Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (50-66) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3099

## Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
Leo Agustino 1 , Sayed Fahrul 2
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, leo.agustino@untirta.ac.id
2 Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Universitas Padjadjaran pocut.sayed@gmail.com
Recieved: March 25 2018; Revised: May 1 2018; Accepted: May 18 2018
Abstract : The recruitment of the member of Electoral Independent Commissionaire (KIP) of Aceh  Barat  Daya  (Abdya)  District  from  the  period  of  2013-2018  which  is  conducted  by legislative (DPRK) Abdya shown the relation and interaction of power with the executive.  One of the case is the dismissed of Muhammad Jakfar as the member of the Electoral Independent Commissionaire of the period 2013-2014 permanently in 2016 because of being involved the Aceh Party officials of the period 2011-2015.  The election of Muhammad Jakfar at that time as  the  KIP’s  member  of  the  period  2013-2018  is  interesting  to  study  in  the  perspective  of patronage.    For  that  reason,  the  theory  used  in  this  study  is  theory  of  patronage.    This research is used a qualitative descriptive approach method, which is construct the reality and process  interactively.    The  findings  of  this  research  have  shown  the  local  head  electoral (Pilkada) 2012 has drive the patronage in the recruitment of the member of KIP of Aceh Barat Daya district of the period of 2013-2018 . Keywords: Aceh Barat daya (Abdya) ; Member of KIP ; Patronage
Abstrak :  Rekrutmen  anggota  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Kabupaten  Aceh  Barat Daya  (Abdya)  periode  2013-2018  yang  dilaksanakan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  (DPRK)  Abdya  menunjukkan  adanya  relasi  dan  interaksi  kekuasaan  dengan lembaga  eksekutif.  Salah  satunya  adalah  kasus  pemberhentian  Muhammad  Jakfar  oleh DKPP sebagai anggota KIP karena terlibat kepengurusan Partai Aceh Periode 2011-2015. Terpilihnya Muhammad Jakfar saat itu sebagai anggota KIP Aceh Barat Daya periode 2013- 2018 menarik untuk dikaji dalam perspektif patronase. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori patronage. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu  mengonstruksikan  realitas  dan  proses  secara  interaktif.  Dari  hasil  analisis,  maka dapat  dikatakan  bahwa  Pilkada  Abdya  tahun  2012  telah  membuka  ruang  terjadinya patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdya periode 2013-2018.
Kata kunci : Aceh Barat Daya (Abdya); Anggota KIP; Patronase .
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018

## Pendahuluan
Penataan  soal  institusi  demokrasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang  Pemerintah  Aceh  menjadi bagian  penting  dari  penandatanganan nota  kesepahaman  perjanjian  damai ( Memorandum  of  Understanding )  antara Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  dan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  pada tanggal  15  Agustus  2005  di  Helsinki, Finlandia.  Di  dalam  implementasinya, kelembagaan  penyelenggara  Pemilu  di Aceh  memiliki  dinamika  berbeda  dengan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di  Indonesia,  baik  secara  nama  lembaga, jumlah  keanggotaan,  dan  mekanisme rekrutmen  yang  dilakukan.    Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah  Aceh  Pasal  56  Ayat  (4)  dan (5)  menyebutkan  bahwa,  “Anggota  KIP Aceh  diusulkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU  dan  diresmikan  oleh  Gubernur. Anggota  KIP  Kabupaten/Kota  diusulkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten  (DPRK)  ditetapkan  oleh  KPU dan  diresmikan  oleh  Bupati/Walikota.”
Meskipun proses pengusulan dan penetapan  terhadap  keanggotaan  KIP  di Aceh  memiliki  kekhususan,  KIP  sebagai penyelenggara  Pemilu  di  Aceh  tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Secara  institusional,  Komisi  Inde- penden  Pemilihan  (KIP)  memainkan peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang  demokratis  dalam  proses  transisi demokrasi  lokal  di  Aceh.    Karena  elemen penting  dalam  proses  Pemilu  yang  tidak bisa  diabaikan  adalah  membangun kepercayaan  publik  terhadap  proses
maupun  hasil  Pemilu,  dalam  hal  ini kinerja  lembaga  penyelenggara  Pemilu menjadi  hal  penting.    Suksesnya  penye- lenggaraan  Pemilu  akan  berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal.  Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan  kebijakan  publik,  Pemilu demokratis  juga  akan  melembagakan legitimasi  terhadap  kepala  daerah  atau pemerintahan  terpilih.  Namun  demikian, hasil  Pemilu  yang  berkualitas  tentu  akan sangat  bergantung  pada  rekrutmen penyelenggara  Pemilu.    Di  antaranya adalah profesionalisme dan independensi yang  menjadi  syarat  penting  untuk melihat  bagaimana  kemudian  anggota- anggota  penyelenggara  Pemilu  bertindak sesuai  tugas  dan  kewenangannya  dalam serangkaian  tugas  teknis  kepemiluan, seperti  administrasi,  logistik,  teknologi informasi,  serta  tugas  substansi  lainnya terkait  dengan  tahapan-tahapan  Pemilu. Sedangkan  independensi  lebih  mengarah pada  sifat  kemandirian  dan  netral  dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan.
Persoalan  yang  muncul  selanjutnya terkait  rekrutmen  penyelenggara  Pemilu di  Aceh  adalah  soal  kewenangan  yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada anggota  legislatif  baik  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota  seringkali  dijadikan alat  legitimasi  dan  justifikasi  oleh sebagian elit untuk kepentingan politiknya.  Pada  pasal  56  ayat  (6) Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh disebutkan bahwa  untuk  memilih  anggota  KIP dilakukan  penjaringan  dan  penyaringan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh DPRA/K  yang  bersifat  ad  hoc  (Fuadi, 2016).  Tentu  saja  hal  ini  berimplikasi
terhadap  nilai-nilai  profesionalisme  dan independensi penyelenggara Pemilu.
Polemik yang berkembang di publik, integritas  lembaga  KIP  Aceh  sebagai penyelenggara pemilu menjadi diragukan (Nurrahmawati,  2017).  Hal  ini  salah satunya  diakibatkan  karena  besarnya kekuasaan  legislatif  dalam  pembentukan penyelenggara  Pemilu  di  Aceh  membuat institusi  demokrasi  ini  sulit  keluar  dari cengkraman kepentingan lembaga legislatif.    Rekam  Jejak  Pemilu  2014  di Aceh,  ada  pola  baru  yang  dilakukan  oleh calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 untuk  meraup  suara  sebanyak  mungkin dan  atau  untuk  menjaga  keutuhan suaranya.    Pola  tersebut  adalah  dengan memanfaatkan  jaringan  serta  mengguna- kan akses institusi penyelenggara Pemilu. Dalam  hal  ini,  peluang  untuk  mengakses lembaga  penyelenggara  Pemilu  ini biasanya  dilakukan  oleh  calon  anggota legislatif incumbent atau  aktor  partai politik yang terlibat dalam proses seleksi calon komisioner KIP.
Carut-marut  rekrutmen  penyeleng- gara Pemilu yang dilakukan oleh legislatif terus  mewarnai  dinamika  demokratisasi di  Aceh,  seperti  yang  terjadi  dalam rekrutmen anggota KIP Kabupaten Nagan Raya.    Proses  rekrutmen  yang  disinyalir sarat  kepentingan  sehingga  adanya dualisme  pengusulan  calon  anggota  pada periode  2013-2018,  masing-masing  versi Komisi  A  yang  menangani  langsung proses  rekrutmen  dan  versi  paripurna yang  diinisiasi  oleh  pimpinan  DPRK. Keadaan  ini  kemudian  berimbas  pada terjadinya  gugatan  hasil  dan  proses hukum  (www.merdeka.com    3  Desember 2017).
Persoalan  yang  sama  juga  terlihat dalam  proses  rekrutmen  anggota  KIP
kabupaten  Aceh  Timur,  di  mana Mahkamah  Agung  (MA)  dalam  putusan- nya  No.  46k/TUN/2015  tertanggal  6  Juli 2015  menolak  permohonan  kasasi  Ketua KPU,  dan  memenangkan  penggugat  atas nama  Iskandar  A  Gani  SH  dan  kawan- kawan/KIP  Jilid  I.  Surat  Keputusan  KPU Pusat yang telah menetapkan nama-nama ketua  dan  anggota  KIP  Aceh  Timur periode  2013-2018  (Jilid  II)  yang  proses seleksi perekrutan mereka dilakukan oleh Ketua  DPRK  Aceh  Timur  melalui  Panitia Penjaringan  (Panja).    Namun  di  sisi  lain, Komisi  A  DPRK  Aceh  Timur  melalui  tim independen yang telah dibentuk sebelumnya  juga  sudah  menghasilkan sejumlah nama untuk ditetapkan menjadi anggota  KIP  Aceh  Timur  periode  2013- 2018  (Jilid  I)  ( Serambi  Indonesia 18 November 2013).
Selanjutnya, kasus rekrutmen anggota  KIP  Kabupaten  Aceh  Tengah periode 2013-2018, dalam proses seleksinya  melibatkan  salah  satu  wakil sekretaris  partai  politik  tingkat  nasional kepengurusan  2011-2015  (www.Lintas- Gayo.com  25  Desember  2017).    Seharus- nya,  dalam  hal  keanggotaan,  mengguna- kan  tim  seleksi  yang  tidak  berpihak  dan profesional.    Sebagai  konsekuensinya, hasil seleksi tersebut telah menyebabkan kisruh internal di DPRK Aceh Tengah dan berujung  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  Jakarta  (www.Tribun- news.com  12 Desember 2017).
Bila rekrutmen penyelenggara Pemilu  dijabarkan  sebagai  penggunaan peluang  untuk  mengartikulasi  dan mengagregasikan  kepentingan,  maka dapat dipastikan demokrasi lokal di Aceh terjebak  dalam  relasi  kekuasaan  yang pada tataran praktik terjadinya patronase politik.    Proses  pengambilan  keputusan
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
berada  di  tangan  politikus  bersama  para kroninya yang terhubung melalui jejaring relasi  informal  dan  personal.    Berdasar- kan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum  di  Aceh, eksekutif  (yang  diwakili  oleh  Komisi  A DPRA/DPRK)  membentuk  tim  indepen- den yang meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat  dan  juga  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  dengan  memperha- tikan  keterwakilan  perempuan  paling sedikit  30%.    Kemudian  tim  independen yang  mendaftarkan  diri  pada  parlemen, diseleksi  dan  ditetapkan  oleh  parlemen. Tim independen terpilih akan melakukan rekrutmen  calon  anggota  penyelenggara pemilihan,  hasil  rekrutmen  tersebut selanjutnya diserahkan kepada parlemen. Untuk  menentukan  calon  penyelenggara terpilih  parlemen  akan  melakukan  uji kelayakan  dan  kepatutan  secara  tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik.
Dalam  konteks  penelitian  ini, rekrutmen  anggota  KIP  Kabupaten  Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2013-2018 di sangat  menarik  untuk  dikaji.  Sebagai sebuah  daerah  pemekaran  yang  berasal dari  Kabupaten  Aceh  Selatan  melalui Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2002 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo  Lues, Kabupaten  Aceh  Jaya,  Kabupaten  Nagan Raya,  dan  Kabupaten  Aceh  Tamiang  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, dinamika  politik  lokal  yang  terjadi memiliki  corak  tersendiri  dengan  kabu- paten/kota  lain  di  wilayah  barat  selatan Aceh. Salah satu langgam politik di Abdya yang muncul ke permukaan dan melahir- kan polemik intensif dalam kancah politik lokal  adalah  dominasi  kelompok  GAM
yang  telah  bertransformasi  menjadi Partai  Aceh  dalam  sistem  politik  dan struktur  pemerintahan  di  Abdya.    Berda- sarkan  hasil  Pemilu  2009,  Partai  Aceh mendulang  terkait  kemenangan  dengan mendapatkan perolehan kursi sebanyak 9 dari alokasi 25 kursi di DPRK Abdya (BPS Abdya  2011:  21).    Lantas  pada  Pilkada tahun  2012  Partai  Aceh  berhasil mengusung  pasangan  calon  yaitu  Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali menjadi Bupati  dan  Wakil  Bupati  Abdya  periode 2012-2017.
Konfigurasi  kekuatan  politik  Partai Aceh  di  legislatif  dan  eksekutif  Abdya melatarbelakangi  dan  mengarakterisasi interaksi  kekuasaan  dalam  proses rekrutmen.    Salah  satunya  adalah  kasus anggota  KIP  Abdya  periode  2013-2018, Muhammad  Jakfar,  yang  dinyatakan terbukti  melanggar  kode  etik  penye- lenggara  Pemilu.    Dalam  kasus  ini,  DKPP menilai bahwa teradu terbukti melanggar asas  kemandirian  penyelenggara  Pemilu sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Bersama  KPU,  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu),  dan  DKPP  Nomor  11,  12,  13 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara  Pemilu  yaitu  ketentuan Pasal  5  huruf  (a),  Pasal  9  huruf  (c),  dan Pasal  10  huruf  (a)  sehingga  dalam putusannya Nomor 108/DKPP-PKE- V/2016  menjatuhkan  sanksi  pember- hentian  tetap.    Muhammad  Jakfar  dinya- takan  terbukti  pernah  menjadi  pengurus partai  politik  lokal,  yaitu  Ketua  Tuha Lapan  Dewan  Pengurus  Wilayah  (DPW) Partai  Aceh  Kabupaten  Abdya  berdasar- kan  Surat  keputusan  Dewan  Pimpinan Aceh  Partai  Aceh  Nomor  125/KPTS- DPA/III/2011  tanggal  31  Maret  2011
tentang Penetapan Majelis Tuha Peut dan Tuha  Lapan  DPW  Partai  Aceh  Kabupaten Abdya  Periode  2011-2015  (Serambi Indonesia 26 Oktober 2016).  Di samping itu, Muhammad Jakfar juga diduga pernah menjadi tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Abdya pada  Pilkada  tahun  2012  berdasarkan surat  keputusan  dari  tim  pemenangan Kabupaten  Abdya  Partai  Aceh  Nomor 01/SKTPK/ABD/II/2012 pada tanggal 20 Februari  2012  tentang  Pimpinan  dan
Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah
Kabupaten  Abdya  Periode  2012-2017 (www.Acehterkini.com    28  Desember 2017).
Kasus  ini  mengindikasikan  adanya kedinamikan  politik  yang  bernuansa patronase  dalam  proses  rekrutmen  yang dilaksanakan oleh DPRK Abdya, sehingga bisa  meloloskan  salah  satu  anggota  KIP yang  masih  menjadi  pengurus  partai politik.  Dalam mewujudkan independensi anggota  KIP  sebagai  penyelenggara Pemilu,  proses  rekrutmen  anggota  KIP menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam  menciptakan  kelembagaan  penye- lenggara Pemilu yang bersifat profesional, kompeten  dan  berintegritas.    Merujuk realitas  rekrutmen  di  atas,  tulisan  ini ingin membincangkan bagaimana praktik patronase yang terbangun dalam rekrutmen  anggota  KIP  Abdya  periode 2013-2018?

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  Provinsi Aceh  pada  tahun  2017.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptif  dengan metode  studi  kasus.    Metode  ini  dipilih
dan  dianggap  tepat  karena  penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari  satu  keutuhan  ( entity ).    Dengan kekhasan metode kualitatif kiranya dapat menjelaskan  praktik  patronase  dalam rekrutmen  anggota  KIP  Abdya  periode 2013-2018.  Pengumpulan data penelitian dilakukan  melalui  teknik  observasi  dan wawancara.    Data  yang  dikumpulkan terdiri  dari  data  primer,  yaitu  dari informan  dan  observasi,  serta  data sekunder di lapangan.
Setelah  data  dikumpulkan  baik berupa  hasil  wawancara,  pengamatan yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan lapangan,  dokumentasi,  dan  sebagainya, maka tahapan selanjutnya adalah analisis dan  interpretasi  data.    Penelitian  ini mengaplikasikan  prosedur  analisis  data dalam  tahap-tahap  seperti  berikut. Pertama,  setiap  wawancara  terhadap subyek  menghasilkan  transkrip  yang diorganisasikan  dalam  file  terpisah. Kedua, kompilasi melalui pemilihan tema serupa  atau  mirip  yang  dihasilkan  oleh subyek  selama  wawancara.    Ketiga, pemilahan  lebih  lanjut  atas  sub-tema yang  pada  akhirnya  menghasilkan  isu spesifik  yang  relevan  untuk  setiap kategorinya.    Keempat,  analisis  terhadap masing-masing isu spesifik untuk menghasilkan  deskripsi  konseptual  dan teoritis  yang  relevan  bagi  data  secara keseluruhan.
Pengujian  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  kriteria tertentu,  yaitu  menggunakan  metode triangulasi  sumber.    Dengan  cara  ini, peneliti  akan  mengadakan cross-check atas  informasi  yang  diberikan  oleh informan  yang  satu  dengan  informan yang  lain.    Selain  itu,  informasi  yang
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
diberikan  partisipan  pertama  akan  di  uji dengan  data  dari  suatu  dokumen  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini. Selain  itu,  dapat  pula  dilakukan  dengan jalan  menyilangkan  hasil  wawancara antara  satu  informan  dengan  informan lain.

## Patronase: Suatu Pendekatan Teoretik
Patronase  merupakan  konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak  seimbang  antara  patron  di  satu pihak  dan  klien  di  pihak  yang  lain. Ketidakseimbangan  ini  pada  dasarnya berkait  erat  dengan  kepemilikan  yang tidak  sama  atas  sumber  daya  dalam masyarakat.  Karena itu, dalam fenomena seperti  ini  interelasi  telah  diikat  oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing-walaupun  kedua-duanya berada  dalam  kedudukan  yang  tidak seimbang  (Agustino,  2014).  Dalam konteks  seperti  ini  Scott  (1972:92) berargumen bahwa:
The  patron-client  relationship-an exchange  relationship  between  roles- may  be  deJined  as  a  special"case  of dyadic  (two  person)  ties  involving  a large  instumental  friendship  in  which an individual of higher socioeconontic status Qtatron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status  (client)  who,  for  his  part, reciprocates  by  offering  general support  and  assistance,  including personal services, to the patron.
Sedangkan,
Lande (1977'xx)
mendefinisikan  relasi  patronase  ini sebagai berikut:
A  patron  client  relationship  is  a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to  have  as  anally  someone  superior member of such an alliance is called a patron.  The  inferior  member  is  called his client.
Shefter (dalam Aspinall & Sukmajati  2015:  3)  mendefenisikan patronase  sebagai  sebuah  pembagian keuntungan  di  antara  politisi  untuk mendistribusikan sesuatu secara individual  kepada  pemilih,  para  pekerja atau  pegiat  kampanye,  dalam  rangka mendapatkan  dukungan  politik  dari mereka.    Dengan  demikian,  patronase merupakan  pemberian  uang  tunai, barang,  jasa,  dan  keuntungan  ekonomi lainnya  yang  didistribusikan  oleh  politisi seperti  pekerjaan,  jabatan  di  suatu organisasi  atau  pemerintahan  atau kontrak-kontrak  proyek,  termasuk  juga keuntungan yang ditujukan untuk dikuasi individu  dan  kelompok  atau  komunitas. Pemberian  tersebut  di  antaranya  seperti membagikan  amplop  berisi  uang  tunai kepada  individu  dan  fasilitas  lapangan sepak  bola  baru  untuk  para  pemuda  di sebuah  kampung.    Patronase  juga  bisa berupa  uang  tunai  atau  barang  yang didistribusikan  kepada  pemilih  yang berasal dari dana pribadi atau dana-dana publik  (misalnya,  proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun  demikian,  Aspinall  & Sukmajati  (2015:  4)  membedakan  patro- nase  dengan  materi-materi  yang  bersifat progamatik  ( progammatic  goods ),  yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi  target  dari  program-program
pemerintah,  misalnya,  program  kartu pelayanan  kesehatan  yang  menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin. Patronase lebih merujuk pada materi dan keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih dan pendukung.
Merujuk  pada  uraian  di  atas, patronase  mewujud  karena  adanya hubungan  yang  tidak  setara  tetapi  saling membutuhkan.  Di  satu  pihak,  patron muncul  sebagai  seorang  individu  yang mempunyai  kelebihan  baik  dilihat  dari aspek  kekayaan,  jabatan,  status  maupun pengaruh.  Di  lain  pihak,  klien  hadir sebagai  anggota  masyarakat  yang  tidak memiliki  sumber-sumber  daya  yang dimiliki  seorang  patron.  Oleh  karena  itu, hubungan  dalam  konteks  ini  dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan 'pertukaran kepentingan.
Asumsi dasar konsep ini meletakkan cara  berfikir  yang  menandaskan  bahwa hubungan  akan  terjadi  apabila  kedua belah  pihak  dapat  memperoleh  banyak keuntungan-keuntungan  dari  hubungan yang  mereka  jalin.    Oleh  karena  itu, mekanisme  patronase  bekerja  berdasar- kan  relasi  imbal-balik  di  antara  patron dan  klien.  Paling  tidak  mekanisme  itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan  ekonomi  dan  perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan  sebagai  balasan  atas  pemberian tersebut,  maka  golongan  klien  memberi- kan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.
Kendati  hubungan  patronase  ini berlandaskan  pada  nilai  pertukaran kepentingan,  tetapi  pertukaran  tersebut tetaplah tidak seimbang.  Ini dikarenakan oleh  penguasaan  secara  langsung  terha- dap  sumber-sumber  daya  utama  (atau first order resources ) yang terdapat dalam
skop masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber  ini  bisa  berupa  jabatan, pekerjaan,  lisensi  dan  lain-lain.    Sejalan dengan  fenomena  ini,  maka  wujud  pula patron  lapis  kedua  yang  tidak  memiliki sumber-sumber  daya  utama  atau  strate- gis,  tetapi  memiliki  akses  terhadap-nya ( second  order  resources )  yang  disebut sebagai  broker.    Para  broker  yang menjadi  perantara  antara  patron  utama dengan  klien  tumbuh  subur  di  negara otokratik karena dianggap sebagai bentuk kepanjangan  tangan  dari  individu- individu yang memiliki first order resour- ces (Agustino 2014: 174).
Berangkat dari kerangka konseptual di  atas,  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  di  Indonesia  telah  memberikan dampak  negatif  tersendiri  terhadap proses  demokratisasi.    Ini  karena  pemili- han  kepala  daerah  langsung  telah membuka  ruang  terjadinya  patronase (logika  pertukaran  kepentingan).    Sebab, para  kepala  daerah  terpilih  akan berusaha  menggunakan  kekuasaannya sebagai  alat  untuk  memainkan  peranan atas  sumber  utama  di  tingkat  lokal. Peranan  ini  bukanlah  satu  hal  yang  sulit untuk  dilaksanakan  oleh  kepala  daerah, melalui  kedudukannya,  para  pemimpin politik  ini  mempunyai  banyak  peluang untuk  menggunakan  institusi  publik sebagai  domain  kekuasaannya,  serta mendistribusikan  public  resources  yang berada  di  bawah  kendalinya  sebagai  alat pertukaran  bagi  tujuan  tertentu  pada suatu hari nanti (Agustino 2014: 174).
Weingrod  (dalam  Agustino  2014: 175)  menjelaskan  bahwa  bertambahnya peranan  kepala  daerah—melalui  partai politik yang menyokongnya—dalam merancang  dan  menyediakan  fasilitas sosio-ekonomi  membuat  para  pemimpin
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
politik  ini  mempunyai  peluang  untuk menawarkan pelbagai varian kemudahan kepada anggota masyarakat yang menjadi sasaran  pelaksanaan  program-program pembangunan  tersebut.    Oleh  karenanya, institusi  birokrasi  (di  tingkat  daerah) dengan mudah dijadikan gelanggang bagi tawar-menawar kepentingan elit lokal.
Berdasarkan  gambaran  di  atas, mekanisme  patronase  menjadi  relevan untuk  dikaji  dalam  konteks  rekrutmen anggota  KIP  Abdya  periode  2013-2018, karena ada konteks relasi kekuasaan yang menjadi  perhatian  dalam  menjelaskan rekrutmen ini.

## Hasil dan Diskusi
Patronase  dalam  Rekrutmen  Anggota KIP
Sebagai sebuah daerah yang terbentuk  dari  hasil  pemekaran,  Abdya memiliki  kedinamikan  politik  lokal tersendiri dengan kabupaten/kota lain di wilayah  barat  selatan  Aceh.    Sejak  dari awal  terbentuk  hingga  Pilkada  2006  dan 2012 masalah-masalah persaingan politik dan  tata-kelola  pemerintahan  pasca Pilkada  menjadi  salah  satu  potret menarik  di  Abdya.    Merujuk  kepada temuan penelitian yang dilakukan Clark & Palmer  (2008)  tentang  Pilkada  pasca konflik  di  Aceh  dan  implikasinya,  salah satu konflik politik yang terjadi di Abdya adalah  upaya  melengserkan  bupati terpilih  pada  Pilkada  2006,  Akmal Ibrahim,  dari  jabatannya  atas  tuduhan korupsi  atau  kolusi  yang  diajukan  oleh para  pesaingnya.    Serangkaian  demons- trasi  besar-besaran  dilakukan  oleh berbagai LSM dan kelompok masyarakat, mantan  para  pendukung  Akmal  yang
kecewa,  dan  kelompok-kelompok  lawan politiknya  dilatarbelakangi  oleh  rasa kekecewaan  akibat  tidak  memperoleh keuntungan yang memadai dari pemerintahan baru.
Peristiwa politik pada Pilkada 2006 telah menghadirkan konstruksi baru bagi masyarakat  Abdya  dalam  menentukan posisi  kepentingan  di  setiap  proses Pemilu.    Perhelatan  demokrasi  tingkat lokal  di  Abdya  selalu  menunjukkan proses  kompetisi  yang  alot,  baik  dari aspek  kontestasi  maupun  penyeleng- garaannya.    Keinginan  masyarakat  untuk terlibat  secara  aktif  dalam  setiap  proses politik  terlihat  dengan  jelas  seperti kandidat  yang  selalu  lebih  beragam dengan  wilayah  kekuatan  masing-masing dan  penyelenggaraan  Pilkada  dalam  dua putaran sejak 2006 dan 2012.  Kondisi ini memberikan  gambaran  bahwa  proses politik  di  Abdya  tidak  hanya  sebagai proses  demokrasi  melalui  pemberian suara  semata,  akan  tetapi  lebih  kepada persaingan  kepentingan  untuk  menjadi penguasa  agar  sumber-sumber  ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  di  tingkat  lokal  dapat dikendalikan oleh kelompok pemenang.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, kemenangan  Partai  Aceh  pada  Pemilu 2009  menghadirkan  lanskap  baru  dalam politik  lokal  di  Abdya.    Partai  mantan anggota  GAM  ini  berhasil  memperoleh  9 kursi  dari  25  kursi  di  DPRK  Aceh  Barat Daya.    Dominasi  Partai  Aceh  di  lembaga legislatif  Abdya  pun  semakin  besar, hampir  semua  jabatan  komisi  dikenda- likan  oleh  Partai  Aceh.    Konsolidasi
kekuasaan  partai  ini  di  tingkat  lokal  pun semakin kuat ketika pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung menang dalam pemungutan  suara  putaran  pertama  dan putaran kedua Pilkada Abdya 2012.
Dilihat  dari  konstelasi  pada  Pilkada Abdya 2012, ada tiga pasangan calon yang bersaing secara ketat.  Pertama, pasangan Akmal  Ibrahim-Lukman  sebagai  calon incumbent  yang  memiliki  pengaruh politik  kuat  melalui  program  unggulan bidang  pertanian  dan  bantuan-bantuan sosial.    Kedua,  pasangan  M.  Fakruddin-T. Burhanuddin Sampe merupakan kandidat yang  diusung  oleh  Partai  Demokrat  dan PMB  yang  berbasis  nasional.    Dalam konteks  Aceh,  Partai  Demokrat  memiliki pengaruh  yang  tidak  kalah  kuatnya dengan partai lokal.  Salah satu pengaruh besar  dari  Partai  Demokrat  ini  adalah faktor ketokohan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi dewan  pembina  partai  tersebut,  SBY dinilai  sukses  menyelesaikan  konflik Aceh.    Pada  Pemilu  tahun  2009,  Partai Demokrat  menduduki  peringkat  kedua perolehan  kursi  legislatif  setelah  Partai Aceh.  Partai Demokrat menjadi kekuatan baru  yang  begitu  dominan  menguasai peta  politik  Aceh.    Di  samping  itu,  partai ini  adalah  satu-satunya  partai  berbasis nasional  yang  mendapat  limpahan keuntungan  dari  hasil  rekonsiliasi  GAM dengan  Pemerintah  RI  (Askhalani  2012: 66).    Ketiga  adalah  pasangan  calon  yang diusung  oleh  Partai  Aceh,  yaitu  Jufri Hasanuddin-Yusrizal  Razali.  Dominasi Partai  Aceh  dalam  politik  di  Aceh  tentu tidak diragukan lagi.  Untuk mendapatkan dukungan  dari  masyarakat,  Partai  Aceh tidak  hanya  menggunakan  strategi  tarik- ulur  polemik  Pilkada  2012,  tetapi  juga memobilisasi  para  pendukung  dengan
membentuk aliansi pragmatis melalui tim sukses  dan  juga  menggunakan  jaringan luas yang mereka miliki pada era konflik.
Berdasarkan  hasil  dari  rekapitulasi perolehan  suara  Pilkada  2012  Abdya, pasangan Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali  yang  diusung  oleh  Partai  Aceh menjadi  pemenang  pada  Pilkada  putaran pertama  ini  setelah  meraih  21.950  suara atau 29.6%.  Peringkat kedua diraih oleh pasangan  M.  Fakruddin-T.  Burhanuddin Sampe dengan perolehan suara sebanyak 19.977 atau 27.0%.  Selanjutnya di urutan ketiga  adalah  pasangan  Akmal  Ibrahim- Lukman  yang  hanya  memperoleh  19.552 suara  atau  26.4%.    Berdasarkan  sebaran suara,  pasangan  Jufri  Hasanuddin- Yusrizal  Razali  unggul  di  beberapa kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Babahrot dengan perolehan suara 3.122, Kecamatan  Kuala  Batee  4.032  suara, Kecamatan Jeumpa sebanyak 2.487 suara, dan  Kecamatan  Setia  memperoleh  1.562 suara.    Sedangkan  di  lima  kecamatan lainnya  perolehan  suara  untuk  pasangan ini  tidak  begitu  signifikan.    Pasangan  M. Fakruddin-T.  Burhanuddin  Sampe  justru mendapat  suara  terbanyak  di  Kecamatan Susoh  dengan  mengantongi  4.335  suara dan  Kecamatan  Blangpidie  sebanyak 3.725 suara.  Sementara pasangan Akmal Ibrahim-Lukman mendominasi perolehan suara di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tangan-Tangan  dengan  perolehan  2.256 suara,  Kecamatan  Manggeng  1.594  suara dan  Kecamatan  Lembah  Sabil  berhasil mengantongi 1.532 suara.
Eksistensi  Partai  Aceh  kembali terjadi pada putaran kedua Pilkada Abdya pada  tanggal  2  Juli  2012,  pasangan  calon yang  diusung  unggul  dengan  perolehan 36.625 suara. Sementara itu, pasangan M.
Fakruddin-T.  Burhanuddin  Sampe  hanya memperoleh  34.934  suara.  Berdasarkan sebaran  suara,  kemenangan  Partai  Aceh terdapat di Kecamatan Babahrot, Kecamatan  Kuala  Batee,  Kecamatan Jeumpa,  Setia  dan  yang  terakhir Blangpidie.    Dilihat  dari  aspek  sebaran suara  di  beberapa  kecamatan  tersebut merupakan wilayah basis kekuatan Partai Aceh  yang  kuat.    Dengan  demikian, tampak  bahwa  keberhasilan  Partai  Aceh dalam  meraih  kemenangan  pada  Pilkada 2012  di  Abdya  dipengaruhi  desain  dari strategi politik yang dibangun sejak awal. Kemenangan  Partai  Aceh  pada  Pemilu tahun  2009  dan  Pilkada  tahun  2012  di Abdya  semakin  membuat  konsolidasi partai  ini  menguat  secara  politik  dan struktur partainya.
Realitas  politik  di  Abdya  pasca Pilkada  2012  telah  melahirkan  utang- budi  dan  harapan  ekonomi  dan  politik bagi  sebagian  massa  pendukung  Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali.  Para anggota tim sukses berharap bahwa usaha mereka akan  mendapat  imbalan  setelah  Pilkada. Sebagai kepala daerah terpilih, tentu saja akan  berusaha  menggunakan  kekuasaan- nya  untuk  mengawal  dan  mendistribusi- kan  pelbagai  sumber  publik,  seperti jabatan,  anggaran,  proyek,  dan  lain-lain. Salah satu kasus yang menunjukkan relasi patronase  dalam  rekrutmen  anggota  KIP Abdya  2013-2018  adalah  pemberhentian Muhammad  Jakfar  sebagai  anggota  KIP oleh  DKPP  karena  menjadi  pengurus Partai Aceh dan juga pernah menjadi tim pemenangan  pasangan  calon  bupati  dan wakil  bupati  Kabupaten  Abdya  pada Pilkada tahun 2012.
Berdasarkan hasil penelitian, rekrutmen  anggota  KIP  Abdya  periode 2013-2018  ini  menunjukkan  kedina- mikaan politik yang bernuansa patronase. Proses  pembentukan  tim  independen yang  berada  di  Komisi  A  DPRK  Abdya turut  melibatkan  lembaga  eksekutif. Padahal  pembentukan  tim  independen dalam  rekrutmen  anggota  KIP  ini sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab Komisi A.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Weingrod  (dalam Agustino  2014:  175)  bahwa  peranan kepala daerah-melalui partai politik yang menyokongnya-memiliki  peluang  yang lebih  besar  untuk  menawarkan  berbagai kemudahan  bagi  masyarakat  yang menjadi  sasaran  pelaksanaan  rekrutmen ini.  Dalam kondisi ini, relasi informal dan personal yang terbangun adalah berdasarkan kondisi lanskap politik lokal di  Abdya  yang  di  dominasi  oleh  Partai Aceh.    Implikasi  dari  relasi  ini  terhadap pembentukan tim independen tentu akan melahirkan  sejumlah  pertukaran  kepen- tingan.  Salah satu bentuk patronase yang terbangun  dalam  pembentukan  tim independen  yang  melibatkan  aparatur birokrasi  sebagai  sarana  pelaksanaan kebijakan  yang  menguntungkan  kelom- pok-kelompok  kepentingan  yang  ada  di dalam dua lembaga ini.
Padahal  seharusnya  arena  politik yang  haruslah  dijauhkan  dalam  konteks rekrutmen  anggota  KIP  karena  akan berakibat pada kinerja dan profesionalitas  anggota  KIP  dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bersifat  demokratis.  Ketika  kepentingan partai  politik  telah  masuk  dalam  wacana
pemilu  apalagi  melakukan  intervensi penyelenggara  pemilu  yang  terlibat  di dalamnya,  maka  kualitas  pemilu  yang dihasilkan patut dipertanyakan. Dominasi politik  Partai  Aceh  dalam  rekrutmen
anggota  KIP  harus  mendapat  sorotan lebih agar tercipta pemilu yang berkeadilan  bagi  seluruh  masyarakat Aceh sehingga tidak ada sedikitpun pihak yang merasa dirugikan.

## Tabel 1  Nama-nama Anggota Tim Independen Penjaringan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
Sumber: Diolah dari Data Dokumentasi Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2017
Pembentukan  tim  independen  ini secara umum dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan  oleh  DPRK  Abdya  melalui pendelegasian kewenangan kepada Komisi  A.    Dalam  hal  ini,  peneliti  tidak menemukan  dokumentasi  yang  dapat menjelaskan  secara  detail  bagaimana pertimbangan Komisi A untuk meloloskan tim  independen  dengan  meletakkan indikator  integritas  sebagai  alat  ukur utama  serta  representasi  dari  akademisi, tokoh  masyarakat  dan  media.    Dalam konteks  politik  lokal,  unsur  yang mewakili masyarakat mengadopsi kekuatan  ketokohan,  unsur  akademisi mewakili  unsur  kampus  atau  dosen, sedangkan  unsur  profesional  mewakili asosiasi  profesi  (pengacara,  dokter,  dan sebagainya)  lain  dalam  masyarakat (Nugroho  2015:  65).    Berdasarkan
temuan  peneliti,  komposisi  keanggotaan tim independen penjaringan dan penyaringan  calon  anggota  KIP  Abdya periode  2013-2018  dapat  dikatakan representasi  unsur  pemerintah  saja.    Hal ini  ditunjukkan  dari  latar  belakang  tim independen  yang  berasal  dari  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  dan  hanya  satu  orang dari unsur masyarakat biasa.
Sesuai dengan hasil seleksi Komisi A,  bahwa  keanggotaan  tim  independen didominasi  oleh  PNS  dan  hanya  satu orang  dari  unsur  masyarakat  umum. Dalam  konteks  ini,  ada  beberapa  analisis yang  dapat  disampaikan,  pertama;  PNS yang dilibatkan ke dalam tim independen ini tentu di bawah kontrol kepala daerah, mengingat  kedudukan  PNS  sebagai aparatur  birokrasi  yang  sangat  mudah dikendalikan  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.    Hal  ini
No Nama Jabatan Unsur 1  Nasrullah Zainal, SE Ketua Masyarakat 2  Didi Irawan, ST Sekretaris PNS/ Pemerintah 3  Salahuddin, SH Anggota PNS/ Pemerintah 4  Ida Muliani, S.Pd Anggota PNS/ Pemerintah 5  Jiwa Segara, SH Anggota PNS/ Pemerintah
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
dapat dipahami karena memang terkadang  PNS  yang  dilibatkan  oleh pejabat  atau  melibatkan  diri,  dengan harapan  mendapatkan  promosi  jabatan strategis nantinya dari bupati.  Kemudian yang  kedua,  perwakilan  masyarakat umum  dalam  tim  independen  ini  hanya sebatas  strategi  yang  dijalankan  untuk mengimbangi dominasi PNS tadi.  Namun lebih  lanjut,  bisa  saja  satu  orang  ini memiliki  afiliasi  politik  yang  sama,  yaitu mewakili kepentingan politik pemerintah atau  pun  kepentingan  partai  politik. Merujuk  kepada  salah  satu  informan peneliti,  bahwa  ketua  tim  independen yang  berasal  dari  masyarakat  umum tersebut  juga  merupakan  orang-orang yang  berada  dalam  lingkar  kekuasaan bupati  ( Wawancara  Peneliti  dengan  “T” mantan  peserta  rekrutmen  anggota  KIP Abdya  periode  2013-2018  pada  tanggal  10 Mei 2017 di Blangpidie) .
Pada  tahapan  rekrutmen  yang dilaksanakan  oleh  tim  independen, mekanisme  patronase  bekerja  berdasar- kan  loyalitas  dan  pengabdiannya  kepada patron.    Berdasarkan  hasil  penelitian, salah  satu  umpan  balik  masyarakat terhadap 15 nama yang diajukan oleh tim independen  adalah  calon  atas  nama Muhammad  Jakfar,  Fakhrur  Razi,  dan Elfiza.    Tanggapan  masyarakat  tersebut menyampaikan  bahwa  calon-calon  ini merupakan paket dari kepala daerah yang dipersiapkan  untuk  menjadi  anggota  KIP Abdya periode 2013-2018.  Tanggapan ini disampaikan  oleh  Darman,  wartawan Harian  Waspada  perwakilan  Abdya, sebagaimana  yang  di  dokumentasikan oleh  tim  independen  dalam  laporan kinerjanya.    Hasil  pengamatan  peneliti
bahwa  sosok  pelapor  tersebut  tidak memiliki  afiliasi  kepada  salah  satu kelompok  politik.    Artinya,  tanggapan masyarakat  terkait  paket  kepala  daerah dalam  rekrutmen  anggota  KIP  ini  tidak lahir  dari  barisan  sakit  hati  atau kelompok  yang  tersisih  dalam  kontestasi politik pada Pilkada 2012.
Menariknya,  tim  independen  tidak menanggapi  umpan  balik  masyarakat terkait  isu  paket  kepala  daerah  tersebut karena  menurut  tim  independen  tidak ada  bukti  pendukung  yang  menguatkan laporan  tersebut.    Namun  demikian,  jika merujuk  pada  Pilkada  2012  Abdya sedikitnya  memberikan  benang  merah untuk  menjelaskan  kedekatan  Muham- mad  Jakfar,  Fakhrur  Razi,  dan  Elfiza dengan  kepala  daerah  terpilih  yang  di usung  oleh  Partai  Aceh.    Masing-masing mereka  memiliki  peran  strategis  saat  itu seperti  Muhammad  Jakfar  sebagai  ketua tim  sukses,  kemudian  Elfiza  merupakan salah  satu  perwakilan  tokoh  wanita dalam tim pemenangan dan Fakhrur Razi adalah  simpatisan  yang  memiliki  afiliasi politik  yang  sama  dengan  Partai  Aceh. Hubungan  yang  terbangun  melalui  peran tim  sukses  dalam  pemenangan  pasangan calon  pada  Pilkada  2012  telah  menguat- kan  keberadaan  mereka  dalam  lingkar kekuasaan ( Wawancara  Peneliti  dengan  “H” salah  satu  Pemerhati  Pemilu  di  Abdya  pada tanggal  13  Mei  2017  di  Blangpidie) . Kondisi ini  semakin  memperjelas  bahwa  ada relasi patronase yang dijalankan oleh tim independen  untuk  meluluskan  calon- calon  titipan  kepala  daerah.    Implikasi dari relasi patronase kekuasaan terhadap rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu adalah  penyimpangan  terhadap  berbagai
kriteria  penyelenggara  Pemilu.    Mengacu standar International
Institute for Democracy  and  Electoral  Assistence, terdapat  landasan  filosofi  dan  normatif yang  menjadi  prinsip  utama Electoral Management Bodies (EMB) dalam menyelenggarakan  Pemilu  yaitu  (Wall 2014: 21-25):
1. Independen:  menjadi  sebuah keharusan  bagi  penyelenggara untuk  bersikap  dan  bertindak independen  dalam  menye- lenggarakan  Pemilu.    Indepen- den  juga  ditunjukan  dari kemampuan penyelenggara untuk  bebas  dari  kepentingan dan tekanan politik manapun.
2. Imparsialitas:  penyelenggara Pemilu  juga  harus  mampu untuk  menunjukkan  sikap  dan tindakan  yang  tidak  mengindi- kasikan  keberpihakan  kepada peserta Pemilu baik partai atau kandidat.
3. Integritas: yaitu  penyelenggara Pemilu juga dituntut untuk bisa memiliki  kepribadian  yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya  guna  mengen- dalikan  semua  proses  Pemilu sesuai  aturan  dan  norma- norma hukum yang berlaku.
4. Transparansi: transparansi merupakan  kunci  bagi  tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang  demokratik.    Melalui jaminan  transparansi,  peserta Pemilu  dan  publik  mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan  Pemilu  baik dalam  aspek  anggaran,  aspke kebijakan  dan  akuntabilitas
keseluruhan  tahapan  penye- lenggaraan Pemilu.
5. Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam  membuat  perencanaan Pemilu  yang  tepat  sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutu- han  yang  tepat,  bijaksana,  dan mengutamakan  aspek  kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
6. Profesionalisme: penyelenggara  Pemilu  harus- lah  figur-figur  yang  ahli  dan menguasai  masalah  kepemi- luan,  direkrut  dari  calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama  untuk  menyukseskan Pemilu berintegritas. 7. Mengutamakan pada pelayanan ( service- mindedness ): dimana penyelenggara  Pemilu  dituntut untuk  mampu  memberikan pelayanan yang mengutamakan semua  pihak  (partai,  kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan  tata  kelola kerja  yang  dapat  dipertang- gungjawabkan dari aspek hukum ( legal framework ).
Adapun  patronase  lainnya  yang terbangun  dalam  rekrutmen  anggota  KIP Abdya periode 2013-2018 adalah penentuan  anggota  yang  terpilih  untuk kepentingan  Pemilu  tahun  2014.    Dalam konteks ini, penempatan orang-orang dari lingkar  kekuasaan  bupati  dalam  badan penyelenggara  Pemilu  dapat  dipahami sebagai  penggunaan  instrumen  yang digunakan untuk mempertahankan
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
kekuasaan  Partai  Aceh  di  DPRK  Abdya pada  Pemilu  tahun  2014.    Logika patronase  ini  bekerja  tidak  hanya  terkait rekrutmen anggota KIP Abdya tetapi juga meliputi badan penyelenggara Pemilu ad- hoc seperti  Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS) dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungu- tan  Suara  (KPPS).    Sederhananya,  ketika calon  anggota  KIP  adalah  orang-orang bupati maka dengan mudah mengintervensi pembentukan penyeleng- gara ad-hoc ini.  Merujuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara  Pemilu  bahwa  pemben- tukan  anggota  PPK  dilaksanakan  oleh KPU  kabupaten/kota,  anggota  PPS diangkat  oleh  KPU  kabupaten/kota  atas usul bersama kepala desa/kelurahan, dan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh  PPS  atas  nama  ketua  KPU kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil penelitian, konfigurasi  penyelenggara  Pemilu  di Abdya  pada  Pemilu  2014  hampir semuanya  dikuasai  oleh  kelompok- kelompok yang pro terhadap Partai Aceh. Secara  struktural,  ini  mengindikasikan agar  pelembagaan  atas  penguasaan  yang komprehensif  bagi  kepentingan  kelom- pok  dapat  terkontrol  dengan  baik. Merujuk  pada  hasil  wawancara  lapangan menemukan fakta bahwa bupati mempunyai target yang harus dimenang- kan pada Pemilu 2014.  Selain calon yang diunggulkan  oleh  Partai  Aceh  terdapat juga  calon-calon  titipan  bupati  yang diusung oleh partai tertentu.  Seperti yang diungkapkan  oleh  salah  satu  informan penelitian:
Rekrutmen anggota KIP Abdya periode  2013-2018  sebenar- nya  memiliki  kepentingan politis  pada  Pemilu  2014. Karena  memang  sejak  awal skenario  politik  bupati  adalah menempatkan  pengikutnya  di badan  penyelenggara  Pemilu.
Bahkan setelah terpilih menjadi  anggota  KIP,  bupati ikut memberikan arahan dalam  pemilihan  ketua  KIP (Wawancara  Peneliti  dengan
“J” salah satu mantan penyelenggara  Pemilu  pada tanggal  3  Mei  2017  di Blangpidie).
Berangkat dari realitas di atas, maka persaingan  menjadi  tidak  sehat  sehingga prinsip  demokrasi  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Dahl (1992: 2) seperti adanya  lembaga  demokratik  dalam menyelenggarakan pemilihan serta wujudnya  pemilihan  yang  bebas  dan  adil tidak terpenuhi.  Model rekrutmen badan penyelenggara ad-hoc seperti ini disinyalir  terjadinya  rekayasa  suara ( electoral fraud ) untuk pemenangan calon tertentu.    Peluang  terjadinya  penggelem- bungan suara oleh penyelenggara berpotensi  tidak  hanya  terjadi  di  TPS tetapi  juga  terjadi  di  PPS  dan  PPK,  jika penyelenggara bersepakat dengan hal itu, dan  tidak  ada  pengawasan  serta  saksi dari  Paslon  lainnya.    Dalam  konteks  ini, peneliti merujuk kepada salah satu kasus yang  terjadi  pada  Pemilu  2014    terkait perbedaan  perolehan  suara  Partai  Bulan Bintang  (PBB)  di  Daerah  Pemilihan (Dapil)  1  Aceh  Barat  Daya  sehingga berdampak  pada  perolehan  kursi.    Ini berawal  dari  penetapan  perolehan  suara
oleh KIP Abdya dalam Berita Acara Model DB  dan  Lampirannya  (Form  DB-1),  yaitu menetapkan  perolehan  suara  PBB  di Dapil Abdya 1 sebanyak 1.197 suara.
Namun  berdasarkan  hitungan  saksi dari PBB sesuai dengan formulir C-1 total perolehan  suara  PBB  di  Dapil  Abdya  1 adalah 1.204 suara.  Salah satunya terjadi di  TPS  13  Desa  Pante  Rakyat  Kecamatan Babahrot,  berdasarkan  Formulir  C-1 suara  PPB  di  TPS  13  adalah  19  suara namun  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  di tingkat  PPS  dalam  Form  D  1  PBB  hanya memperoleh  13  suara,  artinya  ada pengurangan  6  suara.    Kemudian  hal  ini juga  terjadi  TPS  15  Desa  Pante  Rakyat, berdasarkan  Formulir  C-1  suara  PPB  di TPS  15  adalah  9  suara,  namun  ketika rekapitulasi  suara  di  tingkat  PPK Kecamatan  Babahrot  khusus  di  Desa Pante  Rakyat  suara  PBB  di  TPS  15 dinyatakan  8  suara,  artinya  ada pengurangan  1  suara.    Sehingga  total perolehan  suara  PBB  di  Desa  Pante Rakyat yang terdapat dalam Formulir DA- 1  Kecamatan  Babahrot  yang  seharusnya 162  suara  berkurang  menjadi  155  suara. Dalam  hal  ini  disinyalir  terjadinya rekayasa  suara  (electoral  fraud)  yang dilakukan  oleh  PPS  Desa  Pante  Rakyat dan PPK Kecamatan Babahrot. Perselisihan hasil ini akhirnya berujung di Mahkahmah Konstitusi (MK) dan akhirnya  MK  mengabulkan  permohonan PBB  terkait  perolehan  suara  di  Dapil Abdya  1  yang  ditetapkan  dalam  putusan Nomor  05-14-01/PHPU-DPR  DPRD/XII /2014  tanggal  27  Juni  2014,  dari sebelumnya  1.197  suara  menjadi  1.204 suara.    Selepas  keputusan  MK  tersebut, PBB mendapat perolehan 1 kursi di Dapil Abdya  1  yang  sebelumnya  kursi  tersebut
merupakan  milik  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP).

## Kesimpulan
Rekrutmen  anggota  KIP  Abdya periode  2013-2018  yang  dilaksanakan oleh  Komisi  DPRK  Abdya  ini  telah melahirkan sejumlah pertukaran kepentingan.  Bila rekrutmen anggota KIP ini  dijadikan  gelanggang  bagi  tawar- menawar kepentingan penguasa terhadap ranah elektoral, tentu aja akan menghasilkan  kelembagaan  penyeleng- gara  Pemilu  yang  tidak  mandiri  dan cenderung  bekerja  berdasarkan  keingi- nan penguasa.  Uraian di atas menggaris- kan  satu  hal  penting  bahwa  Pilkada Abdya  2012  telah  membuka  ruang terjadinya  patronase  dalam  rekrutmen anggota  KIP  Abdya  periode  2013-2018. Pembentukan  tim  indepen-den  dan pemilihan  calon  anggota  KIP  Abdya menunjukkan  patronase  ini  terbentuk dalam  tahapan  rekrutmen.    Patronase dalam  praktiknya  akan  menghambat realisasi pembangunan demokrasi tingkat lokal  yang  memberikan  ruang  bagi partisipasi  politik  yang  bermakna  bagi publik  untuk  dapat  menentukan  tatanan pemerintah  yang  bersih  dan  adil  dalam ruang politik elektoral.
Terdapat sejumlah kelemahan dalam model pembentukan tim independen.    Proses  seleksi  terhadap anggota  tim  independen  seringkali menghasilkan  sejumlah orang yang tidak independen  dan  minim  pengetahuan Pemilu.    Perbaikan  terhadap  model pembentukan  tim  independen  dapat dilakukan  melalui  penunjukan  atau pengangkatan  sejumlah  orang  yang independen,  non-partisan,  dan  profe- sional.    Artinya,  proses  yang  dilakukan
Agustino & Fahrul, Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
tidak  lagi  melakukan  seleksi  tetapi melalui  penunjukan.    Kriteria  tim independen adalah mereka yang memahami  tentang  kepemiluan,  baik keterkaitannya dengan keilmuan maupun pengalaman  kepemiluan  terdahulu.    Tim independen yang berlatar belakang tokoh masyarakat  adalah  mereka  yang  benar- benar  memiliki  profesionalisme,  bukan semata-mata didasarkan pada perwakilan unsur  agama,  perempuan  dan  laki-laki serta  perwakilan  etnik  (proporsionalis- me).

## Referensi
Agustino,  L.    (2014). Politik  Lokal  & Otonomi Daerah .  Bandung: Alfabeta. Agustino, L. (2014). Patronase Politik Era Reformasi:  Analisis  Pilkada  Di Kabupaten  Takalar  Dan  Provinsi Jambi. Jurnal  Administrasi  Publik,
11 (2), 69-83.
Askhalani, Safril, I., Hamzah, M., & Yakob, M.    (2012). Rekam  Jejak  Demokrasi Aceh .  Banda Aceh: GeRAK Aceh. Aspinall,  E.  &  Sukmajati,  M.    (2015). Politik  Uang  di  Indonesia:  Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014 .  Yogyakarta: Penerbit PolGov.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh Barat Daya.  (2011). Aceh Barat Daya Dalam  Angka  2011 .    Blangpidie: Badan Pusat Statistik. Clark,  S.,  &  Palmer,  B.    (2008). Pilkada Damai,  Demokrasi  yang  Rapuh: Pilkada  Pasca  Konflik  di  Aceh  dan Implikasinya .  Jakarta: World Bank. Dahl,  R.A.    (1992). Demokrasi  dan  Para Pengkritiknya .    Terjemahan.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Darwin,  R.L.    (2015).    Bireun,  Aceh: Dampak  dari  Politik  Pasca  Konflik dan Kemerosotan Partai Aceh.  Dalam Edward  Aspinall  &  Mada  Sukmajati
(Eds.). Politik  Uang  Di  Indonesia: Patronase  dan  Klientelisme  Pada Pemilu Legislatif 2014 , 50-72. Yogyakarta: Penerbit PolGov. Fuadi.  (2016).  Pertentangan  Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi
Independen Pemilihan di Aceh. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 680-699. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor  05-14- 01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. Nugroho, K. & Surbakti, R.  (2015). Studi tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu yang Efektif .  Jakarta: Kemitraan. Wall, A. Catt, H. Ellis, A. Maley, M. & Wolf, P.    (2014). Electoral  Management Desaign:  The  International  IDEA Handbook .    Stockholm:  International IDEA.
Acehterkini.com.    DKPP  Berhentikan Jakfar  dari  Anggota  KIP  Abdya. Diakses  5  Februari  2017  dari http://www.acehterkini.com/2016/1 0/dkpp-berhentikan-jakfar-dari- anggota-kip-abdya.html Lande,  C.H.  1977.  Introduction:  The Dyadic  Basic  of  Clientalism.  Dlm. Steffen  W.  Schmidt  &  James  C.  Scott (eds.). Friends,  followers  and  factions a  reader  in  political  clientalism ,  xiii- xxxvii.  Berkeley:  University  of Califomia Press.
Lintas  Gayo.com.    Bupati  Aceh  Tengah Konyol  Jika  Lantik  KIP  Setempat. Diakses  9  Februari  2017  dari http://www.lintasgayo.com/45160/ bupati-aceh-tengah-konyol-jika- lantik-kip-setempat.html.
Nurrahmawati. (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif  Peserta  Pemilu. Jurnal Politik Indonesia, 2 (1), 27-36.
Merdeka.com.  Belum Dilantik, KIP Nagan Raya Laporkan Bupati Ke Polda Aceh. Diakses  17  Januari  2017  dari https://www.merdeka.com/peristiw
a/belum-dilantik-kip-nagan-raya- laporkan-bupati-ke-polda-aceh.html Scott, J.C. T972. Patron-client politics and political  change  in  Southeast  Asia. American  Political  Science  Review 66(l): 91-113.
Serambi  Indonesia.    Kisruh  KIP  Aceh Timur  Harus  Segera  Diselesaikan.
Diakses 3 Maret 2017 dari http://aceh.tribunnews.com/2015/1 /18/kisruh-kip-aceh-timur-harus-segera-
diselesaikan.html
Serambi  Indonesia.    Anggota  KIP  Abdya Diberhentikan.  Diakses  5  Februari 2017  dari  http://aceh.tribunnews. com/2016/10/26/anggota-kip- abdya-diberhentikan.html Tribunnews.com. PTUN Batalkan
Pengangkatan  KIP  Aceh  Tengah. Diakses  9  Februari  2017  dari http://www.tribunnews.com/region al/2014/03/12/ptun-batalkan- pengangkatan-kip-aceh-tengah.html