## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENETAPAN WALI UNTUK IZIN
JUAL BERUPA WARISAN SEBIDANG TANAH MILIK ANAK DIBAWAH UMUR
(Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Tjk)
Erlina B Universitas Bandar Lampung Email : erlina@ubl.ac.id
D. Galih Bagus. S Universitas Bandar Lampung Email : bagusdion5655@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  find  out,  understand  and  analyze  the  application  for  a  court  order  in determining a guardian and to analyze the basis of the judge's consideration of the application for determining a guardian for permission to sell in the form of inheritance of a plot of land on which a semi-permanent house is standing which is owned by a minor based on (Civil Case Number: 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk).  This  research  uses  a  normative  and  empirical  juridical  approach,  the normative  juridical  approach  is  carried  out  by  studying  norms  or  rules,  while  the  empirical approach is carried out by interviewing sources. Requests for determination through the court are very important and necessary in overcoming problems, especially guardianship to sell inherited assets. Court decisions become legal force in carrying out any legal transactions in order to obtain legal certainty and force. All court rulings or decisions must contain the reasons and grounds for the decision, as well as include articles of certain statutory regulations relating to the case being decided or based on unwritten law, jurisprudence or legal doctrine.
Keywords: Determination; Guardian; Inheritance; Child.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis permohonan penetapan melalui pengadilan dalam penetapan wali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan  penetapan  wali  untuk  izin  jual  berupa  warisan  sebidang  tanah  diatasnya  berdiri sebuah rumah semi permanen yang dimiliki oleh anak dibawah umur berdasarkan (Perkara Perdata Nomor  :  17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
empiris,  pendekatan  yuridis  normatif  dilaksanakan  dengan  mempelajari  norma  atau  kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Permohonan penetapan  melalui  pengadilan  sangat  penting  dan  diperlukan  dalam  mengatasi  permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam  melakukan  transaksi  hukum  apapun  demi  mendapatkan  kepastian  dan  kekuatan  hukum. Segala  penetapan  ataupun  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar putusan,  serta  mencantumkan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.
Katakunci : Penetapan; Wali; Warisan; Anak.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  bersatunya  dua  insan  yang  dipertemukan  oleh  Allah  SWT  untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri. Dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan  yaitu  anak.  Anak  dalam  bahasa  arab  disebut  walad,  satu  kata  yang  mengandung penghormatan sebagai ciptaan Allah SWT yang sedang menempuh perkembangannya. Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum.  Salah satu bagian dari hukum perdata secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  kecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Bentuk  dan  sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyrakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem  kekeluargaan  pada  masyarakat  indonesia,  berpokok  pangkal  pada  sistem  menarik  garis keturunan. Perkawinan adalah perilaku hewan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa agar kehidupan di dunia normal tumbuh dengan baik. Perkawinan tidak hanya terjadi di antara manusia, tetapi juga terjadi di antara tumbuhan dan makhluk. Karena manusia adalah makhluk hidup yang cerdik,  perkawinan  adalah  salah  satu  masyarakat  biasa  yang  mengikuti  perkembangan  budaya manusia  dalam  kehidupan  individu.  Dalam  masyarakat  lugas  budaya  perkawinan  bersifat mendasar, terbatas dan tertutup, dalam masyarakat mutakhir budaya perkawinan bersifat maju, ekspansif  dan  terbuka.  Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk (keluarga) yang bahagia dan langgeng di

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi seperti yang ditunjukkan oleh hukum, pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti pernikahan itu setua komitmen. 1
Dalam  teori  kepastian  hukum  ini,  cenderung  melihat  hukum  dalam    wujudnya  sebagai “kepastian  undang-undang”  dalam  hal  ini  suatu  aturan    hukum  haruslah  dapat  dijadikan  suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa  dalam masyarakat, dalam hukum perdata aturan hukum itu haruslah pasti atau  haruslah memiliki kepastian untuk menyelesaikan sengketa antara tergugat dan    penggugat  atau  pemohon  dan  termohon,  kepastian  disini  adalah  membahas mengenai  kepastian  dalam  bentuk  kejelasan  aturan  yang  terkandung  dalam    suatu  ketentuan hukum. 2 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.  Perumusan  pikiran  pembuat  undang-undang  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan hukum  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan,  sedangkan  hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan  kepentingan  pribadi.  Dengan  demikian  pembentukan  hukum  harus  berupaya menyeimbangkan  berbagai  kepentingan  tersebut.  Kepentingan  umum  yang  terutama  adalah kepentingan  negara  untuk  melindungi  eksistensi  dan  hakikat  negara  dan  kepentingan  untuk mengawasi  dan  memajukan  kesejahteraan  sosial.  Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan hukum  yang  hidup.  Terdapat  perimbangan  antara  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah 3 .
1 Erlina, B. 2021. Impementasi Putusan Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1640/Pdt. G/2020/PA. Tnk) . Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.22, No.2, hlm.205-216. 2 Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) , Kencana, Jakarta, hlm. 284 3 Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat . Vol 3, No 2. hlm.1

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Warisan  adalah  segala  sesuatu  peninggalan  yang  diturunkan  oleh  pewaris  yang  sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bagunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan. 4
Supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya  pembangunan,  baik  di  bidang  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut  masih  memerlukan  proses  dan  waktu  agar  supremasi  hukum  dapat  benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. 5
Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan  hukum  bertujuan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  untuk  menerima, sedangkan  kewenangan  bertindak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti,  faktor  usia,  status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lain.
Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun kekeluargaan terhadap anak. Seseorang boleh saja mengatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap dipandang seperti anak-anak jika masih di bawah umur secara hukum. Banyaknya  ketentuan  Hukum  Indonesia  yang  mengatur  batas  usia  seseorang  untuk  mampu
4 https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/arti-warisan,DiaksesPada  Tanggal  23/6/2022, Pukul 13:45 WIB
5 Erlina, B. 2009. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung. Pranata Hukum. Vol.4, No.1. hlm.1

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris mengatur  bahwa  yang  dapat  memenuhi  syarat  sebagai  penghadap  adalah  seseorang  dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.
Kecakapan  sendiri  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  bertindak  dalam  hukum.  Orang- orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum melakukan perbuatan hukum. 6 Berkaitan dengan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain  itu  seseorang  yang  meninggal  dunia  maka  semua  hak  dan  kewajiban  hukum  akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
Kekayaan  dalam  bentuk  benda  tersebut  merupakan  peninggalan  orang  yang  sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah.  Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya. Tidak dimungkinkan anak melakukan perbuatan hukum sendiri terutama dalam mengurus harta warisan yang didapatkannya, karena anak masih dalam membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bisa jadi warisan dapat diabaikan karena tidak ada orang lain yang mengelolanya untuk kepentingan anak, selain  itu  dikhawatirkan  jika  digunakan  pada  kepentingan  pribadi  bagi  orang-orang  yang memanfaatkan situasi yang ada. 7
Kekuasaan  orang  tua  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  anak  yang  belum  dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan orang tua hanya berlaku bagi anak-anak yang sah. Kekuasaan dapat dicabut jika salah satu atau keduanya melalaikan kewajibannya kepada anak atau berperilaku  buruk.  Pasal  345  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  jika  salah  satu  orang  tuanya meninggal dunia maka perwalian anak di bawah umur dipangku hukum kepada orang tua yang
6 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. Jual Beli . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.
7 Wirjono Prodjodikoro. 1980. Hukum Warisan di Indonesia . Sumur Bandung, Jakarta. hlm. 16.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
masih hidup. Kekuasaan orang tua bukan hanya kepada diri anak saja, tetapi meliputi benda dan kekayaan si anak. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  diluar pengadilan”.  Perwalian voogdij merupakan  pengawasan  terhadap  anak  dibawah  umur,  dimana benda  atau  kekayaan  anak  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua  melainkan  diatur  oleh undang-undang. Perwalian menurut undang-undang jika salah satu orang tua meninggal dan orang tua lainnya menjadi wali dari anak-anak. Anak di bawah perwalian meliputi:
a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
c. Anak lahir di luar perkawinan ( natuurlijk kind ).
Wali wajib mengurus dirinya sendiri dan harta benda yang berada dibawah perwaliannya, yaitu anak.  Anak  yang  akan  mendapatkan  harta  peninggalan  orang  tuanya  harus  diwakilkan  oleh walinya.  Akibat  dari  harta  peninggalan  yang  diperoleh  seorang  anak  dari  orang  tuanya  dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. 8
Jual beli merupakan mata pencaharian yang lebih sering dipraktikan dalam kehidupan ini. Karena  manfaatnya  lebih  umum  dirasakan  dan  banyak  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Karena sebagai  makhluk  sosial,  manusia  mempunyai  hasrat  untuk  hidup  bersama.  Lebih  lebih  dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bias berbagai bentuk, misalnya berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bias melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternative tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang.
Menurut  Boedi  Harsono,  dalam  hukum  tanah  negara-negara  dipergunakan apa  yang  disebut  asas accessie atau  asas  perlekatan.  Makna  asas  perlekatan,  yakni  bahwa bangunan-bangunan  dan  benda-benda  atau  tanaman  yang  diatasnya  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah,  serta  merupakan  bagian  dari  tanah  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  yang
8 Enang Hidayat. 2015. Fiqih Jual Beli . PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 1.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan dari pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Pasal  500  dan  571). 9 Menurut  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 tentang  pendaftaran  tanah,  menyatakan  bahwa  jika  orang  yang  mempunyai  hak  atas  tanah meninggal  dunia  atau  hak  atas  waris,  maka  yang  menerima  tanah  itu  sebagai  warisan  wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu.
Setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, supaya data yang tersimpan dan yang  disajikan  selalu  menunjukan  keadaan  yang  sesungguhnya.  Maka  setiap  terjadi  perubahan data, baik mengenai haknya atau mengenai tanahnya, harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat. Inilah yang menjadi kewajiban si ahli waris yang akan menjadi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya. Seperti pada salah satu perkara perbuatan hukum penetapan wali untuk ijin jual berupa warisan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN Tjk) bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah berkeinginan agar Pemohon diberi izin menjadi  wali  atas  anaknya  Pemohon  yang  masih  dibawah  umur  untuk  menjual  sebidang  tanah yang  diatasnya  terdapat  bangunan  rumah  semi  permanen  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung dengan luas 299 m2, bahwa  pemohon  ingin  menjual  harta  tersebut  untuk  keperluan  Pendidikan  anak  pemohon  serta keperluan lainnya yang oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama Angelica Chiara masih dibawah umur maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan.
Dalam pasal 393 KUHPerdata dijelaskan bahwa wali dilarang meminjam uang untuk si anak.  Tidak  diperkenankan  juga  untuk  menjual,  menggadaikan  benda-benda  tidak  bergerak, suratsurat sero dan surat-surat penagihan yang tidak mendapatkan izin dari hakim.  Wali ketika melaksanakan  tanggung  jawabnya  tidak  boleh  lalai  dan  harus  dilaksanakan  dengan  baik.
9 Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah .  Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam menjual harta anak tersebut dengan syarat orang tua bertindak sebagai wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak dibawah umur yang pada akhirnya akan mendapat surat penetapan yang disahkan oleh Pengadilan  Negeri. 10 Tujuan  diperlukannya  perlindungan  adalah  sebagai  jaminan  keamanan, kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa orang tua yang masih hidup cakap bertindak, tidak dalam keadaan pailit, tidak dicabut  kuasa  asuh  terhadap  anaknya  dan  tempat  tinggalnya  jelas.  Hal  semacam  ini  dapat meminimalisir  resiko  yang  mungkin  terjadi  di  kemudian  hari.  Untuk  memperoleh  penetapan tersebut Wali harus mempersiapkan semua dokumen dan berkas baik Wali maupun anak.
Selain itu dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) dapat diketahui bahwa ahli waris tersebut sudah cakap atau  belum dalam hukum, selain itu SKW juga sangat diperlukan dalam hal penjualan  harta  milik  anak  dibawah  umur.  Dengan  izin  Pengadilan  Negeri,  maka  tidak  hanya berkaitan  dengan  penjualan  barang  milik  anak  di  bawah  umur,  tetapi  juga  pesetujuan  untuk menjaminkan  barang  milik  anak  di  bawah  umur  yang  didaftarkan.  Berdasarkan  latar  belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menanalisi tentang pertimbangan hakim dalam penetapan wali untuk izin jual berupa warisan sebidang tanah (diatasnya berdiri sebuah rumah) yang dimiliki oleh anak dibawah umur (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN. Tjk)”.

## B. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  dan  empiris.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisis  data  yang
10 Sudargo  Gautama.  1997. Tafsiran  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kesepuluh . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
digunakan adalah yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Permohonan  Penetapan  Melalui  Pengadilan  Dalam  Penetapan  Wali  Berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk)
Seseorang  yang  menginginkan  suatu  keadilan  dengan  pengajuan  permohonan,  akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal, yaitu :
a. Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
b. Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.
Secara  normatif,  pengadilan  adalah  tempat  untuk  mendapatkan  keadilan.  Dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian  hukum  maupun  demi  kemanfaatan  hukum  melainkan  hakim  bekerja  Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Frase  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  ini menjadi symbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kelak di pengadilan terakhir ia  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  dan  perilakunya  di  hadapan  Tuhan  Yang  Maha Adil.
Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa  suatu  putusan  telah  memenuhi  rasa  keadilan  atau  tidak.  Indikator  itu  antara  lain  dapat ditemukan  di  dalam  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim.  Pertimbangan  hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya ( proper ), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
Menurut  Lingga  Setiawan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  permohonan penetapan  melalui  pengadilan  dalam  penetapan  wali  berdasarkan  (Perkara  Perdata  Nomor  :

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk) permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam  mengatasi  permasalahan  khususnya  perwalian  untuk  menjual  harta  waris.  Penetapan pengadilan  menjadi  kekuatan  hukum  dalam  melakukan  transaksi  hukum  apapun  demi mendapatkan  kepastian  dan  kekuatan  hukum.  Dalam  permohonan  tersebut  pemohon  ingin diangkat  menjadi  wali  dengan  alasan  bahwa  pemohon  ingin  menjual  harta  tersebut  untuk keperluan  Pendidikan  anak  pemohon  serta  keperluan  lainnya.  Bahwa  anak  pemohon  tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan Izin dari pengadilan untuk mengurus keperluan tersebut. Pemohon sebagai wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yang masih dibawah umur (belum  dewasa)  dan  izin  untuk  menjual  harta  berupa  sebidang  Tanah  diatasnya  berdiri  sebuah rumah semi permanen dengan sertifikat hak milik No.9733/Jg.II. Kel. Jaga Baya II. Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung dengan luas 299 M2. Berdasarkan permohonan tersebut dapat kita artikan penetapan  adalah  keputusan  pengadilan  atas  perkara  permohonan  ( volunter ),  misalnya penetapan  dalam  perkara  dispensasi  nikah,  izin  nikah,  wali  adhal,  poligami,  perwalian,  itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan” Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada. Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan ( knowledge ) dalam energi mental, energy emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu dalam energi- energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan sehingga banyak penetapan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim.
Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang- undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi  hukum  dalam  bentuk-bentuk  penafsiran,  bahkan  menciptakan  hukum  baru  melalui putusan-putusannya.  Hakim  sebagai  seorang  pemutus/penetap  suatu  permohonan,  harus mempunyai  kemampuan  profesional  serta  moral  dan  integritas  yang  tinggi  agar  mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mempunyai  kemampuan  untuk  berkomunikasi  serta  menjalankan  peranan  dan  statusnya  yang dapat diterima oleh masyarakat.
Keberhasilan seorang hakim dapat dilihat dari putusannya karena Putusan adalah mahkota seorang  hakim,  salah  satu  tempat  untuk  mengadili  adalah  pengadilan  negeri  yang  merupakan pengadilan  tingkat  pertama  yang  berwenang  mengadili  semua  perkara  baik  perdata  maupun pidana,  berkedudukan  di  ibukota  kabupaten.  Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut. Analisa berdasarkan penjelasan diatas bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang  dipentingkan  adalah  fakta  atau  peristiwanya,  bukan  hukumnya.  Peraturan  hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (“ burgerlijke rechtsorde ”),  menetapkan  apa  yang  ditentukan  oleh  hukum  dalam  sesuatu  perkara.  Jadi,  yang dicari adalah kebenaran ( waarheid ) di dalam proses.
Menurut Jamilah Advokat Pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H.. CPLH, dan Rekan di Kota  Bandar  Lampung,  permohonan  penetapan  melalui  pengadilan  dalam  penetapan  wali berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk), sebagai pengacara dari pemohon dalam surat kuasanya pemohon ingin diangkat menjadi wali dengan alasan bahwa pemohon ingin menjual harta tersebut untuk keperluan Pendidikan anak pemohon serta keperluan lainnya. Bahwa anak  pemohon  tersebut  masih  dibawah  umur  sehingga  diperlukan  Izin  dari  pengadilan  untuk mengurus keperluan tersebut. Dengan berdasarkan keinginan dari klien selaku pengacara diberi kuasa untuk mengurus permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Permohonan penetapan  melalui  pengadilan  sangat  penting  dan  diperlukan  dalam  mengatasi  permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam  melakukan  transaksi  hukum  apapun  demi  mendapatkan  kepastian  dan  kekuatan  hukum. Penetapan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  penetapan  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili.  Alasan-alasan  tersebut  dimaksudkan  sebagai  pertanggungan  jawab  hakim  dari  pada putusannya  terhadap  masyarakat,  para  pihak,  pengadilan  yang  lebih  tinggi  dan  ilmu  hukum,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu  yang  menjatuhkannya.  Guna  dapat  mempertanggungjawabkan  penetapan,  sering  juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa hakim tidak terikat pada atau  harus  mengikuti  putusan  perkara  yang  sejenis  yang  pernah  dijatuhkan.  Ilmu  pengetahuan memiliki kewibawaan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif. Oleh karena itu hakim harus berani dalam menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis yuridis dan bertanggung jawab.
Penetapan hakim yaitu putusan hakim yang bersifat declaratoi , hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu. Penetapan atau beschikking , yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenanangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan  pengadilan.  Kebenaran  yang  dicari  adalah  kebenaran  relatif,  yaitu  kebenaran  saling hubungannya kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta oleh karena putusan hakim, berdasar atas caranya kedua pihak  yang  berperkara  melakukan  hubungannya  di  dalam  proses.  Oleh  karena  itu  di  dalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.
Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun  demi  mendapatkan  kepastian  dan  kekuatan  hukum.  Segala  penetapan  ataupun  putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang  berhubungan  dengan  perkara  yang  diputus  atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan harus dibuat secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut Ultra Petitum Partium .Putusan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan
umum.
Sedangkan yang  didasarkan  pada ex  aquo  et  bono dapat  dibenarkan  asal  masih  dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primeir.
Permohonan  penetapan  pengadilan  adalah  tindakan  sepihak  menentukan  kaidah  hukum konkret  yang  berlaku  khusus.  Penetapan  pengadilan  sangat  terkait  dengan  putusan  pengadilan sehingga  perlu  diketahui  pengertian  dari  putusan  pengadilan.  Putusan  pada  uraian  ini  adalah putusan  peradilan  tingkat  pertama  dan  memang  tujuan  akhir  proses  pemeriksaan  perkara  di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Hasil penetapan ataupun putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan bagian dari asas fair trial dengan tujuan untuk menjamin  proses  peradilan  terhindar  dari  perbuatan  tercela  dari  pejabat  pengadilan.  Apabila dilanggar, maka ini mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Wali Untuk Izin Jual  Berupa  Warisan  Sebidang  Tanah  Diatasnya  Berdiri  Sebuah  Rumah  Semi Permanen  Yang  Dimiliki  Oleh  Anak  Dibawah  Umur  Berdasarkan  (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk)
Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  selanjutnya  disebut  Undang-undang  Kekuasaan Kehakiman,  dimana  dirumuskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Asas kebebasan  hakim  ini  termasuk  juga  kebebasan  bagi  hakim  dalam  merumuskan  pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.
Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Hakim adalah pejabat negara  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Menurut  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman,  pertimbangan  hakim  adalah  pemikiran- pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan  atau  memberatkan  pelaku.  Setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  putusan.  Hakim  merupakan  personifikasi  lembaga  peradilan,  dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum  atau legal  reasoning .  Merumuskan  dan  menyusun  pertimbangan  hukum  atau legal reasoning harus  cermat,  sistematik  dan  dengan  bahasa  Indonesia  yang  benar  dan  baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.
Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus  memperhatikan  serta  mengusahakan  seberapa  dapat  jangan  sampai  putusan  yang  akan dijatuhkan  nanti  memungkinkan  timbulnya  perkara  baru.  Putusan  harus  tuntas  dan  tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu  bertugas  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan  kepadanya,  kemudian  hakim  meneliti  perkara  dan  akhirnya  mengadili  yang  berarti

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.
Menurut Jamilah Advokat Pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H.. CPLH, dan Rekan di Kota Bandar Lampung, pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah  untuk  membuat  pertimbangan  hukum.  Tersirat  pula  bahwa  seorang  hakim  dalam menjalankan  tugasnya  dapat  melakukan  penemuan  hukum  atau rechtvinding .  Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Artinya  jika  terdapat  kekosongan  aturan  hukum  atau  aturannya  tidak  jelas,  maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (recht vinding). Yang dimaksud dengan recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
Analisa berdasarkan penjelasan diatas, putusan hakim merupakan puncak  dari suatu perkara yang  sedang  di  periksa  dan  diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  dalam menjatuhkan  putusan  harus  berdasarkan  atau  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang. Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi perisitiwa tersebut). Menurut Lingga Setiawan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  dasar  pertimbangan  hakim  terhadap permohonan  penetapan  wali  untuk  izin  jual  berupa  warisan  sebidang  tanah  diatasnya  berdiri

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebuah  rumah  semi  permanen  yang  dimiliki  oleh  anak  dibawah  umur  berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk.

## TENTANG HUKUMNYA
a) Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  permohonan  Pemohon  adalah  berkeinginan  agar Pemohon diberi izin menjadi wali atas anaknya Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9733/Jg.II  Kelurahan  Jaga  Baya  II  Kecamatan  Sukarame Propinsi  Lampung  dengan  luas  299  m2,  yang  oleh  karena  salah  seorang  anak  Pemohon masih dibawah umur maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
b) Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  tersebut  Pemohon  telah mengajukan bukti surat;
c) Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :
1) Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2) Orang  tua  mewakili  anak  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar Pengadilan.
d) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas  anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban  tersebut  secara  otomatis  beralih  kepada  orang  tua  yang  masih  hidup,  dan berdasarkan  fakta  dipersidangan,  anak  Pemohon  masih  dibawah  umur,    maka  Pemohon sekalu orang tua yang masih hidup dapat mewakili anaknya atau dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut untuk  menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung dengan luas 299 m2;

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
e) Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;
f) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal 47 Undnang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon, yang masih di bawah umur untuk    menjual  sebidang  tanah  yang  diatasnya  terdapat  bangunan  rumah  semi  permanen dengan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  9733/Jg.II  Kelurahan  Jaga  Baya  II  Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung dengan luas 299 m2;
3. Membebankan  kepada  Pemohon    untuk    membayar  biaya    permohonan  ini  sejumlah  Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  bahwa:  “Anak  yang  belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Maka dalam hal ini  permohonan  penetapan  perwalian  yang  diajukan  pemohon  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim Sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif ( negative wetterlijke ). Prinsip sistem pembuktian negatif ( negative wetterlijke ) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  hakim  yang  dilandasi  dengan  integritas  moral  yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagai  dasar  pertimbangan  hakim,  melainkan  juga  didasarkan  pada  hati  nurani  hakim  dalam melihat dan menilai motif dan alasan pemohon.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uaraian  penjelasan  diatas  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Permohonan penetapan  melalui  pengadilan  sangat  penting  dan  diperlukan  dalam  mengatasi  permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam  melakukan  transaksi  hukum  apapun  demi  mendapatkan  kepastian  dan  kekuatan  hukum. Segala  penetapan  ataupun  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar putusan,  serta  mencantumkan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.

## Buku
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. Jual Beli . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro. 1980. Hukum Warisan di Indonesia . Sumur Bandung,
Enang Hidayat. 2015. Fiqih Jual Beli . PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah .  Djambatan, Jakarta.
Sudargo  Gautama.  1997. Tafsiran  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Peraturan- Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kesepuluh . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Achmad  Ali.  2012. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  (Legisprudence) , Kencana, Jakarta.

## Jurnal
Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat . Vol 3, No 2.
Erlina,  B.  2009. Implementasi  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Propinsi  Lampung. Pranata Hukum. Vol.4, No.1.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Erlina,  B.  2021. Impementasi  Putusan  Sengketa  Harta  Bersama  (Gono-Gini)  melalui  Jalur Perdamaian  (Studi  Putusan  Nomor:  1640/Pdt.  G/2020/PA.  Tnk) .  Syakhsia  Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.22, No.2.

## Internet
https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/arti-warisan