p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805

## Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan
Rational Choice of Bendar Village Fishers, Pati, Central Java: An Ethnographic Study of Fisheries Problems
Septi Wulandari ¹ , Pandu Saptoriantoro², Kristina Setyowati ¹ , * Maya Marliana ¹
¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret¹ Jl. Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia ²Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Muara Baru, RT.22/RW.17, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 18 Agustus 2022 Perbaikan naskah: 23 Februari 2023 Disetujui terbit   : 11 Mei 2023
Korespodensi penulis: Email: maya.marliana@student.uns.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp. v18i1.11524

## PENDAHULUAN
Industri perikanan merupakan salah satu sektor unggulan terpenting di banyak negara maju ataupun berkembang. Selain berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan, industri perikanan menjadi pencipta lapangan kerja. Sektor perikanan termasuk dalam salah satu bagian besar mata pencaharian dunia selain sektor pertanian (Manimaran & Suriyan, 2021;
Rahaman et al., 2021). Pekerjaan di bidang industri perikanan dilakukan oleh nelayan yang menangkap ikan sebagai mata pencaharian, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun digunakan sebagai sektor bisnis lain (Manimaran & Suriyan, 2021; Sinrang et al., 2018).
Komunitas nelayan sebagai pendukung industri perikanan Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan ketidakpastian pendapatan dan pengelolaan hasil perikanan pada setiap musimnya, tetapi juga
Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah, Indonesia tidak berbeda seperti nelayan pada umumnya yang memanfaatkan hasil laut serta memiliki pemikiran yang rasional dalam menghadapi kebijakan yang ditetapkan, misalnya pada penggunaan alat tangkap, wilayah penangkapan, dan kebijakan lain yang harus dipenuhi. Karena dipicu dengan fenomena konsumtif berupa kepemilikan rumah dan mobil mewah oleh nelayan Desa Bendar, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rasionalitas nelayan tersebut dalam menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Metode kualitatif dengan analisis studi etnografi digunakan untuk menggali pandangan komunitas purse sein e dan jaring tarik berkantung (JTB). Teknik wawancara secara mendalam digunakan untuk pengumpulan data dalam mencapai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menyajikan rasionalitas nelayan dalam berhubungan dengan aktor pemangku kepentingan, seperti pemerintah, investor, tengkulak, dan bank sebagai sumber pendukung jalannya industri perikanan. Peningkatan advokasi oleh KKP kepada nelayan menjadi rekomendasi kebijakan utama yang disarankan. Selain pelibatan dan partisipasi nelayan dalam perumusan kebijakan selanjutnya, penyebaran informasi yang edukatif menjadi alternatif rekomendasi dalam kajian ini.
Kata Kunci: etnografi, Desa Bendar, komunitas, nelayan, rasionalitas

## ABSTRACT
Bendar Village Fishers, Pati, Central Java, Indonesia, are not different from fishers in general who use marine products and have rational thoughts in dealing with established policies, for example in the use of fishing gear, fishing areas, and other policies that must be met. Triggered by a consumer phenomenon in the form of Bendar Village fishers owning houses and luxury cars, this study aims to compare the fishers rationality in addressing government policies. Qualitative methods with ethnographic study analysis are used to explore the views of the purse seine community and pocket tensile nets (JTB). In-depth interview techniques were used to collect data toward achieving the objectives of this study. The results of the study present the rationality of fishers in dealing with stakeholder actors, such as the government, investors, middlemen, and banks, as a source of supporting the course of the fisheries industry. The increase in advocacy by the MMAF for fishers is the main recommendation for the policy maker. In addition to the involvement and participation of fishers in the formulation of further policies, the dissemination of educational information is an alternative recommendation in this study.
Keywords: ethnography, Bendar Village, community, fishers, rationality
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan | Wulanari et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 27-36
sering berhadapan dengan adanya tekanan, misalnya berupa eksploitasi yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, komunitas nelayan membentuk pola pikir bersama dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan- kebijakan yang diatur oleh pemerintah (Amiruddin, 2014) serta strategi dalam meningkatkan pendapatan mereka (Nainggolan et al., 2020). Suatu komunitas nelayan memiliki sistem budaya yang berbeda dengan komunitas agraris serta komunitas nelayan lainnya karena bergantung pada letak geografis serta budaya dan kondisi lingkungan setempat (Manimaran & Suriyan, 2021; Sinrang et al., 2018). Komunitas nelayan di sebuah desa di Ghana, misalnya, berada dalam kemiskinan karena adanya sistem sosial dan cara-cara tradisional yang membatasi perkembangan perekonomian yang diharapkan meningkat dengan banyaknya perusahaan (Anderson & Obeng, 2017). Bentuk positif dari peranan komunitas nelayan diungkap dalam sebuah studi kasus El Morro, yaitu sebuah komunitas nelayan kecil di wilayah Talcahuano. Komunitas tersebut memiliki pengetahuan lokal, rasa kebersamaan, kerja sama, organisasi, modal sosial, dan kepercayaan dalam berkontribusi nyata terhadap operasi evakuasi dan penyelamatan yang sukses pada gempa yang terjadi pada tahun 2010 dan tsunami di Chili (Moreno et al., 2018). Komunitas nelayan memiliki cara pandang untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, yaitu wilayah pesisir dan laut sebagai tempat bergantung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem budaya yang digunakan sebagai arah pengetahuan untuk memahami kondisi sumber daya laut serta kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah untuk dicermati dalam pengelolaannya (Dewi, 2018; Subianto, 2020).
Pengelolaan penangkapan ikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga pada pembentukan kebijakan publik oleh otoritas yang kerap menghadapi hambatan berupa nilai-nilai tradisional yang dilakukan oleh nelayan secara turun-temurun (Ariadno & Amelina, 2016). Salah satu kebijakan yang penting untuk dicermati oleh para nelayan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Permen KP Nomor 18 Tahun 2021).  Kemunculan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para nelayan karena memengaruhi masyarakat lokal dan berpotensi memicu masalah sosial (Ou &
Ma, 2017). Kebijakan yang mengatur pembagian wilayah penangkapan, penggunaan alat tangkap, dan peraturan lainnya tersebut akan mendorong para nelayan berpikir kritis tentang bagaimana tindakan serta strategi yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi target, tetapi tidak melanggar kebijakan untuk mempertahankan pendapatannya karena terdapat dukungan penelitian bahwa kebijakan publik bidang kelautan dan perikanan berpengaruh positif terhadap kondisi ekonomi komunitas nelayan di Kabupaten Medang Deras serta mendorong nelayan untuk lebih adaptif terhadap kebijakan pemerintah (Aripin et al., 2020).
Kajian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan sikap komunitas nelayan di Desa Bendar dalam mengambil keputusan berdasarkan pilihan rasional untuk mempertahankan kondisi perekonomiannya dengan mengikuti kebijakan pemerintah serta menghadapi permasalahan yang timbul saat melakukan usaha penangkapan ikan. Kajian berperspektif behavioral  choice seperti ini pada umumnya menggunakan salah satu pendekatan tradisional ekonomi politik, yaitu rational  choice atau pilihan rasional yang cenderung mendasarkan pengambilan keputusan pada penghitungan biaya dan manfaat atau cost and benefit calculations . Keputusan berperilaku ini diambil melalui proses penggalian informasi dan penyusunan pilihan strategi yang memiliki potensi dalam memaksimalkan manfaat yang diharapkan (Kartini & Muradi, 2017). Dalam teori pilihan rasional terjadi optimasi dalam proses interaksi, mulai dari tingkat sistemis ke tingkat individu dan dari tingkat individu ke tingkat sistem sosial serta memungkinkan akumulasi mekanisme tindakan agar dapat diimplementasikan oleh banyak orang yang berupa tindakan kolektif (Sulaksono, 2017). Berbagai variasi tindakan itu dapat dibedakan berdasarkan orientasi sudut pandang para aktor terkait dalam melakukan tindakan. Para nelayan dalam membuat jejaring sosial juga menggunakan nalarnya untuk berpikir kritis. Nalar tersebut diimplementasikan melalui tindakan rasional dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mata pencahariannya. Tindakan rasional tersebut didasarkan pada kepentingan ekonomi para nelayan selaku aktor dalam jaringan sosial tersebut.
Penelitian yang menganalisis suatu fenomena berdasarkan pilihan rasional terpantau masih belum banyak dilakukan. Sebuah studi rasionalitas menjabarkan temuan atas adanya indigenous technical knowledge (ITK) atau keahlian dan pengetahuan teknis pribumi (nelayan) dalam penangkapan ikan
berdasarkan rasionalitas dan mengukur efektivitasnya (Roy et al., 2020). Dengan didorong oleh minimnya kajian dengan pendekatan rasionalitas nelayan yang kemudian dikombinasikan dengan metode studi  etnografi,  penelitian  ini  berusaha  menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pandangan dan sikap komunitas nelayan di Desa Bendar dalam mempertahankan kondisi perekonomiannya ketika menghadapi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh KKP sebagai implementor, tetapi di sisi lain harus menghadapi situasi masalah yang mungkin ada saat melakukan usaha penangkapan ikan.

## METODOLOGI
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman kelompok ataupun perseorangan melalui wawancara dan pengamatan. Pendekatan tersebut diambil karena pengalaman, perspektif, interaksi, dan penjelasan, serta konsep lain bisa disajikan secara lebih terperinci jika dibandingkan dengan angka atau pendekatan kuantitatif (Khalil et al., 2020). Metode kualitatif juga memberikan sebuah pandangan dengan memperdalam pemahaman konstruksi di dunia yang dialami oleh seseorang. Dengan metode kualitatif ini, seseorang diyakini dapat memberikan alur kronologis sesuai dengan peristiwa yang mengarah pada konsekuensi yang tepat sehingga diperoleh suatu kejelasan yang memiliki manfaat (Miles, 2014).
Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis  studi  etnografi  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian  karena  studi  etnografi  dipandang  cukup efektif untuk menggali informasi pola perilaku, bahasa, dan tindakan bersama dalam pengaturan alami dari suatu kelompok budaya yang utuh selama periode waktu yang lama (Creswell, 2014).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi dan waktu penelitian menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam sebuah penulisan. Peneliti mengambil topik tentang rasionalitas pada suatu komunitas nelayan yang ada di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang pemilihannya dipicu dengan fenomena kepemilikan rumah dan mobil mewah (Nita, 2021). Wawancara mendalam dilakukan terhadap dua komunitas yang dominan, yaitu komunitas purse seine dan komunitas jaring tarik berkantung (JTB). Penelitian dilakukan pada tanggal 6 s.d. 7 Juni 2022, tepatnya dilakukan di kantor paguyuban komunitas di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Jenis data yang digali dalam kajian adalah data primer yang diperoleh dari metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi, baik dari informan terkait maupun dari pengamatan peneliti. Wawancara terarah (guided interview) dan mendalam digunakan oleh peneliti dengan memberi pertanyaan kepada informan yang terkait dengan catatan atau pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur dengan melakukan pengamatan tanpa ada pedoman observasi sehingga peneliti benar- benar melihat kondisi di lapangan (Creswell, 2014). Sementara itu, sebagai pendukung lain, peneliti mengumpulkan dokumen dan data terkait, baik dari informan maupun berdasarkan potret yang dilakukan oleh peneliti sendiri.
Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang merupakan perwakilan dari dua komunitas nelayan yang paling dominan, yaitu komunitas purse seine dan komunitas dari paguyuban JTB. Selain dilakukan secara tatap muka, wawancara dilakukan secara daring ( online ).

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi etnografi. Studi etnografi merupakan sebuah deskripsi tertulis mengenai suatu perkumpulan sosial, komunitas sosial, aktivitas sosial, serta karakteristik praktik interpretasi di suatu kelompok tertentu (Russell, 2019). Pada dasarnya, pandangan atau perhatian yang paling utama pada studi etnografi adalah bagaimana cara hidup atau pola hidup suatu masyarakat, apakah mengikuti sebuah budaya atau kepercayaan masing-masing atau tidak. Studi etnografi  mempelajari  bagaimana  mengolaborasikan hasil penelitian yang didapat melalui suatu komunitas yang telah dieksplorasi dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi (Klitgaard et al., 2022; Stenberg et al., 2022).
Studi etnografi memiliki berbagai jenis dalam penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini jenis studi etnografi yang digunakan adalah studi etnografi realis.  Etnografi  realis  lebih  banyak  menjelaskan sudut pandang yang objektif terhadap suatu situasi dan ditulis dari perspektif sudut pandang orang ketiga dalam menyimpulkan hasil penelitiannya (Creswell,  2014).  Pada  studi  etnografi  ini,  peneliti sering kali dijuluki sebagai etnografer . Etnografer memiliki tugas untuk melakukan observasi etnografi secara informal serta meliput fakta yang terjadi
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan | Wulanari et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 27-36
di lapangan  (Schwarz-Plaschg, 2022). Seorang etnografer berusaha membuat laporan berdasarkan data objektif dengan informasi yang terukur dan cenderung netral sehingga tidak memiliki tujuan tertentu atau tujuan pribadi. Etnografer juga berusaha mendeskripsikan dan menjabarkan suatu budaya tertentu menggunakan standar kategori. Etnografer akan menghasilkan sebuah pandangan melalui hasil penelitian tanpa mengubah makna serta menghasilkan sebuah interpretasi dan sajian budaya untuk mengungkap banyak realitas yang terjadi sesuai dengan fakta  (Aldhobaib, 2022; Creswell, 2014).
Studi  etnografis  dilakukan  dengan  langkah- langkah yang harus diikuti agar menghasilkan studi yang menarik sesuai dengan kriteria penelitian, di antaranya, menentukan dan melakukan pengaturan ( setting ) kontrol penelitian; membuat rumusan pertanyaan penelitian; menentukan apa yang akan diteliti, siapa informan yang tepat, kapan dan di mana peneliti bisa mendapat aksesnya; memiliki relasi dengan informan terkait; melihat kondisi lapangan; membuat kesepakatan bersama informan; melakukan perekaman dan wawancara di tempat; melakukan analisis pada hasil wawancara; serta menulis laporan hasil wawancara sesuai dengan struktur penelitian etnografis (MacLeod et al., 2019; Windiani & Nurul, 2016).
Pada penelitian kualitatif dengan metode analisis studi etnografi ini, penulis berupaya untuk melihat bagaimana rasionalitas pada dua komunitas nelayan yang dinilai paling dominan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dua komunitas itu meliputi komunitas purse
seine dan komunitas JTB yang hasil penelitiannya nanti akan dijabarkan sesuai dengan teknik studi etnografi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini akan disajikan ke dalam beberapa subbagian terkait dengan hasil pengamatan di lapangan, yaitu penjelasan tentang komunitas nelayan di Desa Bendar, permasalahan yang dihadapi oleh nelayan Desa Bendar, dan pengambilan keputusan komunitas nelayan dalam perspektif rasionalitas

## Komunitas Nelayan Desa Bendar
Sesuai dengan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021,  definisi  nelayan  adalah  orang  yang  mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2021, jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah 139.810.313 jiwa (BPS, 2021), sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan laut berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 hanya 2.359.064 orang (KKP, 2021) atau 1,71% dari total angkatan kerja yang tersedia. Lebih lanjut dapat diamati tren dari jumlah profesi nelayan yang dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia berdasarkan hasil pengolahan data BPS dan KKP pada Gambar 1 berikut.
Data sebaran nelayan berdasarkan pada jumlah kapal penangkap ikan (KPI) pada pusat data KKP menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki KPI terbanyak di Indonesia dengan total 108.356
Gambar 1 Profesi Nelayan dan Angkatan Kerja di Indonesia Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik
profesi  nelayan  yang  dibandingkan  dengan  angkatan  kerja  yang  tersedia berdasarkan hasil pengolahan data BPS dan KKP pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1 Profesi Nelayan dan Angkatan Kerja di Indonesia
(Figure 1 Fishers Profession and Labor Force in Indonesia) Data Diolah (BPS, 2021; KKP, 2021) Data sebaran nelayan berdasarkan pada jumlah kapal penangkap ikan (KPI) pada pusat data KKP menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki KPI terbanyak
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Workforce 116.52 116.09 119.84 120.17 121.87 122.38 125.44 128.06 133.35 135.85 138.22 Fisherman 2.162. 2.265. 2.278. 2.164. 2.210. 2.275. 2.265. 2.289. 2.292. 2.088. 2.359.
0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 Angkatan Kerja
Nelayan
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
kapal dan 171.515 orang nelayan (KKP, 2021) serta didukung dengan data jumlah kapal sebanyak 760 unit yang melakukan pengurusan izin penangkapan ikan pada tahun 2022 di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dari hasil wawancara, ditemukan juga data bahwa  nelayan  diklasifikasikan  menjadi  beberapa kelompok, yaitu pemilik kapal, nakhoda, dan anak buah kapal (ABK).
Komunitas nelayan di Desa Bendar tidak berbeda dengan komunitas nelayan di seluruh dunia. Baik skala kecil maupun besar pasti menghadapi tantangan tersendiri termasuk pada perubahan kondisi iklim lingkungan, penurunan pendapatan, aturan yang dinilai terbatas, serta infrastruktur lain yang mendorong komunitas nelayan untuk berpikir mendalam (Richmond & Casali, 2022).
Berdasarkan alat tangkap yang digunakan, nelayan di Desa Bendar terdiri atas beberapa komunitas. Namun, yang dominan adalah purse seine dan jaring tarik berkantung (JTB).
Komunitas purse seine menggunakan jaring lingkar sebagai alat penangkapan ikan (API) dan komunitas tersebut disebut sebagai Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Pati. Sesuai dengan data terbaru, paguyuban tersebut memiliki anggota sebanyak 233 kapal. Kapal penangkap ikan berukuran 100 gross tonage (GT) berharga sekitar 5 sampai dengan 8 miliar rupiah. Oleh karena itu, untuk dapat memiliki satu kapal, pemilik harus mencari modal melalui pinjaman bank ataupun bantuan modal dari pihak keluarga atau kerabat. Walaupun kapal tersebut diperoleh dari modal bersama, pemodal lain umumnya tidak keberatan jika kapal tersebut diatasnamakan pemilik utama atau mungkin juga diatasnamakan anaknya. Kapal purse seine yang dikemudikan oleh seorang nakhoda memiliki lebih dari 25 ABK. Target penangkapan adalah ikan pelagis besar atau ikan pelagis kecil yang bergerombol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), tepatnya di perairan dangkal dengan kedalaman maksimal 200 meter. Lokasi penangkapan meliputi perairan Laut Jawa (WPPNRI 712); perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali (WPPNRI 713), serta perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur (WPPNRI 718). Perjalanan atau trip penangkapan ikan tersebut memakan waktu tercepat 2 bulan dan terlama 8 bulan. Biaya perbekalan per trip yang dibutuhkan berkisar 1 miliar sampai dengan 2 miliar dengan harga BBM, yaitu solar masih di bawah Rp10.000.00,00. Biaya sebesar itu biasanya diperoleh melalui pinjaman dari bank.
Komunitas jaring tarik berkantung (JTB) tergabung dalam perkumpulan nelayan Mina Santosa Pati. Perkumpulan tersebut berdiri sejak tahun 2004 dengan alat tangkap awal berupa cantrang yang kemudian termasuk dalam kategori API yang dilarang. Kemudian, mereka menggunakan JTB sejak tanggal 6 April 2021. Komunitas yang tercatat memiliki anggota sebanyak 173 kapal ini, pada awalnya diketuai oleh H. Sudi, lalu terakhir diketuai oleh Jasiman. Komunitas tersebut memiliki tujuan pendirian, yaitu sebagai wadah perkumpulan nelayan cantrang/JTB dan penyalur bantuan sosial bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Juwana. Kapal yang digunakan berukuran 30 s.d. 100 GT dengan harga sekitar 2 s.d. 3 miliar rupiah. Hal itu tidak berbeda dengan kapal purse seine dalam hal kepemilikan. Kapal JTB dalam melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan serta WPPNRI 713 dikemudikan oleh seorang nakhoda dengan sekitar 20 ABK. Berbeda dengan kapal purse seine , kapal JTB dalam sekali trip penangkapan ikan hanya mampu berlayar maksimal 45 hari untuk menjaga kualitas tangkapan yang berupa ikan demang, kuniran, kapasan, dan rucah. Berdasarkan informasi dari informan yang berhasil dimintai keterangannya, sekali trip kapal JTB setidaknya membutuhkan biaya perbekalan sekitar 200 s.d. 300 juta rupiah. Hal itu tidak berbeda dengan kapal purse seine dalam hal sumber pembiayaan perbekalannya.
Baik pemilik kapal, nakhoda, maupun ABK tidak memiliki perjanjian kerja layaknya majikan dan pesuruh. Namun, mayoritas melakukan sistem bagi hasil pada setiap trip penangkapan ikan. Sebagai contoh, jika sebuah kapal JTB mendapatkan biaya penjualan hasil laut sebesar 400 juta rupiah dan biaya perbekalannya sebesar 300 juta rupiah, dari selisihnya yang sebesar 100 juta rupiah, pemilik kapal akan mendapatkan 50 juta rupiah dan sisanya dibagikan secara merata kepada nakhoda beserta ABK. Keunikan kedua adalah adanya fenomena nelayan yang melakukan wisata religi ke Pulau Seprapat yang diklaim sebagai daerah sakral dari para leluhur Desa Bendar.

## Permasalahan yang Dihadapi Nelayan
Permasalahan pertama yang dihadapi nelayan Desa Bendar adalah keberadaan tengkulak atau yang biasa disebut bakul . Bakul memiliki berbagai bentuk. Ada yang memberikan biaya perbekalan, misalnya berupa BBM, dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran dan ada pula bakul yang menerima
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan | Wulanari et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 27-36
tangkapan nelayan dengan janji pembayaran yang dilakukan sebulan kemudian dengan harga tawar- menawar. Dalam beberapa kasus, terdapat bakul yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Menurut beberapa informan purse seine, pada masa lampau bakul memegang peranan penting saat pendaratan tangkapan sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga karena hanya bakul yang memiliki fasilitas gudang pendingin untuk menampung ikan-ikan beku tangkapan nelayan purse seine . Bakul cenderung menahan penjualan ikan pada saat harga ikan murah dan baru melepaskannya dengan harga mahal pada saat dirasa tepat. Bahkan, di tempat yang berbeda hal tersebut berdampak pada ketidakpastian penghasilan nelayan purse seine .
Permasalahan kedua adalah modal kerja atau perbekalan yang meliputi bahan bakar mesin, air minum, air bersih, makanan, dan perlengkapan yang dibutuhkan selama pelayaran. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, selain beberapa variabel lainnya, seperti dukungan tenaga kerja (ABK), pengalaman bekerja di laut, serta dukungan teknologi yang digunakan (Ratna et al., 2018). Selain itu, beberapa faktor ikut memengaruhi besar-kecilnya pendapatan nelayan, yaitu harga BBM, lama melaut, produktivitas, tanggungan keluarga, alat tangkap yang berupa jaring insang tetap, dan perbedaan wilayah penangkapan (Rahim et al., 2018; Yuniarti & Sukarniati, 2021). Hambatan terkini bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan berkaitan dengan modal kerja yang didominasi konsumsi BBM yang dalam beberapa bulan terakhir telah mengalami kenaikan harga solar.
Permasalahan ketiga yang dihadapi nelayan Desa Bendar adalah kebijakan pemerintah di bidang perikanan yang cenderung tidak berpihak pada kesejahteraan nelayan. Selain keberadaan tengkulak sebagai free rider dunia dan krisis global BBM, peraturan terkait dengan besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam perizinan kapal penangkap ikan, perizinan WPPNRI, dan harga patokan ikan (HPI), turut menambah keresahan para nelayan. Besaran PNBP terkait dengan perizinan kapal penangkap ikan yang diatur dalam Permen KP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan hal yang memberatkan nelayan karena surat izin penangkapan ikan (SIPI) memerlukan biaya yang lebih besar, bahkan tiga kali lipat dari awal sebelum berlakunya kebijakan, yaitu sekitar 50 juta rupiah. Permasalahan lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah perizinan WPPNRI karena kebijakan ini dianggap cenderung mengikuti
kebijakan negara lain yang kondisi lautnya berbeda dengan perairan Indonesia. Jika penangkapan ikan dibatasi hanya pada satu WPPNRI, hal itu berdampak pada sedikitnya hasil yang diperoleh nelayan. Selain itu, dengan adanya perubahan dalam PNBP perizinan untuk dapat memenuhi kontribusi tersebut, nelayan membutuhkan peningkatan tangkapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan, sebut saja M, PK, dan JS, HPI yang ditentukan melalui Permen KP Nomor 97 Tahun 2021 dinilai terlalu tinggi karena penetapannya disesuaikan dengan harga akhir konsumen yang diyakini mengikuti harga jual di pasar modern, seperti supermarket. Padahal, dalam kenyataannya, nelayan menjual ikan dengan harga yang jauh dari HPI. Sebagai contoh, ikan jenis kuniran, dalam HPI ditentukan harganya Rp12.500,00 per kg. Namun, pada realisasinya, nelayan hanya menjualnya dengan kisaran harga Rp5.000,00 per kg.
Selain tiga permasalahan tersebut, beberapa nelayan juga menyebutkan adanya permasalahan lain, misalnya durasi pelayaran dalam menangkap ikan yang tidak didukung teknologi pembekuan ikan. Hal tersebut sejalan dengan kajian yang menggunakan metode structural  equation  model (SEM) bahwa kompetensi nelayan dan teknologi secara tidak langsung memengaruhi besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh nelayan (Sinrang et al., 2018). Karena tidak adanya fasilitas pembekuan ikan di dalam kapal penangkap ikan, untuk menjaga kualitas ikan, durasi pelayaran tidak bisa melebihi 45 hari. Saat kapal JTB berlabuh, tangkapan harus segera diproses untuk diolah secara lebih lanjut atau dibeli oleh bakul yang memiliki fasilitas gudang pendingin. Selain itu, karena minimnya pilihan, nelayan memiliki posisi tawar yang kurang kuat atas tawaran bakul yang membeli tangkapan dengan harga rendah.

## Pengambilan Keputusan Komunitas Nelayan dalam Perspektif Pilihan Rasional
Beberapa sikap dalam pengambilan keputusan oleh nelayan yang tergabung dalam komunitas purse seine dan JTB Juwana, Pati berhasil tergali. Pertama, walau diimpit dengan berbagai permasalahan, para nelayan tetap melakukan penangkapan ikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu didasari dengan prinsip bahwa tuntutan hidup, terutama kebutuhan terkait dengan perut, tetap berjalan dan harus diatasi dengan perputaran uang sehingga tidak jarang pemilik kapal mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Pinjaman bank yang sebelumnya dipakai untuk membeli kapal beserta kelengkapannya juga turut mendasari nelayan untuk
p-ISSN: 2088-8449 e-ISSN: 2527-4805
menjaga stabilitas pembayaran cicilannya. Kondisi itu pula yang mendorong nelayan di Desa Bendar untuk membangun rumah mewah dan membeli mobil mewah yang menurut informan JTB, hal tersebut dilakukan dengan mengikuti saran pihak bank terkait dengan agunan atau jaminan pinjaman dalam jumlah besar.
Kedua, dalam menyikapi permasalahan tengkulak atau bakul, kedua komunitas memiliki perbedaan cara pandang. Meskipun keduanya cukup lega dengan adanya penyediaan fasilitas gudang pendingin dari pemerintah, komunitas purse seine , secara bersama-sama, mengumpulkan modal untuk membangun fasilitas bagi komunitas mereka sendiri. Hal itu tidak seperti kapal purse seine yang tidak memiliki fasilitas pembeku di kapal sehingga mereka mengalami kesulitan untuk terlepas dari jeratan bakul. Meski ada informasi bahwa di Pekalongan sedang dilakukan pembangunan kapal JTB dengan fasilitas pembekuan, hal itu tidak serta-merta mendorong mereka untuk mengikutinya karena mereka berprinsip bahwa hal tersebut merupakan pemikiran cukong-cukong nonpribumi. Hal itu sama dengan cara berpikir nelayan di India yang lebih memilih penggunaan kearifan lokal dalam memanen ikan dengan perangkap yang mudah karena terbuat dari bahan yang sederhana. JTB berpikiran bahwa cukong- cukong nonpribumi cenderung memegang prinsip tradisional, misalnya dengan tidak menyediakan fasilitas pembeku. Oleh karena itu, JTB harus segera menjual tangkapannya kepada tengkulak (Roy et al., 2020).
Ketiga, terkait dengan kebijakan di sektor perikanan, nelayan berharap bahwa pemerintah berperan lebih mengayomi dan lebih pro kepada rakyat serta memberikan lebih banyak kesempatan kepada nelayan pribumi untuk berkembang. Nelayan memilih sikap untuk mendukung kebijakan perikanan yang terukur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UUCK karena didasari kepercayaan kepada pemerintah bahwa peraturan diterbitkan untuk mendukung kesejahteraan warga dan negara Indonesia sambil diimbangi dengan tujuan menjaga keseimbangan serta keberlanjutan sumber daya yang tersedia di laut. Namun, nelayan juga bersikap kritis atas kebijakan pemerintah yang ada, misalnya dengan melakukan audiensi ataupun aksi protes. Menurut kedua informan, mereka sedang mengusahakan untuk dapat beraudiensi langsung dengan Presiden RI. Dasar sikap kritis mereka, di antaranya, ialah adanya sistem kuota yang membuka peluang permainan bagi pemodal asing untuk menguasai
sektor perikanan Indonesia. Hal itu terlihat dalam penentuan persentase tarif perizinan sehingga mayoritas nelayan memiliki ukuran kapal maksimal 300 GT. Namun, nelayan dengan tarif persentase 300 GT dimasukkan ke dalam kategori persentase sampai dengan 1.000 GT. Hal tersebut dianggap nelayan akan membuka peluang bagi pemodal asing yang mampu memiliki kapal berukuran lebih dari 400 GT. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk menghindari penguasaan pemodal asing dalam sektor perikanan Indonesia agar pemodal asing diberikan tarif khusus yang berbeda dan secara tidak langsung menambah PNBP yang bersumber dari pemodal asing. Hal lain yang juga dikritisi nelayan adalah terkait dengan denda pelanggaran. Meskipun data menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran, baik terkait dengan perizinan maupun penangkapan ikan sehingga KKP mencabut sanksi pidana dan menggantikannya dengan sanksi denda, nelayan tetap mengharapkan pemerintah untuk meringankan denda tersebut yang nilainya dapat mencapai ¼ harga kapal. Kedua informan menegaskan bahwa nelayan dalam komunitas mereka tidak keberatan dengan adanya kenaikan PNBP yang telah ditetapkan, tetapi mereka meminta agar hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah yang mampu menambah pemasukan sehingga nelayan dapat terus berkontribusi demi kesejahteraan bersama, misalnya dengan pemberian izin operasional kepada kedua WPPNRI yang berdampingan serta penentuan HPI yang tidak berdasarkan harga akhir konsumen di supermarket, tetapi lebih realistis sesuai dengan harga di tempat pelelangan ikan. Lebih lanjut dinyatakan pula oleh kedua informan bahwa nelayan menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk melibatkan mereka dalam perumusan kebijakan sehingga tercipta transparansi. Hal itu pun dapat mengurangi peluang munculnya muatan-muatan yang tidak pro pribumi ataupun kerugian terhadap negara.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam kajian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian bahwa preferensi pengambilan keputusan nelayan di Desa Bendar dalam dua komunitas berbeda didasarkan pada pilihan rasionalitasnya untuk mempertahankan roda perekonomian. Dalam mewujudkan upaya tersebut, kedua komunitas memiliki sikap yang sama, tetapi ada juga perbedaannya.
Baik komunitas purse seine maupun JTB memiliki kesamaan dalam hal keberanian mengambil
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan | Wulanari et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 27-36
risiko untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank dalam jumlah yang banyak dengan jaminan rumah dan kendaraan yang memang sengaja dirupakan dalam bentuk yang mewah untuk menunjang besaran pinjamannya. Mereka juga memilih bersikap untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menurut mereka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, tetapi tetap mengedepankan rasa nasionalime dengan meminta pemerintah untuk mencermati peluang masuknya pemodal asing yang mungkin bermaksud untuk menguasai sektor perikanan Indonesia dan melibas nelayan pribumi sehingga upayanya diwujudkan dalam bentuk aksi protes ataupun rencana audiensi dengan Presiden RI. Selain itu, dengan adanya krisis global BBM, meskipun cukup menghantam keberdayaan nelayan dalam penangkapan ikan, hal itu tidak menyurutkan mereka untuk tetap melaut dan memutar roda perekonomian karena sektor ini sangat berperan sebagai mata pencaharian untuk mengisi perut nelayan yang terdiri atas pemilik kapal, nakhoda, serta ABK yang jumlahnya sangat banyak di Juwana. Jika diasumsikan, setiap kapal memiliki ABK minimal 10 orang dan jumlah kapal yang melakukan perizinan dari awal sampai dengan awal Juni 2022 adalah sebanyak 760 unit, setidaknya dapat diperkirakan jumlah nelayan di Juwana berkisar 7.600 orang.
Terdapat perbedaan yang cukup menarik antara dua komunitas yang diteliti dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelepasan jeratan tengkulak. Komunitas purse seine , karena mempertimbangkan kestabilan harga ikan yang sering dipermainkan oleh tengkulak, memutuskan untuk mendirikan fasilitas gudang pendingin dengan modal bersama sebagai tempat menyimpan tangkapan ikan, lalu menjualnya secara periodik dengan harga yang stabil tanpa dipengaruhi musim. Sementara itu, komunitas JTB masih mempertimbangkan untuk menambah fasilitas pembekuan ikan pada kapalnya karena dipengaruhi oleh prinsip mempertahankan kearifan lokalnya dengan tidak mengikuti tren yang diciptakan cukong nonpribumi. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunitas purse seine cenderung lebih berani mengambil risiko dengan pendirian fasilitas gudang pendingin.

## Rekomendasi Kebijakan
Setelah ditinjau urgensi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, khususnya di Juwana yang melibatkan banyaknya nelayan yang perlu diperhatikan sumber mata pencahariannya sehingga
berpeluang memunculkan pergerakan massa jika tidak diakomodasi, kajian ini merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk melakukan advokasi kebijakan serta, jika dimungkinkan, untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap penerapan kebijakan terkait. Alternatif lain terkait dengan rekomendasi kajian adalah perlunya audiensi dari pihak nelayan yang memiliki pemikiran kritis dengan rasa nasionalisme dalam perumusan kebijakan selanjutnya serta penyebaran informasi yang edukatif, baik bagi nelayan maupun masyarakat luas sehingga dapat menjadi alternatif rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi dari sebuah penelitian bahwa agar regulasi atau kebijakan publik dapat bersifat efektif, seharusnya ada tujuan keadilan yang merata dan melindungi kepentingan nelayan di seluruh penjuru negara (Ariadno & Amelina, 2016).
Dalam  kajian  ini  dapat  teridentifikasikan hubungan antara aktor-aktor atau pemangku kepentingan terkait dalam sektor perikanan Indonesia dan nelayan, yaitu pemerintah, pemodal asing, dan tengkulak.  Selain itu, yang masih ada dan mungkin belum banyak dicermati adalah keberadaan bank sebagai sumber pembiayaan modal nelayan. Terkait dengan hal itu, direkomendasikan agar pemerintah turut memediasi dan memantau perjanjian kredit antara bank dan nelayan sehingga roda perekonomian nelayan dapat terus berputar. Namun, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal itu selaras dengan rekomendasi yang bertujuan meningkatkan kinerja kebijakan publik di bidang penangkapan ikan yang cenderung terbatas pada perhatian pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan tuntutan hak penangkapan ikan. Dengan demikian, diharapkan pembuat kebijakan dapat memperhatikan sumber kredit permodalan bagi nelayan (Kadfak, 2019).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pati atas data pengurusan izin kapal penangkap ikan serta Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Pati dan Perkumpulan Nelayan Mina Santosa Pati atas partisipasinya sebagai komunitas Desa Bendar yang bersedia diteliti dan dimintai keterangan sebagai informan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah
Septi Wulandari sebagai kontributor utama serta Pandu Saptoriantoro, Kristina Setyowati dan Maya Marliana sebagai anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldhobaib, M.A. (2022). Do  subcultures  play  a  role  in facilitating  academic  quality?—A  case  study  of  a Saudi  higher  education  institution . 2022 . https:// doi.org/10.1057/s41599-022-01250-0
Amiruddin, S. (2014). Jaringan sosial pemasaran pada komunitas nelayan tradisional Banten. KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society  and  Culture , 6 (1), 106–115. https://doi. org/10.15294/komunitas.v6i1.2949
Anderson, A.R., & Obeng, B.A. (2017). Enterprise as socially situated in a rural poor fishing community. Journal  of  Rural  Studies , 49 , 23–31. https://doi. org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.015
Ari Atu Dewi, A.A.I. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: community based development. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (2), 163. https://doi.org/10.30641/dejure.2018. v18.163-182
Ariadno, M.K., & Amelina, F. (2016). An evaluation of the Indonesian law and policy on small-scale fisheries. The  Journal  of  Sustainable  Development Law and Policy , 7 (2). https://doi.org/https://doi. org/10.4314/jsdlp.v7i2.3
Aripin, H., Harahap, R.H., & Ginting, B. (2020). The  prohibition  on  using  cantrang  fishing  gear and  the  adaptation  strategy  of  fishermen  to  the economic  condition  of  the  fishing  community. International Journal of Multicultural and Multi- religious Understanding , 7 (7), 490–500. https://doi. org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1874
BPS. (2021). Angkatan Kerja 2021 di Indonesia .
Creswell, J. W. (2014). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In V. Knight (Ed.), SAGE Publications, Inc. (Fourth Ed.), 7 (1). SAGE Publications, Inc.
Kadfak, A. (2019). More than just fishing: The formation of  livelihood  strategies  in  an  urban  fishing community in Mangaluru, India. Journal  of Development Studies , 56 (11), 2030–2044. https:// doi.org/10.1080/00220388.2019.1650168
Kartini, D. S., & Muradi. (2017). Democracy and voting decision making process. Shifting  Dynamics  of Social  Politics:  The  Implication  for  Policy  Making and Community Empowerment , 14–22.
Khalil, R., Mansour, A.E., Fadda, W.A., Almisnid, K.,
Aldamegh, M., Al-Nafeesah, A., Alkhalifah, A., & Al-Wutayd, O. (2020). The sudden transition to synchronized online learning during the
COVID-19 pandemic in Saudi Arabia: A qualitative study exploring medical students’ perspectives. BMC  Medical  Education , 20 (1), 1–10. https:// doi.org/10.1186/s12909-020-02208-z
KKP. (2021). Jumlah Nelayan Laut .
Klitgaard,  T.L.,  Stentoft,  D.,  Johansson,  N.,  Grønkjær, M., & Nøhr, S.B. (2022). Collaborators as a key to survival: an ethnographic study on newly graduated doctors ’ collaboration with colleagues. BMC Medical  Education , 1–9. https://doi.org/10.1186/ s12909-022-03655-6
MacLeod, A., Cameron, P., Ajjawi, R., Kits, O., & Tummons, J. (2019). Actor-network theory and ethnography: Sociomaterial approaches to researching medical education. Perspectives  on Medical  Education , 8 (3), 177–186. https://doi. org/10.1007/s40037-019-0513-6
Manimaran, S., & Suriyan, K. (2021). A study on socio- economic  condition  on  fishermen  in  Cuddlore District. Kala: The Journal of Indian Arts History Congress , 26 (2[IV]).
Matthew B. Miles, A.M.H. (2014). An analytic approach for discovery. In CEUR  Workshop  Proceedings , 1304 , 89–92.
Moreno, J., Lara, A., & Torres, M. (2018). Community resilience in response to the 2010 tsunami in Chile:  The  survival  of  a  small-scale  fishing community. International Journal of Disaster Risk Reduction , 33 , 376–384. https://doi.org/10.1016/j. ijdrr.2018.10.024
Nainggolan, H.L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M.R., & Gea, M.A.P. (2020). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan nelayan tradisonal di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan Dan  Perikanan . https://doi.org/DOI: http:// dx.doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9969 237
Nita, D. (2021). 3 fakta Desa Bendar, viral jadi kampung nelayan terkaya, penuh rumah mewah bak sulta n . Kompas.Com.
Ou, Z., & Ma, G. (2017). Marginalisation of the dan fishing community and relocation of Sanya fishing port, Hainan island, China. Island Studies Journal , 12 (2), 143–158. https://doi.org/10.24043/isj.31
Rahaman, S.N., Samanta, S., Banerjee, J., Dash, S.K., Giri, B., Das, S., Ali, K.M., & Mondal, B. (2021). Socio-demographic profile, nutritional and health status of fishermen: A review. Bangladesh Journal of  Medical  Science , 20 (4), 707–713. https://doi. org/10.3329/bjms.v20i4.54124
Rahim, A. (2011). Analisis pendapatan usaha tangkap nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 6 (2).
Rahim, A., Hastuti, D.R.D., Pradipta, D., Bustanul, N., & Azizah, N. (2018). The influence of respondent
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan | Wulanari et al Vol. 18, No. 1, Juni 2023, pp. 27-36
characteristics  and  different  areas  on  small-scale fisherman  household  income  of  urban  coastal areas in Pare-Pare City, South Sulawesi. Journal of Socioeconomics and Development , 1 (2), 63. https:// doi.org/10.31328/jsed.v1i2.733
Ratna,  Munanzar,  Albra,  W.,  &  Arifin,  A.H.  (2018).
Determinant income of fishermen of west center of Indonesia. Journal  of  Entrepreneurship  Education ,
21 (3), 1–7.
Richmond, L. & Casali, L. (2022). The role of social capital  in  fishing  community  sustainability: Spiraling down and up in a rural California port. Marine  Policy , 137 , 104934. https://doi. org/10.1016/j.marpol.2021.104934
Roy, A., Sinha, A., Manna, R.K., Aftabuddin, M.D., & Das, S.K. (2020). Traditional knowledge of the fishermen community of Indian Sundarbans : An assessment of rationality and effectiveness. Indian Journal of Fisheries , July . https://doi.org/10.21077/ ijf.2019.67.2.86752-13
Russell, A. (2019). Anthropology of tobacco. In Anthropology of Tobacco . https://doi.org/10.4324/9781351050197
Schwarz-Plaschg, C. (2022). Socio-psychedelic imaginaries: Envisioning and building legal psychedelic worlds in the United States. European Journal of Futures
Research , 10 (1). https://doi.org/10.1186/s40309- 022-00199-2
Sinrang, A.D B., Mus, A.R., Hamzah, M.N., & Gani, A.
(2018). Influence of competence, and technology on productivity and fishermen fisheries income in south Sulawesi province. International  Journal  of Scientific and Technology Research , 7 (9), 110–116.
Stenberg, M., Bengtsson, M., Mangrio, E., & Carlson, E. (2022). Nurse education in practice collaboration between  first  year  undergraduate  nursing students–A focused ethnographic study. Nurse Education  in  Practice , 64 (July), 103427. https:// doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103427
Subianto, A. (2020). Kebijakan publik tinjauan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT .
Sulaksono,  T.  (2017).  Street  or  Senayan ?  FPI  between contentious politics and transformation into party. Shifting Dynamics of Social Politics: The Implication for  Policy  Making  and  Comunity  Empowerment , 361–375.
Windiani & Nurul, F. (2016). Menggunakan metode etnografi  dalam  penelitian  sosial. Dimensi  Jurnal Sosiologi , 9 (2), 87–92.
Yuniarti, D. & Sukarniati, L. (2021). Strategy coping dan pendapatan nelayan: Sebuah kajian empirik. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 16 (1), 1. https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i1.8742