Analsis Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Peserta Didik
Alfian Zenuis Dakhi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
Corresponding Author :        zeniaszenias00@gmail.com
ARTICLE INFO Article history:
Received March 29, 2023 Revised May 16, 2023 Accepted May 20, 2023

## ABSTRACT
The  article  discusses  the  role  of  civics  education  teachers  in  increasing students'  political  participation.  Citizenship  education  is  education  that equips students with a lot of knowledge, attitudes and skills so that they can  live  as  citizens  who  are  politically  aware  and  able  to  participate  in politics. Citizenship Education, as part of subjects that aim to make citizens of a good, democratic, character and realize democratic ideals in building the  Indonesian  nation,  and  become  one  of  the  appropriate  tools  used  to encourage students to participate in political life. Therefore, the role of the Citizenship Education Teacher is very important in increasing the political participation of students. Political participation is the activity of a person or group of people actively participating in political life, among others by electing  government  leaders  and  directly  or  indirectly  influencing government  policy.  These  activities  include  activities  such  as  voting  in general elections, attending general meetings, interacting with government officials  or  members  of  parliament,  joining  political  parties.  The  method used  in  the  preparation  of  this  article  is  a  qualitative  method  and  the technique used is literature study Keywords : Role  Citizenship  Education  Teachers,  Increasing  Political Participation, Teacher Participation Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open-access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sangat  penting  untuk  menjadikan  bangsa  Indonesia  bermoral, beretika,  dan  menjadi  warga  negara  yang  baik.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003) menjelaskan  bahwa:  Pendidikan  bertujuan  agar  peserta  didik  memiliki  kemampuan mengatur  diri  sendiri,  berkepribadian,  cerdas,  berakhlak  mulia,  dan  berkepribadian berkualitas.  Kekuatan  spiritual  keagamaan  sangat  diperlukan  bagi  diri,  masyarakat, bangsa  dan  negara.  (Khamisa,  2018).  Artinya  pendidikan  ditujukan  untuk mendewasakan  peserta  didik  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  benar sehingga  dapat  mengembangkan  bakat,  potensi  dan  keterampilannya.  Pelajar merupakan  generasi  muda  yang  berperan  besar  dalam  mempertahankan kepemimpinan di masa depan. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada kualitas generasi  mudanya.  Generasi  muda  yang  berusaha  berbekal  ilmu  sejak  dini  akan memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan bangsa (Rahman, 2019).

## Attractive : Innovative Education Journal
Pelajar sebagai generasi muda harus memiliki sikap yang dapat mencerminkan warga  negara  yang  baik  sehingga  nantinya  dapat  menjadi  pemimpin  yang  penuh tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran yang bertujuan  untuk  menjadikan  warga  negara  yang  baik,  demokratis,  berkarakter  dan mewujudkan  cita-cita  demokrasi  dalam  membangun  bangsa  Indonesia,  sebenarnya merupakan alat yang tepat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk terlibat secara  politik  (Efendi,  2020).    Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  sarana  untuk melibatkan pelajar dalam kehidupan politik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal utama bagi peserta didik itu sendiri, agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berperan aktif dalam segala bentuk partisipasi politik.
Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  mengembangkan  pemahaman  peserta didik  tentang  partisipasi  politik  dapat  dilihat  pada  pencapaian  peserta  didik  pada bidang  kompetensi  kewarganegaraan,  yaitu  pengetahuan  kewarganegaraan  (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic attitude) dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di tingkat tinggi partisipasi politik yang berkualitas dan bertanggung  jawab.  (Efendi,  2011.  2020).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pelajar  dapat berpartisipasi  dalam  pemilihan  pemimpin  yang  berkualitas  dan  bertanggung  jawab terhadap perilaku kehidupan politik di lingkungannya.  Salah satu peran yang sangat penting  ialah  bagaimana  Guru  dalam  hal  ini  mampu  memberikan  pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  menyenangkan  kepada  peserta  didik  sehingga setiap  materi  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan  khususnya  dalam  hal  partisipasi politik dapat ditangkap baik oleh peserta didik.
Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran  yang  penting untuk memberikan  pemahaman  kepada  pelajar  tentang  politik.  Dengan  demikian,  pelajar diharapkan  dapat  terlibat  aktif  dalam  segala  aktivitas  politik  yang  ada.  Pendidikan kewarganegaraan  dirancang  untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  (Rahman,  2020).  Kita  membutuhkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita, rasa cinta terhadap  Tanah Air. Hal ini bertujuan agar pelajar mampu menjadi  agen perubahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa  Indonesia.  Dalam  pendidikan  kewarganegaraan,  partisipasi  politik  pelajar berguna  dalam  memberikan  pengetahuan  politik  dan  pemahaman  politik.  Saat mempelajari  IPS,  pelajar  diberikan  materi  tentang  suprastruktur  dan  infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945, partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia, dan bahan lainnya (Haerul, 2019). Berbagai materi tersebut berguna bagi pelajar untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga dapat hidup sebagai warga negara yang sadar politik dan mampu berpartisipasi dalam politik.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  studi  kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai  pedoman  dalam  penulisan.  Menurut  Nazir  (2013,  hal.93),  penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Relevansi pendidikan kewarganegaraan di sekolah
Pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia  adalah  pendidikan  yang menitikberatkan  pada  peran  warga  negara  dalam  kehidupan  bernegara.  Dimana bertujuan untuk memajukan peran ini berdasarkan ketentuan Pancasila dan UUD 1945, untuk menjadi warga negara harapan bangsa dan kepada siapa negara dapat bersandar (Vijaya,  2020).  Pendidikan  kewarganegaraan  dapat  menjadi  sarana  mempersiapkan generasi  muda  untuk  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara Indonesia, sehingga dapat membentuk manusia yang selalu dapat berpikir kritis, yang nantinya dapat menjadi kebanggaan negara.
Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  politik  dapat  membentuk pandangan demokrasi pelajar di sekolah. Melalui mata pelajaran PKn, guru berupaya membentuk sikap pelajar dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran politik mereka (Bashori, 2018). Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada pelajar  pemahaman  tentang  pentingnya  pendidikan  kewarganegaraan,  mengingat pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan untuk memahami politik, tetapi juga tahu bagaimana menerapkannya dalam tindakan politik.
Pendidikan  kewarganegaraan  dari  segi  akademik  memiliki  arti  yang  jelas  yaitu ilmu politik, artinya pendidikan kewarganegaraan tidak mudah dipengaruhi baik dari dalam  maupun  dari  luar,  yang  dapat  mencemari  karakter  bangsa  Indonesia.  Oleh karena itu, akar pengetahuan pedagogik yang jelas dan pembahasan materi yang jelas akan  memperkuat  karakter  generasi  bangsa,  khususnya  anak  sekolah.  Karena merekalah  yang  akan  mengambil  posisi  kepemimpinan  di  masa  depan  untuk meningkatkan citra pemimpin saat ini, yang sebagian besar sangat merugikan bangsa Indonesia  (Pahlevi,  2017).  Pendidikan  kewarganegaraan  dapat  membimbing  peserta didik melalui roda kepemimpinan sehingga nantinya dapat menjadi pemimpin masa depan yang handal, berkualitas dan nasionalis.
Pendidikan  kewarganegaraan  berperan  penting  dalam  mengoptimalkan  bonus demografi.  Tujuan  pembelajaran  melalui  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  pemahaman  pelajar.  Pendidikan  kewarganegaraan menitikberatkan pada upaya menjadikan warga negara Indonesia menjadi pan-kasilis agar  dapat  mempraktikkan  partisipasi  dalam  masyarakat  (Nanggala,  2020).  Dalam negara  kebangsaan  yang  demokratis,  pendidikan  kewarganegaraan  tidak  hanya dimasukkan  dalam  kurikulum  sekolah  dan  penting  untuk  pembelajaran,  tetapi  juga dipandang sangat penting dalam pembentukan warga negara. oleh sumber lain yang berasal dari ilmu pengetahuan, dampak positif dari sekolah, pendidikan, masyarakat, dan orang tua yang melatih pelajar untuk berpikiran terbuka, yang pada akhirnya dapat bertindak lebih demokratis (Berlian, 2021).
Sikap demokratis ini bertujuan agar pelajar dapat hidup rukun demi tercapainya kesejahteraan bersama, sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan damai. Pendidikan  kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  bidang  studi  dalam  konteks pendidikan,  yang  berperan  penting  dalam  meningkatkan  pemahaman  kebangsaan, semangat  nasionalisme  dan  pembentukan  warga  negara  yang  baik  sesuai  dengan ideologi bangsa dan konstitusi negara.
2. Partisipasi politik pelajar
Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  negara  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan  politik.  Partisipasi  politik  dilakukan  oleh orang-orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politisi atau pegawai negeri (Rahman, 2016). Dengan demikian, dalam hal ini partisipasi politik harus dilakukan oleh
rakyat  secara  sukarela  tanpa  ada  pengaruh  dari  orang  lain  atau  pihak  yang  ingin berkuasa.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berperan serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  memilih  pemimpin pemerintahan  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan pemerintah.  Tindakan  tersebut  meliputi  kegiatan  seperti  memberikan  suara  dalam pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  menjalin  hubungan  dengan  pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen,  bergabung  dengan  partai  politik  (Wijaya,  2020). Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, kegiatan  partisipasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Salah  satu  contoh  kecil  dari  keterlibatan  politik  adalah  menghadiri pertemuan seperti pertemuan mingguan organisasi sekolah seperti OSIS.
Pelajar sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pewaris cita-cita bangsa berkewajiban  untuk  berperan  aktif  dalam  pembangunan  bangsa.  Oleh  karena  itu, pelajar  harus  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  politik  agar  kelak  dapat menggunakan  ilmunya  untuk  menyelenggarakan  politik  yang  bertanggung  jawab (Uniarto, 2020). Upaya peningkatan partisipasi pelajar dalam kehidupan politik dapat diperoleh melalui studi IPS yaitu dengan membekali pelajar dengan materi politik yang fungsinya  menginformasikan  kepada  pelajar  tentang  pentingnya  mengikuti  berbagai kegiatan  yang  berkaitan  dengan  politik.  Partisipasi  politik  dapat  membantu  pelajar memperoleh dan memahami informasi penting serta memberi mereka kesempatan dan dorongan untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah (Rahman, 2016). Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Partisipasi politik juga dapat dilakukan oleh pelajar di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler  dan  intrakurikuler,  OSIS  sebagai  organisasi  sekolah  memastikan sosialisasi  pentingnya  partisipasi  pelajar  dalam  pemilihan  ketua.  OSIS  digunakan sebagai simulasi pemilu dimana pelajar akan diinformasikan tentang tata cara pemilu sejak  dini  (Rahman).  Terpilihnya  Ketua  OSIS  dapat  membantu  pelajar  membentuk partisipasi  politiknya  sehingga  pelajar  tersebut  dapat  menggali  demokrasi  bahkan dalam skala terkecil.

## 3. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik di sekolah
Partisipasi  politik  tidak  hanya  menunjukkan  praktik  pemilihan  pejabat  publik, tetapi juga kegiatan yang mencerminkan demokrasi dan pengambilan keputusan yang partisipatif,  termasuk  partisipasi  politik  (Efendi,  2020).  Di  lingkungan  sekolah, partisipasi politik dapat dilakukan dengan memilih guru bentukan dan memilih ketua kelompok  belajar.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  partisipasi  politik  ini  merupakan kegiatan  elektoral  dimana  pelajar  memberikan  suara  untuk  menentukan  siapa  yang akan  menjadi  pemimpinnya.  Untuk  terlibat  dalam  partisipasi  politik,  sekolah  harus mampu  memberikan  pemahaman  yang  baik  kepada  pelajar  tentang  berbagai  proses aktivitas politik di Indonesia dan perannya sebagai warga negara yang memenuhi hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik (Efendi, 2020).
Dalam hal ini pelatihan pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting, karena materi yang terkandung di dalamnya mengajarkan bagaimana menjadi peserta politik  yang  baik  dan  benar  dan  tentunya  tidak  ada  yang  memaksanya,  karena seseorang harus menjadi peserta politik dengan kesadarannya sendiri. Partisipasi politik
di  sekolah  juga  dapat  dilakukan  melalui  organisasi  seperti  OSIS,  misalnya  dengan menyelesaikan  latihan  dasar  kepemimpinan  sekolah  (LDKS),  mengikuti  pemilihan ketua OSIS, dan membentuk pengurus OSIS (Haerul, 2019).
Kegiatan  yang  diikuti  selama  ini  di  OSIS  adalah  pelajar  dapat  berdemokrasi  di lingkungan  sekolah  terlebih  dahulu,  sehingga  nantinya  memiliki  gambaran  tentang partisipasi  politik  yang  didukung  negara.  Selain  OSIS,  partisipasi  politik  juga  dapat dilakukan melalui kegiatan Kepramukaan seperti mengikuti workshop atau pelatihan kepemimpinan  Pramuka,  kursus  kepemimpinan  Pramuka,  mengikuti  pembinaan Pembina Pramuka dan kegiatan Pramuka lainnya (Haerul,  2019). Manfaat mengikuti kegiatan Pramuka bagi pelajar adalah mengasah jiwa kepemimpinan dalam berbagai kegiatan  yang  diadakan  di  dalamnya,  sehingga  diharapkan  nantinya  pelajar  dapat menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat atau anggotanya di kemudian hari.
Peran Guru dalam memberikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat dari setiap kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Salah satu kegiatan pembelajaran  yang  dapat  terlihat  ialah  pada  kegiatan  inti  dimana  Guru  menjadi fasilitator  dalam  menyampaikan  materi  terkait  partisipasi  politik  bagi  peserta  didik. Pembelajaran  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  stimulus  atau  dorongan  kepada peserta  didik  untuk  bisa  melihat  apa  yang  dimaksud  dengan  partisipasi  politik  dan bagaimana contoh yang dapat diterapkan baik dari lingkungan terkecil sampai kepada peran serta bagi bangsa dan negara. Salah satu contoh konkret yang hendak dicapai oleh peserta  didik  adalah  bagaimana  memberikan  partisipasi  politik  yang  baik  dan bertanggung jawab sehingga tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaaraan dalam indikator partisipasi politik adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat memberikan suara dalam pemilihan umum bagi  pemilih  pemula  yang  dinyatakan  sudah  cukup  untuk  memilih  yang  ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk.
Partisipasi  politik  pelajar  di  sekolah  tidak  terlepas  dari  peran  Pendidikan Kewarganegaraan. Pada mata pelajaran Hukum Perdata, pelajar diberikan materi yang menjelaskan  tentang  demokrasi  dan  politik.  Materi  demokrasi  menjelaskan  bahwa rakyat  berhak  menjalankan  segala  kegiatan  politik  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak manapun, karena pada dasarnya kekuasaan ada di tangan rakyat.
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  juga  menjelaskan  bahwa  setiap  warga negara berhak memilih dan berpendapat, bahwa jika dikaitkan dengan kegiatan politik pelajar di sekolah, pelajar berhak memilih dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. dilakukan  dan  tidak  membiarkan  pelajar  acuh  tak  acuh  terhadap  kegiatan  politik  di sekolah. Juga sesuai dengan tujuan masyarakat madani, warga negara yang baik harus berpartisipasi  dalam  berbagai  jenis  kegiatan  politik,  baik  di  masyarakat  maupun  di lingkungan sekolah. Di setiap sekolah, tentunya terdapat berbagai macam organisasi. Kegiatan berorganisasi di sekolah merupakan sarana untuk menjamin partisipasi pelajar dalam politik dan tempat bagi pelajar untuk berlatih sebelum memasuki tingkat politik di masyarakat di masa depan.
Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat berfikir secara kritis, kreatif  cerdas  dan  bertanggung  jawab,  sehingga  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak hanya  mengedepankan  kemampuan  intelektual  saja  namun  juga  mengedepankan moralitas  peserta  didik.  Hal  itu  berbeda  dengan  Pendidikan  kewarganegaraan  yang berkembang  dalam  paradigma  lama,  bahwa  Pendidikan  moral  dalam  pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan indroktinasi nilai-nilai moral.
Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Sejalan dengan tujuan Pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk
mengetahui  dan  memahami  isi  dan  makna  yang  terkandung  didalam  Pancasila  dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah  negara  dan  UndangUndang  Dasar  1945  dan  dengan  demikian  Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya Pendidikan yang menyangkut pembentukan dan perkembangan pribadi dan anak didik atau dengan kata lain dengan merupakan salah  satu  cara  untuk  membentuk  watak  bangsa  Indonesia  serta  membentuk kepribadian  manusia  Indonesia  yang  seutuhnya  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945 PKN sebagai Pendidikan demokrasi merupakan mata pelajaran yang bersifat multidimensional. Ia merupakan Pendidikan nilai normal, Pendidikan social dan Pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai Pendidikan nilai dan Pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat Pendidikan  Kewarganegaraan  dinilai  sebagai  mata  pelajaran  yang  mengusung  misi Pendidikan nilai dan moral.

## KESIMPULAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  bukanlah  semata-mata  pelajaran  yang  biasa  saja, karena  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  menciptakan  generasi  penerus yang cinta terhadap tanah air dan membentuk karakter manusia yang sesuai dengan identitas  bangsa.  Pendidikan  kewarganegaraan  bertujuan  tidak  hanya  untuk mendorong partisipasi warga negara, tetapi juga untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung  jawab,  serta  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  yang  terarah  dan efektif.  Sebagai  saran,  mungkin  kedepannya  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  dapat  dipehatikan  lagi  supaya  proses  pembelajaran  bisa  berjalan efektif dan efisien, dan bisa menciptakan warga masyarakat yang mencintai Tanah Air dan dapat berperan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## REFERENSI
Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan  Mewujudkan  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 486-498. http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34151
Efendi, I. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara  Dalam  Pengenalan  Partisipasi  Politik  Pelajar  Sekolah  Dasar.
DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 7(2), 149-162. https:// Doi.org/ 10.30997/dt.v7i2.2635 Haerul, I. (2019).
Peranan  Pendidikan  Politik  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Pelajar Kelas  X  di  MA  AL-Muthmainnah.  Jurnal  Pendidikan  Politik,  Hukum  Dan Kewarganegaraan, 9(1). https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/ Hamisa, W., & Murdiyono, M. (2018).
Peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi pelajar dalam organisasi di SMA. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 5(2), 192-201. https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.11205 Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi  Politik  di  Kelurahan  Bandar  Selamat  Kecamatan  Medan  Tembung Kota Medan. Sciences (JEHSS) , 1 (1), 25-35. Mukhtarom, A., Arwen, D., & Kurniyati, E. (2019).
Urgensi  civic  education  dalam  kehidupan  bernegara.  Jurnal  Kajian  Islam  dan Pendidikan Tadarus Tarbawy, 1(2). http://dx.doi.org/10.31000/jkip.v1i2.2050 Mutmainah,  D.,  &  Kamaluddin,  K.  (2018).  Peran  Guru  Pendidikan  Pancasila  Dan
Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. CIVICUS:  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 6 (2), 45-54. Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020).
Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  dalam  Perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan.  Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Pendidikan Kewarganegaraan, 10-23. https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545 Pahlevi, F. S. (2017).
Eksistensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi  dalam memperkokoh  karakter  bangsa  Indonesia.  Jurnal  Kependidikan  Dasar  Islam Berbasis Sains. https://doi. org/10.21154/ibriez. v2i1, 26 Pangalila, T. (2017).
Peningkatan  civic  disposition  pelajar  melalui  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). https://repository.unima.ac.id Rahman, A. (2018).
Konsep  Dasar  Pendidikan  Politik  bagi  Pemilih  Pemula  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan.  JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  10(1),  44-51. https://jurnal.unimed.ac.id
Rahman, A., & Suharno, S. (2020).
Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Pelajar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 282-290. http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290
Rahman, I. N. (2016).
Pengaruh  civic  literacy  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan terhadap  partisipasi  politik  pelajar.  Untirta  Civic  Education  Journal,  1(1). http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v1i1.1884
Wijaya, K. A., Mulyadi, Y., & Suhendar, I. F. (2020).
Peranan  Pendidikan  Politik  dalam  Mata  Pelajaran  PPKN  terhadap  Tingkat Partisipasi Politik Pelajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 CIANJUR. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 10(2). https://jurnal.unsur.ac.id Yahzinka, E. M. (2019)
Pengembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  Pendidikan  Politik. Jurnal Kewarganegaraan, 3(2), 87-91. https://journal.upy.ac.id
Copyright Holder :
© Alfian Zenuis Dakhi (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: