## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud
(Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung)
Irfan Alfiansyah 1 , Arif Afriady 2 1,2 Politeknik Negeri Bandung.
1 Arif.afriady@polban.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisi  pengaruh  penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah, kompensasi, dan religiusitas terhadap pencegahan fraud di BPKA Kota Bandung. Data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan kuisioner sebanyak 26 responden yang merupakan pegawai di BPKA Kota Bandung. Metode analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian intern pemerintah dan religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud , sedangkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  (BPKA)  Kota  Bandung  diharapkan  agar  menjaga  dan  meneruskan  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dan  religiusitas  karena  telah  terbukti  dapat  meningkatkan upaya pencegahan fraud sehingga kemungkinan terjadinya tindakan fraud semakin berkurang. Dengan  adanya  program-program  dan  penerapan  standar  kerja  yang  berlaku  bagi  seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung agar menjaga kedisiplinan dan senantiasa melindungi diri dari tindakan fraud. Kata Kunci : Pengendalian internal, kompensasi, religiusitas, Fraud

## 1. Pendahuluan
Fraud atau  kecurangan  adalah  suatu  tindakan  penipuan  yang  sengaja  dilakukan  oleh individu  atau  kelompok  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  secara  langsung  merugikan pihak  lain.  Association  of  Certified Fraud Examiners  (ACFE)  (2018)  mengklasifikasikan fraud menjadi 3 macam yaitu penyimpangan atas aset ( asset misappropriation ), laporan keuangan fiktif ( fradulent  statement ),  dan  korupsi  ( corruption ).  Salah  satu  jenis fraud yang  sering  terjadi  pada sektor  publik  atau  pemerintahan  adalah  korupsi.  Meskipun  sudah  banyak  kasus  yang terungkap  dan  diproses  secara  hukum,  namun  berdasarkan  survei Transparency  International (TI) tingkat praktik korupsi di Indonesia sebagai negara korupsi masih cukup tinggi di dunia yaitu menempati urutan ke 102 dari 198 negara dengan skor CPI ( Corruption Perception Index ) sebesar  37  pada  tahun  2020  (skala  skor  0  untuk  kategori  sangat  korup  sampai  100  untuk kategori sangat bersih).

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
Gambar I. Skor CPI Indonesia Tahun 2016-2020
Provinsi  Jawa  Barat  menjadi  wilayah  dengan  tingkat  kasus  korupsi  yang  tinggi.  Salah satunya yaitu yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung. Contoh kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung adalah korupsi pengadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada tahun 2012-2013 oleh mantan Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota  Bandung  yang  telah  merugikan  negara  sebesar  Rp  69  milyar  dan  baru  dijatuhi  vonis hukuman pada 4 November 2020 (Billiocta, 2020) serta korupsi dana bantuan sosial tahun 2012 oleh  mantan  bendahara  DPKAD  (Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah)  Kota Bandung  yang  telah  merugikan  negara  sebesar  Rp  3  milyar  (Ekspres.com,  2015).  Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 dan  2019  ditemukan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  pada  sistem  pengendalian  internal pemerintah pemerintah Kota Bandung khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota  Bandung.  Masih  adanya  permasalahan  mengenai  sistem  pengendalian  internal pemerintah in memungkinkan Pemerintah Kota Bandung mengalami kerugian dan jika hal ini masih  terus  terjadi  maka  peluang  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  dari  pegawai  akan semakin besar.
Tindakan  kecurangan  atau fraud tersebut  biasanya  dilakukan  karena  keinginan  untuk memaksimalkan  keuntungan  pribadi.  Selain  itu,  lemahnya  metode  dalam  pencegahan fraud pun bisa menjadi sumber untuk melakukan tindakan fraud . Primastiwi et al ., (2020) dan Dewi (2018)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ). Sedangkan Padhilah & Burhany (2020) menemukan bahwa  sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap fraud . Penelitian ini  dilakukan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (BPKA)  Kota  Bandung  dan penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan yaitu kompensasi dan religiusitas.
2. Tinjauan Pustaka a. Teori Fraud
Karyono (2013) menyatakan bahwa fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum ( illegal act ), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan  gambaran  keliru  ( mislead )  kepada  pihak-pihak  lain,  yang  dilakukan  oleh  orang- orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.
ACFE  mendefiniskan fraud sebagai  tindakan  penipuan  atau  kekeliruan  yang  dibuat seseorang  atau  badan  yang  mengetahui  bahwa  kekeliruan  tersebut  dapat  mengakibatkan

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
beberapa  manfaat  yang  tidak  baik  kepada  individu  atau  entitas  atau  pihak  lain.  Menurut Cressey  (1953)  menyatakan  bahwa  terdapat  3  pemicu  utama  yang  dikenal  dengan  sebutan “ Fraud Triangle Theory ” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan fraud , yaitu: 1. Tekanan ( Pressure ) 2. Kesempatan ( Opportunity ) 3. Pembenaran ( Rationalization ).
b. Sistem Pengendalian Internal
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah yang berlaku pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah berupa sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah.  Dalam  SPIP  terdapat  lima  unsur  yang  harus  dilaksanakan  dan  menjadi  bagian integral  dari  kegiatan  instansi  pemerintah  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika unsur-unsur SPIP tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka penerapan SPIP akan lemah dan menciptakan peluang  atau  opportunity  pada  seseorang  untuk  melakukan  tindakan fraud .  Sebaliknya  jika SPIP  baik  (kuat)  maka  akan  mengurangi  peluang  terjadinya  tindakan fraud .  Pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Primastiwi  et  al.  (2020)  menyebutkan  bahwa  semakin  tinggi  penerapan sistem  pengendalian  internal  pemerintah  pemerintah  secara  maksimal  maka  semakin  tinggi tingkat pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya  oleh  Yasa  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pemerintah pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud
c. Kompensasi
Sinambela  (2016:220)  mendefiniskan  kompensasi  sebagai  total  dari  semua  penghargaan yang diberikan pada pegawai sebagai imbalan atas jasa mereka terhadap organisasi atau wujud penghargaan  yang  diterima  karyawan  sebagai  pengganti  kontribusi  jasa  pada  perusahaan. Pemberian  kompensasi  yang  sesuai  kepada  karyawan  dapat  memberikan  kepuasan  dan motivasi  kepada  karyawan  dalam  bekerja,  sehingga  mendorong  mereka  untuk  memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Gibson, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh  Egita  &  Mahfiroh (2018)  menyatakan  bahwa  kompensasi  berpengaruh  signifikan negatif terhadap  kecurangan  ( fraud ).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kesesuaian kompensasi  yang  diberikan  oleh  perusahaan/instansi  maka  kecurangan  ( fraud )  akan  semakin turun.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  tersebut,  Padhilah  &  Burhany  (2020)  pun  menyatakan bahwa  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negatif  terhadap fraud .  Dalam  hal  ini  berarti semakin  tinggi  kesesuaian  kompensasi,  maka  semakin  tinggi  juga  pencegahan fraud .  Dari penejelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut: H2 : Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud d. Religiusitas
Religiusitas  adalah  suatu  kondisi  dalam  diri  seseorang  yang  mendorongnya  untuk bertingkah laku (baik yang terlihat maupun tak terlihat), bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran  agama  yang  dianutnya.  Dimensi  religiusitas  menurut  Glock  dan  Stark  (1965) terdiri  atas religious  belief (keyakinan), religious  practice (ibadah), religious feeling (pengalaman),

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
religious  knowledge (pengetahuan),  dan religious  effect (dampak).  Hasil  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Egita  &  Mahfiroh  (2018)  menyatakan  bahwa  religiusitas  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  kecurangan  ( fraud ).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat religiusitas seseorang maka kecenderungan untuk melakukan ( fraud ) juga akan semkin rendah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ananda  et  al.  (2016)  yang  menyatakan bahwa  religiusitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan fraud .  Dalam  hal  ini  berarti semakin baik religiusitas maka pencegahan fraud pun akan semakin meningkat. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah sebagai berikut:
H3 : Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dimana  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung tahun  2021.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  26  orang  dengan  metode purposive  sampling.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier berganda.  Penelitian  ini  terdiri  dari  5  variabel  yaitu  pencegahan fraud sebagai  variabel dependen  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (X1),  Kompensasi  (X2),  Religiusitas (X3) sebagai variabel independen. Indikator dari masing-masing variabel disusun dalam tabel berikut;
Tabel III. Operasional Variabel Variabel Indikator Skala Sistem pengendalian internal (X1) Lingkungan pengendalian (PP No. 60/2008) Ordinal Penilaian risiko (PP No. 60/2008) Ordinal Kegiatan pengendalian (PP No. 60/2008) Ordinal Informasi dan komunikasi (PP No. 60/2008) Ordinal Pemantauan (PP No. 60/2008) Ordinal Kompensasi (X2)  Kompensasi keuangan (Gibson et.al, 2012) Ordinal Pengakuan atas keberhasilan dalam pekerjaan (Gibson et.al, 2012) Ordinal Pengakuan atas keberhasilan dalam pekerjaan (Gibson et.al, 2012) Ordinal Fasilitas pekerjaan (Gibson et.al, 2012) Ordinal Religiusitas (X3) Dimensi  ideologi  (Keyakinan)  Glock  dan  Stark  (dalam Ancok 1995:77) Ordinal Dimensi ritualistik (Praktek agama) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77) Ordinal Dimensi ritualistik (Praktek agama) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77) Ordinal Dimensi intelektual (Pengetahuan) Glock dan Stark (dalam Ancok 1995:77) Ordinal Dimensi konsekuensi (Pengamalan) Glock dan Stark (dalam  Ordinal

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
Ancok 1995:77) Pencegahan fraud (Y) Penetapan Kebijakan anti fraud (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Ordinal Penetapan Kebijakan anti fraud (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Ordinal Penetapan Kebijakan anti fraud (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Ordinal Penetapan Kebijakan anti fraud (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Ordinal Penetapan Kebijakan anti fraud (Pusdiklatwas BPKP, 2008) Ordinal Sumber: Data Penelitian (diolah)

## 4. Analisis dan Pembahasan
Pengujian  analisis  regresi  linier  berganda  dilakukan  untuk  menguji  dan  mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (X1), kompensasi (X2), dan religiusitas (X3) terhadap pencegahan fraud (Y) pada BPKA Kota Bandung.
Tabel IV Hasil Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.027 12.775 0.637 0.530 SPIP 0.143 0.060 0.399 2.376 0.027 Kompensasi 0.497 0.341 0.236 1.458 0.159 Religiusitas 0.277 0.127 0.344 2.189 0.039 Sumber : Data penelitian, diolah (2021)
Dari  tabel  III.1  diketahui  nilai  konstanta  serta  koefisien  regresi  sehingga  dapat  dibuat bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 8,027 + 0,143 X1 + 0,497 X2 + 0,277 X3 + ɛ Perhitungan  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh atau  persentase  dari  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil pengolahan data dapat diketahui nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,436.
Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan fraud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kota  Bandung.  Hal  ini  didukung  dengan  diperolehnya  Maturitas  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  Level  3  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  pada  Agustus  2020.  Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3 merupakan tingkat kematangan implementasi dengan  status  terdefinisi.  Artinya,  praktik  pengendalian  internal  telah  dilaksanakan  dan terdokumentasi  dengan  baik  sehingga  penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah sudah terintegrasi dan menjamin kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Selain hal  tersebut,  nilai  evaluasi  kinerja  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2020 pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Bandung  mendapatkan  kategori  A. Kemudian  realisasi  pada  capaian  kinerja  utama  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota Bandung  Tahun  2020  seluruhnya  sudah  tercapai  termasuk  temuan  BPK  yang  sudah ditindaklanjuti.

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
Hasil  uji  parsial  pada  kompensasi  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Bandung.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  tujuan utama  dari  para  pegawai  pemerintah  bekerja  adalah  untuk  melayani  masyarakat.  Pemberian kompensasi seperti gaji, honor, kenaikan jabatan, dan promosi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipilih oleh para pegawai karena kompensasi yang diberikan telah disesuaikan dengan jabatan dan golongan dari para pegawai (responden). Para pegawai mengetahui bahwa aturan pemberian  kompensasi  sangat  dipengaruhi  oleh  golongan  dan  lama  masa  kerja  serta kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  mengenai  besaran  pemberian  kompensasi  seperti  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Gaji  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  Tentang  Manajemen  Pegawai Negeri  Sipil.  Kasus fraud pada  sektor  pemerintahan  tidak  selalu  terjadi  karena  faktor kompensasi yang dianggap kurang sesuai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bologna (1993) dalam  Mustika,  dkk  (2016)  mengatakan  salah  satu  penyebab  terjadinya fraud adalah  adanya keserakahan (greed). Faktor keserakahan akan menuntut individu untuk memenuhi kebutuhan melebihi  dari  apa  yang  dibutuhkannya  serta  melebihi  gaya  hidup  yang  seharusnya,  maka pemberian  kesesuaian  kompensasi  tidak  akan  bisa  mencegah  terjadinya  tindakan fraud tanpa adanya faktor pendukung pencegahan fraud lainnya.
Adapun  hasil  uji  parsial  terhadap  religiusitas  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini Hal ini didukung dengan adanya  program-program  agamis  yang  tengah  gencar  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Bandung  terlebih  saat  sebelum  terjadinya  pandemi  COVID  19.  Program – program  tersebut diantaranya  seperti  magrib  mengaji,  gerakan  ayo  bayar  zakat,  gerakan  subuh  berjamaah, hafalan  Alquran,  gerakan  azan  serentak,  pengajian  rutin  aparatur  sipil  negara  (ASN), berjamaah  salat  tepat  waktu  (bersatu),  kajian  muslimah  (kamus)  pendopo,  kajian  tematik bandung agamis (kataba), dan diskusi permuka agama di pendopo. Pemerintah Kota Bandung mewajibkan  seluruh  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan  Balai  Kota  Bandung termasuk  para  pegawai  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Bandung  untuk mengikuti  pengajian  atau  ceramah  agama  setiap  hari  Rabu  yang  dilakukan  di  masjid  Al- Ukhuwah.  Selain  itu  kebijakan  untuk  menghentikan  kegiatan  pekerjaan  ketika  azan berkumandang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN terkait manajemen waktu. Dari program-program agamis tersebut diharapkan para pegawai ASN di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dapat menjaga dan meningkatkan sisi religiusitas baik dari segi keyakinan, praktek, pengalaman, pengetahuan, dan pengamalan sehingga bisa mencegah kejahatan fraud .

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah,  kesesuaian  kompensasi,  dan  religiusitas  terhadap pencegahan fraud .  Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini  menunjukkan bahwa semakin

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka tingkat pencegahan fraud akan semakin meningkat.
Kompensasi secara parsial  tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud di  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Bandung.  Artinya  pemberian  kesesuaian  kompensasi tidak  akan  bisa  mencegah  terjadinya  tindakan fraud tanpa  adanya  faktor  pendukung pencegahan fraud lainnya.
Religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud di Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota  Bandung.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi religiusitas  maka  tingkat  pencegahan fraud akan  semakin  meningkat.  Begitu  juga  sebaliknya, jika religiusitas rendah maka tingkat pencegahan fraud akan semakin berkurang.
Penelitian  ini  terbatas  pada  empat  variabel  SPIP,  kompensasi  dan  religiusitas.  Namun dalam beberapa faktor upaya pencegahan fraud dapat dilakukan dengan berbagai aspek seperti gaya kepemimpinan, kompetensi SDM, penerapan e-procurement, maupun asimetri informasi. Oleh  karenanya,  pengembangan  penelitian  kedepannya  dapat  diperluas  dengan  berbagai macam aspek tersebut.

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi

## Daftar Pustaka
A.  Primastiwi,  D.  K.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-Procurement  dan  sistem  pengendalian internal  pemerintah  terhadap  pencegahan  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  di sektorpublik. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 6 No 1 , 30-36.
ACFE. (2018). Majalah [in-vest-i-gate]. Majalah .
Ancok, D. (1995). Nuansa Psikologi Pembangunan. Yogyakarta: Insan Kamil, Pustaka Pelajar Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination Fourth Edition. Canada: Cengage Learning.
Ananda, K.  P. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal  dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud . Prosiding  Akuntansi  Seminar  Penelitian  Sivitas  Akademika  Unisba (pp.  804 – 809). Bandung: Unisba.
Bierstaker,  J.  L.,  Brody,  R.  G.,  &  Pacini,  C.  (2006).  Accountants’  percep tions  regarding  fraud detection  and  prevention  methods.  Managerial  Auditing  Journal,  21(5),  520 – 535. https://doi.org/10.1108/02686900610667283
Billiocta,  Y.  (2020). Merdeka.com .  Retrieved  Desember  31,  2020,  from  Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-rth-mantan-kadis-dpkad-kota- bandung-dijebloskan-ke-lapas-sukamiskin.html>
BPK.  (2020). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung Tahun 2019.
Cressey, D. (1953). Other people’s money: a study in the social psychology of embezzlement. . Glencoe: Free Press.
Egita, E. &. (2018). PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI REWARD AND PUNISHMENT DAN  RELIGIUSITAS  TERHADAP FRAUD (Studi  Pada  Karyawan  BMT  di  Kabupaten Wonosobo). Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi .
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program  IBM SPSS 25 Edisi Ke Sembilan Cetakan Ke Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gibson,  J.  L.  (2012). Organization:  Behaviour,  Structure,  Processes. London:  McGraw  Hill HigherEducation.
Glock,  C.  Y.,  &  R,  S.  (1965). Religion  and  society  in  tension. Chicago:  Religion  and  society  in tension. Chicago: Rand McNally.
ICW. (2019). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019. Jabar  Ekspres.com .  (2015).  (Jabar  Ekspres.com)  Retrieved  02  25,  2021,  from https://jabarekspres.com/berita/2015/10/08/vonis-dalam-gelap Karyono. (2013). Forensic fraud . Yogyakarta: CV Andi Offset KPK. (2019). Laporan Tahunan KPK 2019.
Padhilah, S. F. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat). Prosiding  Industrial  Research  Workshop  and  National Seminar Bandung (pp. 26 – 27). Bandung: POLBAN.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). Pusdiklat BKP. (2008). Kode Etik dan Standar Auditing.

## IRFAN ALFIANSYAH ARIF AFRIADY
Vol. 7 No. 1 ISSN 2528-1119 E-ISSN 2580-5452

## Jurnal Buana Akuntansi
Republik Indonesia . (2009). Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
Said,  J., Alam,  M.M., Karim,  Z.A. and Johari,  R.J. (2018),  "Integrating  religiosity  into  fraud triangle  theory:  findings  on  Malaysian  police  officers", Journal  of  Criminological Research, Policy and Practice, Vol. 4 No. 2, pp. 111-123
Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Vonis dalam Gelap Diterima Mantan Bendahara DPKAD Kota Bandung . (2015). (Jabarekspres.com) Retrieved 02 21, 2021, from https://jabarekspres.com/berita/2015/10/08/vonis-dalam- gelap