e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang institutjunaidi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam  pemilihan  umum.  Pegawai  ASN  sejatinya  berada  dalam  posisi  yang dilematis  dan terombang-ambing  oleh  kepentingan  politik.  Di  satu  sisi,  mereka adalah pegawai  yang  diangkat,  ditempatkan,  dipindahkan  dan  diberhentikan  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap  bersikap  netral  untuk  menjaga  profesionalitasnya  dalam  menjalankan  tata  kelola pemerintahan  dan  pelayanan  publiknya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait  kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam  penanganan  kasus  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Kebijakan  Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi  penanganan  kasus  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang  Kurang  Koperatif.  e)  Pertimbangan  situasi  tertib  yang  condong  dijaga  oleh  Pori dalam  hal  ini  Polda  Jawa  Tengah.  Sedangkan  Solusinya  dari  kendala  tersebut  diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan  dalam  bentuk  Undang-Undang  yang  jelas.  3)  Pembentukan  Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa  perwakilan  dengan  background  tindak  tidana  pemilu  yang  dapat  menangani sengketa pemilu.
Kata kunci : Netralitas; Kewenangan; Pemilihan Umum
e-ISSN : 2621-4105

## THE AUTHORITY OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE HANDLING OF CASE INVOLVEMENT OF STATE CIVIL SERVICES  IN GENERAL ELECTION

## Abstract
The purpose of this research is to study and analyze the authority of the State Police of the Republic of Indonesia in handling cases of involvement of State Civil Servants (ASN) in  general  elections  and  to  study  and  analyze  the  authority  of  the  State  Police  of  the Republic of Indonesia in handling cases of involvement of State Civil Servants (ASN) in general  elections.  ASN  employees  are  actually  in  a  position  that  is  dilemmatic  and oscillated by political interests. On the one hand, they are employees who are appointed, placed, transferred and dismissed by the Personnel Management Officer (PPK) who are political officials. Such conditions make ASN's career often associated with KDP political interests.  On  the  other  hand,  ASN  must  also  remain  neutral  to  maintain  its professionalism in carrying out its governance and public services. The problem in this study is how is the authority of the National Police in handling cases of involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election and constraints and what solutions are  faced  in  relation  to  the  authority  of  the  National  Police  in  handling  cases  of involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election. The method in this study uses descriptive qualitative research methods with a normative juridical approach. The  results  of  this  study  are:  (1)  Central  Java  Police  Policy  in  handling  cases  of involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election, namely conducting an investigation and investigation. (2) Several factors that influence the handling of cases of involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the general election, namely: a) Lack of Evidence. b) There is no explanation about the clear neutral word c). Limited Handling Time, and d). Information on the Non-Cooperative Society. e) Consideration of an orderly situation which tends to be maintained by Pori in this case the Central Java Regional Police. Whereas the solution to the aforementioned constraints is: 1) Clarifying the rules regarding the neutral definition of the ASN. 2) It needs handling regulations in the form of a clear law. 3) Establishment of an Election Court consisting of the State Police of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office, Judges, and several representatives with a background of election crimes who can handle election disputes.
Keywords: Neutrality; Policy; General Election.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum (rechtsstaat) ,  bukan  negara kekuasaan (machtsstaat). 1 Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). 2 Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “kedaulatan berada  ditangan  rakyat  yang  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar (contitutional  democrazy) ” 3 dengan  diimbangi  penegasan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat  atau  demokratis (democrazy rechtsstaat) dan  sekaligus  adalah  Negara  Demokrasi  yang  berdasarkan  atas  hukum (constitutional democrazy).
Dengan  demikian  dalam  konsep  demokrasi,  pemerintahan  suatu  negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (asas demokrasi). 4 Asas  demokrasi  ini  menuntut  setiap  orang  untuk  mempunyai  hak  atau  kesempatan yang  sama  dalam  menentukan  kebijakan  pemerintahan.  Penerapan  asas  demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum di Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negra  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagaimana  dikemukakan  sebelum-nya  bahwa  pemilihan  umum  diselenggarakan dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan wakil Presiden. Hal  ini  secara  langsung  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebut  beberapa jenis  pemilu  di  Indonesia.  Pemilihan  umum,  DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rezim pemilu. 5
A.R. Faudji (2015) dalam kajiannya yang mengkaji tentang kewenangan Polri dalam  menanganani  tindak  pidana  pemilihan  umum  di  daerah.  Bahwa  kewenangan Polri  sebagai  penyidik  tindak  pidana  pemilu  di  daerah  sangat  besar  dan  kompleks, karena penyelenggaraan Pemilu di daerah tidak hanya Pemilu kepala daerah provinsi tetapi  juga  kabupaten/kota  dan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dengan
1 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.
2 Ni’matul Huda, 2013, Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Ed. Revisi.  Cet.  8, Jakarta:  Rajawali Pers, hlm. 267-268.
3 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
4 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 120.
5 Muhammad  Syaefudin,  2018, Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum, Jurnal USM Law Review 2(1), 2019, hlm 106. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261
e-ISSN : 2621-4105
pembatasan  kewenangan  oleh  kelembagaan  koordinatif  seperti  Sentra  Penegakkan Hukum terpadu, dan adanya lembaga Pengawas seperti Bawaslu dan Panwas Daerah sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia mengalami perubahan- perubahan besar dan mendasar dari waktu ke waktu bahkan dengan kurun waktu yang relatif  singkat  dilakukan  perubahan  seperti  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dan UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perubahan besar  dan  mendasar  yang  relatif  singkat  tersebut  menyebabkan  penyesuaian  besar harus dilakukan, dan membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaannya untuk segera diterbitkan  dan  diberlakukan. 6 Penelitian  ini  hanya  fokus  mengkaji  mengenai kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana pemilu hanya didaerah.
Sedangkan  kajian  dari  Sudrajat  dan  Hartini  (2017)  yang  mengulas  tentang bagaimana  rekonstruksi  hukum  atas  pola  penanganan  pelanggaran  asas  netralitas pegawai. kajian tersebut menjelasakan bahwa pelanggaran netralitas PNS merupakan isu hukum yang selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu. Persoalan menahun ini  akan  dapat  terselesaikan  melalui  komitmen  pemerintah  untuk  membatasi  PNS dalam  kegiatan  politik  praktis.  Kondisi  ini  menuntut  akan  rekonstruksi  hukum terhadap pola penanganan pelanggaran PNS melalui 2 (dua) upaya, baik secara represif maupun preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara membuat pengaturan tentang pola  penanganan  pelanggaran  netralitas  PNS  dengan  memperkuat  pada  fungsi koordinasi  antara lembaga  penyelenggara  Pemilu,  pengawas  Pemilu,  penyelenggara pemerintahan dan lembaga yang memutuskan hukuman pelanggaran netralitas PNS. Adapun  upaya  preventif  dilakukan  dengan  cara  penguatan  peran  pemerintah  untuk mengantisipasi  sifat  pelanggaran,  meliputi  Pertama,  menjaga  iklim  kondusif  dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan  tetap  menjaga  netralitas,  serta  tidak  melakukan  mobilisasi  PNS  di lingkungannya;  dan  Kedua,  setiap  jenjang  jabatan  melakukan  pengawasan  terhadap bawahannya  sebelum,  selama  dan  sesudah  masa  kampanye  Pemilu. 7 Penelitian  ini
6 A.R. Faudji, Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Di Daerah , Lex Administratum 3(4), 2015, hlm 30-38.
7 Tedi  Sudrajat,  Sri  Hartini, Rekonstruksi  Hukum  Atas  Pola  Penanganan  Pelanggaran  Asas Netralitas Pegawai, Jurnal Mimbar Hukum 29(3), 2017, hlm 445-460. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.26233
e-ISSN : 2621-4105
lebih fokus mengakji rekonstruksi hukum  yang ideal dalam menangani pelanggaran atas netralitas PNS dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Penelitian tentang keterlibatan aparatur sipil negara juga  dikaji oleh Eki Furqon (2020),  dalam  penelitianya  tersebut  menjelaskan  bahwa  praktik  penyimpangan netralitas  ASN  pada  Pemilu  2019  di  Provinsi  Banten  turut  mencuatkan  beberapa pertanyaan  kembali  tentang  bagaimana  seharusnya  pengawasan,  penegakan  hukum dan  penerapan  sanksi  yang  tegas  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para  ASN  yang tidak patuh aturan. Pada beberapa pemanfaatan agenda, barang, dan aset yang dimiliki instansi pemerintahan yang seharusnya digunakan dengan optimal demi kepentingan pelayanan publik masih menjadi amunisi yang digunakan oleh para oknum ASN guna mendukung  atau  bahkan  mensosialisasikan  kepentingan  tertentu.  KASN  bersama Bawaslu  menemukan  18  kasus  pelanggaran  netralitas  ASN  yang  terjadi  sebelum pelaksanaan  Pemilu  dan  24  kasus  temuan  pelanggaran  netralitas  ASN  pada  Pemilu tahun 2019 di Provinsi Banten. Hal tersebut menegaskan bahwa Banten masih terus menyupayakan  netralitas  para  pegawai  ASN  nya  dengan  cara  menindak  tegas  para pelaku  pelanggarnya. 8 Penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji    tentang  masih  adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Banten.
Pada tahun 1999 terjadi perubahan besar dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dimulai dari tumbangnya pemerintahan Presiden Suharto, dan tahun 1999 dilakukan Pemilu  ulang  sebagai  ajarng  reformasi  bangsa  Indonesia.  Pada  tahun  1999  ini merupakan pelaksanaan Pemilu ke delapan yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ke  sembilan  yang  terjadi  pada  tahun  2004  diikuti  oleh  24  partai  politik.  Pada  tahun tersebut  dilakukan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  yang  secara  langsung  dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu ke sepuluh yang dilaksanakan pada tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik.
Pemilu tahun 2014 atau Pemilu ke sebelas diikuti oleh 15 partai politik. Pada tahun 2014 ini terdapat peristiwa penting dari hasil pelaksanaan sidang paripurna DPR RI.  Peristiwa  penting  tersebut  adalah  diputuskannya  pelaksanaan  Pilkada  yang
8 Eki  Furqon,  2020, Kedudukan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Menjaga  Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilihan  Umum  2019  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Studi  Kasus  Pada  Pemilu  2019  di  Provinsi  Banten), Jurnal AJUDIKASI 4(1), 2020, hlm. 15-28. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157
e-ISSN : 2621-4105
dikembalikan  secara  tidak  langsung.  Hal  ini  menimbulkan  banyak  polemik  sebagai langkah  kemunduran  demokrasi.  Menyikapi  hal  tersebut,  tahun  2015  berdasarkan keputusan pemerintah eksekutif dan legislatif disepakati, Pilkada serentak dilakukan kembali.  Tuntutan  publik  agar  ASN  netral  dalam  politik  praktis  sudah  sejak  lama didengungkan  terutama  oleh  kalangan  masyarakat  sipil.  Tentu  berdasarkan  fakta empiris bahwa meskipun pada era pemerintahan Presiden Soeharto telah berlangsung enam  kali  pemilu  legislatif  sebagai  salah  satu  indikator  negara  demokratis,  tetapi secara substansial penyelenggaraannya masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. 9
Penelitian  ini  menjawab  permasalahan  yang  belum  dibahas  dalam  penelitian sebelumnya  khususnya  mengenai  kewenangan  Polri  dalam  penanganan  pelanggran ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum? (2)  Bagaimanakah kendala dan solusi apakah  yang  dihadapi  terkait    kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum

## C. LANDASAN TEORITIS
Metode penulisan mempergunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini metode  yang  digunakan  tidak  mendasar  angka-angka  statistik  tetapi  terlebih  pada pemahaman dan deskripsi secara normatif. Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  meneliti  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dan  bahan-bahan kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  perumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan.
9 Awaluddin,  2019, Netralitas  Sebagai  Etika  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala, Jurnal Surya Keadilan 3(1), 2019, hlm. 112.
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian hukum normatif setalu mengambil isu dari hukum sebagai sebagai norma yang  digunakan  untuk  memberikan  "justifikasi"  perspesktif  tentang  suatu  hukum. 10 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena meneliti bahan pustaka terhadap  data  sekunder  yang  bersumber  pada  bahan  kepustakaan    yang    berkaitan dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  pemilihan  umum. Spesifikasi penelitian ini  adalah deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  penanganan  kasus keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  pemilihan  umum. Sehubungan dengan  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber  pada  data  sekunder. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan- bahan  hukum  primer  yang  dapat  menunjang  penulisan  tesis  ini.  Bahan  hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku atau karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan  hukum  sekunder  yaitu  artikel,  paper,  hasil  penelitian,  dan  buku-buku  yang berkaitan  dengan  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian   ini   dikumpulkan dengan   melakukan   studi kepustakaan/studi pusat dokumen. Data sekunder diperoleh di perpustakaan, pusat dokumentasi, arsip dan museum. 11 Dengan demikian studi ini untuk  mencari  konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  pendapat-pendapat  dan  penemuan- penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. 12 Yakni  tentang kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  penanganan  kasus keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  pemilihan  umum.  Penelitian      ini bersifat   analitis   kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis
10 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.
11 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.
12 Rony  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri. Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98.
e-ISSN : 2621-4105
sejumlah  data  sekunder  yang  telah  diperoleh.  Penjelasan  terhadap  data  dilakukan dengan  menggunakan  teori-teori  dan  norma-norma  hukum  yang  ada  sedangkan keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian yang  sistematis. 13 Teori  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Teori kemanfaatan, yaitu bahwa kemanfaatan hukum ( zweckmasiggkeit ) sangat berkorelasi dengan  tujuan  pemidanaan  terutama  sebagai  prevensi  khusus  agar  terdakwa  tidak mengulangi  kembali  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  dan  prevensi  umum setiap  orang  berhati-hati  untuk  tidak  melanggar  hukum  karena  akan  dikenakan sanksinya.  Oleh  karena  itu  putusan  hakim  harus  memberi  manfaat  bagi  dunia peradilan,  masyarakat  umum  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan. 14 (2)  Teori Penegakan Hukum, yaitu merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

## D. PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Polri  Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum.
Pemilihan  umum  merupakan  proses  penyelenggaraan  kedaulatan  rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 15 “ You can have election without demoracy,  but  you  can  not  have  democray  without  election ”,  kalimat  tersebut menunjukkan betapa pemilu sangat penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi. 16
Salah  satu  aspek  penting  dari  rangkain  proses  pemilu  adalah  adanya pengawasan pelaksaan pemilu. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Dewan
13 Soerjono Soekanto , Op. Cit , hlm. 25.
14 Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm. 15.
15 Eki Furqon, Op. Cit , hlm. 16.
16 Edison Hatoguan Manurung, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019, Jurnal USM Law Review Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, hlm. 184. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367
e-ISSN : 2621-4105
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga tersebut, Bawaslu memiliki  fungsi  pengawasan  pemilu.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Fungsi  pengawasan  ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. 17
Dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  Indonesia  yang  sesuai  dengan  amanat pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dibutuhkan  aparatur  sipil  negara  yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada  era  kepimimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengalami  perubahan  Bab  XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang  pemisahan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  negara  Republik Indonesia  dan  Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  pemisahan    kelembagaan Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Tugas  pokok  dan  kewenangan  dari  dari  kepolisian  itu  sendiri  seperti  yang terdapat  dalam  Pasal  13,  14,  15  dan  16  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai unsur pengamanan, pengawal, dan pengawas Pemilu diperlukan tampilan dan sikap Polri yang tegas, netral,  dan  berwibawa.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  dan  sikap  kerja  Polri  harus selalu  tidak  terikat  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  bermacam  kepentingan  golongan yang  menjadi  kontestan  Pemilu.  Tuntutan  ini  menjadi  sangat  logis  karena  Polri
17 Pulung  Abiyasa,  2019, Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Kota Semarang  Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu. Jurnal  USM  Law Review 2(2), hlm. 151. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
e-ISSN : 2621-4105
sebagai  pengayom  juga  sebagai  penegak  hukum  yang  selalu  dituntut  sikap  yang benar dan adil dalam melaksanakan tugasnya. 18
Polisi  menerima  laporan  pelanggaran  pemilihan  umum  dari  Bawaslu, panwaslu  provinsi,  panwaslu  kabupaten/kota,  panwaslu  kecamatan,  pengawas pemilihan  umum  lapangan,  dan  pengawas  pemilihan  umum  luar  negeri  melalui sentra gakkumdu. Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku register polisi tersendiri. 19
Pada  saat  yang  sama,  juga  memberi  penilaian  apakah  bukti-bukti  dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal,  sesuai  UU  Pemilu,  penyidik  kepolisian  yang  semestinya  melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. 20
Beberapa  tindak  pidana  pilkada  maupun  pemilu  yang  dimaksud  menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  yang  secara garis  besar  dikelompokan  dalam  beberapa  kualifikasi  perbuatan,  diantaranya Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  setiap  orang,  Perbuatan  pidana  yang  dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN dan Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye. 21
Konflik netralitas kaum birokrat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah pada tahun 2018 menemukan 75 kasus selama masa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Keterlibatan ASN dalam Pemilukada yang ditemukan paling menonjol pada masa Pilgub Jawa Tengah tahun 2018, dan sangat menyita perhatian publik adalah kasus  Siti  Atiqoh  dan  kasus  Wika  Bintang  dan  Zainudin.  Contoh  kasus  tersebut adalah contoh kasus keterlibatan ASN dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.
18 Teguh  Soedarsono, Netralitas  Polri  Dalam  Pesta  Demokrasi  Pemilu  Perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Milah 9(2), 2010, hlm 181.
19 Rinaldo  Arjanggi, Upaya  Polisi  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana  Berupa  Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif , Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2015, hlm 12-13.
20 Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi 12(2), 2015, hlm 277-278. http://dx.doi.org/10.31078/jk1224
21 Muhammad  Junaidi, Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu, Jurnal Ius Contituendum 5(2), hlm 226, 2020. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631
e-ISSN : 2621-4105
Dengan  nama  pelaku  Siti  Atiqoh,  yang  telah  terbukti  menunjukkan  sikap keberpihakan selama rangkaian gelaran Pilgub Jawa Tengah tahun 2018. Posisinya sebagai istri dari incumbent Ganjar Pranowo ini membuat ia terlihat mendampingi suaminya  saat  melakukan  orasi  politik.  Ia  juga  terlihat  mendampinginya  dalam menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon gubernur pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 di Kantor KPU Jawa Tengah, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2018.
Dalam  hal  ini  Kepolisian  bersinergi  dengan  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu  (Gakkumdu)  yang  merupakan  pusat  aktivitas  penegakan  hukum  tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Kepolisian Republik Indonesia.
Kaitannya kewenangan Polri dalam penanganan kasus keterlibatan aparatur sipil  negara  (ASN)  adalah  melakukan  serangkaian  kegiatan  mulai  dari penyelidikan,  penyidikan  sampai  ditemukannya  tindak  pidana  yang  telah dilakukan.
2. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Terkait Kewenangan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum.
Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disingkat  pemilu)  merupakan  instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata  dari  demokrasi  prosedural.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang  harus  diselenggarakan  secara  demokratis.  Indonesia  telah  mengatur  perihal pelaksanaan  pemilu  yang  termaktub  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana  demokrasi  yang  menjadikan  kedaulatan  sebagai  inti  dalam  kehidupan bernegara.  Proses  kedaulatan  rakyat  yang  diawali  dengan  Pemilu  dimaksudkan untuk  menentukan  asas  legalitas,  asas  legimitasi  dan  asas  kredibelitas  bagi  suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
e-ISSN : 2621-4105
untuk  rakyatlah  yang  akan  melahirkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang merakyat. 22
Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai perwujudan dari suatu demokrasi yang menyaring politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa  suara  rakyat  di  dalam  lembaga  perwakilan  atau  sebagai  kepala pemerintahan  di  daerah  mauun  negara.  Untuk  itu  maka  diharapkan  partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau mendukung dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.
Seluruh  lapisan  anak  bangsa  hendaknya  memberikan  sumbangsihnya  bagi berhasilnya  pilkada  serentak  ini.  Namun,  dukungan  dan  bantuan  tersebut hendaknya dalam porsinya masing-masing dan tidak keluar dari norma dan aturan- aturan  yang  berlaku.  Dukungan  ini  juga  berasal  dari  para  Aparatur  Sipi  Negara (ASN), namun dukungan ini tidak boleh keluar dari prinsip netralitas  yang harus dipegang  oleh  stiap  individu  ASN.  Prinsip  netralitas  ini  perlu  dijaga  agar profesionalitas dan pelayanan publik  yang merupakan tugas utama mereka, tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal. Netralitas birokrat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa kepala daerah bertanggung  jawab  menegakkan  sanksi  kepada  PNS  yang  terlibat  pelanggaran dalam pilkada, baik dalam hal netralitas maupun pemanfaatan fasilitas Negara. 23
Penyidik  tindak  pidana  pemilihan  Umum  adalah  penyidik  Kepolisian Republik Indonesia, penyidik terhadap tindak pidana pemilihan Umum dilakukan oleh  tim  penyidik  tindak  pidana  pemilihan  Umum  yang  telah  ditunjuk  (penyidik tidak  dilakukan  secara  perorangan)  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penanganan  kasus  keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu:
22 Sukimin, Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jurnal USM Law Review 3(1),  2020, hlm. 114. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284
23 La  Ode  Dedi  Abdullah, Sanksi  Pidana  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Yang  Tidak  Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Baubau Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Hukum Volgeist 2(2), 2018, hlm 159. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.89
e-ISSN : 2621-4105
a. Kurang Alat Bukti
Alat  bukti  merupakan  bagian  terpenting  dalam  mengungkapkan  suatu tindak  pidana  berupa  pelanggaran  pemilihan  umum  legislatif  bagi  polisi.  Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
Polisi  dalam  menetapkan  tersangka  minimal  harus  berdasarkan  dua  alat bukti.  Dalam  Pasal  184 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Laporan  pelanggaran  pemilihan  umum  oleh  badan  pengawas  pemilihan umum  kepada  polisi  sering  tidak  disertai  alat  bukti.  Kesulitan  polisi  yang berhubungan  dengan  alat  bukti  adalah  tidak  adanya  saksi  yang  memberikan keterangan  tentang  pelanggaran  pemilihan  umum  legislatif.  Hal  ini  seringkali membuat  polisi  kesulitan  mengembangkan  dan  mengungkapkan  kasus pelanggaran  tindak  pidana  pemilihan  Gubernur  dalam  rentang  waktu  singkat yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
b. Waktu Penanganan yang Terbatas
Pemeriksaan Tindak pidana pemilihan gubernur pada tahap adjudication , harus  diperiksa  oleh  hakim  yang  ditunjuk  dan  dididik  khusus  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  sebagai  hakim  tindak  pidana  pemilihan  umum.  Jangka waktu penanganan tindak pidana pemilihan umum, sejak dari tahap awal, pre- adjudication ,  tahap  pemeriksaan  didepan  persidangan  ( adjudication ),  harus diberikan limit waktu, dengan alasan agar proses peradilan tidak mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur.
Pada penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan Gubernur oleh  Polda Jateng  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
e-ISSN : 2621-4105
Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  rakyat  Daerah.  Polisi  ditentukan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dengan jangka waktu 14 hari yaitu tindakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  berita  acara  pemeriksaan  yang  harus diserahkan  kepada  pihak  kejaksaan  untuk  dilakukan  penuntutan.  Apabila berkas acara pemeriksaan dikembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang  lengkap  maka  dalam  jangka  waktu  3  hari,  polisi  diwajibkan  untuk melengkapi berkas tersebut.
Jangka  waktu  yang  sangat  singkat  inilah  dirasakan  sulit  jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi:
1). 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2). 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
3). 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
4). 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
Jangka  waktu  yang  sangat  singkat  ini  merupakan  kesulitan  sekaligus tantangan  yang  berat  bagi  polisi,  khususnya  Polda  Jateng  dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan Gubernur karena harus menyelesaikan tiga  proses  dalam  14  hari  yaitu  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  berita acara pemeriksaan.
c. Keterangan Masyarakat yang Kurang Kooperatif
Mekanisme  Penanganan  tindak  pidana  Pemilihan  Umum  sebaiknya tunduk  pada  mekanisme  penanganan  tindak  pidana  pada  umum,  meliputi  : tahap  awal  ( pre-adjudication ),  tahap  pemeriksaan  didepan  persidangan ( adjudication )  serta  tahap  pelaksanaan  putusan  ( post  adjudication ).  Tindak pidana  pemilihan  umum  harus  dipertegas  bukan  tindak  pidana/delik  aduan. Oleh  sebab  itu  ada  atau  tidak  ada  orang/anggota  masyarakat  yang  melapor, kalau  aparatur  penegak  hukum  (terutama  penyidik)  melihat  ada  indikasi
e-ISSN : 2621-4105
pelanggaran undang-undang (tindak pidana pilkada), harus segera menangani dugaan tindak pidana tersebut.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  banyak  terjadi pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  partai  peserta  Pilkada. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada. Pada tahap kampanye  terjadi  beberapa  pelanggaran  yaitu  adanya money  politic .  Dalam penanganan  kasus-kasus  tersebut  di  atas  penegak  hukum  (polisi)  kesulitan untuk  melakukan  penyidikan  karena  pada  umumnya  masyarakat  tidak  mau menjadi  saksi  bilamana  menerima  uang  dari  peserta  Pilkada.  Padahal  dalam penanganan  terjadinya  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilihan  Gubernur  saksi sangat berperan untuk mengungkap adanya money politic .
Masyarakat  takut,  apabila  dijadikan  saksi  mengingat  Dalam  Undang- Undang KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang, adalah sebagai berikut:
Ayat 1
"Barang  siapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan  berdasarkan  aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak  memakai  hak  pilihnya  atau  supaya  memakai  hak  itu  menurut  cara tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.
Ayat 2
”Pidana  yang  sama  diterapkan  kepada  pemilih,  yang  dengan  menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
Sehingga  banyak  masyarakat  menutup  mata  dan  enggan  memberikan keterangan, terkait adanya praktek-praktek money politics yang dilakukan oleh para  peserta  Pilkada  ataupun  para  kader  partai  politik  yang  melakukan pelanggaran dengan menggunakan money politics sebagai cara memenangkan calon yang diusung atau pun untuk partainya.
Sedangkan solusinya dari kendala tersebut diatas adalah
1. Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
2. Perlu  regulasi  penanganan  dalam  bentuk  Undang-Undang  yang  menjelaskan penanganan tindak pidana pemilu khususnya keterlibatan ASN dalam Pemilu.
3. Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Kejaksaan,  Hakim,  dan  beberapa  perwakilan  dengan  background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

## E. PENUTUP
Kebijakan  Polri  dalam  penanganan  kasus  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  dalam  Pemilihan  Umum  yaitu  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan  serangkaian  kegiatan  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan  sampai ditemukannya  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan.  Beberapa  faktor  yang  menjadi kelemahan  penanganan  kasus  keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam Pemilihan Umum, yaitu kurang alat bukti, tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang  jelas,  waktu  penanganan  yang  terbatas,  keterangan  masyarakat  yang  kurang koperatif, dan pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Solusi  atas  kelemahannya  adalah  memperjelas  aturan  terkait definisi netral dari ASN tersebut dan perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang- Undang yang menjelaskan penanganan tindak pidana pemilu khususnya keterlibatan ASN  dalam  pemilu.  Pembentukan  Mahkamah  Pemilu  yang  terdiri  dari  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan,  Hakim,  dan  beberapa  perwakilan  dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin, Pengantur  Metode  Penelitian  Hukum, PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakart, 2004.
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif ,  Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
e-ISSN : 2621-4105
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Rony  Hanitijo  Soemitro.  ” Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri ” , Ghalia  Indonesia, Yogyakarta, 1990.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2005.

## Jurnal
A.R.  Faudji, Kewenangan  Kepolisian  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Di Daerah , Lex Administratum 3(4), 2015. Awaluddin, Netralitas  Sebagai  Etika  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Kabupaten  Donggala ,  Jurnal  Surya  Keadilan  3(1), 2019.
Edison  Hatoguan  Manurung,  2020, Penerapan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye  Dalam  Pemilu  2019 ,  Jurnal  USM  Law  Review  3(1),  2020. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367
Eki Furqon, 2020, Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten), AJUDIKASI 4(1), 2020, hlm. 15-28.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157
Khairul  Fahmi, Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu, Jurnal  Konstitusi  12(2), 2015. http://dx.doi.org/10.31078/jk1224
La  Ode  Dedi  Abdullah, Sanksi  Pidana  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Yang  Tidak Netral  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Kota  Baubau  Berdasarkan Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara ,  Jurnal  Hukum  Volgeist  2(2),  2018. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.89
Muhammad  Junaidi, Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu, Jurnal Ius Contituendum 5(2), 2020. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631
Muhammad Syaefudin, 2018, Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Dalam  Menegakkan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum, Jurnal USM Law Review 2(1), 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261
Pulung Abiyasa, 2019, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , Jurnal USM Law Review 2(2), 2019. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Rinaldo Arjanggi, Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif , Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2015, Sukimin, 2020, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indoesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum ,  Jurnal  USM Law Review 3(1), 2020.
Tedi  Sudrajat,  Sri  Hartini, Rekonstruksi  Hukum  Atas  Pola  Penanganan  Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai, Jurnal Mimbar Hukum 29(3), 2017.
http://dx.doi.org/10.22146/jmh.26233
e-ISSN : 2621-4105
Teguh  Soedarsono, Netralitas  Polri  Dalam  Pesta  Demokrasi  Pemilu  Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan , Jurnal Milah 9(2), 2010.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.