Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF
Dian Husna Fadlia * , Yunanto **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yun_yunanto@yahoo.com

## ABSTRAK
Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK) sebagai  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain  yang mempunyai  fungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia, mempunyai peranan  yang  penting  dalam  penanganan  kasus  investasi  fiktif  yang  sedang  berkembang  saat  ini  di Indonesia. Permasalahan  tesis  ini  adalah  bagaimanakah  bentuk-bentuk  dugaan  investasi  fiktif  yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif.  Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk- produk  investasi  tersebut  merupakan  produk  investasi  fiktif.  Peningkatan  penipuan  investasi  fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas  dugaan  investasi  fiktif.  Perlindungan  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  tindakan  preventif  dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada  investasi  fiktif.  Sedangkan,  tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  OJK  dapat  diberikan  melalui pemrosesan  secara  hukum  kepada  para  perusahaan  investasi  fiktif  oleh  tim  waspada  investasi  karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Kata Kunci: Investasi Fiktif; Investor; Peran OJK; Perlindungan Hukum
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkembangan  kebutuhan  masyarakat semakin  meningkat  dari  hari  ke  hari  yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Dewasa  ini,  masyarakat  sudah  memiliki pandangan  hidup  kedepan  (visioner)  dalam menghadapi  kebutuhan  hidup  yang  semakin banyak  dan  tidak  terduga  di  masa  depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke atas sedang giat-giatnya menginvestasikan  hartanya  dengan  harapan agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang lebih  baik  dan  mendapatkan  keuntungan  yang berlimpah di masa depan. Selain itu, investasi bagi  sebagian  orang  merupakan  sebuah  gaya hidup baru. Mereka berlomba-lomba mengikuti trend investasi yang sedang gencar- gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan.
Investasi  berasal  dari  kata invest yang berarti  menanam  atau  menginvestasikan  uang atau  modal 1 .  Secara  umum,  investasi  dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan  baik  oleh  orang  pribadi  (natural person)  maupun  badan  hukum  (juridicial person),  dalam  upaya  meningkatkan  dan/atau mempertahankan  nilai  modalnya,  baik  yang berbentuk  uang  tunai  (cash  money),  peralatan
1 Hasan  Shadily,  dalam,  Ana Rokhmatussa’dyah  dan
Suratman,  2011, Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 3.
(equipment),  aset  tak  bergerak,  hak  atas kekayaan intelektual, maupun keahlian 2 .
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat dengan catatan penambahan kelas menengah nampaknya juga meningkatkan  potensi  kejahatan  di  bidang investasi.  Investasi  fiktif  marak  ditawarkan oleh  perusahaan-perusahaan  investasi  fiktif kepada  masyarakat.  Masyarakat  yang  sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya kadang  kurang  awas  dan  waspada. Hal  ini disebabkan antara ketidaktahuan atau kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap keuangan, khususnya investasi, berpacu dengan ketamakan untuk memperoleh keuntungan  atau return sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal sekecil-kecilnya.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya  disebut  dengan  OJK, sebagai lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain  yang  mempunyai fungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  di  Indonesia,  mempunyai  peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi  fiktif  yang  sedang  berkembang  saat ini di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat disusun antara lain:
2 Dhaniswara  K.  Harjono,  2007, Hukum  Penanaman Modal, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, halaman 10.
a. Bagaimanakah  bentuk-bentuk  dugaan investasi  fiktif  yang  berkembang dalam masyarakat?
b. Mengapa  terjadi  penipuan  investasi fiktif yang merugikan investor?
c. Bagaimanakah  peran  OJK  dalam perlindungan  hukum  bagi  investor atas dugaan investasi fiktif?

## 2. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  tesis  ini adalah  penelitian doktrinal. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis.  Metode  pengumpulan  data dilakukan menggunakan data sekunder.
Metode  analisis  data  menggunakan  metode kualitatif.

## 3. Kerangka Teori
Radbruch  memandang Sein dan Sollen,
‘materi’  dan  ‘bentuk’,  sebagai  dua  sisi  dari satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’  melindungi  ‘materi’.  Itulah  kira -kira frase  yang  tepat  untuk  melukiskan  teori Radbruch  tentang  hukum  dan  keadilan.  Nilai keadilan  adalah  ‘materi’  yang  harus  menjadi isi  aturan  hukum.  Sedangkan  aturan  hukum adalah  ‘bentuk’  yang  harus  melindungi  nilai keadilan 3 .
Hukum sebagai pengemban nilai keadilan,  menurut Radbruch  menjadi  ukuran bagi  adil  tidak  adilnya  tata  hukum.  Tidak
3 Bernard  L  Tanya,  dkk.,  2010, Teori  Hukum  Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta:Genta Publisihing, halaman 129.
hanya  itu,  nilai  keadilan  juga  menjadi  dasar dari  hukum  sebagai  bahan  hukum.  Dengan demikian,  keadilan  memiliki  sifat  normatif sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Ia  normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental  yang  mendasari  tiap  hukum positif  yang  bermartabat.  Ia  menjadi  landasan moral  hukum  dan  sekaligus  tolak  ukur  sistem hukum  positif.  Kepada  keadilan-lah,  hukum positif  berpangkal.  Sedangkan  konstitutif, karena  keadilan  harus menjadi  unsur  mutlak bagi  hukum  sebagai  hukum.  Tanpa  keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum 4 .

## B. HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Bentuk-Bentuk Dugaan Investasi
Fiktif yang Berkembang dalam Masyarakat.
OJK  mencatat  terdapat  262  laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan  dari  OJK.  Perusahaan- perusahaan  dan/atau  produk  investasi yang  ditawarkan  tersebut  bisa  diduga merupakan  perusahaan  dan/atau  produk ilegal/fiktif, sehingga masyarakat diharapkan  untuk  berhati-hati  dalam berinvestasi.  Dari  jumlah  tersebut, pengaduan  masyarakat  terdiri  dari
4 Ibid, halaman 130.
investasi  uang,  investasi  valuta  asing, investasi online, investasi emas,
promissory  note,  investasi  pakaian, investasi  saham  luar  negeri,  investasi pulsa, investasi produk pertanian, tanaman,  dan  perkebunan,  investasi produk  peralatan  elektronik,  tabungan investasi profesi syariah (TIPS),
investasi berjangka dan komoditi, investasi  penanaman  modal  usaha, investasi tour  and  travel,  investasi  alat kesehatan,  investasi  ayam  petelur, investasi  penyewaan  dan  penjualan properti,  investasi  properti  rumah  atau tanah, investasi di sektor riil dan ekspor impor,  investasi  perhotelan,  investasi kendaraan, dan investasi tabungan haji.

## 2. Faktor  Terjadi  Penipuan  Investasi Fiktif yang Merugikan Investor.
Peningkatan  penipuan  investasi  fiktif di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  yaitu  minimnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  sektor  keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi  yang  legal,  dan  kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan  return  tinggi  dengan mengabaikan  risiko. Korban  investasi fiktif  ini  tidak  hanya  masyarakat menengah kebawah, tetapi juga masyarakat  kelas  atas  yang  bahkan
dapat  dikategorikan berpendidikan  atau well educated.
Terdapat dua kategori masyarakat yang menjadi  target  perusahaan  investasi fiktif,  yaitu  masyarakat  yang  tidak  tahu bahwa  perusahaan  atau  produk-produk investasi  yang  ditawarkan  itu  tidak memiliki izin (legalitas tidak jelas), dan masyarakat yang sudah mengetahui izin perusahaan, namun mengharapkan return yang tinggi.
3. Peran  OJK  dalam  Perlindungan Hukum  bagi  Investor  atas  Dugaan Investasi Fiktif.
a. Tindakan-tindakan  preventif  OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif.
1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai  karakteristik  kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.
Sosialisasi program pencegahan tindakan  melawan  hukum  dalam penghimpunan  dana  masyarakat dan  pengelolaan  investasi  ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu  secara  ilegal  yang  disertai dengan  iming-iming return yang tinggi  diluar  kewajaran,  sehingga masyarakat  tidak  lagi  menjadi korban dari investasi fiktif.
2) Pemberian izin usaha oleh otoritas  terhadap  pihak  yang menghimpun dana masyarakat.
Kegiatan  operasional  lembaga,
orang perseorangan, dan perusahaan  yang  melawan  hukum dalam penghimpunan dana
masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang  sah  dari  Bank  Indonesia, Bapepam  dan  LK,  atau  Bappepti. Oleh  sebab  itu,  pastikan  bahwa orang atau perusahaan yang melakukan  penawaran  investasi telah  memiliki  izin  sesuai  dengan peruntukkannya  dari  salah  satu lembaga  yang  berwenang,  seperti Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga  Keuangan  (Bapepam- LK),  dan  Kementrian  Keuangan; Bank  Indonesia  (BI); dan Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka
Komoditi (Bappepti), dan Kementrian Perdagangan. 3) Mengoptimalkan fungsi
Layanan  Konsumen  Keuangan
Terintegrasi atau Integrated
Financial Customer Care (IFCC)
Salah satu sarana layanan konsumen  yang  disediakan  oleh OJK  adalah fasilitas (IFCC) dengan  nomor  kontak  (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan  teknologi  terbaru yang mampu
memberikanfasilitas traceable d an trackable.
Fitur traceable adalah  fitur  yang dapat  diakses  dan  dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengetahui dan/atau mengambilalih pengaduan konusmen  kepada  lembaganya untuk diupayakan
penyelesaiannya. Sementara trac kable adalah  fitur  yang  dapat diakses oleh Konsumen (sebagai pelapor) untuk mengetahui status  perkembangan  pengaduan yang  disampaikannya  kepada
OJK.
Beberapa otoritas pengawas  dari  berbagai  negara antara lain Bank Negara Malaysia  yang  berkesempatan mengunjungi  IFCC  berminat untuk belajar dari OJK mengenai sistem dimaksud.
4) OJK mengeluarkan aturan pelaksana  penawaran  produk dan/atau layanan jasa keuangan.
OJK    mengeluarkan    Surat Edaran    Otoritas    Jasa  Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang    Penyampaian    Informasi dalam    rangka  Pemasaran  Produk dan  atau  Layanan  Jasa  Keuangan. Surat    Edaran    Otoritas    Jasa Keuangan    (SE-OJK)    tersebut merupakan    peraturan  pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal  6 Agustus    2013    tentang Perlindungan    Konsumen    Sektor Jasa  Keuangan  yang  efektif akan berlaku  efektif  sejak  6  Agustus 2014.  Surat  Edaran    ini    mengatur bahwa    penawaran    oleh    PUJK harus    menggunakan    data    yang telah    disetujui    oleh    Konsumen atau masyarakat    yang    bersedia dihubungi    melalui  sarana  SMS, telepon atau email.
5) Peningkatan  literasi  keuangan masyarakat
Rivlin berpendapat bahwa
literasi  keuangan  sangat  penting untuk  mendukung  fungsi-fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat  yang  tahu  mengenai manfaat produk dan jasa keuangan,
semakin  besar  transaksi  keuangan yang  dapat  diciptakan  dan  pada akhirnya  akan  menggerakkan  roda perekonomian.  Pandangan  seperti ini  sejalan  dengan  pemikiran Akhtar  yang  berpendapat  bahwa dampak literasi keuangan terhadap perekonomian sangatlah besar. Hal ini  beralasan  sekali  mengingat jumlah  masyarakat  yang  mengerti produk  dan  jasa  keuangan  akan disertai dengan peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan, sehingga menggerakkan roda  perekonomian  menjadi  lebih cepat.
b. Tindakan-Tindakan  Represif  OJK dalam  Mengatasi Dugaan Investasi Fiktif  yang  Merugikan  Investor dan Masyarakat.
1) Pembentukan Satuan Tugas
(Satgas) Waspada Investasi
Berdasarkan  Surat  Keputusan Ketua  Bapepam-LK  Nomor:  Kep- 208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperpanjang dengan
Surat
Keputusan  Ketua  Bappepam-LK
Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan  pada  tanggal  19  Maret 2012,  dibentuk  Satuan  Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Pengelolaan  Investasi.  Satgas  ini
merupakan hasil kerjasama beberapa  instansi  terkait  dengan jumlah anggota keseluruhan
sebanyak 41 orang dan melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya
kepada Ketua Bapepam-LK.
2) OJK membentuk Investor
Protection Fund (IPF). OJK membentuk Investor
Protection  Fund (IPF)  atau  dana
perlindungan  pemodal.    IPF  ini merupakan  lembaga  perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF dibentuk untuk
memberikan perlindungan dan mampu  menambah  kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal  Indonesia  sebagai  sarana investasi.
3) Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  konsumen  Sektor Jasa Keuangan.
OJK  merilis  peraturan  tentang perlindungan  konsumen  jasa keuangan, yaitu Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
1/POJK.07/2013 yang akan
menjadi  pedoman  bagi  lembaga jasa  keuangan  dan  masyarakat.
Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi  patokan  karena  publik bisa mengetahui industri keuangan  apa  saja  yang  masuk dalam  pengawasan  OJK,  jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.

## 4) Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor Jasa Keuangan
Kegiatan  bertransaksi  di  bidang keuangan akan menimbulkan risiko  atau  akan  memiliki  potensi sengketa  di  masa  depan,  sehingga OJK  mengatur  adanya  kewajiban bagi  pelaku  usaha  jasa  keuangan untuk  menyelesaikan  pengaduan konsumen.  Dalam  penyelesaian pengaduan  oleh  lembaga  jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan  lembaga  jasa  keuangan. Apabila  konsumen  tidak  puas terhadap  penanganan  pengaduan, maka  konsumen  keuangan  dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (LAPS).
Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa  di  sektor  jasa  keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan    amanah    Pasal    29 huruf    c  Undang-Undang    Nomor 21    Tahun    2011    tentang    OJK, dimana  OJK  diberi    tugas    untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan    konsumen    yang dirugikan    oleh    pelaku    di lembaga    jasa    keuangan    sesuai dengan    peraturan  perundang- undangan    di    sektor    jasa keuangan.
Pengertian
memfasilitasi
penyelesaian
pengaduan    konsumen    dimaksud perlu  dimaknai  secara   luas,yaitu melalui    kebijakan    mekanisme penyelesaian    sengketa    di    sektor jasa keuangan.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a. OJK  mencatat  terdapat  262  laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang
ditawarkan bukan merupakan kewenangan  dari  OJK. Perusahaan- perusahaan  dan  kelembagaan/atau produk investasi tersebut adalah ilegal atau tidak  berizin,  maka  produk
tersebut tidak diakui dan menunjukkan  adanya  dugaan  bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan  produk  investasi  fiktif, sehingga masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam berinvestasi. b. Peningkatan  penipuan  investasi  fiktif di Indonesia disebabkan oleh beberapa  faktor,  yaitu  minimnya pengetahuan  masyarakat  terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan  tentang  investasi  yang legal,  dan  kondisi  masyarakat  yang tamak  ingin  mendapatkan  return tinggi dengan mengabaikan risiko. c. Terdapat  2  (dua)  peran  OJK  dalam perlindungan  hukum  bagi  investor atas  dugaan  investasi  fiktif,  yaitu melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan-tindakan preventif yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat  terjebak  pada investasi fiktif  terdiri  dari  5  (lima)  langkah, yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi,  pemberian  izin  usaha  oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat,
mengoptimalkan fungsi Layanan Keuangan Terintegrasi atau
Integrated  Financial  Customer  Care (IFCC),  OJK  mengeluarkan  aturan pelaksanaan penawaran produk
dan/atau  layanan  jasa  keuangan,  dan
peningkatan literasi keuangan
masyarakat.  Sedangkan, tindakan-
tindakan represif OJK dalam mengatasi  dugaan  investasi    fiktif yang merugikan investor dan masyarakat, yaitu dengan cara pembentukan  Satuan  Tugas  (Satgas) Waspada  Investasi, OJK membentuk Investor Protection Fund (IPF), OJK
menerbitkan  Peraturan Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan yang terdiri dari pelaksanaan Internal Dispute Resolution oleh lembaga jasa keuangan  dan  pelaksanaan External Dispute  Resolution di  sektor  jasa
keuangan.
2. Saran
a. Masyarakat  harus  berhati-hati  dalam
berinvestasi  dan  sebaiknya  terlebih dahulu  mempelajari,  serta  mencari informasi  tentang  produk-produk investasi  dan  cara  berinvestasi  yang aman sebelum melakukan investasi.
b. Pelaku  penipuan  investasi  fiktif  atau
ilegal  harus  dihukum  dengan  adil
sesuai  tindak  kejahatannya  karena sudah  merugikan  investor  secara materiil.

## DAFTAR PUSTAKA
Harjono, Dhaniswara  K.,  2007, Hukum Penanaman  Modal,  Jakarta:PT  Raja Grafindo Persada.
Rokhmatussa’dyah , Ana  dan  Suratman,  2011, Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal, Jakarta:Sinar Grafika.
Tanya, Bernard  L,  dkk.,  2010, Teori  Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta:Genta Publisihing.