## PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS CARDING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## Ida R. Hasan
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Koresponden Author:
Ida.rhasan@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
The development of a human financial life evolves following the times that are influenced by cyber space where everything is easy and instant, one of which is the use of debit/credit cards where this card offers convenience in carrying out various transactions without having to use cash and is very efficient to handle. anywhere even in large numbers. The development of the need for payment instruments  using  debit/credit  cards  has  become  a  prima  donna  in  the  community.  However,  the presence of the debit/credit card does not mean that it does not present problems, behind it all there is  a  gap  for  someone  to  commit  a  crime.  Therefore,  this  crime  mode  using  a  debit/credit  card  or carding can be done through various computer programs to steal, forge or obtain a debit/credit card, how to create fake debit/credit card numbers, how to duplicate a debit/credit card legal, and how to use a fake debit/credit card. The crime of carding has grown rapidly in Indonesia, meanwhile the Indonesian legal system has gaps and weaknesses in the monitoring and regulation system and law enforcement in this crime.
Keywords: Cyber Crime, Crime of Theft, Carding.

## ABSTRAK
Perkembangan suatu kehidupan finansial manusia berkembang mengikuti perkembang zaman yang di pengaruhi oleh cyber space diamana semua serba mudah dan instan, salah - satunya adalah penggunaan kartu debit/kredit dimana kartu ini menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus menggunakan uang cash dan sangat efisien untuk diaba kemana pun bahkan dengan jumlah yang besar. Perkembangan kebutuhan alat bayar menggunakan kartu debit/kredit ini menjadi primadona di masyarakat. Namun kehadiran kartu debit/kerdit tersebut bukan berarti tidak menghadirkan  masalah,  dibalik  itu  semua  terdapat  celah  untuk  seseorang  untuk  melakukan  tindak kejahatan. Oleh karena itu, Modus kejahatan menggunakan kartu debit/kredit atau Carding ini dapat dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu debit/kredit,  bagaimna  membuat  nomor-nomor  kartu  debit/kredit  palsu,  bagaimana  menggandakan kartu  kartu  debit/kredit  yang  sah,  dan  bagaimana  menggunakan  kartu  debit/kredit  palsu. Tindak pidana Carding ini  telah  berkembang  pesat  di  Indonesia,  sementara  itu  sistem  hukum  Indonesia adanya celah dan lemahnya sistem pengawasan serta pengaturan dan penegakan hukum dalam tindak kejahatan ini.
Kata Kunci : Cyber Crime , Tindak Pidana Pencurian, Carding .

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  terakhir  ilmu  dan teknologi begitu sangat pesat, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer sangatlah meningkat. Ilmu dan teknologi telah
mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan perubahan  social  yang  secara  signifikan  pada
pola  masyarakat. 1 Bahkan  perkembangan teknologi tersebut tak  dapat dihindari mampu masuk  kedalam  berbagai  aspek  dalam masyarakat.  Salah  satu  dari  perkembangan teknologi  tersebut  adalah  dalam  bidang ekonomi, terutama dalam hal transaksi.
Tanpa melupakan sejarah, kita bisa kilas balik  sedikit  tentang  transaksi,  bentuk transaksi  yang  paling  tua  adalah  tukar  – menukar  atau barter. Konsep  barter  ini  telah ada  sejak  zaman  dahulu  dalam  perilaku masyarakat  tanpa  perlu  suatu  alat  apapun, kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam  bentuk  uang  mulailah  berkembang transaksi  atau  konsep  jual  beli.  Tidak  cukup sampai di situ, masyarakat selalu menginginkan  segala  sesuatu  hal  haruslah praktis  dan  ekonomis,  terutama  dalam  hal sistem  bayaran  dan  transaksi,  disitulah perkembangan teknologi informasi masuk.
Bank sebagai salah satu lembaga (badan hukum) yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan meynalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2
Dan  juga  sebagai  penyedia  transaksi  dan pembayaran keuangan dituntut untuk meningkatkan  fungsi  dan  perannya  sebagai penyedia  transaksi  agar  terus  mendukung
1 H. Ahmad M.Ramli, CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung. Rafika Aditama 2010) hal.1
2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
keinginan  masyarakat  seperti  di  atas  tadi, pelayanan perbankan yang diperlukan semakin instan dan bisa di lakukan dimana saja. Dalam hal  tersebut  internet  atau cyber  space hadir untuk  memenuhi  keinginan  tersebut,  dimana kita  ketahui  internet  atau cyber  space merupakan  salah  satu  perkembangan  ilmu teknologi  yang  mampu  atau  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang    selalu    ingin segala  sesuatu  halnya  praktis,  ekonomis,  dan instan .
Begitu  cepatnya cyber  space yang mampu  mebuat  semua  kebutuhan  manusia ataupun  masyarakat  dapat  digapai  dengan begitu  mudah  dan instan dan  begitu  cepat. Istilah cyber space pertama kali di kembangkan atau di kemukakan oleh Willam Gibson  dalam  bukunya Neuromancer (1984). Di  indonesia  sendiri  lebih  akrab  disebut dengan  dunia  maya. Cyber  space merupakan sebuah gambaran informasi yang menggambarkan dunia realitas. 3 Cyber space menjadi  sebuah  dunia  baru  bagi  pengguna jejaringnya. Menghubungkan antar masyarakat  untuk  saling  mengeksplor  dan membagi  berbagai  aktifitas  kesehariannya yang bisa saja berbeda dengan kehidupan yang dilakukannya sehari – hari. 4
Perkembangan suatu kehidupan finansial  manusia  berkembang  mengikuti
3 Hengky Afrinata, Artikel Teknologi Cyber, Cyber Space Diakses Pada 14 February 2020 Pukul 10.44 WIB
4 Jurnal Inter Gender Komunikasi Dalam Cyber Space, Reza Safitri, Apakah Ict Dapat Menjadi Jembatan Bagi Perempuan Dan Laki – Laki Dalam
Berkomunikasi , FISIP UB 2012
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
perkembang  zaman  yang  di  pengaruhi  oleh cyber space diamana semua serba mudah dan instan,  salah  -  satunya  adalah  penggunaan kartu debit/kredit dimana kartu ini menawarkan  kemudahan  dalam  melakukan berbagai  transaksi  tanpa  harus  menggunakan uang cash dan  sangat efisien untuk  diaba kemana  pun  bahkan  dengan  jumlah  yang besar.  Perkembangan  kebutuhan  alat  bayar menggunakan  kartu  debit/kredit  ini  menjadi primadona di masyarakat. 5
Namun  kehadiran  kartu  debit/kerdit tersebut  bukan  berarti  tidak  menghadirkan masalah,  dibalik  itu  semua  terbapat  celah untuk  seseorang  untuk  melakukan  tindak kejahatan. 6 Berbagai kejahatan dapat dilakuikan  seseorang  seperti  pemalsuan, penipuan,  pencurian  data  dll  adalah  contoh kejahatan kartu debit/kredit tersebut. Fenomena Cyber  Crime atau  kejahatn  dunia maya 7 di  Indonesia  merupakan  perbincangan yang  salalu  menarik  minat  masyarakat.  Dari masyarakat  pada  umumnya  dan  masyarakat yang  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan fenomena Cyber Crime yakni aparat penegak hukum  mauapun  akademisi  hukum.  Dalam duia akademisi hukum, perbincangan bertambah  menarik  terkait  dengan  upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang – undangan tentang Cyber Crime.
5 Jurnal Model Penanggulangan Carding , Rofikah, Supanto, Sabra Slamet , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014
6 Ade Ary Sam Indradi Carding Modus Penyidikan Dan Penindakan Program Pembangunan
Carding atau  suatu  bentuk  kejahatan yang  menggunakan  kartu  debit/kredit  untuk dibelanjakan atau di ambil saldo nya ini tanpa sepengetahuan  pemiliknya  ini  merupakan salah satu dari tindakan Cyber Crime 8 . Modus kejahatan menggunakan kartu debit/kredit atau Carding ini dapat dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu debit/kredit,  bagaimna  membuat  nomor- nomor  kartu  debit/kredit  palsu,  bagaimana menggandakan  kartu  kartu  debit/kredit  yang sah,  dan  bagaimana  menggunakan  kartu debit/kredit palsu. 9 Termasuk cara-cara memperoleh  data  yang  terkait  dengan  nomor rekening.
Hal  itu  biasanya  tanpa  sepengatahuan pemegang  kartu  kredit, merchant, bank penerbit  kartu  debit/kredit  dampai  akhirnya rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Cara – cara tersebut antara lain :
a. Mencuri kartu debit/kredit
b. Menanamkan spyware  parasite atau malware
c. Seorang  petugas  toko  atau merchant menyalin tanda terima penjualan
d. Dengan  melakukan skimming ( pencurian  data  melalui  alat/  mesin pembayaran  dengan  menggesek  2x untuk merekam data nasabah
System Derenbang Kapolri (Jakarta. Pensil324 2006) hal. 1
7 Ibid., hal. 43
8 Ibid., hal 4
9 Ibid., hal 7
e. Fishing (mencuri data nasabah dengan  mengirimkan  sebuah  e-mail sebagai umpan)
Sampai  saat  ini  di  Indonesia  belum memiliki perangkat hukum yang sesuai untuk mengatur  aktivitas  manusia  di  bidang Cyber.
Tindak  pidana Carding ini  telah  berkembang pesat di Indonesia, sementara itu sistem hukum Indonesia  adanya  celah  dan  lemahnya  sistem pengawasan  serta  pengaturan  dan  penegakan hukum dalam tindak kejahatan ini.
Adapun  contoh  kasus  –  kasus  tindak pidana carding yang  telah  mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri Cirebon Tahun 2018  sebagai  berikut  :  pada  hari  Minggu tanggal  15  April  2018,  Miqdad  S,Kom  bin Abdul  Aziz  sebagai  bertindak  sendiri  atau Bersama  sama    telah  terdeteksi  oleh  Toto Casryanto  dan  Hilpi  Pattu  Syabani  yang sedang  melakukan  patroli cyber melihat pelaku sedang melakukan percakapan dengan akun Raden jarot dalam media social facebook tentang hasil perbuatan kejahatannya.
Hasil  dari  kejahatan  tersebut  kemudian di pergunakan oleh miqdad untuk berbelanja di situs jual beli barang internasional, berupa satu buah  jam  tangan  bermerk,  satu  buahn  satu  I- Phone  X,  satu  buah  handphone  google,  dan satu buah I-Phone 6S, terdakwa mendapatkan nomor  kredit  (CC)  dengan  cara Spaming , Fishing ,  dll.  Dalam  kasus  tersebut  Hakim Pengadilan  Cirebon  dalam  Putusan  Nomor 155/Pid.Sus/2018/ PN.Cbn menyatakan bahwa
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
terdakwa  telah  terbukti  secara  sah    bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja melakukan  manipulasi,  penciptaan  perubahan informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik dengan  tujuan  agar  informasi  elektronik tersebut  danggap  seolah  olah  data  yang otentik,  dan  hanya  menghukum  terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan.

## II. METODE PENELTIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  Penulis adalah penelitian hukum normatif
/kepustakaan, dimana penelitiannya berdasarkan  pada  bahan-bahan  hukum  dari literatur  terkait,  dan  dalam  pembahasannya menggunakan  dua  pendekatan  masalah  yaitu, pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah penelaahan semua  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang  dihadapi.  Sedangkan  pendekatan konseptual  ialah  pendekatan  yang  menilik mengenai pandangan-pandangan maupun Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan ( library research ) dengan melakukan penelusuran terhadapbuku-buku atau literatur- literatur  dan  dokumen-dokumen  hukum. 10
Data  sekunder,  jika  dilihat  berdasarkan kekuatan  mengikat  dapat  digolongkan  ke dalam  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan
Hukum , cet 3, (Jakarta; UI Oress, 2004), hal.18
untuk  mendapatkan  data  yang  deskriptif, penulis  menggunakan  metode  analiss  data dengan pendekatan deskriptif. 11 Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap  data  yang  berbentuk  kalimatkalimat serta fakta-fakta yang menjadi sebab munculnya suatu masalah .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor-faktor tindak pidana pencurian  dengan  modus carding dalam putusan Nomor 155/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Cbn Carding merupakan  kejahatan  yang dilakukan  terhadap  orang/perusahaan  dengan motif mengambil alih isi dari kartu kredit/debit untuk memenuhi kepentingan pribadi/ kelompok  dan  merupakan  salah  satu  tindak kejahatan Cyber  Crime .  Penyebab  utama Cyber Crime di Indonesia sebagai berikut :
1. Akses internet yang tidak terbatas
Di  zaman  sekarang  ini  internet bukanlah  hal  yang  langka  lagi,  karena semua  orang  telah  memanfaatkan  fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan  kenyamanan,  kemudahan  dalam mengakses  segala  sesuatu  tanpa  ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan  faktor  utama  bagi  sebagian oknum untuk melakukan kejahatan cybercrime dengan mudahnya.
2. Kelalaian pengguna computer
11 Ibid., hal. 32
12 Ntis Sutisna Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime Dalam Tindak Pidana
Hal  ini  salah  satu  penyebab  utama kejahatan  komputer.  Seperti  kita  ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukan semua data-data penting ke  dalam  internet.  Sehingga  memberikan kemudahan  bagi  sebagian  oknum    untuk melakukan kejahatan.
3. Keamanan Internet
Seperti  kita  ketahui  bahwa  orang- orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan  lebih  mementingkan  desain yang  dimilikinya  dengan  menyepelekan tingkat  keamanannya.  Sehingga  dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut  menjadi  celah  besar  sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. 12
4. Aparat penegak hukum
Secara umum apparat penegak hukum masih  sangat  minim  pengetahuan  dalam penguasaan  operasional  computer  dan  dan pemahama  terhadap  disiplin  yang  berbau teknologi  serta  kemampuan  melakukan penyidikan  terhadap  kasus –  kasus kejahatan Cyber  crime. Hal  tersebut memungkintkan  pelaku cyber  crime jauh lebih hebad dibandingkan dengan penegak hukum  sehingga  meningkatkan  intensitas Cyber crime di Indonesia.
5. Undang – undang
Saat  ini  Indonesia  belum  memiliki Undang  –  Undang  khusus  yang  mengatur
Pencucian Uang , Karawang 2019 Universitas Singaperbangsa Karawang
mengenai Cyber Crime walaupun sudah ada hukum  yang  berlaku  umum  dan  dapat dikenakan  bagi  para  pelaku Cyber  crime 13 seperti aturan dalam KUHP dan Undang  – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Atas Perubahan  Undang  –  Undang  Nomor  11 tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Jika dipandang dari sudut pandang yang yang lebih luas, latar belakang dari terjadinya tindak  pidana  kejahatan Carding ini  terbagi menjadi beberapa faktor:
Faktor  eksternal  adalah  merupakan faktor  –  faktor  yang  berada  diluar  individu (pelaku  kejahatan Carding ).  Faktor  eksternal ini  pada  umumnya  berpokok  pangkal  pada lingkungan, tidak berbeda jauh dengan faktor – faktor dari kejahatan Cyber Crime hanya saja ada beberapa faktor tambahan sebagai berikut:
1. Ekonomi
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena  yang  tidak  dapat  ditolak  disetiap negara.  Plato  mengemukakan  bahwa  disetiap negara  dimana  banyak  terdapat  orang  miskin dengan  secara  diam  –  diam  terdapat  banyak penjahat,  pelanggar  agama,  dan  penjahat dari bermacam – macam corak. Keadaan ekonomi yang  tidak  mengutungkan  menyebabkan
13 Adhi Dharma Aryyaguna Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle12345678 9/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%£Fseue nce%£D1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBH Z77ClsQfnoECAUQAA&usg= AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlgPYy5ca
kesenjangan  antara  harapan,  keinginan,  dan kemampuan untuk mencapainya.
2. Lemahnya  Sistem  Pengawasan  Pihak Bank
Terjadinya  tindak  pidana Carding tidak terlepas dari system pengawasan bank penerbit kartu  kredit  /  debit,  kejatan Carding menunjukan  kualitas  bank  yang  lemah  dalam pemeriksaan  dan  pengawasan  internal  dari suatu  bank.  Penyebab  utamanya  adalah lemahnya  pengawasan  internal  bank  yang  di sebabkan oleh unsur moral dimana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas  bank  dan  oknum  dari  luar  perbankan untuk melakukan tindak kejahatan Carding. 14
Faktor  internal  adalah  faktor  –  faktor yang terdapat pada individu (pelaku kejahatan Carding )  seperti  mental,  usia,  psikis,  jenis kelamin, Phisicalhandicaps, ras, dan keluarga dan  lainnya.  Tidak  banyak  literatur  yang membahas mengenai sebab – sebab terjadinya kejahatan  kartu  kredit  berdasarkan  faktor internalnya :
1. Pendidikan
Pelaku  kejahatan  kartu  kredit  pada dasarnya  memiliki  kemampuan  intelektual diatas  rata-rata,  terutama  dalam  penguasaan komputer dan hal-hal mengenai TI (Teknologi Informasi).Semakin  tinggi  tingkat  itelengensi
14 Adhi Dharma Aryyaguna Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online Makasar Universitas Hasanauddin Makasar Di Akses Pada Selasa 12 Mei 2020 Pukul 22.45 WIB http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle12345678 9/25659/SKRIPSI%2520ARYYAGUNA.pdf%£Fseue nce%£D1&ved=2ahUKEwjWr6aA17PpAhUF7HMBH Z77ClsQfnoECAUQAA&usg= AOvVaW24SWGWi0VBv6rwlgPYy5ca
seseorang,  maka  semakin  pandai  dan  lihai seseorang  dalam  melakukan  kejahatan  kartu kredit
2. Peluang
Peluang yang diperoleh pelaku kejahatan kartu  kredit  dapat  dikatakan  cukup  besar karena  pelaku  sudah  mempelajari  terlebih dahulu  berbagai  cara  untuk  melakukan kejahatan  kartu  kredit  dengan  berbagai kemungkinan, sehingga pelaku sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.
3. Percaya diri
Pelaku kejahatan kartu kredit cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi  karena  pelaku  merasa  telah  memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan  kartu  kredit  dan  meyakini  dirinya akan  mendapatkan  uang  yang  berlimpah  dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut. 15
Berdasarkan  faktor  –  faktor  penyebab tindak pidana Cybercrime dan Carding di atas, dalam  perkembangannya  kriminologi  telah menghasilkan  banyak  teori  yang  berbeda anatra  satu  dan  yang  lainnya,  hal  ini disbebakan  karena  disamping  sudut  pandang yang  berbeda  dalam  mengkaji  kejahatan juga diakrenakan  metode  ataupun  kondisi  diman
15 Muhammad  Fazli  Lubis,  Jurnal  Hukum Analisis  Putusan  Terhadap  Penegakan  Hukum  Dalam Kejahatan  Kartu  Kredit  Medan  2017  Universitas Sumatera  Utara  Medan  Diakses  Pada  Hari  Selasa  12
Mei 2020 Pukul 23.22 WIB
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/search/authors/ view?firstName=Fazli&middlenames=lastName=Lubis &affiliation=&country.html
teori itu muncul yang berbeda perbedaan teori ini  terus  akan  berkembang  pararel  dengan dengan  tingkat  dinamika  perkembangan masyarakat. 16
Penulis  berpendapat  adanya  relevansi mengenai  teori  –  teori  kriminologis  yang menyebabkan Cyber  crime dterutama  kasus tindak pidana Carding.
a. Teori Anomie
Lingkungan  yang  tidak  baik  membuat membuat  suatu  kelakuan  orang  mnejadi jahatdan  lingkungan  baik  sebaliknya. 17 Suatu cara  mempelajari  suatu  masyarakat  adalah dengan  melihat  pada  bagian  –  bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing – masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain kita melihat pada struktur  dari  suatu  masyarakat  guna  melihat bagaimana ia berfungsi. 18
Yang  menarik  perhatian  dari  konsep anomie  Durkheim  adalah  kegunaan  konsep dimaksud  lebih  lanjut  untuk  menjelaskan penyimpangan  tingkah  laku  yang  disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. 19
b. Teori Differential Association
Sutherland menemukan istilah Differential  Association untuk  menjelaskan proses  belajar  tingkah  laku  criminal  melalui
16 Abdul Wahid, dan Mohammad Labib Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung. PT Refika Aditama, 2005.) hal. 43
17 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi , (Depok. PT. Pembangunan. 2015) hal 58
18 Topo Santoso dan Eva Achjani Kriminologi (Jakarta. Rajawali Pers, 2016) hal 58
19 H.Romli Atmasasmita Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , (Bandung. Refika Aditama, 2007) hal. 35
interaksi social. 20 Teori ini berpendapat bahwa orang  belajar  melakukan  kejahatan  sebagai akibat  hubungan  dengan  nilai  dan  sikap  anti sosial, serta pola – pola tingkah laku.
Proses  belajar  ini  bisa  dilakukan dengan  berbagai  cara  baik  secara  otodidak maupun  dengan  belajar  pada  ahlinya.  Belajar secara  otodidak  dimaksudkan  belajar  dengan mempelajari  buku  –  buku  yang  berkaitan dengan bahasa pemrograman atau internet dan hal yang terkait lainnya.
3.2 Pertimbangan Hakim Atas Pencurian Dengan Modus Carding Dalam Putusan Nomor

## 155/Pid.Sus/ 2018/PN.Cbn
Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu  perkara  pada  dasarnya  berlandasakan pada  dakwaan  jaksa  penutut  umum  pada pelaku  perbuatan  tindak  pidana Carding, alat bukti  yang sah berupa syart subjektif maupun syarat  objektif, 21 sehingga  seseorang  dapat dijatuhi pidana atau disesebut putusan.
Putusan  hakim  sangat  berkaitan  dengan bagaimana  hakim  dalam  mengemukakan pendapat  atau  pertimbangannya  berdasarkan fakta  –  fakta  serta  alat  bukti  dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh
20 Topo Santoso dan Eva Achjani Op. Cit.
Hal.74
21 Muh. Arhamlatif, Skripsi Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Makasar, 2017,  Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Hal 68
22 Nurhafifah Dkk, Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang
karena itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dalam pengadilan. 22
Sehubungan  dengan  itu  demi  keadilan berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa pengadilan  negeri  Cirebon  memeriksa  dan mengadili perkara pidana Nomor
155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn dan setelah mendengar keterangan – keterangan saksi serta alat  bukti  surat  maka  diperoleh  fakta  –  fakta hukum  sebagai  pertimbangan  hakim  yaitu sebagai berikut : 23
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  didakwa  berdasarkan  surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaan dalam putusan …
- Menimbang, bahwa selanjutnya
Majelis akan mempertimbangkan apakah  berdasarkan  fakta  –  fakta tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat dinyatakan  telah  melakukan  tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang  telah  melakukan  suatu tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang tersebut  haruslah  memenuhi  seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;
Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Agustus 2015. Hal 344
23 Muh. Arhamlatif, Skripsi Analisis Putusan terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Makasar, 2017,  Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, Hal 69
- Menimbang,  bahwa  Terdakwa  oleh
Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan  alternatif  yaitu  :  Kesatu melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal
35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  atau  Kedua  melanggar Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah  diubah  dengan  UndangUndang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik atau  Ketiga  melanggar  Pasal  46  ayat (2)  Jo.  Pasal  30  ayat  (2)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana telah  diubah  dengan  UndangUndang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik atau  Keempat  melanggar  Pasal  263 KUHP;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu, untuk  membuktikan  apakah  Terdakwa dapat  dinyatakan  bersalah  ataukah sebaliknya  Terdakwa  tidak  dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan  Penuntut  Umum  disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah  satu  dari  dakwaan  Penuntut
Umum yang dianggap sesuai/mendekati  dengan  fakta  hukum yang  telah  terungkap  dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  hukum  diatas,  Majelis Hakim  akan  langsung  memilih  dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal  35  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,
penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau
Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
- Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
1. Atas dasar Setiap Orang,
- Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana  dikenal  adanya  subjek  hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian  pengertian  setiap  orang adalah sama dengan orang perorangan,  disini  yang  ditekankan setiap  orang  yang  tentu  saja  mampu mendukung  hak  dan  kewajiban  yang dalam  istilah  hukum  cakap  berbuat hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa
MIQDAD,  S.Kom  Bin  ABDUL  AZIS dalam  pemeriksaan  identitas  dan pembacaan  uraian  dakwaan  Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut
telah membenarkan  semua  identitas  dan telah  mengerti  serta  memahami  isi rangkaian  dakwaan  Penuntut  Umum yang  didakwakan  kepada  dirinya, sehingga  Majelis  Hakim  mempunyai kesamaan  pendapat  dengan  Penuntut
Umum,  sehingga  dengan  demikian Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa dalam  perkara  ini  tidak  terdapat adanya  error  in  persona  pada  diri Terdakwa,  oleh  karenanya  Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana  tersebut  diatas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. Setiap  Orang  tersebut  telah  terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
2. Atas Dasar Dengan sengaja dan tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- Menimbang,  bahwa  kata  “dengan sengaja,”  artinya  pelaku  mengetahui dan  menghendaki  perbuatan  yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan  berhubungan  dengan  motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;
- Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” artinya  bahwa  seseorang  dalam melakukan  perbuatan  tersebut  tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;
- Menimbang,  bahwa  melawan  hukum dapat  pula  diartikan  perbuatan  yang dilakukan  adalah  suatu  perbuatan yang  didasarkan  pada  niat  dari  si pelaku,  dimana  pelaku  mengetahui akan  perbuatan  yang  dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan  apabila  tetap  dilakukan  maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya  adalah  perbuatan  yang telah melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut :
-  Bertentangan  dengan  hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; - Bertentangan dengan kesusilaan; - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
- Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Informasi  Elektronik”  yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan,  foto,  electronic  data intercharge  (EDI),  surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,  kode  akses,  symbol  atau perforasi  yang  telah  diolah  yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap  informasi  elektronik  yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara  atau gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode akses,  simbol  atau  perforasi  yang memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya;
- Menimbang,  bahwa  unsur  dalam dakwaan  yang  didakwakan  kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi  perbuatan  jadi  Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua  unsurnya,  cukup  salah  satu unsur  terbukti  maka  unsur  yang dikehendaki  dalam  pasal  ini  telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang  terungkap  di  persidangan  yang diperoleh  dari  keterangan  para  saksi, surat dan petunjuk terungkap :
Bahwa  sejak  tahun  2017  terdakwa telah  melakukan  pembelian  barang
secara  online  dengan  cara-cara sebagai berikut:
-  Awalnya  Terdakwa  membuka Web  MOZZILA  atau  Gogle Chrome; -  Lalu  Terdakwa  membuka  link melalui IP Adres;
-  Kemudian  masuk/login  Web Site WHM (Web Hosting
Manager);
-  Lalu  buat  C  panel  menginput
Domain  (alamat/identitas)  Web site;
-  Terdakwa  membuat  SCAM
PAGE dengan cara mengawinkan  domain  (alamat website) dengan CPanel
menggunakan  IP  Cpanel  atau Name  Server  dan  mengupload file APPLE; -  Terdakwa  menguploud  SCAM PAGE  (hasil  kloning  dari  Web resmi Apple);
-  Mencari  mail  List  (alamat email banyak para target secara random)  dengan  menggunakan Sql  DUMPER,  lalu  menginput Dorking  (kata  kunci  mensin pencari/search engine) agar Web site tujuan secara umum dapat di injek  dengan  SQL  INJECTIONS sehingga mendapatkan data base yang berisi email list milik orang banyak (HACKING);
-  Kemudian  mengirimkan  pesan masal  (Mass  Sending)  ke  Email List  yang  telah  didapat  melalui SQL  DUMPER  berisi  notifikasi bahwa akun terkunci, yang mana kenyataanya  tidak  terkunci,  dan dalam  pesan  tersebut  disisipkan alamat Web palsu (SCAMPAGE) / (SPAMMING);
- Kemudian mencoba menginput data  untuk  masuk  kealamat  G mail yang dituju (milik sendiri); -  Menunggu  dari  hasil  inputan korban yang mengisi SCAMPAGE  masuk  kedalam email  yang  Terdakwa  sediakan dalam SCAM PAGE
(PHISHING/menipu);
-  Lalu  email  Terdakwa  yang dimasukan  dalam  SCAM  PAGE mendapat  hasil/result  dari  para korban  yang  berisi  identitas korban dan identitas detail kartu keridit korban;
-  Dari  identitas  detail  kartu kredit yang didapat dari notifikasi korban Terdakwa mendapatkan nomor kartu kredit yang  dapat  di  gunakan  sebagai alat pembayaran;
-  Bahwa  Web  yang  Terdakwa kloning  atau  manipulasi  adalah Web  resmi  Apple  dan  tanpa mendapatkan  ijin  dari  pihak Apple;
-  Bahwa  adapun  hasil  dari
perbuatan Terdakwa adalah uang  senilai  Rp.  10.000.000,00 dari  hasil  menjual  Nomor  CC milik  orang lain yang  Terdakwa belikan  untuk  Laptop  merk  MSI Type  6260C  apache  warna hitam, Terdakwa mendapatakannya  sekitar  bulan
Maret 2017, HP Goegle PIXEL 2 XL  Terdakwa  mendapatkannya sekitar  bulan  Oktober  2017,  HP Iphone X Terdakwa mendapatkannya  awal  januari 2018,  dan  Jam  tangan  merk Seven  Friday  yang  Terdakwa mendapatkannya 22 Januari
2018;
- Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan Terdakwa  tersebut  diatas  Majelis Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa perbuatan  Terdakwa  tersebut  dapat dikwalifikasikan  sebagai  perbuatan dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan agar  Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
- Menimbang,  bahwa  dengan  demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan UndangUndang  Republik  Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  “dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik  tersebut  dianggap  seolah- olah  data  yang  otentik”  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karenanya untuk dakwaan selain  dan  selebihnya  tidak  perlu dipertimbangkan  dan  diberi  penilaian hukum lagi;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat  (1)
KUHAP  terhadap  Terdakwa  harus dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  amar  putusan  ini dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan  dan  penahanan  yang dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan terhadap  diri  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193  ayat  (2)  sub  b  jo.  Pasal  197  ayat
(1)  sub  k  KUHAP,  maka  perlu diperintahkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang,  bahwa  terhadap  barang bukti  yang  diajukan  di  persidangan berupa :
1. 1 (satu) buah Handphone merk APPLE  IPHONE  X  256  GB beserta dus;
2. 1 (satu) buah Handphone merk GOOGLE  PIXEL  2  XL  beserta dus;
3. 1 (satu) buah kotak jam tangan SEVEN FRIDAY beserta Warranty card;
4. 1 (satu) buah laptop MSI GE 62 beserta dusnya;
5.  1  (satu)  buah  jam  tangan SEVEN FRIDAY SF-MI/03- CO346;
Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti ini  ditetapkan  dirampas  untuk Negara;
1.  1  (satu)  Buah  cap  Stempel  an. Sari Nurulita, SH, M.Kn;
2.  1  (satu)  buah  akun  email data.jarot@gmail.com beserta printout isi email;
3.  1  (satu)  buah  akun  email resultsemangat45@gmail.com beserta printout isi website; 4.  1  (satu)  buah  akun  facebook data.jarot@gmail.com beserta printout isi akun facebook tersebut;
5.  1  (satu)  lembar  Formulir Application  For  Delivery  of  Mail Through Agent untuk Viabox Word Logistic  LLC  per  tanggal  25 Februari  2018  an.  pengirim  Sdr. Aditya mustaqim salsabila; 6.  1  (satu)  buah  kartu  ATM  BCA dengan no. 6019 0016 8891 1688; Oleh karena barang bukti tersebut dipakai  untuk  alat  melakukan
kejahatan  maka  barang  bukti  ini ditetapkan untuk dimusnahkan; 1.  1  (satu)  buah  cap  stempel notaris an. SARI NURULITA, SH, M.Kn; 2.  1  (satu)  buah  buku,  sampul warna biru bertuliskan Guntingan Koran  Kajian  Masalah  Ekonomi, Sosial, Politik; Oleh karena barang bukti tersebut telah  diketahui  kepemilikannya maka  barang  bukti  ini  ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya  melalui  amar  putusan ini;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena
Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dapat  dipertanggungjawabkan  dalam perbuatannya, maka Terdakwa
haruslah  dipidana  setimpal  dengan perbuatannya;
- Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim telah  sependapat  tentang  perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut  Umum  serta  masa  hukuman yang  akan  dijatuhkan  kepada  diri Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa untuk
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus  melihat  ketentuan  legal  justice, memperhatikan  moral  justice  yaitu bagaimana  pidana  tersebut  secara moral  tidak  menimbulkan  gejolak sosial  serta  social  justice  yaitu memperhatikan dampak sosial
sehingga  dapat  dicapai  minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan  moral  (moral  justice),  dan keadilan sosial (social justice);
- Menimbang,  bahwa  penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana  Indonesia  bukan  semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :
1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); - 3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan  tujuan  dan  prinsip- prinsip  pemidanaan  khususnya,  maka pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan dapatlah  memenuhi  rasa  keadilan serta  manfaat  bagi  terhukum,  oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap  diri  Terdakwa  adalah  agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;
- Menimbang,  bahwa  selain  hal-hal yang  memberatkan  dan  meringankan, maka  faktor-faktor  tersebut  diatas dapat  menjadi  landasan  juga  dalam

## menjatuhkan hukuman pidana bagi diri
Terdakwa;
- Menimbang,
bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Menimbang,
bahwa untuk
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan :
-  Terdakwa  belum  pernah dihukum; -  Terdakwa  bersikap  sopan dipersidangan; -  Terdakwa  telah  mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan
dari pembayaran  biaya  perkara,  maka berdasarkan  pasal  222  ayat  (1)
KUHAP, maka terhadap biaya perkara
dalam  perkara  ini  harus  dibebankan kepada Terdakwa;
- Memperhatikan,  Pasal  51  ayat  (1)  Jo Pasal  35  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  serta  Undang  undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta  peraturan  perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1.  Menyatakan  Terdakwa  MIQDAD,  S.Kom bin  ABDUL  AZIS  tersebut  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN
SENGAJA  TANPA  HAK  MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN

## ELEKTRONIK
DENGAN TUJUAN  AGAR  INFORMASI  ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP  SEOLAH-OLAH  DATA  YANG OTENTIK”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  8 (delapan) bulan;
3.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa
dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4.  Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: -  1  (satu)  buah  Handphone  merk  APPLE IPHONE X 256 GB beserta dus;
-  1  (satu)  buah  Handphone  merk  GOOGLE PIXEL 2 XL beserta dus;
-  1  (satu)  buah  kotak  jam  tangan  SEVEN FRIDAY beserta Warranty card;
-  1  (satu)  buah  laptop  MSI  GE  62  beserta dusnya;
-  1  (satu)  buah  jam  tangan  SEVEN  FRIDAY SF-MI/03-CO346;
Dirampas untuk Negara; -  1  (satu)  Buah  Cap  Stempel  an.  SARI NURULITA, SH, M.Kn;
- 1 (satu) buah akun email data.jarot@gmail.com  beserta  printout  isi email; - 1 (satu) buah akun email resultsemangat45@gmail.com beserta printout isi website; - 1 (satu) buah akun facebook data.jarot@gmail.com  beserta  printout  isi akun facebook tersebut;
-  1  (satu)  lembar  Formulir  Application  For Delivery  of  Mail  Through  Agent  untuk VIABOX WORD LOGISTIC LLC per tanggal 25  Februari  2018  an.  pengirim  Sdr.  ADITYA MUSTAQIM SALSABILA;
24 Nurhafifah Dkk, Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang
-  1  (satu)  buah  kartu  ATM  BCA  dengan  no. 6019 0016 8891 1688
Dimusnahkan;
-  1  (satu)  buah  cap  stempel  notaris  an.  SARI NURULITA, SH, M.Kn;
Dikembalikan kepada saksi SARI NURULITA, SH, M.Kn;
-  1  (satu)  buah  buku,  sampul  warna  biru bertuliskan  GUNTINGAN  KORAN  KAJIAN MASALAH EKONOMI, SOSIAL, POLITIK; Dikembalikan kepada saksi DUDUNG;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Akan  tetapi  pendapat  dari  penulis putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam Nomor.155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keyakinan  hakim  kurang  tepat,  meskipun sebagai  mana  kita  ketahui  dalam  penyelesain perkara pidana, putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa  penuntut  umum,  akan  tetapi  putusan hakim  sangat  berkaitan  dengan  bagaimana hakim  dalam  mengemukakan  pendapat  atau pertimbangannya  berdasarkan  fakta  –  fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim  atas  suatu  perkara. 24 Pembuktian tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan perbuatan  yang  di  dakwakan,  merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. 25
Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Agustus 2015. Hal 344
25 A. Hamzah Loc. Cit. hal. 295
Akan  tetapi  hakim  dalam  memberikan putusannya  seakan  hanya  bedasarkan  surat dakwaan  yang  di  ajukan  oleh  jaksa  penuntuit umum  saja,  tidak  melakukan  penggalian hukum  lebih  dalam  berdasarkan  alat  bukti, bukti  petunjuk  dan  akibat  tindakan  terdakwa pada  korban  yang  tidak  lain  adalah  pemilik kartu kredit / debit yang secara logis telah  di rugikan secara materil karena adanya hak yang telah  di  ambil  oleh  terdakwa  dengan  cara melakukan perbuatan melawan hukum.
Dimana  hakim  memiliki  kewajiban dalam menajalankan tugasnya hakim memilik kewajiban  didalam  peradilan  /  pengadilan sebagai berikut:
Dalam undang – undang nomor 14 tahun 1970 ditegaskan:
Hakim  sebagai  penegak  dan  keadian wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai  –  niai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat. Dalam masyarrakat masih mengenal  hukum  yang  tidak  tertulis  serta berbeda dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai – nilai yang hidup di kalangan masyarakat. Ia harus  terjun  ke  tengah  –  tengah  masyarkat untuk  mengenal,  merasakan,  dan  mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat,  dengan demikian  hakim  dapat  memberikan  putusan yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarkat.
26 C.S.T Kansil dan Christine Kansil, Loc. Cit. hal. 44
Dalam mempertimbangankan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat – sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Sifat  sifat  jahat  maupun  yang  baik  dari tertuduh  wajib  di  perhatikan  hakim  daam mempertimbangkan  pidana  yang  akan  di jatuhkan. 26
Teori  yang  berkaitan  dengan  pendapat penulis  ialah  sistem  pembuktian  berdasarkan keyakinan hakim atas dasar yang logis dimana keyakinan  itu  harus  didasarkan  pada  suatu suatu conclusie yang  logis,  keyakinan  mana didasarkan  kepada  dasar  –  dasar  pembuktian disertai  dengan  suatu  kesimpulan  yang  tidak disarkan  pada  undang  –  undang  tetapi ketentuan ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan.

## IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Carding merupakan
kejahatan transnasional berdasarkan unsur- unsurnya,  Konvensi  Wina  1980  seakan membuka peran serta negara – negara lain dalam  penanggulan  kejahatan Cyber Crime terutama Carding .  Di  Indonesia sendiri pengaturan untuk menjerat pelaku kejahatan Carding belum  ada  secara spesifik mengatur tentang tindak kejahatan  ini.  Para  penegak  hukum
menggunakan  Undang  –  Undang  Nomor 11  Tahun  2018  sebagaimana  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  penerapan  tafsir  –  tafsir pada  pasal  –  pasal  KUHP.  Seperti  pasal 263  KUHP  berkaitan  dengan  pemalsuan, pasal  362  KUHP  berkaitan  dengan Pencurian,  dan  Pasal  378  KUHP  yang berkaitan dengan Penipuan. Sehingga para penegak  hukum  mengalami  kesulitan dalam  menangani  kasusu  tidak  pidana Carding itu  sendiri , hal  ini  lah  yang menjadi  salah  satu  penyebab  tingginya angka  kejahatan Carding di  Indonesia  di bandingkan  dengan  kejahatan Cyber
Crime yang lain.
2. Faktor  –  faktor  yang  menajdi  penyebab kejahatan Cyber Crime terutama 1.) Akses Internet yang tidak terbatas. 2.) Kelalaian dari  pengguna  Komputer  3)  Keamanan Internet 4.) Penegak Hukum 5.) Undang – Undang sedang kan secara khusus, factor factor yang mendorong seseorang melakukan  tindak  pidana Carding secara garis besar di bagi menjadi dua faktor, 1.
Faktor Eksternal yang tidak berbeda jauh dengan  faktor  –  faktor  yang  mendorong seseorang melakukan tindak pidana Cyber Crime hanya  saja  ada  faktor  lainnya
seperti 1.) Ekonomi, 2.) Lemahnya sistem Pengawasan  Pihak  Bank.  Sedangkan faktor  –  faktor  internal  ialah  faktor internal  yang  meliputi  1.)  Pendidikan  2.) Peluang 3.) Kepercyaan Diri .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah, Kitab  at- Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr).
Syekh  al-Islam  Abi  Yasya  Zakari  al-Anshari, Fathu  al-Wahab ,  Kitab  at-Thalaq,
(Semarang : Thoha Putra t.t).
Zainuddin  bin  Abdul  Aziz, Fathul  Mu’in . (Surabaya: Alhidayah,  t.t).
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993).
Ronny hanitijo soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

## Peraturan Perundang-Undangan;
Inpres  No  1  Tahun  1990  Tentang  Kompilasi Hukum Islam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018
Putusan :
Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.
1152/Pid.B/2020/PA-RAP;
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesi  Nomor:  184 K/AG/1995
tanggal 30 September 1996