Vol. 19 No. 2 April 2020 | Hal. 48 – 54
email: jmd@unj.ac.id

## Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif
Reja Fahlevi a, 1* , Darul Huda Mustaqim b, 2
a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.
1 reja.fahlevi@ulm.ac.id*; 2 hudha27@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 10-04-2020 Disetujui: 26-04-2020
Kata kunci:
Kolaborasi Kabinet Zaken Kabinet Koalisi Kabinet Efektif Penelitan ini bertujuan untuk mencari formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi dalam rangka membentuk kabinet yang efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan mencari referensi teori yang relevan sesuai dengan kajian riset ini. Ada empat macam bentuk kolaborasi yang  ditawarkan  di  dalam  penelitian  ini  di  antaranya;  (1)  harus  ada  kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi, (2)  adanya  pembagian  kekuasaan  atau power  sharing yang  secara  relatif  dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli, (3) perlu penegasan Presiden kepada  partai  politik  untuk  memberikan  kader  terbaiknya  yang  memiliki  keahlian dibidangnya  untuk  duduk  sebagai  menteri,  (4)  Kabinet  Zaken  bisa  di  pilih  oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam  penentuan  secara  terbuka  oleh  para  ahli  di  bidangnya  masing-masing.  Jadi bentuk Kolaborasi (1) bisa diisi 50% dari kalangan ahli profesional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2) bisa 30% dari kalangan ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3) Pos-pos menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli profesional non parpol.

## ABSTRACT
Keywords: Colaboration Zaken Cabinet Coalition Cabinet Effective Cabinet Collaboration  zaken  cabinet  and  coalition  cabinet  in  the  formation  of  an effective cabinet. This research supports the search for collaboration formulations between the zaken cabinet and the coalition cabinet in an effective cabinet framework. The research method used in this study is a comparative method by finding relevant theory references in accordance with this research study. There are four types of collaboration offered in this study above (1) there must be agreement on a platform and a joint political agenda between the parties that are in the coalition, (2) there is a division of power or the division of power that is related freely received by each party coalition partners and experts, (3) the president must be affirmed for political parties to provide the best cadres who have expertise in their fields to sit as ministers, (4) the zaken cabinet can be chosen by the president opened by experts in their respective fields. So the Collaboration form (1) can be filled 50% from professional experts (non-political parties), 50% from political parties. (2) 30% can be from non-political professional experts, 70% from political parties that are suitable in the academic field and competition. (3) Ministerial posts discussing non political party profession experts.
Copyright © 2020 (Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim). All Rights Reserved
How to Cite: Fahlevi,  R.,  &  Mustaqim,  D.H.  (2020).  Kolaborasi  Kabinet  Zaken  dan  Kabinet  Koalisi  dalam Pembentukan  Kabinet  Efektif . Jurnal  Ilmiah  Mimbar  Demokrasi , 19(2),  48-54.  DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14939
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 48-54

## Pendahuluan
Sebuah  organisasi  di  dalamnya  merupakan kumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang disatukan  kerena  memiliki  visi  dan  misi  yang sama.  Di  dalamnya  perlu  sinergi  untuk  semua organ-organ  dalam  mencapai  visi  dan  misi organisasi tersebut.
Berhasil  tidaknya  sebuah  organisasi  itu tergantung  dari  beberapa  faktor,  di  antaranya adalah  pemimpin,  anggota  dan  lingkungan sekitarnya.  Dalam  hal  ini  organisasi  itu  kita bayangkan  adalah  sebuah  negara  (pemerintah). Dalam  arti  sempit  yang  disebut  sebagai pemerintah ialah Presiden dan jajaran kabinetnya yang  kemudian  dikenal  dengan  lembaga Eksekutif.  Presiden  merupakan  pemimpin organisasinya  dan  menteri  kabinet  ialah  para pembantu atau anggotanya dalam organisasi itu. (Martini, 2015, hlm. 35).
Kabinet  merupakan  suatu  badan  yang terdiri dari para pejabat negara yang dipilih oleh Presiden  selaku  kepala  pemerintahan,  yang merupakan bagian penting dari cabang Eksekutif. Kabinet  juga  bisa  dikenal  dengan  istilah-istilah lain  yakini  Dewan  Menteri,  Dewan  Eksekutif, atau  Komite  Eksekutif,  istilah  itu  tentu tergantung  pada  sistem  pemerintahan  yang dipakai suatu  negara  serta  tergantung  dari siapa yang menjadi kepala Eksekutif. Bisa presiden atau perdana  menteri  yang  kedudukannya  sebagai pimpinan  Kabinet.  Di  beberapa  negara,  yang menggunakan  sistem Westminster ,  kabinet  secara kolektif  menentukan  kebijakan  dan  arah  taktis pemerintah  terkhusus  mengenai  legislasi  yang disetujui  parlemen.  Di  negara-negara  yang berasas  atau  menganut  sistem  presidensial, seperti Amerika Serikat, kabinet memiliki fungsi sebagai  dewan  penasihat  sekaligus  yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Dalam  tataran ini,  presiden  memperoleh  pendapat  dan  nasihat dari menteri untuk digunakan dalam menentukan keputusan  di  masa  mendatang.  Peran  kedua pejabat  yang  masuk  kabinet  adalah  untuk mengurusi  badan-badan  atau  departemen- departemen  pemerintah  di  Amerika  Serikat dikenal  dengan  departemen  eksekutif  federal. (Castelvecch, 2008, hlm. 231).
Banyak negara yang salah satunya adalah Negara  yang  menggunakan  sistem Westminster , menteri-menteri  kabinet  yang  berasal  dari sebagian  anggota  legislator  dan  mereka  tetap bekerja  di  legislator  sambil  bekerja  pula  di kabinet.  Di  dalam  sistem  presidensial,  legislator yang  ditunjuk  untuk  menjadi  anggota  kabinet
harus  berhenti  dari  legislator  bila  mereka berkenan  diangkat  menjadi  menteri.  Selain  itu opisisi  juga  hakikatnya  boleh  diangkat  menjadi menteri. Namun ada beberapa hal yang menjadi persyaratan seperti anggota kabinet yang berasal dari oposisi juga tidak boleh merangkap sebagai legislator.
Jumlah menteri kabinet di setiap negara tentulah  berbeda-beda,  kendati  biasanya  jumlah menteri  berkisar  sepuluh  sampai  dua  puluh menteri.  Banyak  penelitian  menemukan  bahwa korelasi  antara  tingkat  pembangunan  suatu negara dan ukuran kabinetnya. Hampir rata-rata negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil.    Di  Indonesia  dalam  catatan  historiografi sejarah bangsa Indonesia setidaknya sudah ada 40 Kabinet  yang  dibentuk  sejak  awal kemerdekaan tahun  1945  sampai  sekarang.  Kabinet  pertama dibentuk pada 2 September 1945.
Dalam  kajian  sejarah  ketatanegaraan  di Indonesia  istilah  kabinet  zaken  tentulah  bukan hal  yang  asing.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  pada tanggal  25  Maret  1957  Presiden  Soekarno menunjuk  Soewirjo  untuk  membentuk  kabinet baru  yang  diisi  oleh  para  ahli  yang  berasal  non partai  politik  namun  berkali-kali  gagal  kabinet zaken  ini  dibentuk.  Kemudian  Soekarno memanggil Perdana Menteri Demisioner kala itu yakni Ali Sastroamijoyo untuk meminta pendapat mengenai formatur pemimpin dan yang mengisi kabinet Darurat Ekstraparlementer ini. Akhirnya ditunjuklah Ir. Djuanda sebagai perdana menteri yang  saat  itu  kabinet  ini  Darurat  Ekstra- parlemeter  ini  diberi  nama  Zaken  Kabinet  atau Kabinet Karya. (Aman, 2013, hlm. 84).
Dalam  konteks  ketatanegaraan  hari  ini, dalam  sebuah  riset  yang  dilakukan  oleh  Rina Martini  mengenai  persepsi  mahasiswa  terhadap profil kabinet didapat hasil bahwa 55% mayoritas mahasiswa  Undip  menilai  kinerja  kabinet  kerja Jokowi kurang baik. (Martini, 2015, hlm. 41) Hal  ini  didasarkan  pada  penilaian mahasiswa  kabinet  ini  kurang  keras  bekerja banyak  di  isi  oleh  yang  bukan  berlatar  sesuai dengan  bidang  keahliannya,  kemudian  dalam melaksanakan  perannya  selalu  berada  di  bawah tekanan  reshuffle.  Terlebih  lagi  banyaknya tekanan  dari  partai  pendukung  Presiden  yang syarat muatan kepentingan politisnya. Selain  itu,  di  dalam  kabinet  koalisi biasanya munculnya potensi konflik dan benturan kepentingan  partai,  tidak  jarang  jabatan  menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana haram  atau  semacam  ATM  bagi  partai.  Pada gilirannya  ini  berpotensi  melembagakan  tindak
KOLABORASI KABINET ZAKEN DAN KABINET KOALISI DALAM PEMBENTUKAN KABINET EFEKTIF
Reja Fahlevi 1 , Darul Huda Mustaqim 2
Hal. 48-54
pidana suap, praktik korupsi, dan penyalahgunaan  kekuasaan  para  penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini dan bahkan  banyaknya  kesan  bahwa  banyaknya menteri  titipan  dari  parpol  pengusung  yang menduduki posisi menteri. (Haris, 2011).
Dalam sistem pemerintahan Presidensial,  pembentukan  kabinet  zaken  yang berisi menteri non-parpol dan parpol diterapkan Indonesia.  Sistem  presidensial  itu  memberikan keleluasaan  bagi  presiden  untuk  menunjuk menteri  yang  membantu  dirinya  dalam merealisasikan  program-program. Karena  dalam sistem  presidensial  Presiden  dan  wakil  presiden dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung,  bukan berdasarkan  dukungan  parpol  di  parlemen. (Harun, 2019, hlm. 4).
Sehingga  Komposisi  kabinet  yang berbasis  ahli  dianggap  sebagai  pilihan  ideal ketimbang berbasis partai politik karena kabinet ahli  relatif  bisa  terhindar  dari  potensi  politk kepentingan.
Hal  ini  dikarenakan,  semenjak  pemilu tahun  1971  belum  pernah  ada  presiden  yang terpilih  melalui  jalur  non  parpol.  Karena  secara konstitusional yang di atur dalam pasal 6A UUD NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol  dan  gabungan  parpol  peserta  pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Di sini dilematisnya posisi seorang presiden ketika dia terpilih menjadi kepala pemerintahan.
Selain  itu,  dalam  sistem  presidensial, posisi tawar Presiden sebagai mandat rakyat yang dipilih  secara  langsung  sebenarnya  membuat kekuasaan  yang  absolute  dari  presiden  dalam menentukan  pembantunya  namun  terbatasinya kekuasaan  presiden  tersebut  karena  masih  ada posisi  tawar  parpol  sebagai  koalisi  untuk menentukan  kursi  menteri  dalam  kabinet sehingga  menjadikan  presiden  tersandera  dalam posisi  tawar  politik.  Dikarenakan  presiden membutuhkan  dukungan  secara  politik  dari parpol  di  parlemen  sehingga  dengan  demikian presiden menyandera dirinya dengan kepentingan parpol koalisi (Bhakti, 2008).
Maka  dari  itu  hasil  penelitian  ini mencoba  membuat  formulasi  kolaborasi komposisi kabinet antara ahli dan partai politik.

## Metode
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  studi komparatif  dengan  mencari  referensi  teori-teori dari  aturan  perundang-undangan  dan  pendapat
ahli  yang  relevan  dari  kajian  riset  ini.  Referensi teori yang diperoleh dengan jalan menelaah dan membandingkan  dari  beberapa  teori  dan pendapat dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan. Jenis  data  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  buku,  dokumentasi,  dan  artikel. Data-data  yang  sudah  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  metode  analisis  deskriptif komparatif.
Metode  analisis  komparatif  dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan  fakta-fakta  dan  teori-teori mengenai komposisi menteri dinegara-negara lain yang  menggunakan  sistem  pemerintahan presidensial  maupun  semi-presidensial  yang kemudian  disusul dengan  analisis,  tidak  semata- mata  menguraikan,  melainkan  juga  memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya .

## Hasil dan pembahasan
Komposisi  Kabinet  di  Negara  Presidensial dan Negara Semi Presidensial
Di  setiap  negara  yang  memiliki  sistem pemerintahan  yang  berbeda  maupun  sama, jumlah  dan  bentuk  komposisi  kabinetnya berbeda-beda.  Di  dalam  riset  ini  hanya  dibatasi perbandingan  dengan  negara-negara  yang  hanya menggunakan  sistem  pemerintahan  Presidensial dan semi presidensial saja.
Amerika serikat (US) dalam kabinet yang disusun  oleh  Donald  Trump  yang  merupakan rujukan  dari  sistem  presidensial  hanya  memiliki 15 menteri yang didalamnya terdiri dari 10 yang berasal dari partai politik dan lima yang berlatar belakang profesional. (Pfiffner, 2017, hlm. 10).
Namun jika dicermati dari 10 menteri di Amerika  serikat  itu  nampak  delapan  menteri merupakan orang yang sesuai bidang kepakarannya,  artinya  sebelum  mereka  diangkat menjadi  menteri  memang  sudah  pakar dibidangnya masing-masing.
Selain  itu  dinegara  Irlandia  mengenai jumlah komposisi menterinya juga hampir sama dengan Amerika Serikat 15 menteri, namun yang membedakannya  di  sini  adalah  di  negara  ini dikenal  dengan  istilah  menteri  pemerintah  dan menteri  junior  yang  bukan  anggota  pemerintah tapi  memiliki  tugas  untuk  membantu  menteri pemerintah. (Barbier & Vercesi, 2013, hlm. 11).

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 48-54
Dari 15 menteri tersebut biasanya hanya ada  satu  sampai  dua  orang  yang  bukan  dari menteri partai politik sisanya di isi oleh menteri yang  berasal  dari  partai  politik  dan  biasanya kebanyakan  menteri  junior  berasal  dari  non parpol (Blondel, 1989).
Di  Italia  yang  menggunakan  sistem pemerintahan yang lain menteri negaranya terdiri dari 19 menteri 15 menteri yang berasal dari partai politik  dan  empat  menteri  yang  berasal  dari profesional atau non-parpol (Barbieri & Vercesi, 2013, hlm. 11).
Di  Italia  seorang  menteri  tanpa portofolio  atau  menteri  yang  tidak  mengepalai suatu departmen atau kementerian yang stasusnya hanya menjadi dewan tetap diberikan status yang tinggi kepada mereka atau setara dengan menteri pemerintahan.  (Verzichelli  &  Cotta,  2001,  hlm. 70).
Hal  yang  berbeda  terdapat  di  dalam kabinet  pemerintahan  Argentina  di  mana komposisi  kabinetnya  pada  umumnya  diisi  oleh menteri yang  berasal  dari partai politik.  Namun jika  sewaktu-waktu  terjadi  guncangan  seperti krisis  ekonomi  kemudian  diangkatlah  dari kalangan  profesional  atau  pakarnya  bisa  berasal dari parpol koalisi, oposisi atau non parpol.
Hal ini terjadi ketika saham negara anjlok Fernando  de  la  Rúa  bereaksi  dengan menggantikan  Menteri  Ekonomi  JoséLuis Machinea  dengan  Ricardo  López  Murphy,  yang dipandang  sebagai  yang  paling  ortodoks  para ekonom  yang  dekat  dengan  Tuan  De  la  Rúa. Terlepas dari kepercayaannya, menteri baru gagal mendapatkan  dukungan  politik  untuk  rencana reformasinya  dan  dirinya  sendiri  segera digantikan  oleh  Domingo  Cavallo,  yang  telah menjabat lima tahun sebagai Menteri Ekonomi di bawah Presiden Carlo sMenem. Yang terpenting, menteri baru tidak hanya memiliki keahlian yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki pendukung kuat di  oposisi  yang  suaranya  di  kongres  sangat penting  dalam  memberikannya  yang  luar  biasa kekuatan untuk mereformasi ekonomi (Gallardo & Cecilia, 2014, hlm. 10).
Dalam  pandangan  penulis,  ahli  di  sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas,  independen  dan  berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman  yang  linear  dengan  posisinya  di kementerian.  Independen  berarti  tidak  terikat dengan  parpol  atau  pihak  lain.  Itu  perlu  agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan  politik  saat  menjalankan  tugasnya.
Berintegritas  berarti  jujur  dan  mengutamakan kepentingan  rakyat  serta  patuh  pada  peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahannya.

## Kolaborasi  Kabinet  Zaken  dan  Kabinet Koalisi
Melihat  komposisi  kabinet  di  negara-negara  di atas yang  hanya  melibatkan  sekitar  20%  sampai 30% menteri yang berasal dari luar partai politk. Maka  dalam  mewujudkan  kabinet  efektif  dirasa perlu  adanya  penguatan  ahli  atau  pakar-pakar dalam  pembentukan  suatu  kabinet.  Bisa  pakar yang berasal dari kalangan profesional non partai politik  atau  bisa  para  pakar  (Ahli)  yang  berasal dari  parpol  untuk  dikaborasikan  sehingga terwujudlah kabinet yang efektif itu.
Kabinet yang efektif setidaknya terbangun  dengan  adanya  solidaritas  di  antara para  pembantu  presiden  atau  perdana  menteri. Tentu  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi terbentuknya  kabinet  yang  solid  dan  efektif, pertama,  kapabilitas  dari  pembantu  presiden, masyarakat  tentu  mengharapakn  orang-orang yang berada di kabinet adalah orang-orang yang ahli  di  bidangnya  dan  mereka  yang  mampu bekerja  nyata  jauh  dari  intervensi  seseorang maupun golongan.
Selain  itu  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa seorang  presiden  secara  konstitusional  juga terikat  dengan  partai  politik  pada  saat  proses pencalonan menjadi presiden. Sehingga tidak bisa terhindarkan  terjadi  kesepakatan-kesepakatan politik  di  antara  calon  presiden  dan  partai pengusungnya. (Azizi dkk, 2016, hlm. 10). Bentuk  kabinet  Kolaborasi  yang  bisa penulis  tawarkan  ada  empat  macam  bentuk,  di antaranya:  Pertama,  harus  adanya  kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi. Kesepakatan platform politik saja tidak cukup untuk menjamin soliditas koalisi,  karena  perbedaan  politik  dalam tubuh koalisi justru sering muncul bukan karena perbedaan platform, melainkan karena perbedaan agenda  politik  dalam  rangka  merealisasikan platform.
Kedua,  adanya  pembagian  kekuasaan atau power  sharing yang  secara  relatif  dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli.  Pembagian  kekuasaan  itu  bukan  saja  lazim dalam  koalisi  dengan  sistem  presidensialisme multipartai, lebih dari itu merupakan konsekuensi logis  atau  kebutuhan  untuk  menciptakan  koalisi yang  solid.  Banyak  negara  yang  menganut presidensialisme  dengan  sistem  multipartai,
KOLABORASI KABINET ZAKEN DAN KABINET KOALISI DALAM PEMBENTUKAN KABINET EFEKTIF
Reja Fahlevi 1 , Darul Huda Mustaqim 2
Hal. 48-54
pembagian  kekuasaan  di  antara  para  anggota koalisi  digunakan  tolok  ukur  yang  dianggap obyektif,  seperti  sistem  skoring  untuk  jabatan- jabatan strategis pemerintahan yang didistribusikan  secara  proporsional  dan  adil kepada mitra-mitra koalisi.
Ketiga, Sistem presidensialisme multipartai  erat  kaitannya  dengan  koalisi  yang beragam  platform.  Sehingga  dalam  penentuan platform,  perlu  penegasan  Presiden  sebagai pemegang  mandat  rakyat  dalam  memberi  ruang kepada  partai  politik  untuk  memberikan  kader terbaiknya  yang  memiliki  keahlian  dibidangnya untuk  duduk  sebagai  menteri  namun  sebagai Presiden  harus  selektif  dalam  penentuan kabinetnya  tanpa  ada  unsur  paksaan  dari  Partai Politik maupun pihak lainnya.
Keempat, zaken cabinet (cabinet ahli) bisa di  pilih  oleh  presiden  melalui  kontribusi  partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing.
Hal ini didasarkan pada bahwa di dalam proses  pembentukan  kabinet  sering  kali  ada menteri yang notabene adalah titipan dari partai politik. Presiden dalam hal ini memiliki kekuasaan prerogratif untuk membentuk pemerintahan dan berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan para menteri kabinet yang ia kehendaki.
Kabinet Zaken atau karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Juanda tidak ada unsur partai politik, kabinet ini dalam pendirianya tidak diusung  oleh  partai  politik.  Walaupun  ada beberapa  menterinya  yang  berasal  dari  partai politik  tetapi  mereka  bukan  anggota  aktif  dari partai politk tersebut. (Aman, 2013, hlm. 80).
Kabinet  zaken  tidak  mesti  diisi  para menteri ahli yang nonpartai politik. Sebab, pada intinya,  zaken  kabinet  diisi  oleh  orang berdasarkan kompetensinya. Zaken kabinet akan lebih  menguntungkan  buat  rakyat  Indonesia ketimbang  kabinet  berbasis  politik.  Pasalnya, yang  selalu  dikhawatirkan  dari  kabinet  berbasis politik  adalah  adanya  konflik  kepentingan,  yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus  melayani  publik,  di  sisi  lain  juga  harus melayani partainya. (Yuda, 2010).
Dalam  pandangan  penulis,  ahli  di  sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas,  independen  dan  berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman  yang  linear  dengan  posisinya  di kementerian.  Independen  berarti  tidak  terikat dengan  parpol  atau  pihak  lain.  Itu  perlu  agar
menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan  politik  saat  menjalankan  tugasnya. Berintegritas  berarti  jujur  dan  mengutamakan kepentingan  rakyat  serta  patuh  pada  peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahaannya.
Dengan  kolaborasi  ini  juga  berfungsi untuk menjembatani anatara partai polittik yang berkoalisi  dengan  partai  oposisi.  Bisa  saja Presiden  dengan  hak  prerogatifnya  mengangkat menteri  negara  dari  partai  oposisi  hanya  Karen yang  bersangkutan  merupakan  pakar  di bidangnya. (Atmojo, 2016, 286).
Pembentukan  kabinet  yang  berisi menteri nonparpol pun tidak terbilang mustahil. Justru  sistem  presidensial  yang  diterapkan Indonesia  cocok dengan itu. Sistem presidensial itu memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri yang membantu dirinya dalam merealisasikan program-program. Presiden Indonesia  dipilih  oleh  masyarakat  secara langsung, bukan berdasarkan dukungan parpol di parlemen.  Parpol  tidak  bisa  menuntut  sesuatu kepada presiden dengan memaksa. Meski parpol yang  bersangkutan  berjasa  memenangkan presiden  dalam  pilpres,  jasanya  itu  tidak  bisa diidentifikasi secara mutlak. Dan secara kalkulasi, kemenangan  presiden  di  pilpres  tidak  bisa dihitung seberapa besar andil suatu partai dalam menyumbangkan  perolehan  suara  (Assidiqie, 2012, hlm. 15). Para pakar akademisi merupakan rujukan yang representatif dalam rangka mengisi formasi- formasi untuk ahli. Dalam era reformasi sekarang ini  terjadi 31,9%  Kabinet  negara  diisi  oleh  para ahli  yang  berlatang  belakang  akademisi,  namun penempatan  para  akademisi  di  pemerintahan masih dirasa tidak begitu efektif setelah reformasi (Wicaksono, 2019).
Selain itu, kalangan menteri yang berlatar belakang dari kalangan profesional (Non parpol) hendaklah  ditempatkan  pada  pos-pos  di  bidang kementerian  yang  menguasai  jahat  hidup  orang banyak,  misalnya  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan, kementerian kesehatan, Kementerian  sosial,  dan  kementerian  keuangan. atau bisa saja post-post menteri tersebut diisi oleh orang-orang  parpol  atau  politik  yang  memang berkompeten  sesuai  bidang  akademiknya. (Sulistiyo, 2011).
Zaken  kabinet  cocok  jika  dibentuk  di negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan presidensial. Motifnya kurang lebih sama dengan pembentukan kabinet nonparpol. Presiden tidak terlalu terikat dengan parpol di parlemen. Dengan

## Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 | Hal. 48-54
kata lain, presiden tidak bisa dilengserkan meski hanya  mendapat  dukungan  minoritas  di parlemen.  Zaken  kabinet  sendiri  menghendaki menteri-parpol atau dari parpol.
Kabinet  yang  di  dalamnya  di  dominasi oleh  kalangan  Profesional  atau  berkualitas  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman  linear  dengan  posisinya  di kementerian  sangat  mempengaruhi  kinerja pemerintah ke depannya. Hal ini diperlukan agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan  politik  saat  menjalankan  tugasnya. Secara  profesional  dan  mandiri  akan  membuat kabinet  menjadi  berintegritas  dan  jujur  serta mengutamakan kepentingan rakyat.

## Simpulan
Formulasi bentuk Kolaborasi kabinet zaken dan koalisi dalam rangka untuk memebentuk kabinet yang efektif bisa dilakukan dengan tiga opsi: (1) cara mengisi secara 50:50, 50% dari kalangan ahli profesional  (non  parpol),  50%  dari  kalangan parpol.  (2),  bisa  30%  dari  kalangan  ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang  sesuai  bidang  akademik  dan  kerjanya.  (3), posisi-posisi  menteri  yang  menyangkut  hajat hidup  orang  banyak  sebaiknya  dijabat  oleh menteri  yang  berasal  dari  kalangan  ahli profesional non parpol.

## Referensi
Admojo, T.  (2016).  Peran  Partai Oposisi  di Parlemen  Pasca  Pemilu  Presiden 2014. Jurnal Politik , 1 (2), 283-315.
Aman,  F.  P.  (2013).  Kebijakan  Politik  Luar Negeri  Indonesia  Masa  Kabinet Djuanda  1957-1959. SOCIA:  Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1).
Asshiddiqie, J.  (2012). Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan . Disampaikan  sebagai  orasi  ilmiah dalam  rangka  peluncuran  Institut Peradaban di Jakarta.
Azizi,  I. A.,  Khomarudin,  S.,  Mubdi,  U.,  &
Sudirman, A. (2016). Relasi
Pembantu  Presiden  Dalam  Kabinet Kerja  Jokowi-jk. Jurnal  Penelitian Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 3 (1), 1-14.
Barbieri,  C.,  &  Vercesi,  M.  (2013).  The cabinet:  a  viable  definition  and  its
composition in view of a comparative analysis. Government and Opposition , 48 (4), 526-547.
Bhakti,  N.  I.  (2008).  Konsep  Pemerintahan Koalisi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta
Blondel,  J.  (1989).  Decisioni  di  governo  e vincoli partitici. Italian Political Science Review/Rivista  Italiana  di  Scienza Politica , 19 (2), 199-222.
Castelvecchi, Davide. (2008). " The Undeciders: More  decision-makers  bring  less  efficien. Science News . USA. Cotta, M., & Verzichelli, L. (1996). Italy: From Constrained  Coalitions  to  Alternating Governments? . Dip. di Scienze storiche giuridiche politiche e sociali.
Hanta  Yuda  A.  R.  (2010). Presidensialisme setengah  hati:  dari  dilema  ke  kompromi . Gramedia Pustaka Utama.
Haris, Syamsudin. (2019). Kabinet Ahli atau Politik.  Asosiasi  Ilmu  Politik Indonesia. Jakarta.
Harun, Refly. (2019). Urgensi Zaken Kabinet di  Rezim  Koalisi  Gemuk  Jokowi. CNN Indonesia. Jakarta.
Martínez-Gallardo,  C.  (2014).  Designing cabinets:  Presidential  politics  and ministerial instability. Journal of Politics in Latin America , 6 (2), 3-38.
Martini, R. (2017). Persepsi Mahasiswa FISIP
Undip Terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 34-44.
Pfiffner, J. P. (2017). The unusual presidency of Donald Trump. Political Insight , 8 (2), 9-11. DOI: 10.1177/2041905817726890
Soemantri, Sri..(2014) . Hukum Tata Negara Indonesia,  Pemikiran  dan  Pandangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sulistiyo, Hermawan. (2011).  Kabinet Pasca
Reshuffle. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
Wicaksono,  Aries.  (2019).  Mengapa  peran akademisi  dikabinet  menjadi  tidak
KOLABORASI KABINET ZAKEN DAN KABINET KOALISI DALAM PEMBENTUKAN KABINET EFEKTIF
Reja Fahlevi 1 , Darul Huda Mustaqim 2
Hal. 48-54
selektif
sejak era reformasi. Universitas Gadjah Mada, Yoyakarta
Yuda,  Hanta.  (2010). Presidensialisme  Setengah Hati – dari  Dilema  ke  Kompromi.
Jakarta: Gramedia. Zen RS. (2016). Serba – Serbi Sejarah Kabinet di  Indonesia.  Tirto.id.  (Diakses  18 April  2020)  https://tirto.id/serba- serbi-sejarah-kabinet-di-indonesia- bwmt