Kerajaan  Allah  sebagai  Landasan  Teologi  Moderasi  Beragama  di Indonesia
Ewen Josua Silitonga 1 , Janhotner Saragih 2 1 Institut HKI, Indonesia
2 STT Abdi Sabda Medan, Indonesia
Corresponding Author :        ewenjosua@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received February 03, 2024 Revised April 20, 2024 Accepted April 25, 2024

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  nation  that  is  multi  in  terms  of  culture,  religion  and  very pluralistic because Indonesia is an archipelago, on the one hand diversity is  the  wealth  of  the  nation  but  on  the  other  hand  diversity  has  the potential  to  become  disentegration,  intolerance  and  radicalism  that damage the unity of the nation's children and inter-religious life. The fact of  diversity  that  is  misinterpreted  will  lead  to  the  phenomenon  of religious devaluation, and in Indonesia religious devaluation is the main indicator  not  of  secularisation  but  of  religious  politicisation.  This destructive situation should not be left unchecked and must be addressed by every religion theologically, especially Christianity, which is to spawn, hatch  an  attitude  of  religious  moderation  in  Indonesian  society.  By  the paradigm  of  moderation,  the  competition  of  religions  is  not  a  matter  of doctrinal differences but a competition of what religions contribute to the values  of  life  and  humanity.  The  author  sees  that  the  teachings  of  the Kingdom of God need to be reconstructed as the foundation of religious moderation, because today the values of the teachings of the Kingdom of God have been narrowed only for private interests even though the true values of the Kingdom of God are public and universal.
Keywords : Kingdom of God, Religious Moderation, Christianity
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Dewasa ini sikap yang ditunjukan oleh para pemeluk agama mengarah kepada tindakan ekstrim dan radikal yang ditandai dengan maraknya praktek kekerasan atas nama  agama  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  beragama  di  Indonesia,  tentu fenomena  ini  menunjukan  bahwa  perilaku  umat  beragama  seperti  itu  tidak  relevan dengan esensi dari ajaran agamanya. Kehidupan antar umat beragama dewasa ini di Indonesia diwarnai dengan provokasi, ujaran kebencian, saling mencurigai baik dalam dunia digital dan dunia praksis kehidupan. Semua fenomena itu jika tidak disingkapi secara  serius  oleh  setiap  agama-agama  di  Indonesia,  tentu  akan  bermuara  pada tindakan  kekerasan,  konflik  bahkan  pembantaian  antar  manusia  karena  isu-isu perbedaan  agama.  Pada  situasi  disharmonisasi  seperti  inilah  diperlukan  kesadaran moderasi  beragama  bagi  rakyat  Indonesia,  sebab  moderasi  agama  akan mengembalikan agama kepada esensi dasarnya yakni penghormatan terhadap harkat dan  martabat  manusia,  moderasi  agama  menjadi  filterisasi  yang  menyaring  potensi-

## Attractive : Innovative Education Journal
potensi merusak peradaban manusia  melalui isu-isu perbedaan agama (Nisa & Yani, 2021, 732-734).
Hemat  penulis  kajian  ini  bertujuan  merekonstruksi  ajaran  Kerajaan  Allah sebagai  landasan  teologis  bagi  kekeristenan  untuk  memoderasi  umat  Kristen  dalam hubungan  antar  umat  beragama  di  Indonesia.  Melalui  kajian  ini  kekristenan disadarkan bahwa moderasi beragama itu adalah sesuatu yang teologis dan alkitabiah. Ada  manfaat  serta  wawasan  baru  bagi  kekristenan  di  Indonesia  untuk  hidup  rukun dan toleran antar umat beragama di Indonesia. Kerangka berpikir kajian ini menurut penulis  adalah  bagaimana  diperlukan  dasar  intepretasi  teologis  moderat  dari  setiap agama-agama secara khusus kekristenan, sehinga agama tidak memonopoli kebenaran keselamatan tetapi bersikap moderat.

## METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  kajian  ini  mengunakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  mengedepakan  ciri-ciri  keilmuan  relasional,  empiris,  sistematis,  sebagai  cara mendapatkan  penemuan,  pembuktian  dan  pengembangan  (Sugiyono,  2012,  1-5). Kajian  ini  bersifat  eksploratif  deskriptif  karena  itu  kajian  ini  tidak  mengunakan hipotesa,  sebab  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  non-eksperimen yakni  studi  kepustakaan  (Arikunto,  1997,  20).  Artinya  penulis  mengunakan  metode penelitian  kualitatif  yakni  penulis  mencari  data,  menganalisa  data  dan mengembangkan  data  dari  studi  dokumen  (Sujarweni,  2021,  19-20).  Maka  metode penelitian  penulis  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yakni  penelitian dengan  mengunakan  buku-buku,  artikel-artikel,  kamus-kamus,  ensiklopedia  dan wawancara  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  ilmiah  yang  dikaji  oleh  penulis dalam karya ilmiah ini (Bakry, 1995, 15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Memahami Moderasi Beragama
Moderasi  beragama  adalah  kesadaran  bahwa  kehidupan  kita  adalah  plural secara  khusus  dalam  konteks  agama,  maka  adalah  perlu  sikap  moderasi  di  tengah- tengah keberagaman agama tersebut, sehingga umat beragama yang berbeda itu dapat saling menghomati, menghargai dan dapat hidup berdampingan. Moderasi beragama adalah  paradigma  yang  diperlukan  masyarakat  Indonesia  untuk  melawan  faham radikalisme,  fanatisme  agama  dan  menjadikan  konteks  kehidupan  bangsa  intoleran. Moderasi  adalah  sikap  yang  dapat  membangun  ke  arah  konstruktif  model-model polarisasi agama, sebab sikap moderasi mengembalikan bahwa kebenaran mutlak itu adalah  milik  Tuhan  Allah  bukan  milik  agama,  maka  agama  sebagai  representase keterbatasan manusia bukan ketidak-terbatasan Tuhan Allah (Santoso, 2022, 327-330). Bagi  penulis,  moderasi  beragama  adalah  bertoleransi  berdasarkan  intepretasi kontekstual atas tektual agama, sehinga sikap pemeluk agama terhadap agama tidak menjadi  ekslusif  dan  fanatisme  sempit  melainkan  menjadi  moderat.  Oleh  karena moderasi  beragama  berangkat  dari  kontekstualisasi  tekstual  agama,  maka  doktrinal agama-agama harus diintepretasikan moderat yakni untuk kepentingan dan kebaikan hidup  bersama  yaitu  mengenai  harkat  dan  martabat  manusia.  Paradigma  moderasi beragama akan menetralisir sikap egosentrik agama-agama, dan mulai menyadari dan memahami bahwa ada kebenaran-kebenaran Ilahi dalam setiap agama-agama, sehinga diperlukan suatu perjumpaan, dialog, relasi dan interaksi dengan agama-agama lain, untuk  dapat  saling  mengenal  dan  memperkaya  nilai-nilai  keagamaannya  masing- masing.

## 2. Kerajaan Allah
Secara etimologi, terminologi kerajaan Allah dalam bahasa Ibrani disebut תוּכ ְל ַמ malkuth yang artinya kerajaan, pemerintahan, peraturan (lih. Est. 1:4), selain itu dipakai juga  kata הׇכׇל ֶמ ַמ mamlakah artinya  suatu  daerah  atau  kelompok  yang  membentuk kerajaan  (Kel.  19:6).  Jika  dalam  bahasa  Yunani  dipakai  kata  βασιλεία basileia (Mat. 19:23) yang menjelaskan kekuasaan atau pemerintahan (Gidion, 2017, 3). Secara umum sesuatu  yang  sah  disebut  sebagai  kerajaan  apabila  memenuhi  kriteria de  fakto yakni memiliki  wilayah,  hukum  (konstitusi),  rakyat,  bahasa  persatuan  dan  simbol  negara, serta kriteria de jure yakni pengakuan dari negara lain, sehinga de fakto bersifat nasional dan de  jure bersifat  internasional  (Starke,  1989,  126-127).  Istilah  kerajaan  berasal  dari akar kata “raja” yang artinya orang yang mengepalai atau memerintah suatu bangsa atau  Negara  (Poerwadarminta,  1996,  791).  Maka  raja  adalah  penguasa  tertinggi  atau seseorang yang memiliki  pengaruh atau kekuasaan terbesar dalam suatu lingkungan (Depdikbud,  1999,  810).  Maka  kerajaan  dapat  didefenisikan  sebagai  tanah,  negeri, wilayah yang dikepalai oleh raja sebagai pemimpin suatu pemerintahan, atau dengan kata  lain  kerajaan  merupakan  tanda-tanda  kebesaran,  martabat,  kedudukan, wilayah kekuasaan, seorang raja (Depdikbud, 1999, 811).
Terminologi  kerajaan  Allah  bukan  hanya  milik  kekristenan  sebab  doktrin kerajaan  Allah  lebih  dahulu  lahir  dan  berkembang  dalam  budaya  Yahudi,  menurut tradisi Yahudi kerajaan Allah adalah soal kedatangan mesianis politis yang tujuannya untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi dan hal itu tampak dari cita- cita  kaum  Zelotis  yang  merupakan  kaum  nasionalisme  Yahudi  (Tenney,  2004,  139), artinya kerajaan Allah menurut kaum Yahudi adalah kedatangan mesias yang bersifat politis  (Sutama,  2007,  2-4).  Paradigma  Yahudi  tentang  kerajaan  Allah  tidak  sesuai dengan  visi-misi  Yesus  sebagai  mesias,  itulah  mengapa  Yesus  menolak  ketika  umat Yahudi hendak menobatkan diri-Nya menjadi raja dan konsekuensi dari penolakan itu Yesus  dituduh  sebagai  penghasut  politik  dan  penghujat  Allah  dan  harus  disalibkan (Luk. 23:2) (France, 2000, 101-104).
Pendangkalan  terhadap  nilai-nilai  kerajaan  Allah  ketika  gereja-gereja  abad pertengahan  mengintepretasikan  kerajaan  Allah  hanya  soal-soal  sakral  dan  tidak memiliki  relevansi  dengan  hal-hal  profan,  akibatnya  doktrin  kerajaan  Allah  menjadi tidak  berkontribusi  terhadap  kehidupan  praksis  kemanusiaan,  kerajaan  Allah  justru diidentiifkasikan  sebagai  gereja  sebagai  lembaga  keselamatan,  inilah  titik  di  mana kerajaan  Allah  itu  dimaknai  secara  konservatif,  partikular  dan  harafiah  (Jonge  & Aritonang, 2003, 21). Penyempitan makna kerajaan Allah itu menjadikan cara berfikir gereja  anti  kehidupan  sekularistik  dan  seolah-olah  kerajaan  Allah  itu  hanya  untuk kepentingan  gereja  belaka  (Lumintang,  2004,  446-452).  Di  sisi  lain  fenomena pendangkalan makna kerajaan Allah adalah diskursus realitas kerajaan Allah sebagai fakta futuris (keakanan)  atau  fakta presentis (kekinian),  sayangnya  gereja  Abad Pertengahan  justru  menekankan  kerajaan  Allah  itu  bersifat  futuris  artinya  kerajaan Allah diidentifikasikan dengan akhir zaman ( escatology ). Konsep eskatologi itu sendiri dimaknai  sebagai kehancuran dunia (Mrk. 13; Mat. 24; Luk. 21; Yes. 13:10; Yeh. 32:7; Ams.  8:9;  Yl.  2:10;  2  Pet.  3:12;  Why.  6:12-14),  akhirnya  gereja  berfikir  adalah  tidak penting  membangun  kehidupan  dunia  ini  ke  arah  yang  lebih  baik  sebab  akan dihancurkan oleh Allah (Mrk. 13:32; Luk. 17:22; Kis. 3:21; Rm. 2:5, 8:18; 1 Kor. 1:7; Ef. 4:31; 1 Tes. 5:2) (Soedarmo, 2004, 199). Inilah yang menjadi akar mengapa gereja pada abad  pertengahan  menjadi  anti  kehidupan  sekular  dan  tidak  menyumbang  untuk kebaikan bagi kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini (Ackermann, 1997, 67).

## 3. Kerajaan Allah Menurut Alkitab
A. Menurut Perjanjian Lama (PL)
Menurut  PL  istilah  kerajaan  merujuk  kepada  raja ךְֶל ֶמ melek (Mzm.  10:16)  di mana fungsi raja dalam tradisi PLadalah tempat mencari solusi, tempat mendapatkan pengarahan, pencerahan dan penyegaran. Menurut konsep Yahudi seorang raja selain kepala  pemerintahan,  kepala  keluarga,  seorang  penangung-jawab  (Yes.  12:9-24) (Gering, 2002, 78).

## B. Menurut Perjanjian Baru (PB)
Kata  βασιλεία basileia dalam  PB  memiliki  asal  pengertian  dari  PL  yang  dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan yang sah, pembimbing kehidupan rakyat melalui keadilan  (Douglas,  2001,  292),  kemudian  kat a  basileia ini  dikenakan  kepada  Allah sebagai  ungkapan  manusia  untuk  menunjukan  kebesaran  Allah.  Maka  dari  itu menurut  PB  terminologi  kerajaan  Allah  bukan  menunjukan  tempat,  wilayah  tetapi menunjukan berlakunya kedaulatan Allah (Brownlee, 1993, 54). Kedaulatan Allah yang di  maksud  adalah  pemerintahan,  kekuasaan  Allah  yang  memasuki  dunia  (Browing, 2007, 195). Kitab PB menerangkan bahwa Yesus menghadirkan kerajaan Allah melalui pewartaan,  pengajaran  dan  mujizat-Nya  (Mrk.  1:15),  dalam  konteks  inilah  Yesus merupakan representase dari  kerajaan Allah itu (Mat. 4:23; 9:35) (Collins & Farrugia, 2000,  139).  PB  menerangkan  bahwa  Allah  melalui  Yesus  Kristus,  di  mana  Allah mempersiapkan,  mendirikan,  berkuasa,  memerintah,  melalui  karya  penebusan  yang dilakukan oleh Yesus Kristus (Kol. 11:13-14) (Banawiratma (editor), 1994, 75-80). Maka kerajaan  Allah  identik  dengan  kehadiran  Allah  dan  kehadiran  Allah  itulah pemerintahan-Nya,  yakni  campur-tangan  Allah  dalam  sejarah  umat  manusia  yang menyelamatkan (Hunter, 1990, 49).

## 4.  Doktrin  Kerajaan  Allah  Sebagai  Landasan  Teologi  Moderasi  Beragama  di Indonesia Potret Kehidupan Sosial Kultural Religi di Indonesia
Indonesia  masuk  bagian  wilayah  Asia  pada  masa  kolonial  Indonesia  dikenal dengan  sebutan  Hindia  Belanda  atau  Nusantara  yang  mengalami  penjajahan  selama 350  tahun  oleh  kolonial  Belanda  dan  memproklamsikan  kemerdekaannya  tanggal  17 Agustus 1945. Negara-negara bekas kolonial di Asia umumnya masuk dalam kategori miskin  dalam  hal  ekonomi,  pendidikan  karena  itu  negara-negara  di  Asia  sering disebut  negara  berkembang  bukan  negara  maju  (Darmaputra,  2006,  21).  Konteks kehidupan  beragama  di  Indonesia  banyak  dipengaruhi  atau  terkontaminasi  dari bangsa  asing  secara  khusus  kekristenan,  di  mana  sebagian  besar  gereja-gereja  di Indonesia  tumbuh  sebagai  hasil  penginjilan  misionaris  barat.  Pada  masa  Orde  Baru pemerintah memiliki intervensi yang kuat terhadap agama, isu-isu pluralisme agama di  Indonesia  mulai  berkumandang  pada  masa  reformasi.  Isu  pluralisme  digemakan akibat fenomena agama mayoritas menuntut hak istimewa dan agama minoritas harus menerima  kenyataan  itu,  agama  dijadikan  legatimasi  politik  dalam  arti  agama dijadikan ikon dalam mengalang kekuatan politik akibat merosotlah kehidupan rukun, damai, toleran umat beragama berubah menjadi dominasi (Yewangoe, 1993, 9-12).
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, di mana ada 13.000 pulau dan ada 250  bahasa,  ada  beragama  adat  dan  budaya  di  Indonesia.  Pada  masa  Orde  Baru ditetapkan  ada  5  agama  yang  diakui  di  Indonesia  (Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu, Budha)  dan  diikat  oleh  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dengan  semboyan  Bhineka Tunggal Ika (Darmaputra, 2001, 64). Artinya realitas kehidupan masyarakat Indonesia secara  sosial,  kultural  dan  religi  adalah  plural,  seharusnya  paradigma  teologi  di
Indonesia  dibangun atas realitas pluralitas  tersebut (Saragih, 2006, 36-39). Atas dasar realitas  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  plural  itulah,  menurut  penulis diperlukan  landasan-landasan  teologis  untuk  membangun  kehidupan  moderasi beragama di Indonesia.
5. Doktrin Kerajaan Allah sebagai Landasan Teologi Moderasi Beragama
Kerajaan Allah adalah sentral pemberitaan Yesus, artinya inti dari pemberitaan Yesus  bukanlah  menetapkan  atau  memproklamirkan  gereja  melainkan  pemberitaan Injil  kerajaan  Allah  (Kung.  2001,  3-5).  Maka  titik  sentral  dan  inti  dari  pemberitaan Yesus  adalah  mengenai  kerajaan  Allah  (Bavinck,  2004,  450-451).  Menjadikan  doktrin kerajaan Allah sebagai landasan teologis moderasi agama berarti melepaskan doktrin kerajaan  Allah  dari  intepretasi  konservatif,  primordial  dan  harafiah  yang  bersifat privatisasi.  Kerajaan  Allah  sebagai  landasan  moderasi  umat  beragama  berarti merevitalisasi  doktrin  kerajaan  Allah  ke  dalam  perspektif theosentris, sehinga membuka ruang dialog dengan agama-agama lain. Kerajaan Allah bersifat theosentris akan  menutup  ruang-ruang  polaritas  kekristenan,  dan  memvitalkan  kembali  nilai universalitas  kerajaan  Allah  (Knitter,  2004,  49-50).  Maka  kerajaan  Allah  theosentris akan mengarahkan setiap agama-agama membangun relasi pluralistik korelasinal dan tangung-jawab global liberatif yakni kesejahtraan hidup bersama, sebab kerajaan Allah theosentris adalah pemaknaan kerajaan Allah yakni untuk kesejahtraan hidup seluruh ciptaan  (Koyama,  1996,  235-238).  Kerajaan  Allah  theosentris  tidak  memberi  ruang untuk superioritas atau kemutlakan atau finalitas agama, sebab Yesus Kristus sebagai figur utama kerajaan Allah tidak bersikap polaritas melainkan bersikap universal dan mencakup orang lain yang berbeda (Luk. 6:10) (Koyama, 1996, 235-238).
Ada  beberapa  kerangka  pemikiran  yang  dapat  dijadikan  konstruksi  berfikir dalam membangun doktrin kerajaan Allah sebagai landasan moderasi beragama yakni : Merevitalisasi Nilai-Nilai Praksis Kerajaan Allah
Merekonstruksi  doktrin  kerajaan  Allah  sebagai  landasan  teologi  kehidupan moderasi  beragama  di  Indonesia,  maka  kita  harus  melepaskan  pemaknaan kerajaan  Allah  dari  rumusan  spekulatif  doktrinal  dan  mengarahkan  doktrin kerajaan  Allah  kepada  nilai  praksis  kehidupan.  Sebab  doktrin  kerajaan  Allah adalah  soal  keselamatan  Allah  yang  menyentuh  setiap  kebutuhan  mendasar manusia  (Elwood,  1992,  34).  Nilai  praksis  kerajaan  Allah  adalah proventia  dei universe yakni  pemeliharaan  Allah  yang  universal,  bahwa  Allahlah  yang menopang  dan  memelihara  seluruh  ciptaan  untuk  maksud  terselengaranya kehidupan yang baik (Erickson, 2004, 631-634). Maka dokrtin kerajaan Allah lebih relevan  dalam  konteks  masa  kini  jika  diintepretasikan  secara  praksis  fungsional kehidupan  yakni  kerajaan  sebagai  solidaritas,  ketimbang  dalam  soal-soal apokaliptik  untuk  legatimasi  privatisasi  agama.  Berbicara  kerajaan  Allah  berarti kita  mengaku  bahwa  Allah  adalah  raja  dan  seluruh  manusia  adalah  rakyatnya Allah,  dan  fungsi  seorang  raja  adalah  untuk  seluruh  rakyatnya,  untuk mendatangkan  kebaikan  bagi  seluruh  rakyatnya  (Mawene,  2008,  69-72).  Nilai praksis kerajaan Allah itu mengarahkan setiap agama mengarah kepada tindakan pembebasan  harkat  dan  martabat  manusia  dari  segaala  bentuk  kekerasan  dan ketidakadilan,  kerajaan  Allah  mencerahi  setiap  agama  untuk  tidak  menjadikan doktrin  sebagai  legatimasi  status  quo  agama  (Rm.  13:1-7)  (Phobee,  1989,  54-56). Nilai  praksis  kerajaan  Allah  menyadarkan  bahwa  tangung-jawab  iman  bukan hanya bersifat individual tetapi juga soal tangung-jawab global untuk kehidupan bersama atau solidaritas terhadap sesama (Wardaya, 1995, 103-108).
a. Kerajaan Allah dan Pluralitas Agama
Tokoh  sentral  kerajaan  Allah  adalah  Yesus  Kristus,  Alkitab  PB  menerangkan bahwa  Yesus  lahir  dan  dibesarkan  dalam  agama  Yahudi,  tetapi  Yesus  sendiri mengalami  pertikaian  dengan  ulama  Yahudi,  sebab  Yesus  menolak  tradisi primordial  Yahudi  (Jacobs,  1990,  22-28).  Yesus  dalam  praksis  kehidupan-Nya bergaul  dengan  pemeluk  agama  lain,  seperti  Yesus  yang  bersahabat  dengan perempuan  Samaria  yang  dianggap  kafir  oleh  umat  Yahudi.  Yesus  mengkritik ulama  Yahudi  yang  menjalankan  agama  secara  legalistik  ekslusif  dan  tidak memiliki kepekaan sosial atau solidaritas terhadap sesama (Mrk. 1:14, Mat. 16:16) (Coward, 1991, 34-37). Maka menurut penulis, hal itu membuktikan bahwa Yesus sejatinya  adalah  seorang  pluralis  sejati,  dan  pemaknaan  Yesus  tentang  agama tidak bersifat legalistik tetapi bersifat praksis yakni solidaritas.
b. Kerajaan Allah dan Moderasi Beragama
Kerajaan  Allah  mencerahkan  setiap  orang,  bahwa  adalah  penting  untuk  terbuka dengan  agama-agama  lain,  untuk  dapat  memahami  agama-agama  lain,  dan menjadi ruang dialog untuk menemukan tangung-jawab iman bersama terhadap kehidupan bersama (Coward, 1991, 34-37). Moderasi umat beragama adalah suara dari  kerajaan  Allah  itu  sendiri,  sebab  kerajaan  Allah  mensuarakan  kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahtraan bagi seluruh dunia (Luk. 4:18-21, Mrk. 1:15) (Coward,  1991,  34-37).  Maka  dari  itu  kerajaan  Allah  sejatinya  adalah  kebutuhan mendasar  dari  seluruh  umat  manusia  bahkan  kebutuhan  mendasar  seluruh ciptaan,  Kerajaan  Allah  menunjukan  bahwa  Allah  berelasi  dan  berinterkasi dengan  seluruh ciptaan-Nya,  maka  seharusnya seluruhnya  ciptaan harus  berada dalam  ruang  relasi  dan  interaksi  dan  inilah  yang  menjadi  dasar  dialoga  agama sebagai  nafas  dari  moderasi  beragama  (Sairin,  1994,  40).  Maka  kerajaan  Allah sebagai landasan teologis moderasi beragama menerangkan, setiap agama-agama seharusnya  berefleksi  dan  mengaktualisasikan  dirinya  didalam  cita-cita  kerajaan Allah  (Tim  Penyusun,  1980,  159-160).  Kerajaan  Allah  juga  menuntut  adanya keseimbangan  antara  agama  sebagai  ritus  dan  dogma  dengan  agama  sebagai kebutuhan  praksis  manusia,  sebab  apabila  kedua  hal  ini  tidak  seimbang  maka akan  menimbulkan  ketengangan  (Kruyt,  2008,  44-45).  Kerajaan  Allah menyadarkan setiap agama bahwa tujuan akhir dari setiap agama adalah Allah itu sendiri,  dan  Allah  itu  sendiri  adalah omni  present atau  Maha-hadir,  tentu  Allah dapat  ada  dan  hadir  dalam  setiap  agama.  Maka  dari  itu  perjumpaan  pluralitas dengan agama-agama lain, harusnya dimaknai dalam cinta kasih Allah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian literatur pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa temuan yang menjadi kesimpulan penulis, antara lain:  Nilai-nilai kerajaan  Allah  telah  didangkalkan  oleh  intepretasi  gereja,  di  mana  kerajaan  Allah diidentifikasikan dengan gereja sebagai lembaga keselamatan, suatu fenomena ketika doktrin  kerajaan  Allah  dijadikan  untuk  kepentingan  privatisasi  gereja  bukan  untuk tujuan  Allah  itu  sendiri  yang  global  dan  universal.  Sejatinya  doktrin  kerajaan  Allah bertujuan dan berfungsi untuk cita-cita kebaikan kehidupan bersama, sebab  kerajaan Allah  menekankan  bahwa  Allah  adalah  raja,  sang  pencipta  dan  pemelihara  seluruh ciptaan-Nya. Melalui kerajaan0Nya sesunguhnya Allah sedang membangun relasi dan interaksi dengan ciptaan-Nya agar melalui relasi dan interaksi itulah Allah memelihara seluruh ciptaan-Nya melalui tegaknya keadilan, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan.  Kerajaan  Allah  sebagai  landasan  teologis  moderasi  beragama,  adalah kesadaran teologis bahwa semua agama-agama pada akhirnya akan bertangung-jawab
kepada  Allah  itu  sendiri  bukan  bertangung-jawab  atas  legalitas  intepretasi doktrinalnya.  Kerajaan  Allah  sebagai  landasan  teologis  moderasi  umat  beragama, berarti  memaknai agama itu untuk tujuan Allah itu sendiri yakni  tegaknya keadilan, perdamaian,  kebenaran  dan  keutuhan  ciptaan.  Maka  kerajaan  Allah  menyadarkan bahwa tujuan agama bukan untuk status quo nya melainkan untuk meneruskan tujuan penciptaan Allah yakni pemeliharaan Allah bagi seluruh ciptaan.

## REFERENSI
Kamus dan Ensiklopedia Browing W.R.F., Kamus Alkitab , (Jakarta: BPK-GM), 2007. Collins Gerald, Farrugia Edward G., Kamus Teologi , (Yogyakarta: Kanisius), 2000. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka), 1999. Douglas J.D. (peny), Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z , (Jakarta: YKBK/OMF), 2001.
Gering Haward M., Kamus Alkitab , (Jakarta: Imanuel), 2002. W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka), 1996.

## Buku-Buku
Ackermann  Robert  Jhon, Agama  Sebagai  Kritik  :  Analisa  Eksistensi  Agama-agama  Besar , (Jakarta: BPK-GM), 1997. Barkat Anwar M., Mutambirwa James (red), World Council Of Churches Tantangan bagi
Gereja – Tanggapan Teologis atas Krisis Politik di Afrika Selatan, (Jakarta:
BPK-GM), 1989.
Bavinck J.H., Sejarah Kerajaan Allah PB , (Jakarta: BPK-GM), 2004. Brownlee Malcom, Tugas Manusia dalam Bumi Milik Tuhan, (Jakarta: BPK-GM), 1993. Banawiratma J.B. (ed), Kemiskinan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisius), 1994. Coward Harold, Pluralisme : Tantangan bagi Agama-Agama, (Yogyakarta: Kanisius), 1991. Elwood Douglas J., Teologi Kristen Asia, (Jakarta: BPK-GM), 1992. Erickson Millard J., Teologi Kristen Vol I, (Jawa Timur: Gandum Mas), 2004. Hunler A.M., Yesus Tuhan dan Juru Selamat, (Jakarta: BPK-GM), 1990. France R.T., Yesus Sang Radikal , (Jakarta: BPK-GM), 2000. Jacobs Tom, Dinamika Gereja , (Yogyakarta: Kanisius), 1990. Jonge De, Aritonang Jan. S., Apa dan Bagaimana Gereja? Penghantar Sejarah Ekllesiologi , (Jakarta: BPK-GM), 2003 Kung Hans, The Catholik Churc, (New York: Modern Library), 2001 Knitter Paul F., Satu Bumi Banyak Agama : Dialog Multi Agama dan Tangung Jawab Global ,
(Jakarta: BPK-GM), 2004.
Kruyt A.C., Keluar dari Agama Suku Masuk Agama Kristen , (Jakarta: BPK-GM), 2008. Lumintang Stevri I., Theologia Abu-Abu-Pluralisme Agama: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme  dalam  Teologi  Kristen  Masa  Kini, (Jawa  Timur:  Gandum Mas), 2004.
Mawene Marthinus Theodorus, Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual, (Jakarta: BPK- GM), 2008.
Putra Eka Darma, Menguji , (Jakarta: BPK-GM), 2006. Putera Eka Darma, Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, (Jakarta: BPK-GM), 2001. Starke J.G., Penghantar Hukum Internasional , (Jakarta: Aksara Persada Indonseia), 1989 Poerwadarminta.
Sutama  Adji  A., Yesus  Tidak  Bangkit? Menyingkap  Rekayasa  Yesus  Historis  dan  Makam Talpiot, (Jakarta: BPK-GM), 2007. Sairin  Weinata,  dkk  (peny), Dialog  antar Umat  Beragama  Membangun  Pilar-Pilar Keindonesiaan yang Kukuh , (Jakarta: BPK-GM), 1994. Soedarmo R., Ikhtisar Dogmatika, (Jakarta: BPK-GM, 2004), 1999. Sugirtharajah R.S., Wajah Yesus di Asia , (Jakarta: BPK-GM), 1996. Tenney Merrill C., Survei Perjanjian Baru, (Jawa Timur: Gandum Mas), 2004. Yewangoe A.A., Theologia Crusis di Asia, (Jakarta: BPK-GM), 1993. Wardaya Baskara T., Spritual Pembebasan-Refleksi atas Iman Kristiani dan Praksis Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius), 1995.

## Jurnal-Jurnal
Muria Khusnun Nisa, Ahmad Yani, dkk, “Moderasi Beragama dalam Tradisi Berbagai Agama  dan  Implementasi  di  Era  Disrupsi  Digital”  dalam  Jurnal  Riset Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol.1, No.3, Desember 2021.
Julis  Santoso,  Timotius  Bakti  Sarono,  dkk  “Moderasi  Beragama  di  Indonesia:  Kajian tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia” dalam Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol.4. No. 2, Maret 2022.
Gidion,  “Studi  Biblika  Mengenai  Kerajaan  Allah  di  Bumi”  dalam  SHIFTKEY  Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan, 2017.
Jhon  Renis  Saragih, Masa  Depan  Agama  Dalam  Dialog ,  dalam  Berthalina  Tarigan  dkk (red), Jurnal Teologi Tabernakel-Pluralisme Edisi XV Januari 2006 , (Medan: STT Abdi Sabda), 2006.
Copyright Holder :
© Ewen Josua Silitonga, Janhotner Saragih (2024).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: