## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  sempurna  yang  dibawa Nabi Muhammad SAW, sebagai nikmat terbesar bagi  pemeluknya,  dan  di  diridlai  Allah  Tuhan Yang  Maha  Kuasa,  dan  menjadi  rahmat  bagi seluruh alam raya. Kesempurnaan  Islam telah disinyalir dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 3 dan Surat al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut :

## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MELAKSANAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## THE ROLE OF KUA IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

## A. Saepudin

## Abstract
Islamic  law  is  the  regulation    implemented  in  Indonesia  which  is absorbed from product of law as stated in the various books of fiqh which  has  been  written  by  the  ulama      such  as  about  marriage, inheritance,    zakat,  wakaf  and  Hajj.  To  implement  Islamic  law  in Indonesia, it  needs  presence for structure in the form of a legitimate institution. KUA is a government agency that has a  role and duty to carry out the partially affairs of Islam religion in Indonesia.

## Keyword: Institution, role,  function of  KUA

## Abstrak
Hukum Islam  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia  diserap  dari  produk  hukum  sebagaimana  tercantum dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama seperti tentang perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan haji. Untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia perlu adanya struktur dalam bentuk lembaga yang yang dapat dipercaya. KUA adalah instansi pemerintah yang berperan dan bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam di  Indonesia.
Kata Kunci: pranata, peran,  fungsi KUA

## A. Saepudin
Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung Jl. Soekarno Hatta No.716, Babakan  Penghulu,  Cinambo, Kota Bandung 40294, Jawa Barat Naskah : diterima : 30 Agustus 2016 direvisi : 23 September 2016 disetujui : 20 Oktober 2016
” Pada  hari  ini  Aku  sempurnakan  bagimu agamamu, Aku cukupkan atas kamu nikmat-Ku, dan Aku ridlai Islam sebagai agama bagimu ” .
” Dan  tidaklah  Kami  mengutus  engkau  kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam ” .
Kesempurnaan  Islam  sangat  berbeda dengan  agama-agama  lain.  Ajaran  Islam mengandung  tiga  unsur  penting  yaitu  aqidah, syari’ah,  dan  akhlak.  Aqidah  adalah  ketentuan yang  harus  diyakini  seseorang,  syari’ah  adalah
ﺎًﻨﻳ ِد  َمَﻼ ْﺳِْﻹا  ُﻢُﻜَﻟ  ُﺖﻴ ِﺿَرَو  ِﱵ َﻤْﻌِﻧ  ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ  ُﺖ ْﻤَْﲤَأ َو  ْﻢُﻜَﻨﻳ ِد  ْﻢُﻜَﻟ  ُﺖْﻠ َﻤْﻛَأ  َمْﻮَ
ـﻴْﻟا ﺎًﻨﻳ ِد  َمَﻼ ْﺳِْﻹا  ُﻢُﻜَﻟ  ُﺖﻴ ِﺿَرَو  ِﱵ َﻤْﻌِﻧ  ْﻢُﻜْﻴَﻠ َﻋ  ُﺖ ْﻤَْﲤَأ َو  ْﻢُﻜَﻨﻳ ِد  ْﻢُﻜَﻟ  ُﺖْﻠ َﻤْﻛَأ  َمْﻮَ
ـﻴْﻟا
َْﲔِﻤَﻟﺎ َﻌْﻠِﻟ ًﺔَْﲪَر  ﱠﻻِإ  َكﺎَﻨْﻠ َﺳْرَأ ﺎ َﻣَو
ketentuan  berisi  perintah  yang  harus dilaksanakan  dan  larangan  yang  harus ditinggalkan,  dan  akhlak  adalah  ketentuan yang  mengatur  perilaku  baik  dan  buruknya seseorang.
Muhammad  Syalthut  mendefinisikan syari’ah  sebagai  aturan-aturan  sistemik  yang digariskan  Allah SWT, pedoman bagi manusia dalam  melakukan  hubungan  dengan  Tuhan- nya,  saudaranya,  sesama  manusia,  alam,  dan dengan  kehidupan  lingkungan  sekitarnya (Juhaya S. Praja, 2007 :  3). Syari’at Islam memiliki elastisitas  yang  tinggi  dan  mampu  menjawab berbagai  persoalan  yang  muncul  dalam dinamika  sosial  umat  Islam  yang  ditimbulkan oleh  pergeseran  waktu  dan  tempat  maupun oleh  faktor  kemajuan zaman atau faktor yang timbul karena perubahan  situasi dan kondisi.
Elastisitas  hukum  Islam  sering diungkapkan oleh para pakar hukum Islam, hal ini  sebagaimana  dinyatakan dalam  salah  satu kaidah populer sebagai berikut :
” Syari’at Islam itu senantiasa relevan dengan segala waktu dan tempat ” (Said Agil Husin al- Munawar, 2004 :  22).
Relevansi  hukum  Islam  menurut  Said Husin  Al  Munawar  senantiasa  ditunjang  oleh tiga  unsur,  yaitu:  Pertama,  karena  luwesnya sumber-sumber hukum Islam yang senantiasa terbuka untuk dilakukan penafsiran-penafsiran. Kedua,  karena  adanya  semangat  melakukan ijtihad berdasarkan kafasitas skill yang dimiliki secara personal.  Ketiga, karena adanya konsep ijtihad  dengan  menggunakan  metodologi ushul  fikih  baik  dari  segi  takhrij    al-hukm maupun   tathbiq  al-hukm  (Said Agil  Husin  al- Munawar, 2004 : 27).
Menurut  Juhaya  S.  Praja,  ada  dua dimensi  saat  kita  memahami  hukum  Islam yaitu,  dimensi  ilahiyah  yang  meliputi  bidang keyakinan,  amaliah,  dan  akhlak,  dimensi  ini bersumber dari yang Maha suci, Maha sempurna, dan  Mahabenar.  Selain  dimensi  ilahiyah  ada pula  dimensi  insaniyah  yaitu  dimensi  hukum Islam  yang  dipahami  sebagai  produk  hasil
pemikiran  dengan  menggunakan  berbagai pendekatan yang dikenal dengan metode ijtihad (Jaih Mubarok, 2000).
Konsep-konsep hukum Islam bersumber dari pembuat hukum yaitu Allah SWT dan rasul- Nya  Nabi  Muhammad  SAW.  Dua  sumber hukum tersebut berisi norma sebagai pedoman dasar dalam menata kehidupan manusia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun tatanan berbangsa  dan  bernegara.  Hukum  Islam menurut  al-Syatibi  (II  :  7)  memiliki  beberapa tujuan  (maqashid),    yaitu  primer  (al-dlaruriy) meliputi hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz  al-mal,  dan  hifzd  al  aql.  Kedua,  tujuan sekunder  (al-haajiy)  yaitu  bahwa  keberadaan hukum  Islam  bersifat  fleksibel.  Tujuan  ini dapat  dipenuhi  setelah  terpenuhinya  tujuan primer. Ketiga, tujuan tertier (al-tahsiniy), yaitu bahwa hukum Islam bertujuan untuk mendorong agar manusia dapat melakukan hal-hal positif.
Implementasi  ketiga  tujuan  tersebut dapat  disesuaikan  seiring  perkembangan pranata sosial. Pranata sosial hukum Islam yang terus  mengalami  perkembangan  di  Indonesia yaitu  sekitar  al-Ahwal  al-  Syahsyiyah  (hukum keluarga) seperti perkawinan, kewarisan, zakat, infak, sedekah, haji, dan wakaf. Bahkan beberapa pranata tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Lahirnya  peraturan  perundang- undangan  tentang  perkawinan,  kewarisan, pengelolaan zakat, wakaf,  dan penyenggaraan ibadah  haji  disebabkan  karena  telah  tumbuh dan  berkembangnya  kesadaran  masyarakat muslim  Indonesia  terhadap  hukum  Islam, meskipun  kesadaran  terhadap  hukum  Islam tersebut  masih  bersifat  pluktuatif  berada pada  titik  taut,  titik  rengggang,  titik  tarik menarik,  dan  titik  interaksi  berbagai kepentingan (Abdul Gani Abdullah, 1994 : 26). Untuk  terwujudnya  tatanan  masyarakat agamis  dalam  melaksanakan  hukum  Islam secara kaffah, baik, dan benar,  maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 29  Muharram  1364  H  telah  mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1/SD Tahun 1946 tentang  pembentukan  Departemen  yang independen  yaitu  Departemen  Agama  yang
ٍنﺎـــَﻜ َﻣَو  ٍنﺎ َﻣَز ِّ ﻞُﻜِﻟ ٌﺔَ ِﳊﺎ َﺻ ُﺔ َﻴ ِﻣا َ◌ِﻞ ْﺳِﻻْا ُﺔ َﻌ ْـﻳِﺮﱠﺸﻟَا
sekarang berubah menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia (Sismono, 1991 : 16).
Pembentukan  Kementerian  Agama bertujuan  untuk  mengakomodir  kepentingan umat  Islam  dalam  mengurus  kepentingan- kepentingan umat beragama baik dalam tatanan sebagai  bagian  dari  komunitas  keluarga, masyarakat,  maupun  dalam  berbangsa  dan bernegara. Pembentukan Kementerian Agama tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2005 dalam bidang keagamaan (Departemen Agama, 2005  :  4).  Arah  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  sebagaimana  tertuang  dalam program pembangunan di bidang  keagamaan, berisi  tentang  peningkatan  pelayanan kehidupan  beragama  yang  memiliki  sasaran dalam  hal  pelayanan  pencatatan  perkawinan, kewarisan,  pelayanan  pengelolaan  zakat, pelayanan  wakaf,  pelayanan  penyelenggaraan ibadah  haji,  dan  lain-lain.  Untuk  meng- implementasikan arah kebijakan dan program- program  pemerintah  tersebut  di  atas,  maka perlu  adanya  institusi  atau  lembaga  yang dapat melaksanakan sekaligus menjadi pelayan bagi masyarakat. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21  Nopember  1946  memiliki  tugas,  fungsi, dan  peran  strategis  dalam  mensosialisasi- kan  dan  melaksanakan  program-program pemerintah  dalam  pembangunan  di  bidang urusan agama Islam.
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bentuk-bentuk  pranata  hukum Islam  yang  berkembang  di  Indonesia  dan bagaimana  peran,  fungsi,  tugas,  dan  garapan KUA dalam Urusan Agama Islam.

## Pembahasan Pranata Hukum Islam di Indonesia
Hukum  Islam  dalam  kajian  fikih,  pada prinsifnya meliputi : Fikih ibadah seperti shalat, puasa,  haji,  dan  lain-lain.  Kedua,  fikih muamalahdalam  arti  sempit  seperti  al-ahwal al-syahsyiah, mawaris, dan munakahat. Ketiga fikih  jinayah.  Keempat  fikih  siyasah  (Juhaya S.Praja,  1997  :  5).    A.  Djazuli  (1991  :  27) menambahkan  bidang  kajian  fikih  tersebut
dengan al- ahkam al-qadla. Hukum Islam yang terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  sebagai  hasil pemikiran  para  ulama  pada  akhirnya  tersebar luas ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang memiliki populasi beragama Islam, seperti negara-negara Arab yang ada di belahan Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Palestina, dan lain-lain.
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang memiliki  aturan  perundang-undangan  yang sebagian  dari  produk  aturan  perundang- undangannya banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.  Masuknya  hukum  Islam  dalam  aturan perundang-undangan sebenarnya telah terjadi sejak zaman kolonialisasi seperti aturan tentang perkawinan yaitu Statblad 1840 No. 2 tentang Pendaftaran  Kelahiran,  Perkawinan,  dan Kematian, dan Statblad 1898 No.  158 tentang Perkawinan  Campuran.  Di  samping  itu  juga sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1855 pemerintah Hindia Belanda yang dipelopori oleh L.W.C.  Van  Den  Berg  mengeluarkan  suatu pernyataan  bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi bangsa  Indonesia  asli  adalah  Undang-Undang Agama yakni hukum Islam. Pernyataan tersebut akhirnya  dikenal  sebagai  teori  Receptie  in Complexu (Cik Hasan Bisri, 2003 : 49).
Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam  di  Indonesia  selain  hukum  perkawinan, hukum  kewarisan  dan  perwakafan  pun  telah hidup  dan  dilaksanakan  oleh    umat  Islam  di Indonesia. Hukum kewarisan yang berkembang di  Indonesia,  meskipun  pernah  terjadi perselisihan antara hukum Islam dengan hukum adat  sebagaimana  yang  terjadi  pertentangan antara teori Receptie acontrio yang dikemuka- kan  oleh  Hazairin  dengan  teori  Receptie  yang dikemukakan  oleh  Cristian  Snauck  Hurgonye seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang  soal-soal  Islam  dan  anak-anak  negeri yang  diikuti  oleh  Cornelis  Van  Vollenhoven seorang ahli hukum adat dan Prof, dan Ter Haar seorang  ahli  hukum  Belanda.    Namun  pada akhirnya teori yang dikemukakan oleh Hazairin dapat  menggeser  kedudukan  teori  Receptie yang  dikemukakan  oleh  pemerintah  kolonial Belanda sehingga hukum kewarisan  Islam tetap hidup dan berkembang di Indonesia.
Respons  umat  Islam  Indonesia  dalam melaksanakan  hukum  waris  dapat  diketahui dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa  instansi  seperti  BPHN  bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan  IAIN  Antasari  Banjarmasin  dalam  hal kewarisan pada tahun 1977/1978 dengan  lokasi penelitian  di  Aceh,  Jabar,    Jambi,  Palembang, DKI  Jakarta,  Jakarta  Barat,  Cirebon,  Serang, Pekalongan,  Semarang,  Surabaya,  Malang, Mataram,  NTB,    Kota  Banjar,  di  wilayah Kalimantan  Selatan    menghasilkan  sebuah kesimpulan  bahwa  masyarakat  Islam  ber- keinginan menerapkan hukum kewarisan Islam, hukum  faraid  Islam  merupakan  pedoman pertama  dalam  pelaksanaan  pembagian warisan,  jika  terjadi  perselisihan  dalam  hal kewarisan,  mereka cenderung menyelesaikan masalahnya  di  Pengadilan Agama,  dan  dalam hal  anak  angkat,  mereka  menjadikan  anak angkat  tidak  mendapatkan  warisan  akan tetapi hanya sekedar   pemberian  (K.N.Sofyan Hasan, 1994 : 131-132).
Lembaga  perwakafan  adalah  lembaga yang telah ada, berkembang, dan diatur dalam peraturan  perundang-undangan  sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. Pemerintah  Belanda  telah  mengeluarkan beberapa  produk  peraturan  perundang- undangan seperti BS No. 6196 tanggal 31 Juni 1905 tentang Instruksi  kepada para Bupati di Jawa  dan  Madura  agar  membuat  daftar rumah-rumah ibadat Islam, BS No.12573 tanggal 4  Juni  1931  tentang  Instruksi  kepada  Para Bupati  di  Jawa  dan  Madura  agar  membuat daftar  identifikasi  rumah-rumah  ibadat  Islam dari wakaf atau bukan, Surat Edaran No. 13390 Tanggal 24-12-1934 tentang Peran Para Bupati untuk menyelesaian sengketa atau perselisihan mengenai  tempat  pelaksanaan  shalat  Jum’at, dan Surat Edaran No. 1273/A  Tanggal 27-5-1935 sebagaimana  dimuat  dalam  Bijblad  No.13480 1935 tentang Prosedur Perwakafan. Munculnya aturan-aturan  tentang  wakaf  membuktikan bahwa hukum pranata Islam telah hidup dan di laksanakan oleh mayoritas umat Islam Indonesia (Juhaya S.Praja, 1997 :  32). Setelah Indonesia merdeka,  pemerintah  telah  mengeluarkan
beberapa  produk  peraturan  perundang- undangan mengatur tentang wakaf seperti UU Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Buku III Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perwakafan, dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Berdasarkan  beberapa  pranata  hukum Islam  yang  muncul  di  Indonesia  seperti perkawinan,  kewarisan,  zakat,  wakaf,  dan  haji sebagaimana tersebut di atas, maka perlu adanya institusi  atau  kelembagaan  yang  dapat memberikan  pelayanan  dan  bimbingan  dalam bidang keagamaan sehingga tercipta masyarakat yang agamis dan taat pada aturan-aturan.

## Peran,  Fungsi,  Tugas,  dan  Garapan  KUA dalam URAIS
Kantor  Urusan  Agama  adalah  unit  kerja terdepan  yang  melaksanakan  sebagian  tugas pemerintah  di  bidang  agama  Islam.  Lingkup kerja  KUA  adalah  berada  di  wilayah  tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1  (1)  PMA  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan  Nikah  menyebutkan bahwa  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  yang  selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang  bertugas  melaksanakan  sebagian  tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang  Urusan  Agama  Islam  dalam  wilayah Kecamatan.
Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah saja  yang  berbeda.  Istilah  pemangku  Kantor Urusan Agama ini  pada masa kerajaan Mataram Islam dikenal dengan istilah reh-penghulon, yang memiliki  otoritas  dalam  menjalankan  hukum Islam  di  lingkungan  kerajaan  atau  pusat pemerintahan  dan  sampai  pada  tingkat  paling bawah  yaitu  kewedanaan  atau  kecamatan (Kuntowijoyo, 1991 : 125).
Kantor  Urusan  Agama  berdasarkan Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Kantor  Wilayah Departemen  Agama Provinsi  dan  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota  pada  pasal  11-14  tentang
Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan  Agama  memiliki  otoritatif  dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:
1. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
2. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah;
3. Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  memiliki  peran legitimate  atas  status  harta  benda  yang  di- wakafkan  sehingga  terhindar  dari  hal-hal yang tidak diharapkan;
4. Memberi  pelayanan  di  bidang  zakat  dan ibadah sosial;
5. Memberi pelayanan di bidang perhajian;
6. Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah;
7. Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;
8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam;
9. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraaan, dan pemecahan masalah umat;
10. Dan lain-lain.
Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan  di  atas menunjukan  bahwa  otoritas KUA  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat  dari  beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah, yaitu sebagai berikut :
1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Penca- tatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelas- kan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan  ketentuan  Agama Islam harus
diawasi oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  (pada KUA  Kecamatan Pen.)  yang  diangkat  oleh Menteri  Agama  atau  oleh  pegawai  yang ditunjuk olehnya;
2. Peran  KUA  dalam  bidang  perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf  menyebutkan  bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang  bergerak  selain  uang  adalah  Kepala Kantor Urusan Agama;
3. Peran  KUA  dalam  bidang  pengelolaan zakat  sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  menyebutkan  bahwa  pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat  atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Peran  KUA  dalam  bidang  penyelenggaraan ibadah  haji  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  1999  tentang Penyelengaraan Ibadah Haji. Melalui Undang- Undang  penyelenggaraan  ibadah  haji, pemerintah  telah  mengambil  langkah- langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji.  Diantara langkah-langkah yang ditempuh  pemerintah  adalah  melakukan bimbingan  untuk  calon  jamaah  haji  sedini mungkin dan  berkelanjutan yaitu  sebanyak dua  belas  kali.  Dua  kali  diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan (Departemen Agama, 2003: 12 dan 2007  :  1-2).    Selain  aturan  perundang- undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati  Rakernas  Penyelenggaraan  Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA  diikutsertakan  sebagai  pelayan  bagi jemaah haji atau calon jemaah haji;
5. Peran  KUA  dalam  bidang  penyelesaian masalah-masalah  perkawinan,  kewarisan,
wakaf  dan  shadakah,  maka  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama  menyebutkan  bahwa  kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak  penggugat,  dan  selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.
Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki peran strategis dalam melaksanakan  hukum  Islam  di  Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran  Kantor  Urusan  Agama  tersebut  masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih  belum  menggembirakan.  Fakta  di lapangan ternyata peran Kantor Urusan Agama dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  masih cenderung untuk mengurusi masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek  lainnya  seperti  pencatatan  rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan bimbingan manasik haji, pengadministrasian tanah wakaf, dan  penanganan  masalah  waris,  sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan perlu  ditingkatkan  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum)  Islam.  Adapun  langkah-langkah  yang
dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  peran KUA  sesuai  tugas  dan  fungsinya  adalah memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada  masyarakat  tentang  tugas,  fungsi, dan  bidang  garapan  KUA  adalah  tidak  hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi  pada bidang-bidang  garapan  lainnya  seperti  waris, pengelolaan zakat, wakaf, penye-lenggaraan haji, produk halal, dan lain-lain.

## Kesimpulan
KUA adalah garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran strategis dalam  pelayanan  publik.  Otoritatif  peran  KUA dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  di  Indonesia tidak  terbatas  pada  pelayanan  pencatatan nikah, akan tetapi memiliki cakupan peran lebih luas  dalam  bidang-bidang  lainnya  seperti perwakafan,  penyelesaian  masalah  kewarisan, pengelolaan  zakat,  penyelenggaraan  haji, sosialisasi  produk  halal,  pembinaan  keluarga sakinah,  dan  lain-lain.    Untuk  meningkatkan peran  KUA  lebih  optimal  dalam  pelaksanaan hukum  Islam  di  Indonesia  sesuai  tugas  dan fungsinya,  maka  dapat  dilakukan  dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan KUA yang sesungguhnya. [  ]

## Daftar  Pustaka
Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta :
Gema Insani Press.
Al Munawar, Husin, Said Agil. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta : Penamadani. As-Syatibi, Al-Muwafaqat. Tanpa Tahun.  Jilid I, Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al -‘Ilmiyyah. Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
________, 1997. Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: Rosda Karya. Departemen Agama RI. 2003. Bunga Rampai Perhajian, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
________, 2005. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
________, al-Qur’an dan Terjemahannya.
Djazuli, A. 1991. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar, Bandung : Orba Sakti.
Hasan, KN, Sofyan. 1994. Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam, Bandung : Mizan. Lukito, Ratno. 1998. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta : INIS. Mubarok, Jaih. 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya. ________, 2006. Hukum Islam: Konsep Pembaruan dan Teori Penegakkan, Bandung : Benang Merah Press.
Praja, Juhaya, S. 1997. Perwakafan di Indonesia, Bandung, Yayasan Piara.
Sismono. 1991. Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung : Bina Siswa. Syarifuddin, Amir. 2002. Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press.
UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## Biodata Penulis

## Sutowijoyo, MPd
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

## Dr. Warsiman, M.Pd
Adalah Dosen Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB Universitas Brawijaya Malang, E-mail : warsiman0506712@ub.ac.id

## Nuria Renny Hariyati
Adalah Dosen Bahasa Indonesia , Afkar
Umi Farihah Adalah guru MTs Kampak Trenggalek

## Hj. Ma’isyah
Adalah guru MAN Tambakberas, Jombang

## Maria Ulfa
Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang

## Achmad Zanuar Ansori
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

## Sholehuddin
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

## Azhar
Adalah dosen Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny Sidoarjo

## H. Abdul Haris, M.Ak
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya

## Dr. H.Agus Akhmadi, M.Pd
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya
Dr. A. Saepudin, M.Ag
Adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung