Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 765-769 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.269

## Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Di Bank Syariah Indonesia Tahun 2021
Serlina Nur Afdiyah 1) , Anggi Dwi Amanda 2) , Mohamad Djasuli 3)
1 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No. 77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471 email: serlinanurafdiyah07@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No. 77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471 email: anggiamanda708@gmail.com
3 Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 email: mdjasuli@gmail.com

## Abstrak
Isu Good Corporate Governance (GCG) terus meningkat dengan munculnya skandal keuangan yang melanda beberapa  perusahaan  besar  seperti  Enron  dan  WorldCom.  Sebagai  negara  berpenduduk  mayoritas  muslim, Indonesia  perlu  mengetahui  dan  juga  memahami  landasan  GCG  Islami  utnuk  menjalankan  bisnis. Meningkatkan  masyarakat  syariah  menuntut  pelaku  bisnis  untuk  menerapkan  GCG  sesuai  prinsip  syariah. Tata kelola perusahaan yang baik  merupakan landasan yang dikenal untuk menjaga integritas organisasi di seluruh dunia. Hampir seluruh negara masih mengikuti landasan ini untuk mengetahui implementasi landasan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan landasan- landasan tata kelola perusahaan pada  Bank Syariah Indonesia dengan fokus pada Pelaksanaan  RUPS pada tahun  2021.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  menggunakan analisis deskriptif.

## Keywords: Good Corporate Governance, Pelaksanaan GCG Pada RUPS, Bank Syariah
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
GCG merupakan isu yang sangat penting, dan Indonesia  merasakan  akibat  yang  sangat  kuat. Lemahnya  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  di Indonesia  ditunjukkan  dengan  tingginya  angka pelanggaran  oleh  perusahaan  tercatat  di  pasar modal yang ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
Pada  era  pasar  bebas  sekarang,  bisnis  harus mengembangkan  sistem  manajemen  baru.  Faktor pendorong  berkembangnya  bank  ialah  tata  kelola yang  baik.  Di  tahun  1997,  Indonesia  mengalami keadaan  multi  aspek  yang  melanda  ekonomi  dan membuat  banyak  bank  dan  bisnis  mengalami bangkrut. Keadaan ini dikarenakan lemahnya cara pelaksanaan GCG yang baik.
Menerapankan  prinsip  GCG  yang  baik merupakan landasan fundamental untuk mengelola perusahaan  guna    memaksimalkan    nilai stakeholders dan  menjaga  kelanjutan  bisnis.  Oleh
karenanya,  BSI  terus  meningkatkan  sistem  dan praktik manajemennya untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
Bank  Syariah  Indonesia  berkomitmen  untuk mempraktikkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  di tiap aktivitas usahanya. Bank senantiasa meninjau dan memperbaharui prinsip-prinsip manajemennya dan berkomitmen untuk meningkatkan  kualitas  penerapan  manajemen  di seluruh  bagian  organisasi.  Prinsip  ini  mengatur bagaimana pengambilan keputusan, pengoptimalan  kinerja,  penghindaran  keuntungan, pengungkapan  informasi  dan  akuntabilitas  yang lebih besar. BSI menerapkan prinsip tersebut guna menaikkan  kualitas  serta  keyakinan  dari  para stakeholders .

## LANDASAN TEORI
Pengertian Good Corporate Governance
Pada  tahun  1992, kata Corporate Governance (CG)  dicetuskan  oleh Cadbury Committee melalui  laporan  yang  dikenal  dengan Cadbury  Report (Tjager  dkk,  2003).  Menurutnya, prinsip GCG yang baik, guna mengatur perusahaan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara kekuasaan  dan  haknya,  merupakan  tanggung jawab shareholders pada khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Sementara  itu, OECD tahun  2004  dan Forum  for  corporate  governance  di  Indonesia tahun  2001,  Pengelolaan  GCG  yang  baik didefinisikan  sebagai  aturan  yang  mengatur hubungan antara para stakeholders serta pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  hak  dan kewajibannya.
Sesuai  keputusan  Menteri  BUMN  No.
117/M-MBU/2002,  GCG  adalah  seperangkat langkah-langkah  yang  digunakan  oleh  badan- badan  yang  bertujuan  untuk    meningkatkan tanggung  jawab  perusahaan  guna  mencapai keberhasilan  bisnis  dan  nilai  perusahaan  jangka panjang,  beserta  memperhatikan stakeholders dan tetap memperhatikan aturan hukum dan kewajiban moral.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  praktik  GCG    yang  baik merupakan  aturan  yang  mengatur  ikatan  antara perusahaan  dengan  pemangku  kepentingannya dengan  tujuan  untuk  mencapai  hasil  perusahaan yang  sebaik-baiknya  tanpa  merugikan  pemangku kepentingan bisnis serta masyarakat sekitarnya.

## Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance
1. Transaparansi
Transparansi adalah prinsip yang berkaitan  dengan mutu  informasi yang diberikan  perusahaan.  Kepercayaan  investor tergantung pada mutu informasi yang diberikan  oleh  perusahaan.  Oleh  karenanya, perusahaan harus memberikan laporan informasi  yang  jelas,  akurat,  tepat  waktu,  dan dapat  dibandingkan  dengan  indikator  yang sama. Prinsip ini berlaku untuk pengembangan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan best  practices guna  untuk  memastikan pengukuran  kinerja  dan  manajemen  keuangan yang  tepat  oleh  pemangku  kepentingan; termasuk  juga  mengumumkan  jabatan  yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2002 : 51)
2. Akuntabilitas Prinsip  akuntabilitas  mengacu  pada sistem  yang  mengatur  keterikatan  antara pengawas dalam suatu perusahaan. Akuntabilitas dilakukan melalui komite independen,  dewan  komisaris,  direksi,  dan komite  audit.  Akuntabilitas  dibutuhkan  untuk solusi guna menguasai masalah keagenan yang
disebabkan  antara  pemegang  saham  dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. 3. Responsibilitas Responsibilitas  adalah  tanggung  jawab perusahaan  sebagai  anggota  masyarakat  guna mematuhi perundang-undangan  yang ada serta untuk menanggapi kebutuhan sosial.
Responsibilitas menekankan dengan munculnya unsur pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
4. Independensi
Dalam melaksanakan prinsip independensi, perusahaan
harus diselenggarakan  secara  bebas  sehingga  tidak ada  institusi  dalam  perusahaan  yang  saling mengontrol  dan  tidak  saling  campur  tangan oleh pihak lainnya. Ketentuan dasar penerapan prinsip  ini  ialah  bahwa  setiap  struktur  bisnis wajib  menghindari  pengendalian  sisi  ketiga, tidak  boleh  dipengaruhi  kepentingan  tertentu, bebas  dari  benturan  kepentingan  serta  harus bebas  dari  tekanan  sehingga  pengambilan keputusan bisa dilaksanakan secara objektif.
5. Kewajaran dan Kesetaraan Prinsip  dasarnya  didasarkan  pada  prinsip kewajaran/kesetaraan,  bisnis  patut  mengawasi kepentingan para stakeholders dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip kewajaran.  Melalui  praktiknya,  bisnis  patut memberikan  kesempatan  para stakeholders untuk  menyampaikan  pandangannya  serta memberikan  akses  informasi  yang  terbuka sesuai dengan posisinya masing – masing.

## Landasan dan Kebijakan GCG di BSI
Implementasi tata kelola perusahaan yang baik  di  BSI  berdasarkan  Surat  Edaran  Bank Indonesia No. 12/1/DPbS 2010 mengenai Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  dan  Peraturan  OJK  No. 8/POJK.03/2014.  BSI  melakukan self  assessment secara  berkala  setiap  semester  dan  setiap  tahun guna mengatur tata kelola, termasuk susunan, cara serta  hasil.  Hasil  penilaian  sendiri tersebut kemudian diteruskan ke OJK.
Bank
Syariah Indonesia telah mempraktikkan  POJK  No.  18/POJK.03/2014 mengenai Tata Kelola Terintegrasi GCG Konglomerasi  Keuangan,  BSI  mempraktikkan manajemen  konsolidasi  dengan  entitas  utama  PT Bank  Mandiri  Persero,  yaitu  tentang  Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Resiko Terintegrasi serta Internal Audit Terintegrasi.
Bank  Syariah  Indonesia  menganut    5 landasan  GCG  yang  baik,  disingkat  dengan TARIF yaitu (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban,
Independensi dan
Kewajaran/Kesetaraan). Menerapkan praktik GCG yang  baik  dapat  menyelaraskan  maksud  bank dengan tujuan para stakeholders guna menciptakan  lingkungan  operasi  yang  pada akhirnya  membantu  organisasi  mencapai  hasil yang ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini ialah data sekunder. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah library  reseach serta penelusuran Intenet  Searching .  Literatur  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jurnal, artikel  yang  terkait  dengan  GCG. Internet Searching adalah  cara  pengumpulan  data  dengan teknologi  berupa  mesin  pencari  di  internet  yang didalamnya  tersedia  berbagai  informasi  dari berbagai waktu. Pencarian di internet memudahkan  peneliti  untuk  menemukan  data dimana  kecepatan,  kelengkapan  dan  ketersediaan data  untuk  tahun  yang  berbeda  disediakan. Pencarian  informasi  di  internet  bisa  dilakukan dengan metode searching, browsing, atau downloading .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate Governance  (GCG)  Pada  Pelaksanaan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  Di  Bank  Syariah Indonesia Tahun 2021
Salah  satu  cara  pengimplementasian
GCG  yang  baik  adalah  dengan  mengadakan RUPS.  RUPS  merupakan  pemegang  wewenang tertinggi dari pemilik hak dan kekuasaan. Di tahun 2021 BSI mengadakan 2 kali RUPS adalah :
Pertama, penyelenggaran RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021, berdasarkan  risalah  RUPS  Tahunan  yang  dibuat oleh  Notaris  Jakarta  Ashoya  Ratam,  SH,  M.Kn, dan beberapa hal yang telah diisepakati, yaitu :
1) Menyetujui  laporan  tahunan  untuk  tahun buku  yang  berakhir  pada  31-12-2020  yang berisi  tentang  penjelasan  tentang  tugas  dan pengawasan kegiatan dewan.
2) Menyetujui perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir di  31-12-2020.
3) Menyetujui  untuk  penyerahan  pelunasan serta  pembebasan  tanggung  jawab  terhadap para pemegang kepentingan.
4) Persetujuan  dalam  hal  penggunaan  laba tahun 2020.
5) Menegaskan  pemberian  hak  dan  kuasa kepada perwakilan perusahaan yang sebelumnya  mendapat  persetujuan  dari  PT.
BNI, PT. BRI dan PT. Bank Mandiri sebagai pemegang saham pengendali mayoritas.
6) Menetapkan KAP Tanudiredha dan M. Jusuf Wibisana  guna  mengaudit  laporan  keuangan tahun  buku  yang  berakhir  di  31  Desember 2021.
7) Memberhentikan  dengan  hormat  Dr.  KH. Mohamad Hidayat dan Dr. H. Hasanudin dari posisinya sebagai Ketua DPS  Perseroan.
8) Menyetujui pengangkatan Dr. KH. Mohamad Hidayat  dan  Dr.  H.  Hasanudin  dari jabatannya sebagai Ketua DPS Perseroan.
9) Menyatakan  susunan  DPS  dimana  Dr.  KH. Hasanudin,  M.  Ag  sebagai  Ketua  DPS  dan Dr.  H.  Mohamad  Hidayat,  MBA,  MH.,  Dr. H.  Oni  Sahroni,  MA.,  Prof.  Dr.  KH.  Didin Hafidhuddin, MS. sebagai anggota.
10) Menyetujui pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan.
Kedua, penyelenggaran RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada 24 Agustus 2021, sesuai risalah RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris Jakarta Selatan  Ashoya  Ratam,  SH,  M.  Kn  memutuskan beberapa hal sebagai berikut :
1) Memberhentikan secara hormat Mulya Efendi  Siregar  dan  Eko  Suwardi  Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2) Mengangkat Adiwarman Azwar Karim utnuk posisi Komisaris Utama sekaligus merangkap Komisaris Independen Perseroan, dan Muhammad  Zainul  Majdi  sebagai  Wakil Komisaris  Utama  sekaligus  merangkap Wakil Komisaris Independen Perseroan.
Berdasarkan  analisis  dari  pelaksanaan RUPS  Di  BSI  Tahun  2021  yang  berhubungan dengan penerapan prinsip GCG, penulis menyimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip  tersebut dapat dipaparkan dalam simpulan sebagai berikut : 1. Transparansi : Kebijaksanaan self assessment guna  menilai  kegiatan  dewan  komisaris dalam laporan tahunan perusahaan terbuka.
2. Akuntabilitas  :  BSI  memberikan  laporan yang  terbuka  dan  adil  atas  kinerjanya.  Oleh karenanya,  BSI  wajib  dikelola  dengan  baik, terukur untuk pemangku kepentingan.
3. Pertanggung jawaban : Pertanggung jawaban adalah kepatuhan terhadap UU serta peraturan  internal  dan  tanggung  jawab kepada  lingkungan  sekitar.  Jajaran  para pemegang  kepentingan  dalam  menjalankan tugasnya  selalu  memperhatikan  kepentingan semua pihak dan meningkatkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.
4. Independensi : Bank serta seluruh jajarannya memastikan  bahwa  BSI  dikelola  secara
profesional, serta mampu menghindari campur tangan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan  peraturan  UU  yang  ada  dan  prinsip korporasi.  Penerapan  independensi  yang dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  per 30  Desember  2020  adalah  menyetujui  untuk memberikan  wewenang  kepada  Dewan Komisaris  yang  terlebih  dulu  mendapatkan kesepakatan  dari  PT.  Bank  Mandiri  Persero sebagai Pemegang Saham Mayoritas.
5. Kewajaran/Kesetaraan  :  BSI  menerapkan prinsip  kewajaran  yang  diartikan  sebagai kesetaraan  dalam  pelaksanaan  hak  para stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan  saat  ini.  BSI  menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan diperlakukan  secara  sama  sesuai  dengan peraturan  UU  yang  berlaku.  Perlakuan  yang sama  mencakup  unsur  kesempatan  yang sama, sehingga  kepentingan  pemegang saham,  nasabah,  dan stakeholders lainnya selalu  diperhatikan  sesuai  prinsip  kewajaran dan kesetaraan.
SIMPULAN Berdasarkan hasil dari Analisis
Penerapan GCG pada Pelaksanaan RUPS Di Bank Syariah  Indonesia  Tahun  2021  cukup  baik. Transparansi    diterapkan  melalui  pemberian kebijakan  self  assessment  guna  menilai  kegiatan Dewan  Komisaris  yang  telah  disebutkan  dalam laporan  tahunan  perusahaan.  Untuk  prinsip Akuntabilitas  dilaksanakan  dengan  memberikan laporan  secara  terbuka  dan  adil  atas  kinerjanya. Oleh  karena  itu,  Bank  Syariah  Indonesia  wajib dilaksanakan  secara  baik  dan  terukur  untuk  para stakeholders . Sedangkan pada implementasi prinsip Pertanggung jawaban, BSI telah menerapkan  dengan  kepatuhan  terhadap  undang- undang dan peraturan internal serta tangung jawab
kepada  masyarakat  dan  lingkungan.  Jajaran  para pemegang kepentingan dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan  kepentingan semua  pihak  dan  meningkatkan  kebijaksanaan dalam  pengambilan  keputusan.  Untuk  prinsip Independensi  diterapkan  dengan  memastikan bahwa BSI terkelola secara profesional, bebas dari benturan  kepentingan  dan  mampu  terhindar  dari campur  tangan  pihak  ketiga  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  UU  yang  ada  dan  prinsip  – prinsip  korporasi  yang  baik.  Sedangkan  untuk kewajaran/kesetaraan diterapkan dalam pelaksanaan  wewenang  pemangku  kepentingan sesuai  dengan  peraturan  UU  yang  ada.  BSI menjamin  bahwa  setiap  pemangku  kepentingan diperlakukan  sama,  tanpa  diskriminasi  sesuai dengan  peraturan  UU  yang  ada.  Perlakuan  sama mencakup  unsur  perlakuan  dan  kesempatan  yang sama,  sehingga  kepentingan  pemegang  saham, nasabah,  dan stakeholders selalu  diperhatikan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.bankbsi.co.id/storage/uploads/documents/LfSFM D6GDhO8CE0Twf105ijcQKF6KGN0C4kifA0L.pdf
Maradita,  A.  (2014).  Karakteristik  good  corporate  governance pada bank syariah dan bank konvensional. Yuridika , 29 (2) Prabowo,  M.  S.  (2019).  Good  Corporate  Governance  (GCG) dalam Prespektif Islam. QISTIE , 11 (2).
Budiarti,  I.  (2011).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate Governance  (GCG)  pada  Dunia  Perbankan. Majalah  Ilmiah UNIKOM .
Setyani,  N.  H.  (2012).  Implementasi  prinsip  good  corporate governance pada perbankan syari’ah di Indonesia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2), 43-56.
Arbaina, E. S. (2012). Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya .