 25.
Heriyanto & Mustofa| 214 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643

## DPRD.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80  Tahun  2015  Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,  dalam Pasal 3 menentukan bahwa Produk Hukum Daerah  terdiri atas:
a. Perda;
b. Perkada;
c. dihapus; dan
d. Peraturan DPRD.
Kabupaten Situbondo merespon dengan baik atas diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  melalui  pembentukan Peraturan  Dewan  perwakilan  rakyat  daerah  Kabupaten  Situbondo Nomor    01  tahun  2018  Tentang  Tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. Lahirnya Peraturan tentang tata tertib ini salah  satu  dasar  pertimbangannya  bahwa      untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  134  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota,  maka  perlu  menetapkan
Heriyanto & Mustofa| 215 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Situbondo.  sebagaimana  pula diamanatkan dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, atas diberlakukannya produk  hukum  daerah  tersebut  maka  diperlukan  penyesuaian  dengan beberapa peraturan yang ada di atasnya.
Bahwa terhadap beberapa jenis peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi  peraturan  harus  melalui  tahapan  Fasilitasi.    Fasilitasi  adalah pembinaan  secara  tertulis  Produk  Hukum  Daerah  berbentuk  peraturan terhadap  materi  muatan  dan  teknik  penyusunan  rancangan  sebelum ditetapkan. 3 Bahkan  lebih  luas  lagi    Fasilitasi  merupakan  serangkian tindakan  pembinaan  berupa  pemberian  pedoman  dan  petunjuk  teknis, arahan,  bimbingan  teknis,  supervisi,  asistensi  dan  kerja  sama  serta monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri kepada  provinsi  serta  Menteri  Dalam  Negeri  dan/atau  gubernur  kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  Tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah
Heriyanto & Mustofa| 216 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pembatalan. 4
Maka  berdasarkan  adanya  beberapa  perubahan  terhadap peraturan  diatasnya  Peraturan  Dewan  perwakilan  rakyat  daerah Kabupaten Situbondo Nomor  01 tahun 2018 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Situbondo  sangat  perlu  untuk disesuaikan menurut kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundangan.  Untuk  itu  DPRD  Situbondo  setelah  melalui  beberapa tahapan  penyusunan  Rancangan  Tata  Tertib  DRPD  sampai  dengan mengirimkan  draft  atau  rancangan  peraturan  DPRD  kepada  Gubernur Jawa  Timur  untuk  dilakukan  Fasilitasi  terhadap  Rancangan  peraturan DPRD  Situbondo.  Sebagai  konsekuensi  yuridis  atas  fasilitasi  tersebut Rancangan  Peraturan  DPRD  tentang  Tata  Tertib  harus  menyesuaikan dengan hasil fasilitasi gubernur.

## Metode
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  naskah  hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu  masalah  tertentu  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah  mengenai  pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu  rancangan
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Heriyanto & Mustofa| 217 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi,  Rancangan Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota,  sebagai  solusi  terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 5
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  tipe  penelitian  ini mengkaji  dan  menelaah  permasalahan-permasalahan  hukum  dengan kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dengan  luaran yang  harus  bersifat preskripsi  (yang  seharusnya.  pendekatan  dalam  tipe  penelitian  ini, adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). 6
Pendekatan  perundang-undangan  adalah  menelaah  semua peraturan  perundang-undangan  dan  semua  regulasi  yang  ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti atau di analisa. 7
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  rancangan Peraturan  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan  dipilih  dengan  alasan  bahwa  pendekatan  ini dapat menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya  dengan  penyusunan  raperda  pembaharuan  tentang
5 Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 133.. 7 Ibid.
Heriyanto & Mustofa| 218 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  raperda  yang dirumuskan  benar-benar  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  di  atasnya  dan  amanat  peraturan  perundang  di atasnya dapat diimplementasikan serta dapat disusun secara sistematis.
Peraturan  perundang-undangan  atau  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penyusunan  naskah  akademik  ini  merupakan bahan  hukum  primer.  Sementara  asas-asas  hukum,  teori  hukum  dan doktrin  akan  merupakan  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari penelusuran atas buku-buku dan
dan  bahan  hukum  sekunder,  dalam  penyusunan  naskah akademik  ini  juga  menggunakan  bahan  non  hukum,  yaitu  hasil-hasil penelitian  dalam  bidang  ilmu  non  hukum,  tetapi  memiliki  relevansi dengan tema atau isu hukum dalam naskah akademik ini.
Sehubungan dengan bahan hukum primer, peraturan perundang- undangan yang akan dijadikan rujukan atau landasan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentuk  Peraturan
Perundang-Undangan
Heriyanto & Mustofa| 219 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
2. Undang-  Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah
3. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  Tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  11  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  dan  Nomor  77  Tahun  2012  tentang Parameter  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Badan Pembentukan Peraturan  Daerah  (Bapemperda  )  adalah  salah  satu  alat  kelengkapan DPRD  Kabupaten  Situbondo  yang  bersifat  tetap  yang  khusus
Heriyanto & Mustofa| 220 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
menangani  bidang  peraturan  daerah.    Berdasarkan  Pasal  94  Peraturan DPRD  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah  diantara tugasnya adalah  menyiapkan
Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan  akademiknya  yang  berasal  dari  DPRD  yang merupakan  usulan  Bapemperda  berdasarkan  Program  Prioritas  yang telah ditetapkan.
No. Uraian Tugas Waktu Keterangan 1 Konsultasi (Konsep,
issue strategis)
2 hari Bapemperda - DPRD
2
Konsultasi dan Public hearing Anggota DPRD 2 hari Bapemperda - DPRD 3 Validasi 2 hari Bapemperda - DPRD
Heriyanto & Mustofa| 221 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah No. Uraian Tugas Waktu Keterangan data dan issue 4
Konsultasi
data dan issue 2 hari Bapemperda - DPRD 5 Pemaparan hasil Pemantapan
konsep Rancangan Tatib 2 hari Bapemperda - DPRD 6 Draft
Rancangan 2 hari Bapemperda - DPRD 7 Finalisasi 3 hari Bapemperda - DPRD
dalam  Pasal  246  ayat  (1)  UU  Pemda  ditegaskan  bahwa  untuk melaksanakan  Perda  atau  atas  kuasa  peraturan  perundang-undangan, kepala daerah menetapkanPeraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya
Heriyanto & Mustofa| 222 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
perkada  inilah  yang  kemudian  masuk  dalam  makna  “peraturan - peraturan lain”  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (6)
UUD  NRI  1945.Apakah  makna  peraturan-peraturan  lain  hanya  untuk perkada? Yang jelas makna “peraturan - peraturan lain “yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari produk hukum daerah.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (19)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah, disebutkan  bahwa  Produk  hukum  daerah  adalah  produk  hukum berbentuk peraturan dan penetapan yang meliputi:
a. perda atau nama lainnya;
b. perkada;
c. peraturan bersama kepala daerah (PB KDH);
d. peraturan DPRD;
e. keputusan kepala daerah;
f. keputusan DPRD;
g. keputusan pimpinan DPRD; dan
h. keputusan badan kehormatan DPRD.
Adanya  berbagai  bentuk  produk  hukum  daerah  sebagaimana
Heriyanto & Mustofa| 223 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
tersebut  di  atas,  tidak  lain  sebagai  salah  satu  upaya  menegaskan sekaligus  mewujudkan  pembentukan  produk  hukum  daerah  yang terencana,  terpadu,  dan  sistematis.  Oleh  karena  itu,  bagi  setiap  daerah di  Indonesia  menjadi  suatu  kebutuhan  mendesak  dalam  upaya mewujudkan  pembentukan  produk  hukum  yang  sistematis,  terpadu dan  terencana.  Semangat  yang  terkandung  di  dalamPasal  18  ayat  (6) UUD  NRI  1945  tersebut  menegaskan  bahwaperda  dan  peraturan- peraturan lain sebagai bentuk produk hukum daerah mempunyai posisi dan  peranan  penting  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Mengingat  peranan  produk  hukum  yang  demikian  penting  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  maka  penyusunannya  perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka  penyelenggarakan  otonomi  daerah  dapat  dibentuk  secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah, selama ini Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  belum  memiliki  perda  yang  spesifik mengatur  soal  pembentukan  produk  hukum  daerah.  Berkaitan  dengan hal  tersebut  kemudian  dikaitkan  dengan  peranan  produk  hukum daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
Heriyanto & Mustofa| 224 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
dalam  pemikiran  yang  paling  sederhana  perlulah  dipahami  bahwa perda sebagai instrumen hukum di level daerah haruslah disusun atau diubah dengan berdasarkan pada dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Ketiga  dasar  tersebut  menjadi  hal  penting  yang  perlu  ada  mengingat ketiganya  merupakan  ruh  dari  penyusunan  perda  itu  sendiri.    Oleh karena  itu,  bahwa  pembentukan  perda  tentang  produk  hukum  ini memiliki urgensi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Pertama, secara  filosofis  perlu  dipahami  bersama  bahwa pembentukan  produk  hukum  merupakan  bagian  dari  pembangunan hukum  nasional.  Adapun  pembangunan  hukum  nasional  merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting untuk diwujudkan, dimana  salah  satu  komponennya  adalah  terwujudnya  peraturan perundang-undangan  yang  baik.  Produk  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  baik  hanya  akan  terwujud  jika  didukung oleh  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat semua  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu untuk  menjamin  kepastian  hukum  atas  pembentukan  produk  hukum daerah  diperlukan  pedoman  berdasarkan  cara  dan  metode  yang  pasti, baku  dan  standar  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  peraturan
Heriyanto & Mustofa| 225 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum  dan/atau kesusilaan.
Kedua, secara  yuridis,  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  NRI  telah memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  membentuk  produk hukum  dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan.  Artinya  pasal  18  ayat  (6)  UUD  NRI  1945  tersebut memberikan  kewenangan  penuh  bagi  daerah  dalam  melakukan pembentukan  produk  hukum  daerah.Hal  inilah  yang  kemudian  juga ditegaskan  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah,  dimana  pada  intinya  dalam  membentuk  produk hukum  daerah  harus  dilakukan  dengan  terencana,  sistematis,  terpadu, terarah,  dan  baku  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Dalam  konteks itu,  maka  sesungguhnya  daerah  mempunyai  kebutuhan  untuk membuat  suatu  peraturan  daerah  yang  merupakan  pelaksana  atas amanat  pasal a  quo .  Adanya  perda  yang  dapat  menjamin  kebakuan berkenaan  dengan  standar  pembentukan  produk  hukum daerah, maka
Heriyanto & Mustofa| 226 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
diharapkan  dapat  menjamin  kepastian  hukum  atas  pembentukan produk  hukum  daerah  di  Kabupaten  Situbondo,  sehingga  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
Ketiga ,  secara  sosiologis,  kebutuhan  akan  produk  hukum  daerah yang  baik  ternyata  dirasakan  masih  belum  cukup  pengaturannya walaupun  sudah  ada  peraturan  di  tingkat  pusat.  Selanjutnya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ternyata  digantikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dimana  ada  beberapa  hal  krusial  yang berubah  termasuk  di  dalamnya  bahwa  kedudukan  DPRD  merupakan unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  sehingga  tugas  dan  fungsi DPRD  yang  semula  salah  satunya  adalah  fungsi  legislasi  diubah menjadi  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah.  Selain  itu  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011  juga  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pedoman  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,  dimana  dalam Permendagri  tersebut  ada  perubahan  yang  cukup  signifikan dibandingkan  Permendagri  sebelumnya  dimana  beberapa  produk hukum  DPRD  ternyata  diakui  menjadi  salah  satu  jenis  produk  hukum
Heriyanto & Mustofa| 227 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
daerah yaitu Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,  dan  Keputusan  Badan  Kehormatan  DPRD  sehingga  salah  satu konsekuensinya  adalah  harus  dilakukannya  pengundangan  terhadap produk hukum DPRD tersebut.
Selain  proses  pembentukan,  beberapa  isu  strategis  berkaitan dengan  produk  hukum daerah  diantaranya  adalah  terkait  pengawasan terhadap  produk  hukum  daerah  yang  telah  ditetapkan  dimana  akhir- akhir  ini  DPRD  yang  mempunyai  fungsi  pengawasan  juga  semakin gencar  dalam  melakukan  fungsinya  yang  diimplementasikan  dengan pembentukan  beberapa  Panitia  Khusus  Pengawasan  Perda.  Berkaitan dengan hal ini belum ada mekanisme yang baku bagaimana seharusnya pengawasan  DPRD  dilakukan  dan  bahan  mana  yang  akan  dipilih  dan siapa  yang  menyiapkan  bahan  awal  atau  kajiannya,  sehingga  terkesan pengawasan  masih  bersifat  sporadis.  Selain  itu  isu  krusial  lainnya adalah  kewenangan  pengawasan  pemerintah  daerah  terhadap  produk hukum  kabupaten/kota  yang  mengalami  kegamangan  dengan  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Nomor 56/PUU-XIV/2016  yang  pada  intinya  membatalkan  Pasal  251  ayat  (2), ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Heriyanto & Mustofa| 228 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Pemerintahan Daerah.
Asas – asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  suatu  pedoman  atau  suatu  rambu-rambu  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Dalam bidang  hukum  yang  menyangkut  pembentukan  peraturan perundang-undangan  negara,  Burkhardt  Krems  menyebutkan dengan  istilah Staatsliche  Rechtsserzung ,  dalam  pembentukan peraturan itu menyangkut:
1. isi peraturan ( Inhalt der Regelung );
2. bentuk dan susunan peraturan ( Form der Regelung );
3. metode pembentukan peraturan ( Metode der Ausarbeitung der
Regelung ); dan
4. prosedur dan proses pembentukan peraturan ( Verfahren der
Ausarbeitungder Regelung ). 8
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  empat  hal  di  atas,  maka  asas  bagi pembentukan  perundang-undangan  negara  akan  meliputi  asas-asas
8 A. Hamid S. Attamimi, Peranan….,Op.Cit., hlm. 300. Lihat juga dalam Maria Farida Indrati, IlmuPerundang-undangan  2  (Proses  dan  Teknik  Pembentukannya) ,  Cetakan  keempat,
Kanisius,Yogyakarta, 2010, hlm. 226.
Heriyanto & Mustofa| 229 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
hukum  yang  berkaitan  dengan  itu.  Selain  itu  Pail  Sexholten mengemukakan  bahwa,  sebuah  asas  hukum  ( rechtsbeginsel )  bukanlah sebuah  aturan  hukum (rechtsregel ).  Untuk  dapat  dikatakan  sebagai aturan  hukum,  sebuah  asas  hukum  adalah  terlalu  umum  sehingga  ia atau  bukan apa-apa  atau  berbicara  terlalu  banyak  ( of niets  of  veel  te  veel zeide ).  Penerapan  asas  hukum  secara  langsung  melalui  jalan  subsumsi atau  pengelompokan  sebagai  aturan  tidaklah  mungkin,  karena  itu terlebih  dulu  perlu  dibentuk  isi  yang  lebih  konkrit.  Dengan  kata  lain asas  hukum  bukanlah  hukum,  namun  hukum  tidak  akan  dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. 9
Terkait  dengan  berbagai  asas  yang  berhubungan  dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, I.C. van der Vlies dalam bukunya Het  wetsbegrip  enbeginselen  van  behoorlijke  regelgeving mengatakan  bahwa  asas-asas  pembentukanperaturan  perundang- undangan  yang  baik  terbagi  dua  yakni:  asas-asas  formal  dan  material Asas – asas yang formal meliputi:
1. asas tujuan yang jelas ( beginsel van duidelijke doelstelling );
9 Paul  Scholten,  Handleiding  toot  de  beoefening  van  het  Nederlandsch  Burgelijk Recht,  Algemeem  deel,  Zwolle:  Tjeenk  Willink,  1954,  hal.  83-84,  seperti  dikutip  kembali oleh A . Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan., Ibid, hlm. 302.
Heriyanto & Mustofa| 230 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
2. asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan);
3. asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
Adapun Asas-asas yang material meliputi:
1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar ( het beginsel vanduidelijke terminology en duidelijke sistemateik );
2. Asas tentang dapat dikenali ( het beginsel van de kenbaarheid );
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum ( het rechtsgelijkeheidsbeginsel );
4. Asas kepastiam hukum ( het rechtszekerheidzbeginsel );
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual ( het beginsel van
deindividuele reshtsbedeling ). 10
A.  Hamid  S.  Attamimi  berpendapat,  bahwa  pembetukan  peraturan perundang-undangan  Indonesia  yang  patut,  adalah  sebagai  berikut:  a)  Cita Hukum  Indonesia;  b)  Asas  Negara  Berdasar  Atas  Hukum  dan  c)  Asas Pemerintahan  Berdasar  Sistem  Konstitusi;  dan  Asas-asas  lainnya.  Dengan demikian,  asas-asas  pembentukan  perundang-undangan  Indonesia  yang  patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:
10 I.C.  Van  der  Vlies, Het  Wetsbegrip  en  beginselen  van  behoorlijke  regelgeving ,  „s - Gravenhage: Vuga 1948, hal. 186 seperti yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan….,Ibid. hlm. 330
Heriyanto & Mustofa| 231 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal  tersebut  berlaku  sebagai  cita  (idee),  yang  berlaku  sebagai  “bintang pemandu”).
b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila
(Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
c. (1) asas -asas  Negara  Berdasar  Atas  Hukum  yang  menempatkan
Undang-Undang  sebagai  alat  pengaturan  yang  khas  berada  dalam keutamaan hukum ( der Primat des Rechts ); (2) asas-asas Pemerintahan Berdasarkan  Sistem  Konstitusi  yang  menempatkan  Undang-Undang sebagai  dasar  dan  batas  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan pemerintahan. 11
Selain  asas-asas  di  atas,  terdapat  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  patut  lainnya,  yang  meliputi:
1. Asas  tujuan  yang  jelas;
2. Asasperlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asasdapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
11 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Ibid. hlm. 344-345 dikutip kembali oleh Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang …., Op. Cit , hlm. 254-256.
Heriyanto & Mustofa| 232 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
6. Asas perlakuan yang samadalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaanindividual. 12
Attamimi
juga membagi asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan  yang  patut  ke  dalam  asas-asas  formal  dan material, yang meliputi:
1. Asas-asas formal dengan perincian :
a) asas tujuan yang jelas;
b) asas perlunyapengaturan;
c) asas organ/lembaga yang tepat;
d) asas materi muatan yang tepat;
e) asas dapatnya dilaksanakan; dan
f) asas dapat dikenali; dan
2. Asas-asas material, dengan perincian:
a) Asas sesuai dengan cita hokum Indonesia dan normafundamental Negara.
b) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
12 Ibid .
Heriyanto & Mustofa| 233 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
c) asas  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara  berdasarkan  atas hukum; dan
d) asas  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  berdasarkan sistem konstitusi. 13
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan tentang  berbagai  macam  asas  pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan yang baik, yang meliputi:a. kejelasan tujuan 14 ;b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 15 ;c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan  materi  muatan 16 ;d.  dapat  dilaksanakan 17 ; e.  kedayagunaan  dan kehasilgunaan 18 ;f. kejelasan rumusan 19 ;dan g. keterbukaan 20 .Mengacu
13 Ibid . 14 bahwa  setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
15 bahwa  setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
16 bahwa  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  benar-benar memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan.
17 bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
18 bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
19 bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
Heriyanto & Mustofa| 234 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang  baik  tersebut,  diharapkan  dapat  tercapainya  atau  terbentuknya peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  dapat  mencapai  tujuan secara  optimal  dalam  pembangunan  hukum  di  Negara  Republik Indonesia.
Bahwa  kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  ini  dibentuk  menggantikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pedoman Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tentang  Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sebagai  mitra  sejajar  Kepala Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  DPRD  memiliki peran  dan  tanggung  jawab  dalam  mewujudkan  efisiensi,  efektivitas, produktivitas,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah. Berkaitan  dengan  produk  hukum  daerah  yang  berupa  Perda,  PP  ini
penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan,  sistematika,  pilihan  kata  atau  istilah,  serta bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
20 bahwa  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan bersifat transparan dan terbuka, Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Heriyanto & Mustofa| 235 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
mengatur  legitimasi  suatu  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda)  sebagai  alat  kelengkapan  DPRD  yang  bersifat  tetap  dan khusus  menangani  bidang  Perda.    Layaknya  peraturan  perundang- undangan terkait lainnya.
Dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil, yaitu:
1. Syarat  formil  mengenai  aspek  pembentukan  suatu  jenis  peraturan perundang-undangan  terkait  memenuhi  prosedur  yang  telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang- undangan;
2. Syarat  materil  menyangkut  isi  dari  peraturan  perundang-undangan
tersebut atau substansi yang mengikat umum.
Segala  yang  berbentuk  produk  hukum  wajib  memperhatikan syarat formil berupa tahapan atau prosedur pembentukan, selain syarat materilnya  berupa  muatan  materinya.  Pembentukan  produk  hukum daerah  dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuknya.  Untuk  itu  semua  proses  tahapan  dalam  membentuk peraturan  daerah  harus  dilaksanakan,  karena  dengan  melaksanakan proses  tahapan  yang  telah  diatur  berarti  dengan  sendirinya  akan
Heriyanto & Mustofa| 236 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
terpenuhi asas-asas pembentukan produk hukum daerah.
Produk  hukum  merupakan  landasan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah,  sehingga  pembentukannya  harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Guna  mewujudkan  pembentukan  produk  hukum  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur  ketentuan  mengenai  tata  cara  pembentukan  produk  hukum dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dari  perencanaan, persiapan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan,  pengundangan,  dan penyebarluasan.
Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  instrumen  hukum  sebagai  dasar dalam pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah.  Dengan  adanya  kajian  yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  ini  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar
Heriyanto & Mustofa| 237 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD;
4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pedoman
Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Heriyanto & Mustofa| 238 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
7. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan; dan
8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  80  Tahun  2015  tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Jenis  Produk  Hukum  Daerah  yang  berbentuk  peraturan perundang-undangan meliputi:
a. Perda;
b. Peraturan Bupati;
c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; dan
d. Peraturan DPRD.
Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan meliputi:
a. Keputusan Bupati;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Adapun  masinh-masing  materi  muatan  dapat  dirinci  sebagai berikut:
1. Materi muatan Perda berisi:
Heriyanto & Mustofa| 239 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
a. materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan tugas pembantuan;
b. penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi; dan/atau
c. menampung kondisi khusus daerah.
Materi  muatan  dalam  Perda  dapat  mengatur  ketentuan  pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Materi  muatan  Peraturan  Bupati  berisi  materi  muatan  untuk menjalankan  perintah  Perda  dan/atau  penjabaran  peraturan perundang-undangan dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
3. Materi  muatan  Peraturan  Bersama  Bupati/Walikota  berisi  materi muatan  untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  dalam rangka  menyelenggarakan  kewenangan  untuk  mengatur  suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
4. Materi muatan Keputusan Bupati berisi materi muatan yang bersifat penetapan  untuk  menjalankan  perintah  peraturan  perundang- undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Heriyanto & Mustofa| 240 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
5. Materi  muatan  Peraturan  DPRD  berisi  materi  muatan  untuk mengatur:
a. tata tertib;
b. kode etik; dan/atau
c. tata beracara badan kehormatan.
Selain  materi  muatan  di  atas,  materi  muatan  peraturan  DPRD dapat  berisi  materi  muatan  lain  sepanjang  berkaitan  dengan  fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
Peraturan  DPRD  yang  mengatur  tata  tertib  sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e. pelaksanaan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga,  serta  hak  dan kewajiban anggota;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
Heriyanto & Mustofa| 241 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643 As-sidanah
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Peraturan DPRD yang mengatur kode etik sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat ketentuan tentang:
a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik; dan
c. pengaturan mengenai:
a) sikap dan perilaku anggota DPRD;
b) tata kerja anggota DPRD;
c) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
d) tata hubungan antar anggota DPRD;
e) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
f) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
g) kewajiban anggota DPRD;
h) larangan bagi anggota DPRD;
i) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
j) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
Heriyanto & Mustofa| 242 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
k) rehabilitasi.
Peraturan  DPRD  yang  mengatur  tata  beracara  di  badan kehormatan  sebagaimana  di  atas  huruf  c  paling  sedikit  memuat ketentuan tentang:
a. ketentuan umum;
b. materi dan tata cara pengaduan;
c. penjadwalan rapat dan sidang;
d. verifikasi, meliputi:
a) sidang verifikasi;
b) pembuktian;
c) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan
kehormatan;
d) alat bukti; dan
e) pembelaan;
e. keputusan;
f. pelaksanaan keputusan; dan
g. ketentuan penutup.
6. Materi muatan Keputusan DPRD berisi hasil dari rapat paripurna.
Heriyanto & Mustofa| 243 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
7. Materi  muatan  Keputusan  Pimpinan  DPRD  berisi  penetapan  hasil dari rapat pimpinan dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi  DPRD  yang  bersifat  teknis  operasional  dan/atau  rapat konsultasi  atau  rapat  gabungan  pimpinan  DPRD  dengan  pimpinan- pimpinan fraksi.
Sedangkan  materi  muatan  Keputusan  Badan  Kehormatan  berisi penjatuhan  sanksi  kepada  anggota  DPRD  yang  terbukti  melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  maka  menjadi  penting untuk disusun dan dilakukan harmonisasi terkait Rancangan Peraturan DPRD  Situbondo  tentang  Tata  Tertub  Anggota  DPRD  Situbondo. Dengan  disusunnya  Tata  Tertib  tersebut,  diharapkan  dapat  menjadi solusi  bersama  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan kewenangannya  anggota  DPRD  Situbondo.  Di  samping  itu,  melalui disusunnya  Tata  Tertib  ini  akan  mendapatkan  pedoman  yang  pasti, baku,  standar,  sistematis  dan  terencana,  sehingga  dapat  mewujudkan
Heriyanto & Mustofa| 244 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
kepastian  hukum  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya.  Dengan dijaminnya kepastian hukum tersebut, maka akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan lembaga legislatif yang akuntabel.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  (Editor), Beberapa  Pemikiran  Tentang  Otonomi  Daerah ,
Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Ashiddiqqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2011.
Attamimi,  A.  Hamid  S., Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan
(Gesetzgebungwissenschaft)  dan  Pengembanagan  Pengajarannya  di Fakultas Hukum , Makalah, Jakarta, 1989.
Attamimi, A. Hamid S., Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi
Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang
Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman ),1992.
Saifudin dalam Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-
Undang di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2014
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang
Heriyanto & Mustofa| 245 Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 2656-5161 e-ISSN  : 2686-0643
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Prenada  Media,  Jakarta,
2005,
Maria  Farida  Indrati, IlmuPerundang-undangan  2  (Proses  dan  Teknik Pembentukannya) , Cetakan keempat, Kanisius,Yogyakarta, 2010,
Paul Scholten, Handleiding toot de beoefening van het Nederlandsch Burgelijk
Recht , Algemeem deel, Zwolle: Tjeenk Willink, 1954,
Heriyanto & Mustofa| 246 Jurnal Pengabdian Masyarakat
JURNAL
Vol. 03 No. 2, Desember 2021