Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim
Oposisi  Masyarakat  Sipil  Kontra  Hegemoni  Negara    Melalui  Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Ali Ikhwan 1 , Sri Budi Eko Wardani 2 Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Corresponding Author: alisunde@gmail,com
Keyword: Hegemony; Civil Society; Youtube.
Kata Kunci:
Hegemoni; Masyarakat Sipil; Youtube.
Abstract: This study aims to determine the pattern of civil society's opposition to the state hegemony in the era of communication technology and the widespread use of social media, especially Youtube. The focus of this research is the phenomenon of civil society opposition through social media Youtube in the era of President Joko Widodo  for  the  period  2019-2024.  The  research  uses  qualitative  methods  with primary data sources coming from in-depth interviews with "Youtube activists". The findings of this study indicate that in the midst of the strengthening of the state vis a vis civil society and restrictions on critical voices in mainstream media, critical groups find new fields on Youtube social media to articulate critical voices, propose alternative discourses, conduct civic education, as well as political control. However, this activity  is not  without  risk,  because  in  reality  they  have  to  deal  with  threats ranging from criminal prosecution to the threat of virtual attacks from "buzzers" formed by the state. A number of Youtube activists were convicted for the content they  created.  Facing  the  threat  of  punishment,  Youtube  activists  try  to  protect themselves by forming a press institution.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pola  oposisi  masyarakat  sipil kontra hegemoni negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media  sosial,  khusunya  Youtube.  Fokus  penelitian  ini  adalah  fenomena  oposisi masyarakat  sipil  melalui  media  sosial  Youtube  di  era  Presiden  Joko  Widodo periode  2019-2024.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif dengan  sumber data primer berasal dari wawancara  mendalam dengan para “aktivis Youtube”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah menguatnya negara vis a vis masyarakat sipil dan pembatasan suara kritis di media mainstream, kelompok kritis menemukan medan baru di media sosial Youtube untuk mengartikulasikan suara  kritis,  mengemukakan  wacana  alternatif,  melakukan  pendidikan kewargaan,  sekaligus  kontrol  politik.  Namun,  aktivitas  ini  bukan  tanpa  risiko, sebab  dalam  kenyataannya  mereka  harus  berhadapan  dengan  ancaman  mulai dari pemidanaan hingga ancaman serangan virtual dari buzzer bentukan negara. Sejumlah  aktivis  Youtube  dipidanakan  karena  konten  yang  dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers.

## PENDAHULUAN
Oposisi  di  luar  struktur  kenegaraan  yang  diperankan  masyarakat  sipil (civil society) terlihat  semakin  meluas.  Salah  satu  pemicunya  adalah  mampatnya  saluran- saluran formal di lembaga resmi DPR karena mayoritas partai di parlemen masuk atau lebih tepatnya direkrut ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Akibatnya, oposisi yang dilakukan  masyarakat  mulai  muncul.    Menurunnya  fungsi  pengawasan  dari  parlemen karena  mayoritas  menjadi  pendukung  eksekutif  menjadi  penyumbang  signifikan terhadap memburuknya indeks demokrasi Indonesia (dw.com, 2021). Ditambah dengan menurunnya  indeks  kebebasan  pers  (katadata.co.id,  2021),  membuat  kelompok  kritis
melirik media sosial sebagai sarana  untuk melakukan oposisi terhadap kebijakan dan langkah-langkah kekuasaan. Salah satu media sosial yang menjadi media kritis adalah Youtube yang merupakan  media sosial paling populer di Indonesia (datareportal.com, 2021).
Youtube banyak digunakan sebagai media untuk menyuarakan pandangan politik. Dalam konteks ini, penulis membagi dalam tiga kategori. Pertama, akun Youtube pro pemerintah. Kedua , akun Youtube yang akomodatif terhadap semua pihak, baik kalangan pendukung pemerintah maupun oposisi terhadap kekuasaan. Ketiga , akun Youtube yang mengambil peran oposisi terhadap kekuasaan. Di antaranya akun Rocky Gerung Official, Haris Azhar, dan Refly Harun. Dari tiga kategori Youtuber politik tersebut, riset ini akan lebih  fokus  kepa da  katagori  ketiga,  yaitu  Youtube  “bergenre”  oposisi  politik.  Mereka melakukan  gerakan  oposisi  sebagai  upaya  melakukan  wacana  tanding  terhadap hegemoni negara (counter-hegemony) .
Terbukanya ruang publik yang bebas membuat negara tindak nyaman. Karena itu, dibutuhkan perangkat untuk mencegah ruang publik melemahkan negara. Negara (state) lantas memperbesar hegemoninya atas masyarakat sipil (civil society) . Hegemoni sendiri menurut Antonio Gramsci (2013) adalah sebuah konsensus penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan  menggunakan  kekuasaan,  tetapi  hubungan  persetujuan  dengan  mengunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Roger Simon (1999) menjelaskan, titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah ketika suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi sekaligus.
Melalui konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahwa agar kekuasaan dapat abadi  dan  langgeng  membutuhkan  paling  tidak  dua  perangkat  kerja. Pertama ,  adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan  kata  lain  kekuasaan  membutuhkan  perangkat  kerja  yang  bernuansa law enforcemant . Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga  seperti  hukum,  militer,  polisi  dan  bahkan  penjara. Kedua ,  adalah perangkat  kerja  yang  mampu  membujuk  masyarakat  untuk  taat  pada  mereka  yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat karja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil  society) melalui  lembaga-lembaga  masyarakat  seperti  LSM,  organisasi sosial  dan keagamaan,  paguyuban-paguyuban,  dan  kelompok-kelompok  kepentingan (interest groups) . Dengan demikian supermasi kelompok penguasa atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral atau hegemoni (Hendarto, 1993:74).
Dalam  proses  hegemoni  bisa  munculnya counter-hegemony (kontra  hegemoni) sebagai  sebuah  sikap  sekaligus  bentuk  perlawanan  dari  kelas-kelas  yang  terkuasai (Hobden & Jones, 2001). Upaya ini dapat diartikan untuk mengganti sebuah hegemoni, membuat  hegemoni  tandingan,  atau  keduanya  yakni  membuat  hegemoni  tandingan sebagai  hegemoni  baru  (Simon,1999).  Kondisi  ini  bisa  terjadi  apabila  kelas  penguasa gagal dalam upaya meminta, atau secara paksa mengekstraksi persetujuan dari massa luas  (Boggs,  1976).    Jika  keadaan  ini  berlangsung,  Gramsci  menyebut  kelas  penguasa tidak  lagi  “memimpin”  tetapi  hanya  “dominan”  menjalankan  kekuatan  koersif  saja. Kontra hegemoni akan terus berjalan apabila mendapat dukungan berupa peran serta intelektual organik dan keberadaan civil society yang berdaya. Kemunculan wacana civil society dan  intelektual  organik  ke  permukaan  secara  intensif  diasosiasikan  sebagai representasi counter-hegemony .  Gramsci  menekankan  pada  peran  cendekiawan  guna mengupayakan  kontra  hegemoni  yang  memberikan  ruang  untuk  partisipasi  massa.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
Conter-hegemony dilakukan  melalui  perang  kontra  diskursus  yang  dipelopori  kaum cendekiawan demi membangun kesadaran sehingga dukungan luas dari segenap lapisan kelas mampu didapatkan.
Munculnya  media  sosial,  termasuk  Youtube,  memungkinkan  kelompok cendekiawan  menyebarluaskan  gagasan-gagasannya  untuk  melakukan counter- hegemony .  Caleb  T.  Carr  dan  Rebecca  A.  Hayes  (2015)  mendefinisikan  media  sosial sebagai media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi  dan  mempresentasikan  diri,  baik  secara  langsung  atau  tunda,  kepada masyarakat  luas  untuk  mempromosikan  nilai  konten  yang  dibuat  pengguna  dan membentuk interaksi dengan orang lain. Media sosial memiliki kekuatan konten yang dibuat  pengguna  atau user-generated  content (UGC),  di  mana  konten  diproduksi  oleh pengguna, bukan dari editor seperti media massa pada umumnya.
Bagaimana civil society menggunakan media sosial Youtube sebagai sarana untuk melakukan kritik terhadap hegemoni kekuasaan akan menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola oposisi masyarakat sipil (civil society) kontra negara (state) di era kemajuan teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial. Serta, mengidentifikasi bentuk-bentuk respons negara (state) terhadap gerakan kritis  masyarakat  sipil (civil  society) melalui  media  sosial.  Hasil  penelitian  ini  dapat dipakai  untuk  mengembangkan  keilmuan  di  bidang  politik,  khusunya  dalam  hal  pola komunikasi  politik  antara  masyarakat  sipil  dengan  pemegang  kekuasaan (state) dan bagaimana  media  sosial  akan  menggantikan  fungsi  media  formal  (pers)  sebagai  pilar keempat demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Bagaimana  media  sosial  Youtebe  didayagunakan  sebagai  sarana  oposisi masyarakat sipil terhadap hegemoni negara? Tulisan ini berusaha menjawabnya melalui penelitian kualitatif, suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 1998: 4). Data berasal dari data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang kompeten.
Para  informan  atau  nara  sumber  dikatagorikan  dalam  tiga  katagori. Pertama , aktivis pengguna media sosial Yotube atau aktivis youtube. Mereka adalah Haris Azhar (kanal  Youtube  “Haris  Azhar),  Hersubeno  Arief  (kanal  “Hersubeno  Point”),  dan  Refly Harun  (kanal  Youtube  “Refly  Harun). Kedua ,  pemimpin  redaksi  yang  menaungi  para aktivis  Youtube.  Mereka  adalah  Mangarahon  Dongoran  (Pemimpin  Redaksi  FNN)  dan Eko  Satiya  Hushada  (Pemimpin  Redaksi  SNN). Ketiga ,  pakar  di  bidang  politik  dan komunikasi  politik.  Mereka  adalah  Gun  Gun  Heryanto,  doktor  ilmu  komunikasi  dan pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Djayadi Hanan, PhD ilmu politik, direktur lembaga  survei  LSI,  dan  pengajar  ilmu  politik  di  Universitas  Islam  Internasional Indonesia (UIII).

## HASIL DAN DISKUSI
Bagian ini berisi hasil penelitian penulis mengenai aktivitas kritis melalui media sosial Youtube yang dilakukan elemen masyarakat sipil. Bagian ini dibagi dalam tiga sub- pembahasan.  Pertama,  latar  belakang  kelompok  kritis  memaksimalkan  penggunaan media sosial Youtube sebagai media oposisi. Kedua, jenis-jenis ancaman yang diterima kelompok  kritis  tersebut  karena  konten  yang  mereka  publikasikan  di  Youtube.  Dan,
ketiga    upaya  mereka  untuk  meminimalisir  risiko  karena  sikap  kritis  yang  mereka suarakan.

## Oposisi Masyarakat Sipil Melalui Youtube
Media  sosial  Youtube  belakangan  banyak  dipakai  sebagai  sarana  komunikasi politik, bahkan media perlawanan politik. Akun Youtube yang mengambil peran oposisi terhadap kekuasaan ini  dua katagori. Pertama , akun mandiri atau lone wolf .  Akun ini dikelola  secara  mandiri  dan  tidak  menjadi  bagian  dari  ekosistem  media  lain. Kedua adalah akun yang berafiliasi ke lembaga yang teregistrasi sebagai lembaga pers.  Baik yang  mengambil  jalan  mandiri (lone  wolf), maupun  yang  terasosiasi  dengan  lembaga pers  umumnya  dilakukan  oleh  orang  yang  masuk  kategori  terdidik  atau  intelektual. Mereka melakukan gerakan oposisi sebagai upaya melakukan wacana tanding terhadap hegemoni  negara (counter-hegemony) . Tabel  1 memperlihatkan  sejumlah  elemen masyarakat sipil yang menggunakan kanal Youtube untuk bersuara kritis antara  lain Rocky  Gerung  melalui  kanal  Rocky  Gerung  Official,  Hersubeno  Arief  melalui  kanal Hersubeno  Point, Refly  Harun  dengan  kanal  Refly  Harun,  Chusnul  Mar’iyah  dan Ichsanuddin Noorsy dengan kanal IC Real Show, Haris Azhar dengan kanal Haris Azhar dan lain-lain.
Tabel 1. Kanal Youtube Oposisi Kategori Personal
No. Nama Kanal Pengelola Dibentuk Subscriber (Januari  2022) 1.  Refly Harun Refly Harun 22 Maret 2020 1,95 juta 2.  Rocky Gerung Official Rocky Gerung 4 September 2019 1,13 juta 3.  Hersubeno Point Hersubeno Arief 18 Oktober 2016 709 ribu 4.  Haris Azhar Haris Azhar 18 Januari 2019 217 ribu 5.  Bang Edy Channel  Edy Mulyadi 29 September 2015  214 ribu 6.  Haikal Hassan Official Haikal Hassan 8 Oktober 2011 47,3 ribu 7.  IC The Real Show Chusnil Mariyah & Ichsanuddin Noorsy 14 September 2020  13,9 ribu
Sumber: socialblade.com Sementara itu, sebagaimana terlihat di Tabel 2 , secara kelembagaan YLBHI dan Kontras juga aktif bersuara kritis melalui kanal Yayasan LBH Indonesia dan KontraS. Konten yang disajikan umumnya menyangkut isu-isu yang menjadi idealisme di bidang masing-masing. Kanal Yayasan LBH Indonesia dan KontrS misalnya, banyak menyoroti isu-isu  hukum,  hak  asasi  manusia,  dan  demokratisasi.  Sementara  itu,  Watchdoc Documentary lebih banyak mengusung isu-isu lingkungan hidup. Mereka mendorong penguatan masyarakat sipil dan terciptanya good governance . Tabel 2. Kanal Youtube Oposisi Kategori Lembaga
No. Channel Pengelola Dibentuk Subscriber (Januari 2022) 1. Watchdoc Documentary   Watchdoc 4 Februari 2011 413 ribu 2. KontraS Kontras 27 Juni 2011 21,2 ribu 3. Yayasan LBH Indonesia YLBHI 2 November 2018 5,06 ribu Sumber: socialblade.com

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
Salah satu karakteristik dari kelompok kritis yang menyalurkan sikapnya melalui media  sosial  Youtube  umumnya  didominasi  kelompok  senior  secara  usia (Tabel  3) . Mengapa aktivis Youtube didominasi kelompok senior? Ilmuwan komunikasi politik Gun Gun  Heryanto  (wawancara  22  Desember  2021)  melihat  langkanya  aktivis  muda  yang mengunakan  platform  media  sosial  Youtube  karena  tiga  faktor. Pertama ,  menyangkut pengetahuan (knowledge) . Suara oposisional bukan hanya butuh keberanian, tapi juga knowledge menyangkut  isu  yang  diperbincangkan.  Kurangnya knowledge membuat aktivis muda ragu untuk masuk ke area itu, karena mengusung narasi oposisi berisiko untuk di- bully oleh buzzer dan ada potensi berurusan dengan hukum. Untuk melakukan oposisi  melalui  Youtube  membutuhkan landscape pengetahuan  yang  memadai  supaya memiliki semacam scurity of voice . Kedua ,  soal  habit.  Generasi  Y  atau  sering  disebut  milenial  (lahir  1981-1995) umumnya tidak banyak masuk ke wilayah suara oposisional, tapi lebih fesyen dan pop culture karena  topik-topik  itu  mudah  di- share dan  mudah  disukai.  Mereka  cenderung suka dengan isu-isu yang soft , terutama di wilayah pop culture . Untuk masuk ke wilayah yang punya tendensi serius apalagi berisiko, masih sedikit kelompok ini yang tertarik. Apalagi  bagi  generasi  Z  (lahir  1996-2010),  politik  masih  diposisikan  sebagai outside , belum  menjadi inside . Ketiga ,  menyangkut  jaringan.  Kelompok  yang  tumbuh  dalam aktivisme  politik,  baik  sebagai  aktivis  di  kampus  yang  bertransformasi  kemudian menjadi  jurnalis  atau  bertransformasi  menjadi  akademisi,  itu networks di  politik cenderung  lebih  banyak.  Padahal,  rumus  mengelola  Youtube  ada  kesamaan  dengan rumus media mainstream. Selain butuh news value, juga butuh sosok prominence , atau tokoh yang dikenal khalayak, untuk ditampilkan di media. Aspek jaringan politik ini yang kurang dimiliki kelompok muda (generasi YZ). Kanal Youtube yang diinisiasi oleh orang yang  tidak  dikenal  dipastikan  akan  kesulitan  untuk  menghadirkan  nara  sumber  yang prominen.
Tabel 3. Usia Aktivis Youtube No. Nama Lahir Profesi 1. Ichsanudin Noorsy 9 September 1958 Ekonom 2. Rocky Gerung 20 Januari 1959 Aktivis, Dosen 3. Chusnul Mari’yah 17 Oktober 1961 Dosen, Aktivis 4. Hersubeno Arief 29 Desember 1963 Wartawan 5. Edy Mulyadi 8 Agustus 1966 Wartawan 7. Haikal Hassan 21 Oktober 1968 Pembicara Publik, Dai 8. Refly Harun 26 Januari 1970 Lawyer, Dosen 9. Haris Azhar 10 Juli 1975 Lawyer, Aktivis
Sumber: Data diolah
Para  aktivis  menilai  ada  pembatasan  ruang  untuk  bersuara  kritis  di  media mainstrean,  khususnya  televisi.  Aktivis  HAM  Haris  Azhar  mengaku  mengintensifkan kanal Youtube “Haris Azhar” setelah ditutupnya programm Indonesia Lawyer Club (ILC) yang  tayang  di  TV  ONE.  Karena  itu,  perlu  kanal-kanal  baru  untuk  memfasilitasi  suara kritis masyarakat. Haris menilai rezim saat ini makin banyak menunjukkan kelemahan, kesalahan, dan kepongahan yang berdampak pada makin banyaknya korban, protes, dan lain-lain. Karena itu perlu kanal untuk menyuarakan suara-suara kritis.
“ Kenapa saya bikin Youtube? Salah satunya karena ILC ditutup. Saya merasa perlu ada kanal- kanal yang baru untuk memfasilitasi suara kritik.” (wawancara Harus Azhar, 13 Desember 2021)
Hal yang sama disampaikan oleh aktivis dan ahli hukum tata negara Refly Harun yang mengelola kanal Youtube “Refly Harun”. Salah satu yang mendorongnya membuat kanal Youtube adalah Metro TV yang mem- banned dirinya. Refly menjelaskan, sejak Juni 2018  dirinya  tidak  lagi  diundang  Metro  TV  untuk  menjadi  nara  sumber.  Padahal, sebelumnya dia merasa sebagai darling -nya Metro TV.
“Tapi, ketika saya mulai kritis terhadap pemerintahan Jokowi, Metro TV itu mem - banned saya sejak Juni 2018. Sampai sekrang (Metro TV) sudah tidak mengundang saya sebagai nara sumber. Metro TV itu triger. Tapi alasan yang subtantif adalah saya punya media sendiri untuk menyalurkan idealisme dan pengetahuan saya di bidang  hukum  tata  negara.  S aya  ini,  the  nature  of  Rafly  Harun  itu  kritis.” (wawancara Refly Harun, 16 Desember 2021)
Hersubeno Arief, jurnalis senior yang bersuara kritis kepada kekuasaan melalui akun Youtube “Hersubeno Point” menjelaskan mengapa media mainstream membatasi suara  kritis  kepada  pemerintah.  Ia  menyebut  kepentingan  ekonomi  yang  dipicu  oleh konglomerasi media menjadi sebab hilangnya suara kritis media mainstream atau media konvensional. Hilangnya sikap kritis media massa saat ini digambarkan sebagai sebagai fenomena bunuh diri massal pers Indonesia.
“Ada  bunuh  diri  massal  pers  Indonesia.  Itu  ternyata  mengilhami  teman -teman wartawan  yang  sudah  sudah  tidak  tidak  terikat  dengan  lembaga  pers  tertentu sepakat  dengan  pandangan  saya  bahwa  media  sekarang  terkooptasi  oleh pengu asa.” (Wawancara Hersubeno Arief, 13 Desember 2021)
Media  sosial  Youtube  menjadi  media  baru  sekaligus  media  alternatif  untuk mendeseminasikan  ide-ide.  Haris  Azhar  mengaku membuat  kanal  Youtube  mula-mula karena  tren  orang  menggunakan  Youtube.  Aktivitas  ini  dimulai  pada  awal  2019.  Dia melihat gelombang penggunaan media sosial, termasuk Yutube, muncul di mana-mana. Dunia  IT  juga  berkembang,  sehingga  dirinya  memutuskan  mengambil  peran  di  situ. Alasannya, trust publik  yang  tinggi  membuat  mereka  datang  untuk  menyampaikan banyak  hal.  Karena  tidak  bisa  direspons  semua  dalam  pendekatan  hukum,  maka digunakan pendekatan media, dalam hal ini Youtube. Dan, kenyataanya banyak orang yang masalahnya  didiskusikan dan didengungkan melalui diskusi di Youtube  ternyata senang. Adanya kanal Youtube bisa membantu dalam konteks pelayanan publik, seiring aktivitasnya yang semakin serius menjalani profesi sebagai lawyer.
Sementara  itu,  wartawan  senior  Hersubeno  Arief  mengungkapkan,  akativitas yang dilakukan di Youtube adalah aktivitas kewartawanan yang memanfaatkan saluran media sosial tersebut. Dalam Undang-Undang Pers, penggunaan saluran-saluran seperti Youtube  itu  dibenarkan.  Refly  Harun  meyakini  Youtube  akan  semakin  menjadi  media arus utama dan televisi akan semakin hilang. Saat ini, orang banyak menonton televisi justru dari channel Youtube-nya. Karena itu, posisi Youtube akan semakin kuat.  Menurut catatan Youtube Analytic, audiens terbesar kanal Refly Harun seperti terlihat di Tabel 4 ada di rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 25 persen. Disusul usia 34-44 tahun dengan persentase 20,8 persen. Kemudian rentang usia 45-54 tahun dengan jumlah 18,7 persen, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 14,8 persen, lalu kelopok usia 18-24 tahun sebanyak 12,9 persen, disusul kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 6,6 persen, dan yang paling kecil adalah kelopok usia 13-17 tahun sebanyak 1,20 persen.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
Tabel 4. Data Usia Audiens Kanal Refly Harun No Usia  (tahun) Persentase 1. 25-34 25,5% 2. 33-44 20,8% 3. 45-54 18,7% 4. 55-64 14,8% 5. 18-24 12,9% 6. 65+ 6,6% 7. 13-17 1,20%
Sumber: Youtube Analytics
Sementara itu, dari segi gender, kanal Refly Harun banyak diakses oleh auidiens laki-laki. Menurut Youtube Abalytics, tercatat 82,6 persen adalah audiens laku-laik dan hanya  17,4  persen  audiens  perempuan (Tabel  5). Isu  politik  dan  tata  negara  yang diusung  Refly  Harun  terlihat  menjadi  faktor  mengapa  kelompok  gender  laki-laki mendominasi jumlah auidens di kanal tersebut.
Tabel 5. Data Gender Audiens Kanal Refly Harun
No Gender Persentase 1. Laki-laki 82,6% 2. Perempuan 17,4%
Sumber: Youtube Analytics
Sama seperti kanal Refly Harun, audiens terbesar kanal Haris Azhar juga ada di rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 32,6 persen (Tabel 6) . Disusul kelompok usia  35-44  tahun  sebasar  20,7  persen,  kemudian  18-24  tahun  sebasar  16,2  persen, kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,0 persen, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 10,5  persen.  Lalu  kelompok  usia  65  tahun  ke  atas  sebasar  4,0  persen  dan  terakhir kelompok usia 13-17 tahun sebanyak 1,0 persen.

## Tabel 6. Data Usia Audiens Kanal Haris Azhar
No Usia (tahun) Persentase 1 25-34 32,6% 2 33-44 20,7% 3 18-24 16,2% 4 45-54 15,0% 5 55-64 10,5% 6 65+ 4,0% 7 13-17 1,0%
Sumber: Youtube Analytics
Dari  segi  gender,  audiens  didominasi  laki-laki  dengan  jumlah  82,8  persen  dan perempuan  17,2  persen (Tabel  7) .  Kanal  Haris  Azhar  memiliki  kesamaan  isu  dengan kanal Refly Harun yang mengusung konten berkaitan dengan politik, hukum, dan hak asasi manusia. Karena itu, terlihat ada kemiripan persentase audiens laki-laki di angka 80-an persen. Dan, audiens perempuan di angka 17-an persen.
Tabel 7. Data Gender Audiens Kanal Haris Azhar
No Gender Persentase 1 Laki-laki 82,2% 2 Perempuan 17,2% Sumber: Youtube Analytics
Dari  pengelompokan  usia,  dua  kanal  menunjukan  adanya  kesamaan,  yakni audiens terbesar berasal dari kelompok usia 25-34 tahun, disusul kelompok usia 35-44
tahun. Ahli komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai jumlah penonton terbanyak di rentang  usia  25-35  bukan  berarti  di  usia  tersebut  mereka  lebih  memiliki concern terhadap politik, tetapi lebih karena target audiens Youtube memang ada di rentang usia tersebut.  Misalnya,  dialog  politik  yang  disiarkan  di  tv  konvensiaonal  umumnya  tidak ditonton  kelompok  milenial.  Tapi,  ketika  dialog  tersebut  di-upload  ke  Youtube,  baru banyak  kelompok  usia  muda  menonton.  Ini  lebih  pada  media  habit  yang  bergeser  ke media  sosial  Youtube.  Besarnya  kelompok  usia  di  bawah  40  tahun  yang  menonton Youtube  juga  mengonfirmasi  bahwa  penetrasi  internet  beberapa  tahun  belakangan, khususnya media sosial, proporsi terbanyak ada di kelompok generasi YZ.

## Ancaman kepada Aktivis Youtube
Survei  SMRC  (2021)  menunjukkan  masyarakat  Indonesia  menilai  keadaan kebebasan sipil memburuk di era Jokowi. Pada 2009, hanya 17 persen responden takut berbicara  tentang  politik.  Sepuluh  tahun  kemudian,  jumlahnya  hampir  tiga  kali  lipat menjadi 43 persen, dan pada tahun 2021 menjadi 39 persen. Pada tahun 2009, ketakutan akan  penangkapan  sewenang-wenang  jumlahnya  mencapai  27  persen.  Situasinya memburuk menjadi 38 persen pada 2019, tetapi kemudian membaik menjadi 32 persen pada  2021.  Dalam  situasi  semacam  itu,  aktivitas  kritik  di  Youtube  juga  berhadapan dengan berbagai risiko, dari serangan virtual, serangan fisik, hingga risiko pemidanaan.
Aktivis  Haris  Azhar  dilaporkan  ke  Polda  Metro  Jaya  oleh  Menko  Maritim  dan Investasi  Luhut  Binsar  Pandjaitan  karena  unggahan  di  kanal  Youtube  “Haris  Azhar” . Kasusnya bermula saat Haris Azhar mengunggah video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi  Ekonomi-Ops  Militer  Intan  Jaya  Jendaral  BIN  Juga  Ada ”  di  kanal  Youtube  Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. Pembahasan topik ini mengundang narasumber tamu Fatia Maulidiyanti,  Koordinator  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan (KontraS). Dalam video itu disebutkan ada permainan penguasaan tambang oleh empat perusahaan yang teridentifikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu. Satu di antaranya adalah PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) yang diduga terhubung dengan Toba Sejahtra  Group  yang  pemegang  sahamnya  adalah  Luhut.  Toba  Sejahtra  Group  melalui anak usahanya, PT Tobacom Del Mandiri, yang disinyalir memiliki sebagian saham PTMQ. West  Wits  Mining  sebagai  pemegang  saham  PTMQ  membagi  saham  kepada  Tobacom dalam proyek Derewo River Gold Project.
Atas  tayangan  tersebut,  pada  26  Agustus  2021  Luhut  Pandjatian  melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fatia. Kemudian pada 2 September 2021 kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan telah mengirimkan somasi kedua kepada Haris dan Fatia. Namun, somasi itu tidak ditanggapi. Haris Azhar mengatakan data-data soal Luhut perihal dugaan tambang di Papua, bukan hal baru. Sebab, laporannya sudah dipublikasi di website Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Data itu sudah lebih dulu dipublikasikan bahkan  sebelum  wawanca ra  dengan  Fatia  di  kanal  Youtube  “Haris  Azhar”.  Data  yang dimaksud  Haris  bertajuk  “Ekonomi -Politik  Penempatan  Militer  di  Papua:  Kasus  Intan Jaya”. Laporan ini diluncurkan pada 12 Agustus oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka  Bentala  Rakyat,  WALHI  Papua,  LBH  Papua,  KontraS,  JATAM,  Greenpeace Indonesia,  Trend  Asia,  bersama  #BersihkanIndonesia.  Para  peneliti  melakukan  kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi- politik. Masalah di Luhut menurut Haris karena yang bersangkutan tidak mau melihat laporan penelitian dan tidak memahami memahami video yang dipersoalkan tersebut. Padahal, konteks pembahasan dalam video itu adalah conflict of interest , pejabat publik yang  juga  berbisnis  di  tempat  orang  sedang  menderita.  Luhut  mencoba  membawa masalah ini ke ranah pribadi.
“Itulah  karena  dia enggak mau  melihat  laporan  penelitian  dan  dia enggak memahami video saya. Memangnya saya bahas apa? Conflict of interest. Pejabat publik yang juga berbisnis di tempat orang yang menderita. Nah, kalau dia bilang sebagai manusia, coba cek di laporan tersebut dan coba cek di video saya, memang kita ada bahas kumis dia. Apakah ada yang kita bahas soal keluarganya, apakah ada  yang  kita  bahas  cara  dia  makan  dan  mengunyah.  Tidak.  Yang  kita  bahas jabatan publiknya. Tapi, dia mau menyeret itu ke wilayah personal. (wawancara Haris Azhar, 13 Desember 2021)
Ancaman  pemidanaan  juga  dialami  Hersubeno  Arief,  pemilik  kanal  Youtube Hersubeno Point. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta melaporkan Hersubeno ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan soal “Megawati koma” di Youtube  Hersubeno  Point  bertajuk  “Ketum  PDIP  Megawati  Dikabarkan  Koma  dan Dirawat di RSPP”. Video diunggah pada 9 September  2021. Dalam video berdurasi 12 menit itu, awalnya Hersubeno membacakan kembali rumor yang beredar soal kondisi kesehatan Megawati. Menurut Hersubeno Arief, rumor soal kondisi Megawati itu bahkan mengalahkan  berita  kebakaran  Lapas  Kelas  I  Tangerang.  Kabar  ini  ia  dapatkan  dari WhatsApp  dari  temannya  seorang  dokter  yang  mengabarinya  soal  kondisi  Megawati. Berikut kutipan dari tayangan Youtube Hersubeno Point.
"Ketua Umum DPP Partai PDIP Megawati Soekarnoputri sejak kemarin, Rabu, 8 September 2021, dirawat di RSPP Jakarta, kondisinya sangat mengkhawatirkan bahkan disebut-sebut sudah koma. Rumor politik ini menjadi berita paling hot di media sosial, bahkan di sejumlah media massa. Beritanya bahkan mengalahkan berita yang sekarang menjadi sorotan dunia internasional, yakni kebakaran Lapas Tangerang yang mengakibatkan 41 napi tewas dan puluhan lainnya luka-luka,"
Namun Hersubeno menegaskan belum ada kepastian soal rumor tersebut. Terlebih, tidak adanya pernyataan pasti dari fungsionaris PDIP saat itu.
"Sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah Megawati Soekarnoputri benar- benar  sakit  dan  dirawat  di  Rumah  Sakit  Pusat  Pertamina.  Sejumlah  pengurus pusat  PDIP,  DPP  PDIP  membantah  kabar  tersebu,  namun  sebagian  menolak berkomentar  dan  juga  mengaku  bingung  dan  mereka  meminta  menanyakan langsung ke Sek jen DPP PDIP Hasto.”
Kabar bahwa Megawati koma dan kritis dibantah oleh partai tersebut. DPD PDI- P Jakarta kemudian melaporkan Hersubeno ke polisi atas tuduhan menyebarkan hoaks atau berita bohong. Menurut Wakil Ketua DPD PDI-P Jakarta Ronny Talapessy, informasi yang  disampaikan  Hersubeno  itu  sangat  provokatif  dan  berbahaya  serta  merugikan partai berlogo banteng itu. Hersubeno dilaporkan dengan Jerat UU ITE Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat A Undang-Undang ITE dan Pasal 14 atau Pasal 15 KUHP.
Diketahui,  Hersubeno  Arief  tercatat  sebagai  jurnalis  di  Forum  News  Network (FNN).  Pimred  FNN  Mangarahon  Dongaran  menilai  pelaporan  PDIP  Jakarta  terhadap Hersubeno  Arief  salah  alamat.  Mangarahon  menilai  pernyataan  Hersubeno  sebagai produk  jurnalistik,  sehingga  kalau  ada  masalah  harusnya  dilaporkan  ke  Dewan  Pers. Menurut Dewan Pers, FNN sendiri sudah mendaftar ke Dewan Pers. Kasus ini akhirnya tidak diproses di kepolisian dan menguap begitu saja.
Menurut Haris Azhar, penggunaan hukum untuk menyerang lawan secara tidak fair sebenarnya gaya lama. Modusnya, dicari kelemahannya, misalnya yang bersangkutan pernah salah melakukan apa, lalu  dicari unsur pidananya, kemudian diserang. Contoh menangani  kritik  Rizieq  Shihab.  Negara  tidak  menantang  materi  kritiknya,  tapi  dicari celah  pidanya.  Lalu  ketemu  kasus  dia  kumpul-kumpul  di  saat  pandemi,  lalu  dipidana. Kalau dilihat materinya memang ada unsur pidana, tapi masalahnya yang dipidana hanya yang  berseberangan  dengan  kekuasaan.  Jika  yang  berkumpul  adalah  pro  kekuasaan, tidak ada pidananya. Di situ muatan politisnya kelihatan.
Dalam melakukan serangan kepada kelompok kritis, negara juga menggunakan elemen civil society . Menurut Refly Harun, negara mengguakan instrumen vertikal dan instrumen  horisontal  sekaligus.  Instrumen  vertikal-nya  berupa  penegak  hukum  yang makin  koersip.  Sedangkan  instrumen  horisontalnya  adalah  para buzzer yang  makin semakin  bebas  melakukan  ujaran  kebencian  tanpa  risiko  pemidanaan.  Rezim memelihara elemen civil society untuk menghantam civil society lainnya. Polanya beda dengan rezim Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kelompok kritis langsung berhadapan dengan alat negara Kodam, Kodim, tentara, dan polisi.  Sekarang yang dihadapi bukan hanya alat negara, tapi juga elemen civil society .  Pada kenyataanya, saat ini elemen civil society yang  endorse  nagara  untuk  “menggebuk”  elemen  masyarakat  kritis  sudah berkembang,  bukan  hanya  menggunakan  ormas  tradisonal,  tapi  juga  menggunakan “ormas digital”. Mereka seperti organisasi tanpa bentuk yang bisa menyerang siapa saja tanpa ada konsekusnei pidana.
Kanal  Youtube  Hersubeno  Point  pernah  mengalami  serangan  bertubi-tubi. Menurut  pengelolanya,  Hersubeno  Point  selalu  diserang  dengan  report  ke  Youtube bahwa konten kanal tersebut berisi sex and nudity . Laporang ke Youtube itu berlangsung terus  menerus.  Akhirnya  tayangan  Hersubeno  Point  di- banned ,  tidak  bisa  masuk  area Indonesia.    Konsekuensinya,  orang  yang subcribe tidak  akan  mendapat  notifikasi  tapi kontennya masih bisa dicari secara random. Masalah ini sudah dikomunikasikan dengan pihak Youtube untuk ditanyakan, apakah ada masalah di kanal Hersubeno Point. Jawaban Youtube  adalah  tidak  ada.  Menurut  Youtube,  masalah  datang  dari  dalam  negeri Indonesia.  Akhirnya  kanal  Hersubeno  Point  dipindah  areanya  ke  Amerika  Serikat. Sekarang laporan sex and nudity itu tidak ada lagi. Meski begitu, Hersubeno tidak berniat mengembalikan lagi ke area Indonesia.
Dari  sejumlah  serangan  virtual  itu,  apakah  ada  buktinya  negara  terlibat?  Haris Azhar  menyebut  indikasi  berupa  pembiaran  oleh  negara.  Negara  selalu  meminta penuduh untuk memberikan bukti. Itu adalah cara lama yang selalu dikatakan negara. Situasinya seperti yang terjadi di awal reformasi 1998. Negara menciptakan front-front untuk  menghadang  kelompok  kritis  karena  aparat  negara  tidak  ingin  maju  sendiri. Karena  aparat  sedang  disorot,  maka  mereka  tidak  maju  sendiri  karena  takut  dituduh melanggar  HAM.  Supaya  tidak  dituduh  pelanggaran  HAM,  maka  diciptakan  simpul- simpul masyarakat yang sebetulnya dikontrol oleh negara untuk menyerang kelompok- kelompok  sipil  lainnya.  Bedanya,  dulu  menciptakan  ormas-ormas  riil,  saat  ini  yang diciptakan adalah “ormas - ormas digital”.
Ilmuwan politik Djayadi Hanan menyatakan, jika pemerintah tidak mau dituding berada  di  balik  aktivitas  buzzer  yang  menyerang  kelompok  kritis,  maka pemerintan harus  tegas  bahwa  pemerintah  tidak  menggunakan  buzzer.  Penggunaan  akun  anonim atau  bot  secara  massif  dengan  sasaran  serangan  kepada  kelompok  kritis  merupakan indikasi kuat bahwa negara ada di balik aktivitas tersebut. Sebab, untuk menggerakkan mereka  membutuhkan  dana  yang  besar,  sedangkan  yang  memiliki  kemampuan  men-
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, Oktober 2021
trace adalah pemerintah. Jadi, kalau ada pembiaran akun anonim atau bot, maka tudingan mereka merupakan agen negara memiliki dasar argumentasi yang kuat.

## Meminimalisasi Risiko dengan Bergabung di Lembaga Pers
Adanya  ancaman,  khususnya  ancaman  pemidanaan,  membuat  sejumlah  aktivis Youtube  membentuk  perusahaan  pers  sebagai  ikhtiar  untuk  mencegah  kriminalisasi. Sejauh  ini  ada  dua  kelompok  media  tempat  mereka  bernaung  yaitu  FNN  dan  SNN. Pertama , kelompok yang tergabung dalam Forum News Network dengan alamat website di fnn.co.id. Sebutan familiar media ini adalah FNN. FNN menggambarkan diri mereka sebagai  portal  berita  umum  yang  hadir  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  yang benar, akurat, dan berimbang. Digawangi oleh sejumlah wartawan senior, FNN bertekad menjadi  acuan  informasi  terpercaya  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  FNN  juga menyatakan  diri  mereka  nonpartisan.  Visi  FNN  adalah  menjadi  pers  perjuangan  yang profesional. Misinya adalah mengawal tujuan bernegara.
Pemimpin redaksi FNN Mangarahon  Dongoran menjelaskan, FNN berdiri pada April 2018 di bawah PT Forum Adil Mandiri. PT ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Karena tidak eksis maka kemudian dipaikai sebagai badan hukum FNN. Dengan tagline “mengawal tujuan bernegara”, media ini didirikan karena keprihatinan sejumlah jurnalis yang melihat media mainstream sejak  2016 kurang memperhatikan keinginan rakyat, khusunya yang berseberangan dengan pemerintah. FNN sudah didaftrkan ke Dewan Pers sebagai perusahaan pers dan sudah diregistrasi pada 2 Oktober 2019. Kemudian pada 18 Desember  2020  didaftarkan  kembali  ke  Dewan  Pers  beserta  channel  Youtue  yang tergabung di dalamnya. Saat ini, total ada 15 chanel Youtube yang didaftarkan ke dewan pers. Meski sudah didaftarkan, hingga Desember 2021, Dewan Pers belum melakukan verifikasi  faktual.  Relasi  antara  institusi  dengan  pengelola  channel  Youtube  tersebut bersifat organik, dalam arti mereka masuk dalam struktur redaksi. Mengenai hak dan kewajiban jejaring channel Youtube tersebut, di antara mereka ada yang berkontribusi kepada lembaga, ada juga yang belum. Tergantung jumlah subscriber dan pendapatan dari AdSense. Untuk yang subscribernya kecil dan belum mendapat iklan AdSens yang signifikan,  mereka  belum  berkontribusi.  Hingga  saat  ini,  bentuk  dan  proporsi  sharing belum  dirumuskan.  Namun,  ke  depan  akan  dibuat  rumusan  sehingga  jelas  hak  dan kewajiban masing-masing.
Terkait  dengan  penentuan  isu  atau  topik  yang  akan  dipublikasikan  di  chanel Youtube,  koordinasinya  bersifat  longgar.  Pemimpin  redaksi  mempercayakan  kepada masing-masing  Youtuber,  karena  umumnya  mereka  sudah  memahami  kode  etik jurnalistik,  sudah  paham  UU  pers.  Namun,  untuk  isu-isu  yang  sensitif  harus  ada koordinasi dengan lembaga karena harus dilihat apakah bermasalah atau  tidak. Sebab, dalam publikasi konten juga harus memperhatikan keamanan perusahaan dan keamanan dari kantor. Rapat biasanya dilakukan sepekan sekali via zoom. Mekanisme perlindungan sendiri dilakukan jika ada permasalahan, seperti kasus yang dialami Hersubeno Arief. Dalam kasus ini, pemimpin redaksi akan me-review apakah ada pelanggaran atau tida dari sisi kode etik jurnalistik. Sebagai institusi jurnalistik, FNN juga membuka ruang hak jawab  jika  ada  kesalahan  dalam  konten  yang  dipublikasikan.  Jika  ada  masalah,  maka lembaga  akan  menjelaskan  bahwa  jejaring  Youtube  yang  dimasalahkan  merupakan produk pers yang dilindungi UU pers, mematuhi kode etik, dan berada di bawah naungan perusahaan pers.
Dari  sisi  FNN  sendiri,  menurut  Mangarahon,  website  fnn.co.id  bebrapa  kali diserang, di-takedown. Bukan hanya fnn.co.id tapi juga channel FNN TV. Tiga kali channel tersebut  kena  take  down.  Pihak  Youtube  mengkonfirmasi  ada  permintaan  dari
pemerintah.  Mangarahon  menjelaskan,  berdasarkan  data  permintaan  takedown  ke Youtube, permintaan dari pemerintah Indoneisia tercatat paling banyak. Selain itu, ada konten  tertentu  yang  oleh  nara  sumber  diminta  di-takedown.  Misalnya  wawancara dengen ekonom Rizal Ramli. Dia meminta agar wawancaranya di-takedown sementara.
Kedua adalah  kelompok  aktivis  Youtube  yang  tergabung  dalam Satu  Indonesia News  Network  (SNN)  dengan  alamat  website  di  satuindonesia.news.  Mereka mendeskrisikan  diri  sebagai  media  massa  era  baru,  era  kolaborasi  antar  media  dan individu dalam membangun kekuatan jaringan, memberdayagunakan citizen journalist untuk  menjadi  pemberita  yang  profesional.  Media  ini  memadukan  sejumlah  platform, dengan memindahkan media televisi ke media sosial. SNN membuka kesempatan untuk bekerjasama  dalam  membangun  jaringan  pemberitaan,  baik  para  pegiat  citizen journalism  maupun  media  massa  pada  umumnya.  SNN  beroperasi  di  bawah  PT  Satu Indonesia Media Utama yang sudah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia per 24 Februari 2021. Pemimpin redaksi SNN adalah Eko Satiya Hushada yang merupakan mantan pemimpin redaksi koran Indopos. Menurur Eko Satiya, berdirinya SNN dilatari oleh pengambilan channel Youtube Gus Nur (Sugi Nur Raharja) oleh aparat karena ada kasus  hukum.  Pada  saat  itu,  Munjiat  Channel  milik  Gus Nur  yang sudah  memiliki  500 ribuan  subscriber  diambil  oleh  aparat  dan  tidak  dikembalikan.  Dilatari  kekhawatiran tindakan  represi  aparat  yang  mengambil  channel  Youtube,  maka  dalam  pertemuan antara Eko Satiya, Refly Harun, dan Neno Warisman dibentuklah perusahaan media pers bernama  Satu  Indonesia  News  Network.  Tujuannya  mewadahi  dan  melatih  citizen journalist  agar  memahami  kode  etik  jurnalistik,  sehingga  mereka  bisa  bekerja  secara lebih profesional.  Selain itu juga sebagai payung untuk mereka sehingga tidak mudah dikriminalisasi ketika ada persoalan hukum. Jadi, ide dasar SNN adalah menjadikan para citizen  journalist  menjadi  lebi  profesional  dan  sekaligus  menjadi  rumah  besar  bagi mereka. Untuk para anggota jarigan SNN, di layar Youtube mereka dipasang logo SNN sabagai  tanda  bahwa  ini  merupakan  bagian  dari  jaringan  media.  SNN  didaftarkan  ke Dewan Pers pada 3 Maret 2021. Statusnya saat ini terdaftar di Dewan Pers, namun belum diverifikasi  faktual  karena  ada  beberapa  syarat  yang  belum  terpenuhi.  Di  antaranya status kekaryawanan, BPJS dan masalah administratif lainya.
Pendiri  SNN,  Refly  Harun,  mengakui  salah  satu  tujuan  membentuk  SNN  adalah untuk meminimalisasi risiko pemidanaan. Terkait kegiatan, Refly menegaskan apa yang dilakukan  dari  sudut  pandang  definisi  pers  adalah  termasuk  kegiatan  jurnalistik. Menkanisme  redaksional  di  SNN  sendiri  bersifat  gotong-royong.  Ada  hubungan mutualisme antara channel anggota dan lembaga SNN sendiri. Refly mengaku jika tidak ada  risiko  pemidanaan  dalan  ber-Youtube,  dirinya  tidak  akan  repot-repot  membuat lembaga pers.
Ilmuwan politik Djayadi Hanan melihat apa yang dilakukan oleh aktivis Youtube bergabung  dalam  naungan  lembaga  pers  adalah  memanfaatkan  instrumen  demokrasi yang sudah ada yakni UU Pers. Instrumen demokrasi tersebut sudah terlanjur diberikan dan  tidak  mudah  ditarik  kembali.  Bahwa  kelompok  kritis  ini  ada  rasa  takut  untuk dikriminalisasi itu terkonfirmasi. Tapi, pada saat yang sama, mereka sadar ada instrumen hukum  yang  bisa  dipakai  untuk  melindungi  diri.  Ini  menunjukkan  adanya  mekanisme yang tidak spenuhnya bisa dikontrol untuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, di satu sisi orang  takut  dengan  penyahagunaan  keusaan  oleh  pemerintah,  tapi  di  sisi  lain,  orang melihat  ada  mekanime  demokrastis  yang  bisa  dipakai  untuk  melindungi  diri  dari penyalahguaan  itu.  Ini  kemudian  menjadi  persoalan  kontestasi  antara state dan civil society .

## KESIMPULAN
Dalam relasi antara negara (state) dan masyarakat (civil society) di Indonesia era pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  peran  negara  semakin  kuat  dibanding  dengan masyarakat sipil. Ini berbeda dengan situasi di awal reformasi di mana masyarakat sipil menguat  sedang  negara  melemah.  Hubungan  negara  dan  masyarakat  sempat menemukan titik keseimbangan, namun belakangan negara semakin menguat. Negara semakin menunjukkan hegemoninya dengan memaksakan kehendak kepada rakyat, baik melalui instrumen koersi aparat negara, maupun instrumen persuasi yang menggunakan masyakarat sipil.
Pada saat yang sama, kelompok kritis menemukan medan baru untuk mencegah hegemoni negara semakin kuat melalui media sosial Youtube. Wacana alternatif untuk pendidikan kewargaan sekaligus kontrol politik didesiminasikan melalui Youtube secara gencar oleh sekelompok kecil cendekiawan maupun aktivis. Namun, aktivitas ini bukan tanpa  risiko,  sebab  dalam  kenyataannya  mereka  harus  berhadapan  dengan  ancaman, mulai dari pemidanaan hingga ancaman serangan virtual dari “ormas digital” bentukan negara.  Dialektika  antara  negara  dan  kelompok  kritis  ini  akan  terus  terjadi.  Hanya mungkin  intensitasnya  yang  akan  mengalami  pasang  surut.  Rezim  akan  terus memperkuat diri untuk melanggengkan kekuasaan, namun pada saat yang sama mereka tidak bisa begitu saja menarik instrumen demokrasi yang sudah sempat dibuat di awal reformasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih kepada Haris Azhar, Hersubeno Arief, dan Refly Harun yang sudah  bersedia  meluangkan  waktu  untuk  menjadi  nara  sumber  penelitian  ini.  Terima kasih juga untuk Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran, dan Pemimpin Redaksi SNN,  Eko  Satiya  Hushada  yang  membantu  menjelaskan  relasi  lembaga  yang  mereka pimpin  dengan  para  aktivis  Youtube.  Kepada  pakar  komunikasi  politik    Gun  Gun Heryanto dan pakar politik  Djayadi Hanan juga penulis ucapkan terima kasih. Perspektif yang mereka kemukakan membantu penulis memahami fenomena yang sedang diteliti.

## REFERENSI
Anderson, B. R.O’G, (1991), Gagasan tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa ,   dalam Budiardjo,  M.  (ed.), Aneka  Pemikiran  tentang  Kuasa  dan  Wibawa ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta
Boggs, C. (1976), Gramsci’s Marxism , Pluto Press, London Carr, C. T. and Hayes, R.  A. (2015), Social Media: Defining, Developing, and Divining , Atlantic Journal of Communication, hal. 46-65. https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282
Dataportal.com, Digital 2021: Indonesia, https://datareportal.com/reports/digital- 2021-indonesia . Diakses 28 Desember 2021
Dw.com, Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir, 4 Februari 2021. https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi- indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378. Diakses 28 Agustus 2021 . Diakses 28 Desember 2021.
Goode, L. (2005), Jurgen Habermas: Democracy and the Public Sphere (Modern European Thinkers) , Pluto Press, Northampton Gramsci, A. (2013), Prison Notebook; Catatan-Catatan dari Penjara , Pustaka   Pelajar, Yogyakarta.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere , (trans.) Thomas Burger, Polity Press.
Heryanto, A. (1997), Hegemoni Kekuasaan versi Gramsci, Forum Keadilan Hendarto,  H.  (1993).  Mengenal  Konsep  Hegemoni  Gramsci:  dalam  Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia, Jakarta.
Hobden, S. & Jones, R. W. (2001). Marxist Theories of International Relations dalam Baylis , John  &  Smith,  S.  (eds.),  The  Globalization  of  World  Politics,  Oxford  University  Press, Oxford.
Katadata.co.id, Kebebasan  Pers  Indonesia  Memburuk  Sejak  2020,  4  Mei  2021 , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/kebebasan-pers-indonesia- memburuk-sejak-2020 , Diakses 28 Desember 2021. McKee, A.(2005). The Public Sphere: An Introduction, Cambride University, Cambride Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021), Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy, Journal of Democracy , Volume 32, Number 4, October 2021, hal. 72-86. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053
Noor,  D.  (1986). Perkembangan  Demokrasi  Kita ,  dalam Demokrasi  dan  Proses  Politik , LP3ES, Jakarta.
Potter, A. (1968). Opposition with a Capital “O” , Yale University Press, New Haven and London.
Simon, R.(1999). Gramsci’s Political Thought: An Introduction , Elecbook, London Uhlin,  A.(1998). Oposisi  Berserak:  Arus  Deras  Demokratisasi  Gelombang  Ketiga  di Indonesia , Mizan, Bandung Van  Dijck,  J.,  &  Poell,  T.  (2013). Understanding  Social  Media  Logic ,  Media  and Communication, Vol. 1, Issue 1, hal. 2-14. https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70

## Nara Sumber
- Haris Azhar (kanal Youtube “Haris Azhar), wawancara 13 Desember 2021
- Hersubeno Arief (kanal “Hersubeno Point”), wawancara 13 Desember 2021
- Refly Harun (kanal Youtube “Refly Harun), wawancara 16 Desember 2021
- Mangarahon Dongoran (Pemimpin Redaksi FNN), wawancara 20 Desember 2021
- Eko Satiya Hushada (Pemimpin Redaksi SNN) wawancara 24 Desember 2021
- Gun Gun Heryanto (Doktor Ilmu Komunikasi, Pengajar UIN Syarif Hidayatullah), wawancara 22 Desember 2021
- Djayadi  Hanan  (PhD  Ilmu  Politik,  Direktur  LSI,  Pengajar  UIII),  wawancara  24 Desember 2021