Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 14-20| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERANAN RESERSE KRIMINAL DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK UBUD
I Gusti Ngurah Arya Brahmantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Maraknya tindakan kejahatan yang terjadi di hampir seluruh dunia telah menjadi pusat perhatian bukan saja penegak keamanan dan masyarakat tetapi juga peneliti untuk berusaha mengungkap motif serta strategi-strategi pencegahan dan penanganannya. Seperti halnya di Indonesia, khususnya di wilayah Bali – daerah pusat utama kegiatan pariwisata Indonesia  –  kejahatan  dalam  berbagai  wujud  kerap  sekali  terjadi.  Kajian  ini  mengungkap  upaya  polisi  dalam mengungkap kasus pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi  di Jalan Raya Andong, Desa Petulu, Ubud – Bali, serta faktor penghambat yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan ini, kajiaan menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode penelitian hukum empiris dan yuridis sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua tindakan polisi yang telah dilakukan. Pertama, tindakan pre-emitif yang terealisasi melalui bimbingan masyarakat  melalui  BHABINKAMTIBMAS.  Kedua  ialah  tindakan  preventif  melalui  kegiatan  patroli-patroli  dan pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor. Yang terakhir ialah tindakan represif, yang mana, polisi melakukan  tindakan  sesuai  laporan  polisi  model  (A)  dan  (B).  Dalam  upaya  pengungkapan  tindakan  ini,  beberapa kendala dihadapi, antara lain: faktor internal yakni jumlah penyidik yangbelum memadai, sarana dan  fasilitas  seperti alat pemindai sidik  jari yang juag belum memadai dan anggaran yang terbatas; dan faktor eksternal yang meliputi CCTV yang kurang memadai, minimnya jumlah saksi, kelalaian pemilik kendaraan, pelaku dan barang curian sudah berada di luar wilayah Bali. Kurangnya saksi, terutama tetapi tidak terbatas pada residivis, dalam upaya mengungkap kejahatan menyiratkan bahwa sarana serta fasilitas yang canggih dan memadai mempunyai fungsi, manfaat, dan sifat mendesak untuk dilengkapi demi mewujudkan keamanan dan kedamaian bangsa. Terkait hal, ini Reserse Kriminal mempunyai peranan krusial yang perlu diaktualisasikan segera.
Kata Kunci: Peranan; Pencurian Kendaraan Bermotor; Reserse Kriminal; Polsek; Ubud

## Abstract
The rise of crimes occurred in almost all over the world has appeared as the limelight not only for the security forces and the community but also for scholars or researchers to strive for uncovering the motives beyond the criminal acts and the strategies for prevention and settlement. As is the case in Indonesia, especially in the Bali territory - the main center of Indonesian tourism activities - crimes in various forms have often taken place. This study reveals the police efforts in uncovering the criminal acts of motor vehicle theft occurred at Jalan Andong, Desa Petulu, Ubud - Bali, as well as the inhibiting factors encountered. To achieve these goals, the study makes use of qualitative research design and empirical and sociological legal research methods. The results showed that there were two actions the police had taken. First, pre-emptive action was realised through community guidance through Non-Commissioned Officer (NCO) for  People’s  Security  and  Order  (most  commonly  known  as  BHABINKAMTIBMAS  in  Indonesia).  The  second  is preventive  action  through  patrol  activities  and  control  of  the  completeness  of  motorised  vehicles.  The  latter  is  a repressive measure, in which the police took actions according to the police report models (A) and (B). In an effort to disclose  this  action,  several  obstacles  were  encountered,  including:  internal  factors  appearing  in  the  form  of inadequate number of investigators, facilities and equipment such as fingerprint scanners which were also inadequate and  a  limited  budget;  and  external  factors  which  include  inadequate  CCTV,  the  minimum  number  of  witnesses, negligence of vehicle owners, perpetrators and stolen property had been outside Bali. The lack of witnesses, especially but not limited to recidivists, in an effort to expose the crime implies that sophisticated and adequate facilities and
equipment have the crucial functions, benefits, and urgency to be equipped in order to realise national security and peace. Related to this, Criminal Investigation Agency holds a crucial role that needs to be realised immediately.
Keywords: Role; Motor Vehicle Theft; Criminal Investigation Agency; Resort Police; Ubud

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  hari semakin  naik,  sehingga  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Kondisi  ini,  mudah menimbulkan masalah di bidang keamanan dan ketenangan, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang  dilakukan  demi memenuhi  kebutuhan  kehidupanya.  Minimnya lapangan pekerjaan memicu banyak oknum pelaku kejahatan demi kepenting kehidupanya (Britt, 1997; Cantor & Land, 2001; Paternoster & Bushway, 2001; Hojman, 2002; Edmark, 2005; Raphael & Winter-Ebmer, 2005). Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk menujang keberlangsungan kehidupanya.
Kendatipun demikian, manusia juga harus memiliki kemandirian diri. Di zaman modern, seperti saat ini,  seseorang  dituntut  harus  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  disertai  keterampilan  sebagai  modal mendapatkan pekerjaan yang layak baginya. Kejahatan merupakan perbuatan menyimpang yang memiliki nilai yang sangat tercela, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan reaksi di lingkungan sosial masyarakat. Peran  pemerintah  dan  penegak  hukum  dalam  memberantas  dan  menanggulangi  masih  sering  berakhir dengan kegagalan. Dengan demikan peran kepolisian sangat diperlukan dalam menangulangi semua jenis tindak kejahatan (Purnomo, 2014; Hartanto, 2015; dkk., 2017). Indonesia dikenal sebagai Negara yang melindungi dan menjamin keamanan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Di sinilah fungsi polisi terlihat.
Sebenarya, di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah dicantumkan tugas dan wewenang kepolisian yaitu melayani dan mengayomi masyarakat. Sayangnya, perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat ditandai dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin canggih mengakibatkan pelaku tindak kejahatan lebih pintar dalam merealisasikan kejahatanya. Salah satu bentuk  kejahatan  yang  paling  meresahkan  masyarakat  yaitu  pencurian  kendaraan  bermotor.  Bentuk kejahatan semacam ini memuat masyarakat menjadi tempat pelampiasan dan korban pencurian bermotor. Sebab cara atau teknik yang juga semakin canggih yang dipergunakan oleh para pelaku pencurian motor yang sulit didekteksi oleh aparat kepolisian (Azmi, 2014). Salah satunya ialah mengubah warna kendara dan mengubah identitas kendaraan itu sehingga terlihat seolah-olah bukanlah sebuah barang hasil curian atau  tindak  kejahatan.  Di  dalam  kasus  seperti  ini  peranan  penyidik  sangatlah  penting  untuk  mampu mengungkapnya supaya tindakan kejahatan serupa tidak terulang di kemudian hari.
Tindakan kejahatan pencurian kendaraan dalam bentuk sepeda motor dalam beberapa dekade telah menjadi sebuah tren dalam kehidupan keseharian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu peristiwa  kejahatan ini  adalah  yang terjadi  di  Jalan  Raya  Andong,  Desa  Petulu, Kecamatan  Ubud,  Bali. Polisi mengamankan  pelaku  pencurian  motor  pada  hari  Sabtu  23  November 2019. Penangkapan mereka berawal dari adanya dua laporan kepada pihak kepolisian. Yakni, pencurian di Art Shop Jelitop dan Art Shop  Artha  Kesuma  (http://bali.tribunnews.com/2019/11/26/oprasi-pekat-polsek-ubud-ringkus-2-maling- motor-di-tampaksiring-amankan-miras).  Dengan  demikian  peranan  aparat  kepolisian  dalam  menangani kasus  semacam  itu  ialah  menindaklanjuti  dan  serta  berusaha  untuk  mengungkapnya  hingga menyelesaikanny secara tuntas dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Karena apa? Masyarakat  menaruh  harapan  yang  sangat  besar  kepada  kepolisian sebagai pihak dengan otoritas dari Negara yang menjamin keamanan masyarakat.
Kajian tentang kasus kejatahan pencurian kendaraan bermotor telah dimulai dari beberapa dekade (Spector, 1975; Britt, 1997; Copes, 1999; Walsh & Taylor, 2007; Levy, 2014; Piza et al., 2017). Terdapat sikap controversial dalam menanggapi kemunculan kejahatan ini karena terdapat bentuk kejahatan ini yang dilakukan  karena  terpaksa  demi  memenuhi  kebutuhan  (Paternoster  &  Bushway,  2001;  Cantor  &  Land, 2001).  Namun  beberapa  memandangnya  dari  sudut  pandang  hukum  yang  memandangnya  tetap  sebagai perbuatan yang patut memiliki sanksi (Azmi, 2014; Pasaribu et al., 2017). Kendatipun demikian, kejahatan akan terus terjadi selama manusia berevolusi di dunia ini. Oleh karena itu kajian-kajian ilmiahpun harus
terus dilakukan. Bukan karena sebuah kajian tidak mampu memprediksi wajah masa depan kejahatan ini agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkun tetapi karena kehidupan manusia dan makhluk lainnya berevolusi dan sering mengalami adanya peristiwa yang tidak pernah terduga.
Dari uraian di atas tersebut, kajian ini dilakukan untuk meneliti dan mengkaji tentang tindak pidana kejahatan  pencurian  bermotor,  karena  peranan  dari  Reserse  Kriminal  dalam  mengungkap  sebuah  kasus tersebut  sangat  penting  demi  pelaksanaan  penegakan  hukum  agar  tercipta  keamanan  di  lingkungan masyarakat. Kajian ini menyoroti upaya yang telah dilakukan poleh pihak keamanan melului kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus pencuruian bermotor di Kecamatan Ubud, Bali, serta kendala-kendala yang dihadapi.
Berdasarkan peryataan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seperti berikut: (1) Bagaimanakah  tindakan  kepolisian  untuk  mengungkap  tindak  pidana  pencurian  bermotor  di  wilayah hukum Polsek Ubud? (2) Bagaimanakah  faktor  penghambat  dalam  penanganan  tindak  pidana pencurian bermotor di wiyalah tersebut? Adapun maksud tujuan yang ingin di capai penulisan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui  tindakan  Reserse  Kriminal  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pencurian  bermotor  di wilayah hukum Polsek Ubud dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana pencurian bermotor tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara  seksama  untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat merumuskan, dan menganalisa, sampai menyusun laporan  (Narbuko  &  Achmadi,  2003).  Tipe  penelitian  dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, dengan cara memperoleh fakta-fakta  dan  data  yang  terjadi  melalui  wawancara  atau interview. Lokasi  penelitian  ialah  Kepolisian Sektor  Ubud  yang  terletak  di  Jalan  Raya  Andong,  Peliatan  Ubud,  Kecamatan  Gianyar,  Kabupaten Gianyar  dengan  maksud  melakukan  wawancara  terhadap  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Sektor  Ubud. Penelitian dimulai dengan mencari informasi tentang tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Menyusun  rencana  pelaksanaan  penelitian,  termasuk  menentukan  model,  pendekatan,  dan  metode pelaksanaan.  Kemudian  menentukan  metode  pengumpulan  dan  analisis  data.  Kemudian  memilih  lokasi penelitian,  partisipan,  dan  waktu  pelaksanaan.  Kemudian,  penelitian  dilaksanakan  dengan  mengunjungi Kantor  Kepolisian  Sektor  Ubud  untuk  mengadakan  wawancara  terbuka.  Setelah  itu,  analisis  dilakukan terhadap  data  yang  sudah  terkumpul  dan  menyajikan hasilnya secara  deskriptif.  Terakhir ialah  menarik simpulan menurut hasil yang ditemukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindakan Kepolisian untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Ubud
Dalam melaksanakan tugas tentu saja pihak kepolisian dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan agar tercipta  lingkungan  masyarakat  yang  aman  dan  tertib.  Dengan  demikan  tindakan  tersebut  antara  lain melakukan  tindakan  preventif  dan  represif  (Purnomo,  2014).  Secara  umum  tindakan  preventif  adalah tindakan pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi (Arief, 2008; Bryant, 2012), sedangkan tindakan penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi (Soedarto, 1986). Dalam melaksanakan tindakan tersebut polisi harus berlandasan hukum,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian.  Di  dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  tugas  dan  kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.
Di  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  penegak  hukum  tentu  saja  polisi  harus  berpegang  pada ketentuan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tugas  pokok  kepolisian,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan peradilan pidana; sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  peradilan  pidana. Tidak  hanya  itu,  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  kewenangannya,  aparat  kepolisian  harus  atau diwajibkan  melaksanakannya  berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Kepolisian.  SOP
merupakan panduan pelaksanaan rambu-rambu dalam tugas aparat kepolisian yang menjelaskan asas-asas dan prinsip kepolisian dalam melaksankan tugas pokok dan wewenangnya karena mereka wajib memahami tata cara pelaksanaanya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan.
Terkait tindakan pencurian kendaraan bermotor (roda dua) di wilayah Kecamatan Ubud tentu saja, aparat kepolisian harus melakukan tindakan-tindakan agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. Maka, dari itu, tindakan Kepolisian Sektor Ubud melakukan tindakan pre-emtif, preventif, dan tindakan represif, yaitu: a. Tindakan Pre-emtif
Berbicara tentang penanganan kejahatan oleh aparat kepolisian melalui tindakan pre-emtif berarti berbicara tentang tindakan yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan terhadap masyarakat (Muly, 2008). Dengan  demikan  tujuannya  adalah  memberikan  bimbingan  kepada  masyarakat  agar  masyarakat menghindari  perbuatan yang melanggar atau berbentuk  kejahatan.  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Reskrim Polsek Ubud, tujuan dilaksanakannya tindakan pre-emtif adalah agar masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor selain dari himbauan pembinaan tersebut juga dimandatkan  kepada  BHABINKAMTIBNAS  dengan  tujuan  agar  lingkungan  masyarakat  yang  aman terciptan.
b. Tindakan Preventif
Berbicara tentang  kebijakan  non-penal  berarti  berbicara  tentang  tindakan-tindakan  pencegahan terhadap terjadinya  kejahatan  dan  sasaran  utamanya  adalah  terkait  dengan  faktor-faktor  yang  dapat  memicu terjadinya  kejahatan  (Arief,  2008).  Oleh  karena,  tujuan  dari  tindakan  preventif  ialah  mencipatakan suasana  yang  kondusif dan menekan terjadinya tindak kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reskrim  Polsek  Ubud,  berkaitan  dengan  tindakan  preventif  aparat  kepolisian  tersebut  melaksanakan patroli-patroli melalui Unit Sabhara dan melakukan pemeriksaan dan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor  melalui  Unit  Satlantas  dengan  tujuan  agar  tercipta  situasi  lingkungan  masyarakat  aman  dari gangguan  tindak  kejahatan  dan  terpenuhinya  persyaratan  dokumen  kelengkapan  kendaraan  bermotor beserta terdukungnya pengungkapan tindak pidana.
c. Tindakan Represif
Tindakan  represif  lebih  dititikberatkan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  mencakup penjatuhan hukuman pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan (Dirdjosisworo, 1976). Dengan demikain  tindakan-tindakan  tersebut  antara  meliputi  melakuan  penyelidikan  dan  penyidikan  guna mengungkap  dan  melaksanakan  penegakan  hukum.  Berdasarkan  keterangan  hasil  wawancara  dengan Reskrim  Kepolisian  Sektor  Ubud,  dalam  mengimplementasikan  tindakan  represif  aparat  kepolisian melakukan  penyelidikan dan penyelidikan sesuai dengan Laporan Polisi Model (A) yang diketahui oleh petugas kepolisian atau bisa disebut tertangkap tangan dan melaksanakan Laporan Polisi Model (B) yang disampaikan oleh saksi-saksi maupun korban dari tindakan kejahatan.

## Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Ubud
Meningkatnya  kasus  tindak  pidana  pencurian  bermotor  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polsek  Ubud memang  tidak  dapat  terelakkan  sebagai  akibat  dari  meningkatnya  kemajuan  d a l a m   pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat (Dyck, 2010). Sudah sangat jelas bahwa sepeda motor merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dan dibutuhkan manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari- hari, baik dipergunakan dalam  mengangkut  orang  maupun  barang  dan  sebagai  alat  yang  membantu  mempermudah  pelaksanaan kegiatan  sehari-hari.  Dengan  terjadinya  tindak  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor,  tentu  saja masyarakat yang menjadi korban sangat dirugikan.
Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap berjalan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik (Dyck, 2010). Pengunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan juga menggunakan bahan bakar serta biaya operasionalnya cukup hemat (http://id.wikipedia.org/wiki/sepedamotor). Dengan demikian manfaat sepeda motor sangat
membantu kebutuhan masyarakat. Kemudian dari data yang dikumpulan untuk penelitian ini, ditemukan adanya kasus-kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Ubud. Ditemukan, jumlah keseluruhan kasus  pencurian kendaraan  bermotor di  Kecamatan  Ubud  dari bulan  Januari  2017  sampai  dengan bulan Desember  2019  ialah  27  kasus.  Dari  27  kasus  tersebut  hanya  60  %  saja  yang  berhasil  diungkap.  Ini mengindikasikan bahwa tindakan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh tingginya  kebutuhan  masyarakat  setempat  akan  kendaraan  tersebut,  akibatnya  niat  untuk  melakukan pencurian  bagi  pihak-pihak  tertentu,  termasuk  warga  yang  sedang  mengganggur,  timbul  untuk memanfaatkan  keadaan  tersebut  (Suresh  &  Tewksbury,  2013).  Karena  itu,  padatnya  jumlah  penduduk dalam suatu daerah atau wilayah memicu tingginya tingkat kebutuhan akan berbagai hal, seperti kendaraan, dan memicu semakin tingginya angka berbagai jenis kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor.
Melakukan tindakan kejahatan sering sekali bukan karena direncakan tetapi dipengaruhi oleh adanya suatu celah dalam masyarakat berupa kesempatan dalam saat tertentu. Dengan kata lain terjadinya tindak kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindakan kejahatan pencurian kendaran bermotor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ubud disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. a. Faktor Internal
Dalam  kenyataan  diakui  bahwa  masih  ada  aparat  penegak  hukum  yang  kurang  profesional  sehingga penegakan keadilan dalam penanganan kasus kejahatan sering terlambat dan bahkan tidak ada kecermatan (Harahap, 2003). Dengan demikian yang mengakibatkan seorang penyidik kurang profesional ialah faktor- faktor seperti kurangnya tenaga penyidik, sarana dan prasarana, dan anggaran yang diperlukan sehingga menghambat  upaya  penanganan.  Keterangan  tersebut  disampaikan  melalui  wawancara  dengan  Reskrim Kepolisian Sektor Ubud bahwa faktor penghambat dalam penanganan  di Polsek Ubud berkaitan dengan faktor  internal  kepolisian  yang  meliputi  jumlah  personil  kepolisian  yang  kurang  memadai,  yakni  hanya berjumlah 15 unit yang dibagi ke dalam beberapa bagian tugas, kemudian kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pemindai sidik jari karena Polsek Ubud belum memiliki alat tersebut sehingga membutuhkan bantuan  dari  Polres tetangga yakni dari Kabupaten Gianyar. Selain itu,  anggaran  di berbagai Kepolisian Sektor,  terutama  di  Polsek  Ubud,  sangat  minim  sehingga  menyulitkan  Reskrim  dalam  melaksanakan penegakan hukum.

## b. Faktor Eksternal
Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain (Harahap, 2003). Dengan demikian peranan masyarakat dalam menencegah terjadinya  kejahatan  sangat  penting  karena  mampu  membantu  memberantas  dan  mencegah  sekaligus mendukung  pengungkapan  tindak  pidana  pencurian  motor.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak Reskrim  Polsek  Ubud, kendala yang berwujud faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi  Reskrim Polsek  Ubud  ialah  tidak  adanya  saksi  yang  melihat  pada  saat  terjadinya  peristiwa  pencurian  motor, masyarakat tidak melihat dengan jelas perisitiwa sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam menelaah untuk mengungkap kasus tersebut. Hal lain ialah terdapat kelalaian pemilik kendaraan saat memarkir berupa kelupaan  untuk  menarik  kembali  kunci  sepeda  motor.  Kemudian  informasi  terputus  karna  pelaku  lihai dalam merencanakan kejahatannya sehingga pihak kepolisian terutama Reskrim sulit untuk mengungkap kasus tersebut serta pelaku dan barang bukti sudah berada di luar wilayah Bali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penelitian  mengkaji  tentang  upaya  pihak  kepolisian  untuk  mengungkap  tindak  kejatahan  pencurian kendaraan  bermotor  di  wilaya  Polsek  Ubud  serta  mengkaji  kendala  atau  faktor-faktor  penghamat  yang ditemukan. Berdasar pada hasil dan pembahasan, simpulan analisis ini sebagai berikut. Pertama, tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  darui  Polsek  Ubud  untuk  mengungkap  kasus  tindakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut ialah rtidan pre-emtif, tindakan preventif. Kedua, faktor- faktor  penghambat  upaya  aparat  kepolisian  dalam  mengungkap  tindakan  kejahatan  tersebut  terdiri  dari faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  eksternal  meliputi  jumlah  personil  kepolisian  yang  belum
memadai,  sarana  dan  prasana  yang  belum  memadai,  dan  sedikitnya  jumlah  anggaran  yang  dimiliki sehingga tidak memadai untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut.

## 2. Saran
Didasari oleh hasil penelitian dan simpulan, kajian ini memberi beberapa rekomendasi terkait dengan objek kajiannya. Penerapan sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor terutama residivis dinilai sangat perlu mengingat masyarakat sebagai korban tindak kejahatan sangat dirugikan baik dari segi keyamanan,  keselamatan,  dan  produktivitas  mereka  yang  terganggu.  Di  sinilah  peran  penegak  hukum terletak,  baik  yang  bertugas  merancang  undang-undang  maupun  yang  tugas  melaksanakannya.  Di samping itu, permasalahan yang  sering  timbul  di  Polsek-Polsek adalah  mengenai kurangnya sarana dan prasarana beserta jumlah penyidik terutama di Reskrim yang mengakibatkan produktivitas dari  penyidik tersebut menjadi terhambat. Perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menambah tenaga penegak keadilan melalui Polsek.
Selain itu, sosialisasi mengenai mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan pencurian motor perlu diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan baik di sekolah-sekolah maupun di setiap  banjar- banjar  yang berada di wilayah Kecamatan Ubud guna menumbuhkan dan meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor. Sebagai contoh, dengan mensosialisasikan tindakan  atau  cara  memarkir  kendaraannya  di  tempat  yang  bebas  dari  rawan  tindak  pidana  pencurian motor dan memastikan bahwa kendaraan  dalam keadaan terkunci pada saat terparkir, dan lebih waspada terhadap orang yang baru dikenal dan beserta masyarakat lebih aktif jika ada orang yang dicurigai agar segera melakukan pengaduan kepada pihak polisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) . Kencana.
Azmi,  N.  A.  (2014). Modus  Operandi  Kejahatan  Pencurian  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  (Studi  di Polresta Malang) (Vol. 53, Issue 9) [Kementerian Pendidikan dan KeudayaanUniversitas rawijaya]. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Britt, C. L. (1997). Reconsidering the unemployment and crime relationship: Variation by age group and historical period. Journal of
Quantitative Criminology , 13 (4), 405–428. https://doi.org/10.1007/BF02221048
Bryant, C. D. (2012). Routledge handbook of Deviant behavior. Routledge Handbook of Deviant Behavior , 1–618. https://doi.org/10.4324/9780203880548
Cantor, D., & Land, K. C. (2001). Unemployment and Crime Rate Fluctuations: A Comment on Greenberg. Journal of Quantitative Criminology , 17 (4), 329–342. https://doi.org/10.1023/A:1012585603639 Copes, H. (1999). Routine activities and motor vehicle theft: A crime specific approach. Journal of Crime and Justice , 22 (2), 125–146. https://doi.org/10.1080/0735648X.1999.9721097
Dirdjosisworo, S. (1976). Penangulangan Kejahatan (Crime Prevention) . Alumni.
Dyck,  N.  (2010).  Social  Class,  Competition,  and  Parental  Jealousy  in  Children’s  Sports. Blackwell Publishing Ltd , 498–515. https://doi.org/10.1002/9781444323542.ch21 Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection? Scandinavian Journal of Economics , 107 (2), 353–373. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2005.00412.x Harahap, C. (2003). Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum . Cita Pustaka Media. Hartanto, E. (2015). Kebijakan Kriminal terhadap Pencegahan Pencurian Kenderaan Bermotor (Studi di Kepolisian
Sektor Sunggal). USU Law Journal , 3 (1), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Hojman, D. E. (2002). Explaining Crime in Buenos Aires: The Roles of Inequality, Unemployment, and
Structural Change. Bulletin of Latin American Research , 21 (1), 121–128. https://doi.org/10.1111/1470-9856.00035
Levy, M. P. (2014). Motor Vehicle Theft. Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice , 3167–3176. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_11
Muly,  M.  (2008). Criminal  Policy:  Kebijakan  Intregral  Penangulangan  Kejahatan  Kekerasan .  Pustaka Bangsa Press. Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). Metodologi Penelitian . P.T. Bumi Aksara.
Pasaribu, N., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2017). Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan  Pemberatan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Medan  Baru. USU  Law  Journal , 5 (1),  1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Paternoster, R., & Bushway, S. D. (2001). Theoretical and Empirical Work on the Relationship between Unemployment and Crime. Journal of Quantitative Criminology , 17 (4), 391–407. https://doi.org/10.1023/A:1012593805457
Piza, E., Feng, S., Kennedy, L., & Caplan, J. (2017). Place-based correlates of Motor Vehicle Theft and Recovery: Measuring spatial influence across neighbourhood context. Urban Studies , 54 (13), 2998– 3021. https://doi.org/10.1177/0042098016664299
Purnomo, S. (2014). Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  di  Polsek  anjar  Agung  Kabupaten  Tulang  Bawang) [Universitas  Bandar Lampung]. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Raphael,  S.,  &  Winter-Ebmer,  R.  (2005).  Identifying  the  Effect  of  Unemployment  on  Crime. SSRN Electronic Journal , November . https://doi.org/10.2139/ssrn.145790
Soedarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni.
Spector,  P.  E.  (1975).  Population  Density  and  Unemployment:  The  Effects  on the  Incidence  of  Violent Crime  in  the  American  City. Criminology , 12 (4),  399–401.  https://doi.org/10.1111/j.1745- 9125.1975.tb00645.x
Suresh, G., & Tewksbury, R. (2013). Locations of Motor Vehicle Theft and Recovery. American Journal of Criminal Justice , 38 (2), 200–215. https://doi.org/10.1007/s12103-012-9161-7
Walsh, J. A., & Taylor, R. B. (2007). Community structural predictors of spatially aggregated motor vehicle theft rates: Do they replicate? Journal of Criminal Justice , 35 (3), 297–311. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.03.006