## Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wansprestasi oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah

## Redita Astari, Ro’fah Setyowati, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro reditaastari33@gmail.com

## Abstract
Mudharabah financing is a bank acting as shahibuul maal providing 100% of its funds to mudharib to carry out a business activity. However, in reality the Bank is not spared from the risk of financing caused  by  defaulting  mudharib.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  and  analyze  the  legal protection obtained by Islamic banks on their mudharabah financing where customers default and to analyze financing settlement efforts on these problems. The research method uses juridical empirical, with the specification of the research is carried out descriptively analytical. The type of data used is primary data that comes from interviews and secondary data through literature. Based on the results of the research, it is known that there are two legal protections obtained by Islamic Banks, first with the preventive way through the 5C principle analysis. Second, with the repressive way in which the Bank  repressively  collects,  restructures,  uses  the  cessie  deeds  (receivables,)  and  makes  kafalah insurance claims. Regarding the dispute resolution, the Bank might take the litigation way preceded by subpoena against the customer, and then might apply the sue on the civil litigation to the Religious Court.  Banks  can  also  undertake  non-litigation  solutions  by  means  of  coaching,  restructuring, deliberation, and consensus efforts.

## Keywords: Legal Protection; Banking; Mudharabah

## Abstrak
Pembiayaan mudharabah sifatnya Bank bertindak selaku shahibuul maal yang menyediakan dananya sebesar 100% kepada mudharib untuk  melakukan suatu  kegiatan usaha. Namun  pada kenyataanya Bank  tidak  terhindar  dari  resiko  pembiayaan  yang  disebabkan  oleh  mudharib  wanprestasi.  Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapat oleh bank syariah pada pembiayaan mudharabahnya  yang nasabah melakukan  wanprestasi, dan menganalisis upaya  penyelesaian  pembiayaan  pada  permasalahan  tersebut.  Metode  penelitian  menggunakan yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yang  bersumber  dari  wawancara  dan  data  sekunder  melalui kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh Bank  Syariah  terdapat  dua  yaitu  secara  preventif  melalui  analisa  prinsip  5C,  secara  represif  Bank melakukan penagihan, restrukturisasi, penggunaan akta cessie (tagihan piutang) dan melakukan klaim asuransi kafalah. Terhadap upaya penyelesaian, Bank dapat menempuh jalur litigasi dengan didahului dengan tindakan somasi terhadap nasabah dan dilanjutkan pada upaya gugatan perdata ke Pengadilan Agama.  Bank  juga  dapat  menempuh  penyelesaian  nonlitigasi  dengan  melalui  upaya  pembinaan, restrkturisasi, musyawarah mufakat.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perbankan; Mudharabah

## A. Pendahuluan
Perbankan  syariah  menjadi  salah  satu  lembaga  keuangan  pilihan  masyarakat  saat  ini, karena disamping dalam system keuangannya tidak mengandung riba, perbankan syariah telah menerapkan  prinsip-prinsip  nilai  ekonomi  Islam  didalamnya.  Terlebih  hal  tersebut  telah didukung dalam bentuk regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  (selanjutnya  disebut  UUPS)  dan  terdapat  dukungan  dari  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN).
Dalam hal proses pemberian pembiayaan, Bank syariah wajib memahami prinsip kehati- hatian  sebagaimana  dibunyikan  pada  Pasal  35  ayat  (1)  UUPS,  yang  selanjutnya  di  analisis berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPS. Bunyi pada Pasal 23 ayat (1) UUPS tersebut dijelaskan, Bank  syariah  atau  UUS,  harus  mempunyai  keyakinan  atas  kemauan  dan  kemampuan  calon nasabah fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Sementara pada Pasal 23 ayat (2) UUPS juga dijelaskan, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimana ayat (1) Bank Syariah dan/atau UUS  wajib  melakukan penilaian  yang saksama terhadap watak,  kemampuan, modal, agunan  dan  prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima  fasilitas.  Hal  tersebut  bertujuan  agar dalam  hal  penyaluran  dana  Bank  Syariah  memiliki  keyakinan  atas  calon  nasabah  yang  akan menerima fasilitas tersebut.
Salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang dibiayai oleh Bank Syariah  adalah  pembiayaan  mudharabah.  Mudharabah  menurut  fatwa  DSN  No.115/DSN- MUI/IX/2017  tentang  Akad  Mudharabah,  adalah  akad  kerja  sama  suatu  usaha  antara  pemilik modal  (malik/shahib  al-mal)  yang  menyediakan  seluruh  modal  dengan  pengelola (‘amil/mudharib)  dan  keutungan  usaha  dibagi  diantara  mereka  sesuai  nisbah  yang  disepakati dalam akad. Mudharabah pada dasarnya, Bank bertindak sebagai shahibuul maal selaku penyedia dana,  sementara  nasabah  bertindak  sebagai  mudharib  selaku  pengelola  dana.  Dalam  hal penyaluran dana berupa pembiayaan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa kerjasama atas dasar mudharabah  tersebut  dapat  berjalan  tidak  lancar.  Yaitu  adanya  ketidakmampuan,  kelalaian ataupun  kesalahan  yang  disengaja  yang  dilakukan  oleh  mudharib.  Dalam  hal  hukum  positif perdata disebut sebagai wanprestasi.
Dalam  prinsip  mudharabah  walaupun  tidak  dipersyaratkan  pemberian  jaminan,  Bank syariah  diperkenankan  dapat  meminta  jaminan  kepada  mudharib  atau  pihak  ketiga  ketika mudharib  terbukti  melakukan  penyimpangan.  (DSN  MUI,  2000)  Pada  Pasal  1  angka  6  POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,  juga  disebutkan  pembiayaan  berdasarkan  akad  mudharabah  menyebutkan  kerugian
ditanggung sepenuhnya oleh Bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sementara pada Pasal 36 UUPS juga menyebutkan, Bank syariah dan UUS dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha untuk lainnya, wajib menempuh cara-cara  yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. Ini artinya Bank syariah wajib menyalurkan dananya dengan cara yang tidak merugikan kepentingan Bank.
Dalam contoh kasus yang penulis teliti di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang (selanjutnya disebut BTN KCS Semarang), salah satu nasabah dengan menggunakan akad mudharabah telah melakukan cidera janji/wanprestasi pada saat pembiayaan berlangsung. Bank telah memberikan pembiayaan berupa modal kerja dengan objek pembiayaan berupa Surat Perintah Kerja (SPK)/pengerjaan kontrak. Setelah pemberian pembiayaan tersebut diberikan, nasabah tidak dapat  melakukan pembayaran, dikarenakan objek SPK tersebut  telah dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak pemberi kerja. Karena hal tersebut, nasabah tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh dan Bank mengalami kerugian yang berakibat pada resiko pembiayaan.
Untuk menghindari resiko tersebut, Bank selayaknya memiliki jaminan atas pengembalian modal  dan  bagi  hasil  dari  nasabah  apabila  terjadi  kegagalan.  Tentunya  Bank  membutuhkan kepastian hukum dalam hal pemberian jaminan dengan objek pembiayaan berupa SPK tersebut. Hal tersebut perlu penulis teliti pada studi kasus  yang terjadi di  BTN KCS Semarang, apakah Bank UUS yang akan penulis teliti ini telah mendapat perlindungan hukum atau tidak. Karena wujud perlindungan hukum  diberikan manakala,  nasabah telah sepakat  mengikatkan diri  pada suatu perjanjian dan menimbulkan akibat hukum hingga perjanjian tersebut berakhir.
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum, menurut pendapat Van  Apeldoorn,  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  “sebuah  bentuk  perlindungan  bagi yustisiable (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa sesorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. (Julyano, Mario, dan Sulistyawan, 2019) sementara menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum pada  dasarnya  pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan  bunyinya  sehingga  masyarakat  dapat memastikan  bahwa  hukum  dilaksanakan”  (Margono,  2019).  Kepastian  hukum  memberikan perlindungan bagi masyarakat apakah hukum telah ditaati atau dilaksanakan.
Selanjutnya  teori  yang  dipergunakan  oleh  penulis  yaitu  teori  perlindungan  hukum, mengutip pendapat Philipus M Hadjon, “bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu: pertama perlindungan secara represif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.
Kedua  perlindungan  secara  represif  yaitu  perlindungan  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan apabila terjadi sengketa”. (HS, Salim., dan Nurbani, 2017)
Mengutip pendapat Abdul R Saliman, “pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan bergerak”. (Saliman, 2014) Sementara, hukum Islam mengenai jaminan dibunyikan dalam landasan Al-Quran Kaidah al-dharura yuzal, segala mudharat itu harus sedapat mungkin dihindari.  (Hulam,  2010)  “Penempatan  jaminan  disini  dimaksudkan  untuk  menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana”. (Purnamasari, 2014) “Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si  mudharib  tidak  mustahil  meakukan  pelanggaran  batas  atau  menyalahi  ketentuan  yang disepakati atau disebut dengan jaminan kianat ( moral hazard ) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran” (Djamil, 2012). Mengingat jaminan menjadi sumber pengembalian apabila terjadi kegagalan, maka jaminan dapat menjadi mitigasi resiko bagi Bank syariah.
Tidak lepas pula berkaitan dengan perjanjian sebagai sumber terciptanya hubungan hukum antara  Bank/shahibuul  maal  dan  nasabah/mudharib.  Berbicara  perjanjian  memberikan  akibat hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Pasal  1338  KUHPerdata  dan  Pasal  1339 KUHPerdata  menyebutkan,  suatu  perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  tegas dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian, diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau  undang-undang.  Artinya  bahwa  perjanjian  lahir diwajibkan  untuk  tetap  tunduk  dengan  kepatutan,  kebiasaan  atau  undang-undang.  Sementara dalam hukum Islam, perjanjian dapat dipersamakan dengan al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). “Para ahli hukum mendefinisikan aqad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak  syariat  yang  menetapkan  adanya  pengaruh  (akibat)  hukum  pada  objek  perikatan”. (Djamil, 2012) Oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan, “karena itikad baik dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan”. (Busro, 2017)
Permasalahan  ini  perlu  diteliti,  karena  Bank  syariah  selaku  pemberi  pembiayaan  tidak terlepas  dari  resiko  kerugian  yang  diakibatkan  kasus  cidera  janji  oleh  nasabah.  Terlebih pembiayaan  mudharabah  merupakan high  risk ,  karena  Bank  bertindak  selaku  shahibuul  maal (penyedia dana) sebesar 100% untuk modal usaha nasabah. Dalam aspek cidera janji tersebut, Bank membutuhkan perlindungan hukum dalam segi jaminan. Objek pembiayaan mudharabah yang digunakan dalam kasus ini adalah objek modal usaha kerja untuk nasabah berupa SPK. Di mana Bank seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam aspek jaminan atau hal lainnya sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasar latar belakang diatas,
maka  permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  adalah  mengenai  perlindungan  hukum  bagi Bank syariah akibat cidera janji yang dibuat oleh mudharib dan resiko hukum apa yang dihadapi terhadap  permasalahan  tersebut.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mengkaji  tentang  upaya penyelesaian sengketa terhadap pembiayaan tersebut dan solusi dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi.
Adapun  telah  banyak  penelitian-penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  peneliti  mengenai kajian perlindugnan hukum  bagi  Bank Syariah. Seperti penelitian  yang dilakukan oleh Danial Najih  Rabbani  pada  tahun  2017  yang  meneliti  tentang  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada Bank syariah ketika mudharib pailit dengan mengkaji kedudukan Bank syariah dalam hal mudharib  pailit  serta  meninjau  upaya  Bank  dalam  melakukan  proses  penyelesaiannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  disimpulkan  bahwa  Bank  bertindak  selaku  kreditor separatis  yang  memberikan  kedudukan  istimewa  pada  Bank  yaitu  Bank  dapat  melakukan eksekusi atas jaminan tersebut dengan parate executie atau eksekusi langsung. (Rabbani, 2017) Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Astika Rahma Yustisia, Iwan Permadi, Itta Andrijani pada tahun 2015 yang meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan bagi Bank  dalam  hal  penyelesaian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)    karena  wanprestasi  melalui subrograsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank dapat memperoleh perlindungan hukum  dengan  cara  memberikan  kekuasaan  secara  terukur  dengan  peraturan  yang  jelas.  Hal tersebut  berdasarkan  KEP.01/DI.M.EKON/01/2010  tentang  SOP  Pelaksanaan  KUR  dan  SOP yang berlaku pada Bank pelaksana. Kreditur memiliki hak klaim dan upaya penyelamatan kredit sebagai perlindungan hukum bagi Bank dalam penyelesaian kredit melalui subrograsi. (Yustisia, et.al, 2015)
Penelitian  ini  memiliki  kebaharuan  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian yang dilakukan oleh  Danial Najih Rabbani  dan  penelitian  yang dilakukan oleh  Astika Rahma Yustisia,  Iwan  Permadi,  Itta  Andrijani,  di  mana  penelitian  ini  meneliti  tentang  perlindungan hukum yang diperoleh oleh Bank Syariah manakala nasabah pembiayaan mudharabah memiliki itikad tidak baik dengan melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian Bank Syariah.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris dengan  spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis.  Sementara  jenis  data  yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder  diperoleh  melalui  kepustakaan  (Undang-Undang,  e-journal,  literatur  dan  website).
Teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  terstruktur  yang  telah  dipersiapkan  pertanyaan sesuai permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Bagi  Bank Syariah Ketika Nasabah Wanprestasi (Studi di BTN KCS Semarang) dan Resiko Hukum Yang Terjadi.
Dalam  proses  pemberian  pembiayaan  mudharabah,  pihak  Bank  (shahibuul  maal)  dan nasabah (mudharib) bersama-sama melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang kemudian dituangkan dalam akad. Atas pemberian kesepakatan tersebut para pihak telah memiliki hak dan kewajiban atas apa yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Disamping itu, karena sifatnya kerjasama maka dalam pelaksanaannya keuntungan ditanggung  bersama,  nisbah  disepakati  bersama,  dan  kerugian  sepenuhnya  ditanggung shahibuul  maal  kecuali  mudharib  melakukan  kesalahan,  kelalaian  atau  kesalahan  yang disengaja.
Sesuai  dengan  latar  belakang  permasalahan  yang  penulis  tulis,  pada  salah  satu  Bank Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang, para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu akad pembiayaan modal kerja, dengan objek usaha berupa pengerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak pemberi kerja. Nasabah dinyatakan wanprestasi pada saat pembiayaan telah jatuh tempo, dikarenakan pihak  pemberi  kerja  SPK  telah  melakukan  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  sehingga mengakibatkan  kemampuan  nasabah  untuk  membayar  prestasi  kepada  Bank  tidak  dapat dilaksanakan.  Terciptanya  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  telah  menjalankan perjanjian, merupakan contoh terwujudnya kepastian hukum.
Dalam  teori  perlindungan  hukum,  terdapat  dua  jenis  perlindungan  hukum  yaitu perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif.  Dalam  proses  pemberian  pembiayaan tersebut, Bank syariah wajib mengacu pada ketentuan UUPS dan Azas-azas umum perbankan. Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  35  ayat  (1)  UUPS,  Bank  syariah  dan  UUS  dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud sesuai prinsip syariah yaitu memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah). (Mardani, 2015) Pasal 36 UUPS  juga  menyebutkan,  dalam  menyalurkan  pembiayaan  dan  melakukan  kegiatan  usaha lainnya,  Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan.
Bank perlu melakukan analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economic . Dalam hal pemberian pembiayaan seperti  menggunakan  akad  mudharabah  maka  seorang  petugas  Bank  wajib  memahami pengenalan  dasar  karakter  nasabah,  apakah  calon  nasabah  tersebut  layak  diberikan pembiayaan.  Apabila  prinsip  kehati-hatian  tersebut  telah  dijalankan  dan  Bank  menyetujui pembiayaan calon nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad. Bank  BTN  KCS  Semarang  telah  menerapkan  prinsip  5C  sebelum  menyetujui  permohonan pembiayaannya kepada calon nasabah, hal ini agar Bank meyakini bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar sesuai manfaatnya dan memberikan bagi hasil secara proporsional.
Namun karena nasabah mengalami gagal bayar terlebih objek pembiayaan berupa SPK tersebut  diputus  kontrak  dan  mengakibatkan  kerugian  loss  event.  Bank  memerlukan perlidungan secara hukum baik yang diberikan undang-undang atau lahir karena perikatan itu sendiri,  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya suatu perjanjian lahir, dapat dikatakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ditinjau  dari  segi  hukum,  hubungan  antara  Bank  dan  nasabah  adalah  kontraktual  atau perjanjian  dan  hubungan  kepercayaan.  (Nopriyansyah.,  Waldi.,  dan  Unggul,  2019)  Dalam perjanjian  yang  dipersamakan  dengan  aqad  dalam  hukum  Islam  didefiniskan  sebagai “hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat  yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan” (Djamil, 2012)
Oleh karena  aqad tersebut  memiliki akibat hukum  terhadap dampak dilaksanakannya perjanjian,  maka  aqad  dapat  dipersamakan  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuat.  Kembali  pada  permasalahan,  apabila  Bank  mengalami  kerugian  ketika  nasabah wanprestasi  maka  Bank  akan  melakukan  penagihan  pembayaran  kepada  nasabah  dan melakukan pendekatan kepada nasabah. Apabila nasabah setelah dilakukan tindakan tersebut tidak dapat membuahkan hasil, maka Bank akan melakukan tindakan secara represif.
Perlindungan hukum secara represif diartikan sebagai perlindungan yang didapat setelah terjadinya  permasalahan/sengketa.  Pada  pembiayaan  mudharabah  ini,  Bank  perlu memberikan  kesempatan  kepada  nasabah  dengan  pola  restrukturisasi  sesuai  POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang  menyebutkan  pada  Pasal  55  ayat  (2)  bahwa  Bank  perlu  melakukan  penyelamatan pembiayaan  dengan  pola  rescheduling,  reconditioning  dan  restructuring.  Hal  ini  telah dilakukan  oleh  BTN  KCS  Semarang  sebagai  upaya  pertama  dalam  langkah  penyelamatan pembiayaan agar tidak jatuh dalam kolektibilitas Non-Performing Financing (NPF). Setelah
itu Bank perlu menata kembali apakah nasabah tersebut dapat kembali lancr sesuai addendum yang  telah  disepakati.  Apabila  tidak  dapat  membuahkan  hasil,  Bank  akan  melakukan efektivitas terhadap eksekusi jaminan.
Pengertian  jaminan  ditemukan  pada  Pasal  1131  KUHPerdata  membunyikan  segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik  yang sudah ada maupun  yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Jaminan dalam UUPS disebutkan pada Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari  calon  nasabah  penerima  fasilitas.  Maka  demikian  terdapatnya  perihal  agunan  adalah jaminan  bagi  kepentingan  Bank  agar  dapat  meminimalisir  resiko  pembiayaan  bermasalah. Sementara istilah agunan ditemukan definisinya pada Pasal 1 angka 26 UUPS yaitu jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak  yang diserahkan oleh pemilik  agunan  kepada  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban nasabah penerima fasilitas.
Pada BTN KCS Semarang untuk pembiayaan mudharabah pada permasalahan tersebut, Bank  tidak  memiliki  jaminan  tambahan  berupa  barang  tidak  bergerak/asset  tetap.  Bank memiliki jaminan pokok atas, tagihan piutang ( cessie ) dan adanya perjanjian tambahan berupa akta pengakuan pembiayan, akta personel guarantee ( bortochgt ) dan adanya asuransi kafalah dari penjamin. Bahwa untuk menjamin kepentingan Bank, objek pembiayaan tersebut diikat dengan akta cessie. Hak tagih/cessie dalam pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 614 ayat  (1)  KUHPerdata.  Cessie  atau  hak  tagih  didefinisikan  sebagai  pengalihan  hak  atas kebendaan tak  bertubuh  ( intangible  goods )  kepada  pihak  ketiga.  (Kusumasari,  2011)  Bank hanya memiliki perlindungan berupa hak tagih atas pembayaran piutang milik nasabah. Cessie disini Bank dapat melakukan penagihan kepada pihak ketiga selaku penerima tagihan milik nasabah.  Akta  cessie  belum  mengkomodir  kebutuhan  Bank  dalam  melunasi  kewajiban nasabah. Karena Bank harus melakukan penagihan atas hasil pengerjaan prestasi kepada pihak ketiga yaitu pihak pemberi kerja/bouwheer.
Adapun  unsur  agunan  menjadi  pokok  yang  tak  terpisahkan  dalam  suatu  analisa pembiayaan.  Pentingnya  kedudukan  jaminan  merupakan  salah  satu  langkah  kedua  ketika pembiayaan  tersebut  bermasalah.  Dalam  Pasal  1131  KUHPerdata,  membunyikan  semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun  yang  baru  akan  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan perseorangan. Sementara dalam aturan hukum Islam, jaminan dibedakan menjadi dua istilah yaitu jaminan harta benda (rahn) dan jaminan perorangan (kafalah/dlaman).
Pada  pembiayaan  mudharabah  tersebut,  untuk  objek  pembiayaan  berupa  SPK  telah dicover  melalui  asuransi  kafalah  dimana  terdapat  sertipikat  kafalah  yang  menjadi  jaminan. “Kafalah  menurut  terminology  didefinisikan  sebagai  jaminan  yang  diberikan  oleh  kafil (penanggung)  kepada  pihak  ketiga  atas  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  pihak  kedua (tertanggung)”  (Asyhadie,  Zaeni.,  dan  Kusumawati,  2018).  “Sesuai  dengan  firman  Allah dalam  surat  Ali-Imran  ayat  37  yaitu  “Allah  menjadikan  Zakaria  sebagai  penjaminnya (Maryam).”  (Asyhadie,  Zaeni.,  dan  Kusumawati,  2018).    Dasar  hukum  kafalah  juga ditemukan  dalam  sebuah  Al-Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  “penjamin  adalah seseorang yang bertanggung jawab”(Mugiyati, 2014) Namun demikian, sifat asuransi kafalah yang  diberikan  oleh  penjamin  bersifat  sementara,  ada  kewajiban  bagi  Bank  untuk mengembalikannya  apabila  terjadi  pelunasan  oleh  nasabah/mudharib.  Asuransi  kafalah merupakan syarat  yang dijaminkan pada pembiayaan mudharabah di BTN KCS Semarang. Apabila nasabah telah mengalami kerugian pembiayaan, Bank dapat melakukan permohonan klaim asuransi tersebut kepada lembaga penjamin.
Menurut pasal 1 angka 6 POJK No.02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjamin,  lembaga  penjamin  yang  dimaksud  adalah  perusahaan  penjaminan,  perusahaan penjaminan  syariah,  perusahaan  penjaminan  ulang.  Perusahaan  penjaminan  ulang  syariah menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 tahun 2016.  Bank  dapat  memiliki  lembaga  penjamin  yang  terikat  secara  perjanjian  untuk menanggung pembiayaan terhadap nasabah yang kegagalan pembayaran dalam pembiayaan. Sebagaimana disebutkan pada ketentuan POJK No.02/POJK/05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjamin Pasal 24 ayat (1) mengenai Pengajuan Klaim, Pengajuan klaim  oleh  penerima  jaminan  kepada  perusahaan  penjaminan  atau  perusahaan  penjaminan syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial. Secara yuridis Bank  sebenarnya  telah  mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa  asuransi  tersebut,  karena jaminan  kafalah  menjadi  jalan  keluar  bagi  penerima  jaminan  untuk  mengurangi  resiko pembiayaan.  Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  Bank  syariah  akibat  wanprestasi  oleh nasabah adalah untuk melindungi kepentingan Bank. Karena jaminan asuransi kafalah hanya bersifat  sementara,  maka  Bank  wajib  mengembalikan  jumlah  pembiayaan  tersebut  kepada lembaga penjamin.
Adapun  perjanjian  accesoir  yang  mengikuti  perjanjian  pokok  pada  pembiayaan mudharabah tersebut adalah terdapatnya akta personel guarantee. Personel guarantee diatur di Bab XVII KUHPerdata yang dapat dipersamakan dengan perjanjian penanggunang. Menurut Pasal  1820  KUHPerdata  perjanjian  penanggungan  adalah  perjanjian  dengan  adanya  pihak
ketiga  yang  setuju  untuk  kepentingan  si  berutang  mengikatkan  diri  untuk  kepentingan  si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktnya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Artinya pihak penanggung adalah nasabah/mudharib  itu  sendiri.  Seorang  penanggung  apabila  telah  mengikatkan  diri  pada sebuah akta personel guarantee maka nasabah tersebut telah bersedia, bahwa seluruh harta pribadi/asset pribadi miliknya menjadi hak Bank guna pelunasan pembiayaan.
Mengingat  jaminan  utama  berupa  tagihan  piutang  (cessie)  saja  yang  merupakan intangible  goods,  hal  tersebut  belum  melindungi  kepentingan  Bank,  karena  Bank  harus menagih  atas  prestasi  kewajiban  nasabahnya  kepada  pihak  ketiga.  Jaminan  rahn  /  jaminan harta benda menurut hukum Islam diperkenankan sebagai jaminan tambahan, apabila nasabah cidera  janji.  Hal  ini  mewujudkan  adanya  kepastian  hukum  bagi  shahibull  maal  manakala mudharib  melakukan  kelalaian.  Jaminan  rahn  yang  dimaksud  dapat  berupa  tanah  dan bangunan,  barang  bergerak  atau  barang  intangible  goods  seperti  uang  tunan  (deposito  atau tabungan).  Masing-masing  pada  jaminan  tersebut  diikat  secara  sempurna  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  “Fungsi  jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah  bukanlah untuk  mengcover/menutup  semua  kerugian  yang  terjadi  pada  pembiayaan  mudharabah, meskipun  kerugian  itu  bukan  karena  sebab  ataupun  keteledoran  dari  nasabah  pembiayaan, namun  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan  dari  pihak  nasabah  pengelola”. (Nurhasanah.,  dan  Adam,  2017)  Jaminan  bukanlah  aspek  utama  dalam  hal  pengembalian modal  kepada  shahibuul  maal,  namun  untuk  meyakinkan  keadaan  shahibuul  maal  dan meyakini  bahwa  mudharib  mematuhi  dan  melaksanakan  hal-hal  yang  dilaksanakan  sesuai akad.
Selanjutnya  berbicara  mengenai  resiko  hukum,  resiko  hukum  oleh  POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 1 angka 11, didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Parameter resiko hukum menurut POJK No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  Syariah dan Unit Usaha  Syariah  yaitu  adanya  tuntutan/gugatan  hukum,  kelemahan  perikatan,  dan ketiadaan/perubahan  peraturan  perundang-undangan.  Resiko  hukum  dalam  kasus  tersebut, tidak ditemukan resiko hukum secara signifikan sesuai parameter diatas, karena Bank bukan merupakan  perjanjian  tiga  pihak  (tri  partite)  dan  Bank  bukan  penjamin  dari  SPK  nasabah tersebut. Namun Bank lebih mengalami resiko pembiayaan akibat kegagalan tersebut. Namun demikian  risiko  hukum  pada  faktanya  sangat  erat  kaitannya  dengan  resiko  pembiayaan. Apabila terjadi resiko pembiayaan akan membawa dampak tingkat kesehatan Bank.
2. Upaya Penyelesaian Permasalahan Yang Telah dilakukan oleh Bank dan Solusi Dalam Mengatasi Hambatan
Upaya penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan oleh Bank syariah terbagi dua yaitu  penyelesaian  secara  non  litigasi  dan  litigasi.  Penyelesaian  pembiayaan  secara  non- litigasi Bank menempuh dengan pola sebagai berikut :
a) Bank akan melakukan penyelesaian melalui pembinaan dengan surat peringatan
b) Bank  melakukan  penyelesaian  melalui  restrukturisasi  pembiayaan  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  yaitu  : rescheduling,  reconditioning, restructuring
c) Penyelesaian  melalui  musyawarah  mufakat  dengan  cara  Bank  melakukan  mediasi dengan nasabah, dan melakukan tagihan cessie kepada pihak ketiga
d) Bank bekerjasama dengan kantor jasa hukum untuk pemberian somasi kepada nasabah Upaya  penyelesaian  secara  litigasi,  Bank  BTN  KCS  Semarang  menempuh  jalur penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sesuai domisili yang telah disepakati dalam akad. Pada Pasal 55 ayat (1) UU No.21 tahun 2008 menyebutkan, Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian pada Pasal 55  ayat  (2)  UU  No.21  tahun  2008  juga  menyebutkan,  dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) UU No.21 tahun 2008 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penjelasan dari  Pasal  55  ayat  (2)  UU  No.21  tahun  2008  mengartikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  isi  akad  adalah  upaya  dengan  musyawarah,  mediasi perbankan,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  atau  lembaga  arbritrase  lain  serta  melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, penyelesaian sengketa  berdasarkan  kesepakatan  pada  saat  akad  melalaui  Pengadilan  Agama,  dapat dibenarkan sebagaimana memenuhi prinsip sengketa ekonomi syariah.
Dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, Bank mendapatkan hambatan dalam rangka penyelesaian, diantaranya : Bank tidak memiliki kekuatan untuk menagih pembayaran tagihan  prestasi  kepada  pihak  ketiga/ bouwheer karena  Bank  tidak  terlibat  secara  langsung dalam perjanjian/kontrak SPK antara nasabah dan bouwheer, nasabah tidak kooperatif untuk melakukan pembayaran kepada Bank, Bank tidak memiliki jaminan tambahan berupa benda tetap,  Bank  kesulitan  melakukan  inventarisir  asset  pribadi  milik  nasabah  apabila  hendak melakukan eksekusi personel guarantee , nasabah sudah tidak diketahui keberadaannya dan
asuransi kafalah yang dijamin oleh lembaga penjamin tidak dapat dilakukan pencairan karena kurang memenuhi syarat ketentuan. Solusi yang dapat ditempuh dalam rangka penyelesaian permasalahan  tersebut,  Bank  dapat  melakukan  gugatan  wanprestasi  kepada  Pengadilan Agama sesuai domisili yang dipilih dengan dasar permohonan eksekusi personel guarantee .

## D. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  Bank  syariah  ketika  nasabah  wanprestasi terbagi  dua,  pertama  perlindungan  hukum  secara  preventif  yaitu  Bank  melakukan  penerapan prinsip analisa 5C sebelum dikabulkannya permohonan pembiayaan. Kedua perlindungan hukum secara represif yaitu Bank melakukan penagihan, restrukturisasi, serta menggunakan efektivitas atas  perjanjian accesoir (tambahan)  yaitu  akta cessie (tagihan  piutang)  dan  melakukan  klaim asuransi kafalah kepada  penjamin. Resiko hukum pada kasus cidera janji  tersebut, Bank tidak memiliki resiko  hukum secara langsung, karena  Bank tidak terlibat  dalam  perjanjian tripartite pada objek pembiayaan berupa SPK tersebut.
Upaya  penyelesaian  pembiayaan  pada  permasalahan  akad  mudharabah  tersebut  terbagi dalam dua penyelesaian yaitu penyelesaian secara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi  ditempuh  melalui  pola  pembinaan/peringatan,  restrukturisasi  pembiayaan, musyawarah  mufakat  dan  penggunaan  somasi  melalui  kantor  jasa  hukum.  Sementara penyelesaian  secara  litigasi,  Bank  menempuh  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  domisili hukum  yang  dipilih  yaitu  pengadilan  agama  dimana  akad  dilaksanakan.  Solusi  penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, Bank dapat menempuh jalur litigasi dengan melakukan gugatan perdata wanprestasi  (sengketa ekonomi syariah) ke Pengadilan Agama setempat dengan dasar eksekusi personel guarantee .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asyhadie,  Zaeni.,  dan  Kusumawati,  R.  (2018). Hukum  Jaminan  di  Indonesia .  Jogjakarta:  Pohon Cahaya.
Busro, A. (2017). Hukum Perikatan . Jogjakarta: Pohon Cahaya.
Djamil, F. (2012). Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
DSN MUI. (2000). Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah . Jakarta: DSN MUI.
HS, Salim., dan Nurbani, E. S. (2017). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi .
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Mardani. (2015). Aspek Hukum Keuangan Lembaga Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group.
Margono. (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim . Jakarta: Sinar Grafika.
Nopriyansyah., Waldi., dan Unggul, M. (2019). Hukum Perbankan Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group.
Nurhasanah., dan Adam, P. (2017). Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Purnamasari, I. D. (2014). Hukum Jaminan Perbankan . Bandung: Mizan Media Utama.
Saliman, R. A. (2014). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus . Jakarta: Kencana.

## Artikel  Jurnal:
Hulam,  T.  (2010).  Jaminan  dalam  Transaksi  Akad  Mudharabah  pada  Perbankan  Syariah. Mimbar Hukum , Vol.22 (No.3), pp.520-533.
Julyano, Mario., dan Sulistyawan, A. Y. (2019). Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido , Vol.01 (No.01), pp.13-22.
Mugiyati. (2014). Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful | Al-Qanun:
Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Jurnalfsh.Uinsby , Vol.17 (No.1), pp.5.
Rabbani,  D.  N.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Bank  Syariah  Dalam  Pembiayaan  Akad Mudharabah Dalam Hal Kepailitan Mudharib. Spirit Pro Patria , Vol.IV (No.2), pp.73-86.
Yustisia, Astika Rahma., Permadi, Iwan., dan Andrijani, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam  Penyelesaian  Kredit  Karena  Wanprestasi  Melalui  Subrograsi  (studi  di  PT  Bank Pembangunan Daerah Tbk Cabang Kediri). Hukum.Studentjurnal.Ub.Ac.Id , pp.20-21.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetbooek )
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
POJK  No.08/POJK.03/2014  tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah
POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

## POJK No.02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjamin

## Sumber Online:
Kusumasari,  D.  (2011).  Permasalahan  Cessie  dan  Subrograsi.  Retrieved  from  hukumonline.com website:  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan- subrogasi/