https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103
Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Dzikiara Pesona Sadewa 1 , Dudy Heryadi 2 , Taufik Hidayat 3
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Padjadjaran, Indonesia, dzikiara_kiki@yahoo.co.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Padjadjaran, Indonesia, dudy.heryadi@unpad.ac.id
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, taufik_hidayat_hi@yahoo.com

## ABSTRAK
Pasca konflik  yang terjadi di Myanmar, khususnya di  wilayah Rakhine, menyebabkan etnis Rohingya memilih untuk mengungsi  ke Bangladesh yang merupakan negara yang paling dekat dengan Myanmar. Namun yang  menjadi  permasalahannya  adalah  kedatangan  para  pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh  mengalami peningkatan  dari tahun  ke  tahun  sehingga mengakibatkan terjadinya  penumpukan pengungsi.  Bangladesh  juga merupakan  salah  satu   negara    yang  memiliki  wilayah  yang  kecil namun memiliki  penduduk  yang padat.  Para pengungsi  Rohingya  yang  berdatangan  mengalami  kondisi  yang  memprihatinkan, mulai  dari  kelaparan hingga gizi  buruk.  Penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  memberikan  bantuan para  pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh.  Kedua  negara  memiliki  permasalahan  yang  sama  dalam  menangani pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya sehingga ketika pemerintah  Bangladesh membutuhkan bantuan, Indonesia  memberikan  kontribusinya  berasaskan  jiwa  kemanusiaan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisa yang diambil dari studi pustaka serta informasi tambahan dari situs resmi online pemerintahan  dari  kedua  negara  yaitu  Indonesia  dan  Bangladesh.  Selain  itu,  peneliti  juga menggunakan  beberapa  literatur  jurnal  penelitian  terdahulu terkait  urgensi  dan  kondisi  yang dialami  oleh  etnis Rohingya  dan  lalu  dianalisa  dengan  konsep  kebijakan  luar  negeri  dari  Rosenau  dalam  melihat  bagaimana kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  memberikan  bantuan  pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh.  Hasil  dari peneltian ini menunjukan bahwa Indonesia memberikan manfaatnya untuk mempererat kerjasama kedua negara dan juga memperkecil jumlah korban etnis Rohingya yang berjatuhan di Bangladesh.
Kata Kunci : kebijakan luar negeri ; Indonesia; Bangladesh; Rohingya

## ABSTRACT
After the  conflict  that  occurred  in  Myanmar,  especially in the Rakhine  region, the  Rohingya chose  to flee to Bangladesh, which is the country closest to Myanmar. But the problem is that the arrival of Rohingyadi refugees in Bangladesh has increased from year to year, resulting in a buildup of refugees. Bangladesh is also one  of  the  countries  that  have  a  small  area  but  has  a  densely  populated  population.  Rohingya  refugees  who arrived  were  experiencing  appalling  conditions,  ranging  from  hunger  to  malnutrition.  This  study  explains Indonesia's  foreign  policy  in  providing assistance  to  Rohingya  refugees  in  Bangladesh because  both countries have the same problem in dealing with Rohingya refugees who come to their countries. So when the government of  Bangladesh  needs  help  to  solve  their  refugee  crisis,  Indonesia  is  willing  to  provide  its  assistance  because based  on  a  humanitarian  spirit.  This  study  uses  a  qualitative  method.  This  research  uses  analysis  taken  from library  study  data  as  well  as  additional  information  from  the  official  online  government  sites  of  the  two countries,  Indonesia  and  Bangladesh.  Besides  that,  the  authors  also  use  preceeding  literatures  from  research journals  related  to  the  urgency  and conditions  experienced  by  Rohingya.  Then,  the  authors  analyze  using  the concept of foreign policy from Rosenau in seeing how Indonesia's foreign policy in providing Rohingya refugees in  Bangladesh.  The  results  of  this  study  show  that  Indonesia  provides  benefits  because  it  can  strengthen cooperation between the two countries and also can reduce the number of ethnic victims Rohingyas that fell in Bangladesh.
Keywords : foreign policy; Indonesia; Bangladesh; Rohingya
90 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh

## Pendahuluan
Tulisan ini memaparkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan  bantuan  pengungsi  Rohingya  di Bangladesh.  Kedua  negara  pada  dasarnya memiliki  permasalahan  yang  sama  terkait pengungsi  Rohingya  yang  berdatangan  ke negaranya  sehingga  kedua  negara  mulai menjalin hubungan yang baik dalam menangani  pengungsi.  Permasalahan  yang dialami  oleh  etnis  ini  berawal  dari  perlakuan diskriminasi yang dialaminya selama berpuluh- puluh  tahun  yang  lalu  di  Myanmar.  Sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai dan dipersempit  ruang  tinggalnya.  Etnis  ini  juga mendapatkan diskriminasi verbal maupun non- verbal,    bahkan  Presiden  Thein  Sein  ketika  itu mempunyai  solusi  tersendiri  dalam  menyikapi permasalahan  etnis  Rohingya,  yaitu    dengan cara mendeportasinya. Hingga sekarang, masih belum  ada  satu  negara  yang  benar-benar memberikan  hak  kewarganegaraan  kepada etnis  Rohingya.  Munculnya  kebijakan  baru, yaitu Burma  Citizen  Law  1982 memberikan kerugian  terhadap  etnis  Rohingya  dikarenakan etnis ini tidak masuk dalam daftar sebagai etnis resmi  di  Myanmar  dengan  anggapan  bahwa etnis  ini  bukanlah  bagian  dari  Myanmar melainkan  imigran  gelap  yang  datang  dari Bangladesh.  Pada  tahun  2012,  terjadi  konflik yang  besar  dalam  tataran  dunia  internasional. Pasca konflik tersebut, 624.000 penduduk etnis Rohingya  memilih  mengungsi  ke  Bangladesh untuk  mencari  perlindungan.  Namun  yang menjadi persoalan di sini adalah banyak warga lokal  yang  menolak  akan  kehadirannya.  Di Bangladesh  sendiri  sudah  terjadi  penumpukan penduduk  di  kamp  pengungsi  dan  warga  lokal Bangladesh sendiri masih sulit dalam mendapatkan  berbagai  akses  bantuan  seperti air  minum,  makanan,  tempat  tinggal,  dan fasilitas kesehatan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari PBB yang mengatakan bahwa  sekitar  1,2  juta  orang  di  Bangladesh diperkirakan  membutuhkan  bantuan  pangan yang  mencakup  bukan  hanya  para  pengungsi saja  tetapi  juga  masyarakat  lokal  dari
Bangladesh.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi alasan  mengapa  masyarakat  di  Bangladesh menolak untuk menampung pengungsi Rohingya  yang  datang  ke  negaranya  karena dianggap  akan  semakin  menghambat  upaya negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan warganegaranya. 1
Dengan demikian, para pengungsi Rohingya  masih  memerlukan  bantuan  dan perlindungan  dengan  didasari  asas  jiwa kemanusiaan. Kedatangan para pengungsi yang tiba  di  Bangladesh  menjadi  salah  satu  fokus negara  dalam  mengatasinya.  Ketika  tiba  di Bangladesh,  para  pengungsi  berada  dalam kondisi  yang  memprihatinkan,  yakni  dilanda banyak  penyakit  dan  kesehatan  yang  buruk, terutama para pengungsi  yang  datang di Cox’s Bazar.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  sebagai berikut:  Berawal  dari  tingkat  kesehatan  etnis Rohingya  yang  buruk  di  Myanmar  yang terindeksi Global  Acute  Malnutrition (GAM) dan Severe  Acute  Malnutrition (SAM)  dengan mencapai  angka  sebanyak  24,9%  dan  4,7%  di wilayah  Rakhine,  selain  itu  juga  Di  kamp- kamp yang ditangani oleh UNHCR di temukan banyak  yang    menderita  GAM  sebanyak  13% dan  stunting  (42,9%)  hal  tersebut  sudah dialami  selama  6-59  bulan  dan  diperkirakan juga  terdapat  240.000  anak  membutuhkan nutrisi  dan  pemenuhan  gizi  yang  cukup  di wilayah  Rakhine  di  Myanmar.  Banyak  juga bayi yang lahir dari keluarga yang berketurunan Rohingya yang menderita penyakit Prevalensi Wasting yang
didisebabkan oleh malnutrisi akut dan merupakan  prediktor  kuat  kematian  di  antara anak-anak  di  bawah  5  tahun. Prevalensi malnutrisi  akut  ini  banyak  dialami  oleh Rohingya  di  wilayah  utara  Negara  Bagian Rakhine WHO sebagai organisasi kesehatan
1 The  Guardian  News,  (2018,  25  November) UN report on Rohingya hunger is shelved at Myanmar’s  request. Diakses melalui https://www.the  guardian.  com/world/2017/ oct/17/un-report-on-rohingya  hunger  -is- shelved-atmyanmars-request
91 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
mengatakan  bahwa  etnis  ini  membutuhkan bantuan  makan  yang  cukup  dan  memadai dengan  disertai  asupan  makanan  yang  bergizi untuk memperkecil korban yang terus berjatuhan.
Hal  tersebut  berlanjut  ketika  para pengungsi Rohingya yang tiba  di Cox's Kamp Distrik Bazar yang dihadapkan dengan kondisi yang sama  disertai dengan  kondisi  kemiskinan yang  ekstrem  serta  dihadapkan  juga  dengan penyakit seperti Stunting yang disebabkan oleh kekurangan  gizi,  campak  dan  kelaparan Medecins  Sans  Frontieres (MSF) mencatat bahwa  terdapat  sepuluh  kali  lipat  peningkatan angka kematian  terhadap etnis Rohingya yang tinggal  di  pengungsian    dan  mereka  juga mendapatkan  keadaan  darurat  kesehatan  dan masalah  gizi  yang  serius  di    Cox’s  Bazar terutama  terhadap  anak-anak  di  pengungsian. Terdapat  juga  beberapa  penelitian  terdahulu yang  sudah  dilakukan    dalam  memaparkan fenomena  kelaparan  dan  gizi  buruk  yang dialaminya  etnis  Rohingya  di  Bangladesh seperti  yang  ditulis  oleh  Marjke  Wijnrorks, Martin W. Bloem dkk dengan judul Surveillance  of  the  Health  and  Nutritional Status of Rohingya Refugees in Bangladesh . Di dalam  penelitian  tersebut  telah    ditemukan sekitar 263.000 pengungsi Rohingya mengalami  kekurangan  nutrisi  yang  pada akhirnya  menderita  gizi  buruk  akibat  hal tersebutlah  banyak  pengungsi  Rohingya  yang meninggal  di  Bangladesh.  Penelitian  yang kedua yang telah ditulis oleh Emily Y.Y Chan, Cheuk  Pong  Chiu  dkk  dengan  judul Medical and health risks associated with communicable diseases  of  Rohingya  refugees  in  Bangladesh 2017 .  Di  dalam  penelitian  tersebut  telah ditemukan pengungsi Rohingya yang menderita berbagai penyakit di camp Bangladesh  mulai  dari  diare,  gizi  buruk  dan sebagainya di tahun 2017, mereka membutuhkan  bantuan  medis  serta  makanan yang  cukup  dikarenakan  di sana  masih adanya keterbatasan  dalam  akses  medis  maupun makanan.
Dalam melihat fenomena diatas menjadi  sebuah  keprihatinan  tersendiri  bagi Indonesia  yang  pada  dasarnya  negara  ini memiliki  tingkat  kepedulian  yang  tinggi terhadap para pengungsi Rohingya hal tersebut juga ditunjukkan  dengan berbagai upaya nyata yang  dilakukannya.  Berdasarkan  hal  tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  kebijakan  luar  negeri Indonesia  dalam  memberikan  bantuan  para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

## Metode penelitian
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini  adalah  dengan  metode  penelitian  kualitatif Metode  ini  dipilih  dikarenakan  dengan  metode ini  peneliti  dapat  menyoroti  masalah  dengan perilaku  dan  peran  dari  negara,  sehingga penelitian  menggunakan  analisa  yang  diambil dari  data-data  studi  pustaka  serta  informasi tambahan   dari situs resmi online pemerintahan dari  kedua  negara  yaitu  Indonesia  dan Bangladesh, selain itu juga peneliti menggunakan beberapa literatur jurnal penelitian  terdahulu  terkait  urgensi  dan  kondisi yang  dialami oleh etnis  Rohingyaa  di Bangladesh  untuk  melihat  mengapa  etnis  ini harus  di  berikan  bantuan.  Penelitian  ini  juga dianalisa  menggunakan  konsep  kebijakan  luar negeri  yang  diutarakan  oleh  Rosenau  dalam melihat  bagaimana  kebijakan  luar  negeri Indonesia dalam memberikan bantuan pengungsi Rohingya di Bangladesh

## Tinjauan Pustaka Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan Luar negeri berkaitan  dengan politik luar negeri, Miriam Budiarjo memberikan pandangannya    bahwa  politik  luar  negeri  berperan sebagai kebijakan (policy ) yang menjadi kumpulan yang  ditetapkan  oleh  para  pelaku  atau  kelompok dalam  upaya  mencapai  tujuan  tertentu,  di  mana pada akhrinya kebijakan tersebut dapat memunculkan kekuasaan untuk melaksanakannya.
Selain itu  juga bahwa  dalam  memahami politik luar  negeri  selalu  berkaitan  terhadap  dua  aspek yaitu  aspek  eksternal  dan  internal  suatu  negara yang  membentuk  kebijakan  suatu  negara  untuk dapat  mengatur  hubungan  antara  satu  dengan yang lainnya di dalam lingkup dunia internasional.  dengan  kata  lain  bahwa  politik luar  negeri  berbeda  beda  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya  tergantung  dari  masing- masing  tujuan  nasional  negara  yang  ingin dicapainya.  Rosenau    mendefinisikan  bahwa kebijakan  luar  negeri  menjadi  salah  satu langkah atau upaya pemerintah dalam mengambil  tindakan  dalam  guna  melindungi aspek-aspek  penting  yang  terdapat  di  suatu negara dari berbagai lingkup pengaruh lingkungan  internasional  ataupun  dari  berbagai kebijakan  diambil  untuk  mengubah  beberapa aspek yang tidak diinginkan Rosenau menjelaskan  terdapat  tiga    konsep  dasar  dalam memahami
kebijakan  luar  negeri,  ialah  sebagai  berikut,  yakni Pengambilan  kebijakan  luar  negeri  harus  mengacu pada  sikap,  persepsi,  dan  nilai-nilai  yang  dianut oleh  sebuah  negara  dimana  semua  hal  ini  berasal dari pengalaman sejarah negara dan posisi strategis negara tersebut dalam percaturan politik internasional.  selain  itu  juga  dalam  konsep  dari kebijkan  luar  negeri  yang  di  utarakan  Rosenau 2 memberikan  tiga  unit  analisis  kebijkan  luar negerinya  yakni  orientasi  ( foreign  Policy  as  a  set of  orientations )  komitmen  dan  rencana  aksi  ( Foreign  policy  as      a  set  of  commitments  to  and plans for action dan Perilaku   ( foreign policy as a form of behaviour ).
2 James  N  Rosenau, World  Politics;  an introduction (pp.  16).  New  York:  The  Free Press. 1976.
Sumber : (Seva and IAPB) 2
Tabel 1. Kondisi kesehatan pengungsi
Rohingya
93 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Orientasi  tersebut  juga  merupakan  kecenderungan umum  yang  dapat  mengarahkan  negara  dalam melakukan hubungan  internasional.  Orientasi tersebut  meliputi  sikap,  persepsi  dan  nilai  nilai yang  berasal  dari  pengalaman  historis  dan lingkungan  strategis  dari  masyarakat  di  dalam negara.  Komitmen  dan  aksi  tersebut  merupakan rencana  dalam  merespon  situasi  luar  yang berdasarkan  konsistensi  dengan  orientasi  dasar, meliput strategi, keputusan dan kebijakan kebijakan yang  terakhir  perilaku  merupakan  aktivitas  dari langkah  nyata  resmi  yang  berkaitan  dengan peristiwa    dan  situasi  tertentu  dalam  melakukan sesuatu  untuk  tidak  melakukan  sesuatu  dalam berinteaksi  dengan  aktor-aktor  lain  (Individu, kelompok, negara, dan lainnya) sehingga kemudian unit unit analisis tersebut kemudian dipilh ke dalam level  dari  kebijakan  luar  negeri  memiliki  3  tahap diantaranya adalah nasional, regional, dan global.
Dalam  level  nasional,  akuantibilitas  politik, struktur  pemerintah,  dan  kepribadian  pemimpin yang  meliputi    dari  nilai,  talenta  dan  pengalaman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan luar  negeri.ukuran  geografis  juga  akan  dapat mempengaruhi level regional dan global. Pada level regional yang dapat  mempengaruhinya diantaranya adalah  kebudayaan,  sejarah,  struktur  sosial,  situasi intrnal  regional,  dan  juga  pembangunan    ekonomi. Sementara  itu  dalam  tataran  sistem,  selain  ukuran geografi, struktur aliansi negara negara adidaya dan situasi  eksternal (seperti area isu  dan  krisis) sangat mempengaruhi  kebijkan  luar  negeri  suatu  negara terhadap level level analisis. 3

## Human Security
Human Security pada dasarnya menekankan terhadap  bentuk  keadilan  dan  emansipasi  dalam upaya  menghubungkan  politik  domestik  dalam hubungan internasional, oleh karena itulah dalam melihat  gagasan  yang  di  anut  dalam  konsep Human  Security pada  umunya  menghadapkan
3 Deasy  Silvya  Sari, Kebijakan  Luar  Negeri
Indonesia Terhadap Mesir Pasca Pemerintahan  Husni  Mubarak (pp.  18).
Bandung: Universitas Padjadjaran. 2018.
negara    di  dalam  kedaulatann  setiap  individu warga negaranya . Saat ini Human Security mulai berusaha menggeser terhadap pemikiran keamanan    dan  mengandung  beberapa  sector- sektor  seperti    sektor  sosial,  psikologi,  politik, dan  ekonomi  yang  berfokus  dalam  mendukung serta  menjaga  keamanan  dalam  menciptakan kesejahteraan  manusia.  selain  itu  juga  dalam melihat  konsep  ini  tidak    hanya  melihat bagaimana  cara  menjaga  keamanan  manusia  di dalam  kurun  waktu  tertentu  saja  tetapi  juga mencari cara bagaimana mempertahankan kondisi  keamanan  tersebut  dalam  setiap  waktu agar kehidupan manusia tidak terancam dan tidak juga terlanggar  atas hak yang dimilikinya.
Konsep ini di kenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) dalam Human  Development  Report 1994.  Di  dalam laporannya  tersebut  berisikan  bahwa    sebagai suatu  konsep  kemanan, human  security terdiri dari  2  aspek  diantaranya  adalah  yang  pertama berkatian  dengan  ancaman  kronoik yang  ada saat  ini  seperti  kelaparan,  penindasan  dan penyakit,  dan  yang  kedua  berkaitan  dengan aspek  masalah  kesejahteraan  sosial,  serta perlindungan  terhadap  kelompok  minoritas, masalah-masalah  sosial,  ekonomi,  dan  politik namun  ketika  pasca  perang  dingin  telah memunculkan pemahaman baru  bahwa cara-cara melibatkan  militer  tidak  dapat  digunakan  lagi dalam mengatasi  konflik  internasional di karenakan mengingat  bahwa  akar  masalah  dari konflik  itu  sangat  luas  dan  kompleks.  Oleh karena  itu  cara  dalam  menyelesaikan  konflik tersebut  bersumber dari masalah di dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan  hidup. 4 Oleh  karena  itulah  UNDP (1994)    telah  merinci  7  komponen  aspek human security yang  sangat  penting  untuk  di  pahami diantaranya adalah
1)
economic  security (yang  artinya bahwa
4 United  Nations.  Development  Programme (UNDP). Human  Development  Reports (pp  229-236).  New  York.  Oxford.  Oxford University Press. 1994.
94 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
keamanan terhadap kebebasan dari
ekonomi mulai dari faktor kemiskinan serta juga pemenuhan biaya untuk hidup, 2) food security (yaitu adanya kemudahan dalam akses kebutuhan pangan) 3)
health  security (yang  artinya  adanya
kemudahan  dalam  mendapatkan  berbagai layanan  kesehatan  dan  juga  perlindungan terhadap berbagai penyakit)
4) environmental security (yang  artinya adanya  proteksi  terhadap  pencemaran lingkungan,  serta  adanya  akses  terhadap air)
5)
personal security (yang artinya  harus adanya  keselamatan  dari  ancaman  fisik yang  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor misalnya  perang,  kekerasan  kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan juga bahkan  Kecelakaan  yang  di  sebabkan  lalu lintas),
6) community  security (artinya  harus adanya keamanan dalam kelestarian terhadap  identitas  kultural  dan  berbagai tradisi budaya yang di punyainya)
7)
political  security (yang  artinya  hal keamanan  politik  di  sini  memerlukan perlindungan  dalam  hak  asasi  manusia  dan juga dalam kebebasan dari tekanan politik). 5 Dalam  penelitian  ini  menjelaskan bahwa Indonesia  memberikan bantuan secara sosial hal tersebut dilakukan berdasarkan atas jiwa  kemanusiaannya  dalam  membantu  serta memberikan
perlindungan pengungsi Rohingya di Bangladesh.

## Pembahasan
Bangladesh menjadi satu negara  di kawasan Asia selatan yang terletak di dataran
5 Trust  Fund  for  Human  Security,  (2019,  3 Juni) Human  Security  in  Theory  and Practice,  Application  of  the  Human Security  Concept  and  the  United  Nation.
Diakses melalui
<http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbo ok_2009.pdf>
rendah  berhubungan    dengan  sungai  sungai  yang besar.  Bangladesh  juga  merupakan  negara  yang kaya  akan  sumber  daya  alam  di  karenakan letaknya  yang  cukup  strategis,  namun  di  sisi  lain akibat letaknya yang cukup strategis tersebut pada akhirnya  negara  ini  sering  kali  menimbulkan bencana alam  yang rawan sekali terkena bencana alam  seperti  banjir  dan  biasanya  juga  diselingi dengan  di  peparahnya  angin  muson  oleh  karena itulah  terkadang  penduduk  asli  dari  Bangladesh memiliki tingkat masalah kesehatan dan kelaparan akibat ketersediaan pangannya  tidak cukup akibat produktivitas  di  sektor  pertanian  kurang  opimal akibat  bencana  alam  sehingga  pada  akhirnya mereka  juga  membutuhkan  bantuan  dari  negara lain.
Tingkat  kemiskinan  yang  cukup  tinggi menjadi  permasalahan  yang  cukup  serius  di Bangladesh,  dimana  ditemukannya  banyaknya pengangguran  di  negara  ini,  hal  tersebut  juga  di perkuat  dengan  data  yang  diperoleh  dari World Bank yang  telah  menunjukan  bahwa  sekitar  40% dari populasi penduduk yang berada di Bangladesh telah masuk di bawah garis kemiskinan,  kemiskinan  tersebut  juga  disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah instabilitas  politik,  masalah  ekonomi,  bencana alam  dan  juga  dikarenakan  minimnya  fasilitas umum 6 negara  ini  juga  mempunyai  populasi penduduk  hampir  mencapai  164  juta  orang  dan juga menempati penduduk terbanyak ke 8 di dunia sekaligus  juga  menjadi  negara  yang  terpadat  di dunia  hal  tersebut  yang  dianggap  menjadi permasalahan  dikarenakan  dengan  penduduknya yang  padat,  tidak  didukung  dengan  wilayah  yang besar karena Bangladesh merupakan wilayah yang relatif kecil dengan penduduk yang padat.
6 The  World  Bank  (2019,  1  Juni) Bangladesh World  Development  Indicators. Diakses melalui < http://data.worldbank.org/country/ bangladesh>
Selain itu juga negara ini memiliki permasalahan  lain    karena  berbatasan  dengan negara Myanmar sehingga banyak para pengungsi yang  berdatangan  dari  Myanmar  khususnya  enis Rohingya  yang  sering  terjadinya  konflik  yang berkepanjangan  ini  akibat  dari  permasalahan perbedaan  suku  dan  agama,    mayoritas  penduduk di  Negara  Bagian  Rakhine  yang  beragama Buddha, sedangkan Muslim Rohingya adalah etnis minoritas  yang  beragama  Muslim.    Banyak  etnis Rohingya  yang    ditolak  keberadaannya  dan sampai  saat  ini  juga  etnis  ini  tidak  diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah. 7
Sejak  tahun  1992  pengungsi  Rohingya  terus mengalami  peningkatan  mereka  melarikan  diri dari negara Myanmar dan memasuki  distrik Cox's Bazar  di  Bangladesh.  Pemerintah  Bangladesh ketika  itu  menanggapi  masuknya  para  pengungsi secara  positif  dengan  berfokus  memberikan mereka tempat tinggal dan makan namun lama
7 Chit and  Thomas Kean, “Communal Conflict in  Myanmar:  The  Legislature’s  Response.” Journal  of  Contemporary  Asia 47  (3):
(2017):  2012–2015.  DOI:10.1080/  004723 36.2017.1291847
kelamaan pengungsi Rohingya mengalami peningkatan  hampir  sekitar  263,291  (UNHCR, 1992).
Seorang  wartawan  yang  sedang  berada  di Cox's Bazaar, Bangladesh, memberikan kesaksiannya  bahwa  dia  melihat  terdapat  ribuan para  pengungsi  Rohingya  yang  datang  dengan cara  membanjiri  pintu  masuk  di  wilayah perbatasan  dan  hal  tersebut  dianggap  sangat memprihatinkan karena tidak adanya upaya dalam penghentian para pengungsi oleh para petugas dari Bangladesh.  PBB  memperkirakan  para  pengungsi Rohingya  yang  berhasil  menyeberangi  perbatasan hampir sekitar 58.000 pengungsi. 8
Dari tahun ke tahun para pengungsi Rohingya yang  datang  ke Bangladesh  memiliki peningkatan yang  signifikan.  Hal  tersebutlah  yang  pada akhirnya memberikan tekanan terhadap pemerintah Bangladesh dan mereka pada akhirnya meminta  bantuan  internasional  untuk  membantu
8 BBC News, (2018, 28 November). Polisi Bangladesh abaikan perintah, pengungsi Rohingya membanjir masuk. Diakses melalui https:// www.bbc.com/ indonesia/ dunia-41139299
Sumber: (ISCG) 10
Pemerintah  dalam  menangani  jumlah    pengungsi Rohingya  yang  masuk  ke  Bangladesh.  Hal tersebut  lah  yang  menjadi  permasalahan  bagi pemerintah  Bangladesh  dalam  menyikapinya dikarenakan menyebabkan terjadinya penumpukan camp pengungsi. Di tahun 2018 terjadi peningkatan  pengungsi  di  beberapa  wilayah  di Bangladesh  dikarenakan  adanya  kekerasan  yang diterima  di  negara  Myanmar  tidak  kujung  usai dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya Rohingya lebih  memilih  untuk  menetap  di  Bangladesh dikarenakan  jaraknya  yang  begitu  dekat  di beberapa titik seperti berikut: Pemerintah Bangladesh telah membantu Rohingya sejak tahun 1992  dan  membangun  camp  pengungsi    di beberapa titik  diantaranya adalah kamp Nayapara dekat  kamp  Teknaf  dan  Kutupalong  dekat  Ukhia untuk  memberikan  perlindungan  kepada  21.621 pengungsi.  Kamp  Kutupalong  secara  resmi menampung 8.216 pengungsian Nayapara 13.405, termasuk  juga  menjaga  kondisi  kesehatan  dan makanan  di  camp  para  pengungsi. 9 Menurut pemerintah  dari      Bangladesh  kondisi  yang dialami Rohingya merupakan kondisi  yang sangat memprihatinkan  dan  mereka  juga  memiliki permasalahan kesehatan di kamp-kamp pengungsian.  seperti  pneumonia,  bronkitis,  serta penyakit  kulit,  Masalah  lain  juga  ditemukan termasuk HIV, hepatitis dan penyakit kronis. Pada dasarnya  Myanmar  dan  Bangladesh  memiliki prevalensi  HIV  yang  rendah  di  antara    negara- negara  Asia,  namun  provinsi  Rakhine  memiliki prevalensi  tertinggi  HIV  di  2015.  Selain  itu, ditemukan  juga  para  korban  kekerasan  seksual yang sudah terinfeksi  oleh penyakit HIV sehingga kemudian  menjadi  permasalahan    yang  dihadapi pemerintah Bangladesh sehingga mereka membutuhkan  peranan  dari  berbagai  pihak  di dunia  internasional  untuk  membantunya  hal tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari  kenaikan  dari  tahun ke tahun yang menyebabkan masalah penumpukan para pengungsi di tahun 2018 sebagai berikut:
9 Medecins Sans Fronieres (MSF), 10 years For The Rohingya Refugees in Bangladesh,
Past  Present And Future (pp.12). 2012.
Pemerintah terus melakukan berbagai upayanya dalam membantu memberikan bantuan  perawatan  terhadap  300  pasien  per hari,  namun  hal  tersebut    masih    belum  lah cukup  dikarenakan  membutuhkan  dana  dan peralatan  medis  yang  memadai    banyaknya Rohingya yang terkena penyakit juga disebabkan  karena  kurangnya  pemenuhan  gizi yang  baik  dan  kualitas  air  yang  buruk.  Selain itu  juga  sekitar  42000  para  wanita  Pengungsi Rohingya   yang sedang hamil  dan 72.000 Ibu yang menyusui membutuhkan bantuan kesehatan    dan  nutrisi  yang  baik  dalam makanan tambahan yang bergizi. 10
Indonesia juga merupakan negara  yang  sama  khususnya  mengenai masalah  isu  pengungsi  Rohingya  yang  datang ke  negaranya,  contohnya  adalah  pengungsi Rohingya  yang  tiba  di  Aceh  yang  juga  telah diselamatkan  oleh  orang  Aceh  dan  lalu  ada penanganan  lanjut  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  mengatur  kebijakan  teknis  dalam penanganan  para  pengungsi  Rohingya  di Indonesia.  Selain  itu  juga    pemerintah
10 Mohammad Mainul Islam, Tasmiah Nuzhath Health risks of Rohingya refugee population in Bangladesh: a call for global attention. ”  Bangladesh:  University  of Dhaka. 2018.
melakukan  penanganan  pengungsi  di  dalam kebijakan luar negerinya dalam kasus Rohingya  secara  bilateral,  regional  serta menjalin  juga  kerjasama  dengan  berbagai lembaga internasional. 11 Dalam
kasusnya yang terjadi di Bangladesh, Indonesia turut  juga  menjalin  hubungan  dan  kerjasama dengan pemerintah Bangladesh dalam kebijakan  luar  negerinya,  mengingat  bahwa kedua  negara  ini  merupakan  negara  yang memiliki  permasalahan  yang  sama  dalam menangani isu permasalahan pengungsi Rohingya yang terus berdatangan pasca konflik yang  terjadi  di  Myanmar  sehingga  ini  menjadi permasalahan  yang  harus  diatasi  oleh  kedua negara  baik  Bangladesh  maupun  Indonesia Namun  dalam  kenyataannya,  terjadi  sebuah perbedaan  antara  kedua  negara  dimana  secara umum  Indonesia  dapat  mengatasi  beberapa perihal  permasalahan  pengungsi  Rohingya yang  masuk  terhadap  negaranya  berbeda dengan Bangladesh yang cukup memprihatinkan  dikarenakan  negara  di  kenal
11 Deasy Silviya Sari, Taufik Hidayat dan Aliyuna Pratisti. Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees. Andalas
Journal of International Studies VII (1) .
2018. DOI: https://doi.org/ 10.25077 /ajis.7.1.1-13.2018
98 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
sebagai  negeri  yang  miskin  dan  memiliki  luas wilayah  yang  kecil  namun  memiliki  jumlah penduduk  hampir  150  juta  jiwa. 12 Dalam membantu  pemerintah  Bangladesh  dalam memberikan  bantuan  terhadap  etnis  Rohingya, Indonesia mempunyai sebuah orientasi kebijakan luar negerinya berdasarkan dari  asas kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan sesuatu didasarkan dengan niat baik. Kemanusiaan  bisa  dikategorikan  menjadi  tiga hal.  Yang  pertama,  kemanusiaan  merupakan kekuatan  yang  membuat  sebuah  tujuan  dan pilihan.  Kekuatan  ini  pada  dasarnya  telah dimiliki  oleh  semua  makhluk  yang  rasional. Kedua,  adanya  kesetaraan  kelompok  yang memiliki  sifat  atau  kemampuan  tertentu,  yang dimiliki  semua  makhluk  rasional  karenanya semua  makhluk  rasional  harus  diperlakukan sesuai  tujuan  dalam  diri  mereka  sendiri. Ketiga,  manusia  adalah  kapasitas  untuk bertindak  secara  moral.yang  artinya  terdapat kapasitas  secara  moralitas    untuk  menuntut tindakan moral serta  menerima prinsip-prinsip moral  sebagai  penentu  tindakan  seseorang dalam menentukan setiap tindakannya. 13
Kebijakan  luar  negeri  yang  dimiliki  Indonesia adalah  menganut  pollitik  bebas  aktif  dimana politik  bebas  aktif  ini  lahir  keika  Indonesia menjadi  negara  yang  merdeka  ketika  itu  dunia sedang  ada  berada    dimana  dengan  kondisi sisem dunia yang bipolar. Dengan berawal dari munculnya negara adikuasa pemernang perang dari dunia ke 2 yaitu  Amerika Serikat dan  Uni Soviet, yang sama-sama melebarkan pemahamannya  di  berbagai  negara,  namun ketika  itu  Indonesia  memilih  untuk  menjadi non-blok  dan  tidak  memihak  manapun,  oleh karena  itulah  politik  luar  negeri  Indonesia mulai  menggunakan  bebas  aktif  yang  artinya
12 Heru Susetyo, Heri Aryanto, Ryan Muthiara
Wasti, Rohingya  Suara  Etnis  yang  Tidak Boleh Bersuara (pp. 40).  Jakarta: PAHAM Indonesia. 2013.
13 Richard  Dean. The  Value  of  Humanity:  in Kan't  Moral  Theory .  Oxford:  Clarendon
Press. 2006.
tidak  memihak  salah  satu  blok  kekuatan  dan ingin menciptakan perdamian dunia.
Selain  itu  juga  arah  politik  luar  negeri Indonesia  ketika  di  bawah  pimpinan  susilo Bambang  Yudhoyono   yang  dikenal  dengan   kata berlayar  di  antara  samudera  yang  bergolak    yang artinya adalah dasar dari pergolakan  yang saat ini tidak terlalu jelas hitam putihnya yang mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat sehingga Indonesia mulai menggabungkan independensi  dan  diplomasi  yang  aktif  yang  pada akhirnya Indonesia memegang prinsip untuk tidak mengganggap  negara  lain  sebagai  musuh  dan mencari  kawan  dengan  sebanyak  banyaknya (“ zero  enemy  and  thousand  friends ”).  Dengan demikian,  bahwa  Indonesia  berharap  tidak memiliki  musuh  yang  mengancam  dan  berharap agar  negara  negara  di  dunia  dapat  menjadikan Indonesia sebagai kawan bukan lawan 14 Selain itu juga  di  era  pemerintah  Joko  Widodo  Kebijakan luar negeri Indonesia lebih mengedepankan politik bebas aktif 15 yang ditujukan untuk :
1. Mengedepankan    identitas  sebagai  negara kepulauan dilakukan dengan upaya diplomasi dan kerjasama internasional
2. Meningkatkan  berbagai  peran  Indonesia secara  global  dengan  melalui  diplomasi middle power yang pada akhirnya menempatkan  Indonesia  menjadi  kekuatan regional   dan  kekuatan global yang selektif dengan  cara  memberikan  prioritas  yang secara  langsung  juga  berkaitan  dengan berbagai kepentingan bangsa dan Indonesia
14 Agus  Haryanto.  Prinsip  Bebas  Aktif  Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspekif Teori  Peran. Jurnal  Ilmu  Politik  dan
Komunikasi, Universitas
Komputer Indonesia  IV (II) . 2014.
15 Mangadar  Situmorang,  Orientasi  Kebijakan Politik  Luar  Negeri  Indonesia  di  bawah Pemerintahan  Jokowi-JK. Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional 11 (1). 2015 . DOI: https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%2
99 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
3. Memperluas berbagai  keterlibatan  regional di kawasan  Indo-Pasifik
4. Merumuskan  serta  melaksanakan  politik luar  negeri    dengan  cara  melibatkan terhadap  berperan,  aspirasi    dan  juga keterlibatan masyarakat.
Konsep dari Human Security menjadi dasar bagaimana kedua negara ini saling mendukung dalam mengatasi permasalahan  etnis Rohingya antara  satu  sama  lain,  peran  negara  menjadi dasar sebuah paradigma dimana dengan adanya kerjasama  yang  dilakukan  menjadi  salah  satu pilihan  yang  dianggap  dapat  menjadi  solusi dalam  menghadapi  permasalahan  yang  di hadapi,   dengan adanya ketidakstabilan  negara penerima  dipandang  memiliki  arti  yang  sangat penting dalam memahami perilaku  masyarakat internasional  karena  menyangkut  tentang  jiwa kemanusiaan,  etnis  Rohingya  yang  datang  ke Bangladesh    menjadi  salah  satu  bentuk kemanaan  dan  perlindungan    dari political security,  Health  Secuirty  dan  Food  Security mengingat  adanya  keterkaitan    Hak  asasi Manusia  (HAM)  di  dalamnya,    yang  dimana HAM tercipta atas karunia yang diberikan oleh Tuhan  yang  harus  dilindungi  dijaga  karena martabatnya  sebagai  manusia,  dalam  kasus yang dihadapi oleh Rohingya, kedua negara ini mencoba melindungi  HAM  terhadap etnis ini dalam mendapatkan bantuan makanan  maupun kesehatan  karena  hal  tersebut  juga  berasaskan dari jiwa kemanusiaan.
Selain itu juga dengan adanya kesamaan  etnis  dan  agama  yang  dimiliki pemerintah  Bangladesh  menjadi  tanggung moral  sehingga  bantuan  oleh  berbagai  negara dan  bantuan  yang  masuk  melalui  lembaga lembaga internasional diterima dengan harapan agar permasalahan tersebut  dapat terselesaikan dan    mengurangi  korban  yang  berjatuhan, Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  jiwa  kemanusiaan  yang  cukup  tinggi itu terbuki ketika mereka dapat menerima para pengungsi  Rohingya  yang  berdatangan  ke negaranya,  selain  itu  juga  masyarakat  banyak
melakukan  aksi  protes  terhadap  pemerintah Myanmar  agar  dapat  memberikan  status kewarganegaraan agar etnis ini tidak mendapat perlakuan  diskirminasi,  mengingat Bangladesh juga  merupakan  negara  yang  dikunjungi  pasca konflik  dan  membutuhkan  bantuan  karena banyak  yang  mengalami  kelaparan  dan kesehatan  yang  minim  maka  Indonesia  juga ikut  berupaya  dalam  membantu  Rohingya melalui  kebijakan  luar  negeri  yang  di lakukannya terhadap pemerintah Bangladesh
Rosenau    memberikan  tiga  unit  analisis  dalam kebijkan  luar  negeri  diantaranya  adalah  yang pertama    bahwa  kebijakan  luar  negeri  harus memiliki  orientasi,  orientasi    di  sini    adanya kesamaan  sikap,  persepsi  dan  nilai  nilai  yang berasal  dari  pengalaman  historis  dan  lingkungan strategis  dari  masyarakat  di  dalam  negara.  dalam hal  di  atas  Indonesia  dan  Bangladesh  memiliki pengalaman  historis    yang  cukup  besar  dimana Indonesia  juga  merupakan    salah  satu  negara  di Asia  yang  mengakui  kemerdekaan  Bangladesh Pada  tanggal  25  Februari  1972,  Indonesia menjadi  negara  pertama  yang  menjalin  hubungan diplomatik  dengan  Bangladesh,  hal  tersebut ditandai  dengan pembukaan resmi  kedutaan besar Republik Indonesia di Dhaka  pada tanggal 1 Mei 1972,    sejak  saat  itulah  hubungan  bilateral  kedua negara  terus  mengalami  pertumbuhan,  berawal dari  mantan  presiden  Bangladesh  Ziaur  Rahman, mengunjungi  Indonesia  di  tahun  1978  dan kemudian  presiden  Soharto  dari  Indonesia  juga yang  mengunjungi  bangladesh  di  tahun  1987  dan para  petinggi  negara  terus  melakukan  kunjungan untuk  memperkuat  hubungan  kedua  negara, hingga  pada  akhirnya    PM  sheikh  Hasina  dari Bangladesh  melakukan  kunjungannya  kembali  ke Indonesia  di  tahun  2011  untuk  menjadi  ketua bersama dalam acara yang  di senggarakan di Bali Democracy Forum (BDF) ke-4 yang dihadiri juga oleh    Presiden  Yudhoyono  presiden  ke-6  dari Indonesia 16
16 Embassy  of Republic of Indonesia  in Dhaka,
(2019, 1 Juni) Bilateral Relations Indonesia
– Bangladesh.
D iakse s melalui
100 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Hingga  saat  ini  kerjasama  pun  masih  terjalin di  era  presiden  Jokowidodo,  kedua  negara melakukan perundingan dalam Preferential Trade Agreement (IB-PTA)  di  Dhaka,  Bangladesh,  hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan  akses  pasar  ke  negara-negara  non- tradisional.  Pertemuan  ini  dianggap  telah  berhasil dilaksanakan  setelah  dipersiapkan  dengan  waktu yang  tidak  sedikit  yaitu  dalam  kurun  satu  tahun yang  sudah  dilaksanakan  setelah  kedua  kepala negara  melakukan  pertemuan  di  Dhaka  pada  28 Januari  2018..  kedua  negara  berharap  kerjasama terus dilakukan agar dapat meningkatkan perdagangan dan meningkakan juga perekonomian  di  kedua  negara.  selain  itu  juga Bangladesh  merupakan  pasar  yang  besar  dan dianggap  dapat  memiliki  pertumbuhan  ekonomi sekitar 7,1 persen. 17
Berdasarkan  data  dari  badan  pusat  statistik (BPS),  kedua  negara  memiliki  total  perdagangan sebesar    US$1,33  Miliar  di  tahun  2016,  di  tahun itu  juga  menjadi  surplus  bagi  Indonesia  dengan memperoleh  sebesar  US$1,19  miliar.  Di  tahun 2018  tercatat  ekspor  Indonesia  ke  bangladesh mencapai  U$$ 1,89 miliar dan  naik sebesar 18,32 %  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya yang hanya mencapai U$$ 89,46 juta. Bangladesh menempati  urutan  ke  23  sebagai  negara  yang menjadi tujuan ekpor  dari Indonesia,  sebesar 0,9 dan  juga  menjadi  urutan  ke  63  sumber  impor utama  di  Indonesia  dengan  sebesar  0,1  persen 18 Selain  itu  juga  Indonesia  memiliki  komoditas andalan  dalam  ekspor  yang  dilakukannya  ke Bangladesh  diantaranya  adalah  minyak  kelapa
https://www.indonesia- dhaka.org/indonesia-bangladesh-bilateral- relation/
17 Kementerian Perdagangan RI, Catat Sejarah
Baru,Indonesia  dan  Bangladesh  Mulai Perundingan Pertama PT.
Jakarta: Kemenerian Perdagangan. 2018.
18 Berita  Satu  (2019,  2  Juni). Indonesia
Bangladesh
sepakat
Tingkatkan kerjasama  Ekonomi .  Diakses  melalui https://www.beritasatu. com/dunia/475547/indonesiabangladesh- sepakat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi
sawit,briket,  batu  bara,  dan  bahan  bakar  yang padat  yang dapat diproduksi dari batu bara, bubur kayu  kimia,  dan  sulfat,  di    dalam  bidang komoditas  impor  utama  yang  diterima  Indonesia dari  Bangladesh  pada  tahun  2018  yaitu  kaos, rompi,  benang  rami,  karung  dan  tas,  Bangladesh mengimpor  pakaian  wanita,  dan  pakaian  laki  laki mulai dari usia dewasa maupun anak anak.
Selain membahas tentang kerjasama ekonomi,  kedua  kepala  negara  juga  turut  juga membahas  bagaimana  perkembangan  situasi  di negara  bagian  Rakhine  di  Myanmar,  mengingat bahwa  situasi  di  sana  sangat  memprerhatinkan, mulai  dari  adannya  diskriminasi,  kekerasan  dan kelaparan  akibat  konflik,  kedua  negara  menjadi penerima  pengungsi  khususnya  etnis  Rohingya yang  memilih  mengungsi  ke  Indonesia  dan Bangladesh,  kedua  negara  memiliki  komitmen dalam  membantunya  dikarenakan  mereka  sama sama memiliki kesepakatan dalam ikut memberikan  berkontribusina  dalam  membantu krisis kemanusiaan yang dihadapi Rohingya.
Yang  kedua  adalah  kebijkan  luar  negeri sebagai  komitmen  dan  aksi  ( foreign  policy  as      a set  of  commitments  to  and  plans  for  action). Indonesia  memiliki  komitmen  dalam  membantu pengungsi Rohingya berasaskan jiwa kemanusiaan, aksi yang dilakukan oleh  Indonesia dalam membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh  ketika  era  presiden  Jokowi  Widodo telah  menugaskan  kementerian  luar  negeri  RI untuk  dapat  pergi  ke  Dhaka,  Bangladesh  agar dapat mempersiapkan berbagai bantuan kemanusiaan  terhadap  etnis  Rohingya  Ketika  tiba di  sana,  ibu.  Retno  melakukan  pertemuan  dengan Menteri Luar Negeri dari Bangladesh,  yaitu Abul Hassan  Mahood  Ali.   Ketika  itu  Ibu  Retno Marsudi  mengatakan  bahwa  untuk  saat  ini Indonesia  akan  terus  memberikan  dukungannya terhadap  Bangladesh  dan  akan  turut  ikut membantu untuk mengakhiri krisis ini. 19
19 CNN  Indonesia  (2018,  4  Desember). Di Bangladesh  menlu  Retno  Bahas  Pengungsi Rohingya. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasiona l/20170906002430-106-239-709/di-
101 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Presiden  Joko  Widodo  telah    mengapresiasi berbagai  kerja  sama  yang    sudah  terjalin  baik antara Indonesia dan Bangladesh. Hal itu disampaikan  Presiden  Jokowi  saat  menerima kunjungan  kehormatan  Menteri  Luar  Negeri Bangladesh  Abul  Hassan  Mahmood  Ali,    pada tanggal  27  Januari  2018,  yang  dilakukan pertemuan di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka Bangladesh . Selain  itu  juga  kedua  negara membicarakan  hal  yang  cukup  serius  terutama yang  berkaitan  dengan  isu  Rohingya  yang  pada akhirnya  Indonesia  turut  ikut  mencoba  dan berusaha meringankan sedikit beban  yang dialami oleh  Bangladesh dengan  mengirimkan  berbagai bantuan  kemanusiaan  terhadap  pengungsi  etnis Rohingya  di  Bangladesh. 20 Presiden  Md  Abdul Hamid  pada  mencari  dukungan  dari  Indonesia untuk  ikut  membantu  pengembalian  Rohingya yang  aman  dan  memberikan  bantuannya  secara berkelanjutan.  Hal  tersebut  dilakukan  ketika Abdul  Hamid  mengunjungi  Presiden  Indonesia Joko  Widodo  dan  dia  mengatakan  bahwa  saat  ini Bangladesh  menampung  lebih  dari  satu  juta pengungsi  Rohingya  secara  paksa  dari  Myanmar, Bangladesh  telah  melindungi  mereka  meskipun menghadapi banyak tantangan namun secara tidak langsung  Bangladesh  memiliki  permasalahan diantaranya adalah perekonomiannya masih belum stabil dengan penduduk yang padat. 21
Banyak  juga  dukungan  dari    lembaga kemanusiaan  seperti    Aksi  Cepat Tanggap  (ACT) dari Indonesia yang  telahmemberikan bantuannya terhadap 50.000 pengungsi Rohingya di
bangladesh-menlu-retno-bahas-pengungsi- rohingya
20 Tribunnews  (2018,  4  Desember). Menlu  di
Bangladesh  apresiasi  banuan  indonesia unuk  pengungsi  Rakhine  State. Diakses melaluihttp://www.tribunnews.com/tribunn ers/2018/01/28/menlu-bangladesh- apresiasi-bantuan-indonesia-untuk- pengungsi-rakhine-state
21 Dhakatribune (2018, 27 November).
President Hamid seeks Indonesia’s support for  safe  Rohingya  return .  Diakses  melalui https://www.dhakatribune.com/ bangladesh/2018/01/28/president-hamid- indonesia-support-rohingya-return
Bangladesh. Pendistribusian terus menerus dilakukan  berupa  pangan  dan  alat  kesehatan. 22 a Indonesia  mendistribusikan  terhadap    12  titik  pos di  wilayah  pengungsi  Rohingya  di  daerah  Cox's Bazar, Hingga saat ini Indonesia sudah melakukan pengiriman  54  ton  bantuan  kemanusiaan  yang tidak  lain  berupa  30  ton  beras,  14.000  selimut, 2.004  paket  makanan  siap  saji,  20  unit  tenda besar,  10  unit  tanki  air  fleksibel,  900  paket pakaian, dan satu ton gula pasir. 23
Yang  ketiga  adalah  kebijakan  luar  negeri sebagai  Perilaku    ( foreign  policy  as  a  form  of behaviour )  dengan  adanya  aktivitas  dan  langkah nyata  resmi yang berkaitan dengan peristiwa  dan situasi  tertentu  dalam  berinteaksi  dengan  aktor aktor  lain,    Indonesia  telah  melakukan  interaksi dan aksi yang telah dilakukannya yang melibatkan kalangan masyarakat, organisasi internasional dan sebagainya    dalam  berkontribusi  memberikan bantuan  terhadap  etnis  Rohingya  di  Bangladesh yang pada akhrinya menandakan bahwa sifat  atau perilaku dari Indonesia mencerminkan kepeduliannya terhadap etnis Rohingya, selain  itu juga    Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi,  padahal di satu sisi negara  ini  memiliki  pemasalahan  yang  sama dalam  mengatasi  permasalahan  penumpukan pengungsi  yang  datang  ke  negaranya.  Bantuan yang diberikan juga terhadap pemerintah Bangladesh  dapat  meringankan  beban  pemerintah Bangladesh  pengungsi  Rohingya  di  negaranya tindakan  yang  dilakukan  Indonesia  juga  dapat memperkecil korban yang berjatuhan di Bangladesh.
22 BBC  Indonesia,  (2018,  28  November).
Bangladesh    hadapi  tanangan  besar tangani Rohingya, bantuan indonesia sudah sampa. Diakses  melalui  https://www.bbc. com/ indonesia/dunia-41226417
23 BBC  Indonesia,  (2018,  28  November) Bantuan  Indonesia  untuk  Rohingya  di Bangladesh  'mulai  dibagikan  hari  in i'.
Diakses melalui https://www.bbc. com/indonesia/indonesia-41302028
102 Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi dan Taufik Hidayat | Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh

## Kesimpulan
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  konflik  yang terjadi  di  Myanmar  khsusnya  di  wilayah  Rakhine telah  menimbulkan  pengungsi  besar  besaran  dan terjadi  peningkatan  pengungsi    etnis  Rohingya  di Bangladesh  Pemerintah  Bangladesh  menanggapi masuknya  para  pengungsi  secara  positif  dengan berfokus  memberikan  mereka  tempat  tinggal  dan makanan  serta  kesehatan.  Namun  lama  kelamaan pengungsi Rohingya mengalami peningkatan yang sangat  pesat  padahal  Bangladesh  pun  adalah negara  yang  kecil  dengan  penduduk  yang  sangat tinggi.  Indonesia  menjadi  negara  yang  memiliki permasalahan  yang  sama  tentang  pengungsi namun  bisa  mengatasi  permasalahan  Rohingya  di negaranya.  Indonesia  juga  adalah  negara  yang tergolong memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi  sehingga  negara  ini  juga  ikut  berperan membantu pemerintah Bangladesh terutama terhadap etnis Rohingya yang mengalami masalah kelaparan.

## Daftar Pustaka

## Berita
BBC  News,  diakses  melalui  https://  www. bbc/Indonesia/dunia-41139299 [diakses pada 29 November 2018]
BBC  Indonesia, Bangladesh  hadapi  tanangan
besar tangani Rohingya, bantuan Indonesia  sudah  sampai diakses  melalui https://  www.bbc.  com/  Indonesia/  dunia- 41226417 [diakses 28 November 2018]
BBC Indonesia, Bantuan Indonesia untuk Rohingya di Bangladesh 'mulai dibagikan hari ini' diakses  melalui  https://www.bbc. com/ Indonesia/ Indonesia-41302028
[diakses 28 November 2018]
Berita  Satu  Indonesia Bangladesh  sepakat Tingkatkan  kerjasama  Ekonomi diakses melalui  https://www.beritasatu.  com  / dunia/475547/Indonesiabangladesh-
sepakat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi [diakses 2 Juni 2019]
CNN  Indonesia  , di  Bangladesh  menlu  Retno Bahas Pengungsi Rohingya diakses melalui  https://www.  cnn  Indonesia. com/internasional/20170906002430-10  6- 239  7  09/di-bangladesh  -menlu-retno- bahas-pengungsi-rohingya  [4  Desember 2018]
Dhakatribune, President Hamid seeks
Indonesia’s  support  for  safe  Rohingya return diakses  melalui  https://www. dhakatribune. com/ bangladesh/
2018/01/28/president-ha  mid-Indonesia- support-rohingya-return    [27  Desember 2018]
Embassy  of  Republic  of  Indonesia  in  Dhaka,
Bilateral Relations Indonesia – Bangladesh diakses  melalui  https:// www.Indonesia-dhaka.org/  Indonesia  -
bangladesh-bilateral-relation/  [Diakses  1 Juni 2019]
The  World  Bank Bangladesh    World Development  Indicators diakses  melalui http://data.worldbank.org/country/bangla desh [Diakses 1 Juni 2019]
The  Guardian  News, Un  report  on  Rohingya hunger is shelved at Myanmar’s request
diakses
melalui https://
www.theguardian.  com/  world  /2017 /oct/17/un-report-on-rohingya  hunger  - is-shelved-atmyanmars-request  [Diakses
25 November 2018]
Tribunnews, Menlu  di  Bangladesh  apresiasi banuan Indonesia unuk pengungsi Rakhine State diakses melaluihttp://www.tribunnews.com/ tribunners/2018/01/28/menlu-bangla desh-apresiasi-bantuan-Indonesia-untuk- pengungsi-rakhine-state [Diakses 4 Desember 2018]

## Buku
Rosenau,  James  N.  1976. World  Politics;  an introduction. New York: The Free Press
Susetyo,  Aryanto,  &  Wasti.  2013. Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara ,
Jakarta: PAHAM Indonesia

## Jurnal dan karya tulis
Chit  and    Thomas  Kean,  2017.  “ Communal Conflict  in  Myanmar:  The  Legislature’s Response.” Journal  of  Contemporary  Asia 47 (3). DOI: 10.1080/ 004723 36.2017.129184 Dean,  Richard.  2006. The  Value  of  Humanity: in  Kan't  Moral  Theory .  Oxford:  Clarendon Press
Sari,  Deasy  Silviya.    Hidayat  Taufik  ,  dan
Pratisti Aliyuna. 2018. Indonesian Government  Policy  on  Rohingya  Refugees
Andalas  Journal  of  International  Studies VII (1)
Fautanu,  Idzam.  2007. Konsep  Negara  Islam Muhammad  Assad:  Studi  Atas  Pemikiran dan  Kontribusinya  Terhadap  Pakistan
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Haryanto,  Agus  (2014) Prinsip  Bebas  Aktif Dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  : perspekif  Teori  Peran “Jurnal  Ilmu  Politik dan  Komunikasi,  Universitas  Komputer Indonesia IV (II)
Islam,  Mohammad  Mainul    &  Nuzhath Tasmiah.  2018. Health  risks  of  Rohingya refugee population in Bangladesh:a call for global attention .” Department of Population Sciences,  University of Dhaka.
Medecins  Sans  Fronieres  (MSF).  2012, 10 years  For  The  Rohingya  Refugees  in Bangladesh, Past  Present And Future
Sari,  Deasy  Silvya.  2018. Kebijakan  Luar Negeri  Indonesia  Terhadap  Mesir  Pasca Pemerintahan  Husni  Mubarak ,  Bandung:
Universitas Padjadjaran.
Situmorang,  Mangadar    2015, Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah  Pemerintahan  Jokowi-JK. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 11 (1). DOI: https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%2 5p
Trust  Fund  for  Human  Security, Human
Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nation

## Laporan

## Inter Sector Coordination Group (ISCG). 2019.
Situation  Report  Rohingya  Refugee Crisis, Cox’s  Bazar,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2018. Kemenerian  Perdagangan  RI, Catat  Sejarah  Baru,Indonesia  dan Bangladesh Mulai Perundingan Pertama PTA ,
Seva Fondation And The international  Agency For  The  Prevention  Of  Blindness (IAPB). 2018. A Situational Analysis : eye  Care  needs  Of  Rohingya  Refugees and  The  affected  Bangladesh  Host Population  in  cox’s  Bazar  District Bangladesh
United  Nations. Development  Programme . (UNDP).  1994. Human  Development Reports New  York:  Oxford  University Press.