## ANALISIS KEMISKINAN DIGITAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN DI MASA PANDEMI COVID-19

## ANALYSIS OF DIGITAL POVERTY AMONG DISTRICTS IN BANTEN PROVINCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Siska Futri 1* dan Tiodora Hadumaon Siagian 2
1) BPS Kota Tangerang Selatan;  Jl Raya Serpong-Puspitek No 156, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314.
2) Politeknik Statistika STIS; Jl. Otto Iskandardinata No 64C, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia 13330.
*Email: siska_futri@bps.go,id
disubmit: 13 Oktober 2022, direvisi: 11 November 2022, diterima: 29 November 2022

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  dunia  sepanjang  tahun  2020  telah  mengubah  berbagai  aspek kehidupan,  khususnya  dalam  penggunaan  fasilitas  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  akibat berubahnya  berbagai  kegiatan  manusia  dari  offline  ke  online.  Namun  ternyata  masih terdapat penduduk yang hidup dengan sedikit atau bahkan tanpa akses ke teknologi (miskin digital) . Penelitian  ini  bertujuan  menghitung  kemiskinan  digital  menurut  Barrantes,  sebaran  dan keterkaitannya  dengan  kemiskinan  ekonomi  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  pada  masa pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  yang digunakkan  adalah  deskriptif  dengan data  bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada bulan Maret tahun 2020 dan 2021. Data dianalisis menggunakan  Indeks  kemiskinan  digital  dan  Indeks  kemiskinan  ekonomi,  serta  analisis  quadran. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2021 angka kemiskinan digital kabupaten/kota di Provinsi Banten secara umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dua dari delapan kabupaten/ kota di Banten memiliki angka kemiskinan digital dan juga angka kemiskinan ekonomi yang tinggi, yaitu Kabupaten  Pandeglang  dan  kabupaten  Lebak.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  provinsi  Banten hendaknya dapat memprioritaskan perbaikan pada dua aspek tersebut di dua kabupaten ini.
Kata kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi,  kemiskinan digital, kemiskinan ekonomi,

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  that  hit  the  world  throughout  2020  has  changed  various  aspects  of  life, especially  in  the  use  of  Information  and Communication  Technology  facilities  due  to  changes  in various human activities from offline to online. However, it turns out that there are still people who live with little or no access to technology (digitally poor). This study aims to calculate digital poverty according  to  Barrantes,  its  distribution  and  linkages  to  economic  poverty  in  regencies/cities  in Banten Province during the Covid-19 pandemic. The research method used is descriptive with data sourced from the BPS National Socioeconomic Survey in March 2020 and 2021. Data were analyzed using the digital poverty index and economic poverty index, as well as the GIS Quadrant. The results of the study show that in 2021 the digital poverty rate  for districts/cities in Banten Province will generally decrease compared to the previous year. Two of the eight districts/cities in Banten have high digital poverty rates as well as high economic poverty rates, namely Pandeglang Regency and Lebak  Regency.  For  this  reason,  the  regional  government  of  Banten  province  should  be  able  to prioritize improvements to these two aspects in these two districts.
Keywords : Information and Communicat 1 ion Technology, digital poverty, economic poverty
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda dunia  sepanjang  tahun  2020  telah mengubah  berbagai  aspek  kehidupan, khususnya dalam hal penggunaan fasilitas Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK).  Adanya  pedoman  dan  peraturan pembatasan jarak sosial yang diberlakukan dalam  menghadapi  Covid-19,  masyarakat semakin  mengandalkan  akses  ke  internet untuk  informasi , pekerjaan,  sekolah,  dan interaksi  sosial  (Lai  &  Widmar,  2021). Banyak  kantor  dan  perusahaan  tutup, aktivitas  bekerja  berpindah  ke  rumah. Rapat,  pelatihan,  webinar  dan  semua aktivitas  yang  biasanya  dilakukan  dengan tatap  muka,  dilakukan  secara  online. Begitu  juga  dengan  kegiatan  di  sekolah, aktivitas  belajar  mengajar  berpindah  ke rumah,  beralih  menjadi  pembelajaran secara online.
Perubahan moda kegiatan masyarakat  tersebut,  disadari  atau  tidak, semakin mendekatkan masyarakat dengan teknologi. Aplikasi-aplikasi
yang menyediakan  layanan  komunikasi  video seperti Zoom , Google  Meet dan Cisco Webex yang  sebelumnya  hanya  dipakai oleh  para  pebisnis,  menjadi  kebutuhan masyarakat.  Semua  masyarakat  tak terkecuali  pekerja  kantor  dan  pelajar menggunakan  aplikasi  meeting  online
guna menunjang kegiatan belajar mengajar hingga rapat.
Sebagian masyarakat dapat menggunakan  akses  mereka  ke  teknologi digital yang memungkinkan mereka untuk tetap  dapat  mengakses  jarak  jauh  ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, begitu juga  dengan  fasilitas  lainnya.  Namun, sebagian  masyarakat  lain  tidak  terhubung dengan  teknologi  digital  tersebut  karena mereka  tidak  memiliki  akses  internet dan/atau  memiliki  tingkat  literasi  digital yang  rendah  (Seah,  2020).  Individu  yang tidak  dapat  memanfaatkan  TIK  bisa disebabkan  karena  ketidakmampuannya memiliki  perangkat  TIK  atau  bisa  juga disebabkan karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan perangkat TIK.
Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan  infrastruktur  internet pada  tahun  1980-an,  jumlah  pengguna internet terus meningkat (Nasution, 2016). Persentase  pengguna  internet  di  Banten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengguna internet di Banten sebesar 58,63  persen  sedangkan  pada  tahun  2021 meningkat  menjadi  67,14  persen  (Badan Pusat  Statistik,  2021).  Namun,  meskipun secara umum persentase pengguna internet mengalami  peningkatan,  masih  terdapat penduduk  Banten  yang  hidup  dengan sedikit  atau  bahkan  tanpa  akses  ke teknologi atau yang disebut dengan miskin
secara digital (kemiskinan digtal).
Kemiskinan  digital  tidak  hanya  dialami oleh  penduduk  berpenghasilan  rendah (miskin ekonomi) tetapi bisa juga dialami oleh penduduk yang berpenghasilan cukup (Barrantes, 2007).
Indonesia  merupakan  salah  satu dari  189  negara  yang  menyepakati  suatu rencana  aksi  global  guna  mengakhiri kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan  dan melindungi  lingkungan,  yang  disebut dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs) atau  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Salah  satu  dari  17  tujuan yang  disepakati  adalah  menghapus kemiskinan  (mengakhiri  kemiskinan  di manapun  dan  dalam  semua  bentuk)  yang salah  satu  poin  targetnya  adalah memastikan semua penduduk memperoleh akses teknologi.
Afzal  et  al.,  (2022)  menemukan
peningkatan penggunaan teknologi memiliki  dampak  yang  berbeda  antar negara tergantung pada tingkat pendapatannya,  dimana  internet  diketahui bermanfaat untuk menurunkan kemiskinan sementara  akses  ke  broadband  internet dapat  memberikan  efek  positif  dalam mengurangi  ketimpangan  pendapatan. Meskipun  kemiskinan  digital  tidak  selalu berdampak  pada  kemiskinan  ekonomi, namun pemerataan informasi dan komunikasi  sangat  diperlukan  untuk mempercepat  pengentasan  kemiskinan  di
berbagai    bidang,    seperti    di    bidang ekonomi,    politik,    dan    kesejahteraan rakyat.    Pemerataan  informasi  dan komunikasi  saat  ini  paling  efektif dilakukan  dengan  teknologi.  Teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  ini memungkinkan  terjadinya  pertukaran informasi secara cepat dan efisien (Budiarti &  Khoirunnisa,  2019).  Era  digital  telah mejadikan akses terhadap TIK bukan lagi sebagai  kebutuhan  tersier  namun  sudah menjadi  sama  pentingnya  dengan  akses terhadap air dan listrik (Gracie, 2022).
Beberapa  peneliti  telah  meneliti tentang  kemiskinan  digital  di  Indonesia misalnya (Sakti, 2022), dalam penelitiannya mengukur kemiskinan digital  pada  level  provinsi  di  seluruh Indonesia  pada  tahun  2019-2020.  Peneliti lainnya  adalah  (Susanto,  2016),  ia menganalisis  kemiskinan  digital  di Indonesia  pada  tahun  2014-2016.  Selain itu,  peneliti  (Permatasari,  2018)  yang menganalisis kemiskinan digital kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2017.  Keunggulan  dan  kebaruan yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  adalah menghasilkan  sebuah  indeks  kemiskinan digital sampai pada level kabupaten/ kota di Banten dengan data sampai tahun 2021. Penelitian  ini  menganalisis  kemiskinan digital kabupaten/ kota di Banten.  Dengan menggunakan ukuran kemiskinan
Barrantes,  penelitian  ini  menghasilkan
angka  kemiskinan  digital  kabupaten/kota di Banten yang kemudian divisualisasikan dengan  aplikasi Quantum  Geographic Information  System (QGIS).  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menyandingkan kemiskinan  digital  dengan  kemiskinan ekonomi  dalam  analisis  kuadran  untuk mengelompokkan kabupaten/ kota
berdasarkan tingkat kemiskinan digital dan kemiskinan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  desktiptif  yang  menggambarkan kemiskinan  digital  kabupaten/kota  di Provinsi  Banten  pada  masa  pandemi Covid-19  berdasarkan  ukuran  kemiskinan digital Barrantes. Data yang dipakai dalam penelitian  ini  adalah  data  Data  sekunder tersebut  bersumber  dari.  mikro  Survei Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas), Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  bulan  Maret tahun  2020  dan  2021  pada  8  kabupaten/ kota  di  Banten.  Susenas  diselenggarakan oleh BPS setiap tahun dengan pengumpulan data secara semesteran yaitu di  bulan  Maret  dan  September.  Sampel penelitian ini adalah individu yang berusia lima  tahun  ke  atas  (5+)  di  seluruh kabupaten/kota di Banten. Jumlah populasi pada  tahun  2020  sebanyak  27.200  dan jumlah  sampelnya  sebanyak  24.948 sedangkan  pada  tahun  2021  jumlah populasinya adalah 27.418 dengan jumlah
sampel  sebanyak  25.016.  Kemiskinan digital  dihitung  menggunakan  ukuran kemiskinan  digital  yang  digunakan  oleh Barrantes  (2007),  menyesuaikan  kondisi rumah  tangga  data  Susenas.  Batasan kemiskinan digital dilihat dari penggunaan telepon  seluler,  kepemilikan/  penguasaan telepon  seluler,  penggunaan  komputer, akses  terhadap  internet,  dan  pemanfaatan internet.  Ada  empat  kategori  kemiskinan digital, yaitu:
1.  Kaya  digital  ( Digitally  “Wealthy” ), yaitu  individu  yang  menggunakan telepon  seluler  atau  komputer  dan terakses  internet  secara  aktif  untuk mendapat  informasi/  berita,  mengirim/ menerima e-mail ,  transaksi  jual-beli, hiburan,  fasilitas  finansial  ( e-banking ), media sosial, dan lain-lain.
2.  Terhubung  internet  ( Connected ),  yaitu individu  yang  sudah  menggunakan telepon  seluler  atau  komputer  dan mengakses internet, tetapi penggunaannya  masih  pasif  hanya menggantikan fungsi mencari informasi dan komunikasi secara umum, misalnya untuk  mengirim/  menerima e-mail , mendapatkan  informasi/  berita,  dan media sosial .
3.  Miskin  digital  ( Digitally  Poor ),  yaitu individu yang sudah menggunakan atau memiliki telepon  seluler  namun  belum menggunakan akses internet .
4.  Miskin  digital  ekstrem  ( Extremely
Digitally  Poor ),  yaitu  individu  yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi atau tidak menggunakan dan memiliki  telepon  seluler  dan  tidak terhubung akses internet .
Individu yang berada pada kondisi miskin  digital  (poin  3)  dan miskin  digital ekstrem  (poin  4)  yang  diperhitungkan dalam  pengukuran  indeks  kemiskinan digital. Indeks kemiskinan digital dihitung dengan  ukuran  kemiskinan  Headcount Index (Po) (Sakti, 2022).
Dalam bentuk matematis
Headcount  Index  dituliskan  sebagai berikut:
𝑃 0 = 𝑁 𝑝 𝑁 (1)
Dimana:
𝑃 0 : Headcount Index
𝑁 𝑝 : Jumlah penduduk yang miskin digital (poin 3 dan 4)
N : Jumlah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas
Untuk indeks kemiskinan ekonomi, penelitian  ini  mengelompokan  penduduk yang  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  per bulannya  di  atas  garis  kemiskinan kabupaten/  kota  menjadi  kaya  secara ekonomi  sedangkan  penduduk  yang  rata- rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulannya
sama  atau  di  bawah  garis  kemiskinan kabupaten/  kota  menjadi  miskin  secara ekonomi.  Garis  kemiskinan  yang  dipakai disesuaikan dengan tahun indeks kemiskinan ekonomi yang sedang dihitung,  garis  kemiskinan  2020  untuk menghitung  indeks  kemiskinan  ekonomi 2020  sedangkan  garis  kemiskinan  2021 untuk  menghitung  indeks  kemisininan ekonomi.  Berikut  ini  rumus  untuk menghitung  indeks  kemiskinan  ekonomi yang  dipakai  oleh  Badan  Pusat  Statistik (BPS) (2):
𝑃 ∝ = 1 𝑛 ∑ 𝑞 𝑖=1 [ 𝑧− 𝑦 𝑖 𝑧 ] ∝ (2)
Dimana:
∝ = 0 ;
z  = garis kemiskinan kabupaten/ kota tahun 2020/ 2021
𝑦 𝑖 = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z
q  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n  = jumlah penduduk
Dari  rumus  tersebut,  diperoleh  indeks kemiskinan digital dan indeks kemiskinan ekonomi kabupaten/ kota di Banten.
Penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua tahap, yaitu:
1. Memetakan kondisi kemiskinan digital dengan Quadran  GIS  (QGIS) .  Tahap ini  dilakukan  dengan  menggabungkan data  indeks  kemiskinan  digital  hasil olahan    dengan  file  .shp  peta kabupaten/ kota di Banten. Warna pada wilayah  kabupaten/  kota  pada  peta menggambarkan  tinggi  rendahnya kemiskinan digital di daerah tersebut.
2. Menganalisis indeks kemiskinan digital dan  indeks  kemiskinan  ekonomi  pada kabupaten/  kota  di  Banten  dengan
menggunakan analisis kuadran. Indeks kemiskinan  digital  sebagai  sumbu  X sedangkan indeks kemiskinan ekonomi sebagai  sumbu  Y  dengan mean (nilai rata-rata) sebagai cut off poin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Kemiskinan Digital
Indeks kemiskinan digital
merupakan  rasio  jumlah  penduduk  yang dalam ukuran kemiskinan digital Barrantes termasuk dalam kategori miskin digital dan
Tabel 1
Indeks Kemiskinan Digital dan Ekonomi Tahun 2020
Kabupaten/ Kota Indeks Kemiskinan Digital  Indeks Kemiskinan Ekonomi Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan 0,687 0,683 0,470 0,581 0,303 0,388 0,475 0,271 0,099 0,092 0,062 0,049 0,052 0,037 0,061 0,023 Provinsi Banten 0,466 0,059 Sumber: Data Olahan, 2022 Tabel 2 Indeks Kemiskinan Digital dan Ekonomi Tahun 2021 Kabupaten/ Kota Indeks Kemiskinan Digital  Indeks Kemiskinan Ekonomi Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan 0,611 0,611 0,346 0,500 0,237 0,315 0,379 0,229 0,107 0,103 0,071 0,055 0,059 0,042 0,068 0,026 Provinsi Banten 0,382 0,067 Sumber: Data Olahan, 2022
miskin  digital  ekstrem  dengan  jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas. Dengan kata  lain,  indeks  kemiskinan  digital memotret  proporsi  penduduk  yang  tidak memiliki  dan  menguasai  telepon  seluler dan  penduduk  yang  memiliki  atau menguasai  telepon  seluler  tetapi  tidak mengakses internet.
Indeks kemiskinan
digital kabupaten/  kota  di  Provinsi  Banten  pada tahun  2021  secara  umum  mengalami penurunan.  Penurunan  ini  mungkin disebabkan  karena  kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan penyediaan  akses  internet  hingga  ke pelosok  daerah,  sehingga  terwujudnya pemerataan  kemudahan  akses  terhadap informasi.  Selain  itu,  adanya  pandemi COVID-19  yang  mengubah  gaya  hidup masyarakat  menjadi  semakin  digital mungkin  juga  menjadi  salah  satu  faktor pendukung penurunan ini. Kabupaten/Kota yang  mengalami  laju  penurunan  indeks kemiskinan  digital  tertinggi  adalah kabupaten Tangerang, menurun dari 0,470 menjadi 0,346 (menurun -0,124 poin).
Kabupaten/kota yang indeks kemiskinan  digitalnya  tetap  tinggi  yaitu kabupaten  Pandeglang,  kabupaten  Lebak, dan  kabupaten  Serang.  Tingginya  indeks kemiskinan digital di  daerah tersebut bisa saja  disebabkan  karena  sebagian  besar wilayahnya  adalah  daerah  perdesaan. Kabupaten Pandeglang 56,58 persen desa/
kelurahannya  adalah  daerah  perdesaan, sedangkan kabupaten Lebak 65,29 persen desa/  kelurahannya  merupakan  daerah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2010).
Daerah  perdesaan  dengan  segala keterbatasannya, masih mengalami kendala  dalam  mengakses  internet. Ketidakmerataan  infrastruktur  juga  bisa menimbulkan kesenjangan digital (Hadiyat,  2014).  Dengan  kesenjangan digital  yang  terjadi  antara  wilayah perkotaan  dan  wilayah  pinggiran  maka semakin menambah jarak (GAP) kemajuan pembangunan  antara  wilayah  kota  dan wilayah  pinggiran  karena  internet  atau dunia digital merupakan pintu utama dalam rangka  mempercepat  laju  pembangunan suatu daerah (Nasution, 2016). Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengembangkan  kelompok  masyarakat yang  sudah  maju,  tetapi  juga  harus melayani  mereka  yang  masih  tertinggal (Dhahir, 2019).
Kemiskinan  digital  bukan  hanya faktor  keuangan,  faktor  kekurangan pengetahuan  berkaitan  dengan  TIK  saja, tetapi konsepnya luas merangkumi semua aspek kehidupan seperti suasana lingkngan dan dukungan sosial (Ibrahim & Othman,
2022).
Sebaran Indeks Kemiskinan Digital

## Provinsi Banten Visualisasi dengan QGIS
Pada tahun 2020, tiga dari delapan kabupaten/kota di Banten memiliki indeks kemiskinan  digital  yang  rendah  karena memiliki  angka  kemiskinan  digital  yang
lebih rendah dari angka kemiskinan digital Provinsi  Banten.  Tiga  kabupaten/kota tersebut  yaitu  kota  Tangerang,  kota Cilegon, dan kota Tangerang Selatan. Tiga kabupaten/  kota  tersebut  pada  peta
Gambar 1. Peta Indeks Kemiskinan Digital Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 (Sumber: Data Olahan, 2022)
Gambar 2. Peta Indeks Kemiskinan Digital Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Sumber: Data Olahan, 2022)
divisualisasikan  dengan  wilayah  yang berwarna putih (Gambar 1).
Kondisi  berbalik  di  tahun  2021, jika  di  tahun  2020  hanya  ada  tiga  daerah yang angka kemiskinan digitalnya rendah, di tahun 2021 hanya ada tiga daerah yang angka  kemiskinan  digitalnya  tinggi (Gambar  2).  Tiga  daerah  yang  angka
kemiskinan digitalnya tinggi tersebut yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupatek Lebak,
dan  Kabupaten  Serang.  Tiga  kabupaten/ kota  tersebut  pada  peta  divisualisasikan dengan wilayah yang berwarna abu-abu.
Gambar 3. Analisis Kuadaran Indeks Kemiskinan Digital dan Indeks Kemiskinan Ekonomi Tahun 2020 (Sumber: Data Olahan, 2022)
Gambar 4. Analisis Kuadaran Indeks Kemiskinan Digital dan Indeks Kemiskinan Ekonomi Tahun 2021 (Sumber: Data Olahan, 2022)

## Keterkaitan antara Kemiskinan Digital dan Kemiskinan Ekonomi berdasarkan Analisis Kuadran
Ada  hubungan  yang  kuat  antara kemiskinan  dan  penetrasi  informasi  dan komunikasi  teknologi  (Flor,  2014). Kemiskinan  digital  tidak  hanya  dialami oleh individu yang berpenghasilan rendah (miskin  secara  ekonomi)  tetapi  juga  bisa terjadi pada individu yang berpenghasilan cukup  (tidak  miskin  secara  ekonomi). Begitu  juga  pada  kabupaten/  kota  di Banten,  kemiskinan  digital  yang    tinggi tidak  hanya  terjadi  pada  kabupaten  kota dengan tingkat kemiskinan ekonomi yang tinggi  tetapi  bisa  juga  terjadi  pada kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekonomi yang rendah.
Analisis  kuadran  ini  menunjukkan kelompok – kelompok  kabupaten/  kota  di Banten  berdasarkan  tingkat  kemiskinan digitan dan kemiskinan ekonomi (Gambar 3 dan 4) sebagai berikut:
1. Kuadran  I  merupakan  kelompok kabupaten/ kota dengan indeks kemiskinan  digital  relatif  tinggi ditambah  dengan  indeks  kemiskinan ekonomi yang juga tinggi.  Kabupaten/
kota  yang  berada  di  kuadran  I  pada tahun 2020 adalah kabupaten
Pandeglang  dan  kabupaten  Lebak.
Posisi ini tidak berubah di tahun 2021.
2. Kuadran  II  merupakan  kelompok kabupaten/kota dengan indeks
kemiskinan  digital  yang  relatif  rendah namun indeks kemiskinan ekonominya masih tinggi. Kabupaten/ kota di Banten yang  berada  di  kuadran  II  pada  tahun 2020  adalah  kabupaten  Tangerang  dan kota Serang. Posisi inipun tetap sama di tahun 2021.
3. Kuadran  III  merupakan  kelompok kabupaten/  kota  di  Banten  dengan indeks  kemiskinan  digital  yang  relatif tinggi  namun  indeks  kemiskinan ekonominya sudah rendah. Kabupaten/ kota  yang  berada  di  kuadran  III  pada tahun  2020  adalah  kabupaten  Serang. Posisi ini tetap sama di tahun 2021.
4. Kuadran  IV  merupakan  kelompok kabupaten/ kota dengan indeks kemiskinan  digital  sudah  rendah  dan indeks  kemiskinan  ekonomi  yang  juga rendah. Kabupaten/ kota di Banten yang berada di kuadran IV pada tahun 2020 adalah  kota  Tangerang,  kota  Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Posisi ini tetap  sama  di  tahun  2021.  Semua kabupaten/kota  yang  memiliki  indeks kemiskinan  yang  rendah  merupakan wilayah  perkotaan.  Hal  ini  terjadi mengingat  masih  adanya  kesenjangan penetrasi internet, infrastruktur, kualitas SDM, dll antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Secara  umum  angka  kemiskinan digital  kabupaten/kota  di  Banten  pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kabupaten  Tangerang  mengalami  laju penurunan  indeks  kemiskinan  digital tertinggi  di  Banten,  yaitu  sebesar  26,4 dibandingkan  tahun  2020.  Di  sisi  lain penurunan  indeks  kemiskinan  digital terendah terjadi di kabupaten Lebak yaitu sebesar 10,43 dibandingkan tahun 2020.
Pada  tahun  2020,  lima  dari  delapan kabupaten/kota di Banten memiliki indeks kemiskinan  digital  yang  tinggi,  yaitu kabupaten  Pandeglang,  kabupaten  Lebak, kabupaten  Tangerang,  kabupaten  Serang, dan Kota Serang. Namun pada tahun 2021, hanya ada tiga dari delapan kabupaten/kota di  Banten  yang  indeks  kemiskinan digitalnya  masih  tinggi,  yaitu  kabupaten Pandeglang,  kabupaten  Lebak,  dan kabupaten Serang.
Sementara  itu,  jika  dikelompokkan dalam  empat  kuadran,  maka  di  kuadran I
(kemiskinan ekonomi tinggi – kemiskinan digital tinggi) adalah Kabupaten
Pandeglang  dan  Kabupaten  Lebak. Kuadran  II  (kemiskinan  digital  rendah – kemiskinan  ekonomi  tinggi),  Kabupaten Tangerang dan Kota Serang sedangkan di kuadran  III  (kemiskinan  digital  tinggi – kemiskinan  ekonomi  rendah),  Kabupaten
Serang.  Sementara  Kota  Cilegon,  Kota Tangerang,  dan  kota  Tangerang  Selatan berada  di  kuadran  IV  (kemiskinan  digital rendah – kemiskinan ekonomi rendah).

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  temuan  studi  ini, pemerintah  provinsi  Banten  hendaknya dapat memprioritaskan pemberian program  yang  dapat  menurunkan  indeks kemiskinan digital dan indeks kemiskinan ekonomi    di  Kabupaten  Pandeglang  dan Lebak.  Program  yang  dapat  diterapkan antara  lain  program  peningkatan  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui pemberian literasi digital. Selain itu perlu diingat  bahwa  Indeks  Pembangunan  TIK (IP-TIK) memiliki keterkaitan yang sangat erat  dengan  IPM,  dimana  semakin  tinggi nilai IP-TIK, semakin tinggi pula nilai IPM di suatu wilayah atau sebaliknya. Sehingga diharapkan  penurunan  angka  kemiskinan digital  kabupaten/  kota  pada  gilirannya dapat  ikut  menaikkan  angka  IPM  di kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzal, A., Firdousi, S. F., Waqar, A., & Awais, M. (2022). The Influence of Internet Penetration on Poverty and Income Inequality. SAGE Open , 12 (3). https://doi.org/10.1177/21582440221
116104
Badan Pusat Statistik. (2010). Klasifikasi
Perkotaan dan Perdesaan di
Indonesia. In Badan Pusat Statisistik
Republik Indonesia .
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2021. In Badan Pusat Statistik .
Barrantes, R. (2007). CHAPTER 2: Analysis of ICT Demand: What Is Digital Poverty and How to Measure It? Digital Poverty , 29 – 53. http://search.ebscohost.com/login.asp x?direct=true&db=ufh&AN=503003 67&site=eds-live&scope=site
Budiarti, W., & Khoirunnisa. (2019). Pengaruh Tekonologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2012- 2017. Seminar Nasional Official Statistics , 2019 (1), 759 – 768.
Dhahir, D. (2019). Rancangan Strategi Kementerian Kominfo Republik Indonesia Dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital Indonesian Ministry Of Communications And Informatics Strategic Plan For Reducing The Digital Divide Darman Fauzan Dhahir. Pikom , 20 (2), 71 – 86.

## Flor, A. G. (2014). ICT and Poverty : The Indisputable Link ICT AND POVERTY : THE INDISPUTABLE
LINK Paper for Third Asia Development Forum on . January 2001 .
Gracie, J. (2022). It’s all poverty: Poverty, Digital Poverty and why it matters . https://digitalpovertyalliance.org/new s-updates/its-all-poverty-digital- poverty-why-matters/
Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). Pekommas , 17 (2), 81 – 90.
Ibrahim, N. S. S., & Othman, N. (2022). Faktor Kemiskinan Digital dalam
kalangan Pelajar Terhadap Prestasi Belajar Ketika Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) , 7 (8), e001653. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i8.1 653
Lai, J., & Widmar, O. N. (2021). Applied Eco Perspectives Pol - 2020 - Lai - Revisiting the Digital Divide in the COVID‐19 Era. In Applied Economic Perspectives and Policy (Vol. 43, Issue 1, pp. 458 – 464).
Nasution, R. D. (2016). Effect of Digital Divide on Rural Development. Jurnal Penelitian Komunikasi DanOpini Publik , 20 (1), 31 – 44. https://media.neliti.com/media/public ations/123364-ID-none.pdf
Permatasari, D. A. (2018). Analisis Kemiskinan Digital Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Pada Era Revolusi Industri 4.0 [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/97603/
Sakti, P. (2022). Analisis Kemiskinan Digital Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 9 (1). https://doi.org/10.25126/jtiik.202295 021
Seah, K. M. (2020). COVID-19: Exposing digital poverty in a pandemic. In International Journal of Surgery (Vol. 79). https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.05 .057
Susanto, A. (2016). Analisis Kondisi Digital Poverty di Indonesia. Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika ,
6 (2), 169. https://doi.org/10.17933/jppi.2016.06
0204