P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN
Holyness N. Singadeimedja 1 , Agus Mulya Karsona 2 , Wandi 3
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung holyness@unpad.ac.id , agus.mulya@unpad.ac.id , wandi.pramudya7@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pekerja untuk memperoleh Jaminan Kematian(JKM) pada perusahaan yang dinyatakan pailit dan mengetahui tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran Jaminan Kematian dan telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis nor- matif.Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan,  yakni  melalui  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier,  serta  dengan  wawancara.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  yuridis  kualitatif  dengan menggunakan  aspek-aspek  normatif  (yuridis).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum pekerja untuk memperoleh JKM pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit yakni dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan  dan  putusan  MK  No.67/PUU-XI/2013  dengan  didahulukan pembayaran  haknya.  Jika hak  atas JKM belum diperoleh, pekerja akan mendapat pelunasan dari direksi yang menyebabkan perusahaan pailit. Jika masih belum juga memperoleh haknya, pekerja dapat menggugat pemberi kerja dan mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak agar dapat memperoleh ganti kerugian dari pemberi kerja, dan tanggungjawab yang dapat dibe- bankan pada perusahaan tersebut yakni dengan tanggungjawab pidana berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan dan perdata dengan unsur kesalahan.
Kata kunci: perlindungan pekerja, tunggakan iuran jaminan kematian, perusahaan yang dinyatakan pailit.

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the legal protection of workers' rights to obtain a Death Guarantee (JKM) in a company that was declared bankrupt and to know the responsibilities of companies that had been in arrears for the Death Guarantee contributions and had been declared bankrupt. This study uses normative ju- ridical methods. Data collection techniques are carried out by means of literature study, namely through primary, secondary and tertiary legal materials, as well as by interviews. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner using normative (juridical) aspects. The results of this study indicate that the legal protection of workers to obtain JKM in companies that have been declared bankrupt namely with Article 95 paragraph (4) of the Labor Law and the  decision of the Constitutional Court No.67 / PUU-XI / 2013 with prior payment of rights. If the right to JKM has not been obtained, workers will receive repayment from the directors that caused the company to go bankrupt. If the rights are still not yet obtained, the worker can sue the employer and file a claim regarding the dispute of rights in order to obtain compensation from the employer, and the liability that can be imposed on the company is with criminal liability under Article 55 of the Labor Law with an element of error.
Keywords: workers protection, death insurancecontribution arrears, company declare bankrupt
1 Dr. Holyness N. Singadimedja, SH., MH. adalah pengajar Hukum Ketenagakerjaan FH Unpad Bandung
2 Dr. Agus Mulya Karsona, SH., MH. adalah pengajar Hukum Ketenagakerjaan FH Unpad Bandung
3 Wandi Pramudya adalah mahasiswa FH Unpad Bandung

## A. PENDAHULUAN
Isu kesejahteraan rakyat merupakan isu yang akan selalu menjadi perbincangan hangat di  Indonesia.  Kesejahteraan  merupakan  keinginan  tiap  masyarakat  di  seluruh  dunia,  tidak terkecuali  masyarakat  Indonesia,  keinginan  ataupun  cita-cita  tersebut  diformulasikan  dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni dengan kebijakan jaminan sosial. Mengacu konsep jaminan sosial pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”.
Hal tersebut membuat jaminan sosial ini menjadi kewajiban pemerintah sebagai suatu hal untuk mencapai kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam membangun masyarakat berlandaskan pancasila, salah satunya tenaga kerja yang menjadi modal penting untuk mencapai hal tersebut, karena  tujuan  penting  dalam  pembangunan  yaitu  kesejahteraan  rakyat,  tak  terkecuali  tenaga kerja yang menjadi komunitas besar di Indonesia. Harapannya sektor ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya rasa profesional pada diri tenaga kerja.
Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen  pelaku  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  dengan  demikian  perlu adanya perlindungan terhadap hak-haknya. 4 Pekerja adalah tulang punggung perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam perusahaan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi pen- gusaha, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat men- jaga  keselamatannya  dalam  menjalankan  pekerjaan.  Demikian  pula  perlu  diusahakan ketenangan  dan  kesehatan  pekerja  agar  apa  yang  dihadapinya  dalam  pekerjaan  dapat  diper- hatikan  semaksimal  mungkin,  sehingga  kewaspadaan  dalam  menjalankan  pekerjaan  itu  tetap
4 Shalih Mangara Sitompul, “Masih Adakah Hak Karyawan Dalam Perusahaan Pailit ?!”,
http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/masih-adakah-hak-karyawan-dalam-perusa haan-pailit-oleh-
terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan aktivitas dan kestabilan perusahaan. 5
Segala kemampuan maupun penghasilan dari jerih payah seorang tenaga kerja dapat pula berkurang atau bahkan menghilang jikalau terjadi risiko, misalnya kecelakaan, cacat, hari tua, hingga  meninggal  dunia,  oleh  karena  itu  diperlukanlah  jaminan  sosial  dalam  menjamin  ke- hidupan tenaga kerja beserta keluarganya, agar tenaga kerjatersebut merasaaman, nyaman dan terlindungi sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan optimal. Pada hakikatnya, program ja- minan sosial tenaga kerja adalah instrumen publik yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dengan memberikan kepas- tian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau se- luruh penghasilan yang hilang akibat risiko-risiko sosial seperti yang telah disebutkantadi. 6
Kenyataannya  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  terutama tenaga kerja tidak dapat terealisasikan dengan semestinya, berbagai faktor menghambat kese- jahteraan rakyat terutama pada tenaga kerja salah satunya yaitu tidak dibayarkannya iuran ja- minan sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Melihat banyaknya kasus yang terjadi, terdapat masalah yakni perusahaan menunggaki iuran BPJS Ketenagakerjaan serta perusahaan telah dinyatakan pailit. 7
Hal tersebut menjadi masalah, karena jika terjadi risiko yang dialami oleh pekerja maka BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memproses ganti rugi atas risiko tersebut atau dalam kata lain pekerja yang ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan tidak bisa menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, hal ini pastinya akan merugikan pekerja itu sendiri, padahal telah dite- gaskan pada Pasal 19 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwasanya “pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS” dan pem- beri  kerja  wajib  menyetorkan  iuran  yang  menjadi  beban  peserta  dari  pekerjanya  yang  telah dipungut untuk dibayarkan kepada BPJS, sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat) pro- gram yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. 8 Meski program BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban bagi tiap perusahaan
5 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 95
6 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.10
7 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas,  sumber:  Pasal  1  angka  1  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
8 Asih Eka Putri, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Per- wakilan Indonesia, 2014), hlm. 20
dan sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan diri, namun faktanya tak semua perusahaan yang  patuh  membayar  iuran.  Sekitar  20-30  persen  peserta  yang  terdaftar  dalam  BPJS Ketenagakerjaan  menunggak  iuran  asuransi  bulanan,  dengan  jumlah  total  anggota  BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar pada November 2017 sebanyak 24,3 juta peserta, sementara itu 200  ribu  perusahaan  di  Indonesia  hingga  kini  belum  mendaftar  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan. 9
Salah satu faktor perusahaan tidak melunasi iuran BPJS yakni perusahaan tersebut pailit di mana perusahaan dalam hal ini sebagai debitor dalam keadaan kesulitan keuangan membayar utangnya, 10 sedangkan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial haruslah dikedepankan dan dipenuhi,  mengingat  hal  ini  merupakan  perintah  konstitusi  yang  menjadi  tanggung  jawab negara.
Perusahaan  yang  menunggak  iuran  Jaminan  Sosial  serta  telah  dinyatakan  pailit  salah satunya  yakni  PT  Hansoll  Hyun  yang  berkedudukan  di  Subang,  diketahui  pada  tanggal  2 Desember 2016 Siti Aminah yang merupakan pekerja dari perusahaan tersebut meninggal, na- mun ahli waris dari Siti Aminah tidak dapat melakukan klaim Jaminan Kematiannya karena diketahui pula PT Hansol Hyun masih memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhi- tung dari Bulan Juni 2016 sampai dengan Juli 2017, sedangkan pada tanggal 17 Juli 2017 kon- disinya saat itu PT Hansoll Hyun dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri  Pusat  Nomor  46/Pdt.Sus/PKPU/2017/  PN.Niaga.JKT.Pst  tanggal  17  Juli 2017, hal tersebut menyebabkan Siti Aminah dan/atau ahli warisnya belum menerima manfaat jaminan  sosial.  Adapun  menjadi  permasahalan  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  ter- hadap hak pekerja untuk memperoleh Jaminan Kematian (JKM) pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan bagaimana tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran Ja- minan Kematian (JKM) dan telah dinyatakan pailit terhadap hak pekerjanya untuk mendapat- kan Jaminan Kematian(JKM).

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis nor- matif yaitu metode yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder sebagai sum- ber utama. Penelitian ini juga sebagai penelitian yang tergolong kepada hukum normatif, yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  terhadap  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  berupa
9 Desi  Angriani,  “30%  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  Menunggak  Iuran”, http://news.metrotv news.com/read/2017/11/07/784612/30-peserta-bpjskete  nagakerjaan-menunggak-iuran ,diakses  pada  tanggal  9 Mei2018.
10 Hervana Wahyu P, dkk., “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 No.2 (April-Juni 2014), hlm. 328
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa literatur hukum, buku-buku, dan bahan- bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan ini. 11
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  permasalahan  yang  dibahas adalah secara deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran secara integral dan kom- prehensif  serta  sistematis  tentang  pengaturan  penyelenggaraan  BPJS  Ketenagakerjaan  khu- susnya program Jaminan Kematian (JKM) berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian dil- akukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai tunggakan iuran JKM oleh perusahaan yang dinyatakan pailit ditinjau dari hukum ketenagakerjaan dan hukum kepail- litan di Indonesia.
Teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa  peraturan  perundang-undangan,  karya  ilmiah  para  sarjana,  maupun  sumber  lain  yang mendukung  penelitian, 12 serta  melalui  wawancara  dengan  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  dan Serikat Pekerja. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinya- takan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, karena yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh. 13
Metode  ini  menggunakan  aspek-aspek  normatif  (yuridis)  karena  penelitian  ini  bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif di- maksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan infor- masi-informasi dari responden. Metode analisis ini sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. 14

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Untuk Memperoleh Jaminan Kematian
(JKM) Pada Perusahaan Yang Telah Dinyatakan Pailit
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  sangat  diperlukan  karena  kedudukan  pekerja lemah.Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan tiap warga negara sama di mata hukum, namun secara sosial ekonomis kedudukan pekerja dan pemberi kerja tidak sama, di mana kedudukan pemberi kerja/ majikan lebih tinggi dari pekerja, maka dari itu perlindungan ini sangat diperlukan untuk mengatasi haldemikian.
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13
12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.98
13 SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 32
14 Op.cit , hlm. 98
Ada  dua  cara  melindungi  pekerja,  yaitu  melalui  UU  Perburuhan  dan  melalui  Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB), 15 dengan UU Perburuhan atau dalam kata lain UU Ketenagaker- jaan di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi pekerja. Peraturan perundang- undangan  yang  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  pekerja  secara  umum  selain  UU Ketenagakerjaan, juga terdapat  Undang-Undang  No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat  Pekerja/ Serikat Buruh,Undang- UndangNo.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain sebagainya. Khusus jaminan sosial diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, Pasal 41 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pasal 40 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kematian Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 16 UU BPJS, dan sebagainya, yang intinya mengatakan bahwa pekerja berhak memperoleh manfaat jaminan sosial.
Peraturan-peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi pekerja untuk memperoleh per- lindungan terhadap segala hal yang menghilangkan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan so- sial tenaga kerja. Ketentuan-ketentuan yang melindungi tenaga kerja tersebut haruslah dibarengi dengan ketegasan pemerintah untuk secara efektif menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut,  karena  faktanya  masih  banyak  fenomena  hak  pekerja  yang  terabaikan  setelah  perus- ahaan dinyatakan pailit. 16
Pasal 40 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 memberikan perlindungan atas hak pekerjadan ahli waris dari pekerja atas hak untuk mendapatkan santunan Jaminan Kematian (JKM), Pasal tersebut berbunyi:
“Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).”
Pada kasus PT Hansoll Hyun, pekerja yang bernama Siti Aminah seharusnya memperoleh jaminan sosial berupa manfaat Jaminan Kematian karena Siti Aminah termasuk peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, yang meli- puti pekerja pada perusahaan dalam hal ini PT Hansoll Hyun. Di sisi lain, perlindungan melalui  Serikat  Pekerja  bentuknya  lebih  kepada  penyampaian  aspirasi  dan  melakukan perundingan  dengan  pengusaha.  SP/SB  berperan  dalam  membantu  pekerja  untuk menuntut  haknya.  Tak  terkecuali  dengan  kasus  pada  PT  Hansoll  Hyun  ini,  pihak  ahli waris dapat meminta bantuan Serikat Pekerja di luar maupun di dalam perusahaan untuk
15 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15
16 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ir.  Abdul  Hakim,  Ketua  Umum  Persaudaraan  Pekerja  Muslim  Indonesia  ’98 (PPMI ’98), pada tanggal 30 Agustus 2018
mendapatkan  haknya  memperoleh  santunan  Jaminan  Kematian.  Diperlukan  peran  dan pendampingan Serikat Pekerja, terlebih pihak yang terlibat pada persoalan ini yaitu ahli waris dari pekerja yang meninggal. Besar kemungkinan ahli waris ini memiliki penge- tahuan yang minim dalam urusan ketenagakerjaan maka dibutuhkan Serikat Pekerja un- tuk memperjuangkan hak pekerja atas JKM. Pada UU BPJS terdapat ketentuan pidana yang menjadi sanksi bagi yang melanggar, salah satunya Pasal 55 yang berbunyi: “Pem- beri Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Hal ini dapat menjadi perlindungan bagi pekerja dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib atas terjadinya peristiwa hukum sebagaimana Pasal 55 UU BPJS tersebut. Maka dari  itu  untuk  melakukan  pelaporan  pada  pihak  berwajib  terhadap  ketentuan  pidana  yang dilanggar tersebut, pekerja membutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan bunyi dari Pasal 183 KUHAP yaitu:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan seku- rang-kurangnya  dua  alat  buktiyang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benarterjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Sebenarnya  bagi  pekerja  pada  perusahaan  yang  menunggak  iuran,  sudah  terlindungi dengan adanya ancaman bagi pemberi kerja jika tidak melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan (2) untuk membayarkan iuran jaminan sosial kepada BPJS yakni dengan adanya sanksi pada Pasal 55  UU  BPJS  tersebut.  Untuk  memperoleh  hak  pekerja  atas  Jaminan  Kematiannya,  terdapat perlindungan yakni  pada Pasal 41 ayat  (2)  dan (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  yang mengatur  langkah  yang  seharusnya  dilakukan  perusahaan  jika  melakukan  tunggakan  iuran BPJS dan pekerjanya mengalami risiko.
Pada  Pasal  41  ayat  (2)  PP  44  Tahun  2015,  menjelaskan  bahwa  pemberi  kerja  yang menunggak  iuran  JKM  lebih  dari  3  (tiga)  bulan  berturut-turut  dan  pekerja  meninggal  dunia bukan karena kecelakaankerja atau penyakit akibat kerja, maka pemberi kerja tersebut wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris, dan ayat (3) PP tersebut menjelas- kan  jika  pemberi  kerja  telah  melunasi  seluruh  tunggakan  iuran  dan  denda  yang  menjadi kewajibannya, maka pemberi kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagaker- jaan. Adanya peraturan tersebut memberikan perlindungan pada pekerja  atau  ahli  waris yang mengalami  risiko  etelah  3  (tiga)  bulan  awal  setelah  perusahaan  menunggak  dengan  mem- peroleh pembayaran manfaat terlebih dahulu oleh pemberi kerja.
Jika perlindungan pada  Pasal  41 ayat  (2) PP  No. 44 Tahun 2015, tidak diperoleh oleh pekerja. Maka,  pekerja   dapat melakukan  tuntutan  hak/  gugatan  secara  perdata  kepada pemberi kerja dengan unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja tersebut dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Pekerja   dapat  terlindungi dengan melakukan gugataan perdata, karena di dalam hukum acara perdata terdapat sifat putusan condemnatoir, yakni  putusan  yang  memuat  amar  yang  menghukum  salah  satu  pihak  yang  berperkara, 17 penghukumannya seperti memerintahkan pemberi kerja  untuk memenuhi prestasi/ ganti keru- gian seperti membayar sejumlah uang sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dil- akukan pemberi kerja tersebut  sehingga merugikan pekerja. Pasal  1365 KUH Perdata bahwa menyebutkan bahwa: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,  mewajibkan  orang yangkarena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya.”
Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja, maka pekerja sebagai pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti keru- gian  yang  harus  dibayar  oleh  pemberi  kerja,  dengan  begitu  pekerjaakan  tetap  memperoleh haknya atas Jaminan Kematian. Selain tuntutan hak/gugatan perdata yang diajukan ke Pengadi- lan Negeri, pekerja ataupun BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan perselisihan kepada Pen- gadilan Hubungan Industrial (PHI).  Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perse- lisihan Hubungan Industrial menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang PHI memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.
Hak dari pekerja serta keluarganya untuk memperoleh hak atas jaminan sosial tidak ter- penuhi  dikarenakan  pada  mulanya  perusahaan  menunggak  iuran  jaminan  sosial  pada  BPJS Ketenagakerjaan, padahal  telah ditegaskan pada  Pasal  19 ayat  (1) dan  (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya pada BPJS serta membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya pada BPJS, namun ketentuan tersebut urung dilakukan oleh perus- ahaan.  Hal  ini  berimbas  kepada  pekerja  sebagai  pihak  yang  dirugikan  karena  BPJS Ketenagakerjaan  tidak  akan  mencairkan  santunan  Jaminan  Kematian  kepada  ahli  waris  dari pekerja selama belum ada pembayaran iuran BPJS oleh perusahaan.
Dengan begitu pekerja dapat menggugat pemberi kerja berdasarkan perselisihan hak ka- rena sesuai dengan definisinya, perselisihan ini timbul karena tidak dipenuhinya hak pekerja
17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPen- gadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 877
untuk  memperoleh  jaminan  sosial  atau  lebih  tepatnya  hak  atas  Jaminan  Kematian,  akibat adanya  perbedaan  pelaksanaan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  99 UU Ketenagakerjaan yang memberikan hak bagi pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, serta Pasal 40 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 yang memberikan hak pekerja atas Jaminan Kematian ini tidak terpenuhi, dikarenakan Pasal 19 ayat (1) dan(2) UU  BPJS serta  Pasal  41  ayat  (2)  PP  No.  44  Tahun    2015,  tidak  dilakukan  oleh  PT  Hansoll Hyun.
Diharapkan dengan melakukan perselisihan hak, pemberi kerja dapat dihukum dengan keharusannya membayar iuran kepada BPJS ataupun membayar langsung manfaat JKM kepada pekerja. Mengingat kondisi perusahaan sudah dinyatakan pailit, sebenarnya kreditur- kreditur pada perusahaan yang pailit sudah dilindungi oelh Pasal 1131 dan 1132 yang merupa- kan dasar kepailitan, di mana Pasal 1131 berbunyi : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan- perikatan perorangan debitur.” Pasal 1132 berbunyi:
“Barang-barang  itu  menjadi  jaminan  bersama  bagi  semua  kreditur  terhadapnya hasil penjualan barang- barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing- masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk dida- hulukan.”
Berdasarkan hal tersebut hak pekerja atas Jaminan Kematian dapat diperoleh dari pem- bagian Harta Pailit, yang mana pembayaran tagihan iuran PT Hansoll Hyun akan diberikan oleh Kurator pada BPJS yang kedudukannya sebagai kreditur PT Hansoll Hyun. Ditambah lagi hak pekerja atas Jaminan Sosial dikategorikan sebagai hak istimewa yang menjadi alasan sah untuk didahulukan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang men- jadi perlindungan bagi pekerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit,karena mengatur bahwa:
“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh meru- pakan utang yang didahulukan pembayarannya” 18
Ketika terjadi Pailit pembayaran hak pekerja/buruh dilakukan oleh Kurator yang dalam hal  ini  menggantikan  posisi  perusahaan  dalam  penguasaan  harta  kekayaan  perusahaan, 18
18 Ardy Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga”, Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.I No.3 (Juli 2013), hlm. 21
sehingga  hak  buruh  dalam  jaminan  sosial  dan  hak-hak  lainnya  menurut  Undang-Undang Ketenagakerjaan  akan  berubah  menjadi  utang  yang  didahulukan  pembayarannya.  Berarti  ja- minan sosial ini menjadi prioritas dalam pembayaran karena berhubungan dengan kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya.
Sebenarnya yang berhak diutamakan yaitu pekerja didalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, namun karena piutang dalam hal jaminan sosial, keuangannya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan maka yang menjadi kreditur yaitu BPJS Ketenagakerjaan, 19 dengan begitu hak pekerja atas jaminan sosial diwakili oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena yang mem- bayarkan/    mencairkan    klaim   jaminan sosial itu sendiri ialah BPJS. Terdapat hak pekerja atas jaminan sosial di dalamnya, maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan seharusnya menjadi kredi- tur preferen, karena membawa hak pekerja.
Jaminan  sosial  pada  Pasal  95  ayat  (4)  UU  Ketenagakerjaan  tersebut  disebutkan  pada istilah hak-hak lainnya. Karena selain upah pastinya pekerja memiliki hak-hak seperti hak mem- peroleh jaminan sosial sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 99 UU Ketenagakerjaan dan ketentuan peraturan lain yang mendasari jaminan sosial sebagai hak bagi pekerja. Hak pekerja atas jaminan sosial termasuk pada hak istimewa karena untuk melindungi dan menjamin keber- langsungan hidupnya dan keluarganya setelah tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan pe- rusahaan dikarenakan perusahaan pailit.
Hal ini merupakan langkah lain dari perlindungan ekonomis bagi pekerja berupa pemenu- han hak jaminan sosial, selain Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, terdapat peraturan yang menyatakan bahwa piutang pekerja/buruh terhadap perusahaan berhak didahulukan, yakni pada Pasal 1149 KUHPerdata, sehingga dengan dinyatakan pailitnya perusahaan, hak pekerja sebagai kreditur dan hak yang diwakili BPJS tidak menghilang begitu saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 pun memberikan pene- gasan atas perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit, dengan memperjelas frasa pada Pasal 95 ayat(4)UUKetenagakerjaan yaitu “didahulukan pem- bayarannya” dengan ditegaskan bahwa:
“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhitung didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan  badan umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh
19 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mochammad  Rifi  Januar  Nugraha,  Petugas  Pemeriksa  Wilayah  Kanwil  Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 16 September 2018.
lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.”
Adanya putusan MK tersebut berarti hak pekerja/buruh lainnya, seperti jaminan sosial harus didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara,kantor lelang,dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Maka dari itu, dengan regulasi pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan ditegaskan dengan putusan MK No- mor 67/PUU- XI/2013 sebenarnya sudah menjamin hak pekerja untuk memperoleh haknya atas Jaminan Kematian dengan terdapat porsi pembayaran Jaminan Kematian di dalam Harta Pailit tersebut dan dibayarkan kurator kepada BPJS sehingga BPJS dapat mencairkan manfaat
Jaminan Kematian kepada ahli waris, namun kembali lagi dengan catatan jika Harta Pailitnya cukup untuk membayar JKM tersebut dan harta pailit tersebut tidak digelapkan oleh Kurator.
Pada kenyataannya, BPJS ditempatkan oleh Kurator PT Hansoll Hyun pada posisi kredi- tur konkuren, 20 sehingga pekerja akansulit mendapatkan haknya secara penuh/ 100% (seratus persen) atau bahkan sama sekali tidak didapatkan, namun jika terdapat kekurangan harta pailit dalam  membayar  tagihan  kreditur,  pekerja  ataupun  BPJS  dapat  meminta  tanggung  jawab Direksi untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi tersebut namun harus terbukti terlebih dahulu  bahwa kepailitan tersebut terjadi karena  kesalahan direksi.  Hal  ini  disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau  kelalaian  Direksi  dan  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh  kewajiban Perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Direksi  secara  tanggung  renteng  ber- tanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”
Jika tidak terbukti bahwa direksi yang mengakibatkan perusahaan pailit, sehingga hak pekerja atas Jaminan Kematian masih belum diperoleh oleh pekerja karena harta pailit tidak mencukupi  untuk  membayar  tagihan  atas  iuran  BPJS,  maka  pekerja  dapat  melakukan  pere- lisihan hak/ gugatan perdata dan BPJS dapat melakukan gugatan perdata juga pada organ pe- rusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan perusahaan PT Hansoll Hyun dan jika organ tersebut melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya seperti ultra vires di mana doktrin ultra vires ini seperti termuat dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu ”direksi men- jalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”, sehingga berakibat kerugian pada pekerja/ ahli waris.
20 Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Rifi Januar Nugraha, Petugas Pemeriksa Wilayah Kanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 16 September 2018.
Perlindungan pekerja setelah perusahaan pailit dengan memperoleh haknya dari harta kekayaan  perusahaan  yang  menjadi  harta  pailit,  masih  memiliki  kelemahan.  Pada  pelaksa- naannya,  jika  harta  pailit  dalam  jumlah  yang  terbatas  sering  kali  hak-hak  pekerja  tidak  bisa diakomodir oleh kurator itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kurator sering kali mengenyamp- ingkan hak-hak pekerja tersebut  dikarenakan kurator hanya bertindak menurut aturan dalam UU Kepailitan tanpa memperhatikan aturan yang ada pada UU Ketenagakerjaan. Padahal po- sisi kurator tesebut sebenarnya hanya sementara untuk menggantikan posisi perusahan karena dalam keadaan pailit.
Kurator juga harus bertindak sebagai perusahaan yang wajib melindungi dan mengako- modir hak-hak pekerja seperti yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan. Permasalahan seperti ini  seringkali  menimpa  pekerja  yang  hanya  mengandalkan  hidupnya  dari  upah  yang diterimanya  dari  pekerjaan  tersebut.  Sehingga  hal  ini  harus  menjadi  perhatian  pemerintah bagaimana caranya menyikapi perlindungan hak-hak buruh pasca putusan pailit dan memasti- kan kepentingan dan hak-hak pekerja/ buruh tetap terlindungi. 21
Pengawasan  terhadap  perusahaan  oleh  BPJS  dan  Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan dalam pelaksakanaan program Jaminan Sosial merupakan hal yang penting untuk menegakkan hukum dan melindungi hak pekerja, yang dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga Undang-Undang tersebut ber- jalan lebih efektif.
Salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  efektifitas  penegakan  hukum  adalah  sistem sanksi. 22 Seperti pada Pasal 55 UU BPJS yang memberikan sanksi dan menjadi sebuah perlin- dungan sekaligus ancaman pada pemberi kerja agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19ayat dan (2) UU BPJS, kemudian tuntutan hak/gugatan perdata yang diajukan kepada Penga- dilan Negeri dan dapat pula melakukan gugatan berdasarkan perselisihan hak kepada PHI untuk memperoleh hak normatif pekerja/ahli waris atas Jaminan Kematian.

## 2. Tanggung Jawab Perusahaan yang Telah Menunggak Iuran JKM dan Telah Dinyatakan Pailit Terhadap Hak Pekerjanya untuk Mendapatkan JKM
Pemberi  Kerja  memliki  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  yang  mencakup kesejahteraan dalam memperkerjakan tenaga kerja, hal ini ditegaskan pada Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Ditambah lagi mengingat Jaminan Kematian diselenggarkan dengan prinsip asuransi  sosial  yang  mana  jika  pemberi  kerja  tidak  membayarkan  iuran  maka  BPJS  tidak
21 Gunawan Widjaja, Penaggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 3-12
22 Sukarton Marmosujono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila (Jakarta: Pustaka Kartini,  1980), hlm. 20
memiliki kewajiban untuk membayar manfaat, karena menurut asas keseimbangan dalam teori hukum asuransi, risiko dialihkan pada BPJS diimbangi dengan jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja. 23 Jadi, jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban atas pembayaran iuran maka pekerja juga tidak dapat memperoleh haknya atas Jaminan Kematian. Pastinya jika pem- beri  kerja  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melindungi  pekerja,  maka  pemberi  kerja dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum.
Undang-Undang  BPJS  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  untuk  membebankan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  PT  Hansoll  Hyun  yang  telah  menunggak  iuran  BPJS, dalam    hal    penunggakan    iuran    BPJS  oleh pemberi kerja, diatur dengan jelas pada Pasal 55  UU  BPJS  bahwa  pemberi  kerja  dibebankan  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  artinya secara normatif pertanggungjawaban tersebut sudah dapat dibebankan kepada pekerja jika pe- rusahaan  melanggar  ketentuan  yang  mewajibkan  perusahaan  untuk  membayar  iuran  BPJS. Pasal 55 UU BPJS tersebut berbunyi:
“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berisi mengenai kewajiban pemberi kerja dalam hal  ini perusahaan harus memungut iuran dari pekerjanya dan menyetorkannya ke BPJS. Pasal tersebut telah secara jelas dilanggar perusahaan dan berdasarkan Pasal 55 UU BPJS perusahaan dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Hak  pada  seseorang  senantiasa  berkorelasi  dengan kewajiban  pada  orang  lain, 24 Konsep  tanggung  jawab  hukum,  mengartikan  bahwa,  dia  ber- tanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan  peraturan yang ber- laku. 25 Ditegaskan oleh teori menurut Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum, bahwa: 26
“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia  bertanggung jawabatas  suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”
Peraturan  yang  berlaku  dalam  hal  ini  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  yang  memberikan kewajiban  pada  perusahaan  untuk  membayar  iuran  BPJS,  sedangkan  fakta  di  lapangan  yang
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 103- 104
24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57
25 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung: PT. Raja Grafindo   Persada, 2006), hlm. 95
26 Idem.
terjadi  adalah  perbuatan  perusahaan  tersebut  tidak  membayar  iuran,  berarti  perbuatannya dikatakan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan, serta perusahaan memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi pekerjanya maka dari itu, perusahaan dapat dibe- bankan sanksi,yang dalam hal ini jika merujuk pada Pasal 55 UU BPJS, bahwa perusahaan dapat dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain dari sudut pandang pidana, penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dil- akukan  oleh  perusahaan  juga  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  perdata,  yakni  per- tanggungjawaban  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH).Walaupun  tanggung  jawab secara  perdata  ini  tidak  diatur  secara  normatif  dan  menyebutkan  secara  eksplisit  mengenai tanggung jawab perusahaan yang menunggak iuran BPJS, tapi didalam ranah ketenagakerjaan, di  mana terdapat  pihak majikan dan pekerja  akan menimbulkan hak dan kewajiban di  dalam hubungan hukum kedua pihak tersebut, sehingga dapat dianalisis secara perdata karena adanya hubungan privat didalamnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan pe- rundang-undangan, hak orang lain, serta kewajiban hukum pemberi kerja sendiri.
Jika dilihat pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat unsur:

## 1. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan di sini dimaksudkan bahwa pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). 27 Dalam persoalan ini perusahaan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, berarti terdapat perbuatan dalam arti pasif, dalam artian perusahaan  tidak  melakukan  kewajibannya.,  dengan  ini  maka  ter- penuhilah unsur pertama PMH.

## 2. Perbuatan tersebut melawan hukum
Dahulu  pengertian  perbuatan  melawan  hukum  ditafsirkan  sempit  yakni  hanya    hukum tertulis    saja    yaitu  Undang-Undang,  namun  sekarang  sudah  diartikan  secara  luas  yang termasuk hukum tidak tertulis, yaitu meliputi:
a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain;
b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
27 Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia”, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 19, No.1 (Juni 2012), hlm. 6
d) Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kehati-hatian  atau  keharusan  dalam  per- gaulan masyarakat yangbaik. 28
Perbuatan  melawan  hukum  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh Undang-Undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif di sini adalah terbatas pada
sejumlah  hak  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  saja. 29 Terdapat  perbuatan  yang melanggar hak orang lain pada persoalan tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, yakni  berdasarkan Pasal  28 H ayat  (3) UUD 1945:  “Setiap orang berhak atas  ja- minan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermanfaat.” Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja/ buruh dan keluar- ganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kemudian Pasal 40 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 yang berbunyi:
“Ahli waris Peserta yangmeninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1).” Dalam pengertian yang kedua yaitu  perbuatan  yang  melanggar  kewajiban  hukumnya  sendiri,  atau  disebut  juga  melanggar kewajiban hukum perusahaan. Kewajiban hukum perusahaan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan/ BPJS Ketenagakerjaan tedapatpadal Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS yang berbunyi:
Ayat (1) :
“Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.”
Ayat (2) :
“Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.”
Untuk  pengertian  ini,  perusahaan  memenuhi  unsur  perbuatan  melanggar  kewajiban hukumnya  sendiri.  Terbukti  yang  telah  diatur  pada  Pasal  19  ayat  (1)  dan  UU  BPJS  tersebut faktanya tidak dilakukan oleh perusahaan yaitu menyetorkan iuran yang menjadi beban pekerja maupun  menjadi  beban  pemberi  kerja  itu  sendiri  kepada  BPJS.  Kemudian  pengertian
28 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 6
29 Op.Cit. hlm. 7
bertentangan  dengan  kesusilaan,  pada  persoalan  ini  tidak  ada  kaitannya  dengan  kesusilaan. Sama halnya dengan pengertian yang terakhir yakni bertentangan dengan kehati-hatian atau ke- harusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Jelas bahwa perbuatan perusahaan tidak mem- bayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai kewajibannya tidak ada sangkut pautnya dengan hal demikian.

## 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai per- buatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 30
a. Ada unsur kesengajaan;
b. Ada unsur kelalaian;
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht .
Kesalahan itu bisa dikarenakan kesengajaan ataupun kealpaan. Diketahui bahwa sudah dilakukan upaya-upaya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan untuk membayar iuran BPJS  Ketenagakerjaan  yakni  melalui  tahapan-  tahapan  penagihan  iuran  BPJS  seperti pengawasan, pemeriksaan, pengkajian, pemeriksaan lapangan dan sebagainya. Hal tersebut dil- akukan sesuai dengan tugas BPJS untuk memungut dan mengumpulkan iuran serta wewenang BPJS yakni menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan, pemeriksaan mengenai ketid- akpatuhan PT Hansoll Hyun dalam memenuhi kewajiban. 31
Walaupun telah dilakukan upaya- upaya tersebut oleh BPJS, namun tetap saja kewajiban membayar iuran tidak dibayarkan sama sekali oleh PT Hansoll Hyun. Dari situ dapat dikatakan bahwa terdapat unsur kesengajaan, karena orang dengan kondisi yang normal pasti mengetahui dampak  dari  perbuatannya  akan  merugikan  pekerja.  Pada  perkara  PT  Hansoll  Hyun  ini diketahui  tidak terdapat  alasan pembenar maupun  pemaaf seperti membela  diri, tidak  waras dan sebagainya.

## 4. Adanya kerugian bagi korban
30 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum , Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.12.
31 Hasil wawancara dengan Bapak Dany Ridho Utama, Petugas Pemeriksa Cabang Kantor Cabang Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 4 Oktober 2018.
Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. 32 Terdapat kerugian yang dialami oleh korban yang dalam persoalan ini yaitu pekerja, karena ahli waris tidak akan mendapat pencairan klaim dari BPJS Ketenagaker- jaan, selama perusahaan tidak membayarkan kewajibannya atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal  itu  jelas  sekali  menjadi  kerugian  bagi  pekerja/ahli  waris  karena  tidak  dapat  memperoleh haknya atas Jaminan Kematian.

## 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. 33
Kembali lagi pada penjelasan unsur sebelumnya yaitu adanya kerugian bagi orang lain, sangat  jelas  bahwa perbuatan perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan akan  berakibat  secara  langsung  kepada  pekerjanya  atas  hak  untuk  memperoleh  jaminan  ke- matian  yang  tidak  dapat  diperoleh  oleh  pekerja  karena  perusahaan  tidak  membayar kewajibannya  tersebut.  Kerugian  pekerja  tidak  akan  terjadi  jika  perusahaan  melakukan kewajibannya membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) diatas telah terpenuhi, walaupun terdapat unsur  yang  memang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  perbuatan  penunggakan  iuran  BPJS, namun demikian perusahaan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mem- bayar kewajiban yaitu iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Penunggakan  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  termasuk kepada tanggung jawab dengan unsur kesalahan berdasarkan KUH Perdata, tepatnya pada Pasal 1365 KUH Perdata, bahwasanya perusahaan telah melanggar beberapa ketentuan perundang- undangan  terkait  kewajiban  pemberi  kerja  memberikan  jaminan  sosial  seperti  melanggar  ke- tentuan Pasal  19 ayat  (1) dan (2) UU BPJS untuk menyetorkan iuran BPJS yang merupakan potongan gaji dari pekerja, mengingat jaminan sosial khususnya jaminan kematian (JKM) meru- pakan hak yang semestinya diperoleh bagi pekerja seperti yang diungkapkan Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1) PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Ke- celakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan    sosial    juga    merupakan kewajiban pekerja dengan menyetorkan iuran BPJS tersebut.
32 Op.Ci. , hlm. 8
33 Idem , hlm. 5
Tanggung  jawab  hukum  merupakan  kewajiban  melakukan  sesuatu  untuk  berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada, namun nyatanya tung- gakan atas iuran BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan perbuatan yang menyimpang terhadap peraturan yang ada, berarti pemberi kerja harus bertanggung jawab akan hal itu.
Model tanggung jawab dengan unsur kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ini yaitu dengan diwajibkannya orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti keru- gian tersebut dan dikarenakan tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu maka dari itu pemberi kerja harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang telah diru- gikan yakni pihak pekerja,karena berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berisi ten- tang:
“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian  itu mengganti kerugiannya.”
Pasal  tersebut  melengkapi  pernyataan  sebelumnya  bahwa  selain  melanggar  peraturan yang  ada  juga  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Tidak  dibayarkannya  iuran  BPJS Ketenagakerjaan otomatis menimbulkan kerugian bagi pekerja dan keluarganya dengan tidak dapat  menikmati  manfaat  dari  program  Jaminan  Kematian.  Maka  dari  itu  perusahaan  ber- tanggung  jawab  untuk  membayar  kerugian  pekerja  yang  timbul  akibat  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  perusahaan,  dengan  membayarkan  tunggakan  iuran  pada  BPJS Ketenagakerjaan yang tersisa, sebelum perusahaan mengalami pailit.
Kondisi perusahaan pailit, hukum kepailitan mengharuskan perusahaan menanggalkan kekuasaannya atas harta kekayaannya dan penguasaan tersebut dialihkan kepada Kurator, sep- erti bunyi Pasal 24 UU Kepailitan dan Pasal 69 UU Kepailitan. Pemberi kerja dalam hal ini kedudukannya sebagai  debitur berdasarkan Pasal 24 ayat  (1) UU Kepailitan kehilangan hak untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaannya termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal  pu- tusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan Pasal 69 UU Kepailitan menegaskan bahwa Ku- rator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
Segi pertanggungjawaban pemberi kerja dalam hal perusahaan telah pailit, yakni dengan melepaskan kekuasan harta kekayaannya untuk dibereskan kurator yang diperuntukkan untuk membayar  tagihan-tagihan  perusahaan.  Artinya  secara  tidak  langsung,  pemberi  kerja  mem- bayarkan kewajibannya dengan harta yang telah dikuasai demi hukum oleh kurator yang dise- but Harta Pailit kepada kreditur-krediturnya untuk pelunasan tagihan, termasuk salah satunya tagihan BPJS atas iuran yang tidak dibayarkan perusahaan.
Berdasarkan  regulasi-regulasi  tersebut  di  atas,  maka  gugatan-gugatan  hukum  yang menyangkut hak dan kewajiban berkenaan dengan harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Jika ada pihak yang merasa memiliki hak yang dapat diajukan pada perusahaan  dalam  hal  inisebagai  debitur  pailit,  maka  gugatan  dapat  diajukan  kepada  kurator seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan. Akibatnya jika terdapat pihak yang mengajukan tersebut kepada perusahaan, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
Jika Harta Pailit yang merupakan implementasi dari tanggung jawab perusahaan melalui kurator tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan, maka sesuai dengan Pasal  104  ayat  (2)  UU  PT,  jika  kepailitan  tersebut  diakibatkan  dari  kesalahan  atau  kelalaian Direksi, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban  yang  belum  terlunasi,  namun  pada  kasus  ini  tidak  diketahui  secara  jelas  apakah direksi ini dapat dibebankan pertanggung jawaban seperti hal tersebut, maka dari itu membu- tuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahuinya. Informasi yang didapatkan hanyalah- ketidakterbukaan  direktur  PT  Hansoll  Hyun  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  perusahaan pailit.
Lebih  jelas  lagi  diketahui  sebab  perusahaan  mengalami  kepailitan,  berdasarkan  infor- masi bahwa perusahaan mulai tidak sehat dan menurunnya permintaan order dari pihak buyer. Asal mula dikarenakan ketidakterbukaan direktur PT Hansoll Hyun, kemudian masalah setelah pergantian  manajer  produksi  asal  china  yang  berwatak  keras  dan  hanya  berorientasi  kepada kuantitas  bukan  kualitas,  sehingga  tidak  sedikit  hasil  produksi  gagal  dan  ditolak buyer kemudian  diproduksi  ulang  yang  memakan  biaya  produksi  semakin  tinggi. 34 Berarti  dapat dikatakan bahwa salah satu sebab terjadinya kepailitan dikarenakan terdapat kegagalan hasil produksi pada saat jabatan manajer produksi diserahkan kepada manajer baru asal china, se- hingga  memakan  biaya  produksi  yang  semakin  tinggi  sehingga  menimbulkan  keadaan  keu- angan perusahaan yang tidak sehat dan tidak dapat melunasi utang-utang kepada kreditur PT Hansoll Hyun. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, direksi bertanggung ja- wab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Direksi yang berkedudukan di atas Manajer yang melahirkan kerugian tersebut, dapat bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dilahirkan  oleh  perbuatan  orang  yang  dibawah pengawasannya itu yaitu manajer produksi.  Sehingga dengan begitu selain ketidakterbukaan
34 Lampu  satu,  “1700  Karyawan  PT  HansollHyun  dirumahkan,    ini    penyebabnya”, https://www.lampusatu com/headline/1700-karyawan-pt-hansol-hyun-di-rumahk  an-ini-penyebabnya/, diakses  pada  tanggal  19  Oktober 2018
direktur/ direksi yang menjadi tanggung jawab direksi itu sendiri, jelas juga salah satu sebab PT Hansoll Hyun pailit yaitu terkait kesalahan manajer yang juga dapat dibebankan tanggung jawabnya  pada  direksi  berdasarkan  Pasal  1367  KUH  Perdata,  namun  pertanggungjawaban Direksi  berdasarkan  Pasal  1367KUH  Perdata  ini  tidaklah  dapat  dibebankan  secara  pribadi kepada Direksi, karena sebenarnya hal tersebut bukanlah kesalahan Direksi secara pribadi, dan hal ini masih menjadi tanggung jawab sebagai badan hukum, di mana tanggung jawabnya lim- ited liability, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Direksi secara pribadi.
Kondisi perusahaan yang telah dinyatakan pailit ini membuat perusahaan tidak lagi men- jadi  subjek  hukum  yang  dapat  digugat  ataupun  dibebankan  pertanggungjawaban,  pastinya dengan kondisi demikian tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada perusahaan se- bagai  badan  hukum,  seperti  Pasal  104  ayat  (2)  tersebut  yang  membebankan  tanggung  jawab kepada  direksi  jika  terbukti  direksi  yang  menyebabkan  kepailitan.  Maka  dari  itu  pihak  yang bertanggung jawab dalam hal ini pemberi kerja setelah perusahaan pailit haruslah diterjemahkan dengan jelas.
Dikenal  suatu  prinsip  dalam  hukum  perusahaan  yang  dikenal  dengan  prinsip piercing corporate veil , prinsip ini diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan itu sebenarnya dilakukan oleh perusahaan  pelaku  tersebut. 35 dengan demikian, piercing corporate veil ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memin- dahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris. Bi- asanya  doktrin piercing  corporate  veil ini  baru  diterapkan  jika  ada  klaim  dari  pihak  ketiga kepada  perseroan/  perusahaan, 36 dalam  hal  ini  seperti  klaim  dari  pekerja/ahli  waris  ataupun BPJS  atas  tagihan  ataupun  hak  pekerja/ahli  waris  atas  pembayaran  manfaat  JKM  atau  pem- bayaran iuran BPJS.
Dikarenakan perusahaan sebagai pemberi kerja yang bentuknya badan hukum tidak dapat dilakukan tuntutan hak karena sudah tidak lagi menjadi subjek hukum akibat telah dinyatakan pailit. Maka dari itu haruslah bertanggung jawab organ-organ yang ada di  dalam perusahaan sesuai  dengan  prinsip piercing  corporate  veil .  Untuk  lebih  spesifiknya  siapakah  yang  dapat dibebankan pertanggungjawaban  atas kesalahan perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS?
35 Munir Fuady. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 8
36 Asma  Karim,“Tanggung  jawab  Direksi  dalam  Perseroan  Terbatas  Ketika  Terjadi  Kepailitan  (Menurut  Doktrin Hukum  Perusahaan    dan    Undang-Undang  Nomor  40    Tahun    2007 )”, http://asma1981.blogspot.com/2011/12/ tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan.html , diaks es pada tanggal 4 Oktober 2018
Pertama-tama, yang dimaksud organ perseroan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PT ada- lah Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS), Direksi,  dan Dewan Komisaris, masing-masing organ  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  UU  PT,  RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada direksi atau dewan komisaris dalam batas UU PT  dan/atau  anggaran  dasar.  Dewan  komisaris  menurut  Pasal  1  angka  6  UU  PT  bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta mem- beri nasihat kepada direksi, sedangkan direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU PT berwenang dan bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
Jika  melihat  pada  tugas  dan  tanggung  jawab  organ-organ  tersebut  di  atas,  yang  ber- tanggung jawab penuh dalam menjalankan dan mengurus perusahaan adalah direksi. Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syulling (1948): Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum, seperti halnya manusia mempunyai organ- organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas direksi diperintahkan  oleh  badan  hukum  sendiri,  sehingga  direksi  adalah  personifikasi  dari  badan hukum itu sendiri. 37
Jadi, mengenai perbuatan perseroan tidak membayar iuran BPJS paling berkaitan dengan tugas direksi sebagai pengurus dan penanggungjawab penuh perusahaan, ditambah lagi menurut teori  Organisme  tersebut,  direksi  merupakan  personifikasi  dari  badan  hukum  itu  sendiri,  se- hingga tindakan direksi erat kaitannya dengan tindakan perusahaan yang menjadikan tanggung jawab direksi atas perbuatan yang dilakukan perusahaan sebagai badan hukum juga memiliki keterkaitan.
Jika memang terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi sebagai penanggung jawab atas pengurusan perusahaan maka direksi dapat dibebankan pertanggungja- waban atas tindakan perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai kewajiban perusahaan untuk melakukan hal itu kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan telah memenuhi unsur Perbuatan Mela- wan Hukum. Tindakan yang dilakukan perusahaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh
37 Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 No.3 (Desember 2007), hlm. 15
perangkat di dalamnya, salah satunya direksi yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan perusahaan.  Mengingat  perusahaan  telah  dinyatakan  pailit,  dan  tidak  lagi  menjadi  subjek hukum, berarti tidak dapat dilakukan gugatan perdata maupun pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan.
Secara teoritis pada dasarnya pertanggungjawaban organ perusahaan adalah tanggung ja- wab terbatas, dikarenakan dianutnya konsep limited liability yang melekat pada perseroan se- bagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dengan pemiliknya. Konsep limited lia- bility ini menjadikan organ perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi,terkait piercing corporate veil yakni doktrin yang mengecualikan konsep limited liability ini.
Piercing corporate veil membuat organ perseroan  dapat  dimintakan  pertanggungja- waban secara pribadi ataupun renteng atas kerugian yang terjadi pada perseroan dikarenakan kondisi-kondisi tertentu.
Pada  UU  PT,  prinsip piercing  the  corporate  veil ini  diakomodir  dalam  beberapa  ke- tentuan, yang menyatakan bahwa Direksi perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawa- ban pribadi atau renteng, antara lain apabila melakukan perbuatan:
(1) Tidak melaksanakan fiduciaryduty (Pasal 97 ayat (3) UU PT) ;
(2) Laporan keuangan perseroan tidak benar/menyesatkan;
(3) Perseroan pailit karena kesalahan Direksi;
(4) Anggota Direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya.
Prinsip fiduciary  duty diartikan  sebuah  kewajiban  untuk  berbuat  yang  terbaik  demi kepentingan  dari  pihak  lain. 38 Tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan fiduciary  duty dari Direksi dirumuskan dalam Pasal 97 UU PT, yang berbunyi:
(1) “Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 92 ayat(1);
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
38 US  Legal,  “breachof  Fiduciary  Duty  Law  and  Legal  Definition”, http://definitions.uslegal.com/b/breach -of- fiduciary-duty , diakses pada tanggal 16 Januari 2019
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(2);
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab sebagaimana di- maksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”
Peraturan tersebut menunjukkan bahwa Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara  pribadi  jika  pada  intinya  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  tidak  baik  dan  tidak dengan  penuh  tanggung  jawab,  serta  jika  Direksi  tidak  menjalankan  tugasnya  atau fiduci- aryduty sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  maka  Direksi  tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pribadi, seperti yang disebutkan pada Pasal 97 ayat  (3)  UU  PT  yang  berbunyi:  “Setiap  anggota  Direksi  bertanggungjawab  penuh  secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tu- gasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).”
Informasi bahwa terdapat  ketidakterbukaan oleh Direksi juga sebenarnya menunjukkan bahwa terdapat tindakan Direksi yang tidak beritikad baik, di mana dengan ketidakterbukaan tersebut menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap Direksi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewenangannya / tidak menjalankan fiduciary duty.
Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (2) di mana dalam menjalankan peranannya mengurus perusahaan, direksi haruslah beritikad baik, dengan ketidakterbukaan tersebut sebenarnya juga menyebabkan mismanagement di  dalam  perusahaan  tersebut  seperti  terjadi  kegagalan  hasil produksi sehingga terjadi penolakan oleh buyer kemudian memproduksi ulang yang memakan biaya produksi semakin tinggi, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut pailit. Diketahui terdapat  prinsip  Transparansi  di  dalam  penerapan  tata  kelola  yang  baikdalam  perusahaan,  di mana pada prinsip tersebut terdapat tanggung jawab di dalamnya, yakni keharusan-keharusan yang memerintahkan organ-organ dalam perusahaan untuk berpegang pada prinsip tersebut ter- lebih direksi sebagai organ yang bertanggung jawab untuk mengurusi perusahaan, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Direktur PT Hansoll Hyun yang tidak terbuka, hal ini melanggar prinsip transparansi tersebut.
Jika memang terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Direksi ini dapat dibe- bankan  pertanggung  jawaban  seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  maka  Direksi  dapat dibebankan tanggung jawab pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan/atau  direksi  harus  memberikan  ganti  kerugian
kepada pihak yang melakukan gugatan yaitu BPJS ataupun pekerja itu sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  oleh  penulis  mengenai  perlindungan  hukum  bagi pekerja terhadap tunggakan iuran jaminan kematian oleh perusahaan yang dinyatakan pailit ditin- jau dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, penulis menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:
(a) Perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh Jaminan Kematian pada pe- rusahaan yang telah dinyatakan pailit yakni dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan ditegaskan oleh putusan MK No. 67/PUU- XI/2013, yang memberikan perlindungan dengan didahulukan pembayaran haknya, kemudian jika hak pekerja atas JKM belum di- peroleh, maka pekerja akan mendapat pelunasan dari direksi
yang menyebabkan perusahaan pailit. Perlindungan juga dilakukan dengan memberikan sanksi pidana pada pemberi kerja yang menunggak iuran BPJS. Jika hak atas JKM masih belum  diperoleh,  pekerja  dapat  menggugat  secara  perdata  pada  pemberi  kerja  yang  di- ajukan kepada PN dan melakukan gugatan berdasarkan perselisihan hak kepada PHI agar mendapatkan ganti kerugian dan memperoleh hak atas JKM dari pemberi kerja.
(b) Tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran JKM dan telah dinyatakan pailit terhadap hak pekerjanya untuk  mendapatkan JKM dapat  dilakukan dengan  pembebanan tanggung jawab pidana berupa penjara maksimal 8 (delapan) tahun atau denda paling ban- yak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Secara  perdata  perusahaan  dibebankan tanggung  jawab  dengan  unsur  kesalahan,  maka  dari  itu  pemberi  kerja  harus  membayar ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  telah  dirugikan  yakni  pekerja.  Dengan  kondisi  yang pailit,  pertanggungjawaban  perusahaan  yakni  dengan  menanggalkan  kekuasaannya  atas harta  kekayaan  untuk membayar  hak  pekerja  melalui  kurator.  Kondisi  perusahaan  yang pailit  ini  juga  membuat  pertanggungjawaban  pidana  dan  perdata  tidak  lagi  dibebankan pada perusahaan sebagai badan hukum melainkan dapat dialihkan kepundak Direksi jika terjadi  kondisi  yang  menyebabkan  Direksi  dapat  dibebankan  tanggung  jawab  secara pribadi.

## 2. Saran
Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala : Penerapan manajemen risiko…
Penulis mengajukan beberapa saran terkait perlindungan hukum bagi pekerja terhadap tung- gakan iuran jaminan kematian oleh perusahaan yang dinyatakan pailit, yakni:
(a) Perlu pengawasan yang ketat dari pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan dan BPJS da- lam penyelenggaraan Jaminan Sosial, serta pemerintah perlu mencabut dan mengganti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,terkhusus penggantian  atas  Pasal  95   ayat (4)  UU  Ketenagakerjaan  dengan  menegaskan  bahwa  hak  atas  jaminan  sosial  juga  harus didahulukan pembayarannya, jika perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, sehingga terdapat jaminan bagi pekerja terhadap hak atas jaminan sosialnya.
(b) Seharusnya dalam peraturan perundang- undangan, baik di UU PT ataupun UU Kepailitan dibuat ketentuan yang mengatur bahwa setelah pailit, beban tanggung jawab perusahaan berpindah dari perusahaan kepada organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh ter- hadap pengurusan perusahaan yaitu direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan perus- ahaan  sebelum  perusahaan  dinyatakan  pailit,  yang  mana  perbuatan  tersebut  merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PTCitra Aditya Bakti. 2006
Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan . Jakarta: Sinar Grafika. 2009
Asih Eka Putri. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Jakarta: Friedrich-Ebert- Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. 2014
Gunawan Widjaja. Penaggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung . Jakarta: Raja- wali Pers. 2003
Hans Kalsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara . Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
Lalu  Husni. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Grafindo  Persada. 2003
Munir Fuady. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Bandung: CV Utomo. 2005
_________. Perbuatan Melawan Hukum , Pendekatan Kontemporer . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005
Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
1990
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Ja- karta: Rajawali Pers. 2001
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014
Sukarton  Marmosujono. Penegakan  Hukum  di  Negara  Pancasila .  Jakarta:  Pustaka  Kartini.
Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala : Penerapan manajemen risiko…
Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang  Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuk- tian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika. 2016
Zaeni Asyhadie. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia . Jakarta: Ra- jawali. 2008

## 2. Jurnal
Ardy Billy Lumowa. “Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ke- tiga”. Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. I No.3 (Juli 2013)
Hervana  Wahyu  P,  dkk.  “Insolvensi  Dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia”, Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 8 No.2 (April-Juni 2014)
Nindyo Pramono. “Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank)Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol- ume 5 No.3 (Desember 2007)
Prihati Yuniarlin. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia”. Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universi- tas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 19. No.1. (Juni2012)

## 1. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

## Utang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 24Tahun2011Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan

## Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

## 2. Sumber lain
Asma Karim. “Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan  Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan (Menurut  Doktrin  Hukum  Perusahaan  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 )”,http://asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-direksi-dalam- perseroan.html .
Desi  Angriani. “30%  Peserta BPJS Ketenagakerjaan  Menunggak    Iuran”. http://news.metrotvnews.com/read/20 17/11/07/784612/30-peserta-bpjsketenagaker- jaan-menunggak-iuran .
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Dany  Ridho  Utama,  Petugas  Pemeriksa  Cabang  Kantor Cabang Purwakarta BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 4 Oktober 2018
Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Abdul Hakim, Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), pada tanggal 30 Agustus 2018.
Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Rifi Januar Nugraha, Petugas Pemeriksa Wila- yah Kanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, pada tanggal 16 September 2018
Lampu  satu,  “1700  Karyawan  PT  HansollHyun  dirumahkan,  ini  penyebabnya”,
https://www.lampusatu. com/headline /1700-karyawan-pthansol-hyun-dirum ahkan-ini- penyebabnya/ .
Shalih Mangara Sitompul, “Masih Adakah Hak Karyawan Dalam Perusahaan Pailit ?!”,
http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/masih-adakah-hak-karyawan-da- lam-perusahaan-pailit-oleh-h-shalih-mangara-sitompul-sh-mh .
US Legal, “breachofFiduciary Duty Law and Legal  Definition”.