## STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA
Fitriana Novitasari Istiharoh
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret fitriananovis@gmail.com Tuhana
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tuhana.s.h@gmail.com

## Abstract
The purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement  in  pt  herona  the  branch  of  surakarta express  as  shipping  goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of  The  Law  Number  22  Years  2009  About  Traffic  And  Public  Transport along with  obstacles  and  if  a  solution  settlement  occurring  wanprestasi  because mistakes  do  company  activities  in  the  transport  of  animals  through  land transportation. Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical  that  are  descriptive  by  approach  qualitative  descriptive  produce numbers analysis. The result showed that the accountability offered by pt herona express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because  company  only  give  compensation  some  cost  of  course.  Terms  of  law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals.
Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountability

## Abstrak
Tujuan  dari artikel ini  adalah  untuk  mengetahui pelaksanaan  perjanjian pengangkutan di  PT Herona  Express  Cabang  Surakarta  sebagai  perusahaan pengiriman  barang  yang  menyediakan  jasa  pengiriman  hewan  dalam  kategori hewan  peliharaan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi  wanprestasi  karena  kesalahan  perusahaan dalam  melakukan  kegiatan pengangkutan  hewan  melalui  angkutan  darat. Metode  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data menggunakan  jenis  penulisan  hukum  (skripsi) empiris  yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa bentuk  tanggung  gugat  yang diberikan oleh PT Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.
Kata  kunci  : transportasi,  pengiriman  barang,  pengangkutan  hewan,  tanggung gugat

## A. Pendahuluan
Pengangkutan  merupakan  kegiatan  pemuatan  penumpang  atau  barang  ke dalam  alat  pengangkut,  pemindahan  penumpang  atau  barang  ke  tempat  tujuan dengan  alat  pengangkut,  dan  penurunan  penumpang  atau  pembongkaran  barang dari  alat  pengangkut  di  tempat  tujuan  yang  disepakati.  Pelayanan  jasa pengangkutan diselenggarakan dengan memungut bayaran, sehingga bidang jasa pengangkutan  disebut  sebagai  pengangkutan  niaga.  Pengangkutan  niaga  diatur dalam hukum pengangkutan niaga (Abdulkadir Muhammad, 2013: 4).
Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran Negara  Tahun  2009  Nomor  96).  Menurut  ketentuan  Undang-Undang  tersebut, kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang  berjalan  di  atas  rel.  Kendaraan bermotor  umum  adalah  setiap  kendaraan  yang  digunakan  untuk  pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan para pelaku usaha. Pelayanan jasa pengiriman merupakan salah satu pelayanan pengangkutan yang dibutuhkan pada saat ini. Objek pengangkutan ada  dua,  yaitu  orang  dan  barang.  Saat ini  objek  pengangkutan  yang  ditawarkan jasa  pengiriman  sudah  beragam,  salah  satunya  pengangkutan  hewan  oleh  PT Herona Express. Hewan yang dapat dikirim melalui PT Herona Express meliputi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Pelayanan jasa pengangkutan  hewan  memberikan  kemudahan  pada  manusia  untuk  saling melakukan  transaksi  jual-beli  hewan  tanpa  harus  bertemu  tatap  muka.  Antara penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya melalui media online, kemudian hewan yang dipesan pembeli akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman, sedangkan pembeli hanya tinggal melakukan transfer sejumlah uang melalui bank sesuai harga yang disepakati dengan penjual.
Tanggung  jawab  para  pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  timbul  sejak disepakatinya perjanjian tersebut. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan  pengangkutan  barang  mulai  dari  tempat  pemuatan  sampai tempat  tujuan  dengan  selamat.  Kalau  tidak  selamat,  menjadi  tanggung  jawab pengangkut. Bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat, maka akan terjadi dua  hal,  yaitu  barangnya  sampai  di  tempat  tujuan  tidak  ada  (musnah)  atau barangnya  ada  tetapi  rusak,  sebagian  atau  seluruhnya.  Barang  tidak  ada karena terbakar,  tenggelam,  dicuri  orang,  dibuang  di  laut,  dan  lain-lain.  Barang  rusak sebagian  atau  seluruhnya,  meskipun  barangnya  ada  tetapi  tidak  dapat dipergunakan  sebagaimana  mestinya.  Kalau  barang  muatan  tidak  ada  atau  ada tetapi  rusak,  menjadi  tanggung  jawab  pengangkut.  Artinya,  pengangkut  harus membayar  ganti  kerugian  terhadap  barang  yang  musnah  atau  rusak  tersebut (H.M.N. Purwosutjipto, 1987: 34).
Peristiwa  di  atas  disebut  juga  wanprestasi.  Menurut  pendapat  M.  Yahya Harahap,  yang  dimaksud  wanprestasi  adalah  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak tepat  pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut  selayaknya.  Pihak  debitur sebagian  atau  secara  keseluruhan  tidak  menepati  ataupun  berbuat  sesuatu  yang tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama.  Namun, tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak  dijanjikan  dengan  tepat  kapan  sesuatu  pihak  diwajibkan  melakukan wanprestasi yang dijanjikan (Subekti, 1991: 45). Berdasarkan hal-hal diatas, maka dalam artikel  ini  hendak  dibahas  tentang bentuk  tanggung  gugat  PT  Herona Express apabila terjadi wanprestasi dalam proses perjanjian pengangkutan hewan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penulisan  hukum  (skripsi)  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum (skripsi) hukum empiris, yaitu penulisan hukum  (skripsi)  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari perilaku manusia. Ditinjau dari sifatnya, penulisan hukum (skripsi) ini termasuk penulisan hukum (skripsi) yang bersifat deskriptif. Pendekatan penulisan hukum (skripsi)  yang  akan  digunakan  merupakan  pendekatan  kualitatif,  yakni  suatu metode  penulisan  hukum  (skripsi)  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis
yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Pengangkutan  Hewan  di  PT  Herona  Express

## Cabang Surakarta
Penyelenggaraan  pengangkutan terlebih  dahulu  harus  ada  perjanjian pengangkutan  antara  pengangkut  dan  penumpang/pemilik  barang.  Perjanjian pengangkutan  adalah  persetujuan  dimana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  penumpang  dan/atau  barang  dari  suatu  tempat ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  serta  penumpang/pemilik  barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu dilakukan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa  perjanjian  sudah  terjadi  dan  mengikat.  Seperti  halnya  di  PT  Herona Express,  jika  ingin  menggunakan  jasa  pengiriman  maka  konsumen  akan  diberi dokumen  pengiriman  sebagai  tanda  terima  yang  berisi  keterangan  lengkap mengenai identitas pengirim dan penerima, jenis barang yang dikirim, dan biaya yang harus dibayar konsumen.
Pengangkutan  dalam  arti  luas  erat  hubungannya  dengan  tanggung  jawab pengangkut  apabila  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian.  Artinya tanggung  jawab  pengangkut  mulai  berjalan  sejak  penumpang  dan/atau  barang dimuat  ke  dalam  alat  pengangkut  sampai  penumpang  diturunkan  dari  alat pengangkut  atau  barang  dibongkar  dari  alat  pengangkut  atau  diserahkan kepada penerima.  Tanggung  jawab  dapat  dapat  diketahui  dari  kewajiban  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian  pengangkutan  atau  Undang-Undang  Pengangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 disebutkan bahwa kewajiban pengangkut kepada penumpang atau barangnya sebagai berikut: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau  barang  setelah  disepakati  perjanjian  angkutan  dan/atau  dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.
Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek  hukum  pengiriman  barang  adalah  segala  sesuatu  yang  digunakan  untuk mencapai  tujuan  hukum  pengiriman  barang.  Berkaitan  dengan  perjanjian pengiriman  barang,  maka  yang  menjadi  objek  hukum  pengiriman  barang  antara lain:
a) barang muatan (cargo) adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang- Undang,  dalam  pengertian  barang  yang  sah  termasuk  juga  hewan.  Dilihat dari  cara  menjaga  dan  mengurusnya (custody  and  handeling) ,  barang muatan dibedakan menjadi tiga (3) golongan, yaitu:
1) barang berbahaya yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, mudah pecah, mengandung racun;
2) barang  dingin  atau  beku  yang  perlu  diangkut  menggunakan  ruangan pendingin; dan
3) barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu.
Dilihat dari jenisnya, barang muatan, dibedakan menjadi tiga (3) golongan, yaitu:
1) general  cargo adalah  berbagai  jenis  barang  yang  dimuat  dengan  cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil;
2) bulk cargo adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan  cara  mencurahkannya  ke  dalam  kapal  atau  tanki,  misalnya pengepakan 500.000 barel minyak.; dan
3) homogenus cargo adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat  dengan  cara  pembungkusan/pengepakan,  misalnya  pengepakan 100.000 sak semen.
Menurut  penjelasan  Ibu Tari, staf perusahaan PT  Herona  Express Cabang  Surakarta  menyatakan proses  pelaksanaan  perjanjian  baku  dalam kegiatan pengiriman  barang  diawali  dari penyerahan  barang  yang  akan dikirimkan oleh pengirim kepada pengangkut. Pengangkut menanyakan isi barang kiriman tersebut kepada pengirim dan pernyataan pengirim tentang isi  barang  yang  akan  dikirim  harus  sesuai  dengan  isi  sebenarnya  dan dinyatakan  secara  tertulis  dalam  surat  muatan.  Selanjutnya  dilakukan
penimbangan untuk  mengetahui  berat nyata  barang  yang  akan  dijadikan dasar  perhitungan  untuk menentukan  besarnya  biaya  pengangkutan  yang dikenakan.
b) biaya angkutan tidak dicantumkan dalam semua peraturan tentang angkutan, tetapi  dilihat  dari  perjanjian  ekspedisi/pengiriman,  biaya  angkutan  adalah kontra  prestasi  terhadap  penyelenggara  urusan  pengiriman  barang  yang dibayar oleh pengirim atau penerima kepada ekspeditur/pengirim.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1992  tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1992  tentang Penerbangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1992  tentang Pelayaran,  semua  biaya  angkutan  dibayar  lebih  dahulu,  sedangkan pembayaran  kemudian  adalah  pengecualian.  Pengaturan  tarif  biaya angkutan  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dengan  mengorientasikan  kepada kepentingan  dan  kemampuan  masyarakat  luas.  Perhitugan  jumlah  biaya angkutan  ditentukan  oleh  beberapa  hal  berikut  (Abdulkadir  Muhammad, 2008:136) :
1) jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan, dan udara;
2) jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk, kapal, pesawat udara;
3) jarak pengangkutan, yaitu jauh atau dekatnya jarak tempat tujuan;
4) waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat; dan
5) sifat muatan, yaitu berbahaya atau tidak.
PT  Herona  Express  mempunyai standar  sendiri  dalam  penghitungan  biaya pengangkutan dengan  melihat  besar  atau  kecil barang  yang  akan  diangkut.  Jika dinilai ukuran barang kiriman kecil, biaya pengangkutannya juga kecil tetapi jika dinilai barang kiriman berukuran besar maka besarnya biaya pengangkutan akan disesuaikan. Minimum pengenaan biaya pengangkutan dimulai dari Rp 20.000 per colli/kg. Tahap selanjutnya adalah menentukan tempat tujuan dan akan dilakukan pencatatan ke dalam surat muatan. Di dalam pencatatan ke dalam surat muatan, pengirim dianggap telah menyetujui klausulaklausula baku yang telah ditetapkan oleh  pihak PT  Herona  Express,  sehingga  pengirim  dianggap telah  terikat  oleh perjanjian baku yang telah ia setujui.
Mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  pengiriman  barang,  sudah jelas diterangkan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi  diantara  kedua  belah  pihak,  segala  hal yang  menjadi  hak  dan kewajiban salah satu pihak akan diimbangi dengan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Apa saja yang menjadi hak bagi perusahaan akan menjadi kewajiban bagi konsumen, demikian  pula  sebaliknya.  Hak  dan  kewajiban  antara  piak  adalah segala hal  yang  harus  dipenuhi  ataupun  yang  harus  diterima  oleh  kedua  belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

## 2. Tanggung Gugat Atas Wanprestasi dalam Proses Pengangkutan Hewan di PT Herona Express Cabang Surakarta
Konsep  tanggung  jawab  menjadi  dasar  penyelesaian  ganti  kerugian  yang menjelaskan  perbuatan  mana  sebagai  batas  tanggung  jawab  pengangkut.  Ganti kerugian meliputi kerugian nyata atas barang yang diangkut (karena rusak, hilang, atau  musnah).  Keuntungan  yang  diharapkan  dari  hasil  penjualan  apabila  tidak terjadi  penyebab  kerugian,  dan  semua  biaya/ongkos  yang  dikeluarkan  pemilik barang dalam penyelesaian ganti kerugian.
Perusahaan  pengangkutan  umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan  pelayanan  pengangkutan.  Selama  pelaksanaan  pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk  mengantisipasi  tanggung  jawab  yang  mungkin  timbul,  perusahaan pengangkutan  umum  wajib  mengasuransikan  tanggung  jawabnya.  Tanggung jawab  perusahaan  pengangkutan  umum  terhadap  penumpang  dimulai  sejak diangkutnya  penumpang  sampai  di  tempat  tujuan  yang  telah  disepakatai. Demikian pula tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk dingkut sampai diserahkan kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah
ketentuan  kontrak  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  pengangkut  yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa ( dwingend recht ).
Tanggung gugat ( liability atau aansprakelijkheid ) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung  gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti  rugi  setelah adanya  peristiwa  hukum  atau  tindakan  hukum  yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 258).
Dalam  pengangkutan  barang,  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  timbul  akibat  peristiwa  yang  terjadi  dalam  proses  pengangkutan  sejak pemuatan  sampai  pembongkaran  di  tempat  tujuan,  kecuali  diperjanjikan  lain. Akan  tetapi,  tanggung  jawab  pengangkut  dibatasi  oleh  undang-undang Pengangkutan.  Undang-undang  Pengangkutan  menentukan  bahwa  pengangkut bertanggung  jawab  terhadap  segala  kerugian  yang  timbul  akibat kesalahan/kelalaian pengangkut. Namun, mengenai kerugian yang timbul akibat 3 (tiga)  faktor  di  bawah  ini,  maka  pengangkut  dibebaskan  dari  tanggung  jawab membayar ganti kerugian (Abdulkadir Muhammad, 2013: 42):
a. keadaan memaksa ( force majeur ).
b. cacat pada penumpang atau barang itu sendiri.
c. kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim.
Menurut  Pasal  468  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang menjelaskan  bahwa  isi perjanjian  pengangkutan  mewajibkan  pengangkut  untuk menjaga  keselamatan  barang  yang  diangkutnya,  mulai  saat  penerimaan  barang sampai pada penyerahannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Herona Express dimulai sejak barang tersebut diterima oleh perusahaan untuk diangkut sampai pada saat diserahkannya kepada penerima, dan PT Herona Express bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang dan hewan yang diangkutnya  selama  proses  pengangkutan  berlangsung  ( http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr ).
Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat berupa (Subekti, 1996: 1):
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
b. melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi  tidak  sebagaimana  yang dijanjikannya.
c. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Penjelasan  dari  Ibu  Tari  selaku  staf  perusahaan  PT  Herona  Express menyatakan  PT  Herona  Express  bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang diderita pengirim yang  ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut. Namun, PT Herona Express menolak untuk bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi timbul dari keadaan memaksa dan pengirim tidak memberitahukan secara jujur isi dari barang yang dikirim.
Pengangkutan melalui PT Herona Express Cabang Surakarta, apabila terjadi kerugian  yang  diderita  penumpang  atau  pengirim  akibat  kesalahan  perusahaan pengangkutan  atau  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  menyebabkan  rusak, hilang  atau  musnahnya  barang  maka  ganti  kerugian  akan  ditanggung  oleh perusahaan  dengan  cara  musyawarah  bersama  penumpang  atau  pengirim  atau pihak ketiga yang bersangkutan. Ganti kerugian diberikan sesuai dengan jumlah kerugian  yang  diderita  saja,  tidak  ada  penambahan  sebagai  kompensasi.  PT Herona Express bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan ketentuan klaim rusak atau hilang harus dilakukan pihak pengirim selambat-lambatnya 1x24 jam dan  hanya  diganti  maksimum  10x  biaya  angkutan. Pengirim/penerima  dapat melihat  jadwal  sampainya  barang  sesuai  yang  tertera  pada  kuitansi,  jika  sudah lewat  tanggal  dan  barang  belum  sampai  maka  pengirim/penerima  dapat mengajukan komplain.
Permasalahan lain yang sering terjadi dalam proses pengangkutan barang dan hewan  disebabkan  oleh  keterlambatan  pengiriman  yang  terjadi  akibat  adanya bencana  alam.  Pada  dasarnya  PT  Herona  Express  dapat  terbebas  dari  tanggung jawab  karena  peristiwa  yang  menyebabkan  bencana  alam  tersebut  merupakan keadaan  yang  berada  diluar  kekuasaannya.  Hal  tersebut  telah  dijelaskan  pihak pengangkut dalam ketentuan yang tertulis di surat pengiriman PT Herona Express point  1  yang  menyatakan  “PT  Herona  Express  bertanggung  jawab  atas  kiriman barang  yang  diterima  sampai  pada  saat  penyerahannya  kecuali  isinya  tidak
diperiksa, atau karena kecelakaan kendaraan pengangkutan, kebakaran, kerusakan teknis, dan bencana alam”.
PT Herona Express menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut dengan menempuh  jalur  damai  atau  kekeluargaan  ( win-win  solution )  yaitu  pemberian ganti  rugi  terhadap  pengirim  yang  jumlahnya  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak karena lebih menguntungkan dan dirasakan  lebih  baik  untuk  kedua  belah  pihak  karena  tidak  melibatkan  proses hukum  dan  lebih    hemat  waktu. Kerugian  yang  disebabkan  karena  lalainya penumpang  atau  pengirim  harus ditanggung  sendiri  oleh  penumpang  atau pengirim tersebut. Jadi, sebelum ada kata sepakat antara perusahaan dan pengirim, perusahaan sudah memberitahu terlebih dahulu supaya sebaiknya penumpang atau pengirim mengasuransikan sendiri barang yang akan dikirim.
Jadi,  implikasi  penggunaan  klausula  baku  dilihat  dari  sudut  hukum  perdata tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, karena masih diberikan hak kepada konsumen  untuk  menyyetujui  atau  menolak  klausula  tersebut.  Klausula  baku dinyatakan tidak sah apabila melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yang secara  luas  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak isinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  kesusilaan  dan ketertiban umum.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  perusahaan jasa pengiriman barang PT Herona Express Cabang Surakarta mengenai tanggung gugat  perusahaan  jasa  pengiriman  terhadap  perjanjian  pengangkutan  hewan melalui  pengangkutan  darat.  Maka  penulis  memperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada PT Herona Express adalah dengan mengisi form pengisian pengiriman barang. Form harus diisi dengan nama dan alamat yang  lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang  akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Dalam pelaksanaan perjanjian baku
dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat pada PT Herona Express, pihak pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa mempunyai kebebasan untuk bernegosiasi mengubah kalusula–klausula dalam  perjanjian  yang  telah  dicetak  atau  dituangkan  dalam  surat  muatan. Sehingga  apabila  timbul  kerugian  yang  diderita  pengirim  karena  perjanjian pengangkutan  yang  menggunakan  perjanjian  baku  tersebut,  maka  pengirim hanya mendapat biaya ganti rugi sebesar yang tertera dalam surat muatan.
2. Tanggung  jawab  perusahaan  pengiriman  terhadap  barang-barang  yang  tidak selamat/rusak  yaitu  menganti  kerugian  kepada  pemilik  barang  berupa penggantian  maksimum  10  (sepuluh)  kali  biaya  pengiriman.  Namun  bila barang  yang  akan  dikirim  masuk  dalam  kategori  bernilai  tinggi,  penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan  dalam  polis  asuransi  atau  penggantian  kerugian  dibayar dengan  barang  yang  sama.  Premi  asuransi  dibayar  sendiri  oleh  pengirim.
Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.

## E. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  oleh penulis, saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah:
Sebaiknya    konsumen  memeriksa  dahulu  bagaimana  isi  klausula  baku yang terdapat pada tanda terima pengangkutan sebelum menyetujui menggunakan jasa  pengangkutan  tersebut.  Perjanjian  baku  merupakan  perjanjian  yang  dibuat sepihak  dalam  hal  ini  oleh  PT  Herona  Express,  sehingga  jika  konsumen menyetujui dokumen pengiriman artinya konsumen setuju dengan apa saja yang tercantum  didalamnya.  Regulasi-regulasi  terkait  perjanjian  jual  beli, pengangkutan, maupun pemberian kuasa telah memberi perlindungan yang layak pada konsumen, yang perlu diperhatikan adalah klausula baku pada tanda terima pengangkutan  yang  sering  dilalaikan  oleh  konsumen  dan  baru  dibaca  saat  akan melakukan permintaan ganti kerugian saat konsumen mengalami kerugian.
Daftar Pustaka
Buku:
Abdulkadir  Muhammad.  2013.
Hukum  Pengangkutan  Niaga . Cetakan  ke  V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
H.M.N.  Purwosutjipto.  1987. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia: Hukum Pengangkutan. Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  2003. Perikatan  Yang  Lahir  Dari
Perjanjian. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
.  1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buku  III  tentang  Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2014.  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Riduan  Syahrani.  2004. Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata. Bandung: Alumni.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Sution Usman Adjie. 1991. Hukum Pengangkutan di Indonesia . Jakarta: Rineka
Cipta.

## Jurnal:
Abdul Kadir. 2006. Transportasi dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal  Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah. Volume  1 Nomor 3, Wahana Hijau, Sumatera.
M. Yamin Jinca. 2009. Keterpaduan Sistem Jaringan Antar Moda Transportasi Di Pulau Sulawesi. Jurnal Transportasi. Volume 9 Nomor 1 Makasar.
Sugiyono  A.  2008.  Arah  Pengembangan  Sektor  Transportasi  Darat  Dalam Kerangka  Penerapan  Mekanisme  Pembangunan  Bersih. Majalah  Ilmiah Pengkajian  Industri. Volume  II  Nomor  2/188-195.  Jakarta:  Departemen Perindustrian. Suwardi.  2011.  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Akibat  Keterlambatan  Pengiriman Barang. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Volume XX Nomor 20.
J.S. Onesimo Sandoval. 2009. A Case Study of Job Access and Reverse Commute Programs  in  the  Chicago,  Kansas  City,  and  San  Fransisco  Metropolitan Regions. Journal of Public Transportation. Volume 12 Number 4.