## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN

## Esraida Simanjuntak
Dosen APIKES  Imelda, Jalan Bilal Nomor 52 Medan
E-mail: esra_soqute@yahoo.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan  BPJS  kesehatan  mengalami  berbagai  kendala.  Adapun  kendala  yang  sering  terjadi misalnya pasien yang baru membuat kartu BPJS Kesehatan yaitu persyaratan yang belum dilampirkan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan  teknik  total  sampling.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  16  responden  100% menjawab  sudah  dilaksanakan  program  BPJS  tetapi  masih  ada  kendala,  100%  menjawab  kendala pelaksanaan  program  BPJS  di  penerimaan  pasien  BPJS  yaitu  jaringan  pada  finger  print  dan ketidaklengkapan  persyaratan  berobat,  100%  menjawab  kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di pengolahan RM pasien BPJS yaitu tidak lengkapnya tanda tangan dokter, pemeriksaan penunjang medis tidak  lengkap,  100%  menjawab  kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di  pendanaan  yaitu  pasien  denda karena  menunggak  iuran  BPJS,  ketidaktepatan  coding  oleh  coder  dengan  tarif  INA  CBG’s, ketidaktepatan  coding  dengan  pemeriksaan  penunjang.  Kesimpulannya  adalah  kendala  pelaksanaan program BPJS di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan yaitu jaringan finger print,  ketidaklengkapan  persyaratan  berobat,  tidak  lengkapnya  tanda  tangan  dokter,  pemeriksaan penunjang medis tidak lengkap, pasien denda, ketidaktepatan coding oleh coder dengan tarif INA CBG’s, ketidaktepatan coding dengan pemeriksaan penunjang.
Kata Kunci: Program BPJS, Pelaksanaan Program BPJS.

## PENDAHULUAN
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  merupakan  badan  hukum  yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Undang-Undang No. 24 Tahun 2011).  Dalam  undang  –  undang  ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan dan  menetapkan undang-undang tentang penyelenggara jaminan  sosial.  Tanggal  1  Januari  2014 BPJS mulai  beroperasi  menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatandan BPJS Ketenagakerjaan.  BPJS  bertanggungjawab kepada  presiden  yang  berkedudukan  dan berkantor  pusat  di  Jakarta  dapat  juga mempunyai  kantor  perwakilan  di  provinsi-
provinsi  di  seluruh  indonesia  dan  kantor cabang di kabupaten/kota.
BPJS kesehatan menyelenggarakan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang terbagi  dalam  kategori  Penerima  Bantuan Iuran (PBI) dan kategori Non PBI. Kategori PBI khusus untuk warga miskin yang menjadi peserta Ja minan   Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda) yang  biaya  iuran  atau  preminya  dibayar pemerintah.  Sedangkan  kategori  non  PBI untuk  PNS  dan  TNI/Polri  yang  menjadi peserta  Askes  dan  pekerja  yang  menjadi peserta Jamsostek,  serta  biaya  iuran  atau premidi  tanggung  masing  masing  instalasi dan perusahaan.
Berdasarkan  website  bpjs  dari  grafik yang update setiap bulannya dimana data per 1  Mei  2017  jumlah  peserta  seluruhnya
mencapai  176.738.998  jiwa,  jumlah  PBI APBN  mencapai  92.044.228  jiwa,  jumlah PBI  APBD  mencapai  16.942.664  jiwa, jumlah PPU-PNS  mencapai 13.436.468 jiwa, jumlah  PPU  TNI  mencapai  1.565.202  jiwa, jumlah  PPU  Polri  mencapai  1.230.948, jumlah  PPU  BUMN  mencapai  1.274.477 jiwa, jumlah  PPU  BUMD  mencapai  166.924 jiwa, jumlah PPU Swasta mencapai 23.890.148  jiwa,  jumlah  PBPU-Pekerja Mandiri mencapai 21.180.711, jumlah Bukan Pekerja mencapai 5.007.228 jiwa ( www.bpjs- kesehatan.go.id ).
Pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan oleh BPJS dilaksanakan secara berjenjang melalui Fasilitas Kesehatan  yang ditunjuk,  yaitu Pelayanan Kesehatan  Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Pramukti,2016). Implementasi jaminan kesehatan nasional memenuhi kebutuhan pelayanan medis komprehensif, meliputi promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif. Prinsip komprehensif artinya bahwa semua pengobatan untuk penyakit yang terjadi secara
alamiah akan dijamin, sedangkan penyakit ya ng ditimbulkan akibat kesengajaan seperti akibat penggunaan NAP ZA atau yang bersifat kosmetik tidakdijamin. Jaminan juga mencakup alat sampai besaran t ertentu seperti kacamata   atau  alat  bantu gerak.
BPJS  telah  melaksanakan  program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS),  program  crowfunding (iurandana) berbasis donasi. Program ini diharapkan  dapat  menggerakkan  semangat gotong-royong  masyarakat.  Memasuki  tahun ke-4  implementasi  program  BPJS  program
JKN-KIS  salah  satu  urgensi  yang  patut diperhatikan oleh semua pihak adalah pembenahan kualitas pelayanan khususnya di rumah  sakit  atau  faskes  rujukan  lanjutan. Masih  banyak  peserta  yang  mengeluhkan terhadap kualitas pelayanan di
rumah sakit. Kualitas pelayanan  rumah sakit misalnya  pembebanan  iuran  biaya  diluar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar inap, serta ketersediaan obat. BPJS kesehatan telah melakukan  berbagai  upaya  dalam  hal mendorong mitra kerja/provider
dalam memperbaiki  hal  tersebut  ( www.bpjs- kesehatan.go.id ).
Pelaksanaan
BPJS kesehatan mengalami  berbagai  kendala,  terlebih  dalam menjangkau  seluruh  wilayah  Indonesia  yang sangat  luas.  Oleh  karena  itu  sangat mempengaruhi  pendistribusian  sarana  dan prasarana  demi  menunjang  terlaksananya program.  Rumah  sakit  bekerja  sama  dengan pemerintah menerima pasien dengan pemegang  kartu  BPJS  kesehatan. Adapun kendala  yang  sering  terjadi  misalnya  pada pasien  yang  baru  membuat  kartu  BPJS Kesehatan  yaitu  persyaratan  yang  belum dilampirkan. Kendala tersebut sangat berdampak  pada  pelayanan  di rumah  sakit. Hal ini di karenakan ketidak tahuan pasien aupun  keluarga pasien sehingga  tidak  ada persiapan  dalam  mengurus dan mendaftar sebagai  pemegang  kartu  BPJS  Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi  dari  petugas  BPJS  mengakibatkan kendala-kendala  yang  dapat  menghambat pelaksanaan  program BPJS.
Kendala lain berasal dari rumah sakit ya ng belum siap untuk bekerja sama dengan pemerintah,  dikarenakan  kurang  tersedianya sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  rumah sakit untuk mendukung program BPJS tersebut.  Hingga  kini  rumah  sakit  masih banyak  yang  menggunakan  sistem  manual sehingga  mengakibatkan claim ganda  dan double kepesertaan.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  di RSUD  Dr.  RM.  Djoelham  Binjai  yang merupakan  salah  satu  rumahsakit  yang telah melaksanakan
program
BPJS masih terdapat  kendala  dimana  belum  dan yang tepatan petugas khusus. Seperti pembagian
petugas dalam melakukan
catatan medik, petugas bagian pelayanan dan petugas bagian  klaim  jaminan  kesehatan mengakibatkan lambatnya pelayanan jaminan kesehatan  yang  diterima pasien  (Nazly, 2011).
Seperti  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan pasien lupa membawa persyaratan untuk berobat sebagai peserta BPJS, di tempat penerimaan pasien telah menggunakan finger print untuk
memudahkan identifikasi  pasien BPJS, tetapi
prosesnya  sangat lambat,  dan juga  adanya pasien  BPJS  yang menunggak  membayar iuran perbulannya. Kendala lain ketidak lengkapan berkas rekam medis dimana penunjang medis maupun terapi yang diberikan  belum sesuai  sehingga berkas  di kembalikan oleh pihak BPJS akibatnya claim tertunda dan tidak tertagih dan juga terjadi perselisihan persepsi coding antara coder dan v erifikator dan hal ini mengganggu pendanaan di rumah sakit.
Berdasarkan masalah yang terjadi penulis  tertarik  membuat  penelitian  dengan judul Tinjauan Kendala Pelaksanaan Program BPJS  di  RSU  Imelda  Pekerja  Indonesia Medan.

## PerumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang  telah dikemukakan sebelumnya,  maka masalah penelitian yaitu Apa kendala- kendala pelaksanaan program BPJS di Rumah SakitUmum Imelda Pekerja Indonesia Medan?

## TujuanPenelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui kendala pelaksanaan program BPJS di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI)  MedanTahun 2017.

## Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfa at bagi: 1.   InstitusiPendidikan APIKES Imelda Medan Sebagai bahan referensi buku  di  Imelda khususnya APIKES Imelda Medan. Sebagai tambahan ilmu bagi pe mbaca yang ada di perpustakaan. 2.   Peneliti Untuk menambah wawasan serta penget ahuan mengenai kendala dalam pelaksanaan  program  BPJS  di Rumah Sakit Imelda Medan. 3.   RumahSakit
Sebagai gambaran bagaimana pelaksana an program BPJS dirumah sakit dan sebagai bahan evaluas i untuk perencanaan/intervensi ke depan nya.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  suatu jenis  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Menurut Notoatmodjo (2012), metode penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan utama  untuk  membuat  gambaran  atau deskripsi  tentang  suatu  keadaan  secara objektif. Metode penelitian dengan kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis  yang  digunakan  untuk  memperoleh informasi  dari  responden  (Saryono  & Anggraeni, 2013).

## Waktu Penelitian
Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan Maret - Juli Tahun 2017.

## Tempat Penelitian
Penelitian  di  lakukan  di  Rumah  Sakit Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI) Medan.
1) Sejarah  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan
Awal berdirinya rumah sakit ini dimulai dari  klinik  bersalin  yang  terletak  di  Jln. Bilal  No  48  Medan  dan  didirikan  oleh Yayasan  Imelda.  Pada  tahun  1982 seiring  bertambahnya  pasien  bersalin dan  berobat  umum,  memperluas  lahan dan  pindah  lokasi  di  Jln.  Bilal  No  52 Medan  serta  mendapat  izin  sementara sebagai RSU Imelda. Pada tahun 1997 perpanjangan rumahsakit, berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI No.Ym.02.04.3.5.5504  pada  tanggal  15 Desember  1997.  Pada  tahun  2002 perpanjangan izin penyelenggaraan rumah sakit. Keputusan menteri kesehatan RI No.Ym 02.04.2.2.864 pada tanggal 04 Maret 2003.
Pada  tahun  2009  keluarlah  Keputusan
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.  822/MENKES/SK/IX/2009  tentang penetapan RSU Imelda Pekerja Indonesia saat ini adalah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.07.06/III/522/08.
2) Visi  dan  Misi  Rumah  Sakit  Umum Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI) Medan a) Visi  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan Rumah sakit Imelda pekerja indonesia  sebagai  pusat  pelayanan dan  pendidikan  kesehatan  kepada masyarakat  pekerja,  pengusaha  dan umum,  serta  menjadikan  rumah  sakit rujukan regional dan nasional.
b) Misi  RSU  Imelda  Pekerja  Indonesia Medan
1. Meningkatkan  derajat  kesehatan pekerja,  pengusaha  dan  umum demi  tercapainya  produktifitas kerja  yang  tinggi  melalui  upaya promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitative. 2. Mengembangkan sarana pendidikan  kesehatan  termasuk bidang kesehatan kerja (occupational medicine). 3) Alasan memilih tempat penelitian Alasan  peneliti  memilih  RSU  Imelda
Pekerja Indonesia Medan sebagai tempat
penelitian  dikarenakan  bahwa  rumah sakit  tersebut  merupakan  rumah  sakit yang  telah  bekerjasama  dengan  BPJS dan juga  merupakan rumah  sakit tempat praktek mahasiswa yang letaknya mudah dijangkau.

## Populasi
Populasi merupakan keseluruhan sumber data  yang  diperlukan  dalam  suatu  penelitian (Saryono,  2013).  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  populasi  adalah  seluruh  petugas  di penerimaan  pasien  BPJS,  petugas  bagian pengolahan berkas rekam medis pasien BPJS dan  petugas  di  ruang  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  Medan. Seluruh populasi berjumlah 16 orang.

## Sampel
Sampel  merupakan  objek  yang  diteliti dan  dianggap  mewakili  seluruh  populasi (Notoatmodjo, 2012). Sampel dalam penelitian  ini  adalah  petugas  di  bagian penerimaan  pasien  yang  berjumlah  4  orang, petugas  di  bagian  pengolahan  berkas  rekam medis  pasien  BPJS  berjumlah  3  orang,  dan
petugas  di  ruang  BPJS    yang  berjumlah  9 orang  di  RSU  Imelda  Pekerja  Indonesia (RSU  IPI)  Medan  Tahun  2017.  Jadi  total sampel penelitian berjumlah 16 orang.

## Teknik Sampling
Teknik  sampling  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  total  sampling yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan.  Hal  ini  berarti  setiap  anggota populasi  itu  mempunyai  kesempatan  yang sama untuk diambil menjadi sampel.

## Variabel Penelitian
Variabel  merupakan  ukuran  atau  ciri yang  dimiliki  oleh  anggota-anggota  suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain. Variabel juga merupakan gejala yang bervariasi, dan gejala merupakan obyek  penelitian.  Jadi  variabel  adalah  obyek penelitian  yang  bervariasi  (Saryono,  2013). Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan  program  BPJS  yang  mencakup penerimaan  pasien  BPJS,  pengolahan  rekam medis pasien BPJS, dan pendanaan.

## Definisi Operasional
Untuk  membatasi  ruang  lingkup  atau pengertian variabel-variabel yang diamati/diteliti, perlu sesekali variabel- variabel  tersebut  diberi  batasan  atau  defenisi operasional  (Notoatmodjo,  2012).  Di  dalam pelaksanaan program BPJS mencakup: 1) Penerimaan Pasien BPJS adalah
kegiatan  melayani  pasien  yang  akan berobat baik pasien lama maupun pasien baru dengan melakukan kegiatan identifikasi  pasien,  penamaan  pasien, penomoran  berkas  rekam  medis,  dan registrasi pasien.
2) Pengolahan Berkas Rekam Medis pasien BPJS  adalah  kegiatan  mengolah    berkas rekam  medis  pasien  setelah  pasien mendapat perawatan kemudian berkas di kembalikan  ke  ruang  rekam  medis  lalu petugas  yang  menganalisa berkas  rekam medis, setelah itu petugas analisa rekam medis  mengembalikan  ke  ruang  BPJS untuk di coding dan di claim .
3) Pendanaan adalah besarnya biaya dilihat dari tarif rumah sakit dengan membandingkan dengan tarif INA
CBG’s  dan  di  sesuaikan  dengan diagnosa pasien.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  adalah  alat  atau fasilitas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam mengumpulkan  data  agar  pekerjaannya  lebih mudah  dan  hasilnya  lebih  baik  (cermat, lengkap,  dan  sistematis)  sehingga  lebih mudah diolah (Saryono, 2013). Jenis
instrumen penelitian berupa angket, checklist, pedoman  wawancara,  pedoman  pengamatan, alat  pemeriksa  laboratorium  dan  lain-lain. Jenis  instrumen  penelitian  yang  digunakan oleh  peneliti  yaitu  kuesioner  dan  lembar observasi.

## Cara Pengumpulan Data
1) Data Primer
Data  primer  merupakan  data  atau  fakta yang  diperoleh  secara  langsung  oleh pengolah  data.  Contoh  nya  data-data yang  didapatkan  dari  hasil  survey tentang  adanya  balita  yang  mengalami gizi  buruk  di  masyarakat,  atau  survey tentang kepuasan pasien terhadap layanan  yang  diberikan  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  melibatkan pasien  secara  langsung  sebagai  sumber data responden kuesioner (Budi, 2011). 2) Data Sekunder Data  sekunder  merupakan  data  atau fakta  yang  diperoleh  dari  orang  lain sehingga  sumber  data  yang  digunakan dapat  berupa  catatan,  register,  rekam medis,  sistem  informasi  di  fasilitas pelayanan  kesehatan,  kartu  indeks,  dan sensus.  Contohnya  untuk  mengetahui mutu  kelengkapan  berkas  rekam  medis dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan  data  sekunder  berupa berkas  rekam  medis  untuk  mengecek kelengkapan berkas rekam medis setelah pasien  pulang  selesai  mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (Budi, 2011).
3) Data Tersier
Data  tersier  merupakan  data  yang diperoleh  dari  para  ahli,  para  penulis atau penelitian (Rustiyanto, 2010).

## Teknik Pengolahan
Tahap-tahap  dalam  pengolahan  data meliputi:
1) Editing Yaitu  kegiatan  untuk  pengecekan  dan perbaikan isian formulir atau kuesioner.
2) Coding Yaitu  untuk  mengubah  data  berbentuk kalimat  atau  huruf  menjadi  data  angka atau bilangan.
3) Memasukkan  Data  ( Dta  Entry )  atau Processing Yaitu  memasukkan  jawaban-jawaban dari  masing-masing  responden  kedalam program.
4) Pembersihan Data ( Cleaning ) Yaitu  mengcek  kembali  semua  data untuk  melihat  kemungkinan  adanya kesalahan-kesalahan kode,
ketidaklengkapan dan sebagainya kemudian  diakukan  pembetulan  atau koreksi (Notoatmodjo, 2012).
Analisis Data Data akan dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif yakni teknik analisa  data  yang  menggambarkan  situasi objek  penelitian  apa  adanya  sesuai  dengan data yang terkumpul.

## HASIL

## Pelaksanaan Program BPJS
Tabel  1. Distribusi  Frekuensi  Tentang Pelaksanaan  Program  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI) Medan
No Pelaksanaan Program BPJS Frekuensi Persentase (%) 1 YA 16 100% 2 TIDAK 0 0% Total 16 100% Berdasarkan tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  dari  16  orang  responden  yang menjawab Ya sebanyak 16 orang (100%) dan yang menjawab Tidak 0(0%).

## Penerimaan Pasien BPJS
Tabel  2. Distribusi  Frekuensi  Tentang
Kendala  Pelaksanaan  Program  BPJS    di
Penerimaan  Pasien  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI) Medan No Penerimaan Pasien BPJS Frekuensi Persentase (%) 1 YA 4 100% 2 TIDAK 0 0% Total 4 100% Berdasarkan tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  dari  4  orang  responden  yang menjawab  Ya  4  orang  (100%)  dan  yang menjawab Tidak 0 (0%).

## Pengolahan Rekam Medis
Tabel  3. Distribusi  Frekuensi  Tentang Kendala  Pelaksanaan  Program  BPJS  di Pengolahan RM Pasien BPJS di Rumah Sakit
Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU  IPI)
Medan No Pengolahan RM Pasien BPJS Frekuensi Persentase (%) 1 YA 4 100% 2 TIDAK 0 0% Total 4 100% Berdasarkan tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  dari  4  orang  responden  4  orang (100%)  menjawab  kendala  pelaksanaan program  BPJS  pada  pengolahan  RM  pasien BPJS  yaitu  tidak  lengkapnya  tanda  tangan dokter,  pemeriksaan  penunjang  medis  tidak lengkap  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan.

## Pendanaan
Tabel  4. Distribusi  Frekuensi  Tentang Kendala  Pelaksanaan  Program  BPJS  di
Pendanaan  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan No  Pendanaan  Frekuensi Persentase (%) 1 Ya 8 100% 2 Tidak 0 0% Total 8 100%
Berdasarkan tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  dari  8  orang  responden  yang menjawab Ya sebanyak 8 orang (100%).

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program BPJS
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa  16  orang  (100%)  menjawab  sudah dilaksanakan  tetapi  masih  ada  kendala pelaksanaan  program  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum  Imelda  Pekerja Indonesia  (RSU  IPI) Medan.  Menurut  Pramukti  (2016)  bahwa wewenang  BPJS  yaitu  melakukan  kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial.

## Penerimaan Pasien BPJS
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa 4 orang (100%) menjawab kendala di penerimaan pasien yaitu jaringan pada finger print,  ketidaklengkapan  persyaratan  berobat. Menurut Pramukti (2010) berdasarkan undang-undang  RI  Nomor  24  Tahun  2011 tentang BPJS dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa  tugas  BPJS  kesehatan  salah  satunya memberikan
informasi mengenai penyelenggaraan  program  jaminan  sosial kepada peserta dan masyarakat.

## Pengolahan Rekam Medis Pasien BPJS
Berdasarkan tabel  4.3  diatas  dapat dilihat  bahwa  4  orang  (100%)  menjawab kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di pengolahan  rekam  medis  pasien  BPJS  yaitu tidak  lengkapnya  tanda  tangan  dokter, pemeriksaan  penunjang  medis  tidak  lengkap di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan. Untuk melakukan analisis kuantitatif dapat menggunakan  4  komponen  utama  pada analisis yaitu:
1) Identitas  pasien  pada  setiap  lembar rekam medis.
2) Autentifikasi  dokter  pada  setiap  tempat yang ditentukan.
3) Pengisian  laporan  yang  penting  pada berkas rekam medis.
4) Pendokumentasian yang baik.

## Pendanaan
Berdasarkan tabel  4.4  diatas  dapat dilihat  bahwa  8  orang  (100%)  menjawab kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di pendanaan  yaitu  pasien  denda  karena menunggak iuran BPJS, ketidaktepatan coding  oleh  coder  dengan  tarif  INA  CBG’s, ketidaktepatan  coding  dengan  pemeriksaan penunjang  medis  di  Rumah  Sakit  Umum Imelda  Pekerja Indonesia  (RSU  IPI)  Medan. Menurut  Bastian  dan  Saryono  (2011)  bahwa perbedaan  pandangan  tentang  alternatif perawatan  dan  penggunaan  alat  diagnostik sering menimbulkan permasalahan dikemudian  hari,  khususnya  terkait  dengan masalah  pembiayaan.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  59  Tahun  2014  pasal  15  bahwa  tarif pada  FKRTL  (Fasilitas  Kesehatan  Rujukan Tingkat  Lanjutan)  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan  antara  BPJS  Kesehatan  dengan Asosiasi  fasilitas  kesehatan  dengan  mengacu pada standar tarif INA-CBG’s.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembah asan yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program  BPJS Di  Rumah  Sakit  Umum Imelda  Pekerja  Indonesia  (RSU IPI)  Medan Tahun  2017  dapat  disimpulkan  bahwa kendala  pelaksanaan  program  BPJS  di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja
Indonesia  (RSU IPI)  Medan  yaitu  jaringan finger print ,  ketidaklengkapan  persyaratan berobat,  tidak  lengkapnya  tanda  tangan dokter,  pemeriksaan  penunjang  medis  tidak lengkap,  pasien  denda  karena  menunggak iuran BPJS, ketidaktepatan coding oleh coder dengan  tariff  INA  CBG’s,  ketidaktepatan coding dengan pemeriksaan penunjang medis.

## SARAN
1. Disarankan kepada pimpinan Rumah Sa kit supaya memberikan waktu kepada petugas coding untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang pengcodingan untuk menambah wawasan  serta  pengetahuan  seiring dengan  kemajuan  dan  perkembangan IPTEK.
2. Disarankan kepada pimpinan Rumah Sakit agarmem  fasilitasi  sarana  dan  prasarana yang  memadai terutama  dalam finger print untuk mempercepat proses pelayanan di rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito, Wiku. (2010). Sistem Kesehatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bastian, Indra dan Suryono. (2011). Penyelesaian Sengketa Kesehatan .
Jakarta: Salemba Medika. BPJS  Kesehatan.  (2017). Grafik  Jumlah Peserta
Program JKN dalam http://www.bpjs-kesehatan.go.id diakses tanggal 20 Mei 2017 Jam 19:59 WIB. Budi,  Savitri  Citra.  (2011). Manajemen  Unit Kerja Rekam Medis . Yogyakarta: Quantum Sinergis Media. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014. Pramukti, Sigit Angger dan Panjaitan, Andre Budiman. (2016). Pokok-Pokok Hukum Asuransi . Yogyakarta:
Pustaka Yustisia.
Rahardjo,  adisasmita.  (2011). Pengelolaan Pendapatan  dan  Anggaran  Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Rustiyanto,  Ery.  (2010). Statistik  Rumah Sakit  Untuk  Pengambilan  Keputusan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Saragih, Nazly. (2011). Tingkat Pengetahuan
Petugas Terhadap Klaim Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  Berbasis INA-CBG’s di RSUD Dr. RM. Djoelham  Binjai .  KTI  APIKES Imelda. Medan.
Saryono.  (2008). Metodologi  Penelitian
Kesehatan .  Yogyakarta:  Mitra  Cendiki Press.
Sharon,  Gundodiputro.  (2007). Rekam  Medis Dan Sistem Informasi Kesehatan . Dalam http://akademikciamik.2010.files.wor dpress.comDiakses tanggal  7  Juni  2017
Jam 22:38 WIB.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. Tersedia dalam www.JamsosIndonesia.Com Diakses tanggal 7 Juni 2017 Jam 16:06 WIB.