( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
From Spatial Domination to Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal

## Minahasa
Hun Johanis Pinatik 1 , Izak Y. M. Lattu 2 , and Tony Tampake 3
Department of Theology and Sociology of Religion
Satya Wacana Christian University e-mail: hunjohanis@gmail.com

## ABSTRACT
Many  studies  have  explored  indigenous  religious  believers  struggle  against  world  religions domination. However, studies on the employment of virtual space to heighten indigenous believers' tactical  solidarity  from  the  Global  South  remain  understudy.  This  paper  explores  indigenous religious  followers'  struggles  through  access  to  virtual  space  as  a  tactic  of  everyday  solidarity against  world  religions  spatial  domination  and  the  state  politics  of  religion  in  North  Sulawesi, Indonesia.  It  focuses  on  the  efforts  of  Minahasa  indigenous  religious  believers  to  advocate  for their existence through virtual media collectively. Indigenous religious believers have experienced various forms of spatial domination, such as destroying ancestral sites and ritual places that they consider sacred to realize their beliefs. The single truth perspective has produced the domination of the world religions monotheistic paradigm and the state politics of religion. The single truth has resulted in hate speech, stigmatization, and physical destruction of indigenous religious sacred sites.  Through  click  activism,  indigenous  religious  believers  employ  virtual  media  to  advocate Minahasa  indigenous  religions/beliefs.  The  concept  of  tactical  media  is  used  in  this  study  to analyze  how  the  tactics  of  indigenous  religious  believers  collectively  produce  a  discourse  of resistance critique and discourse on the  importance of their places of belief  to the public. This study uses qualitative research: observation, in-depth interviews, and literature review to argue that indigenous religious believers have tactically used virtual media as a critical discourse of resistance to the spatial domination constructed by world religious relations and state religious policies.
Keywords : Spatial Domination, Virtual Tactical Space, Indigenous Religious Believers, Everyday Practice of Resistance
Submission Accepted Published 19-03-2024 28-05-2024 16-06-2024

## PENDAHULUAN
Tulisan ini mengeksplorasi
perjuangan penganut agama lokal mengakses ruang virtual sebagai taktik solidaritas sehari-
hari untuk melawan dominasi spasial agama dunia dan politik kebijakan negara. Penelitian ini melihat bagaimana penganut agama lokal mengadvokasi  keberadaan  mereka  sendiri
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
dari  persoalan  ketidakadilan  spasial:  stigma terhadap praktek ritual pada situs sakral dan perusakan tempat-tempat sakral yang dimiliki  oleh  masyarakat  adat  di  Minahasa, Sulawesi  Utara,  Indonesia.  Dalam  koteks Indonesia,  penganut  agama  lokal  sebagai minoritas agama sering mengalami ketidakadilan,  berupa  kekerasan  struktural akibat  kebijakan  negara  ( Lattu  2019:74) . Mereka  mengalami  proses  marginalisasi, diskriminasi,  stigmatisasi,  intoleransi  dan pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan ( Mandey and Pinatik 2022:1-28;  Pransefi  2021:19;  Anggraeni  et al.    2022:1169-1175;  Hamid  2018:113-130; Hakiki  2011:159-174;  Iftitah  et  al  2022:47- 95) .  Salah  satu  kebijakan  yang  mendukung hal  tersebut  adalah  UU  No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama,  sehingga  terjadi  persoalan  pada akses  terhadap  adiministrasi  kependudukan yang  berujung  pada  menegasikan  eksistensi agama lokal ( Jufri 2020:461; Harsyahwardhana 2020:369-387) . Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada hak atas situs sakral mereka sebagai bukan bagian dari  agama  yang  sah  sesuai  dengan pengakuan  negara.  Kebijakan  negara  hanya mengakui  agama-agama  dunia  sebagai agama  yang  sah  dan  menegasikan  rekognisi terhadap eksistensi agama lokal.
Mereka  mengalami  dominasi  dari pihak  yang  lebih  berkuasa,  yaitu  di  bawah kebijakan  negara  dan  pengetahuan  dari agama-agama dunia. Kebijakan negara sering membawa  masyarakat  adat  untuk  tunduk  di bawah kepentingan pembangunan dan upaya kapitalistik  untuk  pengembangan  sumber daya.  Secara  Konkret,  pada  tahun  2018 terjadi pembangunan waduk dan jalan tol di Kawangkoan-Kuwil  dan  berdampak  pada proses relokasi situs sakral yang tidak sesuai dengan  tatacara  agama  lokal  Minahasa. Beberapa situs sakral di Minahasa juga sering mengalami  dampak  dari  penyabaran  agama Kristen,  sehingga  orang  yang  melakukan ritual  distigma  melakukan  praktik  berhala. Misalnya  pergi  ke watu  pinawetengan , waruga, dan  beberapa  situs  yang  lain, dipandang  sebagai  berhala  oleh  kelompok agama mainstream .  Padahal  situs  sakral penting bagi masyarakat adat untuk melaksanakan  praktik  penghormatan  pada roh  leluhur  dan  bukan  untuk  melakukan berhala.  Salah  satu  persoalan  yang  cukup menonjol  adalah  perusakan wale  paliusan milik  komunitas  penghayat  agama  lokal Minahasa, Laroma, di Desa Tondei Minahasa Selatan.  Perusakan wale  paliusan sebagai tempat pelaksanaan praktik ritual penghormatan pada roh leluhur, terjadi pada
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
tahun 2022, karena dianggap sebagai tempat melakukan berhala dan distigma sesat.
Persoalan spasial agama lokal menjadi isu penting dalam relasi antar umat beragama  yang  di  bangun  atas  dominasi ketidakadilan  agama  dunia    dan  politik negara. Agama lokal dianut oleh masyarakat lokal  atau  masyarakat  adat  yang  terkadang diasumsikan  sebagai  orang  primal,  primitif, dan  tidak  memiliki  kekuasaan.  Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat  lokal  mengalami  persekusi, diskriminasi,  maginalisasi,  kehilangan  hak atas  tanah  mereka,  stigma  sosial,  dan kekerasan fisik (Dodds 1998:187-205; Acey 2007:49-70;  Landy,  Belaidi,  and  Gaudry 2017:1-19). Mereka mengalami ketidakadilan  spasial  untuk  mengakses  hak atas  tanah  dengan  alasan  pembangunan, peningkatan  ekonomi,  pengelolaan  sumber daya dan masalah kebijakan negara (Goodall 2006:76 ; Ioris 2020:399-400 ; Ioris 2022:278- 282) . Bukan hanya ketidakadilan spasial saja, tetapi  juga  menjadi  korban  ketidakadilan epistemik  dalam  memperoleh  hak  asasi mereka sebagai manusia yang eksistens dari suatu sistem negara (Townsend and Townsend  2021:147-159) .  Ketidakadilan yang  dialami  oleh  masyarakat  adat  adalah suatu bentuk disfungsi hak-hak dasar sebagai manusia yang seharusnya setara. Akibatnya,
ketidakadilan  dapat  memicu  trauma  atas kekerasan  yang  mereka  alami  oleh  pihak yang  lebih  dominan  dengan  berbagai  alasan kapitalistik,  politis,  dan  aktualisasi  agama tertentu.
Fenomena stigmatisasi yang bermuara  pada  diskriminasi  sosial  bagi penghayat  yang  melaksanakan  ritual  di tempat  sakral  mereka  bukanlah  hal  asing dalam  studi  agama-agama  lokal.  Banyak peneliti  menunjukkan  bahwa  “agama  lokal” dinegasikan oleh masifnya pengaruh paradigma agama dunia dan kebijakan negara (Fitzgerald 2007; Cusack 2011; Barclay and Steele 2020:1294) . Di Indonesia, penelitian- penelitian tentang perampasan hak atas tanah dan  stigma  ketika  melakukan  praktik  ritual pada  situs  sakral  sudah  menjadi  diskusi akademik  yang  cukup  hangat (Alfian 2022:96-110;  Maarif  2017:13-48;  Maarif 2019:56-103; Deta 2021:50-66; Mubarak and Adawiyah  2021:12-24) .  Padahal  tanah  atau spasialitas  ruang  sakral  merupakan  hal penting  bagi  kehidupan  masyarakat  adat  di Indonesia (Hakim  2022:41-62;  Nenohai 2023; Deta 2022:102-125) . Penelitian tentang  kontestasi  antara  agama  dunia  dan agama  lokal  sudah  menjadi  perbincangan yang signifikan di antara peneliti. Marginalisasi yang terjadi pada agama lokal juga  menjadi  isu  global  ( Tomaselli  and
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Xanthakin 2021; Nmah 2009; Sanni 2016:1- 13). Persoalan  agama  lokal  adalah  sebuah fenomena  sosial  yang  menunjukkan  adanya kompetisi  dominasi  dari  agama  mayoritas atau  agama  yang  direkognisi  oleh  negara. Karena  itu,  masyarakat  lokal  melakukan perlawanan  untuk  memperoleh  hak  mereka melalui  mobilisasi  perjuangan  socio-spatial (Ioris  2020:398).  Penelitian  ini  mengkaji tentang upaya perjuangan perlawanan masyarakat  adat,  yakni  penghayat  agama lokal  Minahasa  untuk  menemukan  keadilan melalui media virtual.
Media  virtual  menjadi  instrumen taktis  melawan  strategi  dominasi  agama dunia  dan  kebijakan  negara.  Seperti  yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Minahasa, mereka  menggunakan  media  virtual  untuk mengakses  keadilan.  Mereka  tidak  hanya diam  saja  ketika  mengalami  stigma  dan perusakan tempat pelaksanaan ritual. Namun, mereka  menggunakan  alat-alat  elektronik, seperti laptop, smartphone, tv, dan sebagainya untuk mempublikasikan eksistensi  mereka  kepada  publik.  Dalam konteks ini, internet menjadi alat yang sangat mendukung  bagi  mereka  untuk  membuat blog atau laman di media online, memposting/re-post  informasi  di  facebook, instagram, dan lainnya, mengenai aktualisasi agama  lokal  di  Minahasa.  Aktivitas  “klik”
pada  media  virtual  menjadi  intrumen counter-naratif untuk mengkonstruksi pengetahuan  tentang  agama  lokal  Minahasa pada  publik.  Media  virtual  juga  menjadi sarana untuk berjumpa dengan para penghayat  di  luar  Minahasa,  sehingga  dapat terintegrasi  secara  global.  Tujuannya  agar praktik pada ruang-ruang sakral mereka tidak dijustifikasi  negatif  oleh  publik.  Ini  adalah upaya  penghayat  untuk  mengadvokasi  diri mereka sendiri.
Banyak  peneliti  telah  menunjukkan bahwa  masyarakat  adat  yang  berbasis  pada agama  lokal  dapat  melakukan  perlawanan dan  tidak  hanya  berdiam  diri  saja  di  tengah kuasa  dominasi  (Maarif  2019:56-103). Mereka  melakukan  mobilisasi  sosial  untuk merevitalisasi agama mereka, mempertahankan  ruang  kehidupan,  dan resiliensi (Scheid 2017:279-293; Oguntola- Laguda 2022:441-455).  Salah  satu  bentuk mobilisasi perlawanan yang dapat dilakukan oleh  masyarakat adat adalah  dengan menggunakan  internet  atau  media  virtual sebagai  instrumen  resistensi (Iseke-Barnes 2002:194 ; Burrows  2016:90-108;  Carlson and Frazer 2020:1-11). Meskipun di sisi lain, media  virtual  juga  menjadi  ancaman  bagi masyarakat  adat,  karena  memiliki  tendesi bahwa informasinya didistribusikan, direkonstruksi,  dipenetrasi  dan  diawasi  oleh
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
pihak dominan (Lupien 2020:9 ; Cormack and Kukutai 2022:121-141). Beberapa penelitian tersebut  masih  terbatas  pada  bagaimana persoalan yang dialami oleh masyarakat adat melawan  dominasi.  Bentuk  dominasi  yang mereka  alami  seperti  perampasan  tanah, stigma, stereotip, diskriminasi, marginalisasi, persekusi, eksklusi sosial, dan ketidakadilan. Alasan  inilah,  sehingga  masyarakat  adat melawan  pihak  dominan  dengan  mobilisasi massa,  tetapi  juga  menggunakan  media virtual  untuk  mengakses  keadilan  melalui counter-naratif tentang isu-isu atau pemberitaan negatif.
Media  virtual  menjadi  instrumen efektif untuk mengeksplanasi dan merepresentasi  diri  mereka  sendiri  kepada publik. Namun, beberapa penelitian tersebut belum  menganalisis  relasi  antara  persoalan spasial, resistensi masyarakat adat khususnya penghayat  agama  lokal,  dan  media  virtual. Karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengkaji perjuangan masyarakat adat, yakni penghayat agama  lokal  Minahasa  dalam  mengakses keadilan  melalui  media  virtual  untuk merepresentasikan diri mereka sendiri kepada  publik.  Argumentasi  tulisan  ini, bahwa  penghayat  agama  lokal  Minahasa telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan  ruang  seperti  yang  pada umumnya  dialami  oleh  masyarakat  adat  di
dunia,  tetapi  mereka  tidak  tinggal  diam, sehingga  mereka  melakukan  perlawanan untuk  memperjuangkan  keadilan  spasial melalui media virtual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbasis  pada  metode kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif- analitis  untuk  mengkaji  berbagai  temuan lapangan dan informasi dari para narasumber. Dengan  metode  kualitatif  (Moleong  2007; Bungin  2006;  Creswell  2015),  maka penelitian ini menganalisis dan mengeksplorasi fenomena perlawanan masyarakat  adat  berbasis  media  virtual, karena  menolak  dominasi  di  ruang-ruang sakral  mereka  melalui  berbagai  stigma  dan diskriminasi  sosial.  Lokus  penelitian  ini berada di Tanah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara  –  di  mana  peneliti  melihat  dan mengumpulkan  berbagai  informasi  terkait bentuk-bentuk stigma dan diskriminasi serta perjuangan mencari keadilan yang dilakukan oleh penghayat bersama kelompok masyarakat  sipil  secara  berjejaring.  Para narasumber dalam penelitian ini adalah para penghayat,  pelaku  budaya,  dan  masyarakat sipil  yang  mendukung  hak-hak  penghayat selaku warga negara.
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Peneliti  sejak  tahun  2019  terlibat melakukan  studi  bersama  penghayat  dan gerakan masyarakat sipil di tanah Minahasa. Karena itu, dalam proses pengumpulan data, maka  penelitian  ini pertama, menggunakan teknik  wawancara  kepada  para  informan dalam pengumpulan data. Kedua, melakukan proses pengumpulan data  berbasis observasi dengan turun langsung ke lapangan penelitian  dan  terlibat  dengan  aktivitas  dari para  penghayat. Ketiga ,  studi  literatur melalui berbagai artikel, jurnal, karya ilmiah, dan  beragam  teks  terkait  dengan  penelitian ini.  Peneliti  juga  memakai  triangulasi  data yang  berdasar  pada  studi  pustaka  dan  studi documenter,  serta  data  di  lapangan.  Setelah itu,  peneliti  menganalisis  keseluruhan  data yang  terkumpul  melalui  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Agama  Lokal  Minahasa  dalam Persoalan Dominasi Spatial
Para penghayat agama lokal memiliki identitas  jamak,  karena  direkonstruksi  oleh agama  dunia  dan  legitimasi  negara.  Dalam konteks  Indonesia,  mereka  bisa  beragama Islam,  Kristen,  dan  identitas  agama  dunia lainnya  yang  diakui  oleh  negara.  Hal  ini
terjadi  akibat  kebijakan  negara  yang membatasi  eksistensi  agama  lokal,  sehingga mereka harus memiliki satu identitas agama resmi  dan  di  sisi  lain  masih  menghayati kepercayaan  mereka.  Salah  satu  kebijakan tersebut, yakni UU No.1/PNPS/1965 tentang enam  agama  yang  diakui,  dijamin,  dan dilayani.  Sedangkan,  agama  lokal  tidak dipandang  sebagai  “agama”  menurut  sudut pandang  negara.  Kemudian  berkembang TAP  MPR  RI  IV/MPR/1978  yang  semakin menegaskan  bahwa  aliran  kepercayaan (agama  lokal)  bukan  “agama.”  Dengan  kata lain,  menjadikan  “agama  lokal”  sebatas “budaya.”  Negara  hanya  mengakui  “agama resmi,”  yaitu  Islam,  Protestan,  Katolik, Hindu,  dan  Buddha (Ma'arif  2017;  Sukirno 2018:231-239; Ruswanda 2020:18-41; Mu'ti and Burhani 2019:111-134). Pada tahun 2017 melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi yang memberikan ruang bagi akses kebebasan  beragama  dan  berkepercayaan, sehingga para penghayat sudah bisa mencantumkan “agama/kepercayaan” mereka  di  kolom  keagamaan  pada  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP).  Artinya,  secara hukum  mereka  telah  diakui  keberadaannya. Namun,  pada  kenyataannya  dalam  beberapa kasus  di  Minahasa,  para  penghayat  masih sulit  untuk  memperoleh  akses  mendapatkan KTP sebagai penghayat kepercayaan
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
( Laroma  –  Perjuangan  Mencari  Keadilan (Full
Documenter)
https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwSh0) . ) .  Inilah  beberapa  alasan  sehingga  para penghayat  memiliki  identitas  yang  jamak. Dalam  konteks  Minahasa,  para  penghayat umumnya memiliki identitas Kristen (Pinatik et al 2021:337-367; Tumbelaka et al 2020:1- 9;  Adhitama  2021:53-67), karena  mereka telah mengalami rekonstruksi agama/kepercayaan  melalui  misi  agama Katolik  dan  Kristen  Protestan  –  serta mengalami  proses  legitimasi  politik  negara yang  telah  memisahkan  antara  agama  resmi dan tidak resmi di masa Orde Baru.
Misi  Kristen  dan  kebijakan  politik negara  membawa  dampak  dominasi  bagi eksistensi penghayat agama lokal Minahasa. Salah satu yang  disorot dalam penelitian ini adalah  aspek  spasial  dari  pengaruh  relasi agama dan negara terhadap eksistensi agama lokal.  Awalnya  tanah  Minahasa  sifatnya sakral  bagi  penduduk  lokal,  karena  mereka menghayati akan keberadaan roh para leluhur yang  dapat  berinteraksi  dengan  mereka melalui  praktik  ritual  di  batu,  pohon,  atau situs  sakral.  Setelah  masuknya  agama  dunia yang berbasis pada praktek misiologis, maka nilai  dan  kepercayaan  lokal  mulai  bergeser, hingga  mayoritas  orang  Minahasa  telah beragama Kristen. Fenomena tersebut
mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap nilai-nilai lokal yang telah dihidupi sejak zaman para leluhur. Stigma sesat, kafir, alifuru,  tidak  berpengetahuan,  menyembah berhala,  menyembah  batu,  dan  sebagainya menjadi  fenomena  yang  dialami  oleh  para penghayat, ketika melaksanakan ritus di situs sakral  mereka  (Hasil  diskusi  dengan  Fredy Wowor  08  Mei  2023;  Green  Weol  08  Mei 2023;  Tona’as  Rinto  Taroreh  23  Juni  2023; Kalfein  Wuisan  17  Agustus  2023;  Tona’as Jeky Repi 23 September 2023).
Para  penghayat  mengalami  proses peminggiran  di  ruang-ruang  sakral  mereka. Salah  satu  dampaknya  bahwa  ritual  yang biasanya dilaksanakan di pusat kampung/desa,  pernah  bepindah  ke  area kebun dekat hutan agar  tidak diketahui olah masyarakat.  Menurut  ketua  umum  Laroma, Iswan Sual, bahwa pernah ada masa di mana penghayat  di  desanya  mengalami  stigma, sehingga  mereka  harus  secara  sembunyi- sembunyi  mengadakan  upacara  adat  pada situs sakral yang ada di desa. Karena alasanya inilah,  maka  Iswan  mendirikan  komunitas Laroma  yang  terdaftar  secara  administratif pada  negara,  sehingga  sifatnya  resmi  (Hasil wawancara  dengan  Iswan  Sual,  26  Agustus 2023). Selain Iswan dan komunitasnya, salah seorang  penghayat  di  Langowan  juga menceritakan  bahwa  dia  tidak  berani  untuk
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
mengadakan  ritus  di Watu  Pinawetengan atau  pusat  ritus  bagi  penghayat  lokal Minahasa. Padahal tempat itu bernilai sakral dan memiliki mitos penting tentang genealogi orang Minahasa. Alasanya, karena dia  tidak  mau  distigma  berhala  oleh penduduk  di  desanya.  Padahal  penghayat tersebut  merupakan  seorang Tona’as yang sering  mengadakan  ritus mangundam atau ritual pengobatan  (Hasil wawancara dengan P, 23 Oktober 2020).
Situs  Minahasa  sering  mengalami praktik peminggiran akibat pemahaman yang terbentuk  bahwa  tempat  itu  adalah  sesat, kafir,  tempat  praktek  berhala.  Semua pandangan  ini  berbasis  pada  paradigma agama dunia (khususnya agama Kristen pada konteks  Minahasa),  sehingga  membias  pada perusakan  situs,  pemindahan  situs,  dan pembiaran  pada  situs  lokal.  Karena  itu, proses-proses  marginalisasi  dan  destruktif tersebut tidak dapat lepas dari interkonektivitas  antara  penetrasi  agama dunia  dan  kebijakan  negara.  Dalam  konteks spatial,  penghayat  mengalami  peminggiran dan  tidak  memperoleh  hak  secara  bebas untuk mengekspresikan agama lokal mereka di  ruang-ruang  yang  seharusnya  mereka tempati.
Di  Minahasa  pernah  terjadi  beberapa perusakan  situs  yang  sangat  berdampak
secara  psikologis,  ingatan,  dan  spiritual penghayat. Situs yang dirusak memiliki nilai sangat  penting  karena  merupakan  jejak penanda  para  leluhur,  sehingga  bernilai sakral,  dan  menjadi  tempat  pelaksanaan ritual. Waruga (kuburan leluhur Minahasa) di Desa  Kuwil  Kawangkoan  pernah  dirusak dengan  cara  dipindahkan  karena  alasan pembangunan  bendungan  oleh  pemeritah, sebagai  sebuah  proyek  Nasional.  Rikson Karundeng dari jaringan Komunitas Budaya Minahasa  (anggota  Mawale  Movement) menyebut pembangunan waduk (bendungan) di kawasan Kuwil Kawangkoan sama artinya dengan  menenggelamkan  kebaradaan  hidup tou Minahasa  (  Palohoon  2023).  Menurut Tona’as Rinto  Taroreh,  persoalannya  bukan sebatas pada waruga , tetapi mengenai “tanah adat.”    Menurutnya,  situs Pinandeian (area waruga Kuwil Kawangkoan) adalah pemukiman  tua  leluhur  Minahasa  yang terletak di atas puncak wilayah Kuwil. Situs Pinandeian berada  di  kawasan  tanah  adat yang seharusnya tidak bisa dipindahkan atau dikeluarkan  dari  wilayah  tanah  adat Rinto
Taroreh, (Postingan  laman  Facebook  pada  08 Februari  2018).  Perusakan  dan  relokasi waruga atas dasar kepentingan pembangunan oleh  negara  semakin  menegaskan  dominasi atas ruang kehidupan penghayat, karena bagi
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
penghayat  situs  yang  dirusak  adalah  bagian dari kehidupan religius dan spiritual mereka. Komunitas  Laroma  juga  pernah  mengalami situasi yang sama ketika tempat pelaksanaan ritual, perkumpulan, dan rumah salah seorang penghayat  –  Wale  Paliusan  dirusak  oleh rohaniawan  beragama  Kristen.  Pada  tanggal 21  Juni  2022,  sekitar  pukul  11.00  WITA, Wale  Paliusan  yang  merupakan  rumah tinggal  dan  tempat  berkumpul  penghayat kepercayaan  Lalang  Rondor  Malesung (Laroma)  di  Desa  Tondei  Dua,  Kecamatan Matoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan,  Sulawesi  Utara  –  dirusak  akibat provokasi dari segelintir oknum rohaniawan. Seorang  oknum  rohaniawan  juga  turut terlibat  dalam  perusakan  tersebut.  Ketika perusakan  terjadi,  dua  orang  lainnya mengintimidasi  seorang  keluarga  di  Wale Paliusan dengan stigma menyembah berhala (Laroma  –  Perjuangan  Mencari  Keadilan  (Full Documenter) https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwS h0 ). Setara  Institute  melaporkan  bahwa, pelaku  menjastifikasi  rangkaian  perusakan tersebut  dengan  stigma  bahwa  penghayat sesat  dan  menyembah  setan.  Berita  palsu bahwa  penghayat  tidak  memiliki  dasar hukum  resmi  dan  berbagai  stigma  yang menyudutkan penghayat sudah lama beredar di  Desa  Tondei  Dua,  hingga  bereskalasi
menjadi perusakan Wale Paliusan (Laroma – Perjuangan Mencari Keadilan (Full Documenter) https://www.youtube.com/watch?v=yt0XasXwS h0 ). Menurut  Iswan  Sual,  perusakan Wale Paliusan mendapat dukungan dan partisipasi aktif  pemerintah  juga  agamawan. Wale Paliusan dirusak  oleh  oknum  rohaniawan Kristen (Iswan Sual,  FGD  “Media, Keragaman,  dan  Advokasi,”  pada  19  Juli 2022). Fenomena  perusakan  situs  adalah sebuah  fenomena  yang  terkait  dengan  sudut pandang  masyarakat  terhadap  keberadaan agama lokal yang sering dipandang sesat dan tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama-agama dunia, sebagai agama mayoritas.
Dalam konteks stigma dan perusakan, sangat menunjukkan bahwa pengaruh agama Kristen dan kebijakan negara telah membawa dampak  yang  signifikan  dalam  ruang kehidupan  penghayat,  khususnya  aspek spasial.  Ruang-ruang  kehidupan  religius mereka,  seperti  situs  lokal  yang  dijadikan tempat  ritual  telah  dibatasi  oleh  nilai-nilai religius  dari  agama  dunia  dan  kebijakan negara.  Sebagian  penghayat  pada  akhirnya mengasingkan diri untuk menjauhi keramaian  masyarakat  dalam  pelaksanaan ritual.  Hal  ini  berbeda  jauh  dengan  agama Kristen  dan  Islam  di  Minahasa  yang  dapat beribadah  secara  bebas  di  desa.  Bahkan, tempat  ibadah  Kristen  biasanya  berada  di
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
tengah-tengah desa dan berjumlah lebih dari satu  karena  memiliki  berbagai  aliran  gereja yang berbeda-beda. Kota Manado sebagai ibu Kota Sulawesi Utara atau wilayah dari suku Minahasa;  di  mana  orang  Minahasa  sering dikonotasikan sebagai orang Manado dikiaskan  sebagai kota seribu  gereja .  Kota Manado  dijuluki  sebagai  kota  seribu  gereja, karena  hampir  setiap  meter  terdapat  gereja. Perluasan ruang Kekristenan sangat berbanding terbalik dengan kondisi pembatasan  spasial  yang  dialami  penghayat karena  berbagai  stigma  dan  diskriminasi sosial.  Bagaimanapun  Kekristenan  sebagai agama  yang  hadir  di  tanah  Minahasa  telah melakukan  penyebaran  secara  kuantitaif, sehingga  mengakibatkan  jumlah  penurunan angka  penghayat  kepercayaan  agama  lokal Minahasa.  Stigma  dan  perusakan  telah membatasi  pergerakan  spatial  penghayat. Mereka mengalami kesulitan untuk melakukan  ritual,  akibat  takut  distigma  dan karena  tempat  mereka  dirusak.  Selain  itu, mereka terbatas karena sejak zaman kolonial, hingga  berdirinya  negara  Indonesia,  sudah banyak  penghayat  yang  bertransformasi identitasnya menjadi “agama dunia” (Kristen).
2. Perjuangan Penghayat Agama Lokal Mencari Ruang Spatial
Bagi  penghayat  kepercayaan,  tempat sakral  memiliki  signifikansi  geografis  yang penting  dalam  mengungkapkan  keyakinan mereka.  Perlakukan  yang  tidak  adil  seperti stigma  praktik  ritual  di  area  sakral  dan merusak  situs-situs  lokal  adalah  hal  yang sangat  tidak  adil  bagi  para  penganut kepercayaan  –  dengan  kata  lain  penghayat mengalami ketidakadilan spasial. Ketidakadilan  spasial  (spatial  injustice) dalam  konsep  spatial  justice  Edward  Soja dikembangkan  dalam  konteks urban  society untuk menganalisis konsekuensi positif  atau negatif  dari  letak  geografis  di  mana masyarakat  hidup.  Namun,  Soja  tidak menutup kemungkinan yang lebih luas untuk menerapkan  konsep  ini  melampaui  konteks urban  society.  Ketidakadilan  spatial  Soja merujuk pada kritik spatial atas ketimpangan yang  terjadi  akibat  restrukturisasi  ekonomi, sehingga berujung pada ketimpangan sosial. Soja menyebutnya sebagai bentuk normalisasi struktuk istimewah yang berdasarkan  ras,  kelas,  gender,  dan  bentuk- bentuk diskriminasi sosial. Apa yang dialami oleh penghayat juga nyatanya adalah bentuk pengistimewahan  kelas  tertentu  berbasis “agama  yang  direkognisi  negara  (Soja 2013).”
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Meminjam istilah Soja, ketidakadilan spatial yang dialami oleh penghayat  melalui stigma,  perusakan  situs,  dan  diskriminasi adalah  wujud  produksi  ruang  sosial  (Soja 2013).  Bagaimana  ruang  diproduksi  secara sosial berkaitan erat dengan apa yang Edward Said  sebut  sebagai imaginative  geography .
Meminjam  istilah  Said,  geografis  yang diimajinasikan adalah ingatan berbasis ruang yang  dibentuk  dan  dipelihara  secara  sosial. Geografis  yang  dikonsepsikan  Said  tidak hanya  sebatas  imajinasi  positif,  tetapi  juga adanya hasrat penaklukan dan dominasi (Said 2000:180-181;  Said  1994).  Sebagaimana ruang  masyarakat  lokal  yang  berbasis  pada kepercayaan  roh  leluhur  telah  mengalami dominasi  penaklukan  melalui  kehadiran agama  dunia  dan  legitimasi  negara  atas agama.  Kekristenan  sebagai  representasi agama  dunia  yang  hadir  di  geografis  tanah Minahasa,  telah  menumbuhkan  imajinasi baru  tentang  kebenaran  menurut  perspektif monoteisme, sehingga menegasikan imajinasi  eksistensi  para  roh leluhur Minahasa.  Perspektif  monoteistik  yang disebarkan oleh agama dunia berperan untuk menjustifikasi  lokus  yang  benar  dan  salah (antara  gereja  dan  situs  lokal),  kemudian dilembagakan  dengan  legitimasi  negara melalui  regulasi  rekognisi  agama  tertentu. Akibatnya, ruang-ruang sakral yang dimiliki
penghayat kepercayaan berada dalam dominasi  paradigma  monoteistik  agama dunia dan politik negara atas agama.
Dominasi  monoteistik  agama  dunia dan politik kebijakan negara atas agama bagi penghayat  adalah  proses  produksi  ruang sosial. Dengan kata lain, ada dikotomi antara ruang dominan (tempat ibadah agama dunia) dan  ruang  marginal  (situs,  tempat  ritual penghayat).  Selama  ini  kajian  tentang dominasi  spasial  atau  ketidakadilan  spasial hanya  dikaji  menurut  perspektif  masyarakat urban  (Soja  2013;  Soja  2009;  Harvey  1973; Harvey  2015).  Masih  sangat  kurang  kajian tentang dominasi spasial terhadap situs-situs agama  lokal  yang  direpresentasikan  melalui stigma dan perusakan oleh agama dunia dan negara.  Ruang  hanya  dipahami  menurut penalaran masyarakat yang terbagi atas kelas ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat urban (Lefebvre, 1991). Kajian ini menunjukkan bahwa masyatakat lokal khususnya penghayat agama lokal mengalami  problematika  dominasi  spasial. Dominasi itu dimanifestasi oleh ketidakadilan  yang  dialami  secara  historis. Ruang  sakral  di  mana  mereka  menghayati kepercayaan  terhadap  roh  leluhur  telah direkonstruksi  oleh  introduksi  agama  dunia sejak masuknya agama Kristen di Minahasa. Sejak  kedatangan  Kristen,  maka  tempat
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
sakral atau situs mulai mengalami stigma dan peminggiran.  Ini  adalah  kondisi  sosiologis atas perubahan kepercayaan orang Minahasa yang  beralih  menjadi  Kristen  ( Mandey  and Pinatik 2022; Pinatik et al 2021). Begitu pula dengan  rekonstruksi  agama  sejak  Indonesia merdeka  menjadi  sebuah  negara  telah membawa dampak signifikan untuk melegitimasi kebenaran agama tertentu yang didukung  oleh  aturan  negara,  sehingga menegasikan  agama/kepercayaan  lain  – misalnya agama lokal.
Di  tengah  dominasi  yang  penghayat alami,  mereka  berjuang  untuk  memperoleh ruang hidup yang aman untuk mengaktualisasikan  kepercayaan  mereka. Batasan  yang  telah  dikembangkan  oleh agama  dunia  dan  legitimasi  negara  telah menciptakan ruang perlawanan yang sifatnya informal.  Mereka  tidak  bisa  hanya  berharap pada aturan hukum yang berlaku, sebab salah satu alasan mereka mengalami marginalisasi adalah  akibat  UU  No.1/PNPS/1965  tentang enam  agama  yang  diakui,  dijamin,  dan dilayani;  sehingga  “agama  lokal”  tidak dianggap  sebagai  agama.  Regulasi  negara malah mereduksi eksistensi penghayat agama lokal.  Mengutip  Foucault  (Foucault  and Rabinow  1982:111-112),  bahwa  kebebasan manusia  tidak  akan  pernah  dijamin  oleh institusi dan undang-undang. Penghayat pun
mengalami  hal  demikian,  bahwa  kebebasan mengaktualisasikan agama mereka tidak bisa bergantung  pada  kebijakan  regulasi  negara, sebab  kekebasan  adalah praktik  beragama mereka  dan  bukan  mengikuti  regulasi  atau penetrasi agama dominan. Praktik beragama yang  dilakukan  oleh  penghayat,  meminjam istilah  de  Certeau  (Certeau  1984),  adalah taktik di ruang marginal.
Penghayat tidak lagi harus sepenuhnya  bergantung  pada  formalitas relasi  beragama  seperti  Forum  Komunikasi Antar  Umat  Beragama  (FKUB) untuk mengadvokasi  problematika  ketidakadilan – karena kenyataannya mereka tidak dilibatkan untuk berbicara pada forum resmi. Mengutip Lattu, bahwa Keputusan Menteri Agama dan Menteri  Dalam  Negeri  No.8/2006  dan 9/2006, pemerintah membuka jalan bagi para pemuka  agama  untuk  melembagakan  dialog melalui  Forum  Komunikasi  Antar  Umat Beragama  (FKUB)  di  banyak  daerah.  Alih- alih  melayani  tujuan  utamanya  untuk mendorong  pemahaman  antaragama,  FKUB telah  melayani  agenda  politik  kelompok- kelompok fundamentalis agama di Indonesia. FKUB  menjadi  alat  diskriminasi  bagi minoritas  dan  menghambat  mereka  untuk membangun  tempat  ibadah  (Lattu  2019:78). Dalam  dialog  resmi,  penghayat  Laroma pernah tidak diberi kesempatan untuk bicara
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
oleh  peserta  dari  unsur  FKUB  Kabupaten Minahasa Selatan. Padahal saat itu, penghayat  Laroma  sedang  memperjuangkan keadilan ketika tempat pertemuan dan praktik ritual mereka dirusak oleh oknum rohaniawan. Dialog dan struktur formal dari pemerintah  tidak  memberikan  solusi,  tetapi malah semakin menegaskan dominasi terhadap  kelompok  marginal.  Karena  itu, mereka memproduksi rasa kebersamaan atas berbagai  stigma  dan  perusakan  situs  yang biasanya  didialogkan  dalam  diskusi-diskusi antara  penghayat  dan  aktivis  hak  asasi manusia.
Penghayat  membangun  solidaritas bersama melalui jejaring informal. Penghayat membangun jejaring bersama para akademisi, sejarahwan, budayawan, sastrawan, teolog, advokat, aktivis, wartawan,  tokoh  adat,  dan  lain-lain.  Secara umum,  jejaring  yang  mereka  miliki  juga merupakan  para  penghayat  agama  lokal Minahasa,  itu  terlihat  atas  keterlibatan bersama  dalam  ritus-ritus  lokal  pada  situs suci.  Jejaring  ini  terhubung  secara  langsung dalam  pertemuan  tatap  muka  dan  secara online  untuk  membahas  isu-isu  signifikan yang terkait dengan kebudayaan Minahasa di masa  lalu,  masa  kini,  dan  masa  mendatang. Mereka saling berkolaborasi untuk mengadvokasi  nilai  agama  lokal  Minahasa
yang  direduksi  dan  didegradasi  karena perusakan  dan  stigma  negatif  terhadap praktik ritual pada situs lokal. Ini merupakan perjuangan  aktivisme  sipil  masyarakat  adat dalam konteks demokrasi atas ketidakperacayaan  terhadap  struktur  formal yang  dikontruksi  oleh  pemerintah  dan legitimasi religius agama dunia. Tanpa upaya kolektif  masyarakat  melalui  jejaring  sosial, mereka akan terus mengikuti aturan yang ada (rasionalisasi masyarakat), kerena pemerintah sebagai bagian negara dan agama sebagai  alat  ideologis,  menjadi  patokan kebenaran  rasional  dalam  masyarakat  saat ini.  Orang  akan  mematuhi  hukum  negara, namun  akan  semakin  tunduk  pada  prinsip agama  dunia.  Perspektif  kebenaran  tunggal telah  menghasilkan  dominasi  paradigma monoteistik  agama-agama  dunia  dan  politik negara  agama.  Kebenaran  tunggal  telah menghasilkan ujaran kebencian, stigmatisasi, dan  perusakan  fisik  terhadap  tempat-tempat suci  agama  lokal.  Karena  itu,  di  luar  agama dunia  dan  negara  adalah  tidak  benar.  Itulah mengapa penghayat berjuang secara kolektif melalui  jejaring  lokal  untuk  mengadvokasi problematika spasial yang mengurung praktik kebebasan mereka, yaitu mengaktualisasikan  kepercayaan  pada  roh leluhur di situs atau tempat suci secara bebas.
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
3. Meretas  Dominasi  Spasial:  Taktik

## Solidaritas berbasis Ruang Virtual
Pemeluk  agama  lokal  melakukan aktivitas  klik  sebagai  tanda  perlawanan berbasis media virtual
untuk
mempertahankan
eksistensi agama/kepercayaan  mereka  dari  dinamika perkembangan  zaman  yang  mendominasi keberadaan  penghayat.  Kegiatan-kegiatan virtual  melalui  media  zoom  yang  dishare pada  media  sosial  seperti  group WhatsApp,
Tiktok,  Instagram,  YouTube,  Web,  dan Facebook  menjadi  sarana  taktis  penguatan eksistensi  penghayat.  Group  WhatsApp biasanya  menjadi  sarana  keterlibatan  antar jejaring  masyarakat  adat  seperti  Mawale Movement untuk membahas isu-isu signifikan,  misalnya  perusakan  situs  atau penyebaran stigma oleh orang tidak bertanggung  jawab  (Hasil  diskusi  dengan Komunitas  Mawale  Movement  –  selaku pegiat budaya dan penghayat, 14 Mei 2023, di  Desa  Sonder).  Group  WhatsApp  adalah sarana  ruang  virtual  yang  paling  signifikan dalam membangun solidaritas secara private antar anggota komunitas, khusunya penghayat  dan  pegiat  budaya  Minahasa. Mereka saling berbagi pengalaman berada di situs  agama  lokal  Minahasa,  ketika  sedang melakukan pemugaran situs, memperkenalkan situs yang baru ditemukan,
dan  pelaksanaan  ritual  di  area  situs  tertentu berdasarkan petunjuk leluhur.
Bersama  jejaring  lokal,  jurnalistik, kesenian,  akademisi,  dan  kemanusiaan, mereka  juga  menggunakan  situs  Web  atau World  Wide  Web  untuk  menyajikan informasi mengenai Minahasa secara keseluruhan  dan  problematika  situs-situs lokal di Minahasa. Contohnya, situs Web dari jejaring PUKKAT (Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia  Timur),  mereka  mempublish sebuah kegiatan yang disebut “Papendangan” atau “Sekolah Adat” yang memuat persoalan wilayah adat Minahasa masa kini. Mulai dari perampasan tanah adat, permasalahan lingkungan,  eksploitasi  hutan  kapelian, perusakan situs-situs penanda peradaban, dan menurunnya  kesadaran  masyarakat  untuk menjaga  tanah  warisan  leluhur  Minahasa. Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas antara Wareney  Wuaya  (komunitas  adat),  skolah adat  Tou  Mu’ung  Wuaya,  dan  didukung PUKKAT serta sejumlah komunitas di tanah Minahasa  melaksanakan  Skolah  Adat  yang mengangkat tema I Tu’tul Sumaup . Kegiatan ini dilaksanakan di area Watu Pinawetengan Minahasa, yang kemudian didokumentasikan dan dipublish melalui situs Web dan berbagai platform media sosial lainnya. Web memang sudah  menjadi  instrumen  yang  sering digunakan oleh penghayat dan jejaring yang
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
mereka miliki, contohnya, persoalan Laroma dan perusakan waruga di Kuwil- Kawangkoan yang banyak dibahas pada situs Web.  Karena  itu,  persoalan  tersebut  mudah untuk  diketahui  publik  karena  publikasi mereka pada platform digital tersebut. Akan tetapi, setiap publikasi di situs Web biasanya juga  di share menggunakan  media-media sosial lainnya. Dengan kata lain, ada integrasi antara penggunaan situs Web dengan media sosial  seperti  Facebook,  WhatsApp,  dan media lainnya.
Meskipun  tidak  dapat  dihindari bahwa, media virtual juga membawa dampak signifikan  terhadap  penyaberan  stigma. Menurut  salah  seorang  penghayat,  bahwa Facebook terkadang menjadi alat bagi oknum masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan  agama  lokal  Minahasa.  Stigma bahwa  aktivitas ba  umper (memberikan sesajian  kepada  roh  leluhur)  di  situs  lokal sebagai  hal  yang  negatif  menjadi  persoalan agama  lokal  Minahasa.  Cerita  negatif  atau stigma  sesat  tidak  hanya  terjadi  pada percakapan  sehari-hari  dalam  dunia  faktual, tetapi  juga  seringkali  menggunakan  media virtual  sebagai  alat  penyebaran  stigma. Karena  itu,  pemeluk  agama  lokal  Minahasa juga  menggunakan  media  virtual  seperti Facebook,  Instagram,  dan  Tiktok  untuk melakukan  counter  narasi  terhadap  stigma
dari  masyarakat  (Hasil  diskusi  dengan  Juan (penghayat/pegiat budaya) 28 Agustus 2023). Selain  itu,  penghayat  juga  menyebarkan informasi positif yang berbeda dari apa yang direkonstruksi oleh para misionaris dan pihak kolonial serta yang dibatasi oleh negara (UU No.1/PNPS/1965 dan TAP MPR RI IV/MPR/1978). Mereka menghadapi tantangan  stigma  sebagai  pemuja  batu (berhala)  dengan  membagikan  kegiatan upacara  adat  di  tempat-tempat  suci  sebagai cara  untuk  menghormati  para  leluhur  di platform  digital.  Penyebaran  informasi melalui  media  virtual  adalah  kekuatan masyarakat  lokal  dan  pegiat  budaya  untuk mempertahankan  eksistensi  agama  lokal sebagai  sebuah  kepercayaan  dan  bukan berhala pada batu.
Media  virtual  seperti  Facebook, Instagram,  Web,  dan  Tiktok  juga  menjadi trand dalam penyebaran informasi mengenai eksistensi  agama  lokal  Minahasa  yang umumnya  sering  disebut  budaya  Minahasa. Kalfein Wuisan misalnya, mendirikan Smartphone  Movement  untuk  membagikan pengalaman  lokalitasnya  kepada  publik  di media  virtual.  Handphone  menjadi  sarana perlawanan atas dominasi kuasa kapitalisme menguasai  dunia  perfilman.  Kalfein  yang juga merupakan penghayat sekaligus filmmaker telah membawa agama
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
lokal/budaya  Minahasa  menuju  jejaring nasional  dan  international.  Dalam  kegiatan “Indigenous  Imaginarium”  di  Los  Angeles pada  27  Februari  yang  di  mana  para sineas Masyarakat Adat dari seluruh dunia berkumpul  dan  berbagi  tentang  pengalaman dan  proses  kreatif  mereka  dengan  pelaku industri film Hollywood. Menurutnya, media virtual  sangat  membantu  dalam  relasi  antar jejaring masyarakat adat, misalnya pada masa covid mereka dapat saling memperformasikan  aktivitas  ritual  melalui media  virtual  (Hasil  wawancara  dengan
Kalfein
Wuisan (penghayat/pegiat budaya/filmmaker), 17 Agustus 2023).
Mereka  membangun  jejaring  pada tingkat  lokal  (antar-penghayat  Minahasa), jejaring  nasional  (BPAN  dan  AMAN),  dan jejaring internasional. Media virtual digunakan oleh penghayat untuk memposting aktivitas  keagamaan  di  situs-situs  sakral. Terkadang  mereka  memperkenalkan  situs- situs  agar  diketahui  oleh  masyarakat  luas. Pengalaman yang dibagikan sangat berfungsi untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kerentanan masyarakat adat. Tona’as  Rinto  Taroreh  dengan  akun Facebooknya  “Rinto  Taroreh”  banyak  kali membagikan  pengalamannya  di  situs  lokal dan sering  mendapatkan ratusan “like” oleh publik.  Tidak  hanya  “like,”  tetapi  juga
“komentar” dukungan untuk pelesterian situs lokal  Minahasa.  Rinto  Taroreh  adalah  salah satu  dari  sekian  banyak  Tona’as  yang menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana taktis memperformasikan adat Minahasa agar dikenal oleh publik. Apa yang dilakukan oleh Mawale Movement, Tona’as Rinto, Kalfein, dan  seluruh  penghayat  juga  pegiat  budaya Minahasa adalah upaya memperkenalkan dan mempertahankan  nilai-nilai  lokal  Minahasa yang sarat dengan nilai-nilai religius dari para leluhur  Minahasa.  Keterlibatan  mereka dalam dunia virtual pada akhirnya berdampak  secara  lebih  luas,  yakni  tidak hanya  pada  skala  antar  penghayat  lokal, tetapi  juga  pada  skala  international  seperti yang dilakukan oleh Kalfein.
Dalam konteks agama lokal, masyarakat  melakukan  perlawanan  untuk mempertahankan  agama  mereka.  Persoalan dominasi agama dapat dimulai dari konversi agama  lokal  menjadi  agama  dunia  karena faktor misi. Tidak hanya di Minahasa, agama Pagan  juga  mengalami  fenomena  serupa. Serangan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap objek pemujaan Pagan dengan cara mengambil  alih  sebuah  pohon  keramat menjadi  salah  satu  latar  perlawanan  lokal. Pagan  menolak  untuk  mengadopsi  agama Kristen  yang  dibawa  oleh  misionaris, sehingga  mereka  melakukan  perlawanan
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
karena  ingin  mempertahankan  agama  dan identitas lokal ( Cusack 2011:44-45). Penelitian  yang  lain  juga  menunjukkan perlawanan atas kolonialisasi pada masyarakat  asli  Amerika,  agama  menjadi salah  satu  instrumen  ekspansi  bagi  pihak kolonial dan gerakan sosial perlawanan bagi pihak masyarakat lokal ( Heise 2017). Heise menunjukkan  bahwa  agama  bukan  hanya instrumen  bagi  pihak  dominan  (agama dunia),  tetapi  juga  instrumen  ideologis  bagi masyarakat  lokal  untuk  mempertahankan wilayah (spasial) mereka dari pihak kolonial. Sopacoly dalam penelitian tentang perlawanan masyarakat Minahasa mempertahankan  sakralitas  situs waruga dalam pembangunan waduk di Desa Kuwil- Kawnagkoan memperlihatkan bahwa mereka melawan  untuk  membela  identitas  dan warisan kultural. Dalam penelitian Sopacoly (2019)  mengenai  perlawanan  masyarakat Minahasa  terhadap  pembangunan  waduk  di Desa Kuwil-Kawangkoan demi mempertahankan situs lokal waruga , ditemukan  bahwa  mereka  berjuang  untuk melestarikan  identitas  dan  warisan  budaya mereka. Resistensi dilakukan untuk menegaskan  bahwa waruga merupakan totem Minahasa serta situs suci dan identitas kultural  masyarakat . Beberapa  penelitian tersebut  memperlihatkan  bahwa  masyarakat
lokal (penghayat) dapat melakukan perlawanan  ketika  tempat  sakral  atau  situs mereka  dirusak.  Hal  tersebut  terjadi  karena adanya  realitas  transenden  yang  dipercaya oleh masyarakat termanifestasi pada situs/tempat sakral. Mereka dapat mempertahankan  diri  dengan  mengadopsi ideologi  agama  lokal  seperti  isu-isu  terkait persoalan spasial dan perjuangan masyarakat lokal yang diuraikan pada tulisan ini.
Perlawanan  masyarakat  lokal  adalah perlawanan minoritas berbasis media virtual. Penelitian lain tentang perlawanan minoritas diperlihatkan  dalam  penelitian  aktivisme online  dan  suara  marginal  yang  menuntut keadilan  dan  hak-hak  kewarganegaraan. Studi  tersebut  menunjukkan  bagaimana media sosial (media virtual) memungkinkan etnis  minoritas/komunitas  marginal  dapat membangun  jejaring  dan  bersuara  pada tingkat  nasional  dan  transnasional  untuk mendukung  perjuangan  mereka  (Rohingya) (Aziz  2022).  Ruang  virtual  juga  berperan dalam mengartikulasikan klaim untuk memperoleh  mobilisasi  dukungan  melalui pendekatan  strategis  melalui  keterlibatan aktivisme  lokal.  Dengan  kata  lain,  ruang virtual dapat menjadi sarana perlawanan dan pertahanan minoritas untuk merepresentasikan diri  kepada publik secara positif (Soriano  2012:33-44;  Herbert  and
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Hansen  2018:4-21). Beberapa  penelitian tersebut  sudah  menunjukkan  bagaimana ruang virtual memiliki peran signifikan bagi minoritas untuk merepresentasikan diri pada publik  secara  positif  dengan strategi aktivisme  untuk  mengembangkan  jejaring perlawanan. Akan tetapi, beberapa penelitian di  atas  belum  menunjukkan  bagaimana aktivisme sosial berbasis ruang virtual adalah bentuk  reaksi  atas  ketidakadilan  dominasi spasial  yang  dirasakan  oleh  minoritas, sehingga  mereka  perlu  membangun  dan memperkuat  solidaritas  melalui  jejaring online.
Perlawanan  berbasis  media  virtual menjadi  praktek  hidup  sehari-hari  sebagai reaksi  dominasi  spasial  yang  dialami penghayat.  Dominasi  spasial  merupakan  hal yang  sangat  penting  bagi  keberlanjutan eksistensi  agama  lokal  Minahasa.  Menurut Henley,  kehidupan  orang  Minahasa  sangat bergantung  dengan  tanah  sebagai  konteks spasial  mereka.  Ketika  tanah  diambil  oleh Belanda  dengan  sistem  kerja  paksa  untuk menanam  kopi,  maka  kehidupan  Minahasa mulai  berubah,  sampai  mengubah  tradisi ritus-ritus  (Henley  1993:96).  Begitu  pun dengan  masuknya  agama  Kristen  dan regulasi  yang  ditetapkan  oleh  negara,  turut memberi  penetrasi  yang  signifikan  terhadap pemahaman  masyarakat  Minahasa  secara
umum  terhadap  sakralitas  spasial  dari  suatu situs karena digantikan dengan posisi gereja dan tempat ibadah agama dunia yang lain.
Penghayat melihat bahwa perlawanan perlu dilakukan untuk merepresentasikan diri kepada  publik  dengan  cara  membagikan aktivitas  agama  lokal  di  media  sosial  agar dikenal  oleh  publik.  Meminjam  konsep  dari Renzi  (2008:71-100)  tentang  “Tactical Media,”  maka  aktivitas  agama  lokal  pada ruang  virtual  adalah  sebuah  upaya  taktis melawanan  dominasi  strategis  kekuasaan. Dikotomi  antara  taktik  dan  strategi,  sama seperti  yang  diungkapkan  oleh  de  Certeau (1984).  Bagi  de  Certeau,  perbedaan  antara strategi dan taktik menyangkut  jenis operasi dan peran ruang. Strategi mampu menghasilkan,  menyusun,  dan  memaksa ruang-ruang  praktik  kehidupan  sehari-hari; sedangkan taktik hanya dapat menggunakan, memanipulasi,  dan  menghasilkan  ruang (Certeau 1984:30). Penghayat menggunakan media virtual, seperti sosial media dan situs Web sebagai instrumen taktis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginformasikan diri mereka kepada publik sebagai  bentuk  “edukasi  publik.”  Mereka melakukan  hal  ini  sebagai  bentuk  counter- narasi  dari  bagaimana  negara  dan  agama dunia  mendeskripsikan  diri  mereka  yang “berbeda.”
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Postingan  di  media  sosial  adalah instrumen  taktik  perlawanan  dari  strategi dominasi agama dunia dan negara. Meskipun postingan  ini  bukan  bentuk  resistensi    yang memberikan efek besar, jika kurang mendapat  dukungan  publik,  tetapi  telah menyimpan memori penting di ruang virtual agar  tidak  dilupakan  oleh  publik.  Memori tersebut berisi bagaimana terjadinya perusakan  situs    dan  bagaimana  penghayat mengalami  diskriminasi/  stigma.  Seperti halnya  di  Facebook,  memori  tersebut  akan terus  dimuat  ulang  setiap  tahun  agar penghayat dapat semakin yakin tentang peran mereka untuk menjaga nilai-nilai religius dari setiap  situs  sakral.  Praktek  sehari-hari melalui postingan adalah aktivitas klik (clik- aktivism)  sebagai  aktivisme  sosial  di  ruang virtual  yang  mengintegrasikan  setiap  agensi penghayat  untuk  menceritakan  sejarah marginalisasi  yang  mereka  alami.  Para penghayat  akan  saling  bertukar  pengalaman mereka  melalui  postingan,  sehingga  mereka akan  melakukan  representasi  diri  di  ruang virtual.  Praktek  ini  belum  tentu  akan mendapat  respon  positif  dari  pihak  publik, akan tetapi mereka tidak lagi diam di tengah diskriminasi  yang  terjadi.  Stigma  dan diskriminasi sebagai bentuk praktek dominasi  malah  membawa  dampak  positif bagi relasi antar pengahayat di ruang virtual.
Solidaritas  ruang  virtual  antar  sesama penghayat  (lokal  hingga  global)  adalah dampak  positif  karena  tekanan  sosial  dari kuasa  mayoritas  dan  legitimasi  negara. Dalam  skala  lokal,  nasional,  hingga  global, para  penghayat  memiliki  kerentanan  yang sama.  Dengan  demikian,  mereka  harus mengadvokasi  diri  mereka  sendiri  melalui jejaring  sosial  (solidaritas)  sebagai  taktik perlawanan sehari-hari di ruang virtual.
Dalam  konteks  ini,  maka  media virtual  menjadi  ruang  budaya  kritis  untuk menyajikan  isu-isu  aktual  tentang  Minahasa (Renzi 2008:78). Penghayat dapat
mengkritisi fenomena Minahasa yang berkaitan  dengan  keberlanjutan  eksistensi mereka,  ketika  menghadapi  problematika tekanan  dominasi.  Salah  satu  isu  yang dibahas adalah persoalan ruang fisik (spasial) yang  dimiliki  oleh  penghayat.  Isu  tentang perusakan situs dan revitalisasi situs menjadi tren perbincangan di media sosial. Penghayat memanfaatkan setiap problematika kontestasi  dengan  institusi  keagamaan, seperti  agama  dunia  (agama  Kristen)  dan kebijakan  oknum  pemerintah  (negara)  yang sering  timpang/  tidak  adil  bagi  penghayat untuk menjadi ruang edukasi publik. Mereka menggunakan  momentum  ini  secara  taktis untuk  memanfaatkan  setiap  kesempatan persoalan “agama lokal Minahasa” agar bisa
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
diekspos  dengan  cara  mempublikasikannya melalui  media  sosial/ruang  virtual  (Hasil wawancara dengan Rikson Karundeng, pada 07 November 2023).
Penghayat  agama  lokal  Minahasa membangun  jejaring  mereka  sendiri  untuk proses  advokasi  sebagai  representasi  diri, karena  skeptis  dengan  struktur  dominan  di lingkungan  kehidupan  mereka.  Saat  ini memang  negara  telah  menjamin  eksistensi penghayat melalui perlindungan hukum sejak tahun  2017.  Akan  tetapi,  dampak  dari kebijakan-kebijakan negara sebelumnya telah  mengkonstruksi  sejarah  marginalisasi dalam  ingatan  masyarakat,  bahwa  agama lokal  bukanlah  “agama.”  Hal  itu  semakin dipertegas  dengan  dialektika  antara  negara dan  agama  dunia  yang  memiliki  instrumen ideologis ajaran monoteisme yang mereduksi pemaknaan sakral di situs-situs lokal. Ingatan bahwa  para  “Tona’as  (pemimpin  adat)  dan tou (manusia Minahasa)” pernah didiskriminasi dan ditransformasi oleh agama Kristen  sejak  zaman  penginjilan  dan pemerintah  kolonial,  sehingga  berdampak pada  eksistensi  praktek  beragama  di  masa kini,  membuat  penghayat  merevitalisasi agama  lokal  yang  sudah  mulai  kehilangan akar  kulturalnya  (Hasil  wawancara  dengan Rikson  Karundeng,  07  November  2023) Dengan berbasis jejaring, penghayat
melakukan representasi diri tentang pandangan positif pada praktek ritual di situs lokal.
Representasi  diri  adalah  bentuk imajinasi  lokal  yang  dikonstruksi  oleh  tiap tou atau  individu  Minahasa  secara  dinamis dengan menggunakan media alternatif seperti Fcebook,  Tiktok,  YouTube,  situs  Web,  dan media sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan antar individu yang kemudian melalui media virtual  menjadi  sebuah  jejaring.  Contohnya, Tona’as Rinto,  seorang  pemimpin  adat Minahasa, sering memposting aktivitasnya di situs-situs  lokal  –  mulai  dari  membersihkan situs,  memperbaiki  situs  yang  rusak,  dan penyelamatan  situs  (advokasi).  Postingan tersebut  kemudia  ditandai  dengan  beberapa penghayat,  aktivis,  jurnalis,  akademisi,  dan artistik. Melalui masyarakat jejaring, mengutip  istilah  Renzi,  mereka  kemudian terhubung  dalam  imajinasi  kolektif  tentang signifikansi  situs  lokal  (ruang  fisik/spasial) dan  perjuangan  bersama  mencari  ruang  adil untuk kebebasan ekspresi beragama- berkepercayaan  (Renzi  2008).  Mereka melawan paradigma negara di masa lalu dan agama  dunia,  yang  sempat  mereduksi eksistensi mereka dan leluhur mereka dengan menyebarkan  stigma  “kafir/sesat).  Kini penghayat  berani  tampil  melalui  media virtual  sebagai  ruang  bebas  berekspresi  dan
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
mengekspose  keberadaan  mereka.  Mereka dapat  berbicara  untuk  diri  mereka  sendiri, 1 dengan  cara  menulis,  membuat  video,  me- repost  postingan  tertentu,  dan  menandai teman untuk solidaritas lokal hinggal global di  ruang  virtual  –  ruang  perlawanan  untuk advokasi  representasi  diri  dari  dominasi struktur kekuasaan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyoroti  aktivisme sosial  perlawanan  penghayat  di  tengah pusaran dominasi pihak dominan (negara dan agama  dunia)  terhadap  akses  ruang  spasial (situs  sakral)  melalui  penggunaan  media virtual. Bentuk dominasi yang mereka alami seperti  perampasan  tanah,  stigma,  stereotip, diskriminasi, marginalisasi, persekusi, eksklusi  sosial,  dan  ketidakadilan.  Inilah mengapa  masyarakat  adat  melawan  pihak dominan dengan mobilisasi massa. Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  penghayat  sebagai pihak  yang  termarginalkan  oleh  struktur kekuasaan  dominan  ternyata  tidak  bersifat pasif  dan  memiliki  kompetensi  terhadap akses media virtual dalam konteks berjejaring.  Dalam  konteks  ini,  ruang  fisik (situs)  dan  ruang  virtual  terkoneksi  melalui
1 Renzi, "The space of tactical media," 84.
peran  aktivisme  sosial  penghayat  yang bersifat imajinatif guna melawan representasi negara  dan  agama  dunia.  Hal  tersebut merupakan  perjuangan  masyarakat  adat, yakni  penghayat  agama  lokal  Minahasa dalam  mengakses  keadilan  melalui  media virtual untuk  merepresentasikan diri mereka sendiri  kepada  publik.  Di  sisi  lain,  media virtual  juga  memiliki  sifat  rentan  karena penggunaannya  yang  anonim  dan  dapat diakses  oleh  siapa  pun,  sehingga  memicu kontestasi dari ruang faktual ke ruang virtual. Pihak dominan juga dapat menjadikan media virtual sebagai instrumen memarginalisasikan pihak penghayat. Karena  itu,  tulisan  ini  juga  menunjukkan bahwa  perlawanan  yang  dilakukan  oleh penghayat dipraktekan dalam taktik berjejaring untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan publik serta masyarakat  sipil  yang  sadar  akan  hak-hak warga negara. Dengan kata lain, perlawanan penghayat  adalah  perlawanan  minoritas berbasis  media  virtual.  Selaku  minoritas, mereka  melakukan  aktivisme  online  untuk menyuarakan suara marginal yang menuntut keadilan dan hak-hak kewarganegaraan.
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))

## REFERENSI
Acey,  Charisma.  (2007).  "Space  vs.  race:  a
historical exploration of spatial  injustice  and  unequal access  to  water  in  Lagos,
Nigeria." Critical Planning 14, 49-70. Adhitama, Satria. (2021). "Konsep religiusitas kepercayaan Malesung menurut Organisasi Lalang Rondor Malesung
(Laroma)." Dharmasmrti:
Jurnal  Ilmu  Agama  dan Kebudayaan 21(2), 53-67.
Alfian, Andi. (2022). "Rediscovering ‘Sacred
Place’through  the  Indigenous Religion  Paradigm:  A  Case Study of Bugis-Makassar Indigenous  People." Al-Izzah:
Jurnal Hasil-Hasil Penelitian , 96-110. Anggraeni,  Nekha  Dewi  et  al.  (2022). "Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi  Agama  Leluhur dan Kepercayaan Lokal." SOSIETAS 12(1), 1169-1175. Aziz,  Abdul.  (2022)  "Rohingya  diaspora online: Mapping the spaces of visibility, resistance and transnational identity on social media." New Media & Society , 14614448221132241. Barclay, Stephanie Hall and Michalyn Steele. (2020) "Rethinking protections  for  indigenous sacred sites." Harv. L. Rev. 134, 1294.
Bungin,  Burhan.  (2006). Metode  Penelitian Kualitatif. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Carlson, Bronwyn and Ryan Frazer. (2020).
"“They got filters”:
Indigenous  social  media,  the settler  gaze,  and  a  politics  of hope." Social Media+ Society 6(2), 1-11.
Certeau, Michel de. (1984). The Practice of Everyday  Life, trans.  Steven Rendall. California:
University of California Press. Cormack, Donna and Tahu Kukutai. (2022). "Indigenous peoples, data, and the coloniality of
surveillance." New Perspectives  in  Critical  Data Studies:  The  Ambivalences  of
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Data  Power .  Cham:  Springer International Publishing.
Creswell,  John  W.  (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Appoaches,  Third  Edition, terj.  Ahmad  L.  Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cusack, C arole.  (2011)  "Pagan  Saxon Resistance  to  Charlemagne's Mission:" Indigenous" Religion and" World" Religion  in  the  Early  Middle Ages." Pomegranate 13(1). Deta,  Krisharyanto  Umbu.  (2021).  "Marapu Resisting  the  Corporation  to Protect the Land." Satya Widya: Jurnal Studi Agama 4(2), 50-66. ____________________. (2022). "Deconstructing the Dichotomy  of  Agama  and Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion." Religió Jurnal Studi Agama-agama 12(1),
102-125.
Dodds, Susan. (1998). "Justice and indigenous
land rights." Inquiry 41(2), 187- 205. Elizabeth  Burrows.  (2016).  "Revitalising Indigenous  Resistance  and Dissent through Online Media." IAFOR  Journal  of Media,  Communication  &
Film 3(1), 90-108.
Fitzgerald,  Timothy.  (2007). Discourse  on
Civility  and  Barbarity:  A Critical  History  of  Religion and Related Categories .
Oxford:  Oxford  University Press.
Foucault, Michel and Paul Rabinow. (1982).
“Space, Knowledge, and Power,”  in Material  Culture: Critical Concepts in the Social Sciences, Volume 2, 107-120.
Goodall,  Heather.  (2006).  "Indigenous peoples, colonialism, and memories  of  environmental injustice." Echoes  from  the poisoned well: Global memories  of  environmental injustice , 73-95. Hakiki,  Kiki  Muhamad.  (2011).  "Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)." Analisis:  Jurnal
Studi  Keislaman 11(1),  159- 174.
Hakim,  Fany  N.R.  (2022).  "Redefining “Sacred” through the Indigenous Religion Paradigm:  Case  Study  of Sunda Wiwitan Community in Kuningan." Religió Jurnal Studi Agama-agama 12(1), 41-62. Hamid,  Asep  Lukman.  (2018).  "Politik Identitas  Agama  Lokal  Studi Tentang  Aliran  Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung." Al-Afkar,  Journal
For Islamic Studies , 113-130.
Harvey, David. (1973. Social Justice and the
City . Baltimore: Johns
Hopkins University Press.
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Harvey,  David.  (2015).  "The  right  to  the city." The city reader . Routledge. Harsyahwardhana,  Shandy.  (2020).  "Akibat Hukum  Putusan  MK  No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi  Kependudukan Terhadap  Penghayat  Aliran Kepercayaan." Arena
Hukum 13(2), 369-387. Heise, Tammy. (2017). "Religion and Native American Assimilation, Resistance, and Survival." Oxford Research Encyclopedia of Religion . Henley,  David.  (1993).  "Nationalism  and regionalism in colonial Indonesia: The case of
Minahasa." Indonesia 55,  91-
112.
Herbert,  David  and  Janna  Hansen.  (2018).
"‘You are no longer my flesh and blood’: Social  media and the  negotiation  of  a  hostile media frame by Danish converts  to  Islam." Nordic
Journal  of  Religion  and Society 31(1),  4-21. Iftitah,  Wulan  R  et  al.  (2022).  "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan." Jurnal Saniri 2(2). 47-95. Ioris,  Antonio  A.R.  (2020).  "Ontological politics  and  the  struggle  for the Guarani-Kaiowa world." Space and Polity 24(3), 382-400. ______________. (2022). "Indigenous peoples,  land-based  disputes and strategies of socio-spatial resistance at agricultural frontiers." Ethnopolitics 21(3) , 278-298.
Iseke-Barnes,  Judy  M.  (2002).  "Aboriginal and Indigenous people's resistance,  the  internet,  and education." Race Ethnicity
and Education 5(2). 171-198. Jufri,  Muwaffiq.  (2020).  "Persoalan  Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9(3), 461. Landy,  Frédéric,  Nadia  Belaidi,  and  K.  H. Gaudry. (2017). "Urban protected  areas:  Forces  of justice or injustice for indigenous  populations?  The cases  of  Xochimilco  and  the National Parks of Mumbai and Cape Town." Justice Spatiale| Spatial Justice 11, 1-19.
Lattu, Izak Y.M. (2019). "Beyond interreligious  dialogue:  Oral- based interreligious engagements in Indonesia." Volume 10: Interreligious Dialogue . Brill.
Lefebvre , Henri. (1991). The  Production of Space , Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell. Lupien, Pascal. (2020). "Indigenous movements, collective  action, and social media: New
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
opportunities or new threats?." Social Media+ Society 6(2), 1-11. Maarif,  Samsul.  (2017).  "Meninjau  Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur." Kebebasan, Toleransi  Dan  Terorisme:
Riset  Dan  Kebijakan  Agama Di Indonesia , 13-48.
_____________.  (2017). Pasang  surut rekognisi agama leluhur
dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS
UGM.
_____________. (2019). "Indigenous
religion paradigm: Re- interpreting religious practices of  indigenous  people." 哲学
・思想論集 44, 56-103
Mandey,  Geiby  Natalia  and  Hun  Pinatik.
(2022).  "Agama  dan  Negara: Konstruksi  Agama  Sebagai Fenomena Marginalisasi Kepercayaan Lokal Minahasa Sulawesi Utara." Panangkaran:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat 6(2), 1-28. Megamendung  D.  Pransefi.  (2021).  "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan." Media Iuris 4(1), 19.
Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mubarak,  Ahmad  Ridha  and  Rabiatul Adawiyah. (2021). "The
History and Current Development  of  Indigenous People Movements in Indonesia." Satya Widya: Jurnal  Studi  Agama 4(1),  12- 24.
Mu'ti,  Abdul  and  Ahmad  Najib  Burhani. (2019). "The limits of religious freedom in Indonesia:  with  reference  to the  first  pillar  Ketuhanan Yang Maha Esa of
Pancasila." Indonesian Journal  of  Islam  and  Muslim Societies 9(1), 111-134.
Nenohai,  Jear.  (2023).  "The  Key  Words:
Yawa  Unat,  Land  as  Mother, Intersubjective Relation, Carolyn Merchant’s
Ecofeminism." Satya  Widya:
Jurnal Studi Agama 6(1).
Oguntola-Laguda, Danoye. (2022).  "African
Traditional Religion and Sustainability: The New Indigenous Religious Movements"  in The  Palgrave Handbook of African Traditional Religion , ed.
Ibigbolade  S.  Aderibigbe  and Toyin  Falola.  Switzerland: Palgrave Macmillan, Cham.
Palohoon,  Jerry.  (2016). Pemusnahan Waruga  Kuwil  Sama  Dengan Pemusnahan Asal-usul Orang Tonsea . https://beritamanado.com/per usakan-waruga-kuwil-sama- dengan-pemusnahan-asal- asul-orang-tonsea/
Pinatik,  Hun  J.A.  et  al.  (2021).  "Perubahan
Agama Minahasa dan Kekristenan dalam Konstruksi
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Perjumpaan  Simbol  Sakral pada Ritual di Watu Pinawetengan." KENOSIS: Jurnal  Kajian  Teologi 7(2), 337-367.
Renzi,  Alessandra.  (2008).    "The  space  of tactical media." Digital media and  democracy:  Tactics  in hard times , 71-100. Ruswanda,  Asep  S.  (2020).  "Indonesian Constitutional Court’S Decision No. 97/Puu- Xiv/2016: a Chance To Encourage Reconciliation Between “Agama” and “Kepercayaan”." Religi: Jurnal Studi Agama- agama 16(1), 18-41.
Said,  Edward  W.  (2000).  "Invention, memory,  and  place." Critical inquiry 26(2), 175-192 .
Said,  Edward  W.  (1994). Culture  and Imperialism . New York:
Vintage Books. Scheid,  Claire  S.  (2017).  "Literacy  as Advocacy  in  the  Donyipolo Movement of Northeast India." In Handbook of
Indigenous  Religion  (s) ,  ed. Greg Johnson Siv Ellen Kraft.
Leiden: Brill.
Skolah Adat: I Tu’tul Sumaup, diakses pada 07  November  2023,  pukul 08.04, https://www.pukkat.org/2022/ 05/skola-adat-i-tutul-
sumaup.html
Soja,  Edward  W.   (2013). Seeking  spatial justice. Minneapolis:
University of Minnesota Press. Sopacoly,   Mick  Mordekhai.    (2019). Menegaskan Kesakralan Waruga: Resistensi Masyarakat Minahasa terhadap  Desakralisasi  Situs Suci Atas Nama Pembangunan  di  Sulawesi Utara . Tesis Magister Sosiologi  Agama  Program Pascasarjana FTEO-UKSW.
Soriano,  Cheryll  Ruth.  (2012).  "The  arts  of indigenous  online  dissent: Negotiating technology, indigeneity,  and  activism  in the Cordillera." Telematics and Informatics 29(1), 33-44.
Sukirno.  (2018).  "Diskriminasi  Pemenuhan Hak  Sipil  Bagi  Penganut Agama
Lokal." Administrative Law and Governance Journal 1(3),
231-239.
CNN Indonesia. (2023). Toleransi Beragama
Di Kota Seribu Gereja. https://www.cnnindonesia.co m/tv/20230124150716-434- 904265/video-toleransi- beragama-di-balik-kota- seribu- gereja#:~:text=Kota%20mana do%20dijuluki%20kota%20s eribu,dan%20toleransi%20ant ar%20umat%20beragama .
Townsend,  Dina  Lupin  and  Leo  Townsend. (2021).  "Epistemic  injustice and indigenous peoples in the Inter-American  human  rights system." Social Epistemology 35(2), 147-159.
( Hun Johanis Pinatik, Izak Y. M. Lattu, and Tony Tampake / From Spatial Domination To Virtual Space Solidarity Tactics: Perjuangan Bersama Untuk Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Penghayat Agama Lokal Minahasa))
Tumbelaka,  Gratciadeo  et  al.  (2020).
"Negosiasi Identitas Kekristenan dalam Ritual Kampetan di Watu Pinawetengan Minahasa." Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural  Anthropology) 6(1), 1-9.