Muhammadiyah Law Review  2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## URGENSI PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI
(STUDI BPD DESA KARYAMULYASARI KECAMATAN CANDIPURO LAMPUNG SELATAN)

## Muhtadli
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  urgency  of  strengthening  the  role  and  function  of  the  Village Consultative  Body  in  a  democratic  perspective.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative juridical approach to literature and legislation, as well as a historical approach. The conclusions obtained  from  this  research  are  that  the  Village  Consultative  Body  is  currently  no  longer  an element  of  village  administration  and  a  partner  of  the  Village  Head  in  the  affairs  of  village administration  and  is  outside  the  government  structure,  the  two  functions  of  the  Village Consultative  Body  carry  out  a  supervisory  function  as  the  main  function,  while  the  legislative function  become a function  of  the village government.  Therefore, it is urgent  to  strengthen the role and function of the BPD as an instrument in carrying out checks and balances so that the implementation of village governance runs democratically.

## Key words: strengthening, role and function, representation, democratic

## 1. PENDAHULUAN
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal  usul, dan /atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di setiap desa telah ada lembaga desa yang  diakui  dan  keberadaannya  dicantumkan  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  disingkat UU Desa, yakni Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  di  singkat  BPD,
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
keberadaan BPD mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sebagai wakilnya yang ditetapkan secara demokratis.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  4  UU  Desa  yang  menyatakan  bahwa  BPD  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  secara  demokratis. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknani bahwa telah terjadi amputasi kewenangan bagi  BPD,  dimana  BPD  tidak  menjadi  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa,  sebagaimana dapat  dibuktikan  dengan  adanya  ketentuan  Pasal  23  UU  Desa  yang  menyatakan  secara  jelas bahwa penyelenggara pemerintahan desa adalah desa.
Merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Desa, BPD berfungsi antara lain ;
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Melaksanakan tugas pengawasan kepala desa;
3. Serta  bersama-sama  kepala  desa  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa;
Dengan tugas dan fungsi demikian, Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang tidak mempunyai kedudukan yang tidak setara dengan Kepala Desa, sementara pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya harus diawasi oleh rakyat melalui wakilnya dalam bentuk check and balance demi terwujudnya pemeritahan desa yang demokratisdan dapat menjalankan  prinsip  atau  asas-asas  umum  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.    Fungsi pengawasan  BPD  sejak  diundangkanyya  UU  Desa  juga  mengalami  perubahan  mendasar,  yang potensial menimbulkan permasalahan serius terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa apalagi dikaitkan dengan pengelolaan dana desa yang sangat besar tanpa pengawasan berarti dari BPD, yang tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi dana desa.
Selain fungsi pengawasan BPD yang mengalami  perubahan mendasar, juga terjadi pada fungsi legislasi dalam membuat dan menyusun peraturan desa, yang idealnya berkedudukan sama setara seperti  misalnya  DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam  membuat  perda, hal  demikian juga  ideal  diterapkan  pada  lembaga  BPD  yang  mempunyai legislative  power ,  sehingga keberdaannya  dapat  menjamin  akselerasi  kepentingan  rakyat  atau  masyarakat  setempat  dalam proses pembangunan desa. Berkaitan dengan peran dan fungsi BPD, tidak terlepas dari keberdaan BPD  yang  secara  tegas  mempunyai  kewenangan  yang  setara  dengan  pemerintah  desa,  hal  ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :  110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. METODE
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah  yuridis  normatif  dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian  analisis  terhadap peraturan  perundang  undangan  yang  menitikberatkan  pada  urgensi  penguatan  peran  dan  fungsi BPD dalam perpsektif demokrasi.
Dalam  hal  pengumpulan  bahan  hukum,  baik  dalam  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  di kumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan  bahan  bahan  hukum  dari  berbagai  peraturan  perundang  undangan,  buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum dan media masa serta melakukan

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
browsing  melalui  media  internet  mengenai  segala  hal  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang bersangkutan.
Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian  pada  data-data  yang  diperoleh  dari  obyek  penelitian.  Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala gejala lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang    berwewenang    untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  /atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1
Desa menurut Ni’matul Huda adalah organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri  yang kemudian disebut dengan istilah self governing community. 2 Sebutan desa sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  baru  dikenal  pada  masa  kolonial  Belanda.  Desa  pada  umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom, tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. 3
Desa  yang  dalam  historisnya  telah  terbentuk  berdasarkan  pada  peraturan  zaman  kolonial Belanda  yaitu Inlandch  Gemente  Ordonantie (IGO)  yang  berlaku  di  Jawa  dan  diluar  Jawa. Peraturan  ini  tidaklah  mengatur  desa  secara  seragam  sehingga  mengakibatkan  desa  dan pemerintah desa dengan bentuk dan corak yang beragam. 4 Namun perlu diketahui bahwa Belanda tidak  ikut  mencampuri  urusan  desa.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  desa  selalu mengalami perkembangan hingga saat UU No.6 tahun 2014 ini disahkan.
Desa memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, karena desa mempunyai hak otonomi  asli desa, sebagaimana telah termaktub  dalam amanat  konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”.
Dalam hal otonomi desa, berbeda dengan otonomi yang ada pada pemerintahan daerah yakni dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena otonomi daerah itu diberikan dari pemerintah pusat, sedangkan otonomi desa berasal dari pengakuan negara atas desa, dan bukan desentralisasi. Menurut IGO ( Staatblad 83 Tahun 1906 ) pemerintahan desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh pegawai desa (parentah desa, perabot desa, bahu desa). 5 Kepala desa wajib merundingkan hal-hal yang penting berkaitan dengan rumah tangga desa dengan rapat desa, rapat desa tersebut
1 Pasal 1 angka 4 UU Desa No.6 Tahun 2014
2 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Jogjakarta, hlm : 33
3 Rudi, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
4 HAW Wijaya, 2014, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh , Rajawali Press, Jakarta, hlm:10
5 Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1953, Desa , Yogyakarta, hlm:131

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
terdiri dari parentah desa, warga desa yang berhak memilih kepala desa dan penduduk lain yang dianggap  perlu  menurut  hukum  adat.  Rapat  desa  ini  dianggap  sebagai  perwujudan  demokrasi tertinggi dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. 6 Hal ini menjadi menarik mengingat meskipun  dalam  IGO  rapat  desa  bukan  menjadi  unsur  pelaksana  atau  unsur  penyelenggaraan pemerintahan desa, namun justeru rapat desa menjadi lembaga tertinggi desa dan berkedudukan diatas kepala desa dan parentah desa, serta memiliki kekuasaan tertinggi di desa. Demokrasi yang di  jalankan  dalam  rapat  desa  itu  adalah  bentuk  demokrasi  langsung,  karena  masyarakat  dapat mengikuti rapat desa dari berbagai elemen yang mewakilinya.
Rapat desa berfungsi sebagai dewan penasehat kepala desa, sebagai legislatifnya di desa yang membentuk dan merancang peraturan desa, dan memberi persetujuan terhadap pustusan-putusan kepala desa, agar putusan-putasan kepala desa dapat diangap sah. Rapat desa inilah yang kemudian menjadi embrio dari bentuk lembaga perwakilan rakyat desa, yang lebih dikenal dengan sebutan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. 7 Rapat desa mengalami perkembangan yang signifikan terkait  dengan  kedudukan  dan  fungsinya,  yakni  menurut  Undang-undang  No.19  tahun  1965 tentang  Desaswapraja  yang  menyebutkan  bahwa  rapat  desa  adalah  bagian  dari    unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan kepala desa dan berkedudukan sejajar dengan kepala desa.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  peran  dan  fungsi  permusyawaratan  desa  mengalami perubahan  seiring  dengan  adanya  pengaturan  tentang  lembaga  musyawarah  desa  atau  LMD, menurut  Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa,  yang menegasikan bahwa desa  bukan  lagi  bentuk  daerah  yang  bersifat  atau  mempunyai  hak  otonomi  melainkan  sebagai wilayah administratif yang berbentuk seragam dan susunanya bersifat nasional. Hal ini kemudian dianggap  telah  menghilangkan  hak  istimewa  yang  dimiliki  desa,  yang  bentuk  dan  susunan pemerintahannya  beraneka  ragam. 8 Berdasarkan  UU  No.  5  tahun  1979  tersebut  mempengaruhi peran dan fungsi  LMD akibat sistem pemerintahan yang sentralistik, menjadikan LMD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa namun tidak memiliki fungsi legislasi, karena LMD tidak dapat memberikan atau mengeluarkan putusan yang terkait dengan desa. 9
Fungsi  utama  LMD  hanya  sebagai  penampung  aspirasi  masyarakat  desa,  dan  kedudukannya berada dibawah kepala desa sehingga LMD tidak mempunyai fungsi pengawasan dan tidak dapat meminta  pertanggungjawaban  kepala  desa,  karena  posisi  kecenderungan  ketua  dan  sekretaris LMD  diduduki  oleh  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  secara  otomatis. 10 Kemudian  dalam pengaturan mengenai desa diubah dengan lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan  daerah,  yang  menegaskan  kembali  bahwa  desa  mempunyai  keistimewaan  dan bersifat  mandiri. 11 Dalam  UU  No  22  tahun  1999  ini  diatur  juga  tentang  keberadaan  Badan Perwakilan  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  Badan  Perwakilan  Desa  atau  BPDes,  yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penampung aspirasi masyarakat desa kepada pejabat
6 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Jogjakarta, hlm : 254
7 Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1953, Desa , Yogyakarta, hlm:145
8 HAW Wijaya, 2014, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh , Rajawali Press, Jakarta, hlm:17
9 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Jogjakarta, hlm : 254
10 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Jogjakarta, hlm : 162-163
11 HAW Wijaya, 2014, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh , Rajawali Press, Jakarta, hlm:17

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
yang berwenang. Namun disisi yang lain fungsi utama Badan Perwakilan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa. 12
Dengan  lahirnya  UU  No.22  tahun  1999  ini  kemudian  mempertegas  fungsi  BPD  yang membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif  dan  BPD  sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif  di  desa,  yang  berkedudukan  setara. Kemudian  dalam  perkembangannya  UU  No  22  tahun  1999,  direvisi  dengan  lahirnya  undang- undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menegasikan  istilah  BPDes diubah menjadi BPD, hal yang esensial dalam UU ini mengenai desa adalah terkait dengan BPD yang  tidak  lagi  menjadi  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa,  dan  BPD  mempunyai  fungsi pemerintahan namun kedudukannya berada diluar struktur pemerintahan desa.
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman, UU No. 32 tahun 2004 juga diubah dengan  lahirnya  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  sebagai  bentuk  manisfestasi  dari kegelisahan  desa  termasuk  badan  permusyawaratan  desa  yang  ditempatkan  dalam  posisi  diluar struktur pemerintahan negara. Didalam ketentuannya UU Desa telah mengubah banyak paridigma dalam mengurus desa beserta hak tradisionalnya, sebagai wujud menjalankan amanat konstitusi sebagaimana telah termaktub di dalam Pasal 18 ayat 2 B UU NRI tahun 1945.
Dalam  Pasal  1  angka  4  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Kemudian  dalam  Pasal  55  UU  Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas :
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa’ dan;
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Fungsi  dan  peran  strategis  BPD  idealnya  sebagai  legislatifnya  desa,  yang  secara  teori dipersepsikan  dengan  adanya  DPRD  kabupaten  yang  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Daerah,  yang secara fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara tegas. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 6 tahun 2014 yang melemahkan kedudukan dan fungsi BPD yang tidak lagi menempatkan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, secara prinsip tentunya  menggangu  stabilitas  demokrasi  lokal  berbasis  akar  budaya,  dalam  menopang pembangunan desa secara integratif.
Demokrasi  adalah  nilai  dan  sistem  yang  memberi  bingkai  tata  kelola  pemerintahan  desa. Secara konseptual, demokrasi mengandung prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisispasi yang kemudian menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  pelayanan  publik  menuju  kesejahteraan  rakyat,  yang meliputi  pada  dua  komponen  besar  (pangan,  papan,  pendidikan,  dan  kesehatan)  dan pengembangan potensi ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal desa. 13
12 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Jogjakarta, hlm : 181
13 Didik  Sukrino,  2013, Hukum  Konstitusi  dan  Konsep  Otonomi,  Kajian  Politik  Hukum  Tentang  Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang, hlm: 125

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi

## A. Peran Dan Fungsi BPD Desa Karyamulyasari
BPD  Karyamulyasari  Candipuro  Lampung  Selatan,  memiliki  9  (Sembilan)  anggota,  yakni Supriyanto  (Ketua),  Petrus  Suparno  (Wakil  Ketua),  Joni  Harno  (Bendahara),  Walghozun (Anggota), Firma (Anggota), Suparjo (Anggota), Susilawati (Anggota), Baharson (Anggota), dan Sutris  (Anggota)  dimana  penyusunan  anggota    ini  adalah  mewakili  4  dusun  yang  ada  di  Desa Karyamulyasari  Candipuro  Lampung  Selatan,  dengan  kuota  masing-masing  perdusun  diwakili oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, yang mendasarkan pada jumlah penduduk masing-masing dusun. Penentuan  anggota  BPD  Karyamulyasari  dipilih  oleh  perwakilan  masyarakat  desa  secara musyawarah  mufakat.    Pimpinan  BPD  Karyamulyasari  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  BPD Karyamulyasari secara  langsung. Dengan tugas fungsi sebagai berikut :

## 1).  Fungsi Pengawasan
Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  termasuk  dalam  urusan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  diperlukan  lembaga  yang  dapat  mengawasi  kinerja  kepala  desa  secara konsisten, hak pengawasan demikian perlu oleh dimiliki BPD. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Desa bahwa lembaga yang berwenang mengawasi kinerja kepala desa adalah BPD, selain lembaga  Negara    yang  mempunyai  kewenangan  pengawasan  dalam  penyelenggaran pemerintahan  seperti  misalnya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Ombudsman RI, Inspektorat, Kejaksaan  RI,  dan  Kepolisian  RI  serta  lembaga  lainnya  yang  secara  resmi  mempunyai kewenangan untuk itu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  desa  telah  diberikan  anggaran  negara  yang  cukup besar baik berasal dari APBN maupun APBD untuk membiayai pembangunan di desa. Dalam  hal  pengawasan  dana  desa,  BPD  mempuyai  peran  strategis  dalam  mengawasi  dan mengawal  pembangunan,  yang bentuk  pengawasannya telah datur dalam  Pasal  51 ayat  (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  paling sedikit  memuat  pelaksanaan  perdes,  dimana  salah  satu  dan  utamanya  mengatur  mengenai pelaksanaan perdes yang berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Desa (APBDes). Hal ini berarti mewajibkan kepala desa untuk membuat laporan keterangan tertulis tentang  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  nantinya disampaikan kepada BPD.
Didesa  Karyamulyasari  sendiri,  tugas  utama  BPD  Karyamulyasari  dalam  menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam UU Desa, yakni berperan dalam menyeleksi rancangan program, memberikan pertimbangan atau pendapat, dan memberikan persetujuan atas rancangan program kerja. Peran minimal BPD Karyamulyasari dalam satu tahun anggaran ada dua tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD Karyamulyasari yakni mengenai  evaluasi  pelaksanaan  APBDes  dan  program  kinerja  pembangunan  fisik  serta pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan keuangan desa, BPD Karyamulyasari melakukan berbagai kegiatan antara lain :
a. memberikan persetujuan atas RAPBDes. Konsep RAPBDes yang telah dibuat oleh Kepala Desa Karyamulyasari bersama dengan perangkat desa yang lain akan dibicarakakan dalam forum musyawarah untuk dirundingkan dimintakan pendapat, dan dimintakan persetujuan bersama.  Dalam  forum  tersebut  BPD  Karyamulyasari  tidak  hanya  mengundang  Kepala Desa  Karyamulyasari,  namun  juga  mengundang  lembaga  lain  yakni  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPM),  RT,  RW  Kadus,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh Agama,  Tokoh  Pemuda.  Dalam  permusyawaratan  ini  apabila  APBDes  Karyamulyasari

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
tidak disetujui dan disepakati oleh BPD Karyamulyasari, makan RAPBDes tersebut secara legalitas tidak dapat diljalankan dan ditetapkan menjadi APBDes.
b. Persetujuan  BPD  Karyamulyasari  tersebut  menjadi  kerangka  acuan  dalam  menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang berasal dari APBN maupun APBD Kabupaten Lampung  Selatan.  Ketika  RAPBDes  tidak  dapat  dijalankan  karena  tidak  disetujui    oleh BPD Karyamulyasari, maka desa tidak dapat  menerima anggaran atau plafon anggaran. Apabila hal tersebut terjadi maka desa menggunakan APBDes tahun sebelumnya.
c. Apabila  terjadi  perubahan  proyek  pada  APBDes,  misalnya  anggaran  yang  seharusnya pembangunan jalan desa, menjadi pembangunan tempat ibadah, maka harus dibuat Berita Acara (BA) perubahan anggaran. Apabila dalam perubahan proyek pembangunan tersebut tidak  terjadi  penambahan  atau  pengurangan  anggaran  maka  cukup  dibuat  Berita  Acara (BA)  perubahan  anggaran.  Namun  apabila  terjad  perubahan  anggaran  penambahan  atau pengurangan maka harus dibuat Berita Acara (BA) Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dalam  hal  ini  baik  adanya  Berita  Acara  Perubahan  Anggaran  atau  pun  Perubahan Anggaran  Keuangan  wajib  disampaikan  kepada  BPD  Karyamulyasari  dalam  suatu forum. 14
Secara umum pelaksanaan fungsi  BPD Karyamulyasari telah dilaksanakan secara utuh dan konsisten,  BPD  Karyamulyasari  tergolong  bersifat  konsultatif.  Dalam  hal  kemitraan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  perangkat  desa  sering  berkonsultasi  dengan  BPD Karyamulyasari melalui Kepala Desa Karyamulyasari. BPD Karyamulyasari dalam menjalankan fungsinya terkait dalam pengawasan kinerja kepala desa, tidak dapat memberikan sanksi secara langsung kepada kepala desa maupun perangkat desa, namun BPD Karyamulyasari mempunyai hak untuk menegur kepala desa atau perangkat desa, tidak menyetujui program kerja kepala desa, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hukum ataupun terjadi mal adiminstrasi pemerintahan, hinggga memberikan somasi kepada perangkat desa, dan menyatakan mosi tidak percaya kepada kepala desa, yang pada akhirnya menuntut pertanggungjawaban kepala desa.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Karyamulyasari cenderung efektif dan fleksibel, disisi lain peran dan fungsi BPD Karyamulyasari sering dikalahkan dengan adanya faktor budaya dan adat kebiasaan masyarakat desa, terutama dalam masyarakat Jawa, apabila BPD Karyamulyasari terlalu kritis terhadap Wong Tuo di desa sebutan lain dari Kepala Desa akan dirasa kurang apik atau  sopan  santun,  atau  adanya  rasa  sungkan  terhadap  kritik  membangun  terhadap  kesalahan kepala desa atau perangkat desa. Selain faktor tradisi jawa tersebut juga adanya factor keluarga, dimana  masyarakat  desa  Karyamulyasari  terdiri  dari  bagian  keluarga  yang  menjadi  pamong disamping menjadi bagian dari keluarga terhadap yang lain. 15

## 2).  Fungsi menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa
BPD Karyamulyasari merupakan wadah demorasi lokal untuk menampung dan menyerap aspirasi  masyarakat  desa,  untuk  menjalankan  fungsi  demikian,  anggota  BPD  Karyamulyasari harus terbebas dari kepentingan politik, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 26 huruf h Peraturan
14 Hasil Wawancara dengan Ketua BPD Desa Karyamulyasari tanggal 1 Maret 2020
15 Hasil Wawancara dengan Ketua BPD Desa Karyamulyasari tanggal 1 Maret 2020

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang menyatakan  bahwa  anggota  BPD  tidak  diperbolehkan  menjadi  pengurus  partai  politik.  Penulis berpendapat bahwa kebijakan anggota BPD yang tidak boleh berasal dari pengurus partai politik adalah  sudah  tepat,  yang  dapat  membedakan  dengan  warna  yang  lain  dari  anggota  DPRD Kabupaten yang rata-rata menjadi pengurus inti partai politik.
Dengan  kebijakan  BPD  sebagaimana  dalam  Pasal  26  huruf  h  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri tersebut, dapat membawa implikasi positif bagi peran dan fungsi  BPD dapat menjalankan tugas dan kewajiban seutuhnya menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat desa secara jernih tanpa membawa pesan dan kepentingan dari partai politik tertentu.
Salah  satu  media  yang  paling  sering  dimanfaatkan  oleh  BPD  Karyamulyasari  dalam menampung  dan  menyerap  aspirasi  masyarakat  adalah  musyawarah  desa,  dimana  dalam musyawarah desa tersebut BPD Karyamulyasari mengundang berbagai elemen masyarakat baik dari perangkat desa seperti Kepala Desa, RT RW, Kadus, LPM, PKK, namun juga mengundang tokoh  yang  ada  seperti  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Profesi,  dan  Tokoh  Pemuda Desa Karyamulyasari, guna membicarakan dan memusyawarhakan kepentingan masyarakat desa. Dalam  musyawarah  desa  yang  melibatkan  unsur  tokoh-tokoh  tersebut  hanya  perwakilan  yang masing-masing dusun berbeda jumlahnya antara 5-6 orang perdusun.
Adapun musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa terjadi pada kegiatan musyawarah pemilihan kepala  desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sekali. Hal ini kemudian menjadi fakta empiris bahwa demokrasi lokal  desa berjalan efektif baik secara langsung maupun  secara  tidak  langsung.    Selain  media  musyawarah  desa  yang  digunakan  oleh  BPD Karyamulyasari, juga menggunakan media lain seperti turun kelapangan dan berdiskusi dengan masyarakat  desa,  serta  dalam  rapat  terbatas  yang  diselenggarakan  oleh  BPD  terkait  dalam pengambilan  keputusan  dilakukan  dengan  musyawarah  dan  terkadang  menggunakan system voting atau suara terbanyak.

## 3).  Fungsi Legislasi
BPD Karyamulyasari dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi lebih cenderung pada aspek  penyusunan  Reperdes,  sementara  dalam  hal  lain  pemerintah  desa  dan  perangkat  desa memprakarsai  pembentukan  dan  penyususunan  Reperdes,  kegiatan  legislasi  ini  terkait  dengan peraturan tentang penyusunan produk peraturan desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa  yang secara tegas  menyatakan bahwa penyususnan Raperdes diprakarsai  oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), sedangkan BPD Karyamulyasari hanya berperan sebagai penyusun dan pengusul dalam tahap  penyusunan Raperdes, terkecuali dalam Raperdes APBDes, Rencana Pembangunan Desa, tahap pembahasan dan menyepakati Perdes bersama Kepala Desa.
Dalam  praktiknya  di  Desa  Karymulyasari  hampir  seluruhnya  konsep  tentang  peraturan desa  atau  Rancangan  Peraturan  Desa  berasal  dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa fungsi legislasi di Desa Karyamulyasari menjadi tanggung jawab  utama  pemerintah  desa  (kepala  desa  dan  perangkat  desa),  bukan  menjadi  tugas  dan tanggung  jawab  BPD  Karyamulyasari.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  dapat  ditafsirkan  adanya perbedaan konsep legislasi  yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten atau Kota dalam menjalankan fungsi  legislasi  dalam  kewenangan  membuat  peraturan  daerah  menjadi  tanggung  jawab  DPRD Kabupaten/kota.  Sedangkan  ditingkat  desa,  khususnya  di  Desa  Karyamulyasari  fungsi  legislasi menjadi  tugas  utama  dan  tanggung  jawab  pemerintah  desa  dan  bukan  berada  pada  BPD Karyamulyasari.

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
Raperdes di Desa Karyamulyasari dimulai dengan pembuatan konsep reperdes yang dibuat oleh  kepala  desa  dengan  perangkat  desa  lainnya.  Setelah  konsep  raperdes  selesai  dibuat  akan dibicarakan  dalam  sebuah  forum  musyawarah,  sehingga  dalam  musyawarah  tersebut  telah  ada draft  Raperdes  yang  akan  dikonsutasikan  kepada  BPD  Karyamulyasari.  Dalam  hal  ini  BPD Karyamulyasari hanya berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran, pendapat apabila ada bagian-bagian penting yang perlu diperbaiki dalam konsep Raperdes tersebut. Apabila ada bagian- bagian dari draft tesebut yang tidak masuk akal, BPD Karyamulyasari dapat mempertanyakan hal terkait.  Contoh  draft  Perdes  Karyamulyasari  yang  berhasil  dibuat  dan  distejui  oleh  BPD Karyamulyasari adalah tentang Pasar Desa Karyamulyasari yang bermanfaat bagi masyarakat desa Karyamulysari dalam menata ekonomi masyarakat desa.

## B. Implikasi Hukum Peran Dan Fungsi Bpd Didalam UU Desa Terhadap Peran Dan Fungsi BPD Desa Karyamulyasari
Pada kurun waktu sebelum tahun 1999, ketika nomenklatur BPD masih bernama BPDesa, fungsi check and balances terasa tidak berdampak  kuat dan berpengaruh pada kebijakan kepala desa,  yang  pada  akhirnya  masyarakat  merasakan  ketidakseimbangan  kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa,  seakan  keberadaan  BPDes  adalah  penumpang  gelap  yang  tidak  perlu diperhitungkan  perannya.  Dinamika  pengaturan  BPD  dalam  undang-undang  pemerintah  daerah juga  hanya  sebagai  subordinat  dari  ketentuan  pengaturan  desa  atau  kewenangan  desa.  Secara historis pengaturan desa mengalami fluktuasi kebijakan akibat kepentingan politik pemerintah saat itu,  baik  menempatkan  desa  yang  seragam  maupun  desa  yang  keberdaannya  diamputasi kewenangannya termasuk didalamnya keberadaan BPD beserta kewenangannya.
Perubahan  regulasi  terhadap  urusan  desa,  termasuk  didalamnya  BPD  juga  berpengaruh pada  tugas  dan  kewenangannya  selain  berpengaruh  pada  instensitas  demokrasi  desa.  Lembaga BPD  menjadi  lembaga  perwakilan  desa  pertama  kali  diperkenalkan  dalam  Pasal  104  undang- undang pemerintahan daerah yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang secara substansi mempertegas  BPD  sebagai  lembaga  perwakilan  desa  yang  kuat  di  tingkat  desa.  Hal  ini  telah mengubah  paradigma  bahwa  badan  perwakilan  dikonseptualisasikan  sebagai  reperesentasi perwakilan murni rakyat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, karena menyangkuta kepentingan rakyat itu sendiri.
Kemudian  pada  tahun  2004  seiring  dengan  lahirnya  UU  No.32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran yang cukup signifikan terhadap pengaturan  keberadaan BPD, termasuk didalamnya BPD Desa Karyamulyasari, yang berperan hanya sebagai pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dinamika pengaturan mengenai kedudukan,  fungsi dan  peran  BPD  perlu  dikembalikan  kepada  ruh  keterwakilan  rakyat  dalam  hal  tata  kelola pemerintahan  desa  menuju  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  Sehingga  eksistensi  BPD  dirasa berpengaruh  postif  pada  konfigurasi  kebijakan  atau  keputusan  pemerintah  desa,  dalam system check and balance .
Pada saat ini, dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan BPD tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintah desa, dan hanya berfungsi menjalankan fungsi  pemerintahan  yang  berada  diluar  struktur  pemerintahan  desa.  Disisi  lain  fungsi  BPD Karyamulyasari  fokus  pada  fungsi  pengawasan  yang  ditunjang  dengan  hak  inisiatif  BPD. Keberadaan BPD Karyamulyasari yang bukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa,
Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
bukan  berarti    menjadi  bawahan  atau  komado  dari  kepala  desa,  dan  bertanggungjwaba  kepada kepala desa.
BPD Karyamulyasari bekerja dan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mitra strategis bagi  pemerintahan  desa  dalam  penyelengaraan  pemerintahan    di  desa.  Sebagai  mitra  strategis kepala  desa  dan  perangkat  desa,  BPD  Karyamulyasari  tidak  dapat  mengintervensi  kewenangan kepala  desa  terkait  kebijakan  kepala  desa,  yang  mengakibatkan  pada  keputusan  atau  potensial penyalahgunaan  kewenangan  kepala  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Pengawasan  adalah  fungsi  utama  yang  dilakukan  oleh  BPD  Karyamulyasari  menjadi  bagian penting  dalam  merumuskan  kebijakan  di  desa,  yang  mendasarkan  pada  peraturan  yang  ada, rasionalitas, dan faktor sosial budaya masyarakat yang ada di Desa Karyamulyasari.
Implikasi  hukum  terkait  dengan  fungsi  BPD  Karyamulyasari,  jika  disimpulkan  dalam peranan menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penyerap aspirasi masyarakat desa Karyamulyasari dengan kewenangan dan fungsi yang sangat terbatas. Peran dan fungsi BPD Karyamulyasari dapat diperbandingkan dengan regulasi yang silih berganti, yang berakibat pada kualitas  peran  dan  fungsi  yang  berjalan  pada  saat  ini  di  Desa  Karyamulyasari.Pengaruh  dari lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap BPD Desa Karyamulyasari berdampak pada tidak maksimalnya peran dan fungsi strategis, setidaknya dalam beberapa hal antara lain :

## a).  kedudukan BPD
Sebelum adanya UU Desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa dan bertindak sebagai penyelenggara  pemerintahan  desa.  Kedudukan  BPD  tersebut  memberikan  dampak  terhadap beberapa hal yaitu, pertama fungsi dan kewenangan BPD sama dengan kepala desa, kedua BPD dapat  melakukan  intervensi  terhadap  kewenangan  kepala  desa,  ketiga,  adanya  tumpang  tindih kekuasaan di desa.
Setelah lahirnya UU Desa, kedudukan BPD dan kepala desa tetap sama, namun BPD berada diluar unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, setidaknya dapat  dilihat  dalam dua hal  yaitu, pertama , BPD Karyamulyasari hanya sebagai mitra kepala desa, dan kedua , BPD Karyamulyasari tidak dapat  melakukan intervensi  terhadap keputusan kepala desa.  Dengan demikian peran dan fungsi  BPD  Karyamulyasari  tidaklah  signifikan,  dan  berpengaruh  maksimal  dalam  proses pembangun di desa.
b).  Fungsi Pengawasan BPD Karyamulyasari
sebelum  UU  Desa  berlaku,  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  terkait  dengan  fungsi pengawasan BPD, dalam UU No.22 tahun 1999 misalnya diatur tentang fungsi pengawasan BPD, namun dalam praktiknya tidak efektif bahkan lumpuh, seiring dengan kewenangan terbatas yang dimiliki oleh  BPD. Dengan lahir UU Desa peran dan fungsi pengawasan BPD diatur namun dalam praktik  pengawasannya  terkesan  formalistik,  karena  suara  atau  pendapat  BPD  sebagai  suara perwakilan rakyat yang ada di desa tidak dapat dipertimbangkan secara serius oleh kepala desa, hal  ini  terjadi  disebabkan  adanya  aturan  yang  tidak  secara  tegas  mengatur  tentang  fungsi pengawasan BPD.
c).   Fungsi Legislasi BPD Karyamulyasari
BPD  Karyamulyasari  mempunyai  fungsi  legislasi  dalam  pembuatan  dan  penyususunan produk hukum di desa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebelum UU Desa No. 6 tahun 2014 lahir, setidaknya mempunyai fungsi legislasi dalam tahap inisasi Raperdes dan menetapkan Perdes bersama kepala desa. Hal ini memiliki pengaruh posistif terhadap hak inisiatif BPD dalam konsep  Rapedes  yang  berasal  dari  BPD  yang  kemudian  dibahas  bersama  kepala  Desa Karyamulyasari. Namun setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, peran strategis BPD dalam fungsi legislasi  yakni adanya pemangkasan terhadap kewenangan utuh BPD dalam 101

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
fungsi legislasi, dapat dibuktikan dengan adanya fungsi legislasi terbatas, yakni BPD tidak terlibat dalam raperdes tentang pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja desa, termasuk dalam tahap  penyususunan  APBDes.  Karena  fungsi  legislasi  menjadi  fungsi  utama  pemerintah  desa, sehingga  dalam  praktik  diketahui  bahwa  fungsi  legislasi  BPD  Karyamulyasari  hanya  sebatas memberikan kontribusi pemikiran berupa saran atau pertanyaan terhadap raperdes.
d).  fungsi keterwakilan BPD Karyamulyasari
sebelum berlakunya UU Desa, BPD tidak memiliki fungsi keterwakilan, barulah setelah era reformasi fungsi keterwakilan BPD hadir seiring dengan proses demokratisasi yang berjalan dengan keterwakilan atau kehadiran warga atau rakyat dalam merumuskan kebijakan terbaik bagi kepentingan rakyat. BPD Karyamulyasari memiliki fungsi keterwakilan karena sebagai lembaga yang  mewakili  masyarakat  desa,  dan  sistem  demokrasi  yang  dianut  oleh  BPD  Karyamulyasari adalah sistem demokrasi perwakilan.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Pengaturan mengenai peran dan fungsi BPD mengalami pasang surut, sehingga peran strategis BPD  tidak  konsisten  dan  berpengaruh  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  didesa  dan partisipasi  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  perlu  pengaturan  yang  tegas  dalam  peraturan perundangan  kedepan  yang  memperhatikan  faktor  otonomi  asli  desa,  sosio  kultural masyarakat  desa,  seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Setiap  desa  memiliki  kekhasan masing-masing  yang  harus  dipertahankan,  karena  hal  ini  membuat  desa  menjadi  istimewa yang memang sudah ada sebelum  Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka.
Konsep ideal BPD kedepan perlu memperhatikan adanya budaya rapat desa sebagai warisan sebelum Indonesia merdeka, penegasan terhadap kewenangan BPD dalam pembentukan dan penyusunan  Perdes,  penegasan  kewenangan  BPD  dalam  memberi  pertimbangan  kepada kepala  desa  serta  fungsi  pengawasan  yang  integratif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.

## Daftar Pusataka

## Buku
Didik  Sukrino,  2013, Hukum  Konstitusi  dan  Konsep  Otonomi,  Kajian  Politik  Hukum  Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press, Malang Huda,  Ni’matul,  2015, Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Yogyakarta.
Kartohadikoesoemo, S, 1953, Desa, Yogyakarta
Rudi,  2012, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Perspektif  Konstitusionalisme  Indonesia, Indepth Publishing, Bandar Lampung
Widjaya HAW, 2014, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Press, Jakarta

## Peraturan perundangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desaswapraja

## Urgemsi Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif
Demokrasi (Studi BPD Desa Karya Mulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Muhtadi
Undang-undang No. 5  tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tentang  Pedoman  Teknis  Penyusunan  Peraturan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Menteri Desa Tertinggal Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Peraturan Daerah Lampung Selatan  Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa

## Wawancara
Wawancara dengan Supriyanto Ketua BPD Desa Karyamulyasari tanggal 1 Maret 2020