History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 431 - 439 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4143

## KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Ismaidar 1) , Rahmayanti 2) , Nuke Panenggaran 3)
Fakultas  Sosial  Sains  Universitas  Pembangunan  Panca Budi,  Medan,  Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1) , rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id 2) , nukepanenggaran@icloud.com 3)

## Abstrak
Anak-anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara utuh di masyarakat. Anak-anak juga  h a r us mendapatkan  hak  untuk  rehabilitasi  psikis  dan  kompensasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  dan  mendeskripsikan  anak  sebagai  korban  penganiayaan  dari  sudut  pandang  hukum pidana.  Kejahatan kekerasan dan penganiayaan yang dialami masyarakat dibawa oleh perkembangan saat ini. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan di mana korbannya adalah anak -anak. Kasus- kasus  ini  disebut  kekerasan  terhadap  anak.  Deklarasi  ini  menimbulkan  dua  masal ah  utama.  Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

## Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

## Abstract
Children  who  are  victims  of  violent  crimes  must  receive  legal  protection,  including  the  right  to  live,  grow,  and develop  fully  in  society.  Children  also  have  the  right  to  psychological  rehabilitation  and  compensation.  The  purpose of  this  research  is  to  analyze  and  describe  children  as  victims  of  abuse  from  a  criminal  law  perspective.  Crimes  of violence  and  abuse  experienced  by  society  are  brought  about  by  current  developments.  One  of  the  most  common crimes  is  where  the  victims  are  children.  These  cases  are  referred  to  as  violence  against  children.  This  declaration raises  two  main  issues.  Article  80  Paragraph  (1)  of  Law  No.  35  of  2014  concerning  Amendments  to  Law  No.  23  of 2002 concerning  Child Protection  is used  as a reference  in  this study.

## Keywords:  Crime,  Abuse,  Children

## PENDAHULUAN
Anak-anak  yang  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  penuh  dengan  konflik  cenderung mengalami  gangguan  mental  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  tindakan  negatif yang  dianggap  sebagai  tindak  pidana.  Masalah  mengenai  anak-anak  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  masih  menjadi  permasalahan  yang  signifikan  di  hampir  semua kota  di  Indonesia,  bahkan  di  seluruh  negara.  Dalam  perspektif  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  anak-anak  dianggap  sebagai  masa  depan  bangsa  dan  generasi  yang
akan  mewarisi  cita-cita  bangsa.  Oleh  karena  itu,  mereka  berhak  tumbuh  dan berkembang,  berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat,  serta  mendapatkan perlindungan  dari  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  hak-hak  sipil  yang  sesuai dengan  usia  mereka.
Anak-anak  merupakan  makhluk  sosial  yang  memerlukan  bantuan  dari  orang  lain untuk  mengembangkan  kemampuan  mereka  (Rismi  et  al.,  2022).  Tanpa  bantuan tersebut,  mereka  tidak  akan  mampu  tumbuh  menjadi  individu  yang  normal.  Kasih sayang  dari  orang-orang  terdekatnya  sangat  penting  bagi  perkembangan  anak-anak. Anak-anak  juga  memiliki  pikiran,  perasaan,  dan  keinginan  yang  unik,  yang  merupakan aspek  psikis  dan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  setiap  tahap perkembangan  mereka.  Sebagai  aset  bangsa,  anak-anak  memiliki  peran  penting  sebagai penerus.  Mereka  adalah  generasi  penerus  semangat  perjuangan  bangsa  Indonesia. Pengakuan  ini  telah  diadopsi  oleh  masyarakat  internasional,  yang  menegaskan  bahwa anak-anak  adalah  makhluk  sosial  yang  berhak  atas  perlindungan  hak-hak  mereka. Anak-anak  sangat  membutuhkan  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  mereka  dari dampak  negatif  yang  berkembang  pesat  dalam  dunia  modern,  terutama  dalam  bidang komunikasi  dan  informasi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  gaya  hidup  dan perubahan  sosial  yang  signifikan  yang  dapat  dengan  cepat  memengaruhi  perilaku anak.  Tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  menjadi  masalah  yang  relevan di berbagai  negara, termasuk  Indonesia.
Ini  menunjukkan  kelemahan  sistem  pemidanaan  Undang-Undang  Pengadilan  Anak. Pengadilan  anak  biasanya  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  anak-anak,  meskipun sebenarnya  mereka  tidak  bersalah.  Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang terkandung  dalam  hukum pidana  anak mengenai  pemidanaan  (Purnama  et al., 2023).
Di  Indonesia,  sistem  hukum  telah  dibentuk  dengan  lengkap  melalui  serangkaian undang-undang  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Undang-undang  tersebut  termasuk  di antaranya  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor 36  Tahun  1990.  Selain  itu,  juga  terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.
Kekerasan  anak  di  rumah  tangga  sering  disebabkan  oleh  tekanan  ekonomi  yang dialami  oleh  orang  tua  sehingga  mereka  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  anggota keluarganya.  Sebagai  orang  tua,  Anda  harus  mendidik  anak  Anda  untuk  menghindari situasi  yang  tidak  aman  yang  dapat  mendorong  tindakan  melanggar  hukum  seperti kekerasan.  Selain  itu,  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  mengatakan  bahwa  model video  game yang menggelikan  menarik  perhatian  orang tua.
Yang dimaksud  dengan  kekerasan  tersebut  adalah sebagai  berikut:
1) Kekerasan  fisik  adalah  tindakan  apapun  yang  menyebabkan  rasa  sakit,  kerusakan, luka, atau kecacatan tubuh  seseorang  serta  kematian.
2) Kekerasan  psikologis  adalah  segala  tindakan  atau  perkataan  yang  menyebabkan ketakutan,  kehilangan  kepercayaan  diri,  kehilangan  kemampuan  untuk  bertindak, dan perasaan  tidak berdaya.
3) Kekerasan  seksual  adalah  setiap  tindakan  yang  melibatkan  pelecehan  seksual, seperti  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  korban,  dengan  cara  yang  tidak  wajar  atau  tidak  diinginkan  korban, atau menjauhkan  korban dari  kebutuhan  seksualnya.
4) Kekerasan  ekonomi  adalah  tindakan  yang  menghambat  seseorang  untuk  bekerja di  dalam  atau  di  luar  rumah  dengan  maksud  untuk  mencari  penghasilan  atau barang,  atau  memaksa  korban  bekerja  dalam  kondisi  eksploitasi,  serta mengabaikan  tanggung jawab terhadap  anggota keluarganya.
5) Perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang  adalah  segala  tindakan  yang menyebabkan  seseorang  terisolasi  dari  lingkungan  sosialnya,  yang  dapat  meliputi larangan  untuk  meninggalkan  rumah  atau  dilarang  berkomunikasi  dengan  orang lain.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  perbuatan  penganiayaan,  baik dilakukan  terhadap  seseorang  atau  beberapa  orang,  dianggap  sebagai  tindak  pidana, dan  pelakunya  diancam  hukuman  pidana.  Ketentuan  Pasal  351  KUHP  menyatakan bahwa:
1) Tindak  penganiayaan  dapat  dikenai  hukuman  penjara  dengan  durasi  maksimal dua tahun  delapan  bulan atau denda  maksimal  empat  ribu lima  ratus  rupiah.
2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  pelakunya  dapat  dikenai hukuman  penjara  dengan  durasi  maksimal  lima  tahun.
3) Apabila  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kematian,  pelakunya  dapat  diancam dengan  pidana  penjara  maksimal  tujuh  tahun.
4) Penganiayaan  dianggap  setara  dengan  tindakan  merusak  kesehatan  secara sengaja.
5) Upaya untuk  melakukan  kejahatan ini  tidak akan dipidanakan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rumusan  masalah  yang  akan  diteliti  oleh penulis  adalah  bagaimana  tinjauan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  penganiayaan  dari  perspektif  hukum pidana.
Anak  adalah  pewaris  masa  depan  bangsa  yang  berhak  dan  layak  dilindungi  dari segala  bentuk  kekerasan,  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  non-fisik,  seperti  tindak pidana  penganiayaan.  Tindak  pidana  ini  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  harus diperhatikan  secara  khusus,  karena  anak-anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  tersebut membutuhkan  perlindungan  dan  keadilan  hukum  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak mereka  terjamin  dan  mereka  mendapat  perlakuan  yang  adil  dalam  sistem  peradilan. Sebagai  fenomena  yang  kompleks,  tindak  pidana  perlu  dipahami  dari  berbagai perspektif,  itulah  sebabnya  kita  dapat  mendengar  berbagai  komentar  tentang  peristiwa kejahatan  yang  berbeda  satu  sama  lain  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sangat  sulit  untuk
memahami  kejahatan  itu  sendiri  dari  pengalaman  kita  sendiri.Faktor  lingkungan  dan individu  adalah  penyebab  tindak  pidana,  menurut  teori  bio-sosiologi.  Kedua  faktor tersebut,  yaitu  faktor  lingkungan  dan  faktor  individu,  dianggap  sebagai  penyebab utama terjadinya  tindak  pidana  dalam masyarakat.
Kenyataannya,  hingga  saat  ini,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penganiayaan  anak  belum  sepenuhnya  dapat  dilakukan  secara  maksimal  oleh pemerintah.  Keadilan  yang  diberikan  melalui  penerapan  hukum,  khususnya  dalam penjatuhan  sanksi  kepada  para  pelaku  penganiayaan,  seringkali  dianggap  tidak  adil atau  tidak  sesuai  dengan  dampak  yang  ditimbulkannya.  Ketidakadilan  hukum  ini dapat  menyebabkan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan  enggan  berurusan dengan  sistem  peradilan.  Perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  menjadi  korban kejahatan meliputi  berbagai  aspek  yang cukup  luas.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  ditunjukkan  dalam  berbagai  dokumen  dan pertemuan,  yang mencakup  berbagai aspek,  seperti:
1) Perlindungan  hak asasi  dan kebebasan  anak
2) Perlindungan  anak selama  persidangan
3) Perlindungan  anak dalam  keluarga,  sekolah,  dan lingkungan  sosial  mereka
4) Perlindungan  anak saat  ditahan  dan kehilangan  kemerdekaan
5) Perlindungan  anak  dari  eksploitasi  seperti  perbudakan,  perdagangan  anak, pelacuran,  pornografi,  perdagangan  dan  penyalahgunaan  narkoba,  memperalat anak-anak untuk  kejahatan, dan lainnya
6) Perlindungan  anak-anak yang hidup  di  jalanan
7) Perlindungan  anak dari  dampak  konflik  bersenjata  dan peperangan
8) Perlindungan  anak dari  kekerasan
Meskipun  peraturan  tentang  perlindungan  anak  dari  kekerasan  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  disahkan  pada tahun  2004,  serta  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  yang  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak,  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  anak  justru  terus  meningkat karena  penerapannya  yang  minim.  Kondisi  ini  menyebabkan  anak-anak  terus  menjadi korban  kekejaman  dan  perilaku  tidak  dewasa  dari  orang  tua  mereka.  Namun,  situasi yang  memprihatinkan  ini  harus  dicegah.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan meningkatnya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  adalah  kurangnya  sosialisasi  mengenai berbagai  peraturan  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak, seperti  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Konvensi  Hak Anak,  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu,  masyarakat  juga  sering enggan  untuk  turut  campur  tangan  ketika  ada  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dalam lingkungan  mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian normatif,  yang  menganalisis  permasalahan  dengan  cara  studi  pustaka  terhadap  bahan- bahan  hukum  sebagai  data  sekunder  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap anak  yang  menjadi  korban  penganiayaan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku di  suatu  tempat  dan  waktu  tertentu,  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Anak  merupakan  kelompok  yang  sangat  rentan  menjadi  korban  kekerasan  oleh orang  dewasa  karena  mereka  seringkali  dipandang  sebagai  individu  yang  lemah  atau tidak  memiliki  kekuatan  untuk  membela  diri,  serta  memiliki  ketergantungan  yang tinggi  pada  orang  dewasa  di  sekitar  mereka.  Kondisi  ini  menyebabkan  anak  merasa tidak  berdaya  dan  cenderung  takut  untuk  melaporkan  kejadian  yang  terjadi  kepada orang  lain.  Dalam  hampir  setiap  kasus  yang  terungkap,  pelaku  kekerasan  seringkali adalah  orang-orang  terdekat  dengan  korban,  dan  tidak  jarang  mereka  yang  memiliki posisi  dominan  terhadap  korban,  seperti  orang  tua  dan  guru.  Sebagai  contoh,  pelaku kekerasan  bisa  saja  merupakan  tetangga  dari  korban  sendiri.  Dari  sisi  psikologis,  anak mungkin  tidak  dapat  menolak  tindakan  tersebut  karena  mereka  merasa  terancam  oleh ancaman  yang  dilontarkan.  Ancaman  tersebut  dapat  berupa  kekerasan  fisik,  seperti pukulan,  tamparan,  tendangan,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  kekerasan  verbal  juga  bisa terjadi,  di  mana pelaku  menggunakan  kata-kata kasar seperti  "bodoh"  dan sejenisnya.
Masalah  tindak  kekerasan  terhadap  anak  yang  semakin  sering  terjadi  dalam masyarakat  kita  belakangan  ini  telah  menjadi  topik  utama  dalam  berbagai  diskusi resmi  maupun  di  kalangan  masyarakat  umum.  Hal  ini  dibicarakan  di  antara  para ilmuwan,  penegak  hukum,  pengamat  kriminalitas,  dan  masyarakat  secara  luas. Meskipun  demikian,  perlunya  pembahasan  yang  lebih  khusus  mengenai  masalah  ini sangat  dirasakan.  Dengan  memberikan  kontribusi  pemikiran,  kita  dapat  lebih memahami  akar  masalah  tindak  kekerasan  seperti  penganiayaan  terhadap  anak,  dan memberikan  masukan  yang  berharga  bagi  upaya  penanggulangan  kejahatan  di  masa depan.  Selama  tiga  dasawarsa  terakhir,  permasalahan  yang  melibatkan  anak,  baik sebagai  pelaku  kejahatan  maupun  sebagai  korban  kejahatan,  seperti  kekerasan,  terlihat kurang  mendapatkan  perhatian  yang  memadai  dari  pemerintah.  Sebagai  pelaku kejahatan,  melalui  berbagai  kegiatan  ilmiah,  telah  sering  diusulkan  agar  pemerintah (pembuat  UU)  menyusun  kebijakan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  anak. Namun,  baru  tujuh  belas  tahun  yang  lalu  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Selain  perlunya  perlindungan  hukum bagi  anak  pelaku  kejahatan  (kekerasan),  juga  penting  untuk  mengupayakan perlindungan  hukum  bagi anak yang menjadi  korban kejahatan (kekerasan).
Dalam  konteks  hukum  pidana  positif  Indonesia,  tindak  kekerasan  seperti penganiayaan,  terutama  yang  ditujukan  kepada  anak  sebagai  korban,  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  disebabkan  karena  hukum  pidana positif  Indonesia  tidak  hanya  mengatur  hubungan  antara  individu,  tetapi  juga  antara individu  dengan  negara  sebagai  institusi  yang  bertugas  melindungi  setiap  warga negaranya  dari  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  seseorang  yang  menjadi  korban  tindak pidana,  termasuk  anak-anak,  dilindungi  oleh  hukum  pidana  untuk  memastikan  bahwa pelaku  kejahatan  dikenai  sanksi  yang  sesuai  dengan  perbuatannya.  Berdasarkan  teori bio-sosiologi,  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  dapat  dikategorikan  menjadi  dua faktor  utama,  yaitu  faktor  lingkungan  dan  faktor  individu.  Kedua  faktor  ini  dianggap sebagai  penyebab  utama  terjadinya  tindak  pidana  dalam  masyarakat.  Penganiayaan atau  penelantaran  terhadap  anak  merupakan  contoh  tindak  pidana  yang  dapat memberikan  dampak negatif  pada  kesehatan  fisik  dan mental  anak.

## A. Jenis Penganiayaan Anak
Kekerasan  terhadap  anak terdiri  dari  tiga kategori,  yaitu:
1) Kekerasan  fisik:  pukulan,  tamparan,  dan mencubit
2) Kekerasan  verbal  termasuk  mencela,  mengejek,  mengejek,  dan mengancam.
3) Kekerasan  psikis  termasuk  pelecehan  seksual,  penghinaan,  dan penghinaan.

## B. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan anak
Beberapa  syarat  harus  dipenuhi  untuk  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan, seperti:
1) Ada  elemen  kesengajaan.
2) Ada  tindakan  yang diambil.
3) Ada  konsekuensi  dari  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  menyebabkan  rasa  sakit atau luka pada  tubuh korban.
4) Sasaran utama adalah  hasil.

## C. Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Anak
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014,  orang yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  anak  dapat  dikenakan  hukuman.  Pelaku dapat  dihukum  sesuai  dengan  Pasal  80  Ayat  (1)  jo.  Pasal  76  c  dengan maksimal 3 tahun 6  bulan  penjara  dan/atau  denda  hingga  Rp72  juta.  Jika  tindakan  tersebut  menyebabkan luka  berat,  hukuman  dapat  ditingkatkan  menjadi  5  tahun  penjara  dan/atau  denda hingga Rp100 juta.
1. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014
“Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  76  c dapat  dikenai  hukuman  pidana  penjara  maksimal  3  tahun  6  bulan  dan/atau  denda paling  tinggi  Rp72.000.000,00”.
2. Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014
“Dalam  kasus  di  mana  anak,  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  menderita luka  berat,  maka  pelaku  dapat  dikenai  hukuman  pidana  penjara maksimal 5 tahun dan/atau  denda  paling  tinggi Rp100.000.000,00”.
Perlindungan  adalah  jaminan  yang  diberikan  untuk  memastikan  kesejahteraan, ketenangan,  keamanan,  dan  kedamaian  dari  segala  bahaya  yang  mengancam  individu, baik  itu  anak-anak,  orang  dewasa,  maupun  orang  tua.  Perlindungan  hukum merupakan  tindakan  yang  bertujuan  melindungi  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  pada Pasal  1  dan  Pasal  6  dijelaskan  bahwa  perlindungan  adalah  "suatu  usaha  untuk memastikan  pemenuhan  hak  dan  memberikan  bantuan  agar  korban  dan  saksi  merasa aman,  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) atau  lembaga  lain  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang."  Dalam  undang-undang telah  diberikan  perlindungan  kepada  setiap  orang  yang  menjadi  saksi  atau  korban  dari tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  perdagangan  orang,  tindak  pidana  penyiksaan, tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dan  tindak  pidana  penganiayaan  berat,  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.

## SIMPULAN
Salah  satu  cara  negara  melindungi  masyarakat  adalah  dengan  memberikan perlindungan  hukum  melalui  proses  peradilan  ketika  tindak  pidana  terjadi.  Korban tindak  pidana,  sebagai  pihak  yang  paling  membutuhkan  perlindungan,  mendapatkan perhatian  khusus  dalam  proses  ini.  Mereka  memiliki  hak-hak  tertentu,  seperti  akses  ke keadilan,  bantuan  hukum,  perlindungan  dari  ancaman,  dan  pemulihan  fisik  serta mental  setelah  menjadi  korban  kejahatan.  Dengan  memberikan  perlindungan  yang memadai  kepada  korban,  negara  dapat  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  dihormati dan  dipenuhi,  serta  membantu  proses  pemulihan  mereka  setelah  mengalami  trauma. Pentingnya  memberikan  perhatian  dan  perlindungan  kepada  korban  bermula  dari pemahaman  bahwa  mereka  adalah  pihak  yang  menderita  kerugian  akibat  suatu  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  mereka  berhak  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  pelayanan yang  memastikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  mereka.  Berdasarkan  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  1  menyatakan  bahwa  perlindungan  anak  mencakup  segala kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  serta  hak-haknya, sehingga  mereka  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal
sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Anak  dan  Aset  Bangsa,  http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/, diakses  pada tanggal 11 November  2023.
Anonim, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anaksebagai-makhluk-sosial ,
diakses  pada tanggal 11 November  2023.
Hadi  Setia  Tunggal,  2009,  Pembahasan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23 Tahun  2002, Sinar Grafika, Jakarta
I  Gusti  Ngurah  Agung  Darmasuara  dan  A.A.  Ngurah  Yusa  Darmadi,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan.  Jurnal  Kerta  Wicara,  Vol.  05,  No.  02, Juni  2015.
Irma  Fatmawati,  Lidya  Rahmadani  Hasibuan,  2022,  Penerapan  Restorative  Justice  dan Diversi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Pada  Pengadilan  Negeri  Stabat),  Jawa  Timur,  Cv: Dewa  Publishing
Ismaidar,  &  Rahmayanti,  2023,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga. Jawa Tengah:  Eureka Media  Aksara.
Maidina  Gultoni,  2008,  Hukum  Perlindungan  Anak  Terhadap  Dalam  Sistim  Pengadilan Anak  Di Indonesia,  Cet  I, PT Refiikama  Aditamana,  Bandung.
Moerti  Hadiati  Soeroso,  2010,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif
Yuridis  Viktimologis,  Jakarta: Sinar Grafika.
Moh Faisal  Salam, 2005, Hukum  Acara Perdilan  Anak,  Mandar  Maju, Bandung.
Purnama,  D.  V.  P.,  Nurhayati,  D.  E., Halif, H., Iriyanto, E., & Furqoni, L. (2023). Analisis Yuridis  Putusan  Pemidanaan  Dalam  Tindak  Pidana  Pencabulan  Dengan  Korban Anak  (Studi  Putusan  Nomor  149/Pid.  Sus/2020/PN.  Wng.).  Jurnal  Penegakan Hukum Indonesia, 4(1), 94–118.
Rahmayanti,  &  Ismaidar,  2003,  Pengaruh  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) Terhadap  Tungkat  Keharmonisan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jawa  Tengah:  Eureka Media  Aksara.
Rahul  Ardika,  2022,  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap  Anak  Dengan Pendekatan  Restorative Justice, Jawa Timur,  Cv: Dewa  Publishing.
Rismi,  R.,  Suhaili,  N.,  Marjohan,  M.,  Afdal,  A.,  &  Ifdil,  I.  (2022).  Bimbingan  kelompok dalam  pemahaman  nilai  empati  untuk  meningkatkan  sikap  prososial  siswa. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 8(1), 14–19.
Rohma  Siti,  2005,  “Atribusi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Kesadaran  terhadap Kesetaraan  Gender  dan  Strategi  Menghadapi  Masalah  Pada  Perempuan  Korban Kekerasan  Rumah  Tangga”, Jurnal  Psikologi,  Vol  32 No.1.
Soerjono  Soekanto  dan Sri Mamudji,  2013, Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta. Syaiful  Asmi  Hasibuan,  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Rangka Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak,  Jurnal  Hukum  Responsif,  Vol.  7  No.  7  Maret 2019.
W.A.  Bonger,  2011,  Pengantar  Tentang  Kriminologi,  Cetakan  Kesembilan,  Jakarta: Ghalia  Indonesia