LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2017/PA TAKALAR 1B)
Nurul Ainun Marfu’ah 1 , Erlina 2 , Nurnaningsih 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : nurulainun884@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran bagian harta  bersama  dalam  perkara  perceraian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian Empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normative- yuridis  dengan  sumber  data  yang  diperoleh  dari  observasi  dan  wawancara  di  Pengadilan Agama  Takalar.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  adalah observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat  yaitu 40:60. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu dengan membagi harta bersama berlandaskan oleh rasa keadilan.
Kata Kunci : Harta Bersama, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

## Abstract
This research examines the basis for judges' considerations in determining the amount of joint assets in dovorce cases. This research uses empirical research method, with the approach used is a normative-juridical legal research approach with data sources obtained from observations and interviews at the Takalar Religious Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the distribution of joint assets  between the Plaintiff and the Defendant  is 40:60.  The judge's consideration in deciding the distribution of joint assets in divorce cases in decision No. 139 / Pdt.G / 2017 / PA Tkl, namely sharing assets together based on a sense of justice
Keywords : Common Property, Judge’s Consideration, Religious Court.
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih

## A. Pendahuluan
Perkawinan  yaitu suatu  proses untuk  menjalani  sebuah  kehidupan berkeluarga  terhadap orang-orang yang menghendakinya agar terjadi kesimbangan antara lahir dan batin juga selaras terhadap rohani dan jasmani. 1 Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk sebuah  keluarga  (rumah  tangga)  yang  sakinah  mawaddah  warahmah  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 2 Perkawinan  tidak  hanya  terjadi  pada  kalangan  manusia saja,  tetapi  juga  terjadi  pada  tumbuhan  serta  hewan.  Karena  itu  perkawinan  juga merupakan  salah  satu  budaya  yang  beraturan  dimana  mengikuti  perkembangan  budaya manusia  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hukum  perkawinan  itu  sendiri  berawal  dari adanya akad perkawinan sampai dengan perkawinan itu berakhir sebab adanya kematian, perceraian,  lisan  serta  sebagainya.  Bangsa  Indonesia    berdasarkan  pancasila  telah memiliki  peraturan  tentang  perkawinan  nasional  yaitu  Undang-undang    No.  1  Tahun 1974,  yang  telah  dimuat  dalam  lembaran  negara  No.  1  Tahun  1974,  yang  sifatnya dikatakan  menampung  sendi-sendi  dan  memberikan  landasan  hukum  perkawinan  yang selama  ini  menjadi  pegangan  dan  berlaku  bagi  berbagai  golongan  masyarakat  yang berbeda. 3
Disaat  berlangsungnnya  sebuah  perkawinan  maka  antara  suami  dan  istri  telah  terjalin dalam  suatu  hubungan  kekeluargaan.  Sehingga  diantara  suami  dan  istri  akan menghasilkan  penghasilan  mereka  bersama.  Maka  akan  timbul  suatu  harta  kekayaan didalam keluarga tersebut. Harta kekayaan didalam perkawinan dapat berupa harta yang telah dihasilkan oleh suami maupun yang dihasilkan oleh istri pada saat perkawinan atau bisa  juga  merupakan  harta  persatuan  yang  ada  sejak  setelah  melakukan  perkawinan tersebut,  sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  perkawinan  masing-  masing  pihak  dari suami  atau  istri  mempunyai  harta  yang  diperoleh  masing-  masing    sebelum  melakukan
1 Surojo Wignodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Pasal  1,  Direktorak  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2002
3 Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990)
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
akad nikah 4
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang  Perkawinan)  Pasal  35  ayat  (1)  menyatakan: “Harta  bersama  adalah harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan”. Sedangkan  pasal  35  ayat  (2)  menyatakan: “Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.” 5 Sedangkan  didalam  Impres Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  85  disebutkan, adanya suatu harta bersama  didalam perkawinan  itu tidak  dapat  menutup kemungkinan akan adanya harta milik masing-masing dari suami ataupun istri, hal ini dipertegas pada Pasal 86 ayat (1) KHI,  karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Kemudian pada  Pasal  86 ayat (2)  KHI,  bahwa  harta istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya..  Pada  Pasal  88  KHI  juga mengatakan  bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  dan  istri  tentang  harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengandilan agama. 6
Undang-undang  No.  7  Tahun  1989  Pasal  1  ayat  (1)  yaitu  “Peradilan  Agama    adalah peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  islam”.  Kemudian  pada  pasal  2  disebutkan bahwa  “Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu  yang diatur  dalam  Undang-undang  ini”.  Pada  pasal  ini  telah  dijelaskan  bahwa  kewenangan Peradilan  Agama  yang  berkaitan  tentang  perkara  hanyalah  di  bidang  hukum  perdata. Hukum  perdata  yang  dimaksud  adalah  yang  tercantum  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  yang berbunyi,  “Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama islam  pada  bidang perkawinan, kewarisan, waqaf, zakat,  infaq, shadaqah, dan ekonomi
4 Supardin, Supardin. "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).
5 Undang-Undang    Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  35,  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2002
6 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2000).
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih
syariah    dalam  hal  ini  juga  termaksud  dalam  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama, yaitu pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta  juga pelaksanaan putusan. 7
Perselisihan akan masalah harta bersama dalam perkawinan sebelumnya pernah diproses oleh Pengadilan Agama Takalar kelas 1B. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Takalar telah  menangani  sebuah  perselisihan  pembagian  harta  bersama,  antara  lain  pada persoalan  mengenai  pembagian  harta  bersama  yang  mana  istri  lebih  banyak mendapatkan  harta  bersama  dari  pada  suami.  Berdasarkan  Pasal  97  KHI  berbunyi sebagai berikut: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam putusan perkara  no.139/pdt.G/2017/PA  tkl.  Putusan  PA  Takalar  ini  hakim  memutuskan  bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian sedangkan  bagi suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama.
Pada  dasarnya  seorang  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai pada ajaran syariat.. Perselisihan  harta  bersama  yang  akan  ditangani  hakim  tidak  boleh  hanya  melihat  dari salah satu pihak. Penentuan status dan juga kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara  adil dan teliti  sesuai  dengan apa  yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak  menyimpang  dari  pada  ketentuan  syara’.  Hal  inilah  yang  telah  membuat  penulis berkeinginan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  secara  mendalam  tentang  pertimbangan pengambilan  dasar  hukum  putusan  seorang  hakim  terhadap  kasus  sengketa  harta bersama yang terjadi pada lingkungan Pengadilan Agama Takalar kelas 1B.
Ketentuan pembagian harta bersama menurut syara’ sendiri yaitu dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan cara separo atau seperdua antara suami dan istri. Pembagian  yang demikian terasa adil bila istri seorang ibu rumah tangga alias pekerja “domestic”. Wajar  jika mendapatkan  bagian  seperdua dari  harta bersama karena pada hakekatnya ia juga ikut bekerja,  yaitu mengurus rumah
7 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta,  PT  Kencana  Prenada Media Group, 2007).
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
tangga, namun  bila seorang istri, di  samping sebagai  ibu  rumah tangga,  ia juga bekerja dan  mempunyai  penghasilan  dan  penghasilannya  melebihi  penghasilan  suami,  maka pembagian  seperdua  dari  harta  bersama  terasa  tidak  tepat  dan  perlu  modifikasi,  namun modifikasi  terhadap  hal  seperti  ini  tidak    mempunyai    dasar  atau  aturan  yang  pasti tentang  perbandingan  pembagian  yang  proporsional  dalam  membagi  harta  bersama, kecuali  seperdua,  sehingga  untuk  menentukan  secara  pasti  perbandingan  yang proporsional sangat sulit.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  terhadap Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama. Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  dan  empiris  dengan  sumber  data  dari  salah  satu Pengadilan  Agama,  yang  berada  di  Kelurahan  Pattalassang  Kabupaten  Takalar  melalui hukum  primer, hukum  sekunder, dan  hukum  tersier.  Selanjutnya, metode  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  skripsi  tersebut  merupakan  wawancara,  observasi, dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Kemudian  teknik  pengolaan  data  dilakukan melalui  beberapa  tahapan  yaitu  dari  hasil  wawancara,  catatan,  pengamatan  lapangan, potret,  dokumen  perorangan,  memorandum  dan  dokumen  resmi,  sehingga  dapat dipahami dengan mudah. 8

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Penyelesaian  Perkara  Pembagian  Harta  Bersama  Dalam  Perkara Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar
Harta bersama merupakan harta  yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.   harta bersama  dalam  perkawinan  diatur  dalam  perundang-undangan.  Antara  lain  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991
8 Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih
tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut dinyatakan,  jika  terjadi  perselisihan  terhadap  harta  bersama  penyelesaiannya  adalah  di Pengadilan. 9
Sebelum  memulai  proses  pembagian  harta  bersama  maka  pihak  berperkara  harus dianjurkan  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terlebih  dahulu  lalu  mengajukan gugatan pembagian harta bersama sesuai dalam pasal 97 KHI, pasal 126 KHUPer, pasal 37  UUP  jo  pasal  126  dan  128  KHUper    yang  dimana  aturan  tersebut  menyebutkan bahwa  perceraian  mengakibat  bubarnya  harta  bersama  sehingga  harta  bersama  tersebut harus  dibagi  diantara  pasangan  suami-istri.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mengajukan  gugatan  pembagian  harta  bersama  sepasang  suami-istri  harus  melakukan perceraian terlebih untuk bubarkan harta bersamanya. Tetapi ada juga yang mengajukan permohonan secara bersamaan ke pengadilan  akan tetapi  proses penyelesaian  perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proses perkara penyelesaian.
Adapun untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama.  Penetapannya  itu  dapat  dilakukan  melalui  upaya  pembuktian,  surat-surat kepemilikan  dan  nota-nota  pembelian,  serta  saksi-saksi  dan  petunjuk  yang  dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi hakim untuk memberikan keyakinan dalam penetapan  harta  bersama.    Maka  terdapat  prosedur  dalam  menetapkan/membagi  harta bersama  kepada  masing-masing  pihak  yang  berhak  dengan  melalui  bantuan  pejabat Kantor  Pengadilan  Agama  setempat.  Penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan  dapat dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  gugatan  yang  didalamnya  disebutkan dengan  jelas  keberadaan  harta  dimaksud,  baik  kepemilikan,  harta  maupun  cara  dan sumber dana yang dipergunakan untuk mengadakan/membeli barang yang bersangkutan
Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan  putus  maka  harta  bersama  dengan  harta  bawaan  tersebut  harus  dipisah terlebih  dahulu  kemudian  harta  bersama  dibagi  ½  (seperdua)  bagian.  Gugatan  harta bersama  timbul  ketika  terjadi  perceraian,  dimana  terkadang  kedua  belah  pihak  suami
9 J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991)
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
atau  istri  saling  tuding  menuding  mengenai  harta  bersama  dengan  harta  bawaan, sehingga  hakim  lebih  berhati-hati  untuk  mengkonstatir  suatu  masalah.  Apakah  harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. terjadinya perkawinan tidak secara  otomatis  menjadikan  harta  yang  diperoleh  suami  menjadi  harta  milik  bersama atau  berpindah  menjadi  milik  istri  begitupun  sebaliknya.  Seluruh  harta  yang  diperoleh suami  atau  istri  dari  hibah  maupun  harta  yang  didapat  dari  pembagian  harta  waris, adalah harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri begitupun sebaliknya.
Pada  putusan  No.  139/Pdt.G/2017/PA  Takalar,  sebelumnya  diketahui  mantan  suami sebagai  (penggugat)  mengajukan  gugatan  atas  obyek  sengketa  harta  bersama  agar kiranya  dibagi  secara  adil  dengan  maksud  ingin  menguasai  sebagian  banyak  dari  harta bersama  mereka,  akan  tetapi  pada  akhirnya  hakim  menolak  gugatan  tersebut  dan memutuskan  bahwa  istri  mendapatkan  2/3  bagian  sedangkan    bagi  suami  mendapatkan 1/3  bagian  dari  harta  bersama.  Hal  ini    terjadi  karena  diketahui  sebagian  harta  yang didapat  selama  perkawinan  bukanlah  hasil  atas  usaha  bersama (syirkah/kongsi) penggugat dan tergugat melainkan dibeli dari hasil uang sewa tanah dan bangunan milik pribadi tergugat yang sebelumnya tanah dan bangunan tersebut milik orang tua tergugat yang telah diberikan/dihibahkan kepada tergugat.
Maka menurut pendapat penulis apabila harta yang berasal dari harta pribadi suami atau istri,  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  obyek  harta  bersama  melainkan  menjadi  milik pribadi.
Hal ini sesuai dengan  yang terdapat dalam pasal  35 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun  1974  dan  juga  pada  pasal  88  KHI  tentang  pembagian  Harta  bersama.  Tetapi dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan azas keadilan serta azas kemanfaatan karna  istri(tergugat)  memilikin  tanggungan  yaitu  berupa  anaknya  yang  masih  dibawah umur, Maka inilah yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
2. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Harta Bersama dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Tkl
Dalam  salinan  putusan  dijelaskan  bahwa  pada  tanggal  07  Agustus  2017  Pengadilan Agama  Takalar  telah  menerima  surat  gugatan  harta  bersama.  Penggugat  melalui  kuasa
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih
hukumnya  telah  mengajukan  gugatan  sengketa  harta  bersama  kepada  Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Takalar  dengan  Nomor  perkara  139/Pdt.G/2017/PA  Tkl.  Dalam gugatan  ini  penggugat  menjelaskan  bahwa  pada  tanggal  23  Juni  2001  telah melangsungkan  pernikahan  yang  sah  di  Polongbangkeng  Utara  antara  penggugat  dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 97/7/VII/2001
Perselisihan  pembagian  harta  bersama  setelah  perceraian  merupakan  kewenangan  dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan  bersamaan  dengan  gugatan/permohonan  perceraian  (akumulasi).  Setelah  jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya  harta  tersebut  dibagi  dua  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Atas  putusan tersebut tergugat dan penggugat tidak melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.
Dalam  putusan  ini  hakim  mempertimbangkan  juga  akan  azas  keadilan  serta  azas kemanfaatan sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama  Takalar  mengatakan  bahwa  “Pada  dasarnya  didalam  suatu  perkara  persidangan pembagian harta bersama harus ada kepastian hukumnya yaitu dengan mengikuti fakta – fakta  yang  ada  dalam  persidangan  tersebut,    dimana  pembagiannya  itu  harus  di  sama ratakan  akan  tetapi  apabila  ternyata  fakta  dipersidangan  mengatakan  bahwasanya  istri yang  bekerja  dan  suami  yang  mengganggur  maka  pembagian  harta  bisa  saja  istri  yang lebih banyak dibandingkan suami sesuai dengan adanya unsur keadilan.
Pada  dasarnya  Majelis  hakim  bebas  menentukan  sesuai  apa  yang  dia  lihat  dalam  fakta persidangan,  sesuai  dengan  UU  N0.  14  Tahun  1970,  dalam  Pasal  27  ayat  1  mengatur bahwa:  Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan,  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-  nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Sebagai  seorang  hakim juga  harus  jeli  dan  memiliki  wawasan  dan  pengetahuan  yang  luas  dengan  demikian putusan hakim dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakat.
Dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun kedua objek sengketa a quo adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat akan tetapi telah terbukti bahwa  asal  usul  sebagian  besar  sumber  dana  pembelian  harta  bersama  tersebut  berasal dari  harta  milik  pribadi  tergugat,  walaupun  yang  menjadi  patokan  dalam  menentukan suatu  barang  atau  obyek  harta  bersama  biasanya  ditentukan  oleh  waktu  diperolehnya
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
harta  bersama  tersebut  atau  harta  apa  saja  yang  diperoleh  selama  perkawinan berlangsung  otomatis  akan  menjadi  harta  bersama.  Majelis  hakim  menimbang,  bahwa meski  sekalipun  Pasal  97  KHI  menegaskan  bahwa  “janda  atau  cerai  hidup  berhak seperdua  dari  harta  bersama,  akan  tetapi  ketentuan  tersebut  tidak  dapat  diterapkan langsung  secara letterlijk ,  dalam  kasus  a  quo  majelis  hakim  memandang  bahwa  lebih sesuai dengan rasa keadilan jika bagian penggugat dengan tergugat berbanding 40 : 60, sebab  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  asal  usul  sumber  dana  pembelian  harta bersama  yang  menjadi  obyek  sengketa  sebagian  besar  berasal  dari  harta  pribadi  milik tergugat  dalam  hasil  sewa  dan  sebagi  jaminan  hak  tanggungan  pada  bank,  sehingga dalam  kasus  a  quo  ini  majelis  hakim  akan  menerapkan  permbagian  harta  bersama tersebut  dengan  perbandingan  4  dibanding  6,  yang  berarti  40%  untuk  penggugat  dan 60% untuk tergugat.
Maka  majelis  hakim  kemudian  menghukum  penggugat  yang  telah  menguasai  harta bersama a quo untuk menyerahkan 60% dari harta bersama a quo kepada tergugat baik secara natura maupun in natura. Tetapi jika dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut  tidak  dapat  dibagi  secara  natural  dan  kekeluargaan,  maka  dapat  dilakukan sengan  bantuan  kantor  lelang  untuk  menjualnya  kemudian  hasilnya  dibagi  kepada penggugat  sejumlah  40%  dan  kepada  tergugat  sejumlah  60%.  Majelis  hakim menganggap  posita  atau  petitum  penggugat  yang  berkaitan  dengan  diterapkannya putusan tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya sebuah gugatan putusan  serta  merta  sebagaimana  prinsip  hukum  dalam  Pasal  191  RBg,  serta  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2000  tentang  Putusan  serta  merta  dan Provisionil,  agar  tidak  mudah  menjatuhkan  putusan  serta  merta,  sehingga  petitum tersebut haruslah ditolak.
Pembagian  harta  bersama  tidak  selamanya  harus  dibagi  dua  atau  sama  rata  diantara suami  dan  istri.  Pembagian  harta  bersama  seharusnya  dilakukan  secara  adil,  sehingga tidak  menimbulkan  ketidak  adilan  antara  mana  yang  merupakan  hak  suami,  dan  mana yang  merupakan  hak  istri.  Dalam  pengambilan  keputusan  perkara  pembagian  harta bersama  ini  maka  dapat  dilihat  bahwa  hakim  memakai  azas  kemanfaatan  dan  azas keadilan  serta  sesuai  dengan  pasal  35  dan  pasal  37  Undang-undang  No.1  Tahun  1974
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih
dan  juga  pada  pasal  88  KHI,  karena  tergugat  masih  memiliki  sebagian  harta  bawaan hasil hibah dari kedua org tuanya dan tergugat juga memiliki tanggungan yaitu anak dari hasil pernikahannya dengan penggugat.

## D. Penutup
Proses penyelesaian perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu melalui  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Agama  Takalar,  perkara  ini  diajukan  setelah perceraian  terjadi  dan  diajukan  bersamaan  dengan  gugatan/permohonan  perceraian. Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat  baru  selanjutnya  harta  tersebut  dibagi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa pembagian  harta  bersama  antara    pihak  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  40:60. Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  pembagian  harta  bersama  dalam  perkara perceraian  pada  putusan  No.  139/Pdt.G/  2017/PA  Tkl  yaitu  membagi  harta  bersama dengan  berlandasan  dari  rasa  keadilan,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketentuan mengenai  pembagian  harta  bersama  pada  pasal  97  KHI  yang  menyatakan  masing- masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama, dipandang kurang adil oleh majelis hakim.
Dalam  kasus  sengketa  harta  bersama  antara  penggugat  dan  tergugat  sangat  rumit sehingga diharapkan para pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama  harus  teliti  dalam  proses  pemeriksaannya  sehingga  tidak  menimbulkan perselisihan  yang  berkepanjangan.  Para  hakim  Pengadilan  Agama  dalam  mengambil putusan  selalu  mengutamakan  keadilan  distributif  dan  kontribusi  dalam  memutuskan pembagian  harta  bersama  dan  berdasarkan  Undang-undang  yang  dijadikan  panutan sesuai dengan perkara
Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)
Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih

## Daftar Pustaka
Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta,  PT  Kencana Prenada Media Group, 2007).
Abdul  Manaf ,  Aplikasi  Asas  Equalitas  Hak  Dan  Kedudukan  Suami  Istri  dalam  Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung , (Mandar Maju, Bandung, 2006).
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Kencana, 2015).
Achmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996).
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
H.F  Abraham  Amos, Legal  Opinion  Aktualisasi  Teoritis  dan  Empirisme ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2017).
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990).
JS Badudu dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996). Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008).
Neng  Djubaedah,  Hj.  Sulaikin  Prihatini, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Hecca Publishing, (Jakarta, 2005).
Jam’an  Nurkhotib  Mansur. Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Dalam  Perceraian (Analisis  Terhadap Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Jakarta  Perkara  No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK). Skripsi  Mahasiswa  Peradilan  Agama,  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hernasari, Pembagian  Harta  Bersama (Analisis  Terhadap Putusan  Mahkamah    Agung    RI No.193  K/AG/2004). Skripsi  Mahasiswa  Peradilan  Agama,  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Supardin,  Supardin.  "FAKTOR  SOSIAL  BUDAYA  DAN  ATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).
J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991) http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/821/1/RINI%20OKTAVIANI.pdf