## JAMSOSTEK DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Oleh : Hari Nur Arif, SH., MH.

## ABSTRAK
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, pada saat ini  dilaksanakan  oleh  PT  Jamsostek,  yang  diberi  hak  monopoli  sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja seluruh Indonesia. Posisi ini disandang  hingga  saat  ini,  meski  dalam  pelaksanaannya  perusahaan  ini sering  mendapat  kecaman,  baik  terhadap  pelayanannya  maupun penyalahgunaan  dana  yang  terkumpul,  bahkan  di  saat  hembusan  angin reformasi  melanda  Indonesia,  Menteri  Tenaga  Kerja  (pada  waktu  dijabat oleh Fahmi Idris), sempat melontarkan gagasan agar monopoli PT Jamsostek segera  dihapuskan,  dengan  satu-satunya  alasan  bahwa  monopoli  adalah “buruk”.
Kata kunci: Jamsostek, Tenaga kerja, perusahaan.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari masyarakat yang produktif, amatlah wajar bila para pekerja  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan  serta  secara  bertahap ditingkatkan  kesejahteraannya.  Peningkatan  kesejahteraan  tersebut  dapat dilakukan dengan cara meningkatkan upah dan jaminan sosial.
Dalam  konteks  hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha, pihak  pekerja  berhak  mendapatkan  upah  sesuai  dengan  perjanjian  kerja. Tetapi  seringkali  terjadi  bahwa  pekerja  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan karena  adanya  resiko  sosial  dan  resiko  ekonomi,  seperti  kecelakaan,  sakit, hamil,  hari  tua,  cacat  atau  kematian  yang  dapat  menimpa  dirinya  sewaktu- waktu.  Karena  itu,  mereka  perlu  mendapatkan  jaminan  sosial  untuk membiayai kelangsungan hidupnya.
Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia,  pada  saat ini  dilaksanakan  oleh  PT  Jamsostek,  yang  diberi  hak  monopoli  sebagai penyelenggara  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  seluruh  Indonesia.  Posisi  ini disandang hingga saat ini, meski dalam pelaksanaannya perusahaan ini sering mendapat  kecaman,  baik  terhadap  pelayanannya  maupun  penyalahgunaan dana  yang  terkumpul,  bahkan  di  saat  hembusan  angin  reformasi  melanda
Indonesia,  Menteri  Tenaga  Kerja  (pada  waktu  dijabat  oleh  Fahmi  Idris), sempat melontarkan gagasan agar monopoli PT Jamsostek segera dihapuskan, dengan satu-satunya alasan bahwa monopoli adalah “buruk”.
Rencana penghapusan monopoli jamsostek tersebut berdampak cukup luas.  Muncul  pro-kontra  dari  kalangan  perusahaan  swasta  cukup  santer terdengar suara setuju. Tetapi tak kurang banyaknya pihak yang menyatakan tidak  setuju  dengan  alasan  bahwa  kondisi  ketenagakerjaan  sampai  saat  ini masih belum memungkinkan penghapusan monopoli tersebut.

## A. NEGARA KESEJAHTERAAN
Pandangan  atau  konsep  yang  menyatakan  bahwa  “kontrak  sosial” sebagai awal terbentuknya suatu negara, juga mengandung pengertian bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi (perkumpulan) manusia yang hidup dan  bekerjasama  untuk  mengejar beberapa  tujuan  bersama.  Akhir  tujuannya adalah  menciptakan  kebahagiaan  bagi  rakyatnya  ( bonum  publicum,  common good, common wealth ).
Menurut Roger H. Soltou, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin” ( the free possible development and creative self-expression of its members ). Dan menurut Harold  J.  Laski,  “menciptakan  keadaan  di  mana  rakyatnya  dapat  mencapai keinginan-keinginan  secara  maksimal”  ( creation  of  those  conditions  under which  the  members  of  the  state  may  attain  the  maximum  satisfaction  of  their desires ) (Mariam Budiardjo, 1986).
Negara  yang  pertama  muncul,  adalah negara  dengan  tipe  negara  yang berfungsi hanya sebagai penjaga malam ( nachtwaker staat ). Menurut type ini, negara    hanya  melakukan  tugas  sebagai  penjaga  keamanan  dan  pengaturan keuangan negara, serta hubungan dengan luar negeri. Negara akan bertindak kalau  keamanan  anggota  masyarakat  terganggu.  Pengaturan  hubungan perdagangan, tingkah laku kehidupan, dan lain-lain yang terjadi antar anggota masyarakat bukan urusan negara.
Modernisasi  yang  diawali  terjadinya  revolusi  industri,  khususnya  di Inggris,  membawa  pengaruh  terhadap  tugas  dan  tujuan  negara.  Type  negara pun  bergeser  dari  negara  sebagai  penjaga  malam  menjadi  negara kesejahteraan  ( welfare  state ).  Perkembangan  industrialisasi  dengan berdirinya  pabrik-pabrik,  membawa  akibat  munculnya  permasalahan  baru dalam  masyarakat,  seperti  polusi  udara  dan  suara,  urbanisasi,  risiko kecelakaan  kerja  dan  sebagainya.  Kondisi  demikian  meresahkan  masyarakat, dan  jika  negara  tidak  ikut  campur  tangan  maka  akan  terjadi  kekacauan  atau kerusakan,  dan  bahkan  tindakan  kekerasan,  karena  masing-masing  anggota dalam masyarakat akan berusaha untuk mempertahankan kepentingannya.
Campur  tangan  pemerintah  pada  perkembangannya  hampir  meliputi semua  bidang  kehidupan  manusia,  bahkan  sampai  pada  kehidupan  pribadi dalam  kamar  tidurnya  (misalnya  pengaturan  jumlah  anak).  Hal  ini  semata- mata dilakukan untuk menjaga kepentingan dan agar tujuan bersama anggota masyarakat dapat tercapai.
Menurut  Mustamin  Daeng  Matutu  (1972),  setidak-tidaknya  ada  tujuh ciri pokok negara kesejahteraan, yaitu :
Pertama ,  terjaminnya  hak  asasi  sosial  dan  hak  asasi  ekonomi.  Negara  harus terlebih  dahulu  mengadakan  kegiatan  (aktif)  untuk  memenuhi  hak-hak  asasi ini. Contohnya, antara lain hak atas pekerjaan dan tunjangan jika menganggur, hak  upah  minimum  dengan  jam  kerja  maksimal,  hak  perumahan  yang  layak, hak memasuki lembaga-lembaga pendidikan dan hak atas kesehatan;
Kedua ,  model trias  plotica cenderung  tidak  dipisahkan,  tetapi  lebih  banyak berorientasi pada manajemen (efisiensi kerja);
Ketiga ,  hak  milik  tidak  diartikan  bersifat  mutlak,  melainkan  juga  berfungsi sosial,  bahkan  kadang-kadang  diformulasikan  sebagai  suatu  “ sociale  plicht ”
(kewajiban sosial);
Keempat ,  peranan  negara  tidak  hanya  sebagai  penjaga  keamanan  dan ketertiban, tetapi juga memenuhi kebutuhan asasi sosial, ekonomi dan kultural (ikut campur tangan);
Kelima ,  kaidah-kaidah  hukum  administrasi  negara  merupakan  kaidah  yang membebankan  kewajiban  tertentu  kepada  pihak  yang  diperintah  dan  juga materinya  lebih  banyak  bersangkut-paut  dengan  kehidupan  sosial,  ekonomi dan kultural masyarakat;
Keenam ,  peranan  hukum  publik  semakin  luas  dan  peranannya  mendesak hukum perdata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural;
Ketujuh ,  titik  beratnya  bersifat  negara  hukum  materiil,  yang  mementingkan keadilan sosial.
Jika  diperhatikan,  konsep  negara  republik  Indonesia  sebagaimana tercermin  dalam  UUD  1945  baik  pembukaan  maupun  batang  tubuhnya, tampak  adanya  kesamaan  dengan  ciri-ciri  pokok  negara  kesejahteraan sebagaimana dikemukakan di atas.
Alinea  keempat  pembukaan  UUD  1945  menyatakan  ;  “ Kemudian  dari pada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial  maka  .........,  berdasarkan  kepada  ........., serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.
Kata  “melindungi”  dalam  alinea  tersebut  merupakan  kata  yang berawalan me , yakni awalan yang menunjukkan keaktifan pokok kalimat, yaitu pemerintah  negara  Indonesia  dalam  pekerjaan/kegiatan  “lindungi”.  Hal  ini menunjukkan  kehendak/cita-cita  para  perumus  pembukaan  UUD  dan  UUD, supaya  setiap  pemerintah  negara  Indonesia  menjadikan  salah  satu kewajibannya,  yaitu  melindungi  bangsa  Indonesia  dan  tumpah  darahnya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin mengancam. Bahaya-bahaya tersebut merupakan risiko-risiko yang sewaktu-waktu akan selalu dihadapi dan dialami oleh warga negara, baik risiko khusus yang bersifat mikro individual maupun risiko  fundamental  yang  bersifat  makro  kolektif,  seperti  risiko  politik,  risiko ekonomis, risiko sosial, risiko hankam dan risiko internasional.
Kata-kata “memajukan kesejahteraan umum” menunjukan pula bahwa, adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggarap dan mengembangkan segala  hal  yang  bersangkut-paut  dengan  kesejahteraan  umum,  misalnya membangun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan warga negaranya (jalan,  irigasi,  perumahan,  rumah  sakit,  dan  sebagainya).  Pemerintah  juga mempunyai  kewajiban mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dengan  mendirikan fasilitas-fasilitas pendidikan.
Kemudian  sila  kelima  Pancasila  (yang  hendak  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia),  memberikan  petunjuk  akan sifat  negara  kesejahteraan.  Lebih  jauh  lagi,  kalau  diperhatikan  pasal-pasal pada  batang  tubuh  UUD  1945,  ternyata  Pasal  27,  28,  31,  32,  33,  34,  terlihat bahwa  kesemuanya  berindikasi  kepada  asas-asas  dan  ciri-ciri  pokok  negara kesejahteraan.
Plato,  Aristoteles,  dan  John  Locke,  pernah  mengemukakan  tentang tujuan  negara  sebagai  berikut  :  “......... tiada  negara  yang  dibentuk  untuk menimbulkan kesukaran-kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia, setidak- tidaknya  secara  teoritis.  Semua  negara  yang  pernah  ada  dalam  sejarah,  yang masih  ada  dan  yang  akan  ada  di  masa  depan,  selalu  akan  dibentuk  dan dipertahankan demi tujuan-tujuan baik dan luhur itu ”. (F. Isjwara, 1982).
Jadi,  secara  teoritis  dapat  dikatakan  bahwa  semua  tujuan  negara (dahulu, kini dan di masa depan) adalah sama dan baik adanya. Semua tujuan baik  itu  dipusatkan  pada  penciptaan  kesejahteraan  bagi  warga  negara,  dan kesejahteraan  ini  pulalah  yang  menjadi  hukum  tertinggi  bagi  negara  dan penguasa negara itu. “ Solus populi, suprema lex ”.

## B. JAMSOSTEK
Sejalan  dengan  perkembangan  dan  pembangunan  di  segala  bidang, khususnya di bidang industri dan perdagangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  termasuk  tenaga  kerja,  pada  sisi  lain terdapat pengaruh sampingannya. Hal ini terlihat pada semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sumber bahaya yang sewaktu-waktu dapat merealisasikan
dirinya  menjadi  malapetaka.  Petaka  itu  dapat  berupa  kecelakaan  kerja, penyakit akibat kerja, yang dapat menyebabkan cacat atau bahkan kematian.
Berbagai petaka yang sangat merugikan semua pihak itu, erat kaitannya dengan berbagai masalah, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan jaminan agar setiap warga negara dapat memperoleh  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan,  perlu  diadakan  pengamanan  terhadap  usaha  produksi  dan sumber-sumber  bahaya  yang  diperkirakan  akan  semakin  meningkat,  baik jumlah maupun macamnya sebagai akibat perkembangan industri itu sendiri . (YK3, 1983).
Dari  berbagai  penelitian,  ternyata  faktor  manusia  dalam  timbulnya kecelakaan  sangat  penting.  Dari  hasil-hasil  penelitian,  selalu  ditemui  bahwa 80-85  persen  kecelakaan  disebabkan  oleh  kelalaian  atau  kesalahan  manusia. Bahkan, ada yang berpendapat, bahwa akhirnya langsung atau tidak langsung semua  kecelakaan  adalah  dikarenakan  faktor  manusia.  Kesalahan  tersebut mungkin  saja  dibuat  oleh  perencana  pabrik,  pengusaha,  insinyur,  ahli  kimia, ahli  listrik,  pimpinan  kelompok,  pelaksana  atau  petugas  yang  melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan (Sumakmur, 1985).
Di  samping  risiko  sosial  ekonomis  berupa  kecelakaan  kerja,  tenaga kerja dapat pula mengalami penderitaan sakit, hamil, hari tua, cacat, kematian atau  pemutusan  hubungan  kerja  yang  menimpa  sewaktu-waktu.  Itu  semua perlu mendapatkan jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidupnya.
Dalam mengatasi risiko sosial ekonomis tersebut, seorang tenaga kerja membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Meminta bantuan kepada teman  sekerja  adalah  tidak  mungkin  dilakukan,  karena  upah  yang  diterima oleh teman sekerjanya sama dengan upah yang diterima olehnya sendiri, yang jumlahnya  di  bawah  upah  wajar.  Sedangkan  meminta  pertolongan  kepada pihak  perusahaan  juga  sangat  jarang  dapat  dikabulkan.  Untuk  mengatasi kondisi  demikian,  maka  diperlukan  suatu  badan  atau  lembaga  yang  bersedia
menjamin  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial  ekonomi  yang  menimpa tenaga kerja.
Penanggulangan risiko sosial ekonomis tersebut harus dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur. Penanggulangan demikian dilakukan dengan program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah. (Wuryati  dan  Sonhaji,  1989).  Jaminan  sosial  sudah  lama  dikenal  di  negara maju sejak permulaan abad 19 pada saat terjadinya revolusi industri, di mana tumbuh  pabrik-pabrik  dan  tumbuh  pula  masyarakat  industri  baru  di perkotaan  yang  hidupnya  sama  sekali  tergantung  dari  upah,  sehingga  sangat peka  terhadap  peristiwa-peristiwa  yang  dapat  mengganggu  kelangsungan penghasilannya, misalnya kecelakaan, sakit dan pemutusan hubungan kerja.
Untuk  menanggulangi  peristiwa-peristiwa  tersebut,  pemerintah  atau masyarakat  sendiri  mengembangkan  metoda-metoda  perlindungan  terhadap para  pekerja,  seperti  menggalakkan  tabungan  kecil  bagi  pekerja berpenghasilan  rendah,  pemberian  tanggung  jawab/kewajiban  pengusaha terhadap kesejahteraan pekerjanya dan pertanggungan pekerja pada program asuransi komersial.
Dalam perkembangannya, ternyata tiga metoda tersebut kurang efektif untuk memberikan jaminan masa depan pekerja, dikarenakan dalam program tabungan kecil, pekerja ternyata sulit menyisihkan sedikit dari penghasilannya secara  sukarela;  dalam  program  tanggung  jawab  pengusaha,  pekerja  berada pada pihak yang lemah untuk mengajukan haknya bila terjadi peristiwa yang merugikannya;  dan  dalam  program  asuransi  komersial,  ternyata  seleksi peserta dari golongan risiko yang baik saja.
Menghadapi  persoalan  tersebut,  pemerintah  harus  mencari  sistem alternatif  yang  terbaik  bagi  negaranya  masing-masing.  Dalam  hal  ini pemerintah  Jerman  di  bawah  pemerintahan  Kanselir  Otto  van  Bismark membentuk  suatu  sistem  perlindungan  sosial  ekonomi  bagi  pekerja industrinya,  yang  kemudian  ternyata  merupaka  sistem  asuransi  sosial  yang pertama  di  dunia.  Jerman  dapat  menemukan  sistem  ini  karena  tidak  begitu
terikat  pada  prinsip  liberalisme  seperti  negara-negara  Eropa  Barat  lainnya, dan  tetap  dipengaruhi  oleh  tradisi  Prusia  yang  berfaham  otoritarian  yang paternalistik. (Sentanoe. K., 1982).
Sistem asuransi sosial Jerman diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu asuransi sakit; asuransi kecelakaan kerja; dan asuransi pensiun hari tua serta pensiun  cacat. Pelaksanaan  sistem  ini  dilakukan  secara  wajib  bagi pekerja  di daerah perkotaan yang sebelumnya merupakan golongan yang membutuhkan bantuan dari undang-undang kemiskinan ( poor law ) yang sebelumnya pernah diberlakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Sistem  Jerman  ini  segera  diikuti  Austria,  dan  30  atau  40  tahun kemudian diikuti oleh Inggris dan negara-negara eropa lainnya seperti Rusia, dan kemudian Jepang. Setelah depresi besar tahun 1930, asuransi sosial mulai menyebar ke  Amerika  Latin,  amerika  Serikat  dan  Kanada.  Sedangkan  di  Asia dan  Afrika,  asuransi  sosial  dimulai  pada  waktu  yang  berbeda  setelah berakhirnya  Perang  Dunia  ke  II  yaitu  sesudah  kemerdekaan  nasional  dari masing-masing negara.
Jaminan  sosial  dapat  diartikan  dengan  pengertian  yang  berbeda-beda sebagaimana di bawah ini :
Menurut  John  G.  Turnbull  dkk.,  mengartikan  jaminan  sosial  sebagai  “ suatu keadaan yang terlindung dan aman dari berbagai jenis ancaman dan bahaya ”. Tetapi  mereka  kemudian  membatasi  jaminan  sosial  tersebut  pada  bidang ekonomi saja.
Dalam  konvensi  ILO  No.  102  mengenai  Standar  Minimum  Jaminan Sosial  ( Social  Security  (Minimum  Standard)  convention )  1952,  jaminan  sosial diartikan  sebagai  “ usaha  pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat  atau sebagian  besar  anggota  masyarakat  dari  tekanan  ekonomi  yang  bisa menyebabkan  hilangnya  penghasilan  karena  sakit,  pengangguran,  cacat,  hari tua,  dan  kematian;  untuk  menyediakan  bagi  masyarakat  itu  pemeliharaan kesehatan  yang  dibutuhkan,  dan  untuk  memberi  bantuan  kepada  keluarga dalam pemeliharaan anak ”.
Menurut  Kenneth  Thompson  (Staf  ahli  ISSA),  memberikan  pengertian jaminan  sosial  sebagai  “ perlindungan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  bagi anggota-anggotanya  untuk  risiko-risiko  atau  peristiwa-peristiwa  tertentu dengan  tujuan  sejauh  mungkin  untuk  menghindari  terjadinya  peristiwa- peristiwa  tersebut  yang  mengakibatkan  hilangnya  atau  turunnya  sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan  terhadap  konsekuensi  ekonomi  dari  terjadinya  peristiwa  tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak ”.
Sedangkan  menurut  Harun  Alrasjid,  jaminan  sosial  merupakan” suatu perlindungan  kesejahteraan  masyarakat  yang  diselenggarakan  pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat ”.
Dengan demikian, pengertian jaminan sosial dalam ruang lingkup yang luas,  adalah  dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  keterbelakangan, ketergantungan,  keterlantaran  serta  kemiskinan  pada  umumnya.  Sedangkan dalam pengertian yang murni, jaminan sosial diartikan sebagai asuransi sosial. Dalam  pengertian  murni  tersebut,  jaminan  sosial  diartikan  sebagai perlindungan  terhadap  hilangnya  atau  berkurangnya  penghasilan,  seperti dalam pemutusan  hubungan  kerja  dan  atau  terhadap  tambahan  biaya  hidup, seperti perawatan dalam waktu sakit.
Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) di Indonesia, dimulai  pada  abad  20,  yaitu  pertama  kali  dikeluarkannya  UU  No.  33  Tahun 1947 Jo. UU No. 2 Tahun 1951 Tentang pemberlakuan UU No. 33 Tahun 1947 Tentang  Kecelakaan  Kerja  untuk  seluruh  Indonesia.  Sistem  penyelenggaraan jamsostek  menurut  UU  tersebut  adalah  sistem  tanggung  jawab  pengusaha, artinya  jika  terjadi  peristiwa  yang  merugikan  pada  pekerja,  maka  pekerja tersebut  melakukan  upaya  penanggulangan  secara  mandiri  pergi  ke  dokter atau  rumah  sakitt  dengan  biaya  yang  ditanggung  lebih  dulu  oleh  pekerja, kemudian  pekerja  dapat  meminta  penggantian  biaya  pengobatan  dan perawatan  kepada  pihak  pengusaha  (dikenal  dengan  sistem  restitusi).  Di samping  itu  hanya  diberlakukan  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki resiko  tinggi  saja,  seperti  pabrik-pabrik  yang  menggunakan  mesin-mesin
berat,  ketel  uap  dan  sebagainya.  Sedangkan  untuk  perusahaan-perusahaan yang  kegiatannya  bersifat  klerikal,  tidak  terkena  kewajiban  ketentuan  UU tersebut di atas.
Jadi,  pelaksanaan  program  jaminan  sosial  belum  dilakukan  dengan sistem  atau  mekanisme  asuransi.  Baru  30  tahun  kemudian,  yaitu  dengan dikeluarkannya PP No. 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek),  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dilakukan  melalui  mekanisme  asuransi. Dengan  demikian  secara  praktis  penyelenggara  jamsostek  dengan  sistem asuransi  mulai  diselenggarakan  sejak  tahun  1978  berdasarkan  ketentuan  PP No.  33  Tahun  1977  tersebut.  Jamsostek  yang  diselenggarakan  PT  Astek  ini memiliki dua program jaminan berupa asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Kedua asuransi ini digabungkan dengan tunjangan hari tua.
Dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta meningkatnya risiko sosial ekonomis, maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk  menyempurnakan  program  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja,  serta  PP  No.  36  Tahun  1995  Tentang  Penetapan  Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Dalam  UU  No.3  Tahun  1992,  dalam  pasal  1  angka  1  memberikan pengertian  jaminan  sosial  tenaga  kerja  sebagai  “ suatu  perlindungan  bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa  kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia .”
Berdasarkan  ketentuan  dalam  perundang-undangan  tersebut  di  atas, maka  program  jamsostek  mengalami  perkembangan,  yaitu  menjadi  empat program  jaminan  yakni,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK);  Jaminan  Kematian (JK); Jaminan Hari Tua (JHT); dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Di samping  itu  PT  Askes  yang  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) sebagai badan penyelenggara diubah namanya menjadi PT Jamsostek.
Jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, mempunyai beberapa aspek. Pertama , memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum  bagi  tenaga  kerja  beserta  keluarganya; kedua ,  merupakan penghargaan  kepada  tenaga  kerja  yang  telah  menyumbangkan  tenaga  dan pikirannya pada perusahaan tempat di mana mereka bekerja.
Peraturan  perundang-undangan  jaminan  sosial  bagi  tenaga  kerja  yang ada,  selama  ini  memberikan  perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan  berdasarkan  usaha  bersama,  kekeluargaan  dan  gotong  royong sebagaimana dimaksudkan dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

## C. RELEVANSI JAMSOSTEK DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Untuk  mempertimbangkan  relevan  atau  tidaknya  program  jamsostek, perlu  diperhatikan  atau  dicermati  sekilas  kondisi  ketenagakerjaan  di Indonesia,  khususnya  masalah  upah  dan  persepsi  terhadap  keselamatan  dan kesehatan kerja (K3).
Masalah pengupahan dikaitkan dengan program jamsostek, karena hal ini berkaitan dengan iuran yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh tenaga kerja.  Kondisi  pengupahan  di  tanah  air,  masih  memprihatinkan  bila dibandingkan  di  negara  lain,  bahkan  dibandingkan  dengan  negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan Taiwan serta Korea Selatan. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju  seperti  Amerika  Serikat,  Uni  Eropa  atau  Jepang.  Hal  ini  terjadi  karena kebijakan  pemerintah  di  bidang  pengupahan,  selalu  dikaitkan  dengan kepentingan  untuk  menarik  minat  investor  asing  agar  tertarik  menanamkan modalnya  di  Indonesia,  sehingga  pekerja  Indonesia  yang  jumlahnya  besar, hanya dijadikan sebagai keunggulan komparatif atau daya saing dalam rangka menarik investor asing.
Meski telah dilakukan perbaikan dan kenaikan dalam pengaturan upah, kondisi  demikian  dirasakan  belum  atau  bahkan  jauh dari  cukup  untuk  dapat meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja.  Sejak  tahun  1996,  perhitungan
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :
upah minimum telah mulai diubah, yaitu dari kebutuhan fisik minimum (KFM) menjadi  kebutuhan  hidup  minimum  (KHM),  yaitu  dengan  penetapan  86 persen  KHM  seorang  tenaga  kerja,  dan  pemerintah  memperkirakan  tahun 2000 upah minimum tenaga kerja sudah berada di atas KHM.
Akan tetapi, dalam kenyataannya, upah tersebut secara riil masih jauh di  bawah  perhitungan  KHM,  apalagi  dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  dan moneter  yang  terjadi  sejak  tahun  1997  hingga  saat  ini.  Upah  sebesar  yang ditetapkan dalam ketentuan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebesar itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup seorang tenaga kerja, apalagi untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Keadaan akan menjadi lebih parah lagi, jika ada anggota keluarga sakit, yang berada di luar tanggungan PT Jamsostek.
Kesadaran masyarakat industri (tenaga kerja dan pengusaha) terhadap K3  umumnya  masih  rendah,  sehingga  risiko  sosial  ekonomis  yang  mungkin timbul  akan  semakin  besar.  Dari  berbagai  penelitian,  rendahnya  kesadaran tenaga  kerja  dapat  dilihat  pada  penggunaan  alat  pelindung  diri,  meskipun disediakan, umumnya para pekerja tidak mau atau enggan menggunakan alat pelindung  diri  saat  bekerja  dengan  berbagai  alasan,  dan  secara  umum pemakaian  alat  pelindung  diri  dianggap  atau  dirasakan  malah  mangganggu ruang gerak mereka.
Kesadaran  perusahaan  terhadap  K3  tergantung  pada  kualitas manajemennya  dan  besar-kecilnya  perusahaan.  Di  lapangan  masih  dijumpai kelompok perusahaan dalam menjalankan K3 sebagai berikut :
Pertama , perusahaan yang buta K3. Perusahaan kelompok ini umumnya masih berada pada fase survival , serta ukuran usahanya atau nilai investasinya masih terbatas.  Pimpinan  perusahaan  juga  terbatas  pendidikannya,  sehingga  sukar untuk  menerima  pemikiran-pemikiran  yang  cukup  maju  atau  bertentangan dengan konteks pandangan tradisional. Pelaksanaan hubungan industrial atau ketentuan-ketentuan  pandangan  tentang  keselamatan  kerja  lebih  dianggap
sebagai  beban,  sehingga  sedapat  mungkin  diupayakan  dihindarkan.  Sering mereka bermain kucing-kucingan dengan petugas K3.
Kedua ,  perusahaan  yang  berpandangan  bahwa  K3  merupakan  unsur  biaya yang  mempengaruhi  profitabilitas  perusahaan.  Pada  kelompok  ini,  ukuran perusahaan mulai dari yang cukup besar sampai pada yang raksasa. Orientasi utama  perusahaan  adalah  pertumbuhan  dan  keuntungan.  Tidak  ada  batasan latar belakang sosial dan pendidikan dari pemilik atau pimpinan perusahaan. Motivasi  kelompok  ini  adalah  perhitungan  untung  rugi.  Namun  jika  mereka bisa  diyakinkan  bahwa  pelaksanaan  K3  justru  meningkatkan  keuntungan, maka  tanpa  ragu  akan  dilaksanakan.  Pelaksanaan  K3  itu  sendiri  biasanya terbatas pada norma atau standar yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada.  Sulit  diharapkan  perusahaan  berinisiatif  mengembangkan  kemungkinan baru mengenai kondisi kerja di luar yang dilaksanakan.
Ketiga ,  perusahaan  yang  berpandangan  K3  sebagai  bagian  dari  tanggung jawab  sosial  perusahaan.  Perusahaan  yang  termasuk  kelompok  ini  biasanya telah  lepas  dari  tahap  survival.  Ukuran  perusahaan  atau  nilai  investasinya cukup  besar  sampai  besar  sekali,  dengan  hasil  usaha  yang  relative  stabil. Pimpinan atau manajemen perusahaan mempunyai wawasan yang sangat luas dan  maju.  Orientasi  perusahaan  tidak  semata-mata  untuk  mengejar keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Kesejahteraan  dan  lingkungan  kerja termasuk  masalah  K3  mendapat  perhatian  yang  besar.  Upaya-upaya  baru dalam masalah keselamatan kerja akan disambut baik.
Keempat ,  perusahaan  yang  menempatkan  K3  sebagai  bagian  integral  dari kegiatan  bisnisnya.  Dalam  kelompok  ini,  K3  betul-betul  ikut  menentukan keberhasilan  usahanya.  Biasanya  nilai  investasinya  sangat  tinggi  dengan teknologi  canggih,  sehingga  setiap  kecelakaan  yang  terjadi  dapat  berakibat fatal.  Dalam  banyak  hal  diperkuat  dengan  kenyataan  bahwa  di  Indonesia tenaga kerja terampil yang menangani dan melayani industri-industri tertentu dalam  kelompok  ini  sangat  terbatas,  dan  untuk  mendidiknya  dibutuhkan waktu  yang  cukup  lama.  Sebagai  contoh  klasik  dalam  kelompok  ini  adalah industri  penerbangan.  Pada  usaha  ini,  unsur  keselamatan  sudah  menjadi
disiplin yang utuh, dengan aturan-aturan dan standar keselamatan kerja yang sangat ketat. (KY3,1983).
Melihat kenyataan tentang kondisi ketenagakerjaan di atas, maka sudah sepantasnya  jamsostek  dilaksanakan  oleh  pemerintah  melalui  sebuah  BUMN yang  memegang  hak  monopoli  sebagai  perwujudan  konsepsi  negara kesejahteraan  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945.  Kemungkinan  untuk dilaksanakannya  program  jamsostek  oleh  lembaga  di  luar  pemerintah  tetap terbuka sepanjang hasilnya lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.
Judul Bab XIV UUD 1945 “Kesejahteraan Sosial” (Bab ini terdiri dari dua pasal  yaitu  Pasal  33  dan  Pasal  34).  Dua  kata  itu  mengandung  arti  bahwa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi harus bermuara dan memberi manfaat kepada  kesejahteraan  sosial.  Dengan  demikian  secara  konstitusional  bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  Indonesia  juga  menganut faham sosialis (sosialime). Sosialisme Indonesia adalah sosialisme religius . Hal ini berulang kali ditegaskan oleh Soekarno. Bung Hatta menjelaskan pula hal ini  dan  sekaligus  menyebutkan sosialisme  Indonesia .  Sosialisme  Indonesia menolak marxisme , menolak faham historis materialisme . Sosialisme Indonesia tidak sama dengan sosialisme Uni Soviet atau Eropa Timur yang marxistis . (K.
Wantjik Saleh, 1977).
Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan,  “ Perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan ”.  Ketentuan  ini menunjukkan  bahwa  sistem  kapitalisme  dalam  negara  RI  tidak  boleh dijalankan,  tidak  boleh  dibiarkan  oleh  pengusaha.  Istilah  “sebagai  usaha bersama”  menunjuk  kepada  penolakan  cara-cara  monopoli  sebagai  buahnya sistem  persaingan  dan  perserikatan  bebas  dalam  sistem  liberal  kapitalis. Demokrasi  ekonomi  mengutamakan  sistem  pelembagaan  yang  merupakan usaha bersama atas dasar pertisipasi yang luas.
Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “ Cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  negara ”.  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  negara dibenarkan  dan  dikehendaki  memegang  peranan  yang  menentukan,  peranan
memimpin,  dalam  cabang-cabang  produksi  yang  sifatnya  menguasai  hajat hidup  orang  banyak.  Dengan  demikian,  diharapkan  produksi  dan  distribusi barang  dan  jasa  pokok  yang  dibutuhkan  masyarakat  tidak  boleh  diserahkan semata-mata  kepada  mekanisme  pembentukan  harga  dalam  pasar  bebas, karena  pasar  dapat  dipermainkan  sekehendak  hati  oleh  pengusaha  swasta bebas  yang  tingkat  kegiatannya  hanya  berpedoman  pada  ada-tidaknya keuntungan  dan  besar-tidaknya  keuntungan  yang  akan  diperoleh.  Dalam  hal ini  negara  diharapkan  selalu  dapat  memberikan  tindakan-tindakan perlindungan  kepada  masyarakat  dan  tidak  membiarkan  mereka  hanya tergantung pada belas kasihan pengusaha swasta. Maka, hanya dalam cabang- cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, usaha-usaha perseorangan, swasta, masih mempunyai kebebasan memasukinya. Jadi masih ada kebebasan berusaha.
Berpijak pada pemikiran UUD 1945 di atas, maka jaminan sosial tenaga kerja,  termasuk  dalam  bentuk  jasa-jasa  yang  penting  dan  menguasai  hajat hidup  orang  banyak,  dalam  hal  ini  tenaga  kerja.  Dengan  demikian  sudah sepantasnya  kalau  ada  monopoli  dari  pemerintah  lewat  BUMN  yang dimilikinya,  yaitu  PT  Jamsostek,  apalagi  kalau  monopoli  tersebut  dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana telah digambarkan di atas.
Kwik  Kian  Gie,  mengibaratkan  monopoli  PT  Jamsostek  dengan  polisi. “ Kalau semua rakyat yang berpenghasilan di atas jumlah tertentu dipajaki, dan hasilnya sebagian dipakai untuk membayar polisi, apakah itu bukan monopoli? Apakah  tidak  lantas  harus  dibubarkan,  dan  setiap  orang  membeli  keamanan dan pengamanan dari berbagai organisasi satpam saja? Polisi harus wajib, dan harus  monopoli.  Dan  polisi  untuk  semua  warga  bangsa.  Bahwa  yang  mampu ingin membeli pengamanan ekstra dengan menyewa satpam boleh saja. Tetapi, jangan lantas polisinya dibubarkan karena monopoli, dan monopoli mesti jelek. Ini pikiran yang absurd, keliru ”.
Gagasan  swastanisasi  penyelenggaraan  program  jamsostek  bukan hanya  salah  kaprah,  tetapi  juga  sulit  dipahami.  Di  negara  lain,  perusahaan penyelenggara  jamsostek  justru  meraksasa.  Itu  dimungkinkan  berstatus
BUMN  dan  dikelola  dengan  sistem  yang  benar  oleh  para  profesional  yang independen. Kehadiran perusahaan ini dirasakan manfaatnya oleh pekerja.
Ide  liberalisasi  program  jamsostek  lahir  dari  pemikiran  yang mencampuradukkan konsep, sistem dan SDM. Secara konseptual, pengelolaan dana  jamsostek  oleh  suatu  perusahaan  yang  dimiliki  negara  sudah  sangat tepat. Buruknya kinerja PT Jamsostek pada kurun waktu tertentu disebabkan oleh kesalahan sistem dan penempatan SDM.

## D. PENUTUP
Dari  uraian-uraian  di  atas,  penulis  mencoba  untuk  memberikan kesimpulan sebagai berikut :
Pertama ,  pada  umumnya  tujuan  pembentukan  negara  adalah  untuk mengkoordinasikan atau mengakumulasikan kepentingan anggota masyarakat agar tidak terjadi benturan;
Kedua ,  revolusi  industri  mengakibatkan  pergeseran  tipe  negara  dari  tipe nachtwaker  staat (negara  sebagai  penjaga  malam)  menjadi welfare  staat (negara  kesejahteraan).  Negara  kesejahteraan  melakukan  program-program sosial,  seperti  pemerataan  pendapatan  masyarakat,  usaha  kesejahteraan sosial,  mengusahakan  lapangan  kerja  yang  seluas-luasnya,  pengawasan  upah oleh  pemerintah,  usaha-usaha  dibidang  pendidikan,  kesehatan  dan sebagainya;
Ketiga ,  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945 termasuk kelompok negara kesejahteraan;
Keempat ,  jamsostek  diadakan  oleh  pemerintah  pada  dasarnya  adalah  untuk melindungi  tenaga  kerja  terhadap  terjadinya  risiko  sosial  ekonomis  seperti sakit,  hamil,  melahirkan,  kecelakaan,  cacat  atau  meninggal  dunia.  Yang merupakan sebagian pelaksanaan konsep negara kesejahteraan;
Kelima ,  monopoli  PT  Jamsostek  secara  konseptual  adalah  tepat,  dilakukan semata-mata  untuk  menjalankan  ketentuan  Pasal  33  UUD  1945,  sebagai konsekuensi negara kesejahteraan;
Keenam ,  penyelenggaraan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  oleh  swasta  masih dimungkinkan sepanjang hasilnya lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya  agar  program  jamsostek  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  para  pekerja,  penulis  mencoba  untuk  memberikan saran-saran sebagai berikut :
Pertama ,  solusi  untuk  mengingatkan  kualitas pengelolaan  dana para  pekerja, tidak  mesti  dilakukan  liberalisasi  atau  demonopolisasi  penyelenggaraan program jamsostek;
Kedua ,  kepemilikan  saham  atas  PT  Jamsostek  sebaiknya  cukup  51  persen, selebihnya  diserahkan  kepada  asosiasi  pekerjanya.  Dengan  ikut  memiliki saham PT Jamsostek, pekerja bisa menempatkan wakilnya di jajaran komisaris dan  mengawasi  jalannya  perusahaan  lewat  RUPS.  Pekerja  yang  memenuhi persyaratan bisa duduk di jajaran direksi.
Selama ini peranan pemerintah terlalu dominan. Seluruh direksi dan komisaris ditentukan  oleh pemerintah  sebagai pemegang  saham  tunggal.  Sebagian  laba jamsostek  pun  diambil  pemerintah  sebagai  deviden.  Nilai  tambah  dari  dana yang dikumpulkan tidak jauh kembali ke para pekerja. Ini jelas sadis;
Ketiga ,  sistem  harus  dibenahi.  Ini  bisa  dimulai  dengan  hal-hal  sederhana, misalnya sistem pelaporan yang transparan. Laporan yang ada selama ini sulit dijadikan  bahan  analisis.  Dengan  laporan  yang  lebih  lengkap,  organisasi pekerja  pun  bisa  menilai  kemajuan  Jamsostek  dan  memberikan  saran  yang perlu;
Keempat ,  orang  yang  dipercayakan  pada  level  manajemen  haruslah  tenaga profesional,  punya  kemampuan,  dan  dibayar  secara  pantas  sesuai kemampuannya. Di samping itu, ia juga harus independen. Tenaga profesional tersebut juga bisa dijaring dari organisasi pekerja yang ada;
Kelima ,  PT  Jamsostek  harus  bebas  dari  investasi  pihak  manapun,  khususnya pejabat  pemerintah.  Serahkan  sepenuhnya  pengelolaan  perusahaan  pada direksi  dengan  pengawasan  oleh  para  komisaris.  Sudah  menjadi  rahasia umum, selama orde baru, BUMN menjadi sapi perah pejabat pemerintah;
Keenam ,  jumlah  setoran  (iuran) tenaga  kerja harus ditingkatkan  agar  benefit (manfaat)  yang  diperoleh  tenaga  kerja  lebih  meningkat  terutama  untuk program  JHT,  sehingga  pada  saat  pekerja  memasuki  hari  tua  dan  memasuki masa pensiun ia mempunyai bekal yang cukup untuk memulai kehidupannya yang baru. Untuk itu maka pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk peningkatan  upah  pekerjanya,  setidaknya  secara  riil  dapat  memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja beserta keluarganya.
Semoga.....................!!

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. Dasar dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT Gramedia, 1986.
Daeng  Mamutu,  Mustamin. Selayang  Pandang  (Tentang)  Perkembangan  Tipe-tipe Negara Modern . Ujung Pandang : Unhas, 1972.
Indonesia. Undang-undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja . UU No. 3 Tahun 1992, LN No. 14 Tahun 1992, TLN No. 3464.
________. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja . PP No. 14 Tahun 1993, LN No. 20 Tahun 1993, TLN No. 3520.
________. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja . PP No. 36 Tahun 1995, LN No. 59 Tahun 1995.
Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik . Bandung : Binacipta, 1982.
Kartasapoetra,  Gunali. Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila . Jakarta : Mutiara, 1982.
Soeporno, Iman. Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta : Jambatan, 1986.
________. Hukum  Perburuhan,  Undang-Undang  dan  Peraturan  Peraturan .  Jakarta  : Jambatan, 1992.
Soejono, Wiwoho. Hukum Perjanjian Kerja . Jakarta : Bina Aksara, 1983.
Mumakmur,  PK. Higiene  Perusahaan  dan  Keselamatan  Kerja .  Jakarta  :  Gunung Agung, 1985.
Wantjik Saleh, K. Tiga Undang Undang Dasar . Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977.
Wurjati dan Sonhaji. Hukum Perburuhn I . Semarang : FH Udip, 1989.
Yayasan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  “Manajemen  Keselamatan  dan Keseharan Kerja”. Jakarta, 1983.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN :