## Maritime Autonomous Surface Ship (MASS): Tantangan dan Peluang Kemaritiman Masa Depan
Taufik Rachmat Nugraha, 1 Arfin Sudirman, 2 Yaries Mahardika Putro, 3 dan Ridha Aditya Nugraha 4 taufik18004@mail.unpad.ac.id
1 Periset pada The Indonesian Centre for the Law of the Sea (ICLOS) Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
2 Kepala Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran
3 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya 4 Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

## Abstract
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) are considered the promising future of maritime transport. MASS technology is safer and more effective in tackling current maritime issues, such as vessel collisions and accidents. MASS has a wide array of spectrum such as environmental spectrum, MASS could decrease marine accidents that result mostly from human error factors and commonly, those accidents have endangered the maritime environment and biotas. Ship accidents commonly occur in this region and result in immense oil pollution, and more than 60% is linked to human error factors. Furthermore, replacing the human decision approach with a technology such as appears in MASS on the fourth category is believed will reduce this kind of accident since the third category will be controlled by remote and the fourth will controlled by Artificial Intelligence (AI). This kind of technology commonly depends on Satellite communication in Low-Earth Orbit (LEO), which must be secure for global MASS navigation to prevent mishaps leading to another environmental catastrophe. On the other hand, the ceasing of seaman onboard intervention will likely cause a new issue regarding the jurisdiction enforcement from the coastal states. Finally, this article will scrutinise the MASS operation’s prospects and challenges in the Future.
Media Iuris Vol. 5, No. 1 Special Issue, December 2022                                             p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i1 Special Issue.38307                                                                  e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 16 August 2022; Accepted 24 November 2022; Available online 1 December 2022.
Keywords: Maritime Autonomous Surface Ship (MASS); Maritime Environment;
Maritime Law.

## Abstrak
Maritime Autonomous Surface Ship (MASS)  memiliki  masa  depan  yang  cukup menjanjikan. Teknologi MASS diklaim memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih memadai, khususnya jika dikaitkan dengan masalah-masalah maritim seperti  tabrakan  kapal,  kecelakaan  kapal  dan  juga  isu  lingkungan  laut.  Dalam perspektif lingkungan, MASS diyakini dapat menurunkan angka kecelakaan kapal yang berimplikasi pada penurunan jumlah pencemaran bahan-bahan berbahaya ke laut sebagai hasil dari sebuah aksiden kapal laut, yang pada umumnya disebabkan oleh kelalaian fatal dari kru kapal sebesar 60%, yang dapat mencemari lingkungan dan  biota  laut  di  kawasan  sekitar  tempat  terjadinya  kecelakaan.  Peniadaan keputusan oleh manusia diatas kapal pada MASS kategori empat dipercaya dapat menurunkan risiko kecelakaan kapal karena pada kategori ini kapal sepenuhnya akan  dikontrol  melalui  penggunaan  kecerdasan  buatan.  Namun,  secara  umum penerapan  teknologi  tersebut  memiliki  tantangan  tersendiri  yakni  terjaminnya konektivitas internet secara simultan dengan menggunakan teknologi satelit Orbit Bumi Rendah atau LEO, yang harus sesegera mungkin diatur untuk memastikan keamanan  pengoperasionalan  MASS  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  MASS  yang Kata Kunci: Maritime Autonomous
Surface Ship (MASS); Lingkungan Laut; Hukum Maritim.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...

## Pendahuluan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan perkumpulan negara- negara Asia tenggara yang melingkupi area Laut Cina Selatan (LCS) yang berbatasan dengan Cina dan Taiwan hingga pada laut Andaman yang berbatasan dengan India di bagian barat. Sebagian besar negara-negara ASEAN merupakan negara pantai dengan mayoritas bekerja pada sektor kelautan, dan khususnya kawasan LCS sendiri merupakan sumber  penghidupan  bagi  3.9  juta  orang  yang  hidup  dari  sektor  maritim  juga  LCS merupakan kawasan cadangan ikan terbesar di dunia yakni 10 hingga 12 persen. 1
Selain  itu,  kawasan  ASEAN  merupakan  salah  satu  kawasan  dengan  lalu lintas perkapalan terpadat di dunia yang menghubungkan antara Asia, Timur- Tengah, dan Eropa yang menjadi salah satu faktor utama pembangunan ekonomi di  kawasan  regional  ASEAN  khususnya.  Dikarenakan  keunikan  dan  skala kepentingan, kawasan laut di wilayah ASEAN menjadi sangat perlu diperhatikan dalam  pembangunan  berkelanjutannya,  tidak  hanya  berfokus  pada  sektor ekonomi dan politik, namun juga berfokus pada lingkungan laut atau yang saat ini lebih dikenal dengan blue growth economics.
Gambar 1. Lalu lintas kapal laut di wilayah ASEAN (https://www.marinetraffic. com/en/ais/home/centerx:121.1/centery:5.7/zoom:4)
1 Gregory Poling, “Illuminating the South China Sea’s Dark Fishing Fleets” ( Center for Strategic &  International  Studies  (CSIS) ,  2019)  <https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-south- china-seas-dark-fishing-fleets/> diakses 1 November 2022.
Copyright © 2022 Taufik Rachmat N., Arfin Sudirman, Yaries Mahardika P., dan Ridha Aditya N. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.
akan  berakibat  fatal  pada  lingkungan  laut.  Masalah  selanjutnya  terkait  MASS, peniadaan  kru  kapal  pada  MASS  kategori  tiga  dan  empat  akan  menimbulkan
Salah satu faktor blue growth economics adalah pada sektor industri pengiriman barang atau dikenal dengan shipping yang memiliki tujuan utama untuk mereduksi pencemaran lingkungan 2 yang timbul akibat dari aktivitas shipping seperti jejak karbon,  limbah,  hingga  yang  terparah  ialah  tumpahnya  muatan  berbahaya yang  dapat  mencemari  laut.  hal  ini  berdasarkan  bahwa shipping industry telah menyumbang sebagian besar masalah pencemaran di laut, sehingga perlu adanya upaya revolusioner dalam mengatasi hal tersebut.
Upaya  untuk  memaksimalkan  pertumbuhan blue growth economy ialah didasari juga dengan semakin gencarnya Cina dalam mengimplementasikan Belt Road Initiative atau BRI yang berisi Silk Road Economic Belt (SREB) dan Maritime Silk Road (MSR) sejak tahun 2013 yang bertujuan sebagai infrastruktur penunjang logistik  dan  transportasi  bagi  industri  di  Cina. 3 ASEAN  merupakan  wilayah penting bagi suksesnya program BRI tersebut.
Selanjutnya,  penggunaan  kapal  laut  untuk  mengirim  barang  atau  orang sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga kini. Pada umumnya, teknologi yang digunakan  masih  terbilang  bervariasi  yakni  dengan  menggunakan  dayung,  layar angin, mesin uap, dan teknologi mesin kapal yang digunakan paling popular hingga zaman  modern  ialah  mesin  diesel.  Layaknya  sebuah  kapal  angkut  moderen  yang memiliki banyak komponen dan ukuran yang besar memerlukan banyak orang untuk mengoperasikan sebuah kapal angkut, mulai dari kapten, juru mudi, juru mesin, juru pandu kapal, dan lainnya, sehingga biaya operasional sebuah kapal tidak murah.
Selain itu, penggunaan Maritime Autonomous Surface Ships atau MASS dapat meminimalisir kecelakaan yang kerap kali menimpa kapal yang sedang berlayar yang  berkaitan  dengan  faktor  kelalaian  dari  kru  kapal 4 yang  berakhir  pada pencemaran  di  laut  karena  bahan  muatan  tumpah  seperti  minyak  atau  bahan
2 Kitack Lim, “The sustainable development of a ‘blue economy’” (2019) <https://www.imo. org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/Pages/NorShipping-2019.aspx>.
3 Annie  Young  Song  dan  Michael  Fabinyi,  “China’s  21st  Century  Maritime  Silk  Road: Challenges and Opportunities to Coastal Livelihoods in ASEAN Countries” (2022) 136 Marine Policy 104923.
4 Nippon Express, “Maritime Autonomous Surface Ships” (2019) <https://www.nipponex- press.com/press/report/10-Dec-19.html>.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
kimia lainnya; selain itu 60% faktor utama dalam kecelakaan kapal disumbang oleh faktor kelalaian manusia. 5 Selain itu juga di masa depan generasi muda tidak banyak  yang  tertarik  untuk  menjadi  seorang  pandu  kapal  di  wilayah  perairan pedalaman, 6 dan juga isu berkenaan  dengan ancaman menipisnya  tenaga  kerja di bidang kemaritiman, yang mana Jepang dan beberapa negara di benua Eropa memiliki persoalan yang serupa.
Pengoperasian MASS sejatinya dibagi kedalam empat kategori sesuai dalam panduan International  Maritime  Organization (IMO).  Namunm  ada  dua  kategori yang akan menarik untuk dikaji lebih lanjut yakni, kategori tiga dan empat yang mana  pengoperasian  dari  kedua  kategori  tersebut  benar-benar  menghilangkan peran manusia di atas kapal. Lebih khusus lagi, pada kategori empat, kapal akan benar-benar  independen  dan  hanya  digerakkan  oleh  algoritma  dari Artificial Intelegence atau AI.
Selanjutnya,  walaupun  MASS  diprediksi  akan  meningkatkan  standar keamanan dalam konteks lingkungan laut, 7 dikarenakan minimnya atau tidak adanya  peran  manusia  di  atas  kapal,  namun  hal  tersebut  tetap  menimbulkan pro dan kontra, terlebih jika pada MASS kategori tiga yang dijalankan secara nirkabel  dari  jarak  jauh  yang  tidak  bisa  melihat  keadaan  laut  secara  faktual, maka akan mengalami kesulitan dan risiko besar dalam navigasi, ditambah lagi jika armada MASS masih sedikit sehingga akan disinyalir akan membingungkan pada praktiknya.
Kawasan  ASEAN  merupakan  salah  satu  kawasan  dengan  lalu  lintas perkapalan terpadat di dunia (terlihat pada gambar di bawah), khususnya pada zona  Laut  Cina  Selatan  (LCS),  Selat  Singapura,  Selat  Malaka,  dan  Selat  Sunda, dimana faktor risiko tabrakan antar kapal dan pencemaran lingkungan akan sangat besar  jika  terjadi  insiden  pada  kapal  laut.  Mengingat  hal  tersebut,  penggunaan
5 Javier  Sánchez-Beaskoetxea  dan  et.al,  “Human  Error  in  Marine  Accidents:  Is  the  Crew Normally to Blame?” (2021) 2 Maritime Transport Research 100016.
6 Nippon Express (n 4).
7 Joel Coito, “Maritime Autonomous Surface Ships: New Possibilities — and Challenges — in Ocean Law and Policy” (2021) 97 International Law Studies 259.
MASS perlu dilihat dari sisi risiko dan keuntungan dalam konteks lingkungan, khususnya  pada  kawasan  di  ASEAN  yang  mana  MASS  berpeluang  menjadi solusi atas permasalahan yang kerap kali terjadi, dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada MASS.
MASS sejatinya belum diatur dan tidak memiliki pengertian sebagaimana mengacu  pada The  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982  atau UNCLOS 1982 dan berbagai konvensi internasional lainnya yang terkait dengan kelautan, pelayaran, dan juga shipping , sehingga dalam artikel ini perlu dipetakan antara keuntungan dan tantangan dalam faktor ekonomi dan lingkungan yang akan dikaji dalam perspektif hukum internasional dengan menggunakan metode yuridis normatif dan melalui tinjauan pustaka. Diharapkan ASEAN dapat bersiap untuk  menyambut  teknologi  MASS  yang  akan  mulai  marak  digunakan  pada tahun 2030 mendatang.

## Latar Belakang Lahirnya MASS
Lingkungan laut di kawasan ASEAN yang meliputi LCS, Selat Malaka, Selat Sunda,  Perairan  Indonesia,  merupakan  kawasan  yang  terintegrasi  dan  menjadi salah satu kawasan yang paling kaya akan keanekaragaman hayati atau marine biodiversity .  Berangkat  dari  fakta  tersebut  bahwa  laut  di  kawasan  ASEAN  juga merupakan tumpuan hidup bagi negara-negara yang ada di sekelilingnya, yang pada  umumnya  bergerak  pada  sektor  perikanan,  perkapalan,  wisata  bahari, hingga minyak dan gas bumi.
Selain  wilayah  yang  kaya  akan  keanekaragaman  hayati,  kawasan  laut di  wilayah  ASEAN  juga  merupakan  jalur  perdagangan  utama  yang  ramai sebagaimana menghubungkan dua benua yakni Asia dan Eropa, dan berimplikasi tidak hanya pada sektor ekonomi namun juga pada sektor lingkungan. Pencemaran lingkungan laut di kawasan ASEAN akibat dari aktivitas shipping sangat beragam,
mulai dari tumpahan minyak, ballast water , sampah dari kapal, dan sebagainya yang mengancam lingkungan laut di kawasan ASEAN.
Sebagai  contoh,  90%  kebutuhan  minyak  untuk  Jepang  didatangkan  dari
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
negara-negara teluk yang dikirim menggunakan kapal tanker dan melalui Selat Malaka 8 dan  belum  lagi  untuk  negara-negara  lainnya.  Selanjutnya,  pengiriman minyak dengan menggunakan kapal tanker tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi akan terjadinya tumpahan akibat dari kelalaian manusia seperti tabrakan antar  kapal,  dan  di  tahun  1975  kapal Showa Maru mengalami  kecelakaan  yang menyebabkan tumpahnya muatan minyak ke Selat Malaka. 9
Pada tahun 2017 terjadi kecelakaan antara kapal APL Denver dan Wan Hai di  daerah  Pasir  Gudang,  Johor,  Malaysia,  yang  mana  akibat  dari  kelalaian  kru menyebabkan kedua kapal terlibat tabrakan dan menghasilkan tumpahan minyak yang cukup banyak di wilayah perairan Johor. 10
Kemudian  sebagai  contoh,  tidak  jauh  dari  wilayah  perairan  ASEAN, tepatnya  di  wilayah  perairan  Sri  Lanka,  terjadi  insiden  kebakaran  kapal  yang memuat  bahan-bahan  kimia  yang  pada  akhirnya  kapal  tersebut  tenggelam  di wilayah  perairan  Sri  Lanka.  Hal  ini  membuat  banyak  pihak  mengkhawatirkan akan  aspek  lingkungan  yang  mungkin  dapat  terpapar  oleh  bahan-bahan  kimia berbahaya tersebut, 11 sehingga dalam hal ini United Nations Environment Programme atau UNEP memonitoring dampak kerusakan yang mungkin terjadi akibat dari kecelakaan tersebut. Berdasarkan data, khusus wilayah di Selat Malaka setidaknya telah terjadi 27 kecelakaan kapal yang menyebabkan tumpahan minyak bumi ke laut di sekitar Selat Malaka. 12
Dari fakta-fakta tersebut dapat terlihat gambaran awal bahwa, industri shipping merupakan industri yang memiliki risiko tinggi dan mayoritas disebabkan oleh human
8 Rahmita Khairunnisa Manalu, “Tanggung Jawab Singapura Terhadap Tumpahan Minyak di  Pulau  Nongsa  Kota  Batam  Ditinjau  dari  Hukum  Internasional”  (Universitas  Sumatera  Utara 2019).[4].
9 ibid . 10 ibid . 11 United  Nations  Environment  Programme,  “X-Press  Pearl  Maritime  Disaster  Sri  Lanka  - Report of the UN Environmental Advisory Mission (July 2021)” (2021) <https://www.unep.org/ resources/report/x-press-pearl-maritime-disaster-sri-lanka-report-un-environmental-advisory- mission>.
12 Vita Cita Emia Tarigan dan Eka NAM Sihombing, “Kebijakan Pengendalian Pencemaran Di Selat Malaka Yang Bersumber Dari Kecelakaan Kapal” (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. [479].
error factor dan hal tersebut sejalan dengan laporan analisis kecelakaan laut 2003-2008 menemukan  bahwa  88%  kecelakaan  kapal  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  lima tahun di wilayah perairan Indonesia saja disebabkan oleh human error factor 13 akibat dari  ketidakpedulian  terhadap  aspek-aspek  penunjang  keselamatan  pelayaran. 14 Selanjutnya, permasalahan utama limbah yang tercemar ke lautan di wilayah ASEAN masih seputar tumpahan minyak dari kapal, sehingga tabrakan kapal dan tumpahan minyak merupakan permasalahan majemuk yang ada di wilayah laut ASEAN.

## MASS dalam Perspektif Hukum
1. Apakah MASS Merupakan Kapal dalam UNCLOS 1982?
UNCLOS 1982 hanya menyebutkan kata ‘ vessel ’ dan ‘ ship ’ tanpa memberikan sebuah pengertian yang komprehensif mengenai hal tersebut dan juga tidak ada definisi yang jelas diantara keduanya. 15 Selanjutnya, jika diksi tersebut dibawa ke dalam  bahasa  Indonesia  maka  akan  dimaknai  sebagai  ‘kapal.’  Dalam  beberapa pengertian  ‘ ship ’  diartikan  sebagai  kapal  yang  digunakan  untuk  melakukan perjalanan di air/laut; dan ‘ vessel ’ merupakan kapal yang ukurannya lebih besar daripada ‘ ship ’ yang biasanya untuk mengangkut muatan. 16
Lebih jauh lagi, UNCLOS 1982 hanya memberikan beberapa petunjuk yaitu, bahwa dalam sebuah kapal setidaknya harus terdapat nakhoda, kru kapal, pada Pasal 94, 97 dan 98 UNCLOS 1982 ataupun, kapal yang berada di bawah komando seorang  perwira  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  29  UNCLOS  1982. Namun  perlu  diingat,  hal  tersebut  bukan  merupakan  pengertian  atas ship atau vessel serta tidak ada suatu penjelasan hukum yang jelas terkait hal tersebut. 17
13 PT. Trans Asia Consultants, “Kajian Analisis Trend Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2003  -  2008”  (2009)  <http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/Laut/Publications/Laporan Analisis Trend Kecelakaan Laut 2003-2008.pdf>.
14 ibid .
15 James Kraska dan Paul Pedrozo, Disruptive Technology and the Law of Naval Warfare (Oxford University Press 2022).
16 Sabrina  Hasan,  “Analysing  the  Definition  of  ‘  Ship  ’  to  Facilitate  Marine  Autonomous Surface Ships as Ship under the Law of the Sea Autonomous Surface Ships as Ship under the Law of the Sea” (2022) 0 Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs.
17 Robert Veal, Michael Tsimplis dan Andrew Serdyc, “The Legal Status and Operation of Unmanned Maritime Vehicles” (2019) 50 Ocean Development and International Law 26.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
Dikarenakan  kekurangannya  maka  guna  menjawab  pengertian  kapal perlu  merujuk  pada  kasus Lozman  v.  Riviera  Beach  Case. Pada  kasus  tersebut didapati bahwa konteks vessel harus memenuhi unsur-unsur praktik dan bukan pada ranah teoritis, yang dicontohkan sebagai berikut; bahwa dalam pengertian yang  diberikan  dalam Miriam  Webster maupun Oxford English dictionary, vessel merupakan  alat  transportasi  yang  digunakan  untuk  memindahkan  orang  atau barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  melalui  laut. 18 19 Namun,  pengertian semacam ini dianggap terlalu luas dan menjadikannya non-liquet pada pengertian vessel .  Dalam  kasus  tersebut,  rumah  terapung  milik  Lozman  memiliki  kriteria- kriteria  yang  dapat  diargumentasikan  sebagai vessel ,  yaitu  memiliki  pintu,
jendela, ruangan, terapung di atas air sepenuhnya (tidak ditopang oleh struktur penyangga) dan dapat berpindah tempat sebagaimana yang tercantum di dalam the Rules of Construction pada §3. 20 Selanjutnya, pengadilan tinggi Amerika Serikat menyatakan  bahwa  rumah  apung  dari  Lozman  tersebut  tidak  bisa  sertamerta dinyatakan  sebagai vessel sebagaimana  yang  dimaksud,  karena  rumah  apung tersebut  tidak  memiliki  kemampuan  berlayar  ( self-propelled ),  tidak  memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi sendiri ( not generating power ) dan tidak berlayar dengan tujuan yang dimaksud (hanya sesekali). 21
Selanjutnya, pada kasus R v. Goodwin di tahun 2006 pada kasus tabrakan jet ski di Inggris, 22 dan berdasarkan kasus tersebut pengadilan bertanya apakah jet ski dapat dimasukan atau dikategorikan sebagai ship atau vessel berdasarkan Merchant Shipping Act 1995 (MSA 1995) Inggris. Pengadilan setempat melihat bahwa jet ski sebagaimana yang dimaksud tidak bisa dikatakan sebagai ship atau vessel dalam
18 Merriam Webster, “Definition of Ship” ( Merriam-Webster Dictionary , 2022) <https://www. merriam-webster.com/dictionary/ship> diakses 1 November 2022.
19 Supreme court of the united states, Fane Lozman v City of Riviera Beach, Florida No 11-626 .
20 The Rule of Construction 1 U.S.C. § 3. “Vessel” as including all means of water transportation’ (1947). Yang menyatakan bahwa: The word vessel includes every description of watercraft or other artificial contrivance used, or capable of being used, as a means of transportation on water .
21 Supreme court of the united states, Fane Lozman v. City of Riviera Beach, Florida No. 11-626 (n 19).
22 Megan Ashford, “A Jetski: Vessel, Boat or Ship?” (2006) 20 Australian and New Zealand Maritime Law Journal 10.[64].
MSA 1995 dikarenakan jet ski tersebut gagal dalam memenuhi dua unsur utama yaitu; sebuah kapal harus bisa atau laik ( seaworthy ) digunakan untuk melalukan perjalanan laut (antar pulau, negara, atau antar benua) dan yang kedua dalam § 58 MSA 1995 hanya berlaku bagi nakhoda dan awak kapal. 23
Mengacu  dua  contoh  kasus  tersebut  didapati  bahwa  pengertian ship atau vessel harus  dapat  digunakan  untuk  berlayar  dengan  menggunakan  sistem baling-baling secara mandiri, dapat digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya/laik untuk berlayar, harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi secara mandiri, dapat digunakan untuk tujuan-tujuan navigasi. Selain itu, UNCLOS 1982 hanya memberikan izin untuk menggunakan  hak  lintas  damai  pada ship atau vessel mengacu  pada  Pasal  17 UNCLOS 1982 dan selama ini tidak ada benda lain selain ship dan vessel dalam hukum kebiasaan internasional untuk menikmati hak lintas damai. 24 Maka dalam hal ini MASS dapat dikategorikan sebagai ship atau vessel jika melihat kemampuan navigasional dan peruntukannya untuk berlayar antar pulau, negara, atau benua.

## 2. MASS dalam Perspektif Hukum Laut Internasional
Semakin pesatnya perkembangan teknologi AI dan teknologi kemaritiman memiliki dampak langsung pada pengembangan metode transportasi laut yang dilakukan secara nirawak atau MASS yang kerap kali disebut shipping 4.0. 25 MASS merupakan teknologi baru yang memungkinkan pengiriman barang melalui kapal dikendalikan dari jarak jauh dan tidak memerlukan awak kapal yang artinya akan berpengaruh pada efisiensi dan keamanan karena dapat mengurangi human-based error pada  saat  pengoperasiannya. 26 Maka  daripada  itu, International  Maritime Organisation (IMO)  dalam  agenda  sesi  105  yang  diadakan  oleh Legal Committee
23 ibid .[65].
24 Simon McKenzie, “When Is a Ship a Ship ? Vehicles and the United Nations Convention on the Law of the Sea” (2020) 21 Law and The Future of War Research Paper.[10].
25 Giuseppe Aiello, Antonio Giallanza dan Giuseppe Mascarella, “Towards Shipping 4.0. A Preliminary Gap Analysis” (2020) 42 Procedia Manufacturing.[24].
26 Rolls-Royce, “Autonomous ships: The next step” Ship Intelligence Marine 1 <https://www. rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/ customers/marine/ship-intel/rr- ship-intel-aawa-8pg.pdf>.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
(LEG) dan juga dalam sesi 99 pada pembahasan oleh Maritime Safety Committee (MSC) 27 mulai  dibahas  secara  serius,  mengingat  pada  pengoperasinannya  yang meminimalkan peran manusia yang akan berdampak luas jika MASS dikemudian hari beroperasi secara umum.
Selain  mengurangi  faktor human-based error ,  terdapat  perhatian  terhadap faktor-faktor  lingkungan  yang  dirasa  penggunaan  teknologi  konvensional mengancam lingkungan laut baik yang disebabkan oleh tumpahan minyak, atau hasil buangan gas karbon. 28 Teknologi MASS diproyeksikan akan menggunakan teknologi  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Penerapan  teknologi  MASS  akan diterapkan secara bertahap, hal ini mengingat adanya faktor geografis, dan juga faktor politik dan hukum terkait penggunaan MASS, seperti yang dijelaskan oleh salah satu produsen MASS yakni Rolls-Royce Marine bahwa setidaknya penggunaan MASS secara efektif akan terjadi dalam waktu sepuluh tahun ke depan, seperti yang dijelaskan dalam garis waktu berikut.
Gambar 2. Linimasa Pengoperasian MASS . Penulis 2022 .
Selanjutnya,  tantangan  utama  dalam  penerapan  teknologi  MASS  adalah harmonisasi  regulasi  nasional  dan  hukum  laut  internasional.  Pengoperasian MASS  sedikit  banyak  akan  berbeda  dengan  pengoperasian  kapal-kapal  kargo konvensional, dimana keputusan untuk mengambil tindakan langsung berada di tangan kapten kapal atau oleh kru yang berada di atas kapal. Sementara, MASS dalam pengoperasiannya tidak akan ada kru yang terlibat, atau seminimalnya hanya kru yang bersifat menjaga kargo dan bukan seorang pengambil kebijakan. Hal  tersebut  menjadi  penting  karena  dalam  keadaan  riilnya  laut  terbagi  atas
27 Junghwan  Choi  dan  Sangil  Lee,  “Legal  Status  of  the  Remote  Operator  in  Maritime Autonomous  Surface  Ships  (MASS)  Under  Maritime  Law”  (2022)  52  Ocean  Development  and International Law.[445].
28 Giuseppe Aiello, Antonio Giallanza dan Giuseppe Mascarella (n 25).
beberapa  zona,  yang  memiliki  konsekuensi  hukum  tertentu,  dari  perairan pedalaman,  laut  teritorial,  laut  kepulauan,  zona  tambahan,  zona  ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
UNCLOS 1982 tidak mengenal istilah MASS. UNCLOS 1982 hanya mengenal istilah  Kapal,  Kapal  Pemerintah  atau  Kapal  Perang,  dan  Kapal  Selam  atau Kendaraan Bawah Air, dan hal ini masih meninggalkan jurang antara pengertian dari  jenis-jenis  kapal.  Untuk  menjawab  hal  tersebut,  konvensi-konvensi  yang dihasilkan  oleh  IMO  dapat  dijadikan  rujukan  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan gambaran awal mengenai regulasi MASS.
IMO menyadari bahwa kemajuan teknologi nirawak pada dunia perkapalan tidak mungkin dihindari, dan untuk menjawab tantangan masa depan tersebut IMO  sudah  dan  sedang  membahas  hal  tersebut  untuk  menghasilkan  regulasi MASS  agar  dapat  beroperasi  secara  bertanggung  jawab  tanpa  adanya  awak atau  kru  kapal  sebagai  pengambil  keputusan;  dan  hal  tersebut  sejalan  dengan tiga  fungsi  anjungan  ( three key bridge functions ) yaitu  pengoperasian,  kesadaran situasional, dan pengambil keputusan. 29
Circular IMO  2021  baru  rampung  pada  bulan  Mei  2021  sebagaimana berfokus terhadap pengaturan tentang keselamatan dan keamanan pengoperasian MASS melalui the Regulatory Scoping Exercise (RSE 2021). Perancangan RSE 2021 dilakukan  dengan  cara  pemetaan  regulasi-regulasi  yang  berkenaan  dengan pengoperasian  keselamatan  kapal  seperti International  Convention  on  Standards of  Training,  Certification  and  Watchkeeping  for  Seafarers (STCW  Convention), the International  Regulations  for  the  Preventing  of  Collisions  at  Sea  1972 (COLREGs),
dan the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS). 30 Dalam pembahasan RSE 2021, IMO membagi MASS dalam empat kategori otomatisasi yakni sebagai berikut:
1.  Kapal dengan kemampuan otomatis dan dukungan pengambilan keputusan.
29 Henrik Ringbom, “Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges and Precedents” (2019) 50 Ocean Development & International Law.[141].
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
Kapal  tetap  dilengkapi  dan  diawaki  oleh  kru,  namun  beberapa  hal  dapat berjalan otomatis.
2.  Kapal yang dikendalikan dari jarak jauh, namun kru tetap ada di dalam kapal tersebut. Kapal dikendalikan dari jarak jauh untuk navigasinya, namun kru tetap hadir di dalam kapal guna keperluan yang lain ( back-up mode ).
3.  Kapal  yang  dikendalikan  dari  jarak  jauh,  tanpa  adanya  kru  yang  hadir  di kapal tersebut. Kapal dikendalikan dari jarak jauh, dan tidak ada kru yang naik di dalam kapal tersebut ( semi-fully automation ).
4.  Kapal  dengan  otonom  penuh.  Kapal  tidak  dikendalikan  dari  jarak  jauh, melainkan kapal dapat mengambil tindakan dan melakukan navigasi secara mandiri dibantu oleh artificial intelligence.
Keempat  daftar  otomatisasi  tersebut  perlu  dibahas  secara  lebih  lanjut, dikarenakan  ini  akan  berkaitan  erat  dengan  unsur-unsur  keselamatan  dan keamanan bagi MASS ataupun kapal konvensional. Teknologi yang disematkan pada  MASS  adalah  GLONAS,  LiDAR,  SatNav  untuk  memastikan  MASS  dapat berada  dalam  kondisi  yang  prima  serta  menghindari  kejadian  yang  tidak diinginkan  selama  pengoperasiannya  dan  algoritma  yang  diinput  melalui  data sentral yang selanjutnya AI akan mengembangkannya secara mandiri. 31
Namun,  walaupun  pengembangan  ataupun  proyeksi  teknologi  MASS sudah  mencapai  tahap  yang  sedemikian  rupa,  instrumen  hukum,  khususnya pada COLREGs dan SOLAS masih terdapat ambivalensi, hal ini tercermin dalam beberapa  pasal  baik  pada  COLREGs,  SOLAS,  maupun  STCW.  Dalam  STCW dijelaskan bahwa kehadiran kru dalam kapal, khususnya dalam ruang mesin tetap harus  ada  jika  sewaktu-waktu  membutuhkan  intervensi  manusia 32 juga  dalam peraturan nomor 5 COLREGs menyatakan bahwa:
“Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision”.
Merujuk pada peraturan tersebut, bahwa kata “ proper look out by sight and hearing ” dalam hal ini mengindikasikan bahwa pengoperasian sebuah kapal harus menggunakan  pancaindera  manusia  yang  hadir  di  kapal  tersebut.  Selanjutnya
31 ØJ Rødseth dan Hans-Christoph Burmeister, “Risk Assessment for an Unmanned Merchant Ship” (2015) 9 TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation.[357].
32 Henrik Ringbom (n 29).
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 149-172
peraturan  tersebut  berlaku  sepanjang  waktu,  artinya  jika  melihat  pada  empat tahap otomatisasi yang memenuhi unsur dalam STWC, COLREGs, dan SOLAS hanya nomor satu dan dua, dimana kru yang ada di dalam kapal masih dapat mengintervensi  secara  langsung  jika  terdapat  kegawatdaruratan.  Hal  ini  juga dipertegas dalam RSE 2021 yang mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat gap,  atau  ambivalensi  terkait  dengan  penerapan  MASS  dan  aturan  yang  ada hingga saat ini. 33
Kemudian,  mengingat  MASS  adalah  teknologi  yang  baru  berkembang,  maka regulasi secara internasional masih belum tersedia, dan juga peraturan nasional Indonesia belum menyentuh perihal MASS sehingga masih menjadi area abu-abu. Mengingat MASS pada kondisi riilnya akan berbeda dengan pengoperasian kapal konvensional maka diperlukan pendekatan hukum yang revolusioner guna meregulasinya.
Kemudian, persoalan seputar MASS juga terjadi pada UNCLOS 1982 pada Pasal 94 yang mengharuskan kapal laut memiliki kru atau awak 34 “… Take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia, to : … (b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the applicable international instruments …”; pada tahap ini tentu saja ketentuan tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  seutuhnya  oleh  MASS  kategori  tiga  dan  empat.
Selanjutnya, akan menjadi sangat pelik ketika MASS pada kategori tiga dan empat melakukan  tindakan-tindakan  yang  dianggap  sebagai  pencemaran  lingkungan laut khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Maka sejatinya dalam Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 negara pantai berhak menyelenggarakan Visit, Board,
Search,  and  Seizure atau  VBSS  “….negara  pantai  memiliki  hak  untuk  melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan melakukan proses hukum (terhadap kru kapal)…” melihat  fakta  bahwa  MASS  kategori  tiga  dan  empat  tidak  lagi  memerlukan  kru kapal yang hadir di atas kapal, maka pada kenyataannya negara pantai tidak bisa melaksanakan VBSS secara optimal, hal ini yang dikemudian hari dikomentari oleh
33 outcome Of The Regulatory Scoping Exercise For The Use Of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) 2021.[44].
34 Soyer Barış dan Andrew Tettenborn, Artificial Intelligence and Autonomous Shipping Developing the International Legal Framework (Soyer Barış dan Andrew Tettenborn ed, Hart Publishing 2021).
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
Robert Beckmann sebagai “pengerdilan hak untuk melaksanakan fungsi penegakan yurisdiksi negara pantai”. Selain itu, fungsi dari Pasal 73 ayat 2 tidak bisa dipenuhi yakni  berkenaan  dengan  penahanan  kru  kapal  dan prompt release sebagaimana semestinya  diterapkan  pada  awak  kapal  yang  diduga  melakukan  pelanggaran hukum di wilayah ZEE negara pantai.
Yurisdiksi penegakan hukum yang pertama dalam permasalahan pencemaran lingkungan laut adalah yurisdiksi dari negara bendera. Pencemaran di laut yang terjadi disebabkan oleh kapal-kapal yang berlayar menjadikan negara bendera yang dikibarkan oleh kapal memiliki beberapa tanggung jawab. Pertama, negara bendera harus menjamin bahwa kapal-kapal yang berlayar dengan mengibarkan bendera negara tersebut, terdaftar secara sah di bawah ketentuan standar internasional dan menetapkan ketentuan untuk menekan dan mengontrol polusi di lingkungan laut dari  kapal-kapal  yang  mengibarkan  benderanya,  dan  juga  mengadopsi  aturan- aturan  (undang-undang  ataupun  standarisasi)  yang  diperlukan  sebagai  bentuk implementasi penegakan hukum terhadap masalah pencemaran lingkungan laut.
Pasal 217 UNCLOS 1982 sebagai bentuk lanjutan dari hubungan genuine link antar kapal dengan negara benderanya menyebutkan negara bendera berwenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang terdaftar di wilayahnya untuk tidak boleh berlayar selama tidak memenuhi syarat dan standar-standar untuk perlindungan lingkungan laut, termasuk juga hal-hal terkait desain, konstruksi, perlengkapan dan pengawakan kapalnya.
Jika  kapal-kapal  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  dan  standar internasional  dalam  melindungi  lingkungan  laut,  di  sinilah  penegakan  hukum akan dilaksanakan. Negara bendera melalui institusi yang berwenang wajib segera melakukan investigasi perihal dugaan pelanggaran aturan perlindungan lingkungan laut,  terlepas  dari  di  mana  pelanggaran  itu  terjadi  atau  di  mana  pencemaran yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlihat tanpa mengesampingkan kewenangan negara pelabuhan atau negara pantai sebagaimana dalam pasal 218, 220 dan 228 Pasal 217 ayat 4 UNCLOS 1982. Investigasi terhadap pelanggaran  ini  pun  boleh  dilakukan  bekerja  sama  dengan  negara  lain  yang
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 149-172
berkompeten untuk menjelaskan keadaan dari permasalahan tersebut.
Ketentuan yang memungkinkan jika terjadi di wilayah negara lain, negara lain tersebut wajib menuliskan surat permintaan untuk meminta izin negara bendera untuk melakukan investigasi. Persetujuan negara bendera diminta untuk menaiki kapal dan negara peminta umumnya diminta untuk merinci alasan permintaan naik ( visit ), dan tindakan lanjutan apa yang mungkin ingin diambil. Jika negara bendera tidak memberikan persetujuan untuk naik (jika tidak ada perjanjian yang sudah  ada  sebelumnya  untuk  efek  lain,  tidak  ada  jawaban  ( silence )  ditafsirkan sebagai tidak adanya persetujuan), sehingga negara  peminta dengan tidak adanya dasar hukum lain - harus berhenti. 35 Namun, jika negara bendera mengabulkan permintaan  untuk  naik,  harus  dipastikan  bahwa  ada  pemahaman  sehubungan dengan  masalah  seperti  tanggung  jawab  atau  kewajiban  atas  kerusakan  kapal atau  kargo  selama  pemeriksaan  atau  penggeledahan,  atau  jika  terdapat  cedera yang diderita selama pemeriksaan. Sehingga melihat dari UNCLOS 1982 terkait penegakan  hukum  dalam  upaya  perlindungan  lingkungan,  akan  sangat  sulit pada  level  implementasinya,  jika  dicermati  seksama  muncul  kata  “kru  kapal”, “penggeledahan  kapal”,  dan  “investigasi  kapal”  yang  mana  hal  tersebut  tidak akan dijumpai khususnya pada MASS kategori tiga dan empat yang sudah tidak melibatkan manusia dalam pengoperasian MASS.
Pemanfataan Teknologi Satelit Low Earth Orbit pada MASS
MASS  di  masa  depan  akan  benar-benar  memanfaatkan  teknologi komunikasi satelit melalui penerapan jaringan 5G 36 yang terhubung antara MASS, dengan konstelasi satelit navigasi di Low Earth Orbit (LEO) atau orbit rendah bumi yang menghubungkannya dengan pusat data Automatic Identification System (AIS), pusat kontrol dari MASS, dan pelabuhan yang terkoneksi melalui suatu jaringan
35 Rob McLaughlin, “Coastal State Use of Force in the EEZ under the Law of The Sea Conven- tion 1982” (1999) 18 University of Tasmania Law Review.[11].
36 Echo Xie, “China’s world-first drone carrier is a new ‘marine species’ using AI for unmanned maritime  intelligence”  ( South  China  Morning  Post ,  2022)  <https://www.scmp.com/news/china/ science/article/3178382/chinas-world-first-drone-carrier-new-marine-species-using-ai>  diakses  1 November 2022.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
khusus secara simultan. 37 Melihat hal tersebut, pengembangan infrastruktur MASS tidak bisa lepas dari pengaturan rezim hukum antariksa terkait pada penyediaan jaringan navigasi guna memastikan keamanan dan keselamatan navigasi MASS seperti yang diilustrasikan melalui gambar di bawah ini.
Gambar 3. Gambar hubungan pemanfaatan LEO dalam teknologi komunikasi maritim untuk menunjang operasional MASS di masa depan. Gambar diadaptasi dari Nuru Idi Abdallah 38 dan direka ulang oleh penulis.
Kegiatan  pelayaran  selalu  memiliki  risiko  tinggi.  Cuaca  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  kegiatan  pelayaran  menjadi  berisiko  dan berbahaya. Cuaca di laut tidaklah sama dengan cuaca di daratan. Angin merupakan penyebab  utama  yang  dapat  mengakibatkan  cuaca  buruk  di  lautan.  Cuaca menghasilkan  ombak  yang  berdampak  besar  pada  kapal.  Angin  menghasilkan gelombang di lautan, dan ukuran ombak tergantung pada kekuatan dan durasi angin serta seberapa jauh angin bertiup tanpa gangguan.
Cuaca di sekitar lautan tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Jika cuaca berubah dari buruk menjadi lebih buruk, banyak kapal besar mungkin tidak tahan terhadap cuaca yang ekstrem. Hal ini juga dapat menyebabkan kapal terlempar keluar jalur dan menghadapi kerusakan yang signifikan. Sering kali kapal kandas di  perairan  dangkal  atau  di  area  terumbu  karang  yang  menyebabkan  kondisi kapal  memburuk.  Selain  itu,  gelombang  besar  yang  sering  terjadi,  arus  deras,
37 Nuru Idi Abdallah, The Impact Analysis of Maritime Autonomous Surface Ships ( MASS ) on ICT Sector Carbon Footprint (World Maritime University 2021).[23].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 149-172
angin topan, dan siklon juga menyebabkan kapal tenggelam. Kapal yang terjebak dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung seringkali terbalik atau tenggelam.
Selain cuaca, manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam dunia pelayaran. Data yang dikeluarkan oleh European Maritime Safety Agency, sejak tahun 2014 hingga 2020 telah terjadi 22.523 kecelakaan dalam dunia pelayaran. 39 Kecelakaan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah  cuaca  dan  faktor  manusia. 40 Dari  total  kecelakaan  yang  terjadi  tersebut 60% diakibatkan oleh manusia dan 30,6%-nya diakibatkan oleh faktor cuaca atau alam. 41 Tentunya  kecelakaan  ini  selain  memberikan  kerugian  materi  dari  para pihak namun juga menempatkan manusia dalam tingkat risiko dan bahaya yang tinggi.  Hal  ini  yang  mendorong  perusahaan  penyedia  bisnis  pelayaran  untuk mengembangkan teknologi kapal yang dapat beroperasi secara mandiri.
Pada  Agustus  2017, Wärtsilä  Corporation sukses  melakukan  uji  coba pengoperasian pelayaran menggunakan teknologi remote control di North Sea dan di tahun 2018 berhasil melakukan penyandaran kapal secara otomatis (automatic docking). Pada  tahun  2018,  Rolls-Royce  dan  Finferries  mendemonstrasikan perjalanan fully autonomous ferry dari Parainen ke Nauvo , Finlandia. Selanjutnya, pada Februari 2020, Bastø Fosen, Kongsberg Maritime dan Badan Pelayaran Norwegia juga  meluncurkan  kapal  yang  dioperasikan  secara  otomatis  secara  sepenuhnya dengan mengangkut penumpang dan kendaraan. 42
Seluruh teknologi ini dioperasikan menggunakan teknologi yang memanfaatkan satelit berukuran kecil (small satellite) yang mengorbit di LEO guna mengoperasikannya.
International Academy of Astronautics (IAA) melalui IAA study of the earth observation satellites, mengategorisasikan satelit kecil ke dalam empat grup diantaranya adalah mini satellites, microsatellites, nanosatellites, dan pico satellites. Mini satellites adalah satelit
39 European Maritime Safety Agency, Annual Overview Of Marine Casualties And Incidents 2021 (2021).
40 ibid . 41 ibid . 42 Toshiyuki  Miyoshi  and  others,  ‘Rules  Required  for  Operating  Maritime  Autonomous Surface Ships from the Viewpoint of Seafarers’ (2022) 75 Journal of Navigation.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
yang memiliki berat kurang dari 1.000 kg hingga 100 kg, microsatellites kurang dari 100 kg hingga 10 kg, nanosatellites memiliki berat kurang dari 10 kg hingga 1 kg, dan pico satellites kurang dari 1 kg. 43 Satelit kecil inilah yang sedang dikembangkan oleh penyedia jasa layanan satelit guna mendukung pengembangan MASS.
Pada 30 Agustus 2018, Iridium mengumumkan penandatanganan letter of intent dengan  Rolls-Royce  Marine  untuk  melakukan  kerja  sama  terkait  dengan proyek Iridium Certus - layanan satelit L-band terbaru. Iridium Certus memanfaatkan teknologi  satelit  konstelasi  di  LEO untuk  melakukan  pengoperasian  MASS. Dibutuhkan 66 satelit konstelasi di LEO guna mendukung pengoperasian MASS.
Berdasarkan Deknopper , desain dari satelit iridium yang baru sangat sesuai dengan rencana  pengembangan  MASS  dikarenakan  L-band  link  dapat  beroperasi  di berbagai jenis cuaca yang terjadi pada saat pelayaran di laut. 44
Di samping itu, Inmarsat juga sedang melakukan penjajakan dengan berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk mendukung terbentuknya MASS. Beberapa perusahaan  di  dunia  seperti Rolls-Royce , Samsung  Heavy  Industries  of  South Korea dan  perusahaan-perusahaan  pelayaran  di  Jepang  dan  Eropa  merupakan perusahaan-perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan Inmarsat dalam mengembangkan  teknologi  MASS  berbasis  satelit  di  LEO. 45 Konstelasi  satelit yang berada di LEO dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam proses penerimaan  sinyal  dikarenakan  letak  satelit  yang  berada  di  LEO  berada  di ketinggian 180 hingga 2.000 km di atas permukaan laut. 46
Kecelakaan  atau  tabrakan  satelit  di  antariksa (space collision) akan  menjadi sebuah  tantangan  bilamana  pengembangan  teknologi  MASS  berbasis  satelit  di LEO terus dikembangkan secara masif. Ketika banyaknya jumlah konstelasi satelit berukuran  kecil  diluncurkan  ke  antariksa,  maka  potensi  terjadinya  kecelakaan
43 Ram Jakhu and Joseph N Pelton, Small Satellites and Their Regulation (Springer 2014). 44 Debra Werner, “Satellite operators offer communications for autonomous ships” ( SpaceNews , 2018)  <https://spacenews.com/satellite-operators-offer-communications-for-autonomous-ships/> diakses 1 November 2022.
45 ibid . 46 Kiran Krishnan Nair, Small Satellites and Sustainable Development - Solutions in International Space Law (1 edn, Springer Cham 2019).
dengan satelit lain yang berada di orbit yang sama akan semakin meningkat. Pada tahun 2018, US Federal Communication Commission (FCC) telah menyetujui proposal perizinan yang diajukan oleh SpaceX untuk meluncurkan 4.425 satelit kecil di LEO.
Selain itu, OneWeb juga berencana meluncurkan 2.270 satelit, Amazon dengan 3.236 satelit, dan Samsung dengan 4.600 satelit di LEO. 47 Dari besarnya jumlah satelit yang diluncurkan tersebut di LEO maka muncul kemungkinan terjadinya tabrakan atau kecelakaan  di LEO –  sebagaimana dikenal dengan the Kessler Syndrome. 48
Pada tahun 1978, ilmuwan National Air and Space Administration (NASA), Donald J. Kessler memandang bahwa LEO akan menjadi sangat penuh oleh small satellites yang akan mengakibatkan terjadinya tabrakan antar satelit. 49 Apabila tabrakan tersebut terjadi diantara satelit yang mengoperasikan MASS maka hal ini tentunya akan berdampak fatal terhadap pengoperasian MASS di laut dikarenakan tentunya pengoperasian akan terganggu bahkan dapat menyebabkan kecelakaan; dan apabila MASS tersebut memuat bahan bakar cair, maka meningkatkan kemungkinan terjadi tumpahan minyak dan pencemaran lingkungan di laut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu keteraturan dari segi regulasi untuk dapat mengatur peluncuran satelit dalam ukuran kecil di antariksa agar tidak meningkatkan terjadinya potensi space collision. 50
Hingga saat ini, International Telecommunication Union (ITU) hanya mengatur terkait dengan pengaturan slot orbit dan registrasi satelit untuk skala besar yang notabene berada  pada Geostationary Orbit (GSO). 51 Dibutuhkan  peran  aktif  regional  guna melakukan advokasi terhadap keberlanjutan LEO mengingat urgensinya terhadap operasional MASS dimana ASEAN menjadi salah satu yang terdampak. 52
47 ibid . 48 Yaries  Mahardika  Putro,  Ridha  Aditya  Nugraha  dan  Taufik  Rachmat  Nugraha, “Geostationary Orbit Slot Reconceptualization In Accommodating the South” (2022) 19 Indonesian Journal of International Law.
49 Paul B Larsen, ‘Small Satellite Legal Issues’ (2017) 82 Journal of Air Law and Commerce.[275].
50 Runggu Prilia Ardes dan Ridha Aditya Nugraha, ‘Assessing the Liability Convention and the Indonesian Space Act in Light of Active Debris Removal’ (2020) 6 Hasanuddin Law Review.
51 Chandaphan Suwijak dan Shouping Li, ‘Legal Challenges to the Construction and Operation of Small Satellite Constellations’ (2021) 14 Journal of East Asia and International Law.[151].
52 Ridha  Aditya  Nugraha  dan  Kartika  Paramita,  ‘Mempererat  Regional  ASEAN  Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia’ (2019) 49 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...

## Kesimpulan
MASS  memiliki  beberapa  keuntungan  beserta  beberapa  catatan  penting terkait keamanan. Pengiriman barang akan lebih tertata dan presisi serta standar keamanan  akan  meningkat  drastis,  sebagaimana  data  yang  telah  disampaikan bahwa  kecelakaan  kapal  mayoritas  disebabkan  oleh  kelalaian  kru  kapal  itu sendiri.  Kehadiran  teknologi  MASS  khususnya  pada  kategori  empat  dimana seluruh  kendali  telah  diserahkan  pada  AI  maka  akan  meminimalisir  kendala tersebut. Teknologi AI memiliki kelebihan yakni tidak lagi memerlukan keputusan manusia yang memiliki celah kesalahan dalam membaca navigational chart atau tidak  memahami  kondisi  sekitar  sehingga  rawan  akan  timbulnya  kecelakaan kapal sebagaimana selama ini terjadi.
Dari  perspektif  sektor  perdagangan,  MASS  diperkirakan  akan  membuat alur  distribusi  barang  lebih  terjaga  mengingat  keefektifannya  dalam  navigasi laut sehingga permasalahan utama yang kerap kali terjadi dalam shipping seperti keteledoran manusia tidak akan terjadi.
Namun,  dibalik  segala  keuntungan,  pengembangan  teknologi  maupun hukum  terkait  pengoperasionalan  MASS  memerlukan  fondasi  yang  kokoh; mengingat  khususnya  pada  kategori  tiga  dan  empat  dimana  kendali  manusia dijalankan  dari  jarak  jauh  dan  pada  kategori  empat  hanya  melibatkan  AI. Kemudian menjadi suatu potensi kesulitan tersendiri bagi negara pantai untuk menegakkan yursidiksinya pada MASS. Tidak adanya keharusan mendaftarkan kapal  pada  suatu  negara  atau  MASS  menggunakan  negara flag  of  convenience menjadi faktor terciptanya kesulitan serta memakan waktu yang tidak sebentar pada  tahap  pertanggungjawaban  walaupun  kapal  biasa  atau  MASS  akan  tetap memiliki genuine link .
Teknologi MASS juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting penggunaan LEO sebagai objek vital utama untuk memandu navigasi MASS yang bersifat real time serta  terus-menerus.  Dari  tautan  dengan  hukum  antariksa,  belum  adanya aturan spesifik mengenai penggunaan LEO berpotensi berakibat fatal dikarenakan banyak pihak yang akan berlomba-lomba mengirimkan satelit tidak hanya untuk
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 149-172
keperluan navigasi, juga untuk keperluan internet, keamanan, dan telekomunikasi. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko runtuhnya jaringan konstelasi satelit di LEO  yang  akan  berdampak  langsung  pada  kelangsungan  pengoperasionalan MASS itu sendiri pada masa depan.

## Daftar Bacaan
Bu ku
European  Maritime  Safety  Agency, Annual Overview Of Marine Casualties And Incidents 2021 (2021).
Gregory Poling, Illuminating the South China Sea’s Dark Fishing Fleets (CSIS Ocean 2019).
IMO,  ‘Outcome  of  The  Regulatory  Scoping  Exercise  For  The  Use  of  Maritime Autonomous Surface Ships’ (2021).
James Kraska and Paul Pedrozo, Disruptive Technology and the Law of Naval Warfare (Oxford University Press 2022).
Kiran  Krishnan  Nair, Small Satellites and Sustainable Development - Solution in International Space Law (Springer 2019).
Kitack  Lim, Nor-Shipping  2019  -  The  Sustainable  Development  of  a  ‘Blue  Economy’ (International Maritime Organization 2019).
Megan Ashford, A JET SKI ; VESSEL , BOAT OR SHIP ? R V GOODWIN [ 2006 ] 1 Lloyd (s Rep 2006).
Nippon Express, Maritime Autonomous Surface Ships (Nippon Express 2019).
Nuru  Idi  Abdallah, The  Impact  Analysis  of  Maritime  Autonomous  Surface  Ships (MASS) on ICT Sector Carbon Footprint (World Maritime University 2021).
Ram  Jakhu  and  Joseph  N  Pelton, Small  Satellites  and  Their  Regulation (Springer 2014).
Ship Intelligence, Autonomous Ships The next Step (Rolls-Royce Marine).
Soyer Barış and Andrew Tettenborn, Artificial Intelligence and Autonomous Shipping Developing  the  International  Legal  Framework (Soyer  Barış  and  Andrew Tettenborn eds, Hart 2021).
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
Supreme court of the united states, Fane Lozman v. City of Riviera Beach, Florida No.
11-626 (2012).
The  Rule  of  Construction  1  U.S.C.  §  3, “Vessel”  as  Including  All  Means  of  Water Transportation (1947).

## Jurnal
Annie Young Song and Michael Fabinyi, ‘China’s 21st Century Maritime Silk Road: Challenges and Opportunities to Coastal Livelihoods in ASEAN Countries 2022)’ (2022) 136 Marine Policy.
Chandaphan Suwijak and Shouping Li, ‘Legal Challenges to the Construction and Operation of Small Satellite Constellations’ (2021) 14 Journal of East Asia and International Law.
Giuseppe Aiello AG and GM, ‘Towards Shipping 4.0. A Preliminary Gap Analysis’ (2020) 42 Procedia Manufacturing.
Henrik  Ringbom,  ‘Regulating  Autonomous  Ships—Concepts,  Challenges  and Precedents’ (2019) 50 Ocean Development and International Law.
Javier Sánchez-Beaskoetxea and others, ‘Human Error in Marine Accidents: Is the Crew Normally to Blame?’ (2021) 2 Maritime Transport Research.
Joel  Coito,  ‘Maritime  Autonomous  Surface  Ships:  New  Possibilities  —  and Challenges — in Ocean Law and Policy’ (2021) 97 International Law Studies.
Junghwan Choi and Sangil Lee, ‘Legal Status of the Remote Operator in Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Under Maritime Law’ (2022) 52 Ocean Development and International Law.
ØJ Rødseth and Hans-Christoph Burmeister, ‘Risk Assessment for an Unmanned Merchant  Ship’  (2015)  9  TransNav,  the  International  Journal  on  Marine Navigation and Safety of Sea Transportation.
Paul  B  Larsen,  ‘Small  Satellite  Legal  Issues’  (2017)  82  Journal  of  Air  Law  and Commerce.
PT Trans Asia Consultants, ‘Kajian Analisis Trend Kecelakaan Transportasi Laut Tahun 2003-2008’ (2009) PT Trans Asia Consultants.
Rahmita Khirunnisa, ‘Tanggung Jawab Singapura Terhadap Tumpahan Minyak Di Pulau Nongsa Kota Batam Ditinjau Dari Hukum Internasional’ 4 Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
Ridha  Aditya  Nugraha  dan  Kartika  Paramita,  ‘Mempererat  Regional  ASEAN Melalui  Tatanan  Hukum  Keantariksaan:  Peluang  Dan  Tantangan  Bagi Indonesia’ (2019) 49 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Ringbom, Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges And Precedents.
Rob McLaughlin, ‘Coastal State Use of Force in the EEZ under the Law of The Sea Convention 1982’ (1999) 18 University of Tasmania Law Review.
Robert Veal MT and AS, ‘“The Legal Status and Operation of Unmanned Maritime Vehicles”’ (2019) 23 Ocean Development and International Law.
Runggu  Prilia  Ardes  and  Ridha  Aditya  Nugraha,  ‘Assessing  the  Liability Convention and the Indonesian Space Act in Light of Active Debris Removal’ (2020) 6 Hasanuddin Law Review.
Sabrina  Hasan,  ‘Analysing  the  Definition  of  “  Ship  ”  to  Facilitate  Marine Autonomous Surface Ships as Ship under the Law of the Sea Autonomous Surface Ships as Ship under the Law of the Sea’ (2022) 1 Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs.
Simon  McKenzie,  ‘When  Is  a  Ship  a  Ship ?  Vehicles  and  the  United  Nations Convention on the Law of the Sea’ (2020) 21 Law and The Future of War Research Paper.
Toshiyuki  Miyoshi  and  others,  ‘Rules  Required  for  Operating  Maritime Autonomous  Surface  Ships  from  the  Viewpoint  of  Seafarers’  (2022)  75 Journal of Navigation.
UNEP, X-Press Pearl Maritime Disaster Sri Lanka - Report of the UN Environmental Advisory Mission (United Nations Environment Programme 2021).
Vita  Cita  Emia  Tarigan  and  Eka  NAM  Sihombing,  ‘Kebijakan  Pengendalian Pencemaran Di Selat Malaka Yang Bersumber Dari Kecelakaan Kapal’ (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Yaries  Mahardika  Putro  RAN  and  TRN,  ‘Geostationary  Orbit  Slot Reconceptualization  In  Accommodating  the  South’  (2022)  19  Indonesian Journal of International Law.

## Laman
Debra Werner, “Satellite operators offer communications for autonomous ships” (SpaceNews,  2018)  <https://spacenews.com/satellite-operators-offer- communications-for-autonomous-ships/> diakses 1 November 2022.
Taufik Rachmat, et.al: Maritime Autonomous Surface ...
Echo  Xie,  “China’s  world-first  drone  carrier  is  a  new  ‘marine  species’  using AI  for  unmanned  maritime  intelligence”  (South  China  Morning  Post,
2022) <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3178382/ chinas-world-first-drone-carrier-new-marine-species-using-ai>  diakses  1 November 2022.
Miriam  Webster,  ‘Definition  of  Ship’  <https://www.merriam-webster.com/ dictionary/ship>.
How to cite: Taufik Rachmat Nugraha, Arfin Sudirman, Yaries Mahardika Putro dan Ridha Aditya Nugraha, ‘ Maritime Autonomous Surface Ship (MASS): Tantangan dan Peluang Kemaritiman Masa Depan’ (2022) Vol. 5, No. 1 Special Issue, Media Iuris.