## BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?

## Tomy Michael

## Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tomy@untag-sby.ac.id

## Abstract
This research discussed about gender in the donor form at Transfusi Darah Kota Surabaya (UTDKS) Unit as the form attaches sex in the  time of donation. Prior to further discussion about the gender flow, the legal justice must be understood from the beginning to facilitate the  study  of  this  research.  The  method  used  was  juridical  normative  using  primary  and secondary  legal  materials.  Besides,  the  formulation  of  the  sex  in  UTDKS  donor  form  was legally  appropriate  because  the  laws  and  regulations  provide  such  an  order.  The  sex  that was  then  followed  by  the choice  either  male  or  female  tended  to  check  the  health  data of donor who was still beginning or had done it in advance.
Keywords: Donor, Form, Gender

## Abstrak
Secara khusus, penelitian ini akan membahas jenis kelamin dalam formulir donor di Unit Transfusi Darah Kota Surabaya (UTDKS) karena dalam formulir ini mencantumkan jenis kelamin pada saat melakukan donor. Sebelum memasuki alur jenis kelamin maka keadilan hukum  harus  dipahami  sejak  awal  untuk  mempermudah  telaah  penelitian  ini.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  bahan  hukum primer dan sekunder. Rumusan jenis kelamin dalam formulir donor UTDKS adalah tepat secara  hukum  karena  peraturan  perundang-undangan  memberikan  perintah  demikian. Jenis  kelamin  yang  kemudian  diikuti  dengan  pilihan  laki-laki  atau  perempuan  ini cenderung  pada  pengecekan  data  kesehatan  bagi  pendono  yang  akan  baru  atau  telah melakukannya.
Kata Kunci: Donor, Formulir, Jenis Kelamin

## PENDAHULUAN
Dunia  hukum  selalu  mengandaikan  kehidupan  bermasyarakat  yang  memiliki teleologi,  dalam  hal  ini  keadilan  hukum  adalah  puncaknya.  Namun  dalam  praktiknya, keadilan  hukum  adalah  hal-hal  yang  sulit  tercapai  dikarenakan  sangat  sulitnya  untuk mendefinisikan  makna  keadilan  hukum.  Dalam  beberapa  perspektif,  keadilan  hukum akan dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan, akan memasuki medan wilayah non  sistematik  atau  anti  sistematik  bahkan  hampir  bersifat aphoristic karena membicarakan  keadilan,  ketidakadilan,  keraguan  kita  berdiri  pada  wilayah  yang  labil, goyah  atau  cair.  Oleh  karena  itulah,  keadilan  (hukum)  dianggap  plural  dan  plastik (Indarti,  2008:  33).  Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  keadilan  hukum  tertinggi tercermin  dalam  konstitusi  karena  disana  mencakup  hak  kebebasan  secara  personal ataupun pengaturan hak-hak lainnya (Dicey, 1915: 124).
Secara  khusus,  penelitian  ini  akan  membahas  jenis  kelamin  dalam  formulir donor  di  Unit  Transfusi  Darah  Kota  Surabaya  (UTDKS)  karena  dalam  formulir  ini mencantumkan jenis kelamin pada saat melakukan donor. Sebelum memasuki alur jenis kelamin maka keadilan hukum harus dipahami sejak awal untuk mempermudah telaah penelitian ini.
Di  Indonesia  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijelaskan bahwa siapapun memiliki hak terkait hidup  secara  sejahtera  lahir  dan  batin,  memiliki  tempat  tinggal,  dan  memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak dalam pelayanan kesehatan. Ketika setiap orang dimaknai sebagai orang maka orang tersebut adalah subjek hukum tanpa membeda-bedakan identitasnya. Dalam keilmuan, gender dikenalkan awal mula oleh peminat ilmu sosial yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki  yang  bersifat  bawaan  sebagai  ciptaan  Tuhan  dan  yang  bersifat  bentukan budaya  yang  dipelajari  dan  disosialisasikan  sejak  kecil.  Adanya  pembedaan  ini  sangat penting,  karena  selama  ini  sering  sekali  mencampur  adukan  ciri-ciri  manusia  yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat  membantu  kita  untuk  memikirkan  kembali  tentang  pembagian  peran  yang selama  ini  dianggap  telah  melekat  pada  manusia  perempuan  dan  laki-laki  untuk membangun  gambaran  relasi  gender  yang  dinamis  dan  tepat  serta  cocok  dengan kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Perbedaan  konsep  gender  secara  sosial  telah melahirkan  perbedaan  peran  perempuan  dan  laki-laki  dalam  masyarakatnya.  Secara umum  adanya  gender  telah  melahirkan  perbedaan  peran,  tanggung  jawab,  fungsi  dan bahkan  ruang  tempat  dimana  manusia  beraktivitas.  Sedemikian  rupanya  perbedaan gender  menurut  Supardin  (2013)  ini  melekat  pada  cara  pandang  kita,  sehingga  kita sering  lupa  seakan-akan  hal  itu  merupakan  sesuatu  yang  permanen  dan  abadi sebagaimana  permanen  dan  abadinya  ciri  biologis  yang  dimiliki  oleh  perempuan  dan laki-laki  (Puspitawati,  2012).  Dari  pemahaman  demikian,  gender  lebih  bersifat  bukan kodrati.  Dalam  perspektif  demikian,  siapapun  yang  ingin  melakukan  kegiatan kemanusiaan harus diperlakukan secara adil.
Di dalam formulir donor UTDKS ketika ada penegasan jenis kelamin maka tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan . Pembahasan secara lengkap akan dibahas dalam sub bab pembahasan.
Adanya  pengungkapan  mengapa  penelitian  ini  dilakukan  seperti  yang  tertulis dalam  sub  bab  latar  belakang,  maka  terdapat  rumusan  masalah  yang  dapat  diambil. Rumusan  masalah  ini  hanya  satu  yang  berupa  pernyataan  yaitu  jenis  kelamin  dalam formulir donor.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  prosedur  atau  cara  penelitian  di  dalam mengumpulkanxdan  menganalisis  bahan  hukum.  Jenis  penelitian  yang x digunakan dalam  penelitian  ini  aadalah  penelitian  hukum  normatif  yakni  penelitian  hukum untuk x menemukan  aturan  hukum,  menyelaraskan  prinsip-prinsip x hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab x isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian x hukum
normatif dilakukan untuk mencari x pemecahan masalah atau isu hukum  yang ada. Hasil dari  penelitian  ini  adalah  memberikan x preskripsi  tentang  rumusan  masalah  yang diajukan (Evi, 2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gender Dalam Keindonesiaan
Istilah  kesetaraan  dalam  kajian  isu  gender  lebih  sering  digunakan  dan  disukai, karena makna kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih menunjukkan pada pembagian tugas  yang  seimbang  dan  adil  dari  laki-laki  dan  perempuan.  Untuk  lebih  memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender, maka menurut Djohani (1996: 7), gender  adalah  “ pembagian  peran,  kedudukan  dalam  tugas  antara  laki-laki  dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”.
Ketika pembagian gender dinormakan maka  akan muncul berbagai  pengaturan tentangnya, antara lain:
a. Pasal  7  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  dijelaskan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  menjual  rokok  kepada perempuan hamil”.
b. Pasal  81  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  “Pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada  pengusaha,  tidak  wajib  bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
Dalam  pemahaman  demikian,  undang-undang  bisa  bersikap  adil  terhadap  satu subjek hukum  namun  tidak terhadap  subjek hukum  lainnya  dan  bersikap  adil  dengan mengesampingkan  subjek  hukum  lainnya  (Qs.  Al-A’raf:  27).  Gender  dalam keindonesiaan  memegang  peranan  penting  terutama  dalam  norma  hukum  karena masih diakuinya hukum adat dan kebiasaan sebagai norma hukum.

## Keadilan Hukum Dalam Formulir Donor UTDKS
Mengacu  pada    Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009) dijelaskan bahwa “Pembangunan kesehatan diselenggarakan  dengan  berasaskan  perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”. Pemahaman demikian secara jelas bahwa kesehatan tetap mengutamakan kemanusiaan dimana tidak ada perilaku diskriminatif. Kemudian  Pasal  86  hingga  Pasal  92  UU  No.  36-2009  terkait  pelayanan  darah  yang pengaturannya dapat dibagi menjadi:
a. Pelayanan  darah  berkait  erat  dengan  tujuan  kemanusiaan  dan  tidak  bersifat komersial.
b. Pelayanan transfusi darah untuk tujuan kesehatan.
c. Adanya  bentuk  pertanggungjawaban  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat atas pelayanan yang aman, yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kelanjutan  pasal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (PP No. 7-2011). Dalam penjelasannya tertulis  asas  gender  dan  nondiskriminatif  berarti  bahwa  pelayanan  darah  tidak membedakan  perlakuan  terhadap  perempuan  dan  laki-laki;  serta  asas  norma  agama berarti  pelayanan  darah  harus  memperhatikan  dan  menghormati  serta  tidak membedakan  agama  yang  dianut  pendonor  darah,  pemberi  pelayanan  transfusi  darah dan  penerima  pelayanan  transfusi  darah.  Pelayanan  darah  dalam  arti  luas  mencakup kepentingan  publik  yang  mendasar  dan  menjangkau  kebutuhan  jutaan  manusia.  Oleh karena  itu  kebijakan  pengaturan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  harus  dilaksanakan dengan  tetap  berlandaskan  pada  asas  perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan nondiskriminatif serta norma agama. Tentu saja  kemanusiaan adalah hal utama tanpa membedakan jenis kelamin dalam proses transfuse.
Setelah dari PP No. 7-2011 maka pengaturan spesifiknya pada Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  91  Tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan Transfusi  Darah  (Permenkeseh  No.  91-205  khususnya  dalam  Bab  III  Pelayanan Transfusi Dara Di Unit Transfusi Darah dimana “jenis kelamin” adalah bagian dari tahap registrasi. Secara lengkap terdiri dari:
a. Identitas (KTP/Surat Ijin Mengemudi/nomor paspor, untuk orang asing)
b. Nomor kartu donor (donor terdahulu)
c. Nama lengkap meliputi nama pertama, tengah dan akhir
d. Alamat rumah termasuk kelurahan, kecamatan dan kota
e. Alamat kantor
f. Nomor telepon
g. Jenis kelamin
h. Tanggal lahir
i. Tempat lahir
j. Pekerjaan
k. Tanggal, waktu dan tempat penyumbangan darah
Tabel 1. Penjelasan Terkait Laki-laki dan Perempuan Komponen Kriteria Persyaratan Penyumbangan darah lengkap (Whole Blood) Interval waktu sejak Penyumbangan terakhir - Laki-Laki : 2 bulan - Perempuan : 2 bulan - 48 jam jika Penyumbangan terakhir adalah prosedur plasmapheresis atau plateletpheresis (dan dalam jumlah maksimal penyumbangan darahblengkap per tahun) Frekuensi pengambilan - Laki-Laki 6 penyumbangan pertahun - Perempuan 4 penyumbangan pertahun

## PENUTUP
Di dalam bagian ini, kesimpulan yang dihasilkan adalah:
1. Rumusan  jenis  kelamin  dalam  formulir  donor  UTDKS  adalah  tepat  secara  hukum karena  peraturan  perundang-undangan  memberikan  perintah  demikian.  Jenis kelamin  yang  kemudian  diikuti  dengan  pilihan  laki-laki  atau  perempuan  ini cenderung  pada  pengecekan  data  kesehatan  bagi  pendonor  yang  akan  baru  atau telah melakukannya.
2. Rumusan  jenis  kelamin  dalam  formulir  donor  UTDKS  menjadi  tidak  tepat  karena menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya data tersebut tidak perlu diisi setiap pendonor karena data digital harus dikelola dengan baik.
Sebagai masukan yang dapat ditulis yaitu kesehatan secara fisik seperti keadaan pada saat donor adalah hal penting daripada pencantuman untuk mengisi jenis kelamin. Dengan  adanya  pencantuman  maka  asas  perikemanusiaan  tidak  terlaksana  dengan baik.

## Gambar 3. Formulir Donor Baru

## DAFTAR PUSTAKA
A.  V. Dicey, (1915). Introduction  to  the  Study  of  The  Law  of  the  Constitution ,  London: Macmillan,.
Cahya  Edi  Setyawan  (2017),  Pemikiran  Islam  Pemikiran  Kesetaraan  Gender  Dan Feminisme  Amina  Wadud  Tentang  Eksistensi  Wanita  Dalam  Kajian  Hukum Keluarga. Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam  Vol. 3 No. 1, Juli 2017, Pascasarjana IAIN Kendari.
Catharine A. MacKinnont, (1991). Reflections on Sex Equality Under Law. The Yale Law Journal , Vol. 100, No. 5, Centennial Issue (Mar., 1991), pp. 1281-1328, The Yale Law Journal Company, Inc.
Djohani,  Rianingsih,  (1996). Dimensi  Gender  dalam  Pengembangan  Program  Secara Partisipatif. Bandung: Driya Media Bandung.
Eckert,  Penelope,  Mc  Connell-Ginet, Languange  and  Gender ,  New  York:  Cambridge Universty Press.
Erny  Indarti,  (2008).  Demokrasi  dan  Kekerasan:  Sebuah  Tinjauan  Filsafat  Hukum. Aequitas  Jurnal ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Widya  Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol 2 (1), 2008.
Evi  Kongres,  (2019).  Peran  Shipbroker  Dalam  Sale  And  Purchase  Of  Second  Hand Vessel. DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume  15  Nomor  2  Agustus  2019  –  Januari 2020,  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya.
Herien Puspitawati, (2012). Konsep, Teori Dan Analisis Gender . Bogor: PT. IPB Press.
Lisa M. Cookingham, MD, Ginny L, Ryan MD, MA, (2015). The Impact of Social Media on the Sexual and Social Wellness of Adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology February 2015, Department of Obstetrics & Gynecology, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City, IA.
Supardin, (2013). Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi. AL-FIKR Volume 48 17 Nomor 1 Tahun 2013. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Samata, Gowa.
Syahrul Amar, (2017). Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad  XIX. Fajar  Historia ,  Volume  1  Nomor  2,  Desember  2017,  hal.  105-119, Program  Studi  Pendidikan  Sejarah  FKIP  Universitas  Hamzanwadi  Volume  1 Nomor 2, Desember 2017.
Tomy  Michael,  (2015).  Kritik  Terhadap  Kata  “Agama”  Pada  Kuesioner  Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor” Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2015, Vol. 11, No. 21, Hal. 33 – 38, Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus 1945 Surabaya.