Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2975-2986
Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis Muzara’ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen
Mukhlish Muhammad Nur 1*) , Munardi 2) , Rayyan Firdaus 3) , Mulyana 4) 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh *Email korespondensi: mukhlish.mnur@unimal.ac.id

## Abstract
Bireuen District has the second largest land waqf asset in Aceh Province. These assets have been distributed for the benefit of mosques, prayer rooms, schools, cemeteries, Islamic boarding schools, and other social services, while the poverty rate in Bireuen Regency is still relatively high. In other historical and empirical studies, it was found that waqf has played a role in economic and other social development. Thus, this study aims to analyze the effect  of  muzaraah-based  productive  waqf    on  the  community  welfare  in  the  Matang  Panyang  Settlement, Peusangan District, Bireuen Regency. This research is quantitative research with a comparative method using primary  data  obtained  by  distributing  questionnaires  to  30  respondents  who  were  selected  using  a  purposive sampling technique. The data analysis technique used was the Wilcoxon Matched-Paired Signed Test with the help of SPSS. Based on the Wilcoxon Statistical Test, it was found that the Z value was -4.810 with a significant level  of 0.000. This shows that there is a significant difference between income before being given productive waqf land and after being given productive waqf land. Where the average income before getting productive waqf land is Rp. 468,333.33 and increased to Rp. 943,333.33 after obtaining productive waqf land.

## Keywords: Productive waqf, waqf land, welfare

## Abstrak
Kabupaten  Bireuen  memiliki  asset  wakaf  tanah  terbesar  kedua  di  Provinsi  Aceh.  Asset  tersebut  telah didistribusikan untuk kepentingan masjid, mushalla, sekolah, makam, pesantren dan social lainnya, sementara angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bireuen  masih  tergolong  tinggi.  Dalam  kajian  sejarah  dan  empiris  lainnya, didapati  bahwa  wakaf  telah  memainkan  peranan  dalam  pembangunan  ekonomi,  dan  social  lainnya.  Maka, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wakaf produktif berbasis muzaraah kepada masyarakat di Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan  metode  komparatif  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan  cara  membagikan kuesioner kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik Purpossive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon Matched-Paired Signed Test dengan  bantuan SPSS. Berdasarkan pengujian Test  Statistik  Wilcoxon  didapati  nilai  Z  sebesar  -4,810  dengan  tingkat  signifikan  0,000.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  bermakna  antara  pendapatan  sebelum  diberikan  wakaf  produktif  dan  sesudah diberikan  wakaf  produktif.  Di  mana  rata-rata  pendapatan  sebelum  mendapatkan  wakaf  produktif  sebesar Rp. 468.333.33 dan meningkat menjadi Rp. 943.333.33 setelah mendapatkan  wakaf produktif

## Kata kunci: wakaf produktif, tanah wakaf, kesejahteraan
Saran sitasi: Nur, M. M., Munardi., Firdaus, R.,  Mulyana. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis Muzara’ah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (02), 2975- 2986. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771

## 1. PENDAHULUAN
Islam  memandang  bahwa  kesejahteraan  baik secara materi dan spiritual merupakan bagian penting yang  menjadi  agenda  penting  risalah  Islam.  Sebagai makhluk  sosial,  manusia  tidak  bisa  melepaskan  diri
dari  lingkungan  sosialnya.  Saling  ketergantungan  di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,  merupakan  ciri  penting  dari  sifat  manusia sebagai  makhluk  sosial.  Oleh  itu,  Islam  memiliki seperangkat  instrumen  keuangan  sosial  Islam  atau
Islamic social finance yang dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan ekonomi dan sosial lainnya. Ascarya  menyatakan  bahwa  di  antara  instrumen tersebut adalah zakat, infaq dan waqf (Ascarya, 2022). Keuangan  sosial  Islam  mengacu  pada  penyediaan layanan  keuangan  kepada  anggota  masyarakat  yang rentan untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Ini  terdiri  dari  tiga  sektor  utama  vis-à-vis zakat/sadaqah, wakaf dan keuangan mikro Islam.(Hamed, 2020)
Uraian sebelumnya menyatakan bahwa salah satu instrumen  keuangan  sosial  Islam  adalah  wakaf. Pentingnya  peran  wakaf  dalam  pembangunan ekonomi  dan  keuangan  dan  sektor  lainnya  dapat dilihat  dalam  lintas  sejarah.  Di  mana  wakaf  sudah dikenal dan dipraktikkan oleh Rasulullah sendiri dan para shahabat lainnya sampai dengan hari ini (Itang Syakhabyatin,  2017;  Nissa,  2017;  Setyorini Kurniawan, 2022). Wakaf itu sendiri telah didefinisikan  oleh  beberapa  ulama  fikih,  namun berdasarkan  kajian  mendalam  terhadap  definisi tersebut  Munzir  Kahf  (2000)  menyimpulkan  bahwa definisi wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak  langsung,  dan  diambil  manfaat  hasilnya  secara berulang-ulang  di  jalan  kebaikan,  umum  maupun khusus.  Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  bahwa wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  penting ekonomi  yang  dapat  berperan  dalam  mengatasi permasalahan  di  bidang  ekonomi  dan  sosial  lainnya secara  berkelanjutan.  Hal  ini  didasari  oleh  prinsip penting dari wakaf itu sendiri yang mempertimbangkan  keberlanjutan  dari  aset  wakaf sehingga upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat  dapat  terus  berlanjut  sampai  mencapai target yang diinginkan.
Kajian wakaf sepanjang perjalanannya menunjukan  bahwa  salah  satu  peran  pentingnya adalah mengatasi permasalahan kemiskinan.
Kemiskinan  telah  menjadi  fenomena  umum  di berbagai  belahan  bumi  dan  juga  termasuk  Indonesia baik pada zaman dahulu kala maupun zaman modern. Di Indonesia, berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik  Pusat  (2023)  dinyatakan  bahwa  persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar  9,57  persen  meningkat  0,03  persen  poin terhadap  Maret  2022  dan  menurun  0,14  persen  poin terhadap  September  2021  atau  sebesar  26,36  juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan  menurun  0,14  juta  orang  terhadap  September
2021.  Adapun  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  pada tahun  2022  juga  mengalami  peningkatan  dari  bulan sebelumnya  di  mana    bulan  September  tercatat 14,75%  sedangkan  pada  bulan  Maret  hanya  tercatat 14,64%, sedangkan kemiskinan di kabupaten Bireuen mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya  di  mana  pada  tahun  2022 berjumlah 12,51 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 13,25.
Angka-angka kemiskinan sebagaimana disebutkan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kemiskinan masih  menjadi  masalah  utama  pembangunan  di Indonesia.  Pada  dasarnya  pembangunan  nasional bertujuan  untuk  mensejahterakan  segenap  lapisan masyarakat, namun masih terdapat sebagian masyarakat  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan. Untuk  mencapai  sasaran  pembangunan  untuk kesejahteraan  manusia  maka  salah  satu  instrumen penting yang bisa dijadikan sebagai pendukung adalah instrumen keuangan sosial Islam melalui wakaf.
Sebagai  negara  yang  memiliki  populasi  muslim terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki  potensi  wakaf yang besar. Menurut Kusnandar (2021), sebagaimana dirilis  oleh  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak  272,23  juta  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki potensi wakaf yang sangat besar ditinjau dari jumlah penduduk muslim.  Apabila dikaitkan dengan dengan potensi tersebut, maka didapati bahwa data aset wakaf sampai  dengan  tahun  2023  yang  dirilis  oleh  sistem informasi wakaf (siwak) kementerian agama Republik Indonesia  mencapai  57.263,69  Ha.  Sedangkan Provinsi  Aceh  sendiri  memiliki  luas  lahan  wakaf terbesar di Indonesia mencapai 9.508,25 ha, Adapun di  tingkat  kabupaten  di  Provinsi  Aceh  didapati  luas aset  wakaf  di  Kabupaten  Bireuen  berada  pada rangking  dua  setelah  kabupaten  Aceh  Utara  yaitu 2.236,44 ha. (Siwak, 2023)
Besarnya  asset  wakaf  yang  dimiliki  oleh kabupaten Bireuen merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan  di  bidang  ekonomi  secara  khusus. Namun berdasarkan data siwak (2023), menunjukkan bahwa  distribusi  wakaf  didominasi  oleh  model konsumtif seperti pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan,  kuburan  dan  sosial  lainnya.  Padahal pengelolaan wakaf secara produktif dapat mendorong
pertumbuhan  ekonomi  yang  bersifat  inklusif. Sedangkan di sisi makroekonomi, pengelolaan wakaf secara produktif setidaknya memberikan dua dampak positif.  Pertama,  kehadiran  wakaf  produktif  dapat menjadi  sarana  penyediaan  infrastruktur  publik, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat  mendorong  perbaikan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  kualitas  hidup  masyarakat  (Shaikh, Ismail,    Shafiai,  2017).  Kedua,  kehadiran  wakaf sebagai  penyedia  infrastruktur  sosial/publik  dapat mengurangi  beban  pemerintah  sebagai  penyedia infrastruktur tersebut. Hal ini penting mengingat saat ini  pemerintah  negara-negara  di  dunia  menghadapi risiko  terkait  keberlanjutan  utang  akibat  kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur  di  tengah  minimnya  pendapatan domestik. Hal ini jika dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya  krisis  utang  di  tengah  kebutuhan infrastruktur  yang  terus  meningkat  (United  Nations Development  Programme,  2018),  yang  dalam ekonomi Islam dikenal sebagai dampak dari riba atau bunga utang yang menumpuk selain dari pokok utang itu sendiri.
Pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, setelah tahun 2004 lahir undang-undang perwakafan yaitu UU No  41  tahun  2004,  bisa  dikatakan  bahwa  ini merupakan  suatu  kemajuan  yang  sangat  signifikan bagi umat islam di Indonesia. Setelah disahkan UU No 41  tahun  2004  lalu  dibentuklah  Badan  Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen  untuk  mengelola  dana  wakaf  secara khusus  dan  beroperasi  dalam  skala  nasional.  Tugas lembaga ini adalah mengembangkan dan memajukan perwakafan yang ada di Indonesia (Nafik et al., 2016). Sebelum disahkan UU No 41 tahun 2004 pemanfaatan wakaf pada umumnya dalam bentuk benda yang tidak bergerak,  namun  pengelolaan  dan  pendayagunaan wakaf berubah setelah adanya UU No 41 tahun 2004, wakaf mengalami perkembangan kearah peningkatan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat.  (Nafik  et al., 2016)
Wakaf  produktif  adalah  pemanfaatan  dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang diproduktifkan  donasi  tersebut,  sehingga  dapat menghasilkan  manfaat  secara  berkelanjutan.  Donasi wakaf  produktif  tidak  hanya  berupa  benda  tidak bergerak,  seperti  tanah  dan  bangunan,  namun  juga dapat  berupa  benda  yang  bergerak,  seperti  uang, logam  mulia,  surat  berharga  dan  lain  sebagainya.
Surplus  wakaf  produktif  inilah  yang  akan  menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Mubarok, 2008).
Wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika masyarakat sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan  angka  kemiskinan  yang  tinggi.  Dengan  adanya wakaf  produktif,  maka  wakaf  yang  ada  akan dimanfaatkan agar lebih menghasilkan sehingga dapat membantu  masyarakat.  Wakaf  produktif  bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan, penggangguran, minimnya  pendidikan  yang  bagus,  kesehatan  yang tidak memadai dan lain sebagainya (Kasdi, 2015)
Walaupun  aset  wakaf  yang  ada  di  Kabupaten Bireuen memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif  namun  dalam  praktiknya  masih  terdapat pelbagai  masalah  pengelolaan  wakaf  produktif. Menurut beberapa penelitian empiris yang dilakukan di  Provinsi  Aceh  menunjukkan  bahwa  terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf produktif di  antaranya  mayoritas  tanah  wakaf  diperuntukkan untuk  pembangunan masjid, meunasah/ mushola, dan tanah pemakaman (Sani, 2017), kurangnya sosialisasi oleh lembaga terkait (Ansari Yamamah  Ulya, 2019; Rahmatillah  et  al.,  2022),  SDM  nazhir  yang  kurang kompeten  (Ansari  Yamamah    Ulya,  2019; Mukhalad, 2020; Rahmatillah et al., 2022).
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu kendala  dalam pengelolaan  wakaf  produktif  di  Aceh disebabkan  mayoritas  asetnya  dimanfaatkan  untuk kuburan dan mesjid sehingga tidak ada unsur ekonomi di  dalamnya.  Padahal  tanah  wakaf  ini  bisa dimanfaatkan  dengan  cara  yang  produktif,  salah satunya adalah sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan.  Inilah  yang  ada  Mesjid  Istiqamah Kemukiman Matang Panyang, yang mana terdapat 6 desa  yang  ada  dalam  kemukiman  ini  adalah  desa Matang  Sagoe,  Matang  Mesjid,  Matang  Cot  Paseh, Cot  Panjoe,  Paya  Meuneng  dan  Paya  Leupah.  Ke enam  desa  ini  memanfaatkan  tanah  wakaf  secara produktif  yaitu  sawah  yang  diberikan  kepada masyarakat  untuk  dikelola  dan  akan  dibagi keuntungan nantinya.
Di  Kemukiman  Matang  Panyang,  kecamatan Peusangan,  kabupaten  Bireun,  Aceh  menerapkan sistem  wakaf  produktif  khusunya  tanah  sawah  yang dibagikan  kepada  masyarakat  desa  yang  mengalami masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang mana diharapkan dengan adanya
tanah  wakaf  ini  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat  desa  tersebut.  Tanah  wakaf  ini  menjadi milik  mesjid  Istiqamah  yang  mana  pemanfaatannya menggunakan  konsep  mukhabarah,  yang  mana penggarap  sawah  yang  dibebankan  atas  biaya pengerjaan dan pembenihan.
Tabel  1 Daftar Penerimaan Wakaf Sawah Masjid

## Istiqamah Matang Panyang
No Desa Luas Lahan Hasil Wakaf produktif 1  Matang Mesjid  51,975 m 2 Rp. 44.327.000
2  Matang Sagoe  12,548 m 2 Rp. 11.046.000 3  Matang Cot Paseh 16,175 m 2 Rp. 11.261.250 4  Cot Panjoe 12,809 m 2 Rp. 11.667.000 5  Paya Meuneng  8,730 m 2 Rp. 3.890.500 6  Paya Lipah 3,641 m 2 Rp. 2.347.000 Jumlah 105,878 m 2 Rp. 84.538.750
Sumber: Bendahara mesjid Istiqamah (2020).
Dari tabel tersebut diketahui bahwa wakaf mesjid istiqamah tersebar di enam desa, dan luas lahan tanah wakaf  terbesar  terdapat  desa  Matang  masjid,  diikuti Cot  Paseh,  Matang  Panjoe,  Matang  Sagoe,  Paya meuneng dan Paya Lipah. Berdasarkan observasi yang dilakukan  terhadap  enam  desa  tersebut,  didapati bahwa mayoritas asset wakaf produktif berupa tanah sawah.  Di  mana  tanah  sawah  tersebut  diberikan kepada  para  petani  kurang  mampu  dengan  konsep muzara’ah .  Konsep  ini  memberikan  peluang  besar kepada  para  petani  untuk  memproduktifkan  asset wakaf dengan prinsip kerjasama yang menguntungkan di  mana  pihak  masjid  menanggung  semua  beban produksi sedangkan hasil produksi akan dibagihasilkan  di  antara  petani  dengan  pihak  masjid sesuai dengan kesepakatan di awal.
Uraian  dan  data  potensi  wakaf  di  Indonesia secara umum dan Kabupaten Bireuen  secara khusus di  atas  menunjukkan  bahwa  model  wakaf  produktif merupakan  sebuah  alternatif  yang  dapat  ditawarkan untuk keperluan mengatasi permasalahan kemiskinan. Oleh  sebab  itu,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dampak  dari  model  wakaf  produktif berbasis muzara’ah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Wakaf
Para  ahli  bahasa  menggunakan  tiga  kata  untuk mengungkapkan  tentang  wakaf,  yaitu: al-waqf
(wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah) (Kasdi, 2017a). Kata al-waqf adalah bentuk  masdar  (gerund)  dari  ungkapan waqfu  al- syai ’, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana  dikutip  oleh  al-Kabisi  (2004)  berkata, “Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu  saya  bisa  berteduh  di  tempat  itu.  Ibn  Manzur (1997)  mengatakan,  kata habasa berarti amsakahu (menahannya). Adapun al-Fairuzabadi (1933) menyatakan  bahwa al-habsu berarti al-man‘u (mencegah  atau  melarang)  dan al-imsak (menahan). Az-Zubaidi  (1996)  dalam  kamus Taj  al-‘Aru s menyatakan bahwa al-habsu berarti al-man’u dan al- imsak ,  atau  kebalikan  dari  makna  yaitu  takhliyah (membiarkan). Al-Azhari (2001) dalam buku Tahzib al-Lugah ,  juga  mengatakan  bahwa al-hubus adalah jamak  dari al-habs ,  yang  berarti  setiap  benda  yang diwakafkan  oleh  pemiliknya  sebagai  wakaf,  haram dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan  semua  peralatannya.  Dalam  hadis  tentang  zakat dinyatakan  bahwa  Khalid  telah  menjadikan  budak dan keturunan darinya sebagai hubus (wakaf) di jalan Allah.  Pemakaian  kalimat  yang  benar  untuk  kata habasa adalah  seperti  pada  kalimat: habastu yang berarti waqaftu (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata tahabbasa sinonimnya  adalah tawaqqafa . (Kasdi, 2017a).
Berdasarkan  beberapa  definisi  secara  bahasa yang  dikemukan  oleh  pakar  bahasa,  baik al-habs maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al- imsak (menahan), al-man‘u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkus (diam). Disebut menahan karena  wakaf ditahan dari  kerusakan,  penjualan dan semua  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya  ditahan  dan  dilarang  bagi  siapa  pun  selain dari  orang-orang  yang  berhak  atas  wakaf  tersebut. Selain  disamakan  dengan al-habs ,  kata waqf juga disamakan dengan at-tasbil yang bermakna mengalirkan manfaatnya. (Az-Zuhaili, 1985).
Menurut Munzir Kahf (2000), berdasarkan kajian terhadap  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  oleh para  ahli  fikih  klasik,  beliau  mengusulkan  definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan  ekonominya  serta  peranan  sosialnya  yaitu wakaf  adalah  menahan  harta  baik  secara  abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak  langsung,  dan  diambil  manfaat  hasilnya  secara berulang-ulang  di  jalan  kebaikan,  umum  maupun khusus.

## 2.2. Wakaf produktif
Menurut  Munzir  Kahf  (2000),  wakaf  produktif adalah  memindahkan  harta  dari  upaya  konsumtif menuju  produktif  dan  investasi  dalam  bentuk  modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan  pada  masa-  masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum.  Sedangkan  menurut  Jaih  Mubarok  (2008), wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf  yang  profesional  untuk  meningkatkan  atau menambah manfaat wakaf. Adapun menurut Veithzal (2016),  Wakaf  produktif  adalah  sebuah  skema pengelolaan  donasi  wakaf  dari  umat,  yaitu  dengan memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga  mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.
Berdasarkan beberapa definisi wakaf produktif di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah menjadikan  wakaf  sebagai  modal  produksi  untuk menghasilkan sesuatu dan dilakukan secara professional.  Lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  bahwa wakaf  produktif  terdiri  benda  bergerak  seperti  uang dan  logam  mulia  dan  lainnya  maupun  benda  tidak bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan.  Melalui pengelolaan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan manajemen modern dan professional maka diharapkan  surplus  dari  wakaf  produktif  dapat dijadikan  sebagai  sumber  dana  abadi  untuk membiayai  kebutuhan  umat  seperti  pembiayaan Pendidikan, Kesehatan, modal usaha tanpa bunga dan lainnya.
Dalam  mengimplementasikan  wakaf  secara produktif, menurut Dahwan (2008)  terdapat beberapa akad yang ditawarkan dalam kajian ekonomi syariah di  antaranya al-Ijarah,  ijarah  al-mal,  Al-ljarah  al- Muntahiyah  hi  al-Tamlik,  Al-Murabahah,  Al- Musyarakah, Al-Mudlarabah, Al-Muzara'ah.
Pendapat  yang  hampir  sama  juga  dikemukakan  oleh Lisda  Aisyah  (2018)    yang  menyatakan  bahwa pengelolaan wakaf dapat dikembangkan  melalui dua model  yaitu  model  pengelolaan  tradisional  dengan menggunakan  pendekatn  skema ariyah,  istibdal, hukr,  ziyadah dan ijaratain .  Di  samping  juga  dapat menggunakan skema pengelolaan institusional melalui  pembiayaan murabahah,  istisna,  ijarah, mudlarabah,    syarikat  al-  milk,  muzara’ah,  tuluz zaman dan hukr.
Berdasarkan beberapa model pengelolaan wakaf produktif  yang  dikemukakan  di  atas  bahwa sesungguhnya  dalam  tinjauan  ekonomi  Islam,  wakaf produktif  merupakan  salah  satu  instrumen  ekonomi
Islam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui pembiayaan tanpa bunga dan juga kerjasama bisnis  di  antara  pengelola  wakaf  dengah  pihak penerima  manfaat  wakaf.  Selanjutnya  hasil  dari kerjasama  bisnis  tersebut  dapat  disalurkan  untuk kepentingan  manajemen  wakaf  itu  sendiri  dan  pihak penerima  manfaat  wakaf  secara  umum  seperti  untuk membiayai  pendidikan,  kesehatan,  modal  kerja  dan lainnya.

## 2.3. Muzaraah
Berdasarkan  data  Siwak  (2023)  menunjukkan bahwa  mayoritas  aset  wakaf  di  Kabupaten  Bireuen berupa  tanah  secara  umum  dan  tanah  sawah.  Dalam upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin,  aset  yang dikelola oleh pihak nazhir wakaf telah didistribusikan dalam bentuk kontrak kerjasama al-muzaraah . Secara bahasa, al-muzara'ah berasal dari kata al-zar’u yang berarti  menaburkan  benih  ke  dalam  tanah  atau menanam (Al-Razi, 1999). Definisi lainnya menyebutkan artinya sebagai kerjasama pertanian  di antara  pemilik  tanah  dan  petani  (Tahir    Ahmad, 2015).  Dari  sudut  istilah,  kata al-muzara’ah secara terminologis  adalah  kesepakatan  dan  kebersamaan mengelola  lahan  pertanian  antara  pemilik  dan penggarap  (Zuhaily,  1989).  Lebih  lanjut  Antonio (2001)  menjelaskan  bahwa al-muzara’ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan  penggarap,  di  mana  pemilik  lahan  memberikan lahan  pertanian  kepada  si  penggarap  untuk  ditanami dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (persentase)  dari  hasil  panen.  Adapun  skema muzaraah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

## Gambar 1 Skema Kerjasama Muzaraah
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  nazhir  wakaf  menyerahkan  lahan  pertanian kepada  penggarap,  di  mana  lahan,  benih,  pupuk  dan lain-lain ditanggung oleh nazhir, sedangkan penggarap hanya mengandalkan keahlian, tenaga dan
waktu saja. Adapun hasil hasil panen yang didapatkan dari   lahan  pertanian  tersebut akan  dibagihasilkan di antara nazhir dan penerima wakaf produktif.

## 2.4. Kesejahteraan
Kesejahteraan  menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia  didefinisikan  hal  atau  keadaan  sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020). Sedangkan dalam Wikipedia,  (2021),  kesejahteraan  atau  sejahtera memiliki  empat  arti.  Di  antaranya  dalam  istilah umum,  sejahtera  menunjuk  ke  keadaan  yang  baik, kondisi  manusia  di  mana  orang-orangnya  dalam keadaan  makmur,  dalam  keadaan  sehat  dan  damai. Sedangkan  dalam  ekonomi,  sejahtera  dihubungkan dengan  keuntungan  benda.  Sejahtera  memliki  arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Adapun menurut Badawi (1982), kesejahteraan  ( welfare )  adalah  keadaan  yang menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau  kelompok  baik  berupa  kebutuhan  pangan, pendidikan, kesehatan.
Maka  kesejahteraan  menurut  pendapat  di  atas mencakup  dimensi  spiritual  dan  material.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Fahrudin  dalam  Masaalah  Marasabessy  (2022)  yang menyatakan  bahwa  kesejahteraan  merupakan  suatu kondisi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dengan terpenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan dasar yang mencakup keperluan sandang, pangan dan papan serta keperluan  social  maupun  spiritual.  Demikian  juga pendapat yang dikemukakan oleh Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  yang meliputi:  pertama,  peningkatan  kemampuan  dan pemerataan  distribusi  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  perumahan,  kesehatan,  dan  perlindungan; kedua,  peningkatan  tingkat  kehidupan,  tingkat pendapatan,  pendidikan  yang  lebih  baik,  dan peningkatan  atensi  terhadap  budaya  dan  nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan  ketersediaan  pilihan  sosial  dari  individu  dan bangsa.
Dua  pendapat  di  atas  menunjukkan  bahwa kesejahteraan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan  dasar  di  dunia  saja  dan  merupakan  hasil dari pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan harus berorientasi pada terwujudnya pemenuhan kebutuhan
dasar  bagi  rakyat  dan  bukan  hanya  peningkatan produksi  barang  dan  jasa  saja,  akan  tetapi  tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin , pembangunan  di  dalam  Islam  berorientasi  pada mewujudkan  kemaslahahan  umat  manusia,  baik  di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi (1970) dalam al- Muwafaqt menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk  mewujudkan  kemaslahahan  makhluk  secara mutlak.  Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Yusuf  al- Qardawi (1994) bahwa di mana terdapat maslahah , di sanalah hukum Allah.
Berangkat dari pendapat di atas, maka maslahat merupakan  sebuah  konsep  kesejahteraan  yang ditawarkan  syariat  Islam.  Di  mana  kesejahteraan dipahami  sebagai  keadaan  yang  terpenuhinya kebutuhan manusia. Maka tentunya keadaan tersebut sesuai  dengan  tujuan  utama  ekonomi  Islam  yaitu merealisasikan  tujuan  manusia  untuk  mencapai kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat (falah), serta kehidupan yang baik, dan terhormat ( al- hayah al-tayyibah ). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan  dalam  ekonomi  konvensional  yang sekuler dan materialistik.
Marasabessy (2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa  metode  untuk  mengukur  kesejahteraan seseorang  di  antaranya  indikator  Badan    Pusat Statistik,  indikator  BKKBN  maupun  indikator  pada Indeks  Pembangunan    Manusia  (IPM).  Namun demikian,  dalam  tulisan  ini  kesejahteraan  diukur menggunakan  perspektif Maqashid  Syariah .  Secara bahasa, maqashid syari‘ah terdiri dari dua kata yaitu, maqashid dan syari’ah . Maqashid adalah  bentuk jamak  dari maqshad yang  berarti  kesengajaan  atau tujuan,  sedangkan syari‘ah berarti  jalan  menuju sumber  air.  Jalan  menuju  sumber  air  ini  dapat  pula dikatakan  sebagai  jalan  ke  arah  sumber  pokok kehidupan  ataupun  jalan  kebenaran.  Jadi  bisa dikatakan  bahwa maqashid  syari‘ah merupakan tujuan syari‘ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum (Muzlifah, 2013)
Konsep Maqashid Syariah merupakan indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  tentang  kebutuhan manusia,  di  mana  kebutuhan  manusia  ini  dibagi menjadi tiga, yaitu: kebutuhan al-daruriyat (primer), kebutuhan al-hajiyat (sekunder)  dan  kebutuhan al- tahsiniyat (tersier). Kebutuhan daruriyat ini merupakan  kebutuhan  pokok  yang  harus  terpenuhi
oleh manusia, ada 5 yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Hidayat, 2017).
Syatibi dalam Inayat Rahman (2020) menyatakan bahwa untuk menjamin keberlangsungan kemaslahatan  manusia,  maka  kebutuhan dharuriyat menjadi  prioritas  utama  untuk  dipenuhi.  Kebutuhan ini  terdiri  dari  kemampuan  manusia  dalam  menjaga agama ( hifdhu al-din ), menjaga jiwa ( hifdhu al-Nafs ), menjaga  akal  ( hifdhu  al-Aql ),  menjaga  keturunan ( hifdhu al-Nasl ) dan menjaga harta ( hifdhu al-Mal ).
2.5. Wakaf Produktif dan Kesejahteraan

## Masyarakat
Wakaf selain memiliki nilai ibadah juga memiliki nilai  sosial  ekonomi.  Berdasarkan  data-data  yang bersumber  dari  Siwak (2018)  menyatakan  bahwa Indonesia  memiliki  potensi  wakaf  yang  sangat membanggakan. Namun menurut data yang disampaikan  oleh  siwak  menunjukkan  bahwa  dari jumlah  wakaf  yang  tercatat  pada  siwak  sebanyak 57.263,69 Ha masih dikelola secara konsumtif untuk kepentingan  masjid  (43,51%),  mushalla  (27,  90%), sekolah  (10,77%),  sosial  lainnya  (9,37%),  dan pesantren (4,10%). Jika potensi wakaf dikembangkan dengan  model  produktif,  maka  akan  memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan kesejahteraan.
Wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  penting keuangan  sosial  Islam  ( Islamic  social  finance )  dan memiliki pengaruh yang signifkan terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Umar  (2022) juga  menyatakan  bahwa  kesadaran  dan  pengetahuan tentang  instrumen  keuangan  sosial  Islam  memiliki potensi  kontribusi  positif  yang  signifikan  terhadap pengentasan kemiskinan selama pandemi COVID-19. Namun  demikian,  agar  wakaf  dapat  berperan  secara maksimal maka  Ascarya (2022) mengusulkan model wakaf  produktif  meliputi  model  wakaf  tunai  dan swakelola,  model  pembiayaan  bank  syariah  dan swakelola,  model  sukuk  dan  kemitraan  eksternal, wakaf tunai dan kemitraan eksternal dan wakaf tunai plus pembiayaan bersama dan kemitraan eksternal.
Model  wakaf  produktif  sebagaimana  diusulkan oleh Ascarya (2022) di atas menunjukkan bahwa ISF dengan instrumennya terutama zakat, infak dan wakaf dapat  membantu  pemerintah  dan ekonomi  pulih  dari krisis.  Dalam  hal  pemulihan  dari  Krisis  ekonomi berupa  terbatasnya  akses  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan  modal  usaha,  maka  Hotman  (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Tanjung
Inten  khususnya  di  Masjid  Darul  Ihsan  dan  Pondok Pesantren  Muhammadiyah  Darul  Hikmah  sudah cukup  baik  dan  memberikan  manfaat  untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui  wakaf  produktif  berupa  toko,  sekolah  dan sawah.
UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  42  Tahun  2006 dibentuk  untuk  mengisi  semangat  UUD  1945  dan penjelasannya,  yang  menjadikan  wakaf  produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kata  “menyejahterakan”  dapat  diartikan  sebagai upaya  para  pihak,  terutama  pengelola  wakaf,  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  umat  Islam  melalui pendayagunaan  objek  wakaf.  Maka  dari  itu, pendekatan  yang  digunakan  tidak  semata-mata pendekatan  ekonomi,  melainkan  juga  pendekatan bisnis (Jaih Mubarok, 2008).
Hal  ini  berarti  menjadikan  wakaf  produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  serta fasilitas pelayanan umum yang baik. Wakaf produktif ini  menjadi  alternative  yang  baik  untuk  perbaikan konomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat banyak (Kasdi, 2017b).
Dengan  demikian,  wakaf  produktif  sebagai mainstream  pembentukan  kesejahteraan  masyarakat muslim  perlu  diberdayakan  dengan  menggali sejumlah  potensi  ekonomi  serta  fasilitas-fasilitas pendukungnya,  dan  dikembangkan  dengan  berbagai cara.  Untuk  mengembangkan  wakaf  produktif, setidaknya  diperlukan  pengurus  Badan  Wakaf  yang memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya nazir, sehingga memiliki kemampuan dibidang bisnis dan  manajemen  serta  memiliki  jiwa  wiraswasta, karena  ujung  tombak  dalam  meningkatkan  kualitas manfaat  wakaf  produktif  adalah  para  nazir  (Kasdi, 2017).  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dirumuskan hepotesis penelitian sebagai berikut: H a = wakaf  produkti  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat di Kabupaten Bireuen
H o = wakaf  produkti  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pendapatan  masyarakat  sebelum  dan  sesudah mendapatkan  wakaf  produktif.  Untuk  itu,  data digunakan adalah data primer berupa data kuantitatif yang  didapat  dari  angket  kuisioner  yang  disebarkan kepada  responden.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten  Bireuen,  Aceh.  Sampel  dipilih  dengan menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu masyarakat yang mendapatkan hak untuk menggarap tanah wakaf desa sebanyak 30 responden. Data yang telah  didapatkan  dianalisis  dengan  menggunakan  uji statistic Wilcoxon .  Uji Wilcoxon  Matched-Paired Signed  Test merupakan  uji  nonparametris  yang digunakan untuk megukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi  tidak  normal.  Dasar  pengambilan keputusan  dalam  uji  wilcoxon  signed  test  adalah sebagai berikut :
a. jika  nilai  probabilitas  Asym.sig  2  tailed    0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata.
b. jika  nilai  probabilitas  Asym.sig  2  tailed    0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata
Agar bisa dilakukan pengujian hepotesis dengan pendekatan Uji Wilcoxon Sign Rank maka data harus tidak terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan sebanyak  30  data    100  data, maka  untuk  pengujian normalitas data dilakukan dengan pengujian normalitas  Shapiro  Wilk  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. jika  nilai  probabilitas  sign      0,05  maka  data terdistribusi normal
b. jika nilai probabilitas sign   0,05 maka data tidak terdistribusi normal
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  30  responden berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan pada bagian  metode  penelitian.  Analisis  data  penelitian dimulai  dari  mengetahui  deskriptif  karakteristik responden    dari  segi  jenis  kelamin,  usia,  status pernikahan, tingkat pendidikan.
Tabel  2 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur,
status pernikahan serta level pendidikan Karakteristik Frekuensi % Jenis kelamin Laki-laki 3 10.0 Perempuan 27 90.0 Usia 23-30 1 3.3 31-35 4 13.3 36-40 2 6.7 41-45 2 6.7 46-50 8 26.7 51-55 3 10.0 56-60 7 23.3 61 3 10.0 Status Pernikahan Belum menikah 2 6.7 Sudah menikah 18 60.0 Duda/ janda 10 33.3 Tingkat Pendidikan SD/MI 9 30.0 SMP/ MTs 6 20.0 SMA/ MA 13 43.3 Strata Satu/ D-IV 2 6.7

## Sumber: data primer, 2023
Berdasarkan  angket  kuisioner  yang  disebarkan, jumlah  responden  yang  menjawab  secara  lengkap sebanyak 30 responden. Kebanyakan responden yang menjadi responden adalah berjenis kelamin perempuan  (90%),  diikuti  oleh  laki-laki  (10%). Rentang  usia  respoden  terbanyak  dari  kalangan responden  berusia  antara  46-50  tahun  (26,75), kemudian  diikuti  oleh  kalangan  berusia  56-60  tahun (23,3%),  usia  31-35  tahun  (13,3%),  usia  51-55  dan 61 tahun (10%), usia 36-40 dan 41-45 tahun (6,7%), dan  yang  berusia  23-30  tahun  (3,3%).  Kebanyakan responden  sudah  menikah  (60%),  diikuti  oleh  yang sudah  bercerai  (33,3%)  dan  yang  belum  menikah (6,7%).  Di  samping  itu,  terkait  dengan  level Pendidikan,  kebanyakan  masyarakat  berpendidikan SMA/  MA  (43,3%),  SD/MI  (9%),  berpendidikan tinggi setingkat Strata Satu (S-1)/ D-IV (6,7%).
Tabel  3 Pendapatan Sebelum Menerima Modal Wakaf Produktif Dan Sesudah Menerima Modal
Waka Produktif Pendapatan  N Mean Std. Deviation Min Max Pendapatan_ sebelum menerima_ Wakaf produktif 30  468333.33  89523.002  300000 700000 Pendapatan setelah menerima wakaf produktif 30  943333.33  220396.716  600000 1500000

## Sumber: data primer, 2023
Tabel deskriptive  statistics di  atas  menunjukkan nilai Mean, standar deviasi, minimum dan maximum dari masing-masing kelompok data (sebelum  menerima  modal  wakaf  produktif  dan sesudah  menerima  modal  wakaf  produktif).  Tampak bahwa  Mean  atau  rata-rata  pendapatan  sesudah diberikan  modal  wakaf  produktif  Rp. 943333.33 di
mana  lebih  besar  dari  pada  pendapatan  sebelum diberikan modal wakaf produktif yaitu Rp. 468333.33 . sedangkan  nilai  standar  deviasi  untuk  pendapatan sebelum menerima wakaf produktif sebesar 89523.002  lebih  besar  dari  rata-rata  sebesar 468333.33  dengan  nilai  minimum  300000  dan maksimum 700000. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian  ini  bersifat  heterogen.  Sedangkan  standar deviasi  pendapatan  sesudah  menerima  wakaf produktif sebesar 220396.716 lebih kecil dari rata-rata 943333.33  dengan  nilai  minimum  600000  dan maksimum  1500000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa data bersifat homogen.
Sebelum  data  pendapatan  sebelum  dan  sesudah menerima  wakaf  produktif  diolah  lebih  lanjut  maka salah  satu  syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam pengujian Wilcoxon  Signed  Rank adalah  data  tidak terdistribusi  normal.  Untuk  itu dilakukan pengujian normalitas Shapiro wilk sebagai berikut:

## Tabel  4 Uji Normalitas Shapiro Wilk
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Pendapatan_Sebelum_Wakaf Produktif .372 30 .000 .764 30 .000 Pendapatan_Setelah_Wakaf Produktif .232 30 .000 .897 30 .007
a. Lilliefors Significance Correction

## Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  sign  pendapatan  sebelum  menerima  wakaf produktif sebesar 0,000  0,05, demikian juga dengan nilai sign sesudah menerima wakaf produktif sebesar 0,007 0,05. Hasil pengujian normalitas data dengan pendekatan Shapiro wilk menunjukkan data penelitian tidak  terdistribusi  normal.  Oleh  sebab  itu,  data penelitian  ini  tidak  cocok  diolah  dengan  pendekatan uji independent sample t test , uji paired sample t tes dan  uji Annova .  Maka  data  penelitian  ini  diolah dengan pendekatan uji Wilcoxon sebagai berikut:
Tabel  5 Uji Wilcoxon Signed Ranks Variabel N Mean Rank Sum of Ranks Pendapatan_Setel ah_Wakaf Produktif - Pendapatan_Sebe lum_Wakaf Produktif Negative Ranks 0 a .00 .00 Positive Ranks 30 b 15.50  465.00 Ties 0 c Total 30 a. Pendapatan_Setelah  Pendapatan_Sebelum
b. Pendapatan_Setelah  Pendapatan_Sebelum c. Pendapatan_Setelah = Pendapatan_Sebelum Sumber: data primer, 2023
Nilai Negative  Rank atau  selisih  antara pendapatan  sebelum  diberikan  wakaf  produktif  dan sesudah  diberikan  wakaf  produktif  adalah  0,  baik dalam  nilai N  Mean  Rank ,  dan Sum  Rank .  Nilai  0 menunjukkan  bahwa  pendapatan  setelah  diberikan wakaf  produktif  tidak  mengalami  penurunan  ke pendapatan  sebelum  diberikan  wakaf  produktif. Output  lainnya  diketahui  bahwa Positive  Rank atau selisih  antara  pendapatan  sebelum  diberikan  wakaf produktif  dan  setelah  diberikan  wakaf  produktif dengan N sebanyak 30 data dan Mean Rank atau rata- rata peningkatan adalah 15,50. Hasil ini menunjukkan bahwa  rata-rata  pendapatan  setelah  menerima  wakaf produktif  mengalami  peningkatan  sebesar  15,50  jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima wakaf produktif. Sedangkan jumlah Sum of Ranks atau jumlah rangking sebesar 465,00. Sedangkan nilai Ties adalah bertujuan untuk melihat kesamaan pendapatan sebelum  diberikan  wakaf  produktif  dan  setelah diberikan wakaf produktif. Dapat dilihat bahwa nilai Ties dari hasil di atas adalah 0 yang artinya tidak ada pendapatan  yang  sama  antara  sebelum  diberikan
wakaf produktif dengan pendapatan sesudah diberikan wakaf produktif.
Hasil  pengujian Wilcoxon  signed  ranks di  atas menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan para petani yang mendapat wakaf  produktif  dari  pihak  masjid  Istiqamah Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten  Bireuen.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil pengujian hepotesis penelitian sebagai berikut:
Tabel  6 Hasil Uji Test Statistics Wilcoxon
Income_After_Waqf - Income_Before_Waqf Z -4.810 b Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.

## Sumber: data primer, 2023
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan Wilcoxon Signed  Rank  Test ,  maka  diketahui nilai  Z  sebesar  - 4,810  dengan  P  value  (Asymp.  Sig  2  tailed)  sebesar 0,000 di mana kurang dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga  keputusan hipotesis penelitian  ini  adalah menerima  H a . Dengan  demikian  dapat  disimpulkan terdapat  perbedaan  bermakna  antara  pendapatan sebelum  diberikan  wakaf  produktif  dan  sesudah diberikan wakaf produktif.

## 4.2. Pembahasan
Penelitian  ini  mendiskusikan  tentang  pengaruh wakaf produktif berbasis muzaraah terhadap kesejahteraan  masyarakat  diukur  dengan  maqashid syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model wakaf  produktif  berbasis  muzaraah  berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Di mana pendapatan  penerima  wakaf  produktif  mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan  pendapatan  sebelum  menerima  wakaf produktif. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian  empiris  lainnya  di  antaranya  penelitian yang  dilakukan  oleh  Respati  (2018)  bahwa berdasarkan  hasil  uji  didapatkan  bahwa  terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan  sebelum dan sesudah menerima penyaluran hasil wakaf produktif. Rahman (2020) yang menyatakan bahwa wakaf sawah berbasis mukhabarah berdampak terhadap kesejahteraan  diukur  dengan  perspektif  al-maqashid al-khams.  Lebih  lnajut  dapat  dijelaskan  bahwa  dari beberapa  maqashid  al-khams,  wakaf  berdampak terhadap al-maqashid al-khams dalam bentuk menjaga
agama (Hifdhu al-Din), menjaga akal (Hifdhu al-Aql), dan menjaga keturunan (Hifdhu al-Nasl).
Dalam  penelitiannya  Bahri  (2016)  menyatakan bahwa  wakaf  produktif  dalam  bentuk  tanaman tumpang  sari  pisang  oleh  pemuda  Muhammadiyah berdampak terhadap kesejahteraan warga di Longkeyang.  Anas  (2017)  juga  menyatakan  bahwa wakaf produktif melalui program Matabaca dan juga Bunda Yatim berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Surabaya. Di mana terjadi peningkatan kemandirian dalam bidang ekonomi dan juga  pengamalan  ajaran  agama.  Penelitian  lainnya yang  dilakukan  oleh  Hakim  (2021)  menyatakan bahwa inovasi kreatif dalam mengembangkan wakaf produktif  baik  dalam  bentuk  badan  usaha  maupun model  kerjasama  usaha  yang  dilakukan  oleh  PDM Lumajang  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  membuka  lapangan  kerja  dan investasi  baru.  Selain  itu,  juga  dapat  meningkatkan pendapatan keuangan masyarakat, menambah fasilitas pelayanan  sosial,  dan  memberikan  kontribusi keuangan bagi keberlangsungan kegiatan keagamaan dan sosial.

## 5. KESIMPULAN
Kabupaten Bireuen memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun mayoritas aset wakaf didistribusikan  untuk  kepentingan  konsumtif.  Di  sisi lainnya,  angka  kemiskinan  juga  masih  tergolong tinggi. Maka potensi wakaf yang sangat besar tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pemberdayaan  masyarakat  miskin.  Berdasarkan penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa  terdapat beberapa  asset  wakaf  masjid  telah  didistribusikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin dalam  bentuk  perjanjian  kerjasama al-muzaraah .  Di mana pihak masjid menanggung sebagian besar biaya produksi  dan  pihak  masyarakat  hanya  menggunakan keterampilannya  dalam  menggarap  tanah  wakaf. Perjanjian  kerjasama  seperti  ini  sangat  membantu masyarakat miskin dalam mencapai maqashid syariah melalui peningkatan pendapatan dari usaha di sektor pertanian.  Oleh  sebab  itu,  model  wakaf  produktif berbasis  muzaraah  sangat  layak  ditawarkan  untuk keperluan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di Indonesia.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ingin  berterima  kasih  kepada  LPPM Universitas  Malikussaleh  Lhokseumawe,  Masjid
Istiqamah  Matang  Panyang  dan  juga  berterimakasih kepada  tim Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari penelitian akademis  dan  implementasi  dari  Tri  Dharma  di Perguruan tinggi dan. Kami berharap tulisan Jurnal ini dapat  secepatnya  diterbitkan  dan  kami  memohon kepada  pihak  manajemen  untuk  menerbitkan  LOA sebagai bukti penerimaan tulisan kami. Semoga Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) menjadi jurnal terdepan dalam  penerbitan  hasil  riset  dalam  bidang  ekonomi dan keuangan Islam pada masa yang akan datang.

## 7. REFERENSI
Al-Azhari,  M.  A.  (2001). Tahzib  al-Lugah .  Dar  al- Masriyah.
Al-Fairuzabadi, M. M. Y. (1933). al-Qamus al- Muhit . Dar al-Masriyah. Al-Kabisi,  M.  A.  A.  (2004). Ahkam  al-Waqf  fi  asy- Syari‘ah al-Islamiyah . IIMaN Press.
Al-Razi,  M.  bin  A.  B.  (1999). Mukhtar  al-sihah .
Beirut: Dar al-Namudzajiyah.
Anas,  A.,    Ryandono,  M.  N.  H.  (2017).  Wakaf Produktif  Dalam  Pemberantasan  Kemiskinan Melalui  Pemberdayaan  Ekonomi  di  Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah
Teori Dan Terapan , 4 (3), 253. https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-
267
Ansari  Yamamah,  H.,    Ulya,  A.  (2019). Pemberdayaan  Wakaf  Menurut  Qanun  No  .  10 Tahun  2007  (Analisis  Peran  Baitul  Mal Kabupaten  Aceh  Tengah). AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law , 3 (1).
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah:  dari  teori  ke praktik . Gema Insani.
Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during  Covid-19  pandemic  in  Indonesia’s economic  recovery. International  Journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management , 15 (2), 386–405.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351 Ascarya, A., Hosen, M. N.,  Rahmawati, S. (2022).
Designing  simple  productive  waqf  models  for Indonesia. International  Journal  of  Ethics  and
Systems , 38 (3), 380–401.
https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101 Az-Zubaidi, M. M. (1996). Taj al-‘Arus . Dar Shadir. Az-Zuhaili,  W.  (1985). al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuh . Dar al Fikr. Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Persentase  Penduduk Miskin  September  2022  naik  menjadi  9,57 persen . https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/ 2015/persentase-penduduk-miskin-september- 2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
Badawi,  A.  Z.  (1982).  Mu’jam  Mushthalahatu  al- ‘Ulum al-Ijtima’iyyah Beirut. Maktabah Lubnan: New Impression .
Bahri,  A.  (2016).  Peranan  Wakaf  Produktif  Pemuda Muhammadiyah  Untuk  Kesejahteraan  Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang. Indonesian Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim Society , 1 (2), 199–214. https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499
Dahwan. (2008). Questioning Professionalism Nadzir and  Istibdal  of  Waqf  Regulation. Aplikasia , IX , 71–85.
Hakim, I.,  Sarif, M. (2021). The Role of Productive Waqf  in  Community  Economic  Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of  Lumajang,  East  Java,  Indonesia. Journal  of King  Abdulaziz  University,  Islamic  Economics , 34 (2),  41–54.  https://doi.org/10.4197/Islec.34-
2.3
Hamed,  M.  M.  (2020).  The  role  of  Islamic  social finance  in  mitigating  humanitarian  crises.
European Journal of Islamic Finance , 6 (2), 214– 219.
https://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/v iew/4937
Hidayat, A. (2017). Konsep Harta Perspektif Maqasid Al-Syariah  Dan  Implementasinya  Pada  Wakaf Tunai. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum . https://www.jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/ article/download/306/224
Hotman,  H.  (2021).  Wakaf  Produktif  Solusi Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Islam  (Studi Kasus  di  Desa  Tanjung  Inten  Kecamatan Purbolinggo  Kabupaten  Lampung  Timur). Adzkiya :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Syariah , 9 (02),
121. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806
Itang,    Syakhabyatin,  I.  (2017).  Sejarah  Wakaf  di Indonesia. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan    Kebudayaan , 18 (2),  220– 237. http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/taz kiya/article/view/1151
Kahf,  M.  (2000). al-waqf  al-Islamy:  tatawwuruhu, idaratuhu, tanmiyatuhu . Dar al Fikr.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (2020). Arti  Kata Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Typoonline. https://www.kbbi.web.id/sampel%0Ahttps://kbb i.web.id/tradisi%0Ahttps://typoonline.com/kbbi/ membilang%0Ahttps://kbbi.web.id/sanksi%0Ah ttps://kbbi.web.id/%0Ahttps://kbbi.web.id/%0A https://typoonline.com/kbbi/hamba
Kasdi,  A.  (2015).  Peran  Wakaf  Produktif  Dalam Pengembangan  Pendidikan. Quality , 3 (2),  433– 452. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Quality /article/view/1917
Kasdi, A. (2017a). Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif,  Wakaf (Umma  Farida  (ed.)).  Idea Press. https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20210616203157-284-655367/indonesia- jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf Kasdi,  A.  (2017b). Fiqih  wakaf .  Idea  Press Yogyakarta.
Kusnandar, V. B. (2021). Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021
/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia- beragama-islam
Lisda Aisyah. (2018). Pengembangan Potensi Wakaf Di  Masjid  At  Taqwa  Binuang  Kab  Tapin. AT- TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi , 9 (1), 55–62. Manzhur,  A.  al-F.  J.  al-D.  I.  (1997). Lisan  al-Arab . Dar Ihya Turath Arabiy.
Marasabessy,  M.,    Karman,  A.  (2022).  Pengaruh Pinjaman  Modal  dan  Pendampingan  Usaha Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan  Bisnis
Syariah ,
4 (6), 1586–1597.
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1026 Mubarok,  J.  (2008). Wakaf  Produktif .  Ekatama Simbiosa Media.
Mukhalad, W. (2020). Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf. Tadabbur: Jurnal
Peradaban Islam , 2 (2), 219–231.
https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15 Muzlifah,  E.  (2013).  Maqashid  Syariah  Sebagai Paradigma  Dasar  Ekonomi  Islam. Economic: Jurnal  Ekonomi  Dan  Hukum  Islam , 3 (2),  177–
183.
Nafik, M., Ryandono, H.,  Hazami, B. (2016). Peran dan  implementasi  waqaf  dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat . 10 (1), 239–264.
Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-
Macam
Wakaf. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan    Kebudayaan , 18 (2),  205– 219.
Qardawi,  Y.  (1994).  al-Ijtihad  al-Mu’asir  baina  al- Indibat wa al-Infirat. Kairo, Dar Al-Tauzi’wa Al- Nasr Al-Islamiah .
Rahman,  I.,    Widiastuti,  T.  (2020).  Model Pengelolaan  Wakaf  Produktif  Sektor  Pertanian Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 7 (3),
486. https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486- 498
Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M.,  Sari, N. (2022).
Pengelolaan  Wakaf  Produktif  Di  Kabupaten Pidie  Provinsi  Aceh  (Tantangan  Dan  Kendala). Journal  of  Sharia  Economics , 3 (1),  34–48. https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607 Respati, Y. (2018). Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf
Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima  Hasil  Wakaf. Al-Awqaf  Jurnal  Wakaf Dan Ekonomi Islam , 11 (2) , 163–178.
Sani,  A.  (2017).  Implementasi  Peran  Nazhir  Dalam Pengelolaan  Tanah  Wakaf  Secara  Produktif. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Keperdataan , 1 (1), 29–37. http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/vie
w/8587%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/perdat
a/article/download/8587/3578
Setyorini,  S.,    Kurniawan,  R.  R.  (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya . siwak.  (2018). Sistem  Informasi  Wakaf .  Siwak. http://siwak.kemenag.go.id/grafik_jumlah_tanah _wakaf.php%0Ahttp://siwak.kemenag.go.id/tabe l_jumlah_tanah_wakaf.php Siwak. (2023). Data Tanah Wakaf .
https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php
Syâtibî,  A.  I.  (1970).  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-
Ahkam. Bairut: Dâr Al-Fikr, t. Th , 1 , 290. Todaro, M. P., Smith, S.  C. (2006). PEMBANGUNAN  EKONOMI,  edisi  9,  jilid  1 . Erlangga.
Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. Bin,  Kabiru, S.  H.  (2022).  The  potential  of  Islamic  social finance to alleviate poverty in the era of COVID- 19:  the  moderating  effect  of  ethical  orientation. International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern  Finance  and  Management , 15 (2),  255– 270.  https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020- 0371
Wikipedia.  (2021). Deuteromycota  -  Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas . Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Deuteromycota Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf  produktif. Al-Awqaf:  Jurnal  Wakaf  Dan Ekonomi Islam , 9 (1), 1–16. Zuhaily,  A.-D.  W.  (1989). al-Fiqhu  al-Islamiy  wa Adillatuhu . Cet. Ke-3, Damaskus: Darul Fikri.