Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 29-40
P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## Sherly Ayuna Putri
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sherly.ayunaputri@yahoo.com

## ABSTRAK
Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana risiko bagi pekerja anak dibawah umur dan bagaimana hak-hak  anak  dan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak  berdasarkan  Undang-undang  tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  menerangkan  ketentuan-ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi pekerja anak.  Strategi mengatasi permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui proses penyadaran, penyediaan program antara (intermediate  program)  guna  menjembatani  antara  proses  penyadaran  dan  penghapusan  pekerja  anak,  serta proses eliminasi pekerja anak yang dimulai dari penghapusan sektor-sektor kerja terburuk.

## Kata kunci: pekerja anak, perlindungan hukum, hak anak

## ABSTRACT
Issues  that  are  the  focus  of  this  research  are  how  the  risks  for  underage  child  labor  and  how  the  rights  of children and legal protection for child labor are based on the Labor Law and the Law on Child Protection. The research method used in this study is normative jurisdiction that is research by explaining the provisions in  the  applicable  laws  and  regulations.  The  results  showed  that  the  Labor  Law  and  the  Law  on  Child Protection became a legal umbrella for child labor. The strategy to overcome the problem of child labor can be  done  through  a  process  of  awareness,  the  provision  of  intermediate  programs  to  bridge  the  process  of raising awareness and elimination of child labor, and the process of eliminating child labor that starts from the elimination of the worst working sectors.
Keywords: child labor, legal protection, right of children

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  No.35  Tahun  2014  mengenai Perlindungan anak disebutkan bahwa:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Penanganan  masalah  pekerja  anak  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menghadapi tantangan  berat  terutama  karena  isu  pekerja  anak  terkait  dengan  beberapa  hal,  baik  yang langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung  berkaitan  dengan  pekerja  anak  adalah  risiko  atau  bahaya  yang  timbul  di lingkungan  kerja,  maupun  dari  jenis  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Sementara  faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik.
Di  Indonesia  sendiri  masalah  kemiskinan  sudah  sangat  memprihatinkan.  Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia sudah menjadi topik pembahasan yang belum  ada  pemecahannya.  Hal  ini  bisa  di  simpulkan  dengan  melihat  jumlah  masyarakat dengan  tingkat  ekonomi  rendah  yang  semakin  meningkat.  Kemiskinan  yang  membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, yang semestinya  ditujukan  untuk  kesejahteraan  seluruh  masyarakat.  Kenyataan  yang  terjadi justru  sebaliknya,  yaitu  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  dengan pembangunan  dan  sebagian  masyarakat  hanya  menjadi  korban  dari  pembangunan  itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan. 1
Pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  bekerja  karena  waktu  mereka  selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain,  bergembira,  berada  dalam  suasana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai  dengan perkembangan  fisik,  psikologis,  intelektual  dan  sosialnya.  Namun  pada  kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi
1 Nawawi Arief Barda, Perlindungan Anak menurut Negara Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.40
dan  menjadi  pekerja  anak  antara  lain  di  sektor  industri  dengan  alasan  tekanan  ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. 2
Dampak  buruk  yang  timbul  dari  lingkungan  maupun  jenis  kerja  yang  dilakukan anak  tersebut  tidak  seluruhnya  dapat  dilihat  pada  saat  ini  juga,  karena  umumnya  dampak tersebut  baru  terlihat  setelah  jangka  waktu  tertentu.  Belum  banyak  studi  yang  dilakukan untuk  mengukur  seberapa  jauh  dampak  maupun  risiko  akibat  kerja  yang  dilakukan  anak- anak.
Dalam  penelitian  ini,  keluarga  dan  lingkungan  tempat  tinggal  merupakan  dua  hal yang berpengaruh besar terhadap proses perkembangan psikologis anak, proses pemenuhan kebutuhan  anak,  dan  turut  mempengaruhi  pilihan  anak  untuk  bekerja.  Pekerja  anak  yang memiliki  kecenderungan  bersikap  destruktif  (misal:  pemarah,  gemar  membuat  keonaran, gemar  berjudi  dan  lain-lain)  berada  dalam  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat  yang memiliki  perilaku  destruktif  pula,  dan  umumnya  anak-anak  tersebut  bekerja  di  sektor berbahaya di wilayah itu.
Sebagian besar keluarga pekerja anak ternyata tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak (misal: kebutuhan makanan sehat, tempat tinggal layak,  dan  pakaian  layak).  Sebagian  lainnya  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  tempat pemenuhan kebutuhan perkembangan psikologis anak (misal: tempat penanaman nilai atau norma positif, tempat pembentukan karakter diri yang positif).
Kemiskinan  bukan  satu-satunya  penyebab  seorang  anak  untuk  bekerja,  faktor lingkungan  juga  berperan  sangat  penting  .  Anak-anak  yang  hidup  di  lingkungan  teman- teman  yang  cenderung  menyukai  bekerja  daripada  sekolah  meskipun  orang  tua  mereka cukup  mampu  untuk  membiayai  sekolah  mereka.  Sebab  lingkungan  teman-teman  sebaya mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  menanamkan  nilai-nilai  tertentu  yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang  membuat  anak  untuk  bekerja.  Akan  tetapi  faktor  kemiskinan  menjadi  faktor  utama yang menyebabkan anak-anak untuk bekerja. 3
2 Syamsuddin, Petunjuk  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  yang  Bekerja (Jakarta:  Departemen  Tenaga  Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1
3 Indrasari dan B White, Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan (Jakarta: Prisma. XXXI, 1992), hlm.81
Anak  memutuskan  bekerja  karena  faktor-faktor  kemiskinan  keluarga,  hubungan antara  keluarga  yang  tidak  harmonis,  pengaruh  lingkungan,  pengaruh  teman  sebaya  dan orang  dewasa,  adanya  penghargaan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  anak  yang  bekerja dibandingkan  anak  yang  tidak  bekerja,  dinamika  perkembangan  ekonomi  masyarakat, adanya  sumber  daya  lokal  tertentu  di  suatu  wilayah  (misal:  tambang  marmer,  laut, pertanian,  dan  lain-lain),  pola  rekrutmen  yang  mudah  tanpa  persyaratan  rumit,  kebutuhan akan tenaga kerja anak-anak, dan kemudahan akses terhadap informasi mengenai pekerjaan tertentu (misalnya: informasi pekerjaan di sektor garmen dan sektor tenaga kerja domestik di  luar  negeri),  kebutuhan  biaya  pendidikan,  sekolah  yang  dianggap  tidak  menarik  bagi anak (sehingga anak kemudian memilih  untuk  bekerja daripada bersekolah), inisiatif anak sendiri, dan keinginan anak untuk mandiri.
Di lingkungan kerja, ditemukan bahwa mayoritas lingkungan kerja anak  tergolong tidak layak bagi  anak, dan beberapa di  antaranya  membahayakan. Sejumlah kecelakanaan pernah dialami anak, yang berasal dari penggunaaan peralatan kerja yang membahayakan, tidak  adanya  alat  perlindungan  kerja,  dan  jenis  pekerjaan  yang  berbahaya.  Hampir  semua partisipan  pernah  mengalami  satu  atau  dua  jenis  kecelakaan  kerja  yang  mengakibatkan luka, keracunan, bahkan resiko kematian.
Selain kecelakaan, anak juga mengalami sejumlah eksploitasi berupa jam kerja yang panjang, upah minim, dan perlakuan kasar dari majikan dan orang dewasa. Rata-rata  anak bekerja  antara  4-10  jam  sehari,  dan  rata-rata  pernah  mengalami  pemotongan  gaji  atau penundaan  pembayaran  gaji.  Ditemukan  pula  bahwa  masalah  ini  jarang  dianggap  serius oleh  masyarakat  dan  dipandang  tidak  lebih  dari  kejadian  sehari-hari  yang  wajar  bagi mereka.
Pekerja  anak  umumnya  berasal  dari  keluarga  miskin,  relatif  kurang  memperoleh akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di beberapa lokasi penelitian, ditemukan bahwa  pekerja  anak  bersekolah  di  sekolah  yang  tidak  menyediakan  sarana  belajar  yang memadai,  tenaga  pengajar  dengan  kualitas  pendidikan  rendah,  dan  tidak  mendapatkan tunjangan pendidikan berupa beasiswa. Selain itu ditemukan pula lokasi sekolah yang sulit dijangkau anak dan adanya biaya-biaya tambahan yang membebani anak.
Pekerja  anak  umumnya  mengalami  kekurangan  istirahat  sehingga  berpengaruh terhadap  prestasi  sekolah  mereka.  Pekerja  anak  juga  kurang  mendapatkan  kesempatan
untuk  berekreasi,  melakukan  kegiatan  ibadah,  dan  kegiatan  belajar  di  rumah.  Selain bekerja, anak ternyata juga mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga. Anak perempuan cenderung mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga lebih lama daripada anak laki-laki.
Pekerja  anak  pada  umumnya  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai dengan  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  agar  hak-hak  dari pekerja  anak  terpenuhi.  Strategi  mengatasi  permasalahan  pekerja  anak  tersebut  dapat terbagi  menjadi  dua  besaran,  yakni  proses  penyadaran,  penyediaan  program  antara ( intermediate  program )  guna  menjembatani  antara  proses  penyadaran  dan  penghapusan pekerja  anak,  serta  proses  eliminasi  pekerja  anak  yang  dimulai  dari  penghapusan  sektor- sektor kerja terburuk.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  yang  menjadi  fokus penelitian  ini  adalah  bagaimana  risiko  bagi  pekerja  anak  dibawah  umur  menurut  hukum positif  di  Indonesia  dan  bagaimana hak-hak  anak  dan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja anak  berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  tentang Perlindungan Anak.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  menerangkan  ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Spesifikasi  Penelitian  adalah  deskriptif  analitis  dan  kualitatif  deskriptif.  Deskriptif analitis  yaitu  dengan  menggambarkan  dan  memberikan  penjelasan  atas  suatu  peristiwa yang  sedang  diteliti  serta  menganalisis  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  yang  berdasarkan  teori-teori  dari  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  yang  dapat memberikan  penjelasan  secara  keseluruhan  baik  dari  bidang  hukum  ketenagakerjaan  dan perlindungan anak sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam penulisan.
Penelitian  ini  lebih  ditekankan  kepada  data  kepustakaan (library  research), yaitu penelitian  yang  dilakukan  terhadap  data-data  sekunder.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencari landasan  teoritis  juga  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  yang  dibahas
dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Peraturan  Undang-undang  Ketenagakerjaan  dan  Undang- undang Perlindungan Anak.
Setelah  peneliti  mendapatkan  kerangka  pemikiran  yang  sesuai  dengan  karakteristik temuan-temuan  penelitian,  peneliti  melakukan  interpretasi  dengan  menghubungkan berbagai  informasi  yang  didapat  dalam  proses  penelitian  menjadi  rangkaian  penjelasan yang  sistematik.  Sehingga,  peneliti  berharap  dapat  melakukan  konfirmasi  maupun  kritik terhadap  kerangka  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan  mengembangkan  bentuk- bentuk metodologi studi hukum dan kebijakan. Lebih jauh lagi, rangkaian penjelasan yang sistematik  tersebut  dapat  menghasilkan  rekomendasi  yang  dapat  diterapkan  dalam memperbaiki  atau  merubah  situasi  yang  ada.  Akhirnya,  peneliti  akan  menarik  benang merah  dari  serangkaian  proses  penelitian  ini,  berupa  jawaban  dari  pertanyaan  penelitian yang akan dituangkan dalam kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Resiko Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif
Anak  yang  dibawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  tidak  dapat  dikatakan  cakap hukum  dan  perbuatan  yang  dilakukuannya  belum  mencapai  kriteria  perbuatan  atau tindakan  hukum.  Dalam  dunia  kerja  tentunya  harus  ada  tindakan  hukum  yang  dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja. Dalam hukum privat pengertian perjanjian dapat kita pahami  bahwa  :  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Dari pengertian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan  perbuatan  atau  lebih  tepatnya  perbuatan  atau  tindakan  hukum  dengan  satu orang atau lebih karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan  dan  selnjutnya  mempunyai  ikatan  dengan  satu  orang  atau  lebih  tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.
Dalam  perjanjian  ini  orang  terikat  kepada  akibat  hukum  yang  muncul  karena kehendaknya  sendiri.  Hal  ini  bila  disadingkan  dengan  pekerja  anak  dibawah  umur tentunya  melanggar ketentuan yang ada  karena dalam sebuah perjajijan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagamana tertera dalam KUH Perdata Pasal 1320.
Dari  pemaparan  diatas  sebuah  konsep  ideal  dari  sebuah  aturan  sudah  cukup menjamin  akan  hak-hak  anak  dalam  mengembangkan  diri  mereka,  namun  yang  menjadi problema  detik  ini  belum  sepenuhnya  terealisasi  dan  bahkan  ironisnya  pekerja  anak belakangan ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, dari perusahaan yang bergerak dibidang industri hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun.
Namun meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetap saja pekerja  anak  berkeliaran  dimana-mana.  Dalam  Undang-Undang  itu  dikatakan  bahwa setiap  anak  memiliki  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  orangtua  dilarang menelantarkan  anaknya.  Kalau  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  hukuman  termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di sisi lain dalam Undang-Undang tentang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  anak-anak  boleh  dipekerjakan  dengan  syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan semestinya.
Didalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan kita dijelaskan bahwa pengusaha dilarang  mempekerjakan  anak  dalam  keadaan  apapun  dan  dengan  alasan  apapun pengusaha  tidak  oleh  mempekerjakan  anak  dibawah  umur.  Namun  dalam  upaya  untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan pada Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75.
Dalam  upaya-upaya  pengembangan  bakat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  diatas  merupakan  bentuk  persiapan  mental  anak-anak  agar  tidak  kaget  dalam menempuh  dunia  kerja  kedepannya.  Yang  perlu  dipahami  bahwa  semua  yang  dapat dilakukan  dalam  konteks  pengembangan  diri  mereka.  Dan  sebagian  para  orang  tua beranggapan  bahwa  memberikan  pekerjaan  kepada  anak-anak  mereka  merupakan  proses belajar,  belajar  untuk  menghargai  pekerjaaan  dan  belajar  untuk  bertanggung  jawab, mereka  juga  berharap  anak-anak  mereka  apat  membantu  meringankan  beban  mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal  tersebut  sah-sah  saja.  Namun  sebagian  orang  tua  memberi  pekerjaan  yang  diluar kemampuannya dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri.
Keadaan  seperti  ini  terkadang  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  pada perkembangan psikologis anak dan mental yang dibangun. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral. Disadari ataupun tidak terdapat  banyak  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak dibawah umur.

## 2. Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak
Begitu  seriusnya  permasalahan  pekerja  anak,  peraturan  yang  digunakan  untuk melakukan    perlindungan  terhadap  pekerja  anak  disamping  ada  yang  merupakan  upaya ratifikasi dari konvensi Internasional, juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat atas dasar  dan  inisiatif  pemerintah  Indonesia.  Namun  demikian  peraturan  perundangan  yang ada  tersebut  secara  substansiil  sudah  cukup  memadai,  akan  tetapi  secara  implementatif masih sangat jauh dari harapan.
Dalam Undang-undang  Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi  1LO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour atau  Konvensi  ILO  No.  138  Mengenai  Usia  Minimum  Untuk  Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Konvensi ini telah diadopsi oleh konferensi umum ILO pada tanggal 26  Juni  1973,  dan  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  ini  melalui  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999.
Konvensi ini sendiri, seperti yang tercantum dalam alenia keempat pembukaannya, dimaksudkan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara  berangsur-angsur  akan  menggantikan  naskah-naskah  yang  ada  yang  berlaku  pada sektor  ekonomi  yang  terbatas.  Hal  ini  karena  sebelumnya  memang  sudah  ada  rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap  jenis  dan  sektor  kerja.  Alenia  keempat  pembukaan  ini  juga  menyebutkan  bahwa tujuan  dari  konvensi  ini  sendiri  adalah  untuk  menghapus  anak  sebagai  pekerja  pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Selanjutnya  asas  perlindungan,  dalam  Pasal  2  dirumuskan  bahwa  usia  minimum untuk  diperbolehkan  bekerja  adalah  15  tahun.  Umur  15  tahun  ini  di  adopsi  dan  usia sekolah  wajib.  Pasal  2  juga  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  yang  berada  di  bawah
usia  wajib  diperbolehkan  bekerja  atau  masuk  bekerja  daiam  suatu  jabatan  pada  wilayah negara  anggota  ILO.  Pasal  ini  juga  memuat  larangan  untuk  bekerja  pada  alat  angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan  yang  dapat  membahayakan  kesehatan,  keselamatan,  atau  moral  orang  muda, batasan  umur  tidak  boleh  kurang  dari  18  tahun.  Pasal  3  juga  merumuskan  bahwa  jenis- jenis  pekerjaan  yang  berbahaya  harus  ditetapkan  dengan  peraturan  perundang-undangan nasional.
Selain  itu  juga  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Ratifikasi  ILO Convention  No.  182  Concerning  the  Prohibition  anil  Intermediate  Action  for  the Elimination of The Worst Forms of Child Labour Atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan  dan  Tindakan  Segala  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Pada Anak  Tahun  1999.  Rumusan  instrumen  internasional  yang  ditetapkan  oleh  ILO  sebagai kelanjutan  dari  upaya  perlindungan  pekerja  yang  telah  dirumuskan  oleh  konvensi sebelumnya  adalah  konvensi  ILO  No.  182.  konvensi  ini  lahir  berdasarkan  pertimbangan bahwa  dipandang  perlu  adanya  instrumen  ketenagakerjaan  yang  baru  untuk  menghapus bentuk-bentuk pekeriaan terburuk bagi anak.
Beberapa  muatan  asas  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  terhadap eksploitasi  anak  sebagai  pekerja  dalam  konvensi  ini  adalah  asas  perlindungan,  asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara angota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk  menjamin  pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk  terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.
Pasal  lain  yang  berkaitan  dengan  asas  perlindungan  anak  sebagai  pekerja  adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau  undang-undang  nasional,  juga  mensyaratkan  bahwa  negara-negara  peserta  wajib untuk  melakukan  identifikasi  tempat-tempat  adanya  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk tersebut  berada  Lebih  lanjut  pasal  ini  juga  merumuskan  adanya  peninjauan  berkala  dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut Hal ini membuka peluang masuknya rumusan  baru  tentang  jenis-jenis  pekerjaan  terburuk  bagi  anak.  Untuk  hal-hal  yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada
prinsipnya  konvensi  ILO  No.  182  mencoba  memberikan  rumusan  perlindungan  terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.
Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  ini  ditetapkan  pada  tahun  2002,  dua belas  tahun  setelah  Indonesia  menyatakan  meratifikasi  konvensi  hak  anak  dan  sudah direvisi  kembali  pada  tahun  2014.  Dari  lamanya  rentang  waktu  ini  terlihat  kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal  2  menyebutkan  bahwa  perlindungan  anak  bertujuan    menjamin  terpenuhinya  hak- hak  anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera,  selanjutnya  Pasal  20  mewajibkan  kepada  negara,  pemerintah,  masyarakat, kelurga dan orangtua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
Bagian  lain  dari  undang-undang  ini  merumuskan  ancaman  pidana  bagi  pelaku eksploitasi  anak,  termasuk  orang  yang  mengetahui  adanya  eksploitasi.  Pasal-pasal  dalam undang-undang  ini  sangat  berkaitan  dengan  rumusan  perlindungan  anak  sebagai  pekerja. Terutama  dengan  kaitan  jenis-jenis  pekerjaan  terburuk  bagi  anak  seperti  yang dimaksudkan  dalam  konvensi  ILO  No.  182.  dengan  adanya  ketentuan  pidana  dalam undang-undang  ini,  maka  perlindungan  terhadap  anak  terutama  dalam  hal  anak  sebagai pekerja,  diharapkan  dapat  terlaksana.  Memang  undang-undang  ini  tidak  mengatur  secara khusus  mengenai  perlindungan  anak  sebagai  pekerja.  Akan  tetapi  ketentuan-ketentuan konvensi  ILO  No.  1  38  dan  konvensi  ILO  No.  182  telah  dijadikan  dasar  hukum  adanya undang-undang ini.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Pada  dasarnya  anak  yang  bekerja  tidak  terlepas  dari  kondisi  sosial  ekonomi keluarga  yang  rendah  atau  serba  kekurangan.  Tampaknya  anak  yang  bekerja  merupakan suatu  pilihan  yang  diambil  karena  keadaan  sosial  ekonomi  keluarga  yang  demikian, sehingga keadaan tersebut  melahirkan motivasi atau alasan anak-anak untuk bekerja yaitu guna memenuhi kebutuhan yang sebelumnya orang tua belum mampu untuk memenuhinya serta untuk membantu perekonomian keluarga.
Pemberdayaan  keluarga  menjadi  hal  terpenting  dan  mendesak  dalam  melakukan aksi pengentasan pekerja anak, sebab terbukti faktor tersebut dominan di beberapa area dan pada beberapa anak. Keluarga juga merupakan lembaga terdekat yang menjadi tempat anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan tumbuh-kembang.

## 2. Saran
Dalam tataran keluarga, diperlukan upaya-upaya penyadaran tentang risiko bekerja bagi  anak  dan  penguatan  ekonomi  keluarga.  Di  sekolah,  upaya  identifikasi  pekerja  anak yang  membutuhkan  tunjangan  biaya  sekolah  juga  diperlukan,  selain  upaya  penyediaan akses  pendanaan  yang  lebih  variatif.  Metode  belajar  mengajar  dan  dan  kualitas  guru menjadi faktor  guna menciptakan situasi belajar yang menyenangkan bagi anak.
Di  masyarakat,  dorongan  untuk  memperhatikan  kesejahteraan  dan  kesehatan  anak perlu  dilakukan,  dengan  secara  intensif  mengkampanyekan  hak-hak  anak,  mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif yang dapat ditiru anak, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam  penyediaan  akses  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  anak.  Kerja  sama  lintas  sektoral yang  insentif  menjadi  hal  penting,  karena  penyelesaian  masalah  pekerja  anak  tidak  dapat dilakukan tanpa keterlibatan berbagai elemen dalam masyarakat dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Indrasari  dan  B  White. Anak-anak  Desa  dalam  Kerja  Upahan .  Jakarta:  Prisma.  XXXI,
1992
Irwanto. Pekerja  Anak  di  Tiga  Kota  Besar:  Jakarta,  Surabaya,  Medan .  Jakarta:  Seri Penelitian Pusat Penelitian UNIKA Atmadjaya, No. 002 dan UNICEF. 1995
Nawawi Arief Barda. Perlindungan Anak menurut Negara Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 1992
Satijipto Raharjo. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000 Syamsuddin. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja . Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1997

## 2. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak