## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal

## KELAYAKAN LABUNGKARI SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON TENGAH
Yohanes Boni 1 , H. Saemu Alwi 2 , Syamsul Anan 3
1 2 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
Article Info ABSTRAK
Article history:
Received 04-05, 2022
Revised 04-28, 2022
Accepted 05-21, 2022

## Keywords:
Aksesibilitas;  Pusat Pelayanan; Pusat Pertumbuhan, Labungkari Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kelayakan sumberdaya    wilayah  dan  letak  geografis    La  Bungkari  sebagai pusat  pemerintahan,  pusat  pertumbuhan  dan  pemerataan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Analisis data menggunakan:    analisis  grafitasi,  analisis  skalogram  dan  analisis aksesibilitas.  Hasil  analisis  grafitasi  menunjukan  Labungkari sebagai  Pusat  pemerintahan  Kabupaten  Buton  Tengah  dengan daerah  belakang  (hinterland)    7  (tujuh)  Kecamatan  mempunyai hubungan  yang  bersifat  simbiotik  dan  mempunyai  fungsi  yang spesifik  sehingga  keduanya  tergantung  secara  internal.  Fungsi Labungkari  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  pusat  pertumbuhan Kabupaten Buton Tengah adalah : (1) pusat pemukiman; (2) pusat pelayanan;  (3)  pusat  industri;  dan  (4)  pusat  perdagangan  bahan mentah. Sedangkan fungsi daerah belakang  Kecamatan dan Desa sebagai : (1) penyedia bahan mentah dan sumber daya dasar; (2) daerah  pemasaran  barang-barang industri;  dan  (3) pusat  kegiatan pertanian dan industry kerajinan rumah tangga. Aktivitas kegiatan setiap  Kecamatan  dan  pedesaan  sebagai  pusat  pertumbuhan cenderung  mengalir  ke  wilayah  Labungkari,  sebalik  berbagai aktivitas  kegiatan  pelayanan  pemerintahan,  dan  pelaksanaan pembangunan  sector  pertanian,  sector  industry  dan  sector  jasa akan mengalir keseluruh wilayah Kecamatan dan Desa secara adil dan  merata.    Dari  hasil  analisis  skalogram  menunjukan  bahwa Kecamatan  Gu  peringkat  1  (satu)  dan  Kecamatan  Lakudo peringkat  2  (dua)  yang  memimiliki  jumlah  dan  jenis  fasilitas pelayanan,.  Letak  lokasi  Labungkari  di  Kecamatan  Gu  dan Kecamatan  Lakudo.  sehingga  kriteria    Labungkari  sebagai  pusat pertumbuhan  wilayah  memiliki  jumlah  dan  jenis  fasilitas terbanyak  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  penduduk  di Kabupaten Buton Tengah. Hasil analisis aksesibilitas, Labungkari terletak  ditengah  Kabupaten  Buton  Tengah,  Kota  Bau-Bau, Kabupaten  Muna,  dan  Kota  Kendari  dapat  dijangkau  dengan biaya  transportasi  yang  murah  dan  waktu  tempuh  yang  cepat.
Sentralitas  Labungkari  sebagai  pusat  pertumbuhan  merupakan pusat  aktivitas  kegiatan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  serta  pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan .

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
This is an open access article under the CC BY-SA licens e
Corresponding Author: Yohanes Boni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Email : DOI: http://dx.doi.org/10.32833/majem.v11i1.233

## I. PENDAHULUAN
Regulasi  hukum  pada  tatanan  penyelenggaran  pemerintahan  dan  pembangunan dewasa  ini  telah  mengakibatkan  perubahan  paradigma  pembangunan  baik  secara fungsional maupun struktural yang mengintegrasikan kepentingan nasional, kepentingan daerah  dan  kepentingan  masyarakat  secara  bersamaan.  Pemerintah  pusat  menfokuskan aktifitasnya sebagai fasilitator dan dinamisator bukan sebagai eksekutor atau pelaksana pembangunan.  Dalam  arti  bahwa  terjadinya  suatu  kegiatan  pembangunan  hanya  dan untuk  atas  nama  daerah  yang  bersangkutan  (Demand  Side  Approach).  Pergeseran paradigma  pembangunan  tersebut  membutuhkan  penyesuaian  dan  analisis  detail  setiap fenomena  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanan  yang  cenderung semakin  kompleks.  Variabel  berpengaruh  dari  setiap  fenomena  tersebut  dipengaruhi oleh  pranata  sosial  budaya,  perubahan  cara  pandang,  aneka  kepentingan  masyarakat, dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  berdampak  kepada  semakin  ketatnya persaingan  dalam  berbagai  aspek  kegiatan  ekonomi.  Variabel-variabel  tersebut merupakan  variabel  peubah  yang  harus  disikapi  dengan  model  perencanaan pembangunan  yang  mampu  mengakomodir  berbagai  aspek  kepentingan  masyarakat Buton Tengah dalam jangka panjang.
Dusseldorp (2009) mengatakan, salah satu aspek yang penting dalam perrencanaan pembangunan  wilayah  adalah  aspek  ruang  yaitu  suatu  lokasi  yang  tepat  ketersediaan fasilitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masayarakat  yang  membutuhkannnya.  Menurut  Dusseldorp  Kualitas  fungsi  pelayanan dipengaruhi  oleh  jumlah  dan  jenis  fasilitas  yang  ditawarkan,  sedangkan  ukuran  fungsi pelayanan setiap pusat pemukiman tergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah yang  dilayani.  Pada  wilayah  yang  jaringan  transportasinya  sudah  lebih  berkembang, fungsi  pelayanan  ditentukan  oleh  jumlah  penduduk.  Sedangkan  wilayah  yang  jaringan transportasinya  masih  kurang,  fungsi  pelayanan  ditentukan  oleh  luas  wilayah  yang dilayaninya.
Labungkari  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  pusat  pertumbuhan  Kabupaten  Buton Tengah telah memenuhi syarat seperti yang dikatakan Dusseldorp (2009) sebagai pusat pelayanan,  tesis  ini  ditunjukkan  oleh  kemajuan  berbagai  sektor  ekonomi  selama Kabupaten  Buton  Tengah  dimekarkan.  Kemajuan  tersebut  terlihat  dari  semakin meningkatnya  kegiatan  ekonomi  dan  berbagai  kegiatan  sosial  dan  budaya  masyarakat yang  berimplikasi  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2012 sampai tahun 2020.  Kondisi ini perlu dikawal dengan regulasi hukum,  agar aspirasi  kepentingan masyarakat  lokal  dalam proses perencanaan

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
pembangunan  daerah  dapat  terwujud,  dan    pengembangan  potensi  sumberdaya  daerah dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien.  .
Hubungan  fungsional  Labungkari  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  pusat pertumbuhan  Kabupaten  Buton  Tengah  dengan  daerah  belakangnya    (hinterland) bersifat  komplementer  dan  tidak  kompetitif.  Fungsi  Labungkari  sebagai  pusat pemerintahan menjadi penyangga kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat akan menjadi penentu tumbuh dan berkembangnya wilayah Kecamatan. Tingginya intensitas polarisasi  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  social  budaya  yang  disebabkan  semakin tingginya  pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan  ekonomi,  memicu  kebutuhan perencanaan  wilayah  yang  memiliki  probabilitas  yang  tinggi  dari  aspek  pelayanan maupun  kontinuitas  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Buton  Tengah.  Dusseldorp (2009) mengemukakan ada tiga fungsi yang diemban pusat pelayanan yaitu: (a) Fungsi pelayanan  (b)  Fungsi  pemukiman  (c)  Fungsi  ekonomi.  Ini  berarti  Labungkari  sebagai pusat  pemerintahan  Kabupaten  Buton  Tengah  dan  sebagai    pusat  pelayanan  harus memiliki  berbagai  fasilitas  yang  mampu  memberi  palayanan  kepada  kepentingan penduduk  semua  wilayah  Kecamatan  dalam  mengakses  sumber  daya  untuk melaksanakan  kegiatan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  poltik  yang  mampu  memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah.
Kerangka  pemikiran  tersebut  menujukan,  Labungkari  telah  merekonstruksi  letak geografis  dan  potensi  sumberdaya  lokal  yang  mampu  memberikan  pelayanan  berbagai kepentingan ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara adil, merata dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah.  Wilayah  Labungkari  memeliki  aksesibilitas  yang  sangat  baik  merupakan peluang dalam mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi setiap Kecamatan untuk meningkatkan  pendapatan  perkapita  masyarakat,  sehingga  keadilan  ekonomi  dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara nyata diKabupaten Buton Tengah .

## II. KAJIAN TEORITIS

## Konsep
Konsep  yang  digunakan  adalah  konsep  pertumbuhan  dan  kesejahteraan.  Konsep pertumbuhan  menyatakan  bahwa  pertambahan  investasi  akan  menaikkan  pendapatan atau  output  melalui  proses  pengganda  jangka  pendek  atau  jangka  panjang.  Konsep kesejahteraan  menyatakan  bahwa  kebijaksanaan  yang  ditempuh  pemerintah  dianggap tepat  apabila  masyarakat  sasaran  memperoleh  manfaat  yang  lebih  besar  (better  off) dibanding kerugian yang terjadi (worse off)

## Pendekatan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perencanaan yakni perencanaan pusat pertumbuhan dengan asumsi bahwa pembangunan wilayah identik dengan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan.

## III. METODE PENELITIAN
Kelayakan  Labungkari  menjadi  pusat  pemerintahan,  pusat  pertumbuhan,  dan pemerataan  pembangunan  menggunakan  metode  analisis  skalogram,  sosiogram,  dan

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
grafitasi dengan tahapan proses sebagai berikut :
Tahap 1 :  Identifikasi  permasalahan  dan  potensi  daerah  yang  dilakukan  melalui  studi dokumentasi  dan  survey  potensi  sumberdaya  wilayah  Kabupaten  Buton Tengah.
Tahap 2 :  Melaksanakan  Focus  Group  Discasion  (FGD)  setiap  Kecamatan  untuk mendapatkan masukan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buton Tengah.
Tahap 3 :  Data sekunder dan data primer diolah dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu:
a. Reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan dan    transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan dilapangan.
b. Penyajian  data  yaitu  penyajian  sekumpulan  data/  informasi  dalam  bentuk  teks naratif yang dibantu dengan tabel, dan grafik.
c. Penarikan  kesimpulan  yaitu  mencari  arti,  pola-pola  penjelasan,  konfigurasi  yang mungkin dan alur sebab akibat sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Situasi Wilayah

## 1. Geografis
Kabupaten  Buton  Tengah  merupakan  daerah  kepulauan  yang  terletak  di  Jazirah Sulawesi  Tenggara  meliputi  Bagian  Utara  pulau  Muna  serta  pulau-pulau  kecil  yang tersebar di sekitarnya yaitu  kepulauan Talaga Raya. Secara geografis Kabupaten Buton Tengah  terletak  di  bagian  selatan  khatulistiwa  memanjang  dari  utara  ke  selatan  5,15 0
Lintang  Selatan  dan  membentang  dari  barat  ke  timur  122,33 0 Bujur  Timur.  Luas daratan  kabupaten  Buton  Tengah  837,08  Km 2 .  Batas-batas  wilayah,  sebelah  Timur berbatasan dengan Selat  Buton,  Sebelah barat  berbatasan dengan Teluk  Bone,  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.  Secara  administrasi  pemerintahan  Kabupaten  Buton  Tengah    terdiri  dari  7 Kecamatan, 68 Desa dan 9 kelurahan.
2. Kependudukan
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Buton  Tengah    tahun  2020  sebanyak  114.772  jiwa dengan  rincian  laki-laki  128.049  jiwa  dan  perempuan  sebanyak  135.127  jiwa. Kepadatan penduduk  219 jiwa/km, dan  pertumbuhan penduduk 2,91 persen per tahun. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1.  Jumlah  Penduduk  Kabupaten  Buton  Tengah  Menurut  Kecamatan,
Tahun 2015-2018 No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2015 2016 2017 2018 1. Talaga Raya 9.074 9.590 9.708 9.824 3,67 2. Masawangka 22.125 23.051 23.286 23.566 2,77 3. Mawasangka Tengah 9.174 9.541 9.636 9.752 3,35

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
4. Mawasangka Timur 4.856 5.062 5.115 5.174 2,39 5. Lakudo 20.283 21.184 21.408 21.664 3,77 6. Gu 15.877 16.493 16.654 16.853 3,12 7. Sangia Wambulu 5.021 5.238 5.292 5.357 1,67 Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tengah 86.410 90.159 91.099 92.190 2,91

## Sumber: BPS Buton Tengah, 2019
Pada tabel 1 diatas menunjukan, Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2019 terdapat tiga  Kecamatan  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  yaitu,  Kecamatan Mawasangka,  Kecamatan  Lakudo,  dan  Kecamatan  Gu.  Sedangkan  Kecamatan  yang memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  adalah  Kecamatan  Talaga  Raya  3,67 persen, Kecamatan Mawasangka Tengah 3,35, Kecamatan Lakudo 3,77, dan Kecamatan Gu 3,12 persen. Secara geografis wilayah Labungkara berada pada wilayah Kecamatan Lakudo  dan  Kecamatan  Gu,  sehingga  dari  spek  jumlah  dan  pertumbuhan  penduduk Labungkari  telah  menunjukan  sebagai  pusat  pertumbuhan  peduduk  Kabupaten  Buton Tengah.
3. Sarana Sosial
Ketersediaan  sarana  pendidikan  dan  sarana  Kesehatan  pada  suatu  wilayah bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  pendididkan  dan  Kesehatan  bagi penduduk  yang  bermukim  diwilayah  tersebut,  semakin  tinggi  jumlah  penduduk  suatu wilayah  semakin  banyak  pula  sarana  Pendidikan  dan  sarana  kesehatann  yang  harus disediakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk.  Ketersediaan  sarana  penddikan  dan sarana Kesehatan menurut Keccamatan di Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat pada table 2 berikut :
Tabel 2. Jumlah  Sarana  Pendidikan  dan  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Tengah  Menurut
Kecamatan, Tahun 2019 No Kecamatan Jumlah Sarana Pendidikan Jumlah Sarana Kesehatan SD SMP SMA Poliklinik  Puskesmas  Rumah Sakit 1. Talaga Raya 9 5 2 0 1 0 2. Masawangka 25 12 3 0 3 0 3. Mawasangka Tengah 10 5 2 0 2 0 4. Mawasangka Timur 8 4 2 0 1 0 5. Lakudo 20 7 4 0 3 0 6. Gu 16 4 3 2 2 1 7. Sangia Wambulu 7 2 2 0 1 0 Jumlah Kabupaten Buton Tengah 95 29 18 2 13 1
Sumber: BPS Buton Tengah, 2019
Pada  tabel  2  diatas  menunjukan,  jumlah  sarana  pendidikan  SMA  yag  terbanyak

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
diKabupaten Buton Tengah adalah Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, dan Kecamatan Mawasangka.  Sedangkan  ketersediaan  sarana  Kesehatan  yang  paling  lengkap Kecamatan Gu yaitu terdapat 2 buah poliklinik, 2 buah puskesmas, dan 1 buah Rumah sakit.  Dengan  demikian  Kecamatan  Gu  telah  menjadi  pusat  pelayanan  Kesehatan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah, sehingga Labungkari menjadi sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Buton Tengah.

## 4. Sarana Ekonomi
Ketersediaan  sarana  ekonomi  suatu  wilayah  merupakan  sarana  pendukung pengembangan  kegiatan  ekonomi  sekaligus  menjadi  indikator  kemajuan  perekomian suatu  wilayah, semakin  banyak unit usaha dan kecendrungan semakin  berkembangnya unit  usaha  tersebut,  menjadi  indicator  pengembangan  kegiatan  ekonomi  diwilayah tersebut  semakin  maju.  Kondisi  ini  dapat  diamati  dari  semakin  banyaknya  unit  usaha dan semakin meningkatnya omzet usaha pada setiap unit usaha.
Tabel 3.  Jumlah  UMKM  dan  Pasar  Kab.  Buton  Tengah  Menurut  Kecamatan,  tahun
2018 No Kecamatan Jumlah Unit Usaha dan Pasar Usaha Mikro  Usaha Kecil Usaha Menengah Jumlah Pasar 1. Talaga Raya 118 2 -- 4 2. Masawangka 124 9 -- 4 3. Mawasangka Tengah 128 8 -- 3 4. Mawasangka Timur 32 2 -- 2 5. Lakudo 586 12 20 6 6. Gu 565 10 5 3 7. Sangia Wambulu 70 2 -- 3 Jumlah Kabupaten Buton Tengah 2.345 45 25 25
Sumber: BPS Buton Tengah, 2019
Pada  tabel  3  diatas  menunjukan,  Kecamatan  Lakudo  dan  Kecamatan  Gu  memiliki unit  usaha  ekonomi  yang  terbanyak  di  Kabupaten  Buton  Tengah,  hal  tersebut  terlihat dari 2.345 usaha Mikro di Kabupaten Buton Tengah sebanyak 1.151 unit usaha ada di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu. dari 45 unit usaha Kecil sebanyak 22 unit usaha di  Kecamatan  Lakudo  dan  Kecamatan  Gu,  dan  sebanyak  25  unit  usahha  Menengah  di Kabupaten  Buton  Tengah  semua  berada  di  Kecamatan  Lakudo  dan  Kecamatan  Gu. Dengan  dmikian  dari  aspek  ketersediaan  sarana  ekonomi  Labungkari  layak  menjadi pusat  pegembangan  usaha  yang  akan  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya perekonomian Kabupaten Buton Teengah.

## Analisis Pusat Pelayanan
1. Analisis pusat pertumbuhan (Growth centre Analysis)
Glasson  dan Ricardson (1978) menjelaskan bahwa tiga tipologi ruang abstrak yaitu: (a)  ruang  yang  ditentukan  oleh  rencana,  (b)  Ruang  yang  merupakan  medan  kekuatan ekonomi,  dan  (c)  ruang  merupakan  suatu  agregat  homogen.  Labungkari  adalah  pusat

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
pemerintahan  dan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  ruang  yang  ditentukan rencana.  Terbangunnya  infrastruktur  wilayah,  sarana  ekonomi,  dan  sarana  social  di Labungkari  yang  didesain  oleh  pemerintah  merupakan  daya  tarik  yang  membentuk pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi medan kekuatan ekonomi    dari  kekuatan sentrifugal memancar  pada  seluruh  wilayah  Kecamatan  yag merupakan kekuatan sentripetal dari wilayah pedesaan. Pusat pertumbuhan Labungkari memiliki wilayah pengaruh (hinterland) Kecamatan  yang membentuk  7 wilayah  pusat pertumbuhan  dengan daerah pengaruhnya wilayah pedesaan.
Berdasarkan teori pusat pertumbuhan   bahwa kegiatan ekonomi dan social budaya di Kabupaten  Buton  Tengah  akan  cendrung  beraglomerasi  pada  7  (tujuh)  wilayah Kecamatan  sebagai  pusat  pertumbuhan,  dan  arus  polarisasi  akan  bergravitasi  kearah pusat  pertumbuhan  utama  Labungkari  yang  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  penduduk dan  pertambahan  jenis  serta  jumlah  fasilitas  pelayanan,  dimana  kepadatannya  akan semakin berkurang dengan semakin besarnya jarak dari pusat pertumbuhan Labungkari.

## 2. Perencanaan Pusat Pelayanan
Labungkari  sebagai  Pusat  ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah  dengan  daerah belakang (hinterland) 7  (tujuh)  Kecamatan  mempunyai  hubungan  yang  bersifat simbiotik dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal.  Fungsi    Labungkari  sebagai  ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah  adalah sebagai  :  (1)  pusat  pemukiman;  (2)  pusat  pelayanan;  (3)  pusat  industri;  dan  (4)  pusat perdagangan  bahan  mentah.  Sedangkan  fungsi  daerah  belakang    Kecamatan  dan  Desa berfungsi  sebagai  :  (1)  penyedia  bahan  mentah  dan  sumber  daya  dasar;  (2)  daerah pemasaran  barang-barang  industri;  dan  (3)  pusat  kegiatan  pertanian  dan  industry kerajinan rumah tangga.
Hasil  analisis  skalogram  menunjukan  bahwa  jumlah  dan  jenis  fasilitas  pelayanan setiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Buton  Tengah  adalah  :  Kecamatan  Gu  peringkat  1 (satu)  dan  Kecamatan  Lakudo  peringkat  2  (dua)  yang  memimiliki  jumlah  dan  jenis fasilitas  pelayanan,  sedangkan  Kecamatan  Mawasangka  peringkat  3  (tiga),  kemudian Kecamatan Mawasangka Tengah peringkat  4  (empat), Kecamatan Mawasangka Timur peringkat  5  (lima),  Kecamatan  Sangia  Wambulu  peringkat  6  (enam),  dan  Kecamatan Talaga  Raya  peringkat  7  (tujuh).  Letak  wilayah  Labungkari  di  Kecamatan  Gu  dan Kecamatan  Lakudo,  sehingga  kriteria    Labungkari  sebagai  pusat  pertumbuhan wilayah memiliki  jumlah  dan  jenis  fasilitas  terbanyak  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan penduduk di Kabupaten Buton Tengah dapat dipenuhi. Dengan demikian hasil analisis skalogram Labungkari layak menjadi ibukota Kabupaten Buton Tengah.

## Analisis Antar Pusat Pertumbuhan

## 1. Analisa Gravitasi :
Berdasarkan peta topografi skala 1: 25.000 diketahui bahwa jarak terdekat antar kota Kecamatan tersebut yang dapat dilalui dengan kendaraan roda 4 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Jarak Tempuh Labungkari dengan 7 pusat Kecamatan di Buton Tengah
Pusat Kecamatan Lombe  Lakudo  Tolandona  Lanto  Lamena  Mawasangka  Talaga Labungkari 4 km 5 km 15 km 32 25 km 50 km 75 km

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
km Sumber : BPS Kab. Butong Tengah, 20199
Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukan, jarak tempuh Labungkari – Lombe  = 4 km, jarak tempuh Labungkari – Lakudo  = 5 km, jarak tempuh Labungkari – Tolandona  = 15 km, jarak tempuh Labungkari – Lanto  = 32 km, jarak tempuh Labungkari – Lamena =  25  km,  jarak  tempuh  Labungkari  –  Mawasangka    =  50  km  dan  jarak  tempuh Labungkari – Talaga  = 75 km. Dengan menggunakan analisis interaksi  antar wilayah, maka  interaksi  penduduk  antara  Labungkari  dengan  7  (tujuh)  pusat  Kecamatan  dalam wilayah  Kabupaten  Buton  Tengah  adalah  sebagai  berikut:  interaksi  Labungkari  – Lombe = 59,6 kali per jam, interaksi Labungkari –Lakudo = 67,9 kali per jam, interaksi Labungkari – Tolandona = 25,4 kali per jam, interaksi Labungkari –  Lanto = 12,9 kali per  jam,  interaksi  Labungkari  –  Lamena  =  9,7  kali  per  jam,  interaksi  Labungkari  – Mawasangka    =  22,8  kali  per  jam,    dan  interaksi  Labungkari  –  Talaga    =  0,6  kali  per jam.
Dari  hasil  perngukuran  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  interaksi  penduduk  dalam melaksanakan  kegiatan  ekonomi,  social  dan  budaya  yang  paling  besar  terjadi  antara Labungkari  dengan  Lombe  ibukota  Kecamatan  Gu  59,6  kali  per  jam,  dan  Labungkari dengan  Lakudo  ibukota  Kecamatan  Lakudo  67,9  kali  per  jam.  Sedangkan  interaksi penduduk  antara  Labungkari  dengan  Kecamatan  Mawasangka  Tengah  dan  Kecamatan Mawasangka  Timur  rata-rata  11,3  kali  per  jam  dan  Kecamatan  Mawasangka  22,8  kali per  jam,  kondisi  ini  disebabkan  Labungkari  sebagai  ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah berlokasi  dipersimpangan  jalur  jalan  poros  menuju  Kota  Bau-Bau  sebagai  pusat perdagangan,  industry  dan  jasa  yang  dapat  memenuhi  berbagai  kebutuhan  penduduk, serta jalur jalan poros menuju  Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.
Teori  Sumbu  Pembangunan  mengatakan  bahwa  pembangunan  mengambil  bentuk satu  jalur  tata  ruang  linear  sepanjang  rute  transportasi  utama.  Meningkatnya  volume lalulintas sepanjang rute transpor ke Labungkari dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Kabupaten  Buton  Tengah,  akan  menyebabkan  timbulnya  suatu  proses  komulatif perkembangan  pembangunan  baik  jumlah  maupun  kualitasnya.  Akibatnya  adalah, penduduk, industri dan perdagangan cenderung tertarik pada Labungkari sebagai sumbu pembangunan.  Sektor  pertanian  yang  dekat  dengan  Labungkari  sebagai  sumbu pembangunan akan mendapatkan keuntungan oleh adanya kemudahan ke pasar dan ke pusat-pusat  pelayanan  yang  lebih  besar.  Dengan  demikian,  hasil  analisiis  grafitasi menunjukan  bahwa  Labungkari  layak  menjadi  pusat  pemerintahhann,  pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten uton Tengah.
2. Analisa Sentralitas (Centrality Analysis)
Teori tempat sentral diperkenalkan oleh Christaler (1933) kemudian dikembangkan oleh  Berry  dan  Garrison  (1970)  menggambarkan  struktur  tata  ruang  merupakan  suatu kerangka  bagi  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  dalam  rangka  penyebaran fasilitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sentralitas  wilayah  Labungkari  adalah  tempat atau lokasi  yang merupakan pusat  aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan social budaya serta  pusat  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam    wilayah  Kabupaten  Buton  Tengah. Aktivitas  kegiatan  social  ekonomi  dan  social  budaya  setiap  kota-kota  Kecamatan  dan pedesaan  sebagai  simpul-simpul  pusat  pertumbuhan  cenderung  mengalir  ke  wilayah Labungkari  sebagai  ibukota  Kabupaten  Kabupaten  Buton  Tengah,  sebalik  berbagai

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
aktivitas  kegiatan  pelayanan  pemerintahan,  dan  pelaksanaan  pembangunan  sector pertanian, sector industry  dan sector jasa akan  mengalir keseluruh wilayah Kecamatan dan  Desa  secara  adil  dan  merata.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  letak  geografis  wilayah Labungkari  yang  sangat  strategis  dalam  mengakses  berbagai  kebutuhan  penduduk, terutama  ketersediaan  berbagai  sarana  ekonomi  dan  sarana  sosial  yang  ada  di Kecamatan Gu maupun di Kecamatan Lakudo.
Dukungan  ketersediaan  sarana  ekonomi  dan  sarana  sosial  di  Kecamatan  Gu  dan Kecamatan Lakudo, serta letak geografis wilayah yang sangat memudahkan aksesibilias pada  semua  wilayah  Kecamatan  di  Kabupaten  Buton  Tengah,  maka  pengembangan infrastruktur  pemerintahan  yang  dipusatkan  di  Labungkari  akan  menjadi  daya  Tarik yang kuat tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat kekuatan ekonomi industry-industri serta  pasar,  dan  sarana  pelayanan  social  seperti  Pendidikan  dan  Kesehatan.  Dengan demikian  Labungkari  menjaddi  pusat  pemerintahan  sekaligus  sebagai  pusat  kegiatan industry dan pasar yang menjangkau dan menampung semua produksi hasil pertaniann dan  industri  dari  wilayyah  Kecamatan  dan  Desa  yang  ada  dalam  wilayah  Kabupaten Buton  Tengah.  Dengan  teknik  analisis  ini    dapat  menentukan  Labungkari  sebagai ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah  yang  selanjutnya  akan  digunakan  oleh  perencana pembangunan  untuk  merancang  wilayah  Labungkari  untuk  pembangunan  sarana pelayanan sosial dan ekonomi, perkantoran, sarana olah raga, pemukiman masyarakat, jalan dalam kota Labungkari serta infrastruktur wilayah  lainnya .
Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas wilayah yaitu waktu tempuh, jarak tempuh dan  biaya  transportasi  barang  dan  penumpang  “Labungkari”  memiliki  angka  konig terendah dari semua lokasi Kecamatan Kabupaten Buton Tengah.  Teori tempat sentral menggambarkan  struktur  tata  ruang  merupakan  suatu  kerangka  bagi  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  dalam  rangka  penyebaran  fasilitas  pelayanan  kepada masyarakat  yang  dipengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Sejalan  dengan  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Buton  hendak  mengembangkan  lokasi  Labungkari  dengan mengarahkan  semua  investasi  pemerintah  dan  investasi  swasta  ke  Labungkari,  maka sarana social dan ekonomi, dan infrastruktur wilayah akan berkembang dengan cepat ke Labungkari.

## 3. Analisis Aksesibilitas Wilayah
Letak  geografi  Labungkari  sebagai  ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah  memiliki aksesibilitas  yang  sangat  baik  dari  aspek  transportasi  darat  maupun  dari  aspek transpotasi laut. Keputusan mengenai lokasi yang diambil oleh DPRD Kabupaten Buton dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sangat menentukan struktur tatarung wilayah kabupaten buton Tengah. secara deskripsi  dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel  5.  Aksesibilitas Labungkari sebagai Pusat Pertumbuhan Kab. Buton Tengah
Daerah Asal Daerah Tujuan Jarak Tempuh (Km) Waktu Tempuh Moda Angkutan Biaya Angkut (Rp) PP Labungkari Kota Kendari Laut 4 jam Kapal cepat & Mobil 250.000 Labungkari Baubau (Ibu Kota Baubau) Laut 30 menit Mobil & Fery 30.000 Labungkari Raha (Ibu Kota Kab. Muna) 60 1 jam Mobil&Motor 100.000

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal
Labungkari Kabupaten Muna Barat 50 1 jam Mobil 75.000 Labungkari Pelabuhan Wamengkoli 10 15 menit Mobil&Motor 15.000 Labungkari Kec. Sangia Wambulu 15 10 menit Mobil&Motor 15.000 Labungkari Kec. Mawasangka Timur 25 30 menit Mobil&Motor 25.000 Labungkari Kec. Mawasangka Tengah 30 35 menit Mobil&Motor 30.000 Labungkari Kecamatan Gu (Lombe) 0-7 10 menit Mobil&Motor 5.000 Labungkari Kec. Lakudo (Tolandona) 0-4 10 menit Mobil&Motor 5.000 Labungkari Kecamatan Talaga 60 2 jam Mobil & Fery 75.000 Labungkari Kecamatan Mawasangka 50 1 jam Mobil&Motor 40.000 Labungkari Pelabuhan Kota Bau-Bau 15 30 menit Fery 30.000
Sumber : Survei lokasi & BPS Kab. Buton Tengah
Berdasarkan  tabel  5  diatas  menunjukan,  Labungkari  memiliki  aksesibilitas  yang sangat layak dilihat dari aspek jarak tempuh, waktu tempuh, moda angkutan dan biaya angkut pada setiap  tujuan perjalanan Kecamatan baik dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah.  Kondisi  tersebut  disebabkan  wilayah  Labungkari  bertempat  ditengah-tengah Kabupaten  Buton  Tengah.  Demikian  pula  aksesibilitas  wilayah  Labungkari  dengan beberapa  Kabupaten  di  Propinsi  Sulawesi  Tenggara  seperti  Kota  Bau-Bau,  Kabupaten Muna,  dan  Kota  Kendari  menunjukan  sangat  layak  dari  aspek  jarak  tempuh,  waktu tempuh, biaya angkut maupun dari aspek ketersediaan moda angkut pada setiap daerah tujuan perjalanan.

## V. KESIMPULAN
1. Hasil  analisis  Skalogram  perencanaan  pusat  pelayanan  menujukan  Kecamatan Lakudo  peringkat  II  dan  Kecamatan  Gu  peringkat  I  dari  aspek  ketersediaan  jenis fasilitas  pelayanan  dan  jumlah  fasilitas  pelayanan,  diketahui  bahwa  lokasi Labungkari diantara Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu.
2. Hasil analisis model gravitasi dan analisis sentralitas menunjukan bahwa    intraksi antar  wilayah  labungkari  –  Lombe  dan  Labungkari  –  Lakudo  memiliki  nilai tertinggi.  Meningkatnya  volume  lalulintas  ke  Labungkari  menyebabkan  timbulnya suatu  proses  komulatif    pembangunan,  sehingga  penduduk,  industri  dan perdagangan cenderung tertarik pada lokasi Labungkari.
3. Hasil  analisis  aksesibilitas  wilayah  menunjukan  bahwa  Labungkari  terletak  pada lokasi  yang  sangat  strategis  yaitu  dipertengahan  Kabupaten  Buton  Tengah. Aksesibilitas  Labungkari  dengan  Kota  Bau-Bau,  Kabupaten  Muna,  dan  Kota Kendari dapat dijangkau dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang cepat serta ketersediaan moda transportasi yang muda.
Dari  hasil  analisis  Skalogram  perencanaan  pusat  pelayanan,  model  gravitasi  dan analisis  sentralitas,  dan  aksesibilitas  wilayah    menunjukkan  bahwa  LABUNGKARI sangat LAYAK sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhhan ekonomi, pemerataan pembangunan,  dan pusat pelayanan masyarakat Kabupaten Buton Tengah.

## Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id Website : https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  A., et  al (2014).  Pembangunan  Ekonomi.  dan  Pemberdayaan  Rakyat, BPFF, Yogyakarta.
Aghion, P & Bolton, 2012. Theory of trikle down growth and development, Review of economics studies
Barlow R. (2012) Land Resouces Economics. Prencite hall inc. New Jersei. Bintarto R & Surastopo H. (2011) Metode Analisa Geografi, Penerbit LP3ES, Jakarta Budhiharsono  S.  (2016)  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah.  Teori,  Model  dan
Penerapannya, Penerbit UNB Bogor
Badan Pusat Statistik (BPS), (2020) Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), buku II: Agenda pembangunan bidang. Jakarta: Bappenas.
BPS.  (2017).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  triwulan  II-2017.  Press  release,  5 August. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150805111616.pdf.
Departemen  Kimpraswil,  (2011).  Integrasi  Prasarana  Transportasi  Perdesaan  Dalam Sistranas,  Makalah  Seminar  Nasional  Peranan  Transportasi  Perdesaan  Dalam Mendukung  Pembangunan  Sosial  Ekonomi  Daerah,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Edgar  M.  Hoover  (2014).  An  Introduction  to  Regional  Economics,  Alfred  A.  Knops New York
Glasson John  (1974). An Introduction to Regional Planning, Hutchinson of London. Harry  W.  Richardson,  (1960).  Regional  Economics  Location  Theory,  Urban  Structure and Regional Change, Praeger Publisher Washington
Irsard  Walter,  (1960).  Method  of  Regional  Analisis,  An  Introduction  to  Regional Science, The MIT Press London
Kuncoro,  M.  (2013).  Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan.  Penerbit UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
Magribi, La Ode Muhamad, (2013), Kebutuhan Akses di Perdesaan: Tinjauan Mengenai Upaya  Pengentasan  Kemiskinan,  Makalah  untuk  Workshop  Enhancing  The Capacity  Of  Civil  Society  To  Support  Pro-Poor  Transport  Policies  and Programmes in Developing Countries, Makassar.
Micevska, M. and D. B. Rahut. (2018). Rural Nonfarm Employment and Incomes in the Himalayas. Economic Development and Cultural Change. 57 (1). pp. 163–93.
Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  (2011),  Masterplan  percepatan  dan pengembangan perekonomian Indonesia 2011-2025. Mei, 2011
Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  (2017)  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton 2016 - 2036,
Universitas  Gadjah  Mada,  (2012),  Dinamika  Pedesaan  dan  Kawasan,  Pusat  Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.