Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## PEMENUHAN ELEMEN NECESSARY CONDITIONS KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI KABUPATEN PANDEGLANG

## MEETING THE ELEMENTS OF SUB-DISTRICT NECESSARY CONDITIONS IN PUBLIC GOVERNMENT IN PANDEGLANG DISTRICT
(disubmit 23 November 2020, direvisi 05 Desember 2020, diterima 07 Desember 2020)
Arif Nugroho 1 dan Delly Maulana 1
1 Universitas Serang Raya, Jl. Raya Serang-Cilegon Km.5 Taman Drangong Serang Banten Corresponding Author: ariyul88@gmail.com ,

## ABSTRAK
Artikel  ini  mengulas  Pemenuhan  Elemen Necessary  Conditions Kecamatan  dalam penyelenggaraan pemerintahan umum baik secara nasional dan spesifik diperdalam dengan fakta  empiris  di  Kabupaten  Pandeglang,  hal  itu  sebagai  konsekuansi  dari  pelaksanaan Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  diketahui,  penyelenggaraan  pemerintahan  umum Kecamatan  baik  fakta  secara  nasional  serta  pendalaman  fakta  empiris  di  Kabupaten Pandeglang  menunjukan  belum  cukup  tertopang  oleh  elemen necessary  condition diantaranya  kepastian  atas  kewenangan  legalnya  serta  anggaran  yang  menyertainya.  Oleh sebab  itu  dipandang  perlu  ada  kemauan  politik  baik  itu  dari  Presiden  untuk  segera mengundangkan  Peraturan  –  Pemerintah  sebagai  landasan  teknis  bagi  pemerintah  daerah selaku  kepala  wilayah  maupun  dari  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan terobosan  agar supaya di masa peralihan implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan  –  kewenangan  pada  bidang  kesatuan  bangsa,  keamanan  dan  keteriban umum  dapat  dilimpahkan  pada  Kecamatan  serta  Elemen Necessary  Conditions lain  yang menyertainya diperkuat.
Kata Kunci: Pemerintahan Umum, Elemen Necessary Conditions , Kecamatan

## ABSTRACT
This article discusses the fulfillment of the elements of the sub-district's necessary conditions in the administration of general government both nationally and specifically and deepened by empirical facts in Pandeglang Regency, this is a consequence of the implementation of Law Number 23 of 2014. The research approach used is qualitative. The results showed that in the administration of district general government both the facts nationally and the deepening of empirical  facts  in  Pandeglang  district  were  not  sufficiently  supported  by  elements  of necessary  conditions,  including  certainty  of  legal  authority  and  budget.  Therefore,  there needs  to  be  political  will,  both  from  the  president,  to  immediately  ratify  the  Government Regulation as a technical basis for the regional government (Territory) as well as from the
Head  of  Regency  /  City  to  make  breakthroughs  so  that  in  the  transitional  period  the implementation of Law Number 23 Year 2014 powers in the areas of national unity, security and  public  order  can  be  transferred  to  the  District  and  the  accompanying  elements  of necessary conditions are strengthened.
Keywords: General Government, Element of Necessary Conditions, District

## PENDAHULUAN
Beberapa  peristiwa  di  Kabupaten Pandeglang yang mana jika tidak dikelola dengan  baik  akan  kontra  produktif terhadap  perwujudan  cita  –  cita  urusan Pemerintahan  Umum/kesatuan  bangsa serta  keamanan  dan  ketertiban  umum yakni  seperti    dikutip  dari  Bantenhits,11
November 2015, Ratusan warga Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam jamiyatul muslimin menggelar istigasah di kawasan  parkir  DPRD  Provinsi  Banten menolak  rencana  didirikanya  indusrti  air mineral. Penolakan didasarkan atas sebuah asumsi, jika Kabupaten
Pandeglang  menjadi  daerah  industri  serta destinasi urbanisasi maka potensi kemaksiatan / pelanggaran terhadap kultur dan  nilai  nilai  religiusitas  meningkat  di Kabupaten  Pandeglang.  Melihat  kendala semacam  itu  tentunya  dianggap  oleh Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan sebagai  dilemma  dan  berujung  pada keputus  asaan.  Dilema  yang  dimaksud yakni  disatu  sisi  Kabupaten  Pandeglang perlu  mencari  alternatif  lain  dalam menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah),  namun  terjadi  resistensi  karena oleh  sebagian  kelompok  masyarakat alternatif  tersebut  dianggap  bertentangan dengan  kultur  dan  nilai  nilai  religiusitas yang  sudah  menjadi  primordialisme  di
kalangan  masyarakat.  Terkait  dengan kondisi  PAD,  berdasarkan  hasil  pra penelitian  diketahui  bahwa  Kabupaten Pandeglang memiliki ketergantungan yang  tinggi  pada  pendapatan  asli  daerah dari  sektor  PBB  (Pajak  Bumi  dan Bangunan).    PBB  tetap  mendominasi selain  penerimaan  daerah  dari  sektor retribusi  dan  pajak  lainya.  Adapun  data bahwa  PAD  ( Pendapatan  Asli  Daerah) Kabupaten  Pandeglang  kurang  lebih sebesar  Rp.  197  miliar  pada  tahun  2017, sedangkan  untuk  tahun  2018  PAD Pandeglang ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp. 203 miliar .
Selain  peristiwa  itu  ada  lagi, misalnya  yang  terjadi  masih  di  tahun 2015  lalu,  Pemerintah  Kabupaten  Lebak yang  telah  melarang  berbagai  aktifitas Organisasi  Gerakan  Fajar  Nusantara (GAFATAR), namun pencekalan tersebut dikawatirkan  oleh  MUI  (Majelis  Ulama Indonesia) Pandeglang jika seluruh aktifitas  organisasi  tersebut  berpindah  ke Pandeglang,  alasannya  karena  letak  yang berdekatan dan kultur yang tidak berbeda jauh dikutip Nugroho dan Maulana  2020 (Nugroho,  Arif    &    Maulana,    Delly 2020).  Selanjutnya  sebagaimana  dikutip dari  (detakbanten.com  24  Februari  2016) dengan  berita  yang  berjudul  antisipasi konflik sara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Pandeglang  Gelar  Rakor.  Dalam
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
isi  berita  tersebut  bahwa  pembentukan dan keberadaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), dibentuk untuk mengantisipasi  terjadinya  potensi  konflik di  dalam  masyarakat  yang  disebabkan oleh  masalah  suku,  agama  dan  ras.  FPK telah  dibentuk  di  8  (delapan)  Kecamatan di  Kabupaten  Pandeglang  yakni  di Kecamatan
Pandeglang, Majasari,
Karangtanjung, Cadasari, Labuan, Paninmbang,  Cikeusik,  Sumur.  Langkah awal  yang  akan  dilakkukan  oleh  FPK adalah  melakukan  pembinaan  secara konsiten  pada  51  orang  mantan  anggota GAFATAR  yang  telah  dipulangkan  ke kampung halamannya di Pandeglang.
Terkait dengan beberapa permasalahan  yang  telah  diuraikan  di paragraph pertama, Nugroho dan Maulana 2020  (Nugroho, Arif  &  Maulana,  Delly 2020)  memetakan  bahwa    faktor  yang dapat menghambat suksesnya desentralisasi  yakni      (1)  campur  tangan pemerintah  pusat  yang  relatif  besar terhadap pemerintah daerah atau organisasi  yang  berada  di  bawahnya (desentralisasi  parsial),  (2)  Lemahnya struktur  dan  kapasitas  pemerintah  daerah (kapasitas  kelembagaan  yang  ada  di bawahnya) dalam menjalankan kewenangan  yang  diberikan  kepadanya menjadi  masalah  lain  yang  juga  harus mendapat  perhatian,  (3)  Kondisi  di
lapangan yang relatif dinamis yang relatif berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainya, (4) Aktor pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan untuk mendelegasikan, atau kekurangan kapasitas  pemantauan  dan  penegakan yang  kuat  akan  berubah  menjadi  pemain orkestra  untuk  mencapai  tujuan  mereka, (5)  Pendekatan top-down mengurangi pentingnya  pengambilan  keputusan  lokal, sehingga mengurangi keuntungan efisiensi  desentralisasi,  (6)  desentralisasi tidak  terkelola  secara  optimal  karena office politics yang berlangsung didomain pemerintah,  (7)  Kurangnya  pemahaman dan  komitmen  Kepala  daerah  beserta aparat  birokrasi  dalam  memberdayakan field station di bawahnya seperti Kecamatan.  Memberdayakan  camat  baru sampai  pada  tahap  keinginan  ( good  will dan political will ).
Merujuk  kompilasi  riset  seperti Kaur,  Prinja,  K  Singh  &  Kumar (2012), Nannyonjo  and  Okot  (2013),  De Smet, Peeters and  Sterckx  (2016).  Osavelyuk,
Munkueva, Tipaeva, Dorzhiev,
Namzhilon.  (2015).  Abbott,  Genschel, Zangl  (2015)  Landwehr  and  Böhm (2011).  Murthy  and  Mahin  (2015), Santoso (2010) Kemmochi, Kato,
Uchium.    (2016),  Emerick,  Mothusi  & Molaodi, (2004) alternatif yang direkomendasikan dalam mendukung
keberhasilan  dalam  desentralisasi    yaitu pemerintah  harus  ditopang  oleh  sistem administrasi  yang  kuat  dan  sistematis, berorientasi  pada    pelatihan  pada  struktur desentralisasi  administratif  dan  distribusi sumber  daya  berbasis  kinerja  serta Kepemimpinan administratif yang dinamis  di  Kabupaten  ternyata  lebih efektif    dan  warga  Negara  setidaknya memiliki kewajiban untuk memilih anggota  legislatif  yang  secara  eksplisit mendukung  hal  tersebut,  sehingga  tidak ada  lagi  argumen  politis  atas  kegagalan pelaksanaan delegasi kewenangan tersebut di lapangan.
Kecamatan sebagaimana diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah digambarkan sebagai berikut;
Gambar  1. Kecamatan  Berdasarkan  UU No 23 Tahun 2014
Sumber : Nugroho  dan  Maulana    2020 (2020)
Gambar.  1  dapat  dijelaskan  bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan  berhimpitnya  daerah  otonom dengan  wilayah  administrasi.  Model semacam itu seperti model yang dijelaskan  oleh  Fried  (1963)  dikutip  dari Smith  (1985)  yakni  model Integrated Perfectoral  System .  Posisi  Kecamatan  di Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan  birokrasi  kewilayahan  dalam daerah otonom yang mana dikonstruksikan sebagai perangkat
wilayah  administrasi  penyelenggaraan pemerintahan  umum.  Hal  yang  niscaya dilakukan Kepala Daerah yakni
melimpahkan kewenangan penyelenggaraan  pemerintahan  umum kepada Camat. Perlu diketahui bahwa inti dari  urusan  pemerintahan  umum  adalah hal – hal yang berkaitan dengan kesatuan bangsa,  keamanan  dan  ketertiban  umum. Kondisi  tersebut  sebetulnya  pada  zaman pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda pernah  terjadi,  Surianingrat  (1981:68) menjelaskan saat diundangkanya
Reglemen 1854 susunanya distrik (wedana) mengemban tugas dan tanggung jawab  dalam  hal  pekerjaan  kepolisian, segala  pekerjaan  dan  kekuasaan  yang diserahkan kepada kepala distrik
1. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa. 2. Memelihara harmonisasi kehidupan Masyarakat. 3. Memfasilitasi Terwujudnya Nilai – Nilai Demokrasi  Untuk Mempercepat Terbentuknya Mastarakat Madanai. DLL
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI (Dilimpahkan Kepada)
(Dilimpahkan Secara Afirmatif ) BUPATI/WALI KOTA KEPADA CAMAT
Dilimpahkan Sesuai Karakteristik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden) KONKUREN (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan) ABSOLUT 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal 6. Agama
(wedana) menurut aturan tersebut dilakukan oleh kepala Onderdistrik ). Dari histori  serta  uraian  tersebut  nampaknya Kecamatan sebagai birokrasi kewilayahan yang  berada  di  akar  rumput  dianggap strategis  untuk  mengakomodir  urusan pemerintahan umum, untuk itu efektifitasnya  merupakan  hal  yang  perlu menjadi perhatian pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.
Secara  operasional hirarki  kerja Kecamatan  menurut  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2014  berada  di  bawah Pemerintah  Kabupaten/Kota  membantu Dirjen  Politik  dan  Pemerintah  Umum
Kementerian Dalam Negeri
Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  ini  Camat memiliki  kewenangan  secara  atributif sebagai Ketua Forkopimka (Forum
Koordinasi
Pimpinan Kecamatan).
Konsekuensi kedudukan Kecamatan sebagai  perangkat  wilayah  administrasi penyelenggara  kewenangan  pemerintahan umum  akan  memperoleh  Pendanaan  dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara)  dan  pelaksanaan  tugas lain  dibebankan  kepada  yang  menugasi (Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan).
Diketahui Pemerintah tidak kunjung menetapkan  PP  (Peraturan  Pemerintah) Tentang  Pemerintahan  Umum,  maka artinya belum ada kepastian hukum dalam tataran  operasional,  untuk  itu  pendanaan
Camat  sebagai  pimpinan  Forkopimka akan membebani APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota.  Di  tengah  terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten/Kota,
khususnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang  tetap  berharap  dukungan anggaran  sumber  APBN  sesuai  amanat Undang  –  Undang.  (Wawancara  Pra Penelitian  dengan  Kepala  Bagian  Tata Pemerintahan  Kabupaten  Pandeglang, 2017).
Beberapa kompilasi  penelitian yang diuraikan sebelumnya sebagaimana dilakukan  Nannyonjo  and  Okot  (2013) , Kemmochi  et  al  (2016).  Emerick  et  al (2004)  Dharmawan  (2008)  dan  lain sebagainya  juga  menjelaskan  bahwa pemenuhan  elemen necessary  condition diperlukan  guna  terwujudnya  efektifitas lembaga.  Artikel  ini  mengulas  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  umum  di Kecamatan  serta  pemenuhan  elemen necessary condition kelembagaan Kecamatan  baik  secara  Nasional  dan secara khusus fakta empiris di Kabupaten Pandeglang, mengingat Kecamatan adalah birokrasi  lokal  kewilayahan  di  tingkat akar  rumput  yang  merupakan  daya dukung  penyelenggaraan  pemerintahan baik  pusat  maupun  daerah,  maka  peneliti menganggap menarik untuk diulas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara, telaah  dokumen  dan  literatur.  Penentuan informan menggunakan teknik purpossive sampling . Informan yang  ditentukan, terdiri  dari  (1)  Kepala  Sub  Bidang  Bina Kewilayahan  dan  Kepala  Sub  Bidang Perundang Undangan Kementerian Dalam Negeri, (2) Guru Besar Bidang Pemerintahan Daerah Universitas Terbuka Tangerang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis  data  interaktif  dari Miles,
Huberman dan Saldana (2014).
Penggambaran  model  analisis  datanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:(1)  Kondensasi data ( data condensation );  (2)  Penyajian  data  ( data display ); (3) Penarikan kesimpulan
( conclusions drawing ). Teori/konsep yang
dibangun  diantaranya Decentralization  In Cities, Decentalization Management .

## HASIL PENELITIAN
Tinjauan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Mencermati  Undang  –  Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih lanjut dalam kaitanya  dengan  kedudukan  Kecamatan pakar  Ilmu  pemerintahan  daerah  dari
Universitas Terbuka Tangerang mengatakan;
“Kalau  Kecamatan  ini  menurut saya  menjadi  semakin  rancu  justru itu  menarik  untuk  diteliti.  Kalau UU  No  32  Tahun  2004  itu  jelas jadi  yang double itu  provinsi sebagai  wilayah  administrasi  dan daerah  otonom,  sedang  kab/  kota daerah  otonom  sehingga  perangkat yang  ada  di  bawahnya  adalah SKPD.    Undang  –  undang    23 tahun  2014  maka  Kabupaten  itu double fungsi WA (Wilayah Administrasi)  dan  DAOT  (Daerah Otonom) keliatanya menjadi begini ada OPD sebagai pengganti SKPD, adalagi  ini  Kecamatan  ini  sebagai organ dekon. Kalau  Kecamatan ini disebut  desentralisasi  maka  dia harus memperoleh penyerahan urusan  pemerintahan.  Kalau  dulu jelas  Kecamatan  itu  SKPD  kalau sekarang  Kecamatan  itu  disebut OPD kalau OPD itu kan perangkat daerah  padahal  kalau  fungsinya seperti  itu  namanya  perangkat wilayah administrasi.
Harus diperhatikan  Kecamatan  ini  beda dengan kalau di Amerika District,town,    township,  village district ada  lagi  namanya school district itu semua bukan Kecamatan,  ini  semua  semacam Kabupaten itu menerima desentralisasi menerima penyerahan  urusan  pemerintahan dari  state  /  Negara  bagian.  Jadi  ini bukan  organya  town  atau  district ini  masing  masing  berdiri  sendiri. Dulu jaman belanda Kecamatan ini kan  disebut onder  district tapi permasalahanya  Undang  Undang hindia  belanda  kala  itu  adalah dekonsentrasi  tidak  sama  dengan Vilage district yang ada di amerika itu.  Memang  Kecamatan  adalah
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
perangkat  dekon,  ada  lagi  di atasnya Kecamatan
yaitu kawedanan  wilayahnya  disebut
District namun  pengertian district dalam pemerintahan hindia belanda adalan  pilah  prestasi,  sehingga dengan  kondisi  undang  –  undang saat ini diskusinya di situ.
(wawancara, Desember 2017)
Ketika  konsep  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2014  mengharuskan berhimpitnya  antara  DAOT  (Daerah
Otonom) dengan WA (Wilayah Administrasi), maka memunculkan pertanyaan ketika seorang Kepala Daerah harus melakukan pengaturan kewenangan perangkatnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Apakah Pengaturan yang  dilakukan  dalam  ”penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” di dalamnya hanya terkandung    makna  pengaturan  dalam kapasitas  sebagai  kepala  DAOT  (urusan wajib  dan  pilihan  pemerintahan  daerah) saja,  ataukah  kalimat  “pengaturan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah” secara  otomatis  mengandung  makna pengaturan dalam kapasitas yang terintegrasi  yakni  sebagai  kepala  DAOT dan  WA.  Semisal  urusan  Pemerintahan Daerah  dan  urusan  Pemerintahan  Umum yang menjadi kewenangan Kepala Daerah,  dalam  pelaksanaanya  dapat “melimpahkan”  kepada  Camat.  Jika melihat dari Undang – Undang sebelumnya,  Undang  -  Undang  Nomor  5
tahun 1974 sangat jelas judulnya “Pemerintahan di Daerah”. Namun karena bahasa dalam Undang – Undang itu tegas maka  selayaknya  dalam  Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  kalimat penyelenggaraan  “pemerintahan  daerah” ini  perlu  dimaknai  bahwa  kandungan  di dalamnya  berhimpitan  antara  DAOT  dan WA serta urusan – urusanya. Dalam pasal 13  ayat  (4)  huruf  a  hingga  b  dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota adalah urusan  yang  lokasi  dan  penggunaanya,  di Kabupaten/kota.
Ketika penyelenggaraan “pemerintahan  daerah”  ini  dimaknai mengandung  berhimpitannya  DAOT  dan WA  serta  urusan  –  urusanya,  lebih  lanjut berkaitan  dengan  perangkat  daerah,  jika ditinjau  dari  pasal  225  Undang  -  Undang Nomor  23  Tahun  2014,  Kecamatan sebagai penyelenggara Pemerintahan Umum dan melaksanakan urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja  perangkat daerah  Kabupaten/kota  yang  ada  di Kecamatan.  Dalam  hal  ini  Kecamatan berkedudukan  ganda  sebagai  perangkat wilayah administrasi penyelenggara Pemerintahan Umum dan sebagai perangkat  daerah  otonom.  Konsekuensi dari itu, secara konseptual
Camat/Kecamatan dituntut mampu menjadi  daya  dukung  pencapaian  tujuan penyelanggaraan  pemerintahan  daerah dari  32  urusan  otonomi  daerah  dan  juga tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan umum.
Necessary Conditions dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pandangan strategis Camat
diposisikan sebagai penyelenggara
pemerintahan umum Informan dari Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
Negeri mengatakan;
“Sebetulnya  kesbang  itu  enggak bisa  kerja  sendiri  …  stakeholder dia kan polisi TNI BIN KUMHAM kejaksaan…..selama ini untuk pengawasan  orang  asing  dengan kumham  stabilitas  dengan  TNI informasi  dengan  BIN  dan  lainnya itu  mereka  dapatkan  dari  institusi samping  dan  pasti  formatnya  pun format terkait pertahanan keamanan  dengan  moneter  yang absolut…...Camat  sebetulnya  satu- satunya perangkat yang bisa
diandalkan gak mungkin dia mencari keseluruh Kecamatan mencari  informasi  nggak  mungkin harusnya  cukup  informasi  dari camat  istilahnya  benang  jatuh  di jerami pun ketika Camat mengetahui  itu  sampaikan  dan  itu informasikan  dengan  camat-camat
yang lain yang berjalan di Kecamatan.”
(Wawancara,
September 2018)
Wawancara  tersebut  menjelaskan, asumsinya jika penyelenggaraan pemerintahan  umum  sudah  berjalan secara efektif (Instansi Vertikal Direktorat Jendral  Politik  dan  Pemerintahan  Umum sudah  ada  di  Kabupaten/Kota),  satu satunya mitra yang strategis dalam bidang kesatuan  bangsa  yang  paling  strategis adalah  Kecamatan.  Hal  itu  karena Kecamatan adalah perangkat kewilayahan. Sharing informasi  dengan Kecamatan  –  Kecamatan  yang  lain  pun relatif  mudah  dengan  format  kesatuan bangsa,  dibandingkan  dengan  pihak  TNI (Tentara  Nasional  Indonesia)    dan Kepolisian  Republik  Indonesia  yang cenderung  informasinya  dengan  format pertahanan dan keamanan.
Kondisi  eksisting  penyelenggaraan Pemerintahan  Umum  di  Kabupaten/Kota dijelaskan pada gambar:
Kemampuan APBD menjadikan Kecamatan pesimis terhadap kesiapan dalam menyelenggar akan pemerintahan umum RPP Urusan Pemerintahan Umum Sudah dirumuskan  namun belum ditetapkan Sebagai Alternatif Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan koordinasi dengan Kecamatan dan  mendanai Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari APBD Persepsi Kecamatan di  memiliki keinginan menyelenggarakan Pemerintahan Umum Tujuan dari alternatif Agar tidak terjadi kekosongan  atas amanat penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta agar kegiatan Forum Pimpinan kecamatan maupun daerah  Terdanai
PP No 18 Tahun 2016 (Opsi dari Kemendagr i) Peraturan Turunan PP, Permengadri Pasal 225 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum
Gambar 2. Eksisting Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sumber: Data Diolah Peneliti 2017.
Terkait  dengan  Gambar  2,  seiring dengan  diterapkanya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014,  dan  penegasan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2018  selain  terjadi  perubahan fungsi dan kedudukan Kecamatan, adapun arah  kebijakan  yang  dirumuskan  dalam RPP  (Rancangan  Peraturan  Pemerintah) Penyelenggaraan  Pemerintahan  Umum bahwa    Kecamatan  secara  operasional kedudukanya membantu Pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal Direktorat Jenderal  Politik  dan  Pemerintah  Umum Kementerian  Dalam  Negeri  Kabupaten dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Umum,  Camat  secara  atributif  menjadi Pimpinan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan),
kedudukan tersebut    berjenjang  dari  tingkat  Pusat, Provinsi  hingga  Kabupaten/kota.  Dalam hal ini Camat kembali memiliki kewenangan  secara  atributif  sebagai Forum  Pimpinan  di  tingkat  Kecamatan . Konsekuensi kedudukan Kecamatan sebagai  perangkat  wilayah  administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Umum  sesuai  dengan  Pasal    225  ayat  (2)
akan memperoleh Pendanaan dari sumber APBN  dan  pelaksanaan  tugas  lain dibebankan kepada yang menugasi (Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan).
Sejalan dengan itu, diketahui bahwa keberadaan RPP penyelenggaraan Pemerintahan    Umum  yang  hingga  saat ini belum disahkan oleh Presiden sehingga  berkonsekuensi  pada  ketidak pastian mekanisme penyelenggaraan serta dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN.    Kemudian    persepsi  Pemerintah Kabupaten/Kota  terkait  dengan  hal  itu, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten/kota  memiliki    kemauan  dan keinginan mengimplementasikan penyelenggaraan  Pemerintahan  Umum. Namun  yang  menjadi  permasalahan adalah  kemampuan  dan  kesiapan  ini merupakan  suatu  hal  yang    masih diperhitungkan.  Mengingat  pagu  indikatif pada  Kecamatan  selama  ini  tergolong minim,  misalnya  sebagai  contoh  di Kabupaten Pandeglang yakni Rp 710.757.600.,00  pada  tahun  2017  dan menurut informasi di daerah lain  500 juta bahkan  ada  yang  dibawah  500  juta  di tahun  -  tahun  sebelumnya.  Selain  itu keterbatasan  Sumberdaya  manusia  juga membuat  pesimis  urusan  pemerintahan umum  tersebut  akan  berjalan  efektif  jika nantinya Peraturan Pemerintah dan Permendagri  (Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri) ditetapkan namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat.
Terkait  dengan  perkembangan  RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) penyelenggaraan  Pemerintahan  Umum, diketahui  hingga  saat  ini  RPP  terkait vertikalisasi  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik dan  penyelenggaraan  urusan Pemerintahan  Umum    sudah  diajukan pada  Presiden,  namun  belum  ditanda tangani. Karena ada pertimbangan kemampuan  APBN  yang  diestimasi  akan tersedot  hingga  10  Triliun  ketika  PP
(Peraturan Pemerintah) tersebut diterapkan.  Sebelumnya  RPP  sudah masuk taraf harmonisasi di Kemenkumham  (Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan telah diparaf oleh 4 empat Kementerian, namun setelah naik  ke  Presiden    ada  rapat  terbatas  di Sekretariat  Kabinet  dan  hingga  saat  ini masih ditunda. Dengan belum diturunkanya  peraturan  tersebut,  hal  itu membingungkan, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki landasan operasional.  Sesuai  dengan  saran  dari Pihak Kementerian Dalam
Negeri akhirnya  langkah  alternatif  yang  diambil terutama dalam kaitanya mendanai Forkopimda  dan  Forkopimka  adalah  dari APBD  sebagaimana  diamanatkan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum APBD  tahun  2018.  Tentunya  pemecahan masalah  dalam  lokalitas  tetap  dengan payung  hukum  peraturan  perundang  – udangan  yang  berlaku . Berkaitan  dengan itu,  perihal  keterbatasan  kemampuan APBD  daerah  untuk  pendanaan  kegiatan Forkopim baik daerah maupun Kecamatan.  Informan  dari  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mengatakan ;
“….banyak  juga  camat  yang konsultasi  pada  kita,  waktu  itu  ada konsultasi sama kita ada lima orang ….Kalau  saya  paling  menanyakan anggaran  itu,  karena  koordinasi antar  Polres  sama  Koramil  kadang mereka  itu  beranggapan  pola  pikir kita  itu  adalah  anggaran  dan anggaran  dulu,  jeleknya  di  situ kalau kita bilang. Sebenarnya kalau kita  kerja  dengan  aturan  yang sudah  jelas  itu  pasti  anggarannya turun sendiri kan, karena kita kerja itu  kan  pakai  ongkos  ya,  istilah jalan  memantau  situasi  dari  daerah ke  daerah  lain.  Akhirnya  kita jelaskan untuk sementara tidak bisa dianggarkan  karena  RPP  nya  tidak jadi  ditandatangani  oleh  Presiden, sebutannya  ditunda  lah  sampai batas  waktu  yang  tidak  bisa ditentukan. Cuma ada yang tanya  “ ada kebijakan lain ga “ saya bilang tidak  ada.  Untuk  ini  tidak  ada karena  di  UU  jelas,  kita  harus tunggu  PP  nya,  kalau  sudah ditandatangi baru bisa kita bergerak…”(wawancara,  Oktober 2017).
Perihal  keterbatasan  kemampuan APBD  daerah  untuk  pendanaan  kegiatan
Forum  koordinasi  pimpinan  baik  Daerah maupun Kecamatan. Rata rata Kecamatan yang berkonsultasi di Kemendagri menanyakan  tentang  dukungan  anggaran untuk koordinasi seperti dengan Kepolisian  Resor,  Kepolisian  Sektor  dan Komando  Distrik  Militer.  Namun  dari Kemendagri menyatakan Peraturan Pemerintahnya    belum  turun  sampai waktu  yang  belum  bisa  ditentukan  dan menyarankan alternatif membiayai kegiatan  Forkopimda  (Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Forkopimka sementara  dengan  APBD.  Jadi  Alternatif pembiayaan  dari  sumber  APBD  adalah sebuah  pilihan  yang  sifatnya  kondisional yang didasarkan pada kemampuan APBD yang dimiliki, termasuk  bagi Pemerintah Kabupaten  Pandeglang.  Dalam  konteks Perangkat  Daerah  Kecamatan,  dalam  hal Forkopimka mau tidak mau penyelenggaraan    Kecamatan  pasti  tetap berhubungan  dan  melakukan  koordinasi pekerjaan  yang  bersinggungan  dengan penyelenggaraan    pemerintahan  umum. Jika permasalahanya ada pada keterbatasan  APBD  dan  pagu  indikatif Kecamatan,  setidaknya  hal  itu  bisa disiasati  oleh  Kecamatan.  Terkait  dengan diketahui  tidak  sedikit  terjadi  permasalahan sosial  kemasyarakatan  yang  merupakan domain  pemerintahan  umum  yang  secara nyata berimplikasi terhadap
pembangunan misalnya Kabupaten Pandeglang yang salah satu Kabupaten di Provinsi Banten. Dari situ sebetulnya Camat –  Camat  di  Indonesia  sebagai  ketua Forkopimka sedang diuji kretifitas berfikir  dan  bertindak  dalam  penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan kapasitasnya, namun di satu sisi selayaknya  Kepala  Daerah  juga  hadir untuk memberikan solusi. Informan sebagai Tokoh Masyarakat di Kabupaten Pandeglang berpandangan sebagai berikut;
“…yang  saya  lihat  selama  ini memang camat tidak pernah menjadi  manusia  yang  papuler, karena popularitasnya kalah dengan  bupati  atau  malah  sama kepala  desa,  camat  itu  fungsinya malah  lebih  administratif.  Camat juga  perlu  inovasi,  ya  inovasi apapun  ya  sesuai  dengan  bidang kewenanganya  sehingga  apa  juga bisa  memeberikan  kontribusi  yang jauh lebih baik bagi pembangunan, masyarakat  dan  lainya…..Artinya apa  militan  saja  tidak  cukup  jika dia tidak dibekali dengan kreatifitas  dan  inovasi,  karena  apa kan kewenanganya terbatas. Camat bukan  jabatan  politik.  Camat  itu merupakan  pihak  yang  berdampak akibat kebijakan yang salah atasanya..” (wawancara, Mei 2018)

## PEMBAHASAN
Jika  pelimpahan  wewenang  Bupati kepada  Camat,  didasarkan  pada  adanya integrasi  perangkat  daerah  dan  perangkat
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
wilayah  dalam  kedudukan  Kecamatan,
Secara spesifik mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan penguatan pelayanan dan keberadaan program nasional pada wilayah Kecamatan, Mewajibkan  Camat  untuk  kreatif  dan inovatif, Memiliki kepastian atas terpenuhinya  kecukupan  kelembagaan, Ada komitmen dari bupati untuk konsisten  melakukan  monitoring  dan evaluasi  kinerja  kewenangan  Camat. Dengan  terpenuhinya  aspek  -  aspek tersebut,  maka  kewenangan  Camat  akan terselenggara  secara  efektif  Nugroho  dan Maulana    2020    (Nugroho,  Arif    & Maulana,    Delly  2020).  Ketika  menelisik isi  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun 2014,  Kecamatan  berkedudukan  ganda yakni  sebagai  perangkat  daerah  dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan  pemerintahan  umum. Dalam hal itu Kecamatan dituntut mampu menjadi  daya  dukung  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  amanat  Undang  – Undang.  Sejalan  dengan  itu  ketika merujuk  pendapat  Norton,  (1994:106) tentang  model decentralizations  within city ,  dimana  ia  menuturkan  bahwa  pola decentralizations  within  city mengarah pada working towards  a  general  pettern of decentralization of functions throughout  the  new  area  on  the subsidiarity principle . Atau bisa diartikan
bahwa  unit  organisasi  (Kecamatan)  itu aktifitasnya  harus  mengarah  pada  fungsi umum  desentralisasi  daerah  otonom. Untuk  itu  Kecamatan  perlu  mengelola harapan  publik  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah Romzek dan Dubnick  (1990),  dikutip  oleh  Widodo (2001)  menuturkan  faktor  kritis  dalam mengelola harapan publik yakni kemampuan mendefinisikan serta mengendalikan  harapan  publik  yang diselenggarakan, dan derajat kontrol yang dimiliki pada sejumlah harapan yang telah didefinisikan. Berkaitan dengan kedudukan ganda pada Kecamatan sebagai  sub  ordinat  Pemeritah  Daerah merupakan konsekuensi pemerintah mengatur  Model  hubungan  dan  sudut kedudukan pusat daerah layaknya Agency Model  dan  Partnership  Model secara simultan  dalam  Undang  –  Undang. Kavanagh, (1982)  bahwa  2 (dua)  model hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  Pertama Agency Model artinya  bahwa Pemerintah  Daerah semata-mata dianggap sebagai  pelaksana oleh  Pemerintah  Pusat,  kemudian  Kedua Partnership  Model artinya  menekankan pada  adanya  kebebasan  yang  luas  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan “ Local  Choice ”.    Lebih  operasional  lagi dalam  konteks  Kelembagaan  Kecamatan Leemans  (1970)  dikutip  oleh  Maksum
(2014:4) ada dua model
Field Administration yakni  (1) Fragmented Field Administration (2 )  Integrated Field Administration. Kedua  model  tersebut dapat dioperasionalisasikan pada organisasi  yang  berbasis  fungsi  maupun kewilayahan/  teritorial.  Dalam  hal  ini Kecamatan  merupakan Integrated  Field Administrationyang yang berbasis teritorial.
Camat  secara  atributif  menjadi Pimpinan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), kedudukan tersebut    berjenjang  dari  tingkat  Pusat, Provinsi  hingga  Kabupaten/kota.    Meir (2010) Deconcentration  transfers  central government  authority  to  lower  levels within ministries.
However,
deconcentration  also  includes  enabling provincial and district level bureaucracies  to  work  closely  with  other sub-national  groups  within  a  democratic framework. Kecamatan sebagai
perangkat wilayah administrasi
penyelenggara urusan Pemerintahan Umum  sesuai dengan Pasal  225 ayat (2) akan memperoleh Pendanaan dari sumber APBN.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa hingga peneliti berada di lapangan, karena  belum  ditetapkanya  peraturan turunan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  umum, maka  yang  terjadi  adalah  tidak  adanya
kepastian  Sumber  pendanaan dalam penyelenggaraan pemeritahan umum Nannyonjo  and  Okot  (2013) , Kemmochi et  al  (2016).  Emerick  et  al  (2004), Dharmawan  (2008)  sepakat  bahwa  dalam mewujudkan efektifitas kelembagaan diperlukan  pemenuhan  elemen necessary condition . Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  masa transisi  yang  kurang  progresif  tersebut memberikan advice kepada  daerah  untuk mensiasati  pendanaan  dari  APBD  dalam pendanaan  Forkopim  baik  di  tingkat Kabupaten/kota maupun Kecamatan. Burn et al, (1994) ( decentralization within cities) disebut  lingkungan  desentralisasi, kemudian  Muluk,  (2009:62)    bahwa dalam  hal  ini  konsep  otonomi  daerah merupakan  wewenang  untuk  mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, dengan  begitu  baik masyarakat  dan birokrasi  penyelengaraan  Pemerintahan Daerah setempat untuk dapat memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan  yang bersifat lokalitas demi  kesejahteraan  masyarakat  yang bersangkutan.  Faktanya  beberapa  daerah salah satunya yakni Kabupaten Pandeglang  memiliki  dalih  keterbatasan kemampuan APBD. Jika APBD yang jadi masalah, langkah terbaik yang tetap harus
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan amanat Undang – Undang atau minimalnya esensi yang menjadi tujuanya, Kecamatan bisa saja melakukan siasat  –  siasat.  Rondinelli,  (1983:19) dikutip  dari  Pitono , (2012 : 5)  bahwa field administration, pejabat  lapangan  diberi keleluasaan  untuk  mengambil  keputusan seperti  merencanakan, membuat  keputusan- keputusan rutin, dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan  pusat dengan kondisi setempat.  Hasil  penelitian  menunjukan  tidak sedikit terjadi permasalahan sosial kemasyarakatan  terjadi,  yang  mana  itu domain
dari
kewenangan penyelenggaraan  pemerintahan  umum Kecamatan.  Intinya  dengan  kondisi  yang seperti itu Camat sedang dituntut kreatifitasnya  bagaimana  caranya  dengan keterbatasan  sumber  daya  yang  ada namun  mampu  menangani  semaksimal mungkin.  Terkait  dengan  itu  kalau merujuk  apa  yang  dijelaskan  oleh  Burns, et  al.  (1994  :  81-189),  unit  organ kewilayahan dalam daerah otonom  secara spesifik lebih mengarah pada decentralized management,

## KESIMPULAN DAN SARAN
Diketahui landasan operasional Pemerintahan  umum    belum  ditetapkan Presiden, yang  mana  di  dalamnya menyangkut  aspek  operasionalisasi  dan
kepastian  dukungan  anggaran  sumber APBN.  Beberapa  alternatif  ditawarkan oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  yakni mengalokasikan  dari  APBD.  Fakta  yang terjadi  daerah  merasa  besaran    APBD tidak  mampu  mengakomodir  urusan Pemerintahan  Umum.  Dengan  kondisi seperti  itu  sebagian  besar  Kepala  Daerah Kabupaten/Kota  termasuk  di  Kabupaten Pandeglang  belum  mengambil  langkah apapun.  Seharusnya  daerah  memiliki inovasi dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan Pemerintah Umum,  hal  itu  bisa  dilakukan  seperti halnya    membagi  kewenangan  serta anggaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  untuk sebagian  kewenanganya  diselenggarakan Kecamatan,  namun  jika  kondisi  ketidak pastian  tersebut  berlarut larut,  maka  akan muncul  label  Pemerintah  Pusat  yakni Presiden  tidak  mendukung  pelaksanaan amanat  Undang  –  Undang  Nomor  23 Tahun 2014.
Sebetulnya  yang  dibutuhkan  adalah komitmen  dari  Kepala  Daerah  termasuk di  Kabupaten  Pandeglang,  dalam  masa peralihan    ini,  saat  Pemerintah  Pusat belum  memberikan  kepastian  hukum khususnya  dalah  hal  anggaran  sumber APBN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum, seyogyanya Kepala Daerah  Kabupayen/Kota  khususnya  di
Kabupaten Pandeglang perlu menggambil langkah/  terobosan  agar  hal  -  hal  yang terkait  kesatuan  bangsa,  keamanan  dan ketertiban umum sebagaimana esensi dari urusan Pemerintahan Umum dapat diselenggarakan oleh Kecamatan.
Adapun  skenario  yang  dapat  ditempuh yakni  membagi  kewenangan  Perangkat Daerah  yang  selama  ini  melaksanakan urusan  kesatuan  bangsa,  keamanan  dan ketertiban  umum.  Alasan  utama  harus disegerakan  bahwa  berdasarkan  kajian dari Kementerian Dalam
Negeri,
Kecamatan dianggap simpul yang berkecenderungan  lebih  dekat  dengan terjadinya  berbagai  permasalahan  yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, keamanan  dan  ketertiban  umum  di lingkungan  masyarakat/  di  wilayah  kerja Camat.

## REFERENSI
Abbott,  Kenneth  W.et  al,  (2015). Two Logics  of  Indirect  Governance:
Delegation  and  Orchestration .
British Journal of Political
Science / FirstView Article / July 2015, pp 1 –  11  DOI: 10.1017/S0007123414000593,
Published online: 21 July 2015
Bantenhits,  11  November  2015.  Ulama,
Santri  dan  Masyarakat  Banten
Tolak  Investor  Air  Minum  PT Tirta Fresindo Jaya. diperoleh 18 September 2017 dari, http://www.tangeranghits.com Burns, Danny, et.al., (1994). The Politic of Decentralization, Revitalising Local  Democracy. Hongkong  : MacMillan.
Detakbanten, 24  Februari 2016. Antisipasi Konflik SARA, Kesbangpol Pandeglang Gelar Rakor .
diperoleh  18  September  2017 dari , https://www.detakbanten.co m/Pandeglang/7111-antisipasi- konflik-sara-kesbangpol- Pandeglang-gelar-rakor
Dharmawan,  Hadi,  A,    (2008). Reposisis Ketata Pemerintahan Kecamatan . Bogor : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.
Emerick,  Mayer  N,  et,  al.,  (2004).
DecentralisationOf Service Delivery  As  Adopted  By  The Central District Counsil At Bostawa . Journal Public
Administration  &  Development;
Aug  2004;  24,  3;  ABI/INFORM Collection pg. 225.
Kavanagh,  Dennis,  (1982). Kebudayaan Politik. Cetakan Pertama . Jakarta
:  Penerbit PT. Bina Aksara.
Kemmochi,  Mai,  et  al.  (2016). Research
Concerning The State Of
Decentralization  Within  Cities and  The  Participation  In  City Planning . Journal  of  the  City Planning Institute of Japan,
Vol.51 No.3, October, 201
Landwehr,  Claudia  dan  Bohm,  Katharina,
(2011). Delegation and Institutional Design in
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Health‐Care  Rationing. Journal
Governance,  Volume  24,  Issue  4, pages 665–688, October 2011
Maksum, Irfan Ridwan, (2014). Pemerintahan  Umum  Berbasis Dekonsentrasi .  Jakarta  :  Jurnal Ilmu  Pemerintahan  Edisi  44 Tahun 2014 Manmeet Kaur et al., (2012) . Decentralization of health services  in  India:  barriers  and facilitating  factors.  WHO  South-
East  Asia  Journal  of  Public Health 2012;1(1):94-104
Meir,  Ben,  Yossef,  (2010),  “ Morocco’s Regionalization  “Roadmap”  and the  Western  Sahara ”.  Ifrane  :  Al
Akhawayn University, Journal On
World  Peace  Vol.  XXViI  NO.  2 June 2010
Miles,M.B, Huberman, A.M, dan Saldana,J. (2014). Qualitative
Data Analysis, A Methods
Sourcebook  Edition  3 .  USA  : Sage Publications.
Muluk, M.R. Khairul, (2009), Peta Konsep Desentralisasi  dan  Pemerintahan
Daerah . Surabaya : ITS Press
Murthy,  Sharmila,  L  dan  Mahin,  Maya,  J.
(2015). Constitutional
Impediments  to  Decentralization in  The  World’S  Largest  Federal
Country . Duke Journal of
Comparative & International Law
Vol. 26:79
Nannyonjo,  Justine  dan  Okot  Nicholas. (2013). Decentralization,  Local Government Capacity and Efficiency  of  Health  Service Delivery  in  Uganda .  Journal  of African Development Spring
2013 | Volume 15 #1
Norton,  Allan,    (1994). International Handbook  of  Local  and  Regional Government, A Comparative Analysis of Advenced Democracies, Adwarad Elgar, UK. Nurcholis,  Hanif,  (2016). Pemerintahan Daerah  Moderen  Akan  Manpu Meningkatkan Sumber daya Daerah  Di  Era  Masyarakat Ekonomi Asean . Pidato Pengukuhan Guru Besar. Tangerang Selatan: Tidak Diterbitkan Osavelyuk, A. Mikhailovich, et al, (2015). Theoretical Base of Delegation of Some State Authority of Territorial Entities of the Russian Federation to Local Self- Government Bodies . Mediterranean  Journal  of  Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy  Vol  6  No  5  S3
September 2015
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 33 Tahun 2017 , tentang Pedoman Umum APBD ( Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah) Tahun 2018
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol.4, No.2, Desember 2020, Hal. 129 – 146 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Nugroho,  Arif  &  Maulana,  Delly.  (2020).
Kecamatan Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah .  Serang:  CV.AA.Rizky. http://repository.fisipkum.unsera.i d/51/
Pitono,  Adi.  (2012).  Asas Dekonsentrasi
dan  Asas  Tugas  Pembantuan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal  Kebijakan Publik,  Volume  3,  Nomor  1,
Maret 2012, hlm. 1-55.
Santoso,  Purwo,  (2010). Satu  Dekade Separuh Jalan Proses Desentralisasi, Jurnal Desentralisasi . Vol 8. No 5, 2010
Smith,  Brian,  C,  (1985). Decentralization
Teritorial  Dimension  Of  The State . Masyarakat ilmu
Pemerintahan IPDN, 2012
Surianingrat, Bayu , (1981), Desentralisasi dan  Dekonsentrasi  Pemerintahan Indonesia, Jilid I, Dewaruci Press,
Jakarta,
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Widodo,  Joko,  (2001). Good  Governance .
Jakarta : Insan Cendekia.