Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya)
Deden Suhendar
Dosen Universitas Al Ghifari Bandung

## Abstract
Good governance has been an important discourse in the development administration and democracy studies during the last two decades.
The socialization process of Uu No.  6 of 2014 concerning Villages in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency,  was carried out through a village law socialization program held by the Sindangkerta Subdistrict government, West Bandung Regency simultaneously with the village apparatus in all Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency.
The obstacles experienced by village  officials and the community in the implementation of the Village Law in Rancasenggang Village,  Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency,  are the existence of multi-interpretation regulations that  burden the village government and Sindangkerta District government, West Bandung District in distributing village funds.
The village apparatus in the implementation of the village law in the Rancasenggang Village Sindangkerta  Subdistrict, West Bandung Regency, basically has understood the contents of the village law but has not been maximized because the socialization of the new village law was carried out once by the Sindangkerta District government, West Bandung Regency .

## Latar Belakang
Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan  pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,  dan sejahtera. Sebagai lapisan terbawah  dari struktur pemerintahan, aktivitas masyarakat di desa sudah semestinya mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Potensi wilayah dan  penduduk  desa menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan semakin kompleks. Temuan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan potensi sumber daya manusia dan wilayah yang dimiliki belum dapat dioptimalkan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa fakta yang  ditemukan, yaitu; 1) masyarakat lebih memilih mencari penghidupan sebagai buruh atau pekerja di pabrik, 2) banyak lahan warga yang  berpotensi produktif sebagai tempat usaha namun tidak  diberdayakan,  3) masyarakat Desa Rancasenggang belum mampu mengembangkan kreativitas dalam pengembangan kewirausahaan, dan 4) program pembangunan yang  dirancang aparatur desa belum terencana dengan  baik. Berbagai permasalahan  nyata yang  ditemukan di Desa Rancasenggang, semakin menguatkan tentang  pentingnya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan potensi setiap desa.
Permasalahan klasik tentang  pemberdayaan potensi desa, masih terjadi di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Ketidakmampuan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan  dasar (basic needs)  disebabkan  karena ketidaktersediaan lapangan  pekerjaan,  bergesernya fundamental ekonomi pedesaan yang bercorak agraris menjadi residential area dan adanya industri bukan  padat karya melainkan  padat modal dan tuntutan kemampuan SDM  dalam rekayasa teknologi. Permasalahan keterbatasan potensi sumber daya alam juga mempengaruhi struktur ekonomi desa. Tingkat pendidikan yang kurang sehingga berdampak dalam mengkreasi potensi desa akibat lemahnya partisipasi masyarakat desa. Undang-undang tentang  desa apabila diterapkan dengan baik dipastikan    dapat mengatasi permasalahan desa secara berkelelanjutan.
Kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia dan sarana prasarana di desa, telah dituangkan dalam Undang-
undang No 6 Tahun 2014. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang  diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang  dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang  bersifat fisik  didorong  untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang desa, masyarakat didorong  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui  pendidikan dan kesehatan. Menurut Syahza (200) setiap anggota masyarakat di desa, apabila didorong untuk menempuh  pendidikan,  dapat membentuk masyarakat yang  kuat, maju dan mandiri melalui pemberdayaan potensi yang  dimiliki setiap desa. Kebijakan undang-undang  desa sangat strategis sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan kajian agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kesiapan aparatur dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan undang-undang  desa perlu dilakukan pengkajian, mengingat hasil observasi yang dilakukan di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, terdapat fakta-fakta yang menggambarkan betapa kompleknya permasalahan yang terdapat di desa. Sebagai kebijakan baru, undang-undang desa berpotensi mengalami berbagai hambatan  bahkan  kegagalan, apabila tidak dilakukan kajian yang  berorientasi pada kesiapan aparatur desa dan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Undang-undang desa menjadi sangat penting untuk diimplementasikan secara benar, agar upaya percepatan kesejahteraan masyarakat terealisasi dengan baik. Peran aktif setiap anggota masyarakat di desa, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi undang-undang   desa. Realitanya masih terdapat pembangunan desa yang lambat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan desa, baik perangkat desa maupun masyarakat.
Kebijakan tentang  desa yang  diatur dalam undang-undang  desa harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi
undang-undang  desa, dapat mempercepat proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya realisasi undang-undang  desa, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi undang-undang desa dengan menganalisis proses sosialisasi, mengidentifikasi hambatan dan kesiapan aparatur desa dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

## Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah;
1. Bagaimana proses sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh aparatur desa dan masyarakat dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimanakah kesiapan aparatur  desa dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat?
Penelitian dibatasi untuk mengkaji proses sosialiasi, hambatan dan dampak,  karena ketiga aspek  dapat menggambarkan  kesiapan  dan dampak  dari implementasi undang-undang  desa. Percepatan pembangunan masyarakat desa dalam penelitian ini diukur berdasarkan; rencana pembangunan desa yang disusun oleh aparatur  desa,  bentuk  prakarsa masyarakat dalam pembangunan, tata kelola dan pemberdayaan potensi desa, kualitas  pelayanan dan pengelolaan keuangan desa.

## Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk:
1. Mengkaji proses sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang   dialami oleh aparatur   desa dan masyarakat dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
3. Mengetahui kesiapan aparatur desa  dalam mengimplementasikan Undang- undang Desa dalam percepatan pembangunan masyarakat desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

## Metode Penelitian
Penelitian dirancang  dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan masyarakat di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi penelitian yang  dipilih adalah  di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
Pengumpulan data penelitian digunakan metode wawancara    dan angket yang mendalam untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Undang- undang No 6 Tahun 2014. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. Dari hasil wawancara peneliti akan memperoleh data terkait pemahaman mereka tentang Undang-undang No 6 Tahun 2014, hambatan-hambatan  dalam mengimplementasikan Undang-undang No 6 Tahun 2014, serta kesiapan aparatur desa dalam implementasi undang-undang   desa di Desa Rancasenggang,
Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa peneliti juga akan menggabungkan sumber opini lain sebagai penguat argumentasi, penulis menggunakan data sekunder yang  diambil dari Laporan Desa, buku, koran, dan jurnal terkait untuk pengembangan analisis.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pendekatan Pembangunan Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, membagi kedalam 2 jenis pendekatan yaitu desa
membangun dan pembangunan desa yang  diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Pembangunan
Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan sarana dan  prasarana desa, pengembangan  potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,    dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

## 2. Pembangunan Desa
Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek  politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant abd White (1998) pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan  penting  dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga- lembaga nasional dan juga akselerasi  pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan  pemberantasan kemiskinan 55 . Proses pembangunan nasional tentunya dimulai dari pembangunan pada kelompok masyarakat paling kecil, yaitu desa. Desa merupakan ujung tombak dari sukses atau tidaknya implementasi otonomi daerah.
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan seiring  dengan diterapkannya arus desentralisasi, paradigma pembangunan nasional telah mengalami perubahan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Isu strategis 2014-2019 dalam perencanaan pembangunan desa, di antaranya:
1. Masih rendahnya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
55 Bryant Coralie dan White Louise. Manajemen pembangunan.1998.LP3ES, Jakarta : 34
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Peningkatan iklim investasi daerah;
4.   Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
5. Kerentanan wilayah terhadap bencana alam;
6. Tingginya kemiskinan;
7. Tingginya angka pengangguran;
8. Belum maksimalnya kinerja aparatur daerah.
Isu-isu strategis di atas membuktikan  bahwa masih banyak hambatan dalam melaksanakan pembangunan desa. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa penghambat pembangunan  desa adalah  karena kualitas sumber  daya manusia (pemerintah desa dan masyarakat) yang masih rendah, baik itu tingkat pengetahuan, kemampuan, pembiayaan, infrastruktur serta kemauan dari aparatur desa 56 .
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam    rangka pembangunan nasional    dan pembangunan daerah karena di dalamnya terkandung  unsur pemerataan  pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di perdesaan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Penelitian dimulai dari tahap persiapan  penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dimulai dengan,
a. Mempelajari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dari pemahaman tentang undang-undang desa akan mampu memahami konsep dan tujuan dari undang- undang  desa, yang salah satunya adalah untuk mempercepat proses pembangunan desa;
b. Menyusun daftar pertanyaan yang digunakan untuk pelaksanaan interview, baik untuk perangkat desa maupun masyarakat setempat;
56 Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Administrasi  Negara Volume 1, Nomor 3, 2013 : 1059-1070.Universitas Mulawarman.
c. Menentukan aparatur desa di Desa Rancasenggang sebagai responden;
d. Mengurus perijinan untuk pengambilan data penelitian;
e. Menyusun instrumen penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.
Tahapan persiapan  penelitian diharapkan mempermudah peneliti dalam pengambilan  data pelitian. Selanjutnya tahapan  pelaksanaan  penelitian, dimulai dengan melakukan interview dengan aparatur desa dan masyarakat setempat untuk menggali informasi tentang proses sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, mengukur kesiapan aparatur desa dalam implementasi Undang-undang desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

## 2. Kondisi Masyarakat Desa Rancasenggang
Penduduk Desa Rancasenggang  berdasarkan  data terakhir Th.  2015 sebanyak 5.531 jiwa, hasil Sensus Penduduk Th. 2017 sebanyak 5.434 jiwa, th 2016 sebanyak   5.408, sehingga mengenai penduduk Desa Rancasenggang mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya rata-rata 2%,
Jumlah Kelahiran Bayi (Persalinan) pada Tahun 2015 adalah sebanyak 44 jiwa, terdiri dari bayi lahir hidup 42 orang dan bayi lahir mati adalah 2 orang/jiwa.
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) pada masa yang akan datang. Di Desa Rancasenggang jumlah guru tahun 2016 berjumlah 61 orang.
Tantangan yang   dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan di antaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah, dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial.
Berkaitan  dengan  perkembangan situasi dan  kondisi ketenagakerjaan di Desa Rancasenggang sampai akhir tahun 2017, masih menunjukkan keadaan kondusif, walapun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan
kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dan banyaknya pencari kerja di Desa Rancasenggang adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi ini terus  berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang  banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 417 orang    dan tersalurkan  dan ditempatkan di perusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan lainnya sebanyak 48 orang, sedangkan sisanya 200 orang  belum mendapat pekerjaan.
Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja laki-laki sebesar 135 orang  dan pencari kerja perempuan 65 orang, untuk tenaga kerja perempuan setiap tahunnya lebih  banyak tersalurkan terutama ke perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen yang memprioritaskan tenaga kerja perempuan.
Dari segi pendidikan lulusan SLTA menempati urutan tertinggi dari jumlah  persentase pencari kerja yang  berhasil diterima dan  ditempatkan sebagai karyawan di perusahaan ataupun di tempat kerja lainnya mencapai 40%.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan  dibandingkan  dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan.
Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2017 tidak terldepas dari aktivitas dan eksistensi Karang Taruna baik level desa maupun level RW, sedangkan jumlah anggota Karang Taruna aktif untuk level desa meskipun telah terbentuk  namun sampai saat belum memperlihatkan eksistensinya.
Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di Desa Rancasenggang cukup variatif, baik yang  dikelola secara profesional, semi profesional maupun semua organisasi tersebut masih dikelola secara amatir,  namun  kebanyakan hanyalah penyaluran dari kegemaran saja.
Kebudayaan yang ada di Desa Rancasenggang merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan  dilaksanakan, warisan budaya yang  bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai Agama Islam.
Pihak   pemerintahan   desa terus membina kelompok   dan   organisasi kesenian yang ada, meskipun dengan keterbatasan dana yang dialokasikan namun para pewaris kebudayaan di Desa Rancasenggang terus merawat dan melestarikannya, seperti akhir-akhir ini membentuk ikatan olahraga dan seni Formi mulai dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten Bandung Barat, sehingga kelompok-kelompok kesenian tersebut terus terpelihara, apalagi pada tahun 2012 telah dibentuk Paguyuban Budaya Gupay Tugu Setra, yang salah satu tujuannya mengikat dan mengembangkan kelompok-kelompok seni dan  budaya di Desa Rancasenggang.
Di bidang pariwisata, Desa Rancasenggang tidak mempunyai tempat wisata yang bisa diandalkan,    namun    demikian    pemerintah Desa Rancasenggang tidak berputus asa bersama-sama dengan masyarakatnya terus melestarikan  dan  berencana membangun sarana wisata yang  bisa diandalkan untuk Desa Rancasenggang. Di samping itu  pula masih banyak  budaya-budaya yang  dahulu sempat ada dan tenggelam untuk diangkat lagi, sehingga generasi berikutnya akan teringat kembali semua hal-hal yang  pernah ada pada leluhur mereka  (di Desa  Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat).
Tempat peribadatan yang ada di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat hanyalah tempat peribadatan untuk orang Muslim saja,   karena penduduk desa Rancasenggang hampir   100% beragama Islam.
3. Proses Sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten  Bandung Barat
Pengetahuan aparatur desa tentang Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dari hasil interview dengan Kepala Desa dan aparatur serta beberapa warga masyarakat diketahui bahwa pada dasarnya sosialisasi tentang undang-undang  desa di Desa Rancasenggang sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, sehingga pemahaman aparatur desa tentang Undang-undang Desa dapat dikatakan minim/kurang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan SDM aparatur  desa karena pendidikan Kepala Desa hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Desa menyebabkan implementasi Undang-undang Desa belum maksimal.
Aparatur  desa memperoleh sosialisasi undang-undang  desa hanya sekali melalui program sosialiasasi dari pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat,    pemerintah    desa juga mendapatkan    buku panduan tentang Undang-undang No 6 Tahun 2014. Hasil sosialisasi undang-undang desa ternyata tidak hanya memberikan penjelasan tentang  undang-undang  desa tetapi juga memberikan jaminan  kesehatan  bagi para aparatur desa di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat,   diharapkan   dengan   diberikannya jaminan kesehatan, kinerja aparatur desa semakin giat. Selain sosialisasi dari pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, belum ada lembaga lain yang memberikan sosialisasi tentang Undang-undang Desa.
Pemahaman para aparatur desa terhadap undang-undang  desa dinilai belum maksimal karena hanya dilaksanakan sekali oleh  pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, sehingga masih banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan untuk menerapkan Undang-undang Desa yang baru. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan Undang- undang Desa.
4. Hambatan-Hambatan yang Dialami Oleh Aparatur Desa dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat
Undang-undang Desa termasuk katagori undang-undang baru, karena diundangkan  pada tahun 2014, sehingga dalam pelaksanaannya masih  banyak kendala. Kendala yang  dijumpai oleh aparatur desa di antaranya terkait dengan pemahaman Undang-undang Desa, mekanisme pencairan dana desa, dan pengalokasian   dana desa. Pemerintah   pusat membuat kebijakan    untuk menghindari kebingungan para aparatur desa untuk menyalurkan dana desa, dana desa difokuskan untuk infrastruktur, irigasi, dan sosial kemasyarakatan.
Implementasi Undang-undang Desa tentunya menjumpai  kendala atau hambatan, kendala yang dialami para aparatur desa dalam melaksanakan undang- undang desa di antaranya dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rancasenggang, dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa    disadari masih banyak aparatur desa yang belum memahami tentang isi dari Undang- undang Desa, bukan hanya di Desa Rancasenggang tetapi juga di desa lain. Hal ini menyebabkan aparatur desa tidak bisa menjalankan aturan yang baru ini, tentunya menjadi kendala tersediri bagi aparatur desa.
Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa kendala dalam menjalankan Undang-undang Desa adalah:
a. Perangkat desa sangat berhati-hati dalam pengelolaan desa, karena dari undang-undang    desa tersebut pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat sepakat untuk membuat program pembangunan dan pengelolaan dana desa, yaitu untuk tahun 2017 dana desa difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur, irigasi, dan dana sosial.
b. Perangkat desa menunggu keputusan dari pemerintah desa karena pembangunan harus dilaksanakan secara serentak.
c. Perangkat desa masih bingung tentang undang-undang desa, khususnya terkait tentang  dana desa, apakah berlanjut setiap tahun, atau hanya berlaku untuk tahun 2017. Sejauh ini dana desa yang ditargetkan 10 % baru sekitar 0,5 %, sehingga penggunaan dana harus hati-hati.
Pendapat dari Bapak Dede salah seorang aparatur di Desa Rancasenggang tentang  hambatan  dalam implementasi Undang-undang Desa adalah  peraturan tentang Undang-undang  desa yang sering  berubah, dan tumpang tindih karena banyak aturan yang mengatur tentang Desa dan Dana Desa, sehingga seringkali merubah kebijakan yang sebelumnya sudah tertata dengan baik.
Hambatan-hambatan tentang  pelaksanaan Undang-undang Desa yang dirasakan para aparatur desa di Desa Rancasenggang  diatasi dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, menunggu kejelasan peraturan pemerintah tentang program pembangunan desa, dan menjalin komunikasi sesering mungkin dengan aparatur  desa yang lain, dengan camat, dan  dengan perintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
5. Kesiapan Aparatur Desa dalam Mengimplementasikan Undang- Undang Desa dalam Percepatan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten  Bandung Barat
Kesiapan aparatur desa dalam mengimplementasikan undang-undang  desa tentunya dimulai dengan melihat potensi yang dimiliki oleh desa, bai k potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Potensi yang ada kemudian dikelola dengan maksimal untuk pembangunan dan kemajuan desa. Kesiapan aparatur  desa dalam mengimplementasikan undang-undang  desa dari hasil interview  dengan aparatur desa, diketahui bahwa dengan adanya kesepakatan dengan pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, maka implementasi dari undang-undang  desa dibatasi pada program perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi. Sedangkan untuk program lain tidak bisa dilaksanakan.
Karakteristik masyarakat Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat sangat beragam, dilihat  dari agama yang, mayoritas beragama Islam, dan ada juga yang memeluk agama Kristen, tetapi kehidupan bermasyarakat sangat rukun, tidak memandang   perbedaan agama sebagai masalah. Dilihat dari mata pencahariaannya, masyarakat di Desa Rancasenggang
juga beragam, ada yang bekerja sebagai pedagang (khususnya yang tinggal di pinggir jalan desa), petani, buruh pabrik, buruh bangunan, tukang ojek, dan PNS. Tingkat pendidikan di Desa Rancasenggang  relatif masih rendah sehingga angka penganggurannya cukup tinggi.
Upaya yang  dilakukan untuk mengelola potensi desa di Desa Rancasenggang sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi masih selalu dibutuhkan perbaikan, agar potensi yang ada dapat dikelola dengan maksimal, maka peran pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat sangat diperlukan, agar upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Rancasenggang dapat tercapai dengan maksimal. Kesiapan aparatur desa harus  dimulai dengan pemahaman yang maksimal terkait dengan prosedur dan mekanisme pencairan  dana desa hingga pada tahap  penggunaan  dana desa. Maka diperlukan pemahaman yang maksimal tentang penggunaan dana desa agar tujuan dari diterbitkan undang-undang desa dapat terealisasi dengan baik.

## 6. Pembahasan
Dari bebarapa aspek yang telah diteliti, terkait dengan implementasi dari Undang-undang Desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa belum memahami tentang undang-undang desa    namun belum maksimal, karena baru dilaksanakan sosialisasi sekali oleh  pemerintah Kecamatan Sindangkerta,
Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya aparatur desa mencoba memahami sendiri undang-undang  desa dengan mempelajari buku panduan Undang-undang Desa yang  diberikan pada saat sosialisasi oleh  pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan sosialisasi dari Undang-undang Desa sebenarnya adalah untuk:
1. menyamakan persepsi tentang  peraturan  dan kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa;
2. membangun komitmen bersama antara Pusat dan Daerah dalam membangun desa mandiri sesuai target RPJMN 2015-2019, yaitu mengentaskan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri;
3. menyosialisasikan kebijakan umum dan teknis terkait dengan penguatan pemerintahan  desa,  pemberdayaan masyarakat,  pembangunan  desa dan kawasan perdesaan untuk mewujudkan desa mandiri.
Hasil penelitian ternyata sosialisasi Undang-undang Desa hanya dilaksanakan sekali oleh   pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, hal ini menjadikan pemahaman para aparatur desa terkait undang- undang  desa belum maksimal. Sehingga tujuan dari sosialisasi itu sendiri belum bisa dicapai.
Hambatan yang dialami oleh aparatur  desa dalam implementasi undang- undang  desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, kurang  pahamnya para aparatur  desa terhadap undang-undang desa, regulasi atau peraturan tentang undang-undang dan dana desa yang bersifat multitafsir  dan seringkali berubah menjadi hambatan  bagi aparatur desa. Hal ini juga merupakan hambatan bagi terimplementasikannya Undang-undang  desa. Regulasi yang tumpamg tindih tidak   hanya menyebabkan perintah desa kebingunan untuk melaksanakan Undang-undang Desa, tetapi juga memberatkan pemerintah desa serta pemerintah kabupaten/kota dalam menyerap dana desa.
Kebijakan yang  diambil pemerintah pusat terkait penyederhanaan syarat penggunaan dan desa, maka fokus  penggunaan dana desa akan diatur, agar pemerintah desa tidak bingung saat menyusun APBDes, maka penggunaan dana desa difokuskan  pada insfrastruktur, irigasi, dan sosial kemasyarakatan. Prosedur pencairan  dana desa pemerintah  desa cukup menyerahkan  dokumen APBdes kepada pemerintah Kabupaten/kota, adapun dokumen lain adalah  rencana pembangunan jangka menengah desa  (RPJMDes). Menurut UU Desa Pasal  79, pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan jabaran RPJMDes tahunan. Selanjutnya dalam Pasal 80 dijelaskan bahwa prioritas kegiatan pembangunan desa meliputi:
1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2) pembangunan  dan  pemeliharaan infrastruktur  dan lingkungan  berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4)  pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5) peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.
Problem terkait dengan dana desa yang lain adalah terkait dengan regulasi yang menghambat pencairan dana desa, di antaranya:
1. Undung-undang  nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perbedaan sumber penghasilan tetap perangkat desa dalam kedua regulasi ini membuat pencairan dana desa di sejumlah kabupaten terhambat.
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 sejumlah desa belum merampungkan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa yang menjadi salah satu syarat pencairan dana desa.
Akan tetapi, syarat pencairan dana desa sudah disederhanakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa agar dana desa disalurkan. Selain itu hambatan yang lainnya adalah terkait dengan mekanisme pencairan dana desa, pemerintah pusat sudah mentrasfer Rp.  16,61 Triliun ke Kabupaten /kota untuk kemudian di transfer ke masing-masing  desa, akan tetapi baru  38.000  desa yang menerima dana tersebut, padahal dana tersebut dapat menggairahkan sektor riil di pedesaaan  dapat menumbuhkan  perekonomian  nasional dan menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan.
Hambatan lainnya adalah adanya peraturan yang bersifat multitafsir antara 3 kementrian, yaitu:
a. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 yang menyatakan bahwa dana desa diprioritaskan  untuk  belanja pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 yang menyebutkan dana untuk penyelenggaraan pemerintah  desa, pembangunan desa, pembinaa kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 meminta desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
sedangkan Menteri keuangan mengatur agar laporan realisasi penggunaan dana desa diajukan setiap akhir semester sehingga aparatur desa harus menyusun dua laporan terpisah.
Semua regulasi tersebut di atas menimbulkan multitafsir dan memberatkan aparat pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten.
Kesiapan aparatur  desa dalam implementasikan  undang-undang  desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan aparatur  desa cenderung pasif  karena kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Aparatur desa tidak  bisa membuat program sendiri, walaupun sebenarnya aparatur   desa sudah mempunyai program yang ingin dilaksanakan untuk kemajuan  desa, misalnya pelatihan  keterampilan, penuntasan  pengangguran, santunan untuk fakir miskin dan jompo, akan tetapi belum bisa terealiasasi karena aturan baru.
Program yang  dilaksanakan aparatur  desa untuk meningkatkan pembangunan  desa di Desa Rancasenggang salah satunya dengan  bekerja sama dengan kepala desa yang lain. Hal ini bertujuan untuk bertukar fikiran tentang program yang  bisa dilaksanakan  oleh aparatur desa untuk  kemajuan  desa. Misalnya pembangunan jalan, maka membutuhkan koordinasi dengan desa lain terkait dengan batas perbaikan jalan dengan desa yang lainnya. Kegiatan rutin ini sering disebut dengan musyawarah perangkat desa.
Pembangunan desa di Desa Rancasenggang  dari hasil penelitian  prioritas kegiatan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang No 6 Th 2014 difokuskan pada point ke 2, yaitu pembangunan dan  pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Point prioritas kegiatan sesuai pasal 80 yang lainnya seperti peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan  peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan program
pembangunan desa yang dibuat terstruktur sesuai dengan kebijakan pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
Faktor ketakutan   para kepala daerah   dan perangkat desa dalam penggunaan dana desa menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang. Pemerintah desa khawatir tersangkut dengan kasus hukum apabila salah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa. Padahal  pada sisi lain rendahnya penyerapan anggaran membuat sinergi rencana pembangunan  pemerintah  pusat dan  daerah tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga pembangunan desa menjadi terhambat. Ketakutan  untuk mengambil kebijakan, sinergi pembangungan terganggu, maka otomatis  upaya percepatan kesejahteraan masyarakat menjadi ikut terganggu. Aparatur desa menjadi sangat membutuhkan payung  hukum terkait penggunaan dana anggaran desa.
Sesuai dengan data yang  peneliti peroleh, bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun untuk 74.093 desa di Indonesia. Pemerintah pusat sudah mentransfer Rp 16,6 triliun ke kabupaten/kota, tetapi baru sekitar 38.000 desa yang menerima dana itu. Padahal dana itu dapat menggairahkan sektor ril di pedesaan yang  diprediksi menumbuhkan perekonomian nasional 0,5 persen dan menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan (rasio gini) sebesar 0,01 57 .
Kementerian Keuangan mencairkan dana desa tahap  pertama mencairkan pada April sebesar Rp 8,3 triliun, tahap kedua Rp 8,3 triliun pada bulan Agustus, dan tahap terakhir  bulan Oktober sebesar Rp 4,2 triliun. Dengan adanya terbitan (Surat Keputusan Bersama (SKB) maka penggunaan  dana desa akan  berjalan efektif, dalam hal ini SKB diterbitkan untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa, yang nantinya akan memacu penyaluran dan penyerapan dana desa. Seperti yang  diketahui dana desa memerlukan  persetujuan dari 3  kementrian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
57 Kompas 8 september 2015 halaman 1

## Simpulan
1. Proses sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan melalui program sosialisasi undang-undang  desa yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat secara serentak  dengan aparatur  desa di semua Kecamatan Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.
2. Hambatan yang dialami oleh aparatur desa dan masyarakat dalam implementasi Undang-undang Desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, adalah adanya regulasi yang bersifat multitafsir yang memberatkan pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat dalam menyalurkan dana desa.
3. Aparatur desa dalam implementasi undang-undang desa di Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat,  pada dasarnya sudah memahami isi undang-undang  desa namun belum maksimal karena sosialisasi undang-undang  desa baru  dilakukan sekali oleh  pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Fauzan, 2010. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes. Universitas Diponegoro Semarang.
Antono, Herry, 2015, Tentang    Kesiapan Desa    Mengahadapi Implementasi undang-undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal  dan Peningkatan Potensi Desa. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015.

## Bryant, Coralie dan White Louise,1998. Manajemen Pembangunan. LP3ES,
Jakarta.
Benjamin, 2011,. Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastrukture Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (RIS PNPM). Jurnal ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2.
Dwi, Astuti, 2014. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bumiayu Pati. Jurnal ilmiah PPKn Ikip Veteran Semarang.
Iqbal, Hasan, 2004, Analisis Data Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara.
I, Wayan Pantiyasa.  2013. Strategi Pengembangan Potensi Desa  Menjadi Desa Wisata di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Desa Tegal Linggah, Penebel, Tabanan). Jurnal Ilmiah Hospitality Management, vol. 4.

## M. Firman, Hadi. 2013. Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan
BPD dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Jurnal ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram .
Misnaniarti, 2011. Kajian pengembangan desa siaga Di kabupaten ogan ilir Study of the development of alert villages In  ogan ilir district. Jurnal Managemen Pelayanan  kesehatan. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian, Bogor, Hlmamania Indonesia.
Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Administrasi Negara Volume 1, Nomor 3, 2013 : 1059- 1070.Universitas Mulawarman.
Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Thomas. 2013. Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang  Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintah Integratif.

## Undang-undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.