## DILEMA KEBIJAKAN YANG PRO RAKYAT
(Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat)
Brian L. Djumaty dan Nina Putri Hayam Dey Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan- Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga brian.djumaty@gmail.com

## Abstract
Since the enactment of decentralization local government have been granted  the  authority  to  organize,  protect  society  etc.  Given  the authority  that  Central  Kalimantan  provincial  government  issued  a policy (Pergub No. 15 tahun 2010 on guidelines for land clearing and yard for the people) to protect the local community in the tradition / habit of farming by burning forests to customary provisions. The aim of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  extent  to  which  public policy relevance since the issuance of the policy in 2010-2015 and to what extent these policies protect the local wisdom. the method used is  descriptive  qualitative  study,  using  the  study  of  literature  in  the process  of  data  collection.  Results  and  discussion  of  these  studies show  that  1)  in  2015  created  a  policy  that  is  no  longer  relevant because  the  whole  area  of  Central  Kalimantan  is  15.3  million hectares,  12.7  hectares  (78%)  is  controlled  by  plantation  companies. 2)  goodwill  by  the  Government  of  Central  Kalimantan  to  protect local  communities  need  to  be  given  appreciation.  But  this  policy could apply / relevant if it is done before the 90s because many forests and local people still farming to meet food needs.
Kata Kunci : Public Policy, Local Wisdom, Relevance.

## Pendahuluan
Sejak  diberlakukannya  kebijakan  desentralisisi  oleh  pemerintah Indonesia,  pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengelola  potensi yang  dimiliki  untuk  kepentingan  masyarakat  (baca  UU no  33  ayat  1,  2  dan  3).  Tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  mempererat persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  meningkatkan  efisiensi  administrasi
pemerintahan, mewujudkan kemandirian daerah, membentuk pemerintahan  yang  lebih  demokratis  yang  mendorong  inovasi  dan partisipasi, memacu pembangunan sosial ekonomi (Djumaty, 2015). Selain itu kebijakan otonomi daerah juga memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang di  mana  didalamnya  terdapat  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan sumber  daya  nasional  yang  lebih  menekankan  pada  prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan  serta memperhatikan potensi daerah yang beraneka ragam (Mayrowani, 2012).
Untuk  mewujudkan good  governance,  maka  pemerintah  daerah mengeluarkan  kebijakan  publik  yang  diharapkan  dapat  melindungi  dan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  khusus  (Waris:  2012). Menurut  Suharto  (2007),  inti  dari  kebijakan  ( policy)  merupakan keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.
Atas  dasar  hal  diatas,  maka  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah  demi  mengembangkan  potensi  daerah  dan  melindungi  kearifan lokal masyarakat adat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010  tentang  Pedoman  Pembukaan  Lahan  Dan  Pekarangan  Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah 1 .  Dengan dikeluarkannya kebijakan ini ada good  will  dari  pemerintah  Kalimantan  Tengah  untuk  melindungi kearifan  lokal  masyarakat  tentang  berladang,  di  mana  dalam pelaksanaannya  sistem  berladang  ini  memiliki  aturan  adat  dan  kegiatan/ ritual adat sebelum masyarakat mempersiapkan ladang. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak dalam mempersiapkan ladang/ huma  adalah  dengan  membakar  ladang.  Kearifan  lokal  masyarakat mempersiapkan lahan pertanian dengan cara dibakar yang ingin dilindungi oleh  pemerintah  Kalimantan  Tengah,  supaya  aktivitas  berladang masyarakat menjadi aktivitas yang legal dan dilindungi secara hukum.
Berdasarkan realita di lapangan kebijakan ini menghasilkan pro dan kontra  serta  salah  tafsir,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa
1 Peraturan  Gubernur    Kalimantan  Tengah  Nomor  15  tahun  2010  merupakan  Perubahan atas  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  52  tahun  2008  tentang  Pedoman Pembukaan lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah.
pemberitaan  media  massa  mengenai  masalah  kebakaran  lahan  yang melanda  Kalimantan  Tengah  khususnya  pada  tahun  2015.  Dampak  dari kebakaran  lahan  salah  satunya  adalah  asap  yang  menyelimuti  Kalimantan Tengah  secara  khusus  sejak  bulan  Juli-  November.    Banyak  yang beranggapan  bahwa  tidak  terkontrolnya  kebakaran  lahan  di  Kalimantan Tengah  diakibatkan  oleh  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah (Detik News 2 , Detik.com 3 ).
Merespon  banyaknya  pemberitaan  bernada  negatif  mengenai peraturan ini, maka Mendagri minta Peraturan Gubernur ini di revisi 4 dan Dirgen  Penegakan  Hukum  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan,  Rasio  Ridho  Sani  juga  mengatakan  bahwa  secara  hukum Peraturan Gubernur ini sudah tidak berlaku lagi karena kebijakan ini sudah tidak  tepat  sasaran.  Seharusnya  kebijakan  ini  berlaku  untuk  pembakaran lahan adat bukan lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan 5 .
Berdasarkan  pandangan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah :
Sejauhmana  Peraturan  Gubernur  No.  15  Tahun  2010  melindungi kearifan  lokal  masyarakat  adat  dan  apakah  kebijakan  ini  relevan/  tidak dalam konteks Kalimantan Tengah saat ini?
Alasan  mengapa  penulis  mengambil  topik  ini  karena  sebenarnya ada goodwill  dari  Pemerintah  Kalimantan  Tengah  untuk  melindungi kearifan  lokal  masyarakat  tetapi  dalam  prosesnya  terjadi  pro  dan  kontra, sehingga  topik  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji.  Selain  itu  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai pedoman pembukaan lahan dan  pekarangan  untuk  mengontrol  kebakaran  lahan  hanya  ada  di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  studi  literatur  kebijakan  yang  dibuat,  pemerintah selalu ada maksud baik namun dalam implementasinya kebijakan tersebut
2 http://news.detik.com/berita/3051532/isi-lengkap-pergub-kalteng-yang-izinkan-buka- lahan-dengan-bakar-hutan diakses (18-11-2015)
3 http://www.dw.com/id/penyebab-kebakaran-hutan-terungkap/a-18801135  diakses  (18-11- 2015)
4 http://nasional.kompas.com/read/2015/10/27/14373761/Mendagri.Minta.Pergub.Pembakara n.Hutan.Segera.Direvisi diakses (18-11-2015)
5 http://nasional.kompas.com/read/2015/10/24/16553961/Pergub.Kalteng.yang.Perbolehkan.
Masyarakat.Bakar.Lahan.Tak.Berlaku.Lagi diakses (18-11-2015)
jauh  dari  harapan,  seperti  masih  dalam  proses  pembicaraan  dengan  Pusat (Departemen  Kehutanan)  Perda  Kalimantan  Tengah  tentang  tata  ruang.
Ketidakjelasan pengaturan ruang menyebabkan ketidakpastian
pembangunan  di  Kalimantan  Tengah  (Muhajir:  2010).  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hamdani  dan  Meyzi  (2013)  di  Kabupaten Siak mengenai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP. Menurutnya kebijakan  ini  sangat  baik  akan  tetapi  masih  tidak  maksimal.  Hal  tersebut dikarenakan  kurangnya  SDM  pegawai,  kurang  optimalnya  kordinasi  jalur pelayanan,  kurang  harmonisnya  hubungan  antar  instansi,  sarana  dan prasarana yang kurang mendukung.
Metode Penelitian
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan ( Library research) dengan metode pengambilan/ pengumpulan data secara kepustakaan dengan beragam informasi yang meliputi buku, jurnal ilmiah, Koran,  majalah,  dokumen  serta  tulisan-tulisan  lainnya  yang  memiliki relevansi dengan studi yang diangkat (Sukmadinata, 2009; Danial K, 2009; dan  Swarkama,  2015).  Mengkaji  literature  ( Literatur Review) tidak hanya mengutip  pendapat  dari  berbagai  sumber,  melainkan  memahami  secara mendalam  tentang  permasalahan  yang  sedang  diteliti,  mengintetrasikan apa  yang  telah  dikatakan  dan  dilakukan  oleh  orang  lain,  mengkritik tulisan-tulisan  sebelumnya  serta  membangunan  jembatan  antar  topic  dan mengidentifikasi isu-isu sentral di lapangan (Juliandi Dkk, 2014)

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  pembahasan  ini,  penulis  mendiskripsikan  dan  menggalisa kajian-kajian  literatur  yang  berkaitan  dengan  dinamika  kebijakan Gubernur sebelum dan sesudah dikeluarkannya Pirgub no 15 tahun 2010, berikut penjelasannya.
Dinamika Kebijakan Sebelum Pergub No.15 Tahun 2010
Dinamika  yang  terjadi  sangat menarik  untuk diperhatikan,  seperti ada  beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kalimantan Tengah  sebelum  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2010  ini dikeluarkan. Direvisinya kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan
dan  lahan  setiap  tahunnya  sehingga  akhirnya  dikeluarkannya    kebijakan ini.
Menurut  Muhajir  (2010),  kebijakan  Peraturan  Gubernur  No.  15 tahun 2010 merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001  tentang  pengendalian  kerusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan hidup  yang  berkaitan  dengan  pembakaran  lahan  atau  hutan.  Berikut merupakan  dinamika  kebijakan  sebelum  dikeluarkannya  Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2010;
1. Dikeluarkannya  PP  No.4  Tahun  2001  tentang  pengendalian  kerusakan dan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan pembakaran lahan atau hutan.
Isi  dari  kebijakan  ini  adalah  tidak  hendak  melarang  semua  aktivitas pembakaran lahan dan hutan, tetapi pemerintah tetap mengijinkan dan memperbolehkan  2  aktivitas  pembakaran  lahan,  yaitu  1).  Pembakaran lahan  dan  hutan  untuk  tujuan  khusus  atau  kondisi  yang  tidak  dapat dielakkan  seperti  pengendalian  kebakaran  hutan,  pembasmian  hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, tetapi tetap harus  ada  ijin  khusus  dari  pejabat  yang  berwenang.  2).  Kebiasaan masyarakat  adat  atau  tradisional  yang  membuka  lahan  untuk  ladang atau kebun.
Konsekuensi  lanjutan  dari  dikeluarkannya  kebijakan  ini  adalah  Bupati dan  Gubernur  harus  melakukan  inventarisasi  mengenai  potensi kegiatan  yang  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  pencemaran lingkungan terkait kebakaran lahan/hutan.
2. Perda  No.  5  tahun  2003  tentang  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan
Isi dari kebijakan ini sama dengan isi dari PP No.4 Tahun 2001 tentang pengendalian  kerusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup  yang berkaitan dengan pembakaran lahan atau hutan.
Tindak lanjut dari kebijakan ini adalah dikeluarkannya 2 SK Gubernur dan 1 buah intstruksi Gubernur; yaitu;
a) Pergub  No.  77  tahun  2005  tentang  petunjuk  pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalteng.
b) Pergub  No.  78  tahun  2005  tentang  petunjuk  teknis  pengendalian kebakaran lahan dan hutan  Provinsi Kalteng.
Isi  dari  kedua  SK  Gubernur  tersebut  tidak  satu  pun  yang menyinggung  soal  inventarisasi  kegiatan  dan  lahan  yang  potensial dilakukan pembakaran.
3. Instruksi  Gubernur  No.  364/1337/DISTAN  tanggal  6  agustus  2007 tentang  melarang  tegas  aktivitas  pembakaran  hutan,  lahan  dan pekarangan tanpa kecuali.
4. Peraturan  Gubernur  No.  52  tahun  2008  yang  mengatur  soal  pedoman pembukaan  lahan  dan  pekarangan  bagi  masyarakat  di  Kalimantan Tengah.
Dalam  Pergub  ini  masyarakat  diizinkan  membuka  lahan  dengan  cara dibakar  tetapi  dengan  cara  diselektif  dan  terkendali  dan  harus mendapatkan ijin dari aparat pemerintah terlebih dahulu. Ijin tersebut dibagi  sebagai  berikut;  izin  Ketua  RT  jika  luas  0,1 hektar,  Kepala Desa jika  luas  antara  0,1-0,5  hektar,  Camat  jika  luas  antara  0,5-2,5  hektar, Kecamatan  maksimal  100  hektar,  Kelurahan  10  hektar  pada  hari  dan wilayah yang sama dan dilakukan di atas pukul 15.00.
Akan  tetapi  pergub  No.  52  tahun  2008  dicabut  pada  10  Agustus  2009 karena  kebakaran  hutan  masih  terjadi.  Pergub  ini  dicabut  secara  lisan oleh  Gubernur  Teras  Narang  dan  pencabutan  tersebut  menghidupkan kembali  larangan  pembakaran  lahan  tanpa  kecuali  seperti  yang ditegaskan  dalam  Instruksi  Gubernur  No.  364/1337/DISTAN  tahun 2007.
5. Peraturan  Guberbur  No.  15  tahun  2010  tentang  pedoman  pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah.
Peraturan  Gubernur  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  Pergub  No. 52 tahun 2008. Isi dari kebijakan ini kurang lebih hampir sama dengan Pergub No.  52 tahun 2008.
Dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah  mengenai  pedoman  pembukaan  lahan  dan  pekarangan  bagi masyarakat  di  Kalimantan  Tengah,  merupakan  bentuk  dilema  tersendiri untuk  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  pemerintah harus  melindungi  kearifan  lokal  masyarakat  mengenai  berladang  yang dalam  kegiatannya  harus  membakar  lahan  untuk  mempersiapkan  lahan
dan  disisi  yang  lain  pemerintah  harus  bisa  mengontrol  atau  bahkan mencoba  untuk  menghapuskan  kebijakan  ini  dikarenakan  dampak  dari pembakaran lahan adalah asap yang berkepanjangan, walaupun sebenarnya kebakaran  lahan  yang  terjadi  saat  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh masyarakat lokal (berladang) tetapi juga diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan  kelapa  sawit  oleh  perusahaan  dan  masyarakat  (masyarakat penduduk asli dan pendatang).
Dilema Kebijakan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2010
Dengan  adanya  beberapa  kali  perubahan  Perda  dan  Intruksi  Gubernur terkait dengan pembakaran lahan, terlihat bahwa ada keragu-raguan yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  keragu-raguan  tersebut menimbulkan  dilema.  Berdasarkan  beberapa  studi  literatur  dilema  yang dirasakan tersebut terjadi karena;
a. Ketiadaan inventarisasi itu membuat posisi masyarakat adat/lokal yang sebenarnya  mempunyai  keluwesan  melakukan  kearifantradisional dalam  mengusahakan  ladangnya  lewat  pembakaran  lahanmenjadi rentan.  Mereka  dapat  dikenai  sanksi yang  ada  di  dalam  Perda  karena melakukan pembakaran hutan/lahan. (Muhajir, 2010: 215)
b. Indonesia  termasuk  lima  besar  negara  yang  tutupan  hutannya berkurang paling cepat dengan tingkat deforestasi selama tahun 2000- 2005  mencapai  1.87  juta  Ha/Tahun  dan  2006-2009  mencapai  1.5  juta Ha/Tahun, Indonesia Corruption Watch (2011).
c. Kebijakan  ini  menjadi  masalah  serta  mendapatkan  kecaman  dari pemerintah pusat dan stakehorder terkait ketika kebijakan ini disalah artikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawan (perusahaan) yang melakukan pembakaran hutan.
Kebakaran lahan yang terjadi pada tahun ini, sebagian besar dilakukan oleh perusahaan. Ini berarti ada unsur kesengajaan dan atau politisasi antara perusahaan serta pemerintah.
Dalam  peraturan  tersebut  dapat  diberikan  catatan  kritis  di antaranya  ialah  1)  berdasarkan  realita  di  lapangan pemerintah  mengalami kesulitan  dalam  mengatur  dan  mengendalikan  pembakaran  lahan  karena rata-rata  petani  di  Kalimantan  Tengah  memiliki  lahan  diatas  2  hektar (Muhajir,  2010). 2).  Prosedur  yang  dianggap  berbelit-belit  dan  jarak  dari
rumah  menuju  Kecamatan  sangat  jauh,  maka  membuat  petani  enggan untuk  melaporkan  jika  mereka  hendak  membuka  lahan  dengan  cara dibakar. 3). Pergub ini belum mengakomodasi kepentingan petani/peladang. 4) diberikannya izin kepada masyarakat untuk membuka lahan  pertanian  dengan  cara  dibakar.  Konsep  mengenai  “masyarakat” dalam kebijakan ini masih ambigu.

## Kearifan Lokal tentang berladang
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  Kalimantan Tengah,  dilandasi/berdasarkan  oleh  tradisi  masyarakat  lokal  dalam berladang.  Menurut  Mukti  (2010)  Masyarakat  Dayak  memiliki budaya/tradisi  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  turun-temurun  sudah diterapkan  semenjak  zaman  nenek  moyang,  yaitu  : Pola  berladang berpindah.  Berdasarkan hasil  penelitiannya  Mukti memaparkan ada  9  hal yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Dayak  dalam  melaksanakan  pola  ladang berpindah;  1).  Pola  yang  digunakan  adalah  pola  berladang  gilir  balik.  2). Masyarakat  biasanya  memanfaatkan jekau  (hutan  sekunder).  3).  Sebelum berladang  masyarakat  akan  melakukan  survey  tentang  kualitas  lahan  dan tanah  untuk  berladang  yang  telah  diatur  secara  adat.  4).  Dalam  kegiatan berladang ada ritual adat yang dilakukan. 5). Dalam membuka lahan tidak semua  tumbuhan  dibabat.  Tumbuhan  yang  bermanfaat  dibiarkan  tetap tumbuh. 6). Kegiatan berladang merupakan peristiwa budaya, di mana ada budaya handep  hapakat  atau  kerjasama  yang  dimulai  dari  menebas, membakar,  menanam  dan  memanen.  7).  Berladang  merupakan  bentuk budaya regeneratif, yaitu ada keharusan menanam tumbuhan seperti karet, rotan, damar dan tumbuhan yang lainnya di lahan bekas ladang. 8). Peran tokoh  adat  masih  dominan.  9).  Hukum  adat  memberikan  sangsi  adat kepada masyarakat yang merusak hutan dan membakar lahan tanpa ritual adat.
Selain  di  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  yang  lainnya  juga memiliki kearifan lokal yang sama mengenai membuka lahan dengan cara dibakar  untuk  berladang,  hanya  saja  biasanya  penyebutannya  yang berbeda.  Seperti  pada  masyarakat  Dayak  Maratus  yang  berada  di Kalimantan  Barat,  berdasarkan  penelitian  Asysyifa  (2009),  dalam  kegiatan berladang  oleh  masyarakat  Dayak  selalu  disertai  dengan  ritual  adat  yang
disebut  A ruh 6 yang  dalam  kegiatannya  meliputi:  a).  Penetapan  Lokasi ( Bamimpi/  Batanung 7 ).  b).  Pembersihan  lahan  dari  semak  belukar ( Manabas 8 ).  c).  Penebangan  pohon-pohon  ( Batabang 9 ).  d).  Pembakaran ( Manyalukut 10 ).  e).  Penanaman  Benih  Padi  ( Manugal 11 ).  f).  Pemeliharaan Tanaman  dari  Rumput  ( Marumput 12 ).  g).  Basambu 13 .  h).  Panen ( Mangatam 14 ).
Sejalan  dengan  konsep  masyarakat  Kalimantan  dalam  tradisi membuka  lahan  dengan  cara  membakar  untuk  berladang  yang dikemukakan oleh Mukti (2010) dan Asysyifa (2009). Masyarakat Riau juga memiliki  tradisi  yang  sama  berkaitan  dengan  pembukaan  lahan.  Hasil penelitian  Nurman,  Saam  Zulfan  dan  Thamrin  (2014),  menunjukkan bahwa masyarakat Suka Talang yang berada di Provinsi Riau memiliki adat istiadat  yang  turun  temurun  sudah  dilakukan  akan  tetapi  tidak  tertulis dalam  peraturan  secara  umum  dalam  peraturan  legislatif.  Salah  satunya ialah  tradisi  dalam  berladang.  Terdapat  beberapa  cara/sistem  berladang diantaranya  dialah  :  1)  Turun  Tanah  ( Melambas).    2)  Pembukaan  Lahan,
6 Merupakan  ritual  adat  untuk  selamatan  dengan  bertujuan  untuk  memohon  kepada  sang Pencipta agar tanaman padi mereka dapat subur sampai tiba waktunya panen.
7 Dalam menentukan lokasi lahan harus menggunakan ritual adat. Petunjuk mengenai lokasi tersebut  akan  diperoleh  melalui  mimpi  ketua  adat  dan  jika  lokasisudah  ditentukan,  maka lokasi akan diberikan tanda dengan menancapkan kayu.
8 Pembersihan lokasi lahan dari semak belukar dengan menggunakan Parang (alat pertanian tradisional).
9 Penebangan pohon dilakukan dengan menggunakan Parang dan Kapak.
10 Setelah  lahan  dibersihkan,  maka  akan  didiamkan  selama  7-10  hari,  fungsinya  untuk mengeringkan  ranting  dan  sisa  pembersihan.  Dalam  melakukan  pembakaran,  masyarakat akan  membuat  batasan  bersih  dari  daun  dan  ranting  sebesar  3-4  Meter,  kemudian pembakaran dilakukan berlawanan dengan arah angin supaya tidak merambat kelokasi lain. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong.
11 Sebelum  menanam  padi,  masyarakat  akan  melakukan  ritual Pamataan/Aruh  Mahanyari (doa-doa) di ladang, tujuan dari ritual ini adalah supaya  padi menjadi subur dan terhindar dari hama padi. Manugal biasanya dilakukan selama 2 minggu.
12 Kegiatan  ini  dilakukan  pada  saat  padi  berumur  2  bulan.  Kegiatan  marumput  fungsinya untuk  membersihkan  rumput  yang  akan  mengganggu  padi.  Biasanya  dalam  kegiatan  ini dilakukan oleh para Ibu.
13 Saat padi berusia 4 bulan, maka dilakukan ritual Aruh Basambu. Biasanya masyarakat akan bernazar dan akan dibayar setelah panen. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari 3 malam.
14 Kegiatan ini hanya dilakukan oleh para Ibu dan dilakukan secara gotong royong. Setelah selesai  memanen  biasanya  masyarakat  akan  melakukan  ritual ruh  Bawanang  Nih  Mudah (ucapan  syukur  dan  terimakasih).  Kegiatan  ini  dilakukan  selama  5  hari  5  malam  dan  ada larangan yang harus dilakukan.
Merintis  ( Rintis).  3)  Menebas  (Nobas).  4)  Menebang  (Nobang).  5) Merencek  ( Merobo).  6)  Sekat  atau  batas  Api  (Landang).  7)  Membakar ( Mbaka).  8)  Membersihkan  lahan  setelah  dibakar  (Memerun).  9) Penanaman  Turun  Benih  ( Menjajak  Boneh).  10)  Menugal 15 ( Nugal).  11) Memelihara Padi ( Besiang). 12) Pemanenan (Menuai).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marthin  dkk (2012),  bahwa tahapan peladangan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak mempunyai  nilai  dan  norma  bagi  kehidupan  masyarakat.    kearifan  lokal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tersebut  menggambarkan  secara  tegas hubungan  yang  harmonis  antara  manusia  dengan  sang  pencipta,  manusia dengan  sesama  dan  manusia  dengan  alam.  Hubungan  ini  terlihat  dalam setiap  ritual  adat  yang  dilakukan  dalam  setiap  proses  berladang.  Kegiatan membakar lahan membawa dampak yang negatif ketika dilakukan dengan sembarangan dan tidak sesuai dengan ketentuan adat masyarakat.

## Relevansi Kebijakan Dalam Konteks Sekarang
Untuk  mempermudah  memahami  relevansi  kebijakan  Peraturan Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  15  Tahun  2010,  maka  akan dipaparkan  terlebih  dahulu  mengenai  Kebakaran  lahan  dan  ekspansi perkebunan  khususnya  kelapa  sawit  di  Kalimantan  Tengah.  Berikut pembahasannya:
- Sebagai  daerah  yang  menempati  posisi  kedua  yang  memiliki  lahan gambut  terluas  di  Indonesia 16 ,  maka  sistem  mempersiapkan  lahan pertanian yang dikenal oleh masyarakat Kalimantan sejak zaman nenek moyang  adalah  dengan  cara  dibakar  (Ritung,  Sofyan  dkk,  2011). Berdasarkan  beberapa  studi  literatur  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  pembukaan  lahan  dengan  cara  dibakar,  yaitu  secara ekonomi  sistem  tebas  bakar  ( slash  and  burn)  dan  land  clearing  hutan relatif  lebih  murah  dan  efisien  (Cahyono,  S.  A.,  Warsito,  S.  P., Andayani, W., dan Darwanto, D. H, 2015; Putra, Akbar Kurnia, 2015). Secara  budaya,  masyarakat  Kalimantan  mempunyai  pengetahuan  lokal mengenai  membuka  ladang  dengan  cara  dibakar.  Sebelum  melakukan
15 Menanam padi
16 Lahan gambut di Kalimantan terluas kedua setelah Sumatera yaitu 4.778.004 hektar, yang tersebar  di  Kalimantan  Tengah  (2.644.438  hektar),  Kalimantan  Barat  (1.046.483  hektar), Provinsi Kalimantan Timur (332.365 hektar) dan Kalimantan Selatan (106.271 hektar).
kegiatan  pembakaran  lahan,  ada  ritual  adat  yang  dilakukan  (Riwut,
2003; Nurcahyani, 2003).
 Kebakaran  lahan  di  Kalimantan  Tengah  Berdasarkan  laporan  Kompas (2014 17 ),  kebakaran  lahan  dan  bencana  asap  di  Kalimantan  Tengah mulai terjadi pada tahun 1990 (Lihat tabel 1). Hal tersebut terjadi karena adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah 18 ) pada tahun 1992 dan  juga  sesuai  dengan  laporan  Dinas  Perkebunan  Kalimantan  Tengah (2009 19 ).
Berikut  merupakan  tabel  mengenai  kebakaran  lahan  dan  bencana  asap  di Indonesia (Tabel 1) :

## Tabel 1
Kebakaran Lahan di Indonesia dari tahun 1960-2013

## Sumber : Kompas Online, 2015
- Pada  tahun  2011-2015,  sebanyak  5323,5  ha  luas  lahan  di  Kalimantan Tengah terbakar 20 .  Menurut Herry Purnomo (Peneliti CIFOR) 21 , lebih dari  90%  kebakaran  lahan  terjadi  karena  adanya  unsur  kesengajaan. Sependapat  dengan  Herry  Purnomo, Adinugroho,  W.  C.,  I  N.N.
17 http://sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/Kabut.Asap.Kebakaran.Hutan.Setenga h.Abad.Kita.Abai diakses (07-12-2015)
18 http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh_sawit.html diakses (07- 12-2015)
19 http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=969 diakses (07-12-2015)
20 http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses (07-12-2015)
21 http://www.rappler.com/indonesia/104764-kebakaran-hutan-indonesia-cifor diakses (07- 12-2015)
Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro (2004), 99,9 % kebakaran  hutan/  lahan  disebabkan  oleh  manusia  baik  secara  sengaja maupun  akibat  kelalaian dan  0,1  %  diakibatkan oleh  alam  (petir,  larva gunung  berapi).  Ada  lima  penyebab  kebakaran  lahan/  hutan  yang disebabkan  oleh  manusia  yaitu:  Konversi  lahan,  Pembakaran  vegetasi, Aktivitas  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  Pembuatan  kanal- kanal/  saluran-saluran  di  lahan  gambut  dan  penguasaan  lahan (Adinugroho,  W.  C.,  I  N.N.  Suryadiputra,  Bambang  Hero  Saharjo  dan Labueni  Siboro,  2004).  Selain  itu  Cahyono,  S.  A.,  Warsito,  S.  P., Andayani,  W.,  dan  Darwanto,  D.  H  (2015),  menambahkan  luas kebakaran  lahan  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  harga  kayu  bulat, harga  ekspor  minyak  kelapa  sawit  (CPO),  harga  ekspor  karet  (Lateks), luas kebakaran hutan satu tahun sebelumnya dan kemarau panjang atau el nino, khusus di daerah Kalimantan, Sumatera dan Papua, kebakaran hutan  meningkat  karena  adanya  konversi  lahan  dari  hutan  alam menjadi hutan tanaman dan perkebunan (sawit dan karet).
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kebakaran lahan  dan  bencana  asap  di  Kalimantan  Tengah  terjadi  karena  masuknya perusahaan raksasa dan investor perorangan, di mana kebakaran lahan ini terjadi  karena  mempersiapkan  lahan  ( land  clearing)  perkebunan  guna ditanami kelapa sawit, akasia dan karet. Ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi  karena  secara  ekonomi  investasi  ini  sangat  menguntungkan. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu, S. M dan Friyatno Supena (2008), penyebab kebakaran lahan di Kalimantan berkaitan dengan land  clearing  untuk  persiapan  penanaman  komoditas  perkebunan. Walaupun  juga  ditemukan  bahwa  perladangan  tradisional  (sistem  gilir balik) juga memberikan kontribusi dalam pembakaran lahan, tetapi hanya 20% dari total keseluruhan yang terbakar.
Point  di  bawah  akan  membahas  lebih  lanjut  mengenai  ekspansi perkebunan yang terjadi di Kalimantan Tengah.
- Ekspansi  Perkebunan,  menurut  Arie  Rompas  (Direktur  Eksekutif Wahli  Kalimantan  Tengah)  menjelaskan  bahwa  luas  Kalimantan
Tengah  sebesar  15,3  juta  hektar  dan  12,7  juta  hektar  (78%)
diantaranya  dikuasai  oleh  Investor 22 .  Masuknya  investor  khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dimulai pada tahun 1992. Awalnya beberapa perusahaan swasta membuka lahan di Kotawaringin  Barat  dan  Kotawaringin  Timur  dan  pembangunan perkebunan  kelapa  sawit  difokuskan  dibagian  barat  Kalimantan Tengah.  Pada  tahun  1995  wilayah  tersebut  telah  siap  diproduksi  dan bagian  timur  masih  dalam  tahap  pembukaan  lahan  ( Land  Clearing). Kemudian  sejak  tahun  1998,  terjadi  ekspansi  besar-besaran  di subsektor  perkebunan  kelapa  sawit,  tetapi  tidak  terdapat  satu  pun perusahaan  milik  negara  atau  pun  perusahaan  milik  pemerintah daerah. Semua perusahaan kelapa sawit dikuasai oleh perusahaan milik swasta 23 .
- Badan  Pengelola Reducing  Emissions  From  Deforestation  And  Forest Degradation  Plus  (REDD+),  menyatakan  bahwa  80%  hutan  di Kalimantan  Tengah  telah  beralih  fungsi  ke  perkebunan  kelapa  sawit maupun pertambangan 24 . Menurut data Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah  (2009 25 ),  berdasarkan  data  per  30  juni  2009,  jumlah perkebunan  kelapa  sawit  di  Kalimantan  Tengah  berjumlah  302  buah (4.011.032,364  Ha)  terdiri  dari  yang  belum  beroperasi  158  buah (2.323.063,  260  Ha)  dan  yang  sudah  beroperasi  144  buah (1.687.969,104  Ha).  Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat  dilihat bahwa  ekspansi  perkebunan  khususnya  perusahaan  kelapa  sawit  di Kalimantan  Tengah  mengakibatkan  perubahan  pola  yang  dahulunya masyarakat  menggunakan  hutan  untuk  bertani/berladang  tetapi sekarang dirubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Pandangan  di  atas  ini  pada  prinsipnya  menunjukkan  bahwa kebijakan  (Pergub  No.15  Tahun  2010)  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  untuk  melindungi  pengetahuan  masyarakat lokal  ( Local  Knowledge)  tidak  lagi  relevan  dalam  konteks  saat  ini  (tahun 2015).  Kebijakan ini sangat relevan jika diimplementasikan sebelum tahun
22 http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran- hutan-dan-lahan-itu/ di akses (22-11-2015)
23 http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh_sawit.html diakses (07- 12-2015)
24 http://www.antaranews.com/berita/466282/80-persen-hutan-kalimantan-tengah-beralih- fungsi di akses (22-11-2015)
25 http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=969 diakses ((07-12-2015))
90an  karena  pada  saat  itu  ekspansi  besar-besaran  belum  terjadi  (Lihat Diagram 1).
Diagram 1. Perbandingan Luas Hutan di Kalimantan Tengah
11.614.400 Juta Ha.  75,5% 11.492.050 Juta Ha. 74,5 % 8.543.384 Juta Ha. 56,0%

## Hutan Kalimantan Tengah
Tahun 1985 Tahun 1991 Tahun 1997
Sumber : Data Diolah, 2015

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  dan  pandangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa realitanya  Peraturan  Gubernur  tersebut  sudah  tidak  tepat  sasaran  karena kebakaran  tersebut  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  kegiatan  berladang (kearifan  local/ local  wisdom)  tetapi  juga  pembukaan  lahan  perkebunan kelapa  sawit.  Atas  dasar  itulah  kebijakan  tersebut  tidak  lagi  relevan  dan tidak  perlu  direvisi  akan  tetapi  dihapuskan.  Untuk  mengontrol  aktivitas masyarakat,  maka  kembali  berpegang  pada  Intruksi  Gubernur  No. 364/1337/DISTAN tanggal 6 agustus 2007 tentang melarang tegas aktivitas pembakaran  hutan,  lahan  dan  pekarangan  tanpa  kecuali.  Minimnya monitoring  dan  evaluasi  dari  pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini  ialah pemerindah daerah, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membakar hutan untuk perkebunan. Akibatnya hutan  di  kalimantan  semakin  berkurang  dan  terancam  kedepan  akan mengakibatkan  kerusakan  lingkungan.  Kebijakan  yang  telah  dibuat  harus diimbangi  dengan  pengawasan  dan  evaluasi  sehingga  kebijakan  tersebut tidak diidentik dengan kebijakan Semu.

## Daftar Pustaka
Adinugroho,  W.  C.,  I  N.N.  Suryadiputra,  Bambang  Hero  Saharjo  dan Labueni Siboro. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan  Gambut.  Proyek  Climate  Change,  Forests  and  Peatlands  in Indonesia.  Wetlands  International  –  Indonesia  Programme  dan Wildlife Habitat. Canada. Bogor. Indonesia.
Asysyifa.  2009. Karakteristik  Sistem  Perladangan  Suku  Dayak  Meratus Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan. Jurnal Hutan Tropis Borneo No. 24, Maret 2009
Cahyono, S. A., Warsito, S. P., Andayani, W., dan Darwanto, D. H. 2015.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kebakaran  Hutan  Di  Indonesia Dan  Implikasi  Kebijakannya.  Jurnal  Sylva  Lestari.  Vol.  3  No.  1
Januari 2015 (103-112)
Danial  Akhmad.  2009. Moderninasi  Kampanye  Politik  Pasca  Orde  Baru. Lkis. Yogyakarta
Djumaty,  Brian  L.  2015. Rekontruksi  Paradigma  Model  Pembangunan. Prosiding  Seminar  Nasional,  Membangun  Indonesia  Yang Berkelanjutan:  Manajemen  Resiko  Dalam  Pembangunan  Di
Indonesia. UKI Press. Jakarta
Hamdani,  Wan  dan  Meyzi  Heriyanto.  2013. Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.  FISIP  Universitas  Riau.  Jurnal  Kebijakan  Publik  Volume  4
No. 2 tahun 2013
Juliandi  Asuar.,  Irfan.,  Manurung  Saprinal.  2014. Metodologi  Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi. Umsu Press. Medan
Marthin,  Martinus.  Bakran  Suni  dan  Hardie  Sujaie.  2012. Sosial  Budaya Perladangan  Dayak  Kerabat  Di  Desa  Tapang  Perodah  Kecamatan
Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Jurnal Tesis Magister Ilmu Sosial Program  Studi  Ilmu  Sosiologi  Universitas  Tanjungpura  Kalimantan Barat
Mayrowani,  H.  2012. Pembangunan  Pertanian  Pada  Otonomi  Daerah: Kebijakan  Dan  Implimentasi.Policy  and  Implementarion  of Agricultural Development in the Era of Regional Autonomy. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 30 No. 1, Juli 2012
Muhajir,  Mumu.  2010. REDD  Di  Indonesia,  Kemana  Akan  Melangkah?  : Studi  Tentang  Kebijakan  Pemerintah  Dan  Kerentanan  Sosial Masyarakat. Seri Hukum Dan Keadilan Hukum. Huma. Jakarta
Mukti,  Abdul.  2010. Beberapa  Kearifan  Lokal  Suku  Dayak  Dalam Pengelolaan Sumberdaya  Alam.  Program  Studi Pengelolaan Sumber Daya  Alam  Dan  Lingkungan.  Program  Doktor  Ilmu  Pertanian,
Universitas Brawijawa.
Nana, Syaodih Sukmadinata. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Bandung
Nurman,  Saam  Zulfan  dan  Thamrin.  2014. Local  Wisdom  Talang  Mamak People In Farming. Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau
Nurcahyani,  Lisyawati.  2003. Kearifan  Tradisional  Suku  Dayak  Dalam Pelestarian Alam: Studi Kasus Beberapa Daerah Di Kalimantan Barat. LPSER- PPM. Kalimantan Barat
Pasaribu,  Sahat  M  dan  Friyatno  Supena.  2008. Memahami  Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Jurnal  Soca  (Socio-economic  of agriculturre  and  agribusiness),  Volume  8  No.  1  Februari  2008 Universitas Udayana. Bali
Putra,  Akbar  Kurnia.  2015. Transboundary  Haze  Pollution  Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, No. 1 tahun 2015
Ritung, Sofyan dkk. 2011. Peta Lahan Gambut Di Indonesia: Peta Skala 1: 250.000).  Balai  besar  penelitian  dan  pengembangan  sumberdaya lahan pertanian. Bogor
Riwut,  Tjilik. 2003. Maneser  Panatau  Tatu  Hiang:  menyelami  kekayaan leluhur. Pustakalima. Palangkaraya
Suharto,  Edi.  2007. Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik.  Alfabeta.
Bandung
Swarjana,  I  Kutut.  2015. Metode  Penelitian  Kesehatan  (Edisi  Revisi).  CV Andi Offset. Yogyakarta
Indonesia  Corruption  Watch.  2011. Merampok  Hutan  dan  Uang  Negara
(Kajian  Penerimaan  Keuangan  negara  dari  sektor  kehutanan  dan perkebunan : studi kasus di Kalimantan Barat dan Tengah).
Waris,  Irwan.  2012. Pergeseran  Paradigma  Sentralisasi  Ke  Desentralisasi Dalam  Mewujudkan  Good  Governance.  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan  FISIP  Universitas  Tadulako.  Sulawesi  Tengah.  Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 No. 1 Maret 2012