## TEOLOGI TANAH: KONFLIK AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HADITS
Nor Faridatunnisa
ab
1 IAIN Palangka Raya, Palangkaraya,73112, Indonesia norfaridatunnisa@iaian-palangkaraya.ac.id*

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2022-05-23 Revised   : 2022-06-20 Accepted : 2022-06-29 Oil occupies an important position for humans. For this reason, disputes often  arise  in  the  community  because  of  fighting  over  land  ownership rights, or agrarian conflicts. This reality demands a study of how Islam speaks  related  to  land  ownership.  This  research  is  a  library  research using content analysis method, where data related to land ownership in Islamic  theology,  especially  from  the  traditions  of  the  Prophet  will  be presented for being analised after that. The results showed that based on the general  understanding of  soil theology  initiated by  the scholars,  it can  be  concluded  that  in  soil  theology  there  are  two  main  elements, namely faith and charity. In the context of faith, the Prophet had stated that  basically  all  land  on  earth  is  the  prerogative  of  Allah.  Faith  will encourage  oneself  to  be  humble  and  aware  that  humans  are  only creatures.  This  awareness,  will  avoid  greed  in  controlling  the  land. Furthermore, the basis of faith that has been owned will lead to a noble attitude of charity as taught by the Prophet. In addition, the Prophet has also taught how to treat land well, namely by using it according to the needs  for  land  that  can  be  owned  personally  and  maintaining  its sustainability for conservation land which is owned by the state.

## ABSTRAK
Tanah menduduki posisi penting bagi manusia.  Karena itulah, seringkali muncul  persengketaan  di  masyarakat  karena  berebut  hak  milik  atas tanah,  atau  konflik  agraria.  Realitas  ini  menuntut  adanya  kajian bagaimana Islam berujar terkait dengan kepemilikan tanah. Penelitian ini merupakan  penelitian  kepustakaan  dengan  metode content  analysis , dimana data terkait kepemilikan tanah dalam Teologi Islam, khususnya dari hadis-hadis Nabi akan dipaparkan untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pemahaman  umum  atas teologi  tanah  yang  digagas  oleh  para  ulama,  dapat  disimpulkan bahwasanya dalam teologi tanah terdapat dua unsur utama, yakni iman dan amal . Dalam konteks iman, Nabi sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa  secara  mendasar        semua    tanah  di  muka  bumi  adalah  hak prerogatif  Allah.  Iman  akan  mendorong      diri  bersikap  tawadhu’  dan sadar  bahwa  manusia  hanyalah  makhluk.  Kesadaran      ini,  akan menghindarkan  diri  dari  keserakahan  dalam  menguasai  tanah. Selanjutnya, dasar iman yang telah dimiliki akan menuntun pada sikap amal yang mulia sebagaimana telah diajarkan Nabi. Selain itu, Nabi juga telah mengajarkan bagaimana cara memperlakukan tanah dengan baik, yakni  dengan  memanfaatkannya  sesuai  kebutuhan  bagi  tanah  yang sifatnya  bisa  dimiliki  personal  dan  menjaga  kelestariannya  bagi  tanah konservasi yang merupakan milik negara.
.
Keywords: Land Theology, Agrarian Conflict, Hadith Kata Kunci: Teologi Tanah,
Konflik Agraria,
Hadis..

## I. Pendahuluan
Dalam  pandangan  Islam,  segala  sesuatu yang  ada  di  langit  dan  bumi,  termasuk  tanah  pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Akan tetapi, selaku  khalifah  di  muka  bumi  manusia  kemudian diberikan  kepercayaan  untuk  mengelola  dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Maka, muncullah suatu term “kepemilikan tanah”. Dalam perkembangan
selanjutnya, dengan dilatarbelakangi  oleh  sifat  tamak  dan  serakah menjadikan manusia lupa akan konsep kepemilikan  hakiki  tersebut.  Sehingga,  muncul suatu  anggapan  bahwa  tanah  adalah  milik manusia.  Hal  ini  menjadikan  sikap  berlomba- lomba  untuk  memiliki  tanah  beserta  isinya mencuat  ke  permukaan.  Dari  sini  pula  akhirnya, konflik-konflik  terkait  kepemilikan  atas  tanah menjadi  hal yang tidak bisa dihindari.
Di  masyarakat,  tanah  merupakan  jenis harta  yang  menempati  posisi  istimewa.  Semakin banyak  dan  luas  tanah  yang  dimiliki  oleh seseorang, semakin dihormati pula ia di masyarakat  (Mas’udi,  1994).  Oleh  karena  itu, adalah wajar jika  kemudian orang  berlomba-lomba untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah  sebanyak- banyaknya.  Hal  ini  kiranya  sejalan  dengan  fitrah manusia  yang  cenderung  menyukai  harta  benda, sebagaimana  diceritakan  dalam  QS.  Ali  Imran  [3]: 14,
Terlepas  dari  seberapa  besar  fungsi  dan peran  tanah  bagi  kehidupan  manusia,  harus  dakui bahwa  tanah  sendiri  mempunyai  dua  sisi  mata uang.  Disamping  adanya  nilai  positif  tanah  dilihat dari  aspek  manfaatnya,  tanah  kiranya  juga  bisa menimbulkan  beragam  hal  negatif.  Tanah,  diakui ataupun  tidak  menimbulkan  banyak  permasalahan. Banyak  kasus  pembunuhan  antar  keluarga  akibat berebut  tanah  waris  dari  orang  tuanya  (Mufid, 2010).  Lebih  dari  itu,  banyak  pula  persengketaan yang muncul di masyarakat bermunculan dikarenakan  berebut  hak  milik  atas  tanah. Persengketaan  tersebut  selanjutnya  dikenal  dengan sebutan  konflik  agraria.  Berawal  dari  perebutan
lahan,  tidak  jarang  emosi  masyarakat  tersulut  dan mengarah  pada  perilaku  pengrusakan  bahkan pembunuhan.  Hal  ini  menjadikan  konflik  agrarian ini  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dipandang  sebelah mata.
Beberapa  tulisan,  telah  mencoba  mengulik terkait dengan konflik agraria ini. Sebut saja Abdul Mutolib  dkk.,  telah  mencoba  mengangkat  tema tentang  konflik  agrarian  pada  Suku  Melayu  di Sumatera  Bara  lewat  tulisannya  “Konflik  Agraria Dan  Pelepasan  Tanah  Ulayat  (Studi  Kasus  Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)”  (Mutolib  et.al.,  2016).  Adapun  Aulia Asmarani,  mencoba  mengangkat  bahasan  konflik agrarian  ini  dengan  melihat  dari  sisi  kacamata gender.  Dalam  tulisannya  “Perempuan  dalam konflik  agraria”,  Asmarani  mendeskripsikan  peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agrarian, khususnya di wilayah Cilengkrang,  Bandung  Barat  (Asmarani,2015). Sementara  Muknin  Zakie,  dalam  Tulisannya “Konflik  Agraria  Yang  Tak  Pernah  Reda” mencoba  memaparkan  bagaimana  konflik  agrarian yang terus berlangsung, khususnya dalam kacamata  hokum  (Zakie,  2016).  Ketiga  penelitian ini,  memang  mengangkat  tema  tekait  konflik agrarian  lewat  berbagai  sisi,  akan  tetapi  hanya cenderung  berbentuk deskriptif.
Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya,  beberapa  tulisan  mencoba  menyorot solusi  yang  memungkinkan  ditempuh  untuk menyelesaikan konflik agrarian. Sholahudin misalnya,  dalam  tulisannya  “Pendekatan  Sosiologi Hukum  Dalam  Memahami  Konflik  Agraria” memberikan  tawaran  solusi  atas  konflik  agraria dari  sisi  kacamata  Sosiologi  Hukum  (Sholahudin, 2017).  Sejalan  dengan  Sholahudin,  Herry  turut menawarkan  solusi  atas  konflik  agrarian  melalui sisi  kearifan  lokal  lewat  bukunya  “Kearifan  Lokal Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Agraria”  (Herry, 2013).  Sementara  Fahrimal,  mencoba  mendekati lewat  pendekatan  komunikasi  dengan    tulisannya “Komunikasi  Strategik  Dalam  Penyelesaian Konflik  Agraria  Di  Indonesia”  (Fahrimal,  2018). Ketiga penelitian ini, meskipun sudah menyinggung  solusi  atas  konflik  agraria,  tapi belum  menyentuh  bagaimana  dari  sisi  keislaman. Islam  telah  mengatur  sedemikian  rupa  mengenai kepemilikan  tanah  ini,  baik  dalam  al-Qur’an maupun  hadits.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini, mencoba  menelisik  mengenai  konflik  kepemilikan atas tanah serta bagaimana solusi yang ditawarkan dalam  Teologi  Islam,  khususnya  dari  hadis-hadis Nabi.
II. Tanah dan Konflik Agraria; Kilas Pengantar
Manusia, senantiasa berhajat pada berbagai  bentuk  sumber  daya  dalam  kehidupannya (Munandar,  et.al.,  2020).  Sumber  daya  sendiri, meliputi  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia.  Salah  satu  sumber  daya  alam  yang penting  dalam  kehidupan  manusia  adalah  tanah. Secara  umum  tanah  dapat  diartikan  permukaan bumi  atau  lapisan  bumi  yang  berada  paling  luar (Depdikbud,  1989).  Tanah  berhubungan  erat dengan  berbagai  hal  terkait  kehidupan  manusia. Selain sebagai tempat berpijak manusia, tanah juga berperan  sebagai  tempat  mencari  rejeki  dan penghidupan.  Bahkan,    juga  merupakan  tempat asal  dan  tempat  kembali  manusia.  Manusia diciptakan dari segumpal tanah. Setelah diciptakan,  ia  akan  menjalani  kehidupannya  di muka  bumi  yang  tentunya  di  atas  tanah. Selanjutnya,  ketika  meninggal  seorang  manusia, apapun jenis kepercayaan dan cara  penguburannya akan  kembali  menjadi  tanah.  Ini  artinya,  manusia tidak  akan  terlepas  dari  tanah,  baik  hidup  maupun matinya.
Kata  “agraria”  berasal  dari  bahasa  latin ager yang  berarti  tanah  atau  sebidang  tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian.  Adapun  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA)  agraria  diartikan  dalam  tataran yang  luas,  yakni  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya.  Dengan  pengertian ini,  bisa  dikatakan  bahwa  hukum  agraria  meliputi hukum  tanah,  hukum  air,  hukum  pertambangan, hukum  perikanan,  dan  hukum  udara  (ruang angkasa)  (Harsono,  1994).  Dalam  perkembangan selanjutnya,  hukum  agraria  khususnya  yang berkaitan  dengan  hukum  tanah  cenderung  terfokus pada  aturan  mengenai  hak-hak  penguasaan  atas tanah.
Dewasa  ini  kasus  pertanahan  atau  konflik agraria  sering    muncul  ke  permukaan  dan merupakan  bahan  pemberitaan  di  media massa. Secara umum penyebab munculnya konflik  agraria tersebut  antara  lain  adalah  harga  tanah  yang meningkat  dengan  cepat,  Kondisi  masyarakat  yang semakin  sadar  dan  peduli  akan  kepentingan  / haknya,  dan  Iklim  keterbukaan  yang  digariskan pemerintah.  (Ardiansyah,  2013,  Juli  20).  Adapun sebagaimana dipaparkan Mukmin Zakie, Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan  dalam  dua  faktor,  yaitu  faktor hukum  dan  faktor  non  hukum.  Faktor  Hukum dipicu  oleh  dua  hal,  yakni  tumpang  tindih
peraturan  dan    tumpang  tindih  peradilan. Sementara  factor  non-hukum  diwarnai  oleh beberapa  hal  seperti  tumpang  tindih  penggunaan tanah,  nilai  ekonomis  tanah  tinggi,  kesadaran masyarakat  meningkat,  tertambahan  penduduk sementara  tanah  tetap  dan  tidak  bertambah  serta kemiskinan  (Zakie, 2016).
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan  benturan  kepentingan  ( conflict  of interest ) di  bidang  pertanahan antara  siapa  dengan siapa,  perorangan  dengan  perorangan;  perorangan dengan  badan  hukum;  badan  hukum  dengan  badan hukum  dan  lain  sebagainya.  Sehubungan  dengan hal  tersebut  di  atas,    Menurut  Rusmadi  Murad, pengertian  konflik  agraria    atau  dapat  juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu :
“Timbulnya  sengketa  hukum  yang  bermula dari  pengaduan  sesuatu  pihak  (orang  atau badan)  yang  berisi  keberatan-keberatan  dan tuntutan  hak  atas  tanah,  baik  terhadap  status tanah,  prioritas,  maupun  kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku (Ardiansyah, 2013, Juli 20).
Menurut Sumarto, Tipologi konflik pertanahan  merupakan  jenis  sengketa,  konflik  dan atau  perkara  pertanahan  yang  disampaikan  atau diadukan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan  yang  ditangani  Badan  Pertanahan Nasional  RI  dapat  dikelompokkan  menjadi  8 aspek. Pertama berkaitan  dengan  Penguasaan  dan Pemilikan  Tanah;  Kedua,  berkaitan  dengan Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah;  Ketiga, berkaitan  dengan  Batas  atau  letak  bidang  tanah; Keempat  berkaitan  dengan  Pengadaan  Tanah; Kelima, berkaitan dengan Tanah obyek Landreform;  Keenam,  berkaitan  dengan  Tuntutan Ganti  Rugi  Tanah  Partikelir;  Ketujuh,berkaitan dengan  Tanah  Ulayat;  dan  Kedelapan  berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Sumarto, 2012).

## III. Sengketa Tanah di Indonesia
Berbicara  mengenai  sengketa  tanah  yang terjadi  di  Indonesia,  tidak  sedikit  kasus  yang  telah terjadi.  Kasus  sengketa  tanah  di  Indonesia tergolong  besar.  Berdasarkan  data  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  tercatat  ada  2.145  kasus pada  tahun  2015.  Selanjutnya  kasus  ini  terus meningkat,  bahkan  di  tahun  2019  mencapai  8.959 kasus. (Ilham Budiman, 2020, September 13)
Vol. 18, No. 1, Juni 2022, p. 36-45
Salah  satu  kasus  konflik  sengketa  tanah berkepanjangan yang muncul ialah kasus “Mesuji” (Permana,  2019,  Juli  18).  Kasus  ini  mencuat setelah  sejumlah  warga  Mesuji  mengungkap tragedi  pembantaian  petani  di  daerah  mereka  yang dilakukan  oleh  aparat  keamanan  dan  sejumlah perusahaan  perkebunan.  Di  depan  anggota  Komisi Hukum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di  Jakarta mereka  mengatakan  sebanyak  30  warga  dibantai yang dipicu sengketa lahan di Mesuji, Lampung.
Sengketa  lahan  di  di  Kabupaten  Mesuji terjadi di  dua  titik.  Pertama,  sengketa  lahan  antara perambah  hutan  di  Desa  Moro-moro,  Pelita  Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan  lahan  seluas  43.900  hektare  di Kawasan  Register  45.  Kedua,  sengketa  lahan antara  warga  di  Desa  Kagungan  Dalam,  Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan  PT  Barat  Selatan  Makmur  Investindo  yang memperebutkan  lahan  tanah  ulayat  (Tempo,  2011, Desember 16).
Warga  yang  mendiami  Kawasan  Register 45  di  Alpa  8  atau  Desa  Pelita  Jaya,  Kecamatan Mesuji  Timur  merupakan  korban  penertiban  hutan yang  telah  dikuasai  oleh  PT  Silva  Inhutani  sejak 1996.  Hak  Pengelolaan  Hutan  Tanaman  Industri yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kehutanan  itu berakhir  pada  2024.  Sebelumnya  lahan  seluas 43.900  hektare  Kawasan  Register  45  itu  dikelola oleh  PT  Inhutani  V  hingga  pertengahan  tahun 1990-an.  Perusahaan  itu  kemudian  bergabung dengan  PT  Silva  anak  usaha  Sungai  Budi  Group dan  berganti  menjadi  nama  PT  Silva  Inhutani. Belakangan,  perusahaan  gabungan  itu  murni dikelola  oleh PT Silva.
Pada 1997 sejumlah warga mulai mendiami  kawasan  yang  ditanam  sengon  dan tanaman  industri  lain  peninggalan  PT  Inhutani  V. Mereka  menebangi  tanaman  yang  ada  di  kawasan itu  hingga  gundul.  Selanjutnya,  pada  tahun  1999 perambah  mulai  marak  berdatangan.  Mereka datang  dari  berbagai  daerah  sepeti  Lampung Timur,  Tulangbawang,  Metro  bahkan  dari  Jawa Barat,  Bali,  dan  Makassar.    Tanah  itu  kemudian dikapling-kapling  dan dibagi sesama mereka.
Saat  masih  masuk  wilayah  Kabupaten Tulangbawang,  pemerintah  dan  aparat  kerap menertibkan  para  perambah  itu.  Langkah  itu  tidak membuahkan  hasil  bahkan  jumlah  warga  yang datang  semakin  panjang.    Para  perambah  itu kemudian  mendirikan  Desa  Moro-moro  yang terdiri  dari  Kampung  Moro  Seneng,  Moro  Dewe, dan  Moro-Moro.  Mereka  mendirikan  ladang singkong, permukiman, delapan  sekolah dasar,  dan tempat  ibadah.  Sejumlah  lembaga  swadaya
masyarakat  aktif  melakukan  advokasi  seperti Yabima dan Agra.
Mayoritas    warga  di  desa  Moro-Moro merupakan petani singkong. Setiap warga mengelola  dua  hingga  dua  puluh  hektare  lahan. Bahkan,  tersebut  ada  yang    menguasai    lahan hingga  seratus  hektare.  Kondisi  itu  membuat kawasan  itu  berkembang  pesat.  Gelombang selanjutnya  pada  tahun  2003,  ratusan  perambah kembali  membuka  lahan  di  Alpha  8.  Mereka kemudian  menyebut  perkampungan  itu  dengan Pelita  Jaya.  Selanjutnya  pada  tahun  2009  warga kembali  dikoordiniasi  oleh  Pekat  Raya,  sebuah organisasi  massa.  Warga  yang  hendak  mendapat kapling  harus  membayar  Rp  3  juta  hingga  Rp  15 juta.
Keberadaan  perambah  yang  perlahan menguasai  kawasan  Register  45  itu  membuat Pemerintah  Provinsi  Lampung  membentuk  Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota  tim  itu  terdiri  dari  polisi,  TNI,  jaksa, pemerintah,  satuan  pengamanan  perusahaan  dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada  bulan  September  2010.  Tim  beranggotakan ribuan  orang  itulah  yang  menggusur  permukiman dan  gubuk-gubuk  liar  yang  dibangun  Pekat  Raya. Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje,  29  tahun,  luka  tembak  di  bagian  kaki. Pasca  peristiwa  itu  polisi  menangkap  sejumlah pengurus  Pekat  Raya  karena  telah  mengkapling- kapling  lahan  Register  45  dan  diperjualbelikan.  21 Februari  2011,  tim  tersebut    kembali  menggusur warga  di  Simpang  De,  Kecamatan  Mesuji  Timur,. Warga  melawan  dengan  memblokir  Jalan  Lintas Timur  Sumatera.  Belasan  orang  terluka  terkena gas  air  mata  termasuk  anak-anak  yang  terjebak dalam  bentrok  itu.  Peristiwa  itu  membuat  Tim Gabungan  memberikan  waktu  kepada  perambah hingga  panen  singkong  usai.  Hingga  akhirnya, pada  Rabu  14  Desember  2011,  warga  Pelita  Jaya mengadukan  ke DPR RI soal adanya pembantaian.
Adapun  konflik  lain  terjadi  di  Areal Perkebunan  PT  Barat  Selatan  Makmur  Investindo. Perusahaan  itu  terlibat  sengketa  dengan  penduduk asli di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan  telah  menyerobot  lahan  milik  mereka yang  telah  digarap  turun-temurun.    Puncak  dari konflik  ini  terjadi    pada  10  Nopember  2011. Warga  yang  hendak  memanen  sawit  di  lahan  yang mereka  klaim  diberondong  peluru  aparat.  Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta  4  orang  lainnya  terluka.  (Tempo,  2011, Desember 16) .
Dari  pemaparan  yang  ada,  terlihat  adanya dua  model  sengketa.  Yang pertama sengketa antara  perambah  hutan  (pendatang)  dengan perusahaan  yang  mendapat  kepercayaan  dari negara dan yang kedua merupakan sengketa antara penduduk  asli  dengan  pihak  perusahaan.  Kedua kasus  yang  ada,  kiranya  bukan  kasus  yang sederhana  mengingat  banyaknya  pihak  yang dilibatkan  serta  aneka  ragam  kepentingan  yang melatar  belakanginya.  Terlepas  dari  kepentingan- kepentingan  yang  ada  di  balik  kedua  kasus  yang ada,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perebutan  hak milik  atas  tanah  adalah  faktor  utamanya.  Dalam kaitannya  dengan  studi  keislaman,  berikut  akan dipaparkan  beberapa  informasi  tentang  bagaimana Nabi menyikapi aspek “kepemilikan  tanah” ini.
IV. Hak atas Tanah; Bagaimana Hadis Berujar

## a. Kepemilikan  Tanah
Berbicara  mengenai  kepemilikan  tanah, secara  hakiki  yang  mempunyai  hak  kepemilikan mutlak atas tanah adalah Allah selaku penciptanya. Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  dalam  Q.S.  Al- Maidah  [5]:  120.  Adapun  manusia,  mempunyai hak  kepemilikan  atas  tanah  dalam  bentuk istikhlaf (pemberian  untuk  diambil  sisi  manfaatnya).  Ini artinya,  hak  kepemilikan  tanah  yang  dimiliki manusia bersifat nisbi (Basyir, 1994).
Terkait  kepemilikan  Allah  atas  tanah  ini, Sebagaimana  diriwayatkan  dalam  kitab Sunan Abi>  Da>wud jilid  III,  hadits  No.  3076    (As- Sijitany, 1994) Nabi saw. bersabda:
Selanjutnya,  jika  pada  hakikatnya tanah adalah  hak  prerogatif  Allah,  manusia  sendiri diberi  kepercayaan  untuk  memlikinya  dalam rangka  pengambilan  manfaat.  Dalam  hal  ini, Rasulullah pernah menyatakan (As-Sijitany, 1994):
Dari  hadits  di  atas,  terdapat  suatu  pesan bahwa  jika  seseorang  membuka  lahan  baru  untuk kemudian  menggarapnya  berarti  ia  telah  berhak
dan  memiliki  tanah  tersebut.  Dari    sini,  terdapat suatu  kesan  bahwasanya  manusia  bisa  dengan mudah  memiliki  suatu  lahan  tanah  cukup  dengan membukanya.  Akan  tetapi,  kiranya  hadits  diatas tidak  bisa  hanya  dipahami  secara  tekstual  begitu saja, melainkan perlu penelaahan  lebih jauh.
Harus menjadi pertimbangan, bahwa kondisi  yang  ada  pada  saat  hadits  tersebut  muncul sangat  berbeda  dengan  kondisi  yang  ada  saat  ini. Pada  masa  Nabi,    jumlah  penduduk  masih  sedikit sehingga  masih  sangat  banyak  tanah-tanah  liar yang  memang  belum  ada  pemiliknya.  Adapun sekarang,  dengan  berkembangbiaknya  manusia serta tumbuhnya berbagai pembangunan, kebutuhan  manusia  akan  tanah  justru  lebih  besar dari  ketersediaan  tanah  itu  sendiri.  Bahkan,  tidak dipungkiri  pula  terdapat  segolongan  yang  berusaha meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan  yang  lain.  Hal  ini  tentunya  akan memunculkan  sikap  monopoli  kekayaan,  sehingga yang  kaya  makin  kaya  dan  yang  miskin  makin miskin.  Oleh  karena  itu,  meskipun  Nabi  telah bersabda  demikian  diperlukan  pula  bahasan  yang jelas terkait nilai maksimal serta fungsi sosialnya.
Hadits  di  atas,  sekilas  memang  berpesan mengenai  longgarnya  syarat  kepemilikan  tanah sehingga orang bisa memiliki tanah sepuas hatinya. Akan tetapi, jika menilik lebih jauh dapat diketahui bahwa  pada  dasarnya  inti  dari  hadits  tersebut bukan  pada  kata  “lahu”  melainkan  pada  kata “ahya>”(Al-Jauziyyah,  1979).    Selain  itu,  kata “ard}un maytatun”  juga bermakna lahan mati yang tidak  berfungsi  karena  tidak  dimanfaatkan  untuk pertanian, perkebunan, ataupun perkampungan (Al- Jauziyyah,  1979).  Dalam  hal  ini  Nabi  ingin  agar ummatnya  memanfaatkan  tanah  yang  tadinya  mati fungsi.Di  sini,  terlihat  bahwa  tanah  hendaknya dimanfaatkan  sebaik  mungkin  sehingga  bisa memakmurkan,  baik  bagi  manusia  itu  sendiri maupun  ummat  Islam.  Sehingga,  bisa  disimpulkan bahwa hadits di atas mengisyaratkan tentang fungsi sosial tanah, yakni untuk kemaslahatan.
Adapun  terkait  pengecualian  dari  tanah kosong yang bisa dimiliki begitu saja  adalah tanah “ hima ”  (tanah  konservasi).  Tentang  hal  ini,
sebagaimana  dikutip  dari  Kitab  Shahih  Bukhari No. 2097  Nabi bersabda (Al-Bukhari, 1997):
Kata  “hima”  pada  hadits  di  atas,  secara etimologis bermakna maka>n al-mamnu>’ (tempat yang terlarang) (Muhammad, et.al., 2006). Biasanya  daerah  yang  dilarang  untuk  dirambah tersebut  berupa  hutan  lindung  yang  berfungsi menjaga  keseimbangan  alam.  Jika  keseluruhan lahan  dan  hutan  yang  ada  di  muka  bumi  dijadikan pemukiman tentunya akan memunculkan terganggunya  tatanan  ekosistem.  Dengan  argumen inilah  kemudian  pemerintah  menetapkan  wilayah tertentu sebagai lahan konservasi, yang pada  masa Rasul disebut dengan hima.
Terkait  penetapan  lahan  konservasi  ini, kiranya  harus  memenuhi  beberapa  syarat  (Sakho, 2006), yakni Pertama perlindungan tersebut adalah untuk kepentingan ummat, bukan untuk kepentingan  pribadi  pemimpin  atau  perorangan tertentu; Kedua, luas wilayah yang dilindungi tidak sampai menyulitkan manusia  (ummat); dan Ketiga, b erada  pada  lokasi  yang  tidak  dihuni  masyarakat atau  telah  menjadi  lahan  pertanian  dan  perkebunan masyarakat sejak lama.

## b. Batasan Kepemilikan  Tanah
Kepemilikan  tanah,  sebagaimana  telah dipaparkan tidak boleh berlebihan, karena dikhawatirkan akan berakibat pada tidak tercapainya  fungsi  sosial  tanah.  Selain  itu,  dengan pertumpunya kekuasaan tanah di tangan satu orang akan  menimbulkan  menumpuknya  harta  yang berarti  pula  bahwa  harta  hanya  akan  berputar  di kalangan  orang  kaya  saja.  Hal  ini,  tentunya  tidak sejalan  dengan  tuntunan  al-Qur’an  yang  tercantum dalam QS. Al-Hasyr  [59]:7,
Pada kasus ini, demi terciptanya pemerataan  maka  pemerintah  berhak  mengambil tindakan.  Jika  hak  perseorangan  merusak  hak orang  banyak  maka  demi  kemaslahatan  umum  hak perseorangan  tersebut  bisa  dicabut.  Pembatasan hak milik ini sejalan dengan apa yang diungkapkan  oleh  Nabi berikut (Ibnu Majah,t.t.):
Hadits  di atas  menjelaskan tentang dilarangnya  pemilikan  tanah  secara  berlebihan karena  dikhawatirkan  tanah  akan  terlantar.  Hal  ini tentunya akan berakibat pula pada kurang aktifnya pemeliharaan  atas  tanah  sehingga  menyebabkan fungsi  sosial  tanah tidak  tercapai. Maka, berdasarkan  pemaparan  yang  ada  telah  terlihat bagaimana hadits mengatur prinsip-prinsip kepemilikan  tanah,  yakni  harus  didasari  dengan prinsip fungsi  sosial  untuk  mencapai  kesejahteraan yang merata.
Lalu, muncul permasalahan saat seseorang yang  mempunyai  tanah  dalam  jumlah  besar  dan tidak bisa  melakukan  pemanfaatan, akan  tetapi  dia juga  enggan  memberikannya  kepada  orang  lain. Tentunya    dengan  didasari  maksud  untuk memonopoli kekayaan. Dalam hal ini, berdasarkan  hadits  yang  telah  dipaparkan  jelas terlihat  bahwa  pemimpin  atau  negara  berhak melakukan  pencabutan  hak  atas  tanah  (Soehardi, t.t), (Widjaja, 2007).
Berbicara  tentang    pencabutan  hak  atas tanah,  Ahmad  Azhar  Basyir  membaginya  menjadi 2  kasus  (Basyir,  1994). Pertama pencabutan  atas kelompok  yang  kaya,  yakni  pencabutan  hak kepemilikan  tanah  yang  kelebihan  dan  terlantar
tidak perlu  mendapat  ganti  rugi  karena  pihak  yang haknya  dicabut  sudah  bisa  dikatakan  mapan, bahkan  berlebihan  dalam  ekonomi.  Adapun  yang kedua adalah  pencabutan  atas  kelompok  yang miskin,  yaitu  apabila  suatu  negara  terpaksa mengadakan penasionalisasian sesuatu yang menjadi  hak  milik  rakyat,  dengan  pertimbangan bahwa  hal  tersebut  juga  sangat  urgen  untuk kepentingan  masyarakat,  misalnya  saja  untuk lahan  konservasi  maka  negara  wajib  memberi ganti  rugi  dengan  harga  seadil-adilnya  agar  tidak menimbulkan  kekecewaan.

## c. Kepemilikan  Tanah secara Tidak Sah
Sejalan  dengan  semakin  tingginya  nilai tanah untuk menunjang tingkat ekonomi seseorang,  berbagai  perilaku  tidak  terpuji  bahkan rela  dilakukan  untuk  mendapatkan  hak  milik  atas tanah,  antara  lain  merampas  tanah  dan  merubah tanda  batas  tanah.  Mengenai  masalah  mengambil tanah  orang  lain  tanpa  izin  (merampas),  dalam suatu  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari, yakni  Hadits  No.  2274  disebutkan  (Al-Bukhari, 1997):
Dalam  hadits  di  atas  dinyatakan  bahwa barangsiapa  yang  mengambil  sejengkal    tanah orang  lain  tanpa  izin  maka  akan  dikalungi  dengan tanah  dari  tujuh  lapis  bumi.  Dari  pernyataan tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  Rasul  benar-benar tidak  senang  dengan  sikap  mengambil  hak  orang lain  tanpa  izin,  termasuk  dalam  hal  kepemilikan tanah.
Selain  perampasan  atas  hak  milik  tanah, sikap  menyimpang  yang  ada  dari  dulu  hingga sekarang  adalah  merubah  tanda  batas  tanah. Seseorang yang tidak jujur yang senantiasa merasa tidak  cukup  atas  apa  yang  telah  dimiliki  tidak jarang  dengan  sengaja  menggeser  batas  tanah miliknya  dengan  tetangganya  dengan  tujuan  agar tanah  yang  ia  miliki  bertambah  luas.  Terkait  hal ini, Nabi sendiri tidak memungkiri bahwa faktanya sering  terjadi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  hadits yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad  bin  Hanbal  No. 2097 sebagai berikut (Hanbal, 1997):

## d. Perlindungan  atas Kepemilikan  Tanah
Selanjutnya,  meskipun  pada  dasarnya pencabutan  atas  hak  tanah  diperbolahkan,  tetapi tentunya  tidak  bisa  dilakukan  dengan  semena- mena, melainkan harus  tetap memperhatikan  aspek manfaat  dan  madharatnya.  Pencabutan  hak  milik rakyat  misalnya,  jika  dilakukan  dalam  rangka monopoli  kekayaan  dan  tanpa  ganti  rugi  yang seimbang,  maka  rakyat  mempunyai  hak  untuk mempertahankan haknya. Terkait dengan perlindungan  atas  tanah  ini  Nabi  mengungkapkan dala  hadits  riwayat  Bukhari  No.  2300  sebagai berikut (Al-Bukhari, 1997):
Begitulah bagaimana pada dasarnya Islam, terkhusus  Nabi  sendiri    sangat  memperhatikan hak-hak  kepemilikan  atas  tanah.  Kesemuanya  itu dikemas  secara  cermat  dan  lengkap  sehingga kedilan  dan  kesejahteraan  ummat  dapat  terwujud. Sikap  Nabi  ini,  selanjutnya  bisa  ditarik  pula sebagai dasar dalam teologi tanah dalam perspektif Islam.
V. Hadits  dan  Teologi  Tanah;  Suatu  Tawaran Solusi
Teologi  tanah merupakan  hal yang tergolong  baru  dalam  Islam.  Teologi  ini,  tidak akan ditemukan pada teologi klasik. Istilah  teologi, pada  umumnya  mendasarkan  dirinya  pada  teologi kesatuan  yang  memandak  Tuhan  sebagai  intisari murni  dan  terlepas  dari  aspek  antropomormisme. Hal  ini  kiranya  adalah  hal  yang  wajar,  mengingat pada  masa  tradisional  yang  menjadi  perhatian utama ialah terkait keyakinan akan keesaan Tuhan.
Vol. 18, No. 1, Juni 2022, p. 36-45
Sehingga,  aspek-espek  lain  terlebih  tanah  bukan merupakan bahasan yang tergolong  urgen.
Pada  masa  klasik,  harus  disadari  pula bahwa  tanah  belum  menimbulkan  masalah.  Tanah pada  saat  itu  selalu  ada  dan  tersedia.  Ketika sesuatu  itu  ada  dan  tercukupi,  secara  tidak langsung  permasalahan  yang  munculpun  bisa dikatakan  tidak  ada.  Tapi,  lain  halnya  jika  sesuatu itu  tidak  ada.  Karena  itulah  selanjutnya  pada zaman  modern  ini  tanah  telah  menjadi  masalah. Maka,  adalah  hal  yang  wajar  pula  jika  tanah kemudian  dimasukkan  pada  salah  satu  bagian  dari kajian teologi  (Abdillah,  2001).
Menurut  Hassan  Hanafi,  teologi  dianggap sebagai  ilmu  yang  paling  fundamental  dalam tradisi  Islam.  Hanya  saja  teori  Islam  yang  ada sudah  tidak  memadai  lagi.  Oleh  karena  itu,  harus dilakukan  rekonstruksi  teologis  dengan  perspektif dan standar modernitas. Teologi Islam kontemporer  bukan  hanya  berisi  tentang  ideologi doktrinal  sebagaimana  dijabarkan  dalam  teologi klasik  melainkan  juga  berisi  tentang  revolusi ideologis  guna  menyikapi  permasalahan  dan tantangan modernitas  (Hanafi, 1984).
Tanah,  pada  dasarnya  adalah  hak  mutlak Allah. Hasil dari tanah ini selanjutnya diperuntukkan  bagi  manusia  dan  makhluk  lainnya untuk dinikmati. Berdasar atas hal ini dapat terlihat bahwasanya  pada  tanah  tedapat  fungsi-fungsi mendasar  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia sebagai karunia  dari  Allah (Efendi,  1994).  Dengan melihat  besarnya  nikmat  dan  karunia  yang  telah dianugerahkan  Tuhan  kepada  manusia,  maka adalah  hal  yang  wajar  jika  kemudian  manusia melakukan  kebaktian  berupa  realisasi  iman  dan amal kepada Tuhan.
Iman menganut paham monoteisme. Dalam  kaitannya  dengan  tanah,  monoteisme  ini mengikat manusia pada tanah. Dalam hal ini, yang dimaksudkan  bukanlah  kemudian  tanah  menjadi titik  tolak  iman  manusia,  melainkan  sebaliknya. Monoteisme  yang  dimaksud  adalah  pembebasan kesadaran  manusia  dari  segala  jenis  dominasi kebendaan.  Masyarakat  sudah  terjajah  oleh keyakinan  kapitalisme  bahwa  tanah  diyakini sebagai  dewa.  Karena  bagi  mereka  tanah merupakan  kekuatan  dan  kekuasaan  yang  luar biasa.  Sehingga,  terjadilah  politisasi  tanah  dan berkembanglah  kolonialisme  dan  imperalialisme. Adapun  kolonialisme  dan  imperalialisme  sendiri diakui  atau  tidak  merupakan  penindasan  manusia atas  manusia  lain.  Oleh  karena  itulah  perumusan tentang  teologi  tanah  menjadi  penting  (Hanafi, 1984).
Selanjutnya,  jika  iman  mengikat  manusia untuk senantiasa terbebas dari sifat kecintaan yang berlebihan  pada  benda,  maka  amal  yang  baik berfungsi  sebagai  realisasi  atas  kepercayaan  ini. Mereka yang berada di atas tanah dan memeliharanya  adalah  mereka  yang  mengamalkan kebenaran dan melakukan perbuatan baik. Beriman  kepada  Tuhan  berarti  membangun  tanah. Sebaliknya  amal  yang  buruk  akan  merusak  tanah. Perusakan  tanah  terjadi  karena  kesombongan, keangkuhan  dan  keegoisan.  Mereka  yang  beriman kepada  Allah  tidak  akan  pernah  angkuh,  karena mereka  yakin  bahwa  Allah  lebih  tinggi  dari padanya.  Karena  itulah  ia  akan  senantiasa  pula berbuat  kebaikan  di  muka  bumi.  Pada  tataran inilah  dengan  jelas  terlihat  hubungan  iman  dan amal dalam kajian teologi  tanah (Hanafi, 1984).
Berdasarkan  pemahaman umum atas teologi  tanah  yang  digagas  oleh  para  ulama,  dapat disimpulkan  bahwasanya  dalam  teologi  tanah terdapat  dua  unsur  yang  harus  dipenuhi,  yakni iman dan amal .  Dalam  kaitannya  dengan rangkaian  hadits  yang  telah  disebutkan    dapat terlihat  bahwa  baik  itu  iman  maupun  amal  atas tanah  sudah  diajarkan  oleh  Nabi.  Dalam  konteks iman,  Nabi  sudah  jauh-jauh  hari  menyatakan bahwa  secara  mendasar        semua    tanah  yang  ada di  muka  bumi  adalah  hak  prerogatif  Allah.  Iman akan mendorong     diri mempunyai  sikap  tawadhu’ dan  sadar  bahwa  manusia  hanyalah  makhluk. Kesadaran      ini,  secara  tidak  langsung  akan menghindarkan  pribadi  tersebut  dari  keserakahan dalam  menguasai  tanah.  Selain  itu,  dalam  hadits “ man ahya >  ard}an  maytatan ”  terdapat  suatu pesan  bahwa  tanah  pada  prinsipnya  untuk dihidupkan,  bukan  untuk  dimiliki  dan  dimonopoli secara berlebihan.
Selanjutnya,  dasar  iman  yang  telah dimiliki  akan  menuntun  pada  sikap  amal  yang mulia  sebagaimana  telah  diajarkan  Nabi.  Dalam konteks  tanah  ini,  beragam  tuntunan  amal  telah diberikan  Nabi.  Sebagai  contoh  ialah  hadits tentang  larangan  merampas  dan  menggeser  batas tanah  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya.  Lebih dari  itu,  Nabi  juga  telah  mengajarkan  bagaimana cara  memperlakukan  tanah  dengan  baik,  yakni dengan  memanfaatkannya  sesuai  kebutuhan  bagi tanah  yang  sifatnya  bisa  dimiliki  personal  dan menjaga  kelestariannya  bagi  tanah  konservasi yang merupakan milik  negara.
Dalam  kaitannya  dengan  kasus  yang terdapat  di  Mesuji,  secara  umum  persoalan mendasar  telah  dipaparkan  solusinya  dalam  hadits Nabi.  Dalam  kasus  pertama,  persengketaan  antara perambah  hutan  dengan  pihak  yang  mengaku
mendapat  keparcayaan  dari  negara  cukup  pelik untuk  diselesaikan.  Perambah  hutan,  tentunya mempunyai  dasar  bahwa  tanah  yang  dihidupkan ( ihya>  al-mawa>t )  menjadi  miliknya.  Adapun pihak lainnya berdalih bahwa tanah tersebut adalah lahan konservasi (hadits hima> ). Untuk menyelesaikan  ini,  diperlukan  pengamatan  lebih jauh.
Merambah  hutan  dalam  rangka ihya>’  al- mawa>t pada  masa  modern  ini  tidaklah  sama dengan  apa  yang  ada  di  masa  Nabi,  mengingat berbedanya  situasi  dan  kondisi  yang  ada. Berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abi Yusuf dan  as-Syafi’i,  kepemilikan  atas  tanah  mati  harus dengan  izin  kepala  negara  (Al-Jauziyyah,  1979). Oleh  karena  itu,  jika  memang  masyarakat perambah  hutan  melakukannya  tanpa  izin  negara, maka  kepentingan  negara  harus  diutamakan.  Hal ini sebagaimana diungkapkan  dalam hadits hima>.
Selanjutnya, terkait persengketaan kedua antara masyarakat  adat  dengan  perusahaan,  bisa  dilihat dalam  beberapa  hadits.  Melihat  pada  hadits tentang  larangan  merampas  tanah,  bisa  terlihat bahwa pihak perusahaan tidak bisa mengambil hak milik  tanah  yang  telah  lebih  dulu  dimiliki  kaum adat. Sekiranyapun apa yang menjadi tujuan pihak perusahaan  adalah  untuk  kemaslahatan  bersama (negara),  pihak  perusahaan  harus  memberi  ganti rugi  yang  sesuai  kepada  masyarakat  adat.  Hal  ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi pada saat membangun masjid Quba. Meskipun pemilik tanah telah  memberikan  tanah  tersebut  secara  cuma- Cuma,  Nabi  tetap  membayar  harga  tanah  sesuai standar  (Bisri,  1994).  Hal  ini,  tentunya  dengan didasari  alasan  untuk  kepentingan  bersama. Adapun  jika  tanah  tersebut  dimiliki  pihak perusahaan  dalam  rangka  memperkaya  diri  suatu golongan  saja,  Nabi  dengan  jelas  melarangnya, sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  hadits  Sunan Ibnu Majah sebelumnya..

## VI. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  ada  terlihat bahwasanya  hadits Nabi telah memberikan beragam  solusi  atas  permasalahan  yang  ada. Selanjutnya, dikaitkan dengan tauhid sebagai dasar teologi  manusia,  konsep  iman  dalam  teologi  tanah ini  kiranya  juga  bisa  menjadi  benteng  dalam  diri manusia  agar  tidak  berada  dalam  pengaruh  dan bayang-banyang  kebendaan.  Dengan  tertanamnya keyakinan  akan  hal  tersebut  dalam  diri  masing- masing  individu,  kiranya  sifat  serakah  yang seringkali  memunculkan  konflik  bisa dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  M.  (2001). Agama  Ramah  Lingkungan Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Paramadina.
Ahmad  bin  Hanbal.(1997). Musnad  Ahmad  bin Hanbal dalam  DVD Mausu>’ah  al- Hadith al-Syari>f .
Al-Bukhari,  M.I.  (1997). Sah}i>h}  al-Bukha>ri> dalam  DVD Mausu>’ah  al-Hadith  al- Syari>f .
Al-Jauziyyah,I.Q.  (t.t.) Aunul  Ma’bu>d  Sharh Sunan Abi> Da>ud . Kairo: al-Maktabah as-Salafiyyah.
Ardiansyah,  (2013,  Juli  20)  Apa  yang  Dimaksud Sengketa  Tanah.  Diambil  14  Mei  2022 dari http://www.artikelarunalshukum.wordpre s.com/2013/07/20/apa-yang-dimaksud- sengketa-tanah/
Asmarani,  A.  (2015). Perempuan  dalam  konflik agraria.  Majalah  Ilmiah  UNIKOM.  13 (1). Diambil dari
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal- unikom/article/view/14.
As-Sijistany,S.A.(1994) Sunan  Abi>  Da>wud . Beirut: Da>r al-Fikr.
Basyir, A.A. (1987) Garis Besar Sistem Ekonomi Islam . Yogyakarta: BPFE.
Bisri,  C.  (1994).  “Kyai  dan  Kemelut  Pertanahan” dalam Masdar F. Mas’udi (ed.). Teologi Tanah. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Budiman,  I.  (2020,  September  13)  .  4  Kasus Sengketa  Tanah  yang  Menyita  Perhatian Publik.  Ada  yang  Terjadi  Puluhan Tahun.  Diambil  16  Mei  2022  dari http://www.99.co/blog/indonesia/kasus- sengketa-tanah-indonesia/
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (1989).
Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Vol. 18, No. 1, Juni 2022, p. 36-45
Efendi,S.  (1994).  “Teologi  Islam  tentang  Tanah” dalam Jurnal Filsafat. (8).
Fahrimal, Y. dan Safpuriyadi. (2018). Komunikasi
Strategik  Dalam  Penyelesaian  Konflik
Agraria  Di  Indonesia .  Jurnal  Riset
Komunikasi, 1(1). https://doi.org.10.24329/jurkom.v1i1.18.
Hanafi,  H.  (1984)“Pandangan  Agama  tentang Tanah;  Suatu  Pendekatan  Islam”  dalam Prisma (4).
Harsono,  B.  (1994). Hukum  Agraria  Indonesia;
Sejarah  Pembentukan  Hukum  Agraria, Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta:
Djambatan.
Herry,  M.  (2013), Kearifan  Lokal  Dalam
Menyelesaikan Konflik Agraria . Malang:
UIN Maliki Press. Diambil dari http://repository.uin-malang.ac.id/1473/.
Ibnu  Majah,  A.A.M.  (t.t.). Sunan  Ibnu  Ma>jah .
Semarang: Toha Putra.
Mufid,  S.A.  (2010). Islam  dan  Ekologi  Manusia. Bandung:  Nuansa.
Muhammad, A.S. et.al. (2006). Fiqh Lingkungan . Jakarta: Conservation International Indonesia.
Muljadi,  K.  dan  Widjaja,  G.  (2007) Seri  Hukum
Harta  Kekayaan;  Hak-hak  atas  Tanah. Jakarta: Kencana.
Mutolib,  A.,  Yonariza,  Mahdi  dan  Ismono,  R.H. (2016). Konflik  Agraria  Dan  Pelepasan
Tanah  Ulayat  (Studi  Kasus  Pada
Masyarakat  Suku  Melayu  Di  Kesatuan
Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). 12(3). 213-225. Diambil
dari http://ejournal.forda- mof.org/ejournal- litbang/index.php/JPSE/article/view/967.
Permana,  R.H.  (2019,  Juli  18).  Riwayat  Panjang Konflik  Tanah  Berdarah  di  Mesuji.
Diambil 16 Mei 2021
dari http://news.detik.com/berita/d- 4629659/riwayat-panjang-konflik-tanah- berdarah-di-mesuji.
Sholahudin,  U.  (2017).  Pendekatan  Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. DIMENSI - Journal of
Sociology. 10 (2). Diambil dari https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/ar ticle/view/3759.
Soehardi,  R.  (t.t.) Penyelesaian  Sengketa  tentang Tanah  Sesudah  Berlakunya  Undang- undang Pokok Agraria. Surabaya: Karya Anda.
Sumarto,  (2012).“Penanganan  Dan  Penyelesaian Konflik  Pertanahan  Dengan  Prinsip  Win Win Solution “ Makalah Presentasi. Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Direktorat  Konflik  Pertanahan  Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta
Tempo.  (2011,  Desember  16).  Inilah  Peta  Konflik Lahan  di  Mesuji.  Diambil  16  Mei  2021 dari http://nasional.tempo.co/read/372087/inil ah-peta-konflik-lahan-di-mesuji
Zakie,  M.  (2016). Konflik  Agraria  yang  Tak Pernah  Reda. Legality  :  Jurnal  Ilmiah Hukum  24(1).  40-55.  Diambil  dari https://ejournal.umm.ac.id/index.php/leg ality/article/view/4256.