KEPENTINGAN DAN POSISI STRATEGIS INDONESIA DALAM PETA GEOPOLITIK INDO-PASIFIK
Asep Kamaluddin Nashir 1*
1 Department of International Relations; UPN Veteran Jakarta; Indonesia *email: asepkamaluddin@upnvj.ac.id

## Abstract
This  writing  aims  to  analyze the development  of  global geopolitics in  the Indo-Pacific region. Furthermore, it focuses on analyzing Indonesia's maritime interests and strategic position  in  the  region.  Therefore,  frameworks  of  geopolitical  theory,  international regimes,  and  maritime  safety,  security,  and  defense  are  needed  as  analytical  tools. Findings in this writing explain that Indonesia has not yet directed its opportunities as an  archipelagic  state  to  enhance  its  role  at  the  global  level  through  the  formation  of international regimes to promote rules anchoring maritime safety, maritime security, and maritime defense despite the significant maritime interests in the Indo-Pacific. Moreover, developments in geopolitics in the region greatly influence Indonesia's maritime security. The  results  of  this  writing  depict  that  maritime  interests  of  archipelagic  states  must become a priority considering the geopolitical things have consequences in the maritime region for the future interests of the country.
Keywords: Indonesia,  Indo-Pacific,  international  regime,  maritime  safety  and security

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan geopolitik global di Indo-Pasifik dengan  fokus  kepentingan  maritim  dan  posisi  strategis  Indonesia  di  kawasan  tersebut. Tulisan  ini  menggunakan  teori  geopolitik,  rezim  internasional,  dan maritime  safety , security dan defense . Metode yang dipergunakan adalah kualitatif yang menekankan pada studi  literatur  atau  dokumentasi.  Dokumentasi  ini  digunakan  penulis  untuk mengumpulkan  data  peristiwa  yang  sudah  berlalu  berupa  dokumen  resmi  pemerintah maupun  buku,  jurnal,  laporan  dan  literatur  lain  terkait.  Temuan  dalam  tulisan  ini menjelaskan bahwa Indonesia belum mengarahkan peluangnya sebagai negara kepuluan untuk meningkatkan perannya di level global melalui pembentukan rezim internasional untuk  mendorong  aturan  yang  menyangkut maritime  safety , maritime  security ,  dan maritime defence meski kepentingan maritim di Indo-Pasifik sangat besar. Terlebih lagi perkembangan geopolitik di wilayah tersebut sangat mempengaruhi keamanan maritim Indonesia.  Hasil  dari  tulisan  ini  menggambarkan  bahwa  kepentingan  maritim  negara kepulauan  harus  menjadi  prioritas  mengingat  geopolitik  di  wilayah  maritim berkonsekuensi besar bagi kepentingan negara di masa depan.
Kata Kunci : Indonesia,  Indo-Pasifik,  rezim  internasional , pertahanan  dan  keamanan maritim

## Pendahuluan
Implementasi  agenda  Poros  Maritim  Dunia  oleh  Presiden  Joko  Widodo  sejak  2014 memberikan  sumbangsih  penting  terhadap  diskursus  studi  keamanan  kontemporer, terutama  dalam  konteks  keamanan  maritim  (Kusumawardhana,  2020:  1).  Diketahui Indonesia  memiliki  berbagai  manfaat  sebagai  poros  maritim  dunia  seperti  potensi ekonomi  yang  besar  karena  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia. Indonesia memiliki potensi  ekonomi yang besar di  sektor maritim, termasuk di  bidang perikanan,  perkapalan,  dan  pariwisata  bahari.  Potensi  ekonomi  ini  dapat  menjadi penggerak  utama  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam beberapa tulisan, dibahas tentang kontribusi dan keterlibatan Indonesia di Indo-Pasifik, terutama dalam bidang geopolitik. Tulisan Pedrason (2021) yang berjudul “Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi”, menjelaskan bahwa Indo- Pasifik merupakan wilayah maritim dengan tata letak yang strategis, baik sumber daya laut  yang  berada  di  bawahnya,  maupun  posisi  strategis  dalam  mendukung  berbagai kebijakan negara di maritim. Kondisi strategis juga tercermin pada wilayah tersebut yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan negara. Hal tersebut pada akhirnya menjelaskan kompleksitas interaksi antar negara. Terlebih lagi, kepentingan negara tidak terbatas pada eksplorasi sumber daya maritim, namun juga kontrol terhadap akses yang berkonsekuensi pada  keuntungan  politik  dan  ekonomi.  Faktor  kepentingan  strategis  tersebut  kemudian mendorong  dinamika  pergeseran  kekuatan  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  kebijakan keamanan,  terutama  negara-negara  yang  memiliki  kemampuan  dan  pengaruh  dalam membentuk struktur keamanan di IndoPasifik.
Dalam  tulisan  lain  oleh  Permatasari  dkk  (2021)  yang  berjudul  “Di  Antara  Tiga Launchpad :  Indonesia  dan  Dinamika  Diplomasi  Antariksa  dalam  Geopolitik  Indo- Pasifik”  juga  dijelaskan  bahwa  kerja  sama  dan  kompetisi  di  bidang  antariksa memengaruhi  geopolitik  Indo-Pasifik  secara  keseluruhan,  baik  pada  sektor-sektor tradisional  di  permukaan  bumi  maupun  matra  antariksa  sendiri.  Posisi  Indonesia  yang dapat  diterima  oleh  tiga  negara spacefaring utama  kawasan,  Cina,  Jepang,  dan  India, menghadirkan keuntungan dan tantangan tersendiri. Indonesia telah sukses menjaga jarak melalui strategi limited engagement , namun belum mampu memaksimalkan posisinya ini dengan strategi omni-enmeshment yang lebih cermat dan integratif. Diplomasi antariksa
menyediakan  peluang  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan  peran  geopolitiknya.    Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun strategi diplomasi antariksa yang tepat berdasarkan modalitas  dan  perkembangan  lingkungan  strategis  keantariksaan  di  kawasan  Indo- Pasifik.
Berikutnya, buku yang ditulis oleh Ramsi dkk (2023) berjudul “ ASEAN Outlook On Indo-Pacific :  Pespektif  Pertahanan  Indonesia”,  dijelaskan  bahwa  ASEAN Outlook  on Indo-Pacifi c (AOIP) sebagai strategi untuk menjembatani kepentingan semua negara di kawasan  dan  dampaknya  bagi  pertahanan  Indonesia.  Kerja  sama  pertahanan  dalam dinamika geopolitik menjadi tema utama dalam perkembangan dinamika di Indo-Pasifik.
Mengacu pada beberapa tulisan di atas, maka posisi Indonesia sangat strategis dan memiliki akses teradap kepentingan nasional yang berkaitan erat dengan kawasan. Selain itu, peningkatan peran dan pengaruh  Indonesia di  dunia internasional juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam  hubungan  internasional,  terutama  di  bidang  diplomasi  dan  perdagangan internasional.  Indonesia  dapat  memperkuat  hubungan  dengan  negara-negara  lain  di seluruh  dunia,  dan  meningkatkan  peran  dan  pengaruhnya  dalam  berbagai  forum internasional  (Ramadhan,  2023:  263).  Hal  itu  sesuai  dengan  status  Indonesia  sebagai negara kepulauan dan perkembangan geopolitik di Indo-Pasifik. Di sisi lain, kepentingan strategis  Indonesia  di  wilayah  maritim  dan  Indo-Pasifik  sangat  besar.  Karena  itu, Indonesia harus lebih memainkan perannya di kancah internasional terkait keamanan dan kepentingan maritim, terutama di Indo-Pasifik.
Bahkan,  dalam  konteks  internasional,  secara  strategis,  sebagai  negara  dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, dan negara demokrasi  terbesar ketiga,  Indonesia sering kali kurang mendapat perhatian. Tidak dapat disangkal bahwa negara dengan lebih dari 18.000 pulau (6.000 di antaranya berpenghuni) memainkan peran yang semakin penting di antara negara-negara Indo-Pasifik dan negara-negara berkembang. Amerika Serikat (AS) mengakui hal ini dan tentu saja berebut posisi dengan Cina. Kebijakan AS di Indo-Pasifik tidak akan masuk akal tanpa hubungan yang kuat dengan negara yang terletak di jantung geografis kawasan tersebut (Myers, 2023).
Ketika  Amerika  Serikat  terus  mengalihkan  perhatiannya  ke  Indo-Pasifik,  negara tersebut tidak dapat mengabaikan Indonesia, yang merupakan pusat geografis kawasan
ini.  Kerja  kebijakan  yang  cekatan  diperlukan  untuk  memaksimalkan  nilai  dan  peran Indonesia di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Secara khusus, perluasan keterlibatan ekonomi dan pemahaman bahwa Indonesia akan melakukan perjalanan ke Cina jika tidak ada  perhatian  dari  Amerika  Serikat  adalah  hal  yang  sangat  penting.  Mengakui  batasan tersebut  juga  memerlukan  pemahaman  mengenai  lindung  nilai  yang  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia, dan Washington tidak boleh mengharapkan pemerintah Indonesia untuk  bertindak  seperti  sekutu  dan  mitra  Amerika  Serikat  yang  lebih  dekat.  Meskipun demikian, dalam isu-isu seperti AUKUS yang memungkinkan adanya alasan kuat untuk melanjutkan masalah ini terlepas dari kekhawatiran di Asia Tenggara, Washington dapat yakin bahwa landasan dalam hubungan AS-Indonesia masih cukup tinggi untuk bertahan dari  tantangan-tantangan  sementara  ini.  Jika  Amerika  Serikat  dapat  mengalibrasi pendekatannya  terhadap  Indonesia  untuk  memastikan  bahwa  Amerika  Serikat  menjadi lebih  menarik  sebagai  mitra  ekonomi  dibandingkan  Cina  dalam  jangka  panjang,  maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam upaya  yang  lebih  luas  untuk  memastikan  Indonesia  yang  bebas  dan  terbuka  (Myers, 2023).
Melihat situasi tersebut, penting bagi Indonesia untuk berperan dalam mendorong pentingnya maritime  safety , maritime,  security ,  dan maritime  defense mengingat pergeseran  geopolitik  di  kawasan  tersebut  akan  sangat  mempengaruhi  kepentingan maritim  Indonesia,  terutama  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  keamanan  maritim Indonesia. Karena itu, tulisan ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan geopolitik global di Indo-Pasifik. Lebih lanjut, tulisan ini diarahkan untuk menganalisis kepentingan maritim dan posisi strategis Indonesia di kawasan tersebut melalui pembentukan rezim internasional.

## Kerangka Konseptual

## Pertahanan dan Keamanan Maritim
Dalam perkembangan terkini, fungsi maritim lebih dari sekedar eksploitasi sumber daya laut,  namun  lebih  memiliki  nilai  strategis  baik  negara  dengan  status  negara  maritim maupun  untuk  kepentingan  global.  Fungsi  maritim  sangat  mempengaruhi  kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan global.
Setiap negara maritim perlu menyadari tiga fungsi maritim, yaitu: maritim safety, maritime security , dan maritim defence. Maritime safety menyangkut lingkungan maritim
yang  terbebas  dari  polusi  kapal  di  mana  di  level  nasional,  setiap  negara  perlu  untuk merumuskan kebijakan dan kerangka hukum. Di level regional dan global, dibutuhkan infrastruktur navigasi yang mendukung operasional pelayanan maritim, seperti klasifikasi kapal,  bantuan  pelayanan  navigasi,  pencarian  dan  penyelamatan,  dan  pelayanan perlindungan lingkungan laut, serta pelayanan pemberantasan pencemaran lingkungan, dan lainnya (Urbanski, 2009: 11).
Sementara itu, maritime security terkait dengan keamanan maritim dari gangguan terorisme,  pembajakan,  eksploitasi  ilegal  sumber  daya  laut,  perdagangan  manusia, penyelundupan narkoba, manusia dan senjata. Karena itu maritime security menekankan pada langkah organisasi nasional terkait operasi dalam menjamin keamanan, seperti coast guard , polisi maritim, customs service , dan lembaga terkait lainnya (Urbanski, 2009: 11). Sedangkan maritime defence menjelaskan tentang peran pertahanan negara dalam menjaga teritorial di laut, menjaga keamanan pertahanan di sea lines of communication dan national  maritime  assets .  Intinya  terletak  pada  pengerahan naval  forces dengan dilengkapi berbagai jenis kapal dan pesawat tempur, pesawat terbang, serta Autonomous Air Vehicle (UAV) dan Autonomous Underwater Vehicles (AUV) dan lainnya (Urbanski, 2009: 12).
Kawasan ekonomi, politik, militer, dan sosial baru yang berkembang pesat, seperti Uni Eropa, Cina, India, dan Brasil, dengan sangat cepat mengubah situasi dunia yang ada sebelumnya.  Wilayah  geografis  dunia  baru  ini  juga  mengakibatkan  menurunnya  peran Amerika Serikat tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek politik dan militer. Amerika Serikat juga perlahan-lahan kehilangan peran mereka sebagai kekuatan militer dan laut dunia (Urbanski, 2009: 13).
Proses globalisasi yang semakin cepat juga tercermin dalam pesatnya pertumbuhan perdagangan  internasional  dan  transportasi  melalui  laut.  Perekonomian  dunia  saling berhubungan  erat.  Selama  empat  dekade  terakhir,  total  perdagangan  melalui  laut meningkat lebih dari empat kali lipat. 90% perdagangan dunia dan dua pertiga minyak bumi diangkut melalui laut. Jalur laut dan infrastruktur pendukung pantai merupakan jalur kehidupan  perekonomian  global  modern.  Mereka  adalah  simbol  yang  terlihat  namun sangat rentan dalam strategi distribusi modern (Urbanski, 2009: 13).
Bagi negara-negara anggota Uni Eropa, kriteria utama distribusi wilayah realisasi fungsi  keselamatan,  keamanan  dan  pertahanan  maritim  antara  layanan  maritim  utama,
merupakan lokasi geografis wilayah realisasi menuju pantainya sendiri: (Urbanski, 2009: 13)
1. Di wilayah yang dekat dengan pantai sendiri, fungsi keamanan maritim dan pertahanan maritim telah dilaksanakan oleh penjaga pantai dan dinas keamanan lainnya, serta angkatan laut;
2. Di daerah-daerah yang letaknya jauh dari pantai sendiri, fungsi keamanan laut dan pertahanan laut telah dilaksanakan oleh angkatan laut, terutama dalam bentuk operasi keamanan laut.
Amerika Serikat mendefinisikan Area Misi Kritis dari fungsi ini sebagai  berikut:
( National Homeland Strategy , 2022).
1. Intelijen dan peringatan;
2. Keamanan perbatasan dan transportasi;
3. Kontraterorisme dalam negeri;
4. Melindungi infrastruktur penting dan aset-aset utama;
5. Pertahanan terhadap ancaman bencana;
6. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
Dengan  perkembangan  maritim  yang  begitu  dinamis,  peran  negara  maritim seharusnya tidak hanya pada level nasional dalam menyiapkan maritime safety, security, dan defence .  Lebih  dari  itu,  negara  maritim  justru  harus  lebih  aktif  dalam  mendorong pentingnya  kerja  sama  terutama  dalam maritime  safety dan security mengingat  kedua bidang tersebut melibatkan semua negara yang bergantung pada wilayah maritim untuk berbagai kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan.
Diperlukan  keteraturan  dalam  level  internasional  untuk  menciptakan maritime safety dan maritime security secara global. Aturan, regulasi, norma, dan prinsip-prinsip diperlukan untuk menjadi panduan dalam transaksi antar pemerintah (negara) sekaligus solusi dari permasalahan atau isu yang mempengaruhi banyak negara. Diperlukan rezim yang  terinstitusionalis  mengingat  wilayah  maritim,  baik maritime  safety dan maritime security melibatkan hampir seluruh negara di dunia dan mencakup banyak bidang dalam kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan negara-negara di dunia.
Karena itu, negara maritim memiliki tanggung jawab dalam mendorong lahirnya rezim internasional di bidang maritim untuk mendorong berbagai aturan atau kerja sama rezim  internasional  mengingat  kepentingan  negara,  terutama  negara  maritim  sangat
terkait  erat  dengan  berbagai  persoalan  maritim,  terutama  dari  sisi  keamanan  dan pertahanan maritim.

## Rezim Internasional
Rezim kerja sama internasional meliputi: (Holsti, 1992: 385-387)

## 1. Setting Standard
Banyak perjanjian bilateral, regional, dan multilateral menetapkan tingkat atau target  di  mana  kerja  sama  internasional  untuk  tujuan  penetapan  standar  akan menunjukkan  sejauh  mana  suatu  rezim  bergantung  pada  kolaborasi  dan penelitian  ilmiah.  Penetapan  standar  internasional  mulai  mencakup  banyak bidang aktivitas manusia.

## 2. Obligations
Banyak  rezim  menentukan  apa  yang  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan pemerintah dalam keadaan tertentu.
3. Allocations
Sebagian besar sumber daya terbatas. Jika eksploitasi tidak dibatasi maka spesies akan punah. Oleh karena itu, banyak perjanjian dan beberapa lembaga dirancang untuk mengalokasikan bagian sumber daya.
4. Prohibitons
Larangan  adalah  semacam  penetapan  standar.  Mereka  sepenuhnya  melarang jenis aktivitas tertentu.
Karena itu, rezim internasional biasanya merupakan ciptaan pemerintah.  Prinsip- prinsip  tersebut  dibangun  melalui  kajian  ilmiah,  tawar-menawar  diplomatik  yang melibatkan  alokasi  biaya  dan  imbalan,  serta  pemantauan  untuk  mengamati  tingkat kepatuhan. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam membantu meluncurkan bentuk-bentuk  regulasi  internasional  yang  baru.  Kelompok  kepentingan,  koalisi transnasional,  dan individu  melobi  pemerintah untuk  menyelesaikan beberapa masalah internasional (Holsti, 1992: 388).

## Metode
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga  memudahkan  mendapatkan  data  yang  objektif  (Sugiyono,  2015:  209) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. Pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi kasus.  Penelitian  ini  memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek  tertentu  yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2015:  216).
Teknik  pengumpulan  data  berikutnya  yang  digunakan  oleh  penulis,  yaitu  studi literatur atau dokumentasi. dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumentasi  ini  berbentuk  dokumen  resmi  pemerintah maupun  buku,  jurnal,  laporan  dan  literatur  lain  terkait.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah-langkah  seperti  yang dikemukakan  oleh  Bungin  (2003:  70),  yaitu  sebagai  berikut:  pengumpulan  data  ( data collection ), reduksi data ( data reduction ), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

## Struktur Geopolitik: Bentuk dan Pola Perubahan
Analisis geopolitik tidak memprediksi waktu terjadinya peristiwa, krisis, dan titik poin yang memaksa perubahan radikal pada peta geopolitik. Peristiwa tersebut adalah invasi mendadak  ke  Korea  Selatan  oleh  Korea  Utara  dan  pemberontakan  rakyat  yang menggulingkan  rezim  Ben  Ali  di  Tunisia,  sebagai  awal  Musim  Semi  Arab.  Analisis seperti  ini  dapat  memusatkan  perhatian  para  pembuat  kebijakan  pada  kondisi-kondisi
yang  mungkin  membawa  perubahan  geopolitik.  Misalnya,  upaya  pemberontakan  di Bahrain,  yang  berhasil  digagalkan  oleh  Arab  Saudi,  dipicu  oleh Arab  Spring (Cohen, 2015: 1).
Perubahan keseimbangan dalam sistem internasional juga dapat diantisipasi melalui analisis  geopolitik.  Amerika  Serikat,  bersama  dengan  sekutu  NATO-nya,  mempunyai keberhasilan  militer  awal  dalam  mengusir  Taliban  dari  Afghanistan  dan  dua  tahun kemudian  melancarkan  perang  melawan  Irak,  menggulingkan  rezim  Saddam  Hussein. Namun,  Amerika  Serikat  segera  terjebak  dalam  perang  gerilya  yang  memakan  banyak biaya dan berlanjut hingga dekade berikutnya. Sementara itu, Cina mengalami kemajuan pesat sebagai raksasa ekonomi (Cohen, 2015: 1).
Geografi  adalah  studi  tentang  ciri-ciri  dan  pola  yang  dibentuk  oleh  interaksi lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Contoh hubungan ciri/pola sederhana adalah ngarai yang dikangkangi oleh jembatan yang merupakan jalur transit. Pentingnya kedekatan geografis dalam melancarkan perang dan melakukan perdagangan tercermin dalam  banyak  hal.  Tempat  peluncuran  drone  Amerika  ditempatkan  di  Djibouti  untuk menyerang  al-Qaeda  di  Yaman,  dan  Perancis  telah  mengembangkan  tempat  serupa  di Niger untuk operasinya melawan teroris di Mali Utara. Bentang alam gurun yang kosong berfungsi sebagai lokasi pangkalan eksplorasi ruang angkasa, seperti halnya Kosmodrom Baikonur Rusia di Kazakhstan utara. Gurun barat daya AS adalah tempat utama latihan pilot militer (Cohen, 2015: 4-5).
Perspektif  geopolitik  bersifat  dinamis.  Ia  berkembang  seiring  dengan  perubahan sistem internasional dan lingkungan operasionalnya. Sifat dinamis dari kondisi geografis, sebagian besar, menyebabkan perubahan pola dan fitur geopolitik. Keadaan ini berubah sebagai respons terhadap fenomena seperti penemuan atau penipisan sumber daya alam, pergerakan  manusia  dan  arus  modal,  serta  perubahan  iklim  jangka  panjang.  Dengan demikian,  peralihan  dari  lanskap  pedesaan  ke  perkotaan  atau  dari  perekonomian manufaktur ke perekonomian jasa mewakili perubahan geografis yang tercermin dalam perubahan cita-cita dan tujuan nasional (Cohen, 2015: 5).
Dinamisme  geografis  juga  mempengaruhi  perubahan  pandangan  nasional  dan regional  di  Eropa  Maritim  serta  di  Korea  Selatan  dan  Taiwan.  Dalam  kasus  terakhir, outsourcing manufaktur secara besar-besaran ke pantai selatan dan tengah daratan Cina telah menekan Taipei dan Seoul, serta Tokyo dan Washington, untuk berhati-hati dalam
hubungan  diplomatik  mereka  dengan  Cina.  Sebaliknya,  Cina  telah  dipaksa  oleh perubahan kondisi geografis “Golden Coast” yang berteknologi tinggi untuk membuka diri  terhadap  dunia  luar.  Pemerintah  juga  terpaksa  fokus  pada  pengembangan  wilayah pedesaan dan memberikan hak yang lebih besar kepada pekerja sementara yang tertarik pada peluang kerja di kota. Pada saat yang sama, Amerika Serikat harus memainkan peran diplomatik yang rumit dalam upaya mengekang tindakan agresif  Cina atas penguasaan Laut Cina Timur dan Selatan.
Terkait dengan Indonesia, terdapat beberapa poin yang harus dipahami, terutama para  pengambil  kebijakan,  yaitu  perubahan  peta  geopolitik  atau  perubahan  pola  dan bentuk  interaksi  geopolitik  yang  disebakan  oleh  sumber  daya  alam,  ekonomi  (jalur transportasi perdagangan), dan terutama perubahan kepentingan nasional, baik kontrol, faktor  geografis  dan  kepentingan  politik.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan Geoffrey & Gray (1999) bahwa “political objectives are a consequence of choices made by  policymakers.  It  is  from  these  choices  that  political  and  strategic  importance  is attached  to  geographical  configurations  and  locations” .  Dengan  kata  lain,  peta geopolitik  Indo-Pasifik  harus  dapat  dipahami  sesuai  dengan  kepentingan  Indonesia mengingat posisi Indonesia sangat strategis di wilayah tersebut.
Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis Indonesia sebagai salah satu aktor dalam politik  internasional.  Analisa  mengenai  Indonesia  dengan  status  negara  kepulauan berdasarkan  UNCLOS  1982  dan  posisi  strategis  Indonesia  di  Indo-Pasifik,  dan kemampuan  Indonesia  dalam  berbagai  mediasi  konflik  menjadi  alasan  strategis  untuk menganalisis  perkembangan  geopolitik  di  Indo-Pasifik  dan  bagaimana  seharusnya Indonesia  dapat  menjadi  negara  yang  berperan  besar  untuk  mendorong  pembentukan rezim kerja sama untuk merumuskan pentingnya aturan, institusi, dan norma di wilayah Indo-Pasifik  untuk  menciptakan  kegiatan  maritim  yang  berdasarkan maritime  safety, maritime security , dan maritime defence. Keteraturan dalam kerangka rezim kerja sama multilateral  untuk  menjaga safety , security , dan defence di  Indo-Pasifik  sangat  penting mengingat perkembangan geopolitik di wilayah maritim sangat memengaruhi kestabilan kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan.

## Perkembangan dan Dinamika Geopolitik: Pola dan Struktur
Perkembangan  dinamika  geopolitik  di  Indo-Pasifik  menggambarkan  interaksi persaingan, kerja sama, ekonomi, respons kebijakan dan persoalan keamanan dan potensi konflik. Hal yang menariknya adalah Indo-Pasifik menjadi magnet bagi setiap aktor untuk terlibat dan saling melihat, bereaksi dan merespons situasi yang berkembang di wilayah tersebut.
Gagasan  mengenai  “Indo-Pasifik”  (IP)  sebagai  sebuah  konstruksi  regional  telah memperoleh  daya  tarik  yang  signifikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  setidaknya sebagian karena penerapannya dalam strategi inti Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka atau Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dari Amerika Serikat dan Jepang. Penerapan istilah ini secara terus-menerus oleh para pembuat kebijakan, analis, dan pakar telah semakin memperkuat  keunggulan  istilah  ini  dalam  wacana  keamanan  regional.  Sebagai konsekuensinya, semua negara yang memiliki kepentingan besar di kawasan “baru” ini merasa terdorong untuk terlibat dengan konsep tersebut dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menerima atau bereaksi terhadap konsep tersebut (Wilkins, 2020: 1).
Singkatnya, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, bersama dengan Inggris dan Perancis, merupakan pendukung istilah ini dan kini telah menjadi bagian integral dari strategi regional mereka (misalnya FOIP). Cina dan Rusia dengan tegas menolak label tersebut, dan memandangnya, dengan beberapa pembenaran, sebagai sebuah konstruksi strategis  yang  melaluinya  kekuatan  demokrasi  Amerika  Serikat,  Jepang,  Australia  dan India,  yang  berpotensi  secara  bersama-sama  (melalui  proses  “Quad-plus”),  akan  maju. kepentingan  nasional  mereka  dengan  mengorbankan  Cina  dan  Moskow.  ''Indo-Pasifik' telah  bergeser  dari  konstruksi  geografis  menjadi  arena  persaingan  yang  semakin meningkat—dan  label  untuk  strategi  AS.  Hal  ini  menempatkan  Perhimpunan  Bangsa- Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)  –  sebuah  kelompok  yang  terdiri  dari  sepuluh  negara kecil dan menengah yang menggambarkan diri mereka sebagai “Komunitas Keamanan” – dalam keadaan sulit,  terjebak di  antara dua posisi  yang dipimpin  Amerika dan  Cina yang  bersaing  di  atas.  Posisinya  yang  tidak  nyaman  berada  di  tengah-tengah  dua  blok kekuasaan yang tidak jelas ini memberikan tekanan pada organisasi tersebut, yang telah lama  bangga  akan  “sentralitasnya”  dalam  arsitektur  keamanan  kawasan,  karena banyaknya  lembaga  multilateral  yang  dimilikinya,  (diberi  label  “ASEAN-Plus") (Wilkins, 2020: 1-2).
Seiring dengan evolusi yang berkelanjutan di Asia-Pasifik, bagian ‘Indo’ di Indo- Pasifik mulai tumbuh lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Modi, India ingin lebih terlibat dengan  negara  demokrasi  Asia  lainnya  seperti  Jepang  dan  Australia.  Promosi  bersama Koridor  Pertumbuhan  Asia-Afrika  oleh  India  dan  Jepang  menandai  upaya  untuk memberikan  alternatif  di  Afrika  selain  Cina,  yang  telah  memimpin  dalam  pembiayaan proyek-proyek industri dan infrastruktur. Asia juga masih bergantung pada Timur Tengah untuk  sebagian  besar  kebutuhan  energinya.  Namun,  seiring  dengan  berkurangnya ketergantungan AS pada energi Timur Tengah, alasan keterlibatan Amerika dalam bidang keamanan di sana pun semakin berkurang. Kebutuhan untuk mempertahankan pasokan energi yang stabil mungkin akan menarik minat Asia untuk lebih tertarik ke wilayah barat melintasi Samudera Hindia (Cainey, 2020).
Sejak  lama,  negara-negara  Asia  menganut  kerangka  geopolitik  yang  stabil, sementara mereka mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Saat ini kerangka kerja tersebut  masih berubah-ubah, karena Cina mengambil peran yang lebih kuat  di  kawasan  ini  dan  peran  Amerika  Serikat  tampaknya  kurang  jelas.  Diplomasi ekonomi Cina, yang menghubungkan seluruh elemen kebijakan luar negeri, mendorong negara-negara  lain  untuk  bereaksi.  Sejauh  mana  inisiatif  baru  Indo-Pasifik  ini  akan mengubah  arus  perdagangan  Asia  serta  standar  dan  norma  perdagangan  internasional yang sejalan dengan hal ini akan menjadi jelas di tahun-tahun mendatang (Cainey, 2020).
Ketika ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Cina mengganggu Asia,  kerangka  analitis  baru  telah  mendapat  perhatian  dalam  studi  geopolitik  regional: Indo-Pasifik  (IP).  Sebagaimana  dirumuskan  sejauh  ini,  IP  merupakan  konsep  yang menantang untuk memahami politik dan keamanan di Asia karena setidaknya tiga alasan. Pertama, dari sudut pandang geografis, hal  ini agak ambigu karena mencakup wilayah yang  sangat  luas  dan  jumlah  negara  yang  masih  belum  jelas.  Menggabungkan  dua wilayah geografis – wilayah Samudera Hindia dan wilayah Samudera Pasifik – konsep ini telah menjadi sasaran kritik keras karena dianggap dangkal dan tidak berguna untuk studi politik regional. Kedua, ini mencakup negara-negara yang mungkin tidak memiliki pola  sejarah  persahabatan  atau  permusuhan  seperti  India  dan  Jepang.  Karena  risiko terseret ke dalam perang dengan tetangga, baik dalam teori geopolitik maupun hubungan internasional,  merupakan  bahaya  paling  mendesak  bagi  keamanan  nasional  negara- negara  dan  dengan  demikian  merupakan  faktor  penentu  utama  kebijakan  luar  negeri
mereka. Dua negara yang berjauhan dan tidak mengancam satu sama lain tidak mungkin memengaruhi  perilaku  internasional  satu  sama  lain.  Terakhir,  saat  ini  konsep  tersebut sarat dengan muatan politis yang mencerminkan upaya berbagai aktor untuk menyatukan dua lingkungan keamanan untuk tujuan strategis tertentu.  IP adalah produk dari sistem regional yang semakin multipolar di mana kebangkitan Cina muncul sebagai mesin utama persaingan dan faktor pendorong utama di balik penyelarasan atau pembatasan negara- negara di kawasan (Pelaggi & Termine, 2023: 29).
Memang benar, hal ini memicu perdebatan sengit mengenai “Asia-Pasifik” versus “Indo-Pasifik” sebagai deskripsi regional yang saling bersaing. Menariknya, pada waktu yang  hampir  bersamaan,  pada  pertemuan  KTT  ASEAN  di  Bangkok,  23  Juni  2019, dilakukan  upaya  untuk  menyatakan  posisi  kolektif  mengenai  Indo-Pasifik  –  yang menghasilkan  penerbitan  “ ASEAN  Outlook  on  the  Indo  Pacific ”  (AOIP).  Khususnya, menjelang  hal  ini,  Indonesia  telah  menjadi  pendukung  kuat  penerapan  dan operasionalisasi  konsep  tersebut,  dan  Anwar  menegaskan  bahwa  'Indonesia  telah mengambil peran utama dalam mendorong ASEAN untuk mengambil bagian aktif dalam wacana mengenai hal baru ini. Konsep strategis 'Indo-Pasifik' (Wilkins, 2020: 2).
Sukma menegaskan ‘Dilihat dari sudut pandang ini, penerimaan Indonesia terhadap gagasan Indo-Pasifik merupakan operasionalisasi kebijakan luar negeri dari visi maritim nasional. Sukma berargumen, ‘Mereka berharap bahwa visi ini akan mendamaikan visi- visi  tatanan  regional  yang  bersaing  yang  didukung  oleh  negara-negara  besar.  Dengan mengadopsi Outlook ini,  ASEAN  jelas  ingin  mengingatkan  dirinya  sendiri,  dan mengirimkan pesan sederhana kepada negara-negara di luar kawasan, bahwa sentralitas ASEAN tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, Sukma berpendapat bahwa ‘masuk akal untuk berharap bahwa Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan bahwa AOIP ( ASEAN Outlook on the Indo Pacific ) melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai satu-satunya negara yang benar-benar berada di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik di Asia Tenggara, Indonesia telah melakukan upaya berulang kali untuk memotivasi mitra- mitranya di ASEAN, namun sejauh ini hanya sedikit keberhasilan yang dicapai (Wilkins, 2020: 2).

## Peluang Indonesia dalam Membentuk Rezim di Indo-Pasifik
Dalam  politik  internasional,  terutama  dalam  mendorong  kerja  sama  dan  penyelesaian konflik  regional  dan  global,  Indonesia  turut  berperan  dalam  menyelesaikan  konflik  di
Kamboja dengan mensponsori Indonesia Informal Meeting (JIM I) pada bulan Juli 1988. Kegiatan ini berhasil mencapai kesepakatan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, serta  berupaya  mencegah  rezim  Pol  Pot  yang  merugikan  rakyat  Kamboja.  Selain  itu, peran  Indonesia  dalam  PBB  menjadi  salah  satu  pelopor  Gerakan  Non  Blok,  sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara netral yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Gerakan ini bertujuan meredakan ketegangan dunia, terutama pada masa perang dingin antara Blok Barat dan Timur. Selanjutnya, Indonesia menjadi co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, motivator, dan justifikator dalam membantu penyelesaian  konflik  Israel-Palestina.  Upaya  ini  mencerminkan  peran  Indonesia  dalam mendukung  perdamaian  di  Timur-Tengah  (Sari,  2023).  Dengan  kata  lain,  Indonesia memiliki  dasar  kebijakan  dan  pengalaman  menyangkut  motivasi  Indonesia  dalam mendorong kestabilan politik internasional.
Sebagai  negara  kepulauan  berdasarkan  UNCLOS  1982  dan  posisi  geografis Indonesia  yang  strategis  di  Indo-Pasifik  dan  peran  strategis  Indonesia  di  forum-forum internasional dan regional seperti ASEAN telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengaruh dalam mendorong terciptanya maritime safety, maritime security dan maritime defence .
Perlu  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Junef, 2017: 375). Adapun garis pantai sepanjang  95.181  km2  dan  terletak  pada  posisi  yang  strategis  diapit  oleh  Benua  Asia dengan  Benua  Australia  dan  Samudra  Hindia  dengan  Samudra  Pasifik.  Joko  Widodo sebagai  Presiden  Indonesia  yang  ke-7  membangkitkan  kembali  semangat  kemaritiman kepada bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo memiliki tekad untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dengan mengusung konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan Poros Maritim Dunia memuat lima pilar utamanya yang menjadikan Indonesia  sebagai  negara  maritim  yang  berdaulat,  maju,  mandiri,  kuat,  serta  mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Sanjiwani, 2022: 67).
Diplomasi Maritim Kooperatif ini merupakan cerminan dari sinergi dan kerja sama yang baik dan sigap, serta adanya sikap saling percaya antara TNI Angkatan Laut dengan
pihak angkatan laut Malaysia dan Filipina. Kerja sama patroli maritim trilateral ini telah mendukung  dan  meningkatkan  kapabilitas  TNI  Angkatan  Laut  dalam  mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi.
Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama ini tentunya didukung oleh pihak angkatan laut Malaysia dan Filipina yang memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan berperan  penting  dalam  melengkapi  kapabilitas  pengamanan  TNI  Angkatan  Laut  yang belum memadai untuk meredam kawasan perairan tersebut dari aksi pembajakan kapal (Sanjiwani, 2022: 78).
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa  diplomasi keamanan maritim harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerja sama secara optimal. Sementara itu, untuk mengetahui identifikasi peluang kerja sama dengan negara  lain,  terlebih  dahulu  Indonesia  perlu  mengetahui  kebutuhan  keamanan  maritim nasionalnya  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menentukan  isu  dan  ancaman keamanan maritim apa saja yang menjadi prioritas nasional dan kapasitas nasional apa saja yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, hal tersebut dapat mempermudah pelaksanaan diplomasi di kawasan dan internasional (Pusat P2K-01, 2016: 65).
Bagi  Indonesia,  peningkatan  kerja  sama  bidang  keamanan  maritim  di  kawasan merupakan  bagian  vital  dari  upaya  untuk  menjamin  keamanan  maritim  nasional. Terwujudnya  keamanan  maritim  kawasan  akan  sangat  menentukan  terpeliharanya keamanan  maritim  nasional.  Oleh  sebab  itu,  Indonesia  telah  berupaya  untuk memanfaatkan  berbagai  inisiatif  regional  seperti Regional  Conference  on  the Establishment  of  Regional  Convention  against  IUU  Fishing , ASEAN  Regional  Forum (ARF), ASEAN Maritime Forum (AMF), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Indian Ocean Rim Association (lORA) (Pusat P2K-01, 2016: 80-83).
Di  tingkat  multilateral,  diplomasi  maritim  dapat  dilakukan  di  forum-forum multilateral  dan organisasi  intemasional.  Diplomasi  Indonesia dalam bidang keamanan maritim  di  tingkat  multilateral  berfokus  pada norm-setting dan  upaya  Indonesia  untuk mengarusutamakan isu-isu kejahatan transnasional di laut, khususnya pada forum PBB, dalam hal ini termasuk berbagai forum dan mekanisme yang dibentuk di bawah kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC).  Forum dalam  kerangka  UNTOC  ini  menjadi  vital  bagi  Indonesia  mengingat  UNTOC  adalah instrumen internasional utama yang menjadi dasar bagi kerja sama internasional dalam
penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisasi ( Transnational Organized Crime ). Beberapa  contoh  keterlibatan  Indonesia  dalam  pengarusutamaan  isu  kejahatan transnasional di laut adalah peran aktif Indonesia dalam forum United Nations Office on Drugs  and  Crime (UNODC), International  Maritime  Organization (IMO),  dan  Bali Process. Hal ini merupakan bentuk upaya sekuritisasi Indonesia agar negara-negara lain turut  memandang  bahwa  kejahatan  transnasional  merupakan  salah  satu  ancaman keamanan yang penting untuk segera ditangani (Pusat P2K-01, 2016: 86).
Indonesia  memiliki  pengalaman  dan  kepentingan  dalam  menjunjung  tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. hal ini di masa lalu telah dibuktikan dalam  peranan  Indonesia  di  Gerakan  Non-Blok,  dan  KTT  Asia-Afrika  di  masa  kini melalui 'ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific '  yang  digagas  oleh  Indonesia  (Setnas ASEAN, 2020).
Contoh  nyata  diplomasi  Indonesia  yang  membumi  di  era  Kabinet  Kerja  adalah ketika  di  saat  masyarakat  dunia  sedang  mengalami  distorsi,  antara  lain  dari  ancaman perang  dagang  dan  stabilitas  kawasan  Laut  China  Selatan. ASEAN  Outlook  on  Indo- Pacific lahir sebagai wujud perhatian negara anggota ASEAN atas situasi global. Inisiatif Indonesia  dalam  menelurkan  konsep  Indo-Pasifik  adalah  implementasi  diplomasi Indonesia  yang  bebas  aktif  dan  senantiasa  berupaya  mewujudkan  inisiatif  perdamaian, sebanding  dengan  Deklarasi  Djuanda  yang  lahir  tahun  1957  dan  peran  Indonesia  pada perumusan  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  (UNCLOS)  tahun  1982  saat  perang  dingin sedang berlangsung (kemlu.go.id, 2019).
Indonesia secara geografis mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera  dengan  dua  benua,  sehingga  wilayah  laut  Indonesia  menjadi  alur  laut  yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.  Ini  berarti  Indonesia  berfungsi  sebagai the  global  supply  chain  system dengan posisi geografis tersebut. Posisi ini juga menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai centre of gravity (Kartika, 2014: 144).
Indonesia dengan posisi dan potensi tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan  sekaligus  tantangan  dengan  tingkat  kerawanan  yang  tinggi  dan  dapat mengganggu  stabilitas  keamanan  yang  dapat  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Ini disebabkan posisi Indonesia sangat terbuka bagi negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia melalui laut dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia  dengan  berbagai  dampak  yang  ditimbulkan,  sehingga  negara  perlu memperhatikan kondisi keamanan maritimnya.
Keamanan  maritim  negeri  ini  juga  dipengaruhi  oleh  geopolitik  Indonesia.  Posisi Indonesia  ini  tidak  bebas  dari  pengaruh  interaksi  dan  interelasi  dengan  lingkungan eksternal,  baik  lingkungan  nasional,  lingkungan  regional,  maupun  lingkungan  global dengan segala bentuk tantangan di dalamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari konstelasi geopolitik  global,  lingkungan  geopolitik  regional,  dan  lingkungan  strategis  nasional. Kondisi  geopolitik  ini  dapat  menjadi  ancaman  bagi  keamanan  negara  (Kartika,  2014: 145).  Di  sisi  lain,  terkait  Indo-Pasifik,  di  mana  Indonesia  secara  strategis  berada  di tengah-tengah  dua  benua  tersebut  memberikan  peluang  sekaligus  tantangan  bagi Indonesia.
Sementara itu, maritim dipahami oleh banyak pihak sebatas pada bidang pelayaran dan industri pendukungnya, yang merujuk pada tiga poin, yaitu relating to adjacent to sea, relating to marine shipping or navigation, and resembling a mariner. Ketiga poin tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas hukum laut, yaitu res nullius dan res communis . Menurut Djalal, terdapat pertarungan di antara kedua asas hukum laut itu, yaitu: (Kartika, 2014: 147).
1. Asas res nullius mengatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara yang menginginkannya; sedangkan
2. Asas res communis mengatakan bahwa laut itu milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara.
Karena  itu,  penting  bagi  Indonesia  untuk  lebih  gencar  menjalankan  diplomasi maritim untuk mendorong terbentuknya rezim internasional di mana Indonesia menjadi negara yang harus lebih aktif dan berperan mengingat keamanan maritim dan ekonomi maritim,  serta  peluang  agar  dapat  menjadi  negara  yang  lebih  memainkan  perannya  di level  global.  Diplomasi  maritim  Indonesia  harus  segera  dilakukan  untuk  mendorong terbentuknya rezim internasional yang menjadi regulasi dalam mengatur perilaku setiap negara di Indo-Pasifik. Adapun langkah Indonesia dalam membentuk rezim internasional harus memuat upaya untuk mendorong:
1. Terbentuknya kerja sama multilateral
2. Menentukan  aturan  dan  norma  yang  dipatuhi  negara  dalam  menjalankan  dan menciptakan keamanan maritim dan keamanan global
3. Merumuskan berbagai kewajiban setiap negara untuk mendukung pengembangan  infrastruktur  maritim  untuk  mendukung  navigasi,  kerja  sama coast guard , dan mencegah eskploitasi sumber daya laut secara berlebihan.
4. Menentukan aturan untuk pelarangan aktivitas yang merugikan maritim safety dan maritime security .
Karena itu, langkah diplomasi maritim Indonesia yang sudah dilakukan, harus lebih ditingkatkan  intensitasnya  serta  ditujukan  untuk  mendorong  terbentuknya  rezim internasional  untuk maritim  safety dan security di  Indo-Pasifik,  terutama  dalam  forum PBB, serta melibatkan berbagai LSM ( non-state actors ), mendorong terbentuknya koalisi transnasional, dan setiap pemerintahan/negara yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan  maritim  global  mengingat  kestabilan  Indo-Pasifik  sangat  mempengaruhi ekonomi,  politik,  dan  keamanan  setiap  negara,  terutama  dalam  aktivitas  geopolitik  di maritim.

## Simpulan
Mengacu pada pembahasan di atas, maka peran Indonesia dalam dinamika geopolitik di Indo-Pasifik  melalui  pembentukan  rezim  atau  aturan  untuk  pengelolaan  konflik  sangat mempengaruhi kepentingan strategis Indonesia.  Sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS  1982,  posisi  geografis  Indonesia  yang  strategis  di  Indo-Pasifik,  serta  peran strategis  Indonesia  di  forum-forum  internasional  dan  regional  seperti  ASEAN  telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengaruh dalam mendorong terciptanya maritime safety, maritime security dan maritime defence .
Karena  itu,  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa diplomasi keamanan maritim harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerja sama secara optimal. Sementara itu, untuk  mengetahui identifikasi  peluang kerja sama  dengan  negara  lain,  terlebih  dahulu  Indonesia  perlu  mengetahui  kebutuhan keamanan maritim nasionalnya sendiri.
Sebagai  contoh,  Indonesia  telah  berupaya  untuk  memanfaatkan  berbagai  inisiatif regional  seperti Regional  Conference  on  the  Establishment  of  Regional  Convention against IUU Fishing , ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Maritime Forum (AMF),
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Indian Ocean Rim Association (lORA). Di tingkat multilateral, diplomasi maritim dapat dilakukan di forum-forum multilateral dan  organisasi  intemasional.  Diplomasi  Indonesia  dalam  bidang  keamanan  maritim  di tingkat  multilateral  berfokus  pada norm-setting dan  upaya  Indonesia  untuk mengarusutamakan isu-isu kejahatan transnasional di laut, khususnya pada forum PBB, dalam hal ini termasuk berbagai forum dan mekanisme yang dibentuk di bawah kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC).
Karena  itu,  penting  bagi  Indonesia  untuk  lebih  gencar  menjalankan  diplomasi maritim untuk mendorong terbentuknya rezim internasional di mana Indonesia menjadi negara yang harus lebih aktif dan berperan mengingat keamanan maritim dan ekonomi maritim,  serta  peluang  agar  dapat  menjadi  negara  yang  lebih  memainkan  perannya  di level global.

## Daftar Pustaka
Cainey,  A.  (2020)  “The  Geopolitics  of  Indo-Pacific  Trade,”  diakses  melalui https://rusi.org/explore-our-research/publications/conference-reports/geopolitics- indo-pacific-trade
Cohen,  S.  B.  (2015) Geopolitics:  The  Geography  of  International  Relations ,  London: Rowman & Littlefield.
Geoffrey,  S.  &  Gray,  C.  S.  (1999)  “Why  Geopolitics?,”  Journal  of  Strategic  Studies, 22:2,1-11.
Holsti,  K.  J.  (1992) International  Politics:  A  Framework  for  Analysis ,  New  Jersey: Prentice Hall.
Kartika, S. D. (2014) “Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum,” Negara Hukum , Vol. 5, No. 2, November.
Kemlu.go.id (2019) “Peran Sentral Indonesia pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific,” diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/berita/peran-sentral- indonesia-pada-asean-outlook-on-indo-pacific
Kusumawardhana,  I.  (2020)  “Garuda  in  Southeast  Asia’s  Contested  Waters:  Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara,” Indonesian Perspective , Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni).
Myers, L. (2023) “Indonesia Should Be At the Heart of US Indo-Pacific Policy,” diakses melalui
https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/when-goods-cross- borders/indonesia-should-be-at-the-heart-of-us-indo-pacific-policy
Pedrason,  R.  (2021) “Indo-Pasifik  dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi,” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) , Vol. 7, No. 1, pp. 88-95. Pelaggi, S. & Termine, L. (2023) Understanding the Indo-Pacific: Geopolitical Context , dalam Kratiuk, Barbara. Handbook of Indo-Pacific Studies , Routledge: London. Permatasari,  Y.,  dkk  (2021)  “Di  Antara  Tiga  Launchpad:  Indonesia  dan  Dinamika Diplomasi  Antariksa  Dalam  Geopolitik  Indo-Pasifik,” Intermestic:  Journal  of International Studies , Volume 6, No. 1, November.
Pusat  P2K-01  (2016)  Diplomasi  Poros  Maritim:  Keamanan  Maritim  Dalam  Perspektif Politik  Luar  Negeri,”  Kajian  Mandiri, Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri .
Ramadhan,  F.  V.  (2023)  “Peluang  dan  Tantangan  Indonesia  Menuju  Poros  Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional,” Tuturan: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Humaniora , Vol. 1, No. 3, Agustus.
Ramsi, O. dkk (2023) ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Perspektif Pertahanan Indonesia , Bandung: Widina Media Utama.
Sanjiwani,  N.  O.  A.  (2022)  “Upaya  Diplomasi  Maritim  Pemerintahan  Joko  Widodo dalam  Mewujudkan  Pilar  Keamanan  Poros  Maritim  Dunia,” IJGD:  Indonesia Journal of Global Discourse , Vol. 4, Ed. 1, Pages 66-85, January-June.
Sari, A. M. (2023) “Peran Indonesia Dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” diakses melalui https://fahum.umsu.ac.id/peran-indonesia-dalam-pbb-perserikatan-bangsa- bangsa/
Setnasasean.id  (2020)  “Urgensi  Peran  Indonesia  di  Indo-Pasifik,”  diakses  melalui https://setnasasean.id/news/read/urgensi-peran-indonesia-di-indo-pasifik
The United States of America (2002) “National Strategy for Home-land Security” (July). www.whitehouse.gov/homeland/book
Urbanski, J (2009) “The Present and Expected Changes in Maritime Safety, Security, and Defense Functions,” International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation , Volume 3, Number 1, March.
Wilkins,  T.  S.  (2020)  “Searching  for  a  Middle  Path:  ASEAN  and  the  ‘Indo-Pacific’,” (JIIA) the Japan Institute of International Affairs , Policy Brief, Feb