ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
Ajik Sujoko Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang ajik.sujoko80@gmail.com

## Abstract
PBJP  contracts  include  standard  contracts  provided  as  freedom  contracts.  Providing opportunities for work completion in contract implementation. PBJP saw from the application of the  theory  of  fusion  (opplosing  theory)  and  the  concept  of  Private-Administration  Contracts. Following  the  theory  of  fusion  which  is  a  private  contract,  the  relationship  between “kontraktan”, as a work agreement, not as the authority of the government as “kontraktan”, but on the contractual relationship of an agreement between "rights and obligations". Based on the concept  of  Private-Contract  Administration,  providing  opportunities  is  no  longer  seen  in  the "rights and obligations" in the contract, but the authority of the government as “kontraktan” in making work done by the provider can be completed.
Keywords : The Principle of Freedom of Contract; Giving Oportunity

## Abstrak
Kontrak  PBJP  termasuk  kontrak  baku  yang  terdapat  pembatasan  asas  kebebasan  kontrak. Pemberian  kesempatan  penyelesaian  pekerjaan  dalam  pelaksanaan  kontrak  PBJP  dilihat  dari penerapan  teori  melebur  ( opplosing  theory )  maupun  konsep Privat-Administrative  Contract. Sesuai  teori  melebur  yang  merupakan  kontrak  privat,  hubungan  antara  “kontraktan”  sebagai upaya  menyelesaikan  pekerjaan,  bukan  sebagai  kewenangan  pemerintah  sebagai  “kontraktan”, namun  pada  hubungan  kontraktual  didasarkan  pada  antara  “hak  dan  kewajiban”.  Berdasar konsep Privat-Administrative Contract, pemberian kesempatan bukan lagi dipandang pada “hak dan  kewajiban”  dalam  berkontrak,  namun  wewenang  pemerintah  sebagai  kontraktan  dalam mengupayakan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dapat selesai.
Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak; Pemberian Kesempatan

## A. Pendahuluan
Asas-asas  yang  bersifat  dasariah berkenaan  dengan  keberadaan  kontrak, seperti  asas  kebebasan  berkontrak,  asas pacta  sunt  servanda, asas  itikad  baik,  asas kewajaran,  dan  sebagainya  masih  tetap menjadi  pondasi  utama  kontrak  dan  hukum kontrak (Hardjowahono 2013). Dari beberapa penelitian mengenai asas
kebebasan  berkontrak  menunjukkan  bahwa terjadi  pembatasan  dalam  asas  kebebasan berkontrak,  khusunya  dalam  perjanjian
standar  baku.  Perjanjian  baku  adalah  suatu perjanjian  yang  di  dalamnya  telah  terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu  pihak,  yang  umumnya  disebut perjanjian  adhesie  atau  perjanjian  baku (Jamilah  2012).  Perjanjian  baku  memiliki ciri  khas  antar  lain  isinya  ditetapkan  secara sepihak  yang  lebih  kuat  dan  adanya klausula/syarat  eksonerasi  (syarat  yang membatasi  atau  memebebaskan  tanggung jawab salah satu pihak (Hendrawati 2011).
PBJP merupakan suatu aktivitas ekonomi. One  of  four  major  economic activities;  purchasing  goods,  services  and capital assets (Thai 2001). Aktivitas ekonomi  dalam  PBJP  yang  dibuat  dalam suatu kontrak juga terjadi adanya pembatasan  terhadap  asas  kebebasan berkontrak.  Dalam  kontrak  yang  berbentuk “Surat  Perjanjian”  condong  bercirikan perjanjian  standar  baku.  Hal  ini  dilihat  dari pemerintah  yang  diwakili  oleh  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) biasa menetapkan  draft  Surat  Perjanjian  sebelum proses tender/seleksi dimulai yang didalamnya  memuat  skema  atau  klausul- klausul.  Draft  Surat  Perjanjian  sebelum proses  tender/seleksi  ini  yang  nantinya disempurnakan  dan  ditandatangani  antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia.
Dalam pelaksanaan kontrak, skema atau klausul-klausul  akan diuji  apakah  pekerjaan yang  diperjanjikan  dalam  kontrak/surat perjanjian  akan  diselesaikan  oleh  penyedia sesuai  waktu  yang  diberikan  atau  tidak.
Beberapa  permasalahan  dalam  pelaksanaan kontrak  PBJP  adalah  penyedia  tidak  bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan.
Salah satu opsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan  pemberian  kesempatan.  Pemberian kesempatan  dikorelasikan  dengan  adanya gagalnya penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai  masa  pelaksanaan  kontrak  berakhir (Sujoko  2019).  Ketika  terjadi  pemberian kesempatan,  maka  administrasi  pemberian kesempatan  dimuat  dalam  addendum kontrak.
Dalam  praktek  pelaksanaan  kontrak bahkan  di  pasca  pelaksanaan  kontrak (kontrak telah berakhir) ditemukan beberapa pekerjaan  di  PBJP  pemberian  kesempatan tidak  disertai  adanya  addendum  berupa pemberian  kesempatan.  Sebagai  contoh kasus  yang  telah  ada  seperti  Putusan  PN
Surabaya Nomor 99/PID-SUS/ TPK/2014/PN Sby. adalah m emberi
kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan  pekerjaan  tanpa  addendum. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Tahun
2018 Bidang Pidana Khusus, A.
1/Yur/Kor/2018  juga  dijelaskan  contoh kasus  telah  mencairkan  pembayaran  secara penuh  padahal  pekerjaan  belum  selesai 100%,  namun  dikarenakan  tidak  adanya addendum  kontrak  dan  tidak  adanya penjatuhan  denda  penalti  keterlambatan, walaupun  pekerjaan  tersebut  pada  akhirnya telah  selesai  dan  telah  diserahterimakan, Terdakwa  tetap  disebut  telah  merugikan keuangan  negara.  Menurut  penulis,  putusan semacam ini adalah putusan yang janggal, di mana kesalahan dalam administrasi maupun kontrak  dimasukkan  dalam  ranah  pidana. Dari  contoh  kasus  tersebut  cukup  menarik untuk  didiskusikan  bagaimana  penerapan asas kebebasan berkontrak dalam menjelaskan ketentuan kontrak yang dilanggar  terkait  pemberian  kesempatan. Apakah  hal  tersebut  dianggap  kesalahan administrasi  yang  mengacu  pada  hukum administrasi  negara  atau  pelanggaran kontrak  yang  merupakan  undang-undang bagi para pihak yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak?

## B. Pembahasan

## 1. Praktek Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak di beberapa Bidang
Dalam  beberapa  bidang,  pembatasan terhadap  asas  kebebasan  berkontrak  banyak dilakukan,  khususnya  dalam  perjanjian baku. Tabel 1 berikut contoh perjanjian baku dalam beberapa bidang:

## Tabel 1. Contoh Perjanjian Baku dalam Beberapa Bidang
Bidang Pengaturan Peraturan Pihak-pihak Implemen- tasi Contoh Pembuat perjanjian Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha  Konsumen Swasta Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar Ketenagakerj aan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha Pekerja/buruh Swasta Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan Pengusaha Pekerja/buruh Pemerintah Perjanjian Kerja antara Tenaga kerja dengan Perusahaan dalam Outsourcing di pemerintah Perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank Nasabah Swasta Perjanjian Kredit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Pelaku usaha Pemerintah   Perjanjian PBJP Pelaku usaha utama (dalam beberapa praktek) Subkontraktor Swasta Perjanjian Subkontrak dalam PBJP
Dari tabel 1 di atas dapat dilihat, bahwa bidang  pengaturan  mengenai  perlindungan konsumen,  ketenagakerjaan  dan  perbankan, peraturan yang memayungi adalah setingkat Undang-Undang  (UU),  sedangkan  bidang pengaturan PBJP adalah setingkat Peraturan Presiden  (Perpres).  Pembuat  perjanjian dilakukan  secara  sepihak.  Contoh  kontrak berlangganan  sambungan  telekomunikasi telepon  selular  pasca  bayar  harus  memuat klausul  sesuai  dengan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dibatasi dengan  ketentuan  Pasal 18  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (Elis  Herlina  dan Sri Santi 2016). Pembatasan klausul tersebut setingkat  dalam  peraturan  yang  berbentuk Undang-Undang.  Perjanjian  Kerja  antara Tenaga  kerja  dengan  Perusahaan  dalam
Outsourcing di  pemerintah  juga  terdapat pembatasan  kebebasan  terhadap  kontrak yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja. Dalam perjanjian kerja inilah hak dan kewajiban  antara  pekerja outsourcing dengan  penyedia  dijelaskan,  termasuk  di dalamnya mengenai upah dan kesejahteraan (Sujoko  2018).  Pembatasan  kebebasan berkontrak  antara  pengusaha  dengan  tenaga kerja  karena  harus  mengikuti  ketentuan perjanjian  kerja/kontrak  antara  pemerintah dengan  pengusaha.  Artinya  pembatasan kebebasan  berkontrak  antara  pengusaha dengan  tenaga  dibatasi  dengan  kontrak antara pemerintah dengan pengusaha.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 136-147
2. Interpretasi  atau  Pemahaman  atas Asas Kebebasan Berkontrak
Sebagai  asas  yang  bersifat  universal yang  bersumber  dari  paham  hukum,  asas kebebasan  berkontrak  muncul  bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan laissez faire atau persaingan bebas  (Hernako  2010).  Sekalipun  asas  ini tidak secara eksplisit dimaktubkan ke dalam perundang-undangan,  kebebasan  berkontrak ini  muncul  dalam  pengakuan  umum  serta pengaturan kontrak (Budiono 2006).
Menurut    pandangan  umum  Tim Perumus  Naskah  Akademik  RUU  Hukum Kontrak  BPHN  Kementerian  Hukum  Dan HAM  RI 2013 atas asas-asas umum hukum perjanjian,  bila    dipandang  dari  perspektif nilai-nilai  dasar  Pancasila  (Hardjowahono 2013) sebagai berikut:
“Asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom of  contract) yang  menjadi  dasar pembentukan perjanjian dan
pelaksanaan  perjanjian,  ditinjau  dari cara-pandang Pancasila, harus dipahami sebagai  kebebasan  yang  terbatas.
Artinya,  kebebasan  pihak-pihak  untuk bersepakat tentang isi, bentuk, persyaratan,  dsb  dari  perjanjian  mereka haruslah  dikendalikan  oleh  prinsip kesederajatan, penghormatan atas perbedaan  kedudukan  dan  kepentingan masing-masing  pihak  dan  pihak  ketiga (individu  atau  masyarakat),  serta  oleh nilai-nilai  moralitas  yang  terbit  karena pertanggungjawaban  vertikal  manusia pada  Sang  Pencipta  (kejujuran,  itikad baik  keterbukaan).  Perjanjian  yang dibuat  dan/atau  dilaksanakan  dengan menyalahiprinsip-prinsip  serta  nilai- nilai itu dapat dianggap kehilangan sifat keluhurannya ( sanctity) .”
Dengan  wujudnya  campur  tangan negara,  maka  eksistensi  asas  kebebasan berkontrak  seperti  dalam  perjanjian  kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, khusunya  dalam  PBJP  dalam  membentuk perjanjian  kerja  menjadi  sangat  terbatas (Santoso and T 2012).
3. Pandangan mengenai B.W. di Indonesia  dan  Asas  Kebebasan Berkontrak
Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya  memberi  keleluasan  kepada  para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya  (Hernako  2010).  Menurut Hukum  Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia, kebebasan  berkontrak  dapat  disimpulkan dari  ketentuan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa “semua  kontrak  (perjanjian)  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang bagi  mereka  yang    membuatnya.(Budiwati n.d.)  Kebebasan  Berkontrak    yang  dapat diberikan  dari  Pasal  1338  (1)  KUH  Perdata dibatasi  oleh  ketentuan  yang  ada  dalam Pasal  1320  (1),  yang  menentukan  bahwa perjanjian  atau  kontrak  tidak    sah  apabila dibuat  tanpa  adanya  konsensus  atau kesepakatan  diantara  para  pihak  yang membuatnya (Budiwati n.d.).
C.S.T Kansil menyampaikan
pandangannya  mengenai  B.W.  di  Indonesia sebagai rechtsboek (Kitab  Hukum)  bukan wetsboek (Kitab  Undang-undang),  sehingga
Pengadilan (Hakim) dapat mengesampingkan suatu pasal jika dianggap bertentangan  dengan  jaman  kemerdekaan (Hardjowahono 2013). Dalam perkembangannya  pada  tahun  1962  pada rapat Badan Perancang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Menteri Sahardjo menyatakan bahwa KUHPerdata/BW bukan lagi  sebagai  “Wetboek”  tetapi  sebagai “Rechtsboek”  yang  hanya  dipakai  sebagai pedoman  (Hardjowahono  2013).  Pakar hukum  Adat  Indonesia,  Prof.  Mahadi menyetujui gagasan tersebut dan menyatakan bahwa KUHPerdata/BW sebagai  kodifikasi  tidak  berlaku  lagi  dan yang masih berlaku ialah aturan-aturan yang tidak  bertentangan  dengan  semangat    dan suasana  kemerdekaan,  yang  diperkuat  oleh Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) No 3 tahun 1963 (Hardjowahono 2013).
Pandangan lain yang dikemukakan oleh Sutan  Remy  Sjahdeini    menarik  pula  untuk diperhatikan, bahwa: (Hardjowahono 2013)
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 136-147
“  ...[t]idak  setiap  tingkat  peraturan perundang-undangan  dapat  membatasi asas  kebebasan  berkontrak.  Asas kebebasan  berkontrak  keberadaan  dan berlakunya  ditentukan  dan  diakui  oleh peraturan  perundang-undangan  yang bertingkat undang –undang, yaitu KUH Perdata.  Oleh  karena  itu,  Undang  – undang  atau  peraturan  pemerintah pengganti  undang  –  undang  atau peraturan  perundangan  yang  bertingkat lebih  tinggi  saja  yang  mempunyai
kekuatan  hukum  untuk  membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.”
4. Pemberian  Kesempatan  Penyelesaian Pekerjaan Dilihat Aspek Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beberapa ketentuan mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan  dalam  PBJP  dapat  dilihat  seperti tabel 2 berikut:
Tabel 2.

## Beberapa Ketentuan mengenai Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dalam PBJP

## Ketentuan Mengenai Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan
Perpres No 16 Tahun 2018; Pasal 56 (1) Dalam  hal  Penyedia  gagal menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir ,  namun  PPK  menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  pekerjaan,  PPK memberikan  kesempatan  Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. (2)  Pemberian  kesempatan  kepada Penyedia  untuk  menyelesaikan pekerjaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  dimuat  dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan,  pengenaan  sanksi  denda keterlambatan  kepada  Penyedia, dan perpanjangan
Jaminan Pelaksanaan. (3)  Pemberian  kesempatan  kepada Penyedia  untuk  menyelesaikan pekerjaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  dapat  melampaui Tahun Anggaran.
SDP  berdasar  Keputusan  Deputi Bidang  Pengembangan  Strategi Dan Kebijakan LKPP  Nomor  3 Tahun  2018  Tentang  Standar Dokumen  Pemilihan    Melalui
Tender,  Seleksi,  Dan  Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Contoh SDP Tender Pascakualifikasi  Pengadaan Barang 29.1 Dalam  hal  Penyedia  gagal menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir , namun Pejabat Penandatangan  Kontrak  menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan  pekerjaan,  Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan  kesempatan  kepada Penyedia  untuk  menyelesaikan pekerjaan. 29.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan  Kontrak  yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian  pekerjaan,  pengenaan sanksi  denda  keterlambatan  kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 29.3  Jangka  waktu  pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan  pekerjaan  diatur dalam SSKK. Standar Dokumen berdasar PerMenPUPR Nomor 07/Prt/M/2019  Tentang  Standar Dan  Pedoman  Pengadaan  Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Contoh  Standar  Dokumen  Tender Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode
Tender,  Prakualifikasi,  Dua  File  ,
Sistem  Nilai,  Kontrak  Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan 45.1 Dalam  hal  diperkirakan Penyedia  gagal  menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan  berakhir ,  namun PPK menilai  bahwa  Penyedia  mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
45.2  Pemberian  kesempatan  kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan  dimuat  dalam  adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
a.  waktu  pemberian  kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi
denda keterlambatan  kepada  Penyedia;  c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;  dan  d.  sumber  dana untuk  membiayai  penyelesaian  sisa pekerjaan  yang  akan  dilanjutkan  ke Tahun  Anggaran  berikutnya  dari DIPA  Tahun  Anggaran  berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
45.3  Pemberian  kesempatan  kepada Penyedia  menyelesaikan  pekerjaan
sampai  dengan  50 (lima puluh)  hari kalender,  sejak  Masa  Pelaksanaan berakhir.
45.4  Pemberian  kesempatan  kepada
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan  dapat  melampaui  Tahun Anggaran. Dari  tabel  2  dapat  dilihat  perbedaaan, secara administrasi  kapan  addendum pemberian kesempatan dibuat seperti tabel 3
berikut:
Tabel 3.

## Administrasi Addendum Pemberian Kesempatan Dibuat
Ketentuan Administrasi Pembuatan Addendum Penjelasan Perpres No 16 Tahun 2018 Setelah pelaksanaan kontrak berakhir Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir
SDP  berdasar  Keputusan  Deputi  Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP
Nomor    3    Tahun  2018  Tentang  Standar Dokumen  Pemilihan    Melalui  Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Setelah pelaksanaan kontrak berakhir Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir Standar  Dokumen  berdasar  PerMenPUPR Nomor  07/Prt/M/2019  Tentang  Standar  Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Sebelum pelaksanaan kontrak berakhir Dalam  hal  diperkirakan  Penyedia gagal  menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir Dari tabel 3 sementara dapat disimpulkan addendum pemberian kesempatan  untuk  pengadaan  “barang/jasa lainnya”  dilakukan  setelah  pelaksanaan kontrak berakhir. Namun demikian, sebaiknya  dalam  klausul  draft  kontrak maupun kontrak dijelaskan kapan addendum pemberian kesempatan dibuat bilamana PPK memberikan  kesempatan  kepada  penyedia untuk  menyelesaikan  pekerjaan.  Dalam praktek  perjanjian  kredit,  apabila  nasabah mengalami  masalah  kredit  macet,  pada umumnya jika dilakukan rescheduling masih pada  saat  nasabah  masih  memiliki  masa tanggungan  hutang  terhadap  bank.  Model rescheduling seperti  ini  bisa  diterapkan kapan  addendum  pemberian  kesempatan
dibuat  dalam  pengadaan  “barang/jasa lainnya”.
Addendum pemberian kesempatan untuk pengadaan “jasa konstruksi” (pekerjaan  konstruksi  dan  jasa  konsultansi konstruksi)  dilakukan  sebelum  pelaksanaan kontrak berakhir. Dari kesimpulan
sementara seperti tabel 3 dapat dimungkinkan  terjadi  praktek  administrasi pemberian  kesempatan  seperti  tabel  4 berikut:
Tabel 4.

## Kemungkinan Terjadi Praktek Administrasi Pemberian Kesempatan
Jenis Pengadaan Administrasi Pembuatan Addendum “barang/jasa lainnya” Setelah pelaksanaan kontrak berakhir Sebelum pelaksanaan kontrak berakhir Tidak dilakukan “jasa konstruksi” (pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi) Sebelum pelaksanaan kontrak berakhir Setelah pelaksanaan kontrak berakhir Tidak dilakukan Sepanjang  tidak  ada  unsur  kerugian negara  dan  tipikor,  administrasi  dalam pekerjaan  pengadaan  barang/jasa  dapat
dilihat  dalam  tabel  5  sebagai  berikut: (Sujoko 2019)
Tabel 5.

## Praktik Administrasi dalam Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemenuhan Administrasi Dilakukan oleh Prosedur administrasi Administrasi Potensi masalah administrasi Ada administrasi memiliki kewenangan sesuai benar tidak ada salah prosedur kesalahan administrasi ada tidak memiliki kewenangan sesuai cacat wewenang ada salah prosedur kesalahan administrasi dan cacat wewenang ada Tidak ada administrasi memiliki kewenangan - kesalahan administrasi ada 5. Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Persinggungan dalam Hukum Administrasi Negara Kebebasan berkontrak merupakan landasan  bagi  pemerintah  dalam  melakukan tindakan  kontraktualisasi  (Simamora  2009). Berdasar  asas  kebebasan  berkontak  ini, Pemerintah  lazim  membuat  draft  kontrak sebelum  proses  tender  dilakukan.  Posisi penyedia  dihadapkan  pada situasi take  it  or leave  it (Simamora  2009) . Manakala  draft kontrak  itu  diterima  dalam  proses  tender, maka syarat dan kondisi dalam kontrak akan berlaku  dan  mengikat  pada  saat  draft kontrak ditandatangani.
Beberapa  pandangan  mengenai  aspek hukum dalam kontrak pengadaan
barang/jasa  pemerintah. Yohanes  Sogar
Simamora memberikan  pendapat  dalam kontrak PBJP: (Simamora 2009)
“Kontraktualisasi oleh pemerintah dilakukan  dalam  kapasitasnya  sebagai subjek  hukum  privat  ( civil  actor )  dan dimungkinkan  karena  adanya  prinsip kebebasan berkontrak. Sekalipun kontrak  yang  terbentuk  tergolong sebagai  kontrak  privat  dan  bukan administrative  contract ,  dalam  kontrak komersial  oleh  pemerintah  bekerja prinsip  dan  norma  hukum  publik, bersama-sama  dengan  prinsip  dan norma  hukum  privat  sebagai  implikasi kedudukan  pemerintah  sebagai  subjek hukum publik ( public actor ) yang tidak terlepaskan.”
Kontrak  administrasi (administrative contract) berlaku  aturan  khusus  yakni
Hukum Administrasi dan sebagai
konsekuensinya  kontrak  jenis  ini  menjadi yurisdiksi peradilan administrasi (Simamora 2009). Jika dilihat dari praktik perkembangan  penyelesaian  permasalahan hukum  terkait  kontrak  PBJP,  maka  kontrak PBJP  masuk  dalam  kontrak  privat,  terlebih adanya  penerapan  teori  melebur  ( opplosing theory ). Penulis  berpendapat  adanya  aspek hukum  administrasi  negara  dalam  PBJP, termasuk dalam kontrak PBJP karena:
a. Pengadaan  barang/jasa  pemerintah menginduk  pada  peraturan  yang sifatnya administrasi. Tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum dapat terdiri dari aspek hukum perdata (administrasi keperdataan)  dan  aspek  hukum public  (Sujoko  2019).  Menurut Eman Suparman memiliki pandangan aspek hukum yang terkait kontrak PBJP sebagai berikut: “sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual,  tetapi  di  dalamnya terkandung  tidak  saja  hukum privat,  tetapi  juga  hukum  publik. Apabila  dalam  kontrak  komersil para pihak mempunyai kebebasan yang  sangat  luas  dalam mengatur hubungan  hukum  atau  mengatur kewajiban  kontraktual  mereka, maka  dalam  kontrak  pengadaan oleh  pemerintah,  kebebasan  itu tidak  sepenuhnya  berlaku  sebab terhadap kontrak ini berlaku rezim hukum  khusus.”(Eman  Suparman
2014) b. Penyelesaian  kontrak  dalam  PBJP tidak selalu diselesaikan menggunakan murni aspek keperdataan.  Sebagai  contoh  adalah kasus  penyelesaian  pekerjaan  yang sudah  dilakukan  oleh  penyedia  dan belum  dibayar  namun  tidak  ada kontraknya. Penyelesaian kasus semacam  ini  biasanya  dilakukan proses  audit,  kemudian  dibuat kontrak  hutang  untuk  membayar
pekerjaan. Proses penyelesaian semacam  ini  bukan  mengikuti prinsip  asas  kebebasan  berkontak, namun  keleluasan  adanya  bentuk penyempurnaan  administrasi  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Terkait dengan sanksi akibat  ketentuan  dalam  kontrak seperti  sanksi  daftar  hitam.  Dalam hal  penyedia  meminta  pencabutan daftar hitam, maka pencabutannya ke PTUN (Mudjisantosa 2019).
c. Kontrak dalam PBJP tidak dipandang  dari  sebelum/pra  kontrak, saat  tanda  tangan  kontrak  dan pelaksanaan/berakhirnya kontrak saja,  namun  dilihat  dari  sebelum kontrak,  tanda  tangan  kontrak, pelaksanaan/berakhirnya kontrak serta  setelah  pelaksanaan  kontrak secara  utuh.  Cara  pandang  ini  akan berbeda  dengan  kontrak  PBJP  yang hanya  dilihat  sampai  pelaksanaan kontrak.  Dalam  praktiknya  setelah pelaksanaan kontrak, beberapa kasus kontrak  PBJP  ditemukan  adanya kerugian Negara yang cara penyelesainnya tidak mengacu hukum perdata, namun dapat dilakukan dengan hukum
administrasi. Pasca  pelaksanaan kontrak  perlu  diakomodir  dalam memandang  kontrak  PBJP.  Dari beberapa  praktek  berkontrak  dalam PBJP,  ada  beberapa  klausul  kontrak yang  sifatnya  melindungi  secara sepihak di pihak pemerintah. Misalnya  klausul  apabila  berdasar audit/bukti  yang  ditemukan  ada kelebihan pembayaran, maka penyedia bersedia menyetor kelebihan  pembayaran  ke  Kas Negara/Kas Daerah. Dalam pekerjaan  konstruksi  juga  terdapat klausul yang sifatnya masih membebankan dan menjadi tanggung jawab penyedia, meskipun
pelaksanaan  kontrak  sudah  selesai. Klausul  ini  bisa  didapat  dalam
tangung  jawab  penyedia  secara kontraktual  mengenai  kegagalan bangunan.
d. Dalam  kontrak  komersial  oleh pemerintah  bekerja  prinsip  dan norma  hukum  publik  sebagaimana pandangan Yohanes Sogar Simamora. Menurut  pendapat  penulis  dalam kontrak  PBJP  hubungan  hukum  dalam kontrak PBJP adalah adanya area persinggungan  aspek  hukum  administrasi dengan hukum perdata. Dalam persinggungan  ke  dua  aspek  ini  terjadi semacam  tarik  ulur  berbagai  teori  dan penerapan  asas  pada  masing-masing  aspek. Sebelum  diterapkan  adanya  teori  melebur, permasalahan  terkait  pra  kontrak  dalam PBJP diajukan dalam yurisdiksi administrasi (Pengadilan  Tata  Usaha  Negara).  Dalam perkembangannya  terkait  permasalahan terkait dengan pra kontrak (proses pemilihan penyedia  sampai  dengan  penunjukan penyedia) dalam PBJP masuk dalam hukum privat.  Dapat  dilihat  dari  cara  penyelesaian permasalahan,  persinggunan  dari  aspek hukum  administrasi  dengan  hukum  perdata dalam  PBJP  adalah  bagaimana  dan  kemana penyelesian  secara  efektif  harus  dilakukan. Dari  perkembangan  tersebut,  aspek  hukum pasca pelaksanaan kontrak belum disinggung  lebih  lanjut  seperti  apa.  Area persinggungan  aspek  hukum  administrasi dengan  hukum  perdata  sebagaimana  dalam gambar 1 berikut:
Gambar 1. Area Persinggungan Aspek Hukum Administrasi dengan Hukum Perdata dalam Kontrak PBJP
Dari  area  persinggungan  aspek  hukum administrasi  dengan  hukum  perdata  dalam kontrak  PBJP,  penulis  menyebut  dengan “kontrak administrasi keperdataan” (kontrak privat dalam lapangan hukum administrasi/ privat-administrative  contract ). Hal ini berbeda dengan kontrak administrasi (administrative contract). Kontrak
administrasi  merupakan  salah  satu  jenis kontrak  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Perancis, selain kontrak privat biasa, berlaku aturan  khusus  yakni  Hukum  Administrasi dan  sebagai  konsekuensinya  kontrak  jenis ini menjadi yurisdiksi peradilan administrasi (Simamora  2009).  Kontrak  privat  biasa berlaku  aturan  hukum  privat  dan  sebagai konsekuensinya menjadi yurisdiksi peradilan umum. Kontrak  lapangan  hukum  administrasi menurut penulis akan berbeda
konsekuensinya dengan kontrak administrasi maupun kontrak privat. Penulis menawarkan konsep  yurisdiksi  peradilan  khusus  di bidang PBJP terkait penanganan permasalahan  jika  dilakukan  secara  litigasi. Alasan  adanya  peradilan  khusus  di  bidang PBJP  sangat  relevan  dewasa  ini  dan  bisa mengakomodir  kebutuhan  penyelesaian permasalahan  yang  berkaitan  dengan kontrak PBJP melalui jalur litigasi.  Konsep peradilan  khusus  di  bidang  PBJP  menurut penulis adalah menyelesaikan permasalahan administrasi,  hukum  dan  teknis  terkait permasalahan PBJP sejak pra kontrak, tanda tangan  kontrak,  pelaksanaan  kontrak  dan pasca  pelaksanaan  kontrak  dengan  biaya murah dan cepat.
Tabel  6  berikut  menggambarkan perbedaan  dan  persamaan  jenis  kontrak dalam  PBJP  menurut  kontrak  administrasi, kontrak  privat  dan Privat-Administrative Contract :
Hukum perdata Hukum Administrasi area persinggungan
Tabel 6.

## Perbedaan dan Persamaan Jenis Kontrak dalam PBJP
Perbedaan Jenis Kontrak Dalam PBJP Persamaan Kontrak Administrasi Kontrak Privat Biasa Privat-Administrative Contract ( konsep menurut penulis ) Dipandang dari sebelum/pra  kontrak,    saat tanda  tangan  kontrak  dan pelaksanaan/berakhirnya kontrak Dipandang  dari  sebelum/pra kontrak,    saat  tanda  tangan kontrak dan pelaksanaan/berakhirnya kontrak Dipandang  dari  sebelum/pra kontrak,    saat  tanda  tangan kontrak dan pelaksanaan/berakhirnya kontrak serta setelah pelaksanaan/berakhirnya kontrak secara utuh Kontraktan antara Pemerintah dengan Penyedia Berlaku hukum administrasi Berlaku hukum privat Berlaku  hukum  administrasi dan hukum privat Yurisdiksi peradilan administrasi Yurisdiksi peradilan umum Yurisdiksi peradilan khusus Pembatasan asas kebebasan berkontrak Asas  kebebasan  berkontrak (menganut  sistem  terbuka), meskipun  dalam  prakteknya ada pembatasan Pembatasan kebebasan berkontrak,  sejalan  dengan cara  pandang  Pancasila,  harus dipahami  sebagai  kebebasan yang terbatas Penyelesaian  permasalahan dengan hukum administrasi Penyelesaian permasalahan dengan hukum privat Penyelesaian permasalahan dengan hukum administrasi dan hukum privat Penyelesaian melalui peradilan administrasi Dapat  dilakuan  penyelesaian sengekta non litigasi Dapat  dilakuan  penyelesaian sengekta non litigasi Dikenal istilah “kewenangan, hak dan kewajiban” dalam kontrak Dikenal  istilah  “hak  dan kewajiban” dalam kontrak Dikenal  istilah  “kewenangan, hak  dan  kewajiban”  dalam kontrak
6. Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam
Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Realita  menunjukkan  bahwa  tidak setiap  persoalan  hukum  dapat  dipecahkan hanya dengan mengandalkan aturan hukum, ada persoalan hukum yang harus ditemukan jawabannya melalui prinsip hukum
(Simamora  2009).  Demikian  juga  dalam menemukan  permasalahan  yang  ada  seperti pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan  PBJP.  Pemberian  kesempatan penyelesaian  pekerjaan  merupakan  upaya agar  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dalam kontrak dapat selesai.
Secara  normatif,  Pasal  56  Perpres  16 tahun 2018 dijelaskan seperti apa pemberian kesempatan. Beberapa surat perjanjian/kontrak PBJP yang sudah mengacu  pada Standar Dokumen  Pemilihan berdasar Keputusan Deputi Bidang
Pengembangan  Strategi  Dan  Kebijakan
LKPP    Nomor    3    Tahun  2018  Tentang Standar  Dokumen  Pemilihan    Melalui Tender,  Seleksi,  Dan  Tender  Cepat  Untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya/Jasa
Konsultansi maupun berdasar PerMenPUPR Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman  Pengadaan  Jasa  Konstruksi Melalui Penyedia terdapat klausul mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Pemberian
kesempatan menyelesaikan  kontrak  berdasar  Perpres  16 tahun  2018  adalah  kewenangan  PPK (Mudjisantosa 2018).
Adanya  penerapan  teori  melebur ( opplosing  theory ),  dimana  kontrak  PBJP merupakan  kontrak  privat  biasa,  kontrak yang ditandatangani oleh kontraktan merupakan  setingkat  undang-undang  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata.  Dalam pemberian  kesempatan  kepada  penyedia merupakan  hubungan  yang  sifatnya  masih kontraktual.
Dilihat kontrak PBJP
merupakan kontrak privat, artinya hubungan
kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban” antara kontraktan sebagai upaya menyelesaikan  pekerjaan,  bukan  sebagai kewenangan pemerintah sebagai kontraktan. Ketika  pemberian  kesempatan  ini  diberikan oleh  pemerintah  sebagai  kontraktan  kepada penyedia,  maka  didasarkan  pada  asas kebebasan  berkontrak.  Artinya  pemerintah sebagai kontraktan bebas untuk menentukan upaya  penyelesaian  pekerjaan  dengan penyedia  walaupun  masa  pelaksanaan kontrak  yang  sudah  diberikan  sesuai perjanjian  telah  selesai.  Ketika  pemberian kesempatan  ini  diberikan  dengan  “dibuat administrasi”  berupa  addendum  pemberian kesempatan,  bukan  berarti  administrasi semacam  ini  mengikuti  aspek  hukum administrasi Negara, namun tetap mengikuti ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
Implikasinya, jika tidak terdapat “administrasi”  pemberian  kesempatan  maka hal semacam ini bukan kesalahan administrasi, melainkan adanya pelanggaran ketentuan kontrak.
Lain  halnya  dengan  cara  pandang menurut  penulis,  berdasar  konsep Privat- Administrative  Contract, maka pemerintah sebagai  kontraktan  memiliki  kewenangan dalam  menentukan  apakah  pemberian kesempatan  dapat  diberikan.  Pemberian kesempatan bukan lagi dipandang pada “hak dan  kewajiban”  dalam  berkontrak,  namun wewenang  pemerintah  sebagai  kontraktan dalam  mengupayakan  pekerjaan  yang dilakukan oleh penyedia dapat selesai. Asas legalitas  dalam  bidang  pemerintahan  telah memberikan  pemahaman  bahwa  segala tindak  pemerintahan  harus  didasarkan  pada wewenang  yang  bersumber  pada  peraturan perundang-undangan (Susanto 2019). Kontrak PBJP merupakan peraturan perundang-undangan
yang setingkat undang-undang berdasar Pasal 1338 ayat (1)
KUH  Perdata.  Ketika  opsi  pemberian kesempatan  diberikan  kepada  penyedia, namun  secara  prosedural  keliru,  maka  hal semacam  ini  masuk  dalam  kesalahan administrasi  menurut  hukum  administrasi Negara.

## C. Simpulan
Kontrak  PBJP  termasuk  kontrak  baku yang  terdapat  pembatasan  asas  kebebasan kontrak. Pemberian kesempatan
penyelesaian  pekerjaan  dalam  PBJP  dilihat dari  penerapan  teori  melebur  ( opplosing theory ), merupakan kontrak privat. Hubungan  antara  kontraktan  sebagai  upaya menyelesaikan  pekerjaan,  bukan  sebagai kewenangan pemerintah sebagai kontraktan, namun pada hubungan kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban”.  Berdasar  konsep Privat- Administrative Contract,
pemberian kesempatan bukan lagi dipandang pada “hak dan  kewajiban”  dalam  berkontrak,  namun wewenang  pemerintah  sebagai  kontraktan dalam  mengupayakan  pekerjaan  yang dilakukan oleh penyedia dapat selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti. Budiwati,  Septarina.  n.d.  “Asas  Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Pendekatan Filosofis.” Pp. 276–89 in. Elis  Herlina  dan  Sri  Santi.  2016.  “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan
Telekomunikasi  Telepon  Selular  Pasca
Bayar.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM NO. 3 VOL.:415–38.
Eman  Suparman.  2014. Aspek  Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Hardjowahono,  Bayu  Seto.  2013. Naskah Akademik  Rancangan  Undang  Undang
Hukum Kontrak .
Hendrawati, Dewi. 2011. “Dalam
Pembuatan  Perjanjian  Baku  (  Studi Normati  f  Pada  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  ).” MMH 40  No.  4  O:411– 18.
Hernako,  Agus  Yudha.  2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial . PT
Kharisma Putra Utama.
Jamilah,  Lina.  2012.  “Dalam  Perjanjian Standar  Baku.” Syiar  Hukum,  FH
UNISBA XIII(8):227–43. Mudjisantosa. 2018. Solusi Kontrak Pemerintah .
Mudjisantosa,  Arthur  Halik  Razak.  2019.
Solusi  Kontrak  (Membahas  Kuiz  9-15) . CV. Primaprint.
Santoso,  Budi  and  Ratih  Dheviana  Puru  H.
T.  2012.  “Dalam  Perjanjian  Kerja.” Arena Hukum 6 Nomor 3,:201–9.
Simamora,  Yohanes  Sogar.  2009. Hukum
Perjanjian  Prinsip  Hukum  Kontrak Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Oleh
Pemerintah . LaksBang PRESSindo.
Sujoko,  Ajik.  2018.  “Menggagas  Sistem Pengupahan Dan Kesejahteraan Pekerja Outsourcing  Di  Pemerintah  Dalam Pengadaan  Publik.” Adminitrative  Law & Governance Journal 1(November):436–46. Sujoko,  Ajik.  2019. Di  Antara  Perspektif Lain Tipikor Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . CV. Primaprint. Susanto,  Sri  Nur  Hari.  2019.  “Karakter Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi.”
Adminitrative  Law  &  Governance
Journal 2(1):126–42.
Thai, Khi V. 2001. “Public Procurement Re-
Examined.” Journal of Public Procurement 1(1):9–50.