## OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINGKATAN PELAUANAN PUBLIK DI KEPOLISIAN RESOR GRESIK
Erieg Adi Cahyono erieg.gresik@gmail.com Kantor Bupati Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245,
Kembangan, Gresik Regency

## Abstract
Police  function  in  the  state  government  system  in  the  presence  of  police  institutions  is  indispensable  to  the community. No community does not have a  police  institution.  Police  are  tasked  with  maintaining  the  security  and public  Order  (Kamtibmas).  In  addition,  police  also  acted  as  law enforcement  officers.  Police  are  part  of  the  criminal justice system along with other law enforcement officers, namely prosecutors and courts. The important role of human resources of Gresik in improving public services is very important to improve the quality that is in accordance with the expectations  of  the  community  and    implemented    in    a  unified    network  that  is  simple,  open    ,  smooth,  precise, complete,  reasonable,  and  affordable  in  accordance  with the principles of public service.
Keywords: Police, Human Resources and Public Services.

## Abstrak
Fungsi  Kepolisian  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  keberadaan  lembaga  kepolisian    sangat    diperlukan    oleh masyarakat.    Tiada    satupun    masyarakat  yang  tidak  mempunyai  institusi  kepolisian.  Polisi  bertugas  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi  merupakan  bagian  dari  criminal  justice  system  bersama  aparat  penegak  hukum  yang  lain,  yaitu  kejaksaan  dan pengadilan. peran penting  sumberdaya manusia Polres Gresik dalam  meningkatkan pelayanan publik sangatlah penting guna meningkatkan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat serta dilaksanakan dalam  suatu  rangkaian terpadu    yang    bersifat    sederhana,    terbuka,    lancar,  tepat,  lengkap,  wajar,  dan  terjangkau  sesuai  asas-asas  pelayanan publik.
Kata Kunci: Polisi, Sumber daya manusia dan Pelayanan publik.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Polisi  adalah  publik,  Publik  adalah  polisi  sebagaimana  pernah  ditulis  oleh Sir  Robert  Peel dalam bukunya Apolitical and Social History yang intinya “The Police are the public and the public are  the  police;  the  police  being  only  members  of  the  public  who  are  paid  to  give  full  time attention  to  duties  which  are  incumbent  on  every  citizen  in  the  intetest  of  community  welfare and  existence” Polisi  adalah  anggota  masyarakat  yang  digaji  untuk  menjalankan  tugasnya  secara penuh waktu tetapi masyarakat juga memiliki tanggungjawab  yang  sama  sehingga  semua  anggota kepolisian  tidak  bias terlepas dari kehidupan bermasyarakat. 1
Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi   kontribusi mewujudkan   prinsip Good   Governance dan Clean Government baik  dalam  pelaksanaan  tugas pokok  memelihara  Kamtibmas,  menegakkan  hukum  dan  melindungi,  mengayomi  serta  melayani masyarakat  maupun  di  kalangan  internal  Polri  sendiri  sebagaimana  dicanangkan  dalam  grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan). 2
Kompleksitas  tantangan  tugas  Polri  pada  era  reformasi  dalam  perjalanannya  selain  telah memberi  manfaat  bagi  Polri  dengan  berbagai  kemajuan  yang  signifikan  baik  di  bidang pembangunan  kekuatan,  pembinaan  maupun  operasional.  Namun  di  sisi  lain  diakui  secara  jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan  /  wewenang  ( abuse  of  power ),  dan  melakukan  perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.
Data   statistik   yang   dimiliki   dan   dirilis   oleh     polda   Jatim   tahun   2018 menunjukkan adanya  413  pengaduan  masyarakat  terkait  institusi  Kepolisian  dengan    berbagai    permasalahan diantaranya  pelayanan   buruk, penyalahgunaan  kewenangan, kekeliruan  deskresi, dekriminasi dan korupsi  masih  menjadi  angka  tertinggi  dalam  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  personel  Polri sedangkan  upaya  penanganan  pengaduan  masyarakat  tersebut  telah  dilaksanakan  tindakan  kepada anggota  yang melanggar berupa  putusan teguran  tertulis,  penundaan kenaikan  pangkat,  penundaan pendidikan, mutasi bersifat demosi, penundaan gaji berkala dan penempatan khusus 3
Upaya  mewujudkan  perbaikan  citra  polri  telah  banyak  dilakukan  institusi  dibawahnya  tidak terkecuali  yang  dilakukan  oleh  polres  Gresik  dengan  membentuk  beberapa  kebijakan  pelayanan yang berbasis teknologi informasi
1 1 Karnavian, Muhammad Tito. (2017). Democratic Policing. Jakarta.
2 Grand Strategi Polri 2005-2025.
3 Laporan Tahunan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur tahun 2018.
dan  keterbukaan  serta  mengedepankan  hubungan  secara  langsung  (tatap  muka)  antara  petugas kepolisian dengan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi merasa sulit dan canggung dalam  berkomunikasi  dengan  aparat  kepolisian  baik  dalam  menyampaikan  kritik  maupun  saran untuk  sedikit  demi  sedikit  memberikan  kepercayaan  dan  citra  baik  ke institusi Kepolisian 4 .
Polres  Gresik  dalam  upaya  membangun  citra  baik  dimasyarakat  terkait  pelayanan  telah melaksanakan  program  inovasi  pelayanan  publik  dengan  meluncurkan    program    “Gajah    Mada” (Gerakan    antisipasi    kejahatan    dan  pemecahan    masalah    masyarakat    Desa)        dengan    sistem membentuk    tim  khusus  yang  beranggotakan  anggota  Kepolisian,TNI  dan  ASN  yang  telah mendapatkan pembekalan khusus sebelum melaksanakan tugas untuk terjun ke masyarakat melalui silaturahmi dari rumah ke rumah sebagai upaya falisitasi dan penggalian informasi dari masyarakat sebagai upaya perbaikan citra Polri di masyarakat serta mempermudah akses pengaduan masyarakat melalui    sosialisasi    tata    cara    pelaporan,    yang    selama    ini    diatur    dalam  Peraturan  Kepolisian Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Pengaduan  Masyarakat  Di  Lingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Jumlah  laporan  yang  diterima  oleh  Polres  Gresik  tentang pengaduan      masyarakat      terkait      institusi      Kepolisian      memiliki      makna  bermacam  macam, semakin  banyak  laporan  masyarakat  dapat  dimaknai  menurunnya  angka  pelayanan  Polri  namun dapat  diartikan  juga  bahwa  masyarakat  merasa  percaya  sehingga  tidak  segan  melaporkan ketidakwajaran yang  terjadi  pada  institusi  polri  begitu  juga  sebaliknya  semakin  sedikit laporan pengaduan  masyarakat  terhadap  institusi  Polri  bukan  berarti  semakin  baik  kinerja  pelayanan  Polri kepada masyarakat namun juga perlu didalami apakah memang benar benar masyarakat telah puas sehingga tidak ada pengaduan atau masyarakat enggan melaporkan karena tingkat kepercayaan yang kurang  atau  bahkan  tidak  mengetahui  tata  cara  melaporkan  apabila  terjadi  ketidakwajaran  dalam pelayanan yang dilakukan oleh institusi Polri.

## B.  Pembahasan
Hukum  bukan  merupakan  ilmu  pasti  yang  dapat  dipastikan  secara mutlak.   Tidak   ada kepastian   mutlak   mengenai   pengertian   hukum. Banyaknya  para  ahli  hukum  mendefinisikan hukum  secara  berbeda-beda.  Hukum  berlangsung  selama  ribuan  tahun,  dan  merupakan  warisna paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan  secara tepat.  Menurut  Friedman,  bahwa  hukum  berada  di awing-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan  biasanya  selembut  udara  dalam  sentuhan  normal  ( law  is  in  atmosphere,  invisible  and unfeltoften as light as air to the normal touch ). 5
4 Yudiswan, Adex. (2016). Gerakan Antisipasi Kejahatan dan Pemecahan Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada). Gresik: Rayhan Intermedia.
5 Ali , Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal  Theory) dan Teori Peradilan Republik Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, p.28.
Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda)  dalam  ruang melainkan juga  dalam  waktu,  ini berlaku  baik  untuk  sumber-sumber  hukum  formal yakni bentuk- bentuk penampilan dari kaidah- kaidah  hukum  maupun  bentuk  hukum  tersebut.  Sumber  hukum  pada  umumnya  adalah  segala sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  aturan  hukum  serta  tempat  diketemukannya  aturan  hukum. Sumber    hukum    bisa    dilihat    dari    faktor    -faktor    yang  mempengaruhinya  atau  dilihat  dari bentuknya.  Sumber  hukum  yaitu  sumber  hukum  materiil  dan  formil.  Sumber  hukum  materil meliputi  faktor-faktor  yang  ikut  mempengaruhi  materi  (isi)  dari  aturan-aturan  hukum,  sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada.
Sumber  hukum  formal  adalah  sumber  dengan  bentuk  tertentu  yang  merupakan  dasar berlakunya  hukum  secara  formal.  Sumber  hukum  formal merupakan   dasar    kekuatan   mengikat peraturan-peraturan      agar      ditaati  masyarakat  maupun  penegak  hukum.  Sumber  hukum  formal antara lain :
1.  Undang-Undang  adalah  peraturan  negara  yang  dibentuk  oleh  alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
2. Kebiasaan  adalah  perbuatan  manusia  mengenai  hal  tertentu  yang dilakukan  secara  berulang- ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide  hukum,  sehingga  perbuatan  tersebut  diterima dan  dilakukan  oleh suatu masyarakat.
3.  Yurisprudensi   adalah   keputusan   pengadilan   atau   keputusan   hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.
4.  Traktat  (perjanjian  antar  negara)  adalah  perjanjian  antar  Negara  yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
5.  Doktrin  adalah  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka  yang  besar pengaruhnya   terhadap perkembangan   hukum   pada   umumnya   dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. 6
Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian  masyarakat  mengatur  kehidupannya  menurut  nilai-nilai  yang sama-sama mereka anut, karena mempunyai tujuan tertentu. Hukum merupakan  suatu  sistem  atau tatanan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hokum yang  tidak  lepas  dari  masalah  keadilan,  maka  definisi hukum positif yang lengkap  adalah  sistem  atau  tatanan  hukum  dan  asas-asas  berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. 7
6 Sudaryanto, Agus. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Malang: Setara Press. p. 89-99.
7 Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta , Bernard Arief.( 2004). Pengantar Ilmu Hukum . Buku I. Bandung: Alumni..p.5.
Hukum  adalah  norma  yang  mengajak  masyarakat  untuk  mencapai  cita-cita  serta  keadaan tertentu  tanpa  mengabaikan  dunia  kenyataan  oleh  karenanya  digolongkan  kedalam  norma  kultur yang  memperlihatkan  cirri-ciri  dari  suatu  norma  yang  digolongkan  kedalam  norma  susila  yang menunjukkan  apa  yang seharusnya  dilakukan,  bukan  apa  yang  pasti  akan  dilakukan. 8 Menurut O. Notohamidjojo, mengenai pengertian hukum  bahwa  keseluruhan  peraturan  yang tertulis dan tidak tertulis  yang  biasanya  bersifat  memaksa  untuk  kelakuan  manusia  dalam  masyarakat  Negara  serta antarnegara  yang  berorientasi  pada  (sekurang-kurangnya)  dua  asas  yaitu  keadilan  dan  daya  guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.
Menurut Simanjuntak ,  Pengaduan  adalah  pernyataan  ketidakpuasan  apapun  bentuknya (tertulis,  lisan  maupun  melalui  bahasa ` tubuh)  tentang  pelayanan,  tindakan  dan/  atau  kekurangan tindakan yang ` dilakukan oleh instansi penyelia pelayanan atau para stafnya yang mempengaruhi dan dirasakan  oleh  pengguna  pelayanan  tersebut. 9 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  25  KUHAP, pengaduan adalah  pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada pejabat yang berwenang untuk menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah  melakukan  tindak pidana aduan   yang    merugikannya.    Berdasarkan    Peraturan    Presiden   Nomor   76 Tahun  2013 tentang  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik, pengaduan adalah  penyampaian  keluhan  yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan  pelayanan  publik   atas  pelayanan   pelaksana yang    tidak    sesuai  dengan  standar  pelayanan,  atau  pengabaian  kewajiban  dan/  atau  pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
Pada    prinsipnya pelayanan    pengaduan masyarakat    kepada  pemerintah  diupayakan  agar mempermudah  masyarakat  yang  akan  menyampaikan  pengaduannya,  antara  lain  dengan menyediakan  layanan hotline ,  faksimili  dan  situs  web  sebagai  sarana  mempermudah  pengaduan masyarakat.  Secara  garis  besar,  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  langsung    oleh    Pemerintah diteruskan    kepada    masing-masing    APIP    untuk  mendapatkan  petunjuk/arahan  lebih  lanjut. Pengaduan dimaksud umumnya dapat dibedakan, sebagai berikut :
1. Pengaduan      yang      berkaitan      dengan      penyimpangan      dan/atau  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  pejabat/pegawai  unit  eselon  I  di  lingkungan  Depkeu.  Jika  isi pengaduan dianggap “material”, maka penanganan lebih lanjut dilakukan oleh IBI.
2. Pengaduan  yang  tidak  berkaitan  dengan  penyimpangan  dan/atau  penyalahgunaan wewenang, yang terdiri dari :
8 Satjipto Rahardjo.( 2012). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.p.25.
9 Lembaga Administrasi Negara. Op.Cit.

## 1. Pengaduan     menyangkut     kinerja     dari     kantor-kantor     di lingkungan

## Departemen Keuangan; atau
2. Pengaduan   menyangkut   hal-hal   lain   yang   tidak   “material”, maka penanganan terhadap pengaduan ini dapat dilakukan oleh APIP.
Dalam   setiap   kegiatan   atau    pekerjaan   yang   melibatkan   banyak    orang kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, salah pengertian, miskomunikasi, dan  ketidakakuratan  informasi  antar pelaku,  amatlah  tinggi.  Hal-hal  ini mudah mengundang terjadinya kekecewaan antar pihak-pihak tersebut.  Beberapa  di  antara  kekecewaan  tersebut  akan  didiamkan  dan  ditelan  oleh  pihak  yang kecewa  dengan  berbagai  alasan.  Beberepa  kekecewaan  yang  lain  akan  ditumpahkan  dalam  bentuk protes. Jika tidak ditangani dengan benar, protes-protes semacam ini bisa menimbulkan gejolak dan mengganggu  kelancaran  pekerjaan.  Penanganan  pengaduan  yang  dimaksudkan  dalam  naskah  ini adalah  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur  mengelola  keluhan-  keluhan  atau  protes-protes  yang mungkin  muncul  dari  berbagai  pihak  secara  terstruktur  sehingga  tidak  menimbulkan  gejolak  dan mengganggu  kelancaran  pekerjaan  maupun  kinerja  instansi  yang  bersangkutan.  Tujuan  umum penanganan      pengaduan      adalah      menyediakan      sistem,      prosedur,      dan  mekanisme  yang memungkinkan  segala  keluhan  ataupun  protes  dari  semua  pihak  dapat  terkelola  dengan  baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.
Pelayanan  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  dari  upaya  pemuasan  pelanggan  dan  sudah merupakan  keharusan  yang  wajib  dipotimalisasikan baik oleh individu maupun organisasi, karena dar bentuk pelayanan  yang diberikan tercermin kualitas individu  atau  organisasi  yang memberikan pelayanan.  Istilah  pelayanan  dalam  bahasa  Inggris  adalah  “ service ”.  Menurut  H. A.S.  Moenir pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung  kepada  kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi  harapan pengguna. 10
Pelayanan  pada  hakikatnya  adalah  serangkaian  kegiatan,  karena  itu  proses  pelayanan berlangsung  secara  rutin  dan  berkesinambungan,  meliputi  seluruh  kehidupan  organisasi  dalam masyarakat.  Proses  yang  dimaksudkan  dilakukan  sehubungan  dengan  saling  memenuhi  kebutuhan antara  penerima  dan  pemberi  pelayanan.  H. A.S.  Moenir menyatakan  bahwa  proses  pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  yang  langsung  inilah  yang  dinamakan  pelayanan. 11 Jadi dapat  dikatakan  pelayanan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membantu  menyiapkan  atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Menurut Gumehsoson ,  pelayanan  adalah  sesuatu  yang  dapat  diperjualbelikan  dan  bahkan tidak  dapat  dihilangkan. 12 Pelayanan  umum  adalah  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di  Pusat,  di  Daerah  dan  di  lingkungan    Badan  Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah, dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundangan  (Surat  Keputusan  Menteri  Penerangan  No.  81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum) maupun dalam proses interaksi sosial masyarakat luas. Berarti pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat/ customer , baik  berupa  barang  atau  jasa  melalui  tahapan,  prosedur,  persyaratan-persyaratan,  waktu  dan pembiayaan yang dilakukan secara  transparan  untuk  mencapai  kepuasan  sebagaimana  visi  yang telah ditetapkan dalam organisasi.
Berkaitan  dalam  hal  kualitas  pelayanan  publik,  maka  kemampuan  aparat      sangat      berperan penting   dalam   hal   ikut   menentukan   kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk itu indikator- indikator dalam  kemampuan  aparat  tingkat  pendidikan  aparat,  kemampuan  penyelesaian pekerjaan sesuai  jadwal,  kemampuan  melakukan  kerjasama,  kemampuan  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan  organisasi,  kemampuan  dalam  menyusun  rencana  kegiatan,  kecepatan  dalam melaksanakan tugas, tingkat  kreativitas mencari tata  kerja  yang  terbaik,  tingkat kemampuan dalam pertanggungjawaban  kepada  atasan  dan  tingkat  keikutsertaan  dalam  pelatihan/  kursus  yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Selain itu, Zeithaml dan Valarie A mengatakan  bahwa  ada 4  (empat)  jurang  pemisah  yang  menjadi  kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :
1.    Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat;
2.    Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;
3.    Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri;
4.    Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 13
Dalam    rangka    meningkatkan    pelayanan    publik    melalui    aparatur    dalam  memberikan pelayanan  publik  setidaknya  para  pelayan  harus  mengetahui  kebutuhan  yang  akan  dilayani, menerapkan  persyaratan  menajemen  untuk  mendukung  penampilan  (kinerja)  dan  Memantau  dan mengukur kinerja.
Konsep  Perpolisian  Masyarakat  melalui  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam  penyelenggaraan  tugas  Polri  dan  turunannya  berupa  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol: Skep/433/VII/2006  tanggal  01  Juli  2006  tentang  Panduan  Pembentukan  dan  Operasionalisasi
Perpolisian  Masyarakat,  secara  sistematik  akan  menjadi  angan-angan  kosong  belaka  jika  tidak disertai  komitmen  dan  kerja  keras  untuk    merealisasikannya.    Karena    itu    diharapkan    seluruh anggota    Polres  mulai  tingkat  bawah  sampai  pucuk  pimpinan    bisa  menerapkannya  dalam pelaksanaan  tugas  dan  kehidupan  sehari-hari,  walaupun  tidak  segampang membalikkan telapak tangan.
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan organisasi dengan  tampilan  fungsi pelayanan   kepolisian  bersifat  umum  dan  khusus yang   dilaksanakan   secara   terpadu,   dalam bentuk      penerimaan      dan  penanganan  laporan  atau  pengaduan,  pemberian  bantuan  atau pertolongan  dan  pelayanan  surat  keterangan,  serta  menyajikan  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  tugas  kepolisian.  SPKT  merupakan  ujung  tombak  pelayanan  kepolisian  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  peningkatan  pelayanan  di  SPKT sangatlah penting. Sesuai dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun 2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada  tingkat  Kepolisian Sektor, dalam Pasal 10 huruf a menerangkan bahwa SPKT bertugas :
1.  Memberikan  pelayanan  Kepolisian  secara  terpadu  kepada  masyarakat    dalam    bentuk penerimaan    dan    penanganan    laporan  atau  pengaduan,  pemberian  bantuan  atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;
2.      Menyajikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  tugas  kepolisian  guna  dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13 J.  Supranto. (2001). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan
Dalam  pelaksanaan   tugas   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (2),   SPKT menyelenggarakan fungsi :
1.      Pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat  secara  terpadu,  antara  lain  Laporan  Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP),  Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil  Penyidikan  (SP2HP),  Surat  Keterangan  Tanda  Lapor  Kehilangan  (SKTLK),  Surat Keterangan    Catatan    Kepolisian      (SKCK),      Surat    Tanda  Terima  Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat IZIN Keramaian, Surat Rekomendasi Izin  Usaha  Jasa  Pengamatan,  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  dan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
2.      Pengkoordinasian      dan      pemberian      bantuan      serta      pertolongan,  antara  lain Penanganan  tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  meliputi  Tindakan    Pertama    di    TKP (TPTKP)   dan   pengolahan   TKP, Turjawali, dan pengamanan;
3.      Pelayanan  masyarakat  anatar  lain  melalui  telepon,  pesan  singkat,  faksimili,  internet (jejaring sosial), dan surat;
4.      Penyajian  informasi  umum    yang  berkaitan    dengan  kepentingan  masyarakat  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
5.    Penyiapan  registrasi  pelaporan,  penyusunan,  dan  penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.
Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT)  terdiri  dari  Urusan  Perencanaan    dan Administrasi  (Urrenmin)  dan  Kepala  Siaga  SPKT  (Ka Siaga  SPKT).  Ka  Siaga  SPKT  terdiri dari  Ka  Siaga  SPKT  I,  II,  dan  III. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka Siaga SPKT dibantu Oleh :
1.  Perwira  Pelayanan  Masyarakat  (Payanmas),  yang  bertugas  memproses  pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;
2.      Perwira  Administrasi  (Pamin),  yang  bertugas  menyelenggarakan  pengadministrasian umum  kegiatan  siaga  SPKT  dan  pelayanan surat keterangan kepolisian; dan
3.      Piket  Fungsi  dari  masing-masing  fungsi  operasional  yang  bertugas  membantu  Ka  Siaga dalam  menindaklanjuti  seluruh  kegiatan  pelayanan  dan  pemberian  bantuan  pertolongan kepolisian kepada masyarakat.
4.    Konsep nilai dan norma Kepolisian menyangkut Pelayanan Publik menjadi sangat penting karena  nilai  dan  norma  menjadi  pegangan  di      dalam      pilihan      tindakan      dan      dasar moral      untuk      dasar  pembenaran  dan  evaluasi  prilaku  moral.  Kemampuan  untuk menciptakan  nilai-nilai  melalui   analisa,   pemahaman,   dan penerapan merupakan pintu masuk  perbaikan  pelayanan  publik.  Dengan  demikian  pengaplikasian  tanggungjawab menjadi bentuk pemberdayaan publik,  terutama untuk mereka  yang langsung berhadapan
dengan  masyarakat.  Adanya  aturan  dan  pengawasan  dapat  meningkatkan  rasa tanggungjawab  dan  mendorong  orientasi  hasil  kerja.  Proses  peningkatan  rasa tanggungjawab  ini  diharapkan  akan  membuat  pelayanan  publik  lebih  memperhitungkan dan memperhatikan pengembangan praktik pelayanan publik, pentingnya penambahan dan pengalaman,  perubahan  terus-  menerus  kondisi  kerja  dan  organisasi.  Pelayanan  publik yang  profesional  membutuhkan  kompetensi  teknik,  kompetensi  ini  membuat  efektif  dan efisien  yang  mengarah  ke  nilai.  Dalam  pelayanan  publik,  lemahnya  perilaku  etis  atau lemahnya  perilaku tidak sesuai dengan  norma  dapat  melemahkan  institusi  kepolisian dan berefek  pada  orang  banyak  atau  masyarakat.  Padahal  hakikat  utama  pelaksanaan kekuasaan terletak pada tanggungjawab moral.
Sistem  nilai  terlihat  pada  etika  profesi  kepolisian  yaitu  acuan  oknum  polisi  dalam  bertindak, mengetahui  tindakan  yang  dilatar  belakangi  oleh  norma sebagai awal dalam mengambil langkah maupun keputusan yang bijak tanpa pengecualian.  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia nomor 14 tahun 2001 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian menerangkan etika profesi polri  adalah  kristalisasi  nilai-nilai  tribrata  dan  catur  prasetya  yang  dilandasi  dan  dijiwai  oleh pancasila  serta  mencerminkan  jati  diri  setiap  anggota  polri  dalam  wujud  komitmen  moral  yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan dan kepribadian.

## C.   Kesimpulan
Peran  penting  sumberdaya  manusia  Polres  Gresik  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik sangatlah  penting  guna  meningkatkan  kualitas  yang  sesuai  dengan  yang  diharapkan  masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu rangkaian  terpadu  yang  bersifat  sederhana,  terbuka,  lancar,  tepat, lengkap, wajar,  dan  terjangkau  sesuai  asas-asas  pelayanan  publik.  Sehingga  dapat mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  serta meningkatkan  pelayanan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  profesional,  modern  dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian          dan         pengaduan sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan  untuk  ditangani  secara  baik,  cepat,  tepat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Oleh  sebab  itu  diharapkan  pihak  Polres  Gresik    dalam    memberikan layanan    publik    berdasarkan    Asas  Keprofesionalan,    Asas    Persamaan    Perlakuan,    Asas Keterbukaan,    Asas Akuntabilitas  dan  Asas  Kecepatan,  Kemudahan,  dan  Keterjangkauan  serta  Prinsip Obyektivitas,  Koordinasi,  Efektivitas  dan  Efisiensi  dan  Kehati- hatian.

## Bibliography
Ali,  Achmad.  (2012).  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, p.28. Daerah Jawa Timur tahun 2018.
Grand Strategi Polri 2005-2025.
J.  Supranto. (2001). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar.Jakarta: Rineka Cipta.p.3. Karnavian, Muhammad Tito. (2017). Democratic Policing. Jakarta. Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Sidharta  ,  Bernard  Arief.(  2004).  Laporan  Tahunan  Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Lembaga Administrasi Negara.Op.Cit.
Moenir,     H.A.S.     (2002).     Manajemen     Pelayanan     Umum     di
Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara.p.26-27.
Pengantar Ilmu Hukum. Buku I. Bandung: Alumni.p.5.
Satjipto  Rahardjo.(   2012).  Ilmu   Hukum.   Bandung:   Citra   Aditya Bakti.p.25.
Simanjuntak   dan   Mukhlis.   (2012).   Dimensi   Ekonomi   Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, Bogor: Penerbit RAS.p.3. Sudaryanto,  Agus.  (2015). Pengantar  Ilmu  Hukum.  Malang:  Setara Press. p. 89-99.0
Yudiswan,    Adex.    (2016).    Gerakan    Antisipasi    Kejahatan    dan Pemecahan  Masalah  Masyarakat  Desa  (Gajah  Mada).Gresik: Rayhan Intermedia.