Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4725/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Dampak Implementasi Kebijakan Face-Off Jalan Hos Cokroaminoto terhadap Interaksi Ruang Terbuka Publik

## Novelian Ahmad Itmamul Wafa
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Article Info Abstrak Article history: Accepted : 24 January 2023 Publish : 02 March 2023 This study is to determine the impact of the implementation of the Cokroaminoto HOS Road face-off policy on the interaction of public open spaces. This research chose to use a  Qualitative  Approach  with  Descriptive  Methods.  The  research  location  is  HOS Cokroaminoto road, data collection was carried out by conducting interview techniques and also documentation studies. In this study, the data validity testing technique used was the triangulation technique. The results in this study are that the use of public open space is  divided  into  three,  namely  by  the  public  in  general,  by  the  community  and  the government itself. Utilization by the community is used for economic activities, namely for  economic  activities  by  sellers  in  the  public  open  space  environment  such  as  street vendors,  as  well  as  other  economic  sectors.  Apart  from  that  social  activities,  such  as recreation, entertainment, gathering with family, socializing, resting, and playing.
Keywords:
Public policy Public open spaces Face-off
Article Info Abstract Article history: Accepted : 22 Desember 2022 Publish : 02 Maret 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan face-off Jalan
HOS Cokroaminoto terhadap interaksi ruang terbuka publik. Metode pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten  Ponorogo  dengan  wilayah  kajian  Jalan  HOS  Cokroaminoto.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  melakukan  teknik  Wawancara  dan  juga  Studi  Dokumentasi. Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengujian  keabsahan  data  yang  digunakan  yaitu  teknik triangulasi. Hasil dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang terbuka publik dibagi menjadi tiga,  yaitu  oleh  masyarakat  pada  umumnya,  oleh  komunitas  dan  pemerintah sendiri.  Pemanfaatan  oleh  masyarakat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan  yang bersifat   ekonomi,   seperti penjual yang ada di lingkungan ruang terbuka publik, yaitu PKL,  serta  sektor  ekonomi  yang  lain.  Selain  itu  kegiatan  yang  bersifat  sosial,  seperti rekreasi, hiburan, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi, beristirahat, dan bermain.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Novelian Ahmad Itmamul Wafa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Emai: novelian123@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki lintas  perbatasan  antarprovinsi  mempunyai  potensi  tinggi  untuk  berkembang.  Sejalan  dengan perkembangan  aktivitas  kota,  pemerintah  semakin  gencar  melakukan  pembangunan  untuk menunjang  aktivitas  kota.  Namun,  pembangunan  kota  kerap  kali  kurang  memprioritaskan kebutuhan  ruang  terbuka  bagi  masyarakat  umum  sebagai  wadah  untuk  saling  berinteraksi  dan bersosialisasi. Padahal, perkembangan kota yang sangat pesat menimbulkan adanya peningkatan intensitas  kegiatan  yang  membutuhkan  ruang  untuk  mewadahinya,  khususnya  ruang  publik. Karenanya,  ketersediaan  ruang  terbuka  publik  yang  memadai  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh daerah yang sedang berkembang, khususnya kawasan perkotaan Kabupaten Ponorogo.
Ruang  terbuka  publik  adalah  ruang  tidak  terbangun  dalam  kota  yang  berfungsi  untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan,  estetika,  dan  kesejahteraan  warganya.  Salah  satu  alternatif untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  terbuka  publik  perkotaan  adalah  dengan  melakukan optimalisasi jalan dengan dibangun pedestrian atau city walk . Dengan adanya pedestrian, maka kebutuhan  ruang  bagi  pejalan  kaki  dapat  terpenuhi.  Selain  itu,  dapat  berperan  sebagai  ruang berinteraksi sosial dan sebagai ruang beraktivitas ekonomi.
Sebagai salah satu upaya penyediaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ponorogo, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo masa jabatan 2021-2024 menuangkan dalam program unggulan 99 hari kerja yaitu Face-Off
Jalan HOS Cokroaminoto (Kominfo, 2021,
https://ponorogo.go.id/2021/04/16/face-off-jalan-hos-cokroaminoto-resmi-dimulai/ ) yang bertujuan untuk mempercantik wajah kota sehingga bisa menjadi destinasi wisata kawasan kota yang ke depannya diharapkan dapat mestimulus geliat ekonomi di kawasan tersebut. Kabupaten Ponorogo akan memiliki ikon pedestrian sesuai karakteristik budaya Ponorogo dan diharapkan menjadi  kawasan  pusat  perdagangan/ Central  Business  District  (CBD), pusat  pendidikan,  dan perbankan serta membangkitkan gairah perekenomian pasca Covid-19.
Awal  mula  lahan  tersebut  merupakan  jalanan  yang  tiap  sisi  bahu  jalan  berdiri  ruko-ruko perdagangan.  Bertempat  di  pusat  kota  Ponorogo,  trotoar  jalan  raya  dialihfungsikan  menjadi tempat wisata yang ramai pengunjung. Jalan yang semula terdiri dari dua lajur, sekarang diubah menjadi jalan satu arah ( one way ). Jalan raya yang semula lebar, mengalami penyempitan lahan jalan. Trotoar yang selama ini tidak berfungsi, dialihfungsikan sebagai tempat untuk berwisata dengan disediakan tempat  duduk yang nyaman.  Dalam perkembangannya, alih fungsi  lahan di Jalan  HOS  Cokroaminoto  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya  karena  adanya kebijakan pemerintah mengenai  tata ruang kota,  dengan tujuan untuk  membuat  kota Ponorogo menjadi tertata dan indah.
Sukses dengan face off Jalan HOS Cokroaminoto, titik lain yang dibangun adalah pedestrian sisi selatan Jalan Jendral Sudirman. Bagian ini akan diperlebar dari semula berukuran 2,1meter menjadi sekitar 3 meter. Pemerintah juga akan menambahkan titik-titik biopori dengan kedalaman tertentu di  ruas  jalan ini. Selanjutnya, dilakukan  pembongkaran median jalan yang merupakan bagian dari pembangunan pedestrian atau trotoar di Jalan Urip Sumoharjo. Trotoar tersebut akan diperlebar  di  bagian  utara  dan  selatan  dengan  lebar  sekitar  2  meter  di  masing-masing  jalur sehingga lebar trotoar di jalan tersebut akan mencapai hampir 5 meter di kanan dan 5 meter di kiri. Fasilitas lampu penerangan bertema reog dan taman serta pepohonan akan menjadi wajah baru pada ruas jalan ini. Setelah pembongkaran median jalan, pemerintah memberlakukan arus lalu lintas satu arah dari barat ke timur untuk ruas Jalan Urip Sumoharjo.

## 2. LANDASAN TEORI
Upaya mempercantik wajah kota sesuai karakteristik budaya Ponorogo ini merupakan suatu bentuk  City  Branding,  yaitu  salah  satu  strategi  dari  pemasaran  suatu  kota  untuk  membuat positioning  yang  kuat,  baik  dalam  skala  regional  maupun  skala  global.  City  branding  adalah identitas  kota  yang  berguna  untuk  memasarkan  segala  aktivitas  dari  kota  tersebut,  terutama potensi wisata dan budayanya. Selain itu, city branding juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan  merk  kepada  kota  agar  mudah  dikenali  dan  dapat  membentuk  city  image  untuk memasarkan  daerah  baik  secara  lokal  maupun  internasional.  (Luthfi  &  Widyaningrat,  2018). Berdasarkan  definisi-definisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  city  branding  merupakan  strategi yang  dipakai  untuk  menjadikan  sebuah  wilayah  agar  memiliki  suatu  identitas  tersendiri  yang mudah  dikenali,  yang  mana  adanya  identitas  tersebut  digunakan  untuk  memasarkan  kota  pada konsumen  ataupun  memasarkan  kota  pada  tingkat  lokal  ataupun  internasional  sehingga  bisa berdampak pada kegiatan ekonomi suatu kota.
City  Branding  Kabupaten  Ponorogo  setelah  melalui  kajian  terkait  potensi  Kabupaten Ponorogo,  maka  ditetapkan  tagline  “ Ethnic  Art  of  Java .”  City  branding  Ponorogo  telah menghasilkan trend peningkatan, baik dari segi kualitas pariwisata (kualitas dan mutu seni budaya yang ditampilkan) maupun kuantitas pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan di Ponorogo dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.    Pada  tahun  2015  kunjungan  wisatawan  ke  Ponorogo mencapai 249.294 pengunjung. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan mencapai angka 345.818 pengunjung. (Astuti & Kusumawati, 2018).
Stephen Carr, dkk (1992) melihat ruang terbuka publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat  melakukan  aktivitas  fungsional  dan  ritualnya  dalam  suatu  ikatan  komunitas,  baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang
terbuka,  tempat  masyarakat  melakukan  aktivitas  pribadi  dan  kelompok.  Pengertian-pengertian mengenai  ruang  terbuka  publik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  perencanaan  kota  sangat beragam, beberapa pengertian ruang terbuka publik tersebut, adalah:
1. Ruang  terbuka  publik  adalah  lahan  tidak  terbangun  di  dalam  kota  dengan  penggunaan tertentu. Pertama, ruang terbuka kota didefinisikan sebagai bagian dari lahan kota yang tidak ditempati oleh bangunan dan hanya dapat dirasakan keberadaanya jika sebagian atau seluruh lahannya  dikelilingi  pagar.  Selanjutnya  ruang  terbuka  didefinisikan  sebagai  lahan  dengan penggunaan spesifik yang fungsi atau kalitas terlihat dari komposisinya (Rapuano, 1994).
2. Ruang  terbuka  publik  merupakan  ruang  wadah  aktivitas  sosial  yang  melayani  dan  juga mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  kota.  Ruang  terbuka  juga  merupakan  wadah  dari kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat dalam rutinitas normalkehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan periodik (Carr,1992).
3. Ruang  terbuka  publik  merupakan  elemen  vital  dalam  sebuah  ruang  kota  karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi. Sebagai lahan tidak terbangun, ruang terbuka biasanya berada di lokasi strategis dan banyak dilalui orang (Nazarudin, 1994).
A. Tujuan Ruang Terbuka Publik Secara umum, tujuan ruang terbuka publik (Carr dkk,1992) adalah:
1. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
2. Peningkatan Visual ( Visual Enhancement )
Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
3. Peningkatan Lingkungan ( Environmental Enhancement) Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
4. Pengembangan Ekonomi ( Economic Development) Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
5. Peningkatan Kesan (Image Enhancement)
Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka public namun selalu ingin dicapai.

## B. Fungsi Ruang Terbuka Publik
Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen perancangan kota mempunyai fungsi- fungsi:
1. Ruang  terbuka  publik  melayani  kebutuhan  sosial  masyarakat  kota  dan  memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan dan membaca (Nazarudin, 1994).
2. Ruang  terbuka  publik  adalah  simpul  dan  sarana  komunikasi  pengikat  social  untuk menciptakan interaksi antarkelompok masyarakat (Carr, 1992).
C. Jenis Ruang Terbuka Publik
Ruang  terbuka  publik  dapat  berupa landscape (ruang  terbuka  hijau)  maupun hardscape (ruang terbuka terbangun), pengkategoriannya adalah:
1. Ruang terbuka publik skala lingkungan dengan luas dan lingkup pelayanan kecil, seperti ruang  sekitar  tempat  tinggal (home  oriented  space), ruang  terbuka  lingkungan (neighbourhood space) (Rapuano, 1964).
2. Ruang terbuka publik skala bagian kota yang melayani beberapa unit lingkungan, seperti taman umum (public park), ruang terbuka untuk masyarakat luas (community space).
3. Ruang  terbuka  publik  dengan  fungsi  tertentu,  seperti  ruang  sirkulasi  kendaraan  (jalan raya/ freeway, jalan arteri, dll), ruang terbuka publik di pusat komersial (area parkir, plaza ,
dan mall ), ruang terbuka publik kawasan industri, dan ruang terbuka publik peringatan (memorial) (Carr, 1992).
4. Pasar  terbuka  publik (markets), yaitu  ruang  terbuka  publik  atau  jalan  yang  digunakan untuk PKL, bersifat temporer pada ruang yang ada seperti taman, daerah pinggir jalan, atau area parkir (Carr, 1992)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Kualitatif  dengan  Metode  Deskriptif,  lokasi penelitian  adalah  Kabupaten  Ponorogo  dengan  wilayah  kajian  Jalan  HOS  Cokroaminoto, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik Wawancara dan juga Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Teknik  triangulasi  berdasarkan  menurut  Moleong  (2011)  adalah  teknik  pada  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  yang  ada.  Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  teknik triangulasi  sumber. Teknik triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, orang dan alat yang berbeda (Patton dalam  Moleong  (2011).  Sementara  itu  teknik  analisis  data  Menurut  Sugiyono  (2015)  aktivitas dalam  menganalisis  data  dapat  meliputi  sebagai  berikut  reduksi  data,  penyajian  data  dan penerikan kesimpulan/Verifikasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo merupakan sebuah nama  jalan pada  umumnya yang menjadi  penghubungan antara satu tempat  ke tempat lain. Terletak di pusat perdagangan kota, wilayah ini tidak pernah sepi oleh aktivitas manusia. Pohon-pohon  yang  terdapat  di  sisi  kanan  dan  kiri  jalan  dapat  membuat  suasana  kota  menjadi rindang.  Sebelum  dilakukan  pembangunan (Face  off) pedestrian,  Jalan  HOS  Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo terdiri dari dua arah serta memiliki lebar jalan yang  luas.  Karena  menjadi  pusat  perdagangan  berupa  toko-toko,  menyebabkan  sisi  ruas  jalan jalan ditemukan pedagang kaki lima. Walaupun jarang ditemukan peganga kaki lima, aktivitas yang terjadi sepanjang jalan tersebut terbilang ramai sepanjang jalan terdiri dari pertokoan yang ramai  pengunjung.  Namun  kegiatan  yang  berlangsung  pada  sepanjang  jalan  tersebut  hanya kegiatan  ekonomi berupa transaksi  jual beli dan  tidak terdapat  aktivitas lain,  misalnya seperti menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat.
Sistem lalu lintas juga berjalan normal selayaknya jalan pada umumnya. Terlihat juga bahwa pemerintah cenderung memelihara lingkungan dengan adanya pohon-pohon di sepanjang jalan. Baik trotoar serta jalanan tidak terdapat kerusakan ataupun hal lain yang bersifat negatif. Namun, pemerintah  melakukan  perubahan  perwajahan  ( face  off )  pada  pedestrian  Jalan  HOS Cokroaminoto,  Jalan  Jendral  Sudirman,  dan  Jalan  Urip  Sumoharjo  dengan  sistem  alih  fungsi lahan  yang  semula  jalanan  dengan  pertokoan  biasa,  menjadi  kawasan  wisata  yang  ramai pengunjung.  Terdapat  perubahan total  yang terjadi  pada sepanjang Jalan  HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo. Sejumlah titik pada wilayah tersebut ditata dengan model pembangunan berupa kawasan wisata.

## 1) Impelementasi Kebijakan
Adanya  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-undang  nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  maka  setiap  Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo  tahun  2012-2032.  Dalam  pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah  kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaat ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Pemanfaatan tata ruang dan ruang terbuka di Ponorogo sebagian besar sudah sesuai,
tetapi di beberapa kawasan masih terlihat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai aturan. Kawasan ruang terbuka hijau taman kota terdiri dari Alun–alun kota, Taman Sukowati, Taman Pendopo Kabupaten, dan Tugu Air Mancur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan alun–  alun  sebagai  ruang  publik  tentunya  tidak  bisa  terlepas  dari  aktivitas  dan  kegiatan masyarakat,  khususnya  untuk  kepentingan  rekreasi.  Alun-alun  Kota  Ponorogo  terdiri  dari berbagai  zona  yang  penempatanya  didasarkan  pada  berbagai  tujuan.  Pembagian  3  zona tersebut  terdiri  dari zona berdagang, zona olahraga, dan  zona  rekreasi.  Beberapa pedagang kaki  lima  juga  terdapat  di  Jalan  Alun-alun  utara  yang  penataan  lapaknya  kurang  teratur sehingga berpengaruh terhadap estetika dari kawasan alun-alun. Pemanfaatan untuk kawasan ruang terbuka publik taman kota lainya sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Pemerintah ingin merubah penampakan Jalan HOS Cokroaminoto menjadi serupa dan serapi dengan Jalan Malioboro Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk membentuk tatanan kota agar lebih indah serta untuk menarik minat wisatawan dari lokal maupun inter-lokal Ponorogo sendiri. Dengan adanya upaya tersebut, pemerintah berharap dengan adanya kawasan wisata ini  dapat  memunculkan  sumbu  ekonomi  serta  budaya  di  Ponorogo.  Trotoar  yang  ada sebelumnya,  mengalami  pelebaran  untuk  selanjutnya  dilakukan  pembangunan  kawasan wisata  pada  trotoar  tersebut.  Pembangunan  ini  dimulai  pada  saat  Bupati  Ponorogo,  Sugiri Sancoko baru saja dilantik sebagai bupati dan masih dalam situasi pandemi. Harapan dengan adanya pembangunan ini, sistem tata ruang kota menjadi lebih tertata rapi dari sebelumnya yang hampir tidak difungsikan dan sekarang telah menjadi kawasan wisata. Selain itu, dengan adanya pembangunan ini dapat digunakan untuk meningkatkan sumbu ekonomi, budaya dan pariwisata (Astina & Abubakar Hamzah, 2013).
Langkah kebijakan  pemerintah  merupakan sebuah pengelolaan sistem pusat  maupun daerah  yang  berkaitan  dengan  perubahan  fungsi  lahan.  Kaitannya  dengan  perubahan perwajahan  Jalan  HOS  Cokroaminoto,  Bupati  Ponorogo  berperan  dalam  menentukan perubahan alih fungsi lahan ini menjadi kawasan wisata. Menurut laman dari Kominfo Jatim, dengan adanya perubahan ini diharapkan akan memberikan suasana baru bagi kota Ponorogo. Mulai dari tata ruang kota yang rapi, menciptakan sumbu ekonomi, budaya, serta pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat (Kominfo Jatim, 2021).
Dikutip  dari  laman  ponorogo.go.id, face-off Jalan  HOS  Cokroaminoto  ini  dilakukan dengan  pesan  mendalam.  Di  antarnya  agar  seluruh  masyarakat  Ponorogo  bisa  menghargai pahlawan yang jadi nama jalan tersebut. HOS Cokroaminoto adalah seorang tokoh pejuang yang terlahir di Ponorogo dan melahirkan banyak tokoh nasional . Face-off jalan ini diawali dari  depan  Masjid  Darul  Hikmah  atau  lebih  merakyat  dikenal  dengan  Masjid  Dhuwur. Kemudian  bergeser  ke  titik  ke  dua,  yakni  di  depan  gedung  BRI  Cabang  Ponorogo  dan selanjutnya bergeser ke depan mini market modern di sekitar pertigaan Ngepos. Pembangunan face-off dengan program gotong royong dari berbagai pihak ini segera cepat selesai. Dengan face off -nya jalan HOS Cokroaminoto ini, sumbu ekonomi di Ponorogo ini akan hidup. Sebab, di  masa  pandemi  Covid-19  ini,  harus  ada  inisiatif.  Tidak  hanya  untuk  bertahan  tetapi  juga bangkit,  sehingga  ekonomi  bias  turut  bangkit.  Selain  itu,  pemerintah  Kabupaten  Ponorogo berupaya  memperbaiki  tata  kotanya  sehingga  bisa  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat. Pemerintah  meyakini  bahwa face-off jalan  HOS  Cokroaminoto  akan  mengawali  sumbu ekonomi.  Dalam  pembangunan face-off ,  pemerintah  bersama  stakeholder  yang  terlibat menggelontorkan tak kurang dari Rp 270 juta. Dana tersebut berasal dari beberapa organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU untuk pelebaran trotoar, penyediaan kursi taman dan pemasangan lampu hias. Selain kedua organisasi tersebut, sejumlah pihak yang bergotong royong  menyumbangkan  dana  dan  tenaga  dalam  penataan  perwajahan  Jalan  HOS Cokroaminoto antara lain adalah Ponpes Gontor, BNI, BRI, Bank Jatim, BTN, dan sejumlah lembaga lain.
2) Dampak Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik face off Jalan Hoscokroaminoto Ruang  publik  merupakan  bagian  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan  perkotaan.
Penataan  kota  yang  memberikan  ruang  pada  publik  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai bagian  dari  menjalankan  fungsi  dari  kota  itu  sendiri.  Ruang  terbuka  publik  menjadi  lebih populer sejak semakin gencarnya -isu wilayah perkotaan, tentang kemacetan, kriminalisasi, gaya  hidup,  polusi,  lingkungan,  pembangunan  manusia,  kebahagiaan,  dan  sebaginya. Menjadi  lebih  penting  untuk  diperhatikan  bahwa  pemanfaatan  ruang  terbuka  public  ini mempunyai  tujuan  yang  nantinya  dapat  membantu  menyelesaikan  masalah-masalah  yang muncul di perkotaan khususnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kita dari DPUKPP di bawah ini:
“ di ruang publik itu  kan masyarakat bisa  melakukan  apa saja,  tujuan  ruang  publik adalah seperti itu, masyarakat bias menggunakannnya untuk keperluannya, bisa refreshing disitu, bisa melakukkan kegiatan-kegiatan lain yang positif”
Sejalan  seperti  yang  ungkapkan  Carr,  dkk  (1992),  tujuan  ruang  terbuka  publik  di bawah ini:
1) Kesejahteraan  Masyarakat:  Kesejahteraan  masyarakat  menjadi  motivasi  dasar  dalam penciptaan  dan  pengembangan  ruang  terbuka  publik  yang  menyediakan  jalur  untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
2) Peningkatan Visual ( Visual Enhancement ): Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
3) Peningkatan  Lingkungan  ( Environmental  Enhancement ):  Penghijauan  pada  suatu  ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
4) Pengembangan  Ekonomi  ( Economic  Development ):  Pengembangan  ekonomi  adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
5) Peningkatan  Kesan  ( Image  Enhancement ):  Merupakan  tujuan  yang  tidak  tertulis  secara jelas  dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka publik namun selalu ingin dicapai.
“sekarang banyak yang  jualan mbak, karena semakin  banyak pengunjung di  HOS Cokroaminoto  ini  yang  kebanyakan  membawa  anak-anak  mereka  untuk  bermain,  jadi banyak  yang  jual  jajanan-jajanan.  Lumayan  mbak  itu  yang  jualan  untuk  menambah penghasilan. Ada tukang parkir juga yang menghasilkan”
Bahwa ruang terbuka publik di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo menjadi sorotan tersendiri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena pemerintah mulai berbenah dan terus mengupayakan  untuk  pembangunan-pembangunan  fisik    ruang    terbuka    publik.  Salah satunya pembangunan pedestrian HOS Cokroaminoto sendiri yang menjadi hasil yang bagus. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut, di antaranya adalah dampak ekonomi, dan sosial.
Munculnya sektor ekonomi informal ini menjadi salah satu tanda bahwa ruang publik ini berfungsi sesuai  tujuannya, yaitu untuk  pengembangan  ekonomi sesuai  penjelasan  dari Carr,  dkk  (1992).  Selain  itu  juga  ada  tanda  yang  lain  seperti  telah  mulai  ramainya  ruang terbuka publik ini oleh aktivitas masyarakat, baik untuk  aktivitas individu missal  rekreasi, refreshing,  atau  hanya  sekedar  istirahat,  atau  aktivitas  kelompok,  baik  kecil  maupun komunitas yang besar, misal banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas anak muda yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Konsep teritorialitas pada ruang terbuka publik khususnya oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi bagian permasalahan setiap kota di Indonesia sebagaimana dalam penelitian yang  dilakukan  oleh  Kurniadi,  dkk  (2012).  Teritorial  PKL  tersebut  muncul  disebabkan adanya motif dan kebutuhan dari PKL itu sendiri untuk berjualan di lokasi yang dianggap strategis di ruang publik seperti jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo dengan Pemilik Toko memiliki  teritori  formal  sehingga  tidak  bisa  diganggu  oleh  individu  lain  karena  dimiliki secara  legal  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Namun  begitupun  pemilik  toko
melakukan dua macam usaha membentuk ruang teritori. Pertama, pemilik toko melakukan penandaan  dengan  meletakkan  barang  dagangan  untuk  membentuk  teritori  yang  terbentuk akibat motif dan kebutuhan pemilik toko agar display barang dagangan dapat dengan mudah dilihat oleh pembeli dan menambah luas area display . Dengan terbentuknya batasan-batasan fisik  di sidewalk toko  membentuk  teritorialitas  yang  non-formal  dari  pemilik  toko  di  area yang sesungguhnya adalah domain publik. Kedua, pemilik toko mempertegas batasan teritori anyar pemilik toko lainnya. Dengan demikian, ada unsur laten di luar manifes area itu sebagai jalur pejalan kaki sebagai suatu ‘teritori non-formal.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  dalam  kebijakan ruang terbuka publik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang ingin merubah tata ruang kota menjadi indah dan rapi, yang semula hanya berupa trotoar, diubah menjadi kawasan wisata kota yang ramai pengunjung. Meskipun dibangun atas kebijakan pemerintah, para responden merasa senang  dengan  adanya  pembangunan  tersebut.  Responden  memanfaatkan  lahan yang  tersedia untuk membuka usaha baru serta dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, beberapa pedagang yang  sebelumnya  telah  membuka  usaha  diwilayah  tersebut  juga  mengalami  peningkatan pendapatan.
Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Publik  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  oleh  masyarakat  pada umumnya, oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  ekonomi,  seperti  kegiatan  jual  beli  oleh  PKL  dan masyarakat  di  lingkungan  ruang  terbuka  publik  serta  sektor  ekonomi  yang  lain.  Selain  itu kegiatan  yang  bersifat  sosial,  seperti  rekreasi,  hiburan,  berkumpul  dengan  keluarga, bersosialisasi,  beristirahat  dan  bermain. Face  off jalan  Hos  Cokroaminoto  dilakukan  dengan semua stakeholders organisasi, toko, bank, dan masyarakat sendiri untuk menjadikan pedestrian di Kawasan HOS Cokroaminoto dengan gotong royong semua pihak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Astina,  C.,  &  Abubakar  Hamzah,  M.  N.  (2013).  Pengaruh  Pariwisata  Terhadap  Penyerapan Tenaga  Kerja  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmu  Ekonomi:  Program  Pascasarjana Unsyiah , 1 (3).
Astuti, W. P., & Kusumawati, A. (2018). Upaya Pemasaran Pariwisata Ponorogo Melalui City Branding dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus pada City Branding Kabupaten  Ponorogo  dengan  Tagline  “Ethnic  Art  of  Java”). Jurnal  Administrasi Binis , 55 (1), 48-58.
Carr, Stephen, Mark Francis, Leane G. Rivlin and Andrew M. Store. 1992. Public Space . Australia: Press Syndicate of University of Cambridge.
Kominfo.  2021. Face  Off  Jalan  HOS  Cokroaminoto  Resmi  Dimulai. Ponorogo: https://ponorogo.go.id/2021/04/16/face-off-jalan-hos-cokroaminoto-resmi-dimulai/ . Diakses tanggal 1 Desember 2022.
Kurniadi, F., Pramitasari, D., & Wijono, D. (2012). Konsep Perilaku Teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak. Vokasi, 8(3), 197–208. Retrieved from http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/08-Fery ganti6.pdf Luthfi,  A.,  &  Widyaningrat,  A.  I.  2018. Konsep  City  Branding  Sebuah Pendekatan  “The  City Brand Hexagon” pada Pembentukan Identitas Kota.” UNEJ E-Proceeding. Moleong,  L.  J.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Konsep  Dasar Penelitian  Kualitatif) . Bandung: Remaja Rosdakarya (Edisi Revisi).
Nazaruddin, 1994. Penghijauan Kota . Jakarta: Penerbit Swadaya.
Rapuano, Michael, DR. P. P. Pirone and Brooks E. Wigginton. 1964. Open Space in Urban Design . Ohio : The Cleveland Development Foundation
Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta , 28 , 1– 12.