## PENERTIBAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI KEPEMILIKAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULELENG
Ida Bagus Putu Yudha Putra, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {yudha.putra , ratnawindari , sari.adnyani}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Peragangan Minuman  Beralkohol  (SIUP-MB)  Terhadap  Pelaku  Usaha  Penjual  Minuman  Beralkohol  Di  Wilayah Kabupaten Buleleng, (2) Bentuk Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan snowball sampling . Subjek  penelitian  ini  adalah  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu, Pelaku Usaha, Konsumen dan objek penelitian ini adalah Minuman Beralkohol, serta lokasi penelitian di wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  Penelitian  ini  dengan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  dokumen,  teknik  wawancara (interview )  dan teknik  observasi.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Mekanisme  Penerbitan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol (SIUP-MB)  di  Kabupaten  Buleleng  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perijianan  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol.  (2)  Bentuk pengendalian  dan  pengawasan  usaha  penjualan  minuman  beralkohol  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan dengan memeriksa takaran, golongan minuman, dan persyaratan pengembangan oleh tim teknis  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perijianan  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol.
Kata kunci :  Minuman Beralkohol ,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu, SIUP-MB, PERDA.

## Abstract
This study aimed to know (1) The Issuance Mechanism of Alcohol Beverage Trade License (SIUP- MB) to Alcohol Beverage Seller in Buleleng District (2) Controlling and Supervising of Alcohol Beverage Seller  in  Buleleng  Regency.  This  study  was  a  snowball  sampling  research.  The  subject  of  those  study was Investment Board and One Stop Integrated Service, businessman, and consumer. The object of this research  was  alcohol  beverage  and  also  the  location  of  this  research  was  in  Buleleng  Regency.  This study  was  used  empirical  juridical  approach.  Data  collection  technique  of  this  research  were  interview technique and observation technique. The data collected were analyzed descriptively qualitative and the result  of  this  study  showed  that  (1)  The  Issuance  Mechanism  of  Alcoholic  Beverage  Trading  License (SIUP-MB)  in  Buleleng  Regency  based  on  Buleleng  District  Regulation  No.  15/2011  on  Retribution  of Alcoholic Beverage Sales Place and (2) the form of control and supervision of alcoholic beverage sales business  in  Buleleng  Regency  shall  be  conducted  by  checking  the  dosage,  beverage  class  and development requirements  by  technical team of One  Stop Service Integrated Investment and Licensing Service  in  accordance  with  Buleleng  District  Regulation  No.  15/2011  on  Retribution  of  Beverage Alcoholic Beverage Distribution.
Keywords: Alcohol  Beverage,  One  Stop  Service  Integrated  Investment  and  Licensing  Service,  SIUP- MB, PERDA.

## PENDAHULUAN
Berkembangnya dunia pariwisata pulau  Bali  khususnya  di  kota  Singaraja sangat  memudahkan  masyarakat  membeli dan  mengkonsumsi  minuman  beralkokol. Namun,  masih  ada  juga  beberapa  pelaku usaha  di  kawasan  wisata  seperti  di  Lovina yang  belum  memiliki  ijin  usaha  dalam bidang  minuman  beralkohol  tapi  dengan mudah memperjualbelikan minuman tersebut  dengan  ini  semakin  banyaknya gaya  hidup  budaya  luar  yang  masuk.  Hal tersebut memerlukan pengawasan perijinan penjualan minuman beralkohol di
Kabupaten Buleleng agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan sembarangan,  tetapi  hanya  tempat-tempat tertentu  yang  diperbolehkan  serta  harus dikendalikan melalui perijinan dan pengawasanya.  Minuman  beralkohol  yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada  dalam  kemasan  minuman  tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan  maupun  dampak  sosial  ke lingkungan masyarakat.
Dengan berkembangnya daerah wisata  di  Kabupaten  Buleleng  dimana banyak  tamu  asing  yang  berdatangan  juga berdampak  positif  terhadap  perekonomian daerah  tersebut  dikarenakan  adanya  pajak daerah  yang  terlihat  dari  retribusi  pajak tempat  kedai  atau  bar  tersebut,  dimana tempat seperti bar atau cafe tersebut harus memengang  izin  usaha  perdagangan  dan minuman  beralkohol  yang  menjadi  syarat utama  dalam  menjual  dan  mengedarkan minuman  beralkohol  yang  masuk  kedalam pendapatan daerah Kabupaten Buleleng.
Perda  Kabupaten  Buleleng  No  4 Tahun  2006  dan  juga  Peraturan  Menteri Perdagangan  No  20/M-DAG/PER/4/2014 sudah  jelas  mengatur  mengenai  ijin  dan penerbitan  surat  ijin  usaha  perdagangan minuman  beralkohol.  Minuman  beralkohol sebenarnya diperbolehkan namun penjualan  dan  penerbitan  ijin  usahanya harus  benar-benar  ditekankan  agar  tidak terjadi kekeliruan  dalam memperjualbelikan dan  mengkonsumsi  minuman  beralkohol tersebut.
Adanya  fakta  di  lapangan  dalam beredarnya  produk  minuman  beralkohol dengan  berbagai  varian  merek  yang diperjual  belikan,  di  satu  sisi  masih melanggar regulasi atau aturan ijin penjualan dan ijin Surat Usaha Perdagangan  Minuman  Beralkohol,  disisi lain  yang  adalah  akibat  para  pelaku  yang mengkonsumsi minuman secara berlebihan dan  di  tempat  yang  tidak  sepantasnya dalam  hal  ini  kawasan  wisata,  tempat hiburan  malam  Bar  atau  Restoran  yang dapat mengakibatkan terjadi bentrok apabila kondisi yang bersangkutan dipengaruhi minuman beralkohol.
Dilihat  dari  aspek  yuridisnya  dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standart takaran yang benar guna mewujudkan  keadilan,  ketertiban,  juga kepastian  hukum  yang  diharapkan  oleh masyarakat  karena  banyak  tindak  pidana penyalahgunaan  minuman  beralkohol  dan tidak  memiliki  ijin  usaha  dalam  bidang minuman beralkohol. Dengan diperketatnya pengawasan  penertiban  perijinan  usaha perdangan minuman beralkohol dan undang-undang  yang  memiliki  dampak positif, mencapai tujuan efektif permasalahn yang  terkait  pengedaran  dan  penjualan minuman  beralkohol  sedikit  demi  sedikit bisa ditindak lanjuti penegakannya.
Selain  hambatan  yuridis  yang  telah dijabarkan  di  atas,  penulis  juga  berusaha mencari hambatan dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol terdapat juga hambatan  sosiologis  yaitu  hal-hal  yang dapat  menghambat  penegakan  hukum yang berasal dari faktor-faktor perkembangan  masyarakat,  sistem  sosial secara  total  yang  mencangkup  semua aspek  masyarakat.  Hukum  disini  harus dibuat  sesauai  dengan  kondisi  masyarakat dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan kebudayaan  yang  hidup  di  masyarakat. Sama halnya dengan mengkonsumsi minuman  beralkohol  ambil  contoh  di Kabupaten  Buleleng  terkenal  dengan  Arak GGH  atau  yang  nama  lainnya  Guan  Guan
Hoo  yang  sudah  menjadi  suatu  adat minuman  beralkohol  daerah  Buleleng. Kadar  alkohol  yang  terkandung  37-75% biasanya  selain  dikonsumsi  masyarakat minuman  ini  juga  menjadi  sarana  dalam upacara  adat  bali  atau  istilahnya  Mecaru. Jadi penegakan hukum minuman beralkohol  bisa  terhambat  dalam  sudut pandang sosiologis apabila terjadi ketidakserasian  antara  nilai-nilai  yang  ada didalam khaidah-khaidah yang simpang siur dan perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dimana  Dinas  Penannaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), dengan  memberdayakan  segala  sumber yang  ada  guna  tercapainya  efesiensi  dan evektifitas  serta  akuntabilitas.  Salah  satu tugas  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu adalah memberikan rekomendasi penerbitan  ijin  bidang  perindustrian  dan perdagangan  yang  meliputi  Ijin  Usaha Industri, Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar  Perusahaan  (TDP),  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang dan  SIUP  Minuman  Beralkohol.  Substansi dan  pengelolaan  ijin  tersebut  merupakan salah  satu  fungsi  Bidang  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai  dengan  amanat  bahwa  Aparatur Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penyusunan  produk  hukum  bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan suatu usaha  untuk  melalui  penerbitan  ijin  usaha. Di  samping  sebagai  alat  pengendalian  dan pengawasan,  pengaturan  penerbitan  Surat Ijin penerbitan Usaha Perdagangan Minuman  Beralkohol  dimaksud  merupakan salah  satu  sumber  retribusi  yang  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Menurut  Sjachran  Basah,  izin  adalah perbuatan  hukum  Administrasi  Negara bersegi satu yang mengaplikasikan
peraturan  dalam  hal  konkreto  berdasarkan persyaratan  dan  prosedur  sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan H R,
2003:152). Izin adalah salah satu instrumen yang  paling  banyak  digunakan  dalam hukum
administrasi. Pemerintah mengunakan  izin  sebagai  sarana  yuridis untuk  mengemudikan  tingkah  laku  para warga.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan bahwa  penerbitan  izin  sehubungan  dengan peredaran minuman beralkohol pada dasarnya  bertujuan  untuk  mengendalikan peredaran minuman beralkohol itu sendiri di masyarakat.
Pengendalian ini penting  karena banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dilakukannya berbagai tindak kejahatan. Menurut Kartini Kartono meminum minuman keras merupakan salah satu  bentuk  kenakalan  remaja,  yang selanjutnya mendorong munculnya kegemaran  berkelahi  secara  massal,  dan kejahatan-kejahatan  lain  (Kartini  Kartono, 1992:11).
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang tersebut penulis tertarik meneliti permasalahan ini terkait mekanisme penerbitan  surat  ijin  usaha  perdagangan yang  disusun  dalam  penelitian  berjudul “Penertiban  Usaha  Penjualan  Minuman Beralkohol  Melalui  Kepemilikan  Surat  Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten
Buleleng.”

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  mekanisme  penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
terhadap  pelaku  usaha  penjual minuman  beralkohol  di  wilayah Kabupaten Buleleng?
2.  Bagaimana  bentuk  pengendalian dan  pengawasan  usaha  penjualan minuman  beralkohol  di  Kabupaten Buleleng?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  empiris  yang  didasarkan
adanya  kesenjangan  antara das  solen dan das  sein , yaitu  kesenjangan  antara  teori dengan fakta atau realita. Das solen dalam penelitian  ini  adalah  Permendag  Nomor. 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4
Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian Produksi Peredaran, Penjualan atau Penyajian Pemakaian Minuman  Beralkohol,  yang  mengharuskan setiap  pelaku  usaha  penjual  minuman beralkohol  memiliki  SIUP  MB,  sedangkan Das sein dalam  penelitian ini adalah masih banyaknya  penjual  minuman  beralkohol  di kabupaten  Buleleng  yang  tidak  memiliki SIUP MB.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang bertujuan  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat . Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh peneliti  secara  langsung  untuk  dapat mengetahui tata  cara  penerbitan  SIUP-MB, pengawasan  dan  upaya  akurasi  data  yang terdapat  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buleleng yang mempertanggung  jawabkan  tugas  dan fungsinya.  Data  sekunder  diperoleh  dari dasar-dasar hukum Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014, Perda Kabupaten
Buleleng  No  15  tahun  2011  tentang Retrebusi  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan Minuman  Beralkohol  (SIUP  MB)  dan  buku- buku kepustakaan hukum perdagangan dan perijinan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi dokumentasi/kepustakaan, wawancara berencana/terstuktur, dan observasi.
Adapun  teknis  analisis  data  dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan jalan  menyusun  secara  sistematis  data yang  ada  sehingga  diperoleh  kesimpulan yang  umum  (Netra,  1974:43).  Data  yang telah rampung dan dianggap telah mencukupi  untuk  suatu  penelitian  secara
prosedural  proses  pengolahan  data  dapat dikumpulkan  kemudian  disusun  secara sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai jawaban  atas  permasalahan  (Soerjono, 1984:250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Penerbitan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah dilakukan  ada  berbagai  tanggapan  terkait mengenai  mekanisme  penerbitan  surat  ijin usaha  perdagangan  minuman  beralkohol (SIUP-MB)  di  Kabupaten  Buleleng  hal tersebut  diperkuat  dengan  adanya  hasil wawancara  dengan  menitikberatkan  pada Dinas  terkait  dan  juga  pelaku  usaha minuman  beralkohol  dimana  Menurut  Putu Nurjana,  Kepala  Seksi  Usaha  Pendaftaran Perusahaan  Dinas  Pelayanan  Terpadu Terpusat  Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng dalam  wawancara  tangal  10  April  2018, selain melalui proses pengawasan, peredaran minuman beralkohol di Kabupaten  Buleleng  juga  dikendalikan melalui mekanisme pelaporan.
Menurut hasil  wawancara dari I Made Kuta sebagai bagian Bidang
Penyelenggaraan  Perizinan  pada  tanggal 19  April  2018  yang  dimana  dalam mekanisme  ini  ada  beberapa  tahapan dalam melakukan registrasi untuk pendaftaran  pembuatan  SIUP-MB  yang diantaranya  melampirkan  kartu  kendali yang  didapatkan  di  resepsionis  di  bagian depan, kemudian ada bagian yang mengkoreksi dan memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah disediakan dan  diisi  oleh  pelaku  usaha,  dan  sampai pada akhirnya setelah di setujui oleh kepala bidang  (Kabid)  yang  akan  selanjutnya diserahkan  ke  kepala  dinas  untuk  di setujukan  dan  kemudian  di  masukkan  ke dalam draf, yang nantinya agar lebih mudah untuk  tim  teknis  dari  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu  untuk  meninjau  ke  lapangan dalam pelaksanaan tugasnya.
Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh Bapak  Panca  Sastrawan  sebagai  kepada
Bidang,  dengan  mengacu  pada  Pasal  7 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 15 Tahun 2011, tentang prinsip dan sasaran  dalam  penetapan  klasifikasi  dan besarnya tarif retribusi dan didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian  peredaran  dan  penjualan minuman  beralkohol  dan  usaha  sejenisnya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan  pelayanan,  kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Beradasarkan hasil wawancara tanggal 1 Maret 2018 dengan YE (40 tahun) pelaku  usaha  penjual  minuman  beralkohol di kawasan kabupaten buleleng menyatakan  bahwa,  YE  tidak  mengetahui adanya  SIUP-MB  ataupun  SIUP  dalam melakukan perdagangan khususnya melakukan perdagangan minuman beralkohol  karena  pemikiran  YE  hanya tertuju  pada  cara  YE  mendapatkan  uang dari hasil barang yang dijualnya saja karena YE  merasa  aman  dalam  menjual  minuman beralkohol dan tidak pernah dilakukan sidak atau  pemeriksaan  terkait  dengan  minuman beralkohol yang dijualnya.
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 1 Maret 2018 dengan GA (58 tahun) pelaku usaha  penjual  minuman  beralkohol  di kawasan  kabupaten  buleleng  menyatakan bahwa,  GA  merupakan  pelaku  usaha penjual minuman beralkohol dengan berbagai  macam  minuman  dan  jenis minuman  yang  berbeda  antara  minuman yang satu dengan yang lainnya, GA pernah melakukan pendafataran untuk mendapatkan SIUP-MB dengan tujuan agar GA aman dalam menjual minuman beralkohol  akan  tetapi  pada  saat  GA melakukan pendaftaran SIUP-MB pihak GA merasa  dipersulit  dalam  hal  melakukan pedaftaran dengan tidak adanya tanggapan ataupun  bertele-tele  dalam  hal  pendaftaran tersebut sehingga GA merasa malas dalam melakukan  pendaftaran  SIUP-MB  tersebut dan  juga  setelah  GA  tidak  melakukan pendaftaran sampai saat ini GA.
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 Maret 2018 dengan TT (42 tahun) pelaku usaha  penjual  minuman  beralkohol  di kawasan  Kabupaten  Buleleng  menyatakan bahwa,  TT  mengetahui  adanya  SIUP-MB
dan  SIUP  karena  TT  merasa  berjualan  di kawasan  kabupaten  buleleng  khususnya minuman  beralkohol  akan  tetapi  TT  tidak mengetahui  dimana  dan  dinas  mana  yang mengurus dan mengatur mengenai penerbitan  dan/atau  pendaftaran  SIUP-MB ataupaun  SIUP  tersebut  sehingga  TT  tidak pernah  mengurusnya.  Pendapat  tersebut diperkuat  lagi  oleh  WR  (42  tahun)  pelaku usaha penjual minuman beralkohol dikwasan  kabupaten  buleleng  tanggal  2 Maret  2018  menyatakan  bahwa,  WR  tidak membuka  toko  dalam  artian  bahwa  WR menjual produk minuman beralkohol tersebut  dengan  menggunakan  rumahnya sebagai  tempat  untuk  menjua  minuman beralkohol  dengan  alasan  bahwa  WR hanya  bisa  menjual  minuman  beralkohol tersebut  kepada  orang  yang  memesan produk minuman beralkohol tersebut sehingga  WR  merasa  tidak  perlu  dalam mengurus ijin SIUP ataupun SIUP-MB.
Sebenarnya aturan menganai pengendalian  minuman  beralkohol  sudah sangat  jelas  ini  terbukti  dari  adanya Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  1997, peraturan  menteri  perdagangan  Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 dan PERDA daerah kabupaten  buleleng  Nomor  15  Tahun  2011 mengenai pengendalian minuman beralkohol  dengan  mematuhi  mekanisme tata  cara  penerbitan  surat  ijin  udaha perdagangan  minuman  beralkohol  yang selanjutnya  disebut  (SIUP-MB)  akan  tetapi banyak yang masih belum paham mengani SIUP-MB  tersebut  sehingga  banyak  terjadi pelanggaran khususnya didaerah Kabupaten Buleleng khususnya para pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP-MB akan  tetapi  menjual  produk  minuman beralkohol. Mekanisme pelaku usaha penjual  minuman  beralkohol  sudah  diatur oleh  setiap  daerah  melalui  PERDA  yang bertujuan untuk
meningkatkan pengendalian dan pengawasan dari penyebaran minuman beralkohol. Adapun mekanisme
untuk mendapatkan SIUP-MB yang di terapkan di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :
1.  Fungsional  umum menerima  berkas  dari from  office,  melampirkan  kartu  kendali yang  di  dapatkan  dari  resepsionis  di depan yang selanjutnya di sampaikan ke Bagian  Kasi.Dalam  hal  ini  pelaku  usaha datang ke dinas untuk mengurus penerbitan  surat  ijin  usaha  perdagangan minuman beralkohol, yang selanjutnya di arahkan kebagian fungsional dan bagian kasi untuk di proses berksas permohonan ijinya.
2.  Kasi  mengoreksi  dan  memferivikasi kelengkapan berkas perijinan dan memparaf untuk selanjutnya di serahkan ke  Kepala  Bidang (Kabid).  Dalam  hal  ini tugas  dari  kasi  untuk  memeriksa  dan memahami kelengkapan data dari pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan ijin yang selanjutnya berkas di  proses  dan  di  serahkan  ke  kepala dinas (Kadis).
3.  Kabid  mengoreksi  atau  menferivikasi kembali dan mengajukan surat permohonan  penugasan  ke  lapangan kepada Kepala Dinas.Dalam hal ini kabid mempunya  tugas  untuk  menerima  dan memferivikasi  permohonan  ijin  usaha dari pelaku usaha yang selanjutnya akan di  ajukan  surat  permohonan  untuk survey  langsung  ke  lapangan  yang langsung di tugaskan oleh kadis.
4.  Kadis  menugaskan  kabid,  kasi  beserta tim  pengawas  lapangan  atau  tim  teknis untuk mengadakan peninjauan ke lapangan  dan  membuat  berita  acara perkara  (BAP)  atau  kajian  teknisnya. Dalam  hal  ini  kadis  yang  sudah menerima laporan untuk penerbitan surat ijin  usaha  minuman  beralkohol  langsung memberi tugas dan tanggung jawab agar segera  melakukan  peninjauan  langsung kelapangan  dan  membuat  BAP  atau kasian teknis.
5.  Kabid  bersama  Tim  Teknis  melakukan verifikasi  ke  lapangan,  membuat  BAP atau kajian teknis dan lanjut menyerahkan ke kasi.Dalam hal ini kabid akan memverifikasi ke lapangan bersama tim yang ditunjuk dan membuat BAP atau kajian teknis yang selanjutnyan  di  proses  oleh  kasi,  dan diserahkan kembali kepada kabid.
6.  Kasi  mengkompilir  atau  mengumpulkan BAP  atau  Kajian  Teknis,  memberi  paraf lanjut  mengajukan  kepada  Kabid.Dalam hal  ini  kasi  yang  dibebankan  oleh  kabid untuk  mengkompilir  atau  memilah  dan mengumpulkan  BAP,  yang  selanjutnya memberi  paraf  dan  lanjut  di  ajukan  ke kabid.
7.  Kabid  Menelaah  atau  mengkaji  berita acara  atau  kajian  teknis  kemudian melampirkan  draf  ijin  usaha  kepada Kepala  Dinas.Dalam  hal  ini  kabid mempunya tugas mengkasi dan menerima  berkas  acara  yang  akan dilampirkan  melalui  draf  ijin  usaha  yang nantinya  akan  di  serahkan  kepada kepala dinas.
8.  Kepala  Dinas  menanda  tangani  berkas dan  draf  ijin  kemudian  menyerahkan  ke Bidang  Pengaduan.Dalam  hal  ini  draf yang  sudah  di  serahkan  oleh  kabid kepada  kadis,  dan  kemudian  sudah  di terima  oleh  kepada  dinas  akan  di tandatangani dan kemudian di limpahkan ke bagian bidang pengaduan.
9.  Badan Pengaduan menerima dan meregistrasi  ijin  yang  sudah  terbit kemudian menindak lanjuti kepada pemohon.  Dalam  tahap  akhir  ini  badan pengaduan  yang  disini  kabid  dari  badan tersebut  akan  meregistrasi  ijin  yang sudah  terbit  dan  sudah  berupa  surat  ijin usaha  dan  kemudian  akan  di  tindak lanjuti oleh pemohon.

## Bentuk  Pengendalian  dan  Pengawasan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Buleleng
Kabupaten  Buleleng  adalah  sebuah daerah  yang  berada  di  kawasan  bali  utara dengan  berbagai  daya  tarik  wisata  yang beragam,  degan  daya  tarik  yang  dimiliki maka tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Buleleng banyak dikunjungi oleh para  wisatawan  hal  ini  tentu  berdampak posiftif  bagi  para  penduduk  yang  berada  di daerah  wisata  akan  tetapi  keuntungan tersebut  juga  berdampak  negatif  karena beberapa  wisatawan  tertentu  cenderung untuk  mengkonsumsi  minuman  beralkohol di  daerah  wisata  yang  mana  hal  tersebut didukung oleh para pelaku usaha yang ada
di daerah wisata tersebut.
Awal  penjualan  minuman  beralkohol tidak  lain  adalah  dari kunjungan  wisatawan ke  daerah  wisata  lokal  sehingga  secara tidak  langsung    penduduk  lokal  juga  ikut mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga  minuman  beralkohol  menjadi berkembang  dikalangan  masyarakat  lokal, ijin penjualan minuman beralkohol sebenarnya  sudah  diatur  dalam  Perda Kabubaten  Buleleng  Nomor.  15  Tahun 2011  tentang  mekanisme  ijin  penerbitan dan  pengendalian  SIUP-MB  yang  mana peraturan  tersebut  dibuat  guna  untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol  di  daerah  Kabupaten  Buleleng. Akan  tetapi  Perda  tersebut  tidak  sejalan dengan  implementasi  dilapangan  karena keberadaan Perda tersebut tidak dihiraukan oleh  para  pelaku  usaha  penjual  minuman beralkohol  di  kabupaten  buleleng  hal  ini diperkuat  olehhasil  wawancara  dengan  SA (50  tahun)  pelaku  usaha  penjual  minuman beralkohol  pada  tanggal  10  Maret  2018, menyatakan  bahwa  SA  tidak  mengetahui perbedaan  antara  SIUP  dengan  SIUP-MB sama  dengan  alasan  bahwa  tidak  pernah terjadi  sidak  atau  tidak  pernah  dilakukan sidak atau survey kelapangan kepada para pelaku usaha  salah satunya  SA dalam  hal penjualan minuman beralkohol.
Berdasarkan hasil wawancara dengan RY  (38  tahun)  pelaku  usaha  penjual munuman  beralkohol  pada  tanggal  27 maret  2018  menyatakan  bahwa,  RY memiliki  SIUP-MB  dan  mengetahu  fungsi dari  SIUP-MB  akan  tetapi  SIUP-MB  yang dimiliki  oleh  RY  sudah  tidak  berlaku  atau daluarsa karena tidak pernah untuk melakukan  perpanjangan  dengan  alasan karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau sidak oleh petugas pengawas minuman beralkohol di tempatnya sehingga RY merasa sia-sia  memiliki SIUP-MB.
Berdasarkan hasil wawancara dengan DM  (45  tahun)  pelaku  usaha  penjual minuman  beralkohol  di  daerah  Kabupaten Buleleng  pada  tanggal  27  Maret  2018 maenyatakn  bahwa,  DM  tidak  pernah menemukan  adanya  sidak  dalam  hal minuman  beralkohol  akan  tetapi  DM  sudah melakukan pendafatran dan sudah memiliki
SIUP  ataupun  SIUP-MB  ,  sehingga  DM berasumsi bahwa daftar pelaku usaha yang dilakukan  pengecekan  atau  pengawasan tidak mencantumkan toko DM tersebut  dan DM merasa sia-sia dalam mengurus SIUP – MB  tersebut  karena  meski  DM  tidak mengurusnya  hasilnya  akan  sama  yaitu tidak adanya sidak dari dinas terkait.
Akan  tetapi  hal  tersbut  bertolak belakang  dengan  hasil  wawancara  dengan Ida  Bagus  Suamba  tim  teknis  peninjau lapangan  dinas  penanaman  terpadu  satu pintu  kabupaten  buleleng  tanggal  11 Januari  2018  menayatakan  bahwa,  bentuk pengawasan  dan  pengendalian  dalam  hal penjualan  minuman  beralkohol  dilakukan dengan  menggunakan  draf  atau  daftar pelaku  usaha  penjual  minuman  beralkohol yang  ada  dikawasan  kabupaten  buleleng yang  mana  daftar  tersebut  isinya  adalah mengenai pembayaran retribusi pajak daerah  terhadap  pelaku  usaha  penjual minuman  beralkohol.  Adapun  tugas  pokok dan  fungsi  dari  tim  teknis  yang  ada  dalam Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diantaranya adalah sebagai berikut.
1.  Membantu  kepada  dinas  dalam  hal  ini penerjunan  langsung  ke  lapangan  untuk menindak lanjuti minuman beralakohol di kawasan Kabupaten Buleleng.
2.  Mengurus dan menangani dalam hal izin SIUP-MB yang terdaftar dan pengedaran yang  tidak  setabil  untuk  retrebusi  pajak daerah.
3.  Memiliki peran penting dalam mempertanggung  jawabkan  wewenang yang  di  berikan  Bupati  untuk  di pertanggung  jawabkan  ke  Provensi dalam hal ini Gubernur, dalam penegakan peredaran minuman
beralkohol  yang  berizin  berupa  SIUP-
MB. Dalam hal yang menyangkut
TUPOKSI mengenai
Penelitian ini
diperjelas  lagi  oleh  Bapak  Sekretaris  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  yaitu  I Nyoman  Wisnaya  yang  dimana  tim  ini terbentuk  atas  rekomendasi  dari  kepala dinas  dan  di  serahkan  ke  Bupati  sebagai penanggung  jawab  daerah  dan  untuk
selanjutnya  meminta  persetujuan  Gubernur Provensi Bali.
Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong Praja (SATPOL PP) di Kabupaten Buleleng dalam  hal  pengawasa  penjualan  minuman beralkohol di perkuat juga dalam Peraturan Pemerintah  No  6  Tahun  2010  tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalam pasal  1  yang  disebutkan  bahwa  polisi pamong praja (SATPOL PP) sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda  dan  penyelenggaraan  ketertiban umum  dan  ketenteraman  masyarakat.  Dan bekerja sama dengan Tim Teknis, Disperindag dalam hal ini menurut
Keputusan
Bupati
Buleleng Nomor
510.3/258  /HK/2018  yaitu  tentang  Tim Pembinaan  Tertib  Niaga  di  Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
Berdasarakn hasil wawancara dengan Bapak  Nyoman  Juni  Wardana  sebagai Kepala  Bidang  Penegakan  Perundang- undangan  dalam  dinas  Satuan  Polisi Pamong Praja  Kabupaten Buleleng tanggal 10  April  2018  menyatakan  bahwa  sesuai wewenang,  hak  dan  kewajiban  pasal  6 Peraturan  Pemerintah  No  6  Tahun  2010 tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (yang selanjutnya disebut SATPOL PP) bahwasannya  penyidakan  atau  sidak  yang dilakukan oleh SATPOL PP hanya hari-hari tertentu.  Akan  tetapi  yang  mempunyai wewenang  penuh  terhadap  pengendalian ataupun  pengawasan  minuman  beralkohol di  Kabupaten  Buleleng  adalah  dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu  satu  pintu  Kabupaten  Buleleng  hal ini ditambahkan juga dengan hasil wawancara Bapak Dewa Made Sumardana sebagai  Kasi  Lidik  (  penyelidikan  dan penyidikan)  sehingga  SATPOL  PP  hanya mengagendakan kegiatan rutin yang dilakukan  SATPOL  PP  pada  hari  tertentu yang juga mengundang dinas tertentu yang terkait ( Disperindag dan DPMPTST) dalam hal  pelaksanaan  sidak  yang  dilakukan diwilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu di kegiatan SATPOL PP di tahun terakhir tidak adanya  himbuan  ataupun  surat  masuk  ke SATPOL PP untuk melakukan sidak pelaku usaha  penjual  minuman  beralkohol  di kabupaten  buleleng  sehingga  SATPOL  PP
tidak melakukan hal tersebut.
Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman
beralkohol dilakukan terhadap:
1.  Importir terdaftar minuman beralkohol IT- MB, Distributor, dan Sub Distributor;
2.  Penjual  langsung,  pengecer  minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer  minuman  beralkohol  golongan
B  yang  mengandung  rempah-rempah,
jamu dan sejenisnya;
3.  Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
4.  Tempat/lokasi
penyimpanan,
pengedaran  dan  penjualan  minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
Pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian minuman beralkohol
dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng  secara berjenjang sebagai berikut:
1.  Menteri  Perdagangan  dan  Perindustrian melaksanakan pengawasan dalam rangka
pengendalian peredaran minuman beralkohol berkoordinasi dengan Menteri terkait.
2.  Pengawasan  dilaksanakan  oleh  Dirjen Perdagangan  Luar  Negeri  dan  Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah provionsi dan kabupaten.
3.  Gubernur Bali mengoordinasikan pelaksanaan  pengawasan  pengedaran dan  penjualan  minuman  beralkohol sesuai dengan wilayah Propinsi Bali.
4.  Bupati  Buleleng  dalam  melaksanakan pengawasan  pengedaran  dan  penjualan minuman  beralkohol  membentuk  Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur: a.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu;
b.  Dinas Kesehatan;
c.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
d.  Satuan Polisi Pamong Praja;
e.  Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Buleleng.
Dalam  hal  ini  Tim  Terpadu  atau  Tim Survey diketuai oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Buleleng. Dalam melaksanakan pengawasan Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian
sebagai  unsur  pendukung  untuk  langsung menuju kelapangan guna memeriksa pelaku  usaha  penjual  minuam  beralkohol. Dalam  kegitan  ini  Tim  sudah  di  berikan kewewenangan  dari  daerah  dan  dibiayai Anggaran Pemerintah Daerah.
Setiap  pelaku  perdagangan  minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan perdagangan  yang  dilakukan.  Pelaporan tersebut dilakukan sebagai berikut: 1.  Produsen  atau  IT-MB  wajib  melaporkan setiap penunjukan Distributor, Sub Distributor,  Penjual  Langsung  dan/atau Pengecer  kepada Dirjen PDN dalam hal ini  Direktur  Bina  Pasar  dan  Distribusi, dengan  melampirkan  fotokopi  perjanjian tertulis.
2.  Distributor  wajib  melaporkan  setiap penunjukan  Sub  Distributor,  Penjual Langsung  dan/atau  Pengecer  kepada
Dirjen  PDN  dalam  hal  ini  Direktur  Bina
Pasar dan Distribusi,
dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
3.  Sub  Distributor  wajib  melaporkan  setiap penunjukan  Penjual  Langsung  dan/atau Pengecer  kepada  Dirjen  PDN  dalam  hal ini  Direktur  Bina  Pasar  dan  Distribusi, dengan  melampirkan  fotokopi  perjanjian tertulis.
4.  IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan  Toko  Bebas  Bea  sebagai Pengecer  kepada  Dirjen  PDN  dalam  hal ini  Direktur  Bina  Pasar  dan  Distribusi, dengan  melampirkan  fotokopi  perjanjian tertulis.
5.  IT-MB  golongan  A,  golongan  B,  dan golongan  C  wajib  melaporkan  realisasi importnya  setiap  3  (tiga)  bulan  kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan:
6.  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam Negeri;
7.  Direktur  Jenderal  Industri  Agro  dan Kimia, Departemen Perindustrian;
8.  Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
9.  Direktur  Jenderal  Pajak,  Departemen Keuangan;
10. Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Departemen Keuangan danBadan
Pengawas Obat dan Makanan.
Laporan  disampaikan  paling  lama  15 (lima  belas)  hari  kalender  terhitung  sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar.
IT-MB  wajib  melaporkan  realisasi pengedaran  minuman  beralkohol  golongan A,  golongan  B,  dan  golongan  C  kepada Dirjen  Daglu  dalam  hal  ini  Direktur  Impor. Distributor  dan  Sub  Distributor  minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran  minuman  beralkohol  golongan B  dan  golongan  C  kepada  Dirjen  PDN dalam  hal  ini  Direktur  Bina  Pasar  dan Distribusi, dengan tembusan kepada:
1.  Direktur  Jenderal  Pajak,  Departemen Keuangan;
2.  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Departemen Keuangan;
3.  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan;
4.  Direktur  Pengawasan  Barang  Beredar dan Jasa, Departemen Perdagangan;
5.  Kepala Dinas Provinsi setempat; dan 6.  Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat. Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman  beralkohol  golongan  B  yang mengandung  rempah-rempah,  jamu  dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan  minuman  beralkohol  golongan  B kepada  Bupati  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas Provinsi setempat.
Penyampaian  laporan  dilaksanakan setiap  triwulan  tahun  kalender  berjalan sebagai berikut:
1.  Triwulan  I  disampaikan  pada  tanggal  31 Maret;
2.  Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
3.  Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
4.  Triwulan  IV  disampaikan  pada  tanggal 31 Desember. Selain laporan berkala, IT-MB,
Distributor, Sub Distributor, Penjual
Langsung, dan Pengecer wajib memberikan informasi  mengenai  kegiatan  usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  Penertiban  Usaha Penjualan  Minuman  Beralkohol  Melalui Kepemilikan  Surat  Usaha  Perdagangan  di Kabupaten Buleleng maka dapat
disimpulkan sebagai berikut : 1. Mekanisme  Penerbitan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng sudah jelas diterapkan dalam peraturan PERDA kabupaten Buelelng karena setiap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol  diserahkan  kepada  Daerah masing-masing  yang  outputnya  atau hasilnya  adalah  PERDA  hal  tersebut dimuat dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor. 74 Tahun 2013. Selain itu PERDA Kabupaten  Buleleng  Nomor.  15  Tahun 2011  tentang  retribusi  perijianan  tempat penjualan  minuman  beralkohol  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng  akan tetapi  aturan  pengawasan  masih  kurang dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Dinas tersebut tidak diperhatikan baik oleh para pelaku usaha penjual minuman beralkohol sehingga banyak pelanggaran yang  terjadi  dimasyarakat  khususnya terakit  mengenai  SIUP-MB  yang  harus dimiliki  oleh  pelaku  usaha  penjual minuman beralkohol.
2. Bentuk  pengendalian  dan  pengawasan usaha  penjualan  minuman  beralkohol  di Kabupaten Buleleng secara umum sudah  jelas  diatur  dalam  ketentuan PERDA  baik  melalui  takaran,  golongan minuman,  persyaratan  pengembangan dan  lain  sebgainya  akan  tetapi  aturan tersebut dan pengawasan yang
dilakukan  oleh  pelaksana  PERDA  masih sangat  kurang  ini  terbukti  dari  hasil wawancara yang sudah dilakukan
kepada  pedagang-pedagang  kecil  yang menjual  minuman  beralkohol,  umumnya pedagang kecil penjual minuman beralkohol  tidak  tersentuh  oleh  sidak ataupun  pengawasan  yang  dilakukaan oleh  pelaksana  PERDA  terkait  selain  itu pelaku  usaha  yang  menjual  minuman beralkohol  juga  sebagaian  besar  tidak memiliki  SIUP-MB  sehingga  pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang banyak  tidak  mampu  diawasi  oleh pelaksana  PERDA  karena  pedaftaran pelaku usaha penjual minuman beralkohol tidak dilakukan dengan baik.
Adapun  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  disampaikan  saran- saran sebagai berikut.
1.  Saran bagi pemerintah dalam penegakan dan perumusan ijin SIUP-MB dari  penulis  adalah  harus  adanya ketegasan  dan  pengawasan  dan  upaya preventif maupun yang lain yang dilakukan  dari  dinas  setempat  untuk lebih memperketat aturan dan ketentuan yang  ada  dengan  melakukan  sidak terhadap para pelaku usaha yang masih menjual  dan  mengedarkan  minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Buleleng  khususnya  agar  tidak  ada  lagi pedagang  atau  pelaku  usaha  yang dengan  mudah  dan  bebas  memperjual belikan  minuman  beralkohol  dengan kadar alkohol yang cukup tinggi.
2.  Saran  bagi  pelaku  usaha  dalam  hal  ini penulis banyak menyarankan untuk tetap mematuhi  aturan  pererintah  yang  sudah mengatur tentang ijin usaha perdagangan  baik  itu  usaha  kecil maupun  besar,  harus  tetap  memegang ijin  SIUP  maupun  SIUP-MB.  Yang dimana  disini  masih  banyak  ditemui dilapangan  dari  sekian  banyak  pelaku usaha yang memperjual belikan minuman  beralkohol  masih  ada  juga beberapa  pedagang  yang  tidak  memiliki dan belum tahu tentang mekanisme atau tata cara mengurus SIUP dan SIUP-MB.

## DAFTAR PUSTAKA
Kartini  Kartono.  1992. Pathologi  Sosial  2 Kenakalan  Remaja .  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 510.3/258  /HK/2018  tentang  Tim Pembinaan Tertib Niaga di Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  1997  Tentang
Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Netra.  S.  1974 .  Metodologi  Penelitian . Singaraja: Biro Penelitian FKIP UNUD. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan  Minuman  Beralkohol (SIUP MB). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  15  Tahun  2011  tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Ridwan  H  R.  2003. Hukum  Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Pres. Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.