## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI APLIKASI SHOPEE

## ¹Alda Meydiyana Sagita, ²Arikha Saputra
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Semarang, Jawa Tengah.
Correspondent email : aldameysa2405@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved :
: : :
15 April 2022
22 Mei 2022
2 Juni 2022 6 Juni 2022

## Abstract
Imported  food  is  a  processed  food  originating  from  abroad  which  is  widely  sold  through  e- commerce,  one  of  which  is  shopee,  the  needs  and  demands  of  the  public,  especially  in Indonesia for imported food products, make business actors continue to increase the number of products and variations of imported food products traded. However, many imported foods sold through e-commerce shopee do not have a distribution permit from BPOM. Writing this scientific journal aims to increase understanding of the importance of legal rules that protect consumers  on  imported  food  without  a  distribution  permit  and  to  know  the  form  of supervision carried out by BPOM Semarang City on imported food sold through e-commerce shopee.  This  study  uses  a  normative  juridical  legal  research  method  with  a  statutory approach  and  a  fact  approach.  From  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  the implementation  of  legal  protection  for  consumers  for  imported  food  products  sold  through shopee  e-commerce  has  not  been  effectively  implemented  because  there  are  still  many imported food products without a BPOM distribution permit that are sold through shopee e- commerce and do not  comply with security requirements.  The requirement  for  security is  in the form of an obligation to have a distribution permit, which is in accordance with Article 91 paragraph  (1)  of  Law  Number  18  of  2012  concerning  Food  which  states  "In  terms  of supervision  of  safety,  quality  and  nutrition,  any  processed  food  made  domestically  or imported  for  traded  in  retail  packaging,  food  business  actors  are  required  to  have  a distribution permit”. This is in line with the policy contained in Shopee's e-commerce that it is not  allowed  to  have  food  without  a  distribution  permit  in  accordance  with  the  policies  that have  been  applied  to  the  list  of  prohibited  goods  and  are  limited  in  point  (iv)  which  reads "food and beverages that endanger the safety of its users, or not. having a distribution permit from  the  Food  and  Drug  Supervisory  Agency  (BPOM)  the  seller  is  not  allowed  to  register food  and  food-related  goods  on  the  shopee  site",  in  addition  to  the  policy  given  by  shopee, BPOM will also carry out Cyber Patrol supervision.
Keywords: Law Protection; Consumer; Food; Distribution Permit; Shopee App.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi pola dari kehidupan masyarakat, salah satunya menjadikan perdagangan atau jual beli di seluruh dunia  dapat  dilakukan  dengan  mudah  dan  sangat  praktis,  yaitu  dengan  cara menggunakan  perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  modern,  di  dalam  pasal 1457  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  dimaksud  dengan  jual-beli  adalah suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 1 Jual beli dapat terjadi karena adanya sebuah interaksi antara pedagang dan pembeli.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang  ditandai  dengan  perkembangan digital dalam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  melambung  tinggi, dimana penggunaan media elektronik seperti handphone, komputer, dan laptop saat ini sangat  digemari  masyarakat  sebagai  sarana  dan  media  untuk  kegiatan  usaha  jual  beli atau berbisnis, yaitu dengan cara jual beli online.
Transaksi online yang tengah berkembang di masyarakat bisa dijadikan sebagai pilihan  utama  pada  saat  berbelanja,  karena  masyarakat  bisa  lebih  menghemat  waktu, dan  lebih  praktis  jika  melakukan  berbelanja online. Tetapi  disamping  mudahnya  jual beli online yang  praktis  dan  hemat  waktu,  pada  praktiknya  jual  beli online juga  bisa menimbulkan  hal  yang  tidak  diinginkan  salah  satunya  yaitu  apabila  dari  pembelian online tersebut  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  bisa  membuat  pelaku  usaha atau  konsumen  rugi.  Karena  besar  kemungkinan  akan  terjadi  suatu  penipuan  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen,  sebab  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak bertemu,  jadi hanya bermodalkan kepercayaan  masing-masing pihak saja. Disebutkan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPER)  pada  pasal  1458  yang berbunyi  “Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. 2
Salah  satu  transaksi  perdagangan  melalui  internet  ( online ),  dengan menggunakan  aplikasi  yang  tengah  menjadi  daya  tarik  bagi  masyarakat  di  Indonesia bahkan  bisa  diakses  seluruh  masyarakat  Asia  maupun  dunia,  sehingga  masyarakat seluruh dunia bisa melakukan transaksi  jual beli tanpa bertemu secara langsung  yaitu menggunakan  aplikasi shopee.  Shopee  merupakan  situs  elektronik  komersial  yang memiliki kantor pertama di Singapura yang didirikan oleh Sea Limited (dahulu disebut
1 Pasal 1457 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2 Belly Riawan, I Made Mahartayasa, Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses 26-01-2015
dengan sebutan Garena), yang dibuat pada 2009 oleh Forrest Li. 3 Shopee pada awalnya di  luncurkan  di  tahun  2015,  dan  pada  saat  itu  mulai  meluas  jangkauan  perdagangan online ke negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 4 Dengan adanya koneksi internet dan aplikasi shopee tindakan jual beli tetap bisa  dilakukan  dengan  mudah  dan  praktis  meskipun  pelaku  usaha  tidak  bertemu dengan konsumennya langsung.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi membawa  dampak  nyata  dalam  perdagangan  diantara  negara.  Melakukan  ekspor  dan impor  suatu  barang  sudah  sering  terdengar  sejak  dibuatnya  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA),  sejak  diberlakukannya  kini  negara  di  seluruh  Asia  Tenggara  bisa mengurangi adanya suatu hambatan saat akan melakukan kegiatan ekspor-impor suatu barang atau jasa.
Dengan  adanya  aplikasi  shopee  pelaku  usaha  bisa  dengan  bebas  dan  sangat mudah  untuk  memperdagangkan  produknya  dan  selain  itu  pembeli  juga  bisa melakukan pembelian produk makanan impor dengan sangat praktis dan hemat waktu, selain  itu  dengan  adanya  aplikasi  shopee  karena  masyarakat  sudah  banyak  memakai aplikasi  tersebut  dalam  melakukan  pembelian  berbagai  macam  hal  kebutuhan,  tidak dapat  dihindari  juga  apabila  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  memperhatikan  hak konsumen supaya memperoleh banyak keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. 5 Penulis  melihat  di aplikasi  shopee  bahwa  pelaku  usaha  makanan  impor  tidak  hanya  berasal  dari  luar negeri,  namun  banyak  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  produk  makanan  impor merupakan warganegara Indonesia, hal ini dapat dijumpai dari berbagai macam produk yang  ditawarkan  pada  aplikasi  shopee  seperti  makanan  instan  impor  yang diperjualbelikan tidak punya izin edar.
Suatu  perbuatan  yg  dilakukan  pelaku  usaha  saat  berbisnis  bisa  menyebabkan konsumen menjadi rugi atas ulah dari pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa adanya izin edar serta tidak sesuai dengan syarat keamanan untuk dikonsumsi. 6 Syarat dari  keamanan  tersebut  berupa  kewajiban  adanya  izin  edar  yaitu  sesuai  Pasal  91  ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan “Dalam hal pengawasan  keamanan,  mutu,  dan  gizi,  setiap  pangan  olahan  yang  dibuat  di  dalam negeri  atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran  pelaku  usaha pangan  wajib  memiliki  izin  edar”.  Izin  edar  diwajibkan  supaya  masyarakat  merasa
3 “Tech  in  Asia-Connecting  Asia’s  startup  ecosystem” .  www.techinasia.com  (dalam  Bahasa  inggris).  Diakses tanggal 22-11-2018
4 “ Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN |SWA.co.id”. SWA.co.id (dalam Bahasa Inggris). Diakses tanggal 22-11-2018
5 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra  Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 9.
6 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 11.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
aman saat akan mengkonsumsi dari produk makanan tersebut. Dapat diartikan izin edar merupakan  suatu  bentuk  persetujuan  pendaftaran  obat  dan  makanan  yang  diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. 7
Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan  makanan  yaitu  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  atau  disingkat  BPOM  yang merupakan  Lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  dibidang  pengawasan  obat  dan  makanan,  yang  memiliki  tugas  untuk memastikan  bahwa  makanan  yang  beredar  memenuhi  standar  persyaratan  keamanan, khasiat  atau  manfaat,  dan  mutu  produk  yang  ditetapkan  serta  tindakan  penegakan hukum.  Tetapi  masih  ditemukannya  beberapa  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi persyaratan berupa adanya izin edar yang terdapat pada makanan khususnya makanan impor,  hal  ini  karena  telah  ditemukan  adanya  makanan  impor  yang  tidak  memiliki adanya nomor izin edar, yaitu makanan dari negara China, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan lain-lain  di e-commerce shopee.  Beberapa makanan instan  yang dijual di shopee  khususnya  yang  ada  di  kota  Semarang  seperti  contoh Akuan  Shicuan  wide Noodle (mie  lebar  China),  Binggrae,  Jjangmen  (mie  Korea),  Banh  Trang  Vietnam (kulit  lumpia  Vietnam)  dan  lain-lain.  Tidak  dicantumkannya  nomor  izin  edar  pada makanan  impor  bisa  menyebabkan  adanya  pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  yang telah  diatur  oleh  perundang-undangan  seperti  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  dari  pelaku  usaha.  Konsumen  saat  mengkonsumsi  makanan impor  yang  tanpa  adanya  nomor  izin  edar  juga  tidak  memperoleh  haknya  berupa keamanannya  yang  belum  terjaminan  karena  makanan  tersebut  tidak  melalui  uji keamanan untuk dikonsumsi oleh BPOM.
Pangan  merupakan  segala  hal  yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  yang diolah  maupun  tidak  diolah,  diperuntukan  sebagaii  makanan  atau  minuman  untuk dikonsumsi,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lain untuk  proses  penyiapan,  pengolahan  dan/atau  pembuatan  makanan  atau  minuman. 8 Pangan  memiliki  peran  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan  tubuh.  Oleh karena itu, pelaku usaha wajib untuk dipenuhi terhadap penyediaan pangan  yang juga termasuk sebagai hak asasi manusia. Pangan harus memiliki keamanan artinya sesuatu yg  bisa  menyebabkan  makanan  itu  aman  untuk  dikonsumsi,  selain  itu  pangan  harus bebas  dari  bahan  yang  berbahaya  untuk  tubuh,  misalnya  mengandung  suatu  sumber
7 Pasal  1  Angka  15  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  No.  30  Tahun  2017  Tentang  Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
8 Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan
penularan penyakit, mengandung suatu bahan kimia yang berbahaya, dan mengandung benda asing atau beracun. 9
Perlindungan  konsumen  artinya  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, disamping itu arti dari  konsumen  “seseorang/  masyarakat  yang  menggunakan  barang/jasa  untuk kepentingan  diri  sendiri  atau  org  lain  tetapi  tidak  untuk  dijual”.  Arti  “Perlindungan Konsumen” bisa dikaitkan dengan hukum yang melindungi konsumen. Oleh karena itu, adanya  perlindungan  konsumen  memiliki  tujuan  supaya  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen.  Materi  yang  menerangkan  bahwa  perlindungan  konsumen memberikan  perlindungan  yang  selain  melindungi  dari  hal  fisik  juga  melindungi  hak yang terdapat dalam konsumen yang bersifat rohaniah. 10
Masih  ditemukan  adanya  suatu  makanan  impor  yang  dijual  bebas  di  shopee tidak  ada  nomor  izin  edar  BPOM  hal  ini  menunjukan  adanya  hak  yang  dimiliki konsumen  seperti  informasi  yang  benar,  jujur  dan  kejelasan  diabaikan  oleh  pelaku usaha  demi  memperlancar  bisnis  yang  dijalaninya.  Disamping  itu  seorang  konsumen akan selalu mendapatkan perlindungan hukum sehingga konsumen dapat terhindar dari suatu  kerugian  secara  materiil  ataupun  imateriil. 11 Adapun  yang  mengatur  terkait dengan  produk  makanan  tanpa  izin  edar  yakni  Peraturan  Kepala  BPOM  Republik Indonesia  Nomor  HK.03.1.5.12.11.09956  Tahun  2011  Tentang  Tata  Laksana Pendaftaran  Pangan  Olahan.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69 tahun  1999  Tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  30  yang berbunyi:  “Dalam  rangka  peredaran  pangan,  bagi  pangan  olahan  yang  wajib didaftarkan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  baik produksi  dalam  negeri  maupun  yang  dimasukkan  ke  dalam  wilayah  Indonesia,  pada label  pangan  olahan  yang  bersangkutan  harus  dicantumkan  Nomor  Pendaftaran Pangan”.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  diuraikan  tersebut  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  kajian  mengenai  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap konsumen makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui shopee. Selain persoalan tersebut peneliti juga hendak mengkonfirmasi mengenai upaya BPOM Kota Semarang  dalam  menangani  makanan  impor  tanpa  izin  edar  yang  dijual  melalui shopee.
9 Tresya, Peran  BPOM  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pangan  Tanpa  Izin  Edar. Jurnal  Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Diakses 2 oktober 2018
10 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Cara  Serta  Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4
11 Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  sebuah  penulisan hukum  berdasarkan  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  menggunakan bahan-bahan  pustaka  atau  sekunder  belaka  sebagai  acuan 12 .  Dalam  memperoleh  data penelitian,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  pihak  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  di  Kota  Semarang  guna  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  dalam penelitian  ini.  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  karena  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dapat  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  serta  pendekatan  konseptual  karena  dengan  adanya  pandangan hukum  atau  doktrin  yang  berkembang  bisa  memberikan  sudut  pandang  untuk menganalis  penyelesaian  masalah  terkait.  Sumber  data  hukum  sebagai  acuan  dalam penelitian  menggunakan  data  sekunder  yaitu  data  yang  didapatkan  langsung  dengan studi  pustaka,  seperti  data  dari  artikel,  jurnal,  buku,  internet,  Peraturan  Pemerintah, pendapat  hukum,  Peraturan  BPOM,  Peraturan  Presiden  serta  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perundang-undangan terkait lainnya. Dalam menganalisis penulis  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  adalah  mengolah dan  mempersiapkan  data  untuk  di  analisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif.  Kriyantono  mengatakan,  penelitian  kualitatif  bertujuan  memberikan penjelasan  fenomena  dengan  detail,  cara  pengumpulan  data  yang  sangat  detail  juga, yang  menunjukkan  pentingnya  kedalaman  detail  suatu  data  yang  diteliti. 13 Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Kontrol Sosial.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Makanan  Impor  Tanpa  Izin  Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee
Perkembangan digital yang pesat menyebabkan pelaku usaha mengarahkan penjualan  bukan  dengan  cara  konvensional  saja  tetapi  juga  penjualan  melalui e- commerce seperti  shopee.  Dengan  adanya  perkembangan  jual  beli online melalui e-commerce seperti  shoppe  yang  kini  telah  berkembang  pesat  di  Indonesia menjadikan  Badan  Pemerintah  yaitu  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik  Indonesia  (BPOM  RI)  mengawasi  peredaran  obat  dan  makanan  di Indonesia  yang  dijual  melalui e-commerce guna  melindungi  konsumen  apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang
12 Sunggono Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13
13 Nurdin Ismai dan Sri Hartati, 2019, Metodologi Penelitian Sosial , Surabaya : Media Sahabat Cendekia, hlm.
Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha produk makanan tanpa izin edar.
Selain  itu  kebijakan  yang  digunakan  dalam  shopee  bahwa  tidak diperbolehkan adanya makanan tanpa izin edar sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan  pada  daftar  barang  yang  dilarang  dan  dibatasi  pada  poin  (iv) berbunyi  “makanan  dan  minuman  yang  membahayakan  keselamatan penggunanya, ataupun tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM) penjual  tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan  pada  situs  shopee”,  selain  kebijakan  yang  telah  diberikan  shopee  ini BPOM juga akan melakukan pengawasan Cyber Patrol .
Pengawasan Cyber  Patrol dilakukan  oleh  BPOM  yang  bertujuan mengawasi    obat  dan  makanan  yang  tidak  hanya  produk  dari  dalam  negeri  saja, tetapi  juga  obat  dan  makanan  impor,  dalam  pengawasan  tersebut  BPOM membentuk Cyber  Patrol yang  secara  khusus  mengawasi  peredaran  obat  dan makanan  diedarkan  melalui  jual  beli online 14 . Petugas  BPOM  yang  melakukan penindakan Cyber  Patrol yang  tujuannya  mendeteksi  dan  mengawasi  ada  atau tidaknya izin edar obat dan makanan yang di jual melalui online seperti Instagram, facebook, website, dan e-commerce. Dalam  melakukan  pengawasan Cyber  Patrol ,
Tim Cyber  Patrol BPOM  bekerjasama  dengan  Tim  Kepolisian,  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi,  dan  juga  jasa  pengiriman.  Pada  saat  melakukan pengawasan Tim  Kepolisian memiliki unit sendiri untuk  melakukan pengawasan, kemudian Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan juga bekerja sama melakukan pelaporan ke Kementrian Komunikasi dan Informasi yang selalu dilakukan dengan intensif.
Adapun salah satu produk makanan tanpa izin edar  yang dijual melalui e- commerce shopee  yang  ada  di  kota  Semarang  yang  telah  peneliti  temukan,  salah satunya  yaitu akuan  shicuan  wide  noodle atau  mie  lebar  china  atau  mie mala/kwetiaw impor. Berikut adalah contoh gambar dari produk tersebut :
14 Naufal  Hariyoseto.  Selaku  Bidang  Penindakan  BPOM  Kota  Semarang, Wawancara ,  Semarang,  8  Februari 2022
Gambar.1 Produk Makanan Impor yang Melanggar
Peraturan Perundang-undangan yang Dijual Melalui Shopee
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Produk  mie  impor  asal  China  tersebut  dapat  dikategorikan  melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 8 angka (1) huruf a, h, i, dan j bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  (a)  Tidak  memenuhi  atau tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  (h)  Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal, sebagaimana  pernyataan  “halal”  yang  dicantumkan  dalam  label;  (i)  Tidak memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang, ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan, akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang  /dibuat;  dan  (j)  Tidak mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka produk-produk tersebut tidak sesuai  standar  yang  telah  ditentukan  pada  aturan  perundang-undangan.  Kemasan mie  impor  tersebut  mie  impor  dengan  nama Akuan  Shicuan  Wide  Noodle juga tidak  ada  keterangan  mengenai  izin  edar  dari  BPOM  RI,  sehingga  dari  segi keamanan, gizi, mutu, dan/atau khasiat belum dapat dipastikan aman dikonsumsi. Adapun  kewajiban  yang  wajib  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  diatur  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 7 poin  a,  b,  d,  e,  f,  g,  yang  menyebutkan  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan produknya yaitu : (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa  yang diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;  (e)  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi atas barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f) Memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau penggantian  atas kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  dan  (g)  Memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban itu, dirasa dapat membahayakan atau  merugikan  konsumen.  Perlu  adanya  penjaminan  mengenai  mutu  dan persyaratan  keamanan  barang  atau  produk.  Maksud  dari  persyaratan  keamanan yaitu  semua  makanan  yang  berasal  dari  dalam  negeri  atau  makanan  luar  negeri yang  memiliki  tujuan  untuk  diedarkan  wajib  memiliki  izin  edar.  Oleh  karena  itu
BPOM  RI  telah  mengeluarkan  persyaratan  pengajuan  izin  edar  makanan  impor guna memastikan keamanan dan mutu kualitasnya dengan persyaratan: 15
1. Surat Penunjukan dari Negara Asal
2. Izin Dinas Kesehatan Negara Asal
3. Hasil Uji Lab
4. Sertifikat GMP ( Good Manufacturing Practic )
5. Label Berwarna
6. Sampel Produk
7. Komposisi dan Spesifikasi Produk
8. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
9. API (Angka Pengenal Impor)
10. Dokumen Pendukung lainnya.
Makanan  instan  impor  dengan  nama Akuan  Shicuan  Wide  Noodle mie impor dari China tersebut selain tidak adanya izin edar keterangan pada kemasan atau  labelnya  juga  tidak  sesuai  peraturan  BPOM.  Label  yang  sesuai  dengan Peraturan  BPOM  telah  diatur  pasal  5  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Nomor 20 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Label  Pangan  Olahan  yang berbunyi: 16
1) Label  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  wajib  memuat  keterangan paling sedikit mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
f. Tanggal dan kode produksi;
g. Keterangan kadaluarsa;
h. Nomor izin edar; dan
i. Asal usul bahan pangan tertentu.
2) Keterangan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, harus ditempatkan pada label  yang paling mudah dilihat dan dibaca.
Sedangkan  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Dalam  hal  pangan olahan  dijual  kepada  pelaku  usaha  untuk  diolah  kembali  menjadi  pangan  olahan lainnya, label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai :
15 Ibid.
16 Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  20  tahun  2021  Perubahan  Atas  Peraturn  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
a. Nama produk;
b. Berat bersih atau isi bersih;
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
d. Tanggal dan kode produksi; dan
e. Keterangan kedaluarsa.
Pada  produk  mie  impor  asal  China  dengan  nama Akuan  Shicuan  Wide Noodle tersebut setelah peneliti mencari di daftar izin edar produk pangan melalui website resmi  BPOM  yakni  https://cekbpom.pom.go.id/  produk  makanan  impor tersebut tidak terdaftar di BPOM RI.
Sebagaimana  telah  peneliti  temukan  bahwa  tidak  terdapat  nama  makanan impor  tersebut  di website resmi  BPOM  RI,  tidak  adanya  izin  edar  yang  telah dikeluarkan  BPOM  RI  maka  pelaku  usaha  produk  makanan  impor  tersebut melanggar  pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang Pangan  yang  berbunyi  “Dalam  hal  pengawasan  pangan,  mutu,  dan  gizi,  setiap pangan  olahan  yang  dibuat  di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Dalam melakukan pengawasan produk makanan impor BPOM bekerjasama dengan  organisasi  internasional  guna  melakukan  pengawasan  produk  pangan berupa  makanan  dan  minuman  ilegal,  produk  pangan  yang  kurang  baik dikonsumsi,  palsu,  tidak  sesuai  standar,  kemasan  rusak  dan  produk  pangan kadaluarsa.  Pengawasan  produk  makanan  impor  disebut  sebagai  Operasi  Opson yaitu operasi internasional yang dikoordinasikan antara Kepolisian, Satpol PP, Bea Cukai,  dan  BPOM. 17 BPOM  Kota  Semarang  saat  mengawasi  produk  pangan, Operasi  Opson  tidak  hanya  mengawasi  produk  pangan  dari  dalam  negeri  tetapi pengawasan  terhadap  produk  pangan  yang  berasal  dari  luar  negeri  atau  produk pangan impor.
17 Ibid
Gambar.  2  Hasil  Search  Pada  Website  Resmi BPOM  RI  Nama  Produk  Makanan  Impor  yang
Melanggar Peraturan Perundang-Undangan
Yang Dijual Melalui Shopee
Dalam hal mengawasi pangan olahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  yang  sudah dikelompokan beberapa deputi, pengawasan pangan olahan dilakukan oleh Deputi Bidang  Pengawasan  Pangan  Olahan.  Adapun  pasal  yang  mengatur  tentang  tugas pengawasan  pangan  olahan  yaitu  pasal  20  yang  berbunyi  :  “Deputi  Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan”.
Pelaku  usaha  yang  terbukti  tidak  memiliki  izin  edar  dan  produknya membahayakan  atau  merugikan  konsumen  maka  dapat  dikenakan  sanksi administasi,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Hal  ini  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  berdasarkan  undang-undang  kepada konsumen sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 19 ayat (1) dan (2) yang memberikan tanggungjawab bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap  produknya.  Perlindungan  hukum  lainnya  yakni  secara  pidana sebagaimana  ketentuan  aturan  perundang-undangan  yang  tercantum  dalam  pasal 62  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
2. Upaya  Yang  Dilakukan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kota  Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar.
BPOM  Kota  Semarang  dalam  menangani  pengawasan  terhadap  makanan impor yang dijual tanpa izin edar yaitu dengan cara: 18
1. Melakukan pengawasan terhadap makanan impor secara rutin di distributor makanan  impor,  ritel,  supermarket  makanan  impor,  dan  gerai-gerai  yang menjual makanan impor di kota Semarang.
2. Melakukan intensitasi pengawasan terhadap makanan impor pada saat Idul Fitri, Natal, Imlek, dan hari raya akhir tahun.
3. Petugas  Pengawasan  BPOM  Kota  Semarang  juga  akan  manindaklanjuti atau  menelusuri  apabila  ada  aduan  yang  diajukan  terkait  makanan  instan impor tanpa izin edar yang di perdagangan secara bebas.
4. BPOM  Kota  Semarang  selalu  membuka  masyarakat  apabila  ada  yang melakukan  pengaduan  terkait  makanan  instan  impor  tanpa  izin  edar  di bidang  informasi  komunikasi,  setelah  petugas  unit  layanan  konsumen menerima aduan dari masyarakat  akan disalurkan ke BPOM tindakan jika terselubung  akan  dilakukan  tindakan,  tetapi  jika  ada  toko  resminya  akan ada  petugas  pengawasan  yang  akan  terjun  langsung  mengawasi  produk makanan instan impor tersebut.
18 Ibid
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
5. Saat melakukan pengawasan petugas akan melakukan sampling dan dibawa ke  kantor  untuk  dilakukan  uji  di  laboratorium  untuk  mengetahui kelengkapan  dan  layak  atau  tidaknya  makanan  instan  impor  tersebut apabila di perdagangkan dan mendapatkan izin edar.
6. Petugas  bagian  penindakan  di  BPOM  Kota  Semarang  akan  melakukan tugas  berupa Cyber  Patrol yang  tujuannya  mendeteksi  dan  mengawasi makanan  impor  yang  dijual  melalui online seperti  melalui Instagram, Facebook, Website, E-commerce seperti contoh shoppe.
7. BPOM Kota Semarang juga melakukan upaya berupa Operasi Opson untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pangan  olahan  dari  dalam  negeri  dan pangan  olahan  dari  luar  negeri  yang  diawasi  organisasi  internasional  dan bekerjasama  dengan  Kepolisian,  Satpol-PP,  Bea  Cukai,  untuk  mengawasi ada  atau  tidaknya  kemasan  pangan  olahan  yang  tidak  sesuai  standar, makanan  kadaluarsa,  atau  kemasan  rusak.  BPOM  Kota  Semarang melakukan setiap satu tahun sekali di awal tahun.
Adapun  kendala  yang  dialami  oleh  BPOM  Kota  Semarang  saat melaksanakan tugas untuk mengawasi adanya makanan impor tanpa izin edar yang dijual  melalui  shopee,  berupa  kendala  yaitu  dikarenakan  pelaku  usaha  yang menjual  makanan  impor  tanpa  izin  edar  tersebut  tidak  memiliki  toko  fisik, sehingga  BPOM  Kota  Semarang  juga  tentu  mempertimbangkan  dari  segi ekonomis  dan  sarana  yang  akan  diperiksa  oleh  petugas  selain  itu  juga  harus melewati  banyak  proses  administrasi  yang  panjang,  selain  itu  di  toko online e- commerce shopee telah ditemukan banyak sekali produk makanan impor tanpa izin edar  yang  dijual  dari  berbagai  tempat  yang  ada  di  kota  Semarang  yang  mungkin bisa  saja  pelaku  usaha  menggunakan  nama  samaran  atau  akun  palsu,  ada  jalan pintas untuk melakukan pengujian sampling yaitu dengan cara membeli salah satu produk  yang  dijual  namun  hal  itu  tentu  akan  menjadi  pertimbangan  lebih  lanjut saat  hendak  melakukan  pemeriksaan  karena  banyaknya  jenis  produk  makanan impor tanpa izin  edar  yang dijual  di  berbagai  toko online . Sehingga BPOM Kota Semarang  untuk  saat  ini  fokus  pada  pengawasan  makanan  impor  yang  memang ada  toko  fisiknya  di  Kota  Semarang  dikarenakan  petugas  pengawasan  bisa langsung terjun ke lokasi  toko  tersebut  dengan  menggunakan surat  perintah  yang ada. 19
Selain  melakukan  pengawasan  BPOM  juga  melakukan  peringatan  atau sanksi sesuai kewenangannya, peringatan atau sanksi akan diberikan untuk pelaku usaha  yang  menjual  makanan  impor  tanpa  izin  edar.  Sanksi  yang  diberikan  oleh BPOM  berupa  sanksi  dengan  cara  diberikan  suatu  peringatan  atau  sanksi  kepada
19 Ibid
pelaku  usaha  yg  menjual  produk  makanan  impor  tanpa  adanya  izin  edar  sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut berupa: 20
1. Pemusnahan  produk  makanan  impor  yang  dimusnahkan  langsung  oleh pelaku  usaha  didalam  pengawasan  pihak  BPOM  dan  selanjutnya  dibuat berita acara dan dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa izin edar tersebut.
2. Membuat surat pernyataan tidak akan menjual lagi produk makanan impor yang telah ia perdagangkan tanpa adanya izin edar dari BPOM.
Pelaku usaha ilegal akan diberikan tindakan sanksi administratif dan sanksi pidana  secara  hukum,  tetapi  juga  mempertimbangkan  nilai  ekonomis  besar kecilnya sarana yang diperiksa oleh petugas.
a. Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM kepada pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar yaitu berupa surat peringatan keras yang  berisikan  mengenai  denda,  penghentian  sementara  peredaran, penarikan pangan  yang   di  edarkan oleh produsen, pemberian kompensasi atau  dicabut  izin  usaha  yang  dilakukan.  Sanksi  administratif  tercantum  di dalam  pasal  94  bagian  ketujuh  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2012 Tentang Pangan.
b. Sanksi  pidana  secara  hukum  yang  artinya  melalui  pengadilan  apabila pelaku  usaha  sudah  mendapatkan  sanksi  administratif  tetapi  tidak melaksanakan  prestasinya  maka  akan  diberikan  sanksi  pidana  secara hukum atau upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  PPNS  Kota Semarang kemudian dengan proses masuk ke sarana, dikeluarkannya surat tugas,  barang  bukti  penyitaan  barangnya  disegel.  Jika  penggeledahan barangnya  selesai  BPOM  Kota  Semarang  melakukan  BAP  (berita  acara pemeriksaan) atau  gelar  perkara.  Berkas  gelar perkara akan diserahkan ke penyidik  Polri,  jika  sudah  selesai  atau  lengkap  maka  berkas  akan diserahkan  ke  kejaksaan.  Proses  penyidikan  berakhir  jika  berkas  sudah dilimpahkan  ke  kejaksaan  dan  disini  tanggung  jawab  penyidik  sudah selesai.

## D. KESIMPULAN
Dari hasil dan penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
1. Perkembangan  jual  beli online melalui e-commerce seperti  shopee  yang  kini telah  berkembang  pesat  di  Indonesia  menjadikan  Badan  Pemerintah  yaitu BPOM  RI  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  berupa  mengawasi  penjualan
20 Ibid
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
obat  dan  makanan  di  Indonesia  yang  dijual  melalui e-commerce guna melindungi  konsumen  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  UUPK  yang disebabkan  pelaku  usaha  yang  menjual  makanan  impor  tanpa  izin  edar. Pelanggaran  yg  sering  terjadi  disebabkan  pelaku  usaha  yang  menjual  produk makanan  yang  melanggar  pasal  8  angka  (1)  huruf  a,  h,  i,  j  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pelanggaran yang  sering  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  produk  makanan  impor  tidak melakukan pencantuman izin edar pada produk makanan sebagaimana tertuang pada pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, guna menjamin keamanan, mutu, dan gizi produk makanan yg akan diedarkan, dengan demikian perlu adanya perlindungan konsumen yang dilakukan BPOM Kota  Semarang  yakni  dengan  melakukan  pengawasan  dan  penindakan  dengan membentuk cyber  patrol untuk  mengontrol  produk  makanan  impor  tanpa  izin edar.  Pengawasan cyber  patrol dilakukan  dengan  tujuan  mendeteksi  ada tidaknya  produk  obat  dan  makanan  dari  dalam  negeri  atau  luar  negeri  yang dijual melalui online (shopee), website, Instagram, facebook. Pengawasan cyber patrol dilakukan oleh BPOM bekerjasama dengan Tim Kepolisian serta dengan Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi.  BPOM  Kota  Semarang  juga melakukan  kerjasama  dengan  jasa  pengirim  barang  guna  melacak  apabila ditemukan  suatu  pelanggaran  terhadap  perundang-undangan  terkait  produk makanan  impor  tanpa  izin  edar.  Selain  melakukan cyber  patrol upaya  yang dilakukan BPOM Kota Semarang dalam menangani makanan impor tanpa izin edar yaitu dengan cara melakukan pengawasan pada ritel atau supermarket yang menjual produk makanan impor dengan cara mendatangi langsung toko tersebut dengan surat tugas yang ada, selain itu BPOM Kota Semarang juga melakukan Operasi Opson yang bekerjasama dengan Kepolisian, Satpol PP, dan Bea Cukai guna mengawasi pangan olahan yang diedarkan baik pangan olahan dari dalam negeri atau pangan olahan dari luar negeri satu tahun sekali pada awal tahun.
2. Upaya  yang  dilakukan  BPOM  Kota  Semarang  dalam  menangani  makanan impor tanpa izin edar adalah dengan melakukan pengawasan terhadap makanan impor secara rutin di distributor makanan impor pada saat tertentu seperti hari raya  Idul  Fitri,  Natal,  Imlek,  dan  hari  raya  ahir  tahun.  Petugas  pengawasan BPOM Kota Semarang juga akan menindaklanjuti atau menelusuri apabila ada aduan  yang  diajukan  terkait  makanan  instan  impor  tanpa  izin  edar  yang diperdagangkan  secara  bebas,  dan  pada  saat  pengawasan  petugas  akan melakukan sampling dan dibawa ke kantor untuk dilakukan uji di laboratorium untuk mengetahui kelengkapan dan layak atau tidaknya makanan instan impor tersebut  apabila  diperdagangkan  dan  mendapatkan  izin  edar,  serta  petugas
bagian  penindakan  di  BPOM  Kota  Semarang  akan  melakukan  tugas  berupa cyber  patrol yang  tujuannya  mendeteksi  dan  mengawasi  makanan  impor  yang dijual melalui online seperti melalui instagram, facebook, website, e-commerce.
Selain  melakukan  pengawasan  BPOM  juga  melakukan  peringatan  atau  sanksi akan diberikan ke pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa izin edar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT   Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
---------, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di  Indonesia, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2003 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metedologi Penelitian Sosial , Surabaya : Media  Sahabat Cendekia, 2019
Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Cara  Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya, PT  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003

## Jurnal :
Belly  Riawan,  I  Made  Mahartayasa,  2015. “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia,” Jurnal  Hukum Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Udayana
Shabur  Miftah,  Maulana  Heru  Susilo  Riyadi,  2015. “Implementasi  E-commerce  Sebagai Media Penjualan Online.” Jurnal Administrasi Bisnis
Tresya, 2018. “Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar.” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Univesitas Batanghari

## Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie )
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  20  tahun  2021  Perubahan  Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 73-88 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Website :
“Tech in Asia-Connecting Asia’s startup ecosystem” . www.techinasia.com (dalam Bahasa Inggris)
“Transaksi  Shopee  di  Indonesia  Terbesar  di  ASEAN |SWA.co.id”.  SWA.co.id  (dalam Bahasa Inggris).

## Wawancara :
Naufal  Hariyoseto.  Selaku  Bidang  Penindakan  BPOM  Kota  Semarang, Wawancara , Semarang, 8 Februari 2022