## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
Rizal Syaifudin*, Aprilia Dwi Verliana, Sugeng Setyadi, Deris Desmawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi Pembanguan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, Indonesia Email: 1,* Rizal92@untirta.ac,id, 2 5553190046@untirta.ac.id , 3 sugeng.setyadi@untirta.ac.id, 4 derisdesmawan@untirta.ac.id Email Penulis Korespondensi: rizaldin92@gmail.com Submitted: 15/06/2022 ; Accepted: 20/06/2022 ; Published: 30/06/2022
Abstrak- Pertumbuhaan  ekonomi  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2016-2020  berbeda-beda,  hal  ini mengindikasikan terdapat ketimpangan pembangunan. Perbedaan pembangunan ekonomi disebabkaan oleh perbedaan kondisi  sumber daya,  baik  sumber  daya  alam  ataupun  sumber  daya  manusia.  Tujuan    dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahun analisis 2016-2020. Selain itu, penelitian ini juga  bertujuan  untuk  mengetahui  klasifikasi  wilayah  berdasarkan  pendapata  perkapita  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini menggunakan analisis Indeks Williamson untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan, dan  analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui klasifikasi wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  rata-rata ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai 2020 sebesar  0,65802. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan masih tergolong tinggi. Kemudian, berdasarkan  hasil analisis Tipologi Klasen  bahwa  sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam golongan Daerah Berkembang. Daerah tersebut antara lain Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Bandung,  Kab.  Cianjur,  Kab.  Tasikmalaya,  Kab.  Sukabumi,  Kab.  Bogor,  Kota  Tasikmalaya,  Kota  Depok,  Kota  Banjar,  Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, dan Kota Bogor. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan  dan  mengelola  potensi  setiap  daerah  serta  meningkatkan  penanaman  modal  dalam  rangka  meningkatkan  proses pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya pemerataan pembangunan.
Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan; Tipologi Klasen; Indeks Williamson; Pertumbuhan Ekonomi; Jawa Barat
Abstract- Economic  growth  between  regencies/cities  in  West  Java  Province  on  2016-2020  is  different,  this  indicates  that  there  is development inequality. The purpose of this study was to determine the level of  development inequality and regional classification based on per capita income and economic growth between districts/cities in West Java Province on 2016-2020. This study uses the Williamson Index analysis approach and the Klassen Typology analysis. The results of this study indicate that the average development inequality between regencies/cities in West Java Province in 2016-2020 is 0.65802. These results indicate that development inequality is  still  relatively high.  Based  on  the  results  of  Klassen's  Typology  analysis,  most  areas  in  West  Java  Province  are  included  in  the Developing Regions group. These areas include Majalengka Regency, Kuningan Regency, Sumedang Regency, Bandung Regency, Cianjur  Regency,  Tasikmalaya  Regency,  Sukabumi  Regency,  Bogor  Regency,  Tasikmalaya  City,  Depok  City,  Banjar  City, Pangandaran Regency, Ciamis Regency, and Bogor City. It is hoped that local governments can formulate policies and strategies  in utilizing  and  managing  the  potential  of  each  region  as  well  as  increasing  investment  in  order  to  improve  the  process  of  regional economic growth in an effort to equalize development.
Keywords: Development Inequality; Klassen Typology; Williamson Index; Economic Growth; West Java

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  baik  dalam  segi sosial maupun ekonomi. Supaya pembangunan ekonomi dapat terealisasi dan terarah dengan baik maka diperlukan sebuah perencanaan  pembangunan.  Menurut  Jhingan  (dalam  Sjafrizal,  2014)  Perencanaan  pembangunan  dilaksanakan  untuk mencapai suatu tujuan dalam priode waktu tertentu yang pelaksanaanya dikelola dan diatur oleh pemerintah pusat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menurut UU No 25 Tahun 2004 merupakan tata cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat  dan daerah dengan melibatkan masyarakat  dalam menghasilkan rencana pembangunan dalam priode waktu tertentu baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.
Sejak resmi berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan dalam era otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  sektor  ekonomi  unggulan  setiap  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap daerah disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi  harus diimbangi oleh  pemerataan.    Menurut  Sjafrizal  (dalam  Pratiwi,  2021),  ketimpangan  antar  daerah  disebabkan  oleh  perbedaan kemampuan daerah dalam proses pembangunan karena kondisi  di  setiap daerah baik  kondisi  alam maupun demografi yang  berbeda-beda.  Ketimpangan  merupakan  salah  satu  permasalahan  pembangunan  yang  kompleks  sehingga penanganannya  harus  diperhatikan  dengan  sangat  serius.  Pada  Gambar  1  dan  Gambar  2,  menunjukkan  gambaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Gambar 1. Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
Gambar 2. Rata-rata PDRB Perkapita ADHK 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ( Rupiah) Tahun 2016-2020
Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, rata-rata laju  pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 berbeda-beda, baik daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi  dan ada juga yang rendah. Perkembangan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa Barat tahun 2016-2020 tertinggi adalah Kabupaten Majalengka sebesar 5,60 persen. Namun rata-rata PDRB Per Kapita di Kabupaten lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat daerah dengan rata-rata laju  pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita yang tinggi, salah satunya adalah Kota Bandung. Kemudian, terdapat juga daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita yang lebih rendah dari Provinsi Banten,  salah  satunya  adalah  Kabupaten  Subang. Perbedaan  ini  mengindikasikan  terdapat  ketimpangan  pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Untuk  mengukur  tingkat  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  dapat  menggunakan  Indeks  Williamson. Pengukuran  Indeks  Willliamson  dapat  menggunakan  pendapatan  per  kapita  dan  jumlah  penduduk  di  suatu  daerah (Sjafrizal,  2014).  Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  membuktikan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah berbeda-beda.  Perbedaan  ini  diakibatkan  oleh  pembangunan  yang  tidak  merata  dan  perbedaan  kondisi  setiap  daerah. Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  (Andhiani, Erfit,  &  Bhakti,  2018)  tingkat  ketimpangan  pembangunan  di  wilayah Sumatera  dengan  menggunakan  indek  williamson,  dihasilkan  bahwa  tingkat  ketimpangan  antar  provinsi  di  pulau Sumatera  berbeda-beda  selama  periode  2011-2015.  Kemudian,  ketimpangan  pembangunan  antar  provinsi  di  pulau sumatera  mengalami  fluktuatif  dengan  hasil  rata-rata  perhitungan  Indeks  Williamson  berkisar  antara  0,406-0,446. Selanjutnya,  hasil  penelitian  (Pratiwi,  2021)  mengenai  ketimpangan  pembangunan  di  Kalimantan.  Hasil  penelitian ketimpangan  pembangunan  antar  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Kalimantan tergolong  tinggi  dengan  tren  yang menurun setiap tahun analisis. Penyebab dari ketimpangan pembangunan di pulau kalimantan adalah adanya ketimpangan antar provinsi. Salah satu provinsi yang menyumbang ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 B o go r
Su ka b u m i Ci an ju r B an d u n g
G ar u t
Ta si kma la ya
Ci ami s K u n in ga n
Ci re b o n M aj al en gk a Su me d an g In d ra ma yu
Su b an g P u rw ak ar ta K ar aw an g B e ka si B an d u n g B ar at P an ga n d ar an
K o ta B o go r K o ta S u ka b u m i K o ta B an d u n g
K o ta Ci re b o n K o ta B e ka si K o ta D ep o k K o ta Ci ma h i
K o ta Ta si kma la ya K o ta B an ja r P ro vi n si J aw a B ar at - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 B o go r
Su ka b u m i Ci an ju r
B an d u n g
G ar u t Ta si kma la ya
Ci ami s K u n in ga n Ci re b o n M aj al en gk a Su me d an g In d ra ma yu Su b an g P u rw ak ar ta K ar aw an g B e ka si B an d u n g B ar at P an ga n d ar an K o ta B o go r K o ta S u ka b u m i
K o ta B an d u n g
K o ta Ci re b o n
K o ta B e ka si K o ta D ep o k
K o ta Ci ma h i
K o ta Ta si kma la ya
K o ta B an ja r P ro vi n si J aw a B ar at

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Ketimpangan  pembangunan  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  potensi  dan  pertumbuhan  ekonomi  setiap  daerah dapat  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  penduduk  masing-masing  daerah.  Oleh  sebab  itu,  untuk  melakukan pembangunan  yang  terarah  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dibutuhkan  suatu  kebijakan  dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis Tipologi Klassen dalam  pengklasifikasian  daerah  berdasarkan  pertumbuhan  dan  tingkat  pendapatan  (Sjafrizal,  2014).  Dalam  penelitian (Darda,  Patra,  &  Mustafa,  2021)  tingkat  ketimpangan  pembangunan  di  Kabupaten  Lawu  dari  tahun  2011-2019  masih tergolong rendah hal ini terbukti dari  indeks williamson sebesar 0,23  - 0,29. Sedangkan hasil dari klasifikasi  wilayah dengan  menggunakan  tipologi  klasen,  Kabupaten  Luwu  berada  di  kuadran IV,  sedangkan  tahun  2013-2016  berada  di kudran II. Perbedaan pengkasifikasian tiap tahun pada Kabupaten Lawu dikarenakan terdapat sektor perekonomian yang tidak aktif dan hanya sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB. Ketimpangan wilayah dalam golongan rendah juga terdapat dalam hasil analisis (Pamiati & Woyanti, 2021) bahwa ketimpangan di kawasan Barlingmascakeb dari tahun 2013-2019  tergolong  rendah.  Kemudian,  ketimpangan  di  Provinsi  Maluku  tahun  2010-2014  tergolong  rendah,  yang berdasarkan dari hasil analisis (Tipka, 2015).
Hasil penelitian (Yusuf & Jefriyanto, 2021) dalam tahun 2011-2018 bahwa ketimpangan pembangunan di Riau tergolong ketimpangan sedang. Ketimpangan wilayah dalam golonga sedang juga terdapat dalam hasil analisis (Maulana, 2019)  yang  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  kalimantan  selatan  tahun  2010-2017  targolong  ketimpangan  sedang. Kemudian, hasil penelitian (Karim, Utama, & Aryanto, 2019), tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari  tahun  2010-2015  tergolong  tinggi,  dengan  indeks  Williamson  berkisar  0,84-0,92.  Tingginya  ketimpangan pembangunan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  diakibatkan  oleh  pembangunan  yang  tidak  merata  dan pertumbuhan ekonomi hanya berpusat pada beberapa wilayah yang menjadi pusat industri. Hasil penelitian (Noviar, 2021) bahwa ketimpangan pembangunan di Banten dari tahun analisis 2016-2020 tergolong tinggi.
Hasil dari analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa selama priode analisis dari tahun 2010-2015 daerah yang berada di  posisi kuadran I adalah Kota Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Kabupaten Sukabumi  berada  di  posisi  kuadran  II.  Kemudian,  daearah  yang  berada  di  kuadran  III  yaitu,  Kota  Depok,  Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan Kota Sukabumi. Dan daerah yang berada di kuadran IV yaitu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  ketimpangan  pembangunan  antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui klasifikasi wilayah berdasarkan pendapata perkapita dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis Tipologi Klasen. Sehingga, penelitian terdahulu menjadi dasar dan arahan dalam penelitian ini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Smith (dalam Pratiwi, 2021) merupakan suatu proses pembangunan yang berorientasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dengan  adanya  perubahaan  mendasar  dari  segi  ekonomi  maupun  segi sosial. Menurut (Sukirno, 2006) pembangunan ekonomi diukur dari aspek kegiatan-kegiatan ekonomi dan peningkatan jumlah  produksi  barang  dan  jasa  dalam  suatu  tahun  .  Pembangunan  ekonomi  daerah  menurut  Arsyad  (1999)  (dalam Septiadi,  Syaputra,  &  Azhar,  2021)  merupakan  suatu  pemanfaatan  sumber  daya  daerah,  dalam  rangka  mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

## 2.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menurut  (Jhingan, 2016)  pertumbuhan ekonomi merupakan suatu  proses peningkatan produksi barang-barang ekonomi yang diikuti dengan kemajuan ekonomi dan kelembagaan dalam jangka panjang rangka untuk kesejahteraan penduduk. Tarigan (2005) (dalam Septiadi et al., 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan terjadinya perubahan ekonomi dalam masyarakat daerah melalui peningkatan pendapatan dari total nilai tambah. (Sjafrizal, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan hasil barang atau jasa secara konstan dalam kurun waktu tertentu, yang dapat digunakan dalam melihat proses pembangunan daerah.

## 2.3 Ketimpangan Pembangunan
Sjafrizal (2008) (dalam Darda, Patra, & Mustafa, 2021) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, ketimpangan pembangunan terjadi karena adanya perbedaan distribusi pendapatan antar  daerah.  Sisi  kedua,  adanya  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  diakibatkan  oleh  perbedaan  kondisi  daerah (daerah  maju  dan  daerah  terbelakang).  Sementara  itu,  ketimpangan  menurut  Mubyarto  (1995)  dalam  (Pratiwi,  2021) dibagi  atas  tiga  jenis,  yaitu  ketimpangan  antar  sektor  ekonomi,  ketimpangan  antar  wilayah,  dan  ketimpangan  antar golongan.  Ketimpangan  antar  sektor  ekonomi  dibedakan  antara  sektor  pertanian  dengan  sektor  industri  pengolahan. Kemudian, ketimpangan antar wilayah/daerah terjadi karena kondisi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 2.4 Jenis Penelitian dan Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  dilakukan  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  selama preriode lima tahun yaitu, dari tahun 2016-2020. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan pendekatan data skunder yang dapat dilihat dalam situs resmi BPS di Provinsi Jawa Barat. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data dalam priode 2016-2020, seperti PDRB Per Kapita ADHK, Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, metode yang digunakan dalam menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah Indeks Williamson. Selain itu, untuk mengklasifikasikan daerah menggunakan metode Tipologi Klassen.
Pengukuran Indeks Willliamson dapat menggunakan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk di suatu daerah. Apabila  Indeks  Williamson  mendekati  angka  1, maka  ketimpangan  suatu  daerah  dapat  dikatakan  tinggi,  dan  apa  bila Indeks Williamson mendekati 0, maka ketimpangan pembangunan suatu daearah rendah. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung Indeks Williamson (Sjafrizal, 2014):
𝑉 𝑤 = √∑ (𝑦 𝑖 −𝑦) 2 ( 𝑓 𝑛 ) 𝑛 𝑖=1 𝑦 0 < 𝑉 𝑤 < 1 (1) Keterangan : 𝑉 𝑤 = Indeks Williamson 𝑦 𝑖 = PDRB per kapita ADHK pada daerah i (Rp) 𝑦   = PDRB per kapita ADHK rata-rata seluruh daearh (Rp) 𝑓 𝑖 = Jumlah penduduk pada daerah i (Jiwa) 𝑛   = Jumlah penduduk seluruh daerah (Jiwa)
Menurut  (Sjafrizal,  2014)  Topologi  Klassen  digunakan  sebagai  alat  analisis  dalam  mengklasifikasikan  daerah berdasarkan  struktur  pertumbuhan  dan  tingkat  pembangunan  maupun  kesejahteraan  masyarakat.  Indikator  yang digunakan berdasarkan struktur pertumbuhan adalah laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Kemudian, Indikator yang digunakan dalam tingkat pembangunan daerah adalah pendapatan per kapita masyarakat  setiap daerah. Dalam matriks tipologi klassen, terbagi menjadi empat kelompok daerah, yaitu daerah maju (kuadran I), daerah maju namun tertekan (kuadran  II),  daerah  berkembang  (kuadran III),  dan  daerah  tertinggal  (kuadran IV).  Daerah  maju ditunjukkan  dengan tingkat  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  per  kapita  yang  melebihi  rata-rata.  Daearah  maju  namun  tertekan ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah berada di bawah rata-rata, sedangkan pendapatan per kapita di atas rata-rata. Daerah berkembang, ditunjukan bahwa pendapatan perkapita suatu  daerah berada dibawah rata-rata,  sedangkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di  atas  rata-rata.  Daearah  tertinggal,  ditunjukkan  dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Masbiran, 2019).
Tabel 1. Matriks Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Laju Pertumbuhan di Atas Rata- Rata Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata Pendapatan Per Kapita di Atas Rata- Rata Daerah Maju Daerah Maju tapi Tertekan Pendapatan Per Kapita di Bawah Rata-Rata Daerah Berkembang Daerah Tertinggal
Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat  adalah Indeks Pembangunan Manusia.  Kuncoro  (2015)  (dalam  Masbiran,  2019)  menjelaskan  bahwa  dalam  malakukan  pengelompokan  daerah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan analisis tipologi klassen, digunakan indikator Indeks Pembangunan  Manusia  dan  pendapatan  perkapita  suatu  daerah.  Selain  itu,  dapat  pula  dengan  menggunakan  Indeks Pembangunan Manusia dan laju pertumbuhan ekonomi (Sjafrizal, 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat ketimpangan pembanguan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang diukur dengan alat  analisis  Indeks  Williamson,  diketahui  bahwa  tingkat  ketimpangan  pembangunan  tergolong  tinggi.  Ketimpangan pembangunan  di  Provinsi  Jawa  Barat  cenderung  naik  dari  tahun  2016-2018.  Kemudian  ketimpangan  pembangunan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Rata-rata Indeks Williamson dari tahun 2016-2020 sebesar 0,65802 karena hasil indeks tersebut mendekati satu maka rata-rata ketimpangan pembangunan tergolong tinggi. Tingginya ketimpangan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat belum merata sehingga masih terlihat jelas antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.
Tabel 2. Hasil Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun Indeks Williamson antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Klasifikasi angka ketimpangan 2016 0,66170 Tinggi 2017 0,66218 Tinggi

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Tahun Indeks Williamson antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Klasifikasi angka ketimpangan 2018 0,66397 Tinggi 2019 0,66000 Tinggi 2020 0,64225 Tinggi Rata-rata 0,65802 Tinggi
Hasil penelitian ini sesuai  dengan hasil dari  penelitian  (Karim et  al., 2019), bahwa ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat tergolong tinggi. dengan tahun analisis 2010-2015, hasil Indeks Williamson berkisar 0,84-0,92. Sedangkan,  hasil penelitian ini berdasarkan Tabel 2, Indeks Williamson dari tahun 2016-2020 berkisar antara 0,64225-0,66397. Sehingga dapat diketahui bahwa walaupun ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi jawa barat masih tergolong tinggi, namun tren cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2015 sampai 2016-2020.
Pada Tabel 3. Menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 mengalami  fluktuatif.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2020  menglami  kontraksi  -2,52 persen. Hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020, daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi dibawah  rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 3,83 persen adalah daerah Kabupaten Indramayu sebesar 0,89 persen; Subang sebesar 3,67 persen; Purwakarta sebesar 3,67 persen; Karawang sebesar 3,63 persen; Bekasi sebesar 3,42 persen, dan Bandung Barat sebesar 3,80 persen.
Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (%)
No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata 1 Bogor 5.84 5.92 6.19 5.85 -1.76 4.41 2 Sukabumi 5.85 5.75 5.81 5.64 -0.92 4.43 3 Cianjur 6.43 5.77 6.24 5.67 -0.78 4.67 4 Bandung 6.34 6.15 6.26 6.36 -1.8 4.66 5 Garut 5.9 4.91 4.96 5.02 -1.26 3.91 6 Tasikmalaya 5.91 5.95 5.7 5.43 -0.98 4.40 7 Ciamis 5.99 5.21 5.31 5.38 -0.14 4.35 8 Kuningan 6.09 6.36 6.43 6.59 0.11 5.12 9 Cirebon 5.63 5.06 5.02 4.68 -1.08 3.86 10 Majalengka 6.03 6.81 6.48 7.77 0.89 5.60 11 Sumedang 5.7 6.23 5.79 6.33 -1.12 4.59 12 Indramayu 0.08 1.43 1.34 3.2 -1.58 0.89 13 Subang 5.4 5.1 4.41 4.61 -1.15 3.67 14 Purwakarta 5.99 5.15 4.98 4.37 -2.13 3.67 15 Karawang 6.55 5.13 6.04 4.21 -3.8 3.63 16 Bekasi 4.84 5.68 6.02 3.95 -3.4 3.42 17 Bandung Barat 5.65 5.21 5.5 5.05 -2.41 3.80 18 Pangandaran 5.29 5.1 5.32 5.94 -0.05 4.32 19 Kota Bogor 6.73 6.12 6.14 6.19 -0.41 4.95 20 Kota Sukabumi 5.64 5.43 5.52 5.53 -1.49 4.13 21 Kota Bandung 7.79 7.21 7.08 6.79 -2.28 5.32 22 Kota Cirebon 6.09 5.8 6.2 6.29 -0.98 4.68 23 Kota Bekasi 6.09 5.73 5.86 5.41 -2.58 4.10 24 Kota Depok 7.28 6.75 6.97 6.74 -1.92 5.16 25 Kota Cimahi 5.63 5.43 6.46 7.85 -2.26 4.62 26 Kota Tasikmalaya 6.91 6.07 5.93 5.97 -2.01 4.57 27 Kota Banjar 5.66 5.3 5.05 5.03 0.94 4.40 Provinsi Jawa Barat 5.66 5.35 5.64 5.02 -2.52 3.83
Sedangkan  pada  Tabel  4.  PDRB  Per  Kapita  ADHK  di  Provinsi  Jawa  Barat  dari  tahun  2016-2020  mengalami peningkatan  dari  tahun  2016-2019,  kemudian  mengalami  penuruan  pada  tahun  2020.  Daerah  dengan  pendapatan perkapita diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar Rp28.759.528 adalah Kabupaten Indramayu sebesar Rp33.950.243; Kabupaten Purwakarta sebesar Rp45.814.298; Kabupaten Karawang sebesar Rp65.806.385; Kabupaten Bekasi sebesar Rp65.043.471;  Kota  Bandung  sebesar  Rp72.722.259;  Kota  Cirebon  sebesar  Rp49.435.636;  dan  Kota  Cimahi  sebesar Rp34.528.006.
Tabel 4. PDRB Per Kapita ADHK Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rp) N o Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata 1 Bogor 23,581,738.0 2 24,420,163.4 3 25,373,345.9 9 26,296,550.3 0 25,310,591.9 9 24,996,477.9 5 2 Sukabumi 16,136,280.2 1 17,002,755.8 3 17,935,085.4 8 18,922,738.5 8 18,702,513.5 7 17,739,874.7 3 3 Cianjur 11,986,514.8 4 12,646,961.2 4 13,411,219.9 2 14,128,884.2 1 14,039,069.2 5 13,242,529.8

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
N o Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata 4 Bandung 19,130,403.9 4 19,969,224.0 3 20,877,714.6 3 21,809,416.7 1 21,095,968.7 1 20,576,545.6 0 5 Garut 13,155,662.0 3 13,699,157.0 8 14,281,947.9 8 14,907,060.0 3 14,639,157.8 8 14,136,597.0 0 6 Tasikmalaya 11,952,639.4 4 12,626,944.8 9 13,315,811.2 1 14,016,644.4 3 13,866,961.3 0 13,155,800.2 5 7 Ciamis 16,032,967.4 1 16,774,168.0 3 17,587,558.7 9 18,431,492.3 0 18,283,002.9 4 17,421,837.8 9 8 Kuningan 13,163,158.9 8 13,917,436.0 2 14,724,987.5 7 15,599,976.4 6 15,526,975.7 7 14,586,506.9 6 9 Cirebon 13,602,111.7 4 14,180,233.3 5 14,778,053.6 2 15,378,654.3 1 15,072,409.8 8 14,602,292.5 8 10 Majalengka 14,807,856.3 8 15,740,214.7 1 16,622,647.3 2 17,724,741.8 3 17,953,616.3 7 16,569,815.3 2 11 Sumedang 17,537,666.8 8 18,559,008.3 0 19,581,738.5 9 20,773,419.5 8 20,499,335.3 0 19,390,233.7 3 12 Indramayu 33,340,594.3 6 33,634,627.3 7 33,904,384.2 4 34,802,100.7 0 34,069,512.3 4 33,950,243.8 0 13 Subang 16,155,833.3 4 16,800,361.6 6 17,353,373.9 1 17,904,496.8 0 17,519,828.2 6 17,146,778.7 9 14 Purwakarta 43,068,352.8 5 44,776,467.3 0 46,511,036.0 4 48,071,784.0 7 46,643,853.8 9 45,814,298.8 3 15 Karawang 61,471,769.7 9 64,044,528.0 8 67,363,090.0 0 69,563,074.6 9 66,589,465.4 4 65,806,385.6 0 16 Bekasi 64,041,563.7 1 65,200,599.8 0 66,636,076.3 3 66,965,638.4 9 62,373,478.7 4 65,043,471.4 1 17 Bandung Barat 16,334,681.2 5 16,999,612.8 6 17,751,792.3 7 18,470,748.7 9 17,866,315.4 9 17,484,630.1 5 18 Pangandaran 16,808,674.1 9 17,564,343.0 3 18,417,680.9 0 19,412,058.1 8 19,275,474.8 9 18,295,646.2 4 19 Kota Bogor 25,361,680.4 8 26,507,615.5 2 27,728,663.5 6 29,000,137.6 5 28,469,912.4 1 27,413,601.9 2 20 Kota Sukabumi 22,982,094.8 7 24,029,373.1 6 25,158,551.1 7 26,346,398.4 7 25,803,658.1 1 24,864,015.1 6 21 Kota Bandung 64,733,962.8 2 69,197,858.7 0 73,924,026.2 1 78,808,425.7 1 76,947,023.2 9 72,722,259.3 5 22 Kota Cirebon 45,338,747.8 2 47,532,558.0 8 50,012,014.8 2 52,653,542.6 1 51,641,318.6 3 49,435,636.3 9 23 Kota Bekasi 21,107,553.0 4 21,751,767.2 4 22,458,187.7 9 23,104,659.9 8 21,991,181.9 7 22,082,670.0 0 24 Kota Depok 18,470,957.4 6 19,064,552.9 7 19,730,607.3 1 20,390,600.1 0 19,375,401.9 0 19,406,423.9 5 25 Kota Cimahi 31,787,016.2 9 33,117,889.5 5 34,867,094.9 3 36,857,694.6 7 36,010,338.1 9 34,528,006.7 3 26 Kota Tasikmalaya 20,050,223.7 0 21,209,345.6 0 22,421,475.7 7 23,731,278.4 6 23,238,470.7 6 22,130,158.8 6 27 Kota Banjar 15,243,678.6 7 16,008,313.2 3 16,775,232.9 2 17,589,170.2 6 17,757,544.4 5 16,674,787.9 1 Provinsi Jawa Barat 26,923,505.5 2 27,970,918.4 6 29,161,391.2 0 30,247,470.8 3 29,494,358.7 6 28,759,528.9 5
Pada Tabel 5, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Daerah dengan rata-rata indeks pembangunan manusia darai tahun 2016-2020 diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 71,23 persen adalah Kabupaten Bandung sebesar 71,65 persen; Kabupaten Bekasi sebesar 73,20  persen;  Kota  Bogor  sebesar  75,35  persen;  Kota  Sukabumi  sebesar  73,49  persen;  Kota  Bandung  sebesar  80,93 persen; Kota Cirebon sebesar persen; Kota Bekasi sebesar 80,88 persen; Kota Depok sebesar 80,30 persen; Kota Cimahi sebesar 77,43 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 72 persen.
Tabel 5. IPM Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (%) No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata 1 Bogor 68.32 69.13 69.69 70.65 70.4 69.64 2 Sukabumi 65.13 65.49 66.05 66.87 66.88 66.08 3 Cianjur 62.92 63.7 64.62 65.38 65.36 64.40 4 Bandung 70.69 71.02 71.75 72.41 72.39 71.65 5 Garut 63.64 64.52 65.42 66.22 66.12 65.18 6 Tasikmalaya 63.57 64.14 65 65.64 65.67 64.80

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
7 Ciamis 68.45 68.87 69.63 70.39 70.49 69.57 8 Kuningan 67.51 67.78 68.55 69.12 69.38 68.47 9 Cirebon 66.7 67.39 68.05 68.69 68.75 67.92 10 Majalengka 65.25 65.92 66.72 67.52 67.59 66.60 11 Sumedang 69.45 70.07 70.99 71.46 71.64 70.72 12 Indramayu 64.78 65.58 66.36 66.97 67.29 66.20 13 Subang 67.14 67.73 68.31 68.69 68.95 68.16 14 Purwakarta 68.56 69.28 69.98 70.67 70.82 69.86 15 Karawang 68.19 69.17 69.89 70.86 70.66 69.75 16 Bekasi 71.83 72.63 73.49 73.99 74.07 73.20 17 Bandung Barat 65.81 66.63 67.46 68.27 68.08 67.25 18 Pangandaran 65.79 66.6 67.44 68.21 68.06 67.22 19 Kota Bogor 74.5 75.16 75.66 76.23 76.11 75.53 20 Kota Sukabumi 72.33 73.03 73.55 74.31 74.21 73.49 21 Kota Bandung 80.13 80.31 81.06 81.62 81.51 80.93 22 Kota Cirebon 73.7 74 74.35 74.92 74.89 74.37 23 Kota Bekasi 79.95 80.3 81.04 81.59 81.5 80.88 24 Kota Depok 79.6 79.83 80.29 80.82 80.97 80.30 25 Kota Cimahi 76.69 76.95 77.56 78.11 77.83 77.43 26 Kota Tasikmalaya 70.58 71.51 72.03 72.84 73.04 72.00 27 Kota Banjar 70.09 70.79 71.25 71.75 71.7 71.12 Provinsi Jawa Barat 70.05 70.69 71.3 72.03 72.09 71.23
Berdasarkan  hasil  Tipologi  Klasen  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2016-2020  dengan menggunakan  data  PDRB  Per  Kapita  Atas  Harga  Konstan  dan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Atas  Harga  Konstan menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  berada  di  kuadran  III,  yang  berarti  bahwa  daerah- daerah  tersebut  tergolong  dalam  daerah  yang  berkembang.  Daerah  yang  termasuk  dalam  golongan  ini  hanya  mampu meningkakan laju pertumbuhan ekonomi tanpa adanya kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan per kapita. Daerah- daerah  tersebut  seperti  Kab.  Majalengka,  Kab.  Kuningan,  Kab.  Sumedang,  Kab.  Bandung,  Kab.  Cianjur,  Kab. Tasikmalaya,  Kab.  Sukabumi,  Kab.  Bogor,  Kota  Tasikmalaya,  Kota  Depok,  Kota  Banjar,  Kab.  Pangandaran,  Kab. Ciamis,  dan  Kota  Bogor.  Diharapkan  kepada  pemerintah  daerah  dapat  merumuskan  kebijakan  dan  strategi  dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemudian, daerah-daerah yang berada di kuadran IV, seperti Kab.Garut, Kab.Cirebon, Kab.Subang, Kab.Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Sukabumi. Daerah-daerah tersebut tergolong pada daerang yang tertinggal karena daerah-daerah tersebut  tidak mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya sampai di atas rata-rata provinsi, dan kontribusi terhadap  PDRB  Per  Kapita  juga  dibawah  rata-rata  provinsi.  Diharapkan  kepada  pemerintah  setempat  untuk  membuat kebijakan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan dengan menyediakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan potensi daerah, dan pemanfaatan teknologi.
Selanjutnya, Daerah-daerah  yang berada di  golongan daerah maju pada Kuadran I adalah Kota Bandung, Kota Cirebon  dan  Kota  Cimahi.  Daerah-daerah  tersebut  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  per kapita di atas rata-rata provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor industri, dan daerah yang termasuk dalam golongan daeah maju namun  tertekan  yang  berada  di  Kuadran  II  adalah  Kab.Purwakarta,  Kab.Indramayu,  Kab.  Bekasi  dan  Kab.Karawang. Pertumbuhan ekonomi pada kelompok daerah ini mengalami tekanan. Diharapkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan harga pada hasil produksi dalam komoditas unggulan (Sjafrizal, 2014).
Gambar 3. Klasifikasi daerah berdasarkan PDRB Perkapita ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 117 − 124 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1688 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisi, bahwa tingkat ketimpangan pembanguan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020  tergolong  tinggi.  Rata-rata  Indeks  Williamson  dari  tahun  2016-2020  sebesar  0,65802.  Ketimpangan pembangunan  yang  tinggi  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  akan  menimbulkan  masalah  sosial.  Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dengan melakukan pemerataan pembangunan. Berdasarkan hasil Tipologi Klasen antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016- 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat berada dalam golongan daerah yang berkembang. Daerah yang termasuk dalam golongan ini  seperti Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab.  Cianjur,  Kab.  Tasikmalaya,  Kab.  Sukabumi,  Kab.  Bogor,  Kota  Tasikmalaya,  Kota  Depok,  Kota  Banjar,  Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis,  dan Kota Bogor. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat  merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan  proses  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Dalam  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  analisis  dengan menggunakan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan

## REFERENCES
Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera.
E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 7 (1), 26–34. Retrieved from https://online- journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/4602
BPS. (2021). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka . Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
Darda, T., Patra, I. ketut, & Mustafa, S. wahyuni. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kabupaten Luwu Tahun 2011-2019.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 18 (2), 176–182. https://doi.org/10.31849/jieb.v18i2.5500
Jhingan, M. . (2016). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
Karim, N. A., Utama, I. D., & Aryanto, R. (2019). Studi Komparasi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Pendekatan Analisis Tipologi Klassen dan Analisis Indeks Wiliamson). ISEI Economic Review , 3 (1), 28– 34. Retrieved from http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier
Masbiran, V. U. K. (2019). Analisis Tipologi Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 14 (2), 195–211.
Maulana, A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 -2017. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan , 19 (1), 1–6.
Noviar. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 5 (1), 24–33. https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118
Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan D Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. Business Economic Entrepreneurship , 4 (1), 17–28.
Pratiwi,  M.  C.  Y.  (2021).  Analisis  Ketimpangan  Antarwilayah  dan  Pergeseran  Struktur  Ekonomi  di  Kalimantan. Jurnal  Borneo Administrator , 17 (1), 131–154. https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779 Septiadi, D., Syaputra, M., & Azhar, F. (2021). INVESTIGASI SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN Jurnal Ekonomi-QU . 11 (2), 308–322.
Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan Proses,Masalah, dan Dasar Kebijakan (Edisi kedu). Jakarta: KENCANA. Tipka,  J.  (2015).  Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  Antara  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Maluku. Jurnal  Ilmu  Matematika  Dan Terapan , 9 (1), 63–71.
Yusuf, M., & Jefriyanto. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau 2011-2018. Ambitek , 1 (1), 80–88. Retrieved from Jurnalambitek.stie-mahaputra-riau.ac.id