Legal Analysis Of The Crime Of Trafficking In Protected Animals (Study Of Decision No. 52/PID.B-LH/2021/PN KBR)
Analisis Hukum Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan No 52/PID.B-LH/2021/PN KBR)
Sigar P.Berutu 1) ; Lasber Marianus Purba 2) ; Ropitta Sihotang 3)
Tanggu Sihar Lamro Malau 4) ; Vigo Imanuel Sitanggang 5)
1,2,3,4,5) Universitas Prima Indonesia Email: 1) sigarpberutu@unprimdn.ac.id ; 2 lasberpurba02@gmail.com ; 3 otangpitta123@gmail.com ; 4 tanggumalau@gmail.com ; 5 vigositanggang11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 March 2024]
Revised [20 April 2024]
Accepted [28 April 2024]

## ABSTRAK
Tindak  pidana  perniagaan  satwa  dilindungi  terutama  heiwan  meirupakan  satwa  langka  yang bukan  hanya  milik  neigara  teirteintu  saja,  akan  teitapi  meinjadi  milik  dunia  seihingga  seimua bangsa  didunia  beirkeipeintingan  untuk  meinjaga  keileistariannya.  Peirdagangan  satwa  yang dilindungi  meinjadi  ancaman  seirius  bagi  keileistarian  satwa  yang  dilindungi  Indoneisia.  Kareina tingginya  keiuntungan  yang  dipeiroleih  dan  keicilnya  reisiko  hukum  yang  harus  dihadapi  oleih peilaku peirdagangaan satwa yang dilindungi teirseibut.  Tujuan dari Penelitian ini salah satunya agar kita meingeitahui dampak dari tindak pidana peirniagaan satwa yang di lindungi, dan Faktor apa  saja  yang  meinyeibabkan  teirjadinya  peirdagangan  satwa  yang  dilindungi,  Serta  Untuk meingeitahui  seperti  apa  peineigakan  hukum  teirhadap  tindak  pidana  peirdagangan  satwa  yang dilindungi  di  Daeirah  Istimeiwa  Yogyakarta  teilah  seisuai  deingan  keiteintuan  peiraturan- peiraturan peirundang- undangan.  Metode penelitan ini  adalah secara yuridis normaitif dengain cairai  menelaiaih  dengain  menginterprestaisikain  hail-hail  yaing  bersifait  teoritis  yaing menyaingkut aisais, konsepsi, doktrin dain normai hukum.

## ABSTRACT
The criminal act of trafficking in protected animals, especially endangered animals, does not only belong to a particular country, but also belongs to the world so that all nations in the world have an interest in maintaining their conservation. Trade in protected animals poses a serious threat to the conservation  of Indonesia's protected animals. Because of the high profits obtained and the small legal risks that must be faced by those trading in protected animals. One of the aims of this research  is  for  us  to  find  out  the  impact  of  criminal  acts  of  trafficking  in  protected  animals,  and what factors cause the occurrence of trafficking in protected animals, as well as to find out what kind of legal enforcement of criminal acts of trafficking in protected animals in the Special Region of  Yogyakarta  has  occurred.  in  accordance  with  the  requirements  of  statutory  regulations.  This research method is normatively juridical  by means of research  by interpreting theoretical results that involve concepts, conceptions, doctrines and legal norms.
KEYWORDS Crime, Commerce, Protected Animals
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  tingkat  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi.  Indonesia dikenal sebagai negara “MEGA BIODIBERSITY”.  [1 Sigar Brutu. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan  Ilegal  Satwa  Liar.  Diss.  2024.]1Jenis  hayati  dan  salah  satu  negara  yang  menjadi  pusat keanekaragaman  hayati  di  dunia.  Menurut  catatan  pusat  monitoring  konservasi  dunia  (the  World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi,  burung,  mamalia  dan  reptil.  Dari  antaranya,  31,1%  nya  endemik –  artinya,  hanya  terdapat  di Indonesia;  dan  9.9%  nya  terancam  punah.  Keanekaragaman  hayati  [2    UKI,  Pasal  3  Undang-undang tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun2023 No.  49.]2dapat  didefinikan  sebagai  semua  mahluk  yang  hidup  di  bumi,  juga  termasuk  semua  jenis tumbuhan,  binatang  dan  mikroba.  Keberadaan  keanekaragaman  hayati  saling  berhubungan  dan membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  biak  sehingga  membentuk suatu sistem kehidupan. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia.
Satwa  langka  adalah  bagian  dari  ekosistem  alam  dan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga keseimbangan  ekosistem  dan  menghidupkan  keberlangsungan  hidup  bagi  mereka  sendiri.  Berbagai faktor,  habitat  yang  sempit  atau  rusak,  perburuan  untuk  diperdagangkan,  dan  permintaan  satwa  oleh pasar dunia, menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa langka. [3 Fathi Hanif, Upaya Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  Melalui  Instrumen  Hukum  dan  Perundang-undangan,  jurnal  ilmiah, 2017,  hal.30]3Beberapa  ketentuan  internasional  terkait  perlindungan  dan  perdagangan  spesies  yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna a nd Flora (“CITES”) tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (Red List of Threatened Species) IUCN. Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES. Dalam  konteks  indonesia,  [4  Naskah  Akademik  RUU  Konservasi  Keanekaragaman  Hayati  dan Ekosistem,  hal.  8]4pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan  peraturan  perundangan  untuk  melindungi satwa langka dan kepunahannya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam.  Namun,  perdagangan  satwa  langka  masih  menjadi  masalah yang  harus  di  atasi,  karena  faktor  seperti  kurangnya  informasi  tentang  hewan  langka  dan  kekurangan akses ke informasi yang tepat.
Permasalahan  Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  semakin  meningkat  membawa  pengaruh  pada beberapa  aspek,  yaitu  [5  Ibid.,  hal.  7]5peningkatan  kebutuhan  pangan,  sandang,  papan,  kualitas  hidup serta  pembangunan  di  bidang  lain.  Eksploitasi  hutan  secara  besar-besaran  sejak  tahun  1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak negatif  bagi  pelestarian  keanekaragaman  hayati.  Di  samping  itu,  terjadinya  pencemaran  karena urbanisasi,  industrialisasi,  penggunaan  pupuk  buatan,  dan  pestisida  secara  berlebihan  telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan. [6 Nazly Hidayati,  Andika  Putra,  Metra  Dewita,  Novira  Esa  Framujiastri,  Dampak  dinamika  kependudukan terhadap lingkungan, Jurnal ilmiah, 2020,  hal. 34.]6Lingkungan hidup kini meinjadi peirmasalahan dunia ini  tidak  teirleipas  dari  adanya  peingeilolaan  teirhadap  lingkungan  hidup  yang  tidak  teirkontrol  deingan baik.  Dampak  neigatif  yang  muncul  dalam  peingeilolaan  lingkungan  hidup  tidak  teirleipas  dari  hakeikat peimbangunan yang seicara sadar meilakukan peimanfaatan sumbeir daya alam untuk meincapai tujuan peimbangunan.  Meingingat  akan  dampak  neigatif  teirseibut,  beirbagai  usaha  dilakukan  peimeirintah Indoeisia  seibagai  peinanggung  jawab  utama  dalam  peingeilolaan  lingkungan  hidup  di  indoneisia  agar teircipta  lingkungan  yang  baik  dan  seihat.  Deingan  meilindungi  beirbagai  macam  satwa-satwa  langka yang ada di Indoneisia.
Heiwan  meirupakan  satwa  langka  yang  bukan  hanya  milik  neigara  teirteintu  saja,  akan  teitapi meinjadi milik dunia seihingga seimua bangsa didunia beirkeipeintingan untuk meinjaga keileistariannya. [7  Dr.Elvira  Fitriyani  Pakpahan.  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi (Studi Putusan Nomor 93/Pid. B/Lh/2021/Pn Btl Dan Putusan Nomor 330 K/Pid. Sus/2013). 2024.]7Heiwan langka yang dilindungi oleih peimeirintah meimiliki nilai eikonomis yang sangat tinggi, seihingga teirjadi peirdagangan dan peinyeilundupan heiwan yang teirjadi di peirairan indoneisia.  Peinyeilundupan  satwa  meirupakan  tindak  pidana  yang  sangat  kompleik,dimana  tindak pidana  ini  meilibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  peimburu  sampai  deingan  eiksportir.  Oleih  kareina  itu, sangat  peinting  bagi  indoneisia  meimiliki  peiraturan  yang  teigas  meingatur  hal  yang  beirkaitan  deingan peinyeilundupan,  seibagai  neigara  keipulauan  deingan  kondisi  geiografis  wilayah  peirairan  yang  luas, Indoneisia meineimpati posisi yang sangat reintan teirhadap beirbagai beintuk peinyeilundupan teirmasuk salah satunya peinyeilundupan satwa.
Peirdagangan  satwa  yang  dilindungi  adalah suatu  keijahatan  teirhadap  satwa  yang  tidak meilihat aturan  yang  sudah  ada.  [8  sulistyo  budi  prabowo,  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perdagangan satwa yang dilindungi di yogyakarta, Jurnal Ilmiah, 2018, hal 3]8peirdagangan satwa yang dilindungi meinjadi ancaman seirius bagi keileistarian satwa yang dilindungi Indoneisia. Kareina tingginya keiuntungan  yang  dipeiroleih  dan  keicilnya  reisiko  hukum  yang  harus  dihadapi  oleih  peilaku peirdagangaan  satwa  yang dilindungi  teirseibut  meimbuat  peirdagangan  satwa  yang  dilindungi  meinjadi daya tarik beisar bagi para peilaku untuk meilakukan keijahatan teirseibut. Apalagi, leibih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil peinangkaran. Beirbagai jeinis satwa dilindungi  dan  teirancam  punah  masih  di  peirdagangkan  seicara  beibas  di  Indoneisia.  [9 https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia ]9Seibanyak 40% satwa liar yang dipeirdagangkan  mati  akibat  proseis  peinangkapan  yang  meinyakitkan,  peingangkutan  yang  tidak meimadai,  kandang  seimpit  dan  makanan  yang  tidak  seisuai  deingan  keibutuhan  satwa  itu  seimua dilalukan  peilaku  peilaku  deimi  meindapatkan  keiuntungan  yang  leibih  beisar  dari  pada  peingeiluaran yang dikeiluarkan pada proseis peinangkapan satwa yang dilindungi teirseibut.
Pada  keinyataannya  seipeirti  yang  p eirnah  teirjadi  diwilayah  [10  Kelli  sitohang,’analisis  yuridis memeprniagakan  satwa  yang  dilindungi  (studi  putusan  no.52/pid.B  LH/2021/PN  Kbr,  2019,  hal 1.]10jorong Taratak Galundi Keilurahan Alahan panjang, keicamatan leimbah gumanti, kabupatein solok sumateira  barat.  Peilaku  atas  nama  zulkifli  karanai  yang  sudah  putus  dipeingadilan  neigeiri  kotobaru, peilaku  teilah  dikeitahui  meilakukan  tindak  pidana  meinyimpan,  meimiliki  dan  meimpeirniagakan  satwa yang  dilindungi  dalam  keiadaan  hidup  beirupa  dua  eikor  satwa  jeinis  owa,  satwa  jeinis  owa  ungko,  32 jeinis  burung  cucak  hijau  1  eikor  cucak  ranting,  satu  eikor  burung  kinoy  dan  meimpeirniagakan, meinyimpan atau meimiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Penegakan Hukum
Pengertian  Penegakan  Hukum  Penegakan  Hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  mengartikan penegakan  hukum  itu  sebagai uapaya  menyerasikan  hubungan  nili-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabararan  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian.  Kesimpulan  diatas  dapat  kita  artikan  lebih  sederhana  jadi,  penegakan hukum merupakan sebagai menegakkan hukum itu harus dilakukan oleh apparat penegakan hukum yang berwenang agar menciptakan kedamaian yang sempurna.

## Faktor-faktor Penegakan Hukum
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah:  a. Faktor Hukum Hukum yang dimaksud disini adalah undang-undang atau biasa kita sebut peraturan yang tertulis yang berlaku umum dikalangan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan oleh  adanya  undang-undang  yang  keberlakuannya  tidak  mengikuti  azas-azas  hukum,  dalam  peraturan pelaksaan belum sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidak jelasan arti kata-kata undang-undang  yang  mengakibatkan  menyimpang  dari  penafsiran  yang  diterapkan  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga faktor hukum yaitu ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal terbukti dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

## Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf artinya dengan pidana dan hukum, feit  artinya  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  dan  perbuatan  (ChazawiAdami,  2007).  Pengertian  tindak pidana  menurut  beberapa  para  ahli  ialah  sebagai  berikut  :  Menurut  E.  Utrecht  straafbaar  feit  adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif  dan  suatu  melalaikan  natalen-negatif,  maupun  akibatnya  (keadaan  yang  ditiumbulkan  karena perbuatan atau melakukan itu ). Effendi Erdianto, 2011) Menurut Vos adalah merumuskan tindak pidana secara  singkat  yaitu  suatu  kelakuan  manusia  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  pidana  diberi pidana (Andi Hamzah, 2004).

## Pengertian Satwa Liar
Satwa  liar  adalah  satwa  yang  tidak  dapat  dipelihara  langsung  oleh  manusia  karena  kebiasaan hidup  satwa  liar  berada  di  alam  bebas  seperti  hutan  tanpa  adanya  berkontribusi  dengan  manusia sekitarnya. Akan tetapi, jika populasinya terus menerus meningkat maka keanekaragamaan hayati justru akan  semakin  meningkat  juga.  Pengertian  satwa  liar  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat (2)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  adalah  “semua  Binatang  yang  hidup  didarat  dan  atau  di  air  dan  atau  di  udara  yang mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” (Pasal 1 UU No 5  Tahun  1990).  Maka  dapat  kita  artikan  bahwa  satwa  liar  adalah  Binatang  yang  habitatnyan  hidup didarat,  air  dan  diudara  dan  binatang  tersebut  memiliki  sifat  liar,  baik  yang  dapat  dipelihara  manusia maupun yang hidup bebas.

## Jenis-jenis Satwa
Jenis-jenis  satwa  yang  menurut  menurut  Pasal  20  ayat (1)  Undangundang  Nomor 5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menegaskan bahwa jenis-jenis satwa terbagi menjadi 2  yaitu  satwa  yang  lindungi  dan  satwa  yang  tidak  lindungi.  Dapat  kita  simpulkan  bahwasannya satwa  yang  dilindungi  merupakan  satwa  yang  sangat  berbahaya  dan  satwa  yang  populasinya  amat sangat  sedikit  dan  dapat  disebut  sebagai  satwa  langka  karena  satwa  tersebut  tergolong  sangat  sedikit oleh  karena  itu  peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur  agar  terus  menjaga  kelestarian  akan populasi satwa.

## Hak-hak satwa yang Dilindungi
Telah  kita  ketahui  bahwa  yang  ,mempunyai  hak  dikehidupan  masyarakat  ini  bukannya  hanya manusia  saja.  akan  tetapi,  hewan  juga  memiliki  hak-hak  yang  sebagian  dimiliki  oleh  manusia  pada umumnya  oleh  karena  itu  kita  sebagai  manusia  yang  memiliki  akal  harus  mengetahui  hak-hak  yang dimiliki hewan khusunya satwa yang dilindungi. Hak-hak satwa yang dilindungi itu sederajat dengan hak- hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Singer berpendapat bahwa
“satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk merasakan sakit”. Dalam hal ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Peter  Singer  berpendapat  bahwa  satwa  tidak  seharusnya  diburu  hanya untuk  kepentingan  manusia  seperti  untuk  dikelola  pada  bahan  makanan  yang  dapat  mengancam punahnya  kehidupan  satwa  dan  diburu  dengan  cara  hal  yang menyakitinya  (Keraf  A  Sonny,2010).  oleh sebab itu dari pendapat tersebut bahwsannya satwa harus dianggap hak-haknya layaknya hak manusia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  ialah.  Analisis  dengan  melakukan  telaah  padai kasus yang berkaitain dengan permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam penelitian  [15  Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Research,  (Yogyakarta:  Fakultas  Psikologi  Universitas  Gajah Mada,  1982),  hal.  32.]15Analisis  data  kualitatif  pada  penelitiain  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data,  mengkualifikasikan  kemudian  menghubungkan  teori  yang  berhubungan  dengan masalah dan tahap  terakhir adalah  menarik kesimpulan dari  sumber  penelitian  yang  di  olah,  sehingga pada  ahirnya  dapat  di  ketahui  putusan  hukuman  atau  pidana  dan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan pengadilain  kotobaru  nomor  52/pid.B-LH/2021/PN  KbrMemperhatikan  kebenaran  data  yang dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan kondisi objektif dari sumber yang akurat.
1.  Analisis  pada  tahap  selanjutnya  adalah  menyatukan  semua  data  setelah  semua  data  yang dikumpulkan dianggap cukup.
2.  Memperhatikan  ketepatan  tekni  instrument  penelitiain,mulai  dari  jenis  kegunaan  serta  relevansi datainya maupun.
3.  Melakukan  evaluasi  terhadap  data  yang  sudah  diteliti  atau  dianalisis  sehingga  menghasilkan kesimpulan berdasarkain tujuan dan target studi yang di teliti.
Pada  tahap  ini  hasil  penelitian  yang  telah  dikaji  dan  diteliti  di  pertanggung  jawabkan kebenarannya. Hasil penelitian kemudian di ungkapkan lalu di tuangkan dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi tersebut dilakukan dengan cara sistematis dan mendetail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hukum Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Perniagaan Satwa Dilindungi
Perniagaan  satwa  dilindungi  dapat  memiliki  dampak  sosial  dan  lingkungan  yang  serius  jika  tidak diatur dengan baik. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:
1. Dampak Sosial:
a. Keberlanjutan Komunitas Lokal
• Perniagaan satwa dilindungi dapat mengancam keberlanjutan komunitas lokal yang bergantung padai sumber daya alam untuk hidup.
• Perburuan  liar  yang  tidak  terkendali  dapat merugikan  masyarakat  adat  yang  bergantung  pada satwai untuk keberlanjutan budaya dan tradisional.
b. Kesejahteraan Hewan
Eksplotasi  satwa  liar  untuk  kepentingan  bisnis  dapat  menyebabkan  penangkapan  dan  perlakuan yang tidak etis terhadap satwa, merugikan kesejahteraan hewan.
c. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Seimbang
Bisnis  satwa  liar  yang  tidak  diatur  dapat  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak seimbang, dengan sedikit manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal.
2. Dampak Lingkungan:
Gangguan Ekosistem
Penangkapan  berlebihan  atau  perburuan  satwa  liar  dapat  mengakibatkan  ketidakseimbangan ekosistem  karena  mengurangi  populasi  spesies  tertentu,  memengaruhi  rantai  makanan  dain  fungsi ekosistem.
3.  Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Eksplotasi  berlebihan  dapat  menyebabkan  kehilangan  keanekaragaman  hayati,  mengancam spesies yang mungkin berperan penting dalam ekosistem.
4. Perdagangan Ilegal
Pernigaan satwa liar sering kali melibatkan perdagangan ilegal, yang dapat merusak lingkungan karenai  melibatkan  metode  penagkapan  yang  tidak  berkelanjutan  dan  menyebabkan  kerugian  besar padai populasi satwa liar.
5.  Kerusakan Habitat
Aktivitas  perburuan  dan  penangkapan  seringkali  dapat  menyebabkan  kerusakan  habitat  alamiah, mengancam keberlanjutan lingkungan tempat satwa tersebut hidup.
Perniagaan  satwa  dilindungi  berpotensi  memberikan  dampak  sosial  dan  lingkungan  yang  serius. Secara  sosial,  keberlanjutan  komunitas  lokal  terancam  karena  eksplotasi  sumber  daya  alam  untuk kepentingan bisnis ini. [16 Suryadi, B., & Prasetyo, "Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perniagaan Satwa Dilindungi”: Studi Kasus di Indonesia,2019.]16Masyarakat adat yang bergantung pada satwai untuk  budaya  dan  tradisi  dapat  menderita  dampak  ekonomi  yang  tidak  seimbang,  dengan  sedikit manfaat  yang  dirasakan.  Kesejahteraain  hewan  juga  terancam  oleh  perlakuan  tidak  etis  dalam penangkapan  dan  perburuan.  Dari  perspektif  lingkungan,  perniagaan  satwa  dilindungi  dapat mengakibatkan  gangguan  ekosistem  dan  kehilangan  keanekaragaman  hayati.  Perburuan  liar  yang tidak terkendali dapat merusak habitat alami dan menyebabkan kerugian besar pada populasi satwa. Selain  itu,  perdagangan  ilegal  yang  seringkali  terlibat  dapat  memperburuk  situasi  ini.  Upaya penanggulangan  melibatkan  pengaturan  hukum  yang  ketat,  penegakan  hukum  yang  efektif, pendidikan  masyarakat  tentang  keberlanjutan,  pengembangan  alternatif  ekonomi,  serta  konservasi dan  rehabilitas  habitat.  Kolaborasi  global  dan  lokal  diperlukan  untuk  memastikan  keberlanjutan ekosistem  dan  melindungi  kehidupan  satwa  liar  yang  rentan.  Penting  untuk  bekerja  sama  secara global  dan  local  terutama  di  negara  indonesia  untuk  mengatasi  perniagaan  satwa  dilindungi  dengan pendekatan yang berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan.

## Faktor Yang Mendorong Tindak Pidana Perniagaan Satwa
Perniagaan  satwa  dilindungi  di  Indonesia  menjadi  permasalahan  serius  yang  mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Indonesia, sebagai negara megadiverstas dengan kekayaan alam yang luar biasa, menghadapi tantangan signifikan dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi.  Fenomena  perniagaan  satwa  dilindungi  di  Indonesia  melibatkan  praktik  ilegal  perdagangan satwa  yang  dilindungi  oleh  hukum,  dan  dampaknya  tidak  hanya  terbatas  pada  tingkat  nasional,  tetapi juga memiliki konsekuensi global.
Dalam  hal  ini,  penting  untuk  memahami  faktor-faktor  yang  mendorong  tindak  pidana  perniagan satwa dilindungi di Indonesia. [17 Rizki. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Di Indonesia.]17Faktor-faktor ini melibatkan dinama ekonomi dain  sosial  yang  memengaruhi  perilaku  masyarakat dan  pelaku  usaha.  Pemahaman  mendalam  tentang konteks  lokal  ini  menjadi  kunci  dalam  merancang  solusi  yang  efektif  dan  relevan  dengan  realitas  di lapangan. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor ekonomi dan sosial, kita dapat menggali akar  permasalahan  yang  mendalam  dan  merumuskan  strategi  yang  berdayai  tahan.  Penanganan pernagaan  satwa  dilindungi  di  Indonesiai  memerlukain  kerjaisaimai  erait  aintairai  pemerintaih, maisyairaikait  sipil,  lembaigai  konservaisi,  dain  pihaik-pihaik  terkaiit  laiinnyai.  Hainyai  dengain pendekaitain  lintais  sektor  dain  keterlibaitain  aiktif  dairi  berbaigaii  pihaik,  kitai  daipait  memberaintais tindaikain  ilegail  ini  dain  menjaigai  keberlainjutain  kekaiyaiain  ailaim  Indonesiai.  secairai  mendailaim faiktor-faiktor ekonomi, seperti tingginyai permintaiain paisair dain nilaii ekonomi yaing tinggi, sertai faiktor sosiail,  termaisuk  traidisi  budaiyai  dain  ketidaiksetairaiain  sosiail,  yaing  menjaidi  pemicu  utaimai perniaigaiain  saitwai  dilindungi  di  Indonesiai.  Ainailisis  terperinci  terhaidaip  dinaimikai  ini  dihairaipkain daipait  memberikain  pemaihaimain  yaing  lebih  baiik  dain  memberikain  laindaisain  baigi  upaiyai  kolektif dailaim menainggulaingi permaisailaihain yaing mendesaik ini di Indonesiai.
[18  Aziz,  A.,  &  Kartikasari,  S.  R.  (Tahun).  "Faktor  Ekonomi  dan  Sosial  yang  Mendorong  Tindak Pidana  Perniagaan  Satwa  Dilindungi:  Perspektif  Masyarakat  di  Indonesia,  2018.]18Tindaik  pidainai perniaigaiain saitwai dilindungi menjaidi sebuaih isu yaing semaikin mendailaim di tengaih maisyairaikait modern  saiait  ini.  Dailaim  bainyaik  kaisus,  tindaikain  ini  disebaibkain  oleh  sejumlaih  faiktor,  terutaimai faiktor  ekonomi  dain  sosiail.  Airtikel  ini  bertujuain  untuk  menguraiikain  faiktor-faiktor  tersebut  dain mengidentifikaisi daimpaiknyai terhaidaip peningkaitain tindaik pidainai perniaigaiain saitwai dilindungi.
1. Faktor Ekonomi
a.  Nilaii Ekonomi Tinggi Saitwai dilindungi sering kaili memiliki nilaii ekonomi yaing tinggi di paisair gelaip.  Bairaing-bairaing  haisil  perburuain,  seperti  kulit,  tainduk,  dain  daiging,  dihairgaii  tinggi  di paisair internaisionail. Keinginain untuk memperoleh keuntungain besair membuait oraing terlibait dailaim perniaigaiain ilegail ini.
b.  Permintaiain  Paisair  Globail  Permintaiain  globail  terhaidaip  produk-produk  saitwai  dilindungi, terutaimai dairi negairai-negairai dengain traidisi menggunaikain bairaing-bairaing eksotis, daipait
mendorong tindaik pidainai perniaigaiain saitwai. Keinginain untuk memenuhi permintaiain paisair yaing tinggi daipait menjaidi daiyai dorong utaimai di bailik aiktivitais ini.
c.  Kuraingnyai  Ailternaitif  Ekonomi  Beberaipai  komunitais  lokail,  terutaimai  di  daieraih-daieraih terpencil,  mungkin  memiliki  keterbaitaisain  dailaim  pilihain  ekonomi  yaing  daipait  diaikses. Perniaigaiain  saitwai  dilindungi  daipait  menjaidi  sumber  penghaisilain  yaing  menairik  untuk merekai yaing tidaik memiliki ailternaitif ekonomi yaing memaidai.
2. Dampak Dan Solusi
a.  Ancaman  terhadap  Keanekaragaman  Hayati  Tindakan  perniagan  satwa  dilindungi  dapat menyebabkan  penurunan  populasi  dan  bahkan  kepunahan  beberapa  spesies.  Hal  ini  dapat mengancam keanekaragaman hayati dan memengaruhi ekosistem secara keseluruhan.
b.  Perluasan  Jaringan  Penegakan  Hukum  Untuk  mengatasi  tindak  pidana  perniagaan  satwa dilindungi, perlu dilakukan perluasan jaringan penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.  Kerja  sama  antar  negara  dan  lembaga  penegak  hukum  sangat  penting  dalam upayai pemberantasan tindakan ilegal ini.
c.  Edukasi  dan  Kesadaran  Masyarakat  Peningkatan  edukasi  dan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya pelestariain satwa dilindungi dapat membantu mengurangi permintaan pasar. Inisiatif ini  dapat  menciptakan  perubahan  perilaku  konsumen  dan  mengurangi  motivasi  untuk  terlibat dalam perniagaan satwa ilegal.
Faktor  ekonomi  dan  sosial  memainkan  peran  kunci  dalam  mendorong  tindak  pidana  perniagaan satwa dilindungi. Pemahaan mendalam tentang akar masalah ini menjadi kunci untuk merancang strategi yang  efektif  dalam  melawan  praktik  ilegal  ini.  Hanya  dengan  upaya  bersama  dari  masyarakat, pemerintah,  dan  lembaga  internasional,  kita  dapat  melindungi  satwa  dilindungi  dan  memastikan keberlanjutan ekosistem global.

## Kerangka  Hukum  Perlindungan  Satwa  Dilindungi  Terhadap  Undang-Undang  Dan  Peraturan Perlindungan Satwa
Kerangka  hukum  perlindungan  satwa  dilindungi  di  Indonesia  melibatkan  serangkaian  undang- undang  dan  peraturan  yang  merinci  prinsip-prinsip  dan  langkah-langkah  yang  harus  diambil  untuk melindungi dan melestarikan satwa liar. [19 Hardjasoemantri, K (2014).Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.]19Dailaim konteks ini, undaing-undaing dain peraiturain tersebut jugai hairus sejailain dengain regulaisi internaisionail yaing mengaitur perdaigaingain dain perlindungain spesies saitwai liair. Berikut aidailaih penjelaisain lebih lainjut mengenaii keraingkai hukum perlindungain saitwai dilindungi di Indonesiai sebaigaii berikut:
1.  [20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya (UU KSDAE).]20Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1990 tentaing Konservaisi Sumber Daiyai Ailaim Haiyaiti dain Ekosistemnyai (UU KSDAiE)
UU  KSDAiE  menjadi  dasar  hukum  utama  yang  menetapkan  prinsip-prinsip  konservasi,  pengelolaan, dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati,  termasuk  perlindungan  satwa  liar.  Undang-undang  ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan perlindungan  liar di tingkat nasional.
2  .Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesiai  Nomor  7  Taihun  1999  tentaing  Pengaiwetain  Tumbuhain dain Saitwai Liair (PP No. 7/1999)
PP No. 7/1999 merinci lebih lainjut ketentuain-ketentuain terkaiit dengain perlindungain tumbuhain dain saitwai liair. Hail ini mencaikup aispek-aispek seperti lairaingain penaingkaipain, perdaigaingain, dain pemainfaiaitain saitwai liair tertentu untuk memaistikain keberlainjutain populaisi dain ekosistem.
3 .Peraturan Menteri Lingkungain Hidup dan Kehutanan (Permen LHK)
Permen LHK dapat mencakup ketentuan lebih lainjut tentaing izin, pengawasan, dan pelaporain terkait dengan  perniagaan  satwa  dilindungi.  Peraturan-peraturan  ini  memberikan  panduan  teknis  dan administratif untuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan tingkat lebih rendah.
4. Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Hukum  acara  pidana  memberikan  dasar  hukum  untuk  penanganan  pelanggaran  hukum  di  bidang perlindungan  satwa  liar.  Ini  melibatkan  prosedur  penyelidikan,  penuntutan,  dan  penegakan  hukum terhadap mereka yang terlibat dalam aiktivitas ilegal seperti perniagaan satwa liar.
5. Kerjasama Internaisional dain Implementasi CITES
Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam melindungi satwai liar. Kerjasama  ini  mencakup  pertukaran  informasi,  koordinasi  tindakan  penegaikain  hukum,  dan implementaisi bersaimai regulaisi CITES.

## Analisis Pasal-Pasal Terkait Tindak Pidana Perniagaan Satwa
[21 Herman Brahmana. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya  Terhadap  Perniagaan  Satwa Dilindungi  Di  Surabaya. Novum:  Jurnal  Hukum,  2024.]21Ainailisis  paisail-paisail  terkaiit  tindaik  pidainai perniaigaiain saitwai daipait dilaikukain dengain merujuk paidai undaing-undaing yaing mengaitur tentaing perlindungain  saitwai  liair  aitaiu  hewain  di  berbaigaii  negairai.  Ainailisis  ini  bertujuain  untuk  memaihaimi peraiturain  yaing  mengaitur  perniaigaiain  saitwai,  sertai  tindaik  pidainai  hukum  dain  undaing  undaing sebaigaii berikut :
1.  Undaing-Undaing  Nomor  5  Taihun  1990  tentaing  Konservaisi  Sumber  Daiyai  Ailaim  Haiyaiti  dain Ekosistemnyai
2.  ai.  Paisail  21  aiyait  (2)  mengaitur  baihwai  setiaip  oraing  dilairaing  melaikukain  perniaigaiain  saitwai liair yaing dilindungi tainpai izin.
3.  b.Paisail  40  aiyait  (2)  menyaitaikain  baihwai  setiaip  oraing  yaing  melainggair  ketentuain  Paisail  21 daipait dikenaii sainksi pidainai penjairai dain/aitaiu dendai.
4.  Undaing-Undaing Nomor 16 Taihun 1992 tentaing Kairaintinai Hewain, Ikain, dain Tumbuhain Paisail 73 menyebutkain baihwai setiaip oraing yaing tainpai izin mengimpor, mengekspor, aitaiu melaikukain kegiaitain  perdaigaingain  hewain,  ikain,  aitaiu  tumbuhain  yaing  dilindungi  daipait  dikenaii  sainksi pidainai.
5.  3.Peraiturain  Pemerintaih  Republik  Indonesiai  Nomor  7  Taihun  1999  tentaing  Pengaiwetain  Jenis Tumbuhain  dain  Saitwai  Paisail  11  aiyait  (2)  mengaitur  baihwai  setiaip  oraing  yaing  melaikukain perniaigaiain  saitwai  liair  yaing  dilindungi  tainpai  izin  daipait  dikenaii  pidainai  penjairai  dain/aitaiu dendai.
6.  Undaing-Undaing  Nomor  8  Taihun  2010  tentaing  Pencegaihain  dain  Pemberaintaisain  Tindaik Pidainai Pencuciain Uaing Paisail 5 aiyait (2) menyebutkain baihwai tindaik pidainai pencuciain uaing jugai mencaikup haisil kejaihaitain perdaigaingain saitwai liair yaing dilindungi.
7.  Undaing-Undaing  Nomor  5  Taihun  1990  tentaing  Konservaisi  Sumber  Daiyai  Ailaim  Haiyaiti  dain Ekosistemnyai  Paisail  21B  mengaitur  lairaingain  penaingkaipain,  pembunuhain,  penaingkairain, dain/aitaiu pemainfaiaitain secairai melaiwain hukum terhaidaip jenis-jenis saitwai liair yaing dilindungi.

## Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Satwa  Yang  Dilindungi  Di  Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Putusan No 52/Pid.B-LH/2021/PN Kbr
Perdaigaingain  saitwai  yaing  dilindungi  aidailaih  suaitu  kejaihaitain  terhaidaip  saitwai  yaing  tidaik melihait  aiturain  yaing  sudaih  aidai.  Perdaigaingain  saitwai  yaing  dilindungi  menjaidi  aincaimain  serius baigi kelestairiain saitwai yaing dilindungi Indonesiai. Kairenai tingginyai keuntungain yaing diperoleh dain kecilnyai  resiko  hukum  yaing  hairus  dihaidaipi  oleh  pelaiku  perdaigaingaiain  saitwai  yaing  dilindungi tersebut membuait perdaigaingain saitwai yaing dilindungi menjaidi daiyai tairik besair baigi pairai pelaiku untuk  melaikukain  kejaihaitain  tersebut.  Seperti  paidai  kaisus  perdaingaingain  saitwai  yaing  dilindungi yaing di laikukain oleh  Terdaikwai Zulkifli Kairainaii, Ai.Md. bin Zulkairnaiini painggilain Zul yaing terbukti b ersailaih  melaikukain  tindaik  pidainai  “menyimpain,  memiliki,  dain  memperniaigaikain  saitwai  yaing dilindungi dailaim keaidaiain hidup.
Kejaidiain  itu  bermulai  ketikai  aidainyai  laiporain  dairi  seoraing  maisyairaikait  kepaidai  pihaik berwenaing yaing paidai aikhirnyai hairi Minggu 24 Jainuairi 2021 sekitair pukul 14.30 WIB bertempait di toko  Burung  DAi  BOY  milik  Terdaikwai  yaing  terletaik  Jailain  Teuku  Umair  No.16  Jorong  Tairaitaik Gailundi,  Naigairi  Ailaihain  Painjaing,  Kecaimaitain  Lembaih  Gumainti,  Kaibupaiten  Solok,  Provinsi Sumaiterai Bairait. Aidai beberaipai petugais berwenaing yaing berkaiiain premain daitaing menghaimpiri Terdaikwai  di  toko  miliknyai.  Sesaimpaii  di  toko  tersebut  ditemukain  didailaim  toko  beberaipai  saitwai yaing  dilindungi  berupai  2  (duai)  ekor    saitwai  jenis  Owai  Ungko    dengain  naimai  laiinnyai  Hylobaites Aigilis,  32  (tigai  puluh duai)  ekor  saitwai  jenis  burung  cucaik  hijaiu  naimai  laitin  Chloropsis  Sonneraiti,  1 (saitu)  ekor  jenis  burung  cucaik  rainting  naimai  laitin  Chloropsis  Cochinchinensis,  1  (saitu)  ekor  jenis burung  Kinoy  naimai  laitin  Chloropsis  Venustai,  dain  menyimpain  aitaiu  memiliki  kulit,  tubuh,  aitaiu baigiain-baigiain laiin saitwai yaing dilindungi berupai sisik Trenggiling (Mainis Jaifainicai) dengain   berait bersih 4.708,5 graim (empait ribu tujuh raitus delaipain komai limai graim).
Sebaigaiimainai  diaitur  dain  diaincaim  pidainai  melainggair  Paisail  21  Aiyait  (2)  Huruf  ai  dailaim Paisail Paisail 21 Aiyait (2) Huruf ai Undaing-undaing Republik Indonesiai Nomor 5 Taihun 1990 tentaing Konservaisi  Sumber  Daiyai  Ailaim  Haiyaiti  Dain  Ekosistemnyai,  yaing  dirumuskain  sebaigaii  berikut “Setiaip oraing dilairaing untuk menaingkaip, melukaii, membunuh, menyimpain, memiliki, memelihairai, mengaingkut,  dain  memperniaigaikain  sai twai  yaing  dilindungi  dailaim  keaidaiain  hidup”  jo.  Paisail  40 Aiyait  (2)  Undaing-undaing  Republik  Indonesiai  Nomor  5  Taihun  1990  tentaing  Konservaisi  Sumber Daiyai  Ailaim  Haiyaiti  Dain  Ekosistemnyai  yaing  dirumuskain  sebaigaii  beriku t  “Bairaing  siaipai  dengain sengaijai  melaikukain  pelainggairain  terhaidaip  ketentuain  sebaigaiimainai  dimaiksud  dailaim  Paisail  21
Aiyait  (1)  dain  Aiyait  (2)  sertai  Paisail  33  Aiyait  (3)  dipidainai  dengain  pidainai  penjairai  pailing  laimai  5 (limai) taihun dain dendai pailing bainyaik Rp 100.000.000,00 (seraitus jutai rupiaih)”. Paidai saiait dilaikukain persidaingain Haikim hairus memperhaitikain beberaipai unsur  yaiitu :
1.  Unsur Dengan sengaja
Unsur  dengain  sengaijai  yaing  dimaiksud  aidailaih    menyaidairi  baihwai  perbuaitain  yaing dikehendaikinyai  aidailaih  untuk  menyebaibkain  aikibait  yaing  tidaik  dikehendaiki  oleh  undaing- undaing  (willens)  dain  mengetaihui  keaidaiain-keaidaiain  yaing  berhubungain  dengain  perbuaitain tersebut  (witens).  Lebih  lainjut  dailaim  doktrin  hukum  pidainai,  kesengaijaiain  dailaim  bentuk  tujuain aitaiu opzet ails oogmerk telaih terpenuhi aipaibilai seseoraing telaih menyaidairi baihwai aikibait yaing tidaik dikehendaiki oleh undaing-undaing yaing muncul dairi perbuaitain yaing dilaikukainnyai aidailaih aikibait  yaing  dikehendaikinyai.  Dairi  penjelaisain  di  aitais  Terdaikwai  jelais  menghendaiki  sendiri perbuaitain  memperniaigaikain  saitwai tersebut  dailaim  keaidaiain  hidup  tainpai  tekainain dairi  pihaik laiin baiik kairenai ditipu, dipaiksai, aitaiupun diaincaim oleh pihaik laiin, Terdaikwai jugai mengetaihui aitaiu  setidaik-tidaiknyai  daipait  mendugai  baihwai  mungkin  saijai  hewain  yaing  diperniaigaikainnyai aidailaih saitwai yaing dilindungi, dain Terdaikwai mengetaihui hewain-hewain yaing diperniaigaikainnyai maisih dailaim keaidaiain hidup.

## 2.  Unsur Barang Siapa
Unsur bairaing siaipai yaing dimaiksud dengain bairaing siaipai aitaiu setiaip oraing aidailaih aidresait aitaiu  subyek  hukum  yaing  dinyaitaikain  telaih  melaikukain  tindaik  pidainai  aitaiu  perbuaitain  yaing dilairaing oleh suaitu rumusain delik dailaim peraiturain perundaing-undaingain. Bairaing siaipai aitaiu setiaip  oraing  yaing  dailaim  Baihaisai  Belaindai  disebut  sebaigaii  Hij  aidailaih  unsur  obyektif  dairi suaitu  normai  delik,  sehinggai  unsur  ini  diainggaip  telaih  terbukti  aipaibilai  kuailitais  subyek  yaing dituju  oleh  surait  daikwaiain  penuntut  umum saimai  dengain  kuailitais  aiddressaiait  norm dairi  suaitu normai  delik  yaing  daipait  berupai  oraing  peroraingain  aitaiupun  korporaisi  yaing  berbentuk  baidain hukum  aitaiu  yaing  tidaik  berbentuk  baidain  hukum  dain  aipaibilai  identitais  dairi  aiddressaiait  norm yaing didaikwai melaikukain delik saimai dengain identitais dairi subyek hukum yaing dihaidaipkain di persidaingain.  Paidai  kaisus  di  aitais  Terdaikwai  jugai  telaih  membenairkain  baihwai  identitais  dairi oraing  yaing  didaikwaikain  dailaim  surait  daikwaiain  Penuntut  Umum  sesuaii  dengain  identitais  diri Terdaikwai,  sehinggai  Maijelis  Haikim  berkeyaikinain  baihwai  benair  identitais  terdaikwai  yaing diuraiikain  dailaim  daikwaiain  kumulaitif  kesaitu  Penuntut  Umum  terletaik  paidai  diri  Terdaikwai  dain bukain paidai diri oraing laiin, sehinggai tidaik terdaipait error in personai paidai daikwaiain kumulaitif kesaitu Penuntut Umum dailaim perkairai. Dailaim setiaip tindaik pidainai hairus diainggaip terdaipait unsur bersifait melaiwain hukum, Maijelis Haikim berpendaipait baihwai perbuaitain memperniaigaikain  saitwai  yaing  dilindungi  dailaim  keaidaiain  hidup  telaih  dilaikukain  secairai melaiwain  hukum  oleh  Terdaikwai  sebaib  perbuaitain  tersebut  dilaikukain  oleh  Terdaikwai  tainpai disertaii  kewenaingain  untuk  menjailainkain  tugais  aitaiu  melaiksainaikain  suaitu  perbuaitain  yaing diperbolehkain  oleh  suaitu  peraiturain  perundaing-undaingain  jugai  perbuaitain  Terdaikwai  tersebut aidailaih  perbuaitain  yaing  bertentaingain  dengain  haik  pribaidi  aitaiu  haik  subyektif  dairi  oraing  laiin dain  perbuaitain  Terdaikwai  tersebut  aidailaih  perbuaitain  yaing  bertentaingain  dengain  kewaijibain hukum  Terdaikwai  yaing  diaitur  dailaim  suaitu  peraiturain  perundaingain-undaingain  tertulis  aitaiu normai  tidaik  tertulis  seperti  normai  kepaitutain,  normai  kebiaisaiain,  normai  kesusilaiain,  dain  laiin- laiin.
3.  Unsur  menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup Undaing-undaing  Republik  Indonesiai  Nomor  5  Taihun  1990  tentaing  Konservaisi  Sumber  Daiyai Ailaim  Haiyaiti  Dain  Ekosistemnyai  tidaik  menjelaiskain  secairai  definitif  mengenaii  yaing  dimaiksud dengain  unsur  ini,  Maijelis  Haikim  aikain  menguraiikain  pengertiain  dain  kuailifikaisi  dairi  unsur  ini dengain  menggunaikain  definisi  yaing  terdaipait  dailaim  sumber-sumber  hukum  laiinnyai  yaing berlaiku di Indonesiai. Yaing penngertiain unsurnyai menurut undaing- undaing sebaigaii berikut : a.  Keaidaiain yaing memberaitkain:
• Perbuaitain  Terdaikwai  bertentaingain  dengain  upaiyai  Pemerintaih  Republik  Indonesiai  untuk mengaitaisi perdaigaingain ilegail saitwai liair yaing dilindungi;
• Perbuaitain  Terdaikwai  daipait  meningkaitkain  perburuain  ilegail  terhaidaip  saitwai  liair  yaing dilindungi;
b.  Keaidaiain yaing meringainkain:
• Terdaikwai  mengaiku  bersailaih,  menyesaili  perbuaitainnyai,  dain  berjainji  untuk  tidaik mengulaingi perbuaitainnyai;
• Terdaikwai belum pernaih dihukum;
• Terdaikwai merupaikain tulaing punggung keluairgai
Putusan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kotobaru,  pada  hari Rabu,  tanggal  16  juni  oleh  Awaluddin  Hendra  Aprilana  sebagai  Hakim  Ketua,  Timbul  Jaya,  S.H.  dan Dayinta  Agi  Pambayun,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam  sidang yang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Kamis,  tanggal              oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  paiai Hakim  Anggota  tersebut,  dengan  dibantu  oleh  Ayu  Maulani,  S.H.,  Pantera  Pengganti  pada  Pengadilan Negeri Kotobaru, dengan dihadiri oleh Benny Purbai S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan  Terdakwa  atas  nama  Zulkifli  Kairainaii,  Ai.Md.  bin  Zulkairnaiini  painggilain  Zul  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  m elakukan  tindak  pidana  “memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  dalam keadaan  hidup”  dan  tindak  pidana  “memperniagakan  bagian-bagian  lain  satwa  yang  dilindungi” sebaigaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
1.  Menjatuhkan pidanai terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dendai tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungain selama 2 (dua) bulan;
2.  MenetapKan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3.  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4.  Menetapkan barang bukti berupa:
• 2 (dua) ekor  satwa jenis Owa Ungko (Hylobaites Aigilis) dalam keadaan hidup;
• 32 (tiga puluh dua) ekor satwa jenis Cucak Hijau (Chloropsis Sonneraiti) dalam keadaan Hidup;
• 1 (satu) ekor Cucak Ranting dalam keadaan hidup;
• 1  (satu)  ekor  Kinoy  dalam  keadaan  hidup;dikembalikan  kepada  Balai  Konservasi  Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat untuk direhabilitasi dan/atau dikembalikan ke habitatnya;
• 4,7 Kg (empat koma tujuh kilogram) sisik trenggiling;
• 1 (satu) unit timbangan duduk warna biru kapaisitas 15 Kg;dirampas untuk dimusnahkan;
• 1 (satu) unit telepon selular merek Samsung Galaxy S6;dikembabalikan kepada Terdakwa;
5.  Membebankan  kepada  Terdakwai  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp3.000,00  (tiga  ribu Rupiah);

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang  merupakan  landasan  hukum  utama  di  Indonesia  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  satwai yang dilindungi, termasuk tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Yang dimana pengaturan hukum  terkait  tindak  pidana  perniagaan  satwa  yang  dilindungi  berdasarkan  UU  tersebut  yaitu Pelestarian Sumber Daya Alam, Pelarangan Perdagangai dan Perburuan, Sanksi Pidana, Penegakan Hukum, Perlindungan Habitat dan Peran Masyarakat.
2.  Tindak  pidana  pernagaan  satwa  yang  dilindungi  bisa  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor,  Contohnya Permintaan  Pasar  Tingginya  permintaan  pasar  terhadap  produk-produk  yang  terbuat  dari  atau melibaitkan  satwa  yang  dilindungi  dapat  mendorong  perniagaan  ilegal,  Nilai  Ekonomi  Tinggi  Satwai yang  dilindungi  seringkali  memiliki  nilai  ekonomi  yaing  tinggi  di  pasar  gelap.  Baik  untuk  dijadikan hewan peliharaan, diolah menjadi barang mewah, atau untuk tujuan medis/tradisional tertentu, hal ini bisa  mendorong  perniagaan  ilegal  yang mengancam  keberlangsungan  populasi  satwa  dan  Kegiatan Pembangunan dan Perusakan Habitat Perubahan lingkungan hidup akbat pembangunan, deforestasi, atau  perubahan  iklim  dapat  mengakibatkan  hilangnya  habitat  alami  bagi  satwa  liar.  Hal  ini  dapat mendorong penangkapan satwa liar untuk diperdagangkan, karena terdesak dari habitat asli mereka.

## Saran
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistem yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap satwai yang dilindungi,  Memperketat  hukuman  bagi  pelaku  perniagaan  ilegal  satwa  dilindungi.  Ini  bisai  berupa peningkatan denda dan masa penjara yang lebih berat untuk memberikan efek jera kepadai para pelaku, Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam memantau,  melaporkan,  dan menghentikan perniagaan  satwa  ilegal,  Mengedukasi masyaraikat  tentang pentingnya  konservasi  satwa-satwa  dilindungi  serta  dampak  negatif  dari  perniagaan  ilegal  terhadap keanekaragaman hayati.

## DAFTAR PUSTAKA
Sigar Brutu. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Diss. 2024.
UKI, Pasal 3 Undang-undang tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun2023 No. 49.
Fathi  Hanif,  Upaya  Perlindungan  Satwa  Liar  Indonesia  Melalui  Instrumen  Hukum  dan  Perundang- undangan, jurnal ilmiah, 2017, hal. 30.
Rizki. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Di Indonesia.
Naskah Akademik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, hal. 8.
Nazly  Hidayati,  Andika  Putra,  Metra  Dewita,  Novira  Esa  Framujiastri,  Dampak  dinamika  kependudukan terhadap lingkungan, Jurnal ilmiah, 2020 hal. 34.
Dr.Elvira  Fitriyani  Pakpahan.  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Kepemilikan  Satwa  Liar  Dilindungi  (Studi  Putusan  Nomor  93/Pid.  B/Lh/2021/Pn  Btl  Dan  Putusan Nomor 330 K/Pid. Sus/2013). 2024
https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia
Sulistyo budi prabowo, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di yogyakarta, Jurnal Ilmiah, 2018, hal. 3.
Kelli  sitohang,’analisis  yuridis  memeprniagakan  satwa  yang  dilindungi  (studi  putusan  no.52/pid.B LH/2021/PN Kbr. 2019 hal. 1.
Herman Brahmana. Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa Dilindungi Di Surabaya. Novum: Jurnal Hukum, 2024.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali, Jakarta, 2009, hal. 34.
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011, hal. 142.Marsela Oktaviani,UNIVERSITAS SRIWIJAYA,12 desember 2023
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneletian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.8.
Suryadi,B., & Prasetyo, "Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perniagaan Satwa Dilindungi”: 2019 Studi Kasus di Indonesia.
Aziz,  A.,  &  Kartikasari,  S.  R.  (Tahun).  "Faktor  Ekonomi  dan  Sosial  yang  Mendorong  Tindak  Pidana Perniagaan Satwa Dilindungi: Perspektif Masyarakat di Indonesia, 2018.
Hardjasoemantri, K (2014).Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE).
Dr. B ambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.”implementasi pemidanaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakkan hukum”, Jurnal Ilmiah,  2023, Hal. 3.
https://greennetwork.id/kabar/memerangi-kejahatan-terhadap-satwa-liar-dengan-kolaborasi-internasional/ Supriyanto,  B.,  &  Wijayanti,  D.  "Analisis  Pasal-Pasal  Terkait  Tindak  Pidana  Perniagaan  Satwa:  Studi Kasus Penegakan Hukum di Indonesia,2021.
Sukses  Marhasak  Siburian. Analisis  Yuridis  Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Memperniagakan Organ  Tubuh  Satwa  Yang  Dilindungi  (Studi  Kasus:  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ngawi  Nomor: 177/Pid. B/Lh/2019/Pn. Ngw). 2024.