## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## URGENSI PENYESUAIAN KEBIJAKAN
PENERIMAAN

## TAHANAN RUTAN KOTA BATAM PADA MASA ENDEMI COVID-
19

## Karya So Immanuel Gort, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, F. Yudi Priyo Amboro
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1952048.karya@uib.edu

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords:
Policy, Admission, Prisoners, Endemic, Covid 19. The  high  impact  of  COVID-19  requires  the Government to issue a policy on limiting the number of prisoners.  This  study  aims  to  find  out  the  rules regarding the mechanism for accepting new prisoners by  the  Batam  Detention  Center  due  to  the  Covid-19
Pandemic,  the  impact  of  delays  in  accepting  new prisoners by the Detention Center due to the Covid-19 Pandemic, the extent of  readiness of law enforcement officers and policy concepts and solutions for accepting prisoners during endemic times. covid-19 by the Batam Rutan.  This  research  method  is  normative  juridical, with the results of receiving prisoners during the covid pandemic  referring  to  the  Decree  of  the  Minister  of Law and Human Rights, there have been restrictions on movement  of  prisoners,  there  has  been  a  buildup  of prisoners and during endemic times, Batam Detention Center  only  accepts  registration  and  administration from the prosecutor's office and the police and started to enforce normal policies.

## Abstrak
Kata kunci:
Kebijakan, Penerimaan, Tahanan, Endemi, Covid 19.

## Corresponding Author:
Karya So Immanuel Gort, e- mail : 1952048.karya@uib.edu
Tingginya dampak covid-19 mengharuskan Pemerintah menerbitkan kebijakan terhadap pembatasan jumlah narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan terkait mekanisme penerimaan  tahanan  baru  oleh  Rutan  Batam  akibat Pandemi  Covid-19,  dampak  penundaan  penerimaan tahanan  baru  oleh  Rutan  akibat  Pandemi  Covid-19, sejauhmana  kesiapan  dari  aparat  penegak  hukum  dan
konsep  kebijakan  dan  solusi  atas  penerimaan  tahanan di  masa  endemi  covid-19  oleh  Rutan  Batam.  Metode penelitian  ini  adalah  yuridis  normative,  dengan  hasil penerimaan tahanan selama pandemic covid  mengacu pada  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM,  telah terjadi  pembatasan  gerak  terhadap  narapidana,  terjadi penumpukan  tahanan  dan  pada  masa  endemi,  Rumah Tahanan  Batam  hanya  menerima  registrasi  dan administrasi dari kejaksaan dan kepolisian serta mulai memberlakukan kebijakan normal.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Awal tahun 2020 hingga sampai saat ini seluruh dunia masih dihadapkan kepada suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh yang disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Maramis & Coloay, 2022). WHO telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah Pandemi (Suhendra, Salia & Sulastri, 2021). Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah,  di  ruang  kerja,  dan  di  dalam  lingkungan  masyarakat  (Fransisco,  2020). Akibat virus  corona  (Covid-19)  ini,  telah  banyak  menyita  perhatian  dunia.  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  lewat  surat  Nomor  Hk.01.07/Menkes/328/2020 mengeluarkan  kebijakan  khusus  untuk  membatasi  pergerakan  masyarakat,  tindakan Mitigasi  penting  dilakukan  sebab  akan  mengurangi  atau  meminimalkan  dampak  dari suatu  bencana  terhadap  masyarakat  akibat  penyebaran  Covid  19.  Selain  itu,  kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai PSBB (Pembatasan Sosian Berskala Besar) akibat adanya peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19  secara  signifikan  dan  cepat  serta  memiliki  kaitan  epidemiologis  dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (Imam & Yudha, 2021; Saputra, Mahardika & Pujiyono, 2021). Maka daerah yang menerapkan PSBB ini wajib menerapkan aturan- aturan  dengan  cara  sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  mengenai  PSBB tersebut.  Hal  ini  memerlukan  dukungan  dari  setiap  unsur  baik  masyarakat,  maupun penegak hukum (Ningsih & Asmara, 2021; Appludnopsanji & Disemadi, 2020). Situasi ini  kian  berdampak  pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya  yang  komprehensif  dalam  percepatan  penanganan  COVID-19  (Idran  &  Hadidi, 2022; Phymma, Shahrullah & Sudirman, 2022).
Merujuk kepada peraturan tersebut Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  mengeluarkan  keputusan  melalui  Surat  Menteri  Hukum  dan HAM No: M.HH.PK.01.01.01-04, dimana pada pokoknya isinya menyatakan terhitung mulai tanggal 18 Maret  2020, segala kegiatan pelayan kunjungan, penerimaan tahanan baru, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan sehingga berdampak langsung kepada isi para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di 13 (Tiga Belas) Polsek dan 1 (Satu) Polresta yang ada di Kota Batam sendiri. Sehingga mempengaruhi aktivitas
persidangan dan penundaan pengiriman tahanan dari polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Batam ke Rutan Kelas II Barelang,  yang tak luput dari timbulnya  dilema  akibat  pandemi  Covid-19.  Aktivitas  yang  paling  terdampak permasalahannya  akibat  pandemi  Covid-19,  yaitu  pada  persidangan  perkara  pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Persidangan  Secara  Elektronik.  Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19) di  Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan  yang Berada di  Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur  hakim  dan  aparatur  peradilan  dapat  menjalankan  tugas  kedinasan  dengan bekerja  di  rumah  atau  tempat  tinggalnya  (work  from  home/WFH).  WFH  tersebut termasuk  pelaksanaan  agenda  persidangan  pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan  secara elektronik melalui teleconference.
Kebijakan  untuk  melakukan  persidangan  secara  elektronik  diperkuat  dengan adanya  sebuah  MoU (Memorandum  of  Understanding) kesepakatan  antara  pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui  Teleconference.  MoU (Memorandum  of Understanding) tersebut  terkait  kesepakatan  pelaksanaan  persidangan  selama  masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia. Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan  perkara  pidana  secara  online.  Lebih  jelasnya  hal  tersebut,  juga  sesuai instruksi Jaksa Agung  yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa  Agung  (SEJA)  Nomor  B049/A/SUJA/03/2020  tanggal  27  Maret  2020  tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid  19.  Dengan  adanya  SEMA  No.  1  Tahun  2020  beserta  perubahannya  dan  MoU antara  MA,  Kejaksaan  Agung,  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  menyepakati untuk  menyelenggarakan  persidangan  secara  elektronik,  maka  persidangan  secara elektronik  telah  banyak  dilakukan  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Kejaksaan  Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum  yang  telah  menjalani  persidangan  secara  elektronik  (Yahya,  2020).  Koordinasi yang berjalan dengan baik diantara APH (Aparat Penegak Hukum) sangatlah dibutuhkan, mengingat  Kejaksaan  saat  ini  terkendala  dengan  adanya  permasalahan  klasik,  dimana Kejaksaan  tidak  mempunyai  tempat  penitipan  tahanan,  setelah  adanya  tahap  II (Penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti)  oleh  Penyidik  ke  Kejaksaan,  Kecuali  Rutan cabang salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Rutan Kejaksaan Agung. Namun hal itu, diakomodir oleh PP No. 27 tahun 1983 ttng Pelaksanaan KUHAP, Pasal 19 ayat (1) dimana Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Sesuai dengan  PERJA-036/A1JAl09/2011  dalam  pasal  15  ayat  1 “ Penuntut  Umum  setelah melakukan  penerimaan  tersangka      dan  barang  bukti  membuat  berita  acara  pendapat tentang penahanan”.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 ttng Pelaksanaan KUHAP, Pasal 19 ayat (1) “Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung”. Tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar Covid-19 serta  melihat  kondisi  Rutan  yang  rata–rata  over  kapasitas,  sehingga  Kemenkumham menunda pengiriman tahanan ke Rutan di Lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia, begitu juga khususnya didaerah Kota Batam. Sehingga penulis akan mecoba menjawab siuasi  dan  permasalahan  yang  akan  disamapaikan  secara  teoritis  dan  secara  mendasar. Berdasarkan uaraian di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  adalah  mempertanyakan  bagaimana  aturan  hukum  terkait  mekanisme  penerimaan tahanan  baru  oleh  Rumah  Tahanan  di  Batam  akibat  Pandemi  Covid  –  19, mempertanyakan  sejauh  mana  dampak  dari  penundaan  penerimaan  tahanan  baru  oleh Rumah Tahanan akibat Pandemi Covid – 19, dan mempertanyakan sejauh mana kesiapan dari aparat penegak hukum dan konsep kebijakan serta solusi atas penerimaan tahanan di masa endemi covid 19 oleh rumah tahanan (rutan) di Kota Batam.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  spesifikasi  penelitian  ini  penulis menerapkan  penelitian  hukum  normative  sosiologis  yaitu  metode  penelitian  hukum normatif  yang  didukung  dengan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  data  primer  dilakukan  dengan documentary  studies dan Interview dan  untuk  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi terhadap  Bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan  penanganan  corona  virus  disease  2019,  dan Peraturan Jaksa Agung 036/A1JAl09/201 °Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian hukum, jurnal, dan buku mengenai kesehatan dan perlindungan hukum. Sedangkan bahan hukum  tertier  yang digunakan,  yaitu  kamus  besar Bahasa  Indonesia. Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisa  kualitatif yaitu  semua  data  yang  diperoleh  atau  terkumpul  diedit,  diolah  dan  disusun  secara sistimatis  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  agar  dapat  diperoleh  kejelasan  masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Penerimaan  Tahanan  Baru  oleh  Rumah  Tahanan  Di  Batam  Akibat Pandemi Covid-19
a. Pengiriman  Tahanan  Dan  Penyerahan  Tahanan  Serta  Barang  Bukti berdasarkan PERJA - 036/A1JAl09/2011
Penahanan merupakan satu dari serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  1  ayat  (21)  “penahanan adalah penepatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta yang di atur menurut undang- undang  ini”.  Penahanan  dilakukan  dalam  rangka  untuk  kepentingan  penyelidikan  dan pemeriksaan hakim dalam persidangan (Jamilah & Disemadi, 2020). Dapat disimpulkan
bahwa penahanan merupakan pembatasan kebebasan terhadap warga Negara yang diduga melakukan  tindak  pidana,  penahanan  dilakukan  dalam  rangka  untuk  menyelesaikan proses  dalam  upaya  penyelesain  suatau  kasus  tindak  pidana  oleh  aparat  hukum  yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Masa atau jangka waktu penahanan di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  membedakan  antara  tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  22  ada  tiga  jenis  penahanan  yaitu;  1).  Penahanan rumah tahanan negara, 2). Penahanan rumah; 3). dan penahanan kota. Penahanan rumah di  laksanakan  di  rumah  tempat  tinggal  atau  rumah  kediaman  tersangka  atau  terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Penahanan  kota  dilaksanakan  di  kota  tempat  tinggal  atau  tempat  kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Masa atau jangka waktu penahanan di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  membedakan  antara  tahap  penyidikan,  penuntutan  atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi  dapat  menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat  diperpanjang hingga paling lama 60 hari hal  ini sesuai  dengan yang diatur di dalam (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 Ktab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana).  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor:  036/A1JAl09/2011  tentang  Standart Operasional Prosedur (SOP) Tindak Pidana Umum menjelaskan bahwa dalam pasal 15 ayat  (1)  Penuntut  Umum  setelah  melakukan  penerimaan  tersangka  dan  barang  bukti membuat berita  acara  pendapat  tentang  penahanan.

## b. Menurut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No:M.HH PK.01.01.01- 04
Menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan surat yang di tujukan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan kepolisian Republik Indonesia, untuk menunda atau menangguhkan pengiriman tahanan ke lapas di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di lapas yang sudah kita ketahui bahwa lapas-lapas yang ada di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia telah melebihi kapasitas sebagaimana semestinya.
Instruksi yang di berikan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dalam surat tersebut  tidak  menjelaskan  dengan  rinci  bagaimana  seharusnya  Mahkamah  Agung, kejaksaan,  dan  kepolisian  bertindak  apakah  tetap  melakukan  penahanan  di  instansi masing-masing  atau  memberikan  arahan  alternatif  untuk  penanggulangan  terkait penundaan  pengiriman  penahanan  tersebut.  Surat  yang  di  keluarkan  oleh  kementerian hukum dan hak asasi manusia itu berpotensi besar melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah di keluarkannya surat oleh menteri hukum  dan  hak  asasi  manusia  Nomor:  M.HH.PK.01.01.01-04  Tahun  2020  tentang “penundaan  sementara  pengiriman  tahanan  kerutan/lapas  di  linkungan  kementerian hukum  dan  hak  asasi  manusia  sebagai  upaya  pencegahan  penyebaran  Covid-19. Penangguhan  penahanan  yang  dilakukan  oleh  menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia
berpotensi melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Karna  di  dalam  surat  edaran  tersebut  tidak  menjelaskan  secara  rinci  apakah mengutamakan  jenis  penahanan  lain  seperti  yang  di  jelaskan  di  dalam  Pasal  22  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  ataupun  pemberian  inruksi  khusus  bagaimana melaksanakan  penahanan  di  tengah  pandemic.  Keadaan  darurat  memeiliki  beberapa kondisi akan tetapi setiap keadaan darurat memerlukan kekuasaan untuk mengatasinya. Di  mana  dalam  hal  ini  karena  sistuasi  indonesia  dalam  keadaan  darurat  bencana, mengharuskan negara dengan lembaga-lembaganya dalam hal ini menurut jimly dalam bidang hukum pidana salah satunya mengenai  wewenang untuk menangkap, menahan, dan menegakan pembatasan terhadap akses ke pengadilan di perlukan tindakan khusus untuk dalam upaya pencegahan. maka dari itu akibat keadaan darurat ini pemerintah harus mengambil  kebijakan  yang  dapat  mencegah  dan  mengurangi  dampak  dari  penyebaran Covid-19,  yang  salah  satunya  kebijakan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  ialah penangguhan penahanan yang di lakukan oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia dalam  upaya  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Upaya  untuk  mencegah  penyebaran Covid-19 di lapas dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang mana lapas  di  lingkungan.  Persoalan  mengenai overcrowded atau  kondisi  di  mana  jumlah penghuni  lebih besar dari  kapasitas di  lapas dan rutan merupakan masalah  yang sudah berlangsung  lama  dan  masih  belum  mendapat  solusi  yang  baik  mengenai  kelebihan kapasitas tahanan di lapas di linkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

## c. Menurut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No:M.HH PK.01.01.01- 04
Guna mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah Corona Virus Disease (Covid-19)  yang  begitu  cepat,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah menetapkan  kebijakan  melalui  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Nomor  SEK- 02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  dan  Instruksi  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-  08.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan dimaksud maka diperlukan  sebuah  acuan  dalam  mengambil  langkah-langkah  progresif  dalam menanggulangi  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  pada  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan  yang  tetap  selaras  dengan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi Pemasyarakatan.  Kepala  Kantor  Wilayah  diharapkan  mengambil  langkah-langkah progresif sebagai berikut:
a. Memerintahkan  seluruh  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  untuk menyediakan  Bilik  Steril  guna  melaksanakan  sterilisasi  terhadap  lalu-lintas  yang memasuki lingkungan dalam kantor;
b. Melaksanakan  perpanjangan  crash  program  pemberian  CB,  CMB  serta  PB  bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum pada LPKA, Rutan dan Lapas dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Nomor : PAS- 1386.PK.01.04.06 Tahun 2019, sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
c. Memerintahkan Kepala UPT Pemasyarakatan untuk melakukan optimalisasi lahan pertanian di Blok Hunian, Branchgang, dan Lingkungan Kantor (Lapas/Rutan/Rupbasan/Bapas)  dengan  melakukan  penanaman  buah-buahan,
palawija (sayur-mayur, jagung, kacang- kacangan, singkong, ubi, dll), dan apotik hidup sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan;
d. Memerintahkan  Kepala  Rutan,  Kepala  Lapas  dan  Kepala  LPKA,  untuk melaksanakan  layanan  kunjungan  dan  kegiatan  pendidikan  bagi  Anak  di  LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call);
e. Memerintahkan  Kepala  Rutan/Lapas  untuk:  1)  Melakukan  koordinasi  dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan pengiriman tahanan baru serta upaya pengalihan jenis penahanan tersangka/terdakwa dari penahanan Rutan ke penahanan rumah/kota (Pasal 22 KUHAP); dan 2) Melakukan koodinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terkait pelaksanaan sidang perkara pidana melalui media teleconference .
f. Memerintahkan  Kepala  Bapas  untuk:  1)  Melakukan  pengawasan  dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (video call); 2) Menyediakan tempat khusus diluar area ruangan kantor utama (front desk) sebagai tempat registrasi penerimaan klien baru; 3) Melakukan koodinasi kepada Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  terkait  pelaksanaan  penelitian kemasyarakatan,  pendampingan,  dan  pengawasan  anak  melalui  media teleconference;  4)  Melaksanakan  kegiatan  penelitian  kemasyarakatan  dengan menerapkan  prinsip  social/phisycal  distancing  (meminimalisir  kontak  fisik)  atau dengan  cara  mempelajari  dokumen  dan  laporan  pembinaan  wali  pemasyarakatan serta  data  dukung  lainnya;  dan  5)  Melaksanakan  kegiatan  sidang  TPP  dengan menerapkan  prinsip  social/phisycal  distancing  (meminimalisir  kontak  fisik)  atau melalui media teleconference.
g. Memerintahkan  Kepala  Rupbasan  untuk:  1)  Melakukan  koodinasi  dengan Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  terkait  penundaan  penyimpanan, pengeluaran, atau pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan;  2) Melakukan koodinasi  dengan  Kejaksaan  dan  Pengadilan  terkait  menghadirkan  barang  bukti dalam  bentuk  foto  pada  sidang  perkara  pidana  dan/atau  melalui  media teleconference;  dan  3)  Melakukan  penyemprotan  cairan  disinfektan  dalam penerimaan benda sitaan baru.
h. Memerintahkan  Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  untuk  melakukan  pembinaan, monitoring,  pengawasan,  dan  pengendalian  ( bintorwasdal) dalam  pelaksanaan Surat Edaran ini.

## Dampak dari Penundaan Penerimaan Tahanan Baru Oleh Rumah Tahanan akibat Pandemi Covid-19
Penyebaran  COVID-19  di  Indonesia  yang  sudah  terjadi  semakin  meluas  lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Pemerintah pusat pun mengeluarkan beberapa regulasi yang dimaksud, antara lain:  1)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar; 2) Keputusan Presiden (Kepres) No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat;  3)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  - Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan  dalam  Rangka  Ancaman yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (yang kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  oleh  DPR  RI);  4) Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.  2  Tahun  2020  tentang
Pemilihan  Kepala  Daerah;  dan  5)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar;  6)  Surat  keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  No:M.HH  PK.01.01.01-04  tahun  2020  tentang  “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan/lapas di linkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19; 7) Surat Edaran Nomor: Pas-20.Pr.01.01  Tahun  2020  Tentang  Langkah  Progresif  Dalam  Penanggulangan Penyebaran  Virus  Corona  Disease  (Covid-19)  Pada  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan;  dan  8)  Surat  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS- PK.01.01.01-679  tanggal  20  Mei  2020  tentang  Penerimaan  Tahanan  yang  Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).
Menyikapi  situasi  dan  keadaan  tersebut  jajaran  Lembaga  pemasyarakatan  terus berupaya  melakukan  langkah  pencegahan  penyebaran  Covid-19  di  lingkungan Pemasyarakatan.  Langkah  yang  telah  dilakukan  antara  lain  penundaan  penerimaan tahanan  baru  dan  pembatasan  layanan  kunjungan  (kepada  tahanan),  tentunya  hal  ini merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.01-679 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penerimaan Tahanan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)  dimana  berdasarkan  hasil  awancara  dengan  Penyidik  di  Kantor  Polresta Barelang Kota Batam ditemukan bahwa telah terjadi over kapasitas tahanan pada Ruang Tahanan  di  Wilayah  hukum  Polreta  Berelang.  Selama  adanya  pandemi  Covid-19  dan dilakukan penangguhan penerimaan tahanan titipan sesuai dengan surat edaran Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tanggal  24  Maret  2020  dalam  upaya  pencegahan penyebaran Covid-19 pada Lapas/Rutan, pihak Polsek dan Polres Barelang Kota Batam mengalami  pembatasan  gerak  pengiriman  tahanan  menimbulkan  penumpukan  tahanan sementara  pihak  Rutan  dalam  proses  penerimaan  tahanan  tidak  menerima  secara  fisik namun hanya menerima registrasi dan administrasi dari kejaksaan dan kepolisian.
Sudah  selayaknya  hak  atas  kesehatan  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  negara sebagai  salah  satu  hak  yang  mendasar  (fundamental).  Menurut  Satijipto  Raharjo, perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan  kepada  masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dapat difungsikan  untuk  mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh  keadilan sosial  (Wiguna,  2021).  Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan bwedasarkan  diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan terjadinya  sengketa,  termasuk  penangananya  di  lembaga  peradilan  (Hadjon , 1987). Kewajiban  negara  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  atas  kesehatan  yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  kesehatan  dari warga  negaranya.  Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  Undang-undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat ini dinyatakan secara tegas.  Dalam ketentuan itu  jelas bahwa lingkungan  hidup,  selain sehat  juga  harus  baik.  Kemudian  dikatakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Nasution, 2020).
Sesuai  dengan  uraian  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  fungsi  hukum  adalah melindungi  rakyat  dari  bahaya  dan  tindakan  yang  dapat  merugikan  dan  menderitakan hidupnya  dari  orang  lain,  masyarakat  maupun  penguasa  (Palilingan,  2021).  Selain  itu berfungsi  pula  untuk  memberikan  keadilan  serta  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat.  Perlindungan  hukum  juga  dapat  menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.   Menurut Heindrad Steiger, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak-hak subjektif (subjective rights) sebagai bentuk  yang paling  luas  dari  perlindungan  seseorang  (Hardjasoemantri,  1995).  Ini  berarti  setiap pemilik hak dapat mengajukan tuntutan agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Steiger menjelaskan, tuntutan tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, the function of defense (Abwehrfunktion), yakni hak bagi individu untuk  mempertahankan  diri  dari  pengaruh  lingkungan  yang  merugikannya.  Kedua, function  of  performance  (Leistungs-funktion), yakni  hak  individu  untuk  menuntut dilakukannya  suatu  tindakan  agar  lingkungannya  dipulihkan  atau  diperbaiki (Hardjasoemantri, 1995). Fungsi-fungsi itu telah tertampung sejak lama dalam hukum positif Indonesia. Secara konstitusional Pemerintah wajib memberikan upaya pencegahan meliputi  penciptaan  kondisi  yang  layak  bagi  kesehatan,  baik  menjamin  ketersediaan pangan  dan  pekerjaan,  perumahan  yang  baik,  dan  lingkungan  yang  sehat.  Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya.
Kekuasaan,  dalam  arti  kemampuan  seseorang  atau  suatu  kelompok  untuk mempengaruhi  orang  lain  atau  kelompok  lain,  dalam  ilmu  politik  biasanya  dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Adanya perlindungan dari pemerintah  kepada  warganya  menjamin  kepastian  hukum  tercantum  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Berkaitan dengan hak- hak  kewarganegaraan  proses  penegakan  hukum  dalam  perlindungan  hukum  dapat terwujud  apabila  proses  penegakan  hukum  dilaksanakan  (Muhammad,  2006).  Proses penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat atau lembaga penegak hukum dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan  hukum  pada  berbagai  macam  bidang  kehidupan  menuju  suatu hukum yang berkeadilan, berketertiban, berkepastian dan berkedamaian.
Konsep  perlindungan  hukum  pada  masyarakat  harus  ditetapkan  dalam  negara hukum. Selanjutnya Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip  negara  hukum yang demokratis,  maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur  dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Dalam  Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan  hukum” .  Kemudian  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi “kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  mnyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan”. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Adiyta  Pratama  petugas  bagian
pelayanan  tahanan  Rutan  Kelas  II  A  Batam,  di  Rumah  Tahanan  Kelas  II  A  Batam , ditemukan bahwa untuk Rumah Tahan Batam sendiri yang bertugas di bagian pelayanan tahanan  Rutan  Kelas  II  A  Batam  menjelaskan  bahwa  pelayanan  terkait  penerimaan tahanan napi dimasa pandemic 19 khususnya hanya menerima yang sudah masuk katagori A.III  atau  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sudah  tetap  atau  inkracht  hal  ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Nomor: PAS- PK.01.01.01-750.
Tahanan A.III ini adalah tahanan yang sudah selesai menjalanani masa persidangan serta  di  putus  oleh  Pengadilan,  namun  jika  masih  menjalani  proses  persidangan  maka sesuai  MoU (Memorandum  of  Understanding) kesepakatan  antara  pihak  Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  disahkan  tanggal  13  April  2020  No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020;  KEP-17/E/Ejp/04/2020;  PAS-08.HH.05.05.  Tahun  2020 tentang  Pelaksanaan  Persidangan  Melalui  Teleconference  maka  persidangan  akan dilaksanakan  secara  onlin  dan  para  terdakwa  masih  berada  di  Polsek-Polsek  dimana mereka  dikenakan  penegakan  hukum.  Tentunya  sebelum  napi  tersebut  masuk  dan diterima di Rumah Tahanan Kelas II A Batam, petugas pelayanan napi akan melakukan Standart  Operasional  Prosedur  sebagaimana  tertuang  dalam  surat  edaran  Direkorat Jendral Permasyarakatan Nomor: Pas-PK.01.01.01/750 yakni mengaruskan tahanan/narapidana  baru  melalui  prosedur/protokol  pengecekan  kesehatan  dan penerimaan  tahanan/narapidana  baru  sesuai  SOP.  Sebelum  memasuki  Pintu  P2U tahanan/narapidana  baru  harus  menggunakan  masker,  mencuci  tangan,  memasuki  box sterilisasi beserta barang bawaannya, dan pengecekkan suhu tubuh.
Kemudian  Adiyta  Pratama  juga  mengungkapkan  jika  tahanan/narapidana  baru memenuhi syarat, tahanan/narapidana akan diterima untuk diperiksa kelengkapan berkas administrasi dan penandatangan BA 10 serta pengecekkan barang bawaan oleh Kepala Regu  Pengamanan  dan  Staf  Pelayanan  Tahanan.  Setelah  lengkap,  tahanan/narapidana akan  dibawa  ke  klinik  kesehatan  untuk  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  awal  oleh  2 (dua)  orang  petugas  Puskesmas  di  Rumah  Tahanan  Kelas  II  A  Batam.  Pemeriksaan kesehatan  tersebut  tentunya  melalui  Rapid  antigen  dengan  hasil  Non  Reaktif  yang diberikan oleh Jaksa  hal ini dilakukan untuk mengetahuai  dan mencegah apakah  Napi tersebut  terpapar  dari  Covid  19  atau  tidak,  setelah  itu  selesai  pengecekan  kesehatan berlanjut  pada  penginputan  SDP  tahanan/narapidana  baru  pada  Sub  Seksi Pelayanan Tahanan  dan  diakhiri  dengan  pemberian  pengarahan  tentang  Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), memberikan informasi  tentang  kewajiban  melaksanakan Physical dan Social  Distancing kepada tahanan  dan  narapidana  baru  oleh  Kepala  Kesatuan  Pengamanan  Rutan,  beserta  staf sebelum  tahanan/narapidana  baru  menjalankan  isolasi  atau  karantina.  Isolasi  atau karantina selama 14 hari untuk terus dilakukan monitoring kesehatan dan screening suhu tubuh secara berkala sesuai dengan protokol pencegahan pandemi Covid-19, jika dalam masa 14 hari tersebut napi yang baru masuk mengalami gejala yang identik sesuai dengan ciri covid 19, maka napi tersebut akan dilakukan Test Swap. Untuk kegiatan kunjungan sendiri kepada para napi kita tidak menerima, namun pihak Rumah Tahanan memberikan terobosan fasilitas berupa Video Call kepada mereka dan waktunya juga dibatasi selama 15-20 Menit, sebab jika keluarga yang ingin menjenguk kerabatnya di Rumah Tahanan kita  berikan  akses  akan  berakibat  rentan  dan  sangat  berbahaya  serta  secara  dini  wajib dicegah  interaksi  secara  langsung  mengingat  situasi  pandemic  yang  masih  belum terkendali dengan baik.
Adiyta  Pratama  mengungkapkan,  untuk  ruangan  karantina  selama  14  hari  awal ketika para Narapidana sudah diterima oleh Pihak Rumah Tahanan, maka mereka akan masukkan  kedalam  ruangan  1  (satu)  ruangan  khusus  dengan  jumlah  kapasitas  20-25 orang  sehingga  petugas  Rumah  Tahanan  dapat  dengan  mudah  mengawasi  dan  juga mengetahui kondisi Kesehatan dari Narapidana yang baru saja masuk. Untuk kapasitas Rumah  Tahanan  Kelas  II  Batam  sendiri  saat  ini  menampung  tahanan  sebanyak  952, dengan  terdiri  dari  tahanan  108  dan  Narapidana  844,  dengan  kapasitas  maksimul penghuni sebanyak 480 orang, sehingga secara nyata saat ini Rumah Tahanan Kelas II Batam  sudah  tidak  mampu  menampung  lagi  para  tahanan  dikarenakan  sudah  over kapasitas,  situasi  ini  terjadi  sebab  tidak  adanya  penambahan  dan  peremajaan  jumlah ruangan tahan. Untuk jumlah perkara  yang banyak terjadi  yakni  tindak Pidana Umum serta Narkotika, dan sebagaian kecil pelaku tindak pidana yang dalam katagori khusus.
Kesiapan Dari Aparat Penegak Hukum Dan Konsep  Kebijakan Serta Solusi Atas Penerimaan Tahanan Di Masa Endemi Covid 19 Oleh Rumah Tahanan (Rutan) Di Kota Batam
a. Kesiapan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  Penerimaan  Tahanan  di  Masa Endemi Covid 19 oleh Rumah Tahanan di Kota Batam
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum  maupun  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari-hari Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaran hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangnya masing- masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya  pada  pelaksanaan  perundang-undangan  atau  berupa  keputusan-keputusan  hakim saja.  Penegakan  hukum  juga  tidak  terlepas  dari  masalah  pokok  yang  melanda  yakni terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan situasi keadaan dalam masa endemi Covid  19  diharapkan  bebarengan  dengan  kesadaran  masyarakat  untuk  tetap  menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab Covid-19 belum sepenuhnya sirna.
Aparat  penegak  hukum  dituntut  harus  professional  dan  terus  menjaga  keadaan sebaik  mungkin  di  Pandemi  Covid  19,  sebab  semakin  banyak  persesuaian  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  kebudayaan  masyarakat  akibat  Pandemi  Covid 19,  maka  akan  semakin  mudahlah  penegakan  hukumnya.  Atau  mungkin  justru  malah sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan  kebudayaan  masyarakat,  maka  akan  semakin  sulit  penegakan  hukumnya. Menurut  Ceril  O.  Houla  dalam  bukunya  Continuing  Learning  in  the  Professions, dideskripsikan  bahwa  terdapat  9  (sembilan)  ciri  yang  melekat  profesionalisme,  yaitu: Adanya landasan pengetahuan yang kuat; Adanya kompetensi individual; Adanya sistem seleksi  dan  sertifikasi;  Adanya  kerjasama  dan  kompetisi  yang  sehat  antar  sejawat; Memiliki  kesadaran  profesi;  Adanya  kode  etik  profesi;  Adanya  sanksi  profesional; Adanya  militansi  individual;  dan  Adanya  organisasi  anggota  yang  memiliki  profesi serupa (Darmika, 2016).
Peraturan  atau  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  tentu  sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: pertama, menegakkan  penerapan  karantina  secara  tegas; kedua, melindungi tenaga medis; ketiga, menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu;
keempat, mengawasi  potensi  hoaks  yang  dapat  memicu  konflik  sosial;  dan kelima, menangkap  pelaku  kriminal  yang  melakukan  kejahatan  jalanan.  Selain  itu,  dengan terbitnya  Inpres  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,  mengingatkan  pentingnya  bagi  masyarakat  mematuhi  protokol  kesehatan  guna mencegah  penyebaran  Covid-19.  Penegak  hukum  dari  Inpres  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, terbilang cukup baik.
Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 menuntut respons lebih dari seluruh aparat penegak  hukum  dalam  memainkan  perannya  dalam  upaya  pengendalian  penyakit, edukasi  kepada  masyarakat,  dan  penindakan  tindak  kejahatan  hingga  kepada  proses penegakan  hukum  melalui  proses  persidangan  akibat  melakukan  berbagai  tindak kejahatan di masa Pandemi Covid 19, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol  kesehatan  dirasakan  harus  tetap  dipertahankan  karena  dalam  praktikya,  ini merupakan salah satu cara yang menjadi kebiasaan di masa endemi Covid 19, selain itu memakai masker, dan tetap menjaga jarak sebagai bagian dalam perlidungan masyarakat serta perlu menjaga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat (Wibawa, 2015).
Negara sebagai subyek hukum mempuyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, salah satu  hak  dasar  Negara  adalah  adanya  kedaulatan  dalam  melaksanakan  hubungan  antar Negara (Huda, 2010). Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalakan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi Negara tanpa campur tangan Negara lain. Menurut Moh. Kusnardi (Kusnardi & Ibrahim, 1988), seorang ahli hukum  tata  negara,  menyatakan  fungsi  negara  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu melaksanakan  kebijakan  (hukum  dan  ketertiban)  dan  membutuhkan  kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan kebijakan untuk mencegah bentrokan di masyarakat dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  dan  keinginan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyatnya.  Seperti  diketahui,  Covid-19  di  Indonesia  dewasa  ini  kian  melandai. Pertambahan kasus dan angka kematian akibat virus corona ini juga semakin menurun tiap harinya. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi. Menurut  Hebel  bahwa teori  Kedaulatan  Negara, merupakan  kekuasaan  tertinggi  yang terletak  pada  Negara.  Sumber  kedaulatan  adalah  Negara,  yang  merupakan  lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu Negara.  Hukum  dan  konstitusi  lahir  menurut  kehendak  Negara,  dan  diabdikan  kepada kepentingan  Negara.  Para  penganut  teori  ini  melaksanakan  pemerintahan  tiran, teristimewa melalui kepala Negara yang bertindak sebagai diktator.
Kemudian dalam perkembangan teori kedaulatan menjadi dua faham yang berbeda. Di  satu  pihak  masih  tetap  dianggap  bahwa  kedaulatan  itu  harus  utuh  (faham  monism kedaulatan), sedangkan di lain pihak muncul dan berkembang pula satu pandangan yang menganggap bahwa kedaulatan itu di samping tetap harus merupakan hakiki dari suatu Negara yang tidak boleh hilang, akan tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksanaannya akan  dibatasi  oleh  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  hubungan  antar  Negara  (faham pluralisme  kedaulatan).  Berdasarkan  pemikiran Teori  Kedaulatan  Hukum ,  kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing  kekuasaan  pemerintah.  Etika  normatif  Negara  yang  menjadikan  hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan Negara dibatasi oleh hukum.
Hasil wawanacara dengan Adiyta Pratama petugas bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas  II  A  Batam  ditemukan  bahwa  dalam  menyikapi  trend  yang  sudah  terjadi  akibat semakin  melandainya  permasalahan  penyebaran  Covid  19  juga  berimbas  dan  masuk kepada pelaksanaan kebijakan dibidang hukum maka secara perlahan Rutan memberikan kelonggaran terhadap  penerimaan tahanan baru dan juga keluarga yang ingin berkunjung mulai  dilakukan,  namun  dengan  tetap  mengikuti  protocol  kesehatan  dengan  baik  dan benar.  Menurut  Adiyta  Pratama  petugas  bagian  pelayanan  tahanan  Rutan  Kelas  II  A Batam  kesiapsiagaan  petugas  dan  peningkatan  kewaspadaan  harus  ditingkatkan  agar kondusif keamanan dan ketertiban lapas terjaga. Dengan semakin baiknya pengendalian Covid  19  di  Indoneisia  juga  akan  berakibat  kepada  proses  dan  prosedur  penegakan hukum,  Aparat  Penegak  Hukum  dihadapkan  kepada  2  (dua)  Opsi  yakni  tetap mempertahankan  pola  kebijakan  di  masa  pandemic  atau  kembali  kepada  sediakala sebelum terjadinya Pandemi Covid 19.
Proses penegakan hukum dengan menerapkan sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan serta diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) akan terwujud rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum bila substansi hukum, struktur hukum dan budaya  hukum  dapat  diaplikasikan  secara  terpadu  (Abdussalam  &  Furyanto,  2012). Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil. Dilihat dari tahapannya, hukum acara pidana dibagi menjadi:  1)  Pra-ajudikasi:  merupakan  tindakan  aparat  hukum  untuk  melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Tujuan dari tahap ini  adalah  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP);  2)  Ajudikasi:  pemeriksaan  di  pengadilan, yaitu  dari  penuntutan  sampai  putusan;  dan  3)  Pasca-ajudikasi:  tahap  setelah  putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa.
Berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor:  036/A1JAl09/2011  tentang  Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Pidana Umum yang menjelaskan bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat  berita  acara  pendapat  tentang  penahanan,  hal  ini  tentunya  menjadi  dasar bahwa  kedepan  keberadaan  para  terdakwa  yang  saat  ini  berada  di  Polsek-Polsek  Kota Batam  akan  kembali  dipindahkan  ke  Rumah  Tahanan  dan  tidak  berada  lagi  di  Ruang Tahanan Polsek, hal ini ditemukan atas wawancara dengan Penyidik di Kantor Polresta Barelang Kota Batam. Dengan pemeriksaan kesehatan secara fisik dan juga melampirkan kartu vakinasi minimal sudah 2 kali di Vaksin dan jika masih 1 kali akan dilakukan test Swab  Rapid  yang  diberikan  oleh  Jaksa  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahuai  dan mencegah apakah Napi tersebut terpapar dari Covid 19 atau tidak.

## b. Konsep Kebijakan dan Solusi Penerimaan Tahanan di Masa Endemi Covid 19 oleh Rumah Tahanan di Kota Batam
Pandemi Covid-19 di  Indonesia  yang telah menyasar ke  Lapas-lapas serta rutan- rutan  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  proses  terjadinya  infeksi  mulai  dari  tahanan, narapidana atau WBP, dan petugas Lapas. Menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia  pada  Februari  2021,  sebanyak  4.343  narapidana  termasuk  anak-anak  telah terinfeksi,  374  masih  menjalani  perawatan  isolasi  dan  3.948  telah  pulih,  kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal, sebanyak 1.872 Petugas Pemasyarakatan terjangkit, 380 orang masih menjalani perawatan isolasi dan 1.471 sudah sembuh lalu sebanyak 21 petugas  tewas  (Kemenkumham,  n.d).  Berdasarkan  data  per  16  maret  2022,  terdapat 260.605 warga binaan pemasyarakatan  yang terdiri atas narapidana dan tahanan secara
nasional sedangkan daya tampung atau kapasitas lapas dan rutan negara saat ini hanya untuk 135.704 orang (Sistem Database Pemasyarakatan, n.d).
Kasus positif harian yang terjadi di Indonesia juga sudah konsisten berada di bawah angka  500  sejak  akhir  April  2022.  Hingga  kemarin,  total  kasus  kumulatif  Covid-19  di Indonesia mencapai 6,06 juta. Tren ini menunjukkan perkembangan yang positif dan bisa menjadi pertanda transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Hal ini berkat dukungan pemerintah  dalam  melaksanakan  program  Vaksinasi  Nasional  secara  marathon  dan berkepanjangan,  pemerintah  lewat  Kementerian  Kesehatan  terus  berusaha  untuk melakukan  percepatan  program  vaksinasi  COVID-19  nasional.  Program  Vaksinasi menjadi  salah  satu  komponen  penting  dalam  strategi  penanganan  pandemi  untuk menekan  angka  risiko  sakit  yang  parah  hingga  kematian  akibat  COVID-19,  memang diawal-awal  program  vaksinasi  bagi  setiap  warga  mengalami  penolakan,  namun  hal tersebut dapat terlewati hingga hari ini jumlah yang telah divaksinasi Dosis 1 sebanyak 201,740,862 dosis (96.87%), Dosis 2 Sebanyak 169,278,449 dosis (81.28%) serta Dosis 3  sebanyak  51,648,769  dosis (24.80%)  berdasaran  Sumber  Data  vaksinasi  Covid  19 Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Khusus  untuk  kapasitas  Rumah  Tahanan  Kelas  II  Batam  sendiri  saat  ini menampung tahanan sebanyak 952, dengan terdiri dari tahanan 108 dan Narapidana 844, dengan kapasitas maksimal penghuni sebanyak 480 orang, akibat dari kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri,  dampak-dampak  tersebut  yaitu  sebagai  barikut:  (1)  Kurang  maksimalnya pengawasan  oleh  petugas  pengamanan  lapas  akibat  jumlah  petugas  pengamanan  yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Dimana jumlah pengawas sangat berbanding terbalik dengan jumlah penghuni lapas, Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan  lapas  tidak  ideal  dengan  jumlah  penghuni  lapas.  Sehingga  dengan  tidak maksimalnya  pengawasan  dapat  mengakibatkan  leluasanya  terjadi  penyelundupan barang-barang  yang  tidak  diijinkan,  biasanya  penyelundupan  ini  dilakukan  saat  waktu kunjungan  oleh  keluarga,  namun  hal  ini  diantisipasi  dengan  dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan  petugas  merupakan  sebuah  faktor  yang  dapat  menimbulkan  kejahatan  di dalam  lapas;  (2)  Berikutnya  hal  yang  sering  terjadi  akibat  kelebihan  kapasitas  yaitu Kesehatan  warga  binaan  tidak  terjamin  akibat  kelebihan  penghuni.  Akibat  kelebihan penghuni  tersebut,  petugas  lapas  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  kontrol  ke masingmasing  warga  binaan  karena  jumlah  yang  padat.  Sehingga  terdapat  beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas; dan (3) Akibat dari  kelebihan  kapasitas  seringkali  timbulnya  konflik  antara  warga  binaan  yang menyebabkan  perkelahian.  Kelebihan  penghuni  pada  masing-masing  kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi tindak kejahatan (Wibawa, 2015). Di bidang hukum salah satu dampaknya ialah tindakan atau kebijakan  yang  di  keluarkan  kementrian  hukum  dan  hak  asasi  manusia  melaluai  surat edaran  mentri  hukum  dan  hak  asasi  manusia  NOMOR  M.HH.PK.01.01.01-04  tentang penangguhan  pengiriman  tahanan  kelapas  di  lingkunagan  kementrian  hukum  dan  hak asasi  manusia  menuntut  pemerintah  untuk  melakukan  menahan  laju  pergerakan mobilisasi para tahan dari Polsek-Polsek yang ada di Kota Batam agar dapat mencegah penyebarab dan penularan, dalam upaya untuk mencegah maka di perlukan perlindungan kesehatan  untuk  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Kedaulatan  ini  berada  ditengah  antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut: menjadi negara yang berdiri sejajar dengan negara-negar
merdeka  lain;  memiliki  kekuasaan  atau  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain; dan menjadi negara yang meimiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain
Berdasarkan hasil wawanacara dengan Adiyta Pratama petugas bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas II A Batam, ditemukan bahwa salah satu dampak program kebijakan untuk penerimaan tahanan dan berkurangnya jumlah tahanan dimasa pandemi Covid-19 yakni  dengan  menyusun  program  Asimiliasi,  dan  kebijakan  terkait  asimilasi  di  masa pandemic  Covid-19  pertama  kali  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Beryarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggula-ngan Penyebaran  Covid-19  yang  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Perubaha  Atas  Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang  Syarat  Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-  19.PK.01.04.04/2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan Anak Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut  diambil  dengan  pertimbangan  yang  matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas,  sehingga  rentan  dengan  ancaman  pandemi  Covid-19,  bagi  narapidana  itu sendiri,  program  asimilasi  ini  bagaikan  sebuah  keuntungan  dimana  dibalik  musibah Covid-19  ini  mereka  dapat  berkumpul  dengan  keluarga  lebih  awal.  Para  narapidana asimilasi  ini  sebelum  asimilasi  sudah  mendapatkan  sosialisasi  tentang  hal-hal  apa  saja yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukannya  selama  menjalani  asimilasi  di  rumah.  Dan narapidana asimilasi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan mereka tidak  akan  menyianyiakan  kesempatan  yang  telah  diberikan  kepada  mereka  dan  tidak akan mengulangi atau melakukan kejahatan kembali.
Sebagaimana dijelaskan  pada  Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2021  ini,  program  Asimilasi  Rumah  dapat diusulkan bagi narapidana yang memasuki 2/3 masa pidana dan Andikpas memasuki ½ masa pidana mulai 1Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Selain memperpanjang masa berlaku program asimilasi dirumah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini terdapat perubahan pada 2(dua) Pasal yaitu pada Pasal  11 dan Pasal  45  yang salah satunya adalah pengecualian bagi  pengulangan tindak pidana dalam pasal 11 ayat (4) yang berbunyi “Selain pengecualian sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Asimilasi  tidak  diberikan  kepada  Narapidana/Anak  yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap”.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa selama berlangsungnya pandemic covid-19 di Kota Batam, Kepala Rumah Tahanan Batam telah menerapkan kebijakan penundaan penerimaan tahanan sesuai Keputusan Menteri Hukum
dan HAM No: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang “penundaan sementara pengiriman tahanan kerutan / lapas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penundaan penerimaan tahanan baru di Rutan Batam tersebut berdampak terhadap peningkatan antrian dari kepolisian sektor di wilayah hukum Kejaksaan  Negeri  Kota  Batam  ke  Rutan  Kelas  II  Barelang,  dilakukanya  persidangan perkara pidana secara Elektroni serta pemberian hak asimilasi terhadap narapidana yang sudah  memenuhi  ketentuan  untuk  dapat  mengurangi  kapasitas  dalam  ruang  tahanan. Terhadap  penerimaan  tahanan  menuju  endemic  covid  19,  seluruh  petugas  di  Rumah tahanan (rutan) di Kota Batam harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan kebijakan penerimaan  tahanan  sebagaimana  telah  ditetapkan  sebelum  terjadinya  pandemi  covid dengan  tetap  menerapkan  protocol  kesehatan  untuk  meminimalisir  tingkat  penularan wabah covid. Sehingga terhadap penelitian ini direkomendasikan kepada  Rutan Batam agar dapat menerapkan kembali kebijakan penerimaan tahanan sebagaimana telah diatur sebelum masa pandemic covid dikarenakan saat ini telah menuju endemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam., & Furyanto, A.D. (2012). Sistem Peradilan Piana , Jakarta: PTIK.
Appludnopsanji,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Problematika  Kebijakan  Pembebasan Narapidana  sebagai  Upaya  Penanggulangan  COVID-19  di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148.
Darmika,  I.  (2016).  Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. to-ra , 2 (3), 429-436.
Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164.
Hadjon , P.M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Hardjasoemantri, K. (1995). Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Huda, N. (2010). Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
Idran,  M.,  &  Hadidi,  M.  (2022).  Hak-Hak  Tahanan  Dalam  Masa  Covid-19  Di  Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Kotabumi. Jurnal Hukum Legalita , 4 (1), 75-82.
Imam,  I.,  &  Yudha,  W.  (2021).  Upaya  pencegahan  COVID-19  pada  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 199- 203.
Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 26-38.
Kemenkumham. (n.d). Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman
Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di
Indonesia,\https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaranpers/pertemuan-virtual- unodc-menkumham-bagikanpengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19- lapas-rutan-di-indonesia.
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Grasindo.
Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. Journal of Judicial Review , 24 (1), 1- 18.
Muhammad, A.K. (2006). Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Adiya Bakti.
Nasution, L. (2020). Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban  terhadap  Lambannya  Penanganan  Pandemi  Global Coranavirus Covid-19. ADALAH , 4 (1), 19-28.
Ningsih, F., & Asmara, R. (2021). Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 4 (2).
Palilingan,  T.  B.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Tahanan  Di  Rutan  Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi Covid-19. Lex Administratum , 9 (4).
Phymma, M. T. A., Shahrullah, R. S., & Sudirman, L. (2022). Handling The Covid-19 Pandemic In Indonesia And India: A Critical Flashback In 2020. Journal of Law and Policy Transformation , 7 (1), 28-43.
Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  USM  Law  Review , 4 (1), 326-342.
Sistem Database Pemasyarakatan. (n.d). http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current , Di akses 17 maret 2022, pukul 13.55.
Suhendra,  S.,  Salia,  E.,  &  Sulastri,  S.  (2021).  Penerapan  Sistem  Persidangan  Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang). Doctrinal , 6 (2), 84-99.
Wibawa, I.P.S. (2015). Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor  Kriminogenetik  Terhadap  Pengulangan  Tindak  Pidana  Oleh  Warga Binaan , Malang: Universitas Brawijaya.
Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Konstitusi , 18 (1), 112-137.
Yahya, A.N. (2020). Menyoal Payung Hukum Persidangan Online,
Kompas.com,https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431, diakses tanggal 09 Juli 2022.