HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH-TANAH TERLANTAR
Fendi Setyawan 1 , Moh. Ali 2 , Rastra Ardani Irawan 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email: rastrairawan@gmail.com.

## Abstraks
Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi adanya kegiatan pembangunan. Di  sisi  lain  tanah  juga  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  dibutuhkan  oleh manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Agar  dapat  mendatangkan kemakmuran dan memenuhi semua bidang kebutuhan dalam kehidupan manusia maka  tanah  harus  diusahakan,  diolah,  dimanfaatkan  dan  dipergunakan  sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Penelantaran tanah merupakan suatu tindakan yang  tidak  benar,  hal  ini  dapat  menyebabkan  hilangnya  peluang  untuk mewujudnyatakan  potensi  ekonomi  tanah.  Selain  itu,  penelantaran  tanah  juga berdampak  pada  terhambatnya  pencapaian  berbagai  tujuan  program pembangunan,  rentannya  ketahanan  pangan  dan  ketahanan  ekonomi  nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya  rasa  keadilan  dan  harmoni  sosial.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun 2021 mengatur tentang obyek penertiban tanah terlantar, identifikasi dan penelitian,  peringatan,  penetapan  tanah  terlantar,  pendayagunaan  tanah  negara bekas  tanah  terlantar.  Dari  sudut  pandang  kajian  hukum  normatif,  terjadi kesulitan mekanisme pelaksanaanya.
Kata Kunci: Tanah Terlantar, Penertiban, Pendayagunaan.

## Abstract
Land is an important resource for development activities. On the other hand, land is also a resource that is needed by humans to meet their needs. In order to bring about prosperity and meet all areas of need in human life, land must be cultivated, processed, utilized and used according to its needs and objectives. Abandonment of land is an act that is not right, this can lead to lost opportunities to realize the economic potential of land. In addition, neglect of land also has an impact on hampering the achievement of various  development  program  objectives,  the  vulnerability  of  food  security  and national  economic  security,  the  closure  of  people's  socio-economic  access  to  land, especially  farmers,  as  well  as  disturbing  the  sense  of  justice  and  social  harmony. Government  Regulation  Number  20  of  2021  regulates  the  object  of  controlling abandoned  land,  identification  and  research,  warnings,  determination  of  abandoned land,  utilization  of  state  land  of  former  abandoned  land.  From  the  point  of  view  of normative legal studies, there are difficulties in the implementation mechanism.
Keywords : Abandoned Land, Order, Empowerment.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan  manusia  sangat  erat  kaitanya  dengan  pemenuhan  kebututhan untuk  hidup  secara  layak.  Kebutuhan  pokok  manusia  yang  berkaitan  dengan  papan, sandang, dan pangan merupakan kebutuhan yang perlu dukungan dalam pemenuhanya. Salah  satu  anasir  dari  itu  yaitu  keberadaan  tanah  sebagai  wahana  untuk  interaksi, sehingga  kebutuhan  pokok  tersebut  dapat  berhasil  atau  malah  sebaliknya.  Dalam perkembanganya,  antara  manusia  dan  tanah  terjadi  hubungan  yang  saling mempengaruhi  satu  dengan  yang  lainya.  Bagi  bangsa  Indonesia  hal  tersebut  melekat sebagai  bagian  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  hal  ini  bersifat  abadi. Hubungan  yang  bersifat  abadi  inimengandung  pengertian,  bahwa  tanah  yang merupakan  bagiandarimuka  bumi  haruslah  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar  – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat,  bangsa  dan  Negara Indonesia,  yang  harus  diusahakan,  dimanfaatkan,  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Tanah  adalah  permukaan  bumi  dengan  segala kandungan  atau  bahan  yang  ada  di  dalamnya.  Tanah  merupakan  sumber  daya  yang penting bagi adanya kegiatan pembangunan. Di sisi lain tanah juga merupakan sumber daya  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Agar  dapat  mendatangkan  kemakmuran  dan  memenuhi  semua  bidang  kebutuhan dalam  kehidupan  manusia  maka  tanah  harus  diusahakan,  diolah,  dimanfaatkan  dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya.
Secara  hakiki  makna  dan  posisi  strategis  tanah  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia,  tidak  saja  mengandung  aspek  fisik,  tetapi  juga  mengandung  aspek  sosial, ekonomi,  budaya,  politik,  pertahanan  keamanan  dan  aspek  hukum.  Tanah  bagi masyarakat memiliki  makna multidimensi. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi  yang  dapat  mendatangkan  kesejahteraan  bagi  rakyat.  Secara  politis  tanah
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dapat  menentukan  posisi  seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  masyarakat  dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. 1
Sebagai negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sesuatu  yang memiliki  nilai  yang  sangat  penting  didalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia, terlebih  lagi  bagi  petani  di  pedesaan.  Tanah  berfungsi  sebagai  tempat  dimana  warga masyarakat  bertempat  tinggal  dan  tanah  juga  memberikan  penghidupan  baginya. 2 Tanah  mempunyai  fungsi  yang  sangat  strategis,  baik  sebagai  sumber  daya  alam maupun  sebagai  ruang  untuk  pembangunan.  Ketersediaan  tanah  yang  relatif  tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kegiatan  pembangunan  yang  terus  meningkat  pula,  sehingga  pengelolaannya  harus berdayaguna untuk kepentingan sebesar- besar kemakmuran rakyat.
Secara substansial, kewenangan Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama  dalam  hal  lalu  lintas  Hukum  dan  pemanfaatan  tanah,  didasarkan  pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yakni dalam hal kewenangan untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  pemeliharaan  dan persediaan  tanah  termasuk  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dengan  tanah  dan  juga  menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai tanah.
Dengan ketentuan tersebut Pemerintah telah diberi kewenangan  secara yuridis untuk  membuat  peraturan  dalam  lapangan  agraria  berupa  tanah,  serta menyelengarakan  aturan  (execution)  yang  menyangkut  subyek,  obyek  dan  hubungan hukum  antara  subyek  dan  obyek  tersebut  sepanjang  mengenai  sumber  daya  agraria Atas  dasar  inilah,  khususnya  yang  menyangkut  peraturan  yang  mengatur  hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, maka dalam Pasal  4  Undang-Undang  Pokok Agraria  ditentukan  adanya  macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (Pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hak yaitu orang perseorangan,
1 Husein  Alting,  Dinamika  Hukum  Dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum Adat Tanah  (Masa  Lalu,  Kini  dan  Masa  Mendatang),  (Ternate:  Lembaga  Penerbitan  Universitas  Khairun, 2014) h. 6
2 Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko,  2001,  Hukum  Adat  Indonesia,  Cetakan  Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.172
baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan  hukum dengan kewenangan untuk mempergunakan tanah tersebut, termasuk juga tubuh bumi dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak-hak  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  subyek  hak,  orang  atau  badan hukum  yang  dipersamakan  dengan  orang  yaitu  hak-hak  penguasaan  atas  tanah yang bersifat keperdataan antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah,  Hak Memungut Hasil Hutan,  Hak-hak lain  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara.  Hak-hak  yang  sifatnya  sementara  yaitu Hak  Gadai,  Hak  Usaha  Bagi  Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu  hak  atas  tanah  yang harus  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  juncto  Pasal  16  Undang-Undang  Pokok Agraria.  Oleh  karena  itu  orang  atau  badan  hukum  yang  telah  memperoleh  dasar penguasaan  atas  tanah,  baik  dengan  pengadaan  tanah  itu  dari  hak  orang  lain, memperoleh  penunjukan  dari  pemegang  hak  pengelolaan,  karena  dalam  hal  ini memperoleh  izin  lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan yang berkewajiban memelihara  tanahnya, mengusahakannya  dengan  sebaik-baiknya, tidak menelantarkannya,  serta  mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  hak  atas tanah.  Meskipun  yang  bersangkutan  belum  mendapat  hak  atas  tanah,  apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dimana Fungsi ini pada intinya memberikan  pengaturan  tentang  larangan  penggunaan  tanah  untuk  semata-mata kepentingan perseorangan tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat dan negara. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga  akhirnya  akan  tercapai  tujuan  pokok  yaitu  kemakmuran,  keadilan  dan kebahagiaan  bagi  seluruh  rakyat.  Dalam  perkembangannya  hak-hak  atas  tanah  yang telah  diberikan  untuk  berbagai  keperluan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  tidak  selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, baik karena
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pemegang hak belum merasa  perlu  menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah  atau  karena  hal-hal  lainnya. 3 Akibat  belum  terlaksananya  pembangunan  atau penggunaan  tanah  tersebut  sesuai  dengan  peruntukkannya,  maka  tanah  yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. 4
Tanah  terlantar  juga  akan  mengganggu  jalannya  pembangunan  mengingat persediaan  tanah  yang  semakin  terbatas  dan  kebutuhan  tanah  untuk  pembangunan yang  semakin  meningkat,  selain  itu  keberadaan  tanah  terlantar  akan  menyebabkan tumbuhnya  daerah-daerah  kumuh  yang  mengurangi  keindahan  serta  mengurangi efisiensi  penggunaan  tanah  dan  dapat  menyebabkan  masalah-masalah  sosial  yang tidak dikehendaki. 5 Di samping itu  keberadaan tanah  terlantar akan  mengurangi  arti dan fungsi hak atas tanah yang berfungsi sosial.
Adapun  salah  satu  masalah  yang  perlu  ditangani  dengan  cepat  di  bidang pertanahan ini adalah masalah tanah terlantar, karena masalah ini sangatlah rumit jika melihat  adanya  estalasi  dari  harga-harga  tanah  memuat  masalah  untuk  dinyatakan tanah menjadi terlantar artinya tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh si  pemegang  hak.  Setelah  PP  No.  20  Tahun  2021,  tentang  tanah  terlantar  maka siapapun  yang  terbukti  menelantarkan  tanah  akan  ditertibkan  demi  kepentingan rakyat  bangsa  dan  Negara.  Selama  ini  penelantaran  tanah  telah  menjadikan  akses masyarakat,  Pemerintah,  dan  dunia  usaha  terhadap  tanah  menjadi  tertutup. Kerugian  Negara  yang  lahir  dari  hilangnya  manfaat  karena  penelantaran  tanah sangatlah  besar.  Setiap  tahunnya  diperkirakan  lebih  besar  dari  total  anggaran pembangunan publik dari Pemerintah.
Pengaturan  penguasaan,  pemilikan  dan  penggunaan  tanah  perlu  lebih diarahkan  guna  terjaminnya  ketertiban  di  bidang  hukum  pertanahan,  administrasi pertanahan,  penggunaan  tanah,  ataupun  pemeliharaan  tanah  dan  lingkungan  hidup sehingga  dapat  terwujud  pemberian  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  hukum
3 Maria  S.W.  Sumardjono.  Kebijakan  Tanah:  Antara  Regulasi  dan  Implementasi,  cetakan  1, (Jakarta : Kompas, 2001). h 50
4 Ibid. h 52
5 Suharningsih, Tanah Terlantar, (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Raya 2009), h.88
pertanahan. Tanah  telantar  merupakan  tanah  yang sudah diberikan hak oleh Negara, berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, tetapi  tanah  ini  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  dibiarkan terlantar.
Banyaknya objek yang terindikasi tanah terlantar di Indonesia menjadi sebuah permasalahan  tersendiri.  Hal  ini  Mengingat  kenyataan  bahwa  tanah  merupakan sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  dan  mengingat  pentingnya  tanah bagi  kehidupan  manusia.  Indonesia  sebagai  negara  agraris  memandang  penting pengaturan  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  secara  maksimal.  Berdasarkan amanat Pasal  33  ayat (3)  UUD  NRI  1945  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Tanah  sebagai  bagian  daripada  permukaan  bumi apabila tidak dipergunakan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya hingga menjadi terlantar sangat bertentangan dengan salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 itu sendiri.
Undang-Undang Pokok Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA)  tidak membenarkan  adanya  objek-objek  tanah  terlantar.  UUPA  menegaskan  bahwa  Tanah yang  dengan  sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan  daripada  haknya  dapat  dikategorikan  tanah  terlantar.  Pasal  27  Ayat  a.3  atas tanah Hak  Milik,  Pasal  34  ayat  e  atas  Hak  Guna  Usaha  dan  Pasal  40  Ayat  e atas Hak Guna Bangunan menegaskan bahwa berakhirnya hak atas tanah-tanah tersebut karena diterlantarkan.  Diterlantarkannya  tanah  juga  menyebabkan  kembalinya  penguasaan tanah tersebut kepada negara. 6
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  mengatur  tentang  obyek penertiban  tanah  terlantar,  identifikasi  dan  penelitian,  peringatan,  penetapan  tanah terlantar,  pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar.  Dari  sudut  pandang kajian  hukum  normatif,  terjadi  kesulitan  mekanisme  pelaksanaanya.  Misalnya  dalam melakukan  Inventarisir  tanah  terlantar  apakah  suatu  obyek  tanah  dapat  dinyatakan terlantar karena tidak didirikan bangunan karena perizinannya merupakan Hak Guna
6 Lihat penjelasan Pasal 27 UUPA
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Bangunan,  atau  hak  tersebut  telah  dibebankan  Hak  Tanggungan  sehingga  obyek tersebut sedang dalam pengawasan bank, atau banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai  infomasi  pengaduan  tanah  terlantar.  Sehingga  hal  tersebut  menyulitkan Badan Pertanahan Nasional  dalam melakukan pengawasan,  peneguran bahkan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan tujuan dari reforma agraria.

## B. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  akan  menjadi  fokus  kajian  dalam  artikel  ini  yaitu  terkait permohonan kepemilikan ha katas tanah yang dalam statusnya dinyatakan sebagai tanah terlantar  dan  fokus  masalah  yang  kedua  adalah  mempertegas  Kebijakan,  Rasionalitas, Partisipasi, Penetapan dan Kemampuan Penyesuaian Diri Sebagai Sarana Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Untuk Mengurangi Tanah Terlantar yang selama  ini  banyak  di  jumpai  hampir  diseluruh  wilayah  Indonesia  khususnya  pada  wilayah diluar pulau jawa .

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  tentunya  harus  menentukan  metodologi  penelitian  yang  akan digunakan.  Metodologi  penelitian  dapat  didefinisikan  merupakan  suatu  cabang  ilmu yang  membahas  berbagai  cara  atau  metode  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian. Metodologi  penelitian  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  aturan  yang  mengatur  suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi  pembangunan masa depan.Hal ini sesuai dengan karakter  preskriptif  ilmu  hukum.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi  hukum,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskriptif  dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi. 7

## PEMBAHASAN
7 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2005, h.133-134.

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar

## Permohonan Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Sudah Dinyatakan Sebagai Tanah Terlantar
Menurut  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  kriteria  tanah terlantar  dibagi  menjadi  empat  bagian:  Bagian  Kesatu  mengenai  tanah  Hak  Milik  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  dan  Hak  Pengelolaan  serta  tanah  yang diperoleh  berdasarkan  Dasar  Penguasaan  Atas  Tanah.  Berdasarkan  Penjelasan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban  Kawasan  tanah terlantar  dinilai  belum  efektif  dalam  mengakomodasi  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  penertiban  dan  pendayagunaan  Tanah  Telantar. Permasalahan  tersebut  di  antaranya  mengenai  objek,  jangka  waktu  peringatan,  tata cara untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan sebagainya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2021 Tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar,  rumusan  kriteria  tanah  terlantar ditentukan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau  tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, serta peringatan kepada pemegang hak serta instansi terkiat menurut ketentuannya  adalah  1  bulan  setelah  surat  peringatan  pertama  dikirimkan,  1  bulan surat  peringatan  kedua,  dan  1  bulan  setelah  peringatan  ketiga  sesuai  dengan  Pasal  8 ayat  (1),  (2),  (3),  (4),  (5),dan  (6)  Kemudian  dalam  Pasal  6  PP  Nomor  11  Tahun  2010 dinyatakan  bahwa  identifikasi  dan  penelitian  dilaksanakan:  terhitung  mulai  3  (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dan pejabat yang berwenang, aturan tersebut berubah dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 mengenai jangka waktu peringatan tertulis dalam yaitu Peringatan pertama 180 hari, peringatan kedua 90  Hari,  dan  Peringatan  ke  tiga  45  hari  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  15  ayat (1),(2),(3),(4),(5),dan  (6)  serta  serta  menurut  Pasal  7  tidak  dipergunakan  selama  2 tahun  berturut-turut  sebagaimana  perizinannya  terhadap  tanah  Hak  Guna  Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, selain Tanah Telantar, saat ini berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Kawasan Telantar  tersebut  yaitu  kawasan  nonkawasan  hutan  yang  belum  dilekati  Hak  Atas Tanah  yang  telah  memiliki , lzin  Konsesi/Perizinan  Berusaha,  yang  sengaja  tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
Berdasarkan  tata  jenjang/hierarki  hak-hak  penguasaan  atas  tanah,  hak menguasai  dari  negara  itu  merupakan  perwujudan  dan  hak  bangsa  yang  memberi wewenang kepada negara untuk mengatur penggunaan, pengusahaan dan peruntukan tanah, yang implementasinya dapat diberikan kepada perorangan/ individu atau Badan hukum berupa hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah membenikan wewenang kepada pemegang  haknya  untuk  menggunakan  tanahnya.  Menurut  Soedikno  Mertokusumo, wewenang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  tanahnya  dibagi menjadi dua yaitu: 8

## 1. Wewenang Umum
Wewenang  yang  bersifat  umum  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai wewenang  untuk  menggunakan  tanahnya,  termasuk  juga  tubuh  bumi,  air  dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut  UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).
2. Wewenang Khusus
Wewenang  yang  bersifat  khusus  yaitu  pemegang  hak  atas  tanah  mempunyai wewenang  untuk  menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas tanahnya,  misalnya  wewenang  pada  tanah  hak  milik  adalah  dapat  untuk kepentingan  pertanian  dan  atau  untuk  mendirikan  bangunan,  wewenang  pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah  Hak  Guna  usaha  adalah  menggunakan  tanah  hanya  untuk  kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. 9
8 Mertokusumo.  Soedikno.  Hukum  Dan  Politik  Agrarian.  Universitas  Terbuka. Kanurika. Jakarta, 1988, h.56
9 Ibid.

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar
Disamping  itu  juga  hak-hak  atas  tanah  menentukan  kewjiban  yang  harus dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah. Pasal 10 UUPA menyebutkan “Setiap orang dan  badan  hukum  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  asasnya diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakan  sendiri  secara  aktif,  dengan  mencegah cara-cara pemerasan.” Kemudian Pasal 15 menyebutkan “Memelihara tanah, termasuk menambah  kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya  adalah  kewajiban  tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan mempehatikan pihak yang ekonomi lemah.
Pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, Pasal 40 huruf e yang menentukan semua  hak  atas  tanah  tersebut  akan  hapus  dan  jatuh  ke  tangan  negara  apabila  tanah tersebut  ditelantarkan.  Secara  yuridis  hak  atas  tanah  menjadi  hapus  jika  dibatalkan oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagai  sanksi  terhadap  tidak  dipenuhinya  kewajiban tersebut atau dilanggarnya sesuatu larangan oleh pemegang hak yang bersangkutan. 10
Lebih lanjut Boedi Harsono menyatakan keputusan pejabat tersebut bersifat konstitutif, dalam  arti  hak  yang  bersangkutan  baru  menjadi  hapus  dengan  dikeluarkannya  surat keputusan  tersebut.  Jika  yang  hapus  hak-hak  atas  tanah  primer,  maka  tanah  yang bersangkutan menjadi tanah negara. 11
Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan tanah terlantar akhirnya menjadi tanah negara  atau  kembali  dalam  hak  penguasaan  negara.  Selanjutnya  dapat  diserahkan kepada  subyek  lain  untuk  segera  diberdayakan  kembali  atau  diusahakan  kembali. Kewenangan  penertiban  tanah  terlantar  merupakan  kewenangan  delegasi  dari pemerintah  (Presiden)  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa: “Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.” Dalam  pelaksanaan  penertiban  tanah  terlantar  dibentuk  sebuah  panitia.  Susunan keanggotaan  dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Pasal 23 ayat 2 PP No. 20 Tahun 2021). Melihat ketentuan tersebut terjadi kekaburan norma karena instansi terkait yang dimaksud tidak jelas. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan
10 Budi    Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  ini  dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambutan , Jakarta, 2003, h. 339
11 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pasal  23  PP  No.  20  Tahun  2021  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  20  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Panitia yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut pada Pasal 1 angka 20 adalah  Panitia  C  yang  bertugas  melaksanakan  evaluasi  Tanah  Terlantar,  kemudian ditindaklanjuti pada Pasal 43 pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN  No.  20  Tahun  2021  adalah  Panitia  C  yang  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  yang  susunan  keanggotaanya  terdiri  atas  Ketua  yaitu  Kepala  Kantor Wilayah,  Sekretaris  yaitu  Kepala  Bidang  yang  membidangi  pengendalian  dan penanganan  sengketa,  Anggota  yang  terdiri  dari  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/kota, kemudian  Kepala  dinas/instansi  kabupaten/kota  yang  berkaitan  dengan  peruntukan tanah, kepala bidang di Kantor Wilayah yang membidangi survey dan pemetaan, Kepala Kantor  Pertanahan,  serta  koordinator  yang  membidangi  pengendalian  pertanahan  di lingkungan  kantor  wilayah  berkaitan  dengan  peruntukan  tanahnya  yang  mempunyai wewenang untuk melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindakasi terlantar.
Dengan demikian maka organ yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar adalah  panitia  pokok  C  yang  terdiri  dari  Kanwil  BPN,  Kantor  Pertanahan  Pemerintah Daerah  dan  instansi  yang  berkaitan  dengan  peruntukan  tanah  yang  bersangkutan berwenang  dalam  melakukan  identifikasi  dan  penelitian  terhadap  tanah  yang terindikasi  terlantar.  Sedangkan  penetapan  tanah  terlantar  merupakan  kewenangan dari  Menteri  Agrarian  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia.

## Kebijakan,  Rasionalitas,  Partisipasi,  Penetapan  dan  Kemampuan  Penyesuaian Diri  Sebagai  Sarana  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Mengoptimalkan  Peran dan Fungsi Untuk Mengurangi Tanah Terlantar
Penelantaran  tanah  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  yang  harus dijalankan  para  Pemegang  Hak  atau  pihak  yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan tanah. Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain
untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.
Peranan  BPN  adalah  sebagai  lembaga  berwenang  yang  menyiapkan  segala bentuk data dan fakta baik yang ditemukan berdasarkan hasil kajian lapangan maupun dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan yang selanjutnya melakukan penanganan tanah-tanah  terlantar  melalui  mekanisme  yang  berlaku  termasuk  melakukan komunikasi (negosiasi) dengan pihak-pihak terkait.
Dalam penanganan tanah-tanah terlantar yang merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab BPN dituntut memiliki peran dalam penyelamatan aset Negara dengan tetap  memperhatikan  aspek-aspek  lainnya  yang  kemungkinan  dapat  menimbulkan permasalahan  yang  lebih  rumit.  Peran  komunikasi  (negosiasi)  tentu  sangat  penting pada tahapan penanganan tanah terlantar, sebab seringnya dijumpai hambatan bukan hanya  yang  bersifat  teknis  namun  juga  hambatan  yang  bersifat  non  teknis  saat melakukan penanganan tanah-tanah terlantar.
Dalam penertiban tanah terlantar proses komunikasi yang terjadi melalui sidang panitia  C  yang  dibentuk  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  provinsi  yang  anggotanya teridiri  dari  unsur  Kantor  Wilayah  BPN,  Kantor  Pertanahan,  Pemerintah  daerah  dan instansi  yang  berkaitan  dengan  peruntukan  tanah  yang  bersangkutan.  Proses komunikasi (negosiasi) yang terjadi dengan melakukan dialog secara langsung dengan tim panitia C dengan meminta  pendapat dan masukannya dalam rangka  pengambilan keputusan  untuk  memberikan  peringatan  kepada  pemegang  hak  atau  tidak  diberi peringatan. Untuk tahapan  pendayagunaan tanah Negara bekas tanah  terlantar dalam rangka  pengaturan  kembali  mengenai  peruntukan  dan  penggunaannya  diperlukan komunikasi  (negosiasi)  yang  dilakukan  dengan  masyarakat  penggarap,  pihak  pemda dan  instansi  terkait  lainnya.  Upaya  komunikasi  (negosiasi)  yang  dilakukan  BPN,  yaitu (1)  Upaya  komunikasi  (negosiasi)  dengan  masyarakat  penggarap  dengan  melakukan pendekatan  pribadi,  pendekatan  kelompok  dan  pendekatan  formal;  (2)  upaya komunikasi dengan instansi lain dengan melakukan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan publik.
1. Kriteria Kebijakan
Dalam membuat suatu aturan, para pembuat kebijakan dituntut agar senantiasa melakukan  pertimbangan-  pertimbangan  atas  peraturan  yang  nantinya  akan  dibuat.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pada  aspek  ini  pembuat  kebijakan  diminta  untuk  mempertimbangkan  kriteria kebijakan  tertentu,  seperti  biaya  dan  manfaat,  kepentingan  entitas  kecil,  dampak  dari aturan  pada  lingkungan,  daya  saing  ekonomi,  kelompok-  kelompok  tertentu  seperti kelompok masyarakat tertentu, kaum minoritas, dsb. Hal itu dilakukan agar tujuan yang diinginkan  oleh  para  pembuat  kebijakan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.
Di dalam kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas  tanah  terlantar  yang  dilakukan  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia, bahwa  kriteria kebijakan ini dapat terlihat dari studi dokumentasi peneliti, dimana  dalam  dokumen  yang  dibuat  pada  Lampiran  Surat  Sekretaris  Utama  BPN-RI pada  tanggal  23  April  2008  dengan  Nomor:  1319-002-Settama,  disebutkan  dalam Daftar Undangan Rapat Pembahasan RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 1998. Di dalam kebijakan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas  tanah  terlantar  yang  dilakukan  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia, dirumuskan bahwa hal ini sangat berbeda, dimana di dalam kebijakan PP No 11 Tahun 2001 selain tidak memberikan definisi mengenai tanah terlantar, juga tidak membuat kriteria sebidang tanah dikatakan sebagai tanah terlantar. PP 11/2010 hanya menyebutkan  apa  yang  menjadi  objek  penertiban  tanah  terlantar,  yakni  :  “Objek penertiban  tanah  terlantar  meliputi  tanah  yang  sudah  diberikan  hak  oleh  Negara berupa  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  dan  Hak Pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.
Dengan  demikian  mengikuti  pendapat  Rosenbloom  mengenai  aspek  policy criteria  ini  dengan  menjelaskan  bahwa  in  contrast  to  unfettered  flexibility,  rulemakers can be required to consider specific policy criteria, such as costs and benefits, the interests of small entities, and the impact of rules on the environment, economic competitiveness, and  specific  groups  such  as  farmers  or  minorities. 12 Oleh  karenya  meskipun  PP  No  11
12 Rosenbloom,  David  H.    Administrative    Law    for  Public  Managers  –  Essentials  of  Public  Policy  and Administration.  (Colorado USA : Westview Press, 2003). h.87

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar
Tahun 2010 tidak menyebutkan secara lebih spesifik (detail) apa yang dimaksudkannya dalam  pertimbangan,  bahwa  PP  No  38  Tahun  1998  tidak  sesuai  lagi,  tetapi  secara implisit boleh jadi tergambar dari adanya beberapa perbendaan substansi pengaturan dari kedua peraturan pemerintah itu. Kecuali itu, disebutkan pula PP No 38/1998 tidak dapat  lagi  dijadikan  acuan  penyelesaian  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar.
Suatu kebijakan bisa menjadi lebih atau kurang sesuai dengan maksud pembuat kebijakan  yang  ada  di  belakang  mereka.  Untuk  itu  perlu  adanya  penafsiran  kembali terhadap  berbagai  hal  dalam  hal  pengetahuan  baru,  kondisi,  serta  teknologi  agar maksud  dari  pembuat  kebijakan  menjadi  sesuai  dengan  aturan  yang  kelak  dibuat. Sehingga  tidak  ada  maksud  dan  hukum  standar  yang  samar-samar  nantinya.  Judicial review dan legislative review aturan lembaga dapat diterapkan, dalam berbagai derajat, untuk menahan pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada niat pembuat kebijakan. Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  tidak  ada  penyimpangan  kotor  dari  niat  hukum  atau kriteria yang bermasalah dalam hal penegakan hukum dan demokrasi. 13
Niat baik para pembuat kebijakan di dalam kebijakan penertiban tanah terlantar dan  pendayagunaan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  yang  dilakukan  pada  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  dapat  terlihat  pula  dari  studi  dokumentasi peneliti, dimana dalam dokumen yang dibuat mengenai Konfirmasi Kehadiran Peserta Rapat  Pembahasan  RPP  tentang  Perubahan  Atas  PP  No.  20  Tahun  2020  Tentang Penertiban kawasan dan Tanah Terlantar, yang dilakukan Hari Jumat dan Sabtu (25 dan 26 April 2008) di Hotel Redtop Jl. Pecenongan 72 Jakarta Pusat, dimana niat baik para pembuat kebijakan terlihat dalam data yang berisi Konfirmasi Kehadiran Peserta Rapat Pembahasan RPP.
Dengan  mengikuti  pendapat  Rosenbloom  bahwa  rules  can  be  more  or  less  in keeping with the legislative intent behind them. Gross deviations from statutory intent or criteria are problematic in terms of the rule of law and democracy, 14 maka permasalahan tanah  yang  terjadi  di  Indonesia  memang  perlu  menjadi  sorotan.  Betapa  tidak, kebutuhan  akan  tanah  yang  semakin  tinggi  namun  disisi  lain  banyak  tanah  yang
13 Hadjon,  Philipus  M.  Lotulung.  Paulus  Effendie.  Marzuki.  H.M.  Laica.  Djamiati.  Titiek  Sri.  I  Gusti  Ngurah. Hukum Administrasi dan Good Government. (Jakarta : Universitas Trisakti), 2010, h. 102
14 Rosenbloom, Op.Cit., h.89
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
berstatus  terlantar.  Mengingat  permasalahan  tanah  terlantar  yang  kian  serius, menuntut pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengambil langkah tegas di dalam mengatasi  persoalan  tanah  terlantar  ini.  Sehingga  keluarlah  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Tanah Terlantar. Hal ini didasari bahwa tanah memiliki  fungsi  sosial  yang  berguna  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Ketika  tanah tersebut  ditelantarkan,  maka  negara  akan  mengalami  kerugian  yang  tidak  tanggung- tanggung besarnya.

## 2. Rasionalitas Kebijakan
Dalam membuat suatu kebijakan dapat dikenakan berbagai standar rasionalitas, karena  pembuatan  peraturan  mungkin  mencakup  pertimbangan  wajib  atas  sarana berbagai  alternatif  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sebuah  lembaga  dapat diminta  untuk  menjelaskan  alasan  untuk  aturan,  informasi  atau  ilmu  yang  digunakan dalam analisis biaya dan manfaat, dan tingkat probabilitas bahwa aturan akan mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pembuat  kebijakan  dapat  menggunakan  kriteria  yang sama  ketika  melewati  hukum,  tetapi  biasanya  dukungan  mayoritas  adalah  pengganti untuk  rasionalitas  pembuat  kebijakan.  Menggunakan  rasionalitas  tingkat  tinggi  dapat melemahkan fleksibilitas pembuat kebijakan.
Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa: Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak Pengelolaan; atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau DPAT.  Dasar  Penguasaan  Atas  Tanah  (DPAT)  adalah  izin  /  Keputusan/  surat  dari pejabat berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan  atau  memanfaatkan  tanah.  Pemegang  Hak  adalah  Pemegang  Hak  Atas Tanah,  Pemegang  Hak  Pengelolaan  atau  Pemegang  Dasar  penguasaan  Atas  Tanah (DPAT).
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom bahwa  rulemaking can be subject to a variety of standards of rationality. An agency can be required to explain the rationale for a rule,  the  information  or  science  used,  they  likely  costs  and  benefits,  and  the  level  of probability  that  the  rule  will  achieve  its  intended  purpose,  maka  dengan  tujuan  mulia

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar
pendayagunaan dan penertiban tanah  terlantar tersebut  pelaksanaan PP No 36 Tahun 1998  jauh  dari  harapan  sekalipun  sebelum  diterbitkannya  PP  penggantinya  sudah menempuh  perjalanan  13  tahun,  namun  reforma  agraria  masih  menjadi  harapan masyarakat  banyak,  terutama  masyarakat  miskin.  Pasal  35  PP  No  20  Tahun  2021 menyatakan;  “Pendayagunaan  Tanah  Cadangan  Umum  Negara  ditujukan  untuk pertanian dan Non Pertanian untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agrarian, proyek strategis nasional, Bank Tanah, serta cadangan Negara lainnya. Kebijakan yang sudah dituangkan dalam PP dimaksud tentu memberi harapan bagi masyarakat miskin mendapatkan tanah bagi upaya peningkatan kesejahteraan mereka.
Selanjutnya  dengan  mengikuti  pendapat  Rosenbloom  bahwa  rulemaking  may include  mandatory  consideration  of  various  alternative  means  of  achieving  the  desired objective,  such  as  safe  smoked  whitefish.  Legislature  can  use  the  same  criteria  when passing  laws,  but  typically  majority  support  is  a  surrogate  for  legislative  rationality, 15 maka hal ini  terlihat juga dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota tim  dalam  kebijakan  yang  kini  berada  di  Biro  Pimpinan  dan  Protokol  BPN,  diperoleh keterangan  bahwa  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar  dan  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar merupakan satu paket aturan yang dibuat oleh BPN. Hanya saja berbeda dari waktu terbitnya saja. Peraturan- peraturan  itu  dibuat  atas  dasar  bahwa  tanah  terlantar  yang  ditertibkan  semestinya harus pula didayagunakan. Hal itu dimaksudkan agar tanah yang telah diambil kembali haknya  oleh  negara  menjadi  terperdayakan  manfaatnya  atau  dengan  kata  lain  tidak mubadzir.  Sehingga  peraturan  mengenai  penertiban  tanah  terlantar  itu  harus  diiringi oleh peraturan pendayagunaannya.
3. Optimalisasi Partisipasi Semua Pihak
Pembuatan peraturan dapat terbatas pada satu atau beberapa personil lembaga ataupun  membuka  ke  lingkungan,  terutama  berkaitan  dengan  pihak  yang berkepentingan  atau  terkena  dampak.  Untuk  itu  instansi  pemerintah  dapat  diminta untuk  memasukkan  instansi  penegakan  hukum  di  pembuatan  peraturan  mereka.
15 Ibid., h. 99
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Dengan  adanya  partisipasi  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  dapat  menghasilkan informasi  yang  lebih  baik  dan  lebih  besar  daripada  penerimaan  terhadap  kekuasaan dalam  pembuatan  peraturan  tersebut.  Partisipasi  juga  memiliki  biaya,  misalnya  dapat mengurangi fleksibilitas dengan pembebanan dan menunda pembuatan peraturan.
Dengan mengikuti pendapat Rosenbloom bahwa rulemaking can be limited to one or a few agency personnel or opened up to universe of interested or affected parties. Broad participation  may  yield  better  information  and  greater  accptance  of  the  legitmacy  of administrative  rulemaking, 16 maka  ketika  kebijakan  mengenai  tanah  terlantar  itu diberlakukan  tentunya  menimbulkan  dampak-dampak  bagi  pihak-pihak  yang  memang terkait  seperti  perusahaan  yang  mungkin  merasa  dirugikan,  masyarakat  yang diuntungkan, ataupun LSM yang merasa mendapatkan angin. Namun, semua itu sudah diperkirakan diawal oleh BPN. Sehingga dari pemaparan tersebut sebetulnya BPN telah mampu  untuk  merumuskan  permasalahan  yang  memang  terjadi  di  lapangan  sebelum kebijakan  mengenai  penertiban  tanah  terlantar  itu  terbit.  Kemudian,  Dalam  proses penyusunan  draf  kebijakan  selanjutnya  merupakan  sudah  kewenangan  dari  Tim  Inter Departemen.  Hal  itu  didasarkan  pada  aturan  resmi  mengenai  tata  cara  penyusunan peraturan perundang- undangan.

## 4. Penetapan dan Kemampuan Menyesuaikan Diri
Jika  pengaturan  Kawasan  dapat  dipaduserasikan  dengan  baik,  tanahnya  dapat dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  pembangunan  (the highest and the best use of land). Pengaturan kawasan yang tidak sinkron satu sama lain, seperti  konflik  pemanfaatan  ruang  antara  kehutanan,  perkebunan  dan  pertambangan akan  memicu  terjadinya  berbagai  konflik  sengketa  dan  penelantaran  tanah, sebagaimana  telah  teridentifikasi  7.491  permasalahan  pertanahan  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  tanah  air,  terdiri  dari  4.581  sengketa,  858  konflik  dan  2.052  perkara pertanahan. 17
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  tanah  yang  semestinya  sebagai  sumberdaya kehidupan yang keberadaannya semakin langka, justru kemudian menjadi sumberdaya
16 Ibid
17 Badan  Pertahanan Negara  Republik Indonesia,. Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (Jakarta: Bhumibhakti Adhiguna, 2011) h.68

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar
yang mubazir. Lebih jauh lagi, tanah terlantar serta tanah dalam sengketa dan konflik pertanahan  mengandung  potensi  kerugian  ekonomi  (opportunity  loss),  karena  tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
Untuk melaksanakan reforma agraria, penanganan tanah terlantar, penanganan sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  serta  legalisasi  aset  kendala  tersebut  perlu mendapat  perhatian  yang  lebih  intensif.  Rosenbloom  berpendapat  bahwa  rulemaking can be an efficient alternative to legislative process, which are usually cumbersome and laden  with  opportunities  for  participation  multiply,  effeciency  may  suffer,  Higher standards  of  rationality  may  also  impede  effeciency,  efektifitas  pelaksanaan  dari kebijakan  tanah  terlantar  ini  dirasa  telah  cukup  efektif  meskipun  hanya  dalam  skala keberhasilan  30%  -  40%.  Namun,  hal  itu  dirasa  sudah  jauh  lebih  baik  dari  kondisi sebelumnya yang tidak jalan sama sekali. Kini para pemegang hak sudah mulai berhati- hati.  Sehingga  mereka  tidak  sekedar  mengajukan  haknya  saja  namun  harus  pula menunaikan  kewajibannya  sebagai  pemegang  hak  yakni  harus  memanfaatkan tanahnya.  Salah  satu  penataan  politik  pertanahan  adalah  penertiban  tanah  terlantar, yang  dituangkan  dalam  bentuk  PP  No.  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban  Kawasan Tanah Terlantar.
Selain  itu,  terkadang  pihak  BPN  sendiri  merasa  kesulitan  di  dalam  mendeteksi keberadaan  alamat  dari  pemegang  hak  atas  tanah  yang  terindikasi  terlatar.  Sehingga kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  surat  peringatan  yang  seharusnya  diberikan  kepada para  pelanggar  tersebut  akhirnya  tidak  tersampaikan.  Hal  itu  pula  yang  juga  menjadi hambatan  bagi  para  pelaksana  di  BPN  sendiri  untuk  melakukan  suatu  tindakan penertiban tanah terlantar.
Selanjutnya  dalam  kebijakan  penertiban  tanah  terlantar  dan  pendayagunaan tanah  negara  bekas  tanah  terlantar  yang  dilakukan  pada  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia, di dalam surat ini disebutkan bahwa dengan hormat, bersama ini kami haturkan kembali Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud setelah dilakukan sinkronisasi  dan  harmonisasi  serta  telah  mengakomodasi  usulan  dari  para  Menteri terkait.
Dengan  mengikuti  pendapat  Rosenbloom  bahwa  administrative  law  can encourage agencies to produce rule that are clear, coherent, and forceable. The ability of regulated parties to conform, and at what cost, are always relevant to rulemaking, though
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
rulemakers  may  give  them  limited  attention,  maka  penertiban  tanah  terlantar dimaksudkan  untuk  menata  kembali  tanah-tanah  yang  diterlantarkan  oleh  pemegang haknya,  dan  memasukannya  kembali  ke  dalam  sistem  sosial,  ekonomi  dan  politik pengelolaan  aset.  Tanah  terlantar  ini  direncanakan  akan  dialokasikan  untuk masyarakat dan untuk merespon secara cepat program strategis negara seperti pangan, energi,  infrastruktur,  dan  perumahan  rakyat.  Adapun  di  dalam  kebijakan  penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar yang dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Kesempatan  yang  ada  ini  sangat  dimanfaatkan  berbagai  pihak  akibat  adanya kekosongan  aturan  yang  tidak  komprehensif  di  dalam  kebijakan  penertiban  tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar yang dilakukan pada Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  sehingga  timbul  resistensi  dari pemegang hak yang tidak menyerahkan haknya  atau sertipikatnya. Dengan  mengikuti pendapat Rosenbloom bahwa agencies can be required to include enforcement agents in their  rulemaking.  Participation  also  has  costs;  for  example,  it  can  reduce  flexibility  by encumbering  and  delaying  rulemaking,  sehingga  berbeda  dengan  pemberian  hak  yang membuat  siapapun  merasa  nyaman,  pencabutan  hak  tentunya  membuat  para pemegang hak merasa terusik.
Selanjutnya  dengan  mengikuti  pendapat  Rosenbloom  bahwa  agencies  can  be required to assess the impact of proposed rules on the different categories of entities that will  be  effected  by  them,  such  as  small  businesses  and  local  governments,  dengan demikian, kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar ini harus dilakukan dengan komprehensif untuk melakukan optimalisasi penertiban tanah terlantar, karena belum optimalnya penertiban tanah  terlantar memiliki peran dalam  belum selesainya masalah  ketimpangan  penertiban  tanah.  Ketimpangan  penertiban  tanah  tersebut berdampak pada kesenjangan kesejahteraan sosial, karena tanah terlantar (tanah idle) menyebabkan tersanderanya kesejahteraan sosial.

## KESIMPULAN
Tanah  yang  sudah  dinyatakan  sebagai  tanah  terlantar  dapat  dimohonkan kembali kepemilikan hak atas tanah tersebut yang prosesnya apabila seluruh hamparan

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar
tanah  yang  ditelantarkan  maka  keputusan  penetapan  Tanah  Terlantar  diberlakukan terhadap  seluruh  hamparan  hak  atas  tanah  tersebut.  Jika  sebagian  hamparan  yang ditelantarkan  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar  diberlakukan  terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas pemegang hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai  dengan  keputusan  pemberian  haknya,  dengan  melalui  prosedur  permohonan hak  atas  tanah. Terhadap  tanah yang  ditelantarkan kurang dari atau sama dengan 25 (dua  puluh  lima)  persen  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar  diberlakukan hanya  terhadap  tanah  yang  ditelantarkan  dan  pemegang  hak  dapat  mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah tersebut.
Atas  hal  tersebut  perlu  segera  ditindak  lanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan yang lebih detail mengenai penentuan  kriteria suatu  tanah dikualifikasi sebagai tanah terlantar  apakah  hanya  memperhatikan  normanya  saja  tanpa  melihat  hal-  hal  yang secara  khusus  yang  terjadi  di  lapangan.  perlu  segera  diadakan  sosialisasi  agar masyarakat  dalam  artian  yang  luas  bisa  segera  mengetahui  akan  adanya  Peraturan Pemerintah  dan  Undang-Undang  masih  diperlukan  dengan  beberapa  penyempurnaan sesuai  kondisi  masyarakat  serta  dengan  memperhatikan  kearifan  lokal  yang  dimiliki masing-masing  daerah.  Penyempurnaan  terhadap  Undang-Undang  dapat  dilakukan melalui  revisi  Undang-Undang  dengan  memuat  substansi  pengaturan  Undang-Undang ini  ke  dalam  RUU  tentang  Pertanahan.  Ada  pengaturan  yang  jelas,  mengenai  jangka waktu yang tidak terlalu lama bagi suatu tanah sehingga tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah yang terindikasi terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria  ini  dan  Pelaksanaanya  Jilid  1  Hukum  Tanah  Nasional,  (Jakarta: Djambutan, 2003).
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-  Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,edisi revisi,  ( Jakarta: Djambatan, 2008)
Badan  Pertahanan  Negara  Republik  Indonesia,.  Penerbitan  Dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar. (Jakarta: Bhumibhakti Adhiguna, 2011)
Hadjon, Philipus M. Lotulung. Paulus Effendie. Marzuki. H.M. Laica. Djamiati. Titiek Sri. I Gusti Ngurah. Hukum Administrasi dan Good Government. (Jakarta : Universitas Trisakti), 2010
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Husein  Alting,  Dinamika  Hukum  Dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), (Ternate: Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, 2014)
Mertokusumo.  Soedikno.  Hukum  Dan  Politik  Agrarian.  Universitas  Terbuka.  Kanurika. Jakarta, 1988
Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan 1, (Jakarta : Kompas, 2001)
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi).  (Jakarta  :  Prenada  Media Group, 2016)
Rosenbloom,  David  H.  Administrative  Law  for  Public  Managers  –  Essentials  of  Public Policy and Administration. (Colorado USA : Westview Press, 2003)
Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko,  2001,  Hukum  Adat  Indonesia,  Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
Suharningsih, Tanah Terlantar, (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Raya 2009) W.J.S. Poerwadaminta, , Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385 ).
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  (  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah  Terlantar  (Lembaran  Negara  Tahun  2010  Nomor  16,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098).
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar  (  Lembaran  Negara  Tahun  2021  Nomor  30,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 6632).
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.