## EDITORIAL
Propaganda  produk  kebijakan  pada  perhelatan  megademokrasi  kali  ini didominasi  oleh  pasangan  calon  (paslon)  pemilihan  presiden  (pilpres). Kebijakan  paslon  pilpres  dan  program  turunannya  juga  terpampang pada poster-poster propaganda calon legislatif (caleg). Produk kebijakan capres kerap dijadikan unggulan propaganda calon legislatif untuk men- dongkrak popularitas.
Kontestasi  pilpres  kali  ini  melahirkan  banyak  kebijakan,  yang layaknya  sebagai  barang  dagangan.  Sejatinya  memang  paslon  wajib memiliki produk kebijakan beserta program turunannya sebagai jawaban terhadap  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat.  Paslon,  singkatnya  seperti penjaja  barang  dagangan.  Kebijakan  paslon  itu  sesungguhnya  menjadi “mata uang” penting dalam perdagangan politik pada kontestasi pilpres kali ini.
William  Parson  benar  ketika  mengatakan  bahwa  dalam  pemilu modern, diskursus kebijakan menjadi sarana utama bagi elektorat untuk terlibat dalam kegiatan “politik” dan persa ingan elite politik. Realitas itu terlihat  pada  propaganda  paslon  yang  menjajakan  kebijakan  dan program turunannya. 1
Paslon  wajib  memiliki  kebijakan  unggul.  Memiliki  kebijakan berarti  memiliki  alasan  atau  argumen  yang  mengandung  klaim  bahwa paslon  memahami  persoalan  beserta  solusinya.  Kebijakan  memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi. Perumusan kebijakan ini sejatinya harus melibatkan masyarakat, sehingga kebijakan dan program paslon tidak dianggap sekadar janji-janji surga yang segera akan dilupa- kan  seiring  usainya  pemilu.  Realitas  ini  tampaknya  sering  diabaikan, seperti  dikatakan  Peter  Deleon  dan  Danielle  M.  Vogenbeck,  analisis kebijakan tetap jauh dari pusat-pusat kekuasaan. 2
1 Wayne Parsons, Public Policy (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
2 Frank Fishcher, Gerald J. Miller, Maras S. Sidney , Handbook Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Nusa Media, 2015), 3.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  merumuskan  kebijakan  paslon membuktikan  bahwa  paslon  memiliki  konstituen  yang  berencana memilih  mereka.  Suatu  kebijakan  yang  unggul  mencakup  keputusan- keputusan beserta pelaksanaannya. Pelaksana dalam hal ini bukan hanya birokrasi  tetapi  juga  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  itu. Masyarakat  pemilih  rasional  membutuhkan  pemaparan  visi  misi  calon yang  adalah  kebijakan,  platform,  produk  yang  menjadi  pembuktian bahwa  paslon  paham  pergumulan  bangsa  ini,  dan  mampu  membawa bangsa ini pada cita-cita kemerdekaan Indonesia,  yakni negara  adil dan makmur.
Sebuah  kebijakan  publik  sejatinya  tidak  berisi  keberpihakan  pada kelompok  tertentu  yang  mendiskriminasikan  kelompok  lain.  Kebijakan publik  merupakan  aturan  bersama  yang  dihasilkan  dari  konsensus bersama,  apalagi  untuk  Indonesia  yang  didasarkan  pada  demokrasi Pancasila  yang  tidak  mengenal  mayoritas  dan  minoritas.  Kebijakan paslon  yang  didasarkan  pada  Pancasila  sejatinya  merupakan  jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi.
Untuk memisahkan domain privat dan domain publik dibutuhkan kehati-hatian.  Paslon  harus  berhati-hati  dalam  menggelontorkan kebijakan  unggulnya  agar  jangan  mendiskriminasikan  individu  atau kelompok  tertentu  dengan  menghadirkan  kebijakan  diskriminatif  yang pasti  akan  sulit  untuk  diimplementasikan.  Mempromosikan  kebijakan yang  bertujuan  mengintervensi  ruang  privat  atau  individu  sebagai wujud  keberpihakan  pada  individu  atau  kelompok  tertentu  mestinya tidak  boleh  terjadi  jika  perumusan  kebijakan  dilakukan  berlandaskan pada  Pancasila  dan  semangat  Bhineka  Tunggal  Ika  yang  anti- diskriminasi.
Terkait  dengan  kondisi  Indonesia  saat  ini  jurnal  Societas  Dei menghadirkan  pemikiran  pemikiran  penting  untuk  menghadirkan kebijakan  unggul  di  Indonesia.  Artikel  pertama  ditulis  oleh  Dr.  Binsar Antoni  Hutabarat  yang  diberi  judul: “ Evaluasi  terhadap  Rumusan Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Permusikan ” .  Artikel  ini  sebagai
respons  terhadap  DPR  RI  yang  belum  lama  ini  mengagendakan  untuk menggodok  undang-undang  baru  soal  permusikan.  Namun,  menurut Binsar,  agenda  permasalahan  permusikan  di  Indonesia  sebagaimana  di- tuangkan  dalam  RUU  Permusikan  yang  merupakan  inisiatif  DPR  dapat disimpulkan  belum  menjadi  kebutuhan  pekerja  musik  Indonesia.  Itulah sebabnya  kehadiran  RUU  Permusikan  ini  menimbulkan  penolakan  dari banyak  pekerja  musik  di  Indonesia.  RUU  Permusikan  belum  dianggap sebagai kebutuhan permusikan di Indonesia karena penyusunan agenda persoalan  permusikan  di  Indonesia  tidak  dilakukan  dengan  kehati- hatian,  yakni  dengan  melibatkan  stakeholder  permusikan  secara  luas, selain itu waktu yang singkat dalam proses penyusunannya membuat isi materi RUU Permusikan tersebut menimbulkan kontroversi. Materi RUU Permusikan  secara  khusus  terkait  aturan  proses  kreatif  tidak  mampu memisahkan  domain  privat  dan  domain  publik  secara  bijak.  Pasal  yang berisi  aturan  proses  kreatif  ditolak  oleh  banyak  pekerja  musik  sebagai instrumen  yang  dapat  membelenggu  kebebasan  insan  permusikan. Substansi  RUU  Permusikan  tidak  menjawab  kebutuhan  mereka  yang menjadi sasaran kebijakan karena perumusan kebijakan ini bersifat elitis.
Artikel  kedua  adalah  karya Johanis  Putratama  Kamuri  yang menyoroti  tentang  fenomena  di  tahun  politik  2019  dengan  tulisannya: “ Hasrat  Ekonomi  Politisi  dan  Penurunan  Kualitas  Demokrasi  Indonesia Jelang Pemilu 2019 ” . Penulis menilai bahwa Pemilu 2019
diselenggarakan  di  tengah  situasi  politik  Indonesia  yang  tidak  ideal. Politisasi  isu  SARA  yang  berpotensi  melahirkan  disintegrasi  dalam masyarakat  Indonesia  yang  plural,  ujaran  kebencian,  kampanye  hitam ( black campaign ), penyebaran hoaks dan politik uang yang menyebabkan tingginya  biaya  politik  maupun  korupsi,  merupakan  fenomena  yang masif  terjadi  di  Indonesia.  Harapan  untuk  menjadikan  Pemilu  2019 sebagai pesta demokrasi terbesar dan terbaik di Indonesia terancam oleh situasi ini.
Ancaman  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penerapan  strategi politik  machiavellian.  Politik  kehadiran  dan  keberpihakan  yang
menegaskan keluhuran budi politisi, politik pencitraan sebagai salah satu bentuk  komunikasi  politik  yang  efektif  dan  agama  sebagai  salah  satu dimensi hidup yang sakral di Indonesia telah dipolitisasi dan digunakan secara negatif.
Bentuk  positif  tiga  strategi  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk mengenal  kandidat  yang  berkontestasi  dan  memilih  kandidat  dengan kualitas terbaik. Situasi ini menjamin kualitas pemerintahan dan kualitas demokrasi  suatu  bangsa.  Namun  bentuk  negatif  strategi  machiavellian merupakan  ancaman  serius  bagi  demokrasi  dan  keutuhan  bangsa.  Hal- hal yang baik dan bernilai luhur dimanfaatkan untuk menyembunyikan motivasi  utama  yang  secara  moral  dan  kultural  dianggap  tidak  pantas, sehingga kontestasi menuju kekuasaan dapat dimenangkan. Kuasa yang diperebutkan  dalam  kontestasi  ini  tidak  digunakan  sebagai  sarana mencapai  tujuan  politik  ideal,  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat,  tetapi digunakan sebagai alat untuk mencapai dan memuaskan tujuan implisit politisi  yakni  hasrat  ekonomi.  Keuntungan  personal  dan  kelompok pendukung  menjadi  tujuan  tertinggi  sedangkan  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat  tidak  hanya  diabaikan  tapi  juga  dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan implisit.
Pemahaman  terhadap  situasi  politik  ini  tidak  hanya  memberi peringatan  tentang  ancaman  bagi  demokrasi  Indonesia  tetapi  juga memberi  pengharapan.  Hasrat  ekonomi  politisi  yang  diekspresikan melalui  berbagai  strategi  yang  mengancam  demokrasi  bukan  ancaman terbesar.  Ketidaksadaran  akan  situasi  ini  adalah  ancaman  terbesar. Kesadaran  dan  pemahaman  terhadap  tujuan  implisit  politisi  dan berbagai  ekspresinya  memungkinkan  masyarakat  Indonesia  untuk  ber- tindak rasional dan memerjuangkan perbaikan kualitas demokrasi.
Andreas M. Putra membahas artikel tentang bagaimana “Menjadi Manusia  Indonesia  yang  Otentik:  Belajar  dari  Hans  Kung”.  Menurut lulusan  filsafat  ini,  adalah  sebuah  pertaruhan  memerjuangkan  usaha memanusiakan  manusia  di  tengah  derasnya  arus  globalisasi  yang memberi  banyak  dampak  positif  dalam  mobilisasi  interaksi  masyarakat
sekaligus  melahirkan isme-isme yang  mencemaskan  hajat  hidup  orang banyak.  Namun  kita  boleh  belajar  dari  Hans  Kung  dengan  konsep- konsepnya yang sebetulnya bukan hal baru bagi kita. Konsep sederhana yang  sering  diabaikan.  Setiap  orang  bisa  menarik  saripati  pesan  dari petunjuk kuno yang digagas Kung untuk diaplikasikan ke dalam tatanan global  dan  lokal.  Secara  khusus,  dalam  tatanan  lokal,  kehidupan  ber- bangsa  dan  bertanah  air  Indonesia,  Kung  menyajikan  perspektif  dan argumen yang bisa direfleksikan secara bersama-sama agar kita mampu hidup sehati dan sejiwa di bawah semangat Pancasila.
Mengapa  semangat  Pancasila?  Di  dalam  era  ketidaklogisan komunikasi,  kehidupan  sosial  yang  terfragmentasi,  pragmatisme terhadap  konsistensi,  penting  untuk  mengembalikan  Pancasila  agar dihayati, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Yudi Latif dalam bukunya menggunakan konsep dari sejarawan Kuntowijoyo, Radikasilasi Pancasila mengatakan bahwa menjadi keharusan mengembalikan  Pancasila  kepada  jalur  ideologisnya  sebagai  ideologi negara dan juga diilmiahkan seperti ilmu. Pancasila juga harus berdialog dengan  realitas  sosial,  menjadi  kritik  terhadap  kebijakan  negara  serta mengubah  paradigma  dari  melayani  kepentingan  vertikal  (negara) menjadi melayani kepentingan horizontal. 3
Edy Syahputra Sihombing menulis “Reposisi Paradigma terhadap Alam  Semesta:  Tawaran  Refleksi  Filosofis  dan  Teologis”.  Maka,  segala yang  berbeda  dengan  manusia  di  alam  semesta  ini  tidak  dapat dipandang sekadar sebagai objek dalam kacamata utilitas. Lebih lengkap lagi, kita meminjam analogi Sallie McFague, yang menggambarkan alam semesta ini sebagai tubuh Allah ( The Body of God ), dan Allah adalah Roh yang  memberi  kehidupan  bagi  dunia  ini.  Inspirasi  kedua  tokoh  tadi menawarkan  suatu  cara  pandang  kesatuan  manusia  dengan  alam semesta  yang  menekankan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  alam  yang
3 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila (Jakarta:
Gramedia, 2011),  48.
saling  terkait  satu  sama  lain  dengan  seluruh  isi  alam  semesta  ini. Spiritualitas  demikian  mendorong  manusia  untuk  menghapus paradigma  yang  melihat  dirinya  terpisah  dari  alam  sehingga  tidak semena-mena  mendominasi  alam  dan  merusak  alam.  Dalam  konsep ekumenis  manusia  menyadari  bahwa  ia  adalah  makhluk  alam  yang menyadari bahwa ia saling terkait dengan  seluruh  bagian  alam semesta ini.  Manusia  membedakan  diri  dengan  entitas  lainnya  tetapi  tidak melepaskan diri dan bahkan tidak memisahkan diri dari alam.
Dan  terakhir,  John  Musa  Renhoard  yang  menulis  topik:  “ Politik Identitas  Era  Orde  Baru  di  Indonesia  Memasuki  Era  Reformasi ”, menyimpulkan  bahwa  politik  identitas  yang  dimainkan  pemerintahan Orde  Baru  untuk  melatenkan  kekuasaannya,  ternyata  tidak  berhasil menyelamatkan  kekuasaannya.  Terbukti,  konflik  agama  dalam  skala yang  besar  terjadi  pada  akhir  era  Orde  Baru.    Politik  agama  yang dimainkan  Orde  Baru  tersebut  ternyata  berdampak  luas  hingga  era reformasi. Konflik dengan skala besar yang mengancam integrasi bangsa terus  berlanjut  pada  awal  era  Reformasi.  Pemerintah  sepatutnya mewaspadai usaha-usaha politisasi agama, sebab sikap diam pemerintah akan  berdampak  pada  terjadinya  disintegrasi  bangsa.  Politik  identitas Orde  Baru  harus  dibayar  mahal  dengan  konflik-konflik  berkepanjangan di  awal  era  Reformasi,  dan  hal  itu  mestinya  menjadi  alarm  bagi pemerintah  dan  semua  elemen  bangsa  supaya  tidak  mencoba-coba memainkan politik identitas.