## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kajian Hukum Penahanan Terhadap
Pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Menurut KUHAP (StudiKasus di MahkamahSyariah Kota Subulussalam)
Oleh: 1. Aman 1
2. Mustamam
3. Muhammad ArifSahlepi

## Abstract
In  practice,  it  is  not  easy  to  realize effective  law  enforcement,  because  there  are many factors that influence it, both internal and external  factors.  However,  creating  conditions for effective law enforcement is not impossible, as  long  as  there  is  seriousness  and  hard work from  all  parties,  including  the  government,  the private sector and the community.
Therefore,  the  urgent  thing  to  do  is  to make  improvements  in  various  sectors,  both from the system and from the human resource factor,  so  that  the  performance  and  quality  of law  enforcement  in  the  future  can  meet  the expectations of the community.
Law  enforcers  of  Qanun  No.  12  2003, among  others,  consist  of Wilayatulhisbah,  who is  in  charge  of  supervising,  fostering,  and advocating  for  the  implementation  of  laws  and regulations  in  the  field  of  Islamic  Shari'a  in order  to  carry  out  amarma'rufnahimunkar,  the Police  as  Investigators  whose  scope  of functional  duties  is  includes  pre-emptive, preventive,  non-judicial  repressive  and  pro- judicial repressive actions in the field of general police  duties  and  the  enforcement  of  Islamic Shari'a,  the  Prosecutor  as  a  Public  Prosecutor with  the  authority to  carry  out  special  duties  in the  field  of  Islamic  Shari'a,  implementing  the determinations  and  decisions  of  the  Judges  of the  Syar'iah  Court,  and  Judges  The  Sharia Court,  whose  terms  and  procedures  for  the appointment,  dismissal  and  execution  of  their duties are stipulated by law.
1 Mahasiswa Program PascaSarjanaFakultasHukumUniversitas Islam Sumatera Utara
The  procedural  legal  process  stipulated  in  the implementation  of  Qanun  Number:  12  2003  is still  based  on  the  Criminal  Procedure  Code. This  is  in  accordance  with  Article  37  of Qanun No. 12 of 2003 and Article 32 of Qanun No. 13 of 2003 which states that: "Before the existence of  the  procedural  law  regulated  in  a  separate Qanun,  the  procedural  law  regulated  in  Law No.  8  of  1981  concerning  The  Criminal Procedure Code, and other laws and regulations remain in effect as long as they are not regulated in this Qanun.
Keywords: Detention, Qanun, Alcohol Drink

## Abstrak
Dalam  praktik  untuk  mewujudkan penegakan  hukum  yang  efektif  memang  tidak mudah,  karena  ternyata  banyak  faktor  yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor  eksternal.  Meskipun  demikian,  untuk menciptakan  kondisi    penegakan  hukum  yang efektif  bukanlah  sesuatu  yang  tidak  mungkin, sepanjang  ada  kesungguhan  dan  kerja  keras dari  semua  pihak,  baik  pemerintah,  kalangan swasta maupun masyarakat.
Oleh  karena  itu,  hal  yang  mendesak untuk  segera  dilakukan  adalah  melakukan pembenahan  di  berbagai  sektor,  baik  dari sistemnya  maupun  dari  faktor  sumber  daya manusianya,  sehingga  kinerja  dan  kualitas penegak  hukum  kedepan  dapat  memenuhi harapan masyarakat.
Penegak hukum dari Qanun Nomor 12 2003  antara  lain  terdiri  dari Wilayatulhisbah , yang  bertugas  Mengawasi,  membina,  dan melakukan advokasi terhadap  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  bidangSyariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, Kepolisian sebagai Penyidik yang ruang  lingkup  tugas  fungsionalnya  meliputi tindakan pre  emtif,  preventif,  represif  non yustisial dan represif  pro  yustisial di  bidang tugas umum kepolisian dan penegakan Syariat Islam,  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum  dengan kewenangan  menjalankan  tugas  khusus  di bidang Syariat Islam, melaksanakan penetapan dan  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar'iah,  dan Hakim  Mahkamah  Syar'iah , yang  syarat  serta tata  cara  pengangkatan,    pemberhentian  dan pelaksanaan  tugasnya  ditetapkan  dengan Undang-Undang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Proses  hokum  acara  yang  ditetapkan dalam  pelaksanaan  Qanun  Nomor  :  12  2003 adalah  tetap  berdasarkan  KUHAP.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  37  Qanun  No.12  Tahun 2003  danPasal  32  Qanun  No.13  Tahun  2003 yang  menyatakan  bahwa  :"  Sebelum  adanya hokum  acara  yang  diatur  dalam  Qanun tersendiri,  maka  hokum  acara  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  dan  Peraturan  Perundang-undangan lainnya  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diatur  di dalam Qanun ini.
Kata  Kunci :Penahanan,  Qanun,  Minuman Khamar

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bahwa dengan diundangkannya Undang  Undang  No.44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai implementasi dari  Pasal  29  Undang  Undang  Dasar  1945 maka  setelah  itu  Iahirlah  beberapa  undang- undang dan keputusan sebagai wujud realisasinya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia  No.  18  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,  Keputusan  Presiden  No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iah di
Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam,
Peraturan  Daerah  No.5  Tahun  2000  tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam,  dan  peraturan atau Qanun Iainnya .
Kekhususan  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dibandingkan  dengan  provinsi- provinsi Iainnya di Indonesia seperti dijelaskan  di  dalam  penjelasan  umum  Qanun No.  13  Tahun  2003  yaitu  karena: ' Sepanjang sejarah,  masyarakat  Aceh  telah  menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya.  Melalui  penghayatan  dan
pengamalan  ajaran  Islam  dalam  rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan  suasana masyarakat  dan budaya Aceh yang Islami.
Budaya  dan  adat  Aceh  yang  lahir  dari renungan para Ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan  " Adat  bak  poteu  Meureuhom, Hukom  bak  Syiah  Kuala,  Qanun  bak  Putro phang.  Reusam  bak  Lakseumana" 2 Ungkapan tersebut  merupakan  pencerminan  bahwa Syari'at  Islam  telah  menyatu  dan  menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan Ulama sebagai pewaris Nabi .
Hukum  pada  masyarakat  Aceh  seperti tergambarkan  tersebut  di  atas  merupakan hukum  yang  tidak  tertulis  dan  juga  tidak dikodifikasikan., Hukum  disebar  luaskan  serta dilembagakan  melalui  adat-istiadat,  tradisi, dogma dan  ajaran  agama,  maupun  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  disebutkan bahwa  pada  sistem  hukum  modern,  hukum administrasi berkembang  dengan  pesat,  dan hukum  perundang-undangan  semakin  besar perananannya  dalam  masyarakat.  Proses Iegislasi  yang  sebenarnya  merupakan  basil perkembangan  politik,  semakin  melembaga sehingga  menjadi  sarana  yang  dianggap sesuai  untuk  menyerasikan  hukum  dengan kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, yang senantiasa  berubah-ubah  dan  berkembang.Di dalam perkembangan selanjutnya  timbul peringkat  atau hierarki perundangundangan
2 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Maisir  (Mesum), Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  Banda  Aceh,  Juni  2004  M  /  Rabiul Akhir 1425, h. 213.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang semakin tegas, dengan Iingkup Iakunya.Lembaga  atau  badan-badan legislatif semakin besar pula peranannya.
Tekanan  diletakkan  pada  masalah- masalah  integratif  dan  usaha-usaha  untuk membentuk hukum-hukum yang Iebih komprehensif. Dengan
berkembangnya lembaga legislatif yang  semakin  mantap kedudukan  dan  peranannya,  pembentukan hukum  yang  terencana  dengan  baik  akan dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk mengadakan  perubahan  atau  menciptakan hal-hal yang baru.
Perubahan-perubahan dan perkernbangan  politik  dalam  proses  legislasi telah  mewujudkan  keinginan  dan  somangat masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam  socara  kaffah  di  semua  lini  kehidupan, yang  akhirnya  dituangkan  dalam  wujud sebuah Peraturan Daerah/Qanun yaitu
1.  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  No.  12  Tahun  2003  Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, 2.  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  No.  13  Tahun  2003  Tentang Maisir (Perjudian), 3.  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  No.  14  Tahun  2003  Tentang
Khalwat (Mesum ).
Tindak  Pidana  yang  disebut  sebagai Janmah yang  terkandung  di  dalam  ketentuan pasal-pasal  dalam  Qanun-Qanun  tersebut termasuk  kategori  pelanggaran.  Hal  ini  dapat diketahui dari bunyi pasal-pasal yang menyatakan  tentang  itu,  seperti  dalam  Pasal 12, 26, 29, 30 Qanun No. 12 Tahun 2003 atau di  dalam  Pasal  10,  17,  20,  23  Qanun  No.  13 Tahun  2003  dan  juga  dalam  Pasal  9,  16,  19,
22 Qanun No. 14 Tahun 2003. 3
Seperti  diketahui  bahwa  sumber  utama hukum  pidana  adalah  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1946  (Lembaran  Negara  RI  No.127 Tahun  1958,  Tambahan  Lembaran  negara  RI No.1660) tentang Kitab Undang-Undang hukum  Pidana  (KUHP)  yang  terdiri  dari  3 (tiga)  buku,  antara  lain;  Buku  I  berisi mengenai Aturan Umum Hukum Pidana, Buku II  mengenai  Tindak  Pidana  Kejahatan,  dan Buku III rnengenai Pelanggaran. 4
Dalam  sistem  perundang  undangan maka  peristiwa  pidana  atau  tindak  pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1.  Kejahatan.
2.  Pelanggaran.
Perbedaan  yang  nyata  antar  keduanya tidak ada, oleh karena keduanya adalah suatu peristiwa  pidana  atau  perbuatan  yang  boleh dihukum.Oleh undang-undang disebutkan dengan tegas peristiwa pidana manakah yang dipandang  kejahatan  dan  yang  dipandang sebagai  pelanggaran.  Namun  dalam Memori Vw  Toeliechting  (MvT) pembedaan  dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan  dan  pelanggaran  didasarkan  pada pemikiran bahwa:
1.  Dalam  kenyataannya  di  masyarakat  ada sejumlah perbuatan perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang  (melawan  hukum)  yang  oleh karenanya  akibat  perbuatannya  patut dijatuhi  pidana,  meskipun  terkadang
3 Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, h. 72-73.Lihat Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003.
4 Adami  Chazami,  Kejahatan  Terhadap l'emalsuan,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2000, H. 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatan  seperti  itu  tidak  dinyatakan dalam undang-undang.
2.  Di  samping  itu,  ada  perbuatan  yang sebetumnya tidak mempunyai sifat terlarang  dan  tidak  diatur  dalam  undang- undang,  akan  tetapi  setelah  perbuatan  itu dicantumkan  dalam  undang-undang,  maka kepada  pembuatnya  diancam  dengan pidana .
Dalam  konteks  ini,  relevanpendapat  R. Soesilo  yang  menyatakan  bahwa  kejahatan- kejahatan  itu  umumnya  adalah  peristiwa pidana yang besar-besar, misalnya pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, perzinahan, penganiayaan, memperkosa  perempuan  dan  sebagainya. Ancaman  hukum  pada  tindak  kejahatan umumnya  lebih  berat  dari  pada  tindak pelanggaran.Kejahatan adalah peristiwa pidana  yang  mudah  dirasakan  oleh  setiap orang,  merupakan  betul-betul  suatu  serangan
terhadap
kepentingan hukum (rechtsdelict). Artinya,  tidak  perlu  membaca undang-undang  setiap  orang,  bahkan  seorang sederhana yang asalnya dari gunung sekalipun akan mudah dapat merasakan bahwa membunuh,  mencuri,  menggelapkan,  berzina atau, menganiaya sebagai perbuatan-
perbuatan yang dilarang. Sebaliknya yang termasuk
pelanggaran-pelanggaran itu antara lain merupakan  peristiwa-peristiwa  pidana  yang kecil-kecil, seperti minta-minta ditempat umum, mengadu  ayam,  kentara  mabok  di  tempat umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan  kenderraan  di  tikungan  dan sebagainya,  yang  ancaman  hukumannya  pun pada  umumnya  lebih  rendah  dari  pada kejahatan-kejahatan. Pelanggaran bukan
merupakan "Rechtdelice' akan tetapi "Wetsdelict’
Maka  keberadaan  ketentuan  Hukum Acara  Pidana  sangat  diperlukan  dan  sifatnya sangatlah  pokok  di  dalam  rangka  untuk penegakan  hukum  Pidana Material. Hal  ini dapatlah  dimengerti  karena  ketentuan  Hukum Acara Pidana mempunyai korelasi yang sangat erat  dengan  hukum  pidana,  yakni  sebagai suatu  rangkaian  peraturan-peraturan  yang memuat tata cara bagaimana badan pemerinlah yang berwenang; Kepolisian, Kejaksaan  dan  Pengadilan  harus  bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan  hukum  pidana  yang  ketentuan ter~sebut  sebagian  besar  terdapat  di  dalam Kitab Undang--Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  sebagaian  lagi  dimuat  dalam  pelbagai peraturan  baik  perundangundangan  Pusat maupun Perundang - undangan Daerah .
Menurut  Lilik  Mulyadi,  pada  asasnya pengertian Hukum Acara pidana itu adalah: 5
1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi  ketentuan  Hukum  Pidana Material (materieel Strafrecht) guna rnencari,  menemukan  dan  mendapatkan kebenaran material atau sesungguhnya. Ketentuan  ini  merupakan  anasir  umurn yang  telah  dianut  sejak  lama  dalam pandangan  para  ahli  Hukum  Pidana  dan Hukum Acara Pidana. Kebenaran material ini  haruslah  terdapat  mulai  dan tingkat penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan  oleh  pejabat  Polisi  Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
5 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Aditya Bakti Bandung, 1996, h. 4-5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
wewenang  khusus  oleh  undang-undang (Bab  IV  Bagian  kesatu  penyelidik  dan penyidik  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal 12  jo  Bab  XIV  Bagian  kesatu  Pasal  102 sampai  Pasal  105  jo  Bab  XIV  Bagian kedua  Pasal  106  sampai  dengan  Pasal 136 KUHP).
Kemudian  dalam  tingkat  penuntutan yang  dilakukan  oleh  jaksa/  penuntut umum  (Bab  IV  Bagian  ketiga  Pasal  13 sampai  15  jo  Bab  XV  Pasal  137  sampai dengan  Pasal  144  KUHAP)  dan  tingkat peradilan  oleh  hakim  yarig  mengadili perkara tersebut. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material  ini  merupakan  konsekuensi logisdari  bagian  hukum  publik  yang mengatur  kepentingan  umum (algemene belangen), juga sedapat mungkin memberi  perlindungan  terhadap  hak
asasi manusia
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan  oleh  hakim.  Mengenai  aspek  ini dimulai  melalui  tahap  pemeriksaan  di persidangan, yakni mulai tahap
pemeriksaan identitas
terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh jaksa/penuntut  umum  dan  kemudian diberikan kesempatan terdakwa/penasehat hukumnya untuk mengajukan
keberatan (eksepsi), dilanjutkan  dengan  acara  pembuktian, acara  tuntutan,  pembelaan,  replik  dan duplik  hingga  pemeriksaan  dianggap selesai  dan  dilanjutkan  musyawarah dalam  mengambil  keputusan  oleh  hakim (majelis)  serta  penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk
umum  (Bab  XVI  Pasal  145  sampai dengan Pasal 232 KUHAP) ; dan
3. Pengaturan  hukum  yang  mengatur  tahap pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat ciibedakan bahwa apabila putusan tersebut  belum "inkracht  van  gowijsdo" dapat  dimungkinkan  oleh  terdakwa  atau penasihat  hukumnya  atau  jaksa/penuntut umurn  melakukan  banding,  kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVII dan E3ab
XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269
KUHAP).  Apabila  putusan  tersebut  telah
"inkracht van gewijsde " eksekusi dilaksanakan  oleh  jaksa  dan  lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan negeri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 283 KUHAP) .
Dalam  Undang-Undang  No.8  Tahun 1981 disebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran  di  dalam  acara  pemeriksaan  di pengadilan memakai acara pemeriksaan singkat.  Hal  mana  sesuai  dengan  ketentuan dari Pasal 203 KUHAP yang berbunyi :
"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan  singkat  ialah  perkara kejahatan  atau  pelanggaran  yang  tidak termasuk  ketentuan  Pasal  205  dan yang menurut penuntut umum pembuktian  serta penerapan  hukumnya mudah dan sifatnya sederhana "
Berdasarkan  data,  pelaksanaan  dari pelanggaran  terhadap  Qanun  No.  12,  Tahun 2003  tersebut  di  wilayah  hukum  Mahkamah Syar'iah  Subulussalam  sampai  saat  sekarang ini sudah  ada 2 kali dilaksanakan, yang mana pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tanggal  9  September  2005,  dengan jumlah 10 (sepuluh) orang
Terpidana kasus Maisir;
2. Tanggal  23  September  2005,  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jumlah  9  (sembilan)  orang  Terpidana kasus Maisir;
3. Tanggal 31 Januari 2006, dengan jumlah 8  (delapan)  orang  Terpidana Maisir; 5 (lima)  orang  Terpidana  kasus Khamar, dan 1 (satu) orang Terpidana Khalwat.
4. Tanggal  16  Juni  2006,  dengan  Jumlah  4 (empat) orang Terpidana Maisir, 6 (enam) orang  Terpidana Khamar, dan  1  (satu)
orang Terpidana Khalwat.
Dari  keempat  proses  pelaksanaan tersebut  di  atas  yang  menarik  untuk  dikaji adalah  2  (dua)  hal,  antara  lain  sebagai berikut:
1.  Mengenai Proses Acara Persidangan :
a.  Bahwa dari  2  kali  pelaksanaan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan  Negeri  Subulussalam  ke Mahkamah Syar'iah  Subulussalam dilakukan  dengan  memakai  proses Acara Pemeriksaan Biasa F32 (APB-F 32).  Artinya  bahwa  perkara  perkara pelanggaran  Qanun  tersebut  akan diperiksa di Mahkamah Syar'iah dengan Acara Pemeriksaan Biasa. b.  Bahwa oleh karena proses pelimpahan  perkara  yang  diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan  Proses  APB  F-32, maka  selanjutnya  Mahkamah  Syar'iah Subulusssalam akan menggelar/ memproses persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.
2. Mengenai Tahanan dan Masa Tahanan . a.  Bahwa  dari  ke  empat  pelaksanaan pelanggaran  Qanun  No.  12,  Tahun 2003  tersebut  di  atas  telah  dapat dipastikan  bahwa  pada  pelaksanaan pertama  terhadap  pelanggar  Qanun
Nomor  12,  Tahun  2003  tersebut terdakwanya  akan  ditahan  baik  di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat proses pemeriksaan  di  Mahkamah  Syar'iah/ persidangan. b.  Bahwa pada waktu pelaksanaan ketiga  ada  1  perkara  yang  di  tahan karena  melanggar  Qanun  Nomor  12
Tahun 2003, selebihnya pada pelaksanaan yang kedua dan
keempat para pelanggar Qanun Nomor  12  Tahun  2003  tersebut  tidak ada yang ditahan.
c.  Bahwa  pada  pelaksanaan  ponegakan
Qanun  tersebut  pada  pelaksanaan yang pertama dan kedua tidak terdapat  pelanggar  Qanun  Nomor  12 Tahun 2003 tentang khamar. Sedangkan pada pelaksanaan terdapat  1  orang  pelanggar  yang mana  Tersangka/terdakwanya  sejak dipenyidikan hingga
proses persidangan tidak ditahan
d.  Bahwa  berkas  perkara  pelaksanaan pelanggaran  Qanun  No.  12,  ,  Tahun 2003  tersebut;  yang  pertama  pada semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  dalam  Amar  Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan atau menyatakan mengenai  status  tahanan  yang  telah dijalani oleh Tersangka/Terdakwa sedangkan pada pelaksanaan yang ke dua  semua  Tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  Amar  tuntutannya  telah mencantumkan/menyatakan mengenai  status  Tahanan  Tersangka atau terdakwa .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
e.  Bahwa  dalam  putusan  Mahkamah Syar'iah  Subulussalam  baik  pada putusan-putusan  pelimpahan  perkara yang  pertama,  hingga  yang  keempat dalam amar putusannya tidak mencantumkan/ menyatakan
mengenai  status  tahanan  yang  sudah dijalankan oleh Tersangka/Terdakwa.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka  terhadap  pelanggaran  terhadap  Qanun Nomor  12  Tahun  2003  tentang  minuman khamar dan sejenisnya tersangka/
Terdakwanya ditahan. Oleh karena itu permasalahannya  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaturan hukum dari Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Penyalahgunaan  minuman  khamar  dan sejenisnya?
2. Bagaimana  status  tahanan  Tersangka/ Terdakwa  pelanggar  Qanun  ditinjau  dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut  di  atas  maka  tujuan  penelitian  ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  dengan  jelas  penegak hukum  dari  Qanun  No.  12  Tahun  2003 tentang Minuman Khamar.
2. Untuk  mengetahui  status  tahanan  dari tersangka/Terdakwa  pelanggar  Qanun menurut KUHAP?

## D. Kerangka Teori dan Konsep
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengandung  asas  yang  mengatur  harkat martabat  manusia  yang  telah  diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  yaitu  Undang-Undang  Nomor 14  tahun  1970  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999 yang  kemudian  dirubah  kembali  rnenjadi Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
diterapkan  seluruhnya  balk  pada  waktu perneriksaan  permulaan  maupun  pada waktu persidangan pengadilan.

## II. PEMBAHASAN
A.  Pengaturan  Hukum  Dari  Qanun  Nomor
12 Tahun 2003
1.  Sejarah Syariat Islam di Aceh
Ada banyak sekali penelitian
terhadap  sejarah  hukum  Islam  yang  sangat rumit di Aceh, tetapi versi yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Sejak abad ketujuhbelas  hingga  ke  masa  pembentukan pengawasan  administratif  oleh  pemerintahan penjajah  Belanda  pada  abad  kesembilanbelas akhir,  pengadilan  formal  dilaksanakan  oleh hakim Islam ( qadi ), yg diangkat oleh sultan dan pejabat-pejabat  lain. 6 Sama  seperti  di  belahan negeri  Muslim  lainnya,  hukum  yang  berlaku merupakan  campuran  dari  Syari‟at  dan  adat yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.
Dengan kedatangan penjajah Belanda,  sistem menggunakan  para  qadi  yang diangkat  secara  lokal  terus  dipakai,  namun wewenang  mereka  secara  bertahap  dikurangi, dan  pada  waktu  itu  secara  formal  tidak  ada
6 Al-Yasa‟  Abubakar, Syari‟at  Islam  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam:  Paradigma, Kebijakan  dan  Kegiatan ,  Dinas  Syariat  Islam (Aceh, 2005), h. 84.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengadilan  agama  atau  setidaknya  tak  ada pengadilan agama yang diakui oleh pemerintahan  koloni.  Peradilan  pidana  berada dibawah  wewenang  pengadilan  kolonial,  dan Belanda berusaha untuk memindahkan penanganan kasus-kasus lain seperti persoalan tanah dan warisan, menjadi tanggung jawab dewan adat. 7
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Aceh  dan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam (NAD)  merupakan  upaya  pemerintah  dalam rangka  merebut  kembali  kepercayaan  rakyat guna  penyelesaian  konflik  di  Aceh.  Memang dalam  perjalanan  panjang  masyarakat  Aceh, keberadaan  Islam  menjadi  sendi  kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. 8
Usaha  menerapkan  Syari'at  Islam  terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya.  Ini  menunjukkan  bahwa  terdapat desakan  yang  begitu  kuat  yang  muncul  dari arus  bawah  (masyarakat)  agar  pemerintah memberikan  keluasan  bagi  masyarakat  Aceh menjalankan  Syari'at  Islam  secara  kaffah. Perjalanan  Syari'at  Islam  di  Aceh  setelah kemerdekaan  RI  mengalami  pasang  surut. Perubahan  dan  perkembangan  kondisi  sosial dan  politik  Negara  Republik  Indonesia  turut menjadi  penentu  tentang  penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh.
7 Daniel Lev, Islamic Courts in Indonesia (1985), hal. 10;Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari‟at Islam di Aceh (2003), h. 48.
8 Muhammad, Rusjdi Ali, Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, Banda Aceh- Jakarta: Kerja sama Ar- Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 45.
Tahap  baru  pelaksanaan  Syariat Islam  di  Aceh  terjadi  pada  tahun  1959.  Pada tahun ini-seperti telah disinggung di atas-terjadi kesepakatan  antara  Dewan  Revolusi  DI/TII dengan  Wakil  Pemerintah  Pusat  (populer dengan  sebutan  Missi  Hardi)  untuk mengakhiri "Peristiwa  Aceh",  dan  untuk  ini  dibuatlah
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan
keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru:  Daerah  Istimewa  Aceh.  Sebutan  ini mengandung  makna  pemberian  "… otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan." Namun,  Keputusan  Perdana  Menteri  ini cenderung  tidak  efektif  di  lapangan  karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. 9
Pada  tahun  1965  disahkan  undang- undang  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah  (UU  Nomor  18  tahun  1965),  tetapi kehadiran  undang-undang  ini  tidak  banyak bermanfaat bagi Daerah Istimewa Aceh karena tidak  memberi  makna  khusus  tentang  status keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menyamakan  otonomi  yang  diberikan  kepada semua  daerah  Indonesia  lainnya,  sehingga hampir  tidak  ada  arti  dari  keistimewaan  itu selain  dari  sekedar  sebutan  dan  pengakuan tentang aspek historis istilah saja.
Pada  masa  Orde  Baru,  undang- undang  Pokok  Pemerintahan  Daerah  diganti dengan  Undang-Undang  Pemerintahan  di Daerah, yaitu UU Nomor 5 tahun 1974. Dalam undang-undang  ini  status  keistimewaan  Aceh menjadi  lebih  tragis  lagi  karena  sama  sekali
9 Hardi, Daerah  Istimewa  Aceh,  Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, h.181.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  dijelaskan.  Masalah  keistimewaan  Aceh hanya  disinggung  sedikit  di  dalam  penjelasan pasal  93,  yang  intinya  istilah  Daerah  Istimewa hanyalah  sekedar  sebutan  bagi  Provinsi  Aceh. Sedang mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan peradatan yang diakui dalam  Keputusan  Perdana  Menteri  di  atas, sudah  ditiadakan,  dan  tidak  disebut-sebut  lagi di  dalam  undang-undang  baru.  Otonomi  yang akan  diberikan  kepada  Aceh  adalah  sama dengan  yang  akan  diberikan  kepada  daerah lain,  disesuaikan  dengan  keadaan  nyata  di lapangan. 10 Dengan  aturan  ini,  sekiranya dibandingkan dengan yang diperoleh beberapa daerah  lain  maka  otonomi  di  Aceh  bisa  jadi akan  lebih  sempit,  karena  disesuaikan  dengan keadaan nyata di lapangan.
Namun  begitu,  di  dalam  perjalanan sejarahnya  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Aceh tetap  berusaha  mengisi  keistimewaan  Aceh dengan berbagai Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau instruksi Gubernur.
Dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan Gubernur atau Pemerintah Daerah ini,  ada  sebuah  Peraturan  Daerah  yang  tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  DaerahIstimewa Aceh. Rancangan  ini  disahkan  DPRD  pada tahun  1966  dan  diajukan  kepada  Pemerintah Pusat  ketika  Menteri  Dalam  Negeri  dijabat Basuki  Rahmat.  Tetapi  sebelum  peraturan  ini disahkan, Basuki Rahmat meninggal dunia dan jabatan  Menteri  Dalam  Negeri  digantikan  Amir Mahmud. Beliau menolak menyetujui peraturan
10 Al Yasa' Abu Bakar, Pelaksanaan Syari'at Islam, dalam Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, h.39.
ini  dengan  alasan  yang  tidak  jelas.  Penolakan tidak diberikan secara resmi dan tertulis, tetapi hanya  secara  lisan  dalam  sebuah  upacara makan  malam  di  kediaman  beliau  sendiri, dihadapan  beberapa  orang  tokoh  Aceh  yang diundang  khusus  untuk  itu,  antara  lain Gubernur  Aceh  berikut  Ketua  dan Wakil  Ketua DPRD Aceh.
Kekecewaan masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan di atas agaknya mulai terobati  ketika  tanggal  4  Oktober  1999, Presiden  BJ  Habibi  menandatangani  UU
Nomor 44 tahun 1999, 11
tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  yang meliputi  bidang  agama,  adat,  pendidikan,  dan peranan ulama. Penyelenggara kehidpan beragama  di  daerah  ini  diwujudkan  dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya. Syari'at Islam didefenisikan dengan  tuntunan  ajaran  Islam  dalam  seluruh aspek kehidupan.
Undang-Undang  Nomor  44  tahun 1999 di atas merupakan peluang yuridis formal untuk  menerapkan  Syari'at  Islam  sesuai  yang diinginkan  masyarakat  Aceh,  sejak  bumi Iskandar Muda digangggu Belanda itu.
Sementara  itu  pada  tanggal  9 Agustus  2001,  Presiden  Megawati  Soekarno Putri  menandatangani  UU  Nomor  18  Tahun 2001,  yang  lebih  dikenal  dengan  UU  Otonomi Khusus  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Terlepas dari  plus  minus  nya  UU  tersebut,  yang terpenting  mengenai  penerapan  Syariat  Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, baik pada tingkat rendah
11 Al Yasa' Abu Bakar, Pelaksanaan Syari'at Islam, dalam Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik- Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam,
h.42 dan 50.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(Sagoe)  atauapun  tingkat  tinggi  (Nanggroe) yang  wewenangnya  dapat  meliputi  seluruh bidang syari'at yang berkaitan dengan peradilan.  Kedudukan  peradilan  tersebut  sama dengan  tiga  saudaranya  yang  lain,  yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administarsi Negara, yang pembinaan yudisialnya
dilakukan oleh Mahkamah Agung. 12
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang  Nangroe  Aceh  Darussalam  membuka peluang  bagi  berlakunya  hukum  Islam  di Nangroe  Aceh  Darussalam  dalam  kerangka Negara kesatuan. Landasan Koseptual
pemberian  otonomi  kepada  provinsi  Nangroe Aceh
Darussalam
didasarkan kepada pertimbangan  sejarah  panjang  keberadaan masyarakat  Aceh  sebagai  komunitas  muslim yang selama ini dipandang mampu mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih demokratis, egaliter dan
menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.  Sebagai  cermin  dari  semboyan masyarakat Aceh, yakni Adat bak po
Temunrenhoin, hukum bak Syah Kuala, Qonun bak  Putro  Phang,  rensam  bak  Laksamana ( adat dari sultan, hukum dari ulama, qonun dari putra phang, rensam dari laksamana ).
Semboyan  ini  masihaktual dalam perspektif  modern  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dan  relevan  dengan  semboyan Bhineka  Tunggal  Ika  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13
12 Muslim Ibrahim, Sejarah Syari'at Islam,
h. 36.
13 Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supermasi Hukum di Indonesia . Jakarta: Setjen Depkeh dan HAM,2002. h. 142.
Kekhusussan  implementasi  UU  No.
18 Tahun 2001 ini yakni pemberian kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, baik sumber ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi  sesuai  dengan  tata  nilai  yang berkembang  di  masyarakat  Aceh  dengan menerapkan  Syariat  Islam  dalam  kehidupan bermasyarakat.
UU  No.  18 Tahun  2001,  sebenarnya merupakan penegasan terhadap UU sebelumnya,  yaitu  UU  No.  44  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan  kewenangan  kepada  Aceh  untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat,
penyelenggaraan  pendidikan  dan  peran  ulama dalam  penetapan  kebijakan  daerah  yang  di dasarkan pada Syariat Islam. 14
Semangat spiritualitas dalam menegakan  hukum  Islam  (syari‟at  Islam  Di Aceh  juga  tidak  terlepas  dari  teori-teori eksistensi  hukum  yang  sudah  diberlakukan sejak  zaman  penjajah  belanda,  yaitu teori Receptio  In  complexu yang  pada  waktu  itu dikeluarkan  oleh  snouck  hurgronje  yang mengatakan
bahwa bagi setiap pendudukberlaku  hukum  agamanya  masing- masing,  bagi  orang  Islam  berlaku  hukum agama Islam, demikian juga yang lain. 15
14 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia , Jawa Timur: Banyu Media cetakan Pertama 2005, h. 225-227.
15 Suparman Ustman. 2001. Hukum Islam,
Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Gaya Media

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah  untuk  mendamaikan  Aceh  dan melepaskanya  dari  konflik,  namun  hasilnya belum  menunjukkan  tanda-tanda  berakhirnya. Presiden  Habibi  telah  mencoba  mengadakan pendekatan.dan  menarik  simpati  msyarakat Aceh  dengan  berbagai  program  pembangunan dan  kemanusiaan.  Demikian  juga  pada  masa Presiden  Abdurrahman  Wahid,  tetapi  konflik terus  saja  berlangsung,  bahkan  intensitasnya lebih  meningkat  daripada  sebelumnya,  karena GAM  sendiri  terus  melakukan  konsolidasi. Konsekuensinya sulit memprediksi masa
depan Aceh, bahkan dalam masa pemerintahan  Presiden  Megawati  juga  seperti itu. Bagi Indonesia mengizinkan Aceh mengadakan referandum dengan opsi merdeka,  dapat  menyebabkan  pemisahan  diri Aceh  dari  Republik  Indonesia.  Belajar  dari pengalaman Timor Timur, hampir semua rakyat Indonesia percaya bahwa mayoritas masyarakat  Aceh  akan  memilih  merdeka  dari Indonesia,  jika  referandum  diadakan.  Karena Aceh  ,  secara  historis merupakan  bagian  yang tk  terpisahkan  dari  republik  ini,  bahkan sumbangannya  yang  cukup  besar  terutama  di awal kemerdekaan, maka sulit kiranya
Pemerintah  Pusat  melepaskan  nya.  Setelah gagalnya Kesepakatan Penghentian
Permusuhan  ( COHA/  Cessation  of  Hostilities Agrement )  sejak  awal2003,  Pemerintah  Pusat akhirnya  menerapkan  Operasi  Militer  Terpadu dengan  Pemerintah  Darurat  Militer  di  Aceh pada 19 Mei 2003 yang lalu.
Pada  era  Presiden  Susilo  Bambang Yudoyono  (sejak  2004  hingga  kini  2008) kondisi Aceh sempat berstatus sebagai Darurat
Pratama. h. 111.
Sipil. Setelah terjadinya musibah 26 Desember 2004  (Gempa  Bumi  dan  Gelombang  Tsunami) Pemerintah Pusat masih mengupayakan pertemuan  dengan  pihak  Gerakan  Aceh Mereka) yang dilakukan Finlandia pada tanggal 15  Agustus  2005.  Pada  waktu  itu  terdapatlah Nota
Kesepahaman ( Memorandum of Understanding )  antara  Pemerintah  RI  dan GAM,  untuk  sama-sama  membuat  lembaran baru  di  Aceh.  Puncak  dari  kesepakatan  itu adalah  lahirnya  Undang-Undang  Republik Indonesia  nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini diatur  banyak  hal  yang  menyangkut  sistem pemerintahan  di  Aceh,  yang  tentunya  masih dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Demikianlah  gambaran  beberapa gejolak  politik  yang  terdapat  dalam  sejarah Aceh untuk mendesakkan pemberlakuan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekah tersebut.

## a.  Tempat, tanggal disahkan dan isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003
Qanun  Nomor  12  Tahun  2003  disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15
Juli2003yangbertepatandengaantanggal15J um adilAwal1424Hijriyah .QanunNomor  12  Tahun 2003  kemudian  di  undangkan  di  Banda  Aceh sehari  setelah  disahkan  yaitu  pada  tanggal  16 Juli  2003  M/ 16  Jumadil  Awal  1424  H dengan tempatpengundangan  pada  Lembaran  Daerah
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Tahun2003 dengan Nomor25 Seri D Nomor 12 yang  di  tandatangani  oleh  Gubernur  NAD Abdullah Puteh dan Sekretaris Daerah Provinsi NAD  yaitu  Thanthawi  Ishak.  Qanun  Nomor  12 Tahun  2003  terdiri  dari  10  bab  dan  39  pasal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan rincian sebagai berikut 16 :
b.  Pengertian  Khamar  Menurut  Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Dalam BAB Ketententuan umumangka20 disebutkan bahwa Khamar danSejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebab
kangangguan kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
Di  dalam  penjelasan  Qanun  Nomor  12 Tahun 2003 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan  sejenisnya  adalah  minuman  yang mempunyai  sifat  atau  kebiasaan  memabukkan atas  dasar  kesamaan illat (sebab)  yaitu memabukkan  seperti  bir,  brendi,wiski,tuak  dan sebagainya.
Ruang  lingkup  larangan  minuman khamar dan sejenisnya dijelaskan dalam BabII Pasal2  yaitu,segala  bentuk  kegiatan  dan/atau perbuatan  yang  berhubungan  dengan  segala minuman yang memabukkan. Hal ini diperjelas lagi  dalam  ketentuan  umum  pada  BabI  Qanun Nomor Tahun 2003 yaitu:

## a)  Memproduksi
Yaitu  serangkaian  kegiatan  atau  proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah  bentuk  menjadi    minuman Khamar dan Sejenisnya.
b)  Mengedarkan
Yaitu  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  dalam  rangka  penyaluran  minuman Khamar dan  Sejenisnya  kepada  perorangand an/atau masyarakat.

## c)  Mengangkut
Yaitu  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  membawa  minuman Khamar dan Sejenisnya  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain dengan  kendaraan  atau  tanpa  menggunakan
16 Alyasa Abu Bakar, Syariat Islam di NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan , Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, h . 252
kendaraan.

## d)  Memasukkan
Yaitu,  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  membawa  minuman Khamar dan Sejenisnya  dari  daerah  atau  negara  lain kedalam  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.

## e)  Memperdagangkan
Yaitu,setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  dalam  rangka  penawaran,  penjualan atau  memasarkan  minuman Khamar dan Sejenisnya.
f)  Menyimpan Yaitu,menempatkan Khamar dan Sejenisnya digudang, hotel, penginapan,
losmen,  wisma,  bar,  restoran,  warung  kopi, rumah makan, kedai,kiosdantempat- tempatlain.  Menimbun  adalah  mengumpulkan minuman  khamar  dan  sejenisnya  di  gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma,bar, restoran,  warungkopi,  rumah  makan,  kedai, kios dan tempat-tempat ain.

## g)  Mengkonsumsi
Yaitu,memakan  atau  meminum  minuman Khamar dan  Sejenisnya  baik  dilakukan  sendiri maupun dengan bantuan orang lain.
h)  Tujuan Pelarangan Minuman Khamar danS ejenisnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 diundangkan guna untuk melindungi
masyarakat dari segala bentuk penyelewengan terhadap  ketentuan-ketentuan  syariat,  adapun tujuan  pelarangan  minuman  Khamar  dan sejenisnya dijelaskandalampasal3 sebagai berikut :
a.  Melindungi  masyarakat dari berbagai bentuk  tindakan  dan/atau  perbuatan  yang dapat merusak akal.
b.  Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan  yang  timbul  akibat  minuman khamar dalam masyarakat.
c.  Meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sejenisnya. 2.  SanksiTerhadap Pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003
Dalam Pasal 26 Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No12 tahun 2003 dijelaskan bahwa: 17
a.  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5,
diancam dengan `uqubathudud
40
(empatpuluh)kali cambuk.
Yang dimaksud dengan setia porang adalah Pemeluk agama Islam yang mukallaf di Nanggroe Aceh Darussalam. 18
b.  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6sampai  Pasal  8  diancam  dengan `uqubat ta`zir berupa kurungan paling lama 1(satu) tahun,  paling  singkat  3  (tiga)  bulan dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,-  (tujuh  puluh  lima  juta rupiah),  paling  sedikit  Rp.  25.000.000,- (duapuluh limajutarupiah).
Yang  dimaksud  dengan  setiap  orang adalah orang yang ada di NanggroeAcehDarussalam. a.  Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5
adalah jarimah  hudud. Jarimah  hudud adalah tindak pidana yang kadar dan jenis„ uqubatnya  terikat  pada  ketentuan  Al- Qurandan Al-Hadits.
17 Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,No  12  Tahun  2003  Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya .
18 Penjelasan  atas  Qanun  Propinsi  Nangroe Aceh  Darussalam,No  12  Tahun  2003 Tentang Minuman  Khamar  dan  Sejenisnya. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, No. 28.
b.  Pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 sampaiPasal  8  adalah jarimah  ta`zir. Jarimah  ta‟zir  adalah  tindak  pidana  yang tidaktermasuk  qishash-diat  dan  hudud yang kadar dan jenis „uqubatnya diserahkankepadapertimbangan hakim. Setiap  orang  yang  terbukti  melakukan kesalahan (perbuatan
pidana) tersebutsemuanya  dijatuhi  hukuman  yang sama,  yang  dalam  kasus  mengkonsumsi minuman  khamar  adalah  dicambuk  40  kali. Hakim  tidak  diberi  izin  untuk  memilih  (besar kecil  atau  tinggi  rendah)  hukuman  atau menjatuhkan  hukuman  lain.  Sedangkan  bagi mereka yang memproduksi dan
mengedarkannya, baik dengan cara menyimpan,  menjual  dan  sebagainya  dijatuhi hukuman ta‟zir,yaitu kurungan paling lama satu tahun  dan  paling  sedikit  tiga  bulan,  dan  atau denda  paling  banyak  Rp  75.000.000,-  (tujuh puluh  lima  juta  rupiah  )  dan  paling  sedikit  Rp 25.000.000,-      (  dua  puluh  limajuta  rupiah  ). Karena  merupakan  hukuman  ta‟zir,  maka peraturan  boleh  menentukanlimit  tertinggi  dan terendahnya  dan  dapat  menentukan  alternatif antara  kurungan  dandenda,  tetapi  dapat  juga berupa  hukuman  kumulatif,  gabungan  antara kurungan dandenda. 19
Hakim  diberikan  hak  untuk  memilih
diantara berbagai kemungkinan yangdisediakan oleh qanun tersebut.
Sekiranya  perbuatan  pidana  yang  berkaitan dengankhamar  ini  dilakukan  oleh  badan hukum,  maka  hukuman  akan  dijatuhkan
19 Al  Yasa‟  Abu  Bakar, Syariat  Islam  di Nangroe  Aceh  Darussalam,  Paradigma,Kebijakan dan Kegiatan, h. 259.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepadapenanggungjawabnya. Begitu juga badan usaha yang terbukti melakukan
pelanggaranini  dapat  dijatuhkan  hukuman
administratif berupa pencabutan atau pembatalan izinusaha. Sedangkan  perempuan  dalam  posisi
duduk dan ditutup kain di atasnya.
Pencambukanterhadap perempuan hamil dilakukan  setelah  60  (enam  puluh)  hari  yang bersangkutanmelahirkan. 20
Apabila  selama  pencambukan  timbul  hal-hal yang  membahayakan  terhukumberdasarkan pendapat  dokteryang  ditunjuk,  maka  sisa cambukan  ditunda  sampaidengan  waktu  yang memungkinkan. 21 Pelaksanaan
„uqubat
kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)  Pasal26  dilakukan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. 22
3. Tugas  dan  Fungsi  Mah kamah  Syari’ah
dalam Menjalankan Peradilan di Aceh Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2003  tentang Mahkamah Syar‟iyah dan Mahkamah Syar‟iyah di Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam  menetapkan  bahwa  peradilan syariat  di  NAD  akan  dijalankan  oleh  sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar‟iyah. 23
Setiap  badan  peradilan  yang  ada  di Indonesia mempunyai batas kewenagan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk  Mahkamah Syar‟iyah  di  Nanggroe  Aceh
20 Pasal 33 ayat 1-6 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.
21 Pasal 34 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.
22 Pasal 36 Qanun Nomor 12 Tahun 2003. 23 Ainal Hadi, Hukum dan Fenomena Sosial , Aceh Justice Resource Centre, h. 128.
Darusssalam.  Dalam  Pasal  128  ayat(2)  UU Pemerintahan  Aceh  disebutkan  Mahkamah Syar‟iyah  merupakan  pengadilan  bagi  setiap orang  yang  beragama  Islam  dan  berada  di Aceh.  Pasalini  mengandung  dua  asas  yaitu asas  personalitas  keislaman  dan  asas  teritorial yang  akhirnya  melahirkan  empat  pedoman dalam memperlakukan Hukum
Syar‟iyahyaitu 24 :
1.  Untuk  masyarakat  muslim  NAD  yang melakukan  tindak  pidana  di  NAD  secara otomatis HukumIslam ( qanun ) diperlakukan bagimereka.
2.  Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yangmelakukantindak  pidanadi  NAD  tetap diberlakukan HukumIslam.
3.  Untuk  masyarakat  NAD  non  muslim  yang melakukan  tindak  pidana  di  NAD  atau pundi luar NAD tidak
diperlakukanHukumIslamsama sekali.
4.  Untuk  masyarakat  muslim  NAD  yang melakukan tindak pidana di NAD juga tidak diberlakukan HukumIslam.
Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili  MS  harus  dilihat  Pasal  3ayat(1)UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan:
“ Kekuasaan  dan  kewenangan  Mahkamah Syar‟iyah  dan  Mahkamah  Syar‟iyah  Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan  Agama  dan  pengadilan  Tinggi Agama,  ditambah  dengan  kekuasaan  dan kewenangan lain yang berkaitandengan kehidupan  masyarakat  dalam  ibadah  dan  syiar Islam yang ditetapkan dalamqanun ”.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung
24 Ainal Hadi, Hukum dan Fenomena Sosial., h.130

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian  Kewenangan  dari  Peradilan  Umum kepada  Mahkamah Syar‟iyah  di  Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004  mengatur  melimpahkan
sebagian kewenangan Peradilan Umum
kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  dalam  perkara- perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam qanun Propinsi Nanggroe AcehDarussalam.  Hanya  saja  untuk  perkara muamalat belum ada qanun yang mengatur,sehingga  perkara  muamalat  yang diselesaikan  di  Mahkamah Syar‟iyah  sampai har  iini  lebih  kepada  perkara-perkara  yang tadinya  merupakan  kewenangan  peradilan Agama.
B.  Status  Tahanan  Tersangka/Terdakwa Pelanggar Qanun Ditinjau Dari Ketentuan Yang Diatur Dalam Kuhap
1.  Penetapan  Tersangka  Menurut  UU
No. 8 Tahun 1981.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka 14  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya disebut KUHAP)
menyebutkan bahwa “Tersangka  adalah  seorang  yang  karena perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak  pidana”.  Pada  tahapan  ini  seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
Berdasarkan bukti permulaan ini
kemudian  seseorang  patut  diduga  sebagai pelaku
tindak pidana.Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan  sesuatu  sebagai  bukti  permulaan
itu  sangat  tergantung  kepada  kualitas  dan siapa  yang  memberikan  pengertian  tersebut, antara  penyidik  dengan  tersangka  atau  kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.
Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang  sebagai  tersangka  merupakan tindak  lanjut  dari  sebuah  proses  hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP  menyebutkan  bahwa  “Penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristewa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang  undang  ini”  Kriteria  apa  yang dipergunakan oleh penyelidik untuk
menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan  suatu  perbuatan  pidana,  sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan.  Untuk  menjawab  hal  ini  perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan  untuk  mengidentifikasi  suatu perbuatan  atau  peristewa  sebagai  tindak pidana  dengan  menggunakan  ilmu  hukum pidana.
Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan  atau  mengabaikan  suatu  keharusan yang  diwajibkan  oleh  undang  undang,  yang apabila  di;lakukan  atau  diabaikan  diancam dengan hukuman.
Dari  pengertian  umum  tindak  pidana  ini dapatlah  diketahui  bahwa  setiap  perbuatan yang  dikwalifikasikan  sebagai  tindak  pidana harusmengandung  unsur  melawan  hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  undang  undang,  yang  dilakukan  dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas
pelanggarang tersebut diancam dengan pidana.
Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan  bahwa  perbuatan  atau  peristewa ini  merupakan  tindak  pidana,  maka  proses hukum  sudah  barang  tentu  ditingkat  ke  proses hukum  penyidikan.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  1  angka  2  KUHAP  menyebutkan  bahwa “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang  undang  ini  untuk mencari serta  mengumpukan  bukti  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan  bagaimana  yang  dimaksud  serangkaian tindakan  penyidik  itu,  sedangkan  ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan.
Satu  hal  yang  cukup  menarik  disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan  telah  dimulai.Jika  dikaji  ketentuan dalam  KUHAP,  maka  ternyata  tidak  ada  satu pasalpun  dalam  KUHAP  yang  secara  tegas memberikan penjelasannya.
Ketetntuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai  melakukan  penyidikan  suatu  peristewa yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada  Penuntut Umum”  Ketetuan  ini  menjelaskan  bahwa  jika penyidik  telah  memulai  penyidikan,  maka  hal ini  harus  diberitahukan  kepada  Penuntut Umum.Akan tetapi tidak memberikan penjelasan  kapan  mulainya,  hanya  disebutkan “telah mulai”.Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini
penting  sekali  bagi  tersangka  dalam  rangka membela  dan  melindungi  diri  dari  tindakan hukum yang tidak sah.
Sebelum  dilakukan  judicial  review  di Mahkamah  Konstitusi,  beberapa  ketentuan  di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kwalitas dan  kuantitas  alat  bukti  sebagai  dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang  memberikan  kepastian  hukum.Hal  ini disebabkan  karena  kata-kata  yang  digunakan dalam  redaksional  KUHAP  bersifat  ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda  antara  penyidik  sebagai  aparat penegakhukum  dengan  orang  yang  diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Selama ini yang dipahami oleh masyarakat  adalah  bahwa  jika  seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka  yang  diduga telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka status  tersangka  tersebut  sering  menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena  ketiadaan  batas  waktu  yang  diberikan oleh  aparat  penegak  hukum  berapa  lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana  tersebut  menyandang  status  sebagai tersangka  atau  kapan  status  tersangka  yang disandangnya itu selesai.
Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan  ketidak-adilan,  sebab  bisa  saja selama  penyidikan  berlangsung  kondisi  ini dimanfaatkan  sebagai  alat  untuk  melakukan kriminalisasi.
Terlalu lama menyandang status tersangka  tanpa  dibaringi  kemajuan  yang berarti  dalam  proses  hukum  penyidikan, apalagi  kalau  belum  cukup  bukti  sehingga proses  hukum  di  diamkan  saja  tanpa  ada kepastian  kapan  tindak  lanjutnya,  maka  sama halnya dengan memasung kebebasan orang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hal  ini  pernah  dialami  oleh  mantan Direktur  Bina  Medik  Pelayanan  Kemenkes Ratna  Dewi  Umar  yang  menyandang  status tersangka  cukup  lama.  Ratna  Dewi  Umar selama 2,5 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus  pengadan  alat  kesehatan  di  Depkes tahun  2006.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  jika tidak  ada  aturan  dalam  undang  undang  yang membatasi  batas  waktu  status  tersangkan seseorang,  maka  sangat  mungkin  membuat orang  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka tersebut bisa menjadi tersangka abadi.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya  bernomor  21/PUUXII/2014  yang mengabulkan  sebagian  permohonan  terpidana korupsi  kasus  proyek  biomediasi  PT.  Chevron Bachtiar  Abdul  Fatah  yang  salah  satunya menguji  ketentuan  objek  praperadilan  yang menjadi  polemik  terutama  pasca  putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan  status  tersangka  Komjen  (Pol) Budi Gunawan oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan
inkonstitusional bersyarat  terhadap  frasa  “bukti  permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  sepanjang  dimaknai minimal  dua  alat  bukti  sesuai  Pasal  184 KUHAP.  Pasal  77  huruf  a  KUHAP  dinyatakan inkontitusional  bersyarat  sepanjang  dimaknai termasuk penetapantersangka,
penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya  menetapkan  bahwa  frasa  “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti  yang  cukup”  dalam  Pasal  1  angka  14, Pasal  17,  dan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP sepanjang  dimaknai  minimal  dua  alat  bukti sesuai  Pasal  184  KUHAP  dan  menambah
objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan,  dan  penyitaan.  Mahkamah beralasan  KUHAP  tidak  memberi  penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.
Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak  asasi  seseorang  agar  sebelum  seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka  telah  dapat memberi  keterangan  secara  seimbang.Hal  ini menghindari adanya  tindakan sewenang- wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
Sementara  dalam  pranata  praperadilan, meski  dibatasi  secara  limitatif  dalam  Pasal  1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan  tersangka  adalah  bagian  dari proses  penyidikan  yang  terbuka  kemungkinan terdapat  tindakan  sewenang-wenang  oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.
Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan  secara  benar  tidak  diperlukan pranata  praperadilan.  Namun,  bagaimana kalau  ada  yang  salah  dalam  menetapkan seseorang  menjadi  tersangka,  sehingga  sudah seharusnya  penetapan  tersangka  menjadi bagian  dari  proses  penyidikan  yang  dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.  Jika  dilihat  kebelakang  sejarah pada  saat  KUHAP  dibuat  dan  diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum  menjadi  isu  krusial  dan  problematik dalam  kehidupan  masarakat  Indonesia  pada umumnya.
Pada  masa  itu  upaya  paksa  secara konvensional  hanya  dipahami  sebatas  pada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penangkapan,  penahanan,  penyidikan  dan penuntutan.Seiring dengan perkembangan meningkatnya  kesadaran  hukum  masyarakat pada  saat  sekarang  ini,  bentuk  upaya  paksa telah mengalami  berbagai  perkembangan  atau modifikasi  yang  salah  satu  bentuknya  adalah “penetapan  tersangka  oleh  penyidik”  yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status  tersangka  pada  seseorang  yang  diduga telahmelakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu  yang  jelas,  sehingga  orang  yang  diduga telah  melakukan  tindak  pidana  tersebut dipaksa  oleh  negara  untuk  menerima  status tersangka  tanpa  tersedianya  kesempatan baginya  untuk  melakukan  upaya  hukum  untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian  tujuan  dari  penetapan  tersangka tersebut.
Selanjutnya dikemukakan bahwa, pedoman yang dapat digunakan dalam membangun  hukum  nasional  adalah  untuk mengusahakan  kesatuan  apabila  mungkin, membolehkan  keanekaragaman  bila  keadaan menghendakinya,  tetapi  bagaimanapun  juga mengutamakan kepastian. 25
Untuk  menjaga  kemajemukan  bangsa
Indonesia,  kebijakan  pidana  yang  dituangkan dalam perundang-undangan tingkat lokal seperti  di  dalam  Qanun  Aceh,  kiranya  suatu perkembangan  baru  di  dalam  pembangunan hukum Nasional, khususnya hukum pidana.
Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan  dengan  keyakinan  agama  mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia.Pemidanaan  harus  diarahkan  pada penyadaran  iman  dari  terpidana  agar  bertobat
25 Muchtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Ed, H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, (Bandung: Alumni, 2002, h. 188.
dan  menjadi  manusia  yang  beriman  dan taat.Jadi pemidanaan harus berfungsi pembinaan  mental  orang  yang  dipidana  dan mentransformasikan  orang  tersebut  menjadi seorang manusia religius.Secara historis, Qanun  Acara  Jinayat  ini  dibentuk  karena KUHAP  Indonesia  tidak  sepenuhnya  dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara, misalnya yang dianggap suci dan dipahami apa adanya  di  dalam  hukum  Islam,  sedangkan KUHAP  tidak  bisa  menerimanya.  Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana  kedalam  ruangan  yang  sempit,  ia merupakan  pembatasan  ruang  gerak,  yang merintangi seseorang yang bergerak bebas.
Dan  demikian  itu  juga  diberlakukan bagi  seorang  penjamin  terpidana,  atau  yang mewakilnya,  dia  harus  tetap  berada  dalam pengawasan.Untuk  itu,  Nabi  Muhammad  SAW menyebutkan sebagai tawanan. 26
Qanun  Acara  Jinayat  Aceh  dalam menangani delik-delik syariat harus berpedoman  pada  prinsip  persamaan  di  muka hukum. Prinsip ini mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama di hadapan hukum.

## III.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Dalam praktik untuk  mewujudkan penegakan  hukum  yang  efektif  memangtidak mudah,  karena  ternyata  banyak  faktor  yang mempengaruhinya,  baik  faktorinternal  maupun faktor  eksternal.  Meskipun  demikian,  untuk menciptakan  kondisipenegakan  hukum  yang efektif  bukanlah  sesuatu  yang  tidak  mungkin, sepanjangada  kesungguhan  dan  kerja  keras
26 26Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim,
Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam(Banda  Aceh:  Dinas  Syari‟at  Islam Provinsi NAD), h. 118-124.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari semua pihak, baik pemerintah, kalanganswastamaupun masyarakat.
Oleh  karena  itu,  hal  yang  mendesak untuk  segera  dilakukan  adalah  melakukan pembenahan  diberbagai  sektor,  baik  dari sistemnya  maupun  dari  aktor  sumber  daya manusianya,  sehingga  kinerja  dan  kualitas penegak hukumkedepandapat memenuhiharapan masyarakat.
Penegak  hukum  dari  Qanun  Nomor  12
2003  antara  lain  terdiri  dari Wilayatul  hisbah , yang  bertugas  Mengawasi,  membina,  dan melakukan advokasi terhadap  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  bidang  Syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi  munkar, Kepolisian  sebagai  Penyidikyang ruang  lingkup  tugas  fungsionalnya  meliputi tindakan pre  emtif,  preventif,  represif  non yustisial dan represif  pro  yustisial di  bidang tugas umum kepolisian dan penegakan Syariat Islam,  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umumdengan kewenangan  menjalankan  tugas  khusus  di bidang Syariat Islam, melaksanakan penetapan dan  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar'iah,  dan Hakim  Mahkamah  Syar'iah , yang  syarat  serta tata  cara  pengangkatan,  pemberhentian  dan pelaksanaan  tugasnya  ditetapkan  dengan Undang-Undang.
Proses  hukum  acara  yang  ditetapkan dalam  pelaksanaan  Qanun  Nomor  :  12  2003 adalah  tetap  berdasarkan  KUHAP.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  37  Qanun  No.12  Tahun 2003  dan  Pasal  32  Qanun  No.13  Tahun  2003 yang menyatakan bahwa :
"  Sebelum  adanya  hukum  acara  yang diatur  dalam  Qanun  tersendiri,  maka  hukum acara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan
Perundang-undanganlainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

## B. Saran.
Bahwa  walaupun  ancaman  pidana (uqubat) yang  terkadung  didalam  Qanun Nomor  12  Tahun  2003  tersebut  tidak  seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  21  ayat  1  dan  4 KUHAP  akan  tetapi  agar  setiap  penegakkan terhadap  Qanun  tersebut  mempunyai  daya yang  efektif  maka  tetap  mempergunakan sarana  hukum  seperti  yang  termuat  dalam KUHAP oleh karena itu maka Disarankan agar memberdayakan  lembaga  tentang  jaminan penangguhan  penahanan  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  31,  59  dan  60  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  serta Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  pelaksanaan KUHAP  dan  Keputusan  Mentri  Kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  :  M.14-PW.07.03 Tahun  1983  Tentang  Tambahan  Pedoman Pelaksanaan  KUHAP  beserta  Iampirannya pada  angka  8  huruf  a  sampai  dengan  huruf  j. Yang  membagi  penangguhan  menjadi  3  (tiga) jenis yaitu :
a.  Penangguhan  Penahanan  tanpa Jaminan;
b.  Penangguhan  Penahanan  dengan  jaminan uang;
c. Penangguhan  Penahanan  dengan  jaminan orang;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. 2015. Qanun Hukum Jinayat.
Aceh.
Abdul,  Kadir,  Muhammad.  2008.  Ilmu  Sosial Budaya  Dasar,  Bandung,  PT.  Citra Aditya.
Ahmad,zakaria.2007.  Lintas  perjuangan  Cut Nyak  Meutia  sosok  pejuang  wanita Aceh. Banda Aceh. Yayasan Pena.
Ali,Faisal.2013. Identitas Aceh dalam perspektif
Syariat  dan  adat.Aceh.Badan  arsip dan perpustakaan.
Ali, Muhammad Rusjdi. 2003. Revitalisasisyari’at  Islam  di  Aceh. Jakarta. Logos wacanailmu. Endaswara,  Suwardi.2003.  Metode  penelitian Kebudayaan.Yogyakarta: GajahMada University Press. Ferdiansyah.2009. Efektifitas Penerapan Sanksi  Pidana  Cambuk  Terhadap Pelanggaran  Qanun  di  Bidang Syari’at  Islam  di  Wilayah  hukum
Kota  Madya  Banda  Aceh  Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Francis,  Fukuyama.  2002.  Trust:  Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,Yogyakarta, PenerbitQalam.
Isa,abdul  gani.2013.  formalisasi syari’at  islam di  aceh  (pendekatan  adat,  budaya dan  hukum).  Banda  Aceh.Yayasan pena  Iskandar.  2009.  Metodologi penelitian pendidikan
dan
sosial.Jakarta.Gaung
persada
press. 115
Jabrohim.  2001.  Metodologi  Penelitian  Sastra. Yogyakarta.Hanindita Grahawidya.
Kepala dinas syari’at Islam Kota langsa. 2011.
Qanun  provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
Kurdi,  Muliadi.  2009.  Aceh  di mata  sejara  wan rekontruksi  sejarah  social  budaya
.Aceh. Kerjasama LKAS dan Pemerintah Aceh Moleong,  Lexy  J.2006.  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Moore, Henrietta L.1998. Feminisme&Antroplogi. Jakarta. Proyek studi jender dan pembangunan FISIP-UI dengan Penerbit Obor. Mulia,  SitiMusda.  2004.  Islam  menggugat poligami. Jakarta. PT. GramediaPustaka. Mulyana,Edy.2007. Aceh menembus Batas.Aceh.Badan perpustakaan Narwoko,J.Dwinarwoko,dkk.2014. Sosiologi
teks  pengantar  dan  terapan.Jakarta
Kencana.
Nurfadhillah.  2016.  Aspek  Legal  pemungutan BPHTB berdasakanQanun
Pengadilan  tinggi  Banda  Aceh  dan  fakultas hukum  unsiyah.1979.yurisprudensi daerah istimewa Aceh. Banda Aceh. Sakti. 116
Spradley, J.2007. Metode Etnografi. Yogyakrta: Tiarawacana.
Widyanto, anton. dkk.2007. menyorot nanggroe refleksi  kegundahan  atas  fenomena keagamaan, pendidikan, politik, kepemerintahan,  gender,  dansosial- budaya Aceh. Banda Aceh. Yayasan pena