## Studi Persepsi Terhadap Strategi dan Model Perguruan Tinggi
Kalimantan Tengah dalam Meraih Indikator Kinerja Utama
Jhon Retei Alfri Sandi 1) , M. Doddy Syahirul Alam 2) , Katriani Puspita Ayu 3)
1. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
2. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
3. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – Universitas Palangka Raya
Email: doddyfisip@gmail.com

## ABSTRAK
Program  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  memberikan  harapan  bagi  perguruan  tinggi untuk  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi  dan menyelaraskan  lulusan  dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan  dunia  industry.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi  berupa  strategi  dan  model  terhadap  pelaksanaan Program  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratif  guna  menggali  data  primer  dan  data  sekunder sebanyak-banyaknya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi di Kalimantan  Tengah  memiliki  kesiapan  yang  berbeda-beda  dalam  menjalankan  Program Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka.  Kendala  keuangan  untuk  kebutuhan  berkreasi  dan berinovasi seringkali menjadi hambatan utama. Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya dunia usaha  dan  dunia  industry  di  Kalimantan  Tengah.  Dengan  demikian  dibutuhkan  strategi  dan model implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang lebih fleksibel dan akomodatif sesuai dengan postur keuangan masing-masing perguruan tinggi.
Kata-kata kunci: strategi; model; perguruan tinggi; kalimantan tengah

## PENDAHULUAN
Dampak  pandemi  sudah  mendisrupsi  cara  pembelajaran  pendidikan  tinggi  di Indonesia.  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan menghasilkan  Surat  Edaran  pada  tanggal  9 Maret  2020  mengenai  pembelajaran  dengan  cara  daring  serta  bertugas  dari  Rumah  dalam rangka  penangkalan  penyebaran  COVID-19.  Seluruh  kampus  di  Indonesia  mau  tidak  mau menghasilkan  peraturan  mitigasi  akibat  wabah  ini.(Dirjen  Dikti,  2020)          Senada  dengan (Karakose, 2021) yang berpendapat bahwa setelah pandemi      Covid-19, komunitas pendidikan global  menyadari  bahwa  adopsi  langsung       dari  teknik  pengajaran  jarak  jauh  darurat  online diperlukan dan tidak dapat  dihindari.
Program  Kampus  Merdeka  yang  menekankan  pada  8  (delapan) Indikator  Kinerja Utama  meliputi:  1)  Lulusan  mendapat  pekerjaan  yang  layak,  2)  Mahasiswa  mendapat pengalaman di luar kampus, 3) Dosen berkegiatan di luar kampus, 4) Praktisi mengajar di dalam kampus, 5) Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional, 6) Progam studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, 8)  Program  studi  berstandar  internasional,  semua  indikator  itu  mutu  atau  kualitas  terhadap kurikulum, dosen dan pengajar, dan lulusan perguruan tinggi.

## Gambar 1.1 Transformasi Pendidikan Tinggi
Sumber: (Dirjen Dikti, 2021)
Tahun 2022 merupakan tahun kedua Kampus  Merdeka               dijalankan, namun demikian proses internalisasi dan sosialisasi kepada kalangan perguruan tinggi masih terus dijalankan. Hal ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang disebabkan oleh kondisi internal perguruan tinggi  yang  seringkali  menjadi  alasan  pimpinan  perguruan  tinggi  untuk  tidak  segera melaksanakan  program  tersebut.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  beberapa  akademisi (Uswatiyah, Argaeni, Masrurah, Suherman, & Berlian, 2021; Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, 2019) tantangan tersebut diantaranya adalah: 1) karena belum meratanya mutu pembelajaran, kenyataan daya saing bangsa serta inovasi nasional, dan mutu jasa serta perlindungan hukum untuk  mahasiswa,  2)  penguatan  kompetensi  kebangsaan  mahasiswa,  butuh  penguatan pendidikan  kewarganegaraan  pada  program  kampus  merdeka,  secara  menyeluruh,  untuk menciptakan  mahasiswa  yang  beradat  serta  sanggup  diharapkan  oleh  negeri,  3)  perubahan manajemen kurikulum dan sistem penilaian pendidikan tinggi.
Menurut pandangan kami hal ini sangat penting dilakukan agar pemerintah mendapat laporan  terkini  secara  nyata  perkembangan  implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  – Kampus  Merdeka.  Sehingga  tantangan  dan  hambatan  di  tingkat  daerah  akan  dapat teridentifikasi  dengan baik  sekaligus  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mendapat rekomendasi berupa rumusan strategi dan model yang tepat untuk diterapkan di Kalimantan Tengah dalam menjaga mutu pendidikan tinggi.
Berdasarkan uraian problem empiris dan problem teoritis tersebut diatas, tim peneliti mengusulkan  judul  penelitian: Strategi  dan  Model  Perguruan  Tinggi  di  Kalimantan Tengah  Dalam  Menjaga  Mutu  Pendidikan  Tinggi  Ditinjau  Dari  Indikator  Kinerja Utama .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  eksploratif  dengan  tujuan  untuk menggali informasi secara lebih mendalam terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan
pada  latarbelakang  masalah.  Segera setelah  penelitian  lapangan  mulai  mengumpulkan  data, kesulitan  akan  muncul.  Yang  signifikan  muncul  dari  keragaman  sumber  dan  format  data. Potongan  informasi  tertentu  berasal  dari  pengamatan  terstruktur  atau  tidak  terstruktur. Mayoritas informasi berasal dari wawancara. Selain itu, ada dokumen rutin atau unik, catatan sejarah, dan artefak nyata. Studi tertentu dapat menggabungkan data dari kuesioner dan survei, serta film dan catatan         statistik. (Miles, Mattew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, 2014)
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan mengambil beberapa situs yakni perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang saat ini  telah  mengimplementasikan  Kebijakan  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka.  Penelitian berfokus beberapa poin yang relevan dengan rumusan masalah yakni:
a. Persepsi para stakeholder terhadap Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
b. Kekuatan dan kelemahan masing-masing perguruan tinggi.
c. Peluang dan ancaman masing-masing perguruan tinggi.
d. Strategi dan model yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi
e. Rekomendasi model yang dapat  disepakati sebagai standar  maksimum dan standar minimum.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  berupa  strategi  pengembangan  mutu  perguruan  tinggi  berbasis kinerja  utama.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  pengembangan  FISIP Universitas  Palangkaraya  dalam  memperbaiki  mutu  pendidikan  di  atas  fakultas  maupun jurusan/prodi.  Pengembangan  strategi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua tahapan, yaitu analisis kebutuhan dan pengembangan strategi untuk perbaikan mutu pendidikan dimasa  yang  akan  datang.  Analisis  kebutuhan  dilakukan  untuk  mengetahui  strategi pengembangan mutu FISIP UPR saat ini sekaligus standar mutu yang diinginkan FISIP sesuai dengan  arahan  kementrian yang tertuang didalam 8 IKU  yang diformulasi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan analisis kebutuhan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan desain pengembangan mutu.

## Persepsi  Para  Stakeholder  Terhadap  Kebijakan  Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): Pihak UMP telah melaksanakan program  Merdeka  Belajar-  Kampus  Merdeka  (MBKM)  sejak  tahun  2020.  Program  MBKM yang  dilaksanakan  berkolaborasi  dengan  Universitas  Gajah  Mada  (UGM) dan  Universitas Muhammadiyah  Jakarta  (UMJ).  Menurut  Dekan  FISIP  UMP  seperti  di  kutip  dari  media kalteng.antaranew.com  yang terbit  pada  17  Januari  2021,  telah  tiga  program  studi  yang melaksanakan  program  MBKM  sejak  semester  ganjil  2020/2021.  Program  ini  dinilai memberikan  mahasiswa  kesempatan  mendapatkan  pengalaman  belajar  yang  lebih  luas  dan kompetensi  baru,  melalui  beberapa  kegiatan  pembelajaran  di  luar  program  studinya.  Selain mengirimkan  mahasiswa,  FISIP  UMP  juga  telah  melaksanakan  Merdeka  Belajar-Kampus Merdeka dengan cara mengirimkan dosen ke FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sejak semester ganjil 2020/2021.
Menurut  Erman  P.  Ranan  (Ketua  LP3MPT  UNKRIP):  Universitas  Kristen Palangkaraya  belum  secara  optimal  melaksanakan  program  MBKM.  Namun  perencanaan terhadap pelaksaan program tersebut telah dilakukan salah satu nya dengan penandatanganan Kerjasama antara 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Kalimantan Tengah yaitu
FISIP UPR, FISIP UMP, FISIP  UNKRIP  dan  FISIP  PGRI.  Kesepakatan  untuk  bekerjasama tersebut membuka kesempatan untuk melakukan pertukaran dosen maupun  mahasiswa  antar FISIP pada  keempat perguruan tinggi tersebut. Program pertukaran dosen untuk mengajar juga telah terealisasi antara dosen FISIP UNKRIP dengan FISIP UPR.
Menurut  Sri  Mujiarti  Ulfah  (Sekjur  IAN  FISIP  UPR):  Dalam rangka  mendukung program  pemerintah  tentang  merdeka  belajar  kampus  merdeka,  FISIP  UPR  melaksanakan kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Kalimantan Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021. MoU dan Kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas  masing-masing  lembaga,  dan  juga  dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah tentang merdeka belajar kampus merdeka, melalui kerjasama ini diharapkan agar mahasiswa FISIP UPR dapat belajar di lembaga-lembaga kerjasama tersebut. Selanjutnya, program tersebut diteruskan dengan  mengirimkan Mahasiswa FISIP UPR untuk magang dan praktek kerja di KPU  Kalteng  maupun  KI  Kalteng.  Keinginan  untuk  tetap  mengirimkan  mahasiswa  untuk magang dan praktek kerja pada kedua instansi tersebut di semester selanjutnya merupakan cita- cita FISIP UPR untuk merealisasikan program MBKM dan tentunya meningkatkan skill serta kemampuan mahasiswa dalam memperkaya dan meningkatakan kapabilitas.
Antusiasisme  dan  optimisme  dari  jajaran  FISIP  UPR  dalam   penandatanganan kerjasama  tersebut  menyiratkan  dukungan  terhadap  program  pemerintah  merdeka  belajar- kampus merdeka.

## Kekuatan dan Kelemahan Masing-Masing Perguruan Tinggi
Menurut  Rita  Rahmaniati  (Ketua  LP3MPT  UMPR):  Pihak  Universitas Muhammadiyah  Palangka  Raya  telah  memiliki  standar  khusus  yang  telah  diformulasi  pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP). Jika dilihat secara kelembagaan, langkah- langkah penjaminan mutu telah dilakukan dan terbentuk serta dijalankan di bawah LP3MPT. Hal ini      berarti baik perencanaan, kontrol, monitoring dan evaluasi untuk pengembangan  mutu pendidikan  perguruan  tinggi  di  UMP  bekerja  langsung  di  bawah  LP3MPT  atau  langsung dibawah komando Universitas. Unit pengembangan mutu tersebut berkoordinasi dengan unit pengembangan  mutu  di  fakultas.  Tidak  terdapat  unit  pengembanagn  mutu  di  jurusan/prodi sehingga setiap kegiatan yang berkenaan dengan mutu terkoordinir di fakultas.
Pelaksanaan pengembangan mutu Pendidikan di UMP telah        didukung kerjasama dan koordinasi  yang  dilakukan  secara  regular  oleh  tim  penjamin  mutu  pendidikan  UMP.  Pada tingkat  fakultas,  dilakukan  rapat  dan  pertemuan  rutin  setiap  bulan  untuk  membahas  dan mengevaluasi kegitan penjaminan mutu. Hal ini merupakan salah satu kekuatan tim LP3MPT di  UMP  untuk  menjamin  terbukanya  komunikasi  dan  Kerjasama  yang  koheren  untuk mewujudkan penjaminan mutu di UMP.
Kekuatan  UMP  lainnya  adalah  dibentuknya  tim  khusus  untuk  mengelola  kegiatan persiapan  reakreditasi  sejak  dua  tahun    sebelum  masa  akreditasi  fakultas  berakhir.  Hal  ini memberikan  cukup kesempatan bagi LP3MPT maupun tim penjamin mutu di fakultas untuk mempersipakan  seluruh  kebutuhan  reakreditasi  maupun  mengevaluasi  strategi  penjaminan mutu selama ini yang telah dilakukan.
Menurut  Erman  P.  Ranan  (Ketua  LP3MPT  UNKRIP):  strategi  maupun  model penjaminan mutu Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) telah ada namun  masih dalam tahapan konsepsi. UNKRIP juga belum mengirimkan mahasiswa untuk belajar di kampus lain agar  dapat  menerima  ilmu  maupun  pembelajaran  yang  dibutuhkannya.  Walaupun  telah melakukan pertukaran dosen dengan FISIP UPR, namun kendala dalam pelaksanaan program
MBKM  muncul,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  dukungan  anggaran.  Jika  dilihat  secara kelembagaan telah ada namun belum berfungsi secara optimal dan belum direalisasikan. Telah disebutkan bahwa kendala utama adalah anggaran  yang  belum  dapat  membantu  terlaksannya program  tersebut,  namun  kesediaan  dosen  untuk  melakukan  kegiatan  pertukaran  dengan Universitas  Palangka  Raya  dianggap  sebagai  salah   satu  langkah  rintisan  yang  dilakukan UNKRIP saat ini.
Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Kekuatan FISIP UPR dalam pelaksanaan  MBKM  adalah  dengan  mengirimkan  mahasiswa  ke  Universitas  Jember  untuk mengikuti perkuliahan sekaligus mengirimkan mahasiswa untuk magang ke Lembaga-lembaga yang  potensial  agar  dapat  memberi  pengetahuan   dan  keterampilan  kepada  mahasiswa.  Ini berarti, FISIP UPR khusus nya jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) telah mempersiapkan mutu  lulusan  melalui  program  MBKM.  IAN  juga  telah  diaudit  mutu   internal  oleh  LP3MP Universitas Palangka Raya sehingga telah mendapatkan rekomendasi ataupun masukan dalam melakukan strategi peningkatan mutunya. Ini juga merupakan salah satu kekuatan FISIP UPR dalam  melaksanakan  program  MBKM  dan  meningkatan  mutu  lulusan  maupun  pengajar. Kendati demikian, terdapat hambatan seperti masih tergantungnya pendanaan kegiatan MBKM dengan fakultas sehingga kemandirian penuh belum     dimiliki oleh jurusan. Sejatinya diharapkan dukungan maksimal  moral sekaligus pendanaan untuk setiap kegiatan kerja, termasuk kegiatan pelaksanaan program MBKM.

## Peluang dan Ancaman Masing-Masing Perguruan Tinggi
Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): Peluang bagi mahasiswa belajar di universitas lain dan mengembangkan diri melalui mata kuliah di program studi lain memberikan pengalaman  baru bagi mahasiswa. Selain itu, peluang mendapatkan pembelajaran       dari  dosen baru  di  kampus  lain  dan  dapat  berkenalan  dengan  teman- teman  baru  juga  dapat  membuka pengetahuan  dan  memperluas  pergaulan.  Sedangkan  tantangannya  adalah  penyusunan kurikulum  yang  telah  ada  dengan  yang  baru,  kesiapan  perangkat,  dan  sistem  pendanaan dibebankan  dengan  sistem  seperti  apa.  Selain  itu  kekuatiran  juga  muncul  dari  kesanggupan mahasiswa  menyelesaikan  studi  mereka  tepat  waktu  tanpa  terganggu  program  MBKM. Tantangan  melaksanakan  program  MBKM  dan  studi  di kampus sendiri juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Peluang yang dapat dilihat saat ini  masih  terbatas  pada  pertukaran  dosen  antar  perguruan  tinggi  di  Kalimantan  Tengah. Pelaksanaan program MBKM masih terbatas di kampus UNKRIP. Tantangan yang dihadapi berupa kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program MBKM.
Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Peluang yang dapat diambil dari program  MBKM  ini  adalah  dengan  menjalin  kerjasama  yang  lebih  baik  dengan  stakeholder lainnya,  seperti  lembaga-lembaga  pemerintah  lainnya  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  di kotamadya/kabupaten. Selain itu peluang untuk  bersinergi dengan perguruan tinggi di dalam Kalimantan Tengah maupun di luar Kalimantan Tengah dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas  dosen  maupun  mahasiswa.  Sedangkan ancaman  yang  harus  di  perhatikan  adalah konversi  SKS  dengan  kurikulum  saat  ini  dan  kesiapan  mahasiswa  dalam  melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar ini di kampus lain. Persoalan lainnya adalah kurangnya dukungan dana sehingga kurangnya kemandirian fakultas dalam pelaksaan program MBKM.

## Strategi dan Model Yang Diterapkan Masing-Masing Perguruan Tinggi
Menurut Rita Rahmaniati (Ketua LP3MPT UMPR): UMP menekankan pada program-
program yang sifatnya pertukaran antara  mahasiswa dan pengajar. Selain itu UMP berfokus pada peningkatan   mutu  pendidikan  melalui  kerjasama  antar  instansi  yang  dianggap  menjebatani untuk  dilakukannya  kerjasama  baik  dalam  bentuk  seminar,  penelitian  maupun  pengabdian masyarakat. Strategi lainnya adalah dengan menjajaki program 3 menteri yaitu Sarjana untuk Kepala  Desa  dengan  program  RPL.  Program  peningkatan  mutu  pendidikanyang  dirancang khusus  untuk  kepala  desa  menjadikan  UMP  sebagai  salah  satu  destinasi  pendidikan  yang memfokuskan mencetak kepala desa berpendidikan dan mengenyam pendidikan tinggi.
Menurut Erman P. Ranan (Ketua LP3MPT UNKRIP): Karena implementasi program MBKM masih pada pertukaran dosen        sehingga sulit untuk menetapkan strategi saat ini. Untuk dapat melaksanakan MBKM dibutuhkan asupan dana bagi kelancaran program dan untuk saat ini belum dapat direalisasikan UNKRIP.
Menurut Sri Mujiarti Ulfah (Sekjur IAN FISIP UPR): Selain mengirimkan mahasiswa untuk  mengikuti  program  MBKM,  FISIP  UPR  menekankan  strategi  peningkatan  mutu pendidikan  melalui  pada  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  baik  pemerintah  maupun  non pemerintah. Kegiatan ini menyasar mahasiswa yang ingin meningkatkan pengetahuan maupun keterampilannya  di  wadah/lembaga  yang  lainnya.  FISIP  UPR  menyediakan  platform  bagi mahasiswa  agar  dapat  mengetahui  keadaan  dunia  kerja  melalui praktik lapangan ke instansi- instansi  strategi.  Hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  peserta  didik  dalam berhadapan dengan dunia nyata, keseharian kegiatan perkantoran, maupun interaksi sosial di Lembaga-lembaga  tempat  mereka  praktik.  Output  yang  di  harapkan  adalah  peserta  didik mampu  melihat,  membandingkan,  menyandingkan  dan  menganalisis  kesamaan  antara  teori yang dipelajari di kampus dengan kenyataan yang mereka hadapi dalam dunia kerja.

## Rekomendasi  Model  Yang  Dapat  Disepakati  Sebagai  Standar  Maksimum dan Standar Minimum
Menurut  Rita  Rahmaniati  (Ketua  LP3MPT  UMPR):  MoU  antar  perguruan  tinggi dengan menyiapkan baik kurikulum yang ada. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain seperti  industri,  lembaga  pemerintah  maupun  lembaga  masyarakat  untuk  dapat  menyiapkan tempat magang terbaik bagi mahasiswa agar menghasilkan lulusan yang siap kerja.
Menurut  Erman  P.  Ranan  (Ketua  LP3MPT  UNKRIP):   Penguatan  pada  aspek kelembagaan  maupun  finansial  agar  dapat     melaksanakan  MBKM.  Merubah mindset perguruan tinggi agar   daapat  enyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang baru  ini. Menurut Sri  Mujiarti  Ulfah  (Sekjur  IAN  FISIP  UPR):  Menambah  MoU  kerjasama  penelitian, pertukaran mahasiswa maupun dosen dengan perguruan tinggi lain. Memiliki MoU kerjasama dengan  lembaga-lembaga  pemerintah,  mencari  peluang kerjasama dengan pihak swasta, dan mempersiapkan konversi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa di kampus lain.

## Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang  sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK,  tuntutan  dunia  usaha  dan  dunia  industri,  maupun  dinamika  masyarakat.  Kompetisi mahasiwa  harus  disiapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  zaman.  Perubahan  sosial,  budaya, terutama  kebutuan  dunia  kerja  dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi  memaksa  mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas agar dapat diterima di dunia kerja. Karenanya perguruan tinggi sebagai  wadah  pendidikan  bagi  mahasiswa  yang  diharapkan  dapat  menyediakan  fasilitas pembelajaran yang    inovatif  agar  mahasiswa  dapat  meraih  capaian  pembelajaran  dari  aspek pengetahuan maupun keterampilan.
Kebijakan  Merdeka  Belajar  -  Kampus  Merdeka  yang  diformulasi  Kemendikbud diharapkan  dapat  menjadi  jawaban  atas  tuntutan  dunia  kerja  saat  ini.  Program  ini  berusaha mewujudkan  pembelajaran  yang  otonom  dan fleksibel  di  perguruan  tinggi  sehingga  tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tujuan dari program  MBKM  adalah memberikan  hak  belajar  tiga  semester  di  luar program studi. Program  ini  menyasar  peningkatan  kompetensi  lulusan  yang baik  dengan softskill maupun hardskill yang siap dengan kebutuhan pasar kerja.
Perguruan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusan yang dapat mejadi unggulan dan berjiwa  pemimpin  dan  berkepribadian.  Program  ini  juga diharapkan  dapat  memberikan experiential  learning dengan  jalur  yang  fleksibel  sekaligus  memfasilitasi  mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakatnya.
Program utama MBKM adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS  di  luar  program  studi,  tiga  semester  yang  dimaksud  berupa  1  semester kesempatan  mengambil  mata  kuliah  di  luar  program  studi  dan  2  semester  melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
Berbagai  bentuk  kegiatan  belajar  di  luar  perguruan  tinggi,  di  antaranya  melakukan magang/praktik  kerja  di  Industri,  Lembaga  pemerintah atau tempat kerja lainnya, mengikuti pertukaran mahasiswa, dan  melakukan kegiatan kewirausahaan dapat dipilih oleh mahasiswa dalam program MBKM. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja  baru.  Sedangkan bagi dosen pengajar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, melakukan penelitian, serta membuat studi/ proyek independent merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan.
Program  MBKM  merupakan  proses  pembelajaran  yang  terpusat pada  mahasiswa ( student  centered  learning )  yang  sangat  esensial.  Pembelajaran  dalam  Kampus  Merdeka memberikan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, dan kapasitas mahasiswa agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  serta  pengembangan  kemandirian  dalam  mencari  dan menemukan pengetahuan melalui dunia nyata. Pembelajaran dalam proses  MBKM  penting agar  mahasiswa  dapat  menghadapi  dinamika  lapangan  seperti  pemenuhan  persyaratan kemampuan/skill, problem  solving ,  berbaur  dalam  interaksi  sosial,  berkolaborasi, memanajemen diri, serta tuntutan kinerja dan target pekerjaan. Diharapkan melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat dan siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Program  MBKM  yang  dilaksanakan  di  tiga  perguruan  tinggi  yang  menjadi  fokus penelitian ini telah dilaksanakan walau masih dalam tahapan  awal. Praktik dan penerapan masih berupa pertukaran mahasiswa ke kampus lain, kegiatan magang, dan pertukaran pengajar antar kampus.  Pada  Universitas  Muhammadiyah  Palangka  Raya  telah  melaksanakan  indikator kinerja utama poin tiga dimana praktik dosen berkegiatan di luar kampus telah dilaksanakan. Jenis kegiatan lain seperti proyek kewirausahaan, pengabdian masyarakat maupun studi-studi independent belum dilaksanakan di ketiga perguruan tinggi tersebut. Beberapa kendala dalam pelaksanaan  MBKM  lebih  kepada  aspek  pendanaan  dan  pengelolaan  sehingga  tidak  adanya kemandirian dari fakultas dalam melaksanakan program ini.

## Manajemen Pendidikan Tinggi
Manajemen pendidikan merupakan aktifitas memadukan sumber- sumber pendidikan agar  terpusat  dalam  usaha  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya (Made  Pidarta). Sedangkan  Nanang  Suhardan  dan  Nugraha  Suharto  dalam  hal  ini  memakai istilah  administrasi  pendidikan  yaitu  ilmu  yang  membahas  pendidikan  dari  sudut  pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Walaupun kedua istilah ini berbeda, yang satu menyebut sebagai manajemen dan yang lain menyebut administrasi, pengertian keduanya hampir  serupa.  Keduanya  berpusat pada interaksi  antar manusia dalam  iklim organisasi  dan system di lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan mobilisasi  segala  sumber  daya  pendidikan  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  yang  telah ditetapkan (H.A Tilaar).
Manajemen  pendidikan  merupakan  sebuah  keseluruhan  proses  kerjasama  dengan memanfaatkan  sumber  daya  manusia  maupun  materi  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien (Djam’an Satori). Dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah proses pengelolaan atas kerjasama sekelompok individu yang tergabung di dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati bersama.
Manusia sebagai administrator ataupun pengelola tidak terlepas dari wadah melakukan kegiatan  yang  disebut  organisasi  (lembaga  pendidikan  baik  formal,  nonformal,  maupun informal).  Sebuah  organisasi  tidak  dapat  terbentuk  tanpa  adanya  aktor-aktor  didalamnya, sinergi  antar  aktor  beserta  lingkungan  sekitarnya  akan  membentuk  sebuah  sistem.  Dapat dijelaskan  bahwa  manajemen  pendidikan  merupakan  sebuah  proses  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa : man, money, materials, method, machines, market, dan minute untuk mencapai tujuan yang efektif  dan  efisien  dalam  bidang  pendidikan.  Jika  dilihat  dari  ketersediaan man atau sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh  ketiga  perguruan  tinggi  UPR,  UMP  dan  UNKRIP, dapat      dilihat  bahwa  ketiganya  memiliki  cukup  sumberdaya  manusia  dengan  kapasitas  dan kapabilitas yang baik. Pengorganisasian manusia yang dilakukan oleh ketiga perguruan tinggi tersebut adalah dengan menempatkan individu-individu sesuai keahliannya di dalam organisasi tersebut. Hal ini tentu saja didasari oleh pentingnya menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Selain sumberdaya manusia, selanjutnya aspek money merupakan aspek kedua yang juga  penting  dalam  manajemen  pendidikan  tinggi.  Pengelolaan  pendanaan  atau  pembiayaan secara efisien merupakan aspek krusial agar tidak terjadi kebocoran atau pemborosan dalam pelaksanaan  kegiatan  dalam  lembaga  pendidikan. Materials merujuk  pada  materi  yang merupakan  inti  dari  proses  pembelajaran  di  perguruan  tinggi.  Bentuk  materi yang  dimaksud adalah  kurikulum  yang  berisi  panduan  dalam  transfer  ilmu  dari  pengajar  kepada  siswa. Kurikulum  harus  berkesesuaian  dengan  kebutuhan pasar akan lulusan yang memiliki ilmu dan  siap  kerja.  Aspek  selanjutnya  adalah Method dimana  metode  merupakan  cara  yang digunakan   untuk  mengajar  oleh  pengajar.  Walaupun  metode  mengajar  pengajar  satu  dan lainnya berbeda, namun metode ini dapat disesuaikan dengan kesiapan siswa yang diajar. Jika dilihat dari aspek metode ini, maka UPR dan UMP telah memiliki keunggulan karena telah merancang baik materi maupun metode pembelajaran dan telah mengaktualisasikan program MBKM sejak  tahun ajaran 2020/2021.
Aspek kelima yang juga menjadi bahan pertimbangan manajemen pendidikan adalah Machines yang  diterjemahkan  dalam  pengelolaan  mesin sebagai  peralatan  penujang  yang digunakan  sebaik-baiknya  agar  dapat  memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  yang  membutuhkan peralatan  yang  di  maksud. Market merupakan  salah  satu  kunci  yang  menentukan  lembaga pendidikan menjadi lembaga yang lebih besar atau sebaliknya. Pasar yang dimaksudkan adalah
masyarakat luas yang merupakan target atau sasaran yang dituju. Pasar ini adalah masyarakat yang berminat menyekolahkan  anak-anaknya di  lembaga  pendidikan/perguruan  tinggi.  UPR dan  UMP  keduanya  merupakan  perguruan  tinggi  publik  dan  swasta  terbesar  di  Kalimantan Tengah dengan prospek mahasiswa yang cukup banyak setiap tahunnya. Kedua Universitas ini tentu  saja  memiliki  pasarnya  sendiri  dan  keputusan  untuk  memilih  salah  satu  diantaranya didasari  pada  keinginan  pasar  (pengguna)  untuk  mencapai  pemenuhan  pendidikan  sesuai dengan capaian yang diinginkan. Aspek yang terakhir adalah Minute atau waktu, dimana aspek ini  perlu  dikelola dengan  baik  agar  peserta  didik dapat  belajar dengan  efisien  karena  waktu belajar di kampus sangat terbatas. Rancangan kurikulum dan ketersediaan waktu mahasiswa harus diselaraskan agar proses pendidikan siswa dapat efisien dan selesai tepat waktu.
Agenda MBKM sebagai salah satu sarana peningkatan mutu berbasis kinerja utama membutuhkan segenap elemen yang telah disebutkan   diatas,  baik  dari  sumberdaya  manusia, pendanaan, rancangan material, cara  penyelenggaraan pendidikan, hingga waktu yang mampu mendukung perbaikan  mutu  kearah  yang  lebih  baik.  Di  dalam  setiap  institusi, peningkatan mutu merupakan agenda utama dan sebuah tugas yang paling penting demi eksistensi lembaga pendidikan tersebut. Mutu merupakan jaminan suatu lembaga pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan di dunia pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan adalah memberdayakan segenap sivitas akademika terutama pengajar dan siswanya menjadi manusia yang cerdas, berilmu, berpengetahuan dan memiliki skill/keterampilan yang membuatnya dapat bersaing di dunia               kerja.

## Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi
Manajemen mutu pendidikan tinggi terkait erat dengan pengelolaan mutu pendidikan terpadu yang didukung kemampuan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan potensinya. Tinggi dan rendahnya mutu pada perguruan tinggi dipengaruhi kurang optimalnya manajemen pendidikan,  ketersediaan  sarana  dan  fasilitas  pendukung  pembelajaran,  serta  sumber  daya pengajar  maupun  pengelola  pada  aras  administrasi.  Sehingga,  dapat  dijabarkan  bahwa manajemen mutu pendidikan tinggi adalah pengelolaan pendidikan yang mampu melakukan proses  pematangan  kualitas  peserta  didik  yang  dikembangkan  dengan  cara  membebaskan peserta  didik  dari  ketidaktahuan,  ketidakmampuan,  ketidakberdayaan,  ketidakbenaran, ketidakjujuran dan kekakuan yang menghambatnya. Hal ini sejalan dengan program MBKM yang membuka kesempatan seluasnya bagi peserta didik untuk menerima pembelajaran dari kampus  lain  dan  dari  ilmu  yang  berbeda  agar  dapat  lebih  menambah  pengetahuan  dan mengasah kemampuan maupun keterampilan.
Perguruan  tinggi  yang  bermutu  idealnya  mampu  menelurkan  output lulusan  yang dilengkapi  intelektual,  skill,  dan  berkarakter  yang  mampu  bersaing  dalam  dunia  kerja  yang semakin kompetitif. Pengelolaan mutu pendidikan yang dimaksud juga merujuk kinerja utama yang telah di sepakati sebelumnya. Kinerja merupakan penilaian atas hasil perilaku pegawai yang  menyangkut  baik  buruknya  seseorang  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan.  Kinerja ( Performance ) merupakan manifestasi dari kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Oleh karenanya, perilaku yang menunjukkan  hasil  kerja  pengajar  atas  pelaksanaan  suatu  pekerjaan  dapat  dinilai  dan disandingkan dengan outputnya.
Beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja adalah faktor kesempatan  untuk  berkinerja  itu  sendiri  atau  sering  disebut  sebagai opportunity  to  perform . Meskipun seseorang pegawai bersedia dan mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik namun jika faktor lingkungan tidak mendukung, maka kinerjanya pun akan terganggu. Faktor kesempatan untuk berkinerja diantaranya faktor-faktor kondisi kerja seperti ketersediaan alat,
bahan, serta faktor lingkungan kerja menyangkut hubungan dengan rekan sekerja, aturan dan prosedur kerja, kepemimpinan atasan, waktu dan informasi yang memadai. Faktor yang terkait dengan  kinerja  adalah  faktor  lingkungan  kerja.  Ketika  lingkungan  kerja  mendukung maka kondisi yang merintangi pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan waktu, fasilitas, pendanaan, teknologi,  peralatan,  dan  faktor  manusia  juga  akan  dapat  diatasi.  Maka  dapat  disimpulkan kinerja dosen sebagai pengajar yang melakukan tri dharma perguruan tinggi akan meningkat jika di dukung kompetensi, motif untuk berprestasi dan kondisi lingkungan kerja yang baik pula.
Selain  kinerja  pengajar,  performa  administrasi  juga  dibutuhkan  dalam  rangka meningkatkan  mutu  pendidikan  perguruan  tinggi.  Jajaran  pada  jenjang  administrasi  perlu bekerja  sesuai  prosedur,  kewenangan  dan  fungsi  serta  tanggung  jawabnya  masing-masing. Dalam  pelaksanaan  tugas  administrasi  tersebut  juga  dibutuhkan  evaluasi  terhadap  seluruh kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Proses  ini  merupakan  kontrol  terhadap  setiap  target  awal maupun  capaian  dalam  meningkatkan  mutu.  Seringkali  persoalan  yang muncul,  adalah terjadinya  benturan  antara  tim  administrasi  dan  tim  keuangan  yang menyebabkan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan karena kendala pendanaan. Kedua tim tersebut tidak bersinergi satu sama lain dan memberikan sinyal berbeda kepada fakultas ataupun jurusan.  Ketidaksamaan  langkah  oleh  pihak  administrasi/perencanaan  dengan  pihak keuangan/pendanaan  disebabkan  keduanya  berjalan  sendiri-sendiri  dalam  memformulasi kegiatan.  Pihak administrasi  tidak  berkoordinasi  dengan  pihak  keuangan  sehingga  ketika beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka meingkatkan mutu  pendidikan seringkali terkendala anggaran. Demikian pula sebalinya, pihak keuangan merancang anggaran tanpa  sinkronisasi  dengan  pihak  perencanaan,  menyebabkan  seringkali  kurangnya  alokasi pendanaan untuk beberapa rancangan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di aras fakultas maupun jurusan/prodi.
Pengelolaan  mutu  Pendidikan  juga  memerlukan  monitoring  dan evaluasi  secara kontinu yang dapat dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal perguruan tinggi. Sesuai yang termaktub dalam UU Dikti Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4), SPM Dikti terdiri atas sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  dan  sistem  penjaminan  mutu  eksternal  (SPME) (Ristekdikti,2010: 8; 2016:7). Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang bertujuan untuk  menjamin  mutu  pendidikan tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  setiap  perguruan  tinggi, melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Perlu dibentuk tim penjamin Mutu Internal yang  kegiatannya  di  rancang,  dikendalikan  serta  bersifat  independent oleh perguruan tinggi yang  bersangkutan.  Didalam  penjaminan mutu  internal  ini  terdapat  kegiatan  sistemik  yang bertujuan  meningkatkan  dan  mengendalikan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  secara terencana dan berkelanjutan. Proses audit yang dilakukan oleh lembaga penjamin mutu internal kepada  fakultas-fakultas  yang  ada  di  perguruan  tinggi  memberikan guidance atau tuntunan untuk mencapai target mutu yang telah di rancang. Pada universitas Palangkaraya, proses audit mutu internal berada di bawah pengelolaan LP3M dan FISIP UPR juga telah di audit oleh tim penjamin mutu internal dalam pengelolaan mutu pendidikan di lingkungan FISIP. Tentunya proses audit tersebut memberikan masukan maupun kritik terhadap kinerja maupun output yang dicapai. Melalui proses audit tersebut, diharapkan perbaikan yang berkelanjutan tetap dilakukan fakultas/jurusan.
Selain  peningkatan  mutu  dari  pengajar,  tenaga  administrasi,  pengelolaan  keuangan dan  pembentukan  lembaga  audit  internal,  salah  satu  aspek  yang  juga  penting  adalah  aspek kepemipinan di aras universitas maupun fakultas. Dibutuhkan ketegasan dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan mutu, seperti menempatkan orang yang tepat pada tim yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Mendorong sinergi terbentuk antar tim
perencanaan  dan  tim  keuangan  agar  seirama  dan harmonis  dalam  pewujudkan  kegiatan  dan pencapaian  target  dengan  ketersediaan  anggaran  yang  cukup  agar  kegiatan  dapat  berjalan. Persoalan  yang  seringkali  muncul  adalah  tidak  tercapainya  kerjasama  antar tim dikarenakan kepemimpinan yang belum berkomitmen terhadap capaian target mutu pendidikan yang telah di rancang.  Ini  menyebabkan  bentrok  antara  tim  perencanaan  dengan  anggaran  selalu  muncul. Oleh  karenanya  dibutuhkan  sikap  kepemimpinan yang  tegas  dalam  membimbing  arah  mutu pendidikan  pada  perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  di  tingkat  fakultas  dan  jurusan/prodi, Beberapa  masukan  untuk  pengembangan  strategi  pengembangan  mutu  diperoleh  melalui brainstorming dengan universitas lain sebagai masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan strategi dan model pengembangan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini  adalah  masih  dibutuhkannya dorongan untuk pelaksanaan MBKM sebagai salah satu indikator peningkatan mutu Pendidikan tinggi. Implementasi MBKM di tiga perguruan tinggi yang dibahas dalam penelitian ini hanya mencakup  2  poin  dari  8  poin  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU),  yaitu:  mahasiswa  mendapat pengalaman  di  luar kampus  dan dosen  berkegiatan  di  luar  kampus.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya  dukungan  anggaran  dalam  pelaksanaan  beberapa  program  serta  kurangnya sinkronisasi antara bagian administrasi dan keuangan sehingga tidak tercapainya target ataupun sasaran yang telah dirancang. Persoalan kurangnya komitmen dan leadership dari decision maker membuat  program-program  seperti  dijalankan  setengah-setengah  dan  tidak  tuntas.  Kendati demikian, ketiga perguruan tinggi yaitu UPR, UMP, dan UNKRIP   memiliki potensi sumberdaya manusia  yang  memiliki  kapasitas  yang  baik,  sehingga  idealnya  SDM  tersebut  dapat dimaksimalkan  dalam  pelaksanaan  MBKM  dalam  rangka  perbaikan  mutu  pendidikan perguruan tinggi.
Peluang yang masih harus diambil oleh perguruan tinggi di Kalimantan Tengah adalah kerjasama dengan pihak industri, maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan lulusan yang mumpuni. Kerjasama dengan mitra internasional juga merupakan peluang yang saat ini harus dijajaki karena Kalimatan Tengah memiliki potensi alam, hutan maupun jasa lingkungan yang saat ini banyak diminati dunia internasional. Selaras dengan itu, ancaman dalam pelaksanaan perbaikan mutu pendidikan tentu saja akan muncul dan sejatinya dapat  dikelola  seminimal  mungkin  agar  tidak  berdampak  pada  kegiatan  pendidikan  di perguruan tinggi. Kendala yang di hadapi jurusan/program studi dan mahasiswa dalam program MBKM adalah menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kurikulum MBKM. Selain itu masih sedikitnya mitra dalam kegiatan studi   independen dan magang membuat program MBKM sulit terealisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangka Raya yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian dasar inovatif tahun 2022. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi kepada perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspranawa,  A.  D.  P.  (2015).  Memahami  Quality  Anssurance  Menjadikan  Budaya  Mutu Perguruan  Tinggi. An-Nisbah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 1 (2),  111–134.
https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.111-134 Bennett,  D.  P.  (2021). CRISIS  MANAGEMENT  AT  AN  INSTITUTION  OF  HIGHER EDUCATION DURING THE .
Buyung,  S.  (2016).  IMPLEMENTASI  MANAJEMEN  MUTU  TERPADU  (Studi Transformatif Pada Perguruan Tinggi). Jurnal Penelitian , 10 (2), 231–252.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, K. (2021). Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 2021 (p. 7275630). p. 7275630. Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud. Gautam, D. K., & Gautam, P. K. (2021). Transition to online higher education during COVID- 19 pandemic: turmoil and way forward to developing country of South Asia-Nepal. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning , 14 (1), 93–111. https://doi.org/10.1108/jrit- 10-2020-0051
Jalaludin, A. (2017). Evaluasi Kesenjangan Kinerja Dosen Untuk Meningkatkan Manajemen
Mutu Perguruan Tinggi. Business Management Journal , 9 (2). https://doi.org/10.30813/bmj.v9i2.751
Karakose,  T.  (2021).  The  impact  of  the  COVID-19  epidemic  on  higher  education: Opportunities and implications for policy and practice. Educational Process: International Journal ,
10 (1),  7–12. https://doi.org/10.22521/EDUPIJ.2021.101.1 Miles, Mattew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook (Third Edit). Arizona United States of America: SAGE Publications. Muslikh. (2020). Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jurnal Sytax Transformation , 1 (3), 40–46.
Muslimat, Ade, et. al. (2021). Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar. In D. Sunarsi (Ed.), kekerasan  terhadap  anak  “BOM  Waktu”  masa depan (1st ed.).  Serang  -  Banten: Bintang Sembilan Visitama.
Nesterchuk, O. A., Grishin, O. E., & Chepurnaya, A. M. (2020). Digitalization a as the “new normal”  of  higher  education. Journal  of  Physics:  Conference  Series , 1691 (1),  1–6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1691/1/012068
Pendidikan  Tinggi,  D.  J.  (2020). Buku  Pendidikan  Tinggi  di  Masa  Pandemi  COVID-19 . Retrieved from www.dikti.kemdikbud.go.id
Pidarta, M (1998), manajemen Pendidikan dalam Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5. No.2. Universitas Negeri Malang.
Ramírez-Hurtado, J. M., Hernández-Díaz, A. G., López-Sánchez, A. D., & Pérez- León, V. E. (2021). Measuring online teaching service quality in higher education in the covid-19 environment. International Journal of Environmental Research and Public Health , 18 (5), 1–14. https://doi.org/10.3390/ijerph18052403
Saha,  T.,  Das,  P.  P.,  &  Singh,  R.  (2021).  Challenges  in  higher  education  during  and after COVID-19  pandemic  in  India. Journal  of  Physics:  Conference  Series , 1797 (1),  1–6. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1797/1/012065
Satori, Djam’an. (2016) Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Scott, C. (2021). Managing higher education for a changing regulatory environment. Public Administration and Policy , 24 (1), 7–20. https://doi.org/10.1108/PAP-10-2020-0045 Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education , 1 (1), 141–157. Subijanto, et. al. (2020). Penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi pada masa pandemi covid 19 . Jakarta.
Suhardan, D., & Suharto, N. (2013). Manajemen Pendidikan. Bandung : Alfabeta. Tilaar,
H.A.R. (2003).Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Tinggi,  D.  J.  P.  (2020). Buku  Panduan  Merdeka  Belajar  -  Kampus  Merdeka (Satu). https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte
Toader, T.,  Safta, M., Titiris,  C., & Firtescu,  B. (2021). Effects of Digitalisation on Higher Education  in  a  Sustainable  Development  Framework  —  Online  Learning  Challenges during the COVID-19 Pandemic. Sustainability , 13 , 1–25.
Uswatiyah, W., Argaeni, N., Masrurah, M., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Implikasi Kebijakan  Kampus  Merdeka  Belajar  terhadap  Manajemen  Kurikulum  dan  Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi.
Jurnal  Dirosah Islamiyah , 3 (1),  28–40. https://doi.org/10.47467/jdi.v3i1.299
Yayuk  Hidayah,      Nufikha      Ulfah,      S.      (2019).      JPK :      Jurnal      Pancasila      dan Kewarganegaraan. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (2), 22–33.