How to cite: Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris (2024) Wanprestasi Kontrak Jasa Pengetesan Sumur Minyak Antra PT.CPI dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau, (06) 05,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Wanprestasi  Kontrak  Jasa  Pengetesan  Sumur  Minyak  Antra  PT.CPI  dengan PT.SWE di Lapangan Minyak Minas - Riau
Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia Email:  sururi.shr@gmail.com
Abstrak
. Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para yang melaksanakan perjanjian tersebut.  Walaupun  telah  mengetahui  hak  dan  kewajibannya,  tidak  jarang  terjadi penyimpangan terhadap  suatu  perjanjian, yang tentunya akan mmenimbulkan kerugian bagi  salah  satu  pihak.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  hal  yang  tidak  menjadi hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  maka  kelalaian  tersebut  dapat menyebabkan seseorang  digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian  dalam  ilmu  hukum  disebut  wanprestasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  wanprestasi  kontrak  jasa  pengetesan  sumur  minyak  antra  PT.CPI  dengan PT.SWE  di  lapangan  minyak  Minas  –  Riau.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  jenis  penelitian  yuridis  normative.  Dan  diperoleh  hasil  bahwa  Faktor- faktor  penyebab  wanprestasi  dalam  kontrak  ini  dapat  bervariasi,  termasuk  ketidak jelasan  spesifikasi,  perubahan  kondisi  lapangan  yang  tidak  terduga,  atau  kurangnya koordinasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Wanprestasi  dapat  mempengaruhi kelancaran  operasi,  mengakibatkan  kerugian  finansial,  dan  merugikan  reputasi  kedua belah  pihak.  Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa,  PT.  CPI  dan  PT.  SWE  telah melakukan  langkah-langkah  yang  proaktif.  Mereka  mungkin  telah  mencoba  negosiasi langsung  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  perubahan  kontrak  atau  kompensasi atas wanprestasi yang terjadi.
Kata kunci : Wanprestasi, Kontrak Jasa, Pengetesan

## Abstract
In  the  agreement  there  are  rights  and  obligations  for  those  who  carry  out  the agreement.  Even  though  they  already  know  their  rights  and  obligations,  it  is  not uncommon for deviations from an agreement to occur, which will certainly cause losses to one of the parties. If one party does not carry out things that are not his rights and obligations in accordance with the content of the agreement, then such negligence can cause someone to be sued before the court. The act of not carrying out the contents of the  agreement  in  legal  science  is  called  default.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the default of the contract for testing oil wells antra PT. CPI with PT. SWE in Minas  oil  field  –  Riau.  The  type  of  research  used  in  this  study,  the  type  of  normative juridical research. Factors causing default in this contract may vary, including unclear specifications, unforeseen changes in field conditions, or lack of coordination between the  parties  involved.  Default  can  affect  smooth  operations,  result  in  financial  losses,
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
and harm the reputation of  both  parties. In an effort to  resolve disputes,  PT. CPI and PT.  SWE  has  taken  proactive  measures.  They  may  have  tried  direct  negotiations  to reach an agreement on contract changes or compensation for defaults.

## Keywords: Default, Service Contract, Testing

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang  memberlakukan  system  hukum berbentuk  civil  law  sebagai  landasan  dasar  peraturan  hukum  nya,  hal  tersebut  tidak lepas dari sejarah lahirnya Negara Indonesia dimana Negara ini dulu telah di jajah oleh Negara  Belanda  selama  kurang  lebih  350  tahun  sehingga  peraturan-peraturan  dari Negara  Belanda  pun  menjadi  peraturan  yang  di  pakai  oleh  Negara  ini  untuh menghindari  terjadinya  kekosongan  hukum  dan  berlakulah  pula  asas  konkordansi sehingga Negara ini memakai peraturan yang berbentuk civil law (Asikin, 2015).
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  menyatakan  bahwa negara  harus  menguasai  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang penting  bagi  kehidupan  banyak  orang.  Selain  itu,  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  harus  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  sebaik  mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang vital dan dikuasai negara, perlu dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dalam  rangka  memenuhi  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut,  telah berlalu empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960  tentang  Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
Menurut  Undang-Undang  No.  22  tahun  2001,  Minyak  Bumi  adalah  hasil  proses alami berupa hidrokarbon yang berwujud cair atau padat pada kondisi tekanan dan suhu atmosfer,  termasuk  aspal,  lilin  mineral  atau  ozokerit,  dan  bitumen  yang  diperoleh melalui  proses  penambangan.  Namun,  definisi  ini  tidak  mencakup  batubara  atau endapan  hidrokarbon  padat  lain  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  yang  tidak  terkait dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Tarigan, 2021).
Perjanjian secara umum adalah suatu  perhubungan hukum  antara dua orang atau dua  pihak,  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak yang  lain,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu.  Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lainnya  atau  dimana  dua  orang  itu  saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Lubis, 2021).
Menurut    Wirjono    Prodjodikoro,    perjanjian    adalah    suatu    hubungan  hukum mengenai    harta    benda    antara    dua    pihak,    dimana    satu    pihak    berjanji  untuk dianggap  berjanji  melakukan  suatu   hal   atau   untuk   tidak  melakukan sesuatu   hal perjanjian  sedangkan    pihak    lain  berhak    menuntut  pelaksanaannya  (Prodjodikoro, 2015). Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh
dua  pihak  atau  lebih  yang  masing-masing  berjanji  akan  mentaati  apa  yang  tersebut dalam  persetujuan  itu  (Raden  Subekti,  1976).  dari  peristiwa  tersebut  terbitlah  suatu hubungan    hukum  antara  kedua  belah  pihak  tadi  yang  dinamakan  perikatan.  Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang-undang.
Dalam  perjanjian  terdapat  hak  dan  kewajiban  bagi  para  yang  melaksanakan perjanjian  tersebut.  Walaupun  telah  mengetahui  hak  dan  kewajibannya,  tidak  jarang terjadi  penyimpangan  terhadap  suatu  perjanjian,  yang  tentunya  akan  mmenimbulkan kerugian bagi salah satu  pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  maka  kelalaian  tersebut dapat  menyebabkan  seseorang  digugat  dimuka  pengadilan.  Perbuatan  tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi
Pengertian  Kontrak (Pratomo,  2016)  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPer)  Kontrak  disinonimkan  dengan  perjanjian  atau  persetujuan.  Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak  yang  ada  didalamnya  dituntut  untuk  melakukan  satu  atau  lebih  prestasi.  Dalam pengertian  demikian  kontrak  merupakan  perjanjian.  Namun  demikian  kontrak merupakan  perjanjian  yang  berbentuk  tertulis  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPer),  kontrak  melahirkan  suatu  perikatan  antara  pihak  yang mengikatkan  dirinya.  Sehingga  darikontrak  inilah  lahir  suatu  perikatan  di  mana  para pihak  yang  mengikatkan  diri  memiliki  kewajibannya  masingmasing  sesuai  yang ditentukan dalam kontrak.
Kontrak  yang  bermakna  suatu  hubungan  hukum  dalam  bidang  harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak  lain  untuk  menunaikan  prestasi.  Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangakan perikatan yang lahir dari undang- undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak (R Subekti, 2005)
Dalam  skala  yang  lebih  luas  kontrak  merupakan  sebuah  kesepakatan  antara  dua pihak  yang  menjalin  kesepakatan  di  dalam  perjanjian  kontrak  tersebut.  Jadi  pada dasarnya  kontrak  terdapat  sebuah  hubungan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut,  yang dimana  berisi  perjanjian  yang  diterbitkan  bagi  yang  membuatnya.  Kontrak  tersebut terbentuk  seperti  suatu  rangkaian  kata  yang  berisi  sebuah  kesepakatan  dan  adanya kesanggupan  (R Subekti, 2005).
PT.CPI  adalah  salah  satu  pemain  utama  di  sektor  energi  Indonesia  yang  telah beroperasi  selama  lebih  dari  90  tahun.  Perusahaan  ini  berkomitmen  untuk mengoptimalkan  potensi  energi  di  Indonesia  dengan  cara  yang  inovatif  dan  telah berhasil menghasilkan minyak bumi dari berbagai lapangan.
Kemitraan  antara  PT.  CPI,  masyarakat,  dan  Pemerintah  Indonesia  dimulai  pada tahun 1924. Pada saat itu, Standard Oil Company of California ( Socal ), yang sekarang dikenal  sebagai  Chevron,  mengirimkan  sebuah  ekspedisi  geologi  ke  Pulau  Sumatera.
Pada  tahun  1941,  mereka  mulai  melakukan  pengeboran  di  Lapangan  Duri.  Penerapan teknologi steamflood pertama kali dilakukan pada tahun 1985, dan Lapangan Duri telah berkembang  menjadi  proyek  enhanced-recovery  steamflood  terbesar  di  dunia.  Pada tahun  1944,  salah  satu  sumur  di  dekat  desa  Minas  menjadi  lapangan  minyak  terbesar yang  pernah  ditemukan  di  Asia  Tenggara,  dan  produksi  minyak  dimulai  pada  tahun 1952.
Selama lebih dari setengah abad, PT.CPI telah berhasil memproduksi lebih dari 12 miliar  barel  minyak  dari  lapangan-lapangan  darat  di  Provinsi  Riau  dan  lapangan- lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen dan dedikasi perusahaan terhadap industri minyak dan gas di Indonesia.
PT.CPI  memiliki  beragam  jenis  pekerjaan,  perusahaan  tersebut  umumnya menjalin kerjasama dengan mitra-mitra kerja untuk melaksanakan sebagian dari tugas- tugas  tersebut.  Hal  ini  memungkinkan  PT.CPI  untuk  fokus  pada  inti  bisnisnya.  Salah satu  mitra  kerja  yang  terlibat  dalam  industri  minyak  dan  gas  adalah  PT.SWE,  yang secara khusus menangani pekerjaan pengetesan sumur-sumur minyak yang dimiliki oleh PT.CPI.
Proses  seleksi  mitra kerja biasanya dimulai dengan mengadakan tender,  di  mana perusahaan  mengumumkan  kebutuhan  proyek  mereka  dan  mengundang  perusahaan- perusahaan  untuk  mengajukan  proposal  (Siswanto,  2023).  Setelah  proposal  diterima, dilakukan  evaluasi  dan  pemilihan  mitra  kerja  terbaik.  Setelah  pemilihan  mitra  kerja, perusahaan biasanya menandatangani kesepakatan kerja, perjanjian, atau kontrak resmi. Dokumen  ini  memuat  rincian  proyek,  termasuk  jangka  waktu,  biaya,  kewajiban,  serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kontrak ini akan menjadi dasar bagi kerjasama antara PT.CPI dan PT.SWE dalam menjalankan pekerjaan pengetesan sumur-sumur  minyak. Langkah-langkah ini penting untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  dengan  efisien,  sesuai  dengan  standar industri,  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  PT.CPI,  sambil  memungkinkan  perusahaan tersebut untuk fokus pada bisnis utamanya.
Dalam  pelaksanaan  kontrak  kerja  Jasa  Pengetesan  Sumur  Minyak  antara PT.CPI dan PT.SWE, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang timbul.
1. Permasalahan  pertam a  adalah  perbedaan  jumlah  sumur  yang  akan  diuji.  Saat kontrak  ditandatangani  pada  tanggal  02  Januari  2019,  telah  disepakati  sebanyak 43.330 pengetesan  sumur  akan  diuji  selama  periode  kontrak  hingga  31  Desember 2021. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah yang seharusnya  diuji  dan  jumlah  yang  benar-benar  diuji.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan sengketa mengenai pemenuhan kesepakatan awal dalam kontrak.
2. Permasalahan  kedua adalah  ketersediaan  sumber  daya  dan  peralatan.  PT.SWE telah  menyiapkan  semua  yang  dibutuhkan  dalam  kontrak  selama  36  bulan, termasuk  tenaga  kerja,  peralatan  kerja,  unit  Mobile  Welltest,  kendaraan, perlengkapan  perlindungan  diri  (PPE),  dan  pelatihan.  Beberapa  barang  dan peralatan  yang  diperlukan  bahkan  harus  diimpor  dari  Amerika  Serikat,  sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar. Masalahnya, pengeluaran ini dapat berdampak
negatif  pada  cash  flow  perusahaan,  mengakibatkan  ketidakmampuan  mencapai prediksi pendapatan dan keuntungan yang telah dihitung untuk periode tiga tahun.
3. Permasalahan  ketiga adalah  perubahan  dalam  perjalanan  kontrak.  Sebelumnya, kontrak telah disepakati berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Namun, PT. CPI memutuskan kontrak secara sepihak pada tanggal 08 Agustus 2022, dengan alasan pengurangan  jangka  waktu  kontrak  yang  telah  disepakati  sebelumnya  selama  4 bulan  sebelum  kontrak  selesai.  Tindakan  ini  dapat  memiliki  dampak  serius  pada PT.SWE, termasuk potensi kerugian finansial yang signifikan.
Semua  permasalahan  ini  memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang  kontrak, hukum  kontrak,  dan  perjanjian  yang  telah  dibuat  antara  kedua  pihak.  Pengacara  atau ahli hukum  dapat  memberikan panduan dan nasihat  yang diperlukan untuk  menangani permasalahan  ini  dengan  benar  dan  melindungi  kepentingan  PT.SWE.  Di  situ  telah terjadi  penyimpangan  dari  perjanjian  yang  telah  di  sepakati  sehingga  menimbulkan wanprestasi.
Perbuatan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam perjanjian,  yang  mana  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  asas  kerugian  tersebut. Pasal  1246 KUHPerdata meyebutkan bahwa:  “Biaya ganti rugi, dan bunga, yang oleh kreditur  boleh  tuntut  akan  penggantiannya,  terdirilah  pada  umumnya  atas  rugi  yang telah  dideritanya  dan  untung  yang  sedianya  harus  dapat  dinikmatinya,  dengan  tidak mengurangi  pengecualian-pengecualian  serta  perubahan-perubahan  yang  akan  disebut dibawah ini (Prayogo, 2016).
Hal ini sesuai denga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Achsanul dan  (Chabibi,  2021).  Dari  hasil  penelitian  dijelskan  bahwasannya  kesepakatan  dalam pembuatan sumur bor hanya berdasarkan saling percaya dan kesepakatan terjadi ketika konsumen membayar biaya yang telah disepakati. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dari pembuatan sumur bor dilakukan dengan cara perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan)  seseorang  dalam  memenuhi  prestasinya dapat  berupa:  1.  Tidak  melakukan  apa  yang  telah  disanggupi  untuk  dilakukan  2. Melaksanakan  apa  yang  telah  disepakatai  tetapi  tidak  sebagaimana  mestinya  3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Raden Subekti & Tjitrosudibio, 2001)
Terhadap  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi  tersebut  dapat memintakan  ganti  kerugian.  Untuk  dapat  meminta  ganti  rugi  atas  suatu  perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan  sebagai  tindakan  wanprestasi,  untuk  menentukan  apakah  seseorang wanprestasi  atau  tidak  dapat  ditentukan  dari  bentuk  perjanjiannya.  Wanprestasi  yang terjadi  dalam  pengetesan  sumur  sering  kali  terjadi  sehingga  pada  akhirnya  salah  satu pihak ada yang dirugikan akibat kesalahan yang dibuat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  –  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka  (Putri  Edytya  &  Satya  Prawira, 2019). Dalam penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan  –  bahan berupa teori  –  teori,  konsep  –  konsep,  asas  –  asas  hukum,  serta  peraturan  hukum  yang berhubungan  dengan  pokok  bahasanm  ruang  lingkup  penelitian  hukum  normatif  dan mengkaji aspek – aspek yuridisdan terkait dengan wanprestasi.
Adapun  tahap-tahap  yang  harus  ditempuh  penulis  dalam  penelitian  kepustakaan adalah sebagai berikut;
a. Mengumpulkan  bahan-bahan  penelitian.  Karena  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data  empirik  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  hasil  laporan  penelitian  resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini
b. Membaca  bahan  kepustakaan.  Kegiatan  membaca  untuk  tujuan  penelitian  bukanlah pekerjaan  yang  pasif.  Pembaca  bukan  diminta  untuk  menyerap  begitu  saja  semua informasi  “pengetahuan”  dalam  bahan  bacaan  melainkan  sebuah  kegiatan ‘perburuan’  yang  menuntut  keterlibatan  pembaca  secara  aktif  dan  kritis  agar  bisa memperoleh  hasil  maksimal.  Dalam  membaca  bahan  penelitian,  pembaca  harus menggali  secara  mendalam  bahan  bacaan  yang  memungkinkan  akan  menemukan ide-ide  baru  yang  terkait  dengan  judul  penelitian  (PUTRI  BERLINA  PRATIWI, 2021).
Mengolah data penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang  disusun  dalam  bentuk  laporan penelitian.  Adapun  tahap-tahap  yang  harus  ditempuh  penulis  dalam  penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut;
a.  Mengumpulkan  bahan-bahan  penelitian.  Karena  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data  empirik  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  hasil  laporan  penelitian  resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini
b.  Membaca  bahan  kepustakaan.  Kegiatan  membaca  untuk  tujuan  penelitian  bukanlah pekerjaan  yang  pasif.  Pembaca  bukan  diminta  untuk  menyerap  begitu  saja  semua informasi  “pengetahuan”  dalam  bahan  bacaan  melainkan  sebuah  kegiatan ‘perburuan’  yang  menuntut  keterlibatan  pembaca  secara  aktif  dan  kritis  agar  bisa memperoleh  hasil  maksimal.  Dalam  membaca  bahan  penelitian,  pembaca  harus menggali  secara  mendalam  bahan  bacaan  yang  memungkinkan  akan  menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
Peneliti  menggunakan  penelitian  deskriptif,  yaitu  adalah  penelitian  yang digunakan  oleh  para  peneliti  untuk  menggambarkan,  menjelaskan,  dan  menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan sebuah pristiwa yang terjadi saat ini (Diantha & Sh, 2016).
Metode  penelitian  terbagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  metode  penelitian  normatif dan  empiris    Maka  yang  penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dan
yuridis  normatif,  agar  dapat  mengetahui  dan  dapat  memutuskan  sebelum  melakukan tindakan  hukum  selanjutnya  berkenaan  dengan  adanya  perjanjian  yang  wanprestasi yang berhubungan dengan  perjanjian kontrak.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  (Library reaseach) yang berkaitan dengan sumber data  Dalam metode penelitian ini untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan adalah dengan mempelajari dan membaca buku- buku,  majalah-majalah,  media  cetak  lainnya  dan  peraturan  perundangundangan  yang terkait serta bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, dalam  rangka  untuk  mendapatkan  landasan  teoritis  sebagai  dasar  dalam  melakukan penelitian  tesis  ini.  Oleh  karena  sumber  data  berupa  data  data  tertulis,  maka  teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi Dalam Kontrak Jasa
Wanprestasi  dalam  kontrak  jasa  pengetesan  sumur  minyak  disebabkan  oleh beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Pertama, kurangnya spesifikasi yang jelas dalam kontrak menjadi penyebab wanprestasi (Ridwan Kahirandy, 2020). Kontrak tidak secara rinci dan tegas menguraikan tugas, tanggung jawab, dan harapan yang diinginkan dari  pihak  yang  terlibat,  terdapat  potensi  kesalahpahaman  atau  interpretasi  yang berbeda. mengakibatkan pihak penyedia jasa pengetesan sumur minyak tidak memenuhi ekspektasi yang seharusnya.
Kedua,  kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat dalam kontrak juga dapat menjadi penyebab wanprestasi. Tidak ada saluran komunikasi yang efektif dan informasi tidak disampaikan dengan jelas, maka risiko kesalahan atau kelalaian  dalam  pelaksanaan  jasa  pengetesan  sumur  minyak  dapat  meningkat. Perubahan  kondisi  atau  lingkungan  yang  tidak  terduga  dapat  menjadi  faktor  penyebab wanprestasi.  Sumur  minyak  dapat  mengalami  perubahan  kondisi  geologis  atau lingkungan  yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya  (Pohan,  2021).  Jika  kontrak  tidak memasukkan  klausul  mengenai  penyesuaian  atau  mitigasi  risiko  terkait  perubahan kondisi, maka pihak penyedia jasa mungkin kesulitan memenuhi kewajibannya.
Faktor  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  keterbatasan  sumber  daya  atau teknologi.  Jika  pihak  penyedia  jasa  tidak  memiliki  peralatan  atau  keahlian  yang memadai  untuk  melakukan  pengetesan  sumur  minyak  sesuai  dengan  persyaratan kontrak,  maka  hal  ini  dapat  menyebabkan  wanprestasi.  Terakhir,  faktor  hukum  dan peraturan juga dapat berperan dalam timbulnya wanprestasi. Jika ada perubahan dalam regulasi  industri  atau  munculnya  persyaratan  baru  yang  tidak  diakomodasi  dalam kontrak, hal ini dapat menghambat pelaksanaan jasa pengetesan sumur minyak.

## Pemahaman Tentang Aspek Hukum Dalam Pengaturan Kontrak Jasa Di Industri Minyak Dan Gas
Aspek  hukum  dalam  pengaturan  kontrak  jasa  di  industri  minyak  dan  gas  sangat penting  untuk  memastikan  kejelasan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  serta
menanggulangi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Berikut adalah beberapa  aspek  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengaturan  kontrak  jasa  di industri minyak dan gas:
1. Kontrak yang Jelas dan Tegas
Kontrak  harus  dirancang  secara  teliti  dan  jelas  untuk  menghindari  penafsiran ganda atau perbedaan pemahaman. Termasuk di dalamnya adalah definisi yang tegas mengenai  lingkup  jasa,  tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  dan  ketentuan mengenai harga, waktu, serta kriteria kinerja.
2. Aspek Hukum Lingkungan
Industri minyak dan gas seringkali beroperasi dalam lingkungan yang diatur ketat oleh undang-undang lingkungan. Kontrak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan ini  dan  menetapkan  standar  lingkungan  yang  harus  dipatuhi  oleh  penyedia  jasa. Pelanggaran  dapat  berakibat  pada  sanksi  hukum  serius,  sehingga  perlu  ada  klausul yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran.
3. Ketentuan Hukum dan Yurisdiksi
Kontrak  harus  menyertakan  ketentuan  mengenai  hukum  yang  berlaku  dan yurisdiksi yang akan menangani perselisihan yang mungkin timbul. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memudahkan penyelesaian sengketa.
4. Ketentuan Asuransi dan Tanggung Jawab Hukum
Kontrak  perlu  mencakup  ketentuan  mengenai  asuransi,  termasuk  jenis  asuransi yang  dibutuhkan  dan  jumlah  pertanggungan.  Selain  itu,  perlu  diatur  secara  jelas mengenai  tanggung  jawab  hukum  masing-masing  pihak  dalam  hal  kerugian  atau kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak.
5. Ketentuan Terkait Harga dan Pembayaran
Kontrak  perlu  memuat  ketentuan  mengenai  harga  jasa,  pembayaran,  serta klausul mengenai perubahan harga jika terjadi perubahan kondisi atau keadaan di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak.
6. Ketentuan Kepemilikan Intelektual
Pengembangan  teknologi  atau  inovasi  selama  pelaksanaan  kontrak,  perlu ada ketentuan yang mengatur kepemilikan intelektual dari hasil-hasil tersebut.
7. Ketentuan Sengketa dan Penyelesaian Sengketa
Kontrak  mencakup  ketentuan  mengenai  penyelesaian  sengketa,  apakah melalui  arbitrase,  mediasi,  atau  pengadilan.  Ini  membantu  menghindari  proses hukum yang panjang dan kompleks.
8. Pematuhan Hukum dan Perizinan
Kontrak  perlu  memuat  klausul  yang  menjamin  pematuhan  penuh  terhadap semua hukum dan perizinan yang berlaku dalam industri minyak dan gas. Berikut ini data Kontrak Perjanjian antara PT.Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dengan  PT.Supasi  Widya  Engineering  (PT.SWE)  dengan  Nomor  Kontrak  C1532047. Periode kontrak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 Jumlah sumur yang di sepakati dalam kontrak perjanjian utuk di lakukan pengetesan sbb :
Gambar 1 data Kontrak Perjanjian antara PT.Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dengan PT.Supasi Widya Engineering (PT.SWE) dengan Nomor Kontrak C1532047 . Periode kontrak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 Namun dalam dalam actualnya terlampir hasil yang tercapai atau yang di berikan kepada PT.SWE selaku pelaksana dalam pekerjaan Jasa Pengetesan Sumur Minyak di Lapangan Minas di Riau sebagai berikut:
Gambar 2 data actualnya terlampir hasil yang tercapai atau yang di berikan kepada PT.SWE

## KESIMPULAN
Kontrak jasa pengetesan sumur minyak antara PT. CPI dan PT. SWE di Lapangan Minyak  Minas,  Riau,  mencakup  berbagai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  harus dilaksanakan  oleh  masing-masing  pihak.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  terdapat kemungkinan  terjadinya  wanprestasi,  di  mana  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.
Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak ini dapat bervariasi, termasuk ketidak  jelasan  spesifikasi,  perubahan  kondisi  lapangan  yang  tidak  terduga,  atau kurangnya  koordinasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Wanprestasi  dapat
mempengaruhi  kelancaran  operasi,  mengakibatkan  kerugian  finansial,  dan  merugikan reputasi kedua belah pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa, PT. CPI dan PT. SWE telah  melakukan  langkah-langkah  yang  proaktif.  Mereka  mungkin  telah  mencoba negosiasi  langsung  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  perubahan  kontrak  atau kompensasi atas wanprestasi yang terjadi. Selain itu, mediasi atau evaluasi independen mungkin  juga  telah  dipertimbangkan  sebagai  cara  untuk  mencapai  penyelesaian  yang lebih  efisien  dan  meredakan  potensi  konflik  yang  lebih  besar.  Klausul  penyelesaian sengketa dalam kontrak juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan proses penyelesaian  yang  diambil  oleh  kedua  belah  pihak.  Jika  terdapat  klausul  arbitrase, misalnya,  pihak-pihak  mungkin  memilih  jalur  arbitrase  untuk  menyelesaikan  sengketa secara lebih cepat dan efektif.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, Zainal. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Chabibi,  Mochammad  Achsanul.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Dalam Pembuatan  Sumur  Bor  Dengan  Sistem  Borongan  Menurut  Kuh  Perdata  Dan  As- Shulh:  Studi  Di  Kecamatan  Tambakboyo  Kabupaten  Tuban.  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Diantha,  I.  Made  Pasek,  &  Sh,  M.  S.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
Lubis,  Taufik  Hidayat.  (2021).  Hukum  Perjanjian  Di  Indonesia.  Sosek:  Jurnal  Sosial Dan Ekonomi, 2(3), 177–190.
Pohan, Indra Asri. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan  Penataan  Ruang  Dengan  Pt.  Tri  Jaya  Permai  Dalam  Kontrak  Pekerjaan Konstruksi  Fisik  Pembangunan  Masjid  Raya  Provinsi  Riau.  Universitas  Islam Riau.
Pratomo, Eddy. (2016). Hukum Perjanjian International. Elex Media Komputindo.
Prayogo,  Sedyo.  (2016).  Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 280–287.
Prodjodikoro, Wirjono. (2015). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Cet Ke-10. Jakarta: Bale Bandung.
Putri Berlina Pratiwi, Putri Berlina Pratiwi. (2021). Analisis Klaim Tumpahan Minyak Pada  Kapal  Charter  Pt.  Pertamina  (Persero)  Shipping  Jakarta.  Politeknik  Ilmu Pelayaran Makassar.
Putri Edytya, Nindya, & Satya Prawira, Reyhan. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Pembangunan:  Hukum  Harus  Ditaati
Atau Ditakuti? Lex Scientia Law Review, 3(2), 177–190.
Https://Doi.Org/10.15294/Lesrev.V3i2.35399
Ridwan Kahirandy, S. H. (2020). Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Siswanto,  Siswanto.  (2023).  Rekonstruksi  Regulasi  Kewenangan  Pelaksanaan  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Pt. Intermasa, Cetakan Kesepuluh. Subekti, Raden. (1976). Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. (No Title). Subekti,  Raden,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2001).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.
Tarigan, Edi Kristianta. (2021). Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Jurnal Lex Justitia, 2(2), 121–134.

## Copyright holder:
Sururi, Wiwik Sri Widiarty, John Pieris (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: