EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT; SEBUAH MODEL AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER

## Teuku Zulyadi
College of Public Administration, Huazhong University Of Science And Technology, China teuku.zulyadi@gmail.com

## Abstrak
Program  nasional  yang  melibatkan  pemerintah  pusat  dan  daerah  merupakan persoalan  yang  komplek.  Panjangnya  birokrasi  dan  terlibatnya  banyak  pihak memiliki  kekerungan  tersendiri,  seperti  tumpang  tindihnya  aturan  pusat  dan daerah. Masalah lain akan muncul yaitu lepas tangan para pihak, sehingga publik tidak  mengetahui  secara  pasti  pangkal  masalah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  konsep  audit  sosial  yang  melibatkan  para  pihak  dalam  proses pembangunan.  Audit  sosial  adalah  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang menyeluruh  untuk  mengukur  akuntabilitas  dan  integritas  program  pemerintah. Penelitian  ini  fokus  kepada  alur  program  yang  meliputi  transfer  anggaran, distribusi,  pelaporan  dan  mekanisme  komplain.  Lebih  detail,  menelaah  pada ketersediaan  aturan,  pelaksanaan  program  dan  akses  masyarakat.  Konsep  ini tepat dilakukan untuk menguji kebijakan pemerintah pada progam bantuan sosial bagi  semua  level  kelompok  masyarakat.  Pemetaan  masalah  dan  dialog  untuk menemukan  solusi  bersama  merupakan  kelebihan  dari  konsep  audit  sosial  ini. Kajian  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan  pada  tools  audit  sosial program pengembangan sistem integritas dan proses akuntabilitas dari anggaran pemerintah  pada  sektor  pendidikan,  pertanian  dan  kesejahteraan  sosial  LSM Pattiro.
Kata kunci ; kebijakan publik, audit sosial, multistakeholder

## Abstrack
National  programs  involving  central  and  local  government  are  complex  issues. The  length  of  bureaucracy  and  the  involvement  of  many  parties  have  its  own independence,  such  as  overlapping  central  and  regional  rules.  Another  problem will arise that is loosening the hands of the parties, so the public does not know for  sure  the  base  of  the  problem.  This  study  aims  to  examine  the  concept  of social  audit  involving  the  parties  in  the  development  process.  Social  audit  is  a form  of  broad  community  participation  to  measure  the  accountability  and integrity of government  programs. This study focuses on the program flow that includes  budget  transfers,  distribution,  reporting  and  complaint  mechanisms. More  details,  reviewing  the  availability  of  rules,  program  implementation  and community  access.  This  concept  is  appropriate  to  test  government  policy  on social assistance programs for all levels of community groups. Problem mapping and  dialogue  to  find  common  solutions  are  the  advantages  of  this  social  audit concept.  The  study  was  conducted  by  literature  study  approach  on  social  audit tools  of integrity system  development  program  and accountability process from government budget on education sector, agriculture and social welfare of Pattiro NGO.
Keyword ; public policy, social audit, multistakeholder

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  didunia  memiliki  kekayaan alam yang melimpah, baik didarat maupun dilautan. Kekayaan lain juga meliputi keberadaan manusia sebagai  warga negara. Kebudayaan  yang berbeda dari tiap daerah menggambarkan keragaman indonesia sebagai negara kesatuan. Luasnya wilayah dan geografi yang berbeda sekaligus tantangan tersendiri dalam mengisi pembangunan disegala bidang.
Pemerintah  sedang  mengenjot  pembangunan  terutama  dari  sisi infrakstruktur  untuk  seluruh  wilayah  republik  indonesia.  Jalan  dan  jembatan menjadi fokus utama dengan tujuan memperpendek arus transportasi masyarakat sehingga roda ekonomi terus berputar untuk seluruh penjuru tanah air. Anggaran besar-besaran  dikucurkan  untuk  mendukung  terlaksananya  program  tersebut termasuk mengundang investasi asing.
Pembangunan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  dirasakan  manfaat  oleh warga  jika  pemerintah  mampu  mengkomunikasikan  sehingga  apapun  yang dirancang  oleh  pemerintah  tersampaikan  dengan  tepat  saasaran.  Peran  serta masyarakat  sangat  penting  dalam  menentukan  arah  pembangunan.  Kebutuhan masyarakat akan sejalan dengan visi dan misi pemerintah itu sendiri.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  pembangunan  dan  masyarakat  sebagai sasaran membutuhkan media dan cara komunikasi yang efektif. Komunikasi dua arah  sangatlah  diperlukan  dalam  menunjang  setiap  kegiatan  pembangunan. Disamping  media,  pelaku  komunikasi  juga  dituntut  untuk  memiliki  skil khusus sehingga setiap pesan dengan mudah dimengerti oleh masyarakat.
Dalam  kontek  pemberdayaan  masyarakat,  warga  tidak  hanya  menjadi sasaran/objek  dari  pembangunan  itu  sendiri.  Namun,  bisa  menjadi  sebagai pelaku  pembangunan  sehingga  mereka  bisa  menikmati  hasil  dan  menjaga keberadaan  pembangunan.  Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  oleh  warga adalah  melakukan  audit  sosial.  Dimana,  dalam  melakukan  audit  ini  mereka terlibat langsung dalam pemantauan tahapan-tahapan pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat mutlak bagi negera  demokratis.  Mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  proses evaluasi  kebijakan.  Pemerintah  terus  berupaya  meningkatkan  partisipasi  warga dalam pembangunan. Audit sosial adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
partisipasi  masyarakat  secara  luas  dalam  rangka  menilai,  menyikapi  dan mengevaluasi  sebuah  kebijakan  atau  penyelenggaraan  negara  .  Audit  sosial merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  akuntabel,  bersih,  dan  demokratis.  Audit  sosial bertujuan  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  dan  dampak pelaksanaan  program  pemerintah  serta  menciptakan  transparansi  dalam pengelolaan  anggaran  publik.    Inti  dari  Sosial  Audit  adalah  menyediakan instrumen  bagi  masyarakat  untuk  mengukur  dampak  dari  tujuan  sebuah program/proyek/kegiatan.  Dilakukan  secara  sistematis  dan  reguler  sehingga berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. ( www.sloka.or.id ).
Nasution  (1996)  sebagaimana  dikutip  oleh  Woro  mengatakan  bahwa komunikasi  pembangunan  merupakan  segala  upaya  dan  cara,  serta  teknik penyampaian  gagasan,  dan  keterampilan-keterampilan  pembangunan  yang berasal  dari  pihak  yang  memprakarsai  pembangunan  dan  ditujukan  kepada masyarakat  luas,  dengan  tujuan  agar  masyarakat  memahami,  menerima,  dan berpartisipasi  dalam  melaksanakan  gagasan-gagasan  yang  disampaikan. Sedangkan dalam arti yang luas, komunikasi pembangunann meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.
Heterogenitas  Indonesia  yang  sangat  tinggi,  budaya,  kearifan  lokal  masih kuat,  tingkat  pendidikan  masyarakat,  kesadaran  akan  tekhnologi  merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi komunikasi pembangunan.  Komunikasi  langsung  merupakan  salah  satu  cara  yang  tepat untuk mengurangi persoalan-persoalan baik sosial maupun lainnya.
Bukan  hanya  cara  berkomunikasi  namun  juga  alat  yang  digunakan  juga sangat  berpengaruh  dalam  menyusun  partisipasi  masyarakat  sehingga komunikasi  dua  arah  menjadi  lebih  dinamis.  Alat  sekaligus  alat  peraga  akan menjadi  acuan  bagi  keduabelah  pihak  dalam  membangun  komunikasi.  Alat  ini juga  menjadi  pedoman  alat  ukur  untuk  melaksanakan  audit  sosial multistakeholder.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
Kajian  ini  menawarkan  sebuah  konsep  audit  sosial  yang  melibatkan banyak  pihak.  Sangat  tepat  untuk  menguji  program-program  pembangunan sosial pemerintah, seperti bantuan beras miskin, bantuan sosial pupuk bersubsidi dan lainnya.

## B. Kajian Pustaka
Dalam  kajian  pustaka,  penulisan  ini  merujuk  kepada  tulisan  yang berhubungan dengan komunikasi pembangunan dan audit sosial. Dua penjelasan ini  sangat  dekat  dengan  konsep  komunikasi  pembangunan  masyarakat;  sebuah konsep audit sosial multistakeholder.

## 1 . Komunikasi Pembangunan
Peranan  komunikasi  pembangunan  telah  banyak  dibicarakan  oleh  para ahli,  pada  umumnya  mereka  sepakat  bahwa  komunikasi  mempunyai  andil penting  dalam  pembangunan.  Everett  M.    Rogers  (1985)  d a l a m s i t o m p u l   ( 2 0 0 2 ) menyatakan  bahwa,  secara  sederhana pembangunan adalah  perubahan  yang  berguna  menuju  suatu  sistem  sosial  dan ekonomi  yang diputuskan  sebagai  kehendak  dari  suatu  bangsa.  Pada  bagian  lain  Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.
Lebih  detail  Sitompul  (2002)  mengatakan  pembangunan  merupakan proses, yang penekanannya  pada  keselarasan  antara  aspek  kemajuan  lahiriah dan    kepuasan  batiniah.  Jika  dilihat  dari  segi  ilmu  komunikasi  yang  juga mempelajari  masalah  proses,    yaitu    proses    penyampaian    pesan    seseorang kepada    orang    lain    untuk  merubah  sikap,  pendapat  dan  perilakunya.  Dengan demikian  pembangunan  pada  dasarnya  melibatkan  minimal  tiga  komponen, yakni komunikator pembangunan, bisa aparat  pemerintah  ataupun  masyarakat, pesan  pembangunan  yang  berisi  ide-ide  atau    pun    program-program pembangunan,  dan  komunikan  pembangunan,  yaitu masyarakat   luas,   baik penduduk   desa   atau   kota   yang   menjadi   sasaran pembangunan.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
Dengan demikian, pembangunan di Indonesia adalah rangka pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia, harus  bersifat  pragmatik  yaitu  suatu  pola  yang  membangkitkan  inovasi  bagi masa  kini  dan  yang  akan  datang.  Dalam  hal  ini  tentunya  fungsi  komunikasi harus  berada  di  garis  depan  untuk    merubah    sikap    dan    perilaku    manusia Indonesia  sebagai  pemeran  utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.
Sementara  Amanah  (2010)  menulis  yang  menjadi  stakeholder  dalam Komunikasi  Pembangunan  Masyarakat  Pesisir  yang  merupakan  sistem  sosial, sehingga  framework  CATWOE    relevan  dengan      proses  transformasi masyarakat pesisir ke arah yang  lebih  baik.     Dengan  demikian, pihak terkait yang dapat komunikasi pembangunan   berorientasi pemberdayaan meliputi:
 Customers:          Masyarakat          pesisir  termasuk  nelayan  dan  anggota keluarganya,
 Actors:  Pemuka  masyarakat,  agen  pembaharu,  penyuluh,  ketua  dan anggota kelompok nelayan,
 Transformation:    proses    perubahan  berupa  proses  komunikasi pembangunan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan      martabat      masyarakat pesisir,  seperti  kegiatan  penguatan  kelembagaan  lokal  (seperti  lembaga pemasaran,  kelompok  nelayan),  pengembangan  kapasitas  sumberdaya  manusia setempat, pengelolaan sumberdaya  pesisir  dan  lautan terpadu dan lain-lain.
 Welstanchaung =      worldview: pemahaman terhadap cara pandang, nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat pesisir, dan dihargai sebagai   aset masyarakat   setempat.
 Owners :     Dinas     Kelautan    dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan      dan      Perindustrian,  pemerintahan    desa   dan   kecamatan dan  instansi  terkait  lainnya  yang  berfungsi  mengembangkan  masya-  rakat setempat
 Environment: kondisi   lingkungan setempat perlu diperhatikan  seperti kebijakan  lokal apakah mendukung atau tidak terhadap program pemberdayaan masyarakat  pesisir.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
Sebagai  sebuah  sistem  sosial,  masyarakat  pesisir  tentunya  memiliki struktur  sosial  tertentu,  dan  dikenalnya  status  dan  peran  pada  tiap  anggota masyarakat.  Strategi  komunikasi  pem-  bangunan  pada  masyarakat  bersifat spesifik      untuk      tiap      wilayah,      setiap  upaya  perubahan  perlu  mempertim- bangkan  berbagai  faktor  seperti  masalah  sosial      ekonomi,      kondisi      fisik lingkungan  (sumberdaya  alam),  dan  sumberdaya  manusia  secara  umum (termasuk  agen  pembaharu).      Unsur-  unsur  yang  terlibat  dalam  komunikasi pembangunan  berubah-ubah  dan  harus  diantisipasi  secepatnya.        Perubahan merupakan   proses   alamiah   yang  tidak bisa dihindari,  dan harus terjadi  pada sesuatu,  individu  atau  masyarakat sebagai  reaksi  atau  adaptasi  pada kondisi yang  dihadapi.
Azman (2016) mengungkapkan perusahaan yang akan memeperbaiki atau meningkatkan  citra  positif  di  mata  masyarakat  sebelum  merancang  program kerja juga perlu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini dapat dilakuan dengan berbagaimacam  cara,  di  antaranya  dengan  melihat  pemberitaan  di  berbagai media  massa,  media  sosial  dan  media  lainnya,  selain  itu  juga  dapat  dilakukan dengan melakukan penelitian baik formal maupun informal sehingaa perusahaan tersebut  dapat  mengetahui  kondisi  dan  posisi  citranya  seperti  apa  dalam masyarakat.  Sehingga  selanjutnya  baru  menentukan  tindakan  yang  akan dilakukan.
Lebih lanjut azman (2016) menulis Tidak semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga itu bisa dilakukan/ diwakili oleh PR/Humas. Banyak hal tertentu  komunikasi  itu  harus  dilakukan  oleh  pimpinan  langsung,  baik  untuk publik  internal,  maupun  untuk  publik  eksternal.  Kelemahan  dalam  kemampuan berkomunikasi  dengan  publik  bisa  menjadi  dampak/gagalnya  citra  yang  akan dibangun.  Seorang  pemimpin  yang  harus  memimpin  bahwahannya  di perusahaan  ataupun  instansi  perusahaan  akan  sangat  intens  berkomunikasi, terlebih  kepada  publik  eksternalnya  sangat  dibutuhkan  gaya  komunikasi  yang bisa  membangun  keakraban  dan  kepercayaa.  Akan  sangat  sulit  membangun hubungan  yang  harmonis,  dinamis,  saling  menghargai,  saling  percaya, transparan  dan  saling  menguntungkan  kalau  seorang  pemimpin  punya  karakter
komunikasi  seperti  Hancock  bersifat  dingin  kurang  menghargai  orang-orang  di sekelilingnya.

## 2 .  Audit Sosial
Suharto  (2008)  menyebutkan  audit  lebih  dikenal  sebagai  sebuah  asesmen dan  evaluasi  yang  melibatkan  pengumpulan  informasi  mengenai  sistem  dan laporan  keuangan  dari  sebuah  perusahaan.  Audit  seperti  ini  biasanya  dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan objectif yang dikenal sebagai auditor atau  akuntan.  Auditor  internal  adalah  mereka  yang  menjadi  pegawai  sebuah perusahaan yang bertugas mengaudit sistem kontrol internal perusahaan tersebut.
Sedangkan  auditor  eksternal  merupakan  staf  independent  yang  ditunjuk oleh  lembaga  audit  (auditing  firm)  untuk  mengaudit  laporan-laporan  keuangan dari kliennya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Namun demikian, saat  ini  audit  seringkali  tidak  hanya  mencakup  pengumpulan  informasi  tentang keuangan  perusahaan,  melainkan  pula  aspek  lingkungan  dan  bahkan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat.  Para  pekerja  sosial  (social  worker),  konsultan  atau analis  kebijakan  biasanya  melakukan  audit  sosia  ini.  Menurut  Graham  Boyd (1998:  1)  yang dikutip  oleh Suharto (2008), audit sosial  adalah: A process that enables  an  organisation  to  assess  and  demonstrate  its  social,  economic,  and environmental  benefits  and  limitations.  It  is  a  way  of  measuring  the  extent  to which  an  organisastion  lives  up  to  the  shared  values  and  objectives  it  has committed  to.  Social  auditing  provides  an  assessment  of  the  impact  of  an organisasion’s  non-financial  objectives  through  systematically  and  regularly monitoring its performance and the views of its stakeholders.
Deegan (2004) seperti dikutip oleh Suryana (2011) mengungkapkan bahwa audit sosial adalah bagian penting dari audit sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja  perusahaan  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Hasil          audit sosial          digunakan          sebagai          bahan        pertimbangan    perusahaan    untuk mengungkapkan    kegiatan    sosial    perusahan      dan      sebagai      dasar      untuk kegiatan   dialog   dengan   masyarakat.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
Artinya,  audit  sosial  tidak  hanya  berguna  dalam  penerapan  komunikasi pembangunan negara dan masyarakat, namun juga sangat penting untuk sebuah perusahaan  yang  berada  ditengah-tengah  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat dalam bentuk audit sosial adalah metode baru dalam membangun hubungan baik sosial  maupun  hubungan  kerja  dalam  rangka  menjalankan  konsep-konsep pembangunan.
Dalam  pendampingan  masyarakat,  audit  sosial  menjadi  hal  yang  sangat penting  untuk  diketahui.  Karsidi  (2002)  mengatakan  konsep  pemberdayaan masyarakat  secara  mendasar  berarti  menempatkan  masyarakat  beserta  institusi- institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan  budaya.  Menghidupkan  kembali  berbagai  pranata  ekonomi  masyarakat untuk  dihimpun  dan  diperkuat  sehingga  dapat  berperan  sebagai  lokomotif  bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada  didalam  masyarakat  dikembangkan  kearah  terbentuknya  jaringan  ekonomi rakyat.
Aktifitas  pemberdayaan  masyarakat  perlu  pendampingan  yang  serius dengan  tahapan-tahapan  yang  mengarah  kepada  kesejahteraan  dan  kemandirian masyarakat  itu  sendiri.  Usaha  ini  turut  disempurnakan  dengan  advokasi  sosial pendampingan  masyarakat.  Makinuddin  &  Sasonko  (2006)  seperti  dikutip  oleh Zulyadi  (2014)  Ada  dua  unsur  penting  untuk  membangun  konsep  advokasi  di luar batas pengertian advokasi  sebagai  proses litigasi  dan perubahan kebijakan. Pertama,  advokasi  harus  ditujukan  untuk  membela  dan  meringankan  beban kelompok  miskin  dan  pinggiran  akibat  salah  urus  negara,  tujuan  yang seharusnya  berorientasi  pada  perubahan  sosial  (social  transformation).  Kedua, advokasi  harus  dapat  dijadikan  untuk  membuka  kemungkinan-kemungkinan baru  bagi  masyarakat  korban  untuk  menentukan  orientasi,  strategi  dan merefleksi  perubahan  berbasis  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan.
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
Dengan  demikian,  advokasi  dan  audit  sosial  merupakan  kegiatan  utama untuk  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembngunan.  Aktifitas  ini dituntut untuk melaksanakan pendampingan selaligus pendidikan tentang seluk- beluk program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

## D. Pembahasan; Model Audit Sosial Multistakeholder
Pattiro  (2011)  dalam  buku  manual  audit  sosial  menyebutkan  bahwa  audit sosial  merupakan  mekanisme  inovatif  yang  dapat  menciptakan  kondisi  untuk menguatkan akuntabilitas Publik. Tanpa mengetahui informasi tentang kebijakan atau  regulasi  dan  pengetahuan  tentang  implementasi  di  lapangan,  proses  audit Sosial akan sulit menghasilkan penilaian yang baik.
Audit  Sosial  mempunyai  beberapa  manfaat  dan  fungsi,  diantaranya:  (a) dapat  digunakan  sebagai  tools  untuk  menyediakan  input  kritis  dan  untuk melakukan  penilaian  manfaat  program  dan/atau  kegiatan  pemerintah  untuk kesejahteraan  warga  negara  dan  (b)  menilai  ongkos  Sosial  dan  mengukur tambahan  manfaat  Sosial  sebagai  hasil  dari  implementasi  program.  Kinerja badan  pemerintah  dipantau  melalui  beragam  mekanisme  dari  berbagai  daerah. Untuk  menggali  informasi  tentang  relevansi  sosial,  biaya  dan  manfaat  kegiatan program,  audit  Sosial  dapat  digunakan  untuk  menyediakan  input  khusus  untuk beberapa hak berikut:
- Memantau dampak Sosial dan kinerja program
- Menyedaikan  dasar  untuk  pembentukan  strategi  manajemen secara bertanggungjawab dan akuntabel.
- Memfasilitasi proses pembelajaran tentang bagaimana mengembangkan kinerja Sosial.
- Memfasilitasi  manajemen  strategis  institusi  –termasuk  concern pada pengaruh dan dampak Sosial bagi organisasi dan komunitas.
- Informasikan  kepada  komunitas,  masyarakat  dan  badan  atau institusi  lain  tentang  alokasi  sumberdaya  (waktu  dan  uang),
mengacu pada isu akuntabilitas
Tools  audit  sosial  adalah  sebuah  alat  untuk  mengukur,  mengidentifikasi dan kemudian melakukan analisa   secara silang  antara aspek rantai nilai  (value chain) dengan aspek integritas dan akuntabilitas program yang dituangkan dalam bentuk  table  atau  matriks  skoring  dengan  rentang  penilaian  1  (satu)  sampai  4 (empat),  dengan  ketentuan  “semakin  besar  nilai  skor  merepresentasikan  situasi yang  semakin  baik  atau  ideal”,  dan  sebaliknya  “semakin  kecil  skor menggambarkan situasi yang semakin buruk atau tidak ideal”.
Pembatasan  dan  penentuan  rentang  skor  hanya  1  (satu)  sampai  4  (empat) didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan.  Pertama,  agar  ekspektasi  nilai  tidak terlalu tinggi dan angka tidak diidentikan dengan justifikasi. Kedua, penggunaan skor genap dimaksudkan agar pemilihan skor tidak terjadi kecenderungan untuk memilih  titik  tengah  –terutama  pada  situasi  yang  kurang  tegas  menunjukkan kondisi  baik  atau  buruk  (Pattiro,  2011).  Maka  pola  skoring  ditentukan  sebagai berikut:
1 = kondisi yang paling tidak ideal yg mungkin terjadi 2 = kondisi yang kurang ideal yang mungkin terjadi 3 = kondisi yang cukup ideal yang mungkin terjadi
4 = kondisi yang paling ideal yang mungkin terjadi

## 1. Mengukur Rantai Nilai (Value Chain)
Audit sosial akan dilakukan untuk menilai tahapan-tahapan dalam seluruh proses  penyelenggaraan  program,  mulai  dari  perumusan  kebijakan  sampai dengan pelaksanaan (implementasi lapangan) yang meliputi beberapa komponen berikut:
a. Transfers
Adalah  sebuah  tahapan  dimana  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  di tingkat kementrian/Lembaga (K/L) melakukan transfers dana subsidi ke instansi atau lembaga di bawahnya (Service provider).
b. Distribusi
Adalah  sebuah  tahapan  pelaksanaan  utama  sebuah  program  yaitu penyampaian  atau  pembagian  obyek  program  kepada  penerima  manfaat  secara
langsung.  Distribusi  melibatkan  dua  pihak  yang  berkepentingan  yaitu  pihak provider (penyedia layanan) dan pihak penerima manfaat.

## c. Pelaporan
Adalah  sebuah  tahapan  untuk  mempertanggungjawabkan  kegiatan distribusi  dan  kegiatan  lain  yang  mendukung  proses  distribusi.  Pada  umumnya pelaporan  dilakukan  oleh  penyedia  layanan  kepada  pihak  pemberi  transfers, yang dilakukan secara tertulis dan administrative. Dalam konteks penyelenggaran  program  yang  dimandatkan  oleh  negara,  pelaporan  seharusnya juga  disampaikan  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat.  Hal  ini merupakan  bentuk  akuntabilitas  publik  dan  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  ikut  memberikan  penilaian  dan  juga  untuk  memastikan integritas pelaksanaan program pemerintah tersebut –apakah sudah tepat sasaran dan apakah laporan sesuai dengan implementasi di lapangan yang diketahui oleh masyarakat.  Laporan  yang  diberikan  berupa  laporan  keuangan  dan  laporan kegiatan, secara tertulis melalui pengumuman maupun melalui pertemuan warga atau melalui medai (forum) yang tersedia.

## d. Mekanisme Komplain
Adalah  sebuah  mekanisme,  prosedur  atau  tata  cara  dimana  masyarakat sebagai  penerima  manfaat  program  dapat  menyampaikan  keluhan,  komplain, saran,  dan  kritik  terhadap  pelaksanaan  program.  Mekanisme  komplain merupakan informasi balik (feedback) dari penerima manfaat agar program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan bisa menjadi input untuk  perbaikan  dalam  pelayanan  yang  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang. Beberapa hal  yang minimal harus ada dalam mekanisme komplain diantaranya: tempat  menyampaikan  komplain,  penanggungjawab  penerima  dan  menangani komplain, tata cara menyampaikan komplain, dan waktu penanganan komplain. Mekanisme  komplain  merupakan  salah  satu  bentuk  responsivitas  dan akuntabilitas pelaksanaan program.

## 2. Mengukur Integritas dan Akuntabilitas
Integritas  dan  akuntabilitas  yang  ingin  diukur  dan  diidentifikasi  melalui Audit  sosial  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  komponen  atau indikator penilaian, yaitu: (a) availabilitas, (b) enforcement, dan (c) akses.   Tiga komponen  atau  indikator  penilaian  ini  akan  digunakan  untuk  menilai  tingkat integritas  dan  akuntabilitas  terhadap  variable  yang  akan  dinilai  yaitu:  aspek transfer, aspek distribusi, aspek pelaporan, dan aspek mekanisme komplain.

## a. Availabilitas atau Ketersediaan Regulasi
Availabilitas  atau  ketersediaan  regulasi  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur dan  mengidentifikasi  ketersediaan instumen pengaturan, baik  berupa peraturan dan  atau  kebijakan (in  law), serta  untuk  mengetahui  sejauhmana  peraturan tersebut  memadai  dalam  menjamin  dan  mengatur  aspek  transfer,  distribusi, pelaporan  dan  adanya  mekanisme  komplain  atau  mekanisme  penanganan pengaduan.

## b. Enforcement atau Penegakan Regulasi dalam Pelaksanaan
Enforcement atau penegakan regulasi dalam pelaksanaan adalah indikator untuk  mengukur  dan  mengidentifikasi  kemampuan  pelaksanaan (in  practice) dalam  menerapkan  atau  mengimplementasikan  peraturan  yang  ada, yang  sudah dibuat  oleh  oleh  pemerintah  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  dan  petunjuk pelaksanaan.
Aspek  Enforcement  atau  penegakan  regulasi  dalam  pelaksanaan  ini dimaksudkan  untuk  mengukur  kemampuan  penyedia  layanan  (provider)  dalam menjalankan atau melaksanakan program pemerintah.

## c.  Akses  (Masyarakat  untuk  Mendapatkan  Informasi  tentang Program)
Aspek  akses  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  untuk  mengukur  seberapa mudah  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  untuk  memperoleh  informasi tentang  program  di  setiap  tahapan  pelaksanaan  program,  mulai  dari  tahapan transfers,  distribusi,  pelaporan  dan  ketersediaan  mekanisme  komplain.  Akses lebih  ditekankan  untuk  mengukur  seberapa  mudah  penerima  manfaat
EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023 *Media Kajian Komunikasi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
mengetahui apakah sebuah program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  atau  tidak.  Selain  itu,  dan  juga  untuk  mengetahui  keberadaan  unit penanganan  pengaduan  di  masing-masing  provider  dan  kemampuannya  untuk pengelola dan menangani pengaduan.

## E. Kesimpulan
Model  audit  sosial  yang  dikembangkan  oleh  LSM  Pattiro  melibatkan banyak  pihak,  mulai  dari  pemerintah  sebagai  pelaksana  program,  masyarakat selaku  penerima  sasaran  dan  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  seperti  pengusaha dan  lainnya.  Konsep  ini  mengajak  seluruh  peserta  audit  untuk  mengungkapkan data dan fakta secara terbuka sehingga bisa saling mengkritisi satu sama lainnya.
Model  ini  tidak  hanya  melihat  sebuah  program  dari  sisi  pelaksanaannya saja,  namun  juga  lebih  detail  melihat  aturan  baik  itu  ditingkat  pusat  maupun daerah.  Dengan  mengetahui  aturan  pelaksanaan  menunjukkan  pemerintah membuka  diri  dari  setiap  masukan-masukan  dalam  perbaikan  termasuk menyempurnakan aturan yang ada.
Mekanisme komplain atau cara-cara menangani aduan masyarakat menjadi pendukung utama dari sisi akuntabilitas dan integritas. Hal ini merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam mempelajari sekaligus penerima manfaat dari program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah.
Komunikasi  pembangunan  dalam  pelaksanaan  audit  sosial  muncul    dari diskusi  secara  terbuka  dalam  waktu  dan  tempat  yang  sama  antar  stakeholder. Tidak hanya itu, masing-masing pihak bisa memberikan penilaian untuk melihat permasalahan  yang  ada.  Dengan  demikian,  pemerintah  dan  masyarakat  serta pemangku kepentigan lain bisa saling mengungkapkan tentang kebenaran (fakta) dan mendapat masukan/kritikan dari seluruh peserta.

## Daftar Pustaka
Amanah,  S.  (2010).  Peran  komunikasi  pembangunan  dalam  pemberdayaan masyarakat pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 8 (1).
Azman, A. (2016). STRATEGI PUBLIC RELATIONS MEMBANGUN CITRA POSITIF  DALAM  FILM  “HANCOCK”(Studi  Terhadap  Nilai-Nilai Dakwah Islam). Jurnal Al Bayan , 22 (34).

## Fahazza Muchammad, dkk (2011). Panduan Operasional (Manual)“PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRITAS DAN PROSES AKUNTABILITAS DARI ANGGARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR  PENDIDIKAN,  PERTANIAN  DAN  KESEJAHTERAAN SOSIAL” Tools Audit Sosial. PATTIRO, Jakarta
http://www.sloka.or.id/sosial-audit-partisipasi-warga-dalam-pengawasan- pembangunan/ diakses tanggal 26 januari 2018
Karsidi, R. (2002). Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil.
Sitompul,  M.  (2002).  Konsep-konsep  komunikasi  pembangunan. Fakultas  Ilmu Sosial dan Politik, Sumatera Utara: USU Digital Library .
Suaryana,  A.  (2011).  Implementasi  akuntansi  sosial  dan  lingkungan  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis .
Suharto,  E.  (2008).  Menggagas  Standar  Audit  Program  CSR. Disampaikan pada , 6 .
Woro,  D.,  Aeni,  E.  N.,  &  Istiyanto,  S.  B.  IMPLEMENTASI  DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP II TAHAP II)  DI  KELURAHAN  PASIR  KIDUL  KECAMATAN  PURWOKERTO BARAT.
Zulyadi, T. (2014). ADVOKASI SOSIAL. Jurnal Al Bayan , 20 (30).
Teuku  Zulyadi was  born  Pidie Jaya,  Indonesia on  July  27, 1983.   Master's degree at  the  University  of Indonesia from year 2008 until 2010.  As well as lecturers UIN Ar-Raniry was  also  active in Pattiro (non  goverment organization) engaged in public policy advocacy, writing books, journals and  articles.  Now  being    Ph.d  student,  College  of  Public
Administration  at  Huazhong  University  of  Science  and  Technology, China.