## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (57-63) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum

## Nanik Prasetyoningsih
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184 E-mail: nanikprasetyoningsih@umy.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200
Info Artikel |Submitted : 28 September 2020 |Revised : 21 Oktober 2020 |Accepted : 21 Oktober 2020
How to cite: Nanik Prasetyoningsih, “Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)”, hlm. 57-63.

## ABSTRACT
The diversity of conceptions of the rule of law raises whether or not they contain the same idea? This juridical-normative research finds that the diversity of conceptions of the rule of law is strongly  influenced  by  the  historical  and  conceptual  specificities  of  the  underlying  national traditions. The idea of the rule of law has marked the entire historical span of an idea (historical span of a notion) that cannot be separated from the national culture in which the idea is located and  is  actually  used.  The  concept  of  the  rule  of  law  boils  down  to  protecting  the  rights  and freedoms  of  individuals  (dignity  of  man)  and  restricting  the  state  to  respect  individual  rights without discrimination. Thus there must be a division of power and an independent judiciary  to supervise and guarantee adherence to the law.
Keywords: rule of law; Rule of Law, Rechtsstaat, Estado de derecho; Stato di diritto.

## ABSTRAK
Keragaman  konsepsi  negara  hukum  menimbulkan  pertanyaan  apakah  mengandung gagasan  yang  sama  ataukah  tidak?  Penelitian  yuridis-normatif  ini  menemukan  fakta  bahwa keragaman konsepsi negara hukum disebabkan oleh sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan  koseptual  dari  tradisi  nasional  yang  mendasarinya.  Gagasan  negara  hukum  telah  menandai keseluruhan  rentang  sejarah  sebuah  gagasan  (historical  span  of  a  notion)  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  budaya  nasional  (national  culture)  dimana  gagasan  tersebut  berada  dan  benar- benar  dipergunakan  (actually  used).  Konsepsi  negara  hukum  sebenarnya  bermuara  pada perlindungan  hak  dan  kebebasan  individu  (dignity  of  man)  dan  pembatasan  negara  untuk menghormati  hak-hak  individu  tanpa  diskriminasi.  Dengan  demikian  harus  ada  pembagian kekuasaan  dan  Lembaga  peradilan  yang  independent  untuk  mengawasi  dan  jaminan  ditaatinya hokum.
Kata kunci: Negara Hukum,  Rule of Law, Rechsstaats; Estado de derecho, Stato di diritto.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  masa  Yunani  Purba, pemikiran tentang negara hukum sudah berlangsung,  hingga  muncul  beberapa doktrin  negara  hukum  dalam  konsepsi “ rechsstaats” di  Jerman,  “ etat  de  droit” di Perancis, “ rule of law” baik di Inggris dan di  Amerika,  “ estado  de  derecho” di Spanyol,  dan  “ stato  di  diritto” di  Italia. 1
Pietro  Costa  menyatakan  bahwa  pada akhirnya  istilah  dan  konsep rule  of  law menjadi  sangat  popular,  baik  dalam perkembangan  literatur  ilmiah  dan jurnal-jurnal  hukum  dan  politik.  Di beberapa  negara  tersebut,  istilah “ rule  of law ”  merupakan  sebuah  gagasan  yang diajukan untuk sejumlah tujuan, tergantung  pada  kepentingan  yang hendak diwujudkan oleh masing-masing negara  yang  tentu  saja  berbeda  antara negara  satu  dengan  negara  yang lainnya. 2 Pemaknaan istilah “ rule of law ” tidak  terlepas  dari  sejarahnya  yang panjang, karena sangat dipengaruhi oleh kekhususan  historis  dan  koseptual  dari tradisi  nasional  yang  mendasarinya. 3 Dengan  kata  lain  gagasan  “ rule  of  law ” telah  menandai  keseluruhan  rentang sejarah sebuah gagasan ( historical span of a  notion )  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  budaya  nasional  ( national  culture ) dimana  gagasan  tersebut  berada  dan benar-benar dipergunakan ( actually used ).  Gagasan  ini  berhubungan  dengan hukum  dan  politik,  dan  membawa pluralitas  makna  intrinsik,  sehingga bernilai penting dan ideologis. 4
1 P.  COSTA  and  D.  ZOLO, The  Rule  of Law History, Theory and Criticism , no. 07–0082.
2 Ibid.
3 D. ZOLO, “The Rule of Law: A Critical Reappraisal,” in The Rule of Law History, Theory and Criticism ,  1st  ed.,  D.  ZOLO  and  P.  COSTA,  Eds. The Netherlands.: Springer, 2007, pp. 3–72.
4 P.  COSTA,  “The  Rule  of  Law:  A Historical  Introduction,”  in The  Rule  of  Law History,  Theory  and  Criticism ,  1st  ed.,  P.  COSTA and  D.  ZOLO,  Eds.  The  Netherlands.:  Springer, 2007, pp. 73–152.
Sebenarnya  “ rule  of  law ”  adalah khas  budaya  Anglo-Saxon,  akantetapi ungkapan  ini  dipergunakan  di  Eropa dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya,  seperti:  “ rechsstaats” ,  “ etat  de droit” ,  “ estado  de  derecho” ,  dan  “ stato  di diritto”. 5 Selain  dipergunakan  di  Eropa, istilah “ rule of  law ” telah merambah dan dipergunakan  di  hampir  seluruh  dunia. Danilo Zolo menyatakan bahwa: “ rule of law  has  been  one  of  the  most  popular formulas  employed  by  Western  political  and legal  thinkers  in  the  last  two  decades  of  the twentieth  century  that  followed  the  long post-war period”. Kurang lebihnya Danilo Zolo  menyatakan  bahwa  ” rule  of  law ” menjadi  salah  satu  formula  yang  paling popular  yang  dipergunakan  oleh  para pemikir  Barat  dalam  dua  dekade terakhir abad ke-20. 6
Menilik  pada  sejarah  munculnya istilah  dan  perbedaan  konsep  negara hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang, artikel ini ditulis untuk mengkaji apakah ada persamaan makna dalam istilah dan konsep-konsep  tersebut.  Kajian  ini menjadi sangat penting untuk memahami dasar pemikiran dan gagasan penciptaan konsep negara-negara
hukum.

## Metode Penelitian
Paradigma positivism dipergunakan  untuk  mengungkapkan kebenaran  realias  yang  ada  dalam konsep-konsep negara
hukum.
Selanjutnya  penelitian  dilakukan  secara yuridis-normatif,  dengan  bahan  utama penelitian  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Pendekatan  konsep dipilih untuk memahami makna konsep- konsep  negara  hukum,  selain  juga pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep
5 Ibid .
6 D. ZOLO., Op-Cit .
tersebut.  Data  yang  terkumpul    disusun secara  sistematis  dan  logis,  untuk selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan  metode  analisis  mengalir yang  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus sampai data jenuh.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsepsi-Konsepsi Negara Hukum
Satjipto  Rahardjo  berpandangan bahwa  munculnya  beberapa  istilah  dan konsepsi disebabkan karena adanya latar belakang  dan  pemikiran  yang  berbeda, serta  karena  adanya  pemisahan  antara negara  hukum  sebagai  struktur  politik dan  sebagai  organisasi  hukum.  Negara hukum seharusnya hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum  yang  utuh  dan  lengkap,  dalam hal ini menjadikannya memiliki struktur politik.  Negara  hukum  dengan  struktur politik tersebut, pada akhirnya
menjadikan  politik  sebagai  determinan penting yang menentukan bagaimana isi suatu  negara  hokum. 7 Hamdan  Zoelva berpendapat  bahwa  istilah  negara hukum  dalam  berbagai  literatur  tidak bermakna  tunggal,  tetapi  dimaknai berbeda  dalam tempus dan locus yang berbeda sangat bergantung pada idiologi dan  sistem  politik  suatu  Negara, 8 melainkan  satu  kesatuan  kebaikan ( unified  good ),  yang  berkomposisi  lima divided socially desirable goods; as follows: a government bound by las; equality before the law;  law  and  order;  predictable  and  efficient rulings; and human rights.
9 Konsepsi rule of law
dikembangkan  oleh  Albert  Van  Dicey
7 S.  Rahardjo, Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya ,  1st  ed.  Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.
8 H.  Zoelva,  “Negara  Hukum  Dalam Perspektif  Pancasila,”  in Proceeding  Kongres Pancasila,  Pancasila  dalam  Berbagai  Perspektif ,  2009, p. 217.
9 R.  Kleinfeld  Belton,  “Competing definitions  of  the  Rule  of  Law:  Implications  for Practitioners,” Carnegie Pap. Rule Law Ser. , vol. Jan. 2005, no. 55, pp. 1–37, 2005.
menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan  pemerintah,  hingga  tidak diperbolehkan adanya kesewang- wenangan.  Prinsip  konstitusional rule  of law di  Inggris  pertama-tama  adalah individuals  equality  before  the  law. Prinsip konstitusional  kedua  adalah  sinergi nromatif antara Parlemen dan Yudikatif. Prinsip  ketiga  adalah  perlindungan  hak individu  ( the  protection  of  individual rights ). 10
Sementara
pengalaman konsepsi rule  of  law di  Amerika,  sangat dipengaruhi  oleh  tradisi rule  of  law di Inggris,  yakni  tugas  melindungi  subjek individual melawan tindakan sewenang- wenang  eksekutif  kekuasaan  diberikan kepada  Peradilan  dan  Parlemen.  Yang membedakan  dengan  tradisi  Inggris adalah  adanya judicial  review  of  laws sebagai solusi untuk melindungi ancaman  mayoritas  Parlemen  terhadap kebebasan  individu.  Sementara  di Inggris,
perlindungan kebebasan individu  bergantung  pada  tradisi common  law, bukan  pada  perangkat institusional di tangan Peradilan
Tinggi. 11
Istilah  “ Rechtsstaats” di  Jerman diciptakan pada awal konstitusionalisme Jerman  di  awal  Abad  ke-19. Staatsrecht adalah  hukum  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan
negara dan
pemerintahannya,  dan  hubungan  antara individu  dengan  kekuatan  publik. 12 Robert  van  Mohl  yang  menggunakan istilah  “ Rechtsstaats” pertama  kali  pada tahun  1830,  dalam  risalahnya  yang menyatakan  bahwa  kebebasan  individu
10 M.  L.  Principe,  “Digital  Commons  at Loyola  Marymount  Albert  Venn  Dicey  and  the Principles of the Rule of Law : Is Justice Blind ? A Comparative  Analysis  of  the  United  States  and Great  Britain  Albert  Venn  Dicey  and  the Principles  of  Comparative  Analysis  of  the United,” Loyola  Los  Angeles  Int.  Comp.  Law  Rev. , vol. 22, 2000.
11 D. ZOLO, Op-Cit.
12 A.  Paulovics  and  Z.  Stipta,  “Remarks on  The  Concept  of  The  Rule  of  Law  and Constitutionalism,” Sect. Juridica Polit. , vol. 26, no. 1, pp. 101–121, 2008.
pada  saat  itu  telah  dipandang  sebagai tujuan  utama  tindakan  negara.  Menurut Hajo  Holborn,  Jerman  menerapkan Rechtsstaats pada  tahun  1940-an, 13 dan secara  lebih  tegas  Anita  Paulovics menyatakan bahwa Rechtsstaats didirikan di  Jerman  selama  Restorasi  yang mengikuti  pemberontakan  pada  tahun 1848,  sebagai  bentuk  kompromi  antara doktrin  liberal,  yang  didukung  oleh kaum borjuis, dan ideologi otoriter yang didukung oleh kaum konservatif. 14 Doktrin Rechtsstaats ( The  doctrine of the Rechtsstaats ) selanjutnya
dikembangkan  oleh  Friedrich  Julius Stahl dan diumumkan pada tahun 1856, dan  kemudian  menjadi  konsep  yang penting bagi sejarah Jernam selanjutnya. Friedrich  Julius  Stahl  mendefinisikan Rechtsstaats sebagai  berikut:” the  state must  be  a  State  of  Law.  It  must  exactly determine and definitely secure the scope and limits of its activity and the free sphere of its citizens  according  to  the  law  and  must realize moral ideas directly only in so far as it absolutely  necessary”. Sebelum  Stahl menyampaikan  teorinya,  pada  tahun 1982 Robert van Mohl telah membangun the  liberal  theory  of  Rechtsstaats. Inti  teori ini  adalah  “menentukan  hukum  tidak saja  menentukan  bentuk  tindakan pemerintah,  melainkan  juga  tujuan negara,  yang  digambarkan  sebagai terwujudnya kebebasan warga negara.

## Substansi  Gagasan  dalam  Konsep Negara Hukum
Walaupun  di  Eropa  terjadi perbedaan  ekspresi  dalam  ungkapan “ rule of law ” dan “ rechsstaats ”, sebenarnya perbedaan dalam terminologis  tersebut  melambangkan keragaman
konteks budaya dan kemandirian  relatif  teori-teori  tersebut
13 H.  Holborn, A  History  of  Modern Germany  1840-1945 .  Princenton  New  Jersey:
Princenton University Press.
14 A. Paulovics and Z. Stipta, Op-Cit.
( the  relative  independence  of  the  theories advanced ). 15
Nicholas  W  Barber  menyatakan bahwa  tidaklah  mengherankan  bahwa konsepsi “ rechtsstaats” menyerupai konsep  “ rule  of  law”. Karena  kedua konsep  tersebut  memberikan  jawaban yang  sama  untuk  pertanyaan  serupa, yaitu  keadaan  seorang  diatur  oleh hukum,  bukan  tunduk  pada  perintah dari yang berkuasa. 16 Pembagian konsepsi  antara  “ rule  of  law ”  dan “ rechsstaats ”    dapat  dilihat  dari perbandingan model yang diartikulasikan oleh Richard Thoma dan Hermann Heller. Richard Thoma memandang  kedua  konsep  tersebut memiliki  basis  politik  yang  eksplisit yakni  suatu  kerangka  normatif  untuk pembatasan  terhadap  cara  negara menjalankan  kekuasaannya. Rechsstaats menentukan serangkaian tuntutan prosedural  atas  pelaksanaan  kekuasaan. Rechsstaats menempatkan undang- undang sebagai sumber hukum tertinggi yang  mengikat  para  administrator  atau pejabat  negara.  Undang-undang  akan ditafsirkan  dengan  cara  yang  tidak memihak  dan  individu    akan  dapat memiliki  akses  ke  pangadilan  untuk mengadukan pelanggaran atas kebebasan  mereka.  Menurut  Richard Thoma,  konsep Rule  of  law yang disampaikan oleh AV.Dicey menyerupai konsep Rechtsstaats, karena  keduanya fokus pada keutamaan prosedur hukum dan  asas  legalitas,  yakni  negara  harus dapat  meunjukkan  dasar  hukum  atas tindakannya. Hal ini merupakan prasyarat  yang  diperlukan  untuk pemerintahan oleh hukum ( governance by law )  dan  kebebasan  dari  perintah penguasa  ( freedom  from  the  dictates  of  the powerful ). 17
15 D. ZOLO, Op-Cit. 16 N. W. Barber,
“THE
RECHTSSTAATAND  THE  RULE  OF  LAW,” Univ. Tor. Law J. , vol. 53, no. 4, pp. 443–454, 2003.
17 Ibid.
Konsepsi Hermann Heller mendasarkan  pada  pemikiran,  “ all
Rechtsstaaten  were  states,  but  not  all  states were  Rechtsstaaten ”. Rechtsstaats menurut Hermann Heller mensyaratkan demokrasi  dapat  berfungsi  dalam negara.  Hubungan  demokrsi  dengan negara  mensyaratkan  dua  tuntutan untuk  negara. Pertama, rechsstaats mensyaratkan pemisahan kekuasaan ( the separation  of  powers ).  Undang-undang harus  diproduksi  oleh  Legislatif  terpilih ( elected Legislature) ; hukum harus mengikat  warga  negara  dan  pejabat. Kedua,  Rechtsstaats membutuhkan tingkat  homogenitas  sosial  ( level  of  social homogenity ). 18
Baik  Heller  maupun  Thoma, berpandangan  bahwa Rule  of  law dan
Rechtsstaats
berhubungan dengan
pembentukan  dan  ekspresi  kehendak rakyat. Governance  by  law memerlukan kejelasan  dan  kepastian  aturan  hukum ( clarity  and  certainty  of  legal  rules ),  dan menuntut  batasan  ( constarint )  pada kekuatan negara dan beberapa hubungan  dengan  proses  demokrasi. Kedua konsepsi tersebut fokus pada apa yang  dimaksud  dengan govern  by  law dan freedom  from  the  powerful. Konsepsi negara  yang  menjalankan  pemerintahan rule of law and not of men. Gagasan A.V. Dicey dalam konsepsi Rule of law yang berkembang di Amerika Serikat
menyatakan  bahwa,  “pemimpin  yang sebenarnya  adalah  hukum  itu  sendiri, bukan  orang”. 19 Rule  of  law bertujuan untuk  mencegah arbitrary  or  tyrannical power. 20 Michel  Rosenfeld  menyatakan bahwa  adanya  perbedaan  konsepsi rule of  law disebabkan  karena  tidak  ada konsensus  mengenai  apa  itu rule  of  law.
18 Ibid. 19 J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstiusionalisme  di  Indonesia ,  2nd  ed.  Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
20 A. Dicey, An Introduction to the Study of The  Law  of  The  Constitution .  London:  Macmillan Press LTD, 1971.
Rule  of  law telah  menjadi  tradisi  hukum sebagaimana ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsepsi Rule of law versi Anglo-Amerika , Rechtsstaats – Jerman  dan Etat  de  droit  – Perancis. Michel  Rosenfeld  berpandangan  dari beberapa  konsepsi  tersebut  merupakan landasan demokrasi konstitusional kontemporer ( a cornerstone
of contemporary  constitutional  democracy ) dalam  peran  terpentingan  menyatukan transisi dari rezim otoriter ke demokrasi konstitusional. 21 Sehingga  dalam  arti luas Rule of law dapat dipahami sebagai:
“the  rule  of  law  requires  that  citizenry  be subjected only to publicly promulgated laws, that the legislative function be somewhat kept separate  from  the  adjudicative  function,  and that  no  one  within  the  polity  be  above  the law”. Dengan  demikian Rule  of  law mensyaratkan tiga hal yaitu:
1. warga  negara  harus  tunduk  pada undang-undang  yang  ditetapkan oleh negara;
2. fungsi  legislatif  dipisahkan  dari fungsi yudikatif; dan
3. setiap  orang  dalam  pemerintahan tunduk pada hukum. 22
Brian  Z  Tamanaha  menyatakan bahwa  konsep Rule  of  law menuntut enam hal, yaitu:
1. rule by law, not rule of law;
2. formal  legality, memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut: rule  in  advance; generally,  and  binds  to  all  persons; clarity; public; dan relatively stable ; 3. democracy and legality ;
4.
substantive  views yang  menjamin hak individu;
5. rights of dignity and/or Justice; dan
6. social  welfare;  substantive  equality; protection of community . 23
21 M.  Rosenfeld,  “The  Rule  of  Law  and the  Legitimacy  of  Constitutional  Democracy,”
Ssrn , no. 36, pp. 1–70, 2001.
22 Ibid.
23 B.  Z.  Tamanaha,  “The  history  and elements of the rule of law,” Singapore J. Leg. Stud. , no. 12, pp. 232–247, 2012.

## Implementasi lebih lanjut konsep
Rule  of  law menurut  Blackshield  antara lain:  (1)  tidak  adanya  kesewenang-
wenangan kekuasaan  karena  ada supremasi  hukum.  Supremasi  hukum mutlak dan  tidak  ada  orang  yang  dapat dihukum kecuali untuk pelanggaran hukum yang dilakukannya;
(2)  kesetaraan  di  hadapan  hukum, maksudnya  persamaan  hukum  semua orang  terhadap  hukum;  dan  (3) konstitusi  menentukan  dan  mengatur hak atas kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. 24 Selain itu menurut Scheltema, sebagaimana  dikutip  oleh  B.  Arief Sidharta, 25 diperlukan  juga  berlakunya asas  kepastian  hukum;  asas  demokrasi; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Gagasan  konsepsi  negara  hukum barat sebenarnya bermuara pada
perlindungan  hak  dan  kebebasan individu ( dignity of man ) dan pembatasan negara  untuk  menghormati  hak-hak individu  tanpa  diskriminasi.  Dengan demikian harus ada pembagian kekuasaan dan Lembaga peradilan yang independent  untuk  mengawasi  dan jaminan  ditaatinya  hukum. 26 Dalam perkembangannya  setelah  Abad  ke-20, konsepsi Rule  of  law dan Rechtsstaats terkandung makna constitutional democracy, selanjutnya  disebut  dengan constitutional  democracy  and  rule  of  law atau democratische-rechtsstaats. 27

## C. KESIMPULAN
Negara hukum adalah struktur normatif dan struktur institusional sebuah negara modern dimana sistem hukum dipercayakan  dengan  tugas  menjamin hak-hak individu, membatasi kekuasaan
24 T.  Blackshield  and  G.  Williams, Australian Constitutional Law & Theory: Commentary and  Materials ,  6th  ed.  Sidney:  Federation  Press,
2014.
25 B.  A.  Shidarta,  “Kajian  Kefilsafatan tentang Negara hukum,” J. Huk. Jentera , vol. 2, no. 3, 2004.
26 H. Zoelva, Op-Cit.
27 I.  D.  G.  Palguna, Mahkamah  Konstitusi, Judicial  Review,  dan  Welfare  State .  Jakarta:  Sekjen MK RI, 2008.
politik untuk berkembang dan bertindak sewenang-wenang.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Paulovics, Z. Stipta. “Remarks on The Concept  of  The  Rule  of  Law  and Constitutionalism.” Sect.  Juridica
Polit 26, no. 1 (2008): 101–21. Asshiddiqie, J. Konstitusi Dan Konstiusionalisme  Di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Barber, N. W. “THE RECHTSSTAATAND THE RULE OF LAW.” Univ. Tor. Law J 53, no. 4 (2003): 443–54. Belton, R. Kleinfeld. “Competing Definitions  of  the  Rule  of  Law: Implications  for  Practitioners.” Carnegie Pap. Rule Law Ser , no. 55 (2005).
Dicey,  A. An  Introduction  to  the  Study  of The  Law  of  The  Constitution . London:  Macmillan  Press  LTD, 1971.
Holborn, H. A History of Modern Germany 1840-1945 . Princenton New Jersey:  Princenton  University Press, n.d. Palguna,  I.  D.  G. Mahkamah  Konstitusi, Judicial  Review,  Dan  Welfare  State . Jakarta: Sekjen MPR RI, 2008. Principe,  M.  L.  “Digital  Commons  at Loyola  Marymount  Albert  Venn Dicey  and  the  Principles  of  the Rule  of  Law :  Is  Justice  Blind ?  A
Comparative  Analysis  of  the United  States  and  Great  Britain Albert  Venn  Dicey  and  the Principles of Comparative
Analysis  of  the  United.” Loyola
Los Angeles Int. Comp. Law Rev 22 (2000).
Rahardjo,  S. Negara  Hukum  Yang Membahagiakan Rakyatnya . Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009.
Rosenfeld, M. “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy.” Ssrn ,  no.  36  (2001): 1–70.
Shidarta,  B.  A.  “Kajian  Kefilsafatan Tentang Negara Hukum.” J. Huk. Jentera 2, no. 3 (2004).
T.  Blackshield,  G.  Williams. Australian Constitutional  Law  &  Theory:
Commentary and Materials . Sidney:
Federation Press, 2014.
Tamanaha,  B.  Z.  “The  History  and Elements  of  the  Rule  of  Law.” Singapore  J.  Leg.  Stud ,  no.  12 (2012): 232–47.
Zoelva,  H.  “Negara  Hukum  Dalam Perspektif Pancasila,” 217, 2009. ZOLO, P. COSTA and D. The Rule of Law History,  Theory  and  Criticism . Springers: The Netherlands, 2007.