## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 113-122
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Partisipasi publik dalam budgeting : Lesson learned untuk Indonesia
Ruth Silvia a *, Achmad Lutfi b
Universitas Indonesia. Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia a ruth.silvia@ui.ac.id ; b achmad.lutfi@ui.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Dampak nyata Participatory Budgeting (PB) telah dirasakan oleh negara yang mengadopsinya. Di Brazil, Participatory Budgeting meningkatkan pendapatan daerah, Di Newyork terjadi perubahan alokasi anggaran  berdasarkan  keinginan  masyarakat,  di  Republik  Ceko, Participatory  Budgeting telah  berhasil meningkatkan  jumlah  peserta  pemilu  di  negaranya. Participatory  Budgeting telah  menciptakan  peluang untuk warga negara dilibatkan, diedukasi, dan diberdayakan. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi  penting  karena  masyarakat  merupakan  pemilik  uang  dari  pajak  yang  diberikan  kepada pemerintah. Participatory Budgeting membantu meningkatkan transparansi dan berpotensi mengurangi inefisiensi pemerintah dan korupsi. Namun Participatory Budgeting di Indonesia mengalami permasalahan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan hanya bersifat formalitas saja. Study ini dilakukan untuk melihat bagaimana Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman negara-negara di dunia yang telah menerapkan Partisipatory Budgeting . Pembelajaran dari implementasi Participatory Budgeting pada negara di Amerika, Eropa, Asia dan Afrika yaitu bahwa tingkat partisipasi publik  dalam  proses Participatory  Budgeting memegang  factor  kunci.  Dengan  meningkatkan  peran Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  kita  mungkin  menemukan  bahwa  kesadaran  politik  masyarakat  dan keterlibatan dalam Participatory Budgeting akan terdorong. Kata Kunci : partisipasi, musrenbang, anggaran, demokrasi
How to Cite : Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). Participatory Budgeting : Lessons for Indonesia. Integritas:
Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 113 – 122. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902

## Pendahuluan
Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam demokrasi. Menurut Surbakti (2005) asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat sendiri yang akan menerima dampak dari kebijakan publik yang dibuat oleh peme- rintah, semakin kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat semakin memaksa masyarakat untuk dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang akan berpengaruh kepadanya.
Menurut Halvorsen (2003) Keterlibatan masyarakat berperan dalam membentuk legitimasi keputusan tertentu serta meningkatkan kepercayaan peserta kepada organisasi, menimbulkan toleransi terhadap pandangan dan ekspektasi pada keputusan publik, menimbulkan kepercayaan warga terhadap kinerja badan dan membangun dukungan publik. Keputusan menjadi lebih diteri- ma dan hubungan dengan warga negara meningkat
Konsep pelibatan masyarakat ini menunjukkan mulai adanya pergeseran paradigma adminis- trasi  publik  dari old  new  public  management kepada new  public  service (nps).  Denhardt  dan Denhardt (2015) dalam bukunya tentang New Public Service mengatakan bahwa di dunia saat ini dan di masa depan banyak orang ingin berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Semakin banyak keputusan publik, orang-orang yang terpengaruh akan bersikeras untuk didengarkan (Bennis, 2006; Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu pengelolaan Keuangan Publik harus berdasarkan pada kepentingan publik.
Menurut  Hadi  (2006)  dan  Salahudin  (2012),  anggaran  adalah  instrumen  terpenting  dalam kebijakan  ekonomi  yang  mencerminkan  prioritas  kebijakan  dalam  memutuskan  kemana  uang harus dibelanjakan dan kemana mesti dikumpulkan. Pengelolaan Keuangan tersebut tidak hanya memperhatikan pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga pada
seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam keuangan daerah.
Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi penting karena masyarakat merupakan pemilik uang dari pajak yang diberikan kepada pemerintah. Sejumlah dana yang telah dimiliki Pemerintah tujuannya untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menggunakan anggaran tersebut agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, di dunia terdapat istilah Participatory Budgeting dimana masyarakat turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan penggunaan ang- garan di wilayahnya.
Menurut Madej (2019) Participatory Budgeting adalah konsep pelibatan masyarakat yang di- pelajari secara luas dalam pemerintahan lokal atau sublokal melalui penyertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Sedangkan menurut Wampler, Participatory Budgent- ing diterjemahkan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai distribusi sumber daya pub- lik yang dirundingkan dan dinegosiasikan oleh warga negara. Ada empat dimensi kunci menurut Cabannes (2004) dalam Participatory Budgeting yaitu dimensi (1) partisipasi; (2) keuangan, fiskal dan anggaran; (3) legal normatif; dan (4) territorial. Adapun pelaksanaan Participatory Budgeting setidaknya harus memiliki prinsip-prinsip penting agar Participatory Budgeting dapat berfungsi yaitu partisipasi warga negara aktif (suara), meningkatkan otoritas warga negara (voting), realo- kasi  sumber  daya  (keadilan  sosial),  dan  peningkatan  transparansi  (pengawasan)  (Wampler, 2020). Wampler (2020) menjelaskan bahwa Participatory Budgeting dilaksanakan atas instruksi pemerintah, warga, organisasi non pemerintah (NGOs), organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memungkinkan warga negara agar berperan langsung memutuskan bagaimana dan dimana sum- ber daya seharusnya digunakan.
Participatory Budgeting cukup berkembang dalam 20 tahun terakhir. Partisipatory Budgeting dipelopori  pertama  kali  di  Brazil.  Penganggaran  partisipatif  di  Kota  Porto  Alegre  dan  Belo Horizonta di Brazil dianggap cukup sukses. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah karena kepercayaan kepada pemerintah lokal. Pajak daerah dinaikkan sehingga peme- rintah  lokal  pendapatannya  meningkat  kemudian  didistribusikan  kembali  kepada  masyarakat melalui  skema Partisipatory  Budgeting (Souza,  2001). Partisipatory  Budgeting di  Brazil  telah membukakan mata dunia dan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Shah (2007) menyebutkan bahwa Partisipatory Budgeting telah menciptakan peluang untuk warga negara dilibatkan, diedukasi, dan  diberdayakan sehingga dapat mendorong masyarakat sipil  lebih  bersemangat.  Menurut  Ibrahim  (2012),  terdapat  6  (enam)  manfaat  utama  dari Partisipatory  Budgeting yaitu  (1)  Adanya  demokrasi,  dimana  orang  biasa  dapat  bersuara;  (2) Adanya transparansi, yaitu ketika anggota masyarakat memutuskan bentuk pengeluaran melalui suara publik, hal ini memperkecil peluang terjadinya korupsi, pemborosan dan biaya mahal; (3) Pendidikan dimana setiap anggota masyarakat, staf dan pejabat belajar dengan praktek langsung. Masyarakat  mendapatkan  pengertian  yang  lebih  dalam  tentang  isu  politis  yang  kompleks  dan kebutuhan masyarakat; (4) Efisiensi, yaitu keputusan anggaran menjadi lebih baik ketika mereka memanfaatkan pengetahuan dan pengawasan dari warga lokal; (5) Keadilan sosial, setiap warga negara mendapat akses yang sama untuk pengambilan keputusan, pada setiap tingkat masyara- kat; (6) Komunitas, melalui pertemuan rutin, warga bisa mengenal tetangga mereka dan merasa saling terhubung dalam kota mereka. Organisasi di tingkat lokal menghabiskan lebih sedikit wak- tu untuk melobi dan lebih banyak waktu untuk memutuskan kebijakan.
Transparansi fiskal merupakan komponen penting untuk mengurangi korupsi dan membang- un  sistem  demokrasi  yang  adil  dan  setara  dalam pengelolaan  keuangan  publik  (Rahmawati  & Supriatono,  2019).  Dengan  dilibatkannya  masyarakat  dalam  proses  penganggaran  diharapkan dapat mencegah korupsi dalam penggunaan anggaran dan mendorong akuntabilitas anggaran.
Beberapa negara yang mengadopsi Participatory Budgeting merasakan dampak positifnya. Di Newyork  terjadi  perubahan  alokasi  anggaran  berdasarkan  keinginan  masyarakat,  di  Republik Ceko, Participatory Budgeting telah berhasil meningkatkan jumlah peserta pemilu di negaranya. Participatory  Budgeting telah  menciptakan  peluang  untuk  warga  negara  dilibatkan,  diedukasi, dan diberdayakan sehingga dapat mendorong masyarakat sipil lebih bersemangat.
Konsep Partisipatory Budgeting di Indonesia, dapat dipahami dengan istilah musyawarah pe- rencanaan  pembangunan  (musrenbang).  Dalam  konsep  ini masyarakat  diberikan  ruang  untuk ikut terlibat pada jenis dan tahapan perencanaan pembangunan dan telah secara resmi di atur dalam regulasi. Musrenbang didefinisikan oleh Sukardi (2009) sebagai kegiatan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus pada sinkronisasi rencana ke- giatan antar kementerian/Lembaga/unit kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Peme- rintah  Daerah  serta  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mencapai  pembangunan  nasional  dan daerah.
Pada tahapan musrenbang, masyarakat Indonesia mempunyai peran intervensi. Dalam penyu- sunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum musrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dimana masyarakat bisa berpendapat dan memberikan masukan atas perenca- naan pembangunan.
Namun demikian, sekalipun masyarakat telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan anggar- an, di Indonesia pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran baru  sebatas pada tingkat supersifisial belum benar-benar sebagai elan vital dalam pengambilan kebijakan secara demo- kratis (Pheni, 2005). Menurut Salahudin (2012), anggaran partisipasi di Indonesia hanya sekedar mengikuti  perkembangan  zaman  bukan political  will para stakeholder ,  sedangkan  menurut Hagelskamp et al. (2020) menyebutkan bahwa Partisipatory Budgeting di Indonesia mengalami permasalahan,  yaitu  rendahnya  partisipasi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  dalam Partisipatory Budgeting .
Hasil  pengamatan  Sukardi  (2009)  menunjukkan  bahwa  kelompok  yang  mewakili  berbagai organisasi social kemasyarakatan melihat bahwa kebijakan partisipatif seperti musrembang yang dijadikan “medan magnit” untuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pe - nyusunan anggaran lebih menggambarkan kegiatan seremonial belaka. Berbagai faktor penyebab yaitu bahwa banyak usul dari masyarakat dikalahkan dengan banyak kepentingan dan kekuatan lain yang dianggap jauh  lebih penting dari usul masyarakat. Usulan dari masyarakat dianggap kurang realistis, tidak ekonomis dan tidak ada dalam mata anggarannya, tidak sinkron dengan progam  pembangunan  daerah  dan  pusat.  Sukardi  berpendapat  bahwa  persoalan  partisipasi masyarakat di Indonesia bukan terletak pada tidak adanya komitmen nasional atau legitimasi legal tetapi terletak pada konsistensi para pelaksana bagaimana komitmen tersebut dilaksanakan.
Participatory Budgeting menjadi bidang studi yang kaya dan menantang karena tidak ada pe- ngalaman yang persis sama dengan pengalaman lainnya (Cabannes, 2004), namun Participatory Budgeting dibutuhkan  dan  diadopsi  oleh  negara-negara  di  dunia  dan  tidak  mengenal  apakah paling  baik  diterapkan  pada  negara  maju  atau  negara  berkembang,  keduanya  membutuhkan Participatory Budgeting . Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman negara-negara di dunia yang telah menerapkan Partisipatory Budgeting ? Masih sedikit tulisan yang mengulas implementasi Participatory Budgeting di berbagai belahan dunia secara sekaligus. Sebagian besar ulasan tentang Participatory Budgeting dilakukan hanya pada satu atau dua negara saja. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas pelaksanaan Partisipatory Budgeting di beberapa negara yang mewakili Benua Amerika, Benua Eropa, Benua Asia dan Benua Afrika  untuk  melihat  bagaimana lesson  learned dari  negara  tersebut  yang  bisa  diterapkan  di Indonesia.

## Metode
Penelitian ini dilakukan melalui literature review dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal internasional, dan informasi lain yang relevan. Berdasarkan literature penelitian yang sudah ada sebelumnya akan diulas pelaksanaan Participatory Budgeting di beberapa negara. Dari hasil studi diperoleh informasi bahwa Participatory Budgeting telah diimplementasikan oleh negara-negara di 4 (empat) benua yaitu di Benua Amerika diwakili oleh Amerika Serikat (New York) dan Brazil (Porto Alegre dan Belo Horizonte), di Benua Eropa diwakili oleh Polandia dan Republik Ceko, Di Benua Asia diwakili oleh China (Wenling dan Wuxy) dan India (Kerala). Adapun di Benua Afrika
diwakili  oleh  Mesir.  Berdasarkan  data  International  Monetory  Fund  (IMF)  yang  diulas  oleh (Pristiandaru,  2022)  negara-negara  tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi  negara  maju  dan negara berkembang (Tabel 1). Negara yang masuk kategori negara maju berdasarkan kriteria IMF dipilih berdasarkan produk domestic bruto (PDB), diversifikasi ekspor, dan terintegrasi dalam sistem keuangan global.
Tabel 1. Pengelompokan Negara yang melaksanakan Participatory Budgeting (Pristiandaru, 2022) Benua Kelompok Negara Maju Kelompok Negara Berkembang Amerika Amerika Serikat Brazil Eropa Republik Ceko Polandia Afrika - Mesir Asia - China, India Hasil dan Pembahasan
Participatory Budgeting di Brazil
Pada tahun 2001, Souza, Profesor Administrasi Publik dari Brazil telah membuat penelitian tentang Participatory Budgeting di Porto Alegre dan Belo Horizonta dalam rangka meriviu bagai- mana  implementasi Participatory  Budgeting pada  dua  kota  tersebut.  Pelaksanaan  PB  di  Porto Alegre  diawali  dengan  para  pejabat  pemerintah  daerah  dan  bagian  perencanaan  menjelaskan mengenai situasi pendapatan dan pengeluaran dan jumlah anggaran untuk PB. Pertemuan selan- jutnya membahas prioritas-prioritas yang disepakati, menyatukan semua keinginan setiap sub distrik, memilih perwakilan delegasi untuk forum distrik yang dikenal sebagai PB distrik. Setelah delegasi distrik terpilih, prioritas diorganisir, dipilih perwakilan untuk membuat prioritas masa- lah dalam rapat di kecamatan.
Tujuannya untuk memberikan gambaran umum permasalahan dari setiap distrik dan melihat pandangan yang lebih luas melalui masalah kabupaten lain. Tujuan lainnya yaitu untuk mencegah kecenderungan  delegasi dari  subdistrik memilih  hal  yang  terlalu  spesifik.  Forum  di  distrik ini merupakan  fase musyawarah Participatory  Budgeting dan  disini daftar  prioritas  dibuat. Disini juga dipilih anggota panitia yang akan menindaklanjuti dan mengawasi pekerjaan pada saat diim- plementasikan. Fase terakhir adalah forum kota dimana tempat Participatory Budgeting diresmi- kan. Prioritas tiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap komunitas.
Salah satu faktor sukses dalam pelaksanaan partisipasi Participatory Budgeting di Brazil yaitu penduduk di Porto Alegre ternyata memiliki tingkat asosiasi yang tinggi, terlibat dalam aktivitas nasional dan kesadaran politik yang tinggi serta kepercayaan komunal jika dibandingkan dengan penduduk lainnya di sebagian besar kota di Brazil. Di Belo Horizonte, prioritas didaftar oleh pe- serta dalam bentuk kuesioner. Di Porto Allegre dalam penerapan Participatory Budgeting dibuat kriteria  untuk  menentukan  prioritas  jika  secara  teknis  tidak  dapat  dijalankan,  maka  usulan tersebut ditolak, preferensi anggaran diberikan untuk pekerjaan yang sedang berlangsung. Setiap priortas diberi nilai dan diperingkat. Tidak seluruh anggaran dipengaruhi dari keputusan peserta PB. Prioritas PB saat itu di Porto Alegre yaitu jalan, saluran air limbah, perumahan dan peralatan masyarakat  sedangkan  di  Belo  Horizonte  yaitu  perumahan,  saluran  pembuangan,  pengerasan jalan, urbanisasi kota, kesehatan dan pendidikan.
Surbakti (2005) menjelaskan ada 2 (dua) faktor mengapa seseorang berpartisipasi atau ku- rang berpartisipasi dalam proses politik. Faktor pertama yaitu kesadaran politik dan kedua ada- lah  kepercayaan  kepada pemerintah  (sistem  politik).  Yang  dimaksud  kesadaran  politik  adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Surbakti menjelaskan kesadaran ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat  dan  perhatian  seseorang  terhadap  lingkungan  masyarakat  dan  politik  tempat  Ia  hidup. Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.
Knobloch et al. (2020) menjelaskan bahwa perubahan sikap politik yang terbesar akan terjadi pada mereka yang paling sadar akan proses dan hasilnya. Oleh karena itu kesadaran warga atas hasil/dampak dapat membawa perubahan sikap politik seseorang. Jika dikaitkan dengan Partici-
patory Budgeting maka, hasil Participatory Budgeting yang memberikan dampak pada masyarakat dapat merubah kesadaran politik masyarakat. Participatory Budgeting telah menunjukkan bahwa seringkali apa yang dianggap penting oleh pejabat publik belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kehadiran Participatory Budgeting juga dapat menjadi alat untuk mencegah dilaksa- nakannya janji-janji politik sebagai iming-iming pejabat publik agar terpilih oleh rakyat. Parti- cipatory Budgeting menjadikan dana publik lebih transparan dan akuntabel sehingga berdampak pada pembangunan suatu wilayah.
Participatory Budgeting di Amerika Serikat
Dalam Participatory  Budgeting ,  warga  biasa  yang  bukan  pejabat  publik  dapat  ikut  terlibat untuk memutuskan alokasi anggaran di wilayahnya. Warga dapat memutuskan uang publik akan dibelanjakan kemana. Dalam Participatory Budgeting , terdapat kecenderungan apa yang diputus- kan oleh publik berbeda dengan apa yang diprioritaskan oleh pejabat publik. Prioritas menjadi bergeser ketika warga terlibat langsung dalam penganggaran. Hal ini, salah satunya terjadi di New York, hasil penelitian Hagelskamp et al. (2020) menunjukkan bahwa terjadi pergeseran anggaran ketika sebuah wilayah menerapkan Participatory Budgeting . Penelitian tersebut mengungkapkan dalam delapan tahun (2011-2018) di Newyork terjadi perbedaan alokasi anggaran publik dari semula dianggarkan oleh pejabat publik adalah untuk taman dan rekreasi, pelestarian perumahan dan proyek pengembangan, bergeser prioritas untuk sekolah, jalan dan perbaikan lalu lintas serta perumahan.
Fase pertama Participatory Budgeting di New York dimulai dengan warga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, fase kedua yaitu delegasi atau perwakilan dari masyarakat mengembang- kan ide-ide proyek dan prioritas penganggaran ke dalam proposal proyek. Dalam membuat pro- posal ini, perwakilan sering berkolaboratif dengan perwakilan pemerintah. Fase berikutnya yaitu fase ketiga adalah tahap pemungutan suara, suara publik memutuskan prioritas Anggaran. Warga boleh  memilih  alokasi  proporsional  untuk  bidang  kebijakan  atau  pada  proyek  konkret  yang muncul dalam pengembangan proyek. Di dalam tahap implementasi, pemerintah melaksanakan prioritas dan proyek berdasarkan pilihan masyarakat
Participatory Budgeting di New York dilakukan setiap tahun dengan melanjutkan fase terakhir dari pembahasan Participatory Budgeting tahun sebelumnya. Hagelskamp et al. (2020) menun- jukkan Participatory Budgeting di New York telah berhasil melibatkan masyarakat terpinggirkan. Masyarakat yang secara tradisional terpinggirkan terlibat tidak hanya dalam pemungutan suara tetapi juga selama ide dan pengembangan proyek. Selain itu Participatory Budgeting di New York telah melibatkan komunitas yang kehilangan haknya.

## Participatory Budgeting di Republik Rakyat Cina
Pengambilan keputusan anggaran akan menentukan program pemerintah mana yang dapat didanai dan kebijakan apa yang bisa dipraktikkan, kemudian akan menentukan distribusi sumber daya  publik  dan  akhirnya  mengungkapkan  tujuan  politik sebuah  pemerintahan  negara  (Wu  & Wang, 2012). Praktik anggaran publik terkait erat dengan legitimasi pemerintahan negara. Parti- cipatory Budgeting diperkenalkan di China pada tahun 2005 oleh China Yayasan Riset Pembang- unan (CDRF). Kota pertama yang mengadopsi Participatory Budgeting yaitu Wenling di provinsi Zhejiang, Wuxi di  Provinsi Jiangsu, Haerbin di  Provinsi longjiang, dan Shanghai. PB lebih dulu diperkenalkan sebagai pilot project di beberapa distrik, kota, atau kabupaten di kota-kota terse- but, misalnya, Kota Xinhe dan Kota Zeguo di Wenling, kemudian tahun 2010 kota yang bergabung dalam PB menjadi lebih banyak, termasuk salah satunya Jiaozuo di Henan.
Wu  dan  Wang  (2012)  melakukan  penelitian  tentang  pelaksanaan  PB  yang  cukup  sukses  di China yaitu di Kota Wuxi dan Wenling. Penelitian Wu dan Wang (2012) mengungkapkan kesuk- sesan Participatory Budgeting di kedua kota ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Partici- patory Budgeting dilaksanakan di Wenling sebagai sebuah reformasi untuk memperkuat keterli- batan cabang legislatif dalam pengambilan keputusan fiscal dan merangsang keterlibatan warga dalam musyawarah kongres. Di Wuxi, Participatory Budgeting lebih focus pada pemberdayaan warga,  bukan  Kongres  Rakyat,  untuk  membuat  keputusan  penganggaran  pada  proyek  modal. Participatory  Budgeting diadopsi  di  Wuxi  untuk  mengalokasikan  kembali  investasi  di  bidang-
bidang seperti perlindungan lingkungan dan rehabilitasi, pengembangan budaya, perawatan me- dis,  keamanan,  pendidikan,  dan  berbasis  rumah  merawat  orang  tua,  memberi  manfaat  bagi 800.000 warga. Di Wenling, penerapan Participatory Budgeting efektif untuk mendorong mening- katkan  legitimasi  dalam  penganggaran  publik  di  pemerintah  daerah,  di  Wenling  penerimaan warga menjadi lebih besar karena warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi. Kedua kota ini mempromosikan proses Participatory Budgeting untuk mendapatkan keuntungan atas persetujuan warga dan pejabat pemerintah pada prioritas anggaran.
Hasil  survei  dalam  penelitian  Wu  dan  Wang  (2012)  menunjukkan  lebih  dari  90  persen responden sampel setuju bahwa dana publik dalam Participatory Budgeting yang ditangani adalah permasalahan  lokal  yang  paling  mendesak.  Masyarakat  telah  mendapat  manfaat  dari  proyek- proyek ini. Hasil survey di Wuxy menunjukkan bahwa ada lebih dari 80 persen responden menya- takan  puas  dengan  proyek  infrastruktur  publik  yang  dipilih  melalui Participatory  Budgeting . Pelaksanaan Participatory Budgeting meningkatkan transparansi fiskal  dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat umum, memastikan bahwa dana public dialokasikan sesuai dengan pandangan kebutuhan public.
Participatory Budgeting di Republik Ceko
Participatory Budgeting muncul di Republik Ceko pada tahun 2014. Participatory Budgeting diciptakan  sebagai  instrumen  untuk  memberdayakan  warga,  namun  menurut  penelitian  yang dilakukan oleh Kukučková and Bakoš (2019), Participatory Budgeting disebutkan sebagai sebuah ornamen bukan instrumen. Implementasi penganggaran partisipatif menciptakan ilusi partisipasi daripada benar-benar meningkatkan kualitas lokal pemerintahan (Minarik, 2020).  Dalam proses pemilu di Republik Ceko, rendahnya partisipasi publik mendorong Pemerintah untuk mengguna- kan Participatory  Budgeting dalam  rangka  mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemilu. Kehadiran Participatory  Budgeting di  Ceko  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  solusi  untuk meningkatkan  partisipasi  publik  a tau  “krisis  demokrasi”  khususnya  dalam  pemilu  lokal.  Data kuantitatif  menunjukkan Participatory  Budgeting di  Ceko  sangat  terbatas,  dalam  hal  alokasi keuangan dalam anggaran kota dan dalam hal partisipasi warga. Menurut peneliti kemungkinan disebabkan oleh Participatory Budgeting di negara tersebut masih relatif baru. Berdasarkan studi yang dilakukan Kukučková and Bakoš (2019), implementasi Participatory Budgeting di Ceko telah meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu. Penerapan Participatory Budgeting meningkatkan persentase partisipasi pemilih di pemilihan tingkat kota sebesar 3 poin dan  sekitar  1,2  poin  di  tingkat  pemilihan  parlemen,  sehingga  bisa  disimpulkan  penggunaan Participatory Budgeting berpengaruh positif pada pemilih. Ini membuktikan bahwa Participatory Budgeting dapat meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada, tetapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk dianalisis lebih dalam. Kukučková and Bakoš (2019) menjelaskan meme- cahkan "krisis demokrasi" dengan menggunakan Participatory Budgeting saja tidak memungkin- kan, politisi lokal harus lebih berhati-hati dan tidak menganggap Participatory Budgeting sebagai instrumen ideal untuk mendorong partisipasi sipil di dalam semua keadaan.
Minárik  (2020)  menggambarkan  proses  penganggaran Participatory  Budgeting di  Republik Ceko di awali dengan Majelis Kota mengalokasikan dana dalam anggaran kota untuk Participatory Budgeting kemudian warga diminta mengajukan proposal proyek investasi. Proposal dibahas di forum publik antara warga dan pemerintah kota untuk memastikan bahwa proyek dapat dilak- sanakan dari perspektif teknis dan hukum.  Di akhir, warga akan memilih yang mana proyek yang akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota. Prosedur  pemungutan  suara  bervariasi  antar  kota- madya,  beberapa  hanya  mengizinkan  penduduk  resmi  setempat  untuk  memilih,  yang  lainnya lebih  inklusif.  Sebanyak  29  kota  di  Ceko  yang  telah  menerapkan  penganggaran  partisipatif  di tahun 2019, namun dua di antara tiga kota besar di Ceko, belum menerapkan anggaran partisipatif di tingkat kota. Hal ini menurut peneliti mungkin dikarenakan partisipasi warga biasa kemungkin- an lebih mudah berada di kota kecil dan desa. Meski demikian, ada pengecualian pada pola umum dan Participatory Budgeting yang telah diterapkan di banyak kota kecil (dengan populasi di bawah 5000 penduduk). Di Ceko, sangat sedikit proyek yang diajukan dalam Participatory Budgeting dan semua atau hampir semua proyek yang diajukan diterima untuk dibiayai. Puluhan kota di Ceko telah menerapkan Participatory Budgeting , padahal, implementasinya sangat terbatas baik dari
segi alokasi keuangan, ruang lingkup dan keterlibatan khalayak ramai dan ketidakjelasan bagai- mana anggaran partisipatif diperkenalkan.
Participatory Budgeting di Polandia
Pelaksanaan Participatory Budgeting di Polandia tidak terlalu menarik bagi warganya. Dalam penelitian Madej (2019) , pelaksanaan Participatory Budgeting menunjukkan hanya sedikit keter- libatan masyarakat, meskipun pemerintah lokal telah berupaya untuk mendorong aktivitas warga untuk berpartisipasi dalam Participatory Budgeting . Otoritas lokal telah berupaya untuk meng- atur pemungutan suara dengan cara yang paling ramah warga. Bahkan delapan belas kota yang dianalisis telah menyediakan kemungkinan untuk warganya dapat memilih secara online, 14 kota diantaranya telah membagikan surat suara untuk memastikan bahwa penduduk yang tidak ingin berpartisipasi  melalui  internet  dapat  mengambil  bagian  dalam  pemilihan  proyek  di  kotanya. Sedangkan empat kota lainnya membuat iklan, sarana konsultasi dan help desk untuk warga yang kesulitan memilih dalam bentuk vitual. Bahkan dalam dua kasus, warga juga diizinkan memberi- kan suara secara langsung dalam pertemuan khusus di Gorzow Wielkopolski atau dengan datang ke kantor pemerintah kota.
Namun  demikian,  menurut Madej  (2019) ,  hasil  analisis  menunjukkan  partisipasi  pemilih dalam  pemungutan  suara  tersebut  tidak  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  antara  suara  dan jumlah  populasi  kota,  hal  ini  berlaku  sama  di  kota-kota  besar.  Penduduk  yang  berpartisipasi masih cukup rendah. Meskipun cara penghitungan masing-masing kota ada yang tidak seragam, misalkan penduduk yang tidak terdaftar secara resmi (bukan ber-ktp setempat) tidak dihitung, walaupun  beberapa  kota  mengizinkan  semua  penduduk  untuk  memilih  dalam  penganggaran partisipatif,  terlepas  dari  status  formal  mereka,  jumlahnya  penduduk  yang  ikut  berpartisipasi tetap cukup rendah. Padahal potensi demokrasi dan partisipasi secara langsung penting dalam Participatory Budgeting .
Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kekecewaan masyarakat karena tidak dili- batkan  dalam  proses  sebelum  dilakukannya  pemilihan.  Madej  menggarisbawahi  perlu  adanya proses bottom-up dengan mengundang aktivis pada sub lokal untuk mengatasi masalah di tingkat terendah pemerintah kota. Kantor kotamadya sebaiknya hanya menyediakan kerangka kerja dan mendukung inisiatif dan proyek tertentu yang diusulkan penduduk. Hal lainnya yang mempenga- ruhi rendahnya partisipasi warga yaitu alokasi pengeluaran dana untuk Participatory Budgeting cukup kecil dari total pengeluaran yang ada. Madej (2019) menyebutkan tidak ada dari 18 kota yang  dianalisis  yang  mengalokasikan  lebih  dari  1%  anggaran  pengeluaran  keseluruhan  untuk Participatory Budgeting , meskipun konsep Participatory Budgeting menarik bagi warga. Rendah- nya tingkat pendanaan dapat menghambat partisipasi dalam jangka panjang.
Menurut Shybalkina-Bifulco dalam Madej (2019) , penganggaran partisipatif dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial dan mendukung kelompok yang terpinggirkan atau berisiko terping- girkan, meskipun dampak dari inisiatif tersebut pada redistributif belum terbukti secara jelas dan membutuhkan analisis lebih lanjut (Hong-Shine, 2018). Namun, di antara tujuan lainnya, Partici- patory Budgeting dimaksudkan untuk menghilangkan ketidaksetaraan di dalam kota dan kete- gangan antara pusat kota dan warga pinggiran agar pembangunan lebih berkelanjutan. Jadi perlu ada suatu revitalisasi pembangunan untuk mendukung warga yang terpinggirkan dan kelompok yang  terpengaruh  akibat  kurangnya  investasi.  Warga  pinggiran  seharusnya  mempunyai wewenang  sebagai  pemain  penting.  Sayangnya  berdasarkan  analisis  Madej, Participatory Budgeting tidak digunakan untuk proyek-proyek revitalisasi tersebut di kota besar. Hal ini tidak berarti bahwa otoritas kota tidak peduli tentang revitalisasi, namun mereka tidak menggunakan Participatory Budgeting untuk mendorong revitalisasi. Minimnya keterlibatan  masyarakat  dalam Participatory  Budgeting juga  disampaikan  oleh Bednarska-Olejniczak dan Olejniczak (2017). Dalam penelitian tentang Solecky Fund yang diklaim sebagai  salah  satu  bentuk Participatory  Budgeting di  Polandia,  Bednarska-Olejniczak  dan Olejniczak (2017) menunjukkan tingkat keterlibatan warga dalam proses partisipasi cukup ren- dah. Penelitian tersebut mendapati bahwa beberapa penyebabnya antara lain dikarenakan penge- tahuan masyarakat yang tidak memadai tentang prosedur Solecky Fund , kompleksitas prosedur dan frekuensi pengambilan keputusan dalam satu pertemuan di mana proyek dipresentasikan,
didiskusikan,  dan  dipilih.  Solusi  terhadap  masalah  ini  menurut  Bednarska-Olejniczak  dan Olejniczak (2017) yaitu masyarakat butuh diedukasi tentang prosedur Solecky Fund , perlu dila- kukan penyederhanaan prosedur wajib, memperkenalkan beberapa tahap prosedur pemilihan proyek  dalam Solecky  Fund serta  memberikan  lebih  banyak  waktu  untuk  diskusi  dan  voting sebelum proyek disubmit.
Participatory Budgeting di Mesir
Ibrahim (2012) mengatakan bahwa di Mesir, ada banyak proyek yang mendorong partisipasi warga, terutama dalam proyek yang didanai oleh organisasi internasional seperti GIZ (GTZ), Agha Khan di proyek Darb Al Ahmar, dan proyek organisasi non-pemerintah lainnya. Namun, masalah utamanya  adalah  bahwa  proyek-proyek  yang  telah  berlangsung  tersebut  tidak  menjamin representasi  dari  semua  kelompok  penduduk.  Selain  itu,  anggaran  yang  dibicarakan  ternyata bukan bagian dari anggaran nasional tetapi merupakan dana eksternal. Adapun untuk memantau pelaksanaan anggaran dan proyek yang disetujui, harus dilaksanakan menurut masing-masing kota melalui mekanisme, termasuk dewan Participatory Budgeting . Partisipasi  sektor  swasta  dalam Participatory  Budgeting di  Mesir  secara  formal  dibatasi, namun, di beberapa kota, sektor swasta terkadang memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan di Participatory Budgeting . Sektor industri, komersial, dan jasa menjadi bagian Kongres Kota di Belem, yaitu dengan tiga dari 50 perwakilan. Ibrahim menyimpulkan partisipasi di negara berkembang khususnya di Mesir masih kurang memadai karena cenderung tidak mewakili secara luas populasi dan tidak mampu melibatkan dialog yang dapat mempengaruhi publik untuk meng- ambil keputusan. Menurut Ibrahim (2012), masyarakat sipil dan LSM dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan partisipasi.
Chowdhury et al. (2020) menjelaskan cara untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat yaitu  dengan  memberdayakan NonGovernment  Organization (NGO)  atau  yang  disebut  LSM. Chowdhury  et  al.  (2020)  mengambil  studi  kasus  pada the  Bangladesh  Rural  Advancement Committee (BRAC)  yang  merupakan  LSM  terkemuka  di  Bangladesh  dan  menemukan  bahwa dengan program dan proyek LSM di seluruh negeri di Bangladesh ternyata berdampak (i) mencip- takan  kesadaran  sosial  dan  politik  di  antara  kelompok  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan rentan secara sosial, (ii) menilai kebutuhan dan permintaan kelompok orang tersebut, dan (iii) melatih dan mendorong mereka menuju kegiatan berorientasi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Sejumlah  besar program LSM yang beraneka  macam yang meliputi keuangan mikro, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan bisnis sosial, berkon- tribusi pada perubahan sosial dan pembangunan yang positif di Bangladesh.
Kembali ke Mesir, menurut Ibrahim (2012), Dimensi partisipatif dianggap sebagai faktor vital dalam Proses “ Participatory Budgeting ”. Banyak pertimbangan yang harus dipenuhi termasuk me- libatkan representasi masyarakat dalam semua kategori dalam masyarakat tanpa mengecualikan satu  kelompok  tertentu. Selain  itu,  partisipasi untuk  semua  kelompok  ini  tidak  boleh  terbatas pada tahap pengambilan keputusan dan alokasi anggaran akhir tetapi harus diperluas ke tahap implementasi,  tindak  lanjut  dan  pemantauan.  Oleh  karena  itu  penting  bagi  pemerintah  untuk menciptakan kerangka kerja administrasi yang fleksibel untuk menjamin keberlanjutan Partici- patory Budgeting . Selain itu penelitian menemukan bahwa mengintegrasikan sektor swasta dalam proses Participatory Budgeting dapat memastikan arah investasi mereka ke jalur yang benar dan menjamin dukungan dari masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang tergabung.
Participatory Budgeting di India
Di India Participatory Budgeting telah diadopsi di banyak tempat atas inisiatif mereka sendiri. Kerala merupakan negara bagian di India yang menerapkan Participatory Budgeting di seluruh unit pemerintahannya mulai dari desa, kelurahan sampai kabupaten. Setelah dua dekade lebih, Participatory Budgeting telah dilembagakan, bertahan dari banyak perubahan partai yang ber- kuasa di tingkat negara bagian (Blair, 2020).
Dalam penelitian Blair (2020), Participatory Budgeting dimulai dengan pertemuan secara ter- buka dan bertahap dan didukung oleh personil kunci yang terlatih. Kerala Sastra Sahitya Parishad
(KKSP) merupakan CSO terbesar di Kerala membantu menyediakan pelatihan  kepada personil kunci sebagai fasilitator dan penasehat teknis dalam Participatory Budgeting di Kerala. Prioritas anggaran  ditetapkan  di  tingkat  lingkungan,  kemudian  delegasi  yang  ditunjuk  bertemu  dengan pejabat otoritas yang dipilih untuk membentuk anggaran terpadu. Selain itu dibentuk kelompok kerja sektoral untuk merencanakan dan mengimplementasikan proyek. Setelah proyek disetujui, proyek  dilaksanakan  dan  dipantau  oleh  delegasi  terpilih.  Hasil  pemantauan  dilaporkan  untuk proses berikutnya.
Kunci  keberhasilan  Particpatory  Budgeting  di  Kerala  karena  kualitas  pemerintahan  secara keseluruhan sangat baik dibandingkan dengan bagian lain di India. Partai politik berusaha men- jangkau dukungan masyarakat dari semua lapisan penduduk dan etnis. Kerala memiliki kepemim- pinan yang kuat yang mendukung Participatory Budgeting dan kehadiran CSO yang kuat. Di sisi lain, implementasi Participatory Budgeting tidak terlalu baik di kota-kota India lainnya meskipun beberapa kota besar di India telah mencoba penganggaran partisipatif. Sebagai contoh di Pune. Implementasi Participatory Budgeting dimulai dengan pemasangan iklan di koran yang meminta saran warga atas  investasi publik. Warga diminta memberikan sarannya melalui sebuah formulir dan  warga  yang  memasukkan  sarannya  diundang.  Sayangnya,  peran  warga  hanya  sebatas memberikan saran dan tidak ada tindak lanjut atas saran tersebut. Alokasi dana yang diberikan dalam Participatory Budgeting juga terbatas. Warga tidak dilibatkan dalam menentukan prioritas anggaran yang akan digunakan dan tidak dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan penggunaan dananya.  Selain  itu  tidak  ada  pertanggungjawaban  dari  birokrat  kepda  warganya.  Hal  lainnya yaitu tidak ada dukungan dari Walikota.

## Simpulan
Berdasarkan ulasan tersebut, cukup jelas bahwa tingkat partisipasi publik dalam proses Parti- cipatory Budgeting memegang factor kunci. Penduduk di Porto Alegre misalnya, memiliki tingkat asosiasi yang tinggi, terlibat dalam aktivitas nasional, memiliki kesadaran politik yag tinggi dan kepercayaan komunal yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di kota-kota Brazil lainnya. Namun tidak semua orang ingin terlibat dalam Participatory Budgeting . Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu adanya kekecewaan masyarakat karena tidak  dilibatkan  dalam  proses  awal Participatory  Budgeting sebelum  dilakukannya  pemilihan (Polandia), rendahnya jumlah anggaran Participatory Budgeting yang dialokasikan pemerintah (Polandia, Pune - India), regulator membatasi penggunaan dana Participatory Budgeting untuk proyek  yang  diinginkan  masyarakat  (Polandia,  Pune  -  India),  tidak  memadainya  pengetahuan masyarakat  tentang  prosedur Participatory  Budgeting (Polandia,  Pune-  India)  dan  prosedur Participatory  Budgeting terlalu  kompleks  (Polandia),  partisipasi  masyarakat  tidak  mewakili semua kelompok penduduk (Mesir), tidak melibatkan dialog publik (Mesir), dan ketidakjelasan Participatory Budgeting karena adanya motif politis dari pemerintah (Republik Ceko). Pada negara yang tingkat partisipasi masyarakat dalam Participatory Budgeting cukup tinggi, faktor-faktor  yang  mendorong  keterlibatan  masyarakat  diantaranya  adalah  kesadaran  politik masyarakat yang sangat tinggi dalam semua lapisan (Brazil). melibatkan semua lapisan masyara- kat baik masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarjinalkan (Brazil, New York), komitmen pemerintah  untuk  menjalankan  proyek  berdasarkan  pilihan  masyarakat  (New  York,  China), warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi (China), adanya komunikasi warga dan  pemerintah  (China).  Ditemukan  juga  bahwa  LSM  dapat  memainkan  peran  penting  untuk meningkatkan  partisipasi  (Kerala – India),  proyek  dilaksanakan  dan  dilakukan  pemantauan (Kerala – India).
Hasil penelitian ini perlu diuji lebih lanjut mengingat kondisi dan permasalahan setiap negara tidak sama. Selain itu penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan literatur dari penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh sangat terbatas pada hasil penelitian para pakar/akademisi tersebut dan tahun dimana setiap negara mengimplementasikan Participa- tory  Budgeting berbeda.  Hasil  reviu  dari  berbagai  negara  yang  melaksanakan Participatory Budgeting perlu  disesuaikan secara kontekstual di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan
latar belakang perekonomian, budaya, regulasi dan kondisi politik dan lain-lain yang berbeda di setiap negara.
Beberapa saran yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan implementa- sikan Participatory Budgeting yaitu dengan cara; (1) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan meningkatkan peran NonGovernment Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masya- rakat,  meningkatkan  jejaring  sosial  dan  memberdayakan  akademisi.  Selain  itu  kebijakan  yang telah  dibuat  harus  memberikan  dampak  nyata  sesuai  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri;  (2) Melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk kaum minoritas dan termarjinalkan; (3) Mening- katkan komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek berdasarkan pilihan masyarakat; (4) Warga diberikan hak untuk merancang prosedur partisipasi; (5) Adanya komunikasi warga dan pemerintah; (6) Melibatkan unsur masyarakat sejak awal Participatory Budgeting akan diterap- kan; (7) Pemerintah menyediakan jumlah alokasi anggaran untuk Participatory Budgeting yang memadai bagi masyarakat; (8) Regulator tidak membatasi penggunaan anggaran Participatory Budgeting untuk sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat; (9) Partisipasi tidak hanya melalui voting tetapi perlu ada dialog dan komunikasi masyarakat dengan pemerintah; (10) Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan staf yang berdedikasi dan terlatih.

## Daftar Pustaka
Bednarska-Olejniczak, D., & Olejniczak, J. (2017). Participatory budgeting in Poland – finance and marketing selected issues. Hradec Economic Days , January , 55 – 67. https://mpra.ub.uni- muenchen.de/87659/
Bennis, W. (2006). Moral leadership: The theory and practice of power, judgment and policy (Vol. 139). John Wiley & Sons.
Blair, H. (2020). Accountability through participatory budgeting in India: Only in Kerala? In S. Cheema (Ed.), Advances in 21st Century Human Settlements (pp. 57 – 76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_3 Cabannes, Y. (2004). Participatory budgeting: conceptual framework and analysis of its contribution to urban governance and the millenium development goals . Un-Habitat. Chowdhury, T. A., Das, A. B., Chakraborty, L., & Barai, M. K. (2020). NGOs for development: experience of Bangladesh. In M. K. Barai (Ed.), Bangladesh’s Economic and Social Progress (pp. 351 – 380). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1683-2_12
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315709765
Hagelskamp, C., Silliman, R., B. Godfrey, E., & Schleifer, D. (2020). Shifting priorities: participatory budgeting in New York City is associated with increased investments in schools, street and traffic improvements, and public housing. New Political Science , 42 (2), 171 – 196. https://doi.org/10.1080/07393148.2020.1773689
Halvorsen, K. E. (2003). Assessing the effects of public participation. Public Administration Review , 63 (5), 535 – 543. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00317
Ibrahim, A. A. A. M. (2012). Guidelines for applying budgeting as a tool for participatory democracy in Egypt. In M. Pacetti & G. Passerini (Eds.), Sustainable City 2022 (pp. 255 – 266). https://doi.org/10.2495/SC120221
Knobloch, K. R., Barthel, M. L., & Gastil, J. (2020). Emanating effects: The impact of the Oregon citizens’ initiative review on voters’ political efficacy. Political Studies , 68 (2), 426 – 445. https://doi.org/10.1177/0032321719852254
Kukučková, S., & Bakoš, E . (2019). Does participatory budgeting bolster voter turnout in elections ? The case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy , 12 (2), 109 – 129. https://doi.org/10.2478/nispa-2019-0016 Madej, M. (2019). Participatory budgeting in the major cities in Poland – Case study of 2018 editions. Politics in Central Europe , 15 (2), 257 – 277. https://doi.org/10.2478/pce-2019- 0017
Minárik, P. (2020). Participatory budgeting and traditional participation in Czech municipalities. Slovak Journal of Political Sciences . https://doi.org/10.34135/sjps.200102 Pheni, C. (2005). Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi . Kemitraan Partnership. Pristiandaru, D. L. (2022). Daftar negara maju dan negara berkembang di dunia . Kompas.Com. https://internasional.kompas.com/read/2022/02/05/143000070/daftar-negara-maju- dan-negara-berkembang-di-dunia
Rahmawati, S. M., & Supriatono, B. (2019). Implementasi penganggaran partisipatif di Indonesia. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , 4 (1), 12. https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.150
Salahudin, S. (2012). Korupsi, demokrasi dan pembangunan daerah . LAPINDA BIDOS NTB. Shah, A. (2007). Participatory budgeting. Public sector governance and accountability . World Bank.
Souza, C. (2001). Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions. Environment and Urbanization , 13 (1), 159 – 184. https://doi.org/10.1177/095624780101300112 Sukardi, A. (2009). Participatory governance dalam pengelolaan keuangan daerah . LaksBang. Surbakti, R. (2005). Memahami ilmu politik . Grasindo.
Wampler, B. (2020). Participatory budgeting: Core principles and key impacts. Journal of Deliberative Democracy , 8 (2). https://doi.org/10.16997/jdd.138
Wu, Y., & Wang, W. (2012). Does participatory budgeting improve the legitimacy of the local government?: A comparative case study of two cities in China. Australian Journal of Public Administration , 71 (2), 122 – 135. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2012.00771.x