## EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR

## Adi Satrio
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: adi16satrio@gmail.com

## R. Kartikasari
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: kartikasari@unpad.ac.id

## Pupung Faisal
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: pupung.faisal@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  aspek  kepailitan  lintas  batas  dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui  tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  Kurator  apabila Debitor  Pailit  memiliki  harta  yang  terdapat  di  luar  Indonesia  dengan dihubungkan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  Kreditor  seperti  untuk mendapatkan  pembayaran  dari  penjualan  harta  Debitor  Pailit.  Pedoman pelaksanaan  eksekusi  atas  harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar Indonesia  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Kemudian,  Indonesia  tidak  terikat  dengan  suatu  perjanjian  internasional terkait  cross  border  insolvency,  sehingga  putusan  kepailitan  yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak  dapat  dijualnya  harta  Debitor  Pailit  untuk  digunakan  sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Hukum Kepailitan, Cross-Border Insolvency

## Pendahuluan
Pranata  kepailitan  digunakan  sebagai  solusi  untuk  menyelesaikan permasalahan  utang  piutang,  karena  melalui  kepailitan  Kreditor  akan mendapatkan pemenuhan dari harta-harta Debitor yang telah di sita umum oleh  Pengadilan.  Mengenai  penggunaan  kepailitan  untuk  menyelesaikan permasalahan  utang  piutang,  Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  bahwa
sebelum  diajukannya  permohonan  pernyataan  pailit  harus  dilakukan reorganisasi antara Kreditor dan Debitor, sehingga kepailitan merupakan ultimum  remedium dalam  penyelesaian  permasalahan  utang  piutang (Sjahdeini, Sutan Remy; 2016).
Tujuan  hukum  kepailitan  menurut  Louis  E.  Levinthal  pada pokoknya adalah sebagai berikut (Levinthal, Louis E.; 1999):
1) Melakukan  pengamanan  harta  Debitor  dan  membagikan  hasil penjualan harta Debitor secara merata kepada para Kreditornya;
2) Mencegah Debitor yang berada dalam keadaan insolvensi untuk tidak merugikan Kreditornya, dan begitupun sebaliknya; dan
3) Menjadi  pelindung  Debitor  yang  beriktikad  baik  dari  para Kreditornya.
Selain  itu,  hukum  kepailitan  juga  memiliki  tujuan  untuk menghindari  adanya  sitaan  maupun  eksekusi  terpisah  oleh  Kreditor, karena  melalui  kepailitan  akan  terjadi  sita  umum  atas  harta  kekayaan Debitor (Nating, Imran; 2005).
Pengaturan  mengenai  kepailitan  di  Indonesia  di  atur  dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  ‘UU  KPKPU’).  Prinsip  yang menjadi  acuan  dalam  UU  KPKPU  adalah  prinsip paritas  creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte yang masing-masing termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ‘KUHPerdata’).  Pada  dasarnya  kepailitan  membahas  mengenai  harta kekayaan Debitor akan di sita umum melalui putusan pengadilan, sehingga dapat di jual dan digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.
Syarat kepailitan di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang unsur-unsurnya:
1) Memiliki dua atau lebih Kreditor;
2) Memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3) Melalui  putusan  Pengadilan  baik  atas  permohonannya  sendiri maupun Kreditornya; dan
4) Fakta mengenai dua atau Kreditor serta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar terbukti secara sederhana.
Selanjutnya,  setelah  Debitor  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan, maka  demi  hukum  Debitor  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurusi  harta  kekayaannya  (Damlah,  Juditia;  2016),  dan  segala kewenangan tersebut akan berpindah menjadi kewenangan Kurator. Tugas Kurator  menurut  Pasal  69  ayat  (1)  UU  KPKPU  adalah  melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberesan harta pailit, Kurator kerap kali mengalami kendala terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Permasalahan ini muncul karena UU KPKPU tidak mengatur mengenai pelaksanaan dari cross border insolvency (Subhan,
M.  Hadi;  2008).  Menurut  Huala  Adolf,  kasus  kepailitan  dapat dikategorikan sebagai cross border insolvency apabila terdapat unsur-unsur asing  seperti  perbedaan  kedudukan  hukum  para  pihak,  perbedaan kewarganegaraan,  dan  Debitor  memiliki  harta  kekayaan  di  beberapa negara (Adolf, Huala; 2009).
Sebagai  contoh  dalam  kasus  kepailitan  Across  Asia  Limited, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hong Kong dan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia menempatkan perwakilan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Kemudian melalui  Putusan  Nomor  64/PKPU/2012/PN  Niaga  Jkt.Pst  tertanggal  5 Maret 2013, Across Asia Limited dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  kasus  kepailitan  Across  Asia Limited  ialah  sebagai  sebuah  perusahaan  transnasional  tentunya  Across Asia Limited memiliki harta kekayaan yang mayoritas terdapat di Hong Kong. Kemudian, bagian ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam UU KPKPU tidak membahas mengenai cross border insolvency , melainkan hanya membahas mengenai hak-hak menagih terhadap harta Debitor Pailit yang  berada  di  luar  Indonesia  serta  ganti  rugi  atas  tindakan-tindakan Kreditor atau Debitor yang merugikan harta pailit (Bastian, Rahmat; 2005). Selanjutnya, Indonesia maupun Hong Kong tidak terikat pada perjanjian internasional  baik  yang  berskala  bilateral  maupun  multilateral  terkait dengan cross border insolvency . Oleh karena itu, harta kekayaan Across Asia Limited  yang  terdapat  di  luar  Indonesia  tidak  dapat  di  eksekusi  oleh Kurator.
Apabila  terhadap  harta  kekayaan  Debitor  yang  terdapat  di  luar Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi,  maka  semakin  sedikit  harta kekayaan  Debitor  yang  digunakan  sebagai  pembayaran  kepada  para Kreditor.  Idealnya  melalui  pranata  kepailitan  segala  harta  kekayaan Debitor  berada  dalam  keadaan  sita  umum,  sehingga  seluruh  harta kekayaan  Debitor  baik  yang  berada  di  dalam  maupun  di  luar  Indonesia dapat  digunakan  sebagai  pembayaran  kepada  para  Kreditor.  Dengan demikian,  tujuan  kepailitan  sebagai  pranata  yang  digunakan  untuk memenuhi  hak-hak  Kreditor  mendapatkan  pembayaran  dari  harta kekayaan Debitor tidak tercapai secara maksimal.

## Kekuatan Eksekutorial Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia
Berkaitan  dengan cross  border  insolvency ,  sesungguhnya  terdapat  2 (dua)  prinsip  yang  menjadi  pedoman  penerapannya,  yaitu  prinsip universal dan prinsip teritorial. Secara teori, prinsip universal berpedoman bahwa suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara memiliki akibat hukum terhadap harta-harta Debitor yang berada di berbagai negara (Porzycki, Marek; 2016). Sedangkan prinsip teritorial berpendapat bahwa
putusan  kepailitan  hanya  berlaku  di  negara  putusan  tersebut  diucapkan (Jono; 2008).
UU  KPKPU  sendiri  menganut  prinsip  universal,  yang  mana penerapan prinsip universal ini berkaitan dengan prinsip pari passu prorata parte yang menjadi landasan berpikir dari UU KPKPU. Prinsip pari passu prorata  parte pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  harta  kekayaan  Debitor merupakan  jaminan  bersama  bagi  para  Kreditor  yang  mana  hasil penjualannya  akan  dibagikan  kepada  para  Kreditor  secara  proporsional, kecuali di antara para Kreditor memiliki hak untuk didahulukan (Muljadi,
Kartini;  2001).  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  tidak  diaturnya  mengenai jangkauan  putusan  pernyataan  pailit  yang  diucapkan  oleh  Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga putusan tersebut juga memiliki akibat hukum pada setiap negara (Jono, Loc.cit ; 2008).
Namun penerapan prinsip universal yang dianut oleh UU KPKPU bertentangan dengan prinsip sovereignty yang dimiliki oleh setiap negara. Prinsip sovereignty berpendapat  bahwa  suatu  putusan  pengadilan  asing tidak  dapat  serta  merta  dilaksanakan  dalam  wilayah  negara  lain,  karena setiap  negara  memiliki  kedaulatannya  masing-masing  yang  mana  hal tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain (Bastian, Rahmat;  2005).  Kemudian,  prinsip sovereignty juga  berkaitan  dengan anggapan bahwa pengadilan merupakan suatu alat perlengkapan negara yang menjadi representasi dari kedaulatan suatu negara, sehingga ketika suatu  putusan  pengadilan  asing  dapat  di  eksekusi  secara  serta  merta  di negara tersebut, maka secara tidak langsung negara tersebut menyatakan tunduk  terhadap  ketentuan  hukum  negara  asing  dimana  putusan pengadilan tersebut diucapkan (Juwana, Hikmahanto; 2005).
Mengenai hal tersebut, ketentuan hukum positif Indonesia melalui Pasal  436 Reglement  op  de  Burgerlijke  Rechtvordering menyatakan  bahwa untuk  putusan  pengadilan  asing  dapat  di  eksekusi  di  Indonesia  harus terdapat  aturannya  dalam  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian bilateral,  atau  perjanjian  multilateral.  Apabila  hal-hal  tersebut  tidak terpenuhi,  M.  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  putusan  pengadilan asing  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pengajuan  gugatan  baru  di Pengadilan Indonesia (Kusumasari, Diana; 2011).
Dalam  menangani  permasalahan  dalam  pelaksanaan  cross  border insolvency,  berbagai  negara  sendiri  telah  memiliki  solusinya,  sebagai contoh  adalah  Belanda  dengan  Belgia  menyepakati Netherlands  –  Belgia Execution  Treaty pada  tanggal  28  Maret  1925,  melalui  perjanjian  tersebut masing-masing negara akan mengakui putusan kepailitan yang dijatuhkan di  masing-masing  negara,  sehingga  putusan  kepailitan  tersebut  dapat dilaksanakan di masing-masing negara (Simanjuntak, Ricardo; 2005).
Kemudian  dalam  jangkauan  yang  lebih  luas,  The  United  Nations Commission  on  International  Trade  Law  (selanjutnya  ‘UNCITRAL’) sejatinya  telah  membentuk  suatu  perjanjian  internasional  yang  berkaitan
dengan cross border insolvency , yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency  (selanjutnya  ‘ Model  Law ’).  Hingga  tahun  2018,  terdapat  46 Negara  di  dunia  yang  telah  mengadopsi  ketentuan Model  Law ke  dalam hukum nasional negaranya (www.wikipedia.com).
Mengacu pada pembukaan dari Model Law dijelaskan bahwa tujuan dari Model Law yaitu untuk membuat suatu penyelesaian kasus cross border insolvency dengan  efektif  melalui  cara-cara  sebagai  berikut  (Nations,
United; 2014):
1) Kerjasama antara pengadilan dan otoritas yang berwenangan di suatu  negara  dan  negara  asing  yang  terlibat  dalam  kasus cross border insolvency ;
2) Memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perdagangan  dan investasi;
3) Administrasi yang adil dan efisien dalam cross border insolvency yang melindungi segala kepentingan Kreditor dan pihak lainnya yang berkepentingan, termasuk Debitor;
4) Melidungi  dan  memaksimalkan  nilai  dari  harta  kekayaan debitor; dan
5) Memberikan  fasilitas  untuk  menyelamatkan  bisnis  yang mengalami  kesulitan  keuangan,  dengan  demikian  melindungi investasi dan mempertahankan pekerja.
Melalui  hal-hal  tersebut, Model  Law akan  mempermudah  negara untuk  melengkapi  hukum  kepailitannya  dengan  sebuah  modern, harmosisasi, dan kerangka yang adil untuk menyelesaikan permasalahan proses  cross  border  terkait  dengan  Debitor  yang  mengalami  masalah keuangan  atau  keadaan  tidak  mampu  membayar.  Hal  ini  juga  termasuk pada  kasus  dimana  Debitor  memiliki  harta  kekayaan  di  lebih  dari  satu negara atau dimana beberapa Kreditor dari Debitor tidak berada di negara tempat proses kepailitan berlangsung ( Ibid , pp. 25).
Dengan adanya pengaturan mengenai cross border insolvency dalam Model  Law ,  maka  diharapkan  mampu  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang timbul dalam kasus kepailitan lintas batas. Model Law membuka  kemungkinan  bahwa  suatu  proses  kepailitan  asing  dapat dilaksanakan di negara lain selama negara tersebut telah mengakui proses kepailitan  asing  tersebut,  sehingga  apabila  suatu  proses  kepailitan  asing yang  dijatuhkan  oleh  suatu  negara  telah  mendapatkan  pengakuan  dari negara lain, maka proses kepailitan memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan di negara tersebut (Juwana, Hikmahanto, Loc.cit. ).
Indonesia sendiri belum menyepakati perjanjian internasional baik yang  berskala  bilateral  maupun  multilateral  terkait  dengan cross  border insolvency , padahal hal tersebut merupakan faktor yang dapat membantu putusan kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat memiliki  kekuatan  eksekutorial  di  negara  lain.  Di  satu  sisi,  Jerry  Hoff berpendapat  bahwa  sumber  hukum  utama  yang  dapat  menyelesaikan
permasalahan hukum perdata internasional seperti cross border insolvency adalah perjanjian-perjanjian internasional.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  putusan kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  tidak memiliki  kekuatan  eksekutorial  di  negara  lain,  karena  adanya  prinsip sovereignty yang  dimiliki  oleh  setiap  negara  dan  Indonesia  tidak  terikat dalam  perjanjian  internasional  apapun  terkait  dengan cross  border insolvency . Oleh karena itu, agar putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan  Niaga  Indonesia  dapat  memiliki  kekuatan  eksekutorial terhadap  harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia,  maka Indonesia  harus  menyepakati  perjanjian  internasional  yang  berkaitan dengan cross border insolvency baik yang berskala bilateral maupun seperti Model Law .

## Tindakan Hukum Kurator Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia
Seperti yang sudah disinggung di atas, Indonesia tidak terikat oleh perjanjian internasional apapun mengenai cross border insolvency , sehingga dalam hukum Indonesia belum terdapat pedoman mengenai pelaksanaan cross  border  insolvency .  Kemudian,  apabila  ternyata  Debitor  telah menyembunyikan  atau  memindahkan  harta  kekayaan  ke  luar  Indonesia, tentunya hal ini akan menjadi masalah bagi Kurator untuk memenuhi hak Kreditor mendapatkan pembayaran atas harta Debitor Pailit.
Menanggapi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan  Anthony  Sulim,  S.H.,  ( Associate di  SIP  Law  Firm)  Kurator  harus mengetahui  terlebih  dahulu  dimanakah  harta  Debitor  Pailit  tersebut berada. Kurator dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 17 Algemene Bepalingen  van  wetgeving  voor  Indonesie  (selanjutnya  ‘AB’)  yang berbunyi sebagai berikut:
“Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang- undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.” Ketentuan  tersebut  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  terhadap benda tidak bergerak, maka Kurator dapat menggunakan hukum tempat benda  tersebut  berada.  Kemudian,  pokok  dari  ketentuan  tersebut  juga berkaitan dengan asas lex rei sitae yang menyatakan bahwa hukum tempat benda  tidak  bergerak  berada  akan  digunakan  untuk  menentukan  status benda  tersebut  (Hardjowiyono,  Bayu;  2013).  Oleh  karena  itu,  terhadap benda  tidak  bergerak  yang  terdapat  di  luar  Indonesia,  Kurator  dapat menggunakan hukum negara tersebut.
Apabila negara tempat benda tidak bergerak milik Debitor berada telah meratifikasi Model Law , maka Kurator dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk melakukan eksekusi terhadap benda tidak bergerak milik Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Membahas mengenai Model Law yang telah diterapkan ke dalam sistem hukum nasional suatu negara
pada  dasarnya  akan  tetap  berpaku  pada  4  (empat)  elemen  yang memungkinan  untuk  diterapkannya  suatu  perjajian  internasional,  yang antara lain ( Ibid .):
1) Akses  ke  pengadilan  setempat  untuk  perwakilan  dari  proses kepailitan  asing  dan  untuk  Kreditor  dan  otorisasi  untuk perwakilan dari proses kepailitan setempat untuk mendapatkan bantuan di tempat lain;
2) Pengakuan  atas  perintah  tertentu  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan asing;
3) Bantuan untuk mempermudah proses kepailitan asing; dan
4) Kerjasama antara pengadilan di negara harta Debitor berada dan koordinasi dari proses kepailitan secara bersama-sama.
Ketentuan dalam Article 2 subparagraph d Model Law memungkinkan perwakilan  asing  yang  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  melakukan pengurusan  terhadap  reorganisasi  dan  likuidasi  harta  kekayaan  Debitor atau urusan Debitor atau bertindak untuk dan atas nama Debitor dalam proses kepailitan asing. Apabila merujuk pada aturan dalam UU KPKPU, maka pihak yang dimaksud disini adalah Kurator yang menurut Pasal 1 angka  5  UU  KPKPU  merupakan  pihak  yang  di  angkat  oleh  Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit.
Model  Law membagi  proses  kepailitan  asing  menjadi  proses kepailitan  asing  utama  dan  proses  kepailitan  asing  non-utama.  Proses kepailitan asing utama merupakan proses kepailitan yang berlangsung di tempat utama Debitor menempatkan harta kekayaannya atau yang dikenal sebagai centre of main interests (selanjutnya ‘COMI’). Definisi dari COMI sendiri adalah tempat Debitor menjalankan pusat kepentingan utamanya sesuai  dengan  lokasi  dimana  Debitor  menjalankan  bisnisnya  (Deleanu, Diana;2013).  Oleh  karena  itu,  COMI  hanya  terbatas  pada  kegiatan  bisnis seperti  perdagangan  dan  industri  (D.F.  Fritz  dan  R.M.  Bahr;  2001). Sedangkan  proses  kepailitan  asing  non-utama  merupakan  proses kepailitan yang bertempat dimana Debitor didirikan atau dapat dikatakan segala  tempat  Debitor  menjalankan  kegiatan  ekonomi  tidak  untuk sementara waktu dengan sarana manusia dan barang atau jasa.
Kemudian,  prinsip  dasar  dari Model  Law adalah  bantuan  yang dianggap  perlu  dalam  pelaksanaan  cross  border  insolvensy  agar pelaksanaannya  tertib  dan  adil  harus  ada  guna  membantu  pelaksanaan proses  kepailitan  asing  (Nations,  United, Op.Cit. ,  pp.  36).  Setelah pengakuan  atas  proses  kepailitan  asing  baik  utama  maupun  non-utama telah diberikan, berdasarkan Article 21 paragraph 2 Model Law , pengadilan berdasarkan  permintaan  dari  perwakilan  asing,  mempercayakan pengalihan dari seluruh atau beberapa bagian dari harta kekayaan Debitor yang  berlokasi  di  negara  tersebut  kepada  perwakilan  asing  atau  pihak lainnya  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan,  selama  pengadilan  merasa  jika kepentingan Kreditor di negara tersebut telah terpenuhi semua.
Selanjutnya, Model  Law juga  secara  tegas  mengajak  pengadilan untuk bekerja sama dalam bidang-bidang yang telah di atur dalam Model Law serta  untuk  bekerja  sama  dengan  perwakilan  asing  yang  memiliki kedudukan hukum ( Ibid. , pp. 40).
Prosedur  tersebut  pernah  digunakan  dalam  kasus cross  border insolvency PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos,  danCatherine  Tannos  (selanjutnya  ‘Para  Debitor  Pailit’).  Para Debitor  Pailit  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga  Jkt.Pst  tertanggal  22  Februari  2017.  Kemudian  dalam  putusan tersebut  diangkat  Heince  Tombak  Simanjuntak,  S.E.,  S.H.,  M.Si.  dan Hardiansyah,  S.H.,  M.H.  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan atas harta Para Debitor Pailit.
Dalam  proses  pengurusan  diketahui  bahwa  Para  Debitor  Pailit memiliki beberapa aset di Singapura yang antara lain benda tidak bergerak yang berupa properti dan tabungan di beberapa rekening yang tersebar di berbagai  bank.  Untuk  melakukan  eksekusi  atas  harta  Para  Debitor  Pailit yang  terdapat  di  luar  Indonesia,  Kurator  dengan  merujuk  pada  hukum negara  Singapura  yang  mengatur  mengenai cross  border  insolvency .  Pada tahun 2017, Singapura telah meratifikasi Model Law ke dalam sistem hukum nasionalnya  melalui The  Singapore  Companies  Act  2017 (selanjutnya ‘ Companies Act ’).
Tindakan  awal  yang  dilakukan  oleh  Kurator  adalah  mengajukan permohonan  pengakuan  proses  kepailitan  dari  Para  Debitor  Pailit  ke Pengadilan  Tinggi  Singapura.  Kemudian  Kurator  juga  melampirkan Putusan  Nomor  138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN  Niaga  Jkt.Pst  tertanggal  9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal  22  Februari  2017  yang  menyatakan  bahwa  Para  Debitor  Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya serta memuat mengenai pengangkatan Tim Kurator sebagai perwakilan asing.
Kemudian,  dalam  argumennya  Para  Debitor  Pailit  menyatakan bahwa  terhadap  Putusan  Nomor  138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN  Niaga Jkt.Pst  tertanggal  9  Januari  2017  jo.  Putusan  Nomor  138/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017 sedang diajukan upaya hukum.
Pada  akhirnya,  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Singapura  dalam pertimbangannya The  Singapore  High  Court  No  216  of  2019 memberikan pengakuan terhadap Putusan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-
PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017 jo. Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN  Niaga  Jkt.Pst  tertanggal  22  Februari  2017. Kemudian  Kurator  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  harta  Para Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  Singapura,  kecuali  sehubungan  dengan pemindahan  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak  keluar  Singapura
harus  dengan  izin  pengadilan.  Selanjutnya,  Kurator  juga  diberikan kewenangan  untuk  mencari  dan  menerima  informasi  yang  berkaitan dengan keuangan Para Debitor Pailit dari beberapa bank, serta sisa uang yang  berada  dalam  rekening.  Terhadap  perintah  atas  informasi  dari beberapa bank masih harus menunggu sebagai konsekuensi atas banding yang diajukan oleh Para Debitor Pailit.
Melalui  cara-cara  tersebut  lah Model  Law dapat  membuat  proses pelaksanaan dari cross border insolvency berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga  harta  kekayaan  Debitor  yang  terdapat  di  luar  Indonesia  dapat digunakan  sebagai  pembayaran  atas  utang-utangnya  terhadap  para Kreditornya.
Namun, apabila negara tempat harta kekayaan Debitor Pailit berada tidak  meratifikasi  ketentuan Model  Law ke  dalam  hukum  nasionalnya, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dr.  Ricardo  Simanjuntak,  S.H., LL.M., ANZIIF.CIP ( Managing Partners di Ricardo Simanjuntak & Partners) maka  Kurator  dapat  menggunakan  mekanisme  private  selling  untuk melakukan  pemberesan  harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar Indonesia.
Menurut Ricardo Simanjuntak, prosedur awal yang harus dilakukan oleh Kurator adalah mengajukan gugatan lain-lain terhadap Debitor Pailit. Tujuan pengajuan gugatan tersebut agar melalui upaya paksa Debitor Pailit memberiksan  Surat  Kuasa  kepada  Kurator  yang  pada  pokoknya  Debitor Paili memberikan kuasa kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.
Alasan harusnya terdapat Surat Kuasa adalah pada dasarnya setelah putusan  kepailitan  diucapkan  oleh  pengadilan,  maka  Debitor  telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurusi harta kekayaannya. Kewenangan Debitor tersebut beralih kepada Kurator sebagai pihak yang mendapatkan  statutory  duty  dari  UU  KPKPU  untuk  melakukan pengurusan  dan  pemberesan  atas  harta  pailit  (Sjahdeini,  Sutan  Remy, Op.Cit .,  hlm.  326;  2016).  Namun,  dikarenakan  putusan  kepailitan  yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan eksekutorial atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka Kurator tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Oleh karena itu, Debitor Pailit masih memiliki wewenang untuk menguasai dan mengurusi harta kekayaan yang terdapat di luar Indonesia.
Pada  dasarnya  Surat  Kuasa  menurut  ketentuan  Pasal  1792 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1792  KUHPerdata,  sesungguhnya Surat Kuasa merupakan suatu perjanjian yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.  Dengan  Debitor  Pailit  telah  memberikan  Surat  Kuasa  kepada Kurator  untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  atas  harta kekayaannya  yang  terdapat  di  luar  Indonesia,  maka  Kurator  berwenang untuk melakukan hal tersebut terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.
Setelah  Kurator  mendapatkan  kewenangan  untuk  melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  Kurator  melakukan  private selling  atas  harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia  sebagai upaya untuk memberesakan harta pailit.
Membahas mengenai pemberesan harta pailit, sejatinya dalam UU KPKPU  telah  diatur  mengenai  prosedur  pemberesan  harta  pailit  yakni dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:
“(1)  Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)   Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  prosedur  pemberesan  harta  pailit harus diawali dengan penjualan di muka umum yang mana tata caranya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru.
Ketentuan  Pasal  185  ayat  (1)  UU  KPKPU  pada  dasarnya  bersifat dwingenrecht ,  hal  ini  selaras  dengan  makna  diksi  ‘harus’  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam Lampiran  II  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan. Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
“Untuk  menyatakan  pemenuhan  suatu  kondisi  atau  persyaratan tertentu,  gunakan  kata  harus.  Jika  keharusan  tersebut  tidak dipenuhi,  yang  bersangkutan  tidak  memperoleh  sesuatu  yang seharusnya  akan  didapat  seandainya  ia  memenuhi  kondisi  atau persyaratan tersebut.”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  makna  dari  diksi  ‘harus’ dalam suatu peraturan perundang-undangan membuat ketentuan tersebut harus  dilaksanakan,  apabila  ketentuan  tersebut  tidak  dilaksanakan menyebabkan persyaratan yang di atur tidak terpenuhi.
Namun,  terhadap  harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar Indonesia  ketentuan  mengenai  penjualan  di  muka  umum  tidak  dapat dilakukan,  karena  pada  dasarnya  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas, karena  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  atas  harta  Debitor  Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka segala akibat dari adanya putusan pernyataan  pailit  tidak  mengikat  terhadap  harta  Debitor  Pailit  yang terdapat di luar Indonesia. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU  KPKPU  dijelaskan  bahwa  penjualan  di  bawah  tangan  baru  dapat dilakukan apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna dari kata tercapai adalah terlaksana,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  makna  kalimat  tidak tercapai adalah tidak terlaksana.
Apabila  dikontekstualkan  dengan  permasalahan  di  atas,  sejatinya dengan  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  terhadap  harta  Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka menyebabkan harta Debitor Pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia  tidak  terikat  atas  sita  umum  yang dijatuhkan  dalam  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan Niaga  Indonesia.  Dengan  demikian,  ketentuan  mengenai  penjualan  di muka  umum  atas  harta  pailit  tidak  dapat  terlaksana  sebagaimana  yang diamanatkan oleh UU KPKPU.
Konsekuensi  akibat  tidak  dapat  dilakukannya  penjualan  di  muka umum,  maka  para  Kreditor  tidak  akan  mendapatkan  pemenuhan  dari harta  Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia.  Tentunya  hal  ini bertentangan dengan dengan prinsip dasar UU KPKPU yang termuat Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh  harta  kekayaan  Debitor  merupakan  jaminan  bersama  bagi  para Kreditor  yang  mana  hasil  penjualannya  akan  dibagikan  kepada  para Kreditor secara proporsional, kecuali di antara para Kreditor memiliki hak untuk didahulukan (Muljadi, Kartini, Loc.cit ).
Oleh karena itu, agar para Kreditor mendapatkan pemenuhan atas piutang-piutang  Debitor  dari  harta  Debitor,  maka  dalam  konteks  ini Kurator dapat melakukan private selling terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Sesungguhnya dengan dijatuhkannya putusan kepailitan  terhadap  Debitor,  maka  harta  kekayaan  Debitor  Pailit  berada dalam  keadaan  sita  umum  dan  akan  digunakan  sebagai  pembayaran kepada para Kreditornya (Mujadi, Kartini 2; 2001). Namun, karena putusan kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia  tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia, maka diperlukan tindakan-tindakan tersebut agar hak-hak Kreditor  untuk  mendapatkan  pembayaran  secara  maksimal  dari  harta Debitor Pailit baik yang terdapat di Indonesia maupun yang terdapat di luar Indonesia.
Dengan  demikian,  Kurator  dapat  melakukan  tindakan-tindakan hukum terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia yaitu melakukan  penjualan  sendiri  atas  harta  Debitor  Pailit  dan  mengajukan pengakuan  terhadap  proses  kepailitan  yang  dilakukan  di  Indonesia. Tujuannya agar hak-hak Kreditor dapat terpenuhi dari hasil eksekusi harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta Debitor  Pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia.  Hal  tersebut berkaitan dengan adanya prinsip sovereignty yang dimiliki oleh setiap  negara  serta  Indonesia  tidak  terikat  perjanjian internasional  apapun  yang  berkaitan  dengan cross  border insolvency ;
2. Kurator  dapat  melakukan  tindakan  hukum  yang  berupa mengajukan  permohonan  pengakuan  proses  kepailitan  asing yang  dilakukan  di  Indonesia  terhadap  negara  tempat  harta Debitor  Pailit  berada  yang  telah  meratifikasi Model  Law dan melakukan  penjualan  sendiri  atas  harta  Debitor  Pailit  yang terdapat  di  luar  Indonesia  setelah  mendapatkan  Surat  Kuasa Khusus dari Debitor Pailit. Tindakan hukum tersebut dilakukan guna  memenuhi  hak-hak  Kreditor  untuk  mendapatkan pembayaran  dari  hasil  eksekusi  harta  Debitor  Pailit  yang terdapat di luar Indonesia.

## References
Adolf,  Huala.  (2009).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam Masalah  Hukum  Kepailitan,  Tinjauan  Hukum  Bisnis  Dan Penerapannya”. Jurnal Hukum Bisnis, 28: 24.
Bastian,  Rahmat.  (2005).  Prinsip  Hukum  Kepailitan  Lintas  Yurisdiksi.
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Damlah,  Juditia.  (2016).  “Akibat  Hukum  Putusan  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Jurnal Lex Crimen, VI(2): 92. Deleanu, Diana. (2013). Centre of The Main Interests . Available online from: http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2013_articles/index.php?dir=1_J uridical_Sciences%2F&download=cks_2013_law_art_026.pdf. [Accessed April 14, 2020].
Fritz,  D.F.  and  Bahr,  R.M.  (2001).  “Die  Europaische  Verordnung  uber Insolvenzverfahren,  Herausforderung  an  die  Gerichte  und Insolvenzverwalter”, Deutsche Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht, p. 224. Hardjowiyono,  Bayu  Seto.  (2013).  Dasar-Dasar  Hukum  Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditia Bakti.
Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Juwana,  Hikmahanto.  “Relevansi  Hukum  Kepailitan  dalam  Transaksi Bisnis  Internasional”  on  Emmy  Yuhassarie  (ed.).  (2005).  Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Kusumari,  Diana.  (2011). Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Asing .  Available online
from:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d48c7e08e 001/eksekusi-putusan-pengadilan-asing/. [Accessed March 9, 2020]. Levinthal, Louis E. “The Early History of Bankruptcy Law” on Jordan (ed.).
(1999). Bankruptcy. New York: Foundation Press.
Muljadi,  Kartini.  “Actio  Pauliana  dan  Pokok-Pokok  Tentang  Pengadilan Niaga”  on  Rudhy  A.  Lontoh.  (2001).  Penyelesaian  Utang  Piutang Melalui  Pailit  Atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang. Bandung: Alumni.
Nating,  Imran.  (2005).  Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  dalam Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Pailit.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Porzycki,  Marek.  “Cross  Border  Bankruptcy”  on  Sutan  Remy  Sjahdeini. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan . Jakarta: Kencana. Simanjuntak, Ricardo. “Ketenturan Hukum Internasional dari UU Nomor 4 Tahun 1998 (Cross Border Insolvency)” on Emmy Yuhassarie (ed.). (2005). Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan . Jakarta: Kencana.
Subhan, M. Hadi. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.
United  Nations.  (2014). UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency with  Guide  to  Enactment  and  Interpretation .  Available  Online  from: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997- Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf.  [Accessed  March  7, 2020].
Wikipedia.  (2020). UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency . Available online from: https://en.wikipedia.org/wiki/UNCITRAL_Model_Law_on_Cross-
Border_Insolvency. [Accessed March 30, 2020].