JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9 NO. 1 (Maret 2021)                                                         E-ISSN : 2746-8178 DOI : https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.52
Model Pengadaan CPNS Masa Bencana Nasional Non Alam :

## Studi Empiris Problematik Proses Bisnis Pengadaan Calon Pegawain Negeri Sipil Pada Masa Pandemik Covid-19 di Kementerian Kelautan dan Perikanan

## Dida Daniarsyah¹, Rusdi²
¹² Biro Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, kode pos 10110
A R T I C L E I N F O
Article history : Received 18/11/2020 Received in revised form 20/10/2020 Accepted 30/02/2021

## Abstract
This  article  tries  to  analyze  the  problems  of  business  processes  procurement  of  Candidate  of  Civil Servant (CPNS) during the Covid-19 pandemic. The formulation of research problems is that business process  services  of  CPNS  at  the  Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  are  less  effective  during pandemics.  Problems  found  in  the  field  include  the  inefficiency  of  time  in  business  processes  of recruitment  and  selection  subprocesses.  This  study  uses  qualitative  descriptive  approach  with empirical  study  method  at  the  Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries.  Adoption  of  technology utilization,  recruitment  and  selection  procedures  based  on  the  needs  of  priority  positions,  business process  of  selection  time  is  not  simultaneous,  intensive  coordination  business  process  between implementing agencies and  responsible agencies  can be  a model of business processes procurement CPNS non-natural national disaster period
Keywords: Business Processes, CPNS Procurement Model, Non-Natural Disasters

## Abstrak
Artikel  ini  mencoba  menganalisis  problematika  proses  bisnis  atau  tata  laksana  pengadaan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masa pandemik Covid-19. Rumusan masalah penelitian ialah pelayanan proses  bisnis  atau  tata  laksana  pengadaan  CPNS  Kemeneterian  Kelautan  dan  Perikanan  kurang efektif  pada  masa  pandemik.  Problematika  yang  ditemukan  dilapangan  meliputi  inefesiensi  waktu dalam proses bisnis atau tata laksana subproses rekrutmen dan seleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  empiris  pada  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.  Adopsi  pemanfaatan  teknologi,  tata  laksana  rekrutmen  dan  seleksi  berbasis  kebutuhan jabatan  prioritas,  tata  laksana  waktu  seleksi  tidak  serentak,  tata  laksana  koordinasi  yang  intensif antara instansi pelaksana dengan instansi penanggungjawab dapat menjadi model proses bisnis atau tata laksana pengadaan CPNS masa bencana nasional non alam.
Kata kunci: Tata Laksana, Model Pengadaan CPNS, Bencana Non Alam

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  5 tahun 2014 menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  dijalankan  berdasarkan  asas profesionalisme, proporsional,
akuntabel,  serta  efektif  dan  efisien agar  peningkatan  kinerja  birokrasi dapat  tercapai.  ASN  terdiri  dari Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Thoha  (2015)  menjelaskan kondisi  Pegawai  Negeri  Sipil  saat  ini tidak produktif,  kualitas  yang  kurang memadai  dan  profesionalisme  tidak kompeten.  Pandangan  Thoha  sejalan dengan  pandangan  Kepala  Bappenas yang  menjelaskan  bahwa  hingga  saat ini masih terdapat masalah berkaitan dengan  kualitas  ASN,  diantaranya rendahnya  kompetensi  dan  tingkat pendidikan  ASN,  rendahnya  jumlah tenaga spesialis atau fungsional, serta tidak  meratanya  distribusi  keahlian. data  nasional  menunjukkan  baru  10 persen  ASN  di  luar  guru  dan  tenaga medis  yang  merupakan  tenaga spesialis  atau  fungsional,  36  persen tenaga  administrasi  dan  11  persen pejabat  struktural.  Ketidakmerataan distribusi  keahlian  seperti  daerah Kalimantan,  yang  hanya  memiliki 0,06  persen  dari  total  ASN  yang memiliki latar belakang perminyakan atau  pertambangan  atau  geologi (Bambang,  2018).  Indikator  ASN tidak  produktif  hingga  saat  ini dinyatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  bahwa  banyak
ASN  yang  tak  produktif  selama  masa bekerja  dari  rumah  atau  work  from home  karena  pandemi  Covid-19. Sehingga  beban  pekerjaan  menjadi beban  pekerjaan  pegawai  yang
adapatif  dan  produktif.  (Kompas, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan  pemerintah,  namun  tak dipungkiri masih terdapat kekurangan.  Satu  upaya  menata profesionalitas  PNS  diawali  dengan melaksanakan  pengadaan  Calon  PNS (CPNS) yang berkualitas. Prose bisnis Pengadaan CPNS meliputi sub proses bisnis perencanaan kebutuhan pegawai,  sub  proses  seleksi  pelamar, rekrutmen pegawai, masa percobaan, pengangkatan  CPNS  (PP  Nomor  11 Tahun  2017).  Fokus  kualitas  yang menjadi penekanan pemerintah adalah kualitas input, yaitu pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  yang  diarahkan  kepada  sumber daya  manusia  yang  sesuai  dengan standar  kompetensi,  dan  memiliki talenta  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi. Wirawan (2015) memberikan  penegasan  organisasi memerlukan  SDM  dengan  sejumlah kompetensi  dan  keahlian  untuk melaksanakan  berbagai  pekerjaan dan aktivitas untuk mencapai tujuan.
Kebijakan  pengadaan  CPNS diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pelaksanaan  Seleksi  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  Tahun  2019.  Seleksi sangat  penting  bagi  praktisi  dan organisasi  sumber  daya  manusia (Risavy  &  Hausdorf,  2011).  Dasar pemilihan pegawai melibatkan pemilihan  kandidat  yang  paling mungkin melakukan pekerjaan dengan  baik  (Viswesvaran  &  Ones, 2000).
Proses bisnis atau tata laksana seleksi CPNS tahun 2020 berlangsung
*) Dida Daniarsyah E-mail : ddaniarsyah@yahoo.com
pada  masa  pandemik  Covid-19. Pandemik  Covid-19  menurut  Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) virus Corona  telah  masuk  ke  Indonesia sejak  minggu  ke-3  Januari  2020.
Pernyataan  FKM  UI  didasarkan  pada laporan kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan  (PDP)  di  salah  satu daerah  sejak  minggu  ke-3  Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti  telah  terjadi  penularan  Corona secara lokal (news.detik.com, 26 April 2020).  Kemudian,  wabah  pandemik Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.
Di sisi lain, kemunculan Covid- 19 pada awal tahun 2020 bertepatan dengan  tahap  Seleksi  Kompetensi Dasar  (SKD).  Oleh  karena  wabah pandemik  Covid-19  ini,  berdampak pada  proses  bisnis  atau  tata  laksana pengadaan  CPNS  maka  Panitia
Nasional  melakukan  penjadwalan ulang tahapan seleksi dengan menerbitkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/611/M.SM.01.00/2020  tanggal  16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan  SKB  Seleksi  CPNS Formasi  Tahun  2019.  Jumlah peserta yang  berhak  mengikuti  tahap  SKB sebanyak  336.468  peserta  dengan jumlah  formasi  mencapai  150.315 formasi (bkn.go.id,2020) Pelaksanaan  pengadaan  CPNS ditengah-tengah  wabah  pandemik Covid-19  berpotensi  menimbulkan berbagai  problem  atau  masalah  baik pagi  peserta  maupun  panitia  bahkan organisasi.  Keadaan  ini  merupakan fenomena  yang  menarik  untuk dilakukan  penelitian.  Penelitian  ini akan mengungkap problematik proses  bisnis  atau  tata  laksana pengadaan  CPNS  di  masa  pandemik Covid-19. Rumusan masalah
penelitian  adalah  proses  bisnis  atau tata laksana pengadaan CPNS kurang efektif  terdampak  wabah  pandemik Covid-19, sehingga dibutuhkan model pengadaan  CPNS  yang  efektif  pada masa bencana non alam terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan metode  penelitian  studi  empiris. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan  bahwa  studi  empiris adalah  cara-cara  yang  dilakukan  itu dapat  diamati  oleh  indera  manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan  mengetahui  cara-cara  yang digunakan. Jenis penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif. Pengumpulan Data melalui observasi  dan  wawancara.  Lokasi penelitian pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alasan  yang  dipertimbangkan adalah KKP merupakan instansi yang memiliki Jumlah pelamar yang sangat besar tersebar di daerah zona  merah pandemik seluruh Indonesia. Observasi  dan  wawancara  dilakukan pada  setiap  pegawai  yang  terlibat dalam proses bisnis atau tata laksana pengadaan CPNS Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Wawancara dimaksudkan sebagai upaya pendalaman terhadap objek penelitian yaitu permasalahan- permasalahan  yang  faktual  dan relevan  dengan  fokus  penelitian tentang  problematik  proses  bisnis atau  tata  laksana  pengadaan  CPNS KKP  masa  pandemik  Covid-19. Sedangkan  kajian  literatur  bertujuan untuk  mendapatkan  disain  proses bisnis  atau  tata  laksana  pengadaan yang meliputi perencanaan kebutuhan,  seleksi,  dan  rekrutmen berdasarkan  teori  yang  ada  dalam manajemen  sumber  daya  manusia.
Kajian  literatur  ini  merupakan pengumpulan  data  sekunder  dari beberapa  referensi  seperti  buku-
buku,  peraturan-peraturan,  terkait dengan konsep proses bisnis atau tata laksana,  kerja  sistem  perencanaan karier. Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan dan  pihak  yang  terkait  guna  mencari masukan dan solusi terhadap problematik  tata  laksana  pengadaan CPNS  masa  pandemik Covid-19.  Data yang  sudah  terkumpul  akan  diolah dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi  permasalahan  pada dimensi  tata  laksana  perencanaan kebutuhan  pegawai,  seleksi  dan pelaksanaan  rekrutmen  di  masa pandemik  Covid-19  sebagai  model pengadaan di masa yang akan datang jika  terjadi  bencana  nasional  non alam, kahar atau force majeur.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
1. Konsep  Proses  Bisnis  atau  Tata
Laksana Menurut  Magal  &  Word (2012), proses bisnis adalah kumpulan-kumpulan  aktivitas  atau tugas  yang  menghasilkan  sesuatu. Setiap  proses  dipicu  oleh  oleh  suatu kejadian.  Menurut  Kelly  R.  Rainer (2011) proses bisnis adalah kumpulan  aktivitas  yang  berelasi untuk  memproduksi  suatu  produk atau  jasa  yang  bernilai  bagi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan  aktivitas  yang  saling berhubungan yang dibutuhkan untuk mencapai  hasil  akhir  yang  bernilai bagi perusahaan.
MenurutBusinessDictionary.co m,  proses  bisnis  (business  process) adalah  segala  jenis  proses  pelayanan dan  proses–proses  yang  mendukung proses  produksi.  Proses  bisnis  berisi kumpulan aktifitas (tasks) yang saling berhubungan  satu  sama  lain  untuk menghasilkan  suatu  keluaran  yang
mendukung  pada  tujuan  dan  sasaran strategis dari organisasi.
Konsep  proses  bisnis  di  atas diterapkan  dalam  pengadaan  CPNS adalah  kumpulan  aktivitas  yang terstruktur yang menghasilkan layanan  dan  produk  perencanaan kebutuhan, seleksi, rekrutmen, penempatan dan pengangkatan. Pengertian  lebih  rinci  adalah  proses bisnis  pengadaan  CPNS  adalah  tata laksana  yang  diawali  dari  subproses perencanaan kebutuhan pegawai, sub proses rekrutmen, sub proses seleksi, dan  sub  proses  pengangkatan.  Pada setiap  subproses  memiliki  aktivitas yang  menghasilkan  layanan  atau produk.
2. Konsep dan Aplikasi Perencanaan,  Rekrutmen  dan Seleksi Para ahli manajemen mendefinisikan  konsep  perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan makna  yang  sama  yaitu  suatu  proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian,  pengontrolan yang menjamin organisasi mempunyai kesesuain jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar,  waktu  yang  tepat.  Proses menentukan  kebutuhan  tenaga  kerja dan  mempertemukan  kebutuhan tersebut agar pelaksanaanya berinteraksi dengan rencana organisasi (Sikula, 1981; Dale Yorder, 1981;  Bernaddin  dan  Russel,  1993; Rivai  dan  Sagala,  2009;  Wirawan, 2015). Implementasi dalam organisasi secara operasional, perencanaan  SDM  harus  mampu menerjemahkan setiap program yang akan  dilakukannya  tidak  akan  saling berbenturan  dengan  perencanaan bisnis  secara  keseluruhan  (Bintoro dan Daryanto, 2017).  Dengan makna lain  proses  perencanaan  SDM  pada tingkat ini merupakan proses memilih  dan  menentukan  kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kualitas
maupun  kuantitasnya.  Selanjutnya dijelaskan  terdapat  empat  aspek dalam  perencanaan  SDM  sebagai berikut:  proyeksi  jumlah  karyawan yang  dibutuhkan,  identifikasi  SDM yang  tersedia  dalam  organisasi, analisis  keseimbangan  penawaran dan permintaan, program aksi. Sejalan dengan konsep tersebut perencanaan SDM pemerintah biasa disebut perencanaan  kebutuhan  pegawai diformulasikan  sebagaimana  telah ditetapkan dengan kebijakan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  23  Tahun 2019. Dalam aturan tersebut dijelaskan  bahwa  proses  penetapan kebutuhan  pegawai  diawali  dengan semua  instansi  melakukan  analisis jabatan  dan  analisis  beban  kerja sehingga ditemukan jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan yang  diperlukan.  Pada  tahun  2019 pemerintah telah menetapkan kebutuhan  secara  nasional  untuk instansi  pusat  sejumlah  37.854  (tiga puluh  tujuh  ribu  delapan  ratus  lima puluh  empat)  dan  instansi  daerah sejumlah 159.257 (seratus lima puluh sembilan  ribu  dua  ratus  lima  puluh tujuh).  Prioritas  jenis  jabatan  yang diperlukan  adalah  Jabatan  fungsional dan  Jabatan  Pelaksana  meliputi bidang pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur,  dan  yang  mendukung pembangunan sumber daya manusia, investasi,  reformasi  birokrasi,  dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah.  Alokasi  penetapan kebutuhan CPNS untuk Instansi Pusat memperhatikan  Usulan  kebutuhan CPNS dari PPK Kementerian/ Lembaga, Jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun/meninggal dunia/pindah  antar  instansi  tahun 2019, Jumlah PNS yang ada/eksisting,
Rencana  strategis  instansi,  Penataan
organisasi. Analisis di atas menggambarkan  bahwa  mekanisme perencanaan  SDM  pemerintah  telah sesuai  dengan  konsepsi  teoritis  para ahli manajemen.
Terkait  rekrutmen  para  ahli mendefinisikan      rekrutmen  adalah serangkaian aktivitas yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menarik  para  pelamar  kerja  yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya pada  saat  yang  tepat,  jumlah  yang cukup, kualifikasi yang cocok dilakukan  seleksi  dalam  upaya memenuhi kebutuhan SDM Organisasi  (Moundy&Nou,  2005; Ivancevich, 2007; Wirawan, 2015). Menurut Pynes (2008) rekrutmen  adalah  suatu  proses  yang paling penting dalam organisasi, akan tetapi sering kali tidak melalui prores direncanakan sehingga tidak mendapatkan  hasil  yang  diinginkan. Sehingga  rekrutmen  yang  berhasil harus  diikuti  oleh  pertimbangan rencana  yang  sangat  matang  dan mempertimbangkan  misi  organisasi, ketersediaan posisi, agar mendapatkan  hasil  yang  sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.  Bahkan  ditegaskan  oleh Klinger  dan  Nalbandian  (2003) pengetahuan  pada  pelamar  terkait informasi tentang teori, fakta, prinsip, keterampilan  memegang  aspek  yang sangat  penting  dalam  merekrut  agar dapat  dikembangkan  dan  menjadi pengalaman karir.
Sedangkan  konsep  seleksi para  ahli  mendefinisikan  seleksi adalah  proses  memilih  satu  atau sejumlah pelamar terbaik yang paling memenuhi  kualifikasi  untuk  mengisi suatu  jabatan  yang  dibutuhkan organisasi  dari  pelamar  yang  masuk sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan oleh Tim Seleksi
(Moundy&Nou,  2005;  Ivancevich, 2007; Wirawan, 2015).
Praktek pengadaan CPNS pada tahap  seleksi  merupakan  gabungan merekrut  dan  menseleksi  pelamar dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh organisasi  atau  instansi  pemerintah. Mekanisme  seleksi  pengadaan  CPNS dilakukan  dengan  mengumumkan rekrutmen  CPNS  melalui  kanal  baik media  sosial  seperti  instagram  atau tweeter atau media elektronik seperti jaringan internet pada alamat sscasn.bkn.go.id.  Sedangkan  proses seleksi tes kompetensi dasar menggunakan  metode  Computer Assisted  Test  (CAT)  dilanjutkan dengan tes seleksi kompetensi bidang dan tes wawancara. Semua mekanisme  tersebut  dengan  aturan yang  mengikatnya  dituangkan  dalam regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. Implementasi pengadaan CPNS  tahun  2019  selaras  dengan filosofis rekrutmen dalam manajemen  sumber  daya  manusia, yaitu  merekrut    pegawai  yang bermutu, sesuai dengan regulasi yang telah  ditetapkan  dan  sesuai  dengan kebutuhan  organisasi  (Rivai  dan Sagala,2009).
Akan  tetapi  pada  tahun  2019
dan  2020  wabah  pandemik  virus Covid-19  hadir  dan  belum  berakhir.
Hal ini memberikan potensi terganggunya kelancaran dan keberhasilan pemerintah dalam merekrut  dan  mengangkat  talenta- talenta  yang  akan  melanjutkan pembangunan. 3. Kabijakan Pengadaan CPNS Masa Wabah Pandemik Covid-19 Kebijakan pemerintah mengatasi pandemik telah diupayakan.  Salah  satu  kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia  adalah  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Peraturan
Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  mendefiniskan  PSBB adalah pembatasan  kegiatan  tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga  terinfeksi  virus  corona  untuk mencegah  kemungkinan  penyebaran makin meluas. Apabila aturan tersebut dijalankan,  maka  sejumlah  kegiatan yang  melibatkan  publik  dibatasi, seperti  perkantoran  atau  instansi diliburkan,  pembatasan  kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi  umum.  Difusi  kebijakan ditindaklanjuti  oleh  instansi  terkait dengan diterbitkannya berbagai regulasi  agar  kebijakan  PSBB  efektif dalam penerapannya, antara lain:  (1) Keputusan  Presiden  Nomor  9  Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (3) Peraturan Mendagri  Nomor  20  Tahun  2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19; (4)  Peraturan Menkes Nomor  9  Tahun  2020  tentang Pedoman  PSBB;  (5)  Peraturan Menhub  Nomor  PM  18  Tahun  2020 tentang  Pengendalian  Transportasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (6) Permenhub  Nomor  25  Tahun  2020 tentang  Pengendalian  Transportasi Selama  Masa  Mudik  Idul  Fitri  Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan  Penyebaran  COVID-19; dan  (7)  Maklumat  KAPOLRI  Nomor Mak/2/III/2020  Tentang  Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Dinamika kebijakan penanggulangan  wabah  pandemik mendorong pemerintah untuk melanjutkan pengadaan CPNS. Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan
kelanjutan  proses  bisnis  atau  tata laksana  pengadaan  CPNS  dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/611/M.SM.01.00/2020  tanggal  16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan  SKB  Seleksi  CPNS Formasi Tahun 2019. Tata Laksana seleksi dilaksanakan dengan prinsip protokol kesehatan yang sangat ketat,
fleksibilitas  lokasi,  adopsi  teknologi melalui  streaming  nilai  hasil  tes, menjaga  jarak,  tidak  kontak  fisik, peserta yang terpapar Covid-19 tidak otomatis  gugur.  Sehingga  proses bisnis  pengadaan  tetap  efektif dilaksanakan.  Akan  tetapi  dalam penyelenggaraanya dilapangan
ditemukan  beragam  kendala  dan hambatan. Istilah lain adalah terdapat problematik  tata  laksana  atau  proses bisnis  pengadaan  CPNS  masa  wabah pandemic Covid-19, sehingga menimbulkan  masalah  layanan  tata laksana  pengadaan  CPNS  kurang efektif.
4. Studi Empiris Proses Bisnis  atau tata  laksana  Pengadaan  CPNS
Masa Wabah Pandemik Covid-19 pada KKP
KKP  merupakan  instansi  yang sangat  diminati  oleh  pelamar  dan animo  yang  sangat  tinggi  untuk menjadi  pegawai  KKP.  Data  pelamar KKP  pada  tahun  2019  sebanyak 15.418  pelamar  (Ropeg.kkp.go.id, 2019).
KKP  mendapatkan  penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara sejumlah  399  formasi  (Kepmen PANRB Nomor 439 tahun 2019). Praktek  pengadaan  CPNS  KKP masa  pandemik  berdasarkan  hasil wawancara  dan  pengumpulan  data ditemukan problematik sebagai berikut: Sub Proses Perencanaan Sub proses perencanaan merupakan  proses  bisnis  pengadaan CPNS.  Pada  sub  pross  ini  dilakukan kegiatan  lintas  fungsi  seperti  forum pertemuan  dengan  unit  kerja  terkait seperti  eselon  I.  pada  sub  proses  ini dihasilkan dokumen usulan kebutuhan  pegawai  yang  kemudian diinput  melalui  e-formasi  yang otoritasnya berada pada Kemeneterian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.  Dari  data  yang  ditemukan pada  tahun  2019  KKP  mengusulkan formasi  tahun  2019  melalui  aplikasi e-formasi  sebanyak  1.464  formasi CPNS dan 1.109 formasi PPPK. Usulan tersebut  disertai  dengan  dokumen peta  jabatan  di  lingkungan  KKP  yang telah  ditetapkan  Pejabat  Pembina Kepegawaian.
Beberapa  permasalahan  tata laksana  yang  ditemukan  antara  lain: (a)  Pengelola  kepegawaian  di  unit kerja  Eselon  I  dan  eselon  II  lingkup Sekretariat Jenderal belum sepenuhnya memahami aturan tentang  pengusulan  formasi  CPNS dan PPPK sesuai prioritas kebutuhan KKP.  Hal  ini  menyebabkan  tidak sesuainya  jumlah  usulan  yang  sangat besar dibandingkan dengan kebutuhan  yang  terdapat  di  dalam peta  jabatan;  (b)  keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan  verifikasi  serta  waktu yang  sangat  singkat;  (c)  Pengelola kepegawaian  di  unit  kerja  Eselon  I dan  eselon  II  lingkup  Sekretariat Direktorat  Jenderal  dapat  secara leluasa  mengedit  jumlah  usulan formasi CPNS/PPPK di dalam aplikasi e-formasi.  Hal  ini  mengakibatkan jumlah formasi yang sudah diverifikasi  oleh  Biro  SDMA  tidak sesuai  dengan  jumlah  yang  diinput kembali oleh masing-masing pengelola kepegawaian di setiap unit kerja;  (d)  Kementerian  PAN  dan  RB
melakukan  validasi  terhadap  usulan kebutuhan.  Validasi  dilakukan  tidak menggunakan  usulan  manual  (ms. excel)  melainkan  melalui  aplikasi  e- formasi.  Informasi  yang  disampaikan validator  Kementerian  PAN  dan  RB bahwa  aspek  yang  divalidasi  yaitu kelengkapan penginputan menu analisis  jabatan  yang  di  dalamnya terdapat  detail  mengenai  syarat jabatan  yang  diusulkan.  Akan  tetapi yang  menimbulkan  masalah  adalah adanya human eror pada validator e- formasi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan data  bahwa  telah  disetujui  4  formasi untuk  jabatan  Perekayasa  Ahli Pertama pada Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  (Ditjen  PT).  Pengelola kepegawaian  Ditjen  PT  tidak  pernah melakukan penginputan analisis jabatan pada Perekayasa Ahli Pertama  tersebut,  namun  disetujui Kementerian  PAN  dan  RB  dengan kualifikasi  pendidikan  S-1  Perikanan Budidaya/D-IV Budidaya Perikanan. Sub Proses Rekrutmen dan Seleksi CPNS Pada  subproses  rekrutmen dan  seleksi  CPNS  dimulai  dengan kegiatan;
1.  Pengumuman Lowongan Informasi pengumuman pengadaan  CPNS  KKP  formasi  tahun 2019 sudah dilakukan secara terbuka melalui  portal  SSCN  BKN,  website resmi  http://ropeg.kkp.go.id  serta beberapa  media  social  resmi  seperti Instagram,  Twitter  KKP  dan  Biro SDMA.
Pengumuman  tersebut  memuat persyaratan  dari  setiap  jabatan  yang dibuka.  Formasi  tahun  2019  KKP menggunakan system grouping untuk di  beberapa  formasi.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB nomor  23  tahun  2019  tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan
Seleksi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil
Tahun  2019,  sistem  grouping  yaitu kegiatan  mengelompokan  penetapan formasi  jabatan  dan  kualifikasi pendidikan  yang  sama  namun unit/satuan  kerja  penempatannya berbeda.
Unit  kerja  yang  melakukan grouping menurut unit kerja eselon I KKP.  Sistem  grouping  ini  memiliki kelebihan  dan  kelemahan  tersendiri. Kelebihannya yaitu dapat meminimalisasi  jumlah  formasi  yang kosong karena pelamar akan melamar  pada  1  penempatan  saja (nama  unit  kerja  eselon  I).  Dengan begitu  KKP  dapat  menempatkan pelamar  yang  dinyatakan  lulus  ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan  kelemahannya  adalah pelamar  tidak  mengetahui  lokasi penempatan  pada  saat  melamar, tetapi  setelah  dinyatakan  lulus  tahap akhir.  Hal  ini  menyebabkan  adanya potensi pelamar lulus dapat mengundurkan diri karena penempatan  yang  tidak  sesuai dengan  harapan.  Terbukti  terdapat 14  pelamar  yang  mengundurkan  diri setelah  dinyatakan  lulus  tahap  akhir. Solusi dari pelamar yang mengundurkan  diri  diatasi  dengan mengganti  formasi  yang  kosong tersebut dengan pelamar yang berada pada peringkat dibawahnya.
2.  Seleksi Administrasi Pendaftaran  dilakukan  secara satu  pintu  dan  online  melalui  portal sscasn.bkn.go.id milik Badan Kepegawaian Negara. Pada pengadaan  CPNS  KKP  formasi  tahun 2019,  pelamar  hanya  diwajibkan mengunggah 6 (enam) jenis dokumen/berkas  antara  lain  Pas Photo, KTP elektronik, Ijazah, Transkrip  Nilai,  Surat  Lamaran,  dan Surat Pernyataan. Seleksi administrasi  dilaksanakan  berbasis
online
melalui
sscnverifikasi.bkn.go.id. Permasalahan  atau  kendala yang ditemukan dalam proses seleksi administrasi.
a. Belum ada standar dari Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang penamaan  program  studi  (prodi) yang  ada  di  Lembaga  Pendidikan di  Indonesia.  Banyaknya  nama prodi  yang  ada  menyulitkan verifikator  dalam  menentukan kesesuaian latar belakang pendidikan pelamar dengan syarat pendidikan yang dibutuhkan. Walaupun sudah diterbitkan Keputusan  Menteri  Ristekdikti nomor  257  tahun  2017  tentang Nama Program Studi pada Perguruan  Tinggi,  namun  masih banyak  nama  prodi  yang  belum terakomodir  dalam  peraturan tersebut.  Sebagai  contoh,  jabatan Pranata  Hubungan  Masyarakat Terampil membutuhkan D-III Komunikasi,  sedangkan  pelamar dari program studi D-III Televisi. b. Akreditasi  perguruan  tinggi  dan program studi tidak semua ditemukan  di  dalam  situs  resmi Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN-PT). c. Ketidaktelitian  verifikator  panitia seleksi KKP dalam melihat beberapa dokumen persyaratan.
d. Masih  terjadi  ketidakseragaman verifikasi  di  antara  verifikator sehingga  beberapa  kali  harus dilakukan  verifikasi  ulang.  Hal  ini tentu  akan  memakan  waktu  dan konsentrasi karena waktu verifikasi  sangat  terbatas  yaitu  40 hari dengan 15.418 pelamar. e. Terdapat  995  pelamar  yang melakukan  sanggahan  terhadap hasil seleksi administrasi. Dari 995 pelamar,  sanggahan  yang  diterima sebanyak  55  orang.  Permasalahan
yang  menjadi  kesalahan  seleksi administrasi antara lain:
1)  Akreditasi dan IPK 2)  Kualifikasi Pendidikan 3)  Surat pernyataan 4)  Surat lamaran 5)  Ijazah 6)  Transkrip nilai 7)  Jenis formasi cumlaude. 3.  Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pelaksanaan  SKD  dari  data yang  ditemukan  dilapangan  adalah lokasi  ujian  tersebar  di  15  provinsi. 11.532  orang  yang  dinyatakan  dapat mengikuti  SKD.  SKD  dilakukan dengan  ujian  berbasis  komputer  / Computer  Assisted  Test  (CAT)  milik Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN). Namun BKN mengeluarkan kebijakan untuk  Kementerian/Lembaga  yang jumlah  peserta  SKD  di  satu  lokasi lebih  dari  3000  orang,  maka diharuskan  melakukan  ujian  secara mandiri.
KKP  melaksanakan  ujian  SKD menggunakan  lokasi  mandiri  khusus DKI Jakarta karena jumlah pesertanya mencapai  4.855  orang.  Pelaksanaan SKD secara mandiri KKP menyediakan  tempat  dan  perangkat (komputer/laptop), sedangkan sistem ujian tetap menggunakan CAT BKN.  Selain  lokasi  DKI  Jakarta,  KKP melaksanakan  ujian  SKD  bertempat di  kantor  regional  BKN  pada  tiap provinsi lokasi ujian KKP dilaksanakan. Berikut beberapa permasalahan  yang  ditemukan  pada saat pelaksanaan SKD. a. Kendala  teknis  di  lokasi  ujian  DKI Jakarta, pada hari pertama pelaksanaan  kendala  teknis  yang cukup  berat,  terdapat  5  sesi dengan masing-masing sesi sebanyak  200  orang  dengan: waktu  pelaksanaan  90  menit, sehingga  terjadi  inefesiensi  waktu karena  ditemukan  perangkat  yang kapasitasnya  tidak  memenuhi
syarat digunakan sebagai perangkat CAT. b. Ketidakseragaman prosedur pelaksanaan SKD di kantor regional BKN. Pada sosialisasi yang dilakukan  BKN  dalam  rangka persiapan  pelaksanaan  SKD,  BKN menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan  SKD  nantinya  panitia dari  Kementerian/Lembaga  tidak perlu menyediakan fasilitas tambahan  seperti tenda,  konsumsi panitia  BKN,  metal  detector.  Akan tetapi  pada  beberapa  Kanreg  BKN ditemukan  fakta  yang  berbeda tidak  sesuai  dengan  anjuran sosialisasi.
4.  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Tata  laksana  SKB  sangat dipengaruhi  oleh  masa  pandemi Covid-19  di  Indonesia.  Sehingga menimbulkan kurang efektifnya pelayanan  kepada  CPNS  karena  tata laksana  subproses  pada  seleksi  SKB ini  membutuhkan  dukungan  lebih untuk melaksanakan protocol Kesehatan  sebagaimana  yang  telah ditetapkan pemerintah. Pada rencana sebelumnya  SKB  diselenggarakan pada  bulan  Maret-April  2020  namun tertunda  5  bulan  hingga  September 2020.  Penyelenggaraan  SKB  pun disesuaikan  dengan  kondisi  yaitu dengan penerapan protokol kesehatan  yang  ketat  serta  harus mendapatkan  izin  dari  Gugus  Tugas Penanganan Covid-19. Pandemi  Covid-19  ini  pun berdampak pada prosedur pelaksanaan  SKB.  Lokasi  ujian  yang semula  hanya  direncanakan  pada  10 lokasi  menjadi  31  lokasi  yang tersebar  hampir  di  seluruh  provinsi di Indonesia. Hal ini tentu memperbesar  anggaran  pengadaan CPNS  KKP  karena  jumlah  panitia daerah yang dilibatkan pun jauh lebih banyak.
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan  RB  nomor  23  tahun  2019
dijelaskan  bahwa  jenis  tes  SKB Instansi  Daerah  hanya  dilakukan  1 jenis  tes  yaitu  berbasis  komputer/ Computer  Assisted  Test  (CAT)  BKN.
Namun  untuk  Kementerian/Lembaga Pusat  dapat  menambahkan  jenis  tes selain  CAT  BKN.  Jenis  tes  SKB  KKP terdiri dari seleksi berbasis komputer/CAT,  psikotest  lanjutan, dan  wawancara.  Untuk  jabatan tertentu  dilakukan  tes  tambahan berupa  tes  praktik  kerja  dan pengamatan  fisik  dan  keterampilan (PFK).  Berikut  permasalahan  yang dihadapi pada kegiatan SKB pada tata laksana pengadaan CPNS KKP formasi tahun 2019. a.  Computer Assisted Test (CAT) BKN Berdasarkan Peraturan Menteri  PAN  dan  RB  23  tahun  2019, bobot  penilaian  CAT  BKN  bagi instansi  pusat  yang  menambahkan jenis tes selain CAT BKN adalah 50 %.
Soal atau pertanyaan yang terdapat di dalam CAT BKN khususnya pada SKB diperoleh dari masing-masing pembina  jabatan  fungsional.  KKP telah membuat soal dan menyerahkan  soal  SKB  kepada  BKN untuk  20  jabatan  Jabatan  Fungsional Tertentu  binaan  KKP  serta  4  jabatan Awak  Kapal  Pengawas  (Kelasi,  Oiler,
Juru Mudi, Operator Speedboat).
Selain itu permasalahan lainnya ditemukan dalam pelaksanaan  CAT  SKB  di  beberapa kantor  regional  BKN  maupun  UPT BKN perubahan pelayanan administrasi  yang  berbeda  dengan informasi  saat  sosialisasi.  Selain  itu juga  ditemukan  kendala  teknis berupa  gangguan  jaringan  yang mengakibatkan  waktu  pelaksanaan CAT menjadi mundur.
b.  Psikotest lanjutan Jenis  tes  ini  dilakukan  dengan menggunakan  sistem/aplikasi  yang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi  dan  Fakultas  Teknik Universitas  Diponegoro  selaku  pihak
yang  ditunjuk  sebagai  penyedia  dan pelaksana  tes  psikotes  lanjutan  dan wawancara  psikolog.  Aplikasi  ini berbasis  teknologi  secara  online sehingga  hasil  tes  peserta  dapat diketahui  secara  real  time.  Kendala yang  dihadapi  pada  jenis  tes  ini adalah  gangguan  teknis  seperti kendala  perangkat  (PC/laptop)  yang belum compatibel dengan aplikasi.
c.  Wawancara Wawancara dilaksanakan
secara  online  melalui  aplikasi  Zoom
Meeting. Namun demikian peserta tes juga diwajibkan untuk tetap hadir ke kantor  KKP  pada  setiap  lokasi  ujian diselenggarakan.  Peserta  diberikan waktu  total  40  menit  untuk melakukan wawancara dengan Psikolog  dan  Pejabat  eselon  II  pada unit kerja penempatan yang dipilihnya. Proses wawancara tersebut  dipandu oleh  panitia  seleksi CPNS  KKP  sebagai  Host.  Host berfungsi  sebagai  pengatur  jalannya wawancara,  memastikan  kehadiran para pewawancara, koordinasi dengan panitia daerah serta pengingat waktu wawancara berlangsung. Beberapa kendala ditemukan  dalam  proses  wawancara antara  lain:  (1)  para  host  memiliki pemahaman  yang  berbeda  terhadap SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya; (2) kurangnya kemampuan  host  dalam  mengatur waktu  dalam  proses  wawancara sehingga  1  peserta  dapat  lebih  dari waktu yang ditentukan; (3)  adanya kendala  teknis  pada  jaringan  di beberapa UPT KKP sehingga mengakibatkan  mundurnya  waktu wawancara;  (4)  terjadi  perubahan daftar nama pewawancara dan belum dikonfirmasi  ke  panitia  seleksi  CPNS KKP; (5) jenis pertanyaan wawancara,  khususnya  dari  pihak KKP,  tidak  berbeda  jauh  dari  tahun sebelumnya  sehingga  pertanyaan sudah  dapat  diprediksi  peserta;  (6)
jumlah  pertanyaan  yang  dianggap banyak  dibandingkan  dengan  waktu yang  sangat  terbatas  sehingga pewawancara  tidak  dapat  menggali kelebihan  dan  kekurangan  secara mendalam;  (7)  belum  terstandarnya penilaian di antara pewawancara; (8) terjadi  kesalahan  penginputan  nilai hasil  wawancara  pada  peserta  yang diwawancarai. Daftar pertanyaan dan hasil wawancara diinput menggunakan  aplikasi  SIRIP  CPNS KKP  (Sistem  Informasi  Peserta  CPNS KKP)  yang  dikembangkan  oleh  Biro
SDM Aparatur.
d.  Tes Praktik Kerja
Jabatan  yang  menggunakan
Tes Praktik Kerja antara lain Pranata Komputer Ahli Pertama dan Statistisi Ahli Pertama. Untuk jabatan Statistisi Ahli pertama yaitu dengan melakukan pengolahan  data  dan  retabulasi  data (Pivot  Table),  sedangkan  Pranata Komputer  Ahli  Pertama  membuat aplikasi  sederahana  dan  pengkodean (coding).  Praktik  kerja  ini  juga dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Beberapa  permasalahan  ditemukan pada  pelaksanaan  praktik  kerja  ini antara lain: (1) kurangnya koordinasi antara  host  wawancara  dengan  host khusus dari Pusat Data, Statistik, dan Informasi  (Pusdatin)  dalam  rangka teknis  jalannya  praktik  kerja;  (2) adanya  kendala  teknis  pada  jaringan di  beberapa  UPT  KKP  sehingga mengakibatkan  mundurnya  waktu praktik  kerja;  (3)  adanya  gangguan teknis  seperti  kendala  spesifikasi perangkat  (PC/laptop)  yang  belum diperbaharui sehingga proses praktik kerja  terganggu;  (4)  kurangnya sumber  daya  penguji  dari  Pusdatin sehingga  harus  menunggu  penguji lain selesai mengawasi/menilai praktik kerja peserta lainnya.
e.  Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) PFK  dilakukan  khusus  bagi jabatan  awak  kapal  pengawas  yang dibuka  pada  pengadaan  CPNS  KKP formasi  tahun  2019  yaitu  Kelasi, Oiler, dan Operator Speedboat. Ketiga jabatan  ini  memerlukan  kandidat yang memiliki fisik dan keterampilan tertentu  melebihi  syarat  jabatan lainnya.  Dalam  tes  PFK  tersebut terdapat  tes  fisik  push-up,  sit-up, pemeriksaan  gigi,  buta  warna,  dan kondisi kesehatan peserta. Permasalahan  yang  ditemukan  pada PFK antara
lain: (1) sistem pembobotan  penilaian  masih  belum baik.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya syarat mutlak namun diberikan bobot yang  kecil;  (2)  hasil  penilaian  masih menggunakan  metode  manual  atau tidak menggunakan aplikasi sehingga nilai  tidak  segera  disampaikan  ke Biro SDM Aparatur. 5.  Integrasi Nilai SKD dan SKB Tahap  integrasi  nilai  SKD  dan SKB adalah tahap yang paling penting karena  diperlukan  ketelitian  dari panitia  seleksi  CPNS  KKP  dan  BKN. Integrasi dilakukan oleh BKN dengan mengundang  KKP,  namun  sebelum itu  terdapat  proses  penentuan  akhir (pantukhir)  yang  dilakukan  KKP. Dalam  proses  tersebut  Biro  SDM apartur  melakukan  integrasi  hasil SKB nonCAT BKN dengan bobot 50%. Hasil  integrasi  tersebut  dilakukan menggunakan aplikasi Ms. Excel yang kemudian  diinput  ke  dalam  aplikasi sscn.bkn.go.id.  Permasalahan  yang dihadapi  dalam tahap  ini  antara  lain: (a)  penilaian  tes  selain  CAT  BKN masih  belum  menggunakan  aplikasi secara  online;  (b)  proses  integrasi hasil CAT BKN tidak dilakukan secara mendetail, hanya rekapitulasi kehadiran peserta dan sampling nilai saja.  KKP  tentu  ingin  melakukan cross-check  data  dengan  BKN  lebih
detail,  namun  hanya  disediakan waktu sangat singkat.
5. Model Proses Bisnis Pengadaan CPNS Masa Bencana Nasional Non Alam Bertolak  dari  praktek  tata laksana atau proses bisnis pengadaan CPNS  pada  KKP  masa  pandemik Covid-19 dan problematikanya, dapat menjadi  bahan  formulasi  model pengadaan  CPNS  masa  bencana  non alam  di  masa  yang  akan  datang. Gambar  1.  Mengilustrasikan  model pengadaan  CPNS  masa  bencana  non alam.

## Gambar 1. Model Proses Bisnis Pengadaan CPNS Masa Bencana Non Alam
Dari  gambar  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  proses  penetapan dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan didahului dengan proses usulan  kebutuhan  pegawai.  Instansi melaksanakan  rekrutmen  dengan berbasis teknologi. Proses selanjutnya instansi melakukan proses  seleksi  menguji  pelamar dengan  aplikasi  berbasis  aplikasi dilakukan  secara  individu  dan dilaksanakan tidak serentak disesuaikan dengan kebutuhan jabatan  yang  akan  diisi  oleh  calon
pelamar.  Dalam  hal  ini  seleksi  bisa dilaksanakan  kapan  saja  sesuai kebutuhan  instansi  dengan  bantuan teknologi  dan  koordinasi  yang intensif antara instansi pelaksana dan instansi  penanggungjawab  secara nasional  dan  penyediaan  soal-soal seleksi didesain sedemikian rupa agar tidak terjadi kebocoran. Dalam hal ini memang  proses  yang  sangat  krusial dan  berisiko  sehingga  membutuhkan assembling system penyediaan aplikasi  yang  tidak  mampu  diretas oleh  hackers.  Proses  selanjutnya pengumuman hasil dilaksanakan oleh system bila dibutuhkan menggunakan  teknologi  artificial intelegence.  Intinya  sampai  dengan proses  registrasi  dilaksanakan  oleh sistem  aplikasi.  Proses  komunikasi langsung  terjadi  pada  kegiatan orientasi dan masa percobaan. Proses pengangkatan  PNS  berjalan  pasca ditetapkan  dan  memenuhi  syarat kelulusan  Ketika  masa  orientasi  dan Latihan Dasar.

## KESIMPULAN
Proses  bisnis  atau  tata  laksana pengadaan  CPNS  tahun  2020  kurang efektif  karena  terdampak  keadaan bencana  nasional  non  alam  wabah pandemic Covid-19. Sehingga dibutuhkan  inovasi  model  proses bisnis  pengadaan  CPNS  melalui adopsi teknologi sebagai media bantu sub proses rekrutmen dan sub proses seleksi.
Bencana  nasional  non  alam seperti  wabah  pandemik  Covid-19 pada  umumnya  melarang  terjadinya mobilitas manusia, sehingga dibutuhkan  inovasi  proses  bisnis pengadaan CPNS. Model proses bisnis atau  tata  laksana  pengadaan  CPNS masa  bencana  nasional  non  alam menitikberatkan  pada  pemanfaatan teknologi  bila  dibutuhkan  teknologi artificial  intelligence  sebagai  media komunikasi  antara  instansi  dengan
pelamar  guna  menghindari  mobilitas yang  akan  menjadi  kluster  baru tersebarnya suatu wabah pandemik.
Model  proses  bisnis  pengadaan CPNS  bencana  nasional  non  alam dapat  efektif  dengan  prasyarat penyelenggaranan  dilakukan  tidak wajib  serentak  tetapi  berbasis kebutuhan  jabatan  yang  sangat prioritas  dan  waktu  bisa  dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

## REFERENSI

## Jurnal
Lavigna,  R.J.,  &  Hays  W.  (2004)., recruitment  and  Selection  of Public Workers: An International
Compendium  of  modern  trends and  practices.  Public  Personal Management, 33 (3), 237-253 Klinger  Donald,  E.,  &Nalbandian,  J., (2003), Public Personal Management: Contexts and Strategies, New Jersey Pynes,  J.E.,  (2008)  Human  Resources Management  for  Public  and  Non profit  organization:  A  Strategic Approach (Vol. 30) John Wiley & Son.
Risavy,  S.  D.,  &  Hauadorf,  P.  A.,2011, Personality  testing  in  personnel selection:  Adverse  impact  and differential    hiring    rates, International    Journal    of Selection and Assessment, 19(1),
18 - 30 Viswesvaran,  C.,  &  Ones,  D.  S.,2000, Perspectives  on  models  of  job performance. International Journal      of      Selection      and Assessment,  8(4),    216–226. doi:10.1111/1468-2389.00151 Buku Andrew  E.Sikula.(1981).  Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja.Jakarta: Pustaka Binaman.
Bambang,  (2018),  makalah  dalam acara  Rakornas  dan  Workshop
Rencana  Pengembangan  SDM ASN Pembangunan, Jakarta Bintoro dan Daryanto, 2017, Manajemen  Penilaian  Kinerja Karyawan, Yogjakarta:Gava Media. Bernardin,  John  H,  dan  Joyce  E.A. Russel,  1993,  Human  Resources Management, Singapore: McGraw Hill.Inc Doni  Juni,  2014,  Perencanaan  dan
Pengembangan  SDM,  Bandung: Alfabet Ivancevich,  J.  M.,  2007,  Human Resources  Management  10th, New York: Mcgraw-Hill/Irwin. Mondy,  R.W.,  &  Noe  III,  R.  M.,  2005, Human  Resources  Management,
9th , Massachusetts:Prentice Hall Rivai,  Veithzal  dan  Ella  Jauvani Sagala, 2009, Manajemen Sumber  Daya  Manusia  untuk Perusahaan:  dari  Teori  ke Perusahaan, edisi ke-2, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta. Miftah  Thoha,  2015,  Manajemen Kepegawaian PNS, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Yoder,  Dale.  (1981).  Personnel
Management  And  Industrial Relation.  New  Delhi:  Prentice- Hall of India Private Limited. Wirawan,  2015,  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  Jakarta:  Raja Grafindo
Website https://www.kompas.com/tren/read /2020/06/21/194500165/ment eri-tjahjo-berencana-pangkas-
asn-yang-tak-produktif-ini-kata- bkn?page=all.
Download aplikasi Kompas.com untuk  akses  berita  lebih  mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
https://www.liputan6.com/bisnis/re ad/3653839/kepala-bappenas- ungkap-kondisi-dan-kualitas- pns-saat-ini
https://news.detik.com/berita/d- 4991485/kapan-sebenarnya-
corona-pertama-kali-masuk-ri https://www.cnnindonesia.com/tag/ bkn
https://www .ropeg.kkp.go.id Peraturan Perundang-undangan Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun
2015  tentang  Aparatur  Sipil Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  tentang  Manajemen PNS. Peraturan  Menteri PANRB  Nomor  23 Tahun  2019  tentang  Penetapan Kebutuhan  Pegawai  dan  Seleksi Pengadaan CPNS Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi BirokrasiNomor:B/611/M.SM.01 .00/2020  tanggal  16  Juli  2020 perihal  Rencana  Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.