Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018, pp. 187-199 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Beja Suryo Hadi Purnomo 1 *
1 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
A B S T R A K Mediasi penal  dapat  dilakukan  jika  para  pihak  yang  terlibat  dalam perudingan  saling  menyadari  dan  menghargai  terhadap  hasil  yang diperoleh  dalam  mediasi  penal,  karena  prinsip  yang  terpenting  dalam mediasi  penal  adanya  pengakuan  kesalahan  dan  pemberian  maaf  oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa  win-win  solution.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  baik  pada tingkat  penyidikan,  penuntutan  maupun  sidang  pengadilan dimungkinkan  adanya  mediasi  penal  dengan  berpegang  pada  prisip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

## A B S T R A C T
Penal  mediation  can  be  carried  out  if  the  parties  involved  in  the negotiation  are  aware  of  and  respectful  of  the  results  obtained  in  the reasoning  of  mediation,  because  the  most  important  principle  in  the mediation  of  reason  is  the  recognition  of  mistakes and  forgiveness  by those  who  are  harmed  due  to  criminal  actions  to  achieve  a  win-win settlement.  solution.  In  the  criminal  justice  system,  both  at  the  level  of investigation, prosecution and court session, it is possible to have reasoning mediation by adhering to the principles of legal certainty, legal benefit and legal justice.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: bejosuryohp@yahoo.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 31 Oktober 2018 Accepted 30 November 2018 Available online 31
Desember 2018
Kata Kunci: Mediasi penal; Sistem peradilan; Kepastian hukum
Keywords: Reasoning mediation, Judicial system, Legal certainty

## 1. Pendahuluan
Hukum  sejatinya  dibentuk  dan  diberlakukan  sebagai  sarana  untuk  memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  merupakan  instrumen  untuk  mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan  perlindungan  terhadap  hak  dan  kepentingan  individu,  masyarakat,  bangsa  dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban  tindak  pidana.    Pengakuan  dalam  level  normatif  konstitusional  dan  konseptual  ini tentulah tidak memiliki arti apa-apa mana- kala tidak dapat diwujudkan, yakni bilamana tidak didukung dengan pengaturan yang baik dalam peraturan perundang-undangan serta komitmen penuh  dari  para  pihak  yang  bertanggungjawab,  yakni  warga  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum.    Warga  masyarakat  merupakan  subjek  hak  dan  kewajiban  yang  seyogyanya  diakui, dilindungi  dan  dijamin  pelaksanaannya  oleh  hukum  yang  berlaku.  Sementara  itu,  aparat penegak  hukum  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  memobilisasi  atau melaksanakan  hukum  sebagaimana  mestinya  manakala  terjadi  perbuatan-perbuatan  yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.
Indonesia  yang  merupakan  negara  beranekaragam  suku  dan  budaya  dengan  berbagai macam kekayaan budaya. Indonesia mempunyai hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang hidup turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang masih coba dipertahankan dewasa  ini  ditengah  terjangan  sistem  hukum  nasional,  yang  tidak  bisa  dipungkiri  merupakan cabang  dari  produk  hukum  kolonial  terdahulu  (KUHP  dan  KUHPer).  Kekayaan  budaya  dan kearifan lokal tersebut mempunyai metode dan caranya tersendiri dalam penyelesaian masalah yang  timbul  dalam  kehidupan  bermassyarakat.  Cara  tersebut  mempunyai  tempat  tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia.
Salah satu corak keanekaragaman budaya Indonesia adalah metode musyawarah mufakat dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di  kalangan  masyarakat.  Musyawarah  mufakat merupakan  metode  yang  digunakan  hampir  di  semua  kalangan  masyrakat  adat  di  Indonesia, salah satunya demi menemukan jalan dalam menyelesaikan perkara dengan jalan diplomasi dan kesamaan  tujuan  sebuah  mesyarakat  dalam  suatu  wilayah  tertentu  (pribumi).  Namun  dahulu dengan  adanya  proses  introduksi  dan  perkembangan  suatu  sistem  hukum  asing  yang  dibawa masuk  kedalam  tatanan sistem  hukum  lokal  Indonesia  yang  dibawa  oleh pemerintah  kolonial mulai menggerus metode masyarakat adat dalam meyelesaikan sengketa. Sistem hukum asing atau  Eropa  kontinental  mulai  dipaksakan  penerapannya  di  hindia  belanda  (Indonesia),  yang nota bene merupakan sistem hukum eropa yang berakar pada tradisi hukum indo-jerman dan romawi-kristiani, dan yang dimuktahirkan lewat berbagai revolusi mulai dari papal revolutions hingga revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad ke-19.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  Kitab  undang-undang  hukum  pidana  yang dikonkordansikan dari WVS terbitan pemerintah kolonial belanda masih di gunakan sampai saat ini. Hal ini sejalan dengan pidato Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru besar,  bahwa  “Penerapan  suatu  sistem  hukum  yang  tidak  berasal  atau  ditumbuhkan  dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah kerena  terjadi  ketidak  cocokan  antara  nilai-nilai  yang  menjadi  pendukung  sistem  hukum  dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Von savigny yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan organik antara  hukum  dan  watak  atau  karakter  suatubangsa,  hukum hanyalah  cerminan  dari  volgeist (jiwa  bangsa)  bangsa  yang  bersangkutan.    Maka  usaha  pemerintah  dalam  melakukan pembaharuan  hukum  pidana  dibidang  substansinya  melalui  pembahruan  KUHP  dan  KUHAP merupakan  sebuah  langkah  penting  dalam  mewujudkan  sejalannya  hukum  nasional  dan perkembangan hukum dalam masyarakat, hal ini terlepas dari beberapa hal negatif yang timbul dalam proses pembentukan substansi hukum pidana umum diatas.
Dewasa  ini,  ditengah  kuatnya  paham  normatif-positivisme  para  hakim  dan  pembentuk Undang-undang Indonesia. Sebuah ide yang berakar dari kearifan lokal masyarakat adat yang coba  menerapkan  metode  musyawarah  mufakat  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  di Indonesia-pun  muncul.  Lebih  jelasnya  seiring  berjalan  waktu,  perubahan  dan  dinamika masyarakat  yang  teramat  kompleks  di  satu  sisi  sedangkan  di  sisi  lain  terhadap  regulasi pembuatan  peraturan- perundang-undangan  sebagai  kebijakan  legislasi  yang  bersifat  parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat  dengan  dikenal  dan  di  praktekannya  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Mediasi  adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  diluar pengadilan  yang  lazim  diterapkan  dalam  perkara perdata.  Pada  hukum  positif  Indonesia, asasnya  perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal tertentu dimungkinkan. Namun selama ini implikasi praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan  secara  parsial  berlandaskan  kepada  surat  kapolri  No:  B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal  14  desember  2009  tentang  penanganan  kasus  melalu  alternative  dispute  resolutions (ADR).  Tentu  saja  praktek  mediasi  penal  yang  merupakan  salah  satu  implementasi  dari Restorative Justice yang sudah coba diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana tidak sejalan dengan  sistem  peradilan  pidana  indonesia  yang  kaku.  Salah  satu  wujud  implementasi Restorative  Justice  ialah  melalui  mediasi  penal  yang  menurut  Natangsa  Subakti  dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dari budaya masyarakat tradisional, lalu kemudian  dikemas  dalam  terminologi  kontemporer.    Eksistensi  mediasi  penal  sebagai penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan merupakan dimensi baru apabila dikaji dari segi teoritis.
Jika  di  hubungkan  dengan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  negara,  maka  mediasi  penal yang berbentuk musyawarah mufakat sejalan dengan sila ke 4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang secara bahasa menjelaskan  bahwa  Indonesia  adalah  sebuah  negara  demokrasi.  Demokrasi  pancasila  yang menyerukan untuk pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila  bermakna  demokrasi  berdasarkan  kekuasaan  rakyat  yang  diinspirasikan  dan terintegrasi  dengan  prinsip-prinsip  pancasila  lainnya.  Takdir  Rahmadi  dalam  bukunya menjelaskan  pengertian  mediasi,  menurut  beliau  mediasi  adalah,  suatu  proses  penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak  netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus.  Mediasi  dalam  praktek  peradilan perdata telah diatur tersendiri diluar HIR/RBg yakni dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur  mediasi  di  pengadilan  dan  juga  dalam  Undang-undang  No. 30  Tahun  1999  tentang arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Sedangkan  dalam  praktek  peradilan  pidana, dikenal nama mediasi penal yang pada dasarnya mempunyai kesamaan sifat dan tujuan dengan mediasi  dalam  praktek  peradilan  perdata,  yang  berbeda  adalah  mediasi  penal  dikenal  dalam praktek peradilan pidana.
Konsekuensi  makin  diterapkannya  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  perkara  dibidang  hukum  pidana  melalui  restitusi  dalam  proses  pidana  yang menunjukkan  bahwa  perbedaan  antara  hukum  pidana  dan  perdata  tidak  begitu  besar  dan perbedaan  itu  menjadi  tidak  berfungsi.Pemikiran  diatas  sejalan  dengan  metode  musyawarah mufakat  dalam  masyarakat  adat  Indonesia  yang  dalam  penyelesaian  perkara  melalui musyawarah mufakat, tidak membedakan secara jelas antara permasalahan yang dalam bidang hukum  privat  atau  permasalahan  yang  masuk  dalam  hukum  publik,  keduanya  mempunyai bentuk  dan  metode  penyelesaian  musyawarah  yang  sama,  yang  berbeda  hanyalah  objek permasalahan.
Tentu saja tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui metode mediasi penal, hanya  tindak  pidana  yang  mempunyai  ancaman  pidana  yang  ringan  sebagaimana  yang disebutkan oleh Muzakkir dalam makalahnya bahwa salah satu kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui metode Mediasi Penal adalah Tindak Pidana yang termasuk  kategori  ringan/serba  ringan  dan  aparat  penegak  hukum  menggunakan wewenangnya  untuk  melakukan  diskresi.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  umum  terjadi  di
masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum pidana. Tindak pidana penggelapan atau kejahatan terhadap harta benda secara umum diatur dalam BAB XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP). Diantara beberapa pasal tersebut terdapat ancaman pidana yang ringan yang dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  metode Restorative  Justice  seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  373  KUHP  bahwa  :  “Perbuatan  yang dirumuskan  dalam  pasal 372  apabila  yang  digelapkan  bukan  ternak  dan harganya  tidak  lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai Penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
Bahwa berdasarkan nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan  hak  azasi  manusia,  jaksa  agung,  kepala  kepolisian  Republik  Indonesia,  Pasal  373  KUHP merupakan  salah  satu  tindak  pidana  ringan  yang  dapat  diselesaikan  menggunakan  metode Restorative  Justice. Seyogyanya  tindak  pidana  penggelapan  sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal tersebut diatas tidak perlu dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan apabila jika melalui mediasi penal sudah tercapai tujuan pemidanaan. Selain itu mengurangi intensitas perkara yang masuk ke pengadilan melalui metode mediasi penal juga dapat memberikan ruang berfikir bagi hakim dalam menyelesaikan tindak pidana lainnya yang dianggap lebih berdampak besar bagi masyarakat semisal tindak pidana Korupsi. Salah satu azas yang dikenal umum dalam hukum acara adalah azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004.
Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian  perkara  pidana  jika  menempuh  jalur  penal  biasanya  selalu  adanya  penjatuhan pidana  oleh  hakim  terhadap  pelaku,  hal  ini  secara  filosofis  kadang-kadang  tidak  memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR  (alternative  dispute  resolution)  dengan  maksud  agar  dapat  menyelesaikan  konflik  yang terjadi  antara  pelaku  dengan  korban.  Pendekatan  melalui  jalur  ADR,  pada  mulanya  termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995  dalam  Dokumen  A/CO  NF.169/6  menjelaskan  dalam  perkara-perkara  pidana  yang mengandung  unsur  fraud  dan  white-collar  crime  atau  apabila  terdakwanya  korporasi,  maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi  kepentingan  masyarakat  secara  menyeluruh  dan  mengurangi  kemungkinan  terjadinya pengulangan.
Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu  menurut  Muladi  lebih  memenuhi  tuntutan  keadilan  dan  efesien.  ADR  ini  merupakan bagian  dari  konsep  restorative  justice  yang  menempatkan  peradilan  pada  posisi  mediator. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  United  Nations  Office  for  Drug  Control  and  Crime Prevention,  dinyatakan  bahwa  restorative  justice  merupakan  sebuah  istilah  baru  terhadap konsep  lama.  Pendekatan  restorative  justice  telah  digunakan  dalam  memecahkan  masalah konflik  antara  para  pihak  dan  memulihkan  perdamaian  di  masyarakat.  Karena  pendekatan- pendekatan  retributive  atau  rehabilitative  terhadap  kejahatan  dalam  tahun-tahun  terakhir  ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada  pendekatan  restorative  justice.  Kerangka  pendekatan  restorative  justice  melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.
Juga  dapat  dilihat  dalam Dokumen  A/CONF.187/8  yang  disampaikan  pada kongres  PBB ke-10 tentang the Prevention of crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian basic principles of justice for offenders and victims, antara dicantumkan mengenai the alternative of restorative justice. Menurut dokumen restorative justice dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua  pihak  ambil  bagian  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tertentu secara  bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang.
Dalam  model  ini,  penekanannya  terletak  pada  perbaikan  (reparation)  dan  pencegahan (prevention) ketimbang menjatuhkan pidana. Restorative justice ini dan bentuk-bentuk lainnya dari  penyelesaiain  perselisihan  (dispute  resolusion)  baik  formal  maupun  semi  formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari faham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.
Menurut Adam Graycar, Directur of Australian Institute of Criminologi, menyatakan bahwa dalam praktiknya restorative justice, memerlukan dukungan teori reintegrative shaming dalam menyelesaikan  konflik.  Graycar menjelaskan  dengan  mensitir  pendapat  Braithwaite mengenai teori reintegrative shaming, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses restorative. Pertama  untuk  mencapai  keberhasilan  reintegrasi  itu,  maka  proses  yang  dilakukan  harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua  adalah  proses  yang  memerlukan  adanya  perasaan  malu  (shaming)  sebagai  pencelaan (confrontation)  atas  perbuatan  salah  antara  pelaku  dan  korban.  Proses  melalui  pendekatan restorative ini bertujuan: a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan  yang  tercela  di  masyarakat,  b)  dukungan  dan  menghargai  seseorang  walaupun perbuatannya  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tercela.  Dengan  demikian,  tujuan  dari program  restorative  tersebut,  ialah  mengembalikan  pelaku  dan  korban  ke  dalam  masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikanh konfklik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berpekara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran  sendiri  dengan  mengutama  saling  pengertian  dan  penghormatan  kepada  hak-hak korban.

## 2. Hasil dan Pembahasan
2.1 Mediasi Penal Dalam Konstruksi Teori dan Hukum Dimensi  ilmu  hukum  hakikatnya  teramat  luas.  Diibaratkan  sebuah  “pohon”,  hukum adalah sebuah pohon besar dan rindang yang terdiri dari daun, akar, ranting, batang, buah yang teramat  lebat.  Karena  begitu  lebatnya  hukum  tersebut  dapat  dikaji  dari  perspektif  asasnya, sumbernya,  pembedaannya,  penggolongannya  dan  lain  sebagainya.  Apabila  dikaji  dari perspektif penggolongannya hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya,  tempat  berlakunya,  masa  berlakunya,  cara  mempertahankannya,  sifatnya,  dan berdasarkan wujudnya.
Dikaji  dari  perspektif  sejarahnya,  hukum  pidana  yang  bersifat  hukum  publik  seperti dikenal sekarang ini telah melalui suatu perkembangan panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan  atau  terkena  tindakan  melainkan  meluas  menjadi  kewajiban  seluruh  keluarga,  dan bahkan  beberapa  hal  menjadi  kewajiban  masyarakat.  Akan  tetapi,  seiring  berjalannya  waktu, perubahan  dan  dinamika  masyarakat  yang  teramat  kompleks  di  satu  sisi,  sedangkan  disisi lainnya  terhadap  regulasi  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekkan mediasi penal (penal mediation) sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.
Dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah mediation in criminal  cases,  mediation  in  penal  matters,  victim  offenders  mediation,  offender  victim arrangement  (Inggris),  strafbemiddeling  (Belanda),  der  AuBergerichtliche  Tatausgleich (Jerman), de mediation penale (Perancis ). Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (Alternative  Dispute Resolution/ADR) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  hubungan  ini  telah  terdapat  beberapa  lembaga  pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada
dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999  jo  UU  Nomor  29  Tahun  2000  jo  PP  Nomor  29  Tahun  2000)  dengan  yurisdiksi  bidang keperdataan.  Begitu  pula  ADR  dikenal  juga  menyangkut  hak  cipta  dan  karya  intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain. Pada hukum positif Indonesia asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan  tetapi,  praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia  sering  juga  perkara  pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga  adat  dan  lain  sebagainya.  Implikasi  praktek  penyelesaian  perkara di  luar  pengadilan selama  ini  memang  tidak  ada  landasan  hukum  formalnya,  sehingga  lazim  juga  terjadi  suatu kasus  secara  informal  telah  dilakukan  penyelesaian  damai  melalui  mekanisme  hukum  adat, namun tetap saja diproses kepengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum  pidana  melalui  restitusi  dalam  proses  pidana  menunjukkan,  bahwa  perbedaan  antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.
Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Seiring  berjalannya  waktu  ketika  semakin  hari  terjadi  peningkatan  jumlah  volume  perkara diselesaikan  di  pengadilan,  maka  polarisasi  dan mekanisme  m  ediasi  penal  merupakan  salah satu  solusi  menekan  volume  perkara,  sepanjang  hal  tersebut  sungguh-sungguh  dikehendaki bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :
1) Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  delik  aduan,  baik  aduan  yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5) Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  ringan/serba  ringan  dan  aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6) Pelanggaran  hukum  pidana  biasa  yang  dihentikan  atau  tidak  diproses  ke  pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7) Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  pelanggaran  hukum  pidana  adat yang diselesaikan melalui lembaga adat . (Mudzakkir, 2007: 4) Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut  diselesaikan  melalui dimensi  kearifan  lokal  hukum  adat.  Melalui  sejarah  hukum dapat  diketahui  bahwa  hukum  yang  mula  pertama  berlaku  dan  merupakan  pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.
Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasipenal dalam dimensi hukum negara (ius constitutum)  sejatinya  memang  belum  banyak  dikenal  dan  masih  menyisakan  kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan  superioritas  masyarakat  kearifan  lokal.  Selain  dimensi  diatas,  implikasi  lain  sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah Undang-Undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum  dan  sifatnya  parsial.  Kemudian,  di  sisi  lainnya  ternyata  praktik  mediasi  penal  telah dilakukan  oleh masyarakat  Indonesia  dan  penyelesaian  tersebut  dilakukan di  luar  pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.
Dengan  demikian,  menjadi  menarik  selain  dimensi  di  atas,  eksistensi  mediasi  penal dapat  dikaji  dari  perspektif  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Pada  perspektif  filosofis,  mediasi penal  diterapkannya  asas  “menang-menang”  (win-win)  dan  bukan  berakhir  dengan  situasi “kalah-kalah”  (lost - lost)  atau  “menang - kalah”  (win-lost)  sebagaimana  ingin  dicapai  oleh
peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement process).  Melalui  proses  mediasi  penal  maka  diperoleh  puncak  keadilan  tertinggi  karena terjadinya  kesepakatan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  tersebut  yaitu  antara pihak  pelaku  dan  korban.  Pihak  korban  maupun  pelaku  diharapkan  dapat  mencari  dan mencapai solusi serta  alternatif  terbaik  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut.  Implikasi  dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukankom pensasi yang ditawarkan, disepakati  dan  dirundingkan  antar  mereka  bersama  sehingga  solusi  yang  dicapai  bersifat “menang- menang” (win-win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat  positif  ketik  a  secara  filosofis  dicapainya  peradilan  dilakukansecaracepat,sederhana, danbiaya  ringan  karena  pihak  yang  terlibat  relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  melalui  proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).
Dikaji dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia ketika  akar  budaya  masyaratkannya  berorientasi  pada  nilai  budaya  kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan  merupakan  pencerminan  kesadaran  hukum  rakyat  Indonesia  ialah  kearifan  lokal  hukum adat. Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasipenal dalam dimensi hukum negara (ius constitutum)  sejatinya  memang  belum  banyak  dikenal  dan  masih  menyisakan  kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan  superioritas  masyarakat  kearifan  lokal.  Selain  dimensi  diatas,  implikasi  lain  sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah Undang-Undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum  dan  sifatnya  parsial.  Kemudian,  di  sisi  lainnya  ternyata  praktik  mediasi  penal  telah dilakukan  oleh masyarakat Indonesia  dan  penyelesaian  tersebut  dilakukan di  luar  pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.
Eksistensi  mediasi  penal  dapat  dikaji  dari  perspektif  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis. Dikaji  dari  perpektif  sosiologis  aspek  ini  berorientasi  pada  masyarakat  Indonesia  yang  akar budayanya  berorientasi  pada  nilai  budaya  kekeluargan,  mengkedepankan  asas  musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dim  ensi  tersebut  diselesaikan  melalui  dimensi  kearifan  lokal  hukum  adat.  Melalui  sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran  hukum  rakyat  Indonesia  ialah  kearifan  lokal  hukum  adat.  Aspek  dan  dimensi  ini identik  dengan  theorie  receptie  dari  Snouck  Hurgronje.  Untuk  jangka  masa  yang  cukup  lama hukum adat sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma- norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi  logis  sebagai  alat  pengendalian  sosial  maka  kearifan  lokal  hukum  adat  lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu sistem sosial yang merupakan suatu sistem interaksi, jadi suatu  tindakan  manusia,  yang  melibatkan  sejumlah  individu.  Sistem  tindakan manusia  itu, sebagai  suatu  sistem,  tersusun  atas  jumlah  bagian,  yang  disebut  sub- sistem,  yang  saling berkaitan,  dan  saling  mendukung.  Tiap  bagian  atau  sub  sistem  mempunyai  fungsi  tertentu terhadap  sistem  yang  meliputinya.  Talcott  Parsons  menyebut  ada  4  (empat)  fungsi  yang meliputi, yaitu:
1) Fungsi  adaptasi  (Adaptation),  yaitu  penyesuaian  diri  terhadap  situasi  dan  lingkungan. Fungsi  ini  menunjuk  pada  keharusan  bagi  sistem-sistem  sosial  untuk  menghadapi lingkungannya;
2) Fungsi  pencapaian  tujuan  (Goal  attainment),  yang  merupakan  pencapaian  sasaran  atau tujuan.  Parsons  beranggapan  bahwa  suatu  tindakan  diarahkan  pada  tujuannya.  Namun perhatian  yang  diutamakan  disini  bukanlah  tujuan  pribadi  individu,  melainkan  tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
3) Fungsi integrasi (Integration) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit- unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;
4) Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (patterns maintence atau latency) yaitu melestarikan pola- pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.
Kearifan lokal hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada  fungsi  integrasi.  H.R.  Otje  Salman  lebih  lanjut  menyebutkan  hukum  diarahkan  untuk mengakomodasikan  keseluruhan  sistem  sosial  kemasyarakatan.  Fungsi  ini  meliputi  sistem kaidah  (sistem  norma)  yang  bertugas  untuk  mengoreksi  perilaku  menyimpang  dari  kaidah- kaidah bersangkutan. Jadi kaedah-kaedah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang  mewujudkan  peranan-peranan  tertentu. Dengan  demikian,  kaidah-kaidah  ini merupakan kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).
Kearifan  lokal  hukum  adat,  menurut  pandangan  Soepomo  diartikan  sebagai  “suatu hukum  yang  hidup,  karena  ia  menjelmakan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat,  serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya”.  Temuan  Soepomo  tersebut  bertitik  tolak  dari  konsepsi  pemikiran  Friedrich Carl von Savigny dengan madzab sejarah dan kebudayaan dari van Vollenhoven. Oleh sebab itu, hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa).  Volksgeist  berbeda-beda  menurut  tempat  dan  zaman  yang  dinyatakan  dalam  bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.
Hampir identik dengan pendapat tersebut maka penggagas sosiologi hukum (sosiology of law) Eugene Ehrlich mengatakan bahwa, “The centre of gravity of legal development lies not ini legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self”. Eugene Ehrlich mengganti term voksgeist Savigny dengan term yang khusus dan lebih rasional yaitu fakta-fakta hukum (Rechtstaatsachen/ fact of law) dan hukum yang hidup di dalam masyaraat (living law of the people).
Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini  berkorelasi  aspek sosiologis  dari cara  pandang  dan  budaya masyarakat Indonesia. Dalam  praktek  sosial  masyarakat  Indonesia,  lembaga  mediasi  penal  sudah  lama  dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat dan  hukum  adat  Lampung.  Selain  itu,  sebagai  perbandingan  maka  mediasi  penal  di  tingkat internasional telah lama dikenal. Dalam beberapa konferensi misalnya Konggres PBB ke-9 tahun 1995  khususnya  yang  berkorelasi  dengan  manajemen  peradilan  pidana  (dokumen  A/CONF 169/6)  disebutkan  perlunya  semua  negara  mempertimbangkan  “privatizing  some  law enforcement  and  justice  functions”  dan  “alternative  dispute  resolution/ADR) berupa  mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.
Kemudian dalam Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (International Penal Reform Conference) tahun 1999 dikemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (the key elements of a new agenda for penal reform) adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan standar-standar hak asasi manusia (the need to enrich the formal judicial system with informal, locally  based,  dispute  resolution  mechanisms  which  meet  human  rights  standards)  yang mengindentifikasikan sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana  melalui  pengembangan  restorative  justice,  alternative  dispute resolution,  informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons dan the role of civil in penal reform.
Begitu pula dalam Konggres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara  lain  dikemukakan  bahwa  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  kejahatan, hendaknya  diintrodusir  mekanisme  mediasi  dan  peradilan  restorative  (restorative  justice). Kemudian,  sebagai  tindak lanjut  pertemuan  internasional  tersebut  mendorong  munculnya dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara
pidana  berupa  the  Recommendation  of  the  Council  of  Eure  1999  No.  R  (99)  19  tentang “Mediation  in  Penal Mattres”,  berikutnya  the  EU  Framework  Decision  2001  tentang  “the Stannding  of  Victim  in  Criminal  Proceedings”  dan  The  UN  Principles  2002  (Resolusi  Ecosoc 2002/12)  tentang  “Basic  Principles  on  the  Use  Restorative  Justice  Programmes  in  Criminal Matters”.  Kemudian,  mediasi  penal  ini  juga  dikenal  dalam  beberapa  Undang-Undang  pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis dan Polandia.
Dari  pelbagai  ketentuan  dipelbagai  negara  dapat  disebutkan  mediasi  penal dimungkinkan  dalam  perkara  pidana  dan  diberikan  kerangka  hukum  (mediation  within  the framework  of  criminal  law).  Tony  Peters  mengemukakan  gambaran  pengaturan  atau  “legal framework” dibeberapa negara Eropa sebagai berikut.
1) Ditempatkan  sebagai  bagian  dari  UU  Peradilan  Anak  (the  Juvenile  Justice  Act),  yaitu  di Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia. Ditempatkan dalam KUHAP (the Code of Criminal Procedure), yaitu di Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia.
2) Ditempatkan dalam KUHP (the Criminal Code), yaiu di Finlandia, Jerman, dan Polandia.
3) Diatur tersendiri secara otonom dalam UU Mediasi (the Mediation Act), seperti di Norwegia, yang diberlakukan untuk anak- anak maupun orang dewasa.
Pada  awal  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  dikenal  dengan  istilah  ADR  yang merupakan bagian dari restorative justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan  konflik  antara  pelaku  dan  korban  atau  para  pihak  yang  berselisih. Kecenderungan  orang  menyelesaikan  konflik  dengan  ADR  dikarenakan  banyak  terjadinya penyelesaian  kasus  melalui  peradilan  tidak  mencapai  sasaran  dan  berkeadilan.  Hal  ini sebagaimana  dijelaskan  oleh  Jacqueline  M.  Nolan-Haley,    bahwa  munculnya  berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat  akademik  mulai  menaruh  perhatian  yang  serius  terhadap  pengaruh  negatif  jalan proses peradilan.
Di  mana  upaya  menuntut  hak  melalui  jalur  hukum,  harus  dilalui  dengan  jalan  yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976  telah  diadakan  berbagai  diskusi  sebagai  suatu  gerakan  ke  arah  terbentuknya  ADR. Sehingga  pada  tahun  itu juga  American  Bar  Association  secara  resmi mengakui  gerakan  ADR. Dengan  mendirikan  Special  Committee  on  Minor  Dispute  yang  kemudian  menjadi  Special Committee  on  Dispute  Resolution.  Sejumlah  asosiasi  dan  pengacara  di  negara-negara  bagian, juga telah mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (law schools) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.
Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR, dengan sendiri kata alternatif hilang dan seolah-olah penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap  pengadilan  yang  seolah-olah  ADR  hanya  merupakan  alternatif  dari  kegagalan pengadilan.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Mas  Achmad  Santoso,  bahwa:  penggantian istilah  ADR  menjadi  DR,  didasarkan  atas  pertimbagan  psikologis,  yaitu  dalam  upaya  untuk mendapatkan  dukungan  dari  kalangan  pengadilan  (bukan  sebaliknya  menentang  pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam  memberikan  akses  masyarakat  pada  keadilan,  sehingga  permasyarakatan  istilah  ADR mengundang  rasa  tidak  aman  dan  kecemburuan  bagi  insan  pengadilan,  sehingga  penggunaan istilah  ADR  dianggap  tidak  taktis  bagi  upaya  permasyarakatan  dan  pencarian  dukungan  dari berbagai kalangan.
Dengan  begitu  pesatnya  perkembangan  ADR  menjadi  DR,  ini  merupakan  fenomena sosial  yang  sesuai  dengan  dokumen  A/CO  NF.169/6  di  atas,  yang  menempatkan  konsep  ini dalam  hukum  pidana,  namun  tetap  memberikan  peran  kepada  pengadilan  untuk  turut menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip Win-Win Solution dan bukan Win-Lose solution.
Fenomena  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  jalur  ADR/DR  yang  menuju  kepada  Win-Win solution di Amerika, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang
dilakukan  korporasi,  mengingat  korporasi  mempunyai  organ  yang  kualitas  dan  dana.  Jadi kemungkinan  untuk  memberikan  dispensasi  kepada  korban  dapat  terwujud  dengan  prinsip Win-win solution yang rasional.
Menurut  Covey  penyelesaian  secara  Win-win  solution  atau  menang-menang,  dapat memuaskan semua pihak yang berpekara sama- sama untung, karena secara filosofisnya adalah: menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti  adanya  saling  ketergantungan  termaksud,  kita  akan  rela  mengabdikan  diri  untuk bekerjasama  dengan  orang  lain  lewat  cara-cara  yang  menjamin  keberhasilan  bersama,  serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan  memperlancar  interaksi  kita  dengan  sesama,  dan  akan  menghasilkan  kesepakatan  serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan. Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa: Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan  yang  senantiasa  mencari  manfaat  bersama  dalam  segala  interaksi  antar  manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua  pihak  merasa  senang  terhadap  keputusan  yang  diambil  serta  terikat  untuk  ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.
Prinsip Menang-Menang ini menurut pemikiran penulis cocok untuk di adopsi sebagai salah  satu  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat;  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  di  atas,  perlu  dikembangkan  tentang  prinsip  yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:
1) Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik. Dalam  hal  ini  mediator  harus  dapat  menyakinkan  mereka  yang  terlibat  konflik  dengan mengedepankan  proses  komunikasi.  Dalam  komunikasi  bahwa  kejahatan  jika  dibiarkan akan  menimbulkan  konflik  interpersonal  malahan  kadang  meluas  menjadi  konflik  massa, untuk  mediator  harus  mampu  menjelaskan  penting  mediasi  dalam  rangka  untuk menghilangkan  rasa  sakit  hati  dan  berupaya  mengembalikan  bahwa  kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaikan dengan dasar saling pengertian.
2) Mengutamakan Kualitas Proses Dalam  melakukan  mediasi  yang  dicari  adalah  kualitas  proses  bukan  hasil  untuk menentukan  yang  kalah  dan  menang,  di  sini  dalam  proses  perlu  adanya  kesadaran  dari masing-masing  pihak  untuk  saling  menghargai  hingga  tercapai  penyelesaian  win-win solution.
3) Proses Mediasi Bersifat Informal Dalam  mediasi  diupayakan  menghindari  adanya  pembicaraan  yang  bersifat  formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai.
4) Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya  saling  memaafkan  dengan  tujuan  jika  proses  mediasi  telah  berhasil  semua  pihak tidak merasa dipermalukan.
2.2 Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana
Pemikiran  yang  mengedepankan  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah
mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam  posisi  yang  sangat  nadir  dan  mencemaskan  bagi  penegakkan  hukum  secara  normatif. Hanya  saja  perlu  juga  dipikirkan  bahwa  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  jangan menimbulkan  persoalan-persoalan  hukum  baru,  terutama  terhadap  lembaga  peradilan  yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum  di  luar  pengadilan, hanya merupakan  penyeimbang  dari  kebijakan  penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.
Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan  hukum  pidana  (penal  reform),  dan  ada  yang  dikaitkan  dengan  masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide ”penal reform” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi,  ide  restorative  justice,  ide  mengatasi  kekakuan/formalitas  dalam  sistem  yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada  saat  ini,  khususnya  dalam  mencari  alternatif  lain  dari  pidana  penjara  (alternative  to imprisonment/alter-native  to  custody)  dsb.  Latar  belakang  pragmatisme  antara  lain  untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (“the problems of court case overload”),  untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.
Pemikiran tersebut di atas sebagai kerangka teoriktik, juga kearifan lokal dalam hukum adat  di  Indonesia  yang  berlandaskan  alam  pikiran  kosmis,  magis  dan  religius  sudah  lama mengenal  lembaga  mediasi  penal  ini,  antara  lain  di  Sumatera  Barat,  Aceh,  dan  hukum  adat Lampung.    Bahkan  di  Aceh  (NAD)  sudah  dituangkan  dalam  Perda  No.  7/2000  tentang Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat  yang  antara  lain  intinya  mengatur  sbb:  Pasal  13: sengketa diselesaikan  terlebih  dahulu  secara  damai  melalui  musyawarah  adat. Pasal  14: perdamaian: mengikat  para  pihak; yang  tidak  mengindahkan keputusan  adat,  dikenakan  sanksi  adat.  Pasal 15:  apabila  para  pihak  tidak  puas  terhadap  putusan  adat  dapat  mengajukan  perkaranya  ke aparat penegak hukum.
Keputusan  adat  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat “Kasus  Ny.  Elda”),  adanya  “perdamaian”  digunakan  sebagai  pertimbangan  untuk  menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.  Dalam rangcangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:
(1) Penyidik  berwenang  menghentikan  penyidikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan  dihentikan demi hukum.
(2) Penghentian  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  juga  dilakukan  atas dasar: a. putusan hakim praperadian atas dasar permintaan korban/pelapor; b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
(3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; e. tindak pidana yang  dilakukan  diancam dengan  pidana penjara paling  lama  4  (empat  tahun); f.  tindak pidana  yang  dilakukan  hanya  diancam  dengan  pidana denda; d.  umur tersangka  pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; e. kerugiansudahdiganti;
(4)  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
(5) Dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyelesaian  melalui  mediasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Rancangan  KUHAP  tersebut  di  atas  dimungkinkan  adanya  mediasi  penal  pada  tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif  tentang  tindak  pidana  bagaimanakah  yang  dapat  dilakukan  mediasi.  Persoalan  yang
muncul bagaimana jika ditingkat penyidikan para pihak tidak melakukan mediasi penal, tetapi kesadaran  itu  muncul  pada  tingkat  penuntutan  atau  pada  sidang  pengadilan  apakah mediasi penal dapat dilakukan?.
Menurut  pemikiran  bahwa  mediasi  dapat  saja  dilakukan  pada  tingkat  penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan  keadilan  hukum  dengan  argumentasi  adalah  jika  mediasi  penal  dilakukan  pada  tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan  kewenangan  kepada  Jaksa  untuk  mengenyampingkan  perkara,  walaupun  telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.  Asas oportunitas secara normatif diatur padal Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dengan  rumusan;  Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan seponering.  Sedangkan  pada  sidang  pengadilan  mediasi  penal  dimungkinkan  dapat  dilakukan dengan  pertimbangan  para  pihak  benar-benar  menyadari  pentingnya  menyelesaikan  konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

## 3. Simpulan dan saran
Berdasarkan  uraian  dan  pemikiran  pada  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, mediasi penal dapat dilakukan jika para pihak yang terlibat dalam  perudingan  saling  menyadari  dan  menghargai  terhadap  hasil  yang  diperoleh  dalam mediasi  penal,  karena  prinsip  yang  terpenting  dalam  mediasi  penal  adanya  pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa win-win solution. Kedua, dalam sistem peradilan pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan dimungkinkan adanya mediasi penal dengan berpegang pada prisip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
Daftar Rujukan Arief,  Barda  Nawawi. 2008. Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Diluar  Pengadilan .  Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Kebijakan  Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara, BP UNDIP . Semarang, cetakan ke-3, 2000.
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Pemberdayaan  Court  Management  Dalam  Rangka  Meningkatkan Fungsi  Mahkamah  Agung  (Kajian  dari Aspek  system  Peradilan  Pidana). Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 2001. Covey. 1994. The Seven Habits of Highly Effecive People (terjemahan) . Covey Leadership Center.
Curzon, L.B. 1979 . Jurisprudence . Macdonald & Evans Ltd, Playmouth. Hadikusuma,  Hilman. 1979. Hukum  Pidana  Adat .  Bandung:  Alumni;  dan  Natangsa  Surbakti, Gagasan  Lembaga  Pemberian  Maaf  Dalam  Konteks  Kebijakan  Pembaharuan  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.
Haley, M. Nolan. 1992. Alternative Dispute Resolution . West Publishing C., St. Paul.
Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.
Johson, Doyle P. 1985. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta: PT Gramedia.
Eugene, Ehrlich. 1936. Fundamental Principles of the Sociology of Law . New York. Muladi. 1995. Kapita Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana . Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mulyadi, Lilik. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus . Bandung: PT Alumni. Mulyadi, Lilik. 2015. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: Alumni. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen . Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara-Timur,  No.  46/PID/78/UT/ WANITA ,  17  Juni  1978. Hakim ketua sidang : Bismar Siregar, SH.
Rahardjo, Satjipto. 2010. Masalah Penegakan Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing. Salman,  H.R.  Otje. 2007. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris . Bandung:  PT Alumni.
Santoso, Mas Achmad. 1999. Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Bidang Lingkungan . Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999.
Soekanto,  Soerjono. 2010. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing. Suparman,  Eman 2009. Hukum  Perselisihan:  Konflik  Kompetensi  dan Pluralisme  Hukum  Orang Pribumi . Bandung: Refika aditama. Surbakti,  Natangsa.  2011. Mediasi  Penal  Sebagai  Terobosan  Alternative  Perlindungan  Hak Korban Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 14. Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage. 2006. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: Cv kita. United  Nations  Office  For  Drug  Control  and  Crime  Prevention.  1999. Handbook  on  Justice  for Victims . Centre for International Crime Prevention, New York.