Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477

## Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
Efan Elfanso 1 , Laura Monica 2*
1,2) Universitas Bina Darma Palembang Efan.elpanso@binadarma.ac.id , Lauramonica905@gmail.com .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  impact  of  e-commerce  transactions  on  Value  Added  Tax (VAT) revenue which is a source of state revenue and development. This research was conducted using  a  descriptive  qualitative  approach  with  a  case  study  research  approach.  Data  collection methods were carried out by interviews, observation and supported by secondary data from the object  of  research.  The  data  analysis  used  in  this  research  is  descriptive  which  is  supported  by quantitative data. The results of this study Based on e-commerce transaction activities, Indonesia has not been able to collect VAT tax on e-commerce transactions in an ideal amount. This can be seen from the value of e-commerce transactions which have increased significantly in the last five years,  but  tax  revenue  for  e-commerce  transactions  is  inversely  proportional,  namely experiencing  a  significant  decline  in  2021.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  impact  of  e- commerce on tax revenue is considered sufficient good because tax revenue has increased but in 2021 it has decreased significantly. This significant decrease was caused by a lack of awareness and  understanding  of  taxation  by  taxpayers  who  had  not  paid  taxes  optimally  each  year,  e- commerce transactions that were difficult to detect from a  business standpoint and socialization that had not been carried out thoroughly.
Keywords : Value Added Tax (VAT), E-commerce

## PENDAHULUAN
Di  era  digital  saat  ini,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  semakin  maju. Peningkatan ini ditandai dengan hadirnya internet. Dengan berkembangnya teknologi informasi, mulai  dari  belanja online hingga  pemesanan  bahan  makanan  secara online hingga  transportasi berbasis online menjadi  semakin  mudah  bagi  semua  orang.  Fenomena  ini  tentunya  menjadi peluang  bisnis  bagi  banyak  pihak  untuk  memanfaatkan  peluang  tersebut  dengan  menawarkan sistem  perdagangan  virtual  yang  dikenal  dengan electronic  commerce  (e-commerce). Kecenderungan  penggunaan  internet  dalam  bisnis  atau  proses  bisnis  terutama  dilakukan  untuk mendapatkan  beberapa  keuntungan,  salah  satunya  adalah  memperluas  pasar  karena  jika menggunakan  internet  maka  semua  target  pasar  mudah  diakses  karena  aksesibilitas  sangat  luas sehingga pangsa pasar di transaksi dapat meningkat dan menghasilkan keuntungan yang semakin banyak.  Bisnis  yang  menghasilkan  keuntungan  seperti  transaksi e-commerce tidak  lepas  dari pengenaan pajak, sehingga transaksi e-commerce menjadi bagian yang efektif dan penting dalam pendapatan/penerimaan  pajak  untuk  pembangunan  negara.  Selano  (2020)  mengatakan  bahwa perlu  adanya  ketegasan  dari  pemerintah,  harus  bersikukuh  agar  semua  pelaku e-commerce baik besar maupun kecil dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, bahwa upaya pemerintah Indonesia  dalam  menerapkan  pajak  atas e-commerce sangat  berarti  karena  potensi  pemungutan pajak  sangat  besar.  Potensi  pajak  digital  ini  juga  dapat  membantu  pemerintah  mencapai  tujuan penerimaan  pajaknya.  Pemerintah  tentunya  membutuhkan  strategi  yang  lebih  efektif  untuk mencapai  tujuan  pemungutan  pajaknya.  Upaya  optimalisasi  penerimaan  perpajakan  dengan menerapkan  perpajakan e-commerce untuk  pertumbuhan  nasional,  atau retargeting singkatnya (reoptimizing  tax  revenue  with  goal-oriented  e-commerce  taxation  implementation  for  national growth).
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi  Bisnis  Melalui  Sistem  Elektronik (E-commerce). Peraturan  ini  mulai  berlaku  pada  1 April 2019. Peraturan perpajakan tentang perlakuan pajak perdagangan melalui sistem elektronik
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
"e-commerce" mewajibkan  penyedia platform  marketplace untuk  mendapatkan  (NPWP). Diverifikasi  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Kewajiban  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP)  memenuhi  kriteria  bagi  pengusaha  kecil,  namun  juga  berlaku  bagi  penyedia platform marketplace. Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Kementerian  Keuangan  menyampaikan  baru segelintir  pelaku e-commerce yang  sudah  memiliki  (NPWP).  Dari  yang  sudah  memiliki  NPWP itu  sebagian  besar  sudah  melapor  tetapi  tidak  diketahui  apakah  laporannya  sudah  sesuai  fakta yang  terjadi  saat  bertransaksi  atau  tidak.  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak  yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi (Resmi, 2016). PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)  atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  bertindak sebagai penjual.Tarif PPN yang berlaku umum adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi, dalam  rangka  perubahan  undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  harmonisasi  peraturan perpajakan (HPP) untuk menaikkan PPN sebesar 11% (sebelas persen) akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Pemerintah hanya perlu memastikan pajak yang terutang melalui transaksi konvensional  dan  pajak  yang  terutang  melalui  transaksi e-commerce dipungut  sesuai  dengan regulasi  yang  berlaku.  Penjual  konvensional  atau  melalui e-commerce sama-sama  telah memenuhi  kewajiban  pajaknya,  dan  konsumen  yang  membeli  melalui  pedagang  biasa  atau e- commerce sama-sama terbebani. Diharapkan para pelaku e-commerce mengetahui dan memahami peraturan  yang  berlaku  serta  dapat  meningkatkan  kesadaran  mereka  tentang  kepatuhan  terhadap persyaratan administrasi dan kewajiban perpajakan. Berikut ini data yang terkait Data Penerimaan PPN.
Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan (PPN) Dan Jumlah Wajib Pajak PKP
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Dari Tahun 2017-2021 Tahun Realisasi ( Dalam rupiah) WP PKP 2017 278.251.637.335 981 2018 249.565.901.779 1037 2019 241.178,714.639 1106 2020 259.642.620.247 1084 2021 143.979.767.746 1126
Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  realisasi  penerimaan  PPN  dari  tahun  2017-2021  cukup  mengalami kenaikan setiap tahun namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun  sebelumnya  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  patuhnya  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  dan  tidak  sadar  akan  kewajiban yang  harus  mereka  lakukan.  Rendahnya  pembayaran pajak disebabkan oleh beberapa hal, pertama sebagian wajib pajak belum memahami mekanisme pembayaran  pajak,  dan  lemahnya  pengawasan  wajib  pajak  sehingga  menyebabkan  keengganan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak,  kurangnya  sosialisasi  perpajakan  kepada  wajib  pajak  dan pemahaman wajib pajak. Transaksi e-commerce menjadi fokus penting karena aktivitas transaksi yang  tidak  terlihat  akan  sulit  dilacak  jika  DJP  hanya  memantau  perdagangan  konvensional. Transaksi e-commerce yang dilakukan orang pribadi atau badan akan sulit dilakukan pemeriksaan pajak daripada pelaku bisnis secara konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak transaksi e-commerce terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama  Palembang  Seberang  Ulu.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Dampak  Transaksi E-Commerce Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi  Pada  KPP  Pratama  Palembang  Seberang Ulu)”.

## STUDI LITERATUR

## Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal  1(1)  mengatur  bahwa:  “Pajak  wajib  dibayar  kepada  negara  oleh  orang  perseorangan  atau
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
badan  hukum  menurut  undang-undang,  tidak  langsung  dikompensasikan,  dan  digunakan  sesuai dengan kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan warga negara."

## E-commerce
E-commerce adalah  model  bisnis  yang  memungkinkan  bisnis  dan  individu  untuk  membeli dan menjual barang melalui Internet. E-commerce berikut Dia beroperasi di empat segmen pasar utama.  Bisnis  ke  bisnis,  bisnis  ke  konsumen,  konsumen  ke  konsumen,  konsumen  ke  bisnis (Bloomenthal, 2019).
Komponen E- commerce E-commerce memiliki  beberapa  komponen  standar  yang  dimiliki  dan  tidak  dimiliki  oleh transaksi bisnis yang berlangsung secara offline (Irnawati, 2011). 1. Produk
2. Dimana produk tersebut dijual
3. Metode pesanan
4. Cara Pembayaran
5. Metode pengiriman
6. Pelayanan pelanggan
Karakteristik E-commerce 1.Transaksi Tanpa Batas 2. Transkasi Anonim.
3. Produk Digital Dan Non Digital
4. Produk Barang Tak Berwujud

## Jenis- Jenis E-commerce
Berdasarkan  Surat  Edaran  Derjen  Pajak  No.  62  Tahun  2013,  terdapat  empat  jenis  transaksi online yang termasuk dalam penghitungan pajak sebagai berikut:
1. Online Marketplace 2. Classified Ads 3. Daily Deals 4. Online Retail

## Aturan Pajak E-Commerce
Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK.010/2018  tersebut  direncanakan  secera  efektif  berlaku pada  1  April  2019.  Dalam  peraturan  perpajakan  terkait  Perlakuan  Perpajakan  Atas  Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  sekaligus  wajib  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP).  Kewajiban  pengukuhan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  juga  diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak E-Commerce
Sesuai  dengan  aturan  pajak E-Commerce 2019,  PKP  Penyedia  Jasa  yang  melakukan penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dan/  atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  secara  elektronik (E- Commerce) melalui  Penyedia Platform  Marketplace diwajibkan  memungut,  menyetorkan,  dan melaporkan:
1.  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  Terutang.  Tarif  pengenaan  pajaknya  sebesar  10%  dari nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan pengenaan pajak jenis  ini  mengikuti  tarif  dan  tata  cara  penyetoran  dan  pelaporan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan.Dalam peraturan pajak e-Commerce ini juga menegaskan PKP Pedagang  dan  PKP  Penyedia  Jasa  wajib  melaporkan  kewajiban  pajaknya  dalam  SPT  Masa PPN  setiap  masa  pajak  atas  penyerahan  BKP  dan/  atau  JKP  yang  melalui  penyedia platform marketplace.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di  dalam  daerah  pabean  dan  diterapkan  secara  bertahap  di  setiap  jalur  produksi  dan  distribusi (Resmi, 2016). Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sedangkan Objek PPN Sebagai Berikut (Resmi, 2016) :
1. Pengiriman/impor/pengumpulan/ekspor ke BKP/JKP/BKP tidak masalah.
2. Kegiatan yang dilakukan sendiri tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau perburuhan oleh orang perseorangan atau badan hukum.
3. Penyerahan harta oleh PKP yang tidak dimaksudkan untuk dijual, sesuai dengan tujuan semula harta  tersebut,  sepanjang  pajak  masukan  yang  dibayar  pada  saat  perolehan  dapat  dikurangkan sebagaimana dimaksud.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu  situasi,  topik,  tindakan,  atau fenomena.  Digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  siapa,  apa,  kapan,  di  mana,  dan bagaimana relevansinya dengan pertanyaan atau masalah penelitian tertentu (Hayati, 2019).

## Definisi Operasional Variabel
Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan memberi arti atau  menentukan  bagaimana  variabel  tersebut  diukur  dan  kemudian  menarik  kesimpulan (Sugiyono,  2019).  Penelitian  ini  menggunakan  dua  variabel  yaitu  variabel e-commerce ketika terjadi  transaksi  elektronik  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  dampak  perdagangan  atau perpajakan berupa PPN. Dua variabel yang didefinisikan seperti ini:
1. Electronic commerce (e-commerce) dapat merupakan kumpulan teknologi/aplikasi yang menghubungkan  proses  bisnis  secara  digital  dan  dilakukan  secara  elektronik  dari perdagangan barang, jasa, jasa dan informasi. berita lainnya (Wardani, 2018).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean dan diterapkan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi (Resmi, 2016).

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Data sekunder adalah sumber data yang tidak disampaikan secara langsung kepada pengumpul data, misalnya  melalui  orang  lain  atau  melalui  dokumen  (Sugiyono,  2019).  Selain  itu,  data  yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan bagi pengumpul data (Sugiyono, 2019).

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan  secara  deskriptif  didukung dengan data kuantitatif.
HASIL Jumlah Transaksi Pembelian E-CommerceA Tabel 2. Aktivitas E-Commerce di Indonesia Tahun 2017 s.d 2021 Jenis Tahun 2017 2018  2019 2020 2021 Mencari Produk/Jasa secara online 48% 45% 93% 93% 93% Mengunjungi online retail 46% 45% 90% 90% 87% Membeli barang online 41% 40% 86% 88% 87% Membeli online menggunakan laptop/desktop 34% 31% 37% 25% 78%
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
Membeli online menggunakan gadget 33% 31% 76% 80% 79%
Sumber: We Are Social & Hootsuite’s Digital Indonesia in 2017 s.d 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  yaitu  survey  aktivitas e-commerce di  Indonesia  dalam  5  tahun terakhir  mulai  dari  2017-2021    aktivitas e-commerce pada  tabel  mengalami  kenaikan  signifikan pada tahun 2019 hingga 2021dibanding pada tahun 2017-2018. Tingginya aktivitas  pengguna e- commerce di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi aktivitas e-commerce di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan penduduk meningkat
2. Pengguna Smartphone Meningkat
3. Pengguna Internet Meningkat
4. Banyaknya Pengguna Media Sosial
5. Perusahaan Teknologi Finansial Semakin Berkembang
Dengan  adanya  bukti  terhadap  peningkatan  dalam  aktivitas E-Commerce, banyak  pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah kebijakan dan informasi yang menyeluruh agar industri ini dapat tumbuh berkembang. Menurut Surat Edaran No. 63 Tahun 2013, pajak yang dibayarkan melalui transaksi e-commerce akan dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pedagang yang berjualan secara konvensional ataupun melalui e-commerce sama-sama telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, konsumen yang berbelanja melalui konvensi dan e-commerce juga  memungut  pajak  yang  sama.  Tidak  ada  perbedaan  tarif  pajak  yang dikenakan  pada  transaksi  melalui e-commerce dan  transaksi  melalui  cara  konvensional.  Hal  ini berarti  Surat  Edaran  tersebut  hanya  menegaskan  ketentuan  yang  sudah  ada,  seperti  Undang- Undang  PPN,  Undang-Undang  KUP,  dan  Undang-Undang  PPh.  Pemerintah  tidak  menciptakan jenis pajak baru atas transaksi melalui e-commerce. Aspek perpajakan atas transaksi e-commerce dinyatakan  tidak  menimbulkan  atau  menyebabkan  kewajiban  perpajakan  baru.  Pajak  yang diterapkan  pada  transaksi e-commerce akan  sama  dengan  pengenaan  pajak  terhadap  transaksi konvensional, pemerintah hanya akan memungut PPh dan PPN.
Nilai Transaksi E-Commerce yang Menghasilkan PPN
Tabel 3. Nilai Transaksi Perusahaan E-Commerce Tahun 2017 s.d 2021 No Tahun Shopee ( dalam US$) Bukalapak ( dalam US$) Tokopedia ( dalam US$) 1 2017 1.400.000.000 920.000.000 1.600.000.000 2 2018 3.850.000.000 1.900.000.000 5.900.000.000 3 2019 7.186.000.000 3.040.000.000 10.620.000.000 4 2020 11.729.000.000 4.256.000.000 16.461.000.000 5 2021 17.177.000.000 5.533.000.000 23.045.000.000 Sumber: Katadata tahun 2019 s.d 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai transaksi perusahaan e-commerce diantara shopee,  bukalapak,  dan  tokopedia  yang  paling  unggul  adalah  tokopedia  dengan  nilai  transaksi tertinggi. Perkembangan nilai transaksi e-commerce di Indonesia semakin  meningkat. Di tengah pandemi  2020  nilai  transaksi e-commerce di  tiga  perusahaan  diatas  mengalami  kenaikan  yang signifikan.  Peningkatan  transaksi e-commerce terjadi  karena  banyaknya  waktu  orang  di  rumah sepanjang  masa  pandemi.  Selain  itu,  adanya  teknologi  yang  semakin  meningkat  diiringi  dengan kecepatan  transaksi  yang  semakin  mudah  dan  cepat  sangat  membantu  akselerasi  bisnis  digital jenis  tersebut.  Sejalan  dengan  digitalisasi  sistem  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  BI,  adanya kemudahan  sistem  pembayaran  digital,  serta  akselerasi  bank  digital.  Ditambah  peningkatkan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring yang membuat makin besarnya total nilai  transaksi e-commerce. Peningkatan  jumlah  transaksi e-commerce juga  tidak  terlepas  dari kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  akseptasi  digital  kepada  masyarakat,  serta  terus
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
mengakselerasi  perkembangan fintech dan digital  banking. Berdasarkan  data  diatas,  transaksi e- commerce dinilai  wajib  untuk  dipajaki  mengingat  peningkatan  yang    terjadi  pada  transaksi e- commerce dari  tahun  ke  tahun  semakin  besar.  Hal-hal  tersebut  sangat  memungkinkan  dapat menjadikan  Indonesia  sebagai  pangsa  pasar e-commerce yang  potensial.  Hal  ini  juga  di  dukung dengan keluarnya Surat Edaran No. 63 Tahun 2013 yang berisi tentang penegasan perpajakan atas transaksi e-commerce.
Tabel 4. Data Realisasi Penerimaan PPN Secara Umum (20% adalah penerimaan
PPN dari transaksi e-commerce ) Tahun 2017 s.d 2021 Tahun Penerimaan PPN WP PKP 2017 278.251.637.335 981 2018 249.565.901.779 1037 2019 241.178,714.639 1106 2020 259.642.620.247 1084 2021 143.979.767.746 1126
Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022
Berdasarkan tabel 4. diatas realisasi penerimaan PPN dari tahun 2017-2021 cukup mengalami kenaikan setiap tahun namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Menurut Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),  Bhima  Yudhistira,  penerimaan  pajak  yang  rendah  dikarenakan  tingkat  kepatuhan masyarakat  membayar  pajak  yang  masih  rendah.  Tidak  hanya  itu,  sebagian  masyarakat  yang masih  menganggap  membayar  pajak  merupakan  bentuk  penjajahan  dan  bukan  suatu  kewajiban. Namun  bukan  hanya  itu  saja  masih  banyak  masyarakat  kelas  atas  yang  lari  dari  hak  dan kewajiban dalam menjalankan perpajakan. Bahwa masih banyak masyarakat dari kelas atas yang belum  memiliki  NPWP.  PPN  merupakan  sumber  penerimaan  pajak  terbesar  kedua  setelah  PPh dengan  memberikan  kontribusi  sekitar  30%  dari  penerimaan  pajak.  Kegiatan  konsumsi  bagi Negara  seperti  Indonesia  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  utama  yang  dilakukan,  maka dari  itu  semakin  bertambah  kegiatan  konsumsi  masyarakat  berati  akan  berpengaruh  kepada jumlah  penerimaan  PPN.  Melihat  fenomena  tersebut  maka  dapat  diasumsikan  bahwa  PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat faktor internal dan faktor eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi. Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Hal tersebut akan melebar kepada menurunnya penerimaan PPN.
Tabel 5. Data Penerimaan PPN Berdasarkan Nilai Transaksi E-Commerce Tahun 2017 s.d 2021 Tahun Penerimaan PPN Wajib Pajak Pengusaha kena Pajak 2017 55.650.327.467 196 2018 49.913.180.355 207 2019 48.235.742.927 221 2020 51.928.524.049 216 2021 28.795.953.549 225 Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022
Berdasarkan  tabel  5.  diatas  penerimaan  PPN  atas  transaksi e-commerce lima  tahun terkakhir mengalami kenaikan akan tetapi tidak signifikan, pada tahun 2021 penerimaan PPN atas transaksi e-commerce mengalami  penurun  yang  cukup  signifikan  dari  tahun  sebelumnya. Perbandingan  dengan  tabel  3  transaksi e-commerce mengalami  kenaikan  yang  signifikan  lima tahun  terakhir  dan  nilai  transaksi e-commerce ini  juga  jauh  lebih  besar  dari  penerimaan  pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
yang  didapatkan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  kurangnya  kepatuhan  dan  kesadaran  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak  setiap  tahunnya  sebagai  pihak e-commerce .  Dalam  hal  ini,  wajib pajak  bisnis  online  sebagian  besar  masih  belum  mengetahui  kewajiban  perpajakannya.  Upaya pemerintah untuk memungut PPN-nya di e-commerce menghadapi banyak kendala dan tidak akan mudah.  DJP  juga  mewajibkan  pelaku  ekonomi  yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  pajak e- commerce untuk  memberikan  bukti  pemungutan  PPN  yang  dipungutnya.  Pengenaan  PPN-nya atas e-commerce merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  keadilan  dengan menjaga paritas usaha antara pelaku usaha tradisional dan digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan due process dalam aplikasinya untuk memantau dan memproses penerimaan pajak di  sektor e-commerce .  Sebab,  sasaran  perpajakan  adalah  mereka  yang  melakukan  aktivitas perdagangan  di  dunia  maya  yang  secara  fisik  sulit  ditemukan.  Kegiatan e-commerce sendiri merupakan  kegiatan  perdagangan  yang  memanfaatkan  jaringan  elektronik.  Karena  aktivitas pelaku berlangsung di dunia maya, mereka tidak dapat diidentifikasi secara fisik secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan pemantauan dan pengolahan penerimaan pajak di sektor e-commerce.

## Perhitungan Nilai PPN Secara Persentase
Penerimaan PPN Secara Persentase menurut periode 2017 s.d 2021 Rumus : Persentase Kenaikan (%) = (akhir – awal) x 100%
Awal 2018 =  55.650.327.467- 49.913.180.355 x 100% 55.650.327.467 =   5.737.147.112   x 100 % 55.650.327.467 =  0,10309278261 x 100% =  10% 2019     =  49.913.180.355 - 48.235.742.927  x 100% 49.913.180.355 =  1.677.437.428  x 100% 49.913.180.355 = 0,0336071037x 100% = 4% 2020    =    51.928.524.049-  48.235.742.927  x 100% 48.235.742.927 =  3.692.781.122   x 100% 48.235.742.927 = 0,07655694509 x 100 = 8% 2021 = 51.928.524.049 - 28.795.953.549 x  100% 51.928.524.049 =   23.132.570.500 x 100% 51.928.524.049 =    0,44546943946x 100% =   45%
Penanganan Terhadap Pajak Di Bidang E-Commerce Penanganan  Ini  akan  dilakukan  oleh Account  Representative (AR)  melibatkan  klasifikasi yang berbeda dari masing-masing model bisnis e-commerce . Wajib pajak yang melakukan bisnis online dikenai  pajak  oleh  fiskus  berdasarkan  aspek  perpajakan  dari  kegiatan  perdagangannya. Baik  dalam  jual,  beli,  pajak  atas  pertambahan  nilai  barang  atau  jasa  tersebut  maupun  seluruh proses  yang  berhubungan  dengan  pemungutan  pajak  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang perpajakan. Aspek pajak ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan e-commerce .  Para  pelakunya    merupakan  subjek  dan  objek  yang  di  dalam  kegiatan perdagangannya memiliki aspek perpajakan yang dikenakan. Selain itu, penanganan transaksi e-
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
commerce setara  dengan  perdagangan  tradisional.  Tidak  ada  perbedaan  dalam  hal  pemungutan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun,  itu  membutuhkan  proses pengumpulan  dan  penyaringan  data  yang  sangat  sulit  untuk  diterapkan  pada  pelaku  bisnis e- commerce .  Kondisi  pelaku  yang  menggunakan  media  dunia  maya  mengkhawatirkan  pihak  DJP menjadi kesulitan.
Penanganan  perpajakan  terkait  dengan  transaksi e-commerce memberikan  ruang  bagi pemenuhan  potensi  perpajakan.  Secara  umum  penanganan  yang  sama  diberikan  untuk  wajib pajak  pelaku  usaha  online.  Aspek  perpajakan  yang  timbul  merupakan  kewajiban  perpajakannya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Penanganan  para  (AR) kepada  wajib  pajak  pelaku  usaha  online  berpotensi  dalam  meningkatkan  penerimaan  pada  KPP Pratama  Palembang  Seberang  Ulu.  Dampak  yang  akan  dihasilkan  dengan  adannya  penangan terhadap  transaksi  ini  adalah  perubahan  ekonomi.  Untuk  pembangunan  sistem  keamanan  bagi para  pelaku  usaha  online,  sistem  perpajakan  untuk  peningkatan  penerimaan  Negara,  maupun membangun  kesadaran  para  wajib  pajak  pelaku  usaha  online  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Pengawasan Perpajakan di Bidang E-commerce Transaksi e-commerce merupakan objek dan subjek pajak yang dapat dipungut atas pajaknya. Strategi  perpajakan  di  bidang e-commerce seharusnya  memiliki  perlakuan  yang  berbeda  untuk sistem dalam hal pengawasan. Pemerintah sebagai aktor dalam pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah  DJP  yang  bertanggungjawab  untuk  melakukan  kewenangan  atas  pemungutan  pajak  di Indonesia.  Pengawasan  perpajakan  dilakukan  secara  menyeluruh  untuk  pemungutan  pajak  di bidang e-commerce di Indonesia. Kemunculan transaksi e-commerce di Indonesia menyebabkan trend baru. Namun,  pengawasan menjadi permasalahan tersendiri bagi DJP dalam perkembangan bisnis  di  dunia  maya. E-commerce menjadi  media  perdagangan  yang  cukup  efektif  bagi masyarakat.  Kebutuhan  akan  informasi  secara  cepat  dapat  didapat  melalui  media  elektronik, disanalah e-commerce berkembang.  Pengawasan  yang  terpenting  adalah  berasal  dari  DJP  dari sistem yang dimiliki dan dibuat oleh DJP serta pemerintah. Fasilitas pendukung untuk keamanan dirasa  perlu  disesuaikan  untuk  menjaring  para  pelaku  usaha  online  yang  masih  belum  terdaftar sebagai  wajib  pajak.  Para  pelaku  tersebut  seharusnya  mendapatkan  himbauan  mengenai perpajakan  yang  berlangsung. Data-data  mengenai identitas dari  para pelaku  usaha online wajib dimiliki  oleh  pihak  DJP  untuk  memastikan  mengenai  transaksi  yang  berlangsung  beserta  aspek perpajakannya.
Pengawasan  dari  para  AR  juga  sudah  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  kewajiban perpajakan  bagi  wajib  pajak  pelaku  usaha  online.  Pengawasan  secara  menyeluruh  kepada  wajib pajak pelaku usaha online dan sistem fasilitas pendukung dari DJP mampu meningkatkan potensi perpajakan  dari  transaksi e-commerce .  Pengawasan  tersebut  berlaku  dalam  hal  pemantauan terhadap  maraknya  berdagang  dan  berbelanja  secara  online.  Kemudahan  yang  didapat  baik  dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli meningkatkan proses bisnis untuk e-commerce . Selayaknya, pihak  DJP  membuat  sistem  khusus  dalam  hal  pengawasan  yang  nantinya  akan  membantu  bagi para  AR  untuk  melaksanakan  tanggungjawabnya  pada  masing-masing  wilayah  perpajakannya. Sehingga, pengawasan yang dilakukan akan terjadi secara sistematis dan terukur

## PEMBAHASAN
1. Berdasarkan data penerimaan PPN dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang yang  sudah  dihitung  dengan  menggunakan  rumus    perhitungan  nilai  PPN  secara  persentase.. Penurunan yang  cukup  signifikan  ini  disebabkan  karena  kurangnya  kepatuhan dan  kesadaran wajib  pajak  sebagai  pelaku  transaksi e-commerce untuk  membayar  pajaknya  setiap  tahun. Seperti  untuk  pemenuhan  pelaporan  perpajakan  dalam  hal  pengisian  surat  pemberitahuan masa, dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan data dari website resmi We Are Social Report Indonesia tahun 2017-2021 tentang aktivitas  para  konsumen e-commerce dalam  mencari  produk  secara  online,  mengunjungi online retail, membeli barang secara online, membeli online menggunakan laptop/desktop dan membeli  online  menggunakan  gadget  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2017  sampai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477
tahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2020 . Hal-hal tersebut sangat memungkinkan dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai  pangsa  pasar e-commerce yang  potensial  disamping keadaan pasar konvensional yang semakin berkurang siginifikan.
3.  Berdasarkan  aktivitas  transaksi e-commerce ,  Indonesia  belum  mampu  menarik  pajak  PPN terhadap transaksi e-commerce dalam jumlah ideal. Hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi e- commerce dimana  mengalami kenaikan signifikan dalam kurun waktu 5  tahun terakhir  akan tetapi  pada  penerimaan  pajak  atas  transaksi e-commerce mengalami  kenaikan  tetapi  tidak siginifikan  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  ini,  bahkan  mengalami  penurunan  yang signifikan pada tahun 2021, alasan transaksi e-commerce mengalami kenaikan signifikan tetapi penerimaan  pajak  PPN  tidak  mengalami  kenaikan  yaitu  dengan  beberapa  alasan  yang  di hadapi  dalam  Penerapan  Pajak E-Commerce ,  Transaksi E-Commerce yang  Sulit  di  Deteksi Wujud  Usahanya,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  masih  kurang,  Kesadaran  serta  Pemahaman Perpajakan  Wajib  Pajak  yang  belum  maksimal  dan  Sosialisasi  belum  dilakukan  secara menyeluruh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Dampak e- commerce terhadap  Penerimaan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Palembang Seberang  Ulu  dinilai  cukup  baik  karena  penerimaan  pajak  mengalami  peningkatan  tetapi  pada tahun  2021  mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Penurunan  yang  signifikan  ini  disebabkan oleh  kurangnya  Kesadaran  serta  Pemahaman  Perpajakan  Wajib  Pajak  yang  belum  maksimal bahwa mereka membayar pajak setiap tahun ,Transaksi E-Commerce yang Sulit di deteksi wujud usahanya dan sosialisasi yang  belum dilakukan secara menyeluruh.

## REFERENSI
Aprilia,Anita. Penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang e- commerce  (Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Selatan). Diss. Brawijaya University, 2014.
Bloomenthal, Andrew. 2019. Electronic Commerce (e-commerce). Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Penegasan  Ketentuan Perpajakan  Atas Transaksi E-Commerce.
Surat Edaran. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jendral Pajak.
Indonesian E-Commerce Association. 2016. Diakses 24 Juli.
https://www.idea.or.id/berita/detail/penelitian-konsumen-industri  e-commerce  indonesia- siapakah-pilihan-konsumen-indonesia
Irnawati, D. (2011). Pemanfatan e-commerce dalam dunia bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 95. Kemenkeu.  (2022).  Kemenkeu:  penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn-sesuai-uu-no  7-tahun- 2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakanhpp. http:kemenkeu.go.id.(online).
(Diakses pada tanggal 21 juni 2022).
Kominfo. (2017). Kemkominfo: Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen. Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  http://kominfo.go.id.  (Online).
(Diakses pada tanggal 20 juni 2022).
Pramesti,  Sang Ayu  Putu  Devi., dan Ni Luh  Supadmi. 2017. Pengaruh PPN, PPnBM,  dan PKB tarif progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat. Denpasar. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18 No.1, pp: 674-704.
Pratiwi,  I.W.  (2020).  Analisis  Tentang  Pemahaman  Pajak  E-commerce  Pada  Pemilik  Bisnis Online Shop Di Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
Ratnasari, Ida Ayu Putri., dan Putu  Ery Setiawan. 2015. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Tarif  Progresif  Terhadap  Daya  Beli  Konsumen  Kendaraan  di Denpasar. Denpasar: EJurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15 No. 2, pp: 887-914.
Resmi, S. 2016. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, S. (2019). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Sari,  A.  (2018).  Aspek  hukum  perlakuan  pajak  pertambahan  nilai  (ppn)  terhadap  transaksi perdangan elektronik (ecommerce) di Indonesia (Bachelor’s thesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Sasana, L. P. W. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Mnadiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, 3(1), 50-66.
Selano, Joshua Michael. 2020. Melihat Kembali Efektivitas Pajak E-Commerce. Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung  :  ALFABETA, cv.
Sukardji,  Untung.  2009.  Ppn  Pajak  Pertambahan  Nilai  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Pt.  Rajagrafindo Persada.
Suyanto  M,2003,  Strategi  Periklanan  pada  E-commerce  Perusahaan  Top  Dunia,  Andi,
Yogyakarta.
We  Are  Social  &  Hootsuite’s  Digital  Indonesia  in  2015-2019  Report.  Diakses  20
Juni.https://www.slideshare.net/:https://www.slideshare.net/weareocial/digitalin-2018-in- southeast-asia part-2-southeast-86866464
We  Are  Social  &  Hootsuite’s  Digital  Indonesia  in  2022  Report.  Diakses  22  Juni. https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/