## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 8, Issue 2, Pages 248 – 254 March 2023 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/4396 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4396
How to cite: Karo Karo, R., Sari, V. E. P., Gultom, H. D. A., Rheinata, S., Waileruny, S., Nainggolan, Y., et al . (2023). Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat , 8 (2), 248-254. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4396

## PENDAHULUAN
Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan dengan pelbagai cara, pada zaman yang serba canggih ini, kejahatan dapat dilakukukan dengan teknologi (Karo Karo, 2019). Kejahatan dihukum dengan hukum pidana, Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan

## Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH

## Legal Counseling on Children's Rights at the Tangerang Grade 1 Special Child Development
Institution by LKBH FH UPH

## Rizky Karo Karo
1*
Vincensia Esti Purnama Sari 1
Hosiana Daniel Adrian
Gultom 2
Sharon Rheinata 1
Serlly Waileruny 2 Yoshin Nainggolan 2
Steven 1
Bernice 1
1 Department  of  Law,  Universitas Pelita  Harapan,  Tangerang,  Banten, Indonesia
2 Department  of  Legal  Consultation and Aid Institute, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia email: rizky.karokaro@uph.edu

## Kata Kunci
Hak anak Lembaga pembinaan khusus anak LKBH FH UPH
Keywords : Child rights Child special development institution LKBH FH UPH
Received : December 2022 Accepted : January 2023 Published : March 2023

## Abstrak
Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Pelita  Harapan  (FH  UPH)  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tujuan agar anak binaan, anak yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kelas  1  Tangerang  juga  mendapatkan  pengetahuan  hukum,  dan untuk mengingatkan agar anak siap kembali ke masyarakat. Kegiatan PKM ini  merupakan  kegiatan  pertama  yang  dilakukan  di  LPKA  Kelas  1 Tangerang  pada  tahun  2022,  dan  merupakan  pelaksanaan  perjanjian kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas I Tangerang yang dimulai pada  November  2022.  Kegiatan  PKM  ini  dilakukan  pada  tanggal  10 November  2022  dengan  diikuti  20  anak  binaan,  dan  lima  Aparatur  Sipil Negara di lingkungan LPKA Kelas I Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan untuk menghindari penularan virus Covid- 19 di LPKA.

## Abstract
The Institute for Legal Consultation and Assistance, Faculty of Law, Universitas Pelita  Harapan  (FH  UPH)  provides  community  service  in  the  form  of  legal counseling  to  foster  children,  children  serving  sentences  at  Child  special development institution LPKA Class 1 Tangerang, and to remind children that they must  be  prepared  to  return  to  society.  This  PKM  activity  is  the  first  activity conducted at LPKA Class I Tangerang in 2022, and it is the implementation of a cooperation  agreement  between  the  UPH  Faculty  of  Law  and  Class  I  LPKA Tangerang that began in November 2022. This PKM activity was conducted on 10
November  2022  with  the  participation  of  20  fostered  children  and  5  State  Civil Apparatusa in an LPKA Class I Tangerang environment. This action is conducted in accordance with health standards to prevent the spread of the Covid-19 virus in LPKA.
© 2023 Rizky Karo Karo, Vincensia Esti Purnama Sari, Hosiana Daniel Adrian Gultom, Sharon Rheinata, Serlly Waileruny, Yoshin Nainggolan,  Steven, Bernice. Published by Institute for Research and Community Services Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4396
yang aman dan nyaman dari setiap warga negaranya (Ginting, 2020). Pelaku yang telah terbukti bersalah, dihukum dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  untuk  mendapatkan  pembinaan.  Hadirnya  lembaga  ini  disebabkan  warga  binaan  juga  tidak  dapat  lepas  dari hakikatnya yaitu sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya (Budianto & Mahatta, 2022).
Pelaku kejahatan dapat berusia dewasa, ataupun anak. Dasar hukum tentang sistem peradilan anak di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memberikan definisi tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU SPPA bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UPH dibantu mahasiswa/Mahasiswi telah melakukan Pengabdian masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA Tangerang). LPKA merupakan tempat yang dibentuk, dibina oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaku untuk menjalani masa pidananya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permenkumham 18/2015), jumlah LPKA kelas I di Indonesia yakni 7 (tujuh) dan LPKA Kelas II yakni 26 (dua puluh enam). LPKA Kelas 1 Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM. LPKA Kelas I Tangerang yang dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, yang secara administratif berada di jalan Daan Mogot No. 29C, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bangunan tersebut berbatasan dengan Masjid Al Azhom di sebelah selatan, Taman Makam Pahlawan Taruna di sebelah barat, jalan Daan Mogot di sebelah utara, dan jalan Satria Sudirman di sebelah timur. Bangunan Lembaga Permasyarakatan berada di tanah miliki negara dengan luas 12.150 m². Arah hadap bangunan ke utara, luas bangunan 3.350 m². Pada Tanggal 5 Agustus 2015 LP Anak Pria Tangerang berevolusi menjadi LPKA Kelas I Tangerang, peresmian LPKA  serentak  seluruh  indonesia  dalam  rangka  Hari  Anak  Nasional  (Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Tangerang, 2021).
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wadjo et al ., 2020). Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus (Sahetapy et al ., 2021).
FH UPH melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tujuan agar anak binaan, anak yang menjalani masa hukuman di LPKA Kelas 1 Tangerang juga mendapatkan pengetahuan hukum, dan untuk  mengingatkan  agar  anak  siap  kembali  ke  masyarakat.  Kegiatan  PKM  ini  merupakan  kegiatan  pertama  yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Tangerang pada tahun 2022, dan merupakan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FH UPH dengan  LPKA  Kelas  I  Tangerang  yang  dimulai  pada  November 2022.  Kegiatan  PKM  ini  dilakukan  pada  tanggal 10 November 2022 dengan diikuti 20 anak binaan yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah  Atas/Kejuruan,  dan  lima  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan  LPKA  Kelas  I  Tangerang.  Kegiatan  ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan untuk menghindari penularan virus Covid-19 di LPKA.

## METODE
Metode kegiatan Pengabdian yang dilakukan adalah:
1. Pra-kegiatan/persiapan.  Persiapan  dilakukan  dengan  melakukan  korespodensi  kepada  Pimpinan  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, dengan mengajukan surat permohonan untuk mengadakan kerjasama dan  penyuluhan  hukum.  Persiapan  juga  dilakukan  dengan  melakukan  identifikasi  permasalahan  dan  kebutuhan informasi  hukum  bagi  anak  yang  sedang  menjalani  masa  hukuman.  Tahap  persiapan  ini  juga  merupakan  tahap persiapan pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Hukum UPH dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Staff Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Fakultas  Hukum  UPH  (LKBH  FH  UPH)  melakukan diskusi dengan Bapak/Ibu Aparatur Sipil Negara (ASN) di LPKA Kelas I Tangerang terkait jenis perbuatan pidana apa saja yang telah dilakukan oleh anak binaan;
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua agenda, pertama adalah penandatanganan kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas 1 Tangerang; kedua adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berupa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan,  Bapak  Hosiana  D.A.  Gultom,  S.H.,  M.H. dan  Ketua  Program  Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. Anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman tidak hanya dibekali informasi hukum, melainkan diberikan games/permainan yang  dipandu  oleh  tim  Himpunan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  UPH,  mahasiswa/mahasiswi  Fakultas  Hukum Universitas Pelita Harapan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022.  Metode  pengabdian  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan,  ceramah,  diskusi  dan  tanyajawab,  untuk memberikan pengetahuan dan pemahan tentang status anak (Sanawiah et al ., 2019). Materi penyuluhan yang diberikan oleh Hosiana Gultom adalah permasalahan hukum tentang tawuran; dan kedua, materi penyuluhan yang diberikan oleh Vincensia Esti adalah permasalahan hukum tentang asusila dan persiapan agar anak dapat diterima kembali ke masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan Kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas 1 Tangerang pada tahun 2022. Materi penyuluhan hukum juga disusun dengan metode penelitian hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budianto, 2020). Pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, Dosen, Mahasiswa telah melakukan tes negatif antigen sebagaimana dipersyaratkan oleh LPKA Kelas I Tangerang. Setelah pemateri menyampaikan penyuluhan hukum, staff LKBH FH UPH dan mahasiswa memfasilitasi anak binaan untuk melakukan tanya jawab;
3. Evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan oleh Narasumber, Pimpinan LPKA Kelas 1 Tangerang, Mahasiswa/i. Pimpinan LPKA Kelas 1 Tangerang mendukung kegiatan FH UPH jika ingin diadakan kembali, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak yang sedang menjalani masa pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi LPKA
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permenkumham 18/2015), LPKA memiliki fungsi yakni: a. registrasi dan klasifikasi yang  dimulai  dari  penerimaan,  pencatatan  baik  secara  manual  maupun  elektronik,  penilaian,  pengklasifikasian,  dan perencanaan program; b. pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi; c. perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan; d. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan e. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.
Salah satu bagian di LPKA Kelas I Tangerang yakni seksi pembinaan. Berdasarkan Pasal 36 Permenkumham 18/2015 bahwa Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan,  pelayanan  makanan  dan  minuman,  pendistribusian  perlengkapan  serta  pelayanan  kesehatan.  LPKA memiliki fungsi laten selanjutnya yaitu, berupaya menghilangkan citra diri atau stigma negatif kepada anak didik LPKA. Perubahan nomen klatur Lapas Anak menjadi “Lembaga Pembinaan Khusus Anak” berdasarkan “UU SPPA”. Perubahan nomenklatur tersebut berfungsi untuk mengubah stigma negatif tentang anak binaan LPKA di lingkungan masyarakat dan juga berfungsi memberikan pemahaman bahwa anak didik bukanlah orang jahat melainkan, anak yang sedang dibina menjadi pribadi yang lebih berkualitas, berakhlak (Pangestika & Nurwati, 2020).

## Penyuluhan Hukum Kepada Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Tangerang
Penyuluhan hukum kepada anak binaan di LPKA Kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia ini diberikan dalam dua sesi. Materi pertama disampaikan oleh Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H. selaku Ketua LKBH FH UPH. Hosiana Gultom menyampaikan materi tentang kenakalan remaja dalam bentuk tawuran. Menurut Hosiana, penyebab tawuran remaja dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Empat faktor internal yakni: 1. Rasa frustrasi dan reaksi negatif terhadap perubahan  sosial  masyarakat  modern  yang  menimbulkan  tekanan  serta  tuntutan  sosial;  2.  Gangguan  psikologis;  3. Gangguan berpikir; 4. Gangguan emosional karena ingin diakui oleh teman sebaya dalam lingkungan pergaulan. Kedua, faktor eksternal penyebab taruwan yakni: 1. Faktor keluarga yang tidak harmonis; 2. Sekolah; 3. Lingkungan sosial sekitar yang membawa dampak buruk. Anak, remaja yang melakukan tawuran akan merusak diri anak tersebut, merugikan orang lain, dan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat sekitar. Penyuluhan hukum juga merupakan bentuk advokasi hukum. Menurut Zuhdy, Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar  Pengadilan  (Mukhtar  &  Lailam,  2022).  Hosiana  mengingkatkan  kembali  kepada  anak-anak  peserta  penyuluhan bahwa apabila telah selesai menjalani masa hukuman maka harus siap berubah menjadi lebih baik, giat belajar.
Materi  kedua  dalam  Penyuluhan  hukum  adalah  mengenai  perbuatan  asusila  dan  hak-hak  anak  binaan  di  Lembaga Pemabinaan. Materi ini disampaikan oleh Vincensia Esti. Materi diberikan agar anak binaan tidak melakukan perbuatan asusila di lembaga pembinaan, dan setelah keluar, bebas dari LPKA Kelas I Tangerang. Perbuatan asusila merupakan perbuatan  tercela.  Salah  satu  bentuk  perbuatan  asusila  adalah  prostitusi,  keluarga  memiliki  peranaan  penting  untuk mencegah anak melakukan perbuatan asusila (Karo Karo et al ., 2018). Namun, dalam penyuluhan yang disampaikan oleh Vincensia  Esti,  anak  yang  menjalani  masa  hukuman  bukanlah  anak  jahat  melainkan  anak  yang  harus  dibina,  dan dikembalikan martabatnya.
Hak-hak anak binaan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak.  Berdasarkan  Pasal  3  UU  SPPA  bahwa  anak  berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya; dan berdasarkan Paasal 4 UU SPPA bahwa anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti, jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  FH  UPH  mengapresiasi  pelayanan  hukum,  pelayanan  pendidikan  yang diberikan oleh LKPA Kelas 1 Tangerang kepada anak binaan.
Anak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  apapun  statusnya.  Anak  memiliki  hak  untuk mendapatkan pendidikan formal, pendidikan moral dan akhlak (Ramdhani et al ., 2017). Hak anak tersebut dapat dipenuhi oleh pelbagai pihak, termaasuk salah satunya kegiatan pengabdian masyarakatn yang dilaksanakan oleh FH UPH. Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh FH UPH ialah anak binaan di LPKA kelas I Tangerang mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum, anak-anak menjadi mampu mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak binaan di Lembaga Pembinaan. Anak binaan juga diingkatkan kembali untuk mematuhi peraturan perundang- undangan apabila telah selesai menjalani masa binaan di LPKA kelas I Tangerang.
Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber
Gambar 2. Pengarahan dari Salah satu Pimpinan di LPKA Kelas 1 Tangerang

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh yakni penyuluhan hukum kepada anak binaan, anak yang menjalani masa pidana merupakan kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  anak  binaan.  Penyuluhan hukum  dilakukan  dengan  tahapan  berikut: pertama,  tahap
persiapan,  FH  UPH  melakukan  surat-menyurat  kepada  Ketua  LPKA  Kelas  I  Tangerang  dan  menyusun  materi penyuluhan hukum, materi penyuluhan hukum didapatkan dari hasil diskusi oleh Staf LKBH FH UPH; kedua, tahap pelaksanaan,  penyuluhan  hukum  disampaikan  oleh  Ketua  LKBH  FH  UPH  dan  juga  Dosen,  setelah  penyamapian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan games singkat yang dipandu oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH; ketiga, evaluasi kegiatan dilakukan oleh Bapak/Ibu di LPKA Kelas I Tangerang dengan FH UPH, dan dari hasil evaluasi, kegiatan  ini  diharapkan  dapat  dilakukan  secara  berkala.  Penyuluhan  hukum  bertujuan  agar  anak  binaan,  peserta penyuluhan dapat mempersiapkan diri untuk siap kembali ke masyarakat, berbaur, dan bergaul di lingkungan sosial mereka. Manfaat positif yang didapatkan oleh anak binaan LPKA Tangerang adalah pengetahuan mengenai bahayanya tawuran  dan  perbuatan  asusila,  serta  aturan  dan  sanksi  hukum  Anak  binaan  dibekali  dengan  pengetahuan  hukum ataupun pemahaman hukum agar mengetahui hak dan kewajibannya serta meningkatkan kesadaran hukum dalam diri anak.  Anak-anak  juga  diberi  komitmen  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  pidana  lagi,  baik  dalam  bentuk  tawuran, melakukan  perbuatan  asusila.  Anak  peserta  penyuluhan  juga  mendapat  hiburan  dari  games  yang  diberikan  oleh mahasiswa FH UPH.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang telah mendukung pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara LKBH FH UPH dengan LPKA Kelas I Tangerang Nomor 1/PKS- LKBH FH UPH/XI/2022 dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

## REFERENSI
Budianto,  A.  (2020).  Legal  Research  Methodology  Reposition  in  Research  on  Social  Science. International  Journal  of Criminology and Sociology , 9 , 1339-1346. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154
Budianto, A. & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. Law Review , 21 (3), 389-407.
Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Law Review ,
19 (3), 246-267.
Karo  Karo,  R.  (2019). Penegakan  Hukum  Kejahatan  Dunia  Maya  (Cybercrime)  Melalui  Hukum  Pidana .  Karawaci:  Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
Karo Karo, R., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , 2 (2), 1-28. https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. (2021). Sejarah Kantor UPT . https://lpkatangerang.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-upt
Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik  bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (Special-1), 193 – 200. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-1.2452
Pangestika,  A.  W.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Fungsi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam  Melaksanakan  Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , 4 (2), 100-116. https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013
Ramdhani, M. T., Supriadi, S., & Hunainah, H. (2017). Penyuluhan Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Dalam Membangun Moral  Dan  Akhlak  Anak. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  118 – 126. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v2i2.65
Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z. (2021). Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (5), 448 – 459. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.629
Sanawiah, Fitri, M. S., & Maimunah. (2019). Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (1),  19 – 23. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i1.451
Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Sasi , 26 (2), 201 – 212. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306