## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

## Glen Matthew
Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Konflik Etnis Rohingya di Myanmar telah lama menjadi isu yang krusial di tengah-tengah perhelatan global, bahkan sejak era penjajahan Inggris. Melihat durasi yang cukup lama tersebut, maka pengambilan langkah- langkah  konkret  sangat  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  perselisihan antara kaum Muslim Rohingya dan masyarakat Rakhine yang beragama Buddha. Artikel ini lantas bertujuan untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dan pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam berdiplomasi sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia sekaligus  sebagai  sesama  negara  ASEAN,  dalam  proses  penyelesaian konflik  Etnis  Rohingnya.  Penulis  mengamati  kepentingan  nasional Indonesia  dalam  isu  ini  dengan  menggunakan  paradigma  realisme, salah satu teori dalam studi Hubungan Internasional, yang berkutat di sekitar diskursus kekuasaan dan dominasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  kualitatif  melaluistudi  literatur.  Hasil  penelitian penulis menunjukkan bahwa di dalam mencapai kepentingan nasional, Indonesia telah menggunakan pendekatan diplomasi ala Indonesia yang terangkum dalam kebijakan politik luar negeri “bebas-aktif”.
Kata-kata Kunci: Konflik,  Rohingya,  Indonesia,  Myanmar, Kepentingan Nasional, Diplomasi, Realisme
Rohingya ethnic conflict in Myanmar has been a crucial issue in the midst of  global  affairs.  Having  been  endured  since  the  British  colonial  era, concrete actions are urgently needed in resolving the tensions involving both Rohingya Muslims and Buddhist Rakhine. With its escalation turned onto sectarian conflicts, conflict resolution is getting more imperative to be done. This article is aimed to see the national interest of Indonesia and Its diplomatic approach as a country with the largest Muslim population in the world, as well as fellow ASEAN countries, in the process of ending Rohingya ethnic conflict. The author will examine this further by using frameworks  offered  by  the  realist  point  of  view,  one  of  the  prominent theoretical  approach  in  the  study  of  International  Relations,  centered around  the  discourse  of  power  and  domination.  The  research  will  be conducted  in  a  qualitative  manner  by  doing  a  literature  study.  The results of research from various sources, show that in achieving national interests, Indonesia has pursued diplomatic approaches as in accordance with the “free-and-active” foreign policy principles.
Keywords: Conflict, Rohingya, Indonesia, Myanmar, National Interest, Diplomacy, Realism

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
Konflik etnis Rohingya telah lama membara di Myanmar. Sebagai konsekuensi  dari  fenomena  ini,  ribuan  orang  Rohingya  melarikan diri dari tempat kediaman mereka. Banyak dari rumah-rumah dan desa-desa yang dahulu didominasi oleh kelompok etnis tersebut yang kini hancur. Krisis kemanusiaan pun semakin ter-erupsi di kawasan ini.  Bahkan,  Jati  (2018)  menuturkan  bahwa,  krisis  yang  melanda etnis  Rohingya  ini  dapat  dikatakan  sebagai  krisis  kemanusiaan terburuk semenjak krisis di Vietnam yang terjadi di era 1970an lalu. Tragedi ini telah mendapat perhatian dunia lewat berbagai tulisan yang  ada  di  dalam  berbagai  artikel  sejak  tahun  1990an.  Tercatat bahwa  orang-orang  Rohingya  kerap  kali  mendapat  tekanan  dari pemerintah mereka sendiri. Mengingat durasi dan intensitas konflik ini yang semakin meninggi, serta korban yang semakin bertambah, lantas menjadi imperatif untuk segera menyelesaikan konflik ini.
Pelarian merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh mereka yang hendak menghindari persekusi ini; sebuah tren migrasi berbahaya melintasi  luasnya  Laut  Andaman  yang  telah  terjadi  sejak  tahun 1960an. Krisis pun semakin parah khususnya sejak tahun 2012 lalu. Lebih dari 120,000 orang telah melarikan diri yang menandai salah satu krisis yang cukup besar di wilayah Asia Tenggara (Muhamad, 2012).  Tidak  hanya  itu  saja  konflik  sektarian  berlatar  belakang etnis  dan  agama  ini  sarat  akan  kontroversi  historis.  Tekanan yang  diberikan  terhadap  masyarakat  Rohingya  oleh  aparatur pemerintahannya  sendiri  ini  terjadi  bukan  tanpa  sebab.  Menurut laporan dari Warzone Initiatives (2015), justifikasi yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar dan juga sejarawan Myanmar mengatakan bahwa orang-orang Rohingya sejatinya merupakan kelompok etnis keturunan Muslim Bengali, dan bukan masyarakat ‘asli’ Myanmar. Terlebih  lagi,  Sohel  (2017)  juga  memaparkan  bahwa  terdapat sirkulasi keyakinan di masyarakat Myamnar yang mengklaim bahwa di  era  kolonial  Inggris,  bangsa  Rohingya  bermigrasi  dari  wilayah Bengal  selama  kurun  waktu  antara  tahun  1824-1948  dan  diyakini terus  berpindah  bahkan  hingga  wilayah  Myanmar  telah  resmi merdeka dari Inggris. Di sisi lain, terdapat pula sejumlah ahli di luar Myanmar yang meyakini bahwa bangsa Rohingya telah mendiami negara  ini  sejak  abad  ke-15.  Bahkan,  bukti  serta  prediksi  terlama menyatakan bahwa hal tersebut telah berlangsung hingga dari abad ke-7. Diperkirakan sekarang ada sekitar 800,000-1,100,000 orang Rohingya yang bermukim di Myanmar. Sebanyak 80% dari jumlah pemukim yang telah disebutkan dilaporkan tinggal di negara bagian Rakhine (Warzone Initiatives, 2015).
Apabila ditelusuri lebih lanjut, pola diskriminasi ini sejatinya telah tertanam  dalam  struktur  pemerintahan  Myanmar.  Hal  ini  dapat
dilihat dengan meninjau sejarah proses perundang-undangan dan legislasi di negara ini, utamanya regulasi yang mengatur mengenai kewarganegaraan.  Sohel  (2017)  memaparkan  bahwa  sentimen  ini bermula  dari  dikeluarkannya  Undang-Undang  Darurat  Imigrasi pada  tahun  1974  dan  hukum  mengenai  kewarganegaraan  yang dikeluarkan  pada  1982.  Keberadaan  peraturan  darurat  imigrasi, membuat  seluruh  warga  negara  wajib  membawa  kartu  identitas. Namun, dalam hal ini, warga Rohingya dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu identitas tersebut. Mereka hanya bisa mendapat akses terhadap kartu penduduk asing, dengan akses yang terbatas (Sohel, 2017). Dengan kata lain, perlakuan ini secara tidak  langsung  menunjukkan  sikap  Pemerintah  Myanmar  yang tidak mengakui eksistensi dari etnis Rohingya di negaranya. Kondisi ini  semakin  diperparah  dan  diafirmasi  melalui  peraturan  baru yang dikeluarkan beberapa tahun kemudian, di tahun 1982. Warga Rohingya tidak dimasukkan ke dalam 135 etnis resmi yang diakui pemerintah. Keberadaan Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan, karena alasan itu, Rohingya tidak mendapatkan pengakuan (Warzone Initiatives, 2015).
Sebagai  konsekuensinya,  eksodus  dalam  skala  masif  pun  terjadi. Mayoritas  warga  Rohingya  lari  ke  perbatasan  Bangladesh  sebagai negara  yang  tidak  hanya  bertetangga,  namun  juga  dianggap bersahabat  karena  kesamaan  keyakinan.  Proses  eksodus  besar- besaran  ini  menyebabkan  Bangladesh  kewalahan  dan  akhirnya memutuskan  untuk  menutup  kamp  pengungsian  yang  ditempati oleh  warga  Rohingya  pada  tahun  2005  silam  (Muhamad,  2012). Situasi  ini  semakin  memburuk  lewat  sebuah  peristiwa  yang meningkatkan tensi pada Mei 2012 lalu. Seorang wanita Budha di negara  bagian  Rakhine  ditemukan  tewas  dan  ditemukan  tanda- tanda  pemerkosaan.  Tiga  laki-laki  Rohingya  diduga  kuat  menjadi pelaku  dari  aksi  sadis  tersebut.  Kerusuhan  di  antara  kedua  kubu tak  terhindarkan,  menyebabkan  sekurang-kurangnya  200  korban jiwa (Sohel, 2017). Kekerasan dan kemunculan stigma berlandaskan sentimen  anti-Muslim  lantas  terus  berlanjut  dan  menyebar  tidak hanya  di  negara  bagian  Rakhine,  namun  juga  hampir  ke  seluruh Myanmar.
Indonesia, sebagai sesama negara ASEAN, dan tanpa menghilangkan rasa  hormatnya  pada  Pemerintah  Myanmar  yang  berdaulat,  telah melakukan sejumlah inisiasi dan diplomasi yang berkaitan dengan konflik etnis yang bermula di negara bagian Rakhine ini. Presiden Joko  Widodo  (Jokowi)  merespons  krisis  di  Rohingya  dengan mengirim Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai perwakilan dari  Pemerintah  Indonesia  pada  2017  lalu.  Namun,  hasil  laporan

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
dari  Institute  for  Policy  Analysis  of  Conflict  (2018)  menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar menolak permohonan dari Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bahkan, laporan ini juga menuturkan  bahwa  administrasi  Aung  San  Suu  Kyi,  yang  selama ini  dipuji  oleh  dunia  karena  perjuangannya  terhadap  demokrasi, terkesan menutup mata terhadap apa yang terjadi.
Melalui  Langkah-langkah  yang  telah  digagas,  maka  pembahasan mengenai  kepentingan  strategis  Indonesia  dalam  isu  ini  menjadi perhatian tersendiri yang perlu didalami lebih lanjut. Menilik dari survei yang dilakukan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (2018), ditemukan bahwa simpati Indonesia pada Rohingya, tidak berlanjut  dengan  keinginan  dan  ketertarikan  Indonesia  untuk menampung  bangsa  Rohingya  sebagai  pengungsi.  Lantas,  hal  ini seakan-akan  memosisikan  Indonesia  secara  naif  hanya  sebagai ‘jembatan kemanusiaan dan perdamaian’ yang menjadi retorika dari Kementerian Luar Negeri Indonesia (Indrawati, 2018), tanpa adanya kepentingan riil. Indonesia juga bukan merupakan negara yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, yang mana menjelaskan mengapa jumlah pengungsi yang ada di Indonesia terhitung sebagai salah satu yang terendah di dunia (Zulfa, 2018). Langkah ini pun juga bisa  dipahami,  mengingat  pemerintah  Indonesia  juga  sebenarnya takut dengan adanya ancaman militan Arakan Rohingya Salvation Army  (ARSA),  militan  separatis  yang  kerap  kali  bersembunyi  di balik  krisis  Rohingya  bersama-sama  dengan  pengungsi  (Warzone Initiatives,  2015).  Ketakutan  ini  bukan  tanpa  alasan,  ARSA  bisa saja melakukan kontak dengan militan separatis di Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ketidakstabilan di wilayah Indonesia (Zulfa, 2018).
Artikel  ini  berusaha  menjawab  kepentingan  nasional  Indonesia dan  cara  Indonesia  berdiplomasi  atau  diplomasi  ala  Indonesia sebagai  salah  satu  mediator  dalam  konflik  Rohingya.  Selain itu,  akan  diadakan  pula  kajian  lebih  dalam  mengenai  relevansi kepentingan  nasional  serta  cara  berdiplomasi  Indonesia  dalam penyelesaian konflik Rohingya, utamanya dengan menyandingkan prinsip  kebijakan  politik  luar  negeri  bebas-aktif  yang  senantiasa menjadi rujukan dalam melakukan perhelatan internasional. Untuk menelaah keseluruhan hal yang menjadi dasar penelitian, artikel ini akan  dibagi  atas  lima  bagian:  pendahuluan,  kerangka  konseptual mengenai  kepentingan  nasional,  diplomasi,  serta  teori  realisme, kepentingan  nasional  Indonesia  dalam  penyelesaian  konflik Rohingya,  diplomasi  ala  Indonesia  dalam  penyelesaian  konflik Rohingya, dan kesimpulan.

## Memaknai Kepentingan Nasional, Diplomasi, dan Teori Realisme
Dalam  studi  Hubungan  Internasional,  kepentingan  nasional merupakan suatu tujuan dan ambisi negara dalam berbagai aspek di  antaranya  yang  meliputi  bidang  ekonomi,  militer,  dan  budaya (Bainus  dan  Rachman  2018).  Kepentingan  nasional  memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan aktualisasi kekuatan atau power yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Dalam pemaknaan  klasik,  penggunaan power dalam  konteks  pencapaian kepentingan  nasional  umumnya  berkorelasi  dengan  orientasi kebijakan  yang  bersifat  destruktif.  Namun,  seiring  berjalannya waktu, penggunaan power yang bersifat destruktif atau bisa disebut sebagai hard  power, mulai  digantikan  oleh  kepentingan  nasional yang  bersifat  kooperatif  dan  persuasif  atau  disebut  juga  sebagai soft  power (Nye,  1990) . Dalam  implementasinya,  pewujudan  dari suatu  kepentingan  nasional  harus  diiringi  pula  dengan  teknik dan  cara  berdiplomasi  yang  sesuai.  Secara  tradisional  diplomasi memiliki arti sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain. Namun seiring berkembangnya zaman para ahli meyakini bahwa diplomasi telah  mengalami  perubahan  sifat.  Konsep  ini  telah  mencakup baik manajemen hubungan antar negara dalam artian tradisional, maupun juga dengan aktor non-negara lainnya (Effendi 2013).
Teori  realisme  yang  merupakan  salah  satu  kerangka  teoretis  yang cukup  dominan  dalam  diskursus  dan  kajian  studi  Hubungan Internasional.  Menurut  Asrudin  (2017)  realisme,  secara virtual, membentuk  kerangka  pemikiran  seputar  kebijakan  luar  negeri secara profesional. Dengan kata lain, realisme hendak memosisikan perilaku  politik  luar  negeri  dalam  koridor  realitas  yang  sejatinya penuh  dengan  intrik  dan  kepentingan  yang  bersifat  praktis,  atau lebih  dikenal  dengan  sebutan realpolitik –  berseberangan  dengan kerangka idealisme politik maupun liberal institusionalisme (Dugis, 2018). Asrudin (2017) menambahkan bahwa pemikiran kaum realis sendiri berlandaskan pada agenda pencarian kekuatan dan dominasi yang mana berasal dari sifat dasar manusia. Morgenthau meyakini bahwa  negara,  sama  seperti  manusia:  selalu  memiliki  keinginan untuk  mendominasi  yang  lainnya  dan  akhirnya  menimbulkan konflik dan peperangan. Berakhirnya era kolonialisme dan Perang Dingin, serta  peristiwa 9/11 menjadi turning-point tersendiri bagi proliferasi  aktor  dan  diskursus  hubungan  internasional;  demikian adanya  pergeseran  pemaknaan  kepentingan  nasional,  termasuk dalam  koridor  realisme,  yang  kini  beriringan  dengan  penggunaan soft  power dalam  penerapannya  (Bainus  dan  Rachman  2018; Dugis,  2018).  Dalam  mengamati  kepentingan  nasional  Indonesia

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
dalam penyelesaian krisis Rohingya, lantas diperlukan penggunaan teori realisme. Artikel ini lebih lanjut akan menggunakan kerangka teoretis  ini  untuk  mengidentifikasi  kepentingan  strategis  yang dikejar oleh Indonesia.

## Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rohingya
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hasil laporan Warzone Initiatives (2015) memperkirakan ada lebih dari 120,000 orang Rohingya yang meninggalkan  Myanmar  dan  menjadi  pengungsi.  Ada  tiga  negara ASEAN yang menjadi tujuan orang-orang Rohingya yang melarikan diri, di antaranya: Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara sepakat untuk menampung keberadaan pengungsi Rohingya untuk periode selama satu tahun. Namun, ketika negara tersebut bukanlah tujuan  akhir,  melainkan  sebagai  persinggahan.  Umumnya,  para pengungsi  tersebut  menetapkan  Australia  sebagai  tujuan  akhir karena  dipercaya  akan  adanya  jaminan  dan  perlindungan  politik yang akan diberikan oleh negeri Kanguru (Jati 2018).
Dalam melakukan interaksi internasional, setiap negara yang terlibat dalam perhelatan ini tidak dapat dipungkiri memiliki kepentingannya masing-masing. Tidak jarang pula ditemukan bahwa kepentingan- kepentingan ini acapkali berbenturan satu sama lainnya (Sudarsono et al., 2018). Indonesia, dengan posisinya sebagai negara berdaulat dalam  sistem  internasional,  tentunya  juga  memiliki  kepentingan tersendiri, utamanya dalam konteks penyelesaian konflik Rohingya yang  terbukti  dengan  keterlibatannya  yang  cukup  tinggi  dalam prosesnya.  Melihat  berbagai  fakta  yang  ada,  tidak  dipungkiri bahwa  kehadiran  pengungsi  Rohingya  cukup  memberatkan  bagi negara berkembang seperti Indonesia. Seperti dikutip dari tulisan Noor  Aspasia  (2015)  yang  dimuat  dalam  CNN  Indonesia,  Wakil Presiden  Indonesia  saat  itu,  Jusuf  Kalla  (JK),  menyatakan  bahwa penampungan pengungsi Rohingya di Indonesia dilakukan dengan alokasi dana sebesar Rp2,3 miliar dari anggaran Kementerian Sosial. Dana ini sendiri hanya dapat digunakan untuk menanggung kurang dari 2000 orang pengungsi, jumlah yang sangat jauh dari perkiraan jumlah pengungsi yang datang. Namun, JK juga menuturkan bahwa bantuan  dari  pihak  asing  telah  datang  ke  Indonesia.  Singapura, misalnya,  menyumbang  sekitar  Rp2,6  miliar  bagi  penampungan pengungsi.  Terlepas  dari  bantuan  yang  hadir,  biaya  operasional yang perlu dikeluarkan pemerintah Indonesia untung menampung pengungsi Rohingya tidak sedikit.
Tidak  hanya  mengenai  biaya,  kenyataan  bahwa  Indonesia  bukan merupakan  keinginan  utama  atau  tujuan  akhir  bagi  pengungsi Rohingya  juga  dinilai  memperparah  keadaan.  Pada  2017  lalu, simpati  dunia  pada  warga  Rohingya  terlihat  cukup  meningkat. Namun,    di  tengah-tengah  meluasnya  sentimen  kepedulian  ini, seorang pengungsi di Aceh menuturkan sebuah pernyataan buruk tentang Indonesia dalam sebuah laporan langsung di televisi lokal. Pengungsi bernama Saleem ini mengatakan:
“Kami (pengungsi Rohingya) senang, karena warga Indonesia bersedia  menerima  dan  menolong  kami.  Tapi,  nilai  tukar Rupiah terbilang kecil. Sebab itulah kami berharap bisa pergi ke Amerika Serikat, supaya kehidupan kami lebih baik. Di sana nilai tukar Dollar terbilang tinggi” (Gunadha 2017).
Pernyataan ini tentunya dikecam oleh warga Indonesia. Banyak di antara mereka yang mengekspresikannya dengan ungkapan bahwa warga Rohingya yang mengungsi di Indonesia tidak mendudukkan diri  pada  tempatnya  (Gunadha,  2017).  Namun,  perlu  diketahui bahwa sentimen negatif yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia  ini  tidak  serta  merta  membuat  pemerintah  Indonesia melakukan  tindakan  deportasi  atau  pemulangan  paksa  pengungsi Rohingya ke negara asal.
Bila  dipandang  dalam  menurut  teori  realisme,  peristiwa-peristiwa di atas bukan menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara  yang  menghindari  adanya  sikap-sikap  ofensif  maupun provokatif.  Perlu  diingat  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia beragama Muslim. Komunitas Rohingya yang menjadi pengungsi di Indonesia pun mayoritas menganut agama Islam. Dalam melakukan penindakan  terhadap  komunitas  Rohingya  yang  mengeluarkan pernyataan  seperti  di  atas,  pemerintah  Indonesia  bermain  cukup hati-hati.  Tindakan  deportasi  sepihak  bukanlah  perbuatan  yang tepat,  mengingat  komentar  di  atas  bisa  saja  merupakan  bentuk ketidaksengajaan; membuat opsi ini justru berpotensi memunculkan tudingan  tindak  pelanggaran  HAM  (Zulfa,  2018).  Dengan  kata lain, tindakan ini dinilai dapat berbalik memberi kecaman ke arah pemerintah. Hal ini misalnya dapat dimanfaatkan oleh organisasi- organisasi  tertentu  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  oposisi, sehingga  mengancam status  quo dan  ketidakstabilan  di  dalam negara.  Tindakan  deportasi  mungkin  dapat  dilakukan  apabila perbuatan  yang  dilakukan  mungkin  sudah  menyentuh  kejahatan kriminal yang mana menjadi justifikasi yang dibenarkan.

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
Pemerintah Indonesia lantas membutuhkan tindakan cepat-tanggap dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  cukup  pelik  ini  dengan mempertimbangkan  pula  keadaan  di  sisi  domestik.  Salah  satu permasalahan  keamanan  lain  yang  menjadi  pertimbangan  adalah ketakutan akan masuknya milisi dari ARSA ke wilayah Indonesia. Adanya potensi masuknya milisi ARSA di wilayah Indonesia tentunya sangat berbahaya bagi stabilitas. Selain bisa memancing bangkitnya kelompok separatisme yang tersebar di luas, milisi ARSA juga bisa saja melakukan gangguan keamanan yang dapat mengancam warga Indonesia.  Tidak  menutup  kemungkinan  akan  timbul  aksi  teror untuk menarik perhatian dunia internasional (Zulfa, 2018).
Selain  itu,  sikap  yang  berhati-hati  dan  praktis  ini  didasarkan pada  konsiderasi status  quo dari  pemangku  kekuasaan  yang  ada. Pemerintahan  Indonesia,  utamanya  di  era  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi),  sering  kali  dicap  dan  diguncang  oleh  isu  sebagai  rezim yang  anti  terhadap  keberadaan  Islam.  Tekanan  koalisi  Islam disinyalir berusaha mengguncang pemerintahan Jokowi menjelang pemilihan presiden yang terjadi di awal tahun 2019 silam. Hal ini berhasil diredam dengan meningkatkan jumlah bantuan pada kamp pengungsi yang berada di Bangladesh. Meski terlihat seakan-akan sejalan  dengan  retorika  politik  luar  negeri  Indonesia  yang  bebas- aktif,  kebijakan  ini  memiliki  hubungan  dengan  agenda  pragmatis untuk  menjaga  stabilitas  dalam  negeri.  Kontradiksi  dengan kebijakan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  ditunjukkan  dengan belum diambilnya  tindakan ataupun komitmen untuk menampung lebih  lagi  pengungsi  Rohingya  di  wilayah  Indonesia  (Institute  for Policy Analysis of Conflict, 2018).
Perlu  diakui  bahwa  negara-negara  Muslim  lainnya  seperti Bangladesh  dan  Arab  Saudi  juga  melakukan  tindakan  deportasi terhadap komunitas Rohingya. Tulisan Ullah (2019) menyebutkan bahwa  sejumlah  pengungsi  Rohingya  memasuki  Saudi  dengan menggunakan visa umrah. Ketika didapati bahwa ternyata mereka sudah tinggal melebihi batas maksimum, maka tindakan deportasi pun  dilakukan  dengan  dikembalikannya  mereka  ke  Bangladesh. Ironisnya,  otoritas  Bangladesh  akan  mengirim  mereka  ke  kamp pengungsi  ataupun  memenjarakan  mereka  setelah  dipulangkan. Tentunya hal ini menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Tindakan represif yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Bangladesh tersebut  bukanlah  menjadi  suatu  hal  yang  baru,  utamanya mengingat dinamika politik yang terjadi di kedua negara tersebut. Menurut indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh  The Economist (2018),  Bangladesh  menduduki  peringkat  ke-88,  sedangkan  Arab Saudi  ke-165;  jauh  di  bawah  Indonesia  (65).  Lantas,  perilaku
represif semacam itu sudah menjadi hal yang biasa di negara yang notabenenya kurang demokratis.
Sebagai negara demokrasi bukan berarti kita harus diam. Pemerintah Indonesia  tentunya  harus  memiliki  pertimbangan  yang  matang seputar  isu  ini.  Di  satu  sisi  tidak  dapat  membiarkan  pengungsi Rohingya  terus  berada  di  Indonesia,  mengingat  secara  realistis biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit dan bahkan membebankan (Gunadha,  2017).  Namun,  di  sisi  lain,  pemerintah  juga  tidak menginginkan adanya gejolak di dalam negeri yang timbul sebagai respons terhadap tindakan-tindakan negatif warga Rohingya yang berada  di  Indonesia  (Zulfa,  2018).  Sehingga,  dibutuhkan  cara- cara  yang  matang  dan  tepat  sasaran  dalam  menyelesaikan  isu ini.  Demokrasi  tidak  boleh  kita  tekan  namun  tindakan  tegas  juga diperlukan.
Karena  itu,  tentunya  pemerintah  Indonesia  bisa  melakukan  cara- cara  diplomatis  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kompleks yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  konflik  Rohingya.  Kepentingan nasional Indonesia baik di dalam maupun luar negeri harus tetap menjadi  prioritas.  Untuk  itu  diperlukan  teknik  diplomasi  yang sesuai dengan keadaan (Sudarsono et al., 2018). Teknik diplomasi ini diperlukan untuk membuka dialog dengan pemerintah Myanmar seputar  penyelesaian  konflik  Rohingya  beserta  dampaknya  ke Indonesia,  yaitu  kehadiran  pengungsi.  Selain  itu  diplomasi  juga diperlukan untuk menjangkau negara-negara yang sekiranya dapat menjadi tempat penampungan sementara ataupun pemberi bantuan bagi  para  pengungsi  Rohingya  yang  sudah  berada  di  Indonesia. Maka,  cara  Indonesia  berdiplomasi  atau  diplomasi  ala  Indonesia akan sangat penting untuk menentukan arah penyelesaian masalah ke depannya (Zulfa, 2018).

## Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rohingya
Indonesia  telah  menerapkan  prinsip  kebijakan  luar  negeri bebas-aktif  sejak  awal  kemerdekaan.  Pada  era  Soekarno,  hal  ini dimanifestasikan dalam wacana “mendayung di antara dua karang” yang  menggambarkan  situasi  pertentangan  sengit  dan  perebutan pengaruh  antara  dua  ideologi  besar  di  masa  Perang  Dingin. Sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digambarkan sebagai  “ Navigating  in  the  Turbulance  Ocean” yang  kemudian berkembang  menjadi  “ Thousand  Friends  Zero  Enemy” di  periode kedua  masa  jabatannya  yang  menekankan  pentingnya  diplomasi yang  kooperatif  (Indrawati  2018).  Ilustrasi-ilustrasi  tersebut

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
lantas  menekankan  bahwa  politik  bebas  aktif  masih  tetap  relevan dan  senantiasa  beradaptasi  mengikuti  perkembangan  zaman. Refleksi  dari  pemaknaan  awal  masa  Perang  Dingin,  kata  “bebas” di  sini  mengacu  pada  posisi  Indonesia  yang  tidak  memihak  ke kubu  mana  pun  dan  “bebas”  untuk  melakukan  hubungan  dengan keduanya  secara  pragmatis  dengan  berbasis  pada  kepentingan nasional.  Sementara  kata  “aktif”  menegaskan  peranan  Indonesia yang  senantiasa  aktif  dalam  interaksi  internasional  dan  menjaga perdamaian dunia (Effendi, 2013), seperti menengahi suatu konflik.
Keberadaan  prinsip  politik  bebas-aktif  yang  masih  relevan  lantas menunjukkan pola Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya diplomasi terkait konflik Rohingya dengan pihak-pihak terkait. Bebas-aktif memungkinkan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional lewat upaya diplomasi tanpa memihak kepada kubu tertentu serta tetap mengupayakan perdamaian dunia sebagai kepentingan nasional, seperti halnya yang tertuang dalam Undang-undang Dasar (Indrawati, 2018). Di dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya, Indonesia telah melakukan berbagai inisiasi-inisiasi proaktif, seperti pemberian bantuan yang dilakukan Indonesia sejak konflik pecah di Myanmar sejak 2012 lalu. Indonesia juga mengupayakan pendirian 6 sekolah yang terbagi atas dua tahap: pembangunan tahap pertama pada Desember 2014 menghasilkan sebanyak 4 sekolah; dan tahap kedua pada 21 Januari 2017 sebanyak 2 sekolah. Tidak hanya itu, inisiasi di bidang kesehatan juga tengah diupayakan, yakni dengan pendirian Indonesian Health Centre di negara bagian Rakhine (Zulfa 2018).
Upaya diplomasi secara langsung juga telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menghampiri Aung San Suu Kyi di tengah perhelatan KTT  ASEAN  medio  pada  28  April  2017  lalu  di  Manila,  Filipina. Tatap  muka  diplomatis  ini  pun  dilakukan  dengan  intensif.  Empat bulan  kemudian,  tepatnya  pada  4  September  2017,  Indonesia, diwakili  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi  menyampaikan proposal  bantuan  kemanusiaan  dari  Indonesia  untuk  pengungsi dan  korban  konflik  Rohingya  kepada  Aung  San  Suu  Kyi  (Zulfa 2018).  Berdasarkan  tindakan  diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan politik luar negeri bebas aktif telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diskursus internasional, tepatnya dengan menerapkan persuasi dan diplomasi berbasis soft power.
Apabila  dikaji  dengan  pendekatan  teoretis  realisme,  negara merupakan  aktor  yang  selalu  berupaya  untuk  memenuhi kepentingan  nasionalnya.  Namun,  di  dalam  upayanya  tersebut,
cara-cara yang ditempuh pun juga pragmatis (Dugis, 2018). Dalam konteks Rohingya hard power atau yang bisa digambarkan sebagai upaya angkat senjata destruktif bukanlah jalan yang relevan untuk ditempuh dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai  perdamaian  dunia  dan  stabilitas  domestik.  Penggunaan upaya soft power – yang ditunjukkan dengan adanya diplomasi dan inisiasi-inisiasi proaktif lainnya – tidak hanya menjamin keberadaan dunia  yang  aman,  namun  juga  dapat  meningkatkan  citra  suatu negara di mata dunia.  Indonesia juga tidak serta merta mengusir penduduk Rohingya dari wilayahnya begitu saja. Diplomasi kembali ditekankan sebagai sarana menuju pemecahan.

## Kesimpulan
Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan, lantas dapat diketahui bahwa kepentingan nasional Indonesia di dalam upaya penyelesaian konflik  Rohingya  tetap  menjadi  prioritas.  Biaya  penampungan yang  besar,  adanya  politisasi  bermotif  identitas,  hingga  ancaman separatisme  dapat  mengancam  kepentingan  nasional  Indonesia sebagai  sebuah  bangsa.  Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki kepentingan  ideasional  untuk  menjaga  secara  aktif  perdamaian dunia.  Kedua  hal  tersebut  lantas  diakomodasi  melalui  prinsip- prinsip  diplomasi  ala  Indonesia:  kebijakan  luar  negeri  bebas-aktif yang telah berperan krusial sebagai norma utama dalam interaksi internasional semenjak negara ini merdeka
Atas  dasari  prinsip-prinsip  ini,  diplomasi  pun  dilakukan  melalui cara-cara persuasif yang sesuai dengan keadaan, seperti: pemberian bantuan  langsung,  pengajuan  proposal  kemanusiaan,  serta  tatap- muka  dan  dialog  secara  langsung  baik  oleh  presiden  maupun perwakilannya. Politik bebas aktif menjamin keberadaan Indonesia untuk membantu komunitas Rohingya tanpa harus bersikap ofensif terhadap pemerintah Myanmar dan tetap aktif untuk menyebarkan perdamaian ke dunia. Selain itu, lewat bentuk bantuan pembangunan yang  ada  serta  dialog  dengan  pemerintah  Myanmar,  kepentingan nasional  Indonesia  khususnya  di  bidang  ekonomi,  pertahanan, dan keamanan dapat terjaga dengan adanya keinginan dari dalam komunitas  Rohingya  untuk  kembali  ke  tempat  mereka  berasal  di negara bagian Rakhine.
Karena  itu  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kepentingan  nasional Indonesia  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  Rohingya  dapat tercapai  lewat  upaya  diplomasi  yang  berdasarkan  pada  politik bebas aktif yang mengandung nilai-nilai pragmatisme. Agar upaya diplomasi dapat berjalan dengan lancar, Indonesia seharusnya terus

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
mempertahankan  penggunaan  kebijakan  bebas-aktif  yang  selalu adaptif dengan keadaan yang ada. seperti halnya yang terjadi dalam konteks upaya penyelesaian konflik Rohingya, kepentingan nasional Indonesia dapat terjamin dengan baik dan perhelatan internasional pun dapat dijalankan dengan saksama.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bab dalam Buku
Dugis, Vinsensio, 2018. “Teori dan Teori Hubungan Internasional.” dalam  Vinsensio  dugis  (ed.) Teori  Hubungan  Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik) . Surabaya: Airlangga University Press.

## Artikel Jurnal
Asrudin, A. 2017. “Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma”, Global South Review , 1 (2):107.
Bainus, A., & Rachman, J. B. 2018. “Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional”, Intermestic:
Journal of International Studies , 2 (2):109.
Effendi, T. D. 2013. “Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Parahyangan Center for International Studies) , 9 (1).
Indrawati, A. N. (2018). “Penerapan prinsip politik luar negeri indonesia melalui diplomasi maritim”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Verity) , 10(20):14–26.
Jati, I. (2018). “Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis”. The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT) , 1 (1): 17.
Muhamad, Victor Simela. 2012. “Tragedi Kemanusiaan Rohingya”. Info Singkat Hubungan Internasional , 4(15).
Nye, Joseph S., 1990. “Soft Power”. Foreign Policy , 80: 153-171.
Sohel, Muhammad Salman. 2017. “The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence”. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences. 2(11).
Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D.W., S. (2018). “Indonesia Defense Diplomacy in Achieving National Interest”. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 8 (3): 83–102.

## Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam
Zulfa, R. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Konflik Rohingya 2013-2017. JOM FISIP , 5 (2): 1–11.

## Laporan dan Publikasi Resmi
Institute for Policy Analysis of Conflict. 2018. Indonesia and the rohingya crisis . No. 46. 2018
The Economist. 2018. D emocracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy , 2018

## Publikasi Daring
Gunadha,  R.  2017.  “Dinilai  Hina  Indonesia,  Video  Pengungsi Rohingya  Ini  Bikin  Kesal”  [Daring] Suara.com .  Tersedia dalam:  https://www.suara.com/news/2017/09/18/134341/ dinilai-hina-indonesia-video-pengungsi-rohingya-ini-bikin- kesal [Diakses 8 April 2020].
Noor  Aspasia,  S.  2015.  “Bantu  Pengungsi  Rohingya,  Pemerintah Rogoh  Kocek  Rp2,3  Miliar”  [Daring] CNN  Indonesia . Tersedia dalam: https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20150525190121-106-55602/bantu-pengungsi- rohingya-pemerintah-rogoh-kocek-rp23-miliar  [Diakses  8 April 2020].
Ullah, A. 2019. “Saudi Arabia deporting Rohingya despite UN calls to  give  them  refuge”  [Daring]  Middle  East  Eye.  Tersedia dalam:  https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia- deporting-rohingya-despite-un-calls-give-them-refuge [Diakses 8 April 2020].
Warzone  Initiative,  2015.  “Rohingya  Briefing  Report”  [Daring]. Tersedia dalam: https://www.warzone.cc/2015/10/rohingya- briefing-report/ [Diakses 8 April 2020].