## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH )Medan Sebagai
Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara
Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa andimaysarah@dharmawangsa.ac.id nari.melati@gmail.com Naskah Diterima: 11-10-2020 Direvisi: 15-03-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5320

## How to cite:
Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul (2021). “Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH )Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 62-72

## ABSTRAK
Inti  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  sejauhmana  peran  Lembaga  Bantuan  Hukum Medan    sebagai Access  To  Justice Bagi  Masyarakat  Miskin  di  Sumatera  Utara.  Pokok permasalahn  selanjutnya  bagaimana  model  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan  bagi  masyarakat  miskin  di  Sumatera  Utara  untuk Meningkatkan Access  to  Justice dan  Hambatan  Yang  Dihadapi  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Dalam Proses  Pemberian  Bantuan  Hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  yuridis  empiris. Bahwa  peran  LBH  Medan,  sudah  berusaha  maksimal  akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai acces to justice. Bahwa Model  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  LBH  Medan,  yang  pertama  memberikan konsultasi  hukum  jika  dibutuhkan  melaksanakan  investigasi  hukum  kemudian  melakukan langkah  hukum  mulai  dari  pendampingan  hukum  ditingkat  penyidikkan,  penyelidikkan, penuntutan  dan  sampai  kepada  tingkat  persidangan  pengadilan  negeri,  tinggi  dan  kasasi tingkat  Mahkamah  Agung.  Nah,  karena  dimensi  bantuan  hukum  di  LBH  Medan  adalah bantuan hukum  yang sifatnya structural biasanya diluar penanganan kasus individunya  LBH Medan  akan  melakukan  langkah-langkah  yang  sifatnya  non  litigasi.  Contohnya  melakukan pengorganisiran  masyarakat,  pendidikan  hukum  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan, bahkan  pelatihan-pelatihan.  Sehingga  pengetahuan  hukum  disekitar masyarakat  miskin  yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik. Bahwa Hambatan Yang Dihadapi  Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan  Sebagai Access  To  Justice Bagi  Masyarakat  adalah  dana bantuan hukum yang hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh  Departemen  Hukum  dan  HAM ,  dana  bantuan  hukum  yang  sangat  terbatas,  system pembiayaan yang sifatnya dirembes, dan rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara.
Kata Kunci : Peran, LBH Medan, Access To Justice, Masyarakat, Miskin, Sumatera Utara

## Abstract
The essence of problems in this research is how extent the role of Medan’s Legal assistance institute  as  the  Access  to  Justice  for  the  fortuneless  community  in  the  North  Sumatera.  The next  main  problem  is  how  is  the  design  of  legal  aid  which  is  provided  by  Medan’s  Legal Assistance  institute  (LBH)  as  Access  to  Justice  for  the  Fortuneless  community  in  North Sumatera  in  the  process  of  providing  the  legal  aid.The  method  was  used  in  this  research  is

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
empirical  juridical  method.  That,  the  role  of  LBH  Medan  has  been  maximally  attempted however there are still many obstacles faced in achieving access to justice Whereas the legal aid’s  design  provided  by  LBH  Medan  which  is  the  first  is  providing  legal  consultation  if needed to have investigation then do the legal steps starting from legal assistance in questing, investigating, prosecuting until the level of sitting in district court, high court and cassation at the  Supreme  court  level.Well,  because  the  dimension  of  legal  aid  in  LBH  Medan  is  a structural legal assistance usually handled individual cases there out, LBH Medan will take the  non-litigation  steps.  For  instance,  conducting  community  organizing,  legal  education  to community  by  counseling,  and  even  the  trainings.  So  that  the  legal  knowledge  around  the fortuneless  people  who  are  dealing  with  improving  the  law.  That  the  obstacles  faced  by Medan’s Legal assistance institute (LBH) as Access to Justice for the community are legal aid funds that can be only accessed by legal assistance organizations that are accredited by the Ministry  of  Law  and  Human  rights,  the  legal  aid’s  fund  which  is  very  limited,  a  pervasive financing  system,  and  the  complexity  of the  reporting  administration  ia  a  case  that  must  be fulfilled in order to get payment from the government
Keywords: Roles, LBH Medan, Access to Justice, Community, Poor, North Sumatera

## PENDAHULUAN
Sistem Rule  of  law yang  di  anut  Indonesia  menunjukkan  posisi  segenap  warga Indonesia  sama  di  hadapan  hukum.  Lebih  lanjut,  Indonesia  juga  adalah  negara  yang berdasarkan  hukum (Rechtstaat ).  Yang  menjadi  landasannya  adalah  tampak  dalam  Undang- undang  Dasar  1945.  Dengan  dicantumkan  ketetapan  tersebut  dalam  Undang-undang  Dasar 1945  mengisyaratkan  lebih  kuatnya  pondasi  hukum,  bahwa  Indonesia  ialah  negara  hukum artinya segala sesuatu hal yang berkaitan masalah antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat  dengan  negara,  wajib  berdasarkan  hukum  dan  aturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Sebagai  akibatnya,  maka  setiap  masyarakat  berhak  mendapatkan  perlindungan hukum  yang  sama.  Dalam  aplikasinya,  bentuk Negara  hukum  tampak  tidak  dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang di hadapan  hukum  malah  menjadi  jarak  antara  masyarakat  miskin  dengan  golongan  yang memiliki harta kekayaan padahal mereka sama-sama warga Negara Indonesia.
Persoalan  yang  berat  saat  ini  adalah  kemiskinan,  yang  tidak  sebatas  pada  persoalan ekonomi tetapi juga berhubungan dengan permasalahan di aspek lain, contohnya dalam aspek hukum. Secara umum kemiskinan didefenisikan dengan kemiskinan dalam aspek materi, yang bisa dihitung dengan uang. Akan tetapi, pada saat kemiskinan bersentuhan dengan hukum, arti kemiskinan  tidak  hanya  sebatas  pada  sisi  materi  saja  melainkan  berkaitan  juga  dengan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan padahal itu merupakan hak mereka.
Menjadi  persoalan  bagi  kaum  miskin  salah  satunya  ialah  akses  terhadap  keadilan, khususnya  untuk  masyarakat  yang  sedang memiliki  masalah dengan hukum.  Ini  merupakan bagian  kemiskinan  dari  arah  lain.  Walaupun  negara  dalam  persoalan  hukum  sudah menentukan  proses  yang  adil,  tetapi  semua  itu  tidak  seperti  membalikkan  telapak  tangan. Masih ada orang-orang yang ingin proses hukum itu berjalan dengan tidak baik.
Walaupun  membantu  orang  adalah  sesuatu  yang  mulia  akan  tetapi  ketika  mengurus permasalahan  hukum  banyak  orang  yang  tidak  mau  menolong  orang  lain  apalagi  itu  gratis. Persoalan ini yang dihadapi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, orang tidak mau menolong orang lain apabila tidak ada profit yang didapatnya.
Kalau  dilihat  dari  sudut  pandang  Kemiskinan  Structural,  hukum  sudah  tidak  netral. Hasil  proses  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  telah  merubah  hukum.  Masyarakat  yang memiliki  hubungan  tidak  setara  tidak  akan  menghasilkan  hukum  yang  adil  untuk  semua
orang.  Untuk  membebaskan  sebagian  masyarakat  dari  system  yang  tidak  sesuai  muncul pemikiran hukum yang bersifat “merubah”.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa bantuan hukum tidak cuma hanya gerakan kultural tetapi  juga  menyertakan  gerakkan  structural.  Hal  ini  dilakukan  untuk  merubah  aturan  yang ada di masyarakat dan melepaskannya dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang rentan  dengan  tirani.  Dengan  ditinggalkannya  keobjekifan  hukum  memaksa  terjadi perpindahan  aksi  bantuan  hukum  dari  yang  bersifat  konstitusional  menjadi  bantuan  hukum structural.
Menurut  Ismail  Lubis,  Bantuan  Hukum  Struktural  adalah  bantuan  hukum  yang  tidak hanya  diberikan  untuk  penanganan  perkaranya  saja  sebagai  syarat  formal  dalam  suatu pendampingan  hukum  kepada  masyarakat  dan  kelompok  masyarakat  marginal,  dan  buta hukum tetapi dia lebih luas akan memberikan bantuan hukum yang bertujuan untuk merubah system  yang tidak berpihak kepada msyarakat atau kelompok masyarakat marginal dan buta hukum. Sehingga bagi bantuan hukum structural suatu perkara yang didampingi adalah hanya sebagai  alat  ataupun  cara  pintu  masuk  bagi  LBH  untuk  melakukan  Bantuan  Hukum Struktural.
Patra M. Zen menggambarkan seandainya hukum sebagai sistem bisa dipilih menjadi tiga komponen,  yaitu  struktur  hukum,  substansi  hukum , dan  budaya  hukum  masyarakat , maka bantuan  hukum  struktural  memandang  bahwa  perubahan  yang  signifikan  hanya  bisa dilaksanakan  melalui  perubahan  struktur  hukum  karena  struktur  tersebut  berdekatan  dengan sistem  social  sehingga  perubahan  struktur  sosial  adalah  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dihindari. Tujuan  akhir  dari  bantuan  hukum  struktural  tidak  hanya  menawarkan  jasa  bantuan  hukum pada  rakyat  miskin  tetapi  lebih  kepada  perubahan  tatanan  sosial  dari  yang  semula  timpang menjadi lebih berkeadilan (Syahdi Syahri, 2015).
Sementara  itu  LBH  mempopulerkan  “Konsep  Bantuan  Hukum  Struktural”  yang kemudian  memperoleh  respon  yang  baik  di  kalangan  Lembaga  Bantuan  Hukum  sendiri maupun di luar Lembaga Bantuan Hukum. Malahan sekarangpun konsep mereka tetap hangat dan menjadi sumber pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia. Seandainya  kita  bahas  lebih  dalam,  sepertinya  muncul  dan  berkembangnya  konsep  bantuan hukum  struktural  ini  bertumpu  pada  kenyataan  bahwa  pemahaman  terhadap  keadaan  yang sebenarnya ada dan berkembang membuat konsep bantuan hukum tradisional yang selama ini digunakan tidak cukup mampu untuk digunakan sebagai dasar bekerja.
Adnan    Buyung  Nasution  pernah  mengatakan  sesuatu  terkait  dengan  perkembangan konsep bantuan hukum struktural “Bantuan hukum pada dasarnya adalah sebentuk kegiatan yang  bukan  hanya  merupakan  kegiatan  kultural  akan  tetapi  juga  kegiatan  struktural  yang diarahkan untuk perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan hal yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan  hukum  bukanlah  masalah  yang  sederhana,  bantuan  hukum  merupakan  rangkaian tindakan dengan tujuan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang rentan dengan penindasan ” (Adnan Buyung Nasution, 2007).
Bantuan  Hukum  Struktural  atau  biasa  disingkat  dengan  BHS  adalah  aktivitas  yang mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  keadaan-keadaan  demi  terciptanya  hukum  yang  bisa merubah  struktur  yang  tidak  seimbang  menuju  ke  arah  struktur  yang  adil.  Hal  ini  berarti bahwa  pelaksanaan  dan  pengembangan  hukum  harus  dilihat  dari  sudut  bantuan  hukum sturktural,  yang  dilaksanakan  dalam  konteks  turut  membangun  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Konsep  bantuan  hukum  struktural  lahir  sebagai  konsekuensi  dari  penafsiran  terhadap hukum  itu  sendiri.  Kenyataannya  hukum  yang  saat  ini  adalah  hasil  dari  proses-proses  sosial
yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infrastruktur masyarakat yang ada. Jika demikian,  hukum  itu  sebenarnya  merupakan  suprastruktur  yang  selalu  berubah  dan merupakan  hasil  interaksi  di  antara  infrastruktur  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  selama  model hubungan  di  antara  infrastruktur  menunjukkan  gejala  yang  timpang,  maka  hal  ini  akan semakin mempersulit terciptanya hukum yang adil.
Dalam  persoalan  seperti  itu,  maka  bantuan  hukum  struktural  ini  tidak  akan  dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam  dengan  mencimptakan  pusat-pusat  kekuatan (power  resources) dan  sekaligus  berarti mengadakan  redistribusi  kekuasaan  untuk  melaksanakan  partisipasi  dari  bawah.  Bahkan dikatakan  bahwa,  yang  penting  harus  diingat  di  sisni  adalah  agar  kepada  rakyat  miskin mayoritas  yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber- sumberdaya  politik,  ekonomi,  teknologi,  informasi,  dan  sebagainya  agar  mereka  bisa menentukan masyarakat yang bagaimana yang mereka kehendaki.
Dalam  kerangka  yang  demikian,  maka  dengan  bantuan  hukum  struktural  tampaknya diinginkan  adanya  perubahan  struktural,  perubahan  pola  hubungan  sosial,  artinya,  suatu perubahan  pada  hubungan  yang  menjadi  dasar  kehidupan  sosial  menuju  kepola  hubungan yang lebih sejajar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia.
Berpijak  pada  pemikiran  di  atas,  maka  konsep  bantuan  hukum  struktural  dapat  kita cirikan sebagai berikut (Syahdi Syahri, 2015).
1. Merubah pandangan bantuan hukum dari kekotaan menjadi pedesaan
2. Membentuk sifat bantuan hukum menjadi aktif
3. Menggunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya
5. Membuat  bantuan  hukum  sebagai  gerakan  yang  melibatkan  partisipasi  rakyat  banyak (facilitator)
6. Mengutamakan kasus yang penanganannya sifatnya structural
7. Mempercepat terbentuknya hukum yang responsif (responsive law) .
Dalam  rangka  pendekatan  struktural  tersebut,  maka  dengan  demikian  kegiatan  bantuan hukum  tidak  semata-mata  memberikan  pelayanan  hukum  terhadap  kasus-kasus  yang  ada, akan tetapi harus lebih mampu pula untuk memilih dan memilah serta memanfaatkan kasus- kasus  yang  mampu  mendorong  terwujudnya  kondisi  bagi  efektifitas  pelaksanaan  hak-hak masyarakat  miskin,  di  mana  pendidikan  (hukum),  penyebaran  gagasan  kesemuannya diarahkan  untuk  menciptakan  proses  penyadaran  masyarakat  miskin  akan  hak-hak  mereka, lingkungan,  dan  kondisi  ekonomi  dan  politik  mereka  harus  menjadi  bagian  dari  program bantuan hukum struktural ini.
Walaupun begitu, sebagai konsep yang akan di gerakkan untuk merubah hubungan yang tidak  sesuai  antara  pusat  dan  pinggiran,  maka  sebuah  program  bantuan  hukum  contohnya bantuan hukum struktural tentu masih belum cukup, sebagaimana yang disadari oleh pencetus konsep  ini  sejak  awal,  dan  oleh  karenanya,  itu  semua  merupakan  suatu  langkah  awal  dari serangkaian pekerjaan besar  yang harus dilakukan secara simultan dalam segala bidang, dan yang  memerlukan  pendekatan  yang  lebih  menyeluruh.(H.  Bambang  Sunggono  dan  Aries Harianto, 2009)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan data yang ada dari materi yang sesuai dan menganalisanya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris.  Metode  ini  digunakan dengan  maksud  untuk melakukan analisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan erat dengan tema utama penelitian. Proses pengumpulan data meliputi:
1. Studi  Kepustakaan  untuk  memperoleh  atau  mencari  pendapat  atau  penemuan  yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari peraturan perundang-undangan
2. Studi  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  melalui  wawancara,  yang  dilakukan dengan  Pihak  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan  dan  juga  beberapa  Masyarakat Penerima  Bantuan  Hukum.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk menginterpretasikan,  mendeskripsikannya,  dan  menganalisis  untuk  mengungkapkan kebenaran serta memahami kebenaran tersebut.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara
Setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama.  Itulah konsekuensi dari dianutnya system rule of law dan rechtstaat di Indonesia. Dengan dianutnya system tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan hukum harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku.
Thomas  Hobbes  sebagaimana  dikutip  oleh  Mahrus  Ahli  berpendapat  Keadilan  itu  sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pendapat ini mengakibatkan bahwa norma hukum  positif  adalah  satu-satunya  alat  untuk  menilai  baik  buruknya,  adil,  tidak  adil  (Ahli, 2013).
Sebagai  akibat  penetapan  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  maka  semua  warga  Negara berhak  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu penetapan Indonesia sebagai Negara hukum juga diikuti dengan pernyataan lain yang tertuang di  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa  setiap warga Negara memiliki persamaan kedudukannya di hadapan hukum atau equality before the law. Berdasarkan  prinsip  ini,  Negara  dilarang  melakukan  diskriminasi  kepada  setiap  warga Negara.  Prinsip  ini  merupakan  prinsip  yang  mudah  dipahami  secara  akademis,  tetapi  tidak mudah untuk menerapkannya (Deborah L. Rhode, 2004).
Seseorang  berhak  diperlakukan  sama  berdasarkan  prinsip  ini,  termasuk  masyarakat miskin  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum.  Jika  orang  kaya  sanggup  membayar pengacara untuk mendampinginya, orang miskin juga memiliki hak yang sama. Persoalan ini dipertegas  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  34  ayat  (1). Kata  “dipelihara”  dalam Pasal  tersebut  bermakna  tidak  Cuma  memberi  memberikan  kebutuhan  pokok  saja,  tetapi access to justice berbentuk pemberian bantuan hukum. Artinya, equality before the law selain bermakna  persamaan  di  muka  hukum,  oleh  Rhode  dimaknai  juga  sebagai  persamaan  akses terhadap keadilan.
Hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pendampingan  dari  pengacara,  dimana  ini merupakan salah satu butir untuk mendapatkan keadilan.  Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh mengabaikan  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pendampingan  hukum  dari  pengacara. Pendampingan  yang  diberikan  tanpa  melihat  latar  belakang  sesorang,  misalnya  melihat  ras, etnis, agama dan lain sebagainya.
Hak  memperoleh  bantuan  hukum  sebenarnya  merupakan  bagian  dari access  to  justice. Access to justice sendiri dimaknai diperlakukan adil sesuai hukum. Konsep access to justice bukan  bermakna  akses  terhadap  pengacara  atau  proses  peradilan  saja,  akan  tetapi  berarti
akses terhadap Ombudsman, dan lembaga lainnya (Raharjo et al., 2016). Dalam  penerapannya  bantuan  hukum  memiliki  2  (dua)  konsep, pertama,  bantuan  hukum tradisional, yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individu, bantuan  hukum  ini  bersifat  pasif  dan  cara  pendekatannya  formal-legal.  Kedua,  bantuan hukum  konstitusional  yaitu  bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin  yang  dilaksanakan dalam  rangka  usaha-usaha  dan  tujuan  yang  lebih  luas  seperti  :  menyadarkan  hak-hak masyarakat  miskin,  penegakan  dan  pengembangan  nilai  hak  asasi  manusia  sebagai  sendi utama bagi tegaknya negara hukum (YLBHI, 2014).
Kedua  konsep  diatas  dianggap  belum  dapat  untuk  memenuhi  terciptanya  akses penerimaan  bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin  yang  memerlukan.  Perlu  adanya penambahan konsep yang lain yaitu konsep struktural dan konsep responsif. Dengan adanya konsep struktural dan responsif apabila digabungkan dengan acces to law and justice maka bukanlah tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan (Kusumah & Wijaya, 2019).
Dua tujuan dasar konsep access to justice , sistem hukum di Indonesia harus bisa diakses oleh  semua  orang  dan  bisa  menghasilkan  keputusan  yang  adil  untuk  semua  orang.  Yang ingin  di  capai  dalam  konsep  ini  adalah  keadilan  untuk  warga  negara  Indonesia  tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri Access To Justice dimaknai sebagai terpenuhinya hak warga negara  berdasarkan  UUD  1945,  Prinsip  Universal  HAM,  dan  menjamin  akses  untuk  dapat mengetahui,  dan  memahami  serta  menggunakan  hak  tersebut  melalui  lembaga  formal  dan informal.  Didukung  juga  dengan  manajemen  pengaduan  yang  baik  dan  responsif  untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.
Negara berusaha merealisasikan kewajibannya untuk memenuhi Access To Justice bagi masyarakat  miskin.  Usaha  yang  dilakukan  negara  tersebut  patut  diapresiasi,  walaupun  ada beberapa hal juga yang harus dikritisi. Usaha yang dilakukan negara untuk memenuhi access to  justice dalam  pelaksanaanya  meliputi  tiga  hal,  yaitu:  Pertama,  hak  untuk  mendapatkan manfaat  dan  menggunakan  institusi  peradilan,  Kedua,  adanya  jaminan  ketersediaan  sarana untuk  memenuhi  hak  bagi  masyarakat  miskin  untuk  mendapatkan  keadilan,  dan  Ketiga, adanya  metode  dan  prosedur  yang  efektif  untuk  memperluas  akses  masyarakat  terhadap keadilan  (Wahyu  Widiana,  2011).  Usaha  sudah  dilaksanakan,    tetapi  apa  yang  tertulis seringkali    tidak  sesuai,  karena  dalam  praktiknya,  masih  banyak  masyarakat  miskin  yang masih susah mendapatkan keadilan, sehingga benar jika ada istilah yang menyebutkan bahwa hukum lebih tajam ke bawah tumpul ke atas masih terus hidup dalam diri masyarakat.
Peranan  adalah  bagian  dinamis  dari  sebuah  kedudukan.  Apabila  seseorang  melakukan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia  telah  menjalankan peranannya.(Soejono  Soekanto,  2012)  Peranan  LBH  khususnya  LBH  Medan  memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang  memerlukan  bantuan  hukum  khususnya  di  Sumatera  Utara.  Begitupun  dengan advokat/PBH  (Pengabdi  Bantuan  Hukum)  yang  ada  di  LBH  Medan  tersebut  memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Sumatera Utara. Akan tetapi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH khususnya LBH  Medan  kepada  masyarakat  miskin  tersebut  upayanya  sudah  semaksimal  mungkin. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masalah dan hambatan yang dihadapi oleh LBH  dalam  memberikan  bantuan  hukum  baik  itu  dari  faktor  pemerintahan  dan  faktor penegak hukumnya. Kenapa dari pemerintahannya, karena pembebanan syarat formil seperti SKTM  (Surat  Keterangan  Miskin)  dari  kelurahan  terkadang  sulit  didapat  oleh  masyarakat miskin. (Hasil Wawancara dengan Direktur LBH Medan, Bapak Ismail Lubis, SH.,M.H) Dalam  pelaksanaannya  masyarakat  miskin  menghadapi  hambatan  dalam  memperoleh
akses  bantuan  hukum.  Adapun  kendalanya  bukan  hanya  persoalan  keuangan,  tetapi  juga dengan  tingkat  pendidikan  yang  minim  terkait  dengan  persoalan  hukum.  LBH  sangat berperan  besar  dalam  memberikan  bantuan  hukum  yaitu  dengan  mendampingi  masyarakat miskin  sehingga  masyarakat  tidak  diperlakukan  dengan  seenaknya  saja,  begitu  juga  untuk membela  dalam  hal  substansinya  agar  dapat  tercapainya  putusan  yang  adil.  LBH  sendiri dalam  menyelenggaran  bantuan  hukum  mendapatkan  dana  dari  APBN  yang  disalurkan melalui anggaran Kementrian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan salah bentuk tanggung jawab  pemerintah.  LBH  Medan  sendiri  sumber  pendanaan  bantuan  hukum  selain  dari APBN,  LBH  Medan juga medapatkan sumber dana dari beberapa program dan sumbangan non mengikat. Mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Menurut Pandangan Narasumber Bapak Ismail Lubis selaku Direktur LBH Medan yang mengatakan  bahwa  peranan  Pengabdi  Bantuan  Hukum  (PBH)  dalam  menjalani  tugasnya untuk membantu masyarakat yang khususnya bagi masyarakat miskin yang dijalankan  oleh LBH  Medan  masih  belum  maksimal,  dikarenakan  secara  kuantitas  jumlah  personil  LBH Medan masih terbatas sehingga sangat diperlukan legitimasi terhadap konsep paralegal yang sesungguhnya  dalam  Undang-undang  Bantuan  Hukum  telah  diatur  tentang  organisasi bantuan  hukum  untuk  merekrut  paralegal.  Akan  tetapi  belum  jelas  sejauhmana  peran paralegal  ini  bisa  memberikan  perluaasan access  to  justice bagi  masyarakat  yang memerlukan bantuan hukum di Sumatera Utara. Pernah melalui Keputusan Menteri Hukum dan  HAM  Paralegal  diperbolehkan  beracara,  namun  kemudian  Keputusan  tersebut  dianulir oleh  Mahkamah  Agung  karena  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-undang  Advokat. Sehingga ini membuat peran Paralegal tidak jelas.
Model  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara untuk Meningkatkan Access to Justice
Dunia  Barat  mengenal  3  (tiga)  jenis  bantuan  hukum,  dimana  bantuan  hukum  di  dunia Barat memiliki istilah yang berbeda, yaitu :
1. Legal  aid ,  yang  artinya  Bantuan  yang  diberikan  kepada  orang  yang  memiliki  persoalan hukum dengan gratis. Legal aid difokuskan masyarakat miskin. Artinya hal yang penting dalam legal  aid yaitu  menegakkan  hukum  dengan  membela  kepentingan  dan  hak masyarakat miskin dan tidak tahu hukum.
2. Legal service , diartikan dengan “pelayanan hukum”. Legal Service memiliki defenisi yang lebih luas dibandingan dengan legal aid atau legal assistance , karena pada legal   service memiliki makna dan tujuan:
a. Menghapuskan diskiriminasi bantuan hukum.
b. Memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  kebenaran hukum.  Aparat  penegak  hukum  dapat  mewujudkan  kebenaran  hukum  ini  apabila mereka meghormati hak setiap masyarakat tanpa membedakan si kaya dan si miskin
c. Legal  Service juga  lebih  condong  menyelesaikan  setiap  permasalahan  dengan  jalan damai selain menegakkan hukum dan penghormatan hak setiap orang.
Model  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  LBH  Medan,  yang  pertama  memberikan konsultasi  hukum  jika  dibutuhkan  melaksanakan  investigasi  hukum  kemudian  melakukan langkah  hukum  mulai  dari  pendampingan  hukum  ditingkat  penyidikkan,  penyelidikkan, penuntutan  dan  sampai  kepada  tingkat  persidangan  pengadilan  negeri,  tinggi  dan  kasasi tingkat  Mahkamah  Agung.  Nah,  karena  dimensi  bantuan  hukum  di  LBH  Medan  adalah bantuan  hukum  yang  sifatnya  structural  biasanya  diluar  penanganan  kasus  individunya  kita
akan  melakukan  langkah-langkah  yang  sifatnya  non  litigasi.  Contohnya  melakukan pengorganisiran  masyarakat,  pendidikan  hukum  kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan, bahkan  pelatihan-pelatihan.  Sehingga  pengetahuan  hukum  disekitar masyarakat  miskin  yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik.
Inilah  model  bantuan  hukum  yang  sebenarnya  diterapkan  oleh  LBH  Medan.  Sedangkan bantuan  hukum  yang  diakomodir  oleh  Pemerintah  melalui  Undang-undang  Bantuan  Hukum hanya  sebatas  konsultasi,  pendampingan  di  kepolisian  sebagai  tersangka,  pendampingan  di peradilan.  Dan  tidak  mengakomodir  yang  sifatnya  pengorganisiran  masyarakat  dan  serta pelatihan-pelatihan hukum kepada masyarakat. Pemerintah hanya mengakomodir penyuluhan hukum  yang  sifatnya  tidak  terorganisasi  dengan  baik.  Sehingga  kalau  dihubungkan  dengan konsep bantuan hukum structural yang dikembangkan oleh LBH Medan, masih belum sesuai dengan  yang  diakomodir  oleh  Pemerintah  melalui  dana  Bantuan  Hukum.  Sehingga  memang belum maksimal dana bantuan hukum ini menunjang kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural. Kemudian  terkait  dengan  bantuan  hukum  yang  sifatnya  perdata  dana  bantuan  hukum sudah  termasuk  pembayaran  panjar  biaya  perkara,  sehingga  tentu  sangat  menyulitkan  untuk diakomodir  dalam  dana  bantuan  hukum  ini.  Sementara  banyak  masyarakat  miskin  yang membutuhkan  itu.  Kemudian  LBH  Medan  dalam  memberikan  bantuan  hukum  biasa  juga melakukan  tuntutan-tuntutan  hukum  yang  sifatnya  kolektif.  Misalnya  gugatan  class  action, legal  standing  NGO,  citizen  law  suit  sama  sekali  tidak  diakomodir  oleh  dana  Organisasi Bantuan  Hukum.  Sehingga  penyediaan  dana  organisasi  bantuan  hukum  belum  dapat menunjang pemberian bantuan hukum structural dengan baik.
Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum
Pada  dasarnya  masih  rumit  bagi  masyarakat  miskin  untuk  mendapatkan  keadilan. Faktornya  yaitu  adanya  pandangan  negatif  dalam  penegakan  hukum  yang  meracuni  fikiran masyarakar  miskin.  Keraguan  masyarakat  untuk  datang  ke  LBH  maupun  juga  karena diakibatkan  oleh  gambaran  advokat  yang  seakan-akan  difikir  tidak  ingin  memberi  bantuan hukum  jika  tidak  dibayar.  Selanjutnya  orang  juga  berfikir  mahalnya  jasa  advokat  dalam memberikan  bantuan  hukum.  Tetapi,  ada  juga  masayarakat  yang  merasa  mampu menyelesaikan  permasalahannya  dan  menangani  perkaranya  sendiri  tanpa  meminta  bantuan advokat.  Itulah  yang  menyebabkan  banyak  masyarakat  memilih  sendiri  menghadapi serangkaian proses hukum (Jaidun, 2017) .
Pemerintah  berusaha  untuk  menangani  persoalan  ketidakinginan  pengacara  membantu masyarakat miskin karena tidak ada keuntungan secara ekonomi yang akan diperoleh dari pemberian  bantuan  hukum  dengan  menerbitkan  Undang-undang  Tentang  Bantuan  Hukum. Berdasarkan  undang-  undang  ini,  negara  menyiapkan  dana  bagi  organisasi  bantuan  hukum yang  terakreditasi  di  Kantor  Kementrian  Hukum  dan  HAM  untuk  memberikan  bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin.  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  menjelaskan  apakah dana  itu  sebagai  honorarium  yang  diperlukan  dalam  pemberian  bantuan  hukum.  Langkah yang  dilakukan  pemerintah  ini  juga  menimbulkan  permasalahan  baru  khususnya  dengan syarat-syarat  yang  tidak  gampang  untuk  dipenuhi  oleh  masyarakat  pencari  keadilan  untuk memperoleh bantuan hukum dari  organisasi bantuan hukum.
Permasalahan yang pertama  dana bantuan hukum itu hanya dapat diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM . Sementara harusnya kewajiban  pemberian  bantuan  hukum  telah  melekat  pada  diri  seorang  advokat  yang seharusnya juga diberikan akses bagi mereka untuk mendapatkan dana bantuan hukum sesuai
amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sehingga access to justice bagi masyarakat miskin akan terbuka luas.
Permasalahan  kedua  dana  bantuan  hukum  yang  sangat  terbatas  dan  menurut  Direktur LBH  Medan  Negara  seolah-olah  setengah  hati  memberikan  dana  bantuan  hukum  kepada masyarakat  miskin  ini.  LBH  Medan  saja  misalnya  dalam  1  tahun  hanya  mendapatkan 160.000.000  (Seratus  Enam  Puluh  Juta)  untuk  perkara  Litigasi  yang  jika  dihitung  per perkaranya diakomodir sebesar lima juta rupiah maka perkara yang bisa dibantu sebanyak 80 perkara.  Sementara  jumlah  pengaduan  di  LBH  Medan  rata-rata  260-350  perkara/  Tahun (Wawancara dengan Direktur LBH Medan, Pada Tanggal 15 Agustus 2020).
Permasalahan ketiga system pembiayaan yang sifatnya dirembes (didahulukan pendanaan perkaranya  oleh  organisasi  bantuan  hukum  baru  kemudian  dibayar  oleh  Negara).  Hal  ini menjadi  suatu  kesulitan  bagi  organisasi  bantuan  hukum  dalam  hal  mencari  dana  awal operasional penanganan perkara masyarakat miskin.
Permasalahan keempat rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi  untuk  mendapatkan  pembayaran  dari  NegaraBerdasarkan  dari  pemaparan  di  atas, munculnya  aturan  tidak  otomatis  menyelesaikan  persoalan  yang  ada,  malahan  mungkin memunculkan  masalah  baru.  Kalau  hanya  sekedar  membaca  undang-undang  saja,  tidak terlihat  ada  persoalan.  Akan  tetapi  ketika  undang-undang  itu  diaplikasikan  maka permasalahan akan bermunculan. Walaupun  begitu, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Apabila dianggap penting dan demi kepentingan  rakyat,  undang-undang  tersebut  boleh  dikesampingkan,  karena  sebagaimana adagium  hukum  progresif  mengatakan  bahwa  hukum  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk hukum manusialah yang seharusnya menjadi sentral dalam penegakan hukum. Ini merupakan dilema  bagi  pemerintah,  antara  melaksanakan  undang-  undang,  melaksanakan  kewajiban “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas equality before  the law sebagai akibat negara hukum,  kewajiban  membayar  jasa  yang  diberikan  oleh  pengacara  yang  telah  memberikan bantuan  hukum,  dan  keinginan sekadar  menjadi  komoditas  politik  belaka. untuk menghabiskan anggaran negara.

## KESIMPULAN
Bahwa peran LBH Medan, sudah berusaha maksimal akan tetapi masih banyak kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  mencapai acces  to  justice. M odel  bantuan  hukum  yang diberikan  oleh  LBH  Medan,  yang  pertama  memberikan  konsultasi  hukum  jika  dibutuhkan melaksanakan  investigasi  hukum  kemudian  melakukan  langkah  hukum  mulai  dari pendampingan  hukum  ditingkat  penyidikkan,  penyelidikkan,  penuntutan  dan  sampai  kepada tingkat  persidangan  pengadilan  negeri,  tinggi  dan  kasasi  tingkat  Mahkamah  Agung.  Nah, karena dimensi bantuan hukum di LBH Medan adalah bantuan hukum yang sifatnya structural biasanya  diluar  penanganan  kasus  individunya  kita  akan  melakukan  langkah-langkah  yang sifatnya  non  litigasi.  Contohnya  melakukan  pengorganisiran  masyarakat,  pendidikan  hukum kepada  masyarakat  melalui  penyuluhan,  bahkan  pelatihan-pelatihan.  Sehingga  pengetahuan hukum disekitar masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum tadi akan membaik.
Bahwa Hambatan  Yang  Dihadapi  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Medan  Sebagai Access  To  Justice Bagi  Masyarakat  adalah  dana  bantuan  hukum  yang  hanya  dapat  diakses oleh organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Departemen Hukum dan HAM , dana bantuan  hukum  yang  sangat  terbatas,  system  pembiayaan  yang  sifatnya  dirembes,  dan
rumitnya administrasi pelaporan dalam suatu perkara yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran dari Negara.

## SARAN
Seharusnya  Pemerintah  memberikan  penambahan  pendanaan  dana  bantuan  hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (0BH). Adanya perbaikan sistem pemberian dana bantuan hukum,  misalnya  tidak  lagi  sifatnya  di  rembes,  sehingga  ini  akan  memudahkan  OBH memberikan  bantuan  hukum,  khususnya  LBH  Medan.  Tidak  mempersulit  administrasi bantuan  hukum  baik  itu  dalam  rangka  akreditasi  organisasi  bantuan  hukum  maupun administrasi  pelaporan  penanganan  perkara  bantuan  hukum  dan  memberikan  kebebasan kepada OBH unuk melakukan pengelolaan anggaran khususnya yang bersifat non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution. (2007). Bantuan Hukum Di Indonesia . Pustaka LP3ES Indonesia. Ahli, M. (2013). Membumikan Hukum Progresif (Cetakan Ke). Yogyakarta: Aswaja Presindo. Deborah L. Rhode. (2004). Access to Justice . New York: Oxford University Press. H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Cetakan Ke). Mandar Maju.
Jaidun. (2017). Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 7 (2), 104. https://doi.org/10.24903/yrs.v7i2.139
Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. Jurnal Adhum , IX (1), 15–22.
Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (3), 432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881 Soejono Soekanto. (2012). Pengantar Sosiologi . Ghali Indonesia. Syahdi Syahri, S. H. (2015). PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI (Vol. 49, Issues 23–6). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
Wahyu Widiana. (2011). Access To Justice for the Poor: the Badilag Experience Iaca Asia-
Pacific Conference in Bogor Maret 2011 . 2. YLBHI. (2014). Panduan Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.