JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 1 (2022), 37-54 ; DOI: 10.31942/iq.v9i1. 6430, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |37
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen
Rina Maulidah,  Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Universitas Singaperbangsa Karawang rmaulidah74@gmail.com,  haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id, kariena.febriantin@fisip.unsika.ac.id

## Abstract
Trading activities are increasing rapidly in society, particularly in the age of globalization, and everything is becoming easier as technology advances. This also has an impact on community trading  activities,  which  no  longer  take  place  conventionally  but  only  through  internet- connected  mobile  phones;  this  type  of  trade  is  commonly  referred  to  as  e-commerce.  The benefits of buying and selling transactions are numerous, but with the availability of buying and selling online, it is inevitable that consumer rights will be violated. The current regulations are clearly different from how buying and selling transactions are now conducted  over the internet.  The  goal  of  this  research  is  to  discover  how  to  regulate  online  trading  laws  and regulations,  as  well  as  to  solve  legal  problems  in  online  trading.  This  study  employs  a qualitative approach with a normative legal approach. According to the findings of this study, e-commerce transactions are governed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), which was then amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, among other regulations. Problems in e-commerce transactions can be resolved through legal or litigation, non-litigation, or out of court.
Keywords : : Online Trading; Legal protection; Consumer

## Abstrak
Kegiatan  Perdagangan  meningkat  pesat  di  masyarakat,  terlebih  di  era  globalisasi  segala sesuatunya  menjadi  semakin  mudah  karena  telah  berkembangnya  teknologi  yang  semakin maju. Hal itu juga berdampak pada kegiatan perdagangan di masyarakat yang tidak lagi terjadi secara  konvensional  melainkan  hanya  melalui  handphone  berbasis  internet,  jenis perdagangan ini lazim disebut sebagai e-commerce. Keuntungan dari transaksi perdagangan ini  memang  sangat  banyak,  tetapi  dengan  adanya  perdagangan  secara  online  tentu  akan sangat berisiko kepada hak-hak bagi konsumen yang tidak dipenuhi. Peraturan yang telah ada jelas berbeda dengan cara transaksi jual-beli itu dilakukan sekarang melalui internet. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  guna  mengetahui  bagaimana  pengaturan  mengenai  perdagangan online  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  penyelesaian  masalah  dalam perdagangan  online  secara  hukum.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normative.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  transaksi  e- commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai Peraturan lainnya. Mengenai penyelesaian permasalahan dalam transaksi e-commerce dapat melalui jalur hukum atau litigasi maupun non litigasi atau jalur diluar pengadilan.
Kata kunci : Perdagangan Online; Perlindungan Hukum; Konsumen
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 38

## A. Pendahuluan
Globalisasi  membawa  dampak  pada  pengaruh  perkembangan  Internet, dimana  perekonomian  dunia  memasuki  era  baru  yang  lebih  modern  dengan istilah  digital  economic  atau  ekonomi  digital.  Kemunculannya  ditandai  dengan semakin  banyaknya  masyarakat  dunia  yang  menggunakan  internet  untuk kegiatan perekonomian. Salah satu contohnya adalah pada sektor Perdagangan yang  semakin  banyak  mengandalkan  perdagangan  elektronik  atau electronic commerce  (e-commerce) sebagai  media  transaksi. 1 Hal  ini  tentunya  membawa pengaruh terhadap perkembangan bisnis di Indonesia yang semakin efektif dan efisien. Dengan kehadiran e-commerce konsumen tidak perlu lagi datang secara langsung untuk membeli suatu barang, tetapi cukup dengan memesan melalui internet  dan  membaca  deskripsi  serta  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  dibuat oleh  si  penjual  menggunakan  media  elektronik.  Faktor  lainnya  yang  menjadi pendorong  berkembang  pesatnya  transaksi  perdagangan  online  di  Indonesia karena, besarnya pengguna internet.
Pada  Konsep  perdagangan  jual  beli e-commerce tidak  secara  langsung menimbulkan  perikatan  antara  para  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  untuk memberikan suatu prestasi. Dampak dari adanya perikatan itu adalah timbulnya hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam suatu  perikatan.  Dalam  jual  beli  yang  menimbulkan  adanya  perikatan menyebabkan  adanya  hubungan  para  pihak,  yakni  pihak  yang  satu  berhak prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib  memenuhi  prestasi,  begitu  juga  sebaliknya. 2 Perikatan atau yang biasa disebut dengan kontrak memiliki fungsi yang sangat berarti pada kehidupan masyarakat sosial, khususnya dalam sektor perdagangan. Pada dasarnya perjanjian telah lahir dan mempunyai sifat mengikat para pihak yang terjadi pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak terkait unsur pokok  dari perjanjian  tersebut.  Seperti contoh, seandainya pada perjanjian  jual beli  sudah  terjadinya  kesepakatan  mengenai  “barang  dan  harga,”  lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli  barang  bergerak  merupakan  perjanjian  yang  bersifat  konsensual,  artinya perjanjian  ini  bersifat  mengikat  pada  saat  terjadinya  kesepakatan  antara  pihak
_______________
1 Cindy  Aulia  Khotimah  and  Jeumpa  Crisan  Chairunnisa,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce) ,” Business Law Review 01, No. 01 (2016): 14–20,https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-02-cindy-aulia-khotimah- jeumpa-crisan- chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli- online-e-commerce.pdf.
2 Ardiana Hidayah, “Jual Beli E-Commerce dalam Persfektif Hukum Islam,” Solusi 17, No. 1 (2019): 84–93, https://doi.org/http//doi.org/10.36546/solusi.v17i1.155.

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 39
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
yang terlibat, walaupun harganya belum dibayar kepada penjual dan barangnya belum diserahkan kepada pembeli. 3
Meskipun  telah  ditegaskan  bahwa  perjanjian  muncul  pada  saat tercapainya  kesepakatan  mengenai  hal  pokok  dalam  kontrak  tersebut,  akan tetapi, terdapat beberapa hal yang mesti diketahui sebagai syarat perjanjian yang telah  tercantum  dalam  Pasal  1320 Burgelik  Wetboek (BW)  antara  lain:  a) kesepakatan  mereka  (pihak-pihak  yang  terlibat)  yang  mengikatkan  dirinya;  b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c) suatu pokok persoalan
tertentu;  dan  d)  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang  atau  biasa  disebut  dengan klausa yang halal.
Menurut  Siregar, Electronic  Commerce atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah e-commerce merupakan  suatu  proses  pembelian,  penjualan  atau pertukaran  produk,  jasa  dan  informasi  melalui  jaringan  komputer  (internet). E- commerce merupakan bagian dari e-business , di mana dalam cakupan e-business lebih  luas,  tidak  hanya  sekadar  perniagaan  tetapi  mencakup  juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya.  Selain  teknologi  jaringan  www, e-commerce juga  memerlukan teknologi  basis  data  atau  pangkalan  data  (database),  surat  elektronik  (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang  melalui  ekspedisi,  dan  alat  pembayaran  untuk e-commerce . 4 Sekalipun adanya e-commerce ini  mempunyai  berbagai  dampak  postif,  akan  tetapi  juga tidak  memungkiri  adanya  dampak  negatif.  Salah  satu  contoh  dari  adanya dampak  negatif  yaitu  permasalahan  yang  dihadapi  konsumen  tidak  hanya sekedar  bagaimana  memilih  barang,  tetapi  jauh  lebih  komplek  dari  itu  yang menyangkut  pada  kesadaran  semua  pihak,  baik  pelaku  usaha,  maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.  Tujuan dari dibentuknya regulasi terkait dengan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan diharapkan secara tidak  langsung  dapat  mendorong  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain dari pada itu, regulasi ini juga  sebagai  implementasi  social  control  yang  dilakukan  oleh  konsumen terhadap  perbuatan  dan  perilaku  pelaku  usaha.  Pemerintah  menyadari  bahwa diperlukan  sebuah  Undang-Undang  serta  peraturan-peraturan  secara komperhensif  yang  dapat  menaungi  disegala  sektor  yang  berkaitan  dengan berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen, dan pemerintah
_______________
3 Muhammad Kamran and Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum Telematika,” Balobe Law Journal 1, No. 1 (2021): 41–56, https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501.
4 Ika  Atikah,  “Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Online (E-Commerce) Di  Era Teknologi,” Muamalatuna 10, No. 2 (2019): 1–27, http://dx.doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811.
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 40 memiliki  peran  penting  sebagai  pengawas  dalam  berjalannya  peraturan  serta Undang-Undang tersebut agar berjalan dengan baik.
Beberapa  permasalahan  yuridis  yang  timbul  berkenaan e-commerce diantaranya  adalah  perlindungan  konsumen,  hal  ini  dikarenakan  beberapa karakteristik khas dari e-commerce yang akan menepatkan pihak konsumen pada posisi yang rentan bahkan dirugikan. Seperti perusahaan yang terjaring melalui internet (the  internet  merchant) tidak  memiliki  alamat  fisik  di  suatu  negara tertentu, sehingga menyulitkan konsumen untuk dapat mengembalikan (return) produk yang tidak sesuai dengan pesanan yang telah disediakan di layanan e- commerce , konsumen juga sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local follow  up  service  or  repair dan  terkait  masalah  mekanisme  pembayaran,  serta perlindungan  data-data  pribadi  konsumen  yang  diberikan  kepada  pihak perusahaan pada saat sebelum memulai transaksi. 5
Penelitian  yang  mengkaji  permasalahan  terkait  perlindungan  konsumen dalam  bertransaksi  di e-commerce karena  penting  sekali  untuk  dikaji  agar konsumen  bisa  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  jaminan  terpenuhi  hak- haknya.  Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  peneliti  pada  paper  ini  akan menguraikan permasalahan tentang bagaimana pengaturan perdagangan online (e-commerce) dalam  peraturan  perundang-undangan,  bagaimana  penyelesaian masalah  dalam  perdagangan  online (e-commerce) secara  hukum  guna melindungan kepentingan kedua belah pihak baik penjual atau pembeli. Peneliti berusaha  memberikan  kejelasan  peraturan  agar  para  pengguna  e-commerce dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  normatif  yang  menggunakan  analisis  kualitatif yakni dengan mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang akan dikaji dan disajikan  dalam  bentuk  narasi  yang  padat. 6 Pendekatan  yuridis  normatif
_______________
5 Dahlia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E- Commerce),”  Wacana  Hukum  VIII,  No.  1  (2009):  37–51,  https://ejurnal.unisri.ac.id/ index.php/Wacana/article/view/321/283.
6  Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 41
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
mendorong peneliti untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum. 7 Cara penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan data sekunder berupa undang-undang, asas-asas hukum, doktrin-doktrin ahli hukum, serta peraturan- peraturan  hukum  negara  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  online  dan perlindungan  konsumen.  Metode  analisis  data  ini  dilakukan  secara  deskriptif- kualitatif yang didasarkan pada hasil kajian bahan-bahan studi kepustakaaan dan landasan  teori-teori  yang  disertai  dengan  argumen-argumen  terkait  dengan perdagangan online dan perlindungan hukum konsumen.

## C. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Transaksi  e-commerce  adalah  segala  bentuk  transaksi  perdagangan barang  dan  jasa  melalui  media  elektronik.  Dalam  dunia  internasional  kontrak bisnis secara umum diatur melalui United Nation in Contract for International Sale of  Goods (UNCSIG)  1980  dan  1986.  Konvensi  ini  mengatur  permasalahan kontraktual  yang  berhubungan  dengan  jual  beli.  Dengan  begitu  dapat disimpulkan  bahwa  transaksi  perdagangan  secara  elektronik  ini  sesungguhnya mengandung  banyak  sekali  aspek  hukum  yang  harus  diperhatikan,  misalnya tentang  legalitas  adanya  perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  dengan  media elektronik,  regulasi  terhadap  perlindungan  bagi  konsumen  yang  dirugikan, maupun tentang tata cara penyelesaian apabila terdapat sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 8
Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang berdasarkan sifat transaksinya,  antara  lain:  1) Business  to  business  (B2B) yaitu  semua  transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan. Bisnis e- commerce dengan model ini adalah bizzy.co.id dan ralali. com; 2) Business  to  Consumer  (B2C), dalam sistem  ini  terdapat  keterlibatan  langsung  pelaku  bisnisnya  antara  penjual  atau perusahaan  dengan  konsumen  akhir (individual  buyer) .  Jenis  bisnis  ini
_______________
7 Zulfi Diane Zaini, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis  Dalam  Penelitian  Ilmu Hukum,” Pranata  Hukum 6,  no.  2  (2011):  116–32, https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102.
8 Rosalinda  Elsina  Latumahina,  “Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Transaksi  Perdagangan Secara Elektronik,” Gema   Aktualita 4, No. 1 (2015):  43–53, http://dspace.uphsurabaya.ac.id: 8080/xmlui/bitstream /handle/123456789/219/Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Eletronik.pdf?sequence=1.
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 42 berkembang dengan pesat, dikarenakan dukungan dengan munculnya platform website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menyediakan beragam kebutuhan masyarakat. Contoh e- commerce yang menerapkan model ini  adalah  Bhinneka  dan  Tiket.com;  3) Consumer  to  Consumer  (C2C), transaksi elektronik  antar  konsumen  dimana  pada  umumnya  transaksi  ini  dilakukan melalui  pihak  ketiga  yang  menyediakan  platform  online  untuk  melakukan transaksi  tersebut.  Portal  e-commerce  yang  menggunakan  konsep  C2C diantaranya Tokopedia, Bukalapak, Elevania dan lain-lain; 4) Consumer to Business (C2B), transaksi yang dilakukan antara pelaku bisnis perseorangan dengan suatu atau  beberapa  perusahaan.  Salah  satu  Portal e-commerce yang  menerapkan model bisnis seperti ini yaitu priceline.com; 5) Business-to-Administration (B2A) , transaksi  yang  dilakukan  secara  online  antara  perusahaan  dengan  administrasi publik pemerintah. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya seperti  di  bidang  fiskal,  jaminan  sosial,  ketenagakerjaan,  dokumen  hukum  dan register,  dan  lainnya.  Salah  satu  Website  administrasi  publik  yang  menerapkan B2A adalah www. bpjs-online.com; 6) Consumer-to-Administration (C2A) transaksi elektronik  yang  dilakukan  antara  individu  dan  administrasi  publik.  Beberapa bidang  yang  menggunakan  jenis e-commerce ini  antara  lain,  Pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya; 7) Online-to- Offline (O2O, salah satu jenis e-commerce yang membuat pelanggan tertarik dari saluran online untuk ke toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online  menggunakan  email  dan  iklan  internet  dengan  berbagai  alat  dan pendekatan untuk dapat menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Beberapa contoh website di Indonesia yang menggunakan jenis ini adalah Kudo dan Matahari.
Dalam perkembangan teknologi informasi, harus disadari secara cermat dan  teguh  bahwa  secanggih  apapun  perkembangan  telekomunikasi  dan teknologi  informasi,  maka  harus  tetap  memperhatikan  rambu-rambu  dan prinsip-prinsip  universal  dalam  kehidupan  manusia,  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip universal tersebut antara lain; kepentingan umum, ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  hak  asasi  manusia orang lain, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Dalam pandangan Hamad Steven, Internet merupakan big bang kedua, setelah big bang pertama, yaitu material big

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 43
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
bang  menurut  versi  Stephen  Hawking  yang  merupakan knowledge  big  bang dengan ditandai komunikasi elektromagentoopis via satelit maupun kabel yang didukung  oleh  eksistensi  jaringan telefoni  yang  telah  ada  dan  akan  segera didukung  oleh  ratusan  satelit  yang  sedang dan  akan  diluncurkan. 9 Kemajuan teknologi  informasi  harus  diimbangi  dengan  hukum  yang  progresif,  dimana hukum  mampu  berjalan  beriringan  dengan  perubahan-perubahan  yang  ada. Karena  hukum  berfungsi  sebagai  salah  satu  alat  kontrol  sosial,  dimana dalamsektor perdagangan ini hukum melindungi hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat agar dapat mengantisipasi adanya kerugian yang diterima.
Menurut  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronik lainnya.  Transaksi  jual  beli  secara  elektronik  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi ketentuan di atas. Pada  saat melakukan  transaksi  jual beli  secara elektronik  ini,  para  pihak  yang  terkait  didalamnya,  secara  tidak  langsung melakukan  hubungan  hukum  yang  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  perjanjian menggunakan media elektronik dan selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  yang menyebutkan  hal  demikian  sebagai  kontrak  elektronik  yakni  perjanjian  yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, dalam hal ini termasuk  e-mail  yang  digunakan  juga  dapat  digolongkan  sebagai “pemberitahuan  tertulis”  dalam  transaksi  elektronik.  Mengingat  perlunya diadakannya pengaturan terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 2008 lalu pemerintah  mengeluarkan  peraturan  khusus  yang  mengatur  transaksi  melalui internet melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE.
_______________
9 Abdul  Halim  Barkatullah,  Hukum  Transaksi  Elektronik  (Sebagai  Panduan  Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia), ed. Mulyani Zulaeha, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2017), http://eprints.ulm.ac.id/3931/1/2. Buku Referensi Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia.  Karya  tulis  Dr.  Abdul  Halim  Barkatullah%2C  S.H.%2CM.Hum  Cetak  September  Tahun Terbit 2017.pdf.
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 44
Regulasi atau pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan
tentang cyber dan e-commerce sudah seharusnya mencakup perangkat hukum yang  berkaitan,  sehingga  menjadi  satu  subsistem  yang  terkodifikasikan  dalam sistem  hukum  nasional.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  perluasan  makna  dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  hak  cipta,  Undang- Undang  perlindungan  konsumen,  Undang-undang  Informasi  Teknologi Elektronik dan Undang-Undang merek terkait dengan hal tersebut. Pengaturan transaksi e-commerce dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 (selanjutnya  disebut  UU  ITE)  termasuk  suatu  langkah  awal  dari  adanya harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya e-document dapat  dianggap  sebagai  perluasan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia  (Pasal  5  UU  ITE).  Akan  tetapi,  UU  ITE  sebagai  payung  hukum  juga masih  memerlukan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  turunan  sebagai  petunjuk mekanisme dalam pelaksanaan implementasi transaksi elektronik.
Pengaturan transaksi e-commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan  sertifikasi terhadap pihak  yang akan melakukan transaksi  elektronik (Pasal 10); (b) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3); (c) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1); (d) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3); (e) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); (f) Pengaturan  mengenai  Agen  Elektronik  sebagai  perantara  dalam  melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22). 10
Pemerintah  selaku stakeholder sekaligus  regulator  telah  memberikan aturan-aturan  terkait  dengan e-commerce .  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan adanya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU Perdagangan),  dimana  ketentuan  terkait e-commerce juga  telah  tertera  dalam pasal 65 dan 66 Pasal. 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan/atau  informasi,"  Dalam  Pasal  65 _______________
10 Direktorat  Bina  Usaha  Perdagangan,  Direktorat Jenderal Perdagangan  Dalam  Negeri, and Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) ” (Jakarta, 2

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 45
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
ayat (4) tersebut dijelaskan kembali  yang dimaksud data dan  informasi pribadi antara  lain:  identitas  dan  legalitas  pelaku  usaha  sebagai  produsen  atau  pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau  kualifikasi  jasa  yang  ditawarkan,  harga  dan  cara  pembayaran  barang  dan atau jasa, dan cara penyerahan barang. Selanjutnya untuk melaksanakan aturan terkait e-commerce tersebut UU Perdagangan diamanatkan untuk membentuk aturan  pelaksana  melalui  pasal  65  yang  menyebutkan  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  transaksi Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik diatur dengan  atau berdasarkan  Peraturan  Pemerintah”.  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  sebagaimana  diamanatkan dalam  UU  Perdagangan  tersebut  saat  ini  dalam  proses  pembahasan  oleh Kementerian  Perdagangan  bersama  stakeholder  terkait.  Adapun  penggunaan sistem  elektronik  sebagaimana  dimaksud,  wajib  memenuhi  ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  telah  diperbaharui  melalui  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal mendasar yang harus dapat  diakomodir  oleh  pemerintah,  hal  ini  dituangkan  dalam  bentuk  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  dalam  undang-undang  ini  telah memberikan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  pelaku  usaha. Mengingat banyaknya kasus penipuan yang marak terjadi di Indonesia membuat stigma  negatif  dalam  masyarakat,  terlebih  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan  yang  masih  minim  teredukasi  dan  cenderung  primitif.  Melihat fenomena  sosial  tersebut,  regulasi  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  di anggap  perlu  dan  menjadi  penting  untuk  mendapat  perhatian  kusus  dari pemerintah,  terlebih  pengaturan  perlidungan  konsumen  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  adanya  kepastian  hukum  yang  mendorong  pertumbuhan perdagangan e-commerce di Indonesia. 11 Transaksi melalui internet memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal  inilah  yang  mendorong  pesatnya  pertumbuhan  e-commerce  di  Indonesia.
_______________
11 Debi Tridata Pratni, “Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (e Commerce) ” (Universitas Indonesia, 2013).
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 46
Terlepas dari keuntungan dalam bisnis e-commerce , tidak menutup kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pihak konsumen.
Kemungkinan kerugian yang diderita konsumen dapat berupa; pertama, wanprestasi dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Transaksi e-commerce merupakan perjanjian  jual  beli  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karena transaksi ini merupakan suatu perjanjian, maka perjanjian  akan  timbul  juga  apa  yang  disebut  sebagai  prestasi.  Prestasi merupakan kewajiban suatu pihak untuk melakukan hal-hal yang tertera dalam suatu  perjanjian.  Apabila  prestasi  tidak  dapat  terpenuhi  sebagaimana  mestinya seperti  yang  tertuang  dalam  isi  perjanjian  atau  kontrak  oleh  para  pihak  yang melakasanakan, hal ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak konsumen. Dalam transaksi e- commerce,  penjual  mempunyai  kewajiban  untuk  menyerahkan  barang  yang dijual  kepada  pembeli  sesuai  seperti  yang  sudah  di  jelaskan  dalam  deskripsi barang,  serta penjual  juga berkewajiban untuk  menanggung  cacat dari barang yang  terrsembunyi.  Jika  penjual  tidak  melaksanakan  kewajibannya  tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. 12
Kedua, kerugian yang timbul akibat cyber crimes dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia cyber sangat mudah untuk melakukan  tindak  berbagai  jenis  kejahatan  yang  dapat  merugikan  konsumen. Kegiatan transaksi e-commerce yang semakin berkembang pesat, menarik minat para  penjahat cyber untuk  memanfaatkan  data-data  konsumen  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri.  Kejahatan cyber sering  disebut  dengan cyber crimes .  Jenis-jenis  dari cyber  crimes antara  lain:  Penipuan  financial  yang  dalam mengoperasikannya menggunakan media computer atau media digital; Sabotase terhadap  perangkat-perangkat  digital,  data-data  milik  orang  lain,  dan  jaringan komunikasi  data;  Pencurian  informasi  pribadi  seseorang  maupun  organisasi tertentu;  Penetrasi  terhadap  sistem  komputer  dan  jaringan  sehingga menyebabkan  privasi  terganggu  atau  gangguan  pada  fungsi  komputer  yang digunakan;  dan  menyebarkan  virus,  worm,  backdoor,  trojan  pada  perangkat _______________
12 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce : Perspektif Islam, ed. M Lukman, 1st ed.  (Yogyakarta:  Magistra  Insania  Press,  2004),  https://opac.perpusnas.go.id/Detail Opac.aspx?id=149696.

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 47
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
komputer sebuah organisasi yang mengakibatkan terbukanya akses-akses bagi orang-orang yang tidak berhak. 13
Dilihat dari berbagai jenis kejahatan diatas, sebagai pihak konsumen harus selalu  berhati-hati  sebelum  melakukan  transaksi e-commerce ,  terlebih  harus dapat memilah dan memilih dengan selektif agar terhindar dari berbagai risiko yang bisa datang kapan saja. Upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah transaksi e-commerce secara hukum setidaknya terdapat 2 (dua) upaya yang  dapat  dilakukan  konsumen  yang  pertama  ialah  upaya  hukum  Preventif. Upaya hukum preventif dapat merupakan segala upaya yang dilakukan dengan tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  peristiwa  atau  keadaan  yang  tidak diinginkan.  Dalam  transaksi e-commerce ,  keadaan  yang  tidak  diinginkan  ini adalah  terjadinya  kerugian,  khususnya  kerugian  pada  pihak  konsumen.  Upaya preventif  perlu  diterapkan  mengingat  penyelesaian  sengketa  dalam  perkara e- commerce relatif  sulit,  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dalam penyelesaiannya  dan  tidak  jarang  memerlukan  biaya  yang  lumayan  tinggi. Sebagai  contoh  sulitnya  penyelesaian  dari  kasus  ini  yaitu  terdapat  dua  orang yang  berasal  dari  negara  Hongkong  dan  negara  Australia  yang  memerlukan waktu  5  (lima)  bulan  untuk  mendapatkan refund (pengembalian  pembayaran) atas  barang  yang  dibeli.  Maka  dari  itu,  sengketa e-commerce sebisa  mungkin dapat  diminimalisir  dan  harus  dicegah.  Dalam  usaha-usaha  untuk  mencegah terjadinya  kerugian,  langkah  yang  dapat  ditempuh  yakni  dengan  Pembinaan Konsumen seperti yang telah tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 UUPK. Pembinaan konsumen  ini  bertujuan  agar  konsumen  mengetahui  hak-haknya  dan mendorong pelaku usaha agar berusaha secara kooperatif dan tidak melakukan adanya tindakan penipuan dalam melakukan transaksi e- commerce . Pembinaan Konsumen oleh pemerintah dilakukan oleh menteri/menteri teknis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUPK. Namun dalam praktiknya, peranan pemerintah  dalam  melakukan  edukasi/pembinaan  terhadap  konsumen  belum begitu  optimal  dan  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  rendahnya  kesadaran
_______________
13 Haris Faulidi Asnawi, hlm. 32
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 48 konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya dan masih rendahnya keberanian konsumen untuk menuntut pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya. 14
Kedua  ialah  upaya  hukum  represif,  yakni  upaya  hukum  yang  dilakukan untuk memberikan penanganan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang  telah  terjadi.  Upaya  hukum  ini  cenderung  digunakan  apabila  terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut UUPK salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa  secara  patut  (Pasal  4  huruf  e  UUPK).  Selain  itu,  salah  satu  kewajiban pelaku  usaha  yaitu  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UUPK). Dalam transaksi e- commerce, banyak  hal  yang  memungkinkan  untuk  terjadinya  suatu  sengketa. Sebagaimana  yang  sudah  disebutkan  diatas,  dimana  konsumen  ditempatkan dalam posisi yang rentan akan dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap  sistem e-commerce .  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya  suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
Selain  dari  pada  itu,  ada  cara  lainnya  dalam  mekanisme  penanganan dalam  penyelesaian  sengketa  pada  transaksi e-commerce yaitu:  a)  Jalur  Non Litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan rasa kekeluargaan yang ada dalam masyarakat dan dapat dilaksanakan melalui musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan  lain-lain.  Penyelesaian  sengketa  ini  diselenggarakan  untuk  mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadinya kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  (Pasal  47  UUPK).  Penyelesaian sengketa  konsumen  ini  digunakan  untuk  mengatasi  keberlikuan  proses pengadilan  (Pasal  45  ayat  4  UUPK);  b)  Jalur  Litigasi,  merupakan  upaya penyelesaian atas sengketa yang tejadi dalam transaksi e-commerce melalui jalur pengadilan.  Dasar  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  di  pengadilan  merujuk pada  Pasal  45  ayat  1  UUPK.  Dengan  berlakunya  prinsip  hukum  bahwa  setiap _______________
14 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,  ed. Johannes Djony Herfan, 3rd ed. (Jakarta: Grasindo, 2006), http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=31070&p
RegionCode=JIUNMAL&pClientId=111.

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 49
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
orang  yang  melakukan  suatu  akibat  kerugian  bagi  orang  lain,  harus  memikul tanggung  jawab  yang  diperbuatnya.  Maka  dalam  hal  ini  konsumen  dapat mengajukan  tuntutan  berupa  kompensasi/ganti  rugi  kepada  pelaku  usaha apabila  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  pada  saat  melakukan  transaksi e- commerce ,  kompensasi  tersebut  menurut  Pasal  19  ayat  2  UUPK  meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa  sejenis atau yang setara,  perawatan  kesehatan,  dan  pemberian  santunan  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Signifikasi  pengaturan  hak-hak  konsumen  melalui  Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-undang  Dasar  1945  di  samping  sebagai  konstitusi  politik  juga  dapat disebut  konstitusi  ekonomi,  yaitu  konstitusi  yang  mengandung  ide  negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan  belas.  Melalui  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu: 1) Hak atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan  konsumen  secara  patut;  6)  Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  9)  Hak-hak  yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  merupakan  hal yang  paling  pokok  dan  utama  dalam  perlindungan  konsumen.  Perdagangan elektronik  merupakan  model  transaksi  dengan  karakteristik  yang  berbeda dengan perdagangan konvensional. Daya jangkaunya tidak hanya local tapi juga bersifat  global  sehingga  dalam  tranksaksi  elektronik  atau e-commerce jika
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin

## Page | 50
terdapat  permasalahan  maka  dapat  menggunakan  instrumen  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 15

## D. Simpulan
Pengertian transaksi elektronik sudah tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Adapun prosedur dalam melakukan transaksi jual beli elektronik, proses pertama adalah mengunjungi  situs  perbelanjaan  online  atau  login  melalui  aplikasi  online, beberapa contoh aplikasi online yang sudah tersedia, antara lain seperti shopee, lazada,  tokopedia  dan  lain  sebaginya.  Proses  kedua  mencari  jenis  barang  dan jangan  lupa  membaca  deskripsi  mengenai  barang  tersebut,  proses  selanjutnya adalah  melakukan  check  out  dan  memilih  metode  pembayaran  yang  sudah disediakan antara lain melalui transfer bank, alfamart dan COD, jika sudah segera lakukan pembayaran lalu proses pemesanan telah selesai. Jika dalam menerima barang,  kemudian  jika  barang  tersebut  tidak  sesuai  dengan  gambar  atau deskripsi,  maka  anda  bisa  melakukan  proses  return  atau  pengajuan pengembalian  barang.  Berdasarkan  kesimpulan  diatas  artinya  bahwa  setiap orang diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi serta dijamin kepastian hukumnya.  Pada  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  menjelaskan  pengertian  perlindungan konsumen  meliputi  semua  usaha  untuk  memastikan  guna  memenuhi perlindungan  hukum  konsumen.  Dalam  Undang-Undang  Perdagangan, pengaturan  tentang e-commerce memberikan  kejelasan  perlindungan  dan kepastian.  Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  mengenai  perlindungan konsumen,  khususnya  jual  beli  elektronik,  banyak  sekali  bermunculan  platform serta  aplikasi  dan  juga  website  situs  perbelanjaan,  untuk  lebih  mengawasi aplikasi-aplikasi digital tersebut karena tidak hanya wanprestasi mengenai barang dan jasa saja yang terjadi, hendaknya pemerintah juga memperhatikan data para konsumen  yang  digunakan  untuk  melakukan  transaksi  elektronik  guna mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab membobol akun atau data
_______________
15 Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum  1, No. 2 (2016):  430–47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 51
Received: 2022-04-17 Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
konsumen. Karena hingga saat ini masih ada saja sengketa yang terjadi, namun banyak dari konsumen yang tidak menindak lanjuti kasus tersebut dikarenakan jumlah  transaksi  yang  tidak  seberapa  namun  sekecil  apapun  setiap  transaksi harus  tetap  dilindungi  guna  kenyaman  dalam  berbelanja  di  transaksi e- commerce.
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 52

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi, Haris Faulidi. Transaksi Bisnis E-Commerce : Perspektif Islam. Edited by M Lukman.  1st  ed.  Yogyakarta:  Magistra  Insania  Press,  2004. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=149696.
Atikah, Ika. “Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi.” Muamalatuna 10, no. 2 (2019): 1–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811. Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  E-Commerce  Di  Indonesia).  Edited  by Mulyani  Zulaeha.  1st  ed.  Bandung:  Nusa  Media,  2017. http://eprints.ulm.ac.id/3931/1/2.  Buku  Referensi  Hukum  Transaksi Elektronik  di  Indonesia.  Karya  tulis  Dr.  Abdul  Halim  Barkatullah%2C S.H.%2CM.Hum Cetak September Tahun Terbit 2017.pdf.
Dahlia.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Media Internet  (E-Commerce).”  Wacana  Hukum  VIII,  no.  1  (2009):  37–51. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/321/283.
Hidayah, Ardiana. “Jual Beli E-Commerce Dalam Persfektif Hukum Islam.” Solusi 17, No. 1 (2019): 84–93.https://doi.org/http//doi.org/10.36546
Kamran, Muhammad, and Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum  Telematika.”  Balobe  Law  Journal  1,  No.  1  (2021):  41–56. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501.
Khotimah,  Cindy  Aulia,  and  Jeumpa  Crisan  Chairunnisa.  “Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce) .” Business Law  Review  01,  No.  01  (2016):  14–20.  https://law.uii.ac.id/wp- content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa -crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalamtransaksi -jual- beli-online-e-commerce.pdf.
Latumahina,  Rosalinda  Elsina.  “Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Transaksi Perdagangan  Secara  Elektronik.”  Gema  Aktualita  4,  no.  1  (2015):  43–53. http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789

## Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online…..

## Page | 53
Received: 2022-04-17
Accepted: 2022-06-22 Published 2022-06-27
/219/A  spek-Aspek  Hukum  Dalam  Transaksi  Perdagangan  Secara Eletronik.pdf?sequence=1.
Perdagangan,  Direktorat  Bina  Usaha,  Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Dalam Negeri,  and  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia.  “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturanpemerintah (RPP)  Tentang Perdagangansecara Elektronik (E-Commerce). ” Jakarta, 2011.
https://docplayer.info/30459594-Laporan-akhir-naskah-akademik-rancangan- peraturan-pemerintah-rpp-tentang-perdaganganelektronis-e-commerce.
html.
Pratni,  Debi  Tridata.  “Tindak  Pidana  Penipuan  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (e Commerce).” Universitas Indonesia, 2013.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edited by Johannes Djony Herfan. 3rd  ed.  Jakarta:  Grasindo,  2006.  http://kin.perpusnas.go.id /DisplayData.aspx?pId= 31070&pRegionCode=JIUNM AL&pClientId=111.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Syafriana, Rizka. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2016): 430–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v1i2.803. Zaini,  Zulfi  Diane.  “Implementasi  Pendekatan  Yuridis  Normatif  Dan  Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” Pranata Hukum 6, No. 2 (2011): 116–32. https://doi.org/https://doi.org/10.36448
/pranatahukum.v6i2.102.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Rina Maulidah, Haura Atthahara, Kariena Febriantin
Page | 54
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor  82  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.