Volume 6 Nomor 2 (2024)   2250 - 2257  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7075
Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah
Adliano Akbar Dachi 1 , Khalid 2
1,2, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakult as Syari’ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
adlianodachi@gmail.com 1 , khalid@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Freedom  of  speech  is  one  of  the  most  important  human  rights.  Freedom  of  opinion requires individuals to express opinions and opinions without fear of retaliation or punishment from the government or other entities. The important role of freedom of opinion is closely related to human rights in ensuring an open and democratic political system and can help in fighting for other human rights. In this research, it will examine more deeply about freedom of opinion based on  laws  and  regulations  that  aim  to  achieve  the  right  of  freedom  in  expressing  opinions  on something reviewed from Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public with the perspective of Fiqh Siyasah and Maqashid Syari'ah.
Keywords: Opinion, Human Rights, Fiqh Siyasah

## ABSTRAK
Kebebasan  berpendapat  adalah  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  terpenting. Kebebasan berpendapat mengharuskan individu untuk mengemukakan pendapat dan opini tanpa ada rasa takut akan balasan atau hukuman dari pemerintah maupun entitas yang lain. Peran  penting  kebebasan  berpendapat  erat  kaitannya  dengan  hak  asasi  manusia  dalam memastikan adanya sistem politik yang terbuka dan demokratis dan dapat membantu dalam memperjuangkan  hak-hak  manusia  lainnya.  Pada  penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam mengenai  kebebasan  berpendapat  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang bertujuan untuk tercapainya hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat terhadap suatu hal ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan perspektif Fiqh Siyasah dan Maqashid Syari’ah.
Kata Kunci: Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Fiqh Siyasah

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia.  Wujud  dari  kehendak  warga  negara  secara  bebas  untuk  menyampaikan pemikiran secara tertulis maupun lisan dan sebagainya yang harus tetap dijaga agar seluruh  tatanan  sosial  dan  kelembagaan  baik  infrastruktur  atau  suprastruktur terbebas  dari  penyimpangan  atau  sesuatu  yang  melanggar  hukum  sehingga  tidak terciptanya  kerukunan  dalam  hidup  bersosial  di  negara  Indonesia,  karena  harus terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2250 - 2257  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7075
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki semua manusia. Umat manusia yang memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  melainkan  berdasarkan  martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. baik buruknya  perilaku  setiap  orang  tetap  memiliki  hak  yang  sama,  hak  tetap  melekat pada dirinya dikarenakan orang tersebut tetap dikatakan sebagai manusia.
Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang terpenting. Kebebasan  berpendapat  mengharuskan  individu  untuk  mengemukakan  pendapat dan opini tanpa ada rasa takut akan balasan atau hukuman dari pemerintah maupun entitas yang lain. Peran penting kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam memastikan adanya sistem politik yang terbuka dan demokratis dan dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak manusia lainnya.
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  depan  umum  harus  dijalankan dengan  rasa  tanggung  jawab  yang  penuh  dan  harus  sejalan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara serta prinsip hukum internasional yang telah tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu:
(1) Setiap  orang  mempunyai  kewajiban  terhadap  masyarakat  tempat  satu- satunya  di  mana  dia  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  dengan  bebas dan penuh.
(2) Dalam  menjalankan  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasannya,  setiap  orang harus  tunduk  hanya  pada  pembatasan-pembatasan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang  yang  tujuannya  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban  dan  kesejahteraan  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang demokratis.
Pada pasal yang sudah di sebutkan di atas bahwasanya sebagai warga negara Indonesia  setiap  warga  negara  memiliki  kewajiban  untuk  mengembangkan pribadinya  sendiri  secara  bebas  dan  penuh  serta  menjalankan  hak  kebebasannya dengan  syarat  harus  tetap  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasannya  dengan aman dan nyaman serta menjamin perlindungan terhadap pikiran yang disampaikan. Karena tujuan  utama  dari  kebebasan  berpendapat  adalah  terwujudnya  ketertiban  dan kesejahteraan demokratis dalam bermasyarakat.
Kebebasan  berpendapat  berkaitan  erat  dengan  interaksi  sosial.  Interaksi sosial  berlangsung  berdasarkan  pola  yang  berisi  harapan  masyarakat  tentang bagaimana hal yang sepantasnya dilakukan dalam hubungan sosial dan merupakan aturan dengan perundingan yang memiliki tahapan tersendiri dalam penerapannya. Apabila  interaksi  sosial  berjalan  sesuai  dengan  pola  yang  sudah  ditentukan  dan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2250 - 2257  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7075
bertahap dalam kurun waktu yang panjang, maka akan terwujudnya hubungan sosial yang baik.
Salah satu yang pernah terjadi di Indonesia tentang kebebasan berpendapat adalah  yang  terjadi  pada  4  Maret  2023,  dua  orang  mahasiswa  dilaporkan  dengan laporan pencemaran nama baik oleh salah satu pejabat yang disebutkan oleh 2 orang mahasiswa  (Haris  dan  Fatia)  di  kanal  Youtube  seseorang.  Akibat  diskusi  tentang laporan hasil riset relasi ekonomi militer di Papua. Haris dan Fatia menyebut nama tersebut berdasarkan hasil riset yang telah disusun dan di terbitkan bersama LSM dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua mahasiswa tersebut dilaporkan atas pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pasal tersebut salah satu bentuk untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan.
Mewujudkan  kebebasan  merupakan  tanggung  jawab  sebagai  hak  asasi manusia  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  republik Indonesia  Tahun  1945.  Perwujudan  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Mewujudkan hal yang kondusif dalam berkembangnya  partisipasi  masyarakat dan setiap warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Menempatkan tanggung  jawab  sosial  dalam  berkehidupan  di  masyarakat,  berbangsa  maupun bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan perkelompok.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari,  menggali,  mengolah  dan  membahas  data  dalam  suatu  penelitian.  Untuk memperoleh  dan  mengolah  data  tersebut,  maka  penulis  menggunakan  metode- metode sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
1) Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau dalam bahasa lain yaitu Penelitian  Hukum  Normatif.  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum yang mendalam mengenai norma hukum khususnya pada  Analisis  Hak  Warga  Negara  Dalam  Menyampaikan  Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UU Berpendapat Dan Fiqh Siyasah.
b. Jenis Data dan Sumber Penelitian Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  di  atas  yaitu  dengan  kata-kata  atau sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yakni :
a. Data Primer
Penelitian ini menggunakan bahan data hukum yang mengikat . dan data ini  dapat  diperoleh  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2250 - 2257  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7075
Indonesia  Tahun  1945,  dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan.
c. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Metode Observasi Metode  observasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melihat  realisasi  akan  diteliti  tentang  kebebasan  berpendapat  yang sedang terjadi di Indonesia.
d. Analisa Data
Analisa  Kuantitatif  yang  dilakukan  untuk  memberikan  jalan  penilaian terhadap ketentuan Perundang-undangan mengenai “ Analisis Hak Warga
Negara Dalam Maqashid ” merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode di atas yaitu observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebebasan  berpendapat  merupakan  ciri  khas  dari  demokrasi  di  Indonesia. Negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia memiliki hak dasar yang melekat  pada  diri  manusia  yaitu  hak  asasi  manusia  yang  bersifat  universal  dan langgeng, sehingga harus saling menghormati dan melindungi menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan atau dihilangkan oleh siapa pun. Dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah tugas dari pemerintah dan dibantu serta di dukung oleh partisipasi masyarakat. Setelah mengalami fase penting dalam hidup yaitu kehidupan peradaban manusia  dengan  banyak  mengalami  perkembangan  yang  salah  satu  dari perkembangan tersebut adalah proses peradaban manusia dalam bentuk hak asasi manusia.
Kebebasan  berpendapat  memiliki  tempat  tersendiri  dalam  perwujudan demokrasi.  Dengan  adanya  demokrasi  adanya  jaminan  perlindungan  kebebasan berpendapat bagi setiap orang. Negara dianggap menerapkan sistem demokratis saat negara  siap  dalam  memberikan  perlindungan  untuk  ide  yang  dikeluarkan  dengan pendapat melalui media apa pun. Sehingga kebebasan berpendapat menjadi bagian penting  yang  harus  dikedepankan  dalam  menjalankan  fungsi  kontrol  sebagai penyelenggara negara.
Penerapan  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  yaitu  kebebasan berpendapat.  Pendapat  yang  dimaksud  merupakan  sebuah  ide  atau  gagasan  yang disampaikan.  Berpendapat  berarti  mengemukakan  ide  atau  gagasan  atau mengeluarkan  pikiran  yang  disampaikan  dengan  baik.  Kebebasan  berpendapat adalah hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin secara konstitusional apabila mengemukakan  pendapatnya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  sebagai  negara  hukum
melindungi  dan  mengatur  sebagai  pelaksanaannya.  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E yaitu:
(1) Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Hak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Berdasarkan  pasal  yang  sudah  ada  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengenai  suatu  kebebasan.  Sudah  jelas  bahwa sebagai  warga  negara  memiliki  hak  untuk  bebas  dalam  memilih  dan  menentukan jalan  hidupnya  sendiri  dalam  bertingkah  laku  dan  bersosial  di  masyarakat.  Dalam ayat  (3)  sudah  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  bebas  untuk  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini jelas merupakan hak yang konsisten untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara.
Berkaitan  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  kebebasan berpendapat  yang  dipahami  sebagai  pemerintahan  dari  dan  oleh  untuk  rakyat menghendaki  harus  adanya  partisipasi  aktif  untuk  turut  serta  masyarakat  kepada pemerintahan dalam hal ide dan pemikiran. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat berperan dalam berjalannya suatu roda pemerintahan melalui jaminan atas kebebasan berpendapat. Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu:
(1) Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan  dan  sebagainya  secara bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemerdekaan  yang  sudah  dijelaskan  pada  pasal  di  atas  sudah  sangat memaknai bahwa sebagai warga negara setiap orang memiliki hak yang sama dalam menuangkan ide, pikiran dan pandangannya terhadap suatu hal baik bersifat tulisan, lisan  maupun  dengan  cara  lain  secara  bebas  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku. Pendapat  yang  disampaikan  dengan  bebas  dan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan hak-hak yang sudah diberikan.
Kebebasan  berpendapat  adalah  asas  yang  telah  ditetapkan  sebagai  bagian dari hak asasi manusia dalam hal ini juga tidak luput dalam ajaran Islam. Syariat Islam menetapkan hak diri atau individu umat muslim. Al-Quran memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebebasan dalam berbicara, namun pada penekanan tanggung jawab  untuk  mencegah  fitnah  atau  tindakan  yang  merugikan  individu  atau masyarakat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat bukan hak tanpa batas melainkan
tanggung  jawab  untuk  menjalankan  kebebasan  yang  diberikan  dengan  penuh  rasa sadar terhadap nilai etika dan norma yang diatur dalam ajaran Islam.
Menurut Fiqh Siyasah terhadap kebebasan berpendapat termasuk bahwa fiqh siyasah  memiliki  peran  untuk  melakukan  kebijakan  politik  untuk  menciptakan kemaslahatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  dasar  agama.  Memberikan kepercayaan untuk tidak menerima dan menyebarkan informasi dari sumber yang tidak akurat. Melainkan sebaliknya harus menguji kebenaran informasi yang didapat sehingga  tidak  terjadi  kelalaian  dan  kurang  kehati-hatian  dalam  menyikapi  dan menanggapi informasi.
Dalam  permasalahan  ini  kajian  fiqh  siyasah  termasuk  ke  dalam  siyasah syar’iyah  yang  artinya  ketentuan  kebijaksanaan  pengurusan  masalah  tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar’iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur  tentang  kepentingan  negara  menyelesaikan  permasalahan  umat  yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.
Prinsip dari Siyasah Syar’iyyah yaitu menetapkan asas -asas kekuasaan dan ketentuan Undang-Undang tertinggi yang mengikut pada Hukum Allah SWT dan As- sunah. Dan yang menjadi sumber sumber pokok siyasah syar’iyah berdasarkan Al- Quran  dan  sunah.  Dan  dari  kedua  sumber  tersebutlah  yang  menjadi  bahan  acuan untuk  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  dan  mengatur  kehidupan bernegara. Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar`iyah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa fiqh siyasah mengarah kepada  pemikiran  dari  para  ulama  yang  bersifat  teoritis  atau  kajian,  sedangkan siyasah  syar’iyyah  adalah  hasil  dari  keputusan  politik  pemegang  keku asaan  yang bersifat praktis dan aplikatif dengan tujuan sebagai terciptanya kemaslahatan bagi rakyatnya  atau  masyarakatnya.  Sebagaimana  Firman  Allah  SWT.  yang  tercantum dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6, yang berbunyi:
ٍةَل اَهَجِ ب اًم ْوَق ا ْوُبْي ِصُت  ْنَا ا ْٰۤوُنَّيَبَتَف ٍاَبَنِ ب   ٌقِس اَف ْمُكَءٓاَج  ْنِا ا ْٰۤوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّي َاٰٰۤي َنْيِمِدٰن ْمُتْلَعَف اَم ىٰلَع ا ْوُحِبْصُتَف
Artinya:  “Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Jika  seseorang  yang  fasik  datang kepadamu  membawa  suatu  berita,  maka  telitilah  kebenarannya,  agar  kamu  tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)
Melalui ayat di atas dijelaskan bahwa tidak boleh menerima atau memberikan informasi  yang  tidak  jelas  dan  akurat  sehingga  apabila  akan  menyikapi  dan menanggapi  serta  memberikan  pendapat  tidak  merugikan  orang  lain  dalam kebenarannya.  Untuk  itu  harus  teliti  untuk  dapat  mencapai  tujuan  dari  maqashid yaitu kemaslahatan umum dan memelihara keadilan dalam informasi yang diberikan

## KESIMPULAN
Kebebasan berpendapat yang telah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, UUD 1945  dan UU Nomor 9 Tahun 1998, disebutkan bahwa setiap orang  memiliki  hak  yang  sama  yaitu  kebebasan  berpendapat.  Negara  dianggap
menerapkan sistem demokratis saat negara  siap dalam memberikan perlindungan untuk  ide  yang  dikeluarkan  dengan  pendapat  melalui  media  apa  pun.  Sehingga kebebasan  berpendapat  menjadi  bagian  penting  yang  harus  dikedepankan  dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai penyelenggara negara.
Kajian  fiqh  siyasah  termasuk  ke dalam  siyasah  syar’iyah  yang  artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar’iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 1.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1),
33 – 54.
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia.
Muhaimin. 2020. MetodePenelitianHukum . Mataram: Mataram University Press. Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . Jakarta Nur  Yusriyyah  Bakhtiar,  Dkk.  2020.    " Pemenuhan  Hak  Kebebasan  Berpendapat Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Kemerddekaan Berpendapat  di  Muka  Umum. " Universitas  Muslim  Indonesia:  Journal  of  Lex Theory  Vol.01 No.01. Rhona K.M Smith, Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia . Rosana.  2016. Negara  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam .
Situmeang,  I.  R.  V.  O.  (2021).  Hakikat  Filsafat  Ilmu  dan  Pendidikan  dalam  Kajian Filsafat  Ilmu  Pengetahuan.  IKRA-ITH  HUMANIORA:  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora, 5(1), 1 – 17.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Watni Marpaung. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Islam . Jakarta: Prena Damedia Group.
Wersa Kusuma, Dkk. 2023.  " Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). " Universitas Aisyiyah Surakarta: Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol.01 No.03. Yazid  Haji  Maarof.  2019, Politik  Perspektif  Islam  (  Siyasah  Syar’iyyah) .  Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.