## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Muh. Hamid 1 Siradjuddin 2
Bahrul Ulum Rusydi 3

## ABSTRAK
Ketimpangan  masih  menjadi  masalah  yang  harus  di  perhatikan  dalam pembangunan  di  setiap  wilayah  terutama  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  sebagai Provinsi  baru  di  Indonesia,  hal  ini  mendorong  peneliti  melihat  bagaimana  laju pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  ketimpangan  antar  Kabupaten  di  Provinsi Sulawesi  Barat  dengan  melihat  bagaimana  pola  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  ketimpangan  pendapatan  antar  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Barat tahun 2011-2015.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan data sekunder yaitu: pendapatan perkapita dan jumlah penduduk selama  5  tahun  dari  tahun  2011-2015.  Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Tipologi  Klassen,  untuk  mengelompokkan tiap-tiap  wilayah  berdasarkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan perkapita serta mengelompokkan dalam empat Kuadran, kemudian menganalisis dengan  menggunakan  Indeks  Williamson  untuk  melihat  tingkat  ketimpangan berdasarkan  pendapatan  perkapita  dan  jumlah  penduduk  serta  pembuktian Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik.
Hasil penelitian dengan Analisis Tipologi Klassen menggambarkan bahwa ada perbedaan pola dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yaitu: ada  dua  wilayah  dalam  Kuadran  I  (tumbuh  cepat)  dan  empat  wilayah  dalam Kuadran  IV  (relatif  tertinggal),  serta  dalam  analisis  Indeks  Williamson memperlihatkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 0,350. Sementara Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik yang  menggambarkan  hubungan  antara  pertumbuhan  dengan  indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Sulawesi barat tahun 2011-2015.
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Hipotesis Kuznets

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  pembangunan  ekonomi  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka peningkatan
1 UIN Alauddin Makassar, muh.hamid0711@gmail.com
2 UIN Alauddin Makassar, siradjuddin.uin@gmail.com
3 UIN Alauddin Makassar, bahrul.rusydi@gmail.com
kesejahteraan  masyarakat  diperlukan  pertumbuhan  ekonomi  yang baik dan distribusi  pendapatan  yang  merata  tanpa  adanya  disparitas.  Selain  untuk mensejahterakan  masyarakat,  pembangunan  ekonomi  juga  bertujuan  untuk mengejar  ketertinggalan  serta  mensejajarkan setiap  daerah  kabupaten  yang sudah  maju.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan pembangunan  ekonomi  diantaranya  pertumbuhan  ekonomi  dan  disparitas pendapatan antar penduduk. 4
Karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  merupakan  kondisi  utama  bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka “dibutuhkan  penambahan  pendapatan  setiap  tahunnya,  hal  ini  dapat  terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya”. 5
Pelaksanaan  dari  otonomi  daerah  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2001 yang  mana  wewenang  pengelolaan  sistem  pemerintahan  yang  bersinggungan langsung dengan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah di bawah:
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan “Otonomi  Daerah”  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Otonomi  Daerah dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan  atas  penyerahan  urusan  kepada pemerintahan  daerah  yang  diatur  dalam  undang-undang  tentang  pemerintahan daerah.
Penyebab ketimpangan antar wilayah biasanya berupa perbedaan sumber daya alam seperti adanya kandungan alam minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan antara daerah satu dengan daerah lain yang tidak sama. Dengan adanya perbedaan  itu  membuat  kegiatan  produksi  daerah  yang  memiliki  sumber  daya
4 Todaro, “ Ekonomi Pembangunan” Erlangga, Jakarta, 2006
5 Rendi  Hangga  Kusuma, Jurnal, “Analisis  Struktur  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan Pendapat Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah, 2004- 2008” , 2011
alam  bagus  lebih  efisien  dengan  biaya  yang  relatif  lebih  murah  dibandingkan daerah lain. “Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki kondisi alam lebih bagus akan lebih cepat dibandingkan daerah lain.” 6
Sulawesi  Barat  sudah  memiliki  Enam  Daerah  Kabupaten. Kabupaten termuda  adalah  Mamuju  Tengah hasil  pemekaran dari  Kabupaten  Mamuju. Penyusunan  ini  menggunakan  tahun  dasar  yang  baru  yakni  2011.  Data  series PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  merupakan  salah  satu  alat  ukur keberhasilan pembangunan. Data PDRB dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target  pertumbuhan  ekonomi  dan  sebagai  bahan  evaluasi  keberhasilan pembangunan  yang  telah  dilakukan.  Pengukuran  dengan  data  PDRB  dapat menggambarkan  besaran  alokasi  masing-masing  kategori  dalam  menciptakan perekonomian  (struktur  ekonomi)  serta  pertumbuhan  per  kategori  disamping pertumbuhan secara total.
Dari  penjabaran  tersebut,  maka  penelitian  hendak  membahas tentang perbedaan pola ekonomi antar kabupaten di Sulawesi Barat, tingkat ketimpangan di Sulawesi Barat, dan pengujian Hipotesis Kuznets tentang U terbalik di Sulawesi Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Paul A. Samuelson (1997) mendefinisikan bahwa “pertumbuhan ekonomi menunjukkan  adanya  perluasan  atau  peningkatan  dari gross domestic product potensial atau output dari suatu negara”. 7 Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yaitu :
a) Sumber  daya  manusia,  yaitu  meliputi  tenaga  kerja,  keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. Faktor ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kenyataan dalam dunia ekonomi unsur lain dalam produksi seperti barang-barang modal, bahan mentah dan teknologi dapat dibeli  atau  dipinjam.  Sebuah  negara  mungkin  dapat  membeli  peralatan telekomunikasi paling modern, komputer dan lain-lain.
b) Pembentukan  modal.  Akumulasi  modal,  seperti  yang  kita  ketahui membutuhkan  pengorbanan  konsumsi  untuk  beberapa  tahun  lamanya.
6 Sjafrizal “Ketimpangan Antar Wilayah” Niaga Swadaya, Jakarta, 2008
7 Todaro, Ekonomi Pembangunan” Erlangga, Jakarta, 2006
Negara yang tumbuh dengan cepat cenderung untuk melakukan investasi besar  besaran  pada  barang  modal  baru,  pada  negara-negara  yang pertumbuhannya paling cepat, 10 sampai 20 persen dari pendapatannya menjadi dana pembentukan modal.
c) Perubahan  teknologi  dan  inovasi.  Sebagai  tambahan  bagi  ketiga  faktor klasik  tersebut,  pertumbuhan  ekonomi  tergantung  pada  fungsi  keempat yang  vital  yaitu  teknologi.  Dalam  sejarahnya  pertumbuhan  bukan merupakan proses replikasi sederhana, penambahan pabrik dan pekerja yang serupa satu sama lain.
Boediono  (1999)  mendefenisikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  adalah “suatu  proses  dari  kenaikan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang”. 8 Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek :
a) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomi), suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
b) Pertumbuhan  ekonomi  berkaitan  dengan  adanya  kenaikan  output perkapita,  dalam  hal  ini  ada  dua  aspek  penting,  yaitu:  output  total  dan jumlah  penduduk.  Output  perkapita  adalah  output  total  dibagi  dengan jumlah penduduk.
c) Pertumbuhan  ekonomi  dikaitkan  dengan  perspektif  waktu,  suatu perekonomian  dikatakan  tumbuh  bila  dalam  jangka  waktu  yang  cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.
Menurut  Syafrizal,  ketimpangan  yang  terjadi  antar  wilayah  disebabkan oleh “perbedaan  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  dan  perbedaan kondisi  demografi  yang  terdapat  pada  masing-masing  wilayah,  sehingga  tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan”. 9 Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang.
8 Todaro, Ekonomi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2006 9 Sjafrizal, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Niaga Swadaya, Jakarta, 2008.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian kuantitatif yaitu  data yang berupa angka misalnya: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan data lain yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011-2015.

## 2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini di  lakukan  di  kantor  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi Sulawesi  Barat  yang  berpusat  di  Daerah/Kota  Kabupaten  Mamuju  sebagai  Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti menggunakan data setiap Kabupaten dan data Provinsi Sulawesi Barat.
3. Analisis Tipologi Klassen.
Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang struktur  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Sjafrizal,  menjelaskan  bahwa  dengan menggunakan  alat  analisis  ini  dapat  diperoleh  empat  klasifikasi  pertumbuhan masing-masing  daerah  yaitu daerah  pertumbuhan  cepat  ( rapid  growth region ), daerah tertekan ( retarded region ), daerah sedang berkembang ( growing growth ) dan daerah relative tertinggal ( relatively backward region ). Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:
PDRB Perkapita
Laju Pertumbuhan > (+)
< (-) > (+) Daerah maju dan tumbuh cepat Daerah berkembang cepat tapi tidak maju < (-) Daerah maju tapi tertekan Daerah relatif tertinggal Sumber: Sjafrizal, (1997)
Keterangan:
: Laju pertumbuhan Kabupaten i
: Laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Barat.
:   Pendapatan perkapita Kabupaten i.
: Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat.
4. Analisis Tingkat Ketimpangan Regional.
Alat  analisis  tingkat  ketimpangan  regional  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Indeks  Williamson.  Indeks  ketimpangan  regional  ini diformulasikan sebagai berikut:

## IW =
∑( ) ( / )
Keterangan:
IW : Indeks Williamson.
Yi : Pendapatan perkapita di Kabupaten. Y : Pendapatan perkapita di Provinsi.
fi : Jumlah penduduk di Kabupaten.
n : Jumlah penduduk di Provinsi.
Formula  Indeks  Williamson  menggunakan  PDRB  perkapita  dan  jumlah penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0<W<1). Dengan indikator bahwa apabila semakin kecil nilai Indeks Williamson maka menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah begitu pula sebaliknya semakin besar angka Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.
5. Pembuktian Kuznets.
Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan  cenderung  memburuk,  dan  tahap  selanjutnya,  distribusi pendapatannya  akan  membaik,  namun  pada  suatu  waktu  akan  terjadi peningkatan  disparitas  lagi  dan akhirnya  menurun  lagi,  jika  digambarkan  akan membentuk kurva U terbalik.
Gambar 1. Kurva Kuznets
Koefisien Gini
Kurva Kuznets
Produk Nasional Bruto Perkapita
Sumber: Todaro, 2003

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Tipologi Klassen
Berdasarkan  hasil  Klasifikasi  Tipologi  Klassen  diperoleh  klasifikasi pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011- 2015.
Tabel 2. Klasifikasi Tipologi Klassen pendekatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015.
PDRB Perkapita
Laju Pertumbuhan > (+) < (-) > (+) Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara - < (-) - Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah

## Sumber: Data diolah, (2017)
Berdasarkan Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 terbagi  menjadi  dua  klasifikasi.  Kabupaten  Mamuju  dan  Kabupaten  Mamuju Tengah berada di Kuadran I (Pertama), Sedangkan pada Kuadran II (Kedua) dan Kuadran  III  (Ketiga)  tidak  ada  satupun  Kabupaten  yang  termasuk  di  Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 dan Kabupaten Majene,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Kabupaten  Mamasa  dan  Kabupaten Mamuju Tengah berada di Kuadran IV Keempat).
Dari hasil analisis Tipologi Klassen pola pertumbuhan ekonomi di Povinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 dilihat pada gambar:

## Gambar 2.
Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawresi Barat Tahun 2011-2015

## Sumber: Data diolah, (2017)
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  bahwa Kabupaten Mamuju  dan  Kabupaten  Mamuju  Utara  termasuk  daerah  maju  dan tumbuh capat ini di karenakan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara memiliki laju pertumbuhan PDRB yang labih cepat di bandingkan dengan Provinsi. Kedua  Kabupaten  ini  memiliki  kondisi  geografisnya  yang  sangat  bagus  jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya yaitu Kedua kabupaten  ini  memiliki jumlah  penduduk tertinggi kedua dan ketiga  serta memiliki  sumber  daya  alam  yang  paling  tinggi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  yaitu Kabupaten  Mamuju  memiliki  produksi  Kelapa  Sawit  terbesar  kedua  dan Kabupaten  Mamuju  Utara  memiliki  produksi  Kelapa  Sawit  terbesar  di  Provinsi Sulawesi  Barat.  Kelapa  Sawit  ini  merupakan  investasi  yang  sangat  besar  dan sangat  mendorong  perekonomian  daerah  karena  Kelapa  Sawit  merupakan perusahaan  yang  berproduksi  besar  serta  produksinya  di  impor  sampai  keluar negeri.
Selain  itu,  Kabupaten  Mamuju  merupakan  sebagai ibu  kota  Provinsi Sulawesi  Barat  sehingga  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat.
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 P ert um buhan (% ) PDRB Per Kapita (Miliar) Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Tengah
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kabupaten  Mamuju  memiliki  Lapangan  Terbang  dan  Pelabuhan  serta  memiliki panjang  jalan  tertinggi  dalam  kondisi  baik/aspal,  sehingga  para  investor  lebih mudah  mengakses masuk  ke  daerah  tersebut.  Sedangkan  Kabupaten  Mamuju Utara selain produksi Kelapa Sawit terbesar juga memiliki Pelabuhan yang besar di Pasang Kayu yang dapat di akses para pelayaran luar negeri sehingga ini juga dapat memudahkan para investor besar masuk ke daerah tersebut.
Kabupaten  Polewali  Mandar,  Kabupaten  Majene,  Kabupaten  Mamasa serta  Kabupaten  Mamuju  Tengah  termasuk  daerah  yang  relatif  tertinggal. Keempat  Kabupaten  ini  lebih  rendah  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  laju pendapatannya jika di bandingkan dengan Provinsi. Kabupaten Polewali Mandar termasuk salah satu daerah relatif tertinggal ini di karenakan laju pertumbuhan dan pendapatannya rendah di banding dengan Provinsi. Kabupaten Polewali Mandar merupakan  daerah  terluas  dan  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  di  Provinsi Sulawesi  Barat.  Kegiatan  ekonomi  Kabupaten  Polewali  Mandar  berkonsentrasi pada  kegiatan  pertanian  dan  memiliki  produksi  tanaman  terbesar  seperti  Padi, Sagu,  Kelapa  dan  Kakao  akan  tetapi  ini  tidak  mamp  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten.
Kabupaten  Majene  juga  termasuk  daerah  relatif  tertinggal  karena Kabupaten  Majene  merupakan  daerah  paling  kecil  di  Provinsi  Sulawesi  Barat, sehingga  Kabupaten  Majene  memiliki  pendapatan  PDRB  rendah  jika  di bandingkan  dengan  Provinsi.  Luas  daerah  yang  kecil  ditambah  lebih  dominan daerah  pegunungan  sehingga  menyebabkan  akses  jalan  juga  sedikit,  sehingga Kabupaten  Majene  hanya  mengandalkan  perekonomian  di  bidan  sektor  jasa seperti investasi dan bisnis untuk mendorong pendapatan PDRB Kabupaten.
Kabupaten  Mamasa  salah  satu  daerah  yang  termasuk  daerah  relatif tertinggal  karena  Kabupaten  Mamasa  tidak  mampu  mendorong  pendapatan PDRBnya.  Kabupaten  Mamasa  memiliki  pendapatan  PDRB  terendah  karena sumber perekonomian sedikit hanya mengandalkan pada sektor pertanian dengan produksi  tanaman  besar  yaitu  kopi  serta  sektor  Jasa.  Selain  itu  Kabupaten Mamasa  juga  memiliki  Jumlah  penduduk  terendah  ketiga  di  Provisi  Sulawesi Barat.
Kabupaten  Mamuju  tengah  juga  termasuk  daerah  yang  relatif  tertinggal. Kabupaten  Mamuju  Tengah  sudah  sewajarnya  termasuk  daerah  yang  relatif tertinggal  karena  selain  memiliki  jumlah  penduduk  terendah  juga  Kabupaten
Mamuju  Tengah  termasuk  Kabupaten  termuda  yaitu  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Mamuju  sekitar  tahun  2010-2011,  sehigga  memiliki  PDRB  terendah karena  baru  berbenah  dan  berusaha  membangun  daerahnya  untuk  bersain dengan daerah lain.
Pola  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sulawesi  Barat  dari  tahun  2011 sampai  dengan  tahun  2015  sebanyak  empat  Kabupaten  yang  relatif  tertinggal (Kuadran IV), yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Keempat Kabupaten ini, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya masih rendah jika di bandingkan dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  Provinsi  Sulawesi  Barat. Kabupaten  Mamuju  dan  Kabupaten  Mamuju  Utara  termasuk  daerah  maju  dan tumbuh  cepat  (Kuadran  I),  kedua  Kabupaten  ini  memiliki  laju  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cepat jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat.

## Hasil Analisis Indeks Williamson.
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ketimpangan di Provinsi Sulawesi  Barat  dapat  dilihat  pada  tabel:  4.3.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2011-2015, dari tabel tersebut selama 5 tahun dari tahun 2011 Indeks Williamson terus mengalami meningkat dari tahun ketahun sampai tahun 2015.
Tabel: 4.3
Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015: Tahun Indeks Williamson 2011 0,320 2012 0,335 2013 0,342 2014 0,376 2015 0,383 Rata-rata 0,351 Sumber: Data diolah, (2017)
Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 angka Indeks Williamson adalah 0,320 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 0,335 ini menandakan bahwa kurangnya pemerataan antar
daerah di Provinsi Sulawesi Barat, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 sebesar 0,383 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan terus melebar.
Pergerakan  ketimpangan  pada  tahun  2013  ketahun  2014  mengalami peningkatan yang tinggi dan tahun 2014 ketahun 2015 tingkat ketimpangan terus mengalami pelebaran. Meskipun ketimpangan terus mengalami peningkatan akan tetapi  ketimpangan  yang  terjadi  masih  tergolong  rendah  karena  rata-rata ketimpangan yang terjadi sebesar 0,351 masih di bawah 0,5.
Ketimpangan  ini  terjadi  karena  adanya  konsentrasi  kegiatan  ekonomi sektor  basis  di  daerah  tertentu,  sehingga  yang  menikmati  hasilnya  hanya sebagian,  serta  adanya  perbedaan  sumber  daya  alam  yang  di  miliki  antar Kabupaten  sehingga  berpengaruh  terhadap kondisi  lingkungan  dan  infrastruktur antar  daerah. Infrastruktur  di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  harus  lebih  di utamakan  dan  ditingkatkan  oleh  pemerintah  Provinsu  Sulawesi  Barat  karena  ini merupakan  faktor  yang  sangat  menunjang  agar  sumber  daya  manusia  terus berkembang  dan  mampu  mengelolah  sumber  daya  alam  dengan  baik  agar memiliki nilai tambah yang tinggit demi kemajuan daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur ini harus harus merata di setiap daerah di Provinsi sulawesi Barat agar ketimpangan antar daerah berkurang atau tidak ada lagi.

## Hasil Hipotesis Kuznets Kurva “U-Terbalik”.
Pembuktian  kurva  “U-Terbalik”  dilakukan  dengan  membuat  kurva hubungan antara angka Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita untuk itu digunakan Regresion Curve Estimation seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.
Gambar 3.
Kurva Pengujian hipotesis Kuznets tentang “U-Terbalik” di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  bahwa  kurva hubungan  Indeks  Williamson  dengan  pendapatan  perkapita  tidak  menyerupai sebuah kurva  huruf “U-Terbalik”,  hanya  menggambarkan garis miring ke kiri.  Ini membuktikan  bahwah  dalam  lima  tahun  terakhir  pertumbuhan  ekonomi  dan distribusi  pendapatan  Provinsi  Sulawesi  Barat  tidak  merata  atau  cenderung memburuk, sehingga kurva huruf “U-Terbalik” tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Barat selama periode penelitian tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan cenderung memburuk di Provinsu  Sulawesi  Barat  karena  adanya  perbedaan  sumber  daya  manusia  atau perbedaan  indeks  pembangunan  manusia  dan  sumber  daya  alam  antar  daerah serta adanya ketimpangan pembangunan yang labih canderung terhadap daerah yang  sudah  maju.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  terjadinya  ketidak  merataan pertumbuhan  ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  antar  daerah  di  Provinsi Sulawesi Barat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbedaaan pola ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu:  Kabupaten  Mamuju  dan  Kabupaten  Mamuju  Utara  merupakan Kabupaten/daerah  maju  dan  tumbuh  cepat,  dan  Kabupaten  Majene, Kabupaten  Polewali  Mandar,  Kabupaten  Mamasa,  serta  Kabupaten Mamuju Tengah termasuk Kabupaten/daerah relatif tertinggal.
2. Provinsi  Sulawesi  Barat  terus  mengalami  peningkata  ketimpangan dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015.
3. Hipotesis  Kuznets  yaitu  analisis  kurva  huruf  “U-Terbalik”  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sulawesi  Barat,  bahwa  hipotesis Kuznets  “U-Terbalik”  tidak  berlaku  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  selama lima tahun yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015, hanya menggambarkan garis miring ke kiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad  Lincolin, Ekonomi  Pembangunan, STIEYKPN  Yogyakarta,  Yogyakarta 1999.
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi , Rajawali Pers, Jakarta, 2015
Deni  Iswanto, Jurnal .  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten/kota  dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi JawaTimur. Tangeran Selatan, 2015.
Doni  Mahardiki  dan  Rokhedi  Priyo  Santoso, Jurnal .  Analisis  Perubahan
Ketimpangan  Pendapatan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Antar  Provinsi  di Indonesia. Semarang, 2013.
Erni Umi Hasanah, dan Danang Sunyoto, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro , CAPS
( Center for Academic Pubishing Cervice) Gejayan, Yogyakarta, 2013.
Faktiatun  Nadiroh, Artikel, Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Wilayah,  Banten,
2012.
Fuktiatun  Nadirah, Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah , Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2016
http://Sulbar.bps.go.id , 2016
Koncoro, Kesenjangan Antar Wilayah , Erlangga, Jakarta, 2003.
Lili  Masli, Jurnal, Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Ketimpangan  Regional  Antar  Kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Barat. Bandung, 2016
Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif , Rajawali Pers, Jakarta, 2014 Ngakan  Putu  Mahesa  Eka  Raswita  dan  Made  Suyana  Utama, Jurnal. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar”. Bali, 2013
N. Gregory Mankiw, Makroekonomi . Erlangga, Jakarta, 2016.
Rachmat Syafe’I, Al-hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum . Ed. Rev: Pustaka Setia, Bandung, 2000
Rendi  Hangga  Kusuma, Jurnal, Analisis  Struktur  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan  Pendapatan  Antar Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  2004- 2008, 2011
Richard A. Bilas, Teori Mikroekonomi, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010. Robinson, Ekonomi Regional Teori dan Implikasi , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2015 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar , Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Sadono Sukirno, Pengantarteori Mikroekonomi. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi . Pustaka Setia, Bandung, 2014.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi . Alfabeta, Bandung, 2008.
Sjafrizal, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Niaga Swadaya, Jakarta, 2008.
Sjafrizal, Ketimpangan  Pembangunan  antar  Wilayah ,  Niaga  Swadaya,  Jakarta, 2003
Todaro, Ekonomi Pembangunan , Erlangga, Jakarta, 2006
Tutik Yuliani, Jurnal. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur, Semarang, 2015.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  dan  33  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.