## Ketika Keamanan Privasi Data Pribadi Semakin Rentan,
Bagaimana Negara Seharusnya Berperan?

## Zaid
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: zaidrusdianto@gmail.com

## Abstract
Artikel ini bertujuan mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data pribadi segenap individu yang diteliti melalui metode penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tulisan ini juga memaparkan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah mulai dari membuat undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang kemudian menjamin penetapan, pelaksanaan dan pengawasannya, membentuk instansi pengawas dan pengatur sektornya, menyiapkan Kejaksaan Agung hingga pengadilan yang responsif menangani kasus pelanggaran privasi data pribadi.
Kata Kunci: tanggung jawab negara, data pribadi, privasi

## Abstark
This article aims to determine the role and responsibility of the government in protecting personal data of all individuals, studied through normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this study ultimately outlines what must be done by the government by forming law on personal data protection which guarantees its determination, implementation and supervision, forming its Sector Supervisory and Regulatory Agency, forming the Attorney General’s Office to prepare a court that is responsive in handling perso nal data privacy violations.
Keywords: state responsibility, personal data, privacy

## Sejarah Artikel
Dikirim: 07 Februari 2021 Direview: 13 Juni 2021 Diterima:  19 Juni 2021 Diterbitkan: 21 Juni 2021

## PENDAHULUAN
Memasuki era revolusi industri 4.0 membuat Negara Indonesia mengalami perubahan di segala aspek dan sektor kehidupan.
Kemajuan teknologi yang tercipta dari revolusi industri 4.0 ini membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Termasuk juga dalam melakukan pemrosesan data pribadi.
Privasi data pribadi dalam beberapa tahun terakhir ini telah ramai ditampilkan sebagai topik di berbagai media berita dan telah menjadi target undang-undang di seluruh dunia. Berbagai macam penelitian pun telah banyak dilakukan selama beberapa dekade terakhir
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
ini 1 . Namun sayangnya, Setelah melakukan telaah pustaka, Peneliti menemukan bahwa penelitian kontemporer sebelumnya (terutama di Indonesia) hanya berfokus pada urgensi 2 , dan konsep dari undang-undang dan perlindungan data pribadi itu sendiri 3 . Di samping itu, penelitian seperti perlindungan hukum 4 dan komparatif hukum 5 terkait perlindungan data pribadipun masih mendominasi penelitian yang ada sejauh ini di Indonesia. Dan masih belum adanya penelitian secara eksplisit terkait tanggung jawab dan peran negara dalam melindungi privasi data pribadi warga negaranya.
Mayoritas dari kesimpulan penelitian terdahulu yang ada masih berfokus pada urgensi
1 Marc Pelteret dan Jacques Ophoff, “A review of information privacy and its importance to consumers and organizations,” Informing Science 19, no. 1 (2016): 277–301, https://doi.org/10.28945/3573.
2 Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, dan Anita Afriani, “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, no. 2 (2020): 168–85; Lia Sautunnida, “Urgensi Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (18 Agustus 2018): 369–84, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159; Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” Veritas et Justitia 4, no. 1 (28 Juni 2018): 88–110, https://doi.org/10.25123/vej.2916.
3 Sinta Dewi, “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia,” Yustisia 5, no. 1 (2016): 22–30.
4 Mega Sonia Putri, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM,” Jurnal Cakrawala Hukum 9, no. 2 (1 Desember 2018): 195–203, https://doi. org/10.26905/idjch.v9i2.2772.
5 Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia,” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (9 Desember 2019): 218–27, https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349; Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (9 Maret 2021): 53, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53- 84.
dari adanya hukum perundang-undangan yang spesifik  yang  mengatur  terkait  perlindungan privasi data pribadi, hal ini dikarenakan privasi data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia 6 . Sinta Dewi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa ataupun pengelola data pribadi berkepentingan untuk menjaga privasi data pribadi. Meskipun sempat membahas terkait bagaimana pemerintah atau negara juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi privasi data pribadi, sayangnya tidak secara  spesifik  dan  komprehensif 7 . Padahal, Penelitian terbaru telah mengungkapkan belum cukup dengan hanya melindungi privasi data pribadi hanya mengandalkan pada undang- undang semata 8 , harus ada peran serta para pemangku  kepentingan  yang  signifikan  di dalamnya 9 , dan tentunya, yang paling utama adalah peran negara 10 .
Dalam ilmu sosiologi kriminal, perkembangan teknologi yang begitu pesat
6 Mistale Taylor, “The EU’s human rights obligations in relation to its data protection laws with extraterritorial effect,” International Data Privacy Law 5, no. 4 (1 November 2015): 246–56, https://doi. org/10.1093/idpl/ipv023.
7 Dewi, “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia.”
8 Orla  Lynskey,  “Criminal  justice  profiling  and EU data protection law: Precarious protection from predictive policing,” International Journal of Law in Context (Cambridge University Press, 1 Juni 2019), https://doi.org/10.1017/S1744552319000090.
9 Jenna Lindqvist, “New challenges to personal data processing agreements: Is the GDPR fit to deal with contract, accountability and liability in a world of the internet of things?,” International Journal of Law and Information Technology 26, no. 1 (1 Maret 2018): 45–63, https://doi.org/10.1093/ijlit/eax024.
10 Aaro Tupasela dan Sandra Liede, “State Responsibility and Accountability in Managing Big Data in Biobank Research: Tensions and Challenges in the Right of Access to Data,” 2016, 257–75, https:// doi.org/10.1007/978-3-319-33525-4_12; Sinta Rosadi, “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia,” Brawijaya Law Journal 5, no. 2 (20 April 2018): 143–57, https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09.
seperti saat ini juga disinyalir mengancam privasi data pribadi individu dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kejahahatan-kejahatan di dunia telematika ( cyber crime ) 11 . Dan ini tentunya merupakan masalah yang cukup pelik 12 . Salah satunya yang sudah terbukti dan marak terjadi adalah kejahatan yang mengancam privasi data pribadi seseorang dan membuka kemungkinan berbagai konsekuensi negatif sebagai akibat dari akses ke data pribadi tersebut.
Hal ini dikarenakan setiap orang yang mengakses internet dan memasukkan data atau informasi personalnya ke dalam dunia digital tersebut maka data dan informasi tersebut akan tersimpan rapi di dalam big data . Kemudian big data yang melibatkan analisis kecerdasan buatan ( artificial intelligence ) yang berfungsi untuk menemukan korelasi kemudian digunakan untuk menginformasikan keputusan yang mempengaruhi individu inilah yang pada akhirnya berpotensi besar menimbulkan masalah privasi, serta masalah-masalah lainnya yang lebih luas lagi 13 . Hal ini dikarenakan teknologi saja tidak dapat melindungi hak asasi manusia (seperti data pribadi) atau mencegah pelanggaran-pelanggaran terkait dengannya 14 .
Maka atas dasar itulah perlindungan privasi data pribadi menjadi hal yang sangat urgen dan menjadi komoditas utama di saat dan kondisi seperti ini. Karena resiko yang tidak terduga
11 Alam A. S. dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar , Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2018).
12 Bernadette Kamleitner dan Vince Mitchell, “Your Data Is My Data: A Framework for Addressing Interdependent Privacy Infringements,” Journal of Public Policy and Marketing 38, no. 4 (1 Oktober 2019): 433–50, https://doi.org/10.1177/0743915619858924.
13 Moira Paterson dan Maeve McDonagh, “Data Protection in an Era of Big Data: the Challenges Posed By Big Personal Data,” Monash University Law Review 44, no. 1 (2018): 1–31.
14 Ana Beduschi, “Digital identity: Contemporary challenges for data protection, privacy and non-discrimination rights,” Big Data and Society (SAGE Publications Ltd, 1 Juli 2019), https://doi. org/10.1177/2053951719855091.
seperti kerusakan sistem yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap data pribadi individu atau juga kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya seperti penyalahgunaan, pencurian hingga pembobolan data pribadi, sering kali terjadi tanpa sepengetahuan pemiliknya yang pada akhinya justru merugikan dan mencemarkan nama baik dari pemilik data pribadi tersebut.
Mengingat pentingnya peran data pribadi dari sisi penjagaan terhadap akses dan pengolahannya baik secara nasional maupun internasional yang memerlukan perlindungan yang memadai 15 , Oleh karenanya Uni Eropa dalam General Data Protection Regulation (GDPR) mengkategorikan Perlindungan privasi data pribadi merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental. Dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah” 16 .
Berdasarkan pemaparan tersebut maka perlindungan privasi data pribadi sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Bahkan menurut Boele-Woelki permasalahan- permasalahan tersebut di atas bukan hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan negara juga terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia cyber 17 .
Pentingnya memahami tanggung jawab negara terhadap perlindungan privasi data pribadi bukan hanya akan mewajibkan negara
15 P. T.J. Wolters, “The security of personal data under the GDPR: A harmonized duty or a shared responsibility?,” International Data Privacy Law 7, no. 3 (1 Agustus 2017): 165–78, https://doi.org/10.1093/idpl/ ipx008.
16 Pasal 8 “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999).
17 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2013).
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
untuk mejaga privasi data pribadi warga negaranya, melainkan juga agar negara tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan secara inkonstitusional terhadap privasi data pribadi warga negaranya serta juga bagaimana negara bersikap kepada para pelanggar 18 . Karenanya masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana peran Negara dalam menjaga data pribadi rakyatnya? Dengan Menimbang betapa pentingnya penelitiaan terkait privasi data pribadi 19 ,  Sehingga tujuan dari artikel ini adalah menguraikan apa saja yang menjadi tugas dan peran negara dalam menjaga data pribadi individu setiap warga negaranya.
Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Sehingga penelitian ini akan banyak mengambil dan menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari bahan kepustakaan 20 .
Karena sifatnya yang normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ), dan konseptual ( conceptual ). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sumber data dalam artikel penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diambil dan diperoleh dari bahan kepustaskaan. Namun demi menunjang sumber data, peneliti dalam hal ini mengambil juga bahan-bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum primer yang dirujuk adalah perundang-udangan baik perundang-undangan internasional seperti International Covenant on Civil and Political
18 Sarah Thin, “Community Interest and the International Public Legal Order,” Netherlands International Law Review 68, no. 1 (1 Mei 2021): 35–59, https://doi.org/10.1007/s40802-021-00186-7.
19 Christopher F. Mondschein dan Cosimo Monda, “The eu’s general data protection regulation (GDPR) in a research context,” dalam Fundamentals of Clinical Data Science (Springer International Publishing, 2018), 55–71, https://doi.org/10.1007/978-3-319-99713-1_5.
20 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
Rights (ICCPR), dan juga International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (ICESCR) dan yang lainnya, Undang- Undang Dasar 1945 hingga undang-undang yang berada di bawahnya seperti Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asisi Manusia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan yang lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diambil di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang, buku-buku hingga jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dan terpercaya yang berkaitan dengan hukum privasi data pribadi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi atau preskriptif.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Perlindungan Privasi Data Pribadi
Privasi adalah konsep rumit yang memiliki berbagai  definisi 21 . Bahkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 22 pernah memutuskan bahwa konsep “kehidupan pribadi” tidak memiliki  “definisi  yang  lengkap”  dan  karena itu  tidak  ada  definisi  universal  yang  dapat dirujuk 23 . Namun jika dilihat berdasarkan sejarahnya, konsep privasi untuk pertama kalinya dikampanyekan oleh Thomas  Cooley yang merupakan seorang  hakim  Amerika Serikat  dimana ia menggunakan  istilah “ the
21 Daniel J Solove, “A Taxanomy Of Privacy,” University of Pennsylvania Law Review 154, no. 3 (2006): 477–560.
22 Niemietz V. Germany. 72/1991/324/396 (European Court Of Human Rights December 16, 1992); 1992
23 Jaan Priisalu dan Rain Ottis, “Personal control of privacy and data: Estonian experience,” Health and Technology 7, no. 4 (1 Desember 2017): 441–51, https:// doi.org/10.1007/s12553-017-0195-1.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
right  to  be  alone ” untuk mendukung akan hak privasi individu pada tahun 1879 24 .
Setelah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang 25 , Lebih dari satu abad kemudian pada tahun 1980 privasi pertama kalinya dibahas dalam lingkup akademik oleh Warren dan Brandeis dalam Jurnal Ilmiah mereka yang berjudul “ The Right to Privacy ” dimana privasi dijelaskan sebagai: “ the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition ” 26 yang pada intinya menyebutkan bahwa privasi adalah suatu hak yang menuntut atau mengharuskan hukum untuk menjaga dan melindunginya.  Salah satu bentuk privasi yang harus dijaga dan dilindungi tentunya adalah data pribadi.
Konsep Perlindungan privasi pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan perlindungan data. Hal ini dikarenakan privasi merupakan hak dan informasi terhadap individu, grup atau lembaga yang juga merupakan bagian dari perlindungan data itu sendiri 27 .
Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa “perlindungan data pribadi merupakan salah
24 Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data,” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 262, https://doi.org/10.22146/jmh.30855.
25 Edward S. Dove, “The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era,” Journal of Law, Medicine and Ethics 46, no. 4 (1 Desember 2018): 1013– 30, https://doi.org/10.1177/1073110518822003.
26 Samuel D Warren dan Louis D Brandeis, “The Right to Privacy,” Harvard Law Review 4, no. 5 (1890): 193–220, https://doi.org/10.2307/1321160.
27 Sinta Rosadi, “Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi,” Arena Hukum 9, no. 3 (2016): 403–20, https:// doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6.
satu bagian dari hak pribadi ( privacy rights ). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2.  Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.
Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa privasi dan perlindungan data adalah hak dasar, hanya saja bukan non-derogable right namun termasuk dalam hak derogable right yang dalam situasi dan kondisi tertentu, dapat dikurangi pemenuhannya. Hak atas privasi data pribadi juga bukan hak mutlak ( absolute right ) yang mana masih ada celah yang memungkin pembatasan sementara 28 .  Hal ini juga sesuai dan disebutkan dengan Recital 4 Europe Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) disebutkan bahwa “ The right to the protection of personal data is not an absolute right; it must be considered in relation to its function in society and be balanced against other fundamental rights, in accordance with the principle of proportionality ”.
The  OECD  Guidelines  mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan  dengan  individu  yang  diidentifikasi atau subjek data yang dapat dikenali.  Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mendefinisikannya  sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi akan kerahasiaannya. Oleh karenanya jelas bahwa entitas dari data pribadi mengarah pada orang-perorangan
28 Emanuele Ventrella, “Privacy in emergency circumstances: data protection and the COVID-19 pandemic,” ERA Forum 21, no. 3 (1 Desember 2020): 379–93, https://doi.org/10.1007/s12027-020-00629-3.
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
( natural person ), bukan kepada “badan hukum” ( legal person ) 29 .
Ada anggapan bahwasanya awalnya perlindungan data pribadi tidak disebutkan sebagai hak asasi manusia dalam The Data Protection Directive 1995 di Eropa 30 , Padahal sejak 1948 dengan dibentuknya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) perlindungan privasi data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pada hakikatnya memiliki unsur penting dalam kebebasan dan harga diri setiap indvidu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 bahwa “ No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”. Karenanya General Data Protection Regulation (GDPR) juga menyebutkan bahwa data pribadi merupakan hak asasi manusia paling fundamental yang harus dilindungi 31 . Bukan hanya itu, perlindungan data juga berarti melindungi kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual setiap orang 32 . Oleh karenanya penggunaan data pribadi tidak boleh dikelola dan dibuka tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 33 . Dan oleh karena itu,
29 “Naskah akademik ruu perlindungan data pribadi,” 2011.
30 Yvonne McDermott, “Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data,” Big Data and Society (SAGE Publications Ltd, 1 Juni 2017), https:// doi.org/10.1177/2053951716686994; Bart Van Der Sloot, “Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation,” International Data Privacy Law 4, no. 4 (1 November 2014): 307–25, https://doi. org/10.1093/idpl/ipu014.
31 Pasal 1 “General Data Protection Regulation” (2016).
32 “Naskah akademik ruu perlindungan data pribadi,” 2.
33 Sinta Dewi Rosadi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit
Sebelum pemrosesan data pribadi terjadi (oleh perorangan atau badan hukum, otoritas publik, lembaga, atau badan lain yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan “data pribadi”, yang berarti informasi yang terkait dengan subjek data 34 ), subjek data harus diberitahu, antara lain, tentang tujuan pemrosesan data, tentang identitas pengontrol data, tentang penerima data pribadinya, dan tentang jangka waktu penyimpanan data dan lainnya yang dibutuhkan secara jelas 35 .
Di sisi lain, perlindungan privasi data pribadi juga telah menjadi tolok ukur dari kemajuan   suatu   peradaban di suatu negara 36 . Atas dasar inilah mengapa privasi data pribadi seseorang harus dilindungi secara hukum yang tanggung jawabnya berada pada tangan negara.

## Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Dunia Internasional
Meskipun di era digital menunjukkan tren negatif, hak privasi dipandang sebagai isu yang masih ideal untuk diperjuangkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Oleh karenanya perlindungan privasi terhadap data pribadi mengalami peningkatan dan penguatan ke arah yang positif di berbagai negara di dunia.
Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa perlindungan akan privasi data pribadi secara internesional berawal dari dibentuknya Universal Declaration of Human Rights
Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya,” Sosiohumaniora 19, no. 3 (2017): 206–12.a 34 Mark Phillips dan Bartha M. Knoppers, “Whose Commons? Data Protection as a Legal Limit of Open Science,” Journal of Law, Medicine and Ethics 47, no. 1 (1 Maret 2019): 106–11, https://doi. org/10.1177/1073110519840489.
35 I. van Ooijen dan Helena U. Vrabec, “Does the GDPR Enhance Consumers’ Control over Personal Data? An Analysis from a Behavioural Perspective,” Journal of Consumer Policy 42, no. 1 (15 Maret 2019): 91–107, https://doi.org/10.1007/s10603-018-9399-7.
36 Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data.”
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
(UDHR) atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Pada tahun 1966, isu perlindungan terhadap privasi data pribadi juga diangkat dalam perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) yang terkandung dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan juga International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (ICESCR) yang sama- sama mulai diberlakukan pada tahun 1976.
Demi melindungi hak data pribadi, Negara-Negara di duniapun secara sigap membuat aturan-aturan yang mendukung hal tersebut. Eropa sendiri sudah mengeluarkan Data Protection Act pada tahun 1984 yang kemudian direvisi dan digantikan dengan Data Protection Act 1998. Pada tahun 2001, anggota dewan eropa juga kemudian membuat membuat seri perjanjian Eropa tentang konvensi tentang tindak pidana telematika di Budapest.
Adapun di Amerika Serikat, meskipun berprinsip common law yang tidak memiliki undang- undang sebagaimana civil law , setidaknya Amerika pernah mengeluarkan beberapa ketentuan yang salah satunya adalah United State Privacy Act pada tahun 1974 yang merupakan Kode Praktik yang adil untuk menjaga privasi data pribadi. Pada akhirnya US Privacy Act 1974 melahirkan undang-undang terkait Computer Matching and Protection Act of 1988.
Langkah-langkah dua benua besar tersebut pada akhirnya menginspirasi negara-negara besar lainnya untuk mengambil langkah untuk membuat aturan yang tentunya bertujuan untuk melindungan hak privasi data pribadi bagi warga negaranya. Di antaranya Notifiable Data
Breaches (NDB) scheme 2018 di Australia, Personal Information Protection Act (Law No. 57 of 2003) di Jepang, China Internet Security Law di China, Personal Information Protection di korea dan masih banyak lagi.
Di ASEAN sendiri, perlindungan akan privasi data pribadi suda dideklarisikan di dalam ASEAN human rights declaration 2012.  Oleh karenanya beberapa negara di dalamnyapun seperti Singapura ( Cybersecurity Bill into law 2018), Malaysia ( Personal Data Protection Act 2010), Thailand ( Personal Data Protection Act 2019 ) begitupula Filipina ( Data Privacy Act of 2012) mengatur dan mengundangkan tentang pelindungan privasi data pribadi setiap warga negaranya.
Adapun di Indonesia, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang khusus terkait perlindunga privasi dan data pribadi. selama ini perlindungan privasi data pribadi masih terpisah tersebar ke dalam beberapa Undag-Undang.
Peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan privasi data pribadi di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asisi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Bentuk Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam melindungi privasi Data Pribadi
Ketika pasal 17 dalam International Covenant on Civil and Political Rights
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
(ICCPR) 37 diterapkan, maka ini menjadi legitimasi bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap privasi data pribadi setiap individu b ukan hanya melalui peraturan, tapi juga menghukum dan memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran terhadap privasi tersebut 38 .
Oleh karenanya Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, negara bukan hanya memiliki kepentingan tapi juga kewajiban untuk memenuhi, melindungi, menghormati, memajukan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Termasuk juga di dalamnya privasi  data pribadi setiap individu. Hal ini tercatat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
Hal ini dipertegas kembali dalam turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 39 yang dimana secara tegas disebutkan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data Pribadi.
Urgensi akan perlindungan data pribadi semakin meningkat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi. Sebagaimana diamanatkan
37 Pasal 17 “International Covenant on Civil and Political Rights” (t.t.).
38 Dewi Shinta, Cyber Law : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 25.
39 Pasal 2 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2013).
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 40 yang disebutkan bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk harus segera mengambil langkah-langkah dalam memberikan perlindungan keamanan atas data pribadi. Langkah-langkah tanggung jawab yang harus dilakukan di antaranya adalah;
Pertama , Pemerintah harus segera membuat undang-undang khusus terhadap perlindungan data pribadi yang benar- benar mampu mengakomodir kepentingan perlindungan privasi data pribadi setiap individu masyarakat. Undang-undang ini harus benar- benar mencakup perlindungan terhadap privasi, identitas, reputasi, dan otonomi individu 41 .
Undang-undang perlindungan data tersebut bertujuan dan berfungsi untuk melindungi keadilan dan hak-hak fundamental saat data pribadi seseorang diproses 42 . Setiap individu dalam masyarakat juga tentu merasa butuh kepastian hukum terhadap keamanan data pribadi mereka. Ketidakhadiran dan  kejelasan undang-undang hanya akan menawarkan aturan yang tidak sederhana bagi pengadilan untuk
40 Pasal 40 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).
41 Sandra Wachter dan Brent Mittelstadt, “A Right To Reasonable Inferences : Re-Thinking Data Protection Law In The Age Of Big Data And Ai,” Colum. Bus. L. Rev. Forthcomin, no. December 2016 (2019): 1–84, https://doi.org/10.1177/2053951716679679>accessed.
42 Natali Helberger dkk., “The Perfect Match? A Closer Look At The Relationship Between Eu Consumer Law And Data Protection Law,” Common Market Law Review 54, no. 5 (2017): 1427–66.
memutuskan kasus dan memperumit masalah korban di pengadilan.
Oleh karena itu prinsip pertama dan utama dalam perlindungan privasi data pribadi harus sah, adil, dan transparan 43 . Sehingga hukum perlindungan privasi data pribadi harus benar- benar secara jelas menggambarkan tingkat privasi minimum dan juga memberikan kriteria untuk menyeimbangkan privasi individu terhadap kepentingan lain yang harus selalu dijaga 44 .
Undang-undang ini juga harus mencakup sanksi-sanksi bagi setiap pelanggar baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan hak privasi terhadap data pribadi mereka.
Kedua , setelah membuat dan mengesahkan undang-undang terhadap perlindungan data pribadi, Pemerintah juga harus menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi 45 . Bentuk jaminan yang ditunjukkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan edukasi, advokasi, serta pengawasan 46 .
Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia mengafirmasi dan meminta agar setiap negara untuk meninjau dan mengawasi prosedur, praktik dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan privasi data pribadi dan menekankan perlunya negara-negara untuk memastikan implementasi penuh dan efektif
43 Christopher Kuner dkk., “Machine learning with personal data: Is data protection law smart enough to meet the challenge?,” International Data Privacy Law 7, no. 1 (2017): 1–2, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx003.
44 Michiel Rhoen, “Beyond consent: Improving data protection through consumer protection law,” Internet Policy Review 5, no. 1 (2016): 1–15, https://doi. org/10.14763/2016.1.404.
45 Sesuai dengan Pasal 65 “Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi” (t.t.).
46 Berdasarkan penjelasan Pasal 65 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
dari kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional 47 .
Ketiga , data pribadi dalam banyak kasus seringkali diatur dan dikelola oleh organisasi di berbagai sektor, maka atas dasar itu pemerintah juga harus membentuk instansi pengawas dan pengatur sektor. Instansi ini berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi memilik tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas sektor sekaligus mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut. Selain itu dalam RUU tersebut juga disebutkan bahwa instansi ini juga memiliki peran sebagai berikut;
1. Menjalin koordinasi dengan pejabat perlindungan data pribadi dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, termasuk menerima konsultasi mengenai mitigasi resiko dan/atau hal lainnya.
2. Menjalin koordinasi dengan menteri terkait ketika menerima pemberitahuan atau laporan kegagalan perlindungan data pribadi.
3.  Pemberi sanksi bagi pelanggar hukum perlindungan data pribadi.
Keempat , Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyiapkan lembaga kejaksaan yang bertugas dalam menjaga kepentingan umum dan/atau menjaga kepentingan nasional. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia 48 disebutkan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut
47 United Nation, “The Right to Privacy in the Digital Age,” diakses 1 September 2020, https://www. ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex. aspx#:~:text=The  General  Assembly  affirmed  that,to privacy in digital communication.&text=It further states that “Everyone,against such interference or attacks.”.
48 Pasal 1 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (2004).
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.
Kemudian pada pasal 2 ayat (1) disebutkan “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”. Sebagaimana tugasnya tersebut, jaksa yang ditunjuk harus mampu melakukan tuntutan terhadap pelanggaran data pribadi, baik yang dilakukan di dalam negeri melalui hukum dalam negeri maupun di luar negeri yang melalui hukum internasional. Oleh karena itu perlunya pendidikan dan pelatihan khusus terhadap penanganan kejahatan siber terutama kejahatan terhadap privasi data pribadi individu.
Terakhir, Negara harus menyiapkan pengadilan yang responsif untuk dipersiapkan dalam rangka menangani kasus-kasus pelanggaran terkait privasi data pribadi.  Hal ini merupakan respon negara sebagai wujud mengikuti  perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa diperbaharui atau perlu dibangun secara berkelanjutan. Sehingga hukum    merupakan obyek dari pembangunan. 49
Responsif disini mengharuskan bagi para Hakim mapun para penegak hukum lainnya untuk mengikuti dan memahami arus perubahan zaman dan teknologi sehingga mau dan mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran privasi data pribadi (terutama dalam dunia siber) yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan kondisi sosial dalam masyarakat 50 .
49 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (7 Juni 2018): 54, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731.
50 Dewi, “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia.”

## PENUTUP
Perlindungan terhadap privasi data pribadi merupakan hak asasi fundamental manusia yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karenanya pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan perlindungan privasi data pribadi terhadap warga negaranya. Demi memberikan perlindungan hukum dan sekaligus kepastian hukum bagi setiap individu, maka negara harus segera membuat undang-undang khusus terhadap perlindungan data pribadi dengan meliputi membuat penetapan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan edukasi, advokasi, serta pengawasan. Meskipun telah ada regulasi perlindungan privasi data pribadi dalam hukum positif, namun hal itu belum cukup ideal dan belum mengakomodir secara menyeluruh. Karenanya diperlukan adanya peraturan dan undang-undang khusus yang benar-benar mampu mengakomodir perlindungan privasi data pribadi masyakarat. Pemerintah diharapakn agar segera mensahkan RUU Pelindungan Data Pribadi. Karena menunda-nunda pengesahan RUU tersebut justru semakin membuat para pelaku kejahatan yang memanfaatkan data dan informasi pribadi semakin bebas melakukan aksi kejahatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Beduschi, Ana. “Digital identity: Contemporary challenges for data protection, privacy and non-discrimination rights.” Big Data and Society . SAGE Publications Ltd, 1 Juli 2019. https://doi. org/10.1177/2053951719855091.
Dewi, Sinta. “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia.” Yustisia 5, no. 1 (2016): 22– 30.
Dove, Edward S. “The EU General Data Protection Regulation: Implications for  International  Scientific  Research
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
in the Digital Era.” Journal of Law,
Medicine and Ethics 46, no. 4 (1 Desember 2018): 1013–30. https://doi. org/10.1177/1073110518822003.
General Data Protection Regulation (2016). Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila.” Volksgeist: Jurnal Ilmu
Hukum Dan Konstitusi 1, no. 1 (7 Juni 2018): 53–63. https://doi.org/10.24090/ volksgeist.v1i1.1731.
Helberger, Natali, Frederik Zuiderveen, Borgesius, dan Agustin Reyna. “The Perfect Match? A Closer Look At The Relationship Between Eu Consumer Law And Data Protection Law.” Common Market Law Review 54, no. 5 (2017):
1427–66.
International Covenant on Civil and Political Rights (t.t.).
Kamleitner, Bernadette, dan Vince Mitchell. “Your Data Is My Data: A Framework for Addressing Interdependent Privacy Infringements.” Journal of Public Policy and Marketing 38, no. 4 (1 Oktober 2019): 433–50. https://doi. org/10.1177/0743915619858924.
Kuner, Christopher, Dan Jerker B. Svantesson,
Fred H. Cate, Orla Lynskey, dan Christopher Millard. “Machine learning with personal data: Is data protection law smart enough to meet the challenge?” International Data Privacy Law 7, no. 1 (2017): 1–2. https://doi.org/10.1093/idpl/ ipx003.
Lindqvist, Jenna. “New challenges to personal data processing agreements: Is the GDPR fit  to  deal  with  contract,  accountability and liability in a world of the internet of things?” International Journal of Law and Information Technology 26, no. 1 (1 Maret 2018): 45–63. https://doi. org/10.1093/ijlit/eax024.
Ly nskey,  Orla.  “Criminal  justice  profiling and EU data protection law: Precarious protection from predictive policing.”
International Journal of Law in Context . Cambridge University Press,
1 Juni 2019. https://doi.org/10.1017/ S1744552319000090.
Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime), Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana, 2013.
McDermott, Yvonne. “Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data.” Big Data and Society . SAGE Publications Ltd, 1 Juni 2017. https://doi. org/10.1177/2053951716686994.
Mondschein, Christopher F., dan Cosimo Monda. “The eu’s general data protection regulation (GDPR) in a research context.” Dalam Fundamentals of Clinical Data Science , 55–71. Springer International Publishing, 2018. https:// doi.org/10.1007/978-3-319-99713-1_5.
“Naskah akademik ruu perlindungan data pribadi,” 2011.
Nation, United. “The Right to Privacy in the Digital Age.” Diakses 1 September 2020. https://www.ohchr.org/en/issues/ d i g i t a l a g e / p a g e s / d i g i t a l a g e i n d e x . aspx#:~:text=The General Assembly affirmed  that,to  privacy  in  digital communication.&text=It further states that “Everyone,against such interference or attacks.”.
Nugraha, Ridha Aditya. “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data.” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 262. https://doi. org/10.22146/jmh.30855.
Ooijen, I. van, dan Helena U. Vrabec. “Does the GDPR Enhance Consumers’ Control over Personal Data? An Analysis from a Behavioural Perspective.” Journal of
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
Consumer Policy 42, no. 1 (15 Maret 2019): 91–107. https://doi.org/10.1007/ s10603-018-9399-7.
Paterson, Moira, dan Maeve McDonagh. “Data Protection in an Era of Big Data: the Challenges Posed By Big Personal Data.” Monash University Law Review 44, no. 1 (2018): 1–31.
Pelteret, Marc, dan Jacques Ophoff. “A review of information privacy and its importance to consumers and organizations.” Informing Science 19, no. 1 (2016): 277–
301. https://doi.org/10.28945/3573.
Phillips, Mark, dan Bartha M. Knoppers.
“Whose Commons? Data Protection as a Legal Limit of Open Science.” Journal of Law, Medicine and Ethics 47, no.
1 (1 Maret 2019): 106–11. https://doi. org/10.1177/1073110519840489.
Priisalu, Jaan, dan Rain Ottis. “Personal control of privacy and data: Estonian experience.” Health and Technology 7,
no. 4 (1 Desember 2017): 441–51. https:// doi.org/10.1007/s12553-017-0195-1.
Putri, Mega Sonia. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM.” Jurnal Cakrawala Hukum 9, no. 2 (1 Desember 2018):
195–203. https://doi.org/10.26905/idjch. v9i2.2772.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (t.t.).
Rhoen, Michiel. “Beyond consent: Improving data protection through consumer protection law.” Internet Policy Review 5, no. 1 (2016): 1–15. https://doi. org/10.14763/2016.1.404.
Rizal, Muhammad Saiful. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (9 Desember 2019): 218–27. https://
doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349. Rosadi, Sinta. “Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi.” Arena Hukum 9, no. 3 (2016): 403–20. https://doi.org/10.21776/ ub.arenahukum.2016.00903.6.
———. “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia.” Brawijaya Law Journal 5, no. 2 (20 April 2018): 143–57. https://doi. org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09.
Rosadi, Sinta Dewi. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya.” Sosiohumaniora 19, no. 3 (2017): 206–12.
Rosadi, Sinta Dewi, dan Garry Gumelar Pratama. “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia.” Veritas et Justitia 4, no.
1 (28 Juni 2018): 88–110. https://doi. org/10.25123/vej.2916.
S., Alam A., dan Amir Ilyas. Kriminologi Suatu Pengantar . Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2018.
Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (18 Agustus 2018): 369–84. https:// doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159.
Shinta, Dewi. Cyber Law : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
Sloot, Bart Van Der. “Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation.” International Data Privacy Law 4, no. 4 (1 November
Vol. 4 No. 1 Juni 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i1.4492
2014): 307–25. https://doi.org/10.1093/ idpl/ipu014.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum . jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Solove, Daniel J. “A Taxanomy Of Privacy.” University of Pennsylvania Law Review 154, no. 3 (2006): 477–560.
Taylor, Mistale. “The EU’s human rights obligations in relation to its data protection laws with extraterritorial effect.” International Data Privacy Law 5, no. 4 (1 November 2015): 246–56. https://doi.org/10.1093/idpl/ipv023.
Thin, Sarah. “Community Interest and the International Public Legal Order.” Netherlands International Law Review 68, no. 1 (1 Mei 2021): 35–59. https://doi. org/10.1007/s40802-021-00186-7.
Tsamara, Nadiah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (9 Maret 2021): 53. https://doi. org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84.
Tupasela, Aaro, dan Sandra Liede. “State Responsibility and Accountability in Managing Big Data in Biobank Research: Tensions and Challenges in the Right of Access to Data,” 257–75, 2016. https:// doi.org/10.1007/978-3-319-33525-4_12.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (2013).
Utomo, Handryas Prasetyo, Elisatris Gultom, dan Anita Afriani. “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, no. 2 (2020): 168–85.
Ventrella, Emanuele. “Privacy in emergency circumstances: data protection and the COVID-19 pandemic.” ERA Forum 21, no. 3 (1 Desember 2020): 379–93. https:// doi.org/10.1007/s12027-020-00629-3.
Wachter, Sandra, dan Brent Mittelstadt.
“A Right To Reasonable Inferences : Re-Thinking Data Protection Law In The Age Of Big Data And Ai.” Colum. Bus. L. Rev. Forthcomin, no. December 2016 (2019): 1–84. https:// doi.org/10.1177/2053951716679679 accessed.
Warren, Samuel D, dan Louis D Brandeis. “The Right to Privacy.” Harvard Law Review 4, no. 5 (1890): 193–220. https://doi. org/10.2307/1321160.
Wolters, P. T.J. “The security of personal data under the GDPR: A harmonized duty or a shared responsibility?” International Data Privacy Law 7, no. 3 (1 Agustus 2017): 165–78. https://doi.org/10.1093/ idpl/ipx008.