## STRATEGI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: MENUJU ERA GLOBALISASI

## Titin Rohayatin 

## Abstract
Strategy of bureaucracy reform in local government is an effort and a step to strengthen locality and to solve many challenges in globalization era. Bureaucracy reform is not only to simplify bureaucracy structure but also to change mind set and work culture in bureaucracy,  particularly  in  administrative  management  of  local  government. Bureaucracy reform had launched since reformation  era, but it has faced impediment and challenge such as bad bureaucrat behavior, many corrupt bureaucrats, bad public service even though decentralization has been objectified. Performance problem has not been better yet even performance indicator has been available. Therefore, bureaucracy reform conceptual model as guideline in structure improvement, work culture of local bureaucracy,  and  strategy  of  bureaucracy  reform  consisting  steps  of  bureaucracy improvement are important thing. As a result, there are general direction or strategy of bureaucracy  reform  as  guideline  for  improvement  of  structure,  performance,  and culture in local bureaucracy, particularly local government, Cimahi city.
Key  word :  bureaucracy  reform  strategy,  bureaucracy  reform  of  local  government, globalization

## Abstrak
Strategi reformasi birokrasi Pemda merupakan upaya serta langkah memperkuat daerah dan  untuk  menjawab  tantangan  di  era  globalisasi.  Reformasi  birokrasi  bukan  hanya menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi  khususnya  dalam  manajemen  adiministratif  Pemda.  Reformasi  birokrasi dicanangkan sejak era reformasi tetapi mengalami hambatan dan kelambatan misalnya buruknya  perilaku  birokrasi,  semakin  banyaknya  pejabat/birokrat  yang  korupsi, pelayanan  kepada  masyarakat  belum  menunjukkan  kinerja  optimal  meskipun  asas desentralisasi  telah  direalisasikan.    Masalah  kinerja  masih  belum  baik  walaupun indikator  kinerja  tersedia.  Untuk  itu,  model  konseptual  reformasi  birokrasi  sebagai landasan  dalam  melakukan  pembenahan  struktur,  kultur  kerja  birokrasi  Pemda  serta strategi  reformasi  birokrasi  yang  berisi  langkah-langkah  pembenahan  birokrasi  sangat penting.  Hasil  penelitian  adalah  adanya  pedoman  umum/  strategi  reformasi  birokrasi sebagai  panduan  untuk  pembenahan  struktur,  kinerja  dan  kultur  birokrasi  di  tingkat daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
Kata  Kunci: Strategi  reformasi  birokrasi,  reformasi  birokrasi  Pemerintahan  Daerah, globalisasi.
 Dosen  pada  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani  (UNJANI),  Cimahi.  Dapat  dihubungi  melalui  email: titin.rohayatin@yahoo.com

## Pengantar
Reformasi  birokrasi  pemerintahan  dimaknai  sebagai  perubahan  besar  dalam paradigma  tata  kelola  pemerintahan  yang  mengarah  pada  organisasi  (kelembagaan) tatalaksana,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  pelayanan,  dan  akuntabilitas.  Reformasi menurut  Samin  adalah  gerakan  untuk  mengubah  bentuk  dan  perilaku  suatu  tatanan, karena  tatanan  tersebut  tidak  lagi  disukai  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih atau tidak demokratis. 61 Birokrasi pemerintahan merupakan  unsur  yang  sangat  vital  dalam  menentukan  arah  untuk  mencapai  suatu keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  negara.    Pendapat  Thoha  Birokrasi  adalah pemerintahan    atau  pengelolaan  masyarakat  secara  tertulis,  terencana,  terdokumentasi secara  rapi  dan  dilakukan  oleh  orang  terdidik  dan  beradab. 62 Dengan  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin  ketat  masyarakat  semakin  peka  terhadap  kinerja  birokrasi  pemerintahan  dan sangat peduli terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintah  akan  sangat  menentukan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahnya . Asropi persoalan utama reformasi birokrasi adalah masalah SDM baik menyangkut  komitmen  pimpinan,  kualitas  dan  moralitas  SDM,  sistem  sebagai  faktor penentu kinerja reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah belum memuaskan. 63
Reformasi  birokrasi  pemerintah  menjadi  bagian  dan  upaya  untuk  memperkuat negara    karena  melalui  reformasi  birokrasi  peran  pemerintahan  didefinisikan  ulang untuk menjawab tantangan, karena reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur  birokrasi  akan  tetapi  dapat  mengubah  pola  pikir  dan  pola  budaya  birokrasi untuk  berbagai  peran dalam  tata kelola pemerintahan. Selanjutnya Asropi  mengatakan Budaya  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  kinerja  reformasi  birokrasi  dan  budaya birokrasi sangat penting bagi reformasi birokrasi pemerintahan di daerah. 64
Reformasi  birokrasi  pemerintahan  sangat  mendesak  untuk  dilakukan  ketika dikaitkan  dengan  berbagai  perubahan  dalam  konteks  era  globalisasi  antara  lain perubahan paradigma kekuasaan yang semula sentralisasi di era reformasi ini membawa
61 Samin Ramzi, Reformasi Birokrasi. Jurnal Fisip Umrah Volume 2 Nomor 2,  2011 hlm 172.
62 Thoha Miftah, Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. Perubahan Tanpa Grand Design. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3, 2000 hlm 79.
63 Asropi, Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal IlmuAdministrasi, volume V Nomor 3, September 2008. Hlm 2
64 Ibid.,hlm 2

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
perubahan  yang  berarti  dalam  sistem  dan  relasi  kekuasaan  menjadi  demokratis  dan terdistribusi melalui asas desentralisasi.
Reformasi birokrasi pemerintahan telah dicanangkan sejak era reformasi bergulir akan  tetapi  mengalami  hambatan  dan  kelambatan  dalam  realitanya  seperti  perubahan perilaku birokrasi belum tampak berubah ke arah yang lebih baik, semakin banyaknya pejabat  atau  birokrat  yang  tersangkut  korupsi,  pelayanan  kepada  masyarakat  baik  di pusat maupun di daerah masih belum menunjukkan kinerja yang optimal meskipun asas desentralisasi  telah  direalisasikan,    program-program  pencapaian  reformasi  birokrasi telah  disediakan  akan  tetapi  dalam  pelaksanaanya  masih  banyak  Pemerintah  Daerah sebagai  ujung  tombak  pelayanan  kepada  masyarakat  belum  terwujud  dengan  baik. Begitu  juga  berbicara  masalah  kinerja  masih  dapat  dikatakan  belum  baik  walau indikator kinerja telah tersedia, untuk itu reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah yang memuat  model  konseptual  reformasi  birokrasi  sebagai  landasan  dalam  melakukan pembenahan struktur dan kultur birokrasi Pemerintahan Daerah serta strategi reformasi birokrasi yang berisi langkah-langkah pembenahan birokrasi sangat penting
Di  era  reformasi  dalam  menghadapi  era  globalisasi  inilah  reformasi  birokrasi pemerintahan termasuk Pemerintahan Daerah sangat diperlukan sebagai landasan dalam melakukan  pembenahan  struktur  dan  kultur  birokrasi  Indonesia  termasuk  kultur birokrasi daerah serta langkah-langkah pembenahan birokrasi di era globalisasi menjadi sangat  penting  dan  strategis.  Reformasi  birokrasi  ini  diharapkan  dapat  digunakan sebagai bahan untuk menetapkan arah dan dasar kebijakan dalam menyusun program- program di Pemerintahan Daerah.

## Tinjauan Pustaka

##  Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Reformasi  birokrasi  dimaknai  sebagai  perubahan  besar  dalam  paradigma  dan tata  kelola  pemerintahan  yang  mengarah  pada  organisasi  (kelembagaan), ketatatalaksanaan,  Sumber  daya  Manusia,  pelayanan,  akuntabilitas  dan  Peraturan Perundang-undangan serta pola pikir  reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah. Samin reformasi  adalah  gerakan  untuk  mengubah  bentuk  dan  perilaku  suatu  tatanan  karena tatanan  tersebut  tidak  lagi  disukai  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  baik
karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis. 65 Masih pendapat Samin Birokrasi adalah  pemerintahan  atau  pengelolaan  masyarakat  secara  tertulis,  terencana, terdokumentasi secara rapi dan dilakukan oleh orang-orang terdidik. 66 Salah satu faktor utama yang berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahan yang baik  adalah  Birokrasi.  Dalam posisi  dan perannya  yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik birokrasi sangat menentukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Reformasi  birokrasi  Samin  melalui  pendekatan  administrasi  profesional  dan pendekatan minimalis. Administrasi profesional merupakan pendekatan sosiologis yang memandang bahwa birokrasi sebagai bagian dari tipe organisasi. Pendekatan minimalis mendasarkan asumsinya terhadap bagaimana birokrasi seharusnya bekerja. Pendekatan ini  menghasilkan  birokrasi  merupakan  sistem  stratifikasi  hierarkhi  pegawai  dimana orang  dipekerjakan  untuk  upah  dan  gaji. 67 Dalam  konteks  birokrasi  pemerintahan berhubungan  dengan  urusan  publik  apabila  birokrasi  memberikan  pelayanan  publik dengan baik  maka birokrasi  tersebut  mampu menunjukkan indikasi  perilaku birokrasi. Samin  Reformasi  birokrasi  dalam  konteks  pembangunan  sistem  administrasi pemerintahan  harus  memperhatikan  demokrasi  dan  pemberdayaan,  pelayanan, transparansi, partisispasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. 68
Reformasi  birokrasi  pemerintahan  dalam  era  reformasi  menandai  perubahan tatanan  pemerintahan  menuju  ke  arah  desentralisasi  yang  diawali  pada  tahun  1999. Konsekuensi  dari  menganut  desentralisasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  telah  merubah seluruh  tatanan  dan  fungsi  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  masa  Orde  Baru  ke  tata pemerintahan era reformasi yaitu keinginan untuk menegakkan demokrasi secara benar. Thoha  ada  tiga  hal  yang  cukup  mewarnai  berbagai  perubahan  kelembagaan menggambarkan  kondisi  yang  melatarbelakangi  proses  perubahan  dari  tata pemerintahan  orde  Baru  ke  tata  pemerintahan  era  reformasi  yaitu  keinginan  untuk menegakkan  demokrasi  secara  baik,  perubahan  sistem  politik  dari sigle  majority ke multi  partai  dan  terjadinya  proses  perkembangan  teknologi  informasi  dan  persaingan
65 Samin Rumzi,  Reformasi Birokrasi. Jurnal Fisip Umrah Volume 2 Nomor 2, 2011 hlm 172
66 Ibid., hlm 172
67 Ibid., hlm 173
68 Ibid., hlm 174-176
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
ekonomi  global. 69 Penegakkan  demokrasi  secara  baik  yaitu  birokrasi  publik  yang demokratis  artinya  adalah  dalam  kelembagaan  pemerintahan  demokratis  dapat dikembangkannya  prinsi-prinsp  demokrasi,  struktur  kelembagaan  pemerintah seharusnya tidak bisa dilepaskan dari kontrol masyarakat, dalam hal ini peranan rakyat dalam  pemerintahan  demokratis  dilakukan  ketika  bentuk  pemerintahan  akan  dibentuk. perubahan  sistem  politik  dari sigle  majority ke  multi  partai  artinya  perubahan  sistem politik ke arah pluralistik. Adanya perubahan sistem politik yang dianut pada masa Orde Baru dengan era reformasi, di era reformasi ini banyak partai politik, pemerintah yang dihasilkan  oleh  sistem  politik  multi  partai  sulit  dibayangkan  adanya single  majority yang menguasai pemerintahan, paling tidak akan terjadinya koalisi dalam pemerintahan antara beberapa partai politik. Terjadinya proses perkembangan teknologi informasi dan persaingan  ekonomi  global.  Salah  satu  tanda  kemajuan  jaman  dan  perubahan  global adalah  diberlakukannya  cara  kerja  dalam  suatu  birokrasi  dengan  mempergunakan teknologi informasi, cara kerja semacam ini menjadikan birokrasi tanpa batas dan akan banyak mengenal paperless organization . Birokrasi tanpa batas memberikan wajah baru dari birokrasi yang tidak lagi secara tegas mengikuti garis hierarkhi. Struktur organisasi yang  bersifat ad-hok , committee dan  matrik  menjadi  model  dari  organisasi  birokrasi mendatang.  Selanjutnya  Thoha  perubahan  paradigma  birokrasi  pemerintahan  bahwa teknologi informasi itu sekarang menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dihindari artinya dalam pemerintahan itu teknologi informasi harus menjadi aktivitas dalam setiap proses dan penyelesaian terkait dengan manajemen pemerintahan. 70
Persoalan  utama  reformasi  birokrasi  ada  pada  masalah  Sumber  Daya  Manusia (SDM) sebagai pelaksana dari birokrasi tersebut baik menyangkut komitmen pimpinan maupun kualitas dan moralitas dari SDM termasuk perilaku birokrasi termasuk kinerja birokrasi,  banyak  strategi  yang  sudah  dicanangkan  akan  tetapi  hasilnya  belum memuaskan,  misalnya  saja  budaya  inovasi  birokrasi.  .Reformasi  birokrasi  kaitannya dengan  budaya  inovasi  dalam  birokrasi.    Pendapat  Asropi  Inovasi  merupakan  konsep baru  dalam  administrasi  publik. 71 Kurang  populernya  konsep  inovasi  pada  masa  lalu dapat  dipahami  karena  karakter  reformasi  yang  lebih  didasarkan  pada  prinsip-prinsip
69 Thoha Miftah, 2000. Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. Perubahan Tanpa Grand Design. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3, 2000, hlm 79
70 Ibid., hlm 83
71 Asrofi,  Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal Ilmu Administrasi, volume V Nomor 3. September 2008. Hlm 246
birokrasi  ideal  dari  Weber,  yang  dalam  konsep  ini  bahwa  inovasi  dipandang  tidak banyak  diperlukan  bagi  aparatur  birokrasi  pemerintah.  Kewajiban  aparatur  birokrasi pemerintah  adalah  menjalankan  aturan  yang  telah  ditetapkan,  sekalipun  inovasi dilaksanakan hanya dalam budaya inovasi dan reformasi birokrasi. Selanjutnya Asropi domain  penting  dalam  inovasi  birokrasi  pemerintah  : sustainable  develepment,  e  – government, New product development . 72
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata  kelola  pemerintahan  dalam  era  globalisasi  seperti  ini  menuju  terwujudnya pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  prima  serta  tata  pemerintahan  yang  baik. Birokrasi,  reformasi  birokrasi  menjadi  komitmen  pemerintah  dalam  menjalankan  tata pemerintahan  yang  baik.  Komarudin  Reformasi  birokrasi    tata  kelola  pemerintahan diarahkan  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  efektivitas  dan  efisiensi kelembagaan  kementrian/  lembaga  dan  penanggulangan  korupsi. 73 Peran  pemerintah dalam menanggulangi korupsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.  Rajab:  “Birokratisme  sebagai  pelaksana/  pengelola  dalam  manajemen Pemerintahan  Daerah  untuk  dapat  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  maka  perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance .” 74
Program good  governance yang  ditujukan  untuk  melakukan  pembaruan  tata kelola  pemerintahan  pada  kenyataannya  menampilkan  pada  dua  realitas  yang  bertolak belakang.  Pada  daerah  yang  dinobatkan  sebagai best  practice karena  mampu mereformasi tata kelola pemerintahan dan dapat mewujudkan beberapa institusi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, ternyata disisi lain masih dijumpai tata kelola yang  buruk.  Jani  untuk  mengelola  tatanan  pemerintahan  yang  baik  perlu  diterapkan prinsip-prinsip good  governance dalam  mekanisme  Pemerintahan  Daerah.” 75 Good governance disepakati sebagai bagian dari desain kelembagaan baru untuk mendorong proses kerjasama antara  entitas pasar, negara dan masyarakat  sipil  untuk  menciptakan inovasi  pembangunan  dan  mendorong  kinerja  birokrasi  untuk  bekerja  netral  dan
72 Ibid., hlm 253
73 Komarudin, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jurnal Sekretariat Negara RI. Nomor 20, 2011, hlm 148
74 Rajab Budi,  Birokratisme, Good Governance dan Demokratisasi. Analisis CSIS Volume 14 No4, Desember 2012.
75 Jani Luky, Implementasi Local Governance : Menjelaskan Paradoks. Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013.

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
mengabdi  pada  kepentingan  publik.  Pribadi    : good governance yang  secara  normatif diyakini sebagai desain untuk mengelola agar pasar bekerja pada kepentingan publik.” 76
Berbagai  upaya  reformasi  tata  kelola  pemerintahan  termasuk  Pemerintahan Daerah  salah  satunya  adalah  proses  politik.  Inovasi  dan  reformasi  tata  kelola pemerintahan  ditujukan  untuk  meningkatkan  daya  saing  daerah  dalam  manajemen Pemerintahan Daerah. Inisiasi, inovasi dan reformasi banyak lahir dari kepiaian proses negosiasi  organisasi  non  pemerintah  setempat  dengan  penguasa  yang  tersedia  untuk melakukan perubahan.
Reformasi  birokrasi  Pemerintahan  Daerah  dalam  era  otonomi  daerah  dan  era globalisasi saat ini beberapa pendapat penelitian sebelumnya dikatakan belum maksimal ini ditandai dengan lemahnya aspek sumber daya manusia baik dari segi moralitas dan kualitas,  lemahnya  perilaku  birokrasi  sebagai  pelaksana  sistem,  budaya  inovasi reformasi birokrasi belum berjalan dengan baik. Namun demikian peneliti tidak hanya melihat  itu,  akan  tetapi  peneliti  lebih  melihat  fenomena  reformasi  birokrasi pemerintahan itu belum berjalan dengan optimal dari beberapa faktor yaitu : lemahnya tata  kelola  manajemen  pemerintahan,  lemahnya  kelembagaan,  lemahnya  kinerja aparatur birokrasi, struktur dan kultur birokrasi belum mendukung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk itu peneliti dalam penelitian ini lebih menekankan kepada  pemetaan  kondisi  eksisting  birokrasi  Pemerintahan  Daerah  baik  dari  sisi kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja dan kultur birokrasi tingkat daerah maupun etika/ perilaku  birokrasi  serta  pembenahan  struktur  dan  prosedur  birokrasi  sesuai  dengan paradidma demokrasi dan desentralisasi di era globalisasi. Menganalisis kenapa strategi reformasi  birokrasi  Pemerintahan  Daerah  diperlukan,  menganalisis  faktor-faktor penghambat  dalam  strategi  reformasi  birokrasi  Pemerintahan  Daerah  dan  Menyusun pedoman  umum  strategi  reformasi  birokrasi  Pemerintahan  Daerah  sebagai  panduan untuk  melakukan  pembenahan  struktur,  kinerja  dan  kultur  birokrasi    Pemerintahan Daerah .

##  Bokrasi Pemerintahan Daerah
Pada  dasarnya  birokrasi  merupakan  bentuk  organisasi  yang  modern  yang dibentuk  secara  bersama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  diharapkan  menjadi organisasi  yang  ideal.  Permasalahan  yang  dihadapi  birokrasi  sesungguhnya  sangat
76 Pribadi Airlangga, Paradoks Inovasi Dalam Praktek Good Governance di Kota Surabaya. Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013.
kompleks  sehingga  reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  melakukan perubahan  baik  dari  unsur  ketatalembagaan  (organisasi),  ketatalaksanaan  maupun  dari unsur Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi  birokrasi  Indonesia diharapkan dapat mewujudkan figur birokrasi yang dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik yang bersifat  demokratis  dan  sesuai  dengan  penerapan  konsep  desentralisasi.  Secara kelembagaan  melalui  reformasi  birokrasi  diharapkan  menghasilkan  kelembagaan  yang ramping struktur kaya fungsi akan tetapi tidak terjadinya penumpukan dalan salah satu unit  kerja  artiya  adalah  adanya  pemerataan  pelaksanaan  tugas  yang  sesuai  dengan SOTKnya.  Organisasi  kelembagaan  ini  diharapkan  lebih  menitikberatkan  kepada jabatan  fungsionalnya  bukan  kepada  jabatan  strukturalnya.  Kondisi  saat  ini  di Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  dilihat  pada  aspek  kelembagaan  masih  terdapatnya beban  kerja/  kewenangan  dinas  yang  menumpuk  misalnya  saja  terjadi  pada  Dinas Perekonomian  Koprasi  Perindustrian,  Perdagangan  Dan  Pertanian  Kota  Cimahi  yang membidangi  beberapa  urusan  kewenangan  yang  ditangani  oleh  satu  dinas  yang  tidak diimbangi  oleh  kesiapan  SDM  nya  sehingga  terjadi  penumpukan  urusan  kewenangan, begitu juga terjadi pada dinas-dinas lain yang terjadi di Kota Cimahi.
Secara  ketatalaksanaan  reformasi  birokrasi  diharapkan  menghasilkan ketatalaksanaan  yang  sederhana,  mudah  dan  sistematis  dengan  cara  menerapkan teknologi  informasi  dan  membangun  komunikasi  sehingga  dengan  penyempurnaan ketatalaksanaan  ini  menghasilkan  kinerja  yang  unggul  dalam  proses  pelayanan  yang akuntabel  dan  transparan.  Dalam  kenyataannya  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi masih  menemukannya  proses  pelayanan  yang  panjang  dan  terkesan  berbelit-belit sehingga  masyarakat  merasakan  kesulitan  untuk  dapat  memperoleh  pelayanan  dengan prosedur dan mekanisme  yang panjang tersebut, dan masih menemukannya SOP dalam pelayanan yang kurang dipahami karena tidak sampainya informasi kepada masyarakat terkait dengan proses pelayanan. Masih kurangnya koordinasi antar dinas terkait dalam pembuatan  SOP  misalnya  terkait  dengan  jenis  pelayanan  yang  mengharuskan  adanya persaratan dari dinas tertentu  dijadikan prasyarat  untuk  pembuatan perizinan sehingga hal ini menimbulkan lamanya waktu dalam terwujudnya surat perizinan tersebut.
Secara  aspek kinerja  dan  kultur  birokrasi  maupun  etika/  perilaku  birokrasi adalah merupakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi dalam aspek SDM diharapkan  mampu  menghasilkan  SDM  birokrasi  yang  bersih,  yang  berkualitas  sesuai
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
dengan  kebutuhan  organisasi  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  dari  segi  kualitas (memiliki  jiwa  profesionalisme,  kompeten,  beretika  dan  mempunyai  etos  kerja  yang tinggi).  Terkait  dengan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  saat  ini  faktor  SDM  masih merupakan  hal  yang  menarik  dan  masih  menjadi  pusat  perhatian  karena  kalau  dilihat secara kasat mata PNS Kota Cimahi secara kuantitas terlihat banyak akan tetapi apabila berbicara  tentang  penempatan  dalam  struktur  organisasi  yang  ada  di  Cimahi  ternyata masih  kurang  terbukti  masih  terdapatnya  penumpukan  kewenangan  yang  harus dijalankan oleh salah satu  instansi  yang tidak diimbangi  dengan jumlah  personil  yang ada  hal  ini  juga  berdampak  kepada  pemberian  pelayanan  dan  kinerja  dari  organisasi pemeritahan.  Begitu  juga  berbicara  tentang  kualitas  dari  SDM  Kota  Cimahi  masih terdapatnya  SDM  Kota  Cimahi  yang  belum  diimbangi  dengan  kemampuan  dan kompetensi  yang  mumpuni  dan  masih  adanya  penempatan  SDM  yang  kurang  relepan artinya  penempatan  SDM  yang  tidak  didasarkan  kepada  kompetensi  yang  dimilikinya sehingga  hal  ini  juga  berdampak  kepada  proses  penyelenggaraan  roda  pemerintahan. Hal  ini  terjadi  karena  keterbatasan  SDM  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

## Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.
Strategi reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu cara atau upaya  untuk  memperkuat  daerah  dalam  rangka  menjalankan  roda  pemerintahannya sekaligus  memperkuat  peran  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  konsep desentralisasi  sesuai  dengan amanat  otonomi  daerah. Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi sebagai  daerah  otonom,  dimana  daerah  yang  berhak,  berwenang  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  kepadanya  diberikan  urusan  pemerintahan  dalam  upaya  mengelola sumber-sumber  keuangan,  penyediaan  pelayanan  publik,  dan  pembangunan  daerah, kongkritnya  berdasarkan  asas  efisiensi  dan  efektivitas,  daerah  harus  dapat  menggali sumber  daya  yang  dimiliki  yang  dapat  digunakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat dengan  cara  menyediakan  pelayanan,  meningkatkan  daya  saing  daerah  sesuai  dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan yang dikelola secara demokratis dan akuntabel.
Untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal  Pemerintah  Daerah  harus  dapat memproses  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  asas-asas kepemerintahan  yang  baik (good  Governance). Untuk  mewujudkan good  governance
dibutuhkan  komitmen  dan  konsistensi  dari  semua  pihak  baik  itu  aparatur  pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak, memiliki sifat profesionalisme yang tinggi dan memiliki etos  kerja  dan  moral  yang  tinggi.  Dalam  strategi  reformasi  birokrasi  ini  juga  perlu adanya  perubahan  perilaku  yang  sesuai  dengan  dimensi-dimensi  etika  pemerintahan, penegak  hukum  yang  efektif  serta  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna,  bersih  dan  bertanggungjawab  sesuai  dengan  konsep good  governance tersebut. Melalui strategi reformasi birokrasi ini pada dasarnya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi, hubungannya adalah strategi reformasi birokrasi  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  terhadap  pemerintahan  yang  berdaya  guna dan  berhasil  guna  dan  bertanggungung  jawab  serta  menciptakan  pemerintahan  yang bersih.  Hal  ini  tentunya  memerlukan  strategi  reformasi  birokrasi  dan  sumber  daya manusia yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

## Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi
Pembenahan  birokrasi  merupakan  penggunaan  wewenang  untuk  menerapkan ketentuan/  peraturan  baru  terhadap  sistem  pemerintahan  untuk  mengubah  tujuan, struktur, maupun prosedur  yang ada dengan maksud untuk  mempermudah pencapaian tujuan  pembangunan  daerah.  Penataan  birokrasi  atau  restrukturisasi  organisasi pemerintahan  termasuk  Pemerintah  Daerah  Cimahi  sangat  penting  dan  sangat diperlukan,  hal  ini  merupakan  salah  satu  upaya  pembaharuan  ke  depan  dalam  rangka perwujudan  pelaksanaan  konsep  desentralisasi  di  era  otonomi  daerah  salah  satunya melalui  penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance .  Suatu  perubahan  baru  ini  dalam rangka  perwujudan  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dan  pembangunan  secara profesional,  serta  merupakan  perwujudan  sebuah  sistem  dan  proses  birokrasi pemerintahan  yang  berperan  sebagai  wadah  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Bicara tentang reformasi birokrasi dapat menunjukkan perbaikan  organisasi/  reformasi  birokrasi  sehingga  organisasi  mutu  yang  terfokus  ke masa  yang  akan  datang  dapat  terbentuk  atau  rencana  perbaikan  terhadap  sistem  yang
ada/  perbaikan  terhadap  proses  pemerintahan  yang  mewujudkan  proses  pemerintahan yang  akuntabel  dan  transparan.  Tuntutan  dari  reformasi  birokrasi  ini  salah  satunya adalah  pembenahan  struktur  dan  prosedur  birokrasi  dimana  organisasi  pemerintahan yang berorientasi kepada kualitas organisasi dengan ditunjukan oleh kinerja organisasi misalnya melalui kualitas Sumber Daya Manusia.
Adapun  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam  pembenahan  ini  antara lain  :  (1)  Memperjelas  maksud  dan  tujuan  organisasi  misalnya  melalui  Visi  dan  Misi organisasi termasuk visi misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus dapat menunjukan arah  kebijakan  dan  arah  pembangunan  daerah  Kota  Cimahi.  (2)  Menerapkan konsekuensi atas kinerja organisasi misalnya penerapan tupoksi organisasi dengan jelas dengan mekanisme yang mudah dan sederhana melalui dibentuknya Standar Oprasional Prosedur  (SOP)  organisasi.  (3)  Menciptakan  pertanggungjawaban  organisasi pemerintahan kepada publik, misalnya menjalankan roda pemerintahan secara akuntabel dan  mengedepankan  prinsip  transparansi.  (4)  Memberdayakan  organisasi  dan  pelaku organisasi (SDM) misalnya melalui pengembangan-pengembangan atau inovasi-inovasi untuk membangun kemajuan daerah. (5) Mengubah perilaku dan cara berfikir pegawai/ pelaku organisasi misalnya menganut konsep melayani daripada dilayani sesuai dengan fungsi hakiki pemerintahan bahwa salah satunya mempunyai fungsi pelayanan.
Dengan adanya pembenahan terhadap struktur organisasi dan prosedur birokrasi diharapkan  Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  dapat  menjalankan  roda  pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan konsep desentralisasi sebagai amanat dari  otonomi daerah yang diatur dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

## Faktor-Faktor Penghambat Reformasi Birokrasi
Secara  umum  hambatan  reformasi  birokrasi  Pemerintah Daerah  Kota  Cimahi sebagai berikut :
1. Aspek kelembagaan (organisas); pada aspek kelembagaan (organisasi) pemerintah daerah Kota Cimahi masih terdapatnya overlapping kewenangan antar dinas, masih terjadi perdebatan tentang batas kewenangan masing-masing dinas terkait. Contoh salah  satunya  yang  terjadi  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Cimahi  degan  Pihak Kepolisian, khususnya aturan lalu lintas.
2. Aspek  Ketatalaksanaan;  pada  aspek  ketatalaksanaan  Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi  masih  adanya  dinas  yang  minim  akan  SOP,  dan  masih  banyaknya masyarakat  yang  merasakan  apabila  berurusan  dengan  pemerintah  terkait  dengan proses pelayanan harus  melalui prosedur  yang panjang dan pelayanan  yang lama, belum terlihatnya proses pelayanan yang mudah dan sederhana.
3. Aspek  Sumber  daya  Manusia;  Sumber  daya  Manusia  yang  menentukan  kinerja birokrasi tidak hanya dilihat dari sisi kuantitasnya saja akan tetapi juga dilihat dari sisi  kualitasnya  artinya  kinerja  birokasi  ditentukan  dari  kemampuan  SDM  untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kondisi saat ini di Kota Cimahi masih terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Di salah satu unit kerja di Pemda  Cimahi  masih  terdapat  beberapa  urusan  yang  ditangani  rangkap,  idealnya satu sektor ditangani satu Kasubdin sehingga kinerja unit kerja akan lebih optimal. Adanya  penempatan  pegawai  yang  belum  tepat  sehingga  berdampak  kepada pemberian proses pelayanan karena tidak sesuai dengan kompetesinya.

## Kesimpulan dan Saran
Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, dari aspek kelembagaan,  ketatalaksanaan,  maupun  dari  aspek  SDM  di  Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi  belum  sepenuhnya  dikatakan  baik  karena  dari  masing-masing  aspek  tersebut menggambarkan  permasalahan  yang  menuntut  adanya  pembenahan  terhadap  masing- masing  aspek  tersebut.  Kedua,  faktor  penghambat  dalam  reformasi  birokrasi  di Pemeintah  Daerah  Kota  Cimahi  juga  menggambarkan  dari  aspek  kelembagaan, ketatalaksanaan  dan  dari  faktor  SDM.  Ketiga,  belum  adanya    Strategi  reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan.
Dari  uraian  kesimpulan  tersebut,  maka  saran  yang  diberikan  pertama,  perlu adanya  pembenahan  terhadap  aspek  kelembagaan,  ketatalaksanaan  dan  aspek  SDM  di tataran Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Kedua, perlu dirumuskannya strategi reformasi birokrasi  di  berbagai  aspek  terutama  aspek  kelembagaan,  ketatalaksanaan  dan  aspek SDM***

## Daftar Pustaka
Asropi.  (2008).  Budaya  Inovasi  dan  Reformasi.  Jurnal  IlmuAdministrasi,  volume  V Nomor 3. September 2008. Halaman 246 – 255.
Jani Luky. (2013). Implementasi Local Governance : Menjelaskan Paradoks. Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908.
Komarudin.  (2011).  Reformasi  Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Sekretariat Negara RI. Nomor 20.
Nasution. 1995. Metode Penelitian Sosial
Moleong,  Lexy.  (2010).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  PT.  Remaja
Rosdakarya. Bandung
Pribadi Airlangga. (2013). Paradoks Inovasi Dalam Praktek Good Governance di Kota Surabaya. Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908.
Rajab Budi. (2012). Birokratisme, Good Governance dan Demokratisasi. Analisis CSIS
Volume 14 No4, Desember 2012. ISSN1829-5908
Samin  Rumzi.  (2011).  Reformasi  Birokrasi.  Jurnal  Fisip  Umrah  Volume  2  Nomor  2 halaman 172-182.
Thoha Miftah. (2000). Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. Perubahan Tanpa Grand  Design.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Volume  5  Nomor  3 halaman 246 – 255.