## PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG
1) Heince Sagitarisa, 2) Aji Wibowo, 3) Otong Rosadi
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: heincesagitarisa@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ajiwibowo@gmail.com
3) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Law Enforcement Against Airspace Jurisdiction Security According to Government Regulation Number  4  of  2018  by  Sutan  Sjahrir  Air  Base  is  by  detection,  identification  and  prosecution. Sutan Sjahrir Padang Air Base from 2018 to 2021 has enforced the law on airspace violations by  monitoring  the  airspace  of  unidentified  flights.  There  are  14 flight  violations  that  are  not known and do not have permission to cross Indonesian airspace. In addition, there were also unscheduled  landings  of  7  French  state  trainer  aircraft.  This  violation  was  carried  out  to prevent the aircraft from leaving Indonesian airspace immediately. Obstacles Encountered in Law  Enforcement  Against  Security  of  Airspace  Jurisdiction  According  to  Government Regulation  Number  4  of  2018  by  Air  Force  Base  Sutan  Sjahrir  are  the  size  of  the  national airspace, as well as the still limited existing facilities and infrastructure. The legal process for the force down action carried out by the Indonesian Air Force against violations of airspace sovereignty  does  not  provide  a  deterrent  effect  for  violators  of  Indonesian  air  sovereignty. Regulations  on  the  implementation  of  law  enforcement  duties  in  the  airspace  of  national jurisdictions  have  not  explicitly  discussed  criminal  sanctions.  The  TNI-AU is  not involved  in the  legal  or  legal  process,  which  includes  pursuit,  investigation  and  investigation,  because airspace violations are different from ordinary crimes.
Keywords: Airspace, Law Enforcement, Jurisdiction, Lanud Sutan Sjahrir

## ABSTRAK
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengamanan  Yurisdiksi  Wilayah  Udara  Menurut  Peraturan Pemerintah    Nomor  4  Tahun  2018  Oleh  Lanud  Sutan  Sjahrir  adalah  dengan  deteksi , Identifikasi   dan  penindakan.  Lanud  Sutan  sjahrir  Padang  sepanjang  tahun  2018  sampai dengan 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dengan melakukan  pemantauan  wilayah  udara  dari  penerbangan  yang  tidak  terindetifikasi.  Terdapat 14  pelanggaran  penerbangan  yang  tidak  diketahui  dan  tidak  memiliki  izin  melintasi  wilayah udara Indonesia. Selain itu juga terdapat pendaratan tidak terjadwal dari 7 pesawat latih negara Perancis.  Terhadap  pelanggaran  ini  dilakukan  pengahalauan  agar  pesawat  tersebut  segera keluar  dari  wilayah  udara  Indonesia.  Hambatan  Yang  Ditemui  Dalam  Penegakkan  Hukum Terhadap  Pengamanan  Yurisdiksi  Wilayah  Udara  Menurut  Peraturan  Pemerintah    Nomor  4
Tahun  2018  Oleh  Lanud  Sutan  Sjahrir  adalah  luasnya  wilayah  udara  nasional,  serta  masih terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Proses  hukum  tindakan force  down yang dilakukan TNI AU terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara, kurang memberikan efek jera  para  pelanggar  wilayah  kedaulatan  udara  Indonesia.  Regulasi  aturan  pelaksanaan    tugas penegakkan  hukum  di  wilayah  udara  yurisdiksi  nasional  belum  secara  eksplisit  bicara  sanksi Pidana. Tidak dilibatkannya TNI AU dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran,  penyelidikan  dan  penyidikan,  karena  pelanggaran  wilayah  udara  berbeda  dengan kriminal biasa.
Kata Kunci : Ruang Udara, Penegakan Hukum, Jurisdiksi, Lanud Sutan Sjahrir

## PENDAHULUAN
Bagi Soekarno, Indonesia merupakan “ the most broken-up nation in the world ”, satu negara,  satu  bangsa  yang  sangat  terserak-serak  rakyatnya,  terkumpul  dari  17.499  pulau  serta 80.791 kilometer garis tepi laut, 1 dihuni oleh 1.340 suku bangsa dengan hampir seribu bahasa daerah. 2 Dengan kekayaan itu, orang yang terhambur di seantero nusantara dengan cara bundar menyudahi jadi suatu bangsa besar serta berkuasa bernama“ Indonesia”.
Independensi negeri ini bertabiat asli, paling tinggi serta tidak terbagi- bagi. Dengan begitu sebutan "yang paling tinggi (supreme)" memunculkan terdapatnya rezim yang memiliki kewenangan  yang  paling  tinggi  serta  tidak  terbatas,  kewenangan  negeri  yang  memiliki dominasi dalam memakai kewenangan raga. 3 Pengakuan bumi global hendak area hawa selaku bagian  dari  independensi  negeri  membagikan  legalitas  yang  kokoh  untuk  Indonesia  selaku sesuatu negeri yang besar. Area hawa merupakan ruang hawa yang terletak di atas area darat serta perairan sesuatu negeri. Area sesuatu negeri umumnya terdiri dari 3 format, ialah darat, perairan, serta ruang hawa. Tetapi tidak seluruh negeri mempunyai area perairan (laut) ataupun dibilang selaku negeri 2 format, semacam Laos, Kamboja, Nepal, Kazakhstan, Swiss, Austria, Irak,  Congo,  Nigeria,  serta  lain  serupanya,  yang  dalam  sebutan  hukum  global  diucap landlocked states. Sebaliknya yang mempunyai komplit 3 format, ialah Indonesia, Singapore, Malaysia,  Filipina,  India,  Pakistan,  Inggris,  Belanda,  Amerika  Sindikat,  Kanada,  Argentina, Cina,  Korea,  Jepang,  serta  lain  serupanya. 4 Bagian  area  yang  tentu  dipunyai  seluruh  negeri merupakan area hawa, bagaimanapun wujud geografisnya.
Mengetahui kalau area hawa mempunyai angka murah serta penting, hingga negara- negara  mulai  mempertimbangkan  instrumen  hukum  buat  mencegah  kepentingannya  alhasil lahirlah  bermacam  akad  global  di  aspek  hukum  hawa.  2  akad  global  yang  melegitimasi kepemilikan  negeri  atas  ruang  hawa  merupakan  Kesepakatan  Paris  1919  serta  kesepakatan Chicago  1944.  Lahirnya  2  akad  itu  didasarkan  atas  filosofi  kepemilikan  ruang  hawa (the  air sovereignty  theory) .  Bagi  kesepakatan  Chicago  1944,  ruang  hawa  ialah  area  independensi yang khusus.
1 Surat  Edaran  Markas  Besar  Angkatan  Laut  Dinas  Hidro-Oseanografi  Nomor:  SE/1241/IV/2012 Tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2 https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Politik-2018.pdf diakses  tanggal  12  November 2020
3 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia, PT  Rineka  Cipta, Jakarta,  2000, hlm. 83-85
4 E. Saefullah  Wiradipradja,  Wilayah  Udara  Negara  Ditinjau  dari  Segi  Hukum  Internasional, Indonesia Journal of International Law , Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 498-499.
Guna  penjagaan  area  hawa  Indonesia  penguasa  memutuskan  Peraturan  Penguasa Republik  Indonesia  No  4  Tahun  20l8  Mengenai  Penjagaan  Area  Hawa  Republik  Indonesia. Pada  Artikel  2  PP  Nomor.  4  tahun  2018  melaporkan  kalau  Penjagaan  Area  Hawa direalisasikan lewat:
1) Penentuan status Area Hawa serta area hawa;
2) Pengaturan hal wujud pelanggaran area independensi;
3) Penerapan aksi kepada pesawat serta personel Pesawat Hawa; dan
4) Aturan metode serta metode penerapan pemaksaan oleh Pesawat Hawa Negeri.
Indonesia  selaku  negeri  kepulauan  terbanyak  di  bumi  yang  terhambur  dari  Aceh sampai Papua mempunyai garis pinggiran dengan paling tidak 6 negeri.  Dengan keterbatasan pangkal energi orang serta perlengkapan buat memantau pinggiran negeri, hingga  sering kali terjalin  pelanggaran  area  pinggiran  Indonesia  oleh  sebagian  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab. Tidak tidak sering di area hawa yurisdiksi 5 Indonesia sering terjalin pelanggaran oleh pesawat melambung tidak terencana ataupun bisa diucap pula selaku black flight. Pelanggaran sejenis ini pastinya tidak bisa ditoleransi dengan alibi apapun.
Akhir-  akhir  ini  banyak  pesawat  asing  yang  melintas  di  area  hawa  Indonesia  tanpa seizin  tower  pengawas  yang  terdapat  di  bumi.  Mayoritas  dari  pesawat  asing  yang  melintas tanpa  permisi  itu  merupakan  pesawat  tentara.  Permasalahan  ini  telah  kerapkali  terjalin. Ilustrasinya,  ketegangan  antara  Indonesia-  Australia  karena  banyaknya  penerbangan  hitam (black flight) serta penerbangan tanpa permisi.  Luang pula terjalin ketegangan kala pesawat- pesawat  jet  F-  5  Tiger  TNI-  AU  “mengusir”  pesawat  jet  F-  18  Hornet  kepunyaan  Angkatan Hawa  Australia yang ditaksir sudah merambah area hawa Indonesia di atas Pulau Roti tanpa permisi. Terakhir, masuknya pesawat tentara Malaysia di perairan Ambalat yang pula diklaim selaku  area  independensi  Malaysia  semenjak  belum  terselesaikannya  negosiasi  batasan  area antara Indonesia-Malaysia. 6
Kasus  yang  hendak  diulas  adalah  penegakkan  hukum  kepada  penjagaan  yurisdiksi area  hawa  bagi  Peraturan  Pemerintah  No  4  Tahun  2018  oleh  Lanud  Sutan  Sjahrir  dan hambatannya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengamanan  Yurisdiksi  Wilayah  Udara  Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir
Wujud  penguatan  independensi  atas  area  ruang  hawa  nasional,  antara  lain penguatan  hukum  kepada  pelanggaran  area  hawa  independensi  RI,  serta  pelanggaran kepada area hawa ilegal, bagus area hawa nasional ataupun asing, begitu juga diresmikan
5 F Sugeng Istanto, Hukum Internasional, , Atmajaya, Yogyakarta,  1998, hlm. 47.
6 Yaddy  Supriyadi, Keselamatan  Penerbangan  Problematika  Lalu  Lintas  Udara ,  Fordik  BPSDMP, Jakarta, 2019, hlm. 17-18.
dalam  Artikel  2  bagian  (2)  UU  Nomor.  15  Tahun  1992,  serta  Peraturan  Penguasa  RI Nomor.  3  Tahun  2001  mengenai  Keamanan  serta  Keamanan  Penerbangan.  Area  hawa ilegal terdiri atas area hawa ilegal yang larangannya bertabiat senantiasa (Prohibited Zona) serta  area  hawa  bertabiat  terbatas.  Tidak  hanya  itu,  ada  pula  pelarangan  lain,  ialah perekaman dari hawa memakai pesawat hawa buat kebutuhan pertahanan serta keamanan negeri.
Cocok  dengan  Artikel  10  Undang  Undang  Nomor.  34  Tahun  2004  mengenai Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Angkatan  Hawa  bekerja  antara  lain;  melakukan kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI) matra hawa di aspek pertahanan; menegakan hukum  serta  melindungi  keamanan  di  area  hawa  Dominasi  Nasional  cocok  dengan determinasi  hukum  nasional  serta  hukum  global  yang  sudah  diratifikasi;  melakukan kewajiban  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam  pembangunan  serta  pengembangan daya matra hawa, serta melakukan pemberdayaan area pertahanan hawa.
Bersumber  pada  determinasi  itu  di  atas,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  Hawa  diberi  wewenang  serta  tanggung  jawab  dalam  penguatan  independensi serta hukum kepada pelanggaran di area hawa, tercantum area hawa ilegal, terbatas serta wilayah  beresiko  cocok  dengan  kewajiban  pokoknya.  Buat  menerapkan  penerapan kewajiban  penguatan  independensi  serta  hukum  di  ruang  hawa  nasional  itu,  hingga diperlukan  kedudukan  Aba-aba  Pertahanan  Hawa  Nasional  (Kohanudnas).  Sebab Kohanudnas mempunyai keahlian penemuan, pengenalan serta  penindakan kepada semua sarana  hawa  yang  melaksanakan  pelanggaran  kepada  area  hawa  Republik  Indonesia. Sedangkan  itu,  dalam  melakukan  kewajiban  itu,  Kohanudnas  melakukan  Pembedahan Pertahanan Hawa, bagus aktif ataupun adem ayem.
Pada  dasarnya  penerapan  Pembedahan  Pertahanan  Hawa  dibagi  dalam Pembedahan Pertahanan Hawa Aktif, yang mencakup kegiatan:
a. Penemuan: ialah cara pengawasan kepada target hawa dengan cara elektronis ataupun visual.  Cara  itu  dimaksudkan  buat  mengenali  dengan  cara  tentu  suasana  hawa  yang terjalin  pada  dikala  itu.  Dengan  mengenali  informasi  target  hawa,  bisa  didetetapkan jalan, arah serta kecepatannya buat berikutnya bisa didetetapkan target itu ialah bahaya hawa ataupun bukan. Diteksi bisa dilaksanakan dengan metode elektronis serta visual.
b. Pengenalan: ialah cara determinasi pengelompokan tiap target hawa teman, target hawa tidak  diketahui  ataupun  target  hawa  kompetitor.  Dari  hasil  analisa  informasi  target hawa  bisa  didetetapkan  cirinya  serta  berikutnya  bisa  didetetapkan  pemakaian  Sistem Hanud  yang  pas  buat  menanggulangi  serta  mengatasi  target  hawa.  Aktivitas pengenalan bisa dicoba dengan metode elektronis, hubungan serta visual.
c. Penindakan: ialah perbuatan lanjut dari aktivitas pengenalan yang dicoba oleh pesawat tempur  gerebek  buat  membayang-  bayangi,  menghalau,  pemaksaan  berlabuh  serta penghancuran.  Tidak  hanya  itu,  oleh  peluru  kendali  jarak  lagi  buat  penghancuran kepada target hawa yang masuk wilayah pertahanan peluru kendali, serta Bedil pekatu Hanud atau Rudaltis buat penghancuran kepada tiap target hawa yang masuk wilayah pertahanan.
Sebaliknya Pembedahan Pertahanan Hawa Adem ayem, mencakup kegiatan:
a. Pemberitaan Ancaman Hawa, bermaksud buat penjagaan personel serta sarana kepada serbuan hawa serta kenaikan kesiapan semua bagian dalam mengalami serbuan hawa.
Perihal  ini  dilaksanakan  oleh  faktor  Hanud  Adem  ayem  bersumber  pada  data  dari Posekhanudnas.
b. Penyelesaian  Dampak  Serbuan  Hawa,  usaha  ini  dicoba  buat  aksi  penjagaan  wilayah serbuan  hawa,  pengamanan  korban  orang  serta  menghindari  tampaknya  ancaman terkini selaku dampak serbuan hawa.
Pembedahan  Pertahanan  Hawa  pada  hakekatnya  ialah  usaha  buat  menjaga independensi area hawa nasional kepada tiap bahaya hawa.
Upaya  itu  dicoba  dengan  cara  terstruktur  dengan  mengaitkan  faktor  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  ataupun  Awam  yang  berdaya  Hanud  dengan  asas-asas pembedahan Hanud yang mempunyai target kelebihan hawa serta tegaknya hukum di area hawa  nasional.  Tetapi  begitu,  penerapan  penguatan  independensi  serta  hukum  di  ruang hawa  nasional  mempunyai  karakter  spesial,  alhasil  diperlukan  perlengkapan,  bagus berbentuk  Alutsista  serta  sistem,  ataupun  pengawakan  pangkal  energi  orang  yang memiliki kualifikasi spesial pula.
Lanud  Sutan  sjahrir  Padang  sejauh  tahun  2018  hingga  dengan  2021  sudah melaksanakan  penguatan  hukum  kepada  pelanggaran  area  hawa  dengan  melaksanakan kontrol  area  hawa  dari  penerbangan  yang  tidak  terindetifikasi.  Ada  14  pelanggaran penerbangan  yang  tidak  dikenal  serta  tidak  mempunyai  permisi  melewati  area  hawa Indonesia.  Tidak  hanya  itu  pula  ada  pendaratan  tidak  terencana  dari  7  pesawat  memberi pelajaran negeri Perancis. kepada pelanggaran ini dicoba pengahalauan supaya pesawat itu lekas pergi dari area hawa Indonesia.
Pelanggaran  area  hawa  sepanjang  tahun  2008  yang  terjalin  di  Kosekhanudnas  1 merupakan  18  kali  serta  tahun  2009  sebesar  15  kali(  Informasi  dari  Kosekhanudnas  I, 2010).7  Sedangkan  selama  tahun  2010  sampai  awal  tahun  2014  pelanggaran  wilayah udara yang telah dipaksa mendarat di Pangkalan Udara TNI AU sebanyak 5 kali.8
Cara  penindakan  yang  dicoba  oleh  pesawat  tempur  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) antara lain:
1. Shadowing  (Membayang-bayangi)  Dicoba  kepada  pesawat  hawa  yang  diperkirakan hendak melanggar independensi area hawa nasional.
2. Intervention  (Penghalauan)  Dicoba  kepada  pesawat  hawa  yang  melanggar  area  hawa nasional  ataupun  rute  penerbangan  yang  sudah  didetetapkan  atau  determinasi  ADIZ yang legal.
3. Interception (Intersepsi) Peringatan yang dicoba oleh pesawat tentara Tentara Nasional Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  yang  merambah  area  hawa  nasional  tanpa mempunyai  permisi.  Intersepsi  dicoba  kala  ada  penerbangan  yang  tidak  penuhi persyaratan  yang  telah  diresmikan  serta  aktivitas  itu  memakai  pesawat  hawa interceptor  kepunyaan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU). Penerapan  aksi  intersepsi  sudah  diatur  dalam  Artikel  32  Bagian  (3)  Peraturan Penguasa  Nomor.  4  Tahun  2018  yang  mengaitkan  koordinasi  antara  personel pembimbing  kemudian  rute  penerbangan  dengan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) buat  pemberian  data  pada  pesawat  hawa  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  terpaut
7 Amrizal  Mansur  M.St, Flight  Information  Region  (FIR)  :  Implikasi  Penguasaan  Air  Traffic  Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau , Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, hal. 64.
8 Data Diskumau, Maret 2021.
dengan  pesawat  hawa  yang  melanggar.  Penerapan  aksi  intersepsi  pula  wajib mencermati keamanan penumpang bila pesawat yang diintersepsi merupakan pesawat hawa  awam.  Pesawat  hawa  yang  diintersepsi  pula  harus  menjajaki  seluruh  perintah yang diserahkan pesawat interceptor.
4. Force Down( Pemaksaan Berlabuh) Dicoba kepada tiap pesawat hawa yang melanggar area  hawa  nasional  serta  bisa  diperkirakan  berarti  buat  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  yang  tidak  berkawan.  Aksi force  down ialah  pemaksaan  berlabuh  kepada pesawat hawa di Alas Hawa terdekat bila perintah yang diserahkan tadinya dihiraukan.
5. Destruction (Penghancuran) Dicoba oleh pesawat tempur gerebek kepada tiap pesawat hawa  yang  melanggar  area  independensi  serta  tidak  mengindahkan  peringatan  yang diserahkan,  mengecam  keamanan  obyek  vital,  serta  melaksanakan  aksi  yang mematikan  sepanjang  pesawat  tempur  melakukan  penggerebekan  penangkapan  yang sudah diatur dalam ROE ( Rule of Engagement ).
Kedudukan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  amat  berarti serta genting selaku pengawal area hawa nasional supaya terbebas dari bahaya keamanan independensi  nasional.  Buat  menciptakan  kedudukan  itu  pasti  saja  menginginkan prasarana  yang  mencukupi.  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU) dikala  ini  dibantu  oleh  24  mendekati  tentara  yang  melingkupi  beberapa  besar  area  hawa Indonesia  dan  mempunyai  8  skadron  tempur  yang  itu  di  bermacam  area  di  Indonesia. Hendak  namun  perlengkapan  penting  sistem  persenjataan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) ada sebagian keterbatasan kesiapan. Perihal itu dapat diamati dari sedang banyakanya permasalahan pelanggaran area hawa nasional yang terjalin sebab daya  alutsista  yang  telah  terdapat  tidak  cocok  dengan  besar  area  yang  wajib  dilindungi alhasil aspek itu jadi penghalang pengawasan area hawa Indonesia yang tidak bisa dicoba dengan cara maksimum.
Sedang  banyak  pelanggaran  area  hawa  yang  terjalin  serta  banyak  pula permasalahan  yang  tidak  bisa  ditangani  ialah  dampak  dari  Perlengkapan  Penting  Sistem Pertahanan (Alutsista) yang terbatas serta tidak mencukupi di mana alutsista ialah seluruh perihal yang berkaitan dengan sistem senjata, alat transportasi, serta perkakas tentara yang lain  yang  jadi  aspek  pendukung  buat  penjagaan  area  yurisdiksi  nasional.  Terdapatnya penerbangan  hitam  yang  tidak  sanggup  ditemukan  oleh  pencari  Aba-  aba  Pertahanan Hawa Nasional (Kohanudnas) serta pelanggaran hawa yang tidak sanggup diintersep oleh pesawat  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  bisa  jadi  dorong  ukur kelemahanan  penjagaan  area  hawa  nasional.  Perihal  itu  bisa  memunculkan  akibat  pada independensi  nasional  dalam  perihal  pecegahan  bahaya  serta  kendala  dari  luar.  Atensi yang  lebih  sungguh-sungguh  hendak  perihal  ini  amat  dibutuhkan  sebab  menyangkut dengan  keamanan  sesuatu  negeri  terkhususnya  pada  aspek  hawa  yang  di  mana  buat melindungi  keamanan  area  hawa  ialah  peranan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  udara  (AU),  tetapi  bila  keinginan  Alutsista(  Perlengkapan  Penting  Sistem Persenjataan)  tidak  terkabul,  pantas  dipertanyakan  keahlian  kesiapan  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  dalam  perihal  melindungi  semua  bagian  bangsa Indonesia.
Memandang  berartinya  kewajiban  dari  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Angkatan  udara  (AU)  dalam  melempangkan  hukum  serta  mengamankan  area  hawa
nasional pasti saja pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) turut dan dalam  penindakan  permasalahan  pelanggaran  area  hawa,  tetapi  keikutsertaan  Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) hingga pada cara pelacakan permasalahan saja. Wewenang investigasi diserahkan pada PPNS (Interogator Karyawan Negara Awam) Penerbangan  yang  terletak  di  dasar  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Hawa,  Departemen Perhubungan.  Artikel  399  Hukum  Nomor.  1  Tahun  2009  mengenai  Penerbangan melaporkan  kalau  PPNS  khusus  yang  lingkup  tugasnya  pada  aspek  penerbangan diserahkan  wewenang  spesial  selaku  interogator.  Investigasi  dicoba  di  dasar  koordinasi serta  pengawasan  interogator  POLRI.  Perihal  itu  pula  jadi  salah  satu  aspek  penghalang sebab pada dasarnya, dengan cara prosedural Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara  (AU)  yang  sepanjang  ini  aktif  dalam  penindakan  permasalahan  pelanggaran  area hawa  nasional  serta  selaku  pihak  yang  mengenali  terlebih  dulu  dengan  cara  rinci  hal pelanggaran yang dicoba oleh pesawat hawa asing dikala melanggar dari dini pesawat itu ditemukan  oleh  pencari  hingga  pada  pemaksaan  berlabuh.  Dengan  itu,  keikutsertaan Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (selaku  pihak  yang  berhak  buat melempangkan  hukum  terpaut  dengan  pertahanan  hawa)  dalam  cara  investigasi  ditaksir amat  berarti  supaya  cara  penguatan  hukum  tidak  tertahan.  Penjagaan  area  hawa  dengan cara  maksimum  ialah  perihal  yang  telak  buat  melempangkan  independensi  di  area  hawa sebab tanpa terdapatnya penjagaan hingga independensi itu hendak rawan kepada serbuan hawa  dari  pihak luar.  Oleh  sebab  itu,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara (AU),  selaku  eksekutif  kewajiban  buat  melempangkan  independensi  area  hawa  nasional serta  penguatan  hukum,  wajib  bisa  terakomodir  dalam  seluruh  kepentingannya  supaya tercapainya penjagaan area hawa nasional dengan cara maksimal.
B. Hambatan  Yang  Ditemui  Dalam  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pengamanan Yurisdiksi  Wilayah  Udara  Menurut  Peraturan  Pemerintah    Nomor  4  Tahun  2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir
Kewajiban  melempangkan  hukum  serta  melindungi  keamanan  area  hawa yurisdiksi  nasional  yang  di  emban  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara (AU)  semacam  yang  diamanatkan  oleh  UU  34  tahun  2004  mengenai  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI),  memanglah  bukan  profesi  gampang.  Luasnya  area  hawa  nasional,  dan sedang  terbatasnya  alat  serta  infrastruktur  yang  terdapat,  membuat  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) wajib lalu bertugas keras. Hambatan yang terdapat pastinya  bukan  jadi  alibi  buat  tidak  melakukan,  maksudnya  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  senantiasa  wajib  lalu  berusaha  melakukan  tugasnya (melempangkan independensi area hawa serta hukum angkasa) seoptimal bisa jadi.
Penerapan  kewajiban  itu  hakikatnya  ialah  aplikasi  dari  mandat  warga  bumi  yang tertuang  dalam  kesepakatan  Chichago  1944  mengenai  Badan  Penerbangan  Awam  Global serta buat regulasi Indonesia tertuang dalam UU no 1 tahun 2009 mengenai penerbangan. Dalam  UU  itu,  Indonesia  menganut  prinsip  independensi  penuh  serta  khusus  atas  area ruang  hawa  di  atas  Indonesia.  Maksudnya,  Indonesia  memiliki  hak  penuh  buat  memakai ruang  udaranya  untuk  kebutuhan  pertahanan  serta  keamanan  nasional  untuk  menjamin terciptanya situasi area hawa yang nyaman, leluasa dari bermacam bahaya lewat alat hawa,
tercantum  pelayaran  penerbangan  yang  bisa  mematikan  independensi  negeri  dan melemahkan perbawa penguasa.
Memperhatikan  sedang  terdapatnya  pelanggaran  area  hawa,  bagus  yang  dimulai dengan  aktivitas  force  down  (pemaksaan  berlabuh)  oleh  pesawat-pesawat  kejar  gerebek Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  di  area  hawa  yurisdiksi  nasional ataupun  tanpa  force  down,  membuktikan  alangkah  independensi  ruang  hawa  nasional sesungguhnya bukanlah penuh serta khusus.
Terbebas  dari  kasus  itu,  yang  nyata,  aksi force  down oleh  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU),  jadi  fakta jika  barisan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  tidak  sempat  bermukim  bungkam  dalam  merespon  para pelanggar  area  independensi  hawa  nasional.  Selaku  bagian  dari  aksi  hukum, force  down oleh  pesawat-pesawat  kejar  gerebek  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara (AU)  pada  pelanggar  independensi  hawa  nasional,  ialah  wujud  aktual  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dalam melindungi derajat serta karisma negeri.
Warga,  bagus  nasional  ataupun  global  membagikan  penghargaan  positif  kepada tindakan force  down Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  kepada pesawat  asing  yang  tidak  terencana  di  area  yurisdiksi  nasional.  Tetapi  disisi  lain  tidak sedikit  warga  yang  menyesalkan  cara  hukum  yang  dicoba,  kurang  membagikan  dampak kapok para pelanggar area independensi hawa Indonesia.
Selaku  coretan,  dalam  suatu“  penahanan”  kepada  pesawat  asing  yang melaksanakan  pelanggaran  independensi  area  hawa,  cuma  di  kenai  ganjaran  melunasi bayaran  take  off  landing  sebesar  Rp  60  juta.  Suatu  angka  yang  tidak  proporsional  dengan bayaran  operasional  yang  dikeluarkan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara (AU)  buat  menggerakan  pesawat  kejar  gerebek  melaksanakan force  down .  Begitu  pula, yang terpaut dengan penangkapan kurungan, para pelanggar pula belum dikenakan ganjaran yang bisa berikan dampak.
Permasalahannya  terdapat  pada  regulasi  kita,  dimana  ketentuan  pelaksanaan kewajiban penegakkan hukum di area hawa yurisdiksi nasional yang diamanakan Artikel 10 UU  34  tahun  2004,  belum  dengan  cara  akurat  ucapan  ganjaran  ganjaran.  Begitu  pula regulasi  lainya,  ialah  UU  no  1  tahun  2009  mengenai  penerbangan,  pula  tidak  dijamah mengenai  aksi  kejahatan  yang  terpaut  independensi  negeri,  yang  diatur  terkini  hingga terpaut  prohibited  serta  restricted  zona.  Maksudnya  pelanggaran  cuma  dimaknai  selaku melanggar  perijinan  masuk  area  hawa  saja  (pelanggaran  administrasi),  bukan  pelanggaran kepada area independensi negeri.
Determinasi ini berakibat pada cara hukum berikutnya kurang berakhir, lebih dari itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) yang catatan bene mempunyai daya kepada permasalahan penegakkan independensi di hawa, belum dilibatkan dalam cara investigasi.  Kebalikannya  cara  hukum  atas  pelanggaran  area  hawa  oleh  pesawat  asing ataupun  pesawat  dalam  negeri  tidak  terencana,  dilaksanakan  oleh  Interogator  Karyawan Negara  Awam  (PPNS)  yang  penerapannya  dibawah  koordinasi  serta  pengawasan interogator Polri serta dikira selaku perkara pidana lazim.
Apabila  diamati  kembali  mengenai  ruang  lingkup  kewajiban  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  Angkatan  udara  (AU)  dalam  penegakkan  hukum  serta  melindungi keamanan  area  hawa  yurisdiksi  nasional,  idealnya  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)
Angkatan  Udara  (AU)  turut  muncul,  bagus  dalam  cara  penindakan  ataupun  hukum,  yang mencakup  pelacakan,  pelacakan  serta  investigasi,  sebab  pelanggaran  area  hawa  berlainan dengan pidana lazim, dimana bisa berakibat pada pandangan pertahanan serta independensi negeri  ataupun  apalagi  dapat  dimaksud  merongrong  perbawa  pemeritah,  bukan  kendala orang per-orang.
Berlatih  dari  cara  penegakkan  hukum  kepada  pelanggaran  hawa  yang  telah berjalan  sepanjang  ini,  telah  waktunya  walaupun  telanjur,  kita  serta  pihak-  pihak  yang bersangkutan kepada permasalahan pertahanan, independensi serta keamanan bangsa serta negeri,  mempertimbangkan  kembali  perlunya  dicoba  penyempurnaan  kepada  seluruh regulasi yang terpaut dengan penerapan penegakkan hukum kepada pelanggaran area hawa yurisdiksi nasional, bagus tingkatan hukum ataupun peraturan penguasa. Uraian ini berarti dalam  bagan  melindungi  independensi  hawa  nasional  spesialnya  serta  derajat  negeri  pada umumnya.

## KESIMPULAN
Dilengkapinya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  sehingga  dapat  mengatasi  kesulitan pemantauan  pelanggaran  wilayah  udara  dikarenakan  luasnya  wilayah  udara  Indonesia.  Agar dibuatnya  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  yang  lebih  tegas  dan  berat  sehingga  dapat memberikan  efek  jera  bagi  pelanggaran  kedaulatan  wilayah  udara.  TNI  AU  lebih  dilibatkan lagi  dalam  proses  penindakan  maupun  keterlibatan  TNI  AU  dalam  penyidikan  pelanggaran yurisdiksi wilayah udara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrizal  Mansur  M.St, Flight  Information  Region  (FIR)  :  Implikasi  Penguasaan  Air  Traffic Control  Oleh  Singapura  di  Kepulauan  Riau ,  Universitas  Pertahanan  Indonesia, Jakarta
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,  2000
E.  Saefullah  Wiradipradja,  Wilayah  Udara  Negara  Ditinjau  dari  Segi  Hukum  Internasional, Indonesia Journal of International Law , Vol. 6 No. 4, 2009.
F Sugeng Istanto, Hukum Internasional, , Atmajaya, Yogyakarta,  1998
Surat  Edaran  Markas  Besar  Angkatan  Laut  Dinas  Hidro-Oseanografi  Nomor:
SE/1241/IV/2012 Tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yaddy  Supriyadi, Keselamatan  Penerbangan  Problematika  Lalu  Lintas  Udara ,  Fordik BPSDMP, Jakarta, 2019
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Politik-2018.pdf