Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2, July 2022, Page : 179-194 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 2 February 2022 | Reviewed: 21 May 2022 | Accepted: 28 July 2022

## Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Rustam Magun Pikahulan 1 , Orin Gusta Andini 2 , Syafa’at Anugrah Pradana 3

## Abstract
The  urgency  of  implementing  a  merger  in  BUMN  sharia  banks  targeted  by  the  government  has  the potential  to  slow down the pace  of  sharia  economic  development  from  the financial sector.  On  the  one hand, the steps taken pose a considerable risk because two of the three combined Islamic banks will lose their status as legal entities. The research will describe the urgency of the merger policy towards state- owned Islamic banks, which will then be analyzed in a juridical manner related to the implementation of the merger. This research is a type of normative legal research or normative juridical research because this  research  focuses  on  library  materials,  using  the  Statute  Approach.  Based  on  the  results  of  the research,  the  authors  conclude  that  the  implementation  of  the  merger  carried  out  by  the  government against  the  three  state-owned  Islamic  banks  is  in  accordance  with  the  mechanism  regulated  in  the regulations.  However,  the  merger  of  these  state-owned  Islamic  banks  will  have  legal  consequences  for PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT. Bank BNI Syariah Tbk., because after the merger or amalgamation, the status of  the  merging Islamic  banks is declared terminated by law  or by law. Another possible  legal consequence, according to the author, is that in the near future Bank Syariah Indonesia (BSI) will not be able  to  achieve  market  share  in  the  national  banking  industry,  because  it  is  still  focused  on  improving management and the process of shifting customers after the merger.
Keywords: islamic bank; merger; state-owned enterprise (BUMN)

## Abstrak
Urgensi  pelaksanaan  merger  pada  bank  syariah  BUMN  yang  ditargetkan  oleh  pemerintah  sangat berpotensi untuk memperlambat laju perkembangan ekonomi syariah dari sektor keuangan. Di satu sisi, langkah yang diambil memberikan resiko yang cukup besar karena dua di antara tiga bank syariah yang digabungkan  akan  kehilangan  statusnya  sebagai  badan  hukum.  Dalam  penelitian  akan  dipaparkan urgensi dari kebijakan merger terhadap bank-bank syariah BUMN, yang kemudian akan dianalisis secara yuridis  terkait  pelaksanaan  merger  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian-penelitian  hukum normatif atau yuridis normatif karena penelitian ini terfokus pada bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan  undang-undang  atau  statute  approach.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan bahwa,  pelaksanaan  merger  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  tiga  bank  syariah  BUMN  sudah
1 Fakultas Syariah  dan  Ilmu  Hukum  Islam,  IAIN  Parepare, Jl. Amal  Bakti No.8  Parepare, 91131,  Sulawesi Selatan, Indonesia, email: rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id. Tlp. 082223816138.
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Mulawarman,  Jl.  Sambaliung  No.1 Samarinda, 75119, Kalimantan Timur,  Indonesia, email: oringusta@fh.unmul.ac.id, Tlp. 085652144421.
3 Fakultas Syariah  dan  Ilmu  Hukum  Islam,  IAIN  Parepare, Jl. Amal  Bakti No.8  Parepare, 91131,  Sulawesi Selatan, Indonesia, email: syafaatanugrah@iainpare.ac.id. Tlp. 081355335243.
sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur  dalam  regulasi.  Akan  tetapi,  merger  bank-bank  syariah  BUMN tersebut akan menimbulkan kosekuensi hukum bagi PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk.,  karena  setelah  dilakukan  merger  atau  penggabungan  tersebut,  status  bank  syariah  yang mengabungkan diri dinyatakan berakhir karena hukum atau undang-undang. Kosekuensi hukum lainnya yang kemungkinan akan timbul menurut penulis adalah, dalam waktu dekat Bank Syariah Indonesia (BSI) belum  bisa  mencapai  market  share  pada  industri  perbankan  nasional,  karena  masih  terfokus  pada pembenahan manajemen dan proses peralihan nasabah pasca merger tersebut.
Kata Kunci: badan usaha milik negara (BUMN); bank syariah; merger

## I. Pendahuluan
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia mendorong Pemerintah bersama DPR untuk  mengeluarkan  atau  membuat  produk  perundang-undangan  baru  yang  secara  khusus mengatur  tentang  perbankan  syariah.  Sehingga  di  akhir  tahun  2008  tepatnya  tanggal  16  Juli Pemerintah  secara  resmi  menerbitkan  undang-undang  baru  yang  mengatur  secara  eksplisit tentang Bank Syariah yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang  selanjutnya  disebut  UU  Perbankan  Syariah,  dimana  undang-undang  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  nasional  lewat  perbankan  syariah  dan  memberikan  landasan hukum yang kuat terhadap bank syariah. Pasca diterbitkannya UU Perbankan Syariah tersebut, telah  mendorong  peningkatan  jumlah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  termasuk  yang  berlabel BUMN  seperti  BRI  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri  dan  BNI  Syariah.  Keberhasilan  perbankan syariah  di  Indonesia  sejauh  ini,  telah  menunjukan  eksistensi  sistem  ekonomi  syariah  di Indonesia dalam memajukan perekonomian bangsa. 4
Dengan adanya  regulasi  yang secara khsusus mengatur tentang  perbankan  syariah  di Indonesia,  perkembangan  bank-bank  syariah  BUMN  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan baik. Akan tetapi di satu sisi pemerintah menilai bank-bank syariah BUMN belum memberikan dampak  yang  begitu  signifikan  pada  sektor  keuangan.  Salah  satu  alasan  pemerintah  adalah ketersediaan  modal/kapital,  yang  dinilai  masih  rendah  dibanding  dengan  bank-bank  umum (konvensional)  BUMN.  Oleh  karena  itu,  untuk  memaksimalkan  atau  mengatasi  hal  tersebut pemerintah  mengupayakan  penggabungan  usaha  atau  merger  terhadap  bank  syariah  BUMN tersebut. Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi melakukan merger atau penggabungan usaha terhadap tiga bank syariah BUMN diantaranya PT. Bank Syariah Mandiri Tbk., PT. Bank BNI  Syariah  Tbk.,  dan  PT.  Bank  BRI  Syariah  Tbk.,  izin  merger  dan  pendirian  bank  syariah Indonesia  didasarkan  atas  Surat  OJK  Nomor:  SR-3/PB.1/2021  tentang  Pemberian  Izin Penggabungan  PT  Bank  Syariah  Mandiri  dan  PT  Bank  BNI  Syariah  ke  dalam  PT.  Bank  BRI Syariah  Tbk.,  serta  Izin  Perubahan  Nama  dengan  Menggunakan  Izin  Usaha  PT  Bank  BRI
4 Nofinawati. 2015. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”. JURIS, 14(2): hlm. 167
Syariah  Tbk.  Menjadi  Izin  Usaha  atas  nama  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.  sebagai  Bank Hasil Penggabungan.
Penggabungan usaha dalam pandangan Floyd A. Beams, John A. Brozovsky, dan Craig D. Shoulders adalah penyatuan terhadap entitas-entitas bisnis yang sebelumnya berdiri sendiri atau terpisah. 5 Kebijakan pemerintah yang melakukan penggabungan usaha terhadap tiga bank syariah  BUMN  dan mengubah  nama  menjadi  PT.  Bank  Syariah Indonesia Tbk.,  harus melihat seberapa  urgen  kebijakan  tersebut.  Selain  itu  juga  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  dinilai terhadap  kebijakan  pemerintah  tersebut  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  aspek  hukum. Penggabungan usaha atau merger bank-bank syariah BUMN tersebut perlu dikaji dari perpektif hukum,  tentu  dilihat  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Salah satu alasan pemerintah melakukan merger terhadap beberapa bank-bank syariah BUMN  adalah  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  ekonomi  keuangan  syariah  sebagai  pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam pandangan penulis dengan penggabungan beberapa bank syariah BUMN justru akan memperlambat laju perkembangan ekonomi syariah dari sektor jasa keuangan, karena tidak ada lagi kompetitor sesama bank syariah BUMN. Oleh karena  itu,  urgensi  pelaksanaan  merger  pada  bank  syariah  BUMN  yang  ditargetkan  oleh pemerintah  sangat  berpotensi  untuk  memperlambat  laju  perkembangan  ekonomi  syariah  dari sektor  keuangan.  Di  satu  sisi,  langkah  yang  diambil  memberikan  resiko  yang  cukup  besar karena dua  di antara tiga bank syariah yang digabungkan  akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Dalam penelitian akan dipaparkan urgensi dari kebijakan merger terhadap bank- bank  syariah  BUMN,  yang  kemudian  akan  dianalisis  secara  yuridis  pelaksanaan  merger tersebut.
Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait dengan merger Bank Syariah BUMN, salah  satunya  adalah  Alif  Ulfa  dengan  judul  “ Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  di Indonesia ”.  Dalam  penelitiannya,  mahasiswa  Magister  Ekonomi  Syariah  IAIN  Kudus  tersebut menemukan  bahwa  dampak  yang  ditimbulkan  dari  bergabungnya  tiga  bank  syariah  BUMN tersebut, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan tentu akan berpengaruh pada nasabah, karyawan dan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah status dari karyawan akan berubah dan berada di bawah satu manajerial. 6 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Yeni Kristiyanti  yang  berjudul  “Merger  Bank  Umum  Sebagai  Implementasi  Kepemilikan  Tunggal
5 Floyd  A.  Beams,  John  A.  Brozovsky,  Craig  D.  Shoulders.  2005.  Akuntansi  Lanjutan  (edisi  ketujuh),  Jakarta: Gramedia, hlm 21
6 Alif Ulfa. 2021. “Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7(02), 1101- 1106. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680
Perbankan”. Dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa, pemerintah perlu merevisi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan merger, dia menganggap peraturan yang ada sudah tidak lagi sesuai  dengan  perkembangan  industri  perbankan  yang  ada 7 .  Selain  itu, Alfany Arga Alil  Fiqri, dkk., dalam tulisannya berjudul “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia  pada  Masa  Pandemi  COVID-19” 8 menganalisis  peluang  dan  tantangan  kebijakan merger  bagi  perbankan  syariah  mengingat  besarnya  peran  perbankan  syariah  dalam meningkatkan perekonomian negara, yang mana dikaitkan dengan situasi Pandemi COVID-19. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan aspek yuridis pelaksanaan merger  bank syariah BUMN. Sehingga yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan akibat hukum ataupun dampak  hukum  yang  timbul  dari  adanya  merger  pada  bank  syariah  BUMN  tersebut,  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II.  Metode
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif  karena penelitian ini terfokus pada bahan pustaka, data sekunder atau juga disebut sebagai penelitian hukum  kepustakaan. 9 Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang atau Statute Approach ,  pendekatan  undang-undang  dipakai  dalam  penelitian  ini  karena  objek penelitian  berkaitan  dengan  urgensi  kebijakan  pemerintah  dalam  mendirikan  Bank  Syariah Indonesia (BSI) dari hasil merger bank syariah. Hal yang diteliti dan dikaji adalah relevansinya dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  terkait  dengan  kebijakan  tersebut. Teknik  pengumpulan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  studi kepustakaan,  untuk  menganalisis  data  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan,  penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## III.  Analisis dan Pembahasan

## A.  Urgensi Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN
Berdasarkan  pada  laporan  yang  disampaikan  oleh  Direktur  Utama  Bank  Syariah Indonesia  Hery  Gunardi  bahwa,  seluruh  proses  dan  rangkaian  untuk  mendirikan  BSI  berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Mulai dari penandatanganan akta penggabungan atau  merger,  penyampaian  keterbukaan  informasi,  dan  perolehan  perizinan  dari  Otoritas  Jasa
7 Kadek Yeni Kristiyanti. 2010. Merger Bank Umum Sebagai Implementasi Kepemilikan Tunggal Perbankan , Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 1-49
8 Alfany Arga Alil  Fiqri,  dkk.  2021.  “Peluang  dan  Tantangan  Merger  Bank  Syariah  Milik  Negara  di  Indonesia  pada Masa Pandemi COVID-19”. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah , 9(1): 1 – 18.
9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2012. “ Penelitian Hukum normatif” . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14
Keuangan  (OJK).  Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Indonesiabaik.id,  proses  pendirian  BSI sebagai berikut: 10
Tabel 1 Proses Pendirian Bank Syariah Indonesia. No Tahun Tahapan Pelaksanaan 1. 2016 Pemetaan  jalan  atau roadmap oleh  OJK  terkait pengembangan keuangan syariah 2. 2019 OJK memberikan dorongan atau masukan kepada bank syariah  ataupun  unit  usaha  syariah  untuk  melakukan penggabungan  atau  merger.  Di  antaranya  PT.  Mandiri Syriah Tbk., PT. BRI Syariah Tbk., PT. BNI Syariah Tbk.,
dan Unit Usaha Syariah PT. BTN Tbk..
3. Juli 2020 Erick  Thohir  selaku  menteri  BUMN  merencanakan penggabungan  bank  syariah  BUMN  yaitu  BNI  Syariah,
BRI Syariah, BTN Syariah dan Mandiri Syariah. 4. Oktober 2020 Secara  resmi  Pemerintah  menyampaikan  rencana merger tiga bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. 5. Desember 2020 Konsolidasi  ketiga  bank  syariah  BUMN  tersebut, menghasilkan  nama  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) Tbk.. 6. Januari 2021 Izin  merger  usaha  atau  penggabungan  dari  tiga  bank syariah  tersebut  dikeluarkan  oleh  OJK  dengan  surat Nomor SR-3/PB.1/2021. 7. Februari 2021 Pada  tanggal  1  Februari  2021  Presiden  Joko  Widodo meresmikan  PT.  Bank  Sayraih  Indonesia  Tbk.,  sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN.

## Sumber: Rosi Oktari, 2021
10 Rosi Oktari. 2021. “ Berdirinya Bank Syariah Indonesia ”. Pada: https://indonesiabaik.id/ (Diakases 20 Oktober 2021)
Adapun  yang  menjadi  urgensi  penggabungan  atau  merger  tiga  bank  syariah  BUMN sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  adalah  upaya  pemerintah Indonesia  untuk  menjadikan  serta  mengembangkan  ekonomi  keuangan  syariah  sebagai  pilar baru  kekuatan  ekonomi  nasional. 11 Menurut  Fauzi  Ichsan  selaku  Kepala  Eksekutif  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  Tahun  2015-2020  bahwa,  merger  menjadi  solusi  yang  tepat  untuk mengatasi  tingginya  biaya  operasional  dan  modal  belanja  ( capital  expenditure )  yang menurutnya sering dialami oleh perbankan syariah. Sehingga dengan adanya konsolidasi untuk melakukan  penggabungan/merger,  biaya  penggalangan  dana  pihak  ketiga,  biaya-biaya operasional ataupun capital expenditure bisa diatasi atau ditekan.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  penulis,  terdapat  tujuh  alasan  utama dilakukannya merger bank-bank syariah BUMN di antaranya:
1.  Dengan  dilakukannya  merger,  bank  syariah  akan  lebih  efisien  dalam  hal  penggalangan dana, belanja, pembiayaan maupun belanja;
2.  Merger  dapat  membuktikan  secara  lansung  bahwa  bank  syariah  memiliki  prospek  yang cerah;
3.  Dari segi aset, bank syariah akan semakin besar dan kuat serta masuk dalam top 10 bank nasional dengan dengan aset Rp. 240 Triliun;
4.  Bank syariah hasil merger memiliki potensi untuk masuk dalam 10 (sepuluh) bank syariah dalam skala gobal yang didasarkan pada kapitalisasi pasar;
5.   Dari segi kelengkapan, bank hasil merger memiliki produk yang lengkap mulai dari retail, consumer, UMKM, wholesale, dengan berbagai produk serta layanan lainnya;
6.  Dengan merger bank-bank syariah BUMN akan menjadi kekuatan baru ekonomi nasional, sehingga  dapat  mendorong  Indonesia  menjadi  pusat  ekonomi  dan  keuangan  syariah global;
7.  Adanya  kemudahan  akses  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  pelayanan  jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Penggabungan  bank  termasuk  dalam  hal  ini  bank-bank  syariah,  umumnya  dilakukan untuk  meningkatkan  laba  atau  keuntungan  dari  perusahaan.  Akan  tetapi  ada  hal  lain  yang menjadi faktor atau alasan yang turut mendorong bank-bank tersebut melakukan merger. Yang pertama  sebagai  upaya  untuk  mempercepat  pertumbuhan  atau  diverifikasi.  Kedua,  adanya hubungan  atau  sinergi  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan  skala  ekonomi  dalam
11 Republika. 2020. “ 7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah ” BUMN. Pada:
https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn  (Diakses  20  Oktober 2021)
meningkatkan pendapat yang lebih maksimal. Ketiga, adanya peningkatan daya pinjam dengan jumlah  lebih  besar.  Keempat,  dari  segi  keterampilan  dan  penggunaan  teknologi  dapat ditingkatkan  atau  ditambahkan  lagi.  Kelima,  kerugian  pajak  dapat  ditutupi  dan  sisi  lain  terjadi penambahan  dari  segi  pendapatan  karena  adanya  merger  atau  penggabungan  perusahaan. Keenam,  merger  dapat  meningkatkan  likuiditas  pemilik  karena  adanya  penggabungan perusahaan dapat menghasilkan likuid saham perusahaan. 12
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021, bank  syariah  BUMN  tersebut  berdiri  atas  penggabungan  atau  merger  dari  tiga  bank  syariah BUMN  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri,  BNI  Syariah  dan  BRI  Syariah.  Berdasarkan  data  yang didapat, sejak resmi beroperasi sampai kemudian melakukan penetrasi selama tiga bulan, BSI mencatatkan laba bersih senilai Rp. 742 miliar atau naik 12.85%. 13 Menanggapi perkembangan tersebut,  Direktur  Utama  BSI  Hery  Gunardi  berkeyakinan  bahwa  BSI  akan  menjadi  lembaga perbankan  yang  strategis  dalam  menawarkan  produk kompetitifnya  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan masyarakat.
Alasan  dilakukannya  merger  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas  menurut  penulis bukanlah suatu alasan yang urgen untuk diaksanakannya merger terhadap bank-bank syariah BUMN tersebut, mengingat ketiga bank syariah yang digabungkan merupakan bank yang cukup sehat.  Merger  ketiga  bank  syariah  BUMN  tersebut  bertujuan  agar  membentuk  sebuah  bank syariah BUMN yang lebih kuat, akan tetapi di satu sisi dapat mempengaruhi persaingan antar sesama  bank-bank  syariah  BUMN  karena  tidak  ada  lagi  persaingan  pada  satu  sektor  yang sama.  Salah  satu  kelemahan  dari  dilakukannya  merger  adalah  yang  tujuan  awalnya  untuk meningkatkan  kinerja,  namun  dalam  perkembanganya  terjadi  penurunan  dalam mengembangkan inovasi pada  sebuah perusahaan karena tidak ada  lagi persaingan. 14 Hal ini yang menjadi tugas bagi pemerintah melalui BUMN, agar dengan adanya merger bank syariah tersebut tidak menurunkan pekembangan inovasi pada BSI.
Selanjutnya  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  BSI,  BUMN  harus  melakukan  kinerja yang  transparan,  bukan  saja  terfokus  pada  urgensi  diakukannya  merger  tersebut  akan  tetapi harus  didasarkan  juga  pada  kepentingan  masyarakat.  Sebagai  suatu  organisasi,  BUMN (termasuk  BSI)  harus  berfungsi  sebagai  unit  usaha  komersial  yang  beroperasi  dengan
12 Indriatmini  Noegroho.  2017. “Merger  Merupakan Tantangan  atau  Peluang  Bagi  Perekonomian Indonesia”, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi , 2(3): hlm. 547
13 Anada Rezky Wibowo. 2021. “ Pentingnya Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk Ekonomi Syariah Nasional ”. Pada: https://retizen.republika.co.id/posts/11242/, (Diakses 21 Oktober 2021)
14 Muhamad Syaicu. 2006. “Merger dan Akuisisi : Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham”, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi , 3(2): hlm. 60
didasarkan  pada  prinsip  dan  kaidah-kaidah  usaha  yang  sehat. 15 Oleh  karena  itu,  urgensi pelaksanaan  merger  yang  dilakukan  terhadap  bank-bank  syariah  BUMN  bukan  saja  terfokus pada  mengembangakan  ekonomi  keuangan  syariah  sebagai  pilar  baru  kekuatan  ekonomi nasional,  tetapi  harus  juga  memberikan  motivasi  dan  inovasi  bagi  seluruh  sektor  ekonomi terutama yang bergerak di jasa keuangan. Kemudian Kementerian BUMN harus membuktikan bahwa  langkah  merger  yang  dilakukan  terhadap  bank-bank  syariah  BUMN  merupakan kebijakan  yang  mendukung  pembangunan  ekonomi  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang, termasuk menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi nasional.

## B.  Analisis Yuridis Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN
Merger  merupakan  sebuah  proses  pembelian  saham  yang  dilakukan  oleh  sebuah perusahaan  ( acquiring  company )  dari  perusahaan  lainnya  ( target  company ),  akibatnya acquiring  company mempunyai  saham  mayoritas  dalam  perusaahan/kepemilikan  perusahaan tersebut. 16 Definisi  di  atas  memberikan  pengertian  merger  secara  umum  tentang  merger/atau penggabungan  perusahaan  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  yang  bergerak  pada sektor  keuangan  atau  perbankan.  Terkait  dengan  merger  yang  dilakukan  oleh  bank-bank syariah  milik  negara  yang  berada  di  bawah  BUMN,  tentu  harus  dikaji  dari  aspek  hukum pelaksanaannya dengan berdasar pada undang-undang yang terkait.
Pada  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UU  Perseroan  Terbatas),  memberikan  pengertian  merger  sebagai  “suatu  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  atau  lebih  untuk  mengabungkan  diri  dengan perseroan  lain  yang  telah  ada  yang  mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari  perusahaan  yang menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  hukum  perseroan  yang  menggabungkan  diri berakhir  karena  hukum”. 17 Definisi  dalam  UU  Perseroan  Terbatas  berkaitan  dengan  merger yang  dilakukan  oleh  bank-bank  syariah  BUMN  karena  status  dari  bank-bank  tersebut  adalah perseroan terbatas, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank-bank syariah BUMN tersebut  dengan  cara  menggabungkan  diri  sejalan  dengan  Pasal  1  ayat  (9)  UU  Perseroan Terbatas.
UU  Perbankan  Syariah  menggunakan  istilah  Penggabungan,  yakni  “perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  satu  bank  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan  bank  lain  yang telah  ada  yang mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari Bank  yang menggabungkan diri  beralih karena  hukum  kepada  Bank  yang  menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan
15 Marisi.  2017.  “Analisis  Yuridis  Pentingnya  Pengawasan  Otoritas  Terhadap  Bumn  Go  Public”, Jurnal  Hukum: Samudera Keadilan , 12(2): hlm. 291
16 Munir Fuadi. 1999. Hukum Tentang Merger . Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.53
17 Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”. 18 Secara hukum pelaksanaan merger atau penggabungan yang dilakukan oleh bank-bank syariah BUMN tidak bertentangan dengan  undang-undang  yang  mengatur.  Dalam  UU  Perbankan  Syariah  secara  khusus mengatur  pengabungan  bank  syariah  sebagai  sebuah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh bank syariah dengan cara menggabungkan diri.
Merger yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Tbk., PT. BNI Syariah Tbk., dan PT.  BRI  Syariah  Tbk.,  menjadi  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.,  termasuk  dalam  kategori merger  horizontal.  Dalam  pelaksanaan  penggabungan  bank-bank  syariah  BUMN  ini  ada  dua bank  yang  bertindak  sebagai  bank  yang  menggabungkan  diri  yaitu  PT.  Bank  Syariah  Mandiri. Tbk.  dan  PT.  BNI  Syariah  Tbk.,  sedangkan  PT.  BRI  Syariah  Tbk.  sebagai  penerima  merger ( bank  survivor ),  setelah  itu  ketiga  bank  tersebut  berganti  nama  menjadi  Bank  Syariah Indonesia. Akibat  dari  dilakukannya  merger  atau  penggabungan  tersebut  status  bank  syariah yang  mengabungkan  diri  dinyatakan  berakhir  karena  hukum  atau  undang-undang. Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  122  ayat  (3)  UU  Perseroan  Terbatas  yang menyebutkan bahwa: 19
1.  Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri secara hukum beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
2.  Pemegang  saham  perseroan  yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  karena  hukum menjadi  pemegang  saham  perseroan  yang  menerima  penggabungan  atau  perseroan  hasil peleburan; dan
3.  Perseroan  yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  berakhir  karena  hukum  terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.
Sebagai  bank  syariah  milik  negara  dan  berada  di  bawah  kendali  BUMN,  tiga  bank syariah yang melakukan merger atau penggabungan tersebut atas inisiasi dari BUMN. Melalui Kementerian  BUMN,  pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  melakukan  merger  atau penggabungan bank-bank syariah BUMN. Tujuan utama dari penggabungan bank-bank syariah BUMN  ini  adalah  untuk  meningkatkan  daya  saing  serta market  share .  Pemerintah  melaui Kementerian  BUMN  menargetkan  BSI  memiliki potensi  untuk menjadi mesin  penggerak  untuk pertumbungan  perekonomian  Indonesia  pasca  pandemi  COVID-19,  yang  berdasarkan  pada perencanaan keuangan dan optimalisasi peluang bisnis yang baik berdasarkan prinsip syariah. Pemerintah  melalui  kementerian  BUMN  melakuan  penandatanganan Conditional  Merger Agreement yang  bertujuan  untuk  menyatukan  tiga  bank  syariah  BUMN  yaitu  PT.  Bank  BRI
18 Pasal 1 Ayat (29) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah
19 Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Syariah Tbk., PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., dan PT. Bank BNI Syariah Tbk. 20
Kementerian  BUMN  yang  bertindak  sebagai  Pemerintah  memiliki  kewenangan  atau andil atas dilaksanakannya merger bank-bank syariah yang merupakan anak usaha dari BUMN. Seperti  diketahui  sebelum  melakukan  merger,  agenda  yang  harus  dilakukan  oleh  bank-bank syariah tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tanggal 15 Desember 2020, PT. BRI Syariah Tbk. melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan  agenda  persetujuan  atas  penggabungan,  persetujuan  akta  gabungan,  persetujuan anggaran  dasar,  persetujuan  anggaran  penggabungan,  persetujuan  dewan  direksi  dan  dewan pegawasan  syariah    bank  hasil  gabungan.  RUPS  yang  dilakukan  oleh  PT.  BRI  Syariah  Tbk. selaku penerima merger atau penggabungan tentu berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN, hal ini berdasar pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) yang menjelasakan bahwa: 21
1.  Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero yang dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada saham persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2.  Menteri  dapat  memberikan  kuasa  dengan  hak  subtitusi  kepada  perorangan  atau  badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
Merger  bank  syariah  BUMN  terwujud  karena  berada  di  bawah  kendali  Pemerintah melalui  Kementerian  BUMN,  termasuk  dalam  hal  penggabungan  atau  merger  itu  merupakan kewenangan dari Kementerian BUMN. Dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN menjelaskan bahwa, pihak  yang  menerima  kuasa  dari  Menteri  BUMN  untuk  bertindak  selaku  RUPS  wajib  terlebih dahulu  untuk  mendapatkan  persetujuan  Menteri  dalam  mengambil  keputusan  RUPS mengenai: 22
1.  Perubahan anggaran dasar;
2.  Perubahan jumlah modal;
3.  Rencana penggunaan laba;
4.  Investasi dan penggunaan jangka panjang;
5.  Kerja sama persero;
6.  Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero;
7.  Pembentukan anak usaha dan penyertaan;
8.  Pengalihan aktiva.
20 Antaranews.  2020.  “Erick  Thohir  ungkap  tujuan  dan  harapan  dari  merger  3  bank  BUMN  syariah”.  Pada: https://www.antaranews.com/berita/1781041/erick-thohir-ungkap-tujuan-dan-harapan-dari-merger-3-bank-bumn- syariah (Diakses 03 Oktober 2021)
21 Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN
22 Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN
Berdasarkan  pada  Pasal  14  ayat  (3)  UU  BUMN,  penulis  menilai  bahwa  pelaksanaan merger bank-bank syariah BUMN  serta perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah murni kebijakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Walaupun berdasar dan secara  yuridis  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  pelaksanaan  merger harus  juga  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya.  Fokus  perhatian  Penulis  di  sini  adalah nasib dari dari para pemegang saham minoritas dari ketiga bank-bank syariah BUMN tersebut.
Terdapat  beberapa  saham  minoritas  dalam  pelaksanaan  merger  bank-bank  syariah BUMN tersebut di antaranya DPLK BRI-Saham Syariah (2,0%), BNI Life Insurance (0,0 %), PT. Mandiri  Sekuritas  (0,0  %)  dan  Masyarakat  (4,4  %). 23 Pemegang  saham  minoritas  merupakan hal  yang  wajib  diperhatikan  sebelum  melakukan  merger  atau  penggabungan  usaha.  Dalam Pasal  126  ayat  (1)  UU  Perseroan  Terbatas  menegaskan  bahwa  perbuatan  merger  wajib memperhatikan kepentingan: 24
1)  Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan:
2)  Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan 3)  Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Pemegang  saham  minoritas  juga  bisa  saja  menolak  rancangan  atau  rencana  tentang merger perseroan terbatas termasuk dalam hal ini, yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  126  ayat  (2)  UU  Perseroan  Terbatas  bahwa pemegang  saham  dapat  menolak  keputusan  RUPS  terkait  dengan  merger. Alasan  penolakan terhadap  merger  dalam  RUPS  karena  pegang  saham  minoritas  merasa  dirugikan,  sehingga para  pemegang  saham  minoritas  yang  menolak  adanya  merger  berhak  meminta  perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Harga wajar ini ditentukan berdasarkan ketentuan saham agar dapat dibeli kembali oleh perseroan terbatas.
Dalam  UU  Perseroan  Terbatas  memberikan  penegasan  terhadap  pemegang  saham minoritas  bisa  saja  untuk  mengambil  sikap  tidak  setuju  dengan  merger.  Akan  tetapi  merger tetap  dilaksanakan  karena  terdapat  RUPS  dengan  suara  mayoritas  yang  telah  memutuskan atau  mengambil  sikap  agar  merger  dilakukan,  dengan  demikian  pihak  yang  memiliki  suara minoritas oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan appraisal remedy atau appraisal  right .  Dalam  Pasal  62  dan  Pasal  126  UU  Perseroan  Terbatas,  menjamin appraisal remedy atau appraisal  rights dari  pemegang  saham  perseroan  yang  akan  mengambil  alih.
23 Annisa Sulstyo Rini. 2020. “BMRI Mayoritas, Begini Porsi Kepemilikan Saham Bank Syariah BUMN Hasil Merger”. Pada: https://finansial.bisnis.com/read/20201021/231/1307775/bmri-mayoritas-begini-porsi-kepemilikan-saham- bank-syariah-bumn-hasil-merger. (Diakses 7 Oktober 2021)
24 Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Appraisal  remedy atau appraisal  rights merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada pemegang  saham  minoritas  yang  tidak  setuju  dengan  adanya  penggabungan  (dan  juga  dia kalah suara) atau terhadap tindakan-tindakan perusahaan lainnya, untuk menjual saham yang dipegang  itu  kepada  perusahaan  yang  bersangkutan,  dimana  pihak-pihak  perusahaan  yang menerbitkan  saham  tersebut  wajib  membeli  kembali  saham-sahamnya  dengan  harga  yang pantas. 25
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2005  tentang  Penggabungan, Peleburan,  Pengambilalihan,  dan  Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum  BUMN  menyebutkan bahwa  maksud  dan  tujuan  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  BUMN  adalah untuk: 26
1.  Meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme guna menyehatkan BUMN;
2.  Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN;
3.  Memberikan manfaat yang optimal kepada negara berupa dividen dan pajak; dan
4.  Menghasilkan  produk  dan  layanan  dengan  kualitas  dan  harga  yang  kompetitif  kepada konsumen.
Penggabungan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  terhadap  bank  syariah  BUMN dengan  tidak  melakukan  likuidasi  terlebih  dahulu,  sesuai  dengan  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2005  tentang  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan,  dan Perubahan  Bentuk  Badan  Hukum  BUMN  yang  menyatakan  bahwa,  “Penggabungan  dan Peleburan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dapat  dilakukan  tanpa mengadakan  likuidasi  terlebih  dahulu”.  Merger  bank-bank  syariah  BUMN  adalah  bentuk perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  Kementerian  BUMN,  tentunya perbuatan hukum tersebut membuat kosekuensi maupun akibat hukum bagi PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk., dan PT. BRI Syariah Tbk., Aspek hukum pelaksanaan merger PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk. yang meleburkan diri ke PT. BRI Syariah Tbk. selaku penerima merger, tidak bertentangan dengan UU BUMN maupun UU Perseroan Terbatas.
Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, menurut penulis penggabungan BRI Syariah,  Bank  Mandiri  Syariah  dan  BNI  Syariah  telah  mempersiapkan  rancangan penggabungan  usaha  atau  merger  seperti  yang  telah  disyaratkan  dalam  UU  Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi
25 Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan . Jakarta : Sinar Grafika, hlm.83
26 Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2005  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan,  dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
Bank,  PJOK  Nomor  41  Tahun  2019  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum. Masing-masing dewan komisaris dari  bank-bank tersebut pada  tanggal  20  Oktober  2020  telah  menyetujui  dan  menandatangani  rancangan penggabungan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  direksi  bank  yang  melakukan penggabungan tersebut.
Berdasarkan  analisis  penulis  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  penggabungan  usaha  atau  merger,  akibat  hukum  dari  dilaksanakannya merger bank-bank syariah BUMN adalah sebagai berikut:
1.  Sesuai  dengan  Pasal  122  UU  Perseroan  Terbatas,  maka  status  Persero  dari  PT.  Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk., dinyatakan berakhir karena hukum;
2.  Seluruh aktiva dan pasiva dari PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk. yang menggabungkan diri beralih pada PT. Bank BRI Syariah sebagai hasil merger karena hukum;
3.  Perubahan  nama  dari  PT.  BRI  Syariah  Tbk.  ke  PT.  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Tbk., perubahan  nama ini juga harus didaftarkan ke PT. Bursa Efek  Indonesia (BEI) Tbk. karena telah  mendapatkan  persetujuan  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  terkait  perubahan anggaran dasar pasca penggabungan dilakukan;
4.  Penyatuan  rekening  dengan  adanya  peralihan  transaksi  maupun  segala  bentuk  perjanjian antara nasabah dengan entitas bank yang lama menjadi Bank Syariah Indonesia;
5.  Penggabungan  usaha  berdampak  pada  perubahan  anggaran  dasar  dari  BRI  Syariah  yang bertindak  bank  penerima  merger  atau  penggabungan  usaha,  karena  adanya  peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor atas persetujuan merger.
Dampak  positif  dari  pelaksanaan  merger  Bank  Syariah  BUMN  sebagaimana  ditargetkan pemerintah yaitu bertambahnya aset dan terdapat peningkatan keuangan bank. Akan tetapi, di satu  sisi  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  selain  kedua  bank  syariah  BUMN  kehilangan status  badan  hukum  menurut  UU  Perseroan Terbatas.  Dampak  negatif  yang  akan  timbul  dari adanya  merger  tersebut  adalah  dapat  menimbulkan  friksi  internal  yang  penyebabnya  berasal dari adanya kegagalan dalam proses untuk menyatukan visi dan budaya kerja. 27 Selain itu juga, proses  untuk  menyatukan  tujuan  yang  ingin  dicapai  akan  mengalami  keterlambatan,  hal  ini tentunya akan berpengaruh terhadap operasional dari bank itu sendiri.  Oleh karena itu menurut penulis, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan agar BSI tetap  bertahan  dan  berjalan  sesuai  target  yang  direncanakan.  Selanjutnya  kosekuensi  yang
27 Hanif  Pradipta,  Bryan  Zaharias.  2016.  “Penafsiran  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap  Efisiensi  Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi ” . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 24(2): hjlm. 94
kemungkinan akan timbul menurut penulis adalah dalam waktu dekat BSI belum bisa mencapai market  share pada  industri  perbankan  nasional  karena  masih  terfokus  pada  pembenahan manajemen dan proses peralihan nasabah.

## IV.  Penutup
Pelaksanaan  merger  pada  bank  syariah  BUMN  yang  ditargetkan  oleh  pemerintah  sangat berpotensi  untuk  memperlambat  laju  perkembangan  ekonomi  syariah  dari  sektor  jasa keuangan.  Penulis  menilai  bahwa,  langkah  yang  diambil  oleh  Pemerintah  akan  memberikan resiko  yang  cukup  besar  karena  dua  di  antara  tiga  bank  syariah  yang  digabungkan  akan kehilangan  statusnya  sebagai  badan  hukum.  Merger  bank-bank  syariah  BUMN  akan menimbulkan kosekuensi hukum bagi PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk., karena setelah dilakukan merger atau penggabungan tersebut, status bank syariah yang mengabungkan  diri  dinyatakan  berakhir  karena  hukum  atau  undang-undang.  Konsekuensi hukum lainnya yang kemungkinan akan timbul menurut penulis adalah, dalam waktu dekat BSI belum  bisa  mencapai market  share pada  industri  perbankan  nasional,  karena  masih  terfokus pada pembenahan manajemen dan proses peralihan nasabah pasca merger tersebut.
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  merger  yang  dilakukan  terhadap  bank-bank  syariah  BUMN jangan  hanya  terfokus  pada  mengembangkan  ekonomi  keuangan  syariah  sebagai  pilar  baru kekuatan ekonomi nasional saja. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah apa saja yang akan  dilakukan  BSI  pasca  merger,  agar  tetap  bertahan  dan  berjalan  sesuai  target  yang direncanakan  oleh  Pemerintah,  termasuk  dalam  hal  ini,  memberikan  perlindungan  hukum terhadap nasabah.

## Bibliografi
Buku:
Adrian Sutedi. 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger , Likuidasi dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Floyd  A.  Beams,  John  A.  Brozovsky,  Craig  D.  Shoulders.  2005. Akuntansi  lanjutan ,  edisi ketujuh, Jakarta: Gramedia.
Kadek Yeni Kristiyanti. 2010. Merger Bank Umum Sebagai Implementasi Kepemilikan  Tunggal Perbankan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
Munir Fuadi. 1999. Hukum Tentang Merger . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.  2012. Penelitian  Hukum  normatif. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Alif  Ulfa.  2021.  “Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 7(02): 1101-1106.
Alfany Arga Alil Fiqri, dkk. 2021. “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia  pada  Masa  Pandemi  COVID-19”.    El  Dinar:  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan Syariah, 9(1): 1–18.
Fahad Abdillah, dkk.. 2021. “Mitigasi Risiko pada Merger Bank Syariah BUMN dengan Menilai Tingkat  Kesehatan  Bank”. Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah , 6(2): 357-368
Hanif  Pradipta,  Bryan  Zaharias.  2016.  “Penafsiran  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 24(2): 85-95.
Ika  Atikah,  dkk.  2021.  “Penguatan  Merger  Bank  Syariah  BUMN  dan  Dampaknya  Dalam Stabilitas Perekonomian Negara”. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 8(2): 515-532.
Indriatmini  Noegroho.  2017.  “Merger  Merupakan Tantangan  atau  Peluang  Bagi  Perekonomian Indonesia ” , Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi , 2(3): 541-552
Marisi.  2017.  “Analisis  Yuridis  Pentingnya  Pengawasan  Otoritas  Terhadap  Bumn  Go  Public”.
Jurnal Hukum: Samudera Keadilan, 12(2): 277-295
Muhamad  Syaicu.  2006.  “Merger  dan  Akuisisi:  Alternatif  Meningkatkan  Kesejahteraan Pemegang Saham ” , Jurnal Studi Manajemen & Organisasi , 3(2): 59-66.
Nofinawati. 2015. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia ” , JURIS , 14(2): 167-183.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  10,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4756)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4867)
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2005  tentang  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.
Internet:
Rosi Oktari. 2021. “ Berdirinya Bank Syariah Indonesia ”. Pada: https://indonesiabaik.id/ (Diakses 20 Oktober 2021)
Republikas.  2020.  “ 7  Alasan  Pentingnya  Merger  Bank  Syariah ”  BUMN.  Pada: https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah- bumn (Diakses 20 Oktober 2021).
Anada Rezky Wibowo. 2021. “ Pentingnya Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk Ekonomi Syariah Nasional ”. Pada: https://retizen.republika.co.id/posts/11242/, (Diakses 21 Oktober 2021).
Antaranews.  2020.  “Erick  Thohir  ungkap  tujuan  dan  harapan  dari  merger  3  bank  BUMN syariah”.  Pada:  https://www.antaranews.com/berita/1781041/erick-thohir-ungkap-tujuan- dan-harapan-dari-merger-3-bank-bumn-syariah (Diakses 03 Oktober 2021).
Annisa  Sulstyo  Rini.  2020.  “BMRI  Mayoritas,  Begini  Porsi  Kepemilikan  Saham  Bank  Syariah BUMN Hasil
Merger”. Pada:
https://finansial.bisnis.com/read/20201021/231/1307775/bmri-mayoritas-begini-porsi- kepemilikan-saham-bank-syariah-bumn-hasil-merger. (Diakses 7 Oktober 2021).