## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PESANTREN
1 Muhammad Zibbat, 2 Achmad Hariri 1,2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
1 zibbatmuhammad@gmail.com , 2 achmadhariri@um-surabaya.ac.id

## Abstrak
Pendidikan  pesantran  saat  ini  memiliki  peran  dan  simpatik  yang  begitu  tinggi  dikalangan masyarakat, karena dinaggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan formal lainnya,  namun  dari  sisi  yang  lain,  peneliti  penasaran  bagaimana  undang-  undang  pesantren memposisikannya dalam lingkup pendidikan dan sebagai bentuk upaya pengakuan Negara terhadap hadirnya pesantren dalam dunia pendidikan.  Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian Pustaka. Sumber data adalah buku-buku refrensi, jurnal dan beberapa sumber  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tema  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengakuan  pendidikan  pesantren  mengacu  pada  pemberian  keleluasaan  untuk  mengembangkan kurikulum,  metode  pengajaran  pendidikan  khas  pesantren,  dan  pengakuan  dalam  hal  pemberian ijazah  yang  diakui  sama  dengan  pendidikan  formal.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  1) penguatan  Pendidikan  pesantran  dalam  system  Pendidikan  nasional,  2)  peningkatan  kualitas Pendidikan  pesantren,  3)  pengembangan  kurikulum  berbasi  pesantren,  4)  pemberdayaan pengelolaan  pesantren,  5)  pengakuan  terhadap  implementasi  Pendidikan  alternatif,  6)  penguatan Pendidikan  pesantren,  7)  pengembangan  Pendidikan  inklusif,  8)  kolaborasi  Pendidikan  pesantren dan  Lembaga  lainnya.  Beberapa  imlikasi  ini  dapat  dijadikan  pandangan  bagi  peneliti  lain  dan pemegang kebijakan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.
Kata Kunci: Pesantren, Pendidikan, UU Pesantren

## Abstract
Islamic  boarding  school  education  currently  has  a  very  high  role  and  sympathy  among  society, because it is considered to have  advantages compared to other formal educational institutions, but from the other side, researchers are curious about how the Islamic boarding school law positions it within  the  scope  of  education  and  as  a  form  of  state  recognition  of its  presence. Islamic  boarding schools  in  the  world  of  education.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  with  a literature  review  type.  Data  sources  are  reference  books,  journals  and  several  sources  that  are related to the research theme. The research results show that recognition of Islamic boarding school education  refers  to  providing  freedom  to  develop  the  curriculum,  teaching  methods  typical  of Islamic  boarding  school  education,  and  recognition  in  terms  of  awarding  diplomas  which  are recognized as the same as formal education. The implications of this research are: 1) strengthening Islamic  boarding  school  education  in  the  national  education  system,  2)  improving  the  quality  of Islamic  boarding  school  education,  3)  developing  Islamic  boarding  school-based  curriculum,  4) empowering Islamic boarding school management, 5) recognizing the implementation of alternative education,  6)  strengthening  Islamic  boarding  school  education,  7)  development  of  inclusive education,  8)  collaboration  in  Islamic  boarding  school  education  and  other  institutions.  Some  of these  implications  can  be  used  as  views  for  other  researchers  and  policy  holders  in  formulating education policies.
Keywords : Islamic Boarding School, Education, Islamic Boarding School Law

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Pesantren  telah  lama  menjadi  salah  satu  pilar  utama  pendidikan  agama  di  Indonesia.  Sejak awal  abad  ke-18,  pesantren  telah  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  memelihara  dan menyebarkan  nilai-nilai  Islam  di  tengah  masyarakat.  Peran  pesantren  dalam  pendidikan  agama sangat penting, mengingat Indonesia memiliki mayoritas populasi yang beragama Islam. Maka dari itu, perlu pendalaman lebih lanjut mengenai pola pendidikan pesantren serta pengakuan eksistensi pendidikan  pesantren  perlu  mendapatkan  payung  hukum  yang  jelas  di  hadapan  sistem  pendidikan Nasional.
Kemudian  dalam  rangka  penegas  terkait  hak  pemenuhan  pendidikan  yang  berkeadilan, pesantren sebagai lembaga keagamaan seringkali posisinya terpinggirkan karena sistem pendidikan di  negara  kita  yang  lebih  dominan  mempriotaskan  sistem  pendidikan  umum.  Pasal  28  C  ayat  (1) UUD  1945  membahas  mengenai  hak  seluruh  masyarakat  memperoleh  pendidikan  dan meningkatkan  pengembangan  diri  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini  mencakup  hak untuk  mengakses  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  bidang-bidang  seperti teknologi,  ilmu pengetahuan, budaya, dan seni dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. dan demi  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya[1].  Menurut  Pasal  28I  ayat  (4)  UUD  1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan, menjaga, memenuhi, serta memajukan hak asasi manusia. Dalam  konteks  pendidikan  dengan  adanya  UU  Pesantren  bahwa  pemerintah  telah  menjalankan amanat  UUD  untuk  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dengan  memberikan  rekognisi  bagi  pesantren atas eksistensi nya dalam sistem pendidikan nasional [2].
Undang- undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, telah memberikan kerangka hukum yang  lebih  jelas  untuk  regulasi  dan  pengembangan  pesantren  di  Indonesia.  Namun,  dalam  upaya untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  agama  yang  lebih  luas,  pertanyaan  mengenai  pengakuan pendidikan  pesantren  yang  secara  spesifik  yakni  pendidikan  non  formal  di  lingkungan  pesantren menjadi semakin penting [3]. Bagaimana pesantren menjalankan peran pendidikan agama mereka di bawah  kerangka  hukum  ini  dan  sejauh  mana  independensi  pesantren  dipertahankan  atau  mungkin terpengaruh oleh regulasi pemerintah.
Dengan  diberlakukannya  UU  Pesantren,  pemerintah  Indonesia  mencoba  memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengatur pesantren.  Sebagai tujuan akhir undang- undang ini ialah guna meningkatkan kualitas pendidikan agama yang disediakan oleh pesantren. Meskipun tujuan  ini  sangat  penting,  namun  perlu  menjadi  paradigma  dasar  bahwa  pengembangan  dan pengakuan  sistem  pendidikan  di  pesantren  tidak  boleh  lepas  dari tipologi (ciri  khas)  pendidikan pesantren [4].

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Kaitannya sebagai pertimbangan refrensi yang relevan UU No. 18 Tahun 2019 ini yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dimana termuat pada UU Sisdiknas  ini  sebagai  payung  hukum  bagi  sistem  pendidikan  pesantren  sebelum  diberlakukannya UU  Pesantren,  namun  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  pesantren  hanya  sekedar  komponen peraturan  perundang-undangan  turunan.  Di  dalam  UU  Sisdiknas  pada  dasarnya  lebih  dominan mengatur  pendidikan  melalui  jalur  formal,  padahal  kenyataannya  pendidikan  di  pesantren dilaksanakan secara formal maupun non formal.
Menjadi  bagian  dari  upaya  pengakuan  pendidikan  pesantren  dalam  tatanan  pendidikan nasional  adalah  dengan  teritnya  UU  Pesantren  No.  18  Tahun  2019.  Maka  dari  itu,  pada  studi  ini, akan dianalisis secara mendalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pesantren dan pendidikan pesantren  dalam  konteks  hukum  nasional,  serta  sejumlah  upaya  yang  telah  dilaksanakan  guna menaikkan  pengakuan  pendidikan  pesantren  di  Indonesia  dengan  memberikan  ijazah  kepada pendidikan non formal di Pesantren sebagai upaya negara dalam memberikan kesataraan pengakuan pesantren dengan pendidikan di luar pesantren pada era modern ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk  mengidentifikasi  asas  hukum,  doktrin  hukum,  serta  norma  hukum  guna  menyelesaikan persoalan  hukum  yang  ada  secara  komprehensif  [5].  Dalam  konteks  penulisan  ini,  sebagai  bahan hukum  utama  yang  digunakan  yakni  UU  No.  18  Tahun  2019  dan  aturan  turunan  dari  Undang- Undang  Pesantren.  Serta  berbagai  sumber  hukum  yang  berlaku  yang  sesuai  dengan  konteks penulisan ini.
Dalam  penulisannya  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu  mengkaji  serta menelaah sumber refrensi yang relevan terhadap sejumlah pandangan hukum untuk dijadikan bahan kajian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data tertulis yang dapat diperoleh melalui  perpustakaan (library  reseach). Bahan-bahan  tersebut  meliputi  publikasi  ilmiah,  buku, jurnal, tesis,  dokumen resmi, dan arsip [6].

## Pembahasan

## Tinjauan Pengaturan Undang-Undang Pesantren Secara Umum.
Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan sudah ada dan berkembang jauh berabad- abad yang lalu, dan dinilai sebagai sebuah lembaga pendidikan asli Indonesia sebab lembaga yang secara prinsip  sejak  zaman  Hindu-Budha.  Sedangkan  Islam  melanjutkan  dan  mengembangkan  secara

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
kultur  pengajaran  Islam  [7].  Sehingga  sistem  pendidikan  pesantren  mampu eksis  dan  berkembang hingga hari ini.
Kata  “pesantren”  diambil  maknanya  dari  istilah  “santri”,  yang  secara  khusus  menunjukkan mereka yang fokus dalam menuntut ilmu agama Islam. Selain itu, istilah santri juga menggunakan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menjelaskan suatu daerah tertentu, yaitu lokasi di mana santri tinggal.  Sehingga  secara  sederhana,  pesantren  dapat  diartikan  sebagai  tempat  di  mana  orang berkumpul untuk menimba ilmu agama Islam [8].
Secara etimologi definisi pesantren sendiri mempunyai makna yang beragam dan multitafsir. Hal ini membuktikan bahwa secara bahasa pesantren pun di pahami secara kompleks sebagai istilah yang lahir dari keragaman budaya Nusantara. Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman tentang definisi pesantren setidaknya ada pemahaman relevan dari ahli terkait.
Mastuhu  misalkan,  mengungkapkan  bahwasanya  pesantren  ialah  institusi  pendidikan  Islam yang  bersifat  tradisional,  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh  pemahaman,  pengetahuan, kedalaman,  penghayatan,  dan  pengamalan  ajaran  Islam.  Pesantren  menekankan  pada  aspek moralitas  yang  merupakan  buah  dari  pembelajaran agama  yang intens,  muara  nya  dapat tuangkan menjadi perilaku kehidupan sehari- hari [9].
Penjelasan  tentang  pesantren  menjadi  relevan  dalam  konteks  kearifan  kultur  nya  ketika melihat  dari  definisi  Gus  Dur  misalkan  yang  menyebut  nya  sebagai “sub  kultur” pesantren,  yaitu kultur  sosial-  agama  yang membentuk  pesantren  dimana  interaksi  dari  budaya  masyarakat  dengan segala kearifannya dan keberagaman model pesantren yang dihasilkan dari pengajaran kiai melalui kitab- kitab klasik [10].
Di  dalam  kaca  mata  UU  No.  18  Tahun  2019  Bab  1  Pasal  1,  pesantren  diartikan  sebagai instansi  yang  dibangun  oleh  yayasan,  organisasi  kemasyarakatan  Islam,  perseorangan,  atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan serta keimanan terhadap Allah SWT. Pondok pesantren berupaya mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip  rahmatan  lil'alamin  yang  meliputi  toleransi,  kerendahan  hati,  moderasi,  nilai-nilai  luhur bangsa  Indonesia,  serta  keseimbangan.  Hal  ini  dicapai  lewat  sarana  dakwah,  inisiatif  pendidikan, pemberdayaan manusia, dan keteladanan yang seluruhnya dilaksanakan dalam struktur NKRI [11].
Apalagi  Pasal  1  Ayat  2  memberikan  penjelasan  lebih  rinci  tentang  pendidikan  pesantren. Yang  dimaksud  dengan  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  lingkungan  pesantren  dan diselenggarakan  oleh  pesantren.  Pendekatan  pendidikan  meliputi  pengembangan  kurikulum  yang selaras  dengan  ciri  khas  pesantren  dan  memanfaatkan  kitab  kuning atau  ajaran  Islam  dengan  pola yang sistematis [11]. Penjelasan yang diberikan tentang pendidikan pesantren menunjukkan bahwa

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
lembaga-lembaga  tersebut  didirikan  atas  dasar  realitas  sosial  dan  berkembang  seiring  dengan pertumbuhan  masyarakat  [12].  Pendirian  pesantren  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  yang  disengaja untuk  mendorong  kemajuan  masyarakat,  apalagi  lembaga  tersebut  bermula  dari  keinginan  dan kebutuhan masyarakat.
Setiap Pondok pesantren wajib memenuhi kriteria yang tertuang dalam Bab III Pendirian dan Penyelenggaraan  Pondok  Pesantren,  Pasal  5  Ayat  (2).  Diantaranya  adalah  memiliki  seorang  Kiai sebagai  pemangku  pondok  yang  memberi  pengajaran  bagi  para  santri,  adanya  bentuk  bagunan mukim  bagi  para  santri  dalam  bentuk  pesantren  atau  rumah  tinggal.  Kemudian  pesantren  harus mempunyai  masjid  atau  musala  khusus  yang  berfungsi  sebagai  ruang  riyadhah.  Ia  juga menyelenggarakan pendidikan Islam, khusus fokus pada kajian kuning atau Dirasah Islamiyah [11]. Suatu lembaga tidak dapat digolongkan sebagai pesantren jika tidak memenuhi semua kriteria yang sebagaimana  tersebut.  Misalnya,  meski  terdapat  santri,  pesantren,  dan  kiai  namun  tidak  adanya kegiatan  pengajian  kitab  kuning  dan  musala,  maka  dengan  melihat  hal  itu  bisa  dikatakan  tidak memenuhi  syarat  sebagai  pesantren.  Mungkin  lebih  tepat  disebut  dengan  indekos.  Alhasil,  setiap lembaga  baru  akan  disebut  pesantren  mana  kala  memenuhi  sedikitnya  rukun-  rukun  pesantren tersebut.

## Substansi Umum Pesantren Dalam UU Pesantren
Secara  keseluruhan,  pemberlakuan  UU  Pesantren  mengakui  kehadiran  pendidikan  pesantren dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Dengan  berlakunya  UU  Pesantren,  pesantren  kini  mempunyai posisi  yang  lebih  kuat.  Mereka  telah  mendapatkan  pengakuan  hukum  formal  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  menandakan  pengakuan  dan  dukungan  negara  terhadap  peran  penting pesantren dalam mencerdaskan bangsa [13].
Pada  titik  mendasar  di  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional mengkategorikan  pesantren  sebagai  bagian  dari  pendidikan  keagamaan  Islam,  dan  UU  No.  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren  yang  bukan  lagi  menganggap  pesantren  sebagai  bagian  dari Pendidikan  Agama  Islam.  Pesantren  ditempatkan  sebagai  lembaga  tersendiri  yang  memiliki  ciri khas  dan  disusun  melalui  jalur  formal  dan  informal.  Selain menyelenggarakan  pendidikan  formal, pesantren  juga  berperan  sebagai  wadah  penyelenggaraan  berbagai  komponen  pendidikan keagamaan lainnya [14].
Kaitannya  dengan  dengan  sistem  pendidikan  nasional  bahwa  dalam  pengaturannya  terkait penyelenggaraan  pendidikan  hanya  sebagai  aturan  turunan  dari  UU  Sisdiknas.  Di  dalam  UU Sisdiknas  tersebut,  pendidikan  pesantren  lebih  banyak  diatur  melalui  proses  sistem  pendidikan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
formal.  Namun  di  pesantren  pada  faktanya  pendidikan  dilakukan  melalui  jalur  formal  dan nonformal [13].
Pasal-pasal pada UU Sisdiknas semuanya menunjukkan pentingnya pendidikan agama dalam sistem  pendidikan  nasional.  Peraturan  ini  mengakui  pendidikan  agama  sebagai  contoh  bentuk pendidikan yang diakui negara dan berdampingan dengan bentuk pendidikan lainnya. Tujuan utama pendidikan  agama  adalah  untuk  membina  peserta  didik  yang  secara  aktif  memupuk  kemampuan ketabahan spiritual keagamaan dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada Tuhan.
Meski demikian, kriteria di atas tidak berarti bahwa pendidikan Islam telah berjalan efektif di Indonesia.  Sebenarnya,  masyarakat  memandang  sebelah  mata  pada  pendidikan  agama.  Hal  ini terlihat  dari  kecenderungan  orang  tua  untuk  memasukkan  anaknya  ke  pesantren  atau  madrasah, serta  lembaga  pendidikan  agama  lainnya.  Mereka  cenderung  mendaftarkan  anak-anak  mereka  di sekolah  umum,  dan  lembaga  pendidikan  agama  dipandang  sebagai  pilihan  terakhir  setelah pendidikan  umum.  Pertama,  orientasi  yang  lebih  mengarah  pada  status  lulusan  nantinya memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Kedua, adanya persepsi bahwa lembaga pendidikan agama tidak sebanding dengan kualitas sekolah negeri. Meski demikian, nyatanya banyak lembaga pendidikan  agama  Islam  lain  yang  mampu  dan  tak  kalah  bersaing  dengan  menampilkan keunikannya untuk menarik minat masyarakat.
Meski  demikian,  menurut  UU  Sisdiknas,  pesantren  salaf  yang  berjalan  selama  ini  identik dengan  ciri  khas  kitab  kuningnya  tidak  terdapat  pengaturannya  secara  mendetail  sebagai  sebuah tipologi. Hanya terdapat pengaturan madrasah yang dikategorikan sebagai sub sistem dari pendidika nasional.  Hal  ini  tentu  perlahan  meminggirkan  pendidikan  agama  dan  lebih  mendominasikan keilmuan  umum  secara  lebih  detail.  Segingga  keberadaan  UU  Pesantren  diharapkan  pendidikan formal dan non-formal di pesantren diberikan rekognisi yang sama dalam prinsip keadilan hukum.
Bab  II  Pasal  3  UU  Pesantren  memberikan  penjelasan  konseptual  tentang  tujuan penyelenggaraan  pesantren.  Tujuan  tersebut  diantaranya  adalah  terbentuknya  individu  yang memiliki  pemahaman  mendalam  dan  aktif  mengamalkan  ajaran  agamanya.  Selain  itu,  tujuannya adalah  untuk  menghasilkan  ahli  agama  yang  berakhlak  mulia,  beriman,  mandiri,  berilmu  luas, mandiri, ta’awun,  tawazun. Lebih jauh  lagi,  mendorong  kecintaan  yang  mendalam  terhadap  tanah air,  berkembangnya  pemahaman  agama  yang  moderat,  penanaman  karakter  negara  yang berwawasan  bermartabat,  luas,  dan  berkemajuan,  serta  mampu  menciptakan  kerukunan  umat beragama  dalam  keseharian.  Ketiga,  berkontribusi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan individu dan kesejahteraan rakyat pada aspek sosial secara keseluruhan [11].

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Menarik  untuk  dibahas  bahwa  di  dalam  UU  Pesantren  dalam  tujuan  penyelenggaraan pesantren  menekankan  diksi  “moderat”,  yang  kalimat  tersebut  tidak  ditemukan  dalam  peraturan perundang-undangan  sebelumnya.  Secara  yuridis  UU  Sisdiknas  menyebutka  tujuannya  guna menumbuhkan ketaatan siswa menjadi insan yang bertaqwa dan beriman kepada Allah, terpelihara kesehatannya,  menunjukkan  kreativitas  dan  kemandirian,  berakhlak  mulia,  memiliki  pengetahuan dan  keterampilan,  serta  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab  [15]. Sementara  itu  di  dalam  UU  Pesantren  terdapat  pelebaran  tujuan  yang  mengadopsi  kalimat “moderat”.
Hal ini bertujuan untuk menjamin lulusan pesantren tidak hanya memiliki pemahaman agama yang  komprehensif,  namun  juga  memiliki  kecintaan  yang  mendalam  terhadap  negaranya  serta memiliki  cara  pandang  yang  moderat  dalam  menghargai  keberagaman.  Akhir-akhir  ini  marak bermunculan  organisasi-organisasi  radikal  yang  memiliki  pemahaman  agama  yang  menyimpang, dengan  tujuan  utama  mengganti  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  kerangka  alternatif  [16]. Berdasarkan  statistik  terkini  BNPT,  dilaporkan  sedikitnya  198  pesantren  terkena  dampak ekstremisme  [12].  Sehingga  dari  data  tersebut  setidaknya  harapannya  santri  menjadi  motor penggerak bagi pemberantasan paham radikalisme dan menyebarkan ajaran agama yang moderat.
Sehingga  mutlak  tujuan  pendidikan  pesantren  tidak  boleh  lepas  dari  nilai  nasionalisme  dan nilai  dasar  UUD  1945.  Pasal  4  menguraikan  bahwasanya  pesantren  meliputi  dakwah, pengembangan masyarakat, dan pendidikan. Pasal 15 secara khusus menyebutkan bahwa pesantren berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan  sesuai  dengan  kebijakan  pendidikan  nasional.  Hal  ini menjadi landasan hukum untuk mengakui  pentingnya pesantren dalam menjaga sistem pendidikan di negeri ini, dengan mempertimbangkan perbedaan pola dan adat istiadat akademik yang dimiliki oleh  sejumlah  lembaga  tersebut.  Keabsahan  tipologi  pesantren  diakui  pada  Pasal  16  ayat  1  yang mengungkapkan  bahwasanya  pesantren  memenuhi  peran  pendidikan  yang  berpijak  pada  tradisi, kurikulum pendidikan, serta kekhasan masing-masing individu pesantren [11].
Secara keseluruhan diskripsi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang isinya meliputi IX  BAB  dan  55  Pasal.  Sebagai  aturan  turunan  yang  menjalankan  regulasi  fungsional  UU  No.  18 Tahun  2019  tentang  pesantren  yakni  Peraturan  Menteri  Agama  No.  30  Tahun  2020  tentang Pendirian  dan  Penyelenggaraan  Pesantren,  Perpres  No.  82  Tahun  2021  tentang  Pendanaan Penyelenggaraan  Pesantren,  PMA  No.  32  Tahun  2020  tentang  Ma’had  Aly,  PMA  No.  31  Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, PP  No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren, serta KMA No. 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Bentuk  Upaya  Konkret  di  Dalam  UU  Pesantren  Dalam  Mendorong  Pengakuan  Pendidikan Formal dan Non-Formal di Pesantren
Setidaknya ada 5 substansi besar upaya konkret di dalam UU Pesantren ini dalam mendorong pengakuan Sisdiknas.

## 1. Tradisi dan Kekhasan Akademik
Ketahanan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  tradisional  dianggap  paling  mampu bertahan  dengan  segala  dinamikanya.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  ketahanan  pesantren dari berbagai teori, setidaknya menurut Prof. Azyumardi Azra terjadi, secara sederhana dapat di bagi  menjadi  dua,  yakni  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  yang  paling  berpengaruh  yakni pribadi  kiai  yang  menonjol  dengan  keilmuan  kitab  kuning  dan  visi  misinya,  melembagakan pesantren  yang  sanggup  berbaur  dengan  masyarakat  melalui  daya  guna  usaha  dan  sebagainya, sehingga  kiai  dinggap  sosok  yang  kharismatik  dan  rujukan.  Pondok  pesantren  memiliki  kultur Jawa yang involutif dan membaur dengan budaya keseharian masyarakat serta memiliki  sistem pendidikan  yang  unik,  membedakannya  dengan  pendidikan  umum.  Alhasil,  mereka  mampu mengasimilasi budaya yang berbeda dengan tetap mempertahankan identitas mereka sendiri [17]
Pesantren, sebagai subkultur yang berbeda, memiliki ciri-ciri melekat yang telah tertanam kuat  di  seluruh  masyarakat,  melayani  tujuan  dakwah,  pemberdayaan  masyarakat,  serta pendidikan  [11].  Secara  tradisi  pesantren  dalam  mengembangkan  sistem  pendidikan  nya berbagai  macam  metodologi.  Akan  tetapi  yang  umum  yakni  metode  pendidikan  muadalah, muallimin muallimat, pendidikan diniyah dan semacamnya yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum  UU  Pesantren  tentang  definisi  pendidikan  pesantren,  dimana  kekhasan  pesantren didasarkan pada basis kajian kitab kuning.
Kitab kuning sendiri menjadi basis paling penting dalam tradisi keilmuan pesantren, kitab kuning dijadikan refrensi utama pada aktivitas pengajaran serta pembelajaran santri, tradisi kitab kuning  sendiri  menjadi  pembahasan  menarik  dalam  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren ini. Bab I Ketentuan Umum menjelaskan kitab kuning sebagai kitab Islam yang berbahasa Arab atau bahasa lain. Menjadi acuan tradisi keilmuan Islam di pesantren  [11]. Negara perlu menjaga tradisi  akademik  kekhasan  pesantren  seperti  kitab  kuning  ini,  karena  di  luar  sana  dewasa  ini kelompok  yang  menafsirkan  ayat  Al  Quran  atau  Hadits  secara serampangan dengan  dalih kembali ke Al Quran dan Hadits tanpa melalui argumentasi Ulama’ . Dan dalam catatan sejarah yang  konsisten  memperlajari  dan  manjaga  tradisi  kitab  kuning  sebagai  tradisi  akademik  ulama dalam penafsiran hukum Islam adalah Pesantren.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Sistem pembelajaran di pesantren berakar pada sorogan dan blandongan yang dilaksanakan secara  berkala  atau  sering  di  istilahkan  sebagai weton di  laksanakan  setiap  bakda  sholat berjamaah  dan  sering  di  kenal  dengan  isitilah  ngaji  sistem weton. Selain  itu juga ada  beberapa metode  pembelajaran  seperti Halaqoh,  Syawir,  Tahfidz,  atau  Bathsul  Masa’il. Seiring  dengan perkembangan  pesantren  yang  semakin  kompleks  dengan  santri  semakin  bertambah  dan  Kiai yang  terbatas,  karena  sistem sorogan yang  mengharuskan  santri  intens  maju  satu  persatu  me- nyorog -kan  kitab  ke  Kiai  nya  [14].  Sehingga  dengan  segala  dinamika  dari  pertumbuhan  santri, sistem pembelajaran yang menyesuaikan, beberapa pesantren kemudian mengakomodasi sistem pembelajaran berjenjang secara klasikal, bahkan formal.
Sehingga  melalui  banyak  varian  pembelajaran  pendidikan  pesantren  itu  kemudian  UU Pesantren  mengakomodir  setiap  tipologi  yang  ada  untuk  diberikan  payung  hukum  yang  sama dalam  tata  pendidikan  nasional.  Sebagaimana  terdapat  dalam  penjelasan  umum  UU  pesantren bahwa  keberadaan  beberapa  jenis  dan  model  pengelolaan  pesantren  yang  diakui  masyarakat berdasarkan ciri-cirinya yang khas. Peraturan terkait penjaminan mutu dan peran pendidik serta tenaga  kependidikan  dirancang  khusus  agar  selaras  dengan  tradisi  akademik  unik  pesantren. Pondok Pesantren membentuk Majelis Masyayikh yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan beroperasi secara mandiri dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam penjaminan mutu [11].

## 2. Integrasi Sistem Pendidikan
Menurut  Pasal  I  Bab  I  Ketentuan  Umum  UU  Pesantren,  pesantren  menggunakan  Kitab Kuning  atau  Islamiyah  sebagai  landasan  kurikulumnya  yang  selaras  dengan  pola  pendidikan umat Islam. Penatausahaan pondok pesantren dilaksanakan baik secara resmi maupun informal, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 4 UU Pesantren. Dan dilanjutkan Pasal 5 diselenggarakan melalui jenjang dasar, menengah, dan pendidikan tinggi [11].
Hemat  penulis  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  pesantren  dalam  UU  Pesantren  lebih terspesifikasi dengan baik dibandingkan UU Sisdiknas, integrasi pendidikan pesantren dilakukan melalui  jalur  resmi  yaitu  melalui  pendidikan  Mu’ilah,  Ma’had  Aly,  dan  pendidikan  resmi Dinniyah.  Pendidikan  nonformal  menggunakan  formulir  penilaian  kuning  dan  formulir  terpadu lainnya  bersamaan  dengan  pendidikan  umum.  Selain  itu,  pesantren  berfungsi  sebagai  wadah untuk mengkoordinasikan beberapa komponen pendidikan tambahan.
Sebelum berlakunya UU Pesantren, pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly tergolong dalam kategori pendidikan formal, sedangkan pendidikan Mu’adalah ditempatkan secara dualism sistem  antara  kategori  formal  dan  nonformal.  Pasca  berlakunya  UU  Pesantren,  kategori pendidikan Diniyah Formal, pendidikan Mu’adalah, dan Ma’had Aly tidak lagi dikelompokkan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pada  pendidikan  diniyah.  Tetapi  ketiganya,  termasuk  pendidikan  formal  khas  pesantren,  dan hanya boleh dirintis dan didirikan oleh pesantren  [14]. Semua integrasi pendidikan jalur formal dan  nonformal  tersebut  memiiliki  legitimasi  hukum  yang  sama  terkait  lulusan.  Bahwasanya alumni  pesantren  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  nonformal  diberikan  pengakuan  setara atas pendidikan formal setelah dinyatakan lulus pasca diuji [11].

## 3. Melalui Pengakuan Ijazah
Upaya rekognisi negara terhadap lulusan Pesantren di Dalam UU Pesantren ini jauh lebih terintegrasi lebih baik dari pada UU Sisdiknas. Dimana di dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa tidak hanya pendidikan jalur formal saja yang mendapatkan legalitas dimata pendidikan nasional, akan tetapi  juga  disebutkan  sebagai  bukti  kelulusan  santrinya,  pendidikan  pesantren  bisa mengeluarkan ijazah. Ini menjadi angin segar bagi santri, mengingat di beberapa pendidikan non formal  ketika  santri  hendak  meneruskan  pendidikan  ke  tingkat  selanjutnya  seringkali  harus mengikuti  ujian  Paket  C  misalnya,  karena  ijazah  dari  pesantren  tidak  dapat  digunakan  sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri atau melamar pekerjaan. [11].
Ijazah  yang  dimaksud  tersebut  ketika  santri  lulus  ujian  kompetensi  untuk  menilai berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  sesuai  jenjang,  di  sebutkan  dalam  Pasal  23  Ayat  4  ijazah dapat digunakan untuk meneruskan ke sekolah formal di atasnya, baik yang relevan atau tidak, dapat dapat juga digunakan untuk kesempatan kerja sebagaimana ijazah formal lainnya.
Format ijazah atau  syahadah  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  sebagaimana terdapat dalam PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, hal itu juga sebagai dasar hukum bahwa lembaga terkait yang berhak mengeluarkan ijazah pendidikan pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum yakni Kementrian Agama [18].

## 4. Melalui Dana Abadi
Salah aspek yang menjadi pro kontra dalam UU Pesantren ini adalah kebijakan dana abadi Pesantren,  sebagaimana  diketahui  bahwa  pesantren  selama  ini  dikenal  menjadi  lembaga  yang independent  secara  ekonomi,  seacara  umum  pesantren  dapat  mandiri  karena  pemasukan  dari usaha  internal  yang  dikelola  pesantren,  donator  yang  lebih  banyak  dari  alumni  dan  wali  santri, atau dari sumber keuangan pemangku pesantren sendiri. Sehingga ada dan tidak ada nya bantuan dari negara, pesantren secara historis dapat tumbuh dan bergerak. Bahkan di beberapa pesantren yang menjaga nilai tasawwuf yang ketat mereka tidak berkenan menerima bantuan dari negara, karena kehati- hatian menjaga dari perkara Syubhat .
Di lain sisi merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan askes pendidikan ke semua lembaga pendidikan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, berbunyi:

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
“Negara mengalokasikan minimal 20% APBN, serta APBD, untuk memprioritaskan pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional” [19].
Di  dalam  Perpres  No.  82  Tahun  2021  tentang  Pendanaan  Penyelenggaraan  Pesantren  di atur secara umum bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang sumbernya dari: a. Pemerintah Daerah melalui APBD
b. Masyarakat
c. Pemerintah Pusat melalui APBN sesuai kemampuan dan ketentuan Negara.
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti Hibah badan usaha dan lainnya yang sesuai hukum yang berlaku
e. Dan melalui Dana Abadi Pesantren [20].
Dana  abadi  pesantren  sendiri  dalam  ketentuan  umum  Perpres  No.  82  Tahun  2021, dijelaskan  secara  fungsional  ditujukan  khusus  bagi  pesantren,  dan  bersifat  berkelanjutan  bagi pengembangan  fungsi  pendidikan  pesantren  serta  menjadi  bagian  dari  dana  abadi  pendidikan [20].
Sehigga dengan lahirnya kebijakan dana abadi pesantren dapat meminimalisir ketimpangan pada dunia pendidikan, yang seringkali meninggalkan lembaga keagamaan termasuk pesantren. Selanjutnya  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pesantren  dengan  segala  kemandirian  mampu mengelola  dana  abadi  pesantren  ini  tepat  guna  dan  tepat  sasaran,  karena  pada  prinsipnya penyelenggaraan pesantren pada Bab II Pasal 2 salah satu asasnya yakni akuntabilitas.

## 5. Melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal  25  UU  Pesantren  mengatur  penerapan  sistem  penjaminan  mutu  untuk  menjunjung tinggi  tradisi  pendidikan  pesantren.  Sistem  penjaminan  mutu,  baik  sistem  penjaminan  internal maupun  eksternal,  dirancang  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  meningkatkan penyelenggaraan  pendidikan  pondok  pesantren,  serta  menjaga  otonomi  dan  individualitas pondok pesantren [11].
Aspek  penjaminan  mutu  tersebut  antara  lain  meningkatkan  kualitas  serta  daya  saing  dari sumber  daya  manusia  di  pondok  pesantren,  memperkuat  administrasi  lembaga  tersebut,  dan memberikan  bantuan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  untuk  menjamin  kemajuan  yang berkelanjutan.
Untuk menjaga mutu internal, pesantren membentuk Majelis Masyayikh yang mempunyai tugas yakni:
a) Menyusun kurikulum pendidikan pesantren;
b) Melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
c) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidikan serta tenaga kependidikan;
d) Menyelenggarakan ujian sebagai penentu kelulusan santri sesuai dengan standar kualitas yang sudah diputuskan; dan
e) Memberikan laporan data santri yang berhasil lulus kepada majelis masyayikh.
Sedangkan  untuk  menjamin  mutu  eksternal,  dibentuk  majelis  masyayikh  sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020.
Tugas dari majelis masyayikh adalah sebagai berikut:
1) Menganalisis  sistem  berjalannya  organisasi  dan  kerangka  kurikulum  yang  digunakan  di pondok pesantren;
2) Menyampaikan  pandangan  kepada  dewan  masyayikh  untuk  membantu  proses  pengambilan keputusan terhadap kurikulum pesantren;
3) Menetapkan kriteria standar mutu yang berlaku pada lembaga pesantren dan lulusannya;
4) Meningkatkan kemahiran dan profesionalisme tenaga kependidikan;
5) Melakukan penilaian, evaluasi, dan penjaminan mutu;
6) Memverifikasi keaslian syahadat atau ijazah santri yang diterbitkan pondok pesantren [18].
Sistem penjaminan mutu di pondok pesantren berfungsi sebagai alat  pengawas, alat ukur, dan evaluasi untuk mengelola pendidikan secara efektif dan  tercapainya mutu unggul di lingkup pondok  pesantren.  Tentu  saja  sistem  penjaminan  mutu  ini  tidak  akan  sempurna  seperti  sistem penjaminan  mutu  pada  pendidikan  umum,  karena  banyak  hal  yang  penulis  anggap  setidaknya ada beberapa kekurangannya. Dari mulai pesantren memiliki corak metodologi dan tipologi yang berbeda-  beda  dalam  proses  pendidikan  nya.  Kemudian  pesantren  adalah  lembaga  berbasis masyarakat dimana semuanya swasta yang tidak terikat pada afiliasi pemerintah.
Beberapa  pesantren  yang  tidak  berorientasi  pada  ijazah,  karena  fokus  utamanya  adalah memperoleh ilmu yang barokah dengan bermuara pada tercapainya santri yang kuat pada aspek keimanan, ibadah, dan akhlak (I'tiqodiyah, 'Amaliyah, dan khuluqiyah). Implementasi dari nilai- nilai tersebut ditentukan oleh internal pesantren yang dipimpin oleh Kiai dan  segenap pengurus, sehingga seringkali mereka tidak mau menerima bantuan apa pun dan intervensi dari pemerintah [21]. Akan tetapi kehadiran sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam wadah majelis masyayikh bernggotakan para kiai-kiai, memberikan angin segar terkait pemberian standart mutu dari mulai  fasilitas,  mutu  pendidikan,  dan  manajemen  sistem  yang layak  bagi  perbaikan  sistem pendidikan pesantren secara umum.
Implikasi  penelitian  tentang  eksistensi  pendidikan  pesantren  dalam  sistem  pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Pesantren:

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
1. Penguatan  Peran  Pesantren  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional:  Implikasi  utama  dari penelitian  ini  adalah  memperkuat  peran  pesantren  dalam  sistem  pendidikan  nasional  sesuai dengan amanat Undang-Undang Pesantren. Ini bisa berarti peningkatan dukungan pemerintah, pengakuan resmi, dan integrasi pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.
2. Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Pesantren:  Penelitian  ini  dapat  membantu  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pesantren,  baik  dari  segi kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, maupun sarana prasarana pendidikan.
3. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Implikasi dari penelitian ini dapat mengarah pada  pengembangan  kurikulum  pesantren  yang  lebih  berbasis  kompetensi,  yang tidak  hanya menekankan  pada  aspek  keagamaan,  tetapi  juga  melibatkan  pembelajaran  keterampilan praktis yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
4. Pemberdayaan Pengelola Pesantren: Penelitian ini dapat mendorong pemberdayaan pengelola pesantren  dalam  mengelola lembaga  pendidikan mereka  secara efektif  dan  efisien,  termasuk dalam hal administrasi, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pengakuan  Terhadap  Pendidikan  Alternatif:  Implikasi  penelitian  ini  dapat  memperkuat pengakuan terhadap pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh pesantren sebagai bagian dari  sistem  pendidikan  nasional,  sehingga  dapat  meningkatkan  akses  pendidikan  bagi masyarakat yang beragam.
6. Penguatan Budaya Pesantren: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya  pesantren  sebagai  bagian  dari  kekayaan  budaya  bangsa,  serta  menjaga  dan melestarikan warisan intelektual dan spiritual yang dimiliki oleh pesantren.
7. Pengembangan  Program  Pendidikan  Inklusif:  Implikasi  dari  penelitian  ini  dapat mendukung pengembangan  program-program  pendidikan  inklusif  di  pesantren,  yang  memperhatikan keberagaman  peserta  didik  dalam  hal  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  dan  kebutuhan pendidikan khusus.
8. Kolaborasi antara Pesantren dan Institusi Pendidikan Lainnya: Penelitian ini dapat mendorong kolaborasi  antara  pesantren  dengan  institusi  pendidikan  formal  lainnya,  seperti  sekolah- sekolah umum atau perguruan tinggi, untuk saling mendukung dan memperkaya pengalaman pendidikserta didik.
Implikasi-implikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan, program, dan  inisiatif  lainnya  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  eksistensi  dan  kontribusi  pendidikan pesantren  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  sesuai  dengan  semangat  Undang-Undang Pesantren.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Kesmipulan
Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2019  menjadi  payung  hukum  secara  kongkret  bagi keberlangsungan  sistem  pendidikan  pesantren.  Dimana  sebelumnya  pesantren  aturannya  hanya menjadi bagian dari aturan turunan Undang- undang Sisdiknas. Sehingga berlakunya UU Pesantren ini  menjadi  harapan  besar  bagi  bukti  pengakuan,  afirmasi,  dan  fasilitasi  negara  atas  eksistensi pendidikan pondok pesantren.
Substansi dari UU Pesantren sebagai bentuk pengakuan sistem pendidikan pesantren menjadi bagian  dari  pendidikan  Nasional,  setidaknya  ada  pada  5  faktor  yakni  rekognisi  terhadap  kekhasan tradisi  akademik  di  dalam  pesantren,  pengakuan  ijazah  bagi  lulusan  pesantren,  dana  abadi pesantren, dan penjamin mutu pendidikan di pesantren.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  penguatan  Pendidikan  pesantran  dalam  system Pendidikan  nasional,  2)  peningkatan  kualitas  Pendidikan  pesantren,  3)  pengembangan  kurikulum berbasi  pesantren,  4)  pemberdayaan  pengelolaan  pesantren,  5)  pengakuan  terhadap  implementasi Pendidikan alternatif, 6) penguatan Pendidikan pesantren, 7) pengembangan Pendidikan inklusif, 8) kolaborasi  Pendidikan  pesantren  dan  Lembaga  lainnya.  Beberapa  imlikasi  ini  dapat  dijadikan pandangan bagi peneliti lain dan pemegang kebijakan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.

## Daftar Pustaka
[1] F.  D.  N.  L.  Yustitianingtyas,  “Pelaksanaan  Hak  Pendidikan  Anak  Di  LPKA  Ditinjau  Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Univ. Wijaya Kusuma , vol. 22, no. 2, pp. 119–125, 2020.
[2] T. J. Pamungkas and A. Hariri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif  Welfare  State,” Media  Law  Sharia ,  vol.  3,  no.  4,  pp.  270–283,  2022,  doi: 10.18196/mls.v3i4.15198.
[3] H.  Heriyadi  and  M.  Iqbal,  “Kebijakan  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia,” J.  Prim.  Educ. , vol. 2, no. 1, p. 23, 2022, doi: 10.29300/jpe.v2i1.5913.
[4] Erfan  Gazali,  “Pesantren  Di  Antara  Generasi  Alfa  Dan  Tantangan  Dunia  Pendidikan  Era Revolusi Industri 4.0,” OASIS  J. Ilm. Kaji. Islam , vol. 2, no. 2, pp. 94–109, 2018.
[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
[6] Irawan & Irsyad, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai,” J. Educ. Dev. , vol. 10, no. 3, p. 264, 2022.
[7] M. Dawam Rahardjo, Pergulatan dunia pesantren: membangun dari bawah . jakarta: LP3ES, 1985.
[8] Hanun  Asrohah, “Pelembagaan  Pesantren :  asal-usul  dan  perkembangan  pesantren  di Jawa,” Cet.  1.  jakarta:  Departemen  Agama  RI,  Bagian  Proyek  Peningkatan  Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004.
[9] Mastuhu, Dinamika sistem pendidikan pesantren : suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren / Mastuhu . jakarta: INIS, 1994.
[10]  H.  Asmad,  Anam  Nurul,  Zainal  Arifin,  and  Syaikhotin  Sayyidah,  “PENGEMBANGAN PONDOK  PESANTREN  SEBAGAI  SUBKULTUR  DI  TENGAH  ARUS  GLOBALISASI (Studi Multikasus di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum dan Nurul Islam I Jember),” pp. 186–

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
200, 2016.
[11]  P. Pemerintah et al. , “Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019,” no. 42, 2019.
[12]  S. U. Wicaksana, S. Arifin, A. Hariri, A. B. Efendi, and N. R. Harris, “Patterns of Spreading Radicalism in Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in East Java,” Petita  J. Kaji.  Ilmu Huk. Dan Syariah , vol. 6, no. 2, pp. 174–185, 2021, doi: 10.22373/petita.v6i2.120.
[13]  A.  Zaini,  “UU  pesantren  no  18  tahun  2019:  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  ancaman  bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten tuban,” Tadris , vol. 15, no. 2, pp. 64–77, 2021.
[14]  M.  Prof.  Dr.  H.  Abd.  Halim  Soebahar, pesantren  dan  Negara:  Perspektif  Undang-  Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur , 1st ed. Yogyakarta: BILDUNG, 2022.
[15]  R.  UU  Sisdiknas,  “Undang-undang  (UU)  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,”  no. Pemerintah Pusat, p. LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM, 2003.
[16]  AD Irawan & Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Editor, “Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Semangat Kebangsaan,” pp. 44–59, 2019.
[17]  M.  A.  Dr.  Ali  Anwar, Pembaruan  Pendidikan  di  Pesantren  Lirboyo  Kediri ,  II.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
18]  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  “Peraturan  menteri  Agama  No.31  Tahun  2020 tentang Pendidikan Pesantren,” Jdih Bpk Ri , vol. 2507, no. February. pp. 1–9, 2020.
[19]  S.  J.  M.  RI,  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Dalam  Satu Naskah,” Jdih.Bapeten.Go.Id , pp. 1–21, 1945, [Online]. Available: https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik- indonesia-tahun-1945
[20]  Presiden,  “Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No  82  Tahun  2021  Tentang  Pendanaan Penyelenggara Pesantren,” Peratur. Pres. Republik Indones. , pp. 1–13, 2021.
[21]  E.  F.  Fahyuni, Buku  Ajar  Konsep  Pembiayaan  Pendidikan  Islam .  2020.  doi: 10.21070/2020/978-623-7578-66-6.