## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL
Gita Desipradani 1) , Hadi Sucipto 2)
1) Akuntansi; Universitas Muhammadiyah Surabaya
2) Akuntansi; STIE PGRI Dewantara Jombang Email: gitadesipradani@umsurabaya.ac.id.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan  Kota  Jawa  Timur  tahun 2016-2020. Data  yang  digunakan  bersumber  dari  laporan  realisasi  anggaran  yang dipublikasikan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  (DJPK).  Jenis  penelitian kuantitatif  menggunakan  analisis  data  regresi  berupa  data  panel  yang  merupakan  gabungan  data time  series tahun 2016 - 2020 dan data cross-section 28 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 185 sampel menggunakan software Eviews 10 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  sedangkan  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Fiscal  Decentralisation  sourced  from  Regional  Original  Revenue, Revenue  Sharing  Funds,  General  Allocation  Funds,  and  Special  Allocation  Funds  on  Capital  Expenditures  in East Java Regencies and Cities in 2016-2020. The data used comes from the budget realisation report published by  the  Directorate  General  of  Fiscal  Balance  of  the  Ministry  of  Finance  (DJPK).  This  type  of  quantitative research uses regression data analysis in the form of panel data which is a combination of time series data from 2016 - 2020 and cross-section data of 28 districts and 9 cities in East Java Province as many as 185 samples using Eviews 10 software. The results showed that Regional Original Revenue and Revenue Sharing Fund had no effect on Capital Expenditure while General Allocation Fund and Special Allocation Fund had an effect on Capital Expenditure.
Keywords: Fiscal Decentralisation, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  berarti  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan mengatur  semua  urusan  pemerintah  yang  tidak  terkait  dengan  pemerintah  pusat.  Untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  membuat kebijakan  daerah.  Sebagai  hasil  dari  otonomi  daerah,  desentralisasi  fiskal  mendukung penyerahan  tanggung  jawab  keuangan  kepada  daerah.  Ini  memberi  daerah  kebebasan  untuk mengatur  keuangan  mereka  sesuai  dengan  keinginan,  prioritas,  dan  kebutuhan  mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan  publik  yang  sama  di  seluruh  Indonesia.  Dengan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  harus  dapat  memaksimalkan  potensi  mereka,  termasuk  sumber  daya  alam,  sumber daya manusia, pajak, dan retribusi, serta potensi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan sumber keuangan daerah untuk menjadikan daerah mandiri dan bertanggung jawab
atau  mengurangi  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Sementara  itu,  dengan  pengalihan sebagian  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  daerah,  ada  peningkatan  alokasi  dana  yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana  perimbangan.  Dana  perimbangan  sendiri  merupakan  komponen  terbesar  dari  alokasi transfer  ke  daerah,  sehingga  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung  desentralisasi fiskal.
Menurut  Halim  (2014)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  daerah  selain  dana  transfer  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Jika  PAD meningkat,  maka  dana  yang  dimiliki  pemerintah  juga  akan  meningkat  pula,  sehingga pemerintah  daerah  akan  lebih  berinisiatif  untuk  menggali  potensi  daerah  dan  meningkatkan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Dana  Alokasi  Umum  mempengaruhi  belanja modal  karena  dialokasikan  dengan  menekankan  aspek  pemerataan  dan  keteradilan  yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya dana dari pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengalokasikan  DAU  yang  didapatnya  untuk membiayai  belanja  modal  di  masing-masing  daerah.  Dana  alokasi  umum  adalah  salah  satu dana perimbangan yang mendanai belanja modal yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam anggaran.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  dialokasikan  dari  pendapatan  APBN kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus,  seperti  pendidikan,  infrastruktur irigasi, air minum, dan sanitasi, serta kegiatan lain yang diatur oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi  Khusus  dialokasikan  untuk  investasi  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  untuk meningkatkan kinerja daerah, serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Belanja modal  sangat  berhubungan  dengan  perencanaan  keuangan  jangka  panjang,  terutama pembiayaan untuk pemeliharaan yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pengalokasian belanja  modal  itu  sendiri  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  melalui investasi aset tetap pemerintah daerah yaitu berupa peralatan, bangunan, insfratuktur, dan aset tetap lainya. Pemerintah daerah setiap  tahun nya mengalokasikan dana belanja modal untuk mengganti aset  lama  ataupun pembelian  aset  baru.   Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dalail  et  al.  (2020),  belanja  modal  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa  Timur  dari  tahun 2013  hingga  2018  dipengaruhi  secara  positif  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus.  Artinya,  penerimaan  daerah  digunakan  untuk  membuat layanan  publik  lebih  baik.  Selain  itu,  penelitian  Sianturi  &  Putri  (2018)  menemukan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  berdampak  positif  dan  signifikan  pada
anggaran  belanja  modal  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Banten  dari  tahun  2012  hingga  2016. Selain itu, penelitian Jikwa et al. (2017) menunjukkan bahwa transfer uang pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berdampak positif dan  signifikan  pada  belanja  modal  di  Kabupaten  Mambera.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Patasik  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020.
Beberapa  penelitian  menyimpulkan  hasil  yang  berbeda  sehingga  telah  terjadi gap research . Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi  yang  berbeda.  Peneliti  ingin  mengkaji  kembali  pengaruh  PAD  dan  dana  transfer berupa DAU, DBH, DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota  di Provinsi Jawa Timur.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Peacock dan Wiseman
Teori  Peacock  dan  Wiseman  didasarkan  pada  suatu  pandangan  bahwa  pemerintah senantiasa  memperbesar  pengeluaran  dengan  mengandalkan  pajak.  Meningkatnya penerimaan  pajak  menyebabkan  pengeluaran  pemerintah  juga  semakin  meningkat.  Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya penerimaan pajak tentu akan meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga  secara  sepadan  akan  menyebabkan  pengeluaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modal menjadi semakin besar pula.

## Teori Federalisme Fiskal
Teori  federalisme  fiskal  adalah  teori  yang  menggambarkan  tentang  hubungan  antara desentralisasi  dengan  perekonomian,  pelayanan  publik,  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Teori federalisme  fiskal  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  fiskal  yang  diterapkan  oleh  pemerintah pusat membuat pemerintah daerah memiliki keleluasan untuk mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi dengan menentukan alokasi anggaran termasuk belanja modal.

## Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Otonomi  daerah  berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2014  merupakan  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan  desentralisasi  fiskal  berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  merupakan  penyerahan kekuasaan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas
Otonomi.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  (pusat)  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  (daerah) dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan (Khusaini, 2006).

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sebagai modal  utama  untuk  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  dan mencerminkan  kemandirian  suatu  daerah.  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  perusahaan  daerah.  Hal  ini  sesuai  UU  Nomor  1  Tahun  2022, pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  asli  daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  potensi  potensi  yang dimiliki  daerah  itu  sendiri  (Fatimah  et  al.,  2020).  Kemandirian  keuangan  suatu  daerah  dapat dilihat  dari  besarnya  kontribusi  PAD  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  memiliki  dampak  yang  dirasakan  masyarakat yaitu dalam menunjang kelancaram pembangunan daerah meliputi pembangunan jalan, fasilitas umum dan lainnya.

## Dana Bagi Hasil
Permendagri  Nomor  13  Tahun  2005  menyatakan  bahwa  jenis  dana  bagi  hasil  dirinci menurut  objek  pendapatan  yang  mencakup  bagi  hasil  pajak  dan  bagi  hasil  bukan  pajak. Berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  2022  Dana  Bagi  Hasil  yang  selanjutnya  disingkat  DBH adalah  bagian  dari  TKD  yang  dialokasikan  berdasarkan  persentase  atas  pendapatan  tertentu dalam  APBN  dan  kinerja  tertentu,  yang  dibagikan  kepada  daerah  penghasil  dengan  tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non  penghasil  dalam  rangka  menanggulangi  eksternalitas  negatif  dan/atau  meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

## Dana Alokasi Umum
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU  adalah  bagian  TKD  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  mengurangi  ketimpangan kemampuan  keuangan  dan  layanan  publik  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK  adalah  bagian  dari  TKD  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  untuk  mendanai  program, kegiatan,  dan/atau  kebijakan  tertentu  yang  menjadi  prioritas  nasional  dan  membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

## Belanja Modal
Belanja  Modal  merupakan  pengeluaran  yang  dianggarkan  pemerintah  dengan  tujuan penambahan  aset tetap dan aset lain. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 , Belanja Modal adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  asset  tetap  dan  asset  lainnya  yang  memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengadaan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal yang  dilakukan  pemerintah  daerah  diantaranya  adalah  pembangunan  dan  perbaikan  sektor pendidikan,  kesehatan  dan  transportasi,  sehingga  masyarakat  juga  memiliki  manfaat  dari pembangunan daerah. Investasi infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain pada akhirnya akan berdampak secara langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
PAD  sangat  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  keuangan  yang  dapat diandalkan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah, pemerintah  diharapkan  menggali  semaksimal  mungkin  potensi-potensi  pendapatan didaerahnya.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  timbul  permasalahan  dalam  hal pembiayaan  (Siregar,  2022).  Peningkatan  PAD  juga  mendorong  naiknya  pengalokasian  pada belanja  modal  kabupaten/kota.  Semakin  besar  kemampuan  daerah  dalam  mengumpulkan pendapatan  asli  daerah  akan  semakin  longgar  alokasi  belanja  daerah,  sehingga  terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Temuan Alvaro (2020) serta  Ayomi  (2022)  memperlihatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap Belanja Modal.
H1: Pendpatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jikwa  et  al.  (2017)  dan  Purnasari  et  al.  (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berdasarkan  penelitian  tersebut,  penerimaan  dari  DBH  secara  proporsi  dominan  digunakan untuk  peningkatan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  produksi  sektor- sektor unggulan. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H2: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hanida  &  Ichwanudin  (2021)  dan  Ilhami  &  Rahayu (2022) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara DAU dan terhadap belanja modal. Artinya,  semakin  tinggi  DAU  maka  alokasi  belanja  modal  juga  meningkat.  Hal  ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima daerah digunakan untuk pembangunan daerah  yang  terdapat  dalam  alokasi  Belanja  Modal.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Penggunaan anggaran DAK ditunjukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat  dalam  prioritas  nasional  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang  termaksuk  dalam pengeluaran  belanja  modal  (Juniawan,  2018).  Terjadi  transfer  yang  cukup  signifikan  didalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah,  dan  pemerintah  daerah  secara  leluasa  dapat  menggunakan  dana  ini,  apakah  untuk memberi  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  atau  untuk  keperluan  lain  yang  tidak penting.  Semakin  besar  Dana  Alokasi  Khusus  ke  pemerintah  daerah  berarti  semakin  besar Belanja  Daerah  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  (Halim,  2014:20).  Temuan  Safitri  (2019) serta Malau (2022) memperlihatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal
H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif,  berupa  angka-angka  dan  peneliti  mengolah  data tersebut  dengan  menggunakan  statistik.  Populasi  dalam  penelitian  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  dipublikasikan  oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik penentuan sampel yang dipakai adalah full  sampling dimana  semua  populasi  digunakan  menjadi  sampel.  Data  sekunder dalam  penelitian ini  berbentuk  data  panel  yang merupakan  gabungan data time  series tahun 2016  -  2020 dan data cross-section 28 Kabupaten  dan  9  Kota di Provinsi  Jawa  Timur yang terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM).

## Variabel dan Definisi Operasional

## Pendapatan Asli Daerah (X1)
Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

## Dana Bagi Hasil (X2)
Dana  Bagi  Hasil  adalah  Dana  yang  bersumber  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.

## DBH = DBH Pajak + DBH SDA

## Dana Alokasi Umum (X3)
Dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  dan  layanan  publik  antar  daerah.  DAU  = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

## Dana Alokasi Khusus (X4)
Dana  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kegiatan  khusus.  DAK = PU APBD – Belanja Pegawai Daerah

## Belanja Modal (Y)
Belanja langsung yang digunakan untuk mendanai aset tetap. Belanja Modal = Belanja Tanah  +  Belanja  Peralatan  dan  Mesin  +  Belanja  Gedung  dan  Bangunan  +  Belanja  Barang, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap lainnya.

## Teknik Analisis  Data
Pengujian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  software eviews  10 .  Berikut  Model Regresi Panel nya:
𝐵𝑀𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐷𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐷𝐵𝐻𝑖𝑡
+ 𝛽 4 𝐷𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 Dimana: BM : Belanja Modal 𝑖 : Sampel Kabupaten/Kota
𝑡 : 2011 – 2021
𝛼 : Konstanta / intercept
𝛽 : Koefisien regresi
𝜀𝑖𝑡 : Standart Error
PAD  : Pendapatan Asli Daerah DAU  : Dana Alokasi Umum DBH  : Dana Bagi Hasil DAK  : Dana Alokasi Khusus
Dalam  analisis  Data  Panel,  perhitungan  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  model, yaitu Common  Effect  Model  (CEM) , Fixed  Effect Model (FEM) , dan Random  Effect Model (REM) .  Selanjutnya,  akan  dilakukan  Uji  Chow,  Uji  Hausman,  dan  Uji  Lagrange  Multiplier
untuk menentukan model apa yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pengujian yang akan dilakukan uji asumsi klasik antara lain:
(1) Uji  Normalitas.  Dasar  penarikan  kesimpulan  uji  normalitas  ini  adalah  data  dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas > 0,05 atau 5%.
(2) Uji Multikolinieritas. Apabila koefisien korelasi diantara masing-masing  variabel bebas  nilainya < 8.0 maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.
(3) Uji  Heteroskedastisitas.  Apabila  nilai  signifikasi  >  0,05  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Sebaliknya,  jika  nilai  signifikasi  <  0,05  maka  terjadi heteroskedastisitas.  Kemudian  pengujian  hipotesis  dilakukan  menggunakan  Uji Statistik Parametrik yaitu Uji F, Uji T, dan Koefisien R 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Model Data Panel
Tabel 1 Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 4.035395 (36,144) 0.0000 Cross-section Chi-square 129.048939 36 0.0000
Hasil  pengujian  model  yang  disajikan  pada  Tabel  1  Hasil  Uji  Chow  menunjukkan bahwa  nilai  probabilitas cross  section F  sebesar  0,000  dimana  nilai  tersebut  <  0,05. Didapatkan kesimpulan bahwa  model yang lebih tepat untuk penelitian ini adalah fixed effect model (FEM).

## Tabel 2 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 36.462239 4 0.0000
Hasil  pengujian  model  yang  disajikan  pada  Tabel  2  Hasil  Uji  Hausman  menunjukkan nilai  probabilitas cross  section  Random sebesar  0.0000  dimana  nilai  tersebut  <  0,05,  maka terpilih fixed effect model (FEM) .

## Pengujian Asumsi Klasik

## Grafik 1 Uji Normalitas
0 4 8 12 16 20 24 28 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
Series: Standardized Residuals Sample 2016 2020 Observations 185 Mean 3.00e-19 Median 0.002815 Maximum 0.103887 Minimum -0.106850 Std. Dev. 0.033858 Skewness -0.248685 Kurtosis 3.565906 Jarque-Bera 4.375460 Probability 0.112171
Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas 0.112171 > 0,05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa model regresi berdistribusi normal.
Tabel 4 Uji Multikolinieritas PAD DBH DAU DAK PAD 1.000000 0.007053 -0.693854 -0.525415 DBH 0.007053 1.000000 -0.433243 -0.418669 DAU -0.693854 -0.433243 1.000000 0.375496 DAK -0.525415 -0.418669 0.375496 1.000000
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai correlation antar variabel tergolong rendah atau kurang  dari  0,80.  Dihasilkan  kesimpulan  bahwa  model  regresi  yang  digunakan  pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Grafik 2 Uji Heteroskesdastisitas
-.12 -.08 -.04 .00 .04 .08 .12 1 - 1 6 2 - 1 7 3 - 1 8 4 - 1 9 5 - 2 0 7 - 1 6 8 - 1 7 9 - 1 8 10 - 19 11 - 20 13 - 16 14 - 17 15 - 18 16 - 19 17 - 20 19 - 16 20 - 17 21 - 18 22 - 19 23 - 20 25 - 16 26 - 17 27 - 18 28 - 19 29 - 20 31 - 16 32 - 17 33 - 18 34 - 19 35 - 20 37 - 16

## B M  Res iduals
Dari  grafik  residual  (warna  biru)  dapat  dilihat  tidak  melewati  batas  (500  dan  -500), artinya  varian  residual  sama.  Oleh  sebab  itu  tidak  terjadi  gejala  heterokedastisitas  atau  lolos uji heterokedastisitas.

## Hasil Regresi Data Panel
BM  =  -  0.182742801976  -  0.0272097496649*PAD  -  0.0324944097655*DBH  + 0.620727745711*DAU + 0.749293488217*DAK + [CX=F]
Persamaan  regresi  tersebut  di  deskripsikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta - 0.182742801976 menunjukkan apabila variabel independen bernilai 0, maka belanja modal (BM) akan bernilai sebesar - 0.182742801976.
b. Nilai  koefisien  variabel  PAD  memiliki  nilai - 0.0272097496649 yang  berarti  PAD  memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila PAD mengalami  kenaikan  1  persen  maka  belanja  modal  (BM)  akan  turun -  0.0272097496649 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
c. Nilai  koefisien  variabel  DBH  memiliki  nilai 0.0324944097655 yang  berarti  DBH  memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila  DBH mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.0324944097655 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
d. Nilai  koefisien  variabel  DAU  memiliki  nilai 0.620727745711 yang  berarti  DAU  memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila DAU mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.620727745711 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
e. Nilai koefisien variabel DAK memiliki nilai 0.749293488217 yang  berarti  DAK  memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal (BM). Hal tersebut mengartikan bahwa apabila DAK mengalami kenaikan 1 persen maka belanja modal (BM) akan naik 0.749293488217 dengan asumsi variabel yang lain bernilai tetap.
Tabel 8 Hasil Uji Simultan (F) R-squared 0.595455 Adjusted R-squared 0.483082 S.E. of regression 0.038273 Sum squared resid 0.210930 Log likelihood 364.3304 F-statistic 5.298895 Prob(F-statistic) 0.000000
Berdasarkan hasil uji simultan yang disajikan pada tabel  8 menunjukkan nilai Prob(F- statistic) sebesar 0,000000 dan  nilai tersebut kurang dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memengaruhi Belanja Modal.
Tabel 9 Hasil Uji Parsial (T)
Dependent Variable: BM Method: Panel Least Squares Date: 07/06/24   Time: 07:30 Sample: 2016 2020 Periods included: 5 Cross-sections included: 37 Total panel (balanced) observations: 185
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C -0.182743 0.081029  -2.255266 0.0256
Edisi Juli
PAD -0.027210 0.188548  -0.144312 0.8855 DBH -0.032494 0.180952  -0.179575 0.8577 DAU 0.620728 0.114788 5.407584 0.0000 DAK 0.749293 0.195261 3.837397 0.0002
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  parsial  (uji  T)  yang  disajikan  pada  tabel  9  didapatkan kesimpulan:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai angka koefisien sebesar  - 0.027210 dan nilai probabilitas  sebesar  0.8855  dimana  nilai  tersebut  >  0,05  maka,  H1  ditolak.  Sehingga, secara parsial pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal.
2. Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  mempunyai  angka  koefisien  sebesar  -  0.032494  dan  nilai probabilitas  sebesar  0.8577  dimana  nilai  tersebut  >  0,05  maka,  H2  ditolak.  Sehingga, secara parsial dana bagi hasil tidak memengaruhi belanja modal.
3. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  mempunyai  angka  koefisien  sebesar  0.620728  dan  nilai probabilitas  sebesar  0.000  dimana  nilai  tersebut  <  0,05  maka,  H3  diterima.  Sehingga, secara parsial dana alokasi umum memengaruhi belanja modal.
4. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  mempunyai  angka  koefisien  sebesar  0.749293  dan  nilai probabilitas  sebesar  0.0002  dimana  nilai  tersebut  <  0,05  maka,  H4  diterima.  Sehingga, secara parsial dana alokasi khusus memengaruhi belanja modal.
Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R-squared 0.595455 Adjusted R-squared 0.483082 S.E. of regression 0.038273 Sum squared resid 0.210930 Log likelihood 364.3304 F-statistic 5.298895 Prob(F-statistic) 0.000000
Dilihat  dari  nilai  adjusted  R-square  pada  tabel  10  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal sebesar  0.483082 atau  48%, artinya sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Pembahasan

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menyatakan  pendapatan  asli  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal dapat diartikan, kenaikan pendapatan asli daerah belum tentu diikuti kenaikan  pengeluaran  pemerintah  atas  belanja  modal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan
penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini sepaham dengan (Mamuka dkk. 2019; Suryani dan  Pariani  2018)  dimana  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  PAD  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dikarenakan realisasi PAD yang masih rendah disebabkan aset pemerintah daerah yang belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan  perubahan tingkat signifikasi terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menyatakan  Dana  Bagi  Hasil  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja modal.  Semakin  tinggi  penerimaan  DBH  suatu  daerah  tentu  akan  meningkatkan  besaran APBD.  Secara  umum,  dana  transfer  dari  pusat  diarahkan  untuk  peningkatan  kualitas pelayanan publik di daerah dan mendukung sektor-sektor prioritas daerah (DJPb Kemenkeu, 2021).  Penerimaan  DBH  ditetapkan  berdasarkan  proporsi  tertentu  atas  daerah  penghasil. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Gusti  Farhan,  Kartika Rachma  Sari,  dan  Muhammad  Husni  Mubarok  2023;  Sulistyawati  dan  Purwanti  2021) dimana  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  DBH  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Hasil penelitian menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.  Semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka semakin besar alokasi  belanja  modalnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  dapat  membantu  meningkatkan pembangunan  daerah  sehingga  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Penting  bagi pemerintah  daerah  mengelola  DAU  agar  tepat  sasaran  dan  efektif  dalam  mencapai  tujuan pembangunan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh,  Adyatma (2015),  Dalail  et  al.  (2020)  dan  Hanida  &  Ichwanudin  (2021)  dimana  hasil  penelitiannya menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menyatakan  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  modal.  Semakin  tinggi  DAK  maka  belanja  modal  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  daerah  masih  mengandalkan  DAK  untuk  membiayai  pelayanan publik  melalui  belanja  modal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Eka  Permadani  dkk.,  2020)  dimana  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

## PENUTUP

## Kesimpulan
PAD,  DAU,  DBH,  dan  DAK  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur.  Secara  parsial  PAD  dan  DBH,  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal, artinya, ketika PAD dan DBH meningkat maka belanja modal belum tentu  meningkat.  DAU  dan DAK  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap belanja modal.  Artinya,  ketika  dana  transfer  dari  pusat  berupa  DAU  dan  DAK  meningkat  maka pengeluaran terhadap belanja modal juga akan meningkat.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian dan sampel Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvaro,  Rendy,  Dan  Adhi,  Prasetyo  Pusat,  Kajian  Anggaran,  Badan  Keahlian,  Dewan Perwakilan,  dan  Rakyat  Ri.  5 PENGARUH  PAD  DAN  DANA  PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL  MODERASI  PADA  PROVINSI  DI  INDONESIA  The  Effect  Of  Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia .
Diaman,  Thariq  Jihad,  Nur  Handayani,  Sekolah  Tinggi,  Ilmu  Ekonomi,  dan  Indonesia Surabaya. PENGARUH  PAD,  DAU  DAN  DAK  TERHADAP  BELANJA  MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI .
Eka  Permadani,  Fauziah,  Sudati  Nur  Sarfiah,  dan  Panji  Kusuma  Prasetyanto.  2003. PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI  KHUSUS  (DAK),  DAN  JUMLAH  PENDUDUK  TERHADAP  BELANJA MODAL KOTA MAGELANG .
Gunawan  Siregar,  Indra.  2022.  6  Dynamic  Management  Journal  ISSN PENGARUH  DAU, DAK,  PAD  DAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  TERHADAP  BELANJA  MODAL . http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj.
Gusti  Farhan,  Muhamad,  Kartika  Rachma  Sari,  dan  Muhammad  Husni  Mubarok.  2023. “Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Realisasi  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.” JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 9(6): 2358–70. doi:10.35870/jemsi.v9i6.1620.
Ichwanudin,  Wawan.  2021.  57  Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Daerah ANALISIS DETERMINAN  BELANJA  MODAL  DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP  KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN . www.djpk.depkeu.go.id.
Mamuka,  Kartini  Katrina,  Ita  Pingkan,  F  Rorong,  Jacline  I  Sumual,  Jurusan  Ekonomi Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi,  dan  Dan  Bisnis.  2019.  19  Jurnal  Berkala  Ilmiah
Efisiensi PENGARUH  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA  ALOKASI  UMUM

## DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sulistyawati,  Ardiani  Ika,  dan  Nugrah  Septiyani  Purwanti.  2021.  “PENGARUH PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA  PERIMBANGAN  DAN  BELANJA PEGAWAI  TERHADAP  BELANJA  MODAL  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur).” ANALISIS 11(1):  48–67. doi:10.37478/als.v11i1.829.
Suryani,  Febdwi,  dan  Eka  Pariani.  2018.  “PENGARUH  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH DAN  DANA  ALOKASI  UMUM  TERHADAP  BELANJA  MODAL  PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU.” Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR 6(1). http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/det.