## Volume 7, Issue 1, April 2024
DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536 Received: 05 February 2024 Received in revised form: 03 April 2024 Accepted: 29 April 2024 Published online: 30 April 2024

## Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Sari Dewi Poerwanti 1* , Sukron Makmun 2 , Amhar Davi Dewantara 3
1 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember
2 Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Jember
3 Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan TIK Politeknik Negeri Ujung Pandang email : saridewi.fisip@unej.ac.id

## Abstract
Currently, the trend of internet use continues to increase, including in Indonesia. The internet is believed to be able to support community empowerment and improve welfare. For this reason, digital technology is required to be able to reflect the needs of all levels of society, including people with disabilities. This is a great opportunity for people with disabilities to benefit from digital information, products and services to live more independent lives. This article discusses how digital technology, especially the internet, is used by people with disabilities, including the obstacles that accompany it. This research uses a literature review method by collecting data through observation and literature study. The research results show that there is a digital gap between people with disabilities and non-disabled people in Indonesia. The main obstacles in creating an inclusive digital space are awareness, motivation, access to ownership, access to use, access to affordability of digital technology, digital skills, adaptive technology, certainty of digital protection & security as well as policy and regulatory support. However, efforts were also found to implement good digital inclusion practices by reducing the digital divide through policy support, infrastructure improvements, empowerment activities and increasing public awareness.

## Keywords: people with disabilities; digital inclusion; digital divide; digital technology

## Abstrak
Saat  ini  tren  penggunaan  internet  terus  meningkat  termasuk  di  Indonesia.  Internet  diyakini  mampu  mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, teknologi digital dituntut mampu mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menjadi peluang besar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat dari informasi, produk, dan layanan digital untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri.  Artikel  ini  membahas  bagaimana  teknologi  digital  terutama  internet  digunakan,  dimanfaatkan  penyandang disabilitas,  termasuk  hambatan  yang  menyertainya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  literature  review  dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan digital antara penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas di Indonesia. Hambatan utama dalam menciptakan ruang digital yang inklusif adalah kesadaran, motivasi, akses kepemilikan, akses penggunaan, akses keterjangkauan terhadap teknologi digital, keterampilan digital, teknologi adaptif, kepastian akan perlindungan & keamanan digital serta dukungan kebijakan dan  regulasi.  Namun,  ditemukan  juga  upaya  untuk  menerapkan  praktik  baik  inklusi  digital  dengan  mengurangi kesenjangan  digital  melalui  dukungan  kebijakan,  perbaikan  infrastruktur,  kegiatan  pemberdayaan,  dan  peningkatan kesadaran masyarakat.
Kata Kunci : penyandang disabilitas;  inklusi digital; kesenjangan digital; teknologi digital
* Corresponding Author : Sari Dewi Poerwanti (saridewi.fisip@unej.ac.id). The Faculty Member of the Department of Social Sciences, Universitas Jember. 68121

## Citation Suggestion:
Poerwanti,  S.  D.,  Makmun,  S.,  Dewantara,  A.D. (2024).  Jalan  Panjang  Menuju  Inklusi  Digital  bagi  Penyandang Disabilitas di Indonesia. Journal of Urban Sociology , 7 (1), 44-55. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536

## Pendahuluan
Seiring  berkembangnya  teknologi  menuju serba  digital,  tren  penggunaan  internet  terus meningkat  hampir  diseluruh  negara.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi penduduk tertinggi di dunia dan terus mengalami peningkatan  dan  bertumbuh  secara  signifikan dalam  penggunaan  teknologi  digital.  Menurut laporan  We  are  Social  (2023)  Pada  awal  tahun 2023 pengguna internet di Indonesia menembus angka  212,9  juta  dan  akan  terus  bertambah hingga 215 juta pengguna pada akhir tahun 2023.
Peran  teknologi  digital  dan  internet diyakini mampu mendukung pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi  sering  kali  ditampilkan  sebagai kekuatan  transformatif  yang  bergerak  maju dengan cepat dan mengubah cara kita hidup serta bekerja.  Solusi  digital  memungkinkan  untuk mempersingkat cara kerja sebelumnya yang lebih tradisional dan berpotensi mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas  hidup  yang  lebih  baik.  Pernyataan tersebut  didukung  oleh  Pankajam  (2018)  yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan  berkelanjutan,  prosesnya  dapat dipadukan  dengan  digitalisasi.  Transformasi digital  membantu  perusahaan  atau  korporasi untuk memperoleh manfaat efisiensi, membantu negara menjalankan pemerintahan secara efektif, memudahkan akses terhadap layanan publik, dan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menawarkan  banyak  peluang,  hingga  saat  ini pemerintah  maupun  pasar  terus  berfokus  pada pengembangan  konten  yang  inovatif  dan menarik, serta memanfaatkan platform teknologi digital  untuk  menjangkau  lapisan  masyarakat yang  lebih  luas  dan  meningkatkan  angka partisipasi  masyarakat.  Untuk  itu,  teknologi digital dituntut mampu mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Terlebih lagi, pembangunan  yang  inklusif  terhadap  kelompok disabilitas sejalan dengan Sustainable Development  Goals  (SDGs)  yang  tujuan utamanya  untuk  memastikan  tidak  ada  satu kelompok  pun  yang  ditinggalkan  dalam  proses pembangunan.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas  di
Indonesia sebesar 10 persen dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat jumlah penduduk disabilitas di Indonesia  sebanyak  22,5  juta  jiwa.  Sedangkan menurut  Survei  Ekonomi  Nasional  tahun  2020 bahwa terdapat 28,05 juta penduduk disabilitas. Sebanyak  6,1  juta  orang  dengan  kategori disabilitas berat terdiri dari 1,2 juta orang dengan disabilitas  fisik,  3,07  juta  orang  dengan disabilitas  sensorik,  149  ribu  orang  dengan disabilitas  mental,  dan  1,7  juta  orang  dengan disabilitas  intelektual  (S.  Gandhawangi,  2023). Data  tersebut  sifatnya  hanya  prediksi  jumlah saja, belum dapat dipergunakan untuk memperkirakan  jumlah  penduduk  disabilitas secara  akurat  karena  diyakini  masih  terdapat fenomena  gunung  es  terkait  data  disabilitas  di Indonesia.
Dengan besarnya  gelombang transformasi digital,  diharapkan  juga  terbuka  peluang  besar bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan  informasi,  produk,  dan  layanan digital untuk menjalani hidup yang lebih mandiri. Menurut  Raja  (2016),  gelombang  transformasi digital  dapat menciptakan  paradigma baru  yang mendorong inklusifitas serta mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas secara  utuh.  Hal  ini  karena  teknologi  informasi memungkinkan pasar global melakukan interaksi dengan  lebih  mudah  dan  efektif.  Selain  itu, teknologi  saat  ini  semakin  memudahkan  akses bagi penyandang disabilitas dan memungkinkan individu  penyandang  disabilitas  mendapatkan layanan pemerintah secara mandiri, mendapatkan pendidikan dan mengakses informasi pekerjaan (Raja, 2016).
Dalam lingkup mikro, transformasi digital seperti  contohnya  sosial  media  dapat  menjadi sarana  bagi  penyandang  disabilitas  dalam membangun citra diri. Citra diri dapat dibangun melalui  kegiatan  membagikan  pengalaman pribadi,  pencapaian,  dan  aktivitas  keseharian. Dengan  kata  lain,  teknologi  informasi  digital dapat  dimanfaatkan  untuk  mengungkapkan identitas  dan  keberagaman,  memperkuat  rasa mandiri dan harga diri, meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  kehidupan  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  penyandang disabilitas,  serta  untuk  mempromosikan  inklusi dan kesetaraan. (Navindri et.al,  2024).
Bahasan terkait inklusi digital telah muncul dalam  10  tahun  terakhir  bersamaan  dengan
masuknya  revolusi  industri  4.0  di  Indonesia, dimana  teknologi  telah  terintegrasi  dengan internet. Di awal, penelitian  inklusi digital lebih terfokus  kesenjangan  digital  pada  setting administratif kelembagaan baik institusi pemerintahan  daerah  (Hadiyat,  2014)  maupun penerapannya  pada  lembaga  pendidikan  atau sekolah  (Zulham,  2014).  Kemudian  topik  ini mulai  bergeser  pada  diversifikasi  pengguna teknologi  digital  seperti  masyarakat  daerah terpencil (Yanti, et all, 2015 & Nasution, 2016) dan  perempuan  (Limilia,  2018),  namun  belum ditemukan penelitian komprehensif yang khusus mengusung  semangat  inklusi  digital  bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan  hal  tersebut,  inklusi  digital menjadi  isu  sosial  yang  semakin  penting  untuk dijadikan perhatian  baik aspek peluang  maupun pertimbangan  mengenai  hak  asasi  manusia, bahasa,  masalah  identitas,  ketenagakerjaan, partisipasi,  kesetaraan,  sosial,  keterlibatan komunitas dan masyarakat, serta peluang terkait dengan  teknologi  digital  (Poerwanti,  2017  & Warschauer,  2003).  Artikel  ini  membahas bagaimana teknologi informasi digital khususnya terkait  kesadaran,  motivasi,  akses  kepemilikan, akses  penggunaan  internet,  keterjangkauan, keterampilan  dan  kebutuhan  akan  teknologi adaptif  serta  hambatan  dan  tantangan  para penyandang  disabilitas  dalam  mewujudkan inklusi digital di Indonesia.

## Metode
Literatur  review  menjadi  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yang  dilakukan dengan  menelusuri  berbagai  referensi  pustaka. Objek  penelitian  ini  adalah  artikel  ilmiah  yang diterbikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yaitu  tahun  2013  hingga  2023  secara  online terindeks Google Scholar. Adapun pertimbangan penggunaan  Google  Scholar  sebagai  database karena  saat  ini  merupakan  basis  data  terbesar (Baneyx, 2008).
Pustaka  berupa  artikel  ilmiah  diperoleh menggunakan  aplikasi  Publish  or  Perish  8. Publish or Perish dipilih karena terbukti menjadi cara  paling  efektif  dalam  mencari  artikel  di  GS (Baneyx,  2008).  Pengumpulan  data  awal menggunakan kata kunci title yaitu “penyandang
disabilitas” dengan formulate keywords ‘penyandang  disabilitas’  AND  ‘teknologi digital’. Hasil yang dapatkan tersebut kemudian direduksi  kembali  dengan  hanya  memilih  topik bahasan teknologi digital yang terhubung dengan internet.  Langkah  selanjutnya adalah  cleaning data dengan  deduplikasi,  eliminasi  artikel  yang tidak  dapat  diakses,  dan  eliminasi  artikel  yang tidak  lengkap.  Lalu, refinement  data yang dilakukan  secara  manual  sehingga  mengerucut pada  37  artikel  ilmiah.  Adapun  bagan  rincian seperti di bawah ini:
Gambar 1. Bagan alur pengambilan data dalam penelitian
Sumber: olahan penelitian, 2023

## Pembahasan
Mengadopsi definisi inklusi digital menurut  Sanders  (2020)  yaitu  keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari solusi terhadap permasalahan peluang, akses, pengetahuan  dan  keterampilan  terkait  dengan pemanfaatan  teknologi,  dan  khususnya  internet. Beberapa  istilah  serupa  dan  diartikan  sama dengan  inklusi  digital,  misalnya  kapabilitas digital, partisipasi digital, dan literasi digital. Hal ini  pada  dasarnya  menekankan  pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  memanfaatkan teknologi  digital,  khususnya  internet,  dengan tujuan  meningkatkan  kehidupan  mereka  dan membantu mereka mengatasi kekurangan lainnya  (The  Wales  Co-operative  Center  with Carnegie UK Trust, 2018).
Aspek  kunci  dalam  mewujudkan  inklusi digital  menurut  Dijk  (2005)  terdiri  dari  akses motivasi, akses material, akses keterampilan, dan akses  penggunaan.  Akses  motivasi  pada prinsipnya  ditentukan  oleh  sikap  penyandang disabilitas  terhadap  teknologi.  Akses  material mencerminkan  peluang  dan  sarana  untuk mengakses teknologi. Hal berikutnya yang perlu
204 artikel • Title: "Penyandang Disabilitas" • Formulate Keyword : 'penyandang disabilitas' OR 'teknologi digital' • Type : Artikel ilmiah • Range : 2013- 2023 • Lokus : Indonesia
163 artikel
• Screening topik: fokus pada teknologi digital yang memanfaatkan internet 97  artikel • Deduplikasi • Eliminasi artikel yang tidak dapat diakses • Eliminasi artikel yang tidak lengkap 55 artikel Refinement konten 37 artikel Final result
Sari Dewi P, Sukron Makmun, Amhar Davi Dewantara
dilakukan  adalah  akses  terhadap  keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi. Dengan  demikian,  akses  terhadap  keterampilan mencerminkan  perolehan  keterampilan  yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efisien  dan  efektif.  Yang  terakhir  adalah  akses terhadap penggunaan teknologi.
Pernyataan  di  atas  didukung  oleh  konsep Molnar (2003) yang menjelaskan bahwa ada tiga jenis kesetaraan digital, yaitu pertama, kesetaraan  akses  atau  kesenjangan  digital  tahap awal  ( early  stage  digital  equality) ,  yaitu kepemilikan  hak  untuk  mengakses  pada teknologi  digital.  Kedua,  penggunaan  atau kesenjangan digital primer ( primary digital gap ) yang  mengacu  pada  penggunaan  teknologi digital  di  masyarakat  yang  memiliki  akses terhadap  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Ketiga, quality of use atau kesetaraan digital lapis kedua  yang  berfokus  pada  kualitas  penggunaan teknologi  digital  pada  penyandang  disabilitas yang  menggunakan  teknologi  digital  dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan mengenai  inklusi  digital  sangatlah  kompleks, untuk  itu  The  University  of  Sussex  dan  NHS Sussex  (2022)  membantu  menguraikan  seluruh dimensi  konsep-konsep  sebelumnya  terkait inklusi digital dalam suatu kerangka seperti pada gambar 2.

## Gambar 2. Framework Inklusi Digital
Berdasarkan kerangka ini, inklusi digital di Indonesia  dapat  dianalisis  lebih  lanjut  melalui enam  komponen:  kesadaran  akan  manfaat digitalisasi,  motivasi  menggunakan  teknologi digital, akses terhadap kepemilikan dan
keterjangkauan,  dukungan  keterampilan  dan teknologi,  akses  terhadap  teknologi  yang  dapat diakses dan digunakan, kepercayaan, pedoman & dukungan yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk mengakses ruang digital.

## Kesadaran akan Manfaat Teknologi Digital
Sebagian  besar  penyandang  disabilitas telah  menyadari  bahwa  pesatnya  pertumbuhan dan pergeseran teknologi mengharuskan mereka beradaptasi  dengan  teknologi  digital.  Adanya teknologi digital mereka yakini dapat memudahkan  kehidupan  mereka,  khususnya dalam  hal  komunikasi.  Dengan  internet, penyandang  disabilitas  dapat  mengurangi  atau memanfaatkan  keterbatasan  mobilitas  fisiknya sehingga  semakin  meningkatkan  kemandirian, produktivitas,  dan  kreativitasnya.  Misalnya dengan  memiliki  telepon  genggam  dan  akses internet,  mereka  semakin  mudah  mengelola keuangan  digital,  bertransaksi,  berkomunikasi lintas daerah, mengakses informasi dengan cepat, dan  membuka  peluang  dalam  pengembangan diri.
Kesadaran  akan  manfaat  teknologi  digital tersebut  tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  dan toleransi  publik  akan  pentingnya  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  dan  inklusi  terutama dalam  penggunaan  teknologi  digital  agar mengikis stigma, diskriminasi dan marginalisasi sosial  lainnya  yang  turut  menjadi  penyebab kesenjangan  digital  antara  kelompok  disabilitas dan non-disabilitas. ( Daroini, S., & Jumriyah, J, 2020).  Menurut  Shin  dkk  (2021)  kesenjangan digital  dapat  terjadi  salahsatunya  diakibatkan oleh  faktor  sosio-demografi.  Faktor    sosio- demografi    berkaitan    dengan  jenis  kelamin, umur,    tingkat  pendidikan,  tingkat    pendapatan, wilayah  dan  status  disabilitas.

## Motivasi  dalam  Pengggunaan  Teknologi Digital
Dijk  (2006)  menganggap  aspek  motivasi lebih  penting  dibandingkan  akses  materiil. Sebelum  memiliki  telepon  genggam  atau komputer untuk mengakses internet, penyandang disabilitas  harus  memiliki  motivasi  dan  minat terlebih  dahulu.  Akan  sia-sia  jika  penyandang disabilitas  memiliki  akses  tetapi  mereka  tidak memiliki  keinginan  untuk  menggunakannya. Secara  umum,  motivasi  dan  minat  penyandang disabilitas  untuk  mengakses  teknologi  digital
tampaknya  masih  lemah.  Faktor  ekonomi, keterbatasan  fisik,  rendahnya  dukungan  sosial, ketersediaan  teknologi  digital  yang  sesuai dengan  kebutuhan  penyandang  disabilitas, keterampilan menguasai teknologi digital
menjadi penyebab
minimnya motivasi penyandang disabilitas.
Selain  itu,  Onitsuka,  Hidayat,  dan  Huang (2018)  menambahkan  bahwa  usia  juga  menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi penggunaan teknologi  digital,  semakin  muda  usia  seseorang dalam  mengenal  internet  maka  akan  semakin mudah  bagi  mereka  menggunakannya  di  masa depan,  dan  sebaliknya.  Menurut  penelitian Akhsan & Ramadhan (2020) khusus penyandang disabilitas  usia  produktif  terutama  yang  masuk dalam  kategori  gen-z  tidak  ada  pembedaan motivasi  yang  signifikan  antara  kelompok disabilitas  dan  kelompok  non-disabilitas  dalam penggunaaan teknologi digital khususnya media sosial.  Perbedaannya  hanya  terletak pada  teknis penggunaannya.
Gambar 3. Piramida penduduk Indonesia
Gambar 4. Piramida penduduk disabilitas Indonesia
Sumber : BPS (2019) & Susenas (2020)
Jika  melihat  data  demografi  Indonesia, akan ditemukan bahwa piramida usia kelompok penyandang disabilitas bertolak belakang dengan piramida  usia  populasi  Indonesia  (Gambar  3  & 4).  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  terdapat kecenderungan  jumlah  penyandang  disabilitas didominasi  oleh  penduduk  usia  lanjut.  Sejalan
dengan menurunnya fungsi fisik dan mental atau emosional  karena  proses  penuaan  dengan demikian motivasi penggunaan teknologi digital jauh dari motivasi yang dimiliki oleh kelompok non-disabilitas.
Akses  Kepemilikan,  Akses  Penggunaan  dan Keterjangkauan
Akses  terhadap  informasi  sangat  erat kaitannya dengan akses terhadap media komunikasi  dan  informasi,  serta  kemampuan berkomunikasi.  Di  era  teknologi,  telepon genggam,  komputer,  dan  internet  telah  menjadi media  penting  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi.  Di  Indonesia,  akses kepemilikan  dan  penggunaan  telepon  genggam dan laptop oleh penyandang disabilitas tergolong rendah.
Hal  ini  terlihat  dari  data  Susenas  tahun 2020  (Gambar  5)  yang  menunjukkan  bahwa selama  tiga  tahun,  presentasi  kepemilikan telepon telepon genggam penyandang disabilitas selalu  dibawah  kelompok  non-disabilitas.  Pada tahun  2020  terlihat  trennya  semakin  menurun, hanya  36,7%  penyandang  disabilitas  yang memiliki  akses  kepemilikan  ponsel  atau  laptop, sedangkan  kelompok  non-disabilitas  sebesar 59,4%.
Gambar 5.
Grafik perbandingan kepemilikan telepon genggam penyandang disabilitas dan non-disabilirtas
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021
Gambar 6. Grafik perbandingan kepemilikan akses internet penyandang disabilitas dan non-disabilirtas

## Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021
Selain  angka  kepemilikan  yang  rendah, tidak  semua  penyandang  disabilitas  yang memiliki  telepon  genggam  tersebut  telah tersambung  dengan  internet.  Masih  dalam sumber  yang  sama,  diketahui  hanya  sekitar 18,9%  penyandang  disabilitas  yang  memiliki akses terhadap internet sedangkan non- disabilitas sebesar 52,7% (Gambar 6).
Hal ini membatasi kemampuan penyandang  disabilitas  untuk  berpartisipasi dalam  dunia  digital,  mengakses  sumber  daya pendidikan,  terlibat  dalam  komunikasi  online, dan memanfaatkan  layanan digital.  Terbatasnya akses terhadap teknologi berarti bahwa penyandang  disabilitas  adalah  salah  satu komunitas yang paling kurang terlayani, kurang memiliki  akses  terhadap  konektivitas  internet yang  andal  dan  perangkat  teknologi  penting (Ambon dkk., 2023).
Pernyataan di atas didukung pula oleh data yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (2021) menyatakan  hanya  sekitar  9%  dari  total  jumlah populasi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia yang memiliki akses digital. Berdasaarkan angka tersebut maka semakin nyata pula keterpurukan penyandang  disabilitas  memperoleh  hak  atas akses  digital.  Hal  ini  menegaskan  bahwa penyandang disabilitas cenderung merasa terintimidasi  oleh  teknologi  digital  dan  masih jauh  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan kelompok non-disabilitas.

## Keterampilan Digital
Tidak dapat dipungkiri pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan  dalam membangun  inklusi  digital.  Tidak  hanya meningkatkan keterampilan individu penyandang disabilitas dalam mengelola
kompleksitas  teknologi  tetapi  juga  mendorong individu  untuk  menggunakan  teknologi  dalam kehidupannya. (Cruz-Jesus dkk., 2016).
Menurut  Haniko  (2023)  saat  ini  tingkat keterampilan  digital  yang  diperlukan  untuk menavigasi  internet,  menggunakan  alat  digital, dan mengevaluasi informasi online secara kritis sangatlah rendah terutama pada kelompok rentan dan terpinggirkan (Haniko, 2023;  Zubir  et  al., 2022;  Sari  et  al.,  2023).  Kesenjangan  literasi digital  ini  menghambat  kemampuan  individu untuk    sepenuhnya    terlibat  dalam  platform digital,  mencari  peluang  kerja,  mengakses sumber  daya  pendidikan,  dan    berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial  dan  kemasyarakatan (R Rahmaniar  et  al., 2022 & Erissa  &  Widinarsih, 2022)
Jika  dilihat  berdasarkan  angka  partisipasi penyandang disabilitas  pada  pendidikan formal, data  Bappenas  (2020–2021)  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia tergolong rendah dimana 50% dari seluruh penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki  ijazah.  Dengan  kata  lain,  terdapat sekitar  50%  penyandang  disabilitas  yang  tidak mengenyam  bangku  pendidikan.  Sedangkan 50%  lainnya  belum  dapat  dipastikan  tingkat pendidikannya.  Dengan  rendahnya  tingkat pendidikan  penyandang  disabilitas,  peluang bersaing  di  pasar  kerja  formal  pun  semakin rendah.  Selain  itu,  diketahui  pula  bahwa penyandang  disabilitas  cenderung  terlambat untuk  mengenyam  bangku  sekolah,  baik  karena disabilitas  yang  dimilikinya  maupun  karena ketidaktahuan  keluarga  dan  lingkungannya mengenai pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas (BRIN, 2022). Kesempatan kedua mungkin bisa didapatkan  oleh  penyandang  disabilitas  melalui pendidikan  informal,  namun  karena  stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas  menyebabkan  rendahnya  harga  diri mereka.  Ketidakberdayaan  ini  dapat  membuat
penyandang  disabilitas  mengalami  kesulitan dalam mencari dukungan dan bantuan. Pengalaman  negatif  yang  dihadapi  oleh  banyak penyandang  disabilitas  ini  juga  yang  dapat memengaruhi  motivasi  dan  untuk  mempelajari keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi digital.
Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang  rendah  ini  menjadi  salah  satu  penyebab kesenjangan keterampilan digital antara penyandang  disabilitas  dan  non-disabilitas (Widjaja  et.al,  2020).  Indonesia  sendiri  saat  ini masuk  dalam  kategori  kesenjangan  level  2 terutama  dalam  kesenjangan  keterampilan digital.  Dimana  dari  38  provinsi  di  Indonesia, mayoritas masyarakatnya memiliki peluang lebih rendah  untuk  memiliki  keterampilan  digital dibandingkan  penduduk  wilayah  perkotaan khususnya DKI Jakarta. Terdapat enam provinsi di kawasan timur Indonesia yang tercatat sebagai provinsi  terendah  dalam  tingkat  keterampilan digital.  Uniknya,  provinsi  Bali  yang  berada  di wilayah  timur  Indonesia  menunjukkan  peluang lebih  besar  dalam  literasi  digital,  keterampilan komunikasi  dan  kolaborasi  jika  dibandingkan dengan  DKI  Jakarta  (East  Venture  2020,  2021; East Ventures 2022).
Transformasi  digital  yang  mengalami pertumbuhan  pesat  di  seluruh  Indonesia berdampak  juga  pada  perubahan  permintaan keterampilan. Sebagaimana kita ketahui, kualitas sumber  daya  manusia  terutama  penyandang disabilitas masih jauh dari kata baik. Kesenjangan  keterampilan  digital  masih  terjadi karena  kepemilikan  telepon  genggam  tidak berbanding  lurus  dengan  penggunaan  dan kemanfaatan  teknologi  digital.  Teknologi  dan perangkat  yang  digunakan  masyarakat  serta keterampilan digital mereka menentukan peluang  mereka  dalam  keseharian.  Penyandang disabilitas yang paham akan cara menggunakan internet  akan  mendapatkan  manfaatnya.  Lebih lanjut,  meskipun  saat  ini  semakin  banyak program  peningkatan  keterampilan  digital  telah dilakukan,  pemerintah  masih  belum  mampu mengurangi jarak gap keterampilan digital antara penyandang  disabilitas  dan  non-disabilitas (Jayanthi et.al, 2022).

## Teknologi adaptif
Akses  tidak  hanya  sekedar  kepemilikan teknologi  dan  perangkat  internet,  namun  juga
akses dalam memperoleh teknologi adaptif yang dirancang  khusus  dan  memudahkan  bagi pengguna penyandang disabilitas dengan segala keunikannya.  Menjadi  persoalan  tersendiri dimana  sangat  sedikit  sekali  perangkat  digital yang  ramah  terhadap  pengguna  penyandang disabilitas  (Prasetyono,  A  P.,  et.al,  2023). Pemenuhan  kebutuhan  akan  teknologi  adaptif sebagai sebuah alat bukan saja mahal (Issn et al., 2022)  dan  sulit  dipelajari,  bahkan  dalam pengembangannya  juga  sangat  lambat.  Sebagai contoh  teknologi  adaptif  adalah  pembaca  layar ( screen reader ), aplikasi pembesaran (magnification  applications),  alat  identifikasi percakapan (speech  recognition  software), Keyboard filters dan sebagainya .
Penelitian  Prestianta,  et  all  (2018) mengemukakan bahwa dari 62 media siber yang telah terverifikasi faktual dan telah terdaftar oleh dewan  pers,  tidak  ada  situs  web  yang  100% sesuai  dengan  Pedoman  Aksesibilitas  Konten Web atau Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),  dengan  nilai  rerata  pencapaian  yaitu 62,4%.  Hal  ini  menunjukka  bahwa  sebagian besar media digital berbasis internet tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.
Beberapa  masalah  yang  sering  ditemui dalam penggunaan teknologi adaptif misal pada sistem  teknologi  yang  memungkinkan  untuk menerjemahkan  alfabet  ke  braille  secara real- time .  Teknologi  adaptif  ini  memudahkan penyandang  disabilitas  netra  dalam  membaca teks,  meski  masih  memerlukan  pengembangan lebih  lanjut  untuk  dapat  memindai  teks  digital. Namun  perlu  digarisbawahi  bahwa  teknologi adaptif sangat sulit dijangkau karena memerlukan biaya  tambahan  yang tidak  murah. Selain  mahalnya  harga  yang  harus  dikeluarkan, tidak semua penyandang disabilitas netra mampu menggunakannya,  setidaknya  mereka  harus mampu membaca braille atau sistem pembacaan tertentu.
Pasar  dalam  hal  ini  produsen  perangkat teknologi  adaptif  juga  kewalahan  menghadapi tantangan  dalam  penyediaan  teknologi  yang mampu  merangkul  dan  memfasilitasi  semua keunikan  penyandang  disabilitas.  Seperti  yang diketahui  spektrum  kereagaman  dan  derajat disabilitas sangatlah luas.  Hal tersebut berimbas pada semakin beragam pula kebutuhan penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  kondisi keterbatasannya.

## Sari Dewi P, Sukron Makmun, Amhar Davi Dewantara
Walau  demikian  ditemukan  pula  praktik baik  yang  berasal  dari  inisiasi  dari  penyandang disabilitas sendiri. Dirilis dari portal Liputan6.com (2022), terdapat beberapa inovasi teknologi adaptif yang diapresiasi oleh kementerian  sosial  yaitu  alat  sensor  ketinggian air  minum  pada  gelas,  kursi  roda  multiguna tongkat  penuntun  adaptif  Kartini,  sepeda  motor disabilitas,  dan  inovasi  Difabel  Siaga  Bencana (Difagana). Hal ini menunjukan adanya dorongan  yang  kuat  untuk  mendobrak  stigma yang selama ini ada dimana disabilitas dianggap tidak berdaya, lemah dan memiliki keterbatasan intelektual dibandingkan non-disabilitas.

## Perlindungan dan keamanan digital
Perkembangan teknologi digital tidak luput dari hadirnya kejahatan digital di dalamnya, hal ini  juga  menjadi  tantangan  bagi  penyandang disabilitas. Meningkatnya kekhawatiran mengenai aspek dan risiko negatif dari internet, seperti  pelecehan,  pencurian,  kebocoran  data, penipuan,  dan  dapat  membatasi  penggunaan teknologi  digital  dan  internet  (Anshori,  2023  & Iriantara  2009).  Dengan  keterbatasan  fisik  dan minimnya  kesempatan  dalam  memperoleh keterampilan  digital,  penyandang  disabilitas semakin  rentan  ketika  menggunakan  gawai  di tempat  umum,  mencoba  melindungi  informasi yang terlihat di layar mereka, atau mengidentifikasi  tanda-tanda  konten  digital palsu ketika aksesibilitas terhadap dokumen atau layanan buruk (Chadwick, D.D, 2019 & Abdal, N. M et.al, 2023).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  menjadi penting  untuk  membangun  sistem  perlindungan dan keamanan digital bagi penyandang disabilitas. Adapun usaha legal dalam perwujudan  komitmen  negara  dalam  menjaga hak  privasi  dan  keamanan  informasi  kepada penyandang  disabilitas  salah  satunya  melalui undang-undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 26 dikhususkan terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan jaminan pelindungan data pribadi.

## Dukungan Kebijakan dan Regulasi
Regulasi  dan  kebijakan  yang  mendorong teknologi  inklusif  bagi  penyandang  disabilitas sangatlah penting (Zulkenedi, 2023 & Ernawati & Asropi, 2023 ). Hal ini untuk memastikan dan
menjamin  seluruh  perangkat  teknologi  dapat digunakan  dan  diakses  secara  merata  oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali bagi mereka  yang  mempunyai  hambatan  dan berkebutuhan  khusus.  Adanya  kebijakan  dan implementasi  yang  baik  dapat  membantu  dan menjadi  pijakan  yang  tepat  untuk  mengatasi hambatan  bagi  penyandang  disabilitas  di  ruang digital.
Oleh  karena  itu  pengembangan  regulasi dan kebijakan yang kuat berperan sangat penting dalam menjamin aksesibilitas ruang digital bagi penyandang  disabilitas.  Namun  kebijakan  dan peraturan harus sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan pola konsultasi menyeluruh dengan seluruh  pemangku  kepentingan  terkhusus penyandang disabilitas itu sendiri.
Indonesia  memang  berada  pada  tingkat inklusi  terendah  di  sektor  informasi  dan teknologi.  Namun,  ditemukan  pula  upaya menciptakan ruang inklusi digital di masyarakat melalui  kebijakan  dan  regulasi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  berlakunya  undang-undang nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.  Hal  ini  merupakan  langkah  penting dalam  upaya  memberikan  dan  meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 mengamanatkan  dukungan,  kewajiban  dan pemenuhan berbagai hak penyandang disabilitas. Termasuk  yang  berkaitan  dengan  aksesibilitas ruang  digital.  Pada  pasal  24,  negara  menjamin terpenuhinya  hak  penyandang  disabilitas  dalam berekspresi,  berkomunikasi,  dan  memperoleh informasi.  Pada  pasal  24  dijelaskan  bahwa penyandang  disabilitas  mempunyai  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat  melalui  berbagai media  termasuk  media  digital.  Selain  itu,  pada Pasal  24  huruf  b,  pemerintah  juga  menjamin terpenuhinya  hak  memperoleh  informasi  dan berkomunikasi  melalui  media  yang  mudah diakses sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat,  braille,  dan  komunikasi  augmentatif dalam interaksi resmi.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas telah  turut  meningkatkan  kesadaran  warga
negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dengan  adanya  undang-undang  ini,  institusi pemerintah  dan  swasta  semakin  sadar  akan pentingnya mendukung dan menghormati keberadaan  penyandang  disabilitas  (Widjaja et.al,  2020).  Undang-undang  ini  menjadi landasan utama untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan aksesibilitas fisik.
Secara  umum  UU  No.  8  Tahun  2016 merupakan  langkah  positif  dalam  menciptakan ruang  inklusi  dan  kesetaraan  bagi  penyandang disabilitas  di  Indonesia.  Namun  sayangnya tantangan  dalam  proses  implementasinya  masih perlu diperhatikan lebih melalui berbagai upaya bersama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat umum. Melalui kerjasama yang baik, implementasi  UU  No.  8  Tahun  2016  dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi penyandang  disabilitas  dan  masyarakat  pada umumnya.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Indonesia  masih  berada  pada  tingkat  inklusi terendah  di  sektor  informasi  dan  teknologi. Hambatan  utama  dalam  menciptakan  ruang digital  yang  inklusif  adalah  motivasi  dan  minat dalam  pengggunaan  teknologi  digital,sulitnya akses kepemilikan, penggunaan & keterjangkauan  terhadap  teknologi  digital, keterampilan  digital  yang  minim,  sulitnya memperoleh  teknologi  adaptif,  kepastian  akan perlindungan  dan  keamanan  digital  serta dukungan
Walau demikian, ditemukan juga semangat perubahan  dalam  upaya  mewujudkan  inklusi digital  dengan  mengurangi  kesenjangan  digital melalui dukungan kebijakan, perbaikan infrastruktur,  kegiatan  pemberdayaan,  dan peningkatan  kesadaran  masyarakat.  Dibutuhkan aktor-aktor yang memiliki peran strategis dalam mendorong  inklusi  digital  bagi  penyandang disabilitas di Indonesia, seperti Pemerintah Pusat dan  pemerintah  daerah,  lembaga  swadaya masyarakat,  sektor  swasta,  media  massa,  dan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdal,  N.  M.,  Shabrina  Syntha  Dewi,  Ninik Rahayu  Ashadi,  Dwi  Rezky  Anandari, Syahrul, Labusab, & Andi Zulfikar Yusuf. (2023).  Sosialisasi  Pentingnya  Keamanan Data Digital Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar. Jurnal Hasil- Hasil  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan Masyarakat,  2(1),  91–97.  Retrieved  from https://journal.unm.ac.id/index.php/JHP2

## M/article/view/190
Akhsan,  F,  &  Ramadhana,  MR  (2020).  Motif
Komunikasi  Bermedia  pada  Penyandang Disabilitas (Studi pada Penyandang Disabilitas  Netra  yang  Menggunakan Instagram). e-Proceeding of Management : Vol.7, No.2, https://openlibrarypublications.telkomuniv ersity.ac.id/index.php/management/article/ download/13570/13095 Ambon, U. P., Tinggi, S., Kristen, A., Bangsa, L.,
&  Islam,  I.  A,  (2023)  Jurnal  Pendidikan dan Konseling ( Literature Study ), 5
Anshori,  A.N.A.  (2023).  Studi:  Perempuan Disabilitas Alami Ketidaksetaraan Gender di  Dunia  Nyata  dan  Digital.  Liputan  6. Diambil dari https://www.liputan6.com/ Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
(2021)  “Tinjauan  Peningkatan  Akses  dan Taraf  Hidup  Penyandang  Disabilitas Indonesia:  Aspek  Sosioekonomi  dan Yuridis”, Laporan
Rekomendasi
Kebijakan.
Baneyx,  A.  (2008).  “Publish  or  Perish”  as citation  metrics  used  to  analyze  scientific output in the humanities: International case studies  in  economics,  geography,  social sciences, philosophy, and history. Archivum  Immunologiae  et  Therapiae Experimentalis, 56(6), 363–371. https://doi.org/10.1007/s00005-008- 00430 . BRIN,  (2022).  Naskah  Kebijakan  Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi
Penyandang  Disabilitas:  Rekomendasi Kebijakan  Komite  Nasional  MOST-
UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO–
Jakarta: Penerbit BRIN.
Chadwick,  D.D.,  Online  Risk  for  People  with Intellectual Disabilities, (2019). Available: https://wlv.openrepository.com/bitstream/
Sari Dewi P, Sukron Makmun, Amhar Davi Dewantara
handle/2436/622890/DrDDChadwickCyb ercrimeandOnlineRiskforpeoplewithintell ectualdisabilitiesTizardCentreReviewfinal .pdf?sequence=2&isAllowed=y
Cruz-Jesus,  F.,  Vicente,  M.  R.,  Bacao,  F.,  & Oliveira, T. (2016).  The education-related digital divide:  An  analysis  for  the EU-28. Computers  in  Human  Behavior,  56,  72– 82. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.027 Daroini,  S.,  &  Jumriyah,  J.  (2020).  Penguatan inklusi  sosial  bagi  penyandang  disabilitas melalui  Forum  Malang  Inklusi  (FOMI): studi  kasus  Persatuan  Tunanetra  (Pertuni) Kabupaten Malang.
Dijk,  J.  van,  (2005).    “The  deepening  divide :
Inequality  in  the  Information  Society”,
Sage Publications.
Dijk,  Jan.  van A.  G.  M.  (2006)  “Digital  Divide
Research,
Achievements
and
Shortcomings”  Poetics 34: 221–235, DOI: 10.1016/j.poetic.2006.05.004.
East  Venture.  (2020).  Digital  Competitiveness Index  2020 :  Peluang  dan  Tantangan Ekonomi  Digital  di  34  Provinsi  dan  24 Kota di Indonesia.
East  Venture.  (2021).  Digital  Competitiveness Index  2021 :  Momentum  Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital. In Website Kementerian Komunikasi dan Informatika.
East  Ventures.  (2022).  Digital  Competitiveness Index  2022 :  Menuju  Era  Keemasan Digital Indonesia.
Erissa, Dhea and Widinarsih, Dini (2022) "Akses
Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur," Jurnal Pembangunan  Manusia:  Vol.  3:  No.  1, Article 10. https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027 Ernawati, D & Asropi.  2023.  Akses Teknologi Sebagai Pintu Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas. Konfrensi Nasional  Ilmu  Administrasi  Vol  7,  No  1 https://knia.stialanbandung.ac.id/index.ph
p/knia/article/view/915
Hadiyat,  Y.  D.  (2014).  Kesenjangan  Digital  di Indonesia  (Studi  Kasus  di  Kabupaten Wakatobi).  Jurnal  Pekommas,  17(2),  81– 90. https://doi.org/10.30818/jpkm.2014.11702 03
Haniko,  P.  (2023).  Building  Students  ’Critical
Thinking  Skill  through  Problem-Based Learning Model. 14(1)
Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J.
W.,  Junaidi,  A.,  Sofyan,  &  Cahyono,  D.
(2023). Menjembatani Kesenjangan
Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan,  Dukungan,  dan  Peluang  untuk Inklusi  Digital  .  Jurnal  Pengabdian  West Science, 2(05), 306–315. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371 Iriantara,  Y.  (2009).  Literasi  media:  Apa, mengapa, bagaimana. Simbiosa Rekatama Media
Issn,  P.,  Syafrilriaugmailcom,  E.,  &  Fahmi,  M. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 10 No . 2 Mei 2022 E -ISSN  STUDENTS ’Perceptions    Of    The    Effectiveness    Of Online  Learning Policies In The Covid-19 Pandemic. 10(2)
Jayanthi,  R  &  Dinaseviani,  A.  (2022).  “The
Digital Gap and Solutions Implemented in Indonesia during the COVID-19 Pandemic”,  Jurnal  IPTEK-KOM  (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)  Vol.  24  No.2  :  187  –  200, DOI: http://dx.doi.org/10.17933/iptekkom Limilia,  P  (2018).  Perempuan  dan  kesenjangan digital di dalam keluarga. HUMANISMA: Journal  of  Gender  Studies  Vol  2,  No  1, http://dx.doi.org/10.30983/jh.v2i1.510
Liputan6.com  (2022).  Kemensos  Pamerkan  5
Inovasi  Karya  Penyandang  Disabilitas  di Pertemuan Difabel se-Asia
Pasifik. https://www.liputan6.com/disabilit as/read/5103677/kemensos-pamerkan-5- inovasi-karya-penyandang-disabilitas-di- pertemuan-difabel-se-asia-pasifik?page=4
Molnar, S. (2003). “The explanation frame of the digital  divide”,  Proceedings  of  the  IFIP summer  school  ‘Risks  and  challenges  of the networked society, Karlstad University.
Nasution,  RD  (2016).  Pengaruh  kesenjangan digital  terhadap  pembangunan  pedesaan (rural  development).  Jurnal  Penelitian Komunikasi  dan  Opini  Publik  Vol.  20 No.1, Juni 2016: 31-44
Navindri  et.al.  (2024),  Pembentukan  Citra  Diri Penyandang  Disabilitas  Tunanetra  Di Instagram.  Prosiding  Seminar  Nasional Mahasiswa  Komunikasi  Vol  2  No  1. https://conference.untag-
sby.ac.id/index.php/semakom/issue/view/ 35
Onitsuka,  Kenichiro,  A.R.  Rohman  Taufiq Hidayat,  dan  Wanhui  Huang,  (2018). “Challenges for the Next Level of Digital Divide in Rural Indonesian Communities”,
The  Electronic  Journal  of  Information System  in  Developing  Country  84  (2), DOI: 10.1002/isd2.12021.
Pankajam,  A  (2018).    Digitalisation  for sustainable development, Asian Journal of Multidimensional  Research,  vol.  7,  no.  1, pp 201-207.
Poerwanti,  S.  D.  (2017).  Pengelolaan  Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace  Inclusion.  INKLUSI,  4(1),  1– 24. https://doi.org/10.14421/ijds.040101 Prasetyono, A P., et.al. (2023). Need analysis for electric motorbikes based on the internet of things  to  improve  the  economy  of individuals  with  disabilities.  AIP  Conf. Proc.  9  March  2023;  2671  (1):  020033. https://doi.org/10.1063/5.0114725
Prestianta, A, M., Mardjianto, Fx, L., Ignatius, H, T,  N.  (2018).  Meta  Analisis  Platform
Media Digital Ramah Penyandang Disabilitas. Jurnal Lugas, Vol. 2(2), 69-80. Universitas Multimedia Nusantara. Diakses dari http:ojs.stiami.ac.id/index.php/lugas/articl e/view/264
Raja, D. S,. (2016). Bridging the disability divide through digital technologies. World
Development Report, 1–37.
S. Gandhawangi, (2023, January 3), “Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas Dimulai dari Pendataan” [Online].
Available: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2
023/01/03/pemberdayaan-penyandang- disabilitas-dimulai-dari-pendataan
Sanders  R,  (2020)  “Digital  inclusion,  exclusion and participation”, Available:
https://www.iriss.org.uk/resources/esss- outlines/digital-inclusion-exclusion-and- participation
Sari,      S.      A.,      Junaidi,      A.,      Rahmah,      S., Miswanda,      D.,      Saputra,      M.      F.,      & Khairahmi,      K.      (2023).  Pemberdayaan Masyarakat    Peternak    Lembu    Desa Banyumas  Kecamatan Stabat  Kabupaten Langkat  Dalam  Mengolah  Pakan  Ternak
Dari  Limbah Panen Perkebunan Tebu Ptpn
Ii Sumatera Utara. Jurnal Graha
Pengabdian, 5(1), 19–26
Shin,  S.-Y.,  Kim,  D.  and  Chun,  S.A.  (2021). Digital  Divide  in  Advanced  Smart  City Innovations. Sustainability, 13(7), p.4076. doi:10.3390/su13074076.
Simplisius  Yekri  Kurniawan,  Aries  Boedi Setiawan,  &  Wahyu  Dirgantara.  (2022).
Kursi Roda Otomatis Berbasis IoT(Internet Of  Things)  Menggunakan  Metode  PID (Proportional Integral Derivative Controller)  .  SinarFe7,  5(1),  79–84. Retrieved from https://journal.fortei7.org/index.php/sinar

## Fe7/article/view/364
The  University  of  Sussex  and  NHS  Sussex, (2022)  “The Digital  Inclusion Framework for  Health  and  Care”,  Available: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gatew ay/file.php?name=cog.pdf&site=586
The  Wales  Co-operative  Centre  with  Carnegie UK  Trust.  (2018).    “Digital  Inclusion  in Health  and  Care  in  Wales”,  Available: https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex /carnegie_uk_trust/2019/02/12121234/Dig ital-Inclusion-in-Health-and-Care-in- Wales-%E2%80%93-Full-report-English- version.pdf
Undang-undang  (UU)    Nomor  8  tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-undang  (UU)  Nomor  27  Tahun  2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Warschauer,  M.  “Technology  and  social inclusion:  Rethinking  the  digital  divide”,
MIT Press, Cambridge, 2003.
We  Are  Social,  (2023).    “Digital  2023”,
https://wearesocial.com/id?s=indonesia+2 023 Widjaja, A.H,, et.al. (2020). “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam
Memperoleh  Pekerjaan  dan  Penghidupan yang  Layak  bagi  Kemanusiaan”,  Jurnal Konstitusi,  Volume  17,  Nomor  1,  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1719
Yanti, M, & Alamsyah, A (2015). Karakteristik Kesenjangan  Digital  di  Sumatera  Selatan.
JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan  &  Teknologi  Informasi  Vol. 17 No. 1 https://doi.org/10.17933/iptekkom.17.1.20 15.39-50
Zubir,  M.,  Junaidi,  A.,  Selly,  R.,  Rahmah,  S., Nasution,  H.  I.,  &  Muchtar,  Z.  (2022).
Application  of  rotary  dryer  modification technology  to  increase  animal  feed production efficiency. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 45– 53. Zulham,  M  (2014).  Kesenjangan  digital  di kalangan guru SMP. Surabaya, Indonesia: Universitas Airlangga
Surabaya, academia.edu, <https://www.academia.edu/download/10 7325139/download-fullpapers- ln1623dde1cafull.pdf> Zulkenedi.  (2023).  “Kebijakan  Publik  dan Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia: Tantangan  dan  Alternatif  Kebijakan”.
Proceeding  Konferensi  Nasional  Ilmu
Administrasi 7.0 Vol 7, No 1
https://knia.stialanbandung.ac.id/index.ph p/knia/article/view/855/pdf