Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## URGENSI PEMBATASAN PARTAI POLITIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Allicia Putri Prasetyaji 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 E-mail: alliciaaputri@gmail.com 1 , ruslie@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
The  constitutional  government  system  chosen  by  the  Indonesian  people  is  a  presidential  government system, a government which in practice is often encountered with practices that lead to a parliamentary government system. The Confusion System, which therefore influences the presidential election, will not be able to regulate an independent cabinet because it must prepare the interests of political parties to avoid  conflicts  with  the  House  of  Representatives  (DPR).  Such  practice  is  certainly  not  healthy  in implementing a presidential system because it will divert government approval to carry out its function as  an  executive  institution.  The  urgency  of  limiting  political  parties  in  a  presidential  system  is  for government stability, because theoretically in a presidential government system the effectiveness of the number  of  political  parties  is  one  to  two  parties  because  this  government  system  adheres  to  a  simple party system.
Keyword: political party, restriction, presidential.

## Abstrak
Dalam  konstitusional  menyatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  negara  Indonesia  merupakan  sistem pemerintahan  yang  berbentuk  presidensial,  meski  didalam  praktik  atau  fakta  dilapangan  seringkali dijumpai  hal-hal  yang  merujuk  kepada  sistem  pemerintahan  dalam  bentuk  parlementer.  Perbedaan sistem pemerintahan yang demikian mengakibatkan tokoh yang menduduki bangku kepresidenan tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyusunan  terhadap  susunan  kabinet  secara  mandiri dikarenakan  harus  memfasilitasi  keentingan  atau  urgensi  dari  partai  politik  yang  terkait  untuk menghindari  permasalahan  dengan  dewan  perwakilan  rakyat  (DPR)  sebagai  pelantaranya.  Praktik seperti  itu  pastentu  saja  tidak  sehat  atau  tidak  stabil  dalam  penerapan  sistem  pemerintahan  yang berbentuk  presidensiil  karena  akan  menghambat  stabilitas  pada  sistem  pemerintahan  dalam melaksanakan  fungsinya,  sebagai  lembaga  pada  bagian  eksekutif.  Urgensi  pembatasan  partai  politik dalam  sistem  presidensiil  adalah  untuk  stabilitas  pemerintahan,  karena  secara  teoritis  dalam  sistem pemerintahan  presidensiil  jumlah  keefektifan  jumlah  partai  politiknya  yaitu  satu  sampai  dua  partai dikarenakan dalam sistem pemerintahan ini menganut sistem kepartaian yang sederhana.
Kata kunci: partai politik, pembatasan, presidensial.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi,  yang  artinya  Indonesia  menjamin  hak kebebasan  berserikat  dan  berpolitik  seperti  yang  tercantum  pada  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28. Partai politik sendiri merupakan sebuah  organisasi  yang  dibangun  guna  mempengaruhi  karakter  kebijaksanaan  untuk masyarakat umum dalam kerangka berprinsip khusus dan berideologi tertentu melalui praktik
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kekuasaan  yang  dilakukan  secara  langsung  atau  dalam  partisipasi  rakyat  dalam  pemilihan terhadap  sesuatu.  Partai  politik  sejatinya  juga  dibutuhkan  karena  partai  politik  mempunyai peranan dan posisi tersediri sebagai penghubung yang memiliki strategi dalam menghubungkan warga negara dengan kebijakan dan program kerja pemerintah. Bahkan dengan adanya  partai politik  dengan  sistem  pemerintahan  yang  baik  dapat  menentukan  keefektifan  sistem  tata negara  dengan  menerapkan  prinsip  yang  dikenal  sebagai  check  and  balance  dalam  arti  yang lebih luas.
Partai  politik  langsung  juga  merupakan  ekspresi  kebebasan  berserikat  Kebebasan berkumpul  sebagai  ekspresi  kebebasan  berpikir  dan  berekspresi  Dalam  demokrasi konstitusional,  keberadaan  partai  politik  sangat  dilindungi  oleh  konstitusi.  Namun,  negara dengan  sistem  pemerintahan  dengan  bentuk  presidensiil  yang  mengganut  sistem  kepartaian yang  multi-partai  akan  melahirkan  sistem  pemerintahan  yang  tidak  kuat  atau  rapuh dikarenakan  tidak  adanya  partai  politik  yang  mendominasi  dalam  menguasai  kursi  parlemen yang selanjutnya mempunyai hak untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karenanya dibutuhkan suatu mekanisme lain untuk memperkuat sistem presidensial guna mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  efektif  dengan  melakukan  penyederhanaan  partai politik. Upaya penyederhaan partai politik juga dapat diterapkan dengan beberapa cara, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat syarat pendirian partai politik sebagai suatu badan  hukum,  kualifikasi  partisiapasi  partai  politik  dalam  pemilihan  umum,  ambang  batas partai  politik  untuk  mengajukan  wakilnya  di  kursi  parlemen  atau  yang  sering  disebut parlementary  threshold,  dam  pembatasan  terhadap  partai  politik  guna  mengusulkan  calon presiden dan calon wakil presiden atau yang sering disebut sebagai presiden threshold.
Masalah  yang  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  pada umumnya terletak jika  kombinasi  dengan  sistem  multi-partai,  belum  lagi  pada  tingkat  fragentasi  dan  polarisasi yang  relatif  tinggi.  Sistem  presidensial  dan  sistem  multipartai  tidak  hanya  sebagai  kombinasi sistem  yang  tidak  mudah,  melainkan  juga  memungkinkan  akan  terjadinya  deadlock  dalam hubungan  antara  bdan  eksekutif  dan  badan  legislatif  yang  selanjutnya  akan  berdampak  pada stabilitas  demokrasi  dalam  sistem  presidensial.  Berdasarkan  Mainwaring  yang  sebelumnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
telah  dipelajari  dari  negara  yang  menganut  sistem  presidensiil  sebagai  contohnya  adalah  di negara Amerika Latin  mengungkapkan bahwa kombinasi antara sistem presidensiil dan sistem multi-partai disuatu negara dapat melahirkan musuh stabilitas demokrasi.
Kombinasi antara sistem multipartai dalam negara yang menganut sistem presidensial, dimana  presiden  selaku  pemimpin  negara  dan  pemimpin  pemerintahan  akan  devoting  secara langsung  oleh  rakyat  dimana  hal  ini  berdampak  pada  adanya  perbedaan  basis  dukungan. Presiden  yang  menang  dalam  pemilihan  umum  yang  dilakukan  oleh  rakyat  tidak  menjamin memiliki  kekuatan  dukungan  yang  sama  di  parlemen.  Fakta  tersebut  yang  menjadi  dasar  atas kekhawatiran  berdampak  buruk  bagi  sistem  presidensial.  Bahkan  kondisi  terburuknya  adalah terjadinya deadlock dan immobilism bagi sistem presidensial yang murni karena presiden akan mengalami  beberapa  kesulitan  dalam  mewujudkan  kebijakan  karena  tidak  adanya  dukungan dari  parlemen  di  bidang  legislasi.  Selain  itu,  koalisi  yang  mengantarkan  presiden  dan  wakil presiden  untuk  menang  dalam  pemilu  tidak  dapat  menjadi  parlemen  dalam  pemerintahan karena  tidak  adanya  tata  cara  atau  mekanisme  yang  mengikat.  Selain  itu,  komitman  anggota dewan terhadap kesepakatan yang sebelumnya dibuat oleh pimpinan partai belum tentu dapat dipertahankan. Dengan diadakannya  fakta  diatas  dapat disimpulkan bahwa  kurangnya disiplin partai dapat berakibat pada kurangnya dukungan kepada presiden sebagai badan eksekutif.
Perubahan  dukungan  yang  dilakukan  pimpinan  partai  seringkali  diakibatkan  karena terdapat  perubahan  secara  kontekstual  dari  konstalasi  atas  politik  yang  telah  ada.  Konstalasi politik  berpengaruh  pada  kekuatan  partai  politik  yang  dikomposisikan  oleh  DPR,  yang selanjutnya  akan  berakibat  dapat  mempengaruhi  kewenangan  presiden  atas  beberapa kewenangan  yang  memeprlukan  persetujuan  DPR.  Beberapa  pasal  yang  masih  menjadi perdebatan terdapat  di dalam  Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 13 ayat (1): “Presiden me ngangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat (2): Dalam hal mengangkat duta, presiden  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”. Pasal  13  ayat  (3):  “ Presiden  menerima  penempatan  duta  negara  lain  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Raky at”. Ketika pasal tersebut tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial, maka keterlibatan DPR dalam hal-hal terkait, meski murni bersifat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sukarela,  efektif  telah  masuk  ke  dalam  cabang  eksekutif,  yang  merupakan  hak  prerogatif presiden.
Selain  itu,  terdapat  Pasal  lain  yang  berpotensi  menghambat  pelaksanaan  sistem presidensial  yaitu  terdapat  dalam  UUD  1945  pada Pasal  11  ayat  (1):  “Presiden  dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan perjanjian  dengan  negara  lain.  Pasal  11  ayat  (2):  Presiden  dalam  membuat  perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  Undang-unda ng  harus  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”. Dalam teorinya  sistem  multipartai  dan  juga  sistem  pemerintahan  presidensial  jika  berdiri  secara individu  berpotensi  relatif  tinggi  dalam  stabilitas  demokrasi,  namun  jika  kedua  sistem  ini dikombinasikan, kedua elemen sistem ini dapat menguranggi stabilitas demokrasi atau bahkan dapat  menghancurkan  makna  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Padahal,  sistem  multipartai  dan presidensial,  jika  independen,  bisa  menjadi  sistem  yang  didedikasikan  untk  mendukung berjalannya  demokrasi  yang  stabil.  Tapi  ketika  dua  elemen  ini  digabungkan,  mereka  bisa menghancurkan demokrasi.
Sistem multipartai dalam pemerintahan presidensiil sejauh ini dirasa gagal memeberikan sumbangan  terhadap  negara  karena  tidak  membentuk  oposisi  yang  memiliki  manfaat  guna menompang rezim dan pemerintahan demokrasi yang kuat, stabil, dan efektif. Selain itu, sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki kegunaan sebagai dasar atas praktik  politik  check  and  balance,  baik  dalam  Lembaga  negara  maupun  dalam  fraksi pemerintah, ataupun dalam fraksi lembaga perwakilan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitihan  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  atau  normatif.  Sumber-sumber  data  yang  digunakan atau  dimanfaatkan  pada  penelitian  jurnal  kali  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terlahir  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier (Marzuki, 2006). Penelitian ini dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Sistem Multi-partai dalam Sistem Presidensil di Negara Republik Indonesia
Secara  general  terdapat  dua  sistem  pemerintahan  yang  digunakan  oleh  beberapa mapun keselruhan negara di dunia sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan dalam  bentuk  parlementer  dan  sistem  pemerintahan  dalam  bentuk  presidensiil.  akan  tetapi, terdapat  pendapat  lain  yang  mengungkapkan  bahwa  sejatinya  ada  tiga  sistem  pemerintahan dalam  ilmu  politik  yaitu  sistem  pemerintahan  dalam  bentuk  parlementer,  dan  sistem pemerintahan  dalam  bentuk  presidensiil,  dan  juga  negara  dengan  sistem  pemerintahan Refendum.  Pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  ketiga  sistem  pemerintahan  yaitu  sistem pemerintahan dalam bentuk presidensiil, sistem pemerintahan dalam bentuk parlementer, dan sistem  pemerintahan  dengan  bentuk  gabungan  dari  sistem  pemerintahan  parlementer  dan istem  pemerintahan  presidensiil.  lahirnya  sistem  pemerintahan  parlementer  bermula  dari pertanggungjawaban  perdana  Menteri  kepada  rakyat  yang  dilatar  belakangi  karena  adanya perselisihan antara raja dan rakyat di Inggris. Dikarenakan terdapat prinsip bahwa “ The king can do  no  wrong ” yang  artinya  raja  tidak  dapat  disalahkan  sehingga  perdana  Menteri  belaku sebagai  penengah  antara  perselisihan  rakyat  dan  raja,  atau  dapat  dimaknai  bahwa  perdana Menteri bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan raja.
Dalam  sistem  pemerintahan  perlementer,  eksekutif  sebagai  represetasi  mayoritas  dari anggota perlemen, oleh karenanya keberadaan eksekutif sangat bergantung kepada dukungan oleh  para  anggota  perlemen.  Selain  itu,  kabinet  yang  dibentuk  untuk  mengisi  pemerintahan harus  atau  wajib  mendapatkan  dukungan  atau  support  dan  kepercayaan  yang  diperoleh  dari parlemen.  Kabinet  dalam  pemerintahan  ini  dipegang  kendali  oleh  perdana  Menteri, dikarenakan  dalam  sistem  pengangkatan  perdana  Menteri  dipilih  langsung  oleh  parlementer, maka  perdana  Menteri  juga  harus  bertanggung  jawab  secara  penuh  juga  kepada  parlemen. Namun  ada  kekurangan  dalam  sistem  pemerintahan  ini  yaitu  perdana  menteri  dalam  sistem pemerintahan  ini  dapat  diberhentikan  menjabat  dengan  sewaktu-waktu  oleh  lemabaga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
parlemen  karena  adanya  alasan  yang  relevan,  sebagai  contoh  karena  telah  melakukan  tindak pidana baik berat maupun ringan selama parlemen mengkehendaki. Selain itu, parlemen juga dapat  memberhentikan  perdana  Menteri  karena  sudah  tidak  mendapatkan  kepercayaan  dari anggota  parlemen.  Artinya  dengan  kata  lain  seakan-akan  terdapat  pertanggung  jawaban  oleh Menteri.  Negara-negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  dalam  bentuk  parlementer antara lain ialah Belanda, Thailand, Belgia, Inggris, Malaysia, India, dan lain-lain. Dalam sistem pemerintahan  parlementer  sebuah  negara  tidaklah  paten  dipimnpin  oleh  presiden  melaikan dapat  juga  seorang  raja.  Sebagai  contoh  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  dalam bentuk  parlementer  yang  kepala  negaranya  raja  adalah  Inggris,  Malaysia,  Belanda,  dll. Sedangkan  negara  penganut  sistem  pemerintahan  parlementer  yang  kepala  negaranya dipimpin  oleh  presiden  adalah  India.  Kedudukan  seorang  presiden  dan  raja  tidaklah  serupa, dimana  dalam  proses  pengangkatan  raja  tidak  perlu  melewati  proses  voting  atau  pemilihan umum,  sedangkan  dalam  sistem  pemerintahan  presidensiil  presiden  diangkat  melalui  proses voting  atau  pemilihan  umum  yang  dilakukan  oleh  rakyat.  Seorang  kepala  negara  baik  serang raja  maupun  presiden  tidak  dapat  diturunkan  jabatannya  oleh  anggota  parlementer  karena tidak  diangkat  oleh  parlementer.  Berbeda  dengan  perdana  Menteri  yang  kedudukanya  data dijatuhkan  oleh  parlementer  saat  sudah  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  para  anggota parlemen itu sendiri.
Seorang  perdana  Menteri  yang  diangkat  oleh  parlemen  dalam  sistem  pemerintahan dalam  bentuk  parlementer  biasanya  berasal  dari  golongan  partisan  yang  berasal  dari  partai yang memenangkan pemilihan umum. Namun yang bisa menjadi permasalahan adalah apabila tidak ada partai  yang berlaku sebagai pemenang dalam  pemilihan umum  dengan perhitungan suara  terbanyak,  hal  ini  dapat  diakali  dengan  cara  partai  politik  yang  memenangkan  pemilu berkoalisi  dengan  partai  politik  lainnya  sehingga  calon  perdana  Menteri  dapat  mendapatkan kepercayaan  dan  dukungan  mayoritas  dari  partai  parlemen  yang  lain.  Koalisi  dalam  partai politik  seringkali  dikenal  dalam  negara  dengan  sistem  pemerintahan  multipartai.  Hal  ini  tentu saja tidak sama dengan negara-negara yang menganut sistem dua partai, sehingga tidak perlu berkoalisi  dengan  partai  lain.  Seperti  contohnya  partai  buruh  dan  partai  konservatif  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemerintahan  Inggris.  Apabila  salah  satu  dari  partai  politik  telah  mendapatkan  suara  voting lebih  dari  presentase  50%  dapat  dianggap  memenangkan  pemilu  dan  berhak  terhadap  kursi untuk  kandidat  perdana  Menteri.  Sistem  pemerintahan  yang  selanjutnya  adalah  sistem pemerintahan  presidensial.  Perbedaan  antara  sistem  pemerintahan  presidensiil  dan  sitem pemerintahan  parlementer  terdapat  dalam  koleransi  antara  parlementer  terhadap  presiden atau  perdana  manteri.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dalam  sistem  pemerintahan dalam  bentuk  parlementer  presiden  yang  menjabat  sama  berarti  dengan  kepala  negara  dari negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  terkait,  sedangkan  untuk  jabatan  kepala pemerintah  dipegang  oleh  jabatan  lain  seperti  perdana  Menteri.  Sedangkan  dalam  sistem presidensiil  kedudukan presiden dapat mencakup dua  jabatan  yaitu  selaku  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  atau  dapat  dibantu  oleh  wakil  presiden.  Oleh  karenanya,  dalam  sistem pemerintahan  presidensial  tidak  ada  perbedaan  antara  pemimpin  negara  dan  pemimpin pemerintahan,  dimana  yang  ada  hanyalah  presiden  dan  wakil  presiden  yang  bertugas  dan berwenang  atas  apapun  yang  diatur  dalam  konstitusi  atau  dalam  peraturan  perundang- undangan. Ada 6 prinsip penting dalam sistem presidensial, yaitu sebagai berikut:
1. Dalam  Konstitusi  di  Indonesia,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan  badan  eksekutif paling tinggi  di  negara. Pada  sistem pemerintaan  presidensiil  tidak  ada pembeda antara pemimpin  negara  dan  pemimpin  pemerintahan  karena  di  menurut  administrasi  negara presiden  dan  wakil  presiden  memiliki  hak  yang  setara  dalam  hal  kekuasaan  atas  hal-hal tertentu dan tanggung jawab dalam berpolitik (concentration of power and responsibility on the President).
2. Warga  negara  dari  sistem  pemerintahan  presidensial  dapat  memilih  atau  voting  yang dilakukan  secara  langsung  atas  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  nantinya  akan memimpin  pemerintahannya,  sehingga  tidak  memiliki  tanggung  jawab  secara  politik kepada  majelis  pemerintahan  rakyat  atau  MPR  atau  lembaga  lainnya  dalam  parlemen, tetapi  bertanggung  jawab  kepada  yang  para  memilihnya,  dimana  tanggung  jawab tersebut dilakukan secara langsung.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3. Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab secara hukum apabila Presiden bersama Wakil  Presiden  melanggar  peraturan  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  Dasar  NKRI. Dalam hal  demikian, DPR dapat  meminta  pertanggungjawaban  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden di Majelis Nasional, yaitu sidang gabungan DPR dan DPRD. Namun, permohonan atas pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden dikarenakan adanya dugaan cidera  atau  perbuatan  tercela  harus  terlebih  dahulu  dibuktikan  secara  sah  di  hadapan Mahkamah  Konstitusi  sebelum  pemberhentian  tersebut.  Jika  Mahkamah  Konstitusi akhirnya  dapat  membuktikan  kesalahannya,  MPR  bersidang  atas  dasar  tersebut  dan secara resmi memutuskan pemecatan.
4. Mengenai  lembaga  parlementer,  presiden  tidak  berada  di  bawah  parlemen,  hmpir mustahil  bisa  membubarkan  lemabaga  parlemen  secara  sepihak,  dan  berlaku kebalikannya dimana Lembaga parlemen tidak bisa mengalahkan presiden dan memecat dalam  lingkup  pemerintahan,  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  praktik  sistem parlementer.
5. Menteri sebagai tokoh yang pembantu Presiden, dimana Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan  menteri,  selain  itu  lembaga  terkait  atas  pertanggungjawaban  kepada Presiden  dan  bukan  kepada  Lembaga  Parlemen.  Juga,  menteri  pada  dasarnya  adalah pemimpin  atas  pemerintahan  di  bidang  lembaga  masing-masing.  Oleh  karena  itu, posisinya dalam sirklus pemerintahan sangat penting.
6. guna melakukan pembatasan kekuasaan presiden yang berkedudukan sangat kuat dalam sistem  presidensial,  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  sebagai  jaminan  atas  stabilitas pemerintahan, ditetapkan juga bahwa mandat presiden lima tahun tidak diizinkan. untuk lebih  dari  dua  periode  harus  orang  yang  sama.  Selain  itu,  beberapa  badan  pemerintah atau  badan  eksekutif  telah  memilih  untuk  independen  dalam  menjalankan  fungsi utamanya.
Sebelum  amandemen  konstitusi  tahun  1945,  masih  belum  terlihat  secara  jelas  perihal sistem  pemerintahan  yang  dianut  di  negara  kita  yaitu  Indonesia.  Beberapa  ahli  sependapat bahwa  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  Indoneia  memilih  sistem  presidensial  sebagai  sistem
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemeritahanya,  akan  tetapi  pada  pelaksanaannya  mengikuti  sistem  pemerintahan  dalam bentuk parlementer dimana kedua sistem ini tentu saja bertolak belakang. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie dimana beliau mengungkapkan bahwa UU NRI Tahun 1945  tidaklah  memperkenalkan  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  asli  atau  murni dikarenakan  di  dalam  prakteknya  masih  menggunakan  sistem  pemerintahan  parlementer. Setidaknya  sistem  presidensial  pada  awalnya  dianggap  ideal  oleh  para  penyusun  UUD  1945. Moh  juga  mengungkapkan  pendapat  yang  sama.  Mahfud  mencontohkan,  UUD  1945 memperkenalkan sistem presidensial (pseudo), yang secara efektif menjadi sistem parlementer. UUD  1945  mengandung  banyak  unsur  dalam  pasal-pasalnya  yang  mengacu  pada  sistem pemerintahan  parlementer.  Hal  ini  tercermin  pada  Pasal  6(2)  dimana  terdapat  penjelasan terkait  sistem  pemerintahan  pada  kunci  utama  ketiga.  Pasal  6(2)  mengungkapkan  bahwa “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  memperoleh suara  terbanyak”.  Penjelasan  butir  esensial ke-3  yang  berbunyi “Presiden  bertanggung  jawab dan  tunduk  kepada  MPR  serta  wajib  melaksanakan  keputusan  MPR”.  Faktor -faktor  yang menyebabkan  sistem  presidensial  dapat  ditinjau  pada  Pasal  4(1)  dan  Pasal  17(2)  yang menyatakan  bahwa  “Presiden  mengangkat  dan  memberhentikan  para  menteri”.  Setelah amandemen  UUD  1945  yang  pertama,  yang  kedua,  yang  ketiga,  dan  yang  keempat  dimana sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia mengalami modifikasi secara mendasar.
Tujuan dari sistem pemerintahan dengan basic multipartai ini adalah untuk memastikan bahwa  semua  partai  politik  yang  tercatat  akan  berpartisipasi  secara  demokrasi.  Sistem pemerintahan multipartai diimbangi dengan klausul pemblokiran yang ada. Pada pemilu 1999, partai yang tidak memperoleh 2 persen kursi di parlemen dikeluarkan dari pemilu 2004. Aturan pembatasan  partisipasi  pemilih  kemudian  dilanjutkan  dengan  penambahan  kursi  parlemen sebesar  3  persen  dapat  mengikuti  Pemilu  2009,  hal  ini  telah  relevan  dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Aturan seperti itu benar-benar menunjukkan semangat restriktif partai politik. Namun, ketentuan tentang partai politik masih memberikan kebebasan yang cukup bagi siapa saja untuk dengan mudah mendirikan partai.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Walaupun  peraturan  tentang  partai  politik  yang  diterapkan  di  Indonesia  telah mengalami  perubahan  sebanyak  3x  (tiga  kali)  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1999 tentang  Partai  Politik,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  tentang  Partai  Politik  dan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  tidak  memiliki  berdampak  pada berkurangnya jumlah partai peserta pemilu. Kemudahan syarat untuk mendirikan partai politik di Indonesia menjadi plus-minus karena pendirian partai dipandang sebagai bentuk demokrasi yang diidam-idamkan pasca Orde Baru.
Pemberlakuan  sistem  multipartai  di  Indonesia  dapat  menimbulkan  masalah  serius karena  posisi  parlemen  pasca  reformasi  konstitusi  sangat  kuat  dan  biasanya  berlebihan (legislasi  yang  memberatkan).  Ada  masalah  ketika  Presiden  tidak  mendapat  dukungan mayoritas  di  Parlemen.  Memang  benar  bahwa  sistem  pemerintahan  presidensial  sebenarnya tidak  bergantung  pada  Lembaga  parlemen,  dikarenkaan  Lembaga  parlemen  tidak  dapat memakzulkan  Presiden  selaku  kepala  pemerintahan  maupun  sebaliknya  presiden  juga  tidak dapat  membubarkan  Lembaga  parlemen  yang  ada.  Di  negara  Indonesia,  DPR/DPR  telah mempunyai  landasan  dasar  yang  cukup  teguh  dengan  kewenangan  dengan  golongan  yang besar sejak perubahan konstitusi tahun 1945, sehingga corak parlemen Indonesia adalah corak sistem  parlementer  saat  ini.  Pada  prinsipnya,  meskipun  Indonesia  menganut  sistem presidensial, presiden di negara Indonesia memerlukan dukungan dari mayoritas anggota DPR yang  ada  untuk  menerapkan  dan  memperkuat  posisinya  dalam  sistem  pemerintahan presidensial.  Sistem  pemerintahan  presidensial  yang  diteapkan  di  negara  Indonesia  pada  saat ini masih belum teguh dan kuat karena sistem multipartai tidak sesuai jika disandingkan dengan sistem  pemerintahan  yang  dianut.  Dimana  ketika  sistem  pemerintahan  presidensial  Indonesia diterapkan  dengan  sistem  multi  partai  yang  tidak  memiliki  batasan  maka  akan  diperlukannya koalisi  dikarenakan  dukungan  dari  ihak  DPR  dalam  pelaksanaan  sistem  presidensial  dinilai sangat  penting  guna  melancarkan  pelaksanaan  sistem  presidensial  sehingga  dapat  berjalan efektif. .
Pada  sistem  multipartai,  setidaknya  untuk  mendapatkan  kekuasaan  di  DPR,  pasangan calon  presiden  harus  meraih  50%  suara  agar  presiden  mendapatkan  dukungan  di  parlemen.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Masalahnya  adalah  bahwa  koalisi  tidak  bertahan  lama  di  Indonesia,  dan  meskipun  tindakan presiden  biasanya  tidak  populer,  mereka  dapat  menggoyahkan  presiden  terpilih.  Dalam praktiknya, Koalisi seringkali tidak konsisten, dimana hal tersebut seringkali terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang dapat mengikat berdasarkan etika politik yang berlaku, padahal etika dalam  politik  tidak  dapat  dikatakan  mengikat  dan  menjadi  jaminan  atas  pelaksanaan  koalisi lembaga terkait secara konstan atau konsisten. Dengan kata lain ketidakdisiplinan partai politik dapat membuat dukungan yang diberikan kepada presiden terbilang sangat labil, modikasi atas dukungan pimpinan partai politik juga bisa saja ditentukan atas perubahan secara kontekstual pleh partai politik yang telah ada. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa sistem presidensial  tidak  cocok  dipadukan  dengan  sistem  multipartai,  maka  penulis  berpendapat terdapat  3  hal  yang  wajib  dilakukan  guna  membawa  sistem  presidensial  secara  ideal  di Indonesia  menuju  kondisi  konsep  demokrasi  yang  baik.  Yang  pertama  yang  dapat  dilakkan adalah  dengan  melakukan  penyederhanaan  terhadap  partai  politik,  lalu  yang  akeduadalah dengan  melakukan  pengaturan  atas  koalisi  secara  tegas  dan  yang  ketiga  dengan  dibentuknya pengaturan  tentang  pelembagaan  oposisi.  Dengan  adanya  hal  tersebut  diharapkan  aka  nada penataan sistem kepartaian yang akan mempersatukan dan menghasilkan sistemm kepartaian politik  yang  kuat.  Selanjutnya,  mekanisme  teradap  sistem  pemerintahan  dengan  bentuk presidensial  akan  dilaksanakan  secara  makin  berimbang.  Kalau  dihitung  50  persen  kebijakan yang  dibuat  oleh  Presiden  haruslah  melalui  jalur  DPR.  Itu  sebabnya  Presiden  membutuhkan dukungan  kuat  di  Parlemen.  Setidaknya  DPR  mendapat  adanya  dukungan  yang  stabil  dari Lembaga DPR sebesar 40 persen agar sistem checks and balances agar kebijakan tersebut dapat berjalan dan sistem pemerintahan presidensial dapat dijalankan secara lebih efektif.

## Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemerintahan Presidensi Multipartai
Pembahasan  ini  menggunakan  temuan  penelitian  dari  disiplin  ilmu  lain  yang  telah berhasil  mengatasi  kegagalan  pemerintahan  presidensi  yang  disebut  dengan  presidensi multipartai,  yaitu  ilmu  politik.  Membangun  pemerintahan  pertanian  yang  stabil  Abstrak  dari pengalaman  empiris  negara-negara  presidensial  dan  multipartai  membuat  teori  ini  valid  atau benar.  Mengenai  hubungan  antara  sistem  pemerintahan  presidensial  dan  sistem  multipartai,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
para  ilmuwan  politik  sepakat  bahwa  kedua  konsep  tersebut  saling  bertentangan  dan  tidak sejalan.  Juan  Linz  secara  khusus  berpendapat  bahwa  sistem  pemerintahan  dalam  bentuk parlementerterbilang lebih stabil daripada sistem presidensial dalam konteks terkait dukungan dari  parlementer  terhadap  eksekutif: “Indeed,  the  vast  majority  of  the  stable  democracies  in the world today are parliamentary regimes, where executive power is generated by legislative majorities  and  depends  on  such  majorities  for  survival”. Oleh  karenanya  diperlukan pembatasan partai politik, yaitu dengan cara sebagai berikut:

## A. Ambang Seleksi
Pada  pemilihan  umum  demokratis  yang  pertama  kali  dilakukan  pada  masa  Pasca reformasi  yang  terjadi  pada  tahun  1999,  terjadi  fenomena  dimana  partai  politik  banyak bermunculan dengan keinginan yang sama yaitu untuk ikut serta dalam persaingan dalam lingkup  politik  dengan  tujuan  untuk  memperebutkan  kursi  pusat  dan  kursi  daerah.  Oleh karena  hal  tersebut  Reformasi  politik  dilakukan  dengan  keputusan  ini  MPR  RI  No. XIV/MPR/1998 menentukan: “Pemilihan Umum ya ng dimaksud dalam Ketetapan ini diikuti oleh  partai-partai  politik  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku serta mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.” Instrumen hukum berikut dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan parlemen  tahun  1999:  (1)  UU  No.  2  Tahun  1999  tentang  Partai  Politik  (UU  No.  2  Tahun 1999), (2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU No. 3 Tahun 1999) dan (3) UU  No.  4  Tahun  1999  tentang  susunan  dan  kedudukan  MPR,  DPR,  dan  DPRD  (IU  No. 4/1999).  Menyusul  berlakunya  Undang-undang  No.  2  Tahun  1999,  yang  mempengaruhi semua partai politik secara setara, lahirlah sistem multi partai di Indonesia: 48 partai politik dipilih oleh Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan tinjauan administrasi dan faktual yang  dilakukan.  oleh  KPU  yang  diakui  pada  Pemilu  1999.  Mengantisipasi  Dampak  Negatif Sistem  Multipartai,  UU  No.  39  Pasal  3  Ayat.  Pasal  3  Tahun  1999  memperkenalkan ketentuan yang lazim disebut sebagai ambang batas pemilu, yang mewajibkan partai untuk memenangkan  sekurang-kurangnya  2  persen  atas  kursi  DPR  agar  dapat  mengikuti pemilihan umum yang akan dilakukan berikutnya. Kursi pada DPRD I ataupun pada DPRD II Kursi yang direbutkan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi dan setengah dari jumlah atas kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
B. Ambang batas parlemen
Meskipun  adanya  pemberlakuan  terhadap  sistem threshold yang  diterapkan  guna membatasi partisipasi partai politik dalam kegiatan pemilu, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa  kebijakan  yang  berlaku  tidak  dapat  secara  signifikan  mengurangi  jumlah  partai politik peserta pemilu pada pemilu 2004 mendatang. Berdasarkan pengalaman hasil pemilu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1999, parlemen membuat kebijakan baru untuk membatasi partisipasi partai di  parlemen (DPR). Jika elektoral barrier mengacu pada pembatasan kemungkinan keikutsertaan partai dalam  pemilu  parlemen  berikutnya,  maka  batasan  parlementer  mengacu  pada  spesifikasi threshold  seperti  hak  partai  penerima  suara  dalam  pemilu  untuk  mengikutsertakan wakilnya di partai Bundestag. DVR/DPRD. Dalam arti lain, ambang  batas parlemen adalah sarana  untuk  membatasi  kemungkinan  partai  politik  memperoleh  suara  terbanyak  dalam pemilihan  umum  agar  dapat  mengangkat  wakilnya  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  berdasarkan  ambang  batas  yang  telah ditentukan.  Pasal  202  ayat  (1)  undang-undang no.  10/2008,  yang  dapat dimaknai  sebagai pedoman eksekutif ambang batas parlemen, menyatakan: “Partai peserta harus mencapai ambang  batas  suara  sekurang-kurangnya  2,5%  (dua  koma  lima  persen)  dari  suara  sah nasional untuk dapat  memperoleh  kursi  DPR.” Pada Pemilu  (2009) hanya  9 partai dari  38 partai yangberpartisipasi dalam pemilu untuk memenangkan kursi di DPR.
C. Pengaturan pendirian partai politik
Sehubung  terkait  penyederhanaan  partai  politik,  maka  dibutuhkannya  pengaturan tentang pembentukan partai politik dimana penyederhanaan partai politik didasarkan pada alasan-alasan berikut ini: yang pertama adalah penggunaan undang-undang/kemerdekaan berserikat  sebagai dasar  dari  legitimasi dalam pendirian partai-partai  sosial  dimana  harus dilakukan  secara  bijaksana.  Kedua,  menjaga  keutuhan  partai  dalam  kelangsungan  atau kelangsungan  usahanya,  keberlanjutan  partai  menjadi  isu  sentral  dalam  pembentukan partai politik, karena partai sebagai badan hukum adalah badan hukum yang secara teoritis dapat menua tanpa batasan waktu atau waktu dan usia.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem  pemerintahan  dalam bentuk presidensiil yang dipadukan dengan sistem multipartai yang digunakan di banyak negara tidak  mencipkana  sistem  pemerintahan  yang  ideal.  Sedangkan,  Amerika  Serikat  mampu menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  efisien  dan  stabil  dikarenakan  menggunakan perpaduan  antara  sistem  presidensial  dengan  sistem  dua  partai.  Di  Indonesia  yang masyarakatnya  sangat  heterogen,  dinilai  kurang  bisa  mengarah  pada  sistem  dua  partai.  Oleh karena itu, solusi yang diusulkan merupakan jalan tengah antara sistem presidensial gabungan dan sistem multipartai sederhana. Selain itu, sistem pemerintahan presidensial Indonesia akan diterapkan  sistem  multi  partai  dapat  berakibat  pada  stabilitas  pemerintahan  sehingga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
diperlukan pembatasan partai politik baik dalam segi jumlah maupun dari segi partisipasi dalam pemilihan umum untuk lembaga legislasi.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya  selaku  instansi  akademik yang telah memeberikan kesempatan kepada penuls untuk mempelajari dan mendalami bidang ilmu  huku,  terimakasih  pula  saya  ucapkan  kepada  para  pihak  yang  jurnalnya  saya  jadikan referensi  dalam  keberhasilan  penulisan  jurnal  saya.  Serta  saya  ucapkan  banyak  terimakasih kepada responden dan para pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Nassir  Agustiawan,  Pengaruh  Multipartai  dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2017.
Rismanto,  skripsi,  Penyederhanaan  Partai  Politik  Melalui  Pembatasan  Pendirian  Partai Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2019.
Taufik Kurrahman, Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar pada Sistem Pemerintahan di Indonesia, Vol. 16, Nomor 2, 2019.
Adlina Adelia, Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parlmentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia, Tesis , Universitas islam Indonesia, 2018.
Nico  Handani  Siahaan,  Formula  Penyederhanaan  Jumlah Partai  Politik  di Parlemen  pada Pemilihan Umum di Indonesia, Politika, Vol. 7, Nomor 2, 2016.