## PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK
Oleh Bambang Eko Muljono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  menegaskan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.    Peraturan  Pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor  10  Tahun  1961.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  melalui  Pendaftaran Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sistematik  dan  Sporadik.  Mengingat  pentingnya  sertipikat  hak milik  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  maka penulis  tertarik  untuk  meneliti  syarat,  pelaksanaan  dan  bagaimana  kekuatan  dan  kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Pengakuan Hak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama  Kali  Secara  Sporadik.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  komparatif.  Jenis  penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, sedangkan untuk mendukung penelitian dilakukan observasi  dan  wawancara.  Bahan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  data  kepustakaan  dan  data empiris  yang terlebih  dahulu  dilakukan  pemeriksaan,  pengelompokan,  pengolahan,  dan kemudian  dievaluasi  sehingga  diketahui  validitasnya,  lalu  dianalisis  menggunakan  metode analisis  kualitatif  dengan  logika  deduksi  dengan  menggunakan  perangkat  normatif.  Dari kegiatan  interprestasi  data  kepustakaan  maupun  data  empiris  yang  diperoleh,  diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  melalui  lembaga  konversi,  hak-hak  atas  tanah  yang  ada sebelum berlakunya UUPA disesuaikan dengan hak  yang ada di UUPA. Proses pendaftaran tanahnya  dilaksanakan  dalam  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  secara  Sporadik, sedangkan  proses  penerbitan  sertipikatnya  dilakukan  melalui  penegasan  konversi  dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Kata Kunci : UUPA, Pendaftaran Tanah Pertama Kali.

## 1.1   PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Filosofis lahirnya Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya
disebut  UUPA)  dilandaskan  kepada kondisi  adanya  hukum  agraria  yang berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan. Kondisi ini  juga  menimbulkan  berlakunya hukum  agraria  yang  prularis  yaitu masih  berlakunya  hukum  adat  tanah disamping hukum tanah barat berdasarkan ketentuan konkordansi
masa itu. Dengan kondisi yang demikian  dirasakan  dalam  kegiatan agraria tidak terdapat jaminan kepastian hukum.
Berdasar  latar  belakang  di  atas maka  diperlukan  hukum  agraria  yang bersifat  nasional  dan  menghilangkan prularisme  sehingga  dapat  memberikan jaminan kepastian hukum dalam lapangan agraria, maka lahirlah Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria  sebagai  landasan
yuridis bagi kebijakan bidang pertanahan di Indonesia, yang menetapkan  dan  memberikan  arah pengaturan  terhadap  penjabaran  Pasal 33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar
1945.  UUPA  merupakan  Undang- undang yang secara eksplisit menjabarkan  prinsip-prinsip  dasar  dan jiwa  Pancasila  serta  UUD  1945  di dalam pasal-pasalnya.
UUPA  selain  merupakan  hukum publik  juga  menyangkut  hukum  privat karena  UUPA  merupakan  pengganti Buku  II  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.  Dalam  kaitannya  dengan aspek-aspek keperdataan, hasil kegiatan pertanahan  mempunyai  akibat  hukum sehingga produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  saat  ini,  yaitu ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya. Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai lembaga pemerintah yang diberi otoritas di bidang pertanahan,
berwenang untuk
menetapkan hubungan  hukum  antara  obyek  dan subyek  hak  atas  tanah.  Penciptaan hubungan  hukum  tersebut  dilakukan dengan  prosedur  mekanisme  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di bidang  pertanahan  yang  implementasi pelaksanaan seluruhnya merupakan produk  Badan  Pertanahan  Nasional yang bersifat penetapan ( beschikking ).
Sebagaimana  diketahui  sebelum berlakunya  UUPA,  berlaku  bersamaan dua  perangkat  hukum  tanah  di  Indonesia (dualisme).  Satu  bersumber  pada  hukum adat  disebut  hukum  tanah  adat  dan  yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum  tanah  Barat.  Dengan  berlakunya hukum  agraria  yang  bersifat  nasional (UUPA)  maka  terhadap  tanah-tanah dengan  hak  barat  maupun  tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya  di  dalam  UUPA.  Untuk dapat  masuk  ke  dalam  sisem  dari  UUPA diselesaikan  dengan  melalui  lembaga konversi.
A.P.Parlindunga menyatakan bahwa Konversi adalah pengaturan dari hak-hak  tanah  yang  ada  sebelum berlakunya  UUPA  untuk  masuk  dalam sistem  dari  UUPA. 1 Sedangkan  Boedi Harsono  menyatakan  bahwa  Konversi adalah  perubahan  hak  yang  lama menjadi  satu  hak  yang  baru  menurut UUPA. 2
Terhadap pelaksanaan konversi,  ada  3  (tiga)  cara  dalam pendaftaran tanahnya, yakni :
1. Dikonversi menjadi hak milik apabila  bukti  kepemilikannya  ada sejak  berlakunya  UUPA,  misalnya hak gogolan yang bersifat tetap
2. Penegasan  Hak untuk  tanah-tanah yang  tunduk  kepada  Hukum  Adat tetapi  tidak  terdaftar  dalam  ketentuan konversi  sebagai  tanah  yang  dapat dikonversikan kepada sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, tetapi diakui tanah tersebut sebagai hak adat,
3. Pengakuan  hak, untuk    atas  tanah- tanah  yang  tidak  ada  atau  tidak  ada lagi tanda bukti haknya.
Mengamati perkembangan masalah pertanahan  dalam kurun waktu 55 tahun sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, masalah pertanahan telah menjadi masalah lintas sektoral  yang  menyangkut  seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks demikian, tanah bersifat multidimensional  yaitu  dimensi  fisik, kimia,  biologi,  sosial,  ekonomi,  politik dan magis religius yang masing-masing berpotensi  memberikan  kesejahteraan bagi ummat manusia.
Kepastian  hukum    atas  tanah merupakan  salah  satu  tujuan  dari UUPA,    hal    ini    sesuai    dengan    pasal 19    ayat    (1)  yang  berbunyi  “  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran
Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah“.  Ketentuan  pasal  19  ini menegaskan  bahwa  kepastian  hukum tersebut meliputi: 3
1. Kepastian  hukum  mengenai subyek  hukum  hak  atas  tanah (orang/badan hukum );
2. Kepastian mengenai letak, batas,  ukuran  /  luas  tanah  atau
kepastian mengenai obyek hak; 3. Jenis  /  macam  hak  atas  tanah yang menjadi landasan
hubungan  hukum  antara  tanah dengan orang / badan hukum. Para  ahli  pendaftaran  tanah menyatakan bahwa dalam mendaftarkan tanah akan menghadapi banyak masalah, antara lain: 4
1. Masalah  alat  pembuktian  pemilikan tanah
2. Masalah belum tersedianya kerangka dasar teknis, peta dasar, terutama peta kadasteral.
3. Masalah birokrasi Untuk mengatasi masalah- masalah  ini  telah  diterbitkan  Peraturan Pemerintah    Nomor    24    Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah ( selanjutnya disebut  P.P.  Nomor  24  Tahun  1997) yang  mulai  berlaku  tanggal  8  Oktober 1997 dan merupakan peraturan pelaksanaan  ( law  enforcement )  pasal 19  UUPA  sebagai  pengganti  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang selama  ini  menjadi  dasar  pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.
Ditetapkannya  P.P.  Nomor  24 Tahun  1997  tersebut  merupakan  salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan  dasar  hukum  yang  kuat bagi  pemberian  kepastian  hukum  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan masyarakat serta pembangunan dan dalam pelaksanaannya diarahkan
untuk memudahkan  pelayanan  yang  cepat  , murah  namun    tetap    menjamin kepastian    hukum    guna  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Program keagrariaan yang sampai sekarang  belum  dapat  diselesaikan secara  tuntas  adalah  pendaftaran  tanah,
padahal  dalam  masyarakat  madani, kepastian  hak-hak  atas  tanah  bagi masyarakat merupakan syarat utama.
Hal  ini  disebabkan  masih  adanya anggapan  bahwa  untuk  mendapatkan sertipikat  tanah  harus  melalui  prosedur yang  berbelit-belit  ,  biaya  yang  besar serta  waktu  yang  lama,  beban  ini semakin berat dirasakan khususnya bagi golongan  ekonomi  lemah,  akibatnya masyarakat
enggan untuk mensertipikatkan  tanahnya  sedangkan di  lain  pihak  tuntutan  kemajuan  jaman adalah segera merealisasi proses pendaftaran tanah secara merata.
Upaya  konkrit  pemerintah  dalam percepatan  pendaftaran  tanah  adalah kerja  sama  dengan  Bank  Dunia  dan AusAID  membiayai  proyek  besar  Land Administration  Project  (  LAP  )  atau disebut  juga    Proyek  Administrasi Pertanahan  (  Loan  IBRD  Nomor  3792- IND) yang dimulai sejak tahun 1994. 5 Percepatan pendaftaran tanah juga dilakukan oleh pemerintah dengan dana yang  bersumber  pada  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  Badan Pertanahan  Nasional,  melalui  kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), program sertipikasi
Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah
(MBR)  dan  program  sertipikasi  Tanah Nelayan.
Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan pendaftaran  tanah,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lamongan  juga  melakukan kerjasama  dengan  Perusahaan  Daerah Bank  Daerah  Lamongan  melaksanakan program Sertipikat Massal Swadaya.
Dalam  P.P.  Nomor  24  Tahun 1997, pada pasal 13 ayat (1)  disebutkan bahwa Pendaftaran tanah untuk pertama kali  dilaksanakan  melalui  pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah    secara  sporadik.    Selanjutnya pada  pasal  13  ayat  (4)  disebutkan bahwa Pendaftaran tanah secara
sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan pihak yang berkepentingan.
Definisi Pendaftaran Tanah
Secara  Sporadik  menurut  P.P.  Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 angka 11 adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali mengenai  satu  atau  beberapa  objek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan secara individual atau massal.
Dengan  berlakunya  PP  No.  24 tahun
1997 ini diharapkan permasalahan tentang informasi mengenai pertanahan ini dapat dihindarkan  kekurangan  atau  tidak adanya  jelasnya  status  kepemilikan (hak-hak  atas  tanah)  yang  ada,  agar terwujud  tujuan  dari  UUPA  yaitu kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dan terwujudnya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.
Selanjutnya,  sebagai  pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1997, pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran Tanah  (selanjutnya disebut  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun 1997).
Sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 13 ayat (4) PP No. 24 tahun 1997, pada  pasal  73  ayat  (1)  PMNA/KBPN Nomor  3  Tahun  1997  juga  disebutkan bahwa  kegiatan  pendaftaran  tanah secara sporadik dilakukan atas
permohonan yang bersangkutan.
Sedangkan proses penerbitan sertipikatnya dilakukan melalui
penegasan konversi dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
Penegasan konversi diberikan jika hak  atas  tanah  yang  alat  bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  76  ayat  (1)  dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi  ada  keterangan  saksi  maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76
ayat  (2)  dan  tanahnya  dikuasai  oleh pemohon  atau  oleh  orang  lain  yang disetujui  oleh  pemohon,  oleh  Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya  menjadi  hak  milik  dengan nama  pemegang  hak  yang  terakhir, Sedangkan  untuk  Pengakuan  Hak,  jika alat  bukti  kepemilikannya  tidak  ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan  fisiknya  selama  20  tahun sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76 ayat (3) oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak Milik.
Pasal 20 ayat (1) UUPA
menyatakan  bahwa  Hak  Milik  adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal  6  UUPA  yakni  mengenai  fungsi sosial  dari  setiap  hak  atas  tanah. Sebagaimana  ditegaskan  juga  pada Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997:
(1) Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  PP Nomor
24 tahun 1997 tersebut menyatakan:  bahwa  Sertipikat  merupakan tanda  bukti  yang  kuat,  dalam  arti  bahwa selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum di  dalamnya  harus  diterima  sebagai  data yang  benar.  Sudah  barang  tentu  data  fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat  harus  sesuai  dengan  data  yang
tercantum  dalam  buku  tanah  dan  surat ukur  yang  bersangkutan,  karena  data  itu diambil  dari  buku  tanah  dan  surat  ukur tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali
Secara  Sporadik  Melalui  Pengakuan
Hak?
2. Bagaimanakah Kekuatan dan Kepastian  Hukum  Sertipikat  Yang Diterbitkan Melalui Pengakuan Hak?. 2 . METODE PENELITIAN
Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu memaparkan keadaan-keadaan  yang  nyata  dalam praktek kemudian mencoba membandingkan dengan peraturan- peraturan yang ada hubungannya dengan  masalah  tersebut,  Dengan penelitian  yang  bersifat  deskriptif komparatif  diharapkan  dapat  diperoleh gambaran  tentang  data  faktual  yang berhubungan dengan Pendaftaran Tanah
Pertama  Kali  Secara  Sporadik  Melalui Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengertian Pendaftaran Tanah : Berdasar  pasal  19  ayat  (2)  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan  bahwa  Pendaftaran  Tanah tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini meliputi:
1) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2) pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut;
3) pemberian  surat-surat  tanda  bukti hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
Menurut pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
“Pendaftaran  Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus menerus  ,  berkesinambungan  dan  terarur, meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  atas  satuan rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya”.
b. Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali
Secara Sporadik.
Definisi  Pendaftaran  Tanah  Secara
Sporadik  berdasar  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  1  angka  11 adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa objek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan secara individual atau massal,  berarti pula seluruh biaya dibebankan kepada pemohon.
c. Permohonan pendaftaran tanah sporadik
Kegiatan awal pendaftaran tanah secara sporadik  dilakukan  atas  permohonan pemegang hak yang bersangkutan, diantaranya:
a. permohonan pengukuran
b. permohonan pendaftaran hak baru
c. permohonan pendaftaran hak lama
d. permohonan  pendaftaran  peralihan  hak dan lain-lain.
Permohonan  pengukuran  bidang  tanah diajukan untuk keperluan :
a. persiapan permohonan hak baru
b. pemecahan,
pemisahan dan penggabungan bidang tanah
c. pengembalian batas
d. pemetaan batas dalam rangka konsolidasi tanah
e. inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah  dalam  rangka  pengadaan  tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
f. lain-lain  keperluan  dengan  persetujuan pemegang hak
d. Arti Kepastian Hukum
Ketentuan  jaminan  kepastian  hukum tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya  disebut  UUPA)  yang    pada intinya  menyatakan  bahwa  “karena  bagi rakyat  asli  hukum  agraria  penjajahan  itu tidak  menjamin  kepastian  hukum,  maka perlu  adanya  hukum  agraria  baru  yang Nasional,  yang  akan  mengganti  hukum yang  berlaku  sekarang  ini,  yang  tidak  lagi bersifat  dualisme,  yang  sederhana  dan yang  menjamin  kepastian  hukum  bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Lebih detail lagi jaminan kepastian hukum ditegaskan dalam UUPA pasal 19, pasal 23,  pasal  32,  pasal  38  yang  intinya menyatakan  bahwa  pendaftaran  tanah dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum  dengan  menerbitkan  surat tanda bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah.

## e. Penentu Jaminan Kepastian Hukum
Sebagaimana  dijelaskan  pada  Bab  II, bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  tanah,  pemilik  satuan  rumah susun,  dan  pemegang  hak  tanggungan. Disamping  itu,  juga  dimaksudkan  untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan  dan  Pemerintah  untuk memperoleh  data  tentang  sebidang  tanah, serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pasal  23  ayat  (1)  UUPA  menyatakan: “Hak  Milik,  demikian  pula  setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya  dengan  hak-hak  lain harus  didaftarkan  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal 19”.  Menurut  Penjelasan  Umum  IV UUPA,  Pasal  23  ini  ditujukan  kepada pemegang  Hak  Milik,  dengan  maksud agar  mereka  memperoleh  kepastian tentang haknya itu; sedangkan Pasal 19 ditujukan  kepada  Pemerintah  sebagai
suatu  instruksi, agar  di  seluruh  wilayah Indonesia  diadakan  pendaftaran  tanah yang  bersifat ‘rechts  kadaster’ (yang menjamin kepastian hukum).
Selanjutnya,  Pasal  23  ayat  (2)  UUPA menyatakan:  “Pendaftaran  termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya  hak  milik  serta  sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  19 ayat  (2)  c  UUPA  bahwa  dalam rangkaian  pendaftaran  tanah,  akhir  dari proses pendaftaran tanah adalah ‘pemberian surat-surat tanda bukti hak’ sebagai alat pembuktian yang kuat.
Yang  dimaksud  dengan  ‘alat  bukti  yang kuat’  dalam  hal  ini  adalah  bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya,  data  fisik  dan  data  yuridis yang  tercantum  di  dalam  alat  bukti  itu harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum  sehari-hari  maupun  dalam berperkara  di  pengadilan.  Sudah  tentu data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum  dalam  sertipikat  harus  sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur  dan  buku  tanah  tersebut.  Dalam hubungan  ini,  maka  data  yang  dimuat dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  itu mempunyai  sifat  terbuka  untuk  umum, sehingga  pihak  yang  berkepentingan (bahkan  PPAT)  dapat  mencocokkan data  dalam  sertipikat  itu  dengan  yang ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah yang disajikan di Kantor Pertanahan.
Perlu  diperhatikan,  bahwa  menurut  PP  10 Tahun  1960  Surat  Ukur  merupakan bagian  dari  sertipikat  dan  merupakan petikan  dari  peta  pendaftaran,  sehingga data  yuridisnya  harus  sesuai  dengan peta pendaftaran sedangkan menurut PP No.  24  Tahun  1997,  Surat  Ukur merupakan  dokumen  yang  mandiri  di samping  peta  pendaftaran.  Surat  ukur
memuat  data  fisik  bidang  tanah  hak yang bersangkutan. 1 Namun  demikian,  keberadaan  sertipikat masih  tetap  terbuka  untuk  dibantah mengingat stelsel publikasi dari pendaftaran tanah yang dianut Indonesia  adalah  stelsel  negatif,  yang kebenaran  data  yang  disajikan  tidak dijamin  oleh  negara.  Penjelasan  Pasal 32  ayat  (2)  PP  24  Tahun  1997 menyatakan  bahwa  kelemahan  sistem publikasi  negatif  adalah,  bahwa  pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang  hak  dalam  buku  tanah  dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan  gugatan  dari  pihak  lain yang  merasa  mempunyai  tanah  itu. Umumnya  kelemahan  tersebut  diatasi dengan menggunakan lembaga
acquisitive  verjaring atau adverse possession. Hukum  tanah  kita  yang berdasarkan  hukum  adat  tidak  dapat menggunakan  lembaga  tersebut,  karena hukum  adat  tidak  mengenalnya.  Tetapi di  dalam  hukum  adat  terdapat  lembaga yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi kelemahan  sistem  publikasi  negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.
4.   PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
1. Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  atas tanah adat menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebelum didaftarkan harus  dikonversi  terlebih  dahulu,  baik secara  sistematis  maupun  sporadik. Melalui  lembaga  konversi  hak-hak  atas tanah  yang  ada  sebelum  berlakunya UUPA  disesuaikan  dengan  hak  yang ada  di  UUPA.  Terhadap  hak atas tanah adat  yang  memiliki  bukti-bukti  tertulis atau  tidak  tertulis  dimana  pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran  Ajudikasi  yang  bertindak atas  nama  Kepala  Kantor  Pertanahan untuk  sistematik  atau  dilakukan  oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk sporadik,  prosesnya  dilakukan  dengan
penegasan  hak  sedangkan  terhadap  hak atas  tanah  adat  yang  tidak  mempunyai bukti dilakukan dengan proses pengakuan hak.
2. Dalam  rangkaian  pendaftaran  tanah pertama kali, akhir dari proses pendaftaran  tanah  adalah  pemberian surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  umum disebut  “sertipikat”  sebagai  alat  bukti hak  yang  kuat.  Jaminan  kekuatan  dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan  melalui  pengakuan  hak sama dengan sertipikat yang diterbitkan melalui  konversi  maupun  penegasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 dan  pasal 23 UUPA dan Pasal 32 ayat (2)  PP  24  Tahun  1997  sepanjang  data fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum dalam sertipikat adalah data yang benar dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

## 4.2 SARAN
1. Dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997  hendaknya  pendaftaran  tanah di Indonesia khususnya
di
Kabupaten Lamongan yang dilakukan  secara  masal  melalui PRONA bukan diutamakan di daerah perkotaan tetapi hendaknya
dilakukan di desa terutama desa-desa yang tingkat ekonominya lemah.
2.  Perlu  penyuluhan  hukum  yang sifatnya  terpadu  yang  dilakukan pihak  Badan  Pertanahan  Nasional secara  berkala  sehingga  masyarakat semakin mengerti pentingnya sertifikat  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
3.  Agar  supaya  pemasyarakatan  UUPA terus dilakukan sehingga masyarakat mengetahui  secara  baik  tentang peraturan pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU
Badan  Pertanahan  Nasional,  1997. Hasil  Rapat  Kerja  Kantor  Menteri
Negara Agraria dan Badan Pertanahan  Nasional ,  Jakarta  2-5
Maret 1997
Harsono,  Boedi.  2006. Hukum  Agraria Indonesia  Himpunan  Peraturan- Peraturan  Hukum  Tanah ,  Cetakan Kelima belas, Djambatan, Jakarta. Moleong,  Lexy  J.,  1993. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Remaja.
Rosdakarya, Bandung.
Noer  Fauzi,  2001. Pengakuan  Sistem Penguasaan  Tanah  Masyarakat
Adat , Jakarta, Bhumi Bhakti,
Soeprapto, 1986. Undang-Undang
Pokok Agraria Dalam Praktek , Jakarta,

## B. UNDANG - UNDANG
Undang  –Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria ,  (Lembaran  Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 1997  tentang Pendaftaran  Tanah,
(Lembaran  Negara  Tahun  1997
Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3696). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  tahun  1997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah .
Website http://www.situs- indonesia.com/detail/kamus-besar- bahasa-indonesia-online.html