## PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE (BJR) TERHADAP DIREKSI PERUSAHAAN PERSEOAN TERBATAS
Wildayanti 1 , Kasjim Salenda 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
WildayantiUIN016@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permbahasan  dari  penelitian  ini  adalah  penerapan  prinsip Business  Judgment  Rule (BJR) terhadap  keputusan  Direksi  Perusahaan  Perseroan  Terbatas,  Pokok  permasalahan  dibagi  dua  yaitu:  1. Bagaimana  mekanisme  penerapan  prinsip business  judgment  rule terhadap  putusan  direksi  perusahaan Perseroan  Terbatas.  2.  Faktor-foktor  apa  yang  menghambat  penerapan  Prinsip Business  Judgment  Rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.    Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Mekanisme  penerapan  prinsip busisness  judgment  rule terhadap  putusan  direksi perusahaan  Perseroan  Terbatas  belum  optimal.  Hal  demikian  dapat  dilihat  dari  rendahnya  kasus  yang terselesaikan  dengan  menerapkan  prinsip  BJR  dari  keseluruhan  kasus  ada.  Sebagaimana  kasus  Hotasi  D.P Nababan  yang  dinyatakan  tidak  bersalah  pada  persidangan  tingkat  pertama  karena  prinsip  BJR  dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor  yang  menghambat  penerapan  prinsip  BJR  terhadap  keputusan  direksi  perusahaan  Perseroan  Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang  menghambat  penerapan  prinsip business  judgment  rule terhadap  putusan  direksi  perusahaan  Perseroan Terbatas  dengan  sosialisasi  mengenai  prinsip  BJR  kepada  semua  elemen  penegak  hokum,  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  dan  status  kekayaan  BUMN  sebagai  bagian  dari  kekayaan  Negara  yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.
Kata  Kunci:  Prinsip  Business  Judgment  Rule  (BJR),  Keputusan  Direksi,  Perusahaan            Perseroan Terbatas

## Abstract
The  main  discussion  of  this  is  the  application  of  the  principles  of  business  judgmnet  rule  (BJR)  to  the decisions  of  the  Directors  of  Limited  Liability  Companies.  The  subject  matter  is  divided  into  two,  namely:  1. How  is  the  mechanism  for  applying  the  principles  of  business  judgment  rule  against  decisions  of  directors  of Limited Liability Companies. 2. What factors hinder the application of the Principles of Business Jugdmnet rule against  decisions  of  thr  directors  of  Limited  Liability  Companies.  This  type  of  research  is  a  normative  study with data collection techniques used in this research, namely the legal material collectiom techniques used are collecthing primary, secondary and tertiary legal materials.The results of this study indicate that the mechanism of  applying  the  principles  of  business  judgmnet  rule  against  decisions  of  directors  of  Limited  Liability Companies  is  not  optimal.  This  can  be  seen  from  the  low  number  of  resolved  cases  by  applying  the  BJR principle from all cases. As in the case og Hotasi D.P Nababan  who was found not guilty at the first level trial because  BJR  principles  were  made  a  judge  as  a  considerations.  However,  Hotasi  D.P  Nababan  ended  up  in prison because the principles og BJR ignored by the panel of judges at the appeal hearing. This is because there are still many factors that hinder the application of BJR principles to the decitions of the Directors of Limited Liability Companies. The implications of this research is to optimize the mechanism for applying the principles of BJR to each case at all levels of the trial. In addition, it is also necessary to make preventive efforts against factors that hinder the aplication of the principles of Business Judgment Rule against decisions of directors of Limited  Liability  Companies  by  disseminating  the  principles  of  BJR  to  all  elements  of  law  enforcement, harmonizing statutory  regulations and the status of BUMN assets as part of State assets separated so that they are determined as BUMN assets only.
Keywords: principles of Business Judgment Rule (BJR), Directors Decree, Lomited Liability Company

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  yang  telah  tercatat  secara  resmi menjadi  bagian  dari  anggota  organisasi  ASEAN  terus  berupaya  memperbaiki perekonomiannya.  Keseriusan  pemerintah  atas  perbaikan  kearah  perekonomian  yang membaik  terbukti  atas  segala  aspek  kegiatan  ekonimi  yang  telah  dilakoni.    Meskipun Indonesia  tercatat  sebagai  negara  berkembang  karena  kondisi  perekonomian  yang  masih dibawa  standar  bukan  berarti  dalam  kegiatan  perekonomiannya  tidak  bergerak  di  semua kegiatan perekonomian termasuk bidang perusahaan. Indonesia terus berupaya memperbaiki keadaan  ekonominya    udemi  kesejahteraan  rakyat  dan  kekuatan  daya  saing  pada  tataran internasional. Itulah mengapa Indonesia berupaya bergerak pada semua kegitan ekonomi tak terkecuali bidang perusahaan.Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak lepas dari dua  kemungkina  yakni,  kemungkinan  untuk  meraut  keuntungan  dan  kemungkinan mengalami kerugian. Kedua hal tersebut disesabkan oleh banyak faktor salah satunya karena kebijakan  atau  keputusan  direksi  yang  kurang  beruntung.  Segala  bentuk  tindakan  direksi yang berakibat kerugian terhadap perusahaan tidak selamanya atas kelalaian yang disengaja oleh  direksi  sehingga  dibebankan  pertanggungjawaban.  Indikator  untuk  menentukan seorang  direksi  lalai  atau  tidak  terdapat  pada  Undang-Undang  No.  40  tahun  2017  tentang Perseroan Terbatas.
Direksi  dalam  menjalankan  tugasnya  mengurus  perseroan  diwajibkan  dengan  itikad baik.  Kewajiban  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  97  ayat  (2)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan  tugas  untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan.  Ini  berarti  setiap  anggota Direksi  agar  dapat  menghindari  perbuatan  yang    menguntungkan  kepentingan  pribadi dengan  merugikan  kepentingan  perseroan.  Sehubungan  dengan  hal  ini  Pasal  97  ayat  (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:
“Anggota  direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian ;
3. Untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau  berlanjutnya  kerugian tersebu.
Tindakan direksi  yang telah mematuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam beberapa  pasal  yaitu  Pasal  69  ayat  (4),  Pasal  97  ayat  (5),  dan  Pasal  104  ayat  (4)  UU Perseroan  Terbatas  tidak  dibebankan  pertanggungjawaban  apabila  tindakan  yang  diambil merugikan  perusahaan.  Selain  pada  beberapa  Pasal  dalam  undang-undang  tersebut, pertanggungjawaban juga diatur oleh kitab suci al-qur’an pada surah al-muddassir ayat 38, Allah Subahanahu wa ta’ala berfirman: 1

## ةَنيِه َر  ْتَبَسَك اَمِب  ٍۭ سْفَن ُّلُك
Artinya: Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.
Business Judgment Rule merupakan payung hukum direksi dalam menjalankan tugas, tanggung  jawab  dan  wewenangnya  pada  perusahaan.  Apabila  direksi  telah  menjalankan perusahaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 97 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya di sebut UUPT maka direksi  tidak  dibebankan  pertanggungjawaban  pribadi  atas  kerugian  perusahaan.  Namun realita  di  lapangan  prinsip business  judgment  rule belum  terlaksana  dengan  baik.  Masih banyak  kasus  yang  belum  terselesaaikan  dengan  prinsip  BJR  salah  satu  contohnya  pada kasus  Hotasi  D.P  Nababan  selaku  direktur  BUMN  PT.  MNA  yang  harus  mendekam dipenjara padahal telah mengambil keputusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian serta sesuai  dengan  kepentingan  dan  tujuan  perusahaan.  Bertolak  dari  masalah  tersebut  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  Penerapan  Prinsip Business  Judgment  Rule terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  metode  kepustakaan  dengan  mengumpulkan berbagai  referensi  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  Adapun  pendekatan penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dengan  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier, yakni  mengumoulkan  berbagai  perundang-undangan  serta  berbagai  karya  ilmiah  yang berbaikan  dengan  permasalahan  dalam  tulisan  ini.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.
1 Mushaf As-Salman, ( Jakarta: Mukattabah Al-Fatih), h. 576.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mekanisme  Penerapan  Prinsip  Business  Judgment  Rule  (BJR)  terhadap  Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas
Prinsip BJR diatur di dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  selanjutnya  disebut  UUPT.  Pada  Pasal  97  ayat  (5)  telah ditetapkan  beberapa  syarat  yang  harus  di  patuhi  direksi  untuk  dinyatakan  layak mendapatkan perlindungan hukum melalui prinsip BJR.
Untuk mengetahui meknisme pelanggaran prinsip Business Judgment Rule (BJR) oleh direksi  perusahaan,  penulis  melakukan  analisis  menggunakan  syarat-syarat  yang  termuat dalam Pasal 97 Ayat 5 UUPT terhadap kinerja direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai management  perusahaan  dalam  hal  ini  memimpin  perusahaan. Delaware  Supreme  Court menjadikan  sebuah  kasus  sebagai  pertimbangan  BJR  bahwa  BJR  melibatkan  dua  hal  yaitu proses dan substansi. 2
Pengurusan  operasional  perusahaan  perseroan  terbatas  baik  swasta  maupun  BUMN dilakukan  oleh  direksi.  Pada  tugasnya  di  dalam  menjalankan  perseroan  direksi  harus menjalankan dua fungsi yakni fungsi management dan fungsi representasi. Dikatakan fungsi management  apabila  direksi  melakukan  tugas  memimpin  perusahaan.  Adapun  fungsi representasi yaitu ketika direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.  Pada fungsinya  memimpin  perusahaan  inilah  direksi  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan perusahaan untuk meraup keuntungan bisnis. Keuntungann perusahaan tentunya berbanding lurus  dengan  keputusan  yang  diambil  direksi,  semakin  besar  risiko  yang  diambil  direksi semakin besar pula potensi keuntungannya.
Adapun  syarat-syarat  seorang  direksi  tidak  dimintai  pertanggungjawaban  yang termuat di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT adalah  sebagai berikut:

## 1. Kerugian Perusahaan Bukan karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi.
Pada  syarat  ini  yang  dititik  beratkan  terhadap  direksi  adalah  ketelitiannya  dan kefokusannya terhadap putusan bisnisnya agar tidak terjatuh pada kesalahan dan kelalaian. Kelalaian  dan  kesalahan  direksi  yang  mengakibatkan  perusahaan  mengalami  kerugian secara otomatis harus bertanggung jawab secara pribadi apabila dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan.  Bentuk  pertanggungjawaban  yang dimaksud  yakni
2 Gunawan  Widjaja, Resiko  Hukum  Pemilik,  Direksi  dan  Komisaris ,  (Jakarta:  Forum  Sahabat,  2008), h.80.
pertanggungjawaban  perdata  sebagaimana  dimaksudkan  pasal  104  ayat  (2)  UUPT  dan pertanggungjawaban pidana (pasal 398 dan pasal 399 KUHP).
Untuk  mengetahui  apakah  kerugian  perusahaan  disebabkan  karena  kesalahan  dan kelalaian  direksi  tentunya  dengan  mengaudit  semua  langkah-langkah  yang  ditempuh seorang  direksi  terhadap  sebuah  putusan.  Sebelum  menetapkan  sebuah  putusan  terlebih dahulu direksi harus melakukan langkah-langkah yang dapat mencegahnya dari kesalahan dan kelalaian.
Hukum pidana meletakkan kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggungjawaban jika ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seorang direksi dinyatakan  bersalah  apabila  sengaja  mengambil  keputusan  yang  tidak  didasarkan  pada upaya  management  terlebih  dahulu.  Juga  direksi  dapat  dinyatakan  bersalah  apabila mengetahui bahwa akibat buruk akan terjadi jika memaksakan suatu putusan diambil.
Adapun  kelalaian  terjadi  akibat  adanya  ketidak  hati-hatian  dalam  memikirkan risiko  yang  mungkin  terjadi  atau  bahkan  mengetahui  kepastian  suatu  risiko  namun  tidak mengambil  tindakan  apapun.  Seorang  direksi  dinyatakan  lalai  apabila  mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kemungkinan risiko atau bahkan mengetahui kepastian risiko  yang  akan  menimpa  perusahaan  namun  tetap  memaksakan  kehendaknya  terhadap putusan bisnis.  Apabila kerugian  yang diderita perusahaan terbukti karena kesalahan dan kelalaian  direksi  maka  harapan  direksi  untuk  menggunakan  BJR  sebagai  payung  hukum lemah.

## 2. Direksi telah Melakukan Pengurusan dengan Itikad Baik dan Kehatihatian untuk Kepentingan dan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan
Setiap pengurusan yang dilakukan direksi harus diawali dengan itikad baik penuh kehati-hatian dan untuk kepentingan serta sesuai dengan tujuan perseroan.
Sebelum  itikad  baik  lebih  khusus  diatur  oleh  UUPT  kepada  direksi  dalam melakukan pengurusan perseroan, lebih dulu itikad baik telah diatur di dalam Pasal 1338 ayat  (3) BW bahwa  perjanjian  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik. 3 Itikad  baik kedudukannya  sebagai  asas  dalam  hukum  perjanjian. 4 Hubungan  direksi  dengan perusahaan merupakan hubungan kontrak.
Qirom S. Meliala membedakan arti itikad baik dalam pengertian secara subjektif dan  secara  objektif.  Secara  subjektif  itikad  baik  didasarkan  pada  kejujuran  seseorang
3 Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
4 Ahmadi Miru, Hukum  Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 5.
dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yaitu  apa  yang  terdapat  pada  sikap  bathin seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif bahwa  dalam  pelaksanaan  perjanjian  harus  didasarkan  pada  norma  kepatuhan  dalam masyarakat. 5 Jika  melihat  itikad  baik  direksi  berdasarkan  pengertian  Qirom  S.  Meliala maka  personal  direksi  harus  berkepribadian  jujur  dalam  melakukan  pengurusan perseroan.  Untuk  mengukur  kejujuran  direksi  tentunya  akan  menimbulkan  banyak tafsiran  dari  hakim  dalam  suatu  persidangan.  Sedangkan  untuk  mengukur  itikad  baik direksi  secara objektif dengan menjadikan undang-undang dan  anggaran  dasar peseroan sebagai  pedoman,  apakah  tindakan  yang  dilakukan  direksi  tidak  menyalahi  ketentuan yang  telah  mengikatnya.  Analisa  dan  konsep  itikad  baik  yang  banyak,  menyebabkan semakin  tidak  jelasnya  standar  itikad  baik.  Namun  demikian  menurut  Robert  Prayoko intisari  dari  itikad  baik  terletak  pada  tindakan  reasonable  yang  diambil  oleh  seseorang sehingga hakim meyakini bahwa tindakanya berdasarkan itikad baik.
Itikad  baik  dalam  konteks  BJR  bukanlah  itikad  baik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menyebutkan, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksudkan dalam Pasal a quo yaitu dalam konteks pelaksanaan    perjanjian.  Sedangkan  dalam  konteks  BJR  penilaian    itikad  baik  dimulai dari  sebelum  direktrur  memutuskan  mengadakan  suatu  kontrak  dengan  pihak  ketiga. Itikad  baik  dalam  konteks  BJR  terjadi  pada  masa  pra contractual (sebelum  ada  kata sepakat) bukan pada saat post contractual (setelah kesepakatan terjadi). 6 Hal  ini sejalan dengan pendapat Arrest H.R. dari negeri Belanda yang memberikan perananan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian. 7
Dalam masa pra kontraktual, penilaian itikad bail didasarkan pada doktrin Culpa in  Contahendo yang  diajarkan  oleh  Sarjana  Hukum  jerman  terkenal  yang  bernama Rodulf Van Jhering. Dktrin ini mengajarkan:
Jika suatu  pihak membuat  suatu  penawaran, tetapi  tidak serius,  atau suatu pihak melakukan  kesalahan  sepihak  dalam  menyampaikan  penawarannya,  atau  suatu  pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hal yang ada tidak mungkin dilakukan, perilaku salah ini akan menyebabkan dia bertanggung jawab secara “ negative interest ” dari pihak yang tidak bersalah  yang didasarkan pada keabsahan kontrak. Apabila doktrin Culpa  in
5 Marilang, Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian, (Makassar:  Alauddin University Press, 2013), h. 155.
6 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 77.
7 Ahmadi Miru, Hukum  Kontrak dan Perancangan Kontrak, h. 5.
Contahendo dalam  konteks  BJR  mengandung  suatu  pengertian  bahwa  keputusan  bisnis yang  beritikab  baik  harus  dinilai  mulai  dari  saat  dilakukannya  kehendak  untuk melakukan  penawaran  dalam  fase  prakontraktual.  Sebuah  rencana  untuk  mengambil sebuah  keputusan  bisnis  sudah  dibebani  oleh  itikad  baik. 8 Beban  itikad  baik  pada  fase prakontraktual  sejalan  dengan  keputusan  Mahkama  Agung  Jerman  yang  dimaknai  oleh Ahmad Amiru bahwa itikad baik menguaai para pihak pada periode praperjanjian. 9
Pendekatan  dengan  konsep trust lebih    memudahkan  untuk  melihat  itikad  baik dari  direksi  sebagai trustee .  Dengan  adanya fuduciary  duty dari  direksi  kepada perusahaan  sebagai beneficiary -nya  menyebabkan  tidak  dibayarnya  suatu  keuntungan dari trust  property sudah cukup untuk  mengatakan direksi  tidak mempunyai itikad baik kepada beneficiary -nya.
Berikut  itikad  baik  berdasarkan  hukum  USA  yang  diberikan  Annette  Greenhow bahwa seorang direksi perusahaan dikatakan beritikad baik dalam mengambil keputusan bisnis bila: 10
a. Tidak berkepentingan dalam keputusan bisnis tersebut
b. Memperoleh  informasi  yang  cukup  atas  subyek  keputusan  bisnis  untuk  yang meyakinkan direksi bahwa keputusan itu tepat
c. Secara  rasional  direktur  percaya  bahwa  keptusan  bisnis  tersebut  adalah  yang terbaik bagi kepentingan perusahaan.
Menurut kamus,  resiko  merupakan peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian.  Kehadiran  resiko  merupakan  keniscayaan  yang  harus  di  manage  dengan  baik oleh  direksi  agar  tidak  terjatuh  pada  pertanggungjawaban  pribadi  baik  perdata  maupun pidana.  Dengan  begitu  maka  prinsip Business  Judgment  Rule dapat  melindungi  direksi dari tuntutan hukum oleh perusahaan.
Berdasarkan  sifat  akibat  dari  risiko,  risiko  yang  bersifat  ekonomi  dibedakan menjadi  dua  oleh  Riagel  dan  Miller  dalam  bukunya Insurance  Principles  and  Practices . Pertama,  risiko  yang  bersifat  spekulatif  atau  untung-untungan.  Risiko  yang  dapat mengalami  dua  kemungkinan  yakni  kemungkinan  untung  dan  rugi.  Kedua,  risiko  murni.
8 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 77.
9 Ahmadi Miru, Hukum  Kontrak dan Perancangan Kontrak, h. 6.
10 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 76-78.
Risiko murni tidak membawa dua kemungkinan risiko. Risiko murni arahnya sudah pasti mengakibatkan kerugian. 11
Untuk mengidentifikasi apakah sebuah putusan direksi dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat  prinsip Business  Judgment  Rule salah  satunya  menggunakan  pendekatan kedua  bentuk  risiko  yang  digolongkan  oleh  Riagel  dan  Miller.  Apabila  direksi  sudah mengetahui  dan  memastikan  bahwa  resiko  atas  keputusan  yang  hendak  diambil  adalah resiko  murni  maka  direksi  telah  melanggar  syarat  itikad  baik  dan  kehati-hatian.  Pada kondisi  ini  direksi  dapat  ditetapkan  lalai  dalam  menjalankan  perusahaan  dan  pantas  atas pertanggung  jawaban  pribadi.  Sebaliknya  apabila  analisa  yang  akurat  telah mengidentifikasi  bahwa  putusan  yang  hendak  ditetapkan  direksi  beresiko  spekulatif, kemungkinan  rugi  dan  kemungkinan  untung.  Dan  atas  dua  kemungkinan  tersebut  direksi dapat mengatasi resiko  yang akan timbul sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap perusahaan, maka pada kondisi ini direksi berhak atas perlindungan hukum Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keterampilan dalam mengolah risiko dengan sistematis harus dimiliki direksi agar seminimal  mungkin  risiko  yang  akan  terjadi  dapat  dihindari.  Adapun  pengelolaan  secara sistematis    tersebut  dapat  dilakukan  dengan:  mencermati  segala  situasi  dan mempertanyakan  mengenai  apa  yang  salah  dan  akan  merugikan  perusahaan  sebelum sebuah keputusan diambil. Selanjutnya, mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. 12
Ada  sedikitnya  3  kategori  untuk  mengukur  langkah  dilakukannya  management risiko oleh direktur yaitu:
1. mengasumsikan  besarnya  risiko  risiko  yang  mungkin  terjadi  minor  atau  mayor. Ada  3  pilihan  ketika  seseorang  menghadapi  suatu  risiko,  sebagai  contoh  adalah risiko kerugian. Risiko kerugian terbagi atas dua. Pertama, kerugian berskala kecil yang tidak sampai menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, dalam hal ini kauntungan jauh lebih besar ketimbang kerugian yang akan timbul dari sebuah putusan  yang  akan  ditetapkan  direksi.  Kedua  kerugian  berskala  besar.    Dimana persentase  kerugian  lebih  besar  angkanya  dibandingkan  keuntungan.  Apabila direksi  mengambil  putusan  yang  berisiko  demikian  maka  perusahaan  dapat
11 Prasetio, Dilema  BUMN  Benturan  Penerapan  Business  Judgment  Rule  (BJR)  dalam  Keputusan Bisnis Direksi BUMN , (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014), h. 256-266.
12 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 15.
mengalami  kerugian  yang  sangat  signifikan  dan  direksi  akan  menjadi  sasaran gugatan perusahaan. Alternatif ketiga,  yaitu peralihan resiko  kepada pihak ketiga. Contohnya,  direktur  perusahaan  Leasing  A  memutuskan  untuk  menjadi penanggung  atas  risiko  kehilangan  beberapa  kendaraan.  Untuk  mmenghindari risiko  kehilangan  kendaraan  yang  mana  apabila  pencurian  terjadi  besarnya  uang gantu rugi  yang diberikan perusahaan A akan menggangu keuangan peruahaan A. Maka  direktur  perusahaan  A  mengambil  keputusan  bisnis  untuk  mengalihkan risiko  itu  kepada  perusahaan  Leasing  lain  yaitu  perusahaan  Leasing  C.  dalam  hal ini  direktur  perusahaan  A  mengalihkan  resikonya  kepada  perusahaan  Leasing  B. alternatif ketiga ini tidak dapat ditepakan dalam semua kasus.
2. berusaha  mengurangi  risiko  keadaan  ini  dapat  dilakukan  apabila  direktur  tidak dapat  menghilangkan  risiko  tetapi  ada  kemungkinan  dapat  mengurangi  dampak risiko yang diperkirakan akan muncul.
3. menghilangkan risiko keadaan ini dapat dilakukan apabila risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan oleh direktur. Akan tetapi keadaan ini sering mengundang tanya, sebab  apapun  yang  terjadi  setiap  keputusan  bisnis  yang  diambil  direksi  pasti mengandung  risiko.  Sehingga  apabila  resiko  hendak  dihilangkan  artinya  direksi tidak memutuskan apapun.
Adapun  sikap  kehati-hatian  merupakan  perkembangan  asas  itikad  baik.  bahwa seorang direksi  yang beritikad baik pasti akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berdasarkan  siakap  kehati-hatian  direksi  dapat  mengakibatkan  lahirnya  beberapa kewajiban  direksi  seperti  kewajiban  meneliti,  kewajiban  untuk  memberi  keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam  pelaksanaan  perjanjian  dengan  perusahaan  dalam  hal  ini  berwujud  dalam  bentuk keputusan direksi. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya dengan itikad baik. 13
Akuntasni  management  penting  dalam  mengatasi  dampak  dari  risiko  putusan direksi. Akuntasnsi mangement meliputi identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan,  interpretasi  dan  pelaporan  kejadian-kejadian  suatu  perusahaan  yang dimaksudkan  agar  management  dapat  menjalankan  fungsi  perencanaan,  pengendalian dan  pengambilan  keputusan.  Meskipun  pada  akhrirnya  tidak  ada  jaminan  perusahaan terbebas  dari  kerugian,  setidaknya  langkah  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa  direksi
13 Ahmadi Miru, Hukum  Kontrak dan Perancangan Kontrak, h. 6-7.
mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. 14
Sebuah artikel  yang ditulis oleh Halamatul Qur’ani diuraikan hal-hal  yang harus di himpun dan dipertimbang direksi sebelum mengambil keputusan yankni pengetahuan, data  atau  informasi  mengenai  keputusan  bisnis  yang  hendak  diambil.  Selain  itu  penting bagi  direksi  untuk  melakukan  diskusi  dengan  para  divisi  dari  berbagai  fungsi  guna memperoleh  arahan  .  dadivisi  yang  dimaksudkan  seperti  divisi  fungsi  legal,  fungsi keuangan  dan  fungsi  lain  yang  bersangkutan.  Dengan  begitu  direksi  dapat  menjadikan semua prose situ sebagai landasan kehati-hatian, beritikad baik berlandaskan due of care dan informed basis dalam menandatangani suatu kebijakan. Kemudian diperkuat dengan pernyataan  Hikmahanto  bahwa  BJR  dinyatakan  telah  berlaku  apabila  prinsip  tersebut sudah dilakukan. 15
Apakah  keputusan  direksi  telah  mewakili  kepentingan  dan  sesuai  dengan  tujuan perusahaan  jawabannya  sekaligus  diwakili  pembuktian    prinsip  kehati-hatian.  Apabila direksi telah melakukan menegement risiko dengan baik tentunya direksi dapat dikatakan telah mematuhi salah satu syarat dari prindip Business Judgment Rule yakni mengambil putusan  bisnis  dengan  penuh  kehati-hatian.  Olehnya  direksi  dapat  berpegang  pada keamanan yang dijaminkan didalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 3. Tidak  Mempunyai  Benturan  Kepentingan  Baik  Langsung  Maupun  Tidak Langsung.
Benturan kepentingan yang  maksudkan yaitu keputusan yang diambil direksi mengandung kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan perusahaan. Apabila direksi melakukan pengurusan yang terbukti tidak murni mewakili perusahaan maka hal tersebut tentunya merupakan wujud dari pelanggaran itikad baik.

## 4. Telah Mengambil Tindakan untuk Mencegah Timbul atau Berlanjutnya Kerugian Tersebut.
Setelah  direksi  mengambil  keputusan  berdasarkan  itikad  baik  dan  penuh  kehati- hatian  serta  berdasarkan  tujuan  dan  kepentingan  perusahaan  namun  hasilnya  tidak memberikan  keuntungan  terhadap  perusahaan  maka  direksi  harus  mengambil  langkah pencegahan agar perusahaan tidak terjatuh pada pailit.
14 Marifa Anandita Sari, Konsep Busines Judgment Rule pada Badan Usaha Milik Negara. h
15 https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule ,  di  akses  10.18  am,    Sabtu,  14 November 2020
Menurut  Hikmahanto  selama  direksi  memenuhi  prinsip-prinsip  pengambilan keputusan  seperti  diatur  dalam  pasal  97  ayat  (5)  dan  pasal  114  ayat  (5)  UU  PT  dan terbukti mengambil tindakan sesuai BJR, maka direksi kebal terhadap pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya.
Dalam  rangka  menguji  terpenuhi  tidaknya  prinsip  BJR  oleh  direksi  maka  pada saat  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  digelar  direksi  harus  mempersentasekan semua  tindakannya  selama  mewakili  perseroan.  tahap  ini    merupakan  bentuk pertanggungjawaban  direksi  atas  semua  keputusannya.  Bila  pertanggungjawaban diterima,  maka  management  dibebaskan  dari  tanggungjawab  perusahaan,  termasuk  bila ada kerugian yang diderita oleh perusahaan. 16
Apabila  pertanggungjawaban  tidak  diterima  oleh  para  pemegang  saham,  maka pemegang  saham  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan  direksi  dapat  menngajukan gugatan melalui  pengadilan negeri dengan direksi sebagai tergugat. Melalui persidangan pemegang saham  yang telah mengajukan gugatan akan membuktikan dalilnya mengenai kesalahan dan kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak penggugat. Pada  saat  yang  bersamaan    direksi  selaku  tergugat  juga  berkesempatan  untuk membuktikan kinerjanya telah berdasarkan prinsip BJR.
Pada  kondisi  berbeda  apabila  pertanggungjawaban  direksi  telah  diterima  oleh pemegang  saham  mayoritas,  pemegang  saham  minotitas  tetap  berhak  mengajukan gugatan ke pengadilan.
Untuk mengantisipasi diseret-seret dalam masalah hUkum atau sekalipun terseret namun  bisa  berhasil  lolos  dengan  BJR,  ketua  komisi  nasional  kebijakan  Governance (KNKG), mas Ahmad Daniri, menyebut bahwa direksi/komisaris sangat perlu melakukan kajian  internal  secara  mendalam  terkait  apakah  ada  risiko-risiko  yang  mungkin  bisa timbul    (dari  risiko  yang  paling  tinggi  sampai  paling  ringan)  setiap  saat  ketika  direksi ingin  mengambil  suatu  kebijakan.  Misalnya  berdasarkan  hasil  pengkajian  internal,  jiak direksi  tak  mengambil  keputusan  itu  perusahaan  bisa  terancam  pailit,  itu  juga  termasuk salah satu alasana pembenar atas kebijakan direksi.
16 https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule ,  di  akses  10.18  am,    Sabtu,  14 November 2020

## B. Faktor-Faktor  Apa  yang  Menghambat  Penerapan  Prinsip  Business  Jugdment  Rule terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas
Keberhasilan prinsip BJR dalam menyelamatkan direksi dari pertanggungjawaban atas keputusannya  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  perusahaan  di  Indonesia  belum sepenuhnya berhasil. Hal  demikian disebabkan karena banyak faktor. Baik faktor dari segi harmonisasi aturan yang mengatur maupun dari segi penegak hukum sebagai pihak penentu terhadap berlaku tidaknya suatu peraturan. Demikian beberapa faktor yang penulis dapatkan berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai sumber:

## 1. Prinsip Business Judgment Rule yang Merupakan Hasil Adopsi dari Negara yang Menganut Sistem Hukum Anglo Saxion
Prinsip Business  Judgment  Rule (BJR)  sebagai  hasil  adopsi  oleh  Indonesia  dari negara  yang  menganut  sistem  hukum anglo  saxon ,  disebut  sistem  hukum anglo  saxon karena  dianut  oleh  suku-suku  Anglika  dan  Saksa  yang  mendiami  sebagian  besar Inggris. 17 Pengadopsian  BJR  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  baik  layaknya  pencapaian  negara-negara  yang  telah  menerapkan  prinsip  ini. Sebagaimana substansi dari prinsip BJR yang memberikan perlindungan hukum terhadap direksi dalam mengambil keputusan bisnis perseroan terbatas.
Secara teori Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang banyak di anut oleh negara-negara eropa  kontinental  yang  didasarkan  pada  hukum  romawi,  namun  tidak murni  pada  tataran  praktik,  salah  satu  bukti  dengan  diberlakukannya  prinsip  BJR  yang tertuang  di  dalam  Pasal  97  ayat  (5)  Nomor  40  Tahun  2007  Undang-Undang  Perseroan Terbatas.  Perihal  apakah  prinsip  ini  telah  diterapkan  dengan  baik?  Jawabannya  dapat ditemukan  melalui  keleluasaan  direksi  dalam  mengambil  keputusan  bisnis  perseroan terbatas.
Standar prinsip BJR berasal dari negara USA dengan sistem hukum Common Law . Beberapa  pakar  dari  Australia  memberikan  pandangan  yang  mengkritik  standar  BJR. Muatan  dari  kritikan  para  pakar  Australia  terletak  pada  perbedaan  regim  hukum  negara civil  law dengan  negara common  law, dalam  hal  ini  mengambil  perbedaan  USA  dan Australia . Namun  seorang  Prof  John  H  Farrar  dari  Bond  University  and  Professorial Fellow,  University  of  Melbourne  (Farrar)  mengatakan  bahwa  standar  BJR  sudah  ada dalam keputusan hakim di negara Australia beberapa tahun yang lalu dan Standar BJR ini
17 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 7.
tepat  dengan  hukum  di  Australia.  Robert  Prayoko  menafsirkan  pendapat  Farrar  jika Standar  BJR  sudah  mulai  mengglobal  artinya  diterima  di  dalam  hukum  perusahaan manapun. 18 Adapun  di  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum civil  law tidak  dapat dihindari  bahwa  telah  dipengaruhi  oleh  sistem  hukum common  law, 19 sebaliknya  pun demikian.  Sekilas  sulit  untuk  memasukkan  prinsip  BJR  dalam  sistem  hukum civil  law mengingat  legalistik  formal  dalam  sistem  hukum civil  law yang  menyebabkan keterbatasan mmunculnya teori-teori modern seperti BJR, namun yang terpenting dalam BJR adalah faktor rasionalitas bukan faktor legalistik formal. 20
Berlakukannya prinsip BJR secara resmi melalui undang-undang idealnya tidak ada lagi  rasa  takut  terhadap  kasus  hukum  atas  resiko  putusan  yang  menghantui  direksi. Direksi  leluasa  dalam  mengambil  putusan  dengan  mematuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan.  Namun  prinsip  BJR  dibuktikan  tidak  signifikan  menghadirksan  kebebasan terhadap direksi  melalui  pengakuan  Direktur Utama Bank  BNI, Gatot Suwondo. Beliau mengakui  bahwa  dirinya  ketakutan  setiap  hendak  mengambil  keputusan  bisnis  karena khawatir  atas  tuduhan  melakukan  korupsi,  jika  di  kemudian  hari  keputusannya  dinilai menyebabkan kerugian negara. 21

## 2. Faktor  Minimnya  Pemahaman  Penegak  Hukum  terhadap  Prinsip  Business Judgment Rule (BJR)
Direksi  dalam  perseroan  memegang  kendali  terhadap  dua  kemungkinan perusahaan,  untung  atau  rugi.  Baik  direksi  ataupun  pemegang  saham  tentunya menghendaki  keuntungan  terhadap  perusahaan,  namun  dalam  praktik  senantiasa  ada resiko  yang  menanti.  Setiap  tindakan  direksi  dianggap  sebagai  tindakan  perusahaan ketika  direksi  bertindak  atas  nama  perusahaan.  Sehingga  direksi  harus  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetepkan  Undang-Undang  serta  Anggaran  Dasar  dari perusahaan  itu  sendiri.  Selain  itu  pengambilan  keputusan  direksi  juga  harus  didasarkan pada asas good corporate governanc, artinya prinsip-psrinsip asas ini harus di perhatikan oleh direksi.
Tindakan  direksi  dalam  mewakili  perseroan  berpotensi  pada  dua  pertanggung
18 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 12.
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty 1979), h. 2.
20 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam  Hukum Perusahaan Modern , h. 12.
21 Prasetio, Dilema  BUMN  Benturan  Penerapan  Business  Judgment  Rule  (BJR)  dalam  Keputusan Bisnis Direksi BUMN , h. 45.
jawaban  yakni  pertanggungjawaban  perdata  dan  pertanggungjawaban  pidana.  Hal demikian akan menjadi nasib buruk bagi direksi apabila direksi tidak berjalan diatas rute yang telah ditetapkan. Direksi harus tunduk terhadap undang-undang yang mengikat serta anggaran dasar perusahaan.
Direksi  sebagai  repsentasi  perseroan  artinya  setiap  tindakan  yang  ditetapkan merupakan tindakan perseroan dan dampak dari setiap tindakan tersebut akan terima oleh perseroan  pula,  baik  itu  dampak  kerugian  ataupun  keuntungan.  Ketika  direksi  berhasil mengambil  keputusan  yang  menguntungkan  perusahaan  tentunya  tidak  ada  konsekunsi hukum  yang  akan  menjerat  direksi,  demikian  justru  dilihat  sebagai  keberhasilan  direksi dalam  menjalankan  perseroan.  Namun  sebaliknya  apabila  keputusan  yang  ditetapkan direksi mengalami kerugian maka pada saat yang bersamaan kedudukan direksi terancam dari  gugatan  oleh  perseroan.  Dalam  posisi  yang  demikian  direksi  dapat  berlindung dibawa  pasal  97  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahunm  2007  tentang  Perseroan Terbatas. Pada pasal 97 ayat (5) UU a quo diatur prinsip Business Judgment Rule , bahwa seorang direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal a quo .
Persentase  kasus  keberhasilan  implementasi  pasal  97  ayat  (5)  UU a  quo masih sangat  kecil  dibanding  kasus  yang  gagal  menerapkan  prinsip  BJR  lantaran  lemahnya pengetahuan  aparat  penegak  hukum  mengenai  keberlakuan  prinsip  BJR  di  Indonesia. Sebab  demikian,  Daniri  akhirnya  menganjurkan  perlunya  dilakukan  sosialisasi  dan edukasi BJR terhadap para hakim maupun jaksa. Demikian dipandang  penting, lantaran pada  tataran  praktik  masih  ada  aparat  penegak  hukum  yang  ‘hanya  sekedar  tahu’  atau bahkan  ‘tidak  tahu  sama  sekali’  mengenai  keberadaan  prinsip  BJR  dalam pertanggungjawaban  direksi. 22 Jika  melihat  penerapan  BJR  di  perseroan  BUMN,  pada praktiknya  yang  terjadi  perlindungan  kepentingan  hukum  direksi  berdasarkan  doktrin BJR  cenderung  diabaikan.  Pertimbangan  aparat  penegak  hukum  dapat  dikatakan  belum membedakan  dua  asas  penting  dalam  sistem  hukum  Indonesia  menyangkut  kedudukan negara, terutama terhadap status kekayaan negara dalam suatu perseroan. 23
Penegak  hukum  dalam  hal  ini  Jaksa,  hakim  dan  pengacara  sebagai  elemen  yang terlibat  langsung  pada  proses  persidangan  suatu  perkara.  Secara  pengetahuan  dan
22 https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule ,  di  akses  10.18  am,    Sabtu,  14 November 2020
23 Prasetio, Dilema  BUMN  Benturan  Penerapan  Business  Judgment  Rule  (BJR)  dalam  Keputusan Bisnis Direksi BUMN , (Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo, 2014), h. 44.
pengalaman, hakim tidak memiliki kapasitas untuk menilai kinerja direksi.

## 3. Faktor Ketidak Harmonisan Peraturan Perundang-Undangan
Perusahan  perseroan  terbatas  terdiri  atas  Perusahaan  swasta  dan  perusahaan BUMN. Saham perusahaan swasta dimiliki oleh pihak dari kalangan umum dalam hal ini tidak  membawa  negara  atau  instansi  yang  berkaitan  dengan  pemerintah.  Saham perusahaan  swasta  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham  bebas  dari  intervensi  aturan khusus,  artinya  saham  didalam  perusahaan  diatur  oleh  aturan  yang  sama.  Perusahaan swasta  secara  khusus  hanya  tunduk  terhadap  undang-undang  perseroan  terbatas  dan anggaran  dasar  perusahaan.  Kepastian  hukum  pada  perseroan  swasta  lebih  terjamin  di banding perseroan BUMN.
Perbedaan  yang  paling  signifikan  antara  perseroan  swasta  dan  perseroan  BUMN terletak  pada  jumlah  aturan  yang  mengikat.  Selain  tunduk  terhadap  undang-undang perseroan terbatas perseroan BUMN juga diatur oleh undang-undang lain sebagai bentuk perlakuan  khusus  untuk  menjaga  aset  negara.  Peraturan  yang  di  maksudkan  yakni Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  ketetapan- ketetapan lain berdasarkan spesifikasi jenis bisnis yang di geluti oleh BUMN.
Kasus Hotasi D.P Nababan selaku direktur PT. Merpati Nusantara Airlines penulis angkat  sebagai  salah  satu  korban  atas  adanya  tumpang  tindih  peraturan  di  perseroan BUMN.  Beliau  ditetapkan  sebagai  terdakwa  atas  putusannya  untuk  melakukan penyewaan dua unit pesawat yakni B737 seri 400 dan B737 seri 500. Perjanjian PT MNA dan  TALG  mengalami  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak  dalam  hal  ini  TALG.  TALG menolak  mengembalikan Security  Deposit yang  telah  diberikan  oleh  PT  MNA,  padahal keduanya telah menandatangani kontrak bahwa apabila TALG gagal menyerahkan kedua unit  pesawat  maka  TALG  harus  mengembalikan  jumlah Security  Deposit yang  telah  di serahkan PT MNA. Kelalaian TALG dalam kontrak menyebabkan PT MNA mengalami kerugian,  kerugian  yang  dibawah  pimpinan  Hotasi  D.P  Nababan  selaku  direksi menyeretnya  pada  pertanggungjawaban  pidana.  Kerugian  yang  menimpa  PT  MNA dianggap  sebagai  kerugian  negara  sehingga  direksinya  dianggap  melakukan  tindak pidana korupsi.
Hotasi  D.P  Nababan  harusnya  dilindungi  oleh  pasal  97  ayat  (5)  undang-undang nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  sebagai  payung  hukum  dari gugatan negara selaku pemegang saham terbesar PT. Merpati Nusantara Airlines. Namun
kenyataannya Hotasi D.P Nababan mendekam dipenjara karena Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tinak  Pidana  Korupsi.  Dari  kasus  ini  dapat  di simpulkan  bahwa  Hotasi  D.P  Nababan  merupakan  korban  dari  tumpang  tindihnya undang-undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dan  undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Kekayaan BUMN merupakan Bagian dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa  kekayaan  negara termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara  atau  perusahaan  daerah. 24 Ketentuan  Undang-Undang a  quo menyebabkan  prinsip Business  Jugdment  Rule tidak dapat  berperan  sebagai  payung  hukum  direksi  perseroan  BUMN.  Ketentuan  tersebut merupakan  salah  satu  yang  membedakan  anatara  direksi  BUMN  dan  direksi  swasta. Meskipun  ketentuan  dalam  Undang-Undang a  quo dapat  menjamin  kepastian penanggung  jawab  atas  aset  negara  jika  dikemudian  hari  mengalami  kerugian,  namun secara  tidak  langsung  keberadaan  ketentuan  tersebut  justru  menghambat  pertumbuhan ekonomi pada perusahaan BUMN itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab direksi didalam mengambil keputusan tentunya terbatas sebab intervensi dari Undang-Undang a quo .

## KESIMPULAN
Pengurusan  operasional  perusahaan  perseroan  terbatas  baik  swasta  maupun  BUMN dilakukan  oleh  direksi.  Pada  tugasnya  di  dalam  menjalankan  perseroan  direksi  harus menjalankan dua fungsi yakni fungsi management dan fungsi representasi. Dikatakan fungsi management  apabila  direksi  melakukan  tugas  memimpin  perusahaan.  Adapun  fungsi representasi yaitu ketika direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.  Pada fungsinya  memimpin  perusahaan  inilah  direksi  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan perusahaan untuk meraup keuntungan bisnis. Keuntungann perusahaan tentunya berbanding lurus  dengan  keputusan  yang  diambil  direksi,  semakin  besar  risiko  yang  diambil  direksi semakin besar pula potensi keuntungannya.
Dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya,  untuk  mengantisipasi  diseret-seret dalam  masalah  hukum  atau  sekalipun  terseret  namun  bisa  berhasil  lolos  dengan  BJR, direksi/komisaris  sangat  perlu  melakukan  kajian  internal  secara  mendalam  terkait  apakah ada  risiko-risiko  yang  mungkin  bisa  timbul    (dari  risiko  yang  paling  tinggi  sampai  paling ringan)  setiap  saat  ketika  direksi  ingin  mengambil  suatu  kebijakan.  Misalnya  berdasarkan
hasil  pengkajian  internal,  jiak  direksi  tak  mengambil  keputusan  itu  perusahaan  bisa terancam pailit, itu juga termasuk salah satu alasana pembenar atas kebijakan direksi.
Keberhasilan prinsip BJR dalam menyelamatkan direksi dari pertanggungjawaban atas keputusannya  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  perusahaan  di  Indonesia  belum sepenuhnya berhasil. Hal  demikian disebabkan karena banyak  faktor. Baik faktor dari segi harmonisasi aturan yang mengatur maupun dari segi penegak hukum sebagai pihak penentu terhadap berlaku tidaknya suatu peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA
Marilang. Hukum  Perikatan,  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian, Makassar:    Alauddin University Press, 2013.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty 1979.
Miru, Ahmadi. Hukum  Kontrak dan Perancangan Kontrak, Depok: Rajawali Pers, 2018. Mushaf As-Salman. Jakarta: Mukattabah Al-Fatih.
Prasetio. Dilema  BUMN  Benturan  Penerapan  Business  Judgment  Rule  (BJR)  dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN , Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014.
Prayoko,  Robert. Doktrin  Business  Judgment  Rule  Aplikasinya  dalam    Hukum  Perusahaan Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sari,  Marifa  Anandita.  Konsep  Busines  Judgment  Rule  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara.
Diss. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
Widjaja, Gunawan. Resiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris , Jakarta: Forum Sahabat, 2008.