“Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Setelah Pemekaran Provinsi Riau”: Sebuah Topik Tugas Akhir Program Studi Akuntansi di
Politeknik Batam Muslim Ansori dan Septiwi Program studi Akuntansi Politeknik Batam
Parkway Street , Batam Centre , Batam 29461, Indonesia e-mail: muslim@polibatam.ac.id

## Abstrak
Makalah  ini  merupakan  ringkasan  penelitian    tugas akhir mahasiswa program studi Akuntansi (Septiwi, 2009.) Topik  ini  diangkat  karena  mahasiswa  tersebut  melakukan magang di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kepulauan Riau.  Tujuan  penelitian  ini  antara  lain  untuk  mengukur kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Provinsi  Riau  sebelum  dan  setelah  pemekaran, Membandingkan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD sebelum  dan  setelah  pemekaran  secara  parsial  maupun gabungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan  adanya  perbedaan  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD setelah pemekaran, menghitung pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD setelah pemekaran.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber berupa data PAD kedua provinsi mulai tahun 2003 sampai dengan tahun  2007.  Data  tersebut  kemudian  diolah  dengan perhitungan  proporsi  dan  selisih  secara  matematis sederhana. Hasil perhitungan kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Penelitian  sederhana  ini  dapat  mengungkapkan bahwa  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  Provinsi Riau  sebelum  pemekaran  71,7%  dan  setelah  pemekaran sebesar 79,25%. Perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD  sebelum  pemekaran  71,7%.  Setelah  pemekaran secara parsial Provinsi Riau 79,25 Provinsi Kepri 92,44%, dan  secara  gabungan  87,47%.  Faktor-faktor  yang menyebabkan  adanya  perbedaan  kontribusi  pajak  daerah terhadap  PAD  setelah  pemekaran  antara  lain  jumlah penduduk  pemilik  kendaraan  bermotor,  perbedaan kegiatan  dalam    rangka  menggali  sumber-sumber  yang
potensial  untuk  meningkatkan  pajak  daerah  dari  kedua Provinsi,  dan  Perbedaan  kesadaran  Wajib  Pajak. Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD setelah  pemekaran  untuk  Provinsi  Riau  relative  tetap sedangkan untuk Provinsi Kepri mengindikasikan peningkatan.
Topik  penelitian  tugas  akhir  ini  terkait  dengan  mata kuliah perpajakan, matematika bisnis, statistik, metodologi penelitian bisnis, dan bahasa indonesia. Aspek pembelajaran bagi mahasiswa dalam penelitian ini antara lain kemampuan mengidentifikasi dan kemudian merumuskan  masalah,  merancang  sebuah  rencana penyelesaian  masalah  secara  ilmiah  dan  sistematis, melaksanakan  sebuah  rencana  yang  telah  disusun, mengumpulkan berbagai informasi relevan untuk menyelesaikan  masalah,  mengolah  data,  mendeskripsikan fakta, menulis sebuah laporan, mempersiapkan presentasi, mempertanggungjawabkan  sebuah  karya,  menjelaskan sebuah karya terhadap orang lain.

## 1. Pendahuluan
Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri)  merupakan pemekaran  Provinsi  Riau  yang  memiliki  wilayah  mulai Riau  daratan  di  pulau  Sumatra  dan  wilayah  perairan  di gugus Kepulauan Riau.  Dasar hukum pemekaran provinsi ke-33  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dasar pemikirannya antara lain perlunya pengelolaan yang lebih  efektif  wilayah  Kepulauan  Riau  mengingat  wilayah ini  memiliki  letak  geografis  yang  sangat  strategis  dan memiliki  potensi  yang  sangat  baik,  adanya  aspirasi masyarakat  di  wilayah  Kepulauan  Riau  untuk  lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.  Dasar  pemikiran  lainnya  antara  lain  bentangan
wilayah  yang  sangat  luas  dengan  jumlah  penduduk  yang sangat  banyak  memerlukan  peningkatan  efektivitas  dan efesiensi pelayanan.
Tujuan  akhir  dari  pemekaran  provinsi  Riau  adalah peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Baik  masyarakat Riau maupun masyarakat Kepulauan Riau.  Tujuan tersebut akan  dicapai  melalui  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi pemerintahan,  serta  pelaksanaan  pembangunan  provinsi. Penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  kedua provinsi  tersebut  tentu  membutuhkan  sumber  dana. Ketersediaan  dana  akan  menentukan  kemudahan  kedua provinsi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka lazimnya semakin mudah dan feasible provinsi melaksanakan tugas dan fungsinya. Alternatif strategi dan program  kerja  yang  bisa  yang  feasible  dilaksanakan  juga semakin tersedia banyak.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber  pendanaan  provinsi  terdiri  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  dana  perimbangan,  pinjaman  daerah,  dan lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dari  beberapa sumber pendanaan tersebut, PAD merupakan sumber dana yang dapat digunakan secara bebas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Besar  kecilnya  dana  yang  tersedia  dari  PAD  juga tergantung dari  kemampuan pengumpulan  masing-masing provinsi.  Karakteristik  ini  yang  kemudian  menyebabkan PAD dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam penilian terhadap kinerja pemerintahan provinsi.
Pemerintah  provinsi  dapat  mengumpulkan  PAD melalui  pengumpulan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Dari  seluruh  sumber  PAD  tersebut umumnya pajak daerah memiliki kontribusi yang terbesar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  dan  kendaraan  di  atas  air,  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  dan  Pajak pengambilan  dan  pemanfaatan  air  bawah  tanah  dan  air permukaan.
Sebelum  pemekaran,  pajak  daerah  maupun  PAD
yang  bersumber  dari  wilayah  kedua  provinsi  ini dikumpulkan  oleh  Provinsi  Riau.  Namun  setelah pemekaran    terdistribusi  ke  Provinsi  Riau  dan  Provinsi Kepri.  Fenomena  ini  cukup  menarik  untuk  diteliti mengingat  PAD  merupakan  indikator  penting  kinerja pemerintah  provinsi.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan topik “ Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Setelah Pemekaran Provinsi Riau”.

## 2. Rumusan Masalah
Dari  pemaparan  di  atas  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini antara lain
a. Berapa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau sebelum dan setelah pemekaran?
b. Berapa  perbandingan  kontribusi  pajak  PAD  sebelum dan  setelah  pemekaran  secara  parsial  maupun gabungan?
c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD setelah pemekaran?
d. Bagaimana  pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD setelah pemekaran?

## 3. Batasan Masalah
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari  data  sekunder  yaitu  dara  pajak  daerah  dan  PAD Provinsi  Riau  tahun  2003,  2005,  2006  dan  2007. Sedangkan  untuk  Provinsi  Kepulauan  Riau    data  tahun 2005, 2006, dan 2007.

## 4. Tinjauan Pustaka

## a. Pajak Daerah
Pengertian  pajak  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat Soemitro  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi),  yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum (waluyo, 2000:2). Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tentang  Pajak  Daerah, yang  dimaksud  dengan  pajak  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat
dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  pembangunan daerah.
Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur  berdasarkan  peraturan  daerah  masing-masing  dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa,2003:1-2). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 pasal 2 sampai 7 tentang Pajak Daerah.
 Kendaraan  bermotor adalah  semua  kendaraan beroda  dua  atau  lebih  beserta  gandengannya  yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak .
 Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga gerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan  yang digunakan di atas air.
 Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan  di  atas  air adalah  pengalihan  hak  milik kendaraan  bermotor  dan/atau  kendaraan  di  atas  air sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli, tukar  menukar,  hibah  termasuk  hibah  wasiat  dan hadiah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan usaha.
 Bahan  bakar  kendaraan  bermotor adalah  bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
 Air  bawah  tanah adalah  air  yang  berada  di  perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
 Air  permukaan adalah  air  yang  berada  di  atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat
dengan  Pemerintah  Daerah,  PAD  merupakan  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malik (2002) dengan menggunakan analisis perbandingan  dan  analisis  persentase  pertumbuhan.  Dari hasil  perhitungannya  diperoleh  bahwa  pajak  daerah mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Hal ini karena adanya penarikan pajak yang lebih  intensif  sehingga  berpengaruh  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil dari tahun  ke  tahun  yang  diperoleh  dari  penerimaan  Pajak Daerah  maka  akan  dapat  menstabilkan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dari  hasil  perhitungan  diketahui  bahwa  pajak daerah  dalam  mendukung  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) mencapai  rata-rata  setiap  tahunnya  mencapai  23,41  %. Dengan demikian pajak daerah di Kota Malang mempunyai peranan  yang  cukup  penting  bagi  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Sedangkan  rata-rata  pertumbuhan realisasi  pajak  daerah  mencapai  rata-rata  setiap  tahunnya 29,11  %  dan  rata-rata  pertumbuhan  realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  setiap  tahunnya  mencapai  13,  82  %, begitu  juga  dengan  rata-rata  pertumbuhan  realisasi Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  setiap tahunnya  mencapai  25,  16  %  dilihat  dari  prosentase pertumbuhan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya  realisasi  pajak  daerah  maka  akan  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dengan demikian pertumbuhan pajak daerah mempunyai pengaruh yang  penting  dalam  menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## c. Kontribusi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pengertian  kontribusi  adalah  sumbangan.  Sehingga kontribusi  disini  dapat  diartikan  sebagai  sumbangan  yang diberikan  oleh  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan Pemerintah Daerah.
Ardiansyah  (2001)  melakukan  penelitian  dengan menggunakan analisis kotribusi dan analisis perbandingan.
Dari  hasil  perhitungannya  diperoleh  bahwa  pajak  daerah memiliki  kontribusi  yang  besar  kedua  setelah  kontribusi retribusi  daerah.  Hal  ini  berarti  usaha  intensifikasi  dari masing-masing komponen pajak daerah membuahkan hasil yang bagus diantaranya pajak penerangan jalan. Dari hasil perhitungan  diketahui  bahwa  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (PAD) selama  tahun  anggaran  1995/1996  –  1999/2000  sebesar 22,27%,  dengan  tingkat  pertumbuhan  realisasi  14,04%. Sedangkan prosentase realisasi atas target sebesar 108,71%, hal ini ditunjang adanya perolehan pajak penerangan jalan yang cukup besar dan sistem administrasi yang mudah.

## 5. Metodologi
Objek  penelitian  ini  adalah  pajak  daerah  PAD  Provinsi Riau tahun 2003, 2005, 2006, dan 2007 dan untuk Provinsi Kepulauan Riau  tahun 2005, 2006, dan 2007. Data tersebut dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  observasi  dan dokumentasi.    Metode  analisis  data  yang  digunakan  ini adalah  metode  deskriptif.  Metode  ini  digunakan  untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan cermat serta berusaha memberikan informasi tentang apa saja yang ada hubungannya dengan penelitian kemudian menganalisisnya  untuk  menemukan  pemecahan  masalah yang dihadapi.
Untuk  menghitung  besarnya  persentase  kontribusi  pajak daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan menggunakan  analisis  kontribusi,  dari  hasil  perhitungan dan  analisis  tersebut  dapat  diketahui  perbandingan kontribusi  pajak  daerah  sebelum  dan  setelah  pemekaran provinsi  Riau.  Rumus  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut: (Nugroho Budiyuwono, 1995: 160).

## Keterangan :
Pn
: Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap
PAD (Rupiah) QX : Jumlah penerimaan pajak daerah (Rupiah)
QY : Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)
n
: Tahun (periode) tertentu.
Sedangkan  untuk  menghitung  pertumbuhan  kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), dapat  dilihat  dari  perbandingan  antara  kontribusi  pajak
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu dengan  tahun  sekarang  (Halim,  2001:155)  dengan  rumus sebagai berikut:
Keterangan :
G  = Pertumbuhan Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
6. Pembahasan
a. Penerimaan Pajak Daerah
Tabel 1 berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi  penerimaan  pajak  daerah  Provinsi  Riau  dengan Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007.
Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Tahun Provinsi Riau Provinsi Kepri 2003 394,364,400,000 - 2005 655,884,681,677 202.942.955.284 2006 764,546,115,045 260.511.591.819 2007 926,592,209,136.75 301,504,796,476

## Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan
Dari  tabel  di  atas,  penulis  tidak  mencantumkan penerimaan  pajak  daerah  untuk  periode  tahun  2004 dikarenakan pada tahun tersebut, Provinsi Riau dimekarkan dan  kemudian  dibentuklah  Provinsi  Kepulauan  Riau sehingga  penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  tersebut tidak stabil karena baru mengalami regenerasi pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan pajak daerah.

## b. Penerimaan PAD
Tabel  2  berikut  ini  adalah  data  mengenai perbandingan  antara  target  dengan  realisasi  penerimaan Pendapatana Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
Tabel 2 Penerimaan PAD (Rp) Tahun Provinsi Riau Provinsi Kepri 2003 550,000,000,000 - 2005 769,561,702,443.08 212,292,055,803.68 2006 964,668,290,169.33 281,830,846,379.30 2007 1,257,064,416,520.06 325,833,680,431.74

## Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan
Dari  Tabel  2  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  PAD baik  Provinsi  Riau  maupun  Provinsi  Kepulauan  Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun

## c. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Tabel  3  menampilkan  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri
Tabel 3 Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Pajak

## Lainnya terhadap PAD Provinsi Riau
Tahun Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) Kontribusi Pajak Daerah (%) Kontribusi Pendapatan Daerah Lainnya (%) 2003 394.364.400.000 550.000.000.000 71,70 28,3 2005 655.884.681.677 769.561.702.443,08 85,23 14,77 2006 764.546.115.045 964.668.290.169,33 79,25 20,75 2007 926.592.209.136,75 1.257.064.416.520,06 73,71 26,29
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontribusi terbesar  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diperoleh dari  pajak  daerah.  Besarnya  kontribusi  pajak  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2003, 2005, 2006  dan  2007  sebesar  71,70%,  85,23%,  79,25%  dan 73,71%.  Sedangkan  sisanya  diperoleh  dari  penerimaan lainnya  yaitu  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu  sebesar  28,3%,  14,77%,  20,75%  dan  26,29%  untuk tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007. Perbandingan rata-rata kontribusi  pajak  daerah  dengan  penerimaan  dari  pajak lainnya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tersebut dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

## Grafik 1
Perbandingan persentase rata-rata kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 di Provinsi Riau
Grafik  1  menunjukkan  bahwa  rata-rata  kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar 77,47% untuk tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007, sedangkan sisanya  sebesar  22,53%  merupakan  jumlah  rata-rata penerimaan dari   3 sumber lainnya yaitu retribusi daerah, hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan
kekayaan  daerah yang  dipisahkan  serta  lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Penurunan  maupun  kenaikan  persentase  kontribusi pajak daerah dan kontribusi dari penerimaan dari 3 sumber pajak  lainnya  (retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini.

## Grafik 2
Perbedaan kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD di Provinsi

## Riau
Besarnya  kontribusi  pajak  daerah  dan  kontribusi dari penerimaan pajak lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 4. Perhitungan kontribusi tersebut diperoleh  dari  data  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2005, 2006 dan 2007.
Tabel 4 Persentase kontribusi pajak daerah dan pajak lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) Kontribusi Pajak Daerah (%) Kontribusi Pendapatan Daerah Lainnya (%) 2005 202.942.955.284 212.292.055.803,68 95,60 4,4 2006 260.511.591.819 281.830.846.379,30 92,44 7,56 2007 301.504.796.476 325.833.680.431,74 92,53 7,47
Tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontribusi terbesar  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi Kepulauan  Riau  diperoleh  dari  pajak  daerah.  Perolehan kontribusi  tersebut  secara  berturut-turut  dari  tahun  2005 sampai  tahun  2007  sebesar  95,60%,  92,44%  dan  92,53% sedangkan sisanya diperoleh dari penerimaan lainnya yaitu retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  dengan  persentase  sebesar  4,4%,  7,56%  dan  7,47% untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
Kontribusi tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan  dari  tahun  ke  tahun  baik  kontribusi  dari  pajak daerah  maupun  kontribusi  dari  penerimaan  pajak  lainnya (retribusi  daerah  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang sah). Tingkat kenaikan maupun penurunan persentase kontribusi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

## Grafik 3

## Perbedaan kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan  rata-rata  kontribusi  pajak  daerah dengan penerimaan pajak lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini.

## Grafik 4
Perbandingan persentase rata-rata kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD tahun 2005, 2006 dan 2007 di Provinsi Kepulauan Riau
Grafik 2 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar 93,52%  untuk  tahun  2005,  2006  dan  2007,  sedangkan sisanya  sebesar  6,48%  merupakan  jumlah  rata-rata penerimaan dari sumber lainnya yaitu retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
d. Analisis  Perbandingan  Kontribusi  Pajak  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan  setelah  pemekaran  secara  parsial  maupun gabungan.
Analisis  ini  digunakan  untuk  menggambarkan
keadaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  Provinsi  Riau  sebelum  pemekaran  dan  setelah terjadi pemekaran, yakni setelah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk.  Dari  hasil  perhitungan  nantinya  akan  diketahui berapa  perbandingan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila Provinsi Riau masih tetap utuh,  yang  berarti  tidak  ada  pembentukan  Provinsi Kepulauan  Riau.  Hal  tersebut  menggambarkan  apakah kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi  Riau  masih  tetap  seperti  sebelum  terjadi pemekaran  atau  justru  mengalami  penurunan  karena  ada sebagian dari wilayah Provinsi Riau yang telah dimekarkan menjadi Provinsi lain yakni Provinsi Kepulauan Riau.
e. Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Pemekaran Untuk kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  sebelum  pemekaran,  data  yang digunakan  adalah  data  tahun  2003  karena  pada  tahun tersebut  merupakan  data  satu  tahun  sebelum  terjadinya pemekaran.  Diharapkan  perhitungan  pada  tahun  tersebut dapat  digunakan  dalam  menganalisis  data  sebelum terjadinya pemekaran Provinsi Riau.
Untuk  menelaah  keterangan  di  atas,  dapat  dilihat perbandingan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum pemekaran dengan menggunakan data tahun 2003 pada tabel 4 di bawah ini.

## Tabel 5
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebelum Pemekaran Realisasi PD Realisasi PAD Kontribusi Pajak Daerah Kontribusi penerimaan pajak Lainnya 394.364.400.000 550.000.000.000 71,70 28,3
Data tersebut di atas, merupakan data tunggal dari Provinsi  Riau  karena  pada  tahun  2003  belum  terjadi pemekaran. Dimana data pada tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi  pada  tahun  2003  sebesar  71,7%.  Sedangkan sisanya  sebesar  28,3%  merupakan  kontribusi  dari  sumber penerimaan  pajak  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
f. Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran

## secara parsial maupun gabungan
Untuk  membandingkan  kontribusi  pajak  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran secara  parsial  maupun  gabungan,  data  yang  digunakan adalah  data  tahun  2005  karena  pada  tahun  tersebut merupakan  satu  tahun  setelah  terjadinya  pemekaran. Diharapkan  perhitungan  pada  tahun  tersebut  dapat digunakan  dalam  menganalisis  data  setelah  terjadinya pemekaran  Provinsi  Riau  dengan  adanya  pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk  menelaah  keterangan  di  atas,  dapat  dilihat perbandingan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  setelah  pemekaran  secara  parsial maupun  gabungan  dengan  menggunakan  data  tahun  2005 sebagai pembanding tabel 6 berikut ini.

## Tabel 6

## Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Secara Parsial & Gabungan Tahun 3005
Provinsi Realisasi PD Realisasi PAD Kontribusi Pajak Daerah Kontribusi penerimaan pajak Lainnya Riau 655.884.681.677 769.561.702.443,08 85,23 14,77 Kepri 202.942.955.284 212.292.055.803,68 95,60 4,4 Gabungan 858.827.636.961 981.853.758.246,76 87,47 12,53
Dari  tabel  6  dapat  diketahui  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD untuk Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.  Dari  perbandingan  kedua  Provinsi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pada  tahun  2005  dengan  terjadi peningkatan kontribusi dari kedua provinsi jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran.
Dari  tabel  6  di  atas,  dapat  dilihat  secara  jelas bahwa  tahun  2005,  kontribusi  yang  diperoleh  merupakan gabungan  kedua  provinsi  yakni  sebesar  87,47%  untuk kontribusi pajak daerah dan 12,53% untuk kontribusi dari penerimaan pajak lainnya. Kontribusi pajak daerah setelah pemekaran secara gabungan digunakan sebagai pembanding  untuk  kontribusi  setelah  pemekaran  secara parsial  bagi  kedua  provinsi,  sehingga  dari  hasil perbandingan  tersebut  dapat  diketahui  apakah  pemekaran Provinsi  Riau  adalah  keputusan  yang  tepat  bagi  kedua Provinsi atau justru sebaliknya.
Apabila kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  setelah  pemekaran  secara  parsial dibandingan  dengan  setelah  pemekaran  secara  gabungan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemekaran Provinsi Riau mengakibatkan  terjadinya  penurunan  kontribusi  pajak
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  perolehan  kontribusi pajak  daerah  setelah  pemekaran  secara  parsial  sebesar 85,23%.  Sedangkan  pada  kontribusi  pajak  daerah  setelah pemekaran secara gabungan justru lebih besar 2,24% dari pada kontribusi setelah pemekaran secara parsial, sehingga pemekaran  daerah  secara  tidak  langsung  merugikan Provinsi Riau.
Hal sebaliknya terjadi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  setelah  pemekaran  secara  gabungan  justru  lebih kecil dari pada kontribusi setelah pemekaran secara parsial yaitu dari 95,60% turun menjadi 87,47%. Oleh karena itu, pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau merupakan keputusan yang tepat bagi Provinsi Kepulauan Riau.
g. Faktor-faktor  penyebab  perbedaan  kontribusi pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) setelah pemekaran
Tidak  dipungkiri,  adanya  pemekaran  Provinsi  Riau
dengan
dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan  perbedaan  dalam  hal  penerimaan  pajak daerah  di  tingkat  Provinsi.  Perbedaan  tersebut  akan menyebabkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kedua  Provinsi juga mengalami perubahan karena Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah dengan persentase yang cukup signifikan.
Perbedaan  tersebut  terjadi  disebabkan  oleh  beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Perbedaan  jumlah  penduduk  yang  menggunakan kendaraan  bermotor  baik  di  darat  maupun  di  laut. Perbedaan  tersebut  mempengaruhi  penerimaan  dari segi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
b. Perbedaan kegiatan dalam rangka menggali sumber-sumber  yang  potensial  untuk  meningkatkan pajak daerah dari kedua Provinsi.
c. Perbedaan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  hal melakukan  pembayaran  pajak  khususnya  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Pajak Bea Balik
Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  sebagai penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah.

## h. Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran
Pada  analisis  pertumbuhan  ini  yang  dihitung adalah  realisasi  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  setelah  terjadi  pemekaran Provinsi  Riau  dengan  dibentuknya  Provinsi  Kepulauan Riau.  Sehingga  data  yang  dipakai  adalah  data  pada  tahun 2005  sampai  dengan  tahun  2007  dari  kedua  Provinsi tersebut.
Berdasarkan  rumus  seperti  tersebut  dalam metologi  di  atas  dapat  diketahui  pertumbuhan  kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau maupun di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 dan 2007 pada tabel 7 dan 8 di bawah ini.
Tabel 7

## Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Riau
Tahun Kontribusi Tahun Sekarang Kontribusi Tahun Sebelumnya Tingkat Pertumbuhan 2006 79,25 % 85,23 % (7.01) % 2007 73,71 % 79,25 % (7.00) %
Berdasarkan  tabel  7  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  untuk  Provinsi Riau  mengalami  penurunan  sebesar  7,01%.  Data  tersebut diperoleh  dari  selisih  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005 sebesar 85,23% dengan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) tahun 2006 sebesar 79,25%.
Untuk  pertumbuhan  tahun  2007,  mengalami penurunan  sebesar  7%.  Angka  tersebut  diperoleh  dari selisih antara kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  tahun  2006  sebesar  79,25%  dengan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) tahun 2007 sebesar 73,71%.
Dari  keterangan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Riau  mengalami  kenaikan sebesar 0,01% dari tahun 2006 ke tahun 2007.

## Tabel 8 Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah
terhadap PAD Provinsi Kepri Tahun Kontribusi Tahun Sekarang Kontribusi Tahun Sebelumnya Tingkat Pertumbuhan 2006 92,44 % 95,60 % (3.31) % 2007 92,53 % 92,44 % 0.11  %
Sedangkan  untuk  Provinsi  Kepulauan  Riau, pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  penurunan  sebesar  3,31% untuk tahun 2006 dan mengalami kenaikan sebesar 0,11% untuk tahun 2007. Dari kedua data tersebut dapat diketahui bahwa  pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  mengalami  kenaikan  sebesar 3,41% dari tahun 2006 ke tahun 2007.
Berikut ini adalah  grafik pertumbuhan  kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 dan  tahun  2007  di  Provinsi  Riau  dan  Provinsi  Kepulauan Riau.

## Grafik 5

## Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Riau dan Provinsi Kpri Tahun 2006 dan 2007
Grafik  5  di  atas  menunjukkan  pertumbuhan  kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau (provinsi lama) relatif  tetap.  Sedangkan  provinsi  Kepri  (provinsi  hasil pemekaran)  mengindikasikan  semakin  meningkat.  Berarti pemekaran  terbukti  dapat  mengoptimalkan  potensi  PAD Provinsi Kepri.
7. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.
a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau sebelum  pemekaran  (tahun  2003)  71,7%  dan  setelah pemekaran (tahun 2006) sebesar 79,25
b. Perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD sebelum pemekaran  71,7%.  Setelah  pemekaran  secara  parsial Provinsi  Riau  79,25  Provinsi  Kepri  92,44%,  dan secara gabungan 87,47%.
c. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  adanya  perbedaan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD  setelah pemekaran antara lain:
 Jumlah penduduk pemilik kendaraan bermotor
 Perbedaan  kegiatan  dalam    rangka  menggali sumber-sumber yang potensial untuk meningkatkan pajak daerah dari kedua Provinsi.
 Perbedaan kesadaran Wajib Pajak
d. Pertumbuhan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD setelah pemekaran untuk Provinsi Riau relative tetap sedangkan  untuk  Provinsi  Kepri  mengindikasikan peningkatan.

## 8. Tinjauan  Terhadap  Tugas  Akhir  di  Program Studi Akuntansi
Tugas  akhir    bagi  mahasiswa  program  pendidikan vokasi  idealnya  dapat  membuahkan  sebuah  karya  yang bernilai  praktis.  Karya  tersebut  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  permasalahan  atau  kebutuhan  atau pertanyaan yang ditemui dalam unit kerja atau lingkungan sosial tertentu. Untuk tingkat pendidikan diploma III tugas akhir tersebut dilaksanakan pada semester terakhir dimana umumnya  pada  saat  yang  bersamaan  mahasiswa melaksanakan  magang.  Untuk  melaksanakan  proses pembelajaran  dari  aspek  pertanggungjawaban,  mahasiswa yang melaksanakan magang diwajibkan menyusun laporan magang.
Laporan  magang  dan  tugas  akhir  sama-sama berbentuk  laporan.  Oleh  karena  itu  penggabungan  kedua laporan ini akan dapat memberikan banyak manfaat.  Baik dari sisi mahasiswa, pembimbing, maupun dari sisi tempat magang. Mahasiswa dan pembimbing akan lebih  terfokus dan  lebih  efisien  karena  hanya  satu  laporan  sedangkan pihak  tempat  magang  akan  mendapatkan  laporan  yang lebih  detail  dan  mendapatkan  solusi  atas  kekurangan  atau masalah  yang  selama  ini  ada  di  pihak  mereka.  Solusi tersebut akan lebih terasa keandalannya karena dihasilkan
dari suatu proses yang melibatkan pembimbing dan penguji tugas akhir.
Dengan runtutan pemikiran seperti di atas, maka yang paling  urgen  dalam  tugas  akhir  adalah  nilai  solusi  bagi tempat  magang  yang  timbul  dari  laporan  tugas  akhir. Mungkin  ini  terlalu  ideal  tetapi  bukankan  memang idealisme itu jati diri akademisi? Walaupun solusi itu tetap ada nilainya meskipun hanya untuk mengatasi hal-hal yang simple  dan  mungkin  tidak  banyak  terfikirkan  oleh pelaksana  tugas  rutin.  Seandainya  pemikiran  seperti  ini dapat  diterima,  maka  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian tugas akhir seharusnya adalah permasalah  yang bersumber dari tempat magang.
Tugas pembimbing dan penguji proposal tugas akhir bukanlah  mengetes  mahasiswa  tetapi  justru  mengarahkan agar  mahasiswa  mampu  menemukan  permasalahan  yang ada di tempat magang,  kemudian memberikan pengarahan agar  mahasiswa  dapat  mengupas  dan  menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat magang dengan landasan teori dan alat analisis  yang tepat, serta menyusun rencana kegiatan tugas akhir yang patuh pranata akademik.
Sidang  tugas  akhir  seharusnya  berfungsi  sebagai media untuk menjamin kualitas solusi yang direkomendasikan oleh mahasiswa dan kepatuhan terhadap pranata  pelaporan  ilmiah.  Bukan  malah  mencoba merumuskan  kembali  permasalahan  penelitian  yang  tentu berakibat  penggantian  topik  penelitian.  Jika  ini  terjadi berarti  peran  pembimbing,  sidang  proposal,  dan  peran pembimbing    pasca  sidang  proposal  tidak  ada  artinya. Maka  timbullah  tugas  akhir  ”biaya  tinggi”.  Untuk menghindari  hal  ini,  maka  direkomendasikan  proposal hasil  revisi  sidang  proposal  yang  telah  ditandatangani dosen  penguji  dilampirkan  pada  tugas  akhir.  Kemudian diharapkan  teman-teman  dosen  penguji  dapat  konsisten dengan proposal revisi tersebut dengan tidak terlalu tergiur pembongkaran rumusan masalah kembali.