## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KOSMETIK BERSTEROID
Oleh:

## Edi Wahjuni
Email : wahjuniedi@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Nuzulia Kumala Sari Email : nuzuliaks@gmailcom Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
Sheilla Octaviani
Email : sheillaoctaviani2@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Skincare menjadi kebutuhan utama masyarakat di semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki  dan  dari  beragam  kelas  ekonomi.  Akan  tetapi  hal  ini  dimanfaatkan  oleh  beberapa pelaku  yang  tidak  bertanggung  jawab  usaha  atau  bahkan  dokter  yang  mengerti  akan kandungan  kosmetika  yang  seharusnya  tidak  untuk  digunakan  untuk  tubuh  dengan memproduksi  skincare,  menambahkan  bahan  kimia  berbahaya  steroid.  Rumusan  Masalah dalam artikel ini adalah Apa peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid dan bagaimana tanggung jawab  pelaku  usaha  terhadap  kerugian  konsumen  akibat  kosmetik  bersteroid.  Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan  suatu  pengecekan  apabila  terjadi  suatu  kecurigaan  terhadap  suatu  produk  yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  konsumen  yang  mengalami  kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Konsumen, skincare bersteroid.

## Abstract
Skincare  is  a  major  need  of  society  in  all  circles,  both  women  and  men,  and  from  various economic classes. Increasingly the age of increasing number of types of skincare that can be chosen by consumers. However, this is exploited by some business-responsible actors or even doctors  who  understand  the  cosmetics  content  that  should  not  be  used  for  the  body  by producing skincare, adding dangerous steroid chemicals. The sale and purchase of skincare, which is carried out specifically by individuals who understand the dangerous ingredients of skincare, are carried out to get the attention of various groups of people. Steroids are active chemicals in sterol fat which, when mixed with other cosmetics, will cause skin scaling. It is this skin erosion  that causes  the skin  to  grow  white.  However,  long-term  effects  caused will cause  the  skin  to  become  thin  and  bluish  veins  will  appear  that  cannot  be  removed.  The effects caused by the presence of steroids cannot be eliminated permanently  even with laser action, so the mixing of steroids against cosmetics is very detrimental to consumers.
Keywords : Responsibilities of Businesses, Consumers, steroid skincare

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kosmetik  merupakan  salah  satu  ke- butuhan paling mendasar bagi setiap orang, khususnya  bagi  kaum  wanita.  Di  era  yang serba  canggih  ini  kosmetik  merupakan suatu  hal  yang  penting  untuk  menunjang penampilan  agar  terlihat  menarik.  Terlebih di  beberapa  pekerjaan  memang  ber- penampilan  menarik  merupakan  salah  satu syarat  penunjang  yang  mempengaruhi diterima  atau  tidaknya,  serta  berjalan  atau tidaknya  suatu  pekerjaan  dengan  baik. Misalnya  saja  pekerjaan  yang  mengutama- kan  untuk  berpenampilan  menarik  yaitu mulai  dari  sekertaris  ataupun  sales  yang berhubungan dengan dunia luar.
Pentingnya  kosmetika  pada  zaman sekarang ini dan dalam rangka mewujudkan keamanan,  dan  menjamin  kualitas  ataupun suatu  mutu    produk  yang  akan  digunakan oleh  konsumen,  Maka  setiap  produk kosmetika  harus  di  standarisasi  dengan Undang-Undang  yang  tegas  agar  ter- ciptanya keamanan, mutu, dan kemanfaatan bagi  konsumen  yang  menggunakan  produk tersebut. Pengawasan Pemerintah dalam hal ini  harus  secara  tegas  ditegakkan.  Ke- amanan  dalam  kandungan  Kosmetika  itu sendiri  telah  diatur  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  1175/Menkes/Per/VIII/ 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.
Adanya informasi  yang benar dan jelas pada  suatu  produk  merupakan  salah  satu hak  dari  konsumen,  agar  konsumen  dapat mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu dalam mem- beli  dan  menggunakan  ataupun  meng- konsumsinya 1 . Dengan hal ini maka pelaku usaha  yang  menyediakan  barang  atau layanan  dalam  bentuk  jasa  wajib  mem- berikan  informasi  yang  sejelas-jelasnya kepada konsumen.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Per- lindungan      Konsumen    maka    hak-hak konsumen lebih diperhatikan salah  satunya adalah  hak atas informasi yang benar jelas dan  jujur  mengenai  kondisi    dan    jaminan barang    dan  atau  jasa  serta  hak  untuk mendapatkan advokasi,   perlidungan    dan upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen  secara  patut. 2 Menurut  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  terdapat  beberapa hak-hak  konsumen  yang  harus  dipenuhi oleh  pelaku  usaha  sebagai  suatu  kewajiban yaitu pasal 4, yang menyatakan:
1 Sari  Dwi  Pangestu,  2019 ,  Perlindungan  Terhadap Konsumen  Atas  Beredarnya  Produk  Obat  Yang Tidak  Mencantumkan  Keterangan  Halal/Tidak Halal ,  jurnal  hukum  udayana,  Vol  7  No.12,  edisi 2019, hlm.8
2 Ni  Putu  Januaryanti  Pande,  “Perlindunga Konsumen  Terhadap      Produk  Kosmetik    Impor Yang  Tidak  Terdaftar  Di  BPOM  Denpasar”. Jurnal  Magister    Hukum    Udayana.  Vol.    06    No. 1,  Mei 2017, hlm. 18
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/jasa  yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  per- lindungan, dan upaya penyelesaian seng- keta  perlindungan  konsumen  secara patut;
f. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  dis- kriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang diatur  di  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
Pasal  4  huruf  h  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  telah  dinyatakan secara jelas bahwa apabila terdapat kerugian terhadap konsumen dalam
penggunaan  barang  ataupun  jasa  yang disediakan, maka pelaku usaha wajib mem- berikan  ganti  rugi  ataupun  kompensasi, dikarenakan pada saat konsumen memutus- kan  untuk  melakukan  pembelian  terhadap produk  barang  ataupun  jasa  yang  telah disediakan  pelaku  usaha,  pelaku    usaha jelas  memberikan  janji  atupun  iming-iming terhadap  produknya  yang  justru  pada  saat penggunaannya menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.
Sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang me- nyatakan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian kepada  konsumen  yang  diakibatkan  me- ngonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  terkait  bentuk-bentuk  ganti rugi,  seperti:  pengembalian  uang,  peng- gantian  uang,  penggantian  barang  dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  hukum  terhadap  kon- sumen pada hakikatnya diperuntukkan bagi konsumen  dan  pelaku  usaha  mengingat dalam  hukum  perlindungan  konsumen
dikenal  adanya  perjanjian  kontrak  atau kontrak  baku.  Adanya  kontrak  baku  ini kedudukan  pelaku  usaha  menjadi  lebih dominan  dibaningkan  pihak  konsumen,  hal ini  menyebabkan  resiko  tertinggi  ada  pada pihak konsumen. Untuk itu dengan kehadiran  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, diharapkan  bisa  melindungi  konsumen terhadap kerugian akibat penggunaan kosmetik bersteroid .

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan  Masalah  dalam  artikel  ini adalah  Apa  peranan  Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan  (BPOM)  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  produk  kosmetik yang  bersteroid  dan  bagaimana  tanggung jawab  pelaku  usaha  terhadap  kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 3 Metode  penelitian  hukum  me- rupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam rangka  melakukan  sebuah  penelitian. 4 Tipe
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2011), hlm 35
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis  normatif  ( legal  research ).  Dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji suatu  isu  hukum  berdasarkan  kaidah  atau norma  hukum  positif  yang  berlaku 5 ,  serta menganalisis  bahan  hukum  yakni  primer, sekunder,  dan  bahan  non  hukum  untuk menjawab  isu  hukum  yang  menjadi  fokus penelitian.  Dalam  hal  ini,  penulis  akan melakukan penelitian dengan membahas isu huku-m  yang  akan  diulas,  diuraikan  dan dikaji  dari  berbagai  aturan  hukum  yang bersifat formiil seperti Peraturan Perundang-Undangan,  Peraturan  Pemerin- tah,  Jurnal,  Artikel  Ilmiah,  dan  Literatur yang bersifat teoritis.
Pada penelitian hukum terdapat beberapa  metode  pendekatan,  yaitu:  Pen- dekatan  Perundang-undangan  ini  dilakukan dengan menelaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang dibahas  seperti  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsu- men . Pendekatan  dengan  metode  ini  di- lakukan  guna  untuk  memecahkan  suatu  isu hukum  dengan    menelaah  dan  mengkaji sesuai  regulasi  terkait.  Pendekatan  konsep- tual  ini  dilakukan  apabila  peneliti  tidak beranjak  dari  aturan  hukum  yang  berlaku. Hal  itu  dilakukan  karena  memang  belum
5 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) , hlm. 295
ada  atau  tidak  ada  aturan  hukum    untuk masalah  yang  dihadapi. 6 Peneliti  haruslah merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang dapat ditemukan dalam pandangan- pandangan  sarjana  ataupun  doktrin-doktrin hukum,  dalam  hal  menggunakan  pen- dekatan  konseptual. 7 Dengan  pendekatan konseptual  ini  akan  memberikan  pemaha- man,  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam  hal  membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  isu  yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
3.1. Peranan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) dalam
Melakukan  Pengawasan  terhadap Produk Kosmetik yang Bersteroid Dengan  beredarnya  produk  kosmetik yang bersteroid dan  merugikan  pihak  kon- sumen  maka,  pemerintah  mengeluarkan suatu  bentuk  Badan  Pengawas  obat  dan makanan  yang  selanjutnya  disebut  dengan BPOM. BPOM berfungsi sebagai pengawas sekaligus peneliti produk-produk yang akan diedarkan oleh masyarakat luas.
BPOM  mempunyai  visi  misi  dalam rangka  pengawasan 8 ,  yaitu:  Obat  dan makanan  aman  meningkatkan  kesehatan
6 ibid , hlm. 177
7 ibid , hlm. 178.
8 BPOM,  2006,  VISI  MISI,  dih.pom.go.id,  diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.04 WIB.
masyarakat  dan  daya  saing  bangsa.  Misi BPOM:  Meningkatkan  sistem  pengawas obat  dan  makanan  berbasis  risiko  untuk melindungi masyarakat; Mendorong kapasi- tas  dan  komiten  pelaku  usaha  dalam memberikan  jaminan  keamanan  obat  dan makanan  serta  memperkuat  kemitraan dengan  pemangku  kepentingan;  dan  Me- ningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
BPOM  turut  serta  melakukan  ke- wenangannya  sebagai  pengawas,  dan  me- lakukan  suatu  pengecekan  apabila  terjadi suatu  kecurigaan  terhadap  suatu  produk yang  disinyalir  menggunakan  suatu  bahan yang  dilarang  oleh  pemerintah  yang  dapat merugikan,  dan  mengancam  keselamatan jiwa  terhadap  konsumen  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku.
Kosmetika  yang  beredar  wajib  me- menuhi  berbagai  persyaratan  mengenai  ke- amanan,  mutu,  kemanfaatan  dan  notifikasi sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  Peratu- ran  Menteri  Kesehatan  Nomor  1176/ Menkes/Per/VIII/2010  Tentang  Notifikasi Kosmetika.  Di  dalam  pasal  1  terdapat pengertian  Kosmetika.  Kosmetika  adalah bahan  atau  sediaan  yang  dimaksudkan untuk  digunakan  pada  bagian  luar  tubuh manusia  (epidermis,  rambut,  kuku,  bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa  mulut  terutama  untuk  membersih- kan,  mewangikan,  mengubah  penampilan dan/atau  memperbaiki  bau  badan  atau
melindungi  atau  memelihara  tubuh  pada kondisi baik.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010  Tentang  Noti- fikasi Kosmetika mengatur mengenai beberapa  tahap  yang  harus  dilalui  sebelum suatu  produk  kosmetika  dinyatakan  untuk dapat  diedarkan  kepada  konsumen.  Selain kosmetik  dibuat  dengan  menerapkan  Cara Pembuatan  kosmetika  yang  baik  atau CKPB  sesuai  dengan  pasal  5  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  1176/Menkes/ Per/VIII/2010  Tentang  Notifikasi  Kosme- tika, pelaku usaha harus mengikuti tata cara sebelum pengedaran produknya yang diatur dalam  pasal  6,  yaitu:  1)  Pemohon  yang akan  mengajukan  pemohonan  notifikasi kosmetika  harus  mendaftarkan  diri  kepada kepala  badan.  2)  Pendaftaran  sebagai pemohon  sebagimana  yang  dimaksud  di dalam  ayat  (1)  hanya  dilakukan  1  (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon;  3)  Pemohon  yang  telah  terdaftar dapat  mengajukan  permohonan  notifikasi dengan  mengisi  formulir  (template)  secara elektronik  pada website Badan  Pengawas Obat dan Makanan.
Pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahap tersebut agar mendapatkan izin resmi dalam  melakukan  suatu  peredaran  produk agar  terapainya  keselamatan  antara  pihak yang  berkaitan  dalam  hal  ini  yaitu konsumen dan pelaku usaha.
Pada  saat  ini  telah  terjadinya  beberapa pelanggaran  yang  sudah  jelas  diatur  di dalam  larangan  Undang-  Undang  salah satunya  mengenai  suatu  produksi  kos- metika.  Terdapat  beberapa  kasus  yang sering  dijumpai  di  lingkungan  kosmetika dengan  adanya  suatu  produk  yang  merugi- kan  Konsumen.  Tentu  saja  hal  ini  didasari dengan adanya beberapa pelaku usaha yang tidak  jujur  dengan  menggunakan  beberapa Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya  yang selanjutnya disebut dengan BKO.
Bahan  Kimia  Obat  berbahaya  secara jelas  dan  rinci  di  atur  di  dalam  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  kedua atas Peraturan Kepala Badan Pom No. Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika.  Di dalam peraturan ini  terdapat  beberapa  jenis BKO  yang  dilarang  digunakan  sebagai campuran ataupun bahan pembuatan kosmetika,  antara  lain  pewarna  merah  k3, pewarna  merah  k10, asam  retinoat, merkuri, deksametasone, dan bahan-bahan.
Pada  saat  ini  telah  banyak  beredar produk  kosmetika  yang tidak  memiliki  izin edar  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  yang  berlaku.  Yang  dimaksud dengan  Pelaku  Usaha  yaitu  setiap  orang atau  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatannya
dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi.
Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap  pelaku  usaha  yang  berusaha  atau akan menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen  dengan  memproduksi,  menjual, maupun  mengedarkan  produk  kosmetika yang  terdapat  Bahan  Kimia  Berbahaya. Konsumen  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  konsumen  yang  memakai  produk kosmetika  yang  diproduksi  oleh  pelaku usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Kon- sumen telah dijamin hak dan kewajibannya di dalam UUPK.
Perlindungan  Konsumen  yanng  di- maksud  di  dalam  UUPK  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari  adanya per- lindungan  Konsumen  ini  diatur  di  dalam pasal 3 UUPK yaitu:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan dan  kemandirian  konsumen  untuk  me- lindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen  dengan  cara  menghindar- kannya  dari  ekses  negatif  pemakaian barang dan/ jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai  pentingnya  perlindungan  kon- sumen  sehingga  tumbuh  sikap  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/jasa yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang/jasa,  kesehatan,  ke- nyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan produsen.
Tujuan  perlindungan  konsumen  pada intinya yaitu untuk menjamin hak-hak yang seharusnya  didapatkan  oleh  konsumen  itu sendiri,  maka  dari  itu  perlunya  pemerintah untuk  melaksanakan  segalanya  sesuai  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang.  Akan tetapi semua hal ini apabila ingin dilakukan dengan  baik  harus  adanya  kerjasama  dari segala aspek pelaku yang terlibat di dalam- nya.
Keamanan  produk  kosmetika  merupa- kan hal yang sangat penting agar dalam hal ini.  Dalam menjamin  adanya mutu, keamanan,  dan  keamanan  kosmetika  maka Keamanan  produksi  kosmetika  telah  diatur secara  resmi  di  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  1175/Menkes/Per/VIII/ 2010  tentang  izin  produksi  Kosmetika.  Di dalam  peraturan  ini  sudah  tertera  secara
jelas adanya tata Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disebut dengan CPKB.  CKBP  diatur  di  dalam  pasal  1 angka  4  bahwasannya  CKPB  merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan kometika yang  bertujuan  untuk  menjamin  agar produk  yang  dihasilkan  senantiasa  meme- nuhi  persyaratan  mutu  yang  ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunannya.
Maraknya  peristiwa  ini  terjadi  di- karenakan  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak jujur dan tidak bertanggung jawab mengenai  produk  yang  dipasarkan.  Pelaku usaha  berusaha  untuk  meraup  keuntungan sebesar-besarnya  dengan  biaya  produksi yang rendah sehingga melalaikan keamanan produk  yang  dipasarkan  kepada  konsumen. Banyak  pelaku  usaha  yang  lalai  dalam melakukan  maupun  memenuhi  kewajiban yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  yang diatur  di  dalam  pasal  7  UUPK  yang menyebabkan  kerugian  pihak  konsumen.
Dalam  hal  ini,  peran  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat diperlukan  untuk  menyelesaikan  konflik antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara non litigasi dengan  efektif dan efisien serta berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku berkaitan dengan hukum konsumen. UUPK telah      memberikan      jalan      keluardalam menyelesaikan    sengketa antara konsumen dan    pelaku    usaha  menjadi  dua  bagian, yaitu Penyelesaian sengketa diluar pengadi- lan yang terdiri dari penyelesaian  sengketa
oleh    para  pihak        sendiri,        konsumen dan  pelaku  usaha;  serta  Penyelesaian sengketa        melalui  Badan        Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan meng- gunakan mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian kedua adalah Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga pengadilan. 9
BPSK  memiliki  peran  dalam  melak- sanakan  proses  dan  penuntasan  konflik konsumen  melalui  cara  mediasi,  arbitrase atau  konsiliasi  dengan  kesempatan  yang diberikan  mulai  dari  konsultasi  perlindu- ngan konsumen, pengawasan dalam penerapan  perjanjian,  membuat  laporan  ke penyidik  apabila  ada  indikasi  pelanggaran hukum,  menerima  pengaduan,  melakukan kajian  dan  analisis  konflik  yang  terjadi, memanggil para pihak, saksi maupun setiap individu  yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum.
3.2. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

## Akibat Kosmetik Bersteroid
UUPK  telah  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan pelaku usaha tidak hanya orang yang memproduksi atau bertanggung jawab atas produk yang dimilikinya, Tetapi pihak  yang  mengedarkan  atau  dibeberapa
9 Susanti Adi Nugoho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen  Ditinjau  dari    Hukum    Acara  Serta Kendala Implementasinnya,    Kencana, 2008, hal. 14
tempat  disebut  dengan  sales  dapat  juga disebut  sebagai  pelaku  usaha  baik  pelaku usaha  tersebut  berbadan  hukum  atau  tidak berbadan hukum.
Pengertian  pelaku  usaha  menurut  pasal 1  angka  3  UUPK  merupakan  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri  maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  berperan penting terhadap perekonomian masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat  yang  semakin  beraneka  ragam. Dalam  melakukan  kegiatan  jual  beli,  tentu saja para pihak yang berperan dalam hal ini konsumen  maupun  pelaku  usaha  mem- punyai hak dan kewajiban masing-masing.
Dalam  rangka  memenuhi  hak  dan kewajiban  pelaku  usaha,  terdapat  larangan- larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh pelaku  usaha  sesuai  dengan  Undang- Undang yang berlaku. Pasal 8 ayat 1huruf a menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan  barang  atau  jasa  “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan”.  Hal  ini  sudah  jelas bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan bahan-bahan  yang  dilarang  untuk  pem-
buatan  kosmetika  sesuai  yang  diatur  di dalam Undang-Undang yang berlaku.
Kosmetik merupakan kebutuhan mendasar  yang  pada  saat  ini  banyak diminati  oleh  para  kaum    pria  maupun wanita  disegala  golongan.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  semakin  sadarnya  masyarakat bahwasannya pentingnya penampilan, ditambah dengan adanya beberapa perusahaan  atau  posisi  pekerjaan  tertentu yang  menuntut  untuk  berpenampilan  lebih menarik,  misalnya  sales  ataupun  sekretaris perusahaan  yang  berhubungan  dengan dunia  luar.  Peristiwa  ini  dibuktikan  dengan adanya  data  yang  dikeluarkan  oleh  Ke- menterian  Perindustrian  Nasional  bahwa industri  kosmetika  Nasional  mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat ditahun 2019.
Adanya  permintaan  pasar  yang  me- ningkat dikarenakan banyaknya permintaan skincare yang bertambah, hal ini mengakibatkan  banyaknya  pelaku  usaha yang    berlomba-lomba  untuk  menciptakan beranekaragam  produk  baru.  Demi  me- naikan  atau  mencuri  perhatian  konsumen, banyak diantaranya pelaku usaha yang tidak jujur  dan  tidak  bertanggung  jawab  dalam menciptakan  produknya.  Dalam  hal  ini banyak  sekali  konsumen  yang  menerapkan prinsip  ingin  mendapatkan  hasil  dengan instan,  maka  dicampurlah  produk  kosmetik yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  ini
dengan  Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya  atau BKO.
BKO  yang  digunakan  dalam  hal  ini diantaranya  steroid.  Steroid  merupakan bahan  kimia  obat  berbahaya  yang  dalam proses  kerjanya  yaitu  anti  Vitamin  D  yang dapat  menyebabkan  pengikisan  terhadap kulit.  Sehingga  kulit  yang  terkena  steroid ini  akan  terjadi  suatu  pengelupasan  yang efek  instannya  yaitu  dapat  memutihkan kulit dengan instan.
Peredaran  kosmetik  yang  belum  tentu terjamin  keamanna  mutu  sudah  menjadi rahasia  umum  dalam  masyarakat.  Berikut ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya sengketa  yang  dialami  oleh  konsumen, khususnya dibidang kosmetika, antara lain : 1. Pola pikir mayarakat terhadap hasil yang instan.  Maraknya  peredaran  kosmetik yang  diproduksi  oleh  beberapa  pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik ini  dikarenakan  keinginan  konsumen yang  ingin  mendapatkan  penampilan yang  lebih  instan,  wajah  yang  rupawan dengan  hasil yang  instan  dengan mengesampingkan  beberapa  bahan  yang digunakan.  Maka  hal  ini  memicu  para pelaku  usaha  untuk  menciptakan  suatu produk  yang  dapat  menjanjian  produk dengan  hasil  yang  instan  agar  dapat menarik  perhatian  tersendiri  oleh  para konsumen.
2. Berdasarkan  pasal  4  huruf    F  Undang- undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perkindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak untuk mendapat- kan pembinaan dan pendidikan. Seharus- nya hal ini dilaksanakan dengan semestinya,  namun  ternyata  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  apa  yang terjadi  di  lapangan.  Pada  praktik  di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan  kewajiban  konsumen  untuk selalu  berhati-hati  dalam  melakukan suatu  tranksaksi.  Seperti  halnya  pada saat membeli bahan kosmetika, konsumen  cenderung  tidak  mengetahui informasi  mengenai  barang  tersebut. Seperti berasal darimana barang tersebut maupun  fungsi  sebenarnya  bahan  yang terkandung di dalam produk kosmetika.
Hal ini memicu semakin meningkatnya resiko  kerugian  yang  akan  ditimbulkan terhadap konsumen dikemudian hari . Akan tetapi  justru  banyak  diantara  korban skincare  bersteroid ini  enggan  untuk melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib dengan  kemungkinan  beberapa  faktor, yakni faktor kurangnya informasi mengenai gugatan  terhadap  pelaku  usaha,  ataupun takutnya  masyarakat  mengenai  asumsi bahwa  besarnya  dana  yang  dikeluarkan apabila  melakukan  suatu  gugatan.  Padahal hal  ini  sudah  jelas  di  dalam  UUPK menjamin  segala  hak-hak  konsumen.  Hal
ini  berimbas  pada  banyaknya  pelaku  usaha yang  semakin  berani  memproduksi  produk kecantikan tanpa bertanggung jawab terhadap produknya.
Berdasarkan  substansi  pasal  19  UUPK bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha meliputi :
a. Tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas kerusakan.
b. Tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas pencemaran, dan
c. Tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas kerugian konsumen.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani menyatakan  bahwa  “Berbicara  soal  per- tanggungjawaban  hukum,  mau  tidak  mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian  yang  telah  diderita  oleh  suatu pihak  sebagai  akibat  (dalam  hal  hubungan konsumen-pelaku  usaha)  dari  penggunaan, pemanfaatan,  serta  pemakaian  oleh  kon- sumen atas barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu”. 10
Tanggung  jawab  produk  pelaku  usaha diperlukan  sebagai  penekanan  utama  atas produk  yang  diproduksinya.  Pelaku  usaha yang  merugikan  konsumen  dalam  hal  ini yaitu  menimbulkan  kerugian,  kesehatan ataupun keselamatan jiwa, dan mengakibat- kan penderitaan terhadap konsumen
10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, HukumTentang      Perlindungan      Konsumen, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2003., hlm 59.
(pembeli,  pengguna  ataupun  orang  lain) wajib  bertanggung  jawab.  Terlebih  apabila terjadinya produk cacat pelaku usaha wajib bertanggung  jawab  dengan  mengganti  atau memperbaiki barang tersebut.
Pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap  produk  yang  dijual  belikan  atau diedarkan. Di dalam pasal 7 huruf  f  UUPK berbunyi  “Memberi  kompensansi,  ganti rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pe- manfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdangkan”.  Dalam  hal  ini  bahwasa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  mengenai kerugian  akibat  kerugian  yang  disebabkan produk yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini yang akan dirugikan  merupakan  konsumen  yang menggunakan  barang  atau  jasa  dari  pelaku usaha tersebut.
Adanya  beberapa  peristiwa  mengenai korban  skincare  atau  kosmetika  yang berbahan  kimia  aktif  berbahaya  (BKO) merupakan  dampak  atau  adanya  kelalaian atau  kurang  teliti  mengenai  suatu  barang dari konsumen itu sendiri. Konsumen di era sekarang  ingin  mendapatkan  hasil  yang maksimal  dengan  biaya  seringan  mungkin, tentu  saja  peristiwa  ini  dimanfaatkan  oleh para  pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab  mengenai  produk  yang  diproduksi atau  diedarkan  dengan  mengeluarkan  biaya produksi  serendah  mungkin  dan  meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Terlebih  dalam  hal  ini  sebagian  besar konsumen  yang  menggunakan  produk  ini kurang  perduli  terhadap  bahan-bahan  yang digunakan  dan  kurang  cermat  dalam memilih  produk.  Konsumen  lebih  memen- tingan  hasil  yang  akan  didapatkan  terlihat dalam  kurun  waktu  yang  terhitung  cepat, dan  kurang  memperhatikan  untuk  jangka panjangnya  yang  akan  mengakibatkan  efek berkepanjangan.
Di  dalam  pasal  19  UUPK  telah  diatur tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu : 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  kon- sumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  menghapuskan    tidak  menghapus- kan kemungkinan adanya tuntutan
berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan  konsumen.
Hal  ini  sudah  jelas  bahwa  hak-hak konsumen  dijamin  secara  penuh  di  dalam UUPK.  Pemerintah  sudah  menjamin  per- lindungan  terhadap  konsumen  yang  merasa dirugikan  dalam  hal  ini  yaitu  konsumen yang  dirugikan  akibat  beredarnya skincare atau  kosmetika  yang  palsu  maupun  yang mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya atau  yang  biasa  disebut  dengan  BKO  akan mendapatkan  ganti  rugi  terhadap  kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Banyak  terjadi  di  dalam  kasus  marak- nya  korban skincare bersteroid  ini  pelaku usaha yang enggan  bertanggung jawab atas produk  yang  dijualnya,  dengan  alasan pelaku  usaha  tidak  memproduksi  barang tersebut,  dan  menyalahkan  produsen  dalam hal ini. Di dalam pasal 1367 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) disebutkan  bahwasannya  agen  atau  dis- tributor  wajib  bertanggung  jawab  atas produk  yang dijual atau diedarkannya  yang menjadi  tanggung  jawabnya,  tidak  hanya bertanggung  jawab  perbuatannya  sendiri,
tetapi  juga  bertanggung  jawab  segala  hal yang berada dibawah pengawasannya.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas beredarnya  skincare  bersteroid  terhadap konsumen  yang  dirugikan  yaitu  berupa pemberian  ganti  rugi.  Hak  ganti  kerugian yang  diberikan  kepada  konsumen  ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya.  Ganti  rugi  atas  kerugian  yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :
a. Pemulihan  atas  kerugian  yang  diderita oleh konsumen,
b. Pemulihan ganti rugi dalam segi materil maupun immateril yang telah dideritanya, dan c. Pemulihan ganti rugi secara keseluruhan pada keadaan semula.
Kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa hal,  antara  lain:  Kerugian  materil  merupa- kan  kerugian  yang  diderita  akibat  cacatnya suatu  baramg  yang  diterima  konsumen. Pengertian  produk  cacat  yang  pernah diberikan  oleh  BPHN  (Badan  pembinaan Hukum  Nasional)  adalah  setiap  produk yang  tidak  dapat  memenuhi  tujuan  pem- buatnya,  baik  karena  kesengajaan  atau kealpaan dalam proses produksinya maupun  disebabkan  hal-hal  lain  yang  ter- jadi  dalam  peredarannya,  atau  tidak menyediakan  syarat-syarat  keamanan  bagi manusia  atau  harta  benda  mereka  dalam
penggunaannya,  sebagaimana  diharapkan masyarakat.  Kedua,  Kerugian  inmateril adalah  kerugian  yang  disebabkan  setelah penggunaan  barang/jasa.  Artinya  kerugian ini  disebabkan  karena  adanya  bahan-bahan yang terdapat pada barang/jasa memberikan dampak langsung kepada konsumen. 11
Demi  tercapainya  hak-hak  konsumen dan  terlaksananya  kewajiban  maupun tanggung  jawab  pelaku  usaha,  para  pihak terkait  dalam  hal  ini  pemerintah  perlu melakukan  adanya  pembinaan  ataupun pengawasan  agar  mengurangi  dampak  atau korban  yang  diakibatkan  atas  beredarnya produk skincare bersteroid terhadap konsumen  yang  dirugikan.  Apabila  sudah dilaksanakan pembinaan ataupun pe- ngawasan  dalam  hal  ini  konsumen  belum merasa  puas  maka  dapat  dilakukan  suatu sanksi  administratif  ataupun  suatu  tindak pidana sesuai yang tertera di dalam pasal 62 UUPK  akan  diberikannya  sanksi  Adminis- tratif yakni berupa ganti rugi paling banyak sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)  dan  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana selama 5 (lima) tahun kurungan penjara.
Pasal 63 UUPK menjamin ataupun akan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang bertindak  curang  ataupun  mengakibatkan suatu  kerugian  terhadap  konsumen  yaitu: Perampasan  barang  tertentu;  pengumuman
11 Adrian  Sutedi, Tanggung  jawab  produk  dalam hukum perlindungan  konsumen , Ghalia  Indonesia: Bogor, 2008, hlm 64-66.
keputusan  hakim;  pembayaran  ganti  rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan  timbulnya  kerugian  kon- sumen;  kewajiban  penarikan  barang  dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.
Pada UUPK secara rinci telah disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  wajib bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatan yang  dilakukannya.  Akan  tetapi  di  dalam pelaksaannya  banyak  pelaku  usaha  yang acuh  dari  tanggung  jawabnya  dengan berbagai  alasan  sehingga  dalam  hal  ini konsumen  merasa  dirugikan  akibat  tidak diterapkannya  aturan  dengan  tegas  oleh oleh  pemerintah  khususnya  BPSK  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa  di- bidang penyelesaian konsumen.

## KESIMPULAN
Peranan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan  terhadap  produk  kosmetik yang  bersteroid  adalah  BPOM  turut  serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas,  dan  melakukan  suatu  pengece- kan  apabila  terjadi  suatu  kecurigaan terhadap  suatu  produk  yang  disinyalir menggunakan  suatu  bahan  yang  dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam  keselamatan  jiwa  terhadap konsumen  sesuai  dengan  Undang-Undang yang  berlaku.  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada konsumen  ini  bersifat  universal  disamping hak-hak pokok lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 2004)
Adrian  Sutedi, Tanggung  jawab  produk dalam hukum perlindungan konsumen , Ghalia Indonesia: Bogor,
2008.
BPOM,  2006,  VISI  MISI,  dih.pom.go.id, diakses  pada  tanggal  6  Februari 2022 pukul 10.04 WIB.
Gunawan  Widjaja      dan      Ahmad      Yani, Hukum  Tentang      Perlindungan Konsumen,      Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,
(Malang:  Bayumedia  Publishing, 2010)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group, 2011),
Susanti Adi Nugoho, Proses   Penyelesaian Sengketa   Konsumen    Ditinjau Dari
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinnya,
Kencana, Jakarta, 2008

## Jurnal :
Made  Satria  Wibawa,  2019, Perlindungan Konsumen  Terhadap  Kecurangan Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak Pada  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Umum Di Bali , Jurnal Hukum Udayana, Vol 7 No 12 Edisi 2019.
Ni  Putu  Januaryanti  Pande,  “Perlindunga Konsumen  Terhadap      Produk Kosmetik    Impor    Yang  Tidak Terdaftar  Di  BPOM  Denpasar”. Jurnal  Magister    Hukum    Udayana. Vol.  06  No.  1,  Mei 2017.
Sari  Dwi  Pangestu,  2019 ,  Perlindungan Terhadap Konsumen Atas
Beredarnya  Produk  Obat  Yang Tidak  Mencantumkan  Keterangan Halal/Tidak  Halal ,  jurnal  hukum udayana, Vol 7 No.12, edisi 2019

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor      8   Tahun   1999  Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1175/Menkes/Per/VIII/2010  tentang
izin produksi Kosmetika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1176/Menkes/Per/VIII/2010  tentang
Notifikasi Kosmetika

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Para  penulis  adalah  dosen  pada  Program studi ilmu hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember