## COVID- 19 dan Potensi Konflik Sosial

## Putu Agung Nara Indra Prima Satya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, naraindra.prima@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Penyebaran  wabah  COVID-19  membuka  peluang  pada  munculnya  konflik-konflik  di  masyarakat.  Konflik  ini bersifat  horizontal  maupun vertikal. Penyebaran  wabah  COVID-19 ini  telah  memukul  kondisi  ekonomi  sebagian warga. Hal tersebut kemudian menjalar sehingga menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Tulisan ini  membahas  tentang  potensi  konflik  akibat  COVID-19  dengan  pendekatan  studi  konflik  dan  perdamaian  yang dipadukan  dengan  pendekatan  struktural.  Salah  satu  argument  utama  dari  tulisan  ini  adalah  ketakutan  atas munculnya  konflik  berakar  dari  ketidaktahuan  atas  unsur-unsur  yang  menjadi  pra-kondisi  atas  situasi  konflik tersebut. Konflik, selanjutnya, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkelindan satu sama lain.
Kata Kunci : COVID-19, kekerasan, konflik sosial, struktur sosial.
Pandemi  COVID-19  kini  tidak  lagi menjadi  masalah  di  ranah  medis  semata. Semakin  luasnya  penyebaran  dan  tingkat fatalitas dari penyakit tersebut membuat negara- negara  di  dunia  berpacu  dengan  waktu  dan ketidaksiapan mereka untuk segera menemukan solusi yang tepat. Beberapa metode yang dicoba oleh  banyak  negara  terdampak  COVID-19 adalah karantina wilayah ( lockdown ) dan social distancing.
Pelaksanaan  metode lockdown dan social distancing di satu sisi dapat menekan laju penyebaran  virus  seperti  yang  dialami  oleh China dan Korea Selatan. Namun, kebijakan ini juga  menyimpan  konsekuensi  yang  tidak  kalah menyakitkan.  Kedua  metode  tersebut dapat mematikan  ekonomi  di  wilayah-wilayah  yang menerapkan  kebijakan  ini.  Akhirnya,  jika  tidak dikelola  dengan  persiapan  yang  memadai, kebijakan  ini  berpotensi  menyulut  timbulnya konflik sosial.
Di  India,  polisi  di  negara  tersebut menjadi sorotan karena menggunakan kekerasan  untuk  menghalau  warga  yang  tidak patuh  terhadap  peraturan lockdown. Padahal,
aturan yang berlaku di India hanya membolehkan  polisi  untuk  menahan  mereka yang  tidak  patuh  dan  bukan  memukulinya. (Mukhopadhyay 2020).
Kejadian  yang  berbeda  terjadi  di Kolombia.  Tercatat  sejumlah  23  orang  tewas dan  83  lainnya  luka-luka  akibat  kerusuhan  di penjara  Lo  Modelo.  Kerusuhan  itu  dipicu  oleh kepanikan para narapidana yang berusaha kabur akibat  isu  penyebaran  virus  di  dalam  penjara. (Vera 2020)
Peristiwa  yang  lebih  miris  lagi  justru terjadi di negara kita. Tercatat setidaknya di tiga daerah:  Gowa,  Banyumas  dan  Semarang,  telah terjadi  penolakan  terhadap  pemakaman  jenazah pasien  dan  paramedis  yang  wafat  akibat COVID-19.  Penolakan  ini  terjadi  karena kekhawatiran  bahwa  jenazah  tersebut  bisa menularkan  virus  COVID-19  ke  warga  di sekitar pemakaman (Azanella 2020).
Beragam  peristiwa  yang  dipaparkan  di atas  menunjukkan  bahwa  pandemi  COVID-19 ini  telah  menular  ke  ‘tubuh’  sosial  masyarakat. Ia  masuk,  berkembang  biak  dan  akhirnya memicu munculnya konflik-konflik di masyarakat,  baik  yang  terjadi  secara  horizontal
(di  antara  sesama  masyarakat)  maupun  vertikal (antara pemerintah dengan masyarakat).
Permasalahan  yang  akan  dibahas  di  dalam tulisan  ini  adalah:  apakah  dampak-dampak sosial  dan  ekonomi  yang  muncul  setelah merebaknya  wabah  COVID-19  menimbulkan potensi  konflik  yang  signifikan?  Jika  iya,  apa yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat?
Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  akan ditelisik  menggunakan  pendekatan  struktural ekonomi. Dampak dari
COVID-19 menyebabkan kerentanan ekonomi bagi sebagian  besar  penduduk  dunia,  khususnya mereka  yang  memiliki  tingkat pendapatan  yang rendah.  Pada  akhirnya,  hal  tersebut  berdampak kepada penurunan kelas sosial dalam masyarakat  secara  masif.  COVID-19  tidak hanya  menimbulkan  korban  jiwa  semata,  tetapi juga melahirkan orang-orang miskin baru.
ILO  memperkirakan  bahwa  COVID-19 akan  merampas  penghidupan  dari  195  juta pekerja  penuh-waktu  di  seluruh  dunia  (ILO 2020). Kondisi ini bahkan melebihi dampak dari Krisis  Ekonomi  Global  2008.  Selanjutnya,  data dari  ILO  juga  menunjukkan  bahwa  81  %  atau empat  dari  5  pekerja  di  seluruh  dunia mengalami dampak dari penutupan tempat kerja baik secara parsial maupun penuh. Bahkan, ILO juga  mencatat  sebanyak  2  miliar  penduduk dunia yang bergerak di sektor ekonomi informal akan  menjadi  pihak  yang  paling  terdampak mengingat  ketiadaan  jaring  pengaman  sosial yang dapat menyelamatkan bisnis merek.
Lembaga  riset  dari  United  Nations University-WIDER memperkirakan bahwa COVID-19 dapat mengakibatkan angka kemiskinan  global  hingga  mencapai  500  juta orang  di  seluruh  penjuru  dunia  atau  sekitar  8% dari  total  populasi  umat  manusia.  (Andy Sumner  2020).  Data  yang  dikumpulkan  oleh lembaga  tersebut  menunjukkan  bahwa  saat  ini adalah  pertama  kalinya  angka  kemiskinan
global  meningkat  pesat  dalam  kurun  waktu  30 tahun terakhir.
Beralih ke Indonesia, Menteri Keuangan  Sri Mulyani   mencatat  bahwa  wabah COVID-19  dapat  mengakibatkan  hingga  3.78 juta  orang  jatuh  ke  dalam  kemiskinan  dan  5,2 juta  orang  kehilangan  pekerjaan.  (Gorbiano 2020) Dalam skenario yang lebih ‘optimis’,  Sri Mulyani memperkirakan terdapat 1,1 juta orang yang jatuh dalam kemiskinan sementara 2.9 juta orang kehilangan pekerjaan.
Penurunan  pendapatan  dari unsur-unsur masyarakat  tersebut  akan  menciptakan  lapisan masyarakat  yang  sangat  rentan  terkena  dampak COVID-19,  baik  secara  medis,  ekonomi, maupun  sosial.  Mereka  yang  tergolong  dalam ekonomi  lemah  –  berbeda  dengan  para  pekerja kerah  putih  –  tidak  mampu  sepenuhnya menjalankan social  distancing karena  harus terus  bekerja.  Akhirnya,  mereka  menjadi  pihak yang  paling  berpotensi  terpapar  virus.  Di  sisi lain,  pemerintah  pun  terkesan  kalang  kabut dalam  mempersiapkan  program  pengaman sosial  ( social  net )  yang  memadai  untuk  warga dengan  ekonomi  rawan.  Jika  situasi  ini  terus berlangsung,  kemungkinan  rasa  frustrasi  dari masyarakat akan terakumulasi menjadi kekecewaan  ( grievance )  yang  dapat  meledak menjadi konflik sosial.

## Kekerasan sebagai respons atas krisis
Apakah rasa frustrasi dalam masyarakat akan  selalu  berujung  kepada  munculnya kekerasan?  Jawabannya  tentu  saja  tidak. Kekerasan—khususnya yang bersifat komunal – hanya  terjadi  jika  beberapa  prasyaratnya terpenuhi.
Johan  Galtung  berpendapat  bahwa kekerasan  hanya  akan  terjadi  dalam  konteks munculnya  kebutuhan  dasar  yang  tidak  dapat
bisa  dihindari  pemenuhannya 1 .  Hal  inilah  yang harus  diperhatikan  khususnya  oleh  pemerintah. Pemenuhan  hak  dasar  warga  negara,  entah  itu menyangkut sandang-pangan-papan, hak ekonomi  atau  hak  mendapatkan  pekerjaan  serta jaminan  kesehatan,  merupakan  inti  dari  upaya menghindari kekerasan atau kerusuhan.
Permasalahan  pemenuhan  kebutuhan dasar merupakan pemantik utama yang mendorong  orang  untuk  protes  dan  melakukan kekerasan.  Ted  Robert  Gurr  menjelaskan fenomena  tersebut  dalam  konsep relative deprivation. Secara  sederhana,  konsep  ini menjelaskan  bahwa  masyarakat  menganggap bahwa  mereka  memiliki  hak-hak  dasar  yang melekat  pada  dirinya.  Di  sisi  lain,  secara de facto, mereka tidak bisa memenuhi keseluruhan hak-hak  tersebut  karena  dihalangi  oleh  struktur sosial  yang  ada  dalam  dirinya.  Kesenjangan yang  terjadi  antara  keduanya,  atau  ketika “harapan”  tidak  sesuai  dengan  “kenyataan”, akan  membuka  kesempatan  bagi  munculnya ketidakpuasan serta protes (Gurr 1971).
Terkait  kondisi  tersebut,  Johan  Galtung menawarkan konsep konflik struktural ( structural  conflict )  dalam  melihat  hubungan antara  kekerasan  dengan  kelas  sosial  dalam masyarakat. Konflik struktural diartikan sebagai situasi  pertentangan  antara  kelas  sosial  atas yang  ingin  mempertahankan  posisi  mereka melawan  kelas  bawah  yang  menolak  untuk selamanya  berada  dalam  posisi  tersebut. 2 Kelas bawah  pada  akhirnya  akan  melihat  situasi  yang mereka  hadapi  sekarang  sebagai  sebuah ketidakadilan  ( injustice )  sehingga  mereka  harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya.
1 “ Will frustration always lead to aggression, violence? In a deep con fl ict, with basic needs as irrepressible goals, aggression is likely .” (Galtung 2007) 2 “ This holds particularly for structural con fl icts, built into the social structure, between those high up who want status quo and those lower down who do or do not reconcile themselves to their fate: the dangerous classes”. ( Ibid, op.cit).
Di  sisi  lain,  kondisi  ketidaksetaraan tidak akan otomatis berujung kepada kekerasan. Satu faktor dominan yang berperan besar dalam mendorong  ketidakadilan  menjadi  kekerasan adalah  faktor  eksklusi  dari  struktur  kekuasaan negara  (Galtung  2007).  Artinya,  jika  negara memang  sengaja  memangkas  akses  bagi sebagian  unsur  masyarakat,  maka  hal  inilah yang  akan  memicu  kekerasan  fisik  ( direct violence )  sebagai  bentuk  perlawanan  balik  dari ketidakadilan negara. Potensi kekerasan selanjutnya  makin besar  jika  faktor  eksklusi  ini berpadu  dengan  “budaya  kekerasan”  ( cultural violence )  yaitu  ketika  masyarakat  terbiasa memakai  kekerasan  sebagai  solusi  atas  suatu permasalahan.
Ketika pemerintah memperlihatkan gelagat  untuk  mengistimewakan  satu  unsur masyarakat dan pada saat yang sama meminggirkan  unsur  masyarakat  yang  lain, maka  mereka  akan  dianggap  sebagai  ancaman. Pemerintah  akan  dianggap  sebagai  aktor  yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dari mereka  yang  dipinggirkan.  Dalam  situasi  yang paling ekstrim, pemerintah bisa dituduh sebagai alat  dari  kelas  atas  untuk  mengeksploitasi  kelas bawah.

## Arah menuju New Normal?
Situasi  karantina  yang  menjadi  dampak atas  menyebarnya  COVID-19  menyebabkan ikatan  sosial  pada  masyarakat  dunia  menjadi renggang.  Kebijakan lockdown menggunakan prinsip distancing nyatanya  tidak  hanya membuat  masyarakat  menjauh  secara  fisik, tetapi  juga  sosial.  Masyarakat  tanpa  sadar  telah terjebak  ke  dalam  jarak  fisik  maupun  sosial yang sangat signifikan.
Ke  depannya,  jarak  sosial  dan  fisik yang  melebar  ini  dipercaya  akan  menjadi sesuatu  yang  normal.  Kondisi  manusia  ketika wabah  COVID-19  ini  selesai  akan  semakin
menegaskan  fungsi  teknologi  dalam  menjadi perantara  interaksi  manusia.  Interaksi  manusia secara  langsung  selanjutnya  akan  digantikan oleh  interaksi  tidak  langsung.  Hal  ini  berpadu dengan hadirnya tantangan-tantangan peradaban yang  baru,  mulai  dari  ancaman  pengawasan pemerintah via teknologi, meningkatnya kontrol pemerintah atas privasi publik, hingga fenomena  hilangnya  solidaritas  global  dalam menghadapi ancaman darurat. (Harari 2020).
Jarak sosial yang melebar di masyarakat kemudian memunculkan isu tentang munculnya “ new  normal ”  (Naughton  2020).    Kondisi tersebut  dianggap  sebagai  miniatur  pola interaksi  masyarakat  di  masa  depan.  Sebagai akibatnya,  muncul  kekhawatiran  bahwa  kondisi “ new  normal ”  ini  akan  membawa  kita  pada kepada bentuk-bentuk konflik baru.
Kita  pada  dasarnya  tidak  perlu  terlalu takut  akan  konflik  di masyarakat.  Konflik  pada dasarnya  pasti  akan  terjadi  di  dalam  interaksi masyarakat.  Selama  masyarakat  berhubungan satu  sama  lain,  niscaya  konflik  akan  selalu  ada di  dalamnya.  Terkait  hal  itu,  Anthony Oberschall menyatakan bahwa konflik merupakan hasil dari ”… purposeful interaction among  two  or  more  parties  in  a  competitive setting ”  (Oberschall  1978).  Dalam  konteks  ini, konflik  akan  muncul  ketika  terdapat  suatu interaksi di mana terjadi ketidakselarasan tujuan di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dan manusia hampir selalu memiliki ketidakselarasan  tujuan  dengan  orang  lain karena  pada  dasarnya  setiap  manusia  memang unik dan berbeda.
Di sisi lain, konflik pun memiliki fungsi yang  positif  di  dalam  masyarakat.  Konflik membuat  masyarakat  selalu  bergerak  untuk mengatasi  stagnasi  di  dalam  struktur  sosialnya. Akhirnya,  konflik  dapat  diarahkan  untuk mencapai  terobosan-terobosan  baru  di  dalam cara manusia mengorganisasi kehidupan sosialnya.
Lewis  Coser  berpendapat  bahwa  konflik dapat  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial yang konstruktif. Ia menggarisbawahi bahwa:
“ Conflict  within  and  between groups  in  a  society  can  prevent accommodations  and  habitual relations from progressively impoverishing creativity.” (Coser, Social  Conflict  and  the  Theory  of Social Change 1957) Dalam ancaman stagnasi yang melingkupi  sebuah  sistem  sosial,  konflik mampu meningkatkan kewaspadaan,
pengamatan, kemampuan refleksi, serta memicu penemuan-penemuan baru yang diinisiasi oleh manusia (Dewey 1930). Manusia merupakan  makhluk  hidup  yang  memiliki kemampuan
beradaptasi untuk mempertahankan  kehidupannya  di  tengah berbagai  perubahan.  Kemampuan  adaptasi inilah  yang  akan  diuji  melalui  serangkaian perubahan  sosial  dan  ekspresi  konflik  yang melingkupinya.
Secara  praksis,  konflik  dapat  membuka peluang  bagi  munculnya  norma-norma  dan institusi-institusi  sosial  yang  baru,  khususnya pada  bidang-bidang  yang  terkait  dengan ekonomi  dan  teknologi  (Coser,  Social  Conflict and the Theory of Social Change 1957). Kedua bidang  tersebut  memang  relatif  lebih  dinamis sekaligus  adaptif  dalam  menyikapi  perubahan sosial.  Hal  ini  dapat  kita  saksikan  dalam fenomena  Revolusi  Industri  di  Barat  yang mampu  membuat  sebuah  standar  tata  kelola ekonomi  baru  yang  masih  dipakai  hingga  saat ini—meskipun tidak sepenuhnya egaliter.
Lantas,  apakah new  normal akan membawa  kita  ke  arah  perubahan  sosial  yang drastis?  Coser—dengan  meminjam  pemikiran Marx—menggarisbawahi  bahwa  perubahan yang  terjadi  harus  dibedakan  menjadi  dua: perubahan di  dalam  sistem atau  perubahan
sistem  itu  sendiri .  (Coser,  Social  Conflict  and the  Theory  of  Social  Change  1957)  Dalam konteks  tersebut,  pertanyaan  yang  harus diajukan  adalah:  Apakah  perubahan  yang terjadi  dalam  masyarakat  ini  bersifat  total sehingga  menghasilkan  sistem  sosial  baru? Atau  yang  terjadi  hanyalah  proses  negosiasi ulang  di  dalam  sistem  sosial  ini  sehingga  akan tercipta  titik  kesetimbangan  ( equilibrium )  yang baru?
Terkait  dengan  pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita sejenak melihat ke arah yang lebih  optimis.  Korea  Selatan  merupakan  salah satu  negara  yang  paling  berhasil  di  dalam penanganan COVID-19 di seluruh dunia. Kunci dari  keberhasilan  Korea  Selatan  terletak  pada respons  yang  sangat  cepat  dan  simultan  dari pemerintah  dengan  memberlakukan  tes  massal serta  isolasi  terhadap  wilayah  terdampak. Seluruh  daerah  dan  rumah  sakit  di  Korea Selatan  juga  serempak  membuka  diri  mereka terhadap pasien COVID-19 yang datang—tentu saja  dengan  persiapan  yang memadai  (Fleming 2020) .
Salah satu kunci dari respons yang tepat dari  Korea  Selatan  adalah  antara  pemerintah dan warganya telah memiliki tingkat kepercayaan  satu  sama  lain  yang  sangat tinggi. Pemerintah  Korea  Selatan  percaya  bahwa warganya  akan  bersikap  kooperatif  terhadap imbauan-imbauan  mereka.  Di  sisi  lain,  warga Korea  Selatan  pun  percaya  jika  pemerintahnya akan menangani kasus mereka dengan baik.
Munculnya  tingkat  kepercayaan  yang tinggi  dari  warga  Korea  Selatan  terhadap pemerintahnya  juga  bersumber  dari  fakta bahwa mereka berhasil mempertahankan kondisi ekonomi negara dengan baik.
Pemerintah  Korea  Selatan  berhasil  untuk  tetap memenuhi  kebutuhan  dasar  warganya  tanpa terkecuali.  Hasilnya,  nyaris  tidak  ada  warga Korea  Selatan  yang  mengalami  penurunan tingkat ekonomi yang drastis seperti di negara- negara lainnya.
Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap  pemerintah  menyebabkan  warga Korea  Selatan  yang  mengidap  COVID-19 secara  sukarela  datang  ke  rumah  sakit  untuk mendapatkan  perawatan.  Gereja-gereja  dan pusat-pusat  bisnis  di  wilayah  terdampak  pun secara  sukarela  menghentikan  aktivitasnya bahkan  sebelum  diminta  oleh  pemerintah.  (Jo 2020)
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  Korea  Selatan  tidak  muncul  begitu saja.  Hal  ini  bersumber  dari  kepanikan  massal yang  terjadi  ketika  virus  MERS  merebak  pada 2015  lalu.  Saat  itu,  pemerintah  Korea  Selatan merahasiakan  penyebaran  penyakit  untuk menghindari kepanikan warga. Hal yang terjadi justru  warga  menjadi  panik  dan  tidak  berani keluar  rumah  karena  takut  terpapar  virus tersebut  ( Ibid, op.cit).  Kepanikan  justru  terjadi karena  ketidaktahuan  dan  tidak  transparannya pemerintah dalam bertindak.

## Penutup
Merebaknya  pandemi  COVID-19  di seluruh penjuru dunia memperlihatkan potensi- potensi  konflik  sosial  khususnya  di  negara- negara  yang  tidak  dapat  merespons  situasi  ini dengan  tepat.  Negara-negara  ini  mengalami guncangan  di  dalam  sistem  sosialnya,  sebagian besar  merupakan  imbas  dari  guncangan ekonomi akibat pemberlakuan kebijakan karantina dan social distancing. Situasi pandemi COVID-19
membutuhkan peran aktif negara sebagai pihak yang memiliki sumber daya untuk memberikan jaminan  sosial  bagi  warga  negaranya.  Dalam situasi  ini,  negara  idealnya  berperan  sebagai jangkar  yang  mampu  menjaga  kesetimbangan ( equilibrium )  sistem  sosial  di  wilayahnya melalui tindakan-tindakan yang memadai untuk menegakkan  ketertiban  sekaligus  menjaga penghidupan masyarakatnya.
Fenomena  yang  terjadi  di  Korea Selatan menunjukkan bahwa pandemi COVID- 19  ini—setidaknya  di  level  negara—tidak selalu  menjadi  pintu  masuk  menuju  perubahan mendasar  dalam  sistem  sosial  masyarakat. Korea Selatan adalah contoh bagaimana sistem di  negara  tersebut  beradaptasi  secara  cepat sehingga  tidak  sampai  menimbulkan  konflik sosial  yang  destruktif.  Di  sisi  lain,  kita  masih harus  menunggu  apakah  sistem  internasional yang  ada  saat  ini  mampu  beradaptasi  seperti Korea  Selatan  dalam  menghadapi  disrupsi sebesar pandemi COVID-19 ini.
Kondisi  “ new  normal ”  mungkin  saja akan  terjadi  setelah  wabah  COVID-19  ini mereda.  Tetapi  kita  tidak  perlu  terlalu  takut akan  situasi  yang  ada  di  hadapan  kita. Meskipun  kondisi  dunia  pasca  wabah  COVID- 19  diliputi  berbagai  ketidakpastian  dan  potensi konflik,  tetapi  manusia  dapat  mengatasinya dengan rasa saling percaya satu sama lain. Dan kepercayaan  itu  berakar  dari  transparansi informasi  yang  menjadi  modal  utama  kita dalam menghadapi ketidakpastian.

## Bibliography
Andy Sumner, Eduardo Ortiz-Juarez, Chris Hoy. 2020. UNU-WIDER. April 8. Accessed April 25, 2020. https://www.wider.unu.edu/news/press- release-covid-19-fallout-could-push- half-billion-people-poverty-developing- countries.
Azanella, Lutfia Ayu. 2020. Kompas.com. April 13. Accessed April 24, 2020. https://www.kompas.com/tren/read/202 0/04/13/110821765/penolakan-jenazah- pasien-covid-19-mengapa-bisa- terjadi?page=all.
Coser, Lewis. 1957. "Social Conflict and the Theory of Social Change." The British Journal of Sociology 197 - 207.
http://www.jstor.org/page/info/about/po licies/terms.jsp.
—. 1956. The Function of Social Conflict .
London: Routledge and Kegan Paul.
Dewey, John. 1930. Human Nature and Conduct. New York: The Modern Library .
Fleming, Sean. 2020. World Economic Forum. March 31. Accessed April 25, 2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/ 03/south-korea-covid-19-containment- testing/.
Galtung, Charles Webel and Johan. 2007.
Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge.
Gorbiano, Marchio Irfan. 2020. The Jakarta Post. April 14. Accessed April 25, 2020. https://www.thejakartapost.com/news/2
020/04/14/up-to-9-million-people-to- fall-into-poverty-unemployment-as- covid-19-hits-sri-mulyani.html.
Gurr, Ted Robert. 1971. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.
Harari, Yuval Noah. 2020. Financial Times. March 20. Accessed April 25, 2020. https://www.ft.com/content/19d90308- 6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
Hutchinson, Bill. 2020. 'We disagree': Medical professionals counter coronavirus lockdown protesters. April 24.
Accessed April 24, 2020. https://abcnews.go.com/US/disagree- medical-professionals-counter- coronavirus-lockdown- protesters/story?id=70293830.
ILO. 2020. ILO.org. April 7. Accessed April 25, 2020. https://www.ilo.org/global/about- the- ilo/newsroom/news/WCMS_740893/la ng--en/index.htm.
Jo, Eun A. 2020. The Diplomat. March 30. Accessed April 25, 2020. https://thediplomat.com/2020/03/a- democratic-response-to-coronavirus- lessons-from-south-korea/.
Mukhopadhyay, Ankita. 2020. DW.com. March 28. Accessed April 24, 2020. https://www.dw.com/en/india-police- under-fire-for-using-violence-to- enforce-coronavirus-lockdown/a- 52946717.
Naughton, John. 2020. The Guardian. April 18. Accessed April 25, 2020. https://www.theguardian.com/comment isfree/2020/apr/18/when-covid-19-has- done-with-us-what-will-be-the-new- normal.
Oberschall, Anthony. 1978. "Theories of Social Conflict." Annual Review of Sociology (4): 291 -315 .
Qiblawi, Rob Picheta & Tamara. 2020. CNN.com. March 26. Accessed April 24, 2020. https://edition.cnn.com/2020/03/25/mid dleeast/jordan-lockdown-coronavirus- intl/index.html.
Vera, Amir. 2020. CNN.com. March 28. Accessed April 24, 2020. https://edition.cnn.com/2020/03/23/ame ricas/colombia-prison-riots/index.html.