Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 13, No. 2 Januari 2022, pp. 202-217
ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809
Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  DAN WHISTLEBLOWING  SYSTEM

## TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA
Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini*, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang
*email: anissa.hakim@ummgl.ac.id
Abstract DiPublikasi: 01/01/2022 http://dx.doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217
This  study  aims  to  empirically  test  the  effect  of  financial  reporting  compliance,  internal  control  systems  and  whistleblowing systems on fraud prevention in the management of village funds in Bansari Temanggung District. This research is a quantitative research. The source of data in this study uses primary data obtained through questionnaires. The sampling technique in this study uses purposive sampling technique, so that the research sample obtained as many as 63 respondents consisting of the village head, village secretary, treasurer, planning department and BPD in 13 villages, Bansari Temanggung District.The results of this study indicate  that  Financial  reporting  compliance  and  whistleblowing system  have  a  positive  effect  on fraud  prevention  in  managing village funds, temporary the internal control system has no effect on preventing fraud in the management of village funds.
Keywords: Financial reporting compliance; internal control system; whistleblowing system; fraud prevention

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  mengenai  p engaruh  kepatuhan  pelaporan  keuangan,  sistem  pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bansari Temanggung . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  sehingga  sampel  penelitian  diperoleh  sebanyak  63  responden  yang  terdiri  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa, bendahara,  kaur  perencanaan  dan  BPD  di  13  desa,  Kecamatan  Bansari  Temanggung.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa , sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa
Kata Kunci : Kepatuhan pelaporan keuangan; sistem pengendalian internal; whistleblowing system ; pencegahan fraud

## I. PENDAHULUAN
Setiap  tahun  pemerintah  pusat  menganggarkan dana  desa  untuk  mendukung  kegiatan  dan  mewujudkan program pembangunan desa.  Anggaran dana desa mulai diberikan  pemerintah  sejak  tahun  2015  dan  terus mengalami  peningkatan  hingga  saat  ini.Pada  awalnya pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  desa  yaitu sebesar  Rp 20,7 trilun (2015), Rp 47 triliun (2016), Rp 60  triliun  (2017),  Rp  60  triliun  (2018),  Rp  70  triliun (2019)  dan  72  triliun  (2020)  (www.kemenkeu.go.id). Anggaran  dana  desa  tersebut  harus  dialokasikan    untuk pembangunan  fasilitas  masyarakat  serta  pemberdayaan masyarakat,sehingga  dengan  adanya  alokasi  dana  desa diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Pengalokasian anggaran dana desa menjadi hak kewenangan
pemerintah setempat sesuai dengan prinsip keadilan dan mengedepankan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa. Sesuai  dengan  target  pembangunan  perdesaan  RPJMN 2015-2019,  penggunaan  dana  desa  digunakan  dalam mewujudkan  kemandirian  desa  serta  mendukung pengentasan  desa  tertinggal.  Namun  besarnya  anggaran dana  desa  ini  menimbulkan  kekhawatiran  terjadinya fraud.
Pencegahan fraud dilakukan  pemerintah  salah satunya  dengan  cara  membentuk  peraturan  perundang- undangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  dan  undang-undang  nomor  13 Tahun  2006  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap saksi,  sehingga  menjamin  keamanan  saksi  dalam
melaporkan  tindakan fraud .  Selain  itu  dalam  rangka mencegah fraud dalam  pengelolaan  dana  desa, pemerintah terus melakukan perbaikan dengan mengoptimalkan  kinerja  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),sehingga  memperketat  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  desa.Kebijakan  pencegahan fraud yang  dilakukan  pemerintah  tersebut  belum  cukup  untuk mengatasi  permasalahan fraud . Fraud merupakan tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja  baik  individu  maupun  kelompok  yang mempunyai  wewenang  tanggungjawab  tertentu  demi memperoleh keuntungan pribadi  (IAPI, 2013).Meskipun sejak  tahun  2016  BPK  telah  melakukan  pemeriksaan terkait  penggunaan  dana  desa,  tindakan fraud masih sering terjadi hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan,sepanjang  tahun  2015-2020  terdapat  676 terdakwa  kasus  korupsi  dari  perangkat  desa  (ICW, 2021). Korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2020 tersebut  mengakibatkan  negara  mengalami  kerugian mencapai 111 miliar (https://nasional.kompas.com).
Pada  tahun  2016  hingga  2018  di  Kabupaten Temanggung  telah  terjadi  kasus  korupsi  dana  desa tepatnya  di  desa  Tlogowero,  Kecamatan  Bansari  yang merugikan negara hingga Rp 500 juta (https://m.antaranews.com).  Kasus  korupsi  dana  desa tersebut  baru  terungkap  pada  tahun  2020.  Korupsi  di desa  Tlogowero  dilaksanakan  secara  kolektif  yaitu dengan  saling  bekerjasama  antar  berbagai  pihak  untuk membuat  laporan  fiktif  atas  penggunaan  dana  desa, sehingga  banyak  aparatur  desa  yang  terlibat  korupsi dana  desa  Tlogowero.  Kurangnya  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  desa  menjadikan  beberapa  pihak mengulangi tindakan korupsinya. Selain desa Tlogowero,  tepatnya  di  desa  Gunungsari  Kecamatan Bansari  terdapat  aparatur  pemerintah  desa  yang merangkap  jabatan  dalam  mengelola  dana  desa.  Hal tersebut  mengakibatkan  masyarakat  menjadi  khawatir terjadinya potensi fraud. Sedangkan di desa Campuranom,
Kecamatan Bansari berdasarkan pengaduan  masyarakat  salah  satu  oknum  aparatur pemerintah desa telah melakukan tindakan penyelewengan  dengan  melakukan  pemungutan  dana kepada  masyarakat.  Penyelewengan  dana  tersebut diduga untuk
keuntungan pribadi (sms.temanggungkab.go.id).
Dana  desa  yang  seharusnya  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  diselewengkan untuk  kepentingan  pribadi.  Penyelewengan  dana  desa untuk kepentingan pribadi berdampak pada pembangunan desa yang tidak sesuai dengan semestinya seperti  terbengkalainya  pembangunan  untuk  fasilitas umum dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat.Adanya  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh
aparatur pemerintah tersebut menjadikan begitu pentingnya  tindakan  dan  upaya  yang  harus  dilakukan berbagai  pihak  untuk  mencegah  terjadinya fraud dalam organisasi  khususnya  terkait  dengan  pengelolaan  dana desa,  guna  menghindari  kerugian  negara  di  masa mendatang (Ardiana & Sugianto, 2020).
Upaya pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan  dengan  mewajibkan  pemerintah  Desa  untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi  Laporan  Realisasi  pelaksanaan  APBDes, Laporan  Realisasi  penggunaan  dana  desa  dan  Laporan pertanggungjawaban  Realisasi  pelaksanaan  APBDesa serta  laporan  kekayaan  milik  desa  di  akhir  tahun anggaran.  Penyajian  laporan  keuangan    memberikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan juga rincian  transaksi  penggunaan  anggaran.  Kepatuhan pelaporan  keuangan dianggap sebagai  bentuk pertanggungjawaban terhadap
masyarakat dan
pemerintah pusat.Adanya
transparansi dalam menyajikan pelaporan keuangan juga dapat meningkatkan  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat untuk menghindari terjadinya penyelewengan.Kepatuhan pelaporan  keuangan  yang  memadai  diharapkan  dapat mencegah terjadinya fraud (Ardiana & Sugianto, 2020).
Semakin  tinggi  kepatuhan  aparatur  pemerintahan desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin rendah potensi  terjadinya fraud Wonar  et  al.,  (2018),  sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya fraud . Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan  pelaporan  keuangan  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana desa yang dilakukan oleh Ardiana  &  Sugianto  (2020)  menunjukkan  kepatuhan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana  desa.  Hasil  penelitian  Saparman  et  al.,  (2020)  dan Wonar  et  al.,  (2018)  juga  menunjukkan  kepatuhan pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud .  Namun  penelitian  Rahimah  et  al., (2018)  menyatakan  hal  yang  berbeda  yaitu  penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud .
Terjadinya fraud juga  dapat  dikendalikan  dengan menerapkan  sistem  pengendalian  internal. Comitte  of Sonsoring  Organization  of  the  Treadway  Commision (COSO,  2013)  mendefinisikan  pengendalian  internal adalah  suatu  proses  yang  dilaksanakan  dewan  direksi, manajemen  dan  personil  dalam  organisasi,  yang dirancang  untuk  menyediakan  keyakinan  berkaitan dengan  keandalan  pelaporan  keuangan,  kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efesiensi operasi.Suatu organisasi membentuk sistem pengendalian  internal  untuk  mengawasi  guna  mencegah terjadinya  kecurangan.Penerapan  pengendalian  internal oleh suatu organisasi juga dimaksudkan untuk  mencapai tujuan  pengendalian.  Selain  itu  menurut  Sujana  et  al.,
(2020)  semakin  kuat  sistem  pengendalian  internal  di pemerintah desa maka segala bentuk tindakan kecurangan dapat diminimalkan begitupun sebaliknya.
Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud yang dilakukan oleh Islamiyah  et  al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana  desa.  Hasil  penelitian  Romadaniati  et  al.,  (2020), Sujana  et  al.,  (2020),  serta  Ariastuti  et  al.,  (2020)    juga menunjukkan adanya pengaruh positif sistem pengendalian  internal  terhadap  pencegahan  kecurangan dalam  pengelolaan  keuangan  desa.Sedangkan  penelitian Eldayanti  et  al.,  (2020)  serta  Ayem  &  Kusumasari (2020)  menunjukkan  variabel  sistem  pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud .
Selain itu upaya pencegahan fraud dapat dilakukan dengan  mekanisme  sistem  whistleblowing.  Menurut Mahdi  &  Darwis  (2020)  sistem  whistleblowing merupakan  sarana  bagi  pelapor  untuk  melaporkan tindakan  kecurangan  di  organisasi.Adanya  sistem whistleblowing  juga  menjadikan  masyarakat  lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan/ fraud tanpa adanya  kekhawatiran  karena  kerahasiaan  data  terjamin dan  diharapkan  banyak  masyarakat  yang  melaporkan tindakan  kecurangan  sehingga  dapat  mencegah  dan memutus  mata  rantai fraud (Musmulyadi  &  Sari, 2020).Penelitian mengenai pengaruh sistem whistleblowing  terhadap  pencegahan fraud yang dilakukan  oleh  Pamungkas  et  al.,  (2020)  menunjukkan sistem  whistleblowing  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud .Hasil  penelitian  Mahdi  &  Darwis (2020),Jayanti  &  Suardana  (2019),  Romadaniati  et  al., (2020)  juga  menunjukkan  sistem  whistleblowing memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud .Selain itu Hariawan  et  al.,  (2020)  juga  menyatakan  sistem whistleblowing  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud . Namun berbeda dengan hasil tersebut penelitian  Sujana  et  al.,  (2020)  menunjukkan  sistem whistleblowing  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .
Adanya inkonsistensi pada beberapa hasil penelitian  terkait  pencegahan fraud tersebut  maka diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini  merupakan pengembangan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ardiana  &  Sugianto  (2020)  tentang  pencegahan fraud pengelolaan  dana  desa.  Penelitianya    menggunakan variabel  kepatuhan  pelaporan  keuangan  dan  kompetensi aparatur desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Ardiana & Sugianto (2020) yaitu menggunakan variabel dependen pencegahan fraud serta variabel independen kepatuhan pelaporan keuangan.
Terdapat  tiga  perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada penelitian ini
tidak  menggunakan  variabel  kompetensi  aparatur pemerintah karena fokus penelitian ini dikhususkan pada level organisasi, sedangkan indikator penelitian sebelumnya  berfokus  pada  level  individu  diantaranya latar belakang pendidikan, pelatihan dan pemahaman,padahal  latar  belakang  pendidikan  dan keahlian yang tidak sesuai dengan jabatan yang diterima kurang  efektif  dalam  mencegah fraud begitupun sebaliknya  (Armelia  &  Wahyuni,  2020).  Selain  itu beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten  untuk  variabel  kompetensi  aparatur,  hal  ini dibuktikan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Ardiana  & Sugianto (2020), Romadaniati et al., (2020), Islamiyah et al., (2020) menunjukkan kompetensi aparatur pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga kompetensi aparatur pemerintah tidak digunakan.
Perbedaan  kedua  yaitu  adanya  penambahan variabel  sistem  pengendalian  internal  dan  sistem whistleblowing  pada  tingkat  organisasi.  Hal  ini dikarenakan  sistem  pengendalian  internal  merupakan faktor  penting  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan. Selain  itu  menurut  Tuanakotta  (2013:128)  sistem pengendalian  internal  dirancang  dan  diterapkan  untuk menghindari terjadinya fraud dan untuk mencapai tujuan pengendalian. Sistem pengendalian internal menjalankan fungsi preventive control , detective control dan corrective  control (Pratolo  et  al.,  2016). Preventive control dirancang  untuk  mencegah  terjadinya  hal  yang tidak diharapkan (Sawyer et al., 2005). Menurut Pratolo et  al.,  (2016)  tujuan preventive  control yaitu  untuk menjaga  asset  organisasi  dan  memeriksa  data  akuntansi secara  akurat.  Sedangkan detective  control dirancang untuk mendeteksi dan menemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai harapan (Sawyer et al., 2005).  Setelah  ditemukan  adanya  penyimpangan,maka diperlukan corrective  control untuk memastikan penyimpangan  tidak  terjadi  kembali  dan  memperbaiki masalah  yang  ditemukan  (Pratolo  et  al.,  2016).  Hasil penelitian  Sujana  et  al.,(2020)  menyatakan  kecurangan dapat diminimalkan dengan adanya sistem pengendalian internal.  Komponen  pengendalian  internal  di  organisasi berdasarkan  COSO  meliputi  lingkungan  pengendalian, aktivitas  pengendalian,  penilaian  risiko,  informasi  dan komunikasi, pemantauan.
Variabel  sistem whistleblowing penting  untuk ditambahkan karena dengan adanya sistem whistleblowing diharapkan  para  aparatur  pemerintah menjadi jera untuk melakukan tindakan kecurangan serta memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk melaporkan jika terjadi kecurangan. Sistem whistleblowing pada  pemerintah  desa  disampaikan melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau melalui mekanisme pengaduan sesuai kebijakan masing- masing desa.  Adanya sistem  whistleblowing  merupakan
Rasionali sasi Kesempatan
bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat  untuk mencegah  terjadinya fraud (Paramitha  &  Adiputra, 2020).  Hasil  penelitian  Mahdi  &  Darwis  (2020) menunjukkan  bahwa  sistem  whistleblowing  dapat digunakan  sebagai  media  untuk  mengungkapkan
fraud ,sehingga  sangat  penting  memasukkan  kedua variabel  sistem  pengendalian  internal  dan  sistem whistleblowing.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Fraud Triangle
Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) yang menyatakan ada tiga penyebab terjadinya
kecurangan atau fraud yaitu pressure , opportunity dan rationalization . Teori fraud triangle digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1 Teori Fraud triangle
Tekanan (pressure )  adalah  dorongan  yang memotivasi  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan. Beberapa  jenis  tekanan  yang  dapat  menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi:
a) Tekanan  emosional  yaitu  tekanan  yang didasari karena ketamakan misalnya gaji yang  diterima  belum  mencukupi  dapat memotivasi  karyawan  untuk  melakukan kejahatan.
b) Tekanan  yang  berasal  dari  ancaman pihak luar yang mengakibatkan ketakutan  atau  terganggunya  rasa  aman,
misalnya tekanan ekonomi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan kesulitan keuangan sehingga memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan
tindakan fraud .
c) Tekanan  dari  pihak  manajemen  untuk membuat laporan terlihat baik, misalnya terkait  pengelolaan  dana  desa  aparatur pemerintah dituntut atasan untuk membuat  laporan  keuangan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  namun  tekanan tersebut  dapat  memotivasi  aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan fraud dengan cara memanipulasi laporan keuangan,
sehingga  laporan  keuangan  tersebut
menjadi  tidak  sesuai  dengan  keadaan yang sebenarnya.
Kesempatan  ( opportunity) adalah  kondisi  dari luar individu dan organisasi yang memotivasi terjadinya kecurangan  misalnya  pengendalian  internal  yang  lemah dapat  mendorong  individu  dalam  organisasi  untuk melakukan  penipuan  karena  individu  tersebut  dapat dengan  mudah  menyembunyikan  penipuan  untuk memperoleh  keuntungan.Selain  itu  kesempatan  juga dapat  terjadi  karena  ketidakjelasan  etika  dan  regulasi yang  diterapkan  dalam  suatu  organisasi,sehingga menimbulkan  celah  bagi  pelaku  untuk  melakukan kecurangan (Soemarso, 2018).
Rasionalisasi  ( rationalization )  memungkinkan pelaku  untuk  menjustifikasi  tindakan  ilegal  mereka sebagai  sebuah  tindakan  yang  benar  untuk  dilakukan (Soemarso,  2018). Rationalization ditunjukkan  saat pelaku  mencari  pembenaran  sebelum  melakukan kejahatan,seperti menganggap korupsi dalam pengelolaan  dana  desa  adalah  suatu  hal  yang  wajar karena  banyak  pihak  yang  melakukannya  dan  telah menjadi  budaya  di  organisasi  tersebut,sehingga  suatu kecurangan  yang  dilakukan  dianggap  bukan  sebagai bentuk penipuan.
1. Pengaruh Kepatuhan pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud
Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan  keuangan desa  (Ardiana  &  Sugianto,  2020).    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  No  113  tahun  2014 menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus
Tekanan
sesuai  dengan  asas  transparansi,  akuntabel,  partisipatif serta  disiplin  dan  tertib  terhadap  anggaran  sehingga dalam  menyajikan  laporan  keuangan  aparatur  desa diwajibkan  patuh  terhadap  ketentuan  tersebut.  Menurut Pandita et  al. ,  (2020)  penerapan  ketaatan  peraturan pengelolaan  dana  desa  dapat  meminimalisir  terjadinya kecurangan.
Berkaitan  dengan  teori fraud  triangle yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  pemicu  terjadinya kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  salah  satunya disebabkan  adanya  faktor  tekanan.Tekanan  yang  dapat memicu  terjadinya  kecurangan  yaitu  tekanan  emosional yang  didasari  karena  ketamakan  misalnya  gaji  yang diterima  dirasa  belum  mencukupi,  serta  adanya  tekanan ekonomi  yang  mengakibatkan  terjadinya  kesulitan keuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehingga memotivasi  aparatur  pemerintah  desa  untuk  melakukan fraud.
Selain  itu  tekanan  dari  pihak  manajemen  untuk membuat  laporan  keuangan  terlihat  baik  dapat memotivasi  aparatur  pemerintah  desa  untuk  melakukan tindakan fraud di  lingkungan  organisasi  khususnya dalam  pelaporan  keuangan.  Jadi  jika  ada  tekanan  maka semakin  tinggi  potensi fraud, sedangkan  jika  tidak  ada tekanan maka penyusunan laporan keuangan akan sesuai dengan  ketentuan  sehingga  tidak  terjadi  kecurangan dalam pelaporan keuangan pengelolaan (Saparman et al. , 2020).
Ardiana  &  Sugianto  (2020)  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  kepatuhan  pelaporan  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.Hasil  penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  Saparman et  al .,  (2020)  serta Wonar et  al .,  (2018)  yang  menyatakan  kepatuhan pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud ,  sehingga    kepatuhan  pelaporan keuangan  dapat  mencegah  terjadinya fraud .  Merujuk penjelasan diatas maka dihipotesiskan sebagai berikut:
H1: Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan dana desa 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud
Sistem  pengendalian  internal  merupakan  suatu proses  berkaitan  dengan  prosedur  yang  dirancang  dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya fraud (Tuanakotta,  2013).  Sujana et  al .,  (2020)  menyatakan semakin  kuat  sistem  pengendalian  internal  pada pemerintah desa maka dapat mencegah atau mengurangi terjadinya fraud , begitupun sebaliknya jika pengendalian internal  lemah  maka  kecenderungan  terjadinya fraud semakin meningkat.
Berdasarkan teori fraud triangle , salah satu faktor pemicu  terjadinya  kecurangan  yaitu  adanya  kesempatan
( opportunity) .  Berkaitan  dengan  teori fraud  triangle maka  sistem  pengendalian  internal  di  organisasi  yang lemah  akan  memberikan  peluang  atau  kesempatan  bagi pelaku  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan.  Menurut Ardiana  &  Sugianto  (2020)  melemahnya  sistem pengendalian internal menyebabkan terjadinya penyelewengan  dana  desa.  Selaras  dengan  hal  tersebut Armelia  &  Wahyuni  (2020)  menyatakan  adanya kesempatan  untuk  melakukan  tindakan fraud dapat meningkatkan  niat seseorang  untuk  melakukan tindakan fraud tersebut.
Islamiyah et  al .,  (2020)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  sistem  pengendalian  internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.  Hasil ini didukung oleh penelitian  Romadaniati et al ., (2020), Sujana et  al .,  (2020)  dan  Ariastuti et  al .,  (2020)  yang menunjukkan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Merujuk  dari  konsep,  teori dan hasil penelitian maka dihipotesiskan sebagai berikut:
H2:
Sistem Pengendalian
Internal berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa
3. Pengaruh Sistem Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud
Sistem  Sistem whistleblowing yaitu  mekanisme untuk mengungkapkan adanya tindakan fraud (Pamungkas et  al .,  2020).  Sistem whistleblowing merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat agar aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa  merasa enggan untuk  melakukan tindakan  kecurangan.Penggunaan  dan  desa  dapat  lebih terpantau  dengan  adanya  sistem whistleblowing karena pengendalian  internal  di  organisasi  saja    belum  tentu cukup  dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan,  padahal seharusnya  dana  desa    digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  sehingga  adanya  sistem whistleblowing dapat mencegah fraud (Sujana et  al .,  2020). Implementasi  sistem whistleblowing yang  semakin  baik maka  pencegahan  kecurangan  juga    dilakukan  dengan semakin baik (Mahdi & Darwis, 2020).
Sistem whistleblowing berkaitan  dengan  salah satu  faktor  pemicu  terjadinya fraud pada  teori fraud triangle yaitu rasionalisasi. Fraud pada pengelolaan dana desa  dipicu  adanya  pembenaran  bahwa  tindakan fraud yang  dilakukan  dianggap  sebagai  tindakan  yang  benar dan  umum    karena  telah  menjadi  budaya  di  organisasi, untuk  itu  diperlukan  sistem whistleblowing yang memadai  agar  aparatur  pemerintah  tidak    melakukan tindakan fraud kembali serta menjustifikasi bahwa fraud merupakan  tindakan  yang  tdak  benar  dan  ilegal, sehingga  sistem whistleblowing dapat  efektif  dalam mencegah terjadinya fraud .
Hal  ini  searah  dengan  penelitian  Pamungkas et al .,  (2020)  mengenai  pengaruh whistleblowing sistem terhadap  pencegahan  kecurangan  yang  terbukti  bahwa sistem whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud .  Penelitian  ini  didukung  oleh Romadaniati et  al. ,  (2020),  Anandya  &  Werastuti, (2020),    Hariawan et  al .,  (2020),  Jayanti  &  Suardana (2019) yang menyatakan sistem whistleblowing memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
pencegahan fraud .Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa sistem whistleblowing yang memadai mampu mencegah terjadinya  kecurangan.  Sehingga  hipotesis  ketiga  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H3  : Whistleblowing  system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana desa

## III. METODE PENELITIAN

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Bansari  Kabupaten  Temanggung.    Kecamatan  Bansari terdiri  dari  tiga  belas  desa  yaitu  Bansari,  Mojosari, Rejosari,  Gunungsari,  Balesari,  Purborejo,  Tlogowero, Mranggen Kidul, Mranggen Tengah, Candisari, campuranom,  Gentingsari,  Tanurejo.  Sedangkan  sampel dalam penelitian ini  adalah perangkat desa  yang terlibat dalam  pengelolaan  dana  desa,  yang  terdapat  di  13  Desa di  Kecamatan  Bansari.  Pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  menggunakan  metode non  probability sampling dengan  teknik purposive  sampling yaitu merupakan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan kriteria  tertentu  (Jogiyanto,  2016).  Kriteria  sampel penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta  kaur  perencanaan  yang  telah  bekerja  selama  lebih dari  setahun  sehingga  diharapkan  telah  memahami  dan memiliki  pengetahuan  teknis  terkait  pengelolaan  dana desa di organisasinya.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif. Data  kuantitatif  merupakan  data  yang  berbentuk  angka
(Gani  &  Amalia,  2018).  Sedangkan  jenis  data  pada penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data  didapatkan dari  sumber  pertama  (Sarwono,  2006).  Menurut Indrianto & Supomo (1999) data primer merupakan data yang  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  melalui sumbernya sesuai dengan  objek penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu survei melalui penyebaran kuesioner secara  langsung  kepada  para  responden.  Kesungguhan dan  kejujuran  responden  dalam  menjawab  setiap pertanyaan  pada  kuesioner  merupakan  hal  yang  sangat penting,mengingat  teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  berupa  kuesioner  sehingga  tidak  ada pertanyaan yang kurang dipahami responden.

## Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini  diadopsi  dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengukuran menggunakan skala likert 5 poin dengan nilai 1= Sangat Tidak  Setuju  sampai  5=  Sangat  Setuju.  Definisi operasional dan pengukuran setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.
Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel No Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 1 Pencegahan Fraud (PF) Tindakan pencegahan kecurangan dilakukan untuk menghindari penipuan, manipulasi, plagiarisme,pencurian yang dilakukan oleh
oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi (Suradi, 2006) Terdapat  17  item  pertanyaan  dengan  5 indikator pencegahan fraud yang dikemukakan  oleh  Ardiana  &  Sugianto (2020), Widiyarta et al., (2017) yaitu:
a. Menanamkan kesadaran fraud
b. Adanya partisipasi
c. Transparan akuntabel
d. Tertib administrasi pelaporan
e. Saling percaya.
skala Likert  5 jenjang 2 Kepatuhan pelaporan  keuangan (KPK) Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban  atas Terdapat  12  item  pertanyaan  dengan  4 indikator  kepatuhan  pelaporan  keuangan yang  dikemukakan  oleh  Ardiana  & Sugianto (2020) dan Wonar et al., (2018) skala Likert  5 jenjang
pengelolaan keuangan desa dan sesuai Permendagri  113  tahun 2014 (Ardiana & Sugianto, 2020) yaitu: a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Administrasi pelaporan dan akuntansi d) Akuntabilitas 3 Sistem pengendalian internal SPI) Sistem pengendalian internal merupakan perencanaan meliputi metode, alat,struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dilakukan  oleh  manajemen (Pratolo et al., 2016) Terdapat  10  item  pertanyaan  dengan  5 indikator pengukuran sistem pengendalian internal yang dikemukakan  oleh  Lisnawati  (2021), Ariastuti et al., (2020), Faiqoh (2019)yaitu sebagai berikut:
a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian risiko
c) Kegiatan pengendalian d) Informasi komunikasi
e) Kegiatan pengawasan. skala Likert  5 jenjang 4 Whistleblowing system (WS) sistem whistleblowing merupakan mekanisme yang digunakan untuk melaporkan  segala  bentuk tindakan kecurangan (Mahdi & Darwis, 2020). Terdapat  8  item  pertanyaan  dengan  4 indikator pengukuran sistem whistleblowing  oleh  Widiyarta  et  al., (2017) dan Hariawan et al., (2020) yaitu sebagai berikut: a) Persepsi penerapan sistem b) Upaya pencegahan yang diterapkan
c) Sistem pelaporan d) Perlindungan whistleblower. skala Likert  5 jenjang

## Alat Analisis Data
1. Analisis Statistik Deskriptif
Data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  kuesioner penelitian  akan  diperiksa  kebenarannya.  Setelah  data tersebut  diuji  kebenarannya  selanjutnya  akan  dianalisis menggunakan  statistik  diskriptif  dalam  bentuk  tabulasi numerik  atau  grafik  sehingga  dapat  mudah  dipahami  dan diintepretasikan  (Ghozali, 2018). Selain itu  menurut  Gani & Amalia (2018) statistik deskritif dapat memformulasikan  data  ke  bentuk  tabel  yang  bertujuan memudahkan  dalam  menganalisis  data.  Deskripsi  data dilakukan  pada  variabel-variabel  yang  akan  diuji,  terdiri dari  variabel  dependen  yaitu  Pencegahan fraud (PF)  dan variabel independen yaitu Kepatuhan Pelaporan Keuangan (KPK),
Sistem Pengendalian
Internal (SPI),
Whistleblowing  system (WS)  untuk  menentukan  skor maksimum, skor minimum, mean dan standar deviasi dan disajikan  dalam  bentuk  tabel  menggunakan software SPSS.  Sedangkan  statistik  deskritif  responden  terdiri  dari jenis kelamin, jabatan dan usia responden.
2. Uji Kualitas Data
a) Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah  alat  ukur  yang  dirancang  dalam  bentuk kuesioner  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai alat  ukur  yang  mengukur  dengan  benar  dan nyata.Alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi  yang  tidak  benar  dan  kesimpulannya menjadi  bias  (Siyoto  &  Sodik,  2015).Pengujian validitas penelitian ini menggunakan
Confirmatory Factor Analysis (CFA).CFA digunakan  untuk  menguji  apakah  indikator penelitian  dapat  mengkonfirmasi  variabel  atau tidak  (Ghozali,  2018).  Sebelum  uji  validitas melalui  CFA  dilakukan  untuk  mengukur  korelasi antar  variabel  maka  harus  dilakukan  uji  Kaiser Mayer  Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO MSA) terlebih dahulu, dengan persyaratan berikut:
1.KMO > 0,5, Variabel dapat dianalisis lebih lanjut
2.KMO < 0,5, Variabel  tidak dapat dianalisis lebih lanjut
Data  dinyatakan  valid  jika cross  loading  factor > 0.50 pada analisis CFA (Hair et al., 2010)
b) Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  menurut  Abdullah  (2015) reliabilitas  mengukur  konsistensi  sejauh  mana alat  ukur  dapat  digunakan  secara  berulang.Data dinyatakan  reliable  jika  dapat  mengukur  variabel (Gani  &  Amelia,2018).Uji  reabilitas  dilakukan dengan  menggunakan  metode  cronbach's  alpha. Jika  cronbach’s  alpha  >  0,70  maka  instrumen penelitian dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).
3. Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut  Ghozali  (2018)  Analisis  regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi linier  berganda  pada  penelitian  ini  dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan:
PF                =  Pencegahan fraud dalam  Pengelolaan Alokasi Dana Desa a           = Bilangan konstanta β1 ,β2, β3 =  Koefisien regresi KPK      = Kepatuhan pelaporan keuangan SPI        = Sistem pengendalian Internal WS        = Whistleblowing system
Ε           = error

## Pengujian Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji R 2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variabel- variabel dependen pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.Jika nilai kurang dari satu atau mendekati satu berarti variabel independen menjelaskan  dengan  sangat  terbatas,  begitupun sebaliknya  jika  R²  nilainya  satu  artinya  variabel independen  memberikan  semua  informasi  yang dibutuhkan (Ghozali, 2016).
2. Uji F
Uji  F  menunjukkan  apakah  model  yang digunakan  sudah  bagus  ataupun  belum  (Ghozali, 2018).  Dasar  pengambilan  keputusan  digunakan dalam  uji  F  yaitu  F  hitung  >  F  tabel  atau  nilai probabilitas <0,05.
3. Uji t
Uji t menunjukkan bagaimana variabel independen  menjelaskan  variabel  dependen  Ghozali, (2018),  dengan  ketentuan  Jika  t  hitung  >  t  tabel  atau nilai probabilitas <0,05 maka hipotesis diterima.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Responden Penelitian
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa, Bendahara,  Sekretaris,  Kaur  Perencanaan  dan  BPD  yang terdapat  di  tiga  belas  desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Bansari,  Kabupaten  Magelang,  Jawa  Tengah. Jumlah  kuesioner  yang  dikirim  dan  dikembalikan
sebanyak  65  (100%).  Berdasarkan  teknik purposive sampling ,  terdapat  2  responden  yang  tidak  sesuai  dengan kriteria karena menjabat di pemerintah desa kurang dari 1 tahun, sehingga terdapat 63 responden yang datanya dapat diolah  (97%).  Profil  responden  secara  rinci  tersaji  pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Profil Responden
Keterangan Kriteria Jumlah Responden Presentase Jenis Kelamin Laki-laki 47 74.6 % Perempuan 16 25.4% Total 63 100 % Usia 20-30 Tahun 7 11.1% 31-40 Tahun 16 25.4% 40-50 Tahun 30 47.6% > 50 Tahun 10 15.9%
Total 63 100% Tingkat Pendidikan SD 1 1.6% SMP 11 17.5% SMA/SMK 36 57.1% S1 15 23.8% Total 63 100% Jabatan Kepala Desa 11 17.5% Sekretaris Desa 13 20.6% Bendahara 13 20.6% Kaur Perencanaan 13 20.6% BPD 13 20.6% Total 63 100% Masa Kerja 1-5 Tahun 28 44.4% 5-10 Tahun 11 17.5% > 10 Tahun 24 38.1% Total 63 100% Sumber: Data primer, 2021
Berdasarkan  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa responden  dalam  penelitian  ini  sebagai  besar  berusia  40- 50  tahun  dan  berjenis  kelamin  laki-laki.  Jika  dilihat  dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berpendidikan  SMA/SMK,  hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  responden  cukup  tinggi,  sedangkan untuk masa kerja responden 1-5 Tahun.

## Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas Data
Confirmatory  Factor  Analysis (CFA)  digunakan untuk  menguji  validitas  pada  penelitian  ini  dengan  nilai KMO dan Barlet test lebih dari 0,5 untuk batas nilai dapat dilakukan  CFA.  Nilai cross  loading  factor harus  lebih besar dari 0,50 sebagai syarat data dinyatakan valid.
Tabel 3. Uji Validitas KMO Variabel KMO and Barlett’s Test Keterangan Kepatuhan Pelaporan Keuangan 0,851 Valid Sistem Pengendalian Internal 0,778 Valid Whistlelowing System 0,833 Valid Pencegahan Fraud 0,848 Valid
Sumber: Data primer yang diolah 2021
Berdasarkan  tabel  3  variabel  penelitian  ini seluruhnya  memiliki  nilai  KMO  lebih  dari  0,5  sehingga data dapat dianalis lebih lanjut.
Tabel 4. Hasil Cross Loading Factor Pernyataan KPK SPI WS PF Keterangan KPK.1 0,805 Valid KPK.2 0,696 Valid KPK.4 0,781 Valid KPK.5 0,757 Valid KPK.7 0,835 Valid KPK.8 0,882 Valid KPK.10 0,742 Valid KPK.11 0,824 Valid SPI.1 0,884 Valid SPI.2 0,818 Valid SPI.4 0,687 Valid SPI.5 0,899 Valid SPI.6 0,867 Valid
SPI.7 0,757 Valid SPI.8 0,743 Valid SPI.10 0,700 Valid WS.1 0,695 Valid WS.4 0,824 Valid WS.5 0,756 Valid WS.6 0,812 Valid WS.7 0,792 Valid WS.8 0,836 Valid PF.1 0,642 Valid PF.3 0,807 Valid PF.4 0,810 Valid PF.7 0,611 Valid PF.9 0,576 Valid PF.10 0,731 Valid PF.11 0,639 Valid PF.14 0,776 Valid PF.15 0,800 Valid PF.16 0,827 Valid PF.17 0,861 Valid Sumber: Data primer yang diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  4.  hasil cross  loading menunjukkan bahwa item pernyataan instrumen penelitian dalam  riset  ini  mempunyai  nilai cross  loading >  0,50, artinya  indikator  pada  variabel  Kepatuhan  Pelaporan Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal, Whistleblowing system dan  Pencegahan Fraud dinyatakan  valid.  Tetapi pada penelitian ini terdapat 14 pernyataan yang tidak valid yaitu  KPK3,  KPK6,  KPK9,  KPK12,  SPI3,  SPI9,  WS2, WS3,  PF2,  PF5,  PF6,  PF8,  PF12,  dan  PF13.  Pernyataan tersebut tidak valid karena  memiliki nilai cross loading < 0,50 sehingga dikeluarkan dalam pengujian berikutnya.
Uji Reliabilitas Indikator variabel
penelitian diukur konsistensinya  dengan  pengujian  reliabilitas.  Data dinyatakan  reliabel  jika  nilai cronbach’s  alpha >  0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Kepatuhan Pelaporan Keuangan 0,907 Reliabel Sistem Pengendalian Internal 0,915 Reliabel Whistlelowing System 0,874 Reliabel Pencegahan Fraud 0,906 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah 2021
Berdasarkan  Tabel  8  diketahui  bahwa  hasil  uji reliabilitas  untuk  seluruh  variabel  memiliki  nilai cronbach’s  alpha >  0,70  sehingga  semua  variabel  dapat dikatakan reliabel atau handal.

## Pengujian Analisis Regres Linear Berganda
Pengaruh  variabel  independen  dan  variabel dependen dapat diketahui menggunakan pengujian analisis regresi  linier  berganda.  Hasil  analisis  regresi  linear berganda disajikan Tabel 6.
Tabel 6. Koefisien Regresi
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0,672 0,501 1,342 0,185 Kepatuhan Pelaporan Keuangan 0,575 0,078 0,646 7,397 0,000 Sistem Pengendalian Internal 0,014 0,072 0,018 0,196 0,845
Whistleblowing System 0,304 0,103 0,276 2,961 0,004 Sumber: Data primer yang diolah 2021
Interpretasi  dari  hasil  persamaan  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a. Konstanta  menunjukkan  angka  0,672  hal  ini  berarti apabila nilai variabel independen (kepatuhan pelaporan  keuangan,  sistem  pengendalian  internal, dan  sistem whistleblowing )  bernilai  0,  maka  variabel dependen  pencegahan fraud akan  memiliki  nilai sebesar 0,672.
b. Koefisien  regresi  variabel  kepatuhan  pelaporan keuangan  yaitu  0,575  mengindikasikan  bahwa  jika terjadi  peningkatan  variabel  kepatuhan  pelaporan keuangan  sebesar  1%  maka  variabel  pencegahan fraud akan meningkat sebesar 0,575.
c. Koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian internal  yaitu  0,014  mengindikasikan  bahwa  setiap
terjadi  peningkatan  variabel  sistem  pengendalian internal sebesar 1% maka akan meningkatkan variabel pencegahan fraud sebesar 0,014.
d. Koefisien regresi variabel sistem whistleblowing yaitu
0,304 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan  variabel  sistem whistleblowing sebesar
1%  maka  maka  variabel  sistem whistleblowing akan meningkat sebesar 0,304.
Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi (R²) Tabel 7.Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,755 0,569 0,547 0,24158
Sumber: Data Primer yang diolah 2021
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  nilai Adjusted  R  square pada  Tabel  10 besarnya  R²  adalah  sebesar  0,547.  Hal  ini  berarti bahwa  variabel  independen  pada  penelitian  ini  dapat
mempengaruhi  pencegahan fraud sebesar  54,7%, sedangkan  45,3  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di luar model penelitian.
Uji F ( Goodness of fit model )
Tabel 8. Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4,551 3 1,517 25,992 0,000 Residual 3,443 59 0,058 Total 7,994 62
Sumber: Data Primer yang diolah 2021
Hasil pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar  25,992,  sedangkan  besarnya  nilai  Ftabel didasarkan  F  (k  :  n-k)  =  F  (3  :  63-3)  adalah  2,76  .  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  F  hitung  sebesar  25,992  > Ftabel  2,76  dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga model  penelitian  dinyatakan  layak  digunakan  atau  fit untuk pengujian selanjutnya.

## Hasil Uji t (Uji Parsial)
Tingkat signifikansi uji t pada penelitian ini yaitu sebesar  5%.  Berdasarkan  jumlah  sampel  (n)  =  63  maka  t tabel  =  t  (a/2  :  n-k-1)  =  t  (0,025  :  59)  ,  diperoleh  nilai  t tabel sebesar 2,001.
Tabel 9. Uji t
Model t hitung t tabel Sig Kesimpulan Kepatuhan Pelaporan Keuangan 7,397 2,001 0,000 H1 Diterima Sistem Pengendalian Internal 0,196 2,001 0,845 H2 Tidak Diterima Whistlelowing System 2,961 2,001 0,004 H3 Diterima
Sumber : Data Primer yang diolah 2021
Hasil  Uji  t  berdasarkan  pada  Tabel  9  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan
terhadap pencegahan fraud
Berdasarkan  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  t  hitung
7,397  >  t  tabel  2,001  dengan  tingkat  signifikansi
0,000 < 0,05.Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa, sehingga  H1  diterima.  Hal  tersebut  terlihat  pada Gambar 2:
Gambar 2. Nilai Uji t Hipotesis 1
2. Pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud
Berdasarkan  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  t  hitung
0,196  <  t  tabel  2,001  dengan  tingkat  signifikansi
0,845  >  0,  05.Hasil  ini  menunjukkan  sistem pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud pengelolaan  dana  desa,  sehingga H2  tidak  diterima.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Nilai Uji t Hipotesis 2
3. Pengaruh sistem whistleblowing terhadap pencegahan fraud
Hasil  uji  t  diketahui  bahwa  t  hitung  2,961  >  t tabel  2,001  dengan  tingkat  signifikansi  0,004  <  0,
05.Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa
sistem whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana  desa, sehingga H3  diterima. Hal  tersebut  terlihat  pada
Gambar 4. Gambar 4. Nilai Uji t Hipotesis 3 Pembahasan 1. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  kepatuhan  pelaporan  keuangan  berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan
dana  desa.Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  pelaporan  keuangan,  maka tingkat  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana desa  akan  semakin  tinggi  pula,begitupun  sebaliknya. Menurut  Ardiana  &  Sugianto,  (2020)  kepatuhan pelaporan
keuangan
merupakan bentuk pertanggungjawaban  aparatur  pemerintah  desa  untuk
memberikan informasi yang akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya sehingga tinggi rendahnya  tingkat  kepatuhan  pelaporan  keuangan berpengaruh terhadap tingkat pencegahan fraud . Pelaporan keuangan terkait pengelolaan dana desa di kecamatan Bansari  sudah sangat baik, karena aparatur pemerintahan mentaati regulasi yang berlaku dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga pertanggungjawaban.Berdasarkan  item  pernyataan kuesioner  yang  valid  pada  tahap  perencanaan pemerintah  desa  membentuk  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB)  dan  dilakukan  verifikasi  terlebih dahulu.Pada  tahap  pelaksanaan  anggaran  dana  desa semua  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  desa didukung  bukti  yang  lengkap  dan  disajikan  dalam laporan keuangan sebagai bentuk tertib administrasi.Selain  itu  pemerintah  desa  di  kecamatan Bansari mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  salah  satunya  dengan memberitahukan laporan realisasi pelaksanaan
APBDes kepada
Bupati,sehingga kepatuhan pelaporan keuangan di kecamatan Bansari berpengaruh positif  pencegahan fraud .
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori fraud  triangle yang  menyatakan  bahwa  pemicu terjadinya fraud pada  pelaporan  keuangan  adalah adanya  tekanan,  jadi  jika  tidak  ada  tekanan  maka penyusunan  laporan  keuangan  akan  sesuai  dengan ketentuan  atau  patuh  sehingga  tidak  terjadi  potensi fraud .Semakin  rendah  tekanan  terhadap  pelaporan keuangan  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan pelaporan  keuangan  sehingga  dapat  mencegah terjadinya fraud . Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  Ardiana  &  Sugianto, (2020)  dan  Wonar  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan bahwa  kepatuhan  pelaporan  keuangan  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud .Namun  hasil penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rahimah  et  al.,  (2018),  karena  hasil penelitiannya menyatakan penyajian laporan keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .
2. Pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana desa.Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian  internal  yang  rendah  ataupun  tinggi  di kecamatan  Bansari  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud .  Tolak  ukur  keberhasilan  sistem pengendalian  internal  tidak  hanya  bertumpu  pada rancangan  sistem  pengendaliannya  tetapi  juga dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam
menjalankan sistem pengendalian, sehingga meskipun rancangan sistem pengendalian internal telah memadai tetapi tidak terdapat kerjasama semua pihak untuk  menjalankan  pengendalian  maka  rancangan sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud (Eldayanti  et  al.,  2020). Dilihat  dari  jawaban  responden  sistem  pengendalian internal  pada  beberapa  desa  di  kecamatan  Bansari masih  tergolong  rendah  karena  kurangnya  otorisasi pada  semua  transaksi  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dana  desa  serta  tidak  adanya  kejelasan wewenang.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori fraud triangle yang mengungkapkan pemicu terjadinya fraud pada  sistem  pengendalian  internal adalah  adanya  kesempatan,hal  ini  karena  adanya kesempatan  atau  ketiadaan  kesempatan  tindakan fraud dapat  terjadi,  sehingga  di  Kecamatan  Bansari sistem  pengendalian  internal  yang  lemah  ataupun tinggi  tidak    berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .Selain  lemahnya  sistem  pengendalian  internal karena  tidak  adanya  kejelasan  wewenang  di Kecamatan  Bansari  aparatur  pemerintah  desa  belum memiliki  kesadaran  tentang  pentingnya  sistem pengendalian  internal  dan  menjadi  tanggungjawab semua pihak.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Eldayanti  et  al.,  (2020)  dan  Wonar  et  al., (2018) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Namun hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Islamiyah  et  al.,
(2020),  Romadaniati  et  al.,  (2020),  Sujana  et  al.,
(2020),  Ariastuti  et  al.,  (2020)  yang  menyimpulkan sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap pencegahan fraud .
3. Pengaruh sistem whistleblowing terhadap pencegahan fraud
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud .  Hal ini berarti semakin efektif sistem whistleblowing pada pemerintah desa maka tingkat pencegahan fraud akan semakin  tinggi  pula.  Menurut  Mahdi  &  Darwis, (2020)  sistem whistleblowing dapat  dengan  cepat mengoreksi  dan  mendeteksi  terjadinya fraud dan adanya  peran  aktif  whistleblower  maka  semakin efektif tingkat pencegahan fraud . Norma subjektif dan self-efficacy dari whistleblower berpengaruh terhadap intensi whistleblowing internal  (Purwantini,  2016; Purwantini  et  al.,  2017).  Peran  dukungan  sosial terutama  keluarga  dan  masyarakat,  karakter  pelapor, serta  tersedianya whistleblowing  system yang  baik merupakan faktor penting dalam mengungkap adanya
kecurangan.  Berdasarkan  item  pernyataan  kuesioner yang  valid  adanya  sistem whistleblowing di kecamatan  Bansari  membuat  aparatur  pemerintah desa  merasa  nyaman  dalam  bekerja  sehingga  tidak terdapat  motivasi  untuk  melakukan  tindakan fraud . Selain  itu,  unit  yang  mengelola  pelaporan  dugaan pelanggaran  di  kecamatan  Bansari  telah  berjalan dengan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya kemudahan  dalam  penyampaian  pengaduan  yang dilakukan oleh whistleblower.
Penanganan terhadap laporan pengaduan atas indikasi  terjadinya  penyimpangan  di  kecamatan Bansari  juga  telah  ditindaklanjuti  dan  telah  berjalan sesuai  mekanisme  dengan  memberikan  perlindungan terhadap whistleblower, sehingga whistleblower tidak takut  untuk  melaporkan  tindakan fraud yang  terjadi dan berdampak positif terhadap peningkatan pencegahan fraud . Hasil ini sejalan dengan teori fraud triangle  yang  menyatakan  bahwa  pemicu  terjadinya fraud sistem whistleblowing adalah adanya rasionalisasi.  Jika  sistem whistleblowing diterapkan dengan  baik  maka  pelaku  menjadi  jera  untuk melakukan  tindakan fraud ,  sehingga  pelaku  tidak membenarkan tindakan fraud dan potensi fraud dapat dicegah.  Terdapat  konsistensi  hasil  penelitian  ini dengan  penelitian  yang  dilakukan  Mahdi  &  Darwis, (2020),Jayanti  &  Suardana,  (2019),  Romadaniati  et al., (2020), Pamungkas et al., (2020), Hariawan et al., (2020)  yang  menyatakan  adanya  pengaruh  positif sistem whistleblowing terhadap pencegahan fraud .Namun  hasil  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sujana  et  al.,  (2020) karena  hasil  penelitiannya  menyatakan  sistem whistleblowing tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pencegahan fraud .

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris pengaruh  kepatuhan  pelaporan  keuangan,  sistem
pengendalian  internal,  serta  sistem whistleblowing terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana desa.Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  diperoleh data sebanyak 63 responden yang meliputi Kepala desa, bendahara,  kaur  perencanaan,  sekretaris  desa  dan  BPD di  13  desa,  Kecamatan  Bansari  Temanggung  dengan kriteria  sampel  masa  kerja  lebih  dari  satu  tahun  serta terlibat dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji  koefisien  determinasi  (Adjusted  R2)  variabel independen  pada  penelitian  ini  dapat  menerangkan variabel  pencegahan fraud sebesar  54,7%.  Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan sistem whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana  desa,  namun  sistem  pengendalian internal  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud . Sistem  pengendalian  internal  pada  beberapa  desa  di kecamatan  Bansari  masih  tergolong  lemah  karena kurangnya otorisasi pada semua transaksi yang berkaitan dengan  pengelolaan  dana  desa  serta  tidak  adanya kejelasan  wewenang,  sehingga  mengakibatkan  tidak adanya  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud .

## Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yaitu di  Kecamatan  Bansari,  sehingga  perlu  kehati-hatian dalam  menggeneralisasikan  hasil  penelitian  ini.  Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memastikan  desa  yang  menjadi  sampel  penelitian  telah memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  terkait sistem  pengendalian  internal  yang  jelas  dan  sudah diterapkan dengan memadai. Sehingga dapat dikaji lebih mendalam dampak sistem pengendalian internal terhadap  pencegahan fraud .  Penambahan  variabel  yang dapat  memengaruhi  pencegahan fraud seperti good corporate  governance dan  optimalisasi  peran  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai whistleblower juga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif . Yogyakarta: Aswaja Presindo.
Anandya,  K.  C.  R.,  &  Werastuti,  D.  N.  S.  (2020).  Pengaruh Whistleblowing  System  ,  Budaya  Organisasi  dan Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  Fraud  pada PT  .  Pelabuhan  Indonesia  III  (  Persero  )  Benoa  Bali. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Humanika ,  10(2),  185– 194.
Ardiana,  T.  E.,  &  Sugianto,  L.  O.  (2020).  The  Influence  Of Financial Reporting Compliance, Government Personnel  Competency  Towards Fraud Prevention  In Village  Fund  Management  (Case  Study  In  Kecamatan
Siman  Kabupaten  Ponorogo). International  Journal  of Economics,  Business  and  Accounting  Research (IJEBAR ),  Vol-4(4),  1265-1275  ,  E-ISSN:  2614-1280 P-ISSN 2622-4771.
Ariastuti,  N.  M.  M.,  W,  R.  D.  A.,  &  Yuliantari,  N.  P.  Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan  Good  Corporate  Governance  Terhadap Pencegahan Fraud Pada  LPD  Sekecamatan  Denpasar Utara. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 798–824.
Armelia,  P.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2020).  Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa  ,  Efektivitas  Pengendalian Internal  Dan  Moral  Sensitivity  Terhadap  Pencegahan Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi , 9(2), 61-70-ISSN:2337-537.
Ayem,  S.,  &  Kusumasari,  K.  F.  (2020).  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (  SPIP  )  Terhadap Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan  Dana  Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 160–169.
COSO. (2013). Internal Control Integrated Framework.
Cressey,  D.  R.  (1953).  Other  People,s  Money,  dalam “Detecting  and  Predicting  Financial  Statement  Fraud : The Effectiviness Of  The Fraud Triangle and SAS No 99”,  Skousen  et  al.2009. Journal  of  Corporate Governance and Firm Performance , 13, 53–81.
Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S.  A. P. A., & Yuniasih, N.  W.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas  Terhadap  Pencegahanl  Kecurangan ( Fraud )  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Hita
Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , 465–494.
Gani, I., & Amalia, S. (2018). Alat Analisis Data . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan Program  IBM  SPSS  25 . Semarang : BPFE Universitas Diponegoro.
Hair,  J.  F.,  Black,  W.  C.,  Babin,  B.  J.,  &  Anderson,  R.  E. (2010). Multivariate  Data  Analysis :  A  Global perspective (7th ed.). New Jersey: Pearson Education.
Hariawan,  I.  M.  H.,  Sumadi,  N.  K.,  &  Erlinawati,  N.  W.  A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  ( Fraud ) Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Hita  Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , 586–618. IAPI.  (2013).  Standar  Audit  (SA  220).  Jakarta:  Salemba Empat.
Indrianto,  N.,  &  Supomo,  B.  (2014). Metodologi  Penelitian Bisnis (Edisi Pert ). Yogyakarta: BPFE UGM.
Islamiyah,  F.,  Made,  A.,  &  Sari,  A.  R.  (2020).  Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian  Internal,  Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kecamatan  Wajak  (Studi  Empiris  Pada  Desa Sukoanyar,  Desa  Wajak,  Desa  Sukolilo,  Desa  Blayu Dan  Desa  Pato. Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi (JRMA) , 8(1), 1–13, e-ISSN : 2715-7016.
Jayanti,  L.  S.  I.  D.,  &  Suardana,  K.  A.  (2019).  Pengaruh Kompetensi  SDM,  Moralitas, Whistleblowing dan  SPI Terhadap  Pencegahan Fraud Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. E-Jurnal Akuntansi , Vol. 29(3), 1117- 1131 , e-ISSN 2302-8556.
Jogiyanto. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman . Yogyakarta: BPFE.
Mahdi,  S.  A.,  &  Darwis,  H.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Desa  Dan  Wistleblowing  Sistem  Terhadap Pencegahan Fraud ,  Dengan  Kecerdasan  Spritual Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Aparat Pemerintah  Desa  Kecamatan  Jailolo  Kabupaten Halmahera Barat). Jurnal Ilmiah Akuntansi
Peradaban , VI(2), 184–198, ISSN 2441-3017.
Pamungkas,  I.  D.,  Wahyudi,  S.,  &  Achmad,  T.  (2020).
Whistleblowing system and fraud early warning system on  village  fund  fraud :  The  indonesian  experience. International  Journal  of  Environmental  Science ,  5, 151–158, ISSN: 2367-8941.
Pandita, I. W. Y., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M.
(2020).  Faktor-Faktor Pencegahan  Fraud  Tendency  Di Pemerintahaan  Desa. Jurnal  Kharisma ,  2(3),  1–18,  E- ISSN 2716-2710
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Pub.  L.  No.  60 (2014).
Pratolo,  S.,  Yaya,  R.,  &  Sofyani,  H.  (2016). Akuntansi Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  LP3M UMY.
Purwantini,  A.  H.,  Waharini,  F.  M.,  &  Anisa,  F.  (2017).
Analisis  Determinasi  Intensi Whistleblowing Internal:
Studi pada Industri di Magelang. URECOL, 55-62.
Purwantini,  Anissa  H.  (2016).  Pertimbangan  Etis,  dan Komponen  Perilaku  Terencana  Terhadap  Intensi Whistleblowing Internal. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi Syariah , Vol 4 (1): 137-15. ISSN 2502-8316. Available at:
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/ article/view/1841>
Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  &  Lysandra,  S.  (2018).  Pengaruh Penyajian  Laporan  Keuangan  Desa,  Lingkungan Pengendalia dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yaang  Terjadi  Dalam  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi , 6(12), 139–154, ISSN 20886969.
Romadaniati,  Taufik,  T.,  &  Nasir,  A.  (2020).  Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian Internal Dan Whistleblowing system Terhadap Pencegahan Fraud Pada  Pemerintahan  Desa  Dengan Moralitas  Individu  Sebagai  Variabel  Moderasi.  (Studi Pada  Desa-Desa  Di  Kabupaten  Bengkalis).  Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4(3), 227–237, e-ISSN: 2685- 5607.
Saparman, Ridwan, Din, M., Jamaluddin, Laupe, S., Iqbal, M., &  Betty.  (2020).  The  Effect  of  Local  Apparatus Competence  ,  Financial  Reporting  Compliance  and Internal  Control  Environment  on  Fraud  Prevention : The  Role  of  Local  Assistants  as  Moderation  Variable. Proceedings  of  the  International  Conference  on Strategic Issues of Economics,Business and, Education (ICoSIEBE 2020), 163(ICoSIEBE 2020), 57–60.
Sarwono,  J.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sawyer,  L.  B.,  Dittenhofer,  M.  A.,  &  Scheiner,  J.  H.  (2005). Internal Auditing . Jakarta : Salemba Empat.
Siyoto,  S.,  &  Sodik,  M.  A.  (2015). Dasar  Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publising.
Soemarso. (2018). Etika dalam Bisnis dan Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan . Jakarta : Salemba Empat
Sujana,  I.  K.,  Suardikha,  I.  M.  S.,  &  Laksmi,  P.  S.  P.  (2020). Whistleblowing System,  Competence,  Morality,  and
Internal  Control  System  Against Fraud Prevention  on Village  Financial  Management  in  Denpasar. E-Jurnal Akuntansi , 30(11), 2780–2794.
https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p06
Tuanakotta, T. M. (2013). Audit Berbasis ISA . Jakarta: Salemba Empat.
Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Budaya  Organisasi, Whistleblowing Dan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten  Buleleng). E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Akuntansi  Program  S1 ,
8(2), 1–12.
Wilopo.  (2006).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  berpengaruh terhadap  Kecenderungen  Kecurangan  Akuntansi. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX .
Wonar,  K.,  Falah,  S.,  &  Pangayow,  B.  J.  .  (2018).  Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa  ,  Ketaatan  Pelaporan Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral  Sensivity Sebagai Variabel  Moderasi. Jurnal  Akuntansi,  Audit  &  Aset , 1(2), 63–89.