E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166

## PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUKTIVITAS HARTA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
(Analisis Terhadap Maqasid asy-Syari’ah dan Kalkulasi Fara’id )
Indra STAI As-Sunnah Deli Serdang
Jl. Medan Gang Darmo, Tanjung Morawa, Deli Serdang – Sumatera Utara Email: indra@gmail.com

## Abstrak
Hukum  waris  Islam  adalah  salah  satu  topik  yang  paling  menarik  untuk  dipelajari  karena Republik  Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  yang  mayoritas  beragama  Islam,  selain banyak  perselisihan  yang  disebabkan  oleh  hukum  waris  Islam,  juga  merupakan  kewajiban akademisi untuk mempelajari hal ini. masalah sehingga nantinya bisa menjadi sumber hukum di  masa  depan.  Pada  kesempatan  ini  penulis  akan  meneliti  atau  membahas  bagaimana melindungi produktivitas warisan Islam, produktivitas berarti bahwa sesuatu dapat diproduksi yang  tentu  saja  hasilnya  adalah  hak  satu  ahli  waris  atau  ahli  waris  lain  memiliki  hak  yang sama.  Ini  akan  dipelajari  menggunakan  dua  teori  dari  dua  disiplin  ilmu  yang  berbeda  tetapi terkait  erat,  Yurisprudensi  dan  Yurisprudensi  lainnya.  Pertama,  metode  istiṣlāḥiyyah  yang merujuk  pada  maqāṣid  ash-syarī„ah  hifẓ  al-māl.  Kedua,  metode  istiqrā  atau  analisis  teori perhitungan farā„iḍ dalam fiqh dari empat aliran.

## Kata Kunci: Perlindungan, Produktivitas, Harta, Kewarisan, Islam

## Abstract
Islamic  inheritance  law  is  one  of  the  most  interesting  topics  to  be  studied  because  the Republic  of  Indonesia  is  a  country  with  a  population  that  is  predominantly  Muslim,  in addition  to  the  many  disputes  caused  by  Islamic  inheritance  law  it  is  also  the  duty  of academics to study this issue so that later it can become a source law in the future. On this occasion  the  author  will  examine  or  discuss  how  to  protect  productivity  of  Islamic inheritance, productivity means that something can be produced which of course the result is the  right  of  one  heir  or  another  heir  has  the  same  rights.  This  will  be  studied  using  two theories  from  two  different  but  closely  related  disciplines,  Jurisprudence  and  other Jurisprudence. First, the method of istiṣlāḥiyyah which refers to maqāṣid ash-syarī‘ah hifẓ al- māl. Second, the istiqrā method or analysis of the farā‘iḍ calculation theory in the fiqh of the four schools.
Keywords: Protection, Productivity, Property, Inheritance, Islam

## PENDAHULUAN
Apakah  dalam  sistem  kewarisan  Islam  terdapat  perlindungan  terhadap  produktivitas harta warisan. Bagaimanakah syariat Islam melindungi produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan  sesuatu  (Dendi  Sugono,  2008),  yang  dalam  konteks  ini  yaitu  profit,  yang terdapat  dalam  harta  yang  diwariskan.  Tulisan  ini  bertujuan  menjawab  kedua  pertanyaan tersebut  menggunakan  dua  teori  dari  dua  disiplin  ilmu  yang  berbeda  tetapi  berkaitan  erat, Usul  Fikih  dan  lainnya  Fikih. Pertama, metode istiṣlāḥiyyah yang  mengacu  kepada maqāṣid asy-syarī‘ah  hifẓ  al-māl yang  dapat  dikatakan  telah  menjadi  konsensus  ulama  Usul  Fikih
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
sejak dikemukakan oleh al-Juwayniy dan teori maqāṣid asy-syarī‘ah juz`iyyah (parsial)dalam sistem kewarisan Islam. Kedua, metode istiqrā` atau analisis terhadap teori kalkulasi farā‘iḍ dalam  fikih  empat  mazhab.  Secara  spesifik  yaitu:  konversi  hak  waris  masing-masing  waris menjadi saham, taṣḥīḥ al-inkisār, dan munāsakhāt.
Urgensi  kedua  pertanyaan  ini  mencuat  dari  fenomena  yang  sering  dijumpai  dalam praktek  perwarisan  yang  berujung  pada  menurunnya  produktivitas  harta  setelah  hak kepemilikan atasnya berpindah kepada para pihak yang menjadi ahli waris. Tidak jarang harta warisan  yang berlimpah pada akhirnyabetul-betul habis tidak bersisa.  Fenomena tak elok ini tidak  hanya  menjangkiti  peristiwa  perwarisan  yang  berpedoman  kepada  syariat  Islam,  tetapi telah  menjadi  epidemi  yang  universal.Oleh  karena  itu  dalam  tradisi  perusahaan  keluarga berkembang  mitos  bahwa generasi  pertama  membangun,  generasi  kedua  menikmati,  dan generasi  ketiga  menghabiskan (Jakarta  Consulting,  http://www.jakartaconsulting.com).  Pada sisi  lain  terdapat  pula  fenomena  harta  warisan  yang  tidak  kunjung  „dibagi‟  atau  tidak dilaksanakan  pemindahan  kepemilikannya  secara  berlarut-larut  dan  menahun  bahkan  lintas generasi  sehingga  pada  suatu  ketika  dan  keadaan  menimbulkan  konflik  yang  lebih  rumit. Faktornya,  biasanya,ialah  kegamangan  para  ahli  waris  terhadap  keselamatan  dan  kejayaan harta  yang  ditinggalkan  pewaris  (Menurut  KBBI,  1994,  h.  129).  Cara  pandang  dan  sikap sosok ahli waris yang paling berpengaruh sangat menentukan dalam situasi seperti ini.
Jawaban  dari  kedua  pertanyaan  yang  dikemukakan  di  atas  diharapkan  dapat  menjadi alat salah satu acuan dalam implementasi syariat kewarisan Islam agar tidak menyimpang dari maqāṣid asy-syarī‘ah ḥifẓul māl. Dengan kata lain, perlindungan terhadap produktivitas harta dapat menjadi asas lain dalam sistem kewarisan Islam selain asas-asas yang telah dikenal luas sebelumnya,  yaitu: asas ijbāriy, asas bilateral, individual, keadilan berimbang, semata akibat kematian, ketulusan, ta‘abbudiy, ḥuqūq māliyyah, ḥuqūq ṭaba‘iyyah, dan asas membagi habis. (Mardani, 2014, h. 5-7).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  terdiri  dari  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka  penelitisn ini  masuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif, bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  fakta-fakta  dan  gejala-gejala  sosial  yang terkait  dengan  permasalah  perlindungan  produktivitas  harta  waris  islam.  Sumber  data penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi  dokumen/pustaka,  yang  dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
Aspek Perlindungan Harta Dalam Maqā Ṣidasy-Syariah
Para  ulama  Usul  Fikih  sepakat  bahwa ḥifẓal-māl, atau  perlindungan  terhadap  harta merupakan  salah  satu  di  antara  lima maqāṣid  asy-syarī‘ah yang  befsifat ḍarūriy. Setelah  al-
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
Juwayniy  memperkenalkan  konsep  tersebut,  literatur-literatur  Usul  Fikih  berikutnya  selalu memuat hal tersebut dalam pokok bahasan maqāṣid asy-syarī‘ah. Syariat Islam, sebagaimana terhadap maṣlaḥāt  ḍarūriyāt lainnya,  memberikan  perlindungan  terhadap  hartamelalui  dua mekanisme: pertama ,  merestui  dan  mengukuhkan  unsur-unsur  pokoknya; kedua, mencegah dan memberantas segala aktivitas yang dapat mengancam eksistensi dan fungsi harta tersebut (Muhammad ibn Yūsuf al-Juday„, 1997, h. 331). Mekanisme pertama terimplementasi dalam berbagai  aturan  syariatyang  menghalalkan  segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi  faktor berkembangnya harta dengan cara-cara yang mendatangkan berkah, seperti: jual-beli (Q.S. al- Baqarah:  275)  dan  berbagai  bentuk  akad  mualamat  dan  pengembangan  harta  lainnya,  dan iḥyā` al-mawāt atau memproduksikan lahan  mati  (Iḥyā`  al-mawāt, 2001,  h.  93).  Mekanisme kedua  tercermin  dalamhukum-hukum  syariat  yang:mengharamkan  perbuatan  merusak  harta bahkan  dalam  perperangan,  menguasai  dan  mengonsumsinya  dengan  cara-cara  yang  batil seperti melalui:  transaksi  riba  (Q.S.  al-Baqarah:  275)  dan  transaksi cacat  hukum  lain  karena merugikan  salah  satu  pihak,  ( gaṣb )  perampasan,  dan  pencurian.  Bahkan  potong  tangan ditetapkan sebagai sanksi ḥad tindakan pencurian (Q.S. al-Mā`idah: 38), dan tindakan mubazir diidentikkan dengan perbuatan setan (Q.S. al-Isrā`: 27).
Melalui  analisis  terhadap  aspsek-aspek  dari  kehartaan  yang  mendapat  perlindungan dalam hukum-hukum syariat  yang telah dikemukakan di atas, kiranyadapat disimpulkan tiga aspek  yang  menjadi  substansi  perlindungan  dimaksud.  Yang pertama ialah  materi  harta  itu sendiri, kedua fungsi  harta,  dan ketiga nilai  harta.  Perlindungan  terhadap  materi  harta misalnya  terlihat  dalam  larangan  melakukan  perusakan  terhadap  tumbuh-tumbuhan  dan pembunuhan  terhadap  hewan  ternak  dalam  perperangan  (As-Sayyid  Sābiq,  2005,  h.  44-45), syariat pembagian harta ganimah dalam Islam yang berbeda yang diharamkan terhadap umat- umat  terdahulu  (As-Sayyid  Sābiq,  2005,  h.  54).  Ketentuan  hukum  yang  demikian  menjaga harta  secara  materi  dari  kebinasaan  dan  kepunahan  sehingga  memungkinkan  untuk memanfaatkan harta sesuai dengan fungsi dan nilainya.
Substansi  perlindungan  dalam  hukum  haram  yang  dikenakan  terhadap  tindak  pidana pencurian dan perampasan ialah perlindungan terhadap akses pemilik terhadap harta miliknya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya. Tindakan pencurian dan perampasan belum tentu sama dengan  pemusnahan  atau  perusakan  harta  curian  atau  rampasan,  karena  motiv  tindak kejahatan tersebut biasanya ialah keinginan pelaku untuk menguasai dan memanfaatkan harta tersebut. Tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangan selanjutnya bahwa pelaku mampu memanfaatkan  dan  menjaga  keselamatan  harta  dimaksud  lebih  baik  dari  pada  pemiliknya yang  sah.Masalahnya  ialah  tindak  pencurian  menyebabkan  pemilik  kehilangan  akses  untuk menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan fungsinya.Fungsi harta, dalam hal  ini,  dibedakan  menjadi  tiga:  fungsi  langsung  atau  (konsumsi),  fungsi  sebagai  alat  untuk memperoleh barang lain atau jasa (subtitutif),dan fungsi modal untuk memperoleh harta atau kekeyaan  yang  lebih  banyak  (produksi).Pemilik  tidak  dapat  memperoleh  ketiga  manfat dimaksud  jika  hartanya  dicuri  atau  dikuasai  pihak  lain  dengan  cara-cara  yang  tidak  sah meskipun pada kenyataannya harta tersebut tidak kehilangan fungsinya. Perlindungan syariat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
Islam terhadap fungsi produktivitas harta juga terlihat jelas dalam syariat iḥyā` al-mawāt atau menggarap lahan terlantar.
Pada akad yang mengandung riba dan transaksi terlarang lain yang merugikan salah satu pihak  yang  berakad,  harta  tidak  musnah  dan  pemilik  juga  dapat  menikmati  fungsi  subtitutif atau  produksi  harta.  Namun  demikiankompensasi  yang  ia  peroleh  tidak  sepadan dengan  apa yang telah diberikan. Ada beban lebih yang tidak sah yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang berakad. Dengan demikian nilai harta yang dimilikinya dan kemudian digunakan sebagai alat tukar itu tidak diakui sepenuhnya. Ini diperjelas oleh cara ulama mendefinisikan riba,  yaitu ziyādah  gayru  masyrū‘ah  fī  amwālin  makhṣūṣah (tambahan  yang  tidak  sesuai syariat dalam [transaksi menggunakan] harta-harta tertentu).
Sejumlah ketentuan hukum syariat memiliki relevansi dengan ketiga atau dua dari aspek perlindungan terhadap harta seperti: larangan perilaku tabżīr , perwalian atas harta anak yatim, dan hajr atau  pencegahan  bertransaksi  terhadap  orang safīh meskipun  telah  dewasa. Tabżīr , menurut  Ibnu  Mas„ūd  dalam Tafsir  al-Bagawiy yaitu infāq  al-māl  fī  gayri  ḥaqqih (mengeluarkan  harta  pada  yang  tidak  patut)  (Al-Ḥusayn  ibn  Mas„ūd  al-Bagawiy,  1997:  89), Mengeluarkan  harta  tidak  pada    yang  sepatutnya  dapat  berupa:  menghabiskannya  tanpa kompensasi  apa-apa    misalnya  dengan  membuang,  merusak,  memusnahkan  harta  (menyia- nyiakan materi harta); memfungsikan harta produksi sebagai harta konsumsi (menyia-nyiakan fungsi harta); dan menjadikannya sebagai alat tukar untuk hal-hal yang tidak senilai (menyia- nyiakan nilai harta).
Anak-anak  yang belum mumayiz karena keterbatasan nalar sebab akalnya  yang belum sempurna  rentan  melakukan tindakan  yang  dapat  merusak  bahkan  memusnahkan harta,  atau mempergunakan harta tersebut tidak sesuai fungsi dan nilainya. Oleh karena itu mereka tidak diizinkan  melakukan  akad,  melainkan  diwakili  oleh  dan  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua atau walinya. Bilamana seorang anak sudah tidak memiliki orang tua (yatim) maka ditetapkan wali yang cakap hukum untukmengurus diri dan harta anak yatim dimaksud sampai ia berusia balig dan telah memiliki sifat rusyd dalam mengelola harta, yaitu kecakapan untuk mengelola harta secara efektif dan efisien, tidak boros dan mubazir (Al-Mawsū„ah al-Fiqhiyyah, 212).
Safīh ialahisim fā‘il dari  masdar safah,safāh, dan safāhah. Fiilnya  ialah safiha-yasfahu, yang  berarti  kurang  cerdas  atau  bodoh  (Muhammad  ibn  Mukrim  ibn  Manẓūr,  497).  Dengan demikian safīh ialah  orang  yang  kurang  cerdas  atau  bodoh.  Tetapi  dalam  terminolgoi  Fikih safīh dikhususkanuntuk orang yang tidak cerdas dalam mengelola harta sehingga berperilaku boros  dan  mubazir  harta  bukan  karena  kefasikan  bukan  juga  karena  cacat  integritas  (Al- Mawsū„ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyyah,  1404).    Oleh  karena  itu  tindakan  hukum  yang dilakukannya  terhadap  harta  yang  dimilikinya  disamakanseperti  tindakan  anak-anak.  Oleh karena itu hukum al-hajr juga diberlakukan terhadapnya.
Perwarisan  ialah  pemindahan  harta  peninggalan  seseorang  yang  telah  meninggal,  baik berupa  benda  berwujud  maupun  hak  kebendaan  kepada  orang  lain  yang  memiliki  hubungan kewarisan dengannya (Aunur Rahim Faqih, 2017, h. 4). Dari pengertian ini dipahami bahwa harta adalah objek hukum dalam peristiwa perwarisan. Oleh karena itu perlindungan terhadap
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
harta  dengan  segenap  aspeknya  –sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas  –sudahseharusnya menjadi salah satu asas dalam sistem perwarisan Islam dan implementasinya.Suatu peristiwa perwarisan  hendaknya  tidak  menjadi  sebab  musnahnya  harta  yang  ditinggalkan  pewaris, terjadinya  disfungsi  harta  dimaksud  semisal  menjadikan  harta  produksi  menjadi  konsumsi, dan rusaknya nilai harta seperti bertindak safah dalam pemakainnya.
MaqāṢid Parsial Hukum Kewarisan
Ibn  „Asyur  mengklasifikasikan maqāṣīd  asy-syari’ah menjadi: maqaṣid  ‘ammah, khassah, dan juz`iyyah.Maqaṣid  ‘ammah (umum)  ialah maqaṣid yang  menjadi  menjadi hikmah  tertinggi  dari  semua  hukum-hukum  syariat. Maqāṣid  ‘āmmah menjangkau  berbagai rumpun  dan  bidang  hukum  syariat,  tidak  bersifat  sektoral  ataupun  parsial. Maqaṣid  khaṣah ialah maqaṣid khusus  pada  sektor-sektor hukum  muamalat tertentu,  misalnya:  kekeluargaan, pemberdayaan harta, tenaga kerja, peradilan, dan lain sebagainya. Maqaṣid juz`iyyah bersifat parsial  pada  suatu  jenis  hukum  tertentu,  misalnya  hukum  perwarisan.  Hanya  saja  yang terakhir  ini  tidak  dibahas  secara  khusus oleh  Ibn  „Asyur  karena  menurutnya  pokok  bahasan yang  telah  digarap  oleh  „Izz  „Abdussalam  tersebut  lebih  kental  nuansa  fikihnya  timimbang Usul Fikih.
Maqāṣid juz`iyyah dalam hukum kewarisan Islam, di antaranya,dapat dipahami dengan merujuk  kepada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari  dalam Ṣaḥiḥ- nya  dari  „Amir  ibn Sa„d  dari  ayahnya,  Sa„d  ibn  Abi  Waqqas: ِِعاَدَىْلاِةَّجَحَنَمَزيِبَّدَتْشاٍعَجَىْنِميِنُدىُعَيَمَّلَسَىِهْيَلَعُهَّللاىَّلَصِهَّلل ُلُىُسَزاَنَءاَج ِ ,
َِّلُِإيِنُثِسَي َلَُىٍلاَموُذاَنَأَىىَسَتاَميِبَغَلَبِ :تْلُقَف
ِ: ََاَُق ُُُللُلاِ : ُتْلُُِ ,)) َلُ((:ََاَُِ قِسََّّْْلاِبِ : ُتْلُُِ ,ِ )) َلُ((ِ :ََاَُق؟ِلاَمْيَُُلُُِبَُُّدَصَتَََفََيِللةَنْبا ِلسيَُِكُُُللُلا(( ِ؛ ... َساَّنلاَنىُفَّفَكَتَيًةَلاَعْمُهَزَرَتْنََْنِملسْيَخَءاَيِنْغَََكَتَثَزَىَعَدَتْنَأ
“Telah datang mengunjungi kami Rasulullah  SAW, membezuk saya karena sakit pada masa Haji Wadā„. Saya berkata ([kepada beliau), “Kondisi saya seperti yang Anda lihat, sedangkan  saya  memiliki  harta  tetapi  tidak  ada  yang  mewarisi  saya  kecuali  seorang anak  perempuan.  Bolehkah  saya  menyedekahkan  dua  per  tiga  harta  saya?”  Beliau berkata, “Tidak!” Saya berkata, “Setengahnya?” Beliau berkata, “Tidak!” Saya berkata, “Sepertiga?”  Beliau  berkata,  “Sepertiga  itu  banyak;  meninggalkan  ahli  waris  dalam keadaan berkecukupan (kaya) lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan meminta-minta kepada manusia...” (Muhammad ibn Ismā„īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ja„fiy  al-Bukhāriy, 1987, h. 279)
Rasulullah  SAW  menyampaikan  argumentasibatas  maksimal  wasiat  harta  tidak  lebih dari  sepertiga  harta  meskipun  ahli  waris  yang  akan  menerima  warisan  tersebut  hanya  satu orang yaitu agar ahli waris dapat menjadi agniyā` (orang kaya), hidup berkecukupan dengan harta  warisan  yang  diterimanya  tidak  bergantung  kepada  orang  lain.  Secara  implisit terkandung pesan bahwa sistem kewarisan dalam Islam dan implementasinya harus menjamin keselamatan, fungsi, dan nilai harta pusaka agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi ahli waris.
Kepunahan  harta  warisan  biasanya  disebabkan  oleh  kekeliruan  dalam  mengelola  harta yang menyebabkan harta berpindah tangan ke pihak lain. Di antara bentuk kekeliruan dalam pengelolaan harta ialah mengalihfungsikan harta produksi menjadi harta konsumsibaik secara
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
langsung  atau  menjadikannya  sebagai  alat  tukar  untuk  memperoleh  barang  konsumsi. Memisah  atau  memecah  kesatuan  harta  produksi  tanpa  pertimbangan  dan  perhitungan  yang matang  adalah  bentuk  salah  urus  lain  yang  dapat  berujung  gagalnya  ahli  waris  memperoleh kecukupan  yang  maksimal  dan  kontiniu  dari  warisan  yang  diterimanya.  Untuk  mewujudkan maqāṣid parsial  hukum  perwarisan  sebagaimana  dipahami  dari  hadis  Rasulullah  di  atas maka  berbagai  bentuk  perlakuan  yang  berpotensi  menjadi  penghalang  harus  dicegah  dan dihindari.
Kalkulasi Farā`id dan Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta Farā`iḍ adalah bentuk jamak dari farīḍah, kata sifat yang berasal dari kata dasar farḍ, sedangkan fiilnya faraḍā-yafriḍu. Secara etiomologi di antara makna faraḍa ialah awjaba atau mewajibkan.  Kata Farā`iḍ digunakan  sebagai  inisial  ilmu  kewarisan  Islam  merujuk  kepada bagian-bagian tertentu yang harus (wajib) diberikan kepada ahli waris tertentu yang kemudian disebut aṣḥāb al-furūḍ (pemilik  bagian-bagian  diwajibkan).Secara  peristilahan Farā`iḍ ialah fiqh  al-mawāriṡ  wa  māḍamma  ilayhi  min  hisābihā (fikih  kewarisan  dan  perhitungan- perhitungannya) (Ṣālih ibn Fawzān ibn Abdullah al-Fawzān, 1999, h.13). Selain itu sejumlah definisi lain dikemukakan oleh para ulama, tetapi substansinya ialah bahwa farā`iḍ mencakup dua  objek  kajian:  pertama  fikih  kewarisan  yang  membicarakan  aspek  hukum  syariat,  kedua kalkulasi  atau  perhitungan  besaran  hak  waris  masing-masing  ahli  waris  yang  berhak  atas warisan.  Pada  bagian  kedua  ini  (kalkulasi Farā`iḍ atau hisāb  al-mawārīs )  dibahas  tentang ta`ṣīl al-masā`il (mencari  bilangan  pokok  masalah), taṣḥīḥ al-inkisār (membulatkan  bilangan pecahan), aul (menutupi kekurangan harta), rad (mengembalikan harta berlebih), munāsakhāt , dan penyelesaian masalah kompleks lainnya.
Perlindungan  terhadap  produktivitas  harta  dalam  sistem  kewarisan  Islam  belum ditemukan  penyebutannya  secara  eksplisit  dalam  kitab-kitab  fikih  secara  umum  atau  kitab- kitab farā`id secara khusus. Namun demikian dari metode dan pendekatan yang dipakai oleh para  penulis  kitab-kitab  tersebut  dapat  disimpulkan  pandangan  mereka  yang  mengarah  ke sana.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  setidaknya  dari  tiga  hal: konversi  hak  ahli  waris  ke  dalam saham, taṣḥīḥ al-inkisār, dan munāsakhat.

## Konversi Hak Ahli Waris Menjadi Saham
Penyelesaiankalkulasi Farā`iḍ dilakukan dengan merumuskan aṣl al-mas`alah (bilangan pokok  dalam  suatu  kasus)  berupa  kelipatan  persekutuan  terkecil  (KPK)  dari  angka-angka penyebut  dalam  bagian-bagian  tertentu  ahli  waris  yang  termasuk aṣḥāb al-furūd . Setelah  itu angka-angka  pembilang  dalam  bagian-bagian  tertentu aṣḥāb  al-furūd disesuaikan  dengan mengalikannya  dengan  faktor  pengali  penyebut  untuk  memperoleh  KPK.  Angka  yang diperoleh kemudian disebut sebagai sahm (saham).
Sebagai  misal:  jika  seseorang  meninggal  dunia  meninggalkan  ayah,  ibu,  istri  dan seorang  anak  laki-laki,  maka  hak  waris  ayah  dan  ibu  masing-masing  1/6,  istri  1/8  dan  anak laki-laki  memperoleh  sisa  sebagai ‘aṣabah .  Mengikuti  teori  kalkulasi  Farā`iḍ  maka aṣl mas`alah dalam  kasus  ini  ialah  24  (KPK  dari  6  dan  8).  Ayah  memperoleh  4  bagian  (4/24  =
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
1/6) sama dengan ibu. Istri memperoleh 3 bagian (3/24 = 1/8). Anak laki-laki sebagai ‘āṣabah memperoleh bagian yang tersisa (24 – 6 – 6 – 3 = 9). Lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:
24 Ayah 1/6 4 Ibu 1/6 4 Istri 1/8 3 Anak lk S 9
Di  dalam  prakteknya  angka  4  (untuk  ayah  dan  ibu),  3  (untuk istri),  dan  9  (untuk anak laki-laki) disebut sahm (saham) . Pemilihan kata saham yang lumrah digunakan dalam konsep syirkah  atau  perserikatan,  bukan ḥāẓ ẓ  atau naṣīb menunjukkan  kecendrungan  cara  pandang terhadap  harta  warisan  sebagai  harta syirkah .  Jika  objek  syirkah  (harta  warisan)  bersifat produksi  maka  upaya  memecahnya  seharusnya  dihindari  kecuali  jika  resiko-resiko  yang mungkin terjadi telah diantisipasi.
1) Taṣḥīḥ al-Inkisār
Taṣḥīḥ berarti  menyehatkan,  membetulkan,  sedangkan inkisār artinya  pecahan,  dalam konteknya ini maksudnya ialah bilangan pecahan. Dengan demikian taṣḥīḥ al-inkisār berarti membulatkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dimaksud ialah bilangan saham bilamana ahli  waris  yang  menjadi  pemilik  saham  tersebut  lebih  dari  satu  dan  sahamnya  tidak  habis dibagi dengan jumlah pemilik saham tersebut. Dalam contoh kasus di atas, jika anak laki-laki berjumlah  empat  orang  maka  terjadi inkisār pada  saham  mereka  (9),  karena  sebilan  tidak habis dibagi 4.
Praktek penyelesaian kasus tersebut bisa saja dilakukan menggunakan pendekatan biasa yang  sederhana.  Langkah  pertamaharta  dibagi  sesuai  pembagian  di  atas.  Berikutnya,  setelah masing-masing  pihak  memperoleh  bagiannya  selanjutnya  keempat  anak  laki-laki  tersebut membagi empat bagian yang mereka peroleh.
Ulama-ulama  Farā`iḍ  ternyata  menyelesaikan  masalah  seperti  ini  dengan  pendekatan lain menggunakan  metode taṣḥīh al-inkisar. Dalam  kasus  ini,  karena  9  tidak  habis  dibagi  4, dan  tidak  ada  faktor  persekutuan  terbesar  antara  keduanya  selain  1  maka  angka  4  dijadikan pembulat  dengan  mengalikannya  dengan  masing-masing  bilangan  saham  dan aṣl  masalah , seperti diagram berikut:
24 x 4 96 Ayah 1/6 4 x 4 16 Ibu 1/6 4 x 4 16
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra)
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166 Istri 1/8 3 x 4 12 Anak lk S 9 x 4 9 Anak lk 9 Anak lk 9 Anak lk 9
Bahwa  dengan  demikian, aṣl  masalah (total  saham)  dipecah  dari  24  menjadi  96  dan nilai-nilai masing-masing saham diperkecil, empat setera dengan enam belas dan seterusnya. Meskipun  terlihat  lebih  rumit  tetapi  metode taṣḥiḥ  inkisār ini  menunjukkan  kecenderungan untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan harta warisan karena batas-batas kepemilikan keempat anak laki-laki tersebut dapat diketahui dengan jelas tanpa harus memecah belah harta warisan. Hal ini merupakan pilihan terbaik dan yang seharusnya jika harta yang ditinggalkan pewaris adalah harta produksi yang produktivitasnya akan menurun jika dipecah.

## Munāsakhāt
Munāsakhāt ( nāsakhā-yunāsihu ) adalah bentuk interaktif dari naskh ( naskha-yansakhu ). Secara kebahasaan naskh memiliki sejumlah arti, di antaranya memindahkan, menghilangkan, dan  merubah.  Pemakaiannya  dalam  bentuk nasakhtu  al-kitāb artinya  saya  menyalin (memindahkan  isi)  kitab, nasakhat  asy-syamsu  aẓ-ẓill artinya  matahari  menyirnakan bayangan,  dan nasakhat  ar-riyāḥāṡār  ad-diyār artinya  angin  telah  merubah  bekas-bekas perkampungan. Dalam peristilahan ilmu-ilmu keislaman nasakh ialah mengangkat suatu suatu hukum dengan menetapkan hukum lain.
Sedangkan munāsakḥāt digunakan terbatas dalam ilmu farā`iḍ dengan pengertian suatu kondisi  perwarisan  yang  ditandai  oleh  kematian  seseorang  tetapi  sebelum  harta  warisannya dibagi  salah  soerang  ahli  waris  orang  tersebut  atau  lebih  juga  meninggal  dunia  (Ṣālih  ibn Fawzān  ibn  Abdullah  al-Fawzān,  1999,  h.  181).  Ahli  waris  yang  hidup  dari  masing-masing pewaris  yang  meninggal  bisa  jadi:  a)  sama  dan  hak  waris  mereka  dari  semua  perwaris  juga sama;  b)  ahli  waris  masing-masing  pewaris  terpisah  dan  tidak  mewarisi  dari  pewaris  yang lain; c) ahli waris masing-masing pewaris sama tetapi hak waris masing-masing atas warisan masing-masing  pewaris  berbeda-beda,  dan  bisa  jadi terdapat  ahli  waris  lain  yang  bergabung bersama mereka (Nāṣir ibn Muhammad Musyriy al-Gāmidiy, 2007, h. 402).
Penyelesaian  kasus munāsakhāt bisa  saja  dilakukan  dengan  pendekatan  praktis  dan tidak  perlu  disebut munāṡakhāt. Caranya  dengan  membagi  warisan  seperti  cara  pembagian normal. Langkah pertama harta warisan pewaris pertama dipisahkan sesuai pihak-pihak yang menjadi  ahli  warisnya.  Langkah  berikutnya  bagian  ahli  waris  yang  meninggal  kemudian diserahkan kepada para pihak yang menjadi ahli warisnya.
Menggunakan  metode munāsakhāt seluruh  kalkusasi  pembagian  warisan  masing- masing  pewaris  dirangkum  menjadi  satu  tetapi  dalam  kasus  model  (a)  dalam  pembagian
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
warisan  pewaris  asal,  para  pewaris  yang  meninggal  kemudian  dianggap  tidak  pernah  ada. Kasus  model  b  misalnya:  seseorang  meninggal  dunia  meninggalkan  empat  orang  anak  laki- laki. Sebelum warisannya dibagi anak pertama meninggal meninggalkan dua orang anak laki- laki.  Anak  kedua  juga  meninggal  dunia  meninggalkan  istri  dan  seorang  anak  laki-laki. Penyelesaian kasus ini menggunakan metode munāsakhāt adalah sebagai berikut:
8 4 1 jāmi‘ 4 2 8 32 Anak lk.1 1 x Anak lk.2 1 x Anak lk.3 1 8 Anak lk.4 1 8 Anak lk. 1 4 Anak lk 1 4 Istri 1 1 Anak lk 7 7 P P1 P2
Diagram  di  atas  menunjukkan  tiga  kasus  perwarisan  digabung  menjadi  satu  dengan objek harta warisan pewaris asal yaitu yang pertama sekali meninggal (P). P1 adalah kalkulasi pembagian harta warisan ahli waris yang  pertama meninggal kemudian menjadi pewaris, dan P2 adalah kalkulasi pembagian warisan ahli waris yang meninggal berikutnya. Penggabungan kalkulasi ketiga kasus tersebut di atas berguna untuk menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris asal secara tuntas sampai kepada para pihak yang menjadi ahli waris dari ahli waris asal  yang  telah  meninggal.  Dengan  demikian  jika  para  pihak  berkehendak  mempertahankan kesatuan dan keutuhan harta warisan untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal maka hal tersebut dapat terwujud. Selain itu pembagian harta bawaan masing-masing pewaris yang meninggal belakangan juga terselesaikan dengan sendirinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  upaya  para  ulama  Farā`iḍ  merumuskan suatu  metode  penghitungan  yang  memungkinkan  untuk  mempertahankan  keutuhan  dan kesatuan harta warisan. Alasan yang logis  dan relevan untuk mempertahankan kesatuan harta tersebut ialah melindungi fungsi produksi harta dimaksud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  dalam  sistem  kewarisan  Islam  terdapat  perlindungan  terhadap  produktivitas  harta. Meskipun  hal  tersebut  belum  dikemukakan  secara  eksplisit  oleh  ulama-ulama  Farā`iḍ  tetapi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
metode  yang  mereka  susun  dalam  kalkulasi  pembagian  harta  warisan  menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hal tersebut.

## Mekanisme Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta Warisan
Syirkah , ḥajr, dan syuf‘ah merupakan  sistem-sistem  muamalat  yang  dikenal  dalam syariat Islam yang dapatdigunakakan sebagai mekanisme perlindungan terhadap produktivitas harta warisan sesuai situasi dan kondisi.

## Syirkah
Syirkah  secara  kebahasaan  berarti ikhtilāṭ (percampuran).  Secara  terminologi syirkah, menurut as-Sayyid Sābiq, para fukaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara dua orang yang berkongsi dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya. (As- Sayyid  Sābiq,  2005,  h.  212)  Syirkah,  berdasarkan  sebabnya,  dibedakan  menjadi  dua  jenis: syirkahal-amlāk (perserikatan  kepemilikan),  dan syirkah‘uqūd (perserikatan  karena akad). Syirkah  al-amlāk ialah  kepemilikan  yang  bersifat  ikhtiari  atau  ijbari  oleh  sejumlah orang atas benda tertentu tanpa adanya akad tertentu antar para pihak yang berserikat. Yang bersifat ikhtiari seperti hibah suatu benda  yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dan  ketiga  sekaligus  dan  pihak  kedua  dan  ketiga  bersedia  menerima  hibah  tersebut. Sedangkan yang bersifat ijbāri seperti berserikatnya sejumlah ahli waris atas warisan tertentu. Disebut ijbāri karena terjadinya  perserikatan  tidak memerlukan  persetujuan  para  pihak  yang berserikat. Syirkah al-‘uqūd ialah perserikatan yang terjadi karena dua pihak atau lebih yang berakad  untuk  berkongsi  untuk  pengadaan  modal  usaha  dan  pemerolehan  keuntungan  hasil usaha tersebut. Karena syirkah ini terjadi disebabkan adanya akad maka rukunnya ialah ijab dan qabul, yaitu:  pernyataan  ikatan  perkongsian  dari  satu  pihak  dan  pernyataan  merima perikatan tersebut dari pihak lain.
Syirkah  al-‘uqūd pada  prakteknya  telah  dikenal  memiliki  beberapa  bentuk,  antara  lain: syirkah  al-‘inān,  syirkah  al-abdān,  al-muḍārabah,  syirkah  al-wujūh,  syirkah  al-mufāwaḍah . Tidak  semua  bentuk syirkah memiliki  fungsi  perlindungan  produktivitas  harta  dalam  sistem kewarisan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penjelasan  masing-masing  bentuk  syirkah  sebagai berikut:

## Syirkah al-‘Inān
Syirkah  al-‘inān (dibaca  juga al-‘anān ) (Al-Mawsū‘ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaytiyyah , 36) ialah akad antara dua orang atau lebih bahwa masing-masing menyisihkan jumlah tertentu dari harta mereka untuk digabungkan dan dijadikan modal bersama dalam usaha memperoleh keuntungan  yang  akan  dibagi  berdasarkan  kesepatakan  bersama  dan  sebaliknya  jika  terjadi kerugian  maka  ditanggung  bersama  sesuai  persentase  dan  tanggung  jawab  masing-masing. Dengan  kata  lain  objek  perserikatan  dalam syirkah  al-‘inān ini  ialah  harta  dan  keuntungan yang  dihasilkannya.  Substansi syirkah  al-‘inān ini  sebatas  penggabungan  harta  untuk
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
mendapatkan  keuntungan  bersama.  Dengan  demikian  harta  yang  disisihkan  oleh  masing- masing pihak untuk digabungkan tidak mesti sama jumlahnya, para pihak yang berserikat pun tidak  harus  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewenangan  yang  sama  termasuk  pembagian keuntungan. Semua itu kembali kepada kesepakatan di awal.

## Syirkah al-Abdān
Syirkah  al-Abdān ialah  akad  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  bersepakat  untuk berkongsi  menerima  dan  melaksanakan  suatu  pekerjaan  tertentu  untuk  memperoleh keuntungan  (upah)  bersama  yang  akan  dibagi  sesuai  dengan  persentase  yang  disepakati bersama. Karena modal utama –yang menjadi objek syirkah –untuk memperoleh keuntungan bukan  uang  tetapi  tenaga  dan  keahlian  yang  dimiliki  para  pihak, syirkah ini  juga  sering disebut syirkah al-abdān (perserikatan fisik). Para pihak yang berkongsi tidak mesti memiliki keahlian  yang  sama,  tidak  mesti  melaksanakan  volume  kerja  yang  sama,  dan  tidak  mesti bekerja  secara  bersamaan,  bahkan  salah  satu  pihak  dapat  saja  tidak  terlibat  langsung  dalam pekerjaan tetapi ia ikut menyatakan menerima pekerjaan tersebut. Karena itu syirkah ini juga dikenal dengan syirkah at-taqabbul .

## Syirkah al-Muḍārabah
Ulama  mazhab  Hambali  menempatkan muḍārabah sebagai  bagaian  dari  syirkah. Musababnya karena muḍārabah melibatkan dua pihak, substansinya ialah kerja sama berupa perkongsian  antara  dua  belah  pihak,  pihak  pertama  menyerahkan  harta  kepada  pihak  kedua sebagai modal. Selanjutnya pihak kedua mengerahkan tenaga dan keahlian mengelola modal tersebut  dalam  suatu  usaha  untuk  memeperoleh  keuntungan  bersama  yang  akan  dibagi berdasarkan  persentase  tertentu  yang  telah  disepakati  (Abdullah  ibn  Abdurrahman  ibn Abdullah al-Jibrīn, 2001, h. 87).

## Syirkah al-Wujūh
Syirkah  al-wujūh (wajah)  ialah  perkongsian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih yang  sama-sama  tidak  memiliki  modal  tetapi  nama  baik.  Berkat  nama  baik  itu  mereka dipercaya  oleh  para  suplayer  yang  memberikan  pasokan  barang  kepada  mereka  dengan pembayaran belakangan. Dengan barang-barang yang masih berstatus hutang tersebut mereka menjalankan  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama  yang  akan  dibagi  berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal. Syirkah al-wujūh ini juga dikenal dengan syirkah al- mafālīs (orang-orang  pailit),  karena  biasanya  populer  di  kalangan  orang-orang  yang  tidak memiliki modal usaha.

## Syirkah al-Mufāwaḍah
Secara  sederhana mufāwaḍah berarti  saling  mendelegasikan.  Disebut syirkah  al- mufāwaḍah jika  para  pihak  yang  berserikat  saling  menyerahkan  semua  tanggung  jawab  dan kewenangan yang dimilikinya atas objek akad syirkah kepada rekan kongsinya. Dengan kata lain  para  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  terkait  objek  perserikatan  di  antara mereka, perbuatan satu pihak menjadi tanggung jawab  para pihak lain yang berserikat. Oleh karenanya masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum terkait objek perserikatan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
tanpa persetujuan rekan kongsinya, karena akad semula dipandang telah mewakili.
Berdasarkan  dari  kelima  jenis  syirkah  sebagaimana  diterangkan  di  atas  hanya syirkah al-‘inān dan muḍārabah yang  relevan  dengan  konteks  ini.  Namun  demikian  perlu dipertimbangkan  bahwa  sifat  dinamis  muamalat  memungkinkan  hadirnya  bentuk-bentuk syirkah yang lain.

## Ḥajr
Ḥajr secara  kebahasaan  berarti  melarang,  menghalangi,  mempersempit  gerak. Sedangkan  menurut  fukahak  ialah  melarang  seseorang  melakukan  tindakan  hukum  terhadap hartanya. Ḥajr dilakukan ada kalanya untuk melindungi hak orang lain seperti terhadap orang yang  dinyatakan  pailit,  ada  kalanya  dilakukan  untuk  melindungi  kepentingan  yang bersangkutan seperti ḥajr terhadap anak-anak atau orang safih.
Bila mana seorang ahli waris masih anak-anak atau tidak cakap atau tidak waras dalam mengelola  harta  makawalinya  berkewajiban  untuk  menangguhkan  perbuatan  hukum  yang dilakukannya terhadap harta, kecuali jika perbuatannya itu tidak berakibat merugikannya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah,
...ِاًماَيِقْمُكَلُهَّلل َلََعَجيِتَّلاُمُكَلاَىْمَأَءاَهَفلسلااىُت ْؤُت َلَُو
ِ
“Dan  janganlah  kalian  serahkan  kepada  orang-orang  safih  harta-harta  (mereka    yang  ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ...”
Wali  dalam  hal  ini  adalah  ayah  jika  masih  ada  dan  cakap  serta  dapat  dipercaya mengelola  harta.  Jika  ayahnya  juga  sudah  meninggal  atau  tidak  mampu  atau  tidak  dapat dipercaya  maka  perwalian  pindah  kepada  kerabat  terdekat  yang  cakap  dan  dapat  dipercaya. Jika tidak ada maka hakim (pemerintah) yang menjadi walinya.

## Syuf‘ah
Syuf‘ah secara kebahasaan berarti memiliki, berasal dari kata syaf’u yang berarti genap (lawan  ganjil).  Secara  peristilahanpengertian syuf‘ah dalam al-Mawsū‘ah  al-Fiqhiyyah ialah hak memiliki suatu lokasi secara paksa atau hak memaksa yang dimiliki oleh kongsi lama atas kongsi  baru  dengan  kompensasi  tertentu. Syuf‘ah disyariatkan  pada  objek  kekayaan  yang tidak  dapat  dibagi  atau  dapat  dibagi  tetapi  menimbulkan  kerugian  pemilik  lama.  Jika pembagian  dapat  dilakukan  tanpa  menimbulkan  kerugian  pada  pemilik  lama  maka  hak syuf‘ah tidak.
Implementasi syuf‘ah dalam perwarisan jika di antara ahli waris yang berserikat dengan ahli  waris  lain  dalam  kepemilikan  harta  warisan  ada  yang  bermaksud  menjual  bagiannya sementara ahli waris lain bekepentingan untuk mempertahankan harta warisan yang menjadi bagiannya.  Sementara  itu  pelepasan  hak  oleh  ahli  waris  yang  pertama  berpotensi merugikannya. Dengan hak syuf‘ah yang dimilikinya ia dapat menguasai harta tersebut secara utuh dan memperoleh manfaat yang lebih baik dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Meskipun  ahli  waris  tersebut  telah  menjual  bagiannya  kepada  pihak  ketiga  ahli  warisyang bertahan  berhak  mengajukan  tuntutan  pembatalan  akad  tersebut  dengan  mengganti  seharga
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166
yang  telah  dibayarkan  oleh  pihak  ketiga  tersebut.  Dalam  hal  ini  haram  hukumnya  bagi  ahli waris  yang hendak menjual melakukan manipulasi atau ḥilah agar ahli waris yang  lain tidak dapat  memiliki  bagiannya  itu,  misalnya  melalui  kesepakatan  dengan  pihak  ketiga  membeli bagiannya dengan harga yang tidak wajar sehingga tidak terjangkau oleh ahli waris yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sistem kewarisan Islam memberikan perlindungan terhadap produktivitas harta warisan. Hal  tersebut  dapat  dipahami  dari:  a)  analisis  terhada  aspek-aspek  perlindungan  harta  dalam maqāṣid  ḥifẓ  al-māl yang  bersifat  umum;  b) maqāṣid parsial  hukum  kewarisan.  Meskipun belum menyatakannya secara eksplisit tetapi dipahami dari metode kalkulasi pembagian harta warisan  dalam  Farā`iḍ,  bahwa  para  ulama  memiliki  pandangan  yang  serupa.  Syariat  Islam telah  memiliki  sejumlah  mekanisme  untuk  melindungi  produktivitas  harta  warisan  dalam situasi yang berbeda melalui sejumlah sistem muamalat: syirkah, ḥajr, dan syuf‘ah.

## Saran
Seharusnya  para  ulama  memberikan  aturan  secara  eksplisit  tentang  perlindungan produktivitas  hukum  waris  islam  agar  lebih  jelas  dan  tertata  kegiatan  dan  pelaksanaannya dimasyarakat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Terhadap Produktivitas...(Indra) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 63-76 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3166

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Abdul  Gani.  (1994). Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia . Jakarta: Gema Insani Press.
Bukhāriy,  Muhammad  ibn  Ismā„īl  ibn  Ibrāhīm  ibn  al-Mugīrah  al-Ja„fiy  al.  (1987). al- Jāmi‘al-Musnad  aṣ-Ṣaḥīḥ  al-Mukhtaṣar  min  Umūri  Rasūlillāh  wa  Sunanih  wa Ayyāmih . Kairo: Dār asy-Sya‟b.
Faqih, Aunur Rahim. (2017). Mawaris: Hukum Waris Islam . Jogjakarta: UUI Pers.
Fawzān, Ṣālih ibn Fawzān ibn Abdullah. (1999). al-. at-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṡ al-Faraḍiyyah. Riyāḍ: Maktabah al-Ma„ārif.
Gāmidiy, Nāṣir ibn Muhammad Musyriy. (2007). al-. al-Khulāṣah fī ‘Ilm al-Farā`iḍ . Makkah: Dār al-Iḥṣā.
Jibrīn, Abdullah ibn Abdurrahman ibn  Abdullah. (2001).  al-. Ibhāāj al-Mu`minīn: bi-syarḥ Minhaj as-Sālikīn wa Tawḍīḥ al-Fiqh fid-Dīn . Riyāḍ: Dār al-Waṭn lin-Nasyr.
Juday„, Muhammad ibn Yūsuf. (1997). al-. Taysīr Uṣūl al-Fiqh . Beirut: Muassasah ar-Rayyān. Mardani. (2014). Hukum Kewarisan di Indonesia . Depok: Rajawali Perss. Sābiq, As-Sayyid. (2005). Fiqh as-Sunnah . Kairo: Maktabah Dār at-Turāṡ.
Sugono, Dendi., dkk. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta  Consulting.  (2018). Mitos  Dalam  Perusahaan  Keluarga .  Diakses  pada  tanggal  15 Desember 2018 melalui http://www.jakartaconsulting.com.