## REFORMULASI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Sri Bintang Gelang Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : bintangriung@gmail.com

## Abstrak
DPR,  MPR,  dan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaksana  dari  pada  proses impeachment  terhadap  Presiden.  Dengan  proses  politik  berada  DPR  dan  MPR (DPR  proses  awal  yang  memberikan    usulan  dan  MPR  proses  akhir  yang memutuskan Presiden dapat di imoeacment atau tidak) dan proses hukum berada di  Mahkamah  Konstitusi  (proses  pembuktian  benar  atau  tidak  telah  di  lakukan pelanggaran  hukum  sebagaimana  ketentuan  pasal  7A  UUD  NRI  1945).  Sistem pertanggungjawaban  Presiden  setelah  amandemen  UUD  1945  merupakan  sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan yakni
pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam  masa jabatan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  merupakan  pertanggung-jawaban atas  perbuatan  hukum  pidana  dan/atau  pertanggungjawaban  politik  karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian  dikualifisir  sebagai  pertanggungjawaban  hukum  dalam  sistem ketatanegaraan  dengan  sanksi  tertinggi,  pemberhentian  dari  jabatan.  Berangkat dari  cara  berpikir  di  atas,  maka  bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  menurut UUD 1945 khususnya Pasal 7A adalah bentuk pertanggungjawaban  hukum yang terdiri  dari  pertanggungjawaban  hukum  pidana  berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan pertanggungjawaban hukum kebijakan Pemerintahan (policy) yakni terbukti tidak lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden  berupa gagal  mengemban  amanah rakyat dan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Presiden,  melanggar  UUD  dan tidak melaksanakan UU dan peraturan lainnya dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.
Kata kunci: Reformulasi, Pertanggunngjawaban Presiden, Sistem Presidensial

## Abstract
The  DPR,  MPR  and  the  Constitutional  Court  act  as  implementers  of  the impeachment process against the President. With the political process in the DPR and  the  MPR  (the  initial  process  of  the  DPR  which  provides  proposals  and  the MPR,  the  final  process  which  decides  whether  the  President  can  be  imitated  or not) and the legal process is in  the Constitutional Court  (the process of proving whether or not there has been a violation of the law as stipulated in article 7A of the  Constitution  NRI  1945).  The  President's  accountability  system  after  the amendment  of  the  1945  Constitution  is  a  system  of  legal  accountability  in  the
constitutional system, namely accountability with material violations of the law in the  form  of  criminal  acts  and  political  acts  committed  during  the  term  of  office. Therefore,  the  forms  of  responsibility  of  the  President  are  accountability  for criminal  acts  and  /  or  political  responsibility  due  to  the  inability  to  fulfill  his obligations as President of the Republic of Indonesia, which is later  qualified as legal responsibility in  the state administration system  with the highest  sanctions, dismissal  from  office.  Departing  from  the  way  of  thinking  above,  the  form  of responsibility  for  the  President  according  to  the  1945  Constitution,  especially Article  7A  is  a form  of  legal  responsibility  consisting  of  criminal  liability  in  the form  of  treason  against  the  state,  corruption,  bribery,  other  serious  crimes  or disgraceful acts and legal accountability for Government policies (policy ) that is proven  that  they  no  longer  fulfill  the  requirements  as  President  in  the  form  of failing  to  carry  out  the  mandate  of  the  people  and  failing  to  fulfill  their obligations  as  President,  violating  the  Constitution  and  not  implementing  laws and other regulations as  well as possible and fairly, and not serving the country and the nation.
Keywords: Reformulation, President's Responsibility, Presidential System

## PENDAHULUAN
Gagasan  negara  hukum  demokratis  memiliki  akar  sejarah  yang  cukup panjang, terutama dalam liku perkembangan konstitusi dan format ketatanegaraan termasuk  didalamnya  tentang  kekuasaan  Presiden.  Sejalan  dengan  kesepakatan untuk  mempertegas  sistem  pemerintahan  Presidensil  maka  Presiden  harus memiliki  Legitimasi  yang  kuat.  Legitimasi  yang  kuat  itu  hanya  akan  dapat  di peroleh  bila  Presiden  di  pilih  langsung  oleh  rakyat.  Implikasi  dan  konsekwensi hukum dari pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan langsung terhadap UUD 1945  adalah  pertanggungjawaban  Presiden  harus  di  berikan  kepada  rakyat  tidak lagi  kepada  MPR.  Karena  tidak  adalagi  hubungan  pertanggungjawaban  antara Presiden  dengan  MPR,  maka  sebagai  penggantinya  di  perlukan  adanya  peranata impeachment dalam  hubungannya dengan konsep tindakan terhadap pelanggaran oleh Presiden. 1
Kekuasaaan  dan  sistem  pertanggungjawaban  Presiden  tidak  dapat  di pisahkan  dengan  sistem  pemerintahan  yang  dianut  dalam  suatu  negara.  Dalam kepustakaan dikenal dengan adanya tiga sistem kekuasaan, yaitu: 2
1. Sistem Pemerintahan Parlementer
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
3. Sistem  Pemerintahan  yang  mengandung  unsur-unsur,  baik  yang  terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer  maupun  yang terdapat dalam sistem pemerintahan  presidensial.  Terhadap  sistem  ketiga  ini  ada  yang menamakannya semipresidential government
Dalam  sistem  pemerintahan  Presidensial, lembaga  kepresidenan mempunyai  kedudukan  yang  penting.  Hal  ini  disebabkan  dalam  sistem  ini Presiden  yang bertindak sebagai pelaksana eksekutif dan pemimpin kabinet akan
1 Jimly  Asshiddiqie,  Et  Al,  Gagasan  Amandemen  UUD  1945  Dan  Pemilihan  Presiden Secara Langsung (Jakarta : Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) Hlm. 47-48
2 Sri  Soemantri,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pemikiran  Dan  Pandangan,  Pt  Remaja Rosdakarya, Bandung 2014, Hlm 61
banyak menentukan dalam jalannya roda pemerintahan. Unutk Indonesia kalau di perhatikan  UUD  1945  bayak  sekali  pasal  yang  mengatur  tentang  lembaga kepresidenan bila di bandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bahkan dengan  MPR  sekalipn.  Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa  UUD  1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. 3
Presiden  tidak  bertanggungjawab  kepada  MPR  kecuali  jika  ada  tuntutan dari  DPR  kepada  mahkamah  konstitusi  (MK)  tentag  adanya  pelanggaran  hukum dan konstitusi yang di lakukan oleh presiden. Apabila tuntutan tersebut di kuatkan oleh  MK  dalam  satu  keputusan,  maka  DPR  dapat  melanjutkan  tuntutan pemberhentian Presiden kepada MPR.
Pengaturan hukum berkenaan dengan Pertanggungjawaban Presiden pasca reformasi  belum  diatur  secara  eksplisit,  berbeda  dengan  sebelumnya  reformasi Presiden  bertanggungjawab  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). dalam  UUD  NRI  1945  pasca  amandemen  hanya  mengatur  berkenaan  dengan pemberhentian  Presiden  dan  wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya.  Pasal  7A UUD’45 berbunyi “
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat atas usul  Dewan Perwakilan  Rakyat, baik apabila  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Rumusan  pasal  tersebut  hanya  mengatur  berkanaan  dengan  pelanggaran ataupun  kejahatan  yang  terkait  yang  dilakukan  oleh  presiden  dan/atau  wakil presiden  dalam  masa  jabatannya  dan  dapat  diberhntikan  dalam  masa  jabatannya dengan  mekanisme  Konstitusional  oleh  tiga  lembaga  negara  yaitu  DPR,  MPR, MK.  Tidak  mengatur  berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  Presiden  dan  atau Wakil  Presiden  dalam  upaya  melaporkan  semua  tindakan  atau  perbuatan  hukum pemerintah  baik  yang  di  berikan  oleh  peraturan  Perundang-Undangan  ataupun yang  berkenaan  dengan  perbuatan  hukum  yang  belum  diatur  oleh  peraturan Perundang-Undangan  ( diskresi/freis  emmerson ),  dalam  masa  jabatannya.  Maka dari  itu,  didalam  penelitian  ini  penulis  ingin  menguraikan  konsep peranggungjawaban  Presiden  selain  pertanggungjawaban  Presiden  yang  menuju kepada  pranata Impeachment dengan  ketentuan  pelanggaran  ataupun  kejahatan seperti  yang  telah  teratur  didalam  konstitusi.  sementara  ketentuan  tersebut  juga perlu meminta pertanggungjawaban dari sorang Presiden terhadap kebijakan yang dilakukan didalam menjalankan roda pemerintahan negara. Maka dari itu didalam penelitian  ini,  penulis  ingin  sedikit  menguraikan  bentuk  pengaturan  sistem pertanggungjawaban  Presiden  dan  prosedur  pertanggungjawaban  Presiden  dalam menjalankan  pemerintahan  negara,  yang  tidak  selalu  menuju  pranata impeachment.
Secara  teoritis,  diharapkan  dapat  memberi  sumbangan  ilmiah  bagi  ilmu pengetahuan hukum dalam perkembangan hukum tatanegara. Dikhususnya dalam pemahaman  teori  tentang  problematika  pertanggungjawaban  Presiden  di Indonesia. Secara  praktis,  penelitian  yang  berfokus  pada  reformulasi pertanggungjawaban  Presiden    diharapkan  bisa  menjadi  pertimbangan  dan
3 Bagir  Manan, lembaga  kepresidenan, Pusat  Studi  Hukum  (PSH)  Universitas  Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hlm 31.
sumbangan fikiran, serta dapat memberikan solusi dan kontribusi bagi pemangku kekuasaan  legislatif  dan  eksekuif  agar  tidak  melanggar  hak-hak  konstitusional berbangsa dan bernegara. Diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan dalam reformulasi pertanggungjawaban Presiden selain Impeachment demi pembaharuan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Adapaun  pendekatan  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua, yaitu : pendekatan konsep hukum (conceptual approach), pendekatan perundang- undangan  (statute  approach).  Didalam  menganalisis,  menggunakan  metode deskriptif  analisis  ataupun  content  analysis  yang  menunjukan  pada  metode analisis  yang  integratif  dan  secara  konseptual  cendrung  diarahkan  untuk menemukan,  mengidentifikasi,  mengolah  dan  menganalisis  bahan  hukum  untuk memahami  makna, signifikansi dan relefansinya.  Yang terdiri dari  bahan  hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum tersier. Semua data  ini kami  pilah yang relevan dan yang tidak relevan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Salah  satu  subsistem  dari  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  prinsip negara  hukum  dan  sistem  konstitusional. 4 yamin  menjelaskan  pengertian  negara hukum  dalam  penjelasan  UUD  1945  yaitu  dalam  negara  dan  masyarakat Indonesia,  yang  berkuasa  bukannya  manusia  lagi  seperti  berlaku  dalam  negara- negara  Indonesia  lama  aau  dalam  negara  asing  yang  menjalankan  kekuasaan penjajahan  sebelum  proklamas,  melainkan  warga  Indonesia  dalam  suasana kemerdekaan  yang  di  kuasai  semata-mata  oleh  peraturan  negara  berupa perundang-undangan yang di buatnya sendiri. 5
Lebih  lanjut  Yamin  menyatakan  bahwa  dasar  negara  hukum  tidak  sama dengan  negara  hukum-adat  atau  hukum-agama,  dan  sangat  berlainan  dengan negara  kekuasaan,  karena  dalam  negara  Republik  Indonesia,  peraturan  negara tertulislah  yang  memerintah.  Syarat  negara  hukum  itu  terdapat  dalam  kalimat pembukaan  UUD  1945  yang  berbunyi  :  “ maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia”. 6 pandangan  ini  menunjukan  pandangan  sempit  mengenai  negara hukum,  yaitu  hanya  dalam  arti due  process  of  law, yang  berarti  segala  tindakan dan kebijakan pemerintah dilakukan berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku.
MPR  memiliki  kewenangan  yang  harus  di  putuskan  dalam join  session. Forum  ini  merupakan  rapat  gabungan  antara  DPR  dan  DPD.  Kewenangan pertama,  menetapkan  perubahan  UUD,  kedua,  mengangkat  dan  memberhantikan Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Khusus  mengenai  prosedur  pemberhentian terdapat  3  point pertama, alasan  pemberhentian, kedua, proses  pengambilan keputusan; ketiga persidangan.  Tim  merumuskan  alasan  pemberhentian  kedalam dua  alasan  yang  di  letakan  dalam  kerangka  (i)  kecendrungan  dianut  sistem
4 Lihat  Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tata  Negara  Indonesia, Gema  Insani  Press, Jakarta 1996. Hlm 39-61
5 Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, jilid keempat, Penerbit Yayasan Prapanca, 1960. Hlm 253.
6 Ibid
presidensil  murni.  (ii)  pemilihan  presiden  secara  langsung.  Pemberhentian Presiden pada masa yang akan datang di harapkan tidak lagi menggunakan alasan politik,  melainkan  cukup  dengan  alasan  hukum  yakni pertama, pelanggaran hukum; kedua tidak  mampu  atau  berhalangan  tetap.  Alasan-alasan  ini  paralel dengan sistem pemerintahan Presidensil. 7 Dalam statemant nya Jimly menegaskan bila mau konsisten dengan sistem pemerintahan presidensil, yang masa jabatannya fixed term maka tidak ada lagi pertimbangan politik. Namun pelanggaran hukum tersebut  tidak  boleh  di  rumuskan  seperti  Amerika  Serikat. 8 DPR  menjadi  organ penuntut, sedangkan MPR menjadi organ pemutus.
Presiden  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  pada  sistem pemerintahan  presidensial.  Dan  mekanisme  kontrol  dilakukan  lembaga perwakilan rakyat. 9 Pasaca perubahan UUD 1945, secara garis besar ada tiga hal pokok  menyangkut  hubungan  kekuasaan  antara  Presiden  dan  DPR. Pertama, hubungan  legislasi  (pembentukan  Undang-undang). Kedua, hubungan  dalam menetapkan  anggaran  dan  belanja  negara  (APBN)  dan ketiga, hubungan pengawasan. Selebihnya hubungan kekuasaan yang sifatnya insidental.
Dari  tiga  hubungan  tersebut  diatas  antar  Presiden  dan  DPR,  penulis berpendapat  bahwa  hubungan  kekuasan  antara  Presiden  dan  DPR  pasca amandemen  UUD  1945  tidak  menggambarkan  prinsip cheks  and  balances .  Dari ketiga  hubungan  tersebut,  secara  politik  dan  hukum  kedudukan  DPR  lebih  kuat dibandingkan  dengan  DPR.  Sebab  Presiden  akan  kesulitan  dalam  menjalankan pemerintahan tanpa adanya dukungan dari DPR.
1. Tinjauan lembaga negara yang berwenang menerima pertanggungjawaban Presiden
Dalam  literatur  ilmu  negara  ( Algemene  Staatsleer,  Theory  Of  State ),  dan dalam  ilmu  hukum  tata  negara  ( Staatsrecht  Wetenschap,  Constitusional  Law ), sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan hubungan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif, dan legislatif (parlemen). Dalam tatanan demokrasi di bedakan antara 10 :
a. Sistem  (pemerintahan)  parlementer  dengan  ciri  utama,  kekuasaan  eksekutif ditunjuk  oleh  kepala  negara  dengan  dukungan  kepercayaan  dan bertanggungjawab  kepada  parlemen.  Bertanggung  jawab  artinya,  semua rencana  program,  dan  kebijakan  pemerintah  (kabinet,  dewan  menteri)  harus memperoleh  dukungan  anggota  atau  partai  atau  partai-partai  mayoritas  di parlemen.  Dalam  praktek  ketatanegaraan,  setiap  kabinet  yang  baru  akan menyampaikan  kepada  parlemen  dasar-dasar  kebijakan  dan  program  yang
7 Margarito  Kamis,  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden, Pergeseran  Kekuasaan  Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 , SETARA PRESS, (Malang 2014), Hal 40
8 Jimly Assiddiqie juga menyenut Prancis yang menurutnya terdapat dua alasan, demikian juga  Taiwan,  Jepang  dan  Philiphine. Tetapi  tidak  semua negara mengaitkan  pelanggaran hukum tersebut dengan tindak pidana. Soal ini seringkali disalah mengerti oleh kebanyakan orang seolah- olah pelanggaran hukum selalu tindak pidana. Jerman misalnya hanya menyebutkan pelanggaran hukum dan Konstitusi. Lihat : Jimly Asshiddiqie Dalam MPR, Buku Kedua Jilid 3A... Op.Cit.,76- 77. Lihat:  juga  Jimly  Asshiddiqie  Dalam  MPR, Buku  Kedua  Jilid  4A  Risalah  Rapat  Panitia  Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001 (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2001), 213-214
9 Michael  Nelson, Guide  To  The  Presidency, Second  Edition,  Congressional  Quarterly, Washinton, Dc, 1996, Hlm 441
10 Bagir  Manan,  Editor  Moh.  Fadli,  Membedah  Uud  1945, Universitas  Brawijaya  Press (Ub Press),  Malang 2012. Hlm. 97-100
akan  di  lakukan  pemerintah.  Apabila  disetujui,  parlemen  akan  menyatakan dukungan  dengan  memberikan  mosi  kepercayaan  (atau  dengan  bahasa  lain memberi  kesempatan)  kepada  kabinet  yang  bersangkutan  untuk  bekerja. Kalau  tidak  disetujui  kabinet  baru  akan  mengendaikan  kembali  mandat kepada kepala negara.
b. Sistem  (pemerintahan)  Presidensil  dengan  ciri  utama  :  hanya  ada  satu pemegang  kekuasaan  eksekutif  ( singgle  executive ).  Kekuasaan  (kedudukan) sebagai kepala negara ( head of state ) dan sebagai kepala pemerintahan ( chief executive ) ada di satu tangan. Sistem pemerintahan presidensil lazim didapati pada  negara-negara  republik.  Ciri  paling  utama,  pemegang  kekuasaan eksekutif  tidak  bertanggungjawab  kepada  parlemen,  karena  itu  itu  tidak bergantung  pada  dukungan  dan  kepercayaan  parlemen.  Ada  keterpisahan (separation)  antara  pemerintah  dan  parlemen.  Namun  dalam  tatanan demokratis  yang  menghendaki  semua  kekuasaan  harus  bertanggungjawab ( geen  machtzonder  vorantwoordelijkheid ),  walaupun  tidak  ada  hubungan antara pemerintah dan parlemen, diadakan berdasarkan chekc and balances. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  oleh  karena  jabatan  Presiden Republik Indonesia adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan, maka harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan 11 .
Sebagaimana  telah  di  kemukakan  pada  bagian  terdahulu,  bahwa pertanggungjawaban  Presiden  tidak  di  nyatakan  secara  eksplisit  oleh  UUD  NRI 1945.  Namun  demikian  Presiden  pengemban  mandat  tetap  di  tuntut  untuk mempertanggungjawabkan  jabatannya,  khususnya  kepada  pemberi  mandat. Dalam pasal 6A ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 di sebutkan bahwa Presiden dan  Wakil  Presiden  di  pilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat. Aturan  konstitusi  ini  mengandung  arti  bahwa  pihak  yang  memberikan  mandat jabatan Presiden adalah rakyat. Oleh karena itu, Presiden harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada rakyat. 12
Persoalan kemudian yang muncul, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Presiden  kepada  rakyat  itu  ?  Berkenaan  dengan  masalah  ini  tidak  ditemukan penjelasan  yang rinci. Namun  bila  bercermin kepada Konstitusi  Amerika Serikat yang memiliki kemiripan dengan UUD 1945, maka tampak bahwa Presiden tidak secara  formal  menyampaikan  pertanggungjawabannya  kepada  rakyat.  Rakyat dipersilahkan  secara  pribadi-pribadi  menilai  kinerja  Presiden  selama  masa jabatannya.  Penerimaan  dan  penolakan  rakyat  atas  kinerja  Presiden  itu  tidak dinyatakan  secara  formal,  tetapi  dibuktikan  dengan  kemungkinan  rakyat  untuk memilihnya  kembali.  Apabila  rakyat  menilai  negatif  atas  kinerja  Presiden,  maka rakyat  tidak  akan  memilihnya  lagi  sebagai  Presiden  pada  periode  berikutnya. Tetapi  sebaliknya,  bila  rakyat  menilai  positip  atas  kinerja  Presiden,  maka  rakyat akan memilihnya kembali sebagai Presiden di periode berikutnya.
11 Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan ,  Pusat  Studi  Hukum  (PSH)  Universitas  Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 107
12 Dalam  perspektif  Miriam  Budiardjo,  pertanggungjawaban  presiden  kepada  rakyat merupakan  impementasi  dari  kedaulatan  rakyat.  Dalam  teori  politik  tradisional  rakyatlah  yang memberi  kekuasaan  kepada  pihak  lain  –  termasuk  presiden  –  unutk  memerintah  dan  perintah bertanggungjawab  kepada  rakyat.  Lihat  Miriam  Budiardjo, menggapai  kedaulatan  untuk  rakyat, Mizan, Bandung, 1998. Hlm 107
Pertanggungjawaban  Presiden  kepada  rakyat  sebagai  pemberi  mandat  ini bukan merupakan pertanggungjawaban secara hukum, melainkan pertanggungjawaban secara politis.  Artinya  bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat tidak menimbulkan implikasi yuridis, maksudnya bahwa kalaupun pertanggungjawabannya ditolak, tapi  ia tidak akan  mendapat sanksi  hukum  yang jelas  (misalnya,  diberhentikan  dari  jabatannya),  tapi  secara  politis  itu  akan mempunyai dampak ataupun pengaruh yang sangat besar sehingga mempengaruhi kredibilitas  dari  orang  itu.  Artinya  bahwa  apabila  dengan  pertanggungjawaban yang  disampaikan  Presiden  kepada  rakyat  tersebut,  dan  ternyata  rakyat  menilai negatif  atas  kinerja  Presiden,  Presiden  tidak  bisa  dituntut  secara  hukum.  Kinerja yang  negatif  dari  Presiden  hanya  akan  memberikan  akibat  kepercayaan  rakyat pada  dirinya  menjadi  lemah,  sehingga  ia  tidak  mungkin  dipilih  lagi  oleh  rakyat menjadi  Presiden.  Begitu  juga  sebaliknya,  kalau  ternyata  penilaian  rakyat diberikan oleh rakyat kepada kinerja Presiden tersebut ternyata baik, maka rakyat akan  mengangkat  atau  memilih  kembali  orang  tersebut  untuk  menjadi  Presiden kembali.
Terdapat  kelemahan  dalam  hal  pertanggungjawaban  Prsiden  secara langsung  terhadap  rakyat,  karena  penilaian  yang  yang  diberikan  oleh  rakyat tehadap  kinerja  Presiden  tersebut  akan  diwujudkan  setelah  Presiden menyelesaikan  tugasnya  selama  lima  tahun,  yaitu  dalam  pemilu  yang  akan dilakukan  ketika  akan  memilih  Presiden  berikutnya.  Sehingga  kalau  ditengah jalan  Presiden  melakukan  pelanggaran,  maka  rakyat  tidak  bisa  berbuat  apa-apa, sedangkan  MPR  yang  adapun  tidak  lagi  berwenang  untuk  meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden.
Untuk menghindari keadaan tersebut, maka UUD 1945 telah memberikan jalan keluarnya yaitu dengan membuat ketentuan seperti yang dimuat dalam Pasal 7A  dan  7B,  yang  memberikan  kemungkinan  adanya  pemberhentian  Presiden dan/atau wakilnya dalam masa jabatannya oleh MPR berdasarkan atas usulan dari DPR.
Dari  dua  pasal  itu  tampak  bahwa  MPR  memiliki  kewenangan  untuk memberhentikan Presiden setelah diusulkan oleh  DPR dan  mendapatkan putusan hukum  dari  Mahkamah  Konstitusi.  Kewenangan  ini  baru  bisa  dilakukan  bila Presiden  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Namun  ketentuan  tersebut  bukan  merupakan  bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada MPR.
Mengenai prosedur pertanggungjawaban Presiden terdapat dalam pasal 7B UUD NRI 1945, dimana dalam prowses tersebut melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Tetapi berdasarkan menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu  : pertama, mengapa  DPR  yang  di  beri  wewenang  untuk  mengajukan pendapat mengenai pelanggaran hukum Presiden ke MK dan mengapa hak itu jug tidak  di  dapat  di  DPD; kedua, mengapa  wewenang  memeriksa,  mengadili,  dan memeutus  ada  pada  MK  bukan  pada  MA; ketiga, mengapa  MPR  yang  menjadi pemutus  terakhir  atas  sanksi  pemberhentian  Presiden  setelah  MK  membenarkan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden.
Hak  DPR  untuk  mengajukan  pendapat  tentang  pelanggaran  hukum Presiden  merupakan  rangkaian  hak  atas  fungsi  pengawasan  DPR  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan satu-satunya lembaga negara yang di  beri  wewenang  untuk  itu  sehingga  secara  normatif  tidak  akan  pernah  ada pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden tanpa di mulai dari DPR.
MK  sebagai  lembaga  peradilan  yang  berwenang  memeriksa,  mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu :
1. MK  berwenang  mengadili  pada  tingakat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  UU  terhadap  UUD,  memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD, memutus pembubabaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu;
2. MK  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran oleh Prsiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
Menelaah  kewenangan  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  kehadiran  MK sebagai  salah  satu  institusi  peradilan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Wewenang MK untuk  memberi putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum  Presiden  adalah  pelanggaran  hukum  dengan  materi  sebagaimana  telah  di jelaskan  sebelumnya,  tidak  terlepas  dari  kedudukannya  sebagai  satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD sebagai penafsir konstitusi.
Walaupun  demikian,  sekalipun  ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  7A dan 7B UUD 1945 itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab Presiden kepada  rakyat,  tapi  secara  maknanya  bahwa  di  sana  tersirat  adanya  sifat pertanggungjawaban  Presiden.  Sebab,  meskipun  tidak  secara  tegas  UUD  1945 menyebutkannya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  Presiden,  tapi  ketentuan tersebut  merupakan  implementasi  dari  adanya  sebuah  pengawasan.  Menurut logika, apalah artinya sebuah pengawasan apabila hasil dari pengawasan itu tidak ditindaklanjuti.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  diungkapkan  oleh  I  Gede  Pantja Astawa bahwa dalam makna kontrol itu sendiri terkandung asas pertanggungjawaban. 13
Pelaksanaan  hak  dan  fungsi  DPR  yang  terkait  dengan  forum  pemakzulan itu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20A  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945  sebagai berikut:
1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan fungsi pengawasan.
2. Dalam  melaksanakan  fungsinya,  selain  hak  yang  diatur  dalam  pasal- pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Fungsi  pengawasan  adalah  fungsi  DPR  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  kebijakan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  oleh Presiden  (Pemerintah)  Pendapat  DPR  tersebut  berisi  tentang  pernyataan  DPR bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jadi  menurut  penululis  perlu  dirumuskan  perihal  pertanggungjawaban Presiden  kepada  rakyat  melalui  lembaga  negara  yang  sudah  ada  dengan
13 I Gede Pantja Astawa, Op.Cit., Hlm 25
memperhatikan  asas cheks  and  balances bukun  untuk  mengembalikan  kepada sistem pemerintahan parlementer, tetapi pertanggungjawaban yang dapat di terima oleh  masyarakat  sebagai  pemberi  mandat  kepada  siapapun  yang  menduduki jabatan  Presiden  Republik  Indonesia  melalui  DPR.  Akan  lebih  baik  bila pengaturan  tersebut  di  tuangkan  dalam  UUD  NRI  1945  sehingga  pengaturan didalam  UUD  1945  dalam  pasal  7A  dan  7B  tidak  lagi  multi  tafsir.  Sehingga masyarakatpun mengetahui apa yang di lakukan oleh Presiden dengan kekuasaan begitu  besar  yang  melekat  pada  jabatannya  dengan  adanya  pertanggungjawaban dan  penilaian  oleh  DPR  dengan  kewenangan  pengawasannya  di  luar  mekanisme impeachment. Sedangkan  prosedur Impeachment tetap  dilakukan  sebagaimana yang telah termaktub dalam UUD saat ini.
Apabila  dari  hasil  pertanggungjawaban  yang  di  berikan  oleh  Presiden tersebut  kepada  DPR  kemudian  terdapat  hal-hal  yang  berimplikasi  kepada Impeachment dengan  palanggaran-pelanggaran  yang  telah  di  sebutkan  seperti pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  perbuatan  tercela  lainnya maka  mekanisme Impeac- nya  melalui  prosedur  yang  telah  di  tentukan,  dimulai dari  usulan  DPR  kepada  MK,  MK  memutuskan  benar  atau  tidak  nya  telah dilakukan  perbuatan  sebagaiamana  di  maksud,  kemudian  keputusan  tersebut  di serahkan kepada MPR untuk proses Impeachment- nya.
Pertanggungjawaban  Presiden  dalam  masa  jabatannya  yang  penulis maksud  disini  hanya  berada  dalam  tatanan  hukum  pertanggungjawaban  Presiden kepada  rakyat  melalui  DPR  untuk  lebih  efektif  dan  efisien.  Pertanggungjawaban itu kemudian di nilai oleh DPR sebagai political representation dari rakyat dalam pemerintahan. Tentunya terdapat punishment dan reword terhadap apa yang telah di lakukan oleh Presiden selama masa jabatannya.
Sebagaiman pendapatnya Bagir Manan  yang telah di kemukakan di awal, bahwa jabatan Presiden RI adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham  kerakyatan.  Karena  itu  harus  ada  pertanggungjawaban  dan  pengawasan. Oleh  karena  masalah  pertanggungjawaban  Presiden  itu  sangat  penting,  maka seharusnya  persoalan  tersebut  diatur  dengan  tegas  dan  jelas  serta  rinci  didalam peraturan perundang-undagan yang berlaku. Bahkan akan lebih baik bila masalah pertanggung jawaban Presiden di muat didalam batang tubuh UUD 1945. Dengan kejelasan  itu,  maka  fungsi  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  DPR  akan  lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Bentuk alternatif pertanggungjawaban Presiden
a. Pertanggungjawaban Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945 Pada saat  menyusun UUD NRI 1945 (BPUPKI dan PPKI), the framersof the  constitution yang  sekaligus  adalah the  founding  fathers negara  RI,  bertolak dari sejumlah kosnep sebagai dasar sistem pemerintahan, antara lain 14 :
1. Negara  Indonesia  tidak  disusun  atas  dasar  paham  liberal-individualisme yang  di  anggap  melahirkan  kapitalisme-imperialisme  dan  mengakibatkan penjajahan  terhadap  bangsa  lain  termasuk  penjajahan  di  Indonesia.  paham liberalisme-individualisme menurut  para  pembentuk  negara  RI  mencakup semua  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  berngara  (politik,  ekonomi,  dan sosial) termasuk sistem pemerintahan parlementer. Dalam pidato tanggal 31 Mei  1945  Soepomo  mengatakan  “menolak  dasar  individualisme  berarti
14 Ibid,. Hlm 109-110
menolak juga sistem parlementarisme”. apabila dasar ini dilihat dari sisi lain ( the other side of a coin ) dapat pula diberi makna setiap bentuk kapitalisme- individualisme bertentangan dengan bangunan Indonesia merdeka, termasuk sistem pemerintahannya.
2. Pemerintahan  negara dijalankan Presiden dan  Wakil Presiden  yang di pilih MPR  dan  bertanggung  jawab  kepada  MPR.  Penjelasan  UUD  1945 menyebutkan  “ Concentration  Of  Power  And  Responcibility  Upon  The President”. Mohammad  Hatta  dengan  tegas  menyebutkan  sebagai  sistem presidensil
3. Presiden  adalah  mandataris  MPR,  tunduk  (teks  asli  :  bertunduk)  dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak neben tetapi untergoerdnet terhadap MPR.
4. Presiden  apabila  sungguh-sungguh  melanggar  haluan  negara  dapat diberhentikan MPR.
5. Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  DPR,  dan  tidak  dapat membubarkan DPR.
Artinya  sebelum  amandemen  UUD  1945,  MPR  menjadi  lembaga  negara yang  superior.  Yang  berwenang  memilih  dan  memberhentikan  Presiden,  serta presiden tuduk dan  bertanggungjawab kepada MPR. Maka dari  situ dapat dilihat bahwasannya  mekanisme  kontrol  pada  masa  sebelum  amandemen  UUD  1945 cukup  bagus  karena  MPR  menjadi  lembaga  negara  tempat  presiden bertanggungjawab selama masa jabatannya. Terlepas dari perdebatan kewenangan MPR memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan adanya pertanggungjawaban demikian, maka jalannya pemerintahan dapat di kontrol oleh MPR, juga dapat melakukan evaluasi terhadap rencana,  program  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Yang  jika  tidak sesuai dapat dijatuhkan sanksi oleh MPR.
Dampak  dari  keberadaan  pertanggungjawaban  presiden  juga  bisa diberhentikannya  Presiden  terkait  dari  jabatannya  ketika  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  apa  yang  terjadi  di  masa  pemerintahannya.  Sebagai contoh diatas dinyatakan  selain persoalan G.30.S/PKI Presiden Soekarno  juga di berhentikan  karena  persoalan  kemerosotan  akhlak.  Itupun  diera  sistem pemerintahan  yang  parlementer  yang  kekuasaan  kepala  negara  dan  kepala pemerintahannya  terpisah,  apalagi  sekarang  yang  kekuasaan  Presidennya  begitu luas sebab sebagai singgle exxecutuve (Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).
Sebelum perubahan UUD 1945 MPR telah memakzulkan dua Presiden RI, yakni  Ir.  Soekarno,  berdasarkan  TAP  MPRS  Nomor  XXXIII/MPRS/1967  dan K.H. Abdurrahman Wahid. Pemakzulan Gus Dur berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/2001.  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS)  pada  tahun 1967 setelah memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR, sebagaimana  yang  dapat  dibaca  dalam  pertimbangan  pemakzulan  Presiden Soekarno,  MPRS  memakzulkan  presiden  karena  pidato  Nawaksara  pada  tanggal 22  Juni  1966  maupun  surat  pelengkap  Nawaksara  tanggal  10  Januari  1967  tidak secara  jelas  mempertanggungjawabkan  kebijaksanaan  presiden  mengenai
pemberontakan  kontra  revolusi  G.30.S/PKI  beserta  epilognya,  kemunduran ekonomi beserta kemunduran akhlak. 15
Kasus  pemakzulan  Presiden  seperti  yang  menimpa  Soekarno  dan Abdulrahman Wahid, menunjukan dan membenarkan kalau kedudukan Pressiden bukanlah kedudukan yang kebal dari pertanggungjawaban Yuridis ataupun politis. Presiden  bisa  saja  dilengserkan  atau  di  copot  dari  jabatannya.  Tidak  ada  yang kebal  hukum  atau  mempunyai  hak  imunitas  di  negara  hukum  ini.  Siapapun orangnya,  termasuk  Presiden  atau  Wakil  Presiden  bisa  di  berhentikan  dari jabatannya. 16
b. Pertanggungjawaban Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 Chekc  and  balances adalah  salah  satu  konsep  yang  mendasari  perubahan UUD  1945.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  ( legal  framework )  ada  tiga  cara yang ditempuh oleh perubahan UUD 1945 untuk meniadakan executive heavy dan membangun chekc and balances. 17
Pertama, mengurangi  kekuasaan  Presiden  dan  di  pindahkan  menjadi kekuasaan  DPR. Misalnya kekuasaan  membentuk UU. Kedua, pembatasan cara menjalankan  kekuasaan  Presiden,  bukan  kekuasaan  yang  dibatasi  tetapi  cara menjalankan  kekuasaan.  Misalnya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  di berhentikan  dalam  masa  jabatan  dengan  alasan  melanggar  hukum  (pidana), melakukan perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan atau Wakil Presiden. 18 Atau  pengangkatan  duta  atau  penerimaan  duta  negara  lain, memberikan  amnesti  dan  abolisi  wajib  memperhatikan  pertimbangan  DPR. 19 Ketiga, memperbesar  kekuasaan  DPR.  Selain  memindahkan  kekuasaan  Presiden menjadi  kekuasaan  DPR,  membagi  kekuasaan  Presiden  dengan  DPR,  adapula penambahan dan penegasan  hak-hak  inheren  yang  memang sudah dimiliki DPR. Penambahan  hak  antara lain  hak  interplasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan pendapat, yang  sebelum  perubahan  hak-hak  tersebut  dianggap  sebagai  pranata parlementer.
Eksekutif  kuat  ( too  strong )  ini  melahirkan  pemerintahan  yang  otoritarian (diktator),  tirani,  sementara  eksekutif  lemah  ( too  weak) melahirkan  pemeritahan yang  tidak  efektif.  Sama-sama  akan  membuat  cita-cita  kesejahteraan  umum, kemakmuran, keadilan sosial, makin jauh dari kenyataan.
Didalam pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 tidak di rumuskan dengan jelas dan terperinci perihal pertanggungjawaban Presiden, karena muatan pasal tersebut mengarah  kepada  peranata  proses  pemakzulan  presiden  ( impeachment ).  Hamdan Zoelva  dalam  bukunya  pemakzulan  presiden  di  Indonesia  mengungkapkan perubahan  UUD  1945  menentukan  secara  lebih  rinci  alasan-alasan  maupun mekanisme  pemakzulan  Presiden  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  7A  dan  pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A UUD 1945  menentukan bahwa  seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti telah melakukan
15 Lihat  Diktum  A.  Menimbang  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara Republik Indonesia No. Xxxiii/Mprs/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno
16 Abdul  Wahid,  2014.  Independensi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Proses  Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
17 Bagir  Manan,  Editor  Moh.  Fadli,  Membedah  Uud  1945, Universitas  Brawijaya  Press (Ub Press),  Malang 2012. Hlm.117-119
18 Pasal 7a Uud 1945
19 Pasal 13 Dan 14 Uud 1945
pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.
Sementara  itu pasal 7B  mengatur  mekanisme pemakzulan Presiden,  yaitu menentukan bahwa usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR,  hanya  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  DPR  behwa Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau  perbutan  tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.
Usul pemakzulan Presiden oleh DPR hanya dapat di lakukan melalui rapat yang di  hadiri paling kurang 2/3  anggota DPR dan di  setujui oleh paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir. 20 Adapun MPR hanya dapat memakzulkan presiden melalui rapat yang di hadiri paling kurang 3/4 anggota MPR yang hadir. 21
Penguatan  sistem  presidensial  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan jaminan konstitusional  jabatan presiden fix term lima tahun dan presiden di pilih langsung  oleh  rakyat.  Pada  sisi  lain  untuk  menjamin  jabatan  presiden fix  term diatur  pula  alasan  dan  mekanisme  pemakzulan  presiden  dipersulit.  Jika sebelumnya mekanisme pemakzulan presiden melalui pertanggungjawaban politik presiden  di  hadapan  MPR  yang  berdasarkan  alasan-alasan  politis  dan  kebijakan, maka setelah perubahan  Undang-Undang Dasar  mekanisme pertanggungjawaban presiden  dilakukan  dilakukan  melalui  mekanisme  pemakzulan  yang  didasarkan pada  alasan-alasan  pelanggaran  hukum  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai presiden. Perubahan norma dasar ini sangat terkait dengan perubahan cara pemilihan  presiden  yang  sebelumnya  dilakukan  MPR,  menjadi  pemilihan langsung  dilakukan  rakyat.  Pemikiran  inilah  yang  mendasari  perubahan mekanisme pemakzulan Presiden menurut UUD 1945. 22
Pertanggungjawaban  Presiden  pasca  amandemen  UUD  1945  adalah pertanggungjawaban  hukum  dengan  pranata impeachment yang  tebatas  pada beberapa  hal  seperti,  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  ataupun  jika  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  presiden.  Pertanggungjawaban  ini  merupakan pertanggungjawaban  moral  cendrung  terbatas.  Karena  dikhawatirkan  adanya politisasi dalam pemakzulan presiden. Diluar daripada  itu masih terdapat  banyak hal  yang  di  lakuakn  oleh  presiden  berdasarkan  kewenangan  dan  fungsi  yang melakat  pada  jabatan  presidn  yang  juga  dapat  di  mintai  pertanggungjawaban secara  hukum,  sehingga  arah  kebijakan  dalam  pranata  sistem  presidensil  yang berlandaskan  hukum  dan  konstitusi  bisa  di  ukur  capaian  dan  dapat  lebih  efektif dan  efisien  setiap  kebijakan  yang  di  lakukan  dalam  rangka  membangun  suatu pemerintahan  yang  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluru  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan
20 Uraian panjang yang di tulis oleh Nandang Alamsyah Deliarnoor didalam disertasinya yang berjudul “ Forum  Privilegiatum  Dalam  Negara  Hukum  Berdasarkan  UUD  1945”, Program Pascasarjana  Universitas  Padjajaran,  Bandung  2006,  juga  tidak  menemukan  adanya  aturan perundang-undangan  atau  praktik  keputusan  peradilan  oleh  forum Privilegiatum yang memakzulkan pejabat yang di adili melalui forum Privilegiatum..
21 Pasal 7B ayat (7) UUD 1945
22 Hamdan Zoelva, Op., Cit., Hlm 96
bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagaimana tujuan negara yang termaktub di dalam preambule UUD 1945).
c. Alternatif Pertanggungjawaban Presiden
Dalam  proses  penyusunan  konsep  pemakzulan  Presiden  Jimly 23 kembali menegaskan  usulan  tim  ahli  tentang  alasan-alasan  dan    mekanisme  pemakzulan presiden.  Ada  tiga  alasan  pemakzulan  presiden,  yaitu;  a)  pelanggaran  sumpah jabatan,  b)  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  dan  c) tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  presiden.  Kemudian  Tim  Ahli  juga menegaskan  proses  peradilan  pidana  terhadap  presiden  hanya  dapat  dilakukan setelah  yang  bersangkutan  menjadi warga  negara  biasa. 24 Alasan pemakzulan  ini menurut  Jimly  konsisten  dengan  sistem  presidensial  yang  pada  prinsipnya fix term ,  lima  tahun.  Presiden  tidak  bisa  di  berhentikan  dalam  jabatannya  dengan alasan politis seperti yang terjadi sekarang, misalnya pelanggaran halauan negara.
Lebih lanjut pelanggaran sumpah jabatan, Jimly 25 menegaskan persis sama dengan  bunyi  sumpah  jabatan  dalam  UUD  1945.  Sementara  yang  di  maksud pelanggaran hukum disini adalah pelanggaran hukum pidana, tetapi di batasi yang tertentu saja  yaitu pengkhianatan terhadap  negara ( treason ), korupsi, penyuapan, dan  perbuatan  tercela.  Lalu  apa  bedanya  pelanggaran  sumpah  jabatan  dengan pelanggaran  hukum  pidana,  padahal  pelanggaran  hukum  pidana  sudah  pasti merupakan pelanggaran sumpah jabatan. Dalam hal itu Jimly menegaskan hal itu hanya  penegasan  saja.  Sumpah  jabatan  itu  tidak  selalu  berarti  harus  pelanggaran hukum  seperti  yang  di  rumuskan  dalam  berbagai  konstitusi  negara  di  dunia. Pelanggaran  hukum  lebih  merupakan individual  responcibility sedangkan pelanggaran  sumpah  jabatan  berkaitan  dengan  jabatan.  Akan  tetapi  pelanggaran sumpah  jabatan 26 merupakan  pelanggaran  hukum  juga,  karena  sumpah  jabatan tercantum  dalam  UUD  yang  dengan  sendirinya  dapat  bermakna  pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yaitu pelanggaran terhadap UUD.
Memperlihatkan  rumusan  sumpah  jabatan  dalam  UUD  1945,  alasan pelanggaran  sumpah  jabatan  menjadi  sangat  luas,  sumpah  jabatan  menegaskan sumpah/janji  presiden  untuk  memenuhi  kawajiban  presiden  Republik  Indonesia denagan  sebaik-baiknya  dan  seadil-adilnya,  memegang  teguh  Undang-Undang Dasar  dan  menjalankan  segala  Undang-Undang  dan  peraturanya  dengan  selurus- lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. “peraturan” disini tidak terbatas, bisa UUD bisa UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, bahkan  bisa  peraturan-peraturan  lainnya.  Sehingga  alasan  pelanggaran  sumpakh jabatan memperluas alasan pemakzulan Presiden menjadi tidak terbatas. Seperti di kemukakan  Jimly 27 pelanggaran  terhadap  sumpah  jabatan  termasuk  pelanggaran terhadap  keputusan  Presiden  atau  pelanggaran  terhadap  UU  pajak.  Jika  presiden
23 Rapat Pleno PAH I, 29 Mei 2001
24 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Buku  Kedua  Jilid  4A,  Op.Cit., Hlm.213
25 Ibid , Hlm 214 26 Sumpah jabatan Presiden adalam UUD 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Demi  Allah  saya  bersumpah  akan  memenui  kewajiban  Presiden  Republik  Indonesia  dengan sebaik-baiknya  dan  seadil-adilnya,  memegang  teguh  Undang-Undang  Dasar  dan  menjalankan segala  Undang-Undang  dan  peraturannya  dengan  selurus-lurusnya  serta  berbakti  kepada  nusa dan bangsa.
27 Ibid.
tidak menegakan UU Pajak seperti yang di perintahkan UU, maka dapat menjadi alasan untuk memakzulkan Presiden. 28
Dengan  demikian  formulasi  regulasi  yang  mengatur  berkenaan  dengan stabilitas  (keseimbangan)  antara  presiden  dengan  DPR,  agar  tidak  ada  lembaga yang strong ataupun weak. Dan  perlu  adanya  reformulasi  untuk  meminta pertanggungjawaban  Presiden  selama  memimpin  oleh  DPR.  Dengan  tidak merendahkan kekuasaan eksekutif.
Pertanggungjawaban  tersebut  diberikan  langsung  oleh  Presiden  kepada DPR  (mandatari  rakyat  di  pemerintahan)  melalui  sidang  paripuran  istimewa dewan  di  akhir  masa  sidang  tahunan  dengan  sifat  terbuka  untuk  umum  bahkan dapat  di  publis  kepada  khalayak  melalui  media  masa.  Agar  penggunaan  APBN dan  kewenangan  Presiden  selama  satu  tahun  Anggran  dapat  di  ketehui  oleh publik,  dan  DPR  dapat  memberikan  penilaian  yang  efektif  substansional  sesuai kewenangan  dan  prosedur  yang  ada,  bahkan  pemakzulan  sebagai Ultimum Remedium dalam mengawasi kinerja Presiden. Dengan kriteria pelanggaran yang dilakukan  sesuai  pasal  7A  dan  tidak  terbatas  dalam  pasal  tersebut  tetapi  dapat melampaui  dan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  di  miliki  dan  di  jalankan  oleh Presiden  segai  kepala  negara  ( head  of  state) dan  kepala  pemerintahan  ( chief  of executife ) dalam sistem Presidensil. DPR tidak memberikan penilaian berdasarkan like  and  dislike koalisi  partai  di  pemerintahan,  tetapi  pure  sebagai  pemegang mandatari political representation by the people.
Penempatan  pertanggungjawaban  jabatan  Presiden  tidak  lepas  dari pandangan  konsep  jabatan  sebagai  Pribadi  dalam  hukum  tata  negara  yang dikonsepsi  oleh  Loegemann.  Senada  dengan  Kelsen  dan  Dennis  F.  Thomson bahwa individulah yang memberi bentuk dan isi dari kekuasaan organisasi, maka atas  nama  organisasi,  individu  mempertanggungjawabkan  tindakan  organisasi yang  dilakukan  oleh  aktor  organisasi,  termasuk  mempertanggungjawabkan  diri atas  tindakan  selama  dalam  masa  jabatan,  sehingga  pertanggungjawaban  jabatan Presiden  dalam  pengertian  Pasal  7A  terkait  dengan  bentuk  hukuman  berupa pemberhentian  dari  jabatan  Presiden.  Hal  demikian  dianut  pula  oleh  Konstitusi Amerika Serikat.
Dikatakan pertanggungjawaban jabatan karena individu pejabat memberikan pertanggungjawaban dalam kualitas jabatan, baik dalam menjalankan fungsi  organisasi  maupun  bertindak  di  luar  fungsi  organisasi.  Asumsi  untuk mengatakan pertanggungjawaban jabatan karena inti dari proses yang berlangsung dalam  Pasal  7A  UUD  1945  adalah  pemberhentian  dari  jabatan  sebagai  Presiden Republik  Indonesia.  Berangkat  dari  tesis  strukturalis  yang  menyangsikan pertanggugjawaban  individu  pejabat  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  karena perintah  dan  kepentingan  organisasi,  artinya  sepanjang  tindakan  pejabat  dalam koridor  kepentingan  organisasi,  bagi  strukturalis  tidak  membenarkan  adanya pertanggungjawaban  individu  sekalipun  tindakan  tersebut  dapat  dipersalahkan secara  hukum  atau  dengan  logika  sederhana,  Presiden  dibenarkan  membunuh demi kepentingan negara dengan alasan-alasan pemaaf sebagaimana lazim dalam hukum pidana.
Herbert  J.  Spiro 29 tidak  membenarkan  hal  tersebut  dengan  mengajukan empat  syarat  pejabat  publik  untuk  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas
28 Hamdan Zoelva, Op. Cit, Hlm. 102-104
tindakannya  antara  lain; resource,  knowledge,  chooices,  and  purpouse ,  sehingga sekalipun  Presiden  bertindak  dalam  menjalankan  Pemerintahan,  maka  kepada individu  pejabat  yang  memberi  isi  kepada  kekuasaan  dan  wewenang pertanggungjawaban  melekat  karena  empat  syarat  tadi,  yakni  memiliki kemampuan karena  suatu kekuasaan,  memiliki pengetahuan atas keputusan  yang diambil,  mempunyai pilihan--pilihan di antara keputusan-keputusan  yang hendak diambil, mengetahui maksud dari suatu keputusan.
Pandangan Spiro dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban  Presiden  sekalipun  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi Pemerintahan,  ketika  ada  suatu  kebijakan  Pemerintahan  yang  bersifat  vital  dan strategis  dan  membahayakan  bagi  rakyat  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara. Konteksnya  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  7A  khususnya  "...terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden..." yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum  dalam  arti  luas,  seperti  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  sebagai Presiden  Republik  Indonesia,  melanggar  UUD  dan  UU,  serta  peraturan  lainnya, dan  tidak  berbakti  kepada  nusa  dan  bangsa,  merupakan  pengguguran  atas  tesis strukturalis  bagi  pertanggungjawaban  Presiden  di  Indonesia.  Kesalahan  struktur atau  dalam  bahasa  Perancis faute  de  service, sedangkan  kategori  pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat  lainnya  atau  perbuatan  tercela,  merupakan  tindakan  Presiden  di  luar kepentingan  negara  dan  jabatan,  sehingga  perbuatan  tersebut  merupakan kualifikasi  kejahatan  sebagai  individu  dan  dapat  dipersalahkan  secara  hukum untuk  selanjutnya  dapat  dituntut  di  depan  pengadilan  seperti  rakyat  pada umumnya  setelah  diberhentikan  dari  jabatan.  Kesalahan  individu  dalam  jabatan biasa disebut dengan faute de personelle .
Berangkat  dari  cara  berpikir  di  atas,  maka  bentuk  pertanggungjawaban Presiden  menurut  UUD  1945  khususnya  Pasal  7A  adalah  bentuk  pertanggung jawaban  hukum  yang  terdiri  dari  pertanggungjawaban  hukum  pidana  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya atau  perbuatan  tercela  dan  pertanggungjawaban  hukum  kebijakan  Pemerintahan ( policy ) yakni terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berupa gagal mengemban  amanah  rakyat  dan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai Presiden,  melanggar  UUD  dan  tidak  melaksanakan  UU  dan  peraturan  lainnya dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil-adilnya,  serta  tidak  berbakti  kepada  nusa  dan bangsa.
Ada  tiga  hal  pokok  yang  memberi  bentuk  terhadap  pertanggungjawaban Presiden antara  lain;  pertama, pelanggaran  hukum  yang  bersifat kriminal;  kedua, pelanggaran  hukum  yang  bersifat  kebijakan;  dan  ketiga,  jabatan  Presiden.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  setelah amandemen  UUD  1945  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  hukum ketatanegaraan  yang  terdiri  dari;  pertama,  pertanggungjawaban  hukum  pidana yang  dilakukan  oleh  Presiden  di  luar  kepentingan  jabatan  dan  organisasi;  kedua, pertanggungjawaban  hukum  atas  tindakan  Presiden  dalam  menjalankan Pemerintahan negara. Pertanggungjawaban hukum tersebut dilakukan dalam masa jabatan,  sehingga  sanksi  maksimal  atas perbuatan tersebut adalah pemberhentian atau pemecatan dari jabatan sebagai Presiden, kecuali pertanggungjawaban hukum
29 Herbert  J. Spiro,  Responsibility  In  Government  :  Theory  and  Practice, van  Nostrand Reinhold Company, New York Cicinnanti Toronto, London, Melbourne, 1969, hlm. 46.
pidana  akan  ditindaklanjuti  dalam  peradilan  umum  sebagai  masyarakat  biasa setelah  pertanggungjawaban  jabatan  selesai  dilaksanakan,  sehingga  bentuk pertanggungjawaban  Presiden  bersifat  quasi-kriminal  ( quasi-criminal )  karena bentuk  pertanggungjawabannya  berada  antara  perbuatan  pidana,  dan  jabatan dalam  hukum  ketatanegaraan.  Berangkat  dari  uraian  di  atas,  penulis  cenderung untuk  menyebutnya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  dalam  sistem ketatanegaraan  yang  unsurnya  terdiri  dari  pertanggungjawaban  hukum  pidana, pertanggungjawaban politik, dan pertanggungjawaban jabatan.
Perbuatan  Presiden  dalam  kapasitas  fungsi  struktur  (jabatan)  untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  pelayanan  publik,  baik  melakukan  tindakan maupun  tidak  melakukan  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  rangka  kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga menimbulkan implikasi yang merugikan bahkan  membahayakan  kehidupan  ketatanegaraan;  yang  menyebabkan  seorang Presiden melanggar Pasal 7A khususnya ketentuan "...tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden..." juncto Pasal 9 tentang sumpah dan janji jabatan, tetapi belum tentu  pelanggaran  hukum  dalam  kualifikasi  kebijakan  ( policy )  yang  salah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  memenuhi  unsur  perbuatan  pidana  sebagaimana ketentuan  Pasal  7A  khususnva  ketentuan  "...pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya...".Oleh  karena  itu, pertanggungjawaban demikian penulis menyebutnya sebagai pertanggungjawaban relatif,  dengan  unsur-unsur  sebagai  berikut;  pertama,  kesalahan  dan  atau  lalai dalam  mengeluarkan  kebijakan  pemerintahan  yang  berimplikasi  pada  instabilitas kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  belum  tentu  memenuhi  unsur perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7A UUD 1945; kedua, oleh karena itu sanksi maksimal diberhentikan dari jabatan apakah secara terhormat atau tidak terhormat  tergantung  pada  kondisi  mana  Presiden  diberhentikan  dan  kepadanya belum tentu dapat dituntut secara pidana.
Bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  diakhir  masa  jabatan  dapat dilakukan  dengan  beberapa  hal,  ini  berangkat  dari  cara  berpikir  di  atas,  maka bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  menurut  UUD  1945  khususnya  Pasal  7A adalah bentuk pertanggung jawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat  lainnya  atau  perbuatan  tercela  dan  pertanggungjawaban  hukum kebijakan  Pemerintahan  ( policy )  yakni  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  berupa  gagal  mengemban  amanah  rakyat  dan  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  Presiden,  melanggar  UUD  dan  tidak melaksanakan  UU  dan  peraturan  lainnya  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil- adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.
Dalam pemberian pertanggungjawaban terhadap apa yang telah di lakukan oleh  Presiden  dapat  dilakukan  diakhir  satu  kali  masa  akhir  penggunaan  APBN atau  diberikan  setiap  setahun  sekali  di  akhir  tahun  agar  menghindari pertanggungjawaban tersebut sebaai pertanggungjawaban politis kalau di berikan di  akhir  periode  jabatan,  sehingga  pertanggungjawaban  tersebut  betul-betul pertanggungjawaban  hukum  yang  di  lakukan  oleh  Presiden.  Pemberian pertanggungjawaban  tersebut  berkaitan  dengan  semua  tugas  dan  fungsi  yang melekat  dalam  jabatan  Presiden.  Khususnya  pertanggungjawaban  tersebut  wajib memuat pertanggungjawaban hukum perbuatan pemerintah ( policy) yakni terbukti tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  berupa  gagal  mengemban  amanah
rakyat  dan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Presiden.  Hal  ini bertujuan agar kewenangan yang besar dari jabatan Presiden (baik sebagai head of state maupun chief  of  eksecutife )  wajib  di  pertanggungjawabkan  oleh  siapapun yang  mengisi  jabatan  dan  menjalankan  roda  organisasi  dalam  jabatan  tersebut agar  setiap policy yang  di  ambil  lebih  terarah  dan  dapat  di  rasakan  kebijakan tersebut  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  atau  sebagai  bahan  evaluasi  menuju pembangunan tatanan masyarakat madani juga sejahtera (dalam bahasa yang lebih populer dikenal dengan istilah Indonesia Emas), sebagai mana amanah konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PENUTUP
Sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tidak  dimaksudkan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  Presiden  kepada  rakyat,  tapi secara  maknanya  bahwa  di  sana  tersirat  adanya  sifat  pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 1945 menyebutkannya sebagai bentuk  pertanggungjawaban  Presiden,  tapi  ketentuan  tersebut  merupakan implementasi  dari  adanya  sebuah  pengawasan.  Menurut  logika,  apalah  artinya sebuah  pengawasan  apabila  hasil  dari  pengawasan  itu  tidak  ditindaklanjuti.  Hal tersebut sesuai dengan apa diungkapkan oleh I Gede Pantja Astawa bahwa dalam makna kontrol itu sendiri terkandung asas pertanggungjawaban.
Bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  diakhir  masa  jabatan  dapat dilakukan  dengan  beberapa  hal  ini.  Berangkat  dari  cara  berpikir  di  atas,  maka bentuk  pertanggungjawaban  Presiden  menurut  UUD  1945  khususnya  Pasal  7A adalah bentuk pertanggung jawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat  lainnya  atau  perbuatan  tercela  dan  pertanggungjawaban  hukum kebijakan  Pemerintahan  ( policy )  yakni  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  berupa  gagal  mengemban  amanah  rakyat  dan  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  Presiden,  melanggar  UUD  dan  tidak melaksanakan  UU  dan  peraturan  lainnya  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil- adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.
Dalam pemberian pertanggungjawaban terhadap apa yang telah di lakukan oleh  Presiden  dapat  dilakukan  diakhir  satu  kali  masa  akhir  penggunaan  APBN atau  diberikan  setiap  setahun  sekali  di  akhir  tahun  agar  menghindari pertanggungjawaban tersebut sebaai pertanggungjawaban politis kalau di berikan di  akhir  periode  jabatan,  sehingga  pertanggungjawaban  tersebut  betul-betul pertanggungjawaban hukum yang di lakukan oleh Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqie, Et Al, 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden  Secara  Langsung,  Jakarta  :  Sekretaris  Jendral  Dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Sri  Soemantri,  2014,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pemikiran  Dan  Pandangan, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya.
Bagir  Manan,  1999 lembaga  kepresidenan, Yogyakarta,  Pusat  Studi  Hukum (PSH) Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media.
----------,  Editor  Moh.  Fadli,  2012,  Membedah  Uud  1945,  Malang,  Universitas Brawijaya Press (Ub Press)
Yusril  Ihza  Mahendra,  1996, Dinamika  Tata  Negara  Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press.
Herbert J.  Spiro , 1969 Responsibility In Government  : Theory and  Practice, van Nostrand  Reinhold  Company,  New  York  Cicinnanti  Toronto,  London, Melbourne.
Miriam Budiardjo, 1998, menggapai kedaulatan untuk rakyat, Bandung, Mizan. Muhammad  Yamin,  1960, Pembahasan  Undang-Undang  Dasar  1945, Jilid Keempat, Penerbit Yayasan Prapanca.
Hamdan  Zoelva,  2011,    Pemakzulan  Presiden  Di  Indonesia,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Margarito Kamis, 2014 Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 , Malang, SETARA PRESS. Michael Nelson, 1966, Guide To The Presidency, Second Edition, Congressional Quarterly, Washinton, Dc.
Frits  Marannu  Dapu,  2014  Pertanggungjawaban  Presiden  Menurut  Sistem Ketatanegaraan, lex et Societatis Vol II/No. 7/Ags/2014
Abdul  Wahid,  2014.  Independensi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
Republik  Indonesia, Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia  No. Xxxiii/Mprs/1967  Tentang  Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara Dari Presiden Soekarno
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 23 Tahun 2004. Sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Udnag No. 8 Tahun 2011
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  No.  1185/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VI/2019  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Presiden  Dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019