## Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia
Rizky. P. P. Karo Karo, Amanda Fitri Yana
Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Amanda22jan@gmail.com
RINGKASAN - Eksistensi Omnibus  Law senyatanya  memberikan  dampak  negatif terhadap  tenaga  kerja  utamanya  buruh  atau  pekerja  perempuan.  Tenaga  kerja perempuan  sebagai  kelompok  masyarakat  rentan  merupakan  objek  kajian  dari penelitian  ini.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yakni  mengetahui  kompleksitas, implikasi,  dan  konsepsi omnibus  law terhadap  perlindungan  tenaga  kerja  wanita  di Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa  deskriptif-analitis,  yakni dengan  cara  memberikan  gambaran  mengenai  permasalahan  aktual  berdasarkan fakta-fakta  konkret.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  diarahkan  kepada pemerintah  untuk  lebih  melindungi  pekerja  yang  tergolong  kelompok  masyarakat rentan utamanya perempuan dalam pengaturan omnibus law nantinya.
Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Pekerja.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  merumuskan  visi  Indonesia  Maju  2045  sebagai  langkah  strategis menjadikan  Indonesia  sebagai  lima  besar  kekuatan  ekonomi  dunia  pada  tahun 2045.  Untuk  mewujudkannya  Pemerintah  mengharapkan  adanya  gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan di lapangan terjadi tumpang-tindih  dan  ketidakharmonisan  undang-undang  sektoral  menjadi hambatan  utama  untuk  menciptakan  iklim  berinvestasi  yang  ramah  bagi  parah investor.  Atas  dasar  itulah,  deregulasi  dan debirokrasi  perlu  dilakukan  melalui pemangkasan,  pengubahan,  dan  pembuatan  norma  baru  yang  belum  ada  dalam UU  sebelumnya  melalui  satu  UU  sekaligus  yang  dipopulerkan  dengan  nama Omnibus  Law. Pembentukan Omnibus  Law demikian  secara  nyata  mendapatkan berbagai macam penolakan dari pekerja/buruh sebab dinilai merugikan, utamanya terhadap  pekerja/buruh  wanita. Rumusan  Masalah dalam  penelitian  ini  (1) Bagaimana konsepsi Omnibus Law terhadap perlindungan tenaga kerja wanita di Indonesia,  (2) Bagaimana  transformasi dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2013  Tentang  Ketenagakerjaan  menjadi Omnibus  Law Cipta  Lapangan  Kerja.
Tujuan Penelitian (1) Mengetahui kompleksitas dan implikasi omnibus law Cipta Lapangan  Kerja  terhadap  tenaga  kerja  perempuan,  (2)  Mengetahui  transformasi berupa  perbedaan  dan  muatan  isi  antara  UU  Ketenagakerjaan  dengan Omnibus Law Cipta  Lapangan  Kerja,  dan  (3) Mengetahui  konsepsi Omnibus  Law Cipta Lapangan Kerja bagi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  karya  tulis  ilmiah  ini adalah  deskriptif  analitis,  yakni  dengan  cara  memberikan  gambaran  mengenai permasalahan  aktual  berdasarkan  fakta-fakta  konkret.  Metode  penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis-normatif.  Penelitian  yuridis- normatif  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini,  bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsepsi Omnibus Law Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di

## Indonesia
Komitmen  pemerintah  untuk  menampilkan  diri  sebagai  Negara  yang mendorong  pemberdayaan  perempuan  adalah  omong  kosong  belaka  ketika dihadapkan  dengan  wacana  RUU  Cilaka  yang  mengabaikan  hak-hak  rakyat. Sebelum  adanya  RUU  Cilaka  ini,  perempuan telah  rentan  mengalami  eksploitasi dan  diskriminasi  di  tempat  kerja.  Ditambah,  hak  khusus  perempuan  yang  secara minimal telah tercantum dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  seperti  hak  untuk  merasa  aman  saat  hamil,  dalam  praktiknya mudah dilanggar.
Perempuan  pekerja  yang  diupah    per  jam  merupakan  kelompok  yang paling  terdampak.  Upah  per  jam  hanya  diberlakukan  ketika  perempuan  pekerja yang  sedang  melakukan  aktivitas  produksi.  Oleh  karena  itu,  mereka  akan kehilangan akses terhadap hak cuti haid, melahirkan, keguguran, dan kesempatan menyusui di tempat kerja karena dianggap sedang tidak produktif. Dalam konteks bekerja di Ibukota, akan sangat kecil jika berdasarkan penghitungan UMK Jakarta 2020  sebesar  Rp.  4.200.000/bulan  untuk  8  jam kerja/hari,  maka  kerjanya  hanya dihargai Rp. 26.250/jam.
Hilangnya ruang hidup juga akan sangat mendalam oleh perempuan. Tidak hanya kehilangan  sumber  penghidupan  dan  ekonomi,  tetapi  juga  menghancurkan  nilai sosial, kearifan sosial, pengetahuan dan aspek spiritualitas yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh perempuan. Ditambah, pemangkasan partisipasi masyarakat baik dalam prosedur penyusunan RUU ini dan dengan dihapuskannya status wajib AMDAL akan berkontribusi pada menguatnya ketidakadilan gender dan semakin terpinggirnya perempuan serta kelompok minoritas lainnya.
Terkait ketenagakerjaan  sebelum  adanya  RUU  ini,  masyarakat  kelompok rentan  utamanya  buruh  perempuan  masih  mengalami  diskriminasi  hak  yang berujung  pada  pemiskinan  struktural.  Dalam  hal  ini, pemerintah  amat  lamban merespons  kondisi  tersebut.  Bilamana  RUU  Cilaka  yang  jauh  dari  semangat perlindungan HAM ini disahkan, maka akan semakin melangengkan diskriminasi hak  kelompok  minoritas  dan  rentan.  Kelompok  ini  akan  semakin  terpinggirkan dan tidak dapat mengakses hak atas penghidupan yang layak.
Perempuan  telah  terjerumus  dalam  situasi  kerja  tidak  manusiawi  karena target  dan  jam  kerja  yang  panjang,  upah  yang  seringkali  jauh  dari  standar  hidup layak,  kontrak  kerja  yang  tidak  jelas,  atau  bahkan  tidak diakui  sebagai  pekerja. Ketimpangan relasi tersebut menyebabkan perempuan semakin rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual ketika sedang bekerja.
RUU  Cilaka  menghendaki  eksploitasi  tanpa  batas,  sedangkan  hak perempuan menuntut agar tetap diupah dengan layak ketika hamil, melahirkan dan menyusui,  mendapatkan  tunjangan  yang  sama  seperti  layaknya  kepala  keluarga, tanggungjawab  atas  kekerasan  fisik  dan  seksual  yang  dialaminya  seperti  sistem cuti  bagi  korban  untuk  mengurus  kasus  dan  jaminan  tidak  di-PHK,  serta penghapusan  kategori  pekerjaan unskill yang  menyebabkan  banyak  perempuan tidak  diakui  status  kerjanya  dan  tidak  diupah  secara  layak.  Oleh  karena,  dengan adanya  RUU  Cilaka  maka  perempuan  tidak  terbebaskan  dan  semakin  jauh  dari akses pemberdayaan.
Pemangkasan  hak-hak  pekerja  cukup  menonjol  pada  perubahan  Pasal  93 ayat  (1)  yang  mengatur  mengenai  hak  upah  bagi  pekerja  jika  tidak  masuk  atau tidak  melakukan  kerja.  Perubahan  tersebut  bahkan  dapat  berimbas  kepada
perlindungan pekerja perempuan kala masa haidnya datang, kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi pekerja, atau kebebasan berserikat. Pada intinya perubahan pasal  demikian  berpotensi  menghapuskan  hak  pekerja/buruh  perempuan  yakni mereka  yang  sakit  pada  hari  pertama dan  kedua  masa  haidnya  sehingga  tidak dapat melakukan pekerjaan.
RUU  Cipta  Kerja  menggerus  posisi  pekerja  sebab  aturan  tersebut menghilangkan  hak  upah  bagi  pekerja  perempuan  yang  sakit  dan  terpaksa  absen dari  kerja  di  hari-hari  awal  masa  haidnya,  pekerja yang  menikah,  menikahkan, mengkhitankan,  membaptiskan  anaknya,  istri  melahirkan  dan  keguguran kandungan, atau meninggal dunianya anggota keluarga dalam satu rumah, pekerja yang  menjalankan  ibadah  dan  kewajiban  agamanya,  serta  pekerja  yang menjalankan tugas-tugas serikat.
Dalam  arti  lain,  dapat  juga  diartikan  bahwa  ketentuan  cuti  haid  dalam Pasal  81  sama  sekali  tidak  dihapus  atau  diubah  dalam  RUU  Cipta  Kerja,  tetapi ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  pekerja  perempuan  tidak  akan  mendapatkan upahnya  jika  ia  tidak masuk  karena  sakit  di  hari-hari  pertama  masa  haidnya. Perubahan  demikian  juga  menyinggung  kebebasan  berserikat  bagi  pekerja  di mana pekerja dalam menjalankan kebebasannya akan terancam akibat posisi yang semakin  rentan  dengan  hilangnya  ketentuan  hak  tetap mendapatkan  upah  dari menjalankan tugas-tugas serikat.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  akan  marak  terjadi  akibat  turunnya sejumlah pesangon yang nantinya akan didapatkan. PHK massal akan mengancam semua pekerja karena biaya untuk memecat dinilai murah ketimbang harus terus- menerus  menggaji  buruh  yang  mana  dalam  hal  ini  tidak  ada  kepastian  dalam kerja.  Jika  membandingkan  antara  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dengan  muatan  yang  terkandung  dalam Omnibus  Law Cipta  Lapangan  Kerja  sangat  berbeda  walaupun  UU  Ketenagakerjaan  dinilai masih jauh dari kata baik untuk buruh. Namun demikian substansi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini akan jauh lebih buruk. Dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini mengatur larangan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan  kerja,  salah  satunya  apabila  pekerja  perempuan  hamil,  melahirkan,
gugur  kandungan,  atau  menyusui  bayinya.  Sementara  itu  dalam  RUU  Cipta Lapangan Kerja ini tidak diatur mengenai pelarangan demikian.
2. Transformasi  dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  Tentang Ketenagakerjaan menjadi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  tidak  mengatur  mengenai  pelarangan pemutusan  hubungan  kerja  perusahaan  terhadap  buruh  dengan  ketentuan  yang sudah  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  kini.  Hal  ini  jelas  merugikan  buruh karena  tidak  ada  dasar  hukum  jika  buruh  di-PHK  oleh  perusahaan  karena  buruh mengalami keadaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tentu  saja  akan  menjadi  angin  segar bagi  perusahaan  untuk  melakukan  kesewenang-wenangan  terhadap  pekerja  yang bekerja  di  perusahaannya.  Selain  itu,  perlakuan  diskriminatif  terhadap  calon tenaga  kerja  maupun  pekerja  yang  sudah  bekerja  akan  sangat  dimungkinkan terjadi  jika  melihat  pengaturan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  (pekerja  hamil, menjalankan  ibadah  sesuai  agamanya,  cacat,  sakit,  ataupun  perbedaan  agama maupun politik) yang tidak diatur dalam rumusan draft pada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, ada beberapa hal yang tidak terakomodir  dalam omnibus  law Cipta  Lapangan  Kerja  ini.  Dalam  Pasal  93  UU Ketenagakerjaan  diatur  mengenai  pekerja  yang  tetap  menerima  upah  meskipun tidak  bisa  bekerja  dengan  ketentuan-ketentuan  yag  sudah  diatur.  Sementara  itu, dalam RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  tidak  diatur  mengenai  upah  buruh  yang  tetap dibayarkan  meski  buruh  tidak  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan, sehingga jika ada buruh yang tidak bisa bekerja dengan alasan-alasan yang diatur dalam  UU  Ketenagakerjaan,  maka  buruh  berpotensi  untuk  tidak  akan  mendapat upah.  Hal  ini  tentu  akan  merugikan  buruh  apalagi  jika  buruh  tersebut  tidak memiliki pos-pos penghasilan lain.
Ditambah,  potensi  diskriminasi  terhadap  perempuan  juga  sangat  besar kemungkinan  untuk  terjadi  karena  pekerja  perempuan  yang  mengajukan  cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, akan dianggap tidak bekerja dan imbasnya tidak akan mendapatkan upah sepeserpun.

## SIMPULAN
Komitmen  pemerintah  untuk  menampilkan  diri  sebagai  Negara  yang mendorong  pemberdayaan  perempuan  adalah  omong  kosong  belaka  ketika dihadapkan dengan wacana RUU Cilaka yang mengabaikan hak-hak rakyat.
Perempuan  pekerja merupakan  golongan  pekerja  yang  paling  tedampak. Bagaimana  tidak, Hilangnya  ruang  hidup  juga  akan  sangat  mendalam  oleh perempuan.  Tidak  hanya  kehilangan  sumber  penghidupan dan  ekonomi,  tetapi juga  menghancurkan  nilai  sosial,  kearifan  sosial,  pengetahuan  dan  aspek spiritualitas  yang  selama  ini  dijaga  dan  dilestarikan  oleh  perempuan. Dipangkasnya  partisipasi  masyarakat  baik  dalam  prosedur  penyusunan  RUU  ini akan  berkontribusi  pada  menguatnya  ketidakadilan  gender  dan  semakin terpinggirnya perempuan.
RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  tidak  mengatur  mengenai  pelarangan pemutusan  hubungan  kerja  perusahaan  terhadap  buruh. tentu  saja  akan  menjadi angin  segar  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  kesewenang-wenangan  terhadap pekerja  yang  bekerja  di  perusahaannya.  Selain  itu,  perlakuan  diskriminatif terhadap calon tenaga kerja maupun pekerja perempuan yang sudah bekerja akan sangat  dimungkinkan  terjadi  dalam hal  cuti  haid,  cuti  menikah,  cuti  melahirkan, dan cuti-cuti yang menjadi hak bagi perempuan.
Potensi  diskriminasi  terhadap  perempuan sebagaimana  demikian sangat besar kemungkinan untuk terjadi karena pekerja perempuan yang mengajukan cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran akan dianggap tidak bekerja dan imbasnya tidak akan mendapatkan upah sepeserpun.
Oleh  karenanya,  dengan  adanya  penelitian  ini  maka  diharapkan pemerintah  sebagai policy  maker dapat  membentuk  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja yang  melindungi  hak-hak  pekerja  atau  buruh,  utamanya  pekerja  atau  buruh perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta
Anonim.  (2020). Identifikasi  Perombakan  UUK  13/2003  dalam  RUU  Cipta
Kerja. Sulawesi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Fraksi  Rakyat  Indonesia.  (2019). 12 Alasan  Menolak  Omnibus  Law  RUU Cilaka.
Tim  Aliansi  Rakyat  Bergerak.  (2020). Rapat  Rakyat:  Mosi  Parlemen  Jalanan. Jogjakarta: Aliansi Rakyat Bergerak.
Tim Kajian BEM UI. (2020). Kecacatan Konsep, Formil, dan Good Governance dalam  Penyusunan  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja. Depok:  Universitas Indonesia.
Tim  Kajian  BEM  KM  UNNES.  (2020). Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja: Alat  Legitimasi  Perbudakan  Era  Modern. Semarang:  Universitas  Negeri Semarang.
Tim  Kajian  Dewan  Mahasiswa  Justicia  FH  UGM.  (2020). Mengupas  Omnibus
Law Bikin Ga(k)law. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.