Pendampingan  Pengelolaan  Dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Ladongi,  Kecamatan  Malangke, Kabupaten Luwu Utara
Junaidi 1
1 Universitas Muhammadiyah Palopo

## INFO NASKAH
Diserahkan 24 Maret 2020 Diterima 24 Maret 2020
Diterima dan Disetujui 10
Juni 2020
Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan Laporan Keuangan
Keywords: BUMDes, Management of Financial Statements

## ABSTRAK
Tujuan  dari  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  untuk  mendampingi  pengelola Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  desa  Ladongi,  Kecamatan  Malangke, Kabupaten  Luwu  Utara  untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan penyusunan  laporan  keuangan  sebagai  mitra  dalam  kegiatan  kuliah  kerja  nyata pengabdian masyarakat (KKN-PM) yang bergerak di bidang usaha perdagangan berupa  penjual  sarana  perkebunan  seperti  pupuk,  pestisida,  dan  lain-lain. Kesulitan  yang  dialami  mitra  adalah  pengelolaan  dan  penyusunan  laporan keuangan  serta  pencatatan  transaksinya  belum  rapi.  Melalui  serangkaian kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan  bersama  mitra,  diperoleh  kemajuan sehingga  mitra  binaan  bisa  melakukan  pencatatan  transaksi  secara  rapi  dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.
Abstract. This  community  service  aims  to  assist  the  management  of  Village- Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  the  village  of  Ladongi,  Malangke  District, North  Luwu  Regency.  This  program  designed  to  improve  the  quality  of management  and  preparation  of  financial  statements  as  partners  in  real community service work activities (KKN-PM) that move in the business sector of trading  in  the  form  of  sellers  of  plantation  facilities  such  as  fertilizers, pesticides, and others. Difficulties experienced by partners are the management and preparation of financial statements, and the recording of transactions is not neat.  Through  a  series  of  mentoring  activities  carried  out  with  partners, progress  has  been  made  so  that  the  fostered  partners  can  keep  records  of transactions neatly and prepare financial reports under accounting standards.

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Luwu  Utara  merupakan  kabupaten  yang  terletak  di  bagian  paling utara  dari  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Luwu  Utara  yaitu Kecamatan Malangke. Adapun secara geografis Kecamatan Malangke terletak pada 2 0 41’ 8”- 2 0 55’  36”  lintang  Selatan  dan  120  0  14’  50”  -120  0  24’  6”  Bujur  Timur  dengan batasnya sebelah selatan yakni kecamatan Baebunta, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malangke, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bone dengan luas wilayah sekitar 214,05 Km², pemerintah Kecamatan Malangke membawahi 13 desa (Sari, 2019).
Desa  sebagai  pemerintah  yang  secara  langsung  dan  riil  menyentuh  kebutuhan  masyarakat untuk  disejahterakan.  Jika  desa  mampu  secara  mandiri  menyediakan  kebutuhan  warganya,  maka desa  telah  mampu  mensejahterakan  warga  sekaligus  mengadakan  pendapatan  bagi  dirinya.  Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan  warga  desa,  melalui  UU  No.    32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  pemerintah memberikan  dukungan  besar  agar  desa  memiliki  badan  usaha  yang  mampu  mengembangkan  dan menggerakkan perekonomian lokal.
Upaya  pemerintah  dalam  pengembangan  basis  ekonomi  di  pedesaan  sudah  semenjak  lama dijalankan. Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes).  Badan  usaha  ini  sesungguhnya  telah  diamanatkan  di  dalam  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (bahkan  oleh  Undang-Undang  sebelumnya,  UU  22/1999)  dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang  memfasilitasi  dan  melindungi  usaha  ini  dari  ancaman  persaingan  para  pemodal  besar. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat  dan menganut  asas  mandiri.
Pendirian  BUMDes  didasarkan  pada  kebutuhan  dan  potensi  desa,  sebagai  upaya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Berkenaan  dengan  perencanaan  dan  pendiriannya,  BUMDes  dibangun atas  prakarsa  (inisiasi)  masyarakat  dan  tentunya  dukungan  dari  pemerintah  desa  mengingat BUMDes ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama dan sumber modal  usaha  bersumber dari    desa    (51%)    dan    dari    masyarakat    (49%)    melalui  penyertaan  modal  (saham  atau  andil), operasionalisasinya  menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari  budaya  lokal serta bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
Ini  berarti  pemenuhan  modal  usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.    Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat  mengajukan pinjaman modal kepada pihak uar,  seperti  dari  Pemerintah  Desa  atau  pihak  lain,  bahkan  melalui  pihak  ketiga.  Ini  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3.

## 2. Masalah
Keberadaan  BUMDes  menjadi  salah  satu  pertimbangan  untuk  menyalurkan  inisiatif masyarakat    desa,    mengembangkan    potensi    desa,    mengelola    dan    memanfaatkan    potensi sumber    daya    alam    desa,    mengoptimalkan    sumber    daya    manusia    (warga    desa)    dalam pengelolaannya,    dan    adanya    penyertaan    modal    dari    pemerintah    desa    dalam    bentuk pembiayaan    dan    kekayaan    desa    yang    diserahkan    untuk    dikelola    sebagai    bagian    dari BUMDes.  Namun  dalam  pelaksanaannya  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  pengelola  BUMDes adalah kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka solusi yg ditawarkan adalah sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  peningkatan  pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan.
2. Perlu  dilakukan  peningkatan  kapasitas  pengelola  BUMDes  Desa  Ladongi  dalam  pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis.

## Target Dan Luaran
Tim  program  KKN-PPM  kelompok  aparat  desa  di  Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten    Luwu    Utara  menargetkan    khusus    kepada    pengelola  BUMDes    untuk    menjadi sasaran  program  dengan  pengetahuan sistem pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya, khususnya  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  sampai  pada  proses  pelaporan  dan mengisi  data  oleh  pengelola  sehingga  memperoleh  luaran  dalam  pengisian  data    administrasi BUMDes  terutama  dalam  pembuatan   laporan  tertulis  pertanggungjawaban  keuangan sebagai berikut  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  kegiatan,  laporan  pertanggungjawaban  pengelola BUMDes dan artikel ilmiah/jurnal ilmiah.

## 3. Metode
Kegiatan  awal  yang  akan  dilakukan  adalah  membangun  koordinasi  dengan  pemerintah  dan masyarakat  di  lokasi  KKN-PM  STIE  Muhammadiyah  Palopo.  Koordinasi  ini  sangat  penting  agar
pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  sinergitas  dapat  tercapai.  Kemudian  perencanaan  disusun  secara bersama  antara  masyarakat  pemerintah,  pendamping  KKN-PM,  dan  pihak  pusat  penelitian  dan pengabdian  (P3M)  kepada  masyarakat.  Koordinasi  perencanaan  ini  dilakukan  dalam  rangka melakukan    rekruitmen    mahasiswa  peserta  KKN-PM,  khususnya  yang  berhubungan  dengan kegiatan pendampingan manajemen keuangan BUMDes.
Mahasiswa  peserta  KKN-PM  akan  dibekali  melalui  pemaparan  dan  pelatihan  mengenai kegiatan  yang  dilakukan  selama  2  hari,  dengan  materi;  Penjelasan  teknis  mengenai  KKN-PM, berbagai teknik fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dinamika kemiskinan di perdesaan, dan materi teknik  penguatan  kelompok.    Selain  itu,  juga  akan  dibahas  rencana  kerja  dan  jadwal  kegiatan, akomodasi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat mahasiswa peserta KKN-PM selama berada di lokasi  kegiatan.  Setelah  pembekalan,  mobilisasi  mahasiswa  peserta  KKN-PMdilakukan. Penyerahan  secara  resmi  mahasiswa  peserta  KKN-PM  kepada  pemerintah  setempat  sebagai  tanda dimulainya pelaksanaan KKN-PM.
Langkah-langkah  dalam  bentuk  program  yang  akan  dilaksanakan  adalah  program pemberdayaan        masyarakat        melalui    peningkatan    pengelolaan    badan    usaha    milik    desa (BUMDes)  di  Desa  Ladongi,  Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara. Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan pengelola BUMDes, aparatur dan masyarakat desa setempat.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan  pelaksanaan  pendampingan  BUMDes  dijabarkan  dilaksanakan  dalam  bentuk kunjungan resmi ke kantor Bumdes yang terletak di kantor desa Ladongi dalam hal ini didampingi oleh  kepala  desa  serta  para  pengelola  BUMDes,  serta  konsultas  via  telefon  yang  dilakukan  oleh mahasiswa sebagai pendamping kegiatan KKN-PM STIE Muhammadiyah Palopo. Pada kunjungan awal/observasi  awal,  kegiatan  difokuskan  untuk  mengetahui  profil,  struktur  organisasi  dan  jenis kegiatan BUMdes. Dari hasil observasi diketahui bahwa jenis kegiatan, struktur dan pengurus telah ditentukan  dengan  jelas,  tetapi  pengurus  belum  bisa  menunjukkan  bukti  dokumentasi,  karena dokumentasi  AD/ART  belum  tersedia.  Struktur  organisasi  secara  tertulis  belum  tampak  di  kantor BUMDes. Selain  itu, team pendamping  menemukan bahwa bukti pembelian dan penjualan  barang dagangan  yang  menjadi  kegiatan  utama  BUMDes  juga  belum  dibuat  sebagaimana  mestinya.  Dari segi  pencatatan  transaksi  keuangan  /pembukuan.  Pembukuan  hanya  berupa  penjualan  dan pembelian  yang  dimulai  sejak  BUMDes  berdiri  (Februari  2018).    Sistem  pencatatan  transaksi
dilaksanakan secara manual.
Namun dari obeservasi awal, karyawan BUMDes mengakui bahwa masih mengalami kesulitan dalam  mengelola  sistem  keuangan  walaupun  secara  sederhana  dan  masih  mengalami  kesulitan dalam  pengoperasian MS.  Excel ,  sehingga  yang  utama  masih  mengandalkan  pencatatan  manual. Hal  ini  lazim  dialami  beberapa  unit  usaha  yang  dimiliki  pemerintah  desa  (Mutiarni,  2017),  tidak hanya di BUMDes Ladongi. Selain itu, dari hasil observasi awal tersebut, diketahui terdapat selisih saldo masuk dan keluar yang ada di buku dengan yang tertulis serta baik bendahara maupun ketua BUMDes tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi yang sah.
Dari  hasil  observasi  tersebut,  maka  tim  pendamping  menentukan  rencana  kerja  untuk selanjutnya.  Tim akan memastikan kelengkapan data atau dokumen BUMDes. Selain itu, tim juga akan menyusun standar operasional perusahaan (pengaturan tentang sistem dan alur kegiatan antara proses  pembelian,  penjualan  dan  pelaporannya  baik  ke  BUMDes  maupun  ke  kepala  desa).    Tim pendamping akan memberikan pelatihan manajemen keuangan dan pelaporannya kepada pengurus BUMDes.  Agar  lebih  memudahkan  pekerjaan  untuk  selanjutnya,  tim  akan  membuat  daftar  akun yang sesuai dengan ETAP.
Dari hasil   obeservasi awal sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya tim pendamping mulai melakukan  beberapa  perbaikan  dan  pelatihan  sesuai  kondisi  yang  dibutuhkan.    Tim  melakkukan pelatihan  pembukuan  /pencatatan  transaksi  menggunakan Excel yang  sudah  dikelola  sedemikian rupa  sehingga  karyawan  BUMDes  bisa  mengentry/memasukkan  transaksi  harian  dan  laporan keuangan sederhana akan otomatis tersaji (Mutiarni, Utomo, & Zuhroh, S. 2017).
Selain  itu,  tim  pendamping  juga  membuat  draft  tentang  ketentuan  dan  prosedur  pembelian, penjualan dan pertanggung jawabannya ke BUMDes dan kepala Desa. Setelah melakukan pelatihan pemanfaatan Microsoft  Excel ( Ms.  Excel )  beberapa  kali  dan  mitra  dianggap  telah  mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi,  neraca,  dan  arus  kas  yang  merupakan  standar  pelaporan  kuangan  untuk  akuntansi perusahaan  jasa.  Untuk  pelatihan  pembuatan  laporan  keuangan,  tim  pendamping  perlu mengulang/melakukan  beberapa  kali.    Hal  ini  terjadi,  karena  mitra  belum  pernah  mendapat pelatihan  serupa  sebelumnya.  Namun  setelah  melewati  proses  latihan,  mencoba  memasukkan transaksi  sendiri,  tim  melihat  bahwa  mitra  telah  mampu  untuk  melanjutkan  sendiri  sistem pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan–bulan berikutnya.
Namun  demikian,  tim  pendamping  bersifat  terbuka,  apabila  di  masa  mendatang petugas/karyawan  Bumdes  Ladongi  masih  membutuhkan  bantuan,  tim  akan  dengan  senang  hati memberikan bantuan.

## 5. Simpulan
Dari hasil pendampingan BUMDes di Desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara,  Propinsi  Sulawesi  Selatan  pada  saat  observasi  awal  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat banyak  kelemahan  dan  keterbatasan,  sehingga  memerlukan  pendampingan  untuk  perbaikan. Keterbatasan itu antara lain: 1) Kegiatan pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik sesuai kaidah  pembukuan  dan  pelaporan  keuangan  dilihat  dari  sisi  pembukuan  dan  atau  akuntansi;    2) Pengurus  inti BUMDes  juga  belum  mengetahui posisi keuangannya per tahun 2018; 3) Penentuan tarif  retribusi  pasar  dan  sewa  kios  belum  jelas;  4)  Bagi  hasil  atau  pertanggung  jawaban pengelola/pengurus  BUMDes  ke  kepala  Desa  Ladongi  juga  belum  jelas;  5)  Sistem  penggajian untuk  pengurus  BUMDes  belum  jelas;    6)  Belum  terampilnya  pengurus  BUMDes  terhadap teknologi  komputer  yang  bisa  digunakan  di  kantor  BUMDes,  sehingga  menghambat  kelancaran input pembukuan dan  7) Pencatatan transaksi  yang  masih terus membutuhkan pelatihan sehingga bisa memenuhi standar akuntansi yang dipakai dan peraturan pelaporan BUMDes.
Setelah melalui program pendampingan yang dilakukan oleh tim, maka mitra binaan (BUMDes Ladongi) telah  mencapai  beberapa kemajuan. Namun demikian, pendampingan tersebut tidak  bisa berhenti  setelah  kegiatan  selesai.    Disarankan,  pemerintah  desa  Ladongi    untuk    lebih    proaktif melakukan  konsultasi  kepada  tim pendamping  atau  pihak  lain  yang  kompeten,  agar  BUMDes Ladongi  lebih  maju  dan berkembang.

## Ucapan Terima kasih
Terima  kasih  kepada  Masyarakat  serta  perangkat  pemerintahan  Desa  Ladongi,  Kabupaten Luwu  Utara  atas  dukungan  serta  kerja  sama  hingga  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  terlaksana dengan baik.

## Daftar Pustaka
Hidayat,  A.T,  Pujiati,  L,  Hidyati,  N,  Hendrawan,  S.A,  Suprapto,  S  dan  Nurali,  N.  2018. Pendampingan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. COMVICE, 2(1). 15-20.
Mutiarni,  R.,  Utomo,  L.  P.,  &  Zuhroh,  S.  2017.  Pendampingan  Pencatatan  Transaksi  Keuangan Pada  Koperasi  Bunga  Harapan  Desa  Ceweng.  Comvice. Journal  of  Community  Service , 1(1), 33-38.
Mutiarni, R.  2017.  Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis , 12(2), 135-148.
Sari,  Harmita.  &  Hafid  Anita.  2019.  Pengembangan  Usaha  Kerupuk  Amplang  Bandeng  untuk Memberdayakan Masyarakat Desa Polejiwa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Panrita  Abdi  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,
3(2), 161-169.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian