## ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP KAFALAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI BANDA ACEH: STUDI TERHADAP PENYELESAIAN KONTRA GARANSI SEKTOR KONSTRUKSI

## Hamdani
Jurusan Muamalah Wa al-Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: hamdani@gmail.com
ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji prosedur pemberian bank garansi di Bank  Syari’ah  Mandiri  (BSM)  Banda  Aceh.  Secara  khusus,  artikel  ini  menganalisis  pengaplikasian konsep  kafalah  dalam  penyelesaian  kontra  garansi  untuk  sektor  konstruksi  pada  BSM  tersebut. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait  dan  studi  dokumentasi terhadap bahan-bahan yang relevan dengan bidang penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan cara pemaparan data yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian garansi di BSM Banda Aceh, nasabah diharuskan  untuk  memiliki  jaminan  tender,  jaminan  pelaksanaan,  jaminan  uang  muka,  dan  jaminan pemeliharaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah.  Dalam penyelesaian  kontra  garansi  untuk  sektor  konstruksi,  pihak  bank  meminta  kepada  ‘ ashil untuk  segera membayar  kekurangan  dananya  yang  telah  diubah  menjadi  pembiayaan qardh dengan  persetujuan ’ ashil . Apabila pihak ‘ ashil tidak mau mengganti atau tidak menyetujui kekurangan dana tersebut dirubah menjadi pembiayaan qardh maka berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/V/2000 diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Secara umum, penerapan konsep kafalah dalam penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada BSM Banda Aceh telah memenuhi unsur-unsur yang dibolehkan dalam ekonomi Islam  terutama  karena  unsur  kemaslahatan  dan  urgensitas  dalam  melakukan  berbagai  aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi.
Keywords : Bank Garansi, Kontra Garansi, Jaminan Kerjasama, Hukum Islam, Kafalah
ABSTRACT  - The  study  in  general  aims  to  study  the  procedure  of  bank  guarantee  in  Bank  Syariah Mandiri  (BSM)  Banda  Aceh.  In  specific,  this  article  analyzes  the  implementation  of  kafalah  concept  in resolving counter-guarantee for construction sector in the BSM. The data was gathered through interview with  related  parties  and  documentation  study  of  relevant  literatures.  The  collected  data  was  then analyzed using descriptive analysis  which included exposing, interpretation, and analysis. The findings show that in order to be approved for the product, customers are required to provide  cash guarantees that cover tender, performance, cash advance, and maintenance with a minimum deposit is 10% of the total required amount of financing. In solving the counter-guarantee for the construction sector, the bank asked customers to immediately pay the shortage funds that has been converted to qardh financing in customers’ consent. In case of they do not wish repay or do not accept the convertion, the resolution has to  be  seek  through  Badan  Arbitrase  Syariah  as  governed  by  National  Sharia  Board  No.11/DSN- MUI/V/2000.  In  general,  the  implementation  of  kafalah  concept  in  solving  the  counter-guarantee  for construction  sector  in  BSM  Banda  Aceh  has  fulfilled  shariah  compliance  especially  the  maslahah element. It was urgently needed in conducting various economics activities.
Keywords : Bank Guarantees, Counter-Guarantee, Assurance of Cooperation, Islamic Law, Kafalah
2 Hamdani | Mekanisme Penyelesaian Kontra Garansi_

## PENDAHULUAN
Peranan utama bank  adalah sebagai  perantara  keuangan antara para penabung dengan  para  investor  (perusahaan)  (Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  1984).  Di samping  hal  di  atas,  bank  juga  menawarkan  sejumlah  pelayanan  lain  kepada para nasabah. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah bank garansi. Bank garansi  adalah  salah  satu  jasa  yang  diberikan  oleh  bank  berupa  jaminan pembayaran  sejumlah  tertentu  uang  yang  akan  diberikan  kepada  pihak  yang menerima  jaminan,  hanya  apabila  pihak  yang  dijamin  melakukan  cidera  janji (Esther Dwi Magfirah , 2008). Perjanjian bisa berupa perjanjian jual-beli, sewa, kontrak-mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah.
Bagi  orang-orang  yang  bergerak  di  bidang  usaha  konstruksi,  istilah  Bank Garansi  tidak  asing  lagi.  Pada  saat  ingin  mengikuti  tender,  pimpinan  proyek mensyaratkan untuk memberikan Bank Garansi Tender ( Tender Bond ) sebagai persyaratan  untuk  ikut  tender.  Jika  jumlahnya  relatif  kecil,  biasanya  kontra garansi  dapat  menggunakan  uang  tunai  atau  tabungan  terbeku.  Namun  jika seseorang  menang  dalam  proyek  yang  diikuti,  maka  ia  harus  menyerahkan Performance  Bond (Bank  Garansi  Pelaksanaan),  untuk  menjamin  bahwa memang ia mampu melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut.
Biasanya  dalam  SPP/SPK  (Surat  Perjanjian  Pemborongan/Surat  Perjanjian Kontrak)  telah  ditentukan,  bahwa  nasabah  (tender)  berhak  mendapat  uang muka sebesar 20% (misalnya), dengan syarat harus menyerahkan jaminan uang muka atau Advance Payment Bond . Dengan uang muka tersebut, pihak tender sudah  mulai  bisa  mengerjakan  proyek.  Apabila  usaha  nasabah  dinilai  layak oleh  bank,  maka  bank  dapat  memberikan  kredit  konstruksi,  yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka untuk menyelesaikan proyek ( Edratna , 2009).
Jasa Garansi Bank yang dilaksanakan oleh Bank Syari’ah Mandiri Banda Aceh merupakan bentuk kerjasama dengan menggunakan sistem kafalah ( guaranty ), yaitu  merupakan  akad  jaminan  satu  pihak  kepada  pihak  lain  dengan mengalihkan  tanggung  jawab  seseorang  yang  dijamin  dengan  berpegang kepada  tanggung  jawab  orang  lain  sebagai  penjamin.  Dalam  pengertian  lain ialah  jaminan  yang  diberikan  oleh  penanggung  kepada  pihak  ketiga  untuk memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung.  Adapun  aplikasi kafalah dalam  perbankan  adalah  untuk  membuat  garansi  atas  suatu  proyek ( performance  bonds ),  kemudian  ikut  berpartisipasi  dalam  tender  ( tender
bonds ),  serta  membuat  garansi  atas  pembayaran  utang  ( payment  bonds )  dan untuk membuat garansi penawaran ( bid bonds ).
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penulis dengan salah seorang staf  di  Bank  Syari’ah  Mandiri  Banda  Aceh  dan  seorang  kontraktor  yang bekerja  di  bidang  sektor  konstruksi,  setiap  kontraktor  yang  ingin  mengikuti tender  atau  mengadakan  proposal  untuk  proyek  pembangunan,  kontraktor biasanya akan mengambil cicilan dana di Bank Garansi Tender ( Tender Bond ) sebagai  persyaratan  untuk  ikut  tender.  Jika  kontraktor  tersebut  menang  dalam proyek  yang  diikuti,  maka  ia  harus  menyerahkan Performance  Bond (Bank Garansi  Pelaksanaan),  untuk  menjamin  bahwa  memang  ia  mampu melaksanakan  dan  menyelesaikan  proyek  tersebut  dengan  syarat  harus menyerahkan  jaminan  uang  muka  atau Advance  Payment  Bond atau  kontra garansi/jaminan  lawan  berbentuk  sertifikat  tanah,  sertifikat  rumah,  sertifikat ruko  maupun  deposito. Dengan  uang  muka  atau  jaminan  tersebut,  kontraktor sudah mulai  bisa mengerjakan proyek.  Apabila usaha pihak kontraktor dinilai layak  oleh  bank,  maka  bank  dapat  memberikan  kredit  konstruksi,  yang diperhitungkan dengan Bank Garansi uang muka untuk menyelesaikan proyek. Namun, pada kenyataannya di lapangan, banyak kontraktor yang menyerahkan jaminan  lawan/kontra  garansi  berbentuk  sertifikat  tanah,  sertifikat  rumah, maupun  sertifikat  ruko  yang  bukan  milik  pribadinya,  melainkan  kepunyaan orang  lain  yang  diambil  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  cicilan  dana  di garansi  bank,  sehingga  ia  dapat  mengerjakan  proyeknya.  Pada  saat  timbul cidera  janji  dan  menerima  tuntutan  pemenuhan  kewajiban  (klaim)  dalam mengerjakan  proyek  pembangunan  yang  sedang  berlangsung,  maka  pihak kontraktor  banyak  yang  melarikan  diri.  Dalam  hal  ini,  pihak  yang  dirugikan adalah  orang  yang  mempunyai  sertifikat  tanah,  sertifikat  rumah,  maupun sertifikat  ruko  tersebut,  karena  selain  dirugikan  oleh  kontraktor  ia  juga dirugikan oleh pihak bank, karena tanah, ruko atau rumahnya ikut tersita.
Selain itu, pihak Bank Syari’ah Mandiri Banda Aceh juga ikut dirugikan oleh kedua  belah  pihak,  yaitu  pihak  pemborong  (tender)  dan  kontraktor  di  bidang konstruksi.  Karena  pihak  bank  harus  menanggung  dana  yang  belum diselesaikan  atau  dilunasi  oleh  nasabah,  sedangkan  jangka  waktu  dalam menangani  claim  relatif  singkat  sehingga  pihak  bank  harus  menggunakan anggaran  lain  untuk  menangani  klaim  sebelum  aset  nasabah  dijual.  Namun terkadang  harga  penjualan  aset  nasabah  tidak  sebanding  dengan  jumlah  bank garansi  yang  dipinjam  nasabah  ke  bank,  karena  pada  saat  terjadi  klaim  status jaminan  kontra  berstatus  sewa,  harga  aset  nasabah  masih  harga  lama  dan jaminan masih dalam status kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, pihak bank
sangat  dirugikan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  jaminan  kontra  yang diberikan oleh pihak nasabah.
Dari  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  lebih  dalam tentang  mekanisme  penyelesaian  kontra  garansi  Bank  Garansi  yang  ada  pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh dan kesesuaiannya dengan hukum Islam.  Sehingga  pembahasan  utama  yang  akan  digali  dalam  penelitian  ini adalah  mengenai  prosedur  pemberian  garansi  di  Bank  Syari’ah  Mandiri Cabang Banda Aceh dalam tinjauan hukum Islam dan mekanisme penyelesaian kontra  garansi  sektor  konstruksi  pada  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda Aceh serta tinjauan konsep kafalah terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  analisis,  yaitu suatu  metode  menganalisa  dan  memecahkan  masalah  yang  terjadi  pada  masa sekarang  berdasarkan  gambaran  hasil  penelitian  baik  di  lapangan  atau  teori berupa  data-data  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  topik  pembahasan ( Komaruddin  dan  Yooke  Tjuparmah  S.  Komaruddin,  2000) .  Sedangkan  teknik penulisan dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode field research  dengan  menggunakan  wawancara/interview  dengan  pihak-pihak terkait yaitu dengan cara dialog langsung dengan para informan yaitu pimpinan Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh beserta staf (yang masing-masing diwakili  oleh  2  orang  responden)  berkaitan  dengan  pemberian  dan pengembalian  garansi  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  di  sektor konstruksi,  dan  juga  melakukan  dokumentasi  setiap  data  yang  didapatkan. Kemudian  untuk  data  sekunder  didapatkan  melalui  library  research  yaitu dengan  menelaah  dan  membaca  buku-buku,  situs  website,  kitab-kitab  atau literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan
Langkah-langkah  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini  (design penelitian),  pertama  adalah  dengan  memaparkan  hal  yang  melatarbelakangi masalah  atau  back  ground  awal  tentang  sistem  penyelesaian  kontra  garansi, menetapkan  pokok  permasalahan  serta  tujuan  pembahasan  dan  kemudian menetapkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Langkah  kedua adalah memaparkan dan mengkaji teori-teori yang telah ada mengenai tinjauan umum  tentang  Bank  Garansi,  kontra  garansi  dan  kafalah,  yang  meliputi pengertian bank garansi dan kontra garansi, dasar hukum dan tipe bank garansi, prosedur pemberian bank garansi serta kontra garansi dan bank garansi dalam Islam.  Langkah ketiga sebagai  tahap terakhir dan merupakan pembahasan inti adalah  dengan  mencari  serta  menjelaskan  jawaban  dari  pokok  permasalahan
dalam  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  kajian  pada  bagian  hasil  penelitian mengenai mekanisme penyelesaian kontra garansi pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh dan membuat kesimpulan akhir pembahasan.

## BANK GARANSI, KONTRA GARANSI DAN KAFALAH
Bank  Garansi  (disingkat  BG)  adalah  perjanjian  penanggungan  atau borgtocht di  mana  bank  yang  menjadi  pihak  ketiga  (penanggung, guarantor,  borg ) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok) dengan pihak lain sebagai kreditur (Edratna,  2009).  Selain  itu  Bank  Garansi  juga  merupakan  suatu  pernyataan yang  dikeluarkan  oleh  bank  atas  permintaan  nasabah  (pihak  terjamin)  untuk menjamin  resiko  tertentu  (penggantian  kerugian)  yang  timbul  apabila  pihak terjamin  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik  (wan  prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (Herman, 2009).
Kemudian kontra garansi adalah bukti penjamin dari surety company (jaminan kerjasama)  atas  Garansi  Bank  yang  diterbitkan  oleh  bank  untuk  kepentingan principal  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh obligee (penanggung).  Dengan demikian surety  company telah  terikat  membayar  ganti  rugi  kepada  bank  atas klaim  Garansi  Bank  yang  diajukan  oleh obligee .  Mengingat  Kontra  Garansi Bank  ini  melibatkan  dua  institusi  penjamin,  maka  terlebih  dahulu  harus disepakati mekanisme legal dan operasional yang mengikat kedua belah pihak ( obligee dan bank) agar proses penerbitan Garansi Bank oleh Bank dan claim’s recovery oleh penjamin dapat dipertanggung jawabkan (Asdalimun, 2008).
Kontra  garansi  (jaminan  kontra)  merupakan  suatu  jaminan  yang  harus diberikan  oleh  pihak  kontraktor  (yang  berperan  sebagai  nasabah)  dalam melakukan  suatu  perjanjian  dengan  pihak  bank,  yang  nilainya  sekurang- kurangnya  harus  sama  dengan  jumlah  yang  ditetapkan  sebagai  jaminan  yang tercantum dalam Bank Garansi (Ahmad Anwari, 1981). Hal tersebut dilakukan untuk membatasi resiko atas pemberian Bank Garansi dan atas pemberian Bank Garansi,  maka  pihak  bank  akan  menerima  imbalan  jasa  dari  si  penjamin (kontraktor) berupa uang dengan jumlah tertentu yang disebut provisi. Adapun bentuk-bentuk  kontra  garansi  (jaminan  kontra)  yang  diberikan  oleh  pihak kontraktor  ke  Bank  Garansi  yaitu  berbentuk  sertifikat  tanah,  sertifikat  rumah, sertifikat ruko dan deposito di bank.

## Dasar Hukum dan Tipe Bank Garansi
Dasar hukum Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan ( borgtocht )  yang diatur  dalam  KUH  Perdata  pasal  1820  s/d  1850.  Untuk  menjamin
kelangsungan  Bank  Garansi,  maka  penanggung  mempunyai  “Hak  istimewa“ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal  1831  KUH  Perdata  atau  pasal  1832  KUH  Perdata,  yang  berbunyi,  “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang  lalai,  sedangkan  benda-benda  si  berutang  ini  harus  lebih  dulu  disita dan  dijual  untuk  melunasi  utangnya”.  Sedangkan  pasal  1832  KUH  Perdata berbunyi,  “Si  penanggung  tidak  dapat  menuntut  supaya  benda-benda  si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya…”.
Perbedaan  kedua  pasal  tersebut  menjelaskan,  bahwa  jika  bank  menggunakan pasal  1831  KUH  Perdata,  apabila  timbul  cidera  janji,  si  penjamin  dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika  menggunakan  pasal  1832  KUH  Perdata,  bank  wajib  membayar  Garansi Bank  yang  bersangkutan  segera  setelah  timbul  cidera  janji  dan  menerima tuntutan  pemenuhan  kewajiban  (klaim).  Dalam  Bank  Garansi,  bank  wajib mencantumkan  ketentuan  yang  dipilihnya  dalam  Bank  Garansi  yang bersangkutan, agar pihak  yang dijamin maupun pihak  yang menerima  garansi mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.
Sedangkan tipe Bank Garansi secara umum ada 4 (empat) jenis  yaitu jaminan penawaran  ( bid  bond ),  jaminan  pelaksanaan  ( perfomance  bond ),  jaminan pembayaran  uang  muka  ( advance  payment  bond )  dan  jaminan  pemeliharaan ( maintenance bond ) (Asdalimun, 2008).

## Prosedur Pemberian Bank Garansi
Salah  satu  produk  penjaminan  yang  ada  di  perbankan  adalah  Garansi  Bank ( bank  guarantee ).  Sedangkan  perusahaan  asuransi  juga  menerbitkan  produk penjaminan  dengan  nama Surety  Bond .  Namun  dibandingkan  dengan Surety Bond ,  terdapat  beberapa  persyaratan  Garansi  Bank  yang  tidak  dapat  dipenuhi oleh principal (nasabah),  salah  satu  di  antaranya  adalah  persyaratan  agunan fisik  yang besarnya minimal senilai  Garansi  Bank tersebut.  Di sisi  lain, pihak perbankan  dapat  menerima  agunan  non  fisik  yang  dapat  dipertanggung jawabkan,  salah  satu  diantaranya  adalah corporate  guarantee . Corporate guarantee adalah  bentuk  penjaminan  dari  suatu  institusi  (badan  hukum perusahaan)  kepada  Bank  atas  kredit  yang  dikucurkan  oleh  Bank  kepada nasabahnya (Dody Dalimunthe, 2009). Namun dalam hal ini, perusahaan yang memberikan  jaminan  tersebut  telah  mengenal  dengan  baik  nasabah  yang menerima kredit dari bank, sehingga  atas kegagalan pelunasan kredit nasabah akan menjadi tanggungan perusahaan yang menjaminnya.
Mekanisme penjaminan tersebut di atas diaplikasikan oleh perusahaan asuransi sebagai Surety  Company kepada  Bank  melalui  skema  Kontra  Garansi  Bank. Dalam  istilah  yang  lebih  sederhana, Surety  Company menjadi  penjamin ( guarantor )  atas  garansi  bank  yang  diterbitkan  oleh  Bank.  Dengan  demikian mekanisme  ini  merupakan  penggabungan  antara Surety  Bond dan  Garansi Bank, dimana Principal harus berhubungan dengan 2 (dua) pihak yaitu Surety Company dan Bank. Sedangkan obligee hanya berhubungan dengan pihak bank saja dan di sisi lain, Surety Company dan bank telah mengikat suatu perjanjian mekanisme Kontra Garansi Bank.
Mengingat  Kontra  Garansi  Bank  ini  melibatkan  dua  institusi  penjamin,  maka terlebih  dahulu  harus  disepakati  mekanisme  legal  dan  operasional  yang mengikat  kedua  belah  pihak  (Asuransi  dan  Bank)  agar  proses  penerbitan Garansi  Bank  oleh  Bank  dan claim’s  recovery oleh  asuransi  dapat dipertanggung  jawabkan.  Dengan  demikian,  bank  menerbitan  Garansi  Bank sebagaimana  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991  tentang  Pemberian  Garansi  oleh  Bank  termasuk  penggantian  atau perubahannya.  Disisi  lain Surety  Company juga  mengikat Principal untuk menandatangani Indemnity Agreement to Surety guna proses claim’s recovery. Adanya kerjasama antara Asuransi dan Bank dalam penerbitan Kontra Garansi Bank  ini  memberikan  keuntungan  bagi  kedua  pihak,  yaitu  keuntungan  bagi pihak  Asuransi  berupa maintenance portofolio nasabah,  dan  keuntungan  bagi pihak bank adalah lebih terjamin dan sesuai dengan Undang-Undang serta fee base  income (pendapatan  balik)  dan  risiko  kredit  relatif  rendah  karena  ada penjamin.
Adapun prosedur pemberian Bank Garansi (Herman, 2009) yaitu:
a) Menyerahkan  Bank  Garansi  tender  sebagai  persyaratan  untuk  ikut  tender. Jika  jumlahnya  relatif  kecil,  biasanya  kontra  garansi  dapat  menggunakan uang  tunai  atau  tabungan  terbeku.  Jika  proyek  yang  diikuti  menang,  maka harus  menyerahkan  jaminan  pelaksanaan  untuk  meyakinkan  pada  pemilik proyek  bahwa  mampu  menyelesaikan  proyek  tersebut.  Biasanya  dalam SPP/SPK  (Surat  Perjanjian  Pemborongan/Surat  Perjanjian  Kontrak)  yang telah  ditentukan,  yaitu  berhak  mendapat  uang  muka  sebesar  20% (misalnya),  dengan  syarat  menyerahkan  jaminan  uang  muka  ( advance payment  bond ).  Dengan  uang  muka  tersebut,  maka  pihak  kontraktor  sudah mulai  bisa  mengerjakan  proyek  dan  apabila  usaha  yang  dilakukan  dinilai layak  oleh  bank,  maka  bank  dapat  memberikan  kredit  konstruksi,  yang
8 Hamdani | Mekanisme Penyelesaian Kontra Garansi_
diperhitungkan  dengan  Bank  Garansi  uang  muka,  untuk  menyelesaikan proyek.
b) Mengajukan  permohonan  dari  pihak  yang  berkepentingan,  seperti  pihak kontraktor, dengan mencantumkan proyek yang akan dijamin. Jika pemohon adalah  nasabah  bank,  maka  pihak  bank  hanya  akan  melihat track  record pemohon.  Namun  jika  bukan  nasabah,  maka  bank  akan  menganalisa  lebih dulu  permohonannya  dan  hal  ini  sama  halnya  dengan  pemberian  fasilitas kredit.
c) Dalam  proses  penerbitan  Kontra  Garansi  Bank,  nasabah  menghubungi Surety Company dengan melengkapi dokumen-dokumen standar proyek dan data  nasabah  sebagaimana  proses  penerbitan Surety  Bond .  Selanjutnya Surety Company akan  melakukan  verifikasi  dan  analisa  data.  Apabila diperlukan  akan  dilakukan  pula survey ke  lokasi  nasabah  maupun  proyek yang akan dikerjakan.
d) Selanjutnya  berdasarkan verifikasi dan survey tersebut  akan  dilakukan analisa 5C ( character, capacity, capital, condition and collateral ). Hal yang perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  Kontra  Garansi  Bank  merupakan unconditional bond (jaminan  tanpa  syarat),  dimana Surety  Company harus membayar  kerugian  yang  diajukan  oleh  Bank  Penerbit  Garansi  Bank  atas pencairan  yang  diajukan  oleh obligee kepada  bank  sebagai  akibat  dari wanprestasi  nasabah  kepada obligee .  Dengan  demikian,  harus  dipastikan bahwa  nasabah  memiliki good  performance serta  proyek  yang  dikerjakan adalah  layak  dan  harus  didukung  pula  oleh indemnity  agreement  to  surety
(surat perjanjian jaminan) yang ditanda tangani oleh nasabah.
e) Setelah Surety  Company menyetujui  untuk  menjamin  nasabah  atau  pihak kontraktor,  selanjutnya  direkomendasikan  kepada  bank  agar  dapat diterbitkan  Garansi  Bank  yang  nantinya  akan  diserahkan  ke obligee . Berdasarkan  penerbitan  Garansi  Bank  tersebut  kemudian Surety  Company menerbitkan  Kontra  Garansi  Bank  yang  selanjutnya  diserahkan  kepada bank.
f) Sebagai  bagian  dari  proses  pemberian  kredit  bank  kepada  debitur,  maka nasabah  juga  harus  melengkapi  persyaratan  administrasi  yang  ada  di  bank dan  mengisi  Surat  Perjanjian  Garansi  Bank.  Hal  ini  dikarenakan  status nasabah  adalah  bagian  dari  portofolio  bank  yang  akan  dilaporkan  ke  Bank Indonesia.
Berdasarkan  prosedur  di  atas,  untuk  membatasi  risiko  dalam  penerbitan Garansi Bank, maka pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan ( counter garanty ) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank, namun biasanya setara dengan  nilai  jaminan  yang  tercantum  dalam  Garansi  Bank.  Jaminan  lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank.

## Kontra Garansi dan Bank Garansi dalam Islam
Dalam  Islam,  istilah  Bank  Garansi  disebut  dengan al-kafalah .  Kafalah  adalah akad  yang  mengandung  kesanggupan  seseorang  untuk  mengganti  atau menanggung  kewajiban  hutang  orang  lain  apabila  orang  tersebut  tidak  dapat memenuhi kewajibannnya.
Al-kafalah menurut bahasa berarti al-adhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan)  (Hendi  Suhendi,  2002).  Selain  dari  istilah  jaminan, istilah lain juga digunakan diantaranya ialah kesanggupan. Orang yang terlibat dalam akad perjanjian disebut sebagai kafil, za’im dan sabir (semuanya berarti penjamin). Menurut al-mawardi dan Syafi’i  bahwa menurut  ‘ uruf nya kalimat al-damin dikhususkan  untuk  jaminan  dalam  bentuk  harta, al-hamil untuk bentuk diyat , al-za’im untuk  bentuk  harta  besar, al-kafil dikhususkan  untuk manusia atau diri dan al-sabir untuk semua jenisnya (Wahbah Zuhaili, 115).
Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan al-kafalah atau al-adhaman menurut  mazhab  Syafi’i  adalah: “Akad  yang  menetapkan  iltizam  hak  yang tetap pada tanggungan  (beban) yang lain atau  menghadirkan zat  benda  yang dibebankan atau menghdirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Kemudian menurut mazhab Hanafi al-kafalah memiliki dua pengertian  yang  tidak  jauh  berbeda.  Adapun  pengertian al-kafalah yang pertama  adalah: “Menggabungkan  dzimah  kepada  dzimah  yang  lain  dalam penagihan  dengan  jiwa,  utang  atau  zat  benda”. Sedangkan  pengertian al- kafalah yang kedua menurut Mazhab Hanafi ialah “Menggabungkan dzimmah kepada  dzimmah  yang  lain  dalam  pokok  (asal)  utang”. Menurut  Mazhab Hanbali  yang  dimaksud  dengan al-kafalah adalah: “Iltizam  sesuatu  yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada  orang  yang  mempunyai  hak”. Menurut  Mazhab  Maliki al-kafalah adalah “Orang  yang  mempunyai  tanggungan  pemberi  beban  serta  bebannya sendiri  yang  disatukan,  baik  menanggung  pekerjaan  yang  sesuai  (sama) maupun pekerjaan ynag berbeda”.

## 10 Hamdani | Mekanisme Penyelesaian Kontra Garansi_
Selain definisi  yang dikemukakan dalam konteks mazhab di  atas, ulama  yang lainnya juga memberikan beberapa definisi yang sedikit berbeda sebagai upaya pendeskripsian al-kafalah lebih  jelas  lagi.  Diantara  ulama  tersebut  yaitu menurut  Sayyid  Sabiq  yang  dimaksud  dengan al-kafalah adalah  “Proses penggabungan  tanggungan kafil menjadi  beban ashil dalam  tuntunan  dengan benda  (materi)  yang  sama,  baik  utang,  barang  maupun  pekerjaan”  (Sayyid Sabiq, 1997). Sedangkan menurut Imam Taqiy Al-Din yang dimaksud dengan al-kafalah adalah: “Mengumpulkan satu beban kepada beban lain” (Abi Bakr ibn  Muhammad  al-Taqiy  al-Din) . Menurut T.M.  Hasbie  Ash-Shiddieqy mendefinisikan  kafalah  yaitu: “Menggabungkan  dzimah  kepada  dzimah  lain dalam penagihan” ( T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, 2001).
Berdasarkan definisi-definisi al-kafalah atau al-dhaman menurut para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah atau al - dhaman adalah  menggabungkan  dua  beban  (tanggungan)  dalam  permintaan dan utang.
Adapun yang menjadi dasar hukum al-kafalah adalah didasarkan pada Firman Allah  dalam  Surat  Yusuf  ayat  66  dan  72,  dimana kafalah diqiaskan  sebagai jaminan  yang  diberikan  oleh  raja  kepada  rakyatnya,  apabila  masyarakatnya dapat  mengembalikan  piala  raja.  Hal  ini  bermakna  bahwa kafalah memiliki maslahat  yang  sangat  besar  bagi  umat  Islam,  karena  dapat  saling  tolong menolong  terhadap  orang  yang  membutuhkannya.  Sedangkan  dasar  hukum kafalah yang  kedua  adalah  As-Sunnah,  dalam  satu  riwayat  yang  dishahihkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad Saw bersabda: “Bahwa Nabi Saw. Tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah: ‘Shalatlah  atasnya  ya  Rasulullah,  sayalah  yang  menanggung  utangnya, kemudian Nabi manyalatinya”. (HR. Bukhari). Kemudian  Ijtihad  Ulama fiqih sepakat  dengan  bolehnya  hukum kafalah ,  karena  sangat    dibutuhkan  dalam melakukan  berbagai  aktivitas  muamalah  dan  transaksi  ekonomi,  sehingga dengan adanya kafalah , orang  yang membantu orang  yang berpiutang melalui kekayaannya,  tidak  akan  dirugikan  disebabkan  ketidakmampuan  orang  yang berhutang untuk membayar hutang tersebut.

## MEKANISME  PENYELESAIAN  KONTRA  GARANSI  PADA  BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG BANDA ACEH
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  staf  di  Bank Syari’ah Mandiri  mengatakan bahwa sistem Bank Garansi yang diberikan oleh pihak  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  kepada  pihak  kontraktor (nasabah) di bidang konstruksi  yaitu dengan cara mengeluarkan surat jaminan
bank  dalam  bentuk Letter  of  Guarantee (Bank  Garansi).  Bank  Garansi  yang dikeluarkan  tersebut  berupa  akad  khusus  antara  pihak  pertama,  dalam  hal  ini Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh,  dengan  pihak  kedua  yaitu kontraktor  (nasabah).  Perjanjian  pertanggungan  tersebut  menyatakan  tentang persetujuan bahwa pihak pertama akan melaksanakan komitmen kepada pihak ketiga  apabila  pihak  kedua  melakukan  cidera  janji  ( klaim  kontra  garansi ) kepada pihak ketiga yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Aplikasi  Bank  Garansi  ( kafalah )  pada  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda Aceh  juga  didasarkan  pada  ketentuan  Bank  Garansi  yang  tercantum  dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ketentuan Umum Bank Garansi ( kafalah ), yang menetapkan bahwa:
1. Pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  yang  berjanji untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ( aqad ).
2. Dalam akad  kafalah ,  penjamin  dapat  menerima  imbalan  ( fee )  sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  staf  di  bidang marketing Bank Syari’ah Mandiri Banda Aceh, dalam penerapan Bank Garansi pada  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  juga  memiliki  ketentuan umum  tentang  kriteria  pemberian  Bank  Garansi,  yang  dikenal  dengan  rukun kafalah , yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan rukun  yang ditetapkan oleh Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia.  Adapun rukun-rukunnya yaitu:
1. Kafil ,  yaitu  pemberi  jaminan  atau  perjanjian  ( guarantor ). Kafil dalam diktum  ini  adalah  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  yang menyediakan  produk kafalah kepada  nasabah  yang  membutuhkannya.
Berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000, syarat kafil yaitu baligh (dewasa), berakal sehat dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Sighat  ijab  qabul ,  yaitu  perjanjian  pertanggungan  antara  Bank  Syari’ah Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  dengan  pihak  kontraktor,  berupa  kontrak garansi yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12 Hamdani | Mekanisme Penyelesaian Kontra Garansi_
3. Makful  bih, yaitu  sesuatu  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  atau  setiap  hak yang  boleh  diwakilkan  kepada  orang  lain  atau  utang  (harta)  yang dijaminkan/diobjekkan.  Berdasarkan  fatwa  DSN  yang  dijadikan  rujukan dasar  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  dalam  pernyataannya yang  menyatakan  bahwa makful  bih merupakan  tanggungan  pihak  yang berhutang.  Adapun  jaminan  yang  dapat  diberikan  oleh  pihak  kontraktor kepada  pihak  bank  merupakan  sesuatu  yang  bernilai  harta  dan  sangat berharga,  seperti  uang,  benda,  deposito,  sertifkat  tanah/rumah  maupun pekerjaan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  si  penjamin. Makful  bih tersebut juga harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hilang atau  terhapus  kecuali  setelah  dibayar  atau  dibebaskan. Makful  bih harus jelas  nilai,  jumlah  dan  spesifikasinya  seta  barang  yang  menjadi  jaminan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at (diharamkan).
4. Makful  ‘anhu ,  yaitu  pihak  yang  berhutang  (kontraktor/nasabah)  untuk meminta Bank Garansi kepada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh. Kontraktor  yang membutuhkan Bank Garansi harus memiliki syarat-syarat, yaitu  harus  sanggup  menyerahkan  tanggungan  (piutang)  kepada  penjamin dan dikenal dengan baik oleh pihak bank, memiliki identitas yang jelas dan mengajukan berkas permohonan/proposal kepada pihak bank.
5. Makful  lahu, yaitu  pihak  yang  berpiutang  atau  pihak  yang  menerima  surat jaminan  dari kafil.  Makful  lahu adalah  pemilik  proyek  yang  sedang dikerjakan oleh makful ‘anhu (kontraktor/ nasabah). Persyaratan yang harus dipenuhi  yaitu  harus  diketahui  identitasnya  secara  jelas  oleh  pihak  bank, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa pada saat akad kafalah dilakukan dan berakal sehat.
Rukun-rukun tersebut harus terwujud dengan baik dalam kontrak kafalah agar tidak  timbul  pertikaian  pada  saat kafalah tersebut  dilaksanakan.  Dalam implementasi  rukun  tersebut,  dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  staf  di bagian  marketing  menyebutkan  bahwa  terdapat  juga  beberapa  syarat  tertentu, di antaranya:
1. Kafil (penjamin  atas  kewajiban makful  ‘anhu )  akan  mengeluarkan  Bank Garansi apabila diminta izin yang sah dari makful ‘anhu (nasabah).
2. Ketika kafil menjamin  ulang makful  ‘anhu, maka  jaminan  tersebut  atas nama makful ‘anhu.
3. Kafil tidak  mempunyai  hutang  kepada makful  ‘anhu (seolah-olah kafil menjamin , padahal dia sendiri mempunyai hutang kepada makful ‘anhu ).
4. Mampu melunasi atau membayar kewajiban makful ‘anhu.
5. Orang  yang  ditanggung  atau  dijamin  tidak  akan  terbebas  dari  tanggung jawab, kecuali tanggung jawab tersebut telah bebas atau lunas. Jika orang yang  ditanggung  telah  bebas  tanggung  jawabnya,  maka  bebas  pula tanggung jawab penjaminnya.
6. Kafil diizinkan  memberikan  jaminan  lebih  dari  satu  pihak  dan diperbolehkan  sebagi  penjamin  kedua  dari makful  ‘anhu yang  sama  dan juga dalam hal proyek/usaha yang sama.
7. Jika  dalam  pertanggunagn  berupa  harta,  lalu  orang  yang  ditanggungnya meninggal dunia, maka kafil bertanggung jawab dalam harta tersebut.
8. Diperbolehkan  mmebri  persyaratan  khusus  kepada makful  ‘anhu untuk menitip hartanya.
9. Makful  ‘anhu, (nasabah/  nama  yang  dijamin  oleh kafil )  harus  disebutkan dalam surat jaminan.
10. Dikenal  secara  jelas  dan  baik  oleh kafil serta  mempunyai  raputasi  yang baik.
11. Mempunyai  kemampuan  untuk  membayar  atau  menyerahkan  hutangnya kepada kafil.
12. Tidak  mempunyai  jaminan,  kecuali  ada  hak  (kewajiban)  atau  yang  akan timbul seperti akad ji’alah (upah).
13. Makful  ‘anhu diperbolehkan  meminta  lebih  dari  satu kafil (pihak  yang menjaminnya).
14. Makful  lahu (penerima  surat  jaminan)  harus  memiliki  syarat,  yaitu mempunyai  hubungan  yang  jelas  dengan makful  ‘anhu dan  mempunyai hak  untuk  menagih  kewajiban  yang  telah  dilalaikan  oleh makful  ‘anhu kepada kafil.
15. Makful  bih, dengan  syarat;  jumlah  hutang  dan  jatuh  tempo  hutang  harus jelas  dan  benar  serta  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat  digugurkan  lagi dengan  cara  membayarnya  atau  terjadi  pengguguran  hak  yang  dilakukan oleh pemilik hak ( ibra’ ). Kemudian ketika makful ‘anhu mengalami cidera janji ( klaim ) dengan makful lahu , maka pihak kafil diperbolehkan meminta

## 14 Hamdani | Mekanisme Penyelesaian Kontra Garansi_
bayaran  ( fee )  dan  besarnya  komisi  tergantung  dengan  kesepakatan bersama.
Selain ketentuan umum yang telah disebutkan di atas, menurut Syafi’i Antonio, syarat-syarat  umum  atau  prosedur  permohonan  untuk  pembiayaan  Bank Garansi  oleh  pihak  kontraktor  kepada  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda Aceh  harus  memenuhi  syarat-syarat  umum  pembiayaan  Bank  Garansi  dengan adanya  surat  permohonan  tertulis  dengan  dilampiri  proposal  dan  memiliki legalitas  serta  laporan  keuangan.  Kemudian  adanya  agunan  dan  terakhir mematuhi  prosedur  realisasi  pembiayaan  bank  garansi  ( Muhammad  Syafi’i Antonio, 1999) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  manajer  marketing  pada  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Banda  Aceh, Aqad  Kafalah atau  Bank  Garansi  berakhir apabila:
a. Hutang telah dilunasi, baik oleh makful ‘anhu maupun kafil.
b. Makful  lahu menghapuskan  piutangnya  kepada makful  ‘anhu dengan sengaja  melakukan wanprestasi / claim agar kafil membayar  hutangnya kepada makful lahu.
c. Apabila  salah  satu  pihak  ingkar  janji,  seperti makful  ‘anhu yang  sengaja melakukan wanprestasi/claim agar kafil membayar  hutangnya  kepada makful lahu.
d. Batas tanggal telah berakhir dan masa klaim Bank Garansi telah dilampaui tanpa ada klaim dari penerima Bank Garansi.
e. Terjadinya cacat hukum.
f. Adanya  pernyataan  dari  penerima  Bank  Garansi  tentang  pelepasan  hak klaim atas Bank Garansi yang bersangkutan.
g. Dikembalikannya  Bank  Garansi  asli  kepada kafil atau  Bank  Garansi tersebut hilang.
Selain  itu  Bank  Garansi  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  dapat diperpanjang  jangka  waktunya,  apabila;  a)  jangka  waktu  Bank  Garansi  telah jatuh tempo dan proyek/usaha belum selesai, maka makful ‘anhu diperbolehkan mengajukan perpanjangan masa jaminannya kepada kafil, b) Kafil mengizinkan perpanjangan  masa  Bank  Garansi  apabila  persyaratan  yang  diminta  telah memenuhi  persyaratan  yang  wajar  dan  jelas.  c)  Bank  Garansi  hanya
diperbolehkan  diperpanjang  sebanyak  satu  kali  dan  masa  perpanjangannya maksimal  sama  sebelumnya.  d)  Apabila  terjadi  perpanjangan  masa  Bank Garansi,  maka kafil diperbolehkan  meminta  biaya  administrasi  tambahan akibat timbulnya perpanjangan.
Kemudian  pada  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  juga  terdapat prosedur  pembinaan  dan monitoring, dimana Account  Officer atau  pembina pembiayaan  Bank  Garansi  mempunyai  tugas  dalam  memproses  calon kontraktor  yang  mengambil  Bank  Garansi  atau  permohonan  pembiayaan, sehingga  menjadi  nasabah. Selanjutnya  bertugas  dalam  membina  Debitur tersebut  agar  memenuhi  kemampuannya,  terutama  dalam  membayar  kembali pinjamannya.  Selain  itu, Account  Officer atau  pembina  pembiayaan mempunyai  tugas  dalam  menyelesaikan  kasus  atau  masalah  nasabah  yang mungkin  terjadi.  Dengan  demikian,  jauh  hari  sebelum  menjadi  nasabah  perlu dilakukan  penanggulangan  kemungkinan  terjadinya  masalah,  sehingga  sejauh mungkin dapat menghindari cara preventif.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Bank Garansi
Agar  pemberian  Bank  Garansi  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  dan berdasarkan  azas-azas  Bank  Garansi  yang  sehat,  maka  diperlukan  suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, bank telah menetapkan  ketentuan  mengenai  kewajiban  bank  umum  untuk  memiliki  dan melaksanakan  kebijakan  Bank  Garansi  berdasarkan  pedoman  penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK  Dir  BI  No.27/162/KEP/DIR tanggal  31 Maret  1995.  Berdasarkan  SK  Direktur  Bank  Indonesia  tersebut,  bank  umum wajib  memiliki  kebijakan  Bank  Garansi  secara  tertulis  yang  disetujui  oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal- hal  pokok  diantaranya;    prinsip  kehati-hatian,  prinsip  organisasi  dan manajemen, Kebijakan persetujuan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan  dan  penyelesaian  Bank  Garansi  bermasalah  (Ramlan  Ginting, 2005).
Kebijakan perkreditan Bank Garansi yang dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi dan pengelolaan perkreditan  Bank  Garansi,  maka  pihak  bank  wajib  mematuhi  kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.
Menurut tinjauan hukum Islam, mekanisme pemberian Bank Garansi terhadap nasabah  atau  pihak  kontraktor  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang berkepentingan  dibolehkan.  Karena  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain
masing-masing  memiliki  tujuan  dan  maksud  tertentu  dengan  penerbitan  Bank Garansi.  Dalam  Islam  Allah  SWT  mensyari’atkan  Bank  Garansi ( kafalah ), yang memiliki maslahat dan filosofis tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh umat.  Adapun  dasar  hukum  legalitas  Bank  Garansi ( kafalah )  dalam  Islam didasarkan pada Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 66.
Adapun  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pemberian  fasilitas  Bank Garansi adalah:
1. Pihak penjamin (bank)
Pihak  penjamin  adalah  pihak  yang  mengeluarkan  Bank  Garansi  yang diinginkan  oleh  nasabah.  Artinya  bank  akan  memberikan  jaminan pembayaran  kepada  pihak  lain  atau  pihak  ketiga  apabila  nasabah  yang dijaminkannya  ingkar  janji.  Untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  bank dari  pihak  nasabah,  maka  bank  juga  meminta  jaminan  lawan  atau  kontra garansi  dari  pihak  nasabah.  Besarnya  nilai  jaminan  lawan  yang  harus disediakan pihak nasabah biasanya melebihi nilai  jaminan  yang diberikan oleh bank. Jaminan lawan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga atau aset lainnya (Kasmir, 2002).
2. Pihak terjamin (nasabah)
Pihak  terjamin  atau  nasabah  adalah  pihak  yang  meminta  jaminan  kepada bank  untuk  membiayai  suatu  usaha  atau  proyek  dan  jaminan  dapat  pula dilakukan  untuk  mengikuti  tender.  Tujuannya  adalah  agar  nasabah dianggap  memiliki  uang  dan  untuk  memperoleh  jaminan  dari  bank, nasabah  harus  menyediakan  jaminan  lawan  sebesar  lebih  besar  dari  pada nilai  proyek.  Jaminan  ini  akan  dicairkan  oleh  bank  apabila  nasabah melakukan  ingkar  janji  atau  tidak  dapat  menyelesaikan  kewajibannya terhadap si pemberi proyek.
3. Pihak penerima jaminan atau pihak ketiga ( Bouwheer )
Pihak  penerima  jaminan  atau  pihak  ketiga  ( bouwheer )  adalah  pihak  yang memberikan  pekerjaan  kepada  nasabah  untuk  mengerjakan  suatu  proyek atau  usaha.  Tujuannya  adalah  agar  proyek  yang  dikerjakan  selesai  tepat pada  waktunya  dan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah  disepakati  serta dengan adanya jaminan Bank Garansi dari bank yang dipegang oleh pihak ketiga.  Jika  nasabah  ingkar  janji,  maka  pihak  ketiga  dapat  langsung menagihnya  ke  bank  dan  dengan  demikian  ada  jaminan  bahwa  proyek akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari kerugian (Kasmir, 2002).
Penerbitan Bank Garansi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi bank. Secara  umum,  tujuan  pemberian  Bank  Garansi  oleh  pihak  bank  kepada  si penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah sebagai berikut:
a. Bagi  bank,  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  bantuan  fasilitas  dan kemudahan  dalam  memperlancar  transaksi  nasabah,  terutama  dalam  hal mengerjakan  suatu  usaha  atau  proyek  atau  baru  mau  mengikuti  tender, sehingga  dengan  adanya  Bank  Garansi  maka  nasabah  dapat  menjalankan usaha atau proyeknya.
b. Bagi  pemegang  jaminan  (pemberi  pekerjaan),  Bank  Garansi  adalah  untuk memberikan  keyakinan  bahwa  pemegang  jaminan  tidak  akan  menderita kerugian  jika  pihak  yang  dijaminkan  melalaikan  kewajibannya,  karena pemegang  jaminan  akan  mendapat  ganti  rugi  dari  pihak  perbankan  yang menerbitkan Bank Garansi (Kasmir, 2002).
c. Menumbuhkan  rasa  saling  percaya  antara  pemberi  jaminan,  yang  dijamin dan  yang  menerima  jaminan.  Rasa  saling  percaya  ini  diikat  dalam  suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat Bank Garansi.
d. Memberikan  rasa  aman  dan  ketentraman  dalam  berusaha,  baik  bagi  pihak bank  maupun  pihak  lainnya,  terutama  bagi  pemberi  pekerjaan.  Demikian pula  pihak  bank  sebagai  pemberi  jaminan,  tidak  akan  menderita  kerugian selama  jaminan  lawan  yang  diberikan  benar  dan  sesuai  dengan  yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.
e. Bagi bank, di samping memperoleh keuntungan dalam perjanjian yang telah disepakati,  juga  akan  memperoleh  keuntungan  dari  biaya-biaya  yang  harus dibayar  nasabah  serta  adanya  jaminan  lawan  yang  diberikan.  Selain  itu, bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata nasabah.

## Jenis-Jenis  Kasus  Kontra  Garansi  yang  Terjadi  pada  Bank  Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh di Sektor Konstruksi
Garansi  Bank  yang  diimplementasikan  dan  dipasarkan  kepada  para  nasabah Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  merupakan  analogi  dan pengembanan dari konsep kafalah dari fiqh muamalah. Bank Syari’ah Mandiri Cabang  Banda  Aceh  pada  esensinya  merupakan  pengalihan  semua  tanggung jawab orang yang dijamin dalam hal ini adalah nasabah bank menjadi tanggung jawab  penjamin  yaitu  Bank  Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  dalam masalah  hak  atau  hutang.  Dengan  adanya  pengalihan  tangung  jawab  tersebut,
hak atau hutang nasabah kepada pihak ketiga itu menjadi tanggung jawab Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh.
Menurut Manajer  Marketing, sejak  awal  tahun  2008  sampai  sekarang,  terdapat 200 nasabah yang menggunakan jasa Bank Garansi di Bank Syari’ah Mandiri Cabang  Banda  Aceh.  Namun  dalam  kenyataannya  di  lapangan,  terdapat  juga beberapa  nasabah  (kontraktor)  di  bidang  kontruksi  yang  melakukan  berbagai claim/wanprestasi kontra  garansi,  sehingga  pihak  bank  merasa  dirugikan. Dalam  hal  ini,  dari  200  nasabah  ada  sekitar  20  kasus  perusahaan  yang melakukan claim/wanprestasi kontra garansi di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda  Aceh,  namun  secara  garis  besarnya  terdapat  lima  contoh  perusahaan yang merugikan pihak bank, di antaranya yaitu:
1. Pemberian  dan  pengawasan  kredit  PT  A  sebesar  Rp.  798.576.000.-  belum sepenuhnya  memenuhi  ketentuan.  Permasalahannya  adalah  bahwa pemberian  fasilitas Interest  Ballon  Payment (IBP)  belum  memenuhi ketentuan  dan  nilai  hak  tanggungan  lebih  kecil  dari  maksimum  kredit. Masalah  tersebut  mengakibatkan  fasilitas  kredit  PT  A  berpotensi  menjadi kredit  bermasalah.  Hal  tersebut  disebabkan Relationship  Manager (RM) kurang konsisten dalam menganalisa permohonan fasilitas kredit PT A.
2. Fasilitas  kredit  kepada  PT  D  sebesar  eq.  Rp.769.091.450.-  belum sepenuhnya diawasi dengan baik, antara lain yaitu terdapat pinjaman afiliasi kepada  PT  F  sebesar  Rp.138.323.780  sehingga  mempengaruhi cash  flow (uang masuk) PT D. Masalah tersebut mengakibatkan fasilitas kredit kepada PT D berpotensi bermasalah dan merugikan Bank Syari’ah Mandiri sebesar Rp.135.560.600.-  (jumlah  kewajiban  sebesar  Rp.769.091.450.-  dikurangi dengan nilai jaminan terakhir sebesar Rp. 633.530.850.-). Kerugian tersebut akan  bertambah  apabila  piutang  afiliasi  sebesar  Rp.138.323.780.-  ternyata benar-benar tidak terbayar oleh PT F. Hal tersebut terjadi karena Pengelola kredit  PT  D  belum  sepenuhnya  melaksanakan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
3. Restrukturisasi  dan jaminan kredit PT R dengan outstanding (pengeluaran) sebesar Rp. 510.401,070.- belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu analisa persetujuan  kredit  PT  R  belum  memenuhi  ketentuan  rasio  keuangan  dan rasio  3  jaminan.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  Bank  Syari’ah  Mandiri menanggung resiko lebih besar atas pengembalian kembali kredit PT R dan menanggung  penyisihan  kerugian  aktiva  produktif  sebesar  50%  dari outstanding  kredit atau  sebesar  Rp.  205.200,530.-.  Hal  tersebut  terjadi karena  pihak  direksi  kurang  memperhatikan  prosedur  persetujuan
restrukturisasi  dan  Unit  Bisnis  Bank  Syari’ah  Mandiri  kurang memperhatikan kepemilikan jaminan yang diserahkan.
4. Pengelolaan  kredit  PT  O  sebesar  Rp.  793.091.200.-  belum  sepenuhnya sesuai  ketentuan.  Permasalahannya  adalah  jaminan  yang  diserahkan  tidak memenuhi ketentuan, nilai pertanggungan asuransi PT O belum mengcover jaminan  yang  diserahkan  dan  penyaluran  transaksi  ekspor/impor  PT  O melalui  Bank  Syari’ah  Mandiri  belum  optimal.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  kepentingan  bank  tidak  sepenuhnya  terjamin/aman,  karena jaminan  tidak  mengcover  dan  nilai  pertanggungan  jaminannya under insured dan Bank Syari’ah Mandiri kehilangan kesempatan memperoleh fee dari transaksi  yang dilakukan oleh PT O yang tidak melalui rekening Bank Syari’ah  Mandiri.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  pejabat  pengelola  kredit PT O belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Persetujuan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 540.000.000.- kepada PT K belum sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian  pada  Bank  Syari’ah  Mandiri. Permasalahannya adalah bahwa analisa kredit PT K belum memenuhi syarat untuk  menjadi  nasabah  Bank  Syari’ah  Mandiri,  analisa  atas  laporan keuangan  PT  K  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan,  permohonan kredit  tidak  dilengkapi  dengan  legalitas  usaha  yang  lengkap  dan  jaminan yang  diserahkan  belum  diasuransikan.  Masalah  tersebut  mengakibatkan pemberian  fasilitas  kredit  kepada  PT  K  sebesar  Rp.  540.000.000.-  berisiko tinggi.  Hal  tersebut  terjadi  karena  Pejabat  KPK  dalam  memberikan persetujuan  fasilitas  kredit  kepada  PT  K  belum  sepenuhnya  mematuhi ketentuan  yang  berlaku  dan  dalam  menganalisa  permohonan  kredit  belum memperhatikan ketentuan.

## Sistem Penyelesaian Kontra Garansi pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh di Sektor Konstruksi
Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka pihak  yang  menerima  jaminan  dari  bank  akan  menuntut  tanggung  jawab kepada bank yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. Penyelesaiannya, jika terjadi  wanprestasi,  maka  pihak  pemilik  proyek  (penerima  jaminan) mengajukan  klaim/  tuntutan  secara  tertulis  kepada  bank  disertai  bukti-bukti otentik bahwa pihak kontraktor harus diajukan setelah batas waktu  yang telah ditentukan  atau  setelah  berakhir  jangka  waktu  Bank  Garansi  dan  selambat- lambatnya 14 hari sejak berakhirnya Bank Garansi.
Namun di awal tahun 2009 menurut keterangan dari manajer marketing, Bank Syari’ah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh  tidak  lagi  menerapkan field  aset (jaminan/ borg )  dalam  hal  jaminan  kontra  kepada  nasabah  yang  menggunakan jasa  Bank  Garansi.  Pihak  bank  hanya  menerima  aset  dalam  bentuk cash atau deposito  kepunyaan nasabah langsung, karena proses jaminannya terlalu  lama dan resiko yang diperoleh lebih besar serta banyak menimbulkan masalah. Hal tersebut  disebabkan  ada  sebagian  kontraktor  yang  menitipkan  asetnya  bukan milik  pribadinya  melainkan  kepunyaan  orang  lain,  harga  penjualan  aset nasabah  tidak  sebanding  dengan  jumlah  bank  garansi  yang  dipinjam  nasabah ke  bank,  pada  saat  terjadi  klaim  status  jaminan  kontra  berstatus  sewa  dan jaminan masih dalam status kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, pihak bank sangat  dirugikan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  jaminan  kontra  yang diberikan oleh pihak nasabah.

## Tinjauan Konsep Kafalah terhadap Penyelesaian Kontra Garansi
Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin ( kafil ) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin  ( mafkul lah ).  Prinsip  syariah  ini  sebagai  dasar  layanan  bank  garansi, yaitu  penjaminan  pembayaran  atas  suatu  kewajiban  pembayaran.  Bank  dapat mempersyaratkan  nasabah  untuk  menempatkan  sejumlah  dana  untuk  fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip wadi’ah .  Dalam  hal  ini,  bank  mendapatkan  imbalan  atas  jasa  yang diberikan.
Dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin atau disebut juga dengan madmun ‘anhu dapat  menyelesaikan  proyek  atau  usaha  bisnisnya  dengan  ditanggung pengerjaannya dan bisa selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya. Sedangkan dengan adanya kafalah pihak yang terjamin atau dalam istilah fiqh muamalah disebut sebagai madmun lahu menerima  jaminan  oleh  penjamin  (dalam  hal  ini  bank  )  bahwa  proyek yang  diselesaikan  oleh  nasabah  tadi  dapat  selesai  dengan  tepat  waktunya  dan sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Karena kafalah merupakan  pengambil  alihan  resiko  oleh  bank  apabila  nasabah  tadi  di  luar kesengajaan atau kelalaian, selain itu keuntungan pun akan diterima oleh pihak bank sebagai pemberi jaminan dengan bentuk fee (bayaran).
Penerbitan  Bank  Garansi  (surat  jaminan  bank),  yang  terdiri  dari  jaminan tender,  jaminan  pelaksanaan,  jaminan  uang  muka,  dan  jaminan  pelaksanaan dengan  setoran  minimal  sebesar  10%  dari  nilai  jaminan  yang  diinginkan nasabah.  Bank  Garansi  mencakup  layanan full  cover dimana  nasabah
mengcover  seluruh  bank  garansi  dan  layanan  fasilitas  yang  merupakan pembiayaan  atau  kredit  secara  tidak  langsung.  Untuk  produk  bank  garansi dengan layanan full cover , wewenang putusan diberikan oleh pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang itu sendiri. Sedangkan pada bank garansi dengan layanan fasilitas, wewenang putusan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat pemutus pembiayaan tingkat wilayah atau atasan dari pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang dimaksud (Alvian Ibrahim, 2008).
Pada  dasarnya, akad  kafalah merupakan  bentuk  penjaminan  atau pertanggungan  yang  biasa  dijalankan  oleh  perbankan  syariah.  Dalam  hal  ini, pihak  penanggung  adalah  perbankan  syariah,  sedangkan  pihak  tertanggung adalah  nasabah.  Pada  praktek  perbankan  syariah,  risiko  yang  ada  pada  pihak tertanggung disebar keseluruh tertanggung yang lain oleh perbankan syariah.
Ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  bahwa  konsep kafalah dibolehkan  karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal utang piutang, baik yang menyangkut harta maupun jiwa. Tidak ada bantahan maupun larangan dari para ulama tentang kafalah. Hanya saja terjadi perbedaan  pendaapt  mengenai  beberapa  hal  yang  menyangkut  masalah  teknis pelaksanaanya  seperti  pada  rukun  dan  syarat kafalah. Menurut  Imam  Abu Yusuf.  Murid  Abu  Hanifah, kafalah cukup  dengan  pernyataan  pengambil alihan  tanggung  jawab  ( al-ijab )  saja.  Sedangkan  Abu  Hanifah,  dalam pelaksanaan kafalah harus ada pengambil alihan tanggung jawab ( al-ijab ) oleh yang  menanggung  ( al-kafil )  dan  pernyataan  penyerahan  tanggung  jawab  oleh yang ditanggung ( al-qabul ) (Abdul Azis Dahlan, 1997).
Adapun praktik bank dalam membumikan prinsip kafalah yang sesuai dengan syariah  Islam  bisa  dilangsungkan  dalam  praktik  Bank  Garansi  dan Letter  Of Credit .  Praktik  Bank  Garansi  serta  bisa  diberlangsungkan  dengan  cara  bank sebagai kafil menerbitkan surat tanggungan kepada pemilik proyek atau usaha dengan  permintaan  dari  nasabah  sehubungan  dengan  kontrak  atau  transaksi yang  telah  disepakati  sebelumnya  antara  bank,  nasabah  dan  pemilik  proyek. Namun  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tak  diinginkan  seperti  resiko  di  luar kesengajaan  ataupun  kelalaian  berdasarakan  surat  jaminan  yang  dikeluarkan oleh  bank  penjamin  proyek  maka  pihak  ketiga  /  pemilik  proyek  dapat mengajukan klaim kepada penerbit bank garansi tadi.
Pemberian  Bank  Garansi  dalam  pelaksanaan  tender  akan  berakhir  jika perjanjian  pokok  berakhir,  pihak  yang  dijamin  (kontraktor)  telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sehubungan dengan maksud dikeluarkanya  Bank  Garansi  tersebut  dan  berakhirnya  Bank  Garansi
sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Bank  Garansi  yang  bersangkutan.  Bank Garansi  atau  jaminan  bank  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dapat  dilakukan oleh  bank-bank  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan,  terutama  dalam pemborongan  proyek,  agar  diberikan  tanpa  harus  menyerahkan  jaminan  atau agunan, khususnya bagi pemborong ekonomi lemah. Hal itu dimaksudkan agar biaya  provisi/administrasi  penerbitan  bank  garansi  dapat  ditekan  serendah mungkin  untuk  memberi  kemudahan  bagi  golongan  ekonomi  lemah  dalam menggunakan jasa bank garansi.
Namun  apabila  terjadi  sengketa  yang  timbul  akibat  kontra  garansi ( claim /wanprestasi) dari pihak tertanggung atau dari pihak kontraktor/nasabah, maka upaya penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
1. Apabila kontra garansi dengan full cover , maka pihak bank dapat langsung mengeksekusi  jaminan  untuk  mengganti  dana  yang  dikeluarkan  untuk membayar bank garansi.
2. Apabila  kontra  garansi  dengan non  full  cover ,  maka  pihak  bank  dapat melakukan  upaya  yaitu:  a)  Pihak  bank  meminta  kepada  ‘ ashil (nasabah) untuk  segera  membayar  kekurangan  dananya,  b)  kekurangan  dana  tersebut oleh  pihak  bank  diubah  menjadi  pembiayaan qardh dan  hal  itu  pun  harus dengan persetujuan nasabah/ ’ ashil , agar ‘ ashil tetap terikat untuk melunasi hutangnya  ke  bank  syariah,  c)  Apabila  pihak  ‘ ashil /nasabah  tidak  mau mengganti kekurangan dana dan tidak menyetujui kekurangan dana tersebut menjadi  pembiayaan qardh ,  maka  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No:11/DSN-MUI/V/2000,  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan dalam  penyelesaiannya  maka  dapat  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak  bank  yang  harus  menunaikan  kewajiban  tersebut  dengan  membayar sejumlah  uang  seperti  yang  tertera  dalam  garansi  bank.  Dengan dilaksanakannya  pembayaran  garansi  bank  kepada  penerima  jaminan,  maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan  segera  mencairkan counter  garanty yang  telah  diberikan  terjamin  untuk membayar  kembali  dana  yang  diserahkan  bank  kepada  pihak  penerima jaminan.
Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu
tertentu.  Apabila  dalam  durasi  waktu  yang  telah  ditentukan,  terjamin  tidak melunasi  hutangnya  maka  hubungan  hukum  antara  penjamin  (bank)  dengan terjamin  (nasabah)  berubah  menjadi  hubungan  kreditor  dengan  debitor  dalam suatu  perjanjian  kredit  biasa.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  diantara  terjamin  dan bank  dibuat  akta  perjanjian  kredit  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan  pihak bank.

## KESIMPULAN
Mekanisme penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh yaitu pihak bank meminta kepada ashil (nasabah) untuk  segera  membayar  kekurangan  dananya.  Kekurangan  dana  tersebut  oleh pihak  bank  dirubah  menjadi  pembiayaan qardh dan  itu  pun  harus  dengan persetujuan nasabah/ ashil , agar ashil tetap terikat untuk melunasi hutangnya ke bank  syariah.  Apabila  pihak ashil /nasabah  tidak  mau  mengganti  kekurangan dana  dan  tidak  menyetujui  kekurangan  dana  tersebut  menjadi  pembiayaan qardh ,  maka  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:11/DSN- MUUIV/2000,  menyatakan  bahwa  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam penyelesaiannya maka dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.
Tinjauan  konsep kafalah terhadap  penyelesaian  kontra  garansi  sektor konstruksi pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh yaitu ulama fiqih sepakat  dengan  bolehnya  hukum kafalah ,  karena  sangat    dibutuhkan  dalam melakukan  berbagai  aktivitas  muamalah  dan  transaksi  ekonomi,  sehingga dengan adanya kafalah , orang dapat membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya,  tidak  akan  dirugikan  disebabkan  ketidakmampuan  orang  yang berhutang untuk membayar hutang tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian  garansi  bank,  terjamin  tidak  melakukan  kewajibannya  kepada penerima jaminan maka pihak bank yang menunaikan kewajiban tersebut harus membayar  sejumlah  uang  seperti  yang  tertera  dalam  garansi  bank.  Dengan dilaksanakannya  pembayaran  garansi  bank  kepada  penerima  jaminan,  maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan  segera  mencairkan  dana garansi  yang  telah  diberikan  terjamin  untuk membayar  kembali  dana  yang  diserahkan  bank  kepada  pihak  penerima jaminan.  Apabila  langkah  tersebut  masih  menyisakan  hutang  bagi  terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka  waktu  tertentu.  Apabila  dalam  durasi  waktu  yang  telah  ditentukan, terjamin  tidak  melunasi  hutangnya  maka  hubungan  hukum  antara  penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi  hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa.

## REFERENSI
Abdul  Aziz  Dahlan,  (1997). Ensiklopedia  Hukum  Islam. Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve.
Abi  Bakr  ibn  Muhammad  al-Taqiy  al-Din. Kifayat  al-Akhyar .  Bandung:  Al- Ma’arif.
Ahmad Anwari, (1981), Garansi Bank Menjamin Usaha Anda . Jakarta: Aksara Pustaka.
Alvian  Ibrahim, Produk  Kafalah  pada  Perbankan  Syari’ah, diakses  pada tanggal 3 Oktober 2008, pada situs: http://www//. pkesinteraktif.com/content/view/1349/907/lang,id/.
Asdalimun, Kontra  Garansi  Bank  Kerjasama  Asuransi  dengan  Bank ,  diakses pada  tanggal  26  Desember  2008,    pada  situs:    http  //  www//  the wordpress
Dody  Dalimunthe, Kontra  Bank  Garansi ,  Diakses  pada  tanggal  29  Oktober
2009, pada situs : http://ahliasuransi.com/2009/07/05/ /.
Edratna, Bank  Garansi  Apa  dan  Bagaimana  Kegunaannya, diakses  tanggal  1 Januari 2009, pada situs:  di http:// www.// wordpress.com
Esther Dwi Magfirah, Aspek Hukum Garansi Bank ,   diakses tanggal 29 Desember  2008,  pada  situs  :  http  :  //  www.com  //  artikel-artikel  bank  / l34. // php
Hendi Suhendi, (2002). Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Herman, Bank Garansi, Diakses  tanggal  2  Oktober  2009,  pada  situs:  http://  - notary.blogspot.com/2009/07/.html.
Kasmir, (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Komaruddin  dan  Yooke  Tjuparmah  S.  Komaruddin,  (2000). Kamus  Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara.
Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  (1984). Bank  Islam (Terj.  Asep  Hikmat Suhendi). Bandung: Pustaka Aksara.
Muhammad  Syafi’i  Antonio, (1999). Bank Syari’ah Bagi Bankir dan Praktisi
Keuangan . Jakarta: Tazkia Institut.
Ramlan Ginting, (2005). Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia . Bandung.
Sayyid Sabiq, (1997). Fiqih Sunnah, Jilid 13. Bandung: Al-Ma’arif.
T.M.  Hasbie  Ash-Shiddieqy,  (2001). Pengantar  Fiqh  Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Wahbah  Al-Zuhaili,  (1996) Fiqih  dan  Perundangan  Islam, Jilid  V.  Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.