## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Dimas AL Hakim (alhakimdimas@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistiyono (adi.sulistiyono.sumo@gmail.com)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article discusses the juridical review of the foundation that has not adjusted its articles of association by Law Number 28 of 2004 on amendments to Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The provisions contained  in Article  71  paragraph  (1)  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  28  of  2004  on Amendment to Law Number 16 Year 2001 regarding the Foundation, regarding the legal consequences of a foundation that does not adjust the Articles of Association with Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning the Foundation that the Foundation can no longer use the word “Foundation” in front of its name so that it is no longer a legal entity, and may be dissolved by a court verdict. The research methods are normative , prescriptive research, with legal approaches based on primary and secondary legal materials.
Keywords: Foundation; articles of association; removal of foundation status; dissolution of the foundation

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu Yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode normatif, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.
Kata kunci: Yayasan; penyesuaian anggaran dasar; penghilangan status yayasan; pembubaran yayasan

## A. Pendahuluan
Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah (Chatamarrasyid Ais, 2000: 1). Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah (Adib Bahari, 2010: iii) Pada zaman dahulu pendirian yayasan hanya didasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena pada waktu itu belum ada undang- undang yang mengatur tentang yayasan. (Anwar Boharima, 2010: 72)
Pada dasarnya Yayasan adalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan ”foundations are variously said to be supporters of “social capital,” promoters of civil society, and providers of public goods” (CARL J. SCHRAMM, 2006: 355) . Akan  tetapi  dalam  perkembangannya  dimasyarakat,  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan  belum  mampu  untuk  menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat akan yayasan.  Hal  ini  karena  masih  ada  beberapa substansi  didalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan  yang kabur atau tidak

## Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan yang Belum
jelas dan bisa  menimbulkan multitafsir didalam masyarakat. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum didalam masyarakat. Sehingga untuk menyempurnakan aturan-aturan mengenai yayasan diperlukan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pemerintah  kemudian melakukan perubahan atas  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2001  menjadi  Undang-Undang  Nomor  28 tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2001  tentang Yayasan. Dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan yang telah  ada  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  yayasan  ini yang  telah didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dan  diumumkan  dalam Tambahan  Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai  izin  melakukan  kegiatan  dari  instansi terkait  dan  juga  terhadap yayasan  yang  telah didirikan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  yayasan ini  dapat  memperoleh  status  badan hukum  dengan  cara  menyesuaikan anggaran  dasar  yayasannya  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal  undang-undang  ini  mulai  berlaku yang  kemudian  wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka hendak mengkaji tentang yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer yaitu undang-undang yang berkaitan dengan isi penulisan dan bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum tidaklah lepas dari pandangan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum. Badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan hukum kebendaan. Badan hukum yang dalam hal ini adalah Yayasan dapat melakukan hubungan- hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai karakter yang khas. Jenis badan hukum ini lahir karena adanya suatu perbuatan hukum yakni pemisah sejumlah kekayaan dari pendiri dengan tujuan tertentu dan bukan untuk meraih keuntungan (Y. Sogar Simamora, 2012: 175) Suatu organisasi ataupun kelembagaan dimuat aturan main dalam Anggaran Dasar (AD) yang mengatur termasuk pembagian tugas dang tanggung jawab unsur pengurus karena organ dalam badan hukum tidak akan dikenakan pertanggung jawaban hukum apabila perbuatan hukum yang dilaksanakannya mennyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak lain (Rudi Prasetya, 2012: 42). AD merupakan landasan hukum tertinggi atau konstitusi dalam badan hukum, dimana Anggaran Dasar pada umumnya kemudian dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam organisasi yang baik juga disediakan kode etik (code of ethics) bagi pengurus dan anggota. AD, ART dan kode etik penting bagi organisasi untuk menghadapiberbagai persoalan internal agar persoalan semacam itu tidak menjadi masalah tidak berlangsung lama usai organisasi (Suyud Margono, 2015: 45).
Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih bentuk yayasan karena alasan proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahan dari pemerintah dan adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak (Dita Bidri Riyandani, 2016: 3) akhirnya berdampak pada sulitnya penataan administrasi yayasan dan pengawasan publik terhadap yayasan yang melakukan perbuatan menyimpang dari maksud dan tujuan yayasan.  Ketidak mampuan doktrin, yurisprudensi mahkamah agung, serta kebiasaan masyarakat untuk mewujudkan berdirinya sebuah yayasan yang ideal sesuai dengan tujuan berdirinya yayasan tersebut (Suyud Margono, 2015: 6) maka dibuatlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

## Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Setelah berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mencapai tujuan didirikannya serta untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga fungsi yayasan dapat terlakasana dengan baik sebagai pranata hukum dalam rangka mentacapi tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Lahirnya undang-undang ini juga menjadi pedoman bagi yayasan dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya.
Kenyataan bahwa ada begitu banyak Yayasan yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan membuat yayasan-yayasan yang telah lama berdiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan harus mematuhi ketentuan terkait peralihan status sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku yayasan yang:
1. Telah didaftarkan di Pengadilan Negri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
2. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeridan mempunyai izin melakukan kegiatan dalam instansi terkait;
Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Yayasan sebagai badan hukum memerlukan landasan sebagai dasar yang diperlukan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yayasan, menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dilakukan oleh organ yayasan sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan (Suyud Margono, 2015: 102). Penyesuaian anggaran dasar dan pemberitahuan kepada menteri terhadap yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan merupakan suatu kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kewajiban tersebut membuat penyesuaian anggaran dasar ini tidak boleh dikesampingkan oleh anggota organ yayasan yang apabila suatu yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang bersangkutan karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut berupa :

## 1. Penghilangan status yayasan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah mengatur mengenai sanksi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Didalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan diatur mengenai sanksi administratif bagi yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang dengan tegas menjelaskan bahwa yayasan tersebut tidak lagi menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak berkepentingan. Dengan tidak menggunakan nama yayasan maka yang akan terjadi pada organisasi yang tadinya sebagai yayasan, berakibat yang tertulis tinggal namanya saja yang berpengaruh dalam penulisan surat menyurat atau papan nama yang biasanya terpampang di depan kantor dan akan terkesan yang terpampang itu bukanlah sebuah yayasan.
Penggunaan kata “Yayasan” sangat berpengaruh sebagai keabsahan suatu yayasan dapat disebut sebagai badan hukum dan apabila tidak ada kata “Yayasan” sebagai identitas yayasan yang bersangkutan tidak dapat diakui sebagai badan hukum dan dapat tidak dibenarkan atau dilarang menggunakan kata “Yayasan” di depan nama khusus sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut tidak lagi menjadi pertanggungjawaban badan hukum yayasan itu meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama yayasan. Karena dengan menggunakan kata “Yayasan” ini berarti yayasan tersebut telah menjadi badan hukum dengan segala tanggung jawab organnya berdasarkan pertanggungjawaban layaknya sebagai suatu badan hukum (Suyud Margono, 2015: 97).
Penghilangan kata yayasan sebagai akibat hukum atas yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bermaksud untuk memaksa para pengelola yayasan tidak mengesampingkan adaptasi atau penyesuaian yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan setelah lewat waktu yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, yayasan tersebut membubarkan diri dengan sukarela. Karena yayasan yang terus melakukan kegiatannya walaupun tanpa menggunakan kata yayasan, akan mengalami kendala karena dimata pemerintah maupun masyarakat organisasi tersebut sudah dianggap bukan sebagai yayasan, dan demi hukum institusi yayasan tersebut sudah tidak ada lagi. Hal ini merupakan cara pasif untuk membubarkan yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang Yayasan, tanpa ada pemberitahuan, peneguran, pemaksaan terhadap yayasan, tetapi diharapkan yayasan dapat bubar secara damai.
Faktanya dalam masyarakat walaupun telah diundangkan Undang-Undang Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008 masih banyak yayasan yang telah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 ini hingga batas waktu paling akhir yaitu tanggal 06 Oktober 2008 belum juga disesuaikan dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan usaha yayasan dengan menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya (Syahrul Sitorus, 2015: 6)

## 2.  Pembubaran yayasan
Yayasan yang telah kehilangan status yayasannya akan mengalami banyak kendala dalam beroperasi atau menjalankan kegiatan yayasannya karena menurut hukum organisasi/ institusi tersebut sudah dipandang bukan sebagai yayasan dan tidak layak lagi sebagai lembaga yayasan (Suyud Margono, 2015: 100). Hal tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat, masyarakat dan pemerintah akan menilai bahwa yayasan tersebut bukanlah sebagai sebuah organisasi yayasan sehingga tidak layak lagi dipandang sebagai suatu yayasan.
Sanksi terhadap yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah yayasan tersebut dapat dibubarkan. Pembubaran yayasan ini dilakukan dengan putusan pengadilan, atas permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pembubaran yayasan dengan putusan pengadilan disini merupakan cara yang aktif. Cara ini merupakan legal action pemerintah karena masyarakat tidak dapat membubarkan yayasan secara langsung. Cara ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pihak luar Yayasan tidak bertindak sendiri membubarkan yayasan melalui permohonan ke pengadilan. Kejaksaan yang mengajukan permohonan pembubaran yayasan diberi kewenangan untuk mewakili pemerintah di Pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan bahwa Dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dalam kuasa khusus dapat bertindak baik didalam atau diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Putusan permohonan pembubaran yayasan sifatnya adalah declaratoir atau berisi tentang pernyataan. Dalam putusan itu hakim menyatakan yayasan dibubarkan. Karena putusannya bersifaat declaratoir, maka tidak perlu dilakukan suatu eksekusi. Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang condemnatoir atau bersifat menghukum. Dalam pembubaran yayasan putusannya tidak ada yang menghukum untuk melakukan suatu perbuatan, kecuali jika termohon dihukum untuk membayar biaya perkara. Jadi dengan putusan pengadilan yang membubarkan yayasan, karena terbukti yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka diharapkan yayasan yang bersangkutan dengan kesadaran hukumnya membubarkan sendiri sesuai dengan putusan itu.
Pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan di Pengadilan Negeri adalah pihak yang berkepentingan. Didalam penjelasan Pasal 71 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pihak berkepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan. Sesuai dengan namanya “pihak yang berkepentingan langsung”, maka bisa saja yang termasuk pihak tersebut antara lain adalah orang dalam Yayasan (dalam hal ini personel pembina, pengurus, pengawas, dan pegawai Yayasan). Selain itu juga pihak ketiga yang berhubungan dengan Yayasan atas dasar hubungan hukum, seperti badan usaha yang didirikan yayasan, pihak yang pernah melakukan kerjasama dibidang penyertaan modal suatu perusahaan. Mereka ini jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pembubaran yayasan karena menyangkut kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab yayasan (Gatot Supramono, 2008: 24)

## D. Simpulan
Akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan maka Yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

## E. Saran
Pemerintah Cq Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memantau Yayasan yang sudah maupun yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar guna memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap status dari Yayasan tersebut.

## Buku
Adib Bahari. 2010. Prosedur Pendirian Yayasan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Anwar Boharima. 2010 Kedudukan Yayasan Di Indonesia . Jakarta: Kencana Chatamarrasyid Ais. 2000. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Gatot Supramono. 2008. Hukum Yayasan Di Idonesia. Jakarta: Rineka Citra. Rudi Prasetya. 2012. Yayasan dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Sinar Grafika Suyud Margono. 2015. Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi Di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

## Makalah dan Artikel Ilmiah
CARL J. SCHRAMM. 2006. “ Law outside the Market: The Social Utility of the Private Foundation” . 30 Harv. J.L. & Pub. Pol’y
Dita Bidri Riyandani, Pujiyono. 2016 “Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan” . Privat Law Vol. IV No. 2. Surakarta: Fakultas Hukum UNS Syahrul Sitorus, Runtung, Suhaidi,T. Keizerina Devi A. 2015. “Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku Undang-Uundang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan” . USU Law Journal. Vol.3.No.3. Medan: Fakultas Hukum USU

## F. Daftar Pustaka
Y. Sogar Simamora. 2012. Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia . Jurnal Rechtvending Volume 1 Nomor 2. Surabaya: Unair Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan