Pers di Indonesia, Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi Berbeda
https://doi.org/10.25008/caraka.v2i2.64
Haresti Asysy Amrihani Universitas Airlangga - Surabaya

## ABSTRACT
Every country has regulations in regulating press freedom, including Indonesia, Malaysia, and Thailand. Freedom of the press in Indonesia is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article and the law No. 40 of 1999 concerning the Press. In Malaysia, freedom of the press is regulated in Article 10 of the Federal Constitution, and in Thailand it is regulated in the media regulation constitution made by the National Reform plans. This study  aims  to  understand  the  press  freedom  in  the  three  ASEAN  member  countries.  The paradigm used is constructivist with a qualitative descriptive approach. The method used is a literature study. Data were obtained from secondary sources such as from various national and  international  journals,  books,  articles,  news,  and  other  supporting  documents.  The research finding is, from the three countries, press freedom in Indonesia is relatively better than Malaysia and Thailand. Indonesia ranks 113 in the worldwide press freedom index, while Malaysia is at 119, and Thailand is at 137.
Keyword :  press  freedom;  press  regulation;  different  but  free;  liberal  press;  democratic country

## ABSTRAK
Setiap  negara  memiliki  regulasi  dalam  mengatur  kebebasan  pers,  termasuk  Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal dan Undang Undang Nomor No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Malaysia, kebebasan pers diatur dalam Kontitusi Federal Pasal 10, dan di Thailand diatur dalam undang-undang pengaturan media yang dibuat oleh Majelis Persiapan Reformasi Nasional. Studi ini bertujuan untuk  memahami  kebebasan  pers  di  tiga  negara  anggota  ASEAN  itu.  Paradigma  yang digunakan  adalah  konstruktivis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode  yang digunakan adalah studi literatur. Data diperoleh dari sumber sekundea seperti dari berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, artikel, berita, maupun dokumen pendukung lainnya. Temuan penelitian adalah, dari ketiga negara tersebut, kebebasan pers di Indonesia relative lebih baik daripada Malaysia, dan Thailad. Indonesia menempati peringkat 113 dalam indeks kebebasan pers dari seluruh dunia, sedangkan Malaysia di urutan 119, dan Thailand di urutan 137.
Kata kunci: kebebasan pers; regulasi pers; beda tetapi bebas; pers liberal; negara demokratis
Haresti Asysys Amrihani’s email: haresti.asysy.amrihani-2021@fisip.unair.ac.id
Para penulis menyatakan tidak mempunyai konflik kepentingan dalam  penelitian  dan penerbitan publikasi ini.
Copyright © 2021 (Haresti Asysy Amrihani).
Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) Available at http://caraka.web.id
Submitted: 12 Jan 2022, Revised: 17 Jan 2022, Accepted: 25 Jan 2022
105

## PENDAHULUAN
Kemerdekaan pers di Indonesia saat ini berbeda dengan masa Orde Baru (Lesmana, 2005). Di era orde Baru, kebebasan pers dibatasi pemerintah sehingga pers berada di bawah kekuasaan  pemerintah.  Kontrol  pemerintah  terhadap  media  massa  pada  saat  itu  sangat dominan,  dan  semua  keran  kebebasan  pers  dikunci  rapat.  Akibatnya,  pers  tidak  dapat memberitakan  sesuatu  secara  akurat.  Bila  melanggar,  pemerintah  membredelnya,  seperti dialami majalah Tempo, Detik, dan Editor tahun 1997 (Poti, 2011).
Berita  menyangkut  keluarga  Presiden  Soeharto  juga  tabu  disiarkan.  Ketika  Tommy Soeharto  mengalami  kecelakaan  saat  latihan  di  Sirkuit  Sentul,  pers  tidak  boleh mempublikasikannya  karena  berita  tersebut  dikhawatirkan  dapat  menjelekkan  martabat keluarga  kepala  negara.  Berita  semacam  ini  sangatlah  sensitif.  Perilaku  bisnis  anak-anak Soeharto, maupun bisnis para petinggi pemerintah, ketika itu untouchable . Pers yang bandel dan tidak mematuhi “imbauan”, sudah pasti  terancam bredel (Lesmana, 2005). Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan pers mulai bersinar di Indonesia yang dikuatkan dengan  terbitnya  Undang  Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentagn  Pers.  Prinsip  undang- undang  itu  adalah:  kemerdekaan  pers  milik  rakyat  dan  pers  menjalankan  amanah kemerdekaan pers dengan prinsip keseimbangan (Sukardi, 2012). Pers diberikan hak-hak yang memadai untuk menjalankan kemerdekaannya.
Pasal  4  ayat  2  Undang  Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  dengan  tegas menyatakan:  “Terhadap  pers  nasional  tidak  dikenakan  penyensoran,  pembredelan  atau pelarangan penyiaran”. Ini berarti, penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku di Indonesia. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang lain (Dewan Pers, 2021).
Pada era reformasi, peran dan fungsi pers mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak  ada  pemberedelan  terhadap  pers  di  Indonesia.  Keberanian  pers  dalam  mengkritik penguasa  juga  menjadi  ciri  baru  dari  kebebasan  pers  Indonesia.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ditakuti pers (Martini, 2014). Berbeda halnya dengan Malaysia dan Thailand.
Di Malaysia, kebebasan berpendapat dijamin berdasarkan Konstitusi Federal. Pasal 10 Konstitusi  Federal  menjamin  hak  setiap  warga  negara  dalam  berekspresi  dalam  batasan tertentu, dan sesungguhnya tidak ada kekuatan yang menghalangi masyarakat di sana untuk menyuarakan pendapat dan pikirannya. Media massa Malaysia, sejatinya bebas dari sensor. Namun, pasal yang mengakui kebebasan sebagai hak yang melekat pada setiap individu itu, dalam praktiknya takluk pada undang-undang anti penghasutan atau sedition act 1948 yang demikian lentur, layaknya pasal karet yang ditafsirkan penguasa (Shahab, 2018). Februari 2021 lalu, pengadilan tertinggi Malaysia menjatuhkan sanksi denda 500.000 ringgit  atau  sekitar  1,74  miliar  rupiah  kepada  portal  berita  Malaysiakini.com  karena  lima komentar pembacanya dianggap menghina pengadilan (Nursalikah, 2021). Malaysiakini.com merupakan portal popular di Malaysia yang melaporkan kesalahan elit penguasa. Pemimpin redaksinya, Steven Gan dituduh menghina pengadilan dalam kasus yang diajukan Jaksa Agung Malaysia (VOA, 2021). Denda tersebut lebih dua kali lipat dari tuntutan jaksa. Majelis hakim di  Pengadilan  Federal  memutuskan  dengan  suara  enam  banding  satu:  outlet  media bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  isi  berita  mereka,  termasuk  isi  di  bagian  komentar (Siswanto, 2021).
Tidak jauh berbeda dengan Thailand. Ketika di sana terjadi aksi demonstrasi besar pada Oktober  2020,  Pemerintah  Thailand  berupaya  menekan  eskalasi  demonstrasi  dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan membatasi aktivitas jurnalistik. Pemerintah Thailand menerbitkan Dekrit Darurat untuk menghentikan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah dan kerajaan  Thailand.  Hal  ini  memicu  amarah  dari  berbagai  media.  Mereka  menuding  hal  itu
106 sebagai  serangan  terhadap  kebebasan  pers  yang  dilakukan  oleh  Perdana  Menteri  Prayuth Chan-ocha (Rizal, 2020).
Klub  Koresponden  Asing  Thailand  (FCCT)  juga  menyatakan  keprihantinannya  pada ancaman  pemerintah  yang  tidak  responsif  terhadap  kritik.  Organisasi  media  meminta Pemerintah Thailand tidak melanggar kebebasan pers, setelah pemerintah menyensor lima media online karena dituduh melanggar aturan keadaan darurat. The National Press Council of  Thailand,  the  News  Broadcasting  Council  of  Thailand,  Thai  Journalists  Association,  Thai Broadcast Journalists Association , dan Online News Providers Association and the National Union of Journalists Thailand menentang segala bentuk penindasan kebebasan media oleh pihak  manapun.  Mereka  mendesak  pemerintah  untuk  tidak  menyelahgunakan  hukum dengan membungkam media dan mengancam media (Idrus, 2020).
Mengacu dari uraian di atas, maka permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kebebasan pers di Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 2 UU Pers No 40 tahun 1999, dibandingkan dengan pasal tentang kebebasan pers di Malaysia dan Thailand. Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami perbedaan  kebebasan  pers  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Thailand.  Metode  yang  digunakan pada artikel ini adalah studi literatur atau studi pustaka dari sumber-sumber sekunder yang diperoleh dari surat kabar, jurnal nasional dan internasional, buku, dan dokumen-dokumen pendukung  lainnya.  Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  konstruktivis  dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian.

## KERANGKA TEORI
Pers  umumnya  tunduk  pada  sistem  pers  yang  berlaku  di  mana  sistem  itu  hidup, sementara  sistem  pers  itu  sendiri  tunduk  pada  sistem  politik  pemerintahan  yang  ada. Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara. Oleh karena itu, pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara di mana pers itu berada. Singkat kata, perkembangan dan pertumbuhan pers tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di mana pers itu berada, dan merupakan subsistem dari sistem politik yang ada (Suwardi, 1993).
Sistem  pers  dunia  telah  dipetakan  sebagai  hasil  kajian  Fred  S.  Siebert,  Theodore Peterson,  dan  Wilbur  Schramm  dalam  buku  Empat  Teori  Pers  (1986).  Buku  tersebut mengkategorikan teori-teori pers di dunia, yaitu: teori pers otoriter, teori pers bebas (liberal), teori  pers  bertanggungjawab  sosial  dan  teori  pers  komunis  Soviet.  Keempat  teori  pers tersebut mengasumsikan bahwa pers selalu mengambil bentuk dan struktur sosial politik di mana pers tersebut beroperasi (Waluyo, 2018).
Secara garis besar Siebert, Peterson, dan Schramm (1986) membagi pers dalam empat katagori  yang  disebut  sebagai  Teori  Pers,  yakni:  (1)  pers  otoriter;  (2)  pers  bebas;  (3)  pers dengan tanggung jawab sosial, dan (4) pers komunis Uni Soviet. Meskipun negara Uni Soviet sudah  tidak  ada,  dan  paham  komunis  hanya  berlaku  di  sedikit  negara,  namun  teori  pers komunis tetap relevan hingga kini, seperti juga pers otoriter, pers bebas, dan pers dengan tanggung jawab sosial tetap eksis sampai sekarang.
Pers  Otoriter. Teori  pers  otoriter  atau  otoritarian  menyatakan,  kebebasan  pers sepenuhnya  bertujuan  untuk  mendukung  pemeritah  yang  bersifat  otoriter  sehingga pemerintah  menguasai,  dan  mengendalikan  media  massa  (Purwanto,  2005).  Teori  ini merupakan teori pers tertua, berasal dari abad ke-16, dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Penetapan tentang kebenaran dipercayakan kepada penguasa (Waluyo, 2018).  Pers  harus  mendukung  kebijakan  pemerintah  dan  mengabdi  kepada  negara.  Para penerbit diawasi melalui izin terbit dan sensor (Siebert, F., Peterson, T., Schramm, W, 1986). Model komunikasi yang terjadi pada paham otoriterisme adalah komunikasi satu arah.
107
Dalam  menjalankan  tugasnya  baik  dalam  menyampaikan  gagasan,  pemikiran,  dan  pesan, kelompok  otoritarian  hanya  mengenal  satu  bentuk  komunikasi  yaitu  instruksi.  Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien. Meski  kebebasan  bersuara  dibatasi,  namun  selama  pandangan  yang  dikemukakan  tidak megancam pemerintah, maka hal itu masih diperbolehkan (Triyono, 2013). Teori pers otoriter kini  tidak  lagi  digunakan  di  negara-negara  demokratis,  tetapi  praktik-praktik  otoritarian cenderung mempengaruhi proses demokrasi (Waluyo, 2018).
Pers  Liberal/Bebas .  Teori  pers  bebas  atau  libertarian  memandang  manusia  sebagai makhluk  rasional  yang  dapat  membedakan  antara  yang  benar  dan  salah.  Kemudian berkembang pandangan dalam teori ini, pers perlu mengawasi pemerintah. Pers sebagai pilar keempat demokrasi mulai berkembang setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Sebagian besar aturan yang ada dalam teori ini hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal (Waluyo, 2018).
Ada tiga konsep fundamental dalam kebebasan pers (Baran & Davis, 2012), yakni (1) Teologi: memberikan forum bagi masyarakat untuk menilai baik dan buruk; (2) Kebebasan individu:  kebebasan  pers  merupakan  kebebasan  terkuat,  setidaknya  kebebasan  dari  elit politik, (3) Kebenaran: kebohongan dan hal yang salah harus dilawan, suatu ggaasan harus dapat diuji.
Pers  seharusnya  bebas  dari  pengawasan  dan  pengaruh  pemerintah.  Agar  kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah,  harus  dapat  menggunakan  pers.  Selain  memberi  hak  warga  untuk  bersuara  dan kontrol  sosial,  pers  dalam  paham  ini  bertugas:  melayani  kehidupan  politik,  mencari keuntungan, memberi hiburan (Triyono, 2013).
Pers  Tanggung  Jawab  Sosial. Teori  pers  tanggungjawab  sosial  menekankan,  pers bertanggungjawab  pada  masyarakat  atau  kepentingan  umum.  Undang-undang  Nomor  40 tahun  1999  tentang  Pers  memberi  kewenangan  kontrol  kepada  masyarakat  (Hutagalung, 2013).  Teori  ini  memiliki  asumsi  utama  yaitu  kebebasan,  mengandung  di  dalamnya  suatu tanggung jawab yang sepadan (Siebert, F., Peterson, T., Schramm, W, 1986).
Menurut laporan Commision on the Freedom (1949), terdapat lima syarat bagi pers yang bertanggung  jawab  kepada  masyarakat,  yaitu:  (1)  media  harus  menyajikan  berita-berita peristiwa  sehari-hari  yang  dapat  dipercaya,  lengkap,  dan  cerdas  dalam  konteks  yang memberikannya makna; (2) media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik; (3) media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili kelompok konstituen dalam masyarakat; (4) media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai masyarakat;  (5)  media  harus  menyediakan  akses  penuh  terhadap  informasi  yang tersembunyi.
Teori Pers Komunis Soviet. Teori pers ini dikembangkan pada masa komunis atau Nazi yang disebut juga penindasan dari kelompok plural untuk propaganda yang dipusatkan pada budaya politik (Siebert, F., Peterson, T., Schramm, W, 1986). Postulat teori ini antara lain: (1) Media  seyogyanya  melayani  kepentingan  dari  dan  berada  di  bawah  pengendalian  kelas pekerja; (2) media seyogyanya tidak dimiliki secara pribadi; (3) media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan; (4) masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah  terjadinya  peristiwa,  publikasi,  anti  masyarakat;  (5)  media  hendaknya  mendukung gerakan progresif di dalam dan luar negeri (Triyono, 2013).
Saat ini teori pers komunis hanya dianut oleh Republik Rakyat China, Korea Utara, dan Kuba,  tiga  negara  yang  masih  mempertahankan  ideologi  komunis.  Ciri-ciri  teori  pers  ini
108 adalah:  dihilangkannya  motif  profit,  menomorduakan  topik  berita,  dan  mempertahankan status  quo bagi  penguasa  (Waluyo,  2018).  Para  anggota  komunis  percaya  dengan  adanya kontrol yang berlebihan dari media, bisa mendidik masyarakat serta memimpin masyarakat sepeti yang diinginkan, oleh karena itu media harus dikuasai dan dikendalikan (Baran & Davis, 2012).
Sementara itu, dalam perspektif pers bebas, McQuail menetapkan sejumlah ciri yang melekat yang mencakup (1) publikasi seyogyanya bebas dari penyensoran pendahuluan pihak ketiga;  (2)  tindakan  penerbitan  dan  pendistribusian  media  sebaiknya  terbuka  bagi  setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi yang dikeluarkan oleh penguasa; (3) kecaman  terhadap  pemerintah,  pejabat  atau  partai  politik  (yang  berbeda  dari  kecaman terhadap  orang-orang  secara  pribadi    atau  pengkhianatan  dan  gangguan  kemanan), seyogyanya  tidak  dapat  dipidanakann,  bahkan  setelah  terjadinya  persitiwa  tersebut;  (4) seyogyanya  tidak  ada  kewajiban  mempublikasikan  segala  hal  di  media  massa  melalui kekuatan politik maupun kekuasaan modal (McQuail, 2002).
Karakter lain pers bebas adalah publikasi kesalahan dilindungi sama dengan halnya dengan publikasi terhadap kebenaran dalam hal yang berkaitan dengan opini atau keyakinan. Selayaknya  tidak  ada  btasan  hukum  yang  diberlakukan  terhadap  upaya  pengumpulan informasi untuk kepentingan pubikasi. Di samping itu, seyogyanya pemberitaan media massa, tidak  ada  batasan  hukum  yang  diberlakukan  dalam  impor,  ekspor  atau  pengiriman  dan penerimaan pesan, di seluruh pelosok negeri (McQuail, 2002). Demokratisasi dalam khidupan berbangsa dan bernegara menuntut kebebasan pers dalam pemberitaan. Lepas dari tekanan pihak yang berkuasa secara sosial, budaya, politik, maupun ekonomi (Susanto, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian literatur atau kajian kepustakaan. Kajian literatur atau kajian kepustakaan (literature review or literature research) adalah penelitian yang mengkaji, menelaah secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide, atau temuan yang terdapat dalam suatu  literatur  dengan  berorientasi  akademik  serta  merumuskan  dan  mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu (Marzuki, 2005).
Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, dalil, teori, prinsip atau hukum yang digunakan untuk menelaah serta menganalisis sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.
Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  konstruktivis  dengan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal nasional dan internasional, buku, artikel ilmiah, surat kabar, dan dokumen pendukung lainnya.

## HASIL PENELITIAN

## Kemerdekaan Pers di Indonesia
Undang-undang pers di Indonesia, hadir untuk pertama kali pada ujung pemerintahan Soekarno yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers (Amrihani & Ritonga, 2021). Tahun 1982, undang-undang tersebut direvisi oleh pemerintahan Soeharto menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers. Setelah Orde Baru tumbang, pers Indonesia memiliki undang-undang pers baru, yakni Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang masih berlaku hingga sekarang (Manan, 2012).
Terbitnya  undang-undang  itu,  merupakan  langkah  maju  bagi  pers  Indonesia,  karena sejumlah aturan di masa Orde Baru yang sangat mengekang kebabasan pers sudah dihapus, seperti perusahaan pers tidak perlu lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP); ketentuan sensor  dan  beredel  dihapus;  dan  posisi  Dewan  Pers  lepas  dari  anasir  pemerintah.  Target
109 utama revisi kala itu memang ingin mendobrak belenggu pemerintah (Sukardi, 2007).
Kemerdekaan pers bukanlah semata-mata milik eksklusif para wartawan atau pemilik perusahaan pers (Sukardi, 2012). Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara, gambar,  suara  dan  gambar,  serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Dewan Pers, 2021).
Pasal 4 UU Pers No 40 Tahun 1999 ayat 2 yang menyatakan, “terhadap pers nasional tidak  dikenakan  penyensoran,  pemberedelan  atau  pelarangan  penyiaran”.  Ini  jelas,  pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan, sehingga hak masyarakat untuk  memperoleh  informasi  terjamin.  Penyensoran,  pemberedelan  atau  pelarangan penyiaran  tidak  berlaku  pada  media  cetak  dan  media  elektronik.  Siaran  yang  bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang yang berlaku (Dewan Pers, 2020).
Undang-undang  No  40  tahun  1999  tentang  Pers  memberikan  sanksi  kepada  mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan (Amri et al, 2021). Pasal 18 mengenai ketentuan pidana  UU  Pers  ini  secara  tegas  menyatakan,  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum dengan  sengaja  melakukan  tindakan  yang  berakibat  menghambat  atau  menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah (Dewan Pers, 2020).
Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers juga diperkuat dengan adanya Pasal 28E ayat (2) dan 28F pada perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28E (2) UUD 1945 menyatakan,  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya.”  Sedangkan  Pasal  28F  UUD  1945 menyatakan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal-pasal tersebut memberikan peluang bagi pers dan setiap warga negara untuk menggunakan menyalurkan informasi, gagasan dan pendapa seluas-luasnya (Rahayu, 2007).
Undang-undang No 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 14 ayat  (1)  juga  menguatkan  aturan  hukum  sebelumnya.  “Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  yang  diperoleh  untuk  mengembangkan  pribadi dan lingkungan sosialnya” (Martini, 2014). Pers bukan sekadar penyalur opini, namun juga sebagai  media  komunikasi  antara  negara  dengan  masyarakat.  Pers  juga  sebagai  sumber gagasan, sarana kontrol, serta cermin tata kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Manan, 2012).
Kebebasan  pers  harus  diarahkan  agar  dapat  memberikan  manfaat  nyata  bagi masyarakat, bukan hanya sekadar untuk membebaskan pers dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat (McQuail, 2002). Kebebasan pers mencakup kebebasan eksternal dan internal. Kebebasan eksternal meliputi jaminan kemerdekaan bagi pers untuk menyiarkan  dan  menulis  berita  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  lain.  Kebebasan  internal mencakup kebebasan pers dalam menulis dan menyiarkan berita tanpa ada ancaman dari dalam, dari pihak birokrasi media (Severin, W, J & Tankard, J, W, 2005).
Dalam menjalankan fungsinya memberitakan informasi, pers nasional menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang pers wajib: (a) menghormati norma-norma agama; (b) menghormati rasa kesusilaan masyarakat; (c) menghormati asas praduga tak bersalah; (d) mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait; (e) memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
110
(Sukardi, 2012). Keberadaan Undang-undang Pers dapat difungsikan juga sebagi kontrol sosial dan  berhubungan  dengan  pembentukan  aturan-aturan  sosial.  Mekanisme  kontrol  yang terdapat dalam suatu undang-undang adalah adanya sanksi. Dalam konteks pers, keberadaan sanksi  diharapkan  dapat  menjadikan  masyarakat  patuh  dan  taat  terhadap  aturan  yang berkaitan dengan pers, sehingga kebebasan pers dapat terpelihara (Rahayu, 2007).
Kemerdekaan  pers  yang  sudah  terbuka  lebar,  menuntut  pers  dan  wartawan  untuk mengelola  ruang  kemerdekaan  pers  agar  produktif  guna  mengembangkan  demokrasi. Namun,  semua  pihak  yang  berkepentingan  dengan  tumbuh  kembang  kemerdekaan  pers harus  selalu  waspada.  Sebab,  situasi  politik  saat  ini  memunculkan  kecenderungan  untuk kembali merenggut kemerdekaan pers dengan melakukan kontrol terhadapnya. Tanda-tanda ke  arah  pemasungan  pers  juga  sudah  jelas  tampak  seperti  ungkapan  para  penguasa  yang menyuarakan kebebasan pers saat ini sudah kebablasan (Mutrofin & Abar, 2002). Padahal, Undang-undang  Pers  dengan  Pasal  4  ayat  (2)  merupakan  Undang-undang  pertama  yang melindungi kemerdekaan pers sepanjang usia pers nasional sejak zaman Belanda.

## Kebebasan Pers di Malaysia
Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia dan langsung menaikkan status kantor perwakilannya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Mohd Razif (Alm)  sebagai  Duta  Besar  RI  pertama  untuk  Malaysia  (Kemlu,  2018).  Sejuah  ini  hubungan Indonesia-Malaysia  terjalin  rukun,  terutama  di  kalangan  pemerintah.  Namun,  di  sebagian masyarakat terkadang muncul perselisihan yang berpotensi memicu konflik bilateral. Salah satu sumber masalahnya adalah pelaporan media yang menyuarakan perasaan tidak puas terhadap beberapa isu(Mauliansyah, 2018).
Sistem pers sebuah negara dibentuk oleh keadaan politik negara tersebut (Hardt, 1997). Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris, mewarisi sistem pers yang ditinggalkan Inggris. Pers pertama kali hadir di Malaysia tahun 1806 di Pulau Pinang dalam bentuk pers  berbahasa Inggris yaitu Prince of Wales Island Gazette yang diperkenalkan A.B. Bone. Ia adalah seorang editor, penerbit dan pencetus pers. Hasil karyanya yang terkenal adalah The Hircarrah dan Madras Gazette (Anom, 2009).
Malaysia pada pada tahun 2021 menempati urutan ke 119 dari 180 negara dengan skor 39,47  dalam  indeks  kebebasan  pers  (RSF,  2021).  Artinya,  Malaysia  mengalami  penurunan indeks kebebasan pers dari tahun sebelumnya yakni turun 18 peringkat (Rakyat Merdeka, 2021). Sama-sama dalam posisi tidak menggembirakan dalam indeks kualitas kebebasan pers, Indonesia dan Malaysia, dua negara bertetangga ini senantiasa bersaing baik dalam bidang ekonomi, budaya, olahraga, dan hal lain (Shahab, 2018).
Indeks  kebebasan  pers  ini  mengukur  tingkat  kebebasan  pers  di  dunia  yang menggambarkan tahap kebebasan yang dinikmati oleh perusahaan media dan wartawan di suatu  negara.  Selain  itu,  indeks  ini  juga  memperhitungkan  usaha  pemerintah  dalam menghormati kebebasan berpendapat (Mauliansyah, 2018). Malaysia menjunjung tinggi nilai- nilai  dalam  kebebasan  pers  yang  berdemokrasi  karena  pers  memainkan  peranan  dalam mengelola  pemerintahan  dengan  membentuk  pendapat  publik.  Pemerintahan  di  Malaysia berasaskan demokrasi berparlemen dan raja perlembagaan. Melalui sistem ini, kuasa berada di tangan rakyat untuk memilih wakil-wakil negaranya (Anom, 2009).
Menurut  laporan  Reporters  Without  Borders,  selama  pandemi  COVID-19,  hampir  75 persen  negara  di  dunia  memblokir  media  dalam  tingkatan  tertentu.  Penurunan  terbesar terjadi  di  Malaysia  karena  penerapan  undang-undang  berita  palsu  yang  kontroversial  dan sejumlah legislasi lainnya yang membatasi, ditambah dengan penahanan, pemidanaan, dan
111 penggerebekan (VOA, 2021). Pandemi COVID-19 membuat insan pers menghadapi dilema. Di satu sisi pers dibutuhkan di masa pandemi untuk mengedukasi publi sekaligus menjalankan fungsi  kontrol  sosial  terhadap  pemerintah,  di  sisi  lain  banyak  insan  pers  yang  mengalami pemutusan hubungan kerja (Deutsche Welle, 2021).
Dalam konteks Malaysia, kebebasan menyuarakan pendapat memberikan hak kepada pers nasional untuk berperan dalam menyuarakan pemberitaan yang benar dan tepat (Anom, 2009). Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi Malaysia dalam Pasal 10 (1) (a) dan Pasal 10 (2) yang memberikan pedoman tentang kebebasan berbicara dan berekspresi, yaitu pendapat  yang  dikemukakan  harus  memperhatikan  kepentingan  nasional,  keamanan, kepentingan dan hak istimewa pihak tertentu (Jalil, 2001).
Perdana Menteri ke-7 Malaysia, Mahathir Mohamad pernah mengatakan, kebebasan pers tidak ada artinya jika sering menyiarkan kebohongan tentang sesuatu karena terkekang oleh tujuan politik partai yang menentang pemerintah. Pers seperti ini biasanya dipengaruhi oleh pemilik, direktur, dan pihak-pihak yang bersedia menolak izin untuk menjaga ketenaran dan keuangan mereka (Othman, 2002). Hal ini juga didukung Perdana Menteri Malaysia saat ini,  Ismail  Sabri  Yakoob  yang  mengatakan,  pers  adalah  mata  dan  telinga,  yang  dapat membantu pemerintah untuk memastikan kelangsungan pembangunan untuk rakyat. Pers juga  boleh  membuat  teguran  yang  bernas  dan  berasas  untuk  membantu  pemerintah menyampaikan yang terbaik kepada rakyat (Maradona, 2021).
Pemerintah  Malaysia  juga  mengumumkan  persetujuan  untuk  melanjutkan  setiap  29 Mei  sebagai  Hari  Wartawan  Nasional  (Hawana)  yang  pertama  kali  diperingati  pada  2018 (Setiawan, 2021). Penetapan 29 Mei merupakan tanggal edisi pertama penerbitan surat kabar Utusan  Melayu,  29  Mei  1939.  Hal  ini  juga  mendapat  dukungan  dari  para  wartawan  di Malaysia, salah satunya wartawan senior Malaysia, Tan Sri Johan Jaaffar yang menyatakan wartawan  harus  diberi  ruang  sebanyak-banyaknya  supaya  mereka  dapat  bekerja  dengan bebas  dalam  menjalankan  tugas  di  lapangan,  tanpa  ragu  dan  takut  dalam  menyuarakan kritikan.
Dalam peliputan berita, penulisan harus tunduk pada undang-undang seperti Konstitusi Nasional, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Hak Cipta 1972, Undang-Undang Penghasutan  1984,  Undang-Undang  Percetakan  dan  Penerbitan  1984,  Undang-Undang Pemilihan 1954, dan juga Etika Jurnalisme. Etika yang diperkenalkan pada 20 Mei 1989, antara lain,  mengatur  kewajiban  wartawan  untuk  melaporkan  kebenaran  dan  menghormati  hak publik untuk memperoleh informasi yang benar (Anom, 2009).

## Kebebasan Pers di Thailand
Hubungan  resmi  antara  Thailand  dan  Indonesia  mulai  terjalin  sejak  kedua  negara membuka  kantor  perwakilannya  di  ibukota  negara  masing-masing  pada  7  Maret  1950. Indonesia telah mengirimkan duta besarnya yang pertama ke Thailand pada 23 Februari 1952. Sejak  itu,  hubungan  kedua  negara  berkembang  pada  semua  tingkatan  dan  semua  bidang, termasuk  bidang  penyiaran  media  massa,  teknologi  dan  informasi  (Kedutaan  Besar  RI Bangkok, 2020).
Pers  di  Thailand  menganut  sistem  penyiaran Libertarian  Theories ,  namun penekanannya adalah pada kebebasan media yang selalu dikontrol pemerintah. Meskipun kebebasannya ada pada media namun terdapat juga beberapa peraturan, pembatasan dan tindakan pemerintah dalam memublikasikan informasi sehingga pers dan masyarakat tidak memiliki kebebasan berpendapat maupun mengkritik pemerintah (Hananta et al, 2017).
Ketika junta militer di Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei 2014, maka saat itu kebebasan pers di Thailand menjadi terbatas. Majelis Persiapan Reformasi Nasional pada 2017 mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-undng (RUU) tentang pengaturan
112 media dan membawanya ke parlemen untuk mendapat persetujuan. RUU ini memuat pasal yang menurut 30 organisasi media di Thailand akan mematikan kemerdekaan pers di negara terebut. Pasal itu antara lain menyebutkan tentang pendirian dewan profesi media nasional yang akan diberi kuasa menghukum media yang melanggar aturan pelaksana (Rita, 2017). RUU ini dikecam oleh berbagai media (Corben, 2017).
Rancangan undang-undang ini juga mewajibkan semua awak media termasuk, pembaca berita, presenter radio, pembawa acara di televisi terdaftar. Setiap awak media mendapat lisensi dan membawa kartu identitas media. Bagi yang melanggar etika profesi akan dicopot dan dijatuhi hukuman denda. Penerbitan lisensi dan pencabutannya diputuskan oleh dewan profesi media nasional (Rita, 2017). Pasal lain yang menimbulkan perdebatan adalah dewan profesi media nasional beranggotakan 17 anggota dan empat di antaranya merupakan aparat pemerintah  yang  duduk  sebagai  sekretaris    tetap  dari  kementerian  keuangan,  sosial  dan ekonomi digital, budaya, dan kantor perdana menteri (Corben, 2017).
Hal  ini  menunjukkan  kemunduran  dalam  sistem  demokrasi  termasuk  dalam  indek kebebasan pers. Indeks kebebasan pers Thailand menempati urutan137 dari 180 negara di dunia (RSF, 2021).  Demonstrasi pro-demokrasi pada 2020 di Thailand merupakan salah satu aksi demonstrasi terbesar di tengah pandemi COVID-19 (Ahdiat, 2020). Pandemi tampaknya tidak  membuat  surut  demonstran.  Juli  2021  di  tengah  situasi lockdown ,  para  demonstran melakukan demonstrasi menuntut PM Paryuth Chan-o-Cha mundur (Arunrugstichai, 2021). Demonstrasi dilakukan untuk mengkritisi pemerintahan yang dianggap otoriter. Aksi  demokrasi  di  Thailand  yang  menuntut  pengunduran  diri  perdana  menteri, pembatasan  kekuasaan  raja,  dan  amandemen  konstitusi  adalah  sebuah  keniscayaan  bagi gerakan pro demokrasi, terlebih hal ini diinisiasi oleh kaum muda yang menganggap rezim yang berkuasa tidak mendukung kehidupan demokrasi, termasuk kebebasan pers (Hidriyah, 2020). Melemahnya demokrasi merupakan ancaman kebebasan pers yang akan berimplikasi kepada kualitas pemberitaan, akibat fungsi media sebagai agen konstruksi sosial masuk dalam perangkap kekuasaan (Susanto, 2013).
Tidak  lama  setelah  meresmikan  RUU  pers  baru,  seorang  jenderal  militer  Thailand mengungkapkan pernyataan menohok. Jenderal Thawatchai Samutsakhon mengancam akan menembak  mati  wartawan  yang  berani  melancarkan  kritik  terhadap  militer  (Alim,  2017). Organisasi-organisasi  media  Thailand  terus  berjuang  untuk  menghentikan  rancangan reformasi  media  yang  dipandang  mengenakan  pembatasan  terhadap  kebebasan  pers, termasuk pemberian izin, mendesak pemerintah militer agar meninjau Kembali rancangan undang-undang tersebut (VOA, 2017).

## Pembahasan
Udang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  resmi  diberlakukan  mulai  23 September 1999 di Indonesia, hal ini menunjukkan kemerdekaan pers mulai disuarakan di seluruh wilayah Indonesia (Rahayu, 2007). Kemerdekaan pers di Indonesia merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis  sehingga kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999.
Pasal  4  ayat  2  Undang-undang  Pers  No  40  Tahun  1999  menyebutkan  terhadap  pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Artinya, penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal tersebut memberikan peluang bagi  pers  dan  setiap  warga  untuk  menggunakan  kesempatan  menyalurkan  informasi  dan
113 gagasan serta pendapat seluas-luasnya.
Dalam perkembangannya, implementasi kemerdekaan pers di Indonesia yang dijamin undang undang tidak berjalan mulus, meskipun sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, sedikitnya sudah tiga kasus kriminalisasi terhadap wartawan yang berujung pada vonis penjara dengan dasar Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus pertama menimpa wartawan berita.news, Muhammad Asrul yang dijerat pasal pencemaran nama baik yang diatur Pasal 27 ayat 3 UU ITE (Mantalean, 2021).
Wartawan  Indonesia  memiliki  momok  terhadap  undang-undang  ITE.  Memang  pada intinya tidak ada pemberedelan terhadap perusahaan pers seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Tapi, doxing ke wartawan dan kekerasan terhadap wartawan masih kerap terjadi. Jadi,  yang  dihantam  adalah  wartawan,  bukan  medianya  yang  diberedel.  Selain  itu, perusahaan media yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, akan mati dengan sendirinya. Disrupsi digital sangat berdampak terhadap pers. Muncul kekaburan status pers, mana  karya  jurnalistik  dan  yang  bukan  karya  jurnalistik.  Akibatnya,  muncul  kekaburan terhadap batas kemerdekaan pers yang perlu dilindungi dan kebebasan berekspresi di depan umum.
Mengacu pada teori pers yang ada, maka pers Indonesia pada dasarnya mengakomodir pers bebas, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung mengarah pada pers otoriter dengan adanya sejumlah kasus yang menghukum wartawan karena karya junalistiknya.
Kebebasan pers di Malaysia juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pers di Malaysia pada intinya tidak bebas mengkritik pemerintah. Kebebasan berkepresi di Malaysia dijamin oleh  Konstitusi  Malaysia  dalam  Pasal  10  (1)  (a)  dan  Pasal  10  (2)  (a)  yang  secara  jelas memberikan pedoman tentang kebebasan berbicara dan berekspresi, yaitu pendapat yang dikemukakan harus memperhatikan kepentingan nasional. keamanan, kepentingan dan hak istimewa pihak tertentu.
Merujuk kepada Konstitusi Federal Malaysia Pasal 10, yang menjamin hak setiap warga negara akan kebebasan berekspresi dalam batasan tertentu, sesungguhnya tak ada kekuatan yang  menghalangi  masyarakat  di  negeri  tetangga  itu  menyuarakan  serta  menerbitkan segenap pendapat dan pikirannya. Media massa Malaysia, termasuk yang berbasis internet sejatinya  bebas  dari  sensor.  Namun,  pasal  yang  mengakui  kebebasan  sebagai  hak  yang melekat pada tiap-tiap individu itu dalam praktiknya harus takluk pada undang-undang anti penghasutan  atau sedition  act 1948  yang  lentur,  layaknya  pasal  karet  yang  ditafsirkan penguasa (Shahab, 2018).
Hal ini membuat salah satu portal berita di Malaysia (Malaysiakini.com) harus menerima sanksi denda sebesar 1,74 miliar karena lima komentar pembaca yang dianggap menghina pengadilan (Siswanto, 2021). Pada intinya pers juga boleh membuat teguran yang bernas dan berasas untuk membantu pemerintah menyampaikan yang terbaik kepada rakyat. Namun, pada kenyataannya pers tidak bebas mengkritik pemerintah.
Berdasarkan uraian tersebut, pers Malaysia dapat dikatagorikan berada dalam kuadran libertarian  namun  mengarah  pada  pers  otoriter  dan  pemerintah  mengendalikan  pers.  Hal yang  serupa  terjadi  di  Thailand.  Pers  di  Thailand  menganut  sistem  penyiaran  libertarian, namun  penekanannya,  kebebasan  media  dan  selalu  dikontrol  pemerintah.  Meskipun kebebasannya ada pada media namun terdapat juga beberapa peraturan, pembatasan dan tindakan pemerintah dalam mengambil bagian mempublikasikan informasi sehingga pers dan masyarakat tidak memiliki kebebasan berpendapat dan mengkritisi pemerintah (Hananta et al,  2017).  Junta  militer  di  Thailand  mengambil  alih  kekuasaan  pada  22  Mei  2014  yang menyebabkan kebebasan pers di Thailand menjadi terbatas.
Pers  di  Thailand  juga  hampir  sama  dengan  Malaysia  yang  tidak  bebas  mengkritik
114 pemerintah.  Majelis  Persiapan  Reformasi  Nasional  pada  2017  mengambil  keputusan terhadap  Rancangan  Undang-undng  (RUU)  tentang  pengaturan  media  untuk  kemudian dibawa  ke  parlemen  untuk  mendapat  persetujuan.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  pers  di Thailand terus melakukan demonstrasi.

## KESIMPULAN
Dari  tiga  negara  yang  diuraikan:  Indonesia,  Malaysia,  dan  Thailand,  masing-masing negara  memiliki  regulasi  dalam  mengatur  kebebasan  berekspresi  serta  mengeluarkan pendapat. Ketiga negara tersebut memiliki aturan mengenai kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-undang atau aturan lainnya, akan tetapi berbeda kadarnya dari setiap negara.
Indonesia memiliki peringkat lebih baik daripada Malaysia dan Thaliand dalam Indeks kebebasan  pers.  Indonesia  menempati  peringkat  113,  Malaysia  119,  dan  Thailand  137. Wartawan  sekarang  meskipun  dilindungi  undang-undang  dalam  menjalakan  profesinya, namun mereka belum sepenuhnya bebas dari ancaman jeruji besi atau denda. Wartawan diliputi rasa khawatir dalam menjalankan profesinya karena tidak bebas mengkritik perintah.
Kebebasan pers di ketiga negara tersebut membuat wartawan harus bisa “meniti buih” agar  mereka  terhindar  dari  persoalan  hukum.  Kebebasan  pers  di  negara-negara  tersebut idealnya  harus  didukung  oleh  pihak  pemerintah  agar  tercipta  kehidupan  demokrasi  yang dinamis. Dengan adanya kebebasan pers yang tidak mendua, wartawan dapat melaksanakan tugasnya  dengan  aman,  dan  leluasa  memberitakan  fakta-fakta  atas  suatu  peristiwa  yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiat, A. (2020, November 19). PM Thailand ancam gunakan seluruh aturan hukum untuk jerat
demonstran. Antaranews.com .
Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1849284/pm-thailand-ancam-gunakan-seluruh- aturan-hukum-untuk-jerat-demonstran.
Alim, M. (2017, Mei 3). Kebebasan pers di Thailand dikebiri, Jenderal ancam bunuh jurnalis. Jurnas.com .  Diakases  dari  https://www.jurnas.com/artikel/15628/Kebebasan-Pers-di- Thailand-Dikebiri-Jenderal-Ancam-Bunuh-Jurnalis/.
Amri et al. (2021). Pro dan kontra Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis. Jurnal Ilmu Komunikasi, 7 (1), 87-94.
Amrihani,  H,  A.,  Ritonga,  R.  (2021).  Freedom  of  the  press  regulations  in  Indonesia  and Sweden:  Limited  but  Free. Jurnal  Ikatan  Sarjana  Komunikasi  Indonesia,  6 (2),  353- 361.doi: 10.250008/jkiski.v6i2.609
Anom,  E.  (2009).  Kebebasan  pers:  Perbandingan  antara  Malaysia  dan  Indonesia. Jurnal Komunikologi, 6 (2), 95-104.
Arunrugstichai, A. (2021, Juli 18). Tuntut PM mundur, warga Thailand demo di kala lockdown. Detik.com .  Diakses  dari  https://news.detik.com/foto-news/d-5648093/tuntut-pm- mundur-warga-thailand-demo-di-kala-lockdown/3.
Baron, S, D., Davis, D, K. (2012). Mass communication theory , Chicago: Wadsworth.
BSSN. (2016). Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia . Diakses dari https://jdih.bssn.go.id/wp- content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf.
Corben, R. (2017, Januari 31). Organisasi media Thailand desak amandemen RUU reformasi
115 media. Voaindonesia.com .  Diakses  dari  https://www.voaindonesia.com/a/media- thailand-desak-amandemen-ruu-reformasi-media-/3699134.html.
Deutsche  Welle.  (2021,  Februari  9).  Hari  pers  nasional:  Pandemi  Corona  memperburuk kebebasan  pers. Dw.com .  diakses  dari  https://www.dw.com/id/pandemi-corona- memperburuk-kebebasan-pers/a-56506517.
Dewan Pers. (2020). Buku saku wartawan , Jakarta: Dewan Pers.
Dewan Pers. (2021, Oktober 18). Undang-undang No 40 tahun 1999. Dewanpers.or.id . Diakses dari https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan.
Hananta et al. (2017). Peran militer dan sipil dalam politik dan pemerintahan di Thailand , Lampung: Universitas Lampung.
Hardt, H. (1997). Social theory of the press; Early German and American Perspective . Beverly Hilss: Sage Publications.
Hidriyah, S. (2020). Demontrasi pro-demokrasi di Thailand. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12 (20), 7-12.
Hutagalung, I. (2013). Dinamika sistem pers di Indonesia. Jurnal Interkasi, 2 (2), 53-60.
Idrus, P. (2020, Oktober 20). Organisasi pers Thailand minta pemerintah tak sensor media.
Aa.com.tr .  Diakses  dari  https://www.aa.com.tr/id/regional/organisasi-pers-thailand- minta-pemerintah-tak-sensor-media/2012382.
Jalil, F. (2001). Kebebasan dan jenayah dalam berkarya , Kuala Lumpur: Dewan Sastera.
Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok. (2020). Selayang pandang hubungan bilateral Indonesia dan Thailand , Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok.
Kemlu. (2018). Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang Malaysia. Kemlu.go.id . Diakses dari https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu.
Lesmana,  T.  (2005).  Kebebasan  pers  dilihat  dari  perspektif  konflik,  antara  kebebasan  dan tertib sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2 (1), 1-14.
Manan, B. (2012). Politik publik pers , Jakarta: Dewan Pers.
Mantalean,  V.  (2021,  Desember  29).  Anggap  UU  ITE  momok  media,  AJI  catat  3  jurnalis dipenjara sepanjang 2021. Kompas.coom. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/21061491/anggap-uu-ite-momok- media-aji-catat-3-jurnalis-dipenjara-sepanjang-2021?page=all.
Maradona, S. (2021, Desember 1). ISWAMI sambut positif sikap PM Malaysia. Republika.co.id . Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/r3fxgl475/network.
Martini, R. (2014). Analisis peran dan fungsi pers sebelum dan sesudah reformasi politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, 13 (2), 1-9.
Marzuki, P, M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media.
Mauliansyah, F. (2018). Studi perbandingan konflik pers Indonesia dan pers Malaysia dalam konteks nationality of press dan neighbor’s press. Jurnal Universitas Teuku Umar, 3 (1), 1-13.doi: 10.35308/source.v3i1.626
McQuail, D. (2002). Mass communication theory , London: Sage Publications.
Mutrofin., Abar, A, Z. (2002). Kemerdekaan dan profesionalisme pers di Indonesia . Makalah Diklat  Jurnalistik  Mahasiswa  Jurusan  Dakwah  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri
116
Jember.
Nursalikah, A. (2021, Februari 19). Situs Malaysiakini dedenda Rp 1,7 miliar. Republica.co.id . Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/qorx9q366/situs-malaysiakini- didenda-rp-17-miliar.
Othman, M. (2002). Erti kebebasan pers persekitaran yang membimbangkan . Sasaran: Kuala Lumpur.
Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1 (1), 17-29.
Purwanto, A. (2005). Kebebasna pers dalam perspektif hak asasi manusia dan asas praduga tak  bersalah:  studi  kasus  majalah  Tempo  dan  surat  kabar  Jawa  Pos,  Jakarta:    Tesis Universitas Indonesia.
Rahayu,  M,  I,  F.  (2007).  Kebebasan  pers  dalam  konteks  KUHP  pidana:  Menyoal  Undang- undang sebagai fungsi komunikasi. Jurnal Mediator, 8 (1), 125-130.
Rakyat  Merdeka.  (2021,  Mei  6).  Indeks  kebebasan  pers  RI  kalah  dari  Timor  Leste. Rm.id . Dikases  dari  https://rm.id/baca-berita/internasional/74967/indeks-kebebasan-pers-ri- kalah-dari-timor-leste.
Reporters  Without  Borders.  (2021). 2021  world  press  freedom  index .  Diakses  dari https://rsf.org/en/malaysia.
Rita,  M.  (2017,  Februari  2).  RUU  ini  diloloskan,  kemerdekaan  pers  di  Thailand  temui  ajal. Tempo.co .  Diakses  dari  https://dunia.tempo.co/read/842225/ruu-ini-diloloskan- kemerdekaan-pers-thailand-temui-ajal.
Rizal, J. (2020, Oktober 19). Aksi masih terus terjadi, Pemerintah Thailand akan investigasi media.
Kompas.com .
Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/165100765/aksi-masih-terus- terjadi-pemerintah-thailand-akan-investigasi-media?page=all.
Setiawan, A. (2021, November 30). Malaysia setujui 29 Mei sebagai hari wartawan nasional. Antaramews.com .
Diakases dari https://www.antaranews.com/berita/2556493/malaysia-setujui-29-mei-sebagai-hari- wartawan-nasional.
Severin, W, J & Tankard, J, W. (2005). Teori komunikasi , Jakarta: Kencana.
Shahab,  I.  (2018,  Februari  14).  Malaysia  dan  kebebasan  pers. Tempo.co. Diakses  dari https://hukum.tempo.co/read/1060537/malaysia-dan-kebebasan-pers.
Siswanto. (2021, Februari 20). Komentar pembaca dianggap menghina, Malaysiakini dedenda 1,74 m. Suara.com . Diakses dari https://www.suara.com/news/2021/02/20/161459/komentar-pembaca-dianggap- menghina-malaysiakini-didenda-174-m.
Sukardi, W, A. (2007). Keutamaan di balik kontroversi undang-undang pers , Jakarta: Dewan Pers.
Sukardi, W, A. (2012). Kajian tuntas 350 tanya jawab UU Pers dan kode etik jurnalistik , Jakarta: Dewan Pers.
Susanto, E, H. (2013). Media massa, pemerintah dan pemilik modal. Jurnal Komunikasi, 1 (6), 477-484.
117
Suwardi,  H.  (1993). Peranan  pers  dalam  politik  Indonesia:  Suatu  studi  komunikasi  politik terhadap liputan berita kampanye pemilu 1987 , Jakarta: Pustaka SInar Harapan.
Triyono,  D.  (2013).  The  four  press  media  theories:  Authorianisme  media  theory, libertarianism media theory, social responsibility media theory, and totalitarian media theory. Jurnal Pengembangan Humaniora, 13 (3), 194-201.
VOA. (2021, Februari 19). Situs berita Malaysia dedenda di tengah kekhawatiran kebebasan pers. Voaindonesia.com .  Diakses  dari  https://www.voaindonesia.com/a/situs-berita- malaysia-didenda-di-tengah-kekhawatiran-kebebasan-pers/5784617.html.
VOA. (2021, April 24). Wartawan tanpa tapal batas: Kebebasan pers secara global menurun. Voaindonesia.com .  Diakses  dari  https://www.voaindonesia.com/a/wartawan-tanpa- tapal-batas-kebebasan-pers-secara-global-menurun/5864875.html.
Waluyo,  D.  (2018).  Makna  jurnalisme  dalam  era  digital:  Suatu  peluang  dan  transformasi.
Jurnal Media dan Komunikasi, 1 (1), 33-42.