INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9821-9832 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia
Rifa Zulkarnain 1 ✉ , Ismaidar 2
Universitas Pembangunan Panca Budi Email: lawyer.siregar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Bermula  dari  keresahan  akademik  bahwa  Pemilihan  umum  adalah  salah  satu  aspek  penting berdemokrasi  dalam  bernegara  yang  menjadi  jembatan  antara  warga  negara  dan  pemerintahan. Pemilihan umum sebagai salah satu cara bagi rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan  politik,  serta  sebagai  bentuk  kontrol  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  penulis  berusaha mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Metode ini mengandalkan studi pustaka (library research) sebagai bentuk pelaksanaan metode yuridis, yang digunakan menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif  diadopsi  sebagai  kerangka  utamanya.  Hasil  yang  ditemukan,  bahwa  di  Indonesia  telah mengalami beberapa kali perubahan antara sistem pemilu proporsional, Sistem proporsional daftar terbuka memberikan akses kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, diperlukan upaya transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.
Kata kunci: Pengaturan Hukum Politik, Pemilu Proporsional Tertutup, Demokrasi Indonesia.

## Abstract
It started with academic concerns that general elections are an important aspect of democracy in a country which is a bridge between citizens and government. General elections are a way for the people to actively participate in political decision making, as well as a form of government control. Therefore, the author seeks to explore the legal aspects that influence the closed proportional electoral system, as well as its impact on democratic practices in Indonesia. This method relies on library research as a form of implementing the juridical method, which is used to analyze secondary data in this research. This research is classified as descriptive research, and a normative method approach is adopted as the main framework. The results found, that in Indonesia there have been several changes between the proportional electoral system, the open list proportional system gives voters access to elect legislative candidates  directly,  while  the  closed  proportional  system  gives  more  control  to political  parties  in determining candidates, thereby increasing accountability. In a closed proportional election system, transparency, participation, supervision and information disclosure are required as strategic steps. Keywords: Political Legal Arrangements, Closed Proportional Elections, Indonesian Democracy.

## PENDAHULUAN
Demokrasi  merupakan  salah  satu  prinsip  pokok  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia.  Sebagai  sebuah  negara  dengan  populasi  yang  besar  dan  keragaman  sosial- politik  yang  kompleks,  sistem  pemilihan  umum  memiliki  peran  sentral  dalam  menjaga prinsip demokrasi tersebut. Salah satu jenis sistem pemilihan yang telah lama diterapkan adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem ini, meskipun telah ada dalam sistem politik Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang esensial dalam demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah  satu aspek  penting  dalam konteks  sistem  demokrasi  di  negara  modern.  Pemilihan  umum  adalah  suatu  kebutuhan mutlak karena berperan sebagai alat pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam demokrasi perwakilan. Di negara modern, demokrasi langsung, di mana semua warga negara secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan, sudah tidak lagi berlaku secara praktis. Yang berlaku adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.
Kendati demikian, demokrasi perwakilan ini membutuhkan individu atau wakil rakyat yang  akan  mewakili  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  seluruh  masyarakat.  Dalam  konteks  inilah  pemilihan  umum  memegang peranan  penting.  Pemilihan  umum  menjadi  alat  penyaring  yang  memungkinkan  warga negara memilih individu atau partai politik yang akan mewakili dan membawa suara rakyat ke  dalam  lembaga  perwakilan,  seperti  parlemen.  Dengan  kata  lain,  pemilihan  umum menjadi jembatan antara warga negara dan pemerintahan. Ini adalah mekanisme di mana rakyat  berpartisipasi  dalam  memilih  pemimpin  dan  perwakilan  politik  mereka.  Melalui
pemilihan umum, warga negara memiliki hak dan kekuasaan untuk memilih para pemimpin yang mereka yakini akan mencerminkan dan mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat pemerintahan.
Faktanya,  pemilihan  umum  tidak  hanya  merupakan  proses  formal  untuk  memilih perwakilan  politik,  tetapi  juga  merupakan  fondasi  utama  dalam  menjaga  prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah cara bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan mereka. Pemilihan umum  adalah  salah  satu  alat  paling  kuat  yang  mendukung  sistem  demokrasi,  dan karenanya,  mempunyai  hubungan  erat  dengan  demokrasi  itu  sendiri.  Sebagai  sebuah negara yang terus mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, Indonesia perlu menjalani kajian mendalam terkait dengan sistem pemilihan umum yang diterapkan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia.
Maka dari itu, Sistem pemilu proporsional tertutup menciptakan dinamika yang unik dalam proses pemilihan umum, termasuk aspek pengaturan partai politik, perwakilan wakil rakyat, dan mekanisme pemilu yang berlaku. Penelitian ini menyelidiki kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur sistem ini, serta bagaimana mereka memengaruhi partisipasi politik dan  representasi  dalam  pemerintahan.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkanjuga  ditemukan informasi  yang  mendalam  mengenai  sistem  pemilu  proporsional  tertutup,  yang  dapat menjadi  dasar  bagi  penyusunan  rekomendasi  kebijakan  untuk  perbaikan  dan pengembangan  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  penelitian  ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.

## KAJIAN TEORI
1. Politik Hukum
Merujuk pada teori tentang peran hukum dalam politik. Dalam ( legal and political theory)  dijelaskan  bahwaundang-undang  dan  regulasi  politik  dapat  memengaruhi sistem pemilihan umum. Pengaturan hukum terkait pemilu adalah fondasi bagi sistem pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia, perubahan hukum yang berkaitan dengan pemilu,  seperti UU Pemilu,  dapat memengaruhi cara pemilihan  umum dilaksanakan, termasuk  apakah  itu  bersifat  proporsional  atau  tidak.  Melalui  metode  Sainte-Lague, calon legislatif yang akan lolos ke parlemen ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal ini menjelaskan pola penghitungan yang menggunakan dua pendekatan sebagai berikut :
a. Partai  politik  yang  menjadi  peserta  pemilu  harus  memenuhi  ambang  batas perolehan suara sebesar paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk berpartisipasi dalam penentuan alokasi kursi anggota DPR.
b. Seluruh  partai  politik  peserta  pemilu  diikutsertakan  dalam  penentuan  perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD (kabupaten/kota).
Dengan metode Sainte-Lague, dapat dijelaskan bahwa Pasal 415 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  memiliki  maksud  untuk menjelaskan bahwa alokasi kursi tidak dilakukan melalui kuota kursi, melainkan melalui perolehan jumlah suara yang kemudian dibagi oleh bilangan pembagi yang merupakan angka  ganjil  sesuai  dengan  jumlah  alokasi  kursi  per  daerah  pemilihan  (dapil)  untuk urutan masing-masing perolehan kursi.
Maka  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  berulang  di  negara Indonesia, terdapat berbagai pengalaman yang telah dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Pemilihan sistem pemilu yang sesuai dan efisien merupakan salah satu aspek penting yang  perlu  diperhatikan saat  melaksanakan proses pemilu. Selama ini, telah diterapkan  berbagai  macam  sistem  pemilu  di  Indonesia,  dan  salah  satunya  adalah sistem  proporsional.  Dalam  kerangka  sistem  proporsional,  terdapat  dua  jenis  sistem yang  pernah  diterapkan  di  Indonesia,  yaitu  pertama,  sistem  proporsional  daftar tertutup, dan kedua, sistem proporsional daftar terbuka.

## 2. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Sistem  pemilu  proporsional  tertutup  dapat  memengaruhi  tingkat  keterwakilan partai  politik,  sejauh  mana  masyarakat  dapat  memilih  calon,  dan  perwakilan  politik mencerminkan  keragaman  masyarakat.Sistem  pemilu  di  Indonesia  telah  mengalami sejumlah  perubahan  signifikan,  mulai  dari  penerapan  sistem  proporsional  tertutup (closed  list PR) hingga  sistem proporsional terbuka (open  list PR). Perbedaan antara pemilu setelah  perubahan UUD RI 1945 dengan pemilu sebelum perubahan  terletak pada varian Party List yang digunakan. Sebelum terjadinya perubahan, pemilu masih mengadopsi varian daftar tertutup (closed list), sementara setelah terjadinya perubahan, sistem pemilu beralih ke varian daftar terbuka (open list).
Perubahan  fenomenal  dalam  sistem  pemilu  dengan  penerapan  sistem proporsional  terbuka  telah  diterapkan  sejak  pasca-amandemen  UUD  1945.  Ini mencakup  sejumlah  regulasi  yang  telah  diterapkan  secara  bergantian,  dimulai  dari
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  hingga  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Saat  ini,  telah  dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun perpu tersebut tidak membatalkan UU No. 7 tahun 2017, hanya mengubah beberapa pasal dalam perpu tersebut. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya, sistem pemilu dengan  daftar  terbuka  diterapkan  pasca-amandemen  UUD  1945.  Namun, penerapannya masih terbatas dan tidak sepenuhnya terbuka, sehingga beberapa pihak menggambarkannya sebagai "sistem proporsional setengah terbuka".
Perubahan-perubahan  dalam  sistem  pemilu  ini  dilakukan  dalam  rangka mengakomodir  proses  pemilu  yang  sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang menjadi  dasar  bagi Indonesia. Selama perjalanan waktu,  penggunaan  sistem pemilu terbuka  pada  tahun  2004  hingga  2019  beragam  dalam  implementasinya.  Namun, perubahan terkait dengan sistem pemilu terbuka untuk pemilu 2024 dan seterusnya belum terjadi. Hal yang serupa berlaku untuk metode alokasi kursi dalam sistem pemilu, yang telah mengalami perubahan dari penerapan kuota Hare hingga Sainte-Lague. Perlu  dicatat  bahwa  metode  kuota  mengacu  pada  pendekatan  yang memperhatikan  jumlah  minimal  tertentu  yang  membuat  suatu  partai  politik memperoleh kursi di daerah pemilihan tertentu. Di sisi lain, metode Sainte-Lague murni menggunakan rumus yang membagi seluruh jumlah suara yang masuk dengan angka pembagi berdasarkan rata-rata jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Dalam implementasinya, metode Sainte-Lague tergolong lebih kompleks daripada metode kuota Hare.

## 3. Demokrasi di Indonesia
Prinsip  demokrasi  merupakan  elemen  yang  esensial  dalam  penyelenggaraan pemilihan  umum.  Menurut  Azed  (2000),  demokrasi  berasal  dari  kata  " demos,"  yang berarti rakyat, dan " cratein," yang berarti pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada sepenuhnya  di  tangan  rakyat,  dan  pemerintahan  ini  dapat  dilaksanakan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  representasi  dalam  suatu  sistem perwakilan.Prinsip yang mendasari demokrasi, khususnya dalam kerangka UUD 1945, adalah  kedaulatan  rakyat.  Dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  sangat  penting untuk menentukan metode dan sistem pemerintahan yang memungkinkan rakyat tetap berperan  sebagai  elemen  integral  dalam  sistem  tersebut.  Prinsip  kedaulatan  rakyat,
sesuai dengan UUD 1945, diatur dalam Pasal 22E, yang mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara dan melalui mekanisme pemilihan umum.
Pemilihan umum, selain sebagai mekanisme yang menghubungkan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, juga merupakan alat penting bagi partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik dan mengawal kebijakan negara. Dalam kerangka hukum Indonesia,  Pasal  22E  UUD  1945  mengatur  ketentuan  pemilihan  umum  dengan  jelas, termasuk  prinsip-prinsip  penting  seperti  pelaksanaan  pemilu  yang  harus  dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pasal 22 E juga menegaskan  bahwa  peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  partai  politik, sementara peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang, dan undang-undang tersebut merupakan instrumen yang mengatur secara rinci proses pemilihan umum di Indonesia. Dalam konteks hukum pemilu, Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan pemilu sebagai sarana yang memungkinkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  mendasari  negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.

## METODE PENELITIAN
Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang sangat sesuai digunakan dalam kerangka penelitian ini. Metode ini mengandalkan studi pustaka ( library research) sebagai bentuk  pelaksanaan  metode  yuridis,  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif diadopsi sebagai kerangka utamanya. Tujuan utamanya untuk memberikan data seakurat mungkin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sekunder,  terutama  dalam  bentuk  bahan  hukum  primer  dan  literatur  yang mencakup norma-norma hukum normatif serta  literatur yang  berbicara mengenai teori- teori, pandangan para ahli, dan aspek-aspek yang relevan dengan inti permasalahan. Bahan hukum  sekunder  digunakan  sebagai  dasar  pemikiran  yang  bersifat  teoritis.  Setelah  data dikumpulkan  dan  diolah  menjadi  informasi  yang  dapat  dipahami  dengan  mudah,
selanjutnya  data  dianalisis  berdasarkan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Dari analisis ini, kesimpulan  umum dapat  dibuat. Teknik ini adalah model analisis data deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PENGARUH PENGATURAN POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP  PADA  TRANSPARANSI  DAN  AKUNTABILITAS  DALAM  PROSES  PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Penentuan sistem pemilu merupakan salah satu keputusan yang sangat penting bagi lembaga-lembaga dalam mengimplementasikan demokrasi di negaranya. Pada dasarnya, dalam konteks demokrasi, negara harus memilih dan menentukan sistem pemilu yang akan digunakan untuk memilih badan legislatif nya. Di sisi lain, krisis politik yang terjadi di negara demokrasi membawa momentum tersendiri untuk perubahan sistem pemilu, bahkan para pelaku  pembaharuan  politik  berupaya  menjadikan  perubahan  sistem  pemilu  sebagai agenda politik yang tidak bisa diabaikan, bahkan tanpa adanya krisis politik.
Indonesia, sebagai salah satu contoh negara dengan pengalaman pemilihan umum, telah  menerapkan  dua  sistem  pemilu,  yaitu  sistem  Proporsional  dan  Distrik.  Sistem Proporsional  dengan  daftar  terbuka,  yang  dikenal  luas  oleh  masyarakat  sebagai  sistem daftar  terbuka,  memungkinkan  pemilih  untuk  tidak  hanya  memilih  partai  politik  sebagai peserta pemilu tetapi juga calon yang ada dalam kolom calon legislatif.
Sistem pemindahan suara ke kursi parlemen yang didasarkan pada jumlah perolehan suara  rakyat  dikenal  sebagai  Sistem  Proporsional  ( proportionate  representative).  Sistem Proporsional  ini  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  list  berdasarkan  daftar  dan single transferable  votes  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  berdasarkan  peringkat.  Sistem Proporsional Daftar terbuka memiliki lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Jumlah kursi  parlemen  yang  diperebutkan  juga lebih dari satu, mencerminkan hasil dari sistem ini. Jadi, dalam sistem ini, jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan dalam parlemen. Dengan menggunakan Sistem Proporsional Daftar terbuka, masyarakat memiliki akses untuk memilih calon legislatif yang mereka dukung,  sehingga mereka dapat  lebih selektif  dan  rasional  dalam memilih calon. Ini adalah salah satu kelebihan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka.
Sedangkan dalam konteks sistem pemilu proporsional tertutup, akuntabilitas partai politik dapat menjadi lebih kompleks. Partai politik memiliki kendali penuh terhadap proses penentuan calon yang menduduki kursi, sementara pemilih memiliki keterbatasan dalam pengaruh atas penentuan calon tersebut. Dalam situasi seperti ini, akuntabilitas partai politik
harus  dibangun  melalui  mekanisme  internal  partai  yang  mencakup  partisipasi  anggota partai dan proses seleksi calon yang terbuka dan adil.Untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang  optimal  dalam  sistem  pemilu  seperti  ini,  diperlukan  serangkaian  langkah-langkah strategis sebagai berikut :
a) Partai  politik  harus  menjalankan  aktivitas  politiknya  dengan  tingkat  transparansi  yang tinggi.  Hal  ini  mencakup  transparansi  dalam  pengungkapan  sumber  dana  kampanye, pengambilan keputusan internal, dan proses seleksi calon. Transparansi ini memberikan kesempatan kepada pemilih dan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja partai politik secara obyektif.
b) Partisipasi aktif anggota partai politik dan pemilih dalam proses pengambilan keputusan dan  seleksi  calon  merupakan  elemen  penting  dalam  memperkuat  akuntabilitas  partai politik. Partai politik harus membuka ruang bagi partisipasi aktif anggota partai dalam memengaruhi keputusan partai dan proses pemilihan calon.
c) Pemerintah  dan  lembaga  pengawas  pemilu  perlu  memastikan  adanya  mekanisme pengawasan  yang  efektif  untuk  memantau  dan  menegakkan  kepatuhan  partai  politik terhadap aturan dan regulasi pemilu. Selain itu, sanksi yang tegas harus diterapkan jika terdapat pelanggaran etika politik atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik atau wakil terpilih.
d) Akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai kinerja partai politik, program politik, dan kebijakan publik harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pemilih dan masyarakat untuk melakukan  pengukuran dan evaluasi yang lebih baik  terhadap akuntabilitas partai politik.
Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem pemilu  proporsional  tertutup,  yang  melibatkan  penguatan  transparansi,  partisipasi, pengawasan,  dan  keterbukaan  informasi  sebagai  elemen-elemen  kunci.  Dengan menerapkan  pendekatan  ini,  diharapkan  partai  politik  dapat  menjadi  lebih  akuntabel terhadap pemilih dan masyarakat secara umum.
Hingga saat ini, Indonesia telah melaksanakan dua belas kali pemilihan umum, dimulai dari pemilu tahun 1955, yang menjadi tonggak awal bagi pesta demokrasi, hingga pemilu tahun 2019. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, terkait dengan sistem pemilu yang digunakan,  telah  ditentukan  sebelum  pemungutan  suara  dimulai,  dan  tentu  saja, karakteristik sistem ini berbeda dari satu periode pemilu ke periode pemilu berikutnya.
Sebelum reformasi, sistem proporsional yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional daftar tertutup, sementara setelah reformasi, digunakan sistem proporsional daftar terbuka. Perbedaan utama terletak pada perbedaan dalam sistem daftar pemilih yang
digunakan. Pada tahun 1955, ketika  pemilihan umum pertama diadakan  selama periode Parlementer, sistem proporsional daftar tertutup digunakan. Kemudian, penyelenggaraan pemilihan umum berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selama masa Orde Baru, tetapi pada pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 selama masa Reformasi, Indonesia beralih ke sistem proporsional daftar terbuka. Meskipun terdapat perubahan dalam konteks politik, sistem perwakilan proporsional tetap menjadi pilihan yang diterapkan di Indonesia.

## 2. DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  DAN  REPRESENTASI  WAKIL  RAKYAT  DALAM  PEMERINTAHAN INDONESIA
Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda, yang hanya  memuat  gambar  partai  politik.  Hal  ini  berdampak  pada  percepatan  proses penghitungan  dan  rekapitulasi  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS),  yang  tidak  lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan hanya 5 hingga 7,5 jam, dengan asumsi bahwa  setiap  entitas  surat  suara  memakan  waktu  1  hingga  1,5  jam.  Dengan  demikian, kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat selesai maksimal hingga pukul 21.00.
Penggunaan anggaran dalam sistem pemilu proporsional tertutup cenderung lebih efisien  dibandingkan  dengan  sistem  proporsional  terbuka.  Ini  dapat  diilustrasikan  dari ukuran surat suara yang digunakan. Pada pemilihan anggota DPR dan DPRD tahun 2019, surat suara memiliki desain potret atau orientasi vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm, hampir  setengah  lebih  besar  dari  ukuran  halaman  koran.  Sementara  surat  suara  Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm, sedik it lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain lanskap atau  orientasi  horizontal.  Ukuran  surat  suara  yang  sangat  besar  ini  disebabkan  oleh banyaknya jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, dan ukuran tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi jika pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16.
Apabila sistem pemilu yang awalnya menggunakan daftar terbuka diubah menjadi daftar  tertutup,  di  mana  pemilih  hanya  perlu  memilih  gambar  partai  politik  tanpa  perlu memilih calon individual, dengan asumsi ada 16 partai politik yang ikut serta, maka ukuran kertas surat suara untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat direduksi sekitar 600%. Sebagai contoh, jika jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 190 juta, maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan akan mencapai 970 miliar lembar, termasuk cadangan. Anggaran yang  digunakan untuk memproduksi  surat suara Pemilu 2019 mencapai lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan perubahan ukuran kertas surat
suara  Pileg  menjadi  seukuran  surat  suara  Pilpres,  biaya  pengadaan  seluruh  surat  suara Pemilu serentak dapat dihemat sekitar 38%.
Sistem  proporsional  daftar  tertutup  memberikan  kontribusi  pada  efisiensi pengadaan  surat  suara  dengan  selisih  hemat  anggaran  sebesar  Rp.  407.222.250.000,-. Meskipun  sistem  proporsional  tertutup  memiliki  kelemahan,  upaya  perbaikan  dapat dilakukan dengan memperkenalkan primary election atau konvensi di internal partai politik untuk menyaring calon legislatif yang kredibel. Hal ini dapat mengurangi oligarki dan praktik suap  di  tingkat  elit  politik,  serta  memberikan  lebih  banyak  kepercayaan  pada  sistem proporsional tertutup.

## SIMPULAN
Dalam konteks pengaturan politik hukum dalam sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia, perubahan sistem pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. Sistem pemilu merupakan elemen kunci dalam menerapkan  demokrasi di  suatu negara, dan keputusan mengenai sistem pemilu mempengaruhi  cara  pemilih  dan  partai  politik  berinteraksi.  Indonesia  telah  mengalami perubahan  dari  sistem  pemilu  proporsional  daftar  tertutup  menjadi  sistem  proporsional terbuka setelah reformasi. Sistem proporsional daftar terbuka memberikan pemilih akses untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon. Untuk meningkatkan akuntabilitas  dalam  sistem  pemilu  proporsional  tertutup,  diperlukan  upaya  transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.
Selama dua belas kali pemilihan umum di Indonesia, terjadi perubahan sistem pemilu dari daftar tertutup sebelum reformasi menjadi daftar terbuka setelah reformasi. Meskipun terdapat perubahan dalam konteks politik, sistem perwakilan proporsional tetap menjadi pilihan yang diterapkan di Indonesia. Sistem proporsional tertutup memiliki potensi untuk meningkatkan  efisiensi  pengadaan  surat  suara  dan  menghemat  anggaran,  dengan mengurangi ukuran kertas surat suara hingga 600%. Meskipun memiliki kelemahan, sistem ini  dapat  diperbaiki  dengan  memperkenalkan  primary  election  atau  konvensi  di  internal partai  politik  untuk  memfilter  calon  legislatif  yang  kredibel,  mengurangi  oligarki,  dan meminimalkan praktik suap di tingkat elit politik. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem pemilu proporsional tertutup dapat tetap memberikan representasi yang baik bagi wakil rakyat, sambil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Book
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. 2Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
Purwati, Ani. “Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek.” Jakarta; CV. Jakad Media Publishing, 106, 2020.

## Journal
Adi  Vibhisana,  Andreas  Daniel,  Muhammad  Rifqi  Nugroho,  and  Fian  Muhammad  Rofiulhaq.  “DI
BAWAH  KONTROL  PUBLIK:  Analisa  Kritis  Penerapan  Sistem  Proporsional Terbuka Maupun Tertutup  Terhadap  Peluang  Penguatan  K ontrol  Publik  Pada  Pemilu  2024.” Jurnal  Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 5, no. 01 (2023): 24 – 34. https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303.
Andriani, Astri Dwi. “Demokrasi Damai Di Era Digital.” Rampai Jurnal Hukum (RJH) 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663.
Budiono. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi.” vol13, 2019, 33 – 44.
Chrismayoga, Yohanes Baptista. “Penerapan Proporsional Terbuka Dan Metode Sainte -Lague Pada Pemilu 2019 : Studi Kasus Dapil I DPRD Provin si Jawa Tengah.” Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 8, no. 4 (2023): 2660 – 70. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11656.
Dedi, Agus. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak.” Jurnal MODERAT 5, no. 3 (2019): 213 – 26. ———. “Implementasi Prin sip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Moderat 7, no. 1 (2021): 1 – 9.
Fatiha,  Aliva  Silvi,  Wahyuningsih  Santosa,  and  Soeharjoto.  “Pemilihan  Umum  Sebagai  Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 1, no. 3 (2022): 345 – 52.
Hamdani, Khulaifi. “Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen.” LeDHaK Fakultas Hukum Unhas 1 (2023): 22 – 40.
Hidayah,  Yayuk,  Nufikha  Ulfa,  and  Poppy  Belladonna.  “ Demokrasi  Pancasila  Dalam  Membangun Demokrasi ‘Sehat.’” JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2022): 110 – 23.
Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. “Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekura ngan.” Jurnal Tana Mana 4, no. 1 (2023): 92 – 100.
Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP PADA PEMILU DI INDONESIA SERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN.” Jurnal Tana Mana 2, no. 1 (2021): 46 – 48.
Lutpiani,  Elpi.  “Implementasi  Demokrasi  Di  Indonesia.” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53, no. 9 (2021): 1 – 13.
Majid, Abdul, and Arif Sugitanata. “SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMAS I.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (2021): 1 – 21. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. 2, 2016.
Nugraha,  Nur  Budi,  Mustazzihim  Suhaidi,  and  Juni  S. “APLIKASI  QUICK  COUNT  PADA  PEMILU
LEGISLATIF DENGAN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS MOBILE.” I N F O R M A T I K A 11, no. 1 (2019): 76. https://doi.org/10.36723/juri.v11i1.158.
Nur  Budiman,  Bachtiar,  Bella  Dewi  Safitri,  Balilah  Rizki  Putriga,  and  Vinona  Julietta  Imanuella
Wicaksono. “Populisme: Konsekuensi Dari Stagnasi Politik Dan Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal PolGov 4, no. 1 (2022): 211 – 43. https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916.
Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. “Sistem Pemilu Proporsio nal Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024.” Jurnal Analisis Sosial Politik 1, no. 2 (2022): 181 – 93.
Pratama, Inka Nasamuda, Darmansyah, and Azwar Subandi. “Pendampingan Pendidikan Politik; Side Effect  Wacana  Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup Bagi  Demokrasi  Indonesia.” Journal  of Character Education Society) 6, no. 2 (2023): 428 – 39.
Purwati, Ani. “Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek.” In CV. Jakad Media Publishing, 106,
2020.
Putri  Rahayu,  Mega,  Lita  Tyesta  ALW,  and  Ratna  Herawati.  “SISTEM  PROPORSIONAL  DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA.” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1 – 11.
Set iawan,  Hendra  Budi,  and  Hertanto  Hertanto.  “DAMPAK  SISTEM  PEMILU  PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan  Humaniora  7,  no.  2  (2023):  633. https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638.
Simarmata, Markus H. “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia,  no.  Vol  14,  No  3  (2017):  Jurnal  Legislasi  Indonesia  - September 2017 (2017): 285 – 99.
Tanjung,  Tit ony.  “Mengenal  Sistim  Proporsional  Terbuka  Di  Indonesia  Menuju  Pemilihan  Umum Tahun 2024.” BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 1 (2023): 125 – 33.