## M K M I

## Media Kesehatan Masyarakat Indonesia
ISSN: 1412-4920 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fa kultas Kesehatan Masyarakat Universita s Diponegoro
DOI: 10.14710/mkmi.19.3.238-245

## Pemetaan  Stakeholder  Program  Pencegahan  Fraud  Jaminan  Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang
Arnia Dian Kusuma Devi 1 *, Antono Suryoputro 1 , Ayun Sriatmi 1
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author : arniadiankusumadevi@students.undip.ac.id
Info Artikel : Diterima 04 Desember  2019 ; Disetujui 19 Mei 2020 ; Publikasi 1 Juni 2020

## ABSTRAK
Latar belakang: Da lam periode 2014 sampai 2017 terdapat 12 isu penyelewengan dana kapitasi di 12 daerah. Terda pat 8 dari 13 potensi Fraud yang terjadi di Puskesmas terkait dengan kapitasi dan sedikitnya terdapat 8 kasus korupsi terungkap. Fraud dapat berdampak pa da  pemberian pela yanan  yang  tida k  bermutu. Penelitia n ini bertujuan untuk memahami pera n da n keterlibatan stakeholder da lam Progra m Pencegahan Fraud Jaminan Keseha tan Na sional di Puskesmas Kota Semarang supaya program dapat berjalan lebih optimal.
Metode: Penelitia n kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui indepth interview dengan sampel purposive da n a nalisis menggunakan teori stakeholder mapping . Va ria bel ya ng diteliti a dalah sika p, keterlibatan, dan penga ruh.
Hasil: Berda sarkan penelitia n, dida patkan ha sil ba hwa pa da  varia bel sika p, seluruh kelompok stakeholder mendukung terselenggaranya kegia tan Progra m Pencegahan Fraud JKN di  Puskesmas Kota  Semarang. Pada va ria bel keterlibatan, yaitu stakeholder provider yang pa ling kurang terliba t dari stakeholder la in. Da ri ketiga upa ya dalam program, upaya pendeteksian menempati urutan terendah keterlibatan stakeholder nya dibandingkan upa ya pencegahan dan upaya penindakan. Pa da variabel pengaruh, da ri ketiga kelompok stakeholder , kelompok provider menjadi kelompok yang paling kurang memiliki pengaruh dalam Program Pencegahan Fraud JKN di Puskesmas Kota Semarang. Upa ya pendeteksian menjadi upaya yang pa ling sedikit menjadi intervensi dalam progra m. Da lam upaya pendeteksian, hanya 3 da ri 12 stakeholder yang secara signifikan berpengaruh. Simpulan : Anta r stakeholder ha rus meningkatkan komunikasi  da n  koordinasi  denga n lebih  rutin  untuk menggia tkan program. Dina s Keseha tan  sebagai sleeping  giant harus meningkatkan  keterlibatannya  sebagai decision maker da n segera  menyelesaikan pembentukan pedoman Progra m Pencegahan Kecurangan Jaminan Keseha tan Na sional di Fa silita s Kesehatan Tingkat Pertama Kota Semarang sebagai a cuan pelaksanaan.
Kata kunci: Fraud , puskesmas, pemetaan stakeholder

## ABSTRACT
Title: Mapping of the National Health Insurance Fraud Prevention Program Stakeholders in Semarang City Community Health Centers
Background: In the period 2014 to 2017, there were 12 issues of misappropriation of capitation funds in 12 regions. There were 8 out of 13 potential Frauds that occurred at the Community Health Centers related to capitation and at least 8 cases of corruption were revealed. Fraud can have an impact on providing quality services. This study aims to understand the role and involvement of stakeholders in the National Health Insurance Fraud Prevention Program in Semarang City Community Health Centers.
Method: This research is qualitative research with a descriptive approach through in -depth interviews with purposive sampling and  employed the  stakeholder mapping theory. The  variables studied were  attitude, involvement, and influence.
Result: Based on the research, the results show that the attitude variable, all stakeholder groups support the implementation of the JKN Fraud Prevention Program at the Semarang City Health Center. In the involvement variable, namely the stakeholder provider who is least involved from other stakeholders. Of the three efforts in
the  program, detection efforts ranked the lowest of stakeholder involvement compared  to  prevention and enforcement measures. On the influencing variable, of the three stakeholder groups, the provider group is the group that has the least influence in the JKN Fraud Prevention Program in the Semarang City Health Center. Detection efforts are the least intervened in the program. In the detection effort, only 3 out of 12 stakeholders have significant influence.
Conclusion :. Stakeholders must improve communication and coordination periodically to improve the program. The District Health Office as a sleeping giant must intensify its involvement as a decision-maker and immediately accomplish the making of the National Health Insurance Fraud Prevention Program guideline in the as guidance for implementation.
Keywords: Fraud, community health center, stakeholder mapping

## PENDAHULUAN
Unda ng-undang  Nomor  40  Ta hun  2004 tentang Sistem  Ja minan Sosia l  Na sional  (SJSN) menyebutkan  ba hwa  setia p  ora ng  berhak  atas ja minan  sosia l  da n  ba hwa  untuk  memberikan ja minan sosia l ya ng menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Ja minan Sosia l Na sional ba gi seluruh ra kyat Indonesia. Ja minan Kesehatan Na sional  (JKN)  ia la h  ba gia n  da ri  SJSN  yang dila ksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosia l ya ng sifatnya wajib ( mandatory ). 1 Rea litanya, pada Jaminan Kesehatan Nasional terda pat  permasalahan  mula i  da ri  kepesertaan, pembiayaan,  sosia lisa si,  infra struktur  pelayanan kesehatan, sistem rujukan, kepuasan provider dan peserta,  sa mpai  kecurangan  ( Fraud )  dalam penyelenggaraan  da na  JKN.  Fa silita s  Kesehatan Tingka t  Perta ma  memiliki  potensi  kecurangan a ntara la in  mengenai pemanfaatan da na ka pitasi Puskesmas. Berda sarkan La poran Ha sil Pemeriksaan (LHP)  Ba dan Pemeriksa Keuangan (BPK)  a ta s kinerja  BPJS Kesehatan, pa da tahun 2016 diperkirakan  terdapat 9.767  puskesmas dan FKTP  la innya  ya ng  menerima  da na  ka pitasi diseluruh Indonesia senilai Rp 13 triliun. Da na ini diguna kan untuk membiayai pela yanan pada target peserta sebanyak 188 juta. Aka n tetapi ta ta kelola puskesmas  ma sih  buruk  sehingga   meningkatkan potensi Fraud da n kera wanan da lam pengelolaan da na kapitasi. 2 Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), da la m periode 2014  sampai 2017 terdapat 12 isu pemotongan,  penyimpangan  dan  penyelewengan da na  ka pitasi  di  12  da erah.  ICW  melakukan pemantauan terhadap 26 puskesmas di 14 provinsi da ri  bula n  Ma ret  sa mpai  Agustus  2017  dan ditemukan  13  potensi Fraud ya ng  terja di  di Puskesmas. 13 potensi Fraud tersebut, 8 temuan terka it  denga n  ka pitasi.  Seda ngkan  untuk  kasus korupsi,  ICW  menemukan  sedikitnya  8  kasus korupsi dana kapitasi yang terungkap. 3
Korupsi  da na  JKN  da pat  berdampak  pada pemberia n pelayanan yang tidak bermutu. Menurut Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2015, sistem  pencegahan JKN  di FKTP, perlu dikembangkan  pela yanan  ya ng  mengutamakan kendali  mutu da n  kendali  bia ya. Ma ka da ri  itu
dibentuklah tim  pencegahan kecurangan JKN  di FKTP oleh Dina s Kesehatan Kabupaten/Kota.
Keberhasila n  implementasi  program  atau kebija kan salah satunya bergantung dari peran para a ktor program atau kebijakan. Aktor kebijakan ialah pemangku kepentingan a tau sering disebut dengan stakeholders progra m/kebijakan. Stakeholders merupakan sekelompok pihak-pihak yang memiliki kekuatan  untuk  mempengaruhi  kebijakan,  serta memiliki kendali da n instrumen yang dibutuhkan da la m implementasi kebijakan. 4
Ana lisis stakeholder merupakan  kerangka kerja da la m ma najemen progra m, yang mengidentifikasikan kompleksitas sistem sosial dan penga ruh  a tau  ba tasan  da ri  intervensi  program. Orienta si  uta ma  da ri  pendekatan  ini  a dalah perubahan perilaku dari a ktor, interaksi a ntar aktor, da n pemetaan da ri  perubahan ini.  Di  dalamnya, terda pat proses  untuk  merencanakan,  dan menentukan sia pa yang memainkan peran tertentu, ba ga imana ca ra mencapainya, da n cara mempertahankan progres. 5
Ana lisis stakeholder digunakan da lam desain da n  ma najemen  progra m  pembangunan  untuk mengidentifikasi: 6
1. Kepentingan  semua  pemangku  kepentingan ya ng da pat  mempengaruhi a ta u  dipengaruhi oleh sua tu program;
2. Potensi  konflik  da n  risiko  ya ng  dapat membahayakan program;
3. Pelua ng  da n  hubungan  untuk  membangun da la m mengimplementasikan progra m untuk membantu membuatnya sukses;
4. Kelompok-kelompok  ya ng  ha rus  didorong untuk  berpartisipasi da lam berbagai tahapan siklus kegia tan;
5. Ca ra   untuk  meningkatkan  program  dan mengurangi, a tau mudah-mudahan menghila ngkan, da mpak negatif pada kelompok rentan dan kurang beruntung. Kota  Semarang memiliki 37 puskesmas induk ya ng leta knya tersebar di  16 keca matan dan 177 kelura han. Terdapat 11 puskesmas memiliki fa silitas ra wa t inap dan yang la innya merupakan puskesmas ra wa t ja lan sebanyak 26 puskesmas. Berdasarkan sta tus  akreditasinya,  semua  puskesmas  di  Kota
Sema rang sudah  diakreditasi. Hingga  ta hun 2019, terda pat  satu puskesmas tera kreditasi pa ripurna, 5 puskesmas  tera kreditasi  uta ma,  23  puskesmas tera kreditasi madya, da n 8 puskesmas terkareditasi da sar. Namun, akreditasi puskesmas tersebut masih ba nyak ditemukan kekurangan da lam pelaksanaan kesela matan pasien.
Pa da bulan Februari sa mpai Juli ta hun 2017, di Puskesmas X  ya ng tera kreditasi Uta ma, terjadi 8 insiden keselamatan pasien yaitu resep obat pasien tertukar dengan pa sien la innya, yang mana pa sien tela h  mengonsumsi  oba t tersebut sa tu  ka li,  la lu kekelirua n  penyampaian  ha sil  la borat  yang seha rusnya  ha silnya  nega tif  na mun  disa mpaikan ha silnya positif ka rena  tertukar denga n  hasil  lab pa sien la in. Kesa la han  serupa juga  terjadi ketika periksa  da hak  hasilnya  negatif  tetapi disa mpaikan ha silnya positif. Ya ng  la innya a dalah kekeliruan identifikasi rua ng la yanan dan pasien a nak terjepit pintu. Ada  pula etiket obat tertukar dan eras kamar ra wa t inap bocor dan eternit jebol.
Puskesmas Z ya ng memiliki sta tus a kreditasi Ma dya di ta hun 2018 terdapat 4 insiden ya itu, 1 Keja dian Tida k Cedera (KTC), 2 Keja dia n Nyaris Cedera  (KNC),  1  Keja dian  Tidak  Diharapkan (KTD).  Keja dian  tersebut  a dalah  oba t  tertukar denga n milik pa sien la in, etiket oba t  tertukar dan pa sien  ja tuh.  Seda ngkan  di  Puskesmas  Y  yang memiliki  a kreditasi  Da sa r  Pa da   bula n  Agustus hingga   Oktober  ta hun  2016  terja di  4  insiden kesela matan pa sien. Insiden tersebut a dalah obat tertukar  denga n  milik  pa sien  la in,  kesalahan pemberia n obat seharusnya a ntasid malahan diberi a ntalgin, pa sien a nak terpeleset  akibat  la ntai licin da n  kesa la han  identifikasi  pa sien  ya ng  akan mendapatkan  pemeriksaan  la borat  akibat  nama pa sien  ya ng  mirip.  Keja dian  ini  sa mpai  pa sien tersebut diambil spesimen darahnya, namun ternyata sa la h pasien.
Sela in permasalahan  di a tas, ditemukan pula permasalahan  la in ya itu  pela poran terkait kesela matan pa sien  tidak dila porkan  secara rutin seperti la poran insiden dan capaian mutu pelayanan. Pela poran aktif dila kukan apabila  sedang dilakukan a kreditasi, setelah a kreditasi berla ngsung tidak ada la poran berkelanjutan,  kemudia n  kurangnya komitmen  da ri  pega wai  terka it  pelaksanaan kesela matan pa sien karena kurangnya pemahaman tentang  urgensi pela ksanaannya, da n  tim kesela matan pa sien a ktif a pa bila  terjadi  insiden, a pabila  tidak a da  insiden  kura ng  a danya upaya peningkatan keselamatan pasien. Dari data tersebut menunjukkan  kura ng  a da nya  kepa tuhan  dari Puskesmas terha dap pela ksanaan Standar kesela matan pasien dalam Permenkes No.11 Tahun 2017. Sehingga   peneliti ingin mengetahui adakah hubungan a ntara status akreditasi dengan kepatuhan pega wai  da lam  pelaksanaan sta ndar keselamatan pa sien di Puskesmas Kota Semarang.

## MATERI DAN METODE
Penelitia n ini merupakan penelitia n kualitatif denga n pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan informasi  da ri  informan  ya ng  dipilih  secara purposive  sa mpling  denga n  metode  wa wancara mendalam.  Informan  yang  dipilih  merupakan seluruh stakeholder yang terliba t da lam Program Pencega han Kecurangan JKN  di  Puskesmas Kota Sema rang  ya itu  Kepa la  Dina s  Keseha tan  Kota Sema rang,  Kepa la  Bida ng  Pela yanan  Kesehatan DKK  Sema rang, Kepala Seksi Ja minan Kesehatan da n  Kemitraan  DKK  Sema rang, Inspektur  Kota Sema rang, Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang,
Kepa la Bagia n Hukum Sekretariat Kota Semarang, Kepa la  Unit MPKP BPJS KCU  Sema rang, Ketua IDI Kota  Semarang, Ketua PDGI Kota  Semarang, Ketua  PKFI Kota Semarang, Ketua ASKLIN Kota Sema rang, Ketua TKMKB Semarang, da n Kepala Puskesmas  Mijen,  da n  Kepa la  Puskesmas Kedungmundu.  Seluruh stakeholder tersebut kemudian dikla sifikasikan menjadi empat ka tegori menurut model Vos a nd Achterkamp ya itu seperti berikut: 7
1. Decision maker , menentukan kebutuhan yang terka it dengan  inovasi da n menila i a pa yang sesua i  denga n kebutuhan  ya ng  telah ditentukan, pembuat  keputusan. Ya itu BPJS Keseha tan KC  Sema rang,  Dina s  Kesehatan Kota  Semarang.
2. Designer/provider , ia la h mereka ya ng secara la ngsung terliba t da lam pela ksanaan program ya itu Subag Keuangan Dina s Kesehatan Kota Sema rang, PDGI  Kota  Sema rang, IBI Kota Sema rang,  PPNI  Kota   Sema rang, ASKLIN Kota  Semarang, PKFI Kota Semarang
3. Client ,  ia la h  piha k  ya ng  menjadi  sasaran progra m yakni Puskesmas di Kota  Semarang
4. Representative , ia la h kelompok di lua r sistem ya ng  seca ra  a ktif  mendukung  dan/atau menginvestasi da lam program yaitu IDI Kota Sema rang, Ba gia n Hukum  Sekretariat Kota Sema rang, Tim  Kenda li  Mutu da n Kendali Bia ya La ngkah-langkah analisis da ta kualitatif adalah seba gai berikut.
1. Ka ra kteristik stakeholder Berda sarkan  usia, jenis kela min, pendidikan tera khir, da n jabatan.
2. Sika p stakeholder
Mengidentifikasikan  mendukung a ta u   tidak mendukungnya stakeholder dalam program
3. Keterliba tan stakeholder Mengidentifikasikan  aktif a tau tida k a ktifnya stakeholder dalam program 4. Penga ruh stakeholder Mengidentifikasikan  penga ruh stakeholder , signifika n  a ta u  tidak  terha dap  pelaksanaan progra m
5. Pemetaan stakeholder Menga nalisis seca ra simultan dimensi sikap, keterliba tan, dan pengaruh stakeholder dalam progra m Kera ngka a nalisis stakeholder dia dopsi dari Lucidus Consulting Ltd da lam Webster dan Simon. Berda sarkan identifikasi dimensi sikap, keterlibatan, da n  penga ruh,  ma ka  dida patkan  kla sifikasi stakeholder seperti dijela skan berikut. 8 Penyelamat ( saviour ), adalah stakeholder yang mempunyai pengaruh/kepentingan  tinggi da n juga terliba t a ktif dalam program. Sika p yang diberikan stakeholder juga  menunjukkan sika p ya ng positif da n mendukung. Stakeholder yang berada di posisi penyelamat  ha rus  dija ga  a ga r  terus  mendukung progra m.  Ra ksasa  tidur  ( sleeping  giant), a dalah stakeholder denga n kepentingan/pengaruh  tinggi, sika p mendukung namun tidak terlibat a ktif dalam progra m. Mereka perlu didorong untuk meningkatkan
keterliba tannya. Pemerhati ( acquaintance) , stakeholder ya ng memiliki penga ruh/ kepentingan rendah, bersikap mendukung na mun tidak terlibat banyak dalam program. Mereka perlu dia jak komunikasi untuk menjaga hubungan.
Ka wa n ( friend) , a dalah stakeholder yang memiliki kepentingan/ pengaruh yang rendah, memiliki sikap positif da n terliba t a ktif da lam program. Mereka da pat dijadikan sebagai ora ng kepercayaan didalam progra m.
Penya botase  ( saboteur) ,  a da lah stakeholder ya ng memiliki penga ruh/  kepentingan tinggi  dan sika p ya ng tida k mendukung na mun terliba t aktif da la m program. Stakeholder dalam posisi ini perlu untuk  dikelua rkan  da ri  susunan stakeholder . Pengga nggu  ( irritant ),  a dalah stakeholder yang memiliki kepentingan/ pengaruh rendah, sikap yang tida k mendukung namun terlibat aktif. Bom Waktu a dalah stakeholder ya ng  memiliki  pengaruh/ kepentingan yang tinggi namun memiliki sikap yang tida k mendukung  da n tida k terliba t  a ktif dalam progra m.   Mereka perlu  diperhatikan  dan diajak diskusi  untuk  mengingatkan a kan kekuatan  yang dimilikinya . Jebakan ( trip wire), a dalah stakeholder denga n pengaruh/ kepentingan rendah, sika p tidak mendukung da n keterliba tan ya ng renda h dalam progra m.  Mereka perlu  dimengerti  supa ya lebih berha ti-hati a ga r tidak sa mpai ‘”tersa ndung” oleh pemangku kepentingan jenis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik stakeholder
Berda sarkan hasil wa wa ncara, seluruh informan  suda h  berpendidikan  tinggi.  Tujuh informan  merupakah  sa rja na,  lima   informan menempuh pendidikan  terakhir pa scasarjana, dan
sa tu informan telah meraih gelar doktoral. Rentang usia  informan berkisar a ntara 41 sampai 64 tahun. Setenga h dari total informan, tujuh dari 13 informan memiliki jenis kela min la ki-laki.
Pemetaan stakeholder berdasarkan dimensi sikap, keterlibatan, dan pengaruh stakeholder dalam Program Pencegahan Fraud JKN di Puskesmas Kota Semarang
Ta bel 1. Ha sil Pemetaan Stakeholder Decision Maker Stakeholder Pencega han Pendeteksian Penindakan BPJS Kesehatan KC Sema rang Sika p + + + Keterliba tan + + + Penga ruh + + + SAVIOR SAVIOR SAVIOR Dina s Kesehatan Kota  Semarang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + + + SLEEPING GIANT SLEEPING GIANT SAVIOR *Keterangan: Sika p : (+) Sika p mendukung, (-) Tida k mendukung Keterliba tan
: (+) Terliba t a ktif/diliba tkan, (-) Terliba t pa sif/ tidak dilibatkan
Penga ruh
: (+) Penga ruh kuat, (-) Penga ruh lemah
Berda sarkan tabel 1, terdapat dua stakeholder decision maker yang terlibat yaitu BPJS Kesehatan da n Dina s Kesehatan. BPJS Keseha tan berada pada posisi sa vior da lam program ini ba ik da lam upaya pencegahan, upa ya  pendeteksian, ma upun upaya penindakan ka rena memiliki sika p yang mendukung,  terliba t  a ktif  da lam  kegia tan,  dan memiliki penga ruh ya ng signifika n. Ha l ini  baik ka rena stakeholder decision  ma ker  memegang
pera nan yang penting untuk menjadi penentu arah progra m  da n  keputusan.  Na mun stakeholder decision ma ker ya ng la in ya itu Dina s Kesehatan bera da  pa da  posisi  sleeping  gia nt  da lam  upaya pencegahan dan pendeteksian karena memiliki sikap mendukung da n pengaruh yang signifikan, namun belum  terliba t  a ktif.  Dina s  Keseha tan  perlu meningkatkan pera nannya da lam program  karena menjadi lea ding sector bidang kesehatan di  Kota
Sema rang. Sementara itu, Dinas Kesehatan-lah yang diberika n kewenangan menurut Pera turan Menteri Keseha tan Nomor 36 Tahun 2015 untuk membentuk Tim  Pencega han Fraud JKN  di  FKTP.  Ketika decision maker tida k memberikan perannya secara ma ksimal,  ma ka  progra m  tida k  da pat  berjalan
denga n  ba ik.  Sa la h  sa tu  da mpaknya  a dalah stakeholder la in  ya ng  terliba t  juga   belum  bisa memberikan perannya secara maksimal pula karena belum a danya pedoman program yang mana dibuat oleh Dina s Kesehatan. Pedoman ini sa ngat penting ka rena menjadi a cuan pelaksanaan program.
Ta bel 2. Ha sil Pemetaan Stakeholder Provider Stakeholder Pencega han Pendeteksian Penindakan Subbag Keuangan DKK Sika p + + + Keterliba tan + + - Penga ruh + + - SAVIOR SAVIOR ACQUINTANCE PDGI Kota  Semarang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + - + SLEEPING GIANT ACQUINTANCE SAVIOR IBI Kota Semarang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + - + SLEEPING GIANT ACQUINTANCE SAVIOR PPNI Kota  Semarang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + - + SLEEPING GIANT ACQUINTANCE SAVIOR ASKLIN Kota Sema rang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + - + SLEEPING GIANT ACQUINTANCE SAVIOR PKFI Kota  Semarang Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh + - + SLEEPING GIANT ACQUINTANCE SAVIOR *Keterangan: Sika p : (+) Sika p mendukung, (-) Tida k mendukung Keterliba tan
: (+) Terliba t a ktif/diliba tkan, (-) Terliba t pa sif/ tidak dilibatkan
Penga ruh
: (+) Penga ruh kuat, (-) Penga ruh lemah
Berda sarkan tabel 2, stakeholder provider yang terliba t  terdiri  da ri  tiga   kelompok  ya itu  Dinas Keseha tan, organisasi profesi, da n a sosiasi fasilitas kesehatan primer. Dina s Kesehatan dalam perannya seba gai stakeholder provider sudah menunjukkan posisi  sa vior da lam  upaya pencegahan dan upaya pendeteksian.  Na mun,  da la m  upa ya  penindakan bera da  da la m  posisi  a cquaintance  ka rena  tidak terliba t  a ktif  dan tida k memiliki  penga ruh yang signifika n. Dina s Kesehatan di sini a da lah Subbag Keua ngan yang juga terlibat dalam Tim Pencegahan Fraud JKN  di  FKTP.  Ketida kterlibatannya  ini dika renakan  ia   menyatakan  tida k  memiliki wewena ng, yang dilakukannya hanya sesuai tupoksi Subbag Keuangan.
Stakeholder dari organisasi profesi dan asosiasi fa silita s kesehatan memiliki posisi ya ng sa ma, yaitu seba gai  sleeping  gia nt  pa da  upa ya  pencegahan Progra m Pencegahan Fraud JKN di Puskesmas Kota Sema rang karena meskipun sudah mendukung dan berpengaruh  signifikan, stakeholder ini  belum terliba t  a ktif.  Sementara  itu  da la m  upaya
pendeteksian, stakeholder - stakeholder ini berada di posisi a cquaintance karena tidak memiliki pengaruh signifika n da n  terlibat  aktif. Menurut Hoogwood da n  Gun  da la m  Nugroho,  untuk  melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat sa la h satunya adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci da n ditempatkan dalam urutan yang benar. 9 Untuk itu,  supa ya orga nisasi profesi da n a sosiasi faskes primer da pat terliba t a ktif, Dina s Keseha tan perlu segera   membuat  pembagian  tuga s  da lam  tim. Denga n pembagian tuga s, orga nisa si  profesi dan a sosia si  fa skes  primer  diberika n  kewenangan tertentu  dalam  program denga n jela s  dan  dapat mela ksanakan tuga s  tersebut  sehingga  kemudian da pat  terlibat  a ktif  da lam  program.  Sika p  dari stakeholder - stakeholder ini  suda h  mendukung sehingga   da pat  dijadikan  modal  oleh  para stakeholder decision ma ker untuk terus meningkatkan keterliba tannya.  Kemudian  di  sisi la in, orga nisasi profesi da n a sosiasi fa skes  primer suda h  bera da  pa da  posisi  sa vior  da lam  upaya pendeteksian yang berarti mendukung, a ktif terlibat,
da n secara signifikan berpengaruh dalam program. Orga nisa si  profesi  da n  a sosia si  fa skes  primer diperhitungkan  pendapatnya  da la m  menindak temuan Fraud serta untuk membina profesi yang terbukti melakukan pelanggaran Fraud . Kola borasi  da lam Program  Pencegahan Kecura ngan  JKN  di  Puskesmas Kota   Semarang perlu  diinisia si  da n dija ga  oleh Dina s Kesehatan seba gai stakeholder ya ng  memiliki  kewenangan penuh dalam program ini seperti terca ntum dalam PMK No 36 ta hun 2015. Piha k-pihak   ya ng perlu
dikola borasikan adalah BPJS Kesehatan, organisasi profesi, da n asosiasi fa silitas kesehatan. Pelaksanan kola borasi stakeholder denga n  efektif  akan meningkatkan percepatan perumusan suatu kebija kan. Kolaborasi ya ng efektif a kan mendorong ma sing-masing stakeholder untuk  membangun kesepakatan, komitmen dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Menurut Miller da n Katz (2014) ba hwa kolaborasi ya ng efektif a kan meningkatkan inova si produk dan kualitas pelayanan. 10
Ta bel 3. Pemetaan stakeholder client Stakeholder Pencega han Pendeteksian Penindakan Puskesmas Kedungmundu Sika p + + + Keterliba tan - - - Penga ruh - - - ACQUINTANCE ACQUINTANCE ACQUINTANCE Puskesmas Mijen Sika p + + + Keterliba tan - - - Penga ruh - - - ACQUINTANCE ACQUINTANCE ACQUINTANCE *Keterangan: Sika p : (+) Sika p mendukung, (-) Tida k mendukung Keterliba tan : (+) Terliba t a ktif/diliba tkan, (-) Terliba t pa sif/ tidak dilibatkan Penga ruh
: (+) Penga ruh kuat, (-) Penga ruh lemah
Berda sarkan pada tabel 3, stakeholder sasaran Progra m Pencegahan Fraud JKN  di  FKTP  Kota Sema rang  a dalah  Puskesmas.  Da la m  upaya pencegahan,  upa ya  pendeteksian,  da n  upaya penindakan, Puskesmas bera da di posisi a cquaintance ka rena tida k memiliki penga ruh pun terliba t  a ktif.  Na mun  meskipun  demikian, Puskesmas mendukung a danya program ini. Sikap mendukung  ini  da pat  menjadi  modal  untuk meningkatkan pera nnya menjadi  lebih  a ktif  dan signifika n. Puskesmas sebenarnya memiliki potensi
da la m pencegahan Fraud dika renakan Puskesmas terleta k  strategis  da lam  memberikan  pelayanan kepa da  masyarakat. Upa ya  deteksi dini pun dapat dila kukan  seja k  di  lini  Puskesmas.  Apa bila Puskesmas  diliba tkan  a ktif,  ma ka  pelayanan kesehatan  akan  lebih  ba ik  da n  sesua i  dengan pera turan  sehingga  mencegah  kecurangan  JKN. Na mun sampai sa at ini, pihak Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas, belum mensosialisasikan khusus terkait Fraud JKN, ha nya umum mengenai JKN.
Ta bel 4. Ha sil Pemetaan Stakeholder Representatives Stakeholder Pencega han Pendeteksian Penindakan Tim  Kendali  Mutu da n Kendali Bia ya Sika p + + + Keterliba tan - - + Penga ruh - - + ACQUINTANCE ACQUINTANCE SAVIOR Ba gia n Hukum Sekretaria t Kota Sema rang Sika p + + + Keterliba tan - - - Penga ruh - - - ACQUINTANCE ACQUINTANCE ACQUINTANCE IDI Kota  Semarang Sika p + + + Keterliba tan + - + Penga ruh + - + SAVIOR ACQUINTANCE SAVIOR *Keterangan: Sika p : (+) Sika p mendukung, (-) Tida k mendukung
Keterliba tan
: (+) Terliba t a ktif/diliba tkan, (-) Terliba t pa sif/ tidak dilibatkan Penga ruh : (+) Penga ruh kuat, (-) Penga ruh lemah
Kemudian, stakeholder representatif  yaitu TKMKB,  Ba gia n  Hukum  Sekreta riat  Kota Sema rang, da n IDI  Kota  Sema rang. Stakeholder representatif  merupakan kelompok di  lua r  sistem ya ng seca ra a ktif mendukung a tau terliba t dalam progra m.  TKMKB  memiliki  posisi  a cquaintance da la m upaya pencegahan da n pendeteksian serta posisi  sa vior  da la m upa ya penindakan. Anggota TKMKB  terdiri  da ri  orga nisasi  profesi,  BPJS Keseha tan,  da n  Dina s  Keseha tan  dengan  peran menjadi wa sit a ntara BPJS dengan Dinas dan FKTP, ma upun dengan pasien. Perbedaannya dengan Tim Pencega han Fraud JKN ya ng dibentuk oleh Dinas Keseha tan a dalah IAI tida k diliba tkan da lam tim da ri  Dina s  Keseha tan.  Anggota   da ri  kedua  tim tersebut  bera sal  da ri stakeholder ya ng  sama, sehingga  da pat terjadi overlap pera n da n  fungsi. Na mun di  sisi  la in, stakeholder representatif ini da pat menjadi mitra program.
Stakeholder representatif dari Ba gian Hukum Sekretaria t  Kota   Semarang  bera da  pa da  posisi a cquaintance baik dalam upaya pencegahan, upaya pendeteksian, ma upun upaya penindakan. Hal ini tida k menjadi ma salah sela ma masih mendukung kegia tan  dan  ba hkan  menguntungkan  program. Stakeholder ini juga menyatakan a kan memberikan pera nnya sesua i kewenangannya sebagai Pemerintah Da erah a pabila diminta.
Stakeholder representatif  tera khir  adalah orga nisasi profesi. Da la m  upaya  pencegahan dan penindakan stakeholder ini a da pada posisi sa vior. Sementara  da lam  upa ya  deteksi,  ia   menjadi a cquaintance.  Ha l  ini  menjadi  menarik,  karena seba gai stakeholder representatif, IDI terlibat dalam tim  tingka t  FKRTL,  terliba t  menjadi  Ketua TKMKB,  serta  ma sih terliba t da la m tim  tingkat FKTP.  Ha l ini  sela njutnya  dapat menjadi overlap da n dualisme peran apabila program belum memiliki pedoman da n petunjuk teknis mengenai a pa  saja ya ng  ha rus  dikerja kan.  Na mun  setidaknya, stakeholder ini seba iknya terus didukung perannya ka rena dapat membantu keberjalanan program dan seba gai mitra kerja yang baik.

## Rekomendasi posisi stakeholder
Berda sarkan  pemetaan  posisi stakeholder dia tas ma ka da pat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk  meningkatkan  ka pasitas stakeholder sesuai dengan posisi tersebut, yaitu:
1. BPJS  Kesehatan  sebagai  “Penyelamat” ( Saviour )   ha rus diperhatikan  a gar tetap ada untuk mendukung dan melaksanakan perannya da la m Progra m Pencega han Fraud JKN  di Puskesmas. BPJS Kesehatan sudah tepat diberi kewenangan  sebagai  Ketua   da lam  Tim Pencega han Fraud JKN  di  Puskesmas Kota Sema rang karena wewenangnya yang stra tegis da n luas.
2. Sementara itu  untuk Dina s Keseha tan yang menjadi sleeping giant dalam  upaya pencegahan  da n  pendeteksian Fraud harus meningkatkan keterliba tannya sebagai stakeholder decision maker sekaligus provider . Decision maker memiliki pera n yang sangat penting da lam menentukan a rah keberjalanan progra m.
3. Orga nisa si  profesi  seba gai sleeping  giant da la m upaya pencegahan harus didorong untuk memberikan pera nnya supa ya da pat terlibat a ktif dalam program. Sementara dalam upaya pendeteksian,  orga nisa si  profesi  sebagai a cquaintance dapat diberikan peran atau tugas supa ya stakeholder tersebut memiliki kewenangan, serta didorong untuk memberikan  peran  tersebut seca ra  maksimal. Orga nisa si  profesi  memiliki  pera n  stra tegis terha dap  individu  a tau  pemberi  pelayanan kesehatan karena mereka la h yang menghimpun  da n  membina.  Untuk  upaya pencegahan,  orga nisa si  profesi  menjadi penyelamat  ( savior ).  Mereka  ha rus  terus didukung  da n  diga ndeng  supa ya  terus konsisten  memberikan  pera n  sehingga progra m dapat berjalan maksimal.
4. Puskesmas  berda sarkan  a nalisis  pemetaan posisi menempati  posisi “Pemerhati”
( acquaintance). Posisi  tersebut  dipengaruhi oleh  penga ruh da n  keterlibatan stakeholder ya ng  cenderung  renda h  da n  pa sif.  Mereka perlu untuk diberikan informasi terus menerus a ga r  teta p  bera da  da la m  a ra h  program. Puskesmas   harus diliba tkan da lam program untuk  membantu mencegah  dan mendeteksi Fraud ka rena  mereka  la h  pelaksana teknis ya ng  memberikan  pela yanan    kesehatan kepa da masyarakat.
5. Stakeholder representative ,  TKMKB,  perlu dikoordinasikan terkait peran dan fungsinya. Apa bila  sekiranya da pat membantu Program Pencega han Fraud JKN di Puskesmas, dapat dila kukan kerja  sa ma sehingga  pelaksanaan progra m lebih maksimal dan terintegrasi.
6. Stakeholder representatif la in a da lah Bagian Hukum ya ng menjadi pemerhati ( acquaintance ). Stakeholder ini  ha rus selalu diga ndeng dengan terus diberika n informasi supa ya  memberikan  dukungan  terhadap progra m.
7. Ika tan Dokter Indonesia sudah menjadi savior (penyelamat) da la m upa ya  pencegahan dan penindakan. Stakeholder ini  da pat  terus diga ndeng da n  diliba tkan seperti  orga nisasi profesi la in na mun harus diperhatikan peran ya ng  da pat  dia   a mbil  seperti  a pa  karena menurut SK DKK, IDI tida k la gi menjadi Tim Pencega han Fraud di FKTP.

## SIMPULAN
Anta r stakeholder ha rus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lebih rutin untuk menggia tkan  progra m.  Dina s  Keseha tan  sebagai sleeping giant ha rus  meningkatkan keterlibatannya seba gai decision maker da n segera  menyelesaikan pembentukan  pedoman  Progra m  Pencegahan Kecura ngan Jaminan Kesehatan Nasional di Fa silitas Keseha tan Tingkat Pertama Kota Semarang sebagai a cuan pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Unda ng-Undang No 40 Ta hun 2004 Tentang Sistem Ja minan Sosial Na sional.
2.   Ba dan Pemeriksa Keua ngan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II  Ta hun 2016 Ba dan Pemeriksa Keuangan. Ja karta: Badan Pemeriksa Keuangan RI; 2016.
3.   Indonesia  Corruption  Watch.  Peta   Potensi Fra ud/Korupsi  Pengelola an  Da na  Ka pitasi FKTP Progra m JKN. Ja karta; 2018.
4.   Ayuningtyas D. Kebija kan Kesehatan Prinsip da n Pra ktik. Ja karta: Rajawali Press; 2015.
5.   Suryoputro A,  Isa ra bhakdi P,  Muthmainnah.
Stakeholder Mapping in the Provision of Youth- Friendly  Reproductive  Hea lth  Service  in
Indonesia. J Hea l Res [Internet]. 2016;30(6):377–86. Ava ila ble from:
https://www.tci-
tha ijo.org/index.php/jhealthres/article/view/77
819
6.   Performance a nd Effectiveness  Department D for  ID  (DFID).  Toold  for  Defelopment :  A Ha ndbook for Those Engaged in Development Activity. London: Department for International Development (DFID); 2003.
7.   Vos  JFJ,  Achterkamp  MC. Stakeholder Identification  in  Innovation  Projects:  Going Beyond Cla ssifica tion.  Eur  J  Innov  Manag. 2006;9(2):161–78.
8.   Webster  M,  Simon  P.  Ma king  Sense  of Stakeholder Ma pping.  PM  World  Today. 2006;III(11).
9.   Nugroho. Public Policy. 4th ed. Ja karta: Elex Media  Komputindo; 2012.
10.   Miller  BFA, Ka tz JH. 4 Keys to Accelerating Colla boration. OD Pra ct. 2014;46(1):6–12.