## KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN

## Udin Silalahi*, Claudia
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang udin.silalahi@uph.edu

## Abstract
The position of secured creditor regulated in Article 55 paragraph (1) of Indonesian Bankruptcy Law,  Article  21  of  the  Mortgage  Rights  Law  and  Article  27  paragraph  (3)  of  the  Fiduciary Security  Act  that  can  execute  security  rights  even  in  the  event  of  bankruptcy,  seems  to  be contrary  to  the  provisions  of  Article  56  paragraph  (1)  of  Indonesian  Bankruptcy  Law    which suspends  the  executorial  rights  and  the  provisions  of  Article  56  paragraph  (3)  in  conjunction with  Article  59  paragraph  (2)  which  may  harm  the  secured  creditor.  This  research  is  a normative juridical study with a legal approach and a case approach. The result of this research is  that  even  though  the  execution  right  of  the  secured  creditor  is  suspended,  the  rights  of  the secured creditor are still guaranteed by the Indonesian Bankruptcy Law and the transfer of the executorial right from the secured creditor to the curator, then the curator must give the rights of the secured creditor, which is the settlement of the receivables.
Keywords: Bankruptcy; Secured Creditor; Security Right

## Abstrak
Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal  27 ayat  (3)  UU Jaminan Fidusia  yang dapat  mengeksekusi hak jaminan walaupun  terjadi  pailit,  seolah-olah  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  UUK- PKPU  yang  menangguhkan  hak  eksekutorial  tersebut.  Adanya  ketentuan  Pasal  56  ayat  (3)  jo Pasal  59  ayat  (2)  dapat  merugikan  kreditor  separatis,  karena  jika  kreditor  separatis  tidak  dapat mengeksekusi  hak  jaminan  kebendaan  yang  dikuasainya  dalam  waktu  2  (dua)  bulan,  maka kurator  dapat  mengeksekusi  dan  menggunakan  benda  tidak  bergerak  atau  menjual  harta  pailit benda  bergerak  untuk  kelangsungan  usaha  debitor.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah  bahwa  walapun  hak  eksekutorial  kreditor  separatis  ditangguhkan,  tetapi  hak  kreditor separatis  tetap  dijamin  oleh  UUK-PKPU  dan  peralihan  hak  eksekutorial  dari  kreditor  separatis kepada  kurator,  kurator  harus  memberikan  hak-hak  kreditor  separatis,  yaitu  pelunasan piutangnya.
Kata Kunci: Kepailitan; Kreditor Separatis; Hak Jaminan

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) “kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua
kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini.  ”Kepailitan  adalah  pelaksanaan  lebih lanjut  dari  prinsip paritas  creditorium dan prinsip pari  passu  prorata  parte dalam
rezim hukum harta kekayaan ( vermogensrechts ). (Indonesia, 2004) Prinsip paritas  creditorium berarti bahwa  semua  kekayaan  debitor  baik  yang berupa  barang  bergerak  ataupun  barang tidak  bergerak  maupun  harta  yang  sekarang telah  dipunyai  debitor  dan  barang-barang  di kemudian  hari  akan  dimiliki  debitor  terikat kepada  penyelesaian  kewajiban  debitor. Sedangkan  prinsip pari passu  prorata  parte berarti  bahwa  harta  kekayaan  tersebut merupakan  jaminan  bersama  untuk  para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional  antara  mereka,  kecuali  apabila antara  para  kreditor  itu  ada  yang  menurut undang-undang  harus  didahulukan  dalam menerima pembayaran tagihannya (Mulyadi, 2001).
Secara  umum  kreditor  dalam  hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan  urutan  prioritas  haknya  untuk memperoleh  pelunasan  piutangnya  terhadap para  kreditor  yang  lain  (Sjahdeini,  2016). Jenis-jenis  kreditor  dalam  kepailitan  terbagi menjadi  kreditor  separatis,  kreditor  preferen dan  kreditor  konkuren  (Subhan,  2008). Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak  sendiri.  Golongan  kreditor  ini tidak  terkena  akibat  putusan  pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat  dijalankan seperti  tidak ada kepailitan debitor  (Poesoko,  2016)  Kreditor  preferen yakni  kreditor  yang  memiliki  hak  istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung  makna  hak  yang  oleh  undang- undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga  tingkatannya  lebih  tinggi  daripada orang  berpiutang  lainnya.  Di  samping  itu juga  terdapat  kreditor  konkuren  adalah kreditor  bersaing  yang  tidak  mempunyai keistimewaan  sehingga  kedudukannya  sama satu sama lain (Sastrawidjaja, 2014)
Pengaturan  mengenai  kreditor  separatis terdapat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UUK- PKPU yang berbunyi:
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  56, Pasal  57, dan  Pasal  58, setiap
Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan
fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan.”  (Indonesia, 2004)
Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  UUK- PKPU,  ketika  debitor  dinyatakan  pailit, maka kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak terjadi  kepailitan.  Hal  yang  demikian  juga ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  21 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah  (UU  Hak  Tanggungan)  yang menyatakan  bahwa:  “Apabila  pemberi  Hak Tanggungan  dinyatakan  pailit,  pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan  segala  hak  yang  diperolehnya menurut  ketentuan  Undang-Undang  ini”dan demikian  juga  dalam  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  (UU  Jaminan Fidusia)  yang  berbunyi  bahwa:  “Hak  yang didahulukan  dari  Penerima  Fidusia  tidak hapus  karena  adanya  kepailitan  dan  atau likuidasi Pemberi Fidusia.”
Akan tetapi  ketentuan Pasal  56 ayat  (1) UUK-PKPU yang mengatakan bahwa:
“Hak  eksekusi  Kreditor  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator ditangguhkan  untuk jangka  waktu paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit diucapkan.” (Indonesia, 2004)
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi  benda  jaminan  seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan  menjadi  tertunda karena hak eksekusinya ditangguhkan selama  90  (sembilan  puluh)  hari  untuk kepailitan.  Ketentuan  penangguhan  ini dianggap  menjadi  tidak  konsisten  dan dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  55  ayat  (1)  (Sularto,  2012).    Dalam
penangguhan ini dapat dijustifikasi oleh asas lex  specialis  derogat  lex  generali .  Artinya hukum  kepailitan  menjadi  hukum  yang khusus terhadap hukum hak jaminan.
Selain  itu,  terdapat  pengaturan  pada Pasal  56  ayat  (3)  UUK-PKPU  yang berbunyi:
“Selama  jangka  waktu  penangguhan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa  benda  tidak  bergerak  maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang  berupa  benda  bergerak  yang berada  dalam  penguasaan  Kurator dalam  rangka  kelangsungan  usaha Debitor,  dalam  hal  telah  diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan  Kreditor  atau  pihak  ketiga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).” (Indonesia, 2004)
Dalam  penjelasan  Pasal  56  ayat  (3) UUK-PKPU  dijelaskan  bahwa  harta  pailit yang dapat  dijual  oleh kurator terbatas pada barang  persediaan  ( inventory )  dan/atau benda  bergerak  ( current  assets ),  meskipun harta  pailit  tersebut  dibebani  dengan  hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat  (3) UUK-PKPU  kurang  memberikan  kepastian hukum  bagi  kreditor  separatis  dalam mengeksekusi  hak  jaminannya.    Selain  itu, diatur  juga  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UUK- PKPU yang berbunyi:
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal 58, Kreditor pemegang hak
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55 ayat  (1)  harus  melaksanakan  haknya tersebut  dalam  jangka  waktu  paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”
Setelah  masa  tunggu  90  (sembilan puluh)  hari  berakhir,  Kurator  menyerahkan hak mengeksekusi kepada Kreditor separatis dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  atau  60 hari.  Apabila  dalam  jangka  waktu  2  (dua) bulan  tidak  dapat  dieksekusi,  maka  Kurator
harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang menjadi  agunan  untuk  dijual  sesuai  dengan cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 185,  tanpa  mengurangi  hak  Kreditor pemegang  hak  tersebut  atas  hasil  penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)).
Jadi,  kewenangan  yang  diberikan  oleh Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU serta Pasal 59 ayat  (1)  jo  Pasal  59  ayat  (2)  UUK-PKPU kepada Kurator mengakibatkan kewenangan kreditor  separatis  yang  telah  diatur  dalam UU  Hak  Tanggungan  dan  UU  Jaminan Fidusia  menjadi  berubah  bahwa  Kreditor separatis  dapat  mengeksekusi  seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  55  ayat  (1)  menjadi  menjadi tidak  berwenang,  karena  pada  akhirnya kewenangan mengeksekusi ada pada Kurator. Oleh karena itu ketentuan Pasal 56 ayat  (3)  dan  Pasal  59  ayat  (1)  jo  Pasal  59 ayat  (2)  UUK-PKPU  ini  dapat  merugikan kreditor  separatis  dalam  pelaksanaannya. Hal  ini  yang  menjadi  fokus  dari  penelitian ini, bagaimana kedudukan kreditor separatis atas  hak  jaminan  kebendaan  dalam  proses kepailitan,  apakah  hak  kredior  separatis dalam mengekseskusi hak jaminan kebendaan masih dilindungi atau tidak. Hal  ini  terdapat  pada  salah  satu  kasus Putusan Mahkamah Agung No. 110K/Pdt.Sus.Pailit/2016 yakni kasus William  Eduard  Daniel  selaku  Kurator Debitor  Pailit,  PT  Abdi  Persada  Nusantara (PT APN) tidak melaksanakan
kewajibannya yaitu tidak menyerahkan hasil penjualan  harta  pailit  Debitor  Pailit  kepada para  Kreditor  Separatis  sebagaimana  telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas, maka  rumusan  masalah  yang  akan  diteliti adalah:  (1)  Bagaimana  kedudukan  kreditor separatis  dalam  proses  kepailitan  ditinjau dari  UU  Hak  Tanggungan  dan  UU  Jaminan Fidusia?;  (2)  Bagaimana  akibat  hukum dengan  terdapatnya  pengaturan  dalam  Pasal 56  ayat  (3)  UUK-PKPU  dan  Pasal  59  ayat (1)  jo  Pasal  59  ayat  (2)  UUK-PKPU terhadap kreditor separatis?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif  dengan  tipe penelitian preskriptif deskriptif, yaitu permasalahan  akan  dianalisis  berdasarkan aturan-aturan  hukum  secara  preskriptif berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Data  yang  digunakan  adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan. Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  dikumpulkan  dan  dianalisis  secaa kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Kreditor
Separatis dalam Proses Kepailitan ditinjau dari
UU  Hak  Tanggungan  dan  UU

## Jaminan Fidusia
Dalam  pemberesan  harta  pailit    tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kedudukan kreditor ditentukan oleh jenis kreditornya, yaitu yang pertama ,  kreditor  separatis,  merupakan pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang diagunkan  oleh  Debitor;  yang kedua kreditor  preferen,  kreditor  yang  memiliki hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  undang- undang, dan yang ketiga kreditor konkurren, kreditor  yang  saling  bersaing,  kreditor  yang tidak  termasuk  golongan  kredior  separatis atau  kreditor  preferen  yang  pelunasan piutangnya  setelah  dicukupkan  dari  hasil penjualan atau pelelangan harta pailit setelah diambil  bagian  dari  kreditor  separatis  dan kreditor preferen.
Berdasarkan  UU  Hak  Tanggungan  dan UU  Jaminan  Fidusia,  maka  kedudukan kreditor  separatis  dalam  proses  kepailitan akan  didahulukan  walaupun  terjadi  suatu kepailitan.  Hal  ini  tertera  dalam  Pasal  27 ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia  yang  sudah jelas mengatakan bahwa hak yang didahulukan  tidak  hapus  walaupun  terjadi kepailitan dan Pasal 21 UU Hak
Tanggungan  yang  mengatakan  bahwa  hak kreditor  separatis  tidak  hilang  dengan adanya kepailitan dan salah satu hak kreditor separatis  adalah  hak  untuk  mendahului  dari kreditor-kreditor  lainnya  yang  tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang berbunyi:
“Apabila  debitor  cidera  janji,  maka berdasarkan:  (a)  hak  pemegang  Hak Tanggungan  pertama  untuk  menjual obyek  Hak  Tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6,  atau  (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 ayat  (2),  obyek  Hak  Tanggungan  dijual melalui  pelelangan  umum  menurut  tata cara  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  untuk  pelunasan piutang  pemegang  Hak  Tanggungan dengan  hak  mendahului  dari  pada kreditor-kreditor lainnya.”
Selain  itu,  dalam  penjelasan  Pasal  21 UU  Hak  Tanggungan  mengatakan  bahwa ketentuan  ini  lebih  menegaskan  keutamaan kedudukan  pemegang  hak  tanggungan dengan  mengecualikan  berlakunya  akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Di dalam penjelasan Pasal  21  UU  Hak  Tanggungan  ditetapkan bahwa  ketentuan  ini  lebih  menguatkan kedudukan  pemegang  hak  tanggungan dengan  mengecualikan  berlakunya  akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Sedangkan pengaturan  kedudukan  kreditor  separatis dalam  UU  Jaminan  Fidusia  dalam  Pasal  27 ayat  (3)  pada  pokoknya  mengatur  bahwa kreditor separatis didahulukan
kedudukannya  apabila  debitor  dinyatakan pailit.  Dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  (3) UU  Jaminan  Fidusia  ditetapkan  bahwa ketentuan  dalam  ayat  ini  berhubungan dengan  ketentuan  bahwa  jaminan  fidusia merupakan hak  agunan atas kebendaan bagi pelunasan  utang.  Secara  normatif  baik  UU Hak  Tanggungan  maupun  UU  Fidusia menjamin  hak  kreditor  separatis  untuk mengeksekusi hak kebendaan yang
dikuasainya sebagai jaminan atas pembayaran  piutangnya  walaupun  terjadi kepailitan.
Dan  hal  ini  juga  diatur  didalam  UUK- PKPU  yaitu  Pasal  55  ayat  (1)  yang menetapkan  bahwa  kreditor  separatis  dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Demikian bunyi Pasal 55 ayat (1) bahwa  “Dengan  tetap  memperhatikan ketentuan  sebagai-mana  dimaksud  dalam Pasal  57,  Pasal  57,  dan  Pasal  58,  setiap Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia, hak  Tanggungan,  hipotek  atau  hak  agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya  seolah-olah tidak terjadi kepailitan.“ Sularto  mengatakan  bahwa  berdasarkan ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  tersebut  bahwa kreditor  separatis  dapat  menjual  sendiri barang-barang yang menjadi jaminan piutangnya  yang  ada  dalam  penguasaannya (Sularto, 2012).
Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut regim  kepailitan  Indonesia  dengan  adanya ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  UUK-PKPU yang  menetapkan  bahwa  hak  eksekusi kreditor  separatis  ditangguhkan  selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan  pailit.  Artinya,  ketentuan  Pasal  55 ayat  (1)  tidak  dapat  serta  merta  langsung dieksekusi, karena menunggu masa penangguhannya  tersebut.  Dengan  adanya ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  UUK-PKPU tidak  sejalan  dengan  hak  separatis  yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia yang diakui juga oleh Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU ini.
Bagaimana sebenarnya kedudukan kreditor separatis jika ditinjau dari aspek UU Hak  Tanggungan  dan  UU  Jaminan  Fidusia? Apakah  hak  mengeksekusi  sebagai  kreditor separatis hilang dalam proses kepailitan?
Jika ditelaah ketentuan Pasal 56 ayat (1) seolah-olah  Kreditor  separatis  kehilangan haknya  untuk  mengeksekusi  barang  atau benda  yang  berada  dalam  penguasaannya. Ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  menetapkan bahwa  Hak  eksekusi  Kreditor  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  hak pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau
Kurator,  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Akan tetapi sebenarnya kreditor separatis  tidak  kehilangan  haknya  untuk mengeksekusi,  hanya  ditunda  selama  90 (sembilan puluh) hari. Oleh karena itu perlu diketahui  tujuan  UUK-PKPU  mengatur penundaan  hak  eksekusi  kreditor  separatis tersebut. Adapun hakekat tujuan penangguhan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  56  ayat  (1)  UUK-PKPU  antara  lain adalah: (a) Untuk memperbesar kemungkinan  tercapai  perdamaian,  atau  (b) Untuk memperbesar kemungkinan
mengoptimalkan harta pailit, atau  (c) Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Menurut  hemat  Penulis,  tujuan  adanya Pasal  56  ayat  (1)  UUK-PKPU  memang benar  karena  dalam  jangka  waktu  90 (sembilan  puluh)  hari  tersebut  dapat digunakan  bagi  debitor  untuk  mengajukan rencana perdamaian. Karena memang UUK- PKPU  ini  memberikan  kesempatan  bagi debitor  untuk  berdamai  dengan  kreditornya. Namun,  apabila  debitor  pailit  rencana perdamaiannya  gagal  dalam  proses  PKPU maka tidak akan ada lagi rencana perdamaian  yang kedua. Selain itu, menurut Sutan  Remy  Sjahdeini  upaya  perdamaian seyogyanya  hanya  ada  sebelum  penyataan pailit  diputuskan  oleh  pengadilan  dan setelah  pernyataan  pailit  dijatuhkan  oleh pengadilan, tidak ada lagi upaya perdamaian (Sjahdeini, 2016). Jadi, seharusnya reorganisasi  adalah  yang  pertama-tama  dan terlebih  dahulu  harus  diusahakan  oleh  para kreditor  dan  debitor  sebelum  diajukan permohonan  pernyataan  pailit  terhadap debitor. Sehingga, seharusnya ketika pernyataan  pailit  sudah  diputuskan,  sudah tidak  terdapat  lagi  perdamaian  karena  pailit adalah ultimum remedium .
Dalam  jangka  waktu  90  (sembilan puluh) hari kurator akan melakukan tugasnya  untuk  mengoptimalkan  harta  pailit dan  melakukan  tugasnya  secara  optimal seperti  melakukan  pendataan  harta  pailit debitor  pailit  serta  debitor  pailit  dapat
mengajukan  upaya  perdamaian  kepada kreditor  konkuren.  Setelah  masa  menunggu selama  90  (semblan  puluh)  hari  berakhir, kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri  hak  jaminan  kebendaan  yang dikuasainya.  Ketentuan  Pasal  55  ayat  (1) dapat  dilaksanakan  sendiri  oleh  kreditor separatis  setelah  jangka  waktu  masa  tunggu 90  (sembilan  puluh)  hari  berakhir.  Jadi, ketentuan  Pasal  21  UU  Hak  Tanggungan dan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia dapat  dieksekusi  oleh  kreditor  separatis setelah menunggu masa penangguhan eksekusi  jaminannya  selama  90  (sembilan puluh)  hari  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU berakhir.
Dengan berakhirnya masa tunggu tersebut kreditor separatis dapat mengeksekusi  hak  jaminannya  dan  kreditor separatis  diberi  waktu  selama  dua  bulan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  59  ayat  (1) UUK-PKPU,  yaitu  bahwa  pemegang  hak jaminan  harus  melaksanakan  hak  eksekusi dalam jangka waku paling lambat dua bulan 2  (dua)  bulan  sejak  dimulainya  keadaan insolvensi.
Selain itu jika dilihat dari aspek hirarkhi perundang-undangan,  baik  dalam  UU  Hak Tanggungan  dan  UU  Jaminan  Fidusia  tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa kreditor separatis tunduk pada UUK- PKPU,  karena  UUK-PKPU,  UU  Hak Tanggungan  dan  UU  Fidusia  mempunyai kedudukan  yang  sama,  yaitu  sama-sama undang-undang.
Oleh  karena  itu  untuk  dapat  melihat penerapan  hukum  mana  yang  seharusnya berlaku,  maka  dapat digunakan  asas preferensi.  Asas  preferensi  adalah  asas hukum  yang  menunjuk  hukum  mana  yang harus didahulukan (diberlakukan) jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar  beberapa  peraturan  (Agustina, 2015). Ada beberapa asas preferensi sebagai berikut:  (a) Lex  superiori  derogat  legi inferiori , yaitu peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah;  (b) Lex specialis derogat legi generali , yaitu
peraturan yang khusus
akan mengesampingkan  peraturan  yang  umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus  didahulukan;  (c) Lex  posteriori derogat legi priori , yaitu peraturan yang  baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.
Ketiga  asas  preferensi  tersebut  di  atas akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis  kedudukan  penerapan  hak eksekusi kreditor separatis apakah berdasarkan  UUK-PKPU,  atau  UU  Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  apabila kita  mendasarkan  pilihan  hukum  kepada asas lex  superiori  derogat  legi  inferiori , maka  kita  merujuk  kepada  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  yakni  pada  Pasal  7  ayat  (1)  yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan  adalah  sebagai berikut:  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  (3)  Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan  Pemerintah;  (5)  Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah.” Berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan  di  atas,  maka  UUK- PKPU,  UU  Hak  Tanggungan  dan  UU
Jaminan Fidusia memiliki kedudukan hukum  yang  sama  atau  setara  yakni  pada tingkat undang-undang. Kekuatan
pelaksanaannya  dari  asas lex  superiori derogat  legi  inferiori menyatakan  bahwa UUK-PKPU, UU  Hak Tanggungan dan UU Jaminan  Fidusia  sama  kedudukannya.  Jadi diantara  ketiga  undang-undang  tersebut tidak terdapat ketidakcocokan untuk menggunakan asas lex superiori derogat legi inferiori karena  dalam  hal  ini  tidak  ada peraturan  yang  lebih superior atau  yang lebih  tinggi  derajatnya.  Jika  berdasarkan asas lex  superiori  derogat  legi  inferiori tidaklah  terdapat  jawaban  mengenai  pilihan
hukum  mana  yang  seharusnya  digunakan., melainkan  seharusnya  diterapkan  secara sama.
Akan tetapi  apabila  berdasarkan pilihan hukum  kepada  asas lex  posterior  derogate legi priori , maka yang berlaku adalah UUK- PKPU.  Hal  ini  disebabkan  karena  UUK- PKPU  diundangkan  pada  tahun  2004, sedangkan UU Hak
Tanggungan
diundangkan  pada  tahun  1996  dan  UU Jaminan  Fidusia  diundangkan  pada  tahun 1999. Maka, berdasarkan hal tersebut UUK- PKPU yang  lebih  baru  diundangkan dibandingkan  dengan  UU  Jaminan  Fidusia dan UU Hak Tanggungan.
Kemudian  apabila  diterapkan  asas lex specialis  derogat  lex  generalis, maka  UU yang  berlaku  adalah  UUK-PKPU,  karena UUK-PKPU ini mengatur mengenai kepailitan  secara  keseluruhan,  termasuk tentang  masa  tunggu  bagi  kreditor  separatis untuk  mengeksekusi  hak  kebendaan  yang dikuasainya.  Selain  itu,  dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Selanjutnya  disebut  Permenkeu  27/2016) yakni  pada  Pasal  15  disebutkan  bahwa dalam  hal  terdapat  permohonan  lelang eksekusi dari kreditor pemegang hak agunan kebendaan  yang  terkait  dengan  putusan pernyataan  pailit,  maka  pelaksanaan  lelang dilakukan  dengan  memperhatikan  Undang- Undang Kepailitan.
Asas  preferensi  tersebut  memberikan gambaran  dalam  penerapan  hak  eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh UU Hak Tagungan,  UU  Jaminan  Fidusia  tetap  dapat dilaksanakan  walaupun  ditunda  selama jangka  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari (Pasal  56  ayat  (1)  UUK-PKPU.  Hak eksekusi  tersebut  dapat  dilakukan  oleh kreditor  separatis  setelah  jangka  waktu  90 (sembilan puluh) hari berakhir, dan diberikan  waktu  2  (dua)  bulan  untuk mengeksekusinya  (Pasal  59  ayat  (1)). Karena  kepailitan  merupakan  sita  umum, maka  jika  kreditor  separatis  dalam  jangka waktu  6  tidak  dapat  mengeksekusinya, jaminan  kebendaan  tersebut  diserahkan kepada  kurator  untuk  melakukan  eksekusi.
Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan  yang  dilakukan  oleh  kurator tersebut tetap kreditor separatis mendapatkan pembayaran pertama
(didahulukan) dibandingkan dengan kreditor lain  yang  harus  menunggu  pemberesan  dari kurator.  Di samping itu, dalam UUK-PKPU mengenal  asas  keseimbangan  yang  mana penangguhan  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  dan Pasal  56  ayat  (3)  UUK-PKPU  dapatlah dihapuskan  atau  dipercepat  sesuai  yang diatur dalam Pasal 57 (Sutedi, 2010).
2. Akibat  Hukum  dengan  Terdapatnya Ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2)  UUK- PKPU
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa  kreditor  separatis  ditangguhkan  hak eksekusinya  selama  90  (sembilan  puluh) hari.  Dalam  masa  waktu  pengangguhan kurator  dapat  menggunakan  atau  menjual harta  pailit  guna  kelangsungan  usaha debitor.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  56  ayat (3) UUK-PKPU yang menetapkan bahwa:
“Selama  jangka  waktu  penangguhan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa  benda  tidak  bergerak  maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang  berupa  benda  bergerak  yang berada  dalam  penguasaan  Kurator dalam  rangka  kelangsungan  usaha Debitor,  dalam  hal  telah  diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan  Kreditor  atau  pihak  ketiga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).” (Indonesia, 2004)
Dalam  penjelasan  Pasal  56  ayat  (3) UUK-PKPU  dijelaskan  bahwa  harta  pailit yang dapat  dijual  oleh kurator terbatas pada barang  persediaan  ( inventory )  dan/atau benda  bergerak  ( current  assets ),  meskipun harta  pailit  tersebut  dibebani  dengan  hak agunan  atas  kebendaan.  Selain  itu,  dalam Pasal  56 ayat  (3) ini juga disebutkan bahwa kreditor separatis harus diberikan perlindungan  yang  wajar  yang  dimaksud dengan  perlindungan  yang  wajar  adalah
perlindungan yang diberikan untuk melindungi  kepentingan  kreditor  atau  pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.
Perlindungan  tersebut  dapat  berupa: (1) Ganti  rugi  atas  terjadinya  penurunan  nilai harta  pailit;  (2)  Hasil  penjualan  bersih;  (3) Hak  kebendaan  pengganti;  atau  (4)  Imbalan yang  wajar  dan  adil  serta  pembayaran  tunai (utang yang dijamin) lainnya.
Berdasarkan hal  tersebut  maka menurut hemat Penulis Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU kurang  memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi  pelaksanaan  eksekusi  kreditor separatis  karena  harta  yang  dibebani jaminan  pun  termasuk  harta  yang  dapat dieksekusi oleh kurator. Selain itu, Pasal  56 ayat  (3)  UUK-PKPU  terlihat  mengingkari hak separatis yang dimiliki kreditor separatis karena  menentukan  bahwa  barang  yang dibebani  dengan  hak  jaminan  merupakan harta pailit dan dapat dieksekusi oleh kurator demi  kepentingan  debitor.  Artinya  bahwa undang-undang kepailitan tidak memisahkan benda-benda  yang  dibebani  hak  jaminan sebagai benda-benda yang tidak termasuk ke dalam harta pailit.
Setelah  waktu  penundaan  eksekusi  hak jaminan  90  hari  berakhir,  Pasal  59  ayat  (1) jo  Pasal  59  ayat  (2)  UUK-PKPU  ini mengatur  bahwa  kreditor  separatis  haruslah melakukan  eksekusi  terhadap  jaminannya dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  setelah dimulainya  keadaan  insolvensi  dan  apabila dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  setelah keadaan  insolvensi,  kreditor  separatis  tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminannya,  maka  yang  akan  melakukan eksekusi  adalah  kurator.  Berdasarkan  Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, keadaan insolvensi didapatkan secara otomatis apabila  dalam  rapat  pencocokan  piutang tidak  ditawarkan  rencana  perdamaian  atau rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  tidak diterima,  atau  pengesahan  perdamaian ditolak  berdasarkan  putusan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan  terdapatnya  pengaturan  pada Pasal  56  ayat  (3)  dan  Pasal  59  ayat  (1)  jo Pasal  59  ayat  (2)  UUK-PKPU  yang memberikan hak eksekutorial kepada
kurator  yang  seharusnya  hak  eksekutorial tersebut  adalah  dilakukan  oleh  kreditor separatis memberikan kesan bahwa kewenangan  kreditor  separatis  seolah-olah dirampas oleh UUK-PKPU. Seharusnya, hak eksekusi yang  dimiliki  oleh  kreditor separatis tidaklah berpindah kepada kurator. Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  sudah merupakan asas universal bahwa benda yang dibebani  dengan  hak  jaminan  bukan merupakan  harta  pailit.  Dengan  kata  lain, benda yang dibebani oleh hak jaminan tidak pernah  hak  eksekusinya  menjadi  hak kurator,  tetapi  tetap  menjadi  hak  kreditor separatis (Sutan Remi Sjahdeini, 2016).  Hal ini  sebenarnya  bertolakbelakang  dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan  yang  berbunyi:  “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai  hak untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan  tersebut.”  dan  Pasal  15  ayat (3)  UU  Jaminan  Fidusia  yang  berbunyi: “Apabila  debitor  cidera  janji,  Penerima Fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia atas kekuasaannya sendiri.” Jadi, seharusnya memang  hak  untuk  menjual  benda  atau melakukan  eksekusi  adalah  kewenangan yang  dimiliki  oleh  kreditor  separatis  bukan oleh kurator.
Sebenarnya  ketentuan  Pasal  56  ayat  (3) dan  Pasal  59  ayat  (1)  jo  Pasal  59  ayat  (2) UUK-PKPU sudah benar, namun dikarenakan  terdapatnya  celah  dalam  Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat  (2)  UUK-PKPU  ini  membuat  celah tersebut  dimanfaatkan  oleh  oknum  yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan  masih  adanya  kurator-kurator nakal  yang  memanfaatkan  celah  ini  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadinya.  Serta dengan terdapatnya celah pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU ini lebih mendukung bahwasanya UUK-PKPU ini justru merugikan  kreditor  separatis  karena  hak eksekutorial  yang  diberikan  oleh  UU  Hak
Tanggungan  dan  UU  Jaminan  Fidusia, karena  yang  diberlakukan  adalah  UUK- PKPU  yang  mana  hak  eksekutorial  dari kreditor  separatis  beralih  kepada  kurator. Walapun  hak  eksekutorial  beralih  kepada kurator,  sepanjang  hasil  pelelangan  hak jaminan  diberikan  terlebih  dahulu  kepada kreditor  separatis,  berarti  hak  kreditor separatis  dilindungi  oleh  Undang-undang Hak  Tanggungan  dan  Undang-undang Fidusia  serta  UUK-PKPU.  Karena  pada faktanya, hasil eksekusi yang dilakukan oleh kurator  tidak  sepenuhnya  diberikan  kepada kreditor separatis melainkan dapat dialokasikan untuk hal-hal lainnya, misalnya pembayaran  kreditor  preferen  yang  harus didahulukan.  Dalam  hal  ini  Penulis  akan memberikan  beberapa  contoh  kasus  yang menunjukan  bahwa  dengan  terdapatnya ketentuan  Pasal  56  ayat  (3)  dan  Pasal  59 ayat  (1)  jo  Pasal  59  ayat  (2)  UUK-PKPU yang merugikan kreditor separatis:
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Pdt.Sus.Pailit/2016 Para  pihak  dalam  kasus  ini  adalah William Eduard Daniel sebagai
Pemohon  Kasasi/  Tergugat  dengan Goldenpointe Overseas  Limited sebagai Termohon  Kasasi/  Penggugat.  Jadi, William  Eduard  Daniel  merupakan kurator  yang  mengelola  PT  Abdi Persada  Nusantara  (PT.  APN)  yang merupakan perusahaan  yang telah pailit melalui  Putusan  Pengadilan  Niaga
Surabaya Nomor 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, tanggal 11  Agustus  2008.  Hakim  Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan  Niaga  Surabaya  Nomor 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby tanggal 10 November  2009  yang  salah  satu amarnya menetapkan Penggugat sebagai  Kreditor Separatis  dan Kreditor Konkuren,  serta  berhak  atas  hasil penjualan  harta  pailit  PT  APN  dengan rincian  sebagai  berikut:  (1)  Hak  selaku
Kreditor Separatis sejumlah Rp. 19.153.761.334,37.  dan;  (2)  Hak  selaku
Kreditor Konkuren: sejumlah Rp. 5.028.307.271,71. Terhadap Penetapan Hakim Pengawas, Penggugat telah mengajukan perlawanan  yang pada akhirnya diputus oleh  Mahkamah  Agung  RI  melalui Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 123K/Pdt.Sus/2010  tanggal  12  Mei 2010  (Putusan  MARI).  Dengan  adanya Putusan  MARI  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  maka  Daftar  Pembagian Harta Pailit harus dilaksanakan. Sehingga,  terhitung  sejak  tanggal  12
Mei 2010, Tergugat memiliki kewajiban hukum  untuk  membayarkan  hak-hak Penggugat. Kemudian Penggugat memberikan  surat  permintaan  kepada Tergugat  sehingga  pada  akhirnya  pada tanggal  4  November  2011,  Tergugat membayar  hak  kreditor  sebesar USD 1.710.157atau setara dengan Rp. 14.980.975.320dengan  kurs  1 USD = Rp.  8760,00  yang  menyebabkan  sisa kewajiban  Tergugat  menjadi:  (1)  Hak sebagai  Kreditor  Separatis  sebesar  Rp. 3.830.752.266,80;  (2)  Hak  sebagai
Kreditor Konkuren sebesar Rp. 5.028.307.271,71. Dikarenakan  masih  terdapat  hak Penggugat  yang  belum  dibayarkan  oleh Tergugat, maka Penggugat tetap mengirimkan  surat  permintaan  yang dimana  surat  permintaan  tersebut  tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga pada akhirnya  Penggugat  mengirimkan  Surat Peringatan  I  yang  membuat  Tergugat membayarkan  sisa  kewajibannya  pada tanggal  1 Agustus 2012sebagai  kreditor konkuren  sebesar USD 423,436  atau setara  dengan  Rp.  4.022.  645.  817,  38 dengan kurs 1 USD = Rp.9500,00  yang menyebabkan  sisa  kewajiban  Tergugat menjadi:  (1)  Hak  sebagai  kreditor separatis Rp. 3.830.752.266,80; (2) Hak sebagai  kreditor  konkuren  Rp.  1.005. 661. 454,33.
Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan  daftar  pembagian  namun  tidak
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 35-47
dihiraukan  oleh  Tergugat,  sehingga akhirnya  Penggugat  memberikan  Surat Peringatan II yang tidak juga dihiraukan oleh  Tergugat.  Oleh  karena  adanya ketidakpastian hukum,
Penggugat berupaya  untuk  memperoleh  informasi dan  kejelasan  mengenai  keadaan  harta pailit PT APN kepada Hakim Pengawas.  Akan  tetapi,  berdasarkan informasi  yang  diperoleh  Penggugat dari Hakim Pengawas, terungkap bahwa Tergugat sama sekali belum menyampaikan laporan-laporannya mengenai  keadaan  harta  pailit  kepada
Hakim  Pengawas.  Padahal,  Tergugat diwajibkan secara hukum untuk menyampaikan  laporannya  setiap  3 (tiga)  bulan  kepada  hakim  pengawas mengenai  keadaan  harta  pailit  dan pelaksanaan  tugasnya.  Dengan  fakta tersebut,  maka  jelas  bahwa  Tergugat kembali  tidak  melakukan  kewajiban hukumnya selaku kurator dalam pengurusan dan pemberesan.
Berdasarkan  contoh  kasus  ini,  dapat kita lihat bahwa jangka waktu
Penggugat mendapatkan haknya sebagai kreditor separatis dan kreditor konkuren begitu lama dan berlarut-larut, Tergugat selaku  kurator  telah  menunda  dan  tidak membayarkan  secara  segera  dan  penuh hak-hak  Penggugat  selaku  kreditor separatis  dan  kreditor  konkuren  atas hasil  penjualan  harta  pailit  PT  APN sesuai  dengan  Daftar  Pembagian  Harta yang  ada.  Pembayaran  yang  dilakukan oleh  Tergugat  selaku  kurator  tidak sesuai  dengan  yang  dijadwalkan  dalam
Daftar Pembagian Harta yang menimbulkan  ketidakpastian  hukum yang merugikan Penggugat yang memiliki  hak  sebagai  kreditor  separatis dan  kreditor  konkuren.  Apabila  dalam hal  ini  Penggugat  selaku  kreditor separatis  yang  melakukan  eksekusi sendiri  atas  jaminan  yang  dimilikinya, maka  tentu  saja  hasil  penjualan  hak jaminannya langsung didapatkan
olehnya  dan  tidak  perlu  menunggu terlalu  lama  untuk  mendapatkan  hasil
penjualan tersebut dan Penggugat hanya harus menunggu haknya sebagai kreditor  konkuren.  Jika,  didasarkan pada  Pasal  56  ayat  (1)  UU  Kepailitan dan PKPU jelas bahwa kreditor separatis  hanya  perlu  menunggu  90 (sembilan  puluh)  hari  untuk  dapat mengeksekusi  hak jaminannya. Namun, dengan  terdapatnya  Pasal  56  ayat  (3) dan  Pasal  59  ayat  (1)  jo  Pasal  59  ayat (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang menyebabkan  perpindahan  kewenangan eksekusi  hak  jaminan  dari  kreditor separatis  kepada  kurator  memberikan kerugian  yang  jauh  lebih  besar  kepada kreditor separatis, karena kreditor separatis harus menunggu jangka waktu yang  lama  untuk  mendapatkan  haknya seperti  dalam  contoh  kasus  ini  yang mana kreditor separatis harus menunggu sekitar 4 (empat) tahun untuk mendapatkan  sebagian  haknya  saja  dan menunggu  sekitar  8  (delapan)  tahun untuk  mendapatkan  seluruh  haknya setelah Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

## b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 816K/Pdt.Sus.Pailit/2015
Para  pihak  dalam  putusan  ini  adalah PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk  selaku  Pemohon  Kasasi  atau Pelawan  dengan  CV  Joyo  Mulyo  (Budi Sudjatmiko  Susilo  dan  Inggrid  Dianita Soesilo)  dan  Para  Karyawan  CV  Joyo Mulyo  selaku  Termohon  Kasasi  atau Terlawan.  Jadi,  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Niaga  Surabaya  Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby  (Putusan Pengadilan  Niaga  37/2012),  tanggal  4
Februari 2013, CV Joyo Mulyo dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala  akibat  hukumnya  dan  Tommi Siregar,  S.H.,  LL.M  ditunjuk  sebagai Kurator CV Joyo Mulyo. Pada 14 Maret 2013  telah  diadakan  Rapat  Pencocokan Piutang  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya yang  dimana  Pemohon  Kasasi  dengan total tagihan sebesar Rp. 35.786.862.128,08 telah  dimasukkan ke
dalam  Daftar  Piutang  Tetap  Diakui. Pada  13  Mei  2013,  CV  Joyo  Mulyo, dinyatakan  dalam  keadaan  insolvensi sebagaimana telah dituangkan ke dalam Penetapan  Hakim  Pengawas  Nomor 37/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby.
Berdasarkan  surat  Kurator  Nomor 044/Kurator-  JM/09/2014,  tanggal  22 September  2014  yang  ditujukan  kepada Pemohon  Kasasi,  Tommi  Siregar,  S.H, LL.M.,  selaku  Kurator  terdahulu  CV Joyo Mulyo menyatakan mengundurkan diri.  Oleh  karena  itu,  Pemohon  Kasasi mengajukan  permohonan  Pengangkatan Kurator Pengganti CV Joyo Mulyo.Terhadap  yang  kami  ajukan tersebut  di  atas,  berdasarkan  Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor
37/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, tanggal 12  November  2014,  diangkat  Kurator Pengganti  yaitu Muhamad  Idris,  S.Sos.,
S.H., dan Anna Lydia Yusuf, S.E., S.H., untuk melanjutkan tugas Kurator sebelumnya.  Tim  Kurator  CV  Joyo Mulyo,  melakukan  pemberesan  harta pailit  dengan  melaksanakan  penjualan umum  secara  lelang,  dengan  rincian yaitu:
a. KPKNL Sidoarjo:
Adapun objek yang akan dilelang  berupa  benda  tetap  dan benda  tidak  tetap  dalam  1  (satu) paket  dengan  kondisi  apa  adanya yaitu  benda  tetap  berupa  6  (enam) bidang  tanah  dalam  1  (satu) hamparan  berikut  bangunan  eks pabrik  yang  berdiri  di  atasnya, terletak  di  Jalan  Sawunggaling  I Nomor  5,  Ds.  Jemundo,  Kec. Taman,  Kab.  Sidoarjo,  Jawa  Timur dengan  total  luas  5.347  m 2 ,  yang kesemuanya atas nama Budi
Sudjatmiko Susilo,  yang diletakkan Hak  Tanggungan  dan  benda  tidak tetap  berupa  serangkaian  mesin- mesin  dan  peralatan  produksi  eks pabrik  CV.  Joyo  Mulyo  yang diletakkan  Jaminan  Fidusia  dengan terjual  pada  lelang  ulang  kedua pada  27  April  2015  dengan  harga
limit Rp. 10.000.000.000,00 dengan hasil  laku  terjual  dengan  harga  Rp. 10.002.000.000,00.
b. KPKNL Surabaya
Adapun objek yang akan dilelang berupa benda tetap dengan kondisi  apa  adanya  yaitu  sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri  di  atasnya,  terletak  di  Jalan Kesumba  Nomor  17,  Kecamatan Tambak sari, Kelurahan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur dengan  total  luas  263  m 2 ,  dengan bukti  kepemilikan  Sertifikat  Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama Budi Sudjatmiko  Susilo yang diletakkan Hak Tanggungan dengan  terjual  pada  lelang  ulang kedua  pada  6  Mei  2015  dengan harga Rp. 2.100.000.000,00 dengan hasil  laku  terjual  dengan  harga  Rp. 2.100.000.000,00.
Tim  Kurator  telah  membuat  Daftar Pembagian  Kreditor  CV  Joyo  Mulyo dan telah disahkan oleh Hakim
Pengawas tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana  dituangkan  ke  dalam Penetapan Hakim Pengawas.Daftar
Pembagian  Kreditor  CV  Joyo  Mulyo telah  diumumkan  oleh  Tim  Kurator pada  11  Mei  2015  diharian  surat  kabar Republika  dan  Memorandum  Surabaya. Dalam  Pengumuman  Daftar  Pembagian Kreditor  CV  Joyo  Mulyo,  terdapat jangka  waktu  mengajukan  keberatan yaitu  7  (tujuh)  hari  sejak  diumumkan. Kemudian  terhadap  Daftar  Pembagian Kreditor  CV  Joyo  Mulyodengan  ini Pemohon  Kasasi mengajukan keberatan terhadap  pembagian  Kreditor  Preferen yaitu  Mantan  Karyawan  CV  Joyo Mulyo  yang  mendapatkan  pembagian sebesar  Rp.  4.699.559.835,00  atau 100%  dari  tagihan.  Bahwa  kami  juga mempertanyakan tagihan Kreditor Preferen  yaitu  mantan  Karyawan  CV Joyo Mulyo sebesar Rp. 4.699.559.835,00  yang  dicatat  dan
dimasukkan  ke  dalam  Daftar  Piutang Tetap  Diakui  oleh  Kurator  terdahulu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal  11  September  2014  yang mengadili  perkara  Konstitusi  tingkat Pertama  dan  Terakhir  menjatuhkan
Putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  95  ayat (4) amar putusan sebagai berikut:
“Pembayaran  upah  pekerja/buruh yang  terutang  didahulukan  atas semua  jenis  kreditor  termasuk  atas tagihan  kreditor  separatis,  tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan bayaran hak-hak  negara,  kantor  lelang  dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah  kecuali  tagihan  dari Kreditor  Separatis”  (Indonesia, 2003) Jadi,  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 816K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa permohonan keberatan PT Bank Rakyat Indonesia ditolak dengan alasan
Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum. Berdasarkan contoh kasus ini,
menurut  Penulis  pengaturan  bahwa kedudukan  gaji  karyawan  berada  diatas kreditor separatis adalah keliru dikarenakan  hak  jaminan  yang  dimiliki oleh  kreditor  separatis  seharusnya diberikan  seutuhnya  kepada  kreditor separatis  dan  tidak  diberikan  kepada karyawan. Karena tujuan adanya jaminan  yang  dimiliki  oleh  kreditor separatis  adalah  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  kreditor separatis yaitu guna pembayaran piutangnya apabila debitor tidak membayar  kewajibannya.  Apabila  hak kreditor  separatis  diberikan  kepada karyawan  tentu  saja  itu  sangatlah  tidak adil  dan  merugikan  kreditor  separatis, karena  memang  sejak  awal  perjanjian
utang  piutang  antara  debitor  dan kreditor  separatis,  hak  jaminan  tersebut diperuntukkan  membayar  utang  debitor kepada kreditor separatis apabila debitor wanprestasi.  Namun,  karena  dengan adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  mengatakan  bahwa  kedudukan gaji  karyawan  berada  di  atas  kreditor separatis,  maka  tentu  saja  ketentuan tersebut harus diikuti.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  UU  Hak Tanggungan  dan  UU  Jaminan  Fidusia dijelaskan  bahwa  hak  kreditor  separatis tidak  hilang  dengan  adanya  kepailitan  dan salah  satu  haknya  adalah  hak  untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55 ayat  (1)  UUK-PKPU  yang  mengatakan bahwa kreditor separatis dapat
mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak terjadi  kepailitan.  Namun,  pada  ketentuan selanjutnya  yakni  pada  Pasal  56  ayat  (1) UUK-PKPU  terlihat kontradiktif yang mengatakan  bahwa  hak  eksekusi  kreditor separatis ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh)  hari  setelah  putusan  pailit.  Jika dilihat  UUK-PKPU  ini  memang  terlihat seolah-olah  tidak  mendahulukan  kreditor separatis,  namun  sebenarnya  kedudukan kreditor separatis tetap dijamin dan didahulukan  karena  walaupun  ditangguhkan kreditor separatis tetap mendapatkan pembayaran utangnya terlebih dahulu dibandingkan  dengan  kreditor  lainnya, bahkan  hak  mengeksekusi  hak  jaminan diserahkan  kepada  kreditor  separatis  setelah masa  tunggu  90  (sembilan  puluh)  hari  telah berakhir,  yaitu  diberikan  jangka  waktu selama 60 (enam puluh) hari.
Ketentuan  Pasal  56  ayat  (3)  UUK- PKPU  menjelaskan  bahwa  selama  masa penangguhan  90  (sembilan  puluh)  hari, kurator  dapat  menjual  harta  pailit  yang berada dalam penguasaan kurator dan dalam penjelasan  Pasal  56  ayat  (3)  UUK-PKPU dijelaskan  bahwa  harta  pailit  yang  dapat dijual  oleh  kurator  termasuk  harta  pailit
yang  dibebani  dengan  agunan.  Ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK- PKPU  mengatur  bahwa  apabila  kreditor separatis harus melakukan eksekusi terhadap jaminannya  dalam  jangka  waktu  2  (dua) bulan setelah dinyatakan keadaan insolvensi dan  apabila  kreditor  separatis  tidak  dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminannya,  maka  yang  akan  melakukan eksekusi adalah kurator. Dengan terdapatnya pengaturan pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU, maka  akibat  hukumnya  adalah  adanya perpindahan  kewenangan  hak  eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator.
Kedudukan  kreditor  separatis  sebagai pemegang  hak  jaminan  dalam  proses kepailitan, kurator harus memberikan perlindungan  hukum  yang  jelas  dan  pasti untuk  pelunasan  piutangnya,  jangan  sampai seperti  kurator  bertindak  seperti  contoh kasus-kasus  diatas.    Oleh  karena  itu ketentuan  Pasal  56  ayat  (3)  UUK-PKPU yakni  pada  bagian  penjelasannya  perlu direvisi,  yaitu  mengenai  pengalihan  hak kebendaan  yang  dilakukan  kurator,  hak kebendaan  tersebut  dianggap  berakhir  demi hukum. Berakhirnya hak kebendaan menjadikan  kedudukan  kreditor  pemegang hak jaminan menjadi kreditor konkurren.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis  Derogat  Lex  Generali  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana. Masalah Masalah Hukum , 44 (4).
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (2003).
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  37
Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. (2004). Indonesia.
Mulyadi,  K.  (2001). Penyelesaian  Utang Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Poesoko,  H.  dan  I.  D.  A.  S.  (2016). Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak
Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor  Pailit .  Yogyakarta:  LaksBang Justitia.
Sastrawidjaja, M. (2014). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Sjahdeini,  S.  R.  (2016). Sejarah,  Asas  dan Teori Hukum Kepailitan . Jakarta: Kencana.
Subhan,  H.  M.  (2008). Hukum  Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan . Jakarta: Kencana.
Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor  Separatis  Dalam  Kepailitan. Mimbar Hukum , 24 (2).
Sutedi, A. (2010). Hukum Hak Tanggungan . Jakarta: Sinar Grafika.