Nama jurusan/prodi/departemen/ lembaga, disusul dengan alamat lengkap lembaga hingga kode pos. Email: email dari pihak korespodensi/ yang mensubmit artikel.

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 2, 2022 DOI: 10.14710/jiip.xxxxxxx
Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?
Puji Astuti 1 , Neny Marlina 2 12 Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro
Dikirimkan: 29 September 2022 Direvisi: 30 September 2022 Diterbitkan: 1 Oktober 2022

## Pendahuluan
Desa  merupakan  pemerintah  terendah  yang  sudah  sejak  lama  dikenal  sebagai pemilik otonomi asli. Dalam konteks pemerintahan nasional, keberadaan desa adalah garda  terdepan  dalam  mendukung  berbagai  kebijakan  pemerintah,  karena  sebagian besar masyarakat Indonesia memang tinggal di pedesaan. Sebagai pemilik otonomi asli, desa mulai kehilangan watak aslinya ketika pemerintah Orde Baru mulai mengatur desa dengan Undang-undang yang berlaku secara nasional. Pengelolaan pemerintahan desa

## INTISARI
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  praktik  politik  uang  pada pemilihan  kepala  desa  yang  dilaksanakan  di  Desa  Kemiri  Kecamatan  Sumpiuh  Kabupaten Banyumas (membandingkan pilkada tahun 2015 dan 2021). Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat  memaknai  politik  uang  dan  apakah  uang  menjadi  penentu  utama  masyarakat sebagai  pemilih  dalam  mendukung  calon?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang  merupakan  informan  kunci  yang  telah  ditetapkan  secara  purposive.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat lebih menoleransi praktik politik uang karena mereka menganggap menerima uang dan materi lainnya dari calon adalah bagian dari tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral. Penelitian ini juga menemukan bahwa uang dan materi lainnya bukanlah alasan utama yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung kandidat.  Mereka  juga  melihat  kapasitas  calon,  pribadi,  serta  latar  belakang  kehidupan keluarga mereka. Meski semua calon menawarkan uang kepada rakyat tetapi mereka hanya menerima uang dari calon yang mereka putuskan untuk dipilih. Di masa depan, politik uang merupakan praktik yang buruk karena dengan demikian praktik tersebut akan merusak nilai- nilai moral dan menghalangi calon dengan kapasitas penuh untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah dengan alasan mahalnya biaya proses politik. Oleh karena itu perlu diberikan  pendidikan  politik  yang  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  memerangi politik uang sebagai kegiatan yang berbahaya.

## KATA KUNCI
Politik Uang, Pemilihan kepala desa, Pendidikan Politik
di  bawah  kekuasaan  Orde  Baru  banyak  membatasi  masyarakat  desa  dalam mengembangkan demokrasi. Sebelum diberlakukan UU No 5 tahun 1979, desa benar- benar mampu memposisikan sepenuhnya sebagai representasi kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa menjadi hak sepenuhnya bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan harapan mereka. Konsep kepala desa yang melindungi dan menentramkan menjadi nilai yang begitu kental dengan dukungan lembaga-lembaga lokal sebagai wadah dalam mengatasi berbagai masalah. Hadirnya UU No  5  tahun  1979  yang  sangat  sentralistik  secara  perlahan  namun  pasti  mulai menghilangkan jati diri otonomi desa.
Sentralisasi  juga  menyebabkan  berbagai  kelembagaan  lokal  yang  kental  dengan fungsi-fungsi sosial bergeser menjadi lembaga yang bukan hanya tidak berkarakter lokal, tapi juga menjadi bagian dari pemerintahan nasional dengan fungsi-fungsi administratif. Sentralisasi mendorong Pilkades tidak lagi  hanya menjadi urusan masyarakat desa,akan tetapi juga menjadi urusan pemerintah di atasnya. Seorang calon kepala desa adalah sosok yang bukan hanya harus dapat  diterima oleh masyarakat desa, akan tetapi juga harus  memenuhi  persyaratan  dari  pemerintah  untuk  menjalankan  tugas-tugas administrasi. Maka  dalam pencalonan kepala desa pun seorang calon harus lolos ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Disinilah konflik dalam proses pemilihan kepala desa  semakin  keras,  terutama  ketika  calon  yang  mendapat  dukungan  luas  dari masyarakat tidak lolos ujian.
Secara perlahan tapi pasti, pola demokrasi desa dalam memilih pemimpinnya telah  bergeser    dengan  lebih  diwarnai  oleh  tuntutan-tuntutan  dari  pemerintah  di atasnya. Fakta ini menyebabkan perubahan perilaku kepala desa yang lebih berpihak pada  negara  (sebagai  sumber  kekuasaan  politiknya)  daripada  berpihak  kepada masyarakat (sebagai sumber kekuasaan sosial). Sebagai entitas sosial  politik, desa yang keberadaanya lebih dulu ada dibandingkan dengan negara,  semakin terbebani  oleh sistem  hubungan  kekuasaan  dengan  berbagai  kekuatan  supra  desa.  Padahal  desa sebagai basis kehidupan masyarakat terbawah memiliki keberagaman potensi kearifan lokal yang semestinya terus dilestarikan. Sementara sebagai pemilik otonomi asli, desa sesungguhnya    telah  memiliki    pengalaman  untuk  mengatur  cara  berpemerintahan secara baik.
Terlepas dari  fenomena besarnya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan kepala desa, yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pola-pola politik uang yang menyertai  proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Tradisi  memberikan  uang memang bukan hal yang baru dalam proses pemilihan kepala desa, namun di masa lalu pemberian uang  lebih bersifat sukarela dan lebih sebagai tali asih untuk permintaan doa restu kepada warga. Dalam konteks kekinian pemberian uang  dari calon kepala desa lebih bersifat transaksional dan dilakukan secara terbuka. Fenomena politik uang dalam proses pemilihan telah  menjadi gejala yang sangat umum dan mudah dijumpai dalam berbagai  aktivitas  pemilu  baik  itu  Pemilu  legislatif,  Pemilu  Presiden,  Pemilu  Kepala Daerah, dan tidak ketinggalan dalam Pemilihan Kepala Desa. Bahkan masyarakat desa yang  dulu  sangat  dikenal  memegang  teguh  nilai-nilai  kebaikan  bersama    sekarang semakin toleran terhadap pemberian uang yang diberikan secara terbuka dan mengarah pada jual beli suara.
Terbitnya UU No 6 tahun 2014 di satu sisi  berkeinginan kuat untuk mengembalikan desa dengan otonomi aslinya, dengan cara   menempatkan  masyarakat desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik terhadap supra desa,  dan juga  mebangkitkan kembali desa dengan potensi kearifan lokalnya, sungguh menjadi hal yang melegakan. Di sisi lain terkait dengan permilihan kepala desa, dimana  terbukanya jabatan kepala desa yang semakin panjang yaitu tiga kali masa jabatan dan  semakin besarnya dana desa yang akan mengalir ke desa, harus diakui telah menjadikan  pemilihan kepala desa semakin  kompetitif  dan  juga  berpotensi  masuknya  calon  kepala  desa  yang  ingin memenangkan  pemilihan  dengan  menghalalkan  segala  cara,  termasuk  dengan menggunakan  politik  uang.  Realitas  ini  sangat  kental  terlihat  pada  proses  pemilihan kepala  desa  di  desa  Kemiri    baik  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2015  maupun  2021. Pilkades    tahun  2015  yang  diikuti  oleh  tiga  calon  yaitu    Surasdi  (petahana),  Imam Mudzakir  dan  Masdiyanto.  Meskipun  ada  tiga  calon,  tetapi  persaingan  ketat    terjadi antara Imam Mudzakir dan Petahanan. Imam Mudzakir adalah Calon yang lahir di desa Kemiri  dan  orang  tuanya  juga  asli  Desa  Kemiri,  tetapi  sudah  lama  Imam  Mudzakir meninggalkan  desa  dan  jadi  seorang  kontraktor  sukses  di  Purwokerto.  Pada  Pilkades 2015  Imam  Mudzakir  merupakan  calon  yang  paling  banyak  mengeluarkan  uang, meskipun pada akhirnya harus mengakui kekalahanya dari Surasdi.  Pada Pilkades 2021 peserta Pilkades juga  ada tiga calon  dimana dua calon merupakan wajah lama yaitu Surasdi  sebagai  petahana    selama  dua  periode,      Imam  Mudzakir  yang  juga  pernah mencalonkan diri pada Pilkades 2015, dan wajah baru yaitu Suedi, seorang pensiunan pegawai  BPN.  Suedi  sebagai  wajah  baru,  sebagaimana  Imam  Mudzakir  juga  tidak bertempat  tinggal  di  desa  Kemiri  karena  tinggal  di  Purwokerto.  Kemenangan  Suedi sebagai  wajah  baru  juga  diwarnai  oleh  praktek  politik  uang  yang  sangat  kental  dan terbuka.
Praktek  politik  uang  dalam  Pilkades    menjadi  hal  yang  sangat  tidak menguntunghkan bagi pembelajaran demokrasi karena calon menggalang  dukungan dari masyarakat lebih mengandalkan pada uang bukan visi dan program yang secara langsung  disampaikan    kepada  masyarakat.  Praktek  politik  uang  juga  dapat  menjadi penyebab lunturnya nilai-nilai moralitas masyarakat desa karena bagaimanapun politik uang  merupakan  tindakan  tidak  terpuji  dan  tidak  sejalan  dengan  nilai  dan  prinsip moralitas . Oleh karena itu menarik untuk mengkaji apakah uang yang diterima oleh masyarakat  pemilih  menjadi  penentu  dan  pertimbangan  utama    bagi  pemilih  dalam menentukan pilihannya?

## Konsep Otonomi Desa
Desa  di  Indonesia    sejak  lama    diakui  sebagai  bentuk self - governing  community , dimana pada masa kolonial bahkan diformalkan menjadi kesatuan masyarakat hukum adat.  Sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  maka  desa  memiliki  kewenangan mempunyai  lembaga-lembaga  yang  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya seperti  lembaga politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Desa adat ini juga mempunyai    kewenangan  untuk  memiliki  kekayaan  yang  diatur  sesuai  dengan kelembagaan yang dikembangkan sendiri (Hanif Nurcholis,2002:19). Menurut Soetarjo (1984:182) desa merupakan lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan    hukum  adat  yang  disebut  otonomi  desa  yang
mencakup  pengaturan tentang pertahanan dari ancaman atau gannguan  dari daerah luar; keamanan dan ketertiban; peradilan; pekerjaan umum; upacara keagamanan; dan pertanian, perikanan, peternakan,perhutanan. Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (1991:7-8)  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  otonomi  dapat melakukan  berbagai  tindakan  hukum  seperti  :  mengambil  keputusan  atau  membuat peraturan  yang  dapat  mengikat    segenap  warga  desa  atau  pihak  tertentu  sepanjang menyangkut rumah tangganya; menjalankan pemerintahan desa; memilih kepala desa; memiliki  harta  benda  dari  kekayaan  sendiri;  memiliki  tanah  sendiri;  menggali  dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa; menyelenggarakan peradilan desa; dan menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.
Setelah  Indonesia  merdeka,  desa  tidak  pernah  lekang  menjadi  sasaran  berbagai regulasi yang acapkali memunculkan banyak paradok. Puncaknya desa mulai kehilangan otonomi asli sebagai jati diri ketika pemerintah orde Baru mengatur desa dengan UU No 5 tahun 1979. Undang-Undang yang mengupayakan penyeragaman kewenangan desa ini telah mematikan desa dengan kekuatan kulturalnya. Desa kehilangan kemampuanya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya akibat gempuran berbagai kebijakan pemerintah  di  atasnya.  Berbagai  pengaturan  negara  terhadap  desa  justru memperlemah posisi dan kemampuan desa karena menguatnya birokratisasi di tingkat desa dan juga kontrol politik terhadap desa. Akibatnya desa kehilangan otonomi desa yang antara lain ditandai dengan : melemahnya kemampuan desa dalam mengontrol terhadap hak-hak kekayaan desa; hancurnya basis sosial desa terutama kepemimpinan desa yang berorientasi sebagai pamong masyarakat; matinya demokrasi desa terutama dengan pemilihan kepala desa yang juga menjadi bagian dari demokratisasi di tingkat desa; dan matinya kemandirian desa akibat praktek mengalirnya  berbagai kebijakan subsidi.
Setelah berpuluh tahun desa berjuang untuk menemukan kembali otonomi desa, maka lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa cukup melegakan karena desa kembali memperoleh pengakuan sebagai pemilik otonomi asli. Perubahan yang sangat penting dari  UU  No  6  tahun  2014  adalah  azas  yang  menjadi  dasar  dalam  pengembangan kewenangan  desa  yang  semula  menjadi  bagian  dari  politik  desentralisasi,  berubah menjadi  azas  recognisi  dan  subsidiaritas  (Budiman  Sudjatmiko  dan  Yando Zakaria,2014:22).  Perubahan  azas  ini  berimplikasi  besar  terhadap  bentuk  dan  jenis kewenangan desa, terutama pengakuan terhadap kewenangan yang bersumber pada hak  asal-usul,  semakin  besarnya  keuangan  yang  akan  diterima  oleh  desa,  dan  juga kedudukan  desa  yang  sekarang  menjadi  berada  dalam  wilayah  Kabupaten/Kota  dan tidak  berada  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota.  Bagi  Sutoro  Eko (2005:xx) pengakuan atas otonomi desa  tidak boleh hanya dimaknai sebatas formalis atau  pun  simbolis  dan    bukan  pula  bermakna automoney. Otonomi  harus  dimaknai betapa pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan-kewenangan desa yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia, dan juga pentingnya pembagian sumberdaya dan kekuasaan yang adil kepada desa. Berbicara  tentang  desa,  maka  ada  banyak  aktor  yang  berperan  penting  dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan desa. Aktor penting dalam dinamika desa adalah kepala desa karena menjadi penentu dan penggerak pemerintahan desa. Karena
pentingnya  kedudukan  kepala  desa,  maka  pemilihan  kepala  desa  sejak  lama  selalu menjadi pusat perhatian. Pemilihan kepala desa menjadi peristiwa penting bagaimana masyarakat desa memilih pemimpinnya. Posisi kepala desa yang strategis mendorong proses  pemilihan  kepala  desa  menjadi  ajang  kontestasi  yang  acapkali  diwarnai  oleh praktek politik uang. Sejak Kepala Desa  memiliki peran dominan sebagai kepanjangan tangan  pemerintah maka benih politik uang semakin kuat,  karena masuknya  tangan kuat  dari  atas  untuk  mengendalikan  calon  yang  didukungnya  agar  memenangkan pemilihan, yang  seringkali melibatkan pemilik modal untuk memainkan peranan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu praktek politik uang  menjadi tantangan besar karena dalam  kenyataanya  politik  uang  tidak  pernah  surut,  bahkan  semakin  sulit  untuk dikendalikan  meskipun berbagai regulasi yang melarang politik uang telah dilahirkan.

## Politik Uang Dalam Pilkades
Uang  dalam  politik  tidak  selalu  bermakna  negatif  karena  memang  dibutuhkan. Hanya saja akan menjadi masalah ketika penggunaan uang disalahgunakan untuk hal- hal yang tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam undang-undang,  misalnya untuk jual beli suara atau untuk menyuap media massa. Secara umum masyarakat memahami politik  uang  sebagai  praktek  pemberian  uang  atau  barang  kepada  seseorang  atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan politik. Dalam proses pemilihan, politik uang menjadi cara yang paling banyak dipilih untuk memobilisasi dukungan. Penyalahgunaan uang dalam politik atau politik uang menjadi penghalang untuk lahirnya demokrasi yang hakiki,  karena  demokrasi  yang  dihasilkan  hanyalah  demokrasi  semu  atau pseudo- democracy (Larry Diamond,2003:17). Menurut Ovwaska O. Lucky (2013:6-8) politik uang merupakan perilaku yang tidak menguntungkan, praktek yang membahayakan dalam proses pemilihan pejabat karena akan menghalangi lahirnya tata kelola pemerintahan yang  baik.  Sedangkan  menurut  Michael  Baily  (2004:653-645),  uang  dalam  politik  itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Di satu sisi uang dibutuhkan  dalam  masa-masa kampanye  terutama  untuk  memberikan  informasi  berbagai  program  calon  dalam memperoleh  dukungan.  Namun  uang  menjadi  hal  yang  membahayakan  demokrasi apabila mengarah pada transaksi atau jual beli suara.
Bagi sebagian  kandidat, uang memang seringkali dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh  kekuasaan  secara  instan,  terutama    mereka  yang  tidak  memiliki  modal sosial.  Uang  begitu  berkuasa  sehingga  memunculkan  fenomena    keengganan    untuk melakukan  investasi  sosial  yang  membutuhkan  waktu  cukup    panjang  untuk  dapat memetik  hasilnya.  Maka  wajar  apabila  politik  uang  menjadi  sangat  marak  dalam berbagai proses pemilihan baik dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota legislatif, Pemilihan Kepala daerah, maupun Pemilihan Kepala desa. Bentuk dan kemasan Politik politik  uang  sendiri  semakin  bervariasi  seperti  pemberian  uang  transport,  sembako, bantuan untuk tempat ibadah, dan dalam bentuk  lainnya. Masyarakat semakin lama pun menjadi semakin  kehilangan keinginan untuk memeranginya, bahkan  sebaliknya makin  permisif terhadap berbagai bentuk  politik uang. Terlebih regulasi yang  mengatur larangan  terhadap  politik  uang  justru  menunjukan  langkah  mundur,  sebagaimana tertuang  dalam  UU  No  1/2015  jo  UU  No  8/2015  yang  hanya  membidik  pada  subyek hukum, melingkupi kandidat dan tim kampanye. Padahal UU No 32 tahun 2004 subyek
hukum para pelaku adalah semua pihak siapapun, termasuk  kelompok tim bayangan yang dalam realitasnya lebih banyak berperan dalam memainkan politik uang.

## Tarik Menarik Suara dalam Pilkades Desa Kemiri
Pemilihan Kepala desa  di desa Kemiri baik Pilkades tahun 2015 maupun Pilkades tahun  2021  masih  tetap  diwarnai  oleh  praktek  politik  uang.  Secara  normatif  aturan mengenai proses dan tahapan tidak jauh berbeda, dan tahapan yang sangat penting tentunya adalah pembentukan panitia pemilihan karena akan menentukan aturan pada tahapan-tahapan  pemilihan  berikutnya,  termasuk    pengaturan  tentang  persyaratan pencalonan,  mekanisme  pencalonan,  mekanisme  kampanye,  pemungtan  suara  dan perhitungan suara, serta penetapan calon pemilih. Seperti halnya  pada  Pilkades 2015, Pilkades Desa Kemiri tahun 2021 merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Sumpiuh yang melaksanakan Pilkades. Ini tentu menjadi kewaspadaan tersendiri karena potendi permainan politik uang  bukan hanya datang dari para kandidat, tapi juga bisa dilakukan oleh  para  penjudi  yang  memanfaatkan  pilkades  ini  untuk  memenangkan  pertaruhan dengan mengabaikan  proses demokrasi yang jujur dan adil.
Uang memang menjadi kebutuhan yang tak terelakan bagi siapapun bakal calon kepala desa karena begitu dirinya menyatakan pencalonannya, maka ia harus siap “buka warung”. Buka warung sendiri adalah suatu  istilah yang identik dengan “ open house ” dimana  seorang  calon  kepala  desa  siap  menerima  berbagai  lapisan  masyarakat  yang datang  bertamu  baik  untuk  menyatakan  dukungan  ataupun  untuk  sekedar bersilaturahmi. Ini bisa terjadi berbulan bulan sampai tiba di hari pemungutan suara. Untuk buka warung  ini maka seorang bakal calon kepala desa harus menjamu tamu yang datang  dengan menyediakan minuman, rokok, dan aneka makanan kecil. Jamuan akan meningkat ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, karena  konsolidasi dengan  tim  sukses  yang  semakin  intens.  Diluar  uang    jamuan  untuk  “buka  warung”, calon  juga mengeluarkan  uang yang tidak sedikit untuk diberikan kepada calon pemilih dengan imbalan suara. Pilkades desa Kemiri tahun 2015 diiukuti oleh tiga Calon yaitu Surasdi (petahana), Imam Mudzakir, dan Masdiyanto (pernah menjadi Kades sebelum Surasdi).  Dua  calon  antara  Petahana  dan  Imam  Mudzakir  menjadi  calon  yang  cukup bersaing  ketat,  karena  kedua-duanya    memiliki  basis  dukungan  kekerabatan  yang kuat.Pada  Pilkades  2015,  Imam  Mudzakir  menjadi  calon  yang  paling  banyak mengeluarkan uang. Diakui oleh Imam Mudzakir dirinya mengeluarkan dana lebih dari 1 milyar. Meskipun memiliki basis dukungan kekerabatan yang cukup kuat, melawan petahana  bukanlah  hal  mudah,  sehingga  uang  menjadi  pilihan  untuk  memperoleh dukungan pemilih secara cepat. Menurut Tim sukses Imam Mudzakir, uang terutama banyak    didistribusikan  untuk  calon  pemilih  yang  belum  memiliki  pilihan  sejak  awal ( swing  voter ).    Meskipun  demikian    untuk  pendukung  potensial  karena  adanya hubungan  kekerabatan  atau  hubungan  kedekatan  sebagai  tetangga  pun  tetap  harus diberikan  sejumlah  uang.  Sayangnya  meskipun  menggelontorkan  uang  cukup  besar, kemenangan  masih  diraih  oleh  Surasdi.  Kemenangan  Petahana  ini  tidak  lepas  dari penilaian  positif masyarakat terhadap petahana yang dikenal sebagai pribadi yang jujur, rendah  hati,  juga  dekat  dengan  masyarakat.    Sementara  Imam  Mudzakir  kurang mendapat  penilaian  positif  karena  latar  belakang  keluarganya  yang  tidak  harmonis (berpisah dengan isteri namun tidak bercerai). Pilkades 2015 menjadi sangat menarik
karena uang tidak menjadi penentu utama pemilih menjatuhkan pilihan. Profil petahana dengan rekam jejak kejujuran, kesederhanaan, dan jiwa sosial ternyata lebih menjadi bahan pertimbangan oleh pemilih. Lalu bagaimana dengan Pilkades 2021? Pilkades 2021 diikuti oleh tiga calon yaitu Suedi, Imam Mudzakir dan Surasdi (petahana).  Mengapa Surasdi sebagai Petahana yang dinilai memiliki jiwa sosial tinggi, rendah hati dan jujur kalah pada pencalonannya untuk jabatan ke tiga kalinya  pada Pilkades 2021, bahkan memperoleh suara paling rendah ?. Urutan perolehan suara pada Pilkades 2021 adalah Suedi dengan 1.401 suara, Imam Mudzakir 899 suara, dan Surasdi dengan 775 suara. Sebagai  wajah  baru  Suedi  memang  bukan  sosok  yang  dikenal  luas  oleh  masyarakat karena meskipun lahir dan besar di Kemiri, tapi sejak menapaki karier sebagai PNS Suedi tidak lagi tinggal di desa Kemiri melainkan di Purwokerto. Suedi juga tidak memiliki basis kekerabatan sebagaimana Surasdi dan juga Imam Mudzakir. Apakah kemenangan Suedi semata-mata  karena  uang  yang  sengaja  dibagikan  secara  masif  dan  terbuka  kepada pemilih ? Apakah uang menjadi faktor determinan  yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya?

## Politik Uang Penentu Pilihan?
Sebagai  puncak  pembuktian  demokrasi  di  tingkat  desa,  pemungutan  suara menjadi ujian integritas  bagi penyelenggara, baik panitia pemilihan, pengawas, dan juga saksi. Pemungutan suara juga  menjadi saat yang krusial karena masuknya para penjudi yang datang dengan hanya satu kepentingan yaitu memenangkan taruhan. Kepentingan seperti ini sangat membahayakan bagi jalannya demokrasi desa. Pemilihan Kepala desa di desa Kemiri memang membawa dinamika politik yang menarik. Disamping masuknya cukup banyak penjudi yang datang dari berbagai wilayah seperti Gresik, Pacitan, dan juga Tasikmalaya, maka yang tidak kalah penting adalah fenomena politik uang yang menyertai proses pemilihan. Baik pada Pilkades 2015 maupun  2021, politik uang sangat marak  diberikan  oleh  calon.    Semua  calon  melakukan  praktek  politik  uang,  dengan perbedaan lebih pada  besaran jumlah dan cara pendistribusianya. Maraknya praktek politik uang ini tentu tidak lepas dari sikap masyarakat yang semaskin toleran  terhadap praktek  politik  uang    dengan  berbagai  alasan  yang  menyertainya.  Pandangan masyarakat cukup bervariasi terkait dengan pemberian uang oleh calon, ada yang setuju dan menganggap politik uang sebagai  hal yang wajar, ada pula yang terang-terangan menolak dan menganggap pemberian uang untuk menggalang dukungan merupakan contoh buruk bagi pembelajaran demokrasi sebagaimana tergambar dari beberapa hasil wawancara dibawah ini :
“buat saya pemberian uang oleh  calon ya nggak masalah, kan dari dulu juga seperti ini to ? Kita nggak minta dikasih ya disyukuri saja, apa salahnya ? Kalau ditolak malah nanti tersinggung. Tapi saya hanya menerima dari calon yang dari awal memang menjadi pilihan saya. Pada Pilkades 2015 saya memilih pak Surasdi dan    Pilkades  2021  juga  sama.  Saya  berkali-kali  ditawari  uang  oleh  Timses  pak Su’edi, tapi saya menolak karena saya sudah punya pilihan (pendapat ibu Kidem, pada wawancara yang dilakukan tanggal 16 April 2022)
“saya  jujur    kurang  setuju  dengan  kebiasaan  memberikan  uang  oleh calon, tapi saya tidak mungkin  menolak karena menolak pemberian uang malah dikira kita tidak mendukung. Apalagi kalau calonnya tetangga, kita bisa dimusuhi
kalau tidak mau menerima uang, tentu dengan konsekuansi  memberikan suara kita. Saya sekeluarga ada 4 pemilih, dan terus terang suara saya bagi. Tahun 2015 suara saya bagi dimana  2 suara untuk Imam Mudzakir dan 2 lainnya untuk Surasdi. Saya pun jujur pada Timses Pak Imam kalau saya hanya akan memberikan dua suara untuk pak Imam. Alasanya tentu karena pak Imam  tetangga jadi tidak enak dan  saya    saat  itu  diberi    uang  200  ribu.  Dua  suara    lainnya  untuk  pak  Surasdi meskipun saya tidak menerima imbalan uang. Alasannya ya karena selaku Kades pak  Surasdi  Jujur,  baik,  sosialnya  tinggi.  Tapi  untuk  Pilkades  2021  saya  tidak memberi suara ke Pak Surasdi. Dua suara tetap untuk Pak Imam,  alasannya masih sama karena tetangga dan  dua lainnya untuk Su’edi.  Kenapa dua suara lain saya berikan ke Pak Suedi alasanya sederhana, saya melihat pak Suedi Pendidikan S2 dan  Pensiunan  BPN.  Apalagi  janjinya  akan  memberikan  sertifikat  gratis.Timses Suedi memberi uang 50 ribu untuk 1 suara pemilih diberikan sebelum pemungutan suara dan katanya setelah pemilihan diberikan 50 ribu lagi. Tapi setelah pemilihan kenyataanya kita sebagai pendukung pak Suedi hanya diberikan tambahan uang sebesar 25 ribu rupiah. (pendapat ibu Kuwati, pada wawancara tanggal 20 Mei Desember 2021)
“soal  pemberian  uang  oleh  siapapun  calon,    sejak  awal  saya  menolak. Bukan  apa-apa,  karena  saya  ingin  jadi  orang  bebas,  yang  menentukan  pilihan sesuai dengan hati nurani. Saya juga ingin memberikan contoh bagaimana memilih pemimpin  secara  benar.  Oleh  karena  itu  saya  tidak  setuju  dengan  tradisi memberikan uang oleh calon kepala desa.Saya yakin tidak ada pemberian yang gratis, pasti ada imbal balik yang diharapkan. Bagi saya seorang calon tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar untuk bisa terpilih,asal seorang calon dikenal baik  oleh  masyarakat,  ya  perilakunya,  ya  tindakannya,  masyarakat  pasti  akan memilih dengan sukarela. Masyarakat kita itu masih bisa berpikir cerdas dalam mencatat  kebaikan-kebaikan  orang  kok”  (PendapatIbu  Sri  Nurhamdiyah,S.Pd, pada wawancara tanggal 19 Mei 2022).
Pandangan  masyarakat  terkait  pemberian  uang  oleh  calon  kades    memang bervariasi sesuai dengan latar belakang mereka. Secara umum masyarakat memandang pemberian uang oleh calon Kades kepada pemilih bukan sebuah hal lumrah  dan  tradisi yang sudah ada sejak lama. Karena pengalaman yang mereka peroleh selama ini dalam proses  pilkades  selalu  disertai  adanya  tradisi  bagi-bagi  uang    oleh  calon,  sehingga mereka menganggapnya  bukan sebagai  hal yang  menyimpang, apalagi mencederai proses demokrasi. Yang berbeda adalah kalau dulu pemberian uang oleh calon kepala desa dilakukan secara diam-diam dan lebih mengisyaratkan pada  permintaan doa restu. Kalaupun ada permintaan dukungan  sifatnya lebih sukarela. Namun dalam dua dekade terakhir pemberian uang  dilakukan secara terbuka, dengan meminta imbalan suara. Pola  pemberian  uang  sebagai  aktivitas  transaksional  juga    semakin  beragam  dimana pemberian uang bukan hanya diberikan kepada individu-individu tapi juga kelompok- kelompok.  Bentuknya  bisa  bermacam-macam  seperti  uang,  sembako,  peralatan pertanian, pengerasan  jalan, pembangunan fasilitas olah raga dan sebagainya. Berbagai bentuk pemberian  tersebut mulai dilakukan oleh seorang calon  dalam rentang waktu
yang cukup panjang sejak seseorang menyatakan dirinya  ambil bagian dalam pemilihan kepala desa sampai di hari pemungutan suara. Masa ini bisa terjadi  satu tahun sebelum proses pendaftaran  resmi calon kepala desa. Maka bisa dibayangkan berapa banyak ongkos yang dikeluarkan oleh calon kepala desa, terutama calon yang belum memiliki modal keterpilihan (belum dikenal kiprahnya secara  luas di masyarakat, tetapi sangat berambisi  untuk  memenagkan  proses  pemilihan).  Hal  ini  juga  bisa  diamati  dalam Pilkades di Desa Kemiri terutama  seorang calon yaitu Imam Mudzaki (pada Pilkades 2015) dan juga Suedi (pada Pilkades 2021). Kedua-duanya sama sama   putra kelahiran desa kemiri, tetapi sudah lama meninggalkan desa dan berdomisili di Purwekerto.  Sosok Imam Mudzakir tidaklah asing bagi masyarakat, apalagi orang tuanya dikenal sebagai tokoh agama yaitu almarhum  Kyai Saring. Namun kondisi rumah tangga Imam Mudzakir yang tidak harmonis ternyata juga menjadi catatan sendiri bagi pemilih. Seorang calon kepala desa dianggap sebagai pengayom, kalau tidak bisa ngayomi keluarga apakah juga bisa menjadi pengayom masyarakat ? Sementara Suedi sebagai wajah baru sesungghnya tidak dikenal luas oleh masyarakat. Namun tim sukses sangat agresif mempromosikann sosoknya  sebagai  mantan  pegawai  BPN  dengan  latar  belakang  pendidikan  magister. Disamping kemampuan keuangan yang secara terbuka disistribusikan kepada pemilih, latar  belakang  pendidikan  dan  keberadaanya  sebagai  mantan  birokrat  menjadi pertimbangan  tersendiri  bagi  masyarakat  pemilih.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh beberapa narasumber sebagai berikut:
“saya  dua  kali  pilkades  sebelumnya  memilih  pak  manten  Surasdi (petahana).  Karena  memang  kalau  bicara  profil  pemimpin  pak  surasdi  itu integritasnya luar biasa, rendah hati, sosialnya sangat tinggi karena dia orang yang akan selalu hadir di tengah warga ketika ada hajatan, kematian dan juga bencana seperti banjir. Tapi untuk Pilkades tahun 2021 saya memilih Suedi karena secara kasat mata beliau kan pendidikannya tinggi, mantan birokrat di BPN. Apa yang dimiliki Pak Suedi  modal yang sangat baik, dan saya berharapnya kepemimpinan beliau jauh lebih baik. Pemimpin yang jujur, rendah hati itu penting, tapi kalau tidak  bisa  menggerakan  perangkat  untuk  berkinerja  baik  ya  bagaimana  jadinya karena  pelayanan  tidak    sesuai  harapan.  Yang  jelas  beliau  juga  berjanji  untuk sertifikasi gratis bagi 1000 warga, dan  soal uang yang beliau berikan melalui tim sukses  saya  anggap  sebagai  bonus.Uang  bukan  menjadi  pertimbangan  utama, karena  saya  melihat  latar  belakang  pengalaman  Pak  Suedi  sebagai  mantan pegawai  BPN  dengan  latar  belakang  pendidikan  S2  (wawancara  dengan  Pak Saeran, 16 Juni 2022).
Realitas    pergeseran  pemaknaan  pemberian  uang  oleh  calon  Kades    ini    dapat dilihat  dari  dua  sisi,  baik  pemilih  maupun  calon.    Dari  sisi  pemilih  pergeseran  sikap masyarakat yang semakin toleran pada praktek politik uang    karena masyarakat sudah dihinggapi  budaya  fragmatisme,  dan  menganggap  pemberian  uang  dari  calon  kepala desa bukan sesuatu yang melanggar norma dan hal yang lumrah. Meskipun demikian uang bukanlah menjadi satu-satunya alasan bagi pemilih untuk memberikan dukungan suara.  Bagi mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan calon kepala desa, uang dapat dipastikan tidak menjadi daya tarik utama. Demikian pun untuk pemilih yang tidak memiliki  ikatan  kekerabatan  dengan  calon  kepala  desa,  dukungan  diberikan  tidak
semata-mata karena uang, tapi juga melihat pada latar belakang kehidupan keluarga dan  juga  kepribadian  dan  kemampuan    calon  kepala  desa.  Sementara  dari  sisi  calon kepala desa, politik uang dianggap  sebagai cara yang cukup efektif untuk memperoleh dukungan. Bagi calon kepala desa yang tidak didukung oleh ikatan kekerabatan, dengan sendirinya belum memiliki pendukung potensial sehingga politik uang menjadi pilihan utama untuk meraih dukungan terutama dari pemilih mengambang (swing voters ). Hal ini juga diakui oleh Ketua Tim Sukses Suedi Bapak Kaswani, yang mengatakan bahwa sebagaian besar uang memang didistribusikan pada pemilih yang belum menentukan pilihan sejak awal karena tidak memiliki hubungan dengan salah satu calon kepala desa yang menjadi pesaing. Namun demikian Suedi diuntungkan karena para pemilih juga melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman Suedi sebagai pensiuan BPN sebagai hal  positif.  Boleh  dikatakan  bahwa  kemenangan  Suedi  sebenarnya  tidak  hanya ditentukan semata oleh jumlah kucuran uang yang secara agresif diberikan kepada calon pemilih,  akan  tetapi  juga  karena  penilain  positif  dan  harapan  masyarakat  akan perubahan  kondisi  desa  yang  lebih  baik  jika  dipimpin  oleh  sosok  seperti  Suedi  yang punya  latar  pendidikan  tinggi  dan  pengalaman  di  pemerintahan.  Meskipun  demikian proses pilkades tetap membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit bagi siapapun yang akan  ikut  dalam  pencalonan,  terutama  untuk  “buka  warung”  dan  juga  adanya  sikap pragmatisme  masyarakat  yang  memandang  bagi  bagi  uang  oleh  calon  kepala  desa adalah  sebuah  tradisi  yang  sewajarnya  dilakukan.  Fragmatisme  dan  sikap  toleran masyarakat  terhadap  politik  uang  semestinya  ke  depan  harus  di  kikis  agar  tidak menghalangi orang yang memiliki kapasitas  untuk berani ikut dalam Pilkades. Meskipun uang  bukan  satu-satunya  pertimbangan  bagi  pemilih  untuk  memberikan  dukungan suara, namun   tradisi bagi-bagi  uang secara tidak langsung telah mendistorsi moral masyarakat dan juga menyebabkan  orang-orang yang memiliki kapasitas tidak berani muncul  dalam  pencalonan  karena  dibayang-bayangi  ongkos  politik  yang  mahal.  Oleh karenanya memberikan penyadaran kepada  masyarakat tentang  betapa berbahayanya politik uang menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

## Penutup
Praktek  bagi-bagi  uang  dalam  Pilkades  yang  dapat  diketegorikan  sebagai  politik uang  merupakan  fenomena  yang  sangat  mudah  kita  jumpai  dalam  berbagai  proses pemilihan di Indonesia, termasuk dalam Pilkades. Membagi uang kepada pemilih oleh calon memang bukan hal yang baru, tetapi perbedaan yang cukup signifikan adalah pada masa yang lalu pemberian uang sifatnya sukarela dan lebih sebagai bentuk permohonan doa restu kepada masyarakat. Sementara dalam dua pengalaman Pilkades  terakhir di desa  Kemiri  yaitu  Pilkades  2015  dan  Pilkades  2021,      praktek  yang  berkembang menunjukan pemberian uang dilakukan dengan lebih terbuka dan  transaksional dengan imbalan permintaan dukungan suara atas uang yang diberikan oleh calon.  Meskipun masyarakat semakin toleran terhadap praktek bagi-bagi uang (politik uang) namun uang bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dan alasan bagi pemilih dalam memberikan dukungan suara. Kepribadian calon, latar belakang kehidupan keluarga, kapasitas, juga menjadi pertimbangan oleh pemilih  dalam memberikan dukungan.  Interaksi sosial yang lebih dekat antara calon dan pemilih menyebabkan masyarakat tidak dengan mudah
menerima  uang  kecuali  dari  calon  yang  benar-benar  akan  mereka  dukung.  Untuk mendukung proses Pilkades yang lebih baik agar menjamin  lahirnya  pemimpin desa yang berkualitas, maka membangun penyadaran kepada masyarakat untuk memerangi praktek  politik  uang  menjadi  sebuah  kemutlakan.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  agar orang-orang  yang  memiliki  kapasitas  kepemimpinan  memiliki  keberanian  untuk  ikut dalam  kontestasi  karena  tidak  dibayang-bayangi  oleh  ongkos  politik  yang  mahal. Masyarakat  juga  perlu  diberikan  pendidikan  bahwa  praktek  bagi-bagi  uang  dalam Pilkades merupakan tradisi yang tidak layak dipertahankan karena merupakan tindakan yang melanggar norma hukum juga mengikis moral masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  para  pihak  terkait  serta  narasumber  yang  telah  membantu memprkaya data dalam penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Bailey,Michael,  The  Two  Side  of  Money  in  Politics:  A  Synthesis  and  Framework , Election Law Journal, Volume 3 Number 4,2004
Cahyono, Heru,2006, Dinamika Demokrasi Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca 1999 ,Jakarta, LIPI
Diamond.Larry, 2003, Developing Democracy Toward Consolidation . Yogyakarta,IRE PRESS
Eko,Sutoro, 2005, Prakarta Desentralisasi dan Otonomi Desa , Yogyakarta,IRE PRESS Eko,  Sutoro  dkk,  2013,  Mutiara Perubahan:  Inovasi  dan  Emansipasi  Desa  Dari Indonesia Timur , Yogyakarta, IRE-Press
Kartohadikoesoemo,Soetarjo, 1984, Desa , Jakarta, Balaipusta
Lucky  O,Ovwasa,  Money  Politics  and  Vote  Buying  in  Nigeri:  The  Bane  of  Good Governance, Afro  Asian  Journal  of  Social  Science,  Volume  4    No  4.3.  Quarter III,2013
Ndraha, Talizuduhu,1991, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa , Jakarta, Bumi Aksara Nurcholis, Hanif,2002, Pertumbuhan dan penyelenggaraan  Pemerintahan Desa , Jakarta, Erlangga
Office of Democracy and Governance, 2003, Money and Politics Handbook: A Guide to Inreasing Transperancy in Emerging Democracies , Washington DA
Sujatmiko,Budiman dan Zakaria, Yando, 2014, Desa Kuat Indonesia Hebat , Yogyakarta, Pustaka Yustisia .

## Daftar Narasumber
Kidem, Masyarakat Desa Kemiri, 16 April 2022 Kuwati, Masyarakat Desa Kemiri, 20 Mei  Desember 2021 Sri Nurhamdiyah, Masyarakat Desa Kemiri , 19 Mei 2022 Saeran, 16 Juni 2022

## Tentang Penulis
Puji Astuti adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  Gender dan Politik serta Politik Lokal.
Neny Marlina adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema Politik Lokal dan Pemerintahan Desa.