## PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

## Adi Rizka Permana
Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : adirizkapermana@gmail.com
Diterima : 1 May  2021, Revisi : 15 May 2021 Disetujui : 25 May 2021

## ABSTRAK
Sebagai  negara  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  tradisi  hukum  kontinental,  Indonesia memilih sendi hukumnya, baik dalam pola pengaturan maupun pembangunan hukumnya, lebih diletakkan  pada fungsi dan peran  hukum tertulis peraturan  perundang-undangan. Namun  demekian,  kehadiran  hukum  yurisprudensi  meskipun  merupakan  sendi  dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan begitu saja, karena ternyata memiliki fungsi dan peran yang sama dalam pembangunan hukum nasional.  Pengakuan  hukum  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  dan  tempat menemukan hukum-hukum konkret, membuktikan keperluan bangsa ini memahaminya dengan  baik.  Yurisprudensi  yaitu  hasil  akhir  atau  keputusan  dari  pengadilan,  terutama (Mahkamah  Agung)  sebagai  pengadilan  tertinggi  di  Indonesia  mengeluarkan  keputusan tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan atau keputusan para hakim untuk mengadili perkara  dan  oleh  pengadilan  yang  berada  di  bawahnya  dijadikan  sumber  hukum. Khususnya  kepada  lingkungan  peradilan  (para  hakim)  yang  mengembangkan  hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum- hukum yurisprudensi yang berkualitas.
Kata kunci : Hukum Yurisprudensi, Sistem Hukum, Sumber Hukum

## ABSTRACT
As a country that is heavily influenced by the continental legal tradition, Indonesia chooses its legal principles, both in regulating patterns and in legal development, to be more placed on  the  functions  and  roles  of  written  law  of  legislation.  However,  the  existence  of jurisprudence law, although it is part of a state with the Anglo Saxon legal tradition, in the end  cannot  be  avoided,  because  it  turns  out  to  have  the  same  function  and  role  in  the development of national law. The recognition of yurisprudential laws a source of laws and a  place  to  find  concrete  laws,  proves  the  need  for  this  nation  to  understand  them  well. Yurisprudence, namely court decision, especially decions issued by the highest state court (Supreme Court), the compilation of these decions, forms the basis for decisions of other judges to try similiar cases and becomes a source of laws for the courts below. Especially for the judiciary environment (judges) who develop law through judicial practices, it is time to build and create quality jurisprudential laws.
Keyword: Legal Yurisprudence, Legal System, Source Of Law

## PENDAHULUAN
Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  kinerja  selalu  diupayakan  untuk mengatasi  berbagai  macam  masalah  sosial  yang  ada  di  masyarakat  (Lesmana, 2020).  Kenapa  dipergunakan  istilah  " Agent  of  Change "  karena  salah  satu  dalil
utamanya  adalah  hukum  selalu  berusaha  menyelesaikan  berbagai  masalah  dalam dinamika  perubahan  yang  semakin  cepat  setiap  waktu  dalam  kehidupan masyarakat. Tujuan keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum. Manusia mencari keadilan dalam tingkah laku kehidupannya, terutama  dalam  pranata  kehidupan  sosial  masyarakat.  Adil,  sebagai  bangsa  yang memegang teguh pendirian dan dasar  negara Pancasila, adalah milik Tuhan yang eksklusif dan Tuhanlah yang dapat mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam kasus ini, orang-orang berusaha untuk menegakkan keadilan di bumi dengan pendekatan yang  paling  mungkin  untuk  keadilan  sejati.  Bidang  hukum  merupakan  wadah pembentukan lembaga peradilan bagi anggota masyarakat. Sehingga hukum terus berkembang  dan  perlindungan  hukum  yang  memiliki  hakikat  keadilan  dan kebenaran  ditegaskan  dalam  bidang  hukum  materiil  guna  mewujudkan  sistem hukum nasional.
Dalam  pembangunan  hukum  nasional  ini  terdapat  beberapa  fungsi  yaitu sebagai  1.  Fungsi  hukum  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban,  2.  Fungsi hukum untuk sarana pendidikan masyarakat dan pembangunan, 3. Fungsi hukum untuk menegakan keadilan (Ginanjar, Hanifah and Huda, 2020).
Dalam  praktek  hukum,  ada  istilah  yurisprudensi  yang  dihasilkan  oleh putusan pengadilan, khususnya putusan pengadilan negara tertinggi (MA). Putusan pengadilan tidak secara langsung melahirkan undang-undang, tetapi hanya sebagai salah  satu  faktor  pembentukan  hukum,  karena  putusan  hakim  tertinggi  biasanya diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Ini adalah kebiasaan yang diikuti oleh pengadilan  yang  lebih  rendah  yang  menjadi  kebiasaan  pengadilan  atau yurisprudensi.
Yurisprudensi  telah lama dikenal dalam ilmu  hukum.  Khusus untuk  studi hukum  di  Indonesia,  istilah  tersebut  dikenal  tidak  hanya  oleh  perguruan  tinggi negeri, tetapi juga oleh perguruan tinggi agama. Istilah ini merupakan masalah yang masih relevan untuk dilakukan kajian dalam hal praktik hukum. Mengapa, karena tampaknya belum ada kejelasan dan ketetapan dalam praktik pengadilan. Misalnya hakim harus patuh pada kasus hukum (yurisprudensi) atau tidak. Hal ini semakin mengganggu kita jika seseorang mengaitkannya dengan salah satu tujuan hukum,
yaitu adanya kepastian hukum (R. Soeroso, 1993).
Pada saat yang sama, seorang hakim juga harus mandiri dalam menjalankan tugasnya.  Keyakinannya  tentang  kebenaran  yang  dibuktikan  dengan  penilaian sebuah  fakta  dalam  persidangan  tidak  boleh  dipengaruhi  atau  didikte  oleh  siapa pun.  Ungkapan  “Demi  keadilan  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” yang  terkandung  dalam  setiap  putusan  hakim  agung  mengandung  makna  bahwa putusan  yang  diambil,  selain  mencerminkan  gejolak  hati  nuraninya,  lebih  dari sekadar  bukti  bahwa  keyakinannya  dalam  kebenaran  yang  diambil  menjadi keputusan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Esa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif mengenai peranan yurisprudensi dalam membangun hukum nasional di Indonesia,  sehingga  metode  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  analisis.  Penerapan pada pendekatan di  bawah ini yaitu untuk memahami dan untuk  mengetahui apa dan  bagaimana  peranan  yurisprudensi  dalam  membangun  hukum  nasional  di Indonesia (Z. Ali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Yurisprudensi
Sebagaimana diketahui dalam setiap kajian Pengantar Ilmu Hukum, terdapat dua mazhab hukum be sar di dunia ini, yaitu sistem hukum “Anglo - Saxon” atau “Common L aw ” dan sistem kodifikasi atau sistem hukum Eropa Kontinental  atau  juga  sistem  perdata.  sistem  keadilan.  Oleh  sebab  itu, sebelum berbicara tentang hukum yurisprudensi, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan definisi istilah yurisprudensi dalam kedua sistem hukum tersebut.
Dalam sistem hukum “Anglo - Saxon” yurisprudensi di pandan g atau dipahami  sebagai  ilmu  hukum.  Sedangkan  dalam  sistem  hukum  “Eropa Kontinental”  berarti  yurispurdensi  itu  di  pahami  sebagai  putusan pengadilan.
Dalam  sistem  hukum  Anglo-Saxon  yurisprudensi  dikenal  sebagai
ilmu hukum dengan istilah atau di pahami dengan preseden. Selanjutnya dalam  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  yurisprudensi  dikenal  dengan putusan  pengadilan  sebagai  acuan  untuk  hakim  peradilan  yang  ada  di bawahnya. Berikut ini lah pengertian yurisprudensi dalam sistem  hukum eropa kontinental.

## Pengertian Yurisprudensi
Dalam  bahasa  Latin  Istilah  Yurisprudensi,  berasal  dari  kata “jurisprudentia” yang  artinya  yaitu  pengetahuan  ilmu  hukum.  Dalam bahasa Belanda yurisprudensi dikenal dengan istilah teknis peradilan yaitu dengan  kata ”jurisprudentie” .  Selanjutnya  istilah  dalam  bahasa  Prancis dikenal atau dipahami sebagai “ jurisprudence ” yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan (Mochtar Kusumaatmadja, 1976).
Berikut  di  bawah  ini  terdapat  berbagai  istilah  atau  pengertian yurisprudensi  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  para  pakar  ahli  hukum yaitu sebagai berikut:
Kansil  berpendapat  bahwa  yurisprudensi  merupakan  keputusan hakim  terdahulu  mengenai  masalah  atau  perkara  yang  sama  yang  sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh para hakim (CST. Kansil, 1993).
Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  bahwa  yurisprudensi  yaitu untuk  penerapan  hukum  secara  konkrit,  terdapat  tuntutan  hak  yang dilaksanakan oleh badan independen milik negara dan bebas dari pengaruh apapun  atau  siapapun  dengan  mengambil  keputusan  yang  mengikat  dan berwibawa.  Singkatnya,  Sudikno  berpendapat  bahwa  yurisprudensi  yaitu putusan pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 1996).
Ridwan  Halim  berpendapat  bahwa  yurisprudensi  adalah  yaitu putusan hakim dalam perkara yang tidak diatur oleh undang-undang, yang selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi  hakim  lain  yang  menangani  perkara yang sama atau serupa. (Ridwan Halim, 1998).
Surojo Wignjodipuro beranggapan bahwa putusan hakim atas suatu masalah hukum tertentu menjadi dasar putusan hakim  lainnya, sehingga putusan  tersebut  menjelma  menjadi  putusan  hakim  tetap  atas  suatu  hal
atau peristiwa hukum tertentu yang terdapat dalam putusan tersebut. Ini dikenal  sebagai  Yurisprudensi.  Yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum merupakan  salah  satu  bentuk  ketetapan  dalam  hukum  ketatanegaraan Indonesia  sebagai  putusan  hakim  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa tertentu. Daripada itu, keputusan hakim selalu dalam bentuk putusan dan hanya  berlaku  untuk  hal-hal  tertentu  yang  sedang  diputuskan perselisihannya  dan  hanya  mengikat  para  pihak  yang  berkepentingan (Surojo Wignjodipuro, 1974).
Selanjutnya,  bagaimanakah  dalam  praktek  pengadilan  apa  yang disebut dengan pengertian yurisprudensi.  Bahkan, belum ada keterangan resmi  dari  Kejaksaan  tentang  makna  yurisprudensi  ini.  Namun  dalam berbagai  pelatihan,  para  pejabat  MA  menyatakan  bahwa  yang  dipahami yurisprudensi  hanyalah  putusan  MA.  Dalam  pelaksanaannya,  putusan Mahkamah  Agung  tersebut  disusun  dalam  bentuk  buku  yang  berjudul: Yurisprudensi Mahamah Agung Negara Republik Indonesia, yang disebut dengan  yurisprudensi.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  ruang lingkup  yurisprudensi  direduksi  yang  menurut  definisi  para  pakar  cukup luas.

## Yurisprudensi dalam Sumber Hukum
Salah satu pembahasan mengenai kajian ilmu hukum yaitu tentang sumber  hukum.  Sumber  hukum  yaitu  segala  sesuatu  yang  dibuat  atau diproduksi oleh hukum atau menciptakan pertama kali hukum itu sendiri. Selain itu, sumber Hukum Kansil berpendapat bahwa sumber hukum dapat dilihat  dari  segi  material  dan  formal  (CST.  Kansil,  1993).  Yang  termasuk sumber  hukum  formal  yaitu:  Undang-undang,  kebiasaan,  putusan  hakim (yurisprudensi), dan traktat.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dilihat  atau  disimpulkan bahwa  pengertian  yurisprudensi  yaitu  merupakan  salah  satu  sumber hukum.  Dan  oleh  sebab  itu,  yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum  dapat dimanfaatkan oleh para hakim untuk mengadili suatu kasus yang serupa, untuk  pembentukan  undang-undang  atau  peraturan  lainnya  oleh
pemerintah dan dimanfaatkan sebagai dunia ilmu pengetahuan oleh para ahli atau masyarakat pada umumnya.

## Undang-undang, Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  mengenai  yurisprudensi  yaitu merupakan  putusan  sebuah  pengadilan.  Seorang  ahli  hukum  Sudikno berpendapat  bahwa  putusan  pengadilan  itu  berlaku  sejak  dikabulkan hingga  diimplementasikan.  Karena  putusan  pengadilan  mengikat  para pihak  yang  terlibat,  para  pihak  wajib  mengakui  keberadaan  putusan tersebut.  Setelah  putusan  dilakukan,  itu  hanya  menjadi  sumber  hukum (Sudikno Mertokusumo, 1996).
Dengan  demikian  putusan  pengadilan  merupakan  cikal  bakal yurisprudensi  atau  terciptanya  yurisprudensi  sebagai  hasil  dari  putusan pengadilan. Perbedaan antara undang-undang dengan ptusuan pengadilan, putusan  pengadilan  memuat  aturan  khusus  yang  hanya  mengikat  orang tertentu,  sedangkan  undang-undang  memuat  aturan  abstrak  atau  umum dan mengikat semua orang.

## Yurisprudensi dan Aliran Hukum
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  mengungkapkan sepenuhnya secara mendasar tentang apa pentingnya yurisprudensi sebagai sumber hukum dengan asumsi tentang tugas hakim. Ada beberapa asumsi mengenai  jawaban  atas  pertanyaan  tugas  hakim,  yaitu  berkaitan  dengan tiga mazhab atau aliran hukum yaitu sebagai berikut: (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993).

## Aliran Legismee
Dalam mazhab ini, menyebutkan bahwa yurisprudensi tidak terlalu penting sebab aliran ini mengasumsikan semua hukum telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Hakim terikat oleh undang-undang dan metode berpikir  deduktiflah  yang  digunakan  para  hakim  dalam  menjalankan tugasnya.  Selanjutnya  mazhab  ini,  beranggapan  bahwa  ilmu  yang  utama tentang  hukum  yaitu  pengetahuan  tentang  undang-undang,  sehingga dalam mempelajari jurisprudensi merupakan masalah sekunder.

## Aliran Freie Rechtslehre
Mazhab  ini  sebenarnya  merupakan  perkembangan  dari aliran legisme yang dipengaruhi oleh aliran Freie Rechtslehre . Perkembangan ini disebabkan  karena  pemikiran  hukum  harus  didasarkan  pada  prinsip keadilan masyarakat yang terus berkembang, karena tampaknya pembuat undang-undang  tidak  dapat  mengikuti  perubahan  jaman  atau  kecepatan pergerakan  masyarakat  atau  proses  pembangunan  sosial,  dengan  begitu undang-undang  selalu  tertinggal  oleh  perkembangan  masyarakat.  Setiap masalah yang muncul selalu tidak bisa di pecahkan atau diselesaikan oleh undang-undang.  Undang-undang  tidak  selalu  lengkap  dan  tidak  bisa mencakup  semuanya  yang  mengakibatkan  terjadinya  kekosongan  dalam undang-undang,  sehingga  hakim  harus  menyusunnya  dengan  melakukan rekonstruksi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam aliran ini yurisprudensi menjadi suatu hal yang utana dibandingkan dengan undang- undang.

## Aliran Rechtsvinding
Dalam  mazhab  yang  ketiga  ini,  hakim  diwajibkan  taat  terhadap undang-undang,  tetapi  tidak  seketat  apa  yang  disebutkan  dalam  mazhab legisme ,  hakim  bebas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Namun,  kebebasan yang  dipahami  bukanlah  yang  dipahami  dalam  aliran  kedua  atau  aliran freie  rechtslehre .  Menurut  aliran  ketiga  ini,  kebebasan  bukan  kebebasan yang  absolut  tetapi  tetap  masih  terikat.  Ketika  hakim  mampu menyelaraskan  atau  menyesuaikan  undang-undang  dengan  tuntutan zaman disitulah terciptanya atau tercerminnya kebebasan hakim.
Dalam mazhab ini pemahaman hukum hanya di bidang perundang- undangan  saja,  tanpa  mempelajari  jurisprudensi  belum  lengkap.  Oleh karena  itu,  menurut  mazhab  ini  pengetahuan  tentang  jurisprudensi  juga penting. Hal ini disebabkan adanya garis hukum atau perkara hukum yang berlaku  di  masyarakat,  namun  tidak  ada  atau  tidak  terbaca  di  dalam undang-undang.

## Kriteria Jurisprudensi
Telah kita tahu bahwa jurisprudensi yaitu merupakan hasil akhir dari pengadilan atau singkatnya bisa disebut dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Yang jadi pertanyaannya apakah semua putusan pengadilan bisa  dikatakan  jurisprudensi.  Achmad  Ali  seorang  ahli  hukum  membagi jurisprudensi  menjadi  dua  macam  yaitu  sebagai  berikut:  (Achmad  Ali, 1996).
1. Juriprudensi biasa, yaitu merupakan semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai atau memeiliki kekuatan pasti yaitu seperti semua putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri  (agama)  yang  tidak  dibanding  dan  yang  tidak  dikasasi,  dan putusan tentang perdamaian di dalam perkara perdata.
2. Jurisprudensi  tetap,  bisa  dikatakan  semua  putusan  hakim  dalam suatu hal perkara yang sama yang harus diikuti oleh hakim berikutnya. Menurut  Achmad  Ali,  semua  putusan  akhir  pengadilan  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dikualifikasikan  sebagai jurisprudensi baik putusan pengadilan tingkat pertama, putusan banding maupun putusan kasasi. Tidak ada perbedaan apakah keputusan ini diikuti oleh hakim berikutnya atau tidak ketika terjadinya kasus yang sama atau sejenis.
Namun, menurut hasil laporan penelitian menyebutkan bahwa tidak semua  putusan  dapat  dikategorikan  sebagai  jurisprudensi.  Penelitian tersebut  dilakukan  oleh  akademisi  sarjana  hukum  dengan  mengambil sample atau responden dari semua hakim yang berada di Pengadilan Negeri se  wilayah  Jakarta.  Adapun  suatu  putusan  hakim  yang  dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila keputusan tersebut mempunyai lima unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
1. Keputusan tentang sesuatu yang belum diatur dengan jelas
2. Merupakan suatu keputusan yang tetap
3. Keputusan yang berulang telah diambil berdasarkan perkara serupa
4. Terwujudnya rasa keadilan
5. Keputusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
Namun  jika  dilihat  makna  Jurisprudensi  dalam  prakteknya sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa ruang lingkup jurisprudensi tersebut  lebih  terbatas  yaitu  hanya  pada  putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  Di  satu  sisi,  secara  garis  besar  yaitu  semua  putusan MA, terlepas dari apakah putusan tersebut atas sesuatu belum jelas, apakah putusan tersebut digunakan sebagai alat untuk memutus kasus yang serupa oleh hakim berikutnya, atau apakah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

## Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

## Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Di Indonesia
Dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  undang-undang  merupakan sumber utama hukum. Namun, sebagaimana diakui oleh para ahli hukum, salah  satu  ciri  atau  sifat  hukum  adalah  rawan  keusangan  sehingga  selalu ketinggalan oleh perkembangan zaman dan teknologi. Bersamaan dengan itu, permasalahan baru bermunculan seiring dengan berkembangnya arus globalisasi  yang  meliputi  semua  aspek  kehidupan,  misalnya  di  bidang ekonomi,  teknologi  dan  masyarakat.  Masalah  baru  ini  tidak  ada  saat undang-undang  diberlakukan.  Tentu  saja  tidak  semua  jawaban  atas masalah baru didapat dari undang-undang tersebut.
Adanya asas hukum yang menggambarkan hakim sebagai orang yang mengetahui hukum ( ius curia novit ). Penerapan prinsip ini adalah bahwa hakim  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  tidak  dapat  menolak  untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jika dia dituduh memiliki masalah, seorang hakim harus memutuskannya. Dan keputusan  ini  tidak  hanya  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  tetapi juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Masalahnya  adalah  apa  yang  terjadi ketika  hukum  tidak  ada  dalam  undang-undang  atau  hukum  tersebut  ada dalam  undang-undang,  tetapi  ketika  diterapkan  bertentangan  dengan makna keadilan dalam masyarakat.
Memberikan  kesempatan  kepada  hakim  untuk  menciptakan  atau
menemukan hukum yang baru melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini, jika kemudian diputuskan dan disahkan oleh Mahkamah Agung, kemudian menjadi  rujukan  bagi  hakim  lain  yang  mengadili  perkara  sejenis  untuk menjadi jurisprudensi. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Yahya  Harahap  mengemukakan  mengenai  yurisprudensi,  bahwa sebuah yurisprudnsi jika benar-benar memuat gagasan dasar bersama yang mempunyai  dua  dimensi  yang  memperhatikan  nilai-nilai  dasar  cita-cita Pancasila  dan  UUD  1945  yang  dipadukan  dengan  nilai-nilai  globalisasi, maka  perpaduan  tersebut  menghasilkan.  formula  hukum  yang  rasional. Dalam  praktiknya,  sudah  sepantasnya  hakim  harus  mengikutinya. Selanjutnya  Yahya  Harahap,  mengemukakan  tentang  apa  yang  disebut dengan  fungsi  yurisprudensi  yaitu  berfungsi  untuk  menciptakan  standar hukum,  berfungsi  untuk  mencapai  kesamaan  dasar  hukum  dan keseragaman gagasan hukum yang sama, dan untuk menegakan kepastian hukum. (M. Yahya Harahap, 1995).

## Kebebasan Hakim dalam mengikuti Yurisprudensi
Hakim  adalah  salah  satu  instrumen  yang  disahkan  oleh  undang- undang  untuk  menjalankan  kekuasaan  kehakiman.  Dalam  menjalankan fungsinya bersifat independen dalam arti bebas dari campur tangan otoritas negara lain dan dari segala kendala, arahan atau rekomendasi dari pihak- pihak  di  luar  negara  hukum,  kecuali  hal  tersebut  diizinkan  oleh  undang- undang.
Selanjutnya ada empat makna pengertian tentang kebebasan hakim yaitu sebagai beriku:
1. Baik  secara  material  maupun  formal  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak- pihak yang terlibat dalam kasus tersebut
2. Tidak terpengaruh oleh tekanan, eksekutif atau rekomendasi dari pihak diluar pengadilan, dari siapapun atau dari intansi manapun.
3. Memberikan  Kebebasan  dan  keberanian  kepada  hakim  untuk berinisiatif  dan  meningkatkan  tugas  penyidikan  dan  memutus  suatu
perkara bagi perkembangan hukum itu sendiri, untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran, untuk eksistensi suatu negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat.
4. Kebebasan untuk dibertanggung jawabkan atas nama lembaga dan diri sendiri, kepada  masyarakat, negara, bangsa dan kepada Tuhan  Yang Maha Esa (Mahkamah Agung, 2005).
Sampai sejauh mana kebebasan hakim, Yahya Harahap berpendapat bahwa  masa  kebebasan  hakim  yang  mandiri  untuk  menjalankan  fungsi kehakiman  mencakup  lima  hal  yaitu  sebaai  berikut:  (M.  Yahya  Harahap, 1995).
1. Interpretasi atau menafsirkan peraturan perundang-undangan
2. Prinsip dan dasar hukum harus dicari dan ditemukan
3. Membuat  hukum  yang  baru  ketika  terjadi  kekosangan  perundang- undangan
4. Bertindak  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  jika  ketentuan  pasal-pasal  hukum  bertentangan  dengan kepentingan masyarakat atau publik
5. Bebas untuk mengikuti yurisprudensi.
Sudikno Mertokusumo, mengemukakan pendapatanya bahwa hakim dalam  sistem  hukum  Indonesia  pada  prinsipnya  tidak  terikat  dengan putusan  hakim  sebelumnya  dalam  perkara  atau  masalah  hukum  serupa yang  akan  diputuskan.  Meski  begitu,  hakim  junior  dalam  praktek  di lingkungan  peradilan  Indonesia  selalu  mengikuti  pandangan  Mahkamah Agung  (MA)  dalam  menyelesaikan  perkara  yang  sama  karena  alasan sebagai berikut:
1. Mahkamah  Agung  (MA)  adalah  penyelenggara  lembaga  peradilan tertinggi  yang  diberi  wewenang  untuk  membina  dan  memajukan peradilan
2. Hakim agung dinilai lebih memiliki kewenangan dalam urusan hukum
3. Jika  putusan  atau  pendapat  Mahkamah  Agung  tidak  diikuti, Mahkamah Agung bisa berpotensi membatalkan suatu putusan hakim
yang ada di bawahnya apabila sampai ke Mahkamah Agung (Sudikno Mertukusumo, 1996).

## Asas-Asas dalam Yurisprudensi
Bagian ini juga mengutip secara lengkap apa yang dikatakan Purnadi Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  di  mana  dalam  praktik  bernegara masalah peradilan ditangani menurut asas-asas tertentu. Asas utama atau terpenting  yang  dapat  dipertimbangkan  atau  dipegang  oleh  suatu  negara kaitannya dengan peradilan dapat berupa asas presedent dan asas bebas. Dibawah  ini  merupakan  penjelasan  singkat  tentang  kedua  asas  tersebut yaitu:

## Asas Presedent
Asas preseden, yang diadopsi oleh negara-negara Anglo-Saxon yaitu seperti  Inggris  Raya,  Amerika  Serikat,  menyiratkan  bahwa  pejabat kehakiman  (hakim)  wajib  taat  dan  mengikuti  putusan  hakim  yang  lebih tinggi  sebelumnya  ( stare  decisis )  peraturan  tersebut  berlaku  di  negara Anglo-Saxon yang menganut sistem “ common law ” . Terdapat pengecualian atas batasan asas presedent yaitu sebagai berikut:
Jika  keputusan  sebelumnya  diterapkan  pada  suatu  perkara  atau peristiwa yang dianggap tidak masuk akal dan tidak menyenangkan
Selama diktum yang bersangkutan yaitu ketika hakim mengatakan bahwa tidak perlu ada keputusan. Dengan penjelasannya yaitu diktum tidak pernah berkurang, otoritas harus dihormati dan salah jika menganggapnya diabaikan. Ini dapat diikuti oleh pengadilan dalam kasus-kasus mendatang, seringkali cukup untuk membujuk pengadilan yang lebih rendah, dan dapat dilihat  oleh  pengacara  sebagai  dasar  yang  dapat  diandalkan  untuk konseling. Tapi itu hanya otoritas persuasif.

## Asas Bebas
Asas  bebas,  yang  artinya  yaitu  merupakan  kebalikan  dari  asas sebelumnya yaitu asas preseden. Menurut asas bebas ini, aparat kehakiman atau peradilan tidak terikat oleh keputusan hakim yang setara atau otoritas yang lebih tinggi. Asas ini diadopsi oleh negara yang menganut sistem “ Civil
Law ”  atau  Eropa  Kontinental  yaitu  seperti  negara  Prancis,  Belanda,  dan Indonesia. Asas bebas ini berarti bahwa seorang hakim tidak selalu terikat oleh  keputusan  hakim  lainnya,  yang  setara  atau  otoritasnya  yang  lebih tinggi. Kata independen di sini berarti hakim dalam memutus suatu kasus atau perkara dapat mengikuti putusan hakim sebelumnya, baik pada level yang setara maupun pada level otoritasnya yang lebih tinggi, dan juga boleh tidak  mengikuti  putusan  hakim  sebelumnya  (Abdul  Rahman  Budiono, 2005).
Ketika  seorang  hakim  mengikuti  putusan  hakim  yang  lain  atau hakim  sebelumnya  yang  sederajat  atau  otoritasya  lebih  tinggi,  itu dikarenakan  mempunyai  berbagai  alasan  tertentu  yaitu  sebagai  berikut: (Dudu Duswara Machmudin, 2000).
Karena secara psikologis berarti hakim memiliki kekuasaan, apalagi jika putusan yang diambil oleh otoritas peradilan yang lebih tinggi seperti pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung (MA)
Karena  secara  praktis,  yaitu  seorang  hakim  junior  yang  berada  di tingkat pengadilan negeri  secara logis mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang lebi senior atau jabatannya lebih tinggi yang berada di tingkat peradilan lebih tinggi
Karena  adanya  keyakinan  bahwa  seorang  hakim  sebagai  pemutus perkara sejalan dan sependapat dengan keputusan hakim sebelumnya.
Di  Indonesia  sebenarnya  asas  preseden    dan  asas  bebas  ini  sudah dikenal  dan  diimplementasikan  dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  dan pelaksanaannya  dapat  di  temukan  dalam  peradilan  hukum  adat menggunakan  asas  preseden,  sedangkan  dalam  pelaksanaan  peradilan umum menggunakan asas bebas.

## SIMPULAN
Suatu  jurisprudensi  yang  berperan  penting  dalam  hukum pemerintahan di peradilan Indonesia, yaitu  yurisprudensi yang berkaitan dengan  asas-asas  hukum  pemerintahan  yang  baik.  Terkait  hukum good governance ,  Mahkamah  Agung  ini  telah  lama  ditegakkan  melalui
mekanisme kelembagaan. Mengenai independensi hakim, perkara hukum pada  hakikatnya  tidak  merongrong  nilai-nilai  independensi  hakim. Akibatnya  yurisprudensi  yaitu  merupakan  penyempurnaan  hukum,  di dalamnya  terdapat  norma  hukum  yang  mengikat  hakim,  sehingga  tidak dapat dikatakan hakim tidak independen ketika hakim memutuskan untuk mempertimbangkan yurisprudensi.
Selanjutnya  jurisprudensi  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dengan pegangan atau pedoman yang ada  di  lembaga  peradilan  maka  sikap  lembaga  peradilan  akan  timbul konsistensi  dan  keputusan  yang  kontroversial  akan  dihindari,  yang  pada akhirnya bisa menjamin kepastian hukum dan kepercayaan pada lembaga peradilan dan penuntutannya baik di forum nasional maupun terutama di tingkat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  (1996). Menguak  Tabir  hukum  (Suatu  kajian  Filosofis  dan Sosiologis). Jakarta: PT Gunung Agung.
Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Garfika.
Budiono,  Abdul  Rahman.  (2005). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Malang: Bayumedia Publishing.
Ginanjar,  D.,  Hanifah,  F.,  &  Huda,  U.  N.  (2020).  DIMENSI  PEMILU DALAM  SISTEM  DISTRIK  DAN  PROPORSIONAL. Khazanah Multidisiplin , 1(1), 21-30.
Halim,  Ridwan.  (1998).  Tanya  Jawab  Ilmu  Hukum.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Harahap,  M.Yahya.  (1995).  Peran  Yurisprudensi  sebagai  Standar  Hukum Sangat  Penting  Pada  Era  Globalisasi,  (  dimuat  dalam  Pustaka Peradilan).
Kansil, CST. (1993). Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafiti.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  (1976).  Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan Hukum  Nasional,  Suatu  uraian  tentang  Landasan  Pikiran,  Pola  dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia. Bandung: Binacipta.
Lesmana,  R.  M.  (2020).  PENERAPAN  ASAS  ULTIMUM  REMEDIUM PADA  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PELANGGARAN  BAKU  MUTU LIMBAH  (ANALISIS  PASAL  100  UU  32  TAHUN  2009). Khazanah Multidisiplin , 1(1), 31-45.
Machmudin, Dudu Duswara. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Seketsa . Bandung: PT. Reffika Adiatama.
Mahkamah  Agung.  (2005). Naskah  Akademis  Tentang  Pembentukan  Hukum Melalui Yurisprudensi . Jakarta: Mahkamah Agung.
Mertokusumo, Sudikno. (1996). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberti. Purbacaraka,  Purnadi  dan  Soerjono  Soekanto.  (1993).  Perundang- Undangan  dan  Yurisprudensi  Bahan  P.T.H.I.  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
R. Soeroso. (1993). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Wignjodipuro, Surojo. (1974). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.