Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN FAKTUR PENJUALAN ATAS NAMA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR LAMPU BOHLAM BERBAGAI MEREK
Erlina B. 1 , Melisa Safitri 2 , Rosella Setya Cipta Phourtuna 3
1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung rosellascp5@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  konteks  kehidupan masyarakat  adalah  pemalsuan.  Contoh  kasunya  adalah  dalam  Putusan Nomor:  366/Pid.B/  2020/PN.Tjk.  Terdakwa  MR  melakukan  tindak  pidana pemalsuan dengan cara memalsukan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek. Modusnya adalah pelaku menjual lampu  bohlam  berbagai  merek  ke  Toko  Fitrinofane  Sukabumi  Bandar Lampung dengan menggunakan faktur penjualan palsu atas nama PT Mitra Abadi.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Apakah  faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek?  (2) Bagaimanakah  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk? Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.
Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan:  (1)  Faktor  penyebab  pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek adalah adanya  keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya yang dalam  hal  ini  pelaku  memperoleh  keuntungan  sebesar  Rp.793.320,-  (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). (2) Penjatuhan sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  faktur  penjualan atas  nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek  dalam Putusan  Nomor:  366/Pid.B/  2020/PN.Tjk  didasarkan  secara  yuridis  yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) KUHP.
Kata Kunci: Sanksi Pidana; Pemalsuan; Faktur Penjualan
Cite this paper: Erlina B, M. S. R. S. C. P., 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  merupakan  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 1 Tindak pidana  adalah  perbuatan  melakukan  sesuatu  yang  memiliki  unsur  kesalahan  sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku  adalah  demi  tertib  hukum  dan  untuk  terjaminnya  kepentingan  umum  dalam kehidupan bermasyarakat. 2
Salah  satu  perkara  tindak  pidana  pemalsuan  adalah  dalam  Putusan  Nomor: 366/Pid.B/  2020/PN.Tjk.  Terdakwa  MR  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  dengan cara  memalsukan  faktur  penjualan  atas  nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam berbagai merek. Modusnya adalah pelaku menjual lampu bohlam berbagai merek ke Toko Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung dengan menggunakan faktur penjualan palsu atas nama PT Mitra Abadi. Adapun berbagai lampu bohlam tersebut terdiri dari: lampu philips jenis Esensial 18 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Esensial 23 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Tornado 27 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis Helix 35 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips LED esensial 5 watt sebanyak 12 pcs, lampu jenis LED esensial 11 watt sebanyak 12 pcs, Lampu philips jenis LED BULB 14,5 watt sebanyak 6 pcs,  lampu  philips jenis LED BULB 27 Watt sebanyak  6 pcs dengan harga  awal  total pembayaran  sebesar  Rp.3.966.600  (tiga  juta  sembilan  raus  enam  puluh  enam  ratus rupiah).  Terdakwa  menggunakan  faktur  palsu  dari  PT  Mitra  Abadi  dengan  kode  cetak faktur 00543 tertanggal 09 Agustus 2019. Tindak pidana ini terbongkar setelah Saksi Siti Jarni  selaku  kepala  toko  Fitrinofane  melakukan  konfirmasi  kepada  saksi  Damayanti selaku Admin PT Mitra Abadi, dan ditindak lanjuti dengan pengecekan barang ke toko Fitrinofane Sukabumi Bandar Lampung.
Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  terdiri  dari  dua  dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  Pasal  378  KUHP.  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  adalah menyatakan  terdakwa  Muhammad  Ridwan  Alias  Miechel  Melano  bersalah  melakukan Tindak Pidana “Telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”  sebagaimana  diatur  dalam  Pertama  Pasal  263  ayat  (2)  KUHP.  Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan.  Majelis  hakim  yang  menangani  perkara  ini menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  yaitu  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Hakim  sejatinya  dapat  menjatuhkan  pidana  secara  adil  dan  teliti  guna menghindari  pandangan  negatif  masyarakat  terhadap  hakim. 3 Kekuasaan  kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi  oleh  hakim  melalui  putusanputusannya.  Bagaimanapun  baiknya  segala
1 Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 26.
2 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.
3 Andi Hamzah. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.
peraturan  perundang-undangan  yang  siciptakan  dalam  suatu  negara,  dalam  usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. 4
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  faktur penjualan  atas  nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek  dalam Putusan  Nomor:  366/Pid.B/  2020/PN.Tjk  pada  dasarnya  merupakan  wujud pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya. Pertanggungjawaban  Pidana  diterapkan  dengan  pemidanaan,  yang  bertujuan  untuk untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman  masyarakat  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  Tindak  Pidana memulihkan  keseimbangan  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi  orang baik  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana.  Permasalahan  penelitian  ini dirumuskan, seperti apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur  penjualan  atas  nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek? Bagaimanakah  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk?

## METODE
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif dan pendekatan empiris, dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan ( library research ) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian  berdasarkan  hasil  wawancara,  realitas  yang  ada  atau  studi  kasus. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  studi  lapangan,  sedangkan  pengumpulan  data sekunder menggunakan studi kepustakaan.  Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  penyebab Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
1) Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri,  tanpa  paksaan  dari  faktor  luar  dirinya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.
2) Faktor Eksternal
4 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.
Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  pelaku  tindak  pidana  yang memicunya  untuk  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Faktor  ini  umumnya karena  dorongan  faktor  ekonomi,  lingkungan  pergaulan  serta  adanya  niat  atau kesempatan  yang  mempermudah  seseorang  menjadi  pelaku  kejahatan  atau  tindak pidana. 5
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek  dalam  Putusan  Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk. adalah sebagai berikut:
1. Keinginan Pelaku untuk Memperoleh Keuntungan
Pelaku dalam hal ini berkeinginan untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang  dilakukannya,  yaitu  dengan  cara  memalsukan  faktur  penjualan  atas  nama perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek.  Adapun  berbagai  lampu bohlam tersebut terdiri dari: lampu philips jenis Esensial 18 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Esensial 23 watt sebanyak 12 pcs, lampu philips jenis Tornado 27 watt  sebanyak  12  pcs,  Lampu  philips  jenis  Helix  35  watt  sebanyak  12  pcs,  lampu philips  LED  esensial  5  watt  sebanyak  12  pcs,  lampu  jenis  LED  esensial  11  watt sebanyak  12  pcs,  Lampu  philips  jenis  LED  BULB  14,5  watt  sebanyak  6  pcs,  lampu philips jenis LED BULB 27 Watt sebanyak 6 pcs dengan harga awal total pembayaran sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan raus enam puluh enam ratus rupiah). Harga awal total pembayaran adalah sebesar Rp.3.966.600 (tiga juta sembilan raus enam puluh  enam  ribu  enam  ratus  rupiah)  kemudian  pihak  toko  Fitrinof  Fane  atas pembelian  lampu  tersebut  mendapatkan  diskon  sebesar  3%  dan  uang  yang dibayarkan  toko  Fitrinof  Fane  kepada  terdakwa  sebesar  Rp.3.847.602,-  (tiga  juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus dua rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.793.320,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
Terdakwa mendapatkan lampu philips tesebut dengan cara membeli dari toko Damai dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan diskon 20% sampai dengan 24% dari harga  normal  lalu  terdakwa  menjual  kembali  lampu  Philips  tersebut  dengan menggunakan atas nama faktur PT Mitra Abadi Pratama yang didapat dari sisa-sisa faktur di PT Mitra Abadi Pratama ketika terdakwa bekerja di PT Mitra Abadi Pratama sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan terdakwa sudah tidak bekerja lagi, agar  seolah-olah  terdakwa  statusnya  sales  dari  PT  Mitra  Abadi  Pratama.  Akibat perbuatan terdakwa PT Mitra Abadi Pratama dirugikan karena tidak dapat menjual lampu  Philips  ke  toko  Fitrinof  Fane,  dan  terdakwa  diutungkan  atas  penjualannya sebesar  Rp.793.320,-  (tujuh  ratus  Sembilan  puluh  tiga  ribu  tiga  ratus  dua  puluh rupiah)  dengan  modal  awal  terdakwa  sebesar  Rp.3.054.282  (tiga  juta  lima  puluh empat ribu dua ratus delapan  puluh dua rupiah) dikurangi dengan hasil  penjualan sebesar  Rp.3.847.602,-  (tiga  juta  delapan  ratus  empat  puluh  tujuh  enam  ratus  dua rupiah)
5 Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. Asas-asas Kriminologi. USU Pers, Medan, hlm. 25.
2. Faktor Kelalaian Perusahaan terhadap Faktur Terdakwa dalam perkara ini merupakan mantan sales PT Mitra Abadi yang sudah tidak  bekerja  lagi,  tetapi  masih  menyimpan  faktur-faktur  penjualan  milik  PT  Mitra Abadi,  sehingga  dengan  bermodalkan  faktur  tersebut  maka  terdakwa  dapat melakukan  tindak  pidana  pemalsuan,  dengan  cara  menggunakan  faktur  lama  yang dimiliknya  dan  menuliskan  produk-produk  berupa  lampu  bohlam  berbagai  merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari PT Mitra Abadi.  Faktur yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah faktur nomor 005432 atas nama PT. Mitra Abadi Pratama yang telah dipergunakan pada tanggal 04 Mei 2019 untuk penjualan blender ditulis cetak komputer dan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk menjual lampu-lampu kilap tanggal  04 Agustus 2019 ditulis tangan oleh terdakwa. Tindak pidana ini terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam jam 16.00 wib, Admin yaitu PT Mitra Abadi Pratama ditelpon oleh kepala pembelian toko Fitrinof Fane (Siti Jarni) yang berada di jalan Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.  Dalam  telpon  tersebut  kepala  pembelian  toko  Fitrinof  Fane  mengatakan kepada  Admin  PT  Mitra  Abadi  Pratama  bahwa  toko  Fitrinof  Fane  telah  menerima barang berupa lampu merek Philips telah rusak atau pecah dengan nomor kode cetak faktur: 005432, lalu mendengar pemberitahuan dari pihak toko Fitrinof Fane tersebut kemudian Admin PT Mitra Abadi Pratama mengecek faktur penjualan dengan kode cetak faktur: 005432 guna memastikan apakah ada penjualan lampu Philips ke toko Fitrinof  Fane  tanggal  09  Agustsu  2019,  setelah  di  lakukan  pengecekan  oleh  pihak Admin PT Mitra Abadi Pratama yaitu Damayanti, bahwa faktur dengan nomor kode cetak: 005432 tersebut telah di gunakan oleh pihak PT Mitra Abadi Pratama di dalam melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit Blender 2 L tertanggal 04 Mei 2019.
Atas  temuan  Admin  PT  Mitra  Abadi  Pratama  tersebut,  telah  terjadi penyalahgunaan  penggunaan  faktur  dengan  mengatasnamakan  PT  Mitra  Abadi Pratama dan menjual barang berupa lampu merek Philips yang dijual ke Toko Fitrinof Fane tersebut berasal dari PT Mitra Abadi Pratama. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan  melakukan  pengecekan  langsung  lampu  Philips  tersebut  ke  Toko  Fitrinof Fane. Pada lampu Philips tersebut terdapat Logo MA sebagai ciri khas lampu tersebut berasal dari PT Mitra Abadi Pratama. Setelah dilakukan penyusuran dan konfirmasi kepada Siti Jarni selaku pihak Kepala Toko Fitrinof Fane diketahui bahwa bahwa pihak yang  mengantar  lampu  Philips  berikut  memberikan  faktur  dengan  kode  cetak faktur:005432 tertanggal 09 Agustus 2019 adalah Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano.
Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tindak  pidana pemalsuan ini terbongkar  setelah  Kepala  toko  Fitrinofane  melakukan  konfirmasi  kepada  saksi Damayanti  selaku  Admin  PT  Mitra  Abadi,  dan  ditindak  lanjuti  dengan  pengecekan barang  ke  took  Fitrinofane  Sukabumi  Bandar  Lampung.  Hasil  pengecekan menunjukkan  bahwa  faktur  penjualan  lampu  bohlam  tersebut  adalah  faktur  palsu, sehingga benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan.
Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur Penjualan  Atas  Nama  Perusahaan  Distributor  Lampu  Bohlam  Berbagai  Merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk.
Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  pidana  berdasarkan  delik  yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 6
Hukum  pidana  terbagi  atas  hukum  pidana  materil  dan  hukum  pidana  formil. Hukum pidana materil berarti isi atau substansi hukum pidana itu sendiri, di sini hukum pidana  dalam  keadaan  diam  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana/KUHP). 7 Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau berada dalam suatu proses atau biasa disebut juga dengan hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). 8
Berdasarkan hasil wawancara kepada Jhony Butar Butar selaku Hakim Pengadilan Negeri  Kelas  IA  Tanjung  Karang  diketahui  bahwa  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  faktur  penjualan  atas  nama  perusahaan  distributor lampu  bohlam  berbagai  merek  dalam  Putusan  Nomor:  366/Pid.B/2020/PN.Tjk  pada dasarnya  merupakan  wujud  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  atas  tindak  pidana yang  dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat  memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sebelum melangkah ke  Pengadilan,  Jaksa  Penuntut  Umum  menyiapkan  Surat  Dakwaan.  Berlainan  dengan surat tuntutan, maka fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan,  sebagai  dasar  pembuatan  surat  tuntutan  dan  sebagai  dasar  pembuatan pembelaan  oleh  terdakwa/pembelanya,  serta  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  putusan,  dan  sebagai  dasar  pemeriksaan  peradilan  selanjutnya. Pemeriksaan  didasarkan  kepada  surat  dakwaan,  namun  pemeriksaan  tidak  batal  jika batas-batas  itu  dilampaui  tetapi  putusan  hakim  hanya  boleh  mengenai  peristiwa- peristiwa yang terletak dalam batas itu. Maksudnya adalah hakim memiliki kewenangan untuk  memeriksa  suatu  perkara  secara  terperinci  atau  mendetail  sebagai  dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.
Hukum  pidana  menempati  tempat  tersendiri  dalam  sistemik  hukum,  hal  ini disebabkan  karena  hukum  pidana  tidak  menempatkan  norma  tersendiri,  akan  tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai
6 Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.
7 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.
8 Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Nusa Media, Bandung, hlm. 19.
dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. 9
Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan-perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban masyarakat.  Ketiga,  mampu  untuk  menentukan  kehendak  berbuat. 10 Asas  dalam pertanggungjawaban  hukum  pidana  adalah  tindak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan ( Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea ) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik  yang  bersifat strict  liability (pertanggungjawaban  mutlak),  dimana  pada tindak  pidana  yang  demikian  itu  adanya  unsur  kesalahan  atau mens  rea tidak  perlu dibuktikan. 11
Pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  faktur  penjualan  atas  nama  perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek dalam Putusan Nomor: 366/Pid.B/2020/PN.Tjk.MR  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dua  dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  Pasal  378  KUHP.  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  adalah menyatakan  terdakwa  Muhammad  Ridwan  Alias  Miechel  Melano  bersalah  melakukan Tindak Pidana “Telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  adalah  agar  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  ini  menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dan  dengan  perintah terdakwa  tetap  ditahan.  Selanjutnya  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  2  (dua)  bulan  dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Jhony  Butar  Butar  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri  Kelas  IA  Tanjung  Karang  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  dalam  Putusan  Nomor:  366/Pid.B/2020/PN.Tjk.menjatuhkan  putusan terhadap  Muhammad  Ridwan  Alias  Miechel  Melano  yang  secara  sah  dan  meyakinkan telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  faktur  penjualan  atas  nama  perusahaan
9 Amir  Ilyas.  2012. Asas-Asas  Hukum  Pidana. Rangkang  Education  Yogyakarta  &  PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.
10 Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.
11 Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.
distributor lampu bohlam berbagai merek. Adapun pertimbangan majelis hakim adalah pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

## 1. Unsur: Barang Siapa
Majelis hakim meimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek  hukum  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban,  dimana  perbuatan  tersebut dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Kedepan  persidangan  telah  diajukan terdakwa  yang  telah  mengaku  sehat  jasmani  dan  rohani  MR  dimana  didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat  dakwaan.  Disamping  itu  di  dalam  persidangan  terdakwa  mampu  menjawab seluruh  pertanyaan  Majelis  Hakim,  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  baik  dan  lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah  dilakukan.  Maka  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  perbuatan  terdakwa  telah maupun  saat  memberikan  keterangan  di  muka  persidangan  adalah  berada  dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas  seluruh  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Demikian  juga  saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ridwan Alias Miechel Melano
2. Unsur:  “Telah  Dengan  Sengaja  Memakai  Surat  Yang  Isinya  Tidak  Benar  Atau  Yang Dipakai  Seolah-Olah  Benar  Dan  Tidak  Palsu  Jika  Pemakaian  Surat  Itu  Dapat Menimbulkan Kerugian”;
Majelis  hakim  menimbang  bahwa  di  muka  persidangan  berdasarkan  keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan  diperoleh  fakta  bahwa  Bahwa  terdakwa  pernah  bekerja  di  PT  Mitra Abadi Pratama sejak tahun 2008 sampai dengan terakir bekerja tanggal 14 Mei 2014. terdakwa  menjelaskan  bahwa  untuk  jenis  dan  merek  lampu  yang  terdakwa  jual berupa  Lampu-lampu  produk  lampu  Philips,  Hannoc  dan  Digniti,  adapun  untuk Lampu  merek  PHILIPS  terdakwa  beli  melalui  LINDA  di  gudang  Toko  Damai  yang beralamat  di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II susunan baru kec. Tanjung  karang barat bandar lampung dan lainnya ada juga yang terdakwa beli di Toko PMS (Pintu mas selaras) yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol nomor 8-9 Pesawahan kec. Teluk betung  selatan  Kota  Bandar  Lampung  dan  ada  juga  yang  terdakwa  beli  di  Toko Gemilang tempat Sdr. Edy Susanto yang beralamat di Jalan Pangkal Pinang Tanjung karang  pusat  bandar  lampung.  terdakwa  menjelaskan  bahwa  dirinya  bekerja Freelance  (ngampas)  yaitu  menjual  berbagai  jenis  alat-alat  listrik  berupa  Lampu Philips, Kabel, saklar, pitting lampu, adapun jenis lampu philips yang biasa di jual oleh terdakwa yaitu jenis lampu Philips Hannoc, Digniti, dan lain-lain, terdakwa peroleh Lampu merek Philips dengan berbagai jenis tersebut dengan cara membeli ke Toko Damai melalui LINDA dan lainnya didapat dengan cara membeli ke Toko Pintu mas selaras  dengan  perolehan  diskon  dalam  setiap  pembelian  sebesar  22%.  terdakwa menjelaskan  dan  membenarkan  bahwa  dirinya  tanggal  09  Agustus  2019  ada mengorder lampu jenis Philips ke Toko Fitrinof Fane dijalan Tirtayasa kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung. Total penjualannya dinominalkan sebesar Rp. 3.966.600 (tiga
juta sembilan ratus ena puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan diskon sebesar 3%  dan  yang  harus  dibayar  Toko  Fitrinof  Fane  sebesar  Rp.  3.847.602  (Tiga  juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mencetak sendiri faktur atas nama PT Mitra  Abadi  Pratama  tersebut,  tetapi  faktur  dengan  kode  cetak:  005432  tersebut adalah sisa faktur terdakwa ketika ianya dahulu bekerja di PT Mitra Abadi Pratama. terdakwa  menjelaskan  bahwa  fungsi  lembar  faktur  dengan  kode  cetak:005432 tanggal 09 Agustus 2019 tersebut adalah sebagai sarana bukti penjualan terdakwa, adapun  Faktur  tersebut  terdakwa  serahkan  kepada  Siti  Jarni  selaku  Kepala  Toko Fitrinof Fane Tirtayasa kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan rincian yang dimaksud dalam faktur tertanggal 09 Agustus 2019 dengan kode cetak: 005432 tersebut,  terdakwa  menjelaskan  bahwa  transaksi  sebagaimana  dimaksud  dalam faktur tersebut harga normal sebelum di diskon 3 % yang terdakwa berikan sebesar Rp. 3.966.600 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), kemudian setelah terdakwa beri diskon 3% nilainya sebesar Rp. 3.847.602 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah), atas transaksi tersebut sesungguhnya modal terdakwa membeli lampu tersebut sebesar Rp. 3.054.282 (tiga juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dan keuntungan yang terdakwa  dapatkan  dari  transaksi  tanggal  09  Agustus  2019  tersebut  sebesar  Rp. 793.320 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menjual lampu philips dengan menggunakan atas nama Faktur  PT  Mitra  Abadi  Pratama  tujuannya  adalah  agar  seolah  terdakwa  statusnya seolah  Sales  dari  PT  Mitra  Abadi  Pratama.  Cara  terdakwa  menjelaskan  kepada  Siti Jarni selaku kepala toko Fitrinof Fane ketika terdakwa akan order lampu tanggal 09 Agustus 2019 tersebut yaitu bahwa terdakwa menjelaskan kepada Siti Jarni bahwa barang yang terdakwa jual asalnya sama dari PT Mitra Abadi Pratama.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  unsur  telah  dengan  sengaja  memakai  surat  yang isinya tidak benar atau yang dipakai seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  kewenangan  mengadili  setiap  perkara  yang ditangani  dan  didasari  pada  Surat  Dakwaan  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya  berat  ringannya  penerapan  pidana  penjara  atau  pidana  perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya  pemidanaan  haruslah  berdasarkan  Undang-Undang.  Terkait  hakim  yang menjatuhkan  pidana  minimal  terhadap  terdakwa.  Hal  tersebut  tidak  selamanya  dapat diterapkan  karena  berpotensi  menjadi  yurisprudensi  di  mendatang,  namun  demikian Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  bahwa  putusan  hakim  bersifat independen  dan  harus  bebas  dari  intervensi  dari  pihak  manapun,  dalam  kondisi  yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Hakim  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaan  kehakiman  mempunyai  kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim  melalui  putusannya.  Fungsi  utama  dari  seorang  hakim  adalah  memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu  tidak  terlepas  dari  sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya  menetukan bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti,  di  samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi  dengan  integritas  moral  yang  baik.  Ketentuan  mengenai  pemidanaan mengedepankan  prinsip  pembinaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  sehingga memberikan  kesempatan bagi pelaku tindak  pidana untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum  tetap  dapat  dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan  mengingat perkembangan  narapidana  dan  tujuan  pemidanaan.  Hakim  dalam  menilai  kebenaran keterangan  para  saksi  maupun  terdakwa,  harus  dengan  memperhatikan:  persesuaian antara  keterangan  saksi  satu  dengan  yang  lain,  persesuaian  keterangan  antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Putusan hakim  memang  tetap  dituntut  oleh  masyarakat  untuk  berlaku  adil,  namun  sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun  begitu  hakim  tetap  diharapkan  menghasilkan  putusan  yang  seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Keadilan hakim harus tercermin  dalam  putusan  perkara  yang  sedang  ditanganinya,  maka  sebagai  seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial),  namun  putusan  hakim  juga  paling  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas nama perusahaan distributor lampu bohlam berbagai merek adalah adanya keinginan pelaku untuk memperoleh  keuntungan dari tindak pidana  yang  dilakukannya yang dalam  hal  ini  pelaku  memperoleh  keuntungan  sebesar  Rp.793.320,-  (tujuh  ratus sembilan  puluh  tiga  ribu  tiga  ratus  dua  puluh  rupiah).  Selain  itu  adanya  faktor kelalaian perusahaan terhadap faktur, sebab  terdakwa dalam perkara ini merupakan mantan sales PT Mitra Abadi yang sudah tidak bekerja lagi, tetapi masih menyimpan faktur-faktur penjualan milik PT Mitra Abadi, sehingga dengan bermodalkan faktur tersebut  maka  terdakwa  dapat  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan,  dengan  cara menggunakan faktur  lama yang dimiliknya dan menuliskan produk-produk  berupa lampu bohlam berbagai merek, sehingga seolah-olah faktur tersebut adalah faktur asli dari PT Mitra Abadi.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur penjualan atas  nama  perusahaan  distributor  lampu  bohlam  berbagai  merek  dalam  Putusan
Nomor: 366/Pid.B/ 2020/PN.Tjk didasarkan secara yuridis yaitu perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP.  Selain  itu  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.  Hal  yang  memberatkan  adalah  akibat perbuatan  terdakwa  maka  PT  Mitra  Abadi  Pratama  dirugikan  tidak  dapat  menjual lampu  Philips  ke  toko  Fitrinof  Fane.  Keadaan  yang  meringankan  adalah  terdakwa mengakui  terus  terang  atas  perbuatannya,  terdakwa  belum  pernah  dihukum  dan terdakwa belum menikmati hasil atas tindak pidana yang dilakukan.

## Saran
1. Hakim  yang  menangani  tindak  pidana  pemalsuan  disarankan  untuk  menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku, sebab penjattuhan pidana selain bertujuan untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,  juga  bertujuan  untuk  menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya di masa mendatang.
2. Perusahaan distributor disarankan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap para karyawan atau sales yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, yaitu dengan menarik Kembali semua berkas, surat-surat atau dokumen milik perusahaan sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh mantan karyawan atau sales untuk melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education  Yogyakarta  & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.
Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika , Jakarta.
Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Ridwan Hasibuan dan Ediwarman. 1995. Asas-asas Kriminologi. USU Pers, Medan.
Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Depok.
---------. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Nusa Media, Bandung.