## PARAMETER PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Naftali Gakur 1 , Hufron 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: naftaligakur@gmail.com , hufron@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary crime) , karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak  pidana  korupsi  sendiri  kebanyakan  di  lakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kedudukan  atau jabatan,  seperti  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara),  Bupati,  Gubernur,  dan  pejabat  pemerintah  lainnya. Dengan  adanya  kedudukan  atau  jabatan  dan  kewenangan  yang  dimiliki  membuat  para  pejabat pemerintah  memiliki  banyak  jalan  dan  kesempatan  untuk  menyalahgunakan  kewenangan  dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan terikat  dan  kewenangan  bebas  (diskresi).  Parameter  untuk  mengetahui  apakah  Tindakan  yang  di lakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu mengunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk kewenangan terikat, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-asas umum yang baik seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas- asas umum penyelagaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); Asas Penyelengaraan Pemerintahan Desa (APPD).
Kata kunci: penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, parameter

## Abstract
Corruption is one of the high-level crimes (ordinary crime), because corruption is not only detrimental to  state  finances,  but  also  harms  the  wider  community.  Corruption  crimes  themselves  are  mostly committed by people who have positions or authorities, such as ASN (State Civil Apparatus), Regents, Governors,  and  other  government  officials.  With  the  position  or  position  and  authority  possessed, government  officials  have  many  ways  and  opportunities  to  abuse  their  authority  in  committing corruption crimes. There are two authorities of government officials, namely bound authority and free authority (discretion). Parameters to find out whether the actions carried out by government officials are  a  form  of  abuse  of  authority  in  corruption  crimes  or  not,  namely  using  laws  and  regulations consisting of laws and regulations consisting of laws, provincial regulations or regency/city regulations, especially for bound authority, while for free authority the parameters are good general principles such as principles of good governance (AAUPB) and general principles others outside the AAUPB; general principles  of  state  governance  (AAPN);  Principles  of  State  Governance  (APPN);  Principles  of  Village Government Management (APPD).
Keywords: abuse of authority, corruption crimes, parameters

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakah Negara Hukum, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. “Ketentuan dalam UUD 1945 adalah suatu pondasi normatif dari penyelenggaraan Negara yang di dasarkan atas
hukum (government  according  to  the  law) ,  tidak  ada  kekuasaan  Negara  atau  penguasa  di Indonesia  yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dari  hukum.  Dengan  demikian,  hukum mempunyai  posisi  atau  kedudukan  “supremasi”  dan  sebagai  “panglima”  dalam Negara” (Hufron  and  Hajjatulloh  2020).  dalam  artian  segala  sesuatu  berdasarkan  atau mengaju  kepada  hukum.  Menurut “ Notohamijoyo  Negara  hukum  adalah  Negara  yang menempatkan  kekuasaan  tertinggi  pada  hukum  bukan  pada  seorang  penguasa absolut ” (Siregar and Munawir 2020).
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum yaitu pertama, hukum terbentuk karena adanya perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu lain atau antar satu kelompok dengan kelompok lain. Karena perbedaan itulah, harus ada satu alat untuk mengatur kepentinngan tersebut agar hak dan kewajiban dapat di capai. Kedua, karena adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok yang di nilai bahwa Tindakan tersebut harus di hukum. “Tindak kejahatan sendiri merupakan salah satu  bentuk  dari  perilaku  yang  menyimpang  yang  keberadaannya  selalu  melekat  pada  diri setiap  individu  masyarakat,  dan  pada  kenyataannya  kejahatan  tidak  dapat  dihilangkan dengan mudah karena kejahatan tersebut hidup dan berkembangan di tenggah masayarakat luas” (Dinyanti 2021). Untuk itulah perlu ada hukum sebagai alat yang dapat membatasi setiap gerak  atau  ruang  lingkup  tindak  kejahatan  dan  juga  untuk  menghukum  setiap  tindak kejahatan  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun  kelompok  masyarakat.  Salah  satu  hukum atau peraturan yang terbentuk yaitu undang-undang tindak pidana korupsi.
kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “corruption” atau menurut Webster Student  Dictionary  adalah  “corruptus”.  Selanjutnya  disebutkan  bahwa  “corruption”  itu berasal dari kata asal “corrumpere”, yaitu kata Latin yang lebih tua. Kemudian Dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti Inggris: (corruption, corrupt); Perancis (corruption), dan Belanda (corruptie/koruptie). Dari istilah korupsi yang berasal dari bahasa  Belanda  ini  kemudian  di  ubah  ke  dalam  bahasa  Indonesia  yaitu  “korupsi” (Ariawan 2015).
“ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak berhubungan dengan nyawa orang, tetapi dari tindakan tersebut dapat merugikan banyak orang. Korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi atau biasa di sebut “extra ordinary crime ” karena tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara melainkan juga merugikan masyarakat secara
tidak  langsung ” (Juandra  and  others  2021). Tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  telah  di  ubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (yang  selanjutnya  dalam penelitian  ini  akan  disebut  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi).  Ada  dua  pasal  yang menjadi inti delik dari undang-undang ini, yaitu pasal 2 dan 3.
Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi mengatakan bahwa: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling alam 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan tujuan mengutungkan diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling alam 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Di Indonesia sendiri kasus korupsi merupakan salah satu kasus yang paling sering dan banyak  terjadi,  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  pemerintah/Negara.  Menurut  data  dari komisi  pemberantasan  korupsi, pejabat  Negara  (Bupati  Atau  Walikota)  yang  terjerat  kasus korupsi sangat banyak. Data ini di ambil dari tahun 2006 sampai tahun 2019 memiliki tingkat kasus  korupsi  yang  sangat  tinggi,  terutama  pada  tahun  2018  kasus  korupsi  pejabat Pemerintah  melonjak  sampai  130  persen  yaitu  dari  13  kasus  pada  tahun  2017  menjadi  30 kasus. Dan menurut data dari komisi pembertasan korupsi yang lain mengenia kasus korupsi yang di lakukan oleh kepala daerah yang di mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sangat banyak.  Berikut  dibawah  ini  adalah  angka  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para  Kepala Daerah:
1. Bupati sebanyak 49 kasus, dengan demikian bupati menduduki peringkat pertama dalam kasus korupsi kepala daerah;
2. Walikota sebanyak 16 kasus, disusul dengan walikota di peringkat ke dua;
3. Guberbur sebanyak 9 kasus;
4. Wakil  Bupati  sebanyak 2  kasus, dengan demikian  yang  paling  sedikit  kasus  nya adalah wakil bupati (sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi).
Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang sudah penulis paparkan di atas, “Hal ini relevan dengan pernyataan seorang sejarawan Inggris yaitu John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), yang menyatakan Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely yang berarti Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup seratus persen” (Sobirin Malian 2020). Dalam artian semakin banyak kekuasaan yang dimiliki maka semakin memungkinkan untuk korup.
penyalahgunaan  kewenangan  terjadi  karena  sudah  ada  kewenangan bevoegdheid terlebih dahulu atau kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan berarti ada tindakan yang di lakukan  oleh  pemegang  kewenangan  yang  melebihi  atau  berada  di  luar  ruang  lingkup kewenagannya, dan  akibatnya  adalah  adanya  kerugian  yang  di  alami  oleh  Negara. “ Dan di mana dalam suatu Tindakan penyalahgunaan kewenangan terdapat kerugian Negara, maka dalam hukum pidana itu sudah termasuk melawan hukum (wederrechtelijkheid) ” (Rini 2016). Namun  pertanyaannya  sekarang  bahwa  dengan  apakah  mengukur  penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut terdapat kerugian negara atau tidak.
Menyalahgunakan  kewenangan  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  juga merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan kewajiban penyelengara Negara atau pejabat  pemerintahan  yaitu  berkewajiban  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  korupsi.  Dan juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni,  maupun  kelompok.  Dan  tidak  mengharapkan  imbalan  dalam  bentuk  apapun  yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ini  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (4  dan  5)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Berdasarkan paparan dalam Latar belakang diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah  yaitu  Bagaimana  Parameter  Penyalahgunaan  Kewenangan  Yang  Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penilitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan mengunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dimana bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primar, sekunder, dan tersier. Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum mengunakan teknik pengumpulan Bahan Hukum  Primer  yakni  dengan  melakukan  inventarisasi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berkatiran  dengan  isu  hukum  yang  diangkat  dan  yang  diberlakukan  di indonesia.  Dalam  melakukan  inventarisasi  penulis  akan  mencari  peraturan  perundang- undangan  yang  diperlukan  berkatiran  dengan  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  lembaran- lembaran  Negara  maupun  berita  Negara  melalui  situs-situs  resmi  milik  Negara.  Setelah diinventarisasi,  maka  bahan  hukum  yang  telah  didapat  akan  dikategorikan  sesuai  dengan hererarkinya dan kesesuaiannya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum normatif  ini.  Dan  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  Sekunder  Dan  Tersier  yakni  dengan teknik kepustakaan/studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum terhadap  berbagai  sumber  bacaan,  buku-buku,,  jurnal-jurnal,  dan  berbagai  literatur  yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan

## Penyalahgunaan Kewenangan Tanpa Adanya Kerugian Keuangan Negara
Penyalahgunaan  kewenangan  tanpa  adanya  kerugian  keuangan  Negara  ini  tidak termasuk  pada  ranah  hukum  pidana  melainkan  masuk  pada  ranah  hukum  administrasi. Menurut  seorang  ahli  hukum  administrasi  Negara “ Indriyanto  Seno  Adji,  memberikan pengertian  penyalahgunaan  wewenang  dengan  mengutip  pendapatnya  Jean  Rivero  dan Waline  dalam  kaitannya “detournement  de  pouvoir” dengan “Freis  Ermessen” ,
penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu ” :
1. Adanya Tindakan menyalahgunakan kewenangan guna melakukan segala Tindakan yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  yang  bertujuan  menguntungkan  diri  sendiri ataupun kelompok.
2. Tindakan  pejabat  pemerintah  memang  benar  bertujuan  untuk  kepentingan  umum, namun  dalam  pelaksanaannya  terjadi  penyimpangan  dari  maksud  dan  tujuan kewenangan yang diberikan oleh ungna-undang ataupun peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenagan yang dimaksud ialah menyalahgunakan metode atau cara yang sepantasnya dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, namun malahan mengunakan metode lain untuk mencapai tujuan tersebut(Dewi 2016).
Pasal 17 dan 18 undang-undnag administrasi pemerintah sudah memberikan kualifikasi mengenai  penyalahgunaan  kewenangan,  sebagai  berikut:  pasal  17  ayat  (1)  menyatakan bahwa  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan  kewenangan. Kemudian ayat (2) larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Dalam  undang-undang  administrasi  pemerintah  pada  Pasal  17  dan  18  telah memberikan kualifikasi mengenai penyalahgunaan kewenangan, yaitu sebagai berikut, dalam Pasal  17  ayat  (1)  mengatakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dilarang menyalahgunakan  Wewenang.  Dan  ayat  (2)  Larangan  penyalahgunaan  Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Larangan melampaui Wewenang;
b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. Larangan bertindak sewenang-wenang.
Pasal  18  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ayat  (2)  menyatakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan mencampuradukkan  Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
Dan  pada  ayat  (3)  mengatakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam  Tindakan  menyalahgunakan  kewenangan  dalam  ranah  hukum  adminsitrasi  ini memang  tidak  menimbulkan  kerugian  keuangan  Negara,  tetapi  pejabat  pemerintah  yang melakukan  penyalahgunaan  tersebut  tetap  dapat  di  hukum  dengan  hukuman  yang  di tentukan dalam ranah hukum administrasi.

## Penyalahgunaan Kewenangan Dengan Adanya Kerugian Keuangan Negara
Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dapat di lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan  bahwa  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara  atau  perekonomian  Negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Dari  Pasal  di  atas  setidaknya  dapat  di  tarik  beberapa  unsur  yang  disebutkan  yaitu diantaranya:
a. Setiap orang.
b. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
c. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan/sarana  yang  ada  karena  jabatan/ kedudukan.
d. Dapat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.
Agar  lebih  memahami  maksud  dan  tujuan  penelitian  ini  alangkah  lebih  baiknya  jika terlebih dahulu di berikan penjelasan secara umum menengenai 2 (dua) unsur penting yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara yang ada dalam Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.
Unsur  “ Menyalahgunakan  Kewenangan,  Kesempatan  Atau  Sarana  Yang  Ada  Padanya

## Karena Jabatan Atau Kedudukan”
Menurut Adam Chazawi menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan yang di lakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki hak untuk melakukannya, namun di lakukan secara  salah  atau  di  arahkan  pada  hal  yang  salah  dan  bertentangan  dengan  hukum  atau kebiasaan.  Selanjutanya Adam  Chazawi  menyebutkan  bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:
a. Orang  yang  menyalahgunakan  kewenangan  berdasarkan  kedudukan  atau  jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang di maksudkan;
b. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih atau sedang di pangku atau di dudukinya(Adami Chazawi 2017).
Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi(Agam 2019). Sarana tersebut merupakan segala hal yang melekat pada jabatan yang membantu untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang di lakukan.
Dan yang dimaksud dengan jabatan itu sendiri adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  suatu  kesatuan Organisasi Negara.

## Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”
Kata  “dapat”  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  3  dan penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  Negara”  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah durumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Seperti  yang  di  rumusan  juga  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi, yaitu :  “pengembalian kerugian  keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara  tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal  3.”  Konsekuensi  dari  delik  dirumuskan  secara  formil  ini  fokusnya  adalah  pada perbuatannya  bukan  pada  akibatnya  seperti  dalam  perumusan  delik  materil.  Dalam  delik formil  tidak  perlu  dicari  hubungan  kausal (condition  sine  quanon) antara  akibat  dengan perbuatan, yang paling penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.
Namun  setelah  munculnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  003/PUU/IV/2006 yang menyatakan bahwa kerugian Negara harus dibuktikan secara faktual. Jadi untuk dapat memenuhi unsur ini perlu adanya kerugian keuangan Negara terlebih dulu, jika belum ada kerugian keuangan Negara maka meskipun unsur-unsur sebelumnya sudah di penuhi tetap tidak dapat di jatuhi pidana korupsi, perbuatan tersebut hanya akan menjadi suatu kelalaian dalam jabatan dan hanya dapat di jatuhi hukuman administrasi(Agam 2019).
Sementara  itu  pengertian  keuangan  Negara  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang tindak  pidana  korupsi  adalah  seluruh  kekayaan  Negara  dalam  bentuk  apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
2) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  badan  hukum  dan  perusahaan  yang  menyertakan modal  Negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Namun  dengan  telah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara, rumusan “kerugian Negara/Daerah” mengalami pergeseran makna (het  begrip), dibandingkan  rumusan “yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau Perekonomian Negara” menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.  Pasal  1  angka  22  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara yang merumuskan kerugian Negara/Daerah dengan kekurangan surat berharga, dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  melawan  hukum,  baik  sengaja maupun  lalai.  Oleh  karena  terdapat  dua  Undang-Undang  yang  merumuskan  hal  kerugian
Negara, maka Undang-Undang yang berlaku mengikat adalah undang-undang yang baru (les posteriori derogat legi priori). Maka di luar dari pengertian maupun rumusan di atas bukan merupakan keuangan Negara.
Kemudia untuk menilai ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara di lakukan oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan (BPKP). Kewenangannya sendiri sudah di atur dalam Pasal 10 ayat (1 & 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut:
(1) BPK  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  Negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola  Badan  Usaha  Milik  Negara/  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  lembaga  atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.
(2) Penilaian  kerugian  keuangan  Negara  dan/atau  penetapan  pihak  yang  berkewajiban membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan keputusan BPK.
Sedangkan  untuk  kewenangan  dari  BPKP  sendiri  di  atur  dalam  pasal  3  Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPKP  menyelenggarakan  fungsi:  …  e.  Pengawasan  terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi  merugikan  keuangan  negara/daerah,  pemberian  keterangan  ahli,  dan  upaya pencegahan korupsi” .

## Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan  kewenangan  yang mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara dalam tindak  pidana  korupsi  terbagi  atas  dua  jenis  kewenangan  yaitu  kewenangan  terikat  dan kewenangan  bebas  (diskresi).  Karena  ituluah  parameter  dari  kedua  jenis  kewenangan tersebut juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

## Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Terikat
“ Wewenang terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan  kapan  dan  dalam keadaan  yang  bagaimana  wewenang  tersebut  dapat  digunakan  atau  peraturan  dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci ” (Ridwan 2014).
Karena itulah Parameter dari penyalahgunaan kewenangan terikat yang mengakibatkan kerugian  keuangan  Negara  dalam  tindak  pidana  korupsi  hanya  dapat  di  ukur  dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, dan apakah pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara atau tidak yang didasarkan pada asas legalitas, yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang
Dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan  bersama Presiden.
2. Peraturan Daerah Provinsi
Dalam Pasal 1 ayat (7) memberikan pengertian bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam  Pasal  1  ayat  (8)  menjelaskan  bahwa  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Kenapa  hanya  3  (tiga)  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  di  pakai  untuk mengukur  adanya  penyalahgunaan  kewenangan  yang  merugikan  keuangan  Negara,  hal  ini dikarenakan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  jelas  menerangkan  bahwa  muatan
materi  tentang  ketentuan  pidana  hanya  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang,  Peraturan Daerah  Provinsi  atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Karena  pada  dasarnya  materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini di wakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat. “Sehingga tidak tepat jika penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan d iluar 3 (tiga) peraturan tersebut” (Hartanto 2016).

## Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Bebas (Diskresi)
“ Kewenangan  bebas  atau  biasa  juga  di  sebut  diskresi  dapat  di  artikan  sebagai  suatu kewenangan  yang  di  berikan  badan/pejabat  tata  usaha  Negara  yang  peraturan  dasarnya memberikan pembebasan kepada badan/pejabat tata usaha Negara untuk menafsirkan dan menentukan sendiri isi suatu keputusan yang akan di keluarkan ” (Ridwan 2014).
Sehingga  untuk  mengukur  kewenangan  bebas  ialah  dengan  menggunakan  asas-asas yang  di  akui  oleh  masyarakat  sebagai  nilai  yang  patut  untuk  di  patuhi,  seperti  Asas-Asas Pemerintahan  Yang  Baik  (AAUPB) dan Asas umum  lainnya di  luar  AAUPB;  asas-asas  umum penyelagaraan  negara  (AAPN);  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  (APPN);  Asas Penyelengaraan  Pemerintahan  Desa  (APPD).  “Asas  legalitas  tidak  cukup  untuk  menilai keputusan diskresi, karena diskresi diambil diluar dari keadaan normal yang telah di tentutan dalam peraturan perundang- undangan” (Hartanto 2016). Berikut penulis paparkan di bawah ini mengenai asas-asas di atas Yaitu:
1. Kepastian hukum
“ Asas Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang- wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan  dalam  keadaan  tertentu ” (Sutrisno,  Fenty  Puluhulawa  2020).  Menurut penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  asas kepastian  hukum  adalah  asas  dalam  Negara  Hukum  yang  mengutamakan  landasan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan  dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan
Menurut  penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  asas  kemanfaatan  adalah  manfaat  yang  harus  diperhatikan  secara
seimbang yaitu antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;  kepentingan  individu  dengan  masyarakat;  kepentingan  Warga  Masyarakat  dan masyarakat  asing;  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  satu  dan  kepentingan kelompok  masyarakat  yang  lain;  kepentingan  pemerintah  dengan  Warga  Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan
Yang  dimaksud  dengan  asas  ketidakberpihakan  adalah  asas  yang  mewajibkan  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau  Tindakan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
4. Kecermatan
Menurut  penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti  bahwa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus  didasarkan  pada  informasi  dan dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau  pelaksanaan Keputusan  dan/atau  Tindakan  sehingga  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan  dan/atau  Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan
Yang  dimaksud  dengan  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  adalah  asas  yang mewajibkan  setiap  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan  tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut,  tidak  melampaui,  tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, yang di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
6. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “ asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak  asasi pribadi,  golongan, dan  rahasia  Negara,  ini  di  atur dalam  penjelasan  Pasal  10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

## 7. Kepentingan umum
Menurut  penjelasan  pasal  10  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  Yang  dimaksud  dengan  “asas  kepentingan  umum”  adalah  asas  yang mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik.
Yang  dimaksud  dengan  “asas  pelayanan  yang  baik”  adalah  asas  yang  memberikan pelayanan  yang  tepat  waktu,  prosedur  dan  biaya  yang  jelas,  sesuai  dengan  standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini di atur dalam penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Dan mengenai  Asas-Asas  Umum  lainnya  di  luar  AAUPB  juga  sudah  di  paparkan  dalam penjelasan  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  bahwa  yang dimaksud  dengan  asas-asas  umum  lainnya  di  luar  AAUPB  adalah  asas  umum pemerintahan  yang  baik  yang  bersumber  dari  putusan  pengadilan  negeri  yang  tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.
9. Tertib Penyelenggaraan Negara
Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan  keteraturan,  keserasian,  dan  keseimbangan  dalam  pengendalian Penyelenggara Negara.
10. Proporsionalitas
Yang  dimaksud  dengan  "Asas  Proporsionalitas"  adalah  asas  yang  mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
11. Profesionalitas
Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang  berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
12. Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  Penyelenggara  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 13. Efisiensi
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  Negara  untuk  mencapai  hasil  kerja yang terbaik.
14. Efektivitas
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yan g berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Keadilan
Yang  dimaksud  dengan  “asas  keadilan”  adalah  bahwa  setiap  tindakan  dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
16. Kearifan lokal
Ya ng dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan  kebijakan  harus  memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat Desa.

## 17. Keberagaman
Yang  dimaksud  dengan  “keberagaman”  adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
18. Partisipatif.
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
Memang untuk menentukan apakah Tindak pidana korupsi yang dilakukan itu dengan cara  menyalahgunakan  kewenangan  atau  tidak  merupakan  tugas  yang  penting  bagi  setiap aparat penagak hukum. Karena tindak pidana korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara  tetapi  juga  merugikan  masyarakat  luas.  Terutama  jika  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  karena  pasti  dana  yang  di  korupsi
merupakan  dana  yang  akan  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  baik  itu  untuk pembangunan, dana pendidikan, dana Kesehatan maupun dana lainnya yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dan dalam menelaah  kasus  Penyalahgunaan  Kewenangan  yang  merugikan  Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, terlebih dahulu perlu dilihat apakah keputusan pejabat pemerintah masuk dalam ranah wewenang terikat atau wewenang bebas, apakah peraturan dasarnya mengatur secara rinci mengenai keputusan yang harus di ambil atau memberikan kebebasan untuk mengeluarkan  suatu  keputusan.  Karena dari  kedua  pengertian  mengenai dasar  kewenangannya  saja  sudah  berbeda  maka  untuk  mengukur  ada  atau  tidaknya penyalahgunaan dari kedua wewenangan pun pasti berbeda.
Pada  wewenang  terikat  parameter  yang  digunakan  untuk  menilai  ada  atau  tidaknya penyalahgunaan  kewenangan  adalah  peraturan  perundang-undangan  (asas  legalitas)  yang teridiri  dari  undang-undang;  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.  Sedangkan  pada  kategori  wewenang  bebas  (diskresi)  parameter  yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah asas-asas yang di akui oleh masyarakat sebagai nilai yang patut untuk di patuhi dan jangan di langar seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB (dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan yang di maksud Asas umum pemerintahan yang baik adalah yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah  Agung.  Dalam  artian  yang  di  maksud  asas-asas  umum  lainnya  di  luar  AAUPB adalah  segala  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.);  kemudia  Asas-Asas  Umum Penyelagaraan  Negara  (AAPN);  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  (APPN);  dan Asas Penyelengaraan Pemerintahan Desa (APPD).

## KESIMPULAN
Parameter  penyalahgunaan  kewenangan  yang  merugikan  keuangan  Negara  dalam Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  perundang-undangan  yang  terdiri  dari  Undang-undang; Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan;  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  kewenangan terikat.  Serta  untuk  kewenangan  bebas  (diskresi)  parameternya  adalah  Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; Asas-Asas Umum
Penyelagaraan  Negara  (AAPN);  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  (APPN);  dan Asas Penyelengaraan Pemerintahan Desa (APPD).

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2017. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia
Agam,  Wahyu.  2019.  ‘DIKSURSUS  PENYALAHGUNAAN  WEWENANG  SEBAGAI  BAGIAN  DARI TINDAK  PIDANA  KORUPSI  (Analisis  Perbandingan  Antara  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nom’  (UNIVERSITAS  ISLAM

## NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JA K A R T A)
Ariawan,  I  Gusti  Ketut.  2015.  ‘Buku  Ajar:  Pemberantasa  Tindak  Pidana  Korupsi’:  1– 115 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE wjAgN-
vvN_sAhWEeisKHbVBAfEQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2F uploads%2Ffile_pendidikan_dir%2F8ce9798edf556d7b317f0291edcad672.pdf&usg=AO vVaw2bU-1TxnJGRRj4hLnlD2r1>
Dewi,  Dika  Yudanto  dan  Nourma.  2016.  ‘Sinkronisasi  Undang -Undang  Administrasi Pemerintah  Dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidak  Korupsi  Penyelesaian  Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia’, Jurnal Serambi Hukum ,
Vol. 10 No.1: 32 – 45
Dinyanti, Shinta. 2021. Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital  Digital  Repository  Repository  Universitas  Universitas  Jember  Jember , Digital Repository Universitas Jember
Hartanto, Heri. 2016. ‘Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara’, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , Volume 38,.1: 215 – 166
Hufron, Hufron, and Hajjatulloh Hajjatulloh. 2020. ‘Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas  Komunisme  Di  Indonesia’, Mimbar  Keadilan ,  13.1:  60 – 71 <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949>
Juandra, Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan. 2021. ‘PENGGANTI DALAM PERKARA

## KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR THE JUDGES AUTHORITY TO SENTENCED THE SUBTITUE MONEY CRIMINAL IN THE UNCHARGED CORRUPTION CASES
IN  CLAUSE  18  CORRUPTION  LAWS  Kehadiran  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi Pada Dasar’, 6: 442– 60
Ridwan, HR. 2014. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers)
Rini,  Niken  Sarwo.  2016.  ‘Penyalahgunaan  Kewenangan  Administrasi  Dalam  UU  TIPIKOR’,
Jurnal Penelitian Hukum , 16.740: 231 – 44
Siregar, Taufik, and Zaini Munawir. 2020. ‘Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dal am Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia’, Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3.1: 7 – 16 <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
Sobirin Malian. 2020. ‘Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana’, Jurnal Hukum Respublica , 20.1: 102 – 21 <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
Sutrisno,  Fenty Puluhulawa,  Lusiana  Margareth Tijow.  2020.  ‘PENERAPAN  ASAS  KEADILAN,

## KEPASTIAN  HUKUM  DAN  KEMANFAATAN  DALAM  PUTUSAN  HAKIM  TINDAK  PIDANA
KORUPSI’, Gorontalo Law Review , Volume 3 N
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Peraturan  Presiden  Nomor  192  Tahun  2014  tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan