## Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kontrasepsi Pada Wus di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Sigli
Analysis of the Utilization of Contraceptive Services At Wus in the Sigli City Health Center Working Area
Rima Maulita 1* , Wardiati 2 , Anwar Arbi 3
1,2,3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia *Koresponding Penulis : rimamaulitajs@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  program  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  untuk  mengatasi  masalah kependudukan tersebut adalah melalui program keluarga berencana. Upaya penurunan angka kelahiran dilakukan dengan cara pemakaian kontrasepsi secara sukarela kepada pasangan usia subur. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, peneliti melihat masih banyak  penurunan  pada  pemanfaatan  pelayanan  kontrasepsi  dipengaruhi  beberapa  faktor yaitu;  regulasi,  ekonomi,  pengetahuan,  jarak  atau  akses  tempat  pelayanan  kontrasepsi, pelayanan kesehatan, dan waktu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan pelayanan KB  serta  hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  WUS  yang  sudah  menikah.  Penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  rancangan  fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview dan FGD. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas  Kota  Sigli,    Desa  Blok  Bengkel,  Blok  Sawah  dan  Desa  Tanjong  Krueng.  Data dianalis  secara  manual.  Partisipan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  1  orang  petugas  KIA,  2 bidan  desa,  dan  17  WUS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelayanan  kontrasepsi  di Puskesmas  Kota  Sigli  sudah  berjalan  dengan  baik.  Jenis  alat  kontrasepsi  yang  banyak digunakan  oleh  WUS  yaitu  suntik.  Pelayanan  kontrasepsi  yang  sering  dimanfaatkan  WUS yaitu  Puskesmas.  Sarana  dan  prasarana  seperti  poster,leaflet  disediakan  oleh  Puskesmas. Pengetahuan WUS tentang kontrasepsi sudah baik. Bagi WUS  yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat praktek swasta harus bayar.
Kata Kunci : kontrasepsi, pelayanan, WUS

## Abstract
One  of  the  development  programs  that  have  been  implemented  to  address  this  population problem is through the family planning program. Efforts to reduce the birth rate are carried out  by  voluntarily  using  contraception  for  couples  of  childbearing  age.  Based  on  the description that has been presented in the background, the researchers see that there is still a large decline in the use of contraceptive services due to several factors, namely; regulation, economy, knowledge, distance or access to contraceptive services, health services, and time. the  aim  of  the  study  was  to  find  out  the  use  of  family  planning  services  and  the  obstacles experienced by married WUS. The research was conducted using qualitative methods with a phenomenological design. This research was conducted at the Sigli City Health Center, Blok Bengkel  Village,  Sawah  Block  and  Tanjong  Krueng  Village.  Then  the  collected  data  was summarized, analyzed manually.  The informants in this study consisted of  1 MCH officer, 2
village midwives, and 17 WUS. The results of the study showed that contraceptive services at the Sigli City Health Center were running well. The type of contraception that is widely used by  WUS  is  injection.  Contraceptive  services  that  are  often  used  by  WUS  are  Puskesmas. Facilities  and  infrastructure  such  as  posters,  leaflets  are  provided  by  the  Puskesmas.  WUS knowledge  about  contraception  is  good.  Obstacles  in  terms  of  regulation,  namely  the husband does. WUS who get contraception services in private practice must pay.
Keywords : contraception, services, WUS.

## PENDAHULUAN
Populasi  penduduk  di  dunia  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Laju pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  dapat  ditekan  ini  sangat  berdampak  pada  kualitas  dari negara  tersebut  dan  lebih  mengkhawatirkan  apabila  negaranya  masih  dengan  status  negara berkembang. Dalam laporan World Population Prospects 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  memproyeksikan  bahwa  jumlah  penduduk  dunia  bakal  mencapai  8  miliar  jiwa  pada November  2022,  dimana  terjadi  kenaikan  pada  tahun  sebelumnya  sebanyak  1,08% pertumbuhan.  Benua  Asia  masih  menjadi  angka  teratas  dengan  jumlah  penduduk  4,4  miliar jiwa.  Kemudian  658  juta  jiwa  penduduk  berasal  dari  Amerika  Latin  dan  Karibia,  wilayah Afrika  Utara  dan  Asia  Barat  549  juta  jiwa,  Australia  dan  Selandia  baru  31  juta  jiwa,  serta Oseania 14 juta jiwa. Menurut proyeksi PBB, populasi dunia akan terus naik menjadi sekitar 8,5  miliar  jiwa  pada  2030,  kemudian  9,7  miliar  jiwa  pada  2050,  dan  mencapai  10,4  miliar jiwa pada 2080  (Annur, 2022).
Salah  satu  program  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  untuk  mengatasi  masalah kependudukan tersebut adalah melalui program keluarga berencana. Upaya penurunan angka kelahiran dilakukan dengan cara pemakaian kontrasepsi secara sukarela kepada pasangan usia subur.  Berdasarkan  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  di  Tanah  Air sebanyak 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia  tercatat  sebanyak  270,20  juta  jiwa.  Angkanya  kembali  naik  menjadi  272,68  juta jiwa  pada  pertengahan  2021.  Kemudian,  jumlah  penduduk  Indonesia  dilaporkan  kembali mengalami peningkatan  menjadi 275,77  juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah  itu naik 1,13% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Annur, 2022).
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga  Keluarga  Berencana  Nasional)  yang  kemudian  dalam  perkembangannya  menjadi BKKBN  (Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional).  Gerakan  Keluarga  Berencana Nasional  bertujuan  untuk  mengontrol  laju  pertumbuhan  penduduk  dan  juga  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Target  cakupan  layanan  KB  yang  ditetapkan pemerintah  Indonesia  yang  terangkum  dalam  indikasi  keberhasilan  program Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu sebesar 70% (Yunida, 2021).
Cakupan  peserta  KB  di  Indonesia  tahun  2019  sebanyak  84,3%  dan  terjadi  penurunan pada tahun 2020 sebesar 67,6% dan di Tahun 2021 juga terjadi penurunan sebesar 57,4% dari jumlah  keseluruhan  penduduk  (Kemenkes  RI,  2019).  Data  dari  BKKBN  Kepesertaan  KB aktif pada bulan Maret 2020 terdapat penurunan jika dibandingkan pada bulan februari 2020 di  seluruh  Indonesia.  KB  IUD  pada  februari  2020  dari  36.155  turun  menjadi  23.383.
Sedangkan  implan  dari  81.062  menjadi  51.536,  suntik  dari  524.989  menjadi  341.109,  pil 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP (vasektomi) dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW (tubektomi) dari 13.571 menjadi 8.093 (BKKBN, 2019).
Data  dari  Puskesmas  Kota  Sigli  akseptor  KB  terdiri  dari  KB  aktif  68,4%,  KB  baru 0,9%, dan KB dropout  1,3%. Jenis  KB  yang digunakan adalah kondom  sebanyak 285 (1%) akseptor,  pil  sebanyak  1456  (5%)  akseptor,  suntik  sebanyak  1752  (6%)  akseptor,  AKDR sebanyak 59 (0,20%) akseptor, implan sebanyak 73 (0,23%) akseptor dan MOW sebanyak 61 (0,21%) akseptor (Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2021).
Pentingnya  meningkatkan  kepesertaan  KB  baru,  menjaga  kepesertaan  KB  aktif,  dan mengurangi Unmet  Need KB  dengan  menyadarkan  masyarakat  melalui  media  sosial  atau masa  serta  memberitahu  lokasi  pelayanan  KB  yang  masih  beroperasi.  Dengan  berbagai metode  informasi  dan  penerapan  protokol  kesehatan  serta  kerjasama  antara  tokoh-tokoh masyarakat,  agama,  dan  petugas  pelayanan  KB  untuk  memberikan  KIE  kepada  akseptor mengenai  kelebihan  dan  kekurangan  alat  kontrasepsi,  keluhan  setelah  menggunakan  alat kontrosepsi  dan  cara  penanganannya  sehingga  angka  jumlah  peserta  KB  mengalami peningkatan dan peserta yang mengalami drop out dapat segera dicegah dan diatasi (Witono dan Parwodiwiyono, 2020).
Setelah  melihat  berbagai  permasalahan  yang  tengah  terjadi,  dengan  menilai  bahwa Program KB yang dibentuk merupakan salah satu dari strategi yang dibuat pemerintah sejak dulu  dengan  tujuan  untuk  menurunkan  angka  kelahiran.  Hal  ini  dikarenakan  program  ini belum  bisa  menunjukkan  peningkatan  keberhasilan  yang  baik  dan  stagnan  pada  waktu sebelumnya. Maka dari itu, program KB dimasa pandemi sangatlah urgent untuk diteliti guna mengetahui  ada  apa  dibalik  kebelumberhasilan  program  ini.  Apakah  ada  kesalahan  dan hambatan yang ditemui dari teknik pelaksanaannya, dari implementator, ataukah respon dari masyarakat itu sendiri yang kurang baik terhadap program ini (Ratu, 2019).
Data yang didapatkan dari Materi Telaah Program Kependudukan Keluarga berencana dan  Pembangunan  Keluarga  Provinsi  Aceh  tahun  2015  memaparkan  dalam  melaksanakan Program  Keluarga  Berencana  yaitu  pelayanan  kontrasepsi  ditemukan  berbagai  masalah pelayanan KB antara lain angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan,  masih  terdapatnya  kesenjangan  dalam  kesertaan  mengikuti  program  Keluarga Berencana,  penggunaan  MKJP  cenderung  menurun,  mekanisme  pelayanan  KB  belum optimal,  terbatasanya  materi  program  KB  dalam  kelompok  serta  terbatasnya  jumlah kader/tenaga kelompok kegiatan, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi ( unmet need ), kelompok hard core yaitu kelompok  wanita  yang  tidak  mau  menggunakan  alat  kontrasepsi  baik  pada  saat  ini  maupun pada waktu yang akan datang (BKKBN Aceh, 2015).
Hasil  penelitian  Astridawati  (2019)  menunjukkan  bahwa  ada  berhubungan  dengan pemanfaatan  pelayanan  alat  kontrasepsi  KB  pada  pasangan  usia  subur  di  Puskesmas Tamalanrea  Makassar  yaitu  umur  (p  =  0,009),  pendidikan  (p=0,046),  pemberian  informasi (p=0,036), dan dukungan suami (p=0,038). Sedangkan yang tidak memiliki hubungan antara pemanfaatan  pelayanan  alat  kontrasepsi  KB  pada  pasangan  usia  subur  di  Puskesmas Tamalanrea Makassar yaitu pekerjaan (p=0,291) dan pengetahuan ( p=0,448).
Pelayanan  KB  menunjukan  pada  tahun  2021  perserta  KB  berperan  pada  wilayah
Puskesmas  Kota  Sigli  sebesar  1.675  peserta  KB.  Berdasarkan  alat  kontrasepsi  yang digunakan  akseptor  KB  Intra  uterine  device  sebanyak  84  (5,0%),  KB  MOW  sebanyak  62 (3,7%), KB implant sebanyak 13 (0,8%), KB MOP sebanyak 14 (0,9%), KB suntik sebanyak 1.044  (62,3%)  dan  KB  pil  sebanyak  367  (21,9%)  serta  pengguna  kondom  sebanyak  91 (5,4%).
Berdasarkan  data  puskesmas  dalam  tahun  2022  pada  puskesmas  Kota  Sigli,  jumlah akseptor kb aktif tahun 2022 sebesar 1.584 akseptor KB aktif dari 2.555 Wanita Usia Subur (WUS)  yang  menggunakan  kontrasepsi  yaitu  suntik  709  (44,8%),  pil  474  (29,9%),  kondom 289 (18,2%), implant 27 (1,7%), Metode Operasi Wanita (MOW) 83 (5,2%), Metode Operasi Pria (MOP) 2 (0,2%) (Data Puskesmas Kota Sigli).
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  mewawancarai petugas pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Kota Sigli diperoleh jumlah wanita usia subur yang sudah menikah sebanyak 2.555 orang. Diantaranya terdapat 31 orang yang ingin segera  memiliki  anak,  2  orang  sedang  hamil,  24  orang  ingin  menunda  kehamilan,  2  orang tidak  ingin  memiliki  anak  lagi.  Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  perlu  dilakukan pemanfaatan  pelayanan  yang  berhubungan  dengan  kontrasepsi  KB  pada  WUS  di  Wilayah Kerja Puskesmas Kota Sigli.

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  kualitatif  dengan  rancangan  fenomenologi.  Partisipan  dalam penelitian  ini  adalah  1  orang  petugas  KIA,  2  bidan  desa,  dan  17  WUS.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan indepth  interview dan  FGD.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Puskesmas  Kota Sigli,    Desa  Blok  Bengkel,  Blok  Sawah  dan  Desa  Tanjong  Krueng.  Data  dianalis  secara manual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  pada  Petugas  KIA  di  Puskesmas  Kota Sigli  diketahui  bahwa,  untuk  pelayanan  KB  sudah  regulasi  atau  peraturan  pemerintah  dan petugas  KIA  sudah  menjalankan  peraturan  tersebut  dengan  memberikan  sosialisasi  kepada ibu tentang pelayanan KB. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak informan mengakui  terkait  regulasi  pelayanan  KB,  ada  wanita  usia  subur  yang  tidak  mengikuti program  KB  karena  di  larang  oleh  suami  dan  mengatakan  bahwa  KB  itu  haram  dan membunuh janin.
Faktor  penyebab  penurunan  penggunaan  kontrasepsi  diakibatkan  oleh  adanya  regulasi terkait pembatasan sosial yang membuat WUS  mengurangi kunjungan ke fasilitas kesehatan dan berinteraksi secara langsung dengan tenaga kesehatan (Ema, 2019). Banyak wanita harus menentukan  pilihan  kontrasepsi  yang  sulit.  Tidak  hanya  karena  terbatasnya  jumlah  metode yang  tersedia,  tetapi  juga  karena  metode-metode  tersebut  mungkin  tidak  dapat  diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual, dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi. Dalam memilih suatu metode, wanita harus menimbang berbagai factor (Emi, 2022).
Komitmen  pemerintah  terhadap  program  pengendalian  kependudukan  dan  keluarga berencana  tercermin  dari  peraturan  perundangan  dan  sarana  prasaran  pendukung.  Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum program pengendalian kependudukan dan keluarga  berencana  ada  dua,  yaitu  sebagai  berikut:  Undang-undang  Nomor  52  Tahun  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga;  Peratuan  Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga  Berencana,  dan  Sistem  Informasi  Keluarga.  Walaupun  sudah  ada  peraturan  dari pemerintah namun semuanya itu tidak bisa diterima dengan baik  oleh masyarakat, ada yang bertentangan  dengan  budaya  penduduk  setempat  ataupun  dari  unsur  agama.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  ibu  yang  tidak  ber  KB  mengatakan  bahwa  suaminya  tidak mengizinkannya  ber  KB  karena  KB  itu  program  bangsa  luar  untuk  membunuh  janin  dalam kandungan (Noviyati, 2019).
Sosial  budaya  dimasyarakat  yang  belum  dapat  menerima  program  pengaturan  jarak kehamilan ditentukan pula oleh tempat tinggal karena  hal  ini dapat  mempengaruhi  berbagai aspek  kehidupan  dan  mengaggap  kb  masih  bertentangan  dengan  nilai-nilai  budaya  dan agama,  merasa  malu  berhubungan  dengan  orang  lain  dalam  hal  pemasangan  alat  kb  dan beranggapan banyak anak banyak rezeki

## Ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  bahwa  pendapatan  keluarga  yang mengikuti KB cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wanita usia subur sangat senang ada program KB karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dari pihak petugas KIA tidak  ada  hambatan  ekonomi  dengan  pelayanan  KB  karena  pelayanan  KB  di  Puskesmas gratis.
Pendapatan  memiliki  pengaruh  terhadap  keikutsertaan  seseorang  dalam  memanfaatkan pelayanan  kesehatan.  Pendapatan  seseorang  tidak  dapat  diukur  sepenuhnya  dari  pekerjaan (BKKBN Aceh, 2015).
Berdasarkan  hasil  penelitian  (Nurhayati,  2021)  dari  55  responden,  diperoleh  informasi bahwa  responden  yang  mengetahui  tentang  pemilihan  alat  kontrasepsi  oleh  Wanita  Usia Subur  di  Praktek  Mandiri  Bidan  Juju  Juharni.  berdasarkan  Sosial  Ekonomi  atau  hasil pendapatan  mayoritas  responden  yang  mengetahui  tentang  pemilihan  alat  kontrasepsi  oleh Wanita Usia Subur di Praktek Mandiri Bidan Juju Juharni berdasarkan Sosial Ekonomi yaitu tidak ada pendapatan.
Anggraini  (2022)  menyatakan  bahwa  pendapatan  memiliki  pengaruh  terhadap penggunaan kontrasepsi, dimana  jika tidak ada pendapatan  maka penggunaannya  cenderung dihindari.  Hany (2021) menyatakan bahwa pengeluaran dalam satu bulan sudah cukup ketat sehingga  memutuskan  untuk  menggunakan  jenis  kontrasepsi  pil  yang  biayanya  jauh  lebih murah.
Tingkat pendapatan atau ekonomi suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kesertaan istri dalam ber KB karena berkaitan dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan.  Keluarga  dengan  penghasilan  cukup  akan  lebih  mampu  mengikuti  program  KB dari pada keluarga yang tidak mampu, karena bagi keluarga yang kurang mampu KB bukan merupakan  kebutuhan  pokok.  Namun  di  Indonesia  terutama  pemerintah  Aceh  telah
menganggarkan  anggaran  untuk  program  KB  secara  gratis  agar  pasangan  usia  subur  bisa mengikuti  KB  tetapi  ada  sebagian  dari  pada  ibu  yang  memiliki  pendapatan  lebih  membeli konstrasepsi  sendiri  di  apotek  untuk  menghindari  efek  samping  dari  alat  kontrasepsi  yang dianggarkan oleh pemerintah.

## Pengetahuan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  pengetahuan  ibu  sangat  baik,  para ibu sudah  mengetahui tentang  manfaat  dari  mengikuti KB serta  mampu  menyebutkan  jenis- jenis  alat  kontrasepsi.  Pengetahuan  ibu  diperoleh  karena  adanya  edukasi  dari  petugas  KIA dan  bidan  desa  disaat  ada  kegiatan  posyandu.  Bagi  petugas  KIA  tidak  ada  hambatan  dalam keberhasilan  pelayanan  KB  karena  para  informan  sudah  banyak  yang  mengetahui  tentang program KB.
Pengetahuan  terhadap  alat  kontrasepsi  merupakan  pertimbangan  dalam  menentukan metode  kontrasepsi  yang  digunakan.  Sedangkan  salah  satu  faktor  penghambat  dalam kepesertaan  KB  yaitu  dilihat  dari  segi  ketersediaan  alat  kontrasepsi.  Jika  semua  perempuan mempunyai  akses  terhadap  kontrasepsi  yang  aman  dan  efektif,  diperkirakan  kematian  ibu akan  menurun  termasuk  menurunnya  resiko  kesehatan  reproduksi  yang  terkait  dengan kehamilan, persalinan dan aborsi yang tidak aman (Megasari, 2021).
Pengetahuan  individu  tentunya  dapat  mempengaruhi  sikap  ibu  dalam  pemilihan kontrasepsi.  Jika  individu  memiliki  pengetahuan  yang  kurang,  maka  pemilihan  kontrasepsi akan menjadi tidak tepat. Pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi sangat dibutuhkan dalam memilih  alat  kontrasepsi  yang  akan  digunakan  agar  alat  kontrasepsi  yang  digunakan  tepat. Beberapa  hal  yang  harus  diketahui  ibu  tentang  alat  kontrasepsi  yakni  terkait  tujuan  dari penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri, jenis-jenis alat kontrasepsi, ciri alat kontrasepsi, efek samping  alat  kontrasepsi,  kontraindikasi  alat  kontrasepsi,  keuntungan  dan  kerugian  alat kontrasepsi dan kembalinya masa subur (Mitayani, 2016).
Untuk  terwujudnya  penggunaan  kontrasepsi  secara  rasional  oleh  akseptor  KB  perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman akseptor tersebut tentang alat kontrasepsi melalui penyuluhan-penyuluhan yang lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian akseptor  tersebut  mengetahui  secara  benar  tentang  seluk  beluk  alat  kontrasepsi  secara menyeluruh  seperti  keuntungan,  kerugian  dan  efek  samping  dari  alat  kontrasepsi  tersebut (Padila, 2018).
Berdasarkan penelitian Magdalena (2021) menggunakan pearson chi  square didapatkan signifikansi 0,000 (< 0,05) secara  statistik  menunjukkan  terdapat  pengaruh yang  signifikan antara  pengetahuan  terhadap  pemilihan  alat  kontrasepsi  di  Puskesmas  Gondang  Kabupaten Sragen.

## Jarak atau Akses Pelayanan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapatkan  bahwa  jarak  Puskesmas  dengan  rumah  peserta KB  tidak  jauh,  bisa  di  akses  oleh  transportasi  umum,  jauhnya  perjalanan  sekitar  10  menit. Petugas KIA tidak ada masalah dengan akses pelayanan karena mudah di jangkau.
Program KB mengalami penurunan karena terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan  apabila  dalam  keadaan  tidak  terlalu  urgent.  Hal  ini  berpotensi  besar  terjadinya angka  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Kebijakan  PSBB  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  berdampak  pada  pelaksanaan  pelayanan  kontrasepsi  dan  konseling  keluarga berencana, hal  ini  menunjukkan keterbatasan akses terhadap  layanan kontrasepsi  yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan (Yunida, 2021).
Dalam  penelitian  ini  didapatkan  akses  pelayanan  kontrasepsi  mudah  di  akses  oleh akseptor.  Seperti  dalam  teori  Anderson  bahwa  makin  banyak    sarana  pelayanan  kesehatan disuatu  daerah  memperkecil  jarak  masyarakat  terhadap  sarana  pelayanan  kesehatan  serta makin  sedikit  waktu  serta  biaya  yang  dikeluarkan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan pendapat  Novita  (2016)  bahwa  akses  pelayanan  merupakan  salah  satu  yang  mempengeruhi penggunaan  metode  KB.  Teori  Royston  bahwa  satu  faktor  yang  menghambat  untuk menjangkau  akses  tempat  pelayanan  kontrasepsi  seandainya  responden  tersebut  harus menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki.
Keterjangkauan  akan  pelayanan  kesehatan  baik  dari  segi  harga,  jarak  dan  waktu pelayanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi seseorang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan di puskesmas dipengaruhi oleh akses. Bidan di Puskesmas Kota  Sigli  dalam  memberikan  pelayanan  KB  menggunakan  waktu  yang  relatif  singkat  dan biaya yang telah digratiskan oleh pemerintah. Pelayanan kontrasepsi tidak hanya dipengaruhi oleh akses pelayanan tetapi karena faktor lain, misalnya faktor pengetahuan bidan.

## Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  didapatkan  hasil  penelitian  bahwa pelayanan kesehatan untuk KB sudah sangat baik, pelayanan untuk KB sudah sesuai dengan peraturan  pemerintah  kabupaten  Pidie  yaitu  dari  senin-jum’at  jam  08.00-16.45  WIB. Informan  juga  memanfaatkan  fasiltas  praktek  swasta  untuk  ber  KB  baik  praktek  bidan maupun praktek dokter Dari petugas KIA tidak ada hambatan dari pelayanan kesehatan untuk program KB.
Puskesmas  sebagai  pusat  pelayanan  kesehatan  mempunyai  dua  fungsi,  yaitu  fungsi pelayanan  publik  dan  fungsi  pelayanan  klinis  atau  medikal.  Indikasi  kualitas  pelayanan  di puskesmas  dapat tercermin  dari  persepsi  pasien  atas  layanan  kesehatan  yang  yang  diterima. Dari  persepsi  ini,  pasien  dapat  memberikan  penilaian  tentang  kualitas  pelayanan.  Kualitas pelayanan  kesehatan  puskesmas  dalam  rangka  pemenuhan  keperluan  pelayanan  kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua  faktor. Pertama adalah  faktor puskesmas  yang  berhubungan dengan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  tingkat  kepuasaan  pasien.  Kedua  adalah  faktor adanya  perubahan  (transisi)  demografi,  epidemiologi,  sosio-ekonomi  serta  nilai  dan  sikap kritis  masyarakat  akan  menciptakan  keperluan-keperluan  pelayanan  kesehatan  yang  sangat komplek  dan  beragam.  Dengan  demikian,  kedudukan  dan  peran  kualitas  pelayanan puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan (Salasiah dan Siti, 2021).
Keberhasilan  program  keluarga  berencana  ditandai  dengan  hasil  yang  dicapai  dari program  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Keikutsertaan  masyarakat  dengan  tetap mengikuti  pelayanan  keluarga  berencana  di  puskesmas  sentosa  baru  membuktikan  bahwa sasaran  program  dan  keberhasilan  program  sesuai  dengan  yang  diharapkan  begitu  juga
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 9 No. 2 Oktober 2023 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dengan  tujuan  program  KB  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sejahtera  (Atikah  Dwi,  et.al, 2022).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemanfaatn pelayanan kontrasepsi pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Kota Sigli Kabupaten Pidie dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam pelayanan KB ada  hambatan dari suami wanita usia subur  yang tidak mengizinkan  istrinya  ber  KB  karena  beranggapan  bahwa  KB  itu  haram  dan  membunuh janin. Hambatan dari segi ekonomi ada ibu yang membeli kontrasepsi sendiri dengan alasan menghindari efek samping seperti kegemukan, dan ada pula  yang ber  KB di tempat praktek swasta  (praktek  dokter  atau  bidan)  semua  biayanya  di  tanggung  oleh  ibu  yang  ber  KB. Pengetahuan  ibu  tentang  pemanfaatan  pelayanan  KB  sudah  baik,  para  ibu-ibu  sudah mengetahui  tentang  manfaat  dari  ber  KB,  serta  mengetahui  jenis-jenis  dari  konstrasepsi. Segi jarak atau akses tempat pelayanan tidak ada hambatan karena jalan yang dilalui bisa di akses kendaraan dan  jalannya  mudah dilalui. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Sigli sudah  sesuai  dengan  peraturan  dari  Pemerintah  Daerah  yaitu  dari  hari  senin-jum’at  jam 08.00-16.45  WIB,  pihak  Puskesmas  telah  melakukan    sosialisasi  tentang  jenis-jenis pelayanan  kesehatan  yang ada di Puskesmas  baik di Puskesmas  maupun di  Desa  yaitu saat ada kegiatan Posyandu.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemanfaatn pelayanan kontrasepsi pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Kota Sigli Kabupaten Pidie dapat disarankan bagi puskesmas dengan memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu pengguna kontrasepsi tentang jenis  kontrasepsi  yang  terbaik  sesuai  yang  dibutuhkab  ibu  dan  efek  sampingnya.  Petugas kesehatan  juga  dapat  mengikut  sertakan  suami  ibu-ibu  untuk  memberikan  penyuluhan pentingnya ibu menjaga jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini. (2022). Kesehatan Reproduksi . Padang: Global Eksekutif Teknologi.
Annur.  (2022). Jumlah  Penduduk  Dunia  Berdasarkan  Wilayah .  Retrieved  from https://databoks.katadata.co.id/ (Accessed: 13 Desember 2022)
Astridawati.  (2019).  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Pemanfaatan  Pelayanan  Alat Kontrasepsi  Kb  Pada  Pasangan  Usia  Subur  Di  Puskesmas  Tamalanrea  Kota  Makassar 2019. In Jurnal Farmasi Sandi Karsa . Makasar.
BKKBN.  (2019). Cakupan  Peserta  KB  Aktif  Di  Indonesia .  Retrieved  from https://ejurnal.bkkbn.go.id/kkb/article/download/80/48
BKKBN  Aceh.  (2015). Cakupan  Peserta  KB  Aktif  Di  Aceh .  Retrieved  from https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/LAKIP BKKBN/LAKIP_BKKBN_2019.pdf
Ema.  (2019). Penggunaan  Kontrasepsi  dalam  Praktik  Klinik  dan  Komunitas .  Jakarta:  UB Press.
Emi. (2022). Pelayanan Kontrasepsi . Padang: Global Eksekutif Teknologi.
Hany.P. (2021). KEPERAWATAN MATERNITAS (Modul Praktikum) . Surabaya: Cipta Media Nusantara.
Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia . Retrieved from https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf
Megasari.A.L. (2021). Pelayanan Kontrasepsi . Padang: Global Eksekutif Teknologi.
Mitayani. (2016). Asuhan Keperawatan Maternitas . Jakarta: Salemba Medika.
Novita. (2016). Keperawatan Maternitas . Bogor: Ghalia.
Noviyati. (2019). Pelayanan Keluarga Berencana . Padang: Global Eksekutif Teknologi.
Padila. (2018). Buku Ajar Keperawatan Maternitas . Yogyakarta: Nuha Medika.
Ratu. (2019). Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi . Jakarta: Pustaka Ilmu.
Witono  dan  Parwodiwiyono.  (2020).  Kepesertaan  Keluarga  Berencana  Pada  Masa  Awal Pandemi  Covid-19  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Kependudukan,  Keluarga Dan Sumber Daya Manusia .
Yunida. (2021). Kontrasepsi dan Antenatal Care . Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi.