## TIM PENGELOLA JURNAL
DUSTURIYAH
Redaktur
Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH
Bendahara Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag Anggota/Editor Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A
Tata Letak/ Grafis Muhadi Khalidi
Pembaca Ahli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

## Alamat Redaksi
Fak u lt a s S yar ia h  da n  Huku m  U IN  Ar -Ra nir y  B a nda  Ace h Pro vinsi  Ac e h 23111 No . Te lp: 0651 -  755 2966
Fa x: 0651-  7552966 E ma il:  du st ur iya h@g ma il. co m
Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris d an Bahasa Arab d engan ketentuan sebagai berikut : kajian  tentang    hukumd an perundang-undangan : hukum,  fiqh,   ekonomi  Islam,  politik    dan  pranata sosial lainnya; Naskah y ang d ikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 s pasi 1,5 d engan j umlah  15-20 halaman; Naskah d iserahkan d alam bentuk Hardcopy (Print Out) d an s oftcopy d alam C Da tau fl ashdisk a tau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskan menggunakan footnote dengan referensi ( min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya ) ; Abstrak d ibuat dalam Bahasa Inggris lebih k urang 150-200 k ata d an d isertai k ata Kunci (k ey w ord) m aksimal 5 k ata dalam Bahasa Inggris; Naskah y ang b elum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah d iterbitkan d alam setahun d ua e disi b ulan Juni dan Desember .

## Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

## Vol VII. NO.1.Januari-Juni 2017
ISSN 2088-9712 E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI

## HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

## Yulindawati

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

## Risfalman
MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

## Muhammad Yusran Hadi
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

## Ayumiati

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## Eli Dani Isma
PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

## SERI MURNI

## ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

## Akrim Ashal Lubis
STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )
MUSFIRA
" يملاسلإا هقفلا يف تابوقعلا ةيرظن "
Nurbaiti Sofyan
STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )

## MUSFIRA

## DOSEN UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH FAKULTAS D-III PERBANKAN SYARIAH

## Abstract
Marriage  is  something  sacred  act,  meaningful  worship  to  Allah  SWT, following  the  sunnah  of  the  Prophet  and  done  with  conscious  and  sincerity. Siri  marriages  very existence  from time to time which  basically aims to keep the wedding so that there are certain parties who are not known to the nuptials. Meaning of siri  marriage  meaning  of the context of Islamic teachings therein are  substantively  wedding  deficiencies  terms  and  harmonious  marriage although secara formal met. Series called marriage because marriage was held in  secret,  closed,  secretive  and  furtive  without  any  publicity.  Even appearancesiri  marriages  increasingly  prevalent  done  for  a  reason,  without  a guardian  of  women  and  even  without  witness  and  without  parental    female consent.  a  marriage  is  parties  like  this  are  not  legitimate  religion  let  alone legally  State,  Even  though  in  practice  there  are  many  people  who  still distinguish  where  the  wedding  according  to  Islamic  law  and  where  the marriage  according  to  the  legal  terms  used  by  the  people  of  Indonesia.  Siri marriage  is  a  marriage  that  makes  the  vagueness  of  the  law  in  Indonesia  is because  the  loss  of  my  wife  and  child  rights.  Marriages  must  be  justified  by religion  and  law  are  positive,  for  the  sake  of  administrative  order  and kemashlahatan people.
Key word: Siri marriage, Islamic law and positive law
Abstrak: Pernikahan adalah  sesuatu perbuatan  yang sakral, bermakna  ibadah kepada  Allah  SWT,  mengikuti  sunnah  Rasul  dan  dilakukan  dengan  keadaan sadar dan keikhlasan.  Nikah siri sangat eksis dari waktu ke waktu yang pada dasarnya  bertujuan  untuk  merahasiakan  pernikahan  agar  ada  pihak-pihak tertentu yang tidak diketahui terjadinya pernikahan tersebut. Pemaknaan nikah siri  dari  sisi  konsep  ajaran  islam  merupakan  pernikahan  secara  substantif didalamnya  kekurangan  syarat  dan  rukun  perkawinan  walaupun  secaraformal terpenuhi.  Dinamakan  nikah  seri  karena  dilangsungkan  pernikahan  secara diam-diam  ,tertutup, rahasia dan sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Bahkan muncunya nikah siri semakin marak dilakukan dengan dengan alasan tertentu  ,  tanpa  wali  perempuan  dan  bahkan  tanpa  saksidan  tanpa sepengetahuan  orang  tua  pihak  perempuan.  pernikahan  seperti  ini  tidak  sah secara agama apalagi secara hukum Negara, Walupun dalam prakteknya masih banyak  masyarakat  yang  masih  membedakan  pernikahan  mana  menurut syariat  islam    dan  mana  nikah  menurut  segi  hukum  yang  dipakai  oleh masyarakat Indonesia. Nikah siri merupakan suatu pernikahan  yang membuat kekaburan terhadap  hukum  yang ada di Indonesai, karena  hilangnya  hak  istri
dan  anak.  Nikah  harus  mendapatkan  pembenaran  secara  agama  dan    hukum yang positip, demi ketertiban administrasi dan kemashlahatan umat. Kata kunci: nikah siri,hukum islam dan hukum positif

## A. PENDAHULUAN
Fenomena pernikahan siri sangat marak pada masyarakat Indonesia. Para pelaku nikah siri ini terjadi dari beberapa kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Bukan tidak tahu konsekuensi yang  akan di hadapi oleh pelaku, seolah-olah nikah siri adalah solusi terbaik untuk tidak melakukan zina. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang  lelaki  dan  seorang  perempuan  di  dalam  bidang  hukum  keluarga. 1 Dewasa  ini fenomena  pernikahan  siri/  perkawinan  siri  bukan  merupakan yang  hal  baru  dan  asing dibicarakan bagi masyarakat kita saat ini. Perbincangan dan berbagai pendapat maupun opini sering kita dengar di kalangan masyarakat baik kalangan mahasiswa, ulama, praktisi hukum, dan masih beragam lainnya. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat dan para ahli  tentang  keberadaan  pernikahan  siri.  Melihat  bukti  dan  fakta  saat  ini  tidak  sedikit masyarakat  Indonesia  yang  melakukan  pernikahan  siri.  Bahkan  dari  hari  ke  hari  praktek pernikahan  siri  kian  populer  dikalangan  masyarakat.  Berbagai  alasan  juga  mendukung tentang praktek pernikahan siri dari alasan tidak adanya persetujuan wali, biaya administrasi pernikahan  yang  mahal,  poligami,  maupun  karena  perbedaan  agama/  keyakinan.  Dampak positif  maupun  negatif  juga  menyertai  praktek  pernikahan  siri  diantaranya  untuk  dampak postifinya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga lebih banyak dampak negatifnya, terutama masalah hak dan kewajiban wanita dan anak-anak.

## B. Defenisi , Landasan Hukum, dan Akibat Dari Perkawinan
a. Defenisi Perkawinan
Menurut  fiqh,  nikah  adalah  salah  satu  asas  pokok  hidup  yang  paling  utama  dalam pergaulan  atau  masyarakat  yang  sempurna. 2 Pernikahan  itu  bukan  hanya  untuk  mengatur
kehidupan  rumah  tangga  dan  keturunan,  tetapi  juga  perkenalan  antara  suatu  kaum  dengan kaum yang lainnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pengertian  perkawinan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 3
Perkawinan  menurut  bahasa  adalah al-jam’u  dan  al-dhamu yang  artinya  berkumpul. Pengertian  lainnya  ialah zawaj , bisa diartikan aqdu al-tazwij yang aetinya akad  nikah, atau wath’u  al-zaujah yang  bermakna  menyetubuhi  istri. 4 Allah  menjadikan  perkawinan  yang diatur  menurut  syariat  Islam  sebagai  penghormatan  dan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk- makhluk yang lain. 5
b. Landasan Hukum Perkawinan
Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut
”  Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  berlaku  adil  terhadap  anak  yatim,  maka  kawinilah perempuan-perempuan  lain  yang  kamu  senangi,  dua,  tiga  atau  empat  dan  jika  kamu  takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (An - Nisa : 3).
Ayat  ini  memerintahkan  kepada  orang  laki  -  laki  yang  sudah  mampu  untuk melaksanakan  nikah.  Adapun  yang  dimaksud  adil  dalam  ayat  ini  adalah  adil  didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat  ini  juga  menerangkan  bahwa  Islam  memperbolehkan  poligami  dengan  syarat  -  syarat tertentu.
Menurut Al-Qur’an, Surat Al A’raaf  ayat 189 berbunyi :
“Dialah  yang  menciptakan  kamu  dari  suatu  zat  dan  daripadanya  Dia  menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.
Sehingga  perkawinan  adalah  menciptakan  kehidupan  keluarga  antara  suami  istri  dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). 6
Menurut  undang-undang  perkawinan  tahun  1974,  terdapat  pada  pasal  2  ayat  (1)  dan pasal  2  ayat  (2)  yang  berbunyi:    perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  yang  sama  di  jelaskan  juga  pada  pasa  4 dalam KHI. 7

## c. Akibat Yang Timbul  Dari Perkawinan
Dalam setiap perbuatan pasti akan terbentuk sebab dan akibat, hal ini tak terlepas dari perbuatan  perkawinan.  oleh  karenanya  pihak-pihak  yang  akan  melangsungkan  pernikahan harusnya mengetahui hal-hal yang akan timbul setelah akad.
Akibat  yang  timbul  dalam  perkawinan  hanya  bisa  dipertanggung    jawabkan  setelah terjadinya akad, setelah akad terlaksana  maka secara otomatis, apa  yang  menjadi kewajiban orang  tua  terhadap  anak  perempuannya  beralih  kepada  suaminya.  Peralihan  ini  meliputi segala hal termasuk hak-haknya.
Hak itu dibedakan atas hak mutlak dan hak nisbi, hak mutlak adalah hak absolut, yang melekat pada diri seseorang, adapun hak mutlak itu ada tiga yaitu: 8
1. Hak kebendaan ( eigendom)
2. Hak kepribadian  ( hak individu atas hidupnya, atas badannya, kehormatan serta nama baiknya)
3. Hak keluarga
Sedangkan hak nisbi adalah hak yang memberikan kewenagan terhadap seseorang yang berkewajiban mewujudkan kewenangan haknya, misalnya hak menagih piutang.

## C. Pengaturan Hukum Pencatatan Nikah
a. Pencatatana perkawinan Dalam Undang-Undang No Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam  Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita untuk  membentuk rumah tangga (keluarga)  yang  bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Perumusan Pasal 1 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agmanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum  masing-masing    agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Dalam  memahami  rumusan  penjelasan  Pasal  2  alinea  ke-2,  bahwa  “hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi golongan  agamanya  dan  kepercayuaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini”  harus  dikaitkan  dengan  pengertian  perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinanan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undanu No 1 tahun 1974. 9
Maka  yang  dimaksud  dengan  “hukum  agama  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang berlaku bagi golongan agamamnya selama tidak bertentangan atau tidak ditetukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 (1) jo.
Pasal  1  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 jo Pasal  29  ayat  1  UUD  1945.  Jadi  bagi  orang Islam,  sahnya  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagaisebagai kewajiban administrasi belaka.
b. Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  mengatur  tentang  tata  cara  dan  tata  laksana melasanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.
Beberapa  pasal  yang  dianggap  penting  untuk  dikemukakan,  yaitu  pasal  2  Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No,32 Tahun 1954
Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 melakukan hukuman terhadap orang yang  melanggar: pertama, melanggar  Pasal  3  yang  memuat  ketentuan    tentang  ornag  yang akan  melansungkan  perkawinan    harus  memberitahukan  kehendaknya  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah; kedua, melanggar  Pasal  10  ayat  (3) tentang  tata  cara  perkawinan  menurut masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan., pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman  denda palani banyak Rp. 7.500.00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah). 10

## c. Pencatatan perkawinan dalam pandangan fiqih
Salah  satu  tujuan  dari  syariat  islam  ( maqashid  syariah )  adalah  mendatangkan maslahat  dan  menghindarkan  mudharat,  karena  perkawinan  yang  tidak  dicatat  pemerintah menimbulkan  mudharat  kepada  istri,  anak  dan  harta  bersama,  maka  pencatatan  perkawinan oleh  pemerintah  oleh  sebahagian  orang  dipandangg  sebagai  masalah dharurat karena  tidak disebutkan  secara  rincidalam  Al-Quran  dan  Hadis.    Hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan ijtihad  ini  dapat  berubah  sesuai  kondisi,  selama  perubahan  hukum  itu  tidak  bertentangan
dengan  Al-Quran  dan  Hadis  atau maqashid  syariah dengan  berdasarkan  kaidah  fiqhiyah: 11 yang berbunyi “ hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”.
Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau penggubah hukum,  yaitu  faktor  arus  globalisasi,  faktor  sosial  budaya,  faktor  politik,  faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hikum, dan supremasi hukum. 12 Disamping itu ada juga  yang  menjadiakan  mashlahah  mursalah  sebagai  landasan  berpendapat. Teori  ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara ekplisit dalam Al-Quran dan Hadis  dapat  dibuat  aturan  yang  mengharuskan  berdasarkan  kemaslahatan  dan sekaligus menghindari mudharat.
Berdasarkan  dari  pernaytaan  diatas,  bahwa  pencatan  perkawinan  sangat dianjurkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri dan anak-anaknya, karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudharat  daripada mendatangkan manfaatnya.

## D. Defenisi nikah siri
Bila  dilihat  dari  kaca  mata  islam  seolah-olah  islam  sangat  mendukung  pernikahan  siri dengan dalih nikahnya sah secara agama, seakan-akan  agama melegalkan tentang nikah siri. Padahal dalam  islam sendiri  menjelaskan  bahwa pernikahan itu harus dilihat dari tiga aspek yang mendasar, yaitu Agama, hukum dan sosial, bukan dari satu aspek saja ( agama) karena akan terjadi kepincangan. Sebab walaupun  sudah  diatur didalam  agama dan undang-undang tetapi  masyarakat tidak  menerima undang-undang itu, niscaya tidak akan  berjalan.  A. Wasit Aulawi, mengatakan bahwa pernikahan siri perlu dicegah melalui berbagai upaya. Antara lain dengan  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  makna  pernikahan  pada  khususnya dan  bagaimana  memahami  ajaran  Islam  pada  umumnya. 13 Sedangkan  dari  segi  sosial  yang berhubungan dengan keadilan dalam diri seseorang maupun didalam masyarakat.
Nikah  siri  secara  bahasa  berarti  menikah  secara  sembunyi-  sembunyi  atau  secara rahasia. 14 Menurut    A.  Zuhdi  Muhdlor,  nikah  siri  adalah  pernikahan  yang  dilangsungkan  di luar  pengetahuan  petugas  resmi  (  PPN/  kepala  KUA),  sehingga  suami  istri  tersebut  tidak mempunyai surat nikah yang sah. 15 Nikah siri juga dapat diartikan  nikah yang secara sengaja dirahasiakan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan  tersebut.  Hukum  pernikahan seperti  ini  adalah  tidak  sah.  Sebaliknya,  hukum  pernikahan  yang  tidak  ada  bukti  tetapi diumumkan kepada khalayak ramai ( masyarakat) adalah sah. 16 Didalam Al-Qur’an maupun Hadis  yang  menggupas  tentang  larangan  nikah  siri  secara  detil  memang  tidak  ada.  Namun bila dilihat secara substansi pesan yang disampaikan, ada beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi ( muamalah ) diantaranya  adalah:  “ hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah,  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya” 17 ,  “hendaklah kamu buat  perjanjian  dengan mereka jika kamu  mengetahui ada kebaikan pada mereka”. 18
Hikmah  yang  bisa  diambil  dari  kedua  ayat  tersebut  adalah  pencatatan  dari  segala  bentuk transaksi ( muamalah ) dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan  terhadap  pernikahan,  karena  pernikahan  adalah  salah  satu  peristiwa muamalah yang memiliki kosekuensi hukum.
Dengan  demikian  nikah  siri  merupakan  bentuk  nikah  yang  masih  diperdebatkan  sah atau  tidaknya  oleh  para  ulama,  ada  dua  golongan  ulama  dalam  hal  ini  yang  pertama menyatakan bahwa nikah siri adalah sah, sedangkan yang kedua menyatakan tidak sah.
Apabila  saksi  yang  hadir  dipesan  oleh  pihak  yang  mengadakan  akad  nikah  agar merahasiakan  dan  tidak  menyebarluaskan  berita  pernikahannya  kepada  khalayak  ramai  , maka  perkawinannya  tetap  sah.  Sebaliknya  walaupun  pernikahannya  itu  di  umumkan  atau disebarluaskan  ke  khalayak  ramai,  tetapi  ketika  akad  nikah  berlangsung  tidak  ada  satupun saksi yang menyaksikan, maka perkawinan tersebut tidak sah. 19
Menurut mazhab Hanbali menyatakan nikah yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam  adalah  sah,  meskipun  dirahasiakan  oleh  kedua  mempelai,  wali  dan  para  saksinya, hanya  saja  hukumnya  makruh.  Mazhab  Maliki  tidak  memperbolehkan  nikah  siri  dan nikahnya  dapat  dibatalkan  dan  kedua  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman had (dera  atau rajam  ),  jika  telah  terjadi  hubungan  seksual  antara  kedua  dan  diakuinya  atau  dengan  saksi empat orang saksi. Mazhab Syafi’iy dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. 20
Ada  tiga  hadis  yang  menjelaskan  terkait  dengan  larangan  terhadap  nikah  siri,  yaitu pertama, anjuran  Nabi  SAW  agar  mengumumkan  pernikahan:  “ umumkan  pernikahan  dan pukullah  rebana” 21 ; kedua, ketidasukaan  Nabi  merahasiakan  pernikahan:” dari  Hasan Bahwasanya  Nabi  SAW  membenci  nikah  yang  dirahasiakan” 22 ;ketiga, anjuran  Nabi  agar mengadakan walimah (  perayaan  pernikahan):  “ adakan  walimah  walaupun  dengan  seekor kambing” 23 .
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa  Nabi  tidak  menyukai  pernikahan secara  siri  (tersembunyi),  walaupun  pada  masa  Nabi  dan  periode  awal  Islam  pencatatan pernikahan  sebagai  bukti  tertulis  suatu  pernikahan  memang  belum  dilakukan.  Hal  ini  dapat dipahami bahwa pada saat itu sarana alat tulis dan kemampuan tulis menulis sangat terbatas, dapat  dikatakan  tradisi  tulisan  belum  berkembang  dimasyarakat.  Ditambah  lagi  saat  Nabi masih hidup keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah  atau  tidaknya  suatu  pernikahan,  sehingga  pencatatan  terhadap  pernikahan  belum dibutuhkan.  Adapun  munculnya  hadis  Nabi  yang  menyuruh  untuk  mengumumkan perkawinan  dikarenakan  dilatarbelakangi  oleh  diadakannya  semacam  hiburan  untuk mengumumkan  perkawinan  dan  tindakan  seperti  ini  disetujui  oleh  Nabi.  Dengan  demikian penjelasan  teks-teks  hadis  tentang  pernikahan  tidak  hanya  dimaknai  secara  tekstual,  tetapi juga  harus  dilihat  tujuan  pokok  teks-teks  tersebut,  yakni  pasca ijab-qabul dua  pihak  suami Istri  dalam  waktu  yang  tidak  terbatas  harus  menjamin  hak-haknya,  karena  sesungguhnya
pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh atau mitsaqun Ghalizan yang berarti “utuh selama-lamanya” atau bisa diartikan dengan “kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama”.
Pernikahan  siri  dalam  kaidah  agama  oleh  sebagian  kalangan  dibolehkan  dengan  alasan darurat. Namun kondisi darurat untuk saat ini sudah banyak disalah artikan. Akibatnya esensi dari  nikah siri  saat  ini  menjadi  senjata untuk  mengelabui peraturan pemerintah,  mengelabui saksi moral, hingga menghindari izin dari istri pertama. Yang sangat menyedihkan lagi nikah siri  sudah  dituding  sebagi  legalisasi  dari  kumpul  kebo.  “  kawin  siri  dan  kawin  kontrak sekarang  sifatnya  transaksional,  hanya  sebagai  justifikasi  atau  kedok  dari  perzinahan terselubung,  itulah  sebabnya  banyak  pihak  yang  mencoba-coba  dulu  sebelum  resmi menikah. 24 Dalam  hal  ini  nikah  siri  dijadikan  kunci  agar  tidak  terjadi  dosa  karena dikhawatirkan terjadi sesuatu akibat tinggal serumah selama proses penjajakan, oleh sebab itu sebagai  wanita  yang  kurang  berfikir  panjang  bahkan  salah  berfikir  banyak  yang  terkena pribahasa”  habis  manis  sepah  dibuang”,  kemesraan  yang  pernah  dilalui  sesaat  akan  sirna yang tinggal hanyalah sesal yang tiada guna.

## E. Faktor Terjadinya  Nikah Siri
Peristiwa  pernikahan  siri  yang  terjadi  dimasyakat  dari  berbagai  kalangan  bukan  tidak memiliki sebab, ada beberapa penyebab nikah siri, yaitu:
1. Adanya faktor diluar kemampuan si pelamar, seperti:
a. Menjaga  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  agar  terhandar  dari  hal-hal yang terlarang oleh agama karena sama-sama saling suka
b. Tidak adanya izin dari wali nikah
c. Sulitnya mendapat izin dari istri pertama
d. Adanya kekhawatiran adanya hak pensiun
e. Biaya  mahal,  prosedur  yang  berbelit-belit,  atau  untuk  menghilangkan  jejak  dan bebasdari tuntun hukum administrasi dari atasan terutama untuk pepkwinan kedua bagi PNS dan TNI-POLRI
2. Adanya  pendapat  bahwa  pencatatatn  tidak  merupakan  perintah  agama  karena  tidak dilakukan pada zaman Nabi.
Disamping itu nikah siri juga mempunyai dampak positif dan negatif, antara lain:
Dapak positif:
1. Meminimalisasi  adanya  sex  bebas,  serta  berkembangnyan  penyakit  AIDS,  HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
2. Mengguragi beban atau tanggung jawab seorng wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya
Dampak negatif:
1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar
2. Akan banyak kasus poligami yang aka terjadi
3. Tidak  adanya  kejelasan  ststus  istri  dan  anak  baik  dimata  hukum  Indonesia  maupun dimata masyarakat sekitar
4. Pelecehan  terhadap  kaum  hawa  karena  dianggap  sebagai  pelampiasan  nafsu  sesaat bagi kaum laki-laki
5. Sulit menuntut hak waris bagi istri
6. Sulit menentukan kepemilikan anak apabila ada masalah gara-gara cerai
7. Jika bercerai tidak memiliki surat cerai dan surat janda dari pengadilan
8. Menimbulkan fitnah

## F. Status Anak Nikah Siri
a. Status Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Islam
Anak  merupakan  amanah  Allah  yang  dititipkan  kepada  ibu  dan  bapaknya  untuk dididik dan diajarkan hal baik, agar kelak si anak dapat menjadi jembatan kesurga bagi kedua orang tuanya. Dalam hal ini banyak orang melakukan pernikahan siri tanpa memikirkan kelak status dari anak hasil dari pernikah sirinya, dapat dilihat dua pandangan hukum yang saat ini sedang  berkembang  di  Indonesia  untuk    menetukan  bagaimanakah  status  dari  anak  dari pernikahan  siri.  Anak  hasil  dari  pernikahan  siri  sebagai  anak  yang  sah  dalam  hukum  Islam juga harus terpenuhi secara hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang  telah  disebutkan  oleh  abdul  Razak  dalam  bukunya  “  Hak  Anak  dalam  Islam”,  bahwa hak anak antara lain: 25
1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak  anak  dalam  mendapatkan  pengasuhan  yang  layak,  perawatan  dan pemeliharaan
6. Hak  anak  dalam  kepemilikan  harta  benda  atau  hak  waris  demi  kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran
Oleh karena itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam perkawinan siri.
Selama  perkawinan  memenuhi  rukrun  dan  syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum Islam,  maka perkawinan tersebut hukumnya adalah sah dan begitupun dengan anak hasil
perkawinan tersebut berkedudukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.
Namun  bukan  berarti  umat  islam  membebaskan  nikah  siri  berkembang  di Indonesia.  Sebagai  mayoritas  masyarakat  Islam  di  Indonesia  sebaiknya  umat  islam  juga mematuhi  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  demi  kemaslahatan  umat  dan  ketertiban administrasi suatu negara.
b. Status anak nikah siri dari perspektif hukum di Positip
Walaupun  pernikahan  siri  dianggap  sah  secara  agama  Islam,  adanya  ijab  dan  kabul serta wali nikah  dan pengatin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya.  Akibatnya  sianak  hanya  memiliki  hubungan  hukum  dengan  ibu  yang melahirkannya.  Hukum  positip  di  Indonesia  membedakan  antara  keturunan  yang  sah  dan keturunan yang tidak sah, dalm arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran  dalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah,  sedangkan  keturunan  yang tidak  sah  adalah  kerturunan  yang  tidak  berdasarkan  atas  suatu  perkawinan  atas  suatu perkawinan yang sah anak yang demikian disebut anak diluar kawin. 26
Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengaturnya dalam pasal 42,43 dan 44 yaitu:
Pasal  42:  anak  yang  sah  adalah  aanak  yang  di  lahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan yang sah
Pasal 43: (1). Anak yang lahirdiluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  (2).  Kedudukan  anak  tersebut ayat (1)diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44 :(1). seorang suami dapat  menyangkal  sahnya anak  yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan
anakitu  akibat  daripada  perzinaan  tersebut.  (2).  Pengadilan  memberikan keputusan  tentang  sah/tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak  yang berkepentingan.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012. Dalam pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, “ Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ”. 27
Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  berdasarkan  pasal  280  jo  Pasal  836 KUHPerdata.  Anak  luar  kawin  yang  berhak  mewarisi  tersebut  merupakan  anak  luar kawin  dalam  arti  sempit,  mengingat  dokrin  menggelompokan  anak  tidak  sah  dalam tiga kelompok , yaitu anak diluar kawin, anak zina dan anak  sumban, sesuai dengan penyebutan di dalam pasal 272 jo Pasal 283 KUHPerdata tentang anak zina dan anak sumbang  .  anak  di  luar  kawin  yang  berhak  mendapatkan  waris  adlah  sesuai  dengan pengaturannya  dalam  pasal  280  KUHPerdata.  Bagi  anak  yang  lahir  dari  perkawinan siri  atau  anak  luar  kawin    bisa  mendapat  pengakuan  sebagai  anak  yang  sah  dan mendapatkan hubungan perdata dengan dengan ayahnya  dengan di buktikan dengan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  atau  bukti-bukti  yang  lain,  sehingga hubungan perdata dengan ayah dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

## G. Penutup
a.Kesimpulan
1.    Bahwasanya  pernikahan  siri  dilakukan  karena  ada  hal-hal  yang  dirasa  tidak memungkinkan  bagi  pasangan  untuk  menikah  secara  formal.  Banyak  faktor  yang
menyebabkan terjadinya pernikahan siri, yang menurut penulis semua faktor tersebut mengarah  pada  posisi  perkawinan  siri  dipandang  sebagai  jalan  pintas  yang  lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.
2.  Dalam  islam  status  anak  dari  hasil  nikah  siri  tetap  pada  ayah  dan  ibunya  selama pernikahan  siri  itu  memenuhi  rukun  dan  syarat  nikah,  karena  mengigat  ada  hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orangtua.
3.  Status  anak  menurut  hukum  positip  merupakan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan dari  perkawinan  tanpa  akta  nikah  terhadap  kedudukan  istri,  yaitu  tiadanya perlindungan  hukum dan pengakuan negara  yang  menjadikan kedudukan  istri sangat lemah  dalam  hal  melakukan  tindakan  hukum  berupa  tuntutan  pemenuhan  hak-hak sebagai istri dan hak-hak lain bila ditinggal suami, suami meninggal dan atau dicerai. Terhadap status anak dari pernikahan siri, anak tersebut dianggap sebagai anak diluar nikah  sehingga  tidak  bisa  melakukan  hubungan  hukum  keperdataan  dengan  ayah biologisnya,  kecuali  melalui  pembuktian  dengan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi  atau  bukti-bukti  yang  lain,  sehingga  hubungan  perdata  dengan  ayah  dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

## b. Saran
1. dapat  dilihat  bahwa  akibat  dari  pernikahan  siri  ini  yang  sangat  luas,  hendaknya adanya  upaya  darti  berbagai  pihak,  seperti  pemerintah,  para  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, para praktisi hukum, penegak hukum lebih aktif dalam mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara
2. pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  penegak  hukum  seharusnya  membuat  kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan menitsbatkan setiap pernikahan siri  yang telah dilakukan  ,  agar  supremasi  hukum  di  negara  ini  dapat  ditegakan,  sekaligus menjadikan ketertiban administrasi negara.
1 Mohd.  Idris  Ramulyo,  (1995), Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam , Jakarta:  Sinar Grafika, ha.l 43
2 Amir  Syarifuddin,  (2009), Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  :  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang – Undang Perkawinan, Jakarta:  Kencana, hal 35 3 Moh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, hal. 3 4 Suliman al Mufarraj, (2003), Bekal Pernikahan : Hukum, Hikmah, Kisah, Kata Mutiara. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qithi Press, hal 5 5 Mahmud  al-shabbaqh,  (2004) Tuntutan  keluarga  Bahagia  Menurut  Islam ,  alih  bahasa  Bahruddin Fananni, cet ke-3 Mesir:    Dar al-Itisham, hal.23
6 Syekh  Muhammad  Sholeh  Al-Utsaiin,  Syekh  Abdul  Aziz  Ibn  Muhammad  Dawud,  (1991)  Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga, Surabaya : Risalah Gusti , hal. 29
7 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.20 8 Lihat kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 625
9 Neng  Djubaidah,  (2010)  , Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis  Di Indonesia dan Huku Islam , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 214 10 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis  Di Indonesia dan Huku Islam, hal. 217 11 Huzaimah Tahido Yanggo, (), perkawinan Yang Tidak dicatat pemerintah: Pandangan Hukum Islam, Jakarta: GT2 dan GG Pas, hal. 22
12 Abdul Manan, (2005), Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Prenada Media, hal. 57 13 A. Wasit Aulawi ,(1996), Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat,Mimbar HukumNo.28 , Jakarta 14 Ahmad  warson  Munawwir,  (1994), al-Munawwir    Kamus  Arab  Indonesia, Yogyakarta:  Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, hal. 667
15 A Zuhdi Muhdlor, (1994), Memahami Hukum Pernikahan  (NTC&R) , Bandung: Al-Bayan, Cet 1, Hal. 22 16 Syamsul  anwar  dkk,  (2008), Antologi  Pemikiran  HukumIslam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Fakultas Syariah, hlm. 133 17 QS.  Al-Baqarah : 282 18 QS. An-Nur:33 19 Sayyid Sabiq,(1990), Fiqh sunnah 6, penerjemah Muhammad Thalib, Cet ke7, Bandung: PT Al- Ma’arif, hal. 186 20 Whabah Zuhailli,(1989), al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu, Vol. VII. Terj. Dar al-Fikr:  Damaskus, hal. 71 21 Lihat Sunan Ibnu Majah, hadis no. 1885
22 Lihat Musnad Ahmad, no. 16.113
23 Shahih Bukhari, hadis, no.4771 24 Jimly As-Siddiqy,(2010), Jawa Pos, Edisi, ( Kamis 18 Februari), hal. 18 25 Abdul Razak Husein, (1992), Hak Anak dalam Islam, jakarta: Fikahati Aneska, hal.21 26 J. Satrio, (2000), Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung:  Citra Aditya Bakti, hal. 5 27 Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status anak Luar Kawin, www.jimlyshool.com

## DAFTAR PUSTAKA
Mohd.  Idris  Ramulyo,  (1995), Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam , Jakarta:  Sinar Grafika.
Amir Syarifuddin, (2009), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan, Jakarta:  Kencana.
Suliman al Mufarraj, (2003), Bekal Pernikahan : Hukum, Hikmah, Kisah, Kata Mutiara. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qithi Press.
Mahmud  al-shabbaqh,  (2004) Tuntutan  keluarga  Bahagia  Menurut  Islam ,  alih  bahasa Bahruddin Fananni, cet ke-3 Mesir:    Dar al-Itisham.
Syekh  Muhammad  Sholeh  Al-Utsaiin,  Syekh  Abdul  Aziz  Ibn  Muhammad  Dawud,  (1991) Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga, Surabaya : Risalah Gusti.
Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Moh. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.
Lihat kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 625
Neng  Djubaidah,  (2010)  , Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis  Di Indonesia dan Huku Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Huzaimah  Tahido  Yanggo,  (), perkawinan  Yang  Tidak  dicatat  pemerintah:  Pandangan Hukum Islam, Jakarta: GT2 dan GG Pas.
Abdul Manan, (2005), Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Prenada Media.
A. Wasit Aulawi ,(1996), Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat,Mimbar Hukum No.28 , Jakarta
Abdullah Al-Maraghi, (1996), Al-Jawaj wa Thalaq fi Jami’il al-Adiyan, Al-Majlis al-A’la li al-Syuun al-Islamiyah, terj. Libanon.
Ahmad warson Munawwir, (1994), al-Munawwir  Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir.
A  Zuhdi  Muhdlor,  (1994), Memahami  Hukum  Pernikahan    (NTC&R) ,  Bandung:  Al-Bayan, Cet 1, .
Syamsul  anwar  dkk,  (2008), Antologi  Pemikiran  HukumIslam  di  Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Syariah.
Sayyid Sabiq,(1990), Fiqh sunnah 6, penerjemah Muhammad Thalib, Cet ke7, Bandung: PT Al- Ma’arif.
Whabah  Zuhailli,(1989), al-Fiqh  al-Islami  Wa  adillatuhu, Vol.  VII.  Terj.  Dar  al-Fikr: Damaskus.
Khairuddin Nasution,(2002), Status Wanita DI Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, Jimly As-Siddiqy,(2010), Jawa Pos, Edisi, ( Kamis 18 Februari),
Abdul Razak Husein, (1992), Hak Anak dalam Islam, jakarta: Fikahati Aneska
J.  Satrio,  (2000), Hukum  Keluarga  tentang  Kedudukan  Anak  dalam  Undang-Undang, Bandung:  Citra Aditya Bakti,
Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status anak Luar Kawin, www.jimlyshool.com