## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI KOS ( Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)
Oleh: 1 Imam Aziz Ardhyanto, Universitas Diponegoro
2 Hadi Sasana , Universitas Diponegoro, hadisasana@live.undip.ac.id
Info artikel Riwayat artikel Penyerahan Juni 2017 Diterima Serptember 2017 Diterbitkan Oktober 2017
Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, knowledge of taxation, justice of taxation,
transparency
and accountability, service tax authorities, tax sanctions.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persepsi  wajib  pajak  yang mempengaruhi  kepatuhan  pajak  untuk  membayar  pajak  hotel,  dimana kategori  asrama  dalam  penelitian  ini  adalah  pemilik  kost  di  Semarang. Variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, peradilan perpajakan,  transparansi  dan  akuntabilitas,  otoritas  pajak  pelayanan  dan sanksi  perpajakan.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan metode cluster sampling, sedangkan sumber data adalah jenis data  primer  dengan  kuesioner  sebagai  instrumen.  Kuesioner  diberikan kepada 102 responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Analisis data data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS  versi  24  untuk  Windows.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak. kepatuhan,  (2)  Pengetahuan  tentang  wajib  pajak  perpajakan  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  (3)  Keadilan  perpajakan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  (4) Transparansi  dan  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  (5)  pajak  pelayanan  pihak  berwenang  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  (6)  Sanksi pajak  berpengaruh  signifikan  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  perception  of  tax  payer  that  influence  tax compliance  to  pay  in  tax  hotel,  which  boarding  house  category  subject  in this  research  is  owner  of  boarding  house  in  Semarang.  Independent variables  which  are  used  to  influence  taxpayer  compliance  among  others: the  taxpayer  awareness,  knowledge  of  taxation,justice  of  taxation, transparency and accountability, service tax  authorities and  tax sanctions. The  sampling  technique  in  this  study  using  cluster  sampling  method,  while the  data  source  is  a  type  of  primary  data  with  questionnaires  as  the instrument.  Questionnaires  were  administered  to  102  respondents  using  a Likert scale of 1 to 5. The data analysis of data performed by multiple linear regression analysis using SPSS version 24 for Windows.The results showed that (1) Awareness of the taxpayer is positively significant effect on taxpayer compliance,  (2)  Knowledge  of  taxation  taxpayer  is  positively  significant effect on taxpayer compliance, (3) Justice of taxation is not significant effect on  taxpayer  compliance,  (4)  Transparency  and  accountability  is  not significant  effect  on  taxpayer  compliance,  (5)  service  tax  authorities  is  not significant effect on taxpayer compliance, and (6) Tax sanctions is positively significant effect on taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  RI  Nomor  17  tahun  2003 tentang Keuangan Negara  menyebutkan bahwa penerimaan  negara  meliputi  penerimaan  dalam negeri  dan  hibah.  Penerimaan  dalam  negeri yang  sangat  potensial  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah  adalah    peneriamaan perpajakan. Menurut Soemitro (2012)  berbagai upaya  pemerintah  menggali  penerimaan  pajak dilakukan  melalui  aspek  kebijakan  dan  sistem administrasi  yang  baik,  sehingga  mengurangi potensi  pajak  yang  luput  pengenaannya sekaligus meningkatkan Tax Compliance
(kepatuhan pajak) masyarakat.
Pajak juga merupakan sumber penerimaan  utama  bagi  pemerintah  daerah, selain  dari    transfer  pusat.  Salah  satu  potensi penting  dari  penadapatan  asli  daerah  (PAD) adalah  pajak  daerah.  Menurut  Undang-Undang Nomor  34  tahun  2004    tentang  “Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah”,  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pajak  daerah  adalah iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah.
Penerimaan  pajak  daerah    khususnya pajak  hotel  kategori  kos  di  Kota  Semarang masih  sangat  rendah.  Kondisi  ini  terlihat  dari rasio  tingkat  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar dan  aktif  membayar  dengan  wajib  pajak  yang hanya terdaftar yaitu 14 % : 86 %, atau dengan kata lain dari jumlah wajib pajak hotel kategori kos  di  Kota  Semarang  yang  jumlahnya  571 wajib  pajak  kos,  hanya  93  pengusaha  kos  yang
aktif  membayar  dan  sisanya  sebesar  478 pengusaha  kos  hanya  terdaftar  sebagai  wajib pajak  dan  tidak  membayar  pajak  pada  tahun 2016.  Faktor  utama  rendahnya  penerimaan pajak  menurut  Kahono    (2003)  adalah  tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
Faktor kepatuhan wajib pajak berhubungan  dengan  kesadaran  membayar pajak.  Banyak  wajib  pajak  beranggapan  bila kewajiban  membayar  pajak  merupakan  beban bagi mereka sehingga mereka enggan membayar  pajak  atau  cenderung  melakukan penghindaran pajak (tax evasion) .
Faktor  lainnya  adalah  pengetahuan  wajib  pajak tentang perpajakan yang memadai dan memegang  peran  penting  agar  wajib  pajak dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya dengan  baik  dan  benar.  Bila  setiap  wajib  pajak mengetahui  dengan jelas tentang kriteria wajib pajak  dan  perhitungannya,  maka  wajib  pajak akan  memiliki  kesadaran  dan  patuh  dalam membayar pajak
Transparansi  dan  akuntanbilitas  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Transparansi  dan akuntanbilitas  diperlukan  untuk  meyakinkan kepada  wajib  pajak  bahwa  pajak  yang  telah dibayarkan  benar  benar  dialokasikan  untuk kepentingan pembangunan nasioanal dan kepentingan negara, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  juga  tergantung  pada bagaimana  sikap  petugas  pajak  memberikan suatu  pelayanan  yang  terbaik  kepada  wajib pajak.  Hal  ini  membuat  tingkat  kepatuhan membayar  pajak  menjadi  terpengaruh.  Wajib
pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.Pemberian sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan diberikan sebagai bentuk pengendalian represif . Sanksi  ini  diperlukan  untuk  memberikan pelajaran  atau  efek  jera  bagi  para  pelanggar pajak  agar  tidak  mengulangi  kesalahannya  dan bertindak sesuai dengan peraturan. Berdasarkan latar  belakang  di  atas  studi  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kepatuhan    wajib  pajak  Hotel Kategori Kos di Kota Semarang.

## KAJIAN  TEORITIS
Menurut    Frey  (1997)  beberapa  faktor yang  mempengaruhi tax  morale antara  lain  : persepsi  adanya  kejujuran,  sikap  membantu atau  melayani  dari  aparat  pajak,  kepercayaan terhadap instansi pemerintah,  penghargaan  atau rasa  hormat  dari  aparat  pajak,  sejumah  sifat sifat  wajib  pajak  lainnya.    Selanjutnya  dalam Teori  Atribusi (Atribution  Theory) oleh  Heider (1958)  dijelaskan  bahwa  apabila  individu- individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan  mencoba  untuk  menentukan  apakah perilaku  itu  timbul  secara  internal  atau eksternal.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang kriteria  wajib  pajak  yang  patuh,  dapat disimpulakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor    yaitu kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, pelayanan  fiskus  perpajakan,  dan  pemberian sanksi  perpajakan.  Keempat  faktor  tersebut telah mewakili pihak pihak yang berkepentingan  dalam  pembayaran  pajak  baik dari  pihak  wajib  pajaknya  dengan  faktor kesadaran  dan  pengetahuan  perpajakan  yang
dimiliki  serta  dari  pihak  petugas  pajak  dengan faktor  pelayanan  fiskus  dan  pemberian  sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.
Menurut  Irianto  (2005)  terdapat  tiga bentuk  kesadaran  utama  terkait  pembayaran pajak  yaitu:  kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan  dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Pengetahuan perpajakan menurut Widayati  dan  Nurlis  (2010)  terdapat  beberapa indikator  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  dan memahami peraturan sebagai berikut: kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai  Pendapatan Tidak Kena Pajak  (PTKP),  Pendapatan  Kena  Pajak  (PKP), dan  tarif  pajak.  Selain  itu  juga  mengerti pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  sanksi perpajakan, mengetahui dan memahami peraturan  perpajakan    melalui    training perpajakan yang mereka ikuti.
Pengenaan  pajak  secara  merata  sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan  salah  satu  bentuk  sederhana  dari keadilan.  Indikator  yang  digunakan  dalam keadilan  perpajakan  menurut  Cropanzano (2000)  yaitu:  pembagian  beban  pajak  kepada setiap  wajib  pajak  telah  dilakukan  secara  adil dan  merata    sesuai  kemampuan.  Pajak  yang dibebankan  sebanding  dengan  manfaat  yang  di peroleh. Pajak yang disetorkan sudah dipergunakan  oleh  pemerintah  sebagaimana mestinya.  Semua  wajib  pajak  diperlakukan
sama dan tidak  ada  yang diistimewakan  karena kedudukan,  jabatan,  atau  status  sosialnya. Proses pemungutan pajak telah dilakukan sesuai prosedur  yang  diatur  dalam  ketentuan  umum perpajakan.
Indikator  transparansi  dan  akuntanbilitas mengacu  studi  Saepudin  (2013)  yaitu:  baiknya pelaksanaan  penyuluhan  tentang  perpajakan kepada  wajib  pajak,  pelaksanaan  sensus  pajak dan  sosialisasi,    jumlah  penerimaan  pajak  dan alokasi  penerimaan  pajak  tersebut,  ketepatan dalam  mendistribusikan  penerimaan  pajak. Menurut  Harjanti  (2012) pelayanan  fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau  menyiapkan  segala  keperluan  yang dibutuhkan  seseorang  wajib  pajak.  Indikator pelayanan  fisukus  yang  digunakan  yaitu: Petugas  pajak  telah  memberikan  pelayanan pajak  dengan  baik,  penyuluhan  yang  dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu wajib pajak mengenai  hak  dan  kewajiban    wajib  pajak, petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan  wajib  pajak  atas  pajak  yang dikenakan  cara  membayar  dan  melunasi  pajak adalah mudah/efisien. Penelitian yang dilakukan  oleh  Yogatama  (2014)  menunjukan bahwa  penggunaan  uang  pajak    secara transparan  dan  akuntabilitas  dalam  sistem perpajakan memiliki pengaruh  yang positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitain  Ridwan  (2015)  menunjukan  bahwa transparansi dalam sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Semakin baik tingkat transparansi  dan  akuntanbilitas  penggunaan dana  pajak  dalam  sistem  perpajakan,  maka semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak. Pelayanan  Fiskus
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak yang  berasal  dari  pihak  petugas  pajak  yang memberikan  pelayanan  kepada  wajib  pajak. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh  fiskus  turut  membentuk  sikap  (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Pemberian  saksi  yaitu:  wajib  pajak  akan  diberi sanksi  jika  terlambat  atu  tidak  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  wajib  pajak  akan diberi  sanksi  jika  menyembunyikan  objek pajaknya,  Wajib  pajak  akan  dikenakan  sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar  pajak  terutang  saat  jatuh  tempo, wajib  pajak  akan  diberi  sanksi  jika  dengan sengaja  memperlihatkan  dokumen  palsu  atau dipalsukan,  wajib  pajak  akan  diberi  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang berlaku  (Mutia,  2014).      Hasil  studi  Rahayu (2014),  Harjanti  (2012),  dan  Agustina  (2015) mengungkapkan  bahwa  pelayanaan  fiskus berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Pemberian  sanksi  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayar  kos.  Pemberian  sanksi tentunya  menjadi  salah  satu  cara  yang  efektif agar  wajib  pajak  mau  melakukan  kewajibanya dalam membayar pajak. Pemberian sanksi pajak merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  tentang  perpajakan  akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak . Pemberian sanksi pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak.  Semakin  tegas  sanksi  pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  kos  dalam membayar  pajak.  Karena  kesadaran  merupakan awal  dari  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran  sangat  penting  kaitanya  dengan  niat dari  wajib  pajak,setelah  adanya  niat  tersebut wajib  pajak  memiliki  keinginan  untuk  peduli dengan  adanya  pajak  sehingga  dapat  memiliki kepatahun  dalam  membayar  pajak.    Hasil  studi Rahayu  (2014)  menunjukkan  bahwa  kesadaran membayar  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung  oleh  hasil  penelitian  Harjanti  (2012) dimana  hasil  penelitianya  menunjukan  hasil yang  sama  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  atas perpajakan  sangatlah  diperlukan  agar  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar  pajaknya.  Semakin  tinggi  kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  apajak dalam membayar pajak.
Pengetahuan perpajakan merupakan salah  satu  faktor  penting  dalam  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kos. Hal ini dikarenakan setelah wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya  pajak  untuk  pembangunan  daerah, maka  mereka  akan  lebih  peduli  dengan  pajak sehingga  pengetahuan  mereka  tentang  pajak
akan  semakin  meningkat.  Studi    Rahayu menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  membayar  pajak.  Hal  ini  didukung pula oleh studi Harjanti (2012) yang menunjukan pengetahuam wajib pajak berpangaruh positif signifikan kepatuhan membayar pajak. Keberhasilan sistem pemungutan pajak tidaklah terlepas dari prinsip yang  paling  utama  yaitu  keadilan.  Pengenaan pajak  secara  umum  dan  merata  sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan  salah  satu  bentuk  sederhana  dari keadilan.  Keadilan  ini  sangat  diperlukan  agar tidak  menimbulkan  perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion sehingga  akan  mengurangi  tingkat  kepatuhan pajak.
Hasil penelitian Agustina (2015) menunjukan  bahwa  keadilan  dibagi  menjadi keadilan  distributif  dan  keadilan  prosedural, dalam  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  kecuali  keadilan distributif  yang  berpengaruh  tidak  positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Jadi  baik  tingkat keadilan  dalam sistem  perpajakan yang dirasakan  wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Masyarakat  akan  merasa  puas  apabila mengetahui  ada  berapa  uang  pajak,  kemana larinya  uang  pajak  yang  mereka  setorkan,  dan apa  dampak  yang  dirasakan  masyarakat. Persepsi  yang  baik  dari  wajib  pajak  mengenai penggunaan  uang  pajak  akan  membuat  wajib pajak  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang akan  dirasakan  setelah  membayar  pajak,  yaitu
kontribusi  nyata  dalam  pembangunan  di wilayahnya.

## METODE PENELITIAN

## Variabel  Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  atas  enam  variabel  bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini yaitu  kesadaran  pajak,  pengetahuan  pajak, keadilan  sistem  perpajakan,  transparansi  dan akuntanbilitas,  pelayanan  fiskus  dan  pemberian sanksi.  Ketujuh  variabel  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  menggunakan  skala  ordinal. Untuk  memenuhi  asumsi  dalam  penggunaan regresi  berganda,  data  diubah  ke  skala  interval dengan  menggunakan  bantuan  Microsoft  Excel dan  diolah  dalam  aplikasi  SPSS  24.00  yaitu dengan penghitungan succesive interval.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  adalah  seluruh wajib pajak hotel kategori kos yang ada di Kota Semarang  sebesar  571  wajib  pajak.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan convenience  sampling dengan metode  Slovin.  Jumlah  minimal  sampel ditentukan  dengan  menggunakan  rumus  Slovin sebagai berikut:
n =       571 1+571(0,09) 2 =         571 1+571 (0,008) =       571 1 + 4,6251 =    101,5.
Jumlah  populasi  didasarkan  atas    wajib pajak  yang  tercatat  di  Badan  Pendapatan  Kota Semarang  tahun  2016  yaitu  sebesar    571 orang wajib  pajak.    Dari  penentuan    sampel  dengan
rumus  Slovin  jumlah  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 102 orang Alat  Analisis
Analisis data menggunakan model persamaan  regresi  berganda  untuk  menguji adanya  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Model  persamaan  adalah sebagai berikut:
KP = α + β1KS + β2PT + β3KP + β4TA+ β5PF + β6SP + ε
Dimana :   KP = Kepatuhan Wajib Pajak
KS = Kesadaran Wajib Pajak
PT = Pengetahuan Wajib Pajak KP = Keadilan Perpajakan
TA = Transparansi dan Akuntnbilitas
PF = Pelayanan Fiskus
SP = Sanksi Pajak HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kepatuhan    wajib  pajak  Hotel  Kategori  Kos  di Kota  Semarang.    Berdasarkan  hasil  estimasi variabel independen terhadap variabel dependen dari  model  penelitian  yang    dibangun  adalah sebagai berikut:
Tabel 1.  Hasil Estimasi Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer Diolah 2017
Berdasarkan  hasil  estimasi  dalam Tabel  1  menunjukan  bahwa  secara    bersama- sama  ke  enam  variabel  independen  dalam model  regresi  berpengaruh    signifikasi  pada 0,05  terhadap  variabel    dependen.  Interpretasi hasil  estimasi  secara  parsial    atas  masing- masing  varaiabel  independen  terhadap  variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut :
Kesadaran  wajib  pajak(KS)  memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,000<  0,05  dan  t hitung  lebih  besar  dari  t  tabelnya  yaitu 5,165>1,984.  Makna  dari  hasil  tersebut  adalah bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga relevan  dengan  teori  Atribusi  ( Atribution
Theory) oleh  Fritz.  Perilaku  yang  diyakini berada  di  bawah  kendali  dari  pribadi  seorang individu itu sendiri, setalah memiliki kesadaran tentang  pentingnya  pajak  wajib  pajak  akan berusaha  mencari  tahu  informasi  tentang perpajakan sehingga pengetahuan tentang pajak akan  meningkat  dan  diikuti  dengan  tingkat kepatuhan  dalam  membayar  pajak.  Hasil tersebut  didukung  oleh  temuan  Zakaria  (2015) yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di Surakarta.Studi
Agustina (2015) juga menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak berpangaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  membayar  pajak  wajib  pajak  orang pribadi di Kota Magelang.
Pengetahuan  wajib  pajak  (PT)  memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,019<  0,05  dan  t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 6,698 2,018 3,319 0,001 KS 0,26 0,05 0,414 5,165 0 PT 0,112 0,047 0,195 2,394 0,019 KP 0,112 0,069 0,136 1,619 0,109 TA 0,117 0,101 0,094 1,158 0,250 PF 0,048 0,081 0,051 0,595 0,553 SP 0,206 0,077 0,215 2,672 0,009
a. (R 2 )   : 0,443
b. F-stat : 14,384
c.  Prob. F-stat : 0,0000
hitung  lebih  besar  dari  t  tabelnya  yaitu 5,165>1,984.  Makna  dari  hasil  tersebut  adalah bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Adanya  pengetahuan yang  cukup  atas  ketentuan  perpajakan  akan menimbulkan  pemahaman  untuk  berperilaku secara  tepat.  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman  seseorang  atas  peraturan  yang berlaku  maka  meningkatkan  kepatuhan  diri. Temuan  penelitian  ini  relevan  dengan  Teori Atribusi (Atribution  Theory), dimana  perilaku individu  berada  di  bawah  kendali  dari  pribadi seorang  individu  itu  sendiri.  Setelah  memiliki kesadaran  tentang  pentingnya  pajak,  wajib pajak  akan  berusaha  mencari  tahu  informasi tentang  perpajakan  sehingga  pengetahuan tentang  pajak  akan  meningkat  dan  diikuti dengan  tingkat  kepatuhan    dalam  membayar pajak.  Hasil  tersebut  didukung  oleh  temuan Zakaria  (2015)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  di  Surakarta.    Agustina  (2015) juga    menyatakan  bahwa  pengetahuan  wajib pajak  berpangaruh  positif  signifikan  kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi Kota Magelang.
Keadilan  perpajakan  (KP)  memiliki  arah positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Teori  Moral Pajak (Tax  Morale  Theory) ,  salah  satu  faktor pembentuk  moral  pajak  adalah  kepercayaan terhadap  instansi  pemerintah.  Persepsi  rasa keadilan  yang  dirasakan  oleh    wajib  pajak merupakan salah satu bentuk kepercayaan wajib pajak terhadap instasi pemerintah. Namun pada hasil  penelitian  ini  keadilan  perpajakan  tidak
mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.  Andarini  (2010)  menjelaskan  bahwa wajib pajak menganggap bahwa sistem perpajakan  secara umum telah adil, namun rasa keadilan  ini  tidak  mempengaruhi  perilaku kepatuhan  pajaknya.  Wajib  pajak    lebih berorientasi  pada  aturan  yang    berlaku  dan sanksi yang mungkin diterima dalam membayar pajak  dibandingkan  keadilan  yang  mereka terima.  Hasil  tersebut  didukung  oleh  temuan Yani  Praja  (2012)  yang  menyatakan  bahwa persepsi  keadilan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan di Kota Jakarta Selatan.
Ttransparansi  dan  akuntanbilitas  (TA) memiliki  arah  positif  tretapi  tidak  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Teori Moral  Pajak (Tax  Morale  Theory) adanya kejujuran merupakan salah satu faktor pembentuk  moral  pajak  atau  faktor  yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Namun  hasil    studi    ini  menyimpulkan  bahwa transparansi dan akuntanbilitas tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  membayar pajak pajak. Hal ini dikarenakan sikap acuh dan apatis  masyarakat  terhadap  transparansi  dan akuntanbilitas perpajakan, ditambah dari petugas  pajak  yang  kurang  transparan  dalam penerimaan  dan  pendistribusianya,  sehingga transparansi  dan  akuntanbilitas  tidak  dapat mempengaruhi  masyarakat  dalam  membayar pajak.  Hal  tersebut  didukung  oleh  temuan Imelda  (2014)    yang  menyatakan  bahwa penggunaan  uang  pajak  secara  efektif  dan transparan  dalam  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.
Pelayanan  fiskus  (PF)  memiliki  arah positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Frey  dalam Teori  Moral  Pajak (Tax  Morale  Theory) sikap membantu dan melayani aparat pajak merupakan    salah  satu  faktor  yang  membentuk moral  pajak  atau  kator  yang  membentuk masyarakat mau membayar pajak. Namun pada penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pelayanan fiskus belum mampu memepengaruhi masyarakat dalam membayar. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi  menjadikan    peran  manusia  atau petugas  pajak  menjadi  minim.  Misalnya  saja saat ini penyampaian SPT secara on line atau e- filling. Hal ini menyebabkan peran pengetahuan wajib  pajak  lebih  dominan  daripada  peran pertugas  pajak  dalam  sistem  pembayaran. Sehingga  pelayanan  fiskus  tidak  selalau  dapat mempengaruhi  kepatuhan  dalam  membayar pajak.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  sebelumnya  oleh  Mir’atusholihah dkk  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pelayanan fiskus  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  kantor pelayanan pajak pratama Kota Malang Utara.
Sanksi pajak (SP) memiliki nilai signifikansi sebesar  0,009  <  0,05  dan  t  hitung  lebih  besar dari  t  tabelnya  yaitu  sebesar  2,672>1,984.. Makna  dari  hasil  tersebut  adalah  bahwa  sanksi pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  pajak merupakan alat yang efektif menjaga agar wajib pajak  tidak  melanggar  peraturan.  Pemberian sanksi  pajak  akan  memberikan  efek  jera  jika melanggar.  Dengan  adanya  sanksi,  wajib  pajak menjadi  takut  jika  melanggar  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini
sejalan  dengan  Teori  Atribusi (Atribution Theory ),  perilaku  eksternal  disebabkan  oleh pengaruh  dari  luar  seperti  peralatan  atau pengaruh  sosial  dari  orang  lain.  Artinya  setiap individu  akan  melakukan  perilaku  tersebut  jika dipengaruhi  situasi.    Sanksi  pajak  merupakan pengaruh dari luar yaitu dari petugas pajak yang akan memberikan saksi kepada wajib pajak jika melanggar aturan perpajakan. Sehigga kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak dikarenakan  adanya  paksaan  berupa  pemberian saksi.  Sehingga  pemberian  saksi  pajak  dapat berpengaruh  siginifikan  terhadap  kepatuhan dalam  membayar  pajak.  Hal  tersebut  didukung oleh  temuan  Widiastuti    (2010)  bahwa pemberian sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak    PBB  P2  di Kabupaten  Klaten.  Hasil  penelitain  yang  sama silakukan  oleh  dan  Harjanti  (2012)  bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Cilacap.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan  wajib  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
4. Transparansi dan Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
5. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap
kepatuhan wajib pajak
6. Sanksi  pajak  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak
Saran
Berdasarkan temuan penelitian,  beberapa saran bagi  pemerintah  daerah  maupun  peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan pemutahiran data baik data pengusaha  wajib  pajak  kos,  data penerimaan pajak kos, dan distribusi  penerimaan  pajak  agar transparansi dan akuntanbiltas dapat meningkat.
2. Peningkatan kinerja kualitas sumber daya petugas pajak melalui pendidikan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada wajib pajak khususnya wajib pajak rumah kos di Kota Semarang. 3. Bagi  peneliti  selankjutnya,  untuk menambahkan  sampel  responden dan  cakupan  wilayah  penelitian
untuk lebih menyempurnakan temuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina  Dewi,  Nugraheni.  2015.  “Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  di  Kota
Magelang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro Semarang.
Andarini,  Pris.  K,  2010.  ”Dampak  Dimensi Keadilan  Pajak  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan”. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang
Cropanzano. 2000.  “The  Ralenship  Of Organitazional  Politics  And  Support  To Work  Behaviors,  Attitudes,  And  Stess”. Journal  of  Organizational  behaviour , Vol. 18, hlm. 159-180. Frey.  1997. The  Role  of  deterrence  and  Tax Morale  in  Taxation  in  the  European
Union. Jelle Zijilstra Lecture, Netherlands  Institution  for  Advance Study  in  the  hummanities  and  Social Science (NIAS).
Ghozali, Imam.  2013. Aplikasi  Analisis Multivarite  dengan  Program  SPSS  21 .
Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Harjanti  Puspa,  Arum.  2012.  “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  Dan Pekerjaan  Bebas  (Studi  di  Wilayah  KPP Pratama  Cilacap)”, Skripsi ,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Heider,  Fritz.  1958. The  Psychology  of Interpersonal  Relations ,  New  York: Wiley.
Imelda,  Bona.2014.    Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). Skrpsi tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Irianto, Slamet Edi. 2005. Politik Perpajakan:Demokrasi Negara . Yogyakarta: UII Press.
Kahono,  S.    2003.    “Pengaruh    Sikap    Wajib Pajak    Terhadap    Kepatuhan    Wajib Pajak    Dalam    Pembayaran  Pajak  Bumi dan  Bangunan:  Studi  Empiris    di Wilayah    KP  PBB    Semarang”. Tesis tidak        Dipublikasikan .  Semarang: Program        Magister        Akuntansi Universitas Diponegoro.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI. Marihot P Siahaan, S.E 2005. Pajak daerah dan Retribusi Daerah . Edisi Pertama, Jakarta.
PT Raja Gr .
Mutia,  Sri  Putri  Tita.  2014.  “Pengaruh  Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,
Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang)”.
Jurnal  Akuntasi  Universitas  Negeri Padang . Volume 2 Nomor 1.
Rahayu Hana, Rusli. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Membayar  Pajak  (Studi  Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  Di  Kota Semarang)”, Diponegoro  Journal  of Accounting , Volume 3, Nomor 4.
Soemitro.  Rochmat.  2012. Perpajakan  Teori dan  Teknis  Pemungutan .  Bandung: Graha Ilmu.
Saepudin,  Ade.2013.  “Pengaruh  Pemahaman
Akuntansi  Dan  Ketentuan  Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak”. Skripsi . Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi. Sekaran,  U.  2013. Research  Methods  for Businnes  :  Metodelogi  Penelitian  untuk bisnis . 4 th ed. Jakarta : Salemba Empat.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004  tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Wahyu  Rachmadi.  2014.  “Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak Terdaftar  di  KPP  Pratama  Semarang
Candisari)”. Diponegoro  Journal  Of Accounting . Volume 3 Nomor 2.
Widiastuti,  Riana.  2014.”  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  P-2  (Studi  pada  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Kabupaten Klaten)”, Diponegoro Journal Of Accounting ,Volume 3, Nomor 2.
Widayati  dan  Nurlis.  2010.  “Faktor-faktor yang    Mempengaruhi    Kemauan    untuk Membayar   Pajak   Wajib   Pajak   Orang Pribadi      yang      Melakukan  Pekerjaan Bebas    (Studi    Kasus    pada    KPP Pratama    Gambir    Tiga)”. Jurnal  dan Prosiding  SNA .  Simposium  Nasional Akuntansi Simpo XIII, Purwokerto. Yani,  Praja  Astuti.  2012.  “Pengaruh  Pesepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Indonesia”. Skripsi. Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia Yogatama, Arya. 2014. “ Analisis Faktor Faktor yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  di  Wilayah KPP  Pratama  Semarang  Candisari)”.
Skripsi ,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Zakaria,Muhammad  Ridwan.  2015.    “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  (Studi  Empiris  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  di KPP  Pratama  Surakarta)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.