DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i3.7888

## IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN

## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ( FIQH AL-BI'AH )

## Hemi Faradila
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Email: faradilahemi18@gmail.com

## Abstract
The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining allows latitude in exploiting natural  resources.  However,  the  act  tents  to  claim  ‘resourse  used  oriented  law’.  The purpose of this research is to devise whether The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal has accommodated the aspect of environmental’s protection and the principles of environmental’s  management  in  accordance  with  the  Act  Number  32  of  2009  about Environmental’s  Protection  and  Management  as  known  as  UUPPLH,  especially  over licensing  of  mineral  and  coal  as  preventive  yuridical.  This  research  is  based  on prescriptive analyzed by descriptive and juridical normative approach.  Principle that is implemented  in  this  research  are  the  Principle  of  State  Responsibility  and  Principle  of Sustainable  Development  and  Environmental  Concept.  The  result  of  this  research concludes  that  The  Act  Number  4  of  2009  about  Mineral  and  Coal  Mining  has  not accommading optimally yet regarding environmental’s protection over mineral and coal mining business. Based on this fact, mineral and coal mining projects cause pollution and environmental demages  sustainably.  Whereas, based  on  substantial  law  system,  rule  of the  law  normatively  has autonomous  force  as  an  idea  that  determine  public  interest  in economic  and  environmental  aspect.  The  contribution  of  this  research  will  be recommended to the development environmental law and environmental sustainability.
Keywords: Licensing; Mineral; Coal; Environmental; Protection.

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  memberikan  ruang  gerak  dalam  rangka  pemanfaatan  sumber daya  alam.  Namun  undang-undang  tersebut lebih  menitik  beratkan  pada resources  used  oriented  law. Tujuan  Penelitian  ini  adalah  ingin  melihat apakah  Undang-Undang  Minerba  tersebut  telah  mengakomodir  aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  terutama  dengan kehadiran instrument izin usaha sebagai unsur yuridis preventif. Penelitian ini  didasari  pada  penelitian  perskreptif  dengan  desain  deskriptif  dan
pendekatan  yuridis  normatif.  Azas  atau  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Azas  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Azas Keberlanjutan  dan  Berwawasan  Lingkungan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  belum  mengakomodir  secara maksimal  unsur  perlindungan  terhadap  lingkungan  atas  usaha pertambangan  mineral  dan  batu  bara  sehingga  mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam sistem negara  hukum  yang  kuat,  undang-undang  secara  normatif  mempunyai kekuatan  otonom  dan  sebagai  cermin  norma  yang  menentukan kepentingan masyarakat dalam dimensi ekonomi dan lingkungan. Adapun kontribusi dari penelitian tesis ini akan direkomendasikan kepada hukum lingkungan dan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Perlindungan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Secara  umum  usaha  pertambangan  mineral  mempunyai  peranan penting  dalam  memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  kepada penambahan  pendapatan  nasional  dan  pembangunan  daerah  terkait permintaan  global  akan  batubara  sebagai  sumber  energi  alternatif  untuk mencukupi  kebuhan  energi  seiring  dengan  meningkatnya  harga  bahan bakar  minyak  bumi.  Namun  yang  tidak  bisa  diabaikan  adalah  kegiatan pertambangan  seringkali  menjadi  salah  satu  penyebab  kerusakan lingkungan  hidup  disamping  bentuk  eksploitasi  lingkungan  lainnya seperti  pembukaan  lahan  ( open  pit ),  hilangnya  biota  tumbuhan, penebangan  pohon  yang  notabenenya  sebagai  penyokong  cadangan  air, mengganggu  koridor  hewan  dalam  habitat  aslinya,  serta  belum  lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.
Pada  hakikatnya,  pembangunan  nasional  Indonesia  adalah pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis  lingkungan  sebagaimana  telah  dituangkan  dalam  Pancasila sebagai  falsafah  bangsa  dan  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  merupakan  instrumen  hukum  kegiatan  eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara berdasarkan asas; manfaat. keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan
bangsa ; partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas; serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Lebih  lanjut,  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH) sebagai  instrumen  hukum  bersifat  preventif  maupun  persuasif  sebagai acuan  untuk  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berlandaskan  pembangunan  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan.  Instrumen  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengharmonisasikan antara tujuan ekonomi, sosial dan budaya sehingga melahirkan Good Sustainable Government Development.
Beberapa  kasus  pelanggaran  hukum  lingkungan  terkait pertambangan  mineral  dan  batu  bara  tampaknya  bukan  lagi  hal  yang asing.  Beberapa  masalah  pertambangan  minerba  tersebut  terjadi  karena pelanggaran  dokumen  lingkungan  terkait  Izin  Usaha  Pertambangan maupun  dampak  dari  proses  maupun  kegiatan  pasca  tambang  yang ditimbulkan  seperti  pencemaran  air  dan  tanah  karena  penggunaan  zat kimia  berbahaya.  Undang-Undang  Minerba  memang  dinilai  lebih bermuatan  pada resource  used  oriented  law atau  menitik  beratkan  pada aspek  pemanfaatan  sumber  daya  dan  lingkungannya  sehingga  minim muatan  hukum  yang  pro-ekologis.  Kehadiran  undang-undang  tersebut memang  seakan  memberikan  ruang  gerak  dalam  rangka  pemanfaatan kekayaan mineral dan batubara.
Meskipun di dalamnya diatur aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan  pertambangan  dan  sedikit  menyinggung  unsur  perlindungan lingkungan,  namun  sebagai  instrumen  hukum  dinilai  pasif  dalam  aspek perlindungannya.
Padahal kehadiran instrumen perizinan merupakan hal yang seharusnya menjadi  payung  pelindung  dalam  upaya  pengendalian  dampak  yang ditimbulkan dari kegiatan dan usaha pertambangan. Terlebih lagi dengan meningkatnya pembangunan nasional yang massive , maka penerapan izin lingkungan  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan
hidup ( environmental licence ) sebagai otoritas pemerintah, adalah hal yang crucial untuk  dicermati.  Izin  dapat  bersifat yuridis  preventive sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat, juga sifatnya yang berfungsi  represif  sebagai  instrumen  untuk  menanggulangi  masalah lingkungan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  atas  aktivitas  usaha manusia.
Dari  latar  belakang  ini,  adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian adalah  sebagai  berikut:  Menganalis  dan  menjelaskan  pengaturan  Izin Usaha  Pertambangan  yang  dimuat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah mengakomodir  aspek  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup?;  dan Menganalis  dan  menjelaskan  materi  muatan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  telah  memenuhi  prinsip- prinsip  pengelolaan  lingkungan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup?.

## PEMBAHASAN
Di  satu  sisi,  dari  aspek  ekonomi  dan  Pembangunan,  kegiatan pertambangan mineral dan batubara memberikan sumbangsih yang besar bagi  Negaran,  di  sisi  lain  dampak  negatif  sebagai  konsekuensi  dari keuntungan  yang  diterima  seperti  mencederai  hakikat  pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan sebagai mana yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa ( Good Sustainable  Development ).  Perilaku  usaha  pertambangan  yang  cenderung transcendent menempatkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada eksistensi yang beresiko merusak lingkungan.
Undang-Undang  Minerba  memang  dinilai  lebih  bermuatan  pada resource used  oriented law atau menitik beratkan pada aspek pemanfaatan sumber  daya  dan  lingkungannya  sehingga  minim  muatan  hukum  yang pro-ekologis.  Kehadiran  undang-undang  minerba  tersebut  memberikan ruang  gerak  dalam  rangka  pemanfaatan  kekayaan  mineral,  meskipun  di
dalamnya  diatur  aspek-aspek  penting  dalam  tahapan  kegiatan pertambangan  namun  sedikit  menyinggung  unsur  perlindungan lingkungan.
Di lihat dari asas tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan materi dan implementasi Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  dalam  pengelolaan  lingkungan, pemerintah memiliki  fungsi pembuat peraturan, melakukan penegakkan hukum  lingkungan),  dan  melaksanakan  tindakan  pengelolaan  secara nyata.  Dalam  sistem  negara  hukum  yang  kuat,  undang-undang  secara normatif mempunyai kekuatan otonom dan sebagai cermin dan institusi yang  mempunyai  konsep  berbeda  dengan  berbagai  norma  yang menentukan  kepentingan  masyarakat  dalam  dimensi  ekonomi  dan lingkungan.
Pemerintah  dianggap  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung jawab  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  bijaksana  dan terlaksananya  pembangunan  berkelanjutan  secara  efektif,  di  mana  pihak tersebut  yang  paling  berwenang  memberikan  izin  dan  kendali  terhadap kegiatan  atau  usaha  pembangunan  yang  berpotensi  menimbulkan kerusakan  hidup  ataupun  kemerosotan  sumber  daya  alam  dalam pemanfaatannya.
Kemudian  Undang-Undang  No  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan pengelolaan mineral batubara  dengan  mengkerdilkan  aspek  lingkungan  atau  terkesan  hanya mengedepankan  aspek  ekonominya  padahal  Azas  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan  adalah  azas  yang  secara  terencana mengintegrasikan  dimensi  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  budaya dalam  keseluruhan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

## PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  belum  mengakomodir secara  maksimal  unsur  perlindungan  terhadap  lingkungan  atas  usaha
pertambangan mineral dan batu bara dan lebih mengedepankan ‘resourse used oriented law’ pengelolaan yang bermuatan  sehingga mengakibatkan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Materi muatan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara belum secara maksimal memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang mengedepankan asas tanggung jawab negara dan asas berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan.  Asas  tanggung  jawab  negara  dan  asas keberlanjutan  belum  terakomodir  menyeluruh  dalam  Undang-Undang Minerba  tersebut.  Pada  hakikatnya,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  di  mana  izin  usaha pertambangan  sebagai  salah  satu  materi  muatannya,  bersifat  yuridis preventive  sebagai  instrumen  pengendali  perilaku  eksploitasi  terhadap sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Irwandi. Batubara Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014. Djamin,  Djanus. Pengawasan  dan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Lingkungan
Hidup , Suatu Analisis Sosial . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
Efendi, A’an. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
Husin,  Sukanda. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2009.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia. 2012.
Kubasek,  Nancy  K  dan  Bary  S.  Blueman. Environmemtal  Law .  New  Jersey: Upper Saaddle River. 1997.
Lubis, M Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian . Medan: Softmedia. 2012. Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. 2004.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
Santoso,  Mas  Ahmad. Good  Governance,  Hukum  Lingkungan,  Indonesia  Centre for Environmental Law , Jakarta. 2001.
Selznick,  Philippe  Nonet.  Penerjemah:  Rafael  Edy  Bosco. Hukum  Responsif, Pilihan di Masa Transisi . Jakarta: Ford Foundation. 2003. Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan . Jakarta: Pancuran Alam. 2009. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1981.
Syahrin, Alvin. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Medan: Sofmedia.
2009.
Tim  Penyusun  Revisi. Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis Program  Studi  Magister Ilmu Hukum Unsyiah , Banda Aceh: Darussalam. 2012. Wuisman,  J.J.J.M. Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial .  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia. 1996.