## ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21

## ANALYSIS OF PPH 21 OBLIGATIONS FOR EMPLOYEES IN THE ENVIRONMENT
BPKP REPRESENTATIVE OFFICE OF RIAU PROVINCE AS PPH CUTTER 21
Astrid Faradisty Universitas Riau – Pekan Baru
Email : faradisty@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, dimana APBN ini digunakan untuk kebutuhan penyelengaraan negara dan pembangunan, terdapat banyak jenis penerimaan pajak salah  satunya  adalah  PPh  Pasal  21.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah kewajiban perpajakan pasal 21 pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Tiau telah sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Metode  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.    Berdasarkan  hasil penelitian pada dasarnya kewajiban hirung, setor dan lapor telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja atas saran KPP setempat untuk alasan efektifitas pelaporan SPT Masa PPh 21 akhirnya ditiadakan.
Kata Kunci : Pajak Pengahasilan pasal 21

## ABSTRACT
Tax is one of the biggest contributors in the APBN, where the APBN is used for the needs of state administration and development, there are many types of tax revenue, one of which is PPh Article 21. This study aims to find out whether the tax 21 tax obligations at the Tiau Provincial BPKP Representative Office are appropriate with applicable regulations. This research method is descriptive analysis. Based on the results of the study basically the obligation of hirung, deposit and report is in accordance with the applicable regulations, only at the recommendation of the local tax office for reasons of effectiveness in reporting the Annual Income Tax 21 tax return was finally abolished.
Keywords : Income Tax on 21

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  penyumbang  terbesar  dalam  APBN,  dimana  APBN  ini digunakan  untuk  kebutuhan  penyelengaraan  negara  dan  pembangunan.  Dengan  pembagunan yang  memadai  maka  kesejahteraan  rakyat  semakin  meningjat,  ini  sesuai  dengan  fungsi  pajak yang  tercantum  dalam  UU  Pajak  Penghasilan  yaitu,  untuk  digunakan  bagi  sebesar-besarnya kemkmuran akyat.  Menurut Wandasari, Nini Dewi (2013: 2), untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak..

## Analisis Kewajiban Pph 21 Atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sebagai Pemotong Pph 21
Terdapat  banyak  sekali  jenis-jenis  pajak,  salah  satunya  adalah  pajak  penghasilan. Dimana objek pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008,  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.  Sehingga penghasilan apaun yang diterima oleh wajib pajak  maka  akan  dikenai  pajak  penghasilan.    Salah  satu  sumber  penghasilan  terbanyak  dari masyarakat  adalah  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  baik  sebagai  karyawan  pada perusahaan  swasta,  maupun  sebagai  pegawai  negeri  sipil.    Atas  penghasilan  sehubungan pekerjaan  baik  itu  berupa  gaji,  upah,  tunangan,  honorarium,  bonus  dan  lain-lain,  maka  akan dikenakan pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 atau yang lebih kita kenal dengan PPh 21. Pemotong PPh 21 ini adalah pemberi kerja yang membayarkan penghasilan.
Pemberi  kerja  sebagai  pemotong  pajak  diwajibkan  untuk  menghitung,  menyetor  dan melaporkan  PPh  21  setiap  masa,  yang  mana  pemberi  kerja  menghitungkan  pajak  setiap karyawan.  Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan with holding tax, yang mana pihak  ketiga (dalam hal ini pemberi kerja) memiliki wewenang untuk menghitung besaran pajak.
Perwakilan  BPKP  Riau  sebagai  instansi  yang  memiliki  beberapa  orang  pegawai,  baik PNS maupun non PNS, selain bertugas sebagai pengawas pembangunan dan keuangan, BPKP juga wajib memperhatikan kewajiban PPh 21 atas setiap pegawai.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  peneliti  ingin  menganalisis  bagaimana  pemotongan, penyetoran  dan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Kantor  BPKP  Perwakilan  Riau  yang disesuaikan dengan beberapa peraturan mengenai PPh 21 yaitu : UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak  Penghasilan  (Pasal  21),  Per-DJP  Nomor  :  Per-16/PJ/2016  tentang  Pedoman  Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  orang  pribadi,  Per-DJP  Nomor  Per- 01/PJ/2017  tentang  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Elektronik  dan  PMK  Nomor  : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat Negara, PNS,  Anggota  TNI,  Anggota  Polri  dan  Pensiunannya  Atas  Penghasilan  Yang  Menjadi  Beban APBN dan APBD.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban (hitung, setor, lapor) PPh 21  atas  pegawai  di  lingkungan  kantor  Perwakilan  BKPK  Provinsi  Riau,  dan  untuk  mengetahui apakah  prosedur  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## LANDASAN TEORI
Pajak
Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009  Pasal  1  ayat  1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Waluyo  (2017  :3),  menyimpulkan  bahwa  ciri-ciri  yang  melakat  pada  pengertian  pajak  adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  dipergunakan  untuk  membiayai public invesment .
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter , yaitu mengatur.
Mardiasmo (2018 : 7) menjelaskan bahwa pajak dikelompokkan menurut beberapa hal, yaitu : 1. Menurut golongan : pajak langsung, pajak tudak langsung
2. Menurut sifat : pajak subjektif, pajak objektif.
3. Menururt lembaga pemugut : pajak pusat, pajak daerah.
Selain itu Mardiasmo (2018 :9) menjelaskan beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:
a. Official Assessment System
Suatu  sistem  yang  memebri  wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus)untuk  menentukan besaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
b. Self Assesment System
Suatu  sistem  yang  memberi  wewenang  kepada  wajib  paak  untuk  menentukan  sendiri besaran pajak yang terutang.
c. With Holding Assessment System Suatu  sistem  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan Wajib Pajak) untuk memungut atau memotong yang terutang oleh Wajib Pajak.
Hidayat Lubis, Rahmat (2018 : 14) menjelaskan mengenai beberapa tarif pajak, anatara lain :
1. Tarif tetap
Tarif  berupa  jumlah  atau  angka  yang  tetap,  berapa  pun  besaranya  dasar  pengenaan pajak. Conroh : bea materai Rp. 6.000,-
2. Tarif proporsional
Tarid  berupa  presentase  tertentu  yang  sifatmya  tetap  terhadap  berapaun  dasar pengenaan pajaknya, sehingga makin besar  dasar pengenaan pajak makin besar pula jumlah pajak terutangnya. Contoh : PPN 10%
3. Tarif progresif
Tariff  berupa  presentase  tertentu  yang  semakin  meningkat  dengan  semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh : tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

## Pajak Penghasilan (PPh)
Menurut  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  pasal  1 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Dan  dalam  penjelasannya  dijabarkan  bahwa pengenaan  pajak  penghasilan  terhadap  Subjek  Pajak  berkenaan  dengan  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Subjek  Pajak  tersebut  dikenakan  pajak  apabila menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Subjek  Pajak  yang  menerima  atau  memperoleh

## Analisis Kewajiban Pph 21 Atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sebagai Pemotong Pph 21
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah  tahun  takwim,  namun  Wajib  Pajak  dapat  menggunakan  tahun  buku  yang  tidak  sama dengan  tahun  takwim,  sepanjang  tahun  buku  tersebut  meliputi  jangka  waktu  12  (dua  belas) bulan.
Subjek pajak dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu :
a. orang pribadi,
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
c. badan, dan
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subjek  pajak  ini  dibedakan  menjadi  subjek  pajak  dalam  negeri  dan  subjek  pajak  luar negeri, dan untuk objek pajak penghasilan dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu  Yang menjadi objek pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

## Pajak Penghasilan (PPh) 21
Dalam  Per-  Per-DJP  Nomor  :  Per-16/PJ/2016  Pasal  1  ayat  2  dijelaskan  bahwa  Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri,  yang  selanjutnya  disebut  PPh  21,  adalah  pajak  atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Dan  pada  Pasal  21  Undang-undnag  No.  36  Tahun  2008  (UU  Pajak  Penghasilan) menjelaskan  bahwa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.
Pasal  1  ayat  4  disebutkan  bahwa  Pemotong  PPh  Pasal  21  adalah  Wajib  Pajak  orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan  pemotongan  pajak  atas  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan kegiatan  orang  pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
Kemudian, Hidayat Lubis, Rahmat (2018 : 2016) merincikan pemotong PPh 21 adalah
1. Pemberi kerja.
2. Bendahara pemerintah.
3. Dana pensiun.
4. Orang pribadi yang melakukan kehiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.
Selanjutnya Waluyo (2018 : 222) menjabarkan subjek pajak PPh 21 antara lain :
1. pegawai,
2. penerima pensiun,
3. bukan pegawai (tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, peniliti, agen iklan dst),
4. peserta kegiatan
Waluyo (2018 : 225) juga menjelaskan mengenai objek pajak Pph 21, antara lain :
1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
5. Imbalan kepada bukn pegawai.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan.
Tarif  yang  digunkan  dalan  perhitungan  PPh  21  adalah  tarif  progresif  sesuai  dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, dan apabila subjek pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan kenaikan sebesar 20%.
Kemudian dalam perhitungan PPh 21 sesuai dengan Per-16/PJ/2016 untuk perhitungan PPh 21 pegawai tetap dijelaskan bahwa penghasilan bruto boleh dikurangi dengan dana pensiun yang  dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan  juga  biaya  jabatan  sebesar  5%  (maksimal  Rp.  500.000,- perbulan  dan  Rp.  6.000.000,-  pertahun)  yang  kemudian  akan  menghasilkan  penghasilan  neto. Penghasilan  neto  kemudian  dikurangkan  dengan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yang hasilnya merupakan penghasilan kena pajak (PKP).
Besarnya PTKP dijelaskan dalam Pasal 11 per 16 Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp4.500.000,00  (empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  tambahan  untuk  Wajib  Pajak  yang kawin;
c. Rp4.500.000,00  (empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  tambahan  untuk  setiap  anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3  (tiga)  orang  untuk  setiap keluarga.
Pasal  24  ayat  1  Per-16/PJ/2016  menjelaskan  mengenai  batas  akhir  penyetoran  dan pelaporan  PPh  21,  yaitu  disetorkan  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  berakhirnya  masa pajak dn dilaporkan paling lambat 20 (duan puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak. Untuk Pelaporan Pph 21 menurut per 32 Tahun 2017 dijelaskan bahwa apabila jumlah pegawai yang dipotong pajak telah melebih 20 orang, maka pemotong PPh 21 wajib menggunakan e-spt.
Penelitian  terdahulu,  Jane  susan  (2013),  dengan  judul “Analisis Perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  PT.  Megasurya  Nusalestari  Manado.    Menyimpulkan  bahwa perhitungan  dan  pemotongan  PPh  21  telah  sesuai  dengan  pertauran  yang  berlaku.  Angelia Friska  (2013),  dengan  judul  “ Analisis  Perhitungan,  Pembayaran  dan  Pelaporaa  Pph  Pasal  21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintin. Menyimpulkan bahwa Prosedur perhitungan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,  tapi  dalam  proses  perhitungan  untuk  mendapatkan  penghasilan  Neto  belum  sesuai dengan  Undang-Undang  Pasal  36  tahun  2008.  Pada  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Tuminting untuk mendapatkan penghasilan neto, mengurangkan penghasilan bruto dengan  potongan yang ada  yaitu  PFK  dan  Trumah.  Sedangkan  pada  Undang-Undang  No  36  tahun  2008  untuk mendapatkan  penghasilan  neto  adalah  dengan  mengurangkan  penghasilan  bruto  dengan potongan,  yaitu  Biaya  Jabatan  dan  Biaya  Pensiun.  Dian  angraini,  dkk  (2013)  Analisis
Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pph Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi  Kasus Pada PT.  Sarah  Ratu  Samudera).  Menyimpulkan  bahwa  Ketidakpatuhan  PT.  Sarah  Ratu  Samudera disebabkan  oleh  kesalahan  hitung  dan  pemotongan  PPh  Pasal  21  terutang,  yang  kemudian berakibat terhadap penyetoran dan pelaporannya.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  dalam  Jeane  (2013  : 1603)  menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  mengumpulkan,  mengklasifikasikan, menganalisis,  dan  menginterprestasikan  datadata  yang  diperoleh  dari  perusahaan  sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

## Jenis dan sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif..  Data kualitatif berupa profil  dan  keadaan  kantor,  sedangkan  data  kuantitas  berupa  tabel  gaji  pegawai  Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sedangkan sumber data pada penilitian ini adalah :
1. Data primer, berupa wawancara yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data sekunder, berupa dokumen dan lapoan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 10 pekanbaru.

## Metode dan Teknik Analisis Data
Tahap-tahap analisis yamg dilakukan :
1. Menganilisis  penggajian  pegawai,  baik  pegawai  tetap  (dalam  hal  ini  ASN)  mapun pegawai  tidak  tetap  (non  ASN)  dalam  lingkungan  Kantor  Perwakilan  BPKP  Provinsi Riau.
2. Menganalisis perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang disesuaikan dengan Per-16/PJ/2016.
3. Menganalisis penyetoran PPh 21 tahun 2019 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan  Kantor  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Riau  yang  disesuaikan  dengan  Per- 16/PJ/2016.
4. Menganalisis pelaporan PPh 21 tahun 2019 untuk pegawai tetap dan tidak tetap dalam lingkungan  Kantor  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Riau  yang  disesuaikan  dengan  Per- 16/PJ/2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis penghasilan
Kantor Perwakilan BPKP provinsi Riau memiliki 124 pegawai ASN dan 29 pegawai non ASN. Seluruh pegawai non ASN memiliki penghasilan dbawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)  sehingga  untuk  seluruh  pegawai  non  ASN tidak  dikenakan  pemotongan  PPh  Pasal  21. Sedangkan untuk pegawai berstatus ASN, penghasilan teratur terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga (istri dan anak), tunjangan beras,  tunjangan kinerja dan uang makan.  Gaji, tunjangan-tunjangan (diluat tunjangan kinerja_setelah dikurangi iuran wajib akan menghasilkan gaji  neto  yang  diterima  pegawai  setiap  tanggal  1  setiap  bulannya,  uang  makan  biasa  diterima pegawai  pada  kisaran  tanggal  10  hingga  15  setiap  bulannya,  dan  tunjangan  kinerja  diterima
pegawai maksimal tanggal 25 setiap bulannya.   Untuk penghasilan tidak teratur, pegawai baik ASN maupun non ASN menerima gaji ke-13 dan ke-14 yang pada tahun 2019 ini diberikan pada bulan Juni dan Juli.
Penghasilan  diluar  penghasilan  kantor  biasa  didapat  dari  honor  ketika  memberikan keterangan  ahli  dipersidangan,  honir  memberikan  keterangan  ahli  untuk  pmberkasan  BAP  di hadapan penyedik, honor sebagai narasumber, dan honor mengajar.
Analisis Perhitungan
Kantor  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Riau  memotong  PPh  21  atas  pegawai  sebagai implementasi sistem with holding tax , perhitungan pph 21 yang dipotong dilakukan oleh dua staff bagian keuangan, yang mana staff pertama menghitung pajak atas gaji (gaji beserta tunjangan keluarga dan tunjangan beras) dan uang makan, sedangkan staff kedua menghitung pajak atas tunjangan kinerja.
Untuk  perhitungan  pajak  atas  gaji,  staff  keuangan  menggunakan  aplikasi  GPP  yang digagas  oleh  Kementrian  Keuangan.    Perhitungan  pajak  atas  gaji  dilakukan  dengan  mengisi kolom  gaji  pegawai  dan  secara  otomatis  perhitungan  atas  iuran  wajib  dan  juga  pajak  PPh  21 akan langsung terisi.
Sedangkan  untuk  perhitungan  uang  makan,  disesuaikan  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat  Negara,  PNS,  Anggota  TNI,  Anggota  Polri  dan  Pensiunannya  Atas  Penghasilan  Yang Menjadi  Beban  APBN  dan  APBD,  yang  mana  uang  makan  yang  diterima  dianggap  sebagai imbalan lain, sehingga dikenakan tarif sesuai dengna PMK diatas yaitu :
1. Untuk  PNS  PNS  Golongan  I  dan  Golongan  II,  Anggota  TNI  dan  Anggota  POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya = 0%
2. Untuk  PNS  Golongan  III,  Anggota  TNI  dan  Anggota  POLRI  Golongan  Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya : 5%
3. Untuk  Pejabat  Negara,  PNS  Golongan  IV,  Anggota  TNI  dan  Anggota  POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya = 15% Kemudian,  untuk  perhitungan  pajak  atas  tunjangan  kinerja,  staff  kedua  menghitung dengan  apliksi  microsotf  excel  yang  sudah  dirancang  dan  diberi  perumusan  sesuai  dengan perhitungan  pajak.    Staff  kedua  hanya  mengisi  nama  pegawai  kemudian  golongan  dan  status pegawai yang kemudian pajak pph 21 akan terisi otomatis.
Untuk  PTKP  bagi  pegawai  wanita,  bagi  istri  yang  suaminat  bekerja  sebagai  pegawai diluar isntansi pemerintah (non ASN) makan  status PTKP nya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya, missal wanita kawin dengan anak 2 maka status PTKP nya adalah K/2, sedangkan untuk pegawai wanita yang suainya bekerja di instansi pemerintahan (ASN) maka status PTKP nya adalah TK/0.
Contoh Perhitungan pajak seorang pegawai laki-laki, dengan status PTKP K/2, golongan jabatan IIIb adalah sebagai berikut :
Gaji :  Rp. 2.860.500 Tunjangan Jabatan :            700.000 Tunjangan istri :            286.050 Tunjangan anak :            114.420 Tunjangan beras : 289.727 Iuran wajin :            (326.097) Sewa rumah dinas : (102.000) Gaji bersih diterima :   Rp.   3.815.600
Untuk  gaji,  pajak  penghasilan  langsung  terekam  dalam  aplikasi  GPP sehingga  penulis tidak dapat melihat contoh perhitungan PPh pasal 21 atas gaji, untuk pph 21 atas gaji.
Untuk uang makan, contoh uang makan perhari kedatangan adalah sebesar Rp. 35.000, jika  selama  sebulan  pegawai  bekerja  selama  20  hari  makan  uang  makan  yang  akan  diterima adalah  sebesar  Rp.  700.000  (  saat  pegawai  melakukan  dinas  luar  kota  maka  tidak  akan mendapat uang makan), maka pajak atas uang makannya adalah : 5%*7 Rp. 700.000 = Rp. Rp. 35.000.
Untuk tunangan kinerja : Tunjangan kinerja : Rp.  5.979.200 PTKP :       67.500.000 PPh 21 : 306.646
Perhitungan  PPh  21  diatas  menggunakan  aplikasi  yang  telah  sesuaikan  dengan  tata cara perhitungan PPh 21.

## Analisis Penyetoran
Penyetoran Pph pasal 21 dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :
1. Untuk  PPh  21  atas  gaji  (beserta  tunjangan  keluarga  dan  tunjangan  beras)  dilakukan dengan  cara  mengeluarkan  SPM  (Surat  Perintah  Membayar)  beserta  dengan  rincian perhitungan  PPh  21  gaji  (beserta  tunjangan  keluarga  dan  tunjangan  beras)  dilengkapi juga dengan SPP (Surat Setoran Pajak) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)  yang  dilakukan  paling  lambat  tanggal  15  setiap  bulan  sebelum  bulan  gaji dipotong. Misal gaji yang akan dipotong adalah gaji bulan September 2019, maka SPM akan diberikan ke KPPN maksimal tanggal 15 Agustus 2019.
2. Untuk PPh 21 atas uang makan dilakukan dengan mengeluarkan SPM beserta rincian perhitungan PPh 21 atas uang makan dan dilengkapi dengan SSP ke KPPN, tidak ada tenggat waktu bagi kantor perwakilan BPKP Riau untuk memyetor hanya saja jika SPM yang  diberikab  terlambat  maka  uang  makan  akan  terlambat  pula  masuk  ke  rekening pegawai,  sehingga  staff  keuangan  memutuskan  untuk  pengeluaran  SPM  ke  KPPN maksimal tanggal 14 bulan berikutnya. Misal uang makan bulan September 2019 harus diberikan  maksimal  tangggal  15  Oktober  2019,  sehingga  SPM  harus  dilaporkan maksimal tanggal 14 Oktober 2019.
3. Untuk  PPh  21  atas  tunjangan  kinerja  dilakuakn  dengan  mengeluarkan  SPM  beserta rincian  perhitungan  PPh  21  atas  uang  makan  dan  dilengkapi  dengan  SSP  ke  KPPN, maksimal  tanggal  24  bulan  berikutnya.  Misal  tunjangan  kinerja  bulan  September  2019 akan  dibayarkan  pada  25  Okober  2019,  sehingga  SPM  harus  disampaikan  maksimal tanggal 24 Oktober 2019.

## Analisis Pelaporan
Untuk pelaporan SPT Masa PPh 21, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau semenjak bulan September 2018 tidak lagi melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP dikarenakan saran dari KPP  setempat  bahwa  uang  pajak  yang  dikeluarkan  merupakan  tunjangan  pajak  sehingga  tak ada pajak yang harus dilaporkan yang mana sebelum September 2018 Kantor Perwakilan BPKP Riau melaporkan SPT Masa PPh 21 dengan aplikasi E-SPT PPh 21 dan e-filling PPh 21 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Tampan.

## Pembahasan
Untuk perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap (ASN) UU No 36 Tahun 2008 , Per-DJP Nomor  :  Per-16/PJ/2016,  Per-03/PJ/2017  yang  mana  perhitungan  pph  21  atas  gaji  telah menggunakan aplikasi gagasan Kemetrian Keuangan, begitu pula dengan perhitungan PPh 21 atas uang makan dan tunjangan kinerja.  Hanya saja untuk perhitungan PTKP bagi wanita kawin di  dalam  Undang-undang  dijelaskan  bahwa  wanita  bekerja  hanya  boleh  mendapatkan  PTKP selain TK/0 apabila suami tidak bekerja dan dibuktikan dengan surat keterangan. Namun PTKP yang telah dijelaskan diatas diperuntukkan untuk pegawai wanita dengan suami non ASN karena pegawai yang bersangkutan mendapatkan tujangan untuk suami dan anak sehingga perhitungna PTKP dihitung sesuai tunjangan yang didapat.
Untuk  penyetoran  PPh  21  sudah  dilakukan  dengan  tahapan  dan  sarana  yang  sesuai dengan  UU yaitu  menggunakan  surat  setoran  pajak,  dan  penyetoran  dilakukan  sesuai  dengan undang-undnag  yaitu  paling  lambat  10  hari  setelah  berakhirnya  masa  pajak.    Pada  Kantor Perwakilan BPKP Riau penyetoran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.  Contoh untuk gajji September 2019 yang dibayarkan tanggal 1 September 2019, PPh 21 disetorkan melalui KPPN setiap  tanggal  15  Agustus  (yang  mana  jatuh  tempo  adalah  10  September  2019),  untuk  uang makan  September  2019  yang  dibayarkan  Oktober  2019,  pph  21  disetorkan  melaui  KPPN maksimal tanggal 14 Oktober 2019 ( yang mana jatuh tempo adalah 10 November 2019), dan untuk  tunjangan  kinerja  September  2019  yang  dibayakan  tanggal  25  Oktober  2019,  pph  21 disetorkan melalui KPPN maksimal tanggal 24 Oktober 2019 (yang mana jatuh temponya dalah tanggal 10 November 2019)
Pelaporan  SPT  Masa  PPh  21  seharusnya  telah  sesuai  dengan  UU  Nomor  36  Tahun 2019 yaitu disampaikan ke KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak, dan telah sesuai pula dengan per-03/PJ/2015 yang menyatakan bahwa pemotongan atas karyawan yang penghasilan bruto diatas PTKP nya melebihi 20 orang wajib menggunakan E-SPT, namun atas saran dari KPP setempat untuk alasan efektivitas maka pelaporan SPT Masa PPh 21 tidak lagi dilaporkan.

## REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

## Rekmendasi
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
1. Perhitungan PPh 21 atas pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah sesuai dengna peraturan yang berlaku.
2. Penyetoran  PPh  21  atas  pegawai  Kantor  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Riau  telah  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Peloparan SPT Masa PPh 21 atas pegawai Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang awalnya  telah  dilakuakn  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  harus  diberhentikan pelaporannya atas saran KPP setempat.

## Rekomendasi
Rekomendasi dan Saran yang dapat penulis berikan  :
1. Kantor  BPKP  Perwakilan  Riau  dapat  memberikan  pelatihan  khusus  dan  sosialisai peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai.
2. Sebaiknya Kantor Perwakilan BPKP Riau dapat berkomunikaasi dengan KPP setempat berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh 21.

## DAFTAR PUSTAKA
_____. 2007. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
_____. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. _____.  2016.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-16/PJ/2016  tentang  Pedoman Teknis  Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  21  dan/atau  Pajak Penghasilan  26  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  orang  pribadi,  Per-DJP Nomor Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
_____.  2017.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  Nomor  Per-01/PJ/2017  tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
_____. 2010 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Oenghasilan 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD Anggraini, dian dkk (2013). Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pph Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera). Jurnal. Universitas Brawijaya. Friska M, Angelia. Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporaa Pph Pasal 21  Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintin. Jurnal . Universitas Sam Ratulangi Manado. Hidayat, Rahmat Lubis. 2018. Pajak Penghasillan . Penerbit Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018 . Penerbit Andi. Yogyakarta. Susa,  Jane.  2013.  Analisis  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pada  PT.  Megasurya Nusalestari Manado. Jurnal . Universitas Sam Ratulangi Manado. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 . Salemba Empat. Jakarta.