## OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI
(Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)
Ivan Renaldi
Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ivanrenaldi@student.uns.ac.id / renaldiivan@yahoo.co.id
Adi Sulistiyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The purpose of this article is to determine the cause of intellectual property right alternative  dispute  resolution for  industrial  design in  the  field of furniture  and craft industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the  intellectual  property right  alternative  dispute  resolution in  the  field of furniture  and  craft  industry Jepara  Regency by  businessmen  ,  Government  and law  enforcement.  The  research  method  used  is  empirical  (sociological  /  non doctrinal) law research with descriptive research character and prescriptive form with research on law effectiveness and qualitative analysis approach. The result of  the  research  indicates  that  the  intellectual  property right  alternative  dispute resolution has  not  been  run  well  supported  by  the  many  cases  of  intellectual property  rights  processed  through the  court (litigation)  whereas  the  Indonesian people and especially the society in Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social approach in facing the dispute. The application of the  theory  of  Structure is  used  to  develop  non-litigation  paradigm  (PnLg)  in society  especially  in  Jepara  so  that  the  litigation  paradigm  (PLg)  is  becoming abandoned. One of the legal efforts to optimize the alternative dispute resolution is  the  structuring  of  intellectual  property right  alternative  dispute  resolution especially in the field of industrial design in furniture and craft industry Jepara Regency.
Keywords: Alternative dispute resolution, Intellectual property right, Industrial design

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya alternatif penyelesaian  sengketa  hak  kekayaan  intelektual  bidang  desain  industri  di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang  desain  industri  di  lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinan  Kabupaten Jepara  oleh  pengusaha,  pemerintah  maupun  penegak  hukum.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  (sosiologis/  non  doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif serta penelitian terhadap efektivitas  hukum  dan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  alternatif  penyelesaian  sengketa  hak  kekayaan  intelektual belum  berjalan  dengan  baik  didukung  oleh  banyaknya  perkara  hak  kekayaan intelektual  yang  diproses  melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  padahal  masyarakat Indonesia  dan  khususnya  masyarakat  di  Kabupaten  Jepara  memiliki  jiwa musyawarah  dan  mengedepankan  kekeluargaan  dalam  menghadapi  sengketa. Penerapan  teori Strukturisasi digunakan  untuk  mengembangkan  paradigma  non- litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) mulai  ditinggalkan.  Salah  satu  upaya  hukum  untuk  mengoptimalkan  alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  strukturisasi  penyelesaian  sengketa  alternatif  hak kekayaan  intelektual  khususnya  bidang  desain  industri  di  lingkungan  industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.
Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, Hak kekayaan intelektual, Desain industri

## A. Pendahuluan
Tujuan negara  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945) salah  satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945  menjadi dasar  bahwa  kesejahteraan  sosial  menjadi  yang  utama  dalam menjalankan  usaha di  sektor perekonomian. Menurut  American  Law  Institute – American  Bar  Association  (ALI – ABA)  sampai  dengan  bulan  Oktober  1994 jumlah sengketa yang masuk di Federal District Courts di USA ada sejumlah ± 250.000  dan  sengketa  perdata  ±  1.000.000  masuk  State  Courts.  Menelan  biaya sekitar  US$  300.000.000.000  (tiga  ratus  milyar  US$)  per-tahunnya  dimana sebesar US$ 80.000.000.000 (delapan ratus milyar US$) untuk biaya litigasi sipil. Waktu  yang  diperlukan  untuk  penyelesaian  mencapai ± 6  tahun  di  pengadilan pertama  dan  sekitar  3  sampai  4  tahun  untuk  memperoleh  putusan  akhir  melalui apel dan kasasi. Masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa.  Pendekatan  pertama  yaitu menggunakan  paradigma  penyelesaian  sengketa  litigasi  (/PLg).  Sementara  itu, pendekatan  kedua  menggunakan  paradigma  penyelesaian  sengekta  non-litigasi (PnLg). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus  dan  berusaha  mempertemukan  kepentingan  pihak-pihak  yang bersengketa  serta  bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil  penyelesaian  sengekta kearah win-win solution (Adi Sulistiyono, 2006: 4-6).
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Globalisasi  telah  membawa  Indonesia  ke  persimpangan  jalan  antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum yaitu Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). Keanekaragaman  budaya  yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan  pula  perlindungan  hukum  terhadap  desain  industri  akan mempercepat  pembangunan  nasional  (Abdulkadir  Muhammad, 2001: 265). Sengketa HKI bidang Desain Industri di Indonesia sudah cukup menjadi perhatian khususnya  untuk  dunia  usaha  yang  terlibat  langsung  dengan  masalah HKI. Mahkamah  Agung  RI  mencatat  terdapat  43  putusan  untuk  kasus  HKI  bidang desain  industri  yang  masuk  dalam  kategori  perdata  khusus.  Diikuti  bidang  HKI lainnya yaitu Hak Cipta sebanyak 57 putusan, Hak Merek sebanyak 378 putusan dan  Hak  Paten  sebanyak  19  putusan  (www.putusan.mahkamahagung.go.id).  Ini menjadi bukti bahwa permasalahan HKI di Indonesia sebagai negara berkembang harus  menjadi  perhatian  baik  para  pelaku  usaha  maupun  pemerintah  untuk mengurangi  jumlah  sengketa. Oleh  karena  itu sekarang  ini  sudah  mendesak dilakukannya  pengembangan  PnLg  dalam  rangka  mendayagunakan  alternatif penyelesaian sengketa (Adi Sulistiyono, 2006: 437).
Jepara merupakan pusat desain industri dan mebel ukir di Indonesia yang telah  merambah  ukiran  pada  skala  nasional  dan  internasional.  Desain  produk ukiran  Jepara  yang  telah  lama  dikenal  oleh  masyarakat  luar  berhasil  menembus perdagangan  dunia  sejak  tahun  1990-an. Desain  dari  produksi  mebel  dan  ukir Jepara  yang  telah  menembus  tujuan  ekspor  mendapatkan  apresiasi  positif  dari konsumen  di  benua  lain,  antara  lain  Asia,  Eropa  Barat  dan  Amerika (www.mebelkamal.com/furnituretips.html?id=Perkembangan_furniture_dan_seni _ukir_di_Jepara). Pada waktu itu nilai ekspornya mencapai 169.251.410 dollar AS. Jumlah pelaku usaha mencapai 3.965 unit dengan nilai investasi Rp. 124,6 miliar, dan  pemasaran  merambah  ke  64  negara.  Industri  ini  mampu  menyerap  tenaga kerja sekitar 58.210 jiwa (Kompas; 16 Juli 2007). Perlindungan terhadap obyek industri  dalam  hal  ini  adalah  produk  mebel  dan  kerajinan  kayu  yang  memiliki nilai ekonomi dan HKI harus diperhatikan, mengingat industri ini memiliki andil yang  cukup  besar  di  perekonomian  daerah  bahkan  nasional dan  internasional. Mengoptimalkan  dan  mengembangkan  PnLg  daripada  PLg  dalam  penyelesaian
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
sengketa HKI bidang Desain Industri adalah pilihan solusi yang tepat, mengingat di Kabupaten Jepara potensi lahirnya produk HKI sangat tinggi khususnya bidang Desain  Industri  dengan  komoditi  industrinya yang  berkontribusi  tinggi  dalam perekonomian  ekspor  nasional. Dengan  latarbelakang  dari  kondisi  tersebut sehingga penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut dengan tujuan untuk membahas  upaya-upaya  hukum  yang  dapat  mengoptimalisasi alternatif penyelesaian  sengketa  hak  kekayaan  intelektual  bidang  desain  industri dengan studi lapangan di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum  empiris  (sosiologis). Metode  yang  digunakan termasuk  jenis  penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan penelitian terhadap efektivitas hukum dan analisis kualitatif. Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (sudut pandang sifat) dan penelitian preskriptif (sudut pandang bentuk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan  kualitatif yang  menghasilkan  data  deskriptif  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ata lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32). Sumber data primer mencakup para pihak dan lokasi yang terkait  secara  langsung  dengan  permasalahan  yang dilakukan  di  Industri  Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Teknik Pengumpulan Data studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara dan metode turun secara langsung  ke  lapangan  (tempat  obyek  penelitian)  untuk  memperoleh data  yang diinginkan mengenai fokus penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lokasi  pertama  penelitian  adalah  Pengadilan  Niaga  Semarang  sebagai pengadilan  yang  memiliki  kompetensi  absolut  dan  relatif  untuk  menangani sengketa  perniagaan  salah  satunya adalah  hak  kekayaan  intelektual  di  lingkup daerah  provinsi  Jawa  Tengah.  Data  yang  diperoleh  antara  lain  yang  pertama adalah jumlah sengketa hak kekayaan intelektual yang masuk di Pengadilan Niaga Semarang baik bidang desain industri maupun bidang yang lain. Mulai tahun 2010 Pengadilan Niaga Semarang mulai menerima sengketa hak kekayaan intelektual. Disajikan melalui tabel dengan kategori berikut:
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Tabel 1. Perkara HKI Pengadilan Niaga Semarang Tahun 2010-2016 No. Nomor Register Jenis HKI Tahun 1. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg Merek 2010 2. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg Merek 2010 3. 03/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg Desain Industri 2010 4. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg Merek 2011 5. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg Hak Cipta 2011 6. 03/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg Hak Cipta 2011 7. 04/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg Merek 2011 8. 05/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg Merek 2011 9. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg Merek 2012 10. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg Merek 2012 11. 03/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg Merek 2012 12. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2013/ PN.Niaga.Smg Merek 2013 13. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2013/ PN.Niaga.Smg Merek 2013 14. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2014/ PN.Niaga.Smg Desain Industri 2014 15. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2014/ PN.Niaga.Smg Merek 2014 16. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2015/ PN.Niaga.Smg Hak Cipta 2015 17. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2015/ PN.Niaga.Smg Hak Cipta 2015 18. 01/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg Merek 2016 19. 02/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg Desain Industri 2016 20. 03/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg Paten 2016 (Sumber: Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Negeri Semarang) Setelah mengetahui sengketa-sengketa HKI yang masuk dalam jalur litigasi
di  Pengadilan  Niaga  Semarang,  maka  lokasi  penelitian  selanjutnya  adalah Pengadilan  Negeri  Jepara  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  sengketa  pidana HKI  dan  mengetahui  kondisi  paradigma  masyarakat  Jepara  tentang  pengadilan. Data penelitian utama yang diterima penulis adalah data berupa hasil wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan selaku Hakim Pratama Utama dan bagian hubungan  masyarakat  (Humas)  di  Pengadilan Negeri  Jepara.  Masyarakat  Jepara masih  memiliki  budaya  musyawarah  dan  menghindari  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  yang  menurut  mereka  masih  menjadi  alternatif  terakhir  dari penyelesaian  sengketa.  Mulai  dari  alasan  karena  rumitnya  proses  beracara  di
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
pengadilan  sampai  alasan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  proses hukum.
Lokasi selanjutnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Data yang didapatkan penulis antara lain data kualitatif melalui wawancara dengan Bapak Eko Budi Setyanto, selaku Kepala  Sie  Industri  Kimia  Agro  dan  Hasil  Hutan  Bidang  Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Disperindag Kabupaten Jepara  juga  telah  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  salah  satunya  yaitu dengan memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini tentunya  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  berhubungan  dengan produk HKI dari Jepara antara pelaku usaha dengan konsumennya.
Setelah mendapat data kualitatif dan pendukung lainnya dari pihak penegak hukum dan pemerintah maka selanjutnya adalah dari pihak pelaku usaha. Lokasi penelitian  dari  pihak  pelaku  usaha yang  pertama adalah  Kamar  Dagang  dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara. Penulis mendapatkan data empiris kualitatif melalui  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Kohar  selaku  Ketua  KADIN Jepara. Bapak Kohar memberi informasi mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh  KADIN  antara  lain  adalah  ikut  andil  untuk  berperan  dan  memberikan masukan pada penyelesaian sengketa melalui BPSK yang dinaungi oleh Pemkab Jepara. KADIN  Jepara  belum  pernah  menjadi  inisiator  atau  mediator  yang menjadi  penengah  dalam  penyelesaian  sengketa  para  pelaku  usaha.  Upaya KADIN  Jepara  dalam  penyelesaian  sengketa  baik  HKI  maupun  bukan, hanya terbatas pada ikut sertanya dalam BPSK Jepara jika terjadi sengketa.
Selanjutnya  untuk  memperkuat  data  dan  menyusun  argumen  penulis  dari pihak KADIN Kabupaten Jepara, maka lokasi penelitian pihak pelaku usaha yang kedua adalah dari asosiasi pengusaha yang terhimpun dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jepara Raya. Pada  kesempatan  melakukan  penelitian  di  HIMKI  DPD  Jepara  Raya, penulis  menggali  data  kualitatif  melalui  wawancara  dengan  Bapak  Mangara Simbolon  selaku Wakil Ketua  Bidang  Regulasi dan  Advokasi. Bapak  Simbolon menerangkan tentang kasus pelanggaran HKI yang pernah terjadi di Jepara. Kasus ini merupakan  kasus  yang  cukup  besar  karena  telah membuka  mata  masyarakat
Jepara  khususnya  para  pelaku  usaha  industri  mebel  dan  kerajinan  di  Jepara. Mengenai permasalahan penyelesaian sengketa HKI yang berkembang di Jepara beliau menegaskan bahwa hanya bisa melalui upaya di pengadilan dan juga bisa melalui kekeluargaan. Hanya APS yang berbentuk musyawarah atau kekeluargaan saja.
Setelah hasil penelitian berhasil didapatkan dan dihimpun dari lima lokasi yang berbeda, maka selanjutnya adalah dilakukan pembahasan mengenai upaya- upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  APS  HKI  khususya bidang  Desain  Industri. Secara  yuridis  formal  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  dimaksudkan  dalam  undang-undang  adalah  mengoptimalkan peranan  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan  yang  mengatur penggunaan alternatif  penyelesaian  sengketa diantaranya adalah  bagaimana  agar pengadilan dapat menghormati putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga- lembaga  alternatif  penyelesaian  sengekta  terutama  dalam  hal  pelaksanaan eksekusi  (Nevey  Varida  Ariani,  2012:  292).  Oleh  karena  itu  lembaga-lembaga APS  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  pengembangan praktik  APS  di masyarakat.  Sehingga  pelembagaan  atau  institusionalisasi  APS  diperlukan  agar sengketa-sengketa  HKI  khususnya  bidang  Desain  Industri  dapat  dipilih  APS sebagai  penyelesaian  sengketanya. Padahal  hukum  positif  di  Indonesia  yang mengatur tentang APS HKI bidang Desain Industri sudah ada dan terlegitimasi. Hukum  positif  tersebut  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  APS,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
APS HKI  bidang  Desain  Industri di  lingkungan  industri  mebel  dan kerajinan Kabupaten Jepara memang belum terstruktur dengan baik sehingga ini menyebabkan  alternatif  penyelesaian  sengketa kurang optimal. Data  yang diperoleh  dari  masyarakat  di  lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinan  Jepara tentang  pilihan  penyelesaian  sengketa  HKI  khususnya  bidang  Desain  Industri adalah pilihan penyelesaian sengketa non litigasi atau dikenal dengan istilah PnLg. Paradigma  tersebut  sebenarnya  sudah  menjadi  budaya  masyarakat  di  Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Jepara pada khususnya. Hanya saja paradigma
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
ini  masih  belum  dikembangkan  dan  distrukturisasikan  dengan  maksimal  dan optimal  di  masyarakat. Pengembangan  PnLg  dapat  menjadi  upaya  optimalisasi APS  HKI  di  Jepara  dengan  menggunakan  teori  Strukturisasi  dari  Anthony Giddens. Teori  strukturisasi  Anthony  Giddens  menfokuskan  penelitian  pada praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu ( social practices ordered across space and time ). Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak  dipandang  sebagai  dua  hal  yang  berdiri  sendiri  (dualisme),  lepas  satu  dari yang  lain  melainkan  sebagai  dua  hal  yang  saling  tergantung  serta  saling mengandaikan  satu  sama  lain  (dualitas).  Sedangkan  struktur  disini  dipahami sebagai  ‘kumpulan  aturan’  dan  ‘sumberdaya’  yang  terbentuk  (hasil)  dari  dan membentuk (sarana) keterulangan praktik sosial (Adi Sulistiyono, 2007: 350-351). Sehingga  teori  strukturisasi  ini  dapat  dijadikan  pijakan  dasar  teori  untuk membahas  berbagai  macam  upaya  hukum  guna  mengoptimalisasi  APS  HKI bidang  Desain  Industri  khususnya  di  lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinan Kabupaten Jepara.
Subyek dalam teori ini adalah pelaku yang menunjuk pada orang kongkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Pelaku tersebut adalah para pelaku  sosial  ( agents ) baik  dari  para  pelaku  usaha  (pengusaha),  pemerintah maupun penegak hukum. Pelaku usaha diwakili oleh KADIN dan HIMKI Jepara, pihak pemerintah diwakili oleh Disperindag Kabupaten Jepara dan pihak penegak hukum diwakili oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan  obyek  dalam  teori  tersebut  adalah  struktur yang  dipahami  sebagai kumpulan  aturan  dan  sumberdaya  yang  terbentuk  dari  hasil  yang  berasal  dari pembentukan sarana praktik sosial yang dilakukan berulang-ulang (terus menerus). Ada  tiga  bentuk  besar  struktur  yaitu  yang  pertama  struktur  ‘signifikasi’ ( signification )  menyangkut  skemata  simbolik,  penyebutan  dan  wacana.  Kedua adalah  struktur  ‘dominasi’  ( domination )  yang  mencakup  skemata  penguasaan orang  atas  orang  dan  barang.  Ketiga  adalah  struktur  ‘legitimasi’  ( legitimation ) menyangkut  peraturan  normatif  yang  terungkap  dalam  tata-hukum  (Adi Sulistiyono, 2007: 351).
Upaya  strukturisasi  APS  ini  tentunya  tidak  mudah  untuk  langsung diterapkan di Indonesia. Diperlukan harmonisasi antara teori ini dengan jiwa dan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
karakter  bangsa. Harmonisasi  teori  Strukturisasi  Anthony  Giddens  dengan  jiwa dan karakter bangsa Indonesia sangat dibutuhkan agar teori ini dapat diterapkan dan  dilaksanakan  di  masyarakat  Indonesia  khususnya  di  Jepara  guna menstrukturisasi  APS.  Sehinggga  dikembangkanlah  teori  Strukturisasi  Anthony Giddens dengan teori Strukturitasi-Pancasila Adi Sulistiyono. Teori Strukturisasi Anthony  Giddens  diharmonisasikan  dengan  jiwa  dan  karakter  bangsa  Indonesia yang tercermin oleh Pancasila. Tujuannya adalah agar teori Strukturisasi ini dapat diterapkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tentang  APS  HKI  bidang  Desain Industri di Jepara pada khususnya dan perkembangan APS HKI di Indonesia pada umumnya. Butir-butir  Pancasila  dikaitkan  dengan  teori  Strukturisasi  Anthony Giddens  sebagai  wujud  harmonisasi  warisan  budaya  dan  gambaran  karakter bangsa yang tercermin di dalam butir-butir Pancasila.
Pada akhirnya antara struktur dan pelaku ( agents ) ini akan bermuara pada hubungan saling membutuhkan dan saling mengandaikan. Didukung oleh faktor lahirnya  hasil  yang  memuaskan  dan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pelaku dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  di  Jepara  dalam  melakukan  praktik  APS  HKI khususnya  bidang  Desain  Industri.  Para  pelaku  tersebut  dapat  melaksanakan praktik tersebut dikarenakan struktur yang dijadikan sebagai sarana. Menurut teori Strukturisasi-Pancasila  Adi  Sulistiyono dalam  hal  medium  pemberdayaan  untuk mengoptimalisasi  APS  dalam  penerapan  APS  HKI  di  Kabupaten  Jepara, diperlukan  yang  pertama  adalah  institusionalisasi  dan  regulasi  serta  praktiknya. Institusionalisasi  disini  dapat  diartikan  pelembagaan.  Upaya  bagaimana APS  ini dapat dilaksanakan adalah harus adanya lembaga yang menjadi tempat praktiknya. Tentunya jika melihat sumber daya lembaga yang ada di Jepara khususnya pada lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinannya,  lembaga  yang  dapat  dijadikan tempatnya  adalah KADIN  dan  HIMKI. Model musyawarah  yang  paling  banyak digunakan  oleh  advokat  untuk  menyelesaikan  sengketa  HKI  adalah  negosiasi (59,25%),  mediasi  (25,92%)  dan  somasi  (7,4%)  (Adi  Sulistiyono,  2006:  78). Kondisi  dan  karakter  dari  masyarakat  di  Indonesia  yang  memiliki  jiwa kekeluargaan dan musyawarah yang dominan tentunya juga selaras dengan bentuk negosiasi dan mediasi sebagai pilihan APS yang tepat khususnya untuk APS HKI. Jika  dikaitkan  dengan  masyarakat  di  lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Kabupaten  Jepara  yang  dikaitkan  dengan  analisis  kualitatif  bahwa  masyarakat masih  belum  memahami  betul  tentang  hukum  baik  APS  maupun  HKI  tentunya juga  selaras  dengan  bentuk  yang  populer  tadi  yaitu  negosiasi  dan  mediasi. Meskipun  masyarakat  tidak  mengetahui  nama  atau  istilah  hukum  dalam  APS namun praktik dan embrionya sudah lahir dan ada di masyarakat Jepara.

## D. Simpulan
Upaya  hukum  untuk  mengoptimalisasi  APS  HKI  khususnya  bidang  Desain Industri  di  lingkungan  industri  mebel  dan  kerajinan  Kabupaten  Jepara  tidak terbatas  pada  upaya  hukum  yang  konkrit  seperti  mengeluarkan  atau memberdayakan produk hukum saja, namun sangat luas meliputi upaya sosiologis yang  berdasarkan kondisi  empiris terkait  masalah  kurang  optimalnya  APS  HKI bidang  Desain  Industri  di  industri  mebel  dan  kerajinan  Kabupaten  Jepara. Strukturisasi  APS  meliputi  upaya  pendidikan,  membangun  kepercayaan  dan kesadaran  kepada  para  pelaku  serta  pelembagaan  tempat  praktik  APS  sebagai medianya  sangat  diperlukan  sebagai  upaya  optimalisasi  APS. Bentuk,  jenis  dan metode  APS  pada  dasarnya  dapat  dipraktikan  dan  diterapkan  semuanya,  namun yang cocok untuk para pelaku di industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara adalah negosiasi dan mediasi. Metode APS lainnya yang memungkinkan adalah Dading (perdamaian) melalui pengadilan dan Somasi.

## E. Saran
Para  pelaku  usaha  (pengusaha)  sebaiknya  diberikan  pendidikan  dan pemahaman  mengenai  praktik-praktik  APS  ini secara  terstruktur  kemudian dilakukan percobaan dengan cara mewajibkan suatu sengketa HKI maupun bukan HKI  agar  diselesaikan  secara  APS  untuk  percobaan  agar  terbiasa  dan  menjadi media informasi kepada para pelaku usaha (pengusaha). Para penegak hukum dari pengadilan  sebaiknya  berusaha untuk  mengupayakan APS  di  luar  prosedur pengadilan  agar paradigma  ini  dapat  menjadi  rutinitas  masyarakat  dalam menghadapi  sengketa  HKI. Pemerintah  Kabupaten  Jepara juga seharusnya mengatur,  mendukung  dan  mengawasi  upaya-upaya praktik  APS  dengan  cara melakukan  koordinasi  rutin  dengan  para  pelaku  usaha  beserta  masyarakat  yang terlibat dalam dunia perdagangan yang menyangkut HKI.

## F. Penyantunan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Penulisan  jurnal  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan  para  pihak  baik  dari Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  (Disperindag)  Kabupaten  Jepara,  Himpunan Industri Mebel  dan  Kerajinan  Indonesia Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD) Kabupaten  Jepara,  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN)  Kabupaten  Jepara, Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Niaga Semarang.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad.  2001. Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Adi  Sulistiyono.  2006. Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia . Surakarta: UNS Press. _____________.  2007. Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia . Surakarta: UNS Press. Nevey  Varida  Ariani.  2012.“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Luar Pengadilan”. Jurnal  Rechtsvinding .  Vol  1,  No. 2,  Agustus 2012. Jakarta
Timur: Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. 2017. www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktor i/perdata-khusus/desain-industri diakses pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 14.47 WIB Mebel  Kamal.  2016.  Perkembangan  Furniture  dan  Seni  Ukir  di  Jepara. http://www.mebelkamal.com/furniture- tips.html?id=Perkembangan_furniture_dan_  seni_ukir_di_Jepara  diakses pada tanggal 3 Maret 2017 Pukul 10.12 WIB
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan