## IMPLEMENTASI FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GRESIK
Darmawan darmawan-2016@pasca.unair.ac.id

## Pemerintah Kabupaten Gresik
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo  No. 245, Kembangan, Gresik Regency

## Abstract
In the implementation of the Regional Government, Civil Service Police Unit (later called Satpol PP) has a trategic role related to the implementation of the  obligations  of  regional  government.  Generally,    Satpol  PP  has  three function are  :  1)  Implementation  of  Public  Peace  and  Order;  2)  Enforcement  of  Regional  Regulations;    and  3)  Community Protection. On the basis of the implementation of their duties, the Satpol PP has a formative foundation to establish Law Number 23  of 2014  concerning  Regional Government; Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Satpol PP;  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  54  of  2011  concerning  Satpol  PP  Operating  Standards,  as  well  as regional  regulations  related  to  implementation  technical  tasks  in  each  field.  The    implementation  of  duties  in enforcement  of  regional  regulations  area,  Satpol  PP  carried  out  activities  such  as  first  to  provided  guidance  to  the community and legal entities that violated regional regulations; second they conducted non-judicial control ; third  they did  enforce  the  law regarding the  judiciary  and the last are  to supervise violation. Enforcing local regulations done by Satpol PP in Gresik Regency is carried out through pre-emptive, preventive, persuasive and represive approaches to the community  without selective objectives  with  the aim of achieving the Regent’s vision and mission and  to  increase the locally- generated revenue.
Keywords: Civil Service Police Unit, Regional Government and non-judicial control

## Abstrak
Dalam      pelaksanaan      Pemerintah      Daerah,      Satuan      Polisi      Pamong      Praja  (kemudian    disebut    Satpol    PP) memiliki   peran   strategis   terkait   dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah. Secara umum, Satpol PP memiliki tiga  fungsi  yaitu:  1)  Implementasi  Ketertiban  dan  Ketertiban  Umum;  2)  Penegakan  Peraturan  Daerah;  dan  3) Perlindungan  Masyarakat.  Atas  dasar  pelaksanaan  tugasnya,  Satpol  PP  memiliki  landasan  formatif  untuk  menetapkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Satpol  PP;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang  Standar  Operasional  Satpol  PP, serta  peraturan  daerah  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  teknis  di  masing-masing  bidang.  Pelaksanaan  tugas  dalam penegakan  peraturan  daerah,  Satpol  PP  melakukan  kegiatan  seperti  pertama  memberikan  pedoman  kepada  masyarakat dan  badan  hukum  yang  melanggar  peraturan  daerah;  kedua  mereka  melakukan  kontrol  non-yudisial;  ketiga  mereka menegakkan hukum tentang peradilan dan yang terakhir adalah mengawasi pelanggaran. Menegakkan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Gresik dilakukan melalui pendekatan pre-emptive, preventif, persuasif dan representatif  kepada  masyarakat  tanpa  tujuan  selektif  dengan  tujuan  mencapai  visi  dan  misi  Bupati  dan  untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan secara lokal.
Kata  Kunci :  Polisi  Pamong  Praja,  Pemerintahan  Daerah  dan  control  non-yudisial.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Era  desentralisasi  Pemerintahan  pada  pemerintah  daerah  membuat  peran  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat strategis dalam  pelaksanaan  urusan  wajib  pemerintahan  daerah. Sesuai  dengan  Pasal  255 Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   dibentuk   dalam   rangka (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum); (2) Penegakan perda  dan; (3) Perlindungan  masyarakat  (Linmas).  Fungsi  utama  penyelenggaraan  trantibum  ini  adalah  urusan wajib  pemerintah  daerah  yang  tidak  dapat  diwakilkan  sebagaimana  pembagian  urusan pemerintahannya.
Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among  yang  juga  mempunyai arti  sendiri  yaitu  mengasuh.  Mengasuh anak  kecil  misalnya  itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri  yang  mengurus  pemerintahan  Negara.  Definisi  lain  Polisi  adalah  Badan  Pemerintah  yang bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum atau pegawai  Negara yang  bertugas  menjaga keamanan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Polisi  Pamong  Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya 1
Dalam hal penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum, Satpol PP dapat melakukan penindakan melalui  tahapan-tahapan  sesuai  dengan  Standar Operasional   Prosedurnya   baik   secara   Yustisial dan   Non   Yustisial.   Di Kabupaten Gresik,  terdapat empat peratauran  daerah yang menjadi prioritas, hal tersebut  dikarenakan  urgensi  banyaknya  kejadian  pelanggaran  yang  terjadi  serta  pencapaian  visi  dan  misi Kepala Daerah yang telah ditentukan. Keempat perda tersebut adalah : a). Perda Kabupaten Gresik Nomor 22 tahun  2004  tentang  Perubahan  Perda  Nomor  07  tahun  2002  tentang  Larangan  Pelacur an  dan  Perbuatan Cabul;  b).  Perda  Kabupaten  Gresik  Nomor  19  tahun  2004  tentang  Perubahan  Perda  Nomor  15  tahun  2002 tentang  Larangan  Peredaran  Minuman  Keras  di  Kabupaten  Gresik;  c).  Perda  Kabupaten  Gresik  nomor  15 tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Trantibum;  dan  d).  Perda  Kabupaten  Gresik  nomor  6  tahun  2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

## B.  Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosio legal  untuk  mengetahui  secara  deskriptif  fungsi  Satpol  PP  dalam  penegakan  perda  di  Kabupaten Gresik  guna  mengkaji  efektifitas  dan  sebagai  evaluasi  pelaksanaan  tugas  yang  telah  dilaksanakan oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Gresik.  Data  penelitian  didapatkan  dari  penelaahan  peraturan
perundangan  yang  mengayomi,  observasi  terhadap  pelaksanaan tugas di lapangan dan wawancara terhadap sejumlah sumber yang dinilai akan memberikan informasi yang diperlukan.. 2
1 Muh Hasrul. (2017). “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 25. No. 2 September 2017. h. 62.
2 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. h. 93.

## C. Pembahasan
1.  Landasan Normatif dan Implementasi Fungsi Satpol PP

## 1.1  Undang-Undang   No.   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan Daerah
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Undang-undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  diatur tersendiri dalam  Pasal  255 bahwa Satpol  PP dibentuk untuk  menegakkan Perda  dan Perkada,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman,  serta    menyelenggarakan pelindungan  masyarakat.  Dalam  Pasal  selanjutnya,  diatur  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja mempunyai kewenangan:
a.   melakukan    tindakan    penertiban    non-yustisial    terhadap    warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau Perkada;
b.  menindak   warga   masyarakat,   aparatur,   atau   badan   hukum   yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.   melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau  badan  hukum  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  atas  Perda dan/atau Perkada; dan
d.    melakukan  tindakan    dministratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

## 1.2  Peraturan  Pemerintah  No. 16  Tahun  2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Secara  khusus,  Satpol  PP  telah  memiliki  payung  hukum  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja.  Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  Peraturan  sebelumnya  dalam  PP Nomor  6  Tahun  2010.  Dijelaskan  dalam  pasal  2  (l)  Peraturan  Pemerintah  tersebut,      “Untuk menegakkan  Perda  dan  Perkada,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta menyelenggarakan pelindungan  masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP”.   Sedangkan fungsi yang diemban oleh Satpol PP dijelaskan dalam pasal 6, yakni :
1.   Penyusunan  program  penegakan  Perda  dan  Perkada,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat
2.   Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum  dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat
3.  Pelaksanaan          koordinasi          penegakan          Perda          dan          Perkada,  penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4.  Pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur  atau  badan  hukum  atas  pelaksanaan  Perda  dan Perkada
5.  Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
Kewenangan  Satpol  PP  yang  menyertai  tugas  dan  fungsinya  dijelaskan  dalam  pasal  7 Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu :
a. melakukan    tindakan   penertiban    non    yustisial   terhadap   warga masyarakat,  aparatur,  atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b.  menindak   warga   masyarakat,   aparatur,   atau   badan   hukum   yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.    melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
d.    melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
Ketiga  pasal  di  atas  merupakan  pasal  penting  sebagai  payung  hukum  yang  melindungi pelaksanaan tugas oleh aparat Satpol PP.

## 1.3  Permendagri  No.  54  Tahun  2011  tentang  Standar  Operasional Prosedur
Satpol PP  dalam  pelaksanaan tugas dan  fungsinya seringkali  berbenturan  dengan  masyarakat dan  cenderung  mendapat  opini  “perampasan  hak  asasi  manusia”.  Hal  tersebut  dikarenakan  tugas Satpol  PP  dalam  penegakan  aturan  baik  secara  yustisial  maupun  non  yustisial  kerap  dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Mengantisipasi hal tersebut, dibentuk sebuah Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 54 Tahun 2011. Standar operasional prosedur tugas Satpol PP dalam pasal 5 disebutkan:
a.   Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
b.  Standar  Operasional  Prosedur  ketertiban  umum   dan  ketenteraman masyarakat;
c.   Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
d.  Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang- orang penting;
e.   Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan f.   Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
Sedangkan   ruang   yang   melingkupi   SOP   Satpol   PP   adalah   :   a)
Melakukan pengarahan  kepada  masyarakat  dan badan hukum  yang  melanggar  Peraturan  daerah  b) Melakukan  pembinaan  dan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  badan  Hukum  c)  Prefentif  non yustisial dan d) Penindakan yustisial. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP wajib untuk
1.    Mempunyai landasan hukum
2.    Tidak melanggar HAM
3.    Dilaksanakan sesuai prosedur
4.    Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

## 1.4  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Sesuai dengan Peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di  Kabupaten  Gresik,  Satpol  PP  merupakan  Perangkat  Daerah  yang  dibentuk  untuk  1) Menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat,  2)  Penegakan  Peraturan  daerah dan  3)  Perlindungan  masyarakat.  Sampai  dengan    tahun  2017,  kurang  lebih  terdapat  69  (enam puluh      sembilan)  perda  bersanksi  pidana  dan  administrasi  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari Satpol  PP  dalam  penegakannya.  Dari  sekian  banyak  Perda  di  Kabupaten  Gresik,  beberapa  Perda yang  menjadi  prioritas  Satpol  PP  Kabupaten  Gresik  untuk  dilaksanakannya  penegakannya  antara lain:
a.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Perda Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.
b.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  19  Tahun  2004  tentang
Perubahan  Perda  Kabupaten  Gresik  Nomor  15  Tahun  2002  tentang Larangan Peredaran Miras.
c.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  15  Tahun  2013  tentang Ketentraman dan Ketertiban.
d.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Penegakan  perda  oleh  petugas  Satpol  PP  dilakukan  dengan  tujuan perlindungan     kepada masyarakat,    terciptanya    kondusifitas    kegiatan pemerintah  dan  kemasyarakatan  serta  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  (PAD).  Penegakan  perda  dimaksud  dilaksanakan  penegakan  dengan  mekanisme  Deteksi Dini, Preventif, Persuasif, dan Represif sesuai langkah- langkah dalam SOP Satpol PP sebagaimana
dalam  Peraturan  Bupati  Gresik  nomor  26 tahun  2013  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Satpol PP.
Fungsi  Penegakan  Perda  yang  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  sebagaimana  telah  disebutkan dalam  Permendagri  Nomor  54  tahun  2011  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Satuan  Polisi Pamong Praja terdiri dari ruang lingkup :
a.  Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
b. Penertiban  Non  Yustisial.   Penertiban  non   yustisial  merupakan penertiban  yang  dilakukan tanpa  melalui  putusan  sidang  atau  proses penetapan sanksi oleh Pengadilan. Tahapnnya adalah :
1.  Penindakan  terhadap  para  pelanggar  Peraturan  Daerah,  terlebih  dahulu  menanda  tangani surat  pernyataan  bersedia  dan  sanggup  mentaati  dan  mematuhi  serta  melaksanakan ketentuan dalam waktu
15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
2. Apabila   tidak   melaksanakan   dan   atau   mengingkari   syarat pernyataannya, maka akan diberikan :
a.  Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
b.  Surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari c.   Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
3.    Apabila  tidak  melaksanakan  dan  atau  mengingkari  surat  teguran  tersebut,  akan dilaporkan  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
(PPNS)  untuk  dilakukan  proses  sesuai  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.
Penindakan  Yustisial  yang  berarti  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  peradilan  atau kehakiman.  Yustisi  juga  bisa  diartikan  sebagai  penegakan  hukum.  Maka  yustisi  dapat diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan  Kepolisian  terbatas  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981. Mekanisme  penegakan  secara  yustisial  oleh  PPNS  di  lingkungan  Satpol  PP  dapat dilakukan  dalam  lingkup  acara tindak pidana ringan (tipiring) dengan aturan sanksi 3 (tiga) sampai  dengan  6  (enam)  bulan  kurungan  dan  denda  maksimal  Rp.  50.000.000,00  (Lima puluh  juta rupiah). Dilakukan  secara  kontinu  dan  terus  menerus  terhadap  pelanggar  perda yang   telah    dilakukan    penindakan,   tujuannya    agar   tidak    terulang  pelangaran  perda yang sama.

## 2.  Implementasi Tugas dan Fungsi Satpol PP dalan Penegakan Perda
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,  di  Kabupaten  Gresik  telah  terbentuk Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Dipimpin oleh  Kepala Satuan,  Satpol  PP  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Satpol  PP  di Kabupaten  Gresik  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas-tugasnya  di  18  (delapan  belas) Kecamatan.
Penegakan  perda  oleh  Satpol  PP  menyasar  empat  Perda  yaitu  mengenai Larangan   Pelacuran dan   Perbuatan   Cabul;   Larangan   Minuman   Keras;
Penyelenggaraan  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum  serta  Izin  Mendirikan  Bangunan dilaksanakan  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan  pada  area-  area  yang  berpotensi  terjadi pelanggaran perda. Sebagai hasil dari pelaksanaan penegakan perda nampak dalam tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Rekapitulasi Penegakan Perda Tahun 2018 oleh Satpol PP Kabupaten Gresik Tindak Lanjut Perda yang ditegakkan Perda Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul Perda Larangan Peredaran Minuman Keras Perda Peyelenggaraan Trantibum Perda Mendirikan Bangunan Sidang Tipiring/Yustisi Pembinaan 15 23 115 Serah Dinsos Klarifikasi 37 Sanksi Administrasi 370 9 Total 15 23 485 46
Sumber : Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Gresik.
Menilik tabel 1 tersebut, pelanggaran perda yang paling sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah  pelanggaran  Perda  Nomor  15  tahun  2013  tentang  Ketentraman  dan  Ketertiban  Umum. Bentuk  pelanggaran  yang  umum  terjadi  adalah  para  PKL  yang  berdagang  di  area  larangan  dan keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  di  sekitar  Kota.  Dari  sisi  aturan  Perdanya,  pelanggaran Ketentraman dan  ketertiban umum  hanya  dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa pembinaan dan  tindakan  administratif  tanpa  melalui  sidang  di  Pengadilan  Negeri,  karenanya  diindikasi pelanggaran perda masih kerap terjadi.
Efektif  atau  tidak  sebuah  peraturan  daerah  juga  dapat  dilihat  dari  tanggapan  masyarakat sebagai  penerima  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Satuan    Polisi    Pamong    Praja. Stakeholders terbesar    pelayanan    Satpol    PP  adalah  warga  masyarakat,  Pemerintah  dan  OPD terkait  dan  pihak  Legeslatif.  Peneliti  melakukan  obeservasi  dan  wawancara  mendalam  terhadap pelaksanaan tugas dan  fungsi Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten  Gresik. Obeservasi  dan  wawancara  dilakukan  di  bulan  Februari  2019    di  tempat-tempat  strategis terjadinya  pelanggaran  perda,  yaitu  di  Pasar  Gresik,  WEP,  Alun-alun  dan  Bundaran  Perumahan GKB Gresik.
Hasil   observasi   menunjukkan   bahwa   secara   rutin   petugas   Satpol   PP melakukan patroli wilayah,  berhenti  beberapa  saat  dan  kemudian  berkelilingkembali.  Ketika  berhenti,  petugas melakukan  peneguran,  memindahkan  para  pelanggar  baik  PKL  maupun  warga  yang  parkir sembarangan, melakukan penertiban reklame serta menegur muda-mudi yang berpacaran di tempat umum.    Penertiban  tersebut  berlangsung  lancar,  tanpa  perlawanan  dan  tanpa  kendala.  Para pelanggar  berpindah  lokasi  dan  menertibkan  sendiri  dagangannya  ketika  ada  petugas  Satpol  PP. Akan  tetapi  ketika  petugas  berpindah  ke  lokasi  lain,  para  pelanggar  kembali  menempati  posisi semula.  Sedangkan  wawancara  dilakukan  terhadap  7  (tujuh) orang  responden  yang diambil secara acak  ( random  purposive  sampling) yang  terdiri  atas  warga  masyarakat,  pejabat  terkait,  pihak swasta, dan akademisi. Sampel ini dianggap telah mewakili  sampel  secara  luas dari  metode  untuk melokalisir semua kasus yang mungkin dari suatu populasi dengan spesifikasi yang tinggi dan sulit dijangkau. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan harapan masyarakat Kabupaten Gresik  terkait  kegiatan  penegakan  perda  yang  telah  dilakukan  oleh  Satpol  PP  sepanjang  tahun 2017-2018.
Dari  hasil  wawancara  ketujuh  sampling  tersebut,  disebutkan  bahwa  para  responden    telah menyatakan   hasil    positif    dari    proses    penertiban    dan  penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP  yaitu terwujudnya  keindahan,  kerapian,  ketentraman  dan  ketertiban  di  masyarakat  dan mendongkrak  peningkatan  PAD.  Akan  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  masih  belum  maksimal, diantaranya  adalah  penertiban  yang  tidak  membuat  jera  pelanggar  sehingga  seperti  kucing- kucingan antara pelanggar dan petugas,  adanya kesan tebang pilih yang dilakukan petugas, kurang meratanya  daerah  yang  ditertibkan,  kurang  humanis  dan  hanya  melakukan  penertiban  pada  kaum minoritas (PKL).
Seperti   kita   lihat   pula   dari   tanggapan   masyarakat,   masih   adanya permasalahan yang umum terjadi dalam proses penegakan perda yakni :
a.   Belum   meratanya   proses   penegakan   perda   di   seluruh   wilayah Kabupaten Gresik;
b.  Masih terulangnya pelanggaran perda;
c.   Sanksi yang kurang membuat efek jera.
Kendala-kendala  yang  muncul  tersebut tentunya  akan  dievaluasi      untuk  menjadi  perbaikan dan    optimalisasi    implementasi  fungi  dan  tugas  pokok  Satpol  PP  mendatang.  Beberapa  faktor penghambat, atau kendala dalam upaya penegakan peraturan daerah di Kabupaten Gresik antara lain :
1.    Terbatas sumber daya yang dimiliki.
2.    Kelembagaan yang masih bertipe eselonering II B.
3.    Belum maksimalnya kapasitas personil dalam teknis penanganan pelanggaran perda.
4.    Sanksi dalam perda yang kurang mengikat dan kurang mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar.
5.    Adanya oknum yang memback up para pelanggar, sehingga menyulitkan proses penertiban pelanggar perda.
6.    Stigma negatif masyarakat terhadap Satpol PP;
7.    Masih perlunya dukungan masyarakat luas dalam upaya penegakan perda.
Empat perda yang telah kita ulas mendalam  tersebut telah mewakili kegiatan penegakan perda yang telah  dilakukan  Satpol  PP  selama  ini.  Kembali  kepada  kaidah  bahwa  perda  sebagai  hukum  atau aturan  yang  berlaku  di  masyarakat,  Wignjosoebroto 3 menyatakan  bahwa  “Hukum  itu  pada hakikatnya  adalah  suatu  perangkat  instrument  yang  di  tangan  sebuah  institusi  kekuasaan  akan difungsikan  guna  mengontrol  perilaku  warga dalam  kehidupan  mereka sehari-  hari.  Seberapa ketat atau  longgarnya  kontrol  itu  tidak  mengurangi  konsep  para  teoritisi  sosial  bahwa  pada  dasarnya hukum  itu  adalah  instrument  kontrol,  hukum  ditengarai  sebagai  sifatnya  yang  formal  dan  politis, tanpa peduli warga itu suka dan rela atau tidak untuk menaatinya.
Efektivitasnya  hukum  menurut  Soerjono  Soekamto 4 disebutkan  sebagai berikut :
1.    Faktor  hukumnya    sendiri    (undang-undang),    dimana    undang-undang  menciptakan  sebuah  aturan bagi masyarakat untuk ditaati.
2.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun yang menerapkan hukum. Hukum akan dinilai efektif bila penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan profesional.
3.  Faktor   sarana   atau   fasilitas   yang   mendukung   penegakan   hukum.
Terkadang  kendala penegakan perda adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana guna  melakukan penegakan perda.
4.  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau  diterapkan.  Masyarakat  yang  mendukung  dan  memberikan  peran  serta  maksimalnya  akan membuat  hukum  semakin  efektif  diterapkan
dalam masyarakat.
5.  Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Terkait adanya kendala yang dirasakan oleh Satpol PP, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain  :
1.  Penguatan  Kelembagaan  dan  Peningkatan  Peningkatan  Sumber  Daya di Satpol PP.
2. Penciptaan  Norma  Sosial  di  Masyarakat  sebagai  Aturan  yang Mendukung Implementasi Satpol PP, pengaturan tersebut dapat berbentuk Peraturan Desa (Perdes) yang memuat aturan serupa dengan yang diatur dalam Perda namun sanksi bersifat otonom sesuai dengan karakteristik desa tersebut.
3.  Sinergitas peran dan Cross  cutting antar Perangkat Daerah.
3 Soetandyo  Wignyosoebroto.(2002). Hukum,  Paradigma,  Metode,  dan  Masalah ELSAM dan HUMA. Jakarta. h. 24 4 Soerjono  Soekanto.  1985. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali. h. 45
4.  Pemberdayaan  Peran  serta  masyarakat  masyarakat   :  Kader  Penegak Perda yang akan menjadi kader di  masyarakat yang  dapat melakukan fungsi cegah dan lapor terhadap terjadinya pelanggaran perda di tingkat pertama, yaitu Desa.
5.  Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

## D.   Kesimpulan
Satpol PP sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal  255  menyelenggarakan  fungsi  :  1)  Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Keterntraman Masyarakat;  2)  Penegakan  Peraturan  Daerah  dan  3)  Perlindungan  Masyarakat.  Sedangkan  fungsi Satpol  PP  dalam  rangka  penegakan  peraturan  daerah  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 54 Tahun 2011 tentang  Standar Operasional  Prosedur Satuan  Polisi Pamong  Praja  terdiri  atas  yang  pertama melakukan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat dan  badan  hukum  yang  melanggar  Peraturan  daerah,  kedua  adalah  melakukan  penertiban  non yustisial.  Fungsi  ketiganya  adalah   melakukan  penegakan  perda  secara  yustisial  dan  yang  terakhir adalah  melakukan  pengawasan   terhadap  para pelanggar.  Pelaksanaan tugas  penegakan perda oleh Satpol  PP  di  Kabupaten  Gresik  dilaksankan  melalui  preemtif,  preventif,  persuasif  dan  represisf secara humanis kepada masyarakat tanpa tebang pilih.
Penegakan     pelanggaran     peraturan     daerah     di     Kabupaten     Gresik  diprioritaskan pada empat  kelompok  perda  yang  dinilai  paling  banyak  pelanggarannya  berkaitan  dengan  pencitraan daerah,  yaitu  1).  Perda  Nomor 22   tahun  2004  tentang  Perubahan   Perda   Nomor  7   tahun   2002 tentang  Larangan  Pelacuran  dan  Perbuatan  Cabul;  2)  Perda  Nomor  19  tahun  2004  tentang Perubahan  Perda  Nomor  15  tahun  2002  tentang  Larangan  Peredaran  Minuman  Keras;  3)  Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang  Ketentraman dan  Ketertiban Umum; serta 4) Perda Nomor 16 tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi   penegakan peraturan daerah, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:
1.    Masih  perlunya  dukungan  untuk  Satpol  PP,  baik  dari  eksekutif  dan  legeslatif,  terkait dengan  anggaran,  pemenuhan  sarana  dan  prasarana,  regulasi  dan  perlindungan  terhadap petugas Satpol PP.
2.    Guna  optimalisasi  fungsi  Penegekan  Perda,  Satpol  PP  perlu  melakukan  langkah-langkah sebagai berikut :
a.   Peningkatan  Sumber  Daya  di  Satpol  PP,  baik  anggaran,  sarana prasarana dan sumber daya manusia.
b.  Penciptaan Norma Sosial di Masyarakat.
c.   Sinergitas peran dan Cross  cutting antar Perangkat Daerah.
d.  Pemberdayaan  Peran  serta  masyarakat  masyarakat,  yaitu  dengan
membentuk     Kader Penegak Perda di masyarakat untuk mempercepat proses cegah - lapor terjadinya pelanggaran perda oleh warga masyarakat.
e.  Koordinasi  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  untuk  mencegah  terjadinya  mal  administrasi dan perlawanan dari pihak yang ditertibkan.
Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan penegakan perda sesuai dengan  Standar Operasional  Prosedur  dan  diperkuat  dengan  dukungan  dari stakeholder terkait, fungsi penegakan perda oleh Satpol PP Kabupaten Gresik dapat berjalan optimal.

## Bibliography
Muh Hasrul. (2017). “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum  Peraturan  Daerah”, Jurnal  Amanna  Gappa,  Vol.  25.  No.  2
September 2017.
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. h. 93. Soetandyo Wignyosoebroto.(2002). Hukum,    Paradigma,   Metode,    dan Masalah. ELSAM dan HUMA. Jakarta.
Soerjono   Soekanto.   1985. Penelitian   Hukum   Normatif,   Suatu   Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali.