## Arah Dan Kecendrungan Administrasi Publik Di Bali
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia okawisnumurti@gmail.com

## Abstrak
Membicarakan  arah  dan  kecendrungan  administrasi  publik  di  Bali,  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan trend perkembangan ilmu adminstrasi publik global yang sangat  tinggi.  Munculnya  begitu  banyak  orientasi  dan  paradigma  ilmu  administrasi  publik  menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan  Berdasarkan  karakteristik  ilmu  administrasi  di  Bali  dapat  dilihat  bagaimana  ilmu  administrasi publik dapat merespon globalisasi yang merampbah melalui kegiatan kepariwisataan. Bahwa globalisasi telah merubah  kebiasaan  masyarakat  dan  memberikan  kemudahan  akses  bagi  seluruh  aktor  dalam  mengakses informasi  termasuk  informasi  tentang  kinerja  pemerintah.  Dengan  demikian,  arah  dan  kecendrungan administrasi  publik  di  Bali,  mengacu  pada  konsep  dan  teori  administrasi  publik  yang  bersifat  hibrid- interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam.
Keywords : Administrasi Publik; Bali

## PENDAHULUAN
Membicarakan  arah  dan  kecendrungan  administrasi  publik  di  Bali,  tentu  tidak  bisa  dilepaskan dengan  perkembangan  administrasi  publik  di  Indonesia  dan  trend  perkembangan  ilmu  adminstrasi publik  global  yang  sangat  tinggi.  Munculnya  begitu  banyak  orientasi  dan  paradigma  ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah  dengan perkembangan masyarakat.
Dalam  sejarah  perkembangan  administrasi  publik  menunjukkan  terjadi  pergeseran  paradigma yang  disebabkan  oleh  perbedaan  pemahaman  terhadap  locus  dan  focus  (Henry,  1992).  Pergeseran locus  menyangkut  dimana  administrasi  publik  itu  beroperasi.  Apakah  pada  manajemen pemerintahan,  lembaga  pemerintahan  sehingga  menempatkan  borikrasi  yang  dikembangkan  oleh Weber  menjadi  konsep  yang  penting  dalam  ilmu  administrasi  publik.  Ataukah  dikembangkan sebagai  studi  kebijakan,  governace,  dan/atau  kepublikan  (Dwiyanto,  2018).  Sedangkan  focus menyangkut objek saran yang hendak dimaksimalkan dalam menjawab persoalan dan  kepentingan publik.  Pertanyaan  ini  sangat  relevan  dengan  pergeseran  paradigma  administrasi  publik  dari  Old Public  Administration,  New  Publik  Administration,  New  Public  Management  dan  New  Public Service dengan menempatkan orientasi pada prinsip-prinsip inovasi (Batalli, 2011). Prinsip ini salah satunya  dengan  mempertimbangkan  karakteristik  dalam  penerapan  nilai  (Sururi,  2012).  Begitupun terhadap kecendrungan perubahan kebutuhan dan kepentingan publik yang awalnya ada pada ranah birokrasi  pemerintahan,  kini  menjadi  wilayah  organisasi  privat  dan  asosiasi  sukarela,  begitupun sebaliknya  birokrasi  pemerintah  menyelenggarakan  kegiatan  yang  dulunya  diusahakan  oleh organisasi  bisnis  atau  masyarakat  sipil,  melakukan  modifikasi  berubah  bentuk  menjadi  hybrid (Dwiyanto,  2018).  Kecendrungan  peerubahan  fenomena  publik  seperti  globalisasi,  lokalitas, glokalisasi,  demokratisasi,  privatisasi  yang  perlu  mendapat  sentuhan  dari  konsep  dan  teori administrasi publik yang bercirikan hibrid-interdicipliner.
Oleh karena itu, diskursus tentang arah dan kecendrungan administrasi publik  sudah seharusnya terus  diupayakan  oleh  para  ilmuwan,  intelektual  dan  penggiat  administrasi  publik,  sehingga  teks administrasi  publik  tidak  kehilangan  konteksnya,  dan  tidak  semakin  kehilangan  relevansinya dengan  dinamika  yang  terjadi  pada  lingkungannya,  baik  dalam  konteks  ke-Indonesiaan  maupun lokal (Bali).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Arah dan Kecendrungan Administrasi Publik di Indonesia
Dwiyanto  (2018)  dalam  bukunya  Ilmu Administrasi  Publik  di  Indonesia,  mengurai  sangat  jelas dan  lugas  tentang  keberadaan  ilmu  administrasi  publik  di  Indonesia  yang  sedang  mencari “identitas”, melalui state of the art dengan beberapa isu, antara lain focus dan orientasi, perdebatan tentang monodisiplin vs multidisiplin, dan nomenklatur yang dipergunakan. Sebagai pijakan untuk menganalisis  posisi  masing-masing  perguruan  tinggi  dalam  perdebatan  akademik  keilmuan adminstrasi  publik.  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  ketiga  aspek  di  atas  dapat  dijadikan  kerangka berpikir  untuk  memetakan  posisi  perguruan  tinggi  dalam  perdebatan  tentang  orientasi  dan  fokus studi administrasi publik, latar belakang dan  rasionalitasnya, dan jati diri serta arah perkembangan kedepan.  Begitupun  sebaliknya,  dapat  digunakan  sebagai  untuk  membaca  dan  mengkritik perkembangan studi administrasi publik di Indonesia (Dwiyanto,2018:91).
Berkenaan  dengan  focus  dan  orientasi,  dalam  perkembangannya  telah  banyak  mengalami perubahan,  yang  awalnya  sebagai  ilmu  ketetausahaan  negara,  berkembang  menjadi  ilmu administrasi  pemerintahan,  bahkan  Fisipol  UGM  telah  merintis  menjadi  studi  kebijakan  dan manajemen  publik  menjadi  fokus  dalam  studi  kebijakan.  Sebagian  yang  lain  masih  loyal  pada administrasi  negara.  Tidak  terelakan  perbedaan  latar  belakang  keilmuan  para  pendiri  dan latarbelakang  komunitas  akademik  kerap  mewarnai  arah  pengembangan  ilmu  administrasi  publik. Perbedaan  visi  keilmuan  dan  fokus  dalam  pengembangan  ilmu  administrasi  publik  menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan.
Namun  demikian,  ada  kecendrungan  yang  sama  dalam  memahami  administrasi  publik,  bahwa; semakin  banyak  perguruan  tinggi  di  Indonesia  yang  menempatkan  urusan  dan  kepentingan  publik sebagai  lokus  dan  fenomena  yang  penting.  Urusan  dan  kepentingan  publik  menjadi  alasan kehadiran  studi  administrasi  publik.  Apabila  kecendrungan  ini  semakin  meluas  dan  berkembang maka  perkembangan  administrasi  publik  di  Indonesia  akan  mencapai  “milestone”  baru, sebagaimana  yang  telah  terjadi  di  negara-negara  lain,  menjadi  “beyond  government  institutions”. (Dwiyanto, 2018).
Diskursus  tentang  apakah  administrasi  publik  bersifat  monodisipin  atau  multidisiplin,  sampai saat  ini  masih  menjadi  diskusi  yang  menarik.  Masing-masing  memiliki  dasar  argumen  untuk memberikan  penjelasan  rasional,  bersandar  pada  dasar  dan  latarbelakang  keilmuan  yang  tidak terlepas  pada  paradigma  perkembangan  ilmu  administrasi  publik.  Di  negara-negara  Eropa  seperti Belanda,  Prnacis,  Jerman  dan  Belgia  ilmu  administrasi  berkembang  dan  menepatkan  administrasi publik sebagai bagian dari  administrasi.  Sedangkan di negara-negara Amerika Serikat,  Inggris dan negara  persemakmuran  umumnya  memberlakukan  ilmu  administrasi  publik  sebagai  studi  yang berdiri  sendiri.  Tampaknya,  tradisi  ini  ini  turut  mewarnai  cara  pandang  akademisi  di  Indonesia dalam  menempatkan  nomenklatur  apakah  administrasi  publik  itu  di  bawah  Ilmu Administrasi  atau dibawah  fakultas/jurusan  administrasi,  ataukah  di  bawah  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik. Realita  ini  tidak  lantas  menyurutkan  kita  untuk  berhenti  pada  perdebatan  tentang  “wadah”  yang sudah  ada,  namun  perlu  terus  diupayakan  untuk  mengembangkan  ilmu  administrasi  publik  dari “isi”nya,  sehingga  diskursus  akademik  mengenai  ilmu  administrasi  publik  semakin  mendekatkan pada uapaya menjawab fenomena dan kepentingan publik yang terus berkembang.

## Arah dan Kecendrungan Administrasi Publik di Bali
Sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali tidak terlepas  dengan  latar  belakang  keilmuan  yang  dimiliki  dan  tradisi  yang  terbangun  dari  asal perguruan  tinggi  yang  notabena  berafiliasi  pada  perguruan  tinggi  di  Jawa,.  Sehingga  dari  sisi “wadah”  ada  yang  bernaung  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  seperti  di  UNUD, Warmadewa, Ngurah Rai, Undiknas, Mahendradata, Panji Sakti, Stipol Wirabakti, dan yang lainnya, ataupun  ada  yang  di  bawah  Ilmu  Administrasi  seperti  STIA.  Merubah  dan/atau  menyesuaikan
nomenklatur  untuk  keseragaman  “wadah”,  tentu  sangat  menyulitkan  secara  administratif.  Akan tetapi,  menyesuaikan  isi  menjadi  keharusan  sehingga  teks  tentang  konsep,  teori,  pendekatan  dan metodologi  ilmu  administrasi  publik  menjadi  relevan  untuk  menjawab  persoalan  dan  kepentingan publik.
Kepentingan dan persoalan publik antara negara yang satu dengan negara yang lain, daerah yang satu  dengan  daerah  yang  lain  tentu  sangat  berbeda.  Hal  ini  sangat  tergantung  dan  ditentukan  oleh latar  belakang  ideologi,  politik,  sosial,  letak  geografis,  adat,  dan  budaya  serta  lingkungan masyarakatnya.  F.W.  Riggs  dalam  teori  prismatiknya  menjeleskan  bagaimana  faktor  lingkungan ddan budaya sangat mempengaruhi praktik administrasi publik. Ekologi administrasi  sebagai dasar dalam  melakukan  perbandingan  administrasi  publik,  sangat  menetukan  arah  dan  kecendrungan dinamika  administrasi  publik  di  suatu  daerah.  “Dinamika”  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa Inggris  dinamic  yang  berarti  ‘dinamis  atau  bergerak,  tidak  pasif  atau  diam,  berproses’.  Dinamika juga mengandung arti ’perubahan, suatu proses dan suatu gerakan’.
Dalam  konteks  sosial  budaya  dinamika  mengandung  makna  ‘perubahan  dan  keberlanjutan’ (change  and  continuity)  (Ardika,  2005:18),  di  samping  sebagai  proses  jalinan  perubahan  yang bersifat kontinuity atau incontinuity (Agung, 2006a:2). Dinamika merupakan proses perubahan atau bergerak  dalam  perubahan,  kemudian  menciptakan  hasil  akhir  berupa  perkembangan  masyarakat (Sztompka, 2005:1). Setiap perubahan dialami oleh subjek tertentu dalam perjalanan waktu, tempat dalam ruang, serta modifikasi kuantitatif atau kualitatif (Sorokin dalam Sztompka, 2005:6).
Dinamika merupakan modifikasi dan transformasi pengorganisasian masyarakat, yakni mengacu pada  variasi  hubungan  antarindividu,  kelompok,  organisasi,  kultur,  dan  masyarakat  pada  waktu tertentu. Trasformasi sendiri mengandung arti perubahan rupa, bentuk, fungsi, sifat, dan keadaan ke arah  perbaikan  sebagai  prasyarat  bagi  perkembangan  institusi  atau  masyarakat  (Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  1990:959).  Dalam  hal  ini  ada  dua  kecendrungan  intelektual  yang  ditekankan pada dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik yang menonjol, seperti:
1. Penekanan  pada  dinamis  realitas  sosial  yang  dapat  menyebar  ke  segala  arah,  yakni membayangkan  masyarakat  dalam  keadaan  bergerak  (berproses);  dan  (2)  tidak memperlakukan  masyarakat  (kelompok,  organisasi)  sebagai  sebuah  objek  dalam  arti menyangkal  konkretisasi  (congcretization)  realitas  sosial”(Sztompka,  2005:8-9).  Sztompka (meminjam  istilah  Whitehead)  menyebutkan  bahwa  “perubahan  menjadi  sifat  sesuatu” sehingga  sangat  penting  dan  bermanfaat  untuk  dikaji  dan  dipelajari.  Perspektif  diakroni Toybee (Sztompka, 2005:9) menyebutkan bahwa “mempelajari kehidupan manusia pada saat tertentu  jelas  lebih  bermanfaat  karena  lebih  realistis  dari  pada  mempelajarinya  dengan membayangkan dalam keadaan diam”.
2. Dinamika menggambarkan realitas sosial sebagai jaringan sosial yang mengikat orang dalam kehidupan  bersama.  Jaringan  sosial  terus  berubah,  mengembang  dan  mengerut  (misalnya ketika  individu  bergabung  atau  meninggalkannya),  menguat  dan  melemah  (ketika  kualitas hubungan  mereka  berubah),  bersatu  dan  terpecah-pecah  (misalnya  ketika  kepemimpinan muncul atau bubar), serta pemisahan dari unsur lain. Dinamika merupakan suatu proses terus menerus,  proses  “strukturasi”  dari  struktur  yang  mantap  di  samping  merupakan  “lambang“ yang berfluktuasi daripada pola yang kaku.
3. Dinamika dalam kontek ini adalah proses transformasi yang dinamis dari realitas sosial yang menyebar  sehingga  menimbulkan  perubahan  struktural  dan  kultur  masyarakat  di  samping memberikan  pemahaman  dan  pemaknaan  baru  bagi  kehidupan  masyarakat  sebagai  suatu “kebudayaan”. Dinamika terjadi bukan dalam ruang yang hampa. Medan perubahan ada pada masyarakat sebagai pengelompokkan sosial. Masyarakat sebagai arena perubahan akan selalu bergerak dinamis sejalan dengan perkembangannya.
Bali  sebagai  suatu  Daerah  sangat  dikenal  di  dunia  sebagai  daerah  pariwisata  dan  bahkan dinobatkan  sebagai  destinasi  wisata  nomor  satu  di  Dunia.  Berkembangnya  pariwisata  Bali,
merupakan anugrah Tuhan, karena Pulau Bali diberikan kelebihan atas keindahan alam, lingkungan yang  dihuni  oleh  manusia  Bali  yang  memiliki  budaya  adiluhung.  Kekayaan  alam  dan  lingkungan telah  memberikan  isfirasi  bagi  masyarakat  Bali  untuk  beraktifitas,  berkreativitas,  berinovasi  yang melahirkan  kebudayaan  yang  adiluhung.  Pengombangan  konsep  tri  hita  karana  sebagai  bentuk kesimbangan  harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia  dengan  alam  menjadi  dasar  filosofi  dalam  menjaga  keseimbangan.  Pendekatan keseimbangan  inilah  kemudian  melahirkan  tatakolela  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  sutata parahyangan, sutata pawongan dan su tata palemahan. Bentuk-bentuk pengorganisasi seperti dadia, subak,  desa  pakaraman  menjadi  wadah  untuk  beraktifitas,  berkreatifitas  dan  berinovasi  bagi masyarakat  Bali  dalam  mewadahi  persoalan  dan  kepentingan  publik.  Dadia,  Subak  dan  desa pakraman  sebagai  bentuk  pengorganisasian  dibangun  atas  dasar  semangat  kebersamaan  dan persamaan  profesi  di  satu  sisi  dan  dibingkai  dalam  kebinekaan  dengan  mengusung  konsep  desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan) yang melahirkan otonomi.
Ekspresi  dalam  menjaga  keharmonisan  dengan  Tuhan,  sesama  manusia  dan  dengan  alam diwujudkan  melalui  yadnya  sebagai  persembahan  suci  (yadnya),  yang  dekemas  dengan  kreativitas dan  inovasi  sesuai  dengan  tempat,  waktu  dan  keadaan.  Sikap  religius,  toleransi,  menghargai  dan menghormati  orang  lain  (tatwam  asi)  sebagai  bentuk  pelayanan,  dan  menghargai  lingkuan  alam menjadi tradisi, adat dan budaya masyarakat (living culture).
Keunikan  tradisi,  adat  dan  budaya  dengan  didukung  keindahan  alamnya  Bali  menjadi  objek wisata  nomor  daerah  pariwisata  di  Dunia.  Pariwisata  dengan  tradisi  besarnya  mengharuskan masyarakat  Bali  beradaptasi  dengan  masyarakat  dunia.  Globalisasi  bagi  Bali  tidak  dapat  dihidari. Bali ada dalam pusaran glokalisasi, yakni bertemunya globalisasi dengan tredisi masyarakat lokal.
Berbagai  persoalan  kerap  muncul,  seperti;  bagaimana  masyarakat  Bali  mampu  menjaga  tradisi, adat, budaya dan lingkungannya agar tetap ajeg dan lestari sebagai aset sebagai bnetuk kepentingan publik, serta pariwisata dapat tumbuh berkembangan sebagai sumber kesejahteraan sebagai bentuk persoalan  publik,  oleh  karena  pariwisata  telah  menggerus  lahan  pertanian,  membutuhkan  fasilitas publik.
Maka,  administrasi  publik  harus  mampu  menjawab  persoalan  dan  kepentingan  publik  Bali sebagai daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi, adat dan budaya  serta  alam lingkungan yang eksotik  di  satu  sisi,  dan  persoalan  dan  kepentingan  publik  kepariwisataan  sebagai  ciri  globalisasi. Globalisasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru  lagi.  Efeknya  pun  sudah  dapat  dilihat  diberbagai  aspek kehidupan. Dalam administrasi publik, globalisasi telah memfasilitasi koneksi dan koordinasi antara masyarkat,  pemerintah,  NGO.  Globalisasi  membawa  perubahan  pada;  pertama,  adanya  penguatan organisasi supranation seperti IMF, World Bank, WTO yang keputusan dan kode etiknya mengikat sistem  administratif  dari  negara-negara  lain.  Kedua,  adanya  peningkatan  interdependensi  antara negara  modern  dalam  mengurus  beberapa  permasalahan  di  dalam  negerinya.  Ketiga,  negara menerima keuntungan karena adanya kemudahan dalam memperoses informasi.
Lebih  jauh,  globalisasi  memudahkan  transfer  kultur  antar  negara  terjadi,  terlebih  dengan kemajuan  teknologi  saat  ini.  Teknologi  informasi  telah  merubah  batas-batas  negara,.  masyarakat dengan  mudah  membandingkan  kualitas  kinerja  pemerintah  dengan  pemerintah  dari  negara  lain, yang  mengakibatkan  tuntutan  masyarakat  akan  kinerja  pemerintah  pun  menjadi  lebih  tinggi.  Dan saat  ini,  pemerintah  juga  dituntut  untuk  dapat  beradaptasi  dengan  teknologi  sehingga  dalam melakukan  pelayanan,  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik menjadi lebih pada transparansi, efisiensi dan efektifitas.
Dwiyanto  (2018),  telah  memberikan  guidance  tentang  bagaimana  pengembangan  ilmu administrasi  publik.  Ilmuwan  dan  universitas  dipersilahkan  untuk  melakukan  diskursus  mengenai perkembangan  administrasi  publik  yang  sesuai  dengan  “keadaan”  mereka.  Diskursus  tersebut seperti  tentang  fokus  dan  orientasi  dari  ilmu  administrasi  publik,  tentang  monodisiplin  atau interdisiplin,  atau  tentang  nomenklaturnya.Riset  sederhana  dapat  dilakukan  menggunakan  isu-isu
tersebut.  Seperti  FISIPOL  UGM  yang  merubah  fokus  ilmu  admnistrasi  publik  menjadi  studi kebijakan  dan  manajemen.  Perbedaan  latar  belakang  keilmuan  dari  para  pendirinya  dapat memberikan  perubahan  tersendiri  terhadap  fokus  ilmu  administrasi  publik  pada  masing-masing universitas.  Seperti  penggiat  administrasi  publik  di  Fisipol  UGM  berlatar  pendidikan  ilmu  sosial berbeda dengan penggiat administrasi publik di UI yang berlatar belakang pendidikan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  disimpulkan  penting  bagi  para  ilmuan  di  tiap-tiap  universitas yang memiliki program studi ilmu administrasi publik untuk dapat melakukan kajian serta diskursus tentang  orientas,  fokus,  hingga  nomenklatur  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dari  universitas, ilmuwan  sesuai  tuntutan  pada  daerahnya.  Masyarakat  seperti  Tri  hita  karana  (keseimbangan  dan harmonisasi),  yadnya  (pengorbanan  suci),  tatwam  asi  (penghargaan,  pelayanan),  desa,  kala  patra (otonomi),  inovasi,  kolaborasi.  Nilai-nilai  tersebut  sangat  relevan  dengan  focus  dan  orientasi administrasi publik pada manajemen dan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan darah dan paradigma mutakhir administrasi publik yakni NPS.

## Daftar Pustaka
Ardika,  I,  W.  (2005).  Kearifan  Lokal  dan  Ketahanan  Budaya  Bali,  dalam  Kompetensi  Budaya  dalam Globalisasi”, Darma Putra dan Windhu Sancaya (ed.), Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
Batalli,  M.  (2011).  Impact  of  Public  Administration  Innovations  on  Enchancing  the  Citizens,  Expectation. International Journal of e-Education, e-Bussines, e-Manajemen and e-learning . 1 ( 2 ) Dwiyanto, A. (2018). Ilmu Administrasi Publik di Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Hennry, N. (1992). Public Administration and Public Affairs, 3th Ed . Englewood Cliffs: Prentice Hill. Putra,  A.  A,  G,  A.  (2006). Peralihan  Sistem  Birokrasi  dari  Tradisional  ke  Kolonial .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Suruci, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik . 12 ( 2 ) Sztompka, P. (2005). Sosiologi Perubahan Sosial . Jakarta: Penanda.