## Sarmo
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

## Destri Budi Nugraheni
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta destri.budi@mail.ugm.ac.id
Submit : 29 September 2020 Diterima : 11 Oktober 2020 Revisi : 11 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Pembatalan perkawinan adalah salah satu perkara yang dikecualikan dalam kewajiban penggunaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Praktiknya, sesudah tahun 2016, ditemukan beberapa putusan pembatalan perkawinan yang masih menggunakan mediasi dalam penyelesaian perkaranya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji urgensi penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dan relevansinya dengan penegakan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta putusan perkara pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi maupun tanpa mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun mediasi yang berhasil dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan serta tidak ada perbedaan alasan pengajuan perkara antara putusan yang menggunakan mediasi atau tanpa mediasi. Dikaitkan dengan fungsi mediasi agar para pihak mendapatkan keadilan dan mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan seharusnya tidak menggunakan mediasi dalam penyelesaian perkaranya, karena terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, bukan berkaitan dengan perselisihan perkawinan.
Kata kunci : urgensi, mediasi, perkara, pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama.
Abstract: The annulment of marriage is one of the exception cases within the obligation of using mediation based on the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. However, after 2016, there was the annulment of marriage court decisions still used mediation for its settlement. The aim of this research is to analyze the urgency of using mediation within the annulment of marriage settlement in the Religious Court and its relevance with upholding justice for justice seekers. The method of this research is juridical normative through analyzing the secondary data namely regulations and court decisions on annulment of marriages either with or without mediation. The results showed that there was no single successful mediation in resolving cases of marriage annulment and there was no difference in the reasons for filing a case between decisions using mediation or without mediation. Regarding the function of mediation that claims to give justice for justice seekers and reduce the accumulation of cases in the Supreme Court, it can be concluded that cases of marriage annulment should not use mediation in the settlement of the case, because it is related to the legality of a marriage, not related to marital disputes.
Keywords: urgency, mediation, case, annulment of marriage, religion court
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 251-266 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 4177
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Pada tanggal 3 Februari 2016, Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah menambah deretan panjang pengaturan mediasi yang diintegrasikan dalam proses litigasi. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
Sejarah penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian sebagaimana digariskan oleh Pasal 130 HIR telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan dan penyempurnaan melalui SEMA dan beberapa PERMA. Berawal dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai instrumen untuk memberdayakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengoptimalkan penggunaan lembaga damai, 1 pengaturan mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 juga dipandang belum efektif dalam mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, 2 sehingga disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan yang terakhir adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Penyempurnaan ketentuan mediasi selama beberapa waktu, menimbulkan perubahan tentang wajibnya mediasi dalam perkara perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya semua perkara perdata (kontentius) yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 selanjutnya dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Selain SEMA dan PERMA, ketentuan tentang mediasi dalam hukum acara di Peradilan Agama, diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 dan 2013 (selanjutnya disebut Buku II MA), yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. 3 Pengaturan dalam Buku II MA menyebutkan bahwa ”Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut 1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 242.
2 Hasil evaluasi tim kerja perbaikan PERMA, efektifitas keberhasilan PERMA No. 2 Tahun 2003 dalam mengurangi penumpukan perkara di MA adalah kurang dari 5%, termuat dalam Naskah Akademis Mediasi, 2017, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, diakses dalam http://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/NaskahAkademis/Naskah%20Akademis%20 Mediasi.pdf, tanggal 4 April 2020.
3 Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syari’ah Provinsi NAD, Ketua Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, agar dalam menjalankan tugas pokoknya, pimpinan, hakim, dan pejabat kepaniteraan mempedomani Buku II MA edisi revisi Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya, dengan catatan bahwa Buku II edisi sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam buku II edisi revisi 2013.

## Destri Budi Nugraheni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan”. 4 Nampak, bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan perkara-perkara yang dikecualikan terhadap mediasi antara Buku II MA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Pembatalan perkawinan adalah salah satu perkara yang dapat diklasifikasikan sebagai perkara sengketa perkawinan, yang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 maupun Buku II MA, dikecualikan terhadap kewajiban pelaksanaan mediasi bagi para pihak. Pengecualian tersebut menurut penulis menggunakan logika berpikir karena perkara pembatalan perkawinan terkait dengan keabsahan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Undang Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sehingga perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan UU dan hukum agama, seharusnya dibatalkan melalui putusan pengadilan. Fokus tulisan ini adalah pada perkara pembatalan perkawinan, karena ditemukan perbedaan dalam penggunaan mediasi yang tersebut dalam pertimbangan putusan. 5 Penulis menemukan bahwa beberapa putusan pembatalan perkawinan sesudah tahun 2016, menggunakan mediasi dalam proses pemeriksaan perkaranya, dan terdapat pula putusan yang tidak menggunakan mediasi.  Putusan pembatalan perkawinan 6 tersebut adalah sebagai berikut:

## Tabel 1
Putusan Pembatalan Perkawinan dengan dan tanpa Mediasi Putusan dengan Mediasi Putusan tanpa Menggunakan Mediasi 1. Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk
2. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA. JS;
4. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2585/Pdt.G/2019/PA.Pt
5. Putusan Pengadilan Sukoharjo Nomor 239/ Pdt.G/2020/PA.Skh
1. Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Tnk
2. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3819/Pdt.G/2017/PA Kab Mlg
3. Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA Pwk
4. Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147 /Pdt.G/2017/PA Bi
5. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 536/Pdt.G/2018/PA Pwr
Adanya perbedaan dalam penggunaan mediasi pada pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan, menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait urgensi penggunaan mediasi dalam perkara tersebut. Putusan yang diambil secara purposive sampling adalah putusan-putusan yang menggunakan alasan pembatalan perkawinan yang berbeda-beda, agar dapat diketahui apakah 4 Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, 233-246.
5 Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut nama mediator.
6 Putusan yang dianalisis, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ direktori/kategori/jenis/pembatalan-nikah-1.html, pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 12.12 WIB.
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan ...
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m penggunaan mediasi terkait dengan alasan pengajuan perkara. Studi komparasi antara putusan- putusan pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi dan tanpa mediasi juga menggunakan alasan pengajuan perkara sebagai salah satu variabel yang dianalisis.
Arti penting penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan, menarik untuk dikaji karena terkait tujuan pemberlakuan mediasi dalam proses litigasi serta karakteristik perkara pembatalan perkawinan yang menyangkut legalitas suatu perbuatan hukum berupa perkawinan. Mediasi yang dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dengan mengupayakan adanya perdamaian atau kesepakatan para pihak terhadap hal-hal yang digugat, disandingkan dengan karakterikstik pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak- pihak yang mengetahui dan berkepentingan terhadap adanya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan undang-undang, sehingga harus dibatalkan. Mendasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah urgensi penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap penegakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## Karakteristik Perkara Pembatalan Perkawinan
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sehingga dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Calon suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP dan KHI, sehingga sebagai konsekuensinya, Pasal 22 UUP menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarifuddin menyebut pembatalan perkawinan adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan yang dalam fikih munakahat dikenal dengan istilah fasakh . Menurutnya, hikmah dibolehkannya fasakh adalah memberikan kemaslahatan kepada mereka yang telah atau sedang menempuh hidup berumah tangga karena dalam rumah tangga tersebut diketemukan hal-hal yang tidak memungkinkan bagi suami istri mencapai tujuan perkawinan atau diketemukan bahwa suami istri tersebut semestinya tidak dapat menikah. 7
Rusli dalam tulisannya menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam UUP maupun peraturan pelaksananya yang menegaskan tentang pengertian pembatalan perkawinan. Berdasarkan analisisnya, Rusli berkesimpulan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan sudah seharusnya telah terjadi suatu perkawinan tetapi perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dan pembatalan harus dengan putusan pengadilan. 8 Penulis sependapat dengan Rusli bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan ketika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, walaupun bunyi Pasal 22 UUP menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya dilihat apakah para pihak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UUP, namun dikaitkan pula dengan ketentuan
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2007), 204.
8 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pranata Hukum , Vol. 8, No. 2, Juli 2013, 159.

## Destri Budi Nugraheni
dalam Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu, serta ketentuan dalam Pasal 24 hingga 27 UUP. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, sehingga instansi pemerintah atau lembaga lain di luar pengadilan atau siapa pun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. 9
Alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 70, 71, dan Pasal 72 KHI adalah sebagai berikut:
Perkawinan batal apabila:
a.  Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’I;
b.  Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili’an;
c.  Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d.  Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi sahnya perkawinan menurut Pasal 8 UUP;
e.  Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau ikemenakan dari istri atau istri-istrinya.
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a.  Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
b.  Perempuan yang dikawini ternyata di kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud ;
c.  Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dengan suami sebelumnya;
d.  Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;
e.  Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f.  Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
g.  Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
h.  Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
UUP dan KHI secara tegas membatasi alasan pengajuan perkara yang melandasi dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. UUP juga membatasi pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan atau yang dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum terhadap
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , cet.8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 237
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m pembatalan perkawinan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi pihak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. 10 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 UUP jo Pasal 73 KHI, yaitu orang tua, keluarga, PPN dan Jaksa, kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.
Pengaturan tentang perkawinan yang sah serta syarat-syarat perkawinan, dapat diklasifikasikan sebagai hukum yang memaksa, sehingga ketika terdapat ketentuan hukum agama dan UU yang dilanggar, maka sebagai konsekuensinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hukum yang memaksa yang dimaksudkan karena aturan tersebut tidak boleh disimpangi oleh mereka yang memiliki hubungan hukum atau karena pembuat undang-undang tidak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menerapkan atau tidak menerapkan aturan itu. 11 Ketentuan tentang alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan serta pihak yang dapat mengajukan pembatalan, menunjukkan pula perbedaan antara putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan dan perceraian. Amin  Summa  menambahkan  bahwa  fikih  munakahat  membedakan fasakh dengan talak dilihat dari sisi hakikat, penyebab dan akibatnya terhadap pengurangan bilangan talak. Hakikat fasakh adalah pembatalan akad dari sisi asasnya, sehingga menghilangkan ikatan yang timbul karenanya, sedangkan talak adalah mengakhiri akad tanpa menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali). 12
Basith, salah seorang hakim Pengadilan Agama berpendapat, bahwa suatu perkawinan yang batal dan dapat dibatalkan dapat dimaknai sebagaimana ketentuan KUHPerdata tentang pembatalan mutlak ( absolutenietigheid ) dan tidak mutlak atau relatif. Hakim karena jabatannya memperhatikan kebatalan relatif apabila ada suatu pihak yang mengajukan permintaan untuk itu. 13 Pengadilan Agama setelah memeriksa pembatalan perkawinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berakibat batalnya perkawinan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang isinya menetapkan perkawinan batal demi hukum atau membatalkan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan adalah perkara yang sekalipun bentuknya permohonan, tetapi pemeriksaannya diperlakukan seperti perkara kontentius, 14 sehingga dapat diajukan upaya hukum banding apabila terdapat pihak-pihak yang tidak menerima putusan hakim Pengadilan Agama.
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkawinan memberikan jaminan hukum terhadap para pihak yang terkait
10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama , edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2005), 19
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2015), 200.
12 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PR. RajaGrafindo Persada, 2004), 102.
13 Abdil Baril Basith, Hakim Pengadilan Agama Talu , “ Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat)”, patalu.go . id , diakses pada https://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_ artikel=2, tanggal 6 Agustus 2020, pukul 11.32 WIB.
14 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 60.

## Destri Budi Nugraheni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
yaitu suami istri, anak, maupun pihak ketiga, sehingga perkawinan yang tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan pun dibatalkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak tersebut. 15

## Komparisi Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan dan Tanpa Mediasi
Analisis terhadap urgensi penggunaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan diawali dengan membandingkan antara putusan pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi maupun tanpa mediasi. Analisis terhadap putusan yang menggunakan mediasi  difokuskan pada beberapa hal, yaitu pertama , kasus posisi, untuk mengetahui pihak dan alasan pengajuan perkara pembatalan perkawinan tersebut; kedua pertimbangan hakim mengapa digunakan mediasi atau tidak digunakan mediasi, untuk mengetahui apakah hakim mendasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 atau adanya pertimbangan yang lain; serta ketiga amar putusan hakim, untuk mengetahui apakah permohonan para pihak dikabulkan dengan membatalkan suatu perkawinan ataukah penggunaan mediasi mempengaruhi amar putusan hakim ketika mediasi tersebut berhasil. Analisis putusan perkara pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 2

## Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Mediasi
Putusan Kasus Posisi Pertimbangan Hukum terkait Mediasi P u t u s a n P e n g a d i l a n
Agama Jakarta S e l a t a n Nomor 2723/ Pdt.G/2019/PA. JS Pemohon adalah seorang istri yang mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I (suaminya). Berkedudukan sebagai Termohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu II. Alasan pengajuan pembatalan adalah penipuan mengenai diri suami. Pemohon merasa tertipu karena Termohon I/suaminya memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis. Majelis Hakim memandang perlu bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, meskipun PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tidak mewajibkan mediasi untuk perkara pembatalan perkawinan. Mediasi tidak berhasil dan selanjutnya amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I.
P u t u s a n P e n g a d i l a n A g a m a
S u k o h a r j o Nomor  239/ Pdt.G/2020/PA Skh Pemohon adalah seorang ayah yang mengajukan pembatalan perkawinan putrinya (Termohon II) dengan Termohon I. Alasan pengajuan perkara, karena per kawinan anaknya meng guna kan wali hakim, sedangkan Pemohon sebagai wali nasabnya masih ada dan tidak mengetahui adanya perkawinan
Majelis hakim telah berupaya men- damaikan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu Dra. Hj. Syamsiyah, akan tetapi mediasi tidak berhasil. Amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.
15 S. Turatmiyah, M. Syaifudin dan A. Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama di Sumatera Selatan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 22, No.1, Januari 2015, 170.
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan ...
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m Putusan Kasus Posisi Pertimbangan Hukum terkait Mediasi P u t u s a n P e n g a d i l a n
A g a m a P o n t i a n a k Nomor 675/ Pdt.G/2018/PA
Ptk Penggugat adalah seorang istri yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan suaminya (Tergugat I) dengan seorang wanita (Tergugat II). Berkedudukan sebagai Tergugat III adalah Kepala KUA Pontianak Selatan selaku pihak yang mengeluarkan kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan pembatalan perkawinan dilakukan karena perkawinan Tergugat I dan II dilakukan tanpa ijin Pengadilan dan tanpa ijin
Penggugat sebagai istri pertama.
Pengadilan telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat I di persidangan dan diperintahkan mengikuti mediasi dan telah dimediasikan dengan mediator Mahmud, S.H., M.Hum, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II.
P u t u s a n P e n g a d i l a n
Agama Klaten Nomor 1912/ Pdt.G/2018/PA Klt Pemohon adalah seorang suami yang mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon (istrinya) karena pernikahan antara keduanya terjadi akibat paksaan/ tekanan dari pihak keluarga Termohon bahkan hingga melibatkan intervensi dari pihak kepolisian. Pemohon mendalilkan awalnya hendak membatalkan rencana perkawinan dengan Termohon karena mengetahui Termohon adalah anak di luar perkawinan, namun karena dipaksa dan ada intervensi kepolisian maka akhirnya tetap menikah dan belum berhubungan suami istri.
Kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H.Arif Puji Haryono, S.H, M.Si, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan batal Perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
P u t u s a n P e n g a d i l a n
Agama Pati Nomor 2585/ Pdt.G/2019/PA Pt Penggugat adalah seorang istri yang mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinannya dengan Tergugat karena terjadi kesalahan dalam penetapan wali nikah. Dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan wali hakim, sementara Penggugat masih memiliki paman (adik kandung alm ayah penggugat) yang berhak menjadi wali nikah. Di samping itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bukan semata-mata karena Penggugat mencintai Tergugat, tetapi dilakukan karena rasa takut dan ingin mengabdi kepada orang tua, sehingga Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat yang belum dikenalnya dengan baik.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh termasuk melalui mediasi dibawah Mediator Drs. H. Zaenal  Arifin,  M.H  akan  tetapi  tidak berhasil. Amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

## Destri Budi Nugraheni
Berdasarkan analisis terhadap putusan pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah mereka yang memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan dalam UUP dan KHI dengan alasan pengajuan pembatalan adalah karena wali nikah yang tidak berhak, adanya paksaan saat perkawinan, salah sangka terhadap diri suami, serta perkawinan kedua yang dilakukan tanpa ijin dari Pengadilan Agama. Tiga putusan dari lima putusan yang menggunakan mediasi, secara tegas mendasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang sebenarnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, menyebutkan bahwa salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah perkara pembatalan perkawinan. Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memang membuka peluang adanya mediasi sukarela, yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. Yang seharusnya dipahami, mediasi sukarela yang dimaksudkan adalah terbatas pada perkara yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, c, dan e. Perkara-perkara tersebut adalah perkara menyangkut sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan. Artinya, mediasi sukarela pun seharusnya tidak perlu dilaksanakan dalam perkara pembatalan perkawinan.
Menurut penulis, nampak hakim belum memperhatikan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan bantuan hakim mediator. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pragmatisme di kalangan hakim dalam mensikapi lembaga mediasi karena asumsi bahwa mediasi merupakan bagian dari hukum beracara di pengadilan yang sifatnya formalitas dan rutinitas belaka. 16 Hasil penelitian tersebut cukup logis dan demikian halnya yang terjadi dalam penggunaan mediasi pada penyelesaian perkara pembatalan perkawinan mengingat sejarah pengaturan mediasi sejak tahun 2002 yang mewajibkan setiap sengketa perkara perdata menggunakan mediasi.
Pengecualian pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/ PA.JS, karena hakim dalam pertimbangannya secara tegas menyebut bahwa perkara pembatalan perkawinan adalah perkara yang dikecualikan dalam penggunaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun ia memandang perlu agar para pihak melakukan mediasi. Pengandaian penulis, mungkin hakim mediator dapat memediasi agar istri bersabar dan kemungkinan keliru terhadap salah sangka yang dituduhkan atau apabila benar, harapannya melalui sang istri, suami dapat sehat kembali dan bersama mewujudkan keluarga yang bahagia. Kepada suami, mungkin mediator dapat menjelaskan  tentang  akad  nikah  sebagai  akad  yang  kuat  dan  secara  fitrah,  laki-laki  seharusnya menyukai perempuan. Ketika semua kemungkinan tersebut terjadi atau intinya mediasi berhasil dan pembatalan perkawinan tidak terjadi, maka menurut penulis, dapat berpotensi merugikan atau tidak memberikan keadilan bagi istri. Pasal 27 UUP secara tegas mengatur bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan atau salah sangka kepada diri suami atau istri hanya dapat diajukan ke pengadilan, maksimal 6 bulan sejak diketahui salah sangka tersebut. Artinya ketika mediasi
16 Shinta Dewi Rismawati, Saif Askari, dan M. Muslih Husein, “Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”, Jurnal Penelitian , Vol. 9, No. 2, November 2012, 257.
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan ...
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m berhasil, maka istri tidak dapat membatalkan perkawinannya karena kemungkinan waktu 6 bulan telah terlewat (daluwarsa). Apabila salah sangka istri benar dan tujuan perkawinan tidak tercapai, maka yang dapat dilakukan istri adalah mengajukan gugatan perceraian. Hal inilah yang menurut penulis tidak memberikan keadilan bagi istri, karena apabila sedari awal perkawinan dibatalkan maka status istri kembali seperti sebelum menikah (perkawinan dianggap tidak pernah terjadi), 17 sedangkan apabila putusnya perkawinan dengan perceraian, maka status istri adalah janda cerai hidup.
Sebagai pembanding, penulis menyajikan putusan pembatalan perkawinan tanpa menggunakan mediasi dengan alasan pengajuan perkara sebagaimana putusan pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi. Putusan-putusan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 3 Putusan Pembatalan Perkawinan tanpa mediasi
Putusan Kasus Posisi Amar Putusan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0174/ Pdt.G/2020/PA Tnk Penggugat adalah seorang istri yang mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Tergugat (suami) dikarenakan perkawinan antara keduanya terjadi dengan paksaan dari orang tua Penggugat serta selalu terjadi keributan di antara keduanya. Mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3819/Pdt.G/2017/ PA Kab Mlg Pemohon adalah seorang istri yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan suaminya (Termohon I) dengan istri keduanya (Termohon II). Berkedudukan sebagai Termohon III adalah Kepala KUA Kabupaten Malang selaku pihak yang menerbitkan Akta Nikah perkawinan Termohon I dan Termohon II. Alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pernikahan antara Termohon I dan Termohon II terjadi tanpa ijin pengadilan dan tanpa seizin dari Pemohon selaku istri sah Termohon I. Mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/ Pdt.G/2018/PA Pwk Pemohon adalah seorang istri yang mengajukan pembatalan perkawinan suaminya (Termohon I) dengan Nina Herlina Binti Mochamad Awa (Termohon II). Berkedudukan sebagai Turut Termohon adalah
Kepala KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta selaku pihak yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah. Pemohon mengajukan upaya pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa telah terjadi perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan karena pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon. Selain itu, Termohon I juga telah memalsukan identitasnya yaitu berstatus duda cerai mati. Mengabulkan permohonan Pemohon,
membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II.
17 Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena Adanya Penipuan Status Istri”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 4, No. 2, September 2017, 129.

## Destri Budi Nugraheni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m Putusan Kasus Posisi Amar Putusan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147 / Pdt.G/2017/PA Bi Pemohon adalah seorang isteri yang mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I (suami) karena merasa ditipu atas tindakan Termohon I yang memalsukan identitas dirinya sebagai seorang laki-laki dan tidak pernah berterus terang kepada Pemohon bahwa Termohon I sebenarnya adalah seorang perempuan. Pada perkara ini Pemohon juga melibatkan Kepala KUA Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sebagai Termohon II selaku pihak yang mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I Mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I. Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 536/Pdt.G/2018/ PA Pwr Pihak Pemohon pada perkara ini adalah Penghulu KUA Kabupaten Purworejo yang mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II karena dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak. Pemohon baru mengetahui bahwa wali nikah Termohon II saat menikah adalah ayah angkatnya dan bukan ayah kandung. Mengabulkan Permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II.
(Sumber: data sekunder yang diolah)
Mendasarkan pada putusan-putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan pembatalan perkara pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS mirip dengan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1147 /Pdt.G/2017/PA.Bi, yaitu terkait dengan adanya salah sangka pada diri seorang suami; Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA Tnk memiliki alasan pengajuan pembatalan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt yaitu dikarenakan adanya paksaan saat menikah; Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2585/Pdt.G/2019/PA.Pt memiliki kemiripan dengan alasan pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 536/ Pdt.G/2018/PA.Pwr, serta kesamaan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2018/ PA.Ptk dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk, yaitu pembatalan perkawinan kedua seorang suami yang dilakukan tanpa ijin Pengadilan Agama.
Perkara pembatalan perkawinan yang tidak menggunakan mediasi, menurut penulis, memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama , lebih efisien dari sisi waktu karena tidak perlu menempuh tahapan proses mediasi yang dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditentukan berlangsung paling lama 30 hari. Penggunaan mediasi pada perkara pembatalan perkawinan menjadi kontraproduktif, karena dalam dasar menimbang PERMA jelas tersebut bahwa penggunaan mediasi dimaksudkan untuk mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; kedua, menjamin kepastian hukum dalam penegakan syarat-syarat perkawinan menurut UUP dan hukum Islam. Kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya, sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Jadi, ketiadaan salah satu rukun maka perkawinan itu seharusnya tidak dilaksanakan. Hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. 18 Perkawinan atau pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Islam mengatur masalah perkawinan secara teliti dan terinci dengan tujuan untuk membawa umat manusia pada kehidupan yang terhormat sesuai dengan kedudukannya yang mulia di antara mahluk-mahluk Tuhan yang lainnya. 19 Filosofi tersebut salah satunya ditegakkan melalui pengaturan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Apabila perkawinan yang hendak dilaksanakan diketahui tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka dapat dilakukan upaya pencegahan perkawinan, sedangkan apabila perkawinan telah dilaksanakan, namun terdapat syarat-syarat perkawinan yang dilanggar, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pembatalan perkawinan.
Penggunaan mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya menjadikan hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa atau adakah pelanggaran syarat- syarat perkawinan sebagaimana yang didalilkan Pemohon atau Penggugat benar adanya. Pada perkara-perkara di atas, pembuktian yang dilakukan atau diberikan oleh Penggugat dan Pemohon adalah melalui dua orang saksi yang mengetahui bahwa perkawinan yang melanggar syarat-syarat perkawinan telah terjadi serta dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang mendukung argumentasi Pemohon atau Penggugat dalam posita atau dalil gugatan. Bukti Surat yang diajukan antara lain Kutipan akta nikah perkawinan pertama, untuk membuktikan bahwa suami atau Tergugat telah melakukan perkawinan kedua tanpa ijin pengadilan, atau Kutipan Akta Nikah dari perkawinan yang hendak dibatalkan, dan akta kelahiran anak yang menyebut secara jelas sebagai anak sah dari seorang ayah dan ibu yang menunjukkan bahwa perkawinan kedua orang tuanya adalah perkawinan yang sah dan tercatat, namun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Mendasarkan pada keterangan Penggugat atau Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi yang diakui oleh pihak Termohon atau Tergugat, hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang melanggar syarat-syarat perkawinan dalam UU dan ketentuan hukum Islam. Hakim dalam perkara di atas selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal yang dilanggar yang menjadi dasar dilakukannya pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUP. Sebagai contoh hakim mendasarkan Pasal 26 ayat (1) UUP untuk membatalkan perkawinan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah atau mendasarkan pada Pasal 24 UUP untuk perkawinan poligami yang dilakukan tanpa ijin Pengadilan Agama dan Istri pertama; serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUP, sebagai dasar pijakan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan dengan ancaman, paksaan, atau terdapat salah sangka pada diri seorang suami atau istri.

## Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama dan Relevansinya dengan Penegakan Keadilan bagi Para Pihak
Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG, yang mengharuskan hakim
18 Ridho Mubarak, Zaini Munawir, Riswan Munthe, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan dalam terhadap Pembatalan Perkawinan”, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , Vol. 8, No. 2, 2016, 197.
19 Tri Lisiani Prihatinah, “Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008, 167.

## Destri Budi Nugraheni
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. 20 Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Tujuan mediasi tersebut diimplementasikan dalam klausul- klausul PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satunya yang menyangkut tugas mediator.
Dalam rangka mewujudkan penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Mediator bertugas menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Mediator juga bertugas untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak memahami kepentingan masing-masing, dengan tujuan dapat bekerja sama mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. PERMA membatasi, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut, harus dipastikan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.
Tujuan mediasi yang diimplementasikan melalui tahapan proses mediasi (tugas mediator) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis urgensi mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan. Seluruh contoh putusan pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi, memang tidak ada satu pun yang berhasil, namun untuk melihat urgensi penggunaan mediasi, perlu kiranya dilakukan pengandaian apabila mediasi tersebut berhasil. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
Pada hakikatnya, hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. 21 Oleh karenanya, apabila mediasi berhasil dan dilakukan pencabutan perkara, maka hakim pemeriksa perkara, tidak memeriksa apakah betul wali nikah yang digunakan dalam perkawinan adalah wali nikah yang tidak berhak, apakah betul ada salah sangka terhadap diri suami, apakah betul adanya paksaan untuk melakukan perkawinan atau apakah benar perkawinan kedua seorang suami dilakukan tanpa ijin Pengadilan Agama. Di sisi lain, rumusan pembatalan perkawinan dalam UUP sangat jelas bahwa perkawinan yang tidak sesuai ketentuan UU dan hukum Islam, dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Artinya, ketika mediasi berhasil maka dimungkinkan terdapat perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan karena hanya hakim pemeriksa perkara yang dapat memutus dan menyelesaikan apakah perkawinan tersebut sah atau sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.
PERMA pun mengatur tentang kemungkinan kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu ketika terjadi kesepakatan antara penggugat dengan sebagian tergugat, atau kesepakatan sebagian penggugat dengan tergugat. Pada perkara pembatalan perkawinan, tata cara pengajuan hingga pemeriksaan perkara dilakukan sebagaimana gugatan perceraian, sehingga perkara pembatalan perkawinan termasuk kategori perkara yang mengandung sengketa dalam perkawinan. Pada putusan pembatalan perkawinan di atas, nampak ada beberapa pihak Termohon, yaitu dalam hal suami istri yang perkawinannya hendak dibatalkan oleh pihak lain, seperti Kepala KUA/Penghulu yang
20 Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Peradilan”, Yuridika ,  Volume 31, Nomor 1 Januari 2016, 124.
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Ed.3 (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988), 5.
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan ...
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m menikahkan, ayah serta Istri pertama dari suami. Artinya kecil kemungkinan terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dengan salah satu pihak Tergugat atau kesepakatan antara Pemohon dengan salah satu pihak Termohon.  Hal ini menurut Penulis, karena tidak hanya kepentingan personal Pemohon atau Penggugat, namun lebih pada penegakan legalitas perkawinan.
Penyelesaian perkara pembatalan perkawinan tanpa menggunakan mediasi tidak serta merta menutup akses keadilan bagi para pihak. Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar hakim menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam proses beracara di pengadilan. Mukti Arto berpendapat bahwa mendasarkan pada pasal tersebut maka:
1)  Hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpikir pada nilai keadilan sejak menerima, mendamaikan, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara serta menyelesaikannya. Semua itu harus dilaksanakan dengan berpijak pada nilai keadilan dengan mewujudkan keseimbangan antara dua sisi dan tidak boleh ada diskriminasi;
2)  Hakim hanya memberikan putusan yang berkeadilan. Hakim tidak menjatuhkan putusan selain putusan yang berkeadilan. Keadilan adalah segala-galanya;
3)  Keadilan harus digali dan ditegakkan oleh hakim adalah keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME
4)  Keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME adalah keadilan yang bersumber dari hukum Tuhan sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan
5)  Keadilan yang harus digali dan ditegakkan oleh hakim peradilan Islam untuk diberikan kepada pencari keadilan adalah keadilan yang berdasarkan hukum syariah Islam. 22
Pendapat senada juga disampaikan Fauzan bahwa hakim wajib menegakkan keadilan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup tersebut antara lain nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain. 23 Mendasarkan pada hal tersebut, penyelesaian pembatalan perkawinan tanpa mediasi dapat menjamin penegakan keadilan serta kepastian hukum dalam penegakan perkawinan yang sah serta memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut UU dan hukum agama. Sebaliknya, penggunaan mediasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan, dapat menimbulkan kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan, yaitu keadilan berdasarkan UU dan KHI menyangkut syarat-syarat perkawinan.

## Penutup
Perkara pembatalan perkawinan seharusnya tidak menggunakan mediasi karena terkait penegakan rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Analisis terhadap putusan perkara pembatalan perkawinan yang menggunakan mediasi tidak diketemukan hal-hal atau alasan-alasan yang menunjukkan bahwa perkara tersebut berbeda (kasuistik) dengan perkara lain, sehingga mediasi perlu dilakukan. Bahkan, apabila mediasi tersebut berhasil dan tercapai kesepakatan di antara para pihak, maka dimungkinkan terjadi kesepakatan
22 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 18.
23 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9.

## Destri Budi Nugraheni
terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan juga tidak berkorelasi dengan penegakan keadilan bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan mediasi yang diharapkan dapat membuka akses keadilan terhadap para pihak, tidak dapat diwujudkan karena kesepakatan yang dilahirkan berpeluang melanggar ketentuan hukum mengenai perkawinan yang sah dan syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , cet. 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Arto, Mukti. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Basith, Abdil Baril. “Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat)”. patalu.go.id . Diakses dari https://www.pa-talu.go.id/ front.php?page=artikel&id_artikel=2 tanggal 6 Agustus 2020.
Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Peradilan”. Yuridika , Vol. 31, No. 1, Januari 2016.
Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, Al Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang- undangan . Vol. 4, No. 1, 2017.
Fauzan, M dan Ahmad Kamil. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
Husein, M. Muslih, Shinta Dewi Rismawati dan Saif Askari. “Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”. Jurnal Penelitian . Vol. 9, No. 2. November 2012.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Haryanti, Amelia. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena Adanya Penipuan Status Istri”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , Vol. 4, No. 2, September 2017.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama , Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum , cet. 7. Jakarta: Kencana, 2015.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia , Ed. 3. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
Munthe, Riswan, Ridho Mubarak dan Zaini Munawir. “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan dalam terhadap Pembatalan Perkawinan”. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial . Vol. 8, No. 2, 2016.
Novera. A, S. Turatmiyah, dan M. Syaifudin, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama di Sumatera Selatan”, Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum . Vol. 22, No. 1, Januari 2015.
Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. “Naskah Akademis Mediasi”. 2017. Diakses dari http://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/NaskahAkademis/Naskah%20Akademis%20Mediasi. pdf, tanggal 4 April 2020.
Prihatinah, Tri Lisiani. “Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8, No. 2, Mei 2008.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Rusli, Tami, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pranata Hukum , Vol. 8, No. 2, Juli 2013.
Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2007.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.