PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus BPRS Al-Madinah Tasikmalaya)
Rizkha Badaniah 1 Gista Rismayani 2 Email: rizkhabadaniah123@gmail.com Universitas Perjuangan Tasikmalaya 1,2
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  kepatuhan  syariah  tehadap  produk  pembiayaan murabahah  yang  ada  di  BPRS  Al-Madinah  Tasikmalaya,  dimana  penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif  yang bertujuan untuk mengetahui penerapan sharia compliance atau kesesuaian terhadap prinsip syariah yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Al-MadinahTasikmalaya.Jenispenelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pengumpulan  data, display  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  pelaksanaan pembiayaan murabahah di  BPRS  Al-Madinah  sudah  sesuai  dengan sharia  compliance berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu tidak adanya riba, maisir, gharar, haram dan terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Kata kunci: sharia compliance (fatwa DSN-MUI), dan pembiayaan murabahah .
Abstract: his  study  discusses  sharia  thinking  about  murabahah  financing  products  in  BPRS Madinah Tasikmalaya, where this research uses descriptive qualitative methods that aim to ensure sharia compliance or conformity to sharia principles based on the DSN-MUI Fatwa on murabahah financing products at BPRS Al-Madinah. Tasikmalaya.The type of research used in this research is descriptive qualitative method, the type of data used is primary data and secondary data, while the techniques used in this research are: interviews, observation and documentation. The analysis technique used in this research is data, data display and withdrawal.This research results that the implementation  of  murabahah  financing  at  BPRS  Madinah  is  in  accordance  with  sharia compliance based on the DSN-MUI fatwa, namely the absence of usury, maisir, gharar, haram and there is a Sharia Supervisory Board (DPS).
Keywords: sharia compliance (DSN-MUI fatwa), and murabaha financing

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  syariah  pada  saat  ini  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat, keberadaan bank dalam suatu Negara sangatlah dibutuhkan karena bank mempunyai peranan yang
sangat  penting  dalam  sistem  perekonomian  suatu  negara.  Di  Indonesia,  Bank  Syariah  yang pertama  kali  didirikan  pada  tahun  1992  ialah  Bank  Muamalat  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil ialah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
Salah satu sistem yang harus ada di lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan pada prinsip syariah (sharia compliance). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang  Pelaksanaan  Fungsi  Kepatuhan  Bank  Umum,  yang  dimaksud  kepatuhan  adalah  nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  Prinsip  Syariah  bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Sehingga  kepatuhan  syariah (sharia  compliance) merupakan bentuk  ketaatan  bank  syariah  dalam  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  dalam  operasionalnya. Prinsip  tersebut  harus  diterapkan  dalam  akad  yang  digunakan  terhadap  produk-produk  bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan murabahah .
Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  yang menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli. Produk pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan murabahah, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel1.1.
Tabel 1.1 Perbandingan Produk PembiayaanBank Syariah di Indonesia No. Pembiayaan Tahun 2015 2016 2017 2018 1.  Murabahah 122.118  139.575 150.352  154.852 2.  Mudharabah 15.698 16.241 18.114 16.920 3.  Musyarakah 60.816 78.511 101.585  129.653 4.  Qard 3.951 4.731 6.349 826 5.  Istishna 770 878 1.189 1.594 Sumber: Ojk.go.id (data diolah) Berdasarkan Tabel 1.1 Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) selama 4 tahun terakhir dapat  disimpulkanbahwa  pembiayaan murabahah lebih  unggul  dibandingakan  dengan pembiayaan  yang  lainnya.  Sebagaimana  dijelaskan  peneliti  terdahulu  oleh  Kaira  (2014)  bahwa pembiayaan murabahah adalah  pembiayaan  yang  paling  sering  digunakan  dan  lebih  unggul dibandingkan  produk-produk  pembiayaan  syariah  lainnya,  karena  pembiayaan murabahah memiliki risiko yang rendah, lebih aman dan proses dan prakteknya lebih mudah. Pembiayaan Murabahah tidak hanya mendominasi di Bank Umum Syariah tetapi juga di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Waluyo (2016), Hafidz, (2018), Nurbaety (2019), tentang  variabel  yang  sama  yaitu  kepatuhan  syariah (shari’a  compliance) dan  pembiayaan Murabahah dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiyaan murabahah dilembaga  keungaan  syariah  masih  belum  sesuai  dengan sharia  compliance karena  adanya
keterbatasan terutama sumber daya manusia dibank syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah masih belum maksimal. Pentingnya penelitian ini bagi masyarakat agar dapat mengetahui mekanisme  pembiayaan  pada  lembaga  keuangan  syariah  berdasarkan  prinsip  syariah  sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami implementasi dari lembaga keuangan syariah, dan bagi pihak yang bersangkutan dapat lebih meningkatkan prnsip-prinsip syariah dalam menjalankan praktek  pembiayan  pada  lembaga  keuangan  syariah.  Sehingga  penelitian  ini  mengidentifikasi penerapan sharia  compliance dalam  proses  pembiayaan Murabahah ,  ingin  mengetahui  apakah proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang studi penerapan sharia compliance dalam pembiayaan murabahah. Sehingga  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  “ Penerapan Sharia Compliance Dalam Pembiayaan Murabahah. ”

## 2. METODE PENELITIAN
Objek Penelitian ini adalah sharia compliance dan pembiayaan murabahah. sedangkan Subjek penetian ini adalah BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penerapan sharia compliance dalam pembiayaan murabahah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.  Jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dan Nasabah BPRS Al- Madinah Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu: Uji Validitas internal (credibility), Uji Validitas Internal (Credibility) merupakan uji kebenaran data, uji credibility pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dengan berbagai cara dan dari beberapa sumber. Triangulasi pada penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu:
1. Triangulasi  sumber  data  merupakan  mencari  informasi  dari  berbagai  sumber  atau  metode perolehan misalnya wawancara yang di dukung dengan bukti dokumen sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
2. Triangulasi  teori  merupakan  sebuah  rumusan  informasi    dari  hasil  akhir  penelitian  dengan membandingkan informasi yang diperoleh dengan teori agar menghasilakan keismpulan yang sifatnya tidak bias

## 3. Hasil pembahasan
1. Penerapan sharia  compliance pada  pembiayaan murabahah di  BPRS  Al-Madinah Tasikmalaya
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian marketing dan DPS  BPRS Al- Madinah Tasikmalaya bahwasanya penerapan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Madinah sebagai berikut:Menurut bagian marketing irwan Nurdiana Okta sebagai berikut:
“pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli jadi keperluan nasabah digunakan untuk apa, jika komodity lebih dari satu missal untuk pembelian bahan bangunan sehingga pihak bank memerlukan RAB terlebih dahulu. Pengumpulan persyaratan diambil oleh Account Officer kemudian diberikan kebagian analis, dan dianalisis dalam segi 5C yaitu: Carakteristic, Capasity, Credibality, Condisy, Comoditas. Setelah lulus dari 5C maka akad pembiayaan murabahah dapat berlangsung”
Pernyataan bagian marketing dipertegas oleh ketua DPS BPRS Al-Madinah H.Muhammad Aminudin menyatakan sebagai berikut:
“murabahah itu bukan rasio kalau jual beli itu misalnya ada besaran harga jual beli yang pertama tentu akidani orang yang berakad, barang yang dijual misalnya ini mobil perbankan belinya 100 jt dalam sisi agama dibolehkan  kemudian orang berdagangkan beruntung dalam segi agama dibolehkan jadi harus transparan terbuka ada pembicaraan awal ok keuntungannya jadi dua jelas  berapa dan barangnya maski diperlihatkan harus jelas”.
Pelaksanaan penerapan sharia compliance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam proses pembiayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah. Adapun tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :

## 1. Tahap pengajuan pembiayaan murabahah
Tahap  pengajuan  atau  permohonan  pembiayaan murabahah Calon  Pembeli  (nasabah) mengajukan  permohonan  pembiayaan  dengan  akad murabahah kepada  pihak  BPRS  Al- Madinah  Tasikmalaya  setelah  mengajukan  permohonan  calon nasabah melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank dan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank, setelah syarat sudah dipenuhi oleh calon nasabah, surat permohonan pembiayaan dicatat  pada  buku  administrasi  dan  menandatangani  pada  buku  tersebut.Setelah  itu  bank menganalisis syarat yang sudah dipenuhi oleh calon nasabah dan melakukan investigasi untuk dapat ditindaklanjuti apakah permohonan bisa diterima atau ditolak.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berkut :
Tabel 4.1 persyaratan pembiayaan murabahah Persyaratan Keterangan Karyawa n swasta Wirausaha
Formulir pengajuan ü ü Fotocopy E-KTP Suami/Istri ü ü Pas Foto 3 x 4 Suami/Istri masing- masing ü ü Fotocopy Kartu Keluarga (KK) ü ü Fotocopy Surat Nikah ü ü Fotocopy Rekening Listrik/Telepon/PAM/SPPT PBB ü ü Slip Gaji 3 Bulan terakhir ü Surat Keterangan Pegawai ü Surat Rekomendasi dari atasan ü Surat Keterangan Usaha ü Jaminan ü ü
Tahap pengajuan atau permohonan pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai dengan sharia compliance atau tidak berikut penjelasannya :
1. Tidak ada Riba dalam transaksi
Tahap ini calon nasabah mendatangi BPRS Al-Madinah dan calon nasabah mengisi formulir  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi.  Apabila  pihak  bank  sudah  menerima permohonan calon nasabah maka akan adanya musyawarah antara bank dan calon nasabah untuk membicarakan besarnya margin /bagi hasil yang didapatkan.Ketua DPS H. Muhammad Aminudin menjelaskan sebagai berikut:
“perbedaan bank syariah dengan bank Konvensional itu jelas pada akadnya, bank syariah itu transparan jelas seperti apa akadnya dan keuntunganyapun disepakati oleh kedua belah pihak  sedangkan bank konvensional menggunakan debitur, debitur tidak  mau  tau  kesusahan  para  nasabah,  yang  harus  nasabah  lakukan  adalah melunasinya  pada  saat  jatuh  tempo  sedangkan  bank  syariah  akan  memberikan rukhsoh atau keringanan kepada nasabah apabila terjadinya musibah yang dialami. Selain  itu  pada  saat  menabung  diperbankan  syariah  uang  nasabah  tidak  dipakai sehingga ketika nasabah ingin mengambil uang, uang masih dalam keadaan utuh sedangkan pada bank konvensional ketika kita menabung maka pada saat kita ingin mengambil uang tersebut maka aka nada pengurangan nilai atau penambahan nilai itulah yang bisa menyebabkan riba”.
2. Tidak ada gharar dalam transaksi bank
Apabila kita liat dari sisi tidak adanya unsur gharar dalam tahap permohonan. Pada saat calon nasabah mengajukan permohonan ke bank, calon nasabah melengkapi persyaratan yang di ajukan oleh bank terlebih dahulu dan pihak bank menganalisis persyaratan tersebut dan
bank menginformasi semua informasi yang harus diinformasikan kepada nasabah.Ketua DPS H. Muhammad Aminudin menjelaskan sebagai berikut:
“Gharar itu kan penipuan atau tipu menipu barang jelek dibilang baik speak/bicara awal begini tapi yah begitu apapun penipuan apapun yg disampaikan berarti tidak sesuai dengan  kenyataan”.
3. Tidak boleh objek transaksi yang dilarang dalam syariah (haram).
Pada  tahap  permohonan,  barang  atau  objek  yang  diperjual  belikan  oleh  bank  tidak mengandung unsur haram misalkan: Alkohol, sabu-sabu, judi, babi dll. Hal ini dipertegas oleh ketua  DPS  BPRS  Al-Madinah  Tasikmalaya  H.Muhammad  Aminudin  menyatakan  sebagai berikut:
“Haram sesuatu yang dalam perspektif agama dilarang oleh agama jadi keberkahan itu tidak hanya keuntngan semata.Apabila kita menjual produk yang mengandung unsur maisir maka akan merusak bank syariah itu sendiri”.
4. Tidak boleh ada ketidakadilan bagi pihak lain (dzalim).
Jika  dilihat  dari  unsur  dzalim  dalam  tahap  pengajuan  atau  permohonan  bank menginformasikan  terlebih  dahulu  semua  informasi  kepada  nasabah  dan  bank  juga memusyawarahkan margin/ bagi  hasil  untuk  pembiayaan  murabahah.  Ketua  DPS H.Muhammad Aminudin menyatakan sebagai berikut:
“Dzalim itu wayughari mahaliki  jadi makanya sejak awal mesti transparan untuk menghindari kedzaliman dan untuk bagi Ada aturan dari bank tersendiri namun juga di musyawarahkan kembali ke nasabah dan disepakati bersama”
5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Tugas DPS adalah mengawasi semua aktivitas operasional perbankan syariah agar sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  ketua  DPS  H.  Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Sejak kami di SK-kan menjadi DPS sesuai dengan yg tertuang diregulasi bagaimna tentang  tugas  dan  fungsi  peran  pokok  DPS    bagaimana  kesesuaian  syariah diperbankan syariah dan bentuk pengawasan yang dilakukan yang pertama kita ada istilah  kode  etik  tata  kelola    tata  kerja    itu  kita  1  bulan  sekali  untuk  rapat  rutin memantau progress kemudian  6 bulan sekali laporan  per-dps pusat ojk sudah diatur dalam  regulasinya  jadi  kami  tidak  bisa  melanggar  aturan  dan  untuk  melakukan pengawasan juga ada tim audit yang memeriksa setiap satu tahun maksimal 2 kali atau per 6 bulan sekali”.

## 2. Tahap pelaksanaan pembiayaan murabahah.
Pada  saat  tahap  pelaksanaan  pembiayaan murabahah ini  calon  nasabah  mengumpulkan persyaratan yang diajukan oleh bank dan memberikan lampiran berupa rencana anggaran biaya (RAB)  kepada  bagian  marketing.RAB  pada  BPRS  Al-Madinah  terbagi  menjadi  dua  bagian yaitu yang pertama RAB untuk modal kerja seperti bahan bangunan dan yang kedua yaitu untuk
pembiayaan  konsumtif  seperti  pembelian  mobil,  motor  dll.  Setelah  nasabah  mengumpulkan semua  persyaratan  termasuk  RAB,  berkas  akan  diproses  dibagian  analis  untuk  menganalisi kelaykan, kewajaran atau validasi surat permohonan dan lampiran yang diajukan oleh nasabah, apabila  telah  wajar  atau  layak  maka  berkas  akan  masuk  ke  komite  dan  ditandatangani  dan disetujui oleh direksi setalah disetuji dan ditandatangani berkas masuk ke bagian administrasi untuk melakukan penjadwalan akad murabahah.
Pada tahap pelaksanaan pembiayaan murabahah , untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan sharia compliance atau belum dapat diketahui dengan penjelasan berikut :
1. Tidak ada Gharar dalam transaksi
Pada  saat  pelaksanaan  pembiayaan murabahah, pihak  BPRS  akan  mengecek  atau menganalisis  terlebih  dahulu  keakuratan  data  calon  nasabah  dan  menginformasikan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pembiayaan murabahah .  Selain  itu  rukun  jual  beli  yang digunakan jelas sesuai dengan prinsip syariah seperti yang dikatakan oleh bagian marketing BPRS Al-Madinah (Irman Nurdiana Okta, 2020) sebagai berikut:
“rukun  jual  beli  murabahah  yaitu  adanya  pihak  yang  bertransaksi  (bank  dan nasabah), objek yang dibeli dan ijab qabul.”
Kemudian dipertegas oleh ketua DPS (H. Muhammad Aminudin, 2020) menyatakan sebagai berikut:
“Tertuang dalam akad, pengikatannya setelah betul-betul  tahapan yg dilalui, yah sesuai dengan regulasi jual beli adanya penjual, penjual inikan bank, pembeli itu nasabah dan barang yang akan di perijual belikan.”
2. Akad atau kontrak yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah
Ketika  melakukan  akad  atau  kontrak  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  akad  yang dibutuhkan.Akad  yang  dibutuhkan  dalam  akad  jual  beli  yaitu  menggunakan  akad murabahah. Akad murabahah ini merupakan akad yang sering dilakukan dan sangat diminati oleh nasabah karena biasanya akad ini membeli barang-barang konsumtuf seperti kendaraan (mobil,  motor,  dsb)  ataupun  untuk  membeli  rumah.Selain  itu  akad  atau  kontrak  juga  harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.seperti yang dikatakan oleh Irman Nurdiana Okta sebagai berikut:
“Rukun  jual  beli  murabahah  yaitu  adanya  pihak  yang  bertransaksi  (bank  dan nasabah), objek yang dibeli dan ijab qabul Untuk kendaran seperti mobil dan motor maka  BPRS  terlebih  dahulu  membeli  asset  namun  untuk  bahan  bangunan menggunakan akad wakalah bin murabahah”.
Kemudian dipertegas oleh H. Muhammad Aminudinsebagai berikut :
“kesesuaian akad-akad yang ada di bank sesuai  dengan hasil dewan nasional sesuai dengan pusat kan ada Fatwa no 4 tahun 2000. Termasuk berkaitan dengan format
akad  itu  nanti  ada  kelengkapan-kelengkapan  lain  ada  SOP  kan  acuannya  itu,  jadi kalau  ada  produk  akad  diperbankan  syariah  melanggar  atau  tidak  sesuai  karena dalam hal ini pemeriksaan ojk  berkala itu pasti ada konsekuensi.ketika melakukan akad  jelas  harus  ada  barang  yang  dibeli  yang  menjual  itu  al-madinah  dan  calon nasabah dan barang yang harus diperjualbelikan harus transparan terus sighat akad baru perjanjian dan ditangani Sesuai akad dan rukun jual beli dari fatwa MUI.”
3. Produk yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
Tahap ini yaitu Produk yang dijual belikan oleh BPRS Al-Madinah sesuai dengan syariah dan produk yang dihalalkan oleh agama. Hal ini dikatakan oleh ketua DPS Al-Madinah yaitu bapak H. Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Apapun jenis usaha yg dibolehkan agama misal bisnis jual beli yang tidak dibolehkan yaitu  narkoba,  sabu,  jual  beli  mobil  yang  bodong  itu  haram  gak  boleh  meskipun menguntungkan dalam segi agama”.

## 4. Terdapat DPS dalam kegiatan Operasional
Pada tahap ini DPS bertugas untuk memeriksa semua dokumen transaksi dan akad yang digunakan apakah sesuai dengan syariah atau tidak seperti yang dikatakan oleh ketua DPS H. Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Iyah itu kewajiban kami bahkan diBPRS itu ada produk yg harus melalui pengecekan terlebih dahulu mana yang sesuai mana yang tidak yg tidak direvisi yah sesuai lanjut bahkan  ada  terobosan-terobosan  terbaru  itu  dicek    karena  ini  syariah  jadi  harus trasparan  format akad, ijab qobul siapa dan  harussetidaknya mengenal atau tau kitab ta’lim  agar  tidak  salah  pengucapan  bismillah  pada  saat  akad  dialmadinah  sangat ketat”.
5. Kegiatan transaksi dan semua aktivitas keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah pada tahap ini bank melakukan kegiatan transaksi dan kegiatan kegiatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku hal demikian bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, kekeliruan  ataupun  kecurang  yang  terjadi.  Hal  ini  dikatakan  oleh  ketua  DPS  H.Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“yah  menggunakan  Akuntnsi  yg  terbaru  dan    menggunakan  PSAK  dan  Bagian keuangan dan jajaran direksi keuangan”.
3. Tahap Analisis pembiayaan murabahah Pada tahap analisis pembiayaan murabahah ini sangat penting untuk mengetahui apakah permohonan atau pengajuan calon nasabah diterima/layak  atau ditolak. Hal ini disampaikan oleh dari bagian marketing Irman Nurdiana Okta menjelaskan sebagai berikut:
“Untuk  proses  pengajuan  pembiayaan  murabahah  yang  pertama  yaitu  pengisian formulir,    lalu  pengumpulan  persyaratan,  pengumpulan  persyartan  yang  utama dalam proses pembiayaan murabahah  adalah RAB, karena pembiayaan murabahah
ini adalah akad jual beli jadi keperluan nasabah digunakan untuk apa, jika komoditi lebih  dari  satu  missal  untuk  pembelian  bahan  bangunan  sehingga  pihak  bank memerlukan RAB terlebih dahulu. Pengumpulan persyaratan diambil oleh Account Officer  kemudian  diberikan  kebagian  analis,  dan  dianalisis  dalam  segi  5C  yaitu: Character,  Capacity,  Capital,  Collecteral,  condition.  Setelah  lulus  dari  5C  maka akad pembiayaan murabahah dapat berlangsung.”
Pernyataan dari bagian marketing dipertegas oleh DPS bapak H.Aminullah sebagai berikut:
“calon  nasabah  atau  nasabah  datang  langsung  ke  BPRS  Al-Madinah  untuk mengajukan  permohonan,  bank  menerima  permohonan  nasabah  dan  memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah, jika kedua belah pihak menyetujui maka akan terjadi proses akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah.”
Adapun  analisis  penerapan sharia  compliance dalam  proses  pembiayaan murabahah sebagai berikut :
1. Tidak boleh ada penambahan pendapatan secara tidak sah (Riba).
Tahap analisis ini digunakan untuk menghindari adanya penambahan pendapatan secara tidak  sah (riba) ,  pada  BPRS  Al-Madinah  melakukan  dengan  cara  musyawarah  atau  bank menentukan bagi hasil dan disepakati kedua belah pihak.Hal ini seperti dikatakan oleh ketua DPS H.Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“bagi hasil di perbankan sudah punya acuannya tapi itu bisa dipermusyawarkan dan menguntungkankedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.”
Sebagaimana  penjelasan  pasal  2  undang-undang  perbankan  syariah  tentang  riba  yaitu sebagai berikut:
“Riba  yaitu  penambahan  pendaatan  secara  tidak  sah  (bathil)  antara  lain  dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan  (fadhl),  atau  dalam  transaksi  pinjam-mminjam  yang  mensyaratkan nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana  yang  diterima  melebihi  pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah)”.
2. Tidak boleh ada transaksi untung-untungan (maisir)
Tahap ini menganalisis transaksi di BPRS Al-Madinah yang tidak merugikan salah satu pihak baik pihak nasabah atau pihak banksehingga tidak adanya transaksi untung-untungan (maisir) seperti yang dikatakan oleh ketua DPS H. Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“ Maisir itu kan adu, judi, bank syariah itu tidak ada unsur maisir ngundi nasib itu semua  diharamkan  dalam  al-quran.  apapun  bentuk  akadnya  nanti  kalau  itu  ada maka itu  akan merusak bank syariah itu sendiri”.
Sebagaimana  penjelasan  pasal  2  undang-undang  perbankan  syariah  tentang  maisir  sebagai berikut:
“Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.”

## 3. Tidak boleh ada transaksi yang tidak jelas (gharar)
Tahap  analisis ini digunakan untuk melakukan uji kebenaran data dan berfungsi untuk menghindari ketidakjelasan pada saat transaksi. Untuk menghindari ketidakjelasan BPRS Al- Madinah menginformasikan seluruh informasi kepada calon nasabah.  Hal ini dikatakan oleh H. Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Gharar itu kan penipuan atau tipu menipu barang jelek dibilang baik speak awal begini tapi yah begitu apapun penipuan apapun yg disampaikan berarti tidak sesuai dengan  kenyataan”.
Sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang perbankan syariah tentang gharar sebagai berikut:
“Gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.”
4. Produk yang dibiayai harus halal / sesuai dengan syariah Pada saat melakukan analisis bank harus yakin apakah produk yang dijual belikan halal atau haram. Sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang perbankan syariah tentang haram sebagai berikut:
“Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah”
Hal ini dipertegas oleh H. Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Iyah itu kewajiban kami jadi dibprs itu ada produk yg harus melalui pengecekan terlebih dahulu mana yang sesuai mana yang tidak yg tidak direvisi yah sesuai lanjut bahkan ada terobosan-terobosan terbaru itu dicek  karna ini syariah jadi harus trasparan  format akad, ijab kobul siapa dan  harusmengenal atau tau kitab talim agar tidak salah pengucapan bismillah dial-madinah sangat ketat”.
Adapun Analisis yang digunakan untuk menentukan pembiayaan calon nasabah di teima atau tidaknya dilihat dari 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral, and condition ) yaitu sebagai berikut :
1. Character
Pada analisis chararter ini bertugas untuk mengetahui karakter atau watak dari calon nasabah.  Analisis character dilakukan  untuk  meminimalisir  penipuan  atau  ketidakjujuran calon nasabah. Seeperti yang dikatakan oleh Irman Nurdiana Okta sebagai berikut:
“character tersebut kira-kira bagaimana nah itu bisa dilihat dariIdeb Internasional debitur itu di web ojk asalnya sih system pembukuan operasi keuanganasalnya bei checking itu history nasabah apabila punya history pinjaman ke  lembaga keuangan yang lain jadi itu bisa dilihat jadi tuh untuk penilaian karakter kalau misalkan si calon  nasabah  punya  utang  atau  punya  sangkut  paut  dengan  yang  lainkan  bisa
keliatan  disitu  ada  bisa  keliatan  karakter  ada  lancar  kurang  lancar  punya  utang nanti bisa keliatan”
2. Capacity
Analisis capacity dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  calon  nasabah  dalam membayar  angsuran,  analisis  ini  dapat  dilakukan  dengan  melihat  laporan  keuangan  calon nasabah yaitu pada pendapatan dan pengeluaran dan juga untuk melihat banyaknya kewajiban yang  ditanggung.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Irman  Nurdiana  Okta  sebagai berikut: (halaman:70)
“dilihat dari Ideb Internasional debitur itu di web ojk asalnya sih  system pembukuan operasi keuangan asalnya bei checking itu history nasabah apabila punya history pinjaman ke  lembaga keuangan  yang lain”.
3. Capital
Pada tahap capital ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah memiliki asset selain  pendapatan  dari  pekerjaannya  sehingga  bank  dapat  meminimalisir  kerugian.Seperti yang dikatakan oleh Irman Nurdiana Okta sebagai berikut:
Pernyataan 1 “…sumber pengembalian nantikan disalah satu persyaratan ada atau untuk pengajuan murabahah itu sumber penghasilannya dari mana apakah dari gaji kalau misalkan seorang pegawai ataukah dari hasil usaha dari usaha  kalau dilihat dari penghasilan dari  kita sih diambil dulu  untuk keperluan kehidupan si nasabah..” Pernyataan  2 “…dari  sampingan  berapa  dicatat  dikasih  angkanya  berapa  dari sampingn tersebut kalau masih minus berarti tidak masuk, jadi kalau masih kurang di tanyakan dulu punya sampingan gak, kalau punya sebutin .”
4. Collateral
Pada  tahap  analisis collateral digunakan  untuk  melihat  nilai  jaminan  yang  akan diserahkan  kepada  bank  untuk  miminimalisir  penipuan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  dan jaminan  yang  digunakan  oleh  nasabah  tidak  boleh  lebih  ataupun  kurang  dari  harga pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh irman Nurdiana okta sebagai berikut:
“collateral agunan, nah kalau agunan misalkan 70% dari angka pasaran kendaraan tersebt kalau misalkan dia ngajuin mobil avanza kisaran  100 jutaan atau 200 jutaan avanza  itu bisa dijadikan agunan itu kan ngambil maksimal dari agunan tersebut 100 juta dari 70 % jadikan 70 juta maksimal”
5. Condition
Pada analisis condition ini berguna untuk melihat kondisi financial atau perekonomian calon nasabah sehingga bank dapat menentukan biaya angsuran sesuai dengan kondisi calon nasabah. Seperti yang dikatakan oleh irman nurdiana okta sebagai berikut:
“usaha dengan kondisi saat ini korona secara ekonomi kan turun semua sector juga berpenagruh  juga  dengan  penghasilan  makanya  untuk  sekarang  dari  kami  untuk bmkm seperti yang dihimbaukan oleh P2O untuk berhati2 untuk pembiayaan saat ini karena ekonomi lagi turun”.

## 4. Tahap Monitering dan Evaluasi pembiayaan murabahah
Tahap ini sangat penting dilakukan untuk pemantauan pada saat pasca pembiayaan, tahap ini bertujuan untuk memantau nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaan sehingga bank harus menjalin  silaturahmi  dengan  nasabah  agar  pembayaran  dapat  dipantau  oleh  bank.Jika  nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka bank harus memiliki solusi pada setiap kendala yang dialami oleh nasabah.  Seperti yang dikatakan oleh irman nurdiana okta sebagai berikut:
“bank  tidak  mengenakan  denda  bagi  nasabah  yang  menunda  pembayaran  namun bank  akan  melakukan  kunjungan  ke  nasabah  dan  menanyakan  permasalahan  yang dihadapi  oleh  nasabah,  dan  bank  juga  memberikan  opsi  ke  nasabah  untuk meringankan  pembayaran  dan  apabila  nasabah  melunasi  secara  cepat  bank memberikan potongan/diskon kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati, namun potongan tersebut tidak dijanjikan kepada nasabah pada saat akad berlangsung.”
Dipertegas oleh H.Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Iyah ada ketika ada niatan baik untuk melunasi secara cepat maka adanya keringan keringan tertentu. Dibicarakan waktu akad dan sudah diatur dlm fatwa MUI”
Selain itu pada tahap ini juga DPS mengevaluasi kegiatan operasional BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dan memeriksa dengan menanyakan kepada bank jika terjadi ketidaksesuaian pada saat monitoring dan kegiatan dilapangan maka akan dilakukan audit. Seperti yang dikatakan oleh ketua DPS H.Muhammad Aminudin sebagai berikut:
“Dalam  melakukan  pengawasan  yang  pertama  kita  kan  ada  istilah  kode  etik  tata kelola tata kerja. Satu bulan sekali untuk rapat rutin  memantau progress kemudian enam bulan sekali laporan  per-dps pusat ojk sudah diatur dalam regulasi nya jadi kami tidak bisa melanggar aturan yang ada.”
2. Pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan sharia compliance
Berdasarkan hasil dari analisis penerapan sharia compliance pada pembiayaan murabahah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya sebagai berikut:
Tabel 4.2.analisis pembiayaan murabahah berdasarkan sharia compliance
No Sharia  compliane berdasarkan  fatwa  DSN- MUI Pembiayaan Murabahah M1 M2 M3 M4 1. Tidak boleh ada penambahan pendapat secara tidak sah (Riba). ü ü 2. Tidak  boleh  ada  transaksi  untung-untungan (maisir) ü ü
3. Tidak  boleh  ada  transaksi  yang  tidak  jelas (gharar). ü ü ü 4. Tidak  boleh  objek  transaksi  yang  dilarang dalam syariah (haram) ü ü ü 5. Tidak boleh ada ketidakadilan bagi pihak lain (zalim) ü 6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) ü ü ü Sumber : Data Diolah
Keterangan :
1. M1 : pengajuan pembiayaan murabahah
2. M2 : pelaksanaan pembiayaan murabahah
3. M3 : Analisis dalam pembiayaan murabahah
4. M4 : Evaluasi atau monitoring

## 5. SIMPULAN
Penelitian yang berjudul “Penerapan sharia compliance dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan murabahah ” pada BPRS Al-Madinah Tasikmaaya. Pada pembahasan ini peneliti menyimpulkan bahwa :
1. Penerapan sharia  compliance pada  pembiayaan murabahah di  BPRS  Al-Madinah Tasikmalaya  melalui  beberapa  tahapan  yaitu:  Tahap  pertama  yaitu  tahap  pengajuan,  tahap pengajuan  merupakan  tahap  permohonan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  pada  BPRS  Al- Madinah Tasikmalaya dan pihak BPRS Al-Madinah  Tasikmalaya memberikan formulir serta persyaratan yang akan digunakan dalam pembiayaan murabahah. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan,  tahap  pelaksanaan  merupakan  tahap  dimana  nasabah  memberikan  atau menyerahkan  dokumen  atau  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  pembiayaan murabahah serta melampirkan RAB untuk dianalisis oleh pihak BPRS Al-Madinah Tasikmalaya apakah permohonan  nasabah  diterima  atau  tidak,  apabila  diterima  maka  akan  melakukan  akad pembiayaan murabahah jika permohonan ditolak maka pihak BPRS Al-Madinah Tasikmalaya akan memberikan alasan kenapa permintaan tidak diterima. Tahap ketiga yaitu tahap analisis, tahap analisis merupakan tahap dimana BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menganalisi RAB dan persyaratan yang diajukan oleh pihak nasabah, apabila dokumen yang diserahkan sudah memenuhi  persyaratan  dan  tidak  ada  permasalahan  maka  permohonan  dari  pihak  nasabah diterima dan pihak BPRS menghubungi nasabah untuk melakukan akad, apabila permohonan ditolak maka pihak nasabah memberi tahukan alasan mengapa permohonan ditolak. Tahap yang  terakhir  yaitu  tahap  monitoring  dan  Evaluasi,  tahap  ini  dilakukan  untuk  memantau nasabah  dalam  melunasi  angsuran  pembiayaan  dengan  selalu  menjaga  silaturahmi  dengan
nasabah.  Tahapan-tahapan  tersebut  sudah  sesuai  dengan sharia  compliance dilihat  dari prinsip-prinsip syariah yaitu : riba, maisir, gharar, haram dan dzolim.
2. Pembiayaan murabahah pada  BPRS  Al-Madinah  Tasikmaya  sudah  sesuai  dengan sharia compliance berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  tertera  pada  Pasal  2  Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  yaitu  : riba,  maisir,  gharar,  haram  dan  dzolim. Pada  tahap-tahap pembiayaan murabahah yaitu tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, tahap analisis dan tahap evaluasi atau monitoring pembiayaan murabahah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya bahwa tidak adanya unsur-unsur yang menyalahi prinsip syariah yang tertuang pada undang-undang perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Windi Ariesti. (2019). Social Performance pada Perbankan syariah Indonesia:
Sharia Enterprise Theory Perspective . Jurnal Wacana Ekonomi Vol.18, No. 02 Tahun 2019 Antonio, Muhammad syafi’I, banks yariah dari teori ke praktik (cet.1; Jakarta; Gema Insani Press,2001)
Baehaqi, Jafar (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan syariah di Indonesia . Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 April 2017
Djayusman, Royyan Ramdhani (2012). Murabahah antara Teori dan Praktek: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol.6 No.2.
Fatwa DSN No.04/DSN/MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000 tentang murabahah sebagai landasan dalam syariah dalam transaksi murabahah.
Hafidz, Muhammad (2018), Studi Penerapan Sharia Compliance Dalam Proses Pembiayaan Murobahah Di Bank Syariah Mandiri KCP  Kaliurang Jogjakarta. Skripsi Muhammad Hafidz 2018 Universitas Islam Indonesia.
Haryadi, Bambang. (2010). Political Economy of Sharia Accounting (Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah). Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya
Ismail, perbankan syariah Jakarta:kencana Prenada media grup 2011
Kalbarini, Rahmah Yulisa, (2018). Implementasi Akuntabilitasi dalam Sharia Enterprise Theory di lembaga bisnis syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam  Vol.4, No.1  2018
Khaira. Anisa (2014). Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. Skripsi Anisa Khaira Tahun 2014 Universita Pendidikan Indonesia.
Latif, Abdul (2016). Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap praktik pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo . Jurnal muslim heritage, Vol.1 No.1, Mei-Okt 2016.
Mahmudi,  (2011) . Akuntansi Sektor Publik . UII Press, Yogyakarta
Masni (2018) penerapan sharia compliance dalam produk bank syariah mandiri dipolewalimandar. Skripsi Masni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare
Mauluddin, M. Sholeh (2018). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.
Jurnal Qawanin Vol.2 No.1 januari 2018
Meutia, I. (2010). Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis). Jakarta: Citra Pustaka Indonesia
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
Nurbaity, Alfira  Febbytia (2019). Analisis Penerapan Sharia Compliance pada pembiayaan Murabahah dan Ba’I Bitsaman Ajil di KSPS BMT Ramadana Salatiga. Skrispsi Alfira Febbytia Nurbaity tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
Suhendi, Hendi. Fiqih muamalah Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2005
Sutedi, Adrian. (2009) Perbakan Shari‟ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
Umam, Khotibul S.H.,LL.M. Trend Pembentukan Bank Umum Syariah pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 (konsep, regulasi, dan implementasi), Yogyakarta: BPFE Yogyakarta , 2009.
Waluyo, Agus  (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa DSN Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. Jurnal penelitian sosial keagamaan Vol.10 No. 2,  Desember 2016.
Wangsawidjaya Dr. A (2012). Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
Yustina, Prita Andini, (2016). Pengaruh Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto.
Tesis Program Magister Ekonomi Syariah, Surabaya, 2016.
Zubairi, Hasan, (2009). Undang-Undang Perbankan Syariah titik temu hukum islam dan hukum nasional, Jakart:PT RajagrafindoPersada,2009.
Aminuddin, Muhammad, (2020). ketua Dewan pengawas Syariah (DPS) BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
Okta, Irman Nurdiana, (2020). Funding & collector BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
Oman, (2020). Nasabah pembiayaan murabahah BPRS Al-Madinah tasik.