## Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba
Community Participation in Supporting Mangrove Ecosystem Conservation in the Luppung of Bulukumba Regency
*Eka Aprilya Handayani, Asti Sugiarti dan Shidik Burhani
Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Jalan Poros Makassar Pare-Pare Km. 83, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 8 Juli 2022 Perbaikan naskah: 31 Oktober 2022
Disetujui terbit   : 15 Februari 2023
Korespodensi penulis: Email: ekaaprilya9@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp. v18i1.11339

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir dianggap sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya dan berpotensi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pendapat ini didukung oleh Umayah et al. (2016) yang menyatakan bahwa daerah pesisir sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pertambakan, perikanan, transportasi, pariwisata, dan sebagainya. Oleh karena itu, ekosistem pesisir
Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung yang berada di Kabupaten Bulukumba menjadi tujuan wisata yang semakin populer. Agar kondisi alam dan ekosistem pesisir tetap terjaga, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan konservasi sumber daya mangrove. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba. Partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove diukur dari pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove, serta strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui survei berbasis kuesioner terstruktur. Teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling, digunakan untuk memilih 30 responden dari masyarakat, pemilik usaha di kawasan ekowisata, dan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove meliputi lima kriteria, yaitu kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan. Dalam pengelolaan hutan mangrove, partisipasi masyarakat dikategorikan baik dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, partisipasi masyarakat didukung oleh beberapa lembaga seperti Kelompok Tani Hutan Mangrove, karang taruna, pemerintah Desa Manyampa, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.

## Kata Kunci: partisipasi masyarakat, konservasi mangrove, ekowisata

## ABSTRACT
The Luppung Mangrove Ecotourism Area in Bulukumba Regency is one of tourism destinations that its popularity increases. Community participation is essential in managing, preserving, and conserving the mangrove resources to preserve nature and coastal ecosystem. This study aims to analyze community participation in mangrove ecosystem conservation in the Luppung Ecotourism Area in Bulukumba Regency. Community participation is formulated from management and preservation of mangrove ecosystem, and alternative strategies for community involvement in the development of sustainable mangrove conservation. This study employs descriptive method of primary data collected from survey using a structured questionnaire. Non-probability sampling techniques was carried out to determine 30 respondents including community, business owners in the ecotourism area, and government agencies. The results show  that  community  participation  in  mangrove  conservation  involves  five  criteria:  concern,  involvement,  skills, income, and trust. Community participation in mangrove forest management involves planning and implementation. Community participation is also supported by several organization such as Mangrove Forest Farmer Group, Youth organization, Government of Manyampa Village, Agency of Fisheries and Marine of Bulukumba Regency and Agency of Forestry and Environmental of Bulukumba Regency.
Keywords: community participation, mangrove conservation, ecotourism
menjadi salah satu ekosistem yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di antara ekosistem pesisir, ekosistem mangrove memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Turisno, 2018). Hutan mangrove memiliki manfaat yang signifikan dan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, karena ekosistem mangrove memiliki kekayaan hayati yang tinggi dalam berbagai aspek seperti biologi, ekonomi, dan pariwisata (Sutrisno, 2015).
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba | Handayani et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 17-25
Ekosistem mangrove memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Untuk mencapai pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan semua aspek, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (Rahma, 2019). Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan  mangrove,  serta  mengurangi  konflik yang menghambat pengelolaan tersebut (Annas, 2013). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperhatikan persepsi dan nilai mangrove  bagi  mereka  (Kordi  &  Ghufron,  2012). Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menganggap mangrove sebagai ekosistem hutan dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengelolanya berdasarkan prinsip-prinsip manfaat dan keberlanjutan, partisipasi masyarakat, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Peraturan tentang pengembangan ekowisata terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Prinsip pengembangan ekowisata yang diatur, yaitu: (1) Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata merujuk pada kecocokan antara tipe ekowisata yang dipilih dan ciri khas yang dimiliki; (2) Konservasi adalah tindakan untuk menjaga, memelihara, dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya alam yang digunakan dalam aktivitas ekowisata; (3) Dalam segi ekonomi, ekowisata harus memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat setempat, mendorong perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, dan menjaga agar usaha ekowisata dapat berlangsung secara  berkelanjutan;  (4)  Edukasi  dalam  ekowisata mencakup unsur-unsur pembelajaran yang dapat mengubah sikap individu, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; (5) Ekowisata harus memberikan pengalaman dan kepuasan yang berkesan bagi pengunjung; (6) Partisipasi masyarakat penting dalam ekowisata dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, penggunaan, dan pengendalian aktivitas ekowisata dengan memperhatikan nilai-nilai sosial- budaya dan agama setempat; (7) Ekowisata harus memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan mempromosikan warisan budaya daerah.
Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan memiliki hutan mangrove yang menjadi kawasan ekowisata di Desa Manyampa, Kecamatan Ujungloe. Luas kawasan tersebut adalah 13 hektar dan saat ini
sedang dikembangkan sebagai ekowisata percontohan nasional 19 (Pemkab Bulukumba, 2017). Meskipun demikian, kunjungan wisatawan sempat menurun selama pandemi Covid-19. Namun, selama pandemi, hutan mangrove di Luppung semakin rimbun dan menjadi tujuan favorit wisatawan (Media Indonesia, Februari 2021). Saat ini, kawasan ekowisata mangrove di Luppung kembali menjadi destinasi andalan Bulukumba setelah angka pandemi menurun. Kawasan ini menjadi tujuan wisata yang menarik karena merupakan satu-satunya kawasan mangrove di kabupaten tersebut dan hanya berjarak 500 meter dari jalan poros Bira sebagai tujuan wisata pantai nomor satu di Bulukumba dengan julukan “Butta Panrita Lopi”.
Kondisi hutan mangrove setelah dicanangkan sebagai tempat wisata cukup menurun karena banyaknya pengunjung yang membuang sampah plastik serta puntung rokok. Kuantitas sampah di hutan mangrove ini bila dibiarkan dapat berpotensi merusak hutan mangrove. Berdasarkan penelitian Aulia (2018) mengenai ekowisata mangrove di Kabupaten Bulukumba, pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan seringkali mengalami kegagalan karena banyak pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah minimnya keterlibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang cenderung otoriter. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam konservasi ekosistem mangrove sangat penting untuk mendukung keberlangsungan lingkungan tersebut. Masyarakat dapat membantu memelihara kebersihan hutan mangrove dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem tersebut. Masyarakat juga menyadari bahwa menjaga hutan mangrove dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti sumber kepiting bakau. Setelah menjadi kawasan ekowisata, beberapa masyarakat bahkan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan hutan mangrove dengan mengelola lahan parkir dan berdagang.
Partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas memanfaatkan kawasan ekowisata untuk memperoleh keuntungan dari segi ekonomi saja, tetapi bagaimana menjaga agar hutan mangrove tetap lestari untuk mendukung lingkungan dan terjaga eksistensinya sebagai kawasan ekowisata. Partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam mendukung konservasi mangrove sebagai kawasan ekowisata yaitu dari segi pengelolaan serta pola pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove, sehingga perlu dilakukan analisis mengenai jenis partisipasi ini.
Untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan mencegah kerusakan ekosistem pesisir, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dan pelestariannya (Isbandi, 2007). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai dukungan masyarakat terhadap konservasi ekosistem mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mendukung konservasi ekosistem mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, Kabupaten Bulukumba, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pola pemanfaatan dan pemeliharaannya, termasuk analisis mengenai alternatif strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Januari sampai April 2022. Lokasi tersebut dipilih karena kawasan ekowisata mangrove ini merupakan destinasi wisata mangrove di Kabupaten Bulukumba yang ramai dikunjungi oleh  masyarakat  yang  mencapai  4.500  pengunjung per bulan pada awal pembukaan pada tahun 2019
(Bumdes Mutiara Manyampa, 2022) sehingga perlu diketahui pola partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hutan mangrove di kawasan tersebut.

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Data primer digunakan dalam penelitian ini yang dikumpulkan melalui survey dengan bantuan kuesioner terstruktur. Metode pengambilan sampel responden dilakukan melalui teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling dengan jumlah 30 sampel responden yang meliputi masyarakat, pemilik usaha di kawasan ekowisata, dan pihak pemerintah. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tujuannya adalah untuk mengurangi bias dalam pengambilan sampel sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan akurat.
Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, observasi langsung, dan wawancara. Kuesioner difokuskan untuk  mengidentifikasi  pola  partisipasi  masyarakat dalam konservasi mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung yang meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pola pemanfaatan, serta pemeliharaan. Observasi dan wawancara merupakan pendalaman dari kuesioner agar partisipasi masyarakat dapat digali lebih lanjut.

## Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba | Handayani et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp.
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian Figure 1 Map of Research Locations
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba | Handayani et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 17-25

## Metode Analisis
Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial (Likert, 1932 dalam Sugiyono, 2010). Definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti menjadi dasar dalam penggunaan metode ini untuk memperoleh Gambaran tentang partisipasi masyarakat.
Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemeliharaan kelestarian ekosistem mangrove, digunakan skala Likert yang mengacu pada teori dan pedoman yang ada. Skala tersebut terdiri dari tiga kelas atau kriteria: baik, sedang, dan buruk, dan metode pembobotannya mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 5 untuk kelas baik, 3 untuk kelas sedang, dan 1 untuk kelas buruk. Apabila dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove, maka diberikan skor 0 atau dianggap sebagai buruk. Setelah dilakukan analisis data, hasilnya diinterpretasikan secara kualitatif dengan mempertimbangkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan literatur, guna menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehadiran mangrove memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat pada umum yang bermukim jauh dari hutan mangrove. Sejak lama, masyarakat yang bermukim dekat dengan hutan mangrove telah memahami bahwa hutan mangrove adalah sumber kehidupan  mereka  (Wardhani,  2014).  Kehidupan mereka tergantung pada hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan. Namun, biasanya mereka hanya mengambil apa yang diperlukan saja tanpa merusaknya. Masyarakat ini memiliki kearifan dan pemahaman untuk memelihara dan melestarikan hutan mangrove demi kepentingan mereka sendiri (Simanullang et al. , 2016).
Kelompok tani hutan merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove. Di Desa Manyampa, terdapat Kelompok Tani Sipakatau yang terdiri dari petani tambak yang aktif dalam upaya rehabilitasi mangrove. Mereka sering terlibat dalam
penanaman bibit mangrove yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti dinas lingkungan hidup dan mahasiswa. Selain itu, masyarakat sekitar Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, termasuk yang tidak bergabung dalam kelompok tani, memiliki antusiasme yang tinggi dalam menjaga dan memelihara mangrove karena mereka menyadari manfaatnya, terutama dalam menahan ombak pantai yang dapat merusak daerah pertambakan.
Hasil wawancara Ketua Kelompok Tani Sipakatau menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar dari ekosistem mangrove. Salah satunya adalah melindungi tambak dari kerusakan yang disebabkan oleh ombak. Selain itu, ekosistem mangrove juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, seperti dengan menempatkan bubu pada akar tanaman mangrove ketika air sedang pasang, sehingga banyak ikan yang tertangkap saat air surut. Namun, masih ada beberapa warga yang mencabut bibit mangrove yang telah ditanam karena dianggap menghalangi jalan keluar ketika mereka mengumpulkan rumput laut.
Menurut wawancara Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, terdapat program rehabilitasi mangrove yang difokuskan pada pesisir Kecamatan Ujung Loe, terutama di Desa Manyampa yang melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Upaya untuk melestarikan lingkungan, khususnya penanaman kembali bibit-bibit mangrove dan pelestarian terumbu karang, menjadi arahan pengembangan kawasan pesisir dan kelautan di Kabupaten Bulukumba. Hal ini bertujuan menciptakan pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dengan lingkungan, terutama pada daerah yang rentan terhadap bencana tsunami. Upaya pengembangan yang dilakukan adalah memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian mangrove serta terumbu karang, dengan tujuan mencapai pembangunan kawasan pesisir dan kelautan Kabupaten Bulukumba.
Partisipasi masyarkat dalam konservasi mangrove dikategorikan ke dalam dua bentuk partisipasi, yaitu pengelolaan ekowisata mangrove dan pola pemeliharaan serta pemanfaatan ekosistem mangrove. Partisipasi masyarakat tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan alternatif strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan sebagai output dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap partisipasi masyarakat tersebut dipaparkan sebagai berikut.

## 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove
Pengelolaan ekosistem mangrove meliputi empat kriteria, yaitu pengetahuan, sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama (Siburian et al. , 2016). Kriteria pengetahuan merupakan pola pikir ( mindset ) masyarakat mengenai keberadaan ekosistem mangrove yang akan menjadi dasar motivasi intrinsik partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis skala Likert terhadap data dari 30 responden, pengetahuan masyarakat terkait eksistensi ekosistem mangrove berada dalam kategori baik . Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar yang memadai mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan potensi pengembangan ke depannya, demikian pula dengan kelestarian ekosistem mangrove. Pengetahuan dasar akan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan mangrove yang telah dimiliki oleh masyarakat ini menjadi poin utama terwujudnya partisipasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Berdasarkan kuesioner dan diperdalam dengan wawancara, Pengetahuan masyarakat mengenai ekosistem mangrove tidak berasal dari pendidikan formal, tetapi diperoleh dari pengetahuan yang telah diteruskan oleh orang terdahulu dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove.
Kriteria kedua, yaitu sosialisasi, merupakan pengaruh kegiatan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola dan memelihara ekosistem mangrove. Kegiatan sosialisasi mengenai konservasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan  Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan temuan penelitian dari 30 responden, diperoleh kategori sedang dalam kegiatan sosialisasi karena hanya dilakukan 2 hingga 3 kali dalam  setahun dan diikuti oleh anggota kelompok tani hutan yang ada di  Kecamatan Ujung Loe. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan sosialisasi agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta stakeholder terkait tentang program pemeliharaan eksistensi ekosistem mangrove.
Kegiatan penyuluhan yang menjadi kriteria ketiga sangat penting dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang berfungsi sebagai media informasi tentang prosedur pelestarian mengrove. Berdasarkan hasil analisis skala Likert terhadap jawaban 30 responden, penyuluhan dalam pengelolaan hutan mangrove adalah dalam kategori sedang . Hal ini mengindikasikan bahwa 50% responden belum sepenuhnya memahami bagaimana cara untuk melakukan upaya pelestarian terhadap ekosistem mangrove tersebut sehingga kegiatan penyuluhan
perlu lebih ditingkatkan lagi agar pada akhirnya dapat dilakukan kerja sama antara pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat sekitar Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung untuk melakukan pelestarian ekosistem mangrove secara bersama-sama.
Kriteria keempat, yaitu kerja sama, mengGambarkan bagaimana kerja sama masyarakat dalam memelihara ekosistem mangrove. Pada analisis skala Likert, kerja sama dikategorikan baik . Temuan penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dan kesadaran bahwa keberadaan ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga harus dijaga secara bersama. Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya masyarakat menjawab bahwa bila tidak ada hutan mangrove, air laut akan sampai di permukiman mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setiady et al. (2018), yaitu bahwa adanya hutan mangrove ini dapat menahan naiknya air laut, mencegah terjadinya pengikisan pantai, dan menambah jumlah tangkapan kepiting bakau.
Masyarakat menyadari bahwa untuk menjaga keberadaan ekosistem mangrove, penting dilakukan pengelolaan secara rutin dan konsisten oleh pemerintah kabupaten dan seluruh elemen masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi, keberadaan mangrove juga dapat mempererat solidaritas dan kerja sama di antara warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan berbasis komunitas, mereka dapat saling bekerja sama untuk memelihara dan mengelola kawasan ekowisata mangrove demi kepentingan bersama. Di samping itu, keberadaan hutan mangrove di Luppung juga berfungsi sebagai objek wisata alam dan penelitian bagi akademisi dan masyarakat luar. Bagi masyarakat sekitar, ekowisata menjadi tempat melakukan perniagaan. Peluang usaha terbuka bagi masyarakat berupa penjualan makanan, penjualan oleh-oleh khas mangrove, jasa foto, dan penyewaan properti foto.
Analisis mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan empat kriteria yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pada Tabel 1.

## 2. Pola Pemeliharaan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove
Pola pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove memiliki lima kriteria, yaitu kepedulian, keterampilan, keterlibatan, kepercayaan, dan pendapatan (Siburian et al. , 2016). Dalam menjaga ekowisata mangrove di Luppung, partisipasi
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba | Handayani et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 17-25
masyarakat sangat penting untuk menyusun rencana dan pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat setempat telah terlibat dalam proses ini melalui pertemuan rutin yang diadakan oleh dan untuk mereka sendiri, yang dilengkapi dengan penyuluhan untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian mereka dalam menjaga ekosistem mangrove. Dalam penilaian skala Likert, tingkat kepedulian masyarakat terhadap ekosistem ini dinilai baik, dan ini menjadi faktor pendukung bagi partisipasi mereka dalam upaya pemeliharaan ekosistem mangrove.
Kriteria kedua, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelindungan ekosistem mangrove di  Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, sudah berkategori baik . Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap peran penting ekosistem mangrove dalam kehidupan, sehingga mereka dapat memperkuat fungsi perlindungan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove (Karlina et al ., 2016). Karena masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove memiliki kedekatan yang lebih dengan ekosistem tersebut, maka apabila kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga hutan mangrove meningkat, hal tersebut berpotensi untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove (Almeida et al ., 2016). Berdasarkan data dari 30 responden, keterlibatan masyarakat terpola dalam kegiatan pembibitan tanaman mangrove, penanaman mangrove, dan pembersihan area hutan mangrove dari sampah-sampah wisatawan.
Kriteria ketiga adalah keterampilan yang akan sangat mendukung kegiatan masyarakat pesisir dalam memelihara eksistensi ekosistem mangrove  (Kismartini,  2014).    Berdasarkan  analisis dengan menggunakan skala Likert, keterampilan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ekosistem mangrove dikategorikan sedang , artinya keterampilan masyarakat dalam pemeliharaan mangrove belum cukup memadai. Sebanyak 40% responden terpantau belum terampil dalam memelihara mangrove secara
Tabel 1  Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Ekowisata Mangrove No. Indikator Skor Kategori 1. Pengetahuan 4,3 Baik 2. Sosialisasi 3,1 Sedang 3. Penyuluhan 3,2 Sedang 4. Kerja sama 4,1 Baik Rerata 3,7 Sedang berkelanjutan, seperti melakukan pembibitan dan penanaman mangrove. Hal ini menjadi dasar untuk perumusan strategi peningkatan keterampilan masyarakat dalam pembibitan dan penanaman kembali pohon mangrove.
Kriteria keempat adalah pendapatan yang mencakup pemanfaatan ekosistem mangrove dari segi ekonomis. Manfaat dari segi ekonomi keberadaan ekosistem mangrove terkait dengan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan hasil yang diperoleh dari mangrove dan pendapatan dari usaha perniagaan kawasan ekowisata. Hutan mangrove yang difungsikan sebagai tempat wisata juga mendatangkan keuntungan bagi sebagian besar masyarakat (Satria, 2015). Berdasarkan data Bumdes Mutiara Desa Manyampa, pendapatan tertinggi dari ekowisata ini mencapai Rp45.000.000,00 per bulan. Pendapatan ini menurun drastis pada masa pandemi karena hanya rata-rata empat pengunjung per minggu. Pendapatan masyarakat meningkat kembali saat angka pandemi menurun dan mulai banyak wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan hasil analisis skala Likert dari 30 responden, kriteria pendapatan dikategorikan baik sehingga pendapatan dapat menjadi faktor yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Kriteria kelima adalah kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ekosistem mangrove. Menurut penelitian Sidik et al. (2016), kerusakan ekosistem mangrove dapat menyebabkan banyak dampak negatif, terutama dalam hal abrasi pantai. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar ekosistem mangrove meyakini bahwa keberadaan mangrove dapat melindungi daerah pesisir pantai dari abrasi yang berpotensi membuat kerusakan pada lahan tambak. Selain itu, ekowisata mangrove juga berperan sebagai habitat bagi berbagai spesies laut, sebagaimana disebutkan oleh Raharja et al . (2018). Dalam analisis skala Likert, kepercayaan masyarakat terhadap manfaat ekosistem mangrove dikategorikan baik, sehingga hal ini termasuk faktor yang mendukung bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam memelihara ekosistem wisata mangrove.
Pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan lima kriteria yang pada Tabel 2.
Hasil analisis data membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove relatif tinggi dari aspek kegiatan pelestarian mangrove. Berdasarkan temuan penelitian yang
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
didukung hasil wawancara dengan pemerintah Desa Manyampa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Manyampa juga sejalan dengan hasil penelitian Pribadiningtyas et al. (2012), strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah dan lembaga pemerhati lingkungan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala terkait manfaat hutan mangrove.
2. Pemerintah telah membentuk kelompok tani dan kelompok pelestarian hutan mangrove serta rutin melakukan pembinaan.
3. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pemerhati lingkungan melakukan penanaman bibit bakau untuk menambah luas kawasan hutan mangrove. Target perluasan hutan mangrove yang semula 13 hektare dapat ditingkatkan menjadi 20 hektare pada tahun 2023 berdasarkan peta jalan ( roadmap ) pengembangan Desa Wisata Manyampa.
4. Pada setiap momen hari besar seperti hari mangrove sedunia  dan  peringatan  HUT  RI,  senantiasa dirangkaikan dengan penanaman bibit bakau yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok pelestarian hutan mangrove, karang taruna, masyarakat, dan pemerhati lingkungan. Momen ini dipilih karena pada perayaan tersebut, masyarakat berkumpul dan menjadi agenda tahunan rutin.
5. Peningkatan keuntungan ekonomis hutan mangrove sebagai tempat wisata dan penelitian, juga tempat berkembang biak kepiting. Populasi kepiting yang terus bertambah membuat masyarakat pesisir lebih mudah menangkap kepiting untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual.
6. Pemberian stimulan, dapat berupa insentif bagi masyarakat agar mereka dapat terus mengurus, menjaga, dan memanfaatkan kawasan tersebut dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
Tabel 2  Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Ekowisata Mangrove No. Indikator Skor Kategori 1. Kepedulian 5 Baik 2. Keterlibatan 4,3 Baik 3. Keterampilan 3,2 Sedang 4. Pendapatan 5 Baik 5. Kepercayaan 5 Baik Rerata 4,5 Baik 7. Pengembangan dan peningkatan kompetensi serta keterampilan masyarakat dalam melestarikan eksistensi hutan mangrove, seperti memberikan pelatihan mengenai pembibitan dan penanaman mangrove kepada masyarakat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Simpulan
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove  dilakukan terhadap dua kriteria, yaitu pengelolaan serta pola pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan ekowisata mangrove dari segi sosialisasi dan penyuluhan. Dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove, masyarakat sudah menunjukkan kepedulian dan keterlibatan, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal keterampilan memelihara hutan mangrove agar tetap lestari.  Oleh karena itu, peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemeliharaan ekosistem mangrove menjadi rumusan strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat ini juga didukung oleh beberapa lembaga yang bekerja sama seperti kelompok tani hutan mangrove, karang taruna, POKDARWIS (kelompok sadar wisata), pemerintah Desa Manyampa, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat perlu terus dikembangkan dalam menjaga kelestarian hutan mangrove karena banyaknya kunjungan wisatawan memerlukan pelibatan partisipasi masyarakat secara responsif dengan tetap menjaga kebersihan habitat mangrove dan kelestarian ekosistem di dalamnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan bantuan sehingga terlaksananya penelitian ini, baik untuk bantuan yang bersifat moral maupun material. Ucapan terima kasih kepada kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beserta jajarannya sebagai pihak yang mendanai penelitian ini.
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba | Handayani et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 17-25
Selanjutnya, para penulis mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Manyampa, Perangkat Dusun Luppung, Kelompok Tani Hutan Mangrove Luppung, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba, masyarakat sekitar Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung, serta siswa SMA Negeri 1 Bulukumba dan kelompok karang taruna yang memberikan kontribusi dalam pengumpulan data di lapangan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Eka Aprilya Handayani sebagai kontributor utama serta  Asti Sugiarti dan Shidik Burhani sebagai anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Almeida, Adhi, Azham, Z., & Kamarubayana, L. (2016). Studi pertumbuhan mangrove pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara . Jurnal AGRIFOR , 13 (1),  11—18. https://doi.org/10.31293/af.v13i1.543
Annas, N., Suryono, dan Pribadi, R. (2013). Konservasi ekosistem mangrove di Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang. Journal of Marine Research ,
2 (2),  55—64.  https://doi.org/10.14710/jmr. v2i2.2352
Aulia, I. (2018). Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola dan memelihara ekosistem mangrove di Kabupaten Bulukumba . [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
Bumdes Mutiara Manyampa (2022). Laporan  ekowisata mangrove Luppung Desa Manyampa .
Isbandi R. A. (2007). Perencanaan partisipasi berbasis aset komunitas:  Dari  pemikiran  menuju  penerapan . Depok: FISIP UI Press.
Karlina, E., Cecep, K., Marimin, & Bismark.  (2016). Analisis keberlanjutan pengelolaan    hutan lindung mangrove di  Batu  Ampar, Kabupaten Kubu  Raya,    Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal Analisis  Kebijakan , 13 (3), 201—219. https:// dx.doi.org/10.20886/jakk.2016.13.3.201-219
Kismartini.  (2014). Dinamika  sistem  pengelolaan  wilayah pesisir    di    Kabupaten  Rembang. Jurnal Ilmu Sosial , 13 (1),  23—32.  https://doi.org/10.14710/ jis.13.1.2014.23-32
Kordi  &  Ghufran.  (2012). Ekosistem  mangrove:  Potensi, fungsi, dan sistem pengelolaan .  Penerbit  Rineka Cipta.
Media Indonesia. (2021, 21 Februari). Wisata mangrove Luppung Manyampa siap jadi percontohan nasional. Mediaindonesia.com .  https://mediain- donesia.com/nusantara/386146/wisata-man - grove-luppung-manyampa-siap-jadi-perconto- han-nasional.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2017). Profil Kecamatan Ujung Loe .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Ekowisata.
Pribadiningtyas, D., Said, A.,  & Rozikin, M.  (2012). Partisipasi  masyarakat  dalam  rehabilitasi  hutan mangrove  (Studi  tentang peran  pemerintah dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat untuk rehabilitasi  hutan  mangrove  di  Badan Lingkungan  Hidup  Kota Probolinggo). Jurnal Administrasi Publik , 1 (3), 70—79.
Raharja,  G.  R.,  Tjaturahono,  & Tjahjono, H.  (2018). Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan ekosistem di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten  Pemalang. Geo  Image  (Spatial-Ecolog- ical-Regional) , 2 (2), 65—62. http://journal.unnes. ac.id/sju/index.php/geoimage
Rahma, R.A. (2019). Optimalisasi wisata edukasi kawasan konservasi hutan mangrove Pasarbanggi melalui buku panduan. Skripsi . UNNES Semarang.
Ritohardoyo, S.  &  Ardi, G. B.  (2011).  Arahan  kebijakan sistem pengelolaan  hutan  mangrove: Kasus  Pesisir Kecamatan  Teluk  Pakedai Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Geografi , 8(2), 83-94. https://doi.org/10.15294/jg.v11i1.8039
Satria, Arif. (2015). Pengantar sosiologi masyarakat pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
Setiady, D dan E. Usman. (2018). Majunya garis pantai yang diakibatkan oleh proses sedimentasi di sepanjang  pantai  perairan  Kabupaten  Rembang . Jurnal Geologi Kelautan, 6 (3),  146—153.  http:// dx.doi.org/10.32693/jgk.6.3.2008.158
Siburian, R. & Haba, J. (2016). Konservasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat . Penerbit Obor.
Sidik,  F.,  Neil,  D.,  &  Lovelock,  C.E.  (2016).  Effect  of high sedimentation rates on surface sediment dynamics and mangrove growth in the Porong River,  Indonesia . Marine Pollution Bulletin ,
02 (48),
1—9.http://dx.doi.org/10.1016/j. marpolbul.2016.02.048 Simanullang, F., Djuwito, & Ghofar, A. (2016). Distribusi dan kelimpahan larva ikan pada ekosistem mangrove di  Desa  Pasarbanggi,  Kabupaten  Rembang . Diponegoro Journal of Maquares , 5 (4), 199—208. https://doi.org/10.14710/marj.v5i4.14408
Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d. Penerbit Alfabeta.
Sutrisno.  (2015). Pemberdayaan  dan  Partisipasi Masyarakat  Pesisir  dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati. Jurnal
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
Bina Praja , 7(1), 63-72. https://doi.org/10.21787/ jbp.07.2015.63-7
Turisno, B.E. et al . (2018). Peran serta masyarakat dan kewenangan pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai tempat wisata. Jurnal  Masalah- Masalah Hukum , 47 (4),  479—497.  https://doi. org/10.14710/mmh.47.4.2018.479-497
Umayah, S., H. Gunawan, & M. N. Isda. (2016). Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove di Desa Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Riau Biologia ,  1(4), 24—30.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wardhani, M. K. (2014). Analisis kesesuaian lahan hutan mangrove di pesisir selatan  Kabupaten  Bangkalan. Jurnal Kelautan , 7 (2),  69—74.  https://doi. org/10.21107/jk.v7i2.799