## PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROYEK 35.000 MW

## Manto Siregar
Email : mantosiregar567@yahoo.com
Aminuddin Salle
Email : aminuddinsalle@yahoo.com
Sri Susyanti Nur Email : yanti_y27@yahoo.com Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  pengadaan  tanah danmekanisme  penyelesaian  hukum  terhadap  penolakan  harga  tanah  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  yang  telah  di  tetapkan  serta  pelaksanaan  proses percepatan  pengadaan  tanah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian empiris. Hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa prosedur pengadaan tanah dan  tahapan-tahapan    penyelenggaraannya  mulai  dari  tahapan  perencanaan, tahapan  persiapan,  tahapan  pelaksanaan,  sampai  dengan  penyerahan  hasil,  telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 dengan segala revisi  perubahannya atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum.  Mekanisme  penyelesaian  hukum  terhadap  penolakan  harga tanah dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan tim Penilai,  dapat dilakukan  dengan  langkah  pengajuan  permohonan  Penitipan  uang  pembayaran ganti rugi tanah (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri setempat.

## Kata Kunci : Hukum Perdata, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  procedure  of  land  procurement  and  legal settlement  mechanism  against  the  rejection  of  land  price  and  /  or  amount  of compensation  that  has  been  set  and  implementation  of  acceleration  process  of land acquisition. This research employs empirical method of studying. The results of  this  study  can  be  concluded  that  the  procedure  of  land  procurement  and  the stages  of  implementation  starting  from  the  planning  stage,  preparation  stage, implementation phase, until delivery of the results, has been clearly regulated with the provisions  of law applicable in  Law number  2 of 2012 with  all revisions the amendment  of  Presidential  Decree  Number  71  Year  2012  on  Implementation  of Land  Procurement  for  Development  for  Public  Interest.  Mechanism  of  legal settlement against rejection of land price and / or amount of indemnification that has  been  set  by  the  Appraisal  team  can  be  done  with  the  step  of  applying  for Custody  of  money  payment  of  land  compensation  (consignment)  to  the  local District Court.
Keywords : Civil Law, Land Procurement, Public Interest

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  pemerintah mengadakan  pembangunan  dalam segala  aspek  kehidupan  masyarakat. Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dimana pemerintah telah  melakukan  evaluasi  terhadap pembangunan  proyek  listrik  35.000 MW  dan  pada  tanggal  13  Pebruari 2017 pemerintah menerbitkan Perpres  Nomor  14  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Perpres Nomor  4  Tahun  2016  tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pengadaan  tanah  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan  oleh  PT  PLN  (Persero) sesuai  Pasal  33  ayat  (5)  Perpres  14 Tahun 2017 menyebutkan pemanfaatan  atas  tanah  infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud merupakan  pemanfaatan  atas  tanah yang  digunakan  infrastruktur  jalan, infrastruktur  rel  kereta  api,  atau
infrastruktur  pipa  gas  untuk  dilintasi Infrastruktur  Ketenagalistrikan  baik di atas tanah maupun di bawah tanah.
Masalah  nilai  ganti  kerugian menjadi  komponen  yang  paling sensitif  dalam  proses  pengadaan tanah.  Negosiasi  mengenai  bentuk dan  besarnya  nilai  ganti  kerugian sering  kali  menjadi  proses  yang paling  panjang  dan  berlarut-larut akibat  tidak  adanya  titik  temu  yang disepakati  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.  Proses  yang  berlarut- larut  tersebut  sangatlah  merugikan bagi  jalannya  pembangunan  itu sendiri.  Dalam  contoh  seperti  tidak selesainya proyek pembangunan Kelistrikan    10.000  MW,  dan  PLN minta  dukungan  semua  pihakakibat terkendala  harga  tanah  dari  1603 tapak  tower,  PLN  baru  bangun  315 Tapak  Towerdan  sampai  sekarang belum terselesaikan. 1
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya adalah  pembangunan  tapak  tower Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi (SUTT)  ini  sangat  penting  sebagai
1 Berita  koran,  Riau.  Pos,Co,  tanggal  16 April  2015.  Terkendala  Harga  dari  1603 Tapak Tower,  PLN  Bau  Bangun  315  Tapak Tower
sistem  transmisi  dan  distribusi,  agar
ada sinergi dalam program pembangunan  pembangkit  35.000 mega  watt  (MW).  Pembangunan transmisi  listrik  ini  telah  dimulai sejak  tahun  2008  sangat  jauh terlamba, tidak terselesaikan lantaran terkendala    proses  pembebasan tanah, dimana ketika negosiasi harga tanah  PLN  wajib  membeli  dengan nilai  jual  objek  pajak  (NJOP). Namun  demikian  dengan  adanya Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor 04  tahun  2016  tentang  percepatan
Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan,  maka  PLN  bisa membeli  tanah  dengan  harga  pasar agar masyarakat mau menjual
tanahnya, karena harga NJOP
nilainya  biasanya  seperampat  dari harga  pasar.  Dengan  Perpres  nomor 04  Tahun  2016  ini  kiranya  dapat lebih mempercepat penyelesaian pembebasan tanah tersebut.
Proses  pengadaan  tanah  tidak akan  pernah  lepas  dengan  adanya masalah  ganti  kerugian,  maka  perlu diadakan  penelitian  terlebih  dahulu terhadap segala keterangan dan data- data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti  rugi.  Apabila  telah  tercapai
suatu  kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besarnya  ganti  rugi,  maka  baru dilakukan  pembayaran  ganti  rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah yang bersangkutan.Untuk itulah  maka  tulisan  ini  berupaya untuk mendalami prosedur pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  khususnya  terkait  persoalan penetapan  nilai  ganti  kerugian  serta mekanisme penyelesaian hukum ketika ganti rugi ditolak oleh pemilik hak  atas  tanah  yang  tanahnya  akan dibebaskan pemerintah dalam rangka percepatan
pembangunan Infrastruktur guna mendukung proyek 35.000 MW.

## B. Metode Penelitian
1.      Lokasi penelitian
Lokasi  Penelitian  dilakukan  di Pekan  Baru  merupakan  ibu  kota Provinsi  Riau  dengan  luas  sekitar 632.26  km2  dan  secara  astronomis terletak  di  antara  0°  25’  -  0°    45’ Lintang  Utara  dan  101°  14’  –  101° 34’  Bujur  Timur.    Selain  berada  di tengah  Provinsi  Riau,  Pekan  Baru juga berada di lintasan jalur transportasi  darat  Pulau  Sumatera. Hal  ini  menyebabkan  Pekan  Baru
mempunyai  lokasi  yang  strategis, dan  akan  semakin  strategis  seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan  di  Malaysia  dan Singapura.Secara  geografis  lokasi penelitian sebagai  studi kasus  adalah sesuai  Surat  Perjanjian  Kontrak Pekerjaan  pembangunan  transmisi 150  KV  jalur  Garuda  Sakti  –  Pasir Putih  sepanjang  27,5  Kilometer  dan 108  titik  pondasi  tapak  tower  yang lokasinya terletak di Kota Pekanbaru dan  Kabupaten  Kampar,  hal  ini sangat mendukung upaya mewujudkan  Program  pembangunan 35.000  MW  danuntuk  mencukupi pasokan listrik di Riau sesuai dengan pertumbuhan  ekonomi  di    Bumi Lancang Kuning.

## 2. Populasi dan Sampel
Sampel  lokasi  penelitian  yang menjadi  studi  kasus  dalam  penulisan tesis  ini,    dari  12  (dua  belas) Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau  sebagai  sampel  berada  di  2 (dua)  Kabupaten/Kota  yaitu  di  Kota Pekanbaru  dan  Kabupaten  Kampar. Kedua  lokasi  tersebut  menjadi  jalur yang dilalui bentangan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi yang tertuang  dalam  Surat  Perjanjian
Kontrak  Pekerjaan  pembangunan transmisi 150 KV jalur Garuda Sakti –  Pasir  Putih  sepanjang  27,5 Kilometer  dan  108  titik  pondasi tapak  tower  yang  lokasinya  terletak di  Kota  Pekan  Baru  dan  Kabupaten Kampar.

## 3. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  data  deskriptif  menganalisis data dari studi lapangan dan kepustakaan,    penulis  melakukan pengkajian  dan  mengolah  data-data yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, Keputusan
Presiden,  jurnal  dan  kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan  dengan  latar  belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui penelusuran internet, media elektronik dan media-media informasi  lainnya.  Data-data  yang telah  ditelusuri  akan  dipilih  dan dipilah  sesuai  tingkat  kepentingan (urgensi) dari penulisan seminar hasil penelitian melalui penelitian lapangan (Field Research).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Prosedur Pengadaan Tanah Prosedur pengadaan tanah berdasarkan  pada  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum dengan Petunjuk pelaksanaan
sesuai Pepres Nomor 71 Tahun 2012 dengan  segala  revisi  perubahan dan/atau perubahannya, dimana PT.PLN (Persero) selaku pihak  yang dipercaya  dan  mendapat  penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas  jika  dilihat  dari  luasan tanah  yang  akan  dibebaskan,  maka Pengadaan  Tanah  oleh  PT  PLN (persero)  terbagi  atas  2  (dua) kelompok :
1. Pengadaan Tanah
dengan
Penugasan adalah pengadaan
tanah  untuk  kepentigan  umum yang  luasnya  lebih  dari  5  (lima) hektar yang pelaksanaan pembebasannya  dilakukan  oleh Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T)
yang dibentuk oleh Gubernur.
2. Pengadaan Tanah Tanpa Penugasan adalah pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum yang  luasnya  tidak  lebih  dari  5 (lima)  hektar,  dapat  dilakukan langsung  oleh  Instansi  yang memerlukan  tanah  {PT  PLN (Persero)}  dengan  pihak  yang berhak.
a. Panitia Pengadaan Tanah

## (P2T) PLN
Ada  2  (dua)  kelompok  Panitia Pengadaan  Tanah  (P2T)  pada  PT PLN  (Persero),  jika  dilihat  dari luasan  tanah  yang  akan  di  bebaskan yaitu:
1. Pengadaan  tanah  jika  diatas  atau lebih  dari  5  (lima)  Ha,  maka pembentukan  Panitia  Pengadaan Tanah (P2T) ditunjuk melalui SK Gubernur  Pemerintah  Daerah (PEMDA) berdasarkan UU No. 2 tahun  2012  dan  Perkaban  BPN RI    nomor.  5  tahun  2012    jo. Perpres nomor 71 tahun 2012
2. Pengadaan  tanah  jika  dibawah atau tidak lebih dari 5 (lima) Ha,
maka pembentukan Panitia Pengadaann Tanah (P2T)
ditunjuk  melalui  SK  DIREKSI NO.  0289.K/DIR/TAHUN  2013 tentang  Pengadaan  tanah  untuk
kepentingan penyedia tenaga
listrik, biaya operasional kompensasi dilingkungan PT
PLN (Persero).
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN  adalah  panitia  pengadaan  tanah yang  ditunjuk  dan  diangkat  oleh Direktur  atau  Pejabat  satu  tingkat
dibawah Direksi atau General
Manager/Kepala  Unit.  Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh)  orag  terdiri  dari:  a).  Unsur umum;  b).  Unsur  hukum;  c).  Unsur keuangan;  d).  Unsur  teknik,  dan apabila diperlukan, keanggotaan Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T) dapat  melibatkan  instansi  di  luar PLN  (BPN,  Muspika  setempat). Adapun  tugas  dan  tanggunng  jawab Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN adalah sebagai berikut 1. Memberikan penjelasan atau
penyuluhan  kepada  masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai  rencana  dan  tujuan pengadaan tanah tersebut;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas
tanah,
bangunan,  tanaman  dan  benda  –
benda  lain  yang  ada  kaitannya dengan  tanah  yang  haknya  akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Mengadakan penelitian mengenai status  hukum  tanah  yang  haknya akandilepaskan  atau  diserahkan dan dokumen
yang mendukungnya;
4. Menetapkan  harga  tanah  dengan berpedoman  pada  NJOP/Harga Pasar Daerah setempat berdasarkan informasi dari
Camat setempat;
5. Mengumumkan  hasil  penelitian dan  inventarisasi  atas  tanah sebagaimana  dimaksud  dalam angka  2  dan  3  diatas  dalam bentuk Daftar Inventarisasi;
6. Mengadakan musyawarah dengan  para  pemegang  hak  atas tanah  dalam  rangka  menetapkan bentuk  dan/atau  besarnya  ganti rugi;
7. Menyampaikan permasalahan kepada Direktur atau Pejabat satu tingkat  dibawah  Direktur  atau GM/Kepala  Unit  dan  disertai usulan penyelesaian apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
8. Mengusulkan penetapan besarnya ganti  rugi  hak  atas  tanah  yang haknya  akan  dilepaskan  atau diserahkan  dalam  bentuk  Daftar Nominatif  kepada  Direktur  atau Pejabat  satu  tingkat  di  bawah Direktur  atau  GM/Kepala  Unit untuk mendapatkan persetujuan;
9. Melakukan pembayaran atau penyerahan  ganti  rugi  kepada para  pemegang  hak  atas  tanah, bangunan,  tanaman,  dan  benda– benda lain yang ada di atas tanah; 10. Membuat  berita  acara  pelepasan atau  penyerahan  hak  atas  tanah termasuk menerima dan memeriksa seluruh dokumen terkait  kepemilikan  hak  atas tanah,  bangunan,  tanaman,  dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
11. Mengadministrasikan,
mendokumentasikan setiap tahapan  proses  Pengadaan  Tanah dan melaporkan hasil pelaksanaan  tugas  Panitia  serta menyerahkan semua berkas Pengadaan Tanah kepada Direktur atau Pejabat satu tingkat dibawah Direktur atau
GM/Kepala Unit.
Adapun  pelaksanaan  kegiatan prosedur  pengadaan  tanah  PLN tersebut dilakukan sebagai berikut:
1. PLN  mengajukan  ijin  penetapan lokasi ke PEMDA Setempat;
2. Izin  penetapan  lokasi  diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur;
3. Penelitian/inventarisasi atas tanah yang berkaitan dengan fisik tanah danbukti kepemilikan (status hukum tanah) yang akan dilepaskan haknya;
4. Sosialisasi kepada masyarakat;
5. Referensi harga tanah dari Camat untuk  tanah  <=  5  Ha,  sedangkan untuk tanah >5 Ha dari
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;
6. Musyawarah  harga  dengan  para pemegang  hak  atas  tanah  dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. Dalam hal musyawarah di sepakati, maka terjadi pembayaran  dan  pelepasan  hak dari masyarakat ke PLN.
8. Dalam  hal  musyawarah  tidak  di sepakati masyarakat, maka dilakukan musyawarah ulang maksimal  2x  dlm  jangka  waktu 120  hari  musyawarah  pertama gagal.
9. Apabila musyawarah ulang terjadi  sepakat,  maka  terjadi pembayaran  dan  pelepasan  hak dari masyarakat ke PLN.
10. Apabila  musyawarah  ulang  tetap tidak  sepakat,  maka  ada  2 kemungkinan yakni mencari lokasi lain (dipindah) dan apabila lokasi  tidak  dapat  dipindahkan,
maka dilakukan
upaya
Konsinyasi  (penitipan  ganti  rugi
melalui Pengadilan Negeri).
b. Hasil Penelitian Di Lapangan
Sesuai dengan Surat  Perjanjian Kontrak  Pekerjaan  Pembangunan Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  150 KV  jalur  Garuda  Sakti  –  Pasir  Putih yang  berlokasi  di  Kota  Pekanbaru dan  Kabupaten  Kampar.  Dalam  hal pengadaan tanah untuk pondasi tapak tower  terdapat  108  Titik  yang jaraknya  masing-masing  titik  antara (250–600)  meter  yang  membentang sepanjang  27,5  Kilometer  (KM)  dan luas tanah masing-masing titik pondasi  tapak  tower  berkisar  antara ( 13 X 13 ) m 2 sampai (23 X 23) m 2 .
Patok batas tanah Patok Arah Muka belakang Patok As Jalur SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 150 KV L L L = lebar tanah diperlukan ± (13 x 13)m2 s/d (23 x 23)m2 Patok As Menara

## Gambar 1. Pondasi Tapak Tower SUTT 150 KV
Dalam hal pelaksanaan prosedur  pengadaan  tanah  tanpa penugasan  khusus  dari  pemerintah pusat,  karena  luasan  tanah  yang dibebaskan  tidak  lebih  dari  5 Ha.Sehingga pembentukan Tim Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T) dilakukan  sendiri  oleh  PT  PLN (Persero)  Unit  Induk  Pembangunan II. Maka Tim P2T dapat berhubungan langsung dengan
pemilik  tanah  guna  menyelesaikan pemberian ganti rugi tanah, bangunan,
dan tanaman
pembangunan  pada  jalur  SUTT  150 KV  interkoneksi  Garuda  Sakti  – Pasir Putih tersebut diatas. Dalam hal Proses pelaksanaan pembebasan tanah  untuk  lokasi  tersebut  diatas, Tim  P2T  PT  PLN  (Persero)    telah melakukan sosialisasi dan
musyawarah  telah  adanya  Daftar Resume Penilaian Pekerjaan
Pengadaan  Konsultan  Penilai  Harga
Ganti  Rugi  Tanah,  Bangunan  dan
Tanaman Jalur transmisi T/L 150 KV Garuda  Sakti  –  Pasir  Putih  yang dibuktikan  dengan  adanya  Berita
Acara Musyawarah terhadap masyarakat dan pemerintah
Kecamatan  setempat,  namun    masih banyak  terdapat  berbagai  macam kategori  permasalahan  dan  telah dibuat dalam permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri setempat.
Tabel 1 Daftar Konsiyasi SUTT 150 KV Pekan Baru Riau No Kategori Permasalahan Kota Pekanbaru Kabupaten Kampar 1. Pemilik tanah tidak setuju 5 orang 24 orang 2. Tidak diketahui keberadaan pemiliknya 2 orang 25 orang 3. Kepemilikan ganda 1 orang 5 orang 4. Pemiliknya minta  di  atas harga appraisal - 4 orang 5. Tanah  disita oleh  pejabat atau  menjadi jaminan Bank - 1 orang Sumber  :  Surat  Kuasa  General  Manager  PT.PLN (Persero)  kepada  Kejaksaan  Tinggi  Riau Tanggal 7 Oktober 2016 2. Mekanisme Penyelesaian Hukum  Pembayaran  Ganti Rugi Berdasarkan Undang-undang Nomor  2  tahun  2012  Mekanisme
pengajuan  keberatan  atas  penetapan bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  telah diatur  dalam  Ketentuan  Pasal  34  (2) yaitu  besarnya  nilai  Ganti  Kerugian berdasarkan  hasil  penilaian  Penilai dan  Ketentuan  Pasal  38  yaitu  dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya Ganti  Kerugian,  Pihak  yang  Berhak dapat  mengajukan  keberatan  kepada pengadilan  negeri  setempat  dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan  Ganti  Kerugian  dengan hasil penilaian dari penilai. Kemudian ketentuan Pasal 42 dan 43 yaitu  dalam  hal  pihak  yang  berhak menolak  bentuk  dan/atau  besarnya ganti  kerugian  berdasarkan  hasil musyawarah,  maka  ganti  kerugian dititipkan  di  Pengadilan  Negeri setempat.  Pasal  43  menyebutkan putusan Pengadilan Negeri
menetapkan  kepemilikan  atau  hak atas  tanah  dari  pihak  yang  berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara.
Pelaksanaan
konsinyasi
merupakan  suatu  perjanjian  bahwa dalam  hal  tanah,  bangunan,  tanaman
atau  benda  yang  berkaitan  dengan tanah  yang  dimiliki  bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau  beberapa  orang  pemegang  hak atas  tanah  tidak  dapat  ditemukan, maka  ganti  rugi  yang  menjadi  hak orang yang tidak ditemukan tersebut, dititipkan di Pengadilan Negeri  yang wilayah  hukumnya  meliputi  lokasi tanah  yang  bersangkutan  disebut Konsinyasi. Adapun beberapa bentuk penitipan ganti kerugian (konsinyasi) dilakukan terhadap obyek pengadaan tanah antara lain :
a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Pemilik tanah menolak dibebaskan atau ganti rugi.
c. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
d. masih dipersengketakan kepemilikannya;
e. diletakkan  sita  oleh  pejabat yang berwenang; atau
f. menjadi jaminan di bank.
2.1.  Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Setempat Kegiatan tata kelola Konsinyasi  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru
untuk memberikan
Kepastian  Hukum  bagi  PT  PLN (Persero)  Unit  Induk  Pembangunan II  dalam  kaitan  Kepemilikan  tanah, agar bisa dengan maksimal melakukan  Pekerjaan  pembangunan transmisi  150  KV  jalur  interkoneksi Garuda  Sakti  –  Pasir  Putih,  jika  ada masyarakat  dengan  berbagai  alasan melakukan penolakan atas pembelian atau pembayaran ganti rugi tanahnya,maka  langkah  permohonan pengajuan Konsinyasi adalah
sesuatu  hal  yang  signifikan  untuk diperhatikan.  Secara  Hukum,  upaya penitipan pembayaran melalui Pengadilan  Negeri  (PN  Pekanbaru) adalah  suatu  langkah  yang  terakhir dan  sah  secara  hukum  setelah melalui  proses  panjang  dilakukan oleh  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk Pembangunan  II  dengan  melibatkan berbagai  lintas  institusi  Pemerintah tetap  ditolak  warga/badan  hukum pemilik  tanah.  Beberapa  langkah yang harus dilakukan yaitu : 2
a. Fase awal mempersiapkan data dari  PT  PLN  (Persero)  UIP  II untuk sempurnanya Jaksa Pengacara  Negara  (JPN)  dari Jajaran  Kejaksaan  Tinggi  Riau
2 Sumber  Tata  Kelola  Konsinyasi  Kantor Pengadilan Negeri Pekan Baru Riau.
dalam pengajuan Sidang Penetapan Konsinyasi.
b. Langkah kedua memberi masukan agar dipersiapkan total  biaya  untuk  seluruh  nilai tanah warga/badan hukum
yang  konsinyasinya  akan  di putus  oleh  Pengadilan  Pekan Baru,  sebab  biaya  itu  harus dititipkan di rekening
Pengadilan.
c. Langkah ketiga memantau persiapan  seluruh  administrasi sampai  dengan  terlengkapi, sehingga  jajaran  Kejaksaan
Tinggi  Pekanbaru  Riau  bisa bersidang dengan baik. Mempersiapkan segala hal yang perlu bagi Jaksa
Pengacara Negara (JPN) terkait dengan mobilitas dan akomodasi saat sidang konsinyasi  baik  ke  dan  dari PLN  –  Kejaksaan  sampai Pengadilan Negeri (PN), pulang  pergi.  Dan  disertai mempersiapkan dokumen
pendukung  dari  awal  sampai Penetapan Konsinyasi. Pengadilan  Negeri  Pekanbaru telah mengabulkan permohonan gugatan  konsinyasi  yang  diajukan
oleh  PT  PLN  (Persero)  Unit  Induk Pembangunan  II  terhadap  empat orang  warga pemilik tanah  di  Kota Pekanbaru,  terkait  pembayaran  ganti rugi tanah untuk Pekerjaan pembangunan  transmisi  SUTT  150 KV  jalur  interkoneksi  Garuda  Sakti- Pasir  Putih.  Putusan  Penetapan Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  pada tanggal,  02  Maret  2017  sidang putusan  perkara  di  lakukan  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru, Marsudin Nainggolan yang bertindak sebagai  majelis  hakimnya.  Maka kepada  empat  orang  warga  pemilik tanah  yang  menolak  atau  keberatan dibebaskan tanahnya. Setelah penetapan ini diputuskan selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Penitipan Uang    pembayaranganti  rugi  tanah kepada  mereka  yakni  atas  nama Suprapto,  M  Dar,  Sapro  Rudi  dan Joko PS. telah dapat mengambil uang pembayaran  ganti  rugi  tanahnya  di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau.
Langkah  pengajuan  konsinyasi PT  PLN  (Persero)  dinilai  sesuai dengan  Undang  Undang  No  2  tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum terutama yang tertuang dalam pasal 42 dan 43.
Kepala Seksi Penerangan Hukum  (Kasipenkum)  Kejaksaan Tinggi  (Kejati)  Riau,  Muspidauan, menerangkan, permohonan ini diajukan  PT  PLN  (Persero)Unit
Induk Pembangunan II melalui kuasa hukumnya, Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau. 3 "selaku pengacara  negara  diberikan  kuasa dalam perkara ini. PT PLN (Persero) mengajukan permohonan Konsinyasi atas  pembayaran  ganti  rugi  tanah warga untuk Pekerjaan pembangunan transmisi SUTT 150 KV,"
pembayaran ganti rugi telah dititipkan ke pengadilan, maka warga mengambil  uang  gantirugi  tersebut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru,  karena  permohonan  PLN telah dikabulkan."Jadi teknisnya warga  mengambil  uang  ganti  rugi yang  dititipkan  ke  Pengadilan," upaya  permohonan  Konsinyasi  ini ditempuh  PT  PLN  (Persero)  UIP  II setelah sebelumnya proses  ganti rugi tanah  tidak  mencapai  kata  sepakat, maka tahapan ini  yang diakukan dan sudah diputus pengadilan,
permohonan  Konsinyasi  dikabulkan
3 Berita Koran. Antara Riau. Pos. Tanggal 03 Maret  2017.  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru Riau Kabulkan Gugatan Konsinyasi PLN
Pengadilan Negeri
Pekanbaru.
Pekerjaan  Pembangunan  transmisi SUTT 150 KV di Pekanbaru Riau ini dilakukan  guna  menutupi  pasokan listrik yang kurang. Riau sampai saat ini  masihDevisit  listrik.Kebutuhan energi  listrik  Bumi  Melayu  masih mengandalkan  pasokan  interkoneksi Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. 3. Pelaksanaan Proses Percepatan Pengadaan Tanah Aturan terbaru pengadaan tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentigan  umum  yang  mayoritas perubahan  lebih  kepada  penanganan tahapan  yang  lebih  cepat  waktunya dari aturan lama. Pada akhir Desember lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
menandatangani  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  148  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Keempat  atas Perpres  Nomor  71  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
Sebagaimana dilansir dari laman  resmi  Sekretariat  Kabinet (Setkab),  salah  satu  alasan  revisi adalah  dalam  rangka  percepatan  dan
efektivitas  penyelenggaraan  tanah bagi  pembangunan  di  Indonesia untuk kepentingan umum.Dalam Perpres  ini,  sejumlah  tahapan  dalam pengadaan  tanah  dipangkas.Perpres ini menegaskan, gubernur
melaksanakan tahapan kegiaitan persiapan  pengadaan  tanah  setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan  tanah  dari  instansi  yang memerlukan.  Dalam  melaksanakan kegiatan tersebut, gubernur
membentuk  tim  persiapan  paling lama  dua  hari,  yang  dalam  aturan lama 10 hari sejak dokumen
perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur.“Tim persiapan sebagaimana dimaksud melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada
masyarakat padalokasi rencana
pembangunan.Pemberitahuan rencana  pembangunan  sebagaimana dimaksud  dilaksanakan  dalamwaktu paling lama tiga hari kerja
(sebelumnya  20  hari  kerja)  sejak dibentuknya tim persiapan,”
demikian  bunyi  Pasal  11  ayat  (1,2)
Perpres tersebut. Di Perpres ini juga disebutkan sejumlah
syarat dalam
pemberitahuan
rencana
pembangunan  yang  ditandatangani ketua tim persiapan. Di pemberitahuan  itu  perlu  memuat informasi maksud dan tujuan rencana pembangunan,  letak  tanah  dan  luas tanah  yang  dibutuhkan,  tahapan rencana  pengadaan  tanah,  perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan informasi  lainnya  yang  dianggap perlu.  Surat  pemberitahuan  rencana pembangunan itu disampaikan kepada  masyarakat  pada  rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala  desa  dalam  waktu paling lama tiga hari kerja (sebelumnya  20  hari  kerja)  sejak ditandatanganinya
surat pemberitahuan.  Bukti  penyampaian pemberitahuan  dibuat  dalam  bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan/desa. Sedangkan penanganan  keberatan  oleh  gubernur dilakukan  paling  lama  tiga  hari kerja(sebelumnya 14 hari kerja) sejak diterimanya keberatan.Untuk penetapan lokasi pembangunan
dilakukan  oleh  gubernur  dalam waktu  paling  lama  tujuh  hari  kerja (sebelumya  tidak  ada  batas  waktu)
sejak kesepakatan atau sejak ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan.“Apabila  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  telah  habis dan penetapan lokasi belum diterbitkan,  maka  penetapan  lokasi dianggap  telah  disetujui,”  demikian bunyi  Pasal  41  ayat  (2)  Perpres tersebut. Perpres ini juga menegaskan, gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaantanah  bagi  pembangunan untuk  kepentingan  umum  kepada bupati/wali kota
berdasarkan pertimbangan  efisiensi,  efektivitas, kondisi  geografis,  sumber  daya manusia,  dan  pertimbangan  lainnya. Delegasi  dilakukan  dalam  waktu paling lama lima hari kerja
(sebelumnya  tidak  ada  batas  waktu)
sejakditerimanyadokumenperencanaa npengadaan tanah. Jika
didelegasikan, bupati/walikota
tersebut  membentuk  tim  persiapan dalam  waktu  paling  lama  lima  hari kerja  (sebelumnya  tidak  ada  batas
waktu) sejak diterimanya
pendelegasian.  Menurut  Perpres  ini,
pelaksanaan pengadaan
tanah diselenggarakan  oleh  menteri,  dan dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor
Wilayah BPN selaku Ketua
Pelaksana PengadaanTanah.Dalam hal  terkaitdengan  ganti  kerugian dalam bentuk uang dalam pengadaan tanah, menurut Perpres ini, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan  validasi  dari  ketua pelaksana  pengadaan  tanah  atau pejabat yang ditunjuk.Validasi tersebut  dilaksanakan  dalam  waktu paling lama tiga hari kerja
(sebelumnya  tidak  ada  batas  waktu) sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Dalam Perpres disebutkan, pemberian ganti kerugian dilakukan  dalam  waktu  paling  lama tujuh  hari  kerja  (sebelumnya  tidak ada  batas  waktu)  sejak  penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan  tanah.  Perpres  ini  juga menegaskan,  pengadaan  tanah  bagi pembangunan yang  dilaksanakan oleh  badan  usaha  swasta,  dilakukan langsung dengan carajual beli, tukar- menukar,  atau  cara  lain  yang disepakati  oleh  pihak  yang  berhak dengan badan usaha swasta.
D. Kesimpulan
Prosedur pengadaan tanah dan tahapan-tahapan penyelenggaraannya mulai  dari  tahapan  perencanaan,
tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan  hasil,  telah  diatur  secara jelas  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku dalam
Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  dengan  segala perubahannya atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk  kepentingan  umum.    Dalam rangka  efisiensi  dan  efektifitas  jika dilihat  dari  luasan  tanah  yang  akan dibebaskan,  maka  Pengadaan  Tanah oleh PT PLN (persero) terbagi atas 2 (dua) kelompok :
a. Pengadaan Tanah dengan Penugasan  adalah  pengadaan tanah untuk kepentigan umum  yang  luasnya  lebih dari  5  (lima)  hektar    yang pelaksanaan  pembebasannya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang
dibentuk oleh Gubernur.
b. Pengadaan Tanah Tanpa Penugasan  adalah  pengadaan tanah untuk kepentingan umum  yang  luasnya  tidak lebih  dari  5  (lima)  hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan  tanah  PT.  PLN
(Persero)  dengan  pihak  yang berhak.
Proses percepatan berdasarkan Instruksi  Presiden  RI  nomor  1  tahun 2016 dan Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  3  Tahun  2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek  Strategis  Nasional,  selain mengatur ketentuan mengenai batasan  dan  masalah  perizinan,  juga memuat ketentuan mengenai masalah tata ruang, penyediaan tanah, jaminan  pemerintah,  dan  pengadaan barang  dalam  pelaksanaan  Proyek
Strategis Nasional. Pasal 21
Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun
2016 menyebutkan, penyediaan tanah  untuk  Percepatan  pelaksanaan Proyek  Strategis  Nasional  dilakukan oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dan
pelaksanaan proses percepatan sesuai aturan terbaru pengadaan tanah untuk Kepentingan umum diatur denganmayoritas  perubahan  lebih kepada  penanganan  tahapan  yang lebih  cepat  waktunya  dari  aturan yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aminuddin  Salle,  2007. Hukum Pengadaaan  Tanah, Kreasi Total Media, Yogyakarta. A.P. Parlindungan, 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju,
Jakarta.
Adrian  Sutedi,  2006. Peralihan  Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Sinar
Grafika, Jakarta.
B.  F.  Sihombing,  2005. Evolusi
Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum  Tanah  Indonesia ,  PT. Toko Gunung Agung,Jakarta. Gunawan Wijaya, 2001, AlternatifPenyelesaianSengke ta ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Gunanegara,  2008, Rakyat dan Negara  dalam  Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ,Tatanusa,
Jakarta.

## B. Koran
Maria S.W. Sumardjono, 2001. KebijakanTanah :Antara RegulasidanImplementasi,
Cetakan 1, Kompas, Jakarta.
Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong. 2004. Pengadaan Tanah untuk
Untuk KepentinganUmum , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta. Berita  koran,  Riau.  Pos,Co,  tanggal
16  April  2015.  Terkendala
Harga dari 1603 Tapak
Tower, PLN Bau Bangun 315
Tapak Tower .
Berita  Koran.  Antara  Riau.  Pos.
Tanggal  03  Maret  2017. Pengadilan  Negeri  Pekanbaru Riau Kabulkan Gugatan Konsinyasi PLN. C. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.