## KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA
1 Febri Annisa Sukma, 2 Refki Kurniadi Akbar, 3 Nuri Nur Azizah, 4 Giri Putri Juliani Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1 Bandung
1 febryannisaaa@gmail.com , 2 refki.kurniadi.akbar@gmail.com , 3 nurinazizah74@gmail.com , 4 giripjuliani@gmail.com .

## Abstrak
Perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  tidak  hanya  mengejar  keuntungan, tetapi  juga  memiliki  fungsi  sosial  dimasyarakat  yang  direalisasikan  dalam  bentuk  akad qardh/qardhul  hasan atau  pinjaman  kebajikan  di  mana  sumber  dananya  berasal  dari  zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep  Akad Qardhul  Hasan dalam  Fikih  Muamalah  dan  mengetahui  Implementasi  serta Praktik  Akad  tersebut  di  Perbankan  Syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif  dengan  mengidentifikasi  dari  beberapa  sumber  antara  lain  buku,  jurnal,  website, Al-Qur’an  dan  Hadits  sehingga  dapat  digambarkan  bahwa  Implementasi  dan  Praktik  Akad Qardhul Hasan sudah sesuai dengan Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah. Dari  hasil  penelitia  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perbankan  syariah  dalam mengimplementaskan  akad Qardh Hasan tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.
Kata Kunci : Perbankan Syariah, Qardhul Hasan, Manfaat.

## Abstract
Islamic banking in conducting its business activities is not only pursuing profits, but also has social  functions  in  the  community  that  are  realized  in  the  form  of  qardh  /  qardhul  hasan contract or loan virtues where the source of funds comes from zakat, infaq, Shadaqah, Hibah and other social funds. The purpose of this study was to find out the concept of the Qardhul Hasan  contract  in  Fiqh  Muamalah  and  to  know  the  Implementation  and  Practice  of  the Contract  in  Islamic  Banking.  This  research  uses  descriptive  analysis  method  by  identifying from several sources including books, journals, websites, Al-Qur'an and Hadith so that it can be  described  that  the  Implementation  and  Practice  of  the  Qardhul  Hasan  Agreement  is  in accordance  with  the  Concept  of  Qardhul  Hasan  Agreement  in  Fiqh  Muamalah.  From  the results  of  this  study  it  can  be  concluded  that  Islamic  banking  in  implementing  the  Qardh Hasan contract is a form of to help the community and provide many benefits.
Keywords : Islamic Banking, Qardhul Hasan, Benefit.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum, bank sebagai intermediary finance adalah lembaga yang melaksanakan  tiga  fungsi  utama,  yaitu
menghimpun  dana  ( Funding )  baik  berupa tabungan, deposito, giro kemudian menyalurkan dana ( Landing ) yang direalisasikan berupa kredit (konvensional)
atau pembiayaan (syariah) dan memberikan pelayanan jasa lainnya.
Perbankan syariah merupakan institusi/lembaga  keuanagn  yang  tumbuh dan  berkembang  di  Indonesia  sejak  16 tahun  yang lalu diawali  dengan berdirinya Bank  Muamalat  Indonesia.  Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan (Imaniyati P. D., 2009).
Di  Indonesia  saat  ini  sektor perbankan  semakin  berkembang,  terutama perbankan  yang  menggunakan  prinsip hukum  islam  atau  disebut  Bank  Syariah yang  mempunyai  asas  seperti  disebutkan dalam  Pasal  2  Undang-undang  No.  21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah yang  menegaskan  bahwa  “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian”. Dari ketentuan  Undang-undang  tersebut  dapat diketahui  secara  jelas  bahwa  perbankan syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. (Dr.  Neneng  Nurhasanah  &  Panji  Adam, 2017)
Itulah  yang  membedakan  Bank Syariah dengan Bank Konvensional, selain perbankan  yang  menjalankan  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  atau  hukum
islam  tetapi  juga  memiliki  dwifungsi  di masyarakat.  Fungsi  bank  syariah  selaku pelaku  bisnis  tidak  hanya  mengejar keuntungan  tetapi  juga  mempunyai  fungsi sosial  ( tabarru’ )  dalam  bentuk  lembaga baitul  mal ,  yaitu  menerima  dana  yang berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah,  hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan  zakat  kemudian  menghimpun dana  sosial  yang  berasal  dari  wakaf  uang. (Dr.  Neneng  Nurhasanah  &  Panji  Adam, 2017)
Fungsi  sosial  tersebut  pada  Bank Syariah  direalisasikan  dalam  bentuk  akad Qardh dan  turunannya Qardhul  Hasan . Satu-satunya  akad  berbentuk  pinjaman uang  atau  modal  yang  diterapkan  dalam perbankan  syariah.  Karena  bunga  dilarang dalam  Islam,  maka  pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan  akad  pinjaman  kebajikan  yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman  uang  maupun  pinjaman  untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi  bersifat  sosial  (Ascarya,  2007) dimana  sumber  dana  yang  dipinjamkan bersumber  dari  dana  sosial  seperti  zakat, infak,  sedekah,  hibah,  wakaf  uang  dan dana sosial lainnya.
Dalam  hal  ini  peminjam  memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan
pinjaman Qardh tersebut  sesuai  dengan
jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung  pada  untung  atau  rugi  usaha yang  dijalankannya.  Sedangkan Qardhul Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada nasabah, dimana pihak nasabah sebenarnya  tidak  ada  kewajiban  untuk mengembalikannya.
Jadi seperti apa sebenarnya Konsep
Qardh dalam  Fikih  Muamalah  dan bagaimana  implementasi  atau  praktiknya di  lembaga  keuangan  khususnya  di Perbankan  Syariah  serta  apa  manfaatnya.
Dalam  artikel  ini  kami  akan  membahas lebih  dalam  mengenai  akad Qardh yang menjadi  salah  satu  pembeda  antara  Bank Syariah  dan    Bank  Konvensional,  mulai dari Konsep Qardh dalam Fikih Muamalah sampai kepada implementasi dan praktiknya  di  Bank  Syariah  beserta manfaatnya  bagi  nasabah  maupun  Bank Syariah itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah
Untuk sampai kepada tujuan sebagaimana  pengantar  di  atas,  kami  akan merumuskan beberapa hal yang akan kami bahas dalam artikel ilmiah ini, diantaranya:
1. Definisi Qardh dan Qardhul  Hasan menurut  Fikih  Muamalah,  Undang- Undang  Perbankan  Syariah  dan  DSN- MUI.
2. Rukun dan Syarat Akad Qardh.
3. Dasar Hukum Qardh dalam Al-Qur’an,
Hadits, maupun Ijma’.
4. Akad Qardh sebagai Akad Tabarru’
5. Ketentuan  akad Qardh berdasar  pada Fatwa DSN-MUI
6. Implementasi  dan  praktik  akad Qardh di Perbankan Syariah.
7. Anjuran  menyegerakan  pengembalian Pinjaman Qardh
8. Manfaat  akad Qardh dan Qardhul
Hasan

## C. Tujuan Pembahasan
Berdasarkan rumusan masalah yang  diuraikan  di  atas,  maka  tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk mengungkapkan tentang:
1. Pemahaman  tentang  Definisi Qardh dan Qardhul  Hasan dari  pandangan Fikih  Muamalah,  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  dan  Fatwa  DSN- MUI.
2. Mengetahui  Rukun  dan  Syarat  akad Qardh .
3. Mengetahui dasar hukum Qardh dalam Al-Qur’an, Hadits maupun Ijma’.
4. Mengetahui  akad Qardh sebagai  akad Tabarru’
5. Mengetahui  ketentuan  akad Qardh berdasar pada Fatwa DSN-MUI
6. Mengetahui  bagaimana  implementasi dan  praktik  akad Qardh di  Perbankan Syariah.
7. Mengetahui anjuran
untuk menyegerakan  pembayaran  pinjaman Qardh
8. Mengetahui manfaat dari akad Qardh

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah dengan  metode  deskriptif  analisis  yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa  masalah  yang  ada  kaitannya dengan  penelitian  di  atas.  Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui library  research dengan  beberapa
upaya yang ditempuh yaitu mengumpulkan  buku-buku  sumber  dan beberapa  jurnal  artikel  ilmiah  yang berkaitan  dengan  akad  dan  produk  Bank Syariah,  setelah  itu  kami  ambil  salah  satu akad  dan  produk  Bank  Syariah  untuk diteliti  yaitu  akad Qardh .  Dari  beberapa sumber tersebut kami persempit lagi untuk diteliti, dimana akan kami teliti mulai dari konsep akad Qardh dalam Fikih Muamalah,  implementasi  dan  praktiknya pada Bank Syariah beserta manfaatnya.

## II. PEMBAHASAN
A. Landasan Teori Qardh
1. Definisi Qardh
Qardh secara  bahasa  berasal  dari  kata al-Qath’ harta yang dipinjamkan merupakan  bagian  dari  harta  milik  pihak
yang  memberi  pinjaman.  Maksudnya,  jadi harta yang di pinjamkan kepada seseorang itu  bukan milik orang lain tetapi miliknya sendiri. (Sjahdeini & Remy, 1999)
Sayyid  Sabiq memberikan  definisi qardh sebagai berikut:
ُضِشْقُمْلا ِوَِْطْعٍُ ًِْزَّلا ُلاَمْلا َوُى ُضْشَقْلا ِوََْلَع ِوِتَسْذُق َذْنِع ِوََْلِإ ُوَلْثِم َّدُشََِل  ُضِشَتْقُمْلِل
“ Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh  pemberi  hutang  ( muqridh )  kepada penerima utang ( muqtarid ) untuk kemudian dikembalikan kepadanya ( muqridh ) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.” (Sjahdeini & Remy, 1999)
Menurut  ulama Hanafiah, Qardh adalah:
ُهاَظاَقَتَتِل ٌٍّلِثِم ٍلاَم  ْهِم ِوَِْطْعُت اَم َوُى  ُضْشَقلا
يَلَع ُّدُشٍَ  ٌصوُصُخُم ٌذْقَع َوُى ىَشْخُأ ٍةَساَبِعِب ْوَأ،
ُوَلْثِم َّدُشََِلَشَخ ِلِ ٌٍِّلْثِم ٍلاَم ِعْفَد
“ Qardh adalah  harta  yang  diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan)  untuk  kemudian  dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang  lain, qardh adalah  suatu  perjanjian yang  khusus  untuk  menyerahkan  harta ( mal  mitsli )  kepada  orang  lain  untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”
Dari  definisi  menurut  ahli  fiqih tersebut Qardh berarti  suatu  pinjaman harta  yang  diberikan  kepada  pihak  yang meminjam yang dikemudian hari
peminjam itu wajib atau harus mengembalikan  harta  pinjaman  tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya.
Akad Qardh di  Indonesia  diatur  pada Peraturan
Bank Indonesia
Nomor 7/46/PBI/2015  tentang Qardh diartikan sebagai  pinjam  meminjam  dana  tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman  secara  sekaligus  atau  cicilan dalam waktu tertentu. (Usanti, 2017)
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (KHES) Qardh
adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga  keuangan  syari’ah  dengan pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melakukan  pembayaran secara  tunai  atau  cicilan  dalam  jangka waktu  tertentu.  (Masruri,  Zainur,  & Khairul, 2018)
Menurut  Fatwa  DSN  No.  19/DSN- MUI/IV/2001, Al-Qardh adalah  pinjaman yang diberikan kepada nasabah ( muqtaridh )  yang  memerlukan.  Nasabah
Al-Qardh wajib  mengembalikan  jumlah pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang telah disepakati bersama. (Masruri, Zainur,
& Khairul, 2018)
Antara Qardh dengan Qardhul  Hasan ada  beberapa  pakar  yang  menyamakan keduanya. Misal  dinyatakan bahwa Qardh
atau Qardh  Al-Hasan  :  is  aloan  extended without  interest  or  any  other  com- pensation  from  borowwer.  The  lender expects a reward only from God (Research
&  Institute,  2007).  Menurut  Sjahdeini (2014), Qardhul  Hasan adalah  perjanjian
Qardh yang  khusus  untuk  tujuan  sosial. Penerima Qardhul Hasan hanya diharuskan  untuk  melunasi  jumlah  pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun. (Satrio, 2009)
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  akad Qardh pada hakikatnya  adalah  bentuk  pertolongan  dan kasih  sayang  bagi  yang  meminjam,  bukan suatu  sarana  untuk  mencari  keuntungan bagi yang memijamkan, di dalamnya tidak ada  imbalan  dan  kelebihan  pengembalian. Namun dalam Qardh ini mengandung nilai kemanusiaan  dan  sosial  dimana  dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan  ia  boleh  menerima  lebih  jika peminjam  memberikannya  dalam  jumlah yang  lebih  selama  tidak  dipersyaratkan  di awal dan tidak diperjanjikan.
2. Rukun dan Syarat Akad Qardh
1) Rukun Qardh Rukun Qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara  menurut  Jumhur  ulama  rukun Qardh ada  tiga,  yaitu:  1)  dua  orang  yang
berakad  yang  terdiri  dari: muqridh (yang memberikan  utang)  dan muqtaridh (orang yang  berutang),  2) Qardh (barang  atau objek  yang  dipinjamkan),  3) shigat ijab dan kabul. (Usanti, 2017) Dengan demikian,  syarat  sahnya  diperbolehkan untuk  melakukan Qardh memang  harus ada keseluruhan rukun tersebut.  Jika salah satunya  tidak  ada,  maka  peminjaman tersebut  dinyatakan  tidak  sah  secara hukum islam.
Ijab  dan  kabul  dalam Qardh sama seperti ijab kabul dalam jual-beli. Ijab dan kabul  dalam Qardh ,  merupakan  ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam  kepada  penerima  pinjaman bahwa  peminjam  mengijinkan  secara langsung uang tersebut dipinjam. Keduanya  saling ridha terhadap  akad tersebut.
2) Syarat Qardh
Ketentuan  dan  syarat  harta qardh dari segi  kepemilikan  berlaku  ketentuan  dan syarat al-mabi’
(benda
yang
diperjualbelikan),  yaitu  harta  yang  di- qardh -kan  harus  milik muqridh karena sifat al-tamlik -nya sama, yaitu harta Qardh berpindah  kepemilikannya  dari  milik muqridh menjadi milik muqtaridh
sehingga muqridh harus  memiliki  hak untuk  memindahkan  kepemilikan  barang yang di qardh -kan.
Harta yang boleh dijadikan objek akad Qardh harus  harta  yang  miliknya  yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
Personalia akad ( muqridh ) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk  melakukan tabarru’ karena  akad qardh termasuk  akad  yang  menyebabkan terjadinya  perpindahan  kepemilikan  objek akad tanpa disertai imbalan.
Tidak  boleh  mengambil  manfaat  dari akad  ini  meskipun  sudah  disetujui  oleh kedua  belah  pihak.  (Sjahdeini  &  Remy, 1999)

## 3. Dasar Hukum Qardh
Mungkin  sejak  adanya  manusia  di dunia  ini,  akad  utang  piutang  telah dilakukan  karena  keadaan  tertentu  Dasar disyari’atkannya Qardh adalah Al-Qur’an,
hadits dan ijma’.
1) Dalil Al-Qur’an
Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah SWT berfirman
هَّم اَر ٱ ًِزَّل ُضِشۡقٍُ ٱ ََّللّ ُوَفِع ََٰعََُف اٗنَسَح اًظ ۡشَق ۥ ُوَل ۥ َو ٗۚٗةَشَِثَك اٗفاَع ۡظَأ ٱ َُّللّ
ِوََۡلِإَو ُطُ  صۡبٍََو  ُطِبۡقٍَ

## َنوُعَج ۡشُت
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  harta  di  jalan  Allah),  maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banya.”
Adapun  maksud  dari  ayat  tersebut adalah  Allah  SWT  menyeru  kepada manusia  untuk  beramal  shaleh,  memberi infaq  fi  sabilillah dengan  uang  yang dipinjamkan,  sehingga  Allah  SWT  akan memberikan  balasan  yang  berlipat  ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya.  Dalam  ayat  lain  Allah  SWT berfirman  dalam  QS.  At-Thagaabun  (64) ayat 17,
نِإ ْاوُظِشۡقُت ٱ ََّللّ ۡشِف ۡغٍََو  ۡمُكَل ُوۡفِع ََٰعٍُ اٗنَسَح اًظ ۡشَق َو  ٗۚۡمُكَل ٱ َُّللّ ٌمَِلَح ٌسوُكَش
“Jika  kamu  meminjamkan  kepada  Allah pinjaman  yang  baik,  niscaya  Allah  akan melipatgandakan pembalasannya kepadamu  dan  mengampuni  kamu.  Dan Allah  maha  pembalas  jasa  lagi  maha penyantun.”
Abdullah  Yusuf  Ali  mengatakan  bahwa: “Mengeluarkan  harta  dijalan  Allah  secara metafora  disebut  piutang  yang  baik.”  Dan menurut  abdul-a’la  maududi  piutang  yang baik  adalah  piutang  yang  dilaksanakan ikhlas  untuk  mencari  ridha  Allah  SWT karena  dia  akan  menambahkan  dan membalaskannya  dengan  balasan  yang berlipat ganda. (Chaundry, 2017)
2) Dalil Hadist
Ibnu  Majah  meriwayatkan  hadist  yang bersumber  dari  ibnu  mas’ud  r.a  dari  Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim  memberi  pinjaman  kepada  orang
muslim  yang  lain  dua  kali  melainkan pinjaman  itu  (berkedudukan)  seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)
3) Dalil Ijma’
Bahwa  semua  kaum  muslimin  telah sepakat  dibolehkan  utang  piutang  karena Qardh memiliki  kebaikan  bagi  kedua belah pihak untuk saling tolong menolong. Abu  Hurairah  berkata, “Rasulullah  SAW bersabda,  barangsiapa  melepaskan  dari seorang  muslim  satu  kesusahan  dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kelonggaran  kepada  seseorang  yang sedang  kesusahan,  niscaya  Allah  akan memberi  kelonggaran  baginya  di  dunia dan  diakhirat.  Dan  Allah  selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.

## B. Qardh sebagai Akad Tabarru’
Akad tabarru’ adalah segala perjanjian yang menyangkut non-for profit (transaksi  nirlaba).  Transaksi  ini  pada hakikatnya  bukan  transaksi  bisnis  atau mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan  dengan  tujuan  tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam  akad tabarru’ pihak  yang  berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan  imbalan  apa  pun  kepada pihak  lainnya.  Imbalan  dari  akad tabarru’
ialah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun  demikian,  pihak  yang  berbuat kebaikan  tersebut  boleh  meminta  kepada counterpart- nya  untuk  sekedar  menutupi biaya  yang  dikeluarkannya  untuk  dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun ia  tidak  boleh  sedikitpun  mengambil  laba dari tabarru’.
Menurut Santoso, karakteristik pembiayaan Al-Qardh diantaranya adalah:
1) Tidaklah  diperkenankan  mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam pembiayaan Al-Qardh ,  hal  tersebut sama dengan riba.
2) pembiayaan Al-Qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketikang barang  atau  uang  telah  diterima  oleh mustaqridh maka  barang  atau  uang telah  berada  dalam  tanggung  jawabnya dengan
kewajiban untuk
mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
3) Al-Qardh biasanya  dalam  batas  waktu tertentu, namun jika tempo
pembayarannya  diberikan  maka  akan
lebih baik, kerena
lebih memudahkannya lagi.
4) Jika  dalam  bentuk  barang  asli  yang dipinjamkan  masih  ada  seperti  semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharganya.
5) Jika  dalam  bentuk  uang  maka  nominal pengembalian  sama  dengan  nominal peminjaman.

## C. Ketentuan  akad Qardh berdasar  pada Fatwa DSN-MUI
Secara  mendasar,  karena  sifat  dan tujuan Qardh adalah  tolong  menolong, maka  transaksi  ini  terlepas  dari  unsur komersial  dan  usaha  yang  berorientasi pada keuntungan ( profit oriented ).
Pelaksanaan  program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No.  7/46/PBI/2005  tentang  akad penghimpunan  dan  penyaluran  dana  bagi bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.  9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa
Bank Syariah. (Purwadi, Al-Qardh dan Al-
Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perbankan Syariah, 2014)
Seperti  dijelaskan  dalam  Fatwa DSN  MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh .  Ketentuan  umum al-
Qardh yaitu:
1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2) nasabah Al-Qardh wajib
mengembalikan  jumlah  pokok  yang diterima  pada  waktu yang  telah disepakati bersama.
3) Biaya  administrasi  dibebankan  kepada nasabah.
4) LKS  dapat  meminta  jaminan  kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5) Nasabah Al-Qardh dapat  memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada  LKS  selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat
mengembalikan  sebagian  atau  seluruh kewajibannya  pada  saat  yang  telah  di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. Menghapus ( write off ) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Dengan ketentuan lain, bahwasannya:
1) Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak
tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan  sebagaimana  mestinya. (Sjahdeini & Remy, 1999)
Dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah diatur  tersebut,  jika  nasabah  dalam  hal  ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi.  LKS  dapat  memberikan sanksi  kepada  nasabah  jika:  (Budiman, 2013)
1) Ketika  nasabah  tidak  menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau  seluruh  kewajibannya  dan  bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana  dimaksud  butir  1  dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan  barang  jaminan.  Jika  barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus  memenuhi  kewajibannya  secara penuh.

## D. Implementasi  dan  praktik  Qardh  di Perbankan Syari’ah
Pelaksanaan  program  al-qardh  dan  al- qardhul  hasan  didasarkan  pada  fatwa DSN-MUI  Nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan
Bank  Indonesia  (PBI)  No.  9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa Bank Syariah.
Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang  diterapkan  dalam  perbankan  syariah adalah Qardh dan  turunannya Qardhul Hasan .  Karena  bunga  dilarang  dalam Islam,  maka  pinjaman Qardh maupun Qardhul  Hasan merupakan  pinjaman tanpa  bunga.  Lebih  khusus  lagi,  pinjaman Qardhul  Hasan merupakan  pinjaman kebajikan  yang  tidak  bersifat  komersial, tetapo bersifat sosial. (Ascarya, 2007)
Pinjaman kebaikan, Al-Qardh digunakan  untuk  membantu  keuangan nasabah  secara  cepat  dan  berjangka pendek.  Produk  ini  digunakan  untuk membantu  usaha  kecil  dan  keperluan sosial.  Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq  dan  sodaqoh.  Ketentuan  mengenai Qardhul  Hasan telah  diatur  dalam  Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.
(Imaniyati P. D., 2011)
Persoalan yang  mendasar  dalam aplikasi  perbankan  syariah  adalah  apakah al-Qardh dan al-Qardhul  Hasan dapat menjadi  sebuah  pertanggung  jawaban sosial  di  perbankan  syariah?  Dalam undang-undang  nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4,  menjelaskan  bahwa  perbankan  syariah
dalam  menjalankan  fungsinya  bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalm rangka meningkatkan  keadilan,  kebersamaan  dan pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Sebagai salah  satu  implementasi  tujuan  tersebut perbankan  syariah  dapat    menjalankan fungsi  sosialnya  dalam  bentuk  baitul  mal, yaitu  menerima  dana  yang  berasal  dari zakat,  infak,  sedekah,  atau  dana  sosial lainnya  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat.  (Purwadi,  Al-Qardh  dan  Al- Qardhul Hasan sebagai Wujud
Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial
Perbankan Syariah, 2014) Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan  yang  disisihkan  dari  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS),  serta  lembaga lain  atau  individu  yang  mempercayakan penyaluran  infaqnya  lewat  LKS.  Pada tahun  2011,  MUI  kembali  mengeluarkan fatwa Qardh dengan  No.  79/DSN- MUI/III/2011 yang sumber dananya berasal  dari  nasabah.  Jika  dibandingkan dengan fatwa MUI tahun 2001, fatwa MUI 2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan  kemudharatan  yang  lebih besar  apabila  terjadi  piutang Qardh yang tidak  tertagih  karena  sumber  dananya  dari nasabah.
Dalam  melaksanakan  fungsinya  bank syariah  melaksanakan  transaksi  yang sifatnya  tolong  menolong  yaitu  pinjaman Qardh atau Qardhul Hasan , yaitu pinjaman uang Cuma-Cuma. Sesuai karakteristik  ekonomi  syariah  uang  bukan komoditi  sehingga  tidak  diperkenalkan uang  menghasilkan  atau  bertambah  uang. Pinjaman  dengan  akad  ini  dilakukan  oleh Bank  Syariah  dalam  transaksi  yang bersifat  tolong  menolong,  penyaluran Zakat  Nasional  (BAZNAZ),  bisa  juga untuk talangan Haji, talangan cerukan atau overdraf dari  rekening  wadiah,  transaksi rahn , hawalah dan sejenisnya. (Nurnasrina
& Adiyes, 2017)
Objek  dari  pinjaman Qardh biasanya adalah  uang  atau  alat  tukar  lainnya,  yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai  dari  pemilik  dana  (Bank)  dan  hanya wajib  mengembalikan  pokok  utang  pada waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang. Peminjam  atas  prakarsa  sendiri  dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. (Ascarya, 2007)
Akad Qardh biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti:
1) Penyaluran  dan  zakat  yang  bersifat produktif (dana bergulir) yang diperuntukan sesuai syariat yaitu diberikan kepada delapan hasnaf. Biasanya penyaluran  zakat  ini  merupakan  produk
kerja  sama  antara  BAZNAS  dengan  bank syariah, BAZNAS sebagai lembaga penghimpun  dana  dan  penyalurannya melewati model transaksi bank.
2) Pembiayaan  pengurusan  haji,  berdasarkan Fatwa  DSN  No:  29/DSN-MUI/VI/2002 tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji Lembaga  Keuangan  Syariah,  menetapkan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah ) dengan  menggunakan  prinsip al-ijarah sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No.  9/DSN- MUI/IV/2000
b. Apabila diperlukan,  LKS dapat  membantu menalangi  pembayaran  BPIH  nasabah dengan  menggunakan  prinsip al-Qardh sesuai  Fatwa  DSN-MUI  No.  19/DSN- MUI/IV/2001
c. Jasa pengurusan haji dilakukan  LKS tidak boleh  dipersyaratkan  dengan  pemberian talangan haji.
d. Besar  imbalan  jasa al-Ijarah tidak  boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
3) Anjak  piutang  yang  berlandaskan  pada Fatwa  DSN  No.  67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak piutang syariah.
4) Letter of Credit (L/C) Impor dan Letter of Credit  Ekspor,  yang  berlandaskan  pada Fatwa DSN-MUI
No. 34/DSN-
MUI/IX/2002  tentang  L/C  Impor  Syariah
dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  35/DSN- MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
5) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya  yang  menumbuhkan  dana talangan  segera  untuk  masa  yang  relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan  secepatnya  sejumlah  dana yang dipinjamnya tersebut.
6) Sebagai  fasilitas  yang  memerlukan  dana cepat  sedangkan  ia  tidak  bisa  menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito.
7) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana  menurut  perhitungan  bank  akan memberatkan  si  pengusaha  bila  diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
8) Sebagai  produk  untuk  menyumbang  ke sektor kecil atau membantu sektor sosial.
Ulama-ulama  tertentu  membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa  pengadaan  pinjaman.  Biaya  jasa  ini bukan  merupakan  keuntungan,  melainkan merupakan  biaya  aktual  yang  dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Hukum  Islam  memperbolehkan  pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk  membayar  biaya-biaya  operasi  di luar  pinjaman  pokok,  tetapi  agar  biaya  ini tidak  menjadi  bunga  terselubung  komisi atau  biaya  ini  tidak  boleh  dibuat
proporsional  terhadap  jumlah  pinjaman. (Ascarya, 2007)

## E. Anjuran  Menyegerakan  Pengembalian Pinjaman Qardh
Akad Qardh termasuk  ke  dalam  akad tabarru’, karena  di  dalamnya  ada  unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh  sebab  itu, muqridh berhak  meminta agar  harta  yang  dipinjam  dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah
menganjurkan
agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena  menunda  pembayaran  utang  bagi orang mampu termasuk  kezaliman. Dalam hadist Nabi SAW. Telah dijelaskan:
“menunda-nunda  (pembayaran)  yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu  kezaliman,  maka  dapat  dikenakan sanksi  dan  dicemarkan  nama  baiknya.” (HR. Bukhari)
Bila seseorang tidak mampu membayar  utangnya.  Disunatkan  terhadap orang  yang  berpiutang  untuk  menunda tagihan  kepada  orang  tersebut  karena memberikan  kelonggaran  kepada  orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat.
Bila  orang  yang  sudah  jatuh  bangkrut memiliki  kesempatan  untuk  membayar utang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan
mengambil  hartanya  dengan  paksa  dan diberi hukuman.
Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan  dalam  membayar  utangnya, maka  solusi  alternatif  memperpanjang jangka  waktu  pelunasan  utang  menurut prinsip  perbankan  adalah  menambah jangka  waktu  (hari/bulan/tahun),  dalam praktiknya  semakin  lama  jangka  waktu semakin  banyak  margin  yang  ditarik  oleh bank.  Akan  tetapi,  semakin  lama  jangka waktu  cicilan,  akan  semakin  kecil  jumlah per-cicilannya, namu akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi. (Mujahidin, 2016)
F. Manfaat
Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah
Al-Qardh dan al-Qardhul  Hasan merupakan  misi  sosial  perbankan  syariah. Misi  sosial  ini  sebagai  upaya  tanggung jawab  sosial  perbankan  syariah  yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap  bank  syariah,  dan  menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini, senada dengan  dengan  perspektif  ajaran  Agama Islam,  bahwa  aktivitas  finansial  dan perbankan  dalam  dunia  modern  seperti sekarang  ini  mengandung  dua  prinsip, yaitu  prinsip al-ta’awun .  (Purwadi,  Al- Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai
Wujud  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial Perbankan Syariah, 2014)
Manfaat  akad Qardh dalam  praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:
1) Memungkinkan  nasabah  yang  sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2) Al-Qardhul  Hasan juga  merupakan  salah satu  ciri pembeda  antara bank syariah dan bank  konvensional  yang  di  dalamnya terkandung  misi  sosial,  di  samping  misi komersial.
3) Adanya  misi  sosial  kemasyarakatan  ini akan  meningkatkan  loyalitas  masyarakat terhadap bank syariah. (Mardani, 2012)
4) Pedagang  kecil  memperoleh  bantuan  dari bank  syariah  untuk  mengembangkan usahanya,  sehingga  misi  sosial  bagi  bank syariah  dalam  membantu  masyarakat miskin.
5) Dapat  mengalihkan  pedagang  kecil  dari ikatan  utang  rentenir,  dengan  mendaptkan utang dari bank syariah tanpa bunga.

## III. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  rumusan masalah  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Akad Qardh pada  hakikatnya  adalah bentuk  pertolongan  dan  kasih  sayang  bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang
memijamkan,  di  dalamnya  tidak  ada imbalan  dan  kelebihan  pengembalian. Namun dalam Qardh ini mengandung nilai kemanusiaan  dan  sosial  dimana  dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan  ia  boleh  menerima  lebih  jika peminjam  memberikannya  dalam  jumlah yang  lebih  selama  tidak  dipersyaratkan  di awal dan tidak diperjanjikan.
Sifat Qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan Qardh dapat  diambil  menurut kategori.  Pertama,  akad Al-Qardh yang diperlukan  untuk  membantu  usaha  sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber  dari  dana  zakat,  infaq,  dan sedekah.  Kedua,  akad Al-Qardh yang diperlukan  untuk  membantu  keuangan nasabah  secara  cepat  dan  berjangka pendek.  Talangan  dana  tersebut  dapat diambilkan dari modal bank.
Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan  yang  disisihkan  dari  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS),  serta  lembaga
lain  atau  individu  yang  mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.
Dalam Praktiknya Qardh di Perbankan
Syariah banyak di implementasikan pada produk-produk seperti Produk kerjasama dalam
Penyaluran Zakat Produktif dengan BAZNAS, Dana Talangan Haji, Pembiayaan  Usaha,  Letter  of  Credit  (L/C) Impor  dan  Ekspor  Syariah  dan  lain-lain yang  merujuk  berdasarkan  Fatwa  DSN- MUI yang telah dikeluarkan.
Bank  boleh  menerima Ujrah atau Imbalan  dari  akad Qardh selama  tidak diperjanjikan  oleh  bank  dan  bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih.
Qardh dalam  Praktik  Perbankan syariah  memiliki  banyak  manfaat  tidak hanya  bagi  nasabah  karena  dirasa  sangat membantu  dan  tertolong  juga  bagi  Bank itu  sendiri, Qardh ini  tidak  akan merugikan  Bank  Syariah  dan  justru  itulah kelebihan  dari  Bank  syariah  yang  dalam operasionalnya berbeda dari Bank Konvensional,  tidak  hanya  mengejar keuntungan  tetapi  di  dalamnya  terdapat unsur sosial tabarru’ atau tolong menolong.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Budiman, F. (2013). Karakteristik akad Al- Qardh sebagai akad Tabarru'.
karakteristik akad pembiayaan ,
412.
Chaundry, M. S. (2017). Prinsip Dasar System Ekonomi Islam (Prinsip
Dasar). Jakarta: Prenada Media.
Dr. Neneng Nurhasanah, M., & Panji Adam, S. M. (2017). Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan
Regulasi). Jakarta: Sinar Grafika.
Imaniyati, P. D. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peleuang dan Tantangan.
Syiar Hukum , 21.
Imaniyati, P. D. (2011). Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional. Syiar Hukum , 214.
Mardani, D. (2012). FIqh Ekonomi Islam :
Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana.
Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M.
(2018). Konsep dasar dan
Implementasi Qardh (Pinjaman).
Sains Ekonomi Islam , 3.
Mujahidin, A. (2016). Hukum Perbankan
Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Nurnasrina, & Adiyes, P. (2017). Kegiatan Usaha Bank Syariah. Yogyakarta:
Kalimedia.
Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al- Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah. Ius Quia Iustum Law Journal , 19.
Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al- Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. Jurnal Hukum IUS , 27.
Research, I., & Institute, T. (2007). Qardh and Qardhul al-Hasan. Islamic Research and Training Institute .
Satrio, M. A. (2009). Qardhul Hasan
sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syari'ah untuk pemberdayaan masyarakat. islamic economics , 109.
Sjahdeini, & Remy, S. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
Usanti, T. P. (2017). Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam.
Islamic Economics , 19.