## PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH

## Khusnus Sa’adah, Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: saadahnunus@gmail.com, ujangsyaf@gmail.com dan tomibust@yahoo.com

## Abstract
The  problem  of  poverty  has  become  a  prolonged  polemic  for  all  countries  including Indonesia.  Significantly,  the  number  of  poor  families  has  also  increased,  one  of  which  has had an impact on the increase in the number of child laborers. This poor family must mobilize all  available  energy  to  earn  a  living  to  survive.  The  mobilization  of  this  workforce  is  not separated  into  an  adult  child  but  also  includes  a  minor.  Many  children  who  should  learn, play, school, enjoy their childhood have been employed. The problem is as follows: Underage child labor under section 68-75 of Law Number 13 the Year 2003 on Manpower in Indonesia, Economic Law Review Sharia Against Underage Child Labor (According to Article 68-75 of Law Number 13 the Year 2003). Based on the result of the research, the writer can conclude that the underage child is still allowed in light work that is to fulfill the requirement: the job is to develop the talent and interest of the child, and must with the permission of the parents, do not  disturb  the  school  time,  hours  a  day,  and  receive  wages  in  accordance  with  applicable provisions. And in Islam, a child under the age of 18 years is not allowed to work because it has not adult and still be the responsibility of his parents.
Keywords: Positive Law, Shari’a Economics Law, and  Workers Child.

## Abstrak
Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk  Indonesia. Secara  signifikan  jumlah  keluarga  miskin  juga  meningkat,  yang  salah satunya memberikan dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Yang mana keluarga miskin ini harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk bisa mencari nafkah demi bisa bertahan  hidup.  Banyak  anak-anak  yang  semestinya  belajar,  bermain,  sekolah,  menikmati masa kecilnya mereka justru sudah dipekerjakan. Maka masalahnya adalah sebagai berikut: Pekerja  anak  dibawah  umur  menurut  pasal  68-75  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Terhadap Pekerja  Anak  Dibawah  Umur  (Menurut  Pasal  68-75  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003).Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber  datanya. Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  anak yang  masih  dibawah  umur  ini  masih  diperbolehkan  dalam  pekerjaan  yang  ringan.  Dan  di dalam Islam seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum baligh dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.
Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Pekerja Anak.

## LATAR BELAKANG
Indonesia  sebagai  negara  berkembang sangat bergantung pada pelaksanaan pembangunan nasional, dalam hal ini tenaga kerja  mempunyai  peranan  dan  kedudukan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja diperlukan suatu perlindungan hukum untuk menjamin  hak-hak  mereka  sebagai  pekerja dan manusia.
Berdasarkan  data  BPS  tahun  2011 terdapat  871,1  ribu  anak  usia  10-14  tahun yang  bekerja  dan  yang  mencari  pekerjaan sebanyak 174,5 ribu anak. Jumlah anak usia 10-14 tahun menurut sensus penduduk tahun 2010  adalah  sebesar  22  juta.  Ini  berarti jumlah  anak  Indonesia  10-14  tahun  yang bekerja  dan  mencari  pekerjaan  naik  hampir 5%.  Jika  dibandingkan  2010,  terjadi peningkatan  lebih  daari  10%.  Jumlah  ini belum termasuk anak usia 5-9 tahun, sekitar 628,9  ribu  yang  dijumpai  dalam  survei pekerja anak oleh BPS di tahun 2009. 1
Di  Indonesia  masalah  pekerja  anak sudah  mendapatkan  perhatian  yang  serius mengingat jumlahnya mengalami peningkatan.  Sehubungan  dengan  kasus tersebut  maka  dibuat  sebuah  peraturan hukum yang melindungi nasib pekerja anak. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  serta melindungi hak-hak itu sendiri sebagaimana Islam  telah  memberi  perlindungan  khusus terhadap anak supaya mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak walaupun  mereka  harus  bekerja.  Undang- Undang Ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja tercantum  dalam  pasal  68  dan  75  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Untuk  itu maka  penulis  merasa  perlu  untuk  mengkaji lebih  dalam  lagi  mengenai  1)  Bagaiamana Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  mengenai  pekerja
1 https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/1946435/23-juta-anak-Indonesia-umur-7-14- tahun-terpaksa-cari-uang  .  Diakses  pada  tanggal  12 Oktober 2018.
anak di bawah umur? 2) Bagaimana tinjauan Hukum  Ekonomi  Syari’ah  terhadap  pekerja anak  di  bawah  umur  menurut  pasal  68-75 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan?  3)  Bagaimana persamaan antara Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pekerja anak di bawah umur?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang pekerja anak di bawah di bawah umur perlindungannya dalam undang-undang  ketenagakerjaan  bukanlah suatu  yang  baru.  Meskipun  demikian, nampaknya  belum  ditemukan  penelitian yang secara spesifik dikaji dari segi sosilogi hukum  ekonomi  syari’ah.  Berikut  beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh Indar Wahyuni,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pekerja Anak”, skripsi  ini  membahas  tentang bagaimana  pandangan  Islam  mengenai seorang anak yang bekerja serta perlindungannya  dalam  hukum  Islam. 2 Perbedaannya  dengan  penelitian  yang  akan saya teliti, yakni saya akan lebih membahas pekerja  anak  dibawah  umur  mengenai perlindungan  hukumnya  melalui  Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syari’ah.
Dan kedua, penelitian yang dilakukan  oleh  Anwar  Wahyuddin  yang berjudul, “Memperkejakan  Anak  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Pasal  68  dan  69  Menurut  Hukum  Islam”, dalam pembahasan tersebut lebih menekankan pada analisis kriteria pekerjaan dalam memperkejakan anak yang ada dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
2 Indah  Wahyuni,  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pekerja  Anak  dalam  UU  No.13  Tahun 2003  Pasal  68  dan  69    Menurut    Hukum  Islam”, Skripsi (Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan Kalijaga, 2013).
Tentang Ketenagakerjaan. 3
Perbedaan dengan  skripsi  yang  akan  saya  teliti  saya lebih  akan  membahas  perlindungan  tenaga kerja  anak  bukan  hanya  kriteria  dan  jenis pekerjaannya saja akan tetapi dari kesehatan dan  keselamatan  kerja,  serta  perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  dan  Hukum  Ekonomi Syari’ah.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  pekerja  anak  di  bawah  umur perlindungannya dalam undang-undang ketenagakerjaan segi sosilogi hukum ekonomi  syari’ah.  Dengan  menggunakan pendekatan sosiologi hukum ekonomi syari’ah ini, selain nantinya akan tergambar karakteristik  mengenai  pekerja  anak  di bawah umur perlindungannya dalam undang-undang, dan hukum ekonomi syari’ah,  serta  keselamatan  dan  kesehatan kerjanya  dalam  undang-undang  dan  hukum ekonomi  syari’ah,  diharapkan  penelitian  ini juga akan mengungkapkan nuansa pembaharuan  pemikiran  hukum  ekonomi syari’ah  sesuai  dengan  perkembangan  saat ini.  Di  sinilah  letak  perbedaan  studi  ini dengan  studi-studi  yang  telah  dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan. 4 Dimana penulis menggunakan  data  primer  yang  merupakan sumber  asli  (tidak  melalui  perantara).  Data tersebut  dikumpulkan  dan  diolah  sendiri oleh  organisasi  yang  menerbitkan  dan menggunakannya. 5 Data  primer  secara
3 Anwar Wahyuddin, “Memperkejakan Anak dalam  UU  No.13  Tahun  2003  Pasal  68  dan  69 Menurut  Hukum  Islam”, Skripsi (Yogyakarta:  UIN Kalijaga Yogyakarta, 2010).
4 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26. 5 Nur  Indrianto  dan  Bambang  Supomo, Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen, Cet.  Ke-1 (Yogyakarta:  BPEF,  1990), 147-149.
khusus  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sumber data primer atau data utama dalam penulisan ini  skripsi  ini  adalah  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  khususnya  pada  pekerja anak  di  bawah  umur.  Sedangkan  sumber data  sekunder  atau  data  pelengkap  dalam skripsi  ini  adalah  tulisan  ilmiah,  mencari dalam  kitab  fiqh  dan  hadis,  buku  bacaan, majalah,  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan yang akan dibahas.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti  bermaksud  untuk  memperoleh  data yang berupa informasi yang lebih menyajikan secara terinci kejadian dari pada ringkasan  dan  bukan  evaluasi.  Mengutip pernyataan  orang,  bukan  meringkaskan  apa yang dikatakan itu. 6
Sumber data  yang diperlukan adalah data  primer , d alam  hal  ini  peneliti menggunakan  data  primer  yang  merupakan sumber  asli  (tidak  melalui  perantara).  Data tersebut  dikumpulkan  dan  diolah  sendiri oleh  organisasi  yang  menerbitkan  dan menggunakannya. 7 Data  primer  secara khusus  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan  data  melalui  peninggalan tertulis,  terutama  berupa  arsip-arsip  dan
6 Noeng  Muhajir, Metode  Penelitian Kualitatif, Edisi  IV  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 2000), 139.
7 Nur  Indrianto  dan  Bambang  Supomo, Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen, 147-149.
termasuk  juga  buku-buku  tentang  pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penyelidikan. 8 Metode  ini  dimaksudkan untuk  menggali  data  kepustakaan  dan konsep-konsep  serta  catatan-catatan  yang berkaitan  dengan  pekerja  anak  dibawah umur terutama dalam  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan.
Setelah  data  penelitian  terkumpul, maka  peneliti  memberikan  suatu  kontribusi dalam  bentuk  kritik  sosial  dengan  tidak merduksi data dan dengan disertai subyektivitas  penulis.  Agar  terwujud  satu hasil  penelitian  yang  signifikan,  maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan subyek  atau  obyek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat  dan  lain  sebagainya) pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta ( Fact Finding ) yang tampaak atau sebagaimana adanya.
Dalam  teknik  ini  peneliti  gunakan dalam menganlisis gambaran-gambaran tentang persoalan ketenagakerjaan di Indonesia,  khususnya  mengenai Pekerja Anak  dibawah  Umur dalam  perspektif Hukum  Ekonomi  Syari’ah serta  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

## KONSEP DASAR Pengertian  Ketenagakerjaan  Anak  dan Dasar Hukumnya
Tenaga  kerja  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  adalah  setiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna  menghasilkan  barang/jasa  baik  untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta:  Gajahmada  University  Press, 1995), 133.
Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
Sedangkan    pengertian  Anak  dalam pasal  1  ayat  26  berikut  ini  “Anak  adalah setiap  orang  yang  berumur  dibawah  18 (delapan  belas)  tahun”.  Sementara  dalam pasal  68  dijelaskan  “pengusaha  dilarang mempekerjakan  anak”. 9 Peranan  hukum ketenagakerjaan pada hakikatnya menghendaki  agar  hukum  tidak  lagi dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan  hukum  dipandang  juga  sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang  harus selalu dapat memberikan arah yang melindungi, mengatur, mendorong, merencanakan, menggerakkan, mengendalikan  masyarakat  sesuai  dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan. 10
Tenaga  Kerja  di  Bawah  Umur  Menurut Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari’ah Kewajiban  negara  untuk  memfasilitasi  dan melindungi  warga  negara  agar  dapat memperoleh  penghasilan  dengan  standar penghidupan  yang  layak,  sehingga  mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Memberikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan  perlu  perencanaan  yang matang  untuk  mewujudkan  kewajiban negara tersebut yang salah satunya ditunjukkan  tenaga  kerja  anak  yang  karena ketidak  mampuannya  dalam  kenyataan bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, pencideraan  hak-hak  anak,  deskriminasi, baik  yang  dirasakan  secara  nyata  maupun secara tersembunyi terhdapnya.
Instrumen  hukum  yang  mengatur perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan
9 Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10 Gunanto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan  Ekonomi (Yogyakarta:  Universitas Atmaja, 2002), 12.
pekerjaan  yang  dapat  mengancam  hak- haknya,  baik  secara  Internasional  maupun nasional  sudah  cukup  tersedia.  Secara nasional  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  sebagai  bentuk  legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang terlibat  hubungan  kerja  dan  bentuk-bentuk pekerjaan  melalui  pasal  68  sampai  dengan pasal  74  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003. 11 Sementara  itu  bagi  anak  yang melakukan  pekerjaan  diluar  hubungan  kerja diatur  melalui  pasal  75  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003
yang mengamanatkan  kepada  Pemerintah  agar melakukan  penanggulangan  terhadap  anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  dengan  petunjuk  lebih teknis.
Sementara  itu,  Islam  memandang pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak,  secara  universal  melalui prinsip  persamaan (equality  indiskriminati) , tidak  pilih  kasih (non  favoritisme) ,  tidak berpihak (fairness  imparsial) ,  dan  prinsip objektif  (tidak  subjektif).  Untuk  itu  makna bekerja  dalam  Islam  adalah  memuliakan serta mengabdi kepada Allah SWT, sehingga  pengertian  bekerja  mengandung arti bukan hanya sebagai manifesti hubungan  antara  manusia  dengan  sang pencipta,  tetapi  juga  manifesti  manusia dalam  mengabdi  dan  memuliakan  Allah SWT.  Dengan  demikian,  makna  bekerja dalam  Islam  dapat  dirumuskan  pada kategori bekerja sebagai sarana hablumminallah dan hablumminannas . 12 LBM  NU  (Lembaga  Bahtsul  Masail Nahdalatul  Ulama)  berpendapat  tentang anak  yang  bekerja  dibawah  umur  sebagai berikut ini:
1) Anak-anak  kecil  itu  mempunyai  hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan,
11 Pasal  68-74  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12 Djumadi, Hukum  Perburuhan  Perjanjian Kerja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2-3.
persiapan  masa  depan,  dilindungi  harta kekayaannya  yang  wajib  dilaksanakan atau  dipenuhi  oleh  keluarga  atau mahramnya.  Karena  itu,  tidak  ada  hak bagi  ayah  dan  ibu,  apalagi  yang  selain keduanya,  memaksa    anak-anak  untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.
2) Mempekerjakan  anak  dibawah  umur sama  dengan  merampas  hak-hak  anak, karena  iitu  perbuatan  ini  bertentangan dengan  hukum  Islam,  yang  salah  sat tujuannya  adalah  untuk  melindungi hak-hak  manusia  ( huquq  al-insan ). Seorang  anak  kecil  sama  saja  dengan seorang  manusia  yang  harus  dilindungi hak asasinya. Dengan demikian memperkejakan  anak  dibawah  umur sama  saja  dengan  berbuat  kedzaliman kepada aanak tersebut. Perbuatan dzalom  sangat  dilarang  keras  dalam Islam.
3) Untuk  memberantas  atau  mengurangi praktik mempemkerjakan anak dibawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikann problem  ekonomi  umat,  baik  oleh pemerintahmaupun lembaga-lembaga sosial  dan  keagamaan.  Tanpa  ada penyelesaian problem ekonomi
mustahil  praktik  mempekerjakan  anak dibawah  umur  dapat  dicegah,  sebab diantara penyebab utamanya adalahmotif ekonomi. 4) LBM merekomendasikan agar pemerintah  melakukan  langkah-langka kongkrit  dalam  penanganan  praktik mempekerjakan  anak  dibawah  umur dengan  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi  rakyat  dan  membuka  lembaga pendidikan  yang  dikhususkan  untuk anak-anak dhuafa dan mustad’afin.

## PEMBAHASAN DAN DISKUS
Pekerja  Anak  di  Bawah  Umur  Menurut Undang-Undang  Ketenagakerjaan Dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan
anak di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1  ayat  26  “Anak  adalah  setiap  orang  yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sedangkan  tenaga  kerja  menurut  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  adalah setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang/jasa baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun  untuk  masyarakat,  sedangkan pekerja/buruh  menurut  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat  hubungan  kerja  sebagaimana  yang tertuang  dalam  pasal  68  “Pengusaha dilarang  mempekerjakan  Anak”. 14 Namun dalam pasal 69 ada pengecualian sebagaimana  yang  terdapat  pada  ayat  (1) Ketentuan  sebagaimana  dalam  pasal  68 dapat  dikecualikan bagi  anak  yang berumur antara  13  (tiga  belas)  tahun  sampai  dengan 15  (lima  belas)  tahun  untuk  melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan fisik,  mental,  dan  sosial.  Namun  pada  ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan sebagaimana berikut “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan  ringan  sebagaiman  dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a.  Izin  tertulis  dari  orang  tua  atau  wali;  b. Waktu kerja maksimum 3 jam; c. Dilakukan pada  siang  hari  dan  tidak  mengganggu waktu sekolah; d. Kesehatan dan keselamatan  kerja;  e.  Adanya  hubungan kerja  yang  jelas,  dan;  f.  Menerima  upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 71  memperbolehkan  anak  dibawah  umur untuk  bekerja  sebgaimana  yang  dijelaskan
13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
14 Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
pada ayat  1, 2, dan 3, 15 sebagai  berikut;  (1) Anak  dapat  melakukan  pekerjaan  untuk mengembangkan  bakat  dan  minatnya.  (2) Pengusaha wajib kerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi  syarat:  a.  Di  bawah  pengawasan langsung  dan  orang  tua  atau  wali;  b.Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi  dan  lingklungan  kerja  tidak mengganggu  perkembangan  fisik,  mental, dan waktu sekolah. (1) Ketentuan mengenai anak  yang  bekerja  untuk  mengembangkan bakat  dan  minat  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
Kewajiban negara
untuk memfasilitasi dan melindungi waraga negara  gar  dapat  memperoleh  penghasilan dengan  standar  penghidupan  yang  layak, sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusian, memberikan perlindungan
hukum dibidang
ketenagakerjaan  melalui  instrumen  hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap  anak  yang  terlibat  hubungan  kerja dan  bentuk-bentuk  pekerjaan  melalui  pasal 68 sampai dengan pasal  74 sebagaimana  yg telah  dipaparkan  diatas. 16 Sementara  itu, bagi  anak  yang  melakukan  pekerjaan  diluar hubungan  kerja  diatur  melalui  Pasal  75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengamantkan  Pemerintah  agar  melakykan penanggulangan terhadap anak yang dipekerjakan  dan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk dengan petunjuk yang lebih teknis. Upaya  penegakkan  hukum  dalam  rangka perlindungan  anak  yang  terkait  hubungan kerja  sebagaimana  yang  tertuang  dalam pasal
68 “Pengusaha
dilarang mempekerjakan anak”.
Pekerja  Anak  di  Bawah  Umur  dalam Pandangan Hukum Ekonomi    Syari’ah
15 Pasal  69-71  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
16 Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Status  pekerja  anak  di  bawah  umur  pada hakikatnya  memiliki  beberapa  dimensi dimana  harus  mengentahui  hukum  Islam melihat  anak  berikut  hak  anak  dan kewajiban  yang  melekat  pada  mereka. Dalam  Islam  dikenal  istilah  tamyiz,  baligh, dan  rasyd  yang  masing-masing  memilki kriteria  dan  akibat  hukum  sendiri. 17 Dalam hukum  Islam,  kecakapan  hukum  disebut  al- ahliyyah  yang berarti  kelayakan. Atas dasar itu,  kecakapan  hukum (al-ahlihiyyah) di definisikan  sebagai  kelayakan  seseorang menerima  hukum  dan  bertindak  hukum, atau  sebagai  “kelayakan  seseorang  untuk menerima  hak  dan  kewajiban  untuk  diakui tindakan-tindakanya secara hukum  syari’ah, dan  apabila  ia  melakukan  suatu  perbuatan melawan  hukum,  perbuatan  itu  dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. 18
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya al- Mustafa  menungkapkan  bahwa  tujuan hukum  Islam  (Syari’ah)  adalah  memelihara kesejahteraan  manusia  yang  mencakup perlindungan  keimanan,  kehidupan  akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang  menjamin  terlindungnya  lima  perkara tersebut  adalah  maslahat  bagi  manusia  dan dikehendaki. 19 Periode-periode  yang  telah digariskan  dalam  Islam  tentang  batasan kecakapan  seseorang  dalam  melakukan perbuatan  hukum  dan  mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan  batasan  umur  untuk  menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan  dan  perjanjian,  maka  penulis akan  menggunakan  teori  serupa  dalam mengenali  periodesasi  umur  dalam  Islam selanjutnya  diharapkan  dapat  memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan
17 Dadan  Muttaqien, Cakap  Hukum  Bidang Perkawinan dan Perjanjian (Yogyakarta: Insani Cita Perss, 2006), 1.
18 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian Syari’ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 111.
19 M.  Umar  Chapra, Islam  dan  Tantangan Ekonomi ,  Edisi  Terjamahan  (Jakarta:  Tazkiyah Institut, 1997), 1.
hukum  maka  perlu  mengulas  tentang kecakapan hukum.
Karena harus diakui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang  itu  tidak  dapat  dipisahkan  dari situasi  yang  melingkupinya;  seperti  kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya. Periodesasi  kecakapan  seseorang  tidaklah berbanding  lurus  dengan  usia  yang  pasti. Maka  dari  itu  ulasan  tentang  tahapan seseorang  untuk  menjadi  orang  dewasa  erat kaitannya dengan beberapa aspek diantaranya:
1) Kematangan  usia  untuk  mengetahui dengan  tepat  sampai  dimana  daya  pikir seseorang  telah  berkembang  pada  tiap tahap  perkembangannya  adalah  hal yanng sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli  hukum  Islam  mengatakan  bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan  perlakuan  terhadap orang  dalam  kelompok  usia  yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli  hukum  mencari  keputusannya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan  manusia-manusia  pada tahap-tahap  yang  berbeda.  Ahli-ahli hukum  memberi  batasan  bahwa  usia tujuh belas tahun adalah usia kematangan.
2) Peranan ‘aql (daya  nalar)  dalam menentukan  usia  kedewasaan.  Keadaan yang  paling  menentukan  dan  sangat diperlukan  dalam  menentukan  usia kedewasaan (tamyiz) adalah  bahwa seorang  anak  harus  sudah  berakal ( ‘aql ). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan  tingkat  akal  pada seorang  anak  harus  beraka l  (‘aql) . Bahwa  batasan  yang  tepat  dalam menggambarkan  tingkat  akal  pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa  memahami  perkataan  orang  dan bisa memberikan tanggapan yang benar pada perkataan itu. Dan didalam hal ini usia tujuh belas tahun masih menyisakan persilangan pendapat
antara  yang  mengatakan  bahwa  di  usia tujuh  belas  tahun  seorang  anak  telah mencapai  daya  nalar  yang  baik  atau belum.
3) Tingkat kemampuan seorang mumayyiz .
Kemampuan atau nalar, adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut mumayyiz .
4) Baligh  (dewasa) 20 saat  anak  berinjak dewasa,  menjadi  lebih  mudah  bagi  kita untuk  mengetahui  dengan  tepat  tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak,
berbagai macam aspek
perkembangannya  dapat  diamati.  Masa pubertas  dapat  dengan  mudah  terlihat jika  seorang  anak  dalam  pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah baligh  juga  dikenal  dengan  istilah pubertas  merupakan  transisi  fisik  dari fase  kanak-kanak  menjadi  fisik  orang dewasa  dengan  ditandai  oleh  gejala- gejala  fisik  fenomena  mimpi  bagi  laki- laki, dan haid bagi kalangan perempuan.  Adapun  klasifikasi  umur menginjak  era  pubertas/transisi  fisik menurut para ahli hukum, bahwa sejauh ini  masa  pubertas  tidak  pernah  dicapai sebelum  usia  sembilan  tahun.  Mereka juga  menekankan  bahwa  masa  puber tidak  selalu  terjadi  di  usia  ini  pada setiap  anak  karena  banyaknya  faktor- faktor  yang  mungkin  dapat  menunda proses  kedewasaan  fisik.  e.  Rusyd (kedewasaan), hukum juga menekankan pentingnya  pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan
fisik maupun kematangan  mental,  dalam  arti  mampu berfikir.
Hukum  Islam  sebagaimana  dikutip oleh  Syamsul  Anwar  dari  Az-Zuhaili, bahwa  kecakapan  hukum  disebut al- Ahlihiyyah didefiniskan  sebagai  kelayakan seseorang  untuk  menerima  hukum  dan
20 Hasan  Ridwan, Fiqh  Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.
bertindak  hukum,  atau  sebagai  kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban  dan  untuk  diakui  tindakan- tindakannya  secara  hukum  syari’ah. 21 Hadhanah yang  berarti  pemeliharaan  anak- anak  yang  masih  kecil  bagi  laki-laki maupun  perempuan  atau  yang  sudah  besar, tetapi  belum mumayyiz. Tanpa  perintah darinya  menyediakan  sesuatu  yang  menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu  yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,  rohani,  dan  akalnya  agar  mampu berdiri  sendiri  menghadapi  hidup  dan memiliki tanggung jawabnya. 22
Pada hakikatnya, Islam adalah agama  yang  mengajarkan  nilai-nilai  etik, moral,  dan  spiritual  yang  berfungsi  sebagai pedoman  hidup  di  segala  bidang  bagi  para pemeluknya,  tak  terkecuali  di  bidang ekonomi.  Banyak  sekali  ajaran  Islam  yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk  mengubah  nasibnya  sendiri,  berlaku jujur  dalam  berbisnis,  mencari  usaha  dari tangannya  sendiri,  berlomba-limba  dalam kebaikan dan lain-lain. 23
Selain  itu,  kerja  adalah  aktivitas yang  mendapat  dukungan  sosial  dan individu  itu  sendiri.  Dukungan  sosial  itu dapat  berupa  penghargaan  masyarakat terhadap  aktivitas  kerja  yang  ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat  berupa aktivitas  kerja.  Karena  kebudayaan  kerja Islami  bertumpu  pada  akhlakul  karimah sehingga  umat  Islam  akan  menjadikan akhlak  sebagai  energi  batin  yang  terus menyala  dan  mendorong  setiap  langkah kehidupannya  dalam  koridor  jalan  yang lurus.  Semangat  dirinya  adalah minallah, fisabilillah,  Illah (dari  Allah,  dijalan  Allah, dan untuk Allah). 24
21 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian Syari’ah , 109.
22 Sayyid  Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid ke-8 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980), 173.
23 Muh.  Yunus, Islam  dan  Kewirausahaan Inovatif (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 9.
24 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 26.
Memperkejakan anak di bawah umur belakangan  ini  menjadi  fenomena  yang marak  dimana-mana.  Terutama  semenjak krisis  ekonomi  mendera  Indonesia,  dan jumlah  orang  miskin  semakin  bertambah. Banyak anak-anak yang semestinya menikmati  masa  kecilnya  untuk  belajar, bermain,  sudah  dipekerjakan.  Mereka  yang seharusnya  berada  di  sekolah  justru  berada di  tempat-tempat  yang  tidak  semestinya seperti di terminal, pasar, lampu merah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik.
Anak-anak tersebut kehilangan untuk meraih masa depan  yang cerah karena  yang seharusnya  deigunakan  untuk  penempaan mental  spiritual  dan  pemberdayaan  insani untuk  mempersiapkan  menghadapi  masa depan,  justru  dihabiskan  di  tempat  yang seharusnya  hanya  di  tempati  orang-orang dewasa. Anak-anak tersebut telah memerankan  diri  sebagai  orang  dewasa yang  bekerja  untuk  mencari  nafkah  untuk membantu menghidupi keluarganya. Mereka  kehilangan  hak-hak  nya  sebagai anak-anak dan terampas masa depannya.
Mempekerjakan anak di bawah umur adalah  menyuruh  atau  membiarkan  anak- anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun bekerja  selayaknya  orang  dewasa  guna mendapatkan  materi,  baik  untuk  dirinya sendiri  maupun  membantu  keluarganya, atau  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang mempekerjakannya.  Dalam  Islam  anak dibawah  umur  memiliki  kedudukan  yang istimewa,  ia  belum  banyak  dibebani kewajiban,  justru  ia  memiliki  hak-hak  yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang  bertanggung  jawab  atasnya.  Diantara hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak  dibawah umur  adalah:  1.  Hak  Untuk  diberi  nafkah, orang  tua  berkewajiban  memberi  nafkah yang  memadai  sesuai  dengan  kebutuhan anak,  baik  berupa  makanan,  minuman, pakaian,  maupun  lainnya,  yang  diperlukan untuk  membantu  pertumbuhan  fisik  dan pemeliharaan mereka. 2. Hak untuk mendapatkan  pendidikan,  menurut  ajaran Islam, seseorang disebut shalih dan shalihah apabila ia melaksanakan kewajiban-
kewajibannya  kepada  Allah  SWT  serta kepada  semua  umat  manusia.  Sehubungan dengan  itu  maka  orang  tua  berkewajiban mendidik  anak-anaknya,  baik  laki-laki maupun  perempuan  agar  mereka  mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada  Allah  SWT  serta  kepada  sesama manusia.  Kesesuaiann  antara  cara  mendidik orangtua dan bakat, minat, kemampuan serta tuntutan  zaman  yang  sedang  dan  atau  akan dihadapi oleh  anak-anaknya  sangatlah penting.  Oleh  karena  itu,  orang  tua  tidak boleh  memaksakan  pola  pendidikan  yang diterimanya  pada  masa  dahulu  dalam mendidik anak-anaknya pada masa sekarang.  Sehubungan  dengan  hal  itu Rasulullah  SAW  menegaskan  dalam  hadits yang  artinya: “Didiklah  anak-anakmu (sesuai  dengan  bakat,  minat,  kemampuan, serta  tuntutan  zaman  dimana  mereka hidup),  karena  mereka  diciptakan  untuk hidup  pada  sesuatu  zaman  yang  berbeda dengan  zaman  kamu  sekalian”. Salah satunya  adalah  dengan  cara  menanamkan iman  yang mantap dalam  jiwa mereka serta membiasakannya untuk mengamalkan ajaran-ajaran  agama  Islam  dan  berhias  diri dengan akhlakul  karimah. Orang  tua  juga harus memperkenalkan anak-anaknya terhadap  realitas  kehidupan  berdasarkan kemampuan  daya  pikir  mereka,  bagaimana menjalani  kehidupan  dengan  berdasarkan syari’at  Islam. 3 . Memperoleh  masa  depan yang baik. 4. Dilindungi harta kekayaannya.

## Bekerja dalam Pandangan Hukum Islam
Anjuran  Al-Qur’an  terhadap  suatu  usaha, bukan  sekadar  perintah  bekerja  yang  hanya menghasilkan materi. Kerja hanya salah satu bentuk  ikhtiyar  yang  harus  dilakukan  oleh manusia.  Orientasi  yang  dituju  dari  ikhtiyar bukan  kerja  yang  kapitalistik  yang  hanya berorientasi  pada  pertambahan  nilai  dari barang. 25
25 Franz  Magnis  Suseno, Pemikiran  Karl Marx  dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme (Jakarta: Gramedia, 1999), 95.
Istilah  kerja  dalam  Islam  bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk  menghidupi diri  dan keluarga dengan menghabiskan  waktu  siang  maupun  malam, dari  pagi  hingga  sore,  terus  menerus  tak kenal  lelah,  tetapi  kerja  mencakup  segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.
Pada hakikatnya, Islam adalah agama  yang  mengajarkan  nilai  –  nilai  etik, moral  dan  spiritual  yang  berfungsi  sebagai pedoman  hidup  di  segala  bidang  bagi  para pemeluknya,  tak  terkecuali  di  bidang ekonomi.  Banyak  sekali  ajaran  Islam  yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk  mengubah  nasibnya  sendiri,  berlaku jujur  dalam  berbisnis,  mencari  usaha  dari tangannya sendiri, berlomba – lomba dalam kebaikan dan lain – lain. 26
Selain  itu,  kerja  adalah  aktivitas yang  mendapat  dukungan  sosial  dan individu  itu  sendiri.  Dukungan  sosial  itu dapat  berupa  penghargaan  masyarakat terhadap  akttivitas  kerja  yang  ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat  berupa kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakangi aktivitas kerja. Karena kebudayaan  Islami  bertumpu  pada akhlakul karimah sehingga umat Islam akan menjadikan  akhlak  sebagai  energi  batin yang  terus  menyala  dan  mendorong  setiap langkah  kehidupannya  dalam  koridor  jalan yang  lurus.  Semangat  dirinya  adalah minallah,  fisabilillah,  Illah  (dari  Allah, dijalan Allah, dan untuk Allah). 27
Sebagaimana dalam firman Allah SWT.: يِف اوُشأماَف  الًوُلَذ  َض أرَ ألْا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا  َوُه ُروُشُّنلا  ِهأيَلِإ َو  ۖ ِهِق أز ِر  أنِم  اوُلُك َو  اَهِبِكاَنَم
Artinya: Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah  di  segala  penjurunya
26 Muh.  Yunus, Islam  dan  Kewirausahaan Inovativ, 9. 27 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam , 26.
dan  makanlah sebahagian  dari rezki-Nya.  dan  hanya  kepada-Nya- lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 28
Melalui ayat ini Allah swt melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan seluruh  kemudahan  yang  Allah  berikan kepada  kita  dalam  mencari  rezeki,  namun dibalik  seluruh  kemudahan  tersebut  Allah menghendaki agar kerja manusia diorientasikan  pada  nilai-nilai  suci.  Nilai suci  dari  materi  ditentukan  oleh  fungsi  dan kegunaannya  untuk  kemaslahatan  dalam memenuhi  hajat  hidup  manusia.  Kemudian Allah  SWT.  berfirman  dalam  surat  al- Jumu’ah ayat 10 berikut:
ِض أرَ ألْا  يِف  او ُرِشَتأناَف  ُة َلََّصلا  ِتَي ِضُق  اَذِإَف ا اريِثَك  َهَّللا  او ُرُكأذا َو  ِهَّللا  ِلأضَف  أنِم  اوُغَتأبا َو أمُكَّلَعَل

## َنوُحِلأفُت
Artinya: Apabila  telah  ditunaikan  shalat, Maka  bertebaranlah  kamu  di muka  bumi;  dan  carilah  karunia
Allah  dan ingatlah  Allah  banyak- banyak supaya kamu beruntung”. 29
Berdasarkan  ayat  tersebut  Allah SWT  menganjurkan  kepada  kita  untuk melanjutkan  pekerjaan  jenis  apapun  yang menyangkut  urusan  duniawi  setelah  kita melaksanakan shalat sebagai wujud penyeimbang  antara  urusan  duniawi  hingga ukhrawi.  Allah  SWT  menjanjikan  kepada kita limpahan karunia dengan mencukupkan kebutuhan  kita  apabila  kita  tidak  menyerah dan terus berusaha dalam bekerja.
Hubungan  Pekerja  Dan  Pengusaha  Dalam Pandangan Hukum Islam Pembangunan  suatu  usaha  industri  haruslah berwawasan  lingkungan,  para  pengusaha harus secara sadar dan berencana menggunakan  dan  mengolah  sumber  daya secara bijaksana dan efisien agar pembangunan industri tersebut berkelanjutan  sehingga  pada  akhirnya  tidak
28 QS. Al-Mulk (67): 15.
29 QS. Al-Jumu’ah  (62): 10.
akan  memberikan  dampak  buruk  bagi lingkungan industri tersebut.
Perlakuan pengusaha
ataupun manajer  terhadap  sumber  daya  manusianya (SDM) harus mampu menggalang partisipasi  melalui  keterlibatan  sebanyak mungkin  pihak  dalam  perencanaan,  agar mendorong terciptanya jiwa yang menumbuhkan kebersamaan dan kesetiakawanan sebagai dasar budaya perusahaan (corporate  culture) .  Manakala pekerja  menghayati  hak  dan  tanggung jawabnya dan merasa eksistensinya dibutuhkan,  maka  organisasi  tersebut  akan menuai hasilnya. 30
Hubungan  kerja  pada  umumnya adalah  suatu  hubungan  hukum yang dilakukan  oleh  minimal  dua  subyek  hukum mengenai  suatu  perkerjaan.  Subyek  hukum yang  melakukan  hubungan  kerja  adalah hubungan  antara  buruh  dan  majikan  setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian  dimana  pihak  kesatu  yaitu  buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain yaitun  majikan  untuk  bekerja  dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya  untuk  memperkerjakan buruh  dengan  membayar  uang.  Hubungan kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja mempunyai sifat – sifat khusus diantaranya: Menerbitkan suatu hubungan yang diperatas,  yaitu  hubungan  antara  buruh  dan majikan.  Berdasarkan  hubungan  tersebut, pihak  yang  satu  berhak  memberikan perintah  –  perintah  kepada  pihak  yang  lain tentang  bagaimana  ia  harus  melakukan pekerjaannya.  a.  Selalu  diperjanjikan  suatu gaji atau upah, lazimnya berupa upah tetapi ada sebagian berupa pengobatan, kendaraan, makan,  penginapan,  pakaian,  dan  lain sebagainya.  b.  Dibuat  untuk  suatu  waktu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak. 31
30 Muhammad Abdul Ghani, The Spirituality In Business (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 159.
31 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan  dan  Kepailitan (Jakarta:  Erlangga, 2012), 25.
Disebutkan  dalam  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  bahwa  hubungan kerja  adalah  hubungan  hukum  antara pengusaha  dengan  pekerja  berdasarkan perjanjia  kerja.  Dalam  perjanjian  tersebut pekerja  menyatakan  kesanggupannya  untuk bekerja  pada  pengusaha  dengan  menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja dengan memberikan upah serta hak-hak lain yang  wajib  diberikan  oleh  pengusaha terhadap  pekerja  juga  lingkungan  dari perusahaan tersebut.
Tujuan  diberikannya  hak-hak  lain selain  upah  adalah  untuk  meningkatkan mutu  hidup  dan  kesejahteraan  pengusaha dan  para  karyawan,  masyarakat  sekitar  dan keseimbangan  serta  kelestarian  sumber daya.  Usaha  industri  harus  mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap  lingkungan  hidup,  dalam  artian bahwa suatu usaha industri bukan saja untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif  terhadap  pengusaha,  karyawan  dan lingkungan sekitar.
Di  dalam  Al-Qur’an  disebutkan bahwa  untuk  mencegah  terjadinya  dampak negatif  berupa  bahaya  keselamatan  bekerja, kerusakan  dan  pencemaran  maka  manusia dalam berfikir dan berbuat haruslah berpegang  pada  prinsip  ikhsan,  berorientasi kepada  yang  paling  baik  dan  benar,  karena semua amal ditujukan untuk pngabdian pada Allah. 32
Al-Qur’an memerintahkan kita untuk berlaku  tenang  dan  sopan  sebagaimana Firman  Allah  swt  dalam  QS.  Luqman  ayat 19:
َّنِإ ۚ  َكِت أوَص  أنِم  أضُضأغا َو  َكِيأشَم يِف أد ِصأقا َو ِريِمَحألا  ُت أوَصَل ِتا َوأصَ ألْا  َرَكأنَأ Artinya: Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan  dan  lunakanlah  suaramu.
32 Ahmad  Gojali, Menuju  Masyarakat Industri  yang  Islami (Jakarta:  Dwi  Cahaya,  1995), 51.
Sesungguhnya
seburuk-buruk suara adalah suara keledai. 33
Seorang  pengusaha  harus  mampu memberikan warna terhadap organisasi yang dipimpinnya.  Dengan  menerapkan  sebuah kewenangan  dimana  hak  dan  kewajiban menjadi  sebuah  sistem  nilai,  yang  diyakini dan  menjadi  pedoman  dalam  bekerja. Dengan  demikian,  sistem  kontrol  melekat pada diri masing-masing baik itu pekerjanya maupun  pengusaha  itu  sendiri.  Pimpinan hanya mengarahkan dan menumbuh kembangkan  suatu  keadaan  menjadi  lebih kondusif dan berkualitas. Suasana keakraban dan kebersamaan dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Persamaan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Dan Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Hukum ekonomi syari’ah adalah seperangkat aturan yang berdasarkan prinsip syari’ah yang mencakup cra dan pelaksanaan  kegiatan  usaha.  Sistem  hukum ekonomi  syari’ah  yang  mencakup  cara  dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah  juga disebut  sistem  hukum  ekonomi  Islam. Sistem  ekonomi  Islam  yang  dilaksanakan dalam  praktik  (penerapan  ilmu  ekonomi) sehari-harinya  bagi  individu,  keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi  faktor  produksi,  distribusi, dan  pemanfaatan  barang  dan  jasa  yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan  Islam (sunatullah) . Dengan demikian, sumber terpenting peraturan perundang/undangan perekonomian  Islam  adalah  Al-Qur’an  dan Sunnah. 34 Bekerja  dalam  Islam  merupakan anjuran  Al-Qur’an  terhadap  suatu  usaha, bukan  sekedar  perintah  bekerja  yang  hanya menghasilkan materi. Kerja hanya salah satu bentuk  ikhtiyar  yang  harus  dilakukan  oleh
33 QS. Luqman (31): 19.
34 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.
manusia.  Orientasi  yang  dituju  dari  ikhtiyar bukan  kerja  yang  kapitalistik  yang  hanya berorientasi  pada  pertambahahan  nilai  dan barang.
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang yang  mampu  melaksanakan  pekerjaan,  baik di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Jadi, pengertian  tenaga  kerja  meliputi  tenaga kerja yang didalam maupun diluar hubungan kerja  dengan  alat  produksi  utamanya  dalam proses  produksi  adalah  tenaganya  sendiri, baik fisik maupun pikiran. Pandangan Islam terhadap  anak  yang  bekerja  atau  pekerja anak  dalam  hukum  ekonomi  syari’ah perlindungan  tersebut  memang  tidak  ada, Islam  hanya  memberikan  gambaran  secara umum  tentang  perlindungan  bagi  pekerja bukan  terhadap  perlindungan  pekerja  anak atau  seorang  anak  yang  bekerja,  karena perlindungan terhadap pekerja anak merupakan  bidang  tersendiri  dalam  agama Islam  yang  terdapat  dalam  Fiqh  Anak. Dalam  Fiqh  Anak  inilah  Islam  berusaha menjelaskan  bagaimana  metode  dalam mengasuh  dan  mendidik  anak  serta  hukum- hukum  yang  berkaitan  dengan  aktivitas anak.  Namun  memiliki  kesamaan  dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu larangan  mempekerjakan  anak  di  bawah umur yaitu: 1. Dalam Islam mempekerjakan anak sama saja berbuat kedzaliman,   karena sama  saja  merampas  hak-hak  anak,  dan perbuatan  tersebut  dilarang  keras  oleh Agama  Islam. 2. Dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
3. Namun  dalam  Pasal  69  Undang-Undang Nomor  13  Tentang  Ketenagakerjaan  ada pengecualian  sebagaimana  yang  terdapat pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak  yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan  15  (lima  belas)  tahun  untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan fisik,  mental,  dan  sosial.  Sedangkan  dalam
hukum ekonomi syari’ah tidak ada peraturan mengenai  pekerja  anak  di  bawah  umur. 4. Dalam  Islam  kedudukan  anak  sangatlah istimewa,  karena  anak  mempunyai  hak untuk  mendapatkan  nafkah,  pendidikan, mempersiapkan  masa  depannya,  dan  juga dilindungi  harta  kekayaannya. Perlindungan tenaga  kerja  meliputi  aspek-aspek  yang cukup  luas  yaitu  pemberian  kesejahteraan yang dapat berupa jaminan kesehatan, upah, pemeliharaan  moral  kerja  serta  perlakuan yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia  dan  moral  agama.  Ajaran  Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjadi  manusia  yang  sehat  dan  kuat,  baik secara  jasmani  maupun  rohani,  untuk  itu pemeliharaan  kesehatan  sangat  diperlukan untuk menjaga keselamatan jiwa.
Anjuran  pemeliharaan  kesehatan  untuk menjaga keselamatan jiwa disebutkan dalam beberapa firman Allah swt sebagai berikut:
a. Menjaga keselamatan jiwa
اَهاَّك َز  أنَم َحَلأفَأ أدَق .
اَهاَّسَد  أنَم  َباَخ أدَق َو Artinya: Sesungguhnya  beruntunglah orang  yang  mencucikan  jiwa  itu,
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 35 Dari  ayat  di  atas  dapat  diambil kesimpulan bahwa kewajiban seorang  pekerja  selain  mendapatkan hak  yang  diberikan  penguhasa  seorang pekerja muslim untuk senantisa menjaga  kondisi  jiwanya  dari  ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.
b. Memelihara  kebersihan  jasmani  dan rohani
… َّوَّتلا  ُّب ِحُي  َهَّللا  َّنِإ ُّب ِحُي َو  َنيِبا َني ِرِ هَطَتُمألا
Artinya: … Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat  (bersih jiwanya dan
35 QS. Asy-Syams (91): 9-10.
dosa)  dan  orang-orang  yang bersih (dari kotoran). 36
Dari  ayat  tersebut  di  atas  dapat di  ketahui  bahwa  kebersihan  tidak hanya kesucian rahaniah saja sebagaimana  yang  telah  diajarkan  oleh agama  Islam  tetapi  juga  kewajiban menjaga  keselamatan  dan  kesehatan badanpun  menjadi  persoalan  yang penting.  Islam  mengajarkan  untuk berperilaku sehat terhindar dari berbagai penyakit. Membersihkan pakaian  yang  kotor  merupakan  salah satu  unsur  terpenting  dalam  menjaga kesehatan, karena didalam pakaian yang tidak bersih banyak mengandung kuman-kuman  yang  akan  membuat tubuh menajadi tidak sehat.
c. Memelihara keseimbangan anggota badan
… َرأيَخ َّنِإ ُني ِمَ ألْا ُّيِوَقألا  َت أرَجأأَتأسا ِنَم
Artinya:  … Karena  sesungguhnya  yang sebaik-baik  pekerja  adalah yang kuat dan jujur. 37
Perhatian Islam
terhadap keselamatan  dan  kesehatan  jiwa  (fisik) sangatlah  besar.  Menjaga  keselamatan jiwa  merupakan  salah  satu  unsur terpenting terwujudnya kebahagian hidup,  setiap  orang  akan  berupaya  agar dirinya  selalu  sehat  dan  terhindar  dari bahaya-bahaya  yang  akan  mengancam keselamatan  dan  jiwanya.  Terlebih  lagi bagi  para  pekerja  yang  selalu  dituntut dengan  jiwa  yang  sehat  dan  kuat  yang akan  menghasilkan  produktivitas  kerja yang  maksimal.  Dan  ini  sebagai  acuan bagi seorang pengusaha untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.
Mempekerjakan  anak  di  bawah
umur  sama  saja  merampas  hak-hak anak, karena itu perbuatan ini
36 QS. Al-Baqarah (2): 222.
37 QS. Al-Qashash (29): 26.
bertentangan  dengan  spirit  hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk  melindungi  hak-hak  manusia (huquq  al  insan).  Seorang  anak  kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus  dilindungi  hak  asasinya.  Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama saja berbuat kedzaliman.
Berdasarkan  hal  tersebut  Islam tidak  melarang  bagi  umatnya  untuk bekerja,  namun  anak  di  bawah  umur (belum  baligh )  dalam  Islam  anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara  dan  mencakup  semua kebutuhannya  baik  jasmani  maupun rohani.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas,  yaitu mengenai tinjauan hukum  ekonomi  syari’ah  terhadap  pekerja anak  di  bawah  umur  menurut  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertama,
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  secara  khusus mengatur  standar  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  terlibat  hubungan  kerja dan  bentuk-bentuk  pekerjaan  melalui  pasal 68 samapi dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.  Sementara itu, bagi anak  yang  melakukan  pekerjaan  diluar hubungan  kerja  diatur  melalui  pasal  75 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan yang
mengamanatkan  kepada  Pemerintah  agar melakukan  penanggulangan  terhadap  anak yang dipekerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  dengan  petunjuk  lebih teknis.
Kedua, memperkejakan
anak dibawah umur sama saja berbuat kedzaliman,  karena  dalam  Islam  anak  di bawah  umur  memiliki  kedudukan  yang istimewa,  ia  belum  banyak  dibebani kewajiban,  justru  ia  memiliki  hak-hak  yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang  bertanggung  jawab  atasnya,  seperti
hak  untuk  diberi  nafkah,  mendapatkan pendidikan  yang  layak,  mempersiapkan masa  depan  yang  lebih  baik,  dan  dijaga harta kekayaannya.
Dan ketiga, dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus  bagi  anak  yang  bekerja  tercantum dalam  Pasal  68-75,  sedangkan  dalam Hukum  Ekonomi  Syari’ah  perlindungan tersebut  memang  tidak  ada,  Islam  hanya memberikan gambaran secara umum perlindungan terhadap pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin. Hukum  Ekonomi  Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010.
Asyhadie,  Zaeni  dan  Budi  Sutrisno. Hukum Perusahaan  dan  Kepailitan. Jakarta: Erlangga, 2012.
Chapra,  M.  Umar. Islam  dan  Tantangan Ekonomi ,  Edisi  Terjamahan.  Jakarta:
Tazkiyah Institut, 1997.
Dadan  Muttaqien, Cakap  Hukum  Bidang Perkawinan dan Perjanjian .
Yogyakarta: Insani Cita Perss, 2006.
Djumadi. Hukum  Perburuhan  Perjanjian Kerja . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995.
Ghani,  Muhammad  Abdul  Ghani, The Spirituality  In  Business. Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2005.
Gojali, Ahmad. Menuju Masyarakat Industri  yang  Islami. Jakarta:  Dwi Cahaya, 1995.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/1946435/23-juta-anak- Indonesia-umur-7-14-tahun-terpaksa- cari-uang.
Indrianto,  Nur  dan  Bambang  Supomo.
Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk Akuntansi dan Manajemen, Cet. Ke-1 . Yogyakarta: BPEF, 1990.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. Muhajir, Noeng. Metode Penelitian
Kualitatif, Edisi IV. Yogyakarta: Rake
Sarasin, 2000.
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995.
Ridwan,  Hasan. Fiqh  Ibadah .  Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh  As-Sunnah, Jilid  ke-8. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980.
Suhardi,  Gunanto. Peranan  Hukum  dalam Pembangunan  Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002.
Suseno,  Franz  Magnis. Pemikiran  Karl Marx  dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan  Revisionisme .  Jakarta: Gramedia, 1999.
Tasmara,  Toto. Membudayakan  Etos  Kerja Islami. Jakarta:  Gema  Insani  Press,
2002.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Wahyuddin, Anwar. “Memperkejakan Anak dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan  69  Menurut  Hukum  Islam”,
Skripsi .  Yogyakarta:  UIN  Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Wahyuni,  Indah.  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pekerja  Anak  dalam  UU No.13  Tahun  2003  Pasal  68  dan  69 Menurut    Hukum  Islam”, Skripsi .

## Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  UIN
Sunan Kalijaga, 2013.
Yunus,  Muh. Islam  dan  Kewirausahaan Inovatif. Malang:  UIN-Malang  Press, 2008.