## RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KETIDAK STABILAN HARGA MINYAK GORENG DI PROVINSI JAMBI
Hapsa 1 , Ahmad Baidawi 2, Salmia 3 1,2 Prodi Ilmu Pemerintahan-Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Syariah-Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi Email: hapsa@unja.ac.id, ahmad.baidawi@unja.ac.id, salmiaumy@gmail.com

## ABSTRAK
Isu  hangat  yang  muncul  di  pemberitaan  Indonesia  terkait  melonjaknya  harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah  ketika  di  minggu  kedua  Maret  2022  Minyak  goreng  mengalami Kenaikan  yang  drastis  akibat  pencabutan  subsidi  dari  pemerintah.  Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa  provinsi  yang  penghasil  sawit  terbesar  di  Indonesia  pun  tidak  luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor  lain  yang  belum  bisa  diungkapkan  secara  gamblang.  Diperlukan Responsibilitas  berupa  intervensi  Pemerintah  Provinsi  Jambi  untuk menstabilkan  harga  Minyak  Goreng  dengan  melakukan  perumusan  masalah bersama  dengan  Produsen  dan  Distributor  agar  permasalahan  yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.
Kata Kunci : Minyak  Goreng;  Responsibilitas;  Pemerintah  Daerah; Ketidak Stabilan.

## PENDAHULUAN
Minyak  goreng  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  mendasar khususnya  bagi  para  ibu-ibu  yang  memasak  di  dapur.  Ketidak  stabilan  harga minyak goreng menjadi sebuah polemic di tengah masyarakat. Hal itu didasari dengan  munculnya  di  pemberitaan  televisi,  media  sosial  di  negara  Indonesia terkait  melonjaknya  harga  minyak  Goreng  yang  merupakan  salah  satu  bahan pangan. Reaksi sebagian besar masyarakat dari awal tahun 2022 yakni keluhan kelangkaan  minyak  goreng  dari  awal  bulan  Januari  hingga  awal  bulan  maret
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
2022.  Isu  ini  pun  semakin  diperparah  ketika  di  minggu  kedua  Maret  2022 Minyak  goreng  mengalami  Kenaikan  yang  drastis  akibat  pencabutan  subsidi dari  pemerintah.  Berita  yang  dirilis  Kompas.com  menyatakan  bahwa keberadaan  minyak  goreng  yang  melimpah  ruah  juga  dibarengi  dengan kenaikan  harga.  Sebab,  pencabutan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  berdampak

## pada harga minyak goreng yang diserahkan pada mekanisme pasar.
Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan  sejak kuartal  keempat  2021  hingga      awal      kuartal  pertama  2022.  Indeks  BU  RT1 mencatat  kenaikan  harga  minyak  goreng  sebesar  56%  antara  Maret  sampai Desember 2021  dan  harganya sempat mencapai Rp  20.667/liter  pada  bulan Desember.  Walaupun  harganya  sempat turun pada Januari 2022 menjadi Rp 19.555/liter,  harga  tersebut  tetap  tergolong  mahal  karena  masih  46%  lebih tinggi dari harga pada Januari 2021 (Amanta dan Nisrina Nafisah, 2022).
Provinsi  Jambi  sebagai  salah  satu  dari  beberapa  provinsi  yang  penghasil sawit terbesar di Indonesia (choiril anwar dalam kompas.com, 2022), memiliki beberapa perusahaan yang mengelola  minyak  sawit  mentah  ( crude  palm  oil / CPO)  dan  perusahaan  minyak  goreng kemasan. Luasnya perkebunan sawit di Provinsi Jambi ternyata juga tidak membuat harga terjangkau bagi masyarakat. Hal  ini  tidak  luput  mendapat  perhatian  khusus  dari  masyarakat  khususnya masyarakat Jambi karena kesulitan mendapatkan bahan pangan minyak goreng ditanah dengan hasil Sawit yang melimpah. Jika memang memungkinkan hasil minyak  mentah  sawit  ( CPO) yang  ada  di  dalam  wilayah  penghasil  sawit sebaiknya  tidak  dilakukan  penjualan  untuk  pihak  luar  ataupun  di  ekspor terlebih  dahulu,  mengingat  bahwa  kebutuhan  akan  Minyak  Goreng  belum teratasai di wilayah penghasil sawit terbesar didunia ini.
Kemunculan minyak goreng kemasan yang membludak di minggu Kedua
Maret 2022 semakin memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa telah  terjadi  banyak  ketimpangan  yang  terstruktur  dan  isu  negatif  juga berimbas  pada  pemerintah  Daerah,  sehingga  diperlukan  Respon  Cepat  dari pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  yang  sangat  memahami  gejolak sosial ekonomi di Provinsi Jambi. Peristiwa ini menyiratkan pesan agar instansi pemerintah  harus  memperkuat  tata  kelola  dalam  sector  pangan  dimana pemerintah  memliki  peran  vital  untuk  melakukan  intervensi  ketika  hampir semua masyarakat terganggu dengan kenaikan pangan Minyak Goreng.
Total hasil sawit provinsi Jambi di tahun 2019 yakni di angka 2.884.406 ton, bukan jumlah yang kecil untuk suatu Daerah. Sehingga pemerintah daerah selayaknya  segera  melakukan  kebijakan  yang  masif  untuk  menangani permasalah yang ada apalagi menjelang memasuki bulan Ramadahan beberapa barang  mengalami  ketidak  stabilan  harga  maupun  kuantitas  komoditas tersebut.  Jika  penaganan  ini  lambat  maka  yang  terdampak  sangat  merugikan mulai dari masyarakat umum dan bisa merambat ke UMKM yang ada di Provinsi Jambi.
Responsibilitas  Pemerintah  Daerah  Jambi  mulai  terlihat  dari  tanggapan Gubernur Jambi dalam wawancaranya dengan wartawan jernih.id “dirinya akan menata  kembali  persoalan  minyak  goreng  di  lapangan  kemudian  kita  lihat persoalannya  apa,  karena  info  terakhir pemerintah  akan  mensubsidi  mereka”. Haris  menyebutkan  bahwa  kenaikan  harga  ini  bukan  dikarenakan  kelangkaan tapi  ada  faktor  lain  yang  belum  bisa  diungkapkan  secara  gamblang  (Hakim, dalam media Jernih.id, 2022)
Penelitian “ Responsibilitas  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mengatasi  Ketidak Stabilan  Harga  Minyak  Goreng  di  Provin si  Jambi” ingin  melihan  respon  yang lebih masif terhadap intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen  dan  Distributor  agar  permasalahan  yang  berkemungkinan  akan mengganggu  perkembangan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Indonesia  khususnya masyarakat provinsi Jambi segera teratasi. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga berbicara terkait respon pemerintah daerah dan kelangkaan minyak goreng seperti berikut ini:

## METHODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong (2005) penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  ilmiah  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Moleong, 2005, p. 3). Dalam  hal  ini  penelitian  yang  Akan  dilakukan  peneliti  yakni  fenomena  terkait Responsibilitas  pemerintah  daerah  dalam  suatu  kebijakan  Publik  di  daerah
Provinsi Jambi.
Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Grounded Theory dan Triangulasi  data . Grounded  Theory adalah  merupakan  salah  satu  jenis pertanyaan  pada  pendekatan  model  penelitian  kualitatif.  Dalam  buku Herdiansyah  bahwa  pendekatan grounded  theory adalah  pengembangan  suatu teori  yang  berhubungan  erat  kepada  konteks  peristiwa  dipelajari.  Teori  yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Responsibilitas Pemerintah Daerah dan  Teori  terkait  Stabilitas  Harga  di  dalam  suatu  permasalahan  publik.  Akan lebih  ideal  jika  Teori  Responsibilitas  Pemerintah  Daerah  dan  Teori  terkait Stabilitas  Harga  mempengaruhi  perbaikan  social  ekonomi  masyarakat. Pertanyaan  lanjutan  pada grounded  theory dapat  dikelompokan  berdasarkan aspek-aspek tahapan pengodean. Beberapa poin penting yang perlu tercantum dalam  pertanyaan  penelitian  model grounded  theory adalah  sebagai  berikut: Kategori-kategori  umum  apa  saja  yang  dimunculkan  dalam  tinjaun  ( review) pertama dari data yang diperoleh. Memberikan daya Tarik dari fenomena yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Respon Pemerintah Pusat terhadap Ketidak Stabilan Harga Minya Goreng Termasuk di Provinsi Jambi
Beberapa kebijakan stabilisasi harga  minyak goreng yang telah diambil pemerintah  diantaranya  melalui  pengendalian  sisi  hulu  (input)  berupa kebijakan  Domestic  Market  Obligation  (DMO)  untuk  komoditi  CPO  serta kebijakan Pajak Ekspor (PE) Progressive. Pada sisi hilirnya (output) pemerintah menerbitkan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng secara langsung melalui operasi  pasar  (OP)  minyak  goreng  bersubsidi  dan  pembebasan  PPN  untuk penjualan  minyak  goreng  curah  yang  ditegaskan  kepada  pemerintah  daerah, termasuk  pemerintah  Provinsi  Jambi  untuk  terus  mengawasi  peredaran kestabilan  minyak  di  Provinsi  Jambi  .  Di  samping  kebijakan  tersebut,  yang terbaru  pemerintah  menerbitkan  kebijakan  yang  dikenal  dengan  Program Minyakita untuk didistribusikan kemasyarakat setempat.
1. Intervensi Kebijakan Pemerintah pada Sisi Input
a. Domestic Market Obligation
Domestic  Market  Obligation  (DMO)  merupakan  kebijakan pemerintah  untuk  menstabilkan  harga  minyak  goreng  secara  tidak langsung dengan mewajibkan produsen CPO memasok kebutuhan bahan baku  industri  minyak  goreng.  Pada  mulanya  DMO  hanya  didasarkan melalui  komitmen  ataupun  kesepakatan  diantara  para  produsen  CPO. Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia  (GAPKI)  bertugas mengkoordinasikan, mengawasi jumlah dan jadwal penyerahan CPO dari perusahaan perkebunan ke pabrik minyak goreng termasuk di Provinsi Jambi.Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  komitmen-komitmen perusahaan  dalam  memenuhi  alokasi  pasokan  yang  ditetapkan  dalam

## DMO tidak terealisasi sepenuhnya.

## b. Pajak Ekspor Progresif
Formulasi  pengenaan  Pajak  Ekspor  (PE)  mengalami  perubahan dari  yang  sebelumnya  single  rate  menjadi  progresif  mengikuti perkembangan  harga  internasional.  Tarif  PE  CPO  dan  produk  lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
c. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
Melalui  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  188/011/2007 Pemerintah  memberikan  fasilitas  pembebasan  PPN  (atau  PPN ditanggung  pemerintah  selanjutnya  disebut  PPN-DTP)  untuk  jenis minyak  goreng  curah  dan  tidak  bermerek  ditingkat  produsen.  Dalam pelaksanaannya,  setiap  faktur  Pajak  Keluaran  produsen  dan  penjual minyak  goreng  di- cap  “DTP”.  PPN  sendiri  merupakan  pajak  yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya  dari  produsen  ke  konsumen.  Indonesia  menganut  sistem tarif  tunggal  PPN  yaitu  sebesar  10%.  Dengan  demikian  secara  definitif dapat  dikemukakan  bahwa  PPNDTP  adalah  pajak  terutang  suatu perusahaan,  baik  swasta  maupun  BUMN  yang  ditanggung  pemerintah melalui  penyediaan  pagu  anggaran  dalam  subsidi  pajak.  Kebijakan tersebut  diadopsi  pemerintah  dalam  rangka  mendorong  investasi  dan melakukan  stabilisasi  harga  pada  saat  perekonomian  global  melambat dan  harga  komoditas  meningkat.  Melalui  mekanisme  ini,  PPN  10% (termasuk  komponen  harga  minyak  goreng  dari  produsen  ke distributor)  akan  disubsidi  dalam  bentuk  Di-Tanggung-Pemerintah (DTP)  memanfaatkan  dana  “Subsidi  Minyak  Goreng”  yang  sudah dialokasikan.
Respon Pemerintah Daerah Provinsi   Jambi  terhadap  Ketidak  Stabilan Harga Minya Goreng

## a. Kebijakan Minyakita
Kebijakan  Minyakita  (selanjutnya  disebut  Program  Minyakita) diatur  melalui  dua  kebijakan  teknis,  yaitu  Peraturan  Menteri Keuangan No. 231/PMK.011/2008  tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung  Pemerintah  Atas  Penyerahan  Minyak  Goreng  Sawit Dalam  Negeri  Untuk  Tahun  Anggaran  2009  dan  Peraturan  Menteri Perdagangan  No.  02/MDAG/PER/1/2009  tentang  Minyak  Goreng Kemasan  Sederhana.  Program  Minyakita  merupakan  program kerjasama  antara  pemerintah  dengan  produsen  minyak  goreng nasional  dan  beberapa  daerah  termasuk  Provinsi  Jambi  untuk menyediakan  produk  minyak  goreng  kemasan  sederhana  yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat. Latar belakang pemerintah melaksanakan  program  Minyakita  adalah  masih  banyaknya
perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah15, dimana  kondisi  sanitasi,  higienitas,  dan  keamanannya  masih  sangat rendah. Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng  curah  di  pasar  domestik  dianggap  tidak  menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi  seperti  saat  ini.  Atas  dasar  tersebut  pemerintah  menetapkan kebijakan  program  Minyakita  untuk  mencapai  dua  tujuan  utama, yaitu  meningkatkan  keamanan  pangan  serta  menjaga  stabilisasi harga  minyak  goreng  di  pasar  domestik.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1) Permendag  No  02/M-DAG/PER/1/2009  disebutkkan  bahwa Minyakita merupakan merek untuk minyak goreng sawit berkualitas curah yang dikemas menggunakan kemasan plastik sederhana dalam bentuk  bantal  (pillow  pack)  ukuran  1 liter.  Merek  Minyakita  adalah merek  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  (Departemen  Perdagangan  cq Ditjen  Perdagangan  Dalam  Negeri)  dan  dapat  digunakan  secara sukarela oleh seluruh produsen minyak goreng. Walaupun demikian pemerintah  Provinsi  Jambi  terus  berkoordinasi  dengan  produsen yang  ada  di  Jambi  agar  suplai    minyak  kita  di  Provinsi  Jambi  dapat terpenuhi,  karena  daya  konsumsi  masyarakat  terhadap  produk tersebut masih cukup tinggi.
b. Intervensi Pasar
Pemerintah  Provinsi  Jambi  terlebih  pemerintahan  Kota  Jambi memantau  bagaimana  peredaran  minyak  goreng  di  berbagai Kabupaten  dan  Kota  Jambi,  dengan  meninjau  secara  langsung  dan Sidak berkelanjutan di berbagai pasar di Kota jambi, termasuk pasar angso dua, ritel dan pergudangan artinya sidak yang dilakukan bukan sekali dua kali, tetapi pemerintah daerah setempat turun kelapangan beberapa  kali.  Dengan  tujuan  meiminimalisir  bentuk  pelanggaran atas  spekulan  permainan  harga  khususnya  penimbunan  komoditas minyak  goreng.  Bentuk ikut  campur  tangan  pemerintah  Provinsi Jambi  dalam  mengatur  ekonomi  pasar,  yang  bertujuan  menjaga kestabilan harga dan terjangkau bagi semua masyarakat di Provinsi Jambi . Termasuk  menghimbau  pelaku  pasar  yang  banyak  diminati masyarakat  yaitu  alfamart,  idomaret,  swalayan  dan  mini  market lainnya  yang  ada  di  pusat-pusat  Kota  untuk  membatasi  pembelian minyak  goreng.  Artinya  tidak  dibenarkan  satu  konsumen memonopoli  minyak  yang  ada,  tetapi  perlu  di  distribusikan  dengan baik,  sehingga  ada  pembatasan  secara  kauntitatif  untuk  pembelian minyak goreng.
Intervensi  pemerintah  tersebut  sebagai  penyedia  dan  pengelola sangat  tergantung  dengan  kondisi  pasar.  Dimana  saat  ini  pasar rentan  melakukan  bentuk-bentuk  kecurangan,  karena    kenaikan
harga  minyak  dan  trebatasnya  jumlah  miknyak  beredar  di  tingkat lokal.Apabila peredaran mknyak khususnya di Provinsi Jambi  sudah efektif,  maka  intervensi  pemerintah  terhadap  pasar  juga  cenderung rendah.  Pada  umumnya  pemerintah  hanya  akan  memposisikan dirinya  sebagai  regulator  dan  supervisor,  sementara  untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar, saat ini pemerintah daerah memeperkuat pengawasan.
c. Intervensi Produsen Minyak Lokal Jambi
Provinsi  Jambi  memiliki  dua  pabrik  minyak  goreng    besar diantaranya PT.Kurnia Tunggal dan Perusahaan Wilmar Group, serta di tahun 2022 pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kepada PTPN untuk  juga  merambah  produksi  minyak  goreng  dengan  melihat peluang  sawit  yang  merupakan  bahan  baku  utama  dari  minyak goreng.  Pada  awal  Februari  2023  ketika  minyak  goreng  sulit  dicari dan  harga  tinggi,  pemerintah  daerah  provinsi  Jambi  menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Gubernur Jamabi, Walikota  dan Kepala  Dinas  Perdagangan  di  moment  terpisah  menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tidakan yang tidak tepat, membeli secara berlebihan ataupun membeli tidak untuk keprluan konsumsi (menimbun)  hal-hal  tersebut  yang  memicu  langkahnya  minyak goreng.  Pemerintah  menegaskan  pada  dasarnya  stok  minyak  sayur ada  dan  aman,  dimana  dua  produsen  minyak  sudah  di  antisipasi untuk  memenuhi  kebutuhan  lokal  provinsi  Jambi  dengan  produksi 140ribu  kilo  liter    dan  tidak  mengekspor  keluar  walaupun  harga tinggi  dengan  catatan  ketersediaan  di  daerah  sudah  mencapai  20 persen kebutuhan lokal.
d. Program ‘Minyak Murah’
Pemrintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Kota  dibeberapa  titik  di Kota Jambi medistribusikan harga minyak murah, baik dalam bentuk bazar  minyak  murah,  seperti  yang  dilakukan  di  awal  Ramadhan tepatnya  bulan  April  2023  oleh  Wakil  Gubernur  H.Abdullah  Sani  di dampingi  pimpinan  Group  Sinarmas  dan  stekaholders  lainnya  yang dilaksanakan  di  pendopo  kantor  Gubernur  Jambi  yang  disambut antusian  oleh  warga  masyarakat  Jambi.  Sebelumnya  juga  di  bulan Februari  2023  Kedmentrian  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMN) bersama Walikota Jambi, menyalurkan ribuan paket sembako murah kepada  masyarakat  Kota  Jambi  sebagai  upaya  untuk  membantu masyarakat  setempat  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  kelangkaan minyak goreng.

## KESIMPULAN
Dalam menstabilkan harga minyak goreng diperlukan kerjasama antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Misalnya  kebijakan  dari  pemerintah  pusat, menyiapkan  skema  subsidi  minyak  goreng  curah.  Subsidi  itu  diberikan  agar harga  minyak  goreng  curah  di  pasaran  sesuai  dengan  harga  eceran  tertinggi (HET)  Rp  14  ribu  per  liter.  Sedangkan  dari  pemerintah  daerah  juga  dapat berperan  penting  dalam  membantu  menstabilkan  harga  minyak  goreng  di daerahnya  masing-masing.  Seperti,  Pemda  dan  aparat  keamanan  di  daerah harus  mengetahui  dan  mengumumkan  secara  rutin  kepada  publik,  kondisi ketersediaan minyak goreng di daerahnya baik yang masih berada di produsen, di  distributor  level  1  s.d.  4,  di  gudang  agen,  dan  peritel  melalui  pemeriksaan berkala  secara  fisik  dan  dokumen,  Pemda  dan  aparat  keamanan  bisa bekerjasama dengan perwakilan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) di Provinsi  Jambi  untuk  mencari  kemungkinan  adanya  persaiangan  usaha  yang tidak sehat dalam perdagangan minyak goreng.
Untuk  di  kota  jambi,  Pemerintah  Daerah  sudah  menjalankan  semua kebijakan  dari  pemerintah  pusat  untuk  menstabilkan  harga  minya  goreng seperti  kebijakan  larangan  menimbun  minyak  goreng,  membatasi  pembeli minyak  goreng  dengan  jumlah  yang  sudah  ditentukan  dan  termasuk memberikan  subsidi  minyak  goreng  kepada  keluarga  yang  kurang  mampu  di kota  jambi.  Dengan  di  implementasikan  kebijakan  ini  maka  ketidak  stabilan harga minya goreng di kota jambi bisa menjadi stabil dan harga minyak goreng bisa diturunkan seperti harga sebelumnya. Akan tetapi dari penjelasan di atas terlihat  respon  pemerintah  Provinsi  Jambi  terbilang  lamban  dan  tidak proggresif  hanya  menjalankan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk pengawasan. Respon dalam bentuk kebijakan yang betul-betul bersumber dari Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat minim, sebatas himbauan dan jangka pendek yaitu berupa program ‘minyak murah’

## DAFTAR PUSTAKA
Diva Lufiana Putri, (2022 ), "Minyak Goreng Tiba-tiba Melimpah  tetapi Mahal, Ini Alasan dan Faktanya", diakses 19 Maret 2022,  https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/19/174500965/minyak- goreng-tiba-tiba- melimpah-tetapi-mahal-ini-alasan-dan-faktanya?page=all
Haris Herdiansyah, Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu-ilmu social), cet. III, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014).
Lexy,  Moleong,  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  cet.  XV,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005).
Muhammad  Choirul  Anwar,  (2022),  “Daftar  Daerah  Penghasil  Kelapa  Sawit
Terbesar di Indonesia“, diakses 19 Maret 2022,
https://money.kompas.com/read/2022/01/11/192425326/daftar-daerah- penghasil-kelapa- sawit-terbesar-di-indonesia?page=all.
Nasution, Asrindah, (2021), Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. Jurnal Bisnis Corporate: Vol 6 No. 2, E-ISSN: 2685 – 7308.
Nub, Mohammad, (2009), Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Pendataan Penduduk Rentan (Studi Kasus di Kota Malang).
Salim,  Handepi.P  dkk,  (2021),  Dinamika  Harga,  Permintaan,  Dan  Upaya Pemenuhan Pangan Pokok Pada Era Pandemi Covid-19.
Salmia, (2018 ), Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir, Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan. Al-Tijry 2018, Vol. 4, No. 1, Hal.25 – 42, E- ISSN : 2460 – 9412.
Setyadewi,  Noor  Maryam,  dkk,  (2013),  PENGEMBANGAN  MODEL  UNTUK KESTABILAN
PASOKAN  DAN  HARGA  BAHAN  BAKU  INDUSTRI  (Studi  Kasus:  Industri Pengolahan Rumput Laut). MAJALAH BIAM Vol. 9, No.1 Juli 2013, Hal 40-51.