## PEMBENTUKAN PRANATA  BANK SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Atas Gerakan Umat dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan di Indonesia)

## Mustofa
Fakultas  Syariah dan Hukum  UIN SGD Bandung Email: mustofahasan@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Sejak  awal  tahun  70-an  gerakan  Islam  di  Indonesia  telah  memasuki  bidang ekonomi  dengan  diperkenalkannya  sistem  ekonomi  Islam,  sebagai  alternatif  terhadap sistem  kapitalis    dan  sistem  sosialis.  Wacana  sistem  ekonomi  Islam  itu  diawali  dengan konsep  ekonomi  dan  bisnis  non-ribawi.  Dari  wacana  tersebut,  muncul  pemikiran  untuk mencari  sistem  perbankan  alternatif,  maka  pada  tahun1991  berdirilah  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI),  sebuah  lembaga  perbankan  Islam  dengan  sistem  tanpa  bunga,  dan telah  mendapat  legalitas  hukum  dengan  lahirnya  UU  No1/1992  yang  diikuti  dengan UU  No.10/1998.  Penegakkan  syari’at  di  bidang  perbankan  dapat  disebut  sebagai  bagian dari  perjuangan  kaum  fundamentalis  di  bidang  ekonomi  Islam.  Namun  demikian, keberadaannya  memerlukan  perlindungan  legislasi.  Peranan  pemerintah  dalam menegakkan  hukum  “syari’ah”  sangatlah  berpengaruh  dan  bersifat  instrumental. Dilihat  dari  sudut  pandang  pembentukan  dan  perubahan    hukum  Islam,  sistem  Bank Islam  merupakan  sebuah  hasil  dari  transformasi  prinsip-prinsip  dan  mekanisme perekonomian  yang  terdapat  dalam  al  Qur’an  dan  Sunnah  ke  dalam  bahasa  praksis Bank  Islam,  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan  penelaahan  dan  penterjemahan  atas konsep-konsep  lembaga  keuangan  syari’ah  yang  telah  dirumuskan  para  fukaha  dalam kitab-kitab  fiqh.

## KATA KUNCI
Hukum  Islam,  Ijtihad,  Pranata Bank Syari’ah

## PENDAHULUAN
Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  telah berdiri  sejak  tanggal  1  November  1991 seiring  dengan  penandatanganan  Akta Pendirian  PT  Bank  Muamalat  Indonesia. Pendirian  Bank  yang  bernuansa  keislam- an  tersebut,  telah  ditunggu-tunggu  sejak lama  oleh  sebagian  besar  umat  Islam  di Indonesia,  terutama  mereka  yang  meng- hendaki  hadirnya  lembaga  keuangan syari’ah  yang  bebas  dari  penggunaan sistem  bunga dalam  operasionalnya.
Jauh  sebelum  berdirinya  Bank  Mua- malat  Indonesia  (BMI)  yakni  pada  tanggal 18  Desember  1973,  Indonesia  bersama- sama  dengan  22  negara  lain  telah  menan- datangani  Declaration  of  Intern  for  the Establishment  of  Islamic  Development Bank  yang  dituangkan  ke  dalam  IDB Article  of  Agreement  yang  dicetuskan  pa- da  Konferensi  menteri-menteri  keuangan negara-negara  Organisasi  Konferensi  Is- lam (OKI) di Jeddah,  Arab  Saudi. 1
Gagasan  utama  pendirian  lembaga keuangan  Islam  se-dunia  (Islamic  Deve- lopment  Bank)  tercetus  pada  konferensi tingkat  menteri  luar  negeri  pada  negara- negara  yang  bergabung  dalam  OKI  di Karachi,  Pakistan  pada  Desember  1970. Keberadaan  IDB  memiliki  tugas  untuk membina  situasi  per-Bankan  syari’ah  ser- ta  mengembangkan  lembaga  keuangan lainnya  yang  beroperasi  berdasarkan syari’at  Islam  tanpa  menggunakan  sistem
1 Habib Nazir Abdullah, Bank Islam dalamAt- Tadbir (Bandung:  PPIP-IAIN,  1998),  hlm. 2.
bunga. 2 IDB  lebih  memprioritaskan  pro- gramnya  bagi  pembangunan  lembaga  ke- uangan  syari’ah  di  negara-negara  anggota Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI).  Du- kungan  IDB  juga  berpengaruh  positif  bagi upaya  pengembangan  Bank  syari’ah  di Indonesia  seperti  pendirian  Bank  Muama- lat Indonesia  (BMI).
Pendirian  BMI  di  Indonesia,  secara spontan  telah  memperoleh  dukungan umat  Islam  yang  amat  besar  baik  di  ka- langan  ulama,  cendekiawan,  maupun  ma- syarakat  umum.  Pendirian  BMI  tersebut dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor, antara  lain:  (1)  adanya  keinginan  umat  Is- lam  untuk  menghindari  riba  dalam  ke- giatan  muamalah,  (2)  keinginan  umat Islam  untuk  memperoleh  kesejahteraan lahir  dan  batin  melalui  kegiatan  muama- lah  yang  sesuai  dengan  perintah  agama- nya,  dan  (3)  keinginan  umat  Islam  untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa per-Bankan yang dirasakannya  lebih  sesuai. 3
Bank  Islam  sebagai  sebuah  pranata keuangan  yang  berdasarkan  syari’at  Islam bukan  sesuatu  yang  berdiri  sendiri.  Ia terkait  secara  integral  dengan  seluruh esensi  ajaran  Islam.  Di  samping  itu,  Bank Islam  sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi Islam  juga  menyatu  dengan  sistem-sistem lainnya  yang  diambil  dari  hasil  pemikiran para  fukaha  dan  para  pakar  ekonomi
3 Karnaen  A.  Prawiraatmadja  dan  M.  Syafi’i Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam ,  Yogya- karta,  Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 84.
Islam  sehingga  menjadi  sebuah  sistem per-Bankan  yang bernuansa  keislaman.
Dilihat  dari  sudut  pandang  pemben- tukan  dan  perubahan    hukum  Islam,  sis- tem  Bank  Islam  ternyata  merupakan sebuah  hasil  dari  transformasi  prinsip- prinsip  dan  mekanisme  perekonomian yang  diterapkan  dalam  al  Qur’an  dan Sunnah  ke  dalam  bahasa  praksis  Bank Islam,  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep  lembaga  keuangan  sya- ri’ah  rumusan  para  fukaha  dalam  kitab- kitab fiqh.
Dari  sisi  kesadaran  hukum  masyara- kat,  berdirinya  pranata  Bank  Islam  meru- pakan  indikator  adanya  pergeseran  kesa- daran  hukum  di  kalangan  umat  Islam Indonesia  dari  orientasinya  yang  dahulu lebih  menekankan  kepada  persoalan-per- soalan  ubudiyah  (urusan  vertikal  manusia dengan  Tuhan),  bergeser  menjadi  persoal- an-persoalan  mu’amalah  (hubungan  hori- zontal  antar  sesama  manusia).  Fenomena ini  telah  menunjukkan  adanya  perubahan sikap  dan  kesadaran  umat  Islam  Indo- nesia  dari  penekanannya  kepada  masa- lah-masalah  ritual  dan  individual  kepada orientasi  keagamaan  yang  bersifat  sosial dan  komunal,  sehingga  melahirkan  kesa- daran  kolektif  untuk  membangun  ke- giatan ekonomi berdasarkan syari’at Islam. 4
4 Sudirman  Teba, Perkembangan  Terakhir  Hu- kum  Islam  di  Asia  Tenggara ,  (ed),  (Bandung:  Mizan, 1993), hlm. 16.
Lantas,  bagaimana  gerakan  sosial atau  ummat  dan  perubahanhukum  Islam yang  mengarah  kepada  pembentukan pranata  Bank  Islam,  dan  bagaimana proses  formalisasi  hukum  Islam  tentang ekonomisyari’ah  dan  implikasinya  terha- dap  perkembangan  Bank  syari’ah  di Indonesia?

## Latar Belakang Sosiologis Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia
Perjuangan  menegakkan  syari’at  Is- lam  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  pra- kemerdekaan  dan  telah  melampaui  ber- bagai  tahap  kegagalan.  Menjelang  kemer- dekaan,  setelah  menempuh    perjuangan mencapai  kemerdekaan  sejak  awal  abad ke-20,  pada  akhirnya  empat  pemimpin Islam  puncak  berhasil  merumuskan  Pia- gam  Jakarta  yang  akan  dijadikan  mu- kaddimah  UUD  1945  dan  telah  diper- siapkan  oleh  BPUPKI/PPKI.  Dalam  Pia- gam  itu,  dicantumkan  lima  sila  yang menjadi  dasar  negara,  di  mana  sila  per- tamnya adalah “Ketuhanan Yang Mahaesa  dengan  kewajiban  melaksa- nakan  syari’at  Islam  bagi  pemeluknya”. Rumusan  tersebut    intinya  menginginkan agar  umat  Islam  bisa    melaksanakan  sya- ri’at  agamanya,  namun  gagasan  ini ditolak,  dengan  dalih  demi  menjaga  per- satuan  seluruh  rakyat  Indonesia,  sehingga pemimpin  umat  Islam  yang  diwakili  oleh Ki  Bagus  Hadikusumo  dari  Muhammadi- yah,  akhirnya  merelakan  dicabutnya  7 kata  yang  semula  tercantum  dalam pembukaan  UUD  1945  yakni  “dengan
kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam bagi  pemeluknya”.  Peristiwa  itu  disebut oleh  seorang  pemimpin  Masyumi,  Mo- hammad  Roem,  sebagai  “air  yang  telah tumpah”,  tetapi  air  susu  tersebut  telah terlanjur  membasahi  sanubari  umat  Is- lam. 5 Karena  itu  maka  perjuangan  forma- lisasi  syari’at  Islam  ternyata  masih  terus berlanjut.  Perjuangan  umat  Islam  untuk memperjuangkan  berlakunya  syari’at  Is- lam  sebagai  hukum  positif  tidak  terputus hanya  sampai  disitu.  Pada  masa  reformasi telah  terjadi  kebangkitan  politik  Islam, yang  ditandai  oleh  beberapa  gejala:  Per- tama,  lahirnya  sejumlah  partai-partai  Is- lam.  Kedua  lahirnya  sejumlah  organisasi berhaluan  radikal  fundamentalis  yang secara  lebih  fokus  dan  tegas  meng- inginkan  ditegakkannya  syari’at  Islam dengan  metode  jihad.  Ketiga,  tuntutan atau  rencana  sejumlah  daerah  propinsi, khususnya  Nangroe  Aceh  Darussalam (NAD)  dan  beberapa  kabupaten  di  Jawa maupun  luar  Jawa,  untuk  menerapkan syari’at  Islam,  melalui  legislasi  di  daerah dalam  rangka  otonomi  daerah. 6 Perkem-
5 M.  Dawam  Raharjo, Islam  dan  Masalah- masalah  Kontemporer ,  Makalah,  disampaikan  dalam Orasi  Ilmiah  Program  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  tanggal  18  Januari  2003, dan  tema  yang  sama  disampaikan  dalam  Kata Pengantar  buku Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan Keuangan ,  karangan  Adiwarman  Karim,  dengan judul  Menegakkan  Syari’at  Islam  di  Bidang Ekonomi, (Jakarta,  Rajawali  Press, edisi dua, 1994)  hlm.xxi.
6 Ibid , hlm. 3.
Menurutnya, ada dua pandangan baru mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  syari’at  Islam. Pertama ,  syari’at  Islam  sebagai  sebuah  prinsip umum  yang  sifatnya  universal,  yang  merupakan petunjuk  Tuhan  ( al  huda )  dan  Sunnah  Rasul. Prinsip-prinsip  itu  kini  telah  dirumuskan  menjadi al maqashid  al  syari’ah ,  sebagaimana  telah dirumuskan
bangan  itu  menunjukkan,  bahwa  di  sam- ping  kegagalan  dalam  memperjuangkan formalisasi  syari’at  Islam  di  tingkat  nasio- nal,  tampak  telah  terjadi  kemajuan  pene- rapan  syari’at  Islam  secara  internal  dalam dimensi  institusional,  sektoral  maupun regional.
Dalam  masa  reformasi  ini  pula  telah muncul  lagi  perjuangan  formulasi  syari’at Islam,  dengan  timbulnya  tuntutan  dari sejumlah  organisasi  Islam  radikal  dan  be- berapa  partai  politik  agar  Sidang  Tahunan MPR,  Agustus  2002,  memulihkan  kembali gagasan  Piagam  Jakarta  dengan  meng- amandemen  pasal  29  ayat  1  UUD  1945 tentang  dasar  negara,  yaitu  Ketuhanan yang  Maha  Esa  untuk  ditambah  dengan “menjalankan  syari’at  Islam  bagi  peme- luknya”.  Namun  tuntutan  itu  tidak  mem- peroleh  dukungan  yang  memadai  dari
oleh  Imam  Al-Syatibi  dan  Imam  Al-Ghazali. Konsekwensi  dari  pemahaman  ini  adalah  ,  bahwa penerapan  Syari’at  Islam  memerlukan  penafsiran yang  pasti  akan  sangat  beragama  dan  berubah  dari waktu  ke  waktu  sebagaimana  yang  telah  terjadi dalam  Islam histories. Kedua , yang dimaksud dengan syrai’at  Islam  itu  adalah  hukum  fiqh  yang  telah dirumuskan  oleh  para  ulama. Jika itu yang dimaksud ,  sebenarnya  syari’at  Islam  itu  tidak  identik  dengan hukum  Tuhan,  melainkan  merupakan  penafsiran para  ahli  mengenai  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Nabi Saw.  Syari’ah  Islam  seperti  ini  m,asih  memerlukan kajian  ilmiah  untuk  bisa  diperjuangkan  menjadi hukum  positif.  Dengan  demikian,  sebenarnya  misi gerakan Islam untuk merealisasikan dalam kehidupan  individu,  keluarga,  masyarakat  dan negara  masih terus  bisa dilaksanakan.
Ada  dua  pola  realisasi: Pertama ,  melaksanakan syari’at  Islam  sebagai  hukum  voluntir  ( voluntary law ),  seperti  pernah  dikemukakan  oleh  Sjafruddin Prawiranegara,  yaitu  dilaksanakan  oleh  dan  dalam kerangka civil  society yang  relative  independent  dari negara. Kedua ,  formalisasi  syari’at  Islam  menjadi hukum  positif,  sebagai  suatui  jalan  pintas.  Kedua- duapola  itu  sebenarnya  telah  berjalan  di  Indonesia, tanpa  formalisasi Piagam Jakarta.
para  anggota  MPR,  bahkan dua organisasi Islam  terbesar,  yaitu  Nahdhatul  Ulama dan  Muhammadiyah,  ternyata  menolak usul  amandemen  tersebut. 7
Perjuangan  umat  Islam  untuk  mene- gakkan  hukum  Islam  secara  politis  lagi- lagi  mengalami  kebuntuan,  namun    hal ini  tidak  menjadikan  umat  Islam  berputus asa,  dan  ternyata  sedikit  demi  sedikit keinginan  umat  Islam  itu  mulai  dapat terwujud.  Hal  itu  dibuktikan  dengan adanya  sebuah  kenyataan,  gerakan  Islam di  Indonesia,  telah  berhasil  menjadikan syari’at  Islam  menjadi  hukum  positif, dengan  lahirnya  sejumlah  UU  yang mengakomodasi  syari’at  Islam,  baik  pada tingkat  nasional  maupun  regional.  Bah- kan  formulasi  syari’at  Islam  model  Pia- gam  Jakarta  telah  disetujui  di  NAD  dan mungkin  akan  menyusul  di  daerah-dae- rah  lain,  baik  pada  tingkat  provinsi maupun  kabupaten.
Upaya  menegakkan  syari’at  Islam melalui  formalisasi  hukum  Islam  di  In- donesia  terus  berlanjut.  Sejak  awal  tahun 70-an  gerakan  Islam  di  tingkat  nasional telah  memasuki  bidang  ekonomi  dengan diperkenalkannya  sistem  ekonomi  Islam, sebagai  alternatif  terhadap  sistem  kapi- talis    dan  sistem  sosialis.  Wacana  sistem ekonomi  Islam  itu  diawali  dengan  konsep ekonomi  dan  bisnis  nonribawi.  Dari  wa- cana  tersebut  muncul  pemikiran  untuk mencari  sistem  per-Bankan  alternatif, menggantikan  sistem  perbankan  konven- sional  yang  berdasarkan  sistem  bunga.
Dalam  penghimpunan  dana  atau  modal, para  pemikir  ekonomi  Muslim  melirik kepada  potensi  zakat,  infaq,  dan  shada- qah.  Di  samping  itu  timbul  pemikiran yang  lebih  berorientasi  pada  aksi  dari pada  teori.  Perkembangan  Bank  Islam  di dunia  Islam,  ternayata  telah  memicu pemerintah  negara-negara  Islam  atau negara berpenduduk muslim, paling tidak  elit  dunia  usaha  yang  dekat  dengan pemerintah  untuk  dapat  mendirikan  Bank Islam  di  negaranya.  Pada  tahun  1978,  mi- salnya  di  Mesir  dibentuk  Faisal  Islamic Bank,  sebuah  Bank  umum  komersial  de- ngan  asset  sebesar  2  miliar  dolar  AS,  dan juga  sebuah  Bank  pembangunan,  Islamic Internasional  Bank  for  Investment  and Development.  Dalam  pembentukan  Bank Islam  tersebut  peranan  pemerintah  sangat besar,  terutama  dari  segi  permodalan, misalnya  dari  keluarga  raja  di  Saudi Arabia.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  salah satu  tonggak  perkembangan  per-Bankan Islam adalah didirikannya Islamic Development  Bank  (IDB)  pada  tahun 1975,  yang  berpusat  di  Jeddah.  Bank pembangunan  yang  meyerupai  Bank Dunia  (The  World  Bank)  dan  Bank Pembangunan  Asia  ADB  (Asian  Develop- ment  Bank)  ini  dibentuk  oleh  Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  yang  anggota- anggotanya  adalah  negara-negara  Islam, termasuk  Indonesia.  Ini  adalah  juga sebuah  kasus  di  mana  negara  berperan instrumental  dalam  pembentukan  Bank Islam  dengan  modal  yang cukup  besar.
Berdirinya  IDB  ini  kemudian  memicu berdirinya  Bank-Bank  Islam  di  seluruh dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Di  Indone- sia,  Bank  Islam  pertama,  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)    baru  bisa  didirikan  pada tahun  1991,  padahal  pemikiran  mengenai hal  ini  sudah  terjadi  sejak  dasawarsa  70- an.  Penghalangnya  adalah  faktor  politik, yaitu  bahwa  pendirian  Bank  Islam  diang- gap  sebagai  bagian  dari  cita-cita  mendi- rikan  negara  Islam.  Berdirinya  BMI  juga karena  faktor  politik,  yaitu  setelah  kela- hiran  ICMI  yang  kemudian  merangkul Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Semula tidak  disetujuinya  pendirian  Bank  Islam adalah  karena  didasarkan  pada  UU  yang tidak  mengenal  sistem  per-Bankan  tanpa bunga.  Namun  karena  sikap  pemerintah, terutama  setelah  mendapat  persetujuan dari  presiden  Soeharto  pada  waktu  itu, maka  BMI  dapat  berdiri.  Bahkan  Presiden Soeharto  sendiri  ikut  serta  mengum- pulkan  modal  awalnya.  Sekali  lagi  di  sini, peranan  pemerintah  dalam  permodalan sangat  penting,  antara  lain  dengan  me- minta  BUMN  ikut  serta  menjadi  peme- gang  saham.  Pola  pendirian  Bank  Islam Indonesia,  mirip  di  Timur  Tengah,  walau- pun  didahului  dengan  perjuangan  oleh kalangan  Civil  Society  dan  para  cende- kiawan. 8 Dan    perlu  juga  dicatat  di  sini peran  penting  B.J.  Habibie,  selaku  ketua ICMI  pada  waktu  itu,  dengan  kedekatan- nya  secara  pribadi  dengan  Presiden
8 Muhaimin, Peranan  Akuntansi  Syari’ah  dalam Pengelolaan  Keuangan  Bank  Muamalat  Indonesia Cabang  Bandung (Skripsi)  (Bandung,  Fakultas Syari’ah  IAIN SGD Bandung,  2003), hlm. 17-19.
Soeharto  telah  mampu  meyakinkan  Pre- siden  Soeharto  sehingga  dapat  melicinkan jalan bagi lahirnya  BMI.

## Aliran Pemikiran tentang Sistem Perbankan Islam di Indonesia
Di  Indonesia,  seperti  halnya  di  dunia Islam  terdapat  dua  aliran  pemikiran  sehu- bungan  dengan  sistem  keuangan  dan  per- Bankan.  Aliran  pertama  berpendapat  bah- wa  bunga  Bank  itu  tidak  termasuk  riba, karena  yang  disebut  riba  adalah  pembu- ngaan  uang  oleh  mindering  yang  bu- nganya  sangat  tinggi  sehingga  disebut “lintah  darat”  itu.  Seorang  ulama  terke- muka  dari  PERSIS  (Persatuan  Islam),  A. Hasan,  bahkan  berpendapat  bahwa  yang disebut  riba  itu  adalah  bunga  dengan suku  bunga  tinggi  (Ad’afan  Mudhoa- fatan),  Muhammad  Hatta  ,  ahli  ekonomi terkemuka,  juga  berpendapat  bahwa  riba adalah  bunga  pada  kredit  konsumtif, sedangkan  bunga  pada  kredit  produktif tidak  tergolong  riba,  karena  uangnya bermanfaat  untuk  mendapatkan  keun- tungan.  Mereka  menghalalkan  bunga Bank  termasuk  tokoh  Muhammadiyah, Kasman  Singodimedjo  dan  Sjafruddin Prawiranegara,  tokoh  Masyumi  yang pernah  menjabat  sebagai  Menteri  Keuang- an  dan  Gubernur  Bank  Sentral,  Bank Indonesia  yang  pertama  berpendapat sama, yakni bunga Bank bukanlah  riba. 9
Namun,  aliran  yang  melahirkan  ide Bank  Islam  berpendapat  bunga  Bank  itu
(Jakarta:  Paramadina,  1996) ha.. 603-614
tetap  riba,  seperti  yang  diwakili  oleh Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Kendati- pun  demikian,  Bank  sebagai  lembaga keuangan,  tidak  dilarang,  bahkan  diper- lukan.  Karena  itu  yang  harus  diciptakan adalah  sebuah  Bank  yang  tidak  bekerja atas  dasar  bunga  melainkan  atas  sistem bagi  hasil  yang  dikenal  dalam  fiqh  mua- malah  sebagai  transaksi  Qirad  atau  Mu- dharabah.  Aliran  kedua  ini  dapat  dikate- gorikan  sebagai  pemikiran  fundamentalis, sedangkan  aliran  pertama  bisa  disebut sebagai  aliran  liberal. 10
Kedua  aliran  tersebut  di  Indonesia masih  tetap  hidup  bersama.  Pada  umum- nya  di  dunia  Islam  yang  berlaku  adalah Dual  System  yang  berkoeksistensi  dan bersaing.  Sebagian  besar  umat  Islam  ma- sih  menganut  pada  sistem  per-Bankan konvensional.  Mereka  menyimpan  uang- nya  dan  meminta  kredit  dari  Bank  kon- vensional  dengan  sistem  bunga.
Namun  kelompok  fundamentalis  di bidang  ekonomi  ini  tetap  memperjuang- kan  berlakunya  syari’at  di  bidang  per- Bankan.  Mereka  itu  sebenarnya  sama  saja dengan  rekan-rekan  mereka  yang  ber-
10 Pengertian fundamentalis di sini, sebagaimana  dikemukakan  Nurcholis  Madjid  adalah sebuah  gerakan  yang  berpola  sebagai  mekanisme pengaturan  kolektif.  Dalam  konteks  perubahan  dan adaptasi,  fundamentalis  berupaya  menjaga  agae pesan  dasar  tetap  sepenuhnya  berpengaruh  atas umat.  Jika  pengaturan  kondisi-kondisi  lokal  dan penggunaan  gagasan-gagasan  dan  teknik-teknik baru  mengancam  unsur-unsur  khas  dan  asli  Islam, maka  mulai  terbentuklah  tekanan-tekanan  dari  para fundamentalis. Dalam kaitan ini misi fundamentalisme Islam ialah menjaga agar pengaturan    perubahan  tetap  berada  di  dalam jelajah  pilihan-pilihan  yang  jelas-jelas  Islami (Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan
Keindonesiaan , Bandung,  Mizan, 1989,  hlm. 85.
juang  menegakkan  syari’at  Islam  di  bi- dang  politik  dan  hukum.  Hanya  saja  di bidang  politik,  sangat  menonjol;  cara-cara radikal  dalam  menegakkan  syari’at  Islam sehingga  seringkali  cenderung  pada  tin- dakan  kekerasan,  sedangkan  di  bidang ekonomi,  kelompok  fundamentalis  me- nempuh  strategi  gradualis  dan  demo- kratis.  Tokoh-tokoh  pejuang  Syari’at  Is- lam  di  bidang  ekonomi  dapat  disebut,  mi- salnya  A.M.  Saefuddin,  Karnaen  Perwata- atmaja,  Zainal  Arifin,  M.  Amin  Aziz,  M. Syafi’I  Antonio,  Adiwarman  Karim,  Mul- ya  Siregar,  Suroso  Jajuli,  M.  Dawam Raharjo,  Zaenal  Baharnoer,  Iwan  Ponco- winoto,  dan Riawan  Amin.
Penggunaan  istilah  Bank  Syari’at  itu sendiri  adalah  merupakan  “khas  Indo- nesia”  yang  tidak  dijumpai  di  negara- negara  lain.  Di  tempat  lain  lembaga  itu disebut  “Bank  Islam”  (Islamic  Bank).  Di sini,  konsep  Bank  Islam  telah  mengalami kontekstualisasi.  Di  Indonesia,  nama  itu timbul  berkaitan  dengan  tradisi  mene- gakkan  syari’at  yang  sudah  muncul  di sekitar  berdirinya  republik  ini,  khususnya di  sekitar  naskah  Piagam  Jakarta. 11 Di sini, menunjukkan  bahwa  pendirian  Bank Islam  dengan  menggunakan  kata    “sya- ri’ah”  (bukan  kata  “Islam”)  dilandasi  oleh motivasi  melaksanakan  syari’at  Islam dalam bidang  muamalat,  khususnya bidang  perbankan.

## Konsepsi tentang Perubahan
dan Perkembangan Hukum Islam
Secara  sosiologis,  Hukum  Islam  dapat diartikan  sebagai  unsur  normatif  dalam penataan  kehidupan  manusia,  berpangkal dari  keyakinan  dan  penerimaan  terhadap sumber  ajaran  Islam  sebagaimana  termak- tub  dalam  mushaf  al  Qur’an  dan  kitab- kitab  hadits.  Kedua  sumber  itu  kemudian dijadikan  patokan  dalam  menata  hubung- an  antar  sesama  manusia dan antar manu- sia  dengan  makhluk  lainnya. 12 Dalam  di- mensi  antropologis  “hukum  Islam”  mem- punyai  arti  sebagai  prinsip-prinsip  hu- kum,  yang  diderivasikan  dari  rasa  ketun- dukan  kepada  syari’at  Islam,  dan  umum- nya  berhubungan  dengan  hal-hal  yang  di Indonesia,  diyakini  sebagai  hal  yang memiliki  kualitas  agama. 13
Hukum  Islam  sebagai  unsur  normatif dalam  penatan  kehidupan,  dalam  bentuk dan  jenis  apapun  berkaitan  erat  dengan pengaturan  dan  kekuasaan,  dan  karena- nya  daya  atur,  daya  ikat,  dan  daya  paksa hukum  dalam  penataan  kehidupan  ma- nusia  tergantung  kepada  graduasi  ke- kuasaan  yang memproduknya. 14
Menurut  Joseph  Schacht,  perkem- bangan    hukum  Islam  disinyalir  telah  me- ngalami  perubahan  substansial  pada  segi- segi  hukumnya  disebabkan  oleh:  Pertama, pada  awal  waktu  pengenalan  teori  hu- kum,  sumber  hukum  material  hukum  Is- lam  bukan  hanya  al  Qur’an  dan  al
12 Cik  Hasan  Bisri, Pilar-pilar  Penelitian  Hukum Islam  dan  Pranata  Sosial ,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2004). hlm. 42.
13 Ratno  Lukito ,  Pergumulan  antara  Hukum Islam  dan  Adat  di  Indonesia ,  (Jakarta:  INIS,  1998), hlm. 276.
14 Cik Hasan Bisri, Op-Cit , hlm. 43.
Sunnah,  tetapi  juga  ijtihad  ( al  Ra’yu ); Kedua,  pada  masa  kemodernan,  hukum diakui  apabila  ditransformasikan  ke  da- lam  bentuk  undang-undang  tertulis,  legal dan  formal.  Dengan  kata  lain,  hukum  Is- lam  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial, budaya,  politik  geografis  dan  pergumulan pemikiran  para  ahli  hukum  (mazhab- mazhab hukum). 15
Ibnu  al  Qayyim  dalam  bukunya  I’lam al-Muwaqi’in  al  Rab  al-“Alamin16  telah memberikan  beberapa  contoh  mengenai perubahan  hukum  yang  disebabkan  kon- disi  sosial,  sebagai berikut:
Kondisi  di  mana  perubahan  hukum nash  ditetapkan  oleh  nash  lain  seperti larangan  Nabi  SAW.  untuk  tidak  melak- sanakan  potong  tangan  dalam  peperang- an.  Penghentian  hukuman  had  dalam situasi  seperti  ini  ditetapkan  oleh  nash lain.
Kondisi  di  mana  kemaslahatan-ke- maslahatan  yang  ditetapkan  oleh  nash saling  berbenturan,  seperti  meninggalkan peneguran  kemungkaran  yang  lebih  be- sar.  Kondisi  di  mana  problematikan  ter- tentu  dianalogikan  dengan  persoalan- persoalanyang  telah  ditetapkan  oleh  nash. Seperti  ketentuan  nash  tentang  jenis  ma- kanan  tertentu  untuk  zakat  fitrah,  kemu- dian  dianalogikan  dengan  jenis-jenis  lain yang  merupakan  makanan-makanan  po-
15 Joseph  Schacht, Intoduction  of  Islamic  Law , terj.  M.  Said,  dkk.  (Jakarta:  PPS  &  PTAI  &^  Ditjen Bimbaga  Islam  Depag  RI,  1985),  hal.  1;  A.A.  Fyzee, Out  Lines  of  Muhammad Law,  (London  Oxford University Press, 1995), hlm. 15.
16 Ibn  al  Qayyim  al  Jauziyyah ,  I’lam  al- Muwaqi’in  al  Rab  al-“Alamin (Beirut,  Dar  al-Jill,  tt.) hlm.161.
kok  di  negara-negara  yang  tidak  terdapat padanya  jenis  makanan  yang  telah ditetapkan  oleh  nash.
Kondisi  eksepsi  yang  sangat  memak- sa,  yang  khusus  dalam  keadaan  tidak menentu,  lemah  dan  darurat.  Seperti  sah- nya  shalat  dalam  keadaan  haid  apabila takut  ketinggalan  teman-temannya  dalam haji.  Kelima,  Kondisi  yang  berhubungan dengan  kata-kata  akad,  sumpah,  talaq dan  nazar  yang  disesuaikan  dengan  adat dan tradisi.
Dalam  perspektif  ini,  aspek-aspek psikologis  telah  mempengaruhi  dinamika perkembangan  hukum,  sehingga  dari konteks  seperti  itu  lahir  beberapa  kaidah hukum  sebagai  hasil  dari  konstruksi manusia  atas  kasus-kasus  hukum  yang ada  di  masyarakat.  Pada  gilirannya  dapat dikatakan  di  sini  bahwa  perubahan  sosial dan  hukum  Islam  dalam  masyarakat dapat  berimplikasi  terhadap  pembentuk- an  pranata-pranata  hukum  Islam,  secara implisit  termasuk  di  dalamnya  pranata hukum  ekonomi  Islam.  Adapun  kaidah- kaidah  umum  yang  ada  dapat  dijabarkan pada  kaidah-kaidah  yang  lebih  praktis terutama  dalam  bidang  muamalah,  yaitu: “ Taghayyur  al  Ahkam  bi  Taghayyur  al Azminah Waal Amkinah Wa al Ahwal Wa al ‘Awa’id ”.  (Perubahan  hukum  terjadi  kare- na waktu,  keadaan  dan adat istiadat).
Perubahan  sosial  dan  hukum  Islam tidak  dapat  dilepaskan  dari  tradisi  ijtihad sebagai  bagian  dari  proses  pengerahan segala  kemampuan  untuk  mewujudkan sesuatu  yakni  merumuskan  hukum  sya-
ra’.  Dengan  kata  lain,  ijtihad  dapat  dipa- hami  sebagai  proses  perumusan  norma- norma  hukum  Islam  (Istimbath  al  Ah- kam)  secara  sistematis  melalui  penalaran akal  terhadap  al  Qur’an  dan  al  Sunnah yang  dilakukan  oleh  seorang  mujtahid.17 Secara  teknis  ijtihad  dapat  pula  dilakukan secara  perorangan  (Ijtihad  Fartdi)  dan dapat  pula  dilakukan  secara  kelompok (ijtihad  jama’i).
Hukum  Islam  mempunyai  gerak  yang tetap  dan  berkembang  terus  menerus. Karenanya,  hukum  Islam  senantiasa  ber- kembang.  Hukum  Islam  adalah  hukum yang  berkarakter,  dia  mempunyai  ciri khas  yaitu  utuh  (takamul),  moderat  (wa- shatiyah),  dan dinamis  (harakah).
Kebutuhan  umat  Islam  untuk  menja- wab berbagai problematika hukum kontemporer  tidak  begitu  sulit  dilakukan, sebab  kedudukan  ijtihad  bisa  menjadi sumber  hukum  yang  kompetebel  guna memecahkan  persoalan-persoalan  yang berlaku  kemudian.
Pada  sisi  lain  hukum  Islam  secara karakteristiknya  bersifat  fleksibel  dan elastis,  dapat  menerima  perubahan  sesuai situasi  dan  kondisi  sebagaimana  dirinci dalam  karakteristik  berikut: 18
Hukum  Islam  adalah  rangkaian  per- aturan  yang  digunakan  untuk  beribadah dan  bermuamalah.  Kendatipun  pembuat hukum  absolut  berada  di  tangan  Allah,
17 Wahbah  Zuhaili, Ushul  Fiqh al Islami (Damaskus, Dar al Fikr, 1986),  hlm. 1039.
18 Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum  Islam dalam Sistem  Hukum Nasional , (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996) hlm. 87.
tetapi  formalisasi  dan  implementasinya diserahkan kepada pemimpin. (Ulul Amri);
Kepatuhan  kepada  hukum  Islam merupakan  tolak  ukur  keimanan  sese- orang;  Dengan  kata  lain  hukum  Islam memiliki  muatan  dimensi  vertikal  (Habl Minallah)  dalam  bentuk prinsip  tauhid.
Hukum  Islam  bersifat  Ijaby  dan Salby,  artinya  hukum  Islam  itu  meme- rintahkan,  mendorong  dan  menganjurkan melakukan  perbuatan  yang  makruf,  dan melarang  yang  munkar  dan  segala  ma- cam  kemaksiatan.  Dalam  hukum  Islam aspek  Ijaby  lebih  dominan  dan  berkaitan erat  dengan  tujuan  hukum  (Maqasid  al Syari’ah),  yaitu  mendatangkan,  mencip- takan  dan  memelihara  kemaslahatan  bagi seluruh  manusia. 19
Hukum  Islam  tidak  hanya  berisi  pe- rintah  dan  larangan,  tetapi  juga  berisi ajaran-ajaran  untuk  membentuk  pribadi muslim  sejati,  mulia  dan  sempurna. Hukum  Islam  diberlakukan  untuk  selu- ruh  manusia  bukan  semata-mata  karena alasan  kemauan  hukum  Islam  itu  sendiri untuk  mengarahkan  manusia  agar  tun- duk  kepada  hukum  Tuhan,  tetapi  juga untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan  manu- sia  itu  sendiri.  Kendatipun  tidak  semua obyek  hukum  dalam  hukum  Islam  bisa ditransformasikan  ke  dalam  undang- undang,  tetapi  untuk  tercapainya  tujuan
19 Dijelaskan  dalam  Mahmud  Syalthut  bahwa tujuan  pokok  hukum  Islam  ( maqashid  al  syri’ah ) diarahkan  untuk  memelihara  agama  ( hifdh  al  din , memelihara  jiwa  ( hifdh  al  nafs ),  memelihara  harta hifdh  al  mal ),  memelihara  akal  ( hifdh  al  ‘aql )  dan memelihara  keturunan  ( hifdh al nahl ).
hukum  Islam  diperlukan  segi  formalisasi atas  bidang-bidang  hukum  tertentu  ke dalam  bentuk perundang-undangan. 20
Faktor  Diterminan  Perubahan  Hukum Islam dalam Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia
Apabila  dilacak  dari  segi  perubahan hukum  Islam,  maka  faktor  diterminan perubahan  hukum  Islam  dalam  pemben- tukan  pranata  Bank  Islam  di  Indonesia dapat  diindikasikan  sebagai  berikut:
Perubahan  hukum  Islam  termasuk  di dalamnya  pembentukan  pranata  Bank Islam  di  Indonesia  merupakan  konse- kuensi  dari  penerimaan  prinsip-prinsip dasar  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini,  secara teoritis  para  ahli  hukum  telah  merumus- kan  metodologi  hukum  Islam  yang  tepat untuk  menggagas  corak  fiqh  yang  diang- gap  relevan  dalam  batas-batas  regional. Dengan  kata  lain,  berdirinya  Bank  Islam merupakan  implikasi  yang  timbul  karena hukum  Islam  berlaku  secara  berangsur- angsur  dan  dapat  diformulasikan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan  zaman.  Misalnya,  dalam  pena- maan  pranata  Bank  Islam  yang  berbeda dengan  yang  digunakan  di  negara  lain, yakni  dengan  istilah  “BankSyari’ah”,  ke- mudian  peraturan  perudang-undangan yang  pernah  ada  sebelumnya  mulai direvisi  sesuai  dengan  tuntutan  dan kebutuhan  masyarakat,  yakni  ketika istilah  “prinsip  bagi  hasil”  yang  tercan- tum  dalam  UU  No.7/1992  menjadi  “prin-
20 Ibid , hlm. 88.
sip  Syari’ah”  dalam    UU  No.10/1998,  dan lain  sebagainya  terutama  sekali  nampak dalam  formulasi  sistem  operasional  Bank Syari’ah.
Adapun  proses  pembentukan  dan pengakuan  secara  yuridis  hukum  Islam dalam  bidang  perbankan    memerlukan keterlibatan  berbagai  faktor  di  luar  iden- titas  hukum  itu  sendiri,  misalnya  penga- ruh  politk  dan  kondisi  ekonomi  ma- syarakat  yang  hal  ini  bisa  jadi  merupakan faktor-faktor    paling  dominan  dalam  me- wujudkan  pembentukan  hukum  itu  sen- diri.  Oleh  karena  itu  mengapa  pendirian Bank  Islam  di  Indonesia  relatif  tertinggal bila  dibandingkan  negara-negara  lain.  Hal ini  disebabkan  karena  persentuhan  antara perubahan  hukum  Islam  dan  pemben- tukan  pranata  hukum  Islam  dalam bentuk Bank  Islam  kalah  dominan  oleh  hubung- an politik antara Islam dan ketatanegaraan.
Secara  eksternal  perubahan  hukum Islam  yang  mengarah  kepada  pembentuk- an  Bank  Islam  di  Indonesia  dipengaruhi pula  oleh  faktor  sosial  dan  budaya  di kalangan  umat  Islam.  Bahkan  faktor  ter- sebut  merupakan  faktor  dominan  yang melatarbelakangi gagasan berdirinya Bank  Islam  di  Indonesia..  Maka  per- ubahan  hukum  Islam  dalam  pemben- tukan  Bank  Islam  bersifat  adaptif  sosio- logis  dan  situasional.  Hal  ini    didasarkan kepada  asumsi  bahwa  jika  hukum  lahir dari  berbagai  fenomena  sosial,  maka hukum  merupakan  cerminan  dari  kebu- tuhan  sosial  dalam  masyarakat.  Jika  kebu-
tuhan  sosial    berubah  maka  ia  akan  men- dorong  pula  atas perubahan  hukum itu.
Kebijakan  politik  merupakan  faktor diterminan  yang  ketiga  dan  dianggap paling  mempengaruhi  formalisasi  hukum Islam  dalam  bidang  per-Bankan  di  Indo- nesia.  Keinginan  umat  Islam  atas  keber- adaan  Bank  Islam  telah  dirumuskan  oleh para  ahli  hukum  Islam  untuk  melakukan pengkajian  secara  mendalam  tentang Bank  Islam  baik  secara  teoritis  maupun praktis.  Hal  ini  kemudian  akan  mela- hirkan  suatu  bentuk  draf  lengkap  mulai perencanaan  hingga  operasional  Bank Islam  untuk  selanjutnya  ditransforma- sikan  ke  dalam  bentuk  aturan  perundang- undangan.
Formalisasi Hukum Islam Bidang

## Perbankan
Menetapkan norma-norma  syari’at Islam  melalui  institusi  Negara  atau  qanu- nisasi  mengandung  aspek  positip  dan aspek  negatif.  Aspek  positifnya  bisa memberikan  standar  hukum  Islam  yang relative  seragam.  Tapi  aspek  negatifnya bisa  mengurangi  kebebasan  hakim  dalam memilih  ketentuan  hukum  Islam  yang paling  cocok  untuk  kasus  tertentu  yang dia  hadapi.  Dalam  tradisi  Islam  klasik, hakimlah  yang  membuat  hukum.  Tradisi dan  sejarah  hukum  Islam  lebih  mirip dengan  tradisi  Common  Law  ketimbang Continental  law  dan  tidak  pernah  ada kodifikasi  hukum  dalam  sejarah  hukum Islam  melankan  baru  kemudian  dilaku- kan  kodifikasi  hukum  Islam  pada  masa
akhir  dinasti  Usmani.  Kodifikasi  hukum Islam  di  akhir  dinasti  Usmani  adalah akibat  dari  pengaruh  Eropa  Continental. 21
Dan  begitu  seterusnya  sampai  formalisasi hukum  Islam  di Indonesia.
Dalam  konteks  Indonesia,  hukum Islam  yang  cocok  dengan  daerah  tertentu belum  tentu  cocok  dengan  daerah  lain. Bahkan  hukum  Islam  yang  dirumuskan dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik  juga  belum tentu  cocok  dengan  kondisi  masa  kini  dan oleh  karena  itu  qonunisasi  dalam  tatatan hukum  di Indonesia  amat diperlukan.
Begitu  halnya,  dalam  sejarah  per- Bankan  Islam,  terdapat  kelompok  profe- sional  yang  membedakan  diri  dari  kelom- pok  intelektual  dan  akademisi.  Jika kelompok  intelektual  berorientasi  kepada teori,  maka  kelompok  professional  ber- orientasi  pada  praktik.  Kelompok  profe- sional  ini  merasa  tidak  perlu  mengganggu perkembangan  teori  terlalu  jauh.  Mereka cenderung  mewujudkan  fiqh  muamalah ke  dalam  praktik,  tentu  saja  setelah dilakukan  konseptualisasi.  Perkembangan selanjutnya  sistem  operasional  Bank  Islam dikawal oleh  dewan  Syari’ah  yang dibentuk  di  tingkat  nasional  maupun  di setiap  Bank  dan  lembaga  keuangan Syari’ah.
Golongan  professional  inilah  yang berada  di  balik  pendirian  BMI  dan  Bank- Bank  syari’at  lainnya.  Sekalipun  telah melalui  proses  ilmiah  dan  kontekstuali-
21 http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/artic le/viewFile/6223/5119
sasi,  tapi  pendirian  Bank  Islam  di Indonesia  memerlukan  proses  politik.
Beberapa  alasan  yang  diajukan  kepa- da  pihak  pemerintah  sehubungan  dengan perlunya  legislasi  pendirian  Bank  Islam  di Indonesia,  antara  lain:  Pertama,  Bank Islam  akan  berfungsi  menampung  dana para  penabung  yang  tidak  mau  menyim- pan  uangnya  di  Bank  konvensional  yang memakai  sistem  bunga  yang  dianggap sebagai  riba  yang  haram.  Kedua,  Bank Islam  punya  pangsa  pasar  tersendiri,  ka- rena  itu  penolakan  terhadap  lembaga  per- Bankan  “Syari’ah”  akan  merugikan  pem- bangunan  dan  perkembangan  ekonomi itu  sendiri. 22
Argumen  di  atas  memerlukan  wacana publik  agar  mendapat  dukunga  dari masyarakat.  Wacana  itu  dilakukan  de- ngan  seminar-seminar  dan  publikasi,  Ter- nyata  wacana  Bank  Islam  tidak  mendapat tentangan  dari  publik,  walaupun  banyak pula  dari  kalangan  akademisi  yang  tidak setuju,  paling  tidak  meragukan  konsep tersebut,  tetapi  memilih  sikap  diam. 23
Berbeda  dengan  pendapat  An-Na’im legislasi  adalah  sesuatu  yang  sangat  tidak diinginkan (Not Desirable). 24
Tetapi
22 Adiwarman  Karim, , Op-Cit, hlm. 21.
23 Dhani  Gunawan,  Mungkinkah  ada  Korupsi  di Bank  Syari’ah,  Makalah  dalam Kiprah  dan  Langkah Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PPES- Universitas  Trisakti), Edisi I, 2005.
24 Adiwarman  Karim, Loc-cit .
Dalam  ceramahnya  di  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta  baru-baru  ini,  Abdullah  An-Na’im  seorang cendekiawan  Muslim  asal  Sudan  yang  kini bermukim  di  AS  dan  mengajar  di  sana, mengeluarkan  pendapat,  bahwa  formalisasi  syari’at Islam  dalam  konteks  negara  bangsa  ( nation-state ), dianggap  tidak  saja  tidak  mungkin,  tetapi  juga  tidak perlu.  Sebab,  negara  modern  itu  bersifat  netral  dan
ternyata  berbeda  juga  dengan  pandangan An-Na’im,  perjuangan  politik  dan  legis- lasi  syari’at  menjadi  hukum  positif  itu mungkin  (Possible)  dan  punya  kemung- kinan berhasil  (Viable).
Kemungkinan  legislasi  hukum  mua- malat  bidang  per-Bankan  ternyata  terbuk- ti  dengan  lahirnya  UU  No.  10 Tahun 1992 yang  mengandung  ketentuan  tentang bolehnya  Bank  beroperasi  dengan  sistem bagi  hasil. 25 Kemudian  berkat  perjuangan kaum professional  dan  cendekiawan, maka  timbul  amandemen  yang  melahir- kan  UU  No.7/1998  yang  memuat  keten- tuan  yang  lebih  rinci    tentang  per-Bankan Syari’ah.
Dengan  dikeluarkannya  UU  No.  10/ 1998  sebagai  pengganti  UU  No.7/1992 tersebut  di  atas  telah  memberikan  pe- luang  yang  sangat  besar  bagi  upaya
karena  itu  tidak  boleh  didominasi  satu golonganpun, baik  muslim  maupun  non  muslim.  Demikian  pula formalisasi  hukum  Islam  menjadi  hukum  positif tidak  diperlukan,  karena  dalam  formalisasi  itu, negara  harus  memilih  suatu  mazhab  tertentu,  yang berarti akan menyingkirkan mazhab-mazhab yanglain.  Karena  itulah  pilihan  umat  Islam  adalah mengembalikan  Islam  kepada  masyarakat  dalam suatu civil society . 25 UU  No.7/1992  memperkenalkan  istilah  bagi hasil terutama  pada  :
a. Pasal  1    ayat  12  “Kredit  adalah  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu,  berdasarkan  tujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antar  Bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan jumlah bunga,  imbalan atau  pembagian  keuntungan.
b. Pasal  6,  Usaha  Bank  Umum  meliputi  a  s.d 1”Menyediakan pembayaran pembiayaan  bagi nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hsil  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam  Peraturan Pemerintah”.
c. Pasal  3,  Usaha  Bank  Perkreduitan  Rakyat meliputi  a  s/d  b  dan  c  “Menyediakan  pembiayaan bagi  nasbah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ssuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah.
pengembangan  perbankan  Syari’ah  di Indonesia.  Bahkan  dalam  perkembang- annya  tidak  hanya  Bank  Syari’ah  yang dapat  beroperasi  berdasarkan  prinsip syari’ah  tetapi  juga  Bank-Bankumum yang  membuka  unit  Syari’ah  dengan  cara Dual  Banking System. 26
Untuk  menjalankan  UU  tersebut,  se- lanjutnya  pemerintah  mengeluarkan  ke- putusan  Direksi  Bank  Indonesia  tentang Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rak- yat  Tahun  1999  dilengkapi  Bank  Umum berdasarkan prinsip Syari’ah diatur dalam  Surat  Keputusan  Bank  Indonesia No.  32/34/KEP/DIR/1999,  yaitu  antara lain:  (a)    menyatakan  bahwa  yang  dimak- sud  Bank  umum  adalah  Bank  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  Syari’ah  (pasal  1  haruf  a);  (b) Kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  Sya- ri’ah  adalah  kegiatan  usaha  per-Bankan yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  Sya-
26 Dalam UU  No.10/1998  disebutkan  “sistem syari’ah” antara  lain pada:
a. Pasdal  1  ayat  12  “Pembiayaan  berdasarkan prinsip  Syari’ah  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayayi untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangaka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil.
b. Pasal  2,  ayat  13  “Prinsip  syari’ah  adalah aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara Bank  dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syari’ah,  antara  lain berdasarkan  prinsip  bgi  hasil  ( mudharabah ), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal ( musyarakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip sewa  murni  tanpa  pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan adanya  piolihan  pemindahan  kepemilikan  atas barang  yang  disewa  dari  pihak  Bank  oleh  pihak  lain ( ijarah wa iqtina” ).
ri’ah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal  1  angka  13  UU  No.7/1992  tentang Perbankan  yang  telah  diubah  dengan  UU No.  10/1998. 27 Undang-undang  tersebut juga  telah  mendasari  lahirnya  Peraturan BI  No.  7  tahun  2005  yang  membolehkan Bank  umum  untuk  mengubah Unit Usaha Syari’ah  (UUS)  menjadi  BankUmum  Sya- ri’ah. 28 Maka  dewasa  ini  kita  dapat menyaksikan  Bank-Bank  umum  satu demi  satu  mendirikan  anak  perusaha- annya  berupa  Bank  Syari’ah.di  daerah- daerah  provinsi  di  Indonesia.
Selanjutnya,  diperlukan  langkah-lang- kah  strategis  dalam  memberikan  payung hukum  melalui  legislasi  berupa  UU Keuangan  syari’ah  dan  regulasi-regulasi lainnya  yang  berkaitan  dengan  meka- nisme  operasional  Lembaga  Keuangan Syari’ah  serta  peraturan  tengtang  penye- lesaian  perkara  ekonomi  syari’ah  yang mengarah   kepada: 29 a. Terpenuhinya  prinsip  syari’ah  dalam operasional  per-Bankan;
b. Diterapkannya prinsip  kehati-hatian dalam  operasional  BankSyari’ah;
c. Terciptanya  sistem  per-Bankan  Sya- ri’ah  yang kompetitif  dan efisien;
d. Tercapainya  stbilitas  lembaga  keuang- an  dan  memberikan  kemanfaatan  bagi masyarakat luas.
27 Muhammad, Op-Cit , hlm. 4-48.
28 Berita,  “ Penghapusan  BMPK  Dorong  Pertum- buhan Bank Syari’ah ”, KOMPAS,  tgl. 27 Januari  2005. 29 Dhani  Gunawan  Idat, Problematika  Yuridis Perkembangan  Lembaga  Keuang  Syari’ah  di  Indo- nesia ,  (makalah)  dalam  Seminar  Menggagas  Pem- bukaan  Prodi  Hukum  Bisnis  Syari’ah,  (UIN  Jakarta, tanggal  25 Agustus  2005)
Maka  yang  perlu  diatur  dalam  un- dang-undang  perbankan  Syari’ah  tersebut meliputi  perizinan,  jenis  kegiatan  usaha, cakupan  rahasia  Bank,  penilaian  kesehat- an  Bank,  pengawasan  Syari’ah,  pasar  ke- uangan,  instrument  pasar  uang,  likuidasi, saksi  pidana,  serta  isu-isu  yang  berkem- bang  lainnya  dalam  rangka  membentuk sistem  per-Bankan  yang handal.
Satu  hal  perlu  dikemukakan  di  sini bahwa  dalam  pengembangan  Bank  Sya- ri’ah  mengacu  kepada  prinsip-prinsip ekonomi  Islam,  yakni  lebih  menguta- makan  aspek  hukum  dan  etika,  yakni adanya  keharusan  menerapkan  prinsip- prinsip  hukum  (Syari’ah)  dan  etika  bisnis yang  Islami.30.  Oleh  karena  itu  sistem operasional  Bank  Islam  dapat  dilakukan dengan  dua  cara,  yakni:  Pertama,  mela- kukan  kajian  toritis  dan  penelitian  empi- ris  bagi  pengembangan  ilmu  ekonomi Islam  dan  penerapannya  di  lapangan. Dan  kedua,  mempraktekkan  semua  jenis teori  dan  konsep  ekonomi  Islam  dalam berbagai  pranata  atau  lembaga  keuangan Syari’ah baik Bank maupun  non Bank. 31 Pada  dasarnya  ada  tiga  prosedur yang  perlu  ditempuh  dalam  penerapan hukum  Islam  (Tatbiq  al  Ahkam),  khusus- nya  di  bidang  ekonomi  dan  perbankan. Pertama,  adalah  prosedur  ilmiah,  melalui proses  rasionalisasi  dan  objektivasi.  Ke-
30 Adiwarman  Karim,  Neni  Kurnia  dan  Ilham D.Sannang ,    Sistem  Ekonomi  Islam ,  (makalah)  dalam Seminar  “PerBankan  Syari’ah  dalam  Solusi  Bangkit- nya  Perekonomian  Nasional”  (Jakarta,  6  Desember 2001).hlm. 12.
31 Muhammad, Lembaga-lembaga  Keuangan Umat  Kontemporer ,  (Yogyakarta,  UII  Press,  2000) hlm. 45.
dua,  kontekstualisasi  budaya  dan  masya- rakat.  Dan  ketiga,  harus  diperjuangkan secara  demokratis.  Dalam  perjuangan demokratis tersebut, diperlukan per- juangan  politik,  termasuk  dalam  proses legislasi  hukum  Islam  (fiqh)  menjadi hukum  positif.

## SIMPULAN
Pembentukan  pranata  Bank  Islam  di Indonesia  ditempuh  melalui  proses  per- juangan  yang  sangat  panjang.  Perjuangan menegakkan  Syari’at  Islam  di  bidang ekonomi,  dapat  disebut  sebagai  bagian dari  gerakan  aliran  fundamentalisme yang  berbeda  dengan  faham  liberal.  Tapi fundamentalisme dalam menegakkan Syari’at  Islam  di  bidang  ekonomi  dilaku- kan  secara  gradual  dan  intelektual  yang dimulai  dengan  gerakan  kemasyarakatan. Perubahan  hukum  Islam  dalam  pemben- tukan  pranata  Bank  Islam  di  Indonesia merupakan  konsekwensi  dari  penerimaan prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam  dalam masyarakat,    faktor  sosial,  budaya  di kalangan  umat  Islam,  dan  dukungan kebijakan politik.
Dalam  proses  pengembangan  eko- nomi  Islam,  perananpemerintah  sangat instrumental,  karena  peranan  pemerintah maka  dapat  didirikan  Bank  Muamalat Indonesia    (BMI).  Dan  selanjutnya,  perju- angan  politik,  termasuk  formalisasi  Sya- ri’at  Islam  tidak  saja  diperlukan,  tetapi juga  mungkin  dilaksanakan  dengan  du- kungan bukti-bukti  empiris.
Dewasa  ini  perkembangan  perankan Islam  di  Indonesia,  sebagai  gerakan  ke- masyarakatan  menunjukkan  keberhasilan yang  nyata.  Namun  perkembangan  selan- jutnya,  agar  lembaga  ini  bisa  berperan lebih  luas  lagi,  membutuhkan  langkah- langkah  terobosan,  melalui  legislasi  beru- pa  UU  Keuangan  Syari’ah.  Legislasi  ini membutuhkan  perjuangan  politik.  Na- mun,  perjuangan  politik  membutuhkan dukungan  empiris,  yaitu  bukti  kinerja lembaga  keuangan  itu  sendiri,  bahwa Lembaga  Keuangan  Syari’ah  bukan  saja bisa  bekerja  ( Workable ),  tetapi  juga  ber- manfaat  bagi  masyarakat  luas  sesuai  de- ngan prinsip Rahmatan Lil Alamin . Wallahu a’lam bi al Shawwab .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Habib Nazir (1998), Bank Islam dalam At-Tadbir , Bandung: PPIP-IAIN.
Al-Jauziyyah, Ibn  al  Qayyim ,  (tt)    I’lam  al-Muwaqi’in  al  Rab  al-“Alamin,  Beirut,  Dar  al- Jill.
Al  Na’im,  Abdullahi  Ahmed,  (1994) Dekonstruksi  Syari’ah,  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak- hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam ,  (terj.  Ahmad  Suaedy) Yogyakarta, LKIS.
Amirullah,  Ahmad,  (1996), Dimensi  Hukum  Islam  dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Gema Insani  Press.
Basyir, Ahmad Azhar, (1994) Corak Lokal dalam Hukum Positif di Indonesia, dalam Mimbar Hukum , No. 13 Tahun  V, Jakarta: Hikmah  & Ditbinperta  Islam  Depag  RI.
Bisri,  Cik  Hasan,  (2004) Pilar-pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  Jakarta: Rajawali  Press.
Fyzee A.A.,  (1995) Out Lines of Muhammad Law , London Oxford  University  Press.
Idat,  Dhani  Gunawan, Problematika  Yuridis  Perkembangan  Lembaga  Keuang  Syari’ah  di Indonesia ,  (makalah)  dalam  Seminar  Menggagas  Pembukaan  Prodi  Hukum  Bisnis Syari’ah, UIN Jakarta, tanggal 25 Agustus  2005.
Idat,  Dhani  Gunawan,  (2005) Mungkinkah  ada  Korupsi  di  Bank  Syari’ah,  Makalah  dalam Jurnal  Kiprah  dan  Langkah  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia, Jakarta:  PPES-Universitas Trisakti,  Edisi  I.
Karim,  Adiwarman,  Neni  Kurnia  dan  Ilham  D.  Sannang, Sistem  Ekonomi  Islam, (makalah)  dalam  Seminar  ‚PerBankan Syari’ah dalam Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional ” Jakarta, 6 Desember  2001.
Kompas,  “ Penghapusan  BMPK  Dorong  Pertumbuhan  Bank  Syari’ah ”,  (Berita)  tanggal.  27 Januari  2005.
Lukito,  Ratno,  (1998) Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , Jakarta: INIS. Madjid,  Nurcholis,  (1999) Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , Bandung:  Mizan.
Muhaimin, (2003) Peranan Akuntansi Syari’ah dalam Pengelolaan Keuangan Bank Muamalat Indonesia  Cabang  Bandung ,  (Skripsi)  (Bandung,  Fakultas  Syari’ah  IAIN  SGD Bandung.
Muhammad,  (2000), Sistem dan Operasional Bank Islam , Yogyakarta; UII Press.
Mudzafar,  Muhammad  Atho,  (1997), Pengaruh  Faktor  Sosial  Budaya  terhadap  Produk Pemikiran  Hukum  Islam, dikutip  Cik  Hasan  Bisri  dalam  Bunga  Rampai  Peradilan Islam  di Indonesia,  Bandung:  Ulul Albab  Press.
Praja, Juhaya S., (1981), Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Rosyda  Karya. Prawiraatmadja,  Karnaen  A.  dan  M.  Syafi’I  Antonio,  (1992) Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
Raharjo,  M. Dawam,  (1996) Ensiklopidi Al Qur’an , Jakarta: Paramadina,
_________, Islam  dan  Masalah-masalah  Kontemporer ,  (makalah), disampaikan dalam Orasi Ilmiah  Program  Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  tanggal  18 Januari  2003.
Schacht,  Joseph,  (1985),Intoduction  of  Islamic  Law,  terj.  M.  Said,  dkk.,  Jakarta:  PPS  & PTAI  & Ditjen  Bimbaga Islam  Depag  RI.
Suhendi,  Hendi,  (2004) Pengembangan  Sistem  Ekonomi  Islam  dalam  Mempercepat Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional, (makalah)  dalam  Jurnal Syari’ah, Fakultas Syari’ah IAIN  SGD Bandung.
Syalthut, Mahmud,  (1978) Islam Aqidah dan Syari’ah , Jakarta: Bulan  Bintang.
Teba,  Sudirman,  (1993), Perkembangan  Terakhir  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara, (ed), Bandung:  Mizan.
Zuhaili,  Wahbah, (1986) Ushul Fiqh al Islami Damaskus , Dar al Fikr,