## KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {suryawicaksanaputra20@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini dilakukan untuk (1) mengetahui  dan memahami mengenai terkait pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia, serta (2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pengaturan  tentang  santet  dalam  hukum  pidana Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitia  hukum normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang  berasal  dari  bahan-bahan  kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  tentang  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana santet bahwa  yang akan dimasukan atau diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural),  khususnya  yang  berkaitan  dengan  penawaran  bantuan  jasa  atau  sarana  dari  orang yang  mengaku  memiliki  keahlian  supranatural  (dukun  atau  paranormal)  untuk  melakukan  suatu kejahatan  atau  tindak  pidana.  Dalam  mengkriminalisasi  perbuatan  yang  berhubungan  dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan pada usaha pecegahan (prevensi) adanya tindakan praktek  santet  oleh  para  dukun  atau  paranormal.  Yang  akan  dicegah  atau  diberantas  adalah  profesi atau  pekerjaan  dukun  santet  yang  memberikan  bantuan  kepada  seseorang  untuk  menimbulkan kematian  atau  mencelakakan/menderitakan  orang  lain.  Dengan  begitu  yang  akan  dikriminalisasi adalah  perbuatan  menawarkan  atau  memberikan  jasa  dengan  ilmu  santet  untuk  membunuh  atau membuat celaka orang lain.
Kata Kunci : Santet, Kriminalisasi, Kebijakan Hukum Pidana .

## Abstract
This  study  was  conducted  to  (1)  know  and  understand  the  relevant  legal  considerations  about  the setting of witchcraft  in  the  Indonesian criminal  law,  and (2) To examine and  analyze the criminal  law policy of the arrangement of witchcraft in the Indonesian criminal law. This type of research is used in legal research is empirically normative law that legal research done by researching library materials or secondary  data  that  by  studying  and  reviewing  the  legal  principles  and  rules  of  positive  law  derived from  the  materials  of  literature  and  legislation  -invitation.  The  approach  used  is  a  problem  that  law approach,  conceptual  approach  and  the  approach  to  the  case.  Results  of  research  on  criminal  law policy against the crime of witchcraft that that will be incorporated or organized under the concept of the draft Penal (Penal Code) is not a crime of witchcraft but the offense related to the problem of black magic (the magic and the supernatural), especially with regard to offer help services or facilities from people  claiming  to  have  supernatural  skills  (shaman  or  paranormal)  to  commit  a  crime  or  a  criminal act.  In  criminalizing  acts  related  to  persantetan,  the  bill  of  the  Criminal  Code  only  focuses  on prevention efforts (prevention) their actions witchcraft practices by quacks or paranormal. Which would be prevented or eradicated is a profession or occupation shaman who provides assistance to a person to cause death or harm the others.
Keywords : Witchcraft, Criminalization, Criminal Law Policy

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial, yang  mana  manusia  hidup  membutuhkan interaksi  terhadap  manusia  lainnya (zoon politicon) (Arrasjid,  2000:  1).  Dengan begitu menimbulkan kesadaran diri bahwa dalam kehidupan masyarakat berpedoman pada  suatu  aturan  yang  oleh  sebagai besar  warganya  ditaati.  Hubungan  antara manusia dengan manusia, dan masyarakat  diatur  oleh  serangkaian  nilai- nilai dan kaidah-kaidah. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk  bidang  hukum  publik.  Artinya, hukum pidana mengatur tentang hubungan  ntar  warga  negara  dan  negara, dan  menitikberatkan  pada  kepentingan umum  atau  kepentingan  publik.  Upaya pembaharuan  hukum  di  Indonesia  yang sudah  dimulai  sejak  lahirnya  Undang- Undang  Dasar  1945  tersebut  tidak  dapat dilepaskan  pula  dari  landasan  sekaligus tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  bangsa Indonesia  seperti  telah  dirumuskan  dalam Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 yaitu “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum
berdasarkan Pancasila”.
Mengenai perkembangannya hingga  saat  ini,  KUHP  telah  mengalami banyak  perubahan.  Hal  ini  dikarenakan Indonesia  merupakan  negara  memiliki wilayah yang luas dan kepadatan masyarakatnya  sehingga  aturan-aturan yang ada sebelumnya harus diperbaharui, karena tindakan-tindakan melawan hukum yang  terjadi  akan  terus  berkembang. Karena  itu  hukum  pidana  yang  akan diperbaharui  diharapkan  dapat  mengikuti perubahan  dan  perkembangan  perilaku masyarakat Indonesia.
Adapun  alasan-alasan  mendasari perlunya  pembaharuan  hukum  pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:
a)  Alasan  yang  bersifat  politik  adalah wajar  bahwa  negara  Republik Indonesia  yang  merdeka  memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan  sendiri.  Ini  merupakan kebanggaan  nasional  yang  interen dengan kedudukan sebagai negara
yang  telah  melepaskan  diri  dari penjajahan.  Oleh  karena  itu,  tugas dari  pembentuk  undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan  kolonial,  dan  ini  harus didasarkan kepada Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum. b)  Alasan yang bersifat sosiologis  suatu  KUHP  pada dasarnya adalah pencerminan  dari  nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa,  karena  ia  memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu  sanksi  yang  bersifat negatif berupa pidana. Ukuran  untuk  menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung  pada  pandangan kolektif  yang  terdapat  dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. c)  Alasan  yang  bersifat  praktis teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  dapat disebut secara resmi sebagai KUHP.  Dapat  diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Disamping itu, terdapat berbagai  macam terjemahan KUHP yang beredar, sehingga dapat dimungkinkan  akan  terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.
d)  Alasan adaptif,
KUHP nasional  dimana  mendatang harus  dapat  menyesuaikan diri  dengan  perkembangan-
perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati  oleh  masyarakat beradab  (Mulyadi,  2008  : 400-401).
Upaya  pembaharuan  hukum  di Indonesia  yang  sudah  dimulai  sejak lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945 tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  pula  dari landasan  sekaligus  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  seperti telah  dirumuskan  dalam  Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.
Dalam fungsinya sebagai
perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun  yang  merupakan  tujuan  pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat  yang  tertib,  menciptakan ketertiban  dan  keseimbangan.  Dengan begitu  tercapainya  ketertiban  didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.
Tujuan  dari  norma  adalah  untuk ditaati,  untuk  ditaati  diperlukan  suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai  bentuk  norma  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Norma  kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum.  Diantara  norma-norma  tersebut bentuk  sanksi  yang  paling  hebat  terdapat dalam  hukum  pidana  yaitu  sanksi  berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar  dan  sengaja  pada  seseorang  yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum (Santoso, 2011 : 4).
Penggunaan upaya hukum, termasuk  hukum  pidana,  sebagai  salah satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah sosial dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping  itu,  dengan  adanya  tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan  sosial,  yaitu  segala  usaha  yang rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Sebagai  suatu  bentuk  upaya hukum yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan  hukum  pidana  sebenarnya tidak  merupakan  suatu  keharusan.  Tidak
ada  kemutlakan  dalam  bidang  kebijakan, karena  pada  hakikatnya  dalam  masalah kebijakan  penilaian  dan  pemilihan  dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian,  masalah  pengendalian  atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya  merupakan  problem  sosial  seperti dikemukakan  oleh  packer  diatas,  tetapi juga  masalah  kebijakan (the  problem  of policy) (Prasetyo, 2010 : 20).
Ditinjau  dari  pengertian  upaya hukum, suatu tindakan yang perlu dilakukan  sebagai  tindakan  kriminalisasi adalah  proses  mengangkat  perbuatan yang  semula  bukan  perbuatan  pidana menjadi  perbuatan  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Proses  kriminalisasi  ini  terdapat didalam tahap formulasi dari
pembaharuan  hukum  pidana  (Sudarto,
1981:121). Mengenai
masalah kriminalisasi  ini  sangat  erat  kaitannya dengan criminal  policy.  Criminal  policy adalah  usaha  yang  rasional  baik  dari masyarakat atau pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan  sarana  penal  maupun  non penal.
Santet  adalah  ilmu  hitam  yang sangat  merugikan  dan  membahayakan orang  lain  atau  kehidupan  masyarakat sekitar  yang  dapat  dilakukan  dari  jarak jauh  dan  jarak  dekat  yang  biasanya berakibat  fatal  terhadap  korban  yang terkena  santet,  yaitu  terjangkit  penyakit aneh  bahkan  sampai  kematian.  Santet tidak  hanya  berkembang  di  Indonesia, tetapi  juga  berkembang  di  negara-negara lain.
Santet  pada  umumnya  memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya  santet  merupakan  bagian  dari ilmu  gaib  yang  memang  dipercaya  atau diyakini  oleh  beberapa  atau  sebagian masyarakat  di  Indonesia.  Santet  menurut beberapa  opini  juga  dapat  menyebabkan seseorang  sebagai  korban  dikarenakan santet  tersebut  sering  di  salahgunakan sebagai  media  untuk  membuat  orang celaka,  sakit,  bahkan  bisa  menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Santet  adalah  sebuah  tindakan yang dipandang berlawanan dengan
hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut  KUHP  yang  sekarang  berlaku, perbuatan meramal  nasib  atau  mimpi  dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib  pada  saat  persidangan  saja  bisa diancam  pidana,  maka  seharusnya  santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun  santet  merupakan  gejala  sosial budaya  yang  sangat  kompleks  karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern.
Adapun filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena  santet  diakui  dan  dipercaya keberadaannya  di  kehidupan  masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat  dicegah  dan  diberantas  melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.  Dengan  alasan  tersebut maka  perlu  dibentuk  tindak  pidana  baru mengenai  santet  yang  sifatnya  mencegah agar  perbuatan  tersebut  tidak  terjadi (Sudarto, 1981 : 121).
Sejak  dahulu  hingga  di  zaman modern pada saat ini dilihat dari kenyataan  ternyata  santet  itu  masih  ada, selain harus adanya aturan yang mengatur  santet  itu  sendiri  dikarenakan perbuatan  santet  yang  ada  didalam kehidupan  masyarakat  belakangan  ini munculnya  berita  tuduhan  terhadap  salah seorang  atau  salah  satu  keluarga  yang mempunyai  ilmu  gaib  atau  sebagai  dukun santet yang berakhir ricuh dan main hakim sendiri  yang  dilakukan  oleh  warga. Dengan  begitu  dalam  hal  ini  sangat diperlukan  adanya  pengaturan  hukum pidana  terhadap  tindak  pidana  santet harus  ada  didalam  aturan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  karena santet  bisa  saja  selalu  terjadi  dimanapun, selain  itu  hukum  pidana  tidak  mengenal berlaku surut atau retro aktif (Ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2019).
Harus  adanya  pengaturan  tentang santet atau ilmu gaib dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia karena  didasari  dengan  adanya  kejadian main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh warga setempat yang menduga salah satu warga  menjadi  dukun  santet.  Kejadian  ini terjadi  pertama,  pada  tahun  2010  di Tapanuli  Utara,  Sumatra  Utara  yang
dimana satu keluarga dibakar hidup-hidup di  dalam  rumahnya  karena  masyarakat setempat menduga satu keluarga tersebut sebagai  keluarga  yang  memiliki  ilmu  gaib atau  ilmu  santet,  kedua  pada  tahun  2011 di  Dusun  Kekes,  Trenggalek,  Jawa  Timur kejadian  ini  sama  dengan  kejadian  di tahun  2010  yaitu  dimana  satu  keluarga yang  diduga  mempunyai  ilmu  gaib  atau santet  di  bakar  hidup-hidup  didalam rumahnya sendiri, ketiga pada tahun 2012 dibulan  Agustus  di  Malang  Jawa  Timur makam  seseorang  yang  diduga  menjadi dukun santet dibongkar oleh masyarakarat karena  masyarakat  tidak  mau  dukun santet  ini  di  makamkan  di  desa  tersebut (www.liputan6.com,  diakses  pada  tanggal 6 Desember 2019).
Berdasarkan  uraian  diatas,  salah satu  pertimbangan  mengapa  kebijakan hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana santet  harus  ada  dalam  Undang-Undang karena  jika  dilihat  dalam  asas  legalitas dimana  suatu  perbuatan  dapat  di  pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,  maka  santet  tidak dapat  di  pidana  karena  santet  tidak terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  KUHP  yang  sekarang berlaku.  Sedangkan  santet  itu  sendiri adalah  suatu  perbuatan  yang  berlawanan dengan  hukum  dan  sangat  pantas  untuk adanya  kriminalisasi  terhadap  santet  itu sendiri.  Dengan  demikian  seperti  yang sudah  dijelaskan  diatas  maka  perlu adanya  suatu  kebijakan  hukum  pidana terhadap  tindak  pidana  santet  (Fauzi, 2013 : 5).
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis merumuskan masalah pertimbangan hukum  tentang  pengaturan  santet  dalam hukum  pidana  Indonesia  dan  kebijakan hukum  tentang  pengaturan  santet  dalam hukum pidana Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  dipergunakan penelitian  secara  hukum  normatif  dengan titik  tolak  penelitian  karena  adanya kekosongan norma (Soekanto, 2007 : 13). Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statue  approch ); pendekatan konseptual ( conceptual
approach ); pendekatan kasus ( case approach ).. Bahan hukum yang digunakan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum,maka  penulis  menggunakan  teknik studi  dokumen,  kemudian  dideskripsikan sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang dikaji secara yuridis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia
Secara Sosiologis, Respon
masyarakat  Indonesia  terhadap  kejadian- kejadian  luar  biasa,  di  luar  kemampuan manusia biasa memang di bumi Indonesia di percayai keberadaannya ditengah kehidupan  masyarakat,  masalah  santet merupakan  suatu  pembahasan  yang kerap kali menjadi bahan perdebatan yang panjang  di  tengah-tengah  masyarakat. Perdebatan ini baik dilakukan oleh akademisi,  ahli  hukum,  ahli  sosial,  ahli agama  maupum  supranatural.  Daerah belahan Eropa, masyarakat disana mempercayai keberadaan adanya seseorang  yang  bisa  menyihir  atau memiliki  ilmu  gaib  yang  biasa  dikenal sebagai  tukang  sihir  atau  paranormal. Masih  banyak  istilah  dengan  teknik  dan cara kerja yang sama dengan santet yang banyak  dipraktikan  di  negara-negara  lain, selain  santet  yang  ada  di  Indonesia. Persepektif sosiologis masyarakat Indonesia,  banyak atribut santet atau sihir terkadang diatributkan kepada masyarakat tertentu. Sehingga dalam pemenuhan atau pencapaian  tujuan  yang  dicapainya  selalu menggunakan  pendekatan  magic  atau mistis, misalnya orang yang ingin mendapatkan  wanitan  yang  diidamkan menggunakan  sihir  atau  santet  yang mereka  sebut  dengan  jaran  goyang. Secara  filosofis,  Ilmu  gaib  secara  umum adalah  suatu  jenis  keilmuan  untuk  tujuan memiliki  kemampuan  atau  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  bersifat  ajaib atau gaib, perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya,  yang  melebihi  kemampuan manusia  biasa,  sering  juga  disebut sebagai ilmu supranatural atau metafisika, karena  menyangkut  hal-hal  yang  tidak tampat  atau  kasat  mata  manusia  biasa dan diluar kewajaran. Kebudayaan
mempengaruhi  hukum  dalam  masyarakat. Mistik sebagai pengetahuan yang mempengaruhi  pola  pikir  manusia  pada akhirnya  muncul  dalam  bentuk  budaya. Proses kebudayaan mempengaruhi hukum  menjadi  budaya  hukum.  Secara filosofis, keberadaan  mistis  dalam  budaya hukum  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek  yaitu, aspek  ontologis,  aspek  epistemologis, aspek  aksiologis.  Hal  ini  dapat  menjadi penghambat perkembangan hukum dalam beradaptasi pada perubahan dan kemajuan  dunia  saat  ini.  Dengan  begitu keberadaan  mistik  sebagai  suatu  budaya hukum,  harus  ditempatkan  pada  posisi yang  tepat  serta  harus  disertai  dengan upaya  pembuktian  hukum  yang  tepat  jika akan  menjadi  bagian  ketentua  tertulis, seperti  halnya  yang  terdapat  dalam pengaturan  Rancangan  Undang-Undang KUHP  mengenai  santet.  Secara  yuridis, Belum  adanya  peraturan  yang  mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet,  mengakibatkan  masyarakat  lebih cenderung  untuk  memilih  “Peradilan Masyarakat” atau main hakim sendiri yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan  tindakan  kekerasan  yang terkadang hingga mengakibatkan kematian.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat dengan alasan, bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak akan mendapatkan  keadilan  yang  diharapkan oleh  masyarakat.  Tiga  nilai-nilai  dasar dalam  penegakan  hukum  yaitu  keadilan, kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan masyarakat  atau  manusia  itu  maka institusi  menampilkan  wujudnya  dalam bentuk  norma-norma.  Implementasi  dari norma-norma  hukum  pidana  Indonesia berupa  Undang-undang,  menurut  Prof. Sacipto  Rahardjo  Undang-undang  itu merupakan  sumber  yang  bersifat  hukum paling utama, hukum yang dihasilkan oleh perundangan  ( enacted  law,  statue  law ) sedangkan  santet  termasuk  ke  dalam hukum  yang  tidak  di  Undang-undangkan ( unenacted  law  common  law )  (Raharjo, 1991  :  83).  Pola  kehidupan  masyarakat Indonesia  yang  bersifat  mistis  dan  negatif dengan menggunakan media magis
didalam masyarakat dikenal dengan sebutan “santet”. Santet merupakan suatu tindakan  criminal  yang  termasuk  dalam tindak  pidana  yang  sulit  menemukan pemecahnya, sebab  anggapan yang muncul  dimasyarakat  kejahatan  tersebut sudah  tidak  ada  penyelesaian  pidananya dengan  tanpa  dasar  pembuktian  dan  sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk  setiap  kasus  yang  masuk  demi tegaknya  keadilan  hal  ini  sesuai  dengan asas legalitas yang berlaku diranah hukum pidana terkenal dengan adagium legendaris  von  Feuerbach  yang  berbunyi “nullum  delictum  nulla poena sine  praevia lege  poenali” secara  bebas  adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik  tindak  pidana  yang  tidak  ada  hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”  (Hukum  Online,  diakses pada  tanggal  10  Februari  2020),  hal  ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi “pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.Kriminalisasi  santet  dalam KUHP  Sistem  hukum  Indonesia  yang formal  dan  rasional  hanya  berusaha menjaring  perbuatan  lahirlah  yang  secara empiris dapat diidentifikasikan dan dibuktikan  hubungan  kausalitasnya.  Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistik, gaib  atau  metafisika  sulit  diterima  dalam sistem  hukum  yang  formal  dan  rasional. Namun  dengan  demikian,  tidak  berarti semua  perbuatan  yang  berhubungan dengan  hal-hal  gaib  atau  mistik  tidak dapat  diatur  dalam  sistem  perundang- undangan  yang  formal  dan  rasional. Sepanjang perbuatan tersebut yang berhubungan  dengan  hal-hal  gaib  atau mistik  dapat  diidentifikasikan,  dapat  saja perbuatan  itu  diatur  di  dalam  hukum formal  (perundang-undangan).      Misalnya dalam  KUHP  yang  saat  berlaku  ada ketentuan atau larangan mengenai:
a)  Perbuatan  (mata  pencarian)  untuk menyatakan peruntungan/nasib
seseorang, untuk mengadakan
peramalan  atau  penafsiran  mimpi. (Pasal 545)
b)  Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persedian untuk  dijual/dibagikan,  jimat- jimat  atau  benda-benda  yang dikatakan  olehnya  mempunyai kekuatan gaib. (Pasal 546)
c)  Saksi  di  persidangan  memakai jimat-jimat  atau  benda  sakti. (Pasal 547)
Dari  ketentuan-ketentuan  diatas sudah terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib  atau  supernatural  yaitu  peramalan nasib  atau  mimpi  dan  jimat-jimat  atau benda-benda sakti yang memiliki kekuatan gaib,  jadi  dengan  begitu  hukum  formal (perundang-undangan) dapat atau mungkin  saja  mengatur  hal-hal  yang  gaib atau  supernatural,  sepanjang  yang  diatur bukan substansi gaibnya, tetapi perbuatan yang  berhubungan  dengan  hal-hal  gaib tersebut (Arief, 2011 : 291).
Penawaran  jasa  paranormal  sangat mudah  di  temui  di  media,  bahkan paranormal yang sudah dikenal masyarakat  tidak  perlu  mempromosikan jasanya.  Penerima  jasa  atau  pencari  jasa akan mencari sendiri keberadaan paranormal tersebut melalui informasi dari penerima  jasa  lain  yang  berhasil  atas bantuan paranormal yang berhasil mengabulkan permintaan dari pencari jasa paranormal  yang  sebelumnya.  Apabila dilihat  dari  segi  ekonomi,  profesi  menjadi paranormal ini sangat menjanjikan. Paranormal dapat meminta bayaran dengan  biaya  setinggi-tingginya  (tanpa ada  standardisasi fee seperti  profesi dokter, psikologi, atau advokat) dan tanpa perlu bertanggung jawab apabila pekerjaannya tidak berhasil. Apabila terjadi kesalahan, maka perbuatan paranormal tersebut tidak dapat dibuktikan.  Berbeda  dengan  dokter  yang terancam tuduhan malpraktek atau penyidik yang harus selalu siap dipraperadilan apabila melakukan kesalahan  prosedur  dalam  menjalankan profesinya (Arthani, 2015, Vol. 5, 31).
Kriminalisasi terhadap perbuatan santet yang menyatakan diri sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  252  Rancangan
KUHP 2019 sebenarnya merupakan upaya  perlindungan  terhadap  masyarakat supaya  tidak  kembali  terjebak  pada penipuan  yang  dilakukan  oleh  oknum- oknum  yang  tidak  bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap dukun, paranormal dan sebagainya sering kali  berujung  pada  hal-hal  yang  tidak diinginkan  seperti  pelecehan  seksual  dan juga menimbulkan kerugian materiil. Bedasarkan  hal  tersebut,  Pertimbangan untuk  mengkriminalisasi  suatu  perbuatan khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan  dengan  hal  yang  bersifat  magis atau ilmu santet ini adalah perbuatan yang dipandang sangat tercela atau membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.
Kebijakan  Hukum  Tentang  Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia
Ilmu  gaib  atau  supranatural  adalah ilmu  yang  dapat  dianggap  sebagai  ilmu yang  berada  diluar  batas  kemampuang manusia  dalam  menalaahnya,  ilmu  gaib juga  tidak  sesuai  dengan  hukum  alam yang  berlaku  karena  sangat  sulit  untuk dibuktikan  keberadaannya  oleh  manusia melalui panca inderanya. Dengan manusia mengalami  kesulitan  jika  dihadapkan dengan ilmu gaib, seperti contoh seseorang  yang  terkena  santet  akan  sulit menyatakan  bahwa  dia  terkena  santet karena  gejala-gejala  yang  terlihat  akan hampir  sama  dengan  penyakit-penyakit medis  yang  diketahui,  sedangkan  jika ditelusuri  lebih  dalam  dengan  ilmu  medis akan sulit untuk menemukan titik penyakit yang  ada  pada  diri  orang  tersebut (Fitriyanto, 2017 : 3).
Kehidupan  masyarakat  di  Indonesia masih  sangat  mempercayai  dengan  dunia perdukunan  dilihat  dari  masyarakat  yang belum  banyak  mengenal  teknologi  dan modernisasi seperti masyarakat pedesaan sampai  masyarakat  perkotaan  yang  bisa dikatakan sudah modern. Hal ini menunjukan  bahwa  keberadan  dukun  di tengah-tengah    masyarakat  masih  sangat diyakini  dan  dibutuhkan  jasanya.  Secara istilah  sihir  adalah  suatu  kegiatan  yang mempunyai  tujuan  untuk  mempengaruhi orang  lain  secara  fisik  maupun  pikiran dengan  cara  yang  tidak  bisa  dilihat  oleh kasat mata dan dari jarak yang jauh. Sihir
atau  santet  banyak  macamnya,  ada  yang disebut  guna-guna  dan  pelet  namun  dari semua macam sihir diatas memiliki tujuan yang  sama  yaitu  untuk  mempengaruhi orang  lain.  Biasanya  sihir  atau  santet  ini digunakan  oleh  seorang  dukun  atau paranormal  untuk  berbuat  hal  yang negatif,  seperti  mencelakakan  seseorang yang  di  benci  atau  menyakiti  orang  yang pernah  menyakiti  hatinya,  namun  dalam prateknya  santet  tidak  hanya  digunakan untuk sekedar menyakiti namun bisa lebih dari  menyakiti  yaitu  hingga  berujung kematian  dari  seseorang  yang  terkena santet.  Ada  juga  yang  mempergunakan sihir  untuk  membuat  lawan  jenisnya menjadi  tergila-gila,  hal  ini  biasanya dilakukan  oleh  lelaki  untuk  mendapatkan hati seorang perempuan yang diinginkannya  (Fitriyanto, 2017 : 5).
Usaha dan kebijakan untuk membuat  peraturan  hukum  pidana  yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana  juga pada  hakikatnya  merupakan  suatu  bagian dari  usaha  penegakan  hukum  (khusus penegakan  hukum  pidana).  Maka  dari  itu sering  pula  dikatakan  bahwa  kebijakan hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan  penegakan  hukum.  undangan ataupun hukum yang tidak tertulis.
Usaha  penanggulangan  kejahatan mengunakan  perbuatan  undang-undang (hukum)  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena  itu wajar  apabila  kebijakan  hukum  pidana juga  merupakan  bagian  dari  kebijakan sosial  yang  dapat  diartikan  sebagai  salah satu  usaha  yang  rasional  untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.
Kebijakan Hukum dan Perumusan Delik Santet Dalam Konsep KUHP Baru
Konsep RUU KUHP menitikberatkan perhatiannya  pada  usaha  pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan praktek  santet  di  kehidupan  masyarakat Indonesia. Pencegahan atau pemberantasan terhadap pekerjaan dukun santet  yang  menawarkan  jasa  dengan memberikan  bantuan  kepada  seseorang
untuk  mencelakakan  atau  menimbulkan hilangnya  nyawa  orang  lain.  Dengan  kata lain  yang  akan  dilakukan  kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut.
Adapun perumusan sementara yang telah dirumuskan  dalam  konsep  RUU  KUHP yaitu  dalam  Pasal  252  tahun  2019  yaitu berbunyi:
(1)  Setiap  Orang  yang  menyatakan dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan  bantuan  jasa  kepada orang lain bahwa
karena perbuatannya  dapat  menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lam  3 (tiga)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak kategori IV.
(2)  Jika  Setiap  Orang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan perbuatan  tersebut  untuk  mencari keuntungan atau menjadikan sebagai  mata  pencaharian  atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
Penerapan  Pasal  252  tahun  2019 tentang  persantetan  dalam  Rancangan Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) banyak menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra di kehidupan
masyarakat
Indonesia. Ada sebagian yang
menganggap  bahwa  kriminalisasi  tentang santet  hanya  dapat  menimbulkan  fitnah, hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  bukti nyata terhadap santet yang terjadi.
Untuk bisa memperkuat dan membuktikan  sebuah  kasus  santet  yang terjadi  di  masyarakat,  bukan  hal  itu  yang dimaksud  dari  segi  delik  formilnya.  Oleh sebab  itu  sangat  kesulitan  dalam  hal pembuktian  itulah  maka  Pasal  252  (yang dulunya  Pasal  292  RUU  tahun  2004) menggunakan  rumusan  tindak  pidana secara  formil,  yang  bukan  mempidana perbuatan santetnya
melainkan mempidana  perbuatan-perbuatan  tertentu yang sesungguhnya merupakan
perbuatan-perbuatan  sebelum  perbuatan itu  benar-benar  dilakukan  oleh  seorang dukun atau paranormal.
Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan  hukum  yang  tercantum  dalam RUU KUHP terhadap perbuatan- perbuatan yang berhubungan dengan ilmu hitam  atau  santet  masih  sangat  terbatas. Karena  yang  dapat  dipidana  dalam peraturan yang baru tersebut hanya orang yang seolah-olah hanya menawarkan jasa dengan  jalan  “memberitahukan  atau menimbulkan  harapan  kepada  orang  lain bahwa karena perbuatannya (yang mengandung kekuatan magis dapat menimbulkan  kematian  atau  penderitaan bagi  orang  lain,  jadi  terdapat  kelemahan dalam  perumusan  konsep  RUU  KUHP ialah  tidak  dapat  menjangkau  semua praktek persantetan, antara lain:
1.  Penawaran  atau  pemberian  jasa persantetan  untuk  tujuan-tujuan jahat  terhadap  orang  lain  yang tidak bermaksud menimbulkan kematian  atau  penderitaan  pada orang lain. 2.  Praktek persantetan atau perbuatan menyantet yang dilakukan oleh orang yang mempunyai  kekuatan  magis  atau oleh  tukang  santet  (dukun  santet) itu sendiri, tanpa permintaan orang lain (Arief, 2002 : 318).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  atas  hasil  dan pembahasan  bab  sebelumnya,  maka didapatkan simpulan sebagai berikut :
Kepercayaan mengenai adanya kekuatan supranatural di Indonesia merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu  dari  masyarakat.  Kepercayaan  akan kekuatan  supranatural  ini  menimbulkan banyaknya praktik paranormal atau dukun di kehidupan masyarakat. Paranormal dan dukun  dapat  memiliki  konotasi  positif  dan negatif.  Perilaku  negatif  dari  paranormal atau dukun ini biasa dikenal dengan santet atau  ilmu  hitam.  Kriminnalisasi  santet dalam  Rancangan  KUHP  hingga  kini masih di perdebatkan oleh badan legislatif. Menurut  KUHP  yang  saat  ini  berlaku mengenai perbuatan mistis atau gaib telah diatur dalam Pasal 545, 546, 547 KUHP .
Santet  adalah  suatu  upaya  yang dilakukan  oleh  seseorang  (dukun  atau paranormal)  untuk  mencelakai  orang  lain
dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam.  Santet  dilakukan  dengan  beberapa cara media seperti boneka yang digunakan  dan  diyakini  sangat  ampuh. Dampaknya,  seseorang  yang  terkenan ilmu  santet  atau  ilmu  gaib  diyakini  akan mengalami kesakitan, cacat bahkan hingga menghilangkan nyawa orang tersebut.
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan  diatas  maka  kebijakan  hukum pidana  terhadap  tindak  pidana  santet  di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan  dengan  persantetan  atau ilmu  gaib,  Pasal  252  RUU  KUHP  tahun 2019  hanya  menitikberatkan  perhatiannya pada  usaha  pencegahan  (prevensi)  yang dilakukannya  terhadap  praktik  santet  oleh para  dukun  santet  atau  paranormal. Tindakan yang akan dicegah atau diberantas  ialah  profesi  atau  pekerjaan tukang  santet  yang  memberikan  bantuan kepada  orang  lain  untuk  melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesakitan  dan  kematian  orang  lain. Dengan kata lain yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan  bantuan  jasa  dengan  ilmu santet untuk membunuh
atau mencelakakan  atau  menderitakan  orang lain.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Kepercayaan  terhadap  ilmu  magis atau  ilmu  santet  didalam  kehidupan masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan  dan  merubah  pola  pikir masyarakat  agar  tidak  mempercayai  ilmu magis  atau  ilmu  santet  yang  diyakini keberadaannya  di  Indonesia.  Masyarakat pun  harus  bijak  dalam  menanggapi seseorang yang diduga berprofesi sebagai dukun  santet  agar  tidak  melakukan tindakan main hakim sendiri.
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia  khususnya  terhadap  tindak pidana  santet  harus  segera  disahkan, karena  dengan  masih  adanya  perbuatan atau kejadian persantetan yang dikhawatirkan  akan  ada  korban  santet
selanjutnya karena belom adanya peraturan  perundang-undang  atau  aturan hukum pidana yang belom bisa menjeratnya.  Mengingat  KUHP  yang  saat ini  masih  berlaku  di  Indonesia  adalah warisan  dari  Kolonial  Belanda  tidak mengatur  masalah  tindak  pidana  santet yang  keberadaan  diyakini  dan  percayai  di Indonesia.  Usaha  untuk  bisa  menjerat perbuatan  dukun  santet  dengan  Pasal yang  relevan  serta  dapat  digunakan secara  maksimal  maka  perlu  adanya ketegasan  dari  Pasal  tersebut,  artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan  apa  sebenarnya  yang bisa di jerat dengan Pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Nawawi Arief, Barda, 2001. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Raharjo, Sacipto, 1991. Ilmu Hukum , Citra aditya bakti, Bandung.
Soekanto,  soerjono  dan  Mamudji,  Sri, 2007. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu   Tinjauan  Singkat ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Arrasjid,  Chainur,  2000. Dasar-dasar  ilmu hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Santoso, topo,  2011. Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers. Sudarto,  1981. Hukum  dan  Hukum Pidana, Bandung: Alumni. Fauzi,  tosim,  2013.  “ Kebijakan  Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana
Santet di Indonesia” (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas
Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga.
Yogyakarta. Fitriyanto,  Briyan  Eko,  2017. “Respon Masyarakat  Terhadap  Fenomena
Santet (Studi   di  kampong nambahdadi  kecamatan  terbanggi besar kabupaten Lampung Tengah” (skripsi). Jurusan Sosiologi Program Sarjana Universitas Lampung. Lampung.
Wahyuni,  ER.  2014. http://digi  lib.unila. ac.id/5415/7/BAB%20I.pdf(Diakses pada   tanggal 5 Nopember 2019).
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 Pasal 252 RUU KUHP tentang santet. https://www.liputan6.com/news/read/2772 83/satu-keluarga-tewas-dibakar- massa  (Diakses  pada  tanggal  6 Desember 2019). Ditjenpp.kemenkumham.go.id, (diakses pada tanggal 7 Desember 2019).