Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.256

## BATAS PARLEMEN PERLIAMENTARY THRESHOLD & PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PRINSIP DEMOKRASI & HAM
Putri Rummana Humairo 1 , Ahmad Sholikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum, Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Putrirummana66@gmail.com , ruslie@untag-sby.ac.id

## Abstract
According to article 22 E paragraph (2) of the 1945 Constitution, elections are carried out on the basis of fairness  to  elect  people's  representatives  which  are  held  every  5  years,  in  elections  there  is  a parliamentary  threshold  to  achieve  democratic  government,  the  purpose  of  holding  elections  is  that citizens have the right  to vote to elect  representatives.  the  people  in  representative  institutions  at  the government level in order to convey the aspirations of the people, in order to create fair competition, the implementation of elections must be better in each period, the formulation of the problems discussed are 1. Is the Presidential Threshold Perliamentary in accordance with a democratic perspective? 2. Is the MK decision  No  48/PUU-XIX/2021  in  accordance  with  the  principles  of  democracy?  The  method  used  is reform-oriented  research  with  a  statute  approach  as  well  as  a  conceptual  approach.  Based  on  the analysis  of  legal  material  carried  out,  it  is  concluded  that  the  Parliamentary  Threshold  &  Presidential Threshold Limits in Indonesia are a form of democracy in the multiparty system that exists in Indonesia which  is  the  content  of  democracy  for  public  participation  in  the  general  election  process  to  help determine the figure and direction of quality government leadership.
Keywords: Parliamentary Threshold & Presidential Threshold, Democracy

## Abstrak
Menurut pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 melaksanakan pemilu dengan asas lubejurdil guna memilih wakil – wakil rakyat yang diselengarakan 5 tahun sekali, pada pemilu terdapat parliamentary threshold untuk menggapai  pemerintah  berdemokratis,  tujuan  pemilu  disleenggarakan  ialah  warga  memiliki  hak  pilih untuk memilih wakil – wakil rakyat pada lembaga perwakilan tingkat pemerintah guna  menyampaikan aspirasi  rakyat,  agar  terwuud  kompetisi  yang  sehar  maka  penyelenggaraan  pemilu  harus  lebih  baik  di setiap  masanya,  rumusan  masalah  yang  dibahas  ialah  1.  Apakah Perliamentary  Threshold  Presidential Threshold sesuai dengan prinsip demokrasi? 2. Apakah putusan MK No 48/PUU-XIX/2021 sudah sesuai dengan  asas  demokrasi?  Metode  yang  digunakan  berorinetasi  perubahan  ( reform-oriented  research ) dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  serta  konseptual (conceptual  approach), Berdasarkan  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Batas  Parlemen Perliamentary  Threshold  &  Presidential  Threshold di  Indonesia merupakan  bentuk  demokrasi  dalam sistem  multipartai  yang  ada  di  Indonesia  yang  sebagai  muatan  demokrasi  atas  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pemilihan  umum  untuk  ikut  menentukan  figure  dan  arah  kepemimpinan  pemerintahan yang berkualitas.
Kata Kunci: Parliamentary Threshold & Presidetial Threshold , Demokrasi

## PENDAHULUAN
Adanya pemilu atau pemilihan umum untuk mewujdukan rasa demokrasi sebagai cita – cita bangsa sebagai sarana kedaulatan rakyat, namun saat pemilu tahun 2009 melalui undang –
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
undang  nomor  10  tahun  2008  memberlakukan  ambang  batas  kursi  parlemen  yakni  harus mendapatkan suara setidaknya 2,5 persen dari suara sah untuk maju memperoleh kursi dewan perwakilan  rakyat  (DPR)  nasional.  Dalam  diberlakukannya  ambang  batas  kursi  terdapat penyederhanaan  politik  yang  terdiri  atas  2  macam  yakni,  electoral  threshold  (ET)  dan parliamentary  threshold  (PT)  dimana  ET  ialah  jumlah  suara  yang  pasti  diperoleh  dan  PT  ialah tingkatan pendapatan suara, Adanya suatu kelompok ideologis tidak memenuhi unsur suara 2% mempunyai  pilihan  untuk  tetap  maju  pada  pemilu  tahun  2004  mendatang,  didukung  dengan perluasan  menJadi  3%  kursi  guna  mengikuti  pemilu  tahun  2009  dibawah  payung  hukum peraturan nomor 12 tahun 2003 mengenai perlombaan, ditambah keluarnya peraturan nomor 10  tahun  2008  mengenai  putusan  memotong  beberapa  kelompok  ideologis  guna  melakukan pemilihan  pilkada  tahun  2009  yang  sudah  mengincar  strategi  ET  dimana  pengeluaran  suara 2,5%  dari  PT,  namun  sesuai  pasal  316  huruf  b  memberikan  kesempatan  untuk  kelompok ideologis  yang  tidak  memenuhi  3%  masih  bisa  mengikuti  politik  tahun  2009  selagi  mereka mempunyai satu kursi pada DPR.
Sesuai peraturan nomor 8 tahun 2012 mengenai perlombaan, persaingan politik melalui pendekatan PT diperbanyak menjadi 3,5% dan berkelanjutan (Aenal Fuad Adam, 2021). Secara fundamental,  pembatasan  suara  merupakan  perbaikan  strategi  politik  yang  mana  kaitannya erat pada sistem aturan, sistem suara merupakan kuasa dari pemerintah untuk individu, namun dengan  adanya  rule  of  government  yang  amna  sebuah  aturan  pada  sistem  pemerintah  bagi setiap individu mempunyai hak kebebasan, kemampuan, berkomitmen pada Negara manapun, dimana  setiap individu  mempunyai  opsi untuk  ikut serta dan  berkontribusi  untuk  berjalannya Negara, maupun suatu pemerintahan yang pemimpinnya adalah Negara, baik secara langsung atau tidak langsung, sebagai contoh tempat dipilihnya wakil – wakil yang terpilih secara ikhlas serta  santun  yang  dijalankan  semata  adanya  suatu  kepentingan  pada  pemerintah,  kemudian pemerintah  melalui  penyelanggaranya  memberikan  keepada  individu  guna  melayani  individu (dari,  oleh,  untuk  individu).  Aturan  batas  tepi  parlemen  untuk  kelompok  ideologis  saat penempatan kelompk mereka dikursi parlemen menuai keuntungan dan juga kerugian, karena aturan  tersebut  bagi  DPR  ataupun  pemintas  memiliki  pikiran  bahwa  batasan  parlemen  ialah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hipotesis  besar,  lalu  pemikiran  itu  akan  mengalami  hambatan,  keunggulan  secara  parlemen dipandang  beberapa  kalangan  mempunyai  pilihan  untuk  mengurangi  kekuasaan  secara mayoritas yang terjadi perubahan pada tahun 1998. Adanya PT dirasa sebagian kelompok tidak mampu menampung kepentingan potensi pada politik bangsa ini, didukung dengan pemikiran agustinus tamo mbapa merupakan anggota Institute Development for Local Parliament (IDELP), pengimplementasian  PT  pada  pemilu  2009  dapat  menyumbang  akibat buruk  pada  demokrasi, Untuk  beberapa  hal  yang  telah  dipaparkan,  masyarakat  banyak  yang  bereaksi  kontra  dengan adanya  pengimplementasian  tersebut  dikarenakan  pandangan  terhadap  amabang  batas parlemen  dirasa  membatasi  hak  berpolitik  setiap  warga  Negara,  ditambah  lagi  politik  bawah apabila  ambang  batas  diberlakukan  dapat  beresiko  memunculkan  konflik  horizontal  karena apabila ada seseorang yang jelas terpilih namun kendala pemenuhan ambang batas suara maka seseorang itu tidak mendapat kursi pada parlemen, ini dapat kita lihat banyaknya permohonan terkait judicial review penerapan ambang batas pada MK (Muhammad Saad, 2021).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  dapat  kita  pahami  adalah  terdapatnya  beberapa masalah  yang  menyangkut  persoalan  HAM  dan  Demokrasi  yang  sangat  dijunjung  tinggi  oleh bangsa pada penerapan parliamentary threshold & Presidential Threshold, apabila kita cermati secara teoritik memliki tujuan yang baik yakni upaya pemastian perolehan suara yang di dapat setiap partai politik, namun karena kondisi masyarakat dan negara kita yang masih pada status berkembang yang sangat plularistik hal semacam ini masih perlu perhatian khusus dan serius, maka sesuai pemaparan yang telah dipaparkan menarik penulis untuk membuat sebuah judul “Batas Parlemen  Perliamentary  Threshold  &  Presidential  Threshold  di  Indonesia  Berdasarkan dalam Perspektif Demokrasi & HAM”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  normatif  berbasis  telaah  peraturan  perundang- undangan  berlaku  sebagai  landasan  berfikir  dalam  pengelolahan  penelitian  serta  berorinetasi perubahan  (reform-oriented  research),  yakni  melakukan  penelitian  dengan  mengevaluasi aturan  yang  berlaku  dan  merekomendasikan  untuk  dilakukannya  perubahan  pada  aturan  itu,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penggunaan  metode  selaras,  penulis  butuhkan  guna  penyusunan  penelitian  menjadi  baik, penulis  juga  mengkaji  segala  ketentuan  terkait  Kontitusi  Parlementary  Threshold  disesuaikan asas  demokrasi,  dengan  melakukan  2  (dua)  pendekatan  yakni  Perundang-undangan  (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perliamentary Threshold Presidential Threshold sesuai dengan perspektif demokrasi
Adanya  PT  pada  berbagai  Negara  dipengaruhi  oleh  histori  dan  keadaan  kultural  dari Negara  yang  bersangkutan,  tidak  ada  patokan  resmi  dari  setiap  Negara  dalam penimplementasian  PT,  berbagai  rujukan  pada  implementasi  PT  di  berbagai  Negara memberikan variable yang tidak sama satu sama lain, . Negara yang menerapkan PT tidak ada suatu  aturan  yang  mutlak  dalam  penerapannya,  dalam  PT  ini  tidak  adanya  keharusan  dalam pengimplementasiannya  pada  setiap  Negara,  namun  hal  ini  lazim  ada  yakni  adanya pengecualian dalam mekanisme PT seperti di Indonesia, PT adalah suatu syarat dan ketentuan parpol untuk dapat maju pada tingkat parlemen. Maka diketahui perolehan suara pada masing – masing  partai  seluruh,  kemudian  dibagi  dengan  angka  secara  nasional,  Presiden  sebagai pejabat  dengan  tugas  memimpin  suatu  Negara  arau  kenapa  Negara,  jabatan  memperlihatkan fungsi  pada  organisasi  atau  institusi  halnya  termasuk  jabatan – jabatan  yang  lain  pada  suatu organisasi  dalam  Negara,  Definisi  Negara  menurut  Harusn  Alrasid  (Alrasid,  1999)  ialah  suatu organisasi  yang  didalamnya  ada  berbagai  jabatan  yang  menjalankan  fungsinya,  sama  halnya dengan  presiden  yang  memangku  jabatan  sesuai  fungsi  dan  tugasnya  pada  suatu  organisasi yaitu negara (Rizal, 2019).
Pada  sistem  presiden  sebagai  jabatan  di  Indonesia  pada  pengisiannya  telah  tercantum dalam  kontitusi  yang  merupakan  ciri  Negara  demokrasi  yakni  yang  dijalankan  oleh  Indonesia, ada  pendapat  lain  mengenai  presiden  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Harusn  Alrasid  (Alrasid, 1999) yakni presiden sebagai kepala Negara (head of state) dimana posisinya sama seperti raja dan ratu, maka dalam pemenuhan jabatan presiden diatur oleh konstitusi tertinggi dari segala peraturan  yakni  Undang – Undang  Dasar.  Pengaturan  tentang  jabatan  presiden  termasuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengisiannya  tercantum  pada  pasal  6  dan  6  huruf  a  Undang – Undang  Dasar,  pada konstitusional  dapat  kita  lhat  bahwa  Negara  Indonesia  mempunyai  ciri  Negara  demokrasi dimana  telah  tercantum  pada  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pasal  28, berdasarkan  historis  latar  belakang  demokrasi  didasarkan  pada  teori  rasionalittas  atau  biasa disebut  kontrak sosial  (kontrak sosial)  (Rasfanjani,  2021).  Pada dasarnya  kontrak sosial  adalah ketersediaan kesepakatan yang mengikat keduabelah pihak dalam hal ini antara pemimpin dan rakyat  untuk  menimbulkan  ketentuan  dalam  memberikan  jaminan  kekuasaan  pemimpin  dan terpenuhi  hak – hak  rakyat,  hak  yang  dipenuhi  pada  teori  kontrak  sosial  ialah  timbulnya  hak politik rakyat yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut Richard A. Posner mendefinisikan  demokrasi  sebagai  deliberatif  dan  demokrasi  elit,  pada  demokrasi  deliberatif mengkonsepkan idealis, dimana semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk partisipasi pada  pemerintah,  demokrasi  elit  mengkonsepkan  pragmatis,  yakni  dikonsepkan  secara  actual pada  institusional  dan  menilai  demokrasi  sebagai  perlombaan  kepentingan  politik  guna mendapat  suara  rakyat, pendapat  Munir  Fuady  mengenai  demokrasi  ialah  implementasi pada prinsip  demokrasi,  namun  tetap  ada  batasannya  (Fuady,  2010)  tapi  pada  batasan  yang dimaksud  tidak  benar  apabila  hilang  atau  bahkan  mengakhiri  makna  demokrasi,  Pada perkembangan,  demorasi  terus  mengalami  perubahan,  menurut  Munir  Fuady  diilustrasikan pada demokrasi riil (rasional) berubah pada demokrasi selbritis (irasional), demokrasi selebritis digambarkan dengan pencitraan diri dengan wadah media masa, maka apabila didasarkan pada demokrasi ini para kandidat tidak dinilai pada kompetensi serta kualitas diri namun dinilai pada kepopularitasan semata, demokrasi ini dapat terwujud dengan berbagai unsur pada pemilihan umum yakni :
1. Demokrasi  rasional,  pada  pemilu  diperlukan  sistem  pemilihan  pencalonan  yang  tepat, efisien serta efektif
2. Parpol  rasional,  setiap  parpol  diharuskan  berkomitmen  dan  memiliki  prosedur  internal dengan  baik  dan  dipiih  oleh  hak  suara  rakyat  bukan  dipilih  melalui  keluarga,  penguasa uang atau bahkan skedar pencitraan semata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.256
3. Kandidat dipilih secara rasional, harus dipilih melaui kualitas diri, berkarakter baik, akhlak mulia  bukan  secara  popularitas  mencari  simpati  dengan  menjual  muka  melalui  media atau mempunyai elektabilitas yang cukup berdasar hasil survey
4. Melalui  vote  dengan  cerdas,  dalam  hal  ini  rakyat  yang  sudah  memenuhi  unsur  pemilih harus  dibekali  dengan  pendidikan  bagaimana  menjadi  pemilih  cerdas  sehingga  dapat membedakan kandidiat baik dan hanya berpetualang pada dunia politik
5. Budaya demokrasi rasional, dalam hal ini masih berproses karena diperlukan waktu yang panjang, namun harus terus dibina secara baik (Fuady, 2010)
Persoalan  demokrasi  memiliki  konsep  yakni  menggambarkan  kekuasaan  pada  Negara dimiliki oleh  rakyat  tercantum  pada  konstitusi  negaraa.  Firdaus  memberikan  konsep  landasan demokrasi  dimiliki oleh  konstitusi  yang mana  keberadaannya sesuai landasan  yang  berbentuk konstitusi  substansial,  batas  legitimasi  serta  validitas  bersumber  pada  konstitus  yang  disebut dengan konstitualiisme (Firdaus, 2015). Hukum sebagai dasar pada konsep konstitusionalisme, demokrasi memiliki kebebasan juga demokrasi harus dibuat aturan supaya tertib serta teratur dan  bertolak  belakang  pada  kebebasan  orang  lain.  Maka  melihat  konsep  demokrasi  serta konstitualisme,  jabatan  presiden  besertapengisiannya  dinegara  Indonesia  ini  memiliki  tujuan konstiusi  yakni menciptakan  rasa  tertib dan  teratur  pada  jabatan  presiden  serta pengisiannya yang demokratis. Ketentuan pencalonan presiden beserta wakilnya salah satu syaratnya adalah diusulkan  parpol  atau  gabungan  parpol  ini  membuktikan  terdapat  balasan  pada  pengisian jabatan  presiiden.  Membuktikan  keberadaan  parpol  untuk  perbentukan  pemerintah.Firdaus memberikan  pendapat  parpol  merupakan  bentuk  kesetaraan  politik  dalam  partisipasi pemerintah, parpol bentuk  wadah  untuk  masyarakat dalam partisipasi  pada pemerintah  yang terjamin  konstitusi  dalam  upaya  pendudukan  kursi  parlemen  Untuk  mewujudkan kesinambungan parlemen dengan presiden  yakni  check  and balane,  dalam  penatataan sistem pemerintah  harus  berkesinambungan  antara  lembaga  legislative  dengan  eksekutif,  meskipun demikian,  tetap  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusional  yakni  hak  memilih  serta  hak mencalonkan diri dan hak pengajuan calon. PT bertolak belakang dengan asas pada demokrasi, karena  PT  terdapat  pertentangan  dengan  asas  pada  demokrasi  mengakibatkan  kekuasaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
rakyat  dalam  bersuara  walaupun  suara  yang  hilang  minoritas  kecil.  Menurut  M  Akil  Mochtar selaku  hakim  konstitusi  pada  acara  dissenting  opinion,  beliau  berkata:  Pt  yang diimplementasikan  pada  pemilu  di  Negara  Indonesia  bertentangan  dengan  prinsip  terwakilan dan  berakibat  tidak  adanya  kepastian  hukum  serta  tidak  adil  anggota  parpol  yang  nyatanya dapat  lolos  suara  pada  pemilu  legislatif  namun  tidak  dapat  maju  pada  kursi  parlemen  karena penerapan PT.
Sebagai  Negara  Demokrasi,  asas  demokrasi  merupakan  asas  yang  harus  ada  dalam penyelenggaraannya  dan berkedudukan atas, asas  tersebut  juga sebagai  tolak ukur  kelayakan dalam  penyelenggaraanya  juga  produk  hukum  berupa  peraturan  perundang – undang  yang dihasilkan.  Pembentukan peraturan per-uu,  asa demokrasi  memiliki  peran  sebagai dasar  pada pengambilan keputusan valid. Asas tersebut juga sebagai penyeimbang antara suara mayoritas dalam  pengambilan  keputusan  diimbangi  dengan  suara  minoritas  dalam  pengambilan keputusannya,  asas  demokrasi  ini  di  Indonesia  sebagai  sarana  musyawarah  dalam  mencapai kepentingan dan tujuan sama. Definisi dmokrasi menurut Fuady yakni, sistem pemerinah pada Negara yang menganut sistem tersebut dan semua warga negaranya memiliki hak, kedudukan, kewajiban  serta  kuasa  yang  baik,  penerapannya  dalam  kegiatan  sehari – hari  atau  ikut  serta pada kekuasan Negara mereka, rakyat sebagai kekuasaan utama bergeraknya kekuasan Negara dan  mengawasi  jalannya  kekuasan  Negara,  dapat  secara  langsung  melalui  wakil  yang  terpilih dan  juga  dapat  mengakses  ruang  publik,  guna  kepentingan  rakyatnya,  menimbulkan  pola pemerintah asalnya dari rakyat, jalannya ditentukan rakyat guna kepentingan rakyat secara adil dan jujur. Namun demikian, UUd NRI 1945 tidakmenyebutkan kata demokrasi secara jelas pada pasal-pasalnya,  namun  penyebutannya  ialah  kedaulatan  rakyat  sebagai  pengganti  kata demokrasi yang tercantum pada pasal 1 ayat 2, asas demokrasi bisa disebut dengan kedaulatan rakyat,  karena  rakyat  pemegang  kekuasan  paling  tinggi  pada  sistem  pemerintah,  rakyat  juga sebagai penentu kehendak, penentu perbuatan Negara juga oleh rakyat, pada pendapat diatas maka  kekuasaan  paling  tinggi  pada  jalannya  Negara  mereka,  maka  sumber  kekuasaan  paling tinggi adalah rakyat merupakan konsep kedaulatan rakyat secara sederhana, Undang – Undang tentang  Pemilu  legislatif  setelah  pasca  reformasi  banyak  mengalami  perubahan  mengenai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
teknisi  pemilu,  PT  menjadi  salah  satu  perubahan  mengenai  minimal  batas  partai  dapat  maju menjadi  calon  legislative  ditingkat  parlemen.  Fakta  hukum  yang  terjadi,  komisi  II  DPR  akan melakukan  revisi  terhadap  Undang – Undang  nomor  7  tahun  2017  mengenai  pemilu  dalam konteks  PT  menjadi  persoalan  debat  elit  baik  parpol,  pengiat  pemilu  serta  bidang  akademisi serta  demokrasi  yang  terjadi  sekarang  (Simanjuntak,  2020).  Kecenderungan  akan  hal  ini, menimbulkan  kerumitan dalam  pertumbuhan  parpol  baru pada  parlemen di  indonesia.  Dapat kita  amati  pada  pengimplementasiannya  PT  berlaku  kali  pertama  ditahun  2009  dengan  batas suara  2.5%  kemudian  tahun  2014  pemilu  batas  suara  3.5%  serta  2019  pemilu  ternyata mengalami kenaikan sebesar 4%. Dalam 3 perubahan kenaikan yang terjadi dapat menimbulkan pen yederhanaan  sisteem  multipartai  yang  ada  di  Indonesia  guna  dibentuknya  “multipartai sederhanaa”  untuk  membentuk  pemerintah  stabil  dan  efisien (Candanni,  2019).  Sistem multipartai  sederhana  sebenarnya  tidak  memiliki  istilah  jelas  dan  Negara  juga  tidak  tahu bagaimana dapat dianggap serta ada  pada situasi  tersebut,  banyaknya anggota  yang  memiliki kursi  banyak  pada  tingkat  parlemen  dipercaya  menadi  tolak  ukur  efektif  pada  pemutusan kebijakan dan menentukan kinerja kepemerintahan, hal ini semakin banyak parpol pada tingkat parlemen akan mengurangi efektif kinerje kepemerintahan dalam mengambil kebijakan.

## Analisis Yuridis Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021.
Salah  satu  unsur  dari  poitik  ialah  terselenggaranya  pemilu,  adanya  kegiatan  tersebut memiliki  efek  penting  bagi  Negara,  terkhusu  isu  politik  yang  luas  (Rosana,  2012).  Tujuan dibentuknya  pemilu  sebagai  pemahaman  kondisi  pada  tatanan  politik,  yang  akhirnya  dapat menyesuaikan  perubahan  pada  pola  perialku  dan  sikap  masyarakat  di  masa  selanjutnya (Riwanto, 2014). Dalam menjalankan pemilu perlu dilakukan dialektik, adanya hubungan antara pemerintah  dengan  rakyat,  guna  memberikan  pertumbuhan  pada  sistem  demokrasi,  namun ada  perbedaan  pendapat  yang  diberikan  oleh  Joseph  A.  Schumpeter,  pemilu  tidak  hanya sekedar  proses  demokrasi  sederhana,  Dalam  menjalankan  pemilu  perlu  dilakukan  dialektik, adanya  hubungan  antara  pemerintah  dengan  rakyat,  guna  memberikan  pertumbuhan  pada sistem demokrasi, namun ada perbedaan pendapat yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pemilu  tidak  hanya  sekedar  proses  demokrasi  sederhana,beliau  mengatakan  “demokratis menunjukkan  tatanan  lembaga,  yang  mana  setiap  individu  besaing  kompetitif  guna mendapatkan  kekuasaan,  sampai  pemutusan  put usan  politik” (Kurniawan,  2016).  PT  ialah batasan  suara  untuk  parpol  sebagai  peserta  penyelenggaraan  pemilu  dengan  dilakukannya hitungan  suara  yang  sah  untuk  dapat  menduduki  Dewan  Perwakilan,  implementasi  PT  di Indonesia dilaksanakan tahun 2009, sesuai dengan UURI nomor 10 tahun 2008 pasal 202 ayat 1, menyatakan  bahwa  batasan  suara  untuk  dapat  menduduki  kursi  parlemen  harus  mendapati minimal 2.5% suara sah nasional, ditambah dengan pasal 203 ayat 2 menyatakan bahwa ,dalam perolehan  kursi  tingkat  DPR  suatu  daerah,  yang  dimaksud  pemilihan  adalah  perolehan  suara yang  sah  seluruh  peserta  pemilu  kurangi  suarah  yang  sah  peserta  pemilu  yang  belum pemenuhan  batasan  jumlah  suara,  Indonesia  menganut  sistem  presidensial  dimana  terdapat kekuasaan  eksekutif  yang  dipilih  secara  pemilu  namun  kekuasaan  tersebut  terpisah  dengan legislatif, ada beberapa ciri – ciri presdensial yakni :
1. Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah
2. Berbagai  kekuasaan  termasuk  eksekutif  dipilih  secara  pemilu  guna  mencerminkan demokrasi
3. Presiden  sebagai  kekuasaan  tinggi  mempunyai  hak  prerogatiif  yakni  dapat  mengangkat serta memberhentika menteri
4. Menteri memiliki tanggung jawab hanya pada eksekutif
5. Eksekutif tidak bisa dilengseran legislatif
Oleh karenanya, presiden sebagai kekuasaan tinggi memiliki kuasa untuk mengatur serta melakukan  penyusunan  kandidat  kabinet  politik,  presidensial  juga  tidak  dapat  lepas  dari  PT, karena  dengan  adanya  PT  sebagai  penguat  posisi  presiden.  Logikanya,  apabila  batasan  suara untuk peserta pemilu minim, maka kekuasaan presiden semakin kuat, karena tidak banyaknya parpol tidak akan membuat banyak arahan dalam pengambilan putusan, maka akan lebih baik jika tidak banyak parpol yang mewakilkan agar minim kepentingan, ditambah terselenggaranya parpol membuat kuat sistem presidensiial, tingkat parlemen menjadi efektif dengan perolehan suara  partai  sederhana,  agar  terjadi  keseimbangan  bersama  presiden  (Diniyanto,  2019)..
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Undang – Undang Pemilu merupakan kewenangan atribusi yakni pelimpahan terhadap lembaga atau  badan  tertentu  dari  pembuat  UUD,  menurut  naskad  akademik  RUU  pemilu  tahun  2017, adanya  PT  dipercaya  akan  menguatkan  sistem  presidensail  dan  untuk  mengaktifkan  sisem tersebut di Indonesia (Adelia, 2018). Pengaturan batasan suara menurut Jimly Asshiddiqie ialah mekanis  yang  ada  dalam  sistem  presidensial  secara  multipartai,  dalam  hal  ini  kekuasaan tertinggi  yakni  presiden  memerlukan  dominan  suara  guna  jalannya  pemerintahan  tingkat parlemen,  karena  apabila  presiden  tidak  didukung  secara  mutlak,  berakibat  jalannya  tidak maksimal  untuk  mengurus  pemerintah,  Adanya  PT  akan  terjadi  pembatasan  terhadap  parpol yang  akan  menduduki  kursi  perwakilan  lembaga  maka  pembatasan  jumlah  pada  tingkat  DPR karena parpol  yang  sedikit  jumlahnya,  antara partai dengan sistem presidensial menjadi  kuat, pada  sistem  tersebut  mendukung  legislatf  merupakan  hal  yang  krusial  semasa  perjalannya, dukungan  setia  parlemen  akan  membuat  sistem  tersebut  menjadi  kuat  yakni  dengan  adanya dukungan  faksi  politik,  Dukungan  yang  dimaksud  ialah  presiden  memperoleh  suara  minimal 50% dapat lebih atau bahkan mendekati 50%, dalam menerapkan sistem presidensial Indonesia yang masih menggunakan sistem multipartai membuat sulit, karena kesar kemungkinan sistem tersebut  menganggu  pada  stabilias  pemerintah  yang  menerapkan  presidensial,  seperti  yang banyak  terjadi,  presiden  seringkali  tidak  dapat  mencapai  minimal  suara  karena  kalah  dengan partai  oposisi,  berakibat  residen  sulit  dalam  mengambil  kebijakan  untuk  pemerintah  yang strategis (Saifulloh, 2022).
Bahkan kemungkinan terburuk ialah presiden tidak dapat menjalankan fungsinya untuk pemerintah.  Untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara  partai  dengan  sistem  presidensial, kenaikan perolehan suara sebesar 4% menjadi salah satu cara guna stabilitas  yang baik, karena dengan  adanya  ambang  batas  suara  tersebut  dipercaya  akan  membatasi  parpol  agar  sistem presidensial  menjadi  kuat,  karena  apabila  itu  tidak  diberlakukan  akan  menimbulkan ketidakstabilan  dalam  mengambil  suatu  kebijakan  karena  banyaknya  parpol  yang  masing- masing  memiliki  kepentingan,  Demokrasi,  supremasi  hukum,  batas  kekuasaan,  perlindungan hak  asasi  manusia  merupakan  prinsip  dari  Negara  hukum,  seringkali  aturan  secara  tertulis mengalami  perubahan  dengan  maksud membuat  masyarakat  turut  serta beraspirasi  terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kebutuhan pemerintah sesuai perkembangan zaman, tidak dengan meruntuhkan nilai pancasila yang  merupakan  pondasi  Negara  serta  cita – cita  bangsa  secara  nasional  yang  mana  sudah tercantum  dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945,  salah  satu  yang  mengalami  perubahan  ialah penyelenggaraan  kekuasaan  Negara,  Tujuan  dirubahnya  lembaga  lama  menjadi  lembaga  baru ialah  memperkuat  sistem  keseimbangan  antara  lembaga  Negara,  perubahan  UUD  1945  yang besar dilakukan pada sidang tahunan MPR yang diselenggarakan tahun 1999, dengan butir yang diubah  yakni  penyempurnaan  sistem  pemerintah  agar  sesuai  dengan  ciri  siste  presidensial, Untuk  dapat  mengetahui  adanya  upaya  penyempurna  sistem  presdensial  pada  pemerintah yakni  dengan  ditatanya  kelembagaan  Negara,  yang  didalamnya  ialah  pengaturan  kedudukan presiden  sebagai  lembaga  eksekutif,  mengatur  kedudukan  presiden  dengan  DPR  upaya membuat  undang – undang,  isu  yang  penting  untuk  dibahas  parlemen  salah  satunya  ialah kekuasaan  legislasi,  sebelum  amandemen,  presiden  sebagai  lembaga  eksekutif  dapat  juga sebagai  legislatif,  dalam  hal  ini  semua  terpusat  dan  dipegang  oleh  presiden  (Essence  et  al., 2021).  Terhadap  Kajian  Yuridis  Putusan  MK  No  48/PUU-XIX/2021,  Negara  Indonesia  adalah Negara  hukum  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  3  UUD  1945,  Negara  Indonesia  juga  merupakan Negara demokrasi sesuai  dengan  pasal  1  ayat  2,  dimana  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat sesuai dengan pasal 22 E ayat 2 dilakukan dengan proses pemilu.
Apabila  kita  melihat  berdasarkan  pasal  22  E  ayat  1  yang  berbunyi  pemilu  harus diselenggarakan  secara  luberjurdil, ditambah ayat  3  yang  menegaskan parpol sebagai peserta pemilih  untuk  anggota  DPR  dan  DRPD,  maka  hal  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  peserta pemilihan juga merupakan para pemohon (parpol) pada pemilu, Walaupun kedaulatan itu ada pada  rakyat  namun  tidak  semua  wagan  Negara  indonesia  ikut  menjalankan  secara  langsung, karena  terbatas  jangkauan,  wilayah  serta  segala  macam  urusan  pemerintah,  maka  dari  itu menunjuk  wakil – wakil  yang  akan  menerima  kewenangan,  yakni  dengan  diselenggarakannya pemilu,  Mekanisme pemilu  tidak  diatur dalam  Undang – Undang,  apabila  kita  melihat  pasal  1 ayat 2 j.o 22 E ayat 1,2,3 bahwa makna kedaulatan ada pada tangan rakyat, salah satunya ialah pelaksanaan  pemilu  ,  Penyelenggaraan  pemilu  dalam  hal  ini  bukan  rakyat  yang  menjadi konsetasi tetapi partai poitik yang turut serta, juga calon – calon yang telah dipilih untuk maju
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
oleh  parpolnya  masing – masing,  walaupun  pada  kertas  tertera  foto, nomor, nama  dll  namun calon  tersebut  tidak  membela  kepentingan  pribadi  tetapi  mengutamakan  kepentingan kelompok  parpolnya  (Fendabi,  2019).  Dapat  kita  pahami,  pemilu  yang  diselenggarakan berdasarkan  kedaulatan  rakyat  esensinya  bukan  padarakyat  melainkan  parpol  yang  sedang bersaing. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang – undang no 2 tahun 2011 perubahan kedua atas undang – undang  no  2  tahun  2008  mengenai  parpol  menyebutkan  definisi  parpol  yakni sekelompok warga Indonesia yang berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang memiliki kehendak sama, visi misi yang sama dengan sukarela untuk berjuang demi bangsa dan Negara dan menjungjung tinggi pancasila, walaupun yang melakukan kontestasi ialah parpol, tujuannya bukan untuk  kepentingan  parpol itu sendiri namun  untuk  bangsa  dan  Negara,  karena  dengan esensi parpol penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai UUD.  Dengan ikut sertanya parpol  pada  pelaksanaan  pemilu  merupakan  kepercayaan  sebagai  perwujudan  kedaulatan rakyat, apabila tidak adanya parpol yang turut serta makatidak ada calon yang diwakilkan maka rakyat tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, sama juga dengan tidak ada calon juga tidak dapat melaksanakan wujud kedaulatan rakyat yang mana sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
Untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  maka  keikutsertaan  parpol  dengan  calon yangdiusung  dapat  mewujudkan  esensi  kedaulatan  rakyat  itu  sendiri,  hak  dasar  dan kontitusional merupakan  hak  daripada pemilu, apabila  terdapat  ketentuan  perundangan  yang lebih menonjolkan aspek administratf dan ternyata terdapat unsur menghalangi, melanggar hak parpol,  maka  berdasarkan  alasan  tersebut  tidak  dipertangguhkan,  Dalam  putusan  nomor 55/PUUXVIII/2020,  makhamah  konstitusi  menafsirkan  pasal  173  ayat  1  UU  no  7  tahun  2917 yakni  dengan  tidak  dibedakannya  ketentuan  pada  parpol  peserta  tahun  2019  dengan  parpol baru  sesuai  amar  putusan  yakni  UU  no  7  tahun  2017  pasal  173  ayat  1  (lembaran  Negara respublik  Indonesia  nomor  182  tambahan  nomor  6109)  menyebutkan  Peserta  parpol  sudah lulus  verifikasi  KPU  dan  lolos  aturan  PT  pada  pemilu  2019  tetap  harus  diverifiasi  sesuai administrasi tetapi tidak secara factual, namun apabila tidak dapat memenuhi PT masih dapat terwakilkan  pada  tingkat  DPPR  Kabupaten/Kota,  namun  apabila  tidak  dapat  terwakilan  pada tingkat kabupaten (Harimurti & Manan, 2021). Kota harus diperiksa kembali administraso dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
faktualnya, juga berlaku pada parpol baru, Sistem presidensial yang selama ini negara kita anut memiliki masalah bawaan sendiri ini meruakan konsekuensi konstitusional yang kita pilih sesuai aturan dalam UUD, karena banyaknya parpol yang berdiri dan focus pada pemilu, membuktikan bahwa sistem preidensial kita tidak utuh atau dengan istilah presiensial rasa parlemen.
Seringkali  kita  melihat bahwa presiden  terlihat  lemah  terhadap  kebijakan  yang diambil di  depan  parlemen,  pemusatan  kepada  kekuasaan  eksekutif  menimbulkan  bergesernya  kuasa mulai eksekutif  heavy berubah legislative  heavy ,  walaupun  persiden  dipilih  langsung  oleh rakyatt,  namun  seringkali  terlihat  lemah  di  depan  parlemen  atas  setiap  kebiajkan  yang  akan diambil ditambah apabila presiden bukan termasuk partai yang mendominasi tingkat parlemen, hal ini menurut ahli dianggap pemerintah yang terbelah, Pasal 173 ayat 1 Undang – Undang 7 tahun  2017  memaknai  pada  putusan  makhamah  konstitusi  55/PUUXVIII/2020  dalam  hal  ini terjadi  pertentangan  pada  UUD  1945  serta  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat, apabila dimaknai yakni (!) apabila parpol pemilu 2019 yang lolos verifikasi serta ketentuan PT, parpol tersebut tidak perlu diverifikasi kembali secara administrasi dan factual (2) parpol pemilu 2019  tidak  lolos  verifikasi  ketentuan  PT  namun  memiliki  terwakil  pada  kabupaten/kota  serta parpol  yang  belum  memiliki  terwakil  tingkat  kabupaten/kota  seharusnya  melakukan  verifikasi administrasi  saja  (3)  apabila  ada  parpol  yang  belum  mengikuti  pemilu  seharusnya  diverifikasi secara administrasi juga factual.

## KESIMPULAN
1. Parliamentary Threshold  &  Presidetial  Threshold telah  sesuai  dengan  Prinsip  Demokrasi karena  dalam  sistem  multipartai  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  muatan  demokrasi atas dasar partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum untuk ikut menentukan figure  dan  arah  kepemimpinan  pemerintahan.  Dan  untuk  menghasilkan  kepemimpinan yang  benar-benar  dikehendaki  oleh  rakyat. Parliamentary  Threshol  &  Presindential Threshold merupakan salah satu sarana legitimasi pemerintahan. Dalam menyelenggarakan  kedaulatan  rakyat,  dan  lebih  mampu  menegakkan  pelaksanaan demokrasi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.256
2. Putusan  MK  No  48/PUU-XIX/2021  bukan  merupakan  pelanggaran  HAM  karena formulasikan  ketentuan  tentang parliamentary  threshold harus  menentukan  parameter atau  alat  ukur  secara  terbuka  perihal  Pembatasan  hak  warga  negara  terhadap keterwakilannya  di  parlemen.  Manfaat  dari  beban  atas  hak  dibatasi  dan  Terwujudnya tujuan hukum yang ingin dicapai

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia, A. (2018). Relevansi ambang batas parlemen (.
Aenal Fuad Adam, W. L. B. J. (2021). Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia. 1, 6. Candanni, L. R. (2019). Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial ( The Presidential Threshold Requiremen ... April.
Essence, T., Voting, O., In, R., Elections, C., On, B., National, V., As, V., & Threshold, A. P. (2021). Oleh : HAEDAR DJIDAR P0400316412 PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM. Fendabi, V. (2019). Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUUXV/ 2017). 1 – 88.
Harimurti, Y. W., & Manan, B. (2021). (Recht staat).
Muhammad Saad, D. F. S. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Bedasarkan Sistem Presidensial Threshold. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 15 – 37.
Rasfanjani, F. A. A. (2021). PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Oleh : FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM. Rizal, L. F. (2019). Parliamentary Dan Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(1), 137 – 150.
Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(1), 153.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XIX/2021