ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## PANDANGAN MADZHAB SYAFI’I TERHADAP TANAH HIBAH YANG DIJADIKAN MASJID DI DUSUN CANGGI KABUPATEN PASURUAN
Submitted : September 2022 Revised : October 2022 Published : November 2022

## Abdul Fattah
Universitas Kiai Abdullah Faqih abdoelfattah89@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya tanah hibah yang  di  jadikan  masjid  menurut  pandangan  Imam  Syafi’i  dan  mengetahui pandangan Madzhab Syafi’i terhadap adanya tanah hibah yang di jadikan masjid.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i dinyatakan bahwa haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah hibah yang dijadikan masjid, pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulallah  Saw  yang  bersumber  dari  Ibn  Umar  yang  intinya  harta  hibah  tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan juga diwariskan. Menurut kalangan hukum Islam harta hibah dibiarkan saja seperti adanya, sehingga tidak boleh  ditukar  dan  dirubah  kendati  tanah  hibahnya  lebih  banyak  manfaatnya. Berbeda  dengan  pendapat  hukum  Islam  di  atas,  ternyata  kalangan  masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa hukum menukar tanah hibah yang dijadikan masjid adalah boleh, hal ini pernah terjadi di Dusun Canggi Desa Sekarmojo tersebut, kendati tidak banyak jumlahnya. Alasan mereka  membolehkannya  adalah  karena  terdapat  lebih  banyak  manfaatnya, sehingga mereka berpendapat dibolehkan. Kebolehan menukar tanah hibah mesjid tersebut merupakan inisiatif dari pihak badan pengelola hibah, sehingga dengan keputusan  mereka  bersama  telah  terjadi  penukaran  tanah  hibah  yang  dijadikan masjid.
Kata Kunci : Tanah Hibah, Masjid, Hukum Islam
Abstract: This study aims to find out the process of the occurrence of land grants that were turned into mosques according to Imam Syafi'i's view and to know the views of the Syafi'i Madzhab on the existence of land grants that were turned into mosques. This study uses a type of qualitative research. The results of this study are that  according  to  the  opinion  of  Imam  Syafi'i  it  is  stated  that  it  is  forbidden (permissible)  to  exchange  land  grants  that  are  used  as  mosques,  this  opinion  is based on the hadith of Rasulullah SAW which originates from Ibn Umar which in essence  donated  assets  may  not  be  traded  and  may  not  be  donated  and  also inherited . According to Islamic law circles, the donated assets are left as they are, so they cannot be exchanged and changed, even though the donated land has more benefits.  In  contrast  to  the  Islamic  legal  opinion  above,  it  turns  out  that  the community of Dusun Canggi, Sekarmojo Village, Pasuruan Regency stated that it is permissible for the law to exchange land grants that are used as mosques. This has happened in Dusun Canggi, Sekarmojo Village, although not many. The reason
they allow it is because there are more benefits, so they think it is permissible. The permission to exchange the donated land for the mosque is an initiative of the grant management agency, so that with their joint decision there has been an exchange of the donated land for the mosque.
Keywords: Grant Land, Mosque, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  diturunkan  Allah  SWT.  untuk  kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena  itu  Islam  sanggup  mengantar  dan  memberikan  keselamatan  secara  utuh, memiliki  ajaran  yang  sangat  lengkap  mencangkup  segala  aspek  kehidupan termasuk  di  dalamnya  masalah  hibah,  karena  hibah  atau  pemberian  merupakan bentuk  taqarrub  (mendekatkan  diri)  kepada  Allah  SWT.  dalam  rangka mempersempit  kesenjangan  sosial  serta  menumbuhkan  kesetiakawanan  dan kepedulian sosial.
Sedangkan kata hibah disini mempunyai arti pemberian (dengan suka rela). 1
Secara  etimologi  sama  dan  semakna  dengan  al-mufa>’alah  (saling  berbuat). Hibah juga berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan,  dengan  demikian  berarti  telah  disalurkan  dari  tangan  orang  yang memberi kepada tangan orang yang diberi.
Hibah, sadaqah dan hadiah dilihat dari  aspek vertikal (hubungan manusia dengan  Tuhan)  mempunyai  dimensi taqarrub ,  artinya  ia  dapat  meningkatkan keimanan  dan  ketaqwaan  seseorang,  semakin  banyak  berderma  dan  bersadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan. 2
Di lihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antar  manusia  dengan  lingkungannya)  yaitu  dapat  berfungsi  sebagai  upaya mengurangi  kesenjangan  antara  kaum  yang  berpunya  dengan  kaum  yang  tidak berpunya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial. 3
Hak milik atas tanah salah satu hak milik yang sangat penting bagi negara kita,  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  sebagai  masyarakat  agraria  yang  membangun
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi ke-2, 1994), 398.
2 Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam III , (Jakarta: LSIK, 1995), 76
3 Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam III, (Jakarta: LSIK, 1995), 81.
kepada  perkembangan  industri  dan  lain-lain.  Akan  tetapi,  tanah  merupakan kehidupan yang akan berdampak pada beberapa hal seperti:
1. Terlalu  terbatasnya  tanah  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas  tak  sebanding dengan keperluan masyarakat yang harus di penuhi setiap harinya;
2. Gesernya hubungan di antara pemilik tanah dikarenakan perubahan-perubahan yang  di  sebabkan  proses  pembangunan  dan  perubahan-perubahan  sosial  pada umumnya
3. Tanah di satu pihak termasuk benda ekonomi yang sangat penting bagi kita, dan bagi pihak lain termasuk sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah  menurut  satu  pihak  harus  di  jadikan  kemanfaatan  bagi  kesejahteraan masyarakat dhohir dan batin, adil, sementara menurut pihak lain harus di jaga dengan sangat baik kelestariannya. 4
Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),hukum tanah di Indonesia  terbagi  menjadi  dua  (Dualisme),  yaitu  selain  diakuinya  hukum  tanah yang  bersumber  dari  Hukum  Tanah  Adat,  diakui  juga  peraturan-peraturan  yang mencakup  tanah  yang  didasari  oleh  Hukum  Barat.  Saat  berlakunya  UUPA  pada tanggal 24 September 1960, maka berakhirlah sistim dualisme pada hukum tanah yang ada di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah. 5
UUPA telah membuat pengaturan terhadap hak milik dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Tetapi, baru membahas tentang hal- hal yang sangat pokok saja. Dalam  pasal  56  di  nyatakan  bahwa  selama  undang-undang  tentang  hak  milik sebagai  tersebut  di  dalam  pasal  50  ayat  (1)  belum  terbentuk,  maka  berlakulah ketentuan-ketentuan  Hukum  Adat  setempat  begitu  pula  peraturan-peraturan  yang lain tentang tanah yang memberi wewenang seperti atau bahkan mirip dengan yang ada di dalam pasal 20, selama tidak berbeda dengan jiwa dan peraturan-peraturan undang-undang. 6
Jadi, selama ketentuan tentang hak milik belum ada, maka yang berlaku ialah peraturan-peraturan Hukum Adat setempat.
4 Adrian Sutedi, SH., MH., 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya ,(Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 1
5 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),117.
6 Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta:Djambatan) hlm. 22
Perihal  tentang hak milik atas tanah bisa melewati jual beli, barter (tukar menukar),  hibah  ataupun  disebabkan  pewarisan.  Dalam  pasal  26  ayat  (1)  di tentukan bahwa: “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perkara-perkara lain yang di maksudkan untuk memindahkan hak milik atas tanah begitu juga pengawasannya di atur oleh Peraturan Pemerintah”. 7
Di  masa  sekarang  ini,  banyak  sekali  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat dengan  masalah  pokok  yaitu  tanah  yang  di  khususkan  pada  penghibahan.  Dan masalah  yang  paling  sering  terjadi  di  masyarakat  masalah  hibah  dikarenakan kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang pada kemudian hari akan memunculkan sengketa di antara keluarga pemberi hibah dengan penerima hibah apalagi barang yang di hibahkan adalah suatu tanah. Proses penghibahan tanah seharusnya mempunyai bukti yang kuat atau  yang sah seperti Akta Hibah.
Dalam  pasal  1682  menerangkan  bahwa,  “tiada  penghibahan  pun,  kecuali penghibahan  termaksud  di  dalam  pasal  1687,  boleh  di  lakukan  walaupun  tanpa notaris, yang minut (naskah aslinya) wajib di berikan kepada notaris, dan jika tidak demikian,  maka  proses  penghibahan  itu  tidak  sah”,  yang  mana  pada  pasal  ini berbeda  dengan  ketentuan  islam  yaitu  jika  suatu  hokum  dan  ijab  telah  terpenuhi maka akan sah hibah tersebut. 8
Pada  masa  dulu  transksi  tanah  hibah  sangat  jarang  sekali  yang  mengurus atau  membuat  akta  hibah  karena  kepercaya  an  satu  sama  lain  dan  begitu  juga mengedepankan prinsip  kekeluargaan. Akan tetapi.  Pada masa sekarang ini  yang menyebabkan  masyarakat  enggan  atau  malas  membuat  akta  hibah  di  karenakan mayoritas  masyarakat  berpendapat  bahwasannya  mengurus  atau  membuat  akta hibah memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang amat besar dan sulit untuk mengurusnya dan hal itulah yang dapat menimbulkan konflik pada suatu tanah yang di hibahkan.
Dalam hal ini anggapan masyarakat tentanng hal ini penting untuk di ubah supaya tidak menimbulkan konflik di suatu hari nanti. Yang mana pemberian tanah
7 Lihat Pasal 26 aat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
8 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),121
hibah  diharuskan  mencakup  syarat-syarat  hibah  yang  sesuai  dengan  ajaran  islam dan juga sesuai dengan UUPA atau KHUP dalam proses penghibahan.
Usai melakukan penelitian di atas, kesimpulannya adalah bahwa di dusun canggi  salah  satu  dusun  yang  ada  di  Sekarmojo  kecamatan  purwosari  kabupaten pasuruan.
Tertuju pada judul yang peneliti angkat, bahwa penelliti mendapatkan satu masalah tentang tanah hibah yang di jadikan masjid. Tanah yang berukuran 850 m2 itu menurut masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid adalah milik bapak Akhmad Besuk yang dihibahkan kepada bapak Abdur Rasyid kemudian di kelola oleh bapak Rajin . pada tahun 2006, antara bapak Abdur Rasyid dan bapak Rajin terjadi suatu konflik yaitu keduanya saling mengaku bahwa tanah itu adalah tanah yang dia kelolah untuk di jadikan masjid, darisitulah awal mula munculnya masalah tentang status kepengurusan tanah. Dusun canggi yang termasuk bagian dari Desa Sekarmojo ini ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah tingkat dusun tersebut, kemudian lanjut ke tingkat desa. Dan, waktu masalah masih belum bisa  di  selesaikan  di  tingkat  desa  maka  para  tokoh  masyarakat  menyerahkan masalah itu ke dua pihak agar di selesaikan, dengan melaui kesepakatan keduanya atau pengadilan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian yang di gunakan di  dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dua  tipe  analisis,  yaitu  analisis  primer  ( primary  analysis )  dan  analisis  sekunder ( secondary  analysis ).  Analisis  primer  yaitu  data  yang  di  buat  oleh  peneliti  yang bermaksud  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  tengah  di  tangani  khususnya  di dusun  Canggi  yang  menjadi  tempat  penelitian  untuk  mengambil  sempel  dalam menyelesaikan  tulisan  ini  yang  berfokus  perspektif  hukum  islam  tentang  tanah hibah yang di jadikan masjid, Sedangkan analisis sekunder adalah data yang sudah terkumpul  yang  bermaksud  selain  menyelesaikan  malah  yang  sedang  di  hadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam peneitian ini yang menjadi sumber data  sekunder  adalah  wawancara  dengan  kedua  belah  pihak  yang bersangkutan,literature,artikel,jurnal  dan  situs  di  internet  yang  berkenaan  dengan penelitian yang di lakukan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Proses  Terjadinya  Tanah  Hibah  Yang  Di  Jadikan  Masjid  Di  Dusun Canggi Desa Sekarmojo
Dengan  tidak  pahamnya  masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo Kabupaten Pasuruan terhadap konsep hukum islam dalam menerangkan hibah, hal ini sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 75% jika dibandingkan yang kurang ataupun  sudah  memahaminya.  Keterangan  di  atas  membawa  implikasi  terhadap pendapat masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo tentang hukum tanah hibah yang di jadikan Masjid tidak diperbolehkan dan tanah tersebut harus diwakafkan supaya tetap hukumnya sampai kapanpun tetap menjadi Masjid.
Analisa  pendapat  masyarakat  yang  membolehkan  membangun  masjid  di atas tanah yang di hibahkan dengan jumlah 14 orang (70%), sedangkan masyarakat yang  menyatakan  sangat  boleh  sebanyak  2  orang  (10%)  dan  yang  menyatakan kurang  membolehkan  sebanyak  3  orang  (15%).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  telah  terjadi  kesesuain  antara  jawaban  masyarakat  yang  tidak memahami  konsep  hibah  menurut  hukum  islam  dengan  masyarakat  yang membolehkannya  melakukan  praktek  seperti  dalam  pembahasan  penelitian  ini. Pendapat masyarakat yang membolehkan menjadikan tanah hibah menjadi masjid lebih  banyak  manfaatnya.  Pendapat  masyarakat  di  atas  mempunyai  alasan  yang dapat  melandasi  pendapat  masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo,  untuk mengetahui alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:
Beberapa  alasan  muncul  dalam  menjawab  pertanyaan  penulis  terhadap alasan masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf masjid dengan tanah hibah  ,  yaitu  karena  faktor  keterpaksaan  faktor  manfaat  yang  lebih  besar,  faktor tempat (kondisi). Masyarakat yang beralasan karena faktor keterpaksaan sebanyak 2  orang  (14,2%),  sedangkan  karena  faktor  manfaat  yang  lebih  besar  ketimbang wakaf  yang  pertama  sebanyak  8  orang  (57,1  %).  Adapun  yang  beralasan  karena faktor tempat (kondisi) adalah sebanyak 4 orang (28,6%), uraian tabel di atas dapat dianalisa bahwa masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf masjid yang pertama  dengan  tanah  hibah  yang  lebih  banyak  manfaatnya  disebabkan  faktor
adanya  manfaat  yang  lebih  besar  adalah  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan alasan lainnya.
Alasan pertama adalah faktor keterpaksaan. Keterpaksaan merupakan suatu alasan  hukum  untuk  membolehkan  sesuatu  yang  sudah  dilarang.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan:
ُتاَرْوُظْحَمْلا ُحْيِبٌت ٌتاَرْوُرَضلاا
Artinya: Kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan 9
Berdasarkan kaedah di atas menunjukkan untuk keterpaksaan membolehkan untuk  mengerjakan  sesuatu  yang  dilarang.  Mengambil  sebahagian  hibah  yang  di jadikan  Masjid  adalah  sesuatu  yang  diharamkan  menurut  hukum  Islam,  namun disebabkan  karena  adanya  unsure  keterpaksaan  maka  dibolehkan  manusia  tanah wakaf  mesjid  oleh  pengelola  hibah  dengan  tanah  hibah  yang  lebih  banyak manfaatnya.  Alasan  keterpaksaan  menjadi  legitimasi  dari  pendapat  yang dikemukakan masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari.
Alasan  kedua  adalah  manfaat  yang  lebih  besar.  Pertimbangan  pengelola hibah menukar tanah hibah seperti di atas adalah didasarkan karena adanya manfaat yang  lebih  besar,  ketimbang  memanfaatkan  tanah  wakaf  yang  pertama  kali, sehingga  alasan  tersebut  berdasarkan  adanya  manfaat  yang  lebih  besar  dari  pada tempat  hibah  yang  pertama  kali. 10 Factor  kedua  tersebut  dapat  dilihat  pada banyaknya  menampung  jama'ahnya,  kondisi  tempat  yang  lebih  nyaman  dan kondusif, ataupun lainnya, sehingga kemanfaatan tersebut dilihat dari kemakmuran mesjid tersebut ketimbang ditempat yang pertama kali yang berbentuk tanah wakaf.
Alasan  ketiga  adalah  faktor  temapat  (kondisi).  Tempat  atau  kondisi  yang tidak  sesuai  dan  serasi  untuk  menjalankan  aktivitas  ibadah,  sehingga  masyarakat membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih besar manfaatnya.  Perbandingan  tempat  antara  yang  pertama  kali  untuk  dihibahkan dengan kedua yaitu tempat yang dijadikan untuk penukaran lebih bersifat melihat kondisinya yaitu: tempat yang pertama kali sangat dekat dengan jalan raya sehingga sangat  mengganggu  konsentrasi  umat  Islam  untuk  beribadah,  sedangkan  tempat
9 Abdul Wahab, Tokoh Agama, wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Sekarmojo, 03 Maret 2022.
10 Ibid.
yang kedua (yang tempat untuk penukaran) sifatnya lebih nayaman untuk beribadah dan lainnya. Dengan demikian factor kondisi (tempat) merupakan salah satu factor penyebab  masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo  Kecamatan  Purwosari membolehkan menukar tanah wakaf untuk mesjid dengan tanah hibah yang lebih besar manfaatnya.
Paparan  di  atas  memberikan  pemahaman  bahwa  secara  realitanya masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo  Kabupaten  Pasuruan  berpendapat bahwa  hukum  tanah  hibah  yang  di  jadikan  masjid    adalah  dibolehkan  dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan pada penjelasan terdahulu yaitu karena terdapat  manfaat  yang  lebih  besar,  disamping  faktor-faktor  lainnya.  Dengan pendapat  seperti  di  atas  dapat  dilihat  kasus  yang  sudah  terjadi  di  Dusun  Canggi Desa Sekarmojo terhadap menukar tanah wakaf masjid yang pertama dengan tanah hibah dan pada akhirnya di bangunlah suatu Masjid di atas tanah tersebut.
Implikasi dari masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan  tanah  hibah  yang  lebih  banyak  manfaatnya,  maka  dapat  dilihat  dari  segi masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya. Melihat dari tabel di atas ternyata masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah hibah tersebut di atas jumlahnya sangat relatif  kecil  yaitu  sebanyak  1  orang  (7,1%),  dibandingkan  yang  memang  sama sekali tidak pernah melaksanakannya dengan jumlah sebanyak 13 orang (92,9%). Kendati  sangat  kecil  masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo  yang  pernah melaksanakan menukar tanah hibah tersebut, namun hal ini tidak dapat dipungkiri suatu  perbuatan  yang  memang  mempunyai  implikasi  dari  segi  hukum  ataupun realitasnya.  Frekuensi  di  atas  memberikan  data  bahwa  kendati  masyarakat berpendapat  boleh  hukumnya  menukar  tanah  wakaf  mesjid    namun  belum  tentu semuanya  melaksanakan  menukar  tanah  wakaf  mesjid  dengan  tanah  hibah  yang lebih banyak manfaatnya.
Sesuai  dengan  penelitian  dilapangan  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah hibah yang lebih banyak manfaatnya disebabkan oleh factor tempat yang kurang pantas karena sangat  dekat  dengan  jalan  raya,  sehingga  secara  kenyamanan  sangat  sulit mendapatkan kenyamanan untuk beribadah. Inisiatif badan pengelola wakaf untuk
menukarkan tanah wakaf mesjid tersebut merupakan inisiatif yang disepakati oleh badan  pengelola  wakaf,  sehingga  menurut  keterangan  yang  ada  pihak  pemberi hibah  sama  sekali  belum  dimintai  persetujuan  atau  pendapat  terhadap  penukaran atau pemindahan tanah wakaf mesjid yang sudah diwakafkannya tersebut dengan tanah hibah yang lebih banyak manfa’atnya. 11 Dengan demikian, inisiatif tersebut hanya  datang  dari  sebagian  pihak  yaitu  badan  pengelola  wakaf,  sehingga  pihak pemberi wakaf tanah yang pertama tidak memberikan izin terhadap permasalahan tersebut di atas.
Kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya  yang  dianggap  sesuai  dengan  keinginan  penduduk.  Mesjid  yang dipindahkan dengan rumah masyarakat sehingga mereka lebih dekat menuju mesjid tanpa  menghabiskan  waktu  dan  merasa  kejauhan  dari  rumah  ke  mesjid  dan terhindar  dari  suara  kenderaan  yang  melintas  di  jalan  raya  sehingga  masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo dalam menunaikan ibadah shalat berjamaah dengan khusu' di mesjid.
Dari uraian di atas terdapat dua unsur yaitu; pertama unsur keperluan dan manfaat dan unsur kemaslahatan bagi masyarakat Dusun Canggi Desa Sekarmojo.
Melalui kedua unsur di atas dibolehkan menukar tanah wakaf yang sudah diwakafkan dengan tanah hibah yang lebih besar manfa’atnya, jenis yang pertama adalah  adanya  keperluan  (hajat),  jika  dirasakan  perlu  (hajat)  untuk  menukarkan tanah hibah ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat manusia maka hal itu sangat dibolehkan asalkan memang benar-benar dirasakan adanya keperluan, selama  benda  yang  diwakafkankan  tersebut  sudah  tidak  dapat  lagi  dimanfaatkan oleh  penerima  wakaf  (badan  pengelola  wakaf).  Jenis  yang  kedua  adalah  adanya unsur kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan bagi umat manusia merupakan suatu hal  yang  sangat  dianjurkan,  sehingga  demi  menjaga  kemaslahatan  bagi  umat manusia  banyak,  menukar  tanah  wakaf  dengan  tanah  hibah  hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk.
11 Abdul Ghani, Nazir Mesjid, wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Sekarmojo, 03 Maret 2022.
Pada prinsipnya pembangunan masjid di atas tanah yang di hibahkan tidak di  perbolehkan  kecuali  dengan  syarat  harus  diwakafkan  terlebih  dahulu  ,  karena adanya unsur kemaslahatan bagi masjid itu sendiri, untuk pengembangan masjid, dan memenuhi kebutuhan masjid.
2. Analisis Pandangan Hukum Islam Menurut Madzhab Syafi’i Terhadap Adanya Tanah Hibah Yang Di Jadikan Masjid Di Dusun Canggi Desa Sekarmojo
Hibah  merupakan  salah  satu  bentuk  muamalah  yang  di  syariatkan Allahsebagai sarana untuk saling tolong menolong. Dalam hibah ada pihak pemberi dan juga pihak penerima hibah dan juga barang yang akan di berikan  kepada pihak penerima.  Hibah  bisa  terjadi  dalam  bentuk  barang  yang  bergerak    seperti  motor, mobil, laptop dan lain-lain, maupun barang tak bergerak seperti rumah, sawah, dan lain-lain.
Sebelum di lakukan hibah di lakukan terlebih dahulu akad. Akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara  ijab dan qabul atas sesuatu yang di benarkan oleh syara’  dan  memiliki  implikasi  hukum  tertentu.  Dengan  ungkapan  lain,  akad merupakan  keterkaitan    antara  keinginan  atau  stateman  kedua  pihak  yang  akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.
Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa penulis yaitu sebagai berikut:
Pertama, penulis menganalisa bahwa pendapat serta praktek masyarakat di Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo  Kabupaten  Pasuruan  sama  sekali  bertentangan dengan pendapat hukum Islam dalam hal menetapkan hukum menukar tanah wakaf dengan tanah hibah untuk di jadikan masjid itu yang membuat mereka mendirikan masjid di tanah hibah. Perbedaannya sama sekali sangat fatal yaitu pendapt hukum Islam  melarang  (haram)  menukar  tanah  wakaf  dengan  hibah  tersebut,  sedangkan pendapat  masyarakat  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo  Kabupaten  Pasuruan menyatakan hukumnya dibolehkan, bahkan terdapat salah seorang masyarakat yang melakukan penukaran tanah wakaf dengan tanah hibah tersebut. Dengan demikian, sudah terjadi kontradiksi antara konsep dengan  realitas lapangan, sehingga dapat menimbulkan pernyataan miring (negative)  terhadap pendapat masyarakat tersebut yaitu inkosistennya masyarakat dengan hukum Islam yang dijadikan acuan dalam
permasalahan  keagamaan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Loyalitas  dan komitmennya masyarakat  Dusun Canggi  Desa Sekarmojo terhadap hukum  Islam hanya terletak sebatas konsep aja, lebih dari itu masih menimbulkan kontradiksi, seperti  dalam  penetapan  hukum  menukar  tanah  wakaf  dengan  tanah  hibah  untuk dijadikan sebuah masjid. Pemilihan satu peraturan dengan meninggalkan peraturan lainnya sudah terjadi di Dusun Canggi Desa Sekarmojo Kabupaten Pasuruan seperti kasus  yang  sudah  terjadi,  sehingga  penulis  menganggap  sudah  terjadi ketidaksesuaian  sosiologi  masyarakat  dengan  keputusan  hukum  yang  sudah dikemukakan dalam kasus ini.
Kedua,  penulis  menganalisa  bahwa  terjadinya  penukaran  tanah  wakaf dengan tanah hibah yang dijadikan masjid merupakan hanya sekedar inisiatif pihak pengelola mesjid saja, sehingga akibatnya wewenang menjaga sekaligus mengatur pengelolaan  harta  wakaf  yang  ditujukan  kepada  kemaslahatan  manusia  banyak. Dalam  hal  ini  muncul  kesan  keputusan  hanya  ditangan  pihak  pengelola  wakaf, namun  jika  seandainya  keputusan  untuk  menukar  atau  merubah  benda  wakaf tersebut dengan benda hibah untuk di jadikan masjid atas usul semua pihak yaitu pemberi wakaf juga turut membolehkannya maka keputusan tersebut masih dapat ditolerir.  Dengan  demikian  keputusan  yang  dikeluarkan  pihak  badan  pengelola wakaf  tersebut  perlu  diluruskan  kembali  agar  sesuai  dengan  ketentuan  hukum Islam.
Ketiga,  penulis  menganalisa  bahwa  dalam  permasalahan  penukaran  atau perubahan benda wakaf dengan benda hibah untuk dijadikan masjid untuk hal yang lebih  banyak  manfaatnya  adalah  suatu  hal  yang  sangat  diperbolehkan  menurut Sayari'at Islam (selain hukum Islam), hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, yaitu dibolehkan menukar benda yang diwakafkankan pada dua macam, yaitu jika dirasakan kebutuhan (hajat) dank arena ada unsure kemslahatan. 12
Melalui  kedua  unsur  di  atas  dibolehkan  menukar  tanah  yang  sudah diwakafkan  dengan  tanah  yang  dihibahkan  untuk  dijadikan  masjid,  jenis  yang pertama  adalah  adanya  keperluan  (hajat),  jika  dirasakan  perlu  (hajat)  untuk menukarkan tanah hibah ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat
12 Ibid., h. 385-386
manusia  maka  hal  itu  sangat  dibolehkan  asalkan  memang  benar-benar  dirasakan adanya  keperluan,  selama  benda  yang  diwakafkankan  tersebut  sudah  tidak  dapat lagi dimanfaatkan oleh penerima hibah (badan pengelola hibah). 13 Jenis yang kedua adalah  adanya  unsur  kemaslahatan.  Menjaga  kemaslahatan  bagi  umat  manusia merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, sehingga demi menjaga kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah hibah hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk. 14
Melihat  uraian  di  atas  maka  penulis  beranggapan  bahwa  menukar  tanah wakaf mesjid untuk tanah hibah yang lebih besar manfaatnya dibolehkan dengan syarat  di  wakafkan  terlebih  dahulu  jika  ingin  di  bangun  sebuah  masjid  di  tanah tersebut, asalkan terdapat salah satu dari dua unsur yaitu unsur keperluan dan unsur kemaslahatan bagi semua umat manusia, bukan keperluan dan kemaslahatan atas nama pribadi ataupun golongan. Dengan demikian, secara moralitas dan keilmuan penulis  menganalisa  kasus  yang  terjadi  di  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo Kabupaten Pasuruan dalam hal menukar tanah hibah yang dijadikan masjid adalah dibolehkan, kendati tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan hukum Islam.
Dengan  mencermati  unsur-unsur  diatas  peneliti  mempunyai  suatu pemikiran  yang  sangat  mendalam  agar  semua  masjid-masjid  dimanapun  berada yang sudah terbangun atau yang akan di bangun agar konsultasi ke pihak yang ahli dalam hal tanah yang akan di bangun.
Sebagaimana  peneliti  temukan  di  dalam  kitab  Asna  al-Matholib  Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan maka tidak  akan  berubah  menjadi  tempat  lainnya.  sehingga  tidak  ada  istilah,  saat  ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko,  walaupun ada bangunan seperti masjid dan sang pemilik bangunan memberi izin bagi siapapun boleh sholat di sini maka tidak menjadi  masjid dengan izin tersebut  karena belum di  nyatakan tanah atau bangunan tersebut sebagai wakaf.
13 Ibid
Begitu  juga  yang  peneliti  cermati  pada  fatwa  syabakah  Islamiyah  di  atas bahwa  para  ulama  sepakat  khususnya  ulama  Madzhab  syafi’I  ,bukan  di  sebut masjid  bangunan  yang  di  pakai  ibadah  khususnya  sholat  akan  tetapi  orang  yang mempunyai bangunan tersebut belom mewakafkannya.
Peneliti juga menenemukan dalam fatwa Imam Ibnu Utsaimin tatkala ditanya perihal  toko  atau  swalayan  yang  di  jadikan  tempat  sholat  bahwa  beliau menengaskan itu sebuah mushollah bukan masjid di karenakan bangunan itu adalah milik pribadi yang kemudian hari bisa di perjual belikan bahkan suatu saat bisa di ambil oleh ahli warisnya karna belom diwakafkan.
Sebagaimana  peneliti  temukan  di  kitab  As-sarqowi  bahwa  tidak  boleh menukar benda apapun  dengan benda yang diwakafkan  walaupun benda  yang di wakafkan  tersebut  sudah  rusak  atau  tudak  layak  di  pakai  dan  ini  menyebabkan sebuah masjid harus diwakafkan supaya di kemudian hari tidak ditukarkan ataupun diperjual belikan bahkan tidak sampai di ambil alih oleh ahli waris.
Melihat dari pendapat Sayid Sabiq dalam kitab fiqih As-sunnah bahwa tidak boleh menukarkan masjid. Maka dari itu tidak ada masjid yang di dirikan di atas tanah  yang  di  hibahkan  seperti  di  Dusun  Canggi  Desa  Sekarmojo.  Dan  harus sesegera mungkin diurus pewakafannya kepada pihak penerima hibah, apabila tidak ada diurus kepihak ahli warisnya.
Melalui ungkapan imam Romli dalam kitab Nihaya Al-Muhtaj menyatakan bahwasannya  pengurus  wakaf  tidak  boleh  membagi  atau  menukarkan  ataupun merubah tanah yang diwakafkan. Dengan ini tidak boleh membangun suatu masjid diatas tanah yang sudah di hibahkan kecuali si penerima hibah mau mewakafkannya untuk di bangun masjid.
Begitu pula  di dalam hadits yang di riwayatkan oleh ibnu umar jelas bahwa tidak  boleh  menukar  atau    merubah  tanah  yang  diwakafkan.  Maka  dari  itu  tidak boleh membangun masjid di atas tanah yang di hibahkan  karena suatu saat bisa di tukar atau di rubah bahkan suatu saat bisa di perjual belikan oleh penerima hibah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya proses pemberian tanah hibah dalam kasus ini
setelah  melakukan  wawancara  dengan  para  narasumber,di  antaranya  hubungan keluarga  yang  terjalin  antara  penerima  hibah  (Keponakan  kandung  dari  pemberi hibah)  dan  pemberi  hibah  merupakan  bibi  dari  penerima  hibah,  penerima  hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum islam dari pemeberi hibah sejak penerima  hibah  di  tinggalkan  oleh  kedua  orang  tuanya,  selama  masa  hidup  si pemberi  hibah,anak  angkatnya  (Penerima  hibah)  memperlakukan  pemberi  hibah selayaknya  orang  tua  kandungnya,  pemberi  hibah  memiliki  banyak  tanah  yang kemudian di berikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya,di karenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan, menurut pandangan hukum islam tentang tanah  hibah  yang  di  jadikan  masjid.  Menurut  pendapat  Imam  Syafi'i  dinyatakan bahwa haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah hibah yang dijadikan masjid, pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulallah Saw yang bersumber dari Ibn Umar yang intinya harta hibah tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan  juga  diwariskan.  Menurut  kalangan  hukum  Islam  harta  hibah  dibiarkan  saja seperti  adanya, sehingga tidak boleh ditukar dan  dirubah kendati tanah hibahnya lebih banyak manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rahman,  Asymuni,  et.al.,  Ilmu  Fiwh,  Juz  III,  Jakarta:  Dirjrn  Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1986.
Abi Bakar , Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, t.th. Ad-dimyati, Muhammad Syata, l'anah at- Talibin, Juz III , Surabaya: Toha Putra, t.
Th.
Al-ansari , Abu Yahya Zakariya, Fath al-Wahbah, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Al-bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th
Al-bautani, Muhammad Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain , Bairut: Dar al-Fikr, t.th. Al-kahlani, Subul as-salam, Juz III.
Al-kasani, Bada’I as-sana'I, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
Al-mahalli , Jalaluddin, Syarh Minhaj at-talibin, Juz III , Surabaya: Dar Ihya, t.th.
An-naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, Shahih Muslim, Juz XI , Beirut: Dar al-Kutub al-Olmiyah, 2003.
Ar-ramli,  Syamsuddun,  Nihayah  al-Muhtaj,  Juz  V,  Beirut:  Dar  alKutub  al- Ilmiyyah, t.th
Ar-ramly, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2002. Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian:  SuatuPendekatan  Praktek,  Jakarta:
Rineka Cipta, 1993. 103 ir, Juz II Surabaya: Serikat
As-syarqawi, as-Syarqawi Bangkul Indah, t.th.
Asy-syaukani, Nail Autar, Juz VI, Mesir: Mustafa al-Balabi, t.th
Az-zuhaili, Wahbah , Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr,
t.th.
Bambang  Marhijanto,  kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  Surabaya:  Bintang Timur, 1995.
Bungin,  Burhan,  Metodologi  Penelitian  Sosial  Format,  Format  Kuantitatif  dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Humaniora Utama Press, 1992. Islam,
Bandung:
Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra, t. th. Departemen Agama Islam RI., Komplikasi Hukum Islam, Surabaya: Karya Anda,
t.th.
Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi alHalabi, 1966. Ibn al-'Arabiy, Ahkam Alqur'an (Beirut; Dar al-Fikr, t.th.
Ibn al-Humam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qadir, Juz VI, Beirut: dar al-Fikr, t.th.
Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Juz XII, Mesir: Dar al-misriyyah, t.th.
Ibn Taimiyyah, Majmu' Fatawa Taimiyah, Juz I, Mekkah: Dar Arabiyyah, 1398 Ismail, Muhammad Syah, Filasafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Lexy  J.  Meleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  PT  Rosda  Karya,
2002.
Ma’luf, Louis Al-Munjid fi al-lughat, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986. M. Pengelola, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Prof.  Dr.  Pagar,  M.Ag,  Himpunan  Peraturan  PerundangUndangan  Peradilan
Agama Di Indonesia, Cet. I, Medan: Perdana Publishing, 2010.
Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Juz III , Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN

## Malang, t.t.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres,
Tunggal , Hadi Setia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hibah 1986. Usman , Suparman, Hukum Perhibahan di Indonesia, Serang: Darul Ulam Press,
1994.