## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG

## Denis Ventidenada Munif
Dinas Penataan Ruang kota Semarang, Indonesia *venttimunif@gmail.com

## ABSTRAK
Perencanaan penataan ruang wilayah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota  akibat  adanya  pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung  oleh  masyarakat  yang  tidak  hanya merugikan  masyarakat  sekitar  tetapi  juga  mengganggu  tatanan  tata  ruang  wilayah  yang  sudah direncanakan  oleh  Pemerintah  Kota.  Penelitian  ini  membahas  beberapa  Peraturan  penegakan  hukum pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung  di  Kota  Semarang  dengan  menggunakan  metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan statute approach /pendekatan perundang-undangan yang  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundangan-undangan  serta  wawancara  dengan  Dinas terkait  dengan  tujuan  agar  masyarakat  memahami  perencanaan  tata  kota  serta  akibat  apabila melanggar.  Peraturan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung  Kota Semarang antara lain mengacu pada  UU Cipta Kerja,  Perda  Kota  Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011- 2031,  serta  Perwal  Kota  Semarang  No.  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Penertiban Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  dalam  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung  berupa  SDM  yang  kurang  dan  akses yang sulit.
Kata Kunci: Gedung; Pemerintah; Penataan; dan Tata Ruang

## ABSTRACT
Spatial  planning  is  one  of  the  challenges  faced  by  the  City  Government  due  to  violations  of  building construction by the community which not only harms the surrounding community but also disrupts the spatial order of the area that has been planned by the City Government. This research discusses several law  enforcement  regulations  on  building  construction  violations  in  Semarang  City  using  empirical juridical research methods and statute approach methods conducted by reviewing laws and regulations as  well  as  interviews  with  relevant  agencies  with  the  aim that  people  understand  urban  planning  and the consequences if they violate it. Law enforcement regulations on violations of building construction in Semarang City refer to, among others, the Job Creation Law, Semarang City Regional Regulation No. 5 of 2009  on  Building  Construction,  Semarang  City  Regional  Regulation  No.  5  of  2021  on  Semarang  City Spatial Plan 2011-2031, Semarang City Regent Regulation No. 38 Year 2012 on Supervision and Control of  Building  Implementation.  The  obstacles  faced  by  the  Agency  in  enforcement  are  lack  of  human resources and difficult access.
Keywords : Arrangement, Building, Government, Planning

## A. PENDAHULUAN
Penaataan  ruang  wilayah  kota  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  dari  Pemerintah dalam  rangka  perencanaan  penataan  ruang  serta  pemantauan  perkembangan  kawasan  yang telah  diatur  dengan  sedemikian  rupa  dan  dituangkan  ke  dalam  suatu  kebijakan.  Penataan ruang  merupakan  suatu  tantangan  dan  permasalahan  besar  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Indonesia mengingat adanya perubahan geografis dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat  membuat  Pemerintah  dalam  melakukan  penataan  ruang  harus  memperhatikan segala aspek yang ada antara lain aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kehidupan di perkotaan semakin  terasa  tidak  nyaman  akibat  meningkatnya  kepadatan  penduduk,  meningkatnya
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
kepadatan  kawasan  permukiman,  serta  kurangnya  ruang  terbuka  hijau.  Begitu  pula  dengan pembangunan  bangunan  gedung  yang  pesat  di  seluruh  sudut  kota  Semarang  saat  ini  dinilai semakin  tidak  terkontrol  dengan  tidak  memperhatikan  ruang  terbuka  hijau  yang  menjadi sumber  resapan  serta  tidak  memperhatikan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  izin  mendirikan bangunan. Agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, pembangunan di Kota  Semarang  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Meskipun  kegiatan pembangunan  tersebut  memiliki  dampak  positif  dengan  terbukanya  banyak  lahan  pekerjaan baru  sehingga  dapat  menyejahterakan  masyarakat  sekitar,  namun  disadari  maupun  tidak akibat  dari  pembangunan  tersebut  juga  merugikan  kehidupan  masyarakat  sekitar  pula. Fenomena  perkembangan  kota  yang  terlihat  jelas  adalah  pertumbuhan  kota  yang  pesat menjadi  kurang  serasi  dan  terkesan  kurang  terencana  yang  memiliki  akibat  munculnya permasalahan  lingkungan  yang  malah  menjadi  persoalan  baru  sebab  dengan  pembangunan yang  tidak  terarah  dan  terkontrol  tersebut  kerap  terjadi  musibah  bencana  alam  diberbagai wilayah  Kota  Semarang  karena  pelanggaran  penataan  ruang.  Dalam  melaksanakan  penataan ruang,  perencanaan  tata  ruang  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam pelaksaaan pembangunan dan pembaharuan agraria/pertanahan. Sebab output dari kegiataan perencanaan penataan ruang adalah produk hukum berupa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai acuan dalam perencanaan penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan secara nasional maupun daerah. Dengan adanya perencanaan penataan  ruang  yang  terarah  maka  diharapkan  dapat  mengendalikan  laju  pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.
Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pelanggaran pembangunan bangunan gedung menyebabkan banyak terjadi bencana alam banjir, rob, juga beberapa kawasan Kota Semarang akan  mengalami  bencana  tanah  longsor  dikarenakan  kurang  adanya  kesadaran  pemilik bangunan gedung akan pentingnya mematuhi rencana tata ruang dan dokumen perijinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  Tahun  2011-2031,  dimana  dalam peraturan  perundangan-undangan  terkait  penataan  ruang  tersebut  telah  mengamanatkan bahwa “ seluruh  Provinsi,  Kabupaten,  Kota  harus  mempunyai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  pembangunan ” .  Oleh  sebab  itu dalam melaksanakan pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kota  Semarang  ada  beberapa  kasus  pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung terkait  penataan  ruang  dan  perijinan  pembangunan  bangunan  gedung.  Misalnya pembangunan  bangunan  kedai  kopi  Starbucks  di  Kawasan  sekitar  Museum  Mandala  Bhakti Semarang yang merupakan lahan cagar budaya yang pada saat pembangun tahun 2020 disegel Satpol  PP  karena  belum mengantongi  IMB  dari  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Semarang.  Dalam  peruntukan  zonasi  wilayah,  ditentukan  untuk kawasan  perdagangan  dan  jasa  yang  harus  memperhatikan  Bagian  Wilayah  Kota  (BWK) beserta Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) dalam pembangunan bangunan gedungnya karena kawasan  tertentu  klasifikasinya  adalah  kawasan  yang  rawan  banjir  maupun  rawan  longsor. Selain  itu  terdapat  pula  pelanggaran  pembangunan  bangunan  Gedung  terkait  perijinan  dan penataan ruang, salah satunya pembangunan bangunan gedung Hotel & Refleksi X di Jl. Kawi, Candisari  Semarang  pada  tahun  2019  yang  diidentifikasi  melakukan  pelanggaran  terkait ketidaksesuaian perijinan yang tertera dalam IMB yang melakukan pelanggaran melebihi garis sempadan  bangunan  dan  pembangan  lantai  bangunan  beserta  basement  gedung.  Meskipun pemilik  bangunan  gedung  Hotel  &  Refleksi  X  di  Jl.  Kawi,  Candisari  Semarang  telah  taat  dan tertib  dalam  mengajukan  IMB,  namun  pelaksanaan  pembangunan  diidentifikasi  tidak  sesuai dengan  IMB,  akan  dilakukan  penertiban  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  bersama  dengan
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Satpol  PP  Kota  Semarang.  Oleh  sebab  itu  dalam  melaksanakan  pembangunan  harus memperhatikan tata ruang yang telah direncanakan.
Persyaratan dalam menjamin berfungsinya perencanaan  penataan  ruang, selain dalam pengaturan  wilayah,  diperlukan  adanya  ketentuan  dalam  pengaturan  proses  pembangunan bangunan  untuk  mengurangi  adanya  pelanggaran  dalam  pembangunan  bangunan  gedung yang peruntukannya tidak sesuai dan berdampak pada lingkungan sekitar. 1 Diketahui terdapat beberapa  hal  yang  menyimpang  pada  saat  proses  pembangunan  bangunan  gedung  yang memiliki dampak pada lingkungan. Masalah yang kerap terjadi adalah dimana para pihak baik individu  maupun  pihak  lembaga  swasta  seringkali  mengabaikan  aturan  pada  saat  proses pembangunan  dimana  mereka  membangun  tanpa  memperdulikan  dampak  terhadap lingkungan  disekitar  kawasan  pembangunan.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  mengubah,  menghapus,  dan/atau  menetapkan  pengaturan  baru kepada  beberapa  undang-undang  yang  salah  satunya  pada  Undang-Undang  Penataan  Ruang dan  Undang-Undang  Bangunan  Gedung  dengan  melakukan  penyederhanaan  persyaratan dasar  perizinan  berusaha  yang  mengubah  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  menjadi Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  dimana  dalam  Pasal  1  angka  17  Peraturan  Pemerintah  tersebut menyebutkan,  “PBG merupakan  perizinan  yang  diberikan  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai standar tek nis bangunan gedung”. Sehingga PBG merupakan syarat wajib bagi seluruh lapisan masyarakat yang akan membangun bangunan baik itu rumah tingal sederhana, rumah tinggal kompleks,  gedung  perkantoran,  gedung  pendidikan,  maupun  gedung  yang  peruntukannya untuk perdagangan jasa.
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  diatas  penulis  akan  membahas  dan  menganalisis bagaimana  pengaturan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang terhadap  pelanggaran  penataan  ruang  khususnya  terhadap  pelanggaran  pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang yang belum sesuai dengan penataan ruang dan melanggar Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  serta  membahas  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Kota  Semarang  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  pembangunan bangunan Gedung.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas mengenai:
1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung oleh Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana  hambatan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran pembangunan bangunan gedung oleh Pemerintah Kota Semarang?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  metode  penelitian yuridis  empiris  dengan  metode  pendekatan statute  approach atau  pendekatan  peraturan perundang-undangan 2 yang  menelaah  data  sekunder  yang  berupa  Peraturan  Perundang-
1 Khairunnisah dan Makrondjit. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Membangun Bangunan Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Bangunan  dalam  Wilayah  Kota Samarinda (Studi Pelanggaran Bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang). Jurnal Legalitas Volume 3 Nomor 2, Desember 2018. hal. 53.
2 Sukiyat, Suyanto dan Prihatin. 2019. Pedoman Penulisan Tugas Akhir . Surabaya: Jakad Media Publishing. Hal 24.
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Undangan,  berita  acara,  perjanjian,  hasil  penelitian,  dan  referensi  lainya,  seperti  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  Semarang  Tahun  2011-2031,  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012 tentang  Pengawasan  dan  Penertiban  Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  dan  data  primer berupa  wawancara  yang  dilakukan  di  Instansi  Pemerintah  Kota  Semarang  terkait  untuk mengetahui  fenomena  pelanggaran  penataan  ruang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  serta kendala yang dihadapi dalam penegakan pelanggaran pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang.

## C. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Penegakan  Hukum  Pemerintah  Kota  Semarang  Terhadap  Pelanggaran Pembangunan Bangunan Gedung
Pelanggaran  penataan  ruang  yang  masih  banyak  terjadi  khususnya  di  wilayah Kota Semarang menunjukan bahwa belum adanya kesadaran baik dari masyarakat selaku orang  yang  memiliki  bangunan  maupun  usaha  yang  memanfaatkan  ruang,  juga  dari Pemerintah  yang  belum  secara  efektif  menerapkan  Peraturan  Daerah.  Pelanggaran penataan  ruang  banyak  terjadi  pada  kasus  pembangunan  bangunan  gedung  yang  tidak sesuai dengan tata ruang, melakukan kegiatan industri dilahan pertanian, bantaran sungai yang belum dilakukan revitalisasi, tidak ada izin pembangunan, tidak sesuai dengan PBG hingga  penutupan  terhadap  akses  publik.  Dilansir  dari data.semarangkota.go.id ,  pada tahun  2021  permohonan  pembangunan  bangunan  yang  sudah  memiliki  perijinan bangunan  gedung  di  Kota  Semarang  sejumlah  1840  bagngunan  yang  menandakan pembangunan  bangunan  gedung  di  Kota  Semarang  sangat  tinggi.  Hal  tersebut  tidak memungkiri akan terjadi pelanggaran penataan ruang apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak diawasi oleh instansi terkait, misalnya melakukan pembangunan tidak pada zonasi yang tepat, pelanggaran garis sempadan bangunan hingga memakan jalan umum.
Berdasarkan  beberapa  contoh  pelanggaran  penataan  ruang  yang  terjadi  di  Kota Semarang   yang  berdampak  pada  lingkungan  sekitar,  maka  kebijakan terkait  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  pembangunan  bangunan  harus  diterapkan  dan  ditindak secara tegas, antara lain dengan beberapa peraturan sebagai berikut:
a. Dasar Hukum Penataan Ruang
Peraturan mengenai tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  beberapa  Pasal  didalamnya  diubah  dan disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dijadikan dasar pedoman dalam  melaksanakan penataan ruang dan memiliki fungsi untuk  mewujudkan  perlindungan  fungsi  ruang  serta  untuk  mencegah  munculnya dampak  negatif  akibat  dari  pemanfataan  ruang  yang  tidak  sesuai.  Dalam pembangunan  bangunan  gedung,  Undang-Undang  tentang  penataan  ruang  harus menjadi  pedoman  dasar  sebab  dalam  Undang-Undang  ini  mengatur  mengenai pemanfataan  ruang  wilayah  dengan  menginstruksikan  agar  pemilik  bangunan  pada saat  melakukan  pembangunan  harus  sesuai  dengan  program  pemanfataan  ruang wilayah dan kawasan strategis. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan, “Penataan ruang adalah suatu sistem proses
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang” , sehingga penataan ruang merupakan suatu sistem yang mengandung makna bahwa  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  harus disesuaikan  dengan  peruntukannya  yang  telah  ditetapkan  dalam  RTRW  nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan harus dimaknai sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3
Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang menyebutkan  “ bertujuan  untuk mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. ”
Pasal 17 angka 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan  ketentuan  dalam  Pasal  61  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  diubah  bahwa, “ dalam  pemanfaatan  ruang,  setiap  orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
c. mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum. ”
Bagi setiap orang yang melanggar segala ketentuan dalam pemanfaatan ruang akan  dikenakan  sanksi  administratif  yang  diatur  dalam  Pasal  63  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:
a. “ peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.”
Selain hukuman administratif yang diberlakukan terhadap pelanggar penataan ruang,  sanksi  pidana  juga  diberikan  terhadap  setiap  orang  yang  tidak  taat  pada perencanaan  penataan  ruang.  Pasal 17  angka  32  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja menyebutkan ketentuan dalam Pasal 69  ayat (1) Undang- Undang  Nomor  26  tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  “ Setiap orang  yang  dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa  memiliki  persetujuan  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  sebagaimana  dimaksud
3 Yunus Wahid. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama. Hal 8-9
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
dalam  Pasal  61  huruf  a  yang  mengakibatkan  perubahan  fungsi  ruang  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  69  ayat  (2) menyebutkan,  “ Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  kerugian  terhadap  harta  benda  atau  kerusakan  barang,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah). ” Apabila  tindak pidana  tersebut  mengakibatkan  kematian  orang,  sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (3), “ pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Selanjutnya  Pasal  61  huruf  b telah  menyebutkan  bahwa,  “ memanfaatkan penataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang ”, namun kenyataannya meskipun sudah  ada  aturan  yang  jelaspun  masih  terjadi  pelanggaran  peraturan  dalam  proses pembangunan  yang  tidak  memperhatikan  penataan  ruang,  sehingga  sesuai  dengan Pasal  17  angka  33  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menyebutkan  ketentuan  dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang:
1) “ Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin  rencana tata ruang  dari  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61 huruf  b  yang  mengakibatkan  perubahan  fungsi  ruang  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2) Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3) Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kematian  orang,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp8.000.000.000,00  (delapan  miliar rupiah).”
Pelanggaran ketentuan  pemanfaatan  ruang yang  telah  diatur  dalam  Pasal 17 angka  34  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja menyebutkan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ,  yaitu  “ Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah ).”
Penataan  ruang  pada  intinya  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  yang  memasukkan  pertimbangan  lingkungan  hidup dalam  kebijaksanaan  pembangunan  sehingga  pembangunan  bukan  hanya  untuk memecahkan  masalah  peningkatan  kesejahteraan  saat  ini,  tetapi  juga  untuk peningkatan kesejahteraan jangka panjang. 4
b. Rencana Tata Ruang Wilayah
4 Yunus Wahid . Ibid ., Hal 11
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Kota  Semarang  memiliki  RTRW  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, yang berdasarkan Pasal 1 angka 22 merupakan “hasil perencanaan tata  ruang  pada  wilayah  yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta  segenap  unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.” Dalam penyelenggaraan  pemanfaatan  ruang,  salah  satunya  mengatur  mengenai  ketentuan umum  peraturan  zonasi.  Peruntukan  zonasi  berdasarkan  pola  ruang  dijabarkan mengenai kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya termasuk zonasi kawasan perumahan,  perdaganan  dan  jasa  beserta  Koefisiensi  Dasar  Bangunan  (KDB)  yang diperbolehkan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan bangunan Gedung harus menaati peruntukan fungsi ruang beserta KDB yang diperbolehkan agar supaya tidak melanggar peraturan dan tidak menyebabkan permasalahan di lapangan nantinya.
Sistem  pengembangan  wilayah  kota  mengelompokkan  seluruh  kecamatan  di Kota  Semarang  berdasarkan  Bagian  Wilayah  Kota  (BWK).  Bagian  Wilayah  Kota merupakan  satu  kawasan  fungsional  atau  kawasan  yang  memiliki  kemiripan  fungsi ruang.  Kecamatan-kecamatan  tersebut  berdasarkan  Pasal1  A  ayat  (3)  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor 14 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dikelompokkan menjadi:
a) “ BWK  I  dengan  wilayah  meliputi  Kecamatan  Semarang  Tengah,  Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
b) BWK  II  dengan  wilayah  meliputi  Kecamatan  Candisari  dan  Kecamatan Gajahmungkur;
c) BWK  III  dengan  wilayah  meliputi  Kecamatan  Semarang  Barat  dan  Kecamatan Semarang Utara;
d) BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk;
e) BWK  V  dengan  wilayah  meliputi  Kecamatan  Gayamsari  dan  Kecamatan Pedurungan;
f) BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang;
g) BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;
h) BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;
i) BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen; dan
j) BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.”
Masing-masing BWK memiliki rencana pengembangan berdasarkan Pasal 1 A ayat (4) yang meliputi:
a) “ Pusat  pemerintahan  Provinsi  dan  Kota,  perdagangan  dan  jasa  berskala internasional di BWK I;
b) Pusat pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
c) transportasi udara, transportasi laut dan kantor pelayanan pemerintahan Provinsi di BWK III;
d) industri di BWK IV;
e) perdagangan dan jasa, jasa pertemuan dan pameran di BWK V;
f) pendidikan tinggi di BWK VI;
g) perkantoran militer, perdagangan dan jasa di BWK VII;
h) pendidikan tinggi dan paru-paru kota di BWK VIII;
i) kantor pelayanan pemerintahan Kota dan paru-paru kota di BWK IX; dan
j) perdagangan jasa dan industri di BWK X.”
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
c. Persetujuan Bangunan Gedung
Peraturan  mengenai  penyelenggaraan  bangunan  gedung  telah  ditetapkan  dan dibuat sedemikian rupa supaya bangunan yang terbangun nantinya layak untuk ditempati sehingga akan tercipta tatanan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali.  Dalam rangka penyelenggaraan  pembangunan  bangunan  gedung,  Pemerintah  membentuk  dan mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  yang kemudian  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  tersebut  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor 11  Tahun 2020  tentang  Cipta Kerja  untuk memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam  memperoleh  perizinan,  salah  satunya  adalah  mengubah  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  menjadi  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG).  Perbedaan antara  IMB  dengan  PBG  adalah  IMB  merupakan  izin  yang  harus  diperoleh pemohon/pemilik  bangunan  sebelum  atau  saat  mendirikan  bangunan  dengan melampirkan  teknis  bangunan,  sedangkan  PBG  lebih  bersifat  sebagai  aturan  perizinan yang mengatur bagaimana bangunan gedung didirikan. 5
Adakalanya  dalam  pembangunan  bangunan  gedung  terdapat  pelanggaran  yang sengaja  dilakukan  oleh  pemilik  bangunan  dengan  tidak  mengindahkan  apa  yang  sudah tercantum  dan  diperbolehkan  dalam  PBG,  karena  di  dalam  PBG  sudah  tertuang  detail bangunan  berupa  fungsi  bangunan,  batas-batas  bangunan  yang  diperbolehkan  untuk terbangun,  apabila  pemilik  bangunan  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  yang mengakibatkan  kerugian  pada  lingkungan,  maka  sanksi  akan  dijatuhkan  melalui  pihak yang  berwenang.  Hukuman  yang  diberikan  kepada  pelanggar  PBG  berupa  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  Angka  42  UU  Cipta  Kerja,  yang menyebut Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah, yaitu:
a. “peringatan tertulis,
b. pembatasan kegiatan pembangunan,
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.”
Sejatinya  sanksi  administratif  saja  kurang  efektif  apabila  diberikan  kepada pelanggar  pembangunan  bangunan  gedung,  terlebih  apabila  akibat  dari  pelanggarannya tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil. Sehingga ancaman pidana juga  dapat  diberikan  kepada  pelanggar  pembangunan  bangunan  gedung  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung, yaitu:
1) “Setiap  orang  atau  badan  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  sehingga  mengakibatkan  bangunan  tidak  laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
2) Pidana  kurungan  dan/atau  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) meliputi:
5 Roman Situngkir, 2021, Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jurnal Juris Studia, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021, Hal. 665
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1%  (satu  per  seratus)  dari  nilai  bangunan  gedung  jika  karenanya  mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2%  (dua  per  seratus)  dari  nilai  bangunan  gedung  jika  karenanya  mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3%  (tiga  per  seratus)  dari  nilai  bangunan  gedung  jika  karenanya  mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.”
d. Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung
Pembangunan  bangunan  gedung  yang  sedang  dilaksanakan  harus  selalu  berada dalam  pengawasan  Dinas.  Di  kota  Semarang,  pengawasan  pembangunan  bangunan gedung  dilakukan  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Semarang  yang  diatur  dengan Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan Penertiban  Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung.  Pengawasan  dimaksudkan  agar penyelenggaraan  bangunan  gedung  tidak  terjadi  pelanggaran  dan  penyimpangan  agar sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta sesuai dengan rencana tata  ruang.  Penertiban  bangunan  gedung  berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung dikenakan terhadap:
a. “Pembangunan yang dilaksanakan tidak memiliki IMB;
b. Memiliki  IMB,  tetapi  terdapat  penyimpangan  dan/atau  pelanggaran  dalam pelaksanaan;
c. Pemanfaatan  bangunan  gedung  tanpa  memiliki  SLF,  bagi  bangunan  gedung  yang dipersyaratkan;
d. Memiliki SLF tidak sesuai dengan fungsinya;
e. Pelaksanaan  pemeliharaan,  perawatan,  pelestarian  dan  pembongkaran  yang  tidak sesuai dengan dokumen teknis dan prosedur yang ditetapkan; dan
f. Pelaksanaan  pembongkaran  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  rencana  teknis pembongkaran.”
Meskipun Kota Semarang belum memiliki Perda PBG namun pemberlakuan PBG sudah  dilakukan,  sehingga  pengawasan  dan  penertiban  bangunan  gedung  dilaksanakan dengan  peraturan  yang  ada.  Pada  tahap  pembangunan,  sanksi  administrasi  diterapkan terhadap  pembangunan  yang  pelaksanaannya  tidak  memiliki  IMB  atau  memiliki  IMB namun  terdapat  penyimpangan  dan/atau  pelanggaran  dalam  pelaksanaannya  yang sekarang  IMB  diubah  menjadi  PBG.  Prosedur  pelaksanaan  pembongkaran  terhadap bangunan yang melanggar ketentuan perizinan yaitu:
1. Surat Pemberitahuan 1
2. Surat Pemberitahuan 2
3. Surat Pemberitahuan 3
4. Rekomendasi Segel
5. Rekomendasi Bongkar
Apabila  terjadi  pelanggaran  bangunan  yang  diperkirakan  akan  mengakibatkan pelanggaran yang lebih berat, maka dapat ditindak dengan prosedur khusus.
e. Satuan Polisi Pamong Praja
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki  peran dalam menegakkan Peraturan Daerah,  dalam  hal  ini  memiliki  peran  untuk  menegakkan  Peraturan  Daerah  bangunan gedung  yang  dilanggar  oleh  masyarakat.  Agar  dalam  pelaksanaan  penegakan  Perda maupun Perkada dapat berjalan dengan tertib dan tentram serta memperhatikan aspek masyarakat,  maka  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  Satpol  PP  harus berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang mengamanatkan  peraturan  Satpol  PP  diatur  sendiri  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Untuk menjalankan tugasnya, Satpol PP mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam  Pasal  5,  Pasal  6,  dan  Pasal  7  PP  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Satuan  polisi Pamong  Praja.  Satpol  PP  memiliki  beberapa  kewenangan  dalam  penegakan  produk hukum daerah berupa: 6
1. “Kewenangan  tindakan  penertiban  Non  Yusticial,  yaitu  tindakan  menjaga, memulihkan  keteriban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  terhadap  pelanggaran Perda dan Perkada sesuai perundang-undangan dan tidak sampai proses Peradilan;
2. Kewenangan  Menindak,  yaitu  tindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Perda  untuk diproses Peradilan sesuai Perundang-undangan;
3. Kewenangan Tindakan Penyelidikan, yaitu tindakan yang tidak menggunakan upaya paksa  guna  mencari  data  dan  informasi  dugaan  pelanggaran  Perda  dan  Perkada (mencatat, merekam, mendokumentasikan dan meminta keterangan.); dan
4. Kewenangan Tindakan Administratif, yaitu tindakan pemberian surat pemberitahuan, surat teguran dan surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.”
Dalam  menegakan  Perda  terhadap  pelanggaran  Tata  Ruang  yang  dilanggar  oleh masyarakat,  satpol  PP  bekerjasama  dengan  SKPD  terkait  dan  berkoordinasi  dengan DPMPTSP  Kota  Semarang apabila  pelanggaran  tersebut  telah  mengantongu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

## B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pembangunan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Kota Semarang
Pembangunan  bangunan  gedung  yang  dilakukan  oleh  pemilik  gedung  pada dasarnya  harus  melalui  tahap  perencanaan  teknis,  pelaksanaan  pembangunan  bangunan, serta harus dilakukan pengawasan oleh mandor bangunan, sehingga apabila dilaksanakan dengan  baik  dan  tertib  administrasinya  pembangunan  bangunan  akan  terhindar  dari permasalahan terkait penataan ruang karena sudah sesuai dengan PBG. Pelanggaran yang biasanya  dilakukan  oleh  pemilik  gedung  pada  tahap  pembangunan  adalah  menambah jumlah  lantai  yang  ditakutkan  kekuatan  konstruksi  akan  mempengaruhi  pada  masa  umur bangunan  gedung  serta  dapat  membahayakan  pengguna  bangunan  gedung,  selain  itu pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran garis sempadan bangunan, padahal garis sempadan bangunan sudah ditetapkan dan direncanakan sedemikian rupa oleh Dinas agar kedepannya tidak mengganggu bangunan itu sendiri dan penghuni bangunan apabila terdapat  pelebaran  jalan  maka  lahan  depan  bangunan  akan  semakin  habis  termakan pelebaran  dan  suara  bising  dari  jalanan  akan  semakin  jelas  terdengar.  Pelanggaran pembangunan  bangunan  gedung  akan  ditindak  tegas  oleh  Dinas  Penataan  Ruang  dengan melayangkan  Surat  Peringatan  1-3  yang  apabila  masih  tetap  tidak  diindahkan  akan
6 Penegakan Perda dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang. Oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Drs. Budiyanto E.P., M.Si dalam Workshop Workshop Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang di Semarang, tanggal 18 Juli 2019
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
dilayangkan  Rekomendasi  Segel  yang  berakhir  dengan  Rekomendasi  Bongkar.  Satpol  PP Bersama Dinas Penataan Ruang yang menegakkan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Perwal  Penertiban  Bangunan  Gedung  akan  melakukan  penyegelan  bangunan  dengan meminta  pemilik  bangunan  untuk  memperbaiki  pelanggaran-pelanggaran  pada  tahap pembangunan.
Pelaksanaan penertiban terkait pelanggaran pembangunan bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bersama Satpol PP Kota Semarang dimaksudkan  agar  pembangunan  di  Kota  Semarang  sesuai  dengan  perencanaannya  dan tertata  wilayah  sesuai  peraturan  perundang-undangan  agar  terhindar  dari  hal  yang  tidak diinginkan.  Penertiban  yang  dilakukan  oleh  Dinas  terkait  harus  sesuai  dengan  SOP  yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan tidak terjadi maladministrasi sehingga seolah-olah Dinas  yang  menertibkanlah  yang  salah.  Hasil  wawancara  yang  didapatkan  dari  Petugas Dinas  Penataan  Ruang  yang  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  Surat  Peringatan terhadap  pemilik  bangunan  gedung  yang  melanggar  ketentuan  memiliki  beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:
1. Jumlah  pembangunan  bangunan  gedung  di  kota  Semarang  sangat  banyak,  sedangkan petugas  atau  SDM  yang  ada  di  Dinas  terkait  jumlahnya  tidak  sepadan  dengan pembangunan  bangunan  gedung  yang  ada.  Sehingga  terdapat  keterbatasan  tenaga dalam melakukan pengawasan pembangunan bangunan gedung.
2. Kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  mendaftarkan  bangunan  yang  akan dibangun.
3. Lokasi  pembangunan  bangunan  gedung  yang  sangat  jauh  dari  perkotaan  dan  akses menuju pembangunan sulit untuk ditempuh.
4. Kurangnya  kekooperatifan  pemilik  bangunan  pada  saat  diberi  Surat  Peringatan  agar memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

## D. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Fenomena  pelanggaran  penataan  ruang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  misalnya pelanggaran  RTRW,  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang,  tidak  ada  izin pembangunan,  tidak  sesuai  dengan  PBG  hingga  penutupan  terhadap  akses  publik,  berakibat merugikan  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  pelaku  pelanggar  penataan  ruang  diberikan sanksi  baik  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana  tergantung  seberapa  besar  dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang tersebut. Pengaturan penegakan hukum terhadap  pelanggaran  pembangunan  bangunan  gedung  terkait  penataan  ruang  dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Semarang  Tahun  2011-2031,  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012  tentang Pengawasan  dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan  Peraturan Pemerintah Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Upaya  penertiban  pelanggaran pembangunan bangunan gedung juga memiliki hambatan berupa kurangnya tenaga dari Dinas Penataan  Ruang,  akses  dan  lokasi  pembangunan  yang  sulit  dijangkau  dan  kurangnya kekooperatifan  pelanggar  bangunan  sehingga  mengulur  waktu  penindakan  Dinas  terkait. Pemerintah  Kota  Semarang  juga  ikut  andil  dalam  bagian  pengawasan  pembangunan  yang didasari  dengan  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan dan  Penertiban  Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  dengan  berkoordinasi  dengan  Satpol  PP
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
pada  saat  melakukan  penertiban  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.

## b. Saran
Pemerintah  Kota  Semarang  harus  lebih  tegas,  semangat  dan  teliti  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pembangunan  bangunan  yang  sedang  berjalan,  sebab  lengahnya pengawasan  dari  Pemerintah  membuat  pemilik  bangunan  berbuat  sesuka  hati  dalam pembangunan  bangunannya  tanpa  mengindahkan  aturan  yang  ada  dan  menyebabkan kerugian  bagi  lingkungan  sekitar.  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  yang  mengganti  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan  syarat  wajib  dalam  proses  awal  apabila  akan dilaksanakan pembangunan, oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang  terhadap  pelanggar  bangunan  gedung  harus  ditindak  dengan  tegas  tanpa memandang  bulu  sesuai  peraturan  yang  ada  dan  lebih  berkoordinasi  dengan  Satpol  PP setempat untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan yang belaku sehingga terhindar dari kesewenag-wenangan aparat Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Khairunnisah  dan  Makrondjit  (2018),  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  MEMBANGUN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG  BANGUNAN  DALAM  WILAYAH  KOTA  SAMARINDA  (STUDI  PELANGGARAN BANGUNAN DI JALAN AHMAD YANI KOTA SEMARANG). Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 2, Desember 2018
Muhar  Junef  (2016),  PENEGAKAN  HUKUM  DALAM  RANGKA  PENATAAN  RUANG  GUNA MEWUJUDKAN  PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure No:740/AU/P2MI LIPI/04/2016.
Roman  Situngkir  (2021),  PERALIHAN  IZIN  MENDIRIKAN  BANGUNAN  MENJADI  PERSETUJUAN BANGUNAN  GEDUNG  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2020  TENTANG CIPTA KERJA, Jurnal Juris Studia , Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021
Sukiyat, Suyanto dan Prihatin. (2019). Pedoman Penulisan Tugas Akhir . Surabaya: Jakad Media Publishing.
Yuni Dwi. (2017). Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Tinggal . Jakarta: Pustaka Grhatama.
Yunus Wahid. (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang . Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
Budiyanto. (2017). Penegakan Perda dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang  oleh  Satpol PP Provinsi  Jawa  Tengah.  Workshop  Pengawasan  Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang. Semarang, Indonesia: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
MAGISTRA Law Review , Vol. 3 No. 02, Juli 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Semarang Tahun 2011-2031
Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  38  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Semarang  Satu  Data.  (2022).  Data  Sektoral. https://data.semarangkota.go.id/data/list/12 [diakses pada 17 Agustus 2022].