## PERKEMBANGAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEOAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL MENGGANTIKAN

## HUKUM WARISAN KOLONIAL
Acep Rohendi Universitas BSI Bandung Email : arohendi1209@gmail.com

## ABSTRACT
Law  No.  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies  (UUPT)  revokes  Law Number  1  Year  1995  concerning  Limited  Liability  Companies  (UUPTL).  This  UUPTL replaces the provisions of a limited liability company inherited from the Dutch East Indies contained  in  the  Commercial  Code  (KUHD)  stipulated  in  the  Third  Section  concerning Limited  Liability  Companies  starting  from  Article  36  to  Article  56  KUHD.  The shareholders  who  are  regulated  in  the  UUPTL  and  the  KHUD  are  not  personally responsible  for  the  agreements  made  on  behalf  of  the  Company  and  are  also  not responsible  for  the  Company's  losses  in excess  of  the  value  of  the  shares  they  have.  The KUHD also states that shareholders are not responsible for more than the full amount of their  shares.  Its  development  after  being  determined  by  the  Company  Law  in  2007,  the responsibility  of  the  shareholders  is  not  absolutely  valid.  The  liability  is  unlimited  and personal responsibility is fully imposed on the shareholders of the limited company in the 2007  Company  Law.  If  the  shareholders  of  a  limited  company  violate  or  fulfill  the elements  stipulated  in  Article  3  paragraph  (2)  of  the  Company  Law,  or  known  as  the Piercing  The  Corporate  Veil  principle  (disclosure  of  the  company's  veil).  This development  is  a  sanction  to  shareholders  of  a  limited  liability  company,  which  in  the previous provision was unknown.
Keywords  :  Responsibility  of  shareholders,  limited  liability  companies  the  Piercing  The Corporate Veil,

## I. PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  hukum  nasional  dilakukan  diantaranya  dengan  membentuk peraturan  perundang-undangan  yang  menampung  aspirasi  masyarakatnya,  berintikan keadilan  dan  kebenaran  yang  mengabdi  kepada  kepentingan  rakyat  dan  bangsa  yang tentunya  dibuat  dan  dilaksanakan  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 1 . Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  dalam  makalah  ini  disebut  perseroan)  sebagai  salah  satu pilar  pembangunan  perekonomian  nasional  perlu  diberikan  landasan  hukum  yang  kuat
1 Sujud Margono, Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan atas UU Perseroan Terbatas , Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 22.
untuk  memacu  pembangunan  nasional  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan asas  kekeluargaan,  dengan  tetap  memunculkan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  berusaha. Sejalan  dengan  kebijakan  dasar  tersebut,  Pemerintah  telah  mengundangkan  UU  No.40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  dalam  makalah  ini  disebut  UUPT) menggantikan  UU  No.1  Tahun  1995  Tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  dalam makalah  ini  disebut  UUPTL)  yang  sebelumnya  menggantikan  ketentuan  Bagian  Ketiga Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  diatur  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  56  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya dalam makalah ini disebut KUHD).
Baik  UUPTL  maupun  UUPT  memulai  Ketentuan  Umum  dengan  beberapa pengertian  penting  yang  berkaitan  dengan  perseroan.  Hal  ini  berlainan  dengan  ketentuan Perseroan  dalam  KUHD  yang  tidak  mengaturnya 2 .  Perbedaan  pengertian  pada  kedua undang-undang  tersebut  yaitu  pada  UUPT  disebutkan  bahwa  Perseroan  adalah  badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya 3 , sedangkan pada UUPTL disebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini  serta  peraturan  pelaksanaannya 4 .  Pada  UUPT  terdapat  penambahan  kata  yang menegaskan  bahwa  Perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal, sedangkan pada UUPTL hanya disebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum saja.
Perseroan  merupakan  subjek  hukum  yang  berstatus  badan  hukum  dengan  ciri utama adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham.  Dengan  demikian,  para  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  juga  tidak  bertanggung  jawab atas kerugian  Perseroan  melebihi  nilai  saham  yang  dimasukannya 5 . Pada  KUHD  juga disebutkan  bahwa  para  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  untuk  lebih  daripada jumlah penuh andilnya 6 .
2 Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang (WvK, UU No.1 Tahun 1995, UU No.40 tahun 2007) Jilid 1 , Alumni, Bandung, 2008, hlm. 18.
3 Pasal 1 angka 1 UUPT.
4 Pasal 1 angka 1 UUPTL.
5 Pasal 3 ayat (1) UUPT.
6 Pasal 40 ayat (2) KUHD.
Namun tanggung jawab tersebut tidak berlaku mutlak. Para pemegang saham dapat bertanggung jawab tidak terbatas atau bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya apabila  memenuhi  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  UUPT  yang  dikenal dengan  prinsip Piercing  The  Corporate Veil atau  penyingkapan  tabir  perusahaan sebagai sanksi kepada pemegang saham yang sebelumnya tidak diatur dalam ketentuan KUHD 7 .
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas?
2. Bagaimana penerapan prinsip Piercing The Corporate Veil menurut UUPT?

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  menggunakan  Penelitian Hukum, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum  normatif,  yang  merupakan  penelitian  hukum  yang  doktrinal  biasanya  hanya dipergunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja,  seperti  peraturan-peraturan  perundang- undangan,  dan  pendapat-pendapat  para  ahli  hukum  terkemuka  sedangkan  analisa  yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif / yuridis normatif.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas
Perseroan  (disebut  juga Naamloze  Vennootschaap (NV)  dalam  bahasa  Belanda), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham,  yang  pemiliknya  memiliki  bagian  sebanyak  saham  yang  dimilikinya. Karena  modalnya  terdiri  dari  saham-saham  yang  dapat  diperjualbelikan,  perubahan kepemilikan  perusahaan  dapat  dilakukan  tanpa  perlu  membubarkan  perusahaan 8 .  Di Indonesia,  pengaturan  tentang  Perseroan  diatur  dalam  Undang-  Undang  No.40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  menggantikan  Undang-  undang  No.1  Tahun 1995 (UUPTL)  yang  sebelumnya mencabut ketentuan pasal 36- pasal 56  KUHD  tentang Perseroan  Terbatas  dan  berikut  segala  perubahan  terakhir  dengan  Undang-  Undang  No.4
7 Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, Op. Cit. , hlm. 29-30.
8 Munir Fuadi, Perseroan Terbatas- Paradigma Baru , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.
Tahun 1971 dan Stb . No.569 jo . No.717 Tahun 1939 Tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.
Dalam  Pasal  1  angka  1  UUPT  disebutkan  bahwa  Perseroan  adalah  badan  hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-  Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya. Dari  pengertian  tersebut,  diketahui  bahwa  unsur-  unsur  dari  Perseroan  adalah  sebagai berikut:
a. badan hukum,
b. persekutuan modal,
c. didirikan berdasarkan perjanjian,
d. melakukan kegiatan usaha,
e. modal dasar terbagi dalam saham, dan
f. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT.
Terdapat  perbedaan  pengertian  antara  UUPT  dan  UUPTL.  Pada  UUPT  terdapat penambahan  kata  yang  menegaskan  bahwa  Perseroan  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  sedangkan  pada  UUPTL  hanya  disebutkan  bahwa Perseroan adalah badan hukum saja.
Perseroan merupakan legal entity , yaitu badan hukum mandiri yang memiliki sifat dan  ciri  kualitas  yang  berbeda  dari  bentuk  usaha  lain,  yang  dikenal  dengan  karakteristik suatu Perseroan, yaitu 9 :
1) sebagai asosiasi modal,
2) kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham,
3) pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  terbatas  ( limited  liability ),  yaitu bertanggung  jawab  hanya  pada apa  yang  disetorkan  dan tidak  bertanggung  jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.
4) adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus atau Direksi,
5) memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
Dimaksud  dengan  persekutuan  modal  adalah  persekutuan  yang  mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak- banyaknya dengan cara menjual saham. Sebagai kebalikan
9 I. G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan , Megapoin, Jakarta, 2007, hlm. 143.
dari persekutuan modal adalah persekutuan orang, yaitu persekutuan yang mengutamakan kualitas  sekutunya.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  para  anggota  dari  persekutuan  orang sangat erat 10 .
Modal  suatu  Perseroan  sebagaimana  persekutuan  modal  terdiri  atas  tiga  macam, yaitu  modal  dasar,  modal  yang  ditempatkan  dan  modal  yang  disetorkan.  Adapun  yang dibagi  atas  saham  adalah  modal  dasar  yang  disebutkan  dalam  anggaran  dasar.  Modal ditempatkan  adalah  modal  yang  dijanjikan  oleh  para  pendiri,  sedangkan  modal  yang disetorkan  adalah  modal  yang  sudah  konkret  ada  dalam  Perseroan 11 .  Modal  dasar perseroan  paling  sedikit  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) 12 ,  sedangkan  modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan harus disetor  penuh 13 .  Saham  merupakan  tanda  penyertaan  modal  seseorang  atau  pihak  (badan usaha) dalam suatu perseroan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki  klaim  atas  pendapatan  perseroan,  klaim  atas  asset  perseroan,  dan  berhak  hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam makalah ini disebut RUPS) 14 .
Saham  merupakan  benda  bergerak  dan  memberikan  hak  kepemilikan  kepada pemegangnya 15 .  Sehingga  setiap  pemegang  saham  berhak  mengajukan  gugatan  kepada perseroan ke pengadilan negeri, tempat dimana perseron itu berkedudukan. Hal ini terjadi jika pemegang saham merasa dirugikan oleh perseroan.
Setiap  pemegang  saham  berhak  meminta  kepada  perseroan  agar  sahamnya  dibeli dengan  harga  yang  wajar  jika  pemegang  saham  yang  bersangkutan  tidak  menyetujui tindakan perseroan yang dinilai merugikan pemegang saham itu sendiri maupun perseroan, yang berupa 16 :
a) perubahan anggaran dasar,
b) penjualan,  penjaminan,  pertukaran  sebagian  besar  atau  seluruh  kekayaan perseroan, atau
c) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.
Jika saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham  oleh  perseroan,  perseroan  wajib  mengusahakan  agar  sisa  saham  dibeli  oleh  pihak
10 Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, Op. Cit. , hlm. 15.
11 Sujud Margono, Op. Cit. , hlm. 41.
12 Pasal 32 ayat (1) UUPT.
13 Pasal 33 ayat (1) UUPT.
14 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham,Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas(PT) , Visimedia, 2009 ,hlm. 59.
15 Ibid ., hlm. 17.
16 Ibid ., hlm. 18.
lain. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Setiap saham  memberikan  kepada  pemiliknya  hak  yang  tidak  dapat  dibagi  kepada  orang  lain. Namun  jika  terdapat  satu  lembar  saham  dimiliki    oleh  beberapa  orang,  hak  yang  timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang wakil 17 .
Pendirian  Perseroan  diatur  dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  30  UUPT  dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Pembuatan Akta Pendirian
Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan  bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Untuk mendirikan Perseroan, harus membuat akta notaris yang disebut dengan akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan 18 yang sekurang-kurangnya memuat 19 :
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan kewarganegaraan  pendiri  perseroan  atau  nama,  tempat  kedudukan,  dan  alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri  Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum dar pendiri perseroan,
b. Susunan,  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal  dan kewarganegaraan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat,
c. Nama  pemegang  saham  yang  telah  mengambil  bagian  saham,  rincian  jumlah saham,  dan  nilai  nominal  saham  yang  telah  ditempatkan  dan  disetor  pada  saat pendirian.
2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
Akta pendirian yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan  HAM  untuk  mendapatkan  status  sebagai  badan  hukum.  Mekanisme  pengesahan tersebut terdapat pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UUPT.
3. Pendaftaran dan Pengumuman
Setelah  mendapat  pengesahan,  peraturan  dalam  UUPTL  menyebutkan  bahwa  akta pendirian disertai Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan  HAM harus didaftarkan  dalam  Daftar  Perusahaan  ke  Kantor  Pendaftaran  Perusahaan  oleh Direksi 20 ,  tetapi  selanjutnya  sesuai  UUPT,  Daftar  Perseroan  diselenggarakan  oleh
17 Ibid ., hlm.16.
18 Pasal 8 ayat (1) UUPT.
19 Pasal 8 ayat (2) UUPT.
20 Pasal 21 UUPTL
Menteri  Hukum  dan  HAM 21 .  Sedangkan  dalam  UUPTL,  pengumuman  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia  (BNRI)  merupakan  kewajiban  Direksi  Perseroan  yang bersangkutan 22 ,  tetapi  dalam  UUPT  diubah  menjadi  kewenangan/  kewajiban  Menteri Hukum dan HAM 23 .
Konsekuensi  dari  kemandirian  perseroan  yaitu  segala  risiko  yang  timbul  dari perbuatan  perseroan  menjadi  tanggung  jawab  perseroan  itu  sendiri.  Selain  itu,  perseroan harus  mempunyai  harta  kekayaan  sendiri  terlepas  dari  harta  pribadi  para  pemegang saham  dan  atau  orang-orang  yang  menjalankan  perseroan  tersebut.  Sehingga  apabila dalam  melakukan  kegiatannya  terjadi  kerugian  atau  mendapatkan  keuntungan,  maka perbuatan  tersebut  menjadi  beban  dan  atau  keuntungan  perseroan  itu  sendiri. Pengurusan  pada  perseroan  harus  dilakukan  oleh  suatu  organ.  Dalam  Pasal  1  angka  2 UUPT disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
Mengenai RUPS, Pasal 1 angka 3 UUPTL  menyebutkan sebagai organ perseroan yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  perseroan  dan  memegang  segala  wewenang yang  tidak  diserahkan  kepada  Direksi  atau  Komisaris,  sedangkan  dalam  UUPT  tidak disebutkan  RUPS  sebagai  organ  perseroan  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi.  Dengan demikian,  UUPT  melakukan  perubahan  mengenai  kedudukan  RUPS  tersebut.  Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan pandangan yang berkembang mengenai kedudukan RUPS.  Menurut  pandangan  klasik,  ketika  organ,  yaitu  Direksi,  Komisaris  dan  RUPS kedudukannya berjenjang dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut teori  institusional  sebagai  pandangan  mutakhir,  kedudukan  ketiga  organ  tersebut  tidak berjenjang,  kedudukan  setiap  organ  sederajat  dan  tidak  ada  satu  organ  yang  lebih  tinggi dari  organ  yang  lain  (Dengan  demikian,  UUPT  mengubah  pandangan  dari  UUPTL  yang menganut teori klasik menjadi teori institusional) 24 .
Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan,  serta  mewakili  perseroan,  baik  di dalam  maupun  diluar  pengadilan,  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar.  Dewan Komisaris  merupakan  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara
21 Pasal 29 ayat (1) UUPT
22 Pasal 22 ayat (2) UUPTL.
23 Pasal 30 UUPT.
24 Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, Op. Cit. , hlm. 19-20.
umum  dan  atau  khusus  serta  memberikan  nasehat  kepada  direksi  dalam  menjalankan perseroan 25 .
Perseroan dapat dibubarkan dengan alasan sebagai berikut, seperti dalam ketentuan Pasal 142 UUPT:
1. berdasarkan keputusan RUPS,
2. karena jangka waktu berdirinya,
3. berdasarkan penetapan pengadilan,
4. dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan,
5. karena  harta  pailit  perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau
6. karena  dicabutnya  izin  usaha  perseroan  sehingga  mewajibkan  perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara  hukum,  tanggung  jawab  suatu  perusahaan  dapat  dibedakan  ke  dalam  dua kelompok, yaitu:
1. Tanggung jawab hukum dari perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum.
Apabila  suatu  prusahaan  tidak  berbentuk  badan  hukum,  misalnya  perusahaan dalam bentuk firma, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut.  Akan  tetapi,  yang  ada  hanyalah harta  dari  pemilik  perusahannya 26 .  Oleh  karena itu,  secara  hukum  tidak  ada  pemisahan  antara  tanggung  jawab  perusahaan  dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan.
Dengan  demikian,  jika  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  atau  atas  nama perusahaan  dan  terjadi  kerugian  bagi  pihak  ketiga,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemilik perusahaan tersebut disita dan dilelang. Hal tersebut merupakan  konsekuensi  dari  ketentuan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  seluruh  harta
25 Frans Satrio Wicaksono, Op. Cit. , hlm. 6.
26 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.
benda sesorang menjadi tanggungan bagi utang-utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata 27 .
2. Tanggung jawab hukum dari perusahaan yang berbentuk badan hukum.
Bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan  lain-lain,  maka  secara  hukum  pada  prinsipnya  harta  bendanya  terpisah  dari  harta benda  pemiliknya.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  secara  hukum  juga  dipisahkan  dari harta  benda  pribadi  pemilik  perusahaan  yang  berbentuk  badan  hukum  tersebut 28 .  Jadi, misalnya  suatu  perseroan  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  pihak  lain,  maka  yang bertanggung  jawab  adalah  perseroan  tersebut  dan  tanggung  jawabnya  sebatas  pada  harta benda  yang  dimiliki  oleh  perseroan  tersebut.  Harta  benda  pribadi  pemilik  perseroan  atau pemegang  sahamnya  tidak  dapat  disita  atau  digugat  untu  dibebankan  tanggung  jawab perseroan  tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakankan  adanya  tanggung  jawab  terbatas  dari pemilik saham.
Mengenai istilah perseroan terbatas, kata terbatas disebabkan berlakunya tanggung jawab  pemegang  saham  dari  suatu  perseroan.  Dengan  demikian,  yang  terbatas  bukan besarnya  modal  atau  kegiatan  usahanya,  tetapi  menunjukan  adanya  tanggung  jawab terbatas dari pemegang saham yang merupakan ciri khas dari suatu perseroan 29 .

## 3.2. Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil menurut UUPT
Pada  dasarnya  pertanggungjawaban  pemegang  saham  dalam  Perseroan  adalah terbatas,  namun  pertanggungjawaban  tersebut  tidak  berlaku  mutlak.  Hal  tersebut  timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai vihicle untuk maksud- maksud yang menyimpang dari norma hukum. Oleh karena itu, muncul prinsip Piercing The Corporate Veil yang  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  tanggung  jawab  pemegang  saham dalam hal tertentu dapat menjadi tak terbatas 30 .
Prinsip Piercing  The  Corporate  Veil tidak  diatur  dalam  KUHD,  namun  diatur dalam UUPTL dan UUPT. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa suatu badan hukum hanya bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi
27 Idem.
28 Ibid., hlm. 3.
29 Man S. Sastrawidjaja & Rai Mantili, Op. Cit. , hlm. 28.
30 Tri  Widiyono, Direksi  Perseroan  Terbatas  (Bank  dan  Perseroan)  Keberadaan,  Tugas,  Wewenang  dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 30.
dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus ( piercing ) 31 . Prinsip tersebut  sebelumnya  hanya  dikenal  dan  berkembang  dalam  konsep  hukum  perseroan  di negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum Anglo  Saxon atau Common  Law  System , yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia yang dikenal dengan nama  penyingkapan  tabir  perusahaan.  Tabir  yang  disingkap  maksudnya  adalah diterobosnya  pertanggungjawaban  terbatas  dari  pemegang  saham  yang  telah  ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT 32 .
Prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar Perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang timbul dari suatu transaksi dengan pihak ketiga, maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum.
Kriteria  dasar  dan  universal  agar  prinsip  tersebut  secara  hukum  dapat  dijatuhkan adalah sebagai berikut 33 :
1. terjadinya penipuan,
2. didapatkan suatu ketidakadilan,
3. terjadinya suatu penindasan ( oppression ),
4. tidak memenuhi unsur hukum ( illegality ),
5. dominasi pemegang saham yang berlebihan, atau
6. perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.
Dengan demikian, prinsip piercing the corporate veil pada hakekatnya merupakan prinsip  yang  memindahkan  tanggung  jawab  dari  perusahaan  kepada  pemegang  saham, direksi atau dewan komisaris, dan biasanya prinsip tersebut baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan 34 .
Suatu  perseroan  berbeda  dengan  suatu  persekutuan  yang  bukan  merupakan legal entity dan tidak terpisah dari para sekutu yang menjadi anggota dari persekutuan tersebut. Sebagai  suatu legal  entity yang  tepisah  dari  para  pemegang  sahamnya,  perseroan  dalam melakukan  fungsi  hukumnya  bukan  bertindak  sebagai  kuasa  dari  para  pemegang sahamnya,  tetapi  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan  itu  sendiri.  Para  pemegang saham  bukan  merupakan  pihak  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh  perseroan  dengan  pihak
31 Munir Fuady, 2003, Op. Cit ., hlm. 61.
32 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , Alumni, Bandung, 2004, hlm. 152.
33 Munir Fuady, 2002, Op. Cit., hlm. 10.
34 Munir Fuadi, 2003, Op. Cit ., hlm .87.
lain.  Oleh  karena  itu,  pemegang  saham  juga  tidak  berhak  memaksa  pihak  lain  untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut 35 .
Dengan  demikian,  antara  pemegang  saham  dan  perseroan  merupakan  pihak  yang terpisah.  Para  pemegang  saham  tidak  dapat  dituntut  untuk  melunasi  utang  perseroan, walaupun  pemegang  saham  tersebut  adalah  pemilik  perseroan.  Pemegang  saham  hanya bertanggung  jawab  terbatas  pada  saham  yang  dimilikinya.  Dengan  kata  lain,  pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi utang perseroan walaupun hasil penjualan harta kekayaan  perseroan  masih  belum  mencukupi.  Demikian  pula  pihak  ketiga  tidak  dapat menuntut  para  pemegang  saham  untuk  memenuhi  kewajiban  perseroan  apabila  harta kekayaan perseroan tidak mencukupi.
Pada  suatu  badan  hukum  dikenal  prinsip  kemandirian  badan  hukum  yang  artinya setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  hanya  badan  hukum sendiri  yang  bertangung  jawab.  Para  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  kecuali sebatas saham yang dimasukkannya 36 .
Dalam  KUHD  prinsip  tersebut  bersifat  mutlak.  Pasal  40  ayat  (2)  KUHD menyebutkan  bahwa  para  persero  atau  pemegang  saham/andil    tidak  bertanggung  jawab melebihi jumlah penuh saham/andilnya. Namun akan timbul permasalahan jika pendirian perseroan  sebenarnya  merupakan  kedok  usaha  yang  dipakai  pemegang  saham  untuk menghindari kerugian yang timbul akibat keterlibatannya dalam perseroan.
Oleh karena itu, dalam pengaturan perseroan selanjutnya, baik dalam UUPTL yang kemudian  diganti  menjadi  UUPT  yang  menegaskan  bahwa  perseroan  sebagai  suatu persekutuan modal, berkembang prinsip baru mengenai tanggung jawab pemegang saham. Prinsip  tersebut  dikenal  sebagai  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil atau  penyingkapan tabir perusahaan.
Dalam  hukum  Indonesia,  prinsip  kemandirian  badan  hukum  dari  suatu  perseroan diakui  secara  tegas  dalam  UUPT  yang  menyebutkan  bahwa  pemegang  saham  perseroan tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya 37 . Hal  tersebut  berarti  harta  kekayaan  pribadi  para  pemegang  saham  tidak  ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan.
35 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 147-148.
36 Ibid., hlm. 149.
37 Pasal 3 ayat (1) UUPT.
Keterpisahan  tanggung  jawab  hukum  antara  perseroan  dengan  pribadi  pemegang saham  tersebut  lebih  mempertegas  ciri  dari  suatu  perseroan  terbatas,  yaitu  pemegang saham  bertanggung  jawab  secara  terbatas  yang  hanya  bertanggung  jawab  sebesar  nilai saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Akan  tetapi  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  mutlak,  sebab  terdapat  banyak pengecualian dari ketentuan tersebut. Pengecualian tersebut mengisyaratkan bahwa UUPT mengakui  adanya  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil .  Pengecualian  yang  diatur  dalam UUPT yang khususnya dibebankan pada pemegang saham adalah sebagai berikut:
1. Pasal 3 ayat (2) UUPT.
Dalam  ketentuan  tersebut,  UUPT  mengintrodusir  tanggung  jawab  pemegang saham terbatas dalam hal-hal sebagai berikut 38 :
a. Persyaratan  perseroan  sebagai  badan  hukum  belum  atau  tidak  terpenuhi.  Dalam hal ini, pihak pemegang saham sebagai pendiri perseroan yang bertanggung jawab secara  mutlak  sampai  dengan  disahkannya  badan  hukum  perseroan  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM.  Setelah  pengesahan,  tanggung  jawab  tersebut  beralih  pada pihak  direksi  sampai  dengan  pendaftaran  dan  pengumuman.  Setelah  pendaftaran dan  pengumuman,  maka  yang  bertanggung  jawab  hanyalah  perseroan  yang bersangkutan  kecuali  terdapat  alasan  untuk  diterapkannya  prinsip Piercing  The Corporate Veil karena alasan-alasan lain.
b. Pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
c. Pemegang  saham  telibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh perseroan.
d. Pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan  perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Perbuatan-perbuatan  diatas  (kecuali  hurup  a),  pada  dasarnya  merupakn perbuatan  melawan  hukum.  Dengan  adanya  akibat  hukum  demikian,  dituntut pemegang  saham  hati-hati  dan  selalu  beritikad  baik    dalam  menjalankan  peran  dan kedudukannya sebagai pemilik perseroan. Khusus untuk akibat hukum dalam hurup a, yaitu apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, sebenarnya  merupakan  kewenangan  dari  pengurus  atau  pendiri  perseroan  (yang
38 Munir Fuady, 2002, Op. Cit., hlm. 19.
biasanya  diberikan  kuasa  kepada  notaris  untuk  mengurusnya).  Jadi,  bukan  kesalahan pemegang saham kecuali yang bersangkutan sebagai pendiri atau pengurus perseroan tersebut 39 .
Dalam  hal  terjadi  pembauran  antara  kekayaan  perseroan  dengan  kekayaan pribadi, maka pihak pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi, yaitu apabila terbukti  bahwa  pembauran  tersebut  dijadikan  alasan  untuk  mendirikan  perseroan sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.
2. Pasal 7 ayat (6) UUPT.
Pada suatu perseroan, pemegang saham paling sedikit harus berjumlah dua orang. Jumlah  tersebut  sampai  kapanpun  harus  dipertahankan  oleh  perseroan,  kecuali  untuk perseroan dalam hal sebagai berikut 40 :
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau
b. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga penyimpanan  dan  pentelesaian,  dan  lembaga  lain  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Jika perseroan karena hal apapun akhirnya hanya mempunyai satu orang pemegang saham,  maka  dalam  jangka  waktu  enam  bulan  terhitung  sejak  saat  pemegang  saham tersebut  hanya  bejumlah  satu  orang,  pemegang  saham  tersebut  wajib  mengalihkan sebagian  sahamnya  kepada  pihak  lain  atau  perseroan  mengeluarkan  saham  baru  kepada pihak lain 41 . Dalam hal ini UUPT tidak mengatur batas minimal untuk pengalihan saham. Jadi, satu saham saja yang dialihkan kepada pihak lain sudah cukup.
Namun  jika  jangka  waktu  enam  bulan  tersebut  telah  dilampaui,  pemegang  saham masih  berjumlah  satu  oang,  maka  berlaku  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil .  Artinya, yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga bukan hanya perseroan, tetapi juga pribadi pemegang  saham  perseroan  tersebut,  dan  atas  pemohonan  pihak  yang  berkepentingan, pengadilan  negeri  dapat  membubarkan  perseroan  tersebut 42 karena  alasan  adanya  cacat hukum dalam akta pendirian 43 .
39 Man S. Sastrawidjja dan Rai Mantili, Op. Ci.t , hlm.30.
40 Pasal 7 ayat (7) UUPT.
41 Pasal 7 ayat (5) UUPT.
42 Pasal 7 ayat (6) UUPT.
43 Pasal 146 ayat (1) hurup b UUPT.

## IV. PENUTU
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap perkembangan tanggung jawab pemegang saham pada perseoan terbatas sebagai suatu persekutuan modal, maka dapat disimpulkan:
1. Pada  perseroan,  pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  terbatas  hanya  sebesar saham  yang  dimilikinya  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UUPT  yang  sebelumnya menggantikan  Pasal  3  ayat  (1)  UUPTL  dan  Pasal  40  ayat  (2)  KUHD.  Hal  ini  sesuai dengan  pengertian  kata  terbatas  dalam  perseroan  terbatas  yang  menunjukan  adanya tanggung  jawab  terbatas  dari  pemegang  saham  yang  merupakan  ciri  khas  dari  suatu perseroan.
2. Prinsip Piercing The Corporate Veil sebagai perkembangan tanggung jawab pemegang saham  dalam  perseroan, mengatur  tentang  pertanggungjawaban  pemegang  saham secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan  dan  atas  kerugian perseroan  melebihi  saham  yang  dimilikinya  apabila  pemegang  saham  melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6) UUPT.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Frans  Satrio  Wicaksono,  2009, Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham,  Direksi,  dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) , Visimedia, Jakarta.
I. G. Ray Widjaya, 2007, Hukum Perusahaan , Megapoin, Jakarta.
Man  S.  Sastrawidjaja  &  Rai  Mantili,  2008, Perseroan  Terbatas  Menurut  Tiga  Undang- Undang (WvK, UU No.1 Tahun 1995, UU No.40 tahun 2007) Jilid 1 , Alumni, Bandung.
Munir  Fuady,  2002, Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas- Paradigma Baru , Citra Aditya Bakti, Bandung. Rachmadi  Usman,  2004, Dimensi  Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas ,  Alumni, Bandung.
Sujud  Margono,  2008, Hukum  Perusahaan  Indonesia:  Catatan  atas  UU  Perseroan Terbatas , Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
Tri  Widiyono,  2005, Direksi  Perseroan  Terbatas  (Bank  dan  Perseroan)  Keberadaan, Tugas,  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  Berdasarkan  Doktrin  Hukum  dan UUPT , Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.