## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Women in the Dynamics of Democracy in Indonesia: Affirmative Action Representation in the People's Representative Council of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia
Faza Ainun Najah 1 , Sapto Hadi Pamungkas 2 , Ardiansyah 3 1 Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fazaainun1999@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, saptoadipamungkas@uniba-bpn.ac.id 3 Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene,
ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi  masih  mendapat  ganjalan  serta  tantangan  ke  depan  baik  dari  sisi  paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang  lebih  dominan  dalam  perumusan  kebijakan  di  parlemen  dan  senat  tentunya menunjukan  adanya  ketimpangan  antara  regulasi  yang  mendukung  kesetaraan  hak  dan peran  perempuan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  universal  serta  hak konstitusionalnya  sebagai  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR  dan  DPD  RI  dengan  menggunakan  tinjauan feminist  legal  theory dan charismatic leadership . Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder  serta pendekatan secara yuridis-normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif legal feminist , perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap  peran  perempuan  di  ranah  publik  dalam  pengambilan  berbagai  keputusan diantaranya  pembangunan  hukum.  Dari  perspektif charismatic  leadership ,  model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan  di  era  kontemporer  saat  ini  disebabkan  kharismatik  dapat  muncul  dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.
Kata Kunci: affirmative action ; demokrasi; partisipasi; politik; perempuan

## Abstract
Issues  related  to  women's  participation  in  Indonesian  politics  as  one  of  the  spaces  of democracy still receive obstacles and challenges in the future both in terms of paradigm and implementation. The realm of politics, which has always been attached to the role of men who are more dominant in policy formulation in Parliament and the Senate, certainly shows an imbalance between regulations that support the equal rights and roles of women as part of universal human rights and their constitutional rights as citizens. Therefore, this paper will discuss how women's representation in the practice of democracy in Indonesia through the institutions of the DPR and DPD RI using a review of feminist legal theory and charismatic
leadership. The research method uses a literature study with secondary data analysis and a juridical-normative  approach.  The  results  showed  that  the  representation  of  women  in Indonesia's democratic practices in the parliament and senate still shows a minimal number from the standard set in the law which is 30%, the problems faced are related to the paradigm and  regulatory  support  in  the  future.  Seen  from  a  legal  feminist  perspective,  the  need  for actualization and reformulation of the role of women in the public sphere in making various decisions  including  legal  development.  From  the  perspective  of  charismatic  leadership,  the leadership model with a dominant charisma background inherent in men is no longer relevant in today's contemporary era because charisma can arise from the development of ideas and achievements that can be achieved by anyone.
Keywords : : affirmative action; democration; participation; politics; women

## PENDAHULUAN
Kehidupan politik di Indonesia tidak bisa lepas dari peranan rakyat yang kita kenal  dengan  istilah  demokrasi.  Semua  warga  negara  mempunyai  hak  untuk menyampaikan aspirasi dan berperan langsung untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  menyebutkan  bahwa  perempuan  dituntut untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pencalonan legislatif dengan angka  30%. Afirmation  active mulai  menjadi  populer  di  Indonesia  seiring diundangkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada perintah yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tentang adanya penetapan keterwakilan perempuan yang berjumlah minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD. 1
Affirmative  action ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  banyak  dipilih  dan digunakan  oleh  negara  sebagai  jawaban  dari  kondisi  sosial  yang  cenderung diskriminatif,  adanya  ketidaksetaraan  di  beberapa  bidang  kehidupan  akibat struktur  patriarki  di  level  publik  dan  privat.  Struktur  sosial  seperti  itu  jelas melahirkan  kelompok  sosial  tertentu  yang  tidak  memiliki  akses  dan  mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  aturan  sebagai  bentuk  intervensi  dari  negara demi terwujudnya  tatanan  yang  lebih  adil  dan  terjaminnya  setiap  orang  untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
Tinjauan litertatur terkait menunjukan, sejak era reformasi telah diupayakan kebijakan affirmative  action dengan  menerapkan  kuota  30%  keterwakilan perempuan  dalam  ranah  legislatif.  Hal  ini  memberikan  dampak  positif  terhadap Representasi  perempuan  parlemen  dalam  pemilihan  umum  1999  hingga  pemilu terakhir  2019.  Pada  Pemilu  1999  (9,0%),  Pemilu  2004  (11,09%),  Pemilu  2009 (17,86%),  Pemilu  2014  (17,32%)  dan  Pemilu  2019  (20,05%).  Dalam  upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik,
1 Mudiyati  Rahmatunnisa,  “Affirmative  Action  Dan  Penguatan  Partisipasi  Politik  Kaum Perempuan,” Jurnal Wacana Politik 1, no. 2 (2016): 92, https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049.
serta bertalian dengan upaya meningkatkan upaya peran perempuan di parlemen telah dilakukan berbagai ikhtiar. Salah satu indikator ialah aturan partai politik yang responsive gender. 2 Namun  dari  beberapa  faktor  serta  dinamika  persentasi  dari jumlah  partisipasi  perempuan  di  pemilu  menunjukan  fakta  belum  tercapainya representasi  sebesar  30%  sebagaimana  telah  diatur  dalam  undang-undang. 3 Affirmative  action menjadi  sebuah  konsep  kebijakan  untuk  memperkuat  serta mengembangkan peran perempuan secara lebih partisipatif dalam berbagai urusan pengambilan keputusan publik.
Meskipun kedudukan perempuan dalam ranah politik juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut UU HAM yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu setiap orang harus dilindungi hak asasi dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 43 dari  ayat  (1)  sampai  (3)  yang  menegaskan  bagi  setiap  warga  negaranya  tidak memandang  golongan  tertentu  atau  mendiskriminasi  golongan  lain  berhal  untuk mendapatkan akses dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih ataupun dipilih. Di  Pasal  43  juga  setiap  jabatan  pemerintah  dibuka  bagi  warga  negaranya.  Hal tersebut  menyatakan  bahwa  pemukulan  rata  dalam  berpolitik  telah  ditentukan dalam UU HAM. Dalam Pasal 46 mengatur lebih khusus tentang hak wanita yang dalam ketentuannya bahwa pemilihan umum harus memperhatikan keterwakilan perempuan  di  dalamnya. 4 Akan  tetapi  representasi  suara  perempuan  di  wilayah pemilu  masih  perlu  mendapat  perhatian,  dukungan,  serta  reaktualisasi  secara holistik. 5
Wacana Affirmative  Action yang  dalam  pengaturannya  diamanahkan  oleh beberapa  undang-undang  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sedangkan  undang-undang  lain yang  mengatur Affirmative  Action adalah  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Partai Politik. Dalam aturan tersebut, disebutkan secara jelas perempuan memiliki  kuota  khusus  dalam  perpolitikan  Indonesia.  Mengacu  pada  peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa partai politik harus menyertakan keterlibatan perempuan 30% dalam kepengurusan dan juga dalam pengajuan calon legislatif.
2 Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim, “Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan  Affirmative  Action  Dalam  Sistem  Kepartaian,” Amanna  Gappa 30,  no.  2  (2022):  127, https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214.
3 Lestari Moerdijat, “Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak,” MPR  RI (blog),  accessed  December  19,  2023,  https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan- Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak.
4 Angela Ranina Listiyani et al., “Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Parties As an Efforts To Improve Women ’ S” 5, no. 1 (2021): 18.
5 Putri  Nadia,  “Tantangan  Perempuan  Dalam  Arus  Politik  Perempuan  Indonesia,” Universitas Muhammadiyah  Jakarta (blog),  accessed  December  19,  2023,  https://umj.ac.id/opini/tantangan- perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/.
Dari  latar  belakang  diatas,  penulis  ingin  mengkaji  mengapa  harus  ada keterwakilan  perempuan  dalam  setiap  proses  politik  dan  demokrasi  yang  ada  di Indonesia  melalui  tinjauan legal  feminist dan  kepemimpinan  karismatik,  untuk melihat  arah  pengembangan  demokrasi  Indonesia  ke  depan  dalam  rangka pemajuan hak asasi manusia dan hak-hak tentang kesetaraan gender.

## METODE
Penelitian  berikut  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  hukum  pustaka ( library research ) yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data sekunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pendekatan  yang  digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan analisis ( analytical approach ). 6 Selanjutnya, metode  analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  untuk  memaparkan  informasi secara deskriptif-analitis. 7

## PEMBAHASAN Disparitas Keterwakilan Perempuan  Dalam Demokrasi di Indonesia
Peraturan  perundang-undangan  sudah  mengatur  dan  memberikan  ruang terhadap  keterlibatan  perempuan  dalam  kancah  politik  di  Indonesia.  Aturan mengenai  keterlibatan  perempuan  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pasal 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat 5: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan  menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 29 ayat 1a: Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi  kaderisasi  secara  demokratis  sesuai  dengan  AD  dan  ART  dengan mempertimbangkan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh    perseratus)  keterwakilan perempuan.
Meskipun  bagian  dari  hak  asasi  manusia  menyangkut  hak  dasar  untuk berpartisipasi  secara  aktif  di  wilayah  politik,  kedudukan  perempuan  masih mendapat tantangan terutama bagaimana aspek regulasi dan implementasi mampu mendukung serta memperkuat eksistensi perempuan dalam berpolitik supaya lebih progresif  di  ranah  publik,  stereotip  ini  muncul  akibat  memandang  bagaimana kemampuan  berpolitik  seorang  perempuan. 8 Adanya  aturan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  maupun  regulasi  terkait  lainnya  masih
6 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2016. Hlm 131.
7 Ibid . hlm… 236.
8 Loura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi  dan  Implementasi,” Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (May 20, 2016): 403, https://doi.org/10.31078/jk928.
menunnjukan urgensi bagaimana aktualisasi prinsip keterwakilan 30% misalnya, dimana hal tersebut sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk turut serta dalam berbagai urusan publik. Hal ini didasarkan dari sudut pandang legal feminism theory . 9
Dilihat dari kajian perbandingan antar negara  misal dengan Korea Selatan, keterwakilan perempuan di bidang legislatif sangat dipengaruhi oleh budaya politik serta pola rekrutmen partai. Meskipun pada tahun pada klasifikasi dimulai tahun 1996 hingga 2014, jumlah representasi perempuan di Indonesia lebih besar, meski di tahun 2004 Korea Selatan dapat melampaui rasio Indonesia. 10 Selain itu, di India keterwakilan perempuan pada mulanya sangat minim dalam hal politik, meskipun selanjutnya,  dengan  memperhatikan  aspek  jangka  panjang  khususnya pemberdayaan  ekonomi,  peningkatan  keterlibatan  perempuan  di  bidang pengawasan program sosial dan ekonomi, hingga pemilihan umum sebagai proses politik telah menunjukan efek saling melengkapi. 11 Angka 30% keterwakilan masih belum  mampu  memenuhi  target  sebagaimana  diatur  di  dalam  protokol  tentang gender dan pembangunan, sehingga perlunya bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong penguatan partisipasi perempuan di ranah politik melalui regulasi. 12
Hal yang tidak kalah menarik adalah perspektif agama dalam memandang partisipasi perempuan di ranah publik khususnya politik. Dalam pandangan yang bersifat liberal-progresif tidak mempersoalkan bila perempuan turut serta dalam urusan  politik,  hal  yang  dilihat  bukan  lagi  mempertanyakan  boleh  atau  tidak, melainkan bagaimana hak-hak aktual tersebut dari konteks zaman yang dihadapi saat ini, hal ini telah dipertegas sebagai kajian fiqh siyasah dalam hukum Islam. 13 Meskipun terdapat pandangan secara kontra mengapa perempuan dilarang untuk turun  ke  ranah  politik  praktis  didasarkan  pada  pertimbangan  ranah  politik yang seringkali  dihadapkan  dengan  hal-hal  negatif    dapat  menghambat  penguatan partisipasi perempuan dalam ranah politik.
Sudut  pandang legal  feminist, juga  menjelaskan  bagaimana  eksistensi demokrasi perlu dilaksanakan melalui konsep keadilan serta pemberdayaan gender secara  proporsional,  diantaranya  adalah  melibatkan  perempuan  dalam  proses
9 Parid Sidik, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism,” At-Tanwir Law Review 2, no. 1 (December 8, 2022): 90, https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856.
10 Ella  Syafputri,  “Keterwakilan  Perempuan  di  Parlemen:  Komparasi  Indonesia  dan  Korea Selatan,” Global South Review 1, no. 2 (October 9, 2017): 165, https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839.
11 Klaus Deininger, Hari K Nagarajan, and Sudhir K Singh, “Women’s Political Leadership and Economic Empowerment: Evidence from Public Works in India,” Journal of Comparative Economics 48, no. 2 (June 2020): 277–91, https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.003.
12 Courage Mlambo and Forget Kapingura, “Factors Influencing Women Political Participation: The Case of the SADC Region,” ed. Richard Meissner, Cogent Social Sciences 5, no. 1 (January 2019): 1681048, https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1681048.
13 Benni Erick and Masyitah Masyitah, “Keterwakilan Perempuan dalam Parta Politik Perspektif Siyasah  Syar’iyyah,” Jurnal  Sosial  Humaniora  Sigli 3,  no.  2  (December  31,  2020):  200–212, https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312.
formulation  of  public  policy . 14 Feminist  legal  theory lahir  sebagai critical  thinking dalam  menyikapi  berbagai  perdebatan  tentang  bagaimana  eksistensi  serta  peran perempuan  dalam  berbagai  kegiatan  maupun  aktivitas  yang  menyangkut  urusan publik dilihat dari nilai-nilai filsafat. 15 Konsep tersebut perlu diperhatikan sebagai akses  untuk  mendobrak  paradigma  lama  yang  tidak  lagi  relevan  serta mencerminkan rasa  keadilan  di  era  kontemporer  ini  khususnya  bagi  perempuan baik  dari  sisi  hukum  negara,  dan  agama  terhadap  ideologi  yang  menjadi  pijakan dasar negara ke depan. 16 Dengan demikian, maka interkoneksi yang timbul adalah perlu  menata  ulang  secara  konseptual  mengenai  arti  keadilan  gender  serta peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik.
Hambatan  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  serta  regulasi  perlu dilakukan formulasi ulang agar mampu menciptakan politik yang berkesimbangan dimana  peran  perempuan  tidak  lagi  terpinggirkan. 17 Membangun framing politik bukanlah hal mudah, terlebih bagaimana eksistensi perempuan dapat menciptakan personal  profile untuk  mampu  memberikan  gagasan  progresif  dan  aktual  dalam menyikapi  masalah  publik.  Hal  ini  yang  melatar  belakangi  bagaimana  dorongan untuk  memajukan  partisipasi  perempuan  di  ranah  publik  perlu  dikaji  kembali dengan kebijakan responsif. 18
Oleh karena itu, Negara Indonesia perlu membaca hal ini sebagai isu aktual yang  perlu  mendapatkan  atensi  dari  segenap  pihak,  dimana  secara  jelas  baik konstitusi  maupun  berbagai  aturan  perundang-undangan  sudah  memberikan jaminan  serta  perlindungan  agar  supaya  tercapainya  tata  Kelola  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  mampu  mewujudkan  keadilan  di  ranah  politik, khususnya  bagi  perempuan  untuk  mengembangkan  gagasannya  di  ranah  publik tidak lagi berhenti pada area domestik.

## Perempuan Dalam Tinjauan Kepemimpinan Kharismatik
Kepemimpinan  merupakan  bentuk  kemampuan  manusia  sebagai  individu yang  dapat  mempengaruhi  orang  lain  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  aspek  tertentu  yang  ada  dalam  diri  setiap  manusia  telah
14 Aga  Natalis,  “Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Bagi  Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence,” CREPIDO 2, no. 1 (May 26, 2020): 11–23, https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23.
15 Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (January 30, 2018): 56, https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62.
16 Aisyah Chairil and Henri Shalahuddin, “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview,” Mimbar Hukum 33, no. 1 (2021).
17 Mudiyati  Rahmatunnisa  and  Dede  Mariana,  “Women’s  Political  Participation  in  Indonesia’s Reform Era: Local Government Perspective,” in Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance  (ICONEG  2016) (International  Conference  on  Ethics  in  Governance  (ICONEG  2016), Makassar, Indonesia: Atlantis Press, 2017), https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.60.
18 “Talkshow  Perempuan  Dan  Politik:  Keterlibatan  Perempuan  Dalam  Politik  Dan  Kesadaran Pemilih Masih
Perlu Didorong,” FISIPOL
UGM (blog), October 8, 2023, https://fisipol.ugm.ac.id/talkshow-perempuan-dan-politik-keterlibatan-perempuan-dalam-politik-dan- kesadaran-pemilih-masih-perlu-didorong/.
memberikan suatu pemimpin sebagai  seorang pemimpin yang dapat menjadikan orang  lain  sebagai  pengikutnya.  Pemimpin  tersebut  diyakini  dapat  memberikan suatu perubahan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang berbeda dan  dirasa  mendapatkan  suatu  anugerah,  memiliki  kelebihan  khusus  dan  dapat menghimpun masyarakat.
Menurut Gibson Kepemimpinan Karismatik adalah kualitas kepemimpinan yang  tampak  menonjol  pada  seseorang  pemimpin  yang  dapat  mempengaruhi pengikutnya  dengan  menggunakan  anugerah  supranatural  dan  kekuatan pengikutnya.  Gibson  juga  menjelaskan  definisi  gaya  kepemimpinan  karismatik adalah  kualitas  pemimpin  yang  dapat  mengidentifikasi  secara  tepat  apa  yang dikehendaki  oleh  pengikutnya  lalu  ditransformasikan  menjadi  kepentingan bersama.  Menurut  Judge  model  kepemimpinan  karismatik  adalah  teori kepemimpinan  yang  menyatakan  bahwa  pengikut  membuat  atribusi  dari kemampuan  kepemimpinan  heroik  atau  luar  biasa  ketika  mereka  mengamati perilaku tertentu. 19 Romzi Al Amiri Mannan mendefinisikan bahwa kepemimpinan kharismatik ialah kepemimpinan yang mempunyai pengaruh yang besar sehingga bisa menggerakkan orang lain yang dipimpin menjadi pengikut yang sangat kuat dan setia. 20
Adanya  suatu  pola  tentang  kepemimpinan  kharismatik  seringkali diidentikkan dengan tokoh atau aktor laki-laki dengan basis kekuatan secara fisik maupun  akal  serta  faktor-faktor  yang  melingkupinya,  sehingga  tercipta  karakter bagaimana kharisma terbentuk oleh entitas kekuatan secara fisik dan akal. Hal yang menarik  disini  adalah  bagaimana  jika  aspek  kharismatik  dalam  kepemimpinan dilihat sebagai parameter untuk menggambarkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Apabila menafsirkan konteks kharismatik sebagai dasar untuk menentukan seseorang pantas atau tidak dalam memangku jabatan khususnya di ranah publik, maka potensi terbuka secara luas, dimana saat ini kharismatik adalah bagaimana membangun  profil  dirinya  dengan  bentuk  gagasan  atau  pemikiran,  serta kemampuan-kemampuan  pendukung  lainnya  dalam  menentukan  keputusan- keputusan.
Jika ditinjau secara komprehensif, perempuan pun dapat berperan di ranah publik dengan melihat kharismatik yang bisa dibangun dari berbagai gagasan serta prestasi untuk menunjukan potensi yang dimiliki. Hal demikian menjadi lompatan pemikiran  bahwasanya  arti  kharismatik  yang  selama  ini  sering  dipahami  dan dominan  melekat  pada  laki-laki  sebagai  hal-hal  yang  bersifat  metafisik  tidak  lagi dipertahankan, dikarenakan semua memiliki kesempatan yang sama. Dalam kajian hukum Islam misalnya, konteks kepemimpinan di era kontemporer justru tidak lagi
19 Nur Amaliyah Hanum, Anisah Fitriyah, and Raden Bambang Sumarsono, “Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik,” Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  Malang , 2019, 164.
20 Romzi Al-amiri Mannan, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: pustaka ilmu, 2011), 30.
dapat  melihat  hanya  berdasarkan  jenis  kelamin,  melainkan  berdasarkan  pada kemampuan  atau  kapabilitas  serta  adanya  urgensi  mendesak  yang  akhirnya mendorong  perempuan  untuk  bekerja  atau  menjadi  pemimpin  di  ranah  publik maupun domestik bukanlah menjadi permasalahan kembali. 21
Prinsip  kharismatik  tidak  lagi  relevan  jika  menganut  pada  aliran  klasik, dimana kharisma seseorang sangat dekat dengan hal-hal bersifat supranatural atau metafisik.  Oleh  karena  itu,  representasi  perempuan  di  wilayah  publik  khususnya dalam ranah politik adalah hal yang sangat bisa diterima terlebih di era keterbukaan dengan adanya jaminan HAM dan emansipasi perempuan untuk dapat lebih banyak berkontribusi  pada  urusan  sosial,  ekonomi,  politik  bahkan  budaya.  Dengan demikian,  pada  hakikatnya  konsep  terkait  kepemimpinan  perempuan  di  ranah domestik  maupun  publik  dapat  dinilai  sebagai  sinergitas  dikarenakan  secara konstruksi  fisik  dan  psikologis  antara  laki-laki  dengan  perempuan  memiliki perbedaan yang pada praktiknya dapat saling melengkapi satu sama lain. Prinsip menekankan adanya keadilan dan keselarasan terkait hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang memiliki hak-hak untuk setara sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. 22

## KESIMPULAN
Keterwakilan  perempuan  sebagai affirmative  action khususnya  di  bidang politik  di  negara  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  diantaranya  faktor regulasi,  sosial,  dan  budaya.  Masih  kuatnya  dominasi  peran  laki-laki  di  bidang parlemen misalnya, menunjukan bahwa masih adanya stereotip dalam memandang kedudukan  serta  kemampuan  dari  perempuan  untuk  berpolitik.  Hal  tersebut tentunya  bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip  konstitusional,  dimana  hak berpolitik adalah hak setiap warga negara, selain itu juga terdapat jaminan bahwa politik  juga  merupakan  bagian  dari  HAM  dan  telah  diakui  di  berbagai  instrumen hukum internasional.
Dilihat  dari  konsep legal  feminist dan  kepemimpinan  kharismatik, representasi perempuan sebagai aktor politik sangat terbuka lebar, dimana konsep kharismatik  tidak  lagi  dapat  ditafsirkan  dengan  esensi  klasik  yang  sangat  lekat dengan hal-hal spiritual, metafisik atau supranatural. Kharismatik di era modern saat ini dapat dibentuk melalui konstruksi gagasan atau pemikiran, serta instrumen pendukung lainnya meliputi sarana pendidikan, regulasi maupun dukungan sosial dan  budaya  dalam  menciptakan  keseimbangan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan di ranah publik. Dengan demikian perlunya evaluasi terkait jumlah 30% representasi perempuan yang hingga kini belum dapat berjalan efektif sebagaimana diharapkan.
21 Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah and Nurul Yaqien, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam,” J-MPI 2, no. 2 (December 30, 2017): 142–47, https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483.
22 Annisa Fitriani, “Gaya Kepemimpinan Perempuan,” Jurnal TAPIs 11, no. 2 (2015).

## DAFTAR PUSTAKA
Aulya, Aziza, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim. “Perempuan Dan Politik:
Menakar  Kebijakan  Affirmative  Action  Dalam  Sistem  Kepartaian.” Amanna Gappa 30, no. 2 (2022): 126 – 36. https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214.
Chairil, Aisyah, and Henri Shalahuddin. “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview.” Mimbar Hukum 33, no. 1 (2021).
Deininger,  Klaus,  Hari  K  Nagarajan,  and  Sudhir  K  Singh.  “Women’s  Political Leadership  and  Economic  Empowerment:  Evidence  from  Public  Works  in India.” Journal  of  Comparative  Economics 48,  no.  2  (June  2020):  277 – 91. https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.003.
Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. “Keterwakilan Perempuan dalam Parta Politik Perspektif  Siyasah  Syar’iyyah.” Jurnal  Sosial  Humaniora  Sigli 3,  no.  2 (December 31, 2020): 200 – 212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312.
FISIPOL UGM. “Talkshow Perempuan Dan Politik: Keterlibatan Perempuan Dalam Politik  Dan  Kesadaran  Pemilih  Masih  Perlu  Didorong,”  October  8,  2023. https://fisipol.ugm.ac.id/talkshow-perempuan-dan-politik-keterlibatan- perempuan-dalam-politik-dan-kesadaran-pemilih-masih-perlu-didorong/.
Fitriani, Annisa. “Gaya Kepemimpinan Perempuan.” Jurnal TAPIs 11, no. 2 (2015).
Hanum,  Nur  Amaliyah,  Anisah  Fitriyah,  and  Raden  Bambang  Sumarsono. “Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik.” Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang , 2019, 163 – 70.
Hardjaloka, Loura. “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif  Regulasi  dan  Implementasi.” Jurnal  Konstitusi 9,  no.  2  (May  20, 2016): 403. https://doi.org/10.31078/jk928.
Himmah, Dhurotun Nasicha Aliyatul, and Nurul Yaqien. “Kepemimpinan Perempuan Dalam  Perspektif  Islam.” J-MPI 2,  no.  2  (December  30,  2017):  142 – 47. https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483.
Listiyani, Angela Ranina, Andina Elok, Puri Maharani, Partai Golkar, Kota Surakarta, Partai Golkar, Kota Surakarta, et al. “Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Parties As an Efforts To Improve Women ’ S” 5, no. 1 (2021): 16– 30.
Mannan, Romzi Al-amiri. Fiqh Perempuan . Yogyakarta: pustaka ilmu, 2011.
Mlambo,  Courage,  and  Forget  Kapingura.  “Factors  Influencing  Women  Political Participation:  The  Case  of  the  SADC  Region.”  Edited  by  Richard  Meissner. Cogent  Social  Sciences 5,  no.  1  (January  2019):  1681048. https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1681048.
Moerdijat,  Lestari.  “Peningkatan  Partisipasi  Perempuan  Dalam  Politik  Butuh Dukungan  Semua  Pihak.” MPR  RI (blog).  Accessed  December  19,  2023.
https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam- Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak.
Nadia,  Putri.  “Tantangan  Perempuan  Dalam  Arus  Politik  Perempuan  Indonesia.” Universitas  Muhammadiyah  Jakarta (blog).  Accessed  December  19,  2023. https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik- perempuan-indonesia/.
Natalis,  Aga.  “Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan  Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence.” CREPIDO 2, no. 1 (May 26, 2020):
11 – 23. https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23.
Rahmatunnisa,  Mudiyati.  “Affirmative  Action  Dan  Penguatan  Partisipasi  Politik Kaum  Perempuan.” Jurnal  Wacana  Politik 1,  no.  2  (2016):  90 – 95. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049.
Rahmatunnisa,  Mudiyati,  and  Dede  Mariana.  “Women’s  Political  Participation  in Indonesia’s Reform Era: Local Government Perspective.” In Proceedings of the International  Conference  on  Ethics  in  Governance  (ICONEG  2016) .  Makassar, Indonesia: Atlantis Press, 2017. https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.60.
Sidik, Parid. “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism.” At-Tanwir  Law  Review 2,  no.  1  (December  8,  2022):  90. https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856.
Sulistyawan, Aditya Yuli. “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan  Filsafat  Hukum.” Masalah-Masalah  Hukum 47,  no.  1  (January  30, 2018): 56. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62.
Syafputri,  Ella.  “Keterwakilan  Perempuan  di  Parlemen:  Komparasi  Indonesia dan Korea  Selatan.” Global  South  Review 1,  no.  2  (October  9,  2017):  165. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839.