## PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Conditional Criminal Imposing to Perpetrators of Criminal Acts of Persecution
Adia Nugraha Bank Mandiri Lampung email: nugrahaadia@yahoo.com

## Abstract
Basic considerations of criminal law judges in imposing conditional on the perpetrators  of  criminal  acts  of  persecution  are  juridical  considerations, namely the fulfillment of a minimum of two items of evidence in the trial, the judge  considered  that  there  are  justification,  an  excuse  and  a  reason  for removing the judge the prosecution to convict on parole. Beside the judges also look at the background of the events of the crime as a whole as well as the  attitudes  and  actions  of  the  defendant  in  the  community  daily.  The defendant did cause by the maltreatment victims who are not acting in good faith  to  the  defendant  as  a  guarantor  of  loans  receivable  in  the  pawnshop and  the  defendant  has  been  helping  victims  to  get  a  loan.  Court  decisions that criminalize conditional against an abuser are deemed not in accordance with the justice community because judges are less sensitive to the suffering of  victims  of  the  crime  of  persecution  by  the  defendant.  The  judge  should impose  a  more  optimal  criminal  defendant,  given  the  criminal  acts  of persecution that resulted in physical harm to the victim in the form of bruises and abrasions due to blunt impact.
Keywords: Imposition, Conditional Punishment, Persecution

## Abstrak
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  adalah  pertimbangan  yuridis sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, hakim menilai bahwa terdapat alasan pembenar,  alasan  pemaaf  dan  alasan  penghapusan  penuntutan  bagi  hakim
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang  melatar  belakangi  perbuatan  pidana  tersebut  secara  keseluruhan  serta sikap  dan  perbuatan  terdakwa  sehari-harinya  dalam  masyarakat.  Terdakwa melakukan  penganiayaan  disebabkan  oleh  korban  yang  tidak  beritikad  baik kepada terdakwa sebagi penjamin hutang piutang di Pegadaian dan terdakwa telah  menolong  korban  untuk  mendapatkan  pinjaman.  Putusan  pengadilan yang  menjatuhkan  pidana  bersyarat  terhadap  pelaku  tindak  pidana penganiayaan  dipandang  belum  sesuai  dengan  keadilan  masyarakat  karena hakim  kurang  sensitif  terhadap  penderitaan  korban  akibat  tindak  pidana penganiayaan  oleh  terdakwa.  Hakim  semestinya  menjatuhkan  pidana  yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul.
Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Hukuman Bersyarat, Penganiayaan

## A. Pendahuluan
Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai  alat  untuk  menciptakan  keadilan,  keteraturan,  ketentraman  dan ketertiban,  tetapi  juga  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Pada tataran  selanjutnya,  hukum  diarahkan  sebagai  sarana  kemajuan  dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap- tiap  individu  di  dalam  masyarakat,  dengan  maksud  agar  hukum  dapat berjalan  sebagaimana  dicita-citakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  yakni menghendaki  kerukunan  dan  perdamaian  dalam  pergaulan  hidup  bersama. Orang  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  mempertanggungjawabkan perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai  kesalahan, seseorang  mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu  melakukan  perbuatan dilihat  dari  segi  masyarakat  menunjukan  pandangan  normatif  mengenai tindak pidana. 1
Penegakan  hukum  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  memerlukan  mekanisme  yang  efektif  untuk  menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang  dilakukan  anggota  masyarakat  atas  anggota  masyarakat  lainnya  akan dapat  dihindarkan.  Penegakan  hukum  secara  ideal  akan  mengantisipasi berbagai  penyelewengan  pada  anggota  masyarakat  dan  adanya  pegangan yang  pasti  bagi  masyarakat  dalam  menaati  dan  melaksanakan  hukum. Pentingnya  penegakan  hukum  berkaitan  dengan  semakin  fenomena
1 Hamzah,  Andi.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana. Jakarta:  Ghalia Indonesia, p. 3.
kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.
Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu  delik  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang  baik  itu merupakan  unsur-unsur  subjektif  ataupun  unsur-unsur  objektif,  tanpa memandang  apakah  keputusan  untuk  melakukan  tindakan  pidana  tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. 2
Salah  satu  jenis  tindak  pidana  umum  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan bermasyarakat adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana  diatur  Pasal  351  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) adalah:
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Upaya  untuk  menjamin  penegakan  hukum  harus  dilaksanakan  secara benar,  adil,  tidak  ada  kesewenang-wenangan,  tidak  ada  penyalahgunaan kekuasaan,  ada  beberapa  asas  yang  harus  selalu  tampil  dalam  setiap penegakan  hukum,  yaitu  asas  tidak  berpihak  ( impartiality ),  asas  kejujuran dalam  memeriksa  dan  memutus  ( fairness ),  asas  beracara  benar  ( procedural due  process ),  asas  menerapkan  hukum  secara  benar  yang  menjamin  dan melindungi  hak-hak  substantif  pencari  keadilan  dan  kepentingan  sosial (lingkungan),  asas  jaminan  bebas  dari  segala  tekanan  dan  kekerasan  dalam proses  peradilan. Sistem  peradilan  pidana  sebagai  pelaksanaan  dan penyelenggaraan  penegakan  hukum  terdiri  dari  beberapa  badan  yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 3
Tindak
pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor:
55/Pid/2015/PT.TJK,  dilakukan  oleh  Erlinda  terhadap  korban  Septi Handayani,  yang  mengakibatkan  luka  memar  dan  lecet  akibat  benturan benda  tumpul  sebagaimana  hasil  visum  Nomor:  1714/46/2014.  Jaksa Penuntut Umum  menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu
2 Moeljatno.  (1993). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana.
Jakarta: Bina Aksara, p. 27.
3 Hamzah, Andi. Op.Cit., p. 22.
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan.  JPU menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  6  bulan  kurungan,  tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.
Ketentuan  pidana  bersyarat  diatur  dalam  Pasal  14a  KUHP  sebagai berikut:
(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana  kurungan,  tidak  termasuk  pidana  kurungan  pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana  tidak  usah  dijalani,  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan  hakim  yang  menentukan  lain,  disebabkan  karena  si terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau  karena  si  terpidana  selama  masa  percobaan  tidak memenuhi  syarat  khusus  yang  mungkin  ditentukan  lain  dalam perintah itu.
(2) Hakim  juga  mempunyai  kewenangan  seperti  di  atas,  kecuali dalam  perkara-perkara  yang  mangenai  penghasilan  dan persewaan  negara  apabila  menjatuhkan  pidana  denda,  tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang  mungkin  diperintahkan  pula  akan  sangat  memberatkan  si terpidana.  Dalam  menerapkan  ayat  ini,  kejahatan  dan pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai  perkara  mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan  bahwa  dalam  hal  dijatuhkan  pidana  denda,  tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
(3) Jika  hakim  tidak  menentukan  lain,  maka  perintah  mengenai pidana  pokok  juga  mengenai  pidana  pokok  juga  mengenai pidana tambahan.
(4) Perintah  tidak  diberikan,  kecuali  hakim  setelah  menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang  cukup  untuk  dipenuhinya  syarat  umum,  bahwa  terpidana tidak  akan  melakukan  tindak  pidana,  dan  syarat-syarat  khusus jika sekiranya ditetapkan.
Hakim  seharusnya  dapat  memberikan  hukuman  yang  lebih  optimal kepada  terdakwa,  mengingat  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban Septi Handayani Binti Iskandar  Hamid  sesuai  dengan  Visum  et  Repertum  Nomor:  1714/46/2014 tanggal  8  Agustus  2014  dari  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Agung Kabupaten  tanggamus  yang  diperiksa  oleh  dr.  H.  Yudi  Indarto,  MM.Kes dengan hasil pemeriksaan tubuh, terdapat memar di kelopak mata kanan atas dan  pipi  kanan  atas  dengan  Diameter  ±  5  Cm  dan  luka  memar  dan  lecet
dileher  bagian  depan  dengan  diameter  ±5  Cm  x  7  Cm.  Hasil Visum  et Repertum ini  menyimpulkan  bahwa  luka  memar  dan  lecet  tersebut  akibat benturan benda tumpul.
Penjatuhan  pidana  bersyarat  berupa  pidana  penjara  selama  3  bulan dengan  masa  percobaan  6  bulan,  sebagaimana  diputuskan  hakim  tersebut relatif  kurang  sensitif  terhadap  penderitaan  korban  akibat  tindak  pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu penganiayaan ini dilakukan terdakwa dihadapan anak korban yang masih kecil, bahkan perbuatan terdakwa berupa mendorong  dan  mencekik  korban  dilakukan  ketika  korban  sedang menggendong anaknya yang menangis.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas  maka  isu  hukum  dalam  Putusan Pengadilan  Nomor:  55/Pid/2015/PT.TJK, adalah  hakim  mengabaikan  aspek kerugian  dan  penderitaan  fisik  yang  dialami  korban  sebagai  akibat  tindak pidana  penganiayaan.  Pidana  bersyarat  yang  dijatuhkan  hakim  juga  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelakunya  dan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak  melakukan  hal  tersebut.  Seharusnya  terdakwa  dipidana  penjara (kurungan  badan)  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang dilakukannya.
Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya,  yaitu  mulai  dari  perlunya  kehati-hatian  serta  dihindari  sedikit mungkin  ketidak  cermatan,  baik  bersifat  formal  maupun  materiil  sampai dengan  adanya  kecakapan  teknik  dalam  membuatnya.  Hakim  yang  cermat dan  hati-hati  dalam  merumuskan  putusannya  tersebut  akan  menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. 4
Putusan  hakim  mempertaruhkan  citra  hakim  di  mata  masyarakat, sebab  putusan  yang  tidak  menimbulkan  rasa  keadilan  akan  memunculkan cemoohan  terhadap  hakim,  meskipun  dengan  dalih  berdasarkan  bukti-bukti yang  diajukan  beserta  keyakinannya  hakim  sudah  maksimal  memeriksa perkara  yang  bersangkutan.  Hakim  sering  lupa  dalam  memeriksa  suatu perkara,  dianggapnya  perkara  tersebut  adalah  perkara-perkara  yang  sama saja  satu  dengan  yang  lain.  Fungsi  hakim  adalah  memberikan  putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas  dari  sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya  menetukan bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti,  di samping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang-undang  juga  ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 5
4 Ibid , p. 47.
5 Rifai,  Ahmad.  (2010). Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, p. 92.
Seseorang  akan  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan tersebut,  apabila  tindakan  tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan  hukum  untuk  pidana  yang dilakukannya.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatannya.
Artinya
dasar pertanggungjawaban pidana seseorang adalah kesalahan yang dilakukannya.
Kemampuan  bertanggung  jawab  merupakan  unsur  kesalahan,  maka untuk  membuktikan  adanya  kesalahan  unsur  tadi  harus  dibuktikan  lagi. Mengingat  hal  ini  sukar  untuk  dibuktikan  dan  memerlukan  waktu  yang cukup  lama,  maka  unsur  kemampuan  bertanggung  jawab  dianggap  diam- diam  selalu  ada  karena  pada  umumnya  setiap  orang  normal  bathinnya  dan mampu  bertanggung  jawab,  kecuali  kalau  ada  tanda-tanda  yang menunjukkan  bahwa  terdakwa  mungkin  jiwanya  tidak  normal.  Dalam  hal ini, hakim  memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa  sekalipun  tidak  diminta  oleh  pihak  terdakwa.  Jika  hasilnya  masih meragukan  hakim,  itu  berarti  bahwa  kemampuan  bertanggung  jawab  tidak berhenti,  sehingga  kesalahan  tidak  ada  dan  pidana  tidak  dapat  dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 6
Setiap  pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  depan  hukum  dan mendapatkan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang.  Seseorang yang  melanggar  hukum  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan  kesenjangan  terhadap  suatu  putusan.  Dari  dalam  diri  hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika  keputusan  yang  dibuatnya  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  kasus  yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi  atau  Mahkamah  Agung  jika  perkara  tersebut  sampai  ke  tingkat banding atau kasasi. 7
Kebebasan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua  pihak  tanpa  kecuali,  sehingga  tidak  ada  satu  pihak  yang  dapat menginterpensi  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  tertentu.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan  banyak  hal,  baik  itu  yang berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan
6 Ibid, p. 49.
7 Loc. Cit .
kesalahan  yang  dilakukan  pelaku,  kepentingan  pihak  korban,  keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 8
Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama apakah dasar pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat  terhadap pelaku  tindak  pidana  penganiayaan?; kedua apakah  putusan  hakim  yang menjatuhkan  pidana  bersyarat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan sudah sesuai dengan keadilan masyarakat?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana

## Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Putusan  hakim  merupakan  puncak  dari  perkara  pidana,  sehingga hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya  selain  dari  aspek yuridis,  sehingga  putusan  hakim  tersebut  lengkap  mencerminkan  nilai-nilai sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis.  Pada  hakikatnya  dengan  adanya pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diharapkan  nantinya  dihindari  sedikit mungkin  putusan  hakim  menjadi  batal  demi  hukum  karena  kurang pertimbangan hukum.
Praktik  peradilan  pidana  pada  putusan hakim  sebelum  pertimbangan- pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  merupakan  konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang  diajukan  dan  diperiksa  di  persidangan.  Putusan  hakim  atau  putusan pengadilan  merupakan  aspek  penting  dan  diperlukan  untuk  menyelesaikan perkara  pidana,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  putusan  hakim  di  satu pihak  berguna  bagi  terdakwa  guna  memperoleh  kepastian  hukum  tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan  tersebut  dalam  arti  dapat  berupa  menerima  putusan,  melakukan upaya hukum verzet , banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di  pihak  lain,  apabila  ditelaah  melalui  visi  hakim  yang  mengadili  perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran  hakiki,  HAM,  penguasaan  hukum  atau  fakta  secara  mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
8 Mulyadi, Lilik. (2010). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 155.
Terdakwa  Erlinda  Binti  Zainal  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  Nomor  55/Pid/2015/PT.TJK,  terbukti  melakukan  tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Septi Handayani. Akibat dari perbuatan tersebut adalah korban mengalami penderitaan fisik, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim memutus pidana bersyarat pada terdakwa.
Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak  pidana  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kecuali  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim  memperoleh keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:  (a)  Keterangan  Saksi;  (b)  Keterangan  Ahli;  (c)  Surat;  (d)  Petunjuk; (e)  Keterangan  Terdakwa,  atau  hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  (Pasal  184  KUHAP).  Pasal  185  Ayat  (2) KUHAP  menyebutkan  bahwa  keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya,  sedangkan  dalam  Ayat  3  dikatakan  ketentuan tersebut  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang  sah lainnya  ( unus  testis  nullus  testis ).  Saksi  korban  juga  berkualitas  sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang  didasarkan  pada  faktor-faktor  yang  terungkap  di  dalam  persidangan dan  oleh  undang-undang  telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di dalam  putusan.  Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  di  antaranya  sebagai berikut:
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena  berdasarkan itulah  pemeriksaan  di  persidangan  dilakukan  (Pasal  143  Ayat  (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana  serta  waktu  dilakukannya  tindak  pidana  dan  memuat  pasal  yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).
b. Keterangan  saksi.  Merupakan  alat  bukti  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang  ia  dengar  sendiri  ia  lihat  sendiri  dan  alami  sendiri,  dan  harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
c. Keterangan  terdakwa.  Menurut  Pasal  184  KUHAP  butir  E  keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangn terdakwa adalah apa yang  dinyatakan  terdakwa  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
d. Barang-barang Bukti
Benda  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
e. Pasal-pasal yang didakwakan. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah  pasal-pasal  yang  dikenakan  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan  oleh  penuntut  umum  sebagai  ketentuan  hukum  tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.
Majelis  hakim  menimbang  bahwa  dakwaan  jaksa  penuntut  umum adalah  terdakwa  tindak  pidana  penganiayaan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua  tahun  delapan  bulan.  JPU  menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara selama  6  bulan  kurungan,  tetapi  majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.
Menurut  Nelson  Panjaitan 9 hakim  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaan kehakiman  mempunyai  kewenangan  dalam  peraturan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  dilakukan  oleh  hakim  melalui putusannya.  Fungsi  utama  dari  seorang  hakim  adalah  memberikan  putusan terhadap  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  di  mana  dalam  perkara  pidana, hal  itu  tidak  terlepas  dari  sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya menetukan  bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah terbukti,  di  samping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang-undang  juga ditentukan  keyakinan  hakim  yang  dilandasi  dengan  integritas  moral  yang baik.  Ketentuan  mengenai  pemidanaan  mengedepankan  prinsip  pembinaan terhadap  pelaku  kejahatan  sehingga  memberikan  kesempatan  bagi  pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi  pidana  atau  tindakan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan  mengingat  perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
Perubahan  atau  penyesuaian  tidak  boleh  lebih  berat  dari  putusan semula  dan  harus  dengan  persetujuan  narapidana  dan  perubahan  atau penyesuaian  dapat  berupa  pencabutan  atau  penghentian  sisa  pidana  atau tindakan;  dan  penggantian  jenis  pidana  atau  tindakan  lainnya.  Penjelasan ketentuan  ini  memberikan  ketegasan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah berorientasi  untuk  pembinaan  terpidana,  yakni  dengan  menyatakan  bahwa terpidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  selalu  harus  dimungkinkan dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  atas  pidananya,  yang  disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian  seperti  ini  maka  yang  diperhitungkan  dalam  perubahan  atau pengurangan  atas  pidana  adalah  kemajuan  positif  yang  dicapai  oleh
9 Hasil  Wawancara  dengan  Nelson  Panjaitan,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Kamis 19 November 2015
terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.
Menurut  Firza  Andriansyah 10 pemidanaan  kepada  pelaku  bertujuan untuk  mencapai  perbaikan  kepada  pelaku  sebagai  tujuan  pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka  penjatuhan  pidana  pokok  yang  lebih  ringan  harus  lebih  diutamakan apabila  hal  itu  dipandang  telah  sesuai  dan  dapat  menunjang  tercapainya tujuan  pemidanaan.  Ketentuan  ini  juga  sejalan  dengan  adanya  ketentuan mengenai  pengurangan  hukuman  pada  masa  penangkapan  dan  penahanan yang  dalam  penjelasannya  dinyatakan  bahwa  pengurangan  masa  pidana bertujuan  untuk  menimbulkan  pengaruh  psikologis  yang  baik  terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.
Menurut  Firza  Andriansyah 11 sehubungan  dengan  kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya  di  depan  hukum  atas  apa  yang  telah  dilakukan. Dalam  hal  ini  tidak  semua  orang  dapat  menjadi  subyek  hukum  pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  pertimbangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu:
a. Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b. Alasan  pemaaf,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa, perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum jadi  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia  tidak  dipidana  karena  tidak mempunyai kesalahan.
c. Alasan  penghapusan  penuntutan,  disini  soalnya  bukan  ada  alasan pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  jadi  tidak  ada  pikiran  mengenai  sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan  kepada  masyarakat,  sebaliknya  tidak  diadakan penuntutan.
Alasan-alasan  penghapus  pidana  dibagi  menjadi  (a)  Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP, (b) Alasan-alasan yang  di  luar  batin  terdakwa,  yaitu  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51 KUHP  dan  (c)  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  Pidana.  Beberapa
10 Hasil  Wawancara  dengan  Firza  Andriansyah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Kamis 19 November 2015
11 Hasil  Wawancara  dengan  Firza  Andriansyah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Kamis 19 November 2015
ketentuan  tertentu  yang  mengakibatkan  seseorang  dalam  hal  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dengan adanya  ketentuan  penghapusan  pidana  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (2).
Pertanggungjawaban  pidana  penganiayaan  dapat  dilihat  dari  bentuk kesalahan  yaitu  kesengajaan  ( dolus )  dan  kealpaan/lalai  ( culpa ),  di  luar  dari dua  bentuk  kesalahan  ini  yang  merupakan  hubungan  batin  dari  pelaku  dan perbuatannya,  KUHP  tidak  mengenal  macam  kesalahan  lain.  Adapun  sikap batin  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  menimbulkan  celaan  adalah sebagai berikut:
a. Kesengajaan ( dolus )
Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti  seseorang  yang  berbuat  sengaja  itu  harus  dikehendaki  apa  yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.Sengaja sebagai maksud  adalah  bentuk  sengaja  yang  paling  sedehana,  sengaja  adalah  yang menyatakan  sengaja  sebagai  maksud  apabila  pembuat  menghendaki  akibat perbuatanya,  ia  tidak  pernah  melakukan  perbuatannya  apabila  pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian.  Sengaja  dengan kesadaran  kepastian  adalah  pembuat  yakin  bahwa  akibat  yang dimaksudkannya  tidak  akan  dicapai  tanpa  terjadinya  akibat  yang  tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat  atau  hal-hal  yang  turut  serta  mempengaruhi  terjadinya  akibat  yang lebuh dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan  terjadinya,  maka  orang  itu  melakukan  sengaja  dengan  kepastian terjadi.  Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi/sengaja bersyarat/ dolus evantualis, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya  walaupun  ada  kemungkinan  akibat  lain  yang  sama  sekali tidak  diinginkannya  terjadi,  jika  walaupun  akibat  itu  diinginkan  dari  pada menghentikan  perbuatannya,  maka  terjadi  pula  kesengajaan.  Untuk  adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: (1) Terdakwa  mengetahui kemungkinan adanya  akibat/keadaan  yang  merupakan  delik,  dibuktikan  dari  kecerdasan pikirannya  yang  dapat  disimpulkan  antara  lain  dari  pengalaman, pendidikan/lapisan  masyarakat  di  mana  terdakwa  hidup  (2)  Sikapnya terhadap  kemungkinan  itu  andaikata  timbul,  dapat  disetujui  atau  berani menanggung  resikonya,  dapat  dibuktikan  dari  ucapan-ucapan  terdakwa  di sekitar  perbuatan,  tidak  mengadakan  usaha  untuk  mencegah  akibat  yang tidak  diinginkan.  Seorang  pelaku  tindak  pidana  mengetahui  bahwa perbuatannya  bersifat  melanggar  hukum  dan  dengan  sengaja  melakukan
tindak  pidana  maka  ia  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatan  tersebut di depan hukum. 12
b. Kelalaian/kealpaan ( culpa )
Kelalaian ( culpa ) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa , culpa itu merupakan delik semu ( quasideliet ) sehingga diadakan pengurangan pidana. Pada intinya culpa mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan  atau  kurang  terarah,  dan  ihwal  culpa  disini  jelas  merujuk kepada  kemampuan  psikis seseorang  dan  karena itu  dapat  dikatakan  bahwa culpa  berari  tidak  atau  kurang  menduga  secara  nyata  (terlebih  dahulu kemungkinan  munculnya)  akibat  fatal  dari  tindakan  orang  tersebut  padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Culpa tidak hanya muncul  sebagai  elemen  kesalahan  dalam  delik-delik  omisi,  tapi juga  dalam delik-delik  (komisi)  biasa  lainnya,  kadang  kala  dalam  ketentuan  Pasal  359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan  bahwa  beragam  tindakan  tercakup  di  dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik  dengan  tindakan,  adalah  bahwa  keduanya  menyangkut  tindakan membiarkan  (tidak  berbuat).  Juga  dalam  hal  culpa  untuk  delik  (komisi) biasa,  kemampuan  psikis  seseorang  tidak  digunakan,  padahal  kemampuan tersebut seharunya digunakan.
Delik  culpa  mengandung  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan  pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri,  perbedaan antara  keduanya  sangat  mudah  dipahami  yaitu  kelalian  yang  menimbulkan akibat  dengan  terjadinya  akibat  itu  maka  diciptalah  delik  kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam pidana 13
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pidana bersyarat  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  terdakwa  Erlinda  Binti  Zainal didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1) Menimbang  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  keberatan  terhadap  pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota  Agung,  yang  hanya  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  3  (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tidak menimbulkan efek jera Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara itu harus dilihat  peristiwanya  secara  keseluruhan  yaitu  peristiwa  yang  melatar
12 Moeljatno.  (1993). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  jawaban  Dalam  Hukum  Pidana.
Jakarta: Bina Aksara, p. 46.
13 Ibid , p. 47.
belakangi  perbuatan  pidana  tersebut,  lalu  sikap  dan  perbuatan  terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat, apakah terdakwa orang yang baik atau memang orang yangtidak baik (jahat di dalam masyarakat)
2) Faktor yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan  kepada  saksi  Septi  Handayani  adalah  karena  saksi  Septi Handayani tidak mau menyerahkan surat gadai emas milik Kartini kepada terdakwa  sebagai  penjamin  utang,  karena  emas  milik  Kartini  yang digadaikan ke penggadaian sudah diambil saksi korban Septi Handayani tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai penjamin hutang, saksi korban dan emasnya pun tidak dikembalikan kepada Kartini
3) Pertimbangan  lainnya  adalah  karena  pada  waktu  terdakwa  menanyakan surat gadai emas milik Kartini kepada saksi korban jawabannya pun tidak baik  yaitu  saksi  korban  menjawab  tidak  tahu  dan  mengatakan  cari  aja disimpang dan meminta kepada Fajar.
4) Terdakwa  telah  menolong  saksi  korban  Septi  Handayani  untuk mendapatkan pinjaman dari Kartini bahkan menjadi penjaminnya
5) Terjadinya  penganiayaan  oleh  terdakwa  terhadap  saksi  korban  itu  juga disebabkan  sikap  dan  itikat  buruk  saksi  korban  Septi  Handayani  tidak mengembalikan emas milik Kartini yang telah diambil oleh saksi korban tersebut sehingga tidak adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan
6) Menimbang, bahwa pemidanaan itu tidak hanya untuk menimbulkan efek jera  pada  pelakunya  tetapi  lebih  penting  lagi  agar  terdakwa  menyadari perbuatannya  tersebut  salah,  sehingga  dengan  sadar  tidak  akan mengulanginya lagi
7) Terdakwa  telah  mengakui  kesalahannya  dan  terdakwa  seorang  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  serta  kelakuannya  baik  di  dalam  masyarakat,  maka Pengadilan  Tinggi  sependapat  dengan  pertimbangan  Hakim  tingkat pertama  dalam  putusannya,  di  mana  Hakim  tingkat  pertama  telah mempertimbangkan putusannya dengan benar
8) Menimbang,  bahwa  setelah  Pengadilan  Tinggi  memeriksa  dan  meneliti serta  mencermati  dengan  seksama  berkas  perkara  beserta  turunan  resmi putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  tanggal  30  Juni  2015  Nomor: 99/Pid.B/2015/PN.Kot  dan  telah  pula  membaca  memori  banding  serta kontra  memori  banding,  Pengadilan  Tinggi  sependapat  dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  sebagai  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  sendiri  dalam memutus perkara ini pada tingkat banding
9) Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka  Pengadilan  Tinggi  memutus  menguatkan  putusan  Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 99/Pid.B/2015/PN.Kot yang dimintakan banding
10) Menimbang,  bahwa  terdakwa  dipidana  dengan  pidana  percobaan  maka oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari tahanan kota
11) Menimbang,  bahwa  karena  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana  maka  kepadanya  dibebani  membayar  biaya  perkara  pada  kedua tingkat peradilan
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  di  atas  maka  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  menjatuhkan  pidana  bersyarat  berupa pidana  penjara  selama  3  bulan  dengan  masa  percobaan  6  bulan  terhadap terdakwa Erlinda Binti Zainal, sebagai bentuk pemidanaan terhadapnya.
Pemidanaan  sebagai  ganjaran  negatif  terhadap  perilaku  menyimpang yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  sehingga  pandangan  ini  melihat pemidanaan  hanya  sebagai  pembalasan  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan atas  dasar  tanggungjawab  moralnya.  Di  satu  pihak,  pemidanaan dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap  atau  tingkah  laku  terpidana  dan  di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan  melakukan  perbuatan  yang  serupa.  Tujuan  pemidanaan mengandung  unsur  perlindungan  masyarakat,  dan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  merendahkan  martabat.  Pandangan  ini  mengerucut  pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.
Berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  bersyarat  maka  hal  yang dipertimbangkan  adalah  pidana  bersyarat  akan  memberikan  kesempatan kepada  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya  di  masyarakat,  sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko  yang  mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana  dilepas  dimasyarakat.  Terpidana  dalam  pidana  bersyarat  dapat melakukan  kebiasaan  sehari-hari  sebagai  manusia  dengan  nilai-nilai  yang ada  di  masyarakat  dan  akan  mencegah  terjadinya  stigma  yang  diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.
Status  pidana  dapat  digolongkan  menjadi  pidana  pokok  dan  pidana tambahan,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  10  KUHP,  yang  tidak mencantumkan pidana bersyarat baik sebagai pidana pokok  maupun pidana tambahan,  tetapi  yang  ditentukan,  dirumuskan  pada  Pasal  14  a-f  KUHP, merupakan  suatu  syarat  pelaksanaan  pidana  penjara,  kurungan  bukan pengganti pidana denda.
Menurut  Erna  Dewi 14 hakim  dalam  praktek  peradilan  pidana  tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya  ditangguhkan  dengan  syarat-syarat  umum  dan  khusus. Praktek  peradilan  pidana  semacam  ini  perlu  mempertimbangkan  keadilan dan  kepastian  hukum.  Pembinaan  terpidana  di  luar  penjara  atau  pidana bersyarat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  sistem  kepenjaraan secara bertahap.
Perkembangan  viktimologi  telah  mengalami  kemajuan,  dengan  fokus pada  korban  kejahatan  dan  korban  penyalahgunaan  kekuasaan,  sehingga pidana  sebagai salah satu  alternatif  pidana  penjara  dan  penerapan  penology sebagai  ilmu  yang  bernuansakan  kemanusiaan,  berguna  untuk  menghindari pengaruh  negatif  dari  dari pelaksanaan  pidana  penjara  bagi  terpidana.  Agar pidana bersyarat, masih terasa segi penderitaannya, maka terpidana dibebani bentuk  lain  sekaligus  sebagai  imbangan  perhatian  dan  perlakuan  kepada korban kejahatan untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan korban dapat diujudkan sejumlah uang dari terpidana yang disebut retritusi.
Pidana  bersyarat  pada  dasarnya  merupakan  usaha  pembinaan terpidana  di  luar  penjara,  hakim  dalam  memutuskan  perkara  berpedoman pada  sifat  tindak  pidana,  Integrasi  pidana  bersyarat  dengan  restitusi merupakan imbangan kepada korban dan terpidana, sehingga menguntungkan terpidana dan korban atau keluarganya.
Menurut  Erna  Dewi 15 penjatuhan  pidana  bersyarat  dilakukan  dengan hati-hati,  sehingga  ditentukan  dalam  Pasal  14  a-f  KUHP,  bahwa  pidana bersyarat hanya dijatuhkan, jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus, jika syarat-syarat itu ada.
Menurut  Erna  Dewi 16 hakim  yang  menjatuhkan  pidana  bersyarat harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan  maksimum  pidana  khusus  pada  rumusan  delik,  akan  tetapi  minimum pidana  tidak  hanya  menentukan  pidana  minimum  untuk  berbagai  macam pidana. walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa  tindak  pidana  yang  termasuk  kualifikasi  yang  sama  dapat  sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan.
14 Hasil  wawancara  dengan  Erna  Dewi,  Akademisi  Hukum  Pidana  Universitas  Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.
15 Hasil  wawancara  dengan  Erna  Dewi,  Akademisi  Hukum  Pidana  Universitas  Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.
16 Hasil  wawancara  dengan  Erna  Dewi,  Akademisi  Hukum  Pidana  Universitas  Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.
Terpidana  yang  dibebaskan  bersyarat  itu  harus  diawasi,  jika dikehendaki “supaya pembebasan bersyarat itu jangan sampai menjadi suatu pengampunan  dengan  diam-diam  dari  bagian  pidana  yang  masih  harus dijalani”.  Terpidana  juga  mengerti,  akan  diserahi  tugas  untuk  mengawasi dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh terpidana yang bersangkutan.  Terpidana  merasakan,  akan  mengalami  dua  keberatan  yaitu pertama hubungan kepercayaan yang akan diselenggarakan dengan terpidana yang  dibebaskan,  akan  dibahayakan,  karena  dengan  pelaksanaan  dari pengawasan,  terpidana  yang  dibebaskan  akan  menaruh  curiga  terhadap mereka,  yang  akan  memberikan  bantuan.  Selain  itu  pelaksanaan  dari pengawasan  memakan  ongkos  yang  banyak,  yang  memaksa  himpunan  dan perkumpulan lain yang  membantu melakukan pengawasan meminta subsidi kepada  negara,  sehingga  posisi  dari  himpunan  terhadap  pemerintah  tidak bebas lagi.
Pada  pidana  bersyarat  terpidana  tidak  pernah  menjalani  pidananya, kecuali  jika  melanggar  syarat  umum  atau  khusus  yang  ditentukan  oleh hakim,  sedangkan  pada  pelepasan  bersyarat,  terpidana  harus  atau  telah menjalani  pidananya  paling  kurang  2/3  dari  hukuman,  Sehingga  pelepasan bersyarat  itu  tidak  otomatis,  dapat  dikatakan  diberikan  pelepasan  bersyarat. Keputusan  untuk  diberikan  pelepasan  bersyarat  dikeluarkan  oleh  Menteri Kehakiman  setelah  mendengar  pendapat  penuntut  umum  dan  oleh  pejabat lembaga  pemasyarakatan,  yang  mengetahui  tingkah  laku  terpidana  selama menjalani  pidana  penjaranya.  Maksud  pelepasan  bersyarat  adalah  sama dengan  pidana  bersyarat,  ialah  mengembalikan  terpidana  ke  dalam masyarakat untuk menjadi warga yang berguna.
Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistim pidana penjara  dalam  sel,  dan  terpidana  mendapatkan  hak  bebas  bersyarat  setelah menjalani  dua  pertiga  dari  pelaksanaan  di  penjara.  Apabila  menteri memberikan  pembebasan  bersyarat,  maka  menurut  pasal  15  a, dipersyaratkan  syarat  umum,  bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  suatu tindak  pidana,  ataupun  perbuatan  jahat  lainnya,  selama  waktu  percobaan. Pembebasan  bersyarat  itu  dapat  ditarik  kembali  setiap  waktu,  apabila terpidana  melakukan  perbuatan  jahat  atau  bertindak  bertentangan  dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh  membatasi  kebebasan  agama  dan  kenegaraan  lainnya.  Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana  melanggar  perjanjian  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam surat  pelepasan,  maka  terpidana  dapat  dipanggil  kembali  untuk  menjalani sisa  pidananya,  pelepasan  pidana  dapat  dicabut  kembali  atas  usul  jaksa ditempat  terpidana  berdiam  dengan  pertimbangan  dewan  pusat  reklasering. Menteri kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya, selama
60 hari, jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan keputusan itu, maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan. Dalam praktek, pengawasan terhadap  orang  yang  dilepas  bersyarat  itu  dilakukan  oleh  jaksa  ditempat terpidan  berdiam,  dengan  paraf  buku  pelepasan  bersyarat  yang  ditunjukan oleh  terpidana  pada  waktu  yang  ditentukan  secara  berkala.    Perdebatan mengenai pemidanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana secara  ideal  terus-menerus  mengalami  penjelajahan  untuk  terus  mencari ketajaman.  Ketajaman  tersebut  baik  secara  politis,  sosiologis,  maupun filosofis,  hingga  bertujuan  untuk  mencapai  landasan  bagi  penerapan  sanksi dari  berbagai  alternatif  pemidanaan  yang  lebih  adil,  untuk  tercapainya keadilan  sosial  bagi  masyarakat  Indonesia,  yang  berdasarkan  Tuhan  Yang Maha  Esa  dalam  perspektif  Pancasila.  Pemakaian  Pancasila  sebagai perspektif  Indonesia  dalam  pemidanaan,  bertolak  dari  asumsi,  bahwa  sila- sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal.
Tujuan  pemidanaan  masyarakat  Indonesia  yang  integralistik  dalam kelima  sila  dalam  Pancasila  adalah  suatu  keseimbangan  lahir  dan  bathin dalam  mewujudkan  tata  pergaulan  dan  penyelesaian  hukuman  yang manusiawi,  berketuhanan,  berkebangsaan,  berperikemanusiaan,  demokratis dan  berkeadilan  sesuai  dengan  rasa  adil  masyarakat  Indonesia  yang terbentang  dalam  nuansa  masyarakat  Indonesia  yang  bercirikan  religius magis,  demi  keseimbangan  kehidupan.  Oleh  karenanya  mencari  falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila.  Perkembangan  ide  kebijakan  pembangunan  sistem  hukum nasional  yang  berlandaskan  Pancasila  sebagai  nilai-nilai  kehidupan kebangsaan  yang  dicita-citakan.  Berarti  dilatarbelakangi  oleh  ide  dasar Pancasila  yang  terkandung  di  dalamnya  keseimbangan  nilai  moral  religius (ketuhanan),  kemanusiaan  (humanistik),  kebangsaan,  demokrasi  dan keadilan  sosial.  Tujuan  pemidanaan  yang  ideal  adalah  perlindungan masyarakat ( social defence ) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman  masyarakat dan  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.
Perkembangan  mengenai  pemidanaan  melahirkan  pemikiran  atau prinsip menghukum  menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi  sebagai  objek  tetapi  adalah  subjek,  sehingga  melihat  terpidana  sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah  masyarakat  menjadi  lebih  baik  dan  untuk  mempertahankan susunan  masyarakat  yang  telah  ada.  Sanksi  denda  dalam  falsafah pemidanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat  perhatian,  karena  pencarian  alternatif  pemidanaan  lain  selain
pidana  kehilangan  kemerdekaan  lainnya.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi ikut dengan kuat membentuk dan mewarnai proses pendidikan dan  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya  gerakan perubahan  dapat  mempengaruhi  usaha-usaha  pembaharuan  hukum  pidana yang  terus  berlangsung  untuk  mewujudkan  kodifikasi  hukum  pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa yang tinggi melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Pidana  bersyarat  oleh  Majelis  pada  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Rasa Keadilan Masyarakat
Majelis  Hakim  Tindak  pidana  penganiayaan  pada  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  Tanjung  Karang  dalam  Putusan  Nomor:  55/Pid/2015/PT.TJK, memutus  pidana  bersyarat  terhadap  Erlinda  Binti  Zainal  sebagai  pelaku tindak  pidana  penganiayaan.  Pidana  bersyarat  ini  tidak  sesuai  dengan keadilan  masyarakat,  karena  perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  korban mengalami kerugian atau penderitaan fisik.
Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus  perkara  secara  adil  dan  teliti,  sehingga  tidak  menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh  dan  berkembang  adanya  sikap/sifat  kepuasan  moral  jika  keputusan yang  dibuatnya  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  kasus  yang  sama,  sebagai bahan  referensi  bagi  kalangan  teoritis  dan  praktisi  hukum  serta  kepuasan nurani  jika  sampai  dikuatkan  dan  tidak  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya,  yaitu  mulai  dari  perlunya  kehati-hatian  serta  dihindari  sedikit mungkin  ketidakcermatan,  baik  bersifat  formal  maupun  materiil  sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. 17
Menurut  Nelson  Panjaitan 18 ketentuan  mengenai  perumusan  pidana maksimum  dan  minimum  dikenal  dengan  pola  pemidanaan  baru,  yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang
17 Lilik Mulyadi. Op. Cit., p. 155.
18 Hasil  Wawancara  dengan  Nelson  Panjaitan,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang.
Kamis 19 November 2015
sangat  merugikan,  membahayakan,  atau  meresahkan  masyarakat  dan  untuk tindak  pidana  yang  dikualifikasi  atau  diperberat  oleh  akibatnya.  Ketentuan mengenai  pidana  minimum  (khusus)  dan  maksimum  menegaskan  bahwa terhadap  kejahatan-kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  diberlakukan ancaman secara khusus.
Menurut  Firza  Andriansyah 19 tujuan  pidana  adalah  prevensi  atau pencegahan,  sanksi  pidana  merupakan  sanksi  yang  paling  istimewa,  karena kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh  kaidah-kaidah  hukum pidana  adalah  nyawa,  badan  (kebebasan),  kehormatan  dan  harta  benda manusia,  di  samping  kepentingan-kepentingan  negara.  Walaupun  tujuan pemidanaan  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru,  tetapi  dampak  dari pemidanaan  yang  berkenaan  dengan  kelanjutan  kehidupan  terpidana, khususnya  dampak  stigmatisasi  terhadap  terpidana  dan  keluarganya, menumbuhkan  aliran-aliran  dalam  hukum  pidana  yang  lebih  baru  yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan  martabat  manusia,  di  samping  ingin  mencapai  tujuan  pemidanaan  itu sendiri.
Penjatuhan  sanksi  pidana  harus  merupakan  hal  yang  paling  penting dipertimbangkan  hakim,  karena  menyangkut  kepentingan  tersebut,  yang berbeda  dengan  sanksi  perdata  atau  administasi  yang  hanya  berkenaan dengan  sifat-sifat  kebendaan.  Pembebanan  pidana  harus  diusahakan  agar sesuai  dan  seimbang  dengan  nilai  kesadaran  hukum,  nilai-nilai  mana bergerak  menurut  perkembangan  ruang,  waktu  dan  keadaan  yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana.
Menurut Menurut Erna Dewi 20 hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan  praktik  hukum  yang  mengandung  nilai-nilai  keadilan  bagi seluruh  masyarakat  dan  sesuai  dengan  kehendak  atau  aspirasi  masyarakat, sebab  itu  hukum  yang  baik  akan  menjamin  kepastian  hak  dan  kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian  hukum  juga  menjaga  sendi-sendi  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Hal utama bagi kepastian hukum  yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang  apakah  peraturan  itu  harus  adil  dan  mempunyai  kegunaan  bagi masyarakatnya,  adalah  diluar  pengutamaan  nilai  kepastian  hukum.  Dengan adanya  nilai  yang  berbeda-beda  tersebut,  maka  penilaian  mengenai keabsahan  hukum  atau  suatu  perbuatan  hukum,  dapat  berlain-lainan
19 Hasil  Wawancara  dengan  Firza  Andriansyah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Kamis 19 November 2015
20 Hasil  wawancara  dengan  Erna  Dewi,  Akademisi  Hukum  Pidana  Universitas  Lampung. Sabtu 21 dan 23 November 2015.
tergantung  nilai  mana  yang  dipergunakan.  Tetapi  umumnya  nilai  kepastian hukum  yang  lebih  berjaya,  karena  disitu  diam-diam  terkandung  pengertian supremasi hukum.
Peranan hakim dalam menegakkan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan  hubungan  antara  hukum  dengan  hakim,  untuk  menciptakan keadilan  dan  ketertiban  dalam  dan  bagi  masyarakat.  Hakim  menjadi  faktor penting  dalam  menentukan,  bahwa  pengadilan  di  Indonesia  bukanlah  suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.  Demi  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan  kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman  pada  sistem  pembuktian  yang  digariskan  dalam  Pasal  183 KUHAP,  yaitu  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Menurut  Firza  Andriansyah 21 Hakim  dalam  menilai  kebenaran keterangan  para  saksi  maupun  terdakwa,  harus  dengan  sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberi  keterangan  yang tertentu,  cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi,  serta  segala  sesuatu  yang  pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan  hukum  saja  dalam  putusan  perkara  yang  dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya  kepastian  hukum.  Putusan  hakim  memang  tetap  dituntut  oleh masyarakat  untuk  berlaku  adil,  namun  sebagai  manusia  juga  hakim  dalam putusannya  tidaklah  mungkin  memuaskan  semua  pihak,  tetapi  walaupun begitu  hakim  tetap  diharapkan  menghasilkan  putusan  yang  seadil-adilnya sesuai  fakta-fakta  hukum  di  dalam  persidangan  yang  didasari  pada  aturan dasar  hukum  yang  jelas  (azas  legalitas)  dan  disertai  dengan  hati  nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus  tercermin  dalam  putusan  perkara  yang  sedang  ditanganinya,  maka sebagai  seorang  hakim  tidak  perlu  ragu,  melainkan  tetap  tegak  dalam  garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  pencari  keadilan  atau  tidak  hanya  sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.
Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  kewenangan  mengadili  setiap perkara  yang  ditangani  dan  didasari  pada  Surat  Dakwaan  dan  fakta-fakta
21 Hasil  Wawancara  dengan  Firza  Andriansyah,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Kamis 19 November 2015
yang  terungkap  di  persidangan  dan  dihubungkan  dengan  penerapan  dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya  berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan
Penjelasan di atas sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  yaitu  Hukum  Pidana  harus  bersumber pada  undang-undang,  artinya  pemidanaan  haruslah  berdasarkan  Undang- Undang.  Terkait  hakim  yang  menjatuhkan  pidana  minimal  terhadap terdakwa,  menurut  penulis  hal  tersebut  tidak  selamanya  dapat  diterapkan karena  berpotensi  menjadi  yurisprudensi  di  masa-masa  yang  akan  datang, namun  demikian  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun,  dalam  kondisi  yang  demikian  semua  putusan  hakim  harus memenuhi  kepentingan  korban  atas  keadilan  dan  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat. 22
Faktor-faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  serta  faktor  normatif  sebagi  dasar  hukum  penjatuhan  pidana bersyarat, yang tidak dapat dilepaskan dari prinsif pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Pokok pikiran penjatuhan pidana  bersyarat  ;  yakni,  “Putusan  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  paling lama  satu  tahun,  dan  hakim  berkeyakinan  pidana  bersyarat  akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar  penjara,  berdasarkan  sifat,  riwayat  hidup,  keadaan  sosial  ekonomi pelaku,  dan  masyarakat  dimana  pelaku  berada.  Sifat  dan  kualitas  tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana.” Tujuan  pemidanaan  integratif  dikaitkan  dengan  penjatuhan  pidana bersyarat  dalam  tindak  pidana  korupsi  menunjukan;  (1)  Syarat  umum  yang bertujuan  terpidana  korupsi  tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  melanggar masa percobaan. (2) Tidak memasukkan terpidana korupsi ke dalam penjara, merupakan  pengakuan  adanya  akibat  negatif  pelaksanaan  pidana  penjara, yang  memungkinkan  terpidana  menjadi  lebih  jahat,  dan  merupakan  upaya melindungi  masyarakat  dari  tindak  pidana  yang  lebih  jahat.  (3)  Upaya penyelesaian  secara  internal  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sebagai  akibat dari kurang tertib dan pengawasan internal, menunjukan rasa solidaritas para anggouta  masyarakat  atau  instansi  yang  bersangkutan,  meskipun  upaya demikian  tidak  sepenuhnya  dapat  dibenarkan  dari  pandangan  penegakkan hukum.  (4)  Pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  merupakan pengimbalan  atas  suatu  kejahatan,  tetapi  tidak  lagi  mengikuti  pengertian pengimbalan  yang  mendasarkan  pada  pembalasan  yang  disyahkan,  tetapi
22 Rahardjo, Satjipto. Op. Cit., p. 33.
pengimbalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang seimbang  dengan  tindak  pidana  korupsi,  yang  dilakukan  bobot  kasus maupun  pelakunya,  sebagaimana  prinsif  proporsionalias  dan  ide individualisasi pidana.
Hakim  dalam  putusannya  dibenarkan  menjatuhkan  pidana  bersyarat dalam  tindak  pidana  korupsi.  Terbukanya  kemungkinan  penjatuhan  pidana bersyarat  dalam  tindak  pidana  korupsi,  akibat  putusan  hakim  yang menyimpang dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sejauh putusan demikian dapat dibenarkan. Hakim beralasan, penyimpangan  putusan  disebabkan  ancaman  pidana  penjara  minimum khusus  membatasi  kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana,  dan  tidak jelasnya  ukuran  yang  digunakan  dalam  menentukan  lamanya  ancaman pidana  penjara  minimum  khusus  sehingga  dapat  menimbulkan  rasa  ketidak adilan.  Secara  teoritis  penjatuhan  pidana  bersyarat  dalam  tindak  pidana korupsi  juga  dapat  dibenarkan,  berdasar  :  (1)  pidana  tidak  semata-mata dimaksudkan  memberikan  nestapa  kepada  pelaku;  (2)  pidana  harus  setara dengan  kesalahan  yang  dilakukan  sebagaimana  dimaksud  prinsip proporsionalitas; (3) pemidanaan harus bersifat humanis, sesuai dengan nilai kemanusian  yang  beradab,  mampu  menciptakan  kesadaran  terhadap  nilai kemanusian dalam pergaulan hidup masyarakat; (4) perlunya penerapan ide individualisasi  pidana,  bahwa  pidana  disesuaikan  keperluan  pembinaan terpidana,  dan  (5)  tujuan  pemidanaan  bersifat  integratif,  mampu menghilangkan  noda  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  dan  mampu mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik.
Pidana  bersyarat  sesungguhnya  tidak  hanya  ditujukan  kepada  pelaku tindak pidana semata-mata, namun lebih jauh adalah pada masyarakat secara luas  karena  kepentingan  itu  meliputi  pengurangan-pengurangan  biaya  yang dikeluarkan  masyarakat,  mengurangi  biaya  perampasan  kemerdekaan. Pidana  bersyarat,  melandasi  sanksi  pidana  sederhana,  karena  secara sederhana  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  atau  menghindari  terjadinya tindak  pidana  lebih  lanjut  dengan  cara  lebih  mengarahkan  terpidana  agar belajar  hidup  lebih  produktif  di  dalam  masyarakat  yang  telah  dirugikannya dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
Pidana  bersyarat  bagi  orang  dewasa  menurut  hukum  pidana.  Pidana bersyarat  mendapat  kemungkinan  pada  pidana  penjara  paling  tinggi  satu tahun.,  dalam  penahanan  dan  dalam  hal  denda  dengan  uang.  Ini  adalah pidana  di  mana  terpidana  tidak  menjalani  pidananya,  apabila  terpidana sanggup  memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Hakim menangguhkan  keputusannya  dengan  bersyarat  dan  baru  menjatuhkan pidana  yang  sebenarnya  apabila  ternyata,  bahwa  terpidana  yang  diuji  itu, tidak  bertindak  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan  terhadapnya  (sistem- percobaan). Hakim menjatuhkan pidana dengan segera, akan tetapi sekaligus
menetapkan, bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila hakim memutuskan lain, berdasarkan kenyataan, bahwa terpidana tidak  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  hakim  terhadapnya  selama  waktu percobaan.
Menurut  pendapat  penulis,  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kerugian bagi korban belum memenuhi  unsur  keadilan,  sebab  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  tidak mempertimbangkan  kerugian  dan  penderitaan  fisik  yang  dialami  korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Hal ini sesuai dengan teori keadilan legal  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  yaitu  perlakuan  yang  sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang  harus  dilindungi  dan  tunduk  pada  hukum  yang  ada  secara  tanpa pandang  bulu.  Keadilan  legal  menyangkut  hubungan  antara  individu  atau kelompok  masyarakat  dengan  negara.  Intinya  adalah  semua  orang  atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 23
Hakim  seharusnya  dapat  memberikan  hukuman  yang  lebih  optimal kepada  terdakwa,  mengingat  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban Septi Handayani Binti Iskandar  Hamid  sesuai  dengan  Visum  et  Repertum  Nomor:  1714/46/2014 tanggal  8  Agustus  2014  dari  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Agung Kabupaten  tanggamus  yang  diperiksa  oleh  dr.  H.  Yudi  Indarto,  MM.Kes dengan hasil pemeriksaan tubuh, terdapat memar di kelopak mata kanan atas dan  pipi  kanan  atas  dengan  Diameter  ±  5  Cm  dan  luka  memar  dan  lecet dileher  bagian  depan  dengan  diameter  ±5  Cm  x  7  Cm.  Hasil  Visum  et Repertum  ini  menyimpulkan  bahwa  luka  memar  dan  lecet  tersebut  akibat benturan benda tumpul.
Penjatuhan  pidana  bersyarat  berupa  pidana  penjara  selama  3  bulan dengan  masa  percobaan  6  bulan,  sebagaimana  diputuskan  hakim  tersebut relatif  kurang  sensitif  terhadap  penderitaan  korban  akibat  tindak  pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu penganiayaan ini dilakukan terdakwa dihadapan anak korban yang masih kecil, bahkan perbuatan terdakwa berupa mendorong  dan  mencekik  korban  dilakukan  ketika  korban  sedang menggendong anaknya yang menangis.
Putusan  Pengadilan  Nomor:  55/Pid/2015/PT.TJK,  adalah  hakim mengabaikan  aspek  kerugian  dan  penderitaan  fisik  yang  dialami  korban sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim  juga  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  pelakunya  dan  tidak  dapat
23 Mertokusumo, Sudikno. (2012). Teori Hukum . Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, p. 105-106.
dijadikan  sebagai  pembelajaran  bagi  pihak  lain  yang  berpotensi  melakukan tindak  pidana  agar  tidak  melakukan  hal  tersebut.  Seharusnya  terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.
Seharusnya  hakim  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaan  kehakiman mempunyai  kewenangan  melalui  putusannya  yang  didasarkan  pada keyakinan,  integritas  moral  yang  baik  serta  mempertimbangkan  rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk  melindungi  rakyat  dari  bahaya  dan  tindakan  yang  dapat  merugikan dan  menderitakan  hidupnya  dari  orang  lain,  masyarakat  maupun  penguasa. Selain  itu  berfungsi  pula  untuk  memberikan  keadilan  serta  menjadi  sarana untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat.  Perlindungan  hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.  Hukum  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  pihak sesuai  dengan  status  hukumnya  karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan yang  sama  dihadapan  hukum.  Aparat  penegak  hukum  wajib  menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.
Keadilan  hakim  dalam  proses  peradilan  semestinya  tidak  hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  kepentingan pelaku,  korban,  keluarga  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Keadilan  dalam konteks  ini  adalah  perlakuan  yang  adil,  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak dan  berpihak  kepada  yang  benar.  Keadilan  menurut  kajian  filsafat  adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua,  perlakuan  kepada  tiap-tiap  manusia  apa  yang  menjadi  haknya.  Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan  keadilan  dalam  penanganan  sengketa-sengketa  hukum  ternyata masih  dapat  diperdebatkan.  Banyak  pihak  merasakan  dan  menilai  bahwa lembaga  pengadilan  kurang  adil  karena  terlalu  syarat  dengan  prosedur, formalistis,  kaku,  dan  lamban  dalam  memberikan  putusan  terhadap  suatu sengketa.  Faktor  tersebut  tidak  lepas  dari  cara  pandang  hakim  terhadap hukum  yang  kaku  dan  normatif-prosedural  dalam  melakukan  konkretisasi hukum.
Setiap  pelaku  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan seharusnya  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  depan  hukum  dan mendapatkan  pidana  maksimal  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Hakim  semestinya  memutus  perkara  secara  adil  dan  teliti,  sehingga  tidak menimbulkan  kesenjangan  terhadap  suatu  putusan.  Dari  dalam  diri  hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika  keputusan  yang  dibuatnya  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  kasus  yang
sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi  atau  Mahkamah  Agung  jika  perkara  tersebut  sampai  ke  tingkat banding atau kasasi.
Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya,  yaitu  mulai  dari  perlunya  kehati-hatian  serta  dihindari  sedikit mungkin  ketidakcermatan,  baik  bersifat  formal  maupun  materiil  sampai dengan  adanya  kecakapan  teknik  dalam  membuatnya.  Hakim  yang  cermat dan  hati-hati  dalam  merumuskan  putusannya  tersebut  akan  menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

## C. Penutup
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah pertimbangan yuridis  sebagaimana  diatur  Pasal  184  KUHAP,  hakim  menilai  bahwa terdapat  alasan  pembenar,  alasan  pemaaf  dan  alasan  penghapusan penuntutan  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat.  Selain  itu hakim  juga  melihat  peristiwa  yang  melatar  belakangi  perbuatan  pidana tersebut  secara  keseluruhan  serta  sikap  dan  perbuatan  terdakwa  sehari- harinya  dalam  masyarakat.  Terdakwa  melakukan  penganiayaan  disebabkan oleh  korban  yang  tidak  beritikad  baik  kepada  terdakwa  sebagi  penjamin hutang  piutang  di  Pegadaian  dan  terdakwa  telah  menolong  korban  untuk mendapatkan pinjaman, tetapi korban tidak bersedia menyerahkan surat dan jaminan kepada terdakwa, sehingga tidak adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara  seperti  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  selama  6  (enam)  bulan. Pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih  penting  lagi  agar  terdakwa  menyadari  perbuatannya  tersebut  salah, sehingga  dengan  sadar  tidak  akan  mengulanginya  lagi,  terdakwa  telah mengakui  kesalahannya  dan  memiliki  latar  belakang  kelakuan  yang  baik dalam hidup bermasyarakat.
Putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana  bersyarat  terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dipandang belum sesuai dengan keadilan masyarakat karena hakim kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Hakim semestinya menjatuhkan pidana  yang  lebih  optimal  kepada  terdakwa,  mengingat  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hamzah,  Andi.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mertokusumo,  Sudikno.  (2012). Teori  Hukum .  Jakarta:  Cahaya  Atma Pustaka. Moeljatno.  (1993). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam Hukum Pidana. Jakarta, Bina Aksara. ________. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Mulyadi, Lilik. (2010). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik,  Teknik  Penyusunan  dan  Permasalahannya. Bandung:  Citra Aditya Bakti. Rifai,  Ahmad.  (2010). Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Suharnoko.  (2004). Hukum  Perjanjian  Teori  dan  Analisa  Kasus .  Jakarta: Kencana. Wildiada,  Gunakarya.  (2012). Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Tindak Pidana. Bandung: Alfabeta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Jo.  Undang-Undang  Nomor  73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981    tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman
Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 55/Pid/2015/PT.TJK.