## PENALARAN ISTISLAH DALAM PENCATATAN PERKAWIAN
Arif Sugitanata Fakultas Syari’ah dan Hukum Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta arifsugitanata@yahoo.co.id

## Abstract
The issue of marriage registration for the Muslim community in Indonesia is still an  agenda  for  discussion  among  the  government,  academics,  scholars  and  the public about their position in marriage law. If traced in the texts (Al-Qur'an and Sunnah) and in classical references from the views of scholars, marriage records are  not  found.  However,  if  it  is  traced  from  the  provisions  of  the  legislation  in force  in  Indonesia,  then  the  registration  of  the  marriage  becomes  an  obligation through  the  government  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  and  the Compilation of Islamic Law (KHI).  This  is a separate problem in its application for  people  who  are  very  strong  in  holding  madzhab  fiqhlm.  This  study  tries  to discuss it in more depth by offering the theory of istislah reasoning as a knife of analysis,  so  that it can  be  seen  how  far  the  provisions  for  registering  marriages regulated  according  to  the  laws  and  regulations  can  be  claimed  as methodological products of Islamic law.

## Keywords: Reasoning, Istislah, Marriage Registration

## Abstrak
Persoalan  pencatatan  perkawinan  bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  masih menjadi agenda diskusi di kalangan pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat tentang  kedudukannya  dalam  hukum  perkawinan.  Jika  ditelurusuri  dalam  nash (Al-Qur’an  dan  Sunnah)  dan  dalam  referensi-referensi  klasik  dari  pandangan ulama,  pencatatan  perkawinan  memang  tidak  ditemukan.  Akan  tetapi  jika ditelusuri  dari  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka pencatatan  perkawinan  tersebut  menjadi  sebuah  kewajiban  melalui  pemerintah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  serta  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Hal  ini  menjadi  persoalan  tersendiri  dalam  penerapannya bagi masyarakat yang sangat kuat memegang fikih madzhab. Kajian ini, mencoba membahas  secara  lebih  mendalam  dengan  menawarkan  teori  penalaran  istislah sebagai  pisau  analisisnya,  sehingga  terlihat  sejauh  mana  ketentuan  pencatatan perkawinan diatur menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diklaim sebagai produk hukum Islam secara metodologis.
Kata Kunci: Penalaran, Istislah, Pencatatan Perkawinan

## Pendahuluan
Perkawinan  bagi  manusia  bukan  hanya  sebagai  pernyataan  yang memperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  teramat  berarti  serta  penting  dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.
Perkawinan  merupakan  sebuah  peristiwa  yang  sakral  (suci),  perkawinan pula  tidak  diperkenakan  dilakukan  secara  sembarangan,  tetapi  harus  memenuhi ketentuan  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam hal  perkawinan  pemerintah  atau  negara terlibat  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI dan sebagainya. Salah satu ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  yang  menarik  untuk  dikaji  terdapat pada  Pasal  2  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut praturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  hingga  kini  masi menjadi  perbincangan  hangat  di  seluruh  lapisan.  Masih  banyak  orang  yang  telah melangsungkan  perkawinan  namun  tidak  mencatatkannya.  Di  Indonesia  terdapat badan  yang  berwenang  dalam  hal  terjadinya  perkawinan  yakni  sebuah  lembaga yang  dibentuk  oleh  negara  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  hal  ini adalah  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  di  bawah  struktur  Kementrian  Agama. Lembaga  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  pernikahan  dan  hal  yag  menyangkut dengan  misalnya  perceraian,  pembagian  harta  gono-gini  adalah  Lembaga Peradilan Agama.
Menurut  hukum  Islam  yang  mengatur  tentang  pernikahan  menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti calon  mempelai,  wali,  saksi  dan  adanya  ijab  kabul,  sedanglan  pencatatan  nikah keberadaannya tidak mempengaruhi keabsahan nikahlm. Apabila tidak dicatatlan pernikahanpun  tidak  batal,  karena  secara  konkrit  hukum  Islam  tidak  mengatur
tentang pencatatan pernikahan. 1 Pemahaman demikian yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat tentang kebolehan nikah sirri atau menikah tanpa dicatatkan, dengan  dalih  bahwa  tidak  terdapat  penjelasan  secara  eksplisit  dalam  Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Apabila  dikaji  secara  lebih  intens,  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  itu banyak  mendatngkan  mudharat  (kerugian)  pada  banyak  pihak  khususnya  pihak isteri dan anak, tidak sedikit efek negatif yang diperoleh akibat perkawinan yang tidak  dicatatkan,  diantaranya  isteri  dan  anak  yang  tidak  mendapat  pengakuan hukum,  istri  dan  anak  kehilangan  haknya  sebagai  ahli  waris,  kesulitan  mengurus administrasi  negara  seperti  Kartu  Keluarga  (KK),  akte  kelahiran,  KTP  dan sebagainya.
Berdasarkan  realitas  inilah,  pentingnya  kajian  ulang  tentan  pencatatan perkawinan dengan menggunakan salah satu metode  penalaran usul yaitu metode istislahiyyahlm.  Metode  istislahiyyah  merupakan  sebuah  kegiatan  penalaran terhadap nas (Al-Qur’an dan Sunnah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam  upaya  menemukan  hukum  syara’  dari  suatu  masalahlm.  Pencatatan perkawinan  merupakan  sebuah  problem  yang  di  hadapkan  dengan  kemajuan zaman  dan  perkembangan  sosial  masyarakat  saat  ini,  metode  istislahiyyah diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum perkawinan yang logis dan dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.

## Pembahasan
Syariat  Islam  datang  untuk  merealisir  kebaikan  pada  manusia,  apabila ditelusuri,  maka  isi  dari  pada  syariat  merupakan  kemaslahatan  dan  menghindari kemafsadatan.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  disini  berupa  kemaslahatan  dunia dan  akhirat,  yang  mencakup  dengan  keadilan,  rahmat  dan  ni’mat.  Segala  unsur kemaslahatan  ini  tercantum  dalam  lingkup  hukum  dengan  metode  pemahaman fiqhlm. 2
1 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo  Utama,  1997). hlm.107.
2 Mursyidin  Ar-Rahmaniy,  “Teori  Al-Istishlah  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam”, Al- Qadha , No.02, Vol.04 (2017), hlm.28.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Pada dasarnya, segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada hambaNya  terkandung  maslahah  baik  hukum  yang  berbentuk  perintah  maupun larangan.  Oleh  karena  seluruh  perintah  Allah  bagi  hamba-Nya  pada  hakikatnya mengandung  manfaat  bagi  diri  manusia  baik  secara  langsung  atau  tidak.  Hanya saja merasakan manfaat itu ada yang seketika itu juga dan ada pula yang dirasakan setelahnya. 3
Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat hanya dipandang sebagai aturan  hukum  yang  berbeda  antara  hukum  Islam  dengan  ketentuan  Undang- Undang  tentang  pernikahan.  Sehingga  terjadinya  dualisme  pemahaman  dan konsekuensi  hukum.  Adapun  pernikahan  dan  perceraian  yang  tidak  dicatat  ini lebih populer dengan istilah nikah sirri.
Pembahasan  mengenai  pencatatan  perkawinan  dalam  kitab-kitab  fikih tidak  diketemukan.  karena  tidak  disebutkan  dalam  fikih,  maka  umat  Islam  yang berfikir  fikih  sentris  menganggap  remeh dan  cenderung  mengabaikan  pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang. Bahkan dijumpai pula, bahwa perkawinan  adalah  urusan  pribadi  ( individual  affairs )  setiap  muslim,  karena  itu pemerintah  tidak  perlu  campur  tangan  pada  wilayah  pribadi  ini.  Dilain  sisi sebagian  masyarakat  muslim  yang  menggunakan  paradigma  berfikir  fikih  dan perundang-undangan  sekaligus,  berusaha  mensosialisasikan  manfaat  serta keuntungan  tentang  adanya  ketentuan  pencatatan  perkawinan  ini  terutama  untuk istri dan keturunanya kelak. 4
Untuk itu, di Indonesia telah dietapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  dan  dibentuknya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai upaya  menyelaraskan  hukum  perkawinan  tersebut  dengan  hukum  Islam  yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnahlm.  Persoalan  berikutnya,  ketentuang Undang-Undang  dan  KHI  tersebut  sepenuhnya  dapat  diterima  dikalangan masyarakat.
3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.322.
4 Supani,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Teks  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih”, Jurnal Kajian Hukum Islam , No.1 Vol.V (Januari, 2011), hlm.81.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Berdasarkan  realitas  inilah,  pentingnya  kajian  khusus  tentang  pencatatan perkawinan  dalam  hukum  Islam  dengan  menggunakan  salah  satu  metode  yaitu metode  istislahiyyahlm.  Metode  penalaran  istislahiyyah  merupakan  sebuah kegiatan  penalaran  terhadap  nas  (Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah)  yang bertumpu  pada  pertimbangan  maslahat  dalam  upaya  menemukan  (merumuskan) hukum syara’ dari suatu masalahlm. Perihal masalah pencatatan perkawinan yang hingga  kini  masih  menjadi  polemik  masyarakat,  berdasar  pada  kemajuan  zaman dan  perkembangan  sosial  masyarakat  saat  ini,  metode  istislahiyyah  diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum.
Dari  segi  bahasa,  istislah  yang  biasa  juga  disebut  dengan  maslahah mursalah berasal dari kata maslahah dan mursalahlm. Maslahah berasal dari kata shalahah dengan  tambahan alif pada  awalnya  berarti  baik,  lawan  kata  dari mafsadah yang berarti rusak. Atau dalam arti lain yakni al-shalah artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. 5
Penalaran istislahiah ( al-istislah, al-mashalih al-mursalah , di Indonesiakan  dengan  istislahiah),  adalah  kegiatan  penalaran  terhadap nash yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk: 6
1. Menemukan (merumuskan) hukum syara’ dari sesuatu masalahah
2. Merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan
Al-Ghazali  sebagaimana  dikutip  oleh  Halil  Tahir, mencakup  lima  prinsip dasar yaitu agama ( din ), jiwa ( nafs ), akal ( ‘aql ), keturunan (nasl) dan harta ( mal ).
Segala  sesuatu  yang  mencerminkan  perlindungan  terhadap  lima  prinsip  tersebut dinamakan  maslahah  sebaliknya  setiap  sesuatu  yang  dapat  menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah 7
Penetapan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:
ةحلصملا ب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت
5 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II ..., hlm.323.
6 Al  Yasa’  Abu  Bakar, Metode  Istislahiah (Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam Ushul Fiqh) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.35.
7 Halil  Thahir, Ijtihad  Maqasidi:  Rekonstruksi  Hukum  Islam  Berbasis  Interkoneksitas Maslahah (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm.38.
“Suatu  tindakan  pemerintah  terhadap  rakyatnya  dilakukan  atas  dasar maslahat”
Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara termasuk di Indonesia, telah dibuat  aturan  yang  mengatur  perkawinan  dan  pencatatannya.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  ketertiban  pelaksanaan  perkawinan  dalam  masyarakat,  adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang  tua  dengan  anak,  kewarisan,  dan  lain-lain.  Melalui  pencatatan  perkawinan yang  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  apabila  terjadi  perselisihan  di  antara  suami isteri  atau  salah  satu  pihak  tidak  bertanggungjawab,  maka  yang  lain  dapat melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau  memperoleh  haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik, legal formal atas perkawinan diantara mereka. 8
Pada  dasarnya  maqashid  al-syariah  dari  perkawinan  adalah  agar  manusia hidupnya  damai  penuh  dengan  kasing  sayang  satu  dengan  lainnya,  karena  unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan  kotor  yang  bisa  menimbulkan  kejahatan  dan  kerusakan.  Akan  tetapi kedamaian dan kemaslahatan tidak akan tercapai jikat tidak terdapat aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesifik yang berupa maslahah mursalah (istislah), oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturanaturan yang berupa perundang-undangam yang selayaknya di patuhi. Diantara peraturanperaturan tersebut seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. 9
8 Nenan  Julir,  “Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, No.1, Vol.4 (2017), hlm.59.
9 Sulastri  Caniago,  “Pencatatan  Nikah  Dalam  Pendekatan  Maslahah”, Juris No.2, Vol.14 (Juli-Desember)

## 1. Rukun Dan Syarat Perkawinan
Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh ke dua mempelai untuk melangsungkan  perkawinan.  Rukun  yang  harus  dipenuhi  untuk  melaksanakan perkawinan sebagai berikut. 10
a. Mempelai laki-laki (calon suami)
b. Mempelai wanita (calon istri)
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab kabul
Syarat  perkawinan merupakan  suatu  syarat  yang  berkaitan  dengan  rukun- rukun perkawinan 11
1. Syarat calon suami
a. Laki-laki
b. Beragama Islam
c. Tidak dalam keadaan berihram
d. Bukan mahram dari calon istri
e. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
2. Syarat calon istri
a. Wanita
b. Tidak  terdapat  halangan  hukum  yakni  tidak  bersuami,  bukan mahram dan tidak dalam masa iddah
c. Tidak dalam keadaan berihram
d. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
f. Tidak dalam masa iddah.
3. Syarat wali
a. Laki-laki
b. Baligh dan berakal sehat
c. Tidak dipaksa
d. Tidak sedang ihram haji .
e.
4. Syarat saksi
a. Muslim
b. Baligh dan berakal sehat
c. Dapat mengerti maksud akad
10 Abd  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.277.
11 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam (Malang: UB Press, 2017), hlm.61-78.
d. Berjumlah dua orang
e. Tidak sedang mengerjakan ihram.
5. Syarat ijab qabul
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak
d. Orang  yang  terkait  dengan  ijab  qabul  tidak  sedang  dalam  ihram haji/umroh
Kompilasi hukum islam (KHI) memaparkan mengenai rukun nikah yang termaktub dalam Pasal 14, yaitu 12
1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  syarat-syarat  perkawinan dalam Bab II
Pasal 6 sebagai berikut 13
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  belum  mencapai  umur  21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas  selama mereka  masih  hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam  hal  perbedaan  pendapat  antara  orang-orang  yang  diseut  dalam ayat  (2),  (3),  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara
12 Kompilasi Hukum Islam, hlm.10
13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## Nikah Sirri dan Problematikanya
Islam  sebagai  ajaran  yang  sesuai  dengan  fithrah  manusia  telah mensyariatkan  adanya  perkawinan  bagi  setiap  manusia.  Perkawinan  atau  biasa disebut  dengan  pernikahan  merupakan  sebuah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang laki-laki  dan  perempuan  untuk  memenuhi  tujuan  hidup  berumah  tangga  sebagai suami  isteri  dengan  memenuhi  syarat  beserta  rukun  yang  telah  ditentukan  oleh syariat Islam. 14
Dalam  pandangan  Islam,  perkawinan  tidak  hanya  sekedar  formulasi hubungan  suami  isteri,  pergantian  status,  serta  upaya  pemenuhan  kebutuhan fithrah  manusia,  melaikan  perkawinan  memiliki  dimensi  aspek  ubudiyahlm.  Ia dispesialisasikan  sebagai  bentuk  ikatan  yang  sangat  kuat  ( mitsaqan  ghalidzan ) untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya.  Oleh  karenanya,  harus dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam  dan  keberadaannya  perlu dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku agar sebuah perkawinan memiliki kekuatan hukum.
Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah sirri” atau “nikah di  bawah  tangan”  atau  semacamnya,  dan  belum  terdapat  sebuah  peraturan perundangundangan. Namun, secara sosiologis, istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi  ketentuan  UU  Nomor  1  Tahun  29174  khususnya  tentang  pencatatan perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974. 16
14 Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura’an”, Jurnal Ushuluddin , No. 2, Vol. 22 (Juli, 2014), hlm.213

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Nikah  sirri  memang  sering  menjadi  bahan  diskusi  yang  hangat  untuk dibicarakan,  sampai  detik  ini  persoalan  nikah  sirri  masih  menjadi  polemik  bagi seluruh  pihak. 15 Nikah  sirri  dalam  pandangan  masyarakat  merupakan  sebuah perkawinan  yang  dilakukan  dengan  mengikuti  syarat  dan  rukun  seperti  yang disyariatkan  dalam  Islam,  namun  tanpa  sepengetahuan  Pejabat  Pencatat Pernikahan  (PPN)  yang  ada  dalam  wialayah  dan  tempat  terjadinya  peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan.
Kata  nikah sirri sebagai  kesatuan  dari  dua  kata  “ nikah ”  dan  “ sirri ” bukanlah  suatu  kata  baku  dan  pemakaiannya  pun  belum  populer  pada  sebagian masyarakat  di  Indonesia,  tetapi  cukup  banyak  dikenal.  Secara  literal  nikah  sirri berasal  dari  bahasa  Arab  yang  terdiri  pula  dari  dua  kosa  kata  yaitu  “ nikah ”  dan “ sirri ”.  Nikah  sering  dipergunakan  untuk  arti  persetubuhan  ( coitus ),  juga  untuk arti  akad  nikahlm. 16 Dalam  bahasa  Indonesia,  istilah  pernikahan  sering  disebut juga  perkawinan.  Perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut  bahasa artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis,  bersuami  atau  beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhlm. 17
Sedangkan  kata sirri berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  rahasia. 18
Secara  definitif sirran dan sirriyyun .  Secara  etimologi,  kata sirran berarti  secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti  secara  rahasia,  secara  sembunyi-sembunyi  atau  misterius. 19 Jadi  nikah sirri ,  artinya  nikah  rahasia  ( secret  marriage ),  pernikahan  yang  dirahasiakan  dari pengetahuan orang banyak. 20
15 Islamiyati,  “Pencatatan  Pernikahan  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Nikah  Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalian Hukum)”, MMH, No.3 (September, 2010), hlm.253.
16 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.7.
17 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2001), hlm.518.
18 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir (Surabaya:  Pustaka  Progresif,  1997), hlm.626.
19 Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta: t.p., 1998), hlm.667-668.
20 Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri , Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif”, Jurnal  Dua  Bulanan  Mimbar  Hukum ,  No.  28  (September- Oktober,  1996),  hlm.8.  Lihat  juga  Happy  Susanto, Nikah  Sirri  Apa  Untungnya? (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.22.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Pengertian  nikah  sirri  yang  populer  di  kalangan  masyarakat  Indonesia adalah  perkawinan  yang  dilakukan  hanya  sesuai  dengan  ketentuan  agama  yaitu dengan adanya wali juga disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan pengawasan dan  pencatatam  oleh  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  Kantor  Urusan  Agama (KUA). 21 Sementara  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia,  perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, disamping harus dipenuhi rukun beserta syarat sesuai  ketentuan  hukum  Islam,  maka  setiap  perkawinan  wajib  dilangsungkan  di hadapan  dan  dicatat  oleh  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN)  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, 22 yang  dibuktikan  dengan  akta  autentik  yang diterbitkan  atau  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagai  alat  bukti tentang telah terjadinya suatu persitiwa hukum.
Prof.  HLM.  A.  Wasit  Aulawi,  menjelaskan  terkait  nikah sirri merupakan perkawinan  yang  belum  diresmikan,  belum  diumumkan  secara  terbuka  kepada masyarakat atau perkawinan yang belum dicatatkan pada lembaga pencatatan. Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi keduanya, belum diumumkan secara terbuka kepada  masyarakat,  atau  mungkin  hanya  salah  satunya  saja,  yaitu  sudah  dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan/walimatul ‘ursy. 23
Menurut  M.  Zuhdi  Muhdhar,  nikah sirri adalah  pernikahan  yang diangsungkan  diluar  pengetahuan  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  Kepala  Urusan Agama  (KUA)  sehingga  sepasang  suami  istri  tersebut  dinikahkan  oleh  Kyai (Ulama’) yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam. 24
Harus  diakui  bahwasannya  pernikahan  yang  dilakukan  secara  sirri  atau tanpa  pencatatan  di  KUA  setempat  sanga  rawan  terhadap  konflik,  baik  konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum  dan  masyarakat.  Sebagaimana  tulisan  Syukhri  Fathudin  AW  dan  Vita
21 Bagus  Cahyono,  “Kedudukan  Nikah  Sirri  Dalam  Pandangan  Pelakunya  di  Dusun Butak  Desa  Bulusar  Kecamatan  Tarokan  Kabupaten  Kediri”  (Skripsi--STAIN  Kediri,  2016), hlm.30.
22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
23 A.  Wasit  Aulawi,  “Nikah  Harus  Melibatkan  Masyarakat”, Jurnal  Dua  Bulanan Mimbar Hukum , No.28 (September-Oktober, 1996), hlm.20.
24 M.  Zuhdi  Muhdhar, Memahami  Hukum  Perkawinan:  Nikah  Talak  dan  Rujuk Menurut Hukum Islam UU
No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia (Bandung: Al-Bayan, 2000), hlm.22.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Fitria, menyatakan bahwa problematika nikah sirri dapat muncul melalui beberapa aspek.  Beberapa  aspek  tersebut  meliputi  masalah  keluarga,  masalah  hukum, masalah sosial dan agama. 25
Meski  sampai  detik  ini  menimbulkan  pro  kontra  di  kalangan  masyarakat, prektik  pernikahan  sirri  masih  banyak  terjadi.  Padahal  hal  tersebut  sangat berdampak bukan hanya pada pasangan yang bersangkutan, melainkan berdampak pada keturunannya.
Dampak hukum perkawinan sirri sebagai berikut 26
1. Perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  Ibu  dan  Keluarga Ibu
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.
Perkawinan  mengandung  nilai  ibadah  bagi  yang  menjalankannya, disamping  bernilai  ibadah  perkawinan  tersebut  juga  terdapat  makna  sosial, sebagaimana dikutip oleh
Koiruddin  Nasution  dalam  bukunya  Hukum  Perkawinan  1 27 ,  Nabi bersabda
“Pembeda antara yang halal dan haram (dalam perkawinan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”
Di  dalam  Islam,  Nabi  menganjurkan  perkawinan  diumumkan  kepada khalayak ramai, sebagai sabdanya
“Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana”
25 Syukri  Fathudin  AW  dan  Vita  Fitria,  “Problematika  Nikah  Sirri  dan  Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, Jurnal Penelitian Humaniora , No.1, Vol.15 (April, 2010), hlm.12.
26 Harpani  Matnuh,  “Perkawinan  Dibawah  Tangan  Dan  Akibat  Hukumnya  Menurut Hukum Perkawinan Nasional”..., hlm.904.
27 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hlm.27
Walimah  atau  pesta  pernikahan  merupakan  sunnah  Nabi  yang dilaksanakan  setelah  ijab qabul.  Begitu  pula  sebuah  hadits  yang  berbunyi
“Adakanlah  walimahan  (pemberitahuan  kepada  masyarakat)  walaupun  hanya dengan  memotong  seekor  kambing”,  tujuan  dari  dianjukannya  pesta  pernikahan (walimah)  adalah  sebagai  pengumuman  kepada  masyarakat  khalayak  ramai tentang  adanya  sebuah  perkawinan.  Bahwasannya  hadits  tersebut  menunjukkan anjuran  untuk  memberitahukan  pernikahan  melalui  acara  pesta  pernikahan  atau yang  lazim  dikenal  dengan  walimahlm.  Hal  ini  sangat  kontras  sekali  dengan konsep nikah sirri yang dirahasiakan dan ditutupi dari khalayak ramai. 28
Pernikahan sirri secara  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  nas, tentang bagaimana praktik nikah sirri maupun ketidak bolehan tentang nikah sirri . Adapun  aturan  yang  ditemukan  yang  mengandung  perintah  mengumumkan pernikahan
“Umumkanlah pernikahan dan rahasiakan khithbah”
“Tiada pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi”
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pernikahan sirri pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum, dan  perkawinan  menurut  Hukum  adalah perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  termasuk  dalam  hal  pencatatan  perkawinan.  Dengan demikian  pernikahan sirri merupakan  perikahan  yang  tidak  dilakukan  sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak mempunyai akibat Hukum berupa pengakuan serta perlindungan hukum.

## Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah
Membahas  masalah  pernikahan sirri (nikah  bawah  tangan),  itu  tidaklah terlepas  dari  pencatatan  pernikahan,  sebagaimana  pernikahan sirri merupakan
28 Masturiyah,  “Nikah  Sirri;  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan Nasional”, Musawa , No.1, Vol. 12 (Januari, 2013)
sebuah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
Dalam  peraturan  perundnag-undangan  tentang  hukum  perkawinan,  tidak ditemukan  pengertian  pencatatan  perkawinan,  hanya  saja  yang  didapati  berupa norma tentang perintah pencatatan perkawinan. Pengertian pencatatan perkawinan hanya  akan  ditemukan  pada  buku-buku  yang  membahas  tentang  hukum perkawinan.  Adapun  buku  yang  membahas  mengenai  pencatatan  perkawinan salah  satunya  dapat  dilihat  dalam  buku  berjudul  "Pencatatan  Perkawinan  dan Perkawinan Tidak Dicatat" karya Neng Djubaedah
Menurut  Neng  Djubeidah  dalam  buku  tersebut,  pencatatan  perkawinan adalah  pencatatan  atas  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  Islam  atau perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  sesuai  dengan  syariat Islam  yang  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan. 29 Pengertian tersebut  dalam  pandangan  lain  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tahapan atau  proses yang mesti dilakukan dalam perkawinan. Dimana melalui pencatatan perkawinan, sepasang suami istri mendapatkan akta nikah (bukti nikah).
Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  telah  dilengkapi  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yaitu  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. 30
Pencatatan  perkawinan  telah  digulirkan  sebagai  masalah  sejak  awal dibentuknya  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  (RUUP)  Tahun  1973 31 yang  menjadi  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  tentag  perkawinan  hingga dewasa  ini.  Syariat  Islam  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  hadist  tidak  terdapat
29 Neng  Djubaedah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3.
30 Sulastri  Caniago,  “Pencatatan  Nikah  Dalam  Pendekatan  Maslahah”, Juris, No.2, Vol.14 (Juli-Desember,
31 Neng  Djubaedah, Pencatatan  Perkawinandan  perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam ..., hlm.1.
penjelasan  secara  konkret  terkait  pencatatan  perkawinan.  Permasalahan pencatatan  perkawinan  menempati  terdepan  dalam  pemikiran  fikih  modern, mengingat  banyaknya  masalah  praktis  yang  timbul  dari  tidak  dicatatkannya perkawinan  yang  berhubungan  dengan  soal-soal  penting  seperti  asal-usul  anak, kewarisan dan nafkahlm.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  Indonesia  dikenal  dengan  istilah nikah  di  bawah  tangan  (nikah  sirri).  Hal  ini  banyak  terjadi  di  Indonesia,  baik kalangan masyarakat biasa para pejabat ataupun para artis, dengan istilah populer yakni istri simpanan.
Perkawinan  di  bawah  tangan  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  maqashid syariah, karena beberapa tujuan syariah dihilangkan: 32
1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh khalayak ramai)
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan  pihak  wanita  banyak  dirugikan  hak-haknya,  karena  kalau terjadi  perceraian  pihak  wanita  tidak  mendapatkan  apa-apa  dari mantan suaminya
3. Untuk  kemaslahatan  manusia,  dalam  perkawinan  yang  tidak  dicatat lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.
4. Harus  mendapatkan  izin  dari  istri  pertamanya,  karena  biasanya perkawinan  model  tersebut  dibawah  tangan,  sehingga  istri  pertama tidak  mengetahui  bahwa  suaminya  telah  menikah  lagi  dengan  wanita lain.
Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  setiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Bilamana  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  dihubungkan  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  jelas bahwa  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  secara  sah  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  harus  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku  agar  perkawinan  tersebut  diakui  keabsahannya. Perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.
32 Gani  Abdul  Abdullah, Himpunan  Perundang-Undanan  dan  Peraturan  Peradilan Agama , (Jakarta: PT.Intermasa, 1991), hlm.116.

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu
1. Tata  cara  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Perkawinan  dimaksud  harus  dicatat  dalam  daftar  pencatatan perkawinan  dengan  mengikuti  persyaratn  dan  prosedur  yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku
Pencatatan  suatu  perkawinan  hanya  akan  dilakukan  bilamana  perkawinan yang  bersangkutan  telah  dilakukan  secara  agama  atau  kepercayaan  agama  calon mempelai  yang  bersangkutan.  Persyaratan  ini  dimaksudkan  agar  perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.
Secara  normatif,  pencatatan  perkawinan  diatur  pula  dalam  Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi:
1. Pasal 5 ayat 1 : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicatat.  Dan  ayat  2  :  Pencatatan perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat nikahlm.
2. Pasal  6  ayat  1  menyatakan  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  pada pasal  5,  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah pengawasan pegawai pencatat nikahlm. Dan ayat 2 menyatakan bahwa  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  maknanya  tidak  dapat  berurusan dengan pengadilan untuk meuntut hak-haknya atau urusan lainnya terkait dengan urusan  pemerintahan.  Walaupun  tidak  sampai  merusak  keabsahan  nikahlm. Kegunaan  pencatatan  perkawinan  menurut  ketentuan  KHI,  diantaranya  sebagai alat  bukti  bahwa  telah  dilakukan  perkawinan,  hal  ini  sebagaimana  diatur  pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibutktikan dengan akta Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),  dan  dalam  hal
perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan  isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 33
Dengan  demikian,  akta  nikah  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sehingga warga negara Indonesia tidak  dapat  memisahkan  diri  dari  pencatatan  tersebut.  Selain  itu,  kegiatan pencatatan  perkawinan  pada  intinya  adalah  untuk  melakukan  penelitian  atau pemeriksaan  dokumen  yang  terkait  dengan  identitas  calon  mempelai  serta memeriksan  dokumen  pendukung  dalam  rangka  memastikan  agar  perkawinan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  agama  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
Secara  lebih  rinci,  Peraturan  Perintah  No.  9  Tahun  1975  Bab  II  Pasal  2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:
1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana  didimaksudkan  dalam  UU  No.  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk
2. Pencatatan perkawinan dai mereka yang melangsungkan perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  pada Kantor  Catatan  Sipil  (KCS)  sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku bagi  tata  cara  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang berlaku,  tata  cara  pencatatan  perkawian  dilakukan  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.
Problema  hukum  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat tersebut  tidak  hanya  terkait  dengan  ketidakabsahannya  perkawinan,  melainkan juga mengenai perlindungan hukum terhadap isteri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan  status  perkawinan  tidak  jelas  bahkan  dapat  dikatakan  kalau  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  tersebut  menjadi  anak  yang tidak  sah  pula,  perceraian  tidak  mungkin  dilakukan  tanpa  adanya  akta perkawinan/nikahlm.  Perkawinan  yang  tidak  tercatat  menimbulkan  dampak
33 Muhammad  Nasir,  “Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Pencatatan  Perkawinan  Di Indonesia”, Jurnal AtTafkir , No.2, Vol.IX (Desember, 2016), hlm.44.
negatif yang besar terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan, karena hak-hak keperdataan  mereka  sebagai  isteri  dan  anak-anak  tidak  terlindungi  oleh  hukum, sebab  perkawinan  yang  tidak  tercatat  tidak  menimbulkan  hubungan  hukum terhadap suami, istri dan anak-anak yang dilahirkannya. 34
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat.  Ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur  melalui perundang-undangan,  guna  melindungi  martabat  dan  kesucian  perkawinan,  dan lebih  khusus  lagi  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak-anak  dalam  kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka  apabila  terjadi  percekcokan  diantara  mereka  maka  dapat  dilakukan  upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. 35
Nikah  merupakan  sebuah  akad  dari  perjanjian  kuat/perjanjian  lahir  dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan adalah salah satu bentuk akad antar manusia, tentang masalah akad, dalam
Al-Qur’an dijelaskan sebagai berikut
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya  ........”  (QS. AlBaqarah : 282)
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  apabila  seorang  muslim  mengadakan perjanjian  hendaklah  ditulis  dengan  benar.  Pernikahan  merupakan  salah  satu bentuk  perjanjian  kuat,  bahkan  stausnya  melebihi  dari  perjanjian  biasa  yang dilakukan  oleh  manusia.  Oleh  karena  itu  hukum  nikah  dengan  akad  perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan.
Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena  tuntutan  zaman,  maka  dapat  dipastikan  ini  tidak  dapat  ditemukan  secara tegas  nash  yang  membahasnya.  Walaupun  begitu,  bukan  berarti  persoalan  ini
34 Rachmadi  Usman,  “Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  No.03,  Vol.  14  (September, 2017), hlm.266.
35 Ahmad Rofiq, hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.91.
luput  dari  perhatian  syara’.  Terhadap  persoalan  pencatatan  perkawinan  sangat sesuai  dalam  penggalian  hukum  menggunakan  metode istislah  (maslahah). Teori kemaslahatan  lahir  dalam  rangka  mengantisipasi  perubahan  dan  tuntutan  zaman, agar hukum Islam tetap sejala dengan maqashid syariahlm.
Dalam konsep maqashid syari’ah, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak  mudharat  bagi  pasangan  suami  isteri  maupun  pihak  lain  yang  terkait dengan  perkawinan  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diharapkan  setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak mementingkan satu aspek saja  yaitu  agama,  tetapi  juga  perlu  diperhatikan  aspek-aspek  keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.
Secara  formal  tidak  ditemukan  adanya  ketentuan  ayat  atau  sunnah  yang memerintahkan  pencatatan  perkawinan,  namun  karena  kandungan  maslahatnya sejalan  dengan  tindakan  syara’  yang  ingin  mewujudkan  kemaslahatan  manusia. Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  pencatatan  perkawina  merupakan ketentuan  yang  perlu  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat karena memiliki landasan yang kokoh yakni berupa maslahah mursalah (istislah).

## Analisis
Dalam  kehidupan  manusia,  pola  serta  tingkah  laku  setiap  waktu  semakin berubah dan beragam, banyak peristiwa baru kian bermunculan, sementara aturan hukum  belum  mengakomodir  secara  keseluruhan.  Maka  diperlukan  kajian  yang terus menerus agar tiaptiap persoalan baru dapat teratasi.
Persoalan  terkait  pencatatan  perkawinan  memang  bukan  hal  baru,  tetapi merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih hangat diperdebatkan. Pencatatan nikah memang secara eksplisit tidak dipaparkan dalam nashlm. Dalam konteks  kekinian,  metode  penalaran  istislah  (maslahah  mursalah)  niscaya dilakukan  pada  kondisi  zaman  sekarang.  Pencatatan  perkawinan  merupakan sebuah  keniscayaan,  karena  banyak  sekali  mudharat  yang  akan  ditimbulkan  jika tidak  dilakukan  pencatatan,  akan  banyak  laki-laki  yang  melakukan  nikah  cerai nikah,  cerai  dengan  dalih  belum  menikah  padahal  sudah  menikah  beberapa  kali.
Pada  akhirnya  akan  mengakibatkan  kemudharatan  yang  sangat  besar  bagi  anak- anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  dan  akan  timbul  pula kemudharatan-kemudharatan lainnya. 36
Sementara  Islam  sendiri  mengatakan  bahwa  setiap  kemudharatan  sebisa mungkin dihindari sebagaimana ungkapan dalam sebuah kaidah fiqh
Mengkaji  pentingnya  pencatatan  perkawinan  sudah  menjadi  kewajiban berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah, hal itu sesuai dengan kaidah
ةحلصملا ب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت
“Suatu  tindakan  pemerintah  terhadap  rakyatnya  dilakukan  atas  dasar maslahat”
Atas  dasar  pertimbangan  maslahat  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar legitimasi dalam metodologi kajian Islam, sehingga jikapun pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap perkawinan, maka hal tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  nashlm.  Selain  itu  sekalipun  Al-qur’an  dan Sunnah  tidak mengatur  keharusan  pencatatan  perkawinan, akan tetapi  Al-Qur’an menerangkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam kegiatan transaksi jual beli ditemukan dengan jelas dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya  ........”  (QS. AlBaqarah : 282)
Dan  akad  nikah  menurut  Al-Qur’an  bukanlah  muamalah  biasa  melainkan perjanjian  yang  sangat  kuat,  seperti  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  surat  An  Nisa’ ayat 21:
“Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami  isteri.  Dan  mereka (isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”
36 Masturiyah,”Nikah  Sirri;  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan Nasional”..., hlm.52

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
Perkawinan  tidak  dicatat  merupakan  perkawinan  yang  sering  kali menimbulkan mudharat terhadap istri  dan/atau anak. Perkawinan seperti ini jelas bertentangan dengan maqashid al-syari’ah dalam mewujudkan maslahat manusia, terutama dalam rangka hifdz nafs , hifdz nasl dan hifdz mal.
Dengan  demikian  mencatatkan  perkawinan  mengandung  manfaat  atau kemaslahatan,  kebaikan  yang  besar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya apabila  perkawinan  tidak  diatur  secara  jelas    melalui  perundang-undangan  dan tidak  dicatatkan  akan  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan hanya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  merugikan  pihak  lain  terutama  isteri  dan anak-anak.

## Simpulan
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Rukun  perkawinan  keberadaannya  sangat  penting  karena  menentukan  suatu perkawinan  terlaksana  dengan  baik  dan  benar,  rukun  perkawinan  meliputi calon  suami,  calon istri,  wali,  dua  orang  saksi  dan  sighat.  Sedangkan  syarat perkawinan  merupakan  hal  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu pekerjaan (ibadah).
2. Nikah sirri adalah sah karena telah melengkapi syarat dan rukun nikah, tetapi eksistensi nikah sirri jika direnungkan dengan konteks kehidupan masyarakat modern  dengan  segala  akibat  hukum  dan  konsekuensinya,  tentulah  sangat besar  pengaruh  yang  ditimbulkan.  Problem  yang  menyertai  pernikahan  sirri yang  paling  nyata  adalah  problem  hukum  khususnya  bagi  perempuan  dan anak  hasil  pernikahan  sirri,  sehingga  problem  pernikahan  sirri  perlu  adanya kajian hukum lebih mendalam agar tidak banyak yang dirugikan.
3. Berdasarkan  kajian  diatas  perihal  pencatatan  perkawinan  yang  dianalisis menggunakan  metode  penalaran  istislahiyyah,  bahwa  diwajibkannya pencatatan  perkawinan  bagi  setiap  perkawinan  sejalan  dengan  hukum  Islam khususnya  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  berbagai  pihak, pentingnya  pencatatan  dalam  kehidupan  masyarakat  modern  adalah  dalam rangka  memberi  manfaat  dan  menghindarkan  para  pihak yang

## Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember  2021            Penalaran ……………… Arif
melangsungkan  perkawinan  dari  dampak  buruk  disamping  itu  Al-Qur’an memerintahkan  agar  transaksi  utang  piutang  agar  dicatat,  apalagi  persoalan perkawinan  yang  jauh  lebih  sakral  dibandingkan  persoalan  hutang  piutang. Disisi  lain  pencatatan  nikah  merupakan  anjuran  pemerintah  yang  termaktub dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  No.  1/1974,  KHI,  UU  No.  9  Tahun 1975 dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Abd  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2006.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997.
Ahmad  Rofiq, hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Depok:  PT  Rajagrafindo Persada, 2015.
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh), Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura’an”, Jurnal Ushuluddin , No. 2, Vol. 22 (Juli, 2014).
Ali  Manshur, Hukum  dan  Etika  Pernikahan  Dalam  Islam, Malang:  UB  Press, 2017.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Bagus Cahyono, “Kedudukan Nikah Sirri Dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak  Desa  Bulusar  Kecamatan  Tarokan  Kabupaten  Kediri”  (Skripsi-- STAIN Kediri, 2016).
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Gani  Abdul  Abdullah, Himpunan Perundang-Undanan dan Peraturan Peradilan Agama , Jakarta: PT.Intermasa, 1991.
Halil  Thahir, Ijtihad  Maqasidi:  Rekonstruksi  Hukum  Islam  Berbasis Interkoneksitas Maslahah (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015).
Islamiyati,  “Pencatatan  Pernikahan  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Nikah  Sirri Dalam  Hukum  Islam  (Analisa  Terhadap  Metode  Penggalian  Hukum)”, MMH, No.3 (September, 2010). Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1, Yogyakarta:  ACAdeMIA  + TAZZAFA, 2005.
Kompilasi Hukum Islam.
Masjfuk  Zuhdi,  “Nikah Sirri ,  Nikah  di  Bawah  Tangan,  dan  Status  Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum , No. 28 (September-Oktober, 1996).
Masturiyah,  “Nikah  Sirri;  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan Nasional”, Musawa , No.1, Vol. 12 (Januari, 2013).
Muhammad  Nasir,  “Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Pencatatan  Perkawinan  Di Indonesia”, Jurnal AtTafkir , No.2, Vol.IX (Desember, 2016).
Mursyidin  Ar-Rahmaniy,  “Teori  Al-Istishlah  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam”, Al-Qadha , No.02, Vol.04 (2017).
Nenan  Julir,  “Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, No.1, Vol.4 (2017).
Neng  Djubaedah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Rachmadi  Usman,  “Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  No.03, Vol. 14 (September, 2017).
Sulastri  Caniago,  “Pencatatan  Nikah  Dalam  Pendekatan  Maslahah”, Juris No.2, Vol.14 (Juli-Desember)
Supani,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Teks  Perundang-Undangan  Perkawinan di  Beberapa  Negara  Islam  Perspektif  Usul  Fikih”, Jurnal  Kajian  Hukum Islam , No.1 Vol.V (Januari, 2011).
Syukri  Fathudin  AW  dan  Vita  Fitria,  “Problematika  Nikah  Sirri  dan  Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, Jurnal Penelitian Humaniora , No.1, Vol.15 (April, 2010).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.