Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI
Afian Dezi Sanda Sipi 1
1 Universitas Kristen Indonesia Paulus Email: afiandezi@ukipaulus.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  pajak  perdagangan  melalui  system elektronik yang telah diterapkan di Indonesia pada masa pandemic. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  analisis  SWOT  ( strength,  weakness,  opportunites, threats )  untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  dari  kebijakan  Pajak Digital/PMSE di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kebijakan Pajak Digital/PMSE di  Indonesia  bisa  dapat  dilakukan  dengan  maksimal  dengan  tetap  memerhatikan  dan  meminimalisir ancaman dan kelemahan yang terjadi sehingga pajak digital di Indonesia dapat berhasil dengan adil dan pendapatan negara dapat meningkat di era pandemi. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 merupakan solusi optimalisasi penerimaan pajak dapat meningkat.
Kata Kunci : Pajak Perdagangan, Sistem Elektronik

## Abstract
The purpose of this study is to determine the implementation of trade taxes through an electronic system that has been implemented in Indonesia during the pandemic. This study uses a qualitative descriptive research  method  using  SWOT  (strength,  weakness,  opportunity,  threats)  analysis  to  determine  the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the Digital Tax/PMSE policy in Indonesia. The results of this study indicate that the potential of Digital Tax/PMSE policies in Indonesia can be carried out to the maximum by still paying attention to and minimizing the threats and weaknesses that occur so that digital taxes in Indonesia can succeed fairly and state income can increase in the pandemic era. The issuance of the PMK 48/03/2020 is a solution to optimize tax revenues to increase.
Keywords : Trade Tax, Electronic Systems

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia ditandai oleh beberapa hal yaitu pertama menjamurnya  startup.  Perkembangan  startup  di  Indonesia  dapat  dikatakan  cukup  pesat  dan terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, alat perdagangan elektronik maupun belanja online, misalnya Gojek, Grab, Tokopedia,Traveloka, OVO,  Bukalapak  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  tutupnya  beberapa  bisnis  perusahaan  retail multinasional seperti Eleven, Lotus, dan Debenhams (Sejati, n.d.). Beberapa perusahaan retail multinasional  di  Indonesia  mulai  berguguran  atau  menutup  usahanya  karena  perkembangan financial technology maupun perusahaan startup. Atau dengan kata lain bisnis perusahaan retail
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
multinasional ini kalah bersaing dengan financial technology maupun perusahaan startup. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep bisnis tradisional sudah mulai beralih ke konsep bisnis digital. Ketiga,  meningkatnya  belanja  online.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  digitalisasi  ekonomi memberi  dampak  makro,  salah  satunya  pada  daya  beli  masyarakat  yang  menurun  karena perputaran  ekonomi  telah  beralih  ke  ekonomi  digital  seperti  belanja  online,  pembelian produk/jasa  digital  dan  sebagainya.  Kominfo  menyatakan  bahwa  internet  banyak  digunakan untuk menjual barang dan jasa. Hal ini ditandai dengan banyaknya generasi milenial berbelanja hanya melalui startup e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Zalora dan  sebagainya  sehingga  mengakibatkan  belanja  online  semakin  meningkat.  Keempat, meningkatnya layanan distribusi digital. Steam adalah salah satu layanan distribusi digital video game yang disediakan oleh Valve. Pada saat ini, Steam telah berkembang menjadi sebuah etalase online  berbasis  web  dan  seluler  digital.  Perusahaan  Steam  menawarkan  digital rights management , server pembuat pertandingan, streaming video , dan layanan jejaring sosial. Bukan hanya  itu,  steam  juga  menyediakan  pengguna  dengan  instalasi  dan  pembaruan  game  secara otomatis, dan fitur komunitas seperti daftar teman dan grup, penyimpanan sistem cloud, dan fungsi  obrolan  suara  dalam  game  (Fictor,  2020).  Netflix  juga  merupakan  salah  satu  layanan distribusi digital yang mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga tahun 2021. Dilansir dari BBC, Rabu (20/1/2021) perusahaan penyedia jasa layanan streaming ini mengalami lonjakan jumlah pengguna yakni lebih dari 200 juta pelanggan berbayar. Penambahan jumlah pelanggan yang diikuti dengan kenaikan harga berlangganan di beberapa Negara mendongkrak pendapatan Netflix  sebesar  24%  (Fauzia,  2021).  Selain  netflix,  spotify  juga  sebagai  salah  satu  layanan streaming  musik  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat.  Berdasarkan  data  dari Indozone.ID, pengguna spotify telah mencapai 320 juta pengguna aktif setiap bulannya. Selain itu  jumlah  pengguna  yang  memiliki  akses  premium  juga  meningkat  dari 138  juta  pada  kuartal kedua menjadi 144 juta di kuartal ketiga. Tentunya hal tersebut membuat pendapatan spotify juga semakin meningkat (Indozone.ID, 2020).
Banyaknya  startup  yang  terus  bermunculan  tak  luput  dari  dukungan  dan  besarnya potensi  pengguna  internet  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  hasil
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
penelitian Hootsuite dan We Are Sosial yang diunggah Founder Drone Empirit Ismail Fahmi, Senin (15/2/2021), dari total keseluruhan masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta orang, persentase pengguna internet mencapai 73,7%. Sementara untuk jumlah pengguna internet dari pengguna smartphone,  mencapai 345,3  juta  orang  yang menggunakan perangkat  tersebut.  Dengan  kata lain angka ini ini mencakup hingga 125,6% dari total keseluruhan populasi (Prastya, 2021).
Pada  Era  Pandemi  saat  ini,  pemerintah  sangat  gencar  untuk  memungut  pajak  guna menaikkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan negara diberbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertambangan, penerbangan, dan lain-lain. Masyarakat pun banyak yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat perusahaan tidak sanggup menggaji  mereka. Akibatnya  pemerintah  juga  harus  memberikan  bantuan,  berupa  dana  dan  sembako  kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Era Pandemi juga membuat masyarakat harus bekerja dan melakukan segala aktivitas mereka  di  rumah  saja.  Aktivitas  yang  biasa  mereka  lakukan  secara  offline,  sekarang  harus dilakukan  secara  online.  Kemajuan  teknologi  di  era  pandemi  membuat  segala  hal  yang dilaksanakan secara digital menjadi mudah, seperti menonton film dan video, membeli barang, membaca buku, dan lain-lain.
Salah  satu  pajak  yang  efektif  untuk  dipungut  oleh  pemerintah  saat  era  pandemi  ini adalah Pajak Digital/PMSE (Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Pajak Digital sendiri bukanlah hal yang baru bagi berbagai negara, seperti Australia yang telah menarik Pajak Digital sejak  2017,  Uni  Eropa  sejak  2015,  dan  Jepang  2014.  Indonesia  termasuk  negara  yang  lambat dalam  memungut  Pajak  Digital.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  landasan  hukum  pajak  di Indonesia mengenai Pajak Digital, seperti PPh bagi perusahaan yang berbasis di luar negeri atau tidak  memiliki  BUT  (Bentuk  Usaha  Tetap)  di  Indonesia,  PPN  terkendala  dengan  konsep destination  principle ,  dan  masih  menunggu  konsesus  global  yang  diumumkan  oleh The Organization for Economic Co-opration and Development (OECD). Negara yang telah menerapkan pajak digital, saat ini memengut jenis pajak PPh, PPN, dan DST.
Pertumbuhan  pendapatan  dari  Pajak  Digital  ini  bukan  angka  yang  sedikit,  seperti  Uni Eropa yang melaporkan EUR 3 miliar di tahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi EUR 4,5
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
miliar di tahun 2018. Kemudian Australia juga melaporkan AUD 728 juta pada dua tahun pertama, yang jauh dari target semula yaitu AUD 348 juta untuk di tahun pertama. Hal inilah yang membuat Pemerintah RI segera meresmikan Pajak Digital pada 1 Juli 2020 kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa/barang secara digital yang berbasis di luar negri dan tidak memiliki BUT.
Akan tetapi, masih banyak perusahaan digital yang tidak mau membayar Pajak Digital dengan  berbagai  alasan.  Salah  satunya  adalah  karena  perusahaan  tidak  ingin  merugi.  Dengan adanya  penelitian  ini,  penulis  akan  memastikan  kebijakan  Pajak  Digital  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Indonesia sudah tepat pada era pandemic dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi, memberikan Tax Planning yang dapat dilakukan, dan menganalisis potensi keberhasilan kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

## Pajak
Menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,SH, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pajak  adalah  iuran  atau  kontribusi  wajib  oleh  orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara serta kemakmuran seluruh rakyat.

## Jenis Transaksi di Era Ekonomi Digital
Menurut  Juswanto  dan  Simms  (2017)  ekonomi  digital  terdiri  atas  e-commerce,  iklan online, toko aplikasi, cloud computing, layanan pembayaran online, dan platform.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Berdasarkan surat edaran No.SE/62/PJ/2013 e-commerce dibagi menjadi empat macam yaitu :
a. Online Marketplace, yaitu kegiatan yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan usaha berupa toko online untuk menjual barang/jasa.
b. Classified  Ads,  yaitu  kegiatan  yang  menyediakan  tempat/waktu  untuk  memajang  iklan barang/jasa  yang  dilakukan  oleh  pengiklan  melalui  situs  yang  disediakan  oleh penyelenggara Classified Ads.
c. Daily  Deals,  mirip  dengan  online  marketplace  namun  yang  membedakan  adalah  alat pembayaran berupa voucher.
d. Online  Retail,  yaitu  kegiatan  menjual  barang/jasa  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku, http://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/ yaitu “M etode  deskriptif merupakan  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ” . Pendekatan kualitatif menurut Ridjal (Bungin, 2001:82), yaitu “M etode kualitatif bertujuan untuk menggali atau  membangun  situasi  proposisi  atau  menjelaskan  makna  dibalik  sebuah  realita ” .  Penulis menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  karena  dalam  penelitian  ini semua  data-data  yang  didapat  berasal  dari  sumber  atau  informan  yang  telah  diteliti  dan terpercaya.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder menurut  Hasan  (2002:  58)  adalah “D ata  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  orang  yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada ” . Data ini digunakan untuk mendukung
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, seminar, jurnal, dan lain sebagainya.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis SWOT ( strength, weakness, opportunites, threats ).  Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia pada Era Pandemi
Alasan  pemerintah  memungut  Pajak  Digital/PMSE  adalah berdasarkan  kajian  yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terdapat dalam naskah akademik Perpu No.1/2020, total nilai transaksi barang digital yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia mencapai Rp 104,4 triliun. Angka ini didapat dari transaksi digital, yaitu:
a. Sistem perangkat lunak dan aplikasi
b. Game , video , dan music
c. Penjualan film
d. Perangkat lunak khusus, seperti untuk perangkat mesin dan desain
e. Perangkat lunak telpon genggam
f. Hak siaran atau layanan televisi berlangganan
g. Penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT)
Kebijakan  Pajak  Digital/PMSE  di  Indonesia  diresmikan  pada  tanggal  1  Juli  2020  oleh Kementrian Keuangan. Namun pelaksanaannya diundur menjadi Agustus 2020. Pajak Digital ini memiliki 4 dasar hukum, yaitu:
a. Pertama, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang”.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
b. Kedua, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” .
c. Ketiga, Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.48  Tahun  2020  tentang  “Tata  Cara Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean  di  Dalam  Daerah  Pabean  melalui  Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital)”.
d. Keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.12 Tahun 2020 tentang “Batasan Kriteria Tertentu  Pemungut  Serta  Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  Penyetoran,  dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.
Saat  ini  Pemerintah  Indonesia  hanya  dapat  memungut  PPN  atas  Pajak  Digital. Seharusnya, pemerintah juga dapat memungut PPh (Pajak Penghasilan) badan melalui redefinisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) , PTE (Pajak Transaksi Elektronik), atau pajak tambahan lainnya . Namun hal  ini  belum  dapat  dilakukan,  karena  Indonesia  masih  menunggu  konsesus  global yang diumumkan oleh The Organization for Economic Co-opration and Development (OECD).
Setelah  adanya  landasan  hukum  mengenai  Pajak  Digital,  maka  PPN  yang  dahulu berdasarkan Physical  Presence /kehadiran  fisik  kini  diperluas  menjadi Significant  Digital Presence/ kehadiran  secara  ekonomi.  S ignificant  economic  presence ditentukan berdasarkan jumlah omzet konsolidasi grup usaha, jumlah penjualan di  Indonesia, hingga jumlah pengguna aktif di media digital.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu 1 tahun 2020 berbunyi, “Pajak Pertambahan  Nilai  yang  dikenakan  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean  sebagaimana
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dimaksud  pada  ayat  (2)  dipungut,  disetorkan,  dan  dilaporkan  oleh  pedagang  luar  negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.” . Subjek Pajak PPN untuk Pajak Digital selain ditunjuk oleh pemerintah, juga dapat mengajukan diri sebagai subjek pajak dengan  cara pelaku usaha dapat mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN atas PMSE/Pajak Digital.
Terdapat  dua  kriteria  Subjek  Pajak  PPN  atas  Pajak  Digital,  sebagaimana  telah  diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Pasal 4, yaitu:
a. Nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau
b. Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.
Subjek Pajak PPN atas Pajak Digital sampai tanggal 17 November 2020 telah terdaftar sebanyak 46 perusahaan. Hal ini disampaikan melalui Siaran Pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia.
Kewajiban Pemungut PPN ada 3 yaitu:
a. Pemungutan  PPN  :  Dipungut  sesuai    dengan  tarif  yang  telah  ditentukan  (10%)  dan membuat  bukti  PPN  yang dapat  berupa commercial  invoice , billing , order  receipt ,  atau dokumen sejenis.
b. Penyetoran  PPN  :  Disetorkan  paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak berakhir dan menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Pelaporan  PPN  :  PPN  yang  telah  dipungut  dan  disetorkan,  wajib  dilaporkan  secara triwulan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Serta DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat meminta laporan PPN yang
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dipungut secara rinci setiap 1 tahun kalender dan pelaporaan PPN dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP.
Objek Pajak PPN atas Pajak Digital/PMSE juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  48/PMK.03/2020  berbunyi , “ PPN  dikenakan  atas  pemanfaatan  BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. ” Dalam  pemungutan  PPN  atas  Pajak  Digital/PMSE  berdasarkan  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Pasal 10 ayat 1-3, yaitu:
(1) Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
(3) Pemungutan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli.
Pungutan PPN untuk Pajak Digital pada bulan September mencapai Rp97 miliar dari 6 perusahaan.  Hingga  23  Desember  2020,  Sri  Mulyani   mencatat  penerimaan  PPN  untuk  Pajak Digital  mencapai  Rp1.019,56 triliun,  atau  85,65%  dari target  Rp1.198,8 triliun.  Sungguh  angka yang  sangat  besar  dan  pajak  yang  telah  dipungut  tersebut  selanjutnya  akan  didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai macam bantuan. Hal ini sangatlah sesuai dengan teori pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Suandy, 2011), dimana pajak digunakan untuk pengeluaran umum/publik.

## Kebijakan Pajak Digital/PMSE di Luar Negri
Sebelum  Indonesia,  terdapat  beberapa  negara  yang  sudah  melakukan  pemungutan Pajak  Digital/PMSE.  Beberapa negara  tersebut  antara  lain:  Prancis,  Italia,  dan  Spanyol dengan tarif pajak 3% dengan dasar pengenaan nilai transaksi.  Kemudian, Austria, India, dan Uruguay menetapkan masing-masing tarif pajak 5%, 6%, dan 12% dari nilai transaksi. Hungaria dan Turki menetapkan tarif pajak sebesar 7,5% dari nilai transaksi. Uruguay menetapkan tarif sebesar 12% dari nilai transaksi. Inggris yang mencapai 30% atas dasar pengenaan pajak diverted profit . Serta, Australia senilai 40% dari diriverted profit .
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Setelah  Indonesia,  beberapa  negara  di  Asia  Tenggara  juga  akan  ikut  menarik  Pajak Digital/PMSE seperti Thailand. Singapura dan Malaysia pun telah lebih dulu menarik Pajak Digital sebelum Indonesia.
Negara  Australia  sendiri  telah  melaksanakan  Kebijakan  Pajak  Digital  ini  sejak  2017. Kegiatan yang dipungut Pajak Digital pada pemerintah Australia adalah streaming atau download musik,  film,  aplikasi  hingga games , e-books ,  jasa  profesional  online,  hingga  jasa  penyimpanan hingga cloud . Korea Selatan juga telah melaksanakan  kebijakan Pajak Digital tersebut. Namun, pemerintah setempat tidak menetapkan besaran pajak yang dipungut oleh para pelaku usaha digital. Akan tetapi, setiap perusahaan digital asing wajib untuk mendafatarkan diri ke otoritas perpajakan setempat mengenai pemungutan pajak. India dan Jepang juga telah melaksanakan Kebijakan Pajak Digital di tahun 2015 dan 2017.
Setiap  negara  memiliki  peraturan  Pajak  Digital  yang  berbeda-beda  dan  tarif  yang ditentukan  pun  juga  berbeda-beda.  Contohnya  Perusahaan  Airbnb  telah  berkewajiban memungut  PPN  atas  setiap  transaksi  yang  terjadi  di  negara  yang  menerapkan kebijakan electronically  supplied  services ,  seperti  Swiss,  Norwegia,  dan  Islandia.  Sebaliknya,
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
kebijakan tersebut berbeda di Kanada, yaitu kewajiban pemungutan PPN atas Pajak Digital bukan terletak pada Perusahaan Airbnb melainkan pada host atau pemilik akomodasi.

## Kendala-Kendala dari Kebijakan Pajak Digital/PMSE
Didalam suatu kebijakan, selalu ada kendala-kendala yang dihadapi termasuk kebijakan Pajak Digital/PMSE. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DJP menurut Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, antaralain:
a. Kemampuan  DJP  masih  kurang  dalam  menjaring  para  pelaku  usaha  digital  luar  negeri untuk  masuk  dalam  sistem  administrasi  pajak,  terutama  untuk  ditunjuk  sebagai pemungut dan penyetor PPN atas Pajak Digital/PMSE.
b. Kemampuan  DJP  juga  masih  kurang  dalam  memastikan  kepatuhan  pajak  para  pelaku usaha  asing  yang  sudah  ditunjuk  sebagai  pemungut  dan  penyetor  PPN  atas  Pajak Digital/PMSE.
c. DJP Masih kurang pula dalam memastikan peran kebijakan PPN atas Pajak Digital/PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPh pelaku usaha ekonomi digital.
Sementara  itu,  tingkat  kepatuhan  pelaporan  SPT  tahunan  mencapai  76,86%  sampai Desember  2020.  Angka  ini  sudah  termasuk  angka  yang  besar.  Namun  pemerintah  harus memaksimalkan  menjadi  100%  agar  semua  perusahaan  digital  yang  melakukan  transaksi  di Indonesia dapat menyetorkan dan melaporkan PPN yang mereka pungut.
Beberapa  negara  juga  memiliki  kendala  yang  kurang  lebih  sama  dengan  Indonesia. Terdapat 2 isu yang harus diperhatikan dalam pemungutan PPN atas Pajak Digital/PMSE lintas negara, antaralain:
a. Dalam  transaksi  lintas  batas  negara  ( business-to-consumer ),  apakah  pelaku  usaha  luar negeri perlu diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di suatu negara untuk  memenuhi kewajibannya berkaitan dengan PPN di negara tersebut.
b. Dalam transaksi, consumer-to-consumer ,  pembuat  kebijakan  perlu mempertimbangkan pihak  dalam  rantai  pasokan  yang  akan  diwajibkan  untuk  melakukan  pemungutan  dan pelaporan PPN.
Jika hal ini kita jabarkan melalui 4 aspek teori polya (1985), yaitu:
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Teori Polya (1985) dalam menangani Kendala Pajak Digital/PMSE
Memahami masalah Seperti  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  mengenai masalah-masalah  yang  terjadi  akibat  dari  kebijakan Pajak  Digital/PMSE,  pemerintah  harus  memahami masalah-masalah  yang  terjadi.  Mulai  dari  hubungan bisnis  yang  terdampak,  kepatuhan  para  perusahaan digital,  sampai  kemudahan  dalam  menyetorkan  dan melaporkan PPN atas Pajak Digital/PMSE. Merencanakan penyelesaian Penulis juga telah memberikan saran-saran yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi  akibat  Kebijakan  Pajak  Digital/PMSE.  Dimana pemerintah harus banyak belajar dari negara lain yang telah  lebih  dulu  melakukan  pemungutan  PPN  atas PMSE. Menyelesaikan masalah Setelah  pemerintah  merencanakan  penyelesaian masalah, selanjutnya pemerintah harus menyelesaikan masalah  tersebut  dengan  cepat  dan  tegas.  Agar pemerintah tidak mendapatkan masalah yang baru dan pajak yang telah dipungut dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat.
Melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan Setelah  melakukan  3  aspek  diatas,  selanjutnya pemerintah  melakukan  pengecekan  kembali/evaluasi terhadap  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan. Kemudian  mencari  tau  apa  yang  menjadi  kendala dalam  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan.  Setelah itu pemerintah dapat memahami, merencanakan, dan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
menyelesaikan  kembali  masalah/kendala  yang  terjadi tersebut.
Pemerintah  Indonesia  harus  banyak  belajar  dari  negara  lain  yang  telah  lebih  dulu menerapkan Pajak Digital/PMSE, seperti Australia yang telah mencapai 560 entitas dari tahun 2017-sekarang dan Italia yang mengharuskan perusahaan merilis tanda terima elektronik untuk semua  pelanggan,  mendaftar  “alamat  digital”  ke  otoritas  pajak  dan  mendapat  alamat  digital pelanggan dan pemasok. Serta pemerintah juga harus memastikan kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi akibat dari pajak digital terhadap hubungan bisnis negara Indonesia dengan negara lain.
Jadi,  semua  perlu  keseimbangan  antara  biaya  kepatuhan,  persyaratan  informasi  dan kebutuhan verifikasi kepatuhan. Serta, pemerintah perlu mengembangkan kerja sama yang kuat untuk membangun basis data Pajak Digital/PMSE dengan pemungut di luar negeri ataupun pihak ketiga yang secara langsung memfasilitasi pemanfaatan barang/jasa kena pajak tidak berwujud melalui Pajak Digital/PMSE.
Tax Planning atas Pajak Digital/PMSE
Tax Planning /perencanaan pajak menurut Lyons Susan M. dalam bukunya International Tax  Glossarry ,  “Perencanaan  pajak  adalah  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  barang  siapa  yang melakukan usaha perseorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisasikan kewajiban pajaknya”. Tujuan tax  planning sendiri  ada  4  menurut  Drs.  Chairil  Anwar  Pohan,  M.Si.,  MBA dalam  bukunya  yang  berjudul  Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis, yaitu:
a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak ( tax surprise ) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
d. Memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  benar,  efisien,  dan  efektif,  sesuai  dengan ketentuan perpajakan.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Tax Planning yang dapat dilakukan oleh subjek pajak PPN atas Pajak Digital/PMSE tidak jauh berbeda dari subjek pajak PPN yang lainnya. Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA (2013) terdapat beberapa tax planning untuk PPN, yaitu:
a. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN.
b. Memaksimalkan fasilitas di bidang PPN.
c. Sentralisasi pengenaan PPN.
d. Memaksimalkan restitusi PPN.
e. Membangun sendiri dalam kegiatan usaha.
f. PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi.
g. Penjagaan cash flow.
h. Pengendalian PPN.
i. Tanggung jawab renteng.
Jika PPh sudah dapat dipungut oleh Indonesia, maka para perusahaan digital juga harus mulai ekstra dalam tax planning . Besarnya pajak yang disetorkan perusahaan pasti banyak, jika tidak melakukan tax planning dengan benar. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan tax planning dengan  orang  yang  tepat  dan  terpercaya.  Berikut  beberapa  cara tax  planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan selain cara-cara yang disebutkan diatas:
Teori Chairil (2014) untuk Tax Planning Tidak melanggar ketentuan perpajakan Perusahaan harus meminimalisir semua
pengeluaran  dan  memanfaatkan  beberapa  syarat pajak  (PPN  dan  PPh)  dengan  tidak  melanggar ketentuan perpajakan. Misalnya, perusahaan dapat menunda penyetoran PPN dan PPh atas Pajak Digital sampai  akhir  bulan  berikutnya.  Hal  ini  dapat dilakukan untuk meminimalisir dahulu pengeluaran yang  ada  sehingga  pajak  yang  disetorkan  semakin berkurang.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Secara bisnis masuk akal ( reasonable ) Perusahaan  juga  harus  memikirkan  apakah  yang mereka lakukan masuk akal secara bisnis. Misalnya, meminimalisir  pengeluaran  dengan  wajar.  Jangan sampai para fiskus (DJP) melihat hal tersebut dengan tidak wajar secara bisnis. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai Perusahaan juga melampirkan beberapa bukti yang valid,  seperti  kontrak,  invoice,  faktur  pajak, dukungan  perjanjian  ( agreement ),  dan  perlakuan akuntansinya ( accounting treatment ). Sehingga saat pelaporan  pajak,  para  fikus  dapat  percaya  dan perusahaan dapat terbebas dari sanksi yang berlaku.

## Analisis Potensi Keberhasilan Kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia
Dalam  menganalisis  potensi  keberhasilan  Kebijakan  Pajak  Digital/PMSE  di  Indonesia, penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT. Fungsi dari Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity,  and  threat) adalah  untuk  mendapatkan  informasi  dari  analisis  situasi  dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal  (peluang  dan  ancaman)  (Ferrel  dan  Harline,  2005).  Analisis  SWOT  pada  potensi keberhasilan kebijakan pajak digital/PMSE di Indonesia adalah sebagai berikut:
Strength (Kekuatan):
a. Adanya landasan hukum yang mengatur pajak digital/PMSE di Indonesia.
b. Hampir seluruh negara menerapkan kebijakan pajak digital/PMSE dengan prinsip-prinsip yang berbeda.
c. Indonesia menggunakan prinsip s ignificant economic presence , dimana pajak ditentukan berdasarkan jumlah omzet konsolidasi grup usaha, jumlah penjualan di Indonesia, hingga jumlah pengguna aktif di media digital.
Weakness (Kelemahan):
a. Perlunya  pemanfaatan  ruang  dalam  sistem  administrasi  pajak  digital/PMSE  yang memadai di Indonesia dalam menjaring perusahaan digital luar negri.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
b. Kepatuhan  pajak  para  pelaku  usaha  asing  yang  sudah  ditunjuk  sebagai  subjek  pajak digital/PMSE masih kurang dipastikan oleh DJP Indonesia.
c. Dalam memastikan peran kebijakan Pajak Digital/PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPh pelaku usaha ekonomi digital, Indonesia juga masih kurang.
Opportunity (Kesempatan):
a. Beberapa negara telah sukses dalam menerapkan pajak digital/PMSE, seperti Australia, Prancis, Jepang, dan lain-lain.
b. Pendapatan negara dapat meningkat dengan pajak digital/PMSE ini dimaksimalkan lagi, terlebih pada era pandemi saat ini.
Threats (Ancaman):
a. Adanya ancaman hubungan bisnis dengan negara lain, akibat dari pajak digital/PMSE yang diterapkan.
b. Adanya kemungkinan perusahaan digital memanipulasi pajak yang dilaporkan, mengingat masih kurang baik sistem untuk pajak digital di Indonesia.
Tabel dibawah ini merupakan kesempatan dan ancaman dari eksternal yang dihadapi serta  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki,  berdasarkan  analisis  swot  yang  telah  dijabarkan diatas, yaitu:

## Matriks SWOT
Strategi Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Kesempatan)
Dengan  adanya  landasan  hukum yang  mengatur  mengenai  Pajak Digital/PMSE  di  Indonesia,  maka hal tersebut dapat dengan mudah terlaksana. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang kemudian akan Kemampuan DJP Indonesia dalam memanfatkaan ruang dalam sistem administrasi Pajak Digital/PMSE di Indonesia,
membuat masih banyaknya perusahaan  asing  yang  belum mendaftarkan  dirinya  sebagai subjek Pajak Digital/PMSE.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga  Indonesia  masih  perlu belajar dari negara lain yang telah lebih  dulu  menerapkan  pajak digital dan sukses. Threats (Ancaman) Dalam menerapkan Pajak Digital/PMSE,  Indonesia  harus memerhatikan  hubungan  bisnis yang  akan  terancam  dengan negara lain. Akan tetapi, Indonesia tidak perlu takut, sebab beberapa negara  juga  tetap  sukses  dengan Pajak  Digital/PMSE  meski  harus terancam dalam hubungan bisnis,
seperti Prancis. Indonesia masih memiliki kendala dalam  sistem  kepatuhan  para perusahaan digital dalam membayar  Pajak  Digital/PMSE. Sehingga masih banyak
perusahaan  digital  yang  belum menyetorkan  dan  melaporkan pajak digital yang terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Dengan adanya landasan hukum dan diperluasnya Kebijakan Pajak Digital/PMSE yang ada di  Indonesia,  maka  Indonesia  dapat  memungut  pajak  digital  dengan  mudah.  Indonesia juga harus memerhatikan kendala-kendala yang terjadi baik dari segi  biaya kepatuhan, persyaratan informasi kebutuhan verifikasi kepatuhan, dan hubungan bisnis yang terjadi. Serta Indonesia masih harus belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu menerapksan pajak digital.
b. Tax  Planning yang  dapat  dilakukan  tidak  jauh  beda  dengan tax  planning yang  biasa dilakukan. Di Indonesia sendiri, perusahaan digital hanya harus melakukan tax planning pada PPN atas Pajak Digital/PMSE.
c. Potensi kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia bisa dapat dilakukan dengan maksimal. Indonesia tetap memerhatikan dan meminimalisir ancaman dan kelemahan yang terjadi.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Sehingga  Pajak  Digital di  Indonesia  dapat  berhasil  dengan  adil dan  pendapatan  negara dapat meningkat di era pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartomo,  Giri.  2020.  RI  Kalah Start ,  Negara  Lain  Sudah  Kenakan  Pajak  Digital  pada  2015. https://economy.okezone.com/read/2020/07/02/20/2240039/ri-kalah-start-negara- lain-sudah-kenakan-pajak-digital-pada-2015 (diakses tanggal 10 Januari 2021).
Situmorang, Anggun P. 2019. Terungkap, Ini Alasan Kemenkeu Sulit Tarik Pajak Industri Digital. https://www.merdeka.com/uang/terungkap-ini-alasan-kemenkeu-sulit-tarik-pajak- industri-digital.html (diakses tanggal 10 Januari 2021).
Hafidh.  2020.  Selain  Indonesia,  Ini  Penerapan  Pajak  Digital  Global  di  Negara  Lain. https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/penerapan-pajak-digital-global/ (diakses tanggal 10 Januari 2020).
Suwardi,  Alan,  B.,  Cinthya,  S.,  Ghifri,  N.A..  (2020).  MEMAJAKI  TRANSAKSI  EKONOMI  DIGITAL: STUDI KASUS DI INDIA, PERANCIS, DAN AUSTRALIA. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. II, No.1, Hal.1-12.
Setiawan, Doni Agus. 2020. DJP Sudah Kenalkan Pajak Transaksi Elektronik ke Pelaku Usaha Asing. https://news.ddtc.co.id/djp-sudah-kenalkan-pajak-transaksi-elektronik-ke-pelaku- usaha-asing--21292?page_y=1135 (diakses tanggal 10 Januari 2020).
Wildan,  Muhammad.  2020.  Meski  PPh  dan  PTE  Belum  Dipungut,  PPN  Bisa  Jadi  Alat  Estimasi. https://news.ddtc.co.id/meski-pph-dan-pte-belum-dipungut-ppn-bisa-jadi-alat-estimasi- 25987 (diakses tanggal 10 Januari 2020).
Moh. Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta:Gajah Mada
Press.
Polya, George. 1985. How To Solve It 2nd ed . New Jersey : Princeton University Press.
Husein, Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
Heriani, Fitri Novia. 2020. Aturan Pelaksana Pajak Digital Terbit, Ini Kriteria PMSE yang Dikenai Pajak.  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5efad45622c49/aturan-pelaksana- pajak-digital-terbit--ini-kriteria-pmse-yang-dikenai-pajak/  (diakses  tanggal  11  Januari 2021).
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.48  Tahun  2020  T entang  “Tata  Cara  Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital)” .
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.12  Tahun  2020  T entang  “Batasan  Kriteria  Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Kena  Pajak  Dari  Luar  Daerah  Pabean  Di  Dalam  Daerah  Melalui  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik” .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2020.  Pemungut  PPN  PMSE  Dapat  Ditunjuk  oleh
Ditjen Pajak Maupun Mengajukan Diri. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemungut-ppn-pmse-dapat-ditunjuk- oleh-ditjen-pajak-maupun-mengajukan-diri/ (diakses tanggal 11 Januari 2021). Suparman, Raden Agus. 2020. Platform Digital Wajib Pungut PPN. https://aguspajak.com/2020/05/19/ppn-platform-
digital/#:~:text=Objek%20PPN%20Platform%20Digital&text=03%2F2020%20berbunyi%2
C%20%E2%80%9CPPN,dalam%20Daerah%20Pabean%20melalui%20PMSE
(diakses tanggal 13 Januari 2021).
DJP. 2020. PPN Impor Produk Digital. https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital (diakses tanggal 13 Januari 2021).
DJP. 2020. Siaran Pers: LAGI, DJP TUNJUK 10 PERUSAHAAN PEMUNGUT PPN PMSE. Siaran Pers No. SP-47/2020.
Santosos,  Yusuf  Imam.  2020.  Tujuh  negara  ini  sudah  pungut  pajak  digital,  bagaimana  dengan Indonesia?. https://nasional.kontan.co.id/news/tujuh-negara-ini-sudah-pungut-pajak- digital-bagaimana-dengan-indonesia?page=all (diakses tanggal 14 Januari 2021).
Fauzia, Mutia. 2020. Sebelum Indonesia, Negara-negara Ini Sudah Lebih Dulu Pungut PPN untuk Netlfix dkk. https://money.kompas.com/read/2020/07/05/193059026/sebelum- indonesia-negara-negara-ini-sudah-lebih-dulu-pungut-ppn-untuk-netlfix?page=all (diakses tanggal 14 Januari 2021).
Setiawan, Doni Agus. 2020. DJP Sebut Tren Jumlah Negara yang Menerapkan PPN PMSE Terus Bertambah. https://news.ddtc.co.id/djp-sebut-tren-jumlah-negara-yang-menerapkan- ppn-pmse-terus-bertambah-23459?page_y=1100 (diakses tanggal 14 Januari 2021).
Wibowo, Putu Bayu. 2020. PPN atas Transaksi Digital Lintas Negara. https://news.ddtc.co.id/ppn- atas-transaksi-digital-lintas-negara-20959?page_y=1800  (diakses  tanggal  14  Januari 2021).
Setiawan,  Doni  Agus.  2020.  Masih  Ada  Tantangan  Dalam  Penerapan  PPN  PMSE,  Ini  Kata  DJP. https://news.ddtc.co.id/masih-ada-tantangan-dalam-penerapan-ppn-pmse-ini-kata-djp- -23462?page_y=1400 (diakses tanggal 14 Januari 2021).
Heriani,  Fitri  Novia.  2020.  Soal  Penerapan  Pajak  Digital,  Pemerintah  Disarankan  Belajar  dari Negara Lain. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1ac25741a5b/soal- penerapan-pajak-digital--pemerintah-disarankan-belajar-dari-negara-lain/ (diakses tanggal 14 Januari 2021).
DDTCNews,  Redaksi.  2020.  DJP:  Penerapan  PPh  Transaksi  Digital  Tak  Dilarang  tapi  Ada Catatannya.  https://news.ddtc.co.id/djp-penerapan-pph-transaksi-digital-tak-dilarang- tapi-ada-catatannya-21117?page_y=1320 (diakses tanggal 14 Januari 2021).
Pohan,  Chairil  Anwar.  2013.  Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.