## Hukum dan Kekuasaan
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0
Relasi  dan  interaksi  hukum  dan  kuasa  (kekuasaan)  merupakan  topik  pen ng sekaligus kontroversial, karena keduanya memiliki daya dukung dan daya tolak yang sama kuat dan menentukan, satu dengan yang lainnya. Relasi keduanya menjadi sesuatu yang niscaya dan tak terbantahkan apabila menggunakan lensa posi visme hukum. Bagi mazhab posi visme, hukum harus bersumber dari sesuatu yang nyata dan  ia  menemukannya  pada  apa  yang  ia  sebut  sebagai  ‘ sovereign ’  (daulat  atau kuasa)  yang  bisa  berwujud  kuasa  monarki  seper   Raja  atau  kuasa  demokra s semisal Parlemen. Sesuatu disebut hukum, bukan karena penilaian subjek f bahwa sesuatu itu bersifat baik atau buruk, melainkan karena berasal atau diproduksi oleh ‘ sovereign’ . Atas semua klaimnya itu, John Aus n seorang posi vist garda depan mengatakan sebagai berikut: “ the existence of law is one thing; its merit or demerit is another .” Hukum  adalah  perintah  penguasa  ( law  as  a  command  of  the  sovereign ), demikian  dalil  ajaran  posi visme  hukum.  Hukum  yang  benar  dak  lain  adalah ‘perintah’  itu  sendiri.  Terminologi ‘sovereign’ atau ‘sovereignty’ memiliki  posisi khusus  dalam  ajaran  posi visme  hukum,  karena  dari  sanalah  hukum  tercipta. Menurut  Aus n, ‘sovereign’ adalah  pemilik  kewenangan  atau  kekuasaan  ( the determinate and common superior ) yang dapat berbentuk individu misalnya Raja, atau suatu ins tusi contohnya Parlemen. Terlepas dari berbagai kelemahan ajaran posi visme  hukum,  namun  realitas  menunjukkan  bahwa  aliran  ini  mendapat tempat  dalam  sistem  hukum  di  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  Bagi  kaum posi vist, hukum  adalah  produk  penguasa  dan  penguasa  adalah  produk  poli k. Maka hukum adalah produk poli k.
Relasi hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari dua sisi, proses pembentukan hukum ( law-making ) dan penegakan hukum ( law enforcement ). Dari sisi bagaimana hukum terbentuk, maka relasi hukum dan kekuasaan menyerupai relasi hulu dan hilir  dari  sebuah  aliran  sungai.  Kekuasaan  atau  poli k  adalah  hulu,  sedangkan hukum adalah hilir. Pada relasi ini hukum adalah produk poli k, produk kekuasaan. Sebagai elemen hilir, hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses poli k yang bersih dan bere ka, maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadaban. Sebaliknya, apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses poli k yang nire k atau tuna e ka, hukum yang tercipta adalah hukum  yang  menghamba  kepada  penguasa  dan  jauh  dari  kata  ramah  terhadap masyarakat.
Dalam nalar posi vis k, hukum yang benar adalah hukum yang tercipta dari rahim  penguasa.  Hukum  dak  berkaitan  dengan  nilai  baik  atau  buruk  ( merit  or demerit ), melainkan terkait dengan en tas pemilik kuasa. Hukum disebut hukum

## Editorial
karena dibuat oleh ‘ sovereign’ , sedangkan ‘ sovereign ’ memiliki kuasa ( sovereignty ), karena ia membuat hukum. Relasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang ( two sides of the one coin ). Eksistensi yang satu tergantung kepada yang lainnya,  dak bisa saling menaﬁkan. Dengan relasi seper ini maka hukum yang baik mensyaratkan adanya penguasa yang baik pula. Penguasa yang  baik  akan  memproduksi  hukum  yang  mendatangkan  kebaikan  dan  ke- maslahatan rakyat termasuk juga untuk mengatur kuasa yang dimilikinya agar  dak semena-mena. Bagi penguasa yang baik, sekali hukum diproduksi, maka ia akan mengiku  dan mematuhinya dan  dak akan mencampakkannya meskipun hukum itu pada k tertentu akan menghen kan laju kekuasaannya. Penguasa yang baik akan terlihat dari hukum yang diproduksinya, begitu juga sebaliknya.
Agar relasi hukum dan kekuasaan menjadi relasi yang maslahat, mensyaratkan adanya kekuasaan yang berwajah dan berwijhah kerakyatan. Kekuasaan absolut hanya  akan  melahirkan  hukum  yang  bengis  kepada  rakyat.  Alih-alih  melindungi, hukum  menjadi  alat  penindas.  Dalam  nalar Aus nian ,  ‘ sovereign ’  atau  kuasa memiliki mandat sebagai pembuat hukum, karena berdasarkan pengamatan dan anggapannya bahwa monarki Inggris ke ka itu adalah kekuasaan yang absolut dan stabil.  Namun,  teori  ‘ sovereign ’  Aus n  yang  berwajah  absolut  yang  diyakini dipengaruhi oleh situasi sosial poli k ke ka dia hidup yaitu monarki Inggris yang stabil,  dak  sepenuhnya  benar.  Faktanya,  monarki  dak  sepenuhnya  absolut. Mereka  juga  tunduk  kepada  e ka  dan  moral,  tata  laku  yang  disepaka   ( code  of conduct ),  dan  hukum-hukum  agama.  Apabila  mereka  melanggarnya,  monarki tersebut  berada  dalam  bahaya  karena  memancing  terjadinya  revolusi  ( people power ).
Para pengeri k Aus n menyajikan fakta yang mencengangkan karena ternyata teori Aus n ini  dak sepenuhnya berlaku di Eropa tempat di mana Aus n menggali teori tersebut. Aus n mengklaim bahwa Raja dan Parlemen adalah ’sovereign ’ di Inggris. Klaim ini  dak sepenuhnya benar, sebab faktanya Raja dan Parlemen  dak sepenuhnya absolut. Mereka juga harus memperha kan dan memper mbangkan aspirasi  publik.  Realitasnya,  aspirasi  publik  adalah  sumber  kekuasaan  utama. Adalah aspirasi publik yang memberikan kekuatan kepada Parlemen. Atas dasar ini mengapa diadakan pemilu se ap lima tahun sekali untuk memilih anggota Majelis Rendah  ( House  of  Commons ).  Majelis  Tinggi  ( House  of  Lords )  dak  akan  efek f tanpa Majelis Rendah.
Dengan  mengambil ibroh (pelajaran)  dari  nalar  historis Aus nian ,  prasyarat utama lahirnya kekuasaan yang baik adalah apabila kekuasaan tersebut menjadi rumah  yang  ramah  bagi  aspirasi  rakyat.  Dari  kekuasaan  yang  ramah  terhadap aspirasi rakyat, akan lahir hukum yang adil dan berkeadaban. Relasi kekuasaan dan hukum  bukan  relasi  asimetris.  Hampir  mustahil  dari  kekuasaan  yang  zalim  dan
otoriter akan lahir hukum yang adil dan berkeadaban. Kekuasaan dan hukum harus meletakkan  diri  dalam  relasi  yang  simetris.  Hukum  yang  adil  harus  lahir  dari kekuasaan yang adil pula.
Relasi  kedua  antara  hukum  dan  kekuasaan  dapat  dilihat  dari  sisi  penegakan hukum. Relasi ini hampir mirip dengan relasi yang pertama, yaitu dari sisi saling menguatkan  dan  meneguhkan  eksistensi  masing-masing.  Perbedaannya  terletak pada  dimensi  keterlibatan  kekuasaan.  Pada  relasi  yang  pertama,  keterlibatan kekuasaan  terletak  pada  formulasi  norma-norma  hukum,  sedangkan  pada  relasi yang  kedua  keterlibatan  kekuasaan  itu  terletak  pada  aspek  peneguhan  untuk memas kan norma hukum itu terimplementasi dengan baik dan konsisten. Sebuah formula yang tepat untuk menggambarkan relasi hukum dan kekuasaan pada sisi penegakan  hukum  diungkapkan  dengan  sangat  baik  oleh  Prof.  Mochtar Kusumaatmadja  sebagai  berikut:  “Kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan.”
Penegakan hukum harus dimaknai bagaimana hukum itu dilaksanakan, bukan dalam  penger an  sempit  yang  hanya  terkait  dengan  pemberian  sanksi  hukum. Dalam konteks ini, maka penegakan hukum terkait dengan bagaimana masyarakat dan juga penyelenggara negara melaksanakan hukum. Dalam relasi ini kekuasaan akan hadir dan memas kan dirinya sebagai penjaga marwah hukum dan pada saat yang sama akan memas kan pula sebagai pihak yang harus hormat dan tunduk kepada hukum. Hukum dan kekuasaan akan jauh dari kata saling menaﬁkan, tapi saling mengokohkan satu dengan yang lain.
Dalam  relasi  yang  kedua  ini  fungsi  hukum  sebagai  sarana  mengatur  dan membatasi  kekuasaan  akan  terlihat  lebih  menonjol.  Tabiat  asli  kekuasaan sebagaimana  didalilkan  Lord  Acton,  “ Power  tend  to  corrupt,  and  absolut  power corrupt  absolutely” dak  akan  pernah  menjadi  kenyataan  manakala  hukum berfungsi  dengan  baik.  Tabiat  kekuasaan  dan  hukum  sangat  bertolak  belakang. Kekuasaan cenderung  dak mau dibatasi dan sewenang-wenang, sedangkan tabiat hukum  adalah  mengatur  dan  membatasi,  bahkan  menghen kan  sesuatu  (per- buatan).  Kekuasaan  yang  baik  adalah  kekuasaan  yang  mau  dan  tunduk  kepada batasan-batasan  hukum  dan  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  mampu mengatur dan membatasi kekuasaan.
Relasi hukum dan kekuasaan yang berjalan dan berinteraksi dengan baik akan meneguhkan apa yang dikenal sebagai prinsip rule of law yaitu prinsip bernegara dan berpemerintahan yang menjunjung  nggi supremasi hukum. Dalam konteks ini, maka negara hukum sebetulnya  dak lain adalah negara yang kekuasaannya menghorma  dan tunduk kepada hukum yang merupakan hasil dari relasi hukum dan kekuasaan yang berjalan secara normal dan proporsional. Relasi seper  ini akan menghasilkan  sistem  hukum  yang  membatasi  penggunaan  kekuasaan  secara
sewenang-sewenang  dengan  cara  menundukkan  kekuasaan  tersebut  kepada sistem  hukum  tersebut  ( the  restric on  of  the  arbitrary  exercise  of  power  by subordina ng it to well-deﬁned and established laws ).
Pengabaian  terhadap  hukum  akan  menyeret  negara  dari  negara  hukum ( rechtstaat ) menjadi negara kekuasaan ( machstaat ). Negara kekuasaan, meminjam perkataan Prof. Mochtar  dak lain adalah “negara tanpa hukum” yaitu negara yang gerak  dan  operasinya  hanya  akan  berujung  pada  kezaliman-kezaliman.  Dalam negara kekuasaan bukan berar   dak ada hukum, tapi hukum dibuat hanya untuk melegi masi  dan  mengayomi  kekuasaan.  Hukum  akan  dicampakkan  ke ka bertentangan dengan hasrat kekuasaan.
Kekuasaan yang terlalu lama berada dalam tangan seseorang atau kelompok sangat potensial untuk menihilkan hukum. Kekuasaan Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) telah memberikan konﬁrmasinya. Pada era Orla intervensi kekuasaan sangat nyata dan dijamin secara hukum dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.  Presiden  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  intervensi  terhadap proses  peradilan.  Pada  masa  Orba,  meskipun  dak  ada  jaminan  eksplisit  dalam undang-undang,  tapi  hukum  dikunci  dengan  tafsir  kekuasaan.  Bahkan  tafsir Pancasila adalah milik penguasa. Presiden Soeharto secara eksplisit mengatakan bahwa  siapa  yang  mengkri k  atau  melawan  pemerintahannya  sama  dengan melawan  ideologi  negara  Pancasila.  Konsekuensinya  sangat  serius,  mereka  yang kri s terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai pembuat makar (subversif). Pengadilan yang seharusnya menjadi pihak yang netral dan bijak,  dak berdaya, selain harus tunduk kepada kemauan penguasa. Akhirnya, negara menjadi lalim (zalim) dan hukum pun hanya sebatas lembaran angan-angan panjang.
Ar kel terpilih dalam Jurnal Padjadjaran edisi kali ini membahas beragam isu dari  mulai  hukum  tata  negara,  hukum  pidana,  sampai  dengan  masalah  hukum perpajakan. Prof. Ni’matul Huda membuka wacana dengan membahas mengenai urgensi  pengaturan  desa  dalam  UUD  1945.  Hernadi  Aﬀandi  membahas  makna bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Agus Pra wi mengupas perspek f  hukum  feminis  terhadap  aturan  ﬂeksibilitas  pasar  tenaga  kerja  di Indonesia. Yulinda Adharani kemudian membahas penaatan dan penegakan hukum lingkungan dalam pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui studi kasus PLTU II di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Amelia  Cahyadini  mengupas  pemisahan  peraturan  daerah  terkait  pajak  dan  izin reklame untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Ari Purwadi mem-bahas prinsip praduga  selalu  bertanggung-gugat dalam  sengketa  medik.  Sudiyana  mengupas peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Intan Pelangi membahas perlindungan para pencari suaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu dilanjutkan oleh M. Ya’kub
Kadir  membahas  penyelesaian  konﬂik  desa  di  Indonesia.  Russel  Butarbutar kemudian mengkaji mengenai modus operandi dan pertanggungjawaban pidana suap korporasi.
Selain itu, rubrik book review dan khazanah turut menutup se ap edisi. Edisi kali ini  diisi  dengan  resensi  buku  oleh  Garry  Gumelar  Pratama  atas  buku Airport Compe on:  The  European  Experience yang  disusun  oleh  Peter  Forsyth,  David Gillen, Jurgen Müller, & Hans-Mar n Niemeier (eds). Kemudian rubrik Khazanah membahas  pemikiran  Bapak  Hukum  Internasional  modern,  Gro us.  Selamat membaca!