Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG DIKESAMPINGKAN OLEH ANAK ANGKAT
Oleh:

## Lanang Alit Purwadana
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Purwadana1727@gmail.com
Abstrak–Hibah  merupakan  suatu  pemberian  secara  cuma-cuma  dari  seseorang  kepada  orang  lain yang berlaku pada saat itu juga. Meskipun demikian agar hibah di dalam hukum Islam tersebut sah, maka orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya  paksaan,  dapat  menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain atau lembaga, di  hadapan dua orang saksi,  untuk dimiliki,  dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dimana pemberian harta benda secara suka  rela atau pemberian tanpa ganti rugi dari seseorang kepada orang lain  itu dibagi  dua.  Hibah  diberikan  kepada  anak  angkat  hukum  Islam  mengenal  pengangkatan  anak sebagaimana  pasal  171  huruf  g  KHI  yang  menentukan  bahwa  :  “Anak  angkat  adalah  anak  yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Hasil penelitian menunjukan dalam kasus ini gugatan Nuri Sahani dan Mirta kepada Evi Mulyasari atas pembatalan  hibah  dapat  dibenarkan  dan  sah  karena  rumah  yang  merupakan  seluruh  harta  dari  H. Madsari dan Hj. Asih telah dihibahkan seluruhnya kepada Evi Mulyasari yang tidak sesuai dengan ketentuan  dari  Pasal  210  KHI  bahwa  hibah  kepada  orang  lain  hanya  boleh  sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Nuri Sahani dan Mirta merupakan salah satu ahli waris yang masih ada, dan H. Madsari dan  Hj.  Asih  tidak  meninggalkan  ayah  atau  anak  (pasal  182  KHI),  sedangkan  istriya  sudah meninggal  dunia,  maka  yang  berhak  adalah  saudara-saudara  dari  pewaris  baik  itu  saudara perempuan  maupun  saudara  laki-laki.  Sedangkan  kedudukan  Evi  Mulyasari  sebagai  anak  angkat hanya  diperbolehkan  menerima  bagian  maksimal  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya berdasarkan  wasiat  wajibah.  Nuri  Sahani  dan  Mirta  berhak  atas  pembatalan  hibah  atas  rumah tersebut dan dianggap sah dikarenakan masih mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari serta beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris.  Apabila  rumah  tersebut dikuasai  sepenuhnya  oleh  Evi  Mulyasari,  maka  Nuri  Sahani  dan  Mirta  berhak  untuk  memintanya kembali,  karena  Nuri  Sahani  dan  Mirta  sebagai  ahli  waris  dari  H.  Madsari  bersama-sama  dengan Mirta dimana keduanya merupakan ahli waris ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa  harta  warisan  pewaris  setelah  harta  warisan  tersebut  dibagikan  kepada  golongan  ahli  waris pertama,  akan  tetapi  apabila  tidak  ada  ahli  waris  yang  termasuk  golongan  pertama  tersebut  maka ahli waris golongan Ashabah akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 181 KHI dan 182 KHI.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Hukum Islam
Abstract-The  grant  is  a  gift  freely  from  one  person  to  another  in  effect  at  that  time.  However  in order to grant in Islamic law to be valid, then the person who donated has been aged for at least 21 years old, sensible, without coercion, can grant as much as 1/3 of their property to other persons or institutions, in the presence of two people witnesses, to be owned and donated property must be the right of penghibah as Article 210 Compilation of Islamic Law, where the provision of property or granting voluntarily without compensation from one person to another was halved. Grants given to children adopted Islamic law recognize adoption as Article 171 letter g  CIL  which specifies that:
"The adopted son is the child in the maintenance of everyday life, educational expenses and so shift of  responsibility  from  the  parents  of  origin  to  the  adoptive  parents  by  Court  ruling.  "The  results showed in this case a lawsuit Nuri Sahani and Mirta Evi Mulyasari to the cancellation of the grant can be justified and legitimate because the house is  a whole treasure of H. Madsari and Hj. Asih has donated entirely to Evi Mulyasari not in accordance with the provisions of Article 210 CIL that grants to others should only be as much is 1/3. Nuri Sahani and Mirta is one of the heirs who are still there, and H. Madsari and Hj. Asih not leave his father or the child (Article 182 CIL), while his wife  because  she  had  died,  then  who  has  the  right  are  brothers  of  the  heir  to  either  the  sister  or brother. While Evi Mulyasari position as a foster child is only allowed to receive a maximum of one third part of the estate based on the adoptive parents was borrowed. Nuri Sahani and Mirta entitled to  cancellation  of  the  grant  to  the  house  and  considered  valid  because  they  have  a  blood relationship with H. Madsari as well as Muslims and not blocked the law to be an heir. If the house is  fully  occupied  by  Evi  Mulyasari,  then  Nuri  Sahani  and  Mirta  are  entitled  to  ask  for  it  back, because  Nuri  Sahani  and  Mirta  as  heir  of  H.  Madsari  together  with  Mirta  where  both  residuary heir bilghairi, the heirs get the rest the estate heir inheritance after they are distributed to the heirs of the first group, but if there are no heirs who belonged to the first group residuary heir will get the entire estate left by the deceased. This is in accordance with Article 181 and 182 CIL.

## Keywords: Legal Protection, Heir, in Islamic Law

## A. PENDAHULUAN
Pewaris  meninggal  meninggalkan  harta  warisan  untuk  diberikan  kepada  ahli  warisnya  dan seluruh  harta  warisan  merupakan  hak  ahli  waris.  Sehingga  tidak  diperbolehkan  orang  lain  untuk mengambil  atau  mengakui  kepemilikan  harta  warisan  tersebut.  Lain  halnya  dengan  kasus  yang dialami  H.  Madsari  dengan  Hj.  Asih.  H.  Madsari  menikah  dengan  Hj.  Asih  dan  dari  perkawinan mereka  tidak  memiliki  anak,  mereka  sepakat  untuk  mengangkat  anak  perempuan  bernama  Evi Mulyasari. Semasa hidupnya H. Madsari dan Hj. Asih menghibahkan 2 (dua) rumah bergandengan, berikut  2  (dua)  buah  kolam,  di  atas  tanah  seluas  ±  300m 2 kepada  anak  angkatnya  bernama  Evi Mulyasari.  Ketika  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih  meninggal  dunia,  yang  menjadi  ahli  warisnya  adalah saudara kandung perempuan dari H. Madsari yaitu Nuri Sahani.
Nuri Sahani dan Mirta menggugat keabshan hibah kepada Evi Mulyasari dengan menggugat ke  Pengadilan  Agama  Cibinong  agar  membatalkan  hibah  dari  H.  Madsari  kepada  Evi  Mulyasari atas harta H. Madsari dan Hj. Asih yakni 2 buah rumah bergandengan, berikut 2 buah kolam, di atas tanah seluas ±  300m 2 . Mengingat H. Madsari dan Hj. Asih mempunyai  ahli waris yang sah yakni Nuri Sahani dan Mirta dari keluarga H. Madsari, dan Mirta dari keluarga Hj. Asih.
Atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan putusan yaitu putusan No. 1324/Pdt.G/2010/PA.Cbn  pada  tanggal  16  Maret  2011  yang  amarnya  menyatakan  gugatan  para Penggugat  tidak  dapat  diterima  dengan  dasar  pertimbangan  karena  terbukti  bahwa  antara  H. Madsari  dengan  Hj.  Asih  tidak  memiliki  harta  gono  gini  berupa  tanah.  Pada  tingkat  banding  atas
permohonan  para  Penggugat,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  dalam  putusannya  No. 106/Pdt.G/2011/PTA.Bdg  tanggal  15  Agustus  dengan  amar  menerima  permohonan  banding  yang diajukan oleh para  Penggugat  /  para Pembanding  trsebut  dengan pertimbangan bahwa H. Madsari dan  Hj.  Asih  tidak  memiliki  harta  gono  gini  itu  tidak  benar.  Bahwa  selama  rumah  tangga  H. Madsari dengan Hj. Asih memiliki harta gono-gini berupa rumah di atas tanah yang menjadi objek sengketa  yang  terbukti  tanah  tersebut  merupakan  harta  asal  dari  H.  Madsari.  Pada  tingkat  Kasasi Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  No.  244/K/AG/2012,  menolak  permohonan  kasasi  dari  para Pemohon  Kasasi  (Penggugat),  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  disertai  pertimbangan  bahwa ketika  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih  meninggal  dunia  tidak  ada  lagi  harta  warisan  yang  dapat  dibagi kepada  ahli  warisnya,  dan  bahwa  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  tidak  salah  menerapkan hukum  dan/atau  Undang-Undang,  hal  mengenai  penilaian  hasil  pembuktian  yang  bersifat penghargaan  tentang  suatu  kenyataan  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam  pemeriksaan  dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu  merupakan  penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal  ini  Adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  lain  yakni  terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas, dalam  hal  ini  adalah  dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang  berlaku,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer  sebelumnya. Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah “Statute  Approach ”  dan “ Conceptual  Approach” . Statute  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  permasalahan  yang akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan  hukum  tersebut  disistematisasikan.  Pada  langkah  analisis,  guna  memperoleh  suatu
jawaban  maka  akan  digunakan  penalaran  deduktif,  serta  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
H. Madsari dan Hj. Asih meninggal  dunia meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung perempuan  dari  keluarga  H.  Madsari  bernama  Nuri  Sahani  dan  Mirta  dari  keluarga  Hj.  Asih,  dan meninggalkan harta warisan yaitu rumah yang selama ini ditinggali oleh H. Madsari dan Hj. Asih bersama  dengan  anak  angkatnya  Evi  Mulyasari.  Semasa  hidupnya  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih menghibahkan  rumah  tersebut  yang  merupakan  seluruh  hartanya  kepada  Evi  Mulyasari, sebagaimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  210  KHI  harta  yang  dihibahkan  sebanyak-banyaknya hanya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga maka hibah tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Setelah H. Madsari dan Hj. Asih meninggal berdasarkan ketentuan pasal 174 KHI, yang berhak menjadi ahli waris dari harta warisan H. Madsari dan Hj. Asih adalah anak perempuan dan anak  laki-laki  dari  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih,  akan  tetapi  karena  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih  tidak mempunyai keturunan sah, berdasarkan pasal 182 KHI yang menentukan bahwa :
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  ia  mendapat  separuh  bagian.  Bila  saudara  perempuan tersebut  bersama-sama  dengan  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang  atau  lebih, maka  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian.  Bila  saudara  perempuan  tersebut bersama-sama  dengan  saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah,  maka  bagian  saudara  laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Oleh karena itu, saudara kandunglah yang berhak atas peninggalan harta tersebut, yaitu Nuri Sahani  dan Mirta, hal  ini sesuai  dengan pasal  171 huruf c KHI, mengenai  syarat-syarat  ahli waris ditentukan sebagai berikut :
1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
Hubungan  darah  (nasab)  dan  hubungan  kewarisan.  Hubungan  ini  bersifat  timbal  balik sehingga satu sama lain saling dapat mewarisi jika salah satu meninggal dunia.
2. Beragama Islam
Pasal  ini  mensyaratkan  bahwa  ahli  waris  harus  beragama  Islam  sebagai  penegasan  asas keislaman,  demikian  pula  pada  Pasal  171  huruf  b  KHI,  tentang  pewaris  juga  disyaratkan harus  beragama  Islam.  Rasulullah  bersabda  :  seorang  muslim  tidak  akan  mewarisi  dari seorang kafir dan seorang kafir juga tidak akan mewarisi dari seorang muslim. Berdasarkan hadist  tersebut  menunjukkan  bahwa  antara  orang  Islam  dengan  orang  kafir  (non-muslim) tidak dapat saling mewarisi. Cara penentuan bahwa ahli waris beragama Islam, menurut pasal 172 KHI, ialah: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas
atau pengakuan atau  amalan atau kesaksian, sedangkan bagi  bayi  yang baru lahir atau  anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
3. Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris.
Hal ini bertalian dengan halangan-halangan mewarisi yang dapat berupa:
a. Adanya  ahli  waris  lain  yang  menjadi  hajib  hirman  atasnya  (menutup  sama  sekali) sehingga ia tidak dapat mewarisi.
b. Adanya kesalahan ahli waris yang bersangkutan sehingga, menurut hukum kewarisan, ia dihukum tidak boleh mewarisi.
Berdasarkan  pasal  171  huruf  c  KHI  tersebut  mengenai  syarat-syarat  ahli  waris  tidak  ada  satupun yang menjadi persoalan bagi Nuri Sahani dan Mirta, karena ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi yaitu Nuri Sahani dan Mirta mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari dan Hj. Asih sebagai pewaris.  Dan  keduanya  juga  tidak  terhalang  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris,  sebagaimana  diatur dalam pasal 173 KHI yang menentukan sebagai berikut :
a. Dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  pada pewaris;
b. Dipersalahkan  telah  memfitnah  dengan  cara  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau  hukuman yang lebih berat.
Sesuai  ketentuan  pasal  173  KHI  maka  Nuri  Sahani  dan  Mirta  tidak  termasuk  dalam  ketentuan tersebut  karena  penyebab  meninggalnya  pewaris  bukan  karena  kesalahan  para  ahli  waris  yang disebutkan di atas. Oleh karena itu Nuri Sahani dan Mirta tidak termasuk ahli waris yang terhalang untuk menjadi ahli waris.
Dalam  kasus  ini  gugatan  Nuri  Sahani  dan  Mirta  kepada  Evi  Mulyasari  atas  pembatalan hibah  tersebut  dapat  dibenarkan  dan  sah  karena  rumah  yang  merupakan  seluruh  harta  dari  H. Madsari dan Hj. Asih telah dihibahkan seluruhnya kepada Evi Mulyasari yang tidak sesuai dengan ketentuan  dari  Pasal  210  KHI  bahwa  hibah  kepada  orang  lain  hanya  boleh  sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Nuri Sahani dan Mirta merupakan salah satu ahli waris yang masih ada, dan H. Madsari dan  Hj.  Asih  tidak  meninggalkan  ayah  atau  anak  (pasal  182  KHI),  sedangkan  istriya  sudah meninggal  dunia,  maka  yang  berhak  adalah  saudara-saudara  dari  pewaris  baik  itu  saudara perempuan  maupun  saudara  laki-laki.  Sedangkan  kedudukan  Evi  Mulyasari  sebagai  anak  angkat hanya  diperbolehkan  menerima  bagian  maksimal  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
Nuri Sahani dan Mirta berhak atas pembatalan hibah atas rumah tersebut dan dianggap sah dikarenakan masih mempunyai hubungan darah dengan H. Madsari serta beragama Islam dan tidak terhalang  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris.  Apabila  rumah  tersebut  dikuasai  sepenuhnya  oleh  Evi Mulyasari, maka Nuri Sahani dan Mirta berhak untuk memintanya kembali, karena Nuri Sahani dan Mirta sebagai ahli waris dari H. Madsari bersama-sama dengan Mirta dimana keduanya merupakan ahli waris ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama, akan tetapi apabila tidak ada ahli  waris  yang  termasuk  golongan  pertama  tersebut  maka  ahli  waris  golongan  Ashabah  akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 181 KHI dan 182 KHI :
Pasal 181 KHI menentukan : “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan  seibu  masing-masing  mendapat  seperenam  bagian.  Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
Pasal 182 KHI menentukan :
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  ia  mendapat  separuh  bagian.  Bila  saudara  perempuan tersebut  bersama-sama  dengan  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang  atau  lebih, maka  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian.  Bila  saudara  perempuan  tersebut bersama-sama  dengan  saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah,  maka  bagian  saudara  laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Pada  pasal  177-180  KHI  ditentukan  bahwa  Ayah,  Ibu,  Duda,  dan  Janda  merupakan  ahli  waris golongan  Pertama  dari  H.  Madsari  dan  Hj.  Asih,  dan  berdasarkan  Pasal  181  dan  182  KHI,  Nuri Sahani  bersama-sama  dengan  Mirta  merupakan  ahli  waris  golongan  Ashabah,  yang  berarti  karena tidak  adanya  golongan  ahli  waris  pertama,  seluruh  harta  waris  jatuh  kepada  ahli  waris  golongan Ashabah, tidak lain adalah Nuri Sahani dan Mirta.
Mengenai  sah  atau  tidaknya  Evi  Mulyasari  menerima  hibah  tersebut,  dalam  hukum  Islam tidak  mengenal  tentang  pembagian  warisan  kepada  anak  angkat,  sedangkan  pemberian  hibah kepada orang lain atau lembaga hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari harta bendanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist dari Bukhori dan Muslim : “Barang siapa yang mengaku nasab selain  pada  ayah  (kandungnya  sendiri),  padahal  ia  mengetahui  bahwa  ia  bukan  ayahnya,  maka baginya  haram  masuk  surga.”  (HR.  Bukhori  &  Muslim).  Menurut  hadist  tersebut  di  atas,  yang bertentangan  dengan  ajaran  Islam  adalah  mengangkat  anak  (adopsi)  dengan  memberikan  status yang  sama  dengan  anak  kandungnya  sendiri.  Sedangkan  hukum  Islam  hanya  mengenal  tanggung jawab  yang  harus  diberikan  orang  tua  angkatnya  selama  orang  tua  angkatnya  masih  hidup  yaitu
memelihara,  mendidik,  mengasuh  dan  membesarkannya  dengan  baik  serta  memenuhi  segala kebutuhan layaknya anak kandung sendiri.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa Evi Mulyasari dimungkinkan untuk  menerima  bagian  dari  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya  dengan  wasiat  wajibah  yang maksimal besarnya 1/3 dari harta warisan, dan bagiannya tidak melebihi bagian yang didapat oleh ahli  waris  sah.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  209  ayat  2  KHI  yang  menentukan  sebagai berikut:  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat,  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Simpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dan  pembahasan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
a. Nuri  Sahani  dan  Mirta  telah  memenuhi  syarat-syarat  untuk  menjadi  ahli  waris  yang  sah sesuai  yang  ditentukan  dalam  pasal  171  huruf  c  KHI,  dan  tidak  terhalang  secara  hukum seperti  yang  ditentukan  dalam  pasal  173  KHI,  dengan  arti  bahwa  Nuri  Sahani  dan  Mirta dapat menjadi ahli waris karena syarat tersebut telah terpenuhi.
b. Pasal 174 KHI menentukan dengan jelas mengenai golongan yang dapat menjadi ahli waris dalam Islam dan anak angkat tidak termasuk di dalamnya, Nuri Sahani dan Mirta adalah ahli waris yang sah yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris.
c. Berdasarkan  pasal  181  dan  182  KHI,  Nuri  Sahani  bersama-sama  dengan  Mirta  merupakan ahli  waris  golongan  Ashabah,  yang  berarti  Nuri  Sahani  dan  Mirta  seharusnya  menerima seluruh  harta  yang  ditinggalkan  oleh  Pewaris  karena  tidak  adanya  ahli  waris  golongan pertama.
d. Pasal  210  KHI  yang  menentukan  bahwa  hibah  yang  diberikan  kepada  orang  lain  hanya dapat  diberikan  sebanyak-banyaknya  adalah  sepertiga  dari  harta  benda  yang  dimiliki  oleh penghibah, berdasarkan pasal tersebut hibah yang diberikan kepada Evi Mulyasari tidak sah dan dapat dibatalkan.
e. Evi  Mulyasari  sebagai  anak  angkat  hanya  berhak  menerima  wasiat  wajibah  sesuai  yang ditentukan oleh pasal 209 ayat 2 KHI : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya.”

## b. Saran
Karena  gugatan  diajukan  tidak  membuahkan  hasil  dan  tidak  memberikan  keadilan kepada  ahli  waris,  Nuri  Sahani  dan  Mirta  dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  mengenai pembatalan hibah yang diberikan kepada Evi Mulyasari. Diharapkan Peninjauan Kembali dapat memberikan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  Nuri  Sahani  dan  Mirta  dan  Mirta  sebagai ahli waris maupun Evi Mulyasari sebagai anak angkat.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## DAFTAR BACAAN
Afdol, Penerapan  Hukum  Waris  Islam  secara  Adil ,  cet.  IV,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2013.
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Artho, Mu’thi, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Makalah, Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul, 2012.
Habiburrahman,  H., Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Kencana,  Jakarta, 2011.
Kansil,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka,  Jakarta, 2002.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2006.
Puspa Rahayu, Maria, Penguasaan Seluruh Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh  Anak Angkat  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, Skripsi,  Perpustakaan  Universitas  Surabaya, 2011.
Ramulyo,  Idris, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
Subekti, R., Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Suparman,  Eman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam  Adat,  dan  B.W. ,    Refika Aditama, Bandung, 2005.
Zaeni, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fihiyato, Haji Masagung, Jakarta, 1990.