Abstract: This study aims to analyze how criminal law policies in dealing with environmental crimes in Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law (hereinafter referred to as the Job Creation Law). This research uses normative legal research or doctrinal legal research. The  approach  used  is  the  statutory  approach,  as  well  as  the  technique  of  tracing  legal materials  by  means  of  a  literature  study.  The  results  showed  that  in  the  Job  Creation  Law there was a political shift in environmental law enforcement law, namely there was a change in  the  types  of  sanctions  for  several  actions  that  were  previously  threatened  with  criminal sanctions  in  the Environmental  Protection  and Management  Law  (Law  No.  32/2009)  but  in the Job Creation Law they were threatened with administrative sanctions. The Job Creation Law also has not accommodated a number of important regulations, namely relating to the system for formulating criminal penalties, where there is no minimum penalty limit, criminal provisions  in  lieu  of  fines  that  are  not  paid  by  corporations  and  the  obligation  to  impose sanctions for environmental improvement measures. Therefore, the Job Creation Law needs to  be  revoked  or  revised  before  it  is  enacted  into  law  in  order  to  realize  environmental- oriented law enforcement.
Keywords: Criminal law policy; Environmental Crime; Job Creation Law.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam Undang-undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-undang  (selanjutnya disebut  Undang-undang  Cipta  Kerja) .  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum
Vol. 9, No. 2, Mei 2023

## Article History
Received: 18/03/2023 Revised: 02/04/2023 Accepted: 04/04/2023
Citation Suggestion: Jiwanti, Ainun. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Cipta Kerja. JUSTISI. Vol 9. No 2. Hal : 158-174

## Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja

## Ainun Jiwanti
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: jiwantiainun99@gmail.com
normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal.  Pendekatan  yang  digunakan  yakni  pendekatan undang-undang,  serta  teknik  penelusuran  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran  politik  hukum  penegakan  hukum  lingkungan,  yaitu  adanya  perubahan  jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi  pidana,  namun  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja diancam  dengan  sanksi administrasi. Undang-undang  Cipta  Kerja juga  belum  mengakomodasi  beberapa pengaturan  penting  yaitu  berkaitan  dengan  sistem  perumusan  bobot  ancaman  pidana, dimana  tidak  ada  batas  minimum  ancaman  pidana,  pengaturan  pidana  pengganti  pidana denda  yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dan  kewajiban  penjatuhan  sanksi  tindakan perbaikan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, Undang-undang  Cipta  Kerja perlu  segera  direvisi atau  dicabut  guna  mewujudkan  penegakan  hukum  lingkungan  yang  berorientasi  kepada lingkungan hidup.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana;  Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Undang-undang Cipta Kerja.

## PENDAHULUAN
Pasal 28 H UUD RI 1945 telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat  adalah  hak  asasi  setiap  warganegara  Indonesia.  Namun,  hak  asasi  tersebut  tidak mungkin  terwujud  apabila  standar  kualitas  lingkungan  tidak  terpenuhi  dan  ketersediaan sumber  daya  alam  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  hidup  manusia  akibat  eksploitasi kekayaan  alam  yang  berlebihan.  Salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  eksploitasi  sumber daya  alam  secara  berlebihan  adalah  faktor  ekonomi,  terlebih  Indonesia  merupakan  negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kian pesat. Gencarnya kegiatan  pembangunan  di  bidang  industri  tentu  menyebabkan  dampak  buruk  terhadap lingkungan  hidup  yang  ditimbulkan  semakin  tak  terelakkan. 1 Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan regulasi  tentang  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  guna  mencapai  keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan.
Ketentuan  mengenai  hukum  lingkungan  hidup  di  Indonesia  saat  ini  diatur  di  dalam Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  (selanjutnya  disingkat  UUPPLH)  yang  merupakan regulasi  generasi  ketiga,  serta Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja  Menjadi  Undang-undang  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Cipta  Kerja) yang telah  merevisi  sejumlah  pasal  dalam  UUPPLH.  Komitmen  negara  dalam  melindungi lingkungan  hidup  melalui  UUPPLH  ditunjukkan  dengan  diaturnya  ketentuan  mengenai perencanaan  penggunaan  lingkungan,  dengan  tujuan  agar  setiap  usaha  maupun  kegiatan yang berdampak pada lingkungan dapat direncanakan, diawasi dan dikendalikan.
1 Daryani, Ni Putu Risna, Danyathi, Ayu Putu Laksmi, & Putra, I Made Walesa. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Kertha Wicara, 9(4), 1-15. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43516>.
Di  samping  itu,  UUPPLH  juga  telah  mengatur  mengenai  ketentuan  pidana  tepatnya pada Bab XV yang terdiri dari 23 pasal dan sudah jauh lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang  sebelumnya.  Beberapa  pasal  di  dalam  UUPPLH  juga  telah  direvisi  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  dibentuk  dengan  teknik Omnibus Law, yaitu konsep pembentukan regulasi yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan, dan pencabutan beberapa undang-undang sehingga bersifat lintas sektoral. 2 Namun,  disahkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menuai kritik dari berbagai pihak, undang-undang ini dinilai justru mengancam kelestarian lingkungan  hidup.  Terlihat  dari  beberapa  revisi  pasal  dinilai  sebagai  upaya  pelemahan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan,  khususnya  berkaitan  dengan adanya  reorientasi  kebijakan  hukum  pidana  lingkungan  hidup  di  dalam  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini hukum pidana ditempatkan sebagai instrument  terakhir  ketika  instrumen  lain  yaitu  hukum  administrasi  tidak  berfungsi  dengan baik. 3 Kemudian,  pada  akhir  tahun  2022,  pemerintah  mengeluarkan  Perppu  No.  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) guna menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Maret 2023, Perppu  tersebut  kemudian  ditetapkan  menjadi  undang-undang.  Namun,  sebagian  besar revisi  UUPPLH  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja  hasil  penetapan  Perppu  Cipta  Kerja tersebut khususnya pada klaster lingkungan hidup nyatanya masih sama dengan Undang- undang Cipta Kerja sebelumnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020).
Penelitian  tentang  kebijakan  hukum  pidana  berkaitan  dengan  tindak  pidana lingkungan  hidup  dalam Undang-undang Cipta  Kerja  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh Rizki  Zakariyaa  (2022).  Dalam  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa masalah pemidanaan kluster lingkungan di Undang-undang Cipta Kerja diantaranya, belum optimalnya penegakan hukum pidana lingkungan, tidak proposionalnya ancaman hukuman, tumpang  tindih  pemidanaan,  pereduksian  pidana  korporasi,  dan  pengaburan  norma pertanggungjawaban  mutlak. 4 Sementara,  penelitian  ini  akan  fokus  membahas  tentang pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan  dari yang semula di  dalam UUPPLH  diancam  dengan  sanksi  pidana,  kemudian  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja diancam  dengan  sanksi  administrasi,  dan  kelemahan  formulasi  hukum  pidana  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja  yang diantaranya  berkaitan  dengan  bobot  ancaman  pidana, dimana tidak adanya batas minimum pidana, ketentuan mengenai pidana pengganti pidana denda  yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi  dan  kewajiban  penjatuhan  sanksi  tindakan perbaikan  lingkungan,  serta  bagaimana  ketentuan  pidana  yang  ideal  untuk  mewujudkan
2 Cakra,  I  Putu  Eka,  &    Sulistyawan,  Aditya  Yuli.  (2020).  Kompabilitas  Penerapan  Konsep  Omnibus  Law dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido, 02(02), 59-69. DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69
3 Hariandja, Richaldo. (2020, Oktober 1). Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law. Diakses  dari    https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada- omnibus-law/.
4 Zakariyaa, Rizki. (2022). Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. Litra, 1 (2), 154-170. DOI: https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589
penegakan hukum lingkungan yang berorientasi terhadap lingkungan hidup.
Di  dalam  pembahasan,  penelitian  ini  mengawalinya  dengan  menguraikan  tentang bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang bagaimana kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- undang  (Undang-undang  Cipta  Kerja) .  Titik  anjak  penelitian  ini  adalah  pengkajian  secara mendalam  terhadap  ketentuan  pidana  yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  beserta  perubahannya dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- undang (Undang-undang Cipta Kerja) .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif 5 dengan  menggunakan pendekatan  peraturan perundang-undangan ( statute approach). Teknik penelusuran bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan (library  research)  dan  teknik  analisis  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  memberikan  gambaran secara  menyeluruh  dan  mendalam  terkait  kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja .

## PEMBAHASAN
A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia tidak lepas dari sistem hukum yang  dibangun  pemerintah  Hindia  Belanda  yakni  KUHP  sebagai  sumber  hukum  pidana tertulis yang utama di Indonesia. Di KUHP (WvS) ada pasal-pasal yang berhubungan dengan lingkungan  hidup,  diantaranya  yaitu  pasal  tentang  larangan  menimbulkan  kebakaran  atau banjir (Pasal 187 KUHP). Selain itu, di dalam Bab VII KUHP (WvS) juga dapat digunakan teknik interpretasi  untuk  menjangkau  tujuan  perlindungan  lingungan  hidup,  misalnya  Pasal  263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 351 KUHP (WvS) tentang penganiayaan digunakan sebagai  dasar  untuk  memidana  orang-orang  yang  melakukan  perusakan  dan/atau pencemaran  lingkungan  yang  menyebabkan  luka-luka  atau  sakit  pada  orang  lain. Pengaturan  yang  demikian  menimbulkan  tafsir  bahwa  seolah-olah  upaya  perlindungan terhadap lingkungan hidup hanya sebagai efek samping dari upaya perlindungan terhadap
5 Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, p.35
objek  hukum  lainnnya  (badan  dan/atau  nyawa  manusia).  Dengan  kata  lain,  pada  masa  itu lingkungan  hidup  belum  menjadi  objek  hukum  yang  perlu  dilindungi  secara  mandiri, 6 sehingga  pada  tahun  1980-an,  muncul  tuntutan  supaya  kebijakan-kebijakan  resmi  negara yang berpihak pada lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. 7
Kemudian, pada tahun 1982 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disingkat  UULH 1982). 8 Dalam UULH 1982 telah dirumuskan tindak pidana lingkungan yang berdiri sendiri, artinya  pemidanaannya  tidak  digantungkan  pada  dilanggarnya  kepentingan  atau  objek hukum lainnya. Lingkungan hidup telah diakui sebagai objek hukum yang harus dilindungi seperti  halnya  nyawa,  badan,  kesehatan  atau  harta  benda. 9 Pada  tahun  1997,  UULH  1982 kemudian  dicabut  dan  diganti  dengan  Undang-undang  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). 10
Dua  belas  tahun  kemudian,  terbit  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berfungsi sebagai undang- undang induk (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  menggantikan  UUPLH  1997 . Berbeda  dengan  UUPLH 1997 yang merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, UUPPLH merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Selain  itu,  sistem  perumusan  jumlah  dan  lamanya  pidana  dalam  UUPLH  1997  yaitu berupa indefinite sentence (hanya mencantumkan maksimum ancaman pidana), sedangkan sistem perumusan jumlah dan lamanya pidana dalam UUPPLH berupa determinate sentence (ditentukannya  batas  minimum  dan  maksimum  ancaman  pidana). UUPPLH  juga  mengatur hal-hal  yang  tidak  di  atur  dalam  UUPLH  1997,  diantaranya  pemidanaan  bagi  pelanggaran baku  mutu,  perluasan  alat  bukti,  keterpaduan  penegakan  hukum  pidana,  dan  pengaturan tindak pidana korporasi. 11
Berkaitan  dengan  ketentuan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  korporasi,  ketentuan  sanksi pidana  korporasi  dalam  UUPPLH  ternyata  belum  sepenuhnya  berorientasi  kepada lingkungan hidup.  Meskipun UUPPLH telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana
6 Prastowo,  R.B.  Budi.  (2006).  Tindak  Pidana  Lingkungan  sebagai  Tindak  Pidana  Ekonomi  dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justicia, 24(1), 27-46
7 Pratjna, Dwientha Ayu, Jaya, Nyoman Serikat Putra, & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 8(2), 1026-1041. DOI: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24569.
8 Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Dusturiah, 8(2), 185- 196. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364.
9 Prastowo, R.B. Budi. Op. Cit. p.34
10 Hardjasoemantri, Koesnadi, & Supriyono, Harry. (2014). Hukum Lingkungan. In: Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan. Jakarta : Universitas Terbuka, p.30
11 Kim, So Woong. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Jurnal Dinamika Hukum, 13,(3), 416-427. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247.
bagi pelaku korporasi, namun ketentuan tersebut belum menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan  sanksi  pidana  tambahan  atau  tindakan  yang  berupa  perbaikan  lingkungan . 12 Khususnya  pada  Pasal  119  UUPPLH,  walau  secara  normatif  telah  mengakomodasi  adanya pidana  tambahan  berupa  “perbaikan  akibat  tindak  pidana”,  akan  tetapi,  pidana  tambahan merupakan  pidana  yang  sifatnya  fakultatif  (tidak  wajib)  dan  penjatuhan  pidana  tambahan tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  harus  berdampingan  dengan  pidana  pokok.  Oleh karenanya,  penjatuhan  pidana  tambahan  sangat  bergantung  pada  pemahaman  dan kebebasan  majelis  hakim.  Terbukti  dalam  kurun  waktu  2010-2019,  dari  delapan  perkara hanya  satu  perkara  saja  yang  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pemulihan  lingkungan. Terhadap  perkara  yang  dijatuhi  pidana  denda,  meskipun  dendanya  sangat  besar,  namun denda  tersebut  tidak  dialokasikan  untuk  pemulihan  lingkungan  hidup,  melainkan  hanya disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 13
Fungsionalisasi hukum pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih menekankan pada asas primum remedium, 14 namun tetap memperhatikan asas ultimum remedium yaitu penjatuhan sanksi pidana dilakukan sebagai upaya terakhir apabila penjatuhan sanksi administrasi dinilai gagal  atau  pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  satu  kali.  Penerapan  asas  ultimum  remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu terhadap pelanggaran baku mutu  air  limbah,  emisi,  dan  gangguan  (Pasal  100  UUPPLH).  Maka,  selain  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  Pasal  100  UUPPLH,  bagi  semua  tindak  pidana  lingkungan  hidup lainnya dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana (primum remedium). 15
B. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana Lingkungan  Hidup  dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Undang-undang Cipta Kerja)
Peran  hukum  pidana  dalam  mengatasi  masalah  pencemaran  lingkungan  hidup direalisasikan  melalui  perumusan  sanksi  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan. Sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan  dan  hak  lingkungan  karena  manusia  tidak  dapat  menikmati  kesehatan  dan harta  bendanya  dengan  baik  apabila  persyaratan  dasar  tentang  kualitas  lingkungan  yang baik  tidak  terpenuhi.  Selain  itu,  fungsionalisasi  sanksi  pidana  juga  bertujuan  untuk memberikan  rasa  takut  dan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  calon  pelaku  pencemaran
12 Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Evelina, Shane, & Jannah, Diah Ayu Ma'rifatul. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Berparadigma  Green  Victimology. Jurnal Hukum  Lex Generalis, 2(12), 1276-1296. DOI:  https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144.
13 Ibid 14 Yori Demasto. (2020). Penerapan Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan
oleh Korporasi. Jurnal Hukum Adigama, 3(1), 1340-1365.
DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9183.
15 Tamara Pratiwi, Kania, Kotijah, Siti, & Apriyani, Rini. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Sasi, 27 (3), 363-375. DOI: 10.47268/sasi.v27i3.471
lingkungan.
Di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja terjadi  pergeseran  politik  hukum  dalam penegakan  hukum  lingkungan  hidup  yang  sebelumnya  di  dalam  UUPPLH  lebih mengedepankan  sanksi  pidana,  kini  menjadi  sanksi  administratif.  Sebelumnya  UUPPLH menganut asas primum remedium kecuali terhadap Pasal 100, dimana pemidanaan terhadap pelanggar baku mutu lingkungan hidup hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran telah lebih dari satu kali.
Pegeseran  politik  hukum  tersebut  dapat  dilihat  dari  perubahan  jenis  sanksi  terhadap beberapa  perbuatan  yang  sebelumnya  di  dalam  UUPPLH  diancam  dengan  sanksi  pidana, namun  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja ,  perbuatan  tersebut  dikenakan  sanksi administrasi. Perbuatan tersebut diantaranya, mengelola limbah B3 tanpa izin dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki  izin, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun  amdal  dan  melakukan  perbuatan  karena  kelalaian  yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu, yang akan dijelaskan satu-persatu sebagai berikut:

## 1. Pergeseran Politik Hukum Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin
Pergeseran  tersebut  ditunjukkan  dengan  dihapusnya  Pasal  102  dan  diubahnya  Pasal 109  UUPPLH  yang  mengatur  tentang  ancaman  sanksi  pidana  terhadap  setiap  orang  yang mengelola limbah B3 tanpa izin dan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa  memiliki  izin.  Pasca  terbitnya Undang-undang Cipta  Kerja,  terhadap  dua  perbuatan tersebut disediakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Jika  sebelumnya  bagi  setiap  orang  yang  mengelola  limbah  B3  tanpa  izin  (Pasal  102 UUPPLH)  ataupun  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  tanpa  memiliki  izin  (Pasal  109 UUPPLH) diancam dengan sanksi pidana tanpa harus mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan  lingkungan.  Namun,  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja, sanksi  pidana  baru berlaku  apabila  perbuatan  tersebut  telah  mengakibatkan  timbulnya  korban  dan  kerusakan lingkungan  (Pasal  109  UUPPLH  setelah  direvisi).  Sementara,  apabila  tidak  menimbulkan akibat demikian, maka pelaku hanya dikenakan sanksi administrasi (Pasal 82B ayat 2 huruf b Undang-undang  Cipta  Kerja).  Untuk  lebih  jelasnya,  bunyi  pasal-pasal  tersebut  dapat dicermati pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin dalam UUPPLH dan
Undang-undang Cipta Kerja UUPPLH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## Pasal 102
Setiap  orang  yang  melakukan  pengelolaan  limbah
B3  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal

## Pasal 102 dihapus
59  ayat  (4), dipidana  dengan  pidana penjara
paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 82A (pasal tambahan) Setiap  Orang  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (5), Pasal  34  ayat  (3),  atau Pasal  59 ayat (4); atau b. persetujuan  dari  Pemerintah  pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif. Pasal 109 (sebelum direvisi) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 109 (setelah direvisi) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (5), Pasal  34  ayat  (3),  atau Pasal  59
ayat (4); b. persetujuan  dari  Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan  dari  Pemerintah  Pusat sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 61 ayat (1), a. yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan,  keselamatan,  dan/atau Lingkungan  Hidup, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). b.
Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

## 2. Pergeseran Politik Hukum Penegakan Hukum terhadap Penyusunan Amdal Tanpa Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal
Pergeseran  tersebut  dilihat  dengan  dihapusnya  Pasal  110  UUPPLH  dan ditambahkannya ketentuan baru berupa Pasal 82B ayat (2) di dalam Undang-undang Cipta Kerja . Kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang sanksi bagi penyusun Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Bedanya yaitu pada jenis sanksinya, dimana Pasal 110 UUPPLH yang dihapus memberi ancaman sanksi pidana, sedangkan Pasal 82B ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja memberi ancaman sanksi administratif. Adapun bunyi pasal- pasal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Penyusunan Amdal Tanpa Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dalam UUPPLH dan
Undang-undang Cipta Kerja
UUPPLH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 110 dihapus Pasal  82B  ayat  (2)  huruf  b (pasal tambahan) c. menyusun  Amdal  tanpa  memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  i dikenai sanksi administratif.

## Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja
Berkaitan  dengan  pergesaran  politik  hukum  penegakan  hukum  lingkungan terhadap  perbuatan  pengelolaan  limbah  B3  tanpa  izin  dan  penyusunan  AMDAL  tanpa
sertifikat  kompetensi  penyusun  amdal  sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan,  sebab  kedua perbuatan  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  persyaratan  atau  kewajiban administratif.

## 3. Pergeseran  Politik  Hukum  Penegakan  Hukum  terhadap  Kelalaian  yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu
Undang-undang  Cipta  Kerja  memuat  pasal  baru  berupa  Pasal  82B  ayat  (3)  tentang ancaman  sanksi  administrasi  terhadap  kelalaian  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu  lingkungan  hidup,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup.  Sedangkan sebelumnya,  ketentuan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  perbuatan  tersebut  sudah  diatur  di dalam Pasal 99 UUPPLH dengan ancaman sanksi pidana. Adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:
Tabel 3. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu dalam UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja
UUPPLH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Pasal 99 ayat (1) (1) Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3
(tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 82B ayat (3) ….. (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya  melakukan  perbuatan yang  mengakibatkan  dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,  baku  mutu  air  laut,  atau  Kriteria Baku  Kerusakan  Lingkungan  Hidup yang  tidak  sesuai  dengan  Perizinan Berusaha  yang  dimilikinya dikenai sanksi administratif.
Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja
Pasal  99  UUPPLH  sebagaimana  disebut  diatas,  tidak  mengalami  perubahan  ataupun dihapus. Artinya, Pasal 99 UUPPLH dan Pasal 82B ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja sama- sama  berlaku  meskipun  kedua  pasal  tersebut  mengatur  tentang  pelanggaran/perbuatan yang  sama.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  dualisme  pengaturan  sehingga  akan  menyebabkan kebingungan  tentang  ketentuan  mana  yang  harus  dipatuhi.  Sementara,  UUPPLH menekankan  pada  asas  primum  remedium.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  norma  penegasan tentang apakah:
a. sanksi  administrasi  (Pasal  82B  ayat  (3) Undang-undang  Cipta  Kerja )  yang  harus didahulukan ( ultimum remedium),
b. sanksi pidana (Pasal 99 UUPPLH) tetap dapat langsung dijatuhkan (primum remedium),
c. keduanya “wajib” dijatuhkan sekaligus (kumulatif), atau
d. sanksi  pidana  dalam  Pasal  99  UUPPLH  hanya  dikenakan  terhadap  pelaku  usaha  yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.
Jika  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas,  hal  ini  akan  berpengaruh  kepada  hak  subjektif penyidik  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  kedua  pasal  tersebut.  Selain  itu,  perlu  disusun gradasi/tingkatan resiko akibat suatu kegiatan/usaha sebagai tolak ukur untuk menentukan mana  kegiatan/usaha  yang  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  terlebih  dahulu  ( ultimum remedium)  dan  mana  yang  dapat  langsung  dikenakan  sanksi  pidana  (primum  remedium). Pasalnya, penjatuhan sanksi adminstrasi memang dapat lebih optimal pada saat bahaya yang ditimbulkan  relatif  kecil.  Namun,  kehadiran  sanksi  pidana  sebagai primum  remedium dibutuhkan untuk mengatasi tindakan yang beresiko serius dengan melihat sifat atau tingkat berbahayanya  perbuatan,  dampak  yang  dialami  oleh  korban,  baik  manusia  maupun lingkungan yang demikian luas dan kerugian materil yang ditimbulkan. 16
Kemudian,  meskipun  beberapa  pasal  UUPPLH  telah  direvisi,  namun  beberapa  pasal UUPPLH  baik  yang  direvisi  maupun  yang  tidak,  masih  menunjukkan  kelemahan,  yakni berkaitan  dengan  sistem  perumusan  jumlah  dan  lamanya  (bobot)  ancaman  pidananya. Beberapa pasal  di  dalam  UUPPLH dan Undang-undang  Cipta Kerja tidak ditetapkan batas minimum  ancaman  pidananya,  padahal  penetapan  batas  minimum  ancaman  pidana merupakan suatu urgensi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, membuat pelaku  jera  dan  akan  mempertimbangkan  secara  matang  untuk  melakukan  dan/atau mengulangi  perbuatannya,  menghindari  disparitas  pidana  yang  terlalu  menyolok  dan membatasi kewenangan hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. 17 Batas minimum ancaman pidana ditetapkan dengan mempertimbangkan akibat dari tindak pidana yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (misalnya: menimbulkan bahaya keresahan umum, bahaya bagi kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan tindak pidana. 18
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Pasal  100  ayat  (1)  UUPPLH  pada  intinya  mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan hidup, sedangkan ayat (2)nya  menyebutkan  “Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat dikenakan  apabila  sanksi  administratif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.
Adanya  frasa “pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  satu  kali” merupakan  pedoman bahwa  pelanggaran  tersebut  baru  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  telah  terjadi pengulangan. Namun, dalam ancaman pidananya tidak ditetapkan batas minimum ancaman pidananya. Padahal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, “faktor  pengulangan tindak
16 Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal  Eksekusi,  3(1),  1-17. DOI: http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.
17 Jainah, Zainab Ompu. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang : Tsmart Printing, p.30
18 Suhariyono,  AR.  (2009).  Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Suatu  Undang-Undang. Jurnal  Legislasi Indonesia, 6(4), 615-666. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337
pidana” merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan yang perlu diancam dengan pidana minimum.
Selain itu, Pasal 112 UUPPLH direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut “Setiap  pejabat  berwenang  yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan terhadap  ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  72  yang mengakibatkan terjadinya  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan Hidup  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Dari  ketentuan  Pasal  112  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  setiap  pejabat  berwenang yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  dan hilangnya nyawa manusia , tidak ditetapkan batas minimum ancaman pidananya, sedangkan perbuatan  yang menimbulkan  bahaya  bagi  kesehatan/lingkungan  atau  menimbulkan akibat mati sebaiknya ditetapkan batas minimum ancaman pidananya.
Menurut  Mahrus  Ali,  pidana  denda  yang  diterapkan  dalam  undang-undang  bidang lingkungan  hidup  seharusnya  menggunakan  sistem  batas  minimum  bukan  maksimum. Adapun alasannya, pertama, biaya pemulihan lingkungan hidup tentu memakan biaya yang sangat  besar  dan  tidak  dapat  dipastikan  dan  ditetapkan  besarnya  biaya  antara  satu  kasus dengan  kasus  lain,  sehingga  menjadi  logis  jika  perumusan  besarnya  denda  cukup  dengan ancaman pidana minimum. Kedua , motivasi pelaku TPLH didasarkan pada motivasi untung rugi,  maka  jika  ancaman  pidana  denda  tidak  terlalu  besar,  pelaku  dapat  dipastikan  berani melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, besarnya pidana denda yang dikenakan kepada  pelaku  TPLH  harus  lebih  besar  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana yang  dilakukan  (actual  cost),  biaya  penyidikan,  dan  biaya  pemulihan  lingkungan  yang rusak/tercemar. 19
Berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi  dapat  dilihat  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  UUPPLH,  pasal  ini  tidak  diubah  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja .  Pasal  ini  hanya  mengatur  mengenai  pihak-pihak  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi.  Mengenai  kapan  dan  dalam  situasi  apa  korporasi  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana tidak diatur baik di dalam UUPPLH maupun di dalam Undang- undang  Cipta  Kerja .  Oleh  sebab  itu,  ketentuan  mengenai  pihak-pihak  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban  pidana  tidaklah  cukup,  sehingga  perlu  dibarengi  dengan  ketentuan mengenai kapan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. 20
Selain  itu,  UUPPLH  dan Undang-undang  Cipta  Kerja juga  belum  mengatur  tentang
19 Ali, Mahrus. (2020). Hukum Pidana Lingkungan. Depok : Rajawali Pers, p.184-186
ketentuan  pidana  pengganti  pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi.  Mengingat jenis  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup yang  diatur  di  dalam  UUPPLH  adalah  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Sedangkan  jenis pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  adalah  pidana  denda.  Namun, Undang-undang  Cipta  Kerja tidak  mengatur  tentang  sanksi  pidana  sebagai  pengganti (alternatif) pidana denda apabila korporasi tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda. 21 Oleh  karenanya,  perlu  juga  diatur  ketentuan  tentang  pidana  pengganti  pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi guna menjamin pelaksanaan pidana, misal berupa perampasan aset bagi pelaku berupa badan usaha berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum.  Dalam  hal  ini,  ketika  badan  usaha  dijatuhi denda,  sedang  hartanya  tidak  cukup  untuk  membayar,  maka  para  pemilik  (sekutu)  badan usaha bertanggungjawab membayar sisa yang belum dibayar dengan harta kekayaan pribadi masing-masing secara tanggung renteng, atau dengan cara pailit. 22
Berkaitan  dengan  aspek  tujuan  pemidanaan,  hal  yang  utama  dan  tak  kalah  penting dalam  sistem  penjatuhan  pidana  adalah  menetapkan  sanksi  yang  harus  didasarkan  dan diorientasikan  pada  tujuan  pemidanaan.  Adapun  tujuan  utama  pembentukan  peraturan perundang-undangan  bidang  lingkungan  hidup  adalah  untuk  mewujudkan  konservasi lingkungan hidup dan membela kepentingan lingkungan hidup.  Oleh sebab itu, diperlukan suatu  sistem  pemidanaan  yang  berbasis  perlindungan  lingkungan  demi  terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai perlindungan dan pelestariannya.
Namun faktanya, desain ketentuan sanksi baik di dalam Undang-undang Cipta Kerja maupun UUPPLH dinilai belum mencerminkan keberpihakannya pada lingkungan hidup. Hal ini  dapat  dilihat  dari  bentuk  dan  jenis  sanksi  yang  diancamkan  terhadap  pelaku  tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pembentuk undang- undang  terhadap  fungsi  dan  tujuan  sanksi  tindakan,  sehingga  jenis  sanksi  tindakan  tidak begitu  dikenal  dan  tidak  menjadi  prioritas  dalam  proses  penyusunan  undang-undang. Sementara  sanksi  tindakan  terhadap  pelaku  perusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan hidup  adalah  yang  paling  tepat,  sebab  sanksi  tindakan  merupakan  sanksi  yang  antisipatif, bukan reaktif. 23
Pasal  82B  ayat (2)  huruf  a Undang-undang  Cipta Kerja memberikan  ancaman  sanksi berupa kewajiban untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan, namun sanksi tersebut hanya ditujukan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan terhadap bentuk perbuatan/pelanggaran lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b sampai j baik yang dilakukan secara sengaja  maupun  karena  kelalaian  tidak  diancam  dengan  sanksi  tindakan  pemulihan
21 Setiawan, Eko, & Ifrani. (2019). Putusan Pemidanaan sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup. Badamai  Law  Journal,  4(1),  49-68.  DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287.g6098.
22 Ali, Mahrus, Op. Cit. p.187
lingkungan.  Sementara,  di  dalam  UUPPLH  (Pasal  119  UUPPLH),  pidana  tambahan  atau tindakan tata tertib yang berupa perbaikan akibat tindak  pidana (lingkungan) hanya dapat dikenakan  kepada  badan  usaha  dan  eksistensi  pidana/tindakan  perbaikan  akibat  tindak pidana hanya sebagai sanksi pidana tambahan yang sifatnya pelengkap dan fakultatif (tidak wajib).  Oleh  karena  itu,  sanksi  pidana  tambahan  tersebut  sebaiknya  tidak  ditempatkan sebagai  pidana  tambahan,  akan  tetapi  ditempatkan  sebagai  pidana  pokok,  atau  apabila ditempatkan  sebagai  pidana  tambahan,  maka  harus  terdapat  ketentuan  bahwa  pidana tambahan  tersebut  tidak  harus  dijatuhkan  bersama  dengan  pidana  pokok,  sehingga  dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri. 24
Ketentuan  tentang  pidana  tambahan  atau  tindakan  berupa  perbaikan  akibat  tindak pidana juga masih belum jelas, yaitu mengenai apa saja bentuk perbaikan yang  dimaksud, berapa lama batas maksimal pelaksanaan perbaikan, siapa pelaksana, pengawas dan penilai perbaikan,  serta  konsekuensi  hukum  apabila  perbaikan  tidak  dilaksanakan.  Untuk  itu, ketentuan  tentang  “pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib”  yang  berupa  perbaikan akibat tindak pidana juga perlu diatur dengan jelas guna memudahkan dan mengoptimalkan eksekusinya.
Selain memperbaiki ketentuan terkait pidana tambahan yang berupa perbaikan akibat tindak  pidana,  maka  sekiranya  juga  perlu  diatur  ketentuan  yang  menegaskan  dan mewajibkan  bahwa  pidana  pokok  berupa  denda  yang  dibayar  oleh  pelaku  kepada  negara digunakan  secara  langsung  untuk  memperbaikan  lingkungan.  Sebab,  dalam  kurun  waktu 2010-2019,  dari  delapan  perkara  hanya  satu  perkara  saja  yang  dijatuhi  sanksi  pidana tambahan berupa perbaikan/pemulihan lingkungan. Terhadap perkara yang dijatuhi pidana denda,  meskipun  dendanya  sangat  besar,  namun  denda  tersebut  tidak  dialokasikan  untuk pemulihan  lingkungan  hidup,  melainkan  hanya  disetor  ke  kas  negara  sebagai  penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sanksi  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  lingkungan  di  dalam  undang-undang bidang  lingkungan  hidup  seharusnya  bersifat  imperatif  demi  terwujudnya  sistem pemidanaan  berbasis  konservasi  lingkungan  hidup.  Sanksi  yang  berupa  perbaikan lingkungan  juga  sebaiknya  tidak  hanya  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  tetapi  juga manusia  bila  dampak  dari  perbuatannya  juga  sama  seriusnya.  Hal  yang  demikian  penting karena  korban  tindak  pidana  lingkungan  tidak  hanya  dibatasi  pada  manusia,  tetapi  juga lingkungan  itu  sendiri,  seperti  kerusakan/pencemaran  tanah,  mineral,  margastwa,  burung, dan  ikan.  Korban  tindak  pidana  lingkungan  juga  tidak  dapat  dihitung  dan  jaraknya  bisa terjadi  puluhan  tahun  kemudian  serta  manusia  yang  menjadi  korban  tidak  hanya  generasi saat  ini  melainkan  juga  generasi  mendatang. 25 Oleh  karenanya,  apabila  tidak  dilakukan pemulihan lingkungan yang tercemar, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang
24 Ibid. p.204
lebih serius sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih luas. 26

## KESIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  UUPPLH  lebih  menekankan  pada  penggunaan  asas primum  remedium,  meskipun  tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remedium.  Namun,  di dalam Undang-undang  Cipta  Kerja terjadi  pergeseran  politik  hukum  dalam  penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana,  kini  menjadi  sanksi  administratif.  Pegeseran  politik  hukum  penegakan  hukum lingkungan dapat dilihat dengan perubahan jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya  di  dalam  UUPPLH  diancam  dengan  sanksi  pidana,  namun  kemudian  di  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja perbuatan  tersebut  dikenakan  sanksi  administrasi.  Perbuatan tersebut  diantaranya  mengelola  limbah  B3  tanpa  izin  dan  melakukan  usaha  dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal dan  melakukan  perbuatan  karena  kelalaian  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu. Selain  itu,  ketentuan  pidana  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja masih  terdapat  sejumlah kelemahan,  yaitu  diantaranya  berkaitan  dengan  bobot  ancaman  pidana,  dimana  tidak  ada batas  minimum  pidana,  tidak  adanya  pengaturan  pidana  pengganti  denda  yang  tidak dibayar  oleh  korporasi  dan  kewajiban  penjatuhan  sanksi  tindakan  perbaikan  lingkungan. Oleh  sebab  itu, Undang-undang  Cipta  Kerja perlu  segera  direvisi  atau  dicabut.  Hal  ini dimaksudkan  agar  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  berhubungan  langsung  dengan upaya pemulihan lingkungan sehingga undang-undang tersebut mencerminkan orientasinya terhadap lingkungan hidup.

## ACKNOWLEDGEMENT
Puji  syukur  Penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  rahmat  dan petunjuk-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  artikel  ini.  Selama  proses penyusunan  artikel  segala  kendala  dapat  teratasi  dengan  baik  berkat  bantuan,  bimbingan, dorongan  dan  arahan  dari  berbagai  pihak.  Tidak  lupa,  saya  ucapkan  terimakasih  kepada Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  yang  telah  memberikan  kesempatan bagi saya untuk menerbitkan artikel ini.

## REFERENSI
Alfikri.  (2021).  Kebijakan  Penghapusan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Jurnal Eksekusi, 3(1), 1-17. DOI: http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.
Ali, Mahrus. (2020). Hukum Pidana Lingkungan. Depok : Rajawali Pers.
Daryani,  Ni  Putu  Risna,  Danyathi,  Ayu  Putu  Laksmi,  &  Putra,  I  Made  Walesa.  (2020).
Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  ditinjau  dari  Perspektif
26 Muharuddin,  M.,  &  Hidaya,  W.  A.  (2020).  Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. Justisi, 6(2), 64-76.
Hukum Pidana di Indonesia. Kertha Wicara, 9(4), 1-15. DOI:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43516>.
Cakra,  I  Putu  Eka,  &    Sulistyawan,  Aditya  Yuli.  (2020).  Kompabilitas  Penerapan  Konsep Omnibus  Law  dalam    Sistem  Hukum  Indonesia. Jurnal  Crepido,  02(02),  59-69. DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  &  Supriyono,  Harry.  (2014). Hukum  Lingkungan.  In:  Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan. Jakarta : Universitas Terbuka.
Hariandja, Richaldo. (2020, Oktober 1). Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus  Law.  Diakses  dari    https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa- lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/.
Jainah, Zainab Ompu. (2018). Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang : Tsmart Printing.
Kim,  So  Woong.  (2013).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum
Lingkungan Hidup. Jurnal Dinamika Hukum, 13,(3), 416-427.
DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247. Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Nurhasanah,  Sindy  Riani  Putri,  Evelina,  Shane,  &  Jannah,  Diah  Ayu  Ma'rifatul.  (2021).
Rekonstruksi  Sanksi  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup Berparadigma Green Victimology. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(12), 1276-1296. DOI: https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144.
Prastowo, R.B. Budi. (2006). Tindak Pidana Lingkungan sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justicia, 24(1), 27-46
Pratjna,  Dwientha  Ayu,  Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  &  Purwoto.  (2019).  Kebijakan  Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.
Diponegoro Law Journal, 8(2), 1026-1041. DOI:
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24569.
Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Dusturiah,
8(2), 185-196. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364.
Setiawan,  Eko,  &  Ifrani.  (2019).  Putusan  Pemidanaan  sebagai  Pengganti  Denda  yang  Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Badamai Law Journal, 4(1), 49-68. DOI: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287.g6098.
Suhariyono,  AR.  (2009).  Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Suatu  Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 615-666. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337
Tamara  Pratiwi,  Kania,  Kotijah,  Siti,  &  Apriyani,  Rini.  (2021).  Penerapan  Asas  Primum Remedium  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup.  Jurnal  Sasi,  27  (3),  363-375.  DOI: 10.47268/sasi.v27i3.471
Yori Demasto. (2020). Penerapan Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan  yang  Dilakukan  oleh  Korporasi. Jurnal  Hukum  Adigama,  3(1),  1340-1365.
DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9183.
Zakariyaa,  Rizki.  (2022).  Menyoal  Aspek  Pemidanaan  Pada  Kluster  Lingkungan  di  Undang- Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. Litra, 1 (2), 154-170.

## DOI: https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589
Muharuddin,  M.,  &  Hidaya,  W.  A.  (2020).  Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat. Justisi, 6(2), 64-76.