## JIUBJ

## Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi

## Neng Setiawati, Nadiatul Khoiroh
STIE Graha Karya Muara Bulian *Corresponding email:setiawati888888@gmail.com
Abstract.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  regional  taxes  and  retribution  on  the  regional  government  budget  of  Jambi Province. The data used in this study is primary data from the Central Bureau of Statistics of Jambi Province and secondary data is  carried  out  by  library  research  obtained  from  literature,  journals  and  other  information  related  to  the  issue  of  Taxes  and Retribution.The  analytical  tools  used  are  Regional  Tax  Growth  Analysis,  Regional  Retribution  Growth  Analysis, Contribution/share,  and  Multiple  Regression  Analysis.The  results  showed  that  the  average  growth  rate  of  Jambi  Provincial Government Regional Tax revenue during 2016-2020 was 8.27 percent. with a growth rate ranging from -2.17 percent to 26.57 percent.  Average  growth  rate  of  Provincial  Government  retribution  revenue.  The  average  growth  rate  of  regional  retribution revenue for the Jambi Provincial Government during 2016-2020 is 7.01 percent. with a growth rate ranging from 5.75 percent to 26.16  percent.  The  results  of  the  regression  calculation  show  that  regional  taxes  and  retribution  have  no  effect  on  the  Jambi provincial government budget.

## Keywords: regional taxes, retribution, regional revenue and expenditure budget

## PENDAHULUAN
Halim  (2007);  Thesaurianto  (2007)  berpendapat bahwa  otonomi  fiskal  daerah  merupakan  salah  satu aspek  penting  dari  otonomi  daerah  secara  keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun  harus  diakui  bahwa  derajat  otonomi  fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu  membiayai  pengeluaran  rutinnya.  Karena  itu otonomi  daerah  bisa  diwujudkan  apabila  disertai keuangan yang efektif. Halim (2007) berpendapat bahwa APBN  adalah  rencana  kegiatan  pemerintah  yang dinyatakan  dalam  satuan  uang,  serta  meliputi  rencana pengeluaran  dan  pemenuhan  pengeluaran  tersebut. Halim  (2007)  selanjutnya  mengungkapkan  bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan Pemerintah Daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi- tingginya  guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  dan proyek-proyek  daerah  selama  satu  Tahun  Anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber  penerimaan  daerah  guna  menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.
Menurut  Halim  (2007)  APBD  adalah  suatu anggaran  daerah,  unsur-unsur  yang  dimiliki  APBD:  (1) rencana  kegiatan  suatu  daerah,  beserta  uraiannya  secara rinci;  (2)  adanya  sumber  penerimaan  yang  merupakan target  minimal  untuk  menutupi  biaya  terkait  aktivitas tersebut,  dan  adanya  biaya  yang  merupakan  batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; (3) jenis kegiatan  dan  proyek  yang  dituangkan  dalam  bentuk angka;  dan  (4)  periode  anggaran,  biasanya  satu  tahun. Selanjutnya  Halim  (2007)  berpendapat  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  merupakan  tonggak  awal Indonesia  memasuki  era  baru  transparansi  dan akuntabilitas  dibidang  keuangan  negara.  Kegiatan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  berisi laporan  realisasi/perhitungan  APBD  meliputi:    (1) pendapatan,  terdiri  dari  (a)  pendapatan  asli  daerah;  (b) pendapatan  dana  perimbangan;  dan  (c)  pendapatan  lain- lain  yang  sah;  (2)  belanja,  terdiri  dari:  (a)  belanja operasional;  (b)  belanja  modal;  dan  (c)  belanja  lainnya; dan  (3)  pembiayaan,  terdiri  dari:  (a)  penggunaan  silpa; (b)  penggunaan  pinjaman;  (c)  penjualan  aset/kekayaan daerah  yang  dipisahkan;  dan  (d)  penggunaan  dana cadangan.
Menurut Diaz (2012) pajak dapat diartikan adanya aliran  dari  sektor  privat  ke  sektor  publik  secara dipaksakan  yang  dipungut  berdasarkan  keuntungan ekonomi  tertentu  dari  nilai  setara  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  negara  dan  objek-objek  sosial. Selanjutnya  Diaz  (2012)  pajak  adalah  prestasi  kepada pemerintah  yang  terutang  melalui  norma-norma  umum, dan yang dapat dipaksakan , tanpa adanya kontra prestasi yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal  yang  individual, maksudnya  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah. Mardiasmo  (2013)  berpendapat  bahwa  pajak  daerah yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah mengklasifikasikan pajak daerah Pajak Provinsi  terdiri  dari:  (a)  pajak  kendaraan  bermotor;  (b)
Neng  Setiawati  dan  Nadiatul  Khoiroh,  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi
pajak  balik  nama  kendaraan  bermotor;  (c)  pajak  bahan bakar kendaraan bermotor; (d) pajak air permukaan; dan (e) pajak rokok.
Beberapa  macam  fungsi  pajak  menurut  Munawir, (2000),  Sukma  (2013),  Diaz  (2012), Mardiasmo  (2013), yaitu:  (1)  fungsi budgetair (pendanaan);  (2)  fungsi regulerend (mengatur);  (3)  fungsi  stabilitas;  dan  (4) fungsi redistribusi pendapatan. Waluyo dan Ilyas, (2000) berpendapat  bahwa  jenis  pungutan  seperti  retribusi mempunyai  pengertian  lain  dibandingkan  pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran  tersebut  ditujukan  semata-mata  untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
Mardiasmo  (2013)  menjelaskan  beberapa  istilah yang  terkait  dengan  retribusi  daerah  antara  lain:  (1) retribusi  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  retribusi, adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan;  (2)  jasa  adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang  menyebabkan  barang,  fasilitas,  atau  kemanfaatan lainnya  yang  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau badan;  (3)  jasa  umum  adalah  jasa  yang  disediakan  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan;  (4)  jasa  usaha adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  menganut  prinsip-prinsip  komersial  karena  pada dasarnya  dapat  pula  disediakan  oleh  sektor  swasta;  dan (5)  perizinan  tertentu,  adalah  kegiatan  tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk pembinaan,  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan atas  kegiatan  pemanfaatn  ruang,  serta  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  sarana  atau fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum dan menjaga kelestarian alam.
Hafidh, (2013) berpendapat bahwa 5 Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih mempunyai  tingkat  Kemandirian  Daerah  (KD)  yang sangat  rendah  dimana  selama  kurun  waktu  2006-2011 peningkatan  PAD  kecil  sekali  tidak  sebanding  dengan peningkatan  pendapatan  total,  apalagi  dibandingkan dengan tingkat belanjanya. Kenaikan pendapatan banyak berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Selama  ini semua  daerah  di  Indonesia  banyak  tergantung  pada DAU.  Semakin  besar  PAD  maka  kemampuan  daerah membelanjakan  dalam  modal  publik  juga  semakin  baik. Tuasikal  (2008)  menemukan  bahwa  DAU,  DAK,  PAD dan  PDRB  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  pada APBD.  Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  alokasi  belanja  modal pemerintah  daerah  kabupaten/Kota  di  Indonesia,  secara parsial  PDRB  tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja  modal  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di
Indonesia.  Setiawati,  (2002)  menemukan  secara  parsial 89%  perubahan  penerimaan  PAD  ditentukan  oleh perubahan  Izin  Gangguan,  dan  secara  simultan (keseluruhan)  Retribusi  Izin  Gangguan  berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.  Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  variabel dari  penelitian  Ahyar,  (2001)  yang  menemukan  bahwa tingkat  pertumbuhan  retribusi  daerah  rata-rata  10,70% dengan kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD sebesar 8,85%,  Penelitian  ini  akan  meneliti  variabel  Pajak daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Realisasi  APBD Pemerintah Provinsi Jambi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kuantitatif dari variabel Pajak dan Retribusi Daerah serta APBD,  Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian akademik sebagai sebuah bentuk dari peranan akademik yang  dilakukan  oleh  dosen  untuk  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  berasal dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jambi  yang diterbitkan  dari  Buku  Jambi  Dalam  Angka  Tahun Anggaran  2016  sampai  Tahun  Anggaran  2020.  Data primer  ini  berasal  dari  data  Penerimaan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  dan  data Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi secara time series 5 (lima)  tahunan  yaitu  dari  Tahun  Anggaran  2016  sampai Tahun Anggaran 2020. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh  penulis  dari  studi  pustaka  yang  didapat  dari data  yang  telah  diteliti  dalam  bentuk  publikasi  ilmiah seperti  Jurnal,skripsi  dan  tesis  yang  dilakukan  oleh peneliti sebelumnya.
Teknik  analisa  data  penelitian  menggunakan  alat analisa  deskriptif  kuantitatif  sebagai  metode  penelitian untuk  melihat  kondisi  yang  diperoleh  pada  objek penelitian  dalam  bentuk  data  kuantitatif  maupun informasi  kualitatif  sehingga  penulis  dapat  menarik suatu kesimpulan penelitian.

## Alat Analisa Analisa Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah
Alat  analisis  data  yang  digunakan  untuk menghitung  tingkat  pertumbuhan  Pajak  dan  Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
gxi = xit – xi(t−1) xi(t−1) x 100% dimana : gxi =
pertumbuhan pajak daerah/retribusidaerah; xit = realisasi pajak daerah/retribusi  daerah  tahun  ke  t;  xi  (t-1)  =  realisasi pajak daerah/retribusi daerah dari tahun ke t-1

## Analisa Pertumbuhan APBD
gxi = Rit – Ri(t−1) Ri(t−1) x 100%
Neng  Setiawati  dan  Nadiatul  Khoiroh,  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi
dimana  :  gRi  =  Pertumbuhan  APBD  Daerah;  Rit  = Jumlah  realisasi  APBD  tahun  ke  t;  Ri  (t-1)=Jumlah realisasi APBD tahunke t-1

## Analisa Regresi Berganda
Sugiyono  (2018)  uji  regresi  berganda  digunakan oleh  peneliti,  bila  peneliti  bermaksud  meramalkan bagaimana  keadaan  (naik  turunnya)  variabel  dependen (kriterium),  bila  dua  atau  lebih  variabel  independen sebagai  faktor  predictor  dimanipulasi  (dinaik  turunkan nilainya).  Jadi  analisis  regresi  berganda  akan  dilakukan bila  jumlah  variabel  independennya  minimal  2.  Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti  harus  dapat  menemukan  persamaan  melalui perhitungan. Menurut Santoso (2020) pada kasus regresi berganda  terdapat  satu  variabel  dependen  dan  dua  atau lebih  variabel  independen.  Dalam  praktik  bisnis,  regresi berganda  justru  lebih  banyak  digunakan,  selain  karena banyaknya  dalam  bisnis  yang  harus  diamati  bersama, juga  pada  banyak  kasus  regresi  berganda  lebih  relevan digunakan.
Y’ = a + bx ₁ + b x ₂
Keterangan:  Y’  =  Variabel  dependen  (nilai  yang diprediksikan)  (APBD);  x ₁ =  Variabel  independen (Pajak  Daerah);  x ₂ =  Variabel  independen  (Retribusi Daerah);  a  =  Konstanta  (nilai  Y  apabila  X  =  0);  b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

## Metode t-test (uji-t)
Untuk  membuktikan  bahwa  hipotesa  itu  benar atau  tidak,  dilakukan  dengan  uji  kebenaran  hipotesa yaitu  melalui  uji  F  statistik  dan  uji  t  statistik  atau signifikansi  yang  dihasilkan  dari  uji  tersebut.  Taraf signifikansi  yang  digunakan  antara  90%  sampai  95%, atau  tingkat  kesalahan  antara  5%  sampai  10%,  serta memperhatikan  jumlah  observasi  (n).  Berdasarkan  hal tersebut  selanjutnya  membandingkan  antara  t-  tabel  dan t-hitung  yang  didapatkan  dari  pengolahan  dengan  SPSS 26. Dalam penelitian ini hipotesa yang digunakan adalah two  tail  test (tes  dua  arah) . Uji  t  ini  digunakan  untuk menguji  koefesien  regresi  secara  individu  yaitu  antara variabel independen dengan variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020 No Tahun Pajak Tingkat Pertumbuhan (%) 1 2016 966.519.347.000 - 2 2017 1.316.162.468.000 26,57 3 2018 1.374.289.410.000 4,23 4 2019 1.345.106.684.000 -2,17 5 2020 1.407.858.609.000 4,46 Rata-rata 8,27

## Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Tabel 1 dapat dilihat tingkat perkembangan  Pajak Daerah  dari  Tahun  Anggaran  2016  sampai  dengan Tahun  Anggaran  2020 berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun. Tingkat  pertumbuhan  paling  tinggi  terjadi  pada  Tahun Anggaran  2017  sebesar  Rp1.316.162.468,000  naik sebesar Rp349.643.121.000 atau 26,57 persen dari tahun 2016  yang  hanya  sebesar  Rp966.519.347,00.  Tingkat
pertumbuhan  penerimaan  Pajak  Daerah  terendah  terjadi pada  Tahun  2019  sebesar  Rp  1.345.106.684,000  atau turun  sebesar Rp29.182.726.000 atau minus  2,17 persen dibandingkan  Tahun  Anggaran  2018,  dengan  tingkat rata-rata  pertumbuhan  Pajak  Daerah  Provinsi  Jambi sebesar 8,27 persen
Tabel 2. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020
No Tahun Retribusi Tingkat Pertumbuhan (%) 1 2016 18.684.766.000 - 2 2017 19.864.952.000 5,94 3 2018 20.208.220.000 1,70 4 2019 19.109.709.000 -5,75 5 2020 25.880.980.000 26,16 Rata-rata 7,01 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Tabel  2  terlihat  angka  pertumbuhan  Retribusi Pemerintah  Provinsi  Jambi  dari  Tahun  Anggaran  2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah yang paling tinggi terjadi pada  Tahun  2020  dengan  kontribusi  retribusi  daerah sebesar
Rp25.880.980,000 atau
naik
Rp6.771.271.000,00  atau  26,16  persen  dari  tahun  2019 sebesar  Rp19.109.709,000. Pertumbuhan  Retribusi  yang paling  kecil  yaitu  Rp19.109.709,000  pada  Tahun  2007 (minus  5,75)  persen  dengan  rata-rata  pertumbuhan Retribusi  Daerah  selama  jangka  waktu  sebesar  7,01 persen.
Neng  Setiawati  dan  Nadiatul  Khoiroh,  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi
Tabel 3. Perkembangan APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020 No Tahun APBD Tingkat Pertumbuhan (%) 1 2016 3.203.974.464.000 - 2 2017 4.305.264.966.000 25,58 3 2018 4.412.464.565.000 2,43 4 2019 4.575.192.850.000 3,56 5 2020 4.693.996.824.000 2,53 Rata-rata 32,17

## Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Perkembangan  APBD  Provinsi  Jambi  seperti terlihat pada Tabel 3, dimana pertumbuhan APBD paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar Rp4.305.264.966.000 atau naik sebesar
Rp1.101.290.502.000 atau 25,58 persen dari  tahun 2016 sebesar  Rp3.203.974.464.000.  Tingkat  pertumbuhan
APBD  terendah  terjadi  pada  Tahun  2018  sebesar Rp4.412.464.565.000 atau
turun sebesar Rp107.199.599.000 atau 2,43 persen dibandingkan tahun 2017  sebesar  Rp4.305.264.966.000.  Rata-rata  tingkat realisasi  APBD  selama  jangka  waktu  tahun  2016-2020 adalah sebesar 32,17 persen.
Tabel 4. Perkembangan Pajak Daerah serta APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020
No Tahun Pajak Daerah APBD Kontribusi/Share (%) 1 2016 966.519.347.000 3.203.974.464.000 30,17 2 2017 1.316.162.468.000 4.305.264.966.000 30,57 3 2018 1.374.289.410.000 4.412.464.565.000 31,15 4 2019 1.345.106.684.000 4.575.192.850.000 29,40 5 2020 1.407.858.609.000 4.693.996.824.000 29,99 Rata-rata 30,26 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Tabel  4  terlihat  sumbangan  ( share )  Pajak  Daerah pada  APBD  berfluktuasi,  sumbangan  ( share )  yang terbesar  yaitu  31,15  persen  Tahun  Anggaran  2018. Kondisi  ini  disebabkan  karena  meningkatnya  kepatuhan Wajib  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sedangkan  kontribusi  terkecil  yaitu  29,40  persen  pada Tahun  Anggaran  2019,  dengan  rata-rata  tingkat
kontribusi/share  Pajak  Daerah  terhadap  APBD  sebesar 30,26 persen, oleh sebab itu dibutuhkan usaha yang lebih menyempurnakan lagi sistem perpajakan daerah  sebagai salah  satu  penyumbang  untuk  sumber  Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi.
Tabel 5. Perkembangan Retribusi Daerah serta APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020 No Tahun Retribusi Daerah APBD Kontribusi/Share (%) 1 2016 18.684.766.000 3.203.974.464.000 0,58 2 2017 19.864.952.000 4.305.264.966.000 0,46 3 2018 20.208.220.000 4.412.464.565.000 0,46 4 2019 19.109.709.000 4.575.192.850.000 0,42 5 2020 25.880.980.000 4.693.996.824.000 0,55 Rata-rata 0,49 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Kontribusi/share  Retribusi  Daerah  pada  APBD selama  5  (lima)  tahun  yaitu  dari  Tahun  Anggaran  2016 sampai Tahun Anggaran 2020, dengan kontribusi paling tinggi  pada  tahun  2016  (0,58%).  Sedangkan  kontribusi
terkecil sebesar 0,42 persen pada Tahun Anggaran 2019, dengan  rata-rata  sumbangan  Retribusi  Daerah  terhadap APBD Provinsi Jambi sebesar 0,49 persen.
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1747390850,261 2491379396,676 ,701 ,556 X1 -,371 ,895 -,278 -,414 ,719 X2 139,362 136,809 ,684 1,019 ,416
Sumber : data olahan
Neng  Setiawati  dan  Nadiatul  Khoiroh,  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi
APBD = a + bx ₁ + bx ₂ Y = 1.747.390.850,26 – 0,371x ₁ + 139,362x ₂ Y = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) x ₁ = Pajak Daerah x ₂ = Retribusi Daerah
Nilai  konstanta  sebesar  1.747.390.859,26  artinya jika  variabel  Pajak  dan  Retribusi  daerah  sebesar  0  (nol) maka APBD sebesar Rp1.747.390.859,26. Nilai koefisien  regresi  Pajak  Daerah  sebesar  minus  0,371. Nilai  koefisien  regresi  yang  minus  ini  menunjukkan pengaruh  negatif  antara  Pajak  Daerah  dan  APBD, artinya jika Pajak Daerah berubah sebesar Rp1.000.000,00  akan  mengakibatkan  APBD  akan  turun sebesar  Rp371.000,00,  demikian  juga  jika  Retribusi Daerah  mengalami  perubahan  sebesar  Rp1.000.000,00 maka APBD merubah menjadi Rp139.362.000,00.
Nilai Uji t Pajak Daerah sebesar -0,414 sedangkan nilai  t  tabel  yaitu  2,132  berarti  t  hitung  ˂  t  tabel  berarti tolak  Ho,  kondisi  ini  menunjukkan  Pajak  Daerah  tidak memberikan  pengaruh  pada  APBD  Pemerintah  Provinsi Jambi.Sedangkan  uji  t untuk Retribusi Daerah nilai  uji t hitung  sebesar  1,019  sedangkan  t  tabel  sebesar  2,132 berarti  t  hitung  ˂  t  tabel  sehingga  tolak  Ho,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  Retribusi  Daerah  tidak  ada berpengaruh  pada  APBD  pada  Pemerintah  Provinsi Jambi.

## Analisis  Korelasi  Berganda  (R)  dan  Koefisien Determinasi (R²)
Analisis  korelasi  berganda  ini  digunakan  untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel  dependent (APBD)  dan  variabel  independent  (Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah)  secara  Bersama-sama.  Nilai  R  ini berkisar  antara  0  sampai  dengan  1,  apabila  nilai  R semakin  mendekati  1  berarti  terjadi  hubungan  antara variabel  dependent  dan  independent  yang  terjadi semakin  kuat,  sebaliknya  apabila  nilai  R  semakin mendekati  nol  maka  hubungan  yang  terjadi  semakin lemah.  Menurut  Sugiyono  (2007)  pedoman  koefisien korelasi  diklasifikasikan  dari  0,00  -  0,199  =  sangat rendah, 0,20 - 0,399 = rendah, 0,40-0,599 =sedang, 0,60- 0,799 =kuat 0,80 -1,00 =sangat kuat. Berdasarkan Tabel model  summary  diperoleh  nilai  R  sebesar  0,588 koefisien  korelasi  ini  tergolong  sedang  artinya  58,8% perubahan  APBD  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dapat dijelaskan oleh Pajak dan Retribusi daerah, adapun 41,2 persen disebabkan faktor lain yang tidak diteliti.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,588 a ,346 -,308  682878682,41668
Sumber : data olahan
Koefisien  determinasi  atau  R²  untuk  melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variabel x
secara  bersama-sama  terhadap  variabel  Y.  Pada penelitian  ini  diperoleh  nilai  R²  sebesar  0,346.  Kondisi ini  menunjukkan  34,6  persen  hubungan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh  APBD,  sisanya sebesar  65,4  persen  disebabkan  oleh  faktor  lain  yang tidak diteliti.
Tabel 8. Hasil Uji Analisis of Varian (ANOVA) Model df F Sig. 1 Regression 2 ,529 ,654 b Residual 2 Total 4

## Sumber : data olahan
Uji  F  digunakan  untuk  melakukan  uji  hipotesis koefisien ( slope ) regresi secara bersamaan. Didapat nilai F hitung 0,529 dan F tabel 7,71 sehingga F hit ˂ F tabel, kondisi  ini  menunjukkan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah secara keseluruhan tidak memberikan pengaruh terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jambi.

## SIMPULAN
1 Tingkat  pertumbuhan  Pajak  Daeah  Pemerintah Provinsi  Jambi  paling  tinggi  terjadi  pada  Tahun Anggaran  2017  sebesar  26,57  persen.  Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah paling rendah pada Tahun 2019 yaitu - 2,17 persen, rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah  Provinsi  Jambi  selama  tahun  pengamatan sebesar 8,27 persen.
2 Tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah tertinggi pada Tahun  2020  dengan  kontribusi  retribusi  daerah sebesar  26,16  persen  dan  yang  terkecil  Tahun  2007 yaitu  -5,75  persen  dengan  rata-rata  pertumbuhan Retribusi 7,01%.
3 Pertumbuhan  APBD  Provinsi  Jambi  tertinggi  terjadi pada  tahun  2017  sebesar  25,58  persen  dan  tingkat pertumbuhan APBD paling rendah pada  Tahun 2018 sebesar  2,43 persen  dengan  rata-rata  tingkat  realisasi APBD selama jangka waktu tahun 2016-2020 sebesar 32,17 persen.
4 Kontribusi/ share Pajak  Daerah  paling  besar  yaitu 31,15  persen  terjadi  pada  Tahun  Anggaran  2018,dan kontribusi  terkecil  yaitu  29,40  persen  pada  Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata tingkat kontribusi/ share Pajak  Daerah  terhadap  APBD Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 30,26 persen, 5 Kontribusi/ share Retribusi  Daerah  tertinggi  terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,58% serta kontribusi terkecil sebesar  0,42  persen  terjadi  pada  Tahun  Anggaran 2019,  dengan  rata-rata  kontribusi  Retribusi  Daerah terhadap  APBD  Pemerintah  Provinsi  Jambi  sebesar 0,49 persen.
6 Nilai  koefisien  regresi Pajak Daerah  sebesar  - 0,371. artinya jika Pajak Daerah berubah sebesar Rp1.000.000,00  mengakibatkan  APBD  turun  sebesar Rp371.000,00,Koefisien  Retribusi  Daerah  139,362 artinya  jika  Retribusi  Daerah  berubah  sebesar
Neng  Setiawati  dan  Nadiatul  Khoiroh,  Analisis  Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi
Rp1.000.000,00  maka  APBD  merubah  menjadi Rp139.362.000,00.
7 Nilai Uji t -0,414 sedangkan nilai t tabel yaitu 2,132 berarti t  hitung ˂ t tabel berarti  tolak Ho, kondisi ini menunjukkan  Pajak  Daerah  tidak  memberikan pengaruh  Terhadap  APBD  Pemerintah  Provinsi Jambi.Sedangkan  uji  t  untuk  Retribusi  Daerah dimana  t  hitung  sebesar  1,019  sedangkan  t  tabel sebesar 2,132 berarti t hitung ˂ t tabel sehingga tolak Ho,disimpulkan  bahwa  Retribusi  Daerah  tidak  ada pengaruh pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi.
8 Pada  penelitian  ini  diperoleh  nilai  R²  sebesar  0,346. Kondisi  ini  menunjukkan  34,6  persen  hubungan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh APBD  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  sedangkan  65,4 persen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  Lalu  Muhammad,  2001,  Peranan  Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kabupaten  Bima  Nusa  Tenggara  Barat, Tesis , UGM, Yogyakarta. Badan Pusat Statistik, 2020, Jambi Dalam Angka Hafidh,  Aula  Ahmad,  2013,  Analisis  Rasio  Keuangan Daerah  Dalam  Mempengaruhi  Belanja  Modal
Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Halim,  Abdul,  2007, Akuntansi  Keuangan  Daerah,
Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo,  2013, Perpajakan ,  Edisi  Revisi,  ANDI, Yogyakarta Munawir,H.S, 2000, Perpajakan , Liberty,Yogyakarta Priantara, Diaz, 2012, Perpajakan Indonesia , Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta. Santoso, Singgih, 2020, Panduan Lengkap SPSS 26 , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif ,
Alfabeta, Bandung.
Sukma, Ating, 2013, Keterkaitan Faktor Sosial Ekonomi Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Zakat  Di Indonesia  dengan  pendekatan  tawhidi, Disertasi . Trisakti, Jakarta Setiawati,  Neng,  2002,  Evaluasi  Pengelolaan  Retribusi Izin  Gangguan  di  Kabupaten  Batang  Hari, Tesis , MM UGM, Yogyakarta Thesaurianto,  Kuncoro,  2007,  Analisis  pengelolaan Keuangan  Daerah  terhadap  Kemandirian  Daerah, Magister  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan, UNDIP Semarang,
Tuasikal, Askam, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia, Jurnal Telaah dan Riset akuntansi , 1(2)
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Waluyo dan Ilyas, 2000, Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, Jakarta