Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari’a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019)
Yuni Roslaili * , Aisyah Idris ** , Emi Suhemi ***
* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id
** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: aisyah.idris@ar-raniry.ac.id
*** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: emisuhemi@ar-raniry.ac.id
* Corresponding author, email: yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id
Received: April 15, 2021    Accepted: August 30, 2021   Published: September 30, 2021

## ABSTRACT
This  research  discusses  family  law  reform  in  Indonesia  in  relation  to  the Law  No.  16  of  2019  concerning  the  minimum  age  for  child  marriage.  The study has been conducted using Maqashid al-syariah perspective in order to analyze  first,  the  formulation  of  family  law  reform  in  Indonesia  related  to No.  16  of  2019,  and  second,  the  perspective  of  maqasid  al-syariah  in  the law. The primary resource in this library research was Law No. 16 of 2019, and Marriage Law No. 1 of 1974. The results of the study found that family law reform regarding the age limit for marriage in Indonesia began with the existence  of  the  judicial  review  process  to  the  Constitutional  Court regarding  Law  No.1  of  1974,  more  specifically  Article  7  paragraph  (1) which  was  perceived  as  contradictory  to  the  1945  Constitution  Article  27 paragraph  (1).  This  paper  also  proved  that  the  determination  of  the  age limit for marriage in Law No. 16 of 2019 is in accordance with the purpose of marriage and the objectives of sharia in general. In a nutshell, it can be concluded that there has been a reform of family law in Indonesia which can be seen from the aspect of the law regarding the age limit for marriage from nine  years  in  the  fiqh  literature  version  to  nineteen  years  in  the  version  of Law  No.  16  of  2019.  In  addition,  Law  No.  16  of  2019  also  equates  the minimum age for marriage between boys and girls, which is nineteen years, although classical fiqh literature distinguishes it.
Keywords : Family law; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019; Maqashid al- syariah.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  reformasi  Hukum  Keluarga  di  Indonesia  yang dikaitkan  dengan  undang-  undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  batas minimal  usia  pernikahan  anak  di  Indonesia  menggunakan  perspektif Maqashid  al-Syariah.  Untuk  itu  kajian  ini  dirumuskan  dalam  dua pertanyaan  penelitian;  bagaimana  bentuk  reformasi  hukum  keluarga  di Indonesia terkait No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif Maqasid al- syariah  di  dalam  undang-  undang  tersebut.  Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  kepustakaan  (library  research),  yang  sumber  data  primernya adalah  undang-  undang  No.  16  Tahun  2019,  Undang-Undang  Perkawinan No.  1  tahun  1974.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  reformasi  hukum keluarga  tentang  batas  usia  nikah  di  Indonesia  diawali  dengan  adanya proses judicial review ke Mahkanah Konstitusi terkait Undang-Undang no.1 Tahun 1974, khususnya  Pasal  7 ayat  (1) yang dinilai  tidak sejalan dengan Undang-  Undang  Dasar  1945  pasal  27  ayat  (1).  Penelitian  ini  juga memperlihatkan bahwa penetapan batas usia nikah dalam undang- undang No.  16  Tahun  2019  telah  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  dan  tujuan syariah  secara  umum.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  telah terjadi reformasi hukum keluarga di Indonesia yang dapat dilihat dari aspek keberanjakan hukum  tentang batasan usia nikah dari 9 tahun versi literatur fikih  menjadi 19 tahun  versi Undang- Undang   No. 16 Tahun 2019.  Selain itu  Undang-  Undang  No.  16  Tahun  2019  juga  mempersamakan  usia  batas minimal  menikah  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  yaitu  19  tahun meskipun  dalam literatur fikih klasik membedakannya.
Keywords: Hukum  keluarga;  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019; Maqashid al-syariah.

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi  hukum  keluarga  yang  terjadi  di  negara-  negara  Muslim  secara  garis besar  mencakup  aspek  perkawinan,  perceraian  dan  warisan  (Khadduri,  1991).  Namun secara  substansial  menurut  Mahmood  (1987)  mencakup  13  aspek,  yaitu  batasan minimal usia nikah, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencacatan perkawinan, kemampuan ekonomi, pembatasan poligami, nafkah, pembatasan hak cerai  suami, hak dan  kewajiban  para  pihak  karena  perceraian,  masa  kehamilan  dan  implikasinya,  hak wali,  hak  waris  keluarga  dekat,  wasiat  wajibah  dan  pengelolaan  wakaf  (Mahmood, 1987).
Dari 13 aspek di atas, termasuklah masalah batasan minimal usia menikah yang menempati  urutan  pertama  sebagaimana  di  atas.  Hal  ini  bisa  jadi  karena  masalah  usia menikah dipandang sebagai isu yang penting sebab dapat menimbulkan efek yang buruk bagi  perempuan,  anak  dan  bahkan  sebuah  keluarga  (Mulia,  2015),  seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurang bertanggungjawab, berdampak pada buruknya kesehatan reproduksi (Jannah, 2010), masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, wabah  populasi,  psikologis,  perceraian  (Setyawan  &  Herdiana,  2016),  serta  masalah
akses  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  melakukan  nikah  dini  (Bawono  &  Suryanto, 2019).
Oleh  karena  itu  hal  ini  dipandang  sebagai  masalah  serius  oleh  Pemerintah sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 dilakukan Deklarasi Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan  untuk  Peningkatan  Kualitas  SDM  Indonesia  yang  diinisiasi  oleh  Majelis Ulama Indonesia dan  didukung penuh oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak  (PPA)  ( https://mui.or.id/berita/29867/menteri-ppa-deklarasi-pendewasaan-usia- perkawinan-mui-menyelamatkan-masa-depan-bangsa/diakses  21/3/2021 ).  Di  tingkat akademis, usaha- usaha serupa juga dilakukan, di antaranya melalui tulisan-tulisan yang mengkaji efek buruk dari sebuah pernikahan dini termasuk mempertanyakan efektifitas Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  bagi  masyarakat  yang  dinilai  masih  kurang (Abubakar, 2019; Ilma, 2020; Lasmadi et al., 2020).
Adapun perspektif maqasid al-syariah dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini  dan  keberanjakan  hukumnya  dari  literature  Fikih  sejauh  ini  belum  ada  yang mengkajinya. Tulisan ini diawali argumen bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamannya. Oleh karena itu lahirnya Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai sebuah ikhtiar melalui usaha ijtihad untuk mengisi ruang-ruang  kosong  reformasi  hukum  yang  harus  terus  disesuaikan  dengan  kebutuhan zamannya.  Langkah  reformasi  hukum  dalam  Islam  memandang  bahwa  tradisi  awal Islam  hanya  mengikat  prinsip-prinsipnya  saja  sedangkan  rincian-rinciannya  yang berlaku  di  setiap  zaman  dapat  diubah  dengan  ijtihad  baru  untuk  menyesuaikannya dengan  zaman  yang  baru  (Faruq,  1986).  Apalagi  untuk  konteks  Indonesia, perkembangan  hukum   Islam   bidang  keluarga  cukup terbuka lebar karena konstitusi sendiri  mengarahkan  terjadinya  pembaharuan  atau  pengembangan  ke  arah  itu (Muslimin, 2016; Barkah, 2017) sehingga dibutuhkan variasi kajian ilmiah dalam hal ini termasuk  memahami  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  dari  perspektif maqasid  al- syariah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  secara  khusus  membahas bagaimana  bentuk  reformasi  hukum  keluarga  di  Indonesia  terkait  Undang-  Undang Nomor 16 Tahun 2019  dan bagaimana perspektif maqasid al-syariah terhadap undang- undang tersebut serta bagaimana pola keberanjakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari Fikih klasik.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Reformasi  di  bidang  hukum  keluarga  di  negara-negara  Muslim  menempuh  cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini minimal ada tiga model. Pertama, negeri Islam yang sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dari madzhab yang dianut. Kedua,  negeri  Islam  yang  sama  sekali  telah  meninggalkan  hukum  keluarga  Islam  dan sebagai  gantinya  mengambil  hukum  sipil  Eropa.  Ketiga,  negeri-negeri  yang  berusaha
memberlakukan  hukum  keluarga  Islam  tetapi  setelah  memperlakukan  pembaharuan  di sana sini (Mahmood, 1972; Mudzhar, 1998).
Terkait  isu-isu  pembaharuan  hukum  keluarga  Muslim  kontemporer  menurut penelitian  Mahmood,  ada  13  isu  penting  mengalami  perubahan  sebagaimana  telah disebut di atas. Namun di Indonesia menurut Komnas Perempuan ada empat isu penting terkait  hukum  keluarga  (Islam)  ini,  yaitu  perceraian,  perkawinan,  hak  waris  dan perwalian  anak.  Tentang  isu  perkawinan  ada  beberapa  hal  sensitif  dan  rentan  yang membuat  perempuan  kehilangan  hak-haknya.  Isu-isu  tersebut  seperti  isu  nikah  sirri, nikah  mut’ah,  poligami,  pencatatan  perkawinan,  nafkah,  kepemimpinan  perempuan, perkawinan  beda  agama,  kawin  ’cinta  buta’,  wali  nikah,  mahar  (mas  kawin),  saksi nikah, wali mujbir, nusyuz, dan masalah usia pernikahan
( https://www.facebook.com/Gender-Working-Group-293234897515155/ ).
Studi yang ada telah menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga memainkan peran  penting  dalam  perlindungan  perempuan  dan  anak  serta  pemenuhan  hak-hak mereka.  Hal  ini  seiring  dengan  maraknya  isu  pengarusutamaan  gender  di  Indonesia yang  pada  gilirannya  telah  menumbuhkan  kesadaran  akan  perlunya  reinterpretasi terhadap Fikih wanita, reaktualisasi terhadap konsep Islam, penafsiran dan pemahaman ulang  terhadap  al-Qur’an  dan  al-Hadis  guna  memberikan  persamaan  hak  dan  peluang kebebasan  kepada  perempuan  dan  laki-  laki    (Khariri,  2009;  Nasution,  2007)  karena realita  di  lapangan  menunjukkan  masih  banyaknya  ketidakadilan  terhadap  kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi (Mulia, 2015).
Studi  tentang  batas  usia  nikah  dan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  telah dikaji oleh beberapa penulis namun kebanyakan membahas tentang  efektivitas Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  dalam  implementasinya  di  tengah  masyarakat.  Hasilnya menemukan kegagalan undang-undang ini secara praktisnya di tengah masyarakat. Hal ini  disebabkankan  karena  beberapa  faktor.  Pertama,  karena  tidak  adanya punishment bagi  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  negara  Pakistan  (Abubakar,  2019) dalam  jurnal  yang  berjudul Islamic  Family  Law  Reform:  Early  Marriage  and Criminalization  (A  Comparative  Study  of  Legal  Law  in  Indonesia  and  Pakistan). Kedua, karena  adanya  pasal  “karet”  di  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 tersebut  yaitu  pasal  7  ayat  (2)  yang  memberikan  ruang  dispensasi  sehingga  membuka peluang bagi pasangan muda membuat alasan untuk melakukan pernikahan dini (Ilma, 2020).  Ketiga,  karena  faktor  kemiskinan,  pendidikan  hingga  adat  dan  budaya  yang menjadi  faktor  penghalang  bagi  terlaksanakan  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 secara baik di tengah masyarakat (Lasmadi et al., 2020).
Dalam  kaitannya  dengan  batas  minimal  usia  perkawinan  di  Indonesia,  Undang- Undang  No  16  Tahun  2019  didasari  dengan  Putusan  MK  No.  22/PUU-XV/2017  dan Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 tentang  usia  perkawinan  setelah  dilakukan  uji  materi  terhadap    Pasal  7 Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  tersebut
dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  situasi  saat  ini  dan  memerlukan  revisi. Ketentuan batas minimal usia perkawinan dari yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita kini diubah menjadi 19 tahun untuk pria maupun wanita. Perubahan tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa undang-undang yang lama dinilai mengandung  nilai  diskriminasi  karena  membedakan  usia  pernikahan  antara  laki-  laki dan  perempuan,  sehingga  dikhawatirkan  berdampak  pada  perbedaan  pemberlakuan  di mata hukum.
Urgensi  menggunakan  metode maqashid dalam  melakukan  reformasi  hukum dalam  menentukan  batas  usia  perkawinan  dipandang  sebagai  hal  yang  sangat  krusial karena usia berkualitas dipandang mampu mewujudkan tujuan utama pernikahan  yaitu menciptakan  keluarga  yang  sakinah  dan  harmoni,  menjaga  garis  keturunan,  menjaga pola  hubungan  keluarga,  menjaga  keberagamaan  dan  dipandang  siap  dalam  aspek ekonomi,  medis,  psikologi,  sosial  dan  agama  (Munir  &  Shafiq,  2019).  Namun sebaliknya,  ketika  suatu  pasangan  melangsungkan  perkawinan  dalam  usia  yang  belum matang atau dewasa, kemungkinan  tujuan dari sebuah ikatan perkawinan itu tidak akan tercapai,  hingga  berakibat  pada  ketidak  harmonisan  dalam  keluarga,  kurangnya kesadaran  untuk  bertanggungjawab  dalam  kehidupan  rumah  tangga  (Jannah,  2010), berdampak  pada  kesehatan  reproduksi  (Jannah,  2012),  akses  pendidikan  bagi  anak- anak  yang  melakukan  nikah  dini  (Sakdiyah  &  Ningsih,  2013),  masalah  ekonomi, kekerasan dalam  rumah  tangga, wabah populasi,  psikologis,  dan perceraian  (Setyawan & Herdiana, 2016). Meskipun tidak dipungkiri jika ada kasus pernikahan usia dini yang mengalami  hal  sebaliknya  sebagaimana  studi  yang  dilakukan  Bawono  dan  Suryanto (Bawono & Suryanto, 2019).
Dalam konsep Islam, lembaga perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral karena ia diikat oleh ikatan agung yang kuat atau mitsaqan ghalidza (Q.S An-Nisa’: 21). Jadi  bukan  sekedar  ikatan  biasa  namun  pernikahan  dalam  Islam  bukan  sembarang perjanjian, tapi perjanjian agung, perjanjian yang dalam bahasa  Al-Qur’an disejajarkan dengan mitsaqan  ghalidza (perjanjian  agung)  antara  Allah  dengan  para  Rasul berpredikat  Ulul  Azmi:  Nuh,  Ibrahim'  Musa,  dan  Isa  (QS.  Al-Ahzab:  7)  dan mitsaqan ghalidza antara  Allah  dengan  Bani  Israil  yang  kalau  dalam  Al-Qur’an  diceritakan bahwa  dalam  melakukan  perjanjian  ini  sampai-sampai  Allah  angkat  Gunung  Thursina di  atas  kepala  Bani  Israel  (QS.  Al-Nisa:  154). Terkait  usia  pernikahan,  Allah  tidak merincinya  secara  kuantitaif,  namun  hanya  menjelaskan  kualifikasi  usia  yang  layak untuk  menikah,  seperti baligh (Q.S  An-Nisa’:  6),  dan ash-shalihin yakni  siap  dan mampu  dari  segi  mental  dan  fisikal  (Q.S  An-Nur:  32),  juga istitha’ah ,  yaitu  mampu untuk menikah, sebagai mana bunyi hadits:
ُنَصْحَأَو ِرَصَبْلِل ُّ ضَغَأ ُهَّ نِإَف ،ْجَّ وَزَتَيْلَف َةَّءاَبْلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ِباَبَّ شلا َرَشْعَم اَي ْعِطَتْسَي ْمَل ْنَمَو ،ِجْرَفْلِل ءاَجِو ُهَل ُهَّ نِإَف ِمْوَّ صلاِب ِهْيَلَعَف
Artinya: “Wahai  para  pemuda!  Barangsiapa  di  antara  kalian  berkemampuan  untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan  lebih  membentengi  farji  (kemaluan).  Dan  barangsiapa  yang  tidak mampu,  maka  hendaklah  ia  shaum  (puasa),  karena  shaum  itu  dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).
Karena itu nampak bahwa hal bilangan usia menikah ini dianggap sebagai sesuatu yang sengaja didiamkan oleh Allah ( sukuut al-syaari’ ) hingga memberi ruang bagi umat untuk  berijtihad  (Helim,  2019)  melakukan  reformasi  hukum  sesuai  dengan perkembangan  zamannya.  Dan  karena  merupakan  hal  yang  sifatnya  ijtihadi  maka konsekwensi  adalah  munculnya  perbedaan  pendapat  ulama  di  dalam  menetapkannya bilangannya.  Di  antara  saran  ijtihad  yang  lebih  luas  adalah  dengan  menggunakan pendekatan Maqashid al-Syariah (Raisuni: tt).

## 3. METODE

## 3.1. Tipe dan Cakupan Penelitian
Penelitian ini bersifat  deskriptif kualitatif  yang didasarkan pada regulasi terkait hukum  keluarga di  Indonesia, khususnya Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu sebagai penguat yang mendukung  data  turut  dikaji  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  undang-undang tersebut  serta  sejumlah  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  pengarusutamaan gender  di  Indonesia  termasuk  jurnal  yang  mengkaji  tema  terkait.  Data  yang  ada kemudian dianalisa dengan pendekatan Maqashid al-Syariah .

## 3.2. Partisipan
Partisipan  penelitian  dalam  penelitian  ini  disebut  sumber  data.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  sumber  primer  dan sumber sekunder. Sumber primer berkaitan langsung dengan kasus yang sedang diteliti. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang- Undang No. 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber-sumber yang menunjang penelitian.

## 3.3. Instrumen Penelitian
Dalam  proses  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  serangkaian  kegiatan yang  berkenaan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  sejumlah undang- undang yang terkait dengan reformasi hukum keluarga di Indonesia dan teori- teori Maqashid  al-syariah .  Selanjutnya  data  yang  terkumpul  diolah  dan  dianalisa  dan ditafsirkan  (diinterpretasi)  dan  dilihat  aspek  keberanjakannya  secara  substansial. Adapun  untuk  memperoleh  data  terkait  reformasi  Hukum  Keluarga  di  Indonesia khususnya terkait batas minimal usia nikah di Indonesia sekaligus keberanjakannya dari fikih klasik digunakan pendekatan Intra-Doctrinal Reform dan Extra-Doctrinal Reform . Adapun  yang  dimaksud  dengan Intra-Doctrinal Reform adalah  pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara (1) takhayyur dan  (2) talfiq . Adapun Extra-Doctrinal  Reform ,  suatu  pendekatan  yang    tidak  lagi  merujuk  pada
konsep  fikih  konvensional,  tetapi  merujuk  pada nash al-Qur’an  dan  sunnah  Nabi Muhammad  SAW,  dengan  melakukan penafsiran ulang terhadap nash (Mudzhar,  1998 dan Nasution, 2007).

## 3.4. Prosedur Penelitian
Permasalahan  penelitian  ini  diteliti  dengan  pendekatan  kualitatif,  dan  yang menjadi  alat  pengumpul  data  utama  ialah  peneliti  itu  sendiri  melalui  metode library research pada Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Prosedur  pelaksanaan  penelitian  dilakukan  dalam  tiga tahap  yaitu  tahap  pra  lapangan  yang  disebut  tahap  orientasi,  tahap  pekerjaan lapanganyang disebut tahap eksplorasi dan tahap evaluasi yang disebut member check .
Tahapan tersebut dilakukan sebagai berikut:
1) Tahap  Orientasi:  Peneliti  melakukan  orientasi  atau  pengenalan  terhadap  struktur masalah yang diteliti beserta aspek dan dimensinya, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2) Tahap  Eksplorasi:  Peneliti  mulai  mempersiap  diri  untuk  melakukan  penelitian secara  intens,  menemukan  data  dengan  cara  yang  lebih  selektif  dan  mencari informasi  yang  relevan.  Langkah  ini  dilakukan  guna  mendapatkan  data  dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3) Tahap Member Check : Tujuan utama dari tahap ini adalah antara lain melakukan konfirmasi  terhadap  data  yang  diperoleh  dengan  mengecek  kebenaran  data  oleh sumber  data.  Selain  itu  juga  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  tringulasi  yakni guna menuntaskan kebenaran data dengan meinta tanggapan mengenai kebenaran data yang diperoleh kepada para pakar.

## 3.5. Analisa Data
Data  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang dikumpulkan  untuk  penelitian  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Beberapa sumber data primer seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  hukum  keluarga.  Adapun  data  sekunder,  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam, Keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  hukum  keluarga  di Indonesia  dan  Pengarusutamaan  gender.  Selain  itu  dari  data  statistik,  publikasi pemerintah,  informasi  yang  dipublish  catatan  perpustakaan,  online  data,  situs  web, dan  internet  (Sekaran  &  Bougie,  2009).  Adapun  teknis  analisis  yang  digunakan  ialah analisis  isi  ( content  analysis )  terhadap  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif Maqashid Al-Syariah .

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI
Hukum  Islam  merupakan  sebuah  sistem  hukum  yang  universal  dan  mendasar sebagai  implementasi  dari  risalah  Allah  yang  dijaga  kebenaran  dan  kelurusannya  di
dalam persinggungannya dengan kehidupan sosial  manusia. Keterkaitan hukum  Islam dengan  kehidupan  sosial  yang  nyata  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan dan  perkembangan  hukum  Islam  dari  masa  ke  masa  (Khadduri,  1991).  Adanya tantangan  yang  komplek  di  era  modern  ini  telah  mendorong  para  pembaharu  untuk melakukan  reformasi  hukum  karena  satu  keyakinan  bahwa  Hukum  Islam  (syariah) compatible bagi  segala  kebutuhan  dan  tuntutan  kehidupan  manusia.  Hukum  Islam (syariah)  melalui  teks-teks  sucinya  ( al-nusus  al-muqaddasah )  dapat  mewujudkan maslahat  pada  setiap  ketentuan  hukumnya.  Tidak  ada  satu  pun  masalah  hukum  yang muncul kecuali sudah ada-di dalam al-Qur’an dan Hadis sebagai petunjuk jalan solusi atasnya (Asmawi, 2014 dan Hamid, 1971).
Anderson  sebagaimana  dikutip  oleh  Scarman  (1976)  mengemukakan  ada  dua pola  reformasi  hukum  di  dunia  Islam. Pertama ,  syariat  lambat  laun  akan  terabaikan dari  kehidupan  sehari-hari,  seperti  perdagangan,  hukum  pidana  dan  lain-  lain,  untuk kemudian  mengikuti  hukum  “asing”. Kedua ,  hukum  keluarga  yang  dianggap  sakral akan mengalami sejumlah perubahan signifikan dengan jalan reinterpretasi
Di  Indonesia  reinterpretasi  hukum  keluarga  sebagaimana  yang  dimaksudkan Anderson,  dimulai  sejak  tahun  1974,  dengan  disahkan  Undang-Undang  Perkawinan No.  1  tahun  1974.  Undang-  Undang  tahun  1974  ini    hingga  hari  ini  masih digunakannya  sebagai  dasar  hukum  formal  terkait  perkawinan  bagi  umat  Islam  di Indonesia, sampai pada tanggal 20 April 2017 Undang-Undang Perkawinan ini digugat ke  Mahkamah  Konstitusi  melalui judicial  review ,  khususnya  Pasal  7  ayat  (1), sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun”. Atas dasar gugatan ini, Mahkamah Konstituai mengeluarkan amat putusan nomor 22/PUU-XV/2017 di antaranya menyatakan bahwa Pasal  7  ayat  (1)    sepanjang  rasa  “usia  16  (enam    belas)  tahun”  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Maka kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkanlah Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 yang  menyatakan  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  laki-laki  dan  perempuan sama-sama telah berumur 19 tahun.
Perangkat  hukum  keluarga  yang  adil  gender  memang  dirasakan  menjadi kebutuhan  masyarakat  di  Indonesia.  “Kemauan  politik”  pemerintah  untuk  membuat perubahan hukum keluarga, baik di tingkat Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Presiden  memang  sudah  ada.  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  bahkan  sudah  mulai membuka  ruang-ruang  untuk  membuka  kembali  diskusi-diskusi  menyoal  hukum keluarga  yang  ada.  Kebijakan  hukum  nasional  sebagaimana  sudah  dijelaskan  pada bagian  terdahulu  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1984  tentang CEDAW,  Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  adalah seperangkat  hukum  yang  bisa  menjadi  peluang  untuk  mendukung  ke  arah  gerakan
pembaruan.  Beberapa  yurisprudensi  bahkan  diakui  sudah  mulai  mempersulit  ruang- ruang untuk praktik-praktik poligami.
Dalam kitab-kitab  fikih  klasik  menyebut  perkawinan  usia  muda  dengan  istilah Nikâh  al-saghîr atau al-saghîrah ,  yang  secara  literal  berarti  kecil.  Sedangkan  kitab fikih  baru  menyebutkannya  dengan  istilah al-zawâj  al-mubakkir (perkawinan  usia muda),  yaitu  perkawinan  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  balig . Apabila  batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan  di  bawah  usia  15  tahun  menurut  mayoritas  ahli  fikih , dan  di  bawah  17 tahun bagi perempuan atau 18 tahun bagi laki-laki menurut Abû Ḥanifah  (Wafa, 2017). Hal demikian disebabkan karena memang Al-Qur’an tidak pernah menyebutkan secara kuantitatif  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  namun  hanya  menjelaskan kualifikasi usia pernikahan seperti baligh, ash-shalihin yaitu siap dan mampu dari segi mental dan fisikal dan istitha’ah yaitu mampu menikah, sebagai mana bunyi hadits di atas.  Menurut  Umar  Said  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ali  Wafa,  batasan  usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihâdî . Oleh karena itu mengakibatkan berbedanya  pendapat  para  ulama  fikih  dalam  masalah  ini  (Kamarusdiana  &  Sofia, 2020).
Dalam  hal  hal  yang  syariat  tidak  menjelaskan  hukumnya  ( sukuut  al-syari’ ), seperti  tentang  usia  nikah,  untuk  memahami  maksudnya  dapat  didekati  dengan pendekatan Maqashid  al-syariah . Maqashid  al-syariah adalah  tujuan  akhir  dari ditetapkannya hukum yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syara’ (Audah, 2007). Sebagian  kalangan  menyebutnya  sebagai mashlahah (Audah,  2007)  atau istishlahiah (Abubakar,  2012).  Mencari  hukum  dengan  perspektif maqashid dimaksudkan  bukan saja  menemukan  untuk  apa  suatu  hukum  ditetapkan  tetapi  juga  mengapa  hukum  itu ditetapkan  (Asyur,  2019).    Adapun  cara  menemukan  hukum  dalam  perspektif Maqashid  al-syariah ini bisa tempuh dengan enam  cara; pertama melakukan langkah istiqra’ ,  kedua  mengkaji iradah suatu  ketentuan  hukum,  ketiga  mengkaji  lafazh- lafazh yang terkait dengan kemashlahatan dan kemudharatan (Helim, 2019), keempat menganalisa  lafal  perintah  dan  larangan,  kelima  menelaah illat (causa  hukum)  suatu perintah  dan  larangan,  dan  keenam  menganalisa  diamnya  syari'  ( sukuut  al-syari’ ), dalam pensyariatan suatu hukum.
Diamnya  syari'  ( sukuut  al-syari’ ),  dalam  pensyariatan  suatu  hukum  dapat mengandung  dua  kemungkinan  yaitu  kebolehan  atau  larangan.  Dalam  hal-hal  yang berkaitan dengan muamalah, sikap sukuut al-syari’ mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap sukuut al-syari’ mengandung larangan. Oleh karena itu  dari  sikap sukuut  al-syari’ sebenarnya  dapat  diketahui  tujuan  hukum  (Ikhlas  et al.,.).  Sebagai  contoh  pengumpulan  Al-Qur'an  yang  terjadi  setelah  Nabi  SAW  wafat merupakan  contoh  sikap sukuut  al-syari’ .  Pada  masa  Nabi  SAW  belum  dijumpai faktor  yang  mendesak  untuk  membukukan  Al-Qur'an,  namun  selang  beberapa  waktu kemudian  terdapat  faktor  yang  mendesak  untuk  membukukan  Al-Qur'an.  Sikap diamnya  Nabi  SAW  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  pembukuan  itu  dibolehkan
atau  dibenarkan    (Shidiq  et  al.,  n.d.).  Karenanya  menentukan  batas  usia  nikah  dalam Islam boleh saja dilakukan karena termasuk dalam masalah sukuut al-syari’ .
Menelaah  usia  pernikahan  bisa  juga  melalui  telaah iradah suatu  ketentuan hukum.  Cara  ini  bisa  juga  dikombinasikan  dengan  langkah istiqra’ .  Misalnya  dengan cara mengumpulkan semua ayat terkait pernikahan, yaitu Q.S An-Nisa’:1, An-Nisa’: 3, An-Nisa 29, An-Nisa’: 129, An-Nahl: 72, al- Zariyat: 49 dan Al- Rum: 21. Ayat- ayat ini dipahami maknanya secara mikro dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon  terhadap  situasi  saat  itu,  kemudian  dibawa  pada  makna  makronya  ke  suatu pemahaman  secara  keseluruhan  dalam  satu  tema,  yaitu  pernikahan  dalam  Islam.  Jadi, yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari konteks makro dan mikro ayat-ayat perkawinan  di  mana  ayat  itu  pertama  kali  diwahyukan.  Langkah  selanjutnya menggeneralisasikan  jawaban-jawaban  spesifik  tersebut  sebagai  pernyataan  yang memiliki tujuan umum, yang disarikan dari ayat-ayat spesifik tadi dalam latar belakang sosio-historis  saat  itu  untuk  kemudian  direalisasikan  pada  konteks  kekinian.  Artinya, ajaran-ajaran  yang  bersifat  umum  tersebut  harus  dijelmakan  dalam  konteks  sosio- historis  yang  kongkrit  pada  saat  sekarang.  Singkatnya,  dengan  melakukan  tindakan menghimpun  dalil-dalil  untuk  menemukan  prinsip  umum  tentang  masalah  yang  akan diselesaikan  (Abu  Bakar,  2012).  Langkah  seperti  ini  mirip  seperti  apa  yang  disebut Fazlurrahman sebagai metode d ouble movement (Rofiah, 2020).
Selanjutnya  Audah  menjelaskan  cakupan Maqashid  al-syariah kepada  tiga klasifikasi,  yaitu general maqashid, specific maqashid dan partial maqashid . General maqashid atau maqashid al-‘ammah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum dalam bangunan  besar  Islam  yang  terkait  dengan  prinsip-prinsip  umum  dan  tujuan-tujuan besarnya  ( al-ghayah  al-kubra ),  seperti  prinsip  keadilan,  persamaan,  kemudahan  dan semisalnya. Specific  maqashid atau maqashid  al-khassah adalah  tujuan-tujuan  syariat yang dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam, seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga (Helim, 2019), aturan- aturan terkait hukum keluarga, mencegah penjahat dalam hukum pidana (Audah,  2007).    Adapun partial  maqashid atau maqashid juz’iyyah adalah  tujuan- tujuan yang digali dari illat hukum untuk menemukan maksud dibalik suatu peraturan. Seperti tujuan hukum dari dibolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa, atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban (Audah, 2007).
Dari aspek tingkat akurasinya, mashlahah yang terkandung dalam Maqashid al- syariah ,  oleh  ulama  membagi  menjadi  tiga  macam  (Syatibi,  tt).  Yang  pertama maslahah  mu’tabarah yang  diakui  eksistensinya  oleh nash karena  sesuai  dengan ketentuan nash yang  ada,  membuat  aturan  terkait  larangan  khalwat.  Yang  kedua maslahah mulghah yang ditolak oleh syara’ seperti melegalkan penjualan miras demi alasan  investasi  dan income bagi  negara,  dan  ketiga mashlahah  mursalah yaitu mashlahah yang  tidak  punya  dalil  khusus  tentang  perintah  atau  larangan  atasnya, namun  kemaslahatannya  dapat  dikembalikan  kepada  prinsip-prinsip  umum  dalam Islam, seperti aturan lalu lintas dan pengaturan usia perkawinan. Tiga maslahah ini ada
juga  yang  menyebutnya  dengan  istilah al-maqashid  al-qath’iyah,  al-maqashid  al- wahmiyyah dan al-maqashid al-zanniyah (Al-Najjar, 2008).
Adapun  dari  sisi  kebutuhan  dan  pengaruhnya  terhadap  hukum, Maqashid  al- syariah terbagi kepada tiga yaitu al-dharuriyyah , al-haajiyyah dan al- tahsiniyyah (Al- Syatibi,  tt).  Kebutuhan al-dharuriyyah adalah  kebutuhan  essensial  yang  sekaligus menjadi  kebutuhan  dasar  (primer)  manusia  baik  menyangkut kemashlahatan agama dan  dunia.  Apabila kemashlahatan ini  tidak  terpenuhi  maka  kehidupan  manusia  bisa terancam bahkan punah. Syatibi membaginya kepada lima hal pokok, atau yang biasa disebut usul al-khamsah , yaitu muhafazah al-din (menjaga agama), muhafazah al-nafs (menjaga  jiwa), muhafazah  al-‘aqal (menjaga  akal), muhafazah  al-nasb (menjaga keturunan)  dan muhafazah  al-mal (menjaga  harta).  Kebutuhan al-haajiyyah adalah kebutuhan  pendukung  (sekunder)  dalam  rangka  menghindari  kesulitan  ( masyaqqah ). Apabila  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  ia  tidak  sampai  merusak  kehidupan  manusia tetapi hanya pada taraf mendapatkan kesulitan. Oleh karen itu pada tingkat mashlahah haajiyah ini diperlukan adanya rukhsah (Abidin, 2019). Adapun Kebutuhan Tahsiniyah adalah  kebutuhan  pelengkap  (tersier)  sebagai  penyempurna  dari  dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan mempersulit apalagi merusak kehidupan manusia namun hanya sebatas tidak sempurnanya kemashalahatan yang diperoleh (Abidin, 2019).
Demikian  proses  menemukan  hukum  dalam  perspektif Maqashid  al-syariah , termasuk  masalah  batas  usia  menikah.  Dalam  kaitannya  dengan  batas  usia  nikah, terbuka  peluang  pencarian  hukum  melalui  pendekatan maqashid ,  dengan  beberapa alasan;  pertama  karena  masalah  batas  usia  nikah  tidak  terdapat  penjelasannya nash dalam masalah ini. Maka sukuut syar’i atau diamnya syariat  membuka peluang untuk melakukan  ijtihad  guna  menemukan  hukum  yang  dibutuhkan  oleh  zaman.  Selain  itu membicarakan  batas  usia  pernikahan  anak,  sebagaimana  uraian  Mamood  di  atas, termasuk  dalam  ranah  hukum  keluarga  dan  dari  aspek  maqashid  ia  termasuk  dalam ranah specific  maqashid atau  ( maqashid  al-khassah) sebab  ia  merupakan  bagian  atau cabang dari tujuan syariat utamanya yaitu perintah menikah dan terwujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Oleh  karena  itu  menetapkan  batasan  usia  pada  anak  termasuk  dalam  kategori mashlahah  mursalah ,  yang  dianggap  boleh  digunakan  oleh  ulama  untuk  menetapkan hukum. Adapun dari sisi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, nampak bahwa pembatasan usia nikah termasuk dalam kategori hifzhu nasal yaitu menjaga keturunan. Dalam  hal  ini  orang  tua  harus  menjaga  anak  keturunannya  dengan  cara  tidak menikahkan  mereka  sebelum  dewasa  dan  dipandang  mampu,  cakap  dan  bertanggung jawab  sehingga  bisa  terbentuk  sebuah  keluarga  yang sakinah  mawaddah  warahmah (Hudafi,  2020).  Dan  reformasi  yang  terjadi  dalam  menentukan  usia  nikah  ini  melalui proses yang yang disebut dengan extra-doctrinal reform , karena secara sunstansi telah beranjak  dari  pendapat-  pendapat  fikih  klasik  menuju  penafsiran  atas nash baik  Al-
Qur’an  maupun  Hadits,  dengan  menggunakan  langkah-  langkah  di  dalam  perspektif Maqashid al-syariah .
Topik  permasahan  dari  tulisan  ini  adalah  bagaimana  bentuk  reformasi  hukum keluarga di Indonesia terkait No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif Maqasid al- syariah di dalam undang-undang tersebut . Penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk reformasi  hukum  terkait  pembatasan  usia  nikah  yang  termaktub  di  dalam  Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 terjadi di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019 diawali dengan adanya proses judicial review ke Mahkanah Konstitusi terkait Undang-Undang No.1  Tahun  1974,  khususnya  Pasal  7  ayat  (1).  Yang  dinilai  tidak  sejalan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  7  ayat  (1).  Dari  hasil  reformasi  yang  terjadi menunjukkan  telah  terjadi  keberanjakan  hukum  dari  kajian  fikih  klasik  yang memberikan batasan usia nikah mulai dari 9 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia pernikahan yaitu 19 tahun.
Selain  itu  di  dalam  literatur  fikih  klasik  ada  perbedaan  antara  batas  usia menikah  bagi  perempuan  dan  laki-laki  sedangkan  di  dalam  Undang-Undang    No.  16 Tahun  2019  telah  menghapus  perbedaan  usia  pernikahan  sebagaimana  yang  ada sebelumnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan  19  tahun  untuk  laki-laki  menjadi  19  tahun  untuk  laki-  laki  dan  perempuan. Keberanjakan  hukum  yang  terjadi  merefleksikan  kondisi  adanya  reformasi  hukum keluarga  yang  terus  dilakukan  dan  dievaluasi  untuk  kemudian  disesuaikan  dengan kebutuhan  zaman.  Oleh  karena  itu  menjadikan Maqasid  al-syariah sebagai  instrumen penggalian  hukum  telah  menghilangkan  kesulitan  dalam  menemukan  hukum  atas kasus-kasus hukum kontemporer saat ini.
Adapun  terkait  dengan  perspektif Maqashid  al-syariah terhadap  permasalahn ini  bahwa  penelitian  tentang  reformasi  hukum  keluarga  di  Indonesia  Perspektif Maqashid  al-syariah terhadap  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  telah memperlihatkann  berbagai  tipe dan  teknik  penemuan  hukum  berdasarkan  perspektif Maqashid  al-syariah terhadap  substansi Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  ini. Penelitian  ini  memperlihatkan  dari  segala  sudutnya,  bahwa  pendekatan Maqashid  al- syariah dalam mereformasi hukum keluarga atas batasan usia pernikahan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dilakukan dan diterima.

## 5. SIMPULAN
Ternyata  perspektif Maqashid  al-syariah yang  selama  ini  kurang  mendapat perhatian  para  penggiat  hukum  telah  menjadi  solusi  yang  sangat  efektif  untuk menemukan  hukum–hukum  baru  termasuk  dalam  mereformasi  hukum  keluarga  di Indonesia.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masalah  dalam  batasan  usia pernikahan bagi laki- laki dan perempuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 16  Tahun  2019  dapat  dilakukan  dan  diterima  serta  dipahami  keberadaannya  melalui perspektif maqashid .
Konsep  perspektif maqashid yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah memungkinkan ditemukannya hukum- hukum baru baik dengan menggunakan langkah istiqra’ , iradah  nash, mengkaji lafazh ,  menganalisa  perintah  dan  larangan,  menelaah illat atau melalui sukuut al-syari’ sehingga mampu mereproduksi hukum- hukum baru sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam tulisan ini.
Studi  ini  terbatas  kajiannya  hanya  pada  ranah  substansi  dari  Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  belum  mengintegrasikan  perspektif  masyarakat  dan  implikasi praktisnya  di  setiap  KUA  dan  Pengadilan  Agama  sehingga  dapat  diketahui  tingkat efektivitasnya.  Cara  ini  memungkinkan  ditemukannya  solusi  yang  lebih  kongkrit  bagi setiap  reformasi  hukum,  sebab  pada  hakikatnya  hukum  adalah  untuk  ditegakkan ditengah-tengah masyarakat bukan sekedar diundangkan di atas kertas.

## Referensi
Abu  Zayd,  W.  A.  (2019) .  Nahwa  al-tafsir  al-maqasidi  li  al-Quran  al-Kariem  ru’yah ta’sisiyah li manhaj jadid fi tafsir Al-quran , Kairo: Mofakaroun.
Abubakar,  A.  (2012), Metode  istislahiah  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dalam  Ushul Fiqih , Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing.
Abubakar, F. (2019). Islamic family law reform: Early marriage and criminalization (A comparative study of legal law in Indonesia and Pakistan). Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , 4 (2), 97-118.
Ahmad, Y. M. al-Badawi (2000), Maqasid al-syariah inda ibn Taimiyah , Cairo: Dar al- Nafais.
Al-Azmeh, A. (1989). Islamic law social and historical contexts , London: Routledge.
Aziz,  J.  A.  (2007).  Teori  gerakan  ganda:  Metode  baru  istinbat  hukum  ‘ala  Fazlur Rahman. Jurnal Hermeneuia , 346 .
Badawi, Y. & Muhammad, A. (2000). Maqashid al-sariah ind Ibn Taymiyah (Yordania: Dar al- Nafa’is.
Bahagia,  M.  R.,  &  Bahagia,  A.  F.  (2020).  Epistemologi  fiqh  dan  kontribusinya  bagi peneguhan  spirit  gender. Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and Gender Studies , 6 (2), 51-60.
Barkah,  Q.  (2017).  Kebijakan  kriminalisasi  dalam  reformasi  Hukum  Keluarga  di Indonesia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat , 17 (1), 15-26.
Bawono,  Y.,  &  Suryanto,  S.  (2019).  Does  early  marriage  make  women  happy?  A phenomenological  finding  from  Madurese  women. Journal  of  Educational, Health and Community Psychology , 8 (1), 85-100.
Helim,  Abdul  (2019). Maqasid  al-shariah  versus  usul  al-fiqh .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Hudafi,  H.  (2020).  Pembentukan  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah  menurut Undang–Undang nomor  1 tahun 1974 dan kompilasi hukum  Islam. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 5 (2), 172-181.
Ikhlas,  A.,  Wardevi,  R.,  &  Wiza,  R.  (2017).  Sukut  al-syâridalam  perspektif  Imam  al- Syathiby dan kehujjahannya dalam ijtihad. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 16 (1),
65-75.
Ilma,  M.  (2020).  Regulasi  dispensasi  dalam  penguatan  aturan  batas  usia  kawin  bagi anak  pasca  lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam , 2 (2), 133-166.
Jannah,  F.    (2011). Pernikahan  dini  dalam  pandangan  masyarakat  madura  (studi fenomenologi  di  desa  pandan  kecamatan  galis  kabupaten  pamekasan ).  (early marriage  in  the  view  of  the  madurese  community    (phenomenological  study  in pandan village, galis subdistrict, pamekasan regency). Unpublished undergraduate thesis.  Malang:  Jurusan  Al-Ahwal  Al-Syakhshiyyah  Fakultas  Syariah  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). Egalita, 7 (1), 83-101.
Jaseer  Auda  (2007), Maqashid  al-shari’ah  as  philosophy  of  Islamic  law  a  systems approach. London: The International Institute of Islamic Thought.
Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 7 (1), 49-64.
Khadduri, M. (1977). Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints. Am. J. Comp. L. , 26 , 213.
Khariri,  K.  (2009).  Kesetaraan  gender  dalam  perspektif  Islam:  Reinterpretasi  fiqih wanita. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , 4 (1), 27-40.
Mahmood, T. (1972). Family law reform in  the muslim  world , Bombay:  N.M Tripathi PVT. LTD.
Minhaji,  A.  (2016).  The  Great  yasa  and  the  siyasah  shari'iyah  some  comparative observation. UNISIA , (29), 36-44.
MK,  A.  A.  (2014).  Hukum  keluarga  Islam  dalam  dinamika  sistem  hukum  di Indonesia. Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah , 1 (1), 1-14.
Mudzhar,  A.  (1998). Membaca  gelombang  ijtihad  antara  tradisi  dan  liberasi , Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
Mulia,  S.  M.  (2015).  Muslim  family  law  reform  in  Indonesia  (A  progressive interpretation of the Qur an). Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 15 (1), 42613.
Munir,  B.,  &  Shafiq,  T.  A.  (2019).  Batas  usia  perkawinan  dalam  undang-undang Keluarga  Islam  Negeri  Selangor  tahun  2003:  Analisis  perspektif maqasid  al- syari’ah (Marriage age limit in selangor state  Islamic family law 2003:  Analysis of  maqasid  shari'a  perspective). Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam , 3 (2), 271-294.
Nahdiyanti,  N.,  Yunus,  A.,  &  Qamar,  N.  (2021).  Implementasi  perubahan  kebijakan batas  usia  perkawinan  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur. Journal  of  Lex Generalis (JLG) , 2 (1), 150-167.
Naim,  A.  A.  (1994), Towad  an  Islamic  reformation  civil  liberties,  human  right  and international law, (Terjm), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I.
Nasution, K. (2007). Metode pembaruan Hukum Keluarga Islam kontemporer. UNISIA ,
30 (66), 329-341.
Norman  Anderson  (1976), Law  reform  in  the  Muslim  world ,  London:  The  Athlone Press.
Nurrohman,  dkk.  (2020). Reformasi  dan  transformasi  hukum  keluarga  Islam:  model dan implementasinya di Indonesia. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Unpublished)
http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31844.
Raisuni,  A.  (tt). Nazariyyat  al-maqasid  ‘ind  al-imam  al-Shatibi .  Beirut:  al-Ma’had al‘Alami li al-Fikr al-Islami.
Rofiah,  N.  N.  (2020).  Poligami  perspektif  teori double  movement Fazlur  Rahman.
Mukadimah: jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial , 4 (1), 1-7.
Sakdiyah,  H.,  &  Ningsih,  K.  (2013).  Mencegah  pernikahan  dini  untuk  membentuk generasi  berkualitas  (Preventing  early-age  marriage  to  establish  qualified generation). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 26 (1), 35-54.
Scarman, L. (1976). Law reform in the Muslim world. By Norman Anderson.[London: University of London Athlone Press. 1976. x and 235 pp.£ 6· 00.]. International & Comparative Law Quarterly , 25 (3), 697-699.
Setyawan, A., & Herdiana, I. (2016). Kualitas hidup perempuan pulau Mandangin yang menikah dini. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial , 5 (1), 1-10.
Wafa,  M.  A.  (2017).  Telaah  kritis  terhadap  perkawinan  usia  muda  menurut  hukum Islam. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 17 (2), 389-412.
Website
https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean,
https://mui.or.id/berita/29867/menteri-ppa-deklarasi-pendewasaan-usia-perkawinan- mui-menyelamatkan-masa-depan-bangsa/diakses 21/3/2021