Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli  2021, Hal. 238-242| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3315.238-242

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DALAM PELANGGARAN DATA PRIBADI MELALUI SMS BROADCAST
Aziiz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia azisslub@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan  era  modern  saat  sangat  memudahkan  akses  terutam  dalam  interaksi,  dengan  hadirnya    teknologi internet, SMS dan media sosial menjadi  media utama masyarakat dalam bersosialisasi dan melakukan promosi dengan biaya yang terjangkau serta cepat dalam menjangkau konsumen, sehingga secara tidak langsung terjadinya pertukaran informasi data pribadi yang tidak diketahui oleh pengguna jasa yang seringkali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dalam praktiknya yaitu menggunakan SMS Broadcast dimana merupakan salah  satu  metode  pengiriman  pesan  ke  banyak  nomor  dari  satu  sumber  dengan  pesan  yang  sama  dengan  satu nomor  ke  nomor  konsumen  yang  lain.  Penelitian  ini  mengkaji  pengaturan  hukum  bagi  pengguna  jasa telekomunikasi  bidang  periklanan  dan  menganalisisi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dengan  adanya pelanggaran data pribadi melalui SMS Broadcast. Adapun metode yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konsep dan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier  yang  dikumpukan  dengan  cara    cara  mencatat,  mengutip,  membaca,  maupun meringkas  literatur  yang  mengacu  terhadap  perubahan  status  jenis  kelamin  di  Indonesia.  Selanjutnya  data dianalisis dengan sistematis dan  mengaitkannya dengan  bahan  hukum.  Hasil simpulan  ini  menguraikan  bahwa dimana  Pasal  1  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dijadikan  dasar  hukum  perlindungan  terhadap pengguna jasa telekomunikasi, sedangkan pada Pasal 26 UU ITE dijadikan dasar hukum tentang penggunaan data pribadi, yang dalam hal ini adalah SMS Broadcast.
Kata kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, SMS Broadcast

## Abstract
/11 the progress of the modern era today where the development of internet technology,SMS and social media becomethe  main  thing  in  every  need  of  society  in  socializing  and  conductingpromotionsat  an  affordablecost andfast  in  reaching  consumers,so  that  indirectlythe  exchange  ofpersonaldata  informationthat  is  not  known  by service users who are often misused by irresponsiblepeople. Which in practiceis to use SMSBroadcast which is one method of sending messagesto many numbers from one source with the same message with one number to another  consumer  number.  From  the  statement,  there  are  2  problems,  namely  How  to  set  the  law  of telecommunicationservice  users  in  the  field  of  advertising  and  How  to  protectthe  lawfor  consumers  with  the existence ofpersonaldata breaches through SMS Broadcast.The method to be used is a method of normative legal research. The conclusion outlines that Article I of the Consumer Protection Law Serves as the legal basis for the protection of telecommunication service users, while in Article 26 of the /TE Law is used as the legal basis for the use of personal data, which in this case is SMS Broadcast Keywords: Legal Protection,SMS Broadcast,PersonalData

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  dari  teknologi  informasi  saat  ini  telah  memberikan  dampak  yang  begitu  besar  bagi manusia.  Jaman  ini  terkenal  dengan  era  teknologi  informasi.  Salah  satunya  yaitu  dapat  mencari informasi, Alat komunikasi yang dapat ditemukan pada masyarakat unruk dapat mengakses beberapa informasi adalah telepon seluler. Dari media elektronik seperti telepon seluler tersebut masyarakat bisa mengetahui beberapa madengan cepat menggunakan alat-alat teknologi yang begitu canggih sehingga mudah  mendapatkan  serta  berbagi  informasi  tanpa  mengenal  waktu  dan  jarak.  Globalisasi  produksi beberapa  sektor  yaitu  keuangan,  teknologi  dan  perdagangan  terbentuklah  market  atau  pasar  yang terbentuk. Perkembangan dari kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika memperbesar arus transaksi barang dan jasa yang diberikan bervariasi antara lain produksi luar negeri dan dalam negeri. lnformasi  elektronik  mengenai  barang  dan  jasa  dikatakan  para  pengusaha  itu  tidak  hanya memperlihatkan kelebihan yang ada pada beberapa produk, tetapi harus dengan memuat informasi dari risiko  pemakaian  yang  terdapat  dari  produk  bersangkutan,  terlebih  menyangkut  dengan  hak  dari
konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan informasi tersebut yang diberikan oleh pengusaha untuk memilih produk yang baik (Sidabalok, 2006) . Namun dalam hal ini diketahui, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha mengirimkan berbagai promosi baik dalam bentuk barang atau jasa melalui SMS ke banyak nomor seluler untuk lebih menarik minat pembeli/konsumen yang disebut SMS Broadcast. SMS Broadcast adalah metode mengirim pesan ke beberapa nomor dari saru nomor dengan isi pesan yang sama tapi memakai data pengirim yang tidak terkirim dari nomor seluler biasa. SMS  Broadcast  juga  sering  dianggap  sebagai  SMS  Iklan  karena  dianggap  mengganggu  pengguna seluler yang menerima pesan tersebut. hal ini dapat dilakukan pembahasan mengenai pengaturan hukum pengguna  jasa  telekomunikasi  dalam  bidang  periklanan  tersebut.  Dan  perlindungan  hukum  bagi konsumen dengan pelanggaran data pribadi melalui SMS Broadcast dapat dilihat dari sudut pandang hukum. SMS broadcast yang dikirim oleh penyedia jasa layanan operator seluler kepada pengguna jasa layanan  operator  seluler  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  sehingga  pesan  tersebut  dianggap Spam, hal ini menimbulkan kerugian pengguna jasa tersebut (Helmi, 2011) .
Perusahaan penyedia jasa layanan operator seluler wajib bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen  akibat  kelalaian  yang  dilakukan.  Pihak  pelaku  usaha  telah  melanggar  kewajiban  yang seharusnya  ditaati  oleh  setiap  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Dalam  hal  ini, pengguna  jasa  layanan  operator  seluler  yang  dilanggar  hak-haknya  dapat  mengajukan  gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum kepada pelaku usaha melalui jalur litigasi (melalui lembaga peradilan). Periklanan pada umumnya adalah proses yang menjangkau penyiapanMedia yang biasanya dipakai  saat  memberikan  pengiklanan  adalah  melalui  tv,  surat  kabar,  serta  surat  yang  langsung diberikan kepada konsumen.
SMS Broadcast dipergunakan untuk melakukan promosi secara efektif dan efisien dengan biaya yang  murah  dan  hanya  dalam  waktu  yang  singkat.  Perusahaan  yang  menawarkan  barang  atau  jasa tersebut  merasa  sangat  diuntungkan  dengan  adanya  SMS  Broadcast.  Tetapi  bagi  beberapa  pengguna jasa telekomunikasi atau  konsumen yang menerima berbagai pesan promosi melalui  SMS Broadcast merasa bahwa privasinya telah terganggu dan dirugikan dengan adanya promosi yang dilakukan melalui SMS Broadcast tersebut karena dapat menimbulkan SMS secara bersamaan dalam waktu yang singkat (Dewi, 2016) . Dari uraian di atas , maka penelitian  ini mengkaji pengaturan hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi  bidang  periklanan  dan  menganalisisi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dengan adanya pelanggaran data pribadi melalui SMS Broadcast.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  secara  normatif,  dimana  mengacu  kepada  studi kepustakaan  di  bidang  hukum,  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  secara  konseptual  dan pendekatan kasus. Bahan hukum yaitu hukum primer yaitu bahan hukum yang berpedoman terhadap Undang-undang  dan  keputusan  yang  mengikat,  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dimana  didapat melalui jumal, buku hukum, serta internet yang memuat mengenai kasus SMS iklan di sosial media, sedangkan    bahan  hukum  tersier  diperoleh    melalui  kamus  hukum  serta  ensiklopedia  yang  berkaitan mengenai  informasi  hukum (Bambang,  2002) .    Data  dikumpulkan  dengan  cara  mencatat,  mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang yang berkaitan dengna masaah yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Bidang Periklanan
Sampai  saat  ini  tidak  ada  peraturan  serta  perundangan  maupunn  Undang-undang  baik  itu  mengatur dengan  khusus  mengenai  periklanan.  Dasar  dari  peraturan  mengenai  periklanan  dimuat  pada perundangan  Undang-undang  lnformasi  dan  Teknologi  dan  Undang-undang  hukum  dagang.  Dalam penjelesan tentang data pribadi unruk menjamin perlindungan data tersebut disebutkan pada pasal 26 UU ITE mengenai hak pribadi dalam melakukan komunikasi dan tanpa adanya gangguan yang terjadi. Mengenai masalah tentang periklanan terdapat dimasukan pada asas-asas seperti asas-asas umum tata krama  serta  tata  cara  pada  periklanan  di  Indonesia,  dalam  hal  tersebut  dijelaskan  bahwa  pada  iklan tentunya  harus  memiliki  sebuah  kejujuran  serta  memiliki  tanggung  dan  tentunya  tidak  bertentangan pada  hukum  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia  serta  tidak  mengandung  maksud  rasis  ada  menyerang golongan tertentu seperti halnya seperti agama dan golongan tertentu lainnya.
Dalam  hal  tata  krama  serta  tata  cara  periklanan  di  Indonesia  memiliki  pengaturan  tentang  kaitan pada  unsur-unsur  yang  bersangkutan  pada  periklanan,  baik  secara  hubungan  pada  konsumen, pengiklanan  pribadi,  pemerintah  serta  media.  Hubungan  pada  konsumen  jika  diinginkan  oleh konsumen, maka dari itu baik pada perusahaan periklanan, maupun halnya pada media pengiklan tetap harus bersedia memberi pengertian tentang iklan tertentu. Hal tersebut secara kaitannya dengan adanya hak-hak konsumen, oleh sebaba itu masalah periklanan dimana diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 16 baik itu secara khusus dengan pasal 17 UUPK, sebagaimana mengatur perbuatan-perbuatan larangan pada pelaku usaha. Secara serta merta pada pasal 17 VUPK menerangkan larangan bahwa mengelabui konsumen  tentang  kualitas  dan  lainnya  sebagainya  serta  tidak  memberikan  informasi  apalagi memberikan  informasi  yang  keliru  atau  melanggar  etika  serta  pengaturan  perundang-perundangan. Larangan serta berupa sanksi diatur pada pasal 62 UVPK bahwasannya pada pelaku usaha periklanan yang  rnelakukan  pelanggaran  pasal  17  ayat  I  dapat  dijabarkan  bahwa  orang  yang  melanggar  dapat dikenai  sanksi  berupa  dipidana  paling  lama  yaitu  lima  tahun  serta  dapat  dipidana  denda  sebesar  dua milyar rupiah. Sedangkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan diberikan pidana paling lama selama dua tahun serta paling banyak rnendapatkan denda sebesar lima ratus milyar rupiah (Miru, 2011) .
Tanggung jawab tentunya dimiliki oleh pelaku usaha sesuai Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  konsumen  pada  dasarnya  memiliki  prinsip  contractual  liability.  Pada  pasal  18 UUPK menjelaskan serta mengatur bahwasannya dalam memberikan penawaran barang ataupun jasa yang diberikan  untuk diperjual belikan, serta  pelaku usaha ini dilarang memakai klausula  yang baku saat  setiap  dokumen  ataupun  perjanjian  pada (Johanes,  1999). Pada  ketentuannya  dalam  UUPK sebagaimana diatur tentang product liability ini yaitu pasal 19 UUPK, bahwa sebagaimana pelaku usaha yang  bertanggung  jawab  memberi  ganti  rugi  pada  kerusakan  yang  diakibatkan  saat  mengkonsumsi barang  saat  dihasilkan  serta  perdagangkan.  Kerusakan  yang  terjadi  dikarenakan  oleh  pelaku  usaha tentunya melanggar larangan seperti yang dicantumkan pada pasal 8 sampai pada pasal 17 VUPK.
Mengenai perkembangan menggunakan SMS Broadcast khususnya Indonesia banyak pengguna di  Indonesia,  bahkan  negara  lain  seperti  Eropa  tentunya  lebih  populer  tetapi  di  Amerika  Serikat pelayanan ini sangat jarang dipakai. Pada dasarnya SMS ini sangat popular dikarenakan relatif murah. Akan  tetapi  perkembangan  SMS  banyak  ditanggapi  sebagai  media  yang  negatif,  seperti  contohnya provider  Telkomsel  banyak  mengeluhkan  yang  disebabkan  oleh  penjagaan  privasi  dari  setiap penggunannya.  Hal  itu  terjadi  karena  banyak  pelanggan  yang  mendapatkan  SMS  dari  nomor  tidak dikenal dan promosi yang sering dikirimkan setiap 2 minggu sekali. Sehinga menyebabkan terjadinya SMS  Spam  atau  Spamming.  Permasalahan  yang  terjadi  ini  adalah  bahwa  pelanggan  atau  pengguna telkomsel  ini  tidak  ingin  mendapatkan  pesan  yang  sama  sekali  tidak  ada  sangkut  pautnya  terhadap kebutuhannya. Orang yang mendapatkan SMS belum tentu menerima atau mengizinkan operator untuk mengirim pesan tersebut. Dari kasus tersebut dimana selain pengusaha yang dapat mengirimkan pesan tersebut  perusahaan  yang  terdaftar  juga  dapat  mengirim  pesan  tersebut,  perusahaan  yang  dimaksud terkandung dalam KUHD pada pasal 16 buku bagian 2, tidak sama dengan pengusaha rintisan dimana hubungan antara pengguna jasa telekornunikasi tersebut tidak merniliki ikatan secara khusus. Karena perusahaan hanya bekerjasama dengan provider.
Berdasarkan hal tersebut, maka menteri komunikasi dan infonnasi melakukan pembatasan yang dituangkan dalam peraturan menteri No.1/PER/M.KOMINF0/0I/2009 tentang penyelenggaraan pesan singkat ke banyak nomor yang pembatasannya disebut pada Pasal 18. Sehingga nantinya pengguna jasa telekomunikasi  dapat  menolak  atau  menerima  pesan  sms  iklan  tersebut  sesuai  yang  diinginkan  oleh konsumen.  Promosi  dalam  hal  ini  merupakan  kegiatan  yang  saling  memberikan  komunikasi  antara produk  dan  konsumen.  Bentuk  promosi  yaitu  merupakan  hasil  kegiatan  pada  perusahaan  saat  saling komunikasi. Media yang biasanya digunakan adalah tv, radio dan majalah ataupun surat yang dimana langsung dikirimkan kepada calon konsumen.
Penjualan pribadi adalah merupakan proses yang dimana pelanggan diberikan info. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempromosikan suatu produk pada calon pembeli yang akhirnya mencoba untuk membeli. Promosi penjualan merupakan persuasif secara langsung melewati penggunaan intensif yang dimana dapat merangsang pembelian (Winardi, 1992) . Pemasaran langsung merupakan sebuah proses sistem  dari  marketing  organisasi  berkomunikasi  baik  secara  langsung  pada  target.  Hal  ini  dilakukan untuk membuat tujuan untuk mendapat respon dari pelanggan. Sedangkan relasi publik yang dimaksud adalah untuk menaikan citra produk untuk menjadikan citra yang baik.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dengan Adanya Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broaocast
Adanya hubungan antar orang yang satu dengan pihak yang lain yang kemudian muncul suatu masalah hukum. Hak akan selalu ada dalam kewenangan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang kemudian akan menjadi suatu objek dari hak tersebut kepada orang di sekitar. Selain adanya hak harus juga  terdapat  kewajiban  yang  mana  diketahui  kewajiban  adalah  perilaku  orang  untuk  mendapatkan haknya  pribadi  dalam  hubungan  terkait  hukum.  Objek  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  amat pentingnya, yang memiliki nilai tinggi yang nantinya akan bisa digunakan sebagai pokok dasar suatu hubungan hukum. Dimana dasarnya subyek hukum bisa dikatakan sesuatu yang utama yang menjadi kewajiban dan hak atau suatu kewenangan dari hukum. Hubungan antara konsumen dan pihak produsen akan  ada  suatu  ikatan  yang  berkaitan  dengan  suatu  jasa  dan  ataupun  suatu  barang  yang  muncul  dari adanya teknologi. Soal tentang perlindungan konsumen sangat penting di erat teknologi ini. Bisa kita lihat  perkembangan  di  industri  dan  teknologi  yang  mana  memungkinkan  sekali  masyarakat  ikut hadirdan terlibat dengan masalah perlindungan konsumen. Adanya timbul gugatan yang dimana hanya akan dapat ditujukan kepada pihak yang ada sangkutannya dengan hukum. Oleh karenanya timbul suatu gugatan konsumen akan timbul pihak yang kemudian pasti akan digugat. Jika dilihat dalam pengertian arti sebuah konsumen ada suatu hubungan antara pengguna jasa SMS Broadcast dan pelaku dari suatu penyedia suatu jasa dimana dilakukan hubungan suatu tindakan konsumen dimana bertujuan melakukan transaksi  bisnis  maupun  ekonomi  dengan  pelaku  di  dalam  bagi  pengguna  jasa  SMS  Broadcast. Transaksi  tersebut  adalah  suatu  wujud  dari  adanya  suatu  sepakat  dari  pihak-pihak  yang  membuat adanya  kewajiban  diantara  masing-masing  pihak (Kristiyanti,  2011) .  Hubungan  suatu  hukum  hanya akan dapat terjadi antara subyek benda dan subyek hukum. Hubungan dari keduanya dapat timbul antara badan hukum dan orang-orang, dan ataupun antar sesama suatu badan yang berbasis hukum.
Pada dasarya pelaku usaha sangat amat butuh dan akan bergantung pada sebagai konsumennya. Tanpa  dukungannya  pelaku  usaha  tidak  akan  bisa  maju  dan  melanjutkan  usahanya  dalam  usaha kelangsungan hidupnya. Dimana sebaliknya juga konsumen pasti sangat membutuhkan adanya suatu pelaku usaha untuk melangsungkan hidup. Hubungan konsumen dengan pihak usaha bisa di bagi jadi dua, yaitu pertama hubungan yang langsung terjadi antara konsumen dan pihak produsen yang dimana secara  tidak  langsung  terikat  dalam  suatu  perjanjian.  Tanpa  melupakan  berbagai  jenis  perjanjian lainnya.  Pada  dasarnya  akan  dilakukan  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis  maupun  akan secara  lisan.  Seperti  yang  tertera  dalam  pasal  1313  KUHP  berkata  bahwa  persetujuan  maupun perjanjian dengan satu orang atau lebih mengikat diri terhadap seseorang dan atau lebih kedua hubungan yang tidak berlangsung dimana merupakan suatu hubungan antara konsumen dengan pihak produsen dengan secara tidak langsung terikat dengan adanya suatu perjanjian (Miru & Yodo, 2008) .
Perkembangan  jasa  dan  barang  industri  menimbulkan  dampak  yang  sangat  dibutuhkan, sepertinya tersedianya kebutuhan yang dengan jumlah banyak. Dilain sisi terdapat juga hal yang tidak baik,  dimana  dengan  penggunaan  teknologi  yang  dimana  pemilik  usaha  saling  bersaing  antar  saru dengan pihak lain yang memiliki suatu bisnis yang hampir sama yang pasti akan mempengaruhi pihak- pihak konsumen. Dengan begitu perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya pelanggaran data dapat dibagi menjadi sikap preventif dan juga represif, perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan  dibuatnya  klausul  atau  syarat  ketentuan  penggunaan  yang  dibuat  sejelas-jelasnya  yang disebutkan pasal 26 UU ITE, tentang perlindungan bagi pengguna jasa yang dirugikan atas kenyaman dan  privasinya.  Sikap  represif  dilakukan  sesuai  dengan  pasal  4  UUPK  dimana  hak  konsumen  atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulakn  bahwa  pengaturan  hukum  pengguna  jasa telekomunikasi dalam bidang periklanan yaitu Permen Kominfo No.l/Per/M.Kominfo/01/2009 Tentang Penyelenggara Jasa Pesan dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ke banyak nomor (Broadcast), disebutkan pada Pasal 26 UU ITE untuk menjaga data pribadi pengguna jasa telekomunikasi, sehingga cara dan persepsi  pengguna  jasa  telekomunikasi  terkait  promosi  melalui  SMS  Broadcast  terganggu. Perlindungan hukum kepada pengguna jasa telekomunikasi tentang pelanggaran data pribadi melalui
SMS Broadcast 26 UU ITE, tentang perlindungan bagi pengguna jasa yang dirugikan atas  kenyaman dan  privasinya.  Sikap  represif  dilakukan  sesuai  dengan  pasal  4  UUPK  dimana  hak  konsumen  atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  kepada  pemerintah  agar  merancang kebijakan yang mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan pengguna jasa telekomunikasi dari  data  pribadi  telepon  seluler  sebagai  payung  hukum  sekaligus  memberikan  perlindungan  hukum atas  hak  privasi  konsumen  selama  mengkonsumsi  jasa  layanan  telekomunikasi  dalam  ruang  lingkup yang lebih luas.  Agar perlindungan  hukum terhadap pengguna  jasa telekomunikasi menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga menjamin para konsumen unruk menggunakan telepon seluler secara aman. Diharapkan  kepada  pengguna  telepon  seluler  agar  lebih  bijak  dan  lebih  berhati-hati  dalam menggunakan media elektronik sehingga tidak adanya data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang disalahgunakan  dan  atau  digunakan  untuk  promosi  iklan  yang  sangat  mengganggu  karena  dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  atas  Privasi  dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Jurnal Hukum , 5 (1).
Helmi, H. R. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message Service (Sms) Spam. Yuridika , 26 (3), 247–258.
Johanes,  G.  (1999). Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  menurut  Undang-undang  Nomor  Tahun  1999 tentang Perlindungan Hukum . Rineka Cipta. Kristiyanti, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta. Sinar Grafika. Miru,  A.  (2011). Prinsip-prinsip-Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia .  Depok.  Raja Grafindo Persada.
Miru, A., & Yodo, S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Depok. Raja Grafindo . Sidabalok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Jakarta. PT Citra Adirya Bakti. Winardi. (1992). Promosi dan Reklame . Bandung. Mandar Maju.