JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.12 No.1, 2018 Hal. 64-82

## PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG TAHUN 2012-2016
Raula Monica
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa raulamonica@gmail.com
Andi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com
Diterima 21 April 2019, diterbitkan 30 April 2019

## Abstract
The  tax  revenues  at  Pratama  Serang  Tax  Office  in  the  latest  five  years  have a  decent  percentage  of accomplishment  while  the  income  of  the  tax  itself  is  keep  increasing,  this  thing  is  caused  by  several problem. For instance, taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears. The objective of this research is to discover the effect of taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears toward the tax revenues. This research applied descriptive statistic method by using quantitative approach. To discover the taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears toward tax revenue agency, there will be a data testing by using multiple linear regression, classical assumption test, and the t test in hypothesis test. The result of the research present that the taxpayer compliance, tax audit, and the disbursement of tax arrears’ variable are affecting the tax revenue at Pratama Serang Tax Office in 2012 to 2016.

## Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit, and The Disbursement of Tax Arrears, Tax Revenue

## Abstrak
Pendapatan  pajak  di  Kantor  Pajak  Pratama  Serang  dalam  lima  tahun  terakhir  memiliki  persentase pencapaian yang layak sementara pendapatan pajak itu sendiri terus meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa  masalah.  Misalnya,  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  dan  pencairan  tunggakan pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak, pemeriksaan  pajak,  dan  pencairan  tunggakan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak.  Penelitian  ini menggunakan  metode  statistik  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Untuk menemukan  kepatuhan  wajib  pajak,  audit  pajak,  dan  pencairan  tunggakan  pajak  terhadap  agen penerimaan pajak, akan ada pengujian data dengan menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan  uji t  dalam uji hipotesis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib  pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan variabel tunggakan pajak mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Serang pada tahun 2012 hingga 2016.
Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN
Salah satu fenomena yang  terjadi di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Serang terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya  sistem self assessment kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) jika dibandingkan dengan  jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang sejak tiga tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT serta Realisasi Penyampaian SPT KPP Pratama Serang Tahun 2012 s/d 2016.
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya terus bertambah begitu pula jumlah Wajib SPT. Wajib SPT merupakan Wajib Pajak terdaftar yang diwajibkan melaporkan SPTnya, karena ada beberapa Wajib Pajak terdaftar yang diperbolehkan tidak menyampaikan SPTnya seperti Wajib  Pajak  yang  berstatus  cabang.  Berdasarkan  jumlah  Wajib  SPT  di  KPP  Pratama  Serang tersebut jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunannya masih digolongkan rendah karena jumlah realisasi penyampaian SPT setiap tahunnya rata-rata masih berada dibawah 50% bahkan  dimulai  dari  tahun  2014,  2015,  dan  2016    terus  mengalami  penurunan    persentase realisasi penyampaian SPT, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serangpun masih rendah.
Tabel 2 data pemeriksaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Serang sebagai berikut: Tabel 2. Data Pemeriksaan Pajak tahun 2012 - 2016
Tahun Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa Jumlah Wajib Pajak yang Wajib Lapor SPT Audit Coverage Ratio 2012 Badan 65 6.967 32,71% OP 16 118.213 4,05% 2013 Badan 90 7.653 41,24% OP 9 117.510 2,29% 2014 Badan 72 7.800 32,37% OP 19 164.341 3,46% 2015 Badan 96 7.781 43,26% Tahun Pajak Wajib Pajak Jumlah Terdaftar Wajib SPT Total Realisasi Penyampaian SPT Realisasi Penyampaian SPT 2012 Badan 9,347 6,967 3,452 49.55% OP 139,122 118,213 55,593 47.03% 2013 Badan 14,868 7,653 3,919 51.21% OP 164,802 117,510 74,246 48.79% 2014 Badan 16,570 7,800 3,541 45.41% OP 228,123 164,341 96,199 48.54% 2015 Badan 17,986 7,781 3,379 43.43% OP 264,485 168,631 72,677 43.10% 2016 Badan 19,792 8,205 3,515 42.85% OP 294,190 195,124 82,307 42.18%
66 Raula Monica, Andi OP 70 168.631 12,41% 2016 Badan 145 8.205 61,97% OP 15 195.124 2,30% Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hingga  pada  tahun  2016  jumlah  pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Serang hanya sampai diangka 61,97%  atau 145 Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan. Jumlah 145 Wajib Pajak tersebut mereka melakukan penerbitan faktur pajak keluaran akan tetapi tidak melaporkannya di SPT Masa PPN sedangkan Wajib Pajak yang dilakukan pengajuan penyidikan merupakan Wajib Pajak yang melakukan kesalahan yang sama akan tetapi tidak menunjukkan itikad baik terhadap pihak pemeriksa. Jumlah Wajib Pajak yang  dilakukan  pemeriksaan  tersebut  masih  dikatakan  rendah  jika  dilihat  dari  tingkat Audit Coverage  Ratio yang  mana  merupakan  besarnya  cakupan  pemeriksaan  yang  dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT (www.djponlinepajak), padahal pada dasarnya pemeriksaan merupakan sistem untuk menguji  kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  itu  sendiri  yang  berpotensi  meningkatkan  penerimaan pajak.
Penagihan  pajak  dilakukan  karena  masih  banyaknya  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Berikut disajikan tabel pencairan tunggakan pajak periode 2012 – 2016, sebagai berikut:
Tabel 3. Data Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak 2012 – 2016 Tahun Jumlah tunggakan Jumlah Pencairan Rasio Pencairan 2012 Rp   50.295.150.673    Rp   31.675.278.549 63% 2013 Rp   56.936.719.828    Rp   18.724.389.211 33% 2014 Rp   88.610.546.700    Rp   42.760.097.484 48% 2015 Rp   29.859.968.143    Rp   14.516.539.140 49% 2016 Rp 106.923.034.878    Rp   31.062.396.975 29% Jumlah Rp 332.625.420.222    Rp 138.738.701.359 42% Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang jumlah tunggakan pajak yang tecatat di seksi  penagihan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp. 332 miliar sedangkan jumlah yang dapat dicairkan hanya Rp. 138 miliar atau hanya 42% nya yang dapat dicairkan. Target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir di KPP Pratama Serang, sebagai berikut:
Tabel 4. Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak  KPP Pratama Serang
Tahun 2012 s/d 2016 Tahun Target Realisasi Pertumbuha n Pencapaian 2012 Rp. 1,363,404,043,973,-  Rp. 1,323,013,199,170,- 7 % 97,03 % 2013 Rp. 1,476,331,044,116,-  Rp. 1,488,719,922128,- 8,2 % 100,83 % 2014 Rp. 1,809,150,090,999,-  Rp. 1,578,739,750,659,- 22,5 % 87,26 % 2015 Rp. 2,289,677,574,999,-  Rp. 1,869,101,965,764,- 26,5 % 81,63% 2016 Rp. 2,767,943,156,999,-  Rp. 2,022,628,329,591,- 20,8 % 73,07% Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 17% dalam lima tahun terakhir ini. Jumlah relisasi penerimaan setiap tahunnya terus meningkat akan tetapi pencapaian realisasinya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan persentase pencapaian realisasi penerimaan
pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus menurun yakni di mulai pada tahun 2014, 2015, hingga 2016.
Beberapa penelitian yang membahas tentang penerimaan pajak yakni penelitian Putu Putra Mahendra dan Madhe Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP),  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak  berpengaruh  positif    pada  penerimaan  pajak penghasilan  badan.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Fajar  Nur  Rahmawati,  Sigit  Santoso,  dan Nurhasan  Hamidi  (2014)  menyatakan  1.  Pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta periode 2010-2012. 2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010-2012 artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami  peningkatan  maka  penerimaan  pajak  penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  juga  akan meningkat, sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan juga akan menurun. 3. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di  KPP  Pratama  Surakarta  periode  2010-2012.  Cut  Inayatul  Maulida  dan  Adnan  (2017) menyatakan  1 )  Self  Assessment  System ,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda  Aceh  tahun  2014-2016.  2) Self  Assessment  System tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  pada  KPP  Pratama  Banda  Aceh  tahun  2014-2016.  3) Pemeriksaan Pajak tidak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016. 4) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti  rumusan masalah adalah 1) apakah kepatuhan Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  badan;  2)Apakah  pemeriksaan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  badan;  3)  Apakah  pencairan  tunggakan  pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 1. Kepatuhan
Pada    prinsipnya    kepatuhan  perpajakan    adalah    tindakan    wajib    pajak    dalam pemenuhan    kewajiban  perpajakannya    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang- undangan  dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara menurut (Irmayanti,  2013:21).    Pengertian  kepatuhan  secara  sederhana  adalah  sekedar  menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:107).
Kepatuhan yang dikatakan oleh Arya (2014:20) merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi berikut:
1.Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Irmayanti (2013:21), yakni:
1. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  secara formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan.
2. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak secara substantif  atau hakekatnya  memenuhi   semua  ketentuan  material perpajakan, yakni sesuai isi dan  jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

## a. Kriteria Wajib Pajak Patuh
Wajib  Pajak  Patuh  adalah  Wajib  Pajak  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak. Kriteria  Wajib  Pajak  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  192/PMK.03/2007  tentang Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan  Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka  Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3.  Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun  berturut- turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir.
Syarat-Syarat  Wajib  Pajak  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  : 192/PMK.03/2007  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan  Kriteria  Tertentu  dalam Rangka  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak,  Syarat-syarat  wajib  pajak patuh sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan yang dikatakan tepat waktu dalam penyampaian meliputi:
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai  dengan akhir tahun sebelum tahun  penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut- turut;
c.   Seluruh  Surat  Pemberitahuan  Masa  dalam  tahun  terakhir  sebelum  tahun  penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
d.  Surat  Pemberitahuan  Masa  yang  terlambat  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Maksud dari tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Maksud dari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan  pemerintah  adalah  laporan  keuangan  yang  dilampirkan  dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

## 2. Pemeriksaan
Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  mengenai  Pemeriksaan  pajak  merupakan  serangkaian  kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Menurut Waluyo (2012: 369) menjelaskan tentang Pemeriksaan Pajak adalah Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini  didasarkan  pada  Pasal  29  UndangUndang  No.  28  Tahun  2007  tentang  perubahan  Ketiga Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan  tujuan  lain  untuk  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wirawan dan Pandu (2015:31) pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian atau kontrol dalam self assessment system untuk memastikan atau menjaga agar Wajib Pajak “bersedia” menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  dinyatakan  bahwa  pemeriksaan  memiliki  tujuan sebagai berikut:
1. Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; dan
2. Tujuan lain. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Diana sari (2016:228), sebagai berikut:
1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;
b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.
c. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak dipenuhi.
2. Tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
a. Pemberian Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP;
b. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan;
c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan;
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah tertentu;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan /atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
i. Pelaksanaan ketentuan perundang-un dangan perpajakan untuk tujuan selain huruf “a” sampai huruf “h”. Sebagai contoh pengaduan dari pihak ketiga.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang meliputi:
1. Pemeriksaan  Lapangan,  yaitu  pemeriksaan  yang  dilakukan  ditempat  tinggal  atau  tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak.
Berdasarkan  ruang  lingkupnya  jenis-jenis  pemeriksaan  sebagimana  disebutkan  diatas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  dapat  diperpanjang  menjadi  6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka  Pemeriksaan  Kantor  sampai  dengan  tanggal  Laporan  Hasil  Pemeriksaan.  Pemeriksaan Lapangan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  bulan  dan  dapat diperpanjangmenjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (Diana Sari, 2016:230).
Sasaran  pemeriksaan  maupun  penyidikan  dapat  teridentifikasi  (Diana  Sari,  2016:228), sebagai berikut:
1. Penafsiran Undang-undang Perpajaka yang salah.
2. Kesalahan hitung.
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuang perundang-undangan perpajakan.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan (Wirawan dan Pandu, 2015:43), sebagai berikut:
A. Hak Wajib Pajak
Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tand Pegenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim  Pemeriksa  Pajak  apabila  susunan  keanggotaan  tim  Pemeriksa  Pajak  mengalami perubahan;
4. meminta  kepada  Pemeriksa  Pajak  untuk  memberikan  penjelasan  tentang  alasan  dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima SPHP;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
8. memeberikan  pendapat  atau  penilaian  atas  pelaksanaan  Pemeriksaan  oleh  Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
B.  Kewajiban Wajib Pajak
1.  Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
a.  Memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen  yang menjadi  dasar  pembukuan  atau  pencatatan,  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan  penghasilan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas  Wajib  Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut didudga digunakan untuk mengimpan  buku  atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi  dasar  pembukuan  atau pencatatan,  dokumen  lain,  uang,  dan/atau  barang  yang  dapat  memberi  petunjuk tentang  penghasilan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas  Wajib  pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
1)  Menyediakan  tenaga  dan/atau  peralatan  atas  biaya  Wajib  Pajak  apabila  dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2)  Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3)Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan ditempat Wajib Pajak;
e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPHP; dan
f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
2.   Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b.  Memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen  yang menjadi  dasar  pembukuan  atau  pencatatan,  dan  dokumen  lain  termasuk  data  yang dikelola  secara  elektronik,  yang  berhubungan  dengan  penghasilan  yang  diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
c. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
e. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik;
f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
Dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk  menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  diselesaikan  dengan  cara  membuat  LHP  sebagai  dasar penerbitan ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dapat diterbitkan beberapa produk hukum (Siti Resmi, 2014:48) yang meliputi:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang bayar.
b. Apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu.
c. Apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  PPN  dan  PPnBM    ternyata  tidak  seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.
d. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi.
e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak  atau  berakhirnya  Masa  Pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun  Pajak  apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan  tindakan  pemeriksaan  dalam  rangka  penerbitak  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakkan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak yang dibayar sama  dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan apabila jumlah kredit Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

## 3. Pencairan Tunggakan Pajak
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2000  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan sebagai berikut: “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus diba yar termasuk sanksi adminstrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya  berdasarkanketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.”  Menurut  Siti Resmi  (2013:  40)  Tunggakan  pajak  adalah  jumlah  piutang  pajak  yang  belum  lunas  sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  Tambahan,  Surat  Keputusan  Pembetulan  dan  Putusan  Banding.Menurut  Lembaga Pajak.Com (2017) “Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  Surat Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,Putusan  Banding,  Putusan  Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang  seharusnya  tidak  dikembalikan,  sebagaimana  diataur  dalam  Undang-Undang  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”
Menurut  Surat  Edaran  DJP  Nomor  SE-29/PJ/2012  tentang  Kebijakan  Penagihan  Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari:
1. Pembayaran melalui SSP;
2. Pembayaran melalui Pbk;
3. Pengurangan  akibat  SK  Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan  Sanksi  Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar;
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali;
5. Pengurangan  akibat  sebab  lain-lain  selain  hasil  rekonstruksi  saldo  awal  sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.
Pembayaran Surat
Setoran Pajak (SSP), pemindah bukuan, dan pengurangan/penghapusan  utang  pajak.  Pembayaran  Surat  Setoran  Pajak  merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bu kti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah  dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan” .

## Hipotesis
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:
H1:Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan H2:  Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan H3:Pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  asosiatif.  Populasi  dalam penelitian ini adalah laporan atas taget penerimaan pajak dan realisasinya, laporan cakupan besarnya tingkat pemeriksaan yakni Audit Coverage Ratio ( ACR ), dan laporan jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Serang. Sampel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah laporan atas taget penerimaan pajak dan  realisasinya, laporan Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib SPT serta realisasinya, laporan cakupan besarnya tingkat pemeriksaan yakni Audit Coverage Ratio ( ACR ), serta laporan jumlah tunggakan pajak serta  realisasi  pencairannya  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  yakni  sejak  2012-2016. Sumber data dalam penelitian ini adalah data atas taget penerimaan pajak dan realisasinya, data Wajib  Pajak  yang  terdaftar  dan  wajib  SPT  serta  realisasinya,  data cakupan  besarnya  tingkat pemeriksaan yakni Audit Coverage Ratio ( ACR ), serta data jumlah tunggakan pajak serta realisasi pencairannya di KPP Pratama Serang periode 2012-2016. Sumber data tersebut diperoleh dari Seksi  Pusat  Data  dan  Informasi,  Seksi  Penagihan,  serta  Seksi  Pemeriksaan    di  KPP  Pratama Serang.
Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Badan. Indikator penerimaan pajak yaitu perbandingan antara  realisasi penerimaan pajak  dengan  target  penerimaan  pajak. Variabel  Independen  (X) pada  penelitian  ini  adalah kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak.
Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut:
1. Uji Statistik Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2011:42).
2. Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model statistik yang digunakan layak untuk  kondisi  data  pengamatan.  Uji  ini  dibagi  menjadi  beberapa  pengujian  seperti  Uji Normalitas,  Uji  Multikolineritas,  Uji  Heteroskedastisitas,  Uji  Autokorelasi.  Pengujian  yang dilakukan ini berkaitan dengan Uji Parsial (t).
Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara kepatuhan, pemeriksaan dan pencairan tunggakan pajak dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang tahun 2011 - 2016.  Persamaan regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini (PP Mahendra, 2014)) adalah :
Y =  α + β 1 Kep + β 2 Pem + β 3 𝑃𝑇𝑃 + e Keterangan:
Y = variabel terikat (penerimaan pajak) α = konstanta
β 1 β 2 β 3 = koefisien regresi Kep = kepatuhan Wajib Pajak Pem = pemeriksaan pajak PTP = pencairan tunggakan pajak e = error (kesalahan pengganggu)
a.  Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² berada di antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  1  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel  independen (Ghozali, 2013). Dapat juga dikatakan bahwa R²=1 menandakan suatu hubungan yang sempurna, sedangkan  R²=0  berarti  tidak  ada  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen.

## b. Uji Statistik t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  signifikan  variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah:
a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima.
Keputusan  statistik  hitung  dan  statistik  tabel  dapat  juga  dilakukan  berdasarkan probabilitas.
a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis  melalui  beberapa  tahap.  Pertama,  analisis statistik  deskriptif  dilakukan  untuk  mengetahui  ditribusi  data,  kemudian  uji  asumsi  klasik dilakukan  untuk  menguji  kelayakan  model  regresi  yang  selanjutnya  akan  digunakan  untuk menguji  hipotesis  dari  penelitian.  Hasil  tabulasi  penelitian  ini  diolah  dengan  menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22.

## 1. Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016: 9).

## Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

## Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Sum Mean Std. Deviation  Variance PENERIMAAN 60 ,6983 1,0284 52,7815 ,879692 ,1060054 ,011 KEPATUHAN 60 ,4053 ,5152 27,8991 ,464985 ,0349635 ,001 PEMERIKSAAN 60 ,3000 ,6600 25,5700 ,426167 ,1029249 ,011 PENCAIRAN 60 ,2800 ,6462 27,6114 ,460190 ,1007753 ,010 Valid N (listwise) 60
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)
Berdasarkan  pengolahan  data  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  60  data.  Selain  itu  dalam  tabel  diatas menunjukan  nilai  rata-rata  dari  penerimaan  pajak  sebesar  0,879692.  Nilai  standar  deviasi sebesar 0,1060054, nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata dan menjelaskan persentase rata- rata penerimaan pajak tidak bervariasi. Nilai maksimum dari penerimaan pajak sebesar 1,0284 yang  menjelaskan  bahwa  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  tersebut  ada  data  yang  dijadikan sampel  mencapai  penerimaan  tertinggi  hingga  102,84%.  Nilai  minimum  penerimaan  pajak
sebesar 0,6983 yang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut penerimaan pajak pernah hanya mecapai 69% dari target yang telah ditetapkan.
Variabel kepatuhan wajib Pajak memiliki nilai mean sebesar 0,464985 menggambarkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Serang hanya sebesar 46%.  Nilai minimum (terendah)  variabel  kepatuhan  wajib  Pajak  sebesar  0,4053  yang menjelaskan  bahwa  Wajib  Pajak  yang  dijadikan  sampel  memiliki  tingakt  kepatuhan  terendah sebesra  40%.  Nilai maximum (tertinggi)  adalah  sebesar  0,5152  yang  berarti  bahwa  tingakat kepatuhan Wajib Pajak yang dijadikan sampel mencapai 51%.  Nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,426167, hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata Wajib Pajak yang dijadikan sampel memiliki nilai Audit Coverage Ratio (ACR)  sebesar 42%. Nilai maximum (tertinggi) adalah sebesar 0 , 6600 yang  menjelaskan  bahwa  tingkat  pemeriksaan  ( Audit  Coverage  ratio )  pernah  mencapai  66%. Nilai minimum (terendah) variabel pemeriksaan pajak sebesar  0,3000 yang berarti bahwa tingak pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama serang terhadap Wajib Pajak Badan hanya 30%.
Hasil statistik deskriptif untuk variabel pencairan tunggakan pajak memiliki nilai mean sebesar 0,460190 yang menjelaskan bahwa rata-rata pencairan tunggakan pajak yang diperoleh oleh  KPP  Pratama  Serang  mencapai  46%.  Nilai minimum (terendah)  variabel  pencairan tunggakan pajak  sebesar 0 , 2800 yang menunjukan bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak yang  dijadikan  sampel  paling  sedikit  hanya  mencapai  28%.  Nilai maximum (tertinggi)  adalah sebesar 0,6462 yang menjelaskan bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak terbesar mencapai 64%.

## 2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Dalam  Penelitian  ini  untuk  uji  normalitas  menggunakan  uji kolmogorov-smirnov (K-S). Pengambilan keputusan pada kolmogorov-smirnov (K-S) adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi  data  residual.  Jika  angka  probabilitas  <  α  =  0,05  maka  variabel  tidak  terdistribusi secara  normal.  Sebaliknya,  bil a  angka  probabilitas  >  α  =  0,05  maka  Ha  ditolak  yang  berarti variabel terdistribusi secara normal.
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,04299887 Most Extreme Differences Absolute ,085 Positive ,085 Negative -,080 Test Statistic ,085 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018) Berdasarkan  tabel  8  menunjukkan  nilai asymptotic  significance 0,200  atau  20%  yang artinya melebihi batas nilai asymptotic significance sebesar 0,05 atau 5%, maka nilai residual terbukti terdistribusi secara normal. Sehingga model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.
b. Uji Multikolonieritas
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
T Sig. Collinearity
Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -,111 ,108 -1,024 ,310 KEPATUHAN 2,098 ,211 ,692 9,939 ,000 ,606 1,650 PEMERIKSAA N -,163 ,081 -,158 -2,013 ,049 ,477 2,098 PENCAIRAN ,183 ,090 ,174 2,027 ,047 ,399 2,505
a. Dependent Variable: PENERIMAAN
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yangdiolah, 2018) Pada  Table  9  hasil  pengujian tolerance menunjukan  tidak  ada  variabel  bebas  yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau 10%. Hasil penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa  tidak  ada  variabel  bebas  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel dalam model regresi penelitian ini.
c. Uji Autokorelasi
Pendeteksian  ada  atau  tidaknya  autokorelasi  dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  uji Durbin-Watson (DW test), hipotesis yang akan diuji adalah:
H0 : tidak ada autokorelasi ( r = 0 )
HA : ada autokorelasi ( r ≠ 0 )
Hasil uji Durbin-Watson (DW test) adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,914 a ,835 ,827 0,441356 1,746
a. Pr  dictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN b. Dependent Variable: PENERIMAAN Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yangdiolah, 2018)
Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai DW 1,746 nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel dengan signifikansi 5%, dengan n 60 data dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai (du) yaitu 1,6889. Oleh karena DW 1,746 lebih besar dari batas atas (du) 1,6889 dan kurang dari 4-1,6889 (4-du)  =  2,3111  atau  dapat  ditulis  dengan  persamaan  1,6889  <  1,746  <  2,3111  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H0  diterima  dan  H1  ditolak  yang  menyatakan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  yang  digunakan  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  dalam penelitian  ini  menggunakan  uji Glesjer dengan  menggunakan Level  of  Significant adalah  5%, dimana data dinyatakan bebas heterokedastisitas jikra probabilitas signifikansinya lebih dari 5%, sebagai berikut:

## Tabel 11. Hasil Uji Glesjer
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,020 ,062 ,326 ,746 KEPATUHAN ,113 ,121 ,155 ,930 ,356
PEMERIKSAAN -,004 ,046 -,018 -,096 ,924 PENCAIRAN -,079 ,052 -,313 -1,524 ,133
a. Dependent Variable: RES2
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  sig  kepatuhan  sebesar  0,356  >  dari  0,05 pemeriksaan pajak sebesar 0,924 > 0,05 serta pencairan tunggakan pajak sebesar 0,133 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak dinyatakan tidak mengandung heterokedastisitas karena tingkat probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05.

## d. Uji Kelayakan Model
Uji  kelayakan  model  adalah  untuk  mengetahui  apakah  model  yang  digunakan  dalam penelitian ini sudah layak untuk melakukan uji selanjutnya atau tidak.

## Tabel 12. Koefisien Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,111 -,108 -1,024 ,310 KEPATUHAN 2,098 ,211 ,692 9,939 ,000 PEMERIKSAAN -,163 ,081 -,158 -2,013 ,049 PENCAIRAN ,183 ,090 ,174 2,027 ,047 a. Dependent Variable: PENERIMAAN
b. Linear Regression through the Origin
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)
Berdasarkan Tabel 12, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = -0,111 + 2,098 Kep – 0,163 Pem + 0,183 PTP + 𝒆
Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  negatif  sebesar  -0,111  menunjukan  bahwa  jika  variabel-variabel independen  (Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Pencairan  Tunggakan Pajak) diasumsikan tidak memberikan pengaruh maka nilai Y ( Penerimaan pajak ) adalah sebesar -0,111.
2. Nilai  koefisien  regresi  variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  2,098  berarti  setiap kenaikan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 2,098 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak -0,163 berarti setiap kenaikan variabel pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan turun sebesar -0,163 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel pencairan tunggakan pajak 0,183 berarti setiap kenaikan variabel pencairan tunggkan pajak sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak akan naik sebesar  0,183  satuan  dengan  asumsi  variabel  lain  tidak  mengalami  perubahan  atau konstan.

## 1. Koefisien Determinasi ( Adjusted R-Square )
Koefisien  Determinasi  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerapkan model regresi dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak.
Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,914 a ,835 ,827 0,441356 1,746 a. Predictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN b. Dependent Variable: PENERIMAAN
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018)
Pada  Tabel  13  koefisien  determinasi  ditunjukkan  dengan  nilai adjusted  R-square dari model  regresi  atau  seberapa  besar  kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  variabel terikatnya. Adjusted R-square pada tabel tersebut memilki nilai 0,827 yang berarti sebesar 82,7% penerimaan  pajak  dipengaruh  secara  bersama-sama  oleh  variabel-variabel  independen kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisanya 17,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain diluar model penelitian.

## 2. Uji Statistik F
Adapun uji statistik F sebagai berikut:

## Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,554 3 ,185 94,784 ,000 b Residual ,109 56 ,002 Total ,663 59
a. Dependent Variable: PENERIMAAN b. Predictors: (Constant), PENCAIRAN, KEPATUHAN, PEMERIKSAAN

## Sumber: Data yang diolah (2018)
Kriteria  dalam  uji  F  ini  apabila  nilai  signifikansi  <  0,05  maka  hipotesis  akan  diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut adalah hasil dari uji F tabel. F tabel = ( k ; n – k ) = ( 3 ; 60 – 3 ) = ( 3 ; 57 ) → 2,77 Dari tabel 14 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 94,784 yang lebih besar dari F tabel 2,77 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang  digunakan  layak  untuk  menguji  data  dan  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan dapat dilanjutkan.

## 3. Pengujian Hipotesis
Uji  hipotesis  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  kepatuhan  Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini didapatkan hasil Uji Statistik t sebagai berikut:

## Tabel 15. Hasil Uji Statistik t
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,111 ,108 -1,024 ,310 KEPATUHAN 2,098 ,211 ,692 9,939 ,000 PEMERIKSAAN -,163 ,081 -,158 -2,013 ,049 PENCAIRAN ,183 ,090 ,174 2,027 ,047
a. Dependent Variable: PENERIMAAN
Sumber : Output SPSS 22 (data sekunder yang diolah, 2018) Perhitungan T tabel sebagai berikut:
T tabel = ( a/2 ; n – k – 1 ) = (0,05/2 ; 60 – 3 – 1 )
= ( 0,025 ; 56 ) → 2,0034
• Pengujian Hipotesis 1
Diketahui  nilai  signifikansi  (Sig.)  untuk  pengaruh  kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap penerimaan  pajak  badan  adalah  0,000  <  0,05  dan  nilai  t hitung 9,939  >  t tabel 2,0034  sehingga disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.
• Pengujian Hipotesis 2
Diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak badan adalah 0,49 < 0,05 dan nilai t hitung -2,013 > t tabel - 2,0034 sehingga dapat disimpulkan H2  diterima yang  berarti  pemeriksaan  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap penerimaan pajak badan.
• Pengujian Hipotesis 3
Diketahui  nilai  signifikansi  (Sig.)  untuk  pengaruh  pencairan  tunggakan  pajak  terhadap penerimaan pajak badan adalah 0,047 < 0,05 dan nilai t hitung 2,027 > t tabel 2,0034 sehingga dapat disimpulkan H3  diterima yang  berarti  pencairan  tunggakan  pajak  berpengaruh  positif  secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.
Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Serang. Artinya, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketercapaian  target  penerimaan  pajak  diKPP  Pratama Serang.  Karena  memiliki  pengaruh  positif  maka  dapat  dikatakan  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  maka  akan  semakin  meningkatkan  penerimaan  pajak  badan  di  KPP Pratama Serang, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak makan akan  menurunkan  tingkat  penerimaan  pajak  badan  yang  dapat  dihimpun  oleh  KPP  Pratama Serang pula.
Hal tersebut sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yakni sistem self  assessment dimana  dalam  sistem  ini  Wajib  Pajak  diberikan  wewenang  dalam menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2014:11). Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung  dan  memungut  pajak  sepenuhnya  berada  ditangan  Wajib  Pajak,  sehingga kepatuhan merupakan modal utama  dan modal terbesar untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak  (KANWIL  DJP)  Provinsi  Banten  untuk  setiap  Kantor  Pelayanan  Pajak  khususnya  KPP Pratama Serang agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh PP Mahendra dan I Made Sukartha (2014) yang menemukan hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif pada penerimaan  pajak  penghasilan  badan.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Fajar,  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan Wajib Pajak Badan  di KPP Pratama Surakarta periode 2010 – 2012. Namun  hasil tersebut bertentang dengan penelitian Arfaningsih (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak periode 2012 – 2015, tidak terdapatnya hubungan anatar variabel kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut seperti adanya wajib pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam
SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya motivasi dalam pelayanan, pengawasan dari petugas pajak sebagai fiskus dan kurangnya kesadaran diri wajib pajak  dalam  melaporkan,  menghitung,  menyetor,  dan  membayar  sendiri  kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak badan secara signifikan, maksud pengaruh negatif disini adalah hubungan antara  jumlah  pemeriksaan  pajak  dan  penerimaan  pajak  badan  berbanding  terbalik.  Artinya, ketika jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka tingkat penerimaan pajak yang diperoleh akan menurun,  begitupula  sebaliknya  disaat  jumlah  pemeriksaan  pajak  menurun  maka  akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak  yang diperoleh oleh KPP Pratama Serang.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Rizki  (2015)  yang  meyatakan  bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus  maka  akan  mengurangi  efektivitas  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  di  (KPP)  Pratama Surakarta.  Pemeriksaan  pajak  yang  seharusnya  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi positif  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak  di  (KPP)  Pratama  Surakarta, ternyata  menunjukkan  hal  yang  sedikit  berbeda  dalam  penelitian  kali  ini.  Pemeriksaan  pajak yang  berpengaruh  secara  signifikan  negatif  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak  di  (KPP) Pratama  Surakarta  merupakan  petunjuk  bahwa  penerapan Self  Assessment  System di  (KPP) Pratama Surakarta dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam mengisi Surat Pemberitahuan  (SPT)  sudah  cukup  baik.  Hasil  pengujian  ini  juga  didukung  oleh  pernyataan petugas pemeriksa pajak di (KPP) Pratama Surakarta yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan  pajak  terhadap  Wajib  Pajak,  sebagian  besar  dari  mereka  sudah  patuh  dalam mengisi  (SPT)  yang  dilaporkan  dan  cukup  c ooperatif .  Oleh  karena  itu,  strategi  untuk meningkatkan  efektivitas  penerimaan  pajak  di  (KPP)  Pratama  Surakarta  melalui  pemeriksaan pajak tidaklah efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih efektif apabila hanya dilakukan terhadap Wajib  Pajak  yang  terindikasi  melakukan  kecurangan  dalam  melaporkan  besarnya  pajak  yang terutang.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan    oleh  arfaningsih  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  parsial  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  Penerimaan  Pajak periode  2012-2015.  Tidak  terdapatnya  hubungan  antara  variabel  kepatuhan  wajib  pajak terhadap penerimaan pajak disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti adanya wajib pajak yang tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya  motivasi  dalam  pelayanan,  pengawasan  dari  petugas  pajak  sebagai  fiskus  dan kurangnya  kesadaran  diri  wajib  pajak  dalam  melaporkan,  menghitung,  menyetor,  dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian PP Mahendra dan Sukartha (2014), mereka menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak  secara  signifikan  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  yang  berarti  bahwa  hubungannya  berpengaruh  searah  dimana  ketika pemeriksaan naik maka penerimaan pajakpun akan naik, begitupula sebaliknya.
Pengaruh positif disini dimaksudkan adalah hubungan antara pencairan tunggkan pajak dan penerimaan pajak badan berbanding lurus, jadi ketika penaciran tunggakan pajak naik maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak badannya pula, sebaliknya jika pencairan  tunggakan  pajak  menurun  maka  akan  mengurangi  jumlah  penerimaan  pajak  yang diperoleh  oleh  KPP  Pratama  serang  itu  sendiri.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  PP Mahendra  dan  I  made  Sukartha  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  variabel  penagihan  pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan  penagihan  pajak  akan  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  penerimaan  pajak
penghasilan badan.  Penelitian lain diungkapkan oleh Aurelia (2014) yang menunjukan bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Manado sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan selama periode tahun 2011-2013 penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Manado rata-rata sebesar 82,87%. Penelitian cut dkk mengungkapkan hal serupa bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kepatuhan Wajib Pajak  berpengaruh postif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  patuh  Wajib  Pajak  terahadap  peraturan perpajakan yang berlaku maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak badan.
2. Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak badan. Hal ini menunjukan bahwa rasio jumlah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang  berbanding  terbalik  terhadap  penerimaan  pajak  badan,  dimana  ketika  rasio  jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka jumlah penerimaan pajak badan yang diperoleh akan menurun.
Pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak jumlah tunggakan yang dapat dicairkan maka akan akan semakin menambah jumlah penerimaan pajak badan yang dapat dihimpun

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2 . Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Aurelia Indah Molle, Sifrid S Pangemanan, Harijanto Sabijono. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.4, Hal. 108-115 . Chorras  Mandagi,  Harijanto  Sabijono,  Victorina  Tirayoh.  2014.  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakannya Pada  KPP Pratama Manado . Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.3, Hal. 1665-1674.
Cut Inayatul Maulida, Adnan. 2017. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), E-ISSN 2581-1002 Vol. 2, No. 4, Halaman 67-74.
Direktorat Jendral Pajak. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya: Susunan Dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan . Jakarta Selatan
Muhamad Riski Nindar, Sifrid S. Pengemanan, Harijanto Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 1-10.
Putu  Putra  Mahendra,  I  Made  Sukartha.  2014.  Pengaruh  Kepatuhan,  Pemeriksaan,  Dan Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, ISSN : 2302 – 8556  9.3 (2014) : 633-643 .
Sari, Diana. 2016. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung :  Refika Aditama. Siti, Resmi . 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Sugiyono. 2013. Statistika untuk Penelitian . Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta. Sukrisno  Agoes,  Estralita  Trisnawati.  2014. Akuntansi  Perpajakan.  Edisi  3 .  Jakarta  Selatan: Salemba Empat.
Wirawan B Ilyas, Pandu Wicaksosno. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media Yenni Mangoting, Arja Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338- 8137 online Vol. 15, No. 2, November  2013, 106-116 .