Muhammadiyah Law Review  3 (2), Juli 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENCABUTAN AGRARISCHE WET 1870 DAN LAHIRNYA UUPA NO 5 TAHUN 1960 SEBAGAI CERMIN KEDAULATAN BANGSA

## PENTA PETURUN

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH Unila

## ABSTRAK
Hukum  agraria tidak  bisa  dilepaskan  dengan  persoalan  politik  hukum.  D ilihat  dari  sudut  sejarah  pemberlakuan hukum agraria di Indonesia, dimulai berdirinya VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda pada bulan Maret 1602,  menjadi  awal  cikal  bakal  penguasaan  Belanda  atas  wilayah  Indonesia,  sampai  dengan  pemberlakuan “Agrarische Wet”1870. Setelah Indonesia Merdeka, terbit UUPA No. 5/1960 yang didalamnya berisi pencabutan “Agrarische Wet”1870 secara yuridis normatif nampak sekali merupakan produk politik hukum nasional mengatur tentang  kedaulatan  atas,  Tanah,  Air,  Udara  dan  seisinya.  Tujuan  lahirnya  UUPA  No.  5/1960 untuk  menjamin kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demi  tercapainya  fungsi  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana menjadi landasan falsafah yang merupakan wujud dari jelmaan Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar”. Dengan  yuridis  normatif,  analisis  data  kualitatif  ini  menegaskan  bahwa  pemberlakuan  UUPA  No.  5/1960  dan pencabutan “Agrarische Wet”1870 cermin dari kedaulatan Bangsa Indonesia.
Kata  Kunci ; Pencabutan  “Agrarische  Wet”  (Staatsblad  1870  No.  55);  Lahirnya  UUPA  No.  5/  1960; Kedaulatan Bangsa;

## 1. PENDAHULUAN
Istilah  politik  hukum  merupakan  terjemahan  bahasa  Indonesia  dari  istilah  hukum
Belanda rechtspolitiek , yang merupakan bentukan dari dua kata rech dan politiek . Moh. Mahfud
MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara 1 .  Hukum dan politik yang tidak dapat dipisahkan hal sebaliknya juga politik tidak bisa lepas dari hukum. Hukum merupakan kendaraan yang me-
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.2

## Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan
Bangsa Penta Peturun
mpercepat tujuan politik sendiri. Untuk mengatur dan mengikat keberlangsungan kebijakan yang telah  diputuskan,  maka  diperlukan  hukum  sebagai  menjamin  kepastian  secara  tertib,  guna menciptakan  ketentraman,  tercapainya  kesejahteraan  Umum  sesuai  cita-cita  dari  politik  itu sendiri. Politik hukum merupakan landasan dasar dalam pembentukan atau pembaharuan hukum Negara.
Dalam  pembentukan  aturan  hukum,  asas  yang  utama  agar  tercipta  suatu  kejelasan terhadap  peraturan  hukum  ialah  kepastian  hukum.tetapi  kepastiuan  hukum  tidak  dapat  berdiri sendiri sebagaimana yang gagasan mengenai asas keadilan , kepastian hukum dan kemanfaatan , awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “ einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch  menuliskan  bahwa  di  dalam  hukum  terdapat  3  (tiga)  nilai dasar, yakni: 2 1). Keadilan ; 2). Kemanfaatan ; dan 3). Kepastian Hukum . Untuk itu, fokus tulisan ini,  menyoroti  persoalan  politik  hukum  agraria  khususnya  pemberlakukan    Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan  pencabutan “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie”  (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat- ayat    lainnya.  Pemberlakuan  UUPA  No.  5/1960  dan  pencabutan  aturan  produk  Belanda merupakan  konswekwensi  dari  pernyatakan  Proklamasi  kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  dari penjajah 17 Agustus 1945.

## 2. METODE
Dengan metode yuridis normatif untuk mendalami peraturan perundang-undangan yang dikaitan dengan pada makna kedaulatan sebuah bangsa. Dari data yang diperoleh berbagian penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi, yaitu buku-buku sejarah dan hukum berkaitan dengan Agraria dan  politik  hukum.  Jenis  bahan  yang  digunakan,  bahan  hukum  Primer.  Sumber  hukum  yang menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti  peraturan  perundangan  dibidang  Agraria.  Bahan hukum Sekunder, seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis, jurnal ilmiah. Dengan analisis
2 Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST” , Jurnal Komisi Yudisial, 2014. hlm.1
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
data  kualitafif  untuk  menjawab,  memecahkan  atau  membuktikan  bahwa  Politik  hukum  adalah keterkaitan  denga  mengkaji  produk  UUPA  No.5/1960  dan  pencabutan  Agrarische  Wet  1870
merupakan cermin kedaulatan bangsa secara normatif maupun empiris

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Kolonialisme Hindia Belada di Indonesia
Wilayah  Indonesia  pada  masa  klasik  merupakan  tempat  persilangan  jaringan  lalu  lintas perdagangan yang menghubungkan benua timur dengan barat. Keberadaan Indonesia ini sangat menguntungkan dalam perdagangan serta hasil bumi  yang melimpah menarik perhatian bangsa bangsa  lain  untuk  ikut  menikmati  keuntungan  tersebut.  Motif  motif  ekonomi  ini  mendorong masyarakat Arab, Cina, Belanda bertekad mengadu keuntungan di Indonesia 3 . Bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara sejak perdagangan rempah-rempah melonjak naik di pasaran Eropa, sehingga bangsa  Eropa  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  daerah-daerah  penghasil  rempah-rempah.
Perdagangan  di  Asia  berawal  sejak  berabad-abad  sebelum  Portugis  tiba  dan Vereenigde  Oost- Indische  Compagnie (VOC)  didirikan  pada  maret  1602,  menjadi  awal  cikal  bakal  penguasaan
Belanda  atas  wilayah  Indonesia  secara  Ekonomi.  VOC  berdiri  atas  keinginan  kongsi-kongsi dagang dari Belanda yang berdatangan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 1595 sampai 1600- an.  Kongsi  dagang  itu  berasal  dari  Amsterdam,  Middelburg,  Rotterdam,  Zeeland,  Delft,
Enkhuizen, dan Hoorn. 4 Menjelang akhir abad XVIII, VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai  VOC  mulai  menurun  karena  rendahnya  kesejahteraan  yang  mereka  terima.
Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda.
Selain  itu  kas  negeri  Belanda  juga  sedang  mengalami  kekosongan  akibat  perang.  Keuntungan VOC banyak tersedot untuk menutup kesulitan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC
3 Safira, Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928 ,  AVATARA,       e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 1, Maret  2014
4 Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1 . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
yang hampir berusia dua abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800 kekuasaan di
Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda.
Bubarnya  VOC  bukan  berarti  penderitaan  negara  jajahan  berakhir.  Eksploitasi  terhadap kekayaan  nusantara  terus  berlangsung.  Golongan  konservatif  yang  menguasai  pemerintahan kolonial  pada  masa  awal  abad  XIX  memandang  politik  eksploitasi  dengan  penyerahan  paksa peninggalan  VOC  sangat  cocok  untuk  mengelola  Hindia  Belanda  sebagai  daerah  yang menguntungkan  negara  induk.  Eksploitasi  produksi  pertanian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial  diwujudkan  dalam  bentuk  perkebunan  negara.  Sejak  itulah  Hindia  Belanda  memasuki masa  sistem  tanam  wajib  atau  tanam  paksa  (cultuurstelsel).  Sistem  tanam  paksa  dilaksanakan melalui  alat  birokrasi  pemerintah  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  langsung  dalam  proses mobilisasi  sumber  perekonomian  berupa  tanah  dan  tenaga  kerja. 5 Sistem  tanam  paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses  mobilisasi  sumber  perekonomian  berupa  tanah  dan  tenaga  kerja.  Dari  penguasaan perdagangan meningkat ke penguasan politik, sosial, budaya dan memperlakukan cara-cara secara paksa.
Secara  Etimologi  Istilah 'agraria' berasal  dari  kata  bahasa  Latin 'ager' ,  artinya:  a) lapangan;  b) pedusunan (lawan dari perkotaan); c) wilayah; tanah negara. Istilah adalah 'agger'
artinya:  a)  tanggul  penahan/  pelindung;  b)  pematang;  c)  Tanggul  sungai;  d)  jalan  tambak;  e) reruntuhan  tanah;  f)  bukit. 6 Dari  pengertian-pengertian  tersebut,  tampak  bahwa  istilah  'agraria' bukanlah sekadar 'tanah' atau 'pertanian' saja. Kata-kata 'pedusunan', 'bukit', dan 'wilayah', jelas menunjukkan  arti  yang  lebih  luas  karena  di  dalamnya  tercakup  segala  sesuatu  yang  terwadahi olehnya. Pada  zaman  Romawi  Kuno,  dikenal  adanya  beberapa  kali  penetapan  undang-undang agraria pada waktu yang berbeda-beda. Gambaran ringkasnya kurang lebih sebagai berikut. Kota Romawi berdiri pada 753 Sebelum Masehi, tetapi “Republik Romawi” berdiri 510 tahun sebelum
Masehi.  Rentang  waktu  sampai  dengan  jatuhnya  Republik  pada  27  tahun  Sebelum  Masehi,
5 Kurniawan, Hendra, Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830- 1870 , Vol. 11, No. 2 , Jurnal Ilmu-ilmu social, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta September 2014.
6 Prent, dkk, World Book Dictionary, Kamus Bahasa Latin Indonesia karangan , 1982.
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
merupakan bagian pertama dari zaman “Romawi Kuno” yang berlanjut ke bagian kedua: zaman
Kekaisaran Roma.
Bagian  pertama  itulah  yang  menjadi  rujukan  kita.  Ketika  Roma  belum  berkembang, seluruh wilayah negara itu dianggap sebagai “milik umum” (public property) yang tak di bagi- bagi.  Setiap  warga  negara  berhak  untuk  memanfaatkannya.  Akan  tetapi  lama-kelamaan,  para “bangsawan” keturunan para pendiri negara memperoleh hak turun-temurun atas bagian wilayah yang memang telah mereka manfaatkan. Para Bangsawan ini disebut patricia. Melalui berbagai penaklukan  wilayah  lain,  Republik  Romawi  berkembang.  Wilayah  negara  bertambah  luas.
Namun, di lain pihak, timbul kelas sosial baru yang disebut plebian, yaitu warga negara baru yang bukan keturunan warga asli. Kaum Plebian juga membutuhkan sumber penghidupan, khususnya tanah. Maka lahirlah untuk pertama kali Undang-Undang Agraria (Leges Agrariae), 489 Sebelum Masehi.  Undang-undang  ini  muncul  atas  prakarsa  seorang  anggota  “konsul”,  bernama  Spurius Cassius. Meski Namun Undang-Undang ini ternyata macet. Kira-kira 20 tahun kemudian, lahirlah undang-undang baru yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Licinius ditetapkan pada tahun 367  SM.  Inti  UU  Licinius  adalah  bahwa  setiap  warga  negara  Romawi  diberi  hak  untuk “memanfaatkan”  sebagian  dari  wilayah  negara  namun  dibatasi  bahwa  setiap  orang  hanya memperoleh bagian tidak lebih dari ¼ hektar.
Tapi  UU  imi  mascet  kembali.  Setelah  lebih  kurang  200  tahun  kemudian,  UU  Licinius tersebut seolah-olah masuk “peti-es”. Maka seorang anggota parlemen Tiberius Gracchus, berhasil menggolkan  UU  Agraria  yang  baru  (Lex  Agraria).  Inti  UU  ini  adalah  menyelaraskan  kembali ketentuan-ketentuan  Licinius,  yakni  batas  maksimum  “¼  hektar”  diteguhkan  kembali.  kembali Undang-undang ini pun macet, bahkan Tiberius lalu dibunuh. Sepuluh tahun kemudian, adiknya Gaius Gracchus, mencoba meneruskan langkah kakaknya. Dia pun mengalami nasib yang sama: dibunuh!  Demikian,  uraian  sejarah  ringkas  agraria.  Uraian  sejarah  itu  berupaya  menunjukan beberapa  hal,  sebagai  berikut:  1.  Makna  “agraria”  bukanlah  sebatas  “tanah”  (kulit  bumi),  juga
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
bukan sebatas “pertanian”, melainkan “wilayah” yang mewadahi semuanya. 7 Tidak hanya pada penjelasan etimilogi tapi juga kajian Historis p elusuri penggunaan dan pengertian kata “agraria” secara perlu melacak sejarah secara ringkas pada zaman Romawi Kuno. Asal-usul istilah 'agraria' itu bersumber dari zaman Romawi Kuno, walaupun sebagai gagasan, bisa dilacak lebih jauh lagi ke belakang. Gagasan mengenai penataan  pembagian wilayah, diperkirakan  sudah terjadi ribuan tahun sebelum  masehi. 8

## b). Kekuatan Pemberlakuan Hukum Agraria Di Indonesia
Tulisan  ini  mendalami  pada  masa  pasca  kerja  paksa,  sistem  politik  dan  kebijakan pertanahan  memasuki  babak  baru,  yakni  era  ekonomi  liberal  berlaku  di  Hindia  Belanda.  Pada periode ini, perdebatan di  parlemen Belanda tentang investasi  perkebunan skala luas kemudian menghasilkan Regering Reglement (Agrarische Wet 1870). Sistem monopoli pemerintah kolonial selama  ini  tentang  oleh  swasta,  agar  pihak  swasta  diberi  ruang  untuk  melakukan  investasi  di
Hindia Belanda. Hasilnya keluarlah Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria). 9 Bila kita ikuti  sejarah  perkembangan  perkebunan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  fase.  Fase  pertama disebut  dengan  fase  perkebunan  negara  (1830-1870).  Sedangkan,  fase  kedua  adalah  fase perkebunan  swasta  yakni  fase  pasca  diterapkannya  Agrarische  Wet  1870  (Undang-Undang
Agraria). Agrarische Wet 1870 menjadi landasan yuridis formil masuknya investasi swasta non pemerintah dalam industri perkebunan di Hindia Belanda. Dampak langsung dari diterapkannya
Agrarische Wet 1870 adalah meningkatnya intensitas jumlah ekspor komoditas perkebunan dan
7 Wiradi M. Soc., Sc, Dr.HC. Ir. Gunawan, Reforma Agraria Untuk Pemula , Jurnal Analisis Sosial Vol. 9, No. 1 Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2016
8 Encyclopedia Americana , 1980, Vol-1, hal. 340, dan Encyclopaedie van Nederlandsch Indie , 1903, hlm.4478.
9 Salim, M. Nazir dkk. Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948- 1965 . Yogyakarta: STPN Press. 2014
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
semakin bertambah luasnya lahan perkebunan besar di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa. 10
Pada Era Kolonian Hindia Belanda, sekilas lahirnya Agrarische Wet 1870 seolah memberi kabar gembira kepada rakyat pribumi karena rakyat pribumi akan diberikan hak eigendom. Akan tetapi,
Agrarische Wet 1870 hanyalah alasan untuk memuluskan jalan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia mengeruk keuntungan yang besar.
Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, teks Proklamasi secara gamlang menyatakan kedaulatan Bangsa Indonesia, inilah titik tolak rujukan pelaksanaan politik hukum. Selanjutnya dipertegas  dalam pembukaan  UUD  45  aleniae  empat  serta  dalam  pasal  33  Ayat  2.  Pendiri
Republik Indonesia sangat menyadari, persoalan agraria merupakan bentuk ke-eksistensi-an suatu bangsa. Pada tanggal 24 September 1960 pemerintahan dibawah Presiden Soekarno  melahirkan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Tujuan  dari terlahirnya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dengan  tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, demikian bunyi amanatnya. Demi memberi  tercapainya  fungsi  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat
Indonesia.  Sebagaimana  menjadi  landasan  Falsafah  UUPA  No.  5/1960  merupakan    wujud  dari jelmaan Pancasila. Amanah Politik dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan pasal 33
Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam
Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960,  yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan
10 Masyrullahushomad dan Sudrajat, Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa , HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
tanah  dan  memimpin  penggunaannya.  UUPA  No.  5/1960  ini  lahir  bukan  dari  kelembagan
Legeslatif,  tapi  dari  Panitia  Negara  yang  melibatkan  berbagai  pihak.  Melalui  peroses  panjang perumusan panjang selama 12 tahun dengan pergantian kepanitiaan sebanyak lima Panitia. Pada tahun 1960, RUU Agraria yang sudah disiapkan oleh Panitia keempat di bawah Ketua Sunaryo (rancangan  tersebut  sudah  semi-final)  diserahkan  kepada  Presiden  Sukarno,  namun  Presiden meminta agar RUU itu diuji dulu dengan Perguruan Tinggi. Maka DPR lalu membentuk Panitia
Ad Hock untuk bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Tim kerjasama inilah yang disebut
Panitia  kelima.  Hasilnya  kemudian  diserahkan  kepada  Presiden,  dan  biasa  disebut  sebagai
Rancangan  Sadjarwo.  Setelah  disetujui  oleh  Presiden,  lalu  dilontarkan  ke  DPR  untuk  dibahas,
yang  hasil  akhirnya  kemudian  disahkan  pada  tanggal  24  September  1960.  Dengan  landasan filosofi yang disebut sebagai konsep “mono-dualis”, UUPA No. 5/1960 itu bertujuan bukan saja demi  kepastian  hukum,  bukan  saja  dengan  maksud  unifikasi  hukum,  tetapi  tujuan  yang  hakiki adalah  mengubah  susunan  masyarakat,  dari  suatu  struktur  warisan  stelsel  feodalisme  dan kolonialisme menjadi suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. 11
Dari proses panjang lahirnya UUPA No. 5/1960 menjewantahkan cita-cita politik bangsa yang  menguntungkan    Bangsa  Indoensia.  Dimana  ada  asas  kemanfaat  yakni  yang  melindungi seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia.
Langkah  tepat  dalam  politik  hukum  Agraria,  terlihat  dari  keputusan  politik  pasca  Indonesia
11 Wiradi, Gunawan, Sejarah UUPA-1960 dan Tantangan Pelaksanaan selama 44 Tahun, Jurnal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2004
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
merdeka  yang  diambil  oleh  para  pemimpin  bangsa,  dengan  bersepakat  memutuskan  untuk mencabut berapa produk Kolonial Belanda yakni:
1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie”  (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat  lainnya dari pasal itu;
2. a. “Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit” (Staatsblad 1870 No. 118);
b. “Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari   Staatsblad 1877  No. 55;
e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari  Staatsblad 1888      No. 58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya; 12

## 4. PENUTUP
Perumusan dan pemberlakuan UUPA No. 5/1960 didalamnya memerintahkan pencabutan “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55 adalah Amanat Ideologis dari tindakan politik yang sangat strategis bagi keberlangsungan kedaulatan politik maupun ekonomi.  Karena “Agrarische Wet”  ini salah satu landasan yuridis formil dalam industri perkebunan di Indonesia yang menindas secara politik dan menghisap secara ekonomi. Selain itu dengan ditetapkannya UUPA No. 5/1960 tanggal 24 September 1960, Stb. tahun 1960 Nomor 104 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  mencabut  semua    ketentuan-ketentuan  mengenai  hak-hak  kebendaan  yang  bertalian dengan  tanah  dari  buku  II  BW  (KUHP)  kecuali  mengenai  hipotek.  Artinya  semua  ketentuan- ketentuan yang mengenai hak kebendaan yang bertalian dengan tanah mendapat pengaturannya
didalam hukum  agraria dan tidak menjadi obyek hukum perdata lagi 13 .
12 Boedi Harsono, Prof., Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah , Jakarta : Penerbit Djambatan. 1996
13 Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuanya di Indonesia), Jurnal Al-Hikam, Vol . IV No. 1 Juni 2009

## Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan
Bangsa

## Penta Peturun
Pencabutan dan pemberlakuan hukum yang baru bertujuan membangun keterpaduan sistim yang dilandaskan falsafah Negara. Secara kontemporer atas filosofi, asas, ajaran dan teori hukum pertanahan  adat  Indonesia  disesuaikan  dengan  filosofi  Bangsa  dan  Negara  Indonesia  yaitu Pancasila dan norma dasar konstitusi UUD 1945. Maka secara mendasar, teori ini menggantikan teori kepemilikan hak milik ‘ eigendom ’ Belanda yang Diterapkan di Indonesia sejak 1620 oleh
VOC kemudian dipertegas dengan Agrarisch Wet 1870 dan Agrarische Besluit 1870 dengan ‘hak milik  negara’  ( Staat  eigendoms  recht )  melalui  teori  ‘ domeinverklaring ’,  dan  dilanjutkan  oleh
Negara  Hindia  Belanda  pada  1925  melalui  pasal  51 Indische  Staatsregeling (IS).  Kemudian berdasarkan  teori  ini,  dikemukakan  bentuk  penggunaannya  bagi  pengembangan  logika  dan paradigma hukum  yang seharusnya digunakan dalam penegakkan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Pertanahan Indonesia yang baru. Logika dan paradigma hukum yang dibangun melalui  teori  ‘ de  facto-de  jure ’  ini,  mengajarkan  dua  postulasi  dasar.  Pertama,  bahwa  Warga
Negara Indonesia (WNI), adalah ‘pemilik sebenarnya’ ( originair eigenaar ) atas tanah, sehingga pemegang  hak  keperdataan  mutlak  ( dominium  emminens )  atas  seluruh  tanah  dalam  wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, adalah Warga Negara Indonesia. Kedua, Negara sebagai organisasi  kekuasaan  tertinggi  pemegang  hak  kedaulatan  hukum  Negara  ( State  souvereignty ), berkedudukan  hukum  hanya  sebagai  pemegang  hak  menguasai  ‘empunya  tanah’  ( jus possessionis ),  untuk  mengatur  penyediaan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  oleh  WNI maupun  non-WNI.    Jadi  Negara  bukanlah  pemilik  sebernarnya  yang  sempurna  dan  mutlak ( eigenaar -Bld., dominus Lat.) atas tanah, melainkan masih sebagai pemilik yang belum  sempurna yaitu  sebagai  ‘empunya’  ( bezitter )  tanah. 14 Rumusan  tersebut  harus  ada  dalam  tujuan  hukum sebagai  mana  gagasan  Gustav  Radbruch  yakni  memberikan  rasa keadilan , kemanfaatan ,  dan kepastian hukum .
Penegasan pencabutan itu menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam  yang terkandung  didalamnya  Semua itu
14 Soesangobeng, Herman ,  Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria , , Jilid I, STPN Press, 2012, hlm 25
Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa Penta Peturun
merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  merupakan  kekayaan  nasional.    Hubungan  antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Artinya hanya warganegara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

## Daftar Pusataka

## Buku
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 Kartodirdjo,  Sartono. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru : 1500-1900  Dari  Emporium  Sampai Imperium Jilid 1 . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
Prent, dkk, World Book Dictionary, Kamus Bahasa Latin Indonesia karangan , 1982.
……… Encyclopedia Americana , 1980, Vol-1, dan  Encyclopaedie van Nederlandsch Indie , 1903 Salim, M. Nazir dkk. Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria: Perjalanan Kelembagaan Agraria, 1948-1965 . Yogyakarta: STPN Press. 2014. Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuanya di Indonesia), Jurnal Al-Hikam, Vol . IV No. 1 Juni 2009.
Soesangobeng, Herman ,  Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria , Jilid I, STPN Press, 2012.

## Jurnal:
Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST” , Jurnal Komisi Yudisial, 2014. Safira, Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928 ,  AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 1, Maret  2014
Kurniawan,  Hendra, Dampak  Sistem  Tanam  Paksa  terhadap  Dinamika  Perekonomian  Petani Jawa  1830-1870 ,  Vol.  11,  No.  2,  Jurnal  Ilmu-ilmu  social,  Universitas  Sanata  Dharma Yogyakarta September 2014.
Wiradi M. Soc., Sc, Dr.HC. Ir. Gunawan, Reforma Agraria Untuk Pemula, Jurnal Analisis Sosial Vol. 9, No. 1 Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2016
Masyrullahushomad  dan  Sudrajat, Penerapan  Agrarische  Wet  (Undang-Undang  Agraia)  1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa , HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2). 2019
Wiradi, Gunawan, Sejarah UUPA-1960 dan Tantangan Pelaksanaan selama 44 Tahun, Jurnal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2004

## Makalah:
Soejadi, Arti Adil Menurut Pandangan Para Filsuf Klasik , Laporan Penelitian Fakultas Filasafat UGM,1989.

## Peraturan Perundang-undangan
Boedi Harsono, Prof., Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah , Jakarta : Penerbit Djambatan. 1996