## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkungan Universitas
* Sunny Ummul Firdaus, Muhamad Alief Hidayat, Muhammad Herzegovin
Laxamana
Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas Sebelas Maret
* Email: firdaussunny@staff.uns.ac.id
Abstract: The  journal  entitled  "Urgency  of  Organizing  the  Center  for  The  Study  of  Democracy  and National  Resilience  in  the  University  Environment"  outlines  the  problem  of  declining  awareness  and understanding of young people in this case students on the application and implementation of democracy in  Indonesia.  This  becomes  important  considering  that  democracy  in  this  case  Pancasila  democracy becomes  one  of  the  milestones  of  the  life  of  the  nation  and  state  and  affects  all  aspects  of  life.  The University as an educational institution certainly also has a responsibility for students' understanding of the application of democracy both in scientific learning activities and activities of the implementation of democracy  in  the  community  directly.  The  implementation  of  democratic  education  certainly  requires alignment  of  practical  conditions  and  reality.  In  this  study  the  authors  used  socio-legal  legal  research methods. The final results of this study are the model of organizing a center for the study of democracy and  national  resilience  in  the  university  environment,  the  study  of  the  reduction  of  awareness  and participation of students in the implementation of democracy, and recommendations for the government especially  all  universities  to  organize  centers  for  the  study  of  democracy  and  national  resilience  of students as an effort to improve democracy in order to create an active and democratic state.
Keywords: Democracy, Students, Center for Studies
Abstrak: Jurnal  yang  berjudul  “Urgensi  Penyelenggaraan  Pusat  Studi  Demokrasi  Dan  Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas” ini menguraikan mengenai permasalahan menurunnya kesadaran dan pemahaman kawula muda dalam hal ini mahasiswa pada penerapan dan penyelenggaraan demokrasi di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  demokrasi  yang  dalam  hal  ini  demokrasi  Pancasila menjadi  salah  satu  tonggak  keberjalanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta  mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Universitas sebagai institusi Pendidikan tentu juga memiliki tanggung jawab atas pemahaman mahasiswa mengenai penerapan demokrasi baik dalam kegiatan pembelajaran keilmuan maupun  kegiatan  pelaksanaan demokrasi di  lingkungan masyarakat  secara langsung. Penyelenggaraan Pendidikan  demokrasi  tentu  memerlukan  penyelarasan  terhadap  kondisi  praktis  dan  realitas.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu  adanya  model  penyelenggaraan  pusat  studi  demokrasi  dan  ketahanan  nasional  dilingkup universitas,  kajian  mengenai  penurunan  kesadaran  dan  partisipasi  mahasiswa  dalam  penyelenggaraan demokrasi,  dan  rekomendasi  bagi  pemerintah  terkhusus  seluruh  universitas  untuk  menyelenggarakan pusat  studi  demokrasi  dan  ketahanan  nasional  mahasiswa  sebagai  upaya  peningkatan  demokrasi  guna terciptanya penyelenggaraan negara yang aktif dan demokratis.
Kata Kunci: Demokrasi, Mahasiswa, Pusat Studi Mahasiswa

## A. Pendahuluan
Demokrasi sejatinya merupakan pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat  dan  untuk  rakyat.  Secara  garis  besar  demokrasi  adalah  suatu  tata  cara  hidup berkelompok  baik  di  dalam  hal  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara,  yang  sesuai dengan  pandangan  hidup  bangsa  atau  yang  diinginkan  oleh  manusia  yang  hidup berkelompok  tersebut,  dengan  demikian  dapat  dipahami  adanya  demokrasi  liberal, demokrasi komunis demikian juga demokrasi pancasila. 1 Pancasila sebagai dasar negara sekaligus  ideologi  negara  tentu  memiliki  esensi  yang  menjadi  landasan  dalam  seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demokrasi Pancasila  bersumber  pada  kepribadian  dan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia,  yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD NRI 1945. Dasar dari  demokrasi  Pancasila  adalah  kedaulatan  Rakyat  (Pasal  1  ayat  2  UUD  NRI  1945) sedangkan  asas  demokrasi  Pancasila  tercantum  dalam  sila  ke  4  Pancasila.  Demokrasi Pancasila  adalah  demokrasi  yang  berdasarkan  kekeluargaan  dan  gotong-royong  yang ditujukan  kepada  kesejahteraan  rakyat,  yang  mengandung  unsur-unsur  berkesadaran religius,  berdasarkan  kebenaran,  kecintaan  dan  budi  pekerti  luhur,  berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. 2 Secara konseptual, keseluruhan nilai-nilai Pancasila akan  menjadilandasan  mekanisme  dan  sekaligus  tujuan  demokrasi  Indonesia.  Dengan demikian  nilai-nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  permmusyawaratan  dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan arahan demokrasi Indonesia. 3
Penanaman  nilai  demokrasi  ini  tentu  telah  dilaksanakan  dalam  berbagai  jenjang pendidikan  termasuk  dalam  jenjang  perguruan  tinggi  melalui  mata  kuliah  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) serta Pendidikan Pancasila. Hal ini dipandang sangat penting mengingat generasi muda yang dalam hal ini mahasiswa memiliki peran penting  sebagai  bagian  dari  pihak  yang  turut  menentukan  kemajuan  suatu  negara. Pemuda  merupakan  sumber  daya  manusia  pembangunan  baik  saat  ini  maupun  masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. 4 Pemuda  dan  mahasiswa  adalah  harapan  bagi  masa  depan  bangsa. 5 Hal  inilah  yang mendorong adanya penanaman nilai dan moral demokrasi pada diri mahasiswa, terlebih dengan adanya berbagai pengaruh baik ilmu, ideologi, pandangan dan kebudayaan asing menjadikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk mempertahankan identitas serta nilai demokrasi guna mencapai ketahanan nasional.
Untuk  melaksanakan  demokrasi,  menurut  Henry  ada  beberapa  nilai  yang  harus dicermati  seperti  menyelesaikan  perselisihan  dengan  damai  dan  secara  melembaga, menjamin terselenggaranya pergantian pimpinan secara damai dalam suatu masyarakat, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai  minimum,  mengakui  serta  menganggap  wajar  adanya  keanekaragaman  dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah
1 Wahjono,  Padmo, Bahan-Bahan  Pedoman  Penghayatan  Dan  Pengamalan  Pancasila ,  Rineka  Cipta, Jakarta 1993.
2 Hatta, Mohammad, Kebangsaan Dan Kerakyatan , LP3ES, Jakarta, 1998, Hal.87
3 Manan, Bagir, Teori Dan Politik Konstitusi , FH UII Press,Yogyakarta, 1966
4 Rifaldi.  Ronny  Gosal  dan  Ventje  Kasenda  Pinilas, Partisipasi  Generasi  Muda  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan  (Studi  Kasus  Di  Desa  Damau  Kecamatan  Damau  Kabupaten  Talaud) ,  Eksekutif  Jurnal Volume 2, Nomor 2 Tahun 2017. Hal 6
5 Heri, Jon, Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia, Nurani Jurnal Volume 15, Nomor 1 Tahun 2015. Hal 92
laku  dan  menjamin  tegaknya  keadilan. 6 Berkaitan  dengan  pengimplementasian  nilai demokrasi dalam pergantian pimpinan, kawula muda sebagai bagian dari warga negara tentu  memiliki  hak  untuk  memberikan  hak  pilihnya,  namun  saat  ini  pelaksanaan demokrasi  dalam  kawula  muda  masih  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  optimal. Adapun  berdasarkan  data  survey Jeune  &  Raccord  Communication menjelaskan bahwasanya pemilih  muda  yang  memiliki tendensi  melakukan golongan putih (golput) dengan  tidak  datang  ke  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  memiliki  persentase  sebesar 40%. Selain  itu  data  mengenai  pandangan  pemuda  terhadap  demokrasi  Indonesia  juga terdapat  dalam  data  survei  Indikator.  Mereka  yang  menjawab  bahwa  Indonesia  tetap sama  keadaannya  (35.7%),  berimbang  dengan  yang  menjawab  Indonesia  menjadi kurang demokratis (40%). Sedangkan yang menjawab Indonesia lebih demokratis hanya 15.5%. 7
Ketidakoptimalan  keterlibatan  pemuda  dalam  hal  pelaksanaan  demokrasi  tentu sedikit  banyak  disebabkan  karena  adanya  stigma  negatif  terhadap  demokratisasi Indonesia  yang  tentu  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  unsur.  Lebih  lanjut  seperti  yang tercermin pada pelaksanaan demokrasi pada UUD NRI 1945 tingkat keterlibatan dalam pemilu yang rendah tentu perlu untuk diakomidir dengan baik sebagai upaya perbaikan secara  preventif  dan  represif.  Keberadaan  pusat  demokrasi  dan  ketahanan  nasional dalam  lingkungan  universitas  tentu  menjadi  salah  satu  upaya  pendorong  dalam peningkatan  pemahaman  dan  tingkat  demokratis  pada  setiap  mahasiswa.  Terlebih pelaksanaan  demokrasi  tidak  hanya  mencakup  pada  pelaksanaan  pemilu  nasional maupun  dalam  tingkat  kampus,  melainkan  juga  mencakup  pelaksanaan  demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan hubungan antar masyarakat. Universitas sebagai  bagian  dari  institusi  pendidikan  tentu  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar dalam hal pembentukan pemahaman, pola pikir dan keilmuan yang dimiliki mahasiswa. Melalui pembelajaran yang komprehensif tentu dapat memberikan efek yang besar bagi mahasiswa untuk melaksanakan nilai demokrasi dan ketahanan nasional sebagai bagian dari  kewajiban  warga  negara  dalam  berpartisipasi  langsung  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat  maupun  hidup  bernegara.  Pembentukan  bidang  keilmuan  atau  cabang ilmu  demokrasi  dan  ketahanan  nasional  ini  tentu  memerlukan  berbagai  penelitian  dan pengamatan sosiologis serta realitas lapangan yang ada yang nantinya akan berimplikasi langsung pada pola pembelajaran dan kurikulum studi yang dapat disesuaikan sehingga dapat mempermudah penerimaan pada mahasiswa dan dapat menjadi pijakan keilmuan yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun  penelitian  dan  pengkajian  mengenai  permasalahan  demokrasi  yang  terjadi  di kalangan  kawula  muda  dan  mahasiswa  ini  bertujuan  untuk  menyusun  dan memformulasikan  secara  ideal  atas  pelaksanaan  pusat  studi  demokrasi  dan  ketahanan nasional dalam  meningkatkan kesadaran demokrasi  mahasiswa sehingga  permasalahan mengenai  penyimpangan  demokratisasi  dapat  ditekan.  Adapun  berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan,  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  urgensi penyelenggaraan  pusat  studi  demokrasi  dan  ketahanan  nasional  di  lingkup  universitas dan bentuk penyelenggaraan ideal atas pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional di lingkup universitas.
6 Muntoha  Dan  Puji  Dwi  Darmoko, Pergeseran  Demokrasi  Pancasila  Ke  Demokrasi  Liberal  (Praktek Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi) ,  Jurnal Madaniyah Volume 7, Nomor 2 Tahun 2017, Hal. 365
7 Indikator.  (2021). Survei  Nasional  Suara  Anak  Muda  Tentang  Isu-Isu  Sosial  Politik  Bangsa , https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf. [Accessed, September 30.2021]

## B. Metode Penelitian
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian sosiolegal.  Wheeler  dan  Thomas  menyatakan  bahwa  studi  sosiolegal  merupakan  suatu pendekatan  alternatif  yang  menguji  studi  doktrinal  terhadap  hukum.  Itulah  sebabnya mengapa  ketika  seorang  peneliti  sociolegal  menggunakan  teori  sosial  untuk  tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada  sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum. 8 Pendekatan sosiolegal merupakan  kombinasi  antara  pendekatan  yang  berada  dalam  rumpun  ilmu-ilmu  sosial, termasuk di dalamnya  ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan  sejumlah  ilmu  lainnya,  yang  dikombinasikan  dengan  pendekatan  yang  dikenal dalam  ilmu  hukum,  seperti  pembelajaran  mengenai  asas-asas,  doktrin  dan  hirarki perundang-undangan. 9
Metode  ini  digunakan  oleh  penulis  untuk  menganalisis  mengenai  permasalahan yang terjadi pada kalangan kawula muda khususnya mahasiswa, dimana data yang akan dianalisis  dan  digunakan  yaitu  data  berupa  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman mahasiswa  mengenai  demokrasi  secara  langsung  dan  data  pendukung  lain  berupa  data studi  kepustakaan  mengenai  kejadian  permasalahan  mengenai  demokrasi.  Lebih  lanjut data  inilah  yang  akan  mendasari  pula  adanya  penyusunan  formulasi  ideal  mengenai penyelenggaraan  pusat  studi  demokrasi  dan  ketahanan  nasional  bagi  peningkatan pelaksanaan  demokratisasi.  Sehingga  metode  sosio-legal  ini  bertujuan  untuk menemukan rekomendasi dan saran pada regulasi (Das sollen) dan penerapan (Das sein) peregulasian tersebut sesuai dengan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis maupun sosiologis.

## C. Pembahasan
1. Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkup Universitas
Demokrasi merupakan sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan  dan  tanpa  demokrasi  kretivitas  manusia  tidak  mungkin berkembang.  Demokrasi  bukan  hanya  kriteria  di  dalam  merumuskan  cara  atau proses  untuk  mencapai  tujuan,  melainkan  tujuan  itu  sendiri  pun  haruslah mengandung  nilai-nilai  atau  norma-norma  demokrasi.  Proses  demokrasi terwujud  melalui  prosedur  pemilihan  umum  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan pejabat  publik  lainnya.  Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  adanya  penerapan demokrasi  Pancasila  di  Indonesia  tentu  didasari  dengan  butir  nilai-nilai Pancasila  yang  berlaku  dalam  sila  satu  hingga  lima  yang  mencakup  berbagai bidang  seperti  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Implementasi  demokrasi  Pancasila dalam  hal politik terlihat dengan adanya  nilai keterbukaan serta pendistribusian kekuasaan  dan  adanya  pengenaan  hak  serta  kewajiban  masing-masing  pihak. Selanjutnya  dalam  bidang  ekonomi  pengimplementasian  demokrasi  Pancasila berupa  adanya  pemerataan  ekonomi  diseluruh  segmen  dan  tingkat  masyarakat tanpa  memisahkan  atau  membagi  masyarakat  ke  dalam  kelas-kelas  tertentu, adanya  kesempatan  ekonomi  yang  sama  pada  setiap  warga  negara.  Adapun
8 Reza .Max Traver Banakar, Theory and Method in Socio-Legal Research , Law, Sociology and Method, Tahun 2005.
9 P. Wiratman, Herlambang, Penelitian Socio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya , Tahun 2016, Hal 1
pengimplementasian  demokrasi  Pancasila  dalam  bidang  sosial  yaitu  adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara, pemenuhan hak warga oleh negara  dan  pemenuhan  kewajiban  warga  yang  harus  dilakukan  kepada  negara, serta  adanya  penyamaan  pelaksanaan  kebijakan  sosial  pada  seluruh  warga negara.
Nilai  fundamental  atas  pengimpelementasian  demokrasi  tersebut  menjadi hal  yang  utama  untuk  menjadi  poin  yang  ditekankan  dalam  studi  demokrasi Pancasila  kepada  pemuda  dalam  hal  ini  mahasiswa  sebagai  bagian  dari penanaman  norma  moral  atas  pelaksanaan  demokrasi  yang  sesuai.  Dengan adanya  perkembangan  pengetahuan,  perkembangan  teknologi  dan  informasi sebagai  bagian  dari  perkembangan  dunia,  perkembangan  kehidupan  politik  dan permasalahan  nasinal  sedikit  banyak  tentu  mempengaruhi  kehidupan masyarakat.  Hal  inilah  yang  secara  umum  menyebabkan  munculnya  beberapa permasalahan  kompleks  berkaitan  dengan  adanya  penyelenggaraan  demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik dan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap  demokrasi  yang  mungkin  terjadi.  Seperti  adanya  permasalahan mengenai  data The  Economist  Intelligence  Unit (EIU)  pada  tahun  2020 menunjukkan  bahwasanya  Indeks  demokrasi  Indonesia  pada  tahun  tersebut menduduki  skor  6,3. 10 Indeks  skor  ini  menurun  dari  tahun  sebelumnya  yaitu 6,48, dimana skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh indonesia dalam kurun waktu 14 Tahun terakhir.
Keberadaan  angka  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  tren  indeks demokrasi  Indonesia  cenderung  terus  mengalami  penurunan  yang  signifikan. Survei  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial (LP3ES)  pada  2020  Sebagian  besar  responden  melihat  bahwa  demokrasi  di Indonesia  berada  dalam  situasi  yang  suram  berupa  kemunduran  (44,7%), stagnasi/kemandegan (23,7%) bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme (28,9%). Hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami  kemajuan. 11 Adapun  permasalahan  yang  menandai  kemunduran demokrasi di Indonesia dalam segi struktural dan institusional diantaranya yaitu politik  uang  dalam  pemilu,  korupsi  politik,  rendahnya  kualitas  pemilu, rendahnya  efektivitas  pemerintahan,  rendahnya  partisipasi  politik  dan diskriminasi  terhadap  minoritas.  Hal  inipun  didukung  dnegan  adanya  analisis mediasional  pada  tahun  2013  bahwasanya  kepercayaan  menjadi  variabel mediator antara kepuasan demokrasi dan partisipasi politik  mahasiswa.  Artinya pengalaman  positif  (kepuasan)  dapat  meningkatkan  kepercayaan  politik  dan pada  akhirnya  akan  meningkatkan  partisipasi  politik  mahasiswa.  Permasalahan tersebutlah  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  tersendiri  dimana  penerapan demokrasi  pada  kehidupan  bernegara  tentu  juga  mempengaruhi  produk  hukum yang  diterbitkan.  Produk  hukum  yang  ideal  sesuai  dengan  prinsip  demokratis yaitu  produk  hukum  yang  responsif  dan  otonom  yang  mencerminkan pemenuhan  aspirasi  masyarakat,  baik  individu  maupun  berbagai  kelompok
10 Putra,  Rizki  Akbar  (2021) Indeks  Demokrasi  2020: Indonesia Catat  Skor  Terendah  Dalam  14  Tahun Terakhir , Dw.com, https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam- sejarah/a-56448378. [Accessed, Oktober 02.2021]
11 Investor.id,  (2021) LP3ES:  Ada  31  Masalah  Demokrasi  Di  Indonesia ,  Investor.id,  2020, https://investor.id/national/lp3es­‐ada-­31­‐masalah-­demokrasi­‐di­‐indonesia . [Accessed, Oktober 02.2021]
sosial, sehingga mereka relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses normatif mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat.
Lebih  lanjut pelaksanaan pembuatan produk hukum  saat ini  masih terdapat permasalahan  dalam  hal  ketidaksesuaian  dengan  pancasila  sebagai  dasar ideologi.  Berdasarkan  data  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  pada 2019 menyatakan bahwa enam puluh undang-undang dan empat puluh peraturan daerah mengandung ketidaksingkronan dan berpotensi bertentangan dengan sila- sila  dalam  Pancasila. 12 Hal  ini  menunjukkan  bahwasanya  sejatinya  penerapan demokrasi  pancasila  sebagai  hal  yang  menjadi  dasar  dalam  setiap  pembuatan produk  hukum  lebih  dari  sekedar  nilai  demokrasi  konvensional.  Penitikberatan pada  adanya  pertimbangan  berbagai  unsur  kompleks  dan  keberagaman  dalam kehidupan berbangsa bernegara tentu menjadi salah satu poin penting dalam hal peninjauan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis atas suatu produk hukum.
Tren penurunan demokrasi ini juga berpengaruh langsung pada penerimaan demokrasi  pada  kawula  muda.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  data  Indikator yang  menunjukkan  bahwasanya  sebesar  36,7  persen  kawula  muda  merasa kurang  puas  atas  praktik  demokrasi  dan  3,6  persen  kawula  muda  merasa  tidak puas  sama  sekali.  Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia,  mereka  yang  menjawab  bahwa  Indonesia  tetap  sama  keadaannya (35.7%),  berimbang  dengan  yang  menjawab  Indonesia  menjadi  kurang demokratis (40%). Sedangkan yang menjawab Indonesia lebih demokratis hanya 15.5%.  berkaitan  dengan  pembangunan  demokrasi,  kawula  muda  yang menyatakan bahwa pembangunan demokrasi ini lebih penting/jauh lebih penting hanya sebesar 12,4 persen.
Sedangkan  dalam  hal  pelaksanaan  demokrasi  berkaitan  dengan  pergantian pemimpin  dalam  pemilihan  umum data  Jeune  &  Raccrod  Communication , kawula  muda  yang  memiliki  tendensi  melakukan  golput  dengan  merasa  tidak perlu datang ke TPS sebesar 40 persen. Selanjutnya sebesar 51,8 persen pemilih milenial dari 65,4 persen yang tidak peduli isu politik merasa tidak perlu datang ke TPS. Kemudian, sebesar 30,8 persen pemilih  milenial dari 32,5 persen  yang aktif  mengikuti  isu  politik  merasa  tidak  perlu  datang  ke  TPS. 13 dimana  hal  ini juga  didukung  oleh  data  Indikator  bahwasanya  mayoritas  sebesar  64,7  persen kawula  muda  menilai  partai  politik  atau  politisi  di  Indonesia  tidak  terlalu  baik, sama  sekali/tidak  terlalu  baik  dalam  mewakili  aspirasi  masyarakat.  Selanjutnya pemilihan umum  ini dilaksanakan pada  lingkungan kampus salah satunya  yaitu terjadi  pada  pemilihan  umum  raya  Badan  Eksekutif  Mahasiswa,  dimana  salah satu  permasalahan  terjadi  di  Universitas  Negeri  Padang  dimana  29.284  (lebih dari  75%)  mahasiswa  dari  total  37.488  orang  mahasiswa  Universitas  Negeri Padang  (UNP)  yang  mempunyai  hak  pilih,  tidak  menggunakan  hak  pilihnya
12 Tribun Jatim. (2019) BPIP Sebut Ada 100 UU&Perda Potensi Bertentangan Pancasila , Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review , Tribun Jatim, https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2019/11/07/bpip-­‐sebut-­‐ada-­‐%0A100- ­‐uu-­‐perda-­‐potensi-­‐bertentangan-­‐pancasila-­‐hasil-­‐kajian-­‐berlanjut-­‐judicial-­‐review . [Accessed, Oktober 02.2021]
13 CNN  Indonesia.  (2019) Survei  Pemilu:  Milenial  Golput  Diprediksi  Di  Atas  40  Persen , Cnnindonesia.com, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404174723-32-383507/survei-pemilu- milenial-golput-diprediksi-di-atas-40-persen. [Accessed, Oktober 02.2021]
dalam  pesta  demokrasi  tahun  dalam  pemilihan  umum  raya  tersebut. 14 Permasalahan  tersebut  tentu  didasarkan  pada  adanya  kepercayaan  politik terdapat  suatu  keyakinan  bahwa  pemerintah  bertindak  sesuai  dengan kepentingan  individu  atau  public,  dimana  individu  yang  memiliki  kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik. 15
Ketidakmaksimalan  keterlibatan  dan  partisipasi  kawula  muda  dalam pelaksanaan  demokrasi  tersebut  tentu  perlu  untuk  diperbaiki.  Terlebih  di  era pandemic  Covid-19  yang  tengah  menjadi  bencana  diseluruh  negara  tak terkecuali Indonesia  memberikan sentimen-sentimen terhadap negara dalam  hal ini pemerintahan  negara. Adapun sentiment  yang  terbangun pada kawula  muda berkaitan  dengan  pelaksanaaan  penanganan  dan  penanggulangan  Covid-19 ditujukkan  oleh  data  Indikator,  dimana  sebesar  55,4  persen  kawula  muda sangat/cukup  percaya  Presiden  Joko  Widodo  bisa  bekerja  secara  baik  dalam mengatasi  Covid-19  dan  30,1  persennya  menyatakan  biasa  saja.  Lebih  lanjut berkaitan  dengan  kinerja  Menteri  Kesehatan  dalam  menangani  Covid-19, sebesar  42,9  persen  kawula  muda  merasa  sangat/cukup  percaya  Menteri Kesehatan  Budi  Gunadi  Sadikin  bisa  bekerja  mengatasi  Covid-19,  sedangkan 32,2%  menyatakan  biasa  saja  dan  15,2  persennya  menyatakan  sangat/tidak percaya. Sentimen  yang terbangun  inilah  yang akan  memberikan proyeksi  yang memperparah  terjadi  krisis  demokrasi  yang  terjadi  pada  kawula  muda  saat  ini. Puncaknya  permasalahan  ini  akan  menyebabkan  demokratisasi  di  Indonesia dimungkinkan akan berjalan tidak sesuai dengan koridor dan nilai demokrasi.
Terlebih  permasalahan  demokrasi  di  lingkungan  universitas  saat  ini  tengah menjadi sorotan berkaitan dengan adanya salah satu unsur demokratisasi berupa penyampaian  kebebasan  berpendapat  (demonstrasi)  banyak  mengalami pertentangan.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  potret  kasus  mahasiswa  yang mengalami  penangkapan  dan  pengamanan  oleh  pihak  berwajib. 16 Demonstrasi dapat juga diartikan sebagai suatu aksi dalam bentuk unjuk rasa  yang dilakukan dengan  pemusatan  suatu  isu.  demonstrasi  dapat  menjadi  alat  kontrol  terhadap kekuasaan,  yakni  sebagai  kekuatan  check  and  balance,  sebagai  kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. 17 Demonstrasi atau aksi  unjuk  rasa  merupakan  salah  satu  bentuk  penyampaian  pendapat  yang dilakukan  di  muka  umum  dan  bagian  dari  perwujudan  demokrasi  yang  dianut bangsa  Indonesia. 18 Adapun  beberapa  kasus  penangkapan  tersebut  yaitu mahasiswa  di  kabupaten  Tangerang  sebanyak  18  mahasiswa  ditangkap  polisi saat  menggelar  aksi  unjuk  rasa.  Selanjutnya  yaitu  adanya  kasus  10  mahasiswa
14 Nur, Rizka Mutia. (2021) “75% Mahasiswa Golput Pemilu BEM, Sekretaris PPU : Itu Sudah Di Luar Kendali PPU,” Ganto.co, https://www.ganto.co/berita/4076/75-mahasiswa-golput-pemilu-bem-sekretaris- ppu-itu-sudah-di-luar-kendali-ppu.html. [Accessed, Oktober 02.2021]
15 P.A  Bourne, Modelling  Political  Trust  in  a  Developing  CountryCurrent ,  Research  Journal  of  Social Sciences Volume 2, Nomor 2, Tahun 2010, Hal 84–98.
16 Purnamasari  S,  Anugrah, Kajian  Spasial  Ruang  Publik  (Public  Space)  Perkotaan  Untuk  Aktivitas Demonstrasi  Mahasiswa  Di  Kota  Makassar ,  Jurnal  Bumi  Indonesia  Volume  1,  Nomor  2,  Tahun  2012, Hal 28
17 Rahman,  Muhammad  Gazali, Unjuk  Rasa  Versus  Menghujat  (Analisis  Deskiptif  Melalui  Pendekatan Hukum Islam) , Jurnal Studia Islamika Volume 12, Nomor 2, Tahun 2015, Hal 349.
18 Andrizal, “ Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ,” Jurnal Hukum Respublica Volume 16, Nomor 1 Tahun 2016, Hal 125.
Universitas Sebelas Maret Surakarta ditangkap saat kunjungan presiden pada 14 September  2021  silam  serta  permasalahan  serupa  lainnya.  Hal  inilah  yang  juga turut mendorong adanya anti demokrasi pada mahasiswa mengingat keberadaan hak untuk bebas  menyampaikan pendapat menjadi  salah satu hak esensial  yang dimiliki  oleh  setiap  warga  negara.  Lebih  lanjut  adanya  kasus  kekerasan  yang dilakukan baik oleh aparat penegak hukum di lapangan maupun Tindakan tidak pro  dari  pihak  universitas  menyebabkan  proses  demokratisasi  di  lingkungan universitas  juga  mengalami  permasalahan  yang  serius.  Selama  aksi  mahasiswa di  bawah  bendera  #ReformasiDiKorupsi  yang  digelar  di  beberapa  kota  di Indonesia,  Amar  mendapatkan  72  pengaduan  terkait  kebebasan  berpendapat dan/atau  pelanggaran  hak  atas  pendidikan  yang  tersebar  di  15  provinsi. 19 Selanjutnya  data  yang  dirilis  Jarkam  memperlihatkan  medio  2016–2018  ada sekitar kurang lebih 5.000 mahasiswa terkena sanksi DO dari kampusnya karena beberapa hal, kritik terhadap kampus salah satunya.
Konstitusi  sangat  menghormati  dan  memberi  tempat  yang  layak  bagi masyarakat  yang  ingin  melakukan demonstrasi di  ruang publik. 20 Dalam kaitan ini  sistem  pemilihan  umum  adalah  rangkaian  aturan  yang  menurutnya  pemilih mengekspresikan  prefensi  politik  mereka,  dan  suara  pemilih    diterjemahkan menjadi kursi. 21 Partisipasi dan pengawasan kawula muda khususnya mahasiswa dimana  memiliki  kekuatan  dan  pengaruh  yang  besar  dalam  keberjalanan pemerintahan  serta  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Pendidikan  politik adalah  sebuah  kebutuhan  untuk  membuat  generasi  muda  menjadi  melek  politik dan  menjadi  pemilih  yang  rasional. 22 Pendidikan  politik  sangat  penting  untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam  pembangunan  masyarakat  dan  bangsanya. 23 Sedangkan  dalam  dunia Pendidikan  sendiri,  permasalahan  mengenai  pelanggaran  nilai-nilai  demokrasi juga masih banyak ditemui seperti adanya diskriminasi sosial, perkelahian antar pelajar,  bullying  antar  siswa,  adanya  keikutsertaan  siswa  dalam  kegiatan- kegiatan  yang  berpemahaman  menyimpang  dari  nilai  demokrasi  dan  fenomena tenaga  pendidik  yang  otoriter.  Paul  Suparno  menyatakan  bahwa  masih  banyak guru tidak  dapat  menerima  gagasan  siswa  yang  berlainan  dengan  yang  mereka ajarkan,  siswa  banyak  dikekang  kebebasan  berpikirnya  dan  bahkan  dimatikan kreativitasnya. 24 Pembekalan  mengenai  demokrasi  menjadi  hal  utama  yang harus  dilaksanakan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  maupun  kegiatan  diluar pembelajaran  yang  dilaksanakan  dilingkungan  universitas  akan  menjadi pendorong pemaksimalan pelaksanaan demokrasi.
19 Makdori,  Yopi.  (2019) Larangan  Demo  Mahasiswa  Dan  Kegagalan  Institusi  Akademik  Memahami Demokrasi ,  Liputan  6,  2019, https://www.liputan6.com/news/read/4088457/larangan-demo-mahasiswa- dan-kegagalan-institusi-akademik-memahami-demokrasi [Accessed, Oktober 03.2021]
20 Pranadji,  Tri, Aksi  Unjuk  Rasa  (Dan  Radikalisme)  Serta  Penangannya  Dalam  Alam  Demokrasi  Di Indonesia ,” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 26, Nomor 2 Tahun 2008, Hal 137.
21 Budiono, Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  Yang  Sesuai  Dengan  Sistem  Demokrasi  Indonesia , Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 13, Nomor 1  Tahun 2017, Hal 38.
22 Primahendra,  Reney  A.L,  Riza.  Tri  Adi  Sumbogo, Faktor  -  Faktor  Yang  Memengaruhi  Komitmen Generasi  Z  Terhadap  Pancasila ,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan Volume  5, Nomor 1 Tahun 2020, Hal 168
23 Asmika.  Suharno  Rahman, Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  Melalui  Pembelajaran  Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran  Politik  Siswa ,  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, Hal 286.
24 Widiastono, Tonny D, Pendidikan Manusia Indonesia , Kompas Media Nusantara, Jakarta, Tahun 2004.
Pembekalan  ini  tentunya  memerlukan  formulasi  dan  konsep  pelaksanaan yang  sesuai  dengan  kondisi  realitas  yang  terjadi  agar  dapat  dengan  mudah diterima  oleh  mahasiswa  dan  dapat  terimplementasi  dengan  baik.  Mengingat konteks mengenai demokrasi tentu  memiliki cakupan  yang  sangat  luas, dimana pelaksanaan demokrasi tidak hanya berpaku pada pelaksanaan pemilihan umum nasional namun juga meliputi  musyawarah mufakat yang sering dilakukan serta kegiatan demokrasi  lainnya. Selain  itu permasalahan  mengenai demokrasi tentu juga  akan  berimplikasi  langsung  pada  pencapaian  ketahanan  nasional  yang dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  ketahanan  ideologi.  Keberadaan  pusat  studi mengenai  hal  ini  nantinya  akan  membantu  penyusuna  kurikulum  dan  kegiatan- kegiatan  pendorong  pelaksanaan  demokrasi  di  lingkungan  universitas berdasarkan  riset  dan  penelitian  kepada  seluruh  elemen  universitas  serta  untuk dirumuskan  seperti  apa  kegiatan  dan  pembelajaran  demokrasi  yang  tepat diterapkan  dalam  lingkungan  universitas.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat mahasiswa  menjadi  tumpuan  penerus  pelaksanaan  pemerintahan  yang  sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional serta sesuai dengan falsafah bangsa.
2. Bentuk Penyelenggaraan Ideal Atas Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkup Universitas
Pendidikan  demokrasi  adalah  upaya  sistematis  yang  dilakukan  oleh  negara dan  masyarakat  untuk  memfasilitasi  individu  warga  negara  agar  memahami, menghayati,  mengamalkan,  dan  mengembangkan  konsep,  prinsip,  dan  niali demokrasi  sesuai  dengan  status  dan  perannya  di  masyarakat. 25 Pendidikan demokrasi  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  sarana  sosialisasi  mengenai  nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalanakna  dengan baik oleh warga negara. Adapun  tujuan  dari  Pendidikan  demokrasi  yaitu  untuk  mempersiapkan  warga masyarakat  berperilaku  dan  bertindak  demokratis  melalui  sarana-saran  yang menanamkan  pada  generasi  muda  mengenai  pengetahuan,  kesadaran  dan norma/nilai  demokrasi.  Sikap  dan  mental  demokrasi  harus  ditanamkan  dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan. 26
Pendidikan  demokrasi  adalah  suatu  proses,  pendekatan  yang  digunakan secara komperhensip, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik dilingkungan  sekolah,  rumah  dan  masyarakat,  semua  partisan  dan  komunitas terlibat  di  dalamnya. 27 Menjadi  hal  yang  penting  bahwasanya  pelaksanaan Pendidikan  demokrasi  tentunya  harus  diselaraskan  kurikulum  yang  dijalankan dengan  kondisi  praktis  dan  realitas  yang  ada  pada  masyarakat  secara  luas  dan kondisi  lingkungan  universitas  berkaitan  dengan  permasalahan  mengenai pelaksanaan  demokrasi  yang  ada  dimana  Pendidikan  dianggap  sebagai  obat untuk  menyembuhkan  dan  memperbaiki  pemahaman  demokrasi  dan pengimplementasiannya.  Tentu  hal  ini  memerlukan  waktu  yang  tidak  singkat serta  melalui  berbagai  proses  penelitian  dan  pengamatan  sosiologis  terlebih dahulu.  Keberadaan  pusat  studi  sebagai  bagian  dari  institusi  Pendidikan  tentu memegang peran penting dalam hal penyelarasan dan pelaksanaan demokrasi di
25 Winataputra,  Udin  S., Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Untuk Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa  (Gagasan,  Instrumentasi,  Dan  Praksis) ,  Widya  Aksara  Press, Bandung, Tahun 2012.
26 Mahmud, Amas, Narasi Demokrasi , Mata Padi Persindo, Yogyakarta, Tahun 2011.
27 Sudarsono,  Syahban  Nur, Implementasi  Pendidikan  Demokrasi  Dalam  Pembelajaran  IPS  STUDY KASUS SMA Negeri 6 Takalar , Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume VI, Nomor 1 Tahun 2018, Hal 101.
lingkungan  universitas.  Adapun  penyelarasan  dan  pelaksanaan  demokrasi  tentu memerlukan  tahap  persiapan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi  sebagai  bagian  dari penyempurnaan  pelaksanaan  demokrasi  tentu  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi yang  harus  dipegang  erat  dan  dilaksanakan  secara  kontinuitas  hingga  waktu yang  belum  dapat  ditentukan.  Keajekan  dan  konsisten  ini  tentu  harus dilaksanakan  oleh  suatu  bagian  studi  yang  berkewajiban  meyusun  dan melaksanakan Pendidikan demokrasi dengan baik dan relevan.
Adapun penyelenggaraan Pendidikan demokrasi ideal yang dapat diterapkan oleh pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional universitas berkaitan dengan tujuannya  untuk  menjamin  pelaksanaan  demokrasi  dapat  melaksanakan  hal-hal dibawah ini diantaranya yaitu:
a. Menyelenggarakan  penelitian  dan  pengamatan  terhadap  kondisi praktis  dan  realitas  yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat  dan universitas
Penelitian  dan  pengamatan  merupakan  hal  yang  paling  fundamental bagi  pusat  studi  untuk  menentukan  arah  gerak  dan  formulasi  yang  tepat untuk  diterapkan  pada  Pendidikan  universitas  agar  dapat  dengan  mudah diterima dan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun penelitian dan pengamatan ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan praktis yang terjadi dilapangan baik secara nasional maupun di  lingkungan universitas. Mengingat  permasalahan  nasional  yang  dihadapi  juga  tentunya  akan berdampak dan  menghilir  langsung pada wilayah dibawahnya  baik secara regional  maupun  lokal.  Sehingga  penelitian  secara  menyeluruh  pada berbagai  masalah  yang  dihadapi  tentunya  dapat  memberikan  gambaran utuh  mengenai  permasalahan  demokrasi  yang  terjadi  dan  merumuskan formulasi  pendidikan  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  khususnya  dalam  Pasal  3 bahwasanya  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Lebih  lanjut  penelitian  ini  juga  dilaksanakan  terhadap  berbagai peraturan  perundang-undangan,  dinamika  pemerintahan  serta  kondisi politik  Indonesia  juga  memegang  poin  yang  penting.  Dimana  diketahui bahwasanya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  didalamnya  terdapat proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  serta  dinamika perpolitikan  berpengaruh  besar  dalam  pemikiran  kawula  muda  terhadap pelaksanaan  demokrasi.  Adapun  hasil  dari  penelitian  mengenai pemerintahan  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  penyusunan  Pendidikan yang  dapat  menjelaskan  dengan  baik  mengenai  konsepsi  demokrasi  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menghindari adanya penurunan nilai demokrasi akibat adanya politisi dan pemerintahan yang  memiliki  karakter  oportunis,  arogan,  mementingkan  kepentingan pribadi  yang  tentunya  sangat  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi seperti nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, dan juga kejujuran. Hal
ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  studi  banding,  dengar  pendapat public ( public hearing ) dan focus group discussion kepada seluruh segmen masyarakat, mahasiswa, pihak universitas dan seluruh jajaran pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah  untuk  menemukan  formulasi Pendidikan dan kurikulum yang sesuai dengan kondisi realitas serta dapat mengakomidir permasalahan yang ada.
Lebih  lanjut penelitian  ini tentu juga akan  menjadi salah satu  langkah optimalisasi yang saat ini telah dilakukan, dimana hasil penelitian terhadap hasil  empiric  ini  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  penyusunan  peraturan maupun  regulasi  skala  universitas  yang  akan  mendorong  adanya pelaksanaan  demokrasi  dengan  pengakomodiran  mahasiswa  dalam pelaksanaan  dan  penyusunannya.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mencakup penelitian  pelaksanaan  demokrasi  terhadap  perkembangan  globalisasi  dan perkembangan dunia secara keseluruhan. Dimana seperti diketahui dengan adanya  perkembangan  dunia  dalam  segala  aspek  kehidupan  tentu berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  demokrasi  dan  ketahanan  nasional Indonesia.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui pelaksanan  demokrasi  dan  Pendidikan  demokrasi  yang  sesuai  diterapkan di  lingkungan  universitas  dengan  fleksibel  namun  tetap  mengedepankan nilai-nilai  demokrasi.  Hal  ini  tentu  dapat  dikemas  melalui  berbagai kegiatan  yang  mengombinasikan  berbagai  unsur  kebaruan  tersebut. penanaman  demokrasi  yang  lebih  masif  tentu  menjadi  target  yang  harus dicapai  oleh  pusat  studi  untuk  menjaga  keberlangsungan  pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan peradaban.
b. Penyusunan  pendidikan  demokrasi  dan  keilmuan  yang  diterapkan pada lingkungan universitas
Sebagai  tindak  lanjut  adanya  penelitian  dan  pengamatan  yang  telah dilakukan  sebelumnya  tentu  menghasilkan  formulasi  dan  konsepsi Pendidikan  demokrasi  yang  sesuai  untuk  diterapkan  pada  kegiatan pembelajaran  mahasiswa.  Penyelarasan  dan  pengakomodiran  kondisi relaitas  dalam  Pendidikan  demokrasi  ini  tentu  akan  memberikan pemahaman  yang  lebih  kompleks  mengenai  esensi  dan  nilai  demokrasi yang  sebenarnya  mengenai  penerapan  demokrasi  pada  kondisi  saat  ini. Harapannya  Pendidikan  demokrasi  ini  dapat  memperluas  pemahaman mengenai  demokrasi  dimana  demokrasi  melingkupi  berbagai  bidang seperti  demokrasi  ekonomi,  politik  dan  sosial  sehingga  akan  memberikan kesadaran  dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  ynga  sesuai  pada  mahasiswa untuk diterapkan dengan baik. Terlebih di era perkembangan dunia saat ini tentu  nilai  demokrasi  juga  harus  dipegang  erat  seiring  dengan  adanya tuntutan perkembangan yang harus diikuti.
Selain  mengenai  Pendidikan  demokrasi  yang  sesuai  dengan  kondisi realitas  demokratisasi  saat  ini,  keberadaan  hasil  keilmuan  demokrasi  juga penting  untuk  dicapai.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  berbagai  literatur pembelajaran  mengenai  demokrasi  yang  diterapkan  dan  dihadapi  saat  ini, sehingga  mahasiswa  akan  lebih  memahami  mengenai  esensi  demokrasi yang  sesungguhnya  dan  dapat  dijadikan  alat  untuk  menambah, memperluas dan meluruskan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi yang  telah  diketahui  saat  ini  agar  tidak  menyebabkan  adanya  pemikiran
dan  perbuatan  penyimpangan  demokrasi  tersebut.  lebih  dari  itu,  adanya sumber  keilmuan  ini  tentunya  dapat  dijadikan  pedoman  dan  pegangan mahasiswa  untuk  dapat  berperilaku  dan  menerapkan  demokrasi  dengan baik saat mahasiswa terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu  memerlukan  optimalisasi  agar  pendidikan  ini  dapat  berjalan  dengan baik  menggunakan  metode  belajar  lapangan  dan  pembelajaran  mengenai demokrasi melalui perangkat modern seperti adanya Pendidikan demokrasi berbasis  e-voting  pada  pemilihan  umum  raya  di  universitas,  e-election pada  pemilihan  umum  nasional  serta  penerapan  metode  sharing Pendidikan  demokrasi  antar  dosen  dengan  mahasiswa  maupun  antar sesama  mahasiswa.  Dimana  hal  ini  tentu  akan  mendongkrak  lebih pemahaman dan minat mahasiswa dalam mengikutinya.
c. Penyelenggaraan kegiatan demokrasi mahasiswa
Salah satu tonggak penilaian dan penerapan demokrasi Pancasila serta Pendidikan demokrasi pada universitas salah satunya  yaitu  mengacu pada adanya  penyelenggaraan  kegiatan  mahasiswa.  Penyelenggaraan  kegiatan ini  menjadi  salah  satu  upaya  pemasifan  penerapan  demokrasi  yang bersesuaian  guna  mengatasi  permasalahan-permasalahan  demokrasi melalui  kegiatan  secara  langsung  (praktik  kegiatan).  Adapun  bentuk  dari penyelenggaraan  kegiatan  demokrasi  mahasiswa  yang  dapat  dilaksanakan oleh  pusat  studi  yaitu  adanya  penyelenggaraan  kegiatan  diskusi  melalui focus  grup  discussion , public  hearing dan  dialektika  antar  mahasiswa maupun  dengan  pihak  lain  yang  dapat  memberikan  pembelajaran demokrasi kepada mahasiswa mengenai berbagai isu mengenai demokrasi Indonesia yang harapannya dapat membuka pemahaman dan pengetahuan mahasiswa  untuk  menyikapi  berbagai  isu  demokrasi  yang  berkembang atau  sedang  terjadi  saat  ini.  Keberadaan  pusat  studi  tentu  memberikan ruang  seluas-luasnya  bagi  mahasiswa  untuk  mempelajari  demokrasi  dan penerapannya.
Selain  kegiatan  diatas,  keberadaan  kegiatan  terjun  kepada  masyarakat dengan  proyeksi  jangka  waktu  pendek  dan  Panjang  menjadi  kewajiban yang  harus  dipenuhi  pusat  studi.    Hal  ini  didasari  bahwasanya  semakin aktif  mahasiswa  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  organisasi  semakin  baik sikap demokratis seorang mahasiswa. Sikap demokratis sangat diperlukan bagi seorang mahasiswa, terlebih ketika mereka ikut terlibat sebagai warga negara  aktif  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 28 Sebagai gambaran  kegiatan  penerapan  demokrasi jangka  pendek  dapat dilaksanakan  dengan  program  kegiatan  mahasiswa  melalui  pengabdian masyarakat  di  sekitar  universitas,  kegiatan  demokrasi  yang  dilaksanakan bekerjasama  dengan  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  (UKM)  yang  dalam implementasinya  disesuaikan  dengan  bidang  kegiatan  UKM  tersebut, seperti  UKM  kepenulisan  dan  penelitian  dapat  menerapkannya  dengan membuat  karya  tulis  mengenai  demokrasi  yang  dalam  keberjalanan kepenulisan  tersebut  mahasiswa  akan  belajar  demokrasi  melalui  berbagai literatur  dan  penelitian,  UKM  kesenian  dan  keolahragaan  dapat
28 Palli,  Khristoforus,  Abdul  Gafur  Ngongo, Hubungan  Keterlibatan  Dalam  Organisasi  Badan  (Bem) Dengan  Keterampilan  Berpikir  Kritis  Dan  Sikap  Demokratis  Mahasiswa ,  Harmoni  Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 4, Nomor 1 Tahun 2017, Hal. 110.
menerapkannya  dengan  adanya  penanaman  jiwa  demokrasi  dalam  ajang kompetisi,  dimana  pengemasan  pembekalan  demokrasi  ini  dapat  secara langsung  diterapkan  oleh  mahasiswa  serta  penerapan  pada  UKM  lain sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Sedangkan  berkaitan  dengan kegiatan  jangka  panjang  dapat  dilaksanakan  kegiatan  pengabdian masyarakat di  berbagai daerah Indonesia dan  negara, dimana kegiatan  ini tentu  akan  memberikan  pembelajaran  penerapan  demokrasi  secara langsung pada masyarakat yang plural serta adanya pengetahuan langsung mengenai sistem pemerintahan dan penerapannya di negara lain. Selain itu kegiatan  jangka  panjang  juga  dapat  diterapkan  dengan  adanya  kegiatan demokrasi  pada  lembaga-lembaga  negara  serta  pemerintahan  baik  pusat maupun  daerah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai keberjalanan  birokrasi  dan  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  prinsip  dan nilai demokrasi.
Dengan  adanya  model  penyelenggaraan  pusat  studi  diatas  tentu  akan mengarahkan  mahasiswa  serta  penyelenggaraan  demokrasi  di  lingkungan universitas dapat terbentuk dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar maupun  kegiatan  diluar  pembelajaran.  Pembentukan  pusat  studi  menjadi tonggak  pemahaman  universitas  atas  pentingnya  penyelarasan  dan pengembangan  keilmuan  serta  penerapan  demokrasi  di  lingkungan universitas  sebagai  institusi  Pendidikan  yang  memiliki  tanggung  jawab atas  hal  tersebut  guna  mencapai  pelaksanaan  demokrasi  Indonesia  yang lebih baik di kalangan kawula muda/mahasiswa.
D. Penutup
Keberadaan permasalahan mengenai penerapan demokrasi di kawula muda dalam hal  ini  mahasiswa  tentu  menjadi  urgensitas  tersendiri  bagi  institusi  pendidikan  untuk turut  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Universitas  sebagai  institusi  pendidikan  yang kompleks  dimana  dengan  latar  belakang  dan  pluralisme  yang  ada  didalamnya  tentu menjadi  hal  yang  rawan  apabila  tidak  terdapat  pendampingan  dan  pembekalan mengenai  Pendidikan  demokrasi  Pancasila  pada  mahasiswa.  Keberadaan  pusat  studi demokrasi  dan  ketahanan  nasional  pada  universitas  menjadi  urgensi  tersendiri  sebagai bagian  dari  penyelesaian  permasalahan  atas  menurunnya  partisipasi  dan  penerapan demokrasi  dalam  kehidupan  mahasiswa  dan  menjadi  pendorong  terlaksananya  hal  ini sesuai  dengan  cita-cita  dan  tujuan  nasional  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dengan  adanya  formulasi  pembelajaran  dan  Pendidikan  demokrasi  yang disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi realitas yang sedang terjadi sehingga akan memudahkan  penerimaan  dan  peningkatan  pemahaman  pada  mahasiswa.  Lebih  lanjut kegiatan  diluar  pembelajaran  mengenai  penerapan  demokrasi  dalam  lingkungan masyarakat  secara  langsung.  Sehingga  pembekalan  nilai-nilai  demokrasi  harapannya dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal  melalui  pembelajaran  dan  pelaksanaan  melalui pusat  studi  demokrasi  yang  akan  berimplikasi  langsung  pada  tercapainya  ketahanan demokrasi  nasional.  Perlunya  sinergitas  seluruh  universitas  untuk  menyelenggarakan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional sebagai bagian penguatan kesadaran dan partisipasi  mahasiswa  dalam  penyelenggaraan  demokrasi,  perlunya  kerjasama  dengan pemerintah sebagai bagian dari penjamin terselenggaranya demokrasi di Indonesia serta perlunya  pengakomodiran  komunitas  demokrasi  di  masyarakat  guna  mengoptimalkan penyebaran wawasan demokrasi menuju ketahanan nasional yang dicita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hatta, Mohammad, 1998, Kebangsaan Dan Kerakyatan , Jakarta LP3ES, Manan, Bagir, 1996, Teori Dan Politik Konstitusi , FH UII Press,Yogyakarta, 1966 Mahmud, Amas, Narasi Demokrasi, Yogyakarta, Mata Padi Persindo
P.  Wiratman,  Herlambang,  2016, Penelitian  Socio-Legal  Dan  Konsekuensi Metodologisnya
Reza  .Max  Traver  Banakar,  2005, Theory  and  Method  in  Socio-Legal  Research,  Law , Sociology and Method
Wahjono,  Padmo,  1993, Bahan-Bahan  Pedoman  Penghayatan  Dan  Pengamalan Pancasila , Jakarta Rineka Cipta. Widiastono,  Tonny  D,  2004, Pendidikan  Manusia  Indonesia ,  Jakarta,  Kompas  Media Nusantara
Jurnal:
Abidin, M. Zainul. 2021, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19:
Analisis  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian". Indonesian  Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6(2), 120. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292
Andrizal,  2016,  “Demonstrasi  Mahasiswa  Di  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kebebasan  Menyampaikan  Pendapat  Di Muka Umum,” Jurnal Hukum Respublica 16(1) Tahun 2016. 125. Asmika. Suharno Rahman, 2019 “Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Untuk  Meningkatkan  Kesadaran Politik Siswa”, Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4(2) 286.
Budiono,  2017,  “Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  Yang  Sesuai  Dengan  Sistem Demokrasi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 13(1), 38.
Heri,  Jon,  2015,  Peran  Pemuda  Dalam  Pembangunan  Politik  Hukum  Di  Indonesia, Nurani Jurnal 15(1), 92
Muntoha  Dan  Puji  Dwi  Darmoko,  2017,  “Pergeseran  Demokrasi  Pancasila  Ke Demokrasi  Liberal  (Praktek  Ketatanegaraan  RI  Pasca  Reformasi)”, Jurnal Madaniyah 7(2), 365
P.A  Bourne,  2010,  “Modelling  Political  Trust  in  a  Developing  Country  Current”, Research Journal of Social Sciences 2 (2), 84–98.
Pranadji,  Tri,  2008,  “Aksi  Unjuk  Rasa  (Dan  Radikalisme)  Serta  Penangannya  Dalam Alam  Demokrasi  Di  Indonesia,” Jurnal  Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi 26  (2) 137.
Palli,  Khristoforus,  Abdul  Gafur  Ngongo,  2017,  “Hubungan  Keterlibatan  Dalam Organisasi  Badan  (Bem)  Dengan  Keterampilan  Berpikir  Kritis  Dan  Sikap Demokratis Mahasiswa”, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS 4(1). 110. Primahendra,  Reney  A.L,  Riza.  Tri  Adi  Sumbogo,  2020,  “Faktor  -  Faktor  Yang Memengaruhi  Komitmen  Generasi  Z  Terhadap  Pancasila”, Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5, (1) 168
Purnamasari S, Anugrah, 2012, “Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk  Aktivitas  Demonstrasi  Mahasiswa  Di  Kota  Makassar”, Jurnal  Bumi Indonesia 1(2), 28
Rahman, Muhammad Gazali, 2015, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskiptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)”, Jurnal Studia Islamika 12(2),349.
Rifaldi.  Ronny  Gosal  dan  Ventje  Kasenda  Pinilas,  2017,  “Partisipasi  Generasi  Muda Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  (Studi  Kasus  Di  Desa  Damau  Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)”, Eksekutif Jurnal 2(2), 6
Sudarsono,  Syahban  Nur,  Implementasi  2018,  “Pendidikan  Demokrasi  Dalam Pembelajaran  IPS  STUDY  KASUS  SMA  Negeri  6  Takalar”, Jurnal  Pendidikan Sosiologi VI(1) 101.
Website:
CNN Indonesia. (2019)  Survei Pemilu:  Milenial  Golput Diprediksi Di  Atas 40 Persen,
Cnnindonesia.com, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404174723-32-
383507/survei-pemilu-milenial-golput-diprediksi-di-atas-40-persen. [Accessed, Oktober 02.2021]
Indikator.  (2021).  Survei  Nasional  Suara  Anak  Muda  Tentang  Isu-Isu  Sosial  Politik Bangsa, https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-
Indikator_21-Maret-2021.pdf. [Accessed, September 30.2021]
Investor.id, (2021) LP3ES: Ada 31 Masalah Demokrasi Di Indonesia, Investor.id, 2020, https://investor.id/national/lp3es­‐ada-­31­‐masalah-­demokrasi­‐di­‐indonesia . [Accessed, Oktober 02.2021]
Makdori, Yopi. (2019)  Larangan Demo Mahasiswa Dan Kegagalan Institusi Akademik
Memahami Demokrasi, Liputan 6, 2019,
https://www.liputan6.com/news/read/4088457/larangan-demo-mahasiswa-dan- kegagalan-institusi-akademik-memahami-demokrasi [Accessed, Oktober 03.2021] Nur, Rizka Mutia. (2021) “75% Mahasiswa Golput Pemilu BEM, Sekretaris PPU : Itu Sudah  Di  Luar  Kendali  PPU,”  Ganto.co, https://www.ganto.co/berita/4076/75- mahasiswa-golput-pemilu-bem-sekretaris-ppu-itu-sudah-di-luar-kendali-ppu.html. [Accessed, Oktober 02.2021]
Putra,  Rizki  Akbar  (2021)  Indeks  Demokrasi  2020:  Indonesia  Catat  Skor  Terendah Dalam  14  Tahun  Terakhir,  Dw.com,  https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi- indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378. [Accessed, Oktober 02.2021] Tribun Jatim. (2019)  BPIP Sebut Ada 100 UU&Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review,
https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2019/11/07/bpip-
­‐sebut-­‐ada-­‐%0A100-­‐uu-­‐perda-­‐potensi-­‐bertentangan-­‐pancasila-­‐hasil-
­‐kajian-­‐berlanjut-­‐judicial-­‐review . [Accessed, Oktober 02.2021]