## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Kepemimpinan Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Ayu Novidaniati Rusnita 1 , Sulastri Krisdayanti Sinambela 2 , Muhammad Rifai 3 , Julia Ivanna 4

## Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
Rusnitaayu09@gmail.com 1 , sulassinambela@gmail.com 2 , muhammadrifaaiii57@gmail.com 3 , juliaivanna@unimed.ac.id 4
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
The keadership  of the village head plays an important role in managing public services in Kolam Village, Percut Sei Tuan District. The aim of this research is to determine the leadership role of village heads in improving the quality of public services at the village level. The research method used is a case study with a qualitative  approach. Data collection was carried out through interviews with village heads, community leaders and village residents. The findings show that the village head’s leadership has a significant impact on the delivery og public services. Village leaders who are visionary, honest and good communicators can motivate village officials to provide the best service to the community. Apart from that, active community participation is also the key to the success of providing public services at the village level. This study provides a deeper understanding of the leadership role of village heads in providing public sevices at the village level. The conclusion of this research is that there is a need for coaching and leadership development for coaching and leadership development for village heads to improve the quality of public services and community welfare in Kolam Village, Percut Sei Tuan District.
Keywordds: Village Head, Public Service, Leadership.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024

## Pendahuluan
Kepemimpinan masih menjadi salah satu topik  menarik dalam manajemen saat ini. Pendapat dan pidato mengenai kepemimpinan sering kali diperbincangkan di media massa, baik media elektronik maupun media cetak.
Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses kepemimpinan melibatkan mempengaruhi orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam situasi tertentu (Solikhin, 2017).
Peran seorang pemimpin sangatlah strategis dan kritis dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada perilaku atau situasi kepemimpinan saja, namun juga karakteristik kepemimpinan yang menarik jika dikaji secara mendalam dari sudut pandang teoritis.
Dalam konteks UUD (UUD 1945), kepemimpinan merupakan upaya mencapai tujuan nasional. Tujuan utama kepemimpinan adalah tercapainya tujuan nasional, yang mencakup komitmen bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Mempromosikan kebaikan bersama memerlukan penyediaan
layanan publik yang berkualitas tinggi. Faktor kepemimpinan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai kebaikan bersama, dan mencapai tujuan nasional yang diinginkan.
Penerapan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 63 tentang Penggunaan Lembaga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memperkuat manajemen aktif dalam penyampaian layanan publik berkualitas tinggi.
Para manajer, baik di sektor bisnis maupun publik, percaya bahwa kualitas kepemimpinan merupakan faktor kunci keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa  (Sholikin, 2020).
Kepala desa bertanggung jawab melaksanakan fungsi pokok pemerintahan dan menjamin
terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Pemerintah desa, sebagai badan administratif yang paling dekat dengan masyarakat lokal, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik penting yang dibutuhkan masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan kepala desa dalam menjamin  pelayanan publik yang berkualitas sangat penting bagi kesejahteraan dan pembangunan desa.
Dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sangatlah penting. Kepala desa juga berperan sebagai sumber daya dan infrastruktur yang mendukung keseluruhan proses pelayanan publik. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut saling menunjang dan tugas kepala desa harus dilaksanakan secara profesional dan kompeten.
Sumber yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, termasuk pegawai yang kompeten, berkualitas, dan jujur. Kepala desa menyadari pentingnya tugas pokok dan fungsi kepala desa, dan karena pegawai merupakan aktor utama yang berkontribusi terhadap kemajuan organisasi,  maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada perlu mengikuti aturan dan membuat mereka
efektif diperlukan Kebijakan kepala desa. Diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif, pelayanan publik yang diberikan oleh desa akan semakin meningkat  dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat (Sholikin, 2018).
Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut barang.
Kinerja penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan pemerintah mencerminkan kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan seluruh warganya, yang tercermin dari kinerja pegawai di setiap unit pelayanan. Meskipun ada masukan dari para pemimpin desa di desa Kolam, optimalisasi pelayanan publik masih memiliki kelemahan.
Misalnya, kepala desa cenderung mendukung pemimpin lokal, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola dan pemberian layanan publik di desa Kollam, dan lemahnya keadilan.  Penulis menyatakan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan kantor desa dinilai kurang
penting dan kualitas pelayanan publik masih kurang optimal.
Salah satu ciri model kepemimpinan yang efektif adalah visi yang jelas. Lebih lanjut, kepemimpinan yang karismatik, memotivasi, menginspirasi, dan mampu menjaga hubungan erat dengan bawahan merupakan salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan.
Dalam berbagai situasi, pemimpin desa harus mampu memimpin bawahannya secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas dan tujuan organisasi.
Oleh karena itu, kepala desa harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan manajemen yang baik dalam pemberian pelayanan publik di Desa Kolam.

## Tinjauan Pustaka
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, secara langsung atau tidak langsung, melalui komunikasi,  dengan tujuan untuk sepenuhnya memahami, mengakui, dan bersedia mengikuti instruksi pemimpin. Hal ini berkaitan dengan proses yang mempengaruhi dan mengendalikan
berbagai tugas yang terkait dengan aktivitas anggota kelompok.
Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi strategi, tujuan, komitmen, dan loyalitas terhadap suatu misi untuk mencapai tujuan bersama.
Selain itu, kepemimpinan mencakup kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia. Persyaratan dan  tata cara pemungutan suara ditentukan oleh peraturan daerah yang merupakan contoh peraturan negara.
Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa  diangkat menjadi kepala desa.  Terpilihnya kepala desa dalam masyarakat hukum berarti  badan tersebut dapat menghormati, mengakui, dan mengikuti pedoman hukum adat setempat, sepanjang mematuhi peraturan daerah yang berlaku.
Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bersama, mempunyai kesamaan adat istiadat, dan menjalani kehidupan menurut gagasan dan kebutuhannya masing-masing. Desa mempunyai
peranan penting sebagai garda depan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan perwujudan kehidupan demokrasi di daerah. Peran masyarakat desa mencerminkan sejauh mana demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sehingga masyarakat desa menjadi pionir dalam mewujudkan kehidupan demokratis bagi seluruh warga desa.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Kepedulian sosial juga diperkuat dengan mengedepankan kehidupan sosial budaya seperti kesehatan, pendidikan,  dan adat istiadat.
Kekuasaan desa meliputi lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan mengembangkan masyarakat desa berdasarkan hak dan adat istiadat desa.
Pelayanan publik adalah kegiatan individu, kelompok, dan organisasi yang secara langsung atau tidak langsung menanggapi kebutuhan masyarakat. Moenir adalah salah satu pakar yang memberikan wawasan mengenai pelayanan publik, sebuah aspek penting
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan bersama.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Dusun V.  Pendekatan khusus yang digunakan antara lain:
1. Wawancara mendalam: Peneliti menggunakan Dusun V untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran kepemimpinan kepala desa dan pelayanan publik desa.  Kami melakukan wawancara mendalam dengan warga.
2. Observasi Lapangan: Peneliti berencana melakukan  observasi langsung di Dusun V untuk memahami interaksi warga dengan tokoh desa.  Observasi lapangan membantu memahami konteks sosial budaya dan dinamika masyarakat di tingkat desa.
3. Analisis Data Kualitatif: Data hasil wawancara dan observasi lapangan akan dianalisis secara kualitatif.  Peneliti menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan
wawasan utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.
Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran kepala desa dalam memberikan pelayanan publik di Desa Kolam.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kebijakan dan praktik kepemimpinan di tingkat desa.  Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan di tingkat desa.

## Hasil dan Pembahasan
Sebagai struktur pemerintahan tingkat paling bawah, desa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya.  Aparatur desa harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  Pelayanan yang diberikan tidak boleh sekedar formalitas, namun harus bernilai dan membantu mempertahankan penghidupan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Peran kepemimpinan Kepala Desa Kolam di Kecamatan Percut  Sei  Tuan sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, analisis menunjukkan bahwa warga menilai situasi pemerintahan saat ini tidak terlalu mendukung.  Terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik kepemimpinan antara mantan kepala desa dan kepala desa yang baru dilantik.  Mengevaluasi dan meningkatkan praktik kepemimpinan merupakan kunci untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal di Desa Kolam.
Kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin sebelumnya adalah memberikan dukungan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, yang sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk para lansia dan janda. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, pendekatan terhadap dukungan juga berubah.  Para pemimpin baru cenderung hanya mendukung generasi muda, dan para lansia serta para janda tidak lagi menerima perhatian yang layak mereka dapatkan (Solikhin, 2017).
Dampak dari kebijakan bantuan yang tidak konsisten ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga desa. Masyarakat desa menilai kepemimpinan saat ini tidak responsif dan tidak
mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan praktik kepemimpinan saat ini.
Penting bagi pemimpin desa untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan secara adil dan merata serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh warga desa. Peningkatan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik kepemimpinan yang sedang berlangsung. Penting bagi kami untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga desa. Kepemimpinan yang adil dan setara serta menghargai keberagaman masyarakat mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan nasional dan kesejahteraan kolektif.
Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang konkrit dan berkelanjutan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Desa Kolam. Melalui kegiatan perbaikan yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan praktik tata kelola desa dan pelayanan
publik ditingkatkan sehingga memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat dan terciptanya lingkungan yang inklusif dan berkeadilan yang mampu menjawab kebutuhan dan keinginan seluruh warga desa.
Saat memberikan layanan, penting untuk memberikan layanan secara merata di seluruh desa, karena seluruh masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.  Masyarakat pedesaan merupakan bagian dari lembaga negara dan memainkan peran yang sama pentingnya dalam penyediaan layanan yang adil. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan bagi seluruh masyarakat desa. Namun, jika penyediaan layanan terbatas, prioritas harus diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan layanan, seperti lansia dan mereka yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu (Sholikin, 2019).
Dalam survei yang dilakukan oleh kelompok sekretaris desa Kolam di Kecamatan Parkat Sei Tuan, peserta survei adalah warga desa, khususnya ibu rumah tangga desa. Menurut kelompok penulis, Kollam termasuk dalam kategori desa padat penduduk dan dinilai masih dalam kondisi baik meskipun jarak antar rumah tidak terlalu jauh.  Selama penelitian, kelompok peneliti diterima

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
dengan baik oleh kepala desa, lurah, dan masyarakat desa Kolam.  Selain itu, kelompok penulis juga mendapat tanggapan positif dari ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti penelitian.
Setelah mengenal perempuan- perempuan desa Kolam, kelompok peneliti bertemu satu jam setelah makan siang dan berbicara satu per satu serta mencatat nama mereka. Kelompok peneliti kemudian mewawancarai para ibu yang memberikan jawaban serupa. Para ibu mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat desa tidak mencerminkan sikap profesional sehingga bantuan pemerintah tidak terdistribusi secara merata. Masyarakat lanjut usia di Desa Kolam yang rata-rata berusia di atas 40 tahun tidak lagi menerima bantuan seperti dulu pasca pergantian kepala desa.
Setelah mendengarkan tanggapan para ibu, kelompok peneliti menyimpulkan bahwa sikap pemerintah terhadap penyediaan layanan, khususnya dukungan, tidak adil. Wajar jika orang meminta bantuan, apalagi bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan keuangan yang sulit, bantuan tersebut sangat bisa membantu mereka untuk bertahan hidup.  Meskipun ada aspek positif dari metode yang digunakan
aparat desa dalam menyalurkan bantuan, namun pemberian bantuan ini tidak adil.
Bantuan yang diprioritaskan harus diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, seperti lansia yang tidak dapat lagi bekerja dan hanya ingin memberi makan anak-anaknya. Meskipun masyarakat awam tentu membutuhkan dukungan ini, kelompok peneliti mengatakan bahwa mereka tetaplah orang-orang yang bersedia berjuang dan memenuhi kebutuhan mereka melalui pekerjaan mereka. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang benar- benar  membutuhkan dukungan, seperti lansia yang tidak mampu lagi bekerja dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai.
Sekalipun bantuan diberikan kepada masyarakat umum, tidak menghalangi lansia untuk diprioritaskan dalam memenuhi kebutuhannya. Kelompok kajian menyatakan bahwa aparat desa harus mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan lansia di desa.  Mengingat kondisi lansia yang berisiko dan memerlukan perhatian lebih, maka penting bagi aparat desa untuk memberikan dukungan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan memungkinkan pelayanan publik
desa untuk memprioritaskan kelompok yang membutuhkan, diharapkan kesejahteraan bersama akan lebih terjaga.

## Kesimpulan
Studi ini menyoroti pentingnya peran kepemimpinan dalam pelayanan publik di tingkat desa. Penilaian terhadap praktik kepemimpinan yang ada menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan  pemberian dukungan, khususnya kepada kelompok rentan seperti  lansia dan janda.  Pelayanan publik yang setara dan adil sangat penting untuk menjamin kesejahteraan seluruh penduduk desa, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan.  Dalam memberikan dukungan, prioritas harus diberikan kepada mereka yang benar- benar membutuhkan dukungan, seperti lansia yang tidak mampu lagi bekerja.
Perbaikan  praktik kepemimpinan dan pelayanan publik harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan dengan memberikan layanan prioritas kepada masyarakat rentan, kesejahteraan masyarakat Desa Kollam akan lebih terjamin.  Kesimpulannya, pelayanan publik yang memprioritaskan
kebutuhan kelompok rentan seperti lansia adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga desa.

## Referensi
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert JR, 2009.Manajemen Jilid I. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
Pasolong, H. (2008). Kepemimpinan Birokrasi, CV. Alfabeta. Bandung .
Poltak, L. Sinambela, 2006. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK Teori,
Kebijakan dan Implementasi.
Jakarta: PT. Bumi Aksara .
Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 15 (1), 35–50.
Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Transformative , 5 (1),
87–108.
Sholikin, A. (2020). Strategi politik lurah incumbent dalam pilkades di desa tambang minyak:(Studi kasus di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam,
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Kabupaten Bojonegoro). Journal of
Social Politics and Governance (JSPG) ,
2 (1), 32–46.
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai
Politik di Indonesia. Journal of
Governance , 2 (1).
Sirimasa, N., Pioh, N., & Kairupan, J.
(2018). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.
Jurnal Eksekutif .
Sumeru, A. (2016). Kedudukan kantor kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik) , 4 (1), 47-56.
Sunarso, D. B. (2023). Teori
Kepemimpinan.
Thoha, M. (2006). Kepemimpinan dalam manajemen.