## T a ng g u ng j a wa b   K or p oras i   T er ha da p T i nda k  P ida na   Yang   Dila k uka n  P ega wa i
( Kas us   Alat  Tes  Rapid  M eng g u na ka n  A nt ige n  Daur  Ula ng )
Hartanto 1 hartanto.yogya@gmail.com, FH Widya Mataram Yogyakarta, Indonesia 1

## Abstract

## Background :
In  the  government's  efforts  to  control  the  spread  of  the  Covid-19  virus,  news  broke  about  employees  of  a corporation using used (recycled) antigens at Kualanamu Airport in Medan. Some people who incidentally are health  workers  from  BUMN  abuse  their  circumstances/authority  to  the  detriment  of  society  and  endanger  the lives of patients/consumers. This health worker who is an employee of this BUMN has committed a crime, then this act that harms the public is quite broad, indirectly/indirectly related to corporate responsibility (BUMN).

## Research Methods:
This writing uses a statutory approach related to the case of recycling antigen devices. This type of normative legal research examines library materials or secondary data and tertiary legal materials. Secondary data consists of legal materials in the form of journals, scientific documents and expert opinions. This is a juridical-normative research that examines the application of positive legal norms, to seek the truth of  coherence, namely  whether the  rule  of  law  is  in  accordance  with  legal  norms  and  legal  principles,  then  also  conducts  problem  solving  to provide  prescriptions,  or  descriptions  of  the  formulation  of  the  problem.  The  laws  and  regulations  used  as analysis  are  Law  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies,  Perma  Number  13  of  2016,  the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013, and the Criminal Code.

## Findings:
Jurisprudence in Indonesia is not necessarily the actions of branch employees of  PT. Kimia Farma Diagnostics can  be related to  the responsibility  of  the directors/corporations, as long as there is no  evidence  of  negligence from the  board  of  directors  for  this  criminal  act,  or the negligence  of  the  board  of  directors in  supervising  the head of the branch.

## Conclusion:
Criminal acts committed by the perpetrators can be subject to several criminal sanctions in the field of health or consumer protection, but linking them to corporations (BUMN) requires further proof of elements.
Keywords : Responsibility; Criminal; Corporate; BUMN; Health.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Upaya pemerintah berjuang untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19, telah terciderai berita mengenai pegawai sebuah korporasi yang menggunakan antigen bekas (daur ulang) di  Bandara Kualanamu Kota Medan. Beberapa  orang  yang  notabene  tenaga  kesehatan  dari  BUMN  menyalagunakan  keadaan/kewenangan  dengan merugikan masyarakat dan membahayakan jiwa pasien/konsumen. Tenaga kesehatan yang merupakan pegawai BUMN  ini  telah  melakukan  tindak  pidana,  kemudian  perbuatan  yang  merugikan  publik  secara  cukup  luas  ini secara tidak langsung/tidak langsung terkait pertanggung jawaban korporasi (BUMN).

## Metode Penelitian:
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dikaitkan  kasus  alat  antigen  daur  ulang.  Jenis penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  berupa  jurnal,  dokumen  ilmiah  dan  pendapat  para  pakar.  Penelitian  ini yuridis-normatif  yang  mengkaji  penerapan  norma-norma  hukum  positif,  untuk  mencari  kebenaran  koherensi yakni  adakah  aturan  hukum  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  prinsip  hukum,  kemudian  juga  melakukan pemecahan masalah  untuk  memberikan  preskripsi, atau  deskripsi  atas rumusan masalah.  Peraturan  perundang- undangan yang digunakan sebagai analisis adalah Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perma Nomor 13 Tahun 2016, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, dan KUHP.

## Hasil Penelitian:
Yurisprudensi  di  Indonesia  inipun  tidak  serta  merta  perbuatan  pegawai  cabang  PT.  Kimia  Farma  Diagnostika dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi/korporasi, sepanjang tidak terbukti adanya pembiaran dari direksi atas praktek tindak pidana ini, atau kelalaian pihak direksi dalam melakukan pengawasan kepada kepala cabang.

## Kesimpulan:
Tindak  pidana  yang  dilakukan  para  pelaku  dapat  dikenai  beberapa  sanksi  pidana  dibidang  kesehatan  atau perlindungan konsumen, namun untuk mengkaitkan dengan korporasi (BUMN) memerlukan  pembuktian unsur lebih lanjut.
Kata Kunci : Tanggungjawab; Pidana; Korporasi; BUMN; Kesehatan .
DOI :  10.24903/yrs.v13i2.1579 Received :  Juli 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan dilaksanakan berasaskan kemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat,  perlindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan kewajiban,  keadilan,  gender  dan  non  diskriminatif  dan  norma-norma  agama. 1 Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup  secara  sehat  untuk  seluruh  masyarakat  agar  tercapai  tingkat  kesehatan  masyarakat setinggi-setingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM secara sosial dan ekonomis. 2
Infrastruktur  memiliki  peran  atau  memiliki  makna  sangat  penting  dalam  setiap pelayanan  kepada  masyarakat,  dengan  mengutamakan  pelayanan  publik  seperti  sarana kesehatan  sangatlah  penting  dalam  pelayanan  ketersediaan,  dalam  bentuk  fasilitas infrastruktur. 3 Sarana  kesehatan  meliputi  segala  bentuk  layanan  kesehatan  resmi:  balai pengobatan,  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit  umum,  rumah  sakit  khusus,  dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, bidan, toko obat, apotek, pedagang farmasi, pabrik  dan  bahan  obat,  lab,  akademi  dan  sekolah  kesehatan,  balai  diklat  kesehatan,  sarana kesehatan lain. 4
Kimia Farma merupakan pertama di bidang farmasi milik Indonesia, awalnya didirikan
1 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’, JDIH Kemenkeu , 2009.
2 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.
3 Bachtiar Effendi, ‘Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan’, Yogyakarta: Uhaindo Dan Offset , 2002.
4 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.
oleh  Pemerintah  Hindia-Belanda  Tahun  1817  dengan  nama  NV Chemicalien  Handle Rathkamp  &  Co .  Kemudian  Pemerintah  RI  melakukan  nasionalisasi,  dan  pada  16  Agustus 1971,  bentuk  badan  hukum  PNF  diubah  menjadi  Perseroan  Terbatas,  sehingga  nama perusahaan  berubah  menjadi  PT  Kimia  Farma  (Persero) 5 yang  notabene  merupakan  BUMN adalah  perusahaan  negara  yang  berbentuk  perseroan.  Seharusnya  pemerintah  sebagai pengendali korporasi (BUMN) memiliki pengawasan dan pengendalian mengacu Pasal 7 (7), huruf  a  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  pemerintah memiliki  pengawasan  dan  pengendalian  penuh,  namun  hal  ini  terbalik  dengan  fakta  bahwa telah terjadi tindak pidana penggunaan alat tes rapid menggunakan antigen bekas, di Bandara Kualanamu,  Medan.  Perbuatan  para  terdakwa  ini  sangatlah  tidak  bermoral,  apalagi  di  masa pandemi  Covid-19  dimana  puluh  ribu  rakyat  Indonesia  sudah  kehilangan  nyawa,  sekalipun unsur  moralitas  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dari  hukum,  terutama  di  ranah  sistem hukum Eropa kontinental yang sarat positivistik, namun ketiadaan pemikiran atau basis moral dalam suatu penegakan hukum akan berpotensi untuk menghasilkan putusan  yang tidak adil atau  sebatas  kontroversial 6 .  Pemerintah  dalam  hal  ini  seharusnya  melakukan  pengawasan dalam operasional BUMN apalagi terkait bencana non alam Covid-19, dan Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  menyatakan  pemerintah  berwenang  untuk melakukan  pengawasan  dan  pembinan  terhadap  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan upaya  penyelenggaraan  upaya  kesehatan,  setidaknya  melalui  dinas  kesehatan  setempat, sedangkan  dalam  pemberitaan  di  media  internet  sangat  jarang  ditemukan  bagaimana  peran dinkes setempat dalam perkara ini.
Berita  mengenai  pegawai  BUMN  yang  menggunakan  antigen  bekas  (daur  ulang)  ini juga  mengejutkan,  mengingat  keprihatinan  nasional  yang  terjadi  karena  banyaknya  korban jiwa  akibat  terpapar  virus  Covid-19,  namun  justru  beberapa  orang  yang  notabene  tenaga kesehatan  dari  BUMN  justru  menyalagunakan  keadaan/kewenangan  dengan  merugikan masyarakat,  bahkan  membahayakan  jiwa  pasien/konsumen.  Maka  permasalahan  yang nampak  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tanggungjawab  korporasi,  dalam  hal  ini BUMN  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  pegawainya,  yaitu  atas  alat  tes  rapid menggunakan  antigen  daur  ulang  (bekas).  Kemudian  permasalahan  penelitian  ini  untuk menguji  jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana  yang diperluas apakah perbuatan para pelaku bersinggungan/terrmasuk tindak pidana korporasi; Metode perluasan tindak
5 bumn.info, ‘PT Kimia Farma, Industri Farmasi Pertama Indonesia Dan Tetap Berjaya’, 2020.
6 Elisabeth  Septin  Puspoayu,  Arief  Rachman  Hakim,  and  Hanum  Selsiana  Bella,  ‘Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.3 (2018), 560–80 (p.  574) <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>.
pidana ini terkait perkembangan/pergeseran hukum yang penting terkait korporasi, kemudian memunculkan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  perkembangan  pertanggungjawaban pidana pengganti, dan perkembangan tuntutan mens rea (niat jahat). 7

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  terkait  erat  dengan  sifat  keilmuan  ilmu  hukum  yang preskriptif  dan  ilmu  hukum  yang  berkarakter sui-generis . 8 Penulisan  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dikaitkan  kasus  alat  antigen  daur  ulang.  Jenis  penelitian hukum  normatif  yang  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier 9 Data  sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  berupa  jurnal,  dokumen  ilmiah  dan  pendapat  para pakar  hukum  pidana/doktrin.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis-normatif yang  mengkaji  penerapan  norma-norma  hukum  positif,  untuk  mencari  kebenaran  koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum 10 , kemudian juga melakukan  pemecahan  masalah  untuk  memberikan  preskripsi 11 ,  atau  deskripsi  atas  rumusan masalah yang diajukan. Penulis menggunakan istilah alat antigen daur ulang yang digunakan pelaku menyesuaikan judul-judul pemberitaan media, meski dalam hal ini yang di daur ulang adalah salah satu komponennya, yaitu stik rapid test antigen yang telah digunakan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19
Covid-19  menyebar  diduga  karena  pergerakan  atau  perpindahan  manusia,  maka berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan  mengeluarkan  berbagai aturan kebijakan guna mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Hal  yang  paling  mendasar  adalah  memberikan  hak perlindungan  yang  berlandaskan  hukum  kepada  masyarakat  dalam  mendapatkan  fasilitas yang  berkaitan  dengan  mobilitas  atau  pergerakan  masyarakat  untuk tetap  produktif  di  masa pandemi seperti ini.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  Nomor  41  Tahun  2020  Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang  Pengendalian Transportasi dalam rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19,  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  bidang
7 James M  Anderson  and  Ivan  Waggoner, The  Changing  Role of Criminal  Law in  Controlling  Corporate  Behavior (Rand Corporation, 2014), p. 15.
8 I Gusti Ketut Ariawan, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif’, Kertha Widya , 1.1 (2013), p. 26.
9 Muhamad Rusdi, ‘Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta’, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3.1 (2021), 129–45 (p. 133).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada, 2005), p. 47.
11 Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), p. 1.
transportasi  dengan  menitikberatkan  aspek  kesehatan,  agar  masyarakat  yang  didalamnya meliputi  (petugas  transportasi  dan  penumpang)  tetap  beraktifitas  dengan  produktif,  namun tetap  terlindungi  dan  aman  dari  resiko  terpapar  Covid-19.  Secara  umum  ruang  lingkup pengendalian  transportasi  yang  dilakukan  adalah  untuk  seluruh  wilayah  dan  wilayah  yang ditetapkan  PSBB.  Keseluruhan  upaya  pengendalian  transportasi  meliputi  menyelenggarakan transportasi  darat  (angkutan  umum  seperti  mobil  penumpang,  bus,  kendaraan  pribadi  dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara, dan kereta api.
Kemudian,  terkait  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  individu  untuk  dapat  bepergian yaitu  untuk  perjalanan  orang  dalam  negeri  wajib  menunjukkan  identitas  KTP  atau  tanda pengenal  lainnya  yang  sah,  menunjukkan  surat  keterangan  uji  tes  PCR  dengan  hasil  negatif yang  berlaku  tujuh  hari  atau  surat  keterangan  uji  rapid  test  dengan  hasil  non  reaktif  yang berlaku  tiga  hari  pada  saat  keberangkatan,  atau  dapat  menunjukkan  surat  keterangan  dari dokter  (puskesmas/RS)  yang  menerangkan  bebas  gejala  influenza  bagi  daerah  yang  tidak memiliki fasilitas tes PCR dan rapid test.
Kapolda Sumut Irjen (Pol) Panca Putra memperkirakan praktik yang telah terjadi sejak Desember  2020  jumlah  korban  yang  diperiksa  menggunakan  alat  antigen  daur  ulang  di Bandara  Kualanamu  mencapai  9.000  orang. 12 Musibah  menciderai  nama  baik  PT  Kimia Farma  Diagnostik,  terungkap  dengan  adanya  penggunaan  alat  tes  antigen  bekas  pakai  yang digunakan  di  pemeriksaan  pemberangkatan  bagi  penumpang  Bandara  Kualanamu  kota Medan.  Polda  Sumatra  Utara  telah  melakukan  penangkapan  dan  berdasarkan  hasil penyelidikan  menetapkan  5  orang  tersangka  yang  merupakan  karyawan  PT.Kimia  Frama Diagnostik,  5  orang  tersangka  terdiri  dari  Bussines  Manager  PT  Kimia  Farma  Diagnostik kota  Medan  dan  4  orang  pegawainya,  dalam  hal  ini  pihak  kepolisisan  dituntut  untuk  bisa mengungkap secara cepat tindak pidana kejahatan yang secara nyata dan langsung dilakukan dengan terencana serta ada kemungkinan  merupakan kejahatan korporasi atau bersama-sama yang dapat mengaitkan secara tanggung renteng kepada seluruh direksi dari perusahaaan.
Kepolisian  RI maupun  perusahaan memerlukan  perjuangan  dalam  upaya mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  hal  ini  BUMN  serta anak  perusahaaannya  yang  dipercaya  sebagai  distributor  utama  alat  tes  Covid-19  antigen, apalagi ditengah kekhawatiran masyarakat luas pada masa pandemi Covid-19, karena sebagai BUMN maka PT Kimia Farma Diagnostik merupakan wajah/kepanjangan tangan pemerintah, karena  itu  maka  pemerintah  secara  tidak  langsung  turut  bertanggung  jawab  tentang
12 Muhammad Iqbal, ‘Duh! 9.000 Orang Jadi Korban Tes Antigen Bekas Di Kualanamu’, Www.Cnbcindonesia.Com , 2021.
bagaimana  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  badan  usaha  miliknya  berserta  pegawai- pegawainya.  Selaras  dengan  inti  hukum  ekonomi  bahwa  semua  kebijakan  atas  dasar kepentingan  masyarakat  dan  negara,  sehingga  kepentingan  negara  bisa  tercapai  tanpa  harus menyengsarakan masyarakat. 13
Penulis  perlu  menambahkan  sepintas  bahwa,  para  korban  penggunaan  alat  tes  rapid menggunakan  antigen  daur  ulang,  jika  kemudian  mengalami  gangguan  kesehatan/terpapar Covid-19,  maka  tidak  dilindungi  oleh  BPJS,  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang  Jaminan  Kesehatan, pada Pasal 52 (1) Pelayanan kesehatan  yang  tidak  dijamin  meliputi:  huruf  o,  bahwa  pelayanan  kesehatan  akibat  bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; sedangkan dalam Pasal 52 (1) huruf b, mengatur sebaliknya, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  kecuali  dalam  keadaan  darurat.  Maka seharusnya  alat  tes  rapid  menggunakan  antigen  daur  ulang  ini  terjadinya  dalam  kategori keadaan darurat, meski secara eksplisit pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat.

## 3.2 Hak Sebagai Konsumen dan Warga Negara
Perlindungan  negara  terhadap  warga  negara  atas  kesehatan  sudah  diatur  jelas  dalam hukum  internasional, 14 karena  itu  kesehatan  merupakan  dasar  dari  diakuinya  derajat kemanusiaan.  Tanpa  kesehatan,  seseorang  tidak  akan  mampu  memperoleh  hak-haknya  yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa  memperoleh  dan  menjalani  pekerjaan  yang  layak,  tidak  bisa  menikmati  haknya  untuk berserikat  dan  berkumpul  serta  mengeluarkan  pendapat,  dan  tidak  bisa  memperoleh pendidikan  demi  masa  depannya 15 .  Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  Indonesia  sejak awal virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan Maret 2020 setahun lalu, dan sejak itu penularan virus SARS-CoV-2 semakin masif. Sampai saat ini tercatat lebih dari 1,3 juta orang di negeri ini terinfeksi penyakit tersebut. 16 Perbuatan pelaku  yang  mendaur  ulang  antigen  bekas  ini  merupakan  perilaku  penipuan  terhadap konsumen yang terstruktur.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan
13 Hartanto  Hartanto,  ‘Karakteristik  Penerapan  Hukum  Ekonomi  Terhadap  Pembangunan  Di  Indonesia’, Widya  Pranata Hukum: Jurnal Kajian
Dan Penelitian Hukum , 1.2 (2019), 137–48 (p. 143)
<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.
14 Presiden  Republik  Indonesia, Republik  Indonesia  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang Pengesahan  International  Covenant  On  Civil  And  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan Politik) (Indonesia, 2005).
15 Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (Indonesia, 1999).
16 Holy  Kartika  Nurwigati  Sumartiningtyas, ‘Setahun  Pandemi  Di  Indonesia,  Apa  Saja  Penanganan  Covid-19  Yang  Harus Dibenahi?’, Kompas.Com , 2021.
perlindungan konsumen adalah seluruh upaya yang menjamin terwujudnya kepastian hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  serta  jaminan  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen  yang  seharusnya diberikan  oleh  pelaku  usaha  dengan  memberikan  produk  yang  aman  serta  tidak membahayakan konsumen. 17
Masyarakat/konsumen  yang  menggunakan  jasa  alat  tes  rapid  menggunakan  antigen daur ulang  merupakan  konsumen,  sesuai ketentuan  Pasal 1 angka  2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun  makhluk  hidup  lain dan tidak untuk diperdagangkan,  yang  memiliki  hak-hak sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni: 18 Hak-hak untuk menimati/menerima  barang/jasa  dalam  keadaan  aman,  nyaman,  serta  keselamatan  dalam mengkonsumsinya;  dalam  keadaan  bebas  memilih  barang  dan/atau  jasa serta mendapatkannya  sesuai  dengan  nilai  tukar,  kondisi  dan  jaminan;  Mendapatkan  informasi yang  jelas  dan  benar  tentang  kondisi  barang  dan  jaminan;  Hak  konsumen  untuk  diterima pendapat/keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dibeli; Mendapatkan perlindungan/pendampingan, jika terjadi sengketa dengan patut; Mendapat pendidikan/pembinaan  sebagai  konsumen;  Mendapatkan  pelayanan/perlakuan  sebenar- benarnya dan non diskriminatif; Mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian (tidak sebagaimana mestinya). Kemudian hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.
Jika nantinya dalam penyidikan/persidangan terbukti tindakan pelaku tanggung renteng dengan  perusahaan,  maka  para  pelaku  diduga  melanggar  Pasal  7  dan/  Pasal  8,  dan  diancam dengan  sanksi Pasal 62 UUPK,  yakni pidana penjara  maksimal 5 (lima) tahun atau didenda maksimal  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah),  namun  jika  terbukti  inisiatif  pribadi sehingga bukan sebagai pelaku usaha, maka pasal ini tidak dipersangkakan.
Para pelaku secara lex specialist dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 85 (1) Undang-Undang  Tentang  Kesehatan:  seperti  kondisi  saat  ini  (implisit)  merupakan  keadaan darurat,  maka  seluruh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (pemerintah  dan/swasta)  wajib memberikan  pelayanan  kesehatan  pada  bencana  bagi  penyelamatan  nyawa  pasien  dan mencegah  resiko  cacat;  Pasal  196  bagi  siapa  saja  yang  sengaja  memproduksi/mengedarkan
17 Hartanto Hartanto and Cut Wilda Meutia Syafiina, ‘Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)’, Jurnal Meta- Yuridis , 4.1 (2021), p. 56 <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jm-y.v4i1.6765>.
18 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standarisasi  dan/atau  aspek keamanan,  manfaat  atau  khasiat,  serta  kualitas,  maka  dapat  dipersangkai  dengan  Pasal  98 ayat (2) dan (3) diancam pidana penjara paling  lama 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar; Pasal 197 Siapa saja  yang sengaja  memproduksi/mengedarkan sediaan  farmasi dan/atau alat kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  denda  maksimal  satu  koma  lima milyar.
BUMN  dan  juga  BUMD  berdasar  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, mencakup pengelolaan kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan, kemudian  dalam  Undang-Undang  tentang  Perbendaharaan  Negara  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  negara  kekeyaan  dan  investasi  yang  dipisahkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah,  sehingga perbuatan  yang  merugikan  BUMN  maupun  BUMD  dapat  dikategorikan  korupsi,  dalam  hal terkait  frasa  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Dasar  pemikiran tersebut  adalah  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  modal  yang  ada  dan  ditempatkan  BUMN (persero)  atau  BUMD  (persero)  51%  merupakan  penyertaan  modal  dari  negara  atau pemerintah daerah 19 .
Dalam  hal  ini  penulis  mengesampingkan  perdebatan  soal  hak  negara  atas  kekayaan negara dalam BUMN/BUMD, seperti pendapat Hakim Konstitusi Harjono yang memberikan dissenting  opinion dalam  Putusan  MK  Nomor  62/PUU-XI/2013,  yang  menyatakan  bahwa adanya  hubungan  negara  terhadap  BUMN  dalam  bentuk  Perseroan  yaitu  hubungan kepemilikan  saham  Perseroan  Terbatas  yang  memiliki  hak  dan  kewajibannya  tuntuk  pada Undang-Undang  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. 20 Sehingga  otomatis  negara tidak  lagi  mempunyai  kekuasaan  yang  bebas  terhadap  sebagian  kekayaan  negara  yang  telah dipisahkan untuk menjadi modal dalam suatu perseroan, karena telah dikonversi berupa hak- hak  sebagai  pemegang  saham  sesuai  Undang-Undang  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas. Perbuatan para pelaku juga bersifat koruptif, apalagi dilakukan pada masa pandemi Covid-19,  dan  para  pelaku  adalah  orang-orang  yang  bertugas  dibidang  kesehatan  sehingga cukup  cakap  untuk  mengetahui  bahwa  perbuatannya  sangat  membahayakan  nyawa  orang lain.

## 3.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi
19 Ahmad  Mahyani,  ‘Tanggung  Jawab  Pidana  Direksi  Bumn  Yang  Merugi’, Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune ,  2.1 (2019), 1 (p. 1).
20 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  ‘Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  62/PUU-XI/2013  Tanggal  18 September 2014’, Jdih.Bumn.Go.Id , 2013.
Korporasi  diakui  sebagai  subyek  hukum  pidana  sehingga  dapat  dibebani pertanggungjawaban  secara  pidana,  mengutip  Muladi  bahwa  di  dalam  hukum  positif Indonesia,  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  dan  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana. 21 Pasal  3  Perma  Nomor  13  Tahun  2016,  tindak pidana  korporasi  didefinisikan  sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  berdasarkan  hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. 22
Berdasarkan  Perma  Nomor  13  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  korporasi  sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan  bahwa,  korporasi  dapat  dipersalahkan  apabila  korporasi  (a)  memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan  korporasi;  (b)  membiarkan  terjadinya  tindak  pidana;  atau  (c)  tidak  melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang lebih  besar,  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna menghindari  terjadinya  tindak  pidana 23 .  Maka  kelalaian  melakukan  langkah-langkah pencegahan dapat menyertakan korporasi dalam pertanggungawaban pidana.
PT. Kimia Farma Diagnostika (PT. KFD) merupakan subsidiary (anak perusahaan) dari PT.  Kimia  Farma  Apotek  saat  ini  tengah  menjadi  sorotan,  berdasar  penyelidikan  aparat penegak  hukum  terkait  dugaan  penggunaan  kembali  alat  rapid  test  antigen  yang  dilakukan sejumlah  oknum-oknum  petugas  layanan  rapid  test  Kimia  Farma  Diagnostika  Bandara Kualanamu,  Medan,  Sumatra  Utara.  Perbuatan  Karyawan  Kimia  Farma  Diagnostik  bagian rapid test yang telah diamankan Dirkrimsus Polda Sumut itu tidak bisa ditoleril, karena akibat perbuatannya banyak calon penumpang pesawat udara akhirnya dinyatakan positif Covid-19 melalui  alat tes rapid  menggunakan  antigen daur ulang. 24 Tentu menimbulkan dampak  yang sangat  luas  yaitu  data  pemerintah  yang  menjadi  tidak  valid  terhadap  angka  tertular  virus Covid-19,  padahal  bagi  yang  dinyatakan  positif  tentu  harus  menjalani  isolasi  mandiri,  dan seharusnya  seseorang  itu  tidak  boleh  bekerja  dan  tidak  produktif  selama  dua  minggu. Keadaan ini menimbulkan kerugian kepada korban secara langsung dan dapat meluas secara tidak langsung kepada seluruh pihak terkait ( indirect, widespread victim ).
21 Muladi and Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), p. 110.
22 Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Indonesia, 2016).
23 Nur  Aripkah,  ‘Persoalan  Kriteria  Batasan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi:  Tinjauan  Terhadap  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016’, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,  27.2  (2020),  367–87  (p.  369) <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>.
24 Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Indonesia, 1999).
Dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  ini,  mestinya  petugas  melaksanakan  tugas  sesuai kewajibannya,  sanksi  hukum  atas  tindakan  petugas  Kimia  Farma  Diagnostik  tersebut  dapat menjadi alasan pemberat, karena dilakukan oleh petugas negara yang seharusnya sesuai SOP menjalankan  kewajiban,  maka  jika  yang  dilakukan  bertentangan  dengan  kewajibannya, berarti  tindakan  petugas  Kimia  Farma  Diagnostik  yang  menggunakan  alat  bekas  untuk pelayanan  rapid  test  antigen  berkualifikasi  sebagai  tindak  pidana.  Penggunaan  alat tes  rapid antigen daur ulang tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 25 bahkan  telah  terjadi  manipulasi/malpraktek  prosedur  pelaksanaan  tes  swab antigen  yang bertentangan dengan keputusan  menteri kesehatan,  yaitu stik bekas pakai  yang digunakan untuk rapid test (swab) antigen 26
Permasalahan  hukum  ini  menjadi  menarik  terkait  asas  tanggung  jawab  korporasi, mengenai  tanggung  jawab  direksi  dalam  hal  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran hukum, merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) pengurusan Perseroan merupakan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), kemudian ayat (2) Pengurusan wajib  dilaksanakan  masing-masing  direksi  mendasarkan  itikad  baik  dan  tanggung  jawab sepenuhnya.  Ayat  (3)  masing-masing  anggota  secara  pribadi  bertanggung  jawab  penuh  atas kerugian perseroan apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan ayat (2).  Kemudian  ayat  (4)  dalam  hal  direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  direksi  atau  lebih, tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Direksi.  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  tentang vicarious  liability , seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  dan  kesalahan  orang  lain,  yang merupakan  pengembangan  dari  “asas  kepegawaian”  ( employment  principle ). 27 Bahwa perbuatan  seseorang  pada  hakekatnya  mewakili  ( agency  principle )  pemberi  kerja  dan pemberi kerja menjadi penanggung jawab.
Setiap  anggota  direksi  dalam  suatu  perusahaan  seharusnya  orang  yang  diyakini  dapat menjalankan  tugas  untuk  dan  atas  nama  perseroan  dengan  sebaik-baiknya.  Berdasarkan prinsip  ini,  seorang  anggota  Direksi  memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  tinggi.  Tidak hanya  tanggung  jawab  atas  ketidakjujuran  yang  disengaja,  tetapi  bertanggung  juga  secara hukum terhadap tindakan mismanagement , kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Mengacu prinsip fiduciary duty bahwa kriteria direksi  dalam
25 Haryanti PuspaHal Sari, ‘Petugas Kimia Farma Diagnostik Pakai Alat Rapid Test Bekas, Pakar Hukum: Pidananya Bisa Ditambah Sepertiga Aman’, Kompas.Com , 2021.
26 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ‘Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/3602/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/446/2021  Tentang  Penggunaan  Rapid  Diagnostic  Test  Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’, JDIH BPK RI , 2021.
27 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), p. 151.
menjalankan tugas adalah: 28

## 3.3.1 Dilakukan dengan itikad baik
3.3.2 Dilakukan dengan tujuan perusahaan
3.3.3 Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.
3.3.4 Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan.
Andi  Hamzah  dalam  Aca  Surya  P.  Z,  menyatakan  Direktur  dan/atau  Manajer perusahaan  dapat  dibebani  tanggungjawab  pidana,  berdasarkan: 29 pertanggungjawaban pidana  bagi  pejabat  korporasi  yang  berada  dalam  posisi  penanggungjawab  (pengurus korporasi) berdasarkan Responsible Corporate Officer Doctrine dan Strict Liability ; Seorang karyawan  korporasi  bertanggungjawab  pribadi  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya  jika  ia merupakan  pelaku  langsung,  menginstruksikan,  membantu,  menyediakan,  mendorong,  atau bekerja  sama  dengan  karyawan  atau  bawahan  lainnya  untuk  melakukan  satu  tindak  pidana. Doctrin  of  vicarious  liability yang  berkaitan  dengan  korporasi,  maka  suatu  korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya,  atau  mandatasirnya  atau  siapapun  yang  bertanggungjawab  kepada  korporasi tersebut.  Penerapan  doktrin  ini  hanya  dilakukan  setelah  dapat  dibuktikan  bahwa  memang terdapat hubungan subordinasi antara pimpinan dan orang pelaku tindak pidana (pegawai).
Bentuk  pertanggung  jawaban  direksi  baik  terhadap  perseroan,  pemegang  saham  dan pihak  ketiga  (kreditor)  dapat  dilihat  dalam  berbagai  ketentuan  Undang-Undang  Perseroan Terbatas,  yang  menyatakan  bahwa  direksi  secara  tanggung  renteng  bertanggungjawab  atas kerugian  yang  diderita  pemegang  saham  yang  beritikad  baik,  yang  timbul  akibat  pembelian kembali saham oleh perseroan  yang  batal karena  hukum 30 , kemudian direksi secara khusus dapat  dibebani  tanggung  jawab  penuh  (pribadi)  atas  kerugian  perseroan  apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya. 31 Sanksi  pidana  dan  pidana  denda juga diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen;
“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, huruf  e,  ayat  (2),  dan  Pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”
28 Diana Kusumasari, ‘Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris PT’, Hukumonline.Com , 2021.
29 Reine  Sinaga,  Budiman  N  P  D  Sinaga,  and  Marthin  Simangungsong,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Direktur  Perseroan Terbatas  Atas  Tindak  Pidana  Perpajakan  Yang  Dilakukan  Secara  Berlanjut  (Studi  Putusan  Nomor  1501/Pid.  Sus/2019/Pn. Jkt-Brt)’, Jurnal Hukum PATIK , 6.3 (2017), 217–28.
30 Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas , 2007 pasal 37 Ayat (3).
31 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .
Perusahaan/korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  diatur  dalam  Pasal  201  Undang- Undang Tentang Kesehatan:
(1) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  190  ayat  (1),  Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana `dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
(2) Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  korporasi  dapat  dijatuhi pidana  tambahan  berupa:  pencabutan  izin  usaha;  dan/atau  pencabutan  status  badan hukum.
Jika tindakan yang diatur Pasal 196 Undang-Undang Tentang Kesehatan sanksi pidana yang dapat dikenakan 32 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 98  ayat (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Jika tindakan  yang  diatur Pasal  197  Undang-Undang  tentang  Kesehatan  sanksi  pidana dapat dikenakan karena 33 , “tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Perseroan  Terbatas  merupakan  subyek  hukum  yang  mengemban  hak  dan  kewajiban serta  dapat  melakukan  perbuatan  hukum.  Akan  tetapi,  Perseroan  Terbatas  tidak  memiliki bentuk  yang  dapat  dilihat,  oleh  karena  itu  harus  ada  yang  mewakili  Perseroan  Terbatas tersebut,  yang  dapat  mewakili  Perseroan  Terbatas  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan adalah  Direksi.  Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  Direksi  adalah  Organ Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal tersebut juga diatur lagi dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 34
32 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.
33 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.
34 Anandito Utomo, ‘Prosedur Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi’, Hukumonline.Com , 2014.
Tindak pidana penggunaan antigen bekas  ini,  jelas pelaku  melanggar atau tidak sesuai prosedur  standar  (SOP)  dalam  menjalankan  tugas,  maka  perusahaan/korporasi  tidak  dapat dipersalahkan. Namun para pelaku sebagai petugas kesehatan dapat dikenai Pasal 52 KUHP, yaitu  seorang  pejabat  karena  melakukan  tindak  pidana  melanggar  suatu  kewajiban  jabatan secara  khusus,  atau  pada  waktu  melakukan  perbuatan  pidana  menggunakan  kesempatan, kekuasaan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan, pidananya ditambah sepertiga. Pasal 52 dapat dipergunakan mengingat para pelaku berkualifikasi pegawai negeri, dan pemberatan yang lain dikarenakan kualitas pidana.
Doktrin Piercing The Corporate Veil (PVC) di Inggris dan Australia dilakukan berdasar tradisi common  law sehingga  pengadilan  di  kedua  negara  tersebut  umumnya  cenderung melindungi  para  pemegang  saham  dan  direktur  karena  adanya  praktek  kecurangan  dan penipuan, adanya implied agency antara perusahaan holding dan anak perusahaan, singkatnya untuk menghindari kewajiban  hukum;  maka dalam tindak pidana penggunaan antigen  bekas tidak  dapat  serta  merta  dikaitkan  dengan  korporasi  yaitu  PT.  Kimia  Farma  Diagnostika  di Indonesia. Sedangkan, berdasarkan yurisprudensi dibuat MA sebelum UU Perseroan Terbatas terbit, PVC dapat dikenakan bagi pemegang saham jika tidak terpenuhinya jumlah pemegang saham  yang  disyaratkan  dan  permufakatan  jahat  direktur  dan  komisaris yang menyalagunakan  kedudukannya  untuk  melakukan  kejahatan. 35 Lebih  lanjut,  dalam yurisprudensi  di  Indonesia  inipun  tidak  serta  merta  perbuatan  pegawai  cabang  PT.  Kimia Farma Diagnostika dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi/korporasi, sepanjang tidak  terbukti  adanya  pembiaran  dari  direksi  atas  praktek  tindak  pidana  ini,  atau  kelalaian pihak  direksi  dalam  melakukan  pengawasan  kepada  kepala  cabang.  Selaras  dengan  hal tersebut  Sutan  Remy  berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dibebankan  kepada korporasi  bila  berhasil  ditemukan  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan  telah  memberikan  wewenang  atau  mengizinkan  dilakukannya  tindak  pidana tersebut. 36
Negara kita cenderung  menggunakan sistem hukum civil  law , sehingga perkembangan doktrin  cenderung  lebih  lambat  dari common  law ,  maka  kedepannya  perlu  dilakukan  kajian budaya korporasi seperti yang diatur dalam hukum pidana Australia, pasal 12.3 (2) Austrilian
35 Yafet  Yosafet  W  Rissy,  ‘Doktrin  Piercing  The  Corporate  Veil:  Ketentuan  Dan  Penerapannya  Di  Inggris, Australia  Dan Indonesia’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2019), 1–20 (pp. 16–17) <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1>.
36 Herlina  Manullang  and  Riki  Yanto  Pasaribu, Pertangungjawaban  Pidana  Korporasi (Medan:  LPPMUHN  Press Universitas HKBP Nommensen, 2020), p. 76.
Criminal Code Act 1995 bisa dijadikan pedoman dalam hal merumuskan pertanggungjawaban pidana dapat di bebankan kepada korporasi, apabila mampu dibuktikan bahwa:  Direksi korporasi secara sengaja, atau lalai sehingga secara  langsung/tidak  langsung mengizinkan  perbuatan  pidana  tersebut;  Pejabat  korporasi  sengaja  atau  mengetahui  atau dengan  lalai  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  dimaksud  atau  secara  tegas  atau mengisyaratkan  atau  memberi  wewenang  atau  mengizinkan  dilakukannya  tindak  pidana tersebut;  Korporasi  memiliki  suatu  budaya  kerja  yang  mengarahkan,  menolerir  atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan, atau memelihara suatu budaya kerja yang mewajibkan patuh terhadap peraturan. 37

## 4. KESIMPULAN
Kasus  penggunaan  alat  tes  rapid  antigen  daur  ulang  sangat  mencoreng  BUMN  yang harusnya  menerapkan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  untuk  melayani  masyarakat,  justru disalahgunakan  oleh  oknum-oknum  dengan  perbuatan  sengaja  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  moral  sebagai  tenaga  kesehatan.  Apalagi,  hal  itu  dilakukan  demi  mendapat keuntungan  di  tengah  masa  bencana  non  alam  pandemi  Covid-19.  Perilaku  oknum  di lapangan  tersebut  juga  tak  bisa  dilepaskan  dari  fungsi  pengawasan,  sehingga  direksi  dan komisaris  juga  harus  ikut  bertanggung  jawab,  meski  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana yang  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  koorporasi  namun  harus  ada  tindakan  tegas  berupa sanksi  pidana  terhadap  diri  pribadi  para  pelaku.  Dalam  kasus  ini  tanggung  jawab  secara keperdataan  dapat  dibebankan  kepada  PT.  Kimia  Farma  Diagnostika,  sebagai  korporasi dimana  para  pelaku  bekerja.  Perlunya  perbaikan  proses  monitoring  di  dari  pusat  perihal fasilitas  kesehatan  serta  pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Kedepannya penulis menyarankan hal serupa dengan perkara perilaku ini bersifat koruptif, sehingga dapat dikembangkan  dengan  penerapan  Undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.

## 5. REFERENSI
Anderson, James M, and Ivan Waggoner, The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior (Rand Corporation, 2014)
Ariawan,  I  Gusti  Ketut,  ‘Metode  Penelitian  Hukum  Normatif’, Kertha  Widya ,  1.1  (2013) Arief,  Barda  Nawawi, Perbandingan Hukum  Pidana Edisi Revisi (Jakarta:  PT  Rajagrafindo
37 Rise Karmilia, ‘Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang Asuransi’, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 6.2 (2017), 115–26 (p. 124).
Persada, 2019)
Aripkah,  Nur,  ‘Persoalan  Kriteria  Batasan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi:  Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27.2 (2020), 367–87
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
bumn.info, ‘PT Kimia Farma, Industri Farmasi Pertama Indonesia Dan Tetap Berjaya’, 2020 Effendi,  Bachtiar,  ‘Pembangunan  Daerah  Otonom  Berkeadilan’, Yogyakarta:  Uhaindo  Dan Offset , 2002
Hartanto,  Hartanto,  ‘Karakteristik  Penerapan  Hukum  Ekonomi  Terhadap  Pembangunan  Di Indonesia’, Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum ,  1.2  (2019),
137–48 <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>
Hartanto,  Hartanto,  and  Cut  Wilda  Meutia  Syafiina,  ‘Efektivitas  Perlindungan  Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)’, Jurnal Meta-Yuridis , 4.1 (2021) <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jm-y.v4i1.6765>
Indonesia,  Presiden  Republik, Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 (Indonesia, 1999)
Iqbal,  Muhammad,  ‘Duh!  9.000  Orang  Jadi  Korban  Tes  Antigen  Bekas  Di  Kualanamu’,
Www.Cnbcindonesia.com , 2021
Karmilia,  Rise,  ‘Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang  Asuransi’, Jurnal  Ilmiah  Cano  Ekonomos ,  6.2  (2017), 115–26
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Oleh Korporasi (Indonesia, 2016)
Kusumasari, Diana, ‘Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris PT’, Hukumonline.Com , 2021
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XI/2013 Tanggal 18 September 2014’, Jdih.Bumn.Go.Id , 2013
Mahyani,  Ahmad,  ‘Tanggung  Jawab  Pidana  Direksi  Bumn  Yang  Merugi’, Jurnal  Hukum Bisnis Bonum Commune , 2.1 (2019), 1
Manullang,  Herlina,  and  Riki  Yanto  Pasaribu, Pertangungjawaban  Pidana  Korporasi (Medan: LPPMUHN Press Universitas HKBP Nommensen, 2020)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada, 2005) Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
‘Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/3602/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  HK.01.07/MENKES/446/2021  Tentang  Penggunaan  Rapid  Diagnostic  Test Antigen  Dalam  Pemeriksaan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)’, JDIH  BPK  RI , 2021
Muladi,  and  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010)
Presiden  Republik  Indonesia, Republik  Indonesia  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  International  Covenant  On  Civil  And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Indonesia, 2005)
———, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’, JDIH Kemenkeu , 2009
———, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas , 2007
———, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Indonesia, 1999)
Puspoayu,  Elisabeth  Septin,  Arief  Rachman  Hakim,  and  Hanum  Selsiana  Bella,  ‘Tinjauan Yuridis  Pertanggungjawaban  Pencemaran  Minyak  Di  Wilayah  Teluk  Balikpapan’,
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.3 (2018), 560–80
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>
Rissy, Yafet Yosafet W, ‘Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia’, Refleksi  Hukum: Jurnal  Ilmu Hukum , 4.1 (2019), 1–20 <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1>
Rusdi,  Muhamad,  ‘Penanganan  Intoleransi  Oleh  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta’,
Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3.1 (2021), 129–45
Sari,  Haryanti  PuspaHal,  ‘Petugas  Kimia  Farma  Diagnostik  Pakai  Alat  Rapid  Test  Bekas, Pakar Hukum: Pidananya Bisa Ditambah Sepertiga Aman’, Kompas.Com , 2021
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
Sinaga, Reine, Budiman N P D Sinaga, and  Marthin Simangungsong, ‘Pertanggungjawaban Pidana  Direktur  Perseroan  Terbatas  Atas  Tindak  Pidana  Perpajakan  Yang  Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1501/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt-Brt)’, Jurnal Hukum PATIK , 6.3 (2017), 217–28
Sumartiningtyas,  Holy  Kartika  Nurwigati,  ‘Setahun  Pandemi  Di  Indonesia,  Apa  Saja Penanganan Covid-19 Yang Harus Dibenahi?’, Kompas.Com , 2021
Susanti,  Dyah  Ochtorina,  and  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Utomo, Anandito, ‘Prosedur Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi’,
Hukumonline.Com , 2014