## PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
Akbar Yoga Karunia Ikhsan 1 clafcmc@gmail.com, Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman
Icuk Rangga Bawono 2 cukycutes@yahoo.com,
Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman
Rasyid Mei Mustofa 3 rasyid.mustafa@unsoed.ac.id,
Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

## Abstrak
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari keadilan pajak, sistem perpajakan,  teknologi  informasi,  serta  diskriminasi  terhadap  penilaian  wajib  pajak  tentang penggelapan pajak. Populasi terbatas pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Metode penarikan sampel menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh jumlah sampel yang minimal  diambil 100 sampel berdasarkan perhitungan Slovin. Sumber datanya berasal  dari  data primer  dan  sekunder.  Pengambilan  data  berasal  dari  kuesioner  kemudian  diolah  dengan  regresi linear berganda dibantu dengan SPSS versi 25. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa (1) keadilan pajak memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, (2)  sistem  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dengan  persepsi  wajib  pajak  terhadap penggelapan pajak, (3) teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib  pajak  terhadap  penggelapan  pajak,  serta  (4)  diskriminasi  memiliki  pengaruh  yang  positif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
Kata  kunci :  keadilan  pajak,  sistem  perpajakan,  teknologi  dan  informasi,  diskriminasi, penggelapan pajak.

## Abstrack
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effect  of  tax  justice,  taxation  systems, information  technology,  and  discrimination  against  taxpayers'  assessment  of  tax  evasion.  The population is limited to WP registered at KPP Pratama Kebumen. The sampling method uses the convenience sampling method and the minimum number of samples taken is 100 respondents based on the Slovin calculation. The data source comes from primary and secondary data. Retrieval of data derived from questionnaires is then processed with multiple linear regression assisted with SPSS version 25. The results state that (1) tax justice has a negative effect on WP's perception of tax evasion, (2) the taxation system has a negative influence with WP's perception of embezzlement tax, (3) technology and information have a negative effect on WP's perception of tax evasion, and (4) discrimination has a positive effect on WP's perception of tax evasion.
Keywords: tax justice, tax system, technology and information, discrimination, tax evasion.

## PENDAHULUAN
Penerimaan negara dapat  berasal  dari  berbagai  sektor, tetapi bagian terbesar bagi  negara berasal dari sektor perpajakan, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Menyadari  akan  pentingnya  pajak  sebagai  sumber penerimaan negara, berbagai cara dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Pada tahun  2019  mampu  berkontribusi  sebesar  Rp  1.786,4  triliun  dari  total  penerimaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  setara  82,5%  berasal  dari  sektor  perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Berikut penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Tabel 1. Penerimaan Pajak bagi APBN (Triliun Rupiah) Periode Sumber Perpajakan Bukan Pajak 2015 1.240,4 triliun  255,6 triliun 2016 1.285,0 triliun  260,0 triliun 2017 1.472,7 triliun  260,2 triliun 2018 1.618,1 triliun  275,4 triliun 2019 1.786,4 triliun  378,3 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019).
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendapatan  negara  dalam  hal  ini  yang  berasal  dari perpajakan selalu mengalami  peningkatan pada tiap tahunnya. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan  pendapatan  pajaknya  karena  penerimaan  pajak  menjadi  sumber  penerimaan tertinggi yang dijadikan peranan penting bagi pembangunan nasional.
Konteks dari pajak menjelaskan perpindahan uang pajak yang dibayarkan oleh setiap WP, baik WPOP  atau  WP  Badan  ke  kas  negara  yang  dapat  dipaksakan  karena  termuat  dalam  peraturan perpajakan,  tetapi  tidak  mendapatkan  balas  jasa  secara  langsung.  Berdasarkan  penjelasan  yang diungkapkan muncul perbedaan kepentingan yang ada, disisi satu pemerintah yang bertugas akan mencoba memaksimalkan dana yang masuk. Di sisi lain yaitu masyarakat sebagai WP yang harus memenuhi  kewajiban  perpajakannya  akan  mengusahakan  pajak  yang  terhutang  menjadi  sangat kecil.
Setiap WP dapat meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan jalan yang masih berada di  peraturan  undang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  ( tax  avoidance ). Tetapi, terdapat  juga cara agar beban dari pajak terhutangnya menjadi lebih kecil karena sudah berada di luar ketentuan perpajakan di Indonesia ( tax evasion ). Seharusnya perbuatan melanggar perpajakan menjadi suatu perbuatan yang tidak beretika untuk dilakukan, namun karena masih adanya para pemimpin yang menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh WP untuk kepentingan secara pribadi, serta adanya peraturan yang dianggap tidak adil bagi sesama WP membuat penilaian mereka mengenai tindakan penggelapan pajak adalah sesuatu yang wajar untuk dilakukan.
Masih terjadinya kasus-kasus tindakan penggelapan pajak atau pegawai pajak yang mau untuk disuap  oleh  pihak-pihak  tertentu  menambah  persepsi  WP  untuk  enggan  membayar  pajaknya.
Diambil dari detikfinance (2018) Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2017 mencapai 91% tertinggi dari dua tahun sebelumnya yang hanya berada  pada  kisaran  83%  saja.  Berdasarkan  kadata.co.id  (2019)  Pada  tahun  selanjutnya, Kementerian  Keuangan  mencatat  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2018  mengalami  peningkatan menjadi 92,4% namun masih berada dibawah penargetan yang telah ditetapkan sebesar 94,8%.
Penerimaan pajak dalam setiap tahunnya masih belum dapat dicapai yang dapat terjadi karena WP  masih  belum  sadar  dan  patuh  akan  kewajiban  perpajakannya.  WP  pada  umumnya menginginkan  agar  pajak  terhutangnya  dapat  menjadi  seminimal  mungkin.  Hal  tersebut  dapat terjadi dikarenakan WP beranggapan bahwa pajak terhutang adalah beban yang harus dibayarkan pada  setiap  tahunnya.  Segala  macam  cara  dihalalkan  untuk  dapat  membuat  pajak  terhutangnya menjadi semakin kecil. Cara-cara yang dilakukan masih rawan terhadap tindakan kecurangan yang akan  menjadi  tindakan  ketidakpatuhan  dalam  perpajakan.  Ketidakpatuhan  tersebut  dapat  terjadi karena masih belum memadainya pengetahuan dari WP itu sendiri.
Tabel 2. Data WP di KPP Pratama Kebumen Periode Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Realisasi SPT % Ketidakpatuhan 2015 102.592 74.498 53.845 27,7% 2016 116.715 92.343 58.708 36,4% 2017 132.153 69.266 58.458 15,6% 2018 145.516 82.061 56.737 30,8% 2019 160.245 87.648 58.180* 33,6%*
* per tanggal 31 Januari 2019
Sumber: KPP Pratama Kebumen (2019)
Pada Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2015-2019 selalu mengalami penambahan jumlah WP dalam tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah WP masih belum diikuti dengan patuhnya mereka  dalam  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan.  Hal  tersebut  terlihat  dari fluktuatifnya persentase ketidakpatuhan yang berada di KPP Pratama Kebumen.
Keadilan pajak menjadi salah satu sebab yang dapat memengaruhi sebuah persepsi dari WP tentang etika penggelapan pajak. Keadilan disini mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap WP merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat WP menjadi patuh. Jika  ingin  membuat  patuh  maka  perlu  adanya  suatu  keadilan,  dianggap  adil  apabila  pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila WP memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Semakin tidak dirasakannya keadilan  dalam  perpajakan  dapat  membuat  tingkat  kepatuhan  WP  semakin  menurun  yang mempunyai  arti  akan  meningkatkan  penggelapan pajak  dan  juga  dapat  menuntun  mereka  untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.
Sistem perpajakan menjadi salah satu elemen penting dalam penerimaan negara. Selain itu, WP mempunyai peranan untuk aktif dalam memenuhi tugasnya seperti untuk memperoleh NPWP, dan juga dituntut untuk dapat menghitung, menyetor, serta melaporkan dari besarnya nominal yang terhutang. Sedangkan tugas petugas pajak untuk membimbing dan mengawasi WP saat memenuhi
kewajibannya. Jika masih rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki WP dapat berakibat adanya ketidakpatuhan  dalam  pajak  yang  menimbulkan  berbagai  masalah  salah  satunya  tindakan menggelapkan pajak.
Penggunaan teknologi informasi di bidang pajak menjadi terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan  layanan  agar  WP  menjadi  patuh.  Teknologi  perpajakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah yang menghasilkan informasi perpajakan bertujuan memberikan kemudahan bagi WP dalam pelaporan pajak terhutangnya. Perkembangan yang terjadi sekarang ini dimaksudkan untuk meningkatkan  layanan  perpajakan.  Setiap  WP  haruslah  memiliki  pemahaman  menggunakan teknologi tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi persepsi WP terkait etika dari adanya tindakan  penggelapan  pajak.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya  perlakuan  yang  berbeda  kepada seseorang  atau  kelompok  tertentu.  Diskriminasi  di  bidang  perpajakan  terjadi  karena  adanya perbedaan  perlakuan  terhadap  setiap  WP  dan  juga  masih  adanya  aturan-aturan  yang  tidak  adil. Adanya  diskriminasi  yang  masih  terjadi  dapat  membuat  penilaian  yang  justru  mendukung penggelapan pajak itu sendiri.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  diuraikan  rumusan  masalah  dapat  dibuat  menjadi:  (1) keadilan pajak memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak, (2) sistem perpajakan memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan pajak, (3) teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi WP terhadap penggelapan  pajak,  serta  (4)  diskriminasi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dengan  persepsi  WP terhadap penggelapan pajak.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Keadilan Pajak dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak
Keadilan pajak menjadi sangat penting dalam membuat WP agar patuh dalam perpajakan. Mereka hanya menginginkan adanya keadilan yang dapat terjadi hanya setelah mereka merasakan adanya  keadilan  itu  sendiri.  Teori  atribusi  mengatakan  seorang  individu  akan  bertindak  jika dipengaruhi  oleh  faktor  yang  berasal  dari  internal  atau  eksternal  individu  tersebut.  Kaitannya dengan  keadilan  pajak  dijelaskan  pada  teori  atribusi  eksternal,  dimana  dalam  teori  ini  tindakan individu disebabkan oleh faktor eksternalnya. Keadilan pajak dinilai dapat membuat pengaruh dari cara pandang WP mengenai perbuatan menggelapkan pajak apabila tidak memperhatikan hak dan kewajiban WP. Berdasarkan riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh Merkusiwati et al (2017) menyebutkan kesimpulan keadilan pajak mempunyai pengaruh yang negatif dari persepsi WPOP tentang penggelapan pajak, serta sesuai juga oleh hasil Budiasih et.al (2016) yang menyebutkan kesimpulan yang sama.
H 1 : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

## Sistem Perpajakan dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak
Sebuah sistem dikatakan baik jika dapat menyalurkan uang pajak WP kepada kas negara. Teori  atribusi  eksternal  dapat  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  dalam  sistem  perpajakan. Keterkaitannya  sistem  dinilai  mampu  membuat  persepsi  WP  mengenai  etika  penggelapan  pajak dikarenakan  persepsi  WP  dipengaruhi  oleh  kondisi  dari  luar  individu  seperti  dengan  melihat pertanggungjawaban  oleh  pemerintah  mengenai  penggunaan  uang  pajak  untuk  pembangunan negara tiap tahunnya. Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiasih et.al (2016) mengatakan semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan dapat menurunkan persepsi WP tentang perbuatan penggelapan pajak, yang selaras dengan hasil Indriyani et al. (2016). H 2 :  Sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

## Teknologi Informasi dan Persepsi WPOP tentang Etika Penggelapan Pajak
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  diupayakan  oleh  pemerintah  untuk  menunjang segala  keperluan  WP  dalam  melaksanakan  pajak.  Dalam  teori  atribusi  mengatakan  mengenai perilaku seseorang disebabkan oleh adanya kondisi  di  luar kemampuan individu  itu sendiri  atau lebih  dikenal  dengan  teori  atribusi  eksternal.  Korelasinya  dengan  teknologi  informasi  dengan persepsi  pada  WPOP  tentang  penggelapan  pajak  bagaimana  penerapan  terkini  dari  teknologi perpajakan  dalam  meningkatkan  pelayanan  dengan  maksud  memudahkan  setiap  WP  untuk memenuhi dalam kewajiban perpajakannya. Hasil dari jurnal Fitriyanti et al . (2017) menyimpulkan jika adanya teknologi yang modern dapat membuat peningkatan kepatuhan pajak, dan menurunkan asumsi dari perbuatan penggelapan pajak yang didukung oleh penelitian Octavia (2016).
H 3 : Teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

## Diskriminasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak
Masih dirasakannya tindakan diskriminasi membuat WP menilai penggelapan pajak suatu tindakan  yang  wajar.  Dikaitkan  antara  atribusi  eksternal  dengan  diskriminasi,  terletak  dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi karena adanya tekanan atau dorongan dari luar yang dapat membuat persepsi seseorang. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi terjadi jika fiskus membeda-bedakan perlakuan kepada WP atau masih terdapat peraturan yang tidak adil terhadap  WP.  Merkusiwati et.al (2017)  mempunyai  gagasan  bahwa  diskriminasi  terjadi  apabila WP  tidak  memperoleh  adanya  perlakuan  yang  adil  dari  pemerintah.  Hal  itu  membuat  asumsi diskriminasi menjadi tidak apa-apa untuk dilakukan karena WP enggan untuk membayar pajaknya. Fitriyanti et.al (2016) juga mempunyai pemahaman yang serupa.
H 4 :  Diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai etika penggelapan pajak.

## METODE PENELITIAN
Kategori  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk menguji  dari  berbagai  hipotesis  yang  diteliti.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kebumen  akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, terletak di jalan Arungbinang nomor 10, Kebumen. Objek yang diteliti  adalah  terbatas  pada  variabel  independen  dan  variabel  dependen  seperti  keadilan  pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi. Asumsi WP tentang penggelapan pajak merupakan  suatu  pandangan  oleh  WP  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak  yang  berdasarkan informasi  yang  ia  tafsirkan.  Keadilan  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dimana  WP merasakan adanya perlakuan yang adil dalam perpajakan. Adil disini adalah adil dalam pengenaan dan adil dalam pelaksanaan. Ketika WP tidak merasakan adanya suatu keadilan membuat penilaian penggelapan pajak menjadi  wajar untuk  dilakukan. Untuk mengukur keadilan dapat  berupa adil dalam kemampuan membayar setiap WP, adil dalam pemungutan seperti keadilan horizontal dan keadilan  vertikal.  Selain  itu,  manfaat  dari  adanya  penggunaan  uang  pajak  juga  perlu dipertimbangkan  agar  WP  merasakan  adanya  keadilan  dalam  pajak.  Sebuah  sistem  perpajakan bertujuan untuk mengalirkan uang pajak setiap WP ke kas negara, dengan bantuan aktif WP serta petugas  pajak.  Sistem  perpajakan  dapat  diukur  dengan  melihat  peran  aktif  dari  WP  untuk mendaftarkan diri secara sukarela sebagai WP. Tak lupa juga petugas pajak yang diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang dari WP. Pengembangan teknologi perpajakan seperti e-system merupakan sebuah kemajuan dari sektor perpajakan yang berasal dari ilmu pengetahuan guna menghasilkan data yang akan digunakan oleh WP. Dapat diukur dengan melihat apakah sudah tersedianya  teknologi  di  bidang  perpajakan.  Selain  itu,  informasi  yang  diberikan  apakah  sudah tersedia  dan  mudah  dipahami,  serta  bagaimana  pemanfaatan  fasilitas  dari  teknologi  informasi tersebut. Diskriminasi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan kepada WP untuk dibeda- bedakan dengan WP lainnya, baik dilakukan oleh pemerintah seperti adanya peraturan yang tidak adil atau yang dilakukan oleh petugas pajak yang bekerja secara tidak professional. Pengukurannya dapat berupa masih adanya diskriminasi dengan mengatasnamakan perbedaan agama, status sosial, dan latar belakang kebudayaan serta diskriminasi yang disebabkan karena manfaat perpajakan.
Data  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer,  dimana  diperoleh  dari  jawaban  kuesioner responden dan data yang diperoleh tidak langsung seperti dari informasi yang diberikan oleh KPP Pratama Kebumen, jurnal-jurnal terdahulu, web site pemerintah dan artikel/berita-berita. Populasi responden  hanya  terbatas  pada  WP  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kebumen  tahun  2019  diperoleh jumlah  WP  sebanyak  87.648.  Dari  banyaknya  populasi  tersebut,  besarnya  sampel  yang  diambil hanya 100 sampel dari total populasi karena telah dihitung oleh rumus Slovin. Data dikumpulkan menggunakan  instrumen  penelitian  yaitu  kuesioner  yang  diberikan  secara  langsung  kepada responden dengan cara bertatap muka. Didalam kuesioner terdapat dua bagian yang harus diisi oleh responden  yaitu  bagian  identitas  responden  dan  bagian  inti  kuesioner  yang  berisi  pernyataan- pernyataan  tertutup  yang  harus  diisi  oleh  responden.  Analisis  data  pada  studi  ini  menggunakan analisis regresi linear berganda, yang dibantu dengan aplikasi SPSS versi 25.

## HASIL PEMBAHASAN

## Statistik Responden
Data  didapatkan  dari  hasil  jawaban  kuesioner,  yang  diisi  secara  langsung  atau  melalui google form. Batasan responden yang diteliti terletak pada alamat  tempat tinggal mereka karena hanya yang berada pada Kabupaten Kebumen. Untuk mengambil sampel digunakan convenience sampling yang  memudahkan  peneliti  dalam  mengambil  sampel.  Jumlah  minimal  sampel  yang diambil adalah 100 sampel berdasarkan metode Slovin.
Jumlah  yang  disebar  sebanyak  163  kuesioner  dengan  tingkat  pengembalian  kuesioner sebesar 98,77% karena terdapat dua buah yang tidak kembali ke peneliti. Dari 161 yang kembali terdapat sebanyak 21 tak layak untuk diolah karena membuat data tidak berdistribusi normal. Oleh sebab  itu,  perlu  untuk  dilakukan  penghapusan  sampel  yang  menunjukkan  data outlier ,  dan didapatkan 140 yang bisa untuk dilakukan penguji
Dari  jumlah  kuesioner  yang  kembali  dan  dapat  untuk  dilakukan  olah  data,  didapatkan informasi karakteristik responden yang dikelompokkan menjadi banyaknya responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 105 sampel. Mayoritas responden saat ini sudah berusia sekitar 46- 55 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh responden kebanyakan adalah lulusan SMA dengan jumlah  77  responden.  Pekerjaan  mayoritas  responden  adalah  wirausaha  dengan  jumlah  90 responden,  dan  bergerak  di  bidang  usaha  perdagangan  dengan  jumlah  109 responden.  Rata-rata lama  usaha  berjalan  yang  dimiliki  oleh  responden  kurang  lebih  sudah  diatas  10  tahun  dengan jumlah 88 responden.
Berdasarkan data kuesioner yang kembali dan dapat dilakukan pengolahan data diperoleh deskripsi jawaban responden seperti pada tabel berikut.
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Standar Deviasi Keadilan Perpajakan 140 1 5 3,58 0,646 Sistem Perpajakan 140 1 5 3,83 0,531 Teknologi dan Informasi 140 1 5 3,74 0,650 Diskriminasi Perpajakan 140 1 5 3,20 0,867 Persepsi WPOP mengenai Etika Penggelapan Pajak 140 1 5 2,98 0,831

## Sumber: Pengolahan data primer (2020)

## Pilot Test
Dilakukan untuk dapat menunjukkan validitas dan reliabilitas dari pernyataan-pernyataan kuesioner. Pilot test dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 30 mahasiswa akuntansi yang sedang menempuh  tugas akhir. Hasil dari pilot test juga digunakan untuk  uji  validitas dan
reliabilitas yang mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan instrumen penelitian dapat dimengerti dan dipahami, sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini.

## Hasil Pengujian Kualitas Data

## Uji Validitas Data
Pengujian dilakukan dengan analisis Product Moment dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 , dimana kriteria penerimaan valid atau tidaknya dengan melihat nilai r hitung yang harus lebih besar  dari  r tabel.  Berdasarkan  hasil  dari pilot  test yang  telah  dilakukan  semua  butir  pernyataan yang ada dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas Data
Pengujiannya dengan menggunakan Cronbach’s Alpha dalam program aplikasi SPSS versi 25, dimana kriteria penerimaan dalam uji reliabilitas melihat nilai Cronbach’s Alpha yang harus melebihi  dari  standar  reliablitias  yaitu  0,60.  Berdasarkan  dari pilot  test yang  telah  dilakukan, keadilan perpajakan (0,784), sistem perpajakan (0,,738), teknologi informasi (0,888), diskriminasi (0,735),  dan  etika  penggelapan  pajak  (0,896)  mempunyai  nilai  yang  sudah  melewati  standar reliabilitas, sehingga dapat diartikan bahwa kuesioner dapat dihandalkan.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  dengan  tiga  cara,  yang  pertama  dengan  melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan alat uji satu sampel K-S dengan bantuan aplikasi SPSS versi  25 . Tolak  ukur  penerimaan  data  dapat  disebut  normal  bila  nilai Asymp.  Sig  >  alpha . Berdasarkan  pengujian  normalitas  menunjukkan  besarnya  nilai Asymp.  Sig 0,200  yang  sudah melebihi  nilai  alpha  dan  dapat  dikatakan  data  penelitian  berdistribusi  normal.  Pengujian  kedua dengan menguji ada tidaknya multikolinearitas bisa diketahui dengan melihat nilai tolerance yang harus  mempunyai  nilai  lebih  besar  dari  0,10 dan  nilai  VIF  yang  kurang  dari  10.  Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan seluruh variabel mempunyai nilai yang lolos dari gejala multikolinearitas. Pengujian terakhir dilakukan dengan uji Glestjer serta bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics  25, dimana dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai Sig. > alpha (0,05) (ghozali, 2011). Pengujian ini didapatkan nilai Sig. keadilan perpajakan (0,749), sistem  perpajakan  (0,515),  teknologi  informasi  (0,942),  serta  diskriminasi  (0,07),  yang  berarti bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

## Uji F
Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah model regresi termasuk ke dalam kategori cocok, dengan penerimaannya adalah F hitung harus mempunyai nilai yang lebih besar dari F tabel. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan didapatkan hasil berikut ini:
Tabel 5. Pengujian Uji F F hitung F tabel 50,412 2,44
Sumber: Pengolahan data primer (2020)
Hasil yang didapatkan dari pengujian diatas adalah nilai F hitung 50,412 > F tabel 2,44, yang mempunyai artian untuk model penelitian dapat dinyatakan cocok ( fit ).

## Analisis Regresi Linear Berganda
Dilakukannya uji ini dengan maksud untuk melihat pengaruh secara individual dari variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan  menggunakan  SPSS v25 dan diperoleh hasil:
Tabel 6. Ringkasan Hasil Pengujian Variabel Koefisien Regresi t hitung t tabel Sig. Konstanta 42,602 13,097 1,977 0,000 Keadilan Perpajakan -0,256 -2,540 1,977 0,012 Sistem Perpajakan -0,713 -3,677 1,977 0,000 Teknologi dan Informasi Perpajakan -0,416 -2,642 1,977 0,009 Diskriminasi Perpajakan 0,887 6,414 1,977 0,000 Sumber: Pengolahan data primer (2020)
Berdasarkan tabel 6, diperoleh persamaan regresi berikut ini:
Y= 42,602 – 0,256 X 1 – 0,713 X 2 – 0,416 X 3 + 0,887 X 4 + 𝑒
Pengujian ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara parsial dapat memengaruhi variabel dependen. Dengan kriteria penerimaan t hitung untuk hipotesis negatif adalah  kurang  dari  t  tabel  dan  untuk  hipotesis  lebih  besar  dari  t  tabel.  Pengujian  dilakukan menggunakan SPSS  25 yang didapatkan hasil merujuk tabel 6 dan dapat disimpulkan pengujian hipotesisnya:

## Pengujian Hipotesis Pertama
Variabel keadilan pajak mempunyai nilai t hitung (-2.540) yang lebih kecil dari t tabel (1.977) yang berarti H o ditolak dan H 1 dapat dinyatakan diterima. Nilainya negatif mempunyai arti semakin dirasakannya keadilan dapat menurunkan asumsi dari WP tentang penggelapan pajak.

## Pengujian Hipotesis Kedua
Variabel  sistem  perpajakan  mempunyai  nilai  t hitung (-3,677)  yang  lebih  kecil  dari  t tabel (1,977) yang berarti H o ditolak dan H a dapat dinyatakan diterima. Nilainya negatif mempunyai arti semakin  baik  suatu  sistem  dapat  menurunkan  asumsi  dari  WP  tentang  adanya  tindakan penggelapan pajak.

## Pengujian Hipotesis Ketiga
Variabel  teknologi  informasi  mempunyai  nilai  t hitung (-2,642) yang lebih kecil dari  t tabel (1,977)  yang  berarti  H o ditolak  dan  H a dapat  dinyatakan  diterima.  Nilainya  negatif  yang mempunyai arti semakin modernnya perkembangan teknologi dapat menurunkan asumsi dari WP tentang penggelapan pajak.

## Pengujian Hipotesis Keempat
Variabel  diskriminasi  mempunyai  nilai t hitung (6,414) yang lebih besar dari  t tabel (1,977) dengan yang berarti H o ditolak dan H a dapat dinyatakan diterima. Nilai positif yang mempunyai arti  semakin  tinggi  yang  dirasakan  diskriminasi  dapat  meningkatkan  asumsi  WP  tentang penggelapan pajak.

## Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  berkontribusi  dalam  menerangkan  variabel  independennya.  Jika  semakin  mendekati angka satu maka semakin besar kontribusinya dengan melihat adj. R 2 .
Tabel 7. Pengujian Koefisien Determinasi
R 2 Adj. R 2 0,599 0,587 Sumber: Pengolahan data primer (2020)
Informasi  yang  didapatkan  dari  tabel  diatas  adalah  nilai adj. R 2 sebesar  0,587  yang mempunyai arti bahwa ke empat variabel bebas memiliki  kontribusi dalam menjelaskan variabel terikatnya sebesar 58,7%, sedangkan sebesar 41,3% di luar dari variabel penelitian ini.

## Pembahasan

## Keadilan Pajak dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak
Pengujian hipotesis telah dilakukan yang mengatakan hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima yang berarti meningkatnya suatu keadilan pajak yang dirasakan oleh WP akan membuat WP menilai tentang tindakan tax evasion menjadi  perilaku buruk atau tidak baik. Teori  atribusi eksternal menjelaskan fenomena yang terjadi dengan keadilan pajak. Dimana teori ini mengatakan adanya pengaruh dari luar yang membuat persepsi seseorang. Keterkaitan dengan keadilan pajak adalah dengan melihat apakah keadilan pajak telah dirasakan oleh WP, adil dalam pengenaan dan adil  dalam  pelaksanaan.  Keadilan  pajak  menjadi  penting  bagi  WP  karena  dapat  meningkatkan kepatuhan WP dalam perpajakan. Responden penelitian ini berpendapat bahwa keadilan pajak telah dirasakan dengan cukup baik. Apabila keadilan pajak telah dirasakan dengan baik oleh wajib pajak, hal  ini  akan  menjadi  kunci  untuk  WP  dapat  patuh  dalam  kewajiban  perpajakan,  serta  membuat pandangan  buruk  bagi  tindakan tax  evasion. Hasil  penelitian  ini  mempunyai  kesimpulan  yang selaras  dengan  penelitian  milik  Merkusiwati et  al (2017),  Budiasih et  al (2016),  dan  Toly et  al (2014)  yang  mengatakan  tingginya  keadilan  yang  dirasakan  dapat  menurunkan  asumsi  dari  WP tentang tindakan tax evasion.

## Sistem Perpajakan dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hipotesis kedua dapat dikatakan diterima yang berarti meningkatnya sebuah sistem yang baik membuat WP menilai tentang persepsi tax evasion menjadi  perbuatan  yang  buruk.  Pembahasan  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  eksternal.  Dalam sistem perpajakan kita melihat bagaimana prosedur perpajakan yang telah diterapkan apakah dapat memudahkan WP dalam pelaporan perpajakannya.  Responden penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia berjalan dengan cukup baik. WP sadar bahwa hal  tersebut  menjadi  kewajiban  yang  harus  dibayar  setiap  tahunnya.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan adanya  sistem  yang  baik  yang  dapat  mengalirkan  uang  pajak  dari  WP  ke  kas  negara.    Dengan penerapan sistem perpajakan yang sudah cukup baik diharapkan dapat membuat penilaian tentang penggelapan pajak menjadi tidak baik jika dilakukan. Didapatkan kesimpulan yang selaras dengan hasil  milik  Andrayuga et  al (2017),  Budiasih et  al (2016),  dan  Indriyani et  al. (2016)  yang mengatakan semakin baik sistem dapat memenuhi kebutuhan WP akan menurunkan asumsi  WP tentang tax evasion menjadi tidak baik jika dilakukan.

## Teknologi Informasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak
Pengujian  yang  telah  dilakukan,  hipotesis  ketiga pada  penelitian  ini  dinyatakan  diterima yang  berarti  modernnya  dan  majunya  sebuah  teknologi  informasi  membuat  penilaian  dari penggelapan  pajak  menjadi  tidak  baik.  Dapat  dijelaskan  melalui  teori  atribusi  eksternal  yaitu kegunaan dari teknologi saat ini dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien bagi wajib pajak saat ingin melaporkan pajaknya. Sebagian besar responden merasakan cukup puas dengan adanya  modernisasi  layanan  perpajakan.  Mereka  berpendapat  bahwa  modernisasi  layanan
perpajakan  seperti e-registration sangat  membantu  mereka  serta  adanya e- SPT  untuk  pelaporan pajak dirasakan lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan dapat membuat penilaian wajib pajak akan tindakan tax evasion menjadi tidak baik. Kesimpulan yang didapatkan selaras apa yang telah diteliti oleh Fitriyanti et al. (2017), Octavia (2016), dan Ulfa (2015) yang mengatakan tingginya penerapan teknologi membuat penilaian WP terhadap tax evasion menjadi turun.

## Diskriminasi dan Persepsi WPOP terhadap Etika Penggelapan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian,  hipotesis  keempat  pada  penelitian  ini  dinyatakan  diterima yang berarti meningkatnya diskriminasi yang dirasakan oleh WP akan membuat penilaian mereka terhadap  penggelapan  pajak  menjadi  hal  yang  wajar  dilakukan.  Teori  atribusi  eksternal menjelaskan  fenomena  dalam  diskriminasi  terjadi  karena  adanya  tekanan  situasi  dari  luar  yang dapat memengaruhi individu tersebut. Pada penelitian ini, sebagian besar responden berpendapat bahwa masih terdapat adanya tindakan diskriminasi. Hal tersebut dirasakan dari adanya perbedaan perlakuan  yang  dilakukan  oleh  fiskus  terhadap  wajib  pajak.  Seharusnya  fiskus  bekerja  secara profesional dan dapat membantu wajib pajak apabila mereka mengalami kendala. Maka dari itu, masih terjadinya hal-hal yang membuat mereka merasakan tindakan yang tidak adil dapat memicu mereka untuk beranggapan wajar jika terjadi penggelapan pajak. Pernyataan akhir ini sama dengan milik Averti et al (2018), Merkusiwati et al (2017), serta Fitriyanti et al. (2017) yang mengatakan tingginya  tekanan  diskriminasi  membuat  asumsi  WP  menilai  penggelapan  pajak  menjadi  wajar dilakukan.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  variabel  keadilan  pajak,  sistem  perpajakan,  teknologi informasi,  dan  diskriminasi  berpengaruh  secara  parsial  dengan  variabel  dependen  yaitu penggelapan pajak. Keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi mempunyai hasil yang menunjukkan  pengaruh  negatif  dengan  persepsi  wajib  pajak  tentang  penggelapan  pajak  yang mempunyai  arti  akan  menurunkan  persepsi  mereka  apabila  ketiga  variabel  bebas  terebut mengalami  peningkatan.  Sedangkan  diskriminasi  mempunyai  hasil  sebaliknya,  yaitu  tingginya diskriminasi  berpengaruh  positif  yang  dapat  meningkatkan  asumsi  wajib  pajak  tentang penggelapan pajak itu sendiri seiring dengan peningakatan diskriminasi.

## IMPLIKASI
Implikasi  yang  dapat  diperoleh  dari  penelitian  ini,  sebagai  berikut:  (1)  Teori  atribusi memberikan  bukti  yang  relevan  dalam  menjelaskan  fenomena-fenomena  yang  dapat  membuat penilaian wajib pajak terhadap penggelapan pajak. (2) KPP Pratama Kebumen diharapkan dapat melakukan  upaya  untuk  membuat  wajib  pajak  yang  terdaftar  meningkatkan  kepatuhanya  guna membuat  pendapatan  KPP  meningkat  dan  menurunkan  persentase  ketidakpatuhan  dalam  tiap tahunnya. (3) Fiskus yang selalu berhadapan dengan wajib pajak diharapkan dapat bersikap adil
dan  selalu  profesional  dalam  melakukan  pelayanan  kepada  setiap  wajib  pajak  agar  wajib  pajak merasa mendapatkan perlakuan yang memang sudah menjadi haknya. (4) Perlu adanya sosialisasi tersendiri mengenai pentingnya sikap taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## KETERBATSAN PENELITIAN
Keterbatasan  penelitian  yang  terjadi  meliputi:  (1)  Teknik  pengumpulan  data  seharusnya dengan  melakukan  pembagian  kuesioner  secara  langsung  yang  bertujuan  membantu  responden apabila  terdapat  petanyaan-pertanyaan  dan  juga  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih mendalam bagi peniliti. Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya berjalan dikarenakan adanya pandemi covid-19 . Hal tersebut menyebabkan penyebaran kuesioner penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui pengiriman google form . (2) Pembagian kuesioner mayoritas dilakukan dengan media online yang  memanfaatkan google  form, dimana  responden  mengalami  kendala  dalam pengisian google form. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan arahan seperti melalui video tutorial agar pengisian kuesioner menjadi lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Alika, R. (2019). Penerimaan Pajak 2018 Hanya Capai 92,4% dari Target, Kurang Rp 108,1 T Artikel  ini  telah  tayang  di  Katadata.co.id  dengan  judul  “Penerimaan  Pajak  2018  Hanya Capai 92,4% dari Target, Kurang Rp 108,1 T” , https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5 . katadata.co.id.
https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5577f35ff/penerimaan-pajak-2018-hanya- capai-924-dari-target-kurang-rp-1081-t
Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  Terhadap  Tax  Evasion. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 475–484. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209
Averti,  A.  R.,  &  Suryaputri,  R.  V.  (2019).  Pengaruh  Keadilan  Perpajakan,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi  Perpajakan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti , 5 (1), 109. https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851
Avisenna, R. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tindakann Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 1-20
Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 18 , 2534–2564. Dienussalimah, S. (2016). Pengaruh Tarif Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Survei Pada KPP Pratama Majalaya) . 1–19. Dimuk, M., & Ahmad, H. (2018). The Effect Of Tax System And Discrimination On Tax Evasion. International  Journal  of  Engineering  and  Technology  (UAE) , 7 (3),  162–165. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17538
Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax & Accounting review , 1 (1), 159–162. Ervana,  O.  N.  (2019).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Keadilan  Pajak  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap
Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara , 1 (1), 80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802
Faradiza,  S.  A.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sistem  Perpajakan  dan  Diskriminasi  Terhadap  Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas:
Jurnal Ilmu Akuntansi , 11 (1), 53–74. https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820
Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Temanggung. Akuntansi  Dewantara , 1 (1),  1–14. https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20
Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak. Kajian  Bisnis  STIE Widya Wiwaha , 25 (2), 226–234. https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240
Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Wahana Akuntansi , 12 (1), 84–104. https://doi.org/10.21009/wahana.012/1.6
Gaspersz, V. (1997). Manajamen Bisnis Total dalam Era Globalisasi . PT. Gramedia. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 19 . Badan Penerbit UNDIP.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 . Badan Penerbit UNDIP.
Gibson, J. L., Donnelly, J. H., & Ivancevich, J. M. (1989). Organisasi : perilaku, struktur, proses, jilid 1-2 . Erlangga. https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=17538 Halim, A., Bawono, I. R., &  Dara, A. (2017). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus . Salemba Empat. Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun . suara.com. https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak- capai-rp110-triliun
Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi  dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi  Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Seminar Nasional IENACO , 818–825. Jannah,  S.  Z.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan,  Penghasilan,  Manfaat  Atas  Npwp,  Sanksi,  Dan Sosialisasi  Terhadap  Kepatuhan  Pemilik  UMKM  Dalam  Memiliki  Npwp  (Studi  Di  Kpp Pratama Surakarta).
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. (2019). Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Kebumen Periode 2015-2019.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Penerimaan Pajak Pada APBN 2015-2019. Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  Di  Surabaya  Barat. Tax  & Accounting Review , 4 (2), 1–12. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005 Kusuma,  H.  (2018). Penerimaan  Perpajakan  2017  Capai  Rp  1.339  Triliun,  91%  dari  Target . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017- capai-rp-1339-triliun-91-dari-target
Mansor,  M.,  &  Gurama,  Z.  (2016).  The  determinants  of  tax  evasion  in  gombe  state  Nigeria. International Journal of Economics and Financial Issues , 6 (7Special Issue), 165–170.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . C.V Andi Offset. Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax
Evasion)  (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Seberang  Ulu  Kota Palembang). Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang , 1–15. http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf
Octavia, L., Desmiyawati, & Safitri, D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan
Pajak  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tampan). JOM FEKKON, 4 (1), 3616–3630.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/19032/18395
Paramita,  M.,  &  Budiasih,  I.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  Dan  Teknologi Perpajakan  Pada  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 17 (2), 1030–1056. Rantelangi, C., & Majid, N. (2018). Factors that Influence the Taxpayers’ Perception on the Tax Evasion. Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR) , 35 (Miceb 2017), 219–225. https://doi.org/10.2991/miceb-17.2018.34
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1984 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009.
. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sari,  T.  maya.  (2015). Pengaruh  Keadilan,  Self  Assessment  System,  Diskriminasi,  Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari) . Silaen, C., Azhari, A., & Basri, Y. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). JOM FEKKON , 2 (2), 1–15.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS . C.V Andi Offset. Suliyanto. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi . C.V Andi Offset. Ulfa,  A.,  Desmiyawati,  D.,  &  Lukman,  A.  (2015).  Pengaruh  Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan,  Dan  Kepercayaan  Pada  Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). JOM FEKKON , 2 (2), 1–15. Widjaja,  P.  N.  K.,  Lambey,  L.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2017).  Pengaruh  Diskriminasi  Dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 541–552.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017