INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9725-9734 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Etika Administrasi Publik pada Penggusuran Paksa dalam Rangka
Pembangunan Fasilitas Publik
Lailatul Badriah
Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman Email: lailatul.badriah@mhs.unsoed.ac.id

## Abstrak
Banyak  kasus  penggusuran  paksa  terjadi  sebab  proyek  pembangunan  fasilitas  publik  yang dilakukan pemerintah memperoleh tanah yang cukup ideal dari tanah pribadi milik perorangan atau  masyarakat.  Jika  kebijakan  pembangunan  fasilitas  publik  turut  diuji  dengan  etika, administrator  menjadi  responsif  untuk  mencapai  hasil,  tetapi  tidak  dengan  melakukan  cara apapun. Tulisan ini hendak membangunkan argumen terkait kebijakan pembangunan fasilitas publik  dengan  uji  etika  untuk  hasil  yang  etis.  Hasil  penelitian  menemukan  ribuan  kasus penggusuran  paksa  selama  tahun  2017  sehingga  kasus  ini  dari  perspektif  etika  normatif dominan — khususnya  teleologi — benar-benar  menyoroti  tanggung  jawab  yang  saling bertentangan  dari  administrator  publik.  Dalam  kasus  pembangunan  fasilitas  publik  yang mengandalkan penggusuran paksa, konteks dan konsekuensi tindakan tidak dipertimbangkan karena fokusnya adalah mengikuti struktur birokrasi yang ketat atau “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apa pun yang diperlukan.
Kata  Kunci:  Etika administrasi publik, pembangunan fasilitas publik, penggusuran paksa.

## Abstract
Many cases of forced evictions occur because public facility development projects carried out by the government obtain land that is quite ideal from private land belonging to individuals or communities. If public facility development policies are also tested with ethics, administrators become responsive to achieve results, but not in any way. This paper seeks to develop arguments regarding the policy of building public facilities with an ethical test for ethical results. The results of the research found thousands of cases of forced evictions during 2017 so that this case from the perspective of dominant normative  ethics — especially  teleology — really  highlights  the  conflicting  responsibilities  of  public administrators. In the case of construction of public facilities that rely on forced evictions, the context and consequences of actions are not considered as the focus is on adhering to a strict bureaucratic structure or “getting the job done” by whatever means necessary .
Keyword: Ethics of publik administration, forced evictions, public facility development.

## PENDAHULUAN
Bidang  infrastruktur  publik  membentuk  kerangka  kerja  yang  menghargai  hasil,  dan menyelesaikan  pekerjaan  tanpa  mempertimbangkan  bagaimana  individu,  kelompok  dan komunitas  yang  rentan  terpengaruh.  Banyak  sekali  kasus  penggusuran  paksa  demi pembangunan infrastruktur, memperlihatkan ucapan Simon (1946) dalam Alkadry et al (2017) terkait bidang administrasi publik yang difokuskan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi, sambil  mencoba    menyeimbangkan  nilai-nilai  demokrasi  dan  kesetaraan  yang  masih bertentangan. Hal ini bahkan terjadi sejak tahun 1880an hingga sekarang. Dalam banyak hal, sejenis kasus penggusuran ini memang tak lagi mengherankan karena masalah ras dan kelas selalu berada di garis depan kesadaran dunia bahkan ketika tidak disebutkan secara eksplisit.
Sebagaimana ungkapan Cohre (2008: 1) yang dikutip oleh Hidayat (2017), jutaan orang di seluruh dunia, di daerah perkotaan dan pedesaan, terkena dampak penggusuran paksa secara  individu  ataupun  kelompok  dari  rumah  dan  tanah  mereka  sendiri.  Seringkali masyarakat  miskin  dan  terpinggirkan  lah  yang  dipaksa  untuk  pindah  ketika  pemerintah melakukan  proyek  pembangunan.  Mereka  dipaksa  untuk  menyerahkan  properti  pribadi mereka  untuk  kelancaran  pelaksanaan  proyek-proyek  yang  kemungkinan  tidak menguntungkan atau tidak memberikan manfaat bagi mereka.
Ketika  pemerintah  ingin  melaksanakan  proyek  pembangunan  prasarana  atau  sarana publik,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  pengadaan  tanah.  Persyaratan  ini disebabkan terbatasnya lahan publik yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berusaha untuk memperoleh tanah yang cukup ideal dari tanah pribadi milik perorangan atau masyarakat.
Banyaknya  kasus  penggusuran  menjadi  salah  satu  bukti  juga  alasan  mengenai tanggung jawab administatif yang masih menjadi topik yang sulit dipahami dan bermasalah. Ketidakmampuan  bidang  administrasi  publik  untuk  memecahkan  teka-teki  tindakan administratif  yang  responsibel,  dapat  menumbuhkan  ketidakpercayaan  publik  terhadap “negara administratif” serta peran para profesional dan adminisirator publik yang ditunjuk dalam pemerintahan yang demokratis (Plant, 2018). Seorang administrator seharusnya secara efektif menyeimbangkan standar profesional dan etika yang digariskan oleh pekerjaan dan yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk peran ras dan kelas dalam mempertimbangkan hasil  keputusan  kebijakan  publik,  menanggapi  struktur  yang  saling  bertentangan  yang mempromosikan  nalitas  rasio  dan  maksimalisasi  utilitas  dengan  mengorbankan  nilai-nilai publik  seperti  demokrasi,  kebebasan,  dan  keadilan.  (Alkadry  et  al,  2017).  Terdapat keanekaragaman dan etika dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Standar-standar keadilan sosial ini penting untuk bidang administrasi publik, meskipun keadilan sosial masih sering menjadi bahan pertanyaan dalam sejarah reformasi administrasi dalam administrasi publik.
Alkadry et al (2017) berbicara tentang pelajaran yang tidak dipelajari, yaitu terkait nilai- nilai  etis  yang  turut  dipertimbangkan  dalam  suatu  pekerjaan  yang  berbasis  hasil,  ketika konsekuensi dari tindakan ditempatkan secara tidak proporsional bagi kelompok yang paling rentan. Jika kebijakan pembangunan fasilitas publik turut diuji dengan etika, maka keinginan seorang guru agar siswa belajar lebih banyak, akan dibarengi dengan dorongan nilai agar mereka  tidak  mencontek  untuk  menunjukkan  bahwa  mereka  sudah  belajar.  Jaksa menyingkirkan penjahat tanpa menyembunyikan bukti yang bisa membebaskan terdakwa. Para administrator menjadi responsif untuk mencapai hasil, tetapi tidak dengan biaya apapun. Personel pembangunan menyediakan sarana/fasilitas publik tetapi bukan sebagai alat untuk menciptakan ghetto  (Holocaust  et  al.,  1941)  kedua.  Dengan  kata  lain,  tulisan  ini  hendak membangunkan argumen terkait kebijakan  pembangunan fasilitas  publik dengan uji etika untuk hasil yang etis.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.  Subjek  penelitian  ini  ialah  dokumen;  berita  dan  hasil  wawancara  pihak-pihak  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di berbagai media. Pun dengan kajian-kajian yang telah dipublis di berbagai media. Sehingga penelitian ini menggunakan metode literature review.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggusuran adalah pengusiran secara paksa penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk perumahan dan bisnis, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah daerah. Daerah perkotaan dapat digusur karena kelangkaan dan tingginya harga  tanah.  Sebaliknya,  daerah  pedesaan  sering  diizinkan  untuk  membangun  proyek infrastruktur besar (Nulhaqim et al., 2020) seperti bendungan pembangkit listrik tenaga air.
Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2012  Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum  memberikan  pedoman  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum di Indonesia. Pengadaan tanah adalah proses memperoleh tanah dengan membayar  kompensasi  yang  adil  dan  wajar  untuk  kompensasi  hukum  yang  sah.  Dengan lanjutan  bahwa  pengadaan  tanah  tersebut  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip kemanusiaan, demokrasi dan keadilan.
Relasi conflictual antara negara dan masyarakat sering kali tidak dapat dihindari dalam proses pengadaan tanah. Ini berakhir dengan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah dan penggunaan kekuatan fisik terhadap warga desa Tanak Awu yang menjadi lokasi proyek, misalnya,  selama  proses  pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  Bandara  Internasional Lombok beberapa tahun lalu. Bukti pelanggaran hak-hak rakyat atas milik pribadi antara lain peran  polisi  dalam  penggusuran  paksa  dan  penumpasan  protes  warga  yang  menentang rencana  pembangunan  BIL.  Meskipun  pemerintah  pada  awalnya  menggunakan  strategi persuasi dan (dari sudut pandang pemerintah) menawarkan kompensasi yang cukup untuk membuat  orang  menyerahkan  tanah  mereka,  pemerintah  akhirnya  mengambil  strategi represif, memaksa penduduk yang tidak kooperatif untuk meninggalkan lahan pemukiman tempat tinggal mereka (Hidayat, 2017).
Kasus lain ialah dimuat dalam laporan penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 yang diterbitkan oleh LBH Jakarta dengan judul “Mengais di Pusaran Janji” (Albajili et al., 2017). Dalam laporan ini, sepanjang tahun 2017, total terdapat 110 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta yang memakan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha. Dari angka tersebut, terdapat 82 titik lokasi penggusuran paksa yang melibatkan unit usaha dengan total korban 1.642 unit usaha. Sedangkan untuk hunian, terdapat 20 kasus penggusuran dengan total  korban  1.070  kepala  keluarga.  Selain  itu,  terdapat  juga  8  kasus  penggusuran  yang korbannya  gabungan  antara  hunian  dan  unit  usaha  dengan  jumlah  korban  112  kepala keluarga dan 89 unit usaha. Adapun dari total seluruh kasus penggusuran paksa di Jakarta pada 2017, Jakarta Utara menjadi daerah dengan titik penggusuran terbanyak yaitu sebanyak 29 titik, diikuti Jakarta Pusat sebanyak 27 titik, Jakarta Selatan dengan 19 titik, Jakarta Timur
dengan 18 titik dan Jakarta Barat dengan 17 titik.
Bila pembangunan dikaji tidak hanya secara ekonomis tapi juga memperhatikan kajian etika  sebagaimana  kajian-kajian  mengenai  etika  administrasi  publik,  personel  perumahan menyediakan perumahan umum tetapi bukan sebagai alat untuk mengosongkan lingkungan yang ramai dan untuk menciptakan ghetto kedua. Para administrator melayani kebutuhan transportasi suatu komunitas, tetapi ketika mereka turut meminta jalan raya, mereka tidak melindas komunitas penduduk yang tidak berdaya secara politik. Seperti yang diungkapkan oleh  Denhardt,  “Etika  harus  dianggap  sebagai  membantu  membingkai  pertanyaan  yang relevan  tentang  apa  yang  seharusnya  dilakukan  pemerintah  dan  bagaimana  administrasi publik seharusnya mencapai tujuan tersebut.”
Pembangunan atau program yang hanya berbasis hasil, lebih kompleks karena sumber daya yang terbatas namun ditambah dengan permintaan yang tidak terbatas, tujuan program dan  antar  program  yang  berpotensi  bertentangan,  banyak  pemangku  kepentingan,  dan adanya  batas-batas  berbagai  aturan  di  internal.  Dalam  kasus  abad  ke-20,  pembangunan kembali  perkotaan,  perumahan  umum,  pembaruan  perkotaan,  dan  program  transportasi berusaha  untuk  merehabilitasi  kota-kota  pusat  yang  berjuang  melalui  investasi  dalam infrastruktur,  ekspansi  bisnis,  dan  peningkatan  pendapatan  untuk  yurisdiksi.  Namun,  sifat kolosal dari program pembangunan kembali perkotaan menyalurkan ratusan juta dolar ke masyarakat di seluruh negeri dalam jaringan kompleks lembaga negara, lokal dan pemangku kepentingan  yang  beragam — semua  dengan  harapan  dan  prioritas  yang  beragam. Dilengkapi dengan kebijaksanaan tak terbatas, administrator diberdayakan untuk membuat keputusan  tegas  tentang  bagaimana  program  dilaksanakan,  sehingga  mendistribusikan manfaat dan hukuman di sepanjang garis ras dan kelas tradisional.
Akan menjadi sangat tidak etis ketika masyarakat yang menjadi korban penggusuran paksa di Indonesia bernasib sama dengan Komunitas Kulit Hitam Miami, Florida, tepatnya penduduk  Overtown  yang  kemudian  ditempatkan  oleh  para  administrator  di  perumahan minimum  baru  untuk  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  (Connolly,  2006).  Mereka mendapatkan tempat yang sempit, areanya padat, dan tidak merata, Namun banyak pula penduduk yang mendapati diri mereka tidak dapat memenuhi prasyarat perumahan baru sehingga terpaksa meninggalkan Overtown. Pada akhirnya, penggusuran dan tekanan yang hampir  tak  henti-hentinya  menjadi  apa  yang  didapatkan  penduduk  Overtown  dari pemerintah pada mereka yang berada pada tingkat paling bawah. Secara kolektif, tindakan yang  terjadi  ini  berkontribusi  pada  konsentrasi  yang  luar  biasa  pada  orang  kulit  hitam  di fasilitas perumahan umum yang terletak di komunitas ghetto kedua yang miskin di pinggiran
Miami.
Kasus yang terjadi di Jakata sepanjang 2017, di mana dari total 110 titik penggusuran, sebanyak 79 titik, penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 5 titik penggusuran dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 26 titik tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak (Albajili et al., 2017).
Kasus yang terjadi di Pekayon-Jakasetia (Yuliantika, 2022), contohnya, telah menjadi isu konflik, bahkan bukan sebatas penggusuran saja, tapi tidak ada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas hal itu, baik uang ganti rugi maupun semacam rusun atau bentuk tempat tinggal  lainnya.  Yang  mana,  warga  merasa  kehilangan  tempat  tinggal  layak,  mata pencaharian, ataupun lingkungan sosial yang telah dibangun, sebagai dampak atau akibat dari  konflik  lahan  ini.  Bahwasanya  warga  setempat  telah  berjuang  dengan  melakukan bertahan  sementara  di  bawah  puing-puing  runtuhan  bangunan,  unjuk  rasa,  pengaduan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, namun hal itu tak membuahkan hasil yang menyenangkan.
Dari kasus-kasus penggusuran di atas, memperlihatkan bahwa seharusnya tanggung jawab  administratif  digunakan  sebagai  perekat  yang  menghubungkan  etika  administrasi dengan pertanyaan yang lebih umum mengenai peran dan perilaku yang tepat dari pejabat yang terpilih dalam sistem demokrasi. Dalam dua dekade terakhir, pertimbangan tanggung jawab  eksplisit  dan  implisit  terus  menjadi  faktor  penting  dalam  evolusi  berkelanjutan  dari etika sektor publik (Plant, 2018), sehingga memberikan dasar normatif dan deskriptif yang menjadi dasar topik yang lebih spesifik – seperti korupsi, integritas pemerintahan, nilai-nilai publik, dan keadilan sosial – dapat diperiksa secara seimbang.
Tanggung  jawab  dalam  pandangan  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  penggusuran paksa  ini  terkait  dengan  tindakan  penyeimbangan  yang  diperlukan  oleh  para  profesional dalam  pelayanan  publik  yang  demokratis:  untuk  mempertimbangkan  kebutuhan,  untuk mematuhi perintah dari atas dengan seperangkat standar yang diinternalisasikan, serta untuk memberikan  layanan  terbaik  kepada  warga  negara.  Kunci  pandangan  Friedrich  tentang tanggung jawab adalah bahwa hal itu tidak dapat dilihat secara ketat dalam kepatuhan netral kebijakan, atau dalam pengertian legalistik tentang akuntabilitas, tetapi dalam apa yang ia sebut  "tanggung  jawab  fungsional";  yaitu  suatu  kepatuhan  pada  standar  profesional berdasarkan objektivitas dan keterpisahan.
Christie (2016) memperkenalkan Comprehensive Accountability Framework (CAF), yang secara keseluruhan,  merupakan suatu pemikiran yang menawarkan sintesis dari kerangka kerja yang ada  agar dapat membedakan bagian-bagian komponennya (tujuan, nilai, perilaku,
dimensi, metode dll), menawarkan cara untuk mengadopsi dan mengevaluasi akuntabilitas dalam praktik, dan memberikan titik awal kemitraan integritas. Dengan CAF ini, administrator publik,  dengan  kemampuannya,  agar  memindahkan  pemahaman  lapangan  tentang akuntabilitas  sebagai  sebuah  konsep  menjadi  pemahaman  tentang  akuntabilitas  sebagai suatu  sistem  dari  bagian-bagian  komponen  yang  dapat  dijalankan  dan  dievaluasi  oleh pengguna. Selain CAF, yang dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk mencegah dan mengurangi perilaku tidak etis di tempat kerja (Belle & Cantarelli, 2017) adalah pengingat moral.  Jenis  tertentu  dari  pengaruh  sosial,  keserakahan,  egosentrisme,  pembenaran  diri, paparan ketidakjujuran tambahan, keengganan kehilangan, tujuan kinerja yang menantang, dan  tekanan  waktu,  meningkatkan  perilaku  tidak  etis.  Sebaliknya,  pemantauan  karyawan, memberikan pengingat moral, dan kesediaan individu untuk mempertahankan pandangan diri yang positif mengurangi perilaku yang tidak etis.
Ketika  membahas  etika  dalam  kasus  penggusuran  paksa,  teori  normatif  yang  dapat diidentifikasi  ialah  teleologi.  Mewakili  filosofi  utilitarian,  teleologi  dengan  kata  lain  ialah “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apapun yang diperlukan (Alkadry et al., 2017). Maka, sebagaimana yang dikatakan Svara (2007) tentang pendekatan ini, pembangunan fasilititas publik  sejauh  ini  termasuk  pada  tindakan  yang  benar  atau  salahnya  didasarkan  pada konsekuesi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pekerjaan, fokusnya adalah pada efisiensi, analisis biaya-manfaat, atau model pasar. Meskipun pendekatan rasional ini sangat dihargai dalam  administrasi  publik,  penting  untuk  dicatat  bahwa  faktor  kontekstual  diminimalkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sementara tujuan ekonomi dapat dicapai, tujuan sosial dapat dikompromikan dalam prosesnya. Administrator publik sering menemukan diri mereka  terjebak  di  tengah  paradoks  ini  karena  pendekatan  etis  yang  bertentangan  telah mengaburkan  garis  tanggung  jawab  dan  daya  tanggap  sehubungan  dengan  pemenuhan kebutuhan atasan dan warga negara.
Persoalan pembangunan fasilitas publik merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki implikasi dan nada rasial. Namun, peran ras jarang diartikulasikan, juga tidak ada hubungan yang dibuat untuk mengungkapkan implikasi merugikan dari kebijakan tersebut di  atas  terhadap  komunitas  atau  masyarakat  yang  tergusur.  Dengan  demikian,  institusi, kebijakan,  dan  sumber  daya  publik  telah  digunakan  untuk  mempertahankan  status  quo, sambil secara lahiriah membangkitkan kesan keadilan dan kesetaraan – yang pada realitasnya berkebalikan.
Perspektif etika normatif dominan yang dibahas sebelumnya — khususnya teleologi — benar-benar menyoroti tanggung jawab yang saling bertentangan dari administrator publik.
Dalam kasus pembangunan fasilitas publik yang mengandalkan penggusuran paksa, konteks dan konsekuensi tindakan tidak dipertimbangkan karena fokusnya adalah mengikuti struktur birokrasi yang ketat atau “menyelesaikan pekerjaan” dengan cara apa pun yang diperlukan. Dalam kasus tersebut, individu, kelompok, atau komunitas yang tidak terwakili oleh birokrat atau  tidak  memiliki  cukup  pengaruh  untuk  didengar  suaranya  kemungkinan  besar  akan menjadi pengabaian jaminan keputusan kebijakan. Dengan demikian, mempraktikkan “etika dalam  konteks”  menjadi  pertimbangan  penting  untuk  sepenuhnya  mempertimbangkan beragam perspektif yang dipengaruhi oleh keputusan kebijakan yang lebih luas (Alkadry et al.,  2017).  Dalam  artikelnya,  Alkadry  dan  Patterson  berpendapat  bahwa  dorongan  untuk mencapai  hasil  telah  membutakan  administrator  dari  memperhatikan  untuk  memastikan bahwa perilaku mereka etis.
Manajemen  administrasi  publik  yang  efektif  perlu  memiliki  orientasi  etis,  jika  ingin bermanfaat  bagi  publik  dalam  jangka  panjang;  konteks  etika  yang  terus  dikembangkan adalah jaminan kesuksesan dan kelangsungan hidup profesional. Manajemen administrasi publik yang etis memiliki beberapa prasyarat (Ondrova, 2017):
1. Mempertimbangkan  kembali  implementasi  langsung  aturan  sektor  swasata  yang sebagian besar dikelola oleh New Public Managament (NPM), dan transformasi langsung serta fungsi sektor publik
2. Mempromosikan kepentingan umum
3. Partisipasi aktif dalam pemerintahan
4. Hubungan administratif yang berpusat pada klien
5. Kebajikan etika dan karakter dalam administrasi publik
6. Implementasi prinsip dan norma-norma deontologis
7. Etika konsekuensial dan administrasi publik

## SIMPULAN
Pertanyaan tentang etika adalah salah satu yang terkait erat dengan keberadaan manusia yang melibatkan sifat-sifat karakter, perilaku etis, dan moral manusia. Terbukti bahwa administrasi publik yang etis tidak hanya diinginkan. atau semacam angan-angan tapi kebutuhan karena saat ini kita sering dihadapkan dengan pelanggaran, kasus kecil atau besar dan skandal pejabat tinggi atau kecil yang membuktikan bahwa kasus seperti yang diteliti mengenai penggusuran paksa yang dilakukan demi pembangunan fasilitas publik  tidak  hanya  mengganggu  stabilitas  ekonomi  masyarakat  tetapi  juga
membahayakan ide-ide dasar dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dilindungi dan dipertahankan.
Oleh karena itu, aspek-aspek seperti pluralisme demokrasi, pengambilan keputusan etis, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, kualitas hidup, legitimasi lembaga publik dan  gaya  manajemen  sektor  publik  harus  didasarkan  pada  dan  diturunkan  dari  landasan moral  dan  etika.  Manajemen  administrasi  yang  etis,  mengakibatkan  kepentingan  seluruh masyarakat terkait bagaimana layanan bagi warga negara disediakan dan diberikan tidak lagi hanya dengan cara ekonomi tetapi juga etis, karena pada akhirnya berdampak pada warga negara.  Proses  pengambilan  keputusan  yang  etis,  biasanya  dicirikan  sebagai  tindakan memilih dari alternati yang didasarkan pada nilai-nilai administrasi publik, tanggung jawab moral dan akuntabilitas pribadi administrator publik terhadap warga, rekan kerja, dan pada saat yang sama pada  satu sama lain, terakhir kepada komunitas atau masyarakat tertetu. Akhirnya, keputusan mereka harus mencerminkan rasa hormat mereka terhadap nilai, prinsip, dan norma profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Albajili, M. C. M., Al Fitri, N. R., & Syamsul, N. A. (2017). Laporan penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 MENGAIS DI PUSARAN JANJI. LBH JAKARTA.
Alkadry, M. G., Blessett, B., & Patterson, V. L. (2017). Public Administration, Diversity, and the Ethic  of  Getting  Things  Done. Administration  and  Society,  49(8),  1191 – 1218. https://doi.org/10.1177/0095399715581032
Belle, N., & Cantarelli, P. (2017). What Causes Unethical Behavior? A Meta-Analysis to Set an Agenda for Public Administration Research. Public Administration Review, 77(3), 327 – 339. https://doi.org/10.1111/puar.12714
Hidayat,  R.  (2017).  POTENSI  PELANGGARAN  HAK  ATAS  PROPERTI  PRIVAT  DALAM PEMBANGUNAN  FASILITAS  PUBLIK  (Kasus  Pembangunan  Bandara  Internasional Kulonprogo). Journal of Governance, 2(1). https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2123
Holocaust, S., Soviet, U., Jerman, O., Akhir, S., Eropa, Y., Eropa, Y., & Jerman, P. (1941). GHETTO ( ARTIKEL RINGKAS ). 10 – 11.
Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. Share : Social Work Journal, 10(1), 51. https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896 Ondrova, D. (2017). Challenges of Modern Public Administration and Ethical Decision-Making.
Rocznik Administracji Publicznej, 3, 255 – 279.
https://doi.org/10.4467/24497800rap.17.015.7066
Plant,  J.  F.  (2018).  Responsibility  in  Public  Administration  Ethics. Public  Integrity,  0(0),  1 – 13. https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1413927
Yuliantika,  D.  (2022).  Alat  Analisis  Kronologi  Konflik  Dalam  Penggusuran  Lahan  Pekayon- Jakasetia  Sebagai  Konflik  Agraria. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik,  4. http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35990