Vol 18 No 3 Januari 2021

## ANALISIS PUTUSAN BPSK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENARIKAN KENDARAAN KONSUMEN (Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)
Oleh:
Genia Sandi Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Surabaya geniasandi96@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing- masing  pihak.  Demikian  halnya  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 482  K/Pdt.Sus-BPSK/2018,  dimana  Termohon  Kasasi  dalam  perkara a  quo dipicu  oleh perbuatan Pemohon  Kasasi  yang tidak memenuhi  kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit  pembiayaan  sesuai  dengan  jadwal  pembayaran  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian pembiayaan  yang  ditanda  tangani  oleh  Pemohon  Kasasi,  sehingga  pokok  perkara a  quo adalah  sengketa  ingkar  janji  bukan  sengketa  konsumen,  karena  itu  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo. Penting  dikaji  permasalahan  penyitaan  barang  jaminan  oleh  lembaga  pembiayaan konsumen  sebagai  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  karena  debitur  melakukan wanprestasi.
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penarikan Kendaraan, Konsumen

## Abstract
The agreement must be carried out properly, so that the achievements can be fulfilled by each party. Likewise in the consumer financing agreement, installment payments must be made in a timely manner so that default does not occur which ultimately seizes the object of collateral, as reviewed in the Decision Number 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, where the Cassation Respondent is triggered in a quo case by the actions of the Cassation Applicant who  did  not  fulfill  his  obligations,  namely  paying  installments  of  financing  credit  in accordance with the payment schedule stipulated in the financing agreement signed by the Cassation Applicant, so the principal a quo case was a broken promise not a consumer dispute, therefore the Consumer Dispute Settlement e. It is important to examine the issue of confiscation of collateral goods by consumer financing institutions as a form of illegal action because the debtor defaults.
Keywords : Unlawful Actions, Vehicle Withdrawals, Consumers

## A. PENDAHULUAN
a. Penarikan  Kendaraan  Oleh  Lembaga  Pembiayaan  Konsumen  Terhadap    Konsumen Dalam Kategori Perbuatan Melawan Hukum
Perjanjian  kredit  hendaknya  dibuat  secara  tertulis  karena  dengan  bentuknya  yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal- hal  yang  tidak  diinginkan.  Di  dalam  hukum  perdata,  bukti  tertulis  merupakan  bukti  utama. Adanya  perjanjian  kredit  tersebut  diawali  dengan  pembuatan  kesepakatan  antara  penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut  dapat  berupa perjanjian lisan dapat  pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian  utang-piutang  dalam  perjanjian  tertulis  ada  yang  dibuat  dengan  perjanjian  kredit. Perjanjian  utang  antara  debitur  dan  kreditur  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit.  Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibanya dengan baik. Namun  di  dalam  perjanjian  kredit  tersebut    adakalanya    salah  satu  pihak  tidak    memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga  diatur  dan  disebutkan  bagaimana  dan  lembaga  apa  yang  dipilih  para  pihak  untuk menyelesaikan  permasalahan  jika  dalam  perjanjian  tersebut  timbul  sengketa.  Sebagaimana kajian  hukum  oleh  penulis  terhadap  Putusan  Putusan  Nomor  482  K/Pdt.Sus-BPSK/2018, sengketa  antara  :  Carsiti  selaku  Pemohon  Kasasi  (sebelumnya  Penggugat)  dan  PT.  Arjuna Finance selaku Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat).
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  telah  memberikan  Putusan  Nomor 016/PK/IX/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan sebagian gugatan pihak Penggugat;
2. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan penarikan kendaraan sengketa Merk/Type/ model/jenis: MITSUBITSHI/FE  74  HD,  BPKB  atas  nama  Warkina  Nomor  Polisi:  E-9888-HB Nomor Rangka MHMFE74P5AK036403, Nomor Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  adalah  perbuatan  melawan  hukum,  karena didasarkan  atas  perjanjian  yang  memuat  klausul  baku  yang  jelas-jelas  dilarang  oleh Pasal  18  Undan  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen antara Carsiti dengan PT. Arjuna Finance  Cabang  Cikampek  termasuk  ketentuan-ketentuan  perjanjian  pembiayaan konsumen dan persyaratan tambahan adalah batal demi hukum;
5. Menghukum, Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai kendaraan sengketa a quo untuk  mengembalikan/menyerahkan  kendaraan  tersebut  berupa  satu  unit  kendaraan Merk/Type/model/jenis: MITSUBITSHI/FE 74 HD, BPKB atas nama Warkina Nomor Pol:  E-9888-HB Nomor  Rangka  MHMFE74P5AK036403,  Nomor  Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi kepada Penggugat;
6. Menghukum,  Penggugat  untuk  membayar  kewajiban  angsuran  ke-16  sampai  dengan angsuran  ke-48  atau  sampai  dianggap  lunas  seluruh  kewajiban  Penggugat  kepada Tergugat dan dibayar setiap bulan berjalan.
Berdasarkan  gambaran  kasus  posisi  tersebut  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa Carsiti  selaku  Pemohon  Kasasi  (sebelumnya  Penggugat)  dalam  hal  ini  seaku  konsumen menggugat  PT.  Arjuna  Finance  selaku  Termohon  Kasasi  (sebelumnya  Tergugat)  selaku pelaku usaha, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyitaan atau  penarikan  terhadap  satu  unit  kendaraan  Merk/Type/model/jenis:  MITSUBITSHI/FE 74  HD,  BPKB  atas  nama  Warkina  Nomor  Polisi  :  E-9888-HB  Nomor  Rangka MHMFE74P5AK036403, Nomor Mesin 4D34TF81209, Warna Kuning Kombinasi, karena konsumen telah melakukan wanprestasi dalam pembayararan angsuran.
Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mengkaji apakah penarikan atau penyitaan mobil oleh PT. Arjuna Finance sebagai perbuatan melawan hukum, penulis dalam hal ini akan  menguraikan  terlebih  dahulu  tentang  perbuatan  melawan  hukum  itu  sendiri  dalam perspektif hukum perdata. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal ini lebih merupakan struktur norma daripada  substansi.  Terkait  ketentuan  ini  senantiasa  memerlukan  pengaturan  yang  lebih spesifik di luar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif  orang  lain.  Setiap  anggota  masyarakat  tentunya  mempunyai  kepentingan  yang bermacam-macam dan berbeda serta menimbulkan berbagai usaha agar tidak melangar hak dan  kepentingan  orang  lain.  Keadaan  akan  menjadi  lain  manakala  terjadi  apabila pelaksanaan  kepentingan  tersebut  melanggar  hak  dan  kepentingan  orang  lain,  baik dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian. Pada keadaan demikian akan
Vol 18 No 3 Januari 2021
timbul  benturan  kepentingan  antara  pelaku  pelanggaran  dengan  orang  yang  dilanggar kepentingannya dan haknya. Kerugian tersebut dapat berwujud kerugian materiil maupun kerugian immateriil. 1
Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan perbuatan melawan hukum dari  salah  satu  pihak  dan  menimbulkan  kerugian,  maka  dapat  disepakati  dengan  jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat dan bilamana tidak membawakan hasil dari  penyelesaian  musyawarah  mufakat,  maka  dapat  ditempuh  melalui  jalur  hukum  di pengadilan Terkait itu, sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila pihak yang satu tidak merugikan  kepentingan  hak  orang  lain.  Pasal  1365  KUH  Perdata  sebagai  pasal  yang mengatur  tentang  perbuatan  melawan  hukum  memegang  peranan  penting  dalam  hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat  telah  terjadi  kesepakatan  hubungan  hukum  perjanjian  kredit  pembiayaan konsumen kepemilikan mobil. Dapat diketahui bahwa Penggugat. Konsumen dalam hal ini Carsiti  tidak  memenuhi  kewajibannya  yaitu  membayar  cicilan  kredit  pembiayaan  sesuai dengan  jadwal  pembayaran  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  ditanda tangani  bersumber  dari  masalah  pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  dengan  pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak  membayar  cicilan  sejak  cicilan  ke  15  dari  48  cicilan  (per-bulan)  sebagaimana disepakati.  Dengan  demikian,  dapat  dikemukakan  bahwa  penarikan  kendaraan  oleh  PT. Arjuna  Finance  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  karena  merupakan  hak pelaku  usaha  karena  telah  terjadi  wanprestasi  dalam  pembayaran  angsuran,  sehingga mengharuskan konsumen untuk menyerahkan kendaraan sebagai jaminan sesuai perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana telah difidusiakan.
Dalam  hal  ini  untuk  melakukan  penarikan  kendaraan  yang  telah  difidusiakan, mekanismenya  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  tahun  2011.  Tujuan  ketentuan tersebut  adalah  untuk  menyelenggarakan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat
1 Salim  H.S.,  2006, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Diluar  KUH  Perdata  Buku  I ,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, hlm. 72
Vol 18 No 3 Januari 2021
menimbulkan  kerugian  harta  benda  dan/  atau  keselamatan  jiwa.  Mengenai  proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat  eksekusi  dilaksanakan.  Pemohon  wajib  melampirkan  surat  kuasa  dari  penerima jaminan  fidusia  bila  permohonan  diajukan  oleh  kuasa  hukum  penerima  jaminan  fidusia. Dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  kasus  yang  dikaji  kreditur  sudah  memenuhi  persyaratan tersebut.
b. Kewenangan BPSK Untuk Memeriksa Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Sebagai  lembaga  yang  berwenang  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001  tentang  Tugas  dan  Wewenang  BPSK.  Dalam  Kepmen  tersebut,  mediasi  diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak.  Proses  konsiliasi  mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang  bersengketa.  Sementara  arbitrase  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
BPSK  ini  sebenarnya  diadopsi  dari  model Small  Claims  Tribunal ,  dalam  tatanan konsep  memiliki  potensi  menjadi  pilihan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang diminati.Potensi-potensi tersebut antara lain : BPSK menjembatani antara mekanisme ADR ( Alternatif  Dispute  Resolution) yang  simple  dan  fleksibel  dengan  mekanisme  pengadilan yang  dimiliki  otoritas;  perpaduan  ketiga  unsur  yang  seimbang  (Konsumen,  pelaku  Usaha dan  pemerintah)  dalam  BPSK  merupakan  kekuatan  dalam  menyelaraskan  konflik kepentingan; BPSK berfungsi sebagai “Quasi Pengadilan Plus” (fungsi ajudikasi dan non ajudikasi);  dan  berdasarkan  konsep  yuridisnya  BPSK  berkedudukan  di  setiap Kota/Kabupaten. Jadi setidaknya jika dijalankan dengan baik BPSK telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa. 2
2 Al.Wisnubroto,  2009. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Butuh  Progresivitas ,  Hukum Online.Com, 29 Mei 2015
Vol 18 No 3 Januari 2021
Dalam  kenyataannya  BPSK  hingga  kini  justru  semakin  kehilangan  pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK. Di sisi lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kerap’kebanjiran’adauan dari konsumen. Atas  aduan ini,  YLKI biasanya memfasilitasi  perdamaian  antara pelaku usaha dan  konsumen  yang  terkait.  Pada  prakteknya,  dalam  mendamaikan  aduan  konsumen  ini, YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi  ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa bias selesai di tahap ini. Jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih bias  menempuh  langkah  berikutnya,  yaitu  mediasi.  Dalam  tahap  ini,  YLKI  memberikan nasihat kepada para pihak. Kalau perkaranya tidak terlalu rumit, biasanya juga berakhir di tahap mediasi ini. Tapi kalau tidak tercapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK. 3 Dalam konteks sengketa konsumen, kehadiran BPSK yang dibentuk pemerintah, semestinya bisa  menjadi  bagian  dari  upaya  perlindungan  konsumen  ketika  sengketa  dengan  pelaku usaha.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  di  tempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa . Dengan demikian, bahwa  para  pihak  di  beri  kewenangan  untuk  memilih  dalam  menyelesaikan permasalahannya baik  jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut  memilih  jalur  luar  pengadilan,  maka  BPSK-lah  yang  berwenang  dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya.
Namun demikian, sebenarnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat  ditempuh  lebih  dahulu  karena  jika  tidak  dapat  diselesaikan  dapat  melanjutkan  ke proses  di  pengadilan,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  54  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (BPSK) tidak sesuai dengan pemilihan kelembagaan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat  mengajukan keberatan ke  pengadilan negeri pihak  yang dirugikan. Putusan  BPSK  kemudian  dapat  dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh  BPSK  kepada
3 Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.17
Vol 18 No 3 Januari 2021
Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan bedasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001). 4
Dengan demikian sebenarnya jalur di  luar pengadilan diakui dan sah keberaannya secara hukum dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak yang bersengketa.  Bahkan  undang-undang  perlindungan  konsumen  sendiri  dengan  tegas menyarankan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi sengketa konsumen dan pelaku usaha. Namun  demikian hal  tersebut  diserahkan kepada para pihak langsung  yang  teruang  dalam  perjanjian  yang  disepakati,  untuk  bagaimana  penyelesaian sengketa  tersebut  dilakukan.  Sebagaimana  kajian  dalam  skripsi  ini  bahwa  sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam  perjanjian  pembiayaan  dengan  penyerahan  Hak  Milik  Secara  Financial  Nomor  : 0048000931  –  001  tanggal  31  Januari  2012,  menyatakan  :  “mengenai  perjanjian  ini  dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya  di  Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  setempat  dimana  kantor  cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”. Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  antara Penggugat dengan Tergugat  telah sepakat  memilih domisili  hukum  yang  tetap  dan  seumumnya  di  Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Pekanbaru",  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH-Perdata  kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  didalam  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata khususnya yang mengenai  perjanjian menganut  apa yang dinamakan sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak- pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusuilaan.  Sistem  Terbuka  ini  terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang  menyatakan  bahwa  : “Semua  persetujuan  yang  dibuah  secara  sah  berlaku  sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. Dalam sistim hukum perdata di Indonesia ada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan yang tidak boleh dikesampingkan walaupun pihak-pihak menghendakinya dan ada peraturan-peraturan yang
4 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa- konsumen
Vol 18 No 3 Januari 2021
tidak wajib dalam arti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak ketentuan-ketentuan itu dapat dikesampingkan.
Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat  secara  tertulis  (kontrak)  sebagai  dokumen  hukum  yang  menjadi  dasar  kepastian hukum ( legal certainly ). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas azas kebebasan  berkontrak  para  pihak  yang  memuat  rumusan  kehendak  berupa  hak  dan kewajiban  dari  perusahaan  pembiayaan  konsumen  sebagai  pihak  penyedia  dana  ( fund lender ) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana ( fund user ).
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  ( consumers  finance  agreement )  merupakan dokumen hukum  utama ( main legal document ) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Akibat  hukum perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  maka  akan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya,  yaitu  konsumen  dan  perusahaan  pembiayaan  konsumen  (Pasal 1338  ayat  1  KUHPerdata).  Konsekwensi  yuridis  selanjutnya,  perjanjian  tersebut  harus dilaksanakan dengan itikad baik ( in good faith ) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak ( unilateral unvoidable ). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil  ( Small  Claim  Court )  yang  melakukan  persidangan  dengan  menghasilkan  keputusan secara cepat,sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( Pasal 55), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan (Pasal 56  dan  Pasal  58).  Sederhana  karena  proses  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  sendiri  oleh pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.
Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen,dan unsur pelaku usaha,yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh  Menteri  (Pasal  49  ayat  (3)  dan  ayat  (5)  UUPK  ).    Tugas  dan  wewenang  BPSK
Vol 18 No 3 Januari 2021
berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  UUPK  antara  lain,  Melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase dan atau konsiliasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut,Menteri Perindustrian dan perdagangan RI  telah  mengeluarkan  SK  No.  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak  yang  bersangkutan,  dan  bukan  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  secara berjenjang (Pasal 4 UUPK).
Prosedurnya  cukup  sederhana,  konsumen  yang  bersengketa  dengan  pelaku  usaha bisa  langsung  datang  ke  BPSK  Provinsi  dimana  mereka  berada  dengan  membawa permohonan  penyelesaian  sengketa,  mengisi  form  pengaduan  dan  juga  berkas- berkas/dokumen  yang  mendukung  pengaduannya.  Pihak-pihak  yang  berpekara  di  BPSK tidak  dikenai  biaya  perkara  alias  gratis.  Sementara  biaya  operasional  BPSK  ditanggung APBD. Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu hanya membawa  barang  bukti  atau  bukti  pembelian/pembayaran,  dan  kartu  identitas  (KTP). Formulir  pengaduan  disediakan  di  sekretariat  BPSK.  Pihak  BPSK  lalu  akan  melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam prasidang.
Dari prasidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan pelaku usaha  masih  bisa  didamaikan  atau  harus  menempuh  langkah-langkah  penyelesaian  yang telah ditetapkan antara lain dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK (SK Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6). Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan  dikabulkan.  Meski  memiliki  kewenangan  dalam  memutuskan  sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi tidak banyak konsumen yang mau mempercayakan penyelesaian sengketanya kepada BPSK. Hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  banyak  mengandung  kelemahan  dan  saling bertentangan  sehingga  BPSK  tidak  dapat  berperan  banyak  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen.
Pada Pasal 1 butir 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  menyebutkan  bahwa  BPSK  adalah  badan  yang  bertugas  menangani  dan menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen”.BPSK  dibentuk  untuk
Vol 18 No 3 Januari 2021
menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskla kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari Pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha,  karena  sengketa  di  antara  konsumen  dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan  dituntut.  Susanti  Adi  Nugroho,  menyatakan  bahwa  :    Pembentukan  BPSK  sendiri didasarkan pada adanya kecendrungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara social dan finasial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas meangani dan menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  tetapi  bukanlah  merupakan  bagian  dari Institusi kekuasaan kehakiman.  Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat  II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah Pengadilan. 5
Pada praktek putusan BPSK sulit untuk dimintakan fiat eksekusi antara lain karena :
1. Putusan  BPSK tidak  memuat  Irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhaan  Yang maha Esa”, sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi.
2. Belum  terdapat  Peraturan  atau  petunjuk  tentang  tata  cara  mengajukan  permohonan eksekusi terhadap Putusaan BPSK.
Sementara  itu  pada  ketentuan  Pasal  42  ayat  (2)  Keputusan  Memperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Peraturan semacam  ini  tidak  lazim  karena  biasanya  yang  mengajukan  permohonan  Penetapan eksekusi adalah yang berkepentingan bukan dari BPSK.
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  pada hakekatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan ,untuk menciptakan hu bungan konsumen dengan pelaku usaha denggan prinsip kesetaran yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi.  Konsep  dasar  pembentukan  BPSK  adalah  untuk  menangani  penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  yang  pada  umumnya  meliputi  jumlah  nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuangugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai yang besar.
5 Susanti Adi Nugrohho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya , (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group Tahun 2008), hlm. 74
Vol 18 No 3 Januari 2021
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan  diatas, maka dapat  dikemukakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah  serta  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat,  jika  diterima  oleh  kedua  belah pihak.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi  atau  mediasi  yang berwenang  menunjuk  majelisnya  adalah  Ketua  BPSK,  sedangkan  jika  penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  mempergunakan  cara  arbitrase  adalah  para  pihak  yang bersengketa.  Fungsi  strategis  dari  BPSK  adalah  sebagai  instrument  hukun  penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.
Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  yaitu  membayar  cicilan  kredit  pembiayaan  sesuai dengan  jadwal  pembayaran  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara a quo adalah sengketa ingkar janji bukan  sengketa  konsumen,  karena  itu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo
c. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Lembaga Pembiayaan

## Konsumen Atas Putusan BPSK
Pada kehidupan bermasyarakat, tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu  dengan  yang  lainnya.  Adakalanya  kepentingan  mereka  itu  saling  bertentangan  yang dapat menimbulkan suatu sengketa. Karena hal itu dirasakan perlu mengadakan tata tertib, yaitu  dengan  membuat  ketentuan  atau  kaidah  hukum  yang  harus  ditaati  oleh  setiap masyarakat.Perlu  ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud  kepentingan  itu  adalah  hak-hak  dan kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum  perdata materiil.  Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.
Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil  yang  menjadi  dasar  gugatan  harus  dibuktikan  kebenarannya,  sebab  dalil-dalil  yang tidak disangkal,  apabila  diakui sepenuhnya oleh  pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.
Vol 18 No 3 Januari 2021
Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara  akan  diwajibkan  untuk  memberikan  bukti.  Dalam  soal  pembuktian  hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.
Pelaksanaan putusan hakim pada asasnya sudah mempunya kekuatan hukum yang pasti  yang  dapat  dijalankan,  kecuali  apabila  suatu  putusan  dijatuhkan  dengan  ketentuan dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  Pasal  180  HIR.  Perlu  juga  dikemukan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung  perintah  kepada  suatu  pihak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan.  Dalam kaitannya  dengan  diajukannya  kasasi  pada  kasus  tersebut  di  atas  bahwa  Kasasi  adalah tindakan  Mahkamah  Agung  untuk  menegakkan  dan  membetulkan  hukum,  jika  hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.  Dasar hukum  kasasi  yang dilakukan oleh MA diatur dalam Pasal 10 (3) Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor  14  tahun  1970.  dalam  mengajukan  permohonan  kasasi  setelah  mengajukan permohonan, pemohon wajin menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  permohonan  yang  dimaksud  dicatat dalam  buku  daftar.  Ini  diatu  dalam  Pasal  47  ayat  (1).  Apabila  tenggang  waktu  untuk menyampaikan  memori  kasasi  tersebut  lewat,  dan  pemohon  kasasi  mengajukan  memori kasasinya, meskipun seandainya memori kaskasi sebenarnya sudah lama selesai, maka oleh karena  memori  kasasi  secara  terlambat  diajukan  akibatnya  permohonan  kasasi  itu  akan dinyarakan tidak dapat diterima.
Dasar  seorang  hakim  dalam  menetapkan  putusan,  adalah  “ Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”.  Dengan  demikian,  dalam  menetapkan putusannya,  pertama-tama  seorang  hakim  bermunajat  kepada  Allah  SWT.  Atas  nama- Nyalah  suatu  putusan  diucapkan  dan  ia  bersumpah  atas  nama  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 6 Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya  kehati-hatian,  dihindari  sekecil  mungkin  ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.  Oleh karena itu  hakim  tidak  berarti  dapat  berbuat  sesuka  hatinya,  melainkan  hakim  juga  harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara
6 Barda Nawawi Arif, 2006, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System) . Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20
Vol 18 No 3 Januari 2021
hukum, putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan.
Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan  diambil,  yaitu  untuk  menegakkan  hukum  (kepastian  hukum)  dan  memberikan keadilan. 7 Pertimbangan  hakim  sebenarnya  tidak  kalah  pentingnya  dibandingkan  dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi  roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang  tidak memuat  pertimbangan yang  cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang  dapat  menimbulkan  potensi  putusan  tersebut  akan  dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan yang lebih tinggi. 8
Dalam  kaitannya  dengan  pembahasan  dalam  bab  ini  bahwasanya  pertimbangan hukum ( ratio decidendi ) dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018,Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal  27  Maret  2017  dihubungkan  dengan  pertimbangan Judex  Facti dalam  hal  ini Pengadilan  Negeri  Subang,  ternyata Judex  Facti tidak  salah  menerapkan  hukum  dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan  Termohon Kasasi dalam perkara a quo dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya  yaitu  membayar  cicilan  kredit  pembiayaan  sesuai  dengan  jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara a quo adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa  konsumen,  karena  itu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ;
2. Bahwa  terhadap  pendapat Judex  Facti tersebut  Pemohon  Kasasi  tidak  sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perkara a quo adalah sengketa konsumen;
7 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94
8 Nanda Agung Dewantara, 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana , Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111
Vol 18 No 3 Januari 2021
3. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena sengketa a quo bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima fasilitas pembiayaan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sejak cicilan ke 15 dari 48 cicilan (bulan) sebagaimana disepakati;
4. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa pokok perkara a quo adalah sengketa perdata murni in casu ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Pasal  1  angka  (8)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata  bahwa  putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sng., tanggal 28 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Carsiti, tersebut harus ditolak.
Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang- undang.  Perikatan  adalah  suatu  hubungan  di  bidang    hukum  kekayaan  dimana  satu  pihak berhak  menuntut  suatu  prestasi.  Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  perjanjian  menurut Pasal  1313  KUH  Perdata  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.Hukum perjanjian menganut sistem terbuka ( open system ). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ ( freedom of making contract ), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “ Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya ”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal,  yaitu :  tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Dengan  demikian  jika  kesepakatan  dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian.
Menurut  ketentuan  pasal  1234  KUH  Perdata  ada  tiga  hal  kemungkinan  wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam  pasal  1235  ayat  (1)  KUH  Perdata  pengertian  memberikan  sesuatu  adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam  perikatan  yang  objeknya  “berbuat  sesuatu”  debitur  wajib  melakukan  perbuatan tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  perikatan.  Sedangkan  dalam  perikatan  yang objeknya : “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan
Vol 18 No 3 Januari 2021
dalam perikatan. Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh A. Qirom Meliala agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain :
a) Harus  sudah  tertentu  atau  dapat  ditentukan.  Hal  ini  memungkinkan  debitur memenuhi  perikatan.  Jika  prestasi  tersebut  tidak  tertentu  atau  tidak  dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal ( nietig ) ;
b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal ( nietig ) ;
c) Harus  diperbolehkan  (halal),  artinya  tidak  dilarang  oleh  Undang  Undang  ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal ( nietig ) ;
d) Harus  ada  manfaat  bagi  kreditur  artinya  kreditur  dapat  menggunakan, menikmati,  dan  mengambil  hasilnya.  Jika  tidak  demikian,  perikatan  dapat dibatalkan ( vernitigbaar ) ;
e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu  kali  perbuatan  dilakukan  lebih  dari  satu  kali  dapat  mengakibatkan pembatalan perikatan ( vernitigbaar ). 9
Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka  dalam  hal-hal  yang  demikian  itulah  yang  disebut  seorang  debitur  melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi.
Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan overmacht . Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi  berasal  dari bahasa Belanda “ wanprestatie ”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si
9 A.Qirom  Syamsudin  Meliala,  1985, Pokok  Pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta  Perkembangannya , Liberty, Yogyakarta, hlm.27
berutang  (debitur)  tidak  melakukan  apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka  dikatakan  ia melakukan  wanprestasi.  Dengan  demikian,  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  dalam kasus  tersebut  batal  demi  hukum,  karena  BPSK  tidak  berwenang  memberikan  putusan perbuatan melawan huku atas penarikan atau penyitaan benda jakinan karena telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian.
Terkait  perjanjian  kausul  baku  sebagaimana  dasar  gugatan  konsumen  selaku Penggugat  pada  dasarnya  harus  ditolak  oleh  BPSK.  Dalam  hal  ini  perjanjian  baku diperkenankan  dengan  persyaratan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Jika  ada  yang  perlu  dikhawatirkan  dengan  kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi ( exemption clause ) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi,  atau  bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggung  jawab  yang  semestinya dibebankan  kepada  pihak  produsen  (penjual).  Dari  hal  ini  terlihat  bahwa  dengan  adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan  konsumen.  Tercipta  keseimbangan  dalam  posisi  tawar  menawar,  salah  satunya  cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut.
Selain itu bagi pelaku usaha yang akan melakukan penarikan kendaraan yang trjadi karena konsumen melakukan wanprestasi, hendaknya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku walaupun sudah memiliki sertipikat fidusia. Penarikan tersebut dilakukan melalui suatu permohonan ke pengadilan. Setelah permohonan dikabulkan selanjutnya dikeluarkan penetapan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi dibantu oleh pihak Polri, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan baik dan aman serta memenuhi prinsip kepatian hukum

## B. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  penelitian  bahwa Pertama Penarikan kendaraan  oleh  PT.  Arjuna  Finance  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  karena merupakan  hak  pelaku  usaha  karena  telah  terjadi  wanprestasi  dalam  pembayaran  angsuran, sehingga  mengharuskan  konsumen  untuk  menyerahkan  kendaraan  sebagai  jaminan  sesuai perjanjian  pembiayaan  konsumen,  sebagaimana  telah  difidusiakan.  Antara  Penggugat  dan Tergugat telah terjadi kesepakatan hubungan hukum perjanjian kredit pembiayaan konsumen kepemilikan  mobil.  Namun  demikian,  penarikan  kendaraan  tersebut  tidak  sesuai  dengan prosedural  dalam  ketentuan  Pasal  6  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia. Kedua , BPSK tidak berwenang untuk memeriksa
Vol 18 No 3 Januari 2021
perkara perbuatan melawan hukum karena hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa  konsumen  yang  berskala  kecil  dan  bersifat  sederhana,  dan  penyelesaian  sengketa dapat  dilakukan  secara  cepat,  mudah  dan  murah  serta  putusan  BPSK  bersifat  final  dan mengikat,  jika  diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Fungsi  strategis  dari  BPSK  adalah  sebagai instrument hukun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melali konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.
Dalam  kaitannya  dengan  kasus  yang  dikaji,  bahwasanya  perbuatan  Pemohon  Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara a quo adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen,  karena  itu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  tidak  berwenang memeriksa dan mengadili  sengketa a quo . Ketiga, Ratio decidendi Mahkamah Agung sudah tepat dalam mengabulkan kasasi lembaga pembiayaan konsumen atas putusan BPSK,  karena dalam  hal  ini  BPSK  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  perkara  perbuatan  melawan  hukum. Dapat  diketahui  bahwa  Penggugat  selaku  Konsumen  dalam  hal  ini  Carsiti  tidak  memenuhi kewajibannya  yaitu  membayar  cicilan  kredit  pembiayaan  sesuai  dengan  jadwal  pembayaran yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  ditanda  tangani  bersumber  dari  masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia, dimana terbukti setelah menerima  fasilitas  pembiayaan  Pemohon  Kasasi  tidak  membayar  cicilan  sejak  cicilan  ke  15 dari 48 cicilan (per-bulan) sebagaimana disepakati .
Dapat diberikan beberapa saran, bahwa : Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan  teliti  dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian.  Demikian  halnya  dengan  perjanjian pembiayaan  konsumen  hendaknya  harus  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga  tidak  terjadi  wanprestasi  yang  merugikan  orang  lain  yang  mewajibkan  orang  lain tersebut  mengganti  kerugian  tersebut.  Para  pihak  dalam  perjanjian  hendaknya  mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan  kesepakatan  para  pihak. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  di  masa  yang  akan  datang  adalah  dengan  mengoptimalkan  SDM  anggota  BPSK dengan  menambah  kualitas  keilmuan  terutama  mengenai  perlindungan  konsumen  dengan mengikuti pelatihan dan  pendidikan agar dapat memenuhi standart miminal personal majelis anggota  BPSK,  sehingga  tidak  salah  salam  memberikan  putusan.  Diharapkan  dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi
Vol 18 No 3 Januari 2021
kepada  masyarakat  konsumen  agar  tercipta  konsumen  yang  cerdas  dan  mandiri,  termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur :
Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta : Rajawali.
Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter.
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mohammad Idwan Ganie, 2001, Kontrak Leasing , dalam makalah All Lease Finance, Jurnal Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang  Pembiayaan dalam Teori  dan  Praktek , Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Salim  H.S.  2003, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia, Jakarta  :  Sinar Grafika
---------------------, 2003, Hukum Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan , 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bandung: Bina Cipta.
Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan , Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996
Peraturan Perundangan :
Burgerlijk  Wetboek (BW)
Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7
Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  108  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4509)