## KAWAL PEMULIHAN EKONOMI USAI PANDEMI

## I Ketut Kasna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta johnkresna44@gmail.com
Abstrak - Penanganan  Pandemi  tidak  boleh  mengesampingkan  faktor  utama  yakni  dari kesehatan  warga  itu  sendiri.  Untuk  itu,  pemerintah  diharapkan  mampu  memastikan terciptanya  penguatan  industri  dalam  negeri  terutama  industri  alat  kesehatan  sebagai antisipasi  merebaknya  pandemi  di  masa  yang  akan  datang.  Pandemi  Covid-19  telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Di tengah ketidakpastian situasi dan tatanan kehidupan baru tersebut, kalangan pelaku  usaha,  baik  dari  sektor  riil,  manufaktur,  hingga  sektor  informal,  perlu  mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dikucurkan pemerintah  melalui  program  pemulihan  ekonomi,  pelaku  usaha  juga  dituntut  bisa beradaptasi dari terjadinya revolusi pasar akibat pandemi.
Kata kunci : Kebijakan Fiskal, Tenaga Kerja dan Konsumen, Produk Kesehatan..

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  seperti  petir  di siang  bolong  telah  meluluhlantakkan berbagai  sektor,  sehingga  tidak  hanya sektor  kesehatan,  tatanan  sosial  dan kegiatan ekonomi semua berhenti sejenak. WHO  mencatatkan  sudah  ada  8.242.999 kasus  di  seluruh  dengan  angka  kematian yang  mencapai  445.535  pada    juni  2020. Jumlah  ini  terus  berubah  atau  cendrung bertambah.
Sektor  ekonomi  menjadi  salah  satu sektor  yang  paling  babak  belur.  Tindakan yang  ditempuh  oleh  berbagai  pemimpin dunia melakukan “ Great Lockdown ” (IMF) menimbulkan  berbagai  krisis  dan  resesi global,  mulai  dari  berhentinya  kegiatan ekonomi, terbatasnya perdagangan ekspor- impor  antar  negara,  lesunya  berbagai industri,  hingga  ancaman  pengangguran
yang  meningkat  akibat  hilangnya  mata pencaharian selama pandemi.
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia sendiri, masih akan bertumpu pada kondisi akhir  tahun.  Meski  pada  kuartal  I  tahun 2020 ekonomi dalam negeri masih mampu tumbuh  positif  2,95  persen  sementara berbagai  negara  lain  terpuruk  negatif, namun  pada  kuartal  II  tahun  2020 proyeksinya  akan  cendrung  minus  hingga 3,1  persen.  Akibat  mulai  diberlakukannya berbagai kebijakan pembatasan sosial.
Kebutuhan anggaran guna penanganan  virus  corona,  baik  di  bidang kesehatan dan program pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  juga  terus bertambah.  Pemerintah  setidaknya  telah tiga  kali  mengubah  proyeksi  kebutuhan biaya  penanganan  covid-19  dalam  kurun waktu  kurang  dari  tiga  bulan,  sejak
diberlakukannya peraturan Presiden Nomor 54  Tahun  2020  tentang  perubahan  Postur dan Rincin APBN Tahun 2020.
Hingga kini wacana yang digulirkan pemerintah  lebih  menekankan  pada tambahan  belanja.  Padahal,  kenaikan belanja arus dibarengi strategi peningkatan penerimaan  dan  konsolidasi  fiskal  yang jelas.  Pemerintah  belum  menjelaskan strategi  agar  defisit  APBN  bisa  kembali pada level 3 persen pada 2023 nanti.
Sektor konsumsi rumah tangga terus didorong untuk bisa memulihkan ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk membuka  kembali  aktivitas  masyarakat, agar  berbagai  sektor  kehidupan  sosial, budaya dan ekonomi yang tadinya mandek dapat  bergerak  kembali.  Upaya  ini kemudian digaungkan sebagai new normal atau tatanan normal baru.
Tatanan  normal  baru  bukan  tidak mungkin berpotensi menimbulkan polemik. Bagaimana  tidak,  new  normal  dianggap dapat  meningkatkan  kembali  penyebaran pandemi covid-19  meskipun pada lain sisi dapat  menjadi  upaya  meredam  tingginya kerentanan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat. Bahkan, salah-satunya penulis sumbang saran kami menyebut new normal sebagai  penyamaran  ketidakmampuan pemerintah  mengatasi  pandemi  covid-19 itu sendiri.
Di  tengah  ketidakpastian  situasi  dan tatanan  kehidupan  baru  tersebut,  kalangan pelaku  usaha,  baik  dari  sektor  riil, manufaktur,  hingga  sektor  informal,  perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang sudah  dikucurkan  pemerintah  melalui program pemulihan ekonomi. Pelaku usaha juga  dituntut  bisa  beradaptasi  dari terjadinya  revolusi  pasar  akibat  pandemi.
Sudah  saatnya  para  pelaku  usaha, pemerintah, hingga politisi untuk mengubah mindset. Langkah  sistematis harus  dibangun,  mulai  dari  evaluasi  gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan  pasar.  Jajaran  pimpinan manajemen  harus  mengkaji  ulang  target jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan panjang, serta menyususn rencana menghadapi struktur pasar, kompetisi, dan dinamika  pembelian,  jika  terjadi  pandemi gelombang kedua.
Sektor  konsumsi  domestik  juga memerlukan  perhatian  dengan  semakin terbatasnya  jumlah   yang  dipedagangkan internasional  terutama  beras.  Dengan turunnya permintaan, harga akan cendrung turun di bawah biaya produksi. Tidak hanya itu,  ancaman  krisis  pangan  juga  tengah menghantui  Indonesia  dan  juga  negara- negara  lain  didunia  akibat  terganggunya masalah  produksi  dan  distribusi  logistik. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian  Indonesia  khususnya  tanaman pangan  mengalami  kontaksi  yang  paling besar  di  banding  komoditi  lainnya.  Pada akhirnya, penanganan pandemi tidak boleh mengesampingkan faktor utama yakni dari kesehatan warga negara itu sendiri. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam  negeri  terutama  industri  alat kesehatan  sebagai  antisipasi  merebaknya pandemi di masa yang akan datang.

## MERANCANG KETAHANAN EKONOMI UNTUK MASA PANDEMI
DPR RI telah mengesahkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  NOMOR  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  dan          Stabilitas Sistem  Keuangan  Covid-19  menjadi Undang-Undang
(UU) Disahkannya
Perppu Januari 2020 pada pertengahan Mei 2020  lalu,  diharapkan  dapat  memberikan fondasi  bagi  pemerintah  untuk  melakukan langkah  luar  biasa  dalam  merancang ketahanan  ekonomi  di  masa  pandemi  dan sekaligus bisa menjamin kesehatan masyarakat  di  tengah  pandemi  covid-19. Terkait  hal  tersebut,  Ketua  DPR  RI Dr.(H.C) Puan Maharani memberi perhatian penuh pada fungsi anggaran DPR
Ridalam penanganan covid-19. Karenanya fungsi anggaran pada masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 ini dilaksanakan DPR RI dengan mencermati, mengevaluasi, mendalami, dan ikut mempertajam alokasi anggaran  dan  program  pemerintah  dalam penanganan penanggulangan covid-19 dan dampaknya.
“Secara khusus
DPR juga memberikan  perhatian  pada  alokasi anggaran  dan  program  penanggulangan cocid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan
masyarakat, penguatan  perlindungan  sosial  serta penguatan  dan  pemulihan  ekonomi.” Dalam  keadaan  dan  situasi  bencana nasional  ini,  DPR  RI  dapat  memahami kebutuhan pemerintah dalam regulasi untuk mengelola  fiskal  dan  sistem  keuangan, namun DPR RI terus mengingatkan kepada pemerintah  agar  dalam  menjalankan kewenangan  di  dalam  Perppu  Nomor  1 Tahun  2020,  tetap  memegang  prinsip- prinsip  tata  kelola  yang  baik,  terasnparan, dan akuntabilitas. “Hal ini perlu diperhatikan  oleh  pemerintah  agar  tidak menimbulkan masalah  dan dampak negatif dikemudian hari, baik dari aspek ekonomi maupun hukum.”
Kerangka ekonomi Makro dan pokok pokok  kebijakan  fiskal  (KEM-PPKF  ) RAPBN Tahun 2021 dari pemerintah, yang
akan  dilakukan  pembahasan  pada  masa persidangan  berikutnya.  “KEM-PPKF RAPBN  2021  telah  mangantisipasi berbagai fiskal.
Sementara  itu  di  kesempatan  yang sama  Ketua  Badan  Anggaran  (Banggar) DPR  RI  Said  Abdullah  mengaku  optimis atas  disahkannya  Perppu  Nomor  1  Tahun 2020  ini  menjadi  UU.  Menurutnya  ada empat hal yang membuat Perppu ini begitu komprehensif dan simultan sehingga harus didukung implementasinya. Ia memastikan DPR  RI  akan  harus  memnatau  serta memberi masukan positif terhadap akselerasi  pemerintah  pasca  pengesahan Perppu. Ada 4 hal yang akan dilaksanakan pemerintah.
Pertama  penanganan  covid-19,  lalu bantuan sosial, kemudian stimulan ekonomi untuk  UMKM  dan  koprasi,  dan  terakhir antisipasi  terhadap  stabilitas  sistem keuangan.  Itu  artinya  secara  serempak pemerintah  akan  segera  mengambil  alih, maka  saya  yakin  kita  akan  segera  keluar dari  krisis  ini,”  jelas  Said  Abdullah  lebih lanjut. Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan masyarakat harus meyakini langkah  yang  diambil  pemerintah  serta prediksi  pemulihan  ekonomi  yang  akan dicapai.  “Sebagaimana  optimisme  yang disampaikan  pemerintah  dalam  Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) dalam percepatan  pemulihan  ekonomi  dan percepata  reformasi  akan  dicapai  di  tahun 2021.
Sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah(UMKM) terdampak cukup besar akibat  pandemi  corona.  Dalam  satu  tahun bapak  presiden  Joko  Widodo  mengatakan telah menyiapkan lima skema besar dalam program  perlindungan  dan  pemulihan
ekonomi  bagi  UMKM  terdampak  virus Covid-19.Kelima  skema  yang  telah disiapkan tersebut meliputi program khusus bagi  usaha  mikro  dan  ultra  mikro  yang selama  ini  tak  terjangkau  oleh  lembaga keuangan  maupun  perbankan.  Salah  satu skema  tersebut  diberikan  kepada  pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok  rentan  terdampak  corona. Kelompok  ini  harus  dipastikan  masuk sebagai  penerima  bantuan  sosial.  Skema kedua  yang  disiapkan  berupa  insentif perpajakan.  Menurut  Bapak  Presiden Jokowi, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (pph) final untuk untuk pelaku UMKM  yang  berometer  di  bawah  Rp.4,8 milliar per tahun dari 0,5 persen menjadi 0 persen.  Penurunan  tarif  pph  final  tersebut berjalan selama enam bulan. “Dimulai dari April  2020  sampai  september  2020,” Skema  ketiga  yang  disiapkan  berupa relaksasi  dan  restrukturasi  kredit  UMKM, baik  melalui  penundaan  angsuran  maupun subsidi bunga penerima KUR, Umi, PNM Mekaar, dan kredit dari pegadaian.
Pemerintah  juga  menyiapkan  skema perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Saat ini, ada 23  juta  dari  total  41  juta  UMKM  yang belum  mendapatkan  bantuan  pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan. Stimulus  tersebut  harus  benar-benar dirancang agar 23 juta UMKM juga dapat merasakan  bantuan  pembiayaan  dari lembaga  keuangan  maupun  perbankan. Stimulus  itu  harus  dirancang  agar  23  juta UMKM  juga  dapat  merasakan  bantuan modal  kerja  dari  pemerintah.  Bagi  yang bankable , penyalurannya melalui perluasan program  KUR  sekaligus  memperluas inklusi  keuangan.  Bagi  yang  tidak
bankable,  penyalurannya  bisa  lewat  Umi, Mekaar, maupun skema program lainnya.
Adapun  skema  yang  kelima,  Jokowi meminta  kementrian,  Lembaga,BUMN, dan  pemerintah  daerah  turut  menjadi penyokong  ekosistem  usaha  UMKM, terytama  pada  tahap  awal  pemulihan. Dengan  demikian  BUMN  atau  BUMN nantinya  dapat  menyerap  berbagai  hasil produksi  UMKM.  Selain  itu,  jokowi meminta  realokasi  anggaran  pemerintah daerah  diarahkan  pada  program  stimulus ekonomi yang menyentuh UMKM. Dengan berharap  Mendagri  bisa  menyampaikan kepada  kepala  daerah  sehingga  UMKM bisa bertahan ditengah pandemi Covid-19.

## PELAKU USAHA HARUS PUNYA DAYA TAHAN TINGGI MENGHADAPI KRISIS PANDEMI
Pandemi  covid-19  telah  membuat berbagai  sektor  kehidupan  dalam  tekanan negatif.  Kinerja  mesin  ekonomi  global terganggu  dan  memasuki  kondisi  depresi. Kinerja  perekonomian  Indonesia  selama semester  I  Tahun  2020  menurun pertumbuhannya.  Data  Badan  Pusat Statistik (BPS) mencatat, Produk Domestik Bruto  (PDB)  In  donesia  pada  triwulanI- 2020 tumbuh 2,97 persen (Year On Year) menurun  tajam  jika  dibandingkan  dengan PDB  triwulan  I-2019  yang  mencapai  5,07 persen.
Pelaku sektor manufaktur
menghadapi persoalan serius dalam sektor produksi,  karena  kelebihan  kapasitas produksi  akibat  lesunya  permintaan. Kondisi  ini  menyebabkan  sektor  industri, perdagangan, dan jasa mengurangi karyawan, aktivitas pembelian bahan baku dan  penolong,  serta  transaksi  stok  barang, untuk menjaga agar arus kas tidak terkuras habis.  Bank  Dunia  memperkirakan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada  dikisaran  0  persen  pandemi  covid- 19 membuat beberapa komponen pembentuk pertumbuhan
ekonomi terpengaruh.  Konsumen  rumah  tangga melambat, padahal sektor tersebut memberi kontribusi  sebesar  56,62  persen  terhadap pertumbuhan  ekonomi  sepanjang  tahun 2019.
Investasi melambat karena ketidakpastian  global,  penurunan  harga komoditas, dan
pelemahan aktivitasekonomi.  Tahun  lalu  andil  sektor investasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  sebesar  32,33  persen.  Ditengah situasi yang belum stabil pada saat tatanan kehidupan
baru (New Normal)
berlangsung,  kalangan  dunia  usaha  harus memanfaatkan  aktivitas  sebaik  mungkin dengan  mengikuti  protokol  kesehatan.  “ Hal  ini  tidak  dan  berisiko  tinggi,  namun tidak  ada  pilihan  lain,  agar  kegiatan ekonomi  tidak  mandek  dan  krisis berkepanjangan.  Mau  tidak  mau  pelaku usaha harus beradapasi dengan cara berfikir kreatif,  berani  melakukan shifting pola kerja  baru  dilingkup  industri,  maupun ruang publik. Saat ini telah terjadi revolusi pasar  yang  signifikan,  karena  respon konsumen terhadap produk dan perdagangan,  serta  edukasi,  telah  berubah tradis.  Dengan  demikian  pelaku  usaha, eksekutif,  dan  legislatif,  harus  mencari solusi  di  era  perubahan  tersebut. National interst harus menjadi kata kunci bagi semua pihak  dalam  memanfaatkan  momentum besar  menuju  negara  industri  maju, berpenghasilan  dan  daya  tahan  tinggi menghadapi krisis. “Pandemi dalam waktu singkat  mengubah  periaku  konsumen  dari transaksi  konvensional  ke  pola  dalam jaringan (online ).  Rantai  pasok  berubah, kontak fisik antar produsen dan konsumen
makin  minim,  tuntutan  harga  jual  kian kompetitif, dan sistem transaksi pembayaran dituntut semakin ideal.” Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, dan politikus  mengubah  mindset.  Langkah sistemmatis  harus  dibangun,  mulai  dari evaluasi  gaya  kepemimpinan  yang  ada, hingga penguasaan pasar. Jajaran pimpinan manajemen  harus  mengkaji  ulang  target jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang, serta  menyusun  rencana  menghadapi struktur  pasar,  kompetisi,  dan  dinamika pembelian. Jika terjadi pandemi gelombang kedua.
Hal tersebut untuk memetakan secara pasti  kekuatankonsumen  dan  pasar, terhadap  produk  yang  dihasilkan  pelaku usaha di tengah pandemi. Dengan demikian pengusaha,  pemerintah,  maupun  legislatif bisa  melakukan follow  up masalah  fiskal, moneter maupun perizinan. Kata kunci bagi para pelaku bisnis, eksekutif, dan legislatif adalah memanfaatkan momentum sentimen national  interst yang  kuat  dengan  strategi shifting yang  tepat  agar  bisa  bertahan. Optimisme hatus dibangun, karena pemerintah bersama pihak terkait, termasuk Bank  Indonesia  dan  lembaga  Legislatif telah  memberikan  dukungan  maksimal mengatasi  krisis.  Ditambah  lagi  denan supporting teknologi digital yang masif.
Dalam  paparan  daya  tahan  shifting bukan  hal  yang  baru  bagi  dunia  usaha, terutama  pascarevolusi  perkembangannya internet  dimasyarakat,  dan  menguatkan peran  intelektual  buatan.  Semua  tool  itu memudahkan  pelaku  usaha  mendapatkan akses keberbagai sumber kekuatan informasi, baik informasi akses permodalan,  informasi,  baik  informasi bisnis,  teknologi,  dan  pasar,  hingga kemudahan  mendapatkan  sumber  bahan
baku  yang  efisien.  Keberadaan  toko  fisik, transaksi,  dan  pola  industri  konvensional secara  perlahan  mulai  tergerus  sistem digital dan toko online. Suatu fakta, saat ini konsumen  lebih  memilih  mendapatkan informasi  dari  dunia  maya. Mindset pemerintah,  mendesak  untuk  beradaptasi terhadap perubahan aktivitas ekonomi pada tatanan kehidupan baru.
Pemerintah harus merancang kebijakan  ekonomi  dan  realksasi  fiskal, maupun moneter dalam proiritas kepentingan nasional yang lebih besar. Hal ini  harus  tercermin  dalam  UU  yang  akan dibahas  dalam  omnibus  law,  dan  harus realistis untuk diimplementasikan. Melalui strategi  shifting  diharafkan  pelaku  usaha dan perekonomian nasional segera bangkit dari depresi ekonomi dalam skala domestik, regional,  maupun  global.  Pelaku  usaha semakin  cepat  beradaptasi  terhadap masalah  baru  yang  belum  pernah  terjadi selama ini.

## BANYAK JALAN MENUJU PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI
Kondisi  perekonomian  Indonesia  di ambang  krisis  akibat  pandemi  covid-19.
Bagaimana tidak, Kuartal I-2020
menunjukan  pertumbuhan  perekonomian dalam negeri hanya mampu mencapai 2,97 persen,  jauh  dibanding  kuartal  yang  sama pada  tahun  sebelumnya  yang  masih  5,03 persen.  Bahkan  baru-baru  ini,  pemerintah memperlebar  defisit  APBN  2020  yang direvisi dari sebelumnya newnormalsebesar 5,07  persen  atau  Rp  852,9  trilliun,  kini menjadi  6,34  persen  atau  sebesar  Rp 1,039,2 trilliun.
Berbagai  upaya  pemulihan  ekonomi terus  dipersiapkan  agar  perekonomian tanah air tidak terkoreksi lebih dalam lagi.
Skema  program  pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  senilai  Rp  677,2  trilliun untuk biaya penangani pandemi, diharapkan  mampu  membawa  ekonomi tumbuh pada zona yang positif. Mengingat hingga saat ini, pemerintah hanya memiliki dua skema pertumbuhan ekonomi dampak covid-19,  yalni  2,3  persen  untuk  skenario buruk dan minus 0,4 persen untuk skenario sangat berat.
Segala cara ditempuh untuk memulihkan ekonomi di saat kurva covid- 19  masih  terus  meningkat,  tak  terkecuali new  normal .  Upaya  untuk  menggerakkan kembali roda perekonomian dan menurunkan kurva harus berjalan seirama. Tatanan hidup baru ( new normal ) tidak bisa menunggu lebih lama, tidak bisa menunggu lebih  lama,  karena  biar  bagaimanapun rakyat kita juga sedang susah. Upaya untuk menurunkan kurva dan menggerakkan roda ekonomi  sarus  saling  berjalan,  untuk protokol new  normal harus  diikuti olehsemua  sektor  untuk  menjamin  tenaga kerja,  anak  sekolah.  Prioritas  utama  kita adalah tentang bagaiman tatanan hidup baru dipenuhi dengan protokol covid-19. Dalam waktu  dekat,  sejumlah  daerah  mulai kembali menggeliatkan aktivitas sosial dan ekonominya.  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah mengizinkan 102 Kabupaten/Kota di yang dinyatakan  sebagai  zona  hijau  di  23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan  ekonomi.  Dengan  tetap  mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau new norma.

## LEBARNYA DEFISIT APBN 2020
Berbeda dengan perekonomian negara  lain  yang  mengandalkan  sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan  karena  mengandalkan  sektor
domestik.  Untuk  itu,  Anggota  Komisi  XI DPR  RI  Andreas  Eddy  Susetyo  menilai penerapan new normal  sebagai  pemulihan ekonomi  merupakan  keputusan  tepat. Namun,  sejumlah  sektor  perlu  mendapat perhatian  utama,  seperti  sektor  UMKM yang  punya  kemampuan  menyerap  89,2 persen  tenaga  kerja,  serta  berkontribusi 59,4 persen terhadap PDB.
Pemulihan  sektor  UMKM  akan menjadi key succes factor pemulihan sektor riil.  Skemanya  dengan  subsidi  bunga, penempatan  dana,  penjaminnan  untuk modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya, jadi sudah banyak jalan. Agar implementasi pemulihan  ekonomi  harus  bisa  dieksekusi dengan  cepat  dan  tepat  sasaran.  Pelebaran defisit  dalam  APBN  yang  terjadi  saat  ini merupakan  konsekuensi  dari  tambahan belanja  yang  dikeluarkan  untuk  program pemulihan  ekonomi  tersebut.  Karenanya, perhitungan  harus  dilakukan  secara  akurat dan  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah dengan  mulai  menetapkan  ambang  batas atau threshold .
Pemerintah  harus  hati-hati  terhadap risiko  fiskal,  karena  2023  defisit  harus kembali  ke  3  persen.  Walaupun  tidak disebutkan dalam UU nomer 2 Tahun 2020 soal  batasan  defisit  tetapi  seharusnya memperhatikan  risiko  fiskal  kedepannya, ya mestinya harus ada threshold, misalnya maksimal  ya  jangan  lebih  dari  7  persen. Kalau  penerimaan  negara  nanti  tidak tercapai,  berarti  ya  tetap  dilakukan penyesuaian  belanja,  terutama  dalam rangka  kesehatan,  dan  mendorong  pelaku usaha.

## PENGGANTI NAMA NASIB SAMA
Terkait  dengan  program    pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Anggota Komisi XI  DPR  RI  Ramson  Siagian  justru
mengaku  kurang  sependapat  dengan penggunaan  istilah  tersebut.  Menurutnya, lebih  baik  menggunakan  istilah  Stimulus fiskal  keempat  daripada  istilah  yang seakan-akan  perekonomian  saat  ini  sudah sangat  genting.  Selain  itu,  jika  memakai istilah  stimulus  maka  implementasi  bisa dilaksanakan dengan lebih fleksible.
Secara  rinci,  besaran  anggaran  dari program  pemulihan  tersebut  terdiri  atas alokasi anggaran program social safety net sebesar Rp 203,9 trilliun, alokasi dukungan UMKM dengan nilai mencapai Rp 123,46 trilliun,  alokasi  stimulus  dan  insentif perpajakan Rp 120,61 trilliun, hingga dana talangan  BUMN  sebesar  Rp  44,57  trilliun dan  dukungan  K/L  mencapai  Rp  97,11 trilliun.
Penggunaan  istilah  PEN,  adalah persoalan  tentang  bagaimana  menjelaskan kepada  publik.  Harusnya  kalau  memang subsidi ya sebut saja subsidi, tetapi kalau ini sudah  masuk  pada  program  pemulihan ekonomi  nasional,  jika  benar-benar dialokasikan  untuk  penanganan  kejadian extraordinary yang  berkaitan  dengan pandemi,  bukan  kebutuhan  reguler  seperti subsidi-subsidi yang merupakan pengeluaran  rutin  atau  masuk  pada  pos belanja APBN. Dengan begitu, pemerintah dinilai tidak perlu menggunakan istilah lain yang  dinilainya  dapat  membingunkan masyarakat.
“Saya  sependapat  saja  dengan pemerintah memperketat disiplin kesehatan saat new  normal ,  jadi  jangan  membuat istilah-istilah  seram  apalagi  soal  fiskal jangan  membuat  seram  seakan-akan kondisinya  sudah  sangat  kritis,  sehingga semua  bisa  berjalan  dengan  wajar  dan kondisi  pasar  bisa  tenang  dan  psikologis pasar  bisa  terjamin”.Berkaca  pada  data
pertumbuhan  ekonomi  pada  sejumlah negara  maju  yang  sampai  menyentuh minus, bahwa sisi keuangan negara dalam negeri  masih  bisa survive. Hal  tersebut sejalan  dengan  data  Badan  Pusat Statistik(BPS) dimana pertumbuhan Indonesia  masih  tercatat  2,97  persen  pada kuartal  I-20202.  Sedangkan  pertumbuhan ekonomi  sejumlah  negara  seperti  China turun  hingga  -6,8  persen,  Inggris  -2 persen,Thailand -1,8 persen, dan Singapura -0,7 persen.

## REKONTRUKSI KEBIJAKAN PERTANIAN DI TENGAH PANDEMI
Pandemi Covid-19
membawa dampak  yang  begitu  hebat  terhadap perekonomian dunia. Hampir seluruh dunia terkena  imbas  dalam  semua  sektor kehidupan.  Termasuk  di  dalamnya  sektor pertanian.    Bahkan  menurut  data  BPS, untuk Indonesia sektor pertanian, tanaman pangan  mengalami  kontraksi  yang  paling besar dibanding komoditi lainnya.
Secara  riil  di  lapangan  juga menunjukan  hal  yang  sama.  Hingga  awal juni  2020,  data  harga  beberapa  produksi hasil  pertanian  ditingkat  petani  masih sangat  memprihatinkan.misalnya,  Cabe keriting hijau Rp 3 ribu per kilogram, Cabe keriting  merah  Rp  5  ribu  per  kilogram, Tomat hijau Rp 2 ribu per kilogram, Wortel Rp 3 ribu per kilogram, Kol Rp 3 ribu per kilogram Sawi putih Rp 1 500 perkilogram, Mentimun Rp 3 ribu per kilogram.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV  DPR  RI  Slamet  menyatakan  rasa keprihatinannya akan nasib petani Indonesia.  Sementara  di  sisi  lain,  Slamet menilai pemerintah menunjukkan
ketidakberpihaknya kepada sektor
pertanian.  Hal  itu  tercermin  dari  postur anggaran  tahun  2020,  dimana  atas  nama
penanganan covid-19, anggaran Kementrian Pertanian dipotong dari Rp 21 trilliun menjadi Rp 14 trilliun.
“Kebijakan ini sungguh sangat tidak bisa  dimengerti.  Sehingga  hal  ini  semakin menjauhkan  kita  dari  cita-cita  menuju kedaulatan  dan  kemandirian  pangan.  Saat untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.  Kemandirian  pangan    yang dimaksud  adalah  kemampuan  negara  dan bangsa  dalam  memproduksi  pangan  yang beraneka  ragam  dari  dalam  negeri  yang dapat  menjamin  pemenuhan  kebutuhan pangan  yang  cukup  sampai  di  tingkat perorangan  dengan  memanfaatkan  potensi sumber  daya  alam,  manusia,  sosial ekonomi,  dan  kearifan  lokal  secara bermartabat sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012.
“Di tingkat masyarakat, saat pandemi Covid-19 ini, ada semangat yang luar  biasa  untuk  kembali  menghidupkan pertanian  kita  agar  tidak  tergantung  pada negara lain. Masyarakat biasa berbondong- bondong  untuk  kembali  memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitarnya untuk ditanami  apa  saja  yang  terkait  dengan pangan. Sementara dimkalangan terpelajar, legislator  Fraksi  PKS  itu  menemukan idealisme para mahasiswa pertanian untuk ingin menjadi petani, daripada bekerja yang rawan menjadi korban pemutusan hubungan  kerja  (PHK).  Semangat  ini seharusnya bisa ditangkap oleh pemerintah, agar  ada  gayung  bersambut  sehingga  ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.
“Pemerintah harus segera menyadari, bahwa  petani  dan  pertanian  adalah  sektor paling vital dalam men- support kehidupan ini.  Data  menunjukan  bahwa  sektor pertanian  berkontribusi  kedua  tertinggi dalam  PDB  Indonesia.  Oleh  karenanya
kibijakan yang berpihak dan menyegarkan kepada petani dan pertanian harus menjadi prioritas  dan  segera  menjadi  kenyataan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan  segala  hal  yang  ada  di sekitar lingkungan dalam rangka membangun karakter kemandirian pangan. Serta  menghidupkan  kembali  budaya (Kearifan  lokal)  dan  makanan  lokal  untuk menjadi  sumber  inspirasi  dan  inovasi kemandirian  pangan  dari  bangsa  ini.  . Dalam  suasana  pandemi  Covid-19  seperti sekarang  ini,  tentunya  menjadi  saat-saat yang  baik  bagi  pemerintah  beserta pemangku  kepentingan  terkait  untuk melakukan  evaluasi  dan  perenungan  atas kebijakanpertanian selama ini.
“Ada  beberapa  catatan  terhadap kebijakan  pemerintah  terkait  subsidi kepada petani, diantaranya yaitu kebijakan yang ada saat ini dirasa masih kurang tepat sasaran  dan  berpotensi  untuk  terjadinya penyelewengan dari pemangku kepentingan.Di  saat  yang  sama,  di  tingkat petani tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena di saat panen harga murah (dibawah harga produksi).
Alih-alih  Petani  sejahtera,  yang terjadi justru mereka merugi.Dalam kondisi seperti  ini,  harus  ada  usulan  rekonstruksi kebijakan,  yaitu  dengan  mengalihkan subsidi  harga  (subsidi  pascapanen). Anggaran  subsidi  pupukk  dari  tahun  ke tahun itu sangat besar. Tahun 2020 ini saja Rp  26,3  trilliun.  Kebijakan  subsidi pascapanen ini tidak mudah, akan tetapi di situlah  tugas  pemerintah  akan  dirasakan oleh  para  petani.  Paling  tidak  petani  akan mendapatkan  kepastian  harga,  sehingga tidak akan ada istilah kerugian bagi petani.
Sehingga  petani  akan  nyaman  dan semangat untuk terus menekuni profesi ini.
“Karena ada kepastian pasca panen,maka  petani  tidak  lagi  menjadi profesi  yang  terpaksa,  tetapi  mereka  akan bangga  menjadi  profesi  petani.  Dan pemerintah akan tercatat dalam sejarah oleh para petani dan bangsa ini, bahwa anda-lah yang  membuat  petani  nyaman  dan sejahtera.

## PENUTUP
Pandemi  Covid-19  mempengaruhi berbagai  sektor  kehidupan  di  masyarakat. Berdasarkan  data  perkembangan  dari Gugus  Tugas  Penanganan  Covid-19  pada tanggal  15  juni  2020,  terdata  ada  39.294 kasus terinfeksi 15.123 kasus sembuh, dan 2.198 kasus meninggal.
Tatanan kehidupan normal baru ( new normal )  pun  digunakan  oleh  pemerintah yang  dianggap  menjadi  alternatif,  agar pelbagai  sektor  kehidupan  yang  tadinya tersendat  bahkan  berhenti,  dapat  bergerak kembali.  Penerapan  ini  tentu  berujung polemik. Bagai pisau bermata dua, satu sisi dianggap akan meningkatkan kasus Covid- 19  dan  lain  sisi  menjadi  upaya  meredam tingginya kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat.  Bahkan  ada  indikasi  bahwa new  normal sebagai  upaya  menyamarkan ketidakmampuan  negara  untuk  mengatasi pandemi  Covid-19.  Meski  protokol kesehatan  new  normal  sudah  dirumuskan, namun  belum  tentu  realistis  pelaksanaan dilapangan mudah dilakukan. Berkaca pada Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Tidak  sedikit  pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Pemerintah juga tidak bisa lepas dari sumber ekonomi bagi masyarakat yang perlu dicarikan alternatifnya. Jaring pengaman sosial harus tetap  konsisten  dijalankan.  Jika  skenario
new  normal  menjadi  pilihan  sambil menunggu Vaksin Covid-19 ditemukan lalu disebarkan ke masyarakat, maka kaloborasi dari  semua  pihak  menjadi  syarat  wajib. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus menjalankan protokol kesehatan yang  sudah  ditetapkan.  Jika  tidak  ada kolaborasi,  kasus  terinfeksi  covid-19  akan semakin  parah  peningkatannya,  seperti yang  diprediksi  oleh  para  ahli  kesehatan bahkan kondisi ekonomi akan bergerak ke arah abnormal.
Agar  terbangunnya  kolaborasi  ini, pemerintah  sebagai  aktor  utama  harus komitmen  dalam  menjalankan  perannya. Kebijakan pemerintah senantiasa berorentasi  kepada  masalah  (problem- oriented)  dan  berorentasi  kepada  tindakan ( action oriented ). Langkah secara terencana dan  konsisten  patut  dilakukan.  Untuk meningkatkan  rasa  kepercayaan  antar masyarakat  dalam  ciptaannya  kolaborasi, maka  pemenuhan  perlindungan  sosial, jaminan  sosial,  maupun  pelayanan  sosial menjadi  hal  mutlak.  Masyarakat  akan merasa aman dan mau bekolaborasi karena negara  hadir  dan  peduli.  Jangan  salahkan masyarakat jika kolaborasi tidak terbangun maksimal. Sebab mereka saja memikirkan nasibnya karena merasa tidak aman dalam situasi  dan  kondisi  pandemi  saat  ini. Mereka harus memikirkan bagaiman harus memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya,  bagaiman  membayar  hutang piutang,  dan  lain  sebagainya.  Maka  untuk itu  negara  harus  hadir  dalam  rupa  yang sempurna, karena negara memiliki banyak akses sumber daya.

## SARAN
Ada atau tidak pandemi, pembangunan  ekonomi  seharusnya  untuk melaksanakan  amanat  UUD  1945.  Di
tengah  pandemi  Covid-19  ini,  konsep ketahanan  pangan  dalam  pengertian  yang paling  umum  berarti  keadaan  dimana semua  orang  disetiap  saat  memiliki  akses bergizi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan aktif.
Pemerintah  Indonesia  juga  harus mengkaji  kembali  kebijakan  ekonomi  dan kembali  ke  amanat  Pasal  33  UUD  1945 yakni  Usaha  Bersama  yang  berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana yang dicita-citakan  oleh  para  pemimpin  bangsa dahulu.
Ini mendorong Indonesia
memunculkan  kesadaran  gotong  royong dalam pembangunan bidang ekonomi.
Penerapan new normal juga memberi ruang  gerak  yang  baik  bagi  dunia  usaha khususnya  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM), karena aktifitas usaha yang  perlahan  akan  kembali  ke  kondisi normal. Tujuan digaungkannya new normal oleh  pemerintah  salah  satunya  untuk menyelamatkan  perekonomian  masyarakat yang terus menurun sejak diberlakukannya social distancing di Indonesia.
Pemerintah juga perlu memfokuskan pemberian  stimulus  berupa  pinjaman  atau kredit  bagi  UMKM  dengan  betul-betul dipikirkan ulang oleh pemerintah.
Agar  jangan  sampai  kuncuran  dana yang  bersifat  pinjaman  ini  justru  malah memberatkan UMKM sendiri jika ternyata pelaku  usaha  lebih  banyak  menggunakan bantuan  dana  justru  untuk  menutup kebutuhan  pribadi/rumah  tangga.  Hal  ini bisa  tercapai  dengan  memberi  keringanan pembayaran cicilan yang sudah ada, dengan menunda  pembayaran  untuk  beberapa bulan.  Pemberdayaan  kemampuan  petani dan  lahan  pertanian  juga  harus  segera diusahakan oleh pemerintah agar mengurangi  bahkan  harus  menghilangkan
ketergantungan  inport  hasil  pertanian  dan perkebunan  yang  menjadi  dasar  bagi UMKM  sebagai  bahan  mentah  produksi usaha mereka. Dukungan pemerintah untuk mengangkat  perekonomian  pada  masa  ini juga tak boleh luput dari protokol kesehatan ditempat  kerja  dan  social  distancing. Protokol  new  normal  dunia  usaha  jangan sampai hanya sekedar aturan di atas kertas seperti diharuskan cuci tangan, pembataasan  jam  lembur  dan  menyiapkan vitamin bagi karyawan.
DAFTAR PUSTAKA Bentuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi-detikNews, M. Ikhsan Modjo, mohamad. modjo@binus.edu. Bali Post tgl 1- januari 2021,jumat Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2020) Program pemulihan ,Jalan   Suropati 02 Menteng,  Jakarta  Pusat  Jakarta,
Indonesia
Nusra Post tgl 3- februari -2021, Rabu.