## SIKAP DAN PEMAKNAAN PEREMPUAN MARGINAL TERHADAP POLITIK UANG: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus
Siti Malaiha Dewi STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dewimalaiha@yahoo.com

## Abstrak
Fokus  tulisan  ini  adalah  sikap  dan  pemaknaan  perempuan  marginal terhadap  praktik  politik  uang  pada  pemilu  tahun  2014  di  Kabupaten Kudus.  Ada  tiga  sikap  perempuan  marginal  terhadap  politik  uang. Pertama, bersikap menolak politik uang. Kedua, menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politiknya. Ketiga, menerima  politik  uang  tetapi  tidak  mempengaruhi  pilihan  politiknya. Sikap-sikap  tersebut  terkait  dengan  bagaimana  perempuan-perempuan tersebut mendefinisikan dan memaknai politik uang itu sendiri. Kelompok pertama memaknai politik uang sebagai suap atau dalam Islam disebut risywah. Risywah di dalam Islam hukumnya haram sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. bahwa orang yang menyuap dan menerima suap akan  masuk  neraka.  Kelompok  kedua  dan  ketiga  yaitu  mereka  yang menerima politik uang memaknai politik uang sebagai rezeki yang tidak mungkin  ditolak.  Politik  uang  juga  dimaknai  sebagai  bagi-bagi  uang yang memang harus dikeluarkan oleh seorang calon. Adapun faktor yang melatarbelakangi sikap dan pemaknaan perempuan terhadap politik uang adalah  latar  belakang  agama,  latar  belakang  pendidikan,  lingkungan tempat tinggal, independensi/relasi suami-istri, dan status sosial.
Kata Kunci: Sikap dan Pemaknaan, Perempuan Marginal, Politik Uang.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Abstract
MARGINAL WOMEN’S

## ATTITUDES
AND CONTEMPLATIONS  TOWARDS  THE  MONEY POLITICS:  A  CASE  STUDY  OF  THE  GENERAL
ELECTIONS  IN  2014  IN  KUDUS  REGENCY. The  focus of  this paper is the attitude and the contemplation of  marginal women towards money politic practices in the general election in 2014 in Kudus. There are three marginal women’s attitudes towards money politics. First, refuse  the  money  politics.  Second,  receive  the  money  politics  and  make money as a political choice determinant. Third, receive the money politics but does not affect their political options. Such attitudes are related to how the women define and interpret the money politics itself. The first group interprets the money politics as a bribe or in Islam called risywah. Risywah is in Islam is haram (forbidden). It was said by the Prophet Muhammad PBUH that people who bribe and accepting a bribe will enter the hell. The second and third groups, they are who receive the money politics define it as the unlikely declined fortune. Money politics is also defined as money dividing that must be issued by a candidate. Some factors which influenced the women’s attitude and contemplation towards money politics are religious background, educational background, place of  residence, independence/ spouses relationship, and social status.
Key words: Attitude and Meaning, Marginal Women, Money Politics.

## Pendahuluan A.
Transisi  Indonesia  menuju  demokrasi  sejak  jatuhnya Presiden  Soeharto  pada  21  Mei  1998  dari  kekuasaan  yang dipegangnya  selama  lebih  dari  30  tahun  tidak  mungkin dimundurkan.  Perubahan  Indonesia  menuju  demokrasi  jelas sangat  dramatis.  Indonesia  mengalami  liberalisasi  politik  dan demokratisasi.  Bahkan,  Indonesia  disebut-sebut  sebagai  salah satu  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia,  setelah  India  dan Amerika Serikat. 1
Afan Gaffar menyebutkan dua alasan mengapa Indonesia
1 Azyumardi  Azra  dalam  Tim  ICEE  UIN  Jakarta, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madan i (Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2008 ), hlm. ix.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
memilih  demokrasi  sebagai  bentuk  pemerintahannya. Pertama , demokrasi memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat. Kedua , demokrasi memberikan peluang kepada rakyatnya untuk  ambil  peran  dalam  diskursus  pembuatan  kebijakan publik. 2
Senada  dengan  Afan  Gaffar,  Mahfud  MD  sebagaimana dikutip oleh Tim ICCE UIN 3 mengatakan bahwa alasan dipilihnya demokrasi oleh  sebuah  negara  karena  demokrasi  sebagai  asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara.
Peran masyarakat untuk ambil bagian dalam pemerintahan
2 Afan Gaffar, Politik Indonesia Menuju Transisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. viii. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagaimana  ditulis  oleh  Rosyadi  dalam  http://www.arrosyadi.wordpress. com adalah sebagai berikut: The Public Administration Dictionary, mengatakan bahwa:  “ Public  Policy  is  strategic  use  of   reseorces  to  alleviate  national  problems  or governmental  concerns”. Secara  sederhana  dapat  diartikan  bahwa  kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Adapun Thomas R. Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. William N Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas  pemerintahan,  seperti  pertahanan keamanan,  energi,  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat, kriminalitas,  perkotaan  dan  lain-lain.  Adapun  Chaizi  Nasucha  (2004), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan  sosial  yang  harmonis.  Dari  beberapa  definisi  kebijakan  publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan: (1) keputusan atau  aksi  bersama  yang  dibuat  oleh  pemilik  wewenang  (pemerintah);  (2) berorientasi  pada  kepentingan  publik  dengan  dipertimbangkan  secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; (3) untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu;  (4)  dari  hasil  diskusi kelas  saya  menghasilkan  “kebijakan  publik  adalah  aksi  pemerintah  dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?
3 ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 108.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
diantaranya  dalam  pemilihan  umum  (pemilu).  di  Indonesia, pemilu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali, pemilu pertama kali diselenggarakan pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan yang baru saja terlaksana, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada 2014.
Masing-masing  pemilu  yang  telah  dilaksanakan  memiliki cerita dan catatan sejarahnya sendiri meskipun banyak juga yang memiliki kesamaanya, seperti Pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014 ini memiliki catatan sejarah tersendiri mengingat pemilu tersebut adalah pemilu yang demokratis dalam sejarah Bangsa Indonesia karena rakyat dapat memilih langsung melalui kertas suara yang memuat photo wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen berikut presiden dan wakil presiden. Pemilu tersebut juga dikenal dengan pemilu yang paling rumit di dunia karena adanya beberapa tahapan pemilihan yang harus dilakukan yaitu memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota barulah kemudian melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Hal yang selalu muncul dan menyertai semua pemilu yang telah  terlaksana  adalah  adanya money  politics atau  politik  uang. Politik uang didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.
Meski  praktik  politik  uang  berseliweran,  namun kenyataannya susah sekali menjerat pelakunya, baik dengan pasal pidana maupun perdata.  Padahal, dalam Undang-undang, seperti UU  Pilkada  No.  32  Pasal  117  Tahun  2004  sudah  disebutkan bahwa  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memberi  atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu
sehingga  surat  suaranya  tidak  sah,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  singkat  2  (dua)  bulan  dan/atau  denda  paling sedikit Rp satu juta rupiah (1.000.000)”. Politik uang memang ibarat jaelangkung ,  datang  tak  diundang  dan  pergi  tak  pamitan, alias tak kelihatan dan sulit dilacak. 4 Meskipun berbagai lembaga pemantau disebar, pengawas diterjunkan hingga di tingkat desa agar demokrasi berjalan bersih, namun kenyataanya mereka tak mampu membuktikan adanya kecurangan lewat money politics . Kondisi di atas diperparah lagi dengan perilaku masyarakat yang cenderung permisif dan mendukung bahkan ada juga yang menawarkan suaranya untuk dibeli. Bahkan berani mengajukan diri  menjadi  perantara  untuk  menjual  suara  orang  lain  dalam jumlah besar dengan imbalan yang besar pula. Seperti kutipan wawancara berikut: “Aku ra bakal milih nek rak ono duite, mlaku ki yo gowo bensin. Nek ora ono bensine yo males. Nek wis dadi DPR kan entue luweh akeh”. 5 (Saya tidak akan milih kalau tidak ada  uangnya.  Jalan  ya  pakai  bensin.  Kalau  jadi  DPR  mereka dapatnya juga lebih banyak).
Tanpa bermaksud menggenaralisasi sebuah kasus, kutipan di atas menunjukkan kepada kita bahwa pada sebagian masyarakat menjadikan ’uang’ sebagai stimulan datang atau tidaknya ke TPS dan ’uang’ menjadi penentu dipilih atau tidaknya calon legislatif (caleg)  ataupun  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Fakta  ini diperkuat  dengan  frustasi  yang  dialami  oleh  sejumlah  teman anggota DPR yang juga menjadi caleg dalam pemilu 2014 yang gagal  ke  kursi  dewan  karena  pada  hari  H  tidak  memberikan ’kepyuran’. Padahal selama lima tahun menjadi anggota dewan, selalu melakukan pembinaan, tiap masa reses datang mendengar dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Tetapi, hasil akhir lebih ditentukan oleh eksekusi akhir dalam bentuk money politics atau sejenis. Apakah seseorang selama lima tahun bolos di parlemen
4 Rustam  Aji,  ”Menangnya  Money  Politics”, Radar  Kudus ,  20  April
2009. 5 Perbincangan ibu berinisial KH di Desa Mejobo Kabupaten Kudus 2 April 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
atau vokalis tidak ada bedanya di mata pemilih. 6
Melihat  fakta  di  atas,  maka  tampak  demokrasi  memang memunculkan  paradoks.  Disatu  sisi  mensyaratkan  adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain  mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan  konsensus  ’tahu  sama  tahu’  di  antara  partai  satu  dengan yang lain, di antara caleg satu dengan yang lain bahkan di antara pemilih  satu  dengan  pemilih  yang  lain,  termasuk  juga  pemilih perempuan.
Pemilih  perempuan  dipilih  karena  selama  ini  suaranya jarang  didengar  padahal  di  lapangan  justru  kelompok  inilah yang  berkontribusi  lebih  besar  pada  perolehan  suara  seorang caleg  maupun  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Namun, menulis tentang perempuan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi perempuan  marginal.  Menterjemahkan  bahasa  mereka  saja sudah  menjadi  kesulitan  yang  luar  biasa,  apalagi  sampai  bisa mengungkapkan pandangan-pandangan politik mereka. Hal ini sangatlah wajar, mengingat, pertama , selama ini perempuan jarang dijadikan sumber pengetahuan, kedua , perempuan dijauhkan dari politik  formal 7 .  Kondisi  inilah  yang  justru  menjadi  tantangan bagi peneliti untuk membuktikan bahwa ‘hanya perempuan yang bisa pahami perempuan’.
Marginal disini merujuk definisi yang dibuat oleh Antonio Gramsci sebagai kelompok inferior, yaitu kelompok – kelompok dalam  masyarakat  yang  menjadi  subyek  hegemoni  kelas-kelas
6 Djoko Susilo, ”Dukungan Senilai Sebungkus Rokok”, Jawa Pos , 13
April 2009.
7 Politik di sini dilihat sebagai kegiatan how to exercise the power yang membatasi lingkup aktivitas seperti voting (pemungutan suara), lobby (lobi), campaign (kampanye), dan lainya yang sejenis. Lebih jelas lihat Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta: Kompas , 2005),  hlm.26, bukan politik yang diterjemahkan oleh gerakan feminis radikal sebagai the personal is political bahwa setiap kegiatan dimana ada relasi kekuasaan maka itu adalah politik, termasuk relasi dalam wilayah privat. Lebih jelas lihat Ani Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif  kepada Arus Utama Pemikiran Feminis (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hlm. 67.
yang  berkuasa. 8 Adapun  yang  dimaksud  perempuan  marginal dalam  tulisan  ini  adalah  pengemis  perempuan,  tukang  parkir perempuan, dan buruh rokok perempuan.
Sebenarnya,  dalam  konteks  penelitian  ilmu  sosial,  sejak tahun  1970  di  barat  telah  berkembang  penelitian  tentang perempuan  atau  yang  disebut  dengan  riset “feminist  perspective”. Metodologi  penelitian  ini  berkembang  dalam  lingkungan akademik  di  Barat  sebagai  konsekuensi  dari  rasa  tidak  puas, khususnya  di  kalangan  akademisi,  terhadap  kondisi  ilmu pengetahuan yang dinilai bersifat andosentris. Dianggap andosentris karena  ilmu  pengetahuan  pada  umumnya  menyusun  konsep atau  teori  dengan  cara  mengasumsikan  perempuan  sebagai obyek pasif, membuat perempuan “tidak kelihatan”, atau malah menjadi “misogyny” (sikap tidak menyukai perempuan). Ciri lain yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat andosentris adalah adanya kebiasaan mengadakan “overgeneralization” dengan membuat  pernyataan  yang  berlaku  bagi  kedua  jenis  kelamin, sekalipun studi yang dibahas hanya satu kelompok jenis kelamin tetapi  hasilnya  diberlakukan  bagi  keduanya. 9 Dengan  metode penelitian berperspektif perempuan bias-bias tersebut berusaha diminimalkan, sehingga terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dan tidak sexist. 10
Posisi  perempuan  dalam  penelitian  berperspektif perempuan  tidak  hanya  sekedar  diteliti  atau  sekedar  sebagai obyek  akademisi  saja,  bukan  pula  hanya  untuk  kepentingan pembuat  kebijakan,  atau  untuk  membagi  kepedulian  kepada masyarakat  tentang  nasib  perempuan.  Tetapi  lebih  dari  itu, penelitian berperspektif perempuan harus memberi manfaat dan bermaksud  untuk  membantu  memperbaiki  nasib  perempuan,
8 http://www.kunci.or.id/esai/misc/antariksa-subaltern.htm.
9 M.  Eicher, Nonsexist  Research  Methods:  a  Practical  Guide (London: Allen & Unwin, Inc., 1991), dikutip oleh Tri Marhaeni dalam Jurnal Studi Gender Palastren , Volume 2, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 3.
10 R.  Saptari  dan  B.  Holzner, Perempuan  Kerja  dan  Perubahan  Sosial (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), dikutip oleh Tri Marhaenidalam Jurnal Studi Gender Palastren , Volume 2, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 3.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
terutama  yang  disebabkan  karena  hubungan  gender  yang timpang. Kalau sekedar  menempelkan kata ‘perempuan atau wanita’ , sebenarnya kita baru bicara ‘tentang perempuan’ karena implikasi dari semua itu tidak secara langsung dirasakan oleh perempuan. Perempuan hanya menjadi obyek. Akan tetapi ketika semua hal tersebut berimplikasi langsung kepada perempuan, menyentuh kehidupan perempuan, terlebih ‘mendengar suara perempuan’ , dan mengakomodir aspirasi perempuan, maka kita sebenarnya sedang berbicara ‘sesuatu untuk perempuan’. Jadi, Penelitian dan penulisan berperspektif  perempuan  sebenarnya  adalah  penelitian  yang tidak  hanya  menganggap  bahwa  yang  layak  diteliti  dan  ilmiah hanyalah laki-laki, akan tetapi perempuan juga layak untuk diteliti dan menjadi sumber ilmu pengetahuan. 11
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  menarik  untuk dilihat bagaimana perempuan memaknai, dan mensikapi fenomena politik uang, serta faktor – faktor yang melatarbelakangi diterima atau tidaknya politik uang, baik pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2014 yang lalu.
Pembahasan B. Sikap: Arti dan Teori
1.
Untuk membaca sikap perempuan terhadap politik uang maka  terlebih  dahulu  diuraikan  dulu  mengenai  definisi  sikap itu sendiri. Menurut Drs. Saifuddin Azwar, MA, sebetulnya ada lebih dari tiga puluh macam definisi sikap ang dikemukakan oleh ahli.  Dari  kesemuanya  itu,  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga kerangka pemikiran. Pertama , kerangka pemikiran yang diwakili Louis Thurstone yang mendefinisikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi  atau  reaksi  perasaan.  Sikap  seseorang  terhadap  objek adalah  perasaan  mendukung  atau  memihak  ataupun  perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Kelompok kedua , seperti yang diungkapkan oleh Allport, sikap merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Sedangkan kelompok
11 Ibid. , hlm. 4.
ketiga , mendefinisikan sikap sebagai suatu konstelasi komponen kognitif , afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek. 12
Dari ketiga definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sikap sikap  hanya  akan  ada  artinya  bila  ditampakkan  dalam  bentuk pernyataan  perilaku  baik  lisan  maupun  perilaku  perbuatan. Bentuk  pernyataan  seseorang  sangat  tidak  pasti  dan  sangat tergantung  pada  kondisi  serta  situasi  dimana  dan  pada  waktu apa  individu  tersebut  berada.  Apabila  individu  berada  pada situasi yang betul-betul bebas dari berbagai bentuk tekanan atau hambatan yang dapat mengganggu ekspresi sikapnya, maka dapat diharapkan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang ditampakkanya akan  merupakan  ekpresi  sikap  sebenarnya. 13 Maka  untuk mendapatkan  sikap  yang  sesungguhnya  dari  perempuan  yang menjadi  informan  terhadap  politik  uang,  maka  digunakanlah situasi yang santai seperti pada saat pengajian ibu-ibu, dengan melempar topik pembicaraan tentang politik uang.
Sikap  juga  bersifat  dinamis  dan  terbuka  terhadap kemungkinan  perubahan  dikarenakan  interaksi  seseorang dengan  lingkungan  di  sekitarnya.  Namun,  karakteristik  sikap pasti ada. Hal ini ditunjukan dengan arah, intensitas, konsistensi, dan spontanitasnya. Suatu sikap mempunyai arah artinya sikap menunjukkan apakah seseorang menyetujui atau tidak menyetujui, apakah  mendukung  atau  tidak  mendukung,  apakah  memihak atau tidak memihak terhadap suatu obyek sikap. Seseorang yang mempunyai sikap mendukung terhadap suatu obyek sikap  berarti mempunyai sikap yang berarah positif terhadap obyek tersebut, seseorang  yang  tidak  memihak  atau  tidak  mendukung  sesuatu obyek sikap berarti mempunyai sikap yang arahnya negatif. 14
Sikap  terbentuk  dari  interaksi  sosial  yang  oleh  individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya
12 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukuranya (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 3.
13 Ibid. , hlm. 5.
14 Ibid. , hlm. 10.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
kontak  sosial  dan  hubungan  antar  individu.  Dalam  interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu satu dengan yang lain, individu dengan lingkungan fisik maupun psikologis  di  sekelilingnya.  Di  antara  berbagai  faktor  yang memengaruhi pembentukan sikap adalah sebagai berikut. 15

## a. Pengalaman pribadi
Sikap  timbul  dari  pengalaman  dan  merupakan  hasil  belajar individu. Karena apa yang telah atau sedang dialami seseorang akan  ikut  membentuk  tanggapan  dan  mempengaruhi penghayatan  terhadap  objek  sikap,  dan  tanggapan  tersebut akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.

## b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar kita adalah salah satu komponen penting yang  dapat  mempengaruhi  sikap  kita.  Orang  lain  tersebut antara  lain  orang  yang  kita  harapkan  persetujuannya,  orang yang tidak ingin kita kecewakan, atau orang orang yang berarti khusus bagi kita. Di antara orang yang dianggap penting bagi diri  individu  adalah  orang  tua,  orang  yang  status  sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami.
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang komformis  atau  searah  dengan  sikap  orang  yang  dianggap penting.  Kecenderungan  ini  antara  lain  dimotivasi  oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Pada masa  anak-anak  dan  remaja,  orang  tua  biasanya  menjadi figur yang paling berarti bagi anak. Namun, biasanya apabila dibandingkan dengan pengaruh teman sebaya maka pengaruh sikap  orang  tua  jarang  menang.  Bahkan  ketidaksesuaian pendapat dengan orang tua biasanya dianggap sebagai bentuk independensi yang bisa dibanggakan.
Hubungan  atasan-bawahan  juga  menjadi  pengaruh  sikap seseorang. Sudah menjadi umum, sikap atasan terhadap suatu
15 Ibid. , hlm. 24.
masalah  diterima  dan  dianut  oleh  bawahan  tanpa  landasan afektif  maupun  kognitif  yang  relevan  dengan  obyek  sikap seseorang.  Kesamaan  sikap  didasari  oleh  kepercayaan  yang mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atasan selalu  dapat  berpendapat  atau  bersikap  yang  tepat  dalam segala situasi di masa lalu. Apabila terjadi kebimbangan dalam bersikap  maka  biasanya  peniruan  sikap  atasan  merupakan jalan yang dianggap terbaik. Kadang-kadang peniruan sikap atasan itu terjadi tanpa disadari oleh individu dan dibentuk oleh karisma atau oleh otoritas atasan.

## c. Pengaruh kebudayaan
Kebudayaan  di  mana  kita  hidup  dan  dibesarkan  akan mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  pembentukan  sikap. Kebudayaan  menanamkan  garis  pengarah  sikap  seseorang terhadap berbagai masalah dan kebudayaan pula yang telah mewarnai sikap masyarakat, karena kebudayaan telah memberi corak  pengalaman  individu-individu  yang  menjadi  anggota kelompok masyarakat.

## d. Media massa
Meskipun pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh interaksi individual namun dalam proses pembentukan sikap dan perubahannya, peranan media massa tidak kecil artinya. Dengan adanya informasi baru yang disampaikan oleh media massa mengenai suatu hal dapat memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Pesan- pesan  sugestif  yang  dibawa  oleh  informasi  tersebut,    bila cukup kuat akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

## e. Pengaruh emosional
Terkadang  suatu  bentuk  sikap  merupakan  pernyataan yang  didasari  oleh  emosi  yang  berfungsi  sebagai  semacam penyaluran  frustasi  atau  pengalihan  bentuk  mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Contoh bentuk sikap yang didasari emosi adalah prasangka. Prasangka merupakan bentuk sikap negatif yang didasari oleh kelainan kepribadian pada orang yang frustasi.

## f.  Lembaga pendidikan dan lembaga agama
Lembaga pendidikan dan lembaga agama merupakan suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan  keduanya  meletakkan  dasar  pengertian  dan konsep moral dalam diri individu. Dalam hal ini ajaran yang diperoleh  dalam  lembaga  pendidikan  dan  lembaga  agama seringkali  menjadi  determinan  tunggal  yang  menentukan sikap.
Terdapat  beberapa  teori  tentang  sikap  antara  lain  adalah teori  keseimbangan  ( balance  theory )  oleh  Heyder.  Inti  teori keseimbangan adalah bahwa suatu efek negatif terhadap orang lain  cenderung  akan  berada  dalam  keadaan  seimbang  dengan afek  seseorang  terhadap  suatu  obyek  sikap  dimana  orang  lain itu  juga  mengarahkanya;  teori  kesesuaian  ( congruity  priciple )  dari Tannenbaum;  teori  disonansi  kognitif  ( cognitive  dissonance )  yang dikemukakan oleh Festinger maupun teori afektif-kognitif dari Rossenberg,  serta  beberapa  teori  lain.  Di  samping  teori-teori tersebut, kemudian dikembangkanlah Theory of  reasoned action yang relatif baru yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori ini lebih menekankan pada proses kognitif serta menganggap bahwa manusia adalah makhluk dengan daya nalar dalam memutuskan perilaku  apa  yang  akan  diambilnya,  yang  secara  sistematis memanfaatkan  informasi  yang  tersedia  di  sekitarnya. 16 Teori- teori tersebut akan digunakan sebagai guide selama penelitian ini berlangsung.
Politik Uang
2.
Definisi tentang politik uang memang sangat kabur . Masing- masing pihak mendefinisikan politik uang menurut versi mereka sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah definisi politik uang, dalam pandangan parpol, yakni suatu cara yang dengan sangat pragmatis
16 Ibid., hlm. 33.
mempengaruhi seseorang dengan uang, sehingga orang tersebut memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai tertentu pada pemilu;  Atau,  memberikan  uang  pada  seseorang  disertai  janji- janji agar mendukung caleg atau parpol tertentu. Jadi, jika seorang peserta kampanye memberikan bantuan ke rumah ibadah pada masa kampanye, tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang, kalau peserta kampanye itu memang senang membantu rumah ibadah  dan  kebetulan  dia  sedang  ibadah  bersama  umat  pada masa  kampanye,  sulit  mengategorikan  sumbangan  itu  sebagai politik uang. 17
Sebetulnya, aturan tentang pelarangan politik uang sudah diatur jelas baik dalam UU No 32/2004 Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi  pemilih.  Kemudian  Ayat  (2),  Pasangan  calon dan/atau  tim  kampanye  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD; maupun dalam Undang-undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 274 yang menyebutkan bahwa pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan  kepada  peserta  kampanye  secara  langsung  atau  pun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk  memilih  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya tidak sah, dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama  24  bulan;  Pasal  218  pada  UU  10/2008  itu  dengan  jelas dipaparkan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD dapat dilakukan bila caleg itu terbukti melakukan tindak pidana  pemilu  berupa  politik  uang  atau  pemalsuan  dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;  serta  peraturan  KPU  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD
17 Suara Pembaharuan , Minggu 14 Desember 2008.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dan DPRD. Namun, kenyataanya, politik uang dilakukan sejak calon mendaftarkan diri ke partai politik sampai masa kampanye, dalam bentuk bantuan untuk rumah ibadah, bingkisan lebaran, natal dan tahun baru, pemberian sembako untuk korban banjir, door  prize ,  atau  biaya  transportasi  warga  ke  tempat  kampanye, yang  menurut  partai  politik  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai politik uang. Memang, definisi tersebut sulit diaplikasikan, karena banyak  tafsir  atas  pasal  tersebut.  Contohnya,  dalam  undang- undang tidak dipaparkan definisi “materi lainnya”. Begitu pula pada  peraturan  KPU  tentang  kampanye  tidak  menjabarkan makna “materi lainnya” itu.
B. Herry Priyono menjelaskan istilah politik uang digunakan setidaknya pada  dua gejala. 18 Pertama, istilah itu menunjuk fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Kedua , istilah money  politics menunjuk  gejala  pembusukan  yang  dibawa  oleh kuasa  uang  dalam  menentukan  proses  pencalonan,  kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden.
Analisa  Herry  tentang  politik  uang  mengindikasikan adanya  campur  tangan  uang  dalam  proses  demokrasi.  Uang menjadi instrumen penting dalam suksesi pencalonan pemimpin. Untuk meraup suara, misalnya, uang adalah senjata utama yang diandalkan. Maka, wajar jika muncul pola pengintegrasian uang dalam politik atau yang biasa kita kenal dengan money politics .
Dalam Islam isu tentang politik uang telah mendorong umat Islam mengkaji melalui kaidah-kaidah agama. Ketua MUI Kudus KH.  Syafiq  Naschan  pada  salah  satu  seminar  tentang  pemilu mengatakan bahwa politik uang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang adil dan jujur. 19
Kajian Islam menunjukkan politik uang adalah termasuk suap ( risywah ). Suap diharamkan di dalam Islam. Nabi bersabda bahwa  orang  yang  menyuap  dan  menerima  suap  akan  masuk
18 B Herry Priyono, ”Dari ’Money Politics’ ke ’Chremocracy’”, Media Indonesia. 19 Seminar Regional ”Memangkas Korupsi dan Money Politic dalam Pemilu 2009”, di Aula DPRD Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 24 Maret 2009.

## neraka.
20 Menurut  keterangan  KH.  Syafiq  Naschan  indikator suap dalam hal ini politik uang adalah adanya penekanan tertentu ketika memberikan suatu barang. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa  orang  memberi  untuk  memperoleh  imbalan  yang melanggar syariat.
Barang  yang  diberikan  tidak  hanya  berupa  uang,  tetapi dapat  berbentuk  barang  kebutuhan  sehari-hari,  seperti  beras, gula,  minyak  goreng,  bahkan  pulsa.  Sehingga  konsepsi  politik uang  tidak  melulu  mengasumsikan  uang  sebagai  alat  untuk membelokkan  hari  nurani  konstituen,  tetapi  bisa  juga  berupa barang lain yang sesuai dengan kebutuhan konstituen.
Jika dikaitkan dengan kajian kepemimpinan Islam, politik uang dapat menghalangi terselenggaranya pemilihan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni terpilihnya pemimpin yang jujur, adil, tabligh , dan fatonah . 21 Maka, di sini politik uang mampu membelokkan  niat  konstituen  untuk  memilih  pemimpin  yang sesuai  dengan  Islam,  sehingga  melenceng  memilih  pemimpin yang bobrok moralnya, karena disuap.
Jika terjadi hal demikian, maka wajar apabila terwacanakan pengharaman politik uang. Karena politik uang menjadi musuh dari demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Dan di dalam Islam sendiri politik uang menjelma menjadi virus mematikan dalam sistem pemilihan pemimpin yang sesuai dengan konsep Islam.

## Memahami Bahasa Perempuan 3.
Apakah  perempuan  dan  laki-laki  memang  berbahasa secara berbeda? Itulah pertanyaan dalam bidang sosiolinguistik yang menarik pakar ilmu bahasa sampai sekarang. Ada pandangan yang mengemukakan bahwa perempuan dan laki-laki berbahasa secara berbeda. Sebaliknya ada juga pandangan yang tidak setuju dengan jawaban tersebut. Berikut ini dikemukakan tiga teori yang mencoba  memberikan  penjelasan  tentang  pertanyaan  di  atas,
20 Dalam lafal bahasa Arab berbunyi, “ Arrasyi wal murtasyi finnar ”.
21 Wawancara  dengan  Ketua  MUI  Kudus,  K.H.  Syafiq  Naschan,  3 Februari 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## yakni: 22

## a. Teori dominasi
Satu penjelasan yang ditawarkan oleh teori dominasi terhadap perbedaan bahasa perempuan dan laki-laki adalah berkenaan dengan kekuasaan (power). Perbedaan kekuasaan antara laki- laki  dan  perempuan  adalah  penyebab  utama  variasi  wacana yang dihasilkan.

## b. Teori perbedaan
Menurut teori ini, perempuan dan laki-laki mengembangkan gaya –gaya berbicara / bertutur yang berbeda, mereka secara sistemik  terpisah  dalam  tahap-tahap  penting  kehidupan mereka.  Perempuan  dikatakan  lebih  sering  dan  cenderung menggunakan  gaya  tutur  kooperatif,  sebaliknya  laki-laki lebih cenderung menggunakan gaya kompetitif. Pembedaan secara  gender  tersebut  berperan  secara  signifikan  terhadap marginalisasi  perempuan  tidak  hanya  pada  wilayah  publik tetapi juga pada wilayah domestik. Laki-laki menjadi makhluk yang dominan terhadap perempuan.

## c. Analisa gender
Menurut teori ini, perbedaan umur, kebangsaan, religi, kelas, orientasi seksual, latar belakang regional dan kultural membuat dua orang perempuan mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan  demikian  setiap  individu  perempuan  memiliki pandangan  yang  juga  tidak  selalu  sama  terhadap  berbagai persoalan.
Dalam  konteks  Indonesia,  pemahaman  terhadap perempuan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Cara pikir masih didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, cara pandang yang terjadi masih belum komprehensif dan menciptakan ketimpangan antargender.  Yang  masih  kurang  dilakukan  dalam  memahami perempuan  adalah  memahami  perempuan  dari  teks-teks  yang dihasilkanya. Jika kita setuju dengan sebuah klaim bahwa “bahasa
22 Anang  Santoso ,  Bahasa  Perempuan  Sebuah  Potret  Ideologi  Perjuangan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 33.
merupakan pedoman menuju realitas sosial”, maka memahami bahasa  yang  dihasilkan  perempuan  akan  semakin  memahami realitas  yang  bernama  perempuan.  Dari  pilihan  bahasa  dapat diketahui konstruk ideologi yang diperjuangkan.
Bicara  tentang  konstruks  tentu  kita  ingat  pada  Berger dan  Luckmann  dalam  bukunya The  Social  Constuction  of   Reality yang menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Proses dialektis  mempunyai  tiga  tahapan. Pertama ,  eksternalisasi, yakni  usaha  ekspresi  diri  manusia  ke  dalam  dunia,  baik  dalam kegiatan mental maupun fisik. Sesuai dengan kodratnya manusia akan  selalu  mencurahkan  diri  dimanapun  ia  berada. Kedua , obyektivikasi, yakni hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari tahapan eksternalisasi manusia. Ketiga, internalisasi, yakni proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga  subjektif  individu  dipengaruhi  oleh  struktur  dunia sosial. Dalam praksisnya ideologi mendapatkan tempat artikulasi yang sangat jelas dalam bahasa. Struktur linguistik dimanfaatkan, didayagunakan,  difungsikan  untuk  mengemukakan  ideologi secara sadar, tidak sadar, bahkan bawah sadar. 23
Sikap  dan  Pemaknaan  Perempuan  terhadap  Politik 4. Uang Uang bisa dianalogikan dengan Tuhan, demikian ungkapan George Simmel (1858 – 1918). 24 Esensi tentang Tuhan adalah keanekaragaman  dan  kontradiksi  yang  ada  di  dunia  ini  pada akhirnya  akan  mencapai  kesatuan  di  dalam-Nya.  Begitu  pula uang.  Sebabnya  adalah  uang  menjadi  ekspresi  yang  setara  dan padanan  bagi  seluruh  nilai  yang  bersifat  absolut.  Semua  yang bertentangan, paling berjarak, mendapatkan sebutan sama dan saling menjalin kontak dalam kekuatan sentral: Uang! 25
23 Ibid. , hlm. 44. 24 George  Ritzer, Teori  Sosiologi  Modern (Yogyakarta:  Bentang),  hlm.
20.
25 Triyono Lukmantoro, ”Demokrasi dalam Rezim Uang”, Jawa Pos ,
21 Maret 2009.
Mungkin saja pemikiran George Simmel mengenai uang di atas terlalu hiperbolis. Tapi, gagasan Simmel itu membenarkan perjalanan  demokrasi  yang  terjadi  di  negeri  ini.  Demokrasi berubah  sebagai  pasar  yang  riuh  dengan  transaksi  penjual- pembeli.  Elite  politik  adalah  agen  yang  membeli  suara  rakyat. Sementara itu, sebagian rakyat adalah pihak yang dengan sengaja menjual suaranya, meskipun banyak juga rakyat yang tak berdaya yang  menjual  aspirasinya.  Itulah  yang  terjadi  pada  kontestasi bernama pemilihan umum Tahun 2014.
Fenomena  itu  menunjukkan  rezim  monotesi  telah mendominasi  praktik  demokrasi.  Hubungan  elite-rakyat ditentukan berapa nilai uang yang mampu dikantongi. Interaksi politik yang terjadi makin intensif pada pemilu karena ada relasi pertukaran seperti rakyat menjual dan elite membelinya. Akhirnya, panggung yang ditampilkan adalah siapa yang mampu membeli, maka dialah yang berkuasa. Dalam rumusan yang lebih transparan, demokrasi  yang  dikontrol  rezim  uang  hanya  menyediakan dorongan ”aku membayar, maka aku ada”. Maka tidak aneh jika korupsi  menjadi  ritual  harian.  Ketelanjangan  yang  memalukan ditanggung secara bersama-sama, dan kevulgaran pidana akhirnya bisa dipermaklumkan. Sama halnya ketika rakyat, akibat terhimpit kemiskinan, lebih peduli dengan berapa banyak uang yang hendak diberikan elite politik ketimbang nasib suara mereka, maka pemilu telah mengalami disorientasi yang sistematis.
Menjadi tepat pernyataan Simmel bahwa uang merupakan instrumen yang bisa memasuki hampir seluruh interaksi sosial. Interaksi politik makin intensif pada pemilu karena didalamnya berlangsung relasi pertukaran seperti rakyat menjual suara dan elite  politik  membelinya.  Dalam  relasi  seperti  itu,  uang  tidak lagi menjadi sarana melainkan tujuan itu sendiri. Uang memiliki kekuatan sebagai sarana yang tidak terbatas, sehingga kuantitas uang menjadi kualitas yang signifikan.
Bagaimana  pandangan  dan  sikap  perempuan  terhadap politik  uang  pada  pemilu  legislatif  maupun  pemilu  presiden beserta  wakilnya  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi
pembentukan  sikap  tersebut.  Adapun  yang  dimaksud  dengan sikap  adalah  perasaan  mendukung  atau  memihak  ataupun perasaan  tidak  mendukung  terhadap  suatu  objek.  Jadi  yang dimaksud  dengan  sikap  dalam  penelitian  ini  adalah  perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung perempuan terhadap politik uang.
Sikap  dan  pemaknaan  perempuan  terhadap  politik  uang dapat  dibedakan  menjadi  tiga  kelompok.  Kelompok  pertama, bersikap  menolak  politik  uang;  Kelompok  kedua,  menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politiknya;  Kelompok ketiga, menerima politik uang tetapi tidak mempengaruhi pilihan politiknya.
Kelompok pertama dapat dilihat dari data perempuan kepala keluarga,  ibu  rumah  tangga,  dan  perempuan  guru  madrasah. Kelompok kedua dapat dilihat dari data perempuan buruh rokok, perempuan penanak nasi, dan pengemis perempuan. Sedangkan kelompok  ketiga  dapat  dilihat  dari  data  perempuan  pembuat kue, perempuan buruh tani, seorang bidan, dan tukang parkir perempuan.
Sikap-sikap di atas terkait dengan bagaimana perempuan- perempuan tersebut mendefinisikan dan memaknai politik uang itu  sendiri.  Kenapa  perempuan  kepala  keluarga,  ibu  rumah tangga,  dan  perempuan  guru  madrasah  menolak  politik  uang salah satu sebabnya adalah adanya pemahaman yang hampir sama bahwa politik uang sama dengan suap atau dalam Islam disebut risywah . Risywah di dalam Islam hukumnya haram sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang menyuap dan menerima suap akan masuk neraka. 26
Jika dikaitkan dengan kajian kepemimpinan Islam, politik uang dapat menghalangi terselenggaranya pemilihan pemimpin yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  yakni  terpilihnya  pemimpin yang jujur, adil, tabligh , dan fatonah . 27 Maka, di sini politik uang
26 Dalam lafal bahasa Arab berbunyi, “ Arrasyi wal murtasyi finnar ”.
27 Wawancara  dengan  Ketua  MUI  Kudus,  K.H.  Syafiq  Naschan,  3 Februari 2014.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
mampu membelokkan niat konstituen untuk memilih pemimpin yang  sesuai  dengan  Islam,  sehingga  melenceng  memilih pemimpin  yang  bobrok  moralnya,  karena  disuap.  Ibu  Rn  (ibu rumah tangga) bahkan mengatakan bahwa calon pemimpin yang melakukan  pembagian  uang  menandakan  pemimpin  tersebut tidak  bersih  dan  otomatis  dia  tidak  akan  memilihnya.  Lebih lanjut dia mengatakan bahwa orang yang memilih karena uang berarti orang yang bodoh. Ibu As (Perempuan Kepala Keluarga) menambahkan bahwa suap menyuap hanya akan merusak citra demokrasi.  Ibu  SM  (guru)  berpendapat  rusaknya  demokrasi diawali oleh elite politik sendiri. Dia mengatakan bahwa:
” Politik  uang  itu  bentuk  keserakahan  politisi  elit  yang sekarang  berkuasa,  atau  yang  ingin  merebut  kekuasaan. Politik uang itu kan yang mengawali politisi, untuk meraih simpati rakyat dengan jalan pintas. Cara-cara seperti itu tidaklah  etis  karena  mengajarkan  kepada  rakyat  untuk bersikap  pragmatis.  Masyarakat  lama-kelamaan  akan selalu tergoda dengan hal-hal yang sifatnya cepat dalam memperoleh  uang.  Sekarang,  kompetisi  uang  sangat mengerikan.  Pemilu  2014  ini,  saya  kira  menjadi  cermin betapa  aspirasi  rakyat  kecil  sangat  murah,  karena  dapat dibeli dengan uang cash. Karena sudah merasa membeli, ya politisi dengan enaknya bilang bahwa dia bisa berbuat apa saja menurut kepentingannya, karena sudah membayar keinginan  rakyat  lewat  uang  yang  dibagikan.  Ini  saya dengar  dari  suami  saya  yang  ngobrol  dengan  beberapa anggota  dewan.  Memang  ada  kecenderungan  lingkaran sistem  yang  sangat  tidak  sehat.  Politisi  tak  pernah  mau mengerti  aspirasi  rakyat,  mereka  hanya  ingin  berkuasa lewat  jalan  pintas  dengan  biaya  minimal.  Kalau  sudah begini, Indonesia mau diapain? Sebetulnya, politik uang itu tak sepenuhnya diinginkan oleh rakyat. Tetapi banyak tokoh politik yang justru melanggengkan praktik politik uang, dengan ucapan yang membingungkan. Misalnya ada ungkapan, ”ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya, pilih saja yang anda suka”, atau ungkapan, ”terserah siapa yang kasih uang, tapi pilihlah yang dekat dengan anda”,
ini saya kira ungkapan yang menjerumuskan alur pikiran rakyat  kecil  pada  hal  yang  keliru.  Kalau  sudah  begini, politik uang terkesan dilanggengkan. Ini yang membuat saya  prihatin.  Ikatan  antara  pemilih  dan  yang  dipilih bukan lagi soal ideologis tetapi sekedar ikatan uang. ”anda membeli saya menjual”. 28
Selain  karena  faktor  pemahaman  agama  yang  menjadi faktor determinan perempuan di atas menolak politik uang ada faktor lain yang bisa kita lihat cukup signifikan mempengaruhi penolakan tersebut, yaitu latar belakang pendidikan, lingkungan, independensi,  dan  status  sosial  mereka.  Dilihat  dari  latar belakangnya  mereka  adalah  sarjana,  kecuali  ibu  Rn  yang  lulus SMA,  tetapi  ibu  Rn  ini  hidup  di  lingkungan  perkotaan  yang identik dengan masyarakat yang rasionalitasnya tinggi sehingga meskipun Ibu Rn seorang ibu rumah tangga tetapi terlihat sekali independensinya  dan  keteguhanya  dalam  memegang  prinsip. Terbukti bahwa berkali-kali mengikuti pemilu jika tidak ada calon yang sreg maka dia hanya datang ke TPS, tetapi tidak akan memilih. Dan keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh suaminya, tetapi dilakukan dengan kesadaran dia sendiri.
Status sosial juga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap politik uang. Status adalah “A position or a place within a set of relationship among people” atau posisi seseorang dalam hubunganya dengan orang lain. Posisi ini sangat menentukan peran seseorang, karena peran adalah the behavior generally expected of  one who occupies a particular status . 29 Dan, status ibu As sebagai panitia pemilihan umum maupun Ibu SM sebagai guru juga sangat mempengaruhi sikap dan peran mereka dalam hal penolakan politik uang. Tidak mungkin  seorang  guru  yang  mengajarkan  tentang  pentingnya berperilaku jujur justru tidak jujur, dan tidak mungkin seorang panitia pemilu yang mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang
28 Hasil wawancara dengan SM.
29 Ritzer  G.  Kammeyer,  Kenneth  C.W.,  dan  Norman  R.  Yetman, Sociology Experiencing a Change Society (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1987), hlm. 80.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
jujur  justru  mengebiri  kejujuran  itu  sendiri.  Jadi  status  sosial mempengaruhi cara pandang dan sikap sesorang terhadap obyek tertentu.
Kelompok  kedua  yaitu  mereka  yang  menerima  politik uang memaknai politik uang sebagai rejeki yang tidak mungkin ditolak. Politik uang juga dimaknai sebagai bagi-bagi uang yang memang  harus  dikeluarkan  oleh  seorang  calon.  Kelompok  ini berpikir sangat praktis. Kiranya ungkapan “Ada uang maka timbul sayang”,  cukup  tepat  menggambarkan  cara  pandang  mereka. Bagi mereka siapa yang memberi uang atau sejenisnya maka akan menjadi  pilihan  politik  mereka  meskipun  calon  tersebut  tidak dikenal. Cara pandang seperti ini disebabkan oleh kondisi hidup mereka  yang  memang  pas-pasan  seperti  perempuan  penanak nasi, perempuan buruh rokok dan pengemis perempuan. Bagi mereka,  pemilu  tidak  akan  berdampak  langsung  terhadap  diri mereka, mereka harus tetap kerja kalau ingin makan, dan ketika ada uang yang dibagi-bagikan, maka itu dianggap sebagai dampak langsung pemilu.

## Simpulan
C. Mendengar suara perempuan adalah hal yang wajib ketika akan menuju sebuah perubahan karena perempuan selain secara kuantitas lebih banyak dari laki-laki, ternyata suara perempuan sungguh  luar  biasa  kalau  didengar.  Untuk  itu,  berbagai  pihak yang telibat dalam penciptaan demokrasi yang jujur dan adil di negeri ini, hendaknya juga mendengar definisi, pemahaman, dan sikap perempuan terhadap politik uang, sebab apapun strategi yang digunakan untuk memberantas politik uang akan sia-sia jika tidak berbasis pada pendapat masyarakat secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Slogan, spanduk yang ada di kecamatan dan  balai  desa  yang  bertuliskan  ”JAUHI  POLITIK  UANG!!! LAPOR  KE  PANWAS  TERDEKAT”  hanya  akan  menjadi slogan semata. Semoga bisa.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  Irwan, Sangkan  Paran  Gender ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003.
Arivia, Gadis, Filsafat Berperspektif  Feminis, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003. Arif,  Saiful,  dkk., Demokrasi:  Sejarah,  Praktik  dan  Dinamika Pemikiran , Malang: Averrous Press, 2006. Bhasin,  Kamla, Menggugat  Patriarki:  Pengantar  Tentang  Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan , Jakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996.
Fakih, Mansour, “Pengantar”, dalam Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Gaffar, Afan, Politik Indonesia Menuju Transisi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani , Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Nugroho, Kukuh B. dan Elza P. Taher, Buku Pendidikan Pemilu 2004  untuk  Pemilih  Pemula ,  Jakarta:  Yayasan  Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa, 2004.
Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, Perempuan dan Politik , Jakarta:
Gramedia  Pustaka  Utama  kerja  sama  dengan  LKAJ  dan The Asia Foundation, 2005.
Nope, C. Y.  Marselina, Jerat Kapitalisme atas Perempuan, Yogyakarta:
Resist Book, 2005.
Ritzer  George  Kammeyer,  Kenneth  C.W.,  dan  Norman  R.
Yetman, Sociology Experiencing a Change Society , Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1987.
Santoso, Anang, Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Saptari, R. dan B. Holzner, Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Sparingga,  Daniel,  ”Pemilu  2004:  Taksonomi  Tema  dan  Isu Relevan”, dalam Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan,
Yogyakarta: CSPS Books dan FES Indonesia, 2004. Soetjipto, Ani Widyani, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta:
Kompas , 2005.
Tong,  Ani  Rosemarie  Putnam, Feminist  Thought,  Pengantar Paling  Komprehensif   Kepada  Arus  Utama  Pemikiran  Feminis , Yogyakarta: Jalasutra, 1998.
Venny, Adriana, ”Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk”, dalam Jurnal  Perempuan,  No.  34:  Politik  dan  Keterwakilan Perempuan , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.