## MODEL PEMBANGUNAN DESA TERPADU INOVATIF DI JAWA TENGAH
INNOVATIVE MODEL OF INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT IN CENTRAL JAVA
Suharyanto & Arif Sofianto Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
E-mail: areef_sofiant@yahoo.com Jalan Imam Bonjol No. 190, Semarang Diterima: 6 November 2012; direvisi: 20 November 2012; disetujui: 10 Desember 2012

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Membangun model pembangunan desa yang berjalan secara terpadu dan  inovatif;2).  Mengetahui  prasyarat  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  desa  yang  terpadu  dan mengedepankan  inovasi;  dan  3).  Mendeskipsikan  peran  masing-masing  pihak  dalam  mewujudkan pembangunan  desa  yang  terpadu  dan  mengedepankan  inovasi.  Penelitian  dilakukan  di  3  desa  yang memiliki keunggulan dalam pembangunan, yaitu: 1). Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; 2). Samiran,  Kecamatan  Selo  Kabupaten  Boyolali;  dan  3).  Jatiroyo,  Kecamatan  Jatipuro  Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Model pembangunan desa terpadu inovatif merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor  dan  antarpelaku serta mengedepankan  inovasi dalam  berbagai  bidang sebagai  tekniknya;  2). Prasyarat  pembangunan  desa  terpadu  inovatif  adalah:  teridentifikasinya  potensi  sumberdaya  dan  arah pembangunan  serta  menumbuhkan  inovasi  sebagai  teknik  pembangunan;  dan  3).  Peranan  yang  perlu dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pembangunan desa adalah a). Pemerintah, pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten  harus  konsisten  dan  terarah  dalam  merumuskan  arah  kebijakan;  b). Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan; c). Masyarakat desa dan lembaga  kemasyarakatan  desa  berpartisipasi  dan  melakukan  pengawasan;  d).  Akademisi  memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan e). Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama.
Kata kunci: model, desa, pembangunan terpadu, inovasi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to:  1).  Build  a  model  of  rural  development  which  runs  in  an  integrated manner  and  promote  innovation;  2).  Understanding  the  prerequisites  required  in  the  integrated  rural development and promote  innovation; and 3). Describe  the role  of each party  in creating an  integrated rural development and promote innovation. The study was conducted in 3 villages categorized as having excellence  in  the  governance  of  development,  namely:  1).  Mlatiharjo,  Gajah  Sub-District,  Demak Regency;  2).  Samiran,  Selo  Sub-District,  Boyolali  Regency;  dan  3.)  Jatiroyo,  Jatipuro  Sub-District, Karanganyar Regency. The research method used is descriptive qualitative. The conclusion of this study were: 1). Model of integrated and innovatiive development is performed with emphasis on synchronization between sectors  and stakeholders,  encouraging  HR  utilize  local  resources  to make  innovations  in  rural development;2).  Prerequisites  innovative  integrated  rural  development  is  identification  of  potential resources  and  direction  of  development,  the  implementation  of  appropriate  resource  management  and innovation as the construction techniques; 3). The role needs to be done by the respective parties involved in  rural  development  are:  a).  government,  provincial  governments,  district  governments  should  be consistent and focused in formulating policy directions; b). village government  to  identify  potential  and determine  the  direction  of  policy,  build  coordination  and  synchronization  as  well  as  facilitating  and promoting community empowerment; c). villagers and village community organizations to participate and conduct  supervision;  d).  provide  feedback  science  and  technology  academics  and  mentoring;  and  e). business investment and cooperation Keywords: model, rural, integrated development, innovation

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wilayah  yang  menyita perhatian  banyak pihak,  berbagai  problem  bisa  dikaji dan mendesak untuk diselesaikan. Kekuatan ekonomi desa  tidak  berdaya  terhadap  mekanisme  pasar,  dan
desa  selalu  berada  pada  ketidakberdayaan  dan ketidakseimbangan hubungan dengan kota. Desa-desa di Indonesia umumnya  menghadapi  ancaman keterbelakangan dan ketidakadilan dalam pembangunan.  Secara  alamiah  ada  semacam  dilema, yaitu  kemiskinan  dan  pengetahuan  yang  rendah
menyebabkan  pemanfaatan  yang  kelewat  batas  atas sumberdaya alam untuk bertahan hidup, akan tetapi di sisi  lain  banyak  sumberdaya  yang  ternyata  belum dimanfaatkan  secara  optimal  seperti  sinar  matahari, air,  angin,  tanaman,  ikan,  ternak  dan  tenaga  manusia (Daldjoeni  &  Suyitno,  2004:126).  Hal  senada diungkapkan  oleh  Rustadi,  bahwa  di  sektor masyarakat  tradisional  banyak  sekali  sumberdaya alam  yang  belum  dikembangkan  secara  optimal disebabkan  karena  masih  terbelakangnya  masyarakat tersebut, kekurangan  modal,  sehingga  tingkat produktifitas rendah dan berimplikasi terhadap tingkat pendapatan  yang  rendah  (Ernan  Rustadi,  2009:142). Keterbatasan  pengetahuan  dan  modal  menjadi  faktor yang menghambat pembangunan desa.
Walapun  pembangunan  terhadap  desa  sudah cukup lama akan tetapi sampai saat ini masih terdapat persoalan  yang  dihadapi  desa  dan  membutuhkan penyelesaian segera. Program-program yang ada lebih menunjukkan  kebijakan  pemerintah  yang top  down , karena  kebanyakan  konsepnya  lahir  dari  konsepsi pejabat atau pihak di luar desa, mengabaikan konteks lokal  desa  dan  pemerintah  cenderung  menempatkan masyarakat  sebagai  objek  kebijakan  pemerintah semata (Sutoro Eko, 2004:216). Sehingga yang terjadi bukanlah  tumbuhnya  kemandirian  dan  daya  saing desa,  akan  tetapi  ketergantungan  dan  pragmatisme desa  terhadap  program  pemerintah,  desa  juga  hanya menjadi arena perebutan dukungan politik.
Selain beberapa problem di atas, ada persoalan lain yang lebih penting, yaitu paradigma pembangunan  yang  sangat  sektoral.  Masing-masing lembaga atau kementerian memiliki program ke  desa sesuai  urusannya,  tanpa  memperhatikan  dimensi kewilayahan  dan  sinkronisasi  dengan  sektor  lain. Tarigan  berpendapat  bahwa  sebaiknya  program pembangunan  merupakan  gabungan  dari  pendekatan sektor  dan  pendekatan  regional  (Tarigan,  2008:43). Lewis  menyatakan  bahwa  perkembangan  suatu wilayah  akan  mengalami  stagnasi  bila  hanya  satu sektor  saja  yang  dikembangkan  (Ernan  Rustiadi, 2009:146).  Hal  tersebut  berarti  bahwa  keberhasilan pembangunan merupakan upaya memadukan berbagai sektor  dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Keterpaduan tersebut membutuhkan pengelolaan  yang terpadu dan kerjasama  antar- stakeholder yang  terlibat.  Sehingga membangun  desa  adalah proses yang  multi dimensional dan melibatkan segenap stakeholder yang saling  bekerjasama.  Pembangunan  desa  merupakan proses  merespon  tiga  lingkungan  desa  (alam,  budaya dan  sosial  ekonomi)  dengan  cara  yang  tepat (Daldjoeni & Suyitno, 2004:37).
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam dengan menggabungkan kajian teoritis dan lapangan mengenai  konsep-konsep  pembangunan  desa  yang terpadu  dan  mengedepankan  inovasi.  Penelitian lapangan  perlu  dilakukan  di  desa  yang  memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan di atas. Pertama ialah  keunggulan  pada  proses  keterpaduan  program
kegiatan, kedua adalah  keunggulan  pada  inovasi- inovasi pembangunan.
Sesuai  dengan  permasalahan  di  atas,  maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk:
1. Merumuskan  model  pembangunan  desa  yang berjalan  secara  terpadu  dan  mengedepankan inovasi sesuai dengan potensi lokal;
2. Mengetahui  prasyarat  yang  diperlukan  dalam pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan  inovasi  sesuai  dengan  potensi lokal;
3. Mendefinisikan  peran  masing-masing  pihak dalam  mewujudkan  pembangunan  desa  yang terpadu  dan  mengedepankan  inovasi  sesuai dengan potensi lokal.
Hasil  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini adalah  terbentuknya  model  pembangunan  desa  yang terpadu  dan  inovatif  sebagai  bahan  pertimbangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten  dan  pemerintah  desa  dalam  rangka melaksanakan  pembangunan  desa  untuk  terwujudnya desa terpadu inovatif.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan  Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu  pengumpulan,  pengolahan dan  interpretasi  sejumlah  data  sebagai  upaya  untuk mengungkapkan  kebenaran  yang  terdapat  dalam masalah penelitian.

## Jenis, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan    adalah  data sekunder  dan  data  primer  yang  didapatkan  melalui pengamatan  lapangan,  wawancara  mendalam  dan kuesioner.  Analisis  terhadap  fakta  dilangsungkan secara kualitatif dengan model Spradley.

## Subjek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Jatiroyo Kecamatan  Jatipuro  Kabupaten  Karanganyar,  Desa Samiran  Kecamatan  Selo  Kabupaten  Boyolali  dan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

## Operasionalisasi Konsep
a. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
b. Pembangunan Desa Terpadu adalah pembangunan  desa  dilakukan  usaha  yang intensif  dengan  tujuan  dan  kecenderungan memberikan  fokus  perhatian  kepada  kelompok maupun daerah tertentu.
c. Pembangunan  Desa  Inovatif  ialah  kegiatan- kegiatan  pemberdayaan  melalui  pembangunan dalam bentuk perbaikan mutu hidup dan perilaku
yang  mencakup  aspek  peningkatan  kemampuan masyarakat,  peningkatan  partisipasi  masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemampuan SDM aparatur pemerintah desa berbasis Iptek.

## Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilakukan sekitar enam (6) bulan, terhitung  mulai  dari    1    Februari  sampai  dengan  30 Juli 2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembangunan Desa di Lokasi Penelitian

## 1. Desa Maltiharjo
Desa  Mlatiharjo  yang  berada  di  hamparan dataran  rendah  dengan  sistem  irigasi  teknis  yang bagus  dan  panas  matahari  yang  cukup.  Pertanian utama adalah tanaman pangan (padi), hortikultura dan buah.  Dengan  berbagai  kodisi  di  atas,  maka  kepala desa  menetapkan  bahwa  visi  desa  Mlatiharjo  adalah: “Terwujudnya Jatidiri Desa Mlatiharjo”. Jatidiri yang dimaksud  di  atas  adalah  bahwa  desa  mlatiharjo  akan mengembangkan  diri  sebagai  desa  yang  bertumpu pada pertanian dan peternakan.
Secara  umum  sumberdaya  desa  Mlatiharjo cukup memadai baik dari segi SDA, SDM, sarana dan prasarana  maupun  letak  geografis  yang  cukup
PENGELOLAAN Penerima: individu, kel, PENGELOLAAN PENGELOLAAN IDENTIFIKASI Potensi Sumberdaya Arah Kebijakan Bahan Metode Sumberdaya Pengelola SDA SDM Sarana dan prasarana Sosial Pem./Desa Lembaga Masy. Sektor Usaha Desa SINKRONISASI Sasaran: Modal, tek, sarana dan prasarana INOVASI Pelayanan: Publik Pdkn, Kesh, dll Kualitas Hidup: Sehat, terdidik, berbudaya, dll Perekonomian: Tani, umkm, dll Pendapatan: Harian, bulanan, tahunan, HASIL PEMBANGUNAN Peningkatan Kualitas Hidup Sektor: Tani, ukm, Peningkatan Kesejahteraan Pemerataan Keberlanjutan Pelaku: Pem, masy PROSES PEMBANGUNAN
Gambar  1.  Kerangka Komprehensif  Model Pembangunan Terpadu Inovatif.
menguntungkan  usaha  tani.  Kondisi  tersebut  mampu dioptimalkan oleh kepala desa dengan mengkoordinasikan  berbagai  sumberdaya  dalam sebuah  arah  kebijakan.  Ada  beberapa  sarjana  yang dikoordinir  oleh  kepala  desa  yang  memiliki  budaya inovasi tinggi. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa orang dekat kepala desa bahkan kerabatnya, sehingga mudah  dikoordinir  ke  dalam  sebuah  misi.  Semua pihak  diberi  peran  sesuai  dengan  kemampuan  dan latar  belakang  pendidikannya.  Kemampuan  masing- masing  orang  tersebut  mampu  disinkronkan  menjadi pencapaian agenda pembangunan desa.
Kepala desa sebagai seorang sarjana pertanian memiliki  peran  yang  besar  dalam  pengembangan inovasi di bidang pertanian, yaitu pemuliaan tanaman buah  dan  benih  padi.  Dengan  memanfaatkan sumberdaya  desa  dan  sumberdaya  manusia  di sekelilngnya,  kepala  desa  bisa  membangun  konsep pembangunan yang visioner. Semua itu bisa dilakukan kepala  desa  karena  secara  pribadi  yang  bersangkutan memiliki sumberdaya memadai. Sebagai seorang yang berasal  dari  kalangan  atas  di  desa  (ayahnya  juga mantan kepala desa), memiliki sumberdaya yang bisa dimanfaatkan  untuk  menjadi  pemicu  dan  pendukung proses-proses tersebut di atas. Sumber keuangan desa berasal dari dari sewa tanah kas, produksi pupuk dan hasil pertanian secara berkelanjutan dengan hasil yang cukup  besar.  Pemanfaatan  potensi  alam  dan  sosial sudah  mulai  terlihat  konsepnya.  Konsep  yang ditawarkan  adalah  menjadikan  desa  sebagai  wahana wisata edukasi, terutama bidang pertanian.
Sinkronisasi  program  pembangunan  desa secara umum berjalan dengan baik, akan tetapi dengan menggunakan  metode  yang  kurang  tertib.  Dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  koordinasi  dilakukan secara  insidental,  tidak  terpola  dan  tanpa  pembagian kewenangan  dan tugas  yang tegas  antaraktor.  Kepala desa  mampu  memanfaatkan  potensi  SDM  secara maksimal,  namun  tidak  terlembagakan  secara  baik. Pelaksanaan  berbagai  program  bisa  berjalan  lancar dengan dukungan sumberdaya yang memadai, namun dokumentasi  dan  tertib  administrasinya  kurang. Kepala desa juga mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas desa.
Kepala desa memiliki kapasitas yang memadai dalam  visi  dan  arah  kebijakan  pembangunan.  Akan tetapi  dalam  poses  pengelolaan,  manajemen  yang digunakan  masih  belum  terorganisir  dengan  baik. Perhatian  utama  saat  ini  ialah  fokus  pada  kinerja, setelah  stabil  baru  kelembagaan  dibangun  dengan konsep yang mapan. Arahan dan tahapan pembangunan  juga  belum  tersusun  dengan  baik. Kelemahan utama ialah pada manajemen yang masih belum tertata dengan baku.
Kepala  desa  Mlatiharjo  selalu  menjalin kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait,  inovasi- inovasi  bidang  pengembangan  pertanian  dilakukan dengan UKSW Salatiga. Kerjasama dalam mekanisasi alat-alat pertanian dilakukan dengan Polines Semarang.  Pemuliaan  benih padi dan  buah  dilakukan
dengan  para  pakar  dari  balai  inseminasi  dan pemuliaan tanaman Kementerian Pertanian.
Desa Mlatiharjo juga mulai merintis penggunaan  teknologi  informasi untuk sektor pelayaan  publik,  akan  dibuat  sistem  terintegrasi sehingga begitu terjadi proses pelayanan dan terdapat perubahan  data,  maka database akan  berubah  secara kontinyu.  Tujuan  penggunaan  teknologi  informasi adalah  untuk  menuju  pelayanan  pemerintah  berbasis teknologi informasi atau e-government .
Pada  sektor  pendidikan,  ada  kerjasama  antara kepala  desa  dengan  pihak  yang  memiliki kompetensi untuk  membangun  sekolah  menengah  kejuruan. Sekolah tersebut mengkhususkan dirinya pada jurusan pertanian. Hal ini sesuai dengan potensi lokal. Tujuan kedepan  adalah  menciptakan  SDM  desa  yang berkualitas untuk kemajuan usaha tani desa.
Inovasi  sesuai  visi  desa  dilakukan  dalam bidang  peternakan  dan  pertanian.  Fokusnya  adalah pada menciptakan bibit unggul yang spesifik lokal dan memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  daerah lainnya.  Inovasi  juga  dilakukan  dalam  mekanisasi pertanian.  Kepala  desa  sebagai  seorang  sarjana pertanian  dan  pengurus  HKTI  di  tingkat  kabupaten, memiliki  jaringan  yang  luas.  Kepala  desa  bisa menciptakan  jenis  padi  baru  yang  spesifik,  yaitu varietas  Melati  dan  Sulthan.  Kepala  desa  juga mengembangkan jenis padi organik dengan memanfaatkan  tanahnya  dan  tanah  kas  desa  untuk proses uji coba berbagai varietas padi.
Melalui jaringannya kepala desa bisa mendapatkan  beberapa  jenis  buah  unggulan.  Pohon nangka  sudah  ditanam  hampir  di  setiap  pekarangan penduduk.  Selain  itu  dikembangkan  buah  lengkeng. Keberhasilannya  adalah  bisa  menjadikan  lengkeng berbuah  dengan  kualitas  yang  lebih  bagus  dengan daerah  lainnya.  Walaupun  lokasi  desa  berada  di ketinggian  6  meter  di  atas  permukaan  laut  (dpl), namun lengkeng bisa tumbuh dan berbuah. Selama ini lengkeng hanya ditanam di dataran tinggi, di atas 350 meter dpl.
Pada sektor peternakan, dilakukan pengembangan  jenis  kambing  karena  potensi  pasar yang  besar  dan  siklus  yang  relatif  singkat.  Selain sebagai  pedaging,  kambing  juga  diambil  susunya. Bibit  kambing  yang  sedang  diupayakan  adalah  yang memiliki  badan  kecil  dan  mampu  memproduksi banyak  susu.  Lahan-lahan  yang  kosong  juga  bisa ditanam  pohon  kayu-kayuan.  Konsep  ini  merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat  desa.  Sehingga  masyarakat  memiliki sumber penghidupan yang bisa mencukupi kebutuhan harian  seperti  ayam  atau  itik,  memiliki  tabungan bulanan  seperti  kambing  atau  domba  dan  tabungan tahunan berupa sapi atau pohon kayu.
Sebagai  dukungan  terhadap  konsep  pertanian dan  peternakan  di  atas,  dilakukan  pembuatan  pupuk dan  pestisida  organik  serta  pakan  ternak  yang berbahan dasar barang-barang yang banyak terdapat di desa,  seperti  jerami.  Pupuk  dan  pestisida  untuk
memulai  meninggalkan  ketergantunagn  terhadap pupuk  dan  pestisida  kimia  yang  membahayakan kelangsungan daya dukung tanah.
Ada  beberapa  output  pembangunan  yang merupakan  produk  inovasi  dari  masyarakat.  Inovasi tersebut berpotensi sebagai produk unggulan desa. Di bidang  lain,  inovasi  bisa  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat.  Dalam  bidang  pertanian,  telah dihasilkan  bibit  padi  jenis  baru  yaitu  Melati  dan Sulthan. Pertanian organik sedang dikembangkan dan kedepan  akan  dibentuk  kelembagaan  klaster  yang meliputi  beberapa  desa.  Budidaya  buah-buahan  yang potensial  seperti  nangka  dengan  keunggulan  khusus, lengkeng,  pisang  dan  buah  lainnya.  Inovasi  pupuk juga  dilakukan  dengan  memanfaatkan  sumberdaya yang  ada  di  desa,  terutama  kotoran  ternak.  Dalam peternakan  sedang  diupayakan  penciptaan  jenis spesies kambing yang baru sesuai selera pasar..
Selain  keunggulan  di  atas,  ada  beberapa kelemahan  yang  terjadi.Inovasi  sangat  tergantung pada  figur  kepala  desa  dan  beberapa  warga,  tidak terlembagakan  dalam  pemerintahan  desa.  Inovasi- inovasi  yang  dilakukan  cenderung  sebagai  milik kepala  desa  dan  orang-orang  terdekatnya,  bukan merupakan  aset  desa.  Untuk  ke  depan,  keberlanjutan pembanguan dan inovasi  kurang  bermakna  bagi  desa ketika tidak dimulai proses transformasi kepada unsur desa  dan  masyarakat  lainnya.  Selain  itu,  kepala  desa juga  kurang  melibatkan  aparat  secara  maksimal, sehingga  tertib  administrasi  dan  prosedur  pelayanan publik  kurang  menjadi  perhatian.  Ke  depan  perlu diperhatikan  sebagian  peningkatan  pelayanan  publik melibatkan aparat  desa,  sehingga menjadi  pembaruan yang berkelanjutan.

## 2. Desa Samiran
Sebagai  daerah  yang  terletak  di  pegunungan dan merupakan jalur celah antara gunung Merapi dan Merbabu  serta  jalur  kawasan  wisata  Solo-Selo- Borobudur,  maka  potensi  yang  dapat  ditingkatkan adalah sektor pertanian, peternakan, pariwisata, umkm pendukung pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut di atas,  kepala  desa  bersama  segenap stakeholder desa menetapkan  visi  sebagai  berikut  “Mendorong terwujudnya masyarakat dan Pemerintah desa Samiran yang aman, maju, sehat dan sejahtera”.
Untuk  memaksimalkan  pembangunan  desa, kepala  desa  sangat  aktif  mencari  bantuan  dan program-program  dari  pemerintah  sebagai  penopang utama  keuangan  desa.  Kepala  desa  mengkoordinir dengan  baik  pelaksanaan  program-proram  tersebut dengan sasaran masing-masing, tetapi saling melengkapi.  Kendala  kepala  desa  adalah  belum tersedianya  daya  dukung  SDM  aparatur  pemerintah desa  yang  mampu  mendukung  kinerja  kepala  desa. Sebagian  perangkat  sudah  berusia  lanjut  dan  tidak mudah  diajak  bekerjasama  sesuai  visi  kepala  desa terutama  dalam  hal  menyesuaikan  dengan  kinerja kepala  desa.  Untuk  memulai  peningakatan  kinerja, kepala  desa  mendelegasikan  urusan  melegalisir  KTP
kepada kaur pemerintahan. Strategi kepala desa untuk mengahadapi persoalan perangkat desa adalah dengan memanfaatkan  kelembagaan  masyarakat  yang  ada yang dianggap mampu menjalankan tugas pembangunan.
Kendala  yang  dihadapi  desa adalah minimnya pendapatan  desa.  Dana  yang  berasal  dari  hasil  sewa tanah  kas  dan  ADD  hanya  cukup  untuk  biaya operasional  desa,  sedangkan  untuk  pembangunan perlu  dukungan  dari  luar.  Untuk  menyikapi  kondisi tersebut, kepala desa aktif mencari sumber pendanaan dan bantuan proyek dari berbagai pihak.
Keunggulan  Samiran  adalah  banyak  program yang  masuk  sehingga  membantu  pembangunan  desa. Banyaknya  program  proyek tersebut  didorong  karena lemahnya  sumberdaya  keuangan  desa.  Pendapatan yang  kurang  memadai  terbantu  dengan  berbagai proyek,  akan  tetapi  hal  ini  menjadi  persoalan  di kemudian  hari  ketika  kepala  desa  tidak  mampu mendatangkan berbagai proyek dan dana tambahan.
Banyaknya  program-program  tersebut  tidak saling  berbenturan  satu  dengan  lainnya.  Semua program  bisa  dikoordinasikan  oleh  kepala  desa melalui  koordinasi  rutin  antarpelaku  program  dan penerima  program.  Swadaya  masyarakat  untuk program-program  yang  ada  juga  cukup  baik.  Terjadi kerjasama  dalam  pembangunan,  misalnya  program PNPM  Mandiri  memiliki  kegiatan  pembangunan sarana prasarana, kemudian pemerintah desa menyediakan  lahan  kas  desa  untuk  dibangun  gedung BLM dari dana PNPM Mandiri. Pelaksanaan program PNPM  Mandiri  dan  JRF  Rekompak  dikoordinir  oleh kepala  desa,  sehingga  sasaran  program  dapat  saling melengkapi.
Perencanaan  pembangunan  sangat  partisipatif, musrenbangdes  diikuti  aparat  desa, lembaga-lembaga desa, RT/RW dan perwakilan dusun, LSM, dinas dan satker  kecamatan.  Dalam  monitoring  program, perumusan  review  RPJM  Des  dan  RKPDes  diikuti perwakilan  lembaga  masyarakat  (masing-masing  2 orang) sebagai perumus RPJMDes. Kepala desa telah memulai  proses  pemberdayaan  masyarakat  dalam segala  aspek  pemerintahan  desa.  Selain  agar  semua unsur  desa  mengetahui  dan  terlibat  dalam  proses pembangunan,  juga  adanya  proses  keberlanjutan pembangunan.  Agenda  pembangunan,  perumusan program,  pelaksanaan  pengawasan  dan  evaluasi melibatkan segenap unsur desa. Kepala desa juga aktif turun  ke  pertemuan  warga  untuk  menyerap  aspirasi. Sehingga  secara politis,  kepala desa  telah melakukan demokratisasi  yang  substansial.  Kepala  desa  juga mampu  mengajak  segenap  pihak  pelaksana  program dan  kelembagaan  masyarakat  untuk  menyatukan pemahaman.
Dalam  bidang  pertanian,  kedepan  dengan konsep  STA  (Sub  Terminal  Agribisnis),  diharapkan memiliki  pasar  sendiri.  Selama  ini  sayur  produk Samiran dan Kecamatan Selo pada umumnya dijual di pasar  kecamatan  Cepogo.  Biogas  juga  mulai dikembangkan  untuk  mandiri  energi.  Dengan  konsep
Agro  Silvo  Pastural yaitu    pertanian,  peternakan  dan kehutanan  menjadi  keunggulan  desa  kedepan. Gapoktan sebagai induk kelompok petani di desa akan dikembangkan  menjadi  organisasi  yang  kuat  sebagai wadah  bagi  pengembangan  usaha  tani,  kendala  dana menjadi masalah klasik. Kendala lain pertanian adalah musim  yang  tidak  menentu  dan  masih  kurangnya pemeliharaan  sapi  ternak,  untuk  mengatasi  kendala tersebut  warga  mengharap  agar  dari  pemerintah memberikan hibah ternak sapi.
Inovasi  dalam  bidang  peternakan  yang memiliki  daya  ungkit  adalah  mengubah  produk  susu menjadi  keju,  yang  dilaksanakan  dengan  dukungan kerjasama  dengan  kosultan  dari  Belanda.  Selama ujicoba,  sebagaimana  disampaikan  Kepala  Desa Samiran  uji  coba  berhasil  dan  akan  dikembangkan menjadi industri keju.
Di  sektor  UMKM,  ada  beberapa home indsutry ,  seperti  gula  klethak,  jadah,  dll.  Selain  itu berbagai  macam  hasil  pertanian,  sayur,  tembakau, budidaya jamur kuping, kerajinan bambu wulung, dan lainya. Sektor tersebut juga menjadi pelengkap wisata Samiran.  Untuk  itu  BLM  dipergunakan  semaksimal mungkin  untuk  membina  SDM  dalam  meningkatkan kualitas produk.
Bentuk inovatif lainnya dalam bidang ekonomi adalah  pemanfaatan  aset  desa  untuk  meningkatkan pedapatan. Dengan memanfaatkan sumberdaya berbagai  program,  terutama  PNPM  Mandiri  dan  aset desa,  telah  dibangun  gedung  pelatihan  yang  diberi nama  Balai  Latihan  Masyarkat  (BLM)  dan  kedepan akan  dibangun  gedung  serbaguna  dilengkapi  dengan penginapan.  Konsep  ini  menangkap  peluang  posisi Samiran  di  pegunungan  yang  sering  digunakan sebagar  tempat  acara  seminar,  pelatihan,  kursus  dan lainnya oleh berbagai pihak.

## 3. Desa Jatiroyo
Secara  geografis  letak  desa  yang  kurang srategis  berada  di  pedalaman,  sehingga  panduduk hanya  bisa  mengandalkan  pertanian  dan  sumberdaya alam  lain  seperti  penambangan  batu  dan  pasir. Kepemilikan  lahan  yang  relatif  tidak  luas  sehingga pendapatan  penduduk  juga  tidak  terlalu  tinggi,  untuk itu  sebagian  besar  warga  merantau  ke  luar  daerah untuk mencari penghasilan yang labih baik. Pertanian bisa  dibedakan  menjadi  pertanian  jangka  pendek, dengan  menanam  hortikultura,  seperti  padi,  jagung, ubi kayu,  sayur-sayuran.  Sedangkan  pertanian  jangka panjang  meliputi  tanaman  kayu  seperti  sengon,  jati, dan  buah-buahan  seperti  durian,  rambutan,  dan mangga.  Kelebihan  perencanaan  pembangunan  desa adalah  pelibatan  segenap  unsur  desa.  Setiap  program pembangunan  juga  diintegrasikan  ke  dalam  APBDes meskipun  berasal  dari  sumber  lain.  Pemerintah  desa juga  mampu  merangkul  berbagai  unsur  dan dimanajemen dengan baik oleh sekretaris desa secara kompeten.
Kepala  desa  berperan  sebagai  fasilitator  dan masyarakat berperan lebih aktif dalam pembangunan.
Administrasi  pembangunan  cukup  baik,  semua program  dari  luar  seperti  PNPM  Mandiri,  PDT dimasukkan dalam dokumen APBDes. Kinerja aparat cukup  tertib,  ada  sistem  jaga  untuk  setiap  aparat, sehingga  pelayanan  kantor  desa  berjalan  lancar. Dianggarkan  dalam  APBDes  untuk  peningkatan kinerja  aparat,  namun  sering  tidak  terlaksana  karena anggaran tidak mencukupi
Untuk  urusan  perekonomian,  pemerintah  desa bekerjasama  dengan masyarakat.  BUMDes  dan pasar desa  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa hanya  memfasilitasi.  Tanah  kas  desa  pengelolaannya dilakukan  oleh keluarga miskin  dengan proporsi  bagi hasil  50%  penggarap/pemelihara,  50%.  Pada  sektor UMKM,  ada  beberapa  potensi  industri  lokal/ home industry di  desa  Jatiroyo  yang  nantinya  bisa dikembangkan dengan bantuan BUMDes, yaitu home industry tahu tempe, rambak, anyam-anyaman bambu, merangkai bunga kering, gypsum, mebeler/pertukangan,  bengkel  cat  duko,  penjahit, perbengkelan mesin dan pengelolaan hasil ternak/perikanan.  Potensi-potensi  tersebut  dapat dikembangkan dengan dukungan modal dan pendampingan bisnis. Pelatihan-pelatihan sudah mulai dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan  masyarakat.  Program  PNPM  Mandiri juga fokus pada upaya tersebut.
Terdapat  kerjasama  yang  erat  antarpelaku program  dan  dukungan  masyarakat.  Koordinasi pembangunan menghasilkan sinergisitas pembangunan  desa.  Setiap  35  hari  sekali  ada  forum selapanan  baik  di  kelompok  gapoktan  maupun paguyuban  RT/RW  sebagai  sarana  sosialisasi  dan koordinasi  antaraktor  pelaku  program  pembangunan, sekaligus meningkatkan partisipasi  masyarakat. Dalam  forum  tersebut,  pengelolaan  program  PNPM Mandiri maupun Pembangunan  Desa Terpadu  (PDT) juga  hadir  memberikan  sosialisasi  dan  informasi kepada masyarakat.
Ada  2  program  dari  luar  yang  utama  di  desa Jatiroyo,  yaitu  PNPM  Mandiri  dan  PDT.  Pelaku program  seperti  PNPM  Mandiri  dan  PDT  aktif melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  kepada  warga melalui dusun maupun forum RT/RW. Ada koordinasi antara  PNPM  Mandiri  dan  PDT  sehingga  tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Pembangunan pasar  desa  dibiayai  oleh  program  PDT  dan  swadaya masyarakat,  termasuk  pembelian  lahan.  PNPM Mandiri  memberikan  fasilitasi  pelatihan  kepada masyarakat dan perbaikan sarana jalan desa.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan selalu ada koordinasi  antarpelaku  agar  tidak  terjadi  kesamaan sasaran.  Melalui  musrenbangdes  dibahas  berbagai kegiatan  di  desa.  Secara administratif  setiap kegiatan dimasukkan  dalam  APBDes  secara  tertib,  biasanya program  PDT  tengah  tahun,  PNPM  awal  tahun. Sebagian  warga  bisa  berperan  aktif  walaupun  masih terbatas pada pihak-pihak tertentu.
PNPM Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2010  sudah  menghasilkan  pembangunan  selaras
dengan pembangunan lainnya. Program PDT menghasilkan pasar desa, simpan pinjam dan lumbung pangan. Pembangunan pasar desa dengan juga dengan bantuan swadaya  masyarakat. Rencana ke depan kios pasar  desa  akan  disewakan.  Simpan  pinjam  kepada seluruh  masyarakat  dengan  menggunakan  agunan berupa  sertifikat  tanah  atau  BPKB,  simpan  pinjam juga diberikan di kelompok PKK.
Gapoktan  yang  terdiri  dari  11  kelompok  tani, setiap 35 hari sekali ada pertemuan dan berkoordinasi dengan pihak lain, gapoktan juga memanfaatkan pasar desa  serta  BUMDes  untuk  kemajuan  usaha  tani. Penyaluran  pupuk  subsidi  dilakukan  oleh  gapoktan, tetapi masih terkendala permodalan. Para petani mulai membuat pupuk kompos, obat tanaman buah.
Hasil  pertanian  berupa  padi,  jagung,  ketela pohon,  dan  sudah  5  tahun  ini  produksi  jagung meningkat.  Namun  penjualan  masih  cenderung dilakukan  perseorangan,  sehingga  akan  dirintis penjualan bersama. Harapan kedepan bisa dikoordinir oleh  gapoktan  dan  memanfaatkan  pasar  desa. Peningkatan  produksi  jagung  masih  membutuhkan bantuan permodalan, pupuk dan benih.
Kepala  desa  selalu  melakukan  konsolidasi setiap senin untuk mengevaluasi kinerja mingguan dan membahas  kegiatan  berikutnya.  Pemerintah  desa mengupayakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan. Dalam APBDes dianggarkan  dana  untuk  pelatihan-pelatihan  aparat. Ada  aparat  yang  piket  di  kantor  setiap  hari  dan  para kadus  setiap  2  minggu  sekali  masuk  di  kantor  desa. Ada  koordinasi  antarkadus,  dibentuk  2  kelompok kadus,  masing-masing  5  orang  dan  diberi  wewenang untuk  menyelesaikan  masalah,  jika  tidak  bisa  maka diselesaikan di desa.
Tanah  kas  desa  yang  kurang  produktif  juga dimanfaatkan  untuk  penanaman  kayu  yang  produktif seperti  sengon.  Selain  itu,  pembangunan  pasar  desa dan BUMDes berpotensi menjadi penguat perekonomian  desa  dan  menjadi  daya  ungkit perekonomian desa kedepan.
Secara umum,  pembangunan  bidang  pertanian masih  menghadapi  kendala  saat  ini  yaitu  kurangnya permodalan  untuk mengembangkan  BUMDes.  Petani juga  merasakan  kurangnya  sarana  sentra  penjualan hasil  pertanian,  khusunya  gudang  untuk  menampung hasil tanaman. Selain itu daya saing produk pertanian masih lemah, kurangnya inovasi dan penguatan pasar. Potensi tanaman obat (empon-empon) belum dikembangkan dengan baik sebagaimana desa-desa di sekitarnya.  Bidang  peternakan  kurang  berkembang dan masih dikelola secara tradisional oleh petani.
Pembangunan  UMKM  dilakukan  dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Ada beberapa lembaga  keuangan  mikro  sebagai  hasill  pelaksanaan program  PNPM  Mandiri  dan  PDT  yaitu  simpan pinjam  perempuan  (SPP),  Lembaga  Simpan  Pinjam Berbasis  Masyarakat  (LSPBM),  PKK  dan  lainnya. Lembaga-lembaga  keuangan  mikro  tersebut  sangat
membantu permodalan masyarakat dalam manajemen usahanya.
Kelemahan  utama  desa  Jatiroyo  adalah perekonomian  mengandalkan  pada  proses  eksploitasi sumberdaya alam, bukan pemanfaatan yang berorientasi berkelanjutan. Ketidakadaan daya dukung sumberdaya  alam  habis,  maka  produktiftas  akan semakin  menurun.  Untuk  itu  perlu  dipikirkan  sebuah metode  pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  bisa diperbaharui.

## Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif
Perubahan  paradigma  pembangunan  dari mengutamakan indikator kuantitatif kepada keseimbangan  dengan  indikator  kualitatif.  Kegagalan pembangunan  berbasis  pertumbuhan,  menciptakan paradigma  baru  yang  meyakini  bahwa  pembangunan harus  diarahkan  kepada  terjadinya  pemerataan ( equity ),  pertumbuhan  ( eficiency ),  dan  keberlanjutan ( sustainability )  yang  berimbang  dalam  pembangunan ekonomi.
Mengubah prinsip pertumbuhan semata menjadi  prinsip  pemerataan  ( equity ),  pertumbuhan ( eficiency )  dan  keberlanjutan  ( sustainability )  menjadi sangat  penting  bagi  pembangunan  desa  masa  kini. Todaro telah menyatakan  bahwa  pembangunan harus dipandang  sebagai  suatu  proses  multidimensional yang  mencakup  berbagai  perubahan  mendasar  atau struktur  sosial,  sikap-sikap  masyarakat,  dan  institusi- institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan  ekonomi,  maka  perlu  melibatkan segenap stakeholder yang  saling  bekerjasama. Pembangunan  desa  merupakan  proses  merespon  tiga lingkungan  desa  (alam,  budaya  dan  sosial  ekonomi) dengan  cara  yang  tepat,  maka  dalam  pembangunan harus diperhatikan unsur lingkungan tersebut.
Desa  Samiran  telah  menunjukkan  bahwa dengan  keterbatasan  keuangan,  namun  pelaksanaan upaya  koordinasi,  pemerataan  dan  partisipasi,  arah pembangunan dapat menghasilkan sebuah keunggulan tersendiri.  Desa  Jatiroyo  dengan  ketergantungannya terhadap  pihak  luar,  berusaha  memanfaatkan  yang didapatnya untuk kebutuhan pokok mereka. Sedangkan  desa  Mlatiharjo,  meskipun  dengan manajemen  yang  sangat  tidak  memadai,  melakukan penggalian  potensi  yang  tersembunyi  dari  kearifan lokal manusia-manusia desa yang berkualitas.
Selain pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan merupakan tujuan utama pembangunan. Pemerataan  baik  secara  wilayah,  sektoral  maupun penerima  atau  pemanfaat  pembangunan  merupakan ukuran penting keber-hasilan pembangunan. Keberlanjutan  pembangunan  tidak  saja  memenuhi kebutuhan  sesaat,  tetapi  menjaga  bagaimana  terjadi kesinambungan  dana  agar  manfaatnya  bisa  dirasakan lintas  generasi.  Dari  konsep-konsep  tersebut  di  atas, berikut gambaran  yang  lebih  komprehensif mengenai siklus  pembangunan  terpadu  inovatif  yang  dapat dirumuskan dalam penelitian ini.

## Tabel 1. Kerangka Umum Pembangunan Desa Inovatif
No Indikator Situasi yang Diharapkan Kegiatan yang Perlu dilakukan 1. Identifikasi Potensi Tersedianya peta potensi desa Inventarisasi potensi desa a. SDM Aparat : tersedianya SDM aparatur yang mampu menjalankan tugas dengan baik, kapasitas mampu mendukung visi-misi kades Masyarakat : kapasitas masyarakat mampu mendukung program pembangunan, penguasaan iptek baik, modal sosial kuat Aparat : melakukan konsolidasi rutin berkala, peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pendidikan, dll yang bisa dikoordinir pemda Masyarakat : memanfaatkan berbagai media untuk pembelajaran masyarakat b. SDA Potensi sumberdaya alam terjaga dengan baik, dikelola dengan prinsip keberlanjutan, menjaga kelestarian dan daya dukung kedepan Melakukan inovasi untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan ketergantungan kepada sumberdaya alam c. Sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana fisik yang mendukung pembangunan Memaksimalkan aset desa untuk pelaksanaan pembangunan dan menjaga yang ada d. Sumberdaya Sosial Partisipasi masyarakat serta tersedianya lembaga masyarakat sebagai pelaku pembangunan Mengedepankan lembaga masyarakat sebagai pelaksana utama pembangunan 2. Perencanan Perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semua pihak dan seluruh rencana program pembangunan yang akan dilakukan baik secara strategis (5 tahunan) maupun secara teknis (tahunan) Menetapkan arah pengembangan strategis, melibatkan masyarakat luas, mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan sektor serta memadukan kerangka pembangunannya 3. Pengelolaan Sumberdaya a Sumberdaya Terbangunnya pola pemanfaatan sumberdaya yang optimal dan manajemen yang efektif dan efisien Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang manajemen sumberdaya melalui pelatihan dan kerjasama b Pengelola Sumberdaya dikelola oleh pihak yang tepat dan kompeten, memiliki landasan kekuatan hukum dan diakui legitimasinya Adanya kesepakatan warga desa mengenai siapa yang diberi wewenang mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada secara tepat 4. Sinkronisasi a Pelaku Terbangunnya pola komunikasi, koordinasi dan kerjasama antarpelaku pembangunan di desa Peran aktif pemerintah desa dan lembaga masyarakat dalam mengarahkan para pelaku pembangunan b Sektor Saling terkaitnya pembangunan antarsektor Koordinasi antarpelaku, pemerintah desa dan masyarakat c Sasaran Sasaran pembangunan yang tepat dan tidak tumpang tindih Koordinasi antarpelaku, pemerintah desa dan masyarakat d Penerima Penerima program tidak tumpang tindih dan menerima manfaat program dengan baik Peran aktif pemerintah desa dan lembaga masyarakat dalam mengarahkan para pelaku pembangunan 5. Inovasi a Perekonomian Peningkatan produktifitas masyarakat berbasis iptek Mendorong dan memfasilitasi inovasi teknologi tepat guna b Pendapatan Peningakatan pendapatan masyarakat sebagai hasil keunggulan produk yang kompetitif Implementasi teknologi tepat guna dalam semua aspek usaha masyarakat desa c Pelayanan Publik Peningkatan pelayanan publik berbasis iptek Mendorong dan memfasilitasi inovasi dan teknologi tepat guna d Kualitas Hidup Peningkatan kualitas hidup sebagai hasil pelayanan yang baik Implementasi teknologi tepat guna dalam semua aspek pelayanan publik 6. Hasil pembangunan a Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan pendapatan masyarakat sebagai hasil dari peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi serta penguatan pasar. Penggunaan sumberdaya sekecil mungkin untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan Kerjasama dengan berbagai pihak penyedia inovasi, pemanfaatan inovasi secara tepat, pembentukan kelembagaan yang kuat. Pemanfaatan inovasi yang tepat, kerjasama antarpelaku pembangunan, pengawasan terpadu oleh segenap unsur desa terhadap pelaksanaan pembangunan b Peningkatan kulitas hidup Peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai hasil pembangunan yang terpadu dan memanfaatkan inovasi-inovasi teknologi tepat guna Kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan, pemanfaatan inovasi secara tepat, pembentukan kelembagaan yang kuat c Pemerataan Penerima manfaat pembangunan merata Perencanaan yang komprehensif dalam bentuk rencana strategis pembangunan desa, dengan melibatkan segenap unsur desa d Keberlanjutan Pemanfaatan sumberdaya memperhatikan generasi mendatang, orientasi dan sasaran Upaya perencanaan yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat
No Indikator Situasi yang Diharapkan Kegiatan yang Perlu dilakukan pembangunan tidak parsial (proyek) tetapi kontinyu dan keberadaan berbagai macam program pembangunan dalam satu arah kebijakan serta mengedepankan inovasi untuk menghindari ekpsloitasi berlebih dan ketergantungan terhadap SDA

## SIMPULAN
Model pembangunan terpadu inovatif merupakan  siklus  pembangunan  yang  dimulai  dari proses identifikasi potensi sumberdaya dan kemudian menentukan  arah  pembangunan  yang  melibatkan segenap  unsur  desa.  Setelah  ditentukan  arah pembangunan,  pengelolaan  sumberdaya  desa  perlu ditetapkan secara tepat dan benar. Kemudian inti dari pembangunan  terpadu  inovatif  adalah  proses  yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku  serta  mengedepankan  inovasi  dalam berbagai bidang sebagai tekniknya. Dengan demikian, hasil  pembangunan  akan  menciptakan  pertumbuhan, pemerataan  dan  keberlanjutan.  Hasil-hasil  tersebut akan  menjadi  bahan  masukan  bagi  pembangunan tahap berikutnya.
Dengan  memperhatikan  praktik  di  lokasi penelitian  dan  penjelasan  teoritis  di  atas,  maka prasyarat pembangunan desa terpadu inovatif adalah:
a. Teridentifikasinya  potensi  sumberdaya  dan  arah pembangunan;
b. Terlaksananya  pengelolaan  sumberdaya  yang tepat guna;
c. Terciptanya  sinkronisasi  dalam  pelaksanaan pembangunan;
d. Menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan; serta
e. Hasil pembangunan mencakup unsur pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.
Berasarkan  situasi  di  lapangan  penelitian  dan penjelasan  teoritis  sebelumnya,  maka  peranan  yang perlu  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  terkait dalam pembangunan desa adalah:
a. Pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten  harus  konsisten  dan  terarah  dalam merumuskan arah kebijakan, menentukan bentuk program, implementasi program secara terkoordinir dan proses monitoring  dan  evaluasi yang terpadu;
b. Pemerintah  desa  melakukan  identifikasi  potensi dan  menentukan  arah  kebijakan,  membangun koordinasi  dan  sinkronisasi  serta  memberikan fasilitasi  dan  mengedepankan  pemberdayaan masyarakat;
c. Masyarakat  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan;
d. Akademisi  memberikan  masukan  iptek  dan pendampingan; dan
e. Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama.
Dengan  demikian,  keberhasilan  pembangunan desa tidaklah kinerja unsur-unsur internal desa semata, melainkan kerja bersama berbagai pihak.
Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka penelitian  ini  menghasilkan  saran  kepada  berbagai pihak sebagai berikut:
a. Agar model pembangunan desa terpadu inovatif bisa menjadi konsep yang benar-benar mejawab persoalan  perlu  uji  coba  implementasinya    di beberapa  desa  melalui  program  terarah  dan sistematis.  Kemudian  dilakukan  evaluasi  untuk menilai efektifitasnya serta memperbaiki konsepnya. Proses ini perlu melibatkan berbagai unsur  lembaga  pemerintah  dan  akademisi  serta pelaku usaha;
b. Penciptaan  prasyarat  pembangunan  terpadu inovatif  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  desa dan  segenap  unsur  desa  mulai  melakukan berbagai  pembenahan  dalam  menetapkan  arah kebijakan  pembangunan  desa.  Proses  tersebut juga  perlu  didukung  berbagai  unsur  terkait seperti  pemerintahan  akademisi  dan  pelaku usaha sebagai fasilitator; dan
c. Penguatan  peran  masing-masing  pihak  dalam pembangunan  desa  terpadu  inovatif  dilakukan dengan  membangun  kerangka  kebijakan  yang tegas  dari  pemerintah  pusat,  pengawalan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi dan  pemerintah  kabupaten  serta  komitmen segenap  unsur  desa.  Akademisi  secara  kontinyu berhubungan dengan desa, dunia usaha menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Dudung.  2003. Pengantar  Metode Penelitian . Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
Adisasmita,  Raharjo.  2006. Membangun  Desa Partisipasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Dagun.  Save  M.  2006. Kamus  Besar  Ilmu Pengetahuan .  Jakarta:  Lembaga  Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
Daldjoeni dan Suyitno. 2004. Perdesaan, Lingkungan dan Pembangunan . Bandung: PT. Alumni. Dwipayanan,  Ari  AA.  2003. Desa  Adat:  Antara Otentisitas  dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko,  Sutoro.  2003. Meletakkan  Desa  dalam Desentralisasi  dan  Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
__________. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: APMD Press. __________.  2006. Pembaharuan  Desa  Secara Irawan, Tahir. 2003. Pembaharuan Pemerintah Desa. Yogyakarta: IRE Press. Partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Leeuwis,  Cees.  2009. Komunikasi  Untuk  Inovasi Perdesaan . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Morissan.  2010. Teori  Komunikasi  Massa .  Bogor: Ghalia Indonesia. Mulyasa.  2007. Manajemen  Berbasis  Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah . Jakarata: Yayasan Obor Indonesia. Safi’i.  2009. Manajemen  Pembangunan  Daerah, Teori dan Aplikasi . Malang: Averroes Press Santoso,  Purwo.  2003. Menuju  Tata  Pemerintahan dan  Pembangunan  Desa  dalam  Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. __________.  2007. Prospek  Pengembangan  Desa . Bandung: Fokus Media.
Soetomo.  2006. Strategi-Strategi  Pembangunan
Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sukardi,  Akhmad.  2009. Participatory  Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. Suryabrata,  Sumadi.  2006. Metodologi  Penelitian , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tarigan, Robinson. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah; Edisi Revisi . Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah.
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta,  Manajemen Pemerintahan Daerah . Bandung: Fokus Media. Winarno,  Budi.  2008. Gagalnya  Organisasi  Desa dalam Pembangunan di Indonesia . Yogyakarta:Tiara Wacana.