## KAJIAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN ASMAT
Anthonius H Citra Wijaya 4 anthoniuscitra@gmail.com

## Abstract
The  aims  of  this  study  were  to:  (1)  identify  and  review  issues  and  aspects  in financial  planning  and  management  of  Special  Autonomy  Fund  in  delivering education and health services as well as formulate  alternative policies to improve financial planning and management funded by Papua Special Autonomy Fund in Asmat regency. A case study approach was applied in this study using multiple case  designs.  Population  to  be  observed  in  this  study  was  the  whole  social organization,  government  offices  and  legislative  institutions  located  in  the regency  of  Asmat.  The  sampling  technique  used  was  multistage  non  random sampling. The results showed low level of accountability in reporting the use of Special Autonomy Funds.  This pointed out the lack of desire from Asmat regency for implementation of transparency of financial reporting. Lack of transparency in the use of special autonomy funds could negatively impact at large scales which could  be  detrimental  to  societies,  particularly  in  the  Asmat  regency.  Special Autonomy  Fund  allocation  for  the  education  sector  was  not  complied  with  the mandate  of  Special  Regional  Regulation  No.  25  in  2013  titled  Revenue Distribution  and  Financial  Management  of  the  Special  Autonomy  Fund.  The education  sector  was  being  allocated  for  the  fund  27.03  per  cent  on  average despite the regulation mandate which was 30 per cent. On the other hands, the special  autonomy  fund  allocation  for  health  sector  was  complied  with  the regulation which was 15 per cent.
Key Words: Papua, Asmat, Special Autonomy Fund

## PENDAHULUAN
Selama  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  (Otsus),  Provinsi  Papua telah menerima dana dalam jumlah besar yang berasal dari 2 persen dari total  DAU  Nasional.  Dalam  kurun  waktu  tahun 2002–2012  Jumlah  total dana  sebesar  Rp33,7  trilyun  dana  Otsus  dan  dana  infrastruktur  telah disalurkan  ke  daerah.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  34  UU  21/2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua,  dana  yang  disalurkan dalam rangka Otsus Papua harus dialokasikan untuk membangun dan
4 Staf dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
mengejar ketertinggalan Papua, khususnya penduduk  asli Papua. Target  dan sasaran  yang  menjadi perhatian  adalah bidang  pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat. Dana ini dialokasikan setiap  tahun  dari  APBN  dan  ditransfer  dalam  3  sampai  4  kali  ke  kas daerah milik Pemerintah Provinsi Papua. Sesuai ketentuan UU 21/2001 dana ini juga dibagikan ke kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Institusi  pemerintahan  banyak  dituding  sebagai  lembaga  yang paling  bertanggungjawab  atas  masalah  pengelolaan  keuangan  Otsus (Salle,  2011).  Kesalahan  pertama  dialamatkan  kepada  Pemerintah Daerah  Provinsi  Papua  dan  DPRP,  antara  lain  karena  regulasi  yang mengatur  pengelolaan  dana  Otsus,  dan  merupakan  tanggungjawab Pemda  Provinsi  Papua,  sampai  saat  ini  belum  ditetapkan.  Selain  itu warga sering mengangkat masalah rendahnya transparansi pengalokasian dana Otsus, pengalokasian untuk bidang pendidikan dan kesehatan, bantuan keuangan dan prsarana kepada pengusaha informal (mama-mama Papua), dan sebagainya. Kesalahan kedua dialamatkan ke Pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang  ikut  dinilai  telah  memanfaatkan dana  untuk  kepentingan  pribadi  dan  mengalokasikan  dana  melenceng dari  tujuan  untuk  memajukan  pelayanan  dasar.  Banyak  pimpinan  dan pejabat daerah tertentu dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat dari sumber  dana  Otsus  saat  bepergian  ke  luar  daerah.  Pelayanan  publik sangat  kurang  karena  banyak  pimpinan  dan  pejabat  daerah,  termasuk anggota  dewan  hanya  menghabiskan  waktu  di  luar  daerah  mereka. Kesalahan  ketiga  dialamatkan  pada  Pemerintah.  Pemerintah  juga  ikut dipersalahkan karena dinilai tidak mengawasi dan memberi panduan atau arahan  pengelolaan  dana  dana  Otsus.  Pemerintah  dinilai  sengaja membiarkan  masalah  pengelolaan  dan  penyalahgunaan  dana  Otsus. Sejak  awal  Pemerintah  mengetahui  bahwa  pengelolaan  dana  Otsus harus diatur dengan Perdasus,  tetapi  Pemerintah tidak memberi sanksi atas kelalaian  menyusun  Perdasus. Wacana  publik yang  menginginkan agar  dana  Otsus  dikelola  terpisah  dari  sumber  dana  lain  tidak  pernah
difasilitasi  atau  pun  dijelaskan.  Hal  ini  membuat  kebingungan berkepanjangan di Papua.
Alokasi dana yang sangat besar untuk pendidikan dan kesehatan seharusnya  sudah  dapat  memperbaiki  pelayanan  bagi  penduduk  asli Papua baik yang ada di kampung-kampung maupun perkotaan. Namun ternyata  dari  sejumlah  indikator  pendidikan  dan  kesehatan  ternyata perbaikan untuk kedua bidang ini belum sesuai yang diharapkan. Dalam bidang  pendidikan  indikator  buta  huruf  Papua  terus  meningkat. Persentase  penduduk  buta  huruf  untuk  usia  sekolah  (umur  sampai  15 tahun)  meningkat  dari  24,94  persen  pada  tahun  2003  menjadi  35,92 persen  pada  tahun  2011.  Umur  produktif  (15-14  tahun)  persentasenya juga masih sangat besar. Umur produktif yang buta huruf di Papua pada tahun  2011  mencapai 34,83  persen dari  jumlah penduduk.  Indikator  ini sangat  buruk  dibanding  rata-rata  Indonesia  yang  hanya  2,30  persen. Masalah bidang kesehatan yang banyak disoroti adalah masih kurangnya prasarana dan sarana Puskesmas dan Pustu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  Papua  memperkirakan  masih  2600  kampung  yang  belum mempunyai  Pustu.  Kalau  Pustu  saja  tidak  ada  di  daerah  itu,  juga dipastikan  tenaga  kesehatan  tidak  ada  di  kampung-kampung  itu.  Bila diukur  dari  keberadaan  prasarana  kesehatan,  cakupan  pelayanan kesehatan  di  Papua  diperkirakan  baru  mencapai  29  persen  (1.000 kampung dari total 3.500 kampung).
Semua  fakta  di  atas  kemudian  menimbulkan  tanda  tanya  dan keraguan  masyarakat,  yaitu  “kemana  uang  Otsus  itu?”  Penelitian  ini diarahkan  untuk menjawab pengelolaan  keuangan  Otsus  dalam bidang kesehatan  dan  pendidikan,  yaitu  perencanaan  dan  pengelolaannya, masalah  yang  dihadapi,  dan  kebijakan apa  yang  dapat  ditempuh untuk memperbaiki  perencanaan  dan  pengelolaan  dana  Otsus  bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Asmat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meriviu masalah perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  yang  bersumber  dari  Dana Otsus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan; lalu mengidentifikasi dan  meriviu  aspek  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  yang bersumber  dari  Dana  Otsus  untuk  peningkatan  pelayanan  dasar pendidikan dan  kesehatan;  selain  itu  juga  untuk merumuskan  alternatif kebijakan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Asmat untuk peningkatan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan.  Sedangkan manfaatnya adalah agar penelitian ini dapat memberi kontribusi (manfaat) dalam  penyusunan  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Asmat  untuk menjawab  berbagai  permasalahan  pengelolaan  Dana  Otsus.  Sejumlah fenomena dan permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini  dapat  digunakan  sebagai  data  dan  informasi  untuk  merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengelolaan Dana Otsus dalam bidang pendidikan dan kesehatan; yang kemudian dapat direplikasi untuk bidang prioritas lainnya.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Disain Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  kajian  ini  adalah  studi  kasus  ( case study ) . Literatur  menjelaskan  dua  bentuk  kasus  yaitu,    kasus  tunggal ( single case ) dan kasus jamak ( multiple cases ). Eisenhardt (1989, p. 534) menjelaskan bahwa studi kasus tunggal dan kasus jamak telah berhasil dipakai untuk membangun teori-teori baru. Studi ini menggunakan desain kasus jamak.

## 2.  Prinsip Dasar Kajian
Prinsip dasar yang digunakan  dalam kajian ini adalah merumuskan rekomendasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  dana  otsus  untuk meningkatkan  pelayanan  dari  pemerintah  daerah  terhadap  masyarakat asli  Papua  khususnya  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  gizi,
infrastruktur  dasar  kampung,  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, berdasarkan  prinsip-prinsip  efektifitas,  partisipatif,  transparansi  dan akuntabilitas.

## 3.  Pendekatan Kajian
Secara garis besarnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian  ini adalah mixed method research . Model yang digunakan adalah triangulasi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  data  yang  berbeda  tetapi saling  melengkapi    ( complementary )  dalam  mengamati  dan  mengkaji masalah-masalah penelitian pada topik yang sama.
Pendekatan kuantitatif dalam kajian ini digunakan untuk: mempelajari berbagai  kecenderungan,  meramalkan  dampak  kebijakan  yang  diambil dan  memperkirakan  persoalan-persoalan  yang  potensial  terjadi,  serta menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  pengembangan  berbagai  alternatif rencana yang akan diambil. Dalam hal ini obyek yang diamati tidak perlu diberi  perlakuan  sebagaimana  halnya  dengan  penelitian  eksperimental. Pengamatan dilakukan hanya untuk menelusuri peristiwa-peristiwa yang secara empiris telah terjadi, kemudian merunut kebelakang melalui data tersebut  untuk  mengungkap  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  peristiwa yang  diamati.  Metode  yang  digunakan  dalam  pendekatan  ini  adalah deskriptif  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mendeskripsikan  secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Metoda  yang  diterapkan  dalam  pendekatan  kualitatif  adalah  FGD ( Focus Group Discussion ). Ada beberapa pertimbangan mengapa teknik FGD  digunakan  dalam  kajian  ini  yaitu  (1)  melalui  FGD  akan  diperoleh informasi-informasi  penting  dan  lebih  mendalam  mengenai  faktor-faktor apakah  yang  menyebabkan  pengaruh  dari  suatu  variabel  terhadap variabel  lainnya  yang  diamati  lebih  besar  atau  kecil,  (2)  FGD  dapat menstimulasi  ide-ide  dan  konsep  baru  berdasarkan  temuan  dari  model kuantitatif,  dan  (3)  dengan  FGD  dapat  ditafsirkan  hasil-hasil  evaluasi
secara  lebih  baik,  serta  mempelajari  perilaku  dan  keinginan  dari masyarakat yang dinilai.

## 4.  Fokus dan Lokus Penelitian
Topik  penelitian  sosial  mengandung  unsur  fokus  dan  lokus.  Fokus berkenaan dengan  satu pokok  masalah atau pokok  perhatian di  antara beberapa  atau  banyak  masalah  yang  berkaitan  dengan  bidang/disiplin ilmu  tertentu.  Sedangkanlokus  berkenaan  dengan  tempat  terjadinya masalah atau tempat dilaksanakan penelitian atas suatu masalah.
Tabel 1

## Fokus dan Lokus Penelitian
Fokus Bidang/Disiplin Ilmu Lokus Penelitian Perencanaan Penganggaran Organisasi Sosial SKPD Legislatif Individu  Penetapan Sasaran Strategis
 Penetapan
output dan outcome  Penetapan Indikator Kinerja Otsus  Penetapan kebutuhan anggaran Otsus  Penetapan prioritas anggaran Otsus  Pelaksanaan anggaran
 Pertanggung
jawaban anggaran  Sekolah
 Kelompok belajar
 Puskesmas
 Rumah
Sakit  LSM  Asosiasi
 Bappeda
 Pendidikan
 Kesehatan
 SKPD Lainnya yang terkait dengan sektor pendidikan
dankesehatan
 DPRP
 MRP
 Guru
 Dokter
 Rumah
tangga
 Tokoh
Adat
dan Agama

## 5.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Sesuai dengan ruang lingkup wilayah dan lokus penelitian yang telah ditetapkan,  maka  populasi  yang  akan  diamati  dalam  kajian  ini  adalah seluruh  organisasi  sosial,  SKPD  dan  lembaga  legislatif  yang  berada  di
wilayah  Kabupaten  Asmat.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah multistage  non  random  sampling .  Teknik  ini  adalah  mengambil  sampel melalui  beberapa  tahap,  hingga  tahap  yang  dianggap  jenuh,  serta dilaksanakan  secara non  random .  Tahapan pertama  yaitu  menentukan wilayah distrik sampel yang merupakan ibukota kabupaten. Lalu, setiap distrik  ditetapkan  sampel  kampung/kelurahan  yang  akan  diamati sebanyak 2 kampung/kelurahan, yaitu kampung/kelurahan yang menjadi ibukota distrik, dan satu kampung lainnya yang letaknya tidak lebih dari 100 km dari ibukota distrik serta mudah dijangkau melalui darat.

## 6.  Kerangka Analisis
Kerangka  analisis  dari  studi  ini  diawali  dengan  mengamati  sistem perencanaan  yang  dilaksanakan  dalam  penggunaan  dana  Otsus  yang disusun  berdasarkan  regulasi  dan  peraturan  yang  berlaku.  Selanjutnya dilihat  apakah  ada  integrasi  yang  baik  antara  perencanaan  dengan pendanaan  atau  penganggaran  yang  bersumber  dari  Otsus.  Setelah ditelusuri  keterkaitan  antara  perencanaan  dan  penganggaran,  tahap berikutnya  adalah  mengamati  bagaimana  pelaksanaan  anggaran  dana Otsus tersebut dilakukan, dimana ada 4 aspek yang menjadi fokus yaitu pelaksanaan  anggaran,  monitoring  dan  evaluasi,  penatausahaan  dan akuntansi, serta pelaporan dan tindak lanjut.
Seluruh  tahapan  penggunaan  dana  Otsus  tersebut,  mulai  dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan anggaran, akan dilihat apakah  telah  menggunakan  asas  partisipasi,  transparansi  dan akuntabilitas.  Sehingga  nantinya  dapat  dinilai  lebih  jauh  bagaimana efektifitas penggunaan dana Otsus terhadap upaya untuk meningkatkan pelayanan  terhadap  masyarakat  Orang  Asli  Papua  yang  diwujudkan sebagai output , outcome dan impact .

## Gambar 1 Kerangka Analisis

## 7.  Definisi Konsep

## Partisipasi
Ada  dua  macam  definisi  tentang  partisipasi  (rakyat)  masyarakat dalam  pembangunan,  yaitu: pertama ,  partisipasi  rakyat  dalam pembangunan   sebagai  dukungan  rakyat  terhadap  rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran  tinggi  rendahnya  partisipasi  rakyat  dalam  definisi  ini  diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua , partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan,  melestarikan dan  mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.
Partisipasi  sebagai  salah  satu  elemen  pembangunan  merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan.
IMPLIKASI KEBIJAKAN PERENCANAAN REGULASI PERENCANAAN OTSUS PENGANGGARAN PENDANAAN OUTPUTS PELAKSANAAN ANGGARAN MONITORING & EVALUASI PENATAUSAHAAN & AKUNTANSI PELAPORAN & TINDAK LANJUT PELAKSANAAN OUTCOMES PARTI SI PATIF; TRANSPARANSI ; AKU NTABI LI TAS
Dengan  demikian  partisipasi  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam pembangunan.  Prasyarat  yang  harus  terdapat  dalam  proses pembangunan  berkelanjutan  adalah  dengan  mengikutsertakan  semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan.
Ada  tiga  alasan  utama  sangat  pentingnya  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan  proyek  akan  gagal,  (2)  Masyarakat  mempercayai  program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya,  karena  masyarakat  lebih  mengetahui  seluk  beluk proyek dan  merasa  memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi  merupakan hak  demokrasi  masyarakat  dalam  keterlibatannya  di  pembangunan. ( http://bagasaskara.wordpress.com ).  Dengan  demikian partisipasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah  bahwa ;
 Pemerintahan  daerah  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  dan leluasa  kepada  masyarakat  Papua  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan publik menyangkut kebutuhan mereka sendiri.
 Jika  semakin  besar  partisipasi  publik  (masyarakat  Papua)  dalam pengambilan  keputusan,  maka  hasilnya  akan  lebih  relevan  dengan kebutuhan publik, bahkan dukungan publik terhadap keputusan yang diambil akan semakin kuat.

## Transparansi
Transparansi adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).
Penyelengaraan  pemerintahan  yang  transparan  akan  memiliki kriteria  sebagai  berikut  :  (1)  Adanya  pertanggungjawaban  terbuka;  (2) Adanya  aksesibilitas  terhadap  laporan  keuangan;  (3)  Adanya  publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
Dalam  ranah keuangan public, UU No. 17 Tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan  memang  merupakan  salah  satu  hasil  dari  transparansi  dan akuntabilitas keuangan publik. Ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Dari konsep dan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  simpulkan  bahwa  yang  dimaksud “Transparansi” dalam kajian ini adalah  suatu upaya  pemerintah daerah yang  secara  sengaja  menyediakan  semua  informasi  menyangkut dana Otsus Papua yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara  akurat,  tepat  waktu,  seimbang,  dan  tegas,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan    kemampuan  penalaran  publik  dan  mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya.

## Akuntabilitas
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem  pertanggungjawaban  yang  jelas,  tepat,  teratur,  dan  efektif  yang dikenal  dengan  “Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)”.
Penerapan  sistem  tersebut  bertujuan  agar  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya guna,  berhasil  guna,  bertanggung  jawab dan  bebas  dari  praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas,  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1). Sjahruddin  Rasul, menyatakan  bahwa  akuntabilitas  didefinisikan  secara  sempit  sebagai
kemampuan  untuk  memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara  luas  atau  dalam  suatu  organisasi . Dalam  konteks  institusi pemerintah,  “seseorang”  tersebut  adalah  pimpinan  instansi  pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  amanat  tersebut  kepada  masyarakat  atau  publik sebagai  pemberi  amanat.  (2). J.B.  Ghartey, menyatakan  bahwa akuntabilitas  ditujukan  untuk  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang  mana,  dan  bagaimana  suatu  pertanggungjawaban  harus dilaksanakan.  (3) Ledvina  V.  Carino ,  mengatakan  bahwa  akuntabilitas merupakan  suatu  evolusi  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh seorang  petugas  baik  yang  masih  berada  pada  jalur  otoritasnya  atau sudah  keluar  jauh  dari  tanggung  jawab  dan  kewenangannya.  Setiap orang  harus  benar-benar  menyadari  bahwa  setiap  tindakannya  bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak  kecil  pada  orang  lain.    Dengan  demikian,  dalam  setiap  tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.  (4)  Akuntabilitas  juga  dapat berarti  sebagai  perwujudan pertanggungjawaban  seseorang  atau  unit  organisasi,  dalam  mengelola sumber  daya  yang  telah  diberikan  dan  dikuasai,  dalam  rangka pencapaian  tujuan,  melalui  suatu  media  berupa  laporan  akuntabilitas kinerja  secara  periodik.  Sumber  daya  dalam  hal  ini  merupakan  sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka  memperlancar  pelaksanaan  tugas  yang  telah  dibebankan kepadanya.  Wujud  dari  sumber  daya  tersebut  pada  umumnya  berupa sumber  daya  manusia,  dana,  sarana  prasarana,  dan  metode  kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum  dan  politik.  (5)  Akuntabilitas  juga  dapat  diuraikan  sebagai
kewajiban  untuk  menjawab  dan  menjelaskan  kinerja  dari  tindakan seseorang  atau  badan  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  hak  untuk meminta jawaban keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang  untuk  mengelola  sumber  daya  tertentu.  Dalam  konteks  ini, pengertian  akuntabilitas  dilihat  dari  sudut  pandang  pengendalian  dan tolok  ukur  pengukuran  kinerja.  Selanjutnya Akuntabilitas juga  dapat diartikan  sebagai  proses    mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik (KK,  SAP,  2005). Akuntabilitas merupakan  kewajiban menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk  menjawab  atau menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan  hukum/pimpinan kolektif  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  minta  keterangan  akan  pertanggungjawaban (LAN, 2003).
Dari  berbagai  definisi  akuntabilitas  seperti  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban seseorang  atau  unit  organisasi  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara  periodik.  Dengan  demikian  akuntabilitas  merupakan:  (1)  Salah satu  pilar  dari  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good government  governance ),  (2)  Adanya  akuntabilitas  memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk menilai apakah tindakan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai penting dari tata pemerintahan  yang  baik,  seperti  efektivitas,  integritas,  demokrasi,  dan transparansi.

## Dana Otonomi Khusus
Sesuai  Pasal  34  ayat  3  huruf  e,  bahwa  yang  dimaksud  dana Otonomi  Khusus  Papua  adalah  Penerimaan  Khusus  dalam  rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus  yang besarnyan setara dengan 2% (dua persen)  dari  plafon  Dana  Aloksi  Umum  Nasional,  yang  terutama ditujukkan  untuk  pembiayaan  pendidikan  dan  kesehatan;  dan,  huruf  f, Dana  tambahan  dalam  rangka  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  yang besarannya  ditetapkan  antara  pemerintah  dengan  DPR  berdasarkan usulan Provinsi pada tiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya  pasal  36  ayat  2  menyatakan  bahwa  sekurang- kurangnya  30%  (tiga  puluh  persen)  penerimaan  sebagaian  dimaksud dalam  pasal  34  ayat  3  dialokasikan  untuk  biaya  pendidikan,  dan sekurang-kurangnya  15%  (lima  belas  persen)  unt uk  kesehatan  dan perbaikan gizi.
Dalam  mekanisme  perencanaan  dan  penganggaran  di  Pemda Provinsi Papua, dana Otsus yang diterima dari Pemerintah didistribusikan 40  persen  untuk  Provinsi  Papua  dan  60  persen  untuk  kabupaten/kota. Untuk  dana  yang  dikelola  Pemda  Provinsi  Papua,  direncanakan penggunaannya  melalui  program  dan  kegiatan  pada  sejumlah  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan  ketentuan:  (1)  tidak  boleh dianggarkan bagi belanja aparatur–kecuali bagi aparatur yang langsung memberi  pelayanan  kepada  warga,  (2)  dialokasikan  untuk  bidang pendidikan  minimal  30  persen,  bidang  kesehatan  minimal  15  persen, bidang infrastruktur, dan bidang perekonomian rakyat.
Dana  yang  diafektasikan  bagi  daerah  kabupaten  dan  kota direncanakan oleh masing-masing pemda dalam APBD. Untuk menjaga agar  dana  dialokasikan  sesuai  ketentuan  dan  kebijakan  Otsus  Papua, Bappeda  Provinsi  Papua  memberi  arahkan  melalui  mekanisme  usulan perencanaan dari kabupaten/kota yang dikenal sebagai Usulan Rencana
Definitif (URD). Setiap Pemda yang telah menerima alokasi anggaran dari sumber Otsus menyusun daftar rencana penggunaan dana yang disusun oleh  Bappeda  kabupaten/kota  kemudian  dibahas  bersama  di  Bappeda Provinsi Papua. Daftar rencana penggunaan dana Otsus setelah dibahas dan mendapat persetujuan Bappeda Provinsi dibawa kembali ke daerah masing-masing untuk dijabarkan dalam APBD.
Sejak tahun 2006, dana Otsus juga dialokasikan ke kampung dan distrik  melalui  program  Rencana  Stratejik  Pembangunan  Kampung (RESPEK).  Dana  ini  dialokasikan  Pemerintah  Provinsi  Papua  dalam bentuk Block  Grants. Bantuan  diberikan  dalam  bentuk  tunai  untuk direncanakan  penggunaannya  secara  partisipatif  oleh  warga  kampung. Beberapa  prinsip good  governance seperti  transparansi,  akuntabilitas, partisipatif, dan pengawasan warga menjadi panduan utama  dan diatur dalam program RESPEK. Warga kampung merencanakan, melaksanakan,  dan  mengawasi  sendiri  setiap  program  dan  kegiatan. Walau  disain  program  RESPEK  ini  dinilai  positif  untuk  meningkatkan pembangunan  dari  bawah  ( bottom  up  planning )  sejumlah  kelemahan masih perlu diidentifikasi dan diselesaikan.
Dana  Otsus  yang  dialirkan  ke  Provinsi  Papua  telah  dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dan tuntutan pembangunan pelayanan publik di  Papua.  Banyak  program  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan Pemda  Provinsi  Papua,  Pemda  Kabupaten  dan  Kota,  dan  warga kampung  melalui  RESPEK  (Bappeda,  2007).  Hasil-hasil  pembangunan senyatanya  sudah  terlihat  di  berbagai  sudut-sudut  kota  dan  pelosok kampung.  Pembangunan  prasarana  dan  sarana  pelayanan  pendidikan serta kesehatan terus dibangun. Prasarana jalan dan jembatan dibangun dan  dipelihara, menggunakan dana Otsus, sehingga  jalan-jalan tembus untuk  menghubungkan  pusat pemerintahan  dengan kampung-kampung Papua,  yang  semula  terisolasi  akhirnya  dapat  ditembus  dan  dilalui kendaraan  roda  empat,  sehingga  penduduk  kampung  sudah  mulai
mendapatkan  pelayanan  dasar  dan  menjual  hasil  pertanian  ke  pasar- pasar lokal.
Pelayanan  dasar  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan bidang  dan  urusan  pemerintahan  yang  selalu  mendapat  perhatian. Sebagai contoh dalam APBD Provinsi Papua TA 2011, pelayanan dasar mendapat  alokasi  belanja  masing-masing  Rp263  milyar  untuk  bidang pendidikan dan Rp475 milyar untuk bidang kesehatan. Bila nilai tersebut dihitung dalam persentase setelah alokasi dana Otsus ke kabupaten/kota–pendidikan mendapat alokasi 13 persen dan kesehatan memperoleh alokasi 24 persen.  Dalam APBD kabupaten/kota untuk TA 2011  pelayanan  dasar  secara  rata-rata  memperoleh  plafon  anggaran masing-masing  Rp112  milyar  (17  persen)  untuk  pendidikan  dan  Rp55 milyar  (19  persen)  untuk  kesehatan.  Pada  TA  2011,  total  APBD  yang dialokasi Provinsi Papua dan 29 kabupaten/kota untuk bidang pendidikan Rp3,51  trilyun  (17  persen),  dan  bidang  kesehatan  Rp2,07  trilyun  (10 persen).

## Kondisi Umum Sosial Ekonomi Kabupaten Asmat

## (1)   Pembangunan Ekonomi Daerah
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Asmat mengalami  peningkatan  dalam  kurun  waktu  2008–2012.  PDRB  Asmat atas dasar harga berlaku tahun 2008 bernilai Rp464 milyar dan meningkat hingga  mencapai  Rp866  milyar  pada  tahun  2012  atau  dengan pertumbuhan  rata-rata  sebesar  16,91  persen.  PDRB  atas  dasar  harga konstan  juga  mengalami  hal  yang  sama,  pada  tahun  2008  tercatat sebesar  Rp210  milyar  dan  mencapai  Rp295  milyar  pada  tahun  2012 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,88 persen.

## Tabel 2 PDRB Kabupaten Asmat Tahun 2008–2012 (juta rupiah)
Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK Nilai % Nilai % 2008 464.149,55 210.549,30 2009 521.394,18 12,33 218.939,86 3,99 2010 619.893,54 18,89 241.466,31 10,29 2011 730.130,57 17,78 266.751,85 10,47 2012 866.083,41 18,62 295.533,53 10,79
Sumber: PDRB Kabupaten Asmat, 2012
Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan  nilai  PDRB  Kabupaten  Asmat  dalam  kurun  waktu  2008– 2012.  Sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  rata-rata  sebesar  39,35 persen.  Di  urutan  kedua  terdapat  sektor  jasa-jasa  yang  menyumbang rata-rata  sebesar  35,47  persen.  Di  posisi  ketiga  diikuti  oleh  sektor bangunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,90 persen.

## Tabel 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Asmat Tahun 2008–2012 (persen)
Sektor Ekonomi (Lapangan Usaha) 2008 2009 2010 2011 2012 Rata- Rata Pertanian 42,81 42,50 39,75 37,22 34,47 39,35 Pertambangan dan Penggalian 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,10 Industri Pengolahan 1,20 1,25 1,24 1,21 1,12 1,20 Listrik dan Air Bersih 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 Bangunan 11,82 12,99 13,38 13,11 13,22 12,90 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5,80 6,13 6,11 6,07 6,16 6,06 Pengangkutan dan Komunikasi 2,94 3,25 3,29 3,32 3,25 3,21 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1,66 1,74 1,74 1,71 1,69 1,71 Jasa-Jasa 33,66 32,01 34,38 37,27 40,00 35,47
Sumber: PDRB Kabupaten Asmat, 2012
Kontribusi di sektor pertanian bagi perkonomian yang cukup besar dapat  memperlihatkan  bahwa  meskipun  dengan  kondisi  tanah  di
Kabupaten  Asmat  yang  berlumpur  tapi  dapat  menghasilkan  produksi tanaman  pangan  yang  baik.  Kondisi  sebaliknya  di  sektor  listrik  dan  air bersih, dari angka yang diperoleh menunjukkan kontribusi sektor ini sama sekali tidak ada.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat selama kurun waktu empat  tahun  terakhir  berfluktuasi  ringan  dengan  kecenderungan menurun. Setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 10,29 persen,  namun  di  tahun  2009  pertumbuhan  ekonomi  hanya  mencapai 8,89 persen. Selain itu laju pertumbuhan rata-rata untuk sektor ekonomi Kabupaten Asmat sangat variatif. Sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  22,78  persen,  disusul  sektor jasa-jasa sebesar 14 persen, sektor bangunan sebesar 11,97 persen.
Tabel 4
Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Ekonomi di Kabupaten Asmat
Tahun 2009–2012 (persen) Sektor Ekonomi (Lapangan Usaha) 2009 2010 2011 2012 Rata- Rata Pertanian 3,24 3,14 3,44 2,62 3,11 Pertambangan dan Penggalian 8,67 6,47 -4,74 -1,47 2,23 Industri Pengolahan 8,32 8,88 7,87 3,27 7,09 Listrik dan Air Bersih 12,34 10,45 34,85 33,50 22,78 Bangunan 14,35 13,57 8,22 11,73 11,97 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 9,90 9,99 9,70 12,38 10,49 Pengangkutan dan Komunikasi 14,96 11,53 11,51 8,43 11,61 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9,32 10,02 8,62 9,26 9,31 Jasa-Jasa -1,12 18,47 19,75 18,91 14,00
Sumber: PDRB Kabupaten Asmat, 2012

## (2) Kualitas Pembangunan Manusia
Jumlah penduduk Asmat berfluktuasi untuk kurun waktu 2008–2012. Pada tahun 2009 penduduk Asmat berjumlah 77 ribu jiwa turun menjadi 76 ribu jiwa pada tahun 2010, namun meningkat terus hingga mencapai 81 ribu jiwa pada tahun 2012. Penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk  perempuan  hal  ini  menyebabkan sex  ratio mengalami peningkatan  selama  kurun  waktu  tersebut.  Rata–rata  pertumbuhan penduduk Asmat selama lima tahun terakhir sebesar 1,79 persen. Jumlah penduduk  Kabupaten  Asmat  yang  masuk  dalam  usia  produktif  (15-54 tahun) cukup  banyak  yaitu  sebesar 43.379  jiwa  atau  52,84  persen dari total  penduduk  Kabupaten  Asmat,  sedangkan  usia  antara  0-14  tahun mencapai  36.486  jiwa  atau  44,44  persen.  Kondisi  tersebut memperlihatkan bahwa  jumlah penduduk yang berpotensi untuk masuk dalam usia produktif cukup banyak. IPM Kabupaten Asmat dalam kurun waktu 2008–2011 lebih jelek dibanding Provinsi Papua. Secara rata-rata IPM Asmat sebesar 51,15 sedangkan IPM Provinsi Papua sebesar 64,71. Ada tiga komponen IPM yang lebih rendah di Kabupaten Asmat dibanding dengan  Provinsi  Papua,  yaitu  angka  harapan  hidup,  rata-rata  lama sekolah, dan angka melek huruf.

## (3) Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asmat cenderung stabil. Antara tahun  2007  sampai  dengan  2010  jumlah  penduduk  miskin  cenderung sama dengan  rata-rata  14.841  jiwa  atau 19,31  persen  dari  total  jumlah penduduk. Namun, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3.410 jiwa atau 2,85 persen dari total jumlah penduduk, hal ini memperlihatkan  bahwa  kontribusi  dana  Otsus  belum  konsisten  dalam menanggulangi kemiskinan.

## Gambar 2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Asmat Tahun 2007–2011

## Sumber: Kabupaten Asmat Dalam Angka Tahun 2012

## Komposisi Dana Otsus
Dana  Otsus  yang  diterima  Kabupaten  Asmat  perioda  tahun anggaran 2009  sampai dengan 2012 berjumlah Rp246  milyar. Besaran dana yang diterima juga sangat berfluktuatif, misalnya dana Otsus untuk bidang pendidikan dari tahun 2009 dana yang dialokasikan sebesar Rp14 milyar dan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp18 milyar. Selain dana yang  dialokasikan  meningkat,  ada  juga  sektor  atau  bidang  yang mengalami  penurunan  alokasi  dana,  misalnya  sektor  infrastruktur  yang pada tahun 2009 dana yang dialokasikan sebesar Rp25 milyar dan pada tahun  2012  menurun  tajam  sehingga  dana  yang  dialokasikan  hanya sebesar  Rp10  milyar.  Tetapi  secara  keseluruhan  dana  Otsus  yang diterima oleh Kabupaten Asmat setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar rata-rata 2,19 persen.

## Tabel 5 Jumlah Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Asmat Tahun 2009–2012
Sektor/Bidang 2009 2010 2011 2012 Total 4 tahun Pendidikan 14.904.334.703 14.937.012.750 17.924.415.300 18.949.653.800 66.715.416.553 Kesehatan 8.962.160.822 8.962.207.650 8.962.207.650 9.474.826.500 36.361.402.622 Infrastruktur 25.424.224.853 20.911.817.850 16.286.817.850 10.941.030.500 73.563.891.053 Ekonomi Kerakyatan 10.424.730.622 14.937.012.750 19.992.069.200 24.299.999.200 69.653.811.772 Total Dana Otsus 59.715.453.009 59.748.053.010 63.165.512.011 63.665.512.012 246.294.530.042
Sumber: Rencana Definitif Otsus Kabupaten Asmat Tahun 2009-2012
Proporsi  dana  Otsus  terhadap  total  pendapatan  Kabupaten  Asmat pada tahun 2009 sampai dengan 2012 berfluktuatif. Pada tahun anggaran 2009  proporsi  dana  Otsus  terhadap  total  pendapatan  sebesar  4,10 persen, lalu pada tahun 2011 menurun sebesar 3,87 persen, namun pada tahun 2012 proporsi dana Otsus naik sebesar 7,43 persen. Hal ini terjadi bisa  disebabkan  dari  total  pendapatan  yang  diterima  oleh  Kabupaten Asmat secara keseluruhan.

## Gambar 3 Proporsi Dana Otsus Terhadap Total Pendapatan
di Kabupaten Asmat Tahun 2007–2011
Sumber: Rencana Definitif Otsus Kabupaten Asmat Tahun 2009-2012 (data diolah)
Peruntukan  dana  Otsus  di  Kabupaten  Asmat  selama  tahun  2009 sampai  dengan  2012  bergerak  berfluktuasi,  dapat  terlihat  di  gambar bawah ini, yaitu bidang infrastruktur setiap tahun mengalami penurunan dan ekonomi kerakyatan yang mengalami peningkatan setiap tahun hal yang  sama  juga  di  bidang  pendidikan  meskipun  peningkatannya  tidak terlalu signifikan.

## Gambar 4
Jumlah dan Proporsi Penggunaan Dana Otsus Per Bidang di Kabupaten Asmat Tahun 2007–2011
Sumber:  Rencana  Definitif  Otsus  Kabupaten  Asmat  Tahun  2009-2012 (data diolah)
Bila  dihitung  penerimaan  dana  Otsus  antara  tahun  2009  sampai dengan  2012  dan  peruntukan  untuk  beberapa  bidang  prioritas  yang diamanatkan oleh UU Otsus, maka bidang pendidikan belum memenuhi amanat Otsus, karena belum mencapai 30 persen peruntukan dana untuk bidang  pendidikan.  Sedangkan  bidang  kesehatan  sudah  memenuhi amanat UU Otsus, yaitu sebesar 15 persen.

## Gambar 5
Jumlah dan Proporsi Penggunaan Dana Otsus Per Bidang di Kabupaten Asmat Tahun 2007–2011
Sumber: Rencana Definitif Otsus Kabupaten Asmat Tahun 2009-
2012 (data diolah) 27% 15% 30% 28% Pendidikan Kesehatan Infrastruktur
Ekonomi Kerakyatan
Dana  Otsus  yang  digulirkan  oleh  pemerintah  pusat  pada  Provinsi Papua tidak dialokasikan secara langsung ke tangan masyarakat namun biasanya  direalisir  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan.  Apabila  dana Otsus  yang  diterima  oleh  Pemda  Kabupaten  Asmat  setiap  tahunnya dibagi  kepada  setiap  penduduk  asli orang  Papua  maka  besarnya  dana Otsus perkapita terlihat dalam tabel berikut.

## Tabel 6
Dana Otonomi Khusus Per Kapita Kabupaten Asmat
Menurut Jumlah Penduduk Tahun 2009-2012
Tahun Dana Otsus (Rp) Jumlah Penduduk (Jiwa) Dana Otsus Per Kapita (Rp) 2009 59.715.453.009 77.026 775.263,59 2010 59.748.053.010 76.563 780.377,64 2011 63.165.512.011 82.097 769.400,98 2012 63.665.512.012 81.696 779.297,79
Sumber: Rencana Definitif Otsus Asmat dan Kabupaten Asmat Dalam Angka 2009-2012
Total dana Otsus perkapita di Kabupaten Asmat berfluktuasi selama tahun 2009 s/d  2012.  Perkapita   tertinggi berada pada  tahun 2010 dan yang terendah berada pada tahun 2009, namun selisih setiap tahun tidak terlalu besar, hal ini menunjukkan bahwa dana Otsus yang dialokasikan selama  empat  tahun  terakhir  dapat  mencukupi  kebutuhan  penduduk Kabupaten Asmat secara keseluruhan.

## 1.  Otsus Sektor Pendidikan
Alokasi  dana  Otsus  untuk  sektor  pendidikan  belum  sesuai  dengan ketentuan. Sesuai  dengan  amanat  UU Otsus  tentang  Peruntukan  dana Otsus  untuk  sektor  pendidikan  yaitu  30  persen,  alokasi  dana  Otsus  di bidang pendidikan rata-rata mencapai 27,03 persen selama empat tahun anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  yang  belum  maksimal  dari pemerintah Kabupaten Asmat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pendidikan.  Namun  bila  dilihat  tren  selama  empat  tahun  pengamatan terdapat peningkatan alokasi setiap tahun sebesar 8,65 persen.
Gambar 6 Alokasi Dana Otsus Bidang Pendidikan di Kabupaten Asmat Tahun 2009–2012
Sumber: Rencana Definitif Otsus Kabupaten Asmat Tahun 2009-2012 (data diolah)

## 2.  Otsus Sektor Kesehatan
Alokasi  dana  Otsus  untuk  sektor  kesehatan  telah  sesuai  dengan ketentuan  dan  amanat  UU  Otsus.  Sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur Provinsi Papua tentang Peruntukan dana Otsus untuk sektor kesehatan yaitu  15  persen  selama  lima  tahun  pengamatan.  Pertumbuhan  alokasi dana Otsus untuk kesehatan selama empat tahun rata-rata 1,91 persen, hal ini memperlihatkan komitmen  yang baik dari Pemerintah kabupaten Asmat  untuk  memperbaiki pelayanan  kesehatan,  meskipun  pada  tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan alokasi dana.

## Gambar 7
Alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan di Kabupaten Asmat Tahun 2009–2012
Sumber: Rencana Definitif Otsus Kabupaten Asmat Tahun 2009-2012 (data diolah)

## Kinerja Output Pengelolaan Dana Otsus Kabupaten Asmat
(1)   Partisipasi
Penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pengambilan  keputusan.  Masyarakat  mendapatkan  kembali kesetaraan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Desentralisasi  politik  bertujuan  untuk  memberikan  lebih  banyak kesempatan  dan  kekuasaan  kepada  para  warga  negara  di  dalam pengambilan  keputusan  publik.  Desentralisasi  politik  ini  identik  dengan demokratisasi,  yaitu  dengan  asumsi  bahwa  semakin  besar  partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, maka hasilnya akan lebih relevan dengan kebutuhan publik, bahkan dukungan publik terhadap keputusan yang diambil akan semakin kuat.
Partisipasi  sangat  penting  karena  mengandung  aspek  dasar kemanusiaan. Semua orang ingin dihargai melalui peran dan partisipasi mereka dan semua orang ingin berperan dalam kegiatan apa pun yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam era Otonomi
Khusus  di  Tanah  Papua,  Pemerintah  Provinsi  Papua  melakukan kebijakan  kependudukan  dalam  bentuk  kebijakan  afirmatif  untuk mempercepat partisipasi penduduk asli Papua di semua sektor pemba- ngunan, termasuk dalam bentuk orang-orang asli Papua memperoleh ke- sempatan  dan  diutamakan  untuk  memperoleh  pekerjaan  dalam  semua bidang pekerjaan (Pasal 61 dan 62, UU 21/2001).
Partisipasi  masyarakat  Papua  khususnya  di  Kabupaten  Asmat  di dalam  tahap  perencanaan  dan  manajemen  pembangunan  diupayakan lebih  terlembaga,  sehingga  rencana  dan  program  pembangunan  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  daerah  dan  kelompok  yang beraneka  ragam,  yang  pada  akhirnya  memungkinkan  terumuskannya program-program yang lebih realistis dan efektif. Hasil pengolahan data kuesioner  tentang  pendapat  masyarakat,  lembaga  kesehatan,  dan beberapa lembaga pemerintah di Kabupaten Asmat terhadap Partisipasi masyarakat  yang  sebesar-besarnya  dilaksanakan  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama,  pemuda,  kelompok  usaha  lokal  dan  kaum  perempuan  dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.
Gambar 8 Web Capaian Skor Tingkat Partisipasi Pengelolaan Dana Otsus di Kabupaten Asmat
Sumber: Data Primer (diolah, 2013) 0,4944 0,5516 0,5413 0,6000 0,2000 0,2143 0,5857 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pengawasan dan Monitoring Penatausahaan Pelaporan dan PI Tindak Lanjut
Berdasarkan  gambar  web  capaian  skor  tingkat  partisipasi pengelolaan  dana  otsus  di  atas,  terlihat  skor  tertinggi  adalah  di  fokus Pengawasan  dan  Monitoring  dengan  capaian  sebesar  0,6000  atau  60 persen.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  proses  penggunaan  anggaran partisipasi masyarakat Asmat dalam bentuk pengawasan dan monitoring cukup bagus dalam mengawal  penggunaan anggaran agar dana Otsus yang  dipakai  tepat sasaran.  Pertanyaan  yang diangkat dalam aspek  ini adalah apakah masyarakat menilai OAP sudah aktif berpartisipasi dalam memonitor  kegiatan  yang  bersumber  dari  dana  Otsus.  Hasil  survei memperlihatkan bahwa tingkat capaian skor dari SKPD terkait partisipasi, apakah  semua  pejabat  diberi  kesempatan  mengawasi  dan  menindak lanjuti hasil monitoring. Dari hasil survei terlihat tingkat partisipasi pejabat dalam pengawasan penggunaan dana  Otsus  sangat bagus,  karena hal itu memperlihatkan salah satu bentuk komitmen dari para pejabat SKPD untuk  turut  menjamin  tingkat  efisiensi  pengelolaan  dana  Otsus,  hal  ini dapat  ditunjukkan  dari  skor  tingkat  capaian  sebesar  1,0000  atau  100 persen.  Selain  itu  senada  dengan  opini  SKPD,  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  pengawasan  dan  monitoring  sudah  baik. Meskipun  tingkat  capaian  skor  baik,  masih  terdapat  beberapa  kritik terhadap proses pengawasan yaitu seperti kadang-kadang pelaksanaan pengawasan  macet  disebabkan  karena  anggota  masyarakat  yang dilibatkan  tidak  kompak  ataupun  hanya  terbatas  pada  kelompok  atau personal-personal  tertentu  saja  yang  melakukan  pengawasan  dan monitoring.

## Tabel 7

## Skor Capaian Tingkat Partisipasi Pengelolaan Dana Otsus Kabupaten Asmat
Fokus Pengelolaan SKPD L P & K* Individu Perencanaan 1,0000 0,2000 0,2833 Penganggaran 0,5714 0,4000 0,6833 Pelaksanaan Anggaran 0,8571 0,0000 0,7667 Pengawasan dan Monitoring 1,0000 0,2000 0,6000
Fokus Pengelolaan SKPD L P & K* Individu Penatausahaan - 0,2000 - Pelaporan dan PI 0,4286 0,0000 - Tindak Lanjut 0,8571 0,2000 0,7000 Jumlah Skor 4,7143 1,2000 3,0333 Maksimum 6,0000 7,0000 5,0000 Pencapaian 0,7857 0,1714 0,6067 Prestasi B E B
Sumber; Data Primer (diolah, 2013) *Lembaga Pendidikan dan Kesehatan
Sedangkan  menurut  lembaga  pendidikan  dan  kesehatan,  tingkat partisipasi  dalam  pengawasan  dan  monitoring  tidak  baik,  hal  ini  dapat dilihat  dari  tingkat  capaian  skor  yang  hanya  mencapai  0,2000  atau  20 persen.  Hasil  yang  berbeda  dengan  masyarakat  dan  SKPD  ini disebabkan  karena  terbatasnya  akses  yang  diberikan  kepada  pihak sekolah  untuk  mengawasi  dan  memonitor  program/kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan.  Selain  itu  dari  pihak  puskesmas, jarang  sekali  terlibat  langsung  dalam  mengawasi  dan  memonitor penggunaan dana yang bersumber dari dana Otsus dalam menentukan kebutuhan peningkatan jumlah sarana dan prasarana puskesmas seperti penambahan dokter, perawat, fasilitas-fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

## (2)   Transparansi
Transparansi    merupakan    upaya    yang    secara    sengaja menyediakan  semua  informasi  yang mampu  dirilis  secara  legal  baik positif    maupun    negatif    secara   akurat,    tepat   waktu,  seimbang,  dan tegas, dengan tujuan untuk  meningkatkan  kemampuan penalaran publik dan    mempertahankan    tanggung    jawab    organisasi    atas    tindakan, kebijakan,  dan praktiknya.
Gambar 9 Web Capaian Skor Tingkat Transparansi Pengelolaan Dana Otsus di Kabupaten Asmat
Sumber: Data Primer (diolah, 2013)
Tingkat  transparansi  pengelolaan  dana Otsus  di  Kabupaten Asmat sudah  berjalan  dengan  baik.  Fokus  dalam  pelaksanaan  yang  memiliki capaian skor tertinggi adalah fokus Pelaporan dan Pengawasan Internal sebesar 0,6286 atau 62,86 persen. Kegiatan pelaporan dan pengawasan internal  merupakan  salah  bentuk  nyata  dari  aspek  transparansi pengelolaan dana Otsus. Dari survei yang dilakukan kepada SKPD, skor capaian tingkat transparansi dalam bentuk prosedur pengaduan/komplain dari  masyarakat  OAP  tentang  pelayanan  SKPD  sebesar  0,8571  atau 85,71 persen,  hasil  ini  menunjukkan  tingkat  transparansi  dalam  bentuk rekomendasi dari hasil pengawasan internal telah diketahui oleh pejabat, dan  50  persen  lebih  pegawai  dalam  SKPD.  Selain  itu  tingkat  capaian pelaporan  dan  pengawasan  internal  di  lembaga  pendidikan  dan kesehatan hanya sebesar 0,4000 atau 40 persen, hal ini memperlihatkan bahwa maupun ke sekolah dan puskesmas/rumah sakit cukup baik dalam menerapkan  SOP  pelayanan  pendidikan  yang  digunakan  sekolah maupun  di  SOP  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit/puskesmas,  dan selalu dikomunikasikan kepada pegawai dan masyarakat secara terbuka.
0,5944 0,5722 0,3810 0,4944 0,5286 0,6286 0,6167 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pengawasan dan Monitoring Penatausahaan Pelaporan dan PI Tindak Lanjut

## Tabel 8 Skor Capaian Tingkat Transparansi Pengelolaan
Dana Otsus Kabupaten Asmat Fokus Pengelolaan Individu  SKPD L P&K Perencanaan 0,5833  1,0000  0,2000 Penganggaran 0,5167  1,0000  0,2000 Pelaksanaan Anggaran 0,6000  0,1429  0,4000 Pengawasan dan Monitoring  0,2833  1,0000  0,2000 Penatausahaan - 0,8571  0,2000 Pelaporan dan PI - 0,8571  0,4000 Tindak Lanjut 0,6500  1,0000  0,2000 Jumlah Skor 2,6333  5,8571  1,8000 Maksimum 5,0000  7,0000  7,0000 Pencapaian 0,5267  0,8367  0,2571 Prestasi C A D
Sumber; Data Primer (diolah, 2013)
Namun  hal  berbeda  dalam  capaian  skor  di  fokus  Pelaksanaan Anggaran  yaitu  sangat  tidak  memuaskan.  Isu  transparansi  pada  tahap pelaksanaan anggaran melihat isu dalam masyarakat adalah bagaimana penilaian mereka terhadap transparansi pelaksanaan proyek dari sumber dana  Otsus  sudah  bagi  pengusaha  OAP,  dan  informasi  keuangan RESPEK sudah transparan disampaikan kepada warga. Dari hasil survei terhadap SKPD, capaian skor sangat minimal yaitu sebesar 0,1429 atau 14,29  persen.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat  transparansi  di  dalam lingkungan  SKPD  tidak  baik,  hal  ini  terjadi  karena  Kabupaten  Asmat belum  menggunakan  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektornik  (LPSE), sehingga  Kegiatan  atau  proyek  dari  sumber  Otsus  belum  dimasukkan dalam LPSE.
Hasil  yang  sangat  berbeda  diperoleh  dari  persepsi  masyarakat, tingkat  pelaksanaan  anggaran  yang  berasal  dari  dana  Otsus  bisa dikatakan  baik,  hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  capaian  skor  sebesar
0,6000 atau 60 persen. Begitu pun dengan persepsi dari pihak lembaga pendidikan dan kesehatan yang mencapai skor sebesar 0,4000 atau 40 persen,  meskipun  skornya  lebih  kecil  dibandingkan  tingkat  capaian masyarakat, namun hasil ini memperlihatkan tingkat transparansi dalam pelaksanaan anggaran, cukup baik.

## (3)   Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  pilar  dari  konsep  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  government  governance ).  Adanya akuntabilitas  memungkinkan  masyarakat  memperoleh  informasi  yang mereka butuhkan untuk menilai apakah tindakan pemerintah didasarkan pada  nilai-nilai  penting  dari  tata  pemerintahan  yang  baik,  seperti efektivitas, integritas, demokrasi, dan transparansi.
Akuntabilitas  dapat  menjembatani  kesenjangan  informasi  antara pemerintah  daerah  dengan  publik.  Kesenjangan  informasi  yang  sedikit akan  memperbaiki  komunikasi  antara  pemerintah  daerah  dan  publik sehingga  menghasilkan  hubungan  yang  baik  serta  mendorong  untuk terciptanya rasa percaya publik kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu,  akuntabilitas  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk menunjukkan  legitimasi  mereka  guna  memperoleh  dukungan  dari masyarakat.
Gambar 10 Web Capaian Skor Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus
di Kabupaten Asmat
Sumber: Data Primer (diolah, 2013)
0,7278 0,3968 0,2794 0,6389 0,5286 0,3778 0,4071 0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Pengawasan dan Monitoring Penatausahaan Pelaporan dan PI Tindak Lanjut
Tingkat  akuntabilitas  dalam  tahap  perencanaan  penggunaan  dana Otsus  Kabupaten  Asmat  dianggap  sudah  baik.  Kegiatan  perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencari, mengetahui, merumuskan atau memformulasikan hal apa saja yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan program  kerja  yang  diharapkan  dapat  mensejahterakan  masyarakat. Pertanyaan  diajukan  untuk  mendapatkan  persepsi  masyarakat  tentang perencanaaan  pengelolaan  dana  Otsus  di  Kabupaten  Asmat,  yaitu apakah  mereka  diundang  untuk  hadir  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) di  level pemerintahan  Distrik atau Kampung.
Dari  hasil  survei  di  pihak  SKPD,  tingkat  akuntabilitas  dalam  tahap perencanaan  sudah  sangat  baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  tingkat capaian  skor  sebesar  1,0000  atau  100  persen.  Hal  yang  tidak  terlalu berbeda  terdapat  dari  persepsi  lembaga  pendidikan  dan  kesehatan,  di mana  total  capaian  skor  hanya  mencapai  0,4000  atau  40  persen,  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  akuntabilitas  dalam  tahap perencanaan  yang  menyangkut  pendidikan  serta  kesehatan  berjalan dengan  cukup  baik.  Sedangkan  dari penilaian  individu  terhadap  tingkat akuntabilitas dalam tahap perencanaan mencapai skor 0,7833 atau 78,33 persen,  capaian  ini  menggambarkan  penilaian  masyarakat  terhadap pelaksanaan  Musrenbang  dianggap  telah  merencanakan  penggunaan dana Otsus secara baik.
Tabel 9 Skor Capaian Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otsus Kabupaten Asmat Fokus Pengelolaan Individu SKPD L P&K Perencanaan 0,7833 1,0000 0,4000 Penganggaran 0,1333 0,8571 0,2000 Pelaksanaan Anggaran 0,0667 0,5714 0,2000 Pengawasan dan Monitoring 0,7167 1,0000 0,2000
Fokus Pengelolaan Individu SKPD L P&K Penatausahaan 0,8571 0,2000 Pelaporan dan PI 0,1333 1,0000 0,0000 Tindak Lanjut 0,4500 0,5714 0,2000 Jumlah Skor 2,2833 5,8571 1,4000 Maksimum 6,0000 7,0000 7,0000 Pencapaian 0,3806 0,8367 0,2000 Prestasi D A D
Sumber; Data Primer (diolah, 2013)
Skor  capaian  untuk  tingkat  akuntabilitas  terendah  terdapat  pada fokus  Pelaksanaan  Anggaran  yaitu  hanya  sebesar  0,2794  atau  27,94 persen. Isu akuntabilitas pada tahap pelaksanaan anggaran  melihat isu dalam  masyarakat  adalah  bagaimana  penilaian  mereka  terhadap kelompok  pendamping  kampung,  apakah  sudah  terampil  dalam pertanggungjawaban  keuangan  RESPEK  atau  tidak.  Dari  hasil  survei terhadap  SKPD,  capaian  skor  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  0,5714  atau 57,14  persen.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  dalam pelaksanaan  anggaran  di  dalam  lingkungan  SKPD  baik,  hal  ini  terjadi karena  Pengusaha  asli Papua di  Kabupaten Asmat  telah mendapatkan kerja  sesuai  amanat  Perpres  84  tahun  2012    Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Dalam  Rangka  Percepatan  Pembangunan  Provinsi  Papua Dan Provinsi Papua  Barat.  Meskipun  pada  kenyataannya  hal  ini  masih cukup sulit, sehingga pelaku usaha dari AOP masih didampingi oleh para pelaku usaha yang berasal dari luar Asmat.
Hasil  yang  sangat  berbeda  diperoleh  dari  masyarakat,  tingkat pelaksanaan  anggaran  yang  berasal  dari  dana  Otsus  sangat  tidak memuaskan, hal tersebut dapat terlihat dari capaian skor hanya sebesar 0,0667 atau 6,67 persen. Begitu pun dengan persepsi dari pihak lembaga pendidikan dan kesehatan yang mencapai skor sebesar 0,2000 atau 20 persen, meskipun skornya tidak lebih kecil dibandingkan tingkat capaian masyarakat, namun hasil ini memperlihatkan tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan  anggaran  masih  kurang,  karena,  misalnya  pihak  Rumah
Sakit/Puskesmas  tidak  dilibatkan  oleh  Dinas  Kesehatan  dalam melakukan  evaluasi  program  atas  dana  Otsus  yang  digunakan  setiap tahun anggaran.

## ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
a.  Tingkat  akuntabilitas  rendah  dalam  pelaporan  penggunaan  dana
Otsus  menggambarkan  rendahnya  keinginan  Kabupaten  Asmat untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi penggunaan dana Otsus akan menimbulkan dampak negatif  yang  sangat  luas  dan  dapat  merugikan  masyarakat, khususnya  di  Kabupaten  Asmat.  Dampak  negatif  tersebut  antara lain dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam alokasi sumber daya seperti  dana  dan  manusia,  memunculkan  ketidakadilan  bagi masyarakat,  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan.  Oleh karena itu perlu pembenahan sistem pengelolaan dana Otsus mulai dari  perencanaan  sampai  dengan  tindak  lanjut  atas  temuan pengelolaan. Dalam hal birokrasi maupun administrasi penggunaan dana Otsus perlu dievaluasi dan diperbaiki agar kinerja pengelolaan dana  Otsus  semakin  baik  dan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban.
b.  Selain  itu  diperlukan  juga  untuk  meningkatkan  transparansi  untuk penentuan  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  yang  bisa mewujudkan perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Segala  upaya  yang  bisa dilakukan seperti  dengan  secara  terbuka  dan  tepat  menyediakan  semua informasi  yang  mampu  dirilis  secara  legal  baik  positif  maupun negatif  secara akurat,  tepat  waktu,  seimbang,  dan  tegas,  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat,  contohnya dengan cara menerbitkan laporan alokasi dana Otsus dalam surat
kabar lokal atau dengan memajang secara cukup dan jelas dalam Majalah  Dinding  (Mading)  di  setiap  kantor  Pemerintahan  yang strategis.  Hal  tersebut  harus  dipertimbangkan  dan  dilakukan  agar dapat  mengembalikan  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah daerah.

## 2. Saran
Berdasarkan beberapa isu yang diangkat di atas, maka hasil kajian ini dapat merekomendasikan:
a.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Asmat  melakukan  sosialisasi kegiatan yang menggunakan dana Otsus, hal ini merupakan salah satu bentuk transparansi.
b.  Dalam  hal  partisipasi,  perlu  melibatkan  perwakilan  dari  setiap kampung,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  perempuan  untuk duduk  bersama-sama  dalam  merencanakan  kegiatan  yang bersumber  dari dana  Otsus,  meskipun  selama  ini  diklaim  sudah berjalan, tapi kurang maksimal.
c.  Memberikan  informasi  formal  maupun  nonformal  kepada masyarakat tentang kegiatan apa saja yang menggunakan dana Otsus,  seperti  mading  atau  menggunakan  teknologi  media elektronik, dll.
d.  Selalu melibatkan lembaga-lembaga kesehatan maupun pendidikan seperti, puskesmas dan sekolah dalam merencanakan penggunaan dana Otsus sampai pada pertanggungjawaban.
e.  Membuat  SOP  yang  khusus  dilaksanakan  di  Kabupaten  Asmat dan  harus  dipastikan  SOP  tersebut  tidak  bertentangan  dengan
Juknis yang telah dikeluarkan dari Provinsi.
f.  Melakukan  kegiatan  yang  berkelanjutan  dan  selalu  ada  alokasi dana Otsus yang  jelas  setiap tahun  supaya  kegiatan  yang telah dilakukan  tidak  berhenti di  tengah perjalanan,  contohnya  sistem pemasaran bagi petani dan nelayan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah,  2007,  Wakhyudi,  Ak.,  M.Comm,
Dikeluarkan  oleh  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan BPKP  dalam  rangka  Diklat  Sertifikasi  JFA  Tingkat  Pembentukan
Auditor Anggota Tim, Edisi Ke–5
Bappeda Provinsi Papua. Rencana Definitif Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 s/d Tahun Anggaran 2012, Kabupaten  Asmat
____________________. Rencana Definitif Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 s/d Tahun Anggaran
2012,  Provinsi Papua.
Badan  Pusat  Statistik  Asmat  Dalam  Angka  2008  s/d  2012  BPS Kabupaten Asmat
http://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat- teori-ringkas
http://ovy19.wordpress.com/2010/01/05/sistem-transparansi-dan- akuntabilitas- terhadap-keuangan-negara http://manoegra.multiply.com/journal/item