## MODEL PELAKSANAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) OLEH FKPM DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

## THE COMMUNITY POLICING IMPLEMENTATION MODEL (POLMAS) BY THE POLICE AND COMMUNITY PARTNERSHIP FORUM (FKPM) IN CREATING
SECURITY AND ORDER IN BANDAR LAMPUNG
Eddy Rifai Fakultas Hukum Universitas Lampung eddy_rifai@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Model  penarapan  dalam  Pemolisian  Masyarakat  oleh  Forum  Kemitraan  Polisi  dan Masyarakat  atau  FKPM  guna  membangun  ketertiban  dan  keamanan  di  lingkungan  masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam Penelitian ini  memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris  dengan  data  primer  dan  sekunder  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  model  dalam  penerapan  pemolisian  masyarakat  oleh  FKPM  memiliki kegunaan  untuk  membangun  ketertiban  dan  keamanan  di  lingkungan  masyarakat  di  Kota Bandar  Lampung  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  bersama  dengan  anggota  kepolisian setempat,  seperti  di  tingkat  kelurahan  dengan  membentuk  suatu  organisasi  FKPM  yang mempunyai  tugas  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  pada  lingkungan kelurahan  yang  bersangkutan.  FKPM  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  preventif  dengan menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  juga  untuk  melakukan  tindakan  represif apabila  terdapat  tindak  pidana  ringan  yang  dapat  diselesaikan  secara  damai  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat,  sehingga  perkaranya  tidak  perlu  dilanjutkan  sampai  ke  meja  hijau. Pemolisian masyarakat oleh FKPM dalam  membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia  baik  dari  aparat  penegak  hukum  maupun  masyarakatnya  sendiri  serta  terbatasanya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum.
Kata Kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.

## Abstract
The hope model in Community Police is by the Police and Community Partnership Forum or  FKPM  to  build  order  and  security  in  the  Bandar  Lampung  City  community.  In  this  study using a normative and empirical juridical approach with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results showed that the model in the implementation of community policing by FKPM  has  a  purpose  to  build  order  and  security  in  the  community  in  Bandar  Lampung  City which is run by the community together with members of the local police, such as at the village level by forming an FKPM organization that has the task of creating security and public order in  the  neighborhood  concerned.  FKPM  has  the  authority  to  take  preventive  measures  by maintaining the security and order of the community and also to carry out repressive actions if there are criminal acts that can be resolved peacefully that occur in the community, so that the case  does  not  need  to  be  continued  until the  court.  Community  policing  by  FKPM  in  building order and security in the Bandar Lampung City community has several obstacles such as lack of human  resources  both  from  law  enforcement  officials  and  the  community  itself  and  limited facilities and infrastructure, to constraints of the legal substance.
Keywords: Model, Community Policing, Kamtibmas.
Volume  2  Nomor  1, Januari-Juni  2018:  hlm.  43-54. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Eddy  Rifai,  “Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat (POLMAS)  oleh  FKPM  dalam  Menciptakan  Kamtibmas  di  Kota  Bandar  Lampung ”,  Jurnal Cepalo , 2 (1), (2018): 43-54.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761

## A. Pendahuluan
Perkembangan  masyarakat  modern  telah  menyebabkan  berkembangnya  kejahatan  yang juga  mengandalkan  teknologi  yang  mencakup  berbagai  jenis  atau  dimensi-dimensi  yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin modern juga metode, teknik  atau  tindakan  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku.  Sementara  itu,  ilmu kepolisian  pada  umumnya  dan  sosiologi-kriminologi  pada  khususnya  mempercayai  bahwa kejahatan  adalah  cermin  masyarakat  yang  melahirkannya.  Suatu  tindak  kejahatan  tidak  ada yang  terlepas  sama  sekali  dari  lingkungan      masyarakat  itu  sendiri. 1 Perkembangan  dan kecanggihan  tindak  kejahatan  juga  berjalan  seiring  dengan  kemampuan  untuk  mengatasi kejahatan  tersebut,  baik  secara  pre-emtif,  preventif  maupun  kuratif,  yaitu  pencegahan  dan penanganan suatu tindak kejahatan. 2 Seperti  halnya dengan perkembangan tindak kejahatan itu sendiri,  kemampuan  untuk  mencegah  dan  mengatasinya  juga  merupakan  cermin  dari lingkungan  masyarakatnya. 3 Banyak  metode,  teknik  dan  cara  penangkalan,  pencegahan  serta penanganan  kejahatan  yang  baru  berkembang,  sebanyak  itu  pula  metode,  teknik  dan  cara-cara lama  yang  disempurnakan.  Tantangan  POLRI  selaku  intasi  yang  berfungsi  melindungi, mengayomi  hingga  melayani  masyarakat  ke  depan  akan  semakin  berat.  Masyarakat  semakin kritis  menyikapi  perilaku  aparat  kepolisian  yang  tidak  responsif  terhadap  permasalahan  yang menjadi  tugas  dan  tanggung  jawabnya.    Komitmen  POLRI  untuk  mewujudkan  sosok  POLRI yang  dicintai  masyarakat  harus  dapat  dibuktikan  melalui  perubahan-perubahan  yang fundamental dalam tubuh POLRI. 4
Perubahan-perubahan dalam tubuh POLRI telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan  POLRI  semakin  hari  semakin  baik  akibat  terpangkasnya  sistem  birokrasi  dan perbaikan  dukungan  anggaran  POLRI  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia. Walaupun  tidak  sepenuhnya  anggaran  yang  ada  mampu  mendukung  kegiatan  kepolisian,  akan tetapi  meningkatnya  dukungan  anggaran  secara  psikologis  memotivasi  personel  POLRI  untuk berbuat  yang  lebih  baik.  Momen  perubahan  wajah  POLRI  yang  baru  merupakan  tonggak sejarah POLRI yang  mandiri terlepas dari kungkungan sejarah masa lalu. Pencitraan diri sosok POLRI  harus  diimbangi  dengan  meningkatkan  suatu  kualitas  sumber  daya  manusia  yang semakin  baik  dengan  didukung  mental  spiritual  yang  religius.  POLRI bertugas  berpijak  antara baik dan salah. Oleh sebab itu sosok POLRI harus mampu membedakannya sehingga kehadiran POLRI  ditengah  masyarakat  memberikan  kesan  yang  melindungi,  mengayomi  dan  melayani masyarakat.  Berdasarkan  pada  perkembangannya,  kriminalitas  diseluruh  wilayah  Indonesia pada umumnya  diwilayah  hukum  Kepolisian  Kota  Bandar  Lampung  menunjukkan  gejala  yang meningkat,  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Peningkatan  kejahatan  ini  meliputi  modus operandinya  dan  peralatan  yang  dipergunakan,  hal  ini  menjadikan  POLRI  harus  berupaya  dan menentukan  suatu  langkah  apa  yang  harus  dilakukan  guna  menghadapi  suatu  ancaman, tantangan  dan  gangguan-gangguan  keamanan  tersebut.  Sebagai  Kota  yang  baru  berdiri  sendiri dengan  wilayah yang cukup luas, Kepolisian Kota Bandar Lampung hanya memiliki 13 Polsek untuk 59 kelurahan. 5
Sejak  terpisahnya  POLRI  dari  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  pada  1
1 B. Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi , Surabaya: Usaha Nasional, (1982), hlm. 25.
2 Awaloeddin Djamin, “Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang Bersih dan Berwibawa” Makalah Seminar Jakarta , (1997), hlm. 101.
3 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.3.
4 Ibid., hlm. 4.
5 Polresta Bandar Lampung tahun 2011. Sejak bulan September 2012 di Bandar Lampung terdapat 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pemkot Bandar Lampung, 2012.
April  1999,  POLRI  pun  menjadi  suatu  bagian  dari  lembaga  pemerintahan  sipil  yang  memiliki tujuan  utamanya  yakni  menjaga,  mengayomi,  dan  melayani  masyarakat.    Ketetapan  MPR  No. VI  dan  No.  VII  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  ada  suatu  reformasi  struktural  dalam kelembagaan  POLRI.  Maka  dari  itu,  POLRI  terus  berintropeksi  dan  berupaya  menjalankan tugasnya  secara  baik  dan  mandiri.  Dari  upaya  reformasi  tersebut  ialah  dilakukannya pengembangan pada sistem Pemolisian Masyarakat ( community policing ) (POLMAS). Inti dari upaya  tersebut  ialah  menekankan  pada  kerjasama  POLRI  dengan  masyarakat  dalam menyelesaikan  masalah,  upaya  pencegahan  dari  ancaman  keamanan  dan  ketertiban    di masyarakat. 6 Hal  yang  mendasar  pada  masa  kini  ialah,  mengapa  POLRI  menciptakan  suatu kebijakan  tentang  POLMAS.  Telah  cukupkah  POLMAS  ini  diperkenalkan,  direalisasikan kepada masyarakat oleh anggota POLRI. Lalu apa saja kendala yang timbul dalam menerapkan suatu sistem andalan POLRI tersebut. Dan bagaimanakah masyarakat dalam menerapkan upaya POLRI  dalam  membangun  kerjasama  dengan  masyarakat,  dalam  menghadapi  suatu  masalah berupa  ancaman  keamanan  dan  ketertiban  di  kehidupan  masyarakat.  Hal  apa  saja  yang  harus dilakukan  oleh  masyarakat  hingga  organisasi  masyarakat  dalam  rangka  penerapan  terhadap POLMAS  tersebut,  agar  tidak  merubah  sistem  tersebut  menjadi  upaya  “mobilisasi”  POLRI terhadap kelompok masyarakat, dalam membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.
Mengenai  kebijakan  POLMAS,  telah  dikeluarkan  oleh  POLRI  melalui  suatu  Surat Keputusan  Kapolri  No.  737  Tahun  2005,  selanjutnya  diperbaharui  dalam  Peraturan  Kapolri (PERKAP)  No.  7  tahun  2008.  POLMAS  merupakan  suatu  model  strategi  perpolisian  yang menegaskan  kemitraan  yang  sejajar  atau  setara  antara  polisi  dengan  masyarakat,  dalam menyelesaikan  dan  mengatasi  setiap  permasalahan  sosial  yang  mengancam  keamanan  dan ketertiban yang berfungsi sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam hal ini,  masyarakat  turut  diberdayakan  sehingga  tidak  ada  lagi  opini  yang  semata-mata  warga sebagai  objek  dalam  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian,  melainkan  masyarakat  sebagai  suatu subyek  yang  menentukan  upaya  penciptaan  dan  pengelolaan  lingkungan  yang  aman  dan  tertib dengan  difasilitasi  oleh  petugas  kepolisian.  Mayarakat  dan  polisi  berusaha  menemukan, mengidentifikasi,  menganalisis  hingga  mencari  jalan  keluar  atas  masalah  gangguan  keamanan dan  ketertiban.  Operasionalisasi  konsep  POLMAS  bagi  warga  masyarakat  dalam  memelihara dan  menumbuhkembangkan  nilai  norma-norma  sosial  dan  peraturan-peraturan  atau  kebiasaan dalam masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan hukum nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu gagasan, POLMAS adalah model perpolisian yang  mengharuskan  dalam  hubungan  harus  menjunjung  tinggi  suatu  nilai  kemanusiaan  dan bersikap  santun  hingga  saling  menghargai  antara  polisi  maupun  masyarakat.  POLMAS memiliki  suatu  prinsip  yang  beriringan  bersama  dengan  semangat  yang  selalu  dituangkan  oleh organisasi  masyarakat  sipil,  seperti  halnya;  transparansi,  partisipasi,  kesetaraan,  penugasan permanen dan personalisai, desentralisasi. 7
Pemolisian masyarakat telah dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktiknya memang banyak sekali variasi yang dikembangkan oleh tiap- tiap  negara,  sesuai  dengan  karakter  dan  budaya  masyarakat  yang  ada.  Namun,  secara  prinsip, penerapan  sistem  pemolisian  masyarakat  tersebut  selalu  dilandasi  oleh  prinsip  yaitu  bahwa hukum  dan  ketertiban  masyarakat  ( law  and  order )  tidak  akan  dapat  ditangani  hanya  oleh petugas  penegak  hukum  itu  sendiri.  Melainkan  melalui  kerja  sama  yang  erat  antara  polisi maupun masyarakat.
Memerangi  kejahatan  diperlukan  kerjasama  yang  baik  dengan  masyarakat.  Bentuk kerjasama  antara  kepolisian  dan  masyarakat  dalam  memerangi  kejahatan  adalah  kemitraan. Kerjasama dengan  masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang  melebihi standar yang  dimana  hanya  menekankan  pada  penegakan  hukum  saja.  Pandangan  yang  begitu  luas
6 M.  Tanuhadaru  dan  A.J.  Hamidi. Program  Pemolisian  Masyarakat . www.dcaf.ch/community  policing/SSR. Diakses tanggal 5 Maret 2012.
7 Ibid.
mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan suatu  lingkungan  tertentu  mempunyai  nilai  yang  tinggi.  Hubungan  antara  polisi  dengan masyarakat adalah  saling  mempengaruhi,  dalam  arti  kata  bahwa  penyelesaian  permasalahan  di masyarakat  dapat  diselesaikan  dengan  baik  manakala  ada  keterikatan/kerjasama  yang  baik antara  masyarakat  dengan  POLRI.  POLRI  tidak  akan  berhasil  dengan  baik  menata  situasi kamtibmas  yang  kondusif  bilamana  masyarakat  yang  ada  di  lingkungan  tidak  berperan  aktif bekerjasama  dengan  polisi.  Kegiatan-kegiatan  dimaksud  seperti  membantu  korban  dalam kecelakaan  maupun  kejahatan  seperti  memberikan  layanan  medis  darurat,  membantu memecahkan  perseteruan  dalam  rumah  tangga  dan  lingkungan  (misalnya  KDRT,  perselisihan sewa  menyewa,  hingga  Penindasan  terhadap  etnis  atau  ras),  bekerja  sama  dengan  warga  dan pengusaha  setempat  untuk  memperbaiki  kondisi  di  lingkungan,  mengendalikan  lalu  lintas  dan pejalan  kaki,  memberi  layanan  sosial  darurat  dan  rujukan  bagi  mereka  yang  beresiko  bahaya, misalnya  remaja  yang  melarikan  diri  dari  rumah,  tuna  wisma,  pemabuk  dan  orang-orang  yang mengalami gangguan mental, dan lainnya.
Dalam data yang diperoleh dari Kepolisian Kota Bandar Lampung, 8 sepanjang tahun 2011 Pemolisian  Masyarakat  (POLMAS)  yang  telah  dibentuk  atas  hasil  kerjasama  kemitraan  antara Kepolisian  Kota  Bandar  Lampung  dengan  masyarakat  melalui  Forum  Komunikasi  Polisi  dan Masyarakat  (FKPM)  di  Kota  Bandar  Lampung  yang  berhasil  membantu  kerja  polisi  dengan menyelesaikan  24  kasus  yang  terdiri  dari  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan  dan  kejahatan ringan.  Hal  tersebut  di  atas  membantu  masyarakat  untuk  percaya  kepada  polisi.  Kepercayaan seperti  itu  memungkinkan  polisi  mengakses  informasi  yang  berharga  dari  masyarakat, menghasilkan  pemecahan  masalah,  dicegahnya  kejahatan,  diperolehnya  dukungan  bagi  usaha- usaha  pengendalian  kejahatan,  dan  diberikannya  kesempatan  bagi  petugas  kepolisian  untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan masyarakat. Keseluruhan organisasi kepolisian harus dilibatkan  dalam  bekerja  sama  dengan  masyarakat  untuk  memperbaiki  kondisi  keamanan  dan ketertiban.
Tujuan dari pemolisian masyarakat (POLMAS) ialah untuk menangani maupun mencegah terjadinya  tindak  kriminal  dengan  cara  memahami  suatu  ciri-ciri  dalam  sengketa  yang  sedang terjadi  dalam  lingkungan  tertentu.  Hasil  yang  didapatkan  akan  dianalisis  dan  dirundingkan secara  bersama,  melalui  kerjasama  yang  telah  dibangun  oleh  polisi  dan  masyarakat. Membangun  dan  membina  rasa  percaya  satu  sama  lain  merupakan  tujuan  dalam  membangun suatu  kerjasama  dengan  masyarakat.  Merupakan  tahapan  awal  dari  kedua  belah  pihak  wajib mempunyai  suatu  keinginan  menjlinkan  suatu  kerjasama.  Polisi  harus  mengakui  betapa pentingnya makna dalam kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih dari kerjasama  tersebut.  Sedangkan,  masyarakat  juga  harus  menyedari  perlunya  menciptakan kerjasama yang kuat dengan kepolisian guna menciptakan suatu wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut. Begitu banyak faktor yang memperhambat terciptanya rasa saling percaya satu  sama  lainnya  terutama  di  Indonesia.  Telah  berpuluh  tahun  masyarakat  mengalami  sistem perpolisian  yang  cenderung  militeristik.  Hal  ini  yang  menjadi  penyebab  munculnya  sikap ketidakpercayaan  pada  polisi.  Karena  apabila  masyarakat  berhubungan  dengan  polisi,  maka opini yang muncul adalah adanya pemerasan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup.
Sehubungan  dengan  banyaknya  kasus-kasus  yang  muncul  seperti  digambarkan  di  atas, telah memicu agar dicarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dalam penegakan hukum, akan tetapi  dalam  prakteknya  ada  kecenderungan  pihak  POLRI  terkadang  memaksakan  kehendak yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh  masyarakat dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dihadapi. Hasil-hasil yang diperoleh POLMAS di atas belum cukup memadai dibandingkan  dengan  peningkatan  kejahatan  yang  terjadi  di  Kota  Bandar  Lampung. Berdasarkan pra-survey, masalah-masalah yang dihadapi POLMAS melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan  Forum  Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM)  untuk menyelenggarakan POLMAS berasal dari atas ( top down ) bukan bawah ( bottom up );
2. POLMAS  tidak  melibatkan  dinas  atau  instansi  terkait  dan  lembaga  swadaya  masyarakat
8 Polresta Bandar Lampung, Op.Cit .

## (LSM);
3. Kendala  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  tidak  memberi  peluang  penyelesaian masalah tindak pidana di luar pengadilan ( afdoening buitten process ).
4. Belum  ada  model  pelaksaanaan  pemolisian  masyarakat  oleh  Forum  Komunikasi  Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.
Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas,  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisa bagaimanakah  cara  pelaksanaan  dalam  pemolisian  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  Forum Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM)  guna  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  menemukan  suatu  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  pemolisian  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Forum  Komunikasi  Polisi  dan Masyarakat  (FKPM)  dalam  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat.  Ruang lingkup  penelitian  adalah  di  bidang  ilmu  hukum  pidana  khususnya  tentang  pelaksanaan  tugas polisi  di  bidang  penegakan  hukum  pidana.  Daerah  penelitian  dilakukan  di  Kota  Bandar Lampung.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  suatu  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif dan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  aturan hukum,  norma  hukum,  maupun  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  suatu  permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendekatan yuridis empiris ialah  melihat hukum pada kenyataannya yakni melalui sikap, perilaku, pendapat secara nyata dilapangan.
Data primer bersumber pada data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  anggota  Forum  Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat (FKPM),  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), tokoh  masyarakat  hingga  dari  akademisi yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung.  Adapun  data  sekunder  dari  kepustakaan  (bahan-  bahan pustaka) terdiri dari:
1. Bahan dalam hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang terkait lainnya.
2. Bahan  dalam  hukum  sekunder  meliputi:  Peraturan  pelaksana  dimana  menjelaskan  bahan dalam  hukum  primer  atau  penjabaran  lebih  lanjut,  antara  lain:  Peraturan  Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Kapolri.
3. Bahan  dalam  hukum  tersier  merupakan  bahan  dimana  dapat  memberikan  suatu  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  dalam  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  halnya literatur, kamus, hasil penelitian para sarjana, ensiklopedia dan lain-lain.
Jumlah  populasi  dalam  keseluruhan  dari  unit  analisa  yang  ciri-cirinya  akan  disangka memiliki  hubungan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  prisonisasi  serta  dampaknya.  Dalam hubungannya  dengan  penelitian  ini  maka  populasinya  adalah  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  anggota  Forum  Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM),  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  tokoh-tokoh  masyarakat  para  Akademisi  Hukum.  Dalam penarikan  sampel  dapat  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling ,  hal  ini  dilakukan  karena dalam  penarikan  sampel  tersebut  dapat  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  subyektif  dalam penelitian,  maka  peneliti  menentukan  sendiri  respondenya  berdasarkan  tujuan  yang  ingin dicapai.  Sampelnya  adalah  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  anggota  Forum Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  tokoh- tokoh  masyarakat  para  Akademisi  Hukum.Adapun  sampel  yang  ditentukan  menjadi  responden adalah:  a.  Pejabat  Kepolisian  Resor  Kota  Bandar  Lampung  2  orang;  b.  2  orang  Tokoh Masyarakat  Kota  Bandar  Lampung;  c.  1  orang  Lembaga  Swadaya  Masyarakat;  d.1  orang Akademisi.  Jumlah keseluruhan ialah 6 orang.
Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua  cara  pengumpulan  data  yaitu,  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Analisis  data menggunakan  analisis  kualitatif  yang  dipergunakan  untuk  mengkaji  aspek-  aspek  normatif maupun empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu: suatu analisis  yang  menguraikan  gambaran  dari  data  yang  diperoleh  kemudian  menghubungkan  dan membandingkannya  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang bersifat umum (secara induktif). Analisis secara kuantitatif sebagai penunjang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk angka.

## B. Pembahasan

## 1. Model  Pelaksanaan  Polmas  oleh  FKPM  dalam  Menciptakan  Kamtibmas  di  Kota Bandar Lampung
Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  kini  melakukan  suatu  terobosan  dalam  memilih langkah kedepan yakni dalam “mediasi penal”. Dari tahun 2005, Polri telah mengkonsep bahkan kini  diwujudkannya  sebuah  Skep  Kapolri  737/X/2005  tentang  suatu  pengaturan  dan  Strategi Perpolisian  Masyarakat  (Jakstra  Polmas)  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  pidana  tertentu dimasyarakat  melalui  cara-cara  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa.  Dalam  Skep  tersebut Petugas Polmas dikenal dengan bhabinkamtibmas yang bertugas pada Kelurahan/Desa/Kawasan tertentu yang diberikan kewenangan bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan beberapa perkara  pidana  dengan  tujuan  untuk  menemukan  titik  terang  dalam  masalah  (kedamaian) sehingga  tidak  memicu  terjadinya  suatu  konflik  yang  lebih  luas  lagi.  Lebih  lanjut,  Petugas Polmas  berdasarkan  Skep  Kapolri  433/VII/2006  yang  merupakan  penjabaran  dari  Jakstra Polmas  juga  memberikan  panduan  kepada  Petugas  Polmas  dalam  menyelesaikan  perkara  yang bersifat  ringan  seperti  pertikaian  warga,  bahkan  juga  mengatur  panduan  khusus  menghadapi orang  yang  bersikap  menolak  atau  melawan  hukum  (salah  satu  keterampilan  yang  dipelajari ketika pelatihan menjadi Mediator).
Beberapa  klaisifikasi  perkara  pidana  yang  dapat  diselesaikan  oleh  Petugas  Polmas  yang berdasarka  aturan  dalam  penjabaran  atau  turunan  Jakstra  Polmas  adalah  Pelanggaran  dalam Pasal  489-569  KUHP,  Dengan  dipidana  penjara  atau  kurungan  maksimal  3  bulan  dan  denda maksimal  Rp7.500.,  Kejahatan  Ringan  yang  di  maksud  dalam  KUHP  dijelaskan  dalam  Pasal 302  yaitu  tentang  penganiayaan  ringan  terhadap  hewan,  352  penganiayaan  terhadap  manusia, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, 482 penadahan ringan, 315 penghinaan  ringan.  Pada  tahun  2008  Jakstra  Polmas  diperkuat  melalui  Peraturan  Kapolri  No. 7/2008.  Namun  terdapat  kurangnya  kepuasan,  Polri  pun  terus  berusaha  menyempurnakan konsepnya dalam hal “Mediasi Penal” melalui Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops yang  dikeluarkan  pada  Tgl.  14  Des  2009  yakni  tentang  Penanganan  Kasus  melalui  ADR, terhadap  tindak  pidana  dengan  kerugian  kecil  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang  berperkara, melalui  prinsip  musyawarah  mufakat  dengan  melibatkan  RT/RW  dan  diketahui  masyarakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi Para Pihak.
Di  Kota  Bandar  Lampung  pada  saat  ini  terdiri  antara  20  kecamatan  dan  126  kelurahan. Menurut  responden  Yudirmawan  dari  Polresta  Bandar  Lampung,  pembentukan  FKPM  sampai dengan tahun 2012 baru pada 13 kecamatan lama, sedangkan untuk kelurahan telah dilaksaakan pada  56  kelurahan  dari  seluruh  kelurahan  yang  ada.  Selanjutnya  dikatakan  responden  bahwa struktur  organisasi  FKPM  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  di  lingkungan  masing-masing kelurahan. Personil anggota FKPM adalah warga masyarakat daerah setempat yang dibina oleh Polri  cq  Babinkamtibmas,  yang  secara  sukrela  menyediakan  diri  membina  masyarakat lingkungannya menjadi individu-individu sadar kamtibmas. Adapun kriteria perekrutan anggota tersebut yang harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
a. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat,
b. Berkelakuan baik/tidak tercela,
c. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat lingkungannya,
d. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur),
e. Usia antara 35 s/d 60 tahun,
f. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas,
g. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat pemerintah setempat,
h. Sehat jasmani dan rohani,
i. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana,
j. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya.
k. Cinta Kamtibmas. Personil  kelompok  sadar  Kamtibmas  adalah  merupakan  individu-individu  yang  mengabdi
secara  sukarela  karena  didorong  oleh  rasa  tanggung  jawab  sebagai  warga  masyarakat  karena cinta  terhadap  Kamtibmas  dan  tidak  mengharapkan  imbalan  materi  serta  mempunyai  rasa tanggung  jawab  sosial  yang  tinggi.  Seleksi  terhadap  anggota  kelompok  sadar  Kamtibmas dilakukan  sepenuhnya  oleh  Babinkamtibmas  dengan  terlebih  dahulu  mengadakan  pendekatan kepada Kepala Kampung/Lurah, Ketua LKMD serta tokoh-tokoh masyarakat, sehingga sebelum direkrut dalam FKPM, Babinkamtibmas terlebih dahulu mengenal pribadi masing-masing calon personil  FKPM.  Setelah  terpilih  calon-calon  anggota  FKPM,  kemudian  hasil  seleksi  tersebut disampaikan  kepada  Kepala  Kampung/Lurah  dan  Ketua  LKMD  baik  secara  lisan  maupun tertulis.  Selanjutnya  melalui  Kapolsek,  Babinkamtibmas  melaporkan  hasil  seleksi  yang dilakukan  disertai  daftar  nama,  umur,  alamat,  tempat  tinggal  kepada Kapolres.  Merujuk  pada hasil  wawancara  dengan  responden,  diungkapkan  bahwa  pembinaan  terhadap  FKPM  yang diamanatkan kepada Babinkamtibmas meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Babinkamtibmas bertanggung jawab atas pembinaan FKPM secara langsung,
b. Babinkamtibmas  wajib  mendatangi  FKPM  di  setiap  desa/kelurahan  yang  menjadi binaannya,
c. Dalam  setiap  pertemuan,  Babinkamtibmas  memberikan  arahan-arahan  yang  perlu disampaikan  berkenaan  dengan  binkamtibmas,  dan  sebaliknya  Babinkamtibmas  menerima masukan-masukan  atau  informasi  dari  anggota  FKPM  dalam  rangka  binkamtibmas, sehingga tercipta komunikasi dua arah,
d. Rencana kegiatan FKPM dicatat dalam buku khusus yang diketahui oleh Babinkamtibmas.
e. Pertemuan antara Babinkamtibmas dengan FKPM diselenggarakan minimal satu kali dalam seminggu,
f. Kapolsek mendatangi bertatap muka dengan setiap FKPM minimal tiga bulan sekali, secara bergiliran di samping secara insidentil sesuai kebutuhan,
g. Kapolres  bertatap  muka  dengan  seluruh  anggota  FKPM  di  wilayahnya sekurangnya  enam bulan sekali,
h. Sanksi  yang  harus  dikenakan  terhadap  anggota  FKPM  yang  melakukan  perbuatan  tercela, adalah sebagai berikut:
1) Kapolsek wajib memberi teguran dan peringatan,
2) Apabila  perbuatan  tersebut  adalah  kejahatan  maka  Kapolres  wajib  memberhentikan status keanggotaannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Suhendra masyarakat Langkapura, kegiatan yang dilakukan FKPM dalam ikut bekerjasama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas, adalah antara lain diwujudkan dengan:
a. Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD;
b. Menerima  arahan-arahan  yang  diberikan  Babinkamtibmas  dalam  rangka  Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan FKPM setempat;
c. Mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
d. Memberikan  penyuluhan  dan  himbauan  secara  intensif  kepada  masyarakat  lingkungannya berkenaan  dengan  pentingnya  Kamtibmas  serta  secara  tidak  langsung  meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;
e. Menetralisir  pranata-pranata  sosial  yang  berdampak  negatif  dan  mengarah  kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
f. Membaur  dengan  masyarakat  untuk  mendeteksi  secara  dini  masalah-masalah  sosial terutama yang berdampak negatif, seperti:
1) Penyimpangan aturan yang ada,
2) Adanya peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya,
3) Mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain,
4) Penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku,
5) Perbuatan pengrusakan lingkungan hidup,
6) Praktek bank gelap dan pengijonan,
7) Masalah  sosial  lain  seperti  yang  berkenaan  dengan  kepemilikan  tanah,  misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya,
8) Masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras,
9) Penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM.
10) Mengevaluasi  setiap  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  untuk  menentukan  hasil-hasil yang dicapai.
Proses  penerapan  Polmas  perlu  disusun  juga  semacam  "profil  komunitas."  Hal  ini  akan membantu  petugas  dalam  menjalankan  perannya.  Dengan  tersedianya  profil  komunitas  maka polisi  petugas  Polmas  akan  terbantu  di  dalam  mengorganisasikan  informasi  tentang  komunitas yang  besangkutan,  yang  nantinva  akan  berguna  dalam  merencanaka  berbagai  sh - ategi pengamanan.  Di  dalam  profil  tersebut  tercakup  identifikasi  masalah  kejahatan  dan  isu  -  isu keamanan  publik  yang  diberikan  atau  disampaikan  oleh  warga  dan  kalangan  pengusaha setempat. Penyusunan profil  komunitas juga merupakan  langkah awal  da1am  mengembangkan pelayanan  yang  responsif  terdap  kebutuhan  dan  pemikiran  komunitas.  Selanjutnya,  hasil tersebut akan sangat membantu dalam upaya mengidentifikasi stakeholder utama dan partisipan potensial  dalam  hubungan  masyarakat  dan  polisi.  Analisa  yang  dibutuhkan  dalam  membuat profil masyarakat antara lain:
a. Analisa demografis
b. Analisa pengangguran
c. Analisa kejahatan
d. Survei  untuk  menentukan  persepsi  masyarakat  terhadap  masalah-masalah  kejahatan  secara umum;  keseriusan  relatif  atas  kejahatan  tertentu;  hubungan  masyarakat  dan  polisi; legitimasi dan kredibilitas polisi; standar pelayanan polisi.
Survei  untuk  mengendifikasi  sebab-  sebab  kejahatan  (faktor  korelatif  kriminilogen  atau FKK), asal muasal dan luasnya rasa takut masyarakat, serta asal muasal kebutuhan  masyarakat lainya.  Selanjutnya  adalah  pembentukan  forum  masyarakat  polisi.  Langkah-  langkah pembentukan forum masyarakat polisi antara lain adalah sebagai berikut: a. Pembentukan komite atau panitia pelaksana;
b. Pemberdaya internal
c. Melakukan kajian atas kondisi yang ada dalam masyarakat pada saat itu;
d. Melobi kelompok-kelompok yang berbeda-beda didalam masyarakat;
e. Mengadakan rapat atau pertemuan umum;
f. Melakukan konsultasi formal dengan seluruh stakeholder ,
g. Menentukan  model  forum,  guna  membahas  isu-isu  seperti  fokus  kebutuhan  masyarakat, sumberdaya, evaluasi,transparasi, keluhan-keluhan terhadap polisi.
Pelaksanaan strategi Polmas adalah suatu proses yang rumit dan memerlukan perencanaan dan  manajemen  perubahan  yang  baik.  Setiap  kebijakan  dan  kegiatan  yang  diambil  oleh organisasi  harus  berdasarkan  pada  komitmen  untuk  menetapkan  Polmas.  Oleh  sebab  itu dikatakan  dalam Understanding  Community  Policing,”  there  is  not  right  way  to  implement community policing” namun ditawarkan tiga cara implementasi, yaitu plan then implement, plan and  implement, dan implement  with  little  planning, ketiga  pilihan  tersebut  memiliki  kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Pertama , rencana kemudian implementasikan ( plan then implement) . Opsi ini  memerlukan penyusunan  rencana  jangka  panjang  secara  detail  meliputi  kegiatan,  sasaran,  waktu,  serta penanggung  jawab  pelaksananya.  Pendekatan  ini  dalam  perencanaanya  akan  memakan  waktu yang  lama,  bulanan  atau  tahunan  terutama  dalam  suatu  organisasi  yang  besar.  Kelemahannya sulit  memperediksi kendala dan hambatan yang akan dialami, kemungkinan gagal dapat terjadi akibat kurangnya pengalaman.
Kedua , rencanakan  dan  langsung  implementasikan  ( plan  and  implement) .  Dalam pendekatan  ini  perencanaan  dan  pelaksanaan  dilakukan  secara  simultan,  memungkinkan implementasi dapat dilaksanakan dengan cepat, melibatkan personel  dalam jumlah banyak, dan umpan  balik  yang  didapat  langsung  diperaiki.  Resiko  yang  dihadapi  adalah  implementasi dimulai  asal-asalan,  menimbulkan  kebingungan,  kecuali  ada  komunikasi  intensif,  cepat  dan teratur antara perencanaan dan pelaksana.
Tiga , implementasikan  dengan  sedikit  perencanaan  ( implement  with  little planning) . Dilakukan oleh organisasi dengan sedikit pengetahuan tentang Polmas, langsung memasuki fase implementasi.  Selanjutnya  dengan  adanya  unpan  balik  dan  saran-saran,  proses  implementasi terus-  menerus  diperbaiki.  Pendekatan  ini  berpendapat  bahwa  pada  tahap  ini  tidak  mungkin dilakukan  perencanaan  yang  baik  karena  belum  adanya  pengetahuan  yang  cukup  tentang Polmas  dikalangan  anggota.  Implementasi  langsung  akan  membangkitkan  motivasi  anggota polisi.
Pilihan  mana  yang  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  dalam  rangka  implementasi  Polmas, sangat  tergantung  pada  kondisi  internal  dan  ekternal  kepada  setiap  anggota  Polri  menjadi pentingdalam  membangun  citra  dan  pelaksanaan  tugas  yang  lebih  profesional,  tranparan  dan akuntabel.  Tingkat  motivasi  tersebut  menunjukan  bahwa  anggota  personel  merupakan  pusat aktivitas  yang  mempunyai  kekuatan  dan  potensi  yang  pada akhirnya  mempengaruhi  efektifitas pelaksanaan  tugas  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  motivasi  mempunyai  peran  penting bagi  seseorang  sebagai  penanggung  jawab  pelaksana  tugas  dan  fungsi  kepolisian  dengan menggerakan, mengerahkan dan  mengintergrasikan segala daya semua potensi yang ada dalam organisasi, termasuk material, alat, metode dan moral.
Pemahaman  yang  baik  akan  tentang  konsep  Polmas  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak harus dilakukan sebelum urusan lainya. Beberapa penjabat, pewira, bintara, dan karyawan sipil Polri tanpa terkecuali pun harus mempunyai pemahaman yang sama tentang Polmas. Walaupun diakui adanya beberapa perbedaan dalam penarapan Polmas akan tetapi benang merahnya tetap pada prinsip-prinsip seperti kemitraan, proaktif dan memecahkan  masalah terus tetap akan ada. Melalui  penerapan  prinsip  Polmas,  maka  masyarakat  terlibat  secara  langsung  didalam menjalankan  tugas-tugas  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban,  sehingga  memungkinkan warga  yang  berada  di  suatu  lingkungan  tetap  memelihara,  menumbuh  kembangkan  dalam pengelolaan  keamanan  dan  ketertiban  dilingkungan  masing-  masing.  Reposisi  dan  validasi organisasi  Polri  akan  mengutamakan  peran  Polres/  Polresta  sebagai  KOD  untuk  menampilkan aktivitas-aktivitas  selaku Central  Public  Services. Sejalan  dengan  perkembangan  sekema otonomi  daerah  maka  struktur  satuan-satuan  paling  bawah  Polres  harus  ditingkatkan  melalui penguatan ( empowering) kualitas dan kuantitas personel  maupn publik/  masyarakat khususnya, harus  diefektifkan  untuk  mengeliminir  budaya  tindakan  kekerasan  dan  main  hakim  sendiri, prilaku yang menyakitkan hati rakyat,mempersulit pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan lain sebagainya.
Perkembangan  dalam  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya  dalam  ilmu teknologi informasi telah mendorong kepekaan untuk mengikuti arus perubahan dan globalisasi. Aspek  perubahan  yang  dominan  adalah  yang  berkenaan  dengan  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Reformasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  bertujuan  menciptakan masyarakat  sipil  yang  demokratis,  menuntut  pula  adanya  perubahan  dalam  berbagai  sendi kehidupan.  Polmas  sebagai  konsep  yng  mengandung  dua  unsur,  yaitu  perpolisian  dan masyarakat.  Dalam  unsur  Perpolisian  mengandung  hal  ihwal  tentang  penyelenggaraan  fungsi kepolisian,  yang  tidak  hanya  menyangkut  hal-hal  yang  bersifat  operasional  (taktik  dan  teknik) tetapi  juga  pengelolaan  fungsi  kepolisian  secara  menyeluruh  mulai  dari  tataran  manajemen lapisan atas sampai manajemen lapis bawah.
Unsur dalam masyarakat, terhadap fungsi kepolisian disajikan dan dipertanggungjawabkan dan  mengandung  pengertian  yang  luas  ( society )  yang  mencakup  setiap  orang  tanpa mepersoalkan  status  kewarganegaraan  dan  kependudukannya.  Masyarakat  secara  khusus  dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:
a. Wilayah ( Community of Geography )
Warga masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah kecil dan memiliki batas-batas yang jelas.Misal  RT,  RW,  Kelurahan/Desa,  Pasar  tradisional,  Pusat  perbelanjaan,  Kawasan Industri, stasiun dan sebagainya.
b. Kepentingan ( Community of Interest )
Warga  masyarakat  yang  memiliki  kebersamaan  dalam  kepentingan,  misalnya  dalam kepentingan, etnis/suku, agama, profesi, hobi dan sebagainya.
Dalam  hal  ini  Polmas  sebagai  strategi  dalam  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  yang
menekankan  pendekatan  kemanusiaan  ( humanitic  approach )  sebagai  perwujudan  dari  POLRI dalam  menempatkan  masyarakat sebagai suatu mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum  dan  pembinaan  dalam  ketertiban  masyarakat.  Konsep  umum  dari  polmas  sebagai landasan dan strategi polri dalam mewujudkan polmas yakni dapat dilihat dalam: a. Sikap maupun perilaku polri;
b. Menjunjung tinggi suatu nilai sosial dan kemanusiaan;
c. Menampilkan sikap yang saling menghargai satu sama lainnya;
d. Menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dan ;
e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Sebagai  suatu  strategi,  polmas  merupakan  program  maupun  model  strategip  kepolisian yang  menekankan  kemitraan  atau  kerjasama  yang  sejajar  antara  petugas  polmas  dengan masyarakat  lokal  dalam  menyelesaikan  maupun  mengatasi  setiap  adanya  permasalahan  sosial yang  mengancam  kehidupan  atau  kedamaian  dalam  lingkungan  masyarakat  setempat  dengan tujuan  mengurangi  kejahatan  dan  rasa  ketakutan  akan  tindak  kejahatan  serta  meningkatkan kualitas  hidup  warga  setempat.  Pada  dasarnya  konsep  polmas  sejalan  dengan  nilai-nilai  dalam berbagai  konsep  yang  terdahulu,  seperti;  Binkamtibmas; Siskamswakarsa;  Siskamling;  Pokdan Kamtibmas  dan  Forum  Silahturami  Kamtibmas,  yang  dalam  pengembangannya  perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM
Konsep penyelenggaraan Polmas dalam tugas Polri perlu disesuaikan  dengan karakteristik dan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  serta  sebagai  filosofi,  kebijakan  dan  strategi  Polri  yang mendorong  terbangunnya  suatu  kemitraan  antara  Polisi  dan  masyarakat,  sehingga  Polmas diharapkan  dapat  menjadi  sarana  untuk  menyelesaikan  setiap  masalah  sejak  dini  sebelum berkembang  menjadi  gangguan  Kamtibmas.  Konsep  Polmas  secara  umum  ternyata  belum dipahami  secara  benar  dan  utuh,  baik  oleh  masyarakat  maupun  oleh  anggota  kepolisian  itu sendiri.  Ketidaktepatan  dalam  memberi  makna  perpolisian  dan  memahami  filosofi  yang melatarbelakangi  suatu  “gerakan”  pemolisian  masyarakat  (Polmas)  yang  pada  akhirnya memberikan  banyak  dampak  seperti  halnya  kebuntuan  atau  ketidakjelasan,  hingga penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.
Secara  rasional  POLMAS  merupakan  segala  hal  tentang  perihal  dalam  penyelenggaraan fungsi kepolisian. Hal itersebut juga dimaksud bahwa pemolisian tidak hanya menyangkut suatu teknik maupun keguanaan polisi yang merupakan suatu tanggung jawab petugas kepolisian saja, tetapi juga menyangkut suatu peran masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi pemolisian itu sendiri, tanpa melanggar suatu ketentuan yang sudah ada. Karena dalam Polmas terdiri dari dua subyek  penentu,  yakni  masyarakat  dan  polisi,  maka  sinergisasi  kedua  subjek  tersebut  wajib diatur guna dalam penerapan di lapangan dapat saling menunjang, saling melengkapi, dan saling memperkuat  satu  sama  lainnya.  Nilai-nilai  itu  pun  harus  dipegang  dan  dilandasi  dalam  setiap aktivitas  Polmas.  Namun  pada  kenyataannya  di  lapangan  penyimpangan-penyimpangan  dalam operasional  penyelenggaraan  polmas  banyak  terjadi,  dan  salah  satu  penyebabnya  ialah diindikasi  oleh  adanya  suatu  kekeliruan  dalam  memahami  hakekat  polmas  itu  sendiri.  Ada beberapa  anggapan  yang  tidak  tepat  atau  bahkan  sama  sekali  salah  memahami  akan  Polmas. Anggapan yang salah dalam Polmas ialah:
a. Polmas selalu di artikan sebagai suatu lembaga yang mengawasi kinerja aparat polisi.
b. Polmas  sering  dianggap  dapat  menangani  hingga  memutuskan  suatu  tindak  pidana, menentukan dapat atau tidak suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan.
c. Polmas dianggap merupakan suatu organisasi atau kelompok yang diawasi oleh kepolisian
d. Polmas  selalu  mendaptakan  artian  bahwa  merupakan  organisasi  yang  didanai  oleh kepolisian
e. Polmas selalu diartikan sebagai organisasi atau kelompok massa atau LSM. Kekeliruan  dalam  memaknai  hakekat  Polmas  akan  menciptakan  suatu  perilaku  yang menyimpang  dari  ketentuanyang  ada  atau  penyimpangan  dari  unsur  masyarakat  dan  Polmas, misalnya:
a. Akan bertindak arogan
b. Melakukan pememerasan
c. Melakukan pemalsuan dalam melakukan hal penyimpangan
d. Meminta uang, pakaian seragam, kartu tanda anggota dalam kegiatan Polmas
e. Meminta fasilitas kepada Kepolisian dalam kegiatan Polmas.
Kesalahan  dalam  memaknai  fungsi  akan  polmas,  dapat  menciptakan  forum  komunikasi polisi masyarakat (FKPM) yang tidak mampu memberikan suatu dukungan yang maksimal bagi pencapaian  suatu  kehidupan  masyarakat  yang  tertib  dan  aman,  terbentuknya  FKPM-FKPM kurang  memberi  sumbangan  yang  nyata  dan  “hanya  sebagai  sebuah  lembaga”  tanpa  target kecuali  secara  legal  forum  bahwa  polmas  itu  ada.  Harus  diingatkan  bahwa  inti  dari  aktivitas polmas  adalah  kemitraan  atau  kerjasama  antara  polisi  dengan  masyarakat  dalam  penyelesaian masalah  ( problem  solving ).  Polmas  harus  dijadikan  media  dalam  menjalin  kemitraan,  forum diskusi,  atau  forum  kerjasama,  untuk  menginventarisir  dan  mengidentifikasi  semua permasalahan  sosial  yang  ada  yang  sering  muncul  dimasyarakat  yang  berkaiatan  dengan gangguan  kamtibmas,  serta  hingga  sejauh  mana  polmas  mengambil  peran.  Oleh  karena  itulah pada  tahapan  dalam  problem  solving  atau  pemecahan  masalah,  masyarakat  dalam  kelompok polmas yang didampingi oleh petugas polmas dari polsek  merumuskan tindakan-tindakan yang akan  diambil  dalam  rangka  guna  menciptakan  kamtibmas  di  lingkungannya,  termasuk masyarakat  sendiri  yang  menanggung  biaya  apabila  dalam  pemecahan  masalah  tersebut diperlukan anggaran.
Implementasi  Polmas  di  lapangan  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  pemecahan  masalah sosial kemasyarakatan, sangat tergantung dari seberaba pedulian masyarakat itu sendiri. Petugas Polmas  dari  polsek  maupun  Polres  hanya  sekedar  sebagai  suatu  motivator  dalam  dinamisator. Demikian  pula  keberadaan  suatu  Polmas  ataupun  FKPM  sangat  membantu  tugas-  tugas kepolisian secara umum,  maka dari itu petugas polmas harus aktif agar FKPM ataupun polmas membuat suatu karya maupun gebrakan yang nyata demi terciptanya kamtibmas  di  lingkungan masyarakat.  Di  samping  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas  secara  umum  kendala  dalam pemolisian masyarakat oleh FKPM adalah terdapat kurangnya suatu sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya, dan terbatasanya sarana maupun prasarana hingga kendala dari substansi hukum lainnya.

## C. Penutup
Model dalam penerapan pemolisian masyarakat dari sebuah Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat  (FKPM)  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  dalam  lingkungan masyarakat  kota  Bandar  Lampung  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  bersama  dengan  anggota kepolisian. Pada tingkat kelurahan, FKPM mempunyai tugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban  pada  lingkungan  kelurahan  tersebut.  FKPM  juga  mempunyai  wewenang  untuk melakukan  tindakan  preventif  dengan  tujuan  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di  lingkungan masyarakat  dan  melakukan  tindakan  represif  saat  terjadinya  tindak  pidana  ringan  dalam lingkungan  masyarakat  yang  dapat  diselesaikan  secara  damai,  sehingga  perkara  tersebut  tidak perlu  dilanjutkan  hingga  ke  pengadilan.  Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemolisian masyarakat  oleh  Forum  Komunikasi  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM)  dalam  menciptakan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  kota  Bandar  Lampung  ialah  kurangnya  sumber  daya manusia  baik  dari  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat,  dan  terbatasanya  dalam  hal  sarana dan prasarana hingga kendala dari substansi hukum sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. B. Bosu. (1982). Sendi-Sendi Kriminologi . Surabaya: Usaha Nasional.

## B. Sumber Lainnya
Awaloeddin  Djamin,  “Suatu  Pemikiran  Kearah  Pembinaan  Aparatur  Penegak  Hukum  yang Bersih dan Berwibawa” Makalah Seminar Jakarta , (1997), hlm. 101. Wawancara oleh Polresta Bandar Lampung. M.  Tanuhadaru  dan  A.J.  Hamidi. Program  Pemolisian  Masyarakat . www.dcaf.ch/community policing/SSR. Diakses tanggal 5 Maret 2012.