Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (1): 108-119. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.108-119
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Potensi  lahan  tersedia  untuk  pengembangan  hutan  rakyat  di  Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
The  land  availability  for  private  forest  development  in  Gunungkidul  Regency,  Yogyakarta Province
Eko Wahyudi Budhi Utomo a , Widiatmaka b , Omo Rusdiana c
a Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 10 - 01 - 2017 Accepted: 21 - 02 - 2021

## Keywords:
Land availability, land cover, private forest

## Corresponding Author:
Eko Wahyudi Budhi Utomo Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor; Email: budhiutomo86@gmail.com
Abstract. In Gunungkidul Regency, the existing forest area's existing state is relatively fixed and does not allow be extended because the existing land has been  used  for  other  cultural  activities.  Therefore,  the  existence  of  private forests  in  Gunungkidul  Regency  has  a  significant  role  because  the  state  of forest  area  is  still  far  from  ideal,  there  was  only  9.87%  of  the  total administrative area. In fact, the law mandates a minimum forest cover of 30% of  the  area.  The  private  forest  has  great  potential,  both  in  terms  of  the potential of wood produced and the amount of household or labor that could be involved, especially in the rural. The potential of land availability should be identified based on the actual land cover as the  basis for a private forest development  plan.  This  study  aimed  to  analyze  the  existing  land  cover  and identify land availability as a private forest development area. The land cover analysis  was  done  by  visual  interpretation  of  the  SPOT-6  imagery  of  2015 acquisition.  Land  availability  was  analyzed  by  overlaying  land  cover  maps with  maps  of  the  official  land  use  plan  and  forest  status  map.  The  results showed that land cover in Gunungkidul Regency consists of dryland forest 42 943 hectares, plantations 6 103 hectares, mixture plantations 3 840 hectares, field 33 306 hectares, shrubs 25 056 hectares, settlements 20 343 hectares, paddy 15 554 hectares, the water body 539 hectares, and 28 hectares of open field. Land cover that can be used as a private forest development area were shrubs,  fields,  and  mix  plantations.  Land  in  Gunungkidul,  which  has  high potency for private forest development area 55 627 hectares.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Utomo EWB, Widiatmaka, Rusdiana O. 2021. Potensi lahan tersedia untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. JPSL 11 (1): 108-119. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.108-119.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan UU No. 41/1999, hutan merupakan satu  kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia karena keberadaannya mampu menyimpan dan menyerap karbon, menghasilkan oksigen, mengatur siklus hidrologi dan iklim planet, memurnikan  air,  menyediakan  habitat  kehidupan  liar,  mengurangi  pemanasan  global,  mengurangi  polusi,
konservasi tanah, mengurangi kemungkinan bencana alam seperti banjir dan longsor, dan sebagainya (Pawar dan Rothkar, 2015). Selain fungsi ekologis tersebut, keberadaan hutan memegang peran dari aspek sosial dan ekonomi.  Hutan  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari  sebagian  masyarakat, khususnya  masyarakat  sekitar  hutan.  Hutan  menjadi  sumber  kehidupan  masyarakat,  baik  dari  hasil  kayu maupun berbagai hasil non-kayu lainnya. Keberadaan hutan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi  pengembangan  ekonomi  wilayah  khususnya  berkaitan  dengan  produksi  kayu  (Suprapto,  2010). Penyelenggaraan  hutan  dalam  luasan  yang  cukup  dan  sebaran  yang  proporsional  sangat  berperan  dalam mewujudkan aspek manfaat ekologi, ekonomi dan sosial secara seimbang.
Berbagai  bentuk  penggunaan  yang  cenderung  berorientasi  pada  aspek  ekonomi  terus  mengikis keberadaan hutan. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan SK Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  171/KPTS-II/2000,  luas  kawasan  hutan  negara  hanya  sebesar 5.28% dari luas wilayah administrasi di provinsi ini. Padahal, perundang-undangan mengamanatkan tutupan hutan  minimal  seluas  30%  dari  luas  wilayah.  Sekitar  88.56%  dari  total  luas  kawasan  hutan  DIY  berada  di Kabupaten Gunungkidul. Hutan produksi sangat mendominasi kawasan hutan dengan proporsi 86% dari luas kawasan hutan yang ada. Jenis tanaman yang dibudidayakan di kawasan hutan produksi didominasi oleh kayu putih  dan  jati.  Jenis  kayu  rimba  lainnya  ditanam  pada  lokasi  yang  tidak  terlalu  luas  dan  bersifat  sporadis (BPKH, 2007). Menurut catatan Dishutbun Provinsi DIY (2012), 3 878 ha areal hutan di Gunungkidul berupa tanaman kayu putih yang dikelola sebagai sumber bahan baku minyak kayu putih. Kondisi tutupan lahan pada areal ini sudah bukan berupa hutan lagi mengingat tanaman kayu putih rutin dipangkas untuk dipanen daunnya.
Secara faktual, luas hutan negara yang ada sudah relatif tetap dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan luas karena lahan yang ada telah dibebani hak milik (BPKH, 2007). Karena itu, keberadaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul memiliki  peran penting mengingat  luas  kawasan hutan negara yang jauh dari ideal. Hutan rakyat dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk memenuhi luasan tutupan hutan minimal di wilayah kabupaten. Hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh di atas lahan milik perorangan. Luas hutan rakyat pada tahun 2014 sebesar 42 131.96 ha atau 28.36% dari luas wilayah administrasi (BPS, 2015). Luasnya jauh melebihi  luas  kawasan  hutan  negara (hampir  tiga  kali lipat) dan tersebar pada seluruh wilayah kecamatan. Potensi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul juga merupakan yang terbesar di DIY.
Hutan  rakyat  telah  terbukti  memberikan  sumbangan  ekonomi  maupun  ekologis  baik  langsung  kepada pemiliknya maupun kepada masyarakat sekitar (Suprapto, 2010). Di Kabupaten Gunungkidul, jenis tanaman yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  dalam  pola  hutan  rakyat  adalah  tanaman  jati.  Berdasarkan  data produksi  kayu  rakyat  tahun  2008  hingga  2014  (BPS,  2015),  kayu  jati  merupakan  jenis  kayu  yang  paling mendominasi, yaitu sebesar 422 873.60 m 3 atau 79.51% dari total produksi kayu rakyat. Hasil hutan rakyat berupa  kayu  memang  biasanya  bukan  merupakan  sumber  pendapatan  utama  bagi  keluarga  petani,  namun memiliki  peranan  penting  terhadap  pendapatan  mereka.  Rohadi et  al., (2012)  menyebutkan  bahwa  hasil penjualan kayu rata-rata menyumbang 11.6% dari total pendapatan petani di Gunungkidul. Petani menjadikan kayu sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pertanian mereka. Sekalipun lahan petani di Kabupaten Gunungkidul  sangat  terbatas,  mereka  tetap  mengalokasikan  lebih  dari  10%  areal  lahannya  untuk  ditanami berbagai jenis tanaman kayu, khususnya jati sebagai bentuk tabungan (Rohadi et al., 2015).
Pasokan  kayu yang berasal dari hutan alam sebagai bahan kayu pertukangan semakin menurun seiring dengan  semakin  parahnya  kerusakan  hutan  (Pasaribu  dan  Roliadi,  2006).  Hutan  rakyat  menjadi  salah  satu tumpuan untuk menggantikan peran pemasok kayu selain dari hutan tanaman industri. Hutan rakyat memiliki potensi yang besar, baik dari sisi potensi kayu yang dihasilkan maupun besarnya rumah tangga atau tenaga kerja yang bisa terlibat, khususnya di pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya rangkaian kegiatan usaha dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  yang  meliputi  kegiatan  produksi,  pemanenan,  pemasaran/distribusi  dan industri pengolahan (Suprapto, 2010). Dengan pengelolaan yang baik, hutan rakyat diharapkan memberikan kontribusi  yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  Gunungkidul,  baik  dari  segi  ekonomi  maupun lingkungan.
Menurut  Perda  Kabupaten  Gunungkidul  No  6  Tahun  2011  tentang  RTRW  Kabupaten  Gunungkidul, pengembangan hutan rakyat secara umum diarahkan untuk dikembangkan pada lahan tegalan yang marginal dan lahan-lahan kritis. Berdasarkan data BPKH (2007), lahan di Gunungkidul masih memiliki potensi yang besar sebagai areal pengembangan hutan rakyat. Potensi ini harus diidentifikasi berdasarkan kondisi tutupan lahan aktual sebagai dasar pengembangan hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tutupan lahan  aktual  di  Kabupaten  Gunungkidul  dan  (2)  mengidentifikasi  ketersediaan  lahan  untuk  pengembangan hutan rakyat.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 148 414 ha atau 46.63% dari luas wilayah Provinsi DIY. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Desember 2016. Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul terletak pada 7º46-8º09’ lintang selatan dan 110º21’-110º50’ bujur timur. Wilayah kabupaten ini berada pada ketinggian antara 0 hingga 827 meter di atas permuakaan laut (mdpl) dengan  topografi  wilayah  yang  cukup  bervariasi  mulai  pantai,  dataran,  bergelombang,  berbukit,  hingga bergunung.
Wilayah  bagian  utara  Kabupaten  Gunungkidul  berbatasan  dengan  Kabupaten  Klaten  dan  Sukoharjo, Provinsi  Jawa  Tengah  dan  bagian  selatan  berbatasan  langsung  dengan  Samudera  Indonesia.  Bagian  barat wilayahnya  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bantul  dan  Sleman,  yang  keduanya  juga  merupakan  bagian  dari Provinsi DIY. Bagian timur wilayah berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

## Jenis Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  yang digunakan adalah citra satelit SPOT-6 Tahun 2015, peta tutupan lahan Tahun 2000 (BIG, 2000), peta rencana pola  ruang  (Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul,  2011a),  peta  kawasan  hutan,  peta  administrasi  (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2011b), dan peta geomorfologi (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2011c).
Data primer diperoleh dari hasil survei lapang berupa hasil pengecekan lapangan sebagai verifikasi peta tutupan lahan hasil interpretasi citra.

## Metode Analisis Data

## Analisis Tutupan Lahan Aktual di Kabupaten Gunungkidul
Analisis tutupan lahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei lapang untuk pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan laporan terdahulu yang berhubungan dengan wilayah penelitian. Citra SPOT-6 tahun 2015 yang diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan ini telah terkoreksi.
Teknik  klasifikasi  tutupan  lahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  interpretasi  visual. Interpretasi  visual  adalah  hasil  penyimpulan  visual  dari  ciri  spesifik  objek  pada  citra  yang  dikenali  dengan mempertimbangkan  unsur-unsur  visual  berupa  rona/warna,  tekstur,  pola,  ukuran,  bentuk,  bayangan  dan asosiasi (Baja, 2012). Interpretasi tidak semata-mata dilakukan berdasarkan nilai kecerahan, namun konteks keruangan  pada  daerah  yang  dikaji  juga  ikut  dipertimbangkan.  Peranan  interpreter  dalam  mengontrol  hasil klasifikasi menjadi sangat dominan pada interpretasi visual ini agar hasil klasifikasi yang diperoleh relatif lebih masuk akal (Rahayu et al., 2015). Kedekatan/keakraban  antara  objek  yang diinterpretasi dengan interpreter sangat diperlukan dalam teknik klasifikasi ini.
Interpretasi  citra  SPOT-6  dilakukan  dengan  menggunakan software ArcGIS  dibantu  dengan  peta penutupan  lahan  terdahulu  dari  Peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (BIG,  2000)  dan Google  Earth .  Untuk memverifikasi  hasil  interpretasi,  dilakukan  survei  lapangan.  Survei  lapangan  bertujuan  untuk  mengecek kebenaran dari hasil interpretasi dan klasifikasi citra berdasarkan kondisi di lapangan (Rumada et al., 2015). Klasifikasi penutupan lahan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No: 7645:2010 .

## Identifikasi Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Rakyat
Ketersediaan lahan dianalisis dengan melakukan overlay peta tutupan lahan yang dihasilkan dengan peta kawasan  hutan  dan  peta  rencana  pola  ruang  Kabupaten  Gunungkidul.  Berdasarkan  status  kawasannya, pengembangan  hutan  rakyat  dalam  penelitian  ini  dilakukan  di  Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  dan  tidak dikembangkan di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi. Berdasarkan peruntukannya  dalam  pola  ruang,  pengembangan  hutan  rakyat  diarahkan  pada  kawasan  dengan  peruntukan hutan rakyat, permukiman, pertanian lahan kering, rawan longsor, rawan banjir, resapan air, sempadan mata air,  sempadan  pantai,  sempadan  telaga  dan  sempadan  sungai.  Areal  yang  tidak  digunakan  berdasarkan peruntukannya dalam pola ruang adalah kawasan plasma nutfah, kawasan lindung geologi, militer, industri, pertambangan, sempadan goa, perkebunan dan pertanian lahan basah (sawah). Berdasarkan tutupan lahannya, pengembangan  dilakukan  pada  areal  dengan  tutupan  lahan  berupa  semak  belukar,  ladang  dan  perkebunan campuran. Kriteria ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Kriteria ketersediaan lahan Status Kawasan Pola Ruang Penutupan Lahan Ketersediaan Areal  Penggunaan Lain (APL) Hutan rakyat, permukiman, pertanian lahan kering, rawan longsor, rawan banjir, resapan air, sempadan mata air, sempadan pantai, sempadan telaga, sempadan sungai. Semak belukar, ladang dan perkebunan campuran. Tersedia Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi Plasma nutfah, kawasan lindung geologi, militer, industri, pertambangan, sempadan goa, perkebunan dan pertanian lahan basah (sawah). Hutan lahan kering, perkebunan, permukiman, sawah, tubuh air, dan lahan terbuka. Tidak tersedia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tutupan Lahan Aktual di Kabupaten Gunungkidul
Berdasarkan peta administrasi, luas keseluruhan Kabupaten Gunungkidul yang dipetakan adalah sebesar 148 414 ha. Interpretasi menggunakan citra SPOT-6 menghasilkan luas wilayah administrasi sebesar 147 712 ha. Perbedaan ini disebabkan karena pada peta administrasi terdapat beberapa lokasi batas administrasi yang menjorok  melebihi  garis  pantai  ketika  dilakukan overlay dengan  citra  SPOT-6.  Untuk  itu,  pada  wilayah tersebut dilakukan koreksi dengan mendigitasi ulang berdasarkan garis pantai.
Berdasarkan  hasil  interpretasi  citra,  tutupan  lahan  di  Kabupaten  Gunungkidul  dapat  diklasifikasikan dalam sembilan kelas, yaitu hutan lahan kering, perkebunan, perkebunan campuran, ladang, semak belukar, permukiman, sawah, tubuh air dan lahan terbuka. Hasil analisis tutupan lahan disajikan pada Tabel 2. Tutupan lahan paling luas adalah hutan lahan kering seluas 29.07%, disusul ladang pada urutan kedua dengan persentase luas 22.55% dan pada urutan ketiga adalah semak belukar sebesar 16.96%. Sebaran tutupan lahan disajikan pada Gambar 1.
Tabel 2 Klasifikasi penutupan lahan No Kelas Penutup Lahan Luas (ha) Luas (%) 1 Hutan Lahan Kering 42 943 29.07 2 Perkebunan 6 103 4.13 3 Perkebunan Campuran 3 840 2.60 4 Ladang 33 306 22.55 5 Semak dan Belukar 25 056 16.96 6 Permukiman 20 343 13.77 7 Sawah 15 554 10.53 8 Tubuh Air 539 0.36 9 Lahan Terbuka 28 0.02 Jumlah 147 712 100.00
Gambar 1 Peta tutupan lahan Kabupaten Gunungkidul
Pada tahun 1940-1970-an, Kabupaten Gunungkidul terkenal tandus, kering dan gersang, namun kini telah menjadi  hijau  kembali  (Wardhana et  al., 2012).  Hasil  analisis  tutupan  lahan  Tahun  2015  ini  menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi tutupan lahan berupa hutan yang cukup luas yaitu 42 943 ha.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  dari  18  kecamatan  di  Kabupaten  Gunungkidul,  4  kecamatan  di  antaranya memiliki  hutan  lahan  kering  paling  luas  yaitu  Kecamatan  Panggang,  Purwosari,  Tepus  dan  Gedangsari. Proporsi luasan hutan lahan kering mencapai >50% dari total luas wilayah administrasi di 4 kecamatan ini. Kecamatan  dengan  proporsi  luas  hutan  lahan  kering  paling  kecil  (<10%)  adalah  Kecamatan  Karangmojo, Wonosari, dan Semanu.
Hasil analisis tutupan lahan menunjukkan bahwa pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul masih  bisa  dilakukan.  Berdasarkan  tutupannya,  areal  yang  berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  areal pengembangan adalah semak dan belukar, ladang dan perkebunan campuran. Lahan berupa semak dan belukar masih sangat luas, yakni 16.96% dari total luas wilayah. Karena itu, pemanfaatan lahan pada areal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Taufik (2014) dan Nirsatmanto et al., (2012) mencatat bahwa terdapat minimal empat bentuk pola tanam pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul yaitu pola
pagar, pola agroforestry (larik), pola campuran tanaman kehutanan dan pola monokultur. Khusus pola pagar, masyarakat Gunungkidul telah terbiasa menanam tanaman keras di sekeliling ladang dengan pola menyerupai pagar pembatas dengan tanaman pertanian di dalamnya. Tutupan lahan berupa ladang dengan luas 33 306 ha sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai areal pengembangan hutan rakyat. Selain itu, pengembangan hutan rakyat yang bersifat pengkayaan juga dapat dilakukan pada areal perkebunan campuran. Khusus pada areal ini, pola tanam yang ideal adalah pola campuran tanaman keras.
Tabel 3 Luas tutupan lahan per kecamatan Kecamatan Luas Tutupan Lahan (ha) Hutan Lahan Kering Perkebu -nan Perkebunan Campuran La- dang Semak dan Belukar Permu- kiman Sawah Tubuh Air Lahan Terbuka Panggang 4 820 - 1 295 2 822 425 44 14 - Purwosari 5 230 - - 664 507 301 198 8 - Paliyan 1 365 111 - 1 541 1 369 1 046 579 22 - Saptosari 1 960 - - 1 861 4 276 665 - 15 2 Tepus 4 933 - - 2 921 1 966 668 - 8 12 Tanjungsari 2 858 - - 1 874 2 031 536 - 8 8 Rongkop 2 152 - - 1 536 3 689 661 - 20 - Girisubo 4 748 - - 2 615 1 093 550 17 6 Semanu 962 117 - 4 786 2 365 1 711 227 28 - Ponjong 1 277 - 347 3 557 2 745 1 594 1 295 13 - Karangmojo 527 524 215 2 945 10 1 979 1 746 19 - Wonosari 592 74 1 3 139 246 2 391 1 023 22 - Playen 1 750 2 486 1 2 137 671 2 328 1 208 80 - Patuk 4 243 718 32 71 51 656 1 165 119 - Gedangsari 1 556 1 2 451 77 406 94 1 541 29 - Nglipar 1 438 2 071 730 570 359 963 1 118 60 - Ngawen 1 432 - 64 814 77 1 083 1 545 8 - Semin 1 099 - - 904 373 1 790 3 865 39 - Jumlah 42 943 6 103 3 840 33 306 25 056 20 343 15 554 539 28
Areal  permukiman,  sawah  dan  tubuh  air  tidak  mungkin  untuk  digunakan  sebagai  areal  pengembangan dengan pertimbangan penggunaan lahan  yang bersifat tetap. Areal perkebunan dan lahan terbuka juga tidak direkomendasikan sesuai tema penelitian ini. Tanaman pengisi areal perkebunan berupa tanaman kayu putih yang  dibudidayakan  dalam  kawasan  hutan  produksi  dan  pada  beberapa  lokasi  dikelola  dengan  sistem tumpangsari. Lahan terbuka yang dijumpai adalah berupa beting pantai.
Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan  data  tutupan  lahan  hasil  analisis,  Kecamatan  Semanu,  Ponjong,  Wonosari  dan  Karangmojo memiliki lahan pertanian yang paling luas. Hal ini berbanding lurus dengan produksi hasil pertaniannya. Padi ladang di keempat kecamatan ini juga yang terbesar yaitu 15 080.25 ton di Semanu, 17 024.42 ton di Wonosari, 15  521.75  ton  di  Ponjong  dan  13  527.96  ton  di  Karangmojo  (BPS,  2015).  Demikian  pula  untuk  hasil  padi sawah, wilayah kecamatan dengan lahan sawah yang paling luas yaitu Kecamatan Semin, juga memiliki hasil panen padi sawah terbesar diantara kecamatan lainnya yaitu sebesar 22 042.01 ton.
Luasan  hutan  rakyat  existing  di  Kabupaten  Gunungkidul  diperoleh  dengan  melakukan overlay peta tutupan lahan hasil interpretasi citra dengan peta kawasan hutan. Areal hutan rakyat merupakan lahan dengan tutupan lahan berupa hutan, namun secara status berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan pola hutan rakyat
yang  telah  berkembang  di  Kabupaten  Gunungkidul,  tutupan  lahan  berupa  perkebunan  campuran  juga merupakan wujud dari hutan rakyat. Areal dengan tutupan  lahan berupa hutan lahan kering dan perkebunan campuran yang berada di APL merupakan areal existing hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4, luas lahan APL dengan tutupan berupa hutan lahan kering adalah sebesar 38 781 ha dan perkebunan campuran seluas 3 837 ha, sehingga apabila dijumlahkan didapatkan luas hutan rakyat existing sebesar 42 618 ha.
Kondisi  tutupan  lahan  di  dalam  kawasan  hutan  pada  beberapa  lokasi  sudah  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.  Hal  ini  tercermin  dari  keberadaan  permukiman  dan  sawah  di  dalam  kawasan  hutan sebagaimana  dirinci  pada  Tabel  4.  Khusus  untuk  keberadaan  ladang  di  dalam  kawasan  hutan,  hal  ini  dapat terjadi  karena  adanya  pengelolaan  kawasan  hutan  produksi  secara  tumpangsari,  meskipun  tanaman kehutananlah  yang  seharusnya  lebih  dominan.  Areal  semak  belukar  di  dalam  kawasan  hutan  cukup  luas mencapai 24.94% dari total luas kawasan hutan. Pemanfaatan lahan semak belukar dalam kawasan hutan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan serta mengembalikan berbagai fungsi ekologis hutan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Tabel 4 Luas tutupan lahan berdasarkan status kawasan Status Kawasan Kelas Penutup Lahan Luas ha % Kawasan Hutan (KH) Hutan Lahan Kering 4 162 28.45 Perkebunan 5 879 40.19 Perkebunan Campuran 3 0.02 Ladang 810 5.54 Semak dan Belukar 3 648 24.94 Permukiman 44 0.30 Sawah 32 0.22 Tubuh Air 50 0.34 Jumlah Luas KH 14 628 100.00 Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Lahan Kering 38 781 29.14 Perkebunan 224 0.17 Perkebunan Campuran 3 837 2.88 Ladang 32 496 24.42 Semak dan Belukar 21 408 16.09 Permukiman 20 299 15.25 Sawah 15 522 11.66 Tubuh Air 489 0.37 Lahan Terbuka 28 0.02 Jumlah Luas APL 133 084 100.00
Berdasarkan peta geomorfologi, bentang lahan Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 4 zona yaitu zona Batur  Agung,  zona  Plateau  Wonosari,  zona  Pegunungan  Seribu  dan  zona  Panggung  Masif.  Kondisi geomorfologis seperti ini memengaruhi tutupan lahannya. Tutupan lahan pada setiap zona memiliki karakter yang  berbeda  dengan  zona  lainnya.  Zona  Batur  Agung  dengan  bentang  lahan  berbukit  sampai  bergunung berketinggian 200-700 mdpl memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan lahan kering (28.88%) dan sawah  (24.04%),  sedangkan  tutupan  lahan  berupa  ladang,  perkebunan,  dan  semak  belukar  luasnya  relatif merata. Zona Plateau Wonosari yang bertopografi relatif datar pada ketinggian 150-200 mdpl memiliki tutupan lahan yang didominasi ladang (38.49%) dan permukiman (25.31%). Zona Pegunungan Seribu dengan bentang
lahan  berupa  perbukitan  kapur  pada  ketinggian  0-300  mdpl,  tutupan  lahannya  didominasi  oleh  hutan  lahan kering (39.68%), ladang (22.57%) dan semak belukar (30.20%). Hutan lahan kering dan semak belukar berada pada daerah perbukitan, sedangkan ladang berada di sela-sela perbukitan. Tutupan lahan pada zona Panggung Masif adalah hutan lahan kering, ladang, semak belukar, permukiman dan sawah dengan proporsi yang relatif merata. Zona ini memiliki bentang lahan berbukit kecil dengan elevasi 300-600 mdpl.
Tabel 5 menunjukkan bahwa areal yang berpotensi paling besar untuk pengembangan hutan rakyat berada pada Zona Pegunungan Seribu. Areal dengan tutupan lahan berupa semak belukar dan ladang mendominasi zona ini. Areal terluas kedua berada pada zona Plateu Wonosari yang didominasi tutupan lahan ladang. Areal potensial dengan tutupan lahan berupa perkebunan campuran dominan di Zona Batur Agung.
Tabel 5 Luas tutupan lahan berdasarkan zona bentang lahan
Kelas Penutup Lahan Luas (ha) Batur Agung  Plateau Wonosari  Pegunungan Seribu  Panggung Masif Hutan Lahan Kering 10 054 3 622 27 651 1 616 Perkebunan 3 250 2 853 - - Perkebunan Campuran 3 277 230 - 333 Ladang 2 276 13 864 15 730 1 437 Semak dan Belukar 1 881 1 090 21 047 1 037 Permukiman 5 341 9 116 4 599 1 286 Sawah 8 367 5 182 524 1 481 Tubuh Air 364 65 102 8 Lahan Terbuka - - 28 - Jumlah 34 809 36 022 69 682 7 199

## Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Rakyat
Analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan memperhatikan tiga parameter utama, yaitu status kawasan, peruntukan  kawasan  dan  tutupan  lahan.  Mengacu  pada  pengertian  hutan  rakyat  dalam  Undang-Undang  No 41/1999,  areal  hutan  rakyat  merupakan  lahan  dengan  tutupan  berupa  hutan,  namun  berada  di  luar  kawasan hutan. Karena itu, berdasarkan status kawasannya, hutan rakyat berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Karena itu, saran pengembangan hutan rakyat dalam penelitian ini tidak dilakukan di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi. Tabel 6 menunjukkan luas APL di Kabupaten Gunugkidul sebesar 133 027 ha. Sebaran kawasan hutan dan APL disajikan pada Gambar 2.
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  Kabupaten  Gunungkidul  terbagi  menjadi  21  peruntukan kawasan  yaitu  9  peruntukan  kawasan  budidaya  dan  12 peruntukan  kawasan  lindung  sebagaimana  disajikan pada  Gambar  3  (Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul,  2011a).  Dari  9  (sembilan)  peruntukan  pada  kawasan budidaya,  terdapat  6  (enam)  peruntukan  yang  tidak  memungkinkan  untuk  digunakan  sebagai  areal pengembangan hutan rakyat, yaitu kawasan hutan produksi, militer, industri, pertambangan, perkebunan dan pertanian lahan basah. Pengembangan  hutan  rakyat dapat dilakukan pada kawasan budidaya yang memiliki peruntukan permukiman, hutan rakyat, dan pertanian lahan kering. Mengacu pada peta pola ruang (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2011a), areal yang diperuntukkan bagi kawasan pemukiman adalah seluas 34 196 ha, sedangkan luas permukiman existing hasil interpretasi citra baru seluas 20 343 ha, sehingga masih tersedia lahan  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  menjadi  hutan  rakyat.  Pada  areal  pertanian  lahan  kering, pengembangan  hutan  rakyat  juga  dapat  dilakukan  mengingat  salah  satu  pola  tanam  yang  selama  ini  telah berkembang di masyarakat adalah hutan rakyat dibudidayakan secara bersama-sama dengan tanaman pangan tertentu.

## Gambar 2 Peta kawasan hutan Kabupaten Gunungkidul

## Gambar 3 Peta rencana pola ruang
Keberadaan  hutan  rakyat  memberikan  manfaat  yang  besar  secara  ekologis.  Kemampuannya  dalam mengatur  siklus  hidrologi,  memurnikan  air,  mengurangi  polusi,  konservasi  tanah,  dan  mengurangi kemungkinan  bencana  alam  seperti  longsor  memegang  peran  penting.  Karena  itu,  pengembangannya  dapat dilakukan  pada  kawasan  lindung  sekalipun,  terutama  pada  kawasan  lindung  yang  kondisi  tutupan  lahannya minim vegetasi atau yang memiliki aktivitas utama kegiatan budidaya. Pada areal seperti ini, pengembangan hutan rakyat dilakukan dengan tujuan utama untuk merehabilitasi lahan. Dari 12 (dua belas) peruntukan pada
kawasan lindung, terdapat 5 (lima) peruntukan kawasan yang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai areal pengembangan  hutan rakyat  yaitu  hutan lindung,  hutan konservasi, plasma nutfah,  sempadan goa dan lindung geologi (Bengawan Solo Purba). Hutan lindung dan hutan konservasi tidak direkomendasikan karena merupakan areal di dalam kawasan hutan, sedangkan pengembangan di kawasan sempadan goa, plasma nutfah, dan lindung geologi (Bengawan Solo Purba) tidak direkomendasikan karena dapat mengganggu keaslian dan keunikannya. Tabel 6 menyajikan luas areal yang tersedia berdasar peruntukannya, yaitu sebesar 132 215 ha.
Tabel 6 Ketersediaan lahan untuk pengembangan jati rakyat Kecamatan Ketersediaan Lahan (ha) Status Kawasan* Pola Ruang** Tutupan Lahan*** Lahan Tersedia**** Panggang 7 611 7 926 4 117 2 227 Purwosari 6 577 6 538 1 171 1 028 Paliyan 3 903 4 446 2 910 1 584 Saptosari 8 110 8 578 6 137 5 506 Tepus 10 480 10 495 4 887 4 855 Tanjungsari 7 221 7 253 3 905 3 809 Rongkop 8 059 8 012 5 226 5 202 Girisubo 8 861 8 676 3 708 3 506 Semanu 9 560 9 703 7 151 6 940 Ponjong 10 786 10 441 6 649 6 509 Karangmojo 6 991 6 925 3 170 2 939 Wonosari 6 996 7 412 3 387 3 250 Playen 6 247 6 598 2 809 1 946 Patuk 6 377 6 036 153 145 Gedangsari 7 054 6 389 2 933 2 669 Nglipar 5 194 5 905 1 659 1 552 Ngawen 5 031 4 237 955 875 Semin 8 024 6 644 1 277 1 085 Jumlah 133 083 132 215 62 202 55 627
*) Status  kawasan  APL;  **)  Kawasan  budidaya:  permukiman,  hutan  rakyat,  dan  pertanian  lahan  kering. Kawasan Lindung: rawan longsor, rawan banjir, resapan air, sempadan mata air, sempadan pantai, sempadan telaga, sempadan sungai; ***) Tutupan lahan: semak belukar, ladang dan perkebunan campuran;
****) Lahan Tersedia adalah areal yang memenuhi kriteria *), **) dan ***).
Pada hakikatnya RTRW dijadikan sebagai acuan penataan wilayah untuk memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul. Kabupaten Gunungkidul telah memiliki rencana pengembangan hutan  rakyat  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  RTRW  Kabupaten Gunungkidul  (Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul,  2011d).  Berdasarkan  peraturan  ini,  hutan  rakyat  secara umum diarahkan untuk dikembangkan pada lahan tegalan yang marginal dan lahan-lahan kritis. Menurut peta pola ruang (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2011a), luas areal dengan peruntukan hutan rakyat adalah 44 962  ha  dan  tersebar  di  semua  kecamatan.  Meskipun  demikian,  tidak  tertutup  kemungkinan  untuk pengembangan  di  kawasan  lainnya.  Hal  ini  bukan  berarti  perencanaan  pengembangan  hutan  rakyat  di Kabupaten Gunungkidul bertentangan dengan RTRW, namun hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam revisi RTRW yang dapat dilakukan setiap 5 tahun. Alokasi pengembangan hutan rakyat di luar areal yang telah ditetapkan tidak perlu ditambahkan pada kawasan khusus, namun cukup memberikan keterangan bahwa pada kawasan tersebut diperbolehkan untuk digunakan dalam pengembangan hutan rakyat.
Gambar 4 Peta ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul
Berdasarkan rincian ketersediaaan lahan yang disajikan pada Tabel 6, kecamatan yang berada pada Zona Pegunungan  Seribu  memiliki  areal  potensial  pengembangan  hutan  rakyat  yang  terbesar  yaitu  Saptosari, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, dan sebagian wilayah Semanu dan Ponjong. Kecamatan dengan ketersediaan lahan  terkecil  untuk  pengembangan  hutan  rakyat  adalah  Kecamatan  Patuk.  Tutupan  lahan  di  wilayah Kecamatan  Patuk  telah  didominasi  oleh  hutan.  Sebaran  potensi  lahan  tersedia  untuk  pengembangan  hutan rakyat ditampilkan pada Gambar 4.

## KESIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul dapat diklasifikasikan dalam sembilan kelas yang terdiri dari hutan lahan kering seluas 42 943 ha, perkebunan seluas 6 103 ha, perkebunan campuran seluas 3 840 ha, ladang seluas 33 306 ha, semak belukar seluas 25 056 ha, permukiman seluas 20 343 ha, sawah seluas 15 554 ha, tubuh air seluas 539 ha, dan lahan terbuka seluas 28 ha. Tutupan lahan yang berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  areal  pengembangan  hutan  rakyat  berupa  semak  belukar,  ladang  dan perkebunan campuran dengan jumlah luas 62 202 ha.
Kabupaten  Gunungkidul  memiliki  potensi  lahan  yang  cukup  luas  untuk  pengembangan  hutan  rakyat. Areal  yang  tersedia  untuk  dilakukan  pengembangan  hutan  rakyat  berdasarkan  kondisi  tutupan  lahan,  status kawasan dan rencana pola ruang masih sangat luas, yaitu 55 627 ha.
Lahan dengan tutupan berupa semak dan belukar perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Analisis kesesuaian lahan perlu dilakukan pada lokasi yang tersedia untuk pengembangan hutan rakyat untuk menentukan prioritas pengembangan dan jenis tanaman yang sesuai.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Pusat  Pembinaan,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Perencana Bappenas  yang  telah  membiayai  penelitian  ini.  Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  Badan  Informasi Geospasial, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, dan Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk dukungan data yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[BIG] Badan Informasi Geospasial. 2000. Peta Penutupan Lahan Skala 1:25 000 . Bogor (ID): Badan Informasi Geospasial.
[BPKH]  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  Wilayah  XI  Jawa-Madura.  2007. Potret  Hutan  Provinsi  DIY . Yogyakarta (ID): Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2015. Gunungkidul Dalam Angka 2014 . Gunungkidul (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
Baja  S.  2012. Perencanaan  Tata  Guna  Lahan  dalam  Pengembangan  Wilayah  Pendekatan  Spasial  dan Aplikasinya . Yogyakarta (ID): CV Andi.
Bappeda Kabupaten Gunungkidul. 2011a. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gunungkidul . Gunungkidul (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul.  2011b. Peta  Administrasi  Kabupaten  Gunungkidul .  Gunungkidul  (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul.  2011c. Peta  Geomorfologi  Kabupaten  Gunungkidul .  Gunungkidul  (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bappeda Kabupaten Gunungkidul. 2011d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Gunungkidul (ID):
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Dishutbun  Provinsi  DIY.  2012. Operasionalisasi  KPH,  Hambatan  dan  Tantangan.  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Internet]. [diunduh 2016 Des 29]. Tersedia pada: http://www.forda-mof.org/files/KPHYogya.pdf.
Nirsatmanto  A,  Haryjanto  L,  Setyaji  T.  2012. Hutan  Jati  Rakyat [Internet].  Jakarta  (ID):  FORDA  (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan). [diunduh  2016 Apr 20]. Tersedia pada: http://www.forda- mof.org/files/III.Hutan_Jati_Rakyat.pdf.
Pasaribu RA, Roliadi H. 2006. Kajian potensi kayu pertukangan dari hutan rakyat pada beberapa kabupaten di Jawa Barat. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 . 35-48.
Pawar  KV,  Rothkar  RV.  2015.  Forest  conservation  dan  environmental  awareness. Procedia  Earth  and Planetary Science . 11: 212-215.
Rahayu  L,  Subiyanto  S,  Yuwono  BD. 2015. Kajian  pemanfaatan  data  penginderaan  jauh  untuk  identifikasi objek pajak bumi dan bangunan (studi kasus: Kecamatan Tembalang Kota Semarang). Jurnal Geodesi Undip . 4(1): 20-31.
Rohadi D, Herawati T, Padoch C, Race D. 2015. Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi petani. Infobrief CIFOR . doi: 10.17528/cifor/005752.
Rohadi D, Roshetko JM, Perdana A, Blyth M, Nuryartono N, Kusumowardani N, Pramono AA, Widyani N,
Fauzi  A, Sasono J, Sumardamto P, Manalu P. 2012. Improving economic outcomes for smallholders growing  teak  in  agroforestry  systems  in  Indonesia. Final  Report  ACIAR  Project  FST/2005/177 .
Canberra (AU): Australian Centre for International Agricultural Research.
Rumada  IW,  Kusumadewi  AAI,  Suyarto  R.  2015.  Interpretasi  Citra  Satelit  Landsat  8  untuk  identifikasi kerusakan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika . 4(3): 234-243.
Suprapto  E.  2010. Hutan  Rakyat:  Aspek  Produksi,  Ekologi  dan  Kelembagaan [Internet].  Yogyakarta  (ID): Lembaga ARUPA (Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam). [diunduh 2016 Jan 25]. Tersedia pada: http://www.arupa.or.id/sources/uploads/2010/08.
Taufik M. 2014. Hutan Rakyat: Produk dan Proses Budaya [Internet]. [diunduh 2016 Apr 15]. Tersedia pada: http://old.icraf.org/sea/Publications/files/magazine/MA0109-14.pdf.
Wardhana W, Sartohadi J, Rahayu L, Kurniawan A. 2012. Analisis transisi lahan di Kabupaten Gunungkidul dengan citra penginderaan jauh multi temporal. Jurnal Ilmu Kehutanan . 6(2): 89-102.