## DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
Nomor 1 (volume 3), Maret 2019, 23
Pemanfaatan Sumber Energy Setempat Guna Pengadaan PLTA (Micro- Hydro) Berbasis Partisipasi Masyarakat
Hikmah Kurrota ‘Ainin 1
Universitas Negeri Yogyakarta Hikmahkurrota.2017@student.uny.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa  Sidoluhur  dan  merumuskan  model  pengembangan  desa  wisata  yang  mengedepankan partisipasi  masyarakat  lokal.  Penelitian  dalam  tulisan  ini  dilakukan  di  desa  Sidoluhur Kecamatan  Godean,  Sleman,  DIY.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  literatur, wawancara  mendalam  dan  observasi  non-partisipan.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif.  Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  pengembangan  desa  Sidoluhur  yang melibatkan  masyarakat  lokal  dalam  setiap  proses  namun  hanya  antusias  dalam  tataran perencanaan. Disini peran pemerintah dibutuhkan, bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah  yang  bersih  dan  berkelanjutan  peran  pemerintah  diharapkan  menjadi  fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan  politik  pemerintah  untuk  mengurangi  perannya  dalam  pengembangan  desa  wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Kata Kunci: Pengembangan, Partisipasi, Mayarakat.

## Utilization Of Local Energy Sources For PLTA Procurement (Micro-Hydro) Based On Community Participation

## Abstract
This study aims to examine the involvement of local communities in the development of Sidoluhur village and formulate a model of tourism village development that prioritizes local community participation. The research in this paper was conducted in Sidoluhur village, Godean sub-district,  Sleman,  DIY.  Data  collection  is  done  by  literature  study,  in-depth  interviews  and non-participant  observation.  The  analytical  method  used  is  descriptive  analysis.  This  paper shows that the development of Sidoluhur village involves local communities in every process but is  only  enthusiastic  at  the  planning  level.  Here  the  role  of  the  government  is  needed,  when referring  to  a  clean  and  sustainable  approach  to  governance,  the  role  of  the  government  is expected  to  be  a  facilitator  by  providing  greater  roles  and  benefits  to  local  communities.  The government's political will is needed to reduce its role in developing tourism villages by opening up space for people to participate.
Keywords: Development, Participation, Community

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  kebutuhan  energi masyarakat  ternyata  tak  sejalan  dengan produksi  listrik  yang  dihasilkan  PLN.  Mati lampu  secara  bergiliran  adalah  buktinya. Diukur  dari  tingginya  intensitas  energi nasional,  Indonesia  memang  tergolong
boros.
Secara relatif,
Indonesia mengeluarkan 482 TOE (ton oil equivalen). Bandingkan  dengan  Malaysia  (439  TOE), atau  negara-negara  yang  lebih  maju  dan tergabung  dalam  OECD  yang  hanya  164. Padahal  di  wilayah  ini  ada  musim  dingin yang membutuhkan energi untuk

## Hikmah Kurrota ’Ainin
penghangat  ruangan.  Bukan  saja  boros, sebaran  penggunaannya  tidak  merata. Pelayanan listrik baru menjangkau permukiman  di  perkotaan,  sementara wilayah  pelosok masih  banyak  yang  belum terjangkau listrik. Rasio elektrifikas, Indonesia saat ini baru mencapai angka 58 persen.  Dengan  jumlah  penduduk  220  juta jiwa,  berarti  masih  ada  sekitar  105  juta penduduk  yang  tidak  mendapat  pelayanan energi listrik. Khusus di wilayah Jawa Barat saja, masih ada sekitar 4 juta keluarga yang belum  menikmati  terangnya  listrik  di rumah  mereka.  Faktor  sulitnya  akses  serta rendahnya feasibilitas pemasangan jaringan ke  pelosok  terpencil  adalah  salah  satu penyebabnya.
Terdapat  macam  macam  tenaga yang  dapat  membangkitkan  listrik  seperti Air,  Uap,  Nuklir,  dan  Angin.  Di  Indonesia sendiri  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA)  masih  menjadi  supplier  terbesar untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  di Indonesia. Saat ini mulai digagas pembangkit listrik namun dalam skala kecil yaitu  pembangkit  litrik  tenaga  mikrohidro (PLTA). Konsep ini berbasis pada teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro (PLTA). Istilah mikrohidro biasanya dipakai  untuk  pembangkit  listrik  yang menghasilkan  output  di  bawah  500  KW, sementara  minihidro  untuk  output  500 KW-1  MW.  Lebih  besar  dari  itu  biasa disebut dengan PLTA. PLTA ini merupakan salah  satu  alternatif  solusi  yang  dapat menembus keterbatasan akses transportasi, teknologi, hingga biaya. Potensi pengembangan  PLTA  di  Indonesia  juga masih  sangat  terbuka.  Dari  seluruh  75.000 MW  potensi  kelistrikan  tenaga  air,  10 persen,  atau  7.500  MW  bisa  digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saat ini, yang baru dimanfaatkan  baru  sebesar  60  MW. Sumber  energi  yang  dihasilkan  PLTA  ini merupakan sebuah alternatif yang menggunakan teknologi sederhana.
Setiap desa memiliki potensi sumber  daya  alam  yang  unik  untuk pembangkit  energi  listrik  atau  sumber energi  setempat  (SES).  Potensi  SES  ini umumnya  berskala  kecil  dan  tersebar,
sehingga jika menggunakan kriteria komersial, potensi ini tergolong tidak layak dikembangkan.  Setiap  daerah  mempunyai karakteristik  SES  yang  berbeda,  ada  yang memiliki  sumber  air,  ada  pula  yang memiliki  potensi  angin,  bahkan  ada  yang memiliki  potensi  surya.  Salah  satu  potensi besar  yang  dimiliki  Indonesia  adalah air.Desa Sidoluhur memiliki Sumber Energi Setempat  (SES)  berupa  air,  selama  ini  air yang  terdapat  di  Sidoluhur  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum dan  irigasi  pertanian.  Dalam  kurun  waktu dua  tahun  ini  masyarakat  lebih  inovatif untuk  memanfaatkan  SES  yang  ada, dengan  menggunakan  tanah  milik  desa masyarakat memanfaatkanya untuk dijadikan  kolam  ikan  terpadu  yang  juga terdapat pendopo untuk membahas tentang  pengembangan  pemanfaatan  SES. Dalam  implementasinya  masyarakat  selain melibatkan  praktisi  yaitu  Bapak  Suryadi selaku  warga  desa  setempat,  mahasiswa juga ikut andil dalam proses pengembangan tersebut. Saat ini mahasiswa  telah  melakukan  beberapa  kali kegiatan  terkait  menyiapkan  pemuda setempat yang peka terhadap perubahan.
Perubahan  ini  diharapakan  mampu menunjang  inovasi  yang  dilakukan  oleh praktisi  yaitu  berupa  pembuatan  PLTA Micro-hydro. Di Indonesia sendiri Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA) masih  menjadi  supplier  terbesar  untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  di  Indonesia, Saat  ini  mulai  digagas  pembangkit  listrik namun  dalam  skala  kecil  yaitu  PLTA (Micro-hydro)  .  Konsep  ini  berbasis  pada teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro. Istilah Micro-hydro biasanya  dipakai  untuk  pembangkit  listrik yang  menghasilkan  output  di  bawah  500 KW,  sementara  minihidro  untuk  output 500  KW-1  MW.  Lebih  besar  dari  itu  biasa disebut  dengan  PLTA.  PLTA  Micro-hydro ini  merupakan  salah  satu  alternatif  solusi yang  dapat  menembus  keterbatasan  akses transportasi,  teknologi,  hingga  biaya. Potensi  pengembangan  PLTA  (Micro- hydro)  di  Indonesia  juga  masih  sangat terbuka.  Dari  seluruh  75.000  MW  potensi kelistrikan tenaga air, 10 persen, atau 7.500

## Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(3), Maret 2019 - 25 Hikmah Kurrota ’Ainin
MW  bisa  digunakan  untuk  pembangkit listrik  tenaga  Micro-hydro,  saat  ini  yang dimanfaatkan  baru  sebesar  60  MW. Sumber  energi  yang  dihasilkan  PLTA (Micro-hydro)  ini  merupakan  sebuah alternatif  yang  menggunakan  teknologi sederhana.
Partisipasi  masyarakat  merupakan hal  sangat  pentigdalam  perubahan  yang terjadi,  bahkan  dalam  pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan masyarakat.  Masyarakat  lokal  berperan penting  dalam  pengembangan  desa  karena sumber  daya  dan  keunikan  tradisi  dan budaya  yang  melekat  pada  komunitas tersebut  merupakan  unsur  penggerak utama kegiatan desa yang akan dikembangkan.  Di  lain  pihak,  komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu potensi menjadi  bagian  dari  sistem  ekologi  yang saling kait mengait.
Keberhasilan pengembangan  desa  wisata  tergantung pada  tingkat  penerimaan  dan  dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).
Masyarakat  lokal  berperan  sebagai  tuan rumah  dan  menjadi  pelaku  penting  dalam pengembangan  desa  dalam  keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan,  dan  implementasi.  Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan  bahwa  masyarakat  lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah  dan  swasta  sebagai  salah  satu pemangku
kepentingan dalam pengembangan pariwisata.
Partisipasi  berasal  dari  bahasa inggris  yaitu  “participation”  yang  berarti pengambilan  bagian  atau  pengikutsertaan. Keith  davis  (2010)  menjelaskan  bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental  dan  emosi  seseorang  kepada pencapaian  tujuan  dan  ikut  bertanggung jawab  di  dalamnya.  Berdasarkan  defenisi tersebut  dijelaskan  bahwa  keterlibatan mental  dan  emosi  merupakan  hal  yang paling  penting  dalam  partisipasi  dan kemudian akan timbul rasa ikut bertanggung  jawab  dalam  pencapaian tujuan tersebut.
Verhangen dalam Mardikanto  (2003)  menyatakan  bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus
dari  interaksi  dan  komunikasi  yang berkaitan dengan pembagian :
kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. H.A.R.Tilaar, (2009) mengungkapkan  partisipasi  adalah  sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi  dimana  diupayakan  antara lain  perlunya  perencanaan  dari  bawah (bottom-up)  dengan  mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. (dalam Rizuan  ramadhan,  2013)  dari  penjelasan pengertian ini dijelaskan Partisipasi merupakan  keterlibatan  peran  masyarakat dalam  mendukung  suatu  pembanguanan, baik  dalam  perencanaan,  pengawasan, pengambilan  keputusan,  serta  pelaksanaan pembangunan.  Masyarakat  mempunyai hak untuk mengapresiasi pendapat mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam partisipasi ini  masyarakat  dituntut  agar  masyarakat menunjukkan  kepedulian  mereka  dalam memjaga  lingkungan  sekitar  mereka  yang menjadi  sumber  pemenuhan  kebutuhan masyaakat dan matapencaharian masyarakat setempat.
Berdasarkan  beberapa  pendapat diatas  dapat  disimpulkan  menjadi  satu pengertian yang
menjelaskan keiikutsertaan dan keterlibatan yang menjadi  subjek  pelaku  yang  beraktivitas adalah  seseorang  atau  kelompok  interaksi dan komunikasi yang timbul dari keterlibatan  mental  dan  emosi  terhadap suatu kondisi untuk mencapai suatu tujuan yang  memerlukan  kerjasama  dan  rasa tanggungjawab  bersama.  Oleh  sebab  itu keikutsertaan maupun keterlibatan seseorang (individu) tersebut berhubungan dengan  masyarakat,  maka  dapat  dikatakan sebagai  partisipasi  masyarakat.  Menurut Hetifah  Sj.Soemanto  (2005)  partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai  individu  maupun  kelompok  sosial dan organisasi  mengambil  peran  serta  ikut mempengaruhi  proses  perencanaan,  dan pemantauan  kebijakan  yang  langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

## Hikmah Kurrota ’Ainin
Empowerment atau yang
diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia berarti  pemberdayaan  merupakan  sebuah konsep  yang  lahir  sebagai  bagian  dari perkembangan  alam  pikiran  masyarakat dan  kebudayaan  barat  utamaya  Eropa. Untuk  memahami  konsep  empowerment secara  tepat  dan  jernih memerlukan  upaya pemahaman  latar  belakang  kontekstual yang  melahirkannya.  Secara  konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment)  berasal  dari  kata  power (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karena  ide utama  pemberdayaan  bersentuhan  dengan kemampuan  untuk  membuat  orang  lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari  keinginan  dan  minat  mereka  (Edi Suharto,  2005:57).  Pemberdayaan  menurut (Suhendra,  2006:74-75)  adalah  “suatu kegiatan  yang  berkesinambungan  dinamis secara  sinergis  mendorong  keterlibatan semua  potensi  yang  ada  secara  evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.
Selanjutnya pemberdayaan menurut  Jim  Ife  (dari  buku  Suhendra, 2006:77)  adalah  “meningkatkan  kekuasaan atas  mereka  yang  16  kurang  beruntung (empowerment aims to increase the power of  disadvantage)”.  Menurut  (Moh.  Ali  Aziz dkk,  2005:  169)  pemberdayaan  adalah sebuah  konsep  yang  fokusnya  adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial  merupakan  proses  memutus (breakdown)  dari  hubungan  antara  subjek dan  objek.  Proses  ini  mementingkan pengakuan  subjek  akan  kemampuan  atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya  darisubjek  ke  objek.  Hasil  akhir  dari pemberdayaan  adalah  beralihnya  fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang  baru),  sehingga  relasi  sosial  yang nantinya  hanya  akan  dicirikan  dengan relasi  sosial  antar  subyek  dengan  subyek lain.
Dari
beberapa definisi pemberdayaan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pemberdayaan  merupakan  suatu usaha  atau  upaya  yang  dilakukan  dalam rangka  mengembangkan  kemampuan  dan kemandirian  individu  atau  masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya.
Pemenuhan  kebutuhan  disini  berarti  luas, bukan hanya individu namun juga mementingkan  relasi  sosial  antar  subjek sehingga  terbentuk  sinergi  yang  akan mendorong keterlibatan semua potensi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  jenis  studi  kasus. Studi  kasus  merupakan  penelitian  secara mendalam  atau  intensif  terhadap  satu anggota  dari  suatu  kelompok  sasaran sebagai subjek penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  kualitatif  dilakukan  melalui observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Adapun data diperoleh dengan menggunakan  purposive  sampling,  yaitu mengidentifikasi  partisipan  yang  dapat memberikan  informasi  menyeluruh  dan membantu didalam memberikan informasi dan  pemahaman  fenomena  yang  terjadi. Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Partisipasi Masyarakan pada Tataran Perencanaan Parameter  yang  digunakan  untuk menentukan
derajat partisipasi
masyarakat  dalam  tahap  perencanaan adalah  keterlibatan  dalam  identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan  desa  wisata.  Tulisan  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat Sidoluhur mengaku
dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak  ikut  terlibat  dalam  pengambilan keputusan terkait pengembangan penetapan  daerah  sample  dan  lokasi dibangun  mikrohidro.  Mereka  diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat  lokal  dalam sebuah  sosialisasi  teknologi  tepat  guna yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan lahan desa.

## Hikmah Kurrota ’Ainin
Hal  ini  terjadi,  karena  (1)  gagasan pengembangan desa dilakukan oleh pemerintah  desa  karena  menggunakan dana  desa,  karena  masyarakat  yang memahami  karakter  desa.  (2)  masyarakat lokal diharapkan mampu turut berpartisipasi  hingga  implementasi  dan ikut  memantau  keberhasilan  program nantinya. (3) keputusan sepenuhnya berada pada  pemerintah  desa  yang  disepakati bersama  oleh  tokoh  masyarakat  dessa. Namun  partisipasi  ini  masi  bersifat  semu karena masih pada tahap pelaksanaan yang belum  menginjak  tataran  implementasi yang membutuhkan support materi maupun  non  materi.  Keuntungan  yang diperoleh  dari  bentuk  partisipasi  yang dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan,  bahkan  umpan  balik  yang disampaikan oleh masyarakat lokal langsung ditanggapi oleh pemerintah desa.
Substansi  dalam  pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, partisipasi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Sidoluhur diharapkan  selalu  bersifat  aktif  dan langsung.  Dalam  hal  keaktifan  masyarakat Desa  Sidoluhur,  penelitian  menemukan bahwa  kehadiran  warga  dalam  pertemuan desa  cukup  antusias.  Walaupun  warga masyarakat banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, pada umumnya mereka mengaku  terlibat  dalam  pengambilan keputusan  perihal  pengembangan  desa. Dalam  hal  keterwakilan  masyarakat  pada rapat-rapat, biasanya perangkat desa hanya mengundang beberapa warga yang merupakan  perwakilan  dari  tokokh-tokoh masyarakat  yang  biasanya  berjumlah  50 orang.
2. Partisipasi Masyarakan pada Tataran Perencanaan Implementasi Parameter  Partisipasi  masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan  di  dalam  pengelolaan  titik percontohan  area  mikrohidro  yang  berada di  dusun  Munengan,  misalnya,  sebagai pengelola  perikanan,  pengelolaan  tata ruang,  pembentukan  karakter  pemuda, mempersiapkan ibu ibu untuk
mempersiapkan  olahan  nila  yang  menjadi ikon  dari  dusun  munengan,.  Keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  tahap  implentasi dalam  arti  pemanfaatan  peluang  terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usahausaha berskala kecil.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nanti akan ada partisipasi masyarakat  luar  yang  memonopoli  usaha berskala  besar.  Hal  tersebut  terjadi  karena penyebabnya adalah peluang usaha dipandang  selalu  membutuhkan  modal yang  besar,  risiko  bisnis  yang  tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Masyarakat Sidoluhur  dengan  kompetensi  bisnis  yang rendah  dan  keterbatasan  modal  selalu berfikir  mereka  tidak  mampu  bersaing dengan  para  pemilik  modal  besar  yang umumnya  berasal  dari  luar  desa.  Selain urang  lebuh  6  orang  yang  benar-benar mengimplementasikan  rencana  tersebut. Hal  itu  dimulai  dengan  menyiapkan bendungan  mini  dan  kolam  kolam  yang nantinya  menjadi  tempat  dari  PLTA (Mikrohidro) tersebut.
Tidak  ada  upah  yang  diterima  oleh 6  orang  tersebut,  hanya  saja  mereka berhasil  memanfaatkan  lahan  milik  desa dan  memanfaatkan  kolam  tersebut  untuk dijadikan kolam pembibitan dan pengembangan  ikan  nila  yang  sakarang memasuk  kebutuhan  ke  beberapa  rumah makan. Selain itu dalam wujud implementasi  yang  berada  di  dusun munengan  juga  menggandeng  mahasiswa dari  Pendidikan  Luar  Sekolah  UNY  untuk turut  memberikan  pelatihan  dan  saran pengembangan.  Dengan  adanya  kerjasama ini  para  mahasiswa  mulai  merangkul karang  taruna,  dan  kelompok  PKK  yang ada di dusun Munengan dengan memberikan ketrampilan guna
meningkatkat kapasitas pemuda dan masyarakat  di  dusun  ttersebut.  Selain  itu dengan  menambah  intensitas  kunjungan ke  titik  percontohan  diharapkan  mereka memiliki kepedulian dan mau berpartisipasi  aktif  guna  mewujudkan tujuan bersama.

## Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(3), Maret 2019 - 28 Hikmah Kurrota ’Ainin
Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digu nakan   untuk   membiayai   penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  APBN,  dengan  luasnya lingkup  kewenangan  Desa  dan  dalam rangka
mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  pengguna an   Dana   Desa   diprioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Penetapan  prioritas  penggunaan  dana tersebut  tetap sejalan dengan kewenangan dan menjadi tanggung jawab desa.
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten/Kota.  Badan  usaha  milik desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, dan berbadan hukum. Salah satu usaha BUMDES  dikelolah  oleh  POKDARWIS
(kelompok  sadar  wisaata).  Tujuan  utama didirikan POKDARWIS adalah
mewujudkan desa edukatif berbasis potensi alam  dan  kearifan  lokal.  Dalam  rangka mewujudkan desa sedo luhur yang edukatif maka harus didukung oleh peran aktif dari masyarakat.  Peran  masyarakat  mulai  dari merencanakan program kemudian melaksanakannya hingga melakukan pengawasan.  Hal  tersebut  disebabkan karena masyarakat yang mengetahui dengan  baik  kondisi,  kebutuhan,  dan potensi  yang  dimiliki  desa  sedo  luhur. Peran  aktif  masyarakat  agar  kondisi  atau kelestarian  daerah  tetap  terjaga  dengan baik.
Melihat dari salah satu potensi alam yang  dimiliki  desa  sedo  luhur  yakni  mata air nya, maka program-program yang dapat dilaksanakan  oleh  POKDARWIS  adalah
pemanfaatan air sebagai irigasi, menjadikannya  sebagai  produk  ekonomi yaitu  usaha  air  minum  sedo  luhur,  serta menjadikan  air  sebagai  pembangkit  listrik tenaga air (PLTA). Desa sidoluhur menjadi daerah  yang  sangat  memungkinkan  untuk dihadirkannya PLTA. Hal tersebut disebakan  karena  debit  air  yang  mengalir cukup  kuat.  Prototype  PLTA  yang  sedang disempurnakan  oleh  Pak  Suryadi  dapat menghasilkan  listrik  sebesar  5000  watt sampai 10.000 watt dengan perhitungan: 1) untuk  tenaga  5000  watt  dapat  mengaliri  5 rumah  untuk  keperluan  lampu,  setrika,  tv, dan  kulkas.  2)  untuk  tenaga  10.000  watt dapat mengaliri 10 rumah untuk keperluan lampu, setrika, tv, dan kulkas.
Target jangka panjang adalah dapat memenuhi  kebutuhan  listrik  desa  sedo luhur.  Akantetapi  untuk  mencapainya secara  bertahap  dan  dukungan  dari masyarakat.  PLTA  menjadi  industri  yang dimiliki oleh POKDARWIS dibawah BUMDES.  Hasil  atau  laba  dari  PLTA  ini akan  masuk  ke  dalam  kas  desa  yang  pada akhirnya  akan  masuk  ke  pendapatan negara.  Konsep  usaha  yang  dilakukan  oleh POKDARWIS merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya POKDARWIS  memanfaatkan  sumber  daya alam  dengan  memperhatikan  dampak kerusakan  lingkungan  dan  mewariskan kondisi  alam  yang  masih  baik  kepada generasi kedepan.

## SIMPULAN
Peran
masyarakam dalam perencanaan  pengelolaan  sumber  daya pariwisata  terlihat  dominan  namun  sangat kurang  pada  tataran  implementasi.    Jika mengacu  pada  pendekatan  tata  kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, hal  ini  dapat  diatasi  dengan  melibatkan peran pemerintah yang diharapkan menjadi  fasilitator  dengan  memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi  masyarakat  belum  terwujud  di wilayah ini.
Masyarakat belum
menjadi subjek pembangunan,  tetapi  masih  menjadi  objek pembangunan.Masyarakat  lokal  khususnya masyarakat  Desa  Sidoluhur  telah  diajak untuk  mendesain  sendiri  model  pariwisata yang  akan  dikembangkan.  Selama  ini pariwisata  yang  dikembangkan  di  desa Sidoluhur  tersebut  di  desain  oleh  mereka pada  tahap  perencanaan.  Pariwisata  yang dikembangkan didesain mendapatkan bantuan  dari  orang  luar  desa,  yaitu mahasiswa PLS UNY.
Pengembangan desa wisata berjalan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, harus  ada  jaminan  masyarakat  untuk terlibat  di  dalamnya.  Untuk  menjamin  hal itu diperlukan kemauan masyarakat sendiri untuk  menambah  peranannya  dalam pengembangan  desa    dan  memberikan peranan  yang  lebih  besar  kepada  desanya dengan  turut  berpartisipasi.  Selama  ini masyarakat terbiasa memberikan saran dan menyumbang ide saat perencanaan namun pada kenyataanya pada proses
implementasi  hanya  segelintir  orang  yang terlibat,  bahkan  bisa  dibilang  pihak  luar lebih

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  Moh.  Ali  dkk,  2005,  Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta  :  PT.  LKiS  Pelangi Nusantara Davis, Keith. 2010. Organizational Behavior – Human Behavior at Work 13th  Edition.  New  Delhi:  Mcgraw Hill Company H.A.R.  Tilaar.  2009.  Kekuasaan  dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan  Nasional  dalam  Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Rinika Cipta.
Hetifah,  SJ  Sumarto.  2003.  Inovasi,
Partisipasi  Dan  Good  Governance. Jakarta: Yayasan Obor Sugiyono.  (2008).  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta
Suharto,  Edi.  (2005).  Analisis  Kebijakan Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial.
Bandung: Alfabeta. Suhendra,  K,  2006,  Peranan  Birokrasi Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat,
Bandung: Alfabeta
Totok  Mardikanto  2003,  Penyuluhan
Pembangunan  Pertanian.  Surakarta
: UNS PRESS.
Wearing  .  2001  .  Deficiencies  Of  Local Communities Or The Environment.