InFestasi Vol 19 No. 1 Juni 2023 Hal. 22-38
Asset Lantung : Wara-Wara Akuntabilitas dan Ghost shopping dengan Pendekatan Netnografi
Asset Lantung : Announcement Accountability and Ghost shopping with Netnography Approach
Sultan Syah 1 Alfiyatul Qomariyah 2 Sri Rahayu Syah 3
1 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
2 Universitas Airlangga, Indonesia 3 Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 14 May 2023
Revised 21 June 2023
Publish 26 June 2023

## Keywords:
Accountability, Lantung, Netnography, and Ghost Shopping
Corresponding Author: srirahayusyah@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20039

## A B S T R A C T
Accountability  is  based  on  the need  for  an  individual  or  entity  to  be  able  to express  their  anger  over  any  day-to-day  currency  actions,  decisions,  or  ex- penses that relate to them. Recognition is essential in the context of oil as-sets and natural resources to ensure that proper management  and utiliza-tion are carried out. The study aims to provide an understanding of an ac-countability practice for managing Lantung assets (natural resource assets). This research uses  an  interpretive  paradigm  and  qualitative  method  with  Combination  of Literature  Study  and  Netnography  Approaches.  The  re-sults  of  the  study provide  an  understanding  of  accountability  practices  in-dicating  that companies  take  various  steps  to  secure  their  position  from  var-ious  threats while  maintaining  their  "power"  The  ghost  shopping  strategy  by  companies has  yielded  results  in  the  pricing  of  Lantung.  The  interpreta-tion  of  agency theory  as  an  accountability  performance  drama  seeks  to  pre-sent  capitalist values to the audience to remain focused on the appearance of accountability presented  through  financial  statements  (accounting  prod-ucts).  Finally,  the values of capital (again) give legitimacy to decision-makers to stand on these capitalist values.

## A B S T R A K
Akuntabilitas didasarkan  pada  kebutuhan  individu  atau  entitas untuk dapat mengekspresikan  kemarahan  mereka  atas  setiap  tindakan,  keputusan,  atau pengeluaran  mata  uang  sehari-hari  yang  berhubungan  dengan  mereka. Pengakuan sangat penting dalam konteks aset minyak dan sumber daya alam untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat dilakukan. Tujuan  penelitian  adalah  memberikan  pemahaman  praktek  akuntabilitas pengelolaan  asset  Lantung  (asset  sumber  daya  alam).  Penelitian  ini menggunakan  paradigma  interpretif,  metode  kualitatif  dengan  kombinasi pendekatan  studi  pustaka  dan  netnografi.  Hasil  penelitian  mem-berikan pemahaman  mengenai  praktek  akuntabilitas  mengisyaratkan  perus-ahaan mengambil  berbagai  langkah  untuk  mengamankan  posisinya  dari  berbagai ancaman sekaligus mempertahankan “kuasa” yang dimilikinya. Strategi ghost shopping  oleh  perusahaan  membuahkan  hasil  terhadap  penetapan  harga Lantung.  Pemaknaan  teori  keagenan  sebagai  sebuah  drama  pertunjukan akuntabilitas,  berupaya  menyuguhkan  nilai-nilai  kapitalis  kepada  para penonton  untuk  tetap  fokus  pada  penampilan  akuntabilitas  yang  disajikan melalui laporan keuangan (produk akuntansi). Akhirnya nilai-nilai kapitaslis (kembali)  memberikan  legitimasi  kepada  pada  pengambil  keputusan  untuk berpijak pada nilai-nilai kapitalis tersebut.

## 1. PENDAHULUAN
Pertunjukan  sejarah  penemuan  minyak  bumi 1 ( Lantung 2 )  sebagai  salah  satu  aset  sumber  daya  alam mengisyaratkan  semakin  besarnya  peran  kaum  kapitalisme.  Jaringan  rantai  pasokan  (s upply  chain )  aset sumber  daya  mineral  seperti Lantung telah  didominasi  oleh  ” the  power  structure ”  yang  bersifat  masif, terencana,  dan  terkesan  tidak  berpihak  pada wong  cilik (rakyat  kecil)  yang  bekerja  sebagai  penambang lokal.  Tercatat telah beberapa kali terjadi penggantian pihak yang menguasasi 3 pengelola aset sumberdaya alam ( Lantung ). Setidaknya terdapat 13 ribu Sumur Minyak Bumi Tua ditawarkan Kepada KUD (Koperasi Unit  Desa)  dan  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Desa) 4 .  Munculnya  privatisasi 5 pengelolaan  minyak  dan  gas bumi kepada pihak swasta (asing) disinyalir menimbulkan ketidakadilan dan tidak merataan kemakmuran kepada  penambang Lantung. Bagaimana  akuntabilitas  praktek Lantung pada  aktivitas  penambangan? Pertanyaan tersebut menjadi uraian menarik untuk didiskusikan pada artikel ini.
Kegiatan  pengeboran  dari  waktu  ke  waktu  telah  mengalami  pasang  surut  mulai  dari  sistem pengeboran,  tenaga  kerja,  alat,  mesin,  dan  sistem  upah,  serta  harga  ” Lantung ”  itu  sendiri. Lantung lekat dengan  orientasi  laba  membutuhkan  proses  akuntabilitas.  Akuntabilitas  secara  luas  mencakup  beberapa kriteria  yaitu  transparansi,  kewajiban,  pengendalian,  Tanggung  jawab,  daya  tanggap  (Anirwan  dan Irawansyah,  2022;  Falah dkk. ,  2022;  Hatta,  2022;  Kiun,  2020;  Napisa  dan  Taufiqurachman,  2020;  Octisari, dkk, 2021; Subroto, 2009). Penelitian dalam bidang akuntansi terkait akuntabilitas telah banyak dilakukan misalnya  Buanaputra,  dkk,  2022;  Girei,  2022;  Gafur,  dkk,  2021;  Kastella,  2019;  Novianto,  dkk,  2020; Nikmatuniayah,  dkk,  2020;  Safira,  dkk,  2021;  Sutanto  dan  Hardiningsih,  2021;  Witono  and  Sukoharsono, 2021). Namun, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai akuntabilitas dan ghost shopping aset Lantung dengan pendekatan netnografi. Tujuan utama dari ghost shopping adalah evaluasi kualitas layanan, identifikasi  kelemahan,  peningkatan  pelatihan  karyawan,  dan  pembandingan  dengan  pesaing. Akuntabilitas  dan ghost  shopping dalam  industri Lantung bertujuan  upaya  untuk  mengelola  sumber  daya alam dengan bijaksana, menjaga lingkungan, menghormati aspek sosial dan ekonomi, dan meminimalkan tindakan  korupsi, serta praktik ilegal. Kondisi  yang  terjadi di lapangan memang berbeda dengan di atas kertas,  di  mana  terjadi  konflik  kepentingan  antara  penambang  dengan  agen  yang  ditunjuk  pemerintah. Pengelolaan Lantung secara yuridis berada pada PT. Pertamina, namun terdapat pihak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya KUD dan BUMD yang bertugas membeli Lantung dari penambang lokal atau pihak- pihak pengelola tambang.
Demi memperlancar kegiatan bisnis tersebut, maka akuntansi dibutuhkan sebagai “alat transportasi” untuk  untuk  mengakomodasi  kepentingan  semua  pihak. Proprietorship  theory mengasumsikan  bahwa pemilik aset akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dari penggunaan sumber daya alam yang dimiliki (Afrizal, 2018; Dewanti dan Darmawan, 2022; Bararuallo, 2019; Taufan Maulamin dan  Sartono,  2021;  Akhyar,  2022;  Taqiyuddin,  2022).  Seiring  berkembang  pesatnya  bisnis  yang  dikelola, pemilik  modal  ( principal )  dapat  mempercayakan  pengelolaan  bisnisnya  kepada  pihak  lain  ( agent ). Entity theory menganggap  bisnis  dianggap  sebagai  entitas  yang  terpisah  dari principal (Chaffee,  2017; Risnaningsih, 2017; Efriyenty, 2022). Dalam konteks ini, proses akuntabilitas dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi mengukur prestasi agent kepada principal melalui laporan keuangan yang memisahkan entitas bisnis dari  pemiliknya.  Sebaliknya  dalam agency  theory terdapat  konflik  kepentingan  antara principal dan agent (Pand  and  Leepsa,  2017;  Piwowarski,  2019;  Rohma  et  al.,  2023;  Rohma,  2023). Agent (mungkin) memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka yang mungkin tidak selalu
1 Lihat https://migas.esdm.go.id/post/read/Sejarah-Penemuan-Minyak-di-Dunia
2 Lantung adalah sebutan yang familiar bagi para penambang yang diberikan ke minyak bumi (petroleum). Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit,dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapanhidrokarbon lain yang berbentuk padat (Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
3 Lihat SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987; Undang – Undang No. 44 Tahun 1960 Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1971;  Undang-U ndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan aturan terkait migas dapat dilihat pada situs https://www.bpma.go.id/peraturan-dan-kebijakan-perundangan-di-sektor-migas
4 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/13-ribu-sumur-minyak-bumi-tua-ditawarkan-kepada-kud-dan-bumd
5 Makna privatisasi  secara teoritis dibagi menjadi dua yaitu dari perspektif makro ; bermakna sebagai kebijakan yang menggeser peran pemerintah dalam ekonomi dan ikut campur tangan pemerintah kepada orintasi pasar dan privatisasi mikro ; dipandang perpindahan kepemilikan dan kontrol perusahaan Negara kepada perusahaan privat (swasta).
sejalan dengan kepentingan pemilik (Payne and Petrenko, 2019; Moloi dkk. , 2020; Rohma, 2022; Rohma & Novitasari, 2023). Kepemilikan sumur-sumur Lantung dalam berbagai jenis dan hirarki kepemilikan (baik individu maupun kelompok/komunitas/perusahaan) memiliki routine 6 pelaporan akuntabilitas. Dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi,  mencabut  monopoli pertamina  sebagai prinsipal menimbulkan  berbagai  pajak  baru  (Sutedi,  2022:23).  Lebih  lanjut,  Sutedi (2022:25) menjelaskan bahwa karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semua dapat  dilakukan  oleh  negara,  maka  dapat  dilimpahkan 7 kepada  badan  hukum  swasta  atau  perorangan dalam wilayah hukum pertambangan dengan  suatu  kuasa pertambangan, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama.  Melalui  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008  Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua 8 , masyarakat diberikan izin untuk melakukan eksploitasi sumur-sumur Lantung . Masyarakat yang telah menyedot si hitam dari perut bumi diharuskan untuk melakukan penyetoran ke pihak pemerintah melalui KUD  atau BUMD yang ditunjuk setelah  mendapat  persetujuan  Menteri  (apabila  pihak  kontraktor  tidak  dapat  mengusahakan  dan memproduksikan  Minyak  Bumi  dari  Sumur  Tua) 9 .  Hal  tersebut  membuat  para  pemilik  modal  dapat dengan  leluasa  masuk  ke  dalam  bisnis,  termasuk  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  (privatisasi).  Pada akhirnya  strategi ghost  shopping 10 diterapkan  dalan  industri Lantung dan  pemain  akan  berusahan memainkan peran sebagai ghost shopper 11 . Dengan melakukan ghost shopping , Pertamina membuat reciprocal familiarty dan reciprocal dependence 12 . Dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008  dijelaskan  bahwa minyak bumi yang telah dikelola warga  harus diserahkan  kepada Pertamina. Syarat penyetoran Lantung kepada  Pertamina  menjadi  sebuah  hal  yang  mutlak.  Hal  tersebut  berdampak  terhadap  “kesepakatan” harga dan imbalan yang  diperoleh penambang, ditetapkan oleh BP Migas dan  Pertamina Eksplorasi dan Produksi  (EP).  Konflik  kepentingan  terhadap  harga  mencuat,  misalnya  penerbitan  SK  Mentamben No.0714.K/M.PE/88  sangat  membebani  masyarakat  penambang  adalah  terkait  dengan  rendahnya  imbal jasa yang diberikan oleh Pertamina. Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter minyak mentah diberikan imbal jasa oleh Pertamina sebesar Rp. 47.500 (terlalu sedikit) seharusnya setiap satu  drum  minyak  mentah  diberikan  imbal  jasa  Rp.  100.000  (Hartati  dkk  2017:46-47).  Persoalan  tersebut tidak dapat dilepaskan dengan akuntabilitas yang dilakukan oleh agent terhadap harga yang diberikan dari pertamina  kepada  masyarakat.  Dalam  melakukan  konstruksi  atas  fenomena  sosial  pada  penambang Lantung ,  peneliti  menggunakan  paradigma  interpretif,  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  netnografi dalam mencapai tujuan penelitian.
Paradigma  interpretif  memberikan  ruang  bagi  peneliti  untuk  menginterpretasikan  dan  menganalisis data  dengan  cara  yang  lebih  fleksibel.  Pendekatan  ini  memperbolehkan  peneliti  untuk  mengeksplorasi berbagai  sudut  Pandang  dan  melibatkan  interpretasi  mereka  sendiri  dalam  me-mahami  fenomena  yang diteliti.  Terkadang,  ada  aspek  dari  fenomena  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  mudah  menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi subjektif, kompleksitas  hubungan,  dan  konteks  yang  sulit  diukur  secara  kuantitatif.  Pemilihan  metode  kualitatif memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  dan  mengeksplorasi  perbedaan,  kesenjangan,  dan ketidaksetaraan  dalam  masyarakat.  Kombinasi  pen-dekatan  studi  pustaka  dan  netnografi  pemahaman yang  lebih  lengkap  dan  multidimensional  ten-tang  topik  yang  diteliti.  Pendekatan  ini  memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah ada dengan data baru ( real time ) yang diperoleh
6 Pola aksi yang terungkap dalam sebuah pertunjukan yang bisa jadi dipertontonkan di kesempatan yang berbeda
7 Pelimpahan hak penguasaan merupakan izin melakukan pertambangan sehingga tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan tetapi negara tetap berdaulat atas bahan tambang
8 Sumur tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diprodukskan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor
9 Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
10 Ghost Shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.
11 Tugas seorang ghost shopper sendiri adalah berpura-pura menjadi konsumen, kemudian memberi penilaian terhadap pelayanan yang diterima, termasuk merekam semua pembicaraan dan juga mencatat nama karyawan dan sebagainya yang dianggap perlu 12 Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama
dari  komunitas online ,  sehingga  memperkuat  kualitas  penelitian.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi kepada  pada  pembangunan  berkelanjutan  dan  ekonomi  masyarakat  lokal.  Khususnya  akuntabilitas pengelolaan  aset  sumber  daya  alam  ( Lantung ),  kesejahteraan  masyarakat,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia penambang Lantung . Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akuntabilitas aset Lantung yang dikelola oleh penambang (warga desa).

## 2. TELAAH LITERATUR

## Proprietorship theory
Proprietorship  theory (teori  kepemilikan)  yang  diperkenalkan  oleh  Charles  Ezra  Sprague  pada  tahun 1908 dalam tulisannya The Philosopy of Account memiliki Pandangan bahwa proprietor (pemilik) merupakan pusat kepentingan (Meutia, 2021:19) yang akan dilayani oleh informasi akuntansi (Maulamin and Sartono, 2021:32). Pelayanan tersebut dapat  digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Hal yang wajar proprietorship theory memandang entitas hanyalah merupakan agen atau wakil  dari  pemilik  (Efriyenty,  2022:51).  Begitu  pula  dengan  stigma  bahwa  siapa  yang  memiliki  dan mengendalikan  sumber  daya  dan  organisasi  maka  dia  adalah proprietor .  Dalam  industri  sumber  daya mineral  ( Lantung ),  kepemilikan  dapat  mencakup  negara,  perusahaan  swasta,  atau  pemegang  saham. Tanggung  jawab  akuntabilitas  perusahaan  terhadap  pihak  terkait  (seperti  masyarakat  lokal,  pemerintah, dan pemegang saham) menjadi penting dalam kerangka teori kepemilikan. Perusahaan memiliki tanggung jawab  untuk  mengelola Lantung dengan  transparansi,  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan,  dan memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat.

## Entity theory
Entity  theory  (teori  entitas) menyatakan  bahwa  debat  pemegang  saham/pemangku  kepentingan tradisional  didasarkan  pada  konsep  perusahaan  yang  sudah  ketinggalan  zaman  (Buckley,  2022) . Teori entitas  menekankan  pada  konsep  kepengelolaan  “ stewardship ”  dan  pertanggung  jawaban  “ accountabilily ” (Evayanti,  Padnyawati  and  Hutnaleontina,  2021;  Nabila  and  Hartinah,  2021;  Putranto,  Fitriani  and Djuitaningsih,  2022;  Yanti  and  Permatasari,  2020)  yang  terpisah  dari  pemiliknya.  Dalam teori  entitas perusahaan  dianggap  sebagai  entitas  terpisah  yang  bertanggung  jawab  (entitas  akuntansi  dan  entitas pelapor)  atas  tindakan  dan  keputusan  yang  diambilnya  (Bahri,  2021;  Nabila  and  Hartinah,  2021; Rudiantono, 2021). Hal ini berarti entitas yang bergerak dalam industri Lantung harus bertanggung jawab atas  aktivitas  produksi  baik  secara  moral  dan  hukum  atas  dampak  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi. Konsep  akuntabilitas  dalam  teori  entitas  melibatkan  pelaporan  keuangan,  pelaporan  lingkungan,  dan pengungkapan  sosial  sebagai  cara  untuk  memastikan  transparansi  dan  pengawasan  terhadap  tindakan perusahaan.

## Agency theory
Agency theory (teori agensi) berfokus pada hubungan antara pemilik dan agen (Ardini, 2023; Armour, Hansmann,  and  Kraakman,  2017;  Panda  and  Leepsa,  2017)  yang  bertindak  atas  nama  mereka.  Dalam industri Lantung ,  pemilik  sumur  minyak  menugaskan  orang  lain  untuk  mengelola  aset  (sumur  minyak) mereka.  Teori  agensi  mempertimbangkan  potensi  konflik  kepentingan  antara  pemilik  dan  agen  (Agata, Suhartini  and  Widoretno,  2021;  Indraswono,  2022;  Zulni  and  Taqwa,  2023)  serta  kendala  informasi  yang mungkin  ada.  Dalam  konteks ghost  shopping ,  teori  agensi  dapat  menjelaskan  situasi  di  mana  agen (pengelola sumur minyak) melanggar kepercayaan dan kepentingan pemilik dengan tindakan yang tidak etis seperti manipulasi laporan produksi minyak atau laporan penjualan.
Akuntabilitas dan Ghost shopping Dalam Industri Lantung
Dalam  tinjauan  ini,  akan  dianalisis  akuntabilitas  di  industri  pertambangan  mineral  dan  dilakukan penelusuran kasus ghost shopping yang mungkin terjadi. Akuntabilitas dan ghost shopping merupakan dua konsep yang berbeda dan dapat memiliki pengaruh terhadap sektor pertambangan mineral. Akuntabilitas berarti  “yang  dapat  dipertanggungjawabkan”.  Akuntabilitas  dalam  industri Lantung melibatkan pengakuan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas  mereka.  Akuntabilitas  adalah  konsep  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  dan keberlanjutan  (Sari  and  Mahyuni,  2020)  termasuk  pada  industri Lantung .  Beberapa  aspek  akuntabilitas
yang  melibatkan  transparansi,  pelaporan  yang  akurat,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku yaitu
1)  Transparansi  dalam  industri  pertambangan  mineral  harus  menjaga  transparansi  dalam  pelaporan keuangan  dan  aktivitas  operasional  mereka.  Informasi  yang  tepat  waktu  dan  akurat  harus  tersedia untuk pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan investor.
2)  Kepatuhan  Hukum  dalam  Industri  pertambangan  mineral  harus  mematuhi  peraturan  dan  undang- undang  yang  berlaku.  Hal  ini  mencakup  kepatuhan  terhadap  standar  lingkungan,  keselamatan  kerja, dan hak-hak tenaga kerja.
3)  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility /CSR)  dalam  perusahaan pertambangan mineral harus menjalankan praktik CSR yang bertanggung jawab dengan berkontribusi pada  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  lokal.  Ini  termasuk  pengelolaan  dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Puspaningrum  (2021:46)  menyebutkan  bahwa  Salah  satu  metode  untuk  mengukur  kepuasan pelanggan dapat menggunakan metode ghost shopping (atau sering disebut juga sebagai mystery shopping ). Penerapan ghost  shopping dilakukan  dengan  cara  mempekerjakan  beberapa  orang  yang  disebut  sebagai ghost  shopper yang  berperan  sebagai  pelanggan/pembeli  potensial  produk  perusahaan  atau  pesaing (Harmadji dkk. ,  2022:153;  Fahlefi,  2021;  Pamekas,  2021:77;  Schraven,  2022;  Syaputra,  2021). Ghost  shopper membagikan pengalamannya atas pembelian tersebut dengan melaporkan kelebihan dan kekurangan yang ditemukan  kepada  kepada  manajer  maupun  pemilik  perusahaan  (Mujib  and  Saptiningsih,  2021:17; Octaviani,  2021).  Terkadang ghost  shopper dapat  melakukan  pengamatan  dan  menilai  perusahaan  dan pesaingnya dalam memberikan pelayanan, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ghost  shopping merujuk  pada  praktik  korupsi  di  mana  perusahaan  pertambangan  mineral melakukan  pembelian  fiktif  atau  menginflasi  biaya  pembelian  dengan  tujuan  untuk  menyembunyikan praktik penyuapan atau penggelapan dana. Perusahaan berpura-pura menjalankan operasi yang adil dan bertanggung  jawab  saat  diawasi,  tetapi  sebenarnya  melakukan  pelanggaran.  Kasus ghost  shopping menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di industri ini. Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus ghost shopping antara lain :
1)  Kurangnya Transparansi terjadi apabila perusahaan pertambangan mineral tidak menjaga transparansi dalam  pelaporan  keuangan,  sulit  bagi  pihak  yang  berwenang  untuk  mendeteksi  kasus ghost  shopping yang mungkin terjadi.
2)  Lemahnya  Pengawasan  terjadi  Jika  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal  tidak  memadai,  risiko praktik ghost  shopping dapat  meningkat.  Kurangnya  pemisahan  tugas,  lemahnya  audit  internal,  dan kolusi internal dapat memberikan celah bagi praktik korupsi.
3)  Kurangnya  Penegakan  Hukum  dapat  terjadi  ketika  peraturan  dan  undang-undang  yang  berkaitan dengan praktik ghost shopping tidak ditegakkan dengan tegas, maka perusahaan mungkin merasa bebas untuk terlibat dalam tindakan tersebut tanpa takut akan konsekuensi hukum
Hubungan  antara  akuntabilitas  dan ghost  shopper terletak  pada  penggunaan ghost  shopper sebagai  alat untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas dalam layanan pelanggan. Penugasan ghost shoppe r oleh perusahaan, dapat menghasilkan wawasan yang objektif mengenai bagaimana layanan mereka diberikan kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap standar layanan yang ditetapkan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.  Dengan  mengintegrasikan ghost  shopper ke  dalam  strategi  akuntabilitas  mereka,  perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam operasi mereka,  serta  meningkatkan  kualitas  layanan  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  perusahaan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan,  memperbaiki  kelemahan,  dan  menjaga  akuntabilitas  dalam  memberikan nilai tambah kepada pelanggan.

## 3. METODE PENELITIAN
Burrell  and  Morgan  (2017)  pemetaan  paradigma,  dikelompokkan  menjadi  empat  paradigma,  salah satunya  adalah  paradigma  interpretif.  Paradigma  interpretif  telah  banyak  diaplikasikan  ke  dalam pengembangan  riset  Akuntansi,  diantaranya  pada  penelitian  Djamhuri    2011);  Diamastuti  (2015); Munidewi  and  Pradipa  (2022);  Sambharakreshna  (2021);  Setiawan  (2022);  Sriwinarti,  dkk (2022). Paradigma  ini  memungkinkan  penggunaan  pendekatan  interdisipliner  dan  campuran  ( mixed  methods )
untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  fenomena  sosial.  Penggunaan  metode kualitatif sejalan dengan paradigma interpretif. Metode kualitatif menggunakan logika induktif (Cresswell, 2014). Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi (Fadli, 2021).  Darmalaksana  (2020)  berpendapat  bahwa  fokus  metode  penelitian  kualitatif,  hal  ini  dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt and Thomas, 1991). Penelitian ini dilakukan dari tahun 2020-2023 dan berfokus pada komunitas Lantung ( online ) yang berada di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegero Provinsi Jawa Timur dan Blok Cepu  Kabupaten  Blora  Provinsi  Jawa  Tengah-Indonesia.  Pemilihan  kedua  tempat  tersebut  untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai budaya pengelolaan Lantung di Indonesia.
Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang memadukan pendekatan studi pustaka dan netnografi. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan  pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang  diteliti.  Studi  pustaka  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  konteks  teoretis  dan  penelitian terkait  yang  telah  ada  sebelumnya.  Netnografi  merupakan  pengembangan  dari  etnografi  dengan melakukan  penelitian  antropologi  melalui  internet.  Dalam  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan etnografi,  terdapat  langkah-langkah  penelitian  etnografi.  Langkah-langkah  tersebut  dikenal  sebagai  12 langkah  maju  bertahap,  antara  lain  ;  1)  Menetapkan  Seorang  Informan,  2)  Mewawancarai  Seorang Informan,  3)  Membuat  Catatan  Etnografis,  4)  Mengajukan  Pertanyaan  Deskriptif,  5)  Melakukan  Analisis Wawancara  Etnografi,  6)  Membuat  Analisis  Domain,  7)  Mengajukan  Pertanyaan  Struktural,  8)  Membuat Analisis Taksonomi, 9) Mengajukan  Pertanyaan Kontras, 10) Analisis komponen, 11) Menemukan  Tema- tema Budaya, 12) Menulis Sebuah Etnografi
Netnografi mempunyai perbedaan dengan etnografi tradisional (termasuk metode lainnya). Menurut Kozinets  (2010:59)  ciri  khas  netnografi  adalah  mengganti  studi  lapangan  dengan  komunikasi  berbasis komputer khususnya melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara bergabung ke dalam komunitas di internet dan melakukan pengamatan partisipatif. Hal senada didukung oleh Bakry (2017) netnografi 13 tidak hanya terkait observasi-berpartisipasi (di mana data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan) tetapi juga  dilakukan  secara online .  Berikut  ini  adalah  langkah-langkah  umum  dalam  melakukan  penelitian netnografi : 1) Menentukan Tujuan Penelitian, 2) Tentukan tujuan penelitian. 3) Pilih Komunitas Online . 4) Pengamatan  Pasif,  4)  Identifikasi  Peran  dan  Identitas,  5)  Analisis  peran  dan  identitas  yang  dimiliki  oleh anggota komunitas online . 6) Observasi Aktif, 7) Pengumpulan Data, 8) Analisis Data, 9) Interpretasi dan Kesimpulan,  10)  Validasi  dan  Triangulasi,  11)  Penyajian  Hasil.  Itulah  langkah-langkah  umum  dalam melakukan penelitian netnografi. Namun, penting juga untuk menyesuaikan langkah-langkah ini dengan konteks penelitian.
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  melalui  informan  dalam  akun  individu/komunitasnya  (forum diskusi,  media  sosial,  atau  grup online Netnografi  dinilai  tepat  untuk  melacak  makna  yang  seutuhnya, mengapa  suatu  peristiwa  terjadi  dan  konteks  peristriwa  tersebut  melalui  dunia  maya  (internet).  Jumlah Pengguna internet global tembus 5,16 Miliar pengguna pada Januari 2023 14 Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mencapai 212,9 Juta pengguna 15 . Hal tersebut membuat netnografi lebih efisien ketika  dimanfaatkan  dalam  penelitian  karena  dimediasi  melalui  internet.  Pemilihan  komunitas online sebagai  sebuah  unit  analisis  harus  memenuhi  persyaratan  yang  dijelaskan  (Kozinets,  2010:89)  sebagai berikut:  Relevan,  mereka  berhubungan  dengan  fokus  penelitian  Anda  dan  pertanyaanpertanyaan,  aktif, mereka  memiliki  komunikasi  terbaru  dan  teratur,  interaktif,  mereka  memiliki  aliran  komunikasi  antar anggota, substansial, mereka memiliki massa kritis komunikator dan perasaan energik, heterogen, mereka memiliki  sejumlah  anggota  yang  berbeda,  data  yang  kaya,  menawarkan  data  yang  lebih  rinci  atau deskriptif yang kaya.
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  media  instagram  (97,38  Juta  Pengguna 16 Instagram  di  Indonesia pada  Oktober  2022)  dan  youtube  (139  juta  pengguna 17 pada  Februari  2023).  Peneliti  memilih
13 Nama lain etnografi seperti netnografi virtual, webnografi, etnografi digital, dan antropologi maya (cyberanthropology)
14 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-516-miliar-orang-pada- januari-2023
15 https://tekno.kompas.com/read/2023/02/13/19300087/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-212-9-juta-di-awal-2023?page=all 16 https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-9738-juta-pengguna-instagram-pada-oktober-2022
subjek/informan  penelitian  pada  media  instagram  adalah  hardyndrillingoilgas  karena  dinilai  mampu memberikan  pemahaman  mengenai  bisnis  pengeboran  minyak  dan  gas.  Pemilihan  informan  untuk komunitas Lantung di youtube disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dapat memberikan peneliti terkait  data  terkait Lantung .  Adapun  pengambilan  video  melalui  media  sosial/internet  untuk menggantikan  observasi  langsung  dapat  dilakukan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Llewellyn  and Hindmarsh (2010:141)
“The database and methodology we have employed the detailed analysis of real-life video recordings of retail shoppers, and salespeople’s own evident interactional practice – provide perhaps the only way the subtle conduct and largely tacit, constitutive communicative process  we examine could ever be captured and  properly  appreciated”  (Koleksi  data  dan  metodologi  yang  kami  gunakan  dalam  analisis  mendetail berasal  dari  rekaman  video  kehidupan  nyata  pembeli  toko,  dan  praktik  yang  sesungguhnya      diperoleh melalui  interaksi  dengan  tenaga  penjualan  –  hal  tersebut  satu-satunya  cara  memperoleh  perilaku  yang alamiah  dan  sebagian  besar  dilakukan  secara  diam-diam,  kami  memeriksa  kembali  proses  komunikatif yang penting yang pernah direkam dan disimpan dengan baik)
Hal tersebut mendukung penggunaan pendekatan netnografi dalam memahami fenomena/objek yang diteliti.  Terdapat  beberapa  skenario  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  pustaka  dan netnografi.  Pada  studi  pustaka  terdapat  empat  tahap  yaitu;  1)  menyiapkan  perlengkapan  alat  yang diperlukan, 2)    menyiapkan bibliografi kerja, 3) mengorganisasikan waktu dan 4) membaca atau mencatat bahan  penelitian (Adlini dkk. , 2022). Sebagaimana etnografi konvensional, penelitian netnografi mencakup juga  prosedur  yang  terdiri  dari  enam  tahap,  yakni;  1)  perencanaan  penelitian,  2)  entry,  3)  pengumpulan data, 4) interpretasi, 5) berpegang pada standar etis, dan 6) representasi (Bakry, 2017; dan Kozinets, 2010). Tahapan penelitian Netnografi tidak berbeda dengan prosedur yang harus dilewati dalam riset kualitatif konvensional  (Pratama,  2017).  Kolaborasi  antara  studi  pustaka  dan  netnografi  membantu  peneliti memperoleh  pemahaman  holistik  tentang  topik  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  netnografi  dapat membantu  peneliti  dalam  merumuskan  pertanyaan  penelitian  dan  mengidentifikasi  celah  penelitian  ( gap research ).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Khusus  di  daerah  Jawa  Timur,  terdapat  beberapa  daerah  yang  menjadi spot untuk  mendapatkan  si Lantung , di daerah Sukowati, Gayam, dan Cepu. Lokasi Lantung di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat di  Kecamatan  Kedewan.  Kecamatan  Kedewan  memiliki  4  (empat)  desa  penghasil  minyak  yang  dikelola secara tradisional, salah satunya adalah desa Wonocolo. Kansas Wonocolo menjadi satu-satunya tambang minyak tradisional peninggalan belanda yang masih beroperasi 18 . Jumlah sumur di Kecamatan Kedewan mencapai  ratusan  lebih  telah  berlangsung  lama  mulai  dari  kegiatan  penambangan  secara  tradisional hingga  penyulingannya 19 .  Pasokan Lantung (baca  minyak  bumi)  merupakan input vital  dalam  proses produksi  industri,  terutama  untuk  menghasilkan  listrik,  menjalankan  mesin  produksi,  dan  mengangkut hasil produksi ke pasar (Nizar, 2012). Pengelolaan sumur-sumur tua yang terkandung Lantung merupakan sumur  yang  telah  dinyatakan  telah  habis  kandungannya.  Fakta  di  lapangan  tidak  demikian  adanya, Puluhan  sumur  tua 20 yang  ternyata  masih  menandakan  adanya  riak  kehidupan  ditandai  dengan  masih
17 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di- dunia-pada-awal- 2023#:~:text=Berikutnya%2C%20di%20peringkat%20keempat%20ada,Youtube%20mencapai%20139%20juta%20pengguna.
18 https://www.youtube.com/watch?v=vc_HQKIhzCM
19 Kholis, Nur. 2010. Pertambangan minyak rakyat perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta 20 Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja pada kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor (Undang- Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)
menyemburkan Lantung 21 dari  perut  bumi.  Mayoritas  kegiatan  eksploitasi  masih  dilakukan  oleh masyarakat dengan metode tradisional 22 .
Gambar 1. Contoh Proses Kegiatan Eksploitasi Lantung Dengan Metode Tradisional Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah) 23
Proses  penyulingan Lantung (minyak  mentah)  hingga  siap  dijual.  Pertama-tama Lantung dimasukkan  ke dalam  tempat  penampungan  khusus,  lalu  dimasak.  Kemudian  disulin  untuk  mendapatkan  bahan  bakan yang  diinginkan  misalnya  solar.  Sebagai  ilustrasi  proses  pembakaran  1  ½  (satu  setengah)  drum  solar menjadi  1  (satu)  drum  solar  dengan  waktu  pembakaran  berjam-jam  (bahkan  pembakaran  dari  jam  7 sampai jam 12.30 belum selesai untuk satu drum setengah) 24 . Hasil penyulingan selanjutnya sudah dapat digunakan  pada  kendaraan,  namun  masih  memerlukan  proses  lebih  lanjut  agar  tidak  merusak  mesin. Berbeda dengan penambang yang berada di desa Ledok Kabupaten Cepu (tepatnya Blok Cepu) Kabupaten Blora  Provinsi  Jawa  Tengah-Indonesia  yang  lebih  modern  dan  terorganisir 25 .  Dari  status story yang diposting  oleh  hardyndrillingoilgas  memberikan  realitas  yang  terjadi  di  lapangan  bahwa  terdapat penambang yang tidak berizin terjaring razia. Agar dapat menjalankan usaha Lantung dibutuhkan izin dan dokumen pendukung yang harus dipenuhi (lihat gambar 2). Jumlah produksi lantung yang dikelola har- dyndrillingoilgas tidak menentu jumlahnya. Dalam sebuah diskusi pada kolom komentar dikatakan bahwa jumlah produksi per hari adalah “rata-rata 1-2 ton.. kadang lebih, kadang berkurang. Sumur sifatnya vola- tilitas”.
21 Lantung merupakan sebutan warga setempat atas minyak bumi yang diperoleh atau disemburkan dari perut bumi
22 Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube https://www.youtube.com/watch?v=sBsk_2HBIKQ dan https://www.youtube.com/watch?v=zDAkuiJJTQQ
23 Gambar 1 (kiri) https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=1 Gambar 2 (tengah) https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=2 Gambar 3 (kanan) https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/737-teksas-wonocolo
24 Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube https://www.youtube.com/watch?v=EnoWQhl3ZC4
25 https://www.youtube.com/watch?v=Xrl-a3TvnAI dan https://www.youtube.com/watch?v=z3DsPGvXv0Y
Gambar 2. Aktivitas pengelolaan Lantung yang memiliki izin Sumber : Instagram hardyndrillingoilgas (2023)
Dalam  proses  penyulingan  tetap  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  karena  dapat  menyebabkan kebakaran.  Insiden  kebakaran  pernah  terjadi  kebakaran    di  desa  Wonocolo  pada  hari  jumat,  04  Agustus 2020.  Hasil  pengeboran  yang  dilakukan  penyulingan  disetor  kepada  pertamina.  Namun,  Realitas  di lapangan,  terjadi  konflik  kepentingan.  Proses  penjual  hasil  pengeboran-penyulingan  sebagian  diberikan kepada warga dan sebagian kepada pertamina 26 . Penambang menilai bahwa sumur tua yang berisi Lantung merupakan peninggalan Belanda. Di mana peninggalan sumur-sumur tua tersebut sebanyak 13.824 sumur dan diantaranya 745 sumur masih aktif (Yudhanto, 2011). Setelah ditinggalkan oleh Belanda, sumur-sumur tersebut  beralih  kepemilikannya  menjadi  milik  bersama  warga  desa  dan  telah  dikelola  dari  berbagai generasi  ke  generasi.  Di  pihak  lain,  Pertamina  sebagai  penguasa 27 sebagai  yuridis,  yakni  pemegang  urat izin  pengelola  minyak,  menganggap  kegiatan  tersebut  tidak  sesuai  aturan.  Merujuk  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  Dan  Gas  Bumi  bahwa  :  Badan  Usaha  yang  akan  melaksanakan  kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil  Olahan wajib  memiliki  Izin  Usaha  Niaga  dari  Menteri.  Siddiqoh  (2015)  memaparkan  bahwa ketidakpuasan  penambang Lantung terletak  pada  harga  (imbalan  jasa  angkut  dan  jasa  ungkit)  yang ditetapkan oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Bagosasono.
Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter minyak mentah diberikan imbal jasa  oleh  Pertamina  sebesar  Rp.  47.500  (terlalu  sedikit)  seharusnya  setiap  satu  drum  minyak  mentah diberikan imbal jasa Rp. 100.000  (Hartati, Kussujainatun, dan Marita, 2017:46-47). Penyelesaikan  masalah pengelolaan spot (sumur) Lantung dilakukan pengaturan melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan  energi  Nomor  0714.K/M.PE/88,  di  mana  masyarakat  diberikan  izin  untuk  melakukan  eksploitasi tetapi  legitimasi  pengelolaan  tidak  lagi  dikuasai  oleh  kepala  desa.  Tidak  sampai  disitu,  Yudhanto  (2011) menjelaskan perubahan tata kelola sumur tua melipiti penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi dan  pemasaran,  upah,  distribusi  hasil  penambangan,  dan  akses  sumur.  Hal  tersebut  memberikan kebebasan dan mengedepankan akuntabilitas bagi semua pihak. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di kios  - kios bensin di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum  (SPBU)  tanpa  izin  termasuk  hal  yang  dilarang.  Terdapat  sanksi  yang  menjerat  pelakunya  dapat temui  dalam Pasal  53  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi. Badan  Usaha  yang  ditunjuk  memperoleh  izin  usaha  untuk  Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan dan/atau  Niaga  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan/atau  laba  (Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20).
26 https://www.youtube.com/watch?v=xapzTrLjVD0 menit ke 05:58 s.d 06.11
27 Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mencabut monopoli pertamina sebagai prinsipal
Kepentingan utama para penambang adalah mengenai tuntuntan “kelayakan harga” atas jerih payah mereka.  Permasalahan  yang  menjadi  runcing  ketika  berbicara  harga  di  mana  harga  ditentukan  oleh kualitas  minyak  yang  diproduksi  oleh  penambang.  Secara  mekanis,  para  penambang  memiliki  sebidang tanah  atau  menyewa  tanah  dari  pemiliknya.  Para  penambang  melakukan  kegiatan  pengeboran  dengan metode  tertentu.  Kemudian Lantung yang  diperoleh  diolah  oleh  para  penambang  melalui  proses pembakaran, lalu hasil pembakaran itu disulin menghasilkan Lantung (upturn, bensin, solar, minyak tanah hingga  oli). Lantung yang  dihasilkan  oleh  penambang  diwajibkan  disetor  (dijual)  kepada  PT.  Pertamina melalui  Koperasi  Unit  Desa  (KUD)yang  ditunjuk,  kemudian  antara  penambang  dan  Koperasi  Unit  Desa terjadi bagi hasil. Untuk menjelaskan mekanisme harga Lantung dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3. Mekanisme Penetapan Harga Lantung (Minyak Bumi) Sumber : Peneliti, 2020 (Data Diolah)
Ghost shopping 28 adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, dengan mempekerjakan orang lain sebagai ghost shopper . Pada kasus Lantung ini yang ditugaskan  sebagai ghost  shopper adalah  perkumpulan/Badan  Usaha  Milik  Daerah/Koperasi  Unit  Desa. Mayoritas  yang  menggunakan strategi  ghost  shopping adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pelayanan.  Namun,  pada  industri Lantung,  strategi  ghost  shopping digunakan  untuk  memastikan  kualitas sumber  daya  manusia  penambang Lantung di  Desa  wonocolo.  Tujuannya  adalah  memperoleh  hasil Lantung yang sesuai dengan standar yang diinginkan .  Tugas seorang ghost shopper sendiri adalah menjadi konsumen  (fiktif),  kemudian  memberi  penilaian  terhadap  pelayanan  yang  diterima,  termasuk  merekam semua  pembicaraan  dan  juga  mencatat  nama  karyawan  dan  sebagainya  yang  dianggap  perlu.  Dengan melakukan Ghost shopping Pertamina membuat reciprocal familiarty dan reciprocal dependence 29 . Selanjutnya PT.  Pertamina  bekerjasama  (baca  memperkerjakan  karyawan)  dengan    Koperasi  Unit  Desa  sebagai ghost shopper yang memiliki tugas utama membeli Lantung dari para penambang dengan sejumlah nominal pada harga produk yang dibanderol.
Masyarakat (Penambang Lantung ) dan kelangsungan hidup Kontur  tanah  Desa  Wonocolo  adalah  jenis  tanah  kering.  Tidak  banyak  tanah  yang  bisa  digarap menjadi  sawah  yang  dapat  ditanami  padi  layaknya  sawah  di  daerah  Kabupaten  Bojonegoro  pada
28 Ghost shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen.
29 Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama
umumnya. Hal tersebut menjadikannya sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat diolah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua yang menghasilkan Lantung . Keberadaan Lantung ini  di  Desa  Wonocolo  Kabupaten  Bojonegoro  memberikan  dampak  bagi  perekonomian  bagi masyarakat  dan  telah  berlangsung  lama,  Sehingga  sangat  bergantung  pada  sumur  minyak  tua  tersebut. Mereka tetap melakukan penyulingan secara mandiri dan menjual minyak pada selain Pertamina. Menurut Siddiqoh (2016 : 18) menjelaskan bahwa sifat keras kepala ini dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat penambang .
Menjawab  Akuntabilitas  Perkumpulan,  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  dan  KUD  (Koperasi  Unit Desa)
Akuntabilitas  akan  menjawab  pertanyaan  siapa  ( who )  yang  berakuntabel,  kepada  siapa  ( To  whom ), bagaimana ( How ) dan untuk apa ( For what ) akuntabilitas dilakukan . Pembahasan mengenai akuntabilitas dalam  akuntansi  pada  umumnya  dikaitkan  dengan  pertanggungjawaban,  perbedaan  dari  keduanya terletak pada sisi waktu dan kepada siapa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan. Hal ini dapat diwujudkan  dengan  akuntansi  sebagai  alatnya.  Kendati  menghadapi  berbagai  polemik  konflik kepentingan  antara  penambang Lantung dan  Perusahaan  (Pertamina),  pihak  perkumpulan,  BUMD,  atau KUD tidak terlepas dari kepentingan keduanya. Karena eksistensi pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD ditentukan oleh keharmoninasan antara penambang Lantung dan Perusahaan (Pertamina). Oleh karena itu, pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD (baca berperan sebagai aktor) tentunya berusaha memaksimalkan penampilannya sebagai aktor.
Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD bertindak sebagai aktor kunci. Dalam kasus penetapan harga Lantung yang  berinteraksi  dengan  pihak  yang  saling  memiliki  kepentingan  yang  sama,  yakni  pertamina dan penambang Lantung . Ketika pihak-pihak berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang diterima oleh pihak lain. Upaya itu merupakan “pengelolaan kesan” ( impression management ), yakni teknik-teknik  yang  digunakan  aktor  untuk  memupuk  kesan-kesan  tertentu  dalam  situasi  tertentu  untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu ada rahasia? Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh  keyakinan bahwa  pihak  perkumpulan,  BUMD,  atau  KUD  dapat  “dipercaya”  oleh  penonton  yakni  mitranya (Pertamina),  masyarakat  (termasuk  penambang Lantung ),  dan  pemerintah.    Pihak  perkumpulan,  BUMD, atau KUD mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus mempertahankan  “kuasa”  yang  dimilikinya.  Di  mana  pihak  perkumpulan,  BUMD,  atau  KUD  di Bojonegoro  memiliki  kuasa  atas  pembelian Lantung dari  penambang  dan  memperoleh  bagian  berupa fee dari hasil pembelian tersebut. Dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4. Transaksi Jual Beli Lantung

## Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah)
Pihak  perkumpulan,  BUMD,  atau  KUD  dalam  melakukan Performance berupaya  meyakinkan  para penonton untuk tetap fokus dengan penampilan yang disajikan, bagaimana caranya ? dengan akuntansi, mengapa  demikian?  Itu  pertanyaan  yang  muncul.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  akuntansi  bukan hanya berbicara hanya output (laporan keuangan) semata tetapi juga proses interaksi antara manusia yang di  dalamnya  terdapat  realitas.  Realitas  tersebut  memiliki  banyak  makna  oleh  penonton,  oleh  karena  itu, akuntansi  hadir  untuk  mempersamakan  realitas  yang  ada.  Mulawarman  (2014)  memaparkan  bahwa
akuntansi  secara  umum  (hampir)  selalu  dikonotasikan  sebagai  “alat”  pencatatan  lalu  lintas  uang  serta penyampai  informasi  keuangan  di  ranah  aktivitas  bisnis.  Konotasi  itu  juga  tidak  lepas  dari  pemahaman akademisi akuntansi, entah itu memang sudah menjadi “ common platform ” atau terjadi “ miskonsepsi ”, hal ini pasti akan menjadi perdebatan yang tidak akan ada ujung pangkalnya.
Pihak  perkumpulan,  BUMD,  atau  KUD  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  sekaligus  sebagai  badan usaha  yang  boleh  dikatakan  merupakan asimilasi yang  menghasilkan  sebuah  perpaduan sosiokapitalis. Untuk  itu pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD harus melakukan pertangggung jawaban kepada para penonton dan pihak lainnya terkait denga performance yang dilakukannya, guna menjaga ketertiban umum dan memfasilitasi tindakan kolektif (Stoker, 1998 dalam Sayidah, 2017:1). Hal itu biasa dimahfuni dengan sebutan governance yang lebih luas daripada government (Carrington Dkk, 2008 dalam Sayidah, 2017:1) yang memiliki  tiga  dimensi  yaitu  otoritas,  pengambilan  keputusan,  dan  akuntabilitas.  Proses  pendelegasian otoritas  atau  wewenang  dalam  pengambilan  keputusan  akan  menunjukkan  untuk  siap  ( for  whom ),  dan dengan  sumber  daya  apa  ( with  what  resources )  suatu  keputusan  dibuat.  Jawaban  atas  pertanyaan  untuk siapa dan oleh siapa keputusan tergantung pada konstitusi yang ada. Sementara peruntukan untuk siapa akuntabilitas dibutuhkan sumber daya 30 . Mekanisme akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam governance .
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  akuntanbilitas,  peneliti  menawarkan  Ideal  - typical  forms  of accountability matrix yang diadopsi dari Ritchie dan Richardson (2000 : 454 ) lihat gambar 4. Dari penelitian yang dilakukan (Dixon, Ritchie and Siwale, 2006) dapat diadopsi ke dalam akuntabilitas Lantung sehingga para “penonton” dapat diyakinkan bahwa “ performance ” dari pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD  tidak terganggu  dan  dapat  melakukannya  secara  berkelanjutan.    Dari  gambar  4  terlihat  bahwa  tipe  1  pihak pertamina,  perkumpulan,  BUMD,  atau  KUD  menjadi  pusat  dari  kegiatan  akuntabilitas,  sehingga memerlukan  akuntansi  sebagai  alat  untuk  menampilkan  akuntabilitas  untuk  memberikan pertanggungjawaban kepada Negara. Tipe 2 sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (Tipe  1).  Tipe  3  merupakan  pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  pihak  yang  berada  pada  tipe  2. Orang atau tim yang berada di tipe 2 tidak dapat berhubungan langsung dengan tipe 4. Selanjutnya tipe 2 menjadi  pusat  atau  pemeran  utama  dalam  artikel  ini  yakni  akuntabilitas  “aset Lantung ”  yang  pada muaranya menghasilkan laba bagi desa yang aktornya merupakan tim yang berada di tipe 1.
Gambar 5. Matriks Akuntabilitas Lantung Sumber : Peneliti, 2023 (Data Diolah)
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  mengenai  praktek  akuntabilitas  mengisyaratkan  perusahaan mengambil  berbagai  langkah  untuk  mengamankan  posisinya  dari  berbagai  ancaman  sekaligus mempertahankan  “kuasa”  yang  dimilikinya.  Strategi ghost  shopping oleh  perusahaan  membuahkan  hasil terhadap  penetapan  harga Lantung .  Pemaknaan  teori  keagenan  sebagai  sebuah  drama  pertunjukan akuntabilitas, berupaya menyuguhkan nilai-nilai kapitalis kepada para pe-nonton untuk tetap fokus pada penampilan  akuntabilitas  yang  disajikan  melalui  laporan  keuangan  (produk  akuntansi).  Akhirnya    nilai-
30 Akuntabilitas dalam akuntansi pada umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban bahkan sering digunakan sebagai sinonim secara bergantian dan bersama – sama. Adapun sedikit perbedaan dari keduanya terletak dari sisi waktu dan kepada siapa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan.
nilai kapitaslis (kembali) mem-berikan legitimasi kepada pada pengambil keputusan untuk berpijak pada nilai-nilai kapitalis tersebut

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Akuntabilitas sangat penting dalam industri sumber daya mineral untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan lantung. Perusahaan lantung memiliki tanggung jawab secara so-sial dan lingkungan dengan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Menjaga akunt-abilitas dalam industri  lantung  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  perusahaan,  pemerintah,  dan  masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, melibatkan masyarakat, dan menegakkan hukum  secara  adil,  serta  menekan  praktik  ghost  shopping  sehingga  industri  lantung  dapat  beroperasi dengan  integritas  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini  mem-berikan  pemahaman  mengenai  kontruksi akuntabilitas dan ghost shopping terkait pengelolaan aset sumber daya alam (lantung). Penelitian ini juga berkontribusi  terhadap  usaha  peningkatan  ekonomi  masyarakat  lokal,  kesejahteraan  masyarakat,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  penambang.  Keterbatasan  penelitian  ini  berkaitan  alternatif  metode  atau pendekatan  penelitian  lainnya  mung-kin  diperlukan  untuk  memahami  akuntabilitas  dalam  pengelolaan aset  sumber  daya  alam.  Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  alternatif  metode  atau pendekatan  penelitian  lainnya  mungkin  diperlukan  untuk  memahami  akuntabilitas  dalam  pengelolaan aset  sumber  daya  alam  misalnya  melakukan  studi  lapangan  dan  menguji  aspek  yang  lebih  luas  dari akuntabilitas dengan meneliti pada sektor lain seperti LSM keuangan mikro yang lebih relasional.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adlini, M. N. dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. 6(1), 974–980. Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. 9(1), 2003–2006. Afrizal, A. (2018). Teori Akuntansi. Jambi. Salim Media Indonesia. Agata,  A.  C.,  Suhartini,  D.  And  Widoretno,  A.  A.  (2021).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  Dan Konflik  Kepentingan  Terhadap  Konservatisme  Akuntansi  Dengan  Risiko  Litigasi  Sebagai Pemoderasi. Equilibrium:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi,  Manajemen  dan  Akuntansi ,  10(2).  86-96.  DOI: http://dx.doi.org/10.35906/je001.v10i2.776
Akhyar,  M.  (2022).  Pengaruh Good  Corporate  Governance Terhadap  Kinerja  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada Perusahaan  Sub  Sektor  Properti  dan  Real  Estate  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Selama 2015-2018). Universitas Hasanuddin. Skripsi.
Anirwan, A. And Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa,
Journal Of Governance And Policy Innovation , 2(1), 56–68. DOI:
https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322 Ardini, L. (2023). Anggaran Dalam Perspektif Agency Theory . Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 1(1).
Armour, J., Hansmann, H. And Kraakman, R. (2017). Agency Problems And Legal Strategies. The Anatomy Of Corporate Law: A Comparative And Functional Approach , 3, 29–48.
Bahri, A. D. E. M. A. (2021). Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Suatu  Anak  Perusahaan  Di  Tinjau  Dari  Konsep  Penataan  Kembali  Hutang  Perusahaan (Corporation Debt Restrukturing). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30466
Bakry,  U.  S.  (2017).  Pemanfaatan  Metode  Etnografi  dan  Netnografi  Dalam  Penelitian  Hubungan Internasional.
Jurnal Global & Strategis , 11(1), Pp. 15–26. Available At: Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=603239&Val=7414&Title=Pema nfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional.
Bararuallo, F. (2019). Pengantar Bisnis: Prinsip, Konsep, Teori, Dan Strategi . Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. Buanaputra, V. G., Astuti, D. And Sugiri, S. (2022). Accountability and Legitimacy Dynamics In An Islamic Boarding School, 18(4), Pp. 553–570. Doi: 10.1108/JAOC-02-2021-0016.
Buckley,  L.  (2022).  The  Foundations  Of  Governance :  Implications  Of  Entity  Theory  For  Directors  Duties And  Corporate  Sustainability, Journal  Of  Management  And  Governance ,  26(1),  29–53.  Doi: 10.1007/S10997-021-09580-Y.
Burrell,  G.  And  Morgan,  G.  (2017). Sociological  Paradigms  And  Organisational  Analysis:  Elements  Of  The Sociology Of Corporate Life . Routledge.
Cawelti  (1969).  The  Concept  Of  Formula  In  The  Study  Of  Popular  Literature. Journal  Of  Popular  Culture , 3(3), 381.
Chaffee, E. C. (2017). The Origins Of Corporate Social Responsibility. U. Cin. L. Rev. , 85, P. 353.
Cresswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design.  Qualitative,  Quantitative  And  Mixed  Methods  Approaches, Research  Design  Qualitative  Quantitative  And  Mixed  Methods  Approaches .  Califonia,  398.  Doi: 10.1007/S13398-014-0173-7.2.
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan’,  In Pre-Print Digital Library . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6.
https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf
Dewanti,  P.  P.  dan  Darmawan,  A.  (2022).  Studi  Deskriptif  Maintenance  SDM:  Kompensasi,  Lingkungan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT Boma Bisma Indra (Persero)’, Prosiding “Aplikasi Bisnis” , 177.
Diamastuti,  E.  (2015).  Paradigma  Ilmu  Pengetahuan  Sebuah  Telaah  Kritis. Jurnal  Akuntansi  Universitas Jember , 10(1), 61–74. DOI: https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246
Dixon, R., Ritchie, J. and Siwale, J. (2006). Microfinance : Accountability From The Grassroots’. Accounting, Auditing & Accountability Journal . 19(3), 405–427. Doi: 10.1108/09513570610670352. Djamhuri,  A.  (2011).  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Berbagai  Paradigma  Dalam  Kajian  Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 2(1), 147–185.
Eberhardt, L. L. And Thomas, J. M. (1991). Designing Environmental Field Studies. Ecological Monographs , 61(1), 53–73. https://doi.org/10.2307/1942999
Efriyenty, Dian. S E., Ak, M. (2022) Teori Akuntansi . Cetakan Pe. Batam City: CV. Batam Publisher.
Evayanti,  N.  P.,  Padnyawati,  K.  D.  And  Hutnaleontina,  P.  N.  (2021).  Pengaruh  Perencanaan  Audit,  Peer Review, Due Professional Care, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Denpasar, Hita Akuntansi Dan Keuangan , 2(1), 566–592.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif’, Humanika,  Kajian  Ilmiah  Mata  Kuliah Umum , 21(1), 33–54.
Fahlefi,  W.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Pada  Bidang Pelayanan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi , 8(2),  135– 151. DOI: http://dx.doi.org/10.54131/jbma.v8i2.125
Falah, F. Et Al. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Nilai Kejujuran Accountability Of Waste Management Based On Honesty Value. 18(1). DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.9964
Gafur, A., Abdullah, R. And Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren. 12(1), 95–112. DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06
Girei,  E.  (2022).  Critical  Perspectives  On  Accounting  Managerialisation  ,  Accountability  And  Everyday Resistance In The NGO Sector : Whose Interests Matter ? Critical Perspectives On Accounting , (July 2019), P. 102418. Doi: 10.1016/J.Cpa.2022.102418.
Harmadji, D. (2022). Manajemen Pemasaran Jasa (Konsep Dasar). Get Press. Hartati,  A.  S.,  Kussujainatun,  S.  And  Marita  (2017). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mengelola  Konflik Penambang  Minyak  Tradisional  Sumur  Tua  (Wonocolo,  Bojonegoro) .  Jogyakarta:  LPPM  UPNVY. Available At: Http://Eprints.Upnyk.Ac.Id/26262/1/Monograf 3.Pdf.
Hatta, H. (2022). Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas  Kesehatan  Dan  Rumah  Sakit  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan=  Accountability  Models Commitment Making Officer (Ppk) On Procurement Of Goods And Services Office Of Health And Hospital In The Province Of South Sulawesi. Universitas Hasanuddin. Disertasi.
Indraswono, C. (2022). Konflik Kepentingan Klasik Bondholders-Shareholders Dengan Frame Konservatisme.
Modus , 34(1), 57–74. DOI: https://doi.org/10.24002/modus.v34i1.5023
Kastella,  N.  (2019).  Mekanisme  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Atas  Cost  Recovery  Berdasarkan Production  Sharing  Contract  Minyak  dan  Gas  Bumi  (Studi  Kasus  Skk  Migas  Pusat).  Universitas Islam Indonesia.
Kiun,  M.  (2020).  Pengawasan  Penggunaan  Dana  Desa  Berdasarkan  PP  No.  60  Tahun  2014  Tentang  Dana Desa  Yang  Bersumber  Dari  APBN  Dalam  Upaya  Transparansi  Akuntabilitas.  Fakultas  Hukum Universitas Pasundan.
Kozinets,  R.  V.  (2010) Netnography:  Doing  Ethnographic  Research  Online. Los  Angeles  London-New  Delhi- Singapore-Washington DC: SAGE Publications.
Llewellyn,  N.  and  Hindmarsh,  J.  (2010).  Organisation,  Interaction  And  Practice:  Studies  Of Ethnomethodology And Conversation Analysis. Cambridge University Press.
Maulamin, T. S. E. and Sartono, S. E. (2021). Teori Akuntansi . Subulussalam - Aceh: HWC Publisher.
Meutia,  I.  (2021)  Menata  Pengungkapan  CSR  Pada  Bank  Islam  (Pendekatan  Teori  Kritis).  Sleman  -  Jawa Tengah: Deepublish.
Moloi, T., Marwala, T., Moloi, T., & Marwala, T. (2020). Introduction to artificial intelligence in economics and finance theories. Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories , 1-12. Mujib, F. and Saptiningsih, T. (2021). School Branding: Strategi Di Era Disruptif . Bumi Aksara. Available At: Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=_Zafeaaaqbaj.
Mulawarman,  A.  D.  (2014).  Nyanyian  Metodologi  Akuntansi  Ala  Nataatmadja:  Melampaui  Derridian Mengembangkan  Pemikiran  Bangsa  “Sendiri" Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma ,  4(1),  149–164.  Doi http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7189
Munidewi, I. A. B. And Pradipa, N. A. (2022). Mengisi Kesenggangan Ruang Riset Akuntansi Dan Auditing Melalui  Paradigma  Interpretif  Dengan  Teori  Sosiologi. Tera  Ilmu  Akuntansi ,  23(2),  89–107.  Doi: https://doi.org/10.21776/tema.23.2.89-107
Nabila,  F.  and  Hartinah,  S.  (2021)  ‘Determinan  Kualitas  Audit  Dengan  Tenure  Audit  Sebagai  Variabel Moderasi’, Jurnal Akuntansi Dan Governance , 2(1), 40–52. DOI: https://doi.org/10.24853/jago.2.1.40- 52
Napisah, L. S. and Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 6(2), 79– 88. Doi: https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397
Nikmatuniayah,  N.,  Yudhaningsih,  R.  And  Mardiana,  L.  (2020)  ‘Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Dan Aset  Desa  Berbasis  Shariate  Enterprise  Theory’, Jurnal  Aktual  Akuntansi  Keuangan  Bisnis  Terapan (AKUNBISNIS) , 3(1), 52–64. DOI: http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971
Nizar,  M.  A.  (2012).  Dampak  Fluktuasi  Harga  Minyak  Dunia  Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan , 6(5), 55. Doi: http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971 Novianto, I., Putri, H. And Santana, A. (2020). Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye : Pendekatan Teori Strukturasi Giddens Analysis Of The Accountability Practices Of Campaign Funds : Giddens. Structuration Theory Approach. 16(2), 101–112. DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091 Octaviani,  T.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Kualitas  Produk  Dan  Harga  Terhadap  Loyalitas Pelanggan  Dengan  Kepuasan  Sebagai  Intervening  Variable.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia Jakarta. Doi: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091
Octisari, S. K., Murdijaningsih, T. And Suworo, H. I.  (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 Di Wilayah  Kecamatan  Kedung  Banteng,  Kabupaten  Banyumas, Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi , 21(3), 1249–1253. DOI: http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648
Pamekas, M. (2021). Pelayanan
Prima . Indonesia: Penerbit Lakeisha. Available At: Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Yqcseaaaqbaj.
Panda, B. and Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives. Indian Journal Of Corporate Governance , 10(1). 74–95. DOI: 10.1177/0974686217701467
Payne, G. T. and Petrenko, O. V (2019). Agency Theory In Business And Management Research. In Oxford Research Encyclopedia Of Business And Management .
Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, 2.
Piwowarski,  R.  (2019).  Do  Democratic  Participation  And  Education  Of  Councillors  Foster  Efficiency  Of Local Governments In Poland? An Agency Theory Perspective. Bank I Kredyt , 50(5). 479–492.
Pratama,  B.  I.  (2017).  Etnografi_Dunia_Maya_Internet.  Malang-Indonesia:  Universitas  Brawijaya  Press,  P.
112. Available At: Https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Etnografi_Dunia_Maya_Internet/Pwjodwaaqbaj?Hl =Id&Gbpv=0#Bsht=Cgdic2h3Y2hwEgQIBDAB.
Puspaningrum,  A.  .  D.  S.  E.  M.  M.  (2021) Kepuasan  Dan  Loyalitas  Pelanggan:  Kajian  Perilaku  Pelanggan Hypermart . Indonesia: Media Nusa Creative (MNC Publishing). Available At: Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=5wdmeaaaqbaj.
Putranto, S. B., Fitriani, S. N. And Djuitaningsih, T. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Media Riset Akuntansi , 12(1),  1–24. ISSN : 2088-2106
Risnaningsih,  R.  (2017).  Pengelolaan  Keuangan  Usaha  Mikro  Dengan  Economic  Entity  Concept. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan , 1(1). https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97
Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role. International Journal of Business Science & Applied Management , Rohma,  F.  F.  (2023).  Efektivitas  Informasi  dan  Komunikasi  dalam  Memitigasi  Tendensi  Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa . Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 12(1), 1-13.
Rohma, F. F., & Novitasari, I. (2023). The Moderating Effect of Loyalty on Incentive Schemes and Budgetary Slack  Relationship:  An  Experimental  Investigation. The  Indonesian  Journal  of  Accounting  Research , 26(2), 209-228.17(3).
Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. Journal of Indonesian Economy and Business , 38(1), 62-80.
Rudiantono,  R.  (2021).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil  Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Kaos Kaki Kota Jombang (Studi Kasus Pada UD Favourite). STIE PGRI Dewantara Jombang. http://repository.stiedewantara.ac.id/1899/
Safira,  N.,  Sobri,  K.  M.  and  Effendi,  S.  (2021)  Akuntabilitas  Penggunaan  Anggaran  Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan’. Sriwijaya University. https://repository.unsri.ac.id/81185/
Sambharakreshna,  Y.  (2021).  Realita  Dan  Akuntansi:  Kasus  Penelitian  Akuntansi  Dengan  Pendekatan Interpretive. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Komputerisasi  Akuntansi ,  12(2),  41–54.  DOI: https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.2707
Sari,  N.  M.  L.  and  Mahyuni,  L.  P.  (2020).  Pencegahan  Fraud  Pada  Lpd:  Eksplorasi  Implementasi  Good Corporate  Governance  Dan  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal. Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan  Indonesia , 3(3). ISSN 2615-7896
Sayidah,  N.  (2017).  Model  University  Governance  Dalam  Dimensi  Ketahuidan  (Sebuah  Rekonstruksi Berbasis Riset Kritis). Sidoarjo: Zifatama Jawara.
Schraven,  B.  A.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Palanggan  Pengguna  Kartu Telkomsel  (Studi  Kasus  Pada  Pelanggan  Kartu  Telkomsel  Di  Kampus  STIE  Malangkucecwara Malang). STIE Malangkucecwara. Skripsi. http://repository.stie-mce.ac.id/1676/
Setiawan,  A.  R.  (2011).  Tinjauan  Paradigma  Penelitian:  Merayakan  Keragaman  Pengembangan  Ilmu Akuntansi.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 2(3), Pp. 531–540. Doi:
Http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2011.12.7128.
Setiawan, A. R. (2022). Paradigma Nusantara For The Advancement Of Accounting. International Journal Of Religious And Cultural Studies , 4(1), 93–104. https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.04.09 Siddiqoh, E. A. A. (2015). Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan  Minyak  Mentah  Desa  Wonocolo,  Kecamatan  Kedewan,  Kabupaten  Bojonegoro Periode 2009-2015). Universitas Airlangga.
Sriwinarti,  N.  K.,  Astarini,  D.  A.  O.,  &  Murapi,  I.  (2022).  Pemilihan  Paradigma  Penelitian  Akuntansi: Analisis  Berdasarkan  Perilaku  Keseharian  Mahasiswa  Akuntansi. Riset,  Ekonomi,  Akuntansi  dan Perpajakan (Rekan) , 3(1), 71-86. Strauss, A. and Corbin, J. (1989) Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques . Edited By T. M. Shodiq & I. Muttaqien. St. Louis: Mosby.
Streubert, H.J. and Carpenter, D. (2003) Qualitative Research In Nursing: Advancing The Humanistic Imperative . 3nd Ed. Philadelphia: Lippincott.
Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008). Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/24290/
Sutanto,  H.  and  Hardiningsih,  P.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Blt-Dana  Desa  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  Accountability  Of  The  Blt-Village  Fund  Management  During  The  Covid-19  Pandemic. 17(1), 1–10. https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932
Sutedi, A. S. H. (2022) Hukum Pertambangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Syaputra,  A.  (2021).  Analisa  Tingkat  Kepuasan  Konsumen  Terhadap  Pelayanan  Terminal  Peti  Kemas Panjang. In Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) .
Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022) Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Witono,  B.  And  Sukoharsono,  E.  G.  (2021).  Regulation  Hegemony  And  Accountability  Of  The  Local Government:  A  Study  On  Regional  Financial  Management  In  Indonesia.  29(1),  57–93. https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.1.4
Yanti,  D.  And  Permatasari,  I.  (2020).  Journal  Of  Applied  Business  Administration. Journal  Of  Applied Business Administration Https://Jurnal.Polibatam.Ac.Id Pengaruh , (September), 124–133. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.723
Yudhanto (2011). Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya Imbal Jasa, Jurnal Fisip Umrah , 1(1), 75–91.
Zulni,  Y.  And  Taqwa,  S.  (2023).  Pengaruh  Financial  Distress,  Kepemilikan  Institusional,  dan  Growth Opportunities  Terhadap  Konservatisme  Akuntansi. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi ,  5(1),  246–262. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.723