ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Wan Hermanto 1 * ; Sujianto 2 ; Hasim As’ari 3 1,2,3 Program Studi Magister Administrasi Publik , Universitas Riau, Riau, Indonesia; whermanto26@gmail.com
* Correspondence : whermanto26@gmail.com

## Kata kunci
Strategi, Pengelolaan Mangrove, Kebijakan
Keywords
Strategy, Mangrove Management, Policy

## ABSTRAK
Wilayah pesisir memiliki potensi terutama tentang isu lingkungan. Selain memiliki potensi  Sumber  Daya  Alam,  wilayah  pesisir  pulau  juga  memiliki  permasalahan terutama  pada  isu  Abrasi.  Wilayah  pesisir  pulau  yang  diangkat  adalah  Pulau Bengkalis,  Riau  (Wilayah  terluar  perbatasan  negara)  bagian  dari  Provinsi  Riau secara  georgrafis  dipilih  merupakan  wilayah  pulau  pesisir.  Hasil  dokumentasi melalui  studi  lapangan  menunjukkan  adanya  ancaman  yang  serius  terkait  isu lingkungan  terutama  pada  kerusakan  hutan  mangrove  efek  dari  faktor  alam Abrasi, serta upaya pengelolaan kebijakan tentang hutan mangrove yang kurang. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengeksplorasi  Strategi pengelolaan  Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan untuk identifikasi kendala apa yang dihadapi dalam Strategi Pengelolaan  Hutan Mangrove  di  Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  metode  penelitian    deskriptif  kualitatif.  Data  primer diperoleh langsung melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak terlepas dari partisipasi masyarakat melalui Kelompok LSM IPMPL (Ikatan Pemuda  Melayu  Peduli  Lingkungan)  Kecamatan  Bantan  dalam  mengelola  dan memelihara hutan mangrove di wilayah mereka. Jenis partisipasi yang diberikan berupa tenaga, harta benda, uang, buah pikiran, dan keterampilan.

## ABSTRACT
Coastal  areas  have  potential,  especially  regarding  environmental  issues.  Apart from  having  natural  resource  potential,  the  island's  coastal  areas  also  have problems, especially on the issue of abrasion. The coastal area of the island that was appointed was Bengkalis Island, Riau (the outermost area of the state border) part of the Riau Province. Geographically, it was chosen as a coastal island area. The results of documentation through field studies indicate that there is a serious threat related to environmental issues, especially in the destruction of mangrove forests due to the natural factor of abrasion, as well as efforts to manage policies regarding  mangrove  forests that are  lacking. The  purpose  of  this study was to analyze  and  explore  the  Mangrove  Forest  Management  Strategy  in  Bantan District,  Bengkalis  Regency  and  to  identify  the  obstacles  encountered  in  the Mangrove  Forest Management  Strategy  in Bantan District, Bengkalis Regency. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data was obtained directly through interviews. The results of this study indicate that it is inseparable from community participation through the IPMPL NGO Group (Malay  Youth  Association Concerning  the Environment) in Bantan District  in managing  and  maintaining  mangrove  forests  in  their  area.  The  types  of participation provided are in the form of labor, property, money, ideas, and skills.

## Pendahuluan
Hutan  merupakan  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungan,  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Sebagai  suatu kesatuan ekosistem hutan memiliki banyak manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena itu keberadaan hutan wajib dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan secara optimal  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  bagi  generasi  sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  bahwa Populasi hutan di Indonesia mencapai 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan, dimana 92,5% dari total luas hutan atau 8,4 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Jenis-jenis  hutan  di  Indonesia  bermacam  ragam,  seperti  hutan  bakau,  hutan mangrove, hutan lumut, hutan rawa, hutan sabana, hutan stepa, hutan musim, hutan hujan tropis dan hutan gugur. (Afriyani, 2018)
Sebagaimana  diketahui  sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Bengkalis  berada pada  kawasan  pesisir  pantai  dan  pinggiran  sungai.  Kondisi  ini  menyebabkan kabupaten  dikenal  dengan  Negeri  Junjungan  ini,  menjadi  lahan  subur  bagi perkembanganbiakan  dan  pertumbuhan  ekosistem  hutan  mangrove.(Leo,  2008) Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis tahu 2021, luas lahan hutan mangrove mencapai 41.718 hektar yang tumbuh tersebar di pesisir pantai maupun pinggiran sungai. (Hery Purnobasuki, 2005) Kawasan hutan mangrove ini memberikan dampak penting bagi kelangsungan ekosistem, salah satu fungsi ekologis ekosistem mangrove yang paling penting dalam bidang perikanan adalah  sebagai  penyedia  unsur  hara  bagi  ekosistem  perairan  pesisir  dan sekitarnya.(Sundawati L, 2016)
Tabel 1. Kerusakan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 No. Kecamatan Luas Kerusakan (Ha) 1. Rupat Utara 25,3 2. Rupat 1,5 3. Bantan 20,7 4. Bengkalis 0,5 5. Mandau 3 6. Pinggir 5,3 7. Siak Kecil 7,8 8. Bukit Batu - Jumlah 64,1

## Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2021
Berdasarkan data tabel di atas ternyata kerusakan hutan mangrove Kabupaten Bengkalis mencapai 64,1 hektar. Tentu kondisi ini, perlu perhatian serius dari seluruh elemen  negeri  ini,  mulai  dari  tataran  pemerintah,  masyarakat  maupun  lembaga peduli  lingkungan.  Salah  satu  kerusakan  kawasan  hutan  mangrove    terjadi  di Kecamatan Bantan yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini, yakni seluas 20,17 hektar. Hampir setiap tahun, kawasan hutan mangrove terus berkurang. Kondisi ini
berdampak pada ekosistem, bahkan mengakibatkan abrasi pantai di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Bantan yang berhadapan langsung dengan gelombang perairan Selat  Melaka.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pemanfaatan  ekosistem  mangrove diperlukan suatu pengelolaan ekosistem mangrove yang baik dan benar.
Kepala  Desa  Muntai  Barat  Subari  saat  diwawancarai  peneliti  sebagai pendukung penelitian (08 Juli 2022), menjelaskan bahwa Kurangnya koordinasi dan sosialisasi  antara  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dengan  masyarakat  serta  serta organisasi pemeliharaan hutan mangrove  teradap pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis terutama masyarakat di Kecamatan Bantan.
Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui  bahwa  kurangnya  sosialisasi  dan pembinaan  oleh  instansi  terkait  seperti  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Bengkalis dan KPHP (Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi) membuat pengelolaan hutan  di  Kabupaten  Bengkalis  terutama  pada  Kecamatan  bantan  kurang  berjalan, sehingga  sebagaimana  dalam  peraturan  daerah  Kabupaten  Bengkalis  No  5  Tahun 2018  pasal  pasal  6  (2)  “Perlindunga n  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara terpadu  dilaksanakan  dan  dikoordinasi  oleh  instansi  yang  berwenang  di  bidang lingkungan hidup secara terpadu.
Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu strategi pengelolaan  dalam bentuk perlindungan hutan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Indikator penting dalam strategi pengelolaan hutan mangrove adalah partisipasi masyarakat sebagai penggerak. Ada banyak  variabel  yang  diperkirakan  saling  berinteraksi  dan  berkorelasi  dalam partisipasi  masyarakat  tersebut.  Oleh  karenanya  penelitian  ini  dilakukan  untuk menganalisis dan menentukan indikator utama dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat.
Strategi yang digunakan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan penanaman Kembali bibit mangrove di sekitaran bibir pantai baik yang dikelola oleh masyarakat sekitar, pemerintah serta dengan kemitraan yang terkait. masyarakat sudah pernah melakukan  penanaman  mangrove  secara  swadaya(Arief,  2004).  Ada  yang mengambil  anakan  tanaman  mangrove  yang  masih  tersisa  di  wilayah  tersebut. Sebagian  lagi  ada  yang  membudidayakan  dan  sstrategi  yang  telah  dilakukan  oleh pihak  pemerintah  dengan  kemitraan  yaitu  salah  satunya  adalah  program  MERA (Mangrove Ecosystem Restoration Aliance) yang fokus pada pemulihan lingkungan dan  pengembangan  SDM  masyarakat  pesisir  serta  peningkatan  pendapatan  mata pencaharian  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan mengeksplorasi  Strategi  pengelolaan    Hutan  Mangrove  di  Kecamatan  Bantan Kabupaten  Bengkalis  dan  untuk  identifikasi  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam Strategi Pengelolaan  Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
Andrew.  F.  Sikula  (1985)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  adalah  aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian  komunikasi  dan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  setiap
organisasi  yang  bertujuan  untuk  mengkoordinasikan  berbagai  sumber  daya  yang dimiliki oleh organisasi sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (David,  2010)  Sedangkan  menurut  Kiyosaki  dan  Lechter  (2005:104),  bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu,  orang,  sumber  daya,  dan  terutama  pegelolaan  informasi.  Menurut  Leiper dalam  Diarta  (2009)  pengelolaan  merujuk  pada  peranan  atau  fungsi  yang  melekat pada  peran  tersebut  yang  dilakukan  seseorang  atau  sekelompok  orang.  (Chaster, 2002)pengelolaan  adalah  seni  menyelesaikan  sesuatu  terkait  dengan  pencapaian tujuan,  dimana  penyelesaian  tersebut  terdapat  tiga  faktor  yaitu:(Mas  Roro  Lillik, 2005) a.Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan  pengimplementasian,  pengendalian  dan  pengawasan.  B.  Penggunaan  sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.(Hendropuspita, 2000)
Wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan antara darat  dan  laut,  kearah  darat  wilayah  pesisir  meliputi  bagian  daratan  baik  kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti  sedimentasi  dan  aliran  air  tawar,  maupun  yang  disebabkan  oleh  kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri et al., 2001). Menurut  (Harry,  2001)  hutan  mangrove  adalah  hutan  yang  terdapat  di  sepanjang pantai  atau  muara  sungai  dan  dipengaruhi  oleh  gerakan  pasang  surut  perpaduan antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove, dan pada saat pasang pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau.  (Gunarto, 2004). Ekosistem mangrove memiliki produktifitas cukup tinggi sehingga mampu menyediakan makanan berlimpah bagi berbagai jenis hewan  laut  ( feeding  ground ).  Selain  itu,(Sigit  S,  2011)  ekosistem  mangrove  juga dimanfaatkan sebagai tempat berlindung berbagai jenis binatang misalnya juvenile dan larva ikan ( shellfish ) dari predator, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang ( spawning ground ), sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil  kayu  bangunan,  kayu  bakar,  kayu  arang,  dan  tannin  (Soedjarwo,  1979). Hutan  mangrove  dinilai  sangat  penting  keberadaannya  karena  fungsinya  yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan angin kencang, penahan abrasi, penampung air hujan sehingga dapat mencegah banjir, dan penyerap limbah yang mencemari perairan.
Community  Based  Foresty  Management (CBFM)  (Nurmanaf  A.R,  2008) Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  merupaman  sistem  pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan  masyarakat  desa  hutan  atau  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  upaya
mencapai  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumberdaya  hutan  yang  optimal  dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.
Berbagai penelitian terdahulu yang digunakan seperti studi dari (Sigit S, 2011) bahwa  dalam  pengelolaan  hutan  pemda  mensosialisasikan  kebijakan  melalui penyuluhan. Kemudian sumber daya pelaksanaan kebijakan di lapangan kuantitas kurang memadai. Penempatan pegawai pelaksana di lapangan petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidangnya. Selain itu studi dari (Mubyarto, 2002; Awang, 2003) membahas implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Edwar  III.  Namun  belum  ada  studi  yang  membahas  Strategi  Pengelolaan  Hutan Mangrove  di  Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis  sehingga  perlu  dilakukan penelitian lebih lanjut.

## Metode
Penelitian  yang  digunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  usaha mengumpulkan,  menyusun  dan  menginterpretasikan  data  yang  ada  kemudian menganalisa  data  tersebut,  menelitinya,  (Suharsimi,  2006)menggambarkan  dan menelaah  secara  lebih  jelas  dari  berbagai  faktor  yang  berkaitan  dengan  kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexy J, 2009) Jenis data yang di gunakan yaitu data  primer  yang  diperoleh  dari  informan  secara  langsung.  Adapun  data  primer dalam  penelitian  ini  berupa  wawancara  terkait  variabel  penelitian.  Data  yang dimaksud  adalah  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan  mangrove berbasis  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah Kantor UPT KPH Bengkalis Pulau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Camat Kecamatan Bantan serta dengan LSM IPMPL (Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari  data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Dalam penelitian ini  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berhubungan  dengan  Jenis-jenis  Program Pengelolaan  hutan  mangrove,  anggaran  yang  tersedia  pada  pengelolaan  hutan mangrove,  kondisi  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  hutan mangrove.  Teknik  Pengumpulan  data    antaranya  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. (Michael Huberman, 1992).Teknik analisis data yang di gunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data , penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Strategi  Pengelolaan  Hutan  Mangrove  di  Kecamatan  Bantan  Kabupaten Bengkalis
Kecamatan  Bantan  merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang  terletak  dipesisir Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah hutan mangrove yang cukup luas yaitu sekitar  4.584  Hektar  (Tahun  2021)  yang  tersebar  di  desa/kelurahan  yang  ada  di Kecamatan  Bantan  Namun  karena  banyaknya  areal  lahan  mangrove  yang  telah
mengalami  pengalihfungsian  baik  itu  untuk  pembuatan  jalan,  perkebunan, perikanan,  untuk  lahan  pemukiman  maupun  penebangan  yang  bersifat  komersial baik yang dilakukan orang pribadi maupun pihak-pihak  tertentu hutan mangrove yang  ada  di  Kecamatan  Bantan  menjadi  banyak  berkurang.  Untuk  mengantisipasi kerusakan yang lebih parah lagi, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk menyelamatkan komunitas mangrove yang tersebut khususnya di Kecamatan  bantan  terkait  dengan  Pengelolaan  Hutan  Mangrove.    Masyarakat Kecamatan  Bantan  yang  berada  di  kawasan  pesisir,  menjadi  kelompok  paling terdampak langsung perubahan iklim. Dampak nyata yang terjadi yaitu terjadinya abrasi  yang  menyebabkan  ancaman  bagi  penduduk  disekitar  wilayah  pesisir. Dampak ancaman yang paling nyata terjadi pada Desa Muntai Barat, Desa Muntai, dan Desa Pembang Pesisir.
Kabupaten Bengkalis dan instansi-instansi terkait baik yang dilakukan secara langsung  kepada  masyarakat  maupun  melalui  pemerintah  Kecamatan  Bantan. Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu Agus Rianto, mengatakan bahwa:
“ Sangat  disayangkan  sekali  dalam  sepuluh  tahun  terahir  ini  wilayah  yang  berada  di  Kecamatan Bantan  mengalami  abrasi  yang  cukup  mengkawatirkan.  Trutama  yang  berada  di  Desa  Muntai, Desa  Muntai  Barat,  dan    Desa  Pambang  Pesisir.  Bahkan  abrasi  setiap  tahun  nya  terancam berkurang 30-40 meter efek dari abrasi ” . (Hasl Wawancara, 19 Oktober 2022).
Berdasarkan uraian diatas, ketiga desa ini mengalami dampak abrasi terparah, dimana  garis  pantai  berdasarkan  hasil  kajian  terancam  berkurang  30-40  meter  per tahun dampak hantaman ombak selat Melaka. Jika tidak ada upaya dari pemerintah serta  dari  kesadaran  masyarakat  akan  mengancam  dari  segi  lingkungan, perekonomian penduduk di wilayah Kecamatan Bantan.
a. Strategi Persuasif
Strategi  persuasif  dilakukan  dalam  bentuk  pembinaan-pembinaan.  Kegiatan pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari kelompok  sasaran  terhadap  pesan  yang  disampaikan.  Materi  pembinaan  meliputi penyuluhan  tentang  pentingnya  hutan  mangrove  dan  pelestariannya,  pengelolaan lingkungan serta pentingnya organisasi/ kelompok masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten  Bengkalis  sudah  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2004  Tentang Perlindungan  Hutan  khususnya  hutan  mangrove  yang  dilakukan  melalui  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bengkalis  dan  instansi-instansi  terkait  baik  yang dilakukan  secara  langsung  kepada  masyarakat  maupun  melalui  pemerintah Kecamatan Bantan.
Menurut  Mohammad  Azmir  yang  merupakan  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa:
“ Sosialisasi dan penyuluhan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis  dilakukan  dengan  cara  mengundang  Kepala  Desa  dan  tokoh  masyarakat  yang  ada  di Kecamatan Bantan serta masyarakat setempat sebagai pemanfaat mangrove atau masyarakat yang kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada hutan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Bantan” . (Hasil Wawancara, 19 Oktober 2022).
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat supaya menjaga kelestarian hutan mangrove dan melindungi hutan mangrove dari kerusakan-kerusakan baik disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia yang  dilakukan  melalui  pemasangan  pamplet  atau  plakat  di  daerah-daerah  yang rentan terutama sekali di desa-desa yang berada dipinggiran pantai.
Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa strategi Persuasif yang dimaksud adalah  bagaimana  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  mensosialisasikan  kebijakan tentang pengelolaan hutan khususnya hutan mangrove kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Bantan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi  masyarakat  dapat  mengetahui  informasi  yang  jelas  mengenai  kebijakan yang  akan  diterapkan  pemerintah  daerah,  terutama  yang  berkaitan  dengan Pengelolaan Hutan Mangrove berbasis masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## b. Strategi Edukatif
Strategi  Edukatif  dalam  pengelolaan  Hutan  Mangrove  di  Kecamatan  Bantan Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari faktor manusia yang berkerja dalam suatu lingkungan  atau  organisasi  yang  dapat  disebut  juga  pegawai,  karyawan,  personil, dan  lain  lain.  Sumber  Daya  Manusia  adalah  potensi  yang  merupakan  asset  yang sangat penting didalam suatu organisasi atau instansi dimana Sumber Daya Manusia sebagai  unsur  pelaksana  dalam  mencapai  tujuan  yang  ada  dalam  organisasi  atau instusi tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu  kebijakan,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  menyiapkan  sumber  daya manusia yang berkualitas dan kompeten sebagai pelaksana kebijakan, tanpa sumber daya  manusia  yang  memadai  maka  implementasi  suatu  kebijakan  tidak  akan terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  jelas  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut.
Menurut  Kepala  KPH  (Kesatuan  Pengelolaan  Hutan)  yaitu  Agus  Rianto, mengatakan bahwa:
“Sumber  Daya  Manusia  yang  ditunjuk  sebagai  pelaksana  kebijakan  kurang  berkualitas  dan berkompeten  sesuai  bidangnya,  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  contohnya  menangani  setiap permasalahan yang terjadi di lapangan misalnya hutan mangrove yang mengalami kerusakan baik oleh alam maupun manusia tidak segera ditangani dengan baik”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2022).
Berdasarkan  uraian  diatas  Sebuah  Strategi  Edikatif  yang  di  lakukan  oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah berusah untuk menyediakan sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sebagai  pelaksana  kebijakan  namun  dalam kenyataannya  di  lapangan  sumber  daya  manusia  yang  yang  ditunjuk  sebagai pelaksana kebijakan dinilai kurang berkualitas kurang berkualitas dan berkompeten sesuai  bidangnya.  Hal  tersebut  terlihat  dari  kerja  mereka  yang  kurang  maksimal dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus lebih  serius  dan  tepat  dalam  menunjuk  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana
kebijakan  untuk  menangani  setiap  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan Hutan  khususnya  hutan  mangrove  yang  ada  di  Kecamatan  Bantan  agar  berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## c. Strategi Fasilitatif
Pembentukan  kelembagaan  masyarakat  perlu  dilakukan  karena  melalui lembaga-lembaga  swadaya  yang  ada di  masyarakat dapat  membantu  pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan kegiatan rehabilitasi hutan oleh karena itu sudah sewajarnya  pemerintah  daerah  memfasilitasi  pembentukan  kelembagaan masyarakat  tersebut  karena  sangat  banyak  membantu  tugas-tugas  pemerintah daerah dalam hal perlindungan hutan mangrove. Selain sumber daya manusia yang berkualitas  sebagai  pelaksana  kebijakan,  juga  harus  didukung  dengan  penyediaan fasilitas yang di perlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya Sarana dan Prasarana pendukung maka kebijakan tidak akan terlaksana secara baik.
Menurut Muthu Saily yang merupakan Camat Bantan mengatakan bahwa : “Mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pelaksana kebijakan terlihat sudah cukup baik itu  berupa  tempat  maupun  alat  yang  digunakan.  Pemerintah  memberikan  fasilitas  cukup  untuk  para pelaksana  kebijakan  sehingga  mereka  bisa  berkerja  dengan  baik,  ini  terlihat  dari  gedung  yang  mereka tempati sudah cukup baik. hal ini jelas mempengaruhi kerja mereka dalam menjalankan setiap kebijakan yang d iperintahkan oleh atasannya” . (Hasil wawancara, 20 Oktober 2022).
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis  sudah  menyediakan  anggaran  yang  memadai  untuk  pelaksanaan kebijakan seperti Reboisasi,  Penghijauan, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu sudah seharusnya para pelaksana kebijakan harus bisa berkerja.
Analisis  kajian  teoritis  strategi  fasilitatif  dari  wawancara  dan  observasi  yang telah dilaksanakan maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan strategi fasilitatif dengan memberi bantuan fasilitas sarana dan prasarana sudah dilakukan akan tetapi pemberian bantuan usaha tidak tepat sasaran dari anggaran pemerintah dengan yang dibutuhkan di lapangan. Selain itu, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu  diperhatikan  pemerintah  karena  LSM  sebagai  wadah  penggerak  dalam mengelola hutan mangrove.

## 2. Kendala Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan
a. Pemahaman Pelaksana
Pemahaman  dan  pengetahuan  para  pelaksana  kebijakan  sangat  diperlukan dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  karena  tanpa  adanya  pemahaman  dan pengetahuan  yang  baik  tentang  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  para pelaksana  niscaya  kebijakan  tersebut  tidak  akan  terlaksana  dengan  efektif  dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut.
Dalam  hal  ini,  pemahaman  para  pelaksana  Kebijakan  terhadap  pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana secara optimal mengingat masih terjadinya kerusakan mangrove akibat pengambilan secara ilegal  oleh  beberapa  oknum  yang  mengakibatkan  keberadaan  Hutan  Mangrove mengalami penyusutan.

## Melalui hasil wawancara penulis dengan  Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu Abbasri mengatakan bahwa :
“Para  pelaksana  kebijak an  yang  berkerja  di  lapangan  kurang  mengetahui  apa  yang  seharusnya dikerjakan terutama dalam mengantisipasi berkurangnya jumlah pohon mangrove, para pelakasana terlihat  kebingungan  saat  ditanyakan  bagaima  kerjasama  Rill  nya  terkait  pengelolaan  Hutan Berbasis  Masyarakat  itu  sendiri,  dan  juga  mereka  tidak  memahami  setiap  pekerjaan  yang dilimpahkan  kepadanya  sehingga  tidak  menghasilkan  suatu  kerja  yang  baik  sesuai  yang diinginkan” . (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2022).
Analisis kajian teoritis   dari konsep pemahaman  Dari hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa  respon  dari  para  pelaksana  terhadap  kebijakan  tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini  disebabkan  oleh  kurangnya  respon  berupa  tanggapan  atau  reaksi  dari  para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan respon yang baik kepada masyarakat,  agar  masyarakat  dapat  memberikan  laporan  dengan  baik  dan  dapat diterima dengan baik pula oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka pengelolaan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan.

## b. Rendahnya Insentif
Insentif  adalah  suatu  penghargaan  dalam  bentuk  material  atau  non  material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada bawahan agar mereka bekerja dengan  motivasi  yang  tinggi  dan  berprestasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan organisasi, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang di luar gaji sebagai  pengakuan  terhadap  prestasi  kerja  dan  kontribusi  pegawai  kepada organisasi.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  tentang  tanggapan  informan  mengenai pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan perlindungan hutan mangrove Kecamatan  Bantan  penulis  melakukan  wawancara  dengan  informan.  Berdasarkan wawancara  penulis  Menurut  Muthu  Saily  yang  merupakan  Camat  Bantan mengatakan bahwa :
“Pemberian insentif diberikan bagi para pelaksana kebijakan di lapangan yang disesuaikan dengan bidang  pekerjaan  mereka  yang  diambil  dari  anggaran  yang  telah  disahkan  oleh  Pemerintah Kabupaten bengkalis” . (Hasl Wawancara,20 Oktober 2022).
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa  pemberian  insentif  kepada  para pelaksana kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Baik. Hal ini disebabkan oleh upaya optimal pemberian intensif yang teratur dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  kepada  para  pelaksana  kebijakan pengelolaan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
c. Rendahnya Pengawasan
Pengawasan  merupakan  pengambilan  tindakan  yang  dapat  mendukung pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . pengawasan pada dasarnya
diarahkan  sepenuhnya  untuk  menghindari  adanya  kemungkinan  adanya penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai.  Melalui pengawasan  diharapkan  dapat  membantu  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut Solihin yang merupakan Ketua IPMPL di Kecamatan Bantan mengatakan bahwa :
“Pemerintah Kabupaten kurang mengawasi dengan baik setiap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para  pelaksana  kebijakan.  Mereka  terkesan  kurang  peduli  dengan  apa  yang  dikerjakan  oleh  para pelaksana  kebijakan,  pemerintah  menyerahkan  sepenuhnya  setiap  pekerjaan  yang  dibebankan kepada mereka tanpa ada proses pengawasan terhadap bagaimana kerja dan hasil pekerjaan yang mereka lakukan”. ( Hasil wawancara, 20 Oktober 2022).
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh  para  pelaksana  kebijakan  dalam  rangka  implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Hutan  khususnya  hutan  mangrove yang ada di Kecamatan Bantan.
Analisis dari konsep pengawasan dengan hasil wawancara di lapangan adalah pengawasan disini mengartikan seperti ada pemantauan secara rutin yang dilakukan oleh  aparat  terkait  yang  bertujuan  untuk  memantau  perkembangan  yang  terjadi terhadap program yang sedang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup, dan juga pengawasan disini juga akan dapat memudahkan kelompok-kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove untuk laporkan perkembangan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  Tentang Perlindungan  Hutan  di  Kabupaten  Bengkalis  masih  kurang  baik,  hal  inilah  yang menyebabkan  belum  adanya  dampak  yang  signifikan  terhadap  kondisi  hutan mangrove  di  Kabupaten  Bengkalis  antara  sebelum  diterapkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  Tentang  Perlindungan  Hutan  di  Kabupaten Bengkalis  dengan  setelah  diterapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2004  Tentang  Perlindungan  Hutan  di  Kabupaten  Bengkalis. Strategi  pengelolaan hutan mangrove Kecamatan Bantan dilakukan melaui sosialisasi kebijakan tentang perlindungan  hutan  dalam  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Hutan.  Sosialisasi  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bengkalis  melalui  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  menteri  riset, teknologi dan pendidikan tinggi, menteri agama, dan menteri dalam negeri nomor PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016  No  11.a/M/NK/2016  No  9  Tahun  2016,  No 660/2688A/SJ tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup dan peraturan menteri  LHK  No  52  tahun  2019  memberikan  pemahaman  kepada  usia  dini  yang
dilakukan  sosialisasi  pembinaan  di  lingkungan  sekolah,  memberikan  informasi mengenai  pentingnya  melestarikan  hutan  mangrove  kepada  masyarakat  melalui papan plang iklan dan spanduk, pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang merusak hutan sesuai dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis, melakukan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat dan kaum muda dalam usaha pembibitan mangrove, Mendorong Terciptanya Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat melalui Kawasan wisata,  memfasilitasi  terbentuknya  kelembagaan  masyarakat  cinta  lingkungan melalui  Lembaga  swadaya  seperti  Ikatan  Pemuda  Melayu  Peduli  Lingkungan (IPMPL),  peran  serta Kerjasama  antara  pemerintah dengan  mitra,  perusahaan  dan masyarakat.
Dalam  hal  penyediaan  Sumber  Daya,  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis disarankan penulis agar menunjuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana  kebijakan,  menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan,  serta menyediakan anggaran yang memadai bagi para pelaksana kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang memadai apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk masyarakat disarankan  supaya  lebih  memperhatikan  kelestarian  hutan  mangrove  yang  sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.

## Referensi
Afriyani,  A.  (2018).  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  melalui  pemberdayaan masyarakat pesisir. Widyasiswara BPPP Tegal .
Arief, D. (2004). Penguatan Kelembagaan sosial ekonomi Masyarkat sebagai modal sosial pembangunan. Agrimedia , Vol 9 (No 1Maret 2004).
Awang, S. A. (2003). Politik Kehutanan Masyarakat kreasi wacana blora dalam angka tahun2010 badan pusat statistik kabupaten blora dan Bappeda Kabupaten Blora. Kreasi Wacana Yogyakarta .
Chaster,  B.  I.  (2002).  Organisasi  dan  Manajemen  Struktur,  perilaku  dan  proses. Gramedia . Jakarta.
David, F. . (2010). Manajemen Strategi.  Sebuah Pengantar. Jakarta: Selemba Empat. Harry, H. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. In Humaniora Utama . Jakarta: Press Bandung.
Hendropuspita. (2000). Sosiologi Sistematik . Jakarta: Kanisius.
Hery  Purnobasuki.  (2005).  Tinjauan  Perspektif  Hutan  Mangrove.  In Air  Langga . Surabaya: Universitas Press.
Leo, A. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Jakarta: Alfabeta.
Lexy J, M. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
Mas Roro Lillik, E. (2005). Perencanaan, implementasi & evaluasi kebijakan atau program . Surakarta: Pustaka Cangkra.
Michael Huberman,  dkk. (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Mubyarto. (2002). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu- Ilmu Sosial. In Agro Ekonomika . Jogyakarta: Yayasan Agro Ekonomika.
Nurmanaf  A.R,  D.  (2008).  Fenomena  Perambahan  Hutan  Dan  Perpektif  Program Pengelolaa hutan bersama Hutan bersama masyarakat. Sosial Ekonomi , Vol 8 (No 2),  71-85.
Sigit  S,  N.  (2011). Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarkat  (PHBM)  melalui  Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sosial ( Online ) . Vol 12 (No 2).
Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan. In Rineka Cipta . Jakarta: Prenada Media.
Sundawati  L,  D.  (2016). Pengelolaan  Hutan  Kemitraan  untuk  mensejahterakan  rakyat  ( Khusus PHBM di Perhutani BKPH Parung Panjang) .