p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Eksplorasi Eksistensi dan Tafsir Poligami dalam Islam (Kajian Alquran, Hadis, dan Perspektif Ulama Fikih)

## Nilhakim 1
1 IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: fahriaas5@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 09-08-2023 Direvisi: 25-08-2023 Diterima: 25-08-2023 This  research  was  driven  by  the  large  number  of  people  who  needed  an explanation regarding polygamy, in which polygamy is still a polemic within a family. The purpose of this research is to find out: how is the word polygamy in the  Qur'an  in  the  interpretation  of  maudu'i?,  how  is  the  munasabat  verses  of polygamy  in  the  Qur'an?  and  how  is  the  purpose  and  impact  of  polygamy  in human  life?.  The  main  problem  in  this  study  aims  to  explain  how  the  law  of polygamy  in  the  Qur'an  is  explained  by  the  hadith  and  the  opinions  of  the scholars.  This  research  uses  a  type  of  library  research  with  a  qualitative approach. The results of this study say polygamy in the Qur'an, namely two, three and four. In terms of the language of the Qur'an, the word polygamy is not found. Munasabah  verses  concerning  polygamy  paragraph  3  of  Al-Nisa's  letter,  are required to act fairly, while paragraph 129 negates fair play. The two verses are not contradictory because what is demanded here is justice in outward matters, not  human  ability.  The  purpose  and  impact  of  polygamy  is  that  it  is  also  not recommended,  let  alone  ordered,  but  only  permissible  under  very  strict conditions. Keywords : Polygamy, Al-Qur'an, Fair, Islam.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didorong  oleh  banyaknya  masyarakat  yang  membutuhkan penjelasan  mengenai  poligami,  yang  mana  poligami  sampai  sekarang  masih menjadi polemik dalam sebuah keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: bagaimana  kata  poligami  dalam  Al-Qur’an  dalam  tafsir  maudu’i?,  bagaimana munasabat  ayat-ayat  poligami  dalam  Al-Qur’an?  dan  bagaimana  tujuan    dan dampak  poligami  dalam  kehidupan  manusia?.  Pokok  permasalahan  dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum poligami dalam Al- Qur’an yang dijelaskan hadis dan pendapat-pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil dari  penelitian  ini  kata  poligami  dalam  Al-Qur’an  yaitu  dua,  tiga  dan  empat. Dalam istilah bahasa Al-Qur’an tidak ditemukan kata poligami. Munasabah ayat- ayat tentang poligami ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat  129  meniadakan  berlaku  adil.  kedua  ayat  tersebut  tidaklah  bertentangan karena  yang  dituntut  disini  adalah  adil  dalam  masalah  lahiriyah  bukan kemampuan  manusia.  Adapun  tujuan  dan  dampak  poligami  yaitu  juga  tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Kata Kunci : Poligami, Al-Qur’an, Adil, Islam.

## Corresponding
Author
: Nilhakim, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl.  Sejangkung Kawasan Pendidikan    No.126,    Sebayan,    Kec.  Sambas,  Kabupaten Sambas,  Kalimantan Barat 79460 e-mail:  fahriaas5@gmail.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277

## PENDAHULUAN
Poligami  sering  kali  disalahpahami  dalam  kehidupan  masyarakat,  karena  perbedaan cara  pandang  konsep  dalam  memahami  hubungan  perkawinan.  Poligami  sampai  sekarang masih  menjadi  pembicaraan  yang  tidak  selesai-selesainya.  Ada  yang  membolehkan  secara longgar,  sedang  dan  ketat  persyaratannya.  Ada  juga  yang  melarang  poligami  secara  keras (Haris, 2015).
Poligami salah satu bentuk perkawinan dalam Islam. Istilah poligami  yang digunakan sehari-hari  di  Indonesia,  adalah  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  satu  orang diantara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari’at tersebut, meluruskan, membatasi,  menetapkan  syarat-syarat  kebolehanya.  Di  antara  dalil  yang  membolehkan poligami  adalah  tertuang  dalam  QS  an-Nisaa’(4)  ayat  3.  Hal  ini  yang  menjadi  salah  satu permasalahan  umat,  khususnya  kaum  feminisme  yang  sampai  sekarang  belum  juga terpecahkan  adalah  masalah  poligami.  Dalam  poligami,  ada  dua  kubu  yang  saling bertentangan,  yakni  mereka  yang  pro  terhadap  poligami  dan  ada  yang  kontra  (Halim  & Pratama, 2020).
Secara  sejarah,  maka  ada  tiga  unsur  pemaksaan  di  balik  munculnya  pembolehan berpoligami  ketika    awal  munculnya  Islam,  yakni  saat  itu  laki-laki  lebih  sedikit  dari  pada perempuan,  untuk  melakukan  pengislaman  melalui  pernikahan  dan  untuk  mencegah  konflik antar suku. Unsur kedua juga menyatakan bahwasanya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara staf kantor urusan agama tidak menikahkan orang yang berbeda agama. Sedangkan unsur ketiga tidak sesuai pula dengan keadaan sekarang karena poligami lebih cenderung menimbulkan konflik daripada mencegah konflik, permusuhan, kebencian, pertengkaran dan menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Alasan diharamkannya poligami disebabkan oleh tiga hal ini yaitu memungkinkannya laki-laki berlaku  adil,  buruknya  perlakuan  suami  terhadap  istri  dalam  berpoligami  dan  poligami menimbulkan dampak negatif terhadap anak (Darmawijaya, 2015).
Al-Farmawi mengartikan metode maudhu’i dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik persoalan yang sama. Setelah itu, ayat-ayat tersebut lalu disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat. Kemudian penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan (Abdul Hayy Al- Farmawi,  1996).    Menurut  Baidan,  ada  delapan  langkah  yang  harus  dijalani  penafsir  dalam memakai metode mawdhu’i, antara lain, Pertama, memilih atau menetapkan tema atau topik yang  akan  dikaji  secara  tematik  yang  ada  di  tengah  masyarakat,  atau  yang  berasal  dari  Al- Qur’an, atau dari yang lainnya. Kedua, melacak  dan menghimpun  ayat-ayat yang berkaitan dengan  tema  atau  permasalahan  yang  telah  ditetapkan,  baik  berupa  ayat  makkiyah  maupun madaniyah. Ketiga, menyusun ayat- ayat itu secara runtut sesuai dengan kronologi urutan masa turunnya, untuk diketahui kemungkinan adanya ayat yang dinasakh (Baidan, 1998).
Keempat,  menelusuri  latar  belakang  turunnya  ( asbab  al-nuzul )  ayat  yang  telah dihimpun  (jika  ada).  Kelima,  melengkapi  pembahasan  dan  uraian  dengan  hadis  (jika  dirasa perlu),  sehingga  pembahasan  semakin  sempurna  dan  jelas.  Keenam,  mengkaji  pemahaman berbagai aliran dan pendapat para ahli tafsir (mufassir), baik yang klasik maupun kontemporer. Ketujuh, meneliti dengan cermat semua kata ataupun sebagian kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut,  terutama  kosakata  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  ayat  itu.  Setelah  itu, dikaji  dari  tiap  aspek  yang  berkaitan  dengannya,  mulai  dari  bahasa,  budaya,  sejarah, munasabah,  pemakaian  dhamir  (kata  ganti),    dan    lain-lain.    Kedelapan,    mengkaji    secara tuntas    dan    saksama    dengan  penalaran  yang  objektif  melalui  kaidah-kaidah  tafsir  yang mu’tabar,  serta  yang  didukung  oleh  fakta/data  (jika  ada),  dan  argumen-argumen  dari  Al- Qur’an, hadis, atau fakta sejarah yang dapat ditemukan (Baidan, 1998).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
Penelitian ini meneliti kata poligami yang dilihat dari sisi bahasa arab, Asbabun nuzul ayat  untuk  menelusuri  konteks ayat, membahas  dengan uraian hadis,  pendapat  para mufasir dan  ahli  fiqih.  Tema  pembahasan  data  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  dengan  tiga langkah, yaitu:  Pertama, melakukan analisa kebahasaan (tinjauan etimologis) terhadap  ayat- ayat yang menjadi obyek kajian, meliputi susunan kalimat (sintaksis) dalam ayat itu, mulai dari kosa kata (mufrodat) yang digunakan, susunannya, dan penempatannya dalam ayat.  Analisa dilakukan dengan ilmu nahwu (sintaksis), sharaf  (morfologi), dan balaghah. Kedua, membahas konteks pembicaraan ayat dengan melacak sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul) dengan jeli, supaya bisa didapatkan pemahaman utuh atas kandungan ayat tersebut. Ketiga, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis (jika dipandang perlu) dan pendapat ahli tafsir (mufassir), baik  yang  klasik  maupun  kontemporer,  serta  data  yang  berkaitan  dengan  obyek  kajian  (jika ada).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum  normatif dengan bahan hukum  primer berupa  Al-Quran  dan  hadis  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  penjelasan  mengenai  bahan primer (Masruhan, 2014). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau library research (Benuf & Azhar, 2020). Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: bagaimana kata poligami dalam Al-Qur’an dalam tafsir maudu’i?, bagaimana munasabat ayat-ayat poligami dalam Al-Qur’an? dan bagaimana tujuan dan dampak poligami dalam kehidupan manusia?. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  hukum  poligami  dalam  Al-Qur’an  yang  dijelaskan hadis dan pendapat-pendapat para ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Eksistensi Poligami dalam Alquran: Tafsir Maudhu’I
1. Term-Term yang Menunjuk pada Poligami
Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab,  istilah yang  dipakai  untuk  poligami  adalah تاجوزلا ددعت ( ta’addud  az-zauj ā t ).  Dari  segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994). Masyarakat sering kali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian term ini  memang  tidak  salah  seratus  persen,  namun  juga  tidak  sepenuhnya  tepat.  Bahkan,  di Amerika  Serikat  sendiri,  kesalahkaprahan  tersebut  masih  sering  terjadi  lantaran penggunaan  istilah  poligami  untuk  pernikahan  poligini  di  masyarakat  Mormon ( www.mormon.org ).
Secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami  dari  istri  tersebut  ialah  kakak-beradik,  maka  disebut  poliandri  laki-laki bersaudara ( fraternal polyandry ). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang  sama.  Jika  istri-istri  tersebut  ialah  kakak-adik,  maka pernikahan  itu  dinamakan  poligini  wanita  bersaudara  ( sororal  polygyny )  (The Encyclopedia Americana (International Edition), 1980) .
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  poligami  didefinisikan  sebagai  ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu  yang  bersamaan.  Sedangkan  berpoligami  berarti  menjalankan  atau  melakukan
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
poligami (WJS Poerwadarminto, 1984).  Adapun   kebalikan   dari   bentuk   perkawinan ini   adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri   (Suprapto, 1999).
Menurut  catatan  sejarah,  poligami  telah  ada  jauh  sebelum  Islam  hadir.  Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama  yang  dibawa  oleh  para  nabi  sebelum  Rasulullah.  Nabi  Musa  misalnya,  ia    tidak melarang  dan  juga  tidak  membatasi  jumlah  wanita  yang  diperistri  oleh seorang  lelaki (Basyir, 1999).  Baidan  mengemukakan  bahwa  poligami  sudah  ada  di  kalangan bangsa- bangsa  yang  hidup  pada  zaman  purba,  seperti  Yunani,  China,  India,  Babilonia,  Asyria, Mesir,  dan  lain-lainnya.  Bahkan,  poligami  pada  masyarakat  tersebut  tidak  dibatasi jumlahnya  hingga  mencapai  130  istri  bagi  seorang  suami.  Seorang  raja  di  China  malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang (Baidan, 1998)
Kitab  Talmud  yang  disebut  sebagai  penafsiran  hukum  Taurat  telah  membatasi berapa istri yang  boleh dinikahi.   Akan  tetapi,  umat  Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami  tanpa  memberikan  batasan  mengenai  jumlah  istri.  Sebagian  ahli  hukum  dari Bangsa  Yahudi  melarang  praktik  poligami,  namun  sebagian  lainnya  memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul   (Basyir, 1999). Namun, menurut Abbas Al-‘Aqqad, agama  samawi  selain  Islam,  termasuk  Yahudi  dan  Nasrani,  membolehkan  pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Dalam bukunya, Haqaiq  Al-Islam  wa Abathilu  Khushumihi, ia mengatakan, tidak ada  larangan  di dalam Taurat maupun Injil untuk  beristri  banyak.  Memiliki  istri  yang  banyak  jumlahnya  merupakan  sesuatu  yang diperbolehkan  yang  diambil  dari  (ajaran)  nabi-  nabi  mereka  sejak  zaman  Nabi  Ibrahim sampai dengan anak keturunannya (Hariyanti, 2008).
Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak  ada  yang  menyatakan  bahwa  poligami  tidak  diperbolehkan.  St.  Agustinus  juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV, Raja Valintinian membuat undang- undang  yang  mengizinkan  seorang  lelaki  mempunyai  istri  lebih  dari  satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami (Basyir, 1999).
Dalam  konteks  sejarah  Islam,  ayat  tentang  poligami  turun  setelah  berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara  muslim  yang  ikut  berperang.  Dampaknya,  tidak  sedikit  muslimah  menjadi  janda dan  banyak  anak  yatim  yang  telantar.  Melihat  situasi  sosial  pada  masa  itu,  cara  terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil (Engineer, 1994).
2. Eksistensi Poligami dalam al-Qur'an
Dalam Al-Qur’an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An- Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:
"
ْنِإَف َعَبَُرَو َثلاُثَو  َنَْثَم ِءاَسِِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ىَماَتَ يْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو ُلِدْعَ ت لاَأ ْمُتْفِخ او
.اوُلوُعَ ت لاَأ َنَْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف
"
“ Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,  maka  (nikahilah)  seorang  saja,  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu  miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim ”(QS An-Nisaa’ 3).
Ayat di atas membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu  orang-orang  Arab gemar  menikah  dengan  anak  perempuan  yatim  yang diasuhnya dengan tujuan agar ia
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
bisa  ikut  makan  hartanya  dan  tidak  perlu  membayar  maskawin.  Untuk  menghindari kezaliman  ini,  seorang  lelaki  diizinkan  mengawini  perempuan  lain  hingga  dua  sampai empat orang (Edi Darmawijaya, 2015). Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur’an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa’ ayat 1-4 dan 127-130.
3. Urutan  Ayat-Ayat  Poligami  Sesuai  Dengan  Masa  Turunnya  (Periode  Makkiah  dan Madaniah)
Mengenai asbab  an-nuzul surat  An-Nisa’  ayat  3,  Muhammad  Ali  Ash-Shabuni menyitir  sebuah  hadis  yang  berisi  dialog  antara  Urwah  bin  Zubair  dengan  Aisyah  RA. Urwah  bertanya  tentang  firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, “Wahai  anak  saudaraku,  si  yatim  ini  berada  di  bawah  perwaliannya  dan harta  miliknya tercampur menjadi  satu.  Wali  itu tertarik pada  harta dan kecantikan  wajah si  yatim,  lalu bermaksud  mengawininya.  Akan  tetapi,  cara  pemberian  mahar  yang  ditempuhnya  tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar  dengan  harga  yang  mahal. Karena   itulah,   ia   (wali)   diperintahkan   untuk menikahi perempuan selain si anak yatim (Ash-Shabuni, n.d.).
Ath-Thabari  menyatakan  bahwa  ayat  3  tersebut  berkaitan  erat  dengan  nasib perempuan,  khususnya  anak  yang  yatim.  Menurutnya,  di  antara  pendapat  ulama  yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran  akan  ketidakmampuan  wali  dalam  bersikap  adil  kepada  si  anak  yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, “Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi” (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 1958). Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat  An-Nisa’  ayat  3 juga terkait dengan kondisi  anak yatim  yang dinikahi  oleh walinyan (Al-Jasshas, n.d.).
Al-Zuhaili  menjelaskan  tafsir  surat  al-Nisa'  ayat  3-4  bahwa  dua  ayat  ini  memiliki batasan  tema  mengenai  menikahi  perempuan  bukan  yatim  yang  menjadi  tanggung  jawab seseorang atau bersikap adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil maka lebih baik memiliki satu istri saja. Beliau juga menjelaskan makna " al-Khauf ” dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud  kalimat  “ al-khauf ”  adalah memahami dan merasa  akan berbuat kezaliman dengan menikahi anak yatim dengan tidak memberinya mahar atau memakan hartanya maka jangan menikahi anak yatim tersebut dan menikah lah dengan perempuan terakhir (empat) merupakan  tingkatan  tertinggi  kehalalannya  dengan  disertai  bertindak  adil.    Begitu    juga menjelaskan  kalimat  fi'il  amar  " fankihu "  menunjukkan  kebolehan menikah dengan jumlah tersebut. Artinya, menikah dengan bilangan dua, tiga dan empat merupakan hal yang boleh bukan wajib (al-Zuhaili, n.d.).
Hubungannya dengan definisi 'adil, menurut al-Zuhaili, merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan  namun  masih  bisa  diupayakan.  Beliau  kemudian  mengutp  firman  Allah  swt dalam surat al-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut, menurut al-Zuhaili, memberikan indikasi bahwa berlaku  adil  tergantung  dengan  hati  seorang  suami.  Jika  seorang  suami  mampu mengendalikan  kecenderungan  dalam  segala  hal  terhadap  istri-istrinya  maka  ia  dapat dikatakan  telah  berlaku  adil  namun  jika  sebaliknya  maka  ia  telah  berlaku  tidak  adil.26 Sebagian  besar  masyarakat  memandang  bahwa  ayat  tersebut  merupakan  indikasi ketidakmampuan  seseorang  berbuat  adil  adalah  tidak  tepat.  Karena  jika  pandangan  itu
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
dibenarkan maka Al-Qur’an tidak akan menganjurkan untuk menikahi perempuan dua, tiga dan  empat.  Namun,  al-Zuhaili  memberikan  anjuran  dengan  mengutip  tafsirnya  imam  al- Syafi’i terkait tafsir ayat tersebut, bahwa kalimat “ an la ta’ulu ” maksudnya adalah jangan memperbanyak  keturunan  (dengan  menikahi  banyak  istri).  Al-Zuhaili  juga  mengutip tafsirannya al-Kisa'i, al-Asma'i dan al-Azhari terkait ayat tersebut dengan ucapan ahli fusha bahasa Arab “ ’ala ya’ul: idza kathurat ‘ayaluhu .”
Ringkasnya, untuk menjauhi kehancuran maka menikah satu istri saja. Keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memiliki dua makna, pertama adalah keadilan materi seperti  pembagian  giliran    menginap,  kesetaraan  nafkah  kehidupan  meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kedua adalah keadilan maknawi, yakni Ayat tersebut, menurut al-Zuhaili, memberikan indikasi bahwa berlaku adil tergantung dengan hati seorang suami. Jika seorang suami mampu mengendalikan kecenderungan dalam segala hal terhadap istri-istrinya maka ia dapat dikatakan telah berlaku adil namun jika sebaliknya maka ia telah berlaku tidak adil (Wahbah al-Zuhaili,).  Sebagian besar masyarakat memandang bahwa ayat tersebut  merupakan  indikasi  ketidakmampuan  seseorang  berbuat  adil  adalah  tidak  tepat. Karena  jika  pandangan  itu  dibenarkan  maka  al-  Qur’an  tidak  akan  menganjurkan  untuk menikahi  perempuan  dua,  tiga  dan  empat.  Namun,  al-Zuhaili memberikan  anjuran  dengan mengutip tafsirnya imam al-Syafi’i terkait tafsir ayat tersebut, bahwa kalimat “an la ta’ulu” maksudnya  adalah  jangan  memperbanyak  keturunan  (dengan  menikahi  banyak  istri).  Al- Zuhaili  juga  mengutip  tafsirannya  al-Kisa'i,  al-Asma'i  dan  al-Azhari  terkait  ayat  tersebut dengan ucapan ahli fusha bahasa Arab “’ala ya’ul: idza kathurat ‘ayaluhu.”

## B. Eksistensi Poligami dalam Hadis: Tafsir Alqur’an bi al-Hadis
Sesuai  dengan  munasabah  pada  surat  An-Nisa’  ayat  1-4,  diketahui  bahwa  ayat  1 berbicara  mengenai  penciptaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  sumber  yang  sama  (Makrum, 2016). Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surat An-Nisa’  ayat  2  berisi  perintah  kepada  umat  Islam  supaya  memberi  harta  anak  yatim  yang menjadi hak warisannya dan tidak mengganggunya demi kepentingan si wali.
Di  dalam  ayat  3,  Allah  menawarkan  alternatif  bagi  lelaki  yang  menjadi  wali  yang khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil  kepada  anak  yatim  agar  melakukan  poligami  dengan  cara menikahi  perempuan  selain  anak  yatim  yang  masih  dalam  perwaliannya  tersebut.  Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh  walinya.  Dalam  hal  ini,  perintah  poligami  bukan  semata  berbicara  tentang  pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.
1. Hadis-Hadis Tentang Poligami
Poligami sebenarnya sudah dipraktekkan sejak lama tetapi ketika Nabi Muhammad dan orang-orang Islam lain melakukannya, malah dianggap bahwa itu merupakan budaya Islam dan Islam yang mencetuskannya. Pemahaman ini diperkuat lagi dengan ayat ketiga surat  an-Nisa` dan adanya hadis  Nabi  yang menyatakan bahwa poligami itu  dibolehkan. Padahal pandangan ini telah dipatahkan oleh para ulama bahwa poligami yang dilakukan Rasul bukanlah sebagai sunnah yang juga dijalankan oleh umatnya, tetapi ini khusus untuk Rasul.  Di  akhir  ayat  ketiga  sural  an-Nisa`  ada  penekanan  pada  syarat  adil  dalam berpoligami.  Ayat  ini  diperkuat  oleh  surat  an-  Nisa`:  129  yang  menyatakan  bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Hal ini akan menimbulkan pemahaman bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
2. Hadis Tentang Kebolehan Poligami
Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
"
َع ِنْب ِِلِاَس ْنَع ِِّيِرْهُّزلا ْنَع ٍرَمْعَم ْنَع َةَبوُرَع  ِبَِأ ِنْب ِديِعَس ْنَع ُةَدْبَع اَنَ ثَّدَح ٌداَّنَه اَنَ ثَّدَح
َنْب َن َلاْيَغ َّنَأ َرَمُع ِنْبا ْنَع َِّللَّا ِدْب
َأَف ِةَّيِلِهاَْلْا  ِفِ ٍةَوْسِن ُرْشَع ُهَلَو َمَلْسَأ َّيِفَقَّ ثلا َةَمَلَس وُبَأ َلاَق َّنُهْ نِم اًعَ بْرَأ ََّيََّخَتَ ي ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَِّنلا ُهَرَمَأَف ُهَعَم َنْمَلْس ُلوُقَ ي َليِعَْسَِإ َنْب َدَّمَُمُ تْعَِسَ و َلاَق ِهيِبَأ ْنَع ٍِلِاَس ْنَع ِِّيِرْهُّزلا ْنَع ٌرَمْعَم ُهاَوَر اَذَكَه ىَسيِع َح اَذَه ُحيِحَّصلاَو ٍظوُفَْمُ ُْيََّغ ٌثيِد ِِّيِفَقَّ ثلا ٍدْيَوُس ِنْب ِدَّمَُمُ ْنَع ُتْثِِّدُح َلاَق ِِّيِرْهُّزلا ْنَع ُهُْيََّغَو َةَزَْحَ  ِبَِأ ُنْب ُبْيَعُش ىَوَر اَم ُهَدْنِعَو َمَلْسَأ َةَمَلَس َنْب َن َلاْيَغ َّنَأ
َح اََّنَِّإَو ٌدَّمَُمُ َلاَق ٍةَوْسِن ُرْشَع َّنَع ِجاَُتَُل ُرَمُع ُهَل َلاَقَ ف ُهَءاَسِن َقَّلَط  ٍفيِقَث ْنِم  ًلاُجَر َّنَأ ِهيِبَأ ْنَع ٍِلِاَس ْنَع ِِّيِرْهُّزلا ُثيِد َكَءاَسِن
ِنْب َن َلاْيَغ  ِثيِدَح ىَلَع ُلَمَعْلاَو ىَسيِع وُبَأ َلاَق  ٍلاَغِر  ِبَِأ ُْبَْق َمِجُر اَمَك َكَْبَْق َّنَُجُْرََلَ ْوَأ
ُّيِعِفاَّشلا ْمُهْ نِم اَنِباَحْصَأ َدْنِع َةَمَلَس ُقَحْسِإَو ُدَْحََأَو
"
“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhridari Salim bin Abdullahdari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh  orang  istri  dari  masa  Jahiliyah.  Mereka  semuanya  masuk  Islam  juga.  Nabi shallallahu  'alaihi  wasallam  menyuruhnya  agar  memilih  empat  dari  mereka.  Abu  Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadis ini tidak mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats  Tsaqafi  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  masuk  Islam,  saat  itu  memiliki  sepuluh  istri. Muhammad berkata; "Hadis Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya;  'Rujuklah pada para isterimu  atau akan saya  rajam kuburanmu  sebagaimana kuburan Abu Righal".  Abu Isa berkata; "Hadis ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq" (Sunan Tirmidzi)
3. Hadis tentang Larangan Berpoligami
Pernyataan  ini  diperkuat  lagi  dengan  adanya  hadis  yang  menyatakan  bahwa  Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami.Hal ini dinyatakan dengan tidak izinnya beliau kepada Ali ibn Abi Thalib untuk menikah lagi. Imam Muslim berkata:
" ْبا َلاَق ٍدْعَس ِنْب  ِثْيَّللا ْنَع اَُهُ َلاِك ٍديِعَس ُنْب ُةَبْ يَ تُ قَو َسُنوُي ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ُنْب ُدَْحََأ اَنَ ثَّدَح اَنَ ثَّدَح ٌثْيَل اَنَ ثَّدَح َسُنوُي ُن
َّ تلا ُّيِشَرُقْلا َةَكْيَلُم  ِبَِأ ِنْب َِّللَّا ِدْيَ بُع ُنْب َِّللَّا ُدْبَع ىَلَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َعَِسَ ُهَّنَأ ُهَثَّدَح َةَمَرَْمَ َنْب َرَوْسِمْلا َّنَأ ُّيِمْي ِبَِأ َنْب َّيِلَع ْمُهَ تَ نْ با اوُحِكْنُ ي ْنَأ  ِنِوُنَذْأَتْسا ِةَيَِّغُمْلا ِنْب ِماَشِه  ِنَِب َّنِإ ُلوُقَ ي َوُهَو َِبْْنِمْلا اَط َلا َُّثُ ْمَُلَ ُنَذآ  َلا َُّثُ ْمَُلَ ُنَذآ  َلاَف ٍبِل َعْضَب  ِتَِنْ با اََّنَِّإَف ْمُهَ تَ نْ با َحِكْنَ يَو  ِتَِنْ با َقِِّلَطُي ْنَأ ٍبِلاَط  ِبَِأ ُنْبا َّبُِيُ ْنَأ  َّلاِإ ْمَُلَ ُنَذآ اَهاَذآ اَم  ِنِيِذْؤُ يَو اََبَاَر اَم  ِنُِبيِرَي  ِِّنِِم ٌة " “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Al Laits bin Sa'id, Ibnu Yunus berkata; Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al  Quraisyi  At  Taimi  bahwa  Al  Miswar  bin  Makhramah  menceritakan  kepadanya,  dia mendengar  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  berpidato  di  atas  mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka  minta  izin  lagi,  akupun  tetap  tidak  mengizinkan  mereka,  kemudian  mereka meminta  izin  lagi,  dan  tetap  tidak  aku  izinkan,  kecuali  jika  Ali  ingin  mentalak  anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku.  Orang  yang  telah  menghinakannya  maka  akan  menghinakanku  pula.  Dan  orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula" (Shahih Muslim).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
Dalam    hadis  ini    terlihat  bahwa  Nabi  tidak    memberi    izin    kepada  Ali  untuk menikah lagi. Berdasarkan penelusuran dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al- Hadits al-Nabawiy, ditemukan informasi tentang hadis ini yang terungkap dalam Shahih al-Bukhariy kitab nikah bab 109, kitab fadhail ashhab al- nabiy bab 16, dan kitab talak bab 13, Shahih Muslim kitab fadhail al-shahabat hadis nomor 93 dan 96, Sunan al-Tirmidziy kitab al-manaqib bab 60, Sunan Ibn Majah kitab nikah bab 56, Sunan Abiy Daud kitab nikah bab 12 dan Musnad Ahmad ibn Hanbal jilid IV (Weinsink & Mansink, n.d.).

## C. Pemahaman Ayat dan Hadis secara Tekstual dan Kontekstual
Pada dasarnya nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab kebenaran tidak  akan  bertentangan  dengan  kebenaran.  Karena  itu  apabila  diandaikan  juga  adanya pertentangan maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki.  Yusuf  Qardhawi  mengungkapkan  bahwa  kita  wajib  menghilangkannya  dengan  cara sebagai berikut:
“Apabila pertentangan dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara  kedua  nash  tanpa  harus  memaksakan  atau  mengada-  ada  sehingga  keduanya  dapat diamalkan maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab  pentarjihan  berarti  mengabaikan  salah  satu  dari  keduanya  sementara  mengutamakan yang lainnya” (Qardhawi, 1994).
Berkaitan  dengan  hadis  tentang  poligami  ini  maka  untuk  menyelesaikannya digunakan  penyelesaian  dalam  bentuk  kompromi  dengan  dititikberatkan  pada  penyelesaian berdasarkan  pemahaman  kontekstual  yaitu  memahami  hadis-hadis  Rasulullah  dengan memperhatikan  dan  mengkaji  keterkaitannya  dengan  peristiwa  atau  situasi  yang melatarbelakangi  munculnya  hadis-hadis  tersebut    atau    dengan  perkataan    lain  dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.
Dengan melihat konteks munculnya hadis adalah bahwa hadis yang mengungkapkan kebolehan  poligami  muncul  pada  awal  kedatangan  Islam,  pada  waktu  Muhammad  baru diangkat menjadi Rasul.Keadaan umat pada waktu itu tidak  memungkinkan  bagi  Rasul  untuk dapat  langsung  menetapkan  hukum secara pasti dan tegas khususnya pada masalah poligami ini. Padahal sebelum Islam datang, di dalam masyarakat Arab sudah membudaya kehidupan memiliki  sejumlah  istri tanpa  batas,  berapapun  wanita  yang  diinginkan  boleh  dinikahi  tidak peduli  apakah  wanita  itu  bersaudara,  merdeka,  ataupun  budak.Dalam  menetapkan  hukum poligami  ini  Rasul  memulainya  dengan  memberikan  batasan  kepada  seorang  laki-laki  yang beristri  banyak  untuk  memilih  empat  orang  di  antara  istri-istrinya  dan  menceraikan  yang lainnya.
Adapun hadis yang mengungkapkan tentang larangan poligami, munculnya hadis ini adalah setelah Fath Makkah. Larangan Nabi dalam hadis tersebut diberikan kepada Ali yang ingin  menikahi  putri  Abu  Jahl.  Hal  ini  disebabkan  akan  tersakitinya  Fathimah  karena kecemburuan  dan  hal  ini  akan  memberi  pengaruh  buruk  pada  urusan  agamanya,  dengan tersakitinya  Fathimah  yang  baru  saja  kehilangan  ibu  dan  saudara  perempuannya  juga  akan membuat  Rasul  tersakiti  sehingga  secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  buruk  dengan hubungan antar keluarga. Sebab lain yang juga terungkap dari hadis ini adalah masalah kafa`ah yaitu ketidaksepadanan jika mengumpulkan wanita muslim dengan wanita yang musyrik atau kafir. Hadis ini bahkan dijadikan sebagai sad al-zari’ah dalam masalah poligami.
Selain itu dengan melihat konteks sosial praktek poligami yang berkembang  sekarang sebagaimana   yang   diungkapkan   oleh   Shinta   Dewi Rismawati bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak bebas nilai, ambiguitas,  dan  abu-abu,  karena  Undang-undang
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
Perkawinan  yang berparadigma patriakhi konvensional justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan steorotif pada perempuan sebagai ordinat pijakannya (Rismawati & Bakar, 2019). Kondisi yang hampir sama juga tergambar dari penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana yang berjudul Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam yang  menjelaskan  tentang    regulasi  prosedur  poligami  dengan  persyaratan  alternatif  dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Dengan penelitian ini diharapkan  adanya  pengaturan  sanksi  pidana  bagi  suami  yang  berpoligami  tanpa  seizin Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia  pada  hakikatnya  menganut  asas  monogami,  tetapi  memungkinkan  dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi   perbuatan   pidana   jikalau   ia   dalam   praktiknya   tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan  dan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  ulil  amri  yaitu  dengan  hukuman  ta'zir;  (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya maslahah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  implikasi  pologami  dapat  diungkapkan  sebagai berikut:
1) Implikasi  secara  psikologis,  yang  merupakan  implikasi  paling  utama  dan signifikan karena ada penekanan dari ungkapan Rasul sendiri bahwa tidak dapat dihindari akan ada kecemburuan dari istri yang dipoligami. Secara tidak langsung kecemburuan istri ini  juga  pasti  akan  dialami  oleh  anak-anaknya.  Poligami    juga    akan    memberikan dampak  kurangnya  kasih  sayang  yang diterima oleh anak-anak, dan dalam kasus Ali ini beliau memiliki anak yang masih kecil-kecil.
2) Implikasi  secara  sosial.  Ini  terlihat  dari  keengganan  Nabi  menggabungkan  Fathimah dengan  putri  Abu  Jahl  karena  perbedaan  dari  sisi  kafa‟ah,  yaitu  ketidaksepadanan antara wanita muslim dengan wanita kafir. Selain itu, kecemburuan yang sudah muncul sejak awal juga akan memicu konflik sosial dalam  rumah  tangga,  yang  berimbas juga kepada  anak-anak  yang  kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara utuh.
3) Implikasi  secara  ekonomi.  Poligami  yang  dilakukan  dalam  sebuah  keluarga  akan memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekonomi  keluarga  tersebut, karena mayoritas pelaku poligami banyak yang melalaikan kewajiban ekonominya terhadap keluarga dan anak dari istri pertama, sehingga tentunya akan  berakibat  terlantarnya  istri  dan  anak misalnya  tidak  terpenuhi kebutuhan   sehari-hari   dan terabaikannya pendidikan anak. Walaupun  misalnya,  ada  istri  yang  dipoligami  tapi  tetap  bisa  memenuhi  kebutuhan pribadi  dan  anak-anaknya,  tetapi  secara  moral  suami  dianggap  tidak  menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.

## D. Disparitas Hukum Poligami Perspektif Ulama Mazhab Fikih
Menurut  pandangan  jumhur  ulama,  ayat  3  pada  surat  An-Nisa’  turun  setelah  Perang Uhud,  ketika  banyak  pejuang  Islam  gugur  di  medan  perang.  Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya   tidak   sedikit anak   yatim   dan    janda   yang    terabaikan    kehidupan, pendidikan, dan  masa depannya (Nasution, 1996).
Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur’an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An- Nisa’  ayat  3  hanya  sebagai  informasi  sampingan  dalam  rangka  perintah  Allah  agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil (Al-Habsyi, 2002).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa’: 3 ialah kebolehan  yang  dipersulit  dan  diperketat.  Poligami  hanya  diperbolehkan  dalam  keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih yang bermakna menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (Al-Maraghi, 1963).
Quraish  Shihab  menyatakan  bahwa  surat  An-Nisa’  ayat  3  tidaklah  mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu  pun  merupakan  pintu  kecil  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  amat membutuhkannya  dan  dengan  syarat  yang  tidak  ringan.  Dengan  begitu,  bahasan  tentang poligami dalam Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi  yang  mungkin  terjadi (Shihab, 2002).  Ath-Thabari,  Ar-Razi,  Muhammad  Abduh,  dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa’ yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan  yang  dinikahi. Yang  menjadi pertimbangan  utama  ayat tersebut  adalah  berbuat  adil  terhadap  hak-hak  dan kepentingan- kepentingan  anak yatim dan perempuan yang dinikahi (Ismail, 2003).
Prinsip  keadilan  inilah  yang  ditekankan  oleh  Muhammad  Abduh  ketika  dulu mengeluarkan fatwa tentang poligami. Sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Al- Jurjawi dalam kitabnya,  Hikmah  At-Tasyri’  wa  Falsafatuhu,  fatwa  yang  dikemukakan  Abduh  pada  tahun 1298  H  itu  berisi  pernyataan  bahwa  syariat  Islam  yang  dibawa  Rasulullah  memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika ia mampu menakar dan mengetahui  kemampuan  dirinya  untuk  berbuat  adil.  Jika  tidak  mampu,  maka  tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Sebab, apabila suami tidak dapat memberikan hak-hak istrinya, struktur rumah tangga akan rusak. Begitu pula dengan fondasi penghidupan keluarga. Padahal,  tiang utama  dalam  mengatur kehidupan  rumah tangga  adalah adanya kesatuan dan sikap saling menyayangi antar anggota keluarga (Al-Jurjawi, n.d.).
Menurut  Syafiq  Hasyim,  pendapat  Abduh  tersebut  mengindikasikan  bahwa  dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh  Al-Qur’an,  yakni  al- ‘adalah  yang  lebih  mengarah  pada  makna  kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (fuqaha)  yang  cenderung  bersifat  kuantitatif seperti  dalam  pembagian  besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata al-qisthu (Hasyim, 2001).
Dalam  Tafsir  Al-Manar,  sebagaimana  dikutip  Nurjannah  Ismail,  secara  terang- terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri),   maka   sebenarnya poligami   tidak   dikehendaki   oleh   Al-Qur’an.   Bentuk perkawinan    monogami    itulah yang    dijadikan    tujuan    pernikahan    karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga (Ismail, 2003).
Fazlur  Rahman,  seperti  dikutip  oleh  Ashgar  Ali  Engineer,  mengungkapkan,  “Al- Qur’an tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat  orang.  Menikah  dengan  lebih  dari  satu  perempuan  diizinkan  dengan  syarat  keadilan dalam  tiga  tingkat”  (Engineer,  2007).  Senada    dengan    Fazlur    Rahman,    As-Sya’rawi berpendapat bahwa praktik kawin dengan lebih dari satu perempuan (poligami) tidak pernah
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang tidak  mampu  melaksanakannya,  tidak  diizinkan  untuk  melakukan  poligami  (Asy-Sya’rawi, 2003).
Mahmud Halim berpendapat, “Islam membolehkan bentuk pernikahan secara poligami dengan  alasan-alasan  tertentu.  Pertama,  jumlah  wanita  melebihi  jumlah  laki-  laki.    Apabila kondisi  itu  terjadi,  maka  poligami  menjadi  sebuah  solusi  untuk mengatasi masalah wanita yang belum menikah yang dikhawatirkan akan memunculkan  dampak  negatif.  Kedua,  nafsu biologis  lelaki  sangat  besar  yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya  memang  tidak  ingin  memenuhi  kebutuhan  biologis.  Agar  tidak  terjadi  perzinaan, poligami  bisa  menjadi  penggantinya.  Ketiga,  masa  subur  laki-laki  dapat  mencapai  70  tahun atau  lebih,  sedangkan  kesuburan  wanita  umumnya  hanya  sampai  usia  50  tahun.  Keempat, poligami juga bisa menjadi sarana untuk dapat mengayomi dan meringankan nasib anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang janda yang kurang mampu”( Halim, 2003).
Sejumlah  pendapat  mengenai  poligami  di  kalangan  akademisi  muslim  tersebut menunjukkan  adanya  perbedaan.  Padahal  pendapat-pendapat  yang  berbeda  ini  sama-  sama merujuk  kepada  Al-Qur’an  untuk  melegitimasi  pandangan  masing-masing.  Hal  ini  senada dengan  ucapan  Miriam  Koktvedgaard  Zeitzen  bahwa  penafsiran  ayat  Al-  Qur’an  cenderung dijadikan medan kontestasi antara pendukung dan penentang keabsahan poligami dalam ajaran Islam (Zeitzen, 2008).
Terkait  dengan  ayat wain khiftum an la  ta’dilu yaitu  kewajiban    berbuat    adil    baik dalam    menafkahkan    harta    anak    yatim  maupun  nafkah  terhadap  istri-istri  dan  bukan perempuan yatim. Larangan menikahi anak yatim dikarenakan ditakutkan tidak bisa berbuat adil terlebih tidak memberinya mahar. (Iim Fahimah, 2017) Imam Abu Hanifah menjadikan ayat ini dalil dibolehkannya menikahi anak yatim sebelum baligh berbeda dengan Imam Malik, Imam  al-Syafi'i  dan  mayoritas  ulama.  Tafsir  'Aisyah  terkait  ayat  ini  memberikan  indikasi bahwa  mahar  adalah  wajib.  Bolehnya  wali  menikahi  anak  yatim  yang  menjadi tanggungjawabnya  jika  ia  sudah  baligh  dan  berlaku  adil.  Ayat  ini  menjadi  dalil diperbolehkannya  menikah  sampai  empat  istri  dan  haram  hukumnya  melebihi  empat.  Imam Malik,  Dawud  al-Zahiri  dan  al-Thabari  menjadikan  ayat  ini  sebagai  syari'at  menikah  empat perempuan merdeka ataupun budak dengan kesetaraan yang sama (al-Zuhaili, n.d.).
Berbeda dengan pendapatnya mereka, imam  al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh menikahi perempuan budak lebih dari dua sebagaimana kesepakatan para sahabat Nabi akan hal itu. Hal itu melihat atsar dari Ibnu Umar yang berbunyi: Dari Ibnu Umar: “mana saja hamba sahaya menikah tanpa izin tuannya maka ia dikatakan pezina.” Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang menikah lebih dari empat. Imam al-Syafi'i dan Abu Thur berpendapat bahwa laki-laki tersebut dikenai had jika tahu akan tidak boleh melebihi empat istri. Al- Zuhri berpendapat bahwa orang tersebut harus dirajam jika ia tahu akan hal tersebut, jika tidak maka cukup dihad cambuk, maharnya tetap milik perempuan dan harus pisah. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak had bagi semuanya. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat orang tersebut dihad terkait pernikahan terlarang dan tidak dihad jika selain itu seperti  menikahi  perempuan  majusi  atau  istri  kelima  dalam  akad  saja  atau  menikah  mut'ah (kontrak),  menikah  tanpa  saksi  ataupun  budak  perempuan  menikah  tanpa  seizin  tuannya. Menikah dengan satu istri adalah wajib hukumnya jika takut berbuat zalim (al-Zuhaili, n.d.).

## PENUTUP
Term poligami dalam  Al-Qur’an  yaitu َعَٰبُرَو َثَٰلُ ثَو َٰنَْثَم tidak ditemukan kata poligami ( تاجوزلا ددعت ) dalam istilah bahasa Arab. Poligami dengan pendekatan tafsir maudlu’i, dalam
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277
perspektif Al-Qur’an tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara istri- istrinya dan untuk melindungi wanita (baca: janda) yang memiliki anak. Ini berarti, bagi laki- laki  yang  memenuhi  syarat,  diperbolehkan  untuk  berpoligami.  Demikian  pula,  sebaliknya. Munasabah  ayat  3  surat  Al-Nisa,  diwajibkan  berlaku  adil,  sedangkan  ayat  129  meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini  adalah  adil  dalam  masalah  lahiriyah  bukan  kemampuan  manusia.  Berlaku  adil  yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Berkaitan hadis tentang  poligami  menyelesaikannya  menggunakan  bentuk  kompromi  dengan  dititikberatkan pada penyelesaian berdasarkan pemahaman tekstual dan kontekstual.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2277

## DAFTAR PUSTAKA
Aedy, Hasan.  (2007) Antara Poligami Syari’ah  dan Perjuangan Kaum Perempuan . Cet.  2. Alfabeta. Al-Bajuri,   Ibrahim. (n.d.). Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim . Toha Putra. Al-Jasshas. (n.d.). Ahkam Al-Qur’an . Daar Al-Kitab Al-Islamiyah. Al-Jurjawi, Ahmad Ali. (n.d.). Hikmah At-Tasyri’ wa Falsafatuhu . Dar Al-Fikr. Al-Maraghi. (1963). Tafsir Al-Maraghi . Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy. al-Zuhaili, Wahbah. (n.d.). Al-Tafsir al-Munir fî al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj . Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (n.d.). Rawai’ Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam . Daar al-Fikr. Baidan, N. (1998). Metodologi penafsiran Al-Qur’an . Pustaka Pelajar. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=362787
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum
Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Darmawijaya,  E.  (2015).  POLIGAMI  DALAM  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  POSITIF (Tinjauan  Hukum  Keluarga  Turki,  Tunisia  dan  Indonesia). Gender  Equality: International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies , 1 (1),  Article  1. https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621
Engineer,  Ashgar  Ali.  (1994) Hak-hak Perempuan dalam Islam , terj. Farid Wajidi  dan Cici Farkha Assegaf.  LSPPA Yayasan Prakarsa.
Engineer, Ashgar Ali. (2007). Pembebasan Perempuan . LkiS.
Halim,  A.,  &  Pratama,  A.  H.  (2020).  Poligami  Tidak  Tercatat  Di  Pengadilan  Agama  Di Indonesia  Dan  Mahkamah  Syariah  Malaysia. Jurnal  Yuridis , 7 (1),  Article  1. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1845
Rismawati, S. D., & Bakar, M. A. B. A. (2019). Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political  Identity  And  Marital  Status  Dilemma  (A  Case  Study  in  Pekalongan). AL- IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v14i2.2396
Suma,  Muhammad Amin.  (2005) Hukum Keluarga Islam di  Negara Muslim . Raja Grafindo Persada.