Revisi akhir: 15 November 2023
Diterima: 1 Desember 2023

## PENDAHULUAN
Diskursus  filantropi  Islam  di  Indonesia bisa  dilihat  dari  dua  pendekatan  besar  yaitu formal  dan  tradisional.  Pendekatan  pertama memberikan gambaran tentang sejarah umum dari tradisi masyarakat Yunani. Istilah filantropi sendiri  diambil  dari  bahasa  Yunani  yaitu phil anthrōpia yang berarti mencintai manusia
(love of mankind). Sejak era Yunani, filantropi terus  mengalami  perubahan,  bahkan  timbul- tenggelam dalam sejarah sampai kemunculannya kembali di era kapitalisme (Cunningham, 2016).
Era  kapitalisme  adalah  babak  penting dalam  perkembangan  filantropi  yang  ditandai perubahan  epistemik  (epistemic  shifting)

## MELAMPAUI BINARITAS: STUDI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

## BEYOND BINARY: A STUDY OF ISLAMIC PHILANTHROPY IN INDONESIA
Ahmad Fadli Azami 1 Muhammad Najib Azca 2
Universitas Gadjah Mada 1 , 2 Email: 1 ahmadfadliazami@gmail.com

## ABSTRACT
The study of Indonesian Islamic philanthropy has so far been carried out by scholars with organizations and managerial governance as the locus. The existing studies do not provide enough articulation space for the dynamics of traditional philanthropy. This draws the author's attention to discursively look at the portrait of Islamic philanthropy in Indonesia by placing traditional and modern models more proportionally. The results are, first, Islamic philanthropy is based on religious doctrine. Second, modern and traditional philanthropy have different articulations. Modern philanthropy inevitably tries to adopt neoliberal values by referring to managerialistic, formalized governance for the humanitarian agenda. Meanwhile, traditional philanthropy is limited, interpersonal, based on the ethics of immediacy, and adheres to the justification of Godliness as the main thing, as in the case of Muludan. Third, the traditional and modern models have shown their respective achievements and challenges. Indonesian Islamic philanthropy tells the story of a philanthropic movement that is not singular, reflecting the contestation between Islamic teachings and neoliberal values.
Key words: Islamic Charity, Modern Phylantrophy, Traditional Phylantrohy, Prophet Birth and Neo-liberal.

## ABSTRAK
Kajian filantropi Islam Indonesia sejauh ini sudah banyak dilakukan oleh para intelektual dengan organisasi dan tata kelola manajerial sebagai lokus. Kajian yang ada kurang memberi ruang artikulasi bagi dinamika filantropi tradisional. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melihat secara diskursif bagaimana potret filantropi Islam di Indonesia dengan menempatkan model tradisional dan modern secara lebih proporsional. Hasilnya adalah, pertama , filantropi Islam dilandasi oleh doktrin agama. Kedua , filantropi modern dan tradisional memiliki artikulasi yang berbeda. Filantropi modern secara tak terelakkan berusaha mengadopsi nilai-nilai neoliberal dengan mengacu pada tata-kelola manajerialistik, formal, untuk agenda kemanusiaan. Sementara itu filantropi tradisional berlangsung secara terbatas, bersifat interpersonal, berbasis etika kesegeraan, dan berpegang pada justifikasi KeTuhanan sebagai hal utama, seperti pada kasus Muludan . Ketiga , model tradisional dan modern telah menunjukkan capaian dan tantangannya masing-masing. Filantropi Islam Indonesia bercerita tentang gerakan filantropi yang tidak tunggal yang mencerminkan kontestasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai neoliberal.
Kata Kunci : Derma Islam, Filantropi Modern, Filantropi Tradisional, Maulid Nabi, Neoliberal.
Secara  historis,  seperti  yang  penulis sebutkan, tradisi filantropi sudah ada sebelum Islam. Meski  demikian,  Islam,  khususnya  di Indonesia,  telah  berkontribusi  besar  terhadap perkembangannya. Organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok sosial berbasis agama Islam telah merintis gerakan filantropi pada Abad 20, yang menjadi cikal bakal filantropi modern seperti  yang  dilakukan  oleh  Muhammadiyah (Fauzia,  2016).  Jumlah  lembaga  filantropi  di era pasca-kolonial terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Mereka terbagi dalam dua wadah: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tumbuh pesat. Badan Amil Zakat (BAZ) bersifat formal sebagai representasi negara  di  bawah  kontrol  Kementerian Agama Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang didirikan oleh kelompok sosial atau ormas. Berdasarkan data Forum Zakat, jumlah Lembaga Amil Zakat pada tahun 2000-2005 mencapai 187 lembaga dan meningkat pada 2018 menjadi 231 lembaga. Jumlah ini belum mencakup lembaga- lembaga yang tidak terdaftar. Sementara itu, pada tahun 2000 BAZ hanya memiliki kurang dari 10 lembaga dan meningkat tajam pada tahun 2015 menjadi 549 lembaga (Fauzia, dkk., 2018).
Salah satu pemicu perkembangan lembaga filantropi Islam adalah modal sosial di kalangan umat Muslim Indonesia. Menurut Azami (2021) potensi pengumpulan zakat pertahun tidak kurang dari Rp. 250 triliun (Azami, 2021). Potensi lain yang bisa diandalkan mereka selain zakat adalah sedekah .  Sedekah  adalah  salah  satu  tindakan kedermawanan yang tidak saja materi tetapi juga meliputi volunterisme.
Baru-baru  ini  lembaga Charities Aid Foundation (CAF)  mengeluarkan  hasil  riset tahun 2023 tentang perilaku kedermawanan di 142 negara. Index kedermawanan yang diukur melalui tiga indikator yaitu (1) memberi orang tak dikenal, (2) donasi uang, dan (3) volunterisme. Perhitungan  secara  keseluruhan  menempatkan Indonesia di posisi puncak peringkat 1 dengan total  nilai  68  (CAF,  2023).  Ini  adalah  tahun keenam di mana Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia.
dari  corak  tradisional-yang  digerakkan  oleh individu-individu atau gereja- menjadi cara kerja modern  yang  manajerialistik.  Dalam  catatan sejarah,  George  Peabody  (1795–1869)  adalah bapak filantropi modern yang menyumbangkan perpustakaan, museum di Amerika Serikat, dan mendanai  perumahan  bagi  masyarakat  miskin di  London.  Kiprah  Peabody  mengilhami  figur terkemuka seperti Andrew Carnegie. Gelombang filantropi modern terbentuk antara tahun 1885 dan 1915 (Bremner, 1994) yang ditandai dengan berdirinya  Yayasan  (Foundation)  di  bawah naungan  perusahaan.  Tentu  saja  perusahaan menjadi penyandang dana untuk menggerakkan aktivitas  filantropi  di  bidang-bidang  seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau pertanian. Tujuan filantropi modern ini pada awalnya adalah untuk mencegah protes sosial yang disebabkan oleh kemiskinan (Bremner, 1994) akibat sistem ekonomi kapitalistik sekaligus untuk menghindari tuntutan pajak dari negara (Eaton, 1949).
Penulis  menyebut  fenomena  ini  dengan istilah  filantropi  private  karena  dari  tahap pendanaan,  pengelolaan  hingga  penyaluran dikelola  oleh  perusahaan.  Yayasan  bertugas mengelola  dana  dengan  program-program  di pelbagai bidang dengan tujuan transformasi sosial yang  berwujud  pendirian  sekolah,  universitas, rumah sakit, laboratorium, atau beasiswa dengan alasan produktif, alih-alih memberikan langsung pada orang-orang miskin yang dianggap sebagai tindakan konsumtif. Model yang telah memberi keuntungan  bagi  kapitalis  ini  kemudian  tidak hanya dikembangkan dalam lingkup perusahaan tetapi juga dalam relasi antar negara.
Model filantropi private telah berkembang hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki wadah khusus atau perhimpunan  filantropi  yang  dinamakan Philanthropy and Business Platform for SDGs (FBI4SDGs) yang didirikan pada 27 Juli 2018. FBI4SDGs mencakup 15 asosiasi yang mewakili 500 pengusaha kaya maupun yayasan filantropi yang berkomitmen membantu pemerintah dalam mensukseskan program SDGs (Hasibuan, 2018) seperti isu pengentasan kemiskinan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja, hingga program bantuan pendidikan.
Hal  menarik  lainnya  yang  disebutkan dalam  survei  itu  adalah  bahwa  orang  yang religius mempunyai indeks memberi yang lebih tinggi.  Survei  ini  menegaskan  agama  sebagai faktor  penting  dalam  tradisi  derma.  Perilaku bersedekah  yang  menjadi  bagian  dari  ajaran agama memiliki landasan teologis, filosofis dan etis yang sangat kuat ( Lihat Latief, 2010). Prestasi ini tidak saja menunjukkan kepatuhan Muslim  terhadap  seruan  moral  Islam  tentang berbagi tetapi juga menjadi modal sosial kuat yang membuat gerakan filantropi tetap eksis dan terus berkembang dari era kolonialisme hingga hari ini.
Sementara  pendekatan  tradisional memperlihatkan potret filantropi tradisional yang masih dipraktikkan di masyarakat secara umum. Tindakan  kedermawanan  tradisional  memiliki perbedaan  yang  tajam  dari  lembaga  formal. Mereka tidak dikerangkai oleh instititusi dan metode kerja manajerialistik. Sebaliknya, derma tradisional bercerita tentang kebaikan-kebaikan individu dalam mencurahkan apa yang mereka miliki untuk orang lain. Mereka memberikan secara  langsung  yang  mencerminkan  etika kesegeraan  (ethics  of  immediacy),  alih-alih akumulasi.  Artinya,  pemberian  mereka  tidak diperantarai oleh lembaga-lembaga formal.
Gambar 1: Suasana Maulid Nabi di Desa Mulyasari tahun 2020
Sumber: Majlis An-Nizhom
Kepentingan  untuk  mengabstraksikan filantropi  tradisional  yang  berkembang  di masyarakat lahir dari kebutuhan untuk memotret realitas dan dinamika tindakan kedermawanan.
Penulis berkeyakinan bahwa memotret filantropi Islam Indonesia tidak bisa semata-mata mengacu kepada  pencapaian-pencapaian  monumental lembaga-lembaga  filantropi  Islam.  Walau bagaimanapun,  lembaga  ini  adalah  sofistikasi dari kebaikan-kebaikan masyarakat. Lebih jauh, modern dan tradisional mewakili cara kerja dan formasi diskursif yang berbeda. Cara kerja filantropi  Islam  modern  telah  mencerminkan “globalisasi  nilai-nilai  neoliberal  seperti kemandirian,  efisiensi,  dan  transparansi”, sementara  filantropi  tradisional  mengacu  pada “etika  KeTuhanan  dalam  amal”  (Kailani  & Slama, 2019).
Gambar 2: Perempuan dalam Perayaan Maulid Nabi di Desa Mulyasari tahun 2020 Sumber: Majlis An-Nizhom
Penulis tidak memisahkan kedua gambaran model  tersebut  dan  memilih  mana  yang  lebih representatif  filantropi  Islam.  Cara  berpikir semacam ini dalam studi Pascakolonial disebut dengan binaritas (Said, 2003). Binaritas adalah cara  berpikir  terhadap  sesuatu  ke  dalam  dua bentuk:  Barat  vs  Timur,  Beradab  vs  Barbar, Budaya  Tinggi  vs  Budaya  Rendah,  Modern vs  Tradisional.  Persoalannya  adalah  bahwa binaritas bukanlah pembagian kategorikal tanpa kepentingan  politis.  Mereka  menandai  bobot kualitas di mana yang tersebut pertama lebih baik dari  yang  kedua.  Dalam  konteks  ini,  binaritas tidak hanya bias dalam melihat realitas filantropi Islam yang berarti gagal menangkap dinamika yang kompleks. Lebih dari itu, kita tidak mampu menaikkan bobot diskursif praktik filantropi di luar  matrix  modernitas  yang  sejauh  ini  jarang
diadvokasi. Lantas, Bagaimana menggambarkan filantropi  Islam  Indonesia?  Diskursus  apa yang mengerangkainya? Apa keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing model? Di mana letak kontestasi di antara keduanya?

## METODOLOGI
Tulisan ini adalah studi refleksi dari penelitian yang  penulis  lakukan  sejak  tahun  2018-2022. Tulisan ini berusaha memotret filantropi Islam Indonesia  dengan  melampaui  binaritas  untuk melihat  secara  lebih  proporsional.  Untuk melakukan  itu,  pertama,  penulis  melakukan pelacakan kembali genealogi diskursus filantropi. Sejarah filantropi modern akan penulis paparkan secara  singkat  sampai  kemunculan  filantropi private sebagai percontohan. Selain itu, kedua, penulis  juga  akan  melacak  sumber-sumber legitimasi keagamaan dari praktik kedermawanan Islam secara tradisional. Filantropi modern telah menjadi  gerakan  global  yang  diadopsi  oleh banyak  komunitas  masyarakat  dunia.  Secara historis, lembaga Islam adalah titik temu proses pengadopsian kedermawanan tradisional Islam dan  filantropi  modern  yang  bekerja  berdasar pada nilai-nilai neoliberal seperti transparansi, akuntabilitas, formal. Namun, transformasi ini tidak terjadi secara total. Praktik kedermawanan tradisional masih tetap berlangsung, bahkan masih sangat kuat di pedesaan Indonesia. Singkatnya, filantropi  tradisional  maupun  modern  dalam Islam sama-sama berangkat dari legitimasi agama yang kemudian menemukan pijakan ontologisnya untuk mengembangkan gerakan masing-masing.
Secara khusus penulis mengangkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di desa Mulyasari, Kecamatan  Losari,  Kabupaten  Cirebon,  untuk memberikan  konteks  pada  praktik  filantropi tradisional.  Tindakan  kedermawanan  dalam Maulid Nabi mencerminkan etika kesegeraan yang bekerja secara mekanistik. Praktik filantropi dalam bentuk sedekah bukan lagi sebagai sebuah  tindakan  tetapi  sebuah  perayaan  yang diikuti secara bersama-sama. Praktik demikian mengembalikan  lagi  pengertian  dasar  tentang filantropi tentang memberi dan menerima karena dorongan agama. Meski terbatas pada lingkup pedesaan  tetapi  praktik-praktik  semacam  ini
memiliki keidentikkan di pedesaan pesisir pantai utara Jawa secara umum.

## GENEALOGI WACANA FILANTROPI MODERN DAN ISLAM

## Kapitalisme sebagai Momen Sejarah
Ada  kecenderungan  umum  yang  berkembang dalam studi filantropi bahwa filantropi modern adalah hasil dari kerja sistem ekonomi kapitalistik. Memang, secara genealogis, filantropi modern tidak bisa dilepaskan dari kemunculan kapitalisme di  Eropa  sebagai  momentum.  Sawaya  (2008) menyebut bahwa filantropi modern adalah hasil alami dari akumulasi kapitalis yang dirasionalisasi ( Lihat Sawaya,  2008;  Cernow,  2004;  Grant, 2012).  Kombinasi  sistem  ekonomi  kapitalis yang kuat dan etos kerja Protestan sangat penting dalam pembentukan filantropi modern (Simm, 2020).
Penulis  berargumen  bahwa  kapitalisme tidak  menciptakan  filantropi  modern  secara otentik. Kapitalisme lahir dari situasi pergulatan dalam  doktrin  Protestan  Calvinisme  tentang tradisi derma. Karya Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism , memandu untuk  memahaminya.  Protestan  Calvinisme memusatkan perhatian pada upaya memenangkan bidang-bidang sosial di ruang publik, khususnya ekonomi, sebagai bentuk ibadah ( Lihat Weber, 1992; Reda, 2014). Ibadah tidak hanya sekadar pergi  ke  gereja.  "Panggilan"  Tuhan  tidak  lagi terbatas  pada  pendeta  atau  gereja.  Pencapaian kejayaan  di  wilayah  ekonomi  menjadi  ‘tanda’ bahwa seseorang ditakdirkan masuk surga; jika anda ditakdirkan menjadi masuk surga maka anda harus sukses. Karena itu moralitas ekonomi mereka berpijak pada upaya mendapatkan dan mengumpulkan  kekayaan  (Alaoui,  Larbi  & Sandroni, Alvaro, 2018).
Protestan  Calvinisme  mengajarkan kemandirian, kerja keras, menabung, dan mengejar  peluang  ekonomi  ( Lihat Tranvik  & Isak, 2019) sebagai upaya mengejar keberhasilan. Status sosial baik sebagai pemilik usaha, manajer, atau  buruh,  diaggap  bukanlah  umat  yang menyimpang dari garis perintah Tuhan sepanjang
mereka percaya bekerja keras untuk mencapai level perdagangan (ekonomi) yang lebih besar.
Tak hanya itu, etika Protestan Calvinis juga mengatur beberapa larangan seperti penggunaan uang  secara  sia-sia  atau  boros,  melarang pembelian  barang  mewah  karena  dianggap sebagai dosa, membatasi sumbangan ke gereja atau jemaat individu, tidak menyukai sumbangan uang kepada orang miskin atau amal (Jonassen, 1947). Elemen-elemen ini adalah pijakan utama untuk mengontrol dan terus memperbesar modal, mendorongnya  hingga  ke  level  kapitalisme (Scharf, 2004; Zafrovsk, 2018). Bahkan di mata Weber sendiri tradisi bekerja (tanpa didasari cinta sekalipun)  lebih  tinggi  secara  etika  dibanding filantropi yang sentimental (Weber, 1992).
Akan tetapi mode produksi kapitalis yang mengejar nilai lebih bukan tanpa masalah. Secara inhern, mereka dihantui oleh kontradiksi internal. Kontradiksi  internal  menandakan  rendahnya daya beli. Situasi ini terkait dengan eksploitasi kapitalis  yang  menyebabkan  hasil  kerja  buruh lebih  rendah  untuk  dibelanjakan  (Li,  2023). Tingkat  produktivitas  kapitalis  (komoditas) tinggi, sementara konsumsi rendah.
Untuk mengatasi kontradiksi internal, menurut  Harvey  (2003),  para  kapitalis memperluas pasar dengan investasi ke berbagai negara.  Untuk  memperlancar  agenda  mereka mempengaruhi kebijakan pemerintahan negara- negara tersebut ( Lihat Harvey, 2003). Perluasan investasi  ini  adalah  momen  filantropi  modern yang memuncak pada periode kekuasaan Amerika Serikat (AS) pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Intervensi politik AS ke berbagai negara, khususnya  Indonesia  sejak  tahun  1950-60an, bekerja  melalui  skema  proyek  hibah,  bantuan Yayasan (Foundation) ( Lihat Parmar, 2012).
Filantropi  modern  tidak  lagi  hidup  dalam pengertian normatif derma. Mereka digerakkan oleh  Mode  Memberi  ( mode of giving ).  Mode memberi adalah suatu cara kerja dalam matrix ekonomi  yang  berorientasi  pada  pengejaran akumulasi. Cara ini tidak bertentangan dengan doktrin Protestan Calvinisme. Tentu saja, skema filantropi  modern  adalah  pintu  masuk  yang memberi  keuntungan  khusus  bagi  kapitalis. Program-program  hibah  menyulap  kapitalis
sebagai malaikat di tengah kemiskinan struktural berskala global yang ironisnya adalah dampak dari mereka. Bantuan-bantuan dianggap sebagai jalan ketiga untuk mengentaskan kemiskinan ( Lihat Till & Ross, 2001) yang membuatnya tak terelakkan untuk ditolak. Sebuah cara kerja yang mendatangkan keuntungan tanpa kehilangan sisi altuistiknya.
Jelaslah  bahwa  tradisi  derma  menjadi konteks dalam pembentukan kapitalisme. Kini, secara  kontroversial,  kapitalisme  menjadikan filantropi modern sebagai alat untuk memperluas jejaring bisnis.

## Dermawan dalam Tradisi Islam
Islam  tak  menyangkal  bahwa  dalam  realitas kehidupan, kekayaan material tidak terdistribusi secara merata. Menguraikan masalah kesenjangan tidak  cukup  hanya  dengan  melibatkan hubungan  antara  si  kaya  dan  si  miskin  dalam arti  kemanusiaan  ( humanitarian ).  Konsep kedermawanan Islam secara tegas menekankan pengakuan  atas  Tuhan  sebagai  sentral  dalam hubungan tersebut (Kochuyt, 2009).
Mittermaier  memperkenalkan  konsep Khidmas sebagai agensi dalam diskursus kedermawanan Islam. Khidmas dalam konteks ini berarti melayani Tuhan. Ini menuntut Muslim untuk melandasi sebab, niat, dan tujuan dari tindakan kebaikannya kepada Tuhan. Sedekah, zakat,  maupun  bentuk-bentuk  derma  lainnya menjadi medium Muslim untuk membuktikan ketaatannya  ( Taqwa )  pada  Tuhan  ( Lihat Mittermaier, 2019 ). Dengan sendirinya, gambaran ini memberikan garis pembeda dari derma sekular yang menekankan sisi kemanusiaan.
Tak  boleh  dilupakan  bahwa  zakat  dan sedekah, sebagai manifestasi kedermawanan Islam,  membuktikan  bahwa  Tuhan  tidak meninggalkan  hambanya  dalam  kesenjangan kelas sosial dan ekonomi. Tuhan mengajarkan untuk berbagi kelimpahan harta kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, derma Islam sejak awal berdimensi sosial untuk “mendorong solidaritas sosial dan membangkitkan rasa persatuan” (Atia, 2013). Kepentingan atas Tuhan menjadi ‘garansi’ seseorang untuk meninggalkan
ego, kepentingan individu untuk mempolitisasi kebaikan ( Lihat Mittermaier, 2019). Tidak hanya itu, Islam menuntut pencapaian solidaritas sosial yang berkualitas. Karena itu, Islam menerapkan aturan. Dalam kasus sedekah, Islam menekankan penganutnya  untuk  memberikan  sesuatu  yang terbaik dari sumber yang halal dan bermanfaat. Sebaliknya, ia melarang untuk memberikan dari hasil  riba,  penjualan  alkohol,  judi,  pencurian, perampokan,  dan  sumber-sumber  lain  yang terlarang ( Lihat Harpci, 2017; Bensaid & Grine, 2013).

## TRANSFORMASI FILANTROPI ISLAM INDONESIA
Perkembangan  gerakan  filantropi  Islam  di kawasan Asia Tenggara menunjukkan terjadinya perubahan  dari  pola  Islam  yang  tradisional menuju modern. Diskursus kolonialisme memberikan konteks pada perubahan tersebut. Kontak dengan kolonialisme memberikan perubahan penting pada pengelolaan filantropi secara  profesional.  Di  Filipina  dan  Indonesia, t ata kelola lembaga filantropi telah bertumbuh menjadi kekuatan untuk membantu komunitas Muslim  di  berbagai  bidang  ( Lihat Gamon  & Tagorani,  2018 untuk kasus Filipina ;  Fauzia,
2016 untuk kasus Indonesia ). Perubahan ini telah mendorong komunitas Muslim untuk menjawab persoalan-persoalan strategis seperti kemiskinan ( Lihat Sakai 2012).
Bagi penulis keberhasilan ini sangat menarik. Gerakan  yang  berangkat  dari  doktrin  Islam tersebut  mampu  menjawab  tantangan  sekular yang memisahkan peranan agama di ruang publik ( Lihat Thornton  et  al.,  2012).  Setidaknya  di Indonesia, riset Charities Aid Foundation (CAF) telah membuktikan bahwa Islam memiliki modal sosial besar yang bisa diandalkan.
Setidaknya  terdapat  dua  faktor  penting keberhasilan  filantropi  Islam.  Pertama  adalah melemahnya  peran  negara  dalam  memberikan layanan  kesehatan  dan  pendidikan  bagi masyarakat (Sakai, 2012; Saunders, 2012; Latief, 2010). Organisasi amal berbasis agama mencoba mengisi kekosongan ini dengan menawarkan layanan  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan kepada masyarakat. Peran organisasi ini sangat
besar dalam mendorong penguatan masyarakat sipil  di  hadapan  negara.  Ketika  negara  lemah maka filantropi berkembang pesat dan digunakan untuk melawan kekuasaan negara. Ketika negara sangat kuat, masyarakat sipil Muslim cenderung melemah  namun  masih  menemukan  banyak cara  untuk  melakukan  kegiatan  filantropi  di ruang  publik  untuk  mendorong  perubahan sosial. Fenomena ini masih relevan dengan masa Indonesia  modern  saat  ini  (Fauzia  2016,  hlm. XXXI; Fuazia, 2017b).
Kedua, reformasi kelembagaan. Perubahan dalam organisasi tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari modernitas. Lembaga formal merupakan  ukuran  minimum  dari  sebuah organisasi  yang  disebut  sebagai  filantropi modern (Hewa, 2001). Perubahan yang terjadi sebenarnya  tidak  hanya  bersifat  kelembagaan tetapi juga mencakup program profesional dan pengelolaan dengan sistem manajemen modern (Fauzia 2017a) dan berparadigma keadilan sosial (Fauzia 2003; Fauzia 2017a; Latief 2010; Latief 2016; Fuadi 2012: Thornton et al., 2012).
Reformasi kelembagaan ini menjadi kunci dari keberhasilan lembaga filantropi Islam untuk mengorganisir gerakan. Muhammadiyah secara terorganisir menginsiasi gerakan Pertolongan Kesengasaraan  Oemoem  (PKO)  dari  era Kolonialisme  untuk  membantu  masyarakat terutama di bidang kesehatan. Muhammadiyah dianggap sebagai Ormas dengan watak Calvinis ( Lihat Mas 2005; Iskandar 2015; Latief 2010b; Sukidi 2005). Namun, meski sudah berlangsung lama,  gerakan  filanrtopi  Muhammadiyah  baru mengalami  transformasi  kelembagaan  pasca Reformasi  dengan  mengandalkan  tiga  pilar penting mereka yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LazisMu), Dewan Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (MDMC) ( Lihat Latief 2020).  Sampai  tahun  2005,  Muhammadiyah mempunyai  7.488  lembaga  sosial  dan kemanusiaan (meliputi rumah sakit, universitas, sekolah, lembaga keuangan, panti asuhan, dan panti jompo). Pada tahun 2010, jumlah lembaga yang dimiliki mencapai 11.666 tidak termasuk 11.959 masjid dan musala serta ratusan ribu wakaf (Fauzia 2016, 5).
Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pesantren sebagai  basis  gerakan  filantropi  untuk memberikan  layanan  dalam  hal  pendidikan agama bagi masyarakat (Azca, dkk. 2019). Pada tahun 2005, PBNU resmi mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU)  yang  di  kemudian  hari  berubah menjadi  NU-Care  LazisNU  (REFERENSI). Gerakan filantropi NU memperluas cakupan di bidang pendidikan umum dengan membangun 274 Universitas Nahdlatul Ulama (Sindonews. com) dan mendirikan rumah sakit serta forum Persatuan  Rumah  Sakit  Nahdlatul  Ulama (ARSINU) untuk bidang kesehatan. Pada tahun 2017, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginisiasi Koin NU yang awalnya berangkat dari  pengalaman  Kiai  Ma’ruf  Islamuddin  di Sragen, Jawa Tengah, sebagai gerakan nasional. Koin NU adalah sumber pendanaan mandiri dari masyarakat, terutama Nahdliyin, untuk kegiatan sosial ( Lihat Azami, 2021).
Berbeda  dari  Muhammadiyah  dan  NU, Dompet Dhuafa Republika (DD) tidak berangkat dari lingkungan Ormas. DD merupakan Lembaga Amil  Zakat  di  Indonesia  yang  menerapkan pengelolaan filantropi modern (Latief 2013). DD sejak awal memposisikan diri sebagai organisasi yang  profesional  ( Lihat Nurdin  2013;  Latief 2012). DD berperan penting dalam melembagakan organisasi  zakat  yang  dikenal  dengan  nama Zakat Forum (FOZ) (Sakai & Isbah, 2014) dan mampu menjembatani Indonesia dengan forum ekonomi Islam dunia (Choiruzzad, 2013). Tidak mengherankan jika pada tahun 2004 hingga 2012, jaringan DD DD meluas ke luar negeri seperti Hong Kong, Australia, Jepang, dan Korea Selatan (Institute for Policy Analysis Of Conflict 2017).

## MAULID NABI DAN MOMENTUM PERAYAAN SEDEKAH
Penulis  memulai  penelitian  tentang  filantropi sejak tahun 2018. Penelitian ini secara khusus melihat peranan dan dinamika lembaga filantropi dua organisasi masyarakat Islam di Indonesia: Muhammadiyah  dan  NU.  Ketertarikan  yang akhirnya  bertahan  lama  ini  dengan  sendirinya mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang praktik kedermawanan tradisional.
Langkah ini mungkin dianggap ‘menyimpang’ karena  dalam  pandangan  kelompok  modern, praktik kedermawanan tradisional menciptakan ketergantungan, patronase, dan tidak produktif ( Lihat Villadsen, 2011) .
Menariknya adalah praktik derma tradisional ini  tetap  berlangsung  di  tengah  kampanye filantropi  modern.  Sejak  tahun  2019,  program Koin NU sudah berjalan di beberapa kecamatan di Cirebon. Desa Mulyasari secara administratif masuk ke dalam kecamatan Losari yang sejak awal menyambut secara positif program ini (Azami, 2019). Kenyataan ini memunculkan rangsangat bagi penulis untuk keluar dari matrix modernitas dan  melakukan  pemeriksaan-pemeriksaan terhadap arena kebudayaan masyarakat.
Penulis ingin melihat secara detail praktik kedermawanan di balik acara Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah perayaan Muslim di seluruh dunia  yang  sudah  berlangsung  ratusan  tahun sejak  pertama  kali  dilakukan  pada  masa  Raja Muzhaffaruddin al-Kukbiri, pada awal abad ke 7 Hijriyah (Suriadi, 2019). Hari besar umat Muslim ini  telah  diadopsi  dalam  praktik  kebudayaan di  masing-masing  komunitas  masyarakat. Di Indonesia, Maulid Nabi menjadi strategi akulturasi kebudayaan (Syarbini, dkk., 2021).
Orang-orang  di  desa  Mulyasari  menyebut Maulid Nabi dengan istilah Muludan .  Selain Muludan , istilah lain yang dipakai di masyarakat Indonesia adalah Maulidan atau Mauludan . Muludan adalah  momentum  penting  bagi masyarakat  desa  Mulyasari. Muludan dibagi menjadi empat sesi. Sesi pertama diadakan pada malam hari untuk mengingat waktu kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang tua berkumpul di Masjid Jami’ Al-Karomah orang-orang akan datang membaca pujian. Masyarakat memberikan makanan secara sukarela untuk didimakan secara bersama-sama. Sesi kedua adalah pagi hari. Sesi pagi  banyak  diisi  oleh  anak-anak.  Di  hari  itu, sekolah-sekolah diliburkan. Para siswa diminta untuk pergi ke Masjid Al-Karomah untuk ikut merayakannya.  Mereka  memberikan  makanan ringan untuk dibagi-baikan di akhir sesi.
Sesi  ketiga  adalah  siang  hari.  Sesi  ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari sesi pertama dan  kedua.  Yang  membedakannya  adalah
makanan yang diberikan adalah makanan berat (nasi,  lauk-pauk,  sayur)  yang  dimakan  secara bersama-sama di Masjid. Sesi keempat adalah sesi  akhir.  Sebagai  sesi  pamungkas  tentu  saja sangat  penting  dan  berbeda.  Masyarakat,  baik tua maupun muda, perempuan/laki-laki, miskin/ kaya, berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian acara. Namun, seperti sesi sebelumnya, sesi akhir ini  juga  menunjukkan  adanya  kerelaan  untuk memberikan  makanan  berupa berkat . Berkat adalah  bingkisan  makanan  yang  berisi  nasi, lauk-pauk, dan sayur.
Gambar 3: Sesi Ketiga Maulid Nabi di Desa Mu- lyasari tahun 2020

## Sumber: Majlis An-Nizhom
Kesemua  sesi  menunjukkan  adanya  pola yang sama dalam hal kerelaan memberi makanan untuk orang lain sebagai bukti khidmah pada Nabi  Muhammad.  Tindakan  kedermawanan lain ditunjukkan dengan kesediaan para pemuda dalam mengoranisir makanan yang diberikan oleh masyarakat. Mereka menjadi ‘panitia’ dadakan untuk  membantu  menyiapkan  nasi berkat dan dibagikan kepada para jamaah tatkala pembacaan shalawat selesai.
Uniknya, ‘panitia’ tidak bisa memastikan berapa jumlah jamaah yang datang dan jumlah nasi berkat yang diberikan masyarakat. Bisa saja terjadi kekurangan ketika jumlah nasi berkat yang diberikan  masyarakat  sedikit  dan  tidak  cukup untuk dibagikan secara merata kepada jamaah. ‘Panitia’  mengutarakan  kepada  penulis  bahwa fenomena ini jarang sekali terjadi, bahkan tidak pernah.  Para  pemuka  agama  yang  memimpin shalawat justeru membawa dua-tiga nasi berkat karena kelebihan jumlah.
Gambar 4: Nasi Berkat dalam Perayaan Maulid Nabi tahun 2020 Sumber: Majlis An-Nizhom
Nasi berkat ini tak selalu seragam dari sisi isinya.  Secara  sederhana  ini  bisa  kita  pahami karena  masing-masing  orang  memiliki  latar belakang  sosial  dan  ekonomi  yang  tak  sama. Memberikan semampunya .  ‘Panitia’  dan  para pemuka agama tak memberi kriteria khusus pada orang-orang bahwa nasi berkat yang diberikan ke Masjid harus berisi nasi, lauk-pauk, telor, ayam, daging dan sayur. Barang kali satu-satunya syarat -yang inipun tidak pernah diucapkan- bagi orang- orang adalah bahwa makanan ini halal , menuruti standar ketat fiqh yang dianut Muslim seluruh dunia. Nasi berkat ini akan dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu di Masjid dan dibagikan secara acak kepada setiap jamaah yang hadir.
Masing-masing  individu  diperbolehkan memberikan 10 nasi berkat . Akan tetapi mereka akan  membawa  pulang  satu nasi berkat saja.
Kita tidak bisa memastikan nasi berkat dari siapa dan dengan isi seperti apa yang akan kita bawa pulang. Sistem acak ini membuat kita tidak bisa
memaksa  untuk  membawa  pulang  nasi  berkat yang telah dibuat oleh keluarga kita sendiri.
Muludan adalah  perayaan  sedekah  bagi masyarakat. Sebuah tradisi yang dikarakterisasi oleh kesadaran secara otomatis untuk turut berkontribusi, terlibat baik secara fisik maupun materi.  Tidak  ada  klaim  -dan  memang  tidak boleh-  bahwa  perayaan  ini  menjadi  domain otoritas  pemuka  agama,  pengurus  Masjid, atau  pemerintah  desa  untuk  mendayagunakan kekuasaan dalam mengontrol dan mengatur masyarakat  melalui  instrumen  agama  dalam derajat tertentu. Muludan adalah hajatan semua orang di kampung untuk merayakan kelahiran seorang  yang Agung,  Nabi  Muhammad.  Rasa kepemilikannya berlaku untuk semua orang.

## DISKUSI DAN ANALISIS
Dari paparan di atas, filantropi modern bercerita tentang kelas kapitalis dan upaya mereka dalam mengamankan  penguasaan  alat  produksi. Eksistensi dan gerakan mereka ditentukan oleh  individu  kelompok  kapitalis  tersebut. Dengan kekuatan finansial, satu orang pemilik perusahaan  mendirikan  berbagai  Yayasan yang bergerak dalam berbagai isu: pendidikan, kesehatan, konservasi alam, kebudayaan, dan lain sebagainya. Untuk mengejar keuntungan, mereka tidak hanya mengatur arus lalu lintas dana-dana bantuan agar sesuai tujuan. Pemberian-pemberian bantuan mereka juga harus datang dalam bentuk agenda-agenda programatik.
Derma Islam berangkat dari doktrin tentang anjuran memberikan. Islam memiliki penekanan dan bentuk beragam dalam memberi. Itulah mengapa  zakat  yang  bersifat  wajib  menjadi terbedakan dari sedekah yang sifatnya anjuran. Akan  tetapi  baik  zakat  maupun  sedekah  (juga wakaf, infaq, dan hibah) menjadi kapital sosial Islam yang besar. Derma Islam memposisikan Tuhan sebagai pusat yang mengatur agar relasi sosial  yang  terbangun  di  antara  mereka  tidak terpolitisasi oleh kepentingan individu.
Lembaga filantropi Islam adalah hasil dari doktrin  Islam  yang  mengadaptasi  nilai-nilai neoliberal dengan “mengintegrasikan dimensi material, spiritual, moral, dan hukum ke dalam prinsip-prinsip yang mengaturnya” (Gamon &
Tagoranao, 2018). Secara historis, transisi dari tradisional ke modern ini dimulai sejak era kolonialisme. Saat ini, mereka memiliki lembaga yang  mengelola  agenda  dengan  manajemen profesional. Pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, universitas, klinik, dan/atau panti asuhan  harus  kita  akui  sebagai  satu  prestasi penting lembaga filantropi Islam. Pencapaian ini menunjukkan proses kerja sosial panjang dalam mereformasi gerakan filantropi.
Lembaga filantropi Islam terus memperluas fokus kepada isu-isu strategis. Lembaga filantropi Islam membangun kerja sama dengan perusahaan- perusahaan nasional untuk membantu pemerintah dan lembaga sekular dunia untuk agenda-agenda kemanusiaan global. Sejak  tahun  2000an  the Ford Foundation, Bank Dunia, dan UNDP mendorong  pengembangan  filantropi  Islam dengan menekankan pendekatan keadilan sosial dan  pembangunan  dalam  rangka  memerangi kemiskinan (Fauzia, 2017). Hal ini membuktikan bahwa filantropi Islam telah memiliki reputasi di kancah global.
Kemajuan teknologi digital hari ini membantu lembaga filantropi Islam untuk bergerak lebih luas mengumpulkan dana dan mendistribusikannya. Teknologi  mampu  mengakselerasi  program- program  seperti  kasus  bencana  alam  di  suatu daerah. Lembaga filantropi Islam akan membuka dompet virtual bagi pada dermawan di berbagai daerah dan menyalurkannya ke wilayah terkena bencana. Dengan bantuan teknologi digital, lembaga  filantropi  Islam  mampu  mengelola keprihatinan Muslim di tempat lain yang ingin membantu korban bencana alam.
Meski mengadopsi cara kerja modern, Islam memiliki  jarak  yang  tegas  dan  karakteristik berbeda  dari  filantropi  perusahaan  yang sepenuhnya  mengadopsi  nilai-nilai  neoliberal. Mengakui Tuhan sebagai alasan dan tujuan derma maka derma Islam tidak mendasari gerakan pada pencapaian  akumulasi  melainkan  solidaritas sosial.
Kerja  lembaga  filantropi  Islam  secara alamiah juga berbeda dari filantropi perusahaan yang mengandalkan kekuatan modal. Menurut Sakai (2012), lembaga filantropi Islam meminta anggotanya  untuk  memberikan  dukungan
keuangan untuk lembaga pendidikan dan sosial mereka sendiri termasuk sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan (Sakai 2012). Ini berarti lembaga filantropi  Islam  mengandalkan  modal  sosial sebagai kekuatan utama. Kemampuan lembaga filantropi  Islam  untuk  memobilisasi  filantropi bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.
Ketergantungan  pada  kekuatan  sosial membawanya  pada  tantangan  yang  besar. Profesionalitas hampir pasti dihadapkan secara langsung  dengan  masalah  kepercayaan  publik yang dalam hal ini sebagai donatur. Secara umum kita memahami bahwa lembaga ini adalah nir-laba. Namun lembaga filantropi menuntut suatu cara kerja terstruktur dan sistematis yang melibatkan para  penggeraknya  di  masing-masing  bagian, divisi. Ada pembiayaan yang harus dikeluarkan di  luar  bantuan  untuk  masyarakat  itu  sendiri. Masalahnya adalah ketika pembiayaan internal lembaga jauh lebih besar dari pengeluaran untuk agenda-agenda filantropi itu sendiri, atau bahkan terjadi  tindakan  penyelewangan  donasi.  Pada pertengahan tahun 2022, kasus penyelewengan donasi lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terungkap ke publik yang membuat izinnya dicabut dan pencabutan rekening. Ancaman serius justeru sebenarnya terletak kepada kepercayaan publik kepada gerakan filantropi Islam.
Tantangan  lainnya  adalah  lembaga filantropi  Islam  menemukan  kesulitan  dalam mengonsolidasi  seluruh  potensi  umat  Muslim. Pada tahun 2022, potensi zakat mencapai Rp 327 triliun (Rosana, 2022). Namun, jika digabungkan pengumpulan dari zakat, sedekah, dan infaq pada tahun itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ hanya mampu mengumpulkan Rp21,3 triliun dari zakat, infaq, dan sedekah (Baznas. go.id, 23/12/2022).
Sementara  itu, Muludan adalah contoh terang  bagaimana  praktik  derma  tradisional tetap  berlangsung. Muludan memperlihatkan sebuah  praktik  sederhana  yang  dibatasi  oleh aturan-aturan agama. Maksud praktik sederhana di sini adalah tindakan memberi bertujuan untuk peringatan  saat  itu.  Namun,  nilai  penting  dari tindakan  memberi  bukan  kepada  siapa  yang menerima, atau pencapaian monumental. Praktik saling  memberi  dalam  peringatan Muludan
adalah  panggilan  moral-etik, Khidmas kepada agama yang berlangsung dalam penghormatan kepada  manusia  yang  dianggap  mulia,  Nabi Muhammad. Ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk  menyerahkan  segenap  kemampuan  baik tenaga maupun materi secara suka rela. Potret ini membuktikan sendiri bahwa Muludan adalah praktik derma tradisional Islam yang melampaui alasan-alasan kemanusiaan ( logic of humanitarian reason ).
Muludan termovitasi oleh doktrin Islam tentang keberkahan sehingga apa yang mereka berikan  (sedekah)  tidak  lain  adalah  mengejar keberkahan untuk hidup mereka. Masyarakat desa Mulyasari, seperti umumnya masyarakat Islam tradisional di tempat lain, memiliki keyakinan bahwa hidangan-hidangan yang dipenuhi doa ini memiliki keberkahan. Keberkahan itu tidak hanya menyertai  pemberi  tetapi  juga  para  penerima. Pemberian makanan, minuman dan tenaga di hari Muludan dilandasi  oleh  penghormatan kepada Nabi Muhammad dalam upaya mendapat keberkahan. Uniknya mereka bahkan menamai hidangan itu dengan istilah nasi berkat .
Derma Islam tak memiliki orientasi atau pencapaian  monumental-material.  Tindakan kedermawanan mereka terbatas dalam pencurahan kebaikan (tenaga, materi, pikiran) kepada orang lain. Sering kali bersifat personal seperti sedekah. Akan  tetapi  dengan  keterbatasan  ini  mereka mendapatkan  kekuatannya  sendiri.  Ini  terjadi karena derma tradisional berkelindan dengan kebudayaan  masyarakat.  Derma  tradisional menggerakkan  ritual  keagamaan  seperti peringatan Muludan atau ritual kematian (tahlil). Peringatan Muludan di  desa  Mulyasari menjelaskan  bagaimana  filantropi  tradisional melalui contoh sedekah itu bekerja. Dalam praktik itu filantropi tradisional tidak ada batasan yang tegas  status  pemberi  dan  penerima.  Memang, praktik  ini  adalah  sebuah  perayaan  bersama yang  berlangsung  karena  adanya  pemberi  dan penerima. Namun karena tidak bertumpu pada jenis  dan  derajat  pemberian  material  maka tindakan kedermawanan itu terbuka bagi siapapun, termasuk bagi orang-orang miskin. Mereka semua adalah para dermawan yang menerima. Orang- orang kaya dan miskin, katakanlah, memberikan
berkat untuk merayakan. Seluruh pemberian ini kemudian didistribusikan kembali kepada mereka. Karena itu, para dermawan memberikan sesuatu dan,  pada  saat  bersamaan,  mereka  juga  akan menerima sesuatu. Ada status ganda yang dalam individu, yakni sebagai pemberi dan penerima.
Etika  kesegeraan  ( ethic of immediacy ) tercermin dalam tindakan pemberian makanan dan nasi berkat bekerja secara mekanistik. Memang  ada  ‘panitia’  yang  bekerja  sebagai pihak  ketiga.  Tetapi  mereka  berperan  sebagai penampung;  mengatur  dan  mendistribusikan seluruh makanan. Mereka bergerak secara cepat untuk memastikan bahwa makanan terdistribusi secara merata di hari itu. Menariknya, meski apa yang disebut ‘panitia’ ini adalah individu-individu yang ada dalam struktur kepengurusan Masjid Al- Karomah, tetapi tidak ada larangan bagi pelibatan siapapun untuk membantu mencurahkan tenaga. Bagaimanapun,  pencurahan  tenaga  ini  adalah bagian dari sedekah.
Pemberian dalam tradisi Islam secara umum  jauh  dari  apa  yang  kita  sebut  sebagai bantuan, seperti dalam tradisi filantropi bercorak kapitalistik. Pemberian dalam arti bantuan syarat dengan hubungan timbal balik di mana penerima juga memberikan kebaikan di kemudian hari. Pemberian bantuan bekerja dalam nalar ekonomi transaksional  yang  kompleks  sebagai  alat investasi guna mendatangkan profit.
Islam  tidak  mengabaikan  adanya  harapan untuk mendapatkan sesuatu di balik pemberian. Dalam banyak Hadits sedekah dapat menghindari siksa  api  neraka  atau  kesengsaraan  dalam hidup  (van  Hoven,  1996).  Ketentuan  harapan semacam ini tidak diarahkan kepada penerima untuk  memenuhinya.  Pengharapan  ini  hanya bisa ditujukan kepada Tuhan. Inilah yang penulis maksud dengan hubungan segi tiga antara pemberi, penerima, dan Tuhan. Niat dan tujuan semata-mata  karena  Tuhan,  secara  otomatis, menggugurkan kemungkinan intensi individu untuk mempolitisasi atau tujuan akumulasi.
Dalam konteks Muludan , alasan relijiusitas ini  tetap  dipegang  teguh.  Pemberian  adalah seruan  moral-etik  untuk  menghormati  Nabi Muhammad.  Pengharapan  akan  keberkahan hidup  menjadikan  pemberian  dalam Muludan
bekerja secara mekanistik. Individu mendorong pemberian  ke  dalam  suatu  tingkatan  tindakan yang harus dilakukan.
Dari paparan di atas, menjadi jelas bahwa tradisi  filantropi  modern  kapitalistik  memiliki perbedaan  sangat  tajam  dengan  tradisi  derma tradisional Islam. Akan tetapi, meskipun Islam telah  mengadopsi  nilai-nilai  neoliberal  dalam tata-kelola filantropi, kritik atas derma tradisional belum terselesaikan. Hal ini terlihat jelas dalam kasus kesenjangan antara potensi dan perolehan yang  dilakukan  lembaga  filantropi  Islam. Praktik zakat, sedekah, dan infaq di masyarakat dianggap masih menggunakan pola tradisional yang hanya menguntungkan tokoh agama seperti Kiai.  Kesadaran  masyarakat  untuk  beralih ke  model  pengelolaan  modern  masih  rendah sehingga kurang mendukung program-program filantropi yang lebih strategis. Derma tradisional menghambat  prinsip  keadilan  sosial  untuk mentransformasi umat Islam.
Masalah  sebenarnya  bukan  terletak  pada mampu  atau  tidaknya  Islam  mengakomodir inovasi  dalam  tata-kelola  derma.  Nilai-nilai Islam  tidak  menutup  pintu  untuk  perubahan. Bahkan masyarakat tradisional memiliki prinsip untuk memegang teguh upaya menjaga nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerima hal-hal baru yang lebih baik ( Lihat Ari, dkk., 2020). Di desa Mulyasari sendiri masyarakat menerima praktik- praktik  filantropi  modern  dengan  masuknya program Koin NU (Azami, 2021).
Penulis  berpendapat  bahwa  ini  bukan persoalan teknis. Reformasi filantropi Islam tidak akan  terjadi  secara  total.  Selain  karena  derma tradisional menjadi fondasi penting kebudayaan masyarakat, tradisi derma Islam memiliki dasar epistemologi yang tidak sama dengan neoliberal. Tanpa melihat ini upaya membandingkan praktik filantropi  modern  dan  tradisional  dalam  Islam akan terus hidup dalam kegagalan cara pandang.
Dalam catatan sejarah, penentangan terhadap tata-kelola zakat secara modern pernah terjadi di  era  kolonial  (Fauzia,  2016).  Akan  tetapi penentangan  ini  tidak  bisa  dijadikan  basis argumentasi keengganan ulama tradisional untuk maju. Peristiwa itu memiliki bobot diskursif di mana Kiai menantang rasionalitas universal yang
diusung  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda selama  ini.  Belum  lagi,  praktik  tata  kelola zakat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda menuai  kritik  keras  karena  masalah  korupsi, transparansi,  dan  efisiensi  (Fauzia,  2016). Pada era kolonialisme, zakat menjadi “sumber keuangan bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan” (Solikhan, 2020) sehingga mustahil  untuk  tunduk  pada  pengaturan  dan kontrol Kolonial.
Pada kasus terkini, ACT membuka membuka keraguan yang besar bagaimana membebaskan logika kepedulian dari logika modal yang ada di balik proses-proses pengumpulan dana publik. Gerakan yang terlembaga secara formal memang menjadi syarat filantropi modern (Hewa, 2001). Namun,  ia  menyimpan  godaan  akan  bahaya akumulasi  dan  penyelewengan  donasi  yang membayangi di belakang. Kasus penyalahgunaan dana publik ini adalah kesalahan yang fatal dalam tradisi Islam.

## PENUTUP
Diskursus  filantropi  Islam  di  Indonesia berpijak  pada  dua  epistemologi,  yakni  Islam dan  neoliberal.  Ajaran  Islam  yang  menjadi fondasi utama mengatur praktik derma dengan bentuk-bentuk  yang  beragam.  Kolonialisme telah membawa modernisasi yang mendinamisir praktik derma Islam di Indonesia, masuk dalam kontrol  pemerintah.  Pengelolaan  zakat  oleh Kolonial  Belanda  tidak  sepenuhnya  diterima dengan baik. Bahkan mereka mendapat resistensi karena memotong pasokan logistik untuk para pejuang kemerdekaan. Keberhasilan kapitalisme dalam  membangun  gerakan  filantropi  melalui Yayasan menjadi eksemplar yang memperkuat arah modernisasi gerakan derma di Indonesia.
Perjalanan  sejarah  ini  yang  membentuk potret  gerakan  filantropi  Islam  tidak  memiliki bentuk tunggal. Gerakan derma tradisional yang sporadis dan terbatas masih kuat di masyarakat pedesaan, seperti Muludan dalam contoh tulisan ini. Di sisi lain, derma modern yang dilakukan oleh  lembaga  filantropi  Islam  mengusung paradigma keadilan sosial dan mendorong arah gerakan ke isu-isu strategis. Mengakui adanya keragaman ini, dengan tantangan dan capaiannya,
adalah  langkah  yang  tepat  karena  tidak  bisa mengabaikan  adanya  pertentangan  ideologis Islam dan neoliberal. Derma Islam tetak eksis dengan  pola-pola  tradisionalitas.  Di  saat  yang bersamaan, mereka mencari ruang, bernegosiasi dengan kehidupan modern saat ini.

## PUSTAKA ACUAN
Alhidari, I. S., Veludo-de-Oliveira, T. M., Yousafzai, S. Y., & Yani-de-Soriano, M. (2018). Model- ing  the  Effect  of  Multidimensional Trust  on Individual Monetary Donations to Charitable Organizations. Nonprofit and Voluntary Sec - tor Quarterly ,  47(3),  623-644.  https://doi. org/10.1177/0899764017753559 Ari,  K.,  Mujtaba,  M.,  Sirojuddin,  A.,  &  Ma`arif, M.  (2020). Aswaja  Ke-NUan-Based  Islamic Moderate Education As A Radicalism Strategy Aswaja  Ke-Nuan-Based  Islamic  Moderate Education As A Radicalism Strategy. al-Afkar Journal For Islamic Studies ,  3(2),  88-101. 10.31943/afkar_journal.v3i2.98.
Atia, Mona. (2013). Building House in Heaven: Pious Neoliberalism and Islamic Charity in Egypt. London: University of Minnesota Press.
Azami, A.,F. (2019). Peran Lembaga Filantropi dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama . Naskah tidak dipublikasi, Center for Religious dan Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada  (CRCS),  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Azami, A.,F. (2021). Tinjauan Kritis Terhadap Praktik
Filantropi . (Tesis). Tidak dipublikasikan, Pro- gram Studi Sosiologi, Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Bensaid,  B.,  &  Grine,  F.  (2013).  Ethico-Spiritual dimensions of Charity: An Islamic Perspective. Middle-East  Journal  of  Scientific  Research , Vol  13(2),  171-182.  DOI:  10.5829/idosi. mejsr.2013.13.e.13015
The Radicalisation Of Indonesian Women Workers In Hong Kong. (2017, July). Institute For Policy Analysis of Conflict. Dikutip dari https://under- standingconflict.sgp1.digitaloceanspaces.com/ dashboard/a0fb71a67e2c27d2f36baf53bce- 4ca0b.pdf
Fauzia, A., Hidayati, S., Ilmiah, E., & Garadian, E.A. (2018). Laporan Hasil Penelitian: Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia. (Ringkasa  Eksekutif).  Jakarta:  Social  Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Fauzia, Amelia.  (2003). Filantropi untuk Keadilan Sosial; Menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya.
Fauzia, A.  (2010).  Religious  Giving  di  Indonesia:
Studi Kasus Filantropi Islam. Dialog:Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No. 69,
51-64.
Fauzia, Amelia.  (2016). Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia. Yogyakarta: Gading.
Fauzia, A. (2017a). Islamic Philanthropy in Indone- sia: Modernization, Islamization, and Social Justice. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 10(2),  223-236.  doi  10.14764/10. ASEAS-2017.2-6 Fauzia, A. (2017b). Filantropi Islam: Hubungan Negara dan Agama, serta Penguatan Masyarakat Sipil.
Makruf, J., Sholeh, B., Syukur, Y., & Dean, S.
(Ed). Jakarta: UIN FISIP.
Fuadi, A. (2012). Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia. AFKARUNA, 8  (2),  92-102.  DOI  10.18196/
AIIJIS.2012. 0008. 92-102
Grant, Peter. (2012). The business of giving: the theory and practice of philanthropy, grantmaking and social investment . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Harpci, F. (2017). Sadaqa as a Sign of Sincerity: Secu- lar and Spiritual Aspects of Charity in Islam. J. R. Rozbicki (Ed.). Maryland: Lexington Books.
Harvey, David. (2003). The New Imperialism . New York: Oxford University Press.
Hasibuan, L. (30, Juli 2018). RI Punya Klub Filantropi Orang Kaya, Belajar dari Bill Gates?. CNBC Indonesia. Dikutip dari: https://www.cnbcin- donesia.com/news/20180730194347-4-26123/ ri-punya-klub-filantropi-orang-kaya-belajar- dari-bill-gates
Hewa,  S.  (1997).  The  Protestant  Ethic  and  Rock- efeller  Benevolence: The  Religious  Impulse in  American  Philanthropy. Journal for the Theory of Social Behaviour , 27(4), 419–452. doi:10.1111/1468-5914.00050
Kailani, N.,& Slama, S. (2019). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy  of  social  media. Southeast Asia Research, 28(2):1-17.  DOI:10.1080/096782
8X.2019.1691939 Kailani,  N.  (2015). Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslims in Contemporary Indonesia . (Ph.D. Thesis). Tidak dipublikasi, University of New South Wales,
Australia.
Kochuyt, T. (2009). God, Gifts and Poor People: On
Charity in Islam. Social Compass , 56(1), 98-116. https://doi.org/10.1177/0037768608100345
Latief,  H.,  &  Nashir,  H.  (2020).  Local  Dynamics and Global engagements of the Islamic Modernist  Movement  in  Contemporary Indonesia:  The  Case  of  Muhammadiyah (2000-2020). Journal of Current Southeast
Asian  Affairs, 39  (2):  290-309.  https://doi. org/10.1177/1868103420910514 Latief, Hilman. (2012). Islamic Charities and Social Activism:  Welfare,  Dakwah,  and  Politics  in Indonesia. (Dissertation).  Utrecht  :  Utrecht University.
Latief,  H.  (2010a).  Health  provision  for  the  poor: Islamic aid and the rise of charitable clinics in Indonesia. Southeast Asia Research, 18 (1): 503–553.
Latief, Hilman. (2010b). Melayani umat: filantropi Islam dan ideologi kesejahteraan kaum mod- ernis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Latief, Hilman. 2013. Islam and Humanitarian Affairs: the Middle Class and New Patterns of Social Activism. Burhanuddin, J., & van Dijk, K (Ed). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Latief, H. (2016). Philanthropy and “Muslim Citizen- ship”  in  Post-Suharto  Indonesia. Southeast Asian Studies , 5(2). 269-286. DOI:10.20495/ seas.5.2_269
Li,  S.  (2023).  Revisiting  Marx’s  Theory  of  Crisis During the Covid-19 Pandemic. New Propos- als: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry , 12(2). 39-56.
Maftuhin, Arif. (2020). Filantropi Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Sakai, M., & Isbah,. M.F. (2014). Limits to Religious Diversity Practice in Indonesia: Case Studies from Religious Philanthropic Institutions and Traditional  Islamic  Schools. Asian Journal of Social Science, 42,  (6),  722-746.  DOI: 10.1163/15685314-04
Mittermaier, A. (2014). Beyond compassion: Islamic voluntarism in Egypt. American Ethnologist , 41(3), 518–531. doi:10.1111/amet.12092
Mittermaier, Amiera. (2019). Giving to God: Islamic Charity  in  Revolutionary  Times. California: University of California Press.
Mittermaier, A. (2021). Beyond the Human Horizon.
Religion and Society , 12(1), 21-38. https://doi. org/10.3167/arrs.2021.120103
Azca,  M.N.,  Salim,  H., Arrobi,  M.Z., Asyhari,  B.,
& Usman, A. (2019). Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan
Nandlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.
Muhtada,  D.  (2014).  Islamic  Philanthropy  and  the Third Sector: The Portrait of Zakat Organiza- tions in Indonesia. Islamika Indonesia, 1(1), 106-123.  DOI:  https://doi.org/10.15575/isin. v1i1.43
Nurdin,  A.  (2013).  Transformasi  Dompet  Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan. Buletin Al-Turas, XIX(2), 173-194. DOI:10.15408/bat.v19i2.3725 Parmar, Inderjeet. (2012(. Foundations of The Ameri- can Century the Ford, Carnegie, & Rockefeller Foundations in The Rise of American Power. NewYork: Columbia University Press.
Saunders, P., & Sakai, M. (2012). Introduction to the Special Issue on Social Policy and Religion. The Australian journal of social issues 47 (3): 273-
279. https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2012. tb00248.x
Retsikas, Konstantinos. (2020). A Synthesis of Time: Zakat,  Islamic  Micro-finance  and  the  Ques - tion of the Future in 21st-Century Indonesia. London: Palgrave MacMillan
Said, Edward. (2003). Orientalism. London: Penguin.
Sakai, M. (2012). Building a partnership for social service delivery in Indonesia: state and faith- based organizations. The Australian journal of social issues, 47 (3): 373-388. https://doi. org/10.1002/j.1839-4655.2012.tb00254.x
Sawaya, F. (2008). Capitalism and Philanthropy in the (New) Gilded Age [Review of Mellon: An
American Life; Andrew Carnegie; Paternalism Incorporated: Fables of American Fatherhood: 1865-1940; Foundations and Public Policy: The Mask of Pluralism; Philanthropy, Patron- age, and Civil Society: Experiences from Ger - many, Great Britain, and North America , by D. Cannadine, D. Nasaw, D. Leverenz, J. Roelofs, &  T.  Adam]. American Quarterly , 60 (1), 201–213. http://www.jstor.org/stable/40068507 Simm, Z. (2020). Philanthropy and Social Justice: Examining the Social Impact of Grant-making by Philanthropic Institutions in Australia .
(Dissertation).  Australia:  The  University  of Adelaide.
Suriadi, A. (2019). Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad Di Nusantara.
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora , 17(1),  167-191.  DOI:  10.18592/khazanah. v16i2.2324
Syarbini,  J.,  &  Samsudi.  (2021).  Maulid  Nabi
Muhammad SAW sebagai Madia Akulturasi Kebudayaan. Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1(2), 105-113. DOI: https://doi. org/10.61595/dedication.v1i2.280 Thornton, A., Sakai, M., & Hassall, G. (2012). Givers and governance : the potential of faith-based development  in  the  Asia  Pacific. Develop- ment in Practice, 22:5-6,  779-791,  DOI: 10.1080/09614524.2012.685864.
Tuğal, Cihan. (2017). Caring For The Poor: Islamic and Christian Benevolence in a Liberal World . New York: Routledge.
Sasongko, A. (31, Januari 2018). Didanai Koin NU, Rumah  Sakit  Sidowaras  Resmi  Dibangun.
Republika.  Dikutip  dari:  https://khazanah. republika.co.id/berita/p3drqh313/didanai-koin- nu-rumah-sakit-sidowaras-resmi-dibangun
Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manaje- men Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 20 (1), 46-62. doi: http://dx.doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019 Sucipto. (13, November 2021). Dua Periode Kiai Said Pimpin PBNU, LPTNU Kini Miliki 274 Pergu- ruan Tinggi. Sindo News. Dikutip dari: https:// nasional.sindonews.com/read/598127/15/ dua-periode-kiai-said-pimpin-pbnu-lptnu-kini- miliki-274-perguruan-tinggi-1636773082
van  Hoven,  E.  (1996).  Local  Tradition  or  Islamic Precept? The Notion of zakāt in Wuli (Eastern Senegal) (La notion de “zakāt” au Wuli (Séné- gal)). Cahiers d’Études Africaines , 36 (144), 703–722. http://www.jstor.org/stable/4392734 Villadsen,  K.  (2011).  Modern  Welfare  And ‘Good  Old’  Philanthropy, Public Manage- ment  Review ,  13:8,  1057-1075.  DOI: 10.1080/14719037.2011.622675
Weber, Max. (1992). Theory of Social and Economic Organization . Chapter: "The Nature of Char- ismatic Authority and its Routinization" trans- lated by A. R. Anderson and Talcott Parsons, 1947. Originally published in 1922 in German under  the  title  Wirtschaft  und  Gesellschaft chapter III.