## SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF
Oleh : Heru Maruta 1

## ABSTRAK
Abu Yusuf  adalah ulama yang  hidup pada tahun  113-182  H/731-798 M, merupakan  seorang  ahli  fiqih  yang  lahir  pada  masa  Ummayah  namun  berkarya dan diakui pada masa Abassiah.  Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Kharaj  yang merupakan  kitab  pertama  memuat  tentang  cara  menghimpun  semua  pemasukan daulah  islamiyah  dan  pos-pos  pengeluaran  berdasarkan  kitabullah  dan  sunnah rasul  saw.  Kitab  ini  berupaya  membangun  sebuah  sistem  keuangan  publik  yang mudah  dilaksanakan  yang  sesuai  dengan  hukum  islam  yang  sesuai  dengan persyaratan  ekonomi  Latar  belakang  pemikirannya  tentang  ekonomi,  setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Yang menjadi kekuatan utama  pemikiran  Abu  Yusuf  adalah  dalam  masalah  keuangan  publik.  Sistem ekonomi  yang  dikehendaki  oleh  Abu  yusuf  adalah  satu  upaya  untuk  mencapai kemaslahatan  ummat.  Kemaslahatan  ini  didasarkan  pada  al-Qur‟an,  al-  Hadits, maupun landasan-landasan lainnya.

## A. Pendahuluan
Kebanyakan dari Mahasiswa saat ini lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh  ekonomi  lainnya  yang  berasal  dari  Barat,  akan  tetapi  kita  belum  tentu mengetahui  bahwa  Islampun  memiliki  para  tokoh ekonomi  awal  (klasik),  seperti al-ghazali,  abu  Ubaid  dan  lain-lain.  Oleh  karenanya  menarik  untuk  dibicarakan satu  tokoh  ekonomi  Islam  yang  brillian  di  masanya,  yaitu  Abu  Yusuf,  yang terkenal  dengan  kitab  Kharaj-nya  ( Manual  on  Land  Tax) yang  hidup  pada  masa daulah Abbassiah yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.
Selain itu ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal  yang  tiba-tiba  datang  begitu  saja.  Karena  yang  sudah  kita  ketauhi  dari paragraph diatas , bahwa terdapat tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang mana konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam  yang bersumber dari  Al Qur‟an dan Hadis  Nabi  saw.  Sebagaiman  tokoh  yang  akan  dibahas  dalam  makalah  ini  yaitu Abu  Yusuf,  beliau  telah  memberikan  kontribusi  pemikiran  ekonomi.  Beliau merupakan  seorang  tokoh  muslim  pertama  yang  menyinggung  masalah mekanisme pasar. Makalah ini akan berusaha mengangkat tentang bagaimanakah pemikiran ekonomi beliau.
Adapun  pembahasan  dalam  makalah  ini  akan  diawali  dengan  Sekilas tentang  Abu  Yusuf,  Kitab  al-Kharaj,   Latar  Belakang  Pemikiran  Ekonomi  Abu Yusuf, Mekanisme Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Sistem Ekonomi Abu Yusuf, Tujuan Kebijakan ekonomi Abu Yusuf.
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.

## B. Uraian

## 1. Sekilas Tentang Abu Yusuf
Abu  Yusuf  (113-182  H/731-798  M)  merupakan  seorang  fukaha  yang sesungguhnya  lahir  di  masa  Ummayyah,  namun  mulai  berkarya  dengan  kualitas yang diakui di masa Abassiyah. 2
Adapun  nama  panjang  dari  Abu  yusuf  adalah  Imam  Abu  Yusuf  Ya‟qub bin  Ibrahim  bin  Habib  al-anshari  al-jalbi  al-Kufi  al-Baghdadi.  Di  panggil  al- anshari  karena  ibunya  masih  keturunan  dari  salah  seorang  sahabat  Rasulullah Saw.,  Sa`ad  Al-Anshari. Beliau  dilahirkan  di  kota  Kufa.  Pada  masa  kecilnya, Imam  Abu  Yusuf   memiliki  ketertarikan  yang  kuat  pada  ilmu  pengetahuan, terutama  pada  ilmu  hadis.  Abu  Yusuf  menimba  berbagai  ilmu  kepada  banyak ulama  besar,  seperti  Abu  Muhammad  atho  bin  as-Saib  Al-kufi,  Pendidikannya dimulai  dari  belajar  hadits  dari  bebearapa  tokoh.  Ia  juga  ahli  dalam  bidang  fiqh, beliau  belajar  dari  seorang  guru  yang  bernama  Muhammad  Ibnu  abdur  Rohman bin  Abi  laila  yang  lebih  di  kenal  dengan  nama  Ibn  Abi  Laila.selam  tujuh  belas tahun  Abu  Yusuf  tiada  henti-hentinya  belajar  kepada  Abu  hanifa,  iapun  terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa.  Adapun buku-buku yang pernah ditulis Abu Yusuf seperti:
a. kitab al-Atsar
b. kitab ikhtilaf Ibni Abi Hanifa wa Laila
c. Kitab ar-Radd ala al-Siyar Auza`i
d. Kitab al-Kharaj.
Buku  yang  disebutkan  terakhir  ini  merupakan  buku  yang  paling  popular  dari kepopuleran  buku-bukunya  yang  lain.  Dengan  buku  ini  dia  dianugerahi  sebagai Ulan fikih dan ahli ekonomi klasik muslim. 3

## 2. Kitab al-Kharaj
Pemikiran  ekonomi  Abu  Yusuf  tertuang  pada  karangan  terbesarnya yakni kitab al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah harun al-Rasyid  tentang  ketentuan-ketentuan  agama  Islam  yang  membahas  masalah perpajakan,  pengelolaan  pendapatan  dan  pembelanjaan  publik.  Abu  Yusuf menuliskan  bahwa  Amir  al-Mu‟minin  telah  memintanya  untuk  mempersiapkan sebuah  buku  yang  komprehensif  yang  dapat  digunakan  sebagai  petunjuk pengumpulan  pajak  yang  sah,  yang  dirancang  untuk  menghindari  penindasan terhadap rakyat.
Al-Kharaj  merupakan  kitab  pertama  yang  menghimpun  semua pemasukan daulah islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah  rasul  saw.  Dalam  kitab  ini  dijelaskan  bagaimana  seharusnya  sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling
2 Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: KPMG, 2007), h. 185.
3 http://www.islamic economic abu yusuf, business, and finance.com diakses pada tanggal 2 Desember 2014.
tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal  dapat  direalisasikan  bagi  kemaslahatan  warga  Negara.  Kitab  ini  dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern.
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  kitab  al-Kharaj  sangat  pragmatis  dan bercorak  fiqh.  Kitab  ini  berupaya  membangun  sebuah  sistem  keuangan  publik yang  mudah  dilaksanakan  yang  sesuai  dengan  hukum  islam  yang  sesuai  dengan persyaratan  ekonomi.  Abu  Yusuf  dalam  kitab  ini  sering  menggunakan  ayat-ayat Al Qur‟an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai  acuannya  sehingga  membuat  gagasan-gagasannya  relevan  dan  mantap 4 . Misalnya  Abu  yusuf  dalam  kitabnya  al-Kharaj mengomentari  perbuatan  khalifah Umar  dengan  mengatakan:  pendapat  Umar  ra  yang  menolak  pembagian  tanah kepada penakluknya tersebut, adalah sesuai dengan keterangan al-Qur`an yang di ilhamkan  Allah  kepadanya  dan  merupakan  taufiq  dari  Allah  kepadanya  dalam tindakan  yang  diambilnya  dalam  keputusan  ini  dinyatakan  bahwa  kekayaan tersebut  adalah  untuk  seluruh  umat  Islam.  Sedangkan  pendapatnya  yg menegaskan  bahwa  penghasilan  tanah  tersebut  harus  di  kumpulkan  kemudian dibagi  kepada  kaum  muslimin,  juga  membawa  manfaat  yang  luas  bagi  mereka semua 5 . Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf  dalam perekonomian, dapat disimpulkkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam al-Kharaj  yang  dapat  disebut  sebagai  bentuk  pemikiran  ekonomi  kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapat negara dan pengeluaran 6 .
Penamaan  al-Kharaj  terhadap  kitab  ini,  dikarenakan  memuat  beberapa persoalan  pajak,  jizyah.  Kaum  non  muslim  wajib  membayar  jizyah,  namun  jika mereka  meninggal  maka  jizyah  tersebut  tidak  boleh  dibayar  oleh  ahli  warisnya. Jizyah dalam terminologi konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan negara islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non  muslim  yang  ikut  berperang  ,  maka  bagi  mereka  tidak  dibebankan  untuk membayar  jizyah. Berdasarkan  klasifikasi  strata  masyarakat  maka  jizyah  bagi golongan  kaya  sebesar  4  dinar,  golongan  menengah  2  dinar  dan  kelas  miskin  1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar jizyah, beliau menyatakan bahwa dalam  menarik  jizyah  dari  orang-orang  non  muslim  tidak  perlu  dengan  cara kekerasan  tetapi  dengan  cara  yang  kekeluargaan  yakni  memberlakukan  mereka layaknya  teman,  karena  hal  ini  dapat  member  pengaruh  positif  yaitu  bertambah simpatinya  kaum  non  muslim  terhadap  Islam.,  serta  masalah-masalah pemerintahan. Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :
a. Tentang  pemerintahan,  seorang  khalifah  adalah  wakil  Allah  di  bumi  untuk melaksanakan  perintah-Nya.  Dalam  hubungan  hak  dan  tanggung  jawab pemerintah  terhadap  rakyat.  Kaidah  yang  terkenal  adalah  Tasharaf  al-imam manuthum bi al-Maslahah.
4 http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran ekonomi abu yusuf. html diakses pada tanggal   2 Desember 2014.
5 Yusuf al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Perekonomian (Jakarta: Rabbani press: 1997), h. 431
6 Akmal Azhar, dkk, Dasar-dasar Ekonomi Islam (Bandung: Cipta Pustaka Media: 2006), h. 223.
b. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.
c. Tentang  pertanahan;  tanah  yang  diperoleh  dari  pemberian  dapat  ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
d. Tentang  perpajakan  ;  pajak  hanya  ditetapkan  pada  harta  yang  melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang subhat. Kesalahan  dalam  mengampuni  lebih  baik  dari  pada  kesalahan  dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

## 3. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf
Latar  belakang  pemikirannya  tentang  ekonomi,  setidaknya  dipengaruhi beberapa  faktor,  baik  intern  maupun  ekstern. Faktor  intern  muncul  dari  latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari,  setting  sosial  dalam  penetapan  kebijakan  yang  dikeluarkannya,  tidak  keluar dari  konteksnya.  Ia  berupaya  melepaskan  belenggu  pemikiran  yang  telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid.
Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan  masyarakat  terhadap  kebijakan  khalifah  yang  sering  menindas rakyat.  Ia  tumbuh  dalam  keadaan  politik  dan  ekonomi  kenegaraan  yang  tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting  sosial  seperti  itulah  Abu  Yusuf  tampil  dengan  pemikiran  ekonomi  al- Kharaj 7 .
Penekanan  terhadap  tanggung  jawab  penguasa  merupakan  tema pemikiran  ekonomi  Islam  yang  selalu  dikaji  sejak  awal.  Tema  ini  pula  yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti  Abbasiyah,  Khalifa  Harun  Al-Rasyid.  Di  kemudian  hari,  surat  yang membahas  tentang  pertanian  dan  perpajakan  tersebut  dikenal  sebagai  kitab  al- Kharaj.
Abu  Yusuf  cenderung  menyetujui  negara  mengambil  bagian  dari  hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang  lebih  besar  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  memperluas  tanah garapan.
Dalam  hal  pajak,  ia  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  yang  jelas  yang berabad-abad  kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai canons  of taxation . Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak  dan  sentralisasi  pembuatan  keputusan  dalam  administrasi  pajak  adalah beberapa  prinsip  yang  ditekankannya 8 .  Misalnya  abu  Yusuf  juga  mengangkat
7 Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf , makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2 .
8 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: RGP: 2004), h.14-15.
kisah  khalifah  Umar ibn  Khattab  yang  menghadapi  kaum  nasrani  bani  Tlaghlab. Mereka ádalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan  mereka  sebagai  musuh  (karena  tidak  mau  membayar  pajak),  maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak.
Mendengar  hal  itu  pada  mulanya  khalifah  Umar  menolak  usulan  ini, tetapi  kemudian  hari  justru  menyetujuinya,  sebab  di  dalamnya  terdapat  unsur mengais  manfaat  dan  mencegah  mudharat 9 .  Sebagai  contoh  dalam  sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.
Dalam  bukunya  kitab  al-Kharaj,  Abu  Yusuf  menguraikan  kondisi- kondisi untuk perpajakan, yaitu:
a. Charging a justifiable minimum (harga minimum yang dapat dibenarkan)
b. No oppression of tax-payers (tidak menindas para pembayar pajak)
c. Maintenance of a healthy treasury , (pemeliharaan harta benda yang sehat)
d. Benefiting  both  government  and  tax-payers (manfaat  yang  diperoleh  bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
e. In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring  the  one  that  benefits  tax-payers (pada  pilihan  antara  beberapa alternatif peraturan yang memeliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak 10 .
Abu  Yusuf  dengan  keras  menentang  pajak  pertanian.  Ia  menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap ( lump  sum  system )  atas  tanah  menjadi  pajak  proporsional  atas  hasil  pertanian.
Sistem  proporsional  ini  lebih  mencerminkan  rasa  keadilan  serta  mampu menjadi automatic  stabilizer bagi  perekonomian  sehingga  dalam  jangka  panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam 11.
Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan:
“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan  lebih  banyak  bagi  keuangan  negara  dan  yang  paling  tepat untuk  menghindari  kezaliman  terhadap  pembayar  pajak  oleh  para pengumpul  pajak  adalah  pajak  pertanian  yang  proporsional. Sistem  ini akan  menghalau  kezaliman  terhadap  para  pembayar  pajak  dan menguntungkan keuangan negara”. 12
Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan,
9 Yusuf al-Qardhawi, Karakteristik Islam (Jakarta: Rabbani press: tthn), h. 296
10 http://www.islamic-world.net/economics/al_kharaj.htm diakses pada tanggal 5 Desember 2014
11 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2008), h.107.
12 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran .... Opcit. h.245.
sehingga  sistem  ini  akan  mendorong  para  petani  untuk  memanfaatkan  tanah tandus  dan  amati  agar  memperoleh  bagian  tambahan.Dalam  menetapkan  angka Abu  Yusuf  menganggap  sistem  irigasi  sebagai  landasannya,  perbedaan  angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:
a. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
b. 30  %  dari  produksi  yang  diairi  secara  artificial  1/3  dari  produksi  tanaman (pohon  palm,  kebun  buah-buahan  dan  sebagainya)  ¼  dari  produksi  tanaman musim panas.
Dari  tingkatan  angka  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Abu  Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar  pajak,  beliau  menganjurkan  menetapkan  angka  berdasarkan  kerja  dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman 13 .
Abu Yusuf  wrote too that all persons had the right to use water from the great rivers. But if the canal excavated passed through land belonging to others, then  those  who  benefited  from  this canal  might  have to  pay  compensation  like  a monthly charge (Abu Yusuf juga menjeaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan milik orang lain, kemudian ini  dimanfaat dari kanal tersebut harus membayar kopensasi seperti membayar iuran setiap bulan) 14 .
Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf  ialah pada masalah pengendalian  harga  (tas`ir).  Ia  menentang  penguasa  yang  menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Dalam hal ini beliau mengutip hadis-hadis rasulullah saw yang menyatakan bahwa “tinggi dan rendahnya barang merupakan  bagian  dari  keterkaitan  dengan  keberadaan  Allah,  dan  kita  tidak  bias mencampuri  terlalu  jauh  bagian  dari  ketetapan  tersebut  ”  (Riwayat  Abdu  a- Rahman  bin  Abi  Laila  dari  Hikam  bin  „Utaibah)  dan  hadis  yang  menyatakan “Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga suatu barang punya kaitan erat dengan  kekuasaan  Allah  swt.  Aku  berharap  dapat  bertemu  dengan  Tuhanku  di mana  salah  seorang  diantara  kalian  tidak  akan  menuntutku  karena  kezhaliman” (Hadis Tsabit Abu Hamzah al-Yamani dari Salim bin Abi Ja‟ad) dan “…Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan  dapat  menemui  Tuhanku  dimana  salah  seorang  di  antara  kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam hal darah dan harta” (Riwayat Sufyan bin  Uyainah,  dari  Ayub  dari  Hasan).  Abu  yusuf  menyatakan  bahwa  hasil  panen yang  berlimpah  bukan  bukan  alasan  Untuk  menurunkan  harga  panen  dan, sebaliknya., kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat abu Yusuf  ini  merupakan  hasi  observasi.  Fakta  dilapangan  menunjukkan  bahwa  ada kemungkinan  kelebihan  hasil  dapat  berdampingan  dengan  harga  yang  tinggi  dan kelangkaan  dengan  harga  yang  rendah.  Namun  disisi  lain,  abu  Yusuf  juga  tidak menolak  peranan  permintaan  dan  penawaran  dalam  penentuan  harga 15 .  tapi kelihatannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa kenyataannya Abu Yusuf ingin
13 http://www.hermaninbissmillah.blogspot .com/2009/11/pemikiran ekonomi abu yusuf. html diakses pada tanggal 10 Desember 2014.
14 http://www.islamic-world.net/economics/al_kharaj.htm diakses pada tanggal  5 Desember 2014.
15 Adiwarman Azwar Karim, Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran .... Opcit h.15
mengatakan  bahwa  pada  kenyataannya  harga  tidak  hanya  bergantung  pada kekuatan  penawaran  tetapi  juga  permintaan.  Karena  itu  peningkatan  atau penurunan  harga  tidak  selalu  berhubungan  dengan  penurunan  atau  peningkatan dalam  produksi.  Secara  tegas  ia  mengatakan  ada  beberapa  variabel-variabel  lain yang  mempengaruhi,  namun  beliau  tidak  menjelaskan  secara  rinci,  variabel- variabel apa saja itu. 16
Tapi  bias  dari  variabel  itu  adalah  pergeseran  dalam  permintaan  atau jumlah  uang  yang  beredar  di  suatu  Negara,  atau  penimbunan  dan  penahanan barang, atau semua hal tersebut. Menurut Siddiqi sebagaimana yang  telah dikutip oleh Adiwarman bahwa ucapan Abu yusuf harus diterima sebagai pernyataan dari hasil  pengamatan  pada  saat  itu,  yakni  keberadaan  yang  bersamaan  antara melimpahnya  barang  dan  tingginya  harga  serta  kelangkaan  barang  dan  harga rendah.
Dapat  dilihat  bahwa  pemikiran  Abu  Yusuf  menggambarkan  adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf  lebih  banyak  mengedepankan  ra‟yu  dengan  menggunakan  perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan „ammah sebagai tujuan akhir hukum 17
Penting  diketahui,  para  penguasa  pada  periode  itu  umumnya memecahkan  masalah  kenaikan  harga  dengan  menambah  suplai  bahan  makana dan  mereka  menghindari  kntrol  harga.  Kecendrungan  yang  ada  daam  pemikiran ekonomi  adalah  membersihkan  pasar  dari  praktek  penimbunan,  monopoli,  dan pratek  korup  lainnya  dan  kemudian  membiarkan  penentuan  harga  kepada kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Abu  Yusuf  tidak  dikecualikan  dalam  hal kecenderungan ini 18.

## 4. Mekanisme Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf
Adapun  yang  menjadi  kekuatan  utama  pemikiran  Abu  Yusuf  adalah dalam  masalah  keuangan  publik.  Dengan  daya  observasi  dan  analisisnya,  Abu Yusuf  menguraikan  masalah  keuangan  dan  menunjukkan  beberapa  kebijakan yang harus diadobsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara  melakukan  campur  tangan  atas  proses  ekonomi.  Bagaimana  mekanisme pengaturan  tersebut  dalam  menentukan    tingkat  pajak  yang  sesuai  dan  seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi.
Sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang  diinginkan  oleh  kebijaksanaan  umum.  Untuk  dapat  mewujudkan  keadaan tersebut Abu Yusuf meletakkan beberapa macam mekanisme, yakni:
16 Mustafa Edwin, Pengenalan Eksklusif ...Opcit. h. 186
17 http://www.hermaninbissmillah.blogspot .com/2009/11/pemikiran ekonomi abu yusuf. html diakses pada tanggal 5 Desember 2014.
18 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran ....Opcit., h.15
a. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqosomah .
Wazifah dan muqosomah merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan  pajak. Wazifah memberikan  arti  bahwa  sistem  pemungutan  yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan  jumlah  yang  sama  secara  keseluruhan,  sedangkan Muqosomah merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  diberlakukan  berdasarkan  nilai  yang tidak  tetap  (berubah)  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  dan persentase  penghasilan  atau  pajak  proporsional,  sehingga  pajak  diambil  dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat 19 .
Berkaitan dengan ini Abu Yusuf mengatakan; Saya mendapat pertanyaan mengenai  pajak  dan  pengumpulannya  di  Sawad.  Saya  mengumpulkan  pendapat orang-orang  di  lapangan  dan  mendiskusikan  permasalahan  tersebut  bersama mereka,  dan  tak  satupun  yang  gagal  dalam  pelaksanaanya,  kemudian  saya menanyakan  tentang  kharaj  yang  ditetapkan  (tauzif)  oleh  umar  bin  Khatab,  dan tentang  kapasitas  tanah  yang  dikenai  pajak  (wazifah)  mereka  (orang-orang  yang dikumpulkan untuk bermusyawarah) tersebut mengungkapkan, bahwa belakangan ini  tanah-tanah  subur  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  tanah-tanah  yang  tidak subur,  dan  mereka  juga  mengungkapkan  banyaknya  tanah  sisa  yang  tidak dikerjakan  (nonproduktif)  dan  sedikitnya  tanah  garapan  yang  digunakan  sebagai subyek  kharaj.  Menurut  pandangan  mereka  ,  jika  tanah  yang  tidak  digarap  yang kami miliki akan dikenakan kharaj seperti halnya tanah garapan yang subur, maka kami  tidak  akan  bisa  mengerjakan  tanah  atau  lahan-lahan  yang  ada  sekarang, lantaran ketidakmampuan kami untuk membayar kharaj terhadap tanah yang non- produktif  tersebut,  dan  jika  tanah  tersebut  tidak  dikelola  dalam  waktu  seratus tahun,  maka  ia  tetap  akan  menjadi  subyek  kharaj  atau  tetap  tidak  akan  pernah digarap  selamanya,  dan  jika  memang  demikian  halnya  maka  bagi  orang-orang yang  menggarap  tanah  ini  untuk  keperluan  sehari-hari  tidak  bisa  dikenai  kharaj. Konsekuensinya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam 20 .
Abu  Yusuf  dalam  membenahi  sistem  perekonomian,  ia  membenahi  mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin.
b. Membangun fleksibilitas sosial
Problematika  muslim  dan  non-muslim  juga  tidak  lepas  dari  pembahasan Abu Yusuf,  yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak.  Abu  Yusuf  memandang  bahwa  warga  negara  sama  dihadapan  hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang  yang  tidak  memiliki  kapasitas  hukum  secara  penuh,  yaitu  Harbi, Musta‟min,  dan  Dzimmi.  Kelompok  Musta‟min  dan  Dzimmi  adalah  kelompok asing  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan  Islam  dan  membutuhkan  perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang
19 ibid.
20 Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi ... Opcit., h. 15.
berlaku.  Perhatian  ini  diberikan  Abu  Yusuf  dalam  rangka  memberi  pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapam pajak jiz‟ah. Pembayaran  jiz‟ah  oleh  non-muslim,  bukanlah  sebagai  hukuman  atas ketidakpercayaan  mereka  terhadap  Islam,  sebab  hal  iti  bertentangan  dengan  al- Qur‟an (2): 256 ; tidak ada paksaan dalam agama . Jiz‟ah tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni.
Berkaitan  dengan  jiz‟ah  ini,  Abu  Yusuf  secara  khusus  membahasnya  yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan “siapa saja yang memaksa warga  yang  bukan  muslim,  atau  meminta  pajak  kepada  mereka  di  luar kemampuannya,  maka  aku  termasuk  golongannya.  Jiz‟ah,  jika  dihadapkan  pada konteks  realitas  sosial  ekonomi  masyarakat,  maka  pertimbangan  persentase berdasarkan  pendapat  Abu  Yusuf  di  atas  kiranya  lebih  mengarah  pada  tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi,.
Hal  ini  dilakukan  sebagai  ukuran  material  dan  kemampuan  masyarakat  dalam menunaikan  kewajibannya  sebagai  warga  Negara.  Pemahaman  fleksibilitas  yang dibangun  Abu  yusuf  juga  terlihat  dari  sikapnya  yang  toleran  pada  non-Muslim dalam  memberi  izin  melakukan  transaksi  perdagangan  di  wilayah  kekuasaan Islam.  Hal  lain,  yang  dilakukan  Abu  Yusuf  adalah  menolak  pendapat  yang melarang  pedagang  Islam  untuk  berdagang  di  wilayah  Dar  al_harbi.  Hal  ini dilakukan  guna  membuka  peluang  untuk  kontribusi  bagi  pembangunan  dan penyebaran  tekhik  perdagangan  ke  seluruh  dunia,  seperti  Cina,  Afrika,  Asia Tengah, Asia Tenggara dan Turki. Dari sikap Abu Yusuf di atas, terlihat bahwa ia memperhatikan  hubungan  baik  antar  Negara,  pengembangan  ekonomi perdagangan, serta upaya mensikapi perekonomian masyarakat sebagai antisipasi jika terjadi krisis kebutuhan pokok 21 .
c. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan.
Menurut  Abu  Yusuf  pembangunan  sistem  ekonomi  dan  politik,  mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian  yang  paling  penting  guna  mencapai  perwujudan  ekonomi  yang  adil  dan manusiawi 22 .
d. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom
Abu  Yusuf  menciptakan  sistem ekonomi  yang  otonom  (tidak  terikat  dari intervensi  pemerintah).  Perwujudannya  nampak  dalam  pengaturan  harga  yang bertentangan dengan hukum supply and demand.
Selain  itu  semua,  Abu  Yusuf  juga  memberikan  beberapa  saran  tentang cara-cara  memperoleh  sumber  pembelanjaan  untuk  jangka  panjang,  seperti membangun  jembatan  dan  bendungan  serta  menggali  saluran-saluran  besar  dan kecil.  Ketika  berbicara  tentang  pengadaan  fasilitas  infrasstruktur,  Abu  Yusuf
21 ibid. , h. 6-7 22 ibid.
menyatakan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk  memenuhinya  agar  dapat meningkatkan  produktivitas  tanah,  kemakmuran  rakyat  serta  pertumbuhan ekonomi.  Ia  berpendapat  bahwa  semua  biaya  yang  dibutuhkan  bagi  pengadaan proyek  publik.  Selain  di  bidang  keuangan  publik,  Abu  Yusuf  juga  memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga 23 , seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya .

## 5. Sistem Ekonomi Abu Yusuf
Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur‟an, al- Hadits,  maupun  landasan-landasan  lainnya. Hal  inilah  yang  nampak  dalam pembahasannya  kitab  al-Kharaj.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  oleh  Abu  Yusuf adalah, yang dalam termiologi fiqh disebut dengan Maslahah/ kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok.
Secara  mikro  juga  diharapkan  bahwa  manusia  dapat  menikmati  hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan  diatur  dengan  tatanan  masyarakat  yang  saling  menghargai  antar  masyarakat yang  satu  dengan  masyarakat  yang  lainnya.  Ukuran  maslahah,  menurut  Abu Yusuf  dapat  diukur  dari  beberapa  aspek,  yaitu  keseimbangan,  (tawazun), kehendak bebas (al-Ikhtiar), tanggung jawab/keadilan (al-„adalah/accountability), dan berbuat baik (al-Ikhsan). Jika konsepsi maslahah yang dipakai oleh Abu yusuf adalah  konsepsi  As-Syatibi,  maka  teori  analalisis  ekonominya  dikategorikan sebagai bentuk dari al_maslahah al-Mu‟tabarah 24.
Selain itu Konsep  maslahah  ummat  seperti  ini  jika  dikembangkan  dalam  wacana ekonomi  masa  sekarang  dan  mendatang  adalah  sangat  memungkinkan.  Hal  ini nampak,  selain  dari  struktur  bangunan  pemikirannya  yang  berangkat  pada pengembangan  moral  etis  agamis,  juga  terlihat  dari  filterisasi  at-Tawazun, alikhtiyar,  al-„adalah,  al-Ikhsan,  yang  memungkinkan  etika  ekonomi  bergerak lebih  leluasa  dan  ideal  dalam  dinamika  sosio  cultural  masyarakat  tanpa  harus meninggalkan bagian normatifitas transendental ajaran agama 25 .
Dalam hal yang berhubungan pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu Tasrruf al-Imam `ala Ra`iyyah Manutun bi al-Mashlaha (setiap tindakan pemerintah yang bertkaitan dengan rakyat senantiasa terkait  dengan  kemaslahatan  mereka).ia  menekankan  pentingnya  sifat  amanah dalam  mengelola  uang  negara,  uang  negara  bukan  milik  khalifah,  tetapi  amanat allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab 26 .
Dengan melihat dari bagaimana kebijakan Abu yusuf dalam hal ekonomi, menunjukkan  bahwa  perkembangan  pemikiran  ekonomi  dalam  islam  telah memberikan  suatu  pencerahan.  Melihat  dari  bagaimana  pendapat  Abu  yusuf tentang fluktuasi harga memberikan kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada
23 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran .... Opcit. , h.235-236
24 Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi .... Opcit., h. 2-3 25 Ibid ., 26 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi . .. Opcit. , h.107
belum tentu bias diterima, tergantung pada keadaan dan situasi yang terjadi pada suatu tenpat.
Dengan  pemikiran  ekonomi  Abu  Yusuf   ini  hendaklah  dapat  mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi, karena hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  manusia  tersebut  telah  di  jelaskan hukumnya didalam Al-Qur`an dan Hadis. Selain mendapat kesejahteraan di dunia, kita juga akan mendapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan (mashlahah itu  terbagi  dalm  dua  komponen  yaitu;  manfaat  dan  berkah.  Yang  mana  berkah tersebut  dapat  diperoleh  dengan  menerapkan  prinsip  dan  nilai  Islam  dalam kegiataan ekonominya.

## C. Kesimpulan
Abu  Yusuf  (113-182  H/731-798  M)  merupakan  seorang  fukaha  yang sesungguhnya  lahir  di  masa  Ummayyah,  namun  mulai  berkarya  dengan  kualitas yang  diakui  di  masa  abassiyah.  Adapun  nama  panjang  dari  Abu  yusuf  adalah Imam  Abu  Yusuf  Ya‟qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  al-anshari  al-jalbi  al-Kufi  al- Baghdadi.
Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang  pada karangan terbesarnya  yakni kitab  al-Kharaj.  Al-Kharaj  merupakan  kitab  pertama  yang  menghimpun  semua pemasukan daulah islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah  rasul  saw.  Dalam  kitab  ini  dijelaskan  bagaimana  seharusnya  sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara.
Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :
1. Tentang pemerintahan
2. Tentang keuangan
3. Tentang pertanahan
4. Tentang peradilan
Latar  belakang  pemikirannya  tentang  ekonomi,  setidaknya  dipengaruhi beberapa  faktor,  baik  intern  maupun  ekstern.  Faktor  intern  muncul  dari  latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor ekstern, adanya  sistem  pemerintahan  yang  absolute  dan  terjadinya  pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat.
Adapun  yang menjadi kekuatan utama pemikiran abu yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi  mekanisme  ekonomi  dengan  jalan  membuka  jurang  pemisah  antara kaya dan miskin.
Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur‟an, al- Hadits,  maupun  landasan-landasan  lainnya.  Hal  inilah  yang  nampak  dalam pembahasannya  kitab  al-Kharaj.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  oleh  Abu  Yusuf adalah, yang dalam termiologi fiqh disebut dengan Maslahah/ kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok.
Tujuan  kebijakan  ekonomi  Abu  Yusuf  adalah  untuk  mencapai  maslahah „ammah.  Maslahah  adalah  kesejahteraan yang  sifatnya  individu  (mikro)  maupun golongan (makro).
Model  pemikiran  Abu  Yusuf  adalah  berbentuk  pemikiran  ekonomi kenegaraan,  mengupas  tentang  kebijakan  fiskal,  yang  berkenaan  dengan pendapatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi, Yusuf. Karakteristik Islam . Jakarta : Rabbani Press, 1997.
__________,  Yusuf. Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian . Jakarta : Rabbani Press, 1997.
Azhari Akmal Tarigan dkk., Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007.
__________., Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam .  Bandung:  Cipta  Pustaka  Media, 2006.
Edwin,  Mustafa  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam .Jakarta:  Kencana Pendana Media Group, 2007.
http://www.hermaninbissmillah.blogspot  .com/2009/11/pemikiran  ekonomi  abu yusuf. Html.
http://www.islamic-world.net/2010/16/economics/al_kharaj.htm
http://www.islamic  economic  abu  yusuf,  business,  and finance.com  (23  februari 2010).
Karim,  Adiwarman  Azhar. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, Ed.  Ke-2 . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
P3EI UII Yogyakarta. Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Rahmawati, Naili, Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi Abu Yusuf , 03 Rabiul Awal 1431 H, Mataram.