Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ARTI PENTING LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI “ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD”

## Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang adityayuli38@gmail.com

## Abstrak
Hakim adalah sebuah profesi yang mulia ( officium nobile ) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran,  sesuai  dengan  proses  pemeriksaan  perkara  di  muka  pengadilan.  Dalam  memutus  suatu perkara, hakim harus membangun penalaran  yang  memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai legal reasoning . Kegagalan membangun legal reasoning dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi  yang  kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting legal  reasoning bagi  hakim  dalam  pengambilan  putusan  di  pengadilan  untuk  menghindari Onvoldoende Gemotiveerd . Hasil pembahasan menunjukkan legal reasoning dapat dilakukan oleh hakim dengan  penemuan  hukum  melalui  interpretasi  hukum  dan  konstruksi  hukum.  Hal  ini  dapat  dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai  dalam  pertimbangannya  sehingga  harus  dibangun  dengan legal  reasoning yang  kuat,  dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan. Kata kunci: Hakim; Legal Reasoning; Onvoldoende Gemotiveerd; Putusan

## THE IMPORTANCE OF LEGAL REASONING FOR JUDGES IN MAKING DECISIONS IN COURT TO AVOID “ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD”

## Abstract
Judge is a noble profession (officium nobile) which is expected to realize justice in the context of law enforcement. The judge makes a decision in accordance with his belief in    truth, in accordance with the process  of  examining  the  case  before  the  court.  In  deciding  a  case,  the  judge  must  develop  adequate reasoning in the form of considerations stated in his decision, which is called legal reasoning. Failure to build legal reasoning can have implications for a decision categorized as Onvoldoende Gemotiveerd or lack of legal consideration. Therefore, it is very important for a judge to be careful in analyzing cases based on facts, applicable law, jurisprudence and other considerations so as to produce a decision that has strong arguments in every decision so as not to deviate from legal rules. The purpose of this paper is to show the importance of legal reasoning for judges in making decisions in court to avoid Onvoldoende Gemotiveerd. The results of the discussion show that legal reasoning can be carried out by judges by finding law through legal interpretation and legal construction. This can be done to complete the judge's consideration in a decision, if a legal rule is unclear, unclear, or incomplete. Thus, it can be concluded that a judge's decision must be adequate in its considerations so that it must be built with strong legal reasoning, legal basis and logical and careful reasoning as a rational basis for the decision handed down. Kata kunci: judge; legal reasoning; Onvoldoende Gemotiveerd; verdict
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam sistem peradilan di Indonesia hakim adalah penentu utama putusan dalam suatu perkara di pengadilan, berbeda dengan di negara Amerika Serikat yang mengadopsi sistem common law dari Inggris yang telah berevolusi dimana dalam  prakteknya  keputusan  pengadilan  juga  didasarkan  oleh  keputusan  juri yang merupakan sekelompok masyarakat umum yang ditunjuk secara acak dari masyarakat  yang  bertemu  untuk  menentukan  apakah  ada  sebab  yang  cukup untuk  percaya  bahwa  seseorang  telah  melakukan  kejahatan  federal  yang didakwakan kepadanya.
Menurut Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, hakim  secara  etimologi  berarti  orang  yang  memutuskan  hukum. 1 Hakim merupakan  unsur  utama  di  dalam  pengadilan.  Bahkan  ia  identik  dengan pengadilan  itu  sendiri.    Dengan  sistem  peradilan  di  Indonesia  hakim  adalah pengambil  keputusan  tunggal,  putusannya  harus  seadil-adilnya  demi menjunjung  tinggi  hukum.  Dalam  mengambil  keputusan  hakim  tidak  boleh diintervensi  oleh  pihak  manapun,  hakim  harus  bersifat  netral.  Kebebasan kekuasaan  kehakiman  sering  diidentikkan  dengan  kebebasan  hakim.  Pun  juga keputusan pengadilan juga sering disamakan dengan keputusan hakim. Hal ini sangat  sistematis  mengingat  negara  indonesia  adalah  negara  hukum sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945.  Sehingga  negara selalu  berdasarkan  konstitusi  dan  undang-undang  yang  berasal  dari  nilai masyarakat Indonesia.
Hakim juga merupakan personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang  menjadi  corong  daripada  hukum  untuk  mengemban  amanah  yang  berat. Dalam  membuat  keputusan  hakim  tidak  saja  dituntut  memiliki  kemampuan intelektual,  akan  tetapi  juga  memiliki  moral  dan  integritas  yang  tinggi,  juga mampu  berkomunikasi  dengan  baik  sehingga  di  hadapan  masyarakat  nampak akan  kewibawaannya  dalam  menyelesaikan  kasus  hukum.  Demi  mewujudkan keadilan  dan  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  optimal,  maka  pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum melalui peran hakim sebagai aktor utama dituntut  untuk  menjaga  integritas,  mengasah  kepekaan  nurani,  dan profesionalisme  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hakim  dalam  menjalankan kewenangan  penegakan  hukum  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam memberikan  putusan  terhadap  suatu  perkara,  baik  terhadap  para  pihak  yang
1 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” Jurnal Islamadina 18, no. 2 (2017): 41–56, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berperkara (dalam hal ini manusia) dan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini  diperlukan  proses  penalaran  hukum  atau  disebut  sebagai legal  reasoning . Legal reasoning dalam hal ini adalah pencarian “ reason ” mengenai hukum atau pencarian  dasar  tentang  bagaimana  seorang  hakim  memutuskan  suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya.
Namun,  karena  kurangnya  pemahaman  mengenai legal  reasoning ,  tidak jarang pula putusan hakim dianggap sebagai Onvoldoende Gemotiveerd yakni putusan yang dianggap tidak sempurna. Tidak sempurnanya putusan hakim yang dimaksud adalah putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua fakta- fakta  yang relevan  dengan perkara  yang bersangkutan.  Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus  diterapkan  dalam  putusan.  Pada  hakikatnya,  suatu  putusan  hakim  harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sederhana putusan hakim meliputi  irah-irah  dan  kepala  putusan,  pertimbangan,  dan  amar.  Berdasarkan ruang  lingkup  tersebut,  yang  dipandang  sebagai  dasar  putusan  adalah pertimbangan.
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas  dan  cukup.  Pertimbangan  hakim  adalah  alasan-alasan  penjatuhan  hukum yang dilakukan oleh hakim yang dinyatakan dalam putusan hakim. Putusan yang tidak  memenuhi  pertimbangan  yang  jelas  dan  cukup  disebut  sebagai onvoldoende gemotiveerd . Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menegaskan  bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Putusan Majelis Hakim yang tidak lengkap atau onvoldoende gemotiveerd dapat dijadikan sebagai alasan permohonan kasasi karena judex factie terbukti tidak  memenuhi  syarat  materiil  Pasal  50  Jo.  Pasal  53  ayat  2  Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Jo.  Pasal  68  A  ayat  2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 3
Berdasarkan uraian mengenai urgensi putusan hukum yang baik agar tidak termasuk sebagai onvoldoende gemotiveerd dan konsekuensi yang diakibatkan
2 Jimly. Asshidiqie, Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
3 Teresia Mira PW and Harjono, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012),” Jurnal Verstek 9, no. 2 (2021): 399–406.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
dari  putusan  tersebut,  maka  artikel  ini  disusun  untuk  memberikan  dasar pemahaman  mengenai  pentingnya legal  reasoning bagi  hakim  sehingga pertimbangan  hakim  dalam  putusan  dapat  dinyatakan  telah  memadai  untuk menjadi dasar amar putusan yang dijatuhkan.
Dalam penelusuran literatur, terdapat beberapa penulis sebelumnya yang mengangkat tema mengenai urgensi legal reasoning dalam putusan hakim pada berbagai  jurnal  ilmiah,  diantaranya  adalah: Pertama ,  Juanda  (2017)  yang menulis  artikel  berjudul “Penalaran  Hukum  (Legal  Reasoning)” , kedua , Isnantiana (2017) dengan judul “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan  Perkara  di  Pengadilan”, ketiga ,  Taqiuddin  (2017)dengan  judul “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim” . Ketiga artikel tersebut mengangkat relasi legal reasoning dalam putusan hakim secara umum. Sementara itu, artikel ini memiliki kebaruan dalam hal kekhususan pembahasan mengenai relasi legal reasoning untuk menghindari onvoldoende gemotiveerd. Suatu putusan hakim harus memuat legal reasoning yang baik, oleh karena itu pemahaman  mengenai legal  reasoning bagi  hakim  menjadi  mutlak  harus dimiliki.  Tulisan  ini  membahas  mengenai  bagaimana  suatu  putusan  dapat dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd sehingga pertimbangan hakim yang memadai dalam suatu putusan sangat membutuhkan legal reasoning yang baik.
B. Permasalahan
Dalam  penulisan  artikel  ini,  ada  dua  permasalahan  yang  diajukan  dan dibahas: Pertama, apakah hakikat legal reasoning sebagai pemandu bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terhindar dari Onvoldoende Gemotiveerd ; kedua , bagaimanakah suatu putusan hakim disebut Onvoldoende Gemotiveerd ?

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Legal  Reasoning  sebagai  Pemandu  bagi  Hakim  dalam  Menjatuhkan

## Putusan
Hakim  berperan  sangat  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang diselesaikan di  jalur  hukum  melalui  proses  persidangan.  Hakim  merupakan  lambang  dari lembaga  peradilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menegakkan  hukum, dengan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  hukum  yang  diajukan  ke persidangan  dalam  bentuk  putusan  yang  dijatuhkannya.  Dengan  demikian, hakim  harus  bisa  menyelesaikan  permasalahan  hukum  tersebut  dengan menjunjung nilai-nilai kebenaran melalui paradigma yang dianutnya. Agar nilai- nilai  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam  penegakan  hukum,  sebelum  hakim menjatuhkan putusan, seorang hakim harus memverifikasi fakta dan peristiwa, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, sehingga
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ditemukan  fakta  atau  peristiwa  yang  konkret  yang  memandu  keyakinan  atas kebenaran bagi hakim tersebut.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat.”  Berdasarkan  pasal  penjelasannya,  ketentuan  ini dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai  dengan  hukum dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Untuk  itu,  dalam  memutus  suatu  perkara  atau permasalahan  hukum  seorang  hakim  sebagai  penegak  hukum  selain  harus mengetahui  dasar-dasar  hukum  apa  yang  akan  digunakan  dalam  memutus perkara tersebut. Seorang hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat menggunakan penalaran dalam akal pikirannya. Penalaran merupakan usaha untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan nalar atau akal  pikiran  yang  logis,  penalaran  ini  digunakan  hakim  untuk  berpikir  secara lurus  atau  logis,  memberikan  pertimbangkan  mengenai  benar  atau  salahnya sesuatu. Nalar membantu dengan menuntut hakim untuk berpikir dan menjawab hasil pemikiran atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
Penegakan hukum merupakan proses implementasi hukum secara empiris di masyarakat  yang melibatkan kemampuan penegak hukum dalam memaknai hukum. Pemaknaan hukum terjadi saat penelaah hukum atau penegak hukum itu melakukan  proses  membangun  argumentasi  hukum  atas  realitas  empiris  yang terjadi.    Dalam  upaya  membangun  argumentasi  hukum  itu,  seorang  penegak hukum  memerlukan  penalaran  hukum. 4 Penalaran  hukum  adalah  berpikir, menggunakan,  mengembangkan  atau  mengendalikan  suatu  masalah  di  bidang hukum  dengan  menggunakan  nalar,  atau  bisa  disebut legal  reasoning.  Legal reasoning ini ialah penalaran tentang hukum  yaitu pencarian “reason” tentang hukum  atau  pencarian  dasar  tentang  bagaimana  seorang  hakim  memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. 5 untuk itu seorang hakim harus memiliki    kemampuan dan keterampilan yang baik untuk memahami penalaran hukum.
Menurut  Wasis  Susetio, legal  reasoning adalah  suatu  kegiatan  untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan  perbuatan  hukum  (perjanjian,  transaksi  perdagangan,  dan sebagainya)  ataupun  yang  merupakan  kasus  pelanggaran  hukum  (pidana,
4 Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019): 182, https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191.
5 Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainudin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” Jurnal Hukum Jatiswara 31, no. 1 (2016): 99–110.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. 6 M. Arsyad Sanusi, seorang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya berjudul “ Legal Reasoning dalam Penafsiran Konstitusi” mengutip Golding yang menyebutkan sebagai berikut: 7
“Terma ‘ legal reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis  yang  dilakukan  hakim  untuk  sampai  pada  putusan  atas  kasus yang dihadapinya. Sedangkan , legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan  argumentasi  yang  melandasi  suatu  keputusan.  Artinya legal reasoning dalam  arti  sempit  ini  menyangkut  kajian  logika  dari  suatu putusan,  yaitu  hubungan  antara reason (pertimbangan,  alasan)  dan putusan,  serta  ketepatan  alasan  atau  pertimbangan  yang  mendukung putusan tersebut”.
Bentuk  konkret  dari  penalaran  hukum  dapat  dilihat  dari  silogisme (inferensi  deduktif)  yang  bertitik  tolak  dari  premis  mayor,  premis  minor,  dan konklusi.    Kaitannya  dengan  profesi  hakim  ialah  bahwa  hakim  merupakan profesi yang mulia (officium nobile) di mana keputusan yang dimuat oleh hakim haruslah keputusan yang berdasarkan oleh etika, moral serta penalaran hukum yang  tinggi,  sehingga  hakim  dapat  memutuskan  dengan  seadil-adilnya  demi menjunjung tinggi nilai keadilan. Hal ini wajib dimiliki dan diamalkan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan hakim.
Penalaran  hukum  sendiri  berfungsi  untuk  sebagai  wadah  atau  kerangka berfikir  hakim  dalam  menentukan  langkah  selanjutnya.  Penalaran  sendiri membutuhkan suatu pola berfikir yang sangat luas secara (logis) untuk dicerna dan  dipahami  oleh  manusia.  Hal  ini  pun  pasti  menghasilkan  suatu  penalaran yang  berbeda-beda  tergantung  dari  pola  proses  berfikir  setiap  manusia  yang dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  termasuk  faktor-faktor  yang  bersifat  internal ataupun eksternal. Thomas Halper, menyatakan bahwa penalaran hukum tidak disukai  oleh  orang  hukum.  Persoalan  hukum  dianggap  bukan  persoalan  yang logis. Logika dianggap berisikan sinyal baku dan tidak elastis tentang persoalan- hukum  dan  konsitusi  yang  begitu  kompleks.  Maka  para  hakim  tidak  harus memahami hukum secara logis. 8
Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna proposisi yang hanya dianggap logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah
6 Wasis Susetio, “Pelatihan Hukum Acara MK” (Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, 2011).
7 H Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” Jurnal Galuh Justisi 5, no. 1 (2017): 157–67, https://doi.org/10.1515/9783112358702.
8 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374, https://doi.org/10.31078/jk1427.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam hal yang lebih luas. Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum (decision-making) bukan sekedar persoalan penalaran analogi, tetapi setiap putusan hukum tetap harus dapat dinalar secara akal sehat dan logis. Namun sering juga penalaran hukum ditolak, dengan alasan karena penalaran ini tidak membumi, dan hukum harus dipelajari dari yang konkrit saja. Tentu saja, hal ini tidak bisa secara serta merta dianggap menjadi benar. 9
Namun terlepas dari pro kontra tentang adanya penalaran hukum, bahwa penalaran  harus  diajarkan  sejak  dini  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  praktek hukum  kedepannya,  seperti  dalam  profesi  hakim.  Ibarat  seorang  pemain sepakbola, perlunya penalaran dan skill adalah kewajiban karena apabila hanya punya  sebagian  atau  tidak  sama  sekali  hanya  membuang  tenaga  tanpa menghasilkan  apapun.  Logika  juga  bisa  berperan  dalam  pengontrol  emosi, prasangka,  perasaan,  manusia  sehingga  apabila  memiliki  logika  yang  baik harapannya hakim bisa lebih baik dalam pelaksanaan, dan penerapan hukum.
Karena dengan melakukan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan mengedepankan  logika,  maka  cara  berhukum  yang  bias  dan  subjektif  dapat ditekan karena lebih menjamin objektifitas. Seorang hakim yang menggunakan nalar atau logika dapat tertuntun untuk memahami peristiwa hukum secara lebih terukur  dalam  landasan  rasionalitas.  Mereka  akan  mengabaikan  hal-hal  yang abstrak  yang  melingkupi  hukum  sepanjang  tidak  bisa  diterima  secara  nalar berbasis akal sehat.
Dalam melakukan penalaran, seorang hakim harus memiliki sifat analitis yang  dimaksudkan  sebagai  suatu  pencerminan  dari  proses  berpikir  yang bersandar  pada  suatu  analisis  dan  kerangka  berpikir  tertentu,  dengan  logika sebagai  pijakannya.  Analisis  sendiri  sebagai  kegiatan  berfikir  dengan  suatu langkah,  sehingga  penalaran  sendiri  tidak  akan  berdiri  sendiri  melainkan berdasarkan  analisis  intuisi  dan  hal  lainnya.  Jika  hal  ini  dirasa  kuat  maka argumen  yang  diungkapkan  di  muka  pengadilan  dalam  rangka  memberikan putusan dapat dipertanggungwabkan.
Dari  hal  semacam  ini  mengapa legal  reasoning atau  penalaran  hukum sangat dibutuhkan oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara di pengadilan. Dalam hal ini, seorang hakim terkadang dihadapkan dalam sebuah kekosongan hukum  ketika  harus  menangani  sebuah  kasus.  Kekosongan  hukum  dalam  hal tidak  ditemukannya  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pertimbangan hukum  adalah  wajar.  Keadilan  memang  tidak  selalu  identik  dengan  undang- undang, karena keadilan lebih luas ketimbang undang-undang.
9 Weruin.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Di dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim harus berpegang pada asas ius curia novit , dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh  menolak  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara  dengan dalih  tidak  ada  hukumnya  atau  tidak  lengkap  hukumnya.  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”. 10
Ketentuan  pasal  ini,  mengisyaratkan  kepada  hakim  bahwa  apabila  suatu peraturan  perundang-undangan  belum  jelas  atau  belum  mengaturnya,  hakim harus  bertindak  berdasarkan  inisiatifnya  sendiri  untuk  menyelesaikan  perkara tersebut. Dalam hal ini hakim berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum,  sekalipun  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  membantunya. Tindakan  hakim  inilah  yang  dinamakan  penemuan  hukum.  apabila  ia menemukan  hukum  tertulis,  ia  wajib  menggali  hukum  tidak  tertulis  untuk memutus  berdasarkan  hukum  sebagai  seorang  yang  bijaksana  dan bertanggungjawab.  Dengan  demikian,  hakim  dapat  memberikan  putusan  yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,  hakim  harus  juga  memutuskan  perkara  berdasarkan  suara  hati nuraninya.  Suara  hati  nurani  dimaksud  adalah  suara  hati  nurani  untuk kepentingan  masyarakat  banyak  bukan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  sang hakim  ataukah  untuk  melindungi  kepentingan  orang-orang  tertentu  yang memiliki akses kekuasaan. Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian  hukum,  maka  hakim  tidak  boleh  menjadi  tawanan  undang-undang (meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo) dengan bertindak sebagai  terompet undang-  undang  semata. 11 Untuk  itu  ia  harus  memiliki  keberanian  dengan melakukan  penemuan  hukum  ( rechtvinding )  yang  bersifat  visioner  dengan melihat  perkembangan  masyarakat  ke  depan,  tetapi  tetap  berpedoman  pada kebenaran  dan  keadilan  serta  memihak  dan  peka  terhadap  nasib  bangsa  dan keadaan negaranya.
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  apa  yang  dinamakan  penemuan hukum  lazimnya  adalah      proses      pembentukan      hukum      oleh  hakim atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas  untuk  melaksanakan hukum  atau  menetapkan  peraturan  hukum  umum  terhadap      peristiwa hukum      yang      konkret.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  penemuan  hukum
10 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2008).
11 Galang Asmara, “Legal Reasoning (Penalaran Hukum)” (2010).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan ( das sollen ) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konret ( das sein ) tertentu. 12
Paul  Scholten  menyatakan  yang  dimaksud  dengan  penemuan  hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang  dan  bahkan  sangat  sering  terjadi  bahwa  peraturannya  harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsverfijning (penghalusan/pengkonkretan  hukum).  Sedangkan  D.H.M. Meuwissen  berpendapat  mengatakan  penemuan  hukum  ihwalnya  adalah berkenaan  dengan  konkretisasi  produk  pembentukan  hukum.    Penemuan hukum  adalah  proses  kegiatan  pengambilan  yuridik  konkret  yang  secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual (putusan-putusan hakim,  ketetapan,  pembuatan  akta  oleh  notaris,  dan  sebagainya.  Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret ( in-concreto ). 13
Dalam      rangka      menemukan      hukum,  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Adapun dalam  penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan,  bahwa  “Ketentuan  ini dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai  dengan  hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna  hakim  merupakan  perumus  dan  penggali  nilai-nilai  hidup  dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu  perkara  menggunakan  metode  penemuan  hukum.  Metode  penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Bruggink meliputi metode interpretasi ( interpretation methoden ) dan konstruksi hukum  ini  terdiri  atas  nalar  analogi  yang  gandengannya  ( spiegelbeeld ) a contrario , dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum ( rechtsverfijning )  yang  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Soedikno  Mertokusumo disebut penyempitan hukum.
Menurut  Achmad  Ali,  ada  2  (dua)  teori  penemuan  hukum  yang  dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau  penafsiran  hukum  dan  metode  konstruksi  hukum.  Ada  perbedaan pandangan tentang metode atau cara penemuan hukum oleh hakim menurut yuris dari  Eropa  Kontinental  dengan  yuris  yang  berasal  dari  Anglo  Saxon.  Pada
12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009).
13 Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paparan  buku-buku  Paul  Scholten,  Pitlo,  Sudikno  Mertokusumo,  dan  Yudha Bhakti  Adiwisastra.  Sebaliknya,  para  penulis  yang  condong  ke  sistem  Anglo Saxon, seperti Curzon, B. Arief Shidharta, dan Achmad Ali membuat pemisahan secara tegas antara metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum.
Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut: 14
a. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
b. Interpretasi  historis,  yaitu  mencari  maksud  dari  peraturan  perundang- undangan  itu  seperti  apa  yang  dilihat  oleh  pembuat  undang-undang  itu dibentuk dulu;
c. Interpretasi  sistematis,  yaitu  metode  yang  menafsirkan  undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang- undangan, artinya tidak satu  pun  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  ditafsirkan seakan-akan berdiri  sendiri, tetapi  harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
d. Interpretasi  teleologis/sosiologis,  yaitu  pemaknaan      suatu      aturan hukum      yang  ditafsirkan  berdasarkan  tujuan  pembuatan  aturan  hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;
e. Interpertasi  komparatif  merupakan  metode  penafsiran  dengan  jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan  hendak  dicari  kejelasan  mengenai  makna  suatu ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang ( ius  constitutum )  dengan  berpedoman  pada  undang-undang  yang  belum mempunyai kekuatan hukum ( ius constituendum );
g. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;
h. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
i. Interpretasi autentik,  yakni dimana hakim tidak diperkenankan melalukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang- undang itu sendiri;
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2002).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
j. Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmoni-sasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;
k. Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim mem-butuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil- adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Dalam  metode  konstruksi  hukum  ada  4  (empat)  metode  yang  digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu: 15
a. Argumentum  Per  Analogiam (analogi)  merupakan  metode  penemuan hukum  dimana  hakim  mencari  esensi  yang  lebih  umum  dari  sebuah peristiwa  hukum  atau  perbuatan  hukum  yang  baik  yang  telah  diatur  oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturan nya;
b. Argumentum  a  Contrario ,  yaitu  dimana  hakim  melakukan  penemuan hukum  dengan  pertimbangan  bahwa  apabila  undang-undang  menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
c. Penyempitan/Pengkonkretan  hukum  ( rechtsverfijning )  bertujuan  untuk mengkonkretkan/menyempitkan  suatu  aturan  hukum  yang  terlalu  abstrak, pasif,  serta  sangat  umum  agar  dapat  diterapkan  terhadap  suatu  peristiwa tertentu;
d. Fiksi  hukum  merupakan  metode  penemuan  hukum  yang  mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.
Metode  penemuan  hukum  sebagaimana  diuraikan  merupakan  bentuk penalaran  hukum  hakim  dalam  konteks  membuat  suatu  putusan  hukum  yang belum jelas atau belum ada dasar hukumnya. Hal ini merupakan suatu bentuk kemampuan  penalaran  hukum  yang  juga  harus  dimiliki  oleh  seorang  hakim. Hakim selain memberikan dasar pertimbangan  yang baik  dalam putusan  yang dijatuhkannya, juga harus mampu menentukan dasar hukum  yang tepat dalam putusannya.
B. “Onvoldoende Gemotiveerd” dalam Putusan Pengadilan Kata Onvoldoende  Gemotiveerd berasal  dari  bahasa  Belanda  yang berartikan  suatu  keputusan  yang  berasal  baik  pengadilan  tinggi  maupun pengadilan  negeri  dalam  mempertimbangkan  suatu  pertimbangan  jauh  dari dasarnya  atau  tidak  mempertimbangkan  dengan  jelas  tentang  hal  yang dikabulkan dalam amar putusannya.    Juga dapat diartikan sebagai putusan yang tidak sempurna. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai insufficient judgement .
15 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Onvoldoende  Gemotiveerd ini  muncul  karena  adanya  keputusan  hakim dari  pengadilan  tingkat  pertama/pengadilan  negeri  atau  pengadilan  tingkat kedua/  pengadilan  tinggi  yang  memutuskan  dengan Judex  Facti dirasa  tidak cukup  dan  tidak  seksama  dalam  memberikan  pertimbangan  hukumnya  dalam putusannya. Sehingga putusannya pun tidak sempurna. Juga bisa terjadi karena hakim  tingkat  negeri  ataupun  tingkat  tinggi  sendiri  tidak  memeriksa,  meneliti serta  memahami  secara  seksama  putusan  terhadap  fakta  hukum  yang  terjadi dalam  persidangan  di  tingkat  negeri  ataupun  tingkat  tinggi.  Juga  bisa  terjadi karena  adanya diktum putusan yang saling bertentangan, dan bisa pula karena hakim  menyamakan  suatu  makna  atau  menginterpretasikan  suatu  kata  atau kalimat  yang  sebenarnya  berbeda  makna  dan  perbedaan  makna  tersebut  juga memiliki aturan hukum yang juga jelas berbeda.
Akibat daripada putusan yang tidak sempurna ini adalah harus dilakukan pembatalan putusan. Hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik  Indonesia  pada  Tanggal  4  Juli  1961  Nomor  384/K/SIP/1961  yang menyatakan  bahwa  Putusan  Pengadilan  tinggi  dapat  dibatalkan  apabila  tidak disertai dengan alasan yang cukup. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 pada tanggal 22 Juni 1970 juga menegaskan putusan- putusan dari  pengadilan  negeri dan pengadilan tinggi  yang tidak lengkap atau kurang  cukup  untuk  ditimbangkan  menjadi  alasan  untuk  kasasi  dan  putusan demikian  harus  dibatalkan. 16 Juga  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  67 k/Sip/1972 yang mengandung kaidah hukum “putusan Judex factie yang harus dibatalkan jika Judex factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan  yang cukup  dalam  hal  dalil-dalil  tidak  bertentangan  dengan  pertimbangan- pertimbangan”. 17
Namun, Onvoldoende  Gemotiveerd ini  terkadang  juga  berasal  dari ketidakjelasan pemohon akan suatu perkara di mana dalam studi kasus putusan Pengadilan  Tinggi  Surabaya  pada  23  Juli  1986  No.  393/Pdt/1986/PT.sby  di mana kasusnya mengenai jual beli yang dibayar dengan giro kosong. 18 Dalam kasusnya  pemohon  tidak  jelas  dalam  memberikan  pernyataan.  Dalam pernyataannya  di  pengadilan  negeri  menyatakan  sebagai  pembeli  sedangkan pemohon  menyatakan  pernyataan  berbeda  di  pengadilan  tinggi  yakni menyatakan  sebagai  peminjam,  adanya  ketidakjelasan  diktum  semacam  ini ketika hakim dibawakan dalam kenyataan seperti ini harusnya ditolak atau batal demi  hukum,  karena  dapat  menyebabkan  suatu  kesimpangsiuran  yang  dapat
16 “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3115/K/Pdt/2015” (Jakarta, 2015).
17 Mys, “Bahasa Hukum: Onvoldoende Gemotiveerd,” hukum Online, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-onvoldoende- gemotiveerd/?page=2.
18 “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 393/Pdt/1986/PT.Sby” (Surabaya, 1986).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
menyesatkan  semua  orang  termasuk  hakim  dalam  memberikan  putusannya. Keputusan  yang  dilakukan  hakim  di  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  pun  malah melanjutkan perkara ini sehingga sudah dapat dipastikan putusannya sesat atau tidak sempurnya Onvoldoende Gemotiveerd.
Oleh karena itu wajib hukumnya bagi hakim untuk mengetahui segala hal yang  berkaitan  dengan  hukum. Ius  Curia  Novit/Curia  Novit  Jus berarti  hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa  dan  mengadili  perkara. 19 Walaupun  tidak  melepas  kemungkinan bahwa  kesalahan  ada  pada  pemohon  saat  mengajukan  perkara  di  pengadilan, juga  pada  dasarnya  hakim  yang  juga  manusia  yang  dapat  berbuat  salah/keliru dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Namun  secara  mendasar,  hakim  wajib memiliki kemampuan untuk melakukan menemukan hukum, penalaran hukum hakim berdasar dari kemampuannya berpikir untuk menginterpretasikan hukum yang diimplementasikan dalam kasus yang ditanganinya dengan menggunakan metode  konstruksi  hukum,  sehingga  ketika  hakim  memiliki  kemampuan penalaran  hukum  yang  baik  dapat  meminimalisir  terjadinya  salah  tafsir  dan semacamnya yang kemudian dapat menyebabkan sesat atau tidak sempurnanya suatu putusan di pengadilan. Hal ini juga akan memberikan memberikan dasar pertimbangan yang baik dalam putusan yang dijatuhkannya.
Pola  pemikiran  ini  sangat  penting  dimiliki  oleh  hakim  karena  adanya kesesatan  dalam  berpikir  dapat  menyebabkan  keresahan  di  dalam  masyarakat tatkala  keputusan  hakim  dianggap  tidak  memuaskan  dan  terkesan  menciderai hukum  itu  sendiri.  Maka  dari  itu  adanya  penalaran  hukum  dapat  membantu hakim dalam membuat keputusan lebih adil dan sesuai dengan hukum, norma serta  penalaran  yang  baik  dan  benar.  Terlebih  apabila  suatu  peristiwa  hukum yang tidak terdapat pengaturannya dalam perundang-undahgan sehingga adanya kekosongan  ini  terkadang  ada  pengaturannya  namun  tidak  jelas  sehingga membutuhkan  konstruksi  hukum  sebagai  cara  mengisi  kekosongan  peraturan perundang-undangan. Di dalam praktik pengadilan sendiri, untuk  menemukan atau  mencari  hukum  tidak  hanya  sekedar  mencari  undang-undangnya  untuk diterapkan  pada  peristiwa  yang  sedang  diadilinya.  Namun,  untuk  menemukan hukumnya peristiwa konkret diharuskan untuk diarahkan pada regulasi yang ada agar  dapat  diterapkan  pada  perstiwa  yang  konkret,  sedangkan  undang-undang sendiri  harus  disesuaikan  dengan  peristiwanya  agar  saling  meliputi  antara regulasi dan peristiwa yang terjadi. 20
19 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar grafika, 2016).
20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , 5th ed. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010).
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Setelah dilakukan penemuan hukum dengan didasari pola pikir yang baik yang  dimiliki  hakim  maka  peristiwa  yang  sebelumnya  berupa  peristiwa  yang konkret  menjadikannya  peristiwa hukum.  Penerapan daripada regulasi dengan peristiwa  yang  ada  ini  bagaikan  menerapkan  silogisme  dimana  yang diilustrasikan  sebagai  “siapa  yang  membunuh  maka  akan  dihukum  penjara” (Pasal  338  KUHP),  kemudian  dalam  peristiwa  konkretnya  “si  A  membunuh temannya  karena  dendam”,  maka  simpulan  yang  dapat  diambil  adalah  “si  A harus dihukum karena membunuh temannya dengan melawan hukum”. 21 Oleh karena  itu,  hasil  akhir  penafsiran  hukum  harus  logika  atau  masuk  akal  atau "ketemu  nalar".  Artinya,  hasil  penafsiran  tersebut  dapat  diterima  oleh  logika berpikir dari seluruh pihak . Hasil penafsiran hukum adalah masuk akal apabila penafsiran hukum tersebut sesuai dengan harapan atau ekspektasi semua pihak dalam nalar yang diterima dengan prinsip generalisasi.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  dapat  ditarik  simpulan  bahwa penalaran hukum (legal reasoning) adalah hal yang sangat dibutuhkan penegak hukum  khususnya  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  di  persidangan. Penalaran juga membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum, dimana penemuan  hukum  merupakan  bagian  dari  penalaran  hukum  seorang  hakim.
Bentuk  penalarannya  di  dalam  praktek  pengadilan  sendiri,  untuk  menemukan atau  mencari  hukum  tidak  hanya  sekedar  mendari  undang-undangnya  untuk diterapkan pada peristiwa yang sedang diadilinya Melainkan untuk menemukan hukumnya peristiwa kongret diharuskan untuk diarahkan pada regulasi yang ada agar dapat diterapkan pada perstiwa yang kongkret, sedangkan undang-undang sendiri  harus  disesuaikan  dengan  peristiwanya  agar  saling  meliputi  antara regulasi dan peristiwa yang terjadi.Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai  penalaran  hukum  ini  oleh  para  penegak  hukum,  karena  akan mempermudah  penegak  hukum  terutama  hakim  untuk  menetapkan  sebuah keputusan yang memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dapat  diterima  secara  nalar  bagi  para  pihak  dan  masyarakat,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum ini sangat berperan penting dalam setiap pengambilan  keputusan  oleh  hakim.    Dengan  bekal  penalaran  hukum  yang dimilikinya,  hakim  sudah  bisa  menghadapi  segala  permasalahan  yang  ada, sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan  menghindari Onvoldoende  Gemotiveerd dalam  putusan  yang  dijatuhkannya  di  pengadilan tingkat satu dan pengadilan tingkat tinggi.
21 Mertokusumo.
Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”
Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti. Penafsiran  Dan  Konstruksi  Hukum .  Bandung:
Alumni, 2008.
Asmara, Galang. “Legal Reasoning (Penalaran Hukum).” 2010.
Asshidiqie, Jimly. Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar grafika, 2016.
Juanda, H Enju. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning).” Jurnal Galuh Justisi 5, no. 1 (2017): 157–67. https://doi.org/10.1515/9783112358702.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
———. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2002.
———. Penemuan Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2009. Mertokusumo,  Sudikno,  and  A.  Pitlo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Mys.  “Bahasa  Hukum:  Onvoldoende  Gemotiveerd.”  hukum  Online,  2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa- hukum-onvoldoende-gemotiveerd/?page=2.
Ni Luh Putu Vera, and Nurun Ainudin. “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning.” Jurnal Hukum Jatiswara 31, no. 1 (2016): 99– 110.
Nur Iftitah  Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara  Di  Pengadilan.” Jurnal  Islamadina 18,  no.  2  (2017):  41–56. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.
“Putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  No.  393/Pdt/1986/PT.Sby.”  Surabaya, 1986.
Qodri, Miftahul. “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan  Hukum.” Jurnal  Hukum  Progresif 7,  no.  2  (2019):  182. https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191.
Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Persfektif  Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Susetio, Wasis. “Pelatihan Hukum Acara MK.” 2011.
Teresia  Mira  PW,  and  Harjono.  “Studi  Tentang  Pertimbangan  Hakim  Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012).” Jurnal Verstek 9, no. 2 (2021): 399–406. Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374. https://doi.org/10.31078/jk1427.
“Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3115/K/Pdt/2015.”  Jakarta,
2015.