## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU PADA PEMILU 2009; Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera

## Abstract
This  study  describes  that  how  women  legislative  candidates  were  recruited  by  political  parties  at Pekanbaru  City  in  General  Election  2009.  The Democratic  Party,  The  Indonesian  Democratic  Party  – Struggle and The  Prosperous  Justice  Party  become  cases  study.  Firstly,  The  Democratic  Party  used internal mechanism by local patronage type. On other hand, The Indonesia Democratic Party – Struggle used internal mechanism by central patronage type. However, both are an ascriptive style recruitment. In addition, The Prosperous Justice Party used internal mechanism  by local bureaucratic. But, this style is an achievement oriented recruitment. Finally, in according to Kingsley  that political party can consider 7 points  for  recruitment.  Namely, social  background,  political  socialization,  initial  political  activity, apprenticenship, occupational variables, motivation dan selection. Key words: political recruitment, women legislative candidates and political party.
* Wazni
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

## FISIP UR
A.  Pendahuluan
Keberadaan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  memberikan  angin  segar kepada  perempuan  untuk  terlibat  dalam politik. Undang-undang tersebut memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi perempuan, dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya  30%  sebagai  calon  anggota legislatif.  Namun  hasil  akhirnya  tergantung kepada pemilih yang akan memilih perempuan atau laki-laki. Sehubungan dengan undang- undang tersebut, 36 dari 37 partai politik di Kota  Pekanbaru  sudah  menempatkan
kaum  perempuan  di  jajaran  calon anggota legislatif untuk mewakili partai masing-masing.  Sebanyak  19  partai politik  (51,3%)  telah  mencalonkan perempuan sesuai dengan kuota affirmative action (minimal 30%). Sedangkan  18  partai  politik  (48,7%) belum memenuhi kuota 30%.
Untuk menggambarkan komposisi antara  jumlah  perempuan  dan  laki-laki yang  memperoleh  kursi  di  DPRD  Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel 1:

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Tabel 1 Perolehan Kursi DPRD Kota Pekanbaru
Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin
No Nama Parpol Jumlah Laki -laki Perempuan 1 Partai Demokrat 9 7 2 2 Partai Golongan Karya 9 7 2
3 Partai
Keadilan Sejahtera
5 5 0 4 Partai
Amanat Nasional
5 4 1 5 Partai Persatuan
Pembangun an
4 4
0
6 Partai
Damai Sejahtera
4 3 1 7 Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 1 1 8 Partai Hati Nurani Rakyat 2 2 0 9 Partai Kebangkitan Bangsa 2 2 0 10 Partai Gerindra 1 1 0 11 Partai  Bulan Bintang 1 1 0 12 Partai Demokrasi Kebangsaan 1 1 0 Jumlah 45 38 7 Sumber:  KPU Kota Pekanbaru, 2009
Proporsi  keanggotaan  perempuan di  DPRD  Kota  Pekanbaru  periode  2009- 2014 hanya 7 orang (15,56%) dari 45 kursi yang  tersedia.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa meskipun secara demografi perempuan hampir berimbang dengan laki- laki, tetapi secara politik atau keikutsertaan dalam pengambilan kebijakan masih minim atau minoritas.
Tabel 2
Nama Calon Perempuan Terpilih DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009- 2014 No Nama Anggota Nama Parpol Nomor Urut 1 Karmila Darma Santi Partai Demokrat 1 2 Suyati Sali Partai Demokrat 3 3 Masny Ernawaty Partai Golongan Karya 1 4 Diana Ariany Razak Partai Golongan Karya 3 5 Marhelyn Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 6 Ade  Hartati Rahmad, M.Pd Partai Amanat Nasional 12 7 Donna Rosita Hutahuruk Partai Damai Sejahtera 4
Sumber:  Data  diolah  dari  KPU  Kota  Pekanbaru
2009
Dari 36 partai politik yang telah mencalonkan perempuan sebagai anggota  legislatif,  hanya  ada  5  partai politik  yang  berhasil  meloloskan  calon anggota  legislatif  perempuannya,  yaitu Partai  Demokrat,  Partai  Golongan Karya,  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan,  Partai  Amanat  Nasional dan Partai Damai Sejahtera.
Hasil  pemilu  legislatif  2009 tidaklah menghasilkan penguatan posisi  politik  perempuan,  melainkan penguatan dominasi terhadap perempuan.  Hal  tersebut  sebenarnya merupakan proses yang sudah berlangsung  lama  dan  dimulai  dari proses  rekrutmen  dari  kader-kader partai  politik  untuk  menduduki  posisi pengurus  partai  dan  berlanjut  pada rekrutmen untuk posisi legislatif.
Kota  Pekanbaru  adalah  salah satu  daerah  otonom  di  Indonesia. Penduduk  asli  Kota  Pekanbaru  adalah

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
penduduk  Melayu  Riau.  Pekanbaru  juga merupakan kota yang dihuni oleh sebagian besar  perantau,  seperti  Minangkabau, Melayu  Riau  (dari  daerah  Riau),  Jawa, Batak,  Tionghoa  dan  suku-suku  lainnya. Sebagian besar penduduk Kota Pekanbaru beragama Islam.
Kota Pekanbaru merupakan
ibukota  Provinsi  Riau.  Pekanbaru  dikenal sebagai  Kota  Melayu,  karena  Pekanbaru merupakan  garda  utama  di  Provinsi  Riau dalam  hal  menjaga  dan  melestarikan kebudayaan  Melayu  yang  menjadi  Visi Riau  2020  (terwujudnya  Provinsi  Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan  Melayu  dalam  lingkungan masyarakat  yang  agamis,  sejahtera,  lahir dan  batin  di  Asia  Tenggara  Tahun  2020). Hal  inipun  menjadi  Visi  Pekanbaru  2021, yaitu  terwujudnya  Pekanbaru  sebagai pusat  perdagangan  dan  jasa,  pendidikan serta  pusat  kebudayaan  Melayu,  menuju masyarakat sejahtera.
Mengenai  sejauh  mana  hak  politik yang  dimiliki  perempuan  dalam  konsep Islam,  terdapat  pendapat  yang  beragam. Pertama,  pendapat  yang  mengatakan bahwa  Islam  tidak  mengakui  hak  politik perempuan dan dalam bidang ini perempuan tidak dapat disejajarkan dengan  laki-laki.  Pandangan  ini  secara kokoh diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan  Komisi  Fatwa  al-Azhar  al- Syarif,  Abu  Hamid  al-Ghazali,  Ahmad  bin ’Abdul  al-Qalqasyandi,  Syaikh  Ibrahim, Syaikh  Muhammad  Abu  Zahrah  dan Muhammad al-Ghazali. Kedua, mengatakan  bahwa  Islam  mengabsahkan dan  mengakui  hak  politik  perempuan seperti  halnya  laki-laki,  pandangan  ini dianut  oleh  kalangan  Khawarij,  terutama sekte  al-Syabibah.  Bagi  mereka,  asalkan berasal  dari  golongan  dan  dalam  urusan pemerintahan  mereka,  perempuan  berhak menjadi  pemimpin.  Sebagian  sepakat dengan  catatan  asal  tidak  untuk  jabatan kepemimpinan negara sebagaimana pendapat  Muhammad  Rasid  Ridha  dalam Al-Manaar  Jilid  1,  Mustafa  as-Siba’i  dalam
Al-Mara’ah  Bayn  al-Fiqh  wa  al-Quran, Sulayman al-Thamawi dalam Umar bin Khattab,  Muhammad  Salam  Madkur dalam  Tasryi’ al-Islami wa  Mishadisuh.
Sedangkan pendapat ketiga, memandang  bahwa  persoalan  ini bukanlah persoalan agama, fikih ataupun  persoalan  hukum,  melainkan persoalan  sosial  politik.  Karena  itu, masalah  ini  hendaknya  dikembalikan pada  kondisi  sosial  politik  ekonomi masing-masing  negara.  Pendukung pendapat  ini  adalah  Hazim  Abbul Muta’al  as-Sha’aydi  dan  Abdul  Hamid Mutawalli.  (Muhammad  Anas  Qasim Ja’afar, 2001:31-73)
Dalam  studi  ini,  penulis  lebih cenderung  pada  pendapat  kedua bahwa perempuan dalam Islam perempuan  memiliki  hak-hak  politik sebagaimana  laki-laki  dengan  catatan asal tidak untuk jabatan kepemimpinan negara
sebagaimana pendapat Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa as- Siba’i,  Sulayman  al-Thamawi  dan Muhammad  Salam  Madkur.  Sebab Islam  tidak  membedakan  keduanya yang  membedakan  hanyalah  takwa. (Wazni, 2006: 22-23)
Dengan  berkaca  pada  sejarah dan keyakinan syumuliatul Islam
(keuniversalannya),  maka  umat  Islam seyogyanya  tidak  memiliki  keraguan akan pentingnya peran politik perempuan sebagai bagian dari dakwah  Islam  keseluruhan.  Peran tersebut  akan  senantiasa  dibutuhkan sepanjang masa. Perbedaan ada pada jenis  dan  tingkat  partisipasi  peran tersebut menurut keadaan dan kebutuhan.  Bentuk-bentuk  partisipasi politik  perempuan  antara  lain  baiat atau mengikuti pemilihan umum, menjadi  anggota  legislatif,  menjabat sebagai menteri dan atau yang sederajat dengan berbagai macam dan tingkatannya, menjabat sebagai hakim, mengoreksi penguasa dengan melakukan aksi/demostrasi atau

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
dengan  cara  lainnya;  terlibat  dalam  partai politik,  menghadiri  rapat-rapat  umum, diskusi  publik,  menulis  pemikirannya  di media  massa  dan  sebagainya.  (Wazni, 2006: 23-24)
Dari  hal-hal  tersebut  tentu menjadi hal  yang  menarik  untuk  mengetahui bagaimana  partai  politik  merekrut  calon anggota  legislatif  perempuan  pada  pemilu 2009  di  Kota Pekanbaru. Dalam menelaah rekrutmen  tersebut,  sebanyak  19  partai politik  telah  mencalonkan  perempuan sesuai  dengan  kuota  affirmative  action (minimal 30%). Penulis menjadikan 3 partai politik  menjadi  objek  kajian  penelitian  ini, yaitu  Partai  Demokrat,  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  dan  Partai  Keadilan Sejahtera.
Partai Demokrat dan Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  berhasil mendudukkan  calon  anggota  legislatifnya menjadi  anggota  legislatif  di  DPRD  Kota Pekanbaru. Partai Keadilan Sejahtera tidak berhasil  mendudukkan  calon  anggota legislatif  perempuannya,  namun  partai  ini juga telah berusaha mencalonkan perempuan sebanyak mungkin untuk menjadi  calon  anggota  legislatif.  Ketiga partai  ini  juga  merupakan  3  besar  yang mencalonkan anggota legislatif perempuan terbanyak dari seluruh partai yang memenuhi kuota 30%.
B.  Kerangka Teori 1.  Demokrasi Jika memahami demokrasi
sebagai  bentuk  pemerintahan,  maka mengutip  Larry  Diamond,  Juan  J.  Linz dan  Seymout  Martin  Lipset,  sedikitnya ada  3  syarat  pokok  yang  harus  ada yakni:
a. Kompetisi  yang  sungguh-sungguh dan  meluas  di  antara  individu  dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan  efektif,  dalam  suatu
periode tertentu/tetap dan teratur  serta  tidak  melibatkan penggunaan  daya  pemaksa (force) b. Partisipasi politik yang melibatkan  sebanyak  mungkin warga negara (tanpa mempedulikan ras, etnis, suku, kelas sosial  dan  jenis  kelamin) dalam pemilihan pemimpin atau proses pembuatan kebijakan, atau sekurang- kurangnya terlibat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur, adil dan bebas,
sehingga tidak satu pun individu atau kelompok masyarakat (warga negara dewasa) merasa dikecualikan c. Adanya jaminan atau penghargaan terhadap tegaknya  kebebasan  sipil  dan politik,  yakni  kebebasan  untuk menyatakan pendapat, kebebasan  pers,  kebebasan untuk  bergabung  ke  dalam organisasi (misalnya organisasi  massa  atau  partai politik) yang menjamin integritas kompetisi dan partisipasi  politik.  (Nur  Iman
Subono, 2003: 1-2). Secara  prinsip,  desentralisasi dan otonomi daerah telah memberi ruang  kesempatan  politik  yang cukup  luas  bagi  masyarakat  lokal. Proses  pemilihan  elit  politik  lokal merupakan salah satu aspek politik lokal  yang  cukup  penting  karena masyarakat  akan  memilih  wakil- wakilnya  untuk  duduk  di  lembaga legislatif  yang  akan  merumuskan berbagai kebijakan bersama
kepala daerah. Hal  ini  seiring  dengan  konsep demokratisasi dalam otonomi daerah yang antara lain diwujudkan melalui rekrutmen

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
politik lokal secara terbuka dan kompetitif.  Pemilihan  anggota  legislatif dan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah sudah menjadi domain masyarakat  daerah  melalui  Pemilu Legislatif dan Pilkada Langsung. Dalam  kajian Hoover Institute ( TB Bottomere dalam Pangihutan Sirumapea,  2007:  17)  digambarkan bahwa  elit  politik  terdiri  dari  para pemegang  kekuasaan  suatu  lembaga politik.  Para  pemegang  kekuasaan mencakup  kepemimpinan  dan  formasi sosial  yang  biasanya  merupakan  asal usul  para  pemimpin  dan  kepadanya diberikan pertanggungjawaban, selama suatu  jangka  waktu  tertentu.  Itulah  arti penting demokrasi politik yang menekankan bahwa posisi-posisi
kekuasaan  dalam  masyarakat  secara prinsip harus terbuka bagi setiap orang dan  ada  kompetisi  untuk  memperoleh kekuasaan  itu.  Selain  itu,  dari  para pemegang  kekuasaan  itu  setiap  saat dapat  dimintai  pertanggungjawaban oleh para pemilihnya.

## 2.  Partai Politik dan Rekrutmen Politik
Salah  satu  fungsi  partai  politik adalah  sebagai  sarana  rekrutmen politik.  Partai  politik  mencari  dan mengajak  orang  yang  berbakat  untuk turut  aktif  dalam  kegiatan  politik sebagai anggota partai (political recruitment).  Dengan  demikian  partai turut  memperluas  partisipasi  politik. Caranya, melalui kontak pribadi,
persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan  untuk  menarik  golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (selection of leadership). (Miriam Budiardjo, 1999: 164) Ramlan Surbakti berpendapat bahwa  rekrutmen  politik  ialah  seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan  sejumlah  peranan dalam sistem
politik pada umumnya  dan  pemerintahan  pada khususnya.  Fungsi  ini  semakin besar  porsinya  manakala  partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter,  atau  manakala  partai  itu merupakan  partai  mayoritas dalam badan  perwakilan  rakyat  yang berwenang membentuk pemerintahan  dalam  sistem  politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan  kelanjutan  dari  fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen  politik  sangat  penting bagi  kelangsungan  sistem  politik, sebab  tanpa  elit  politik  yang mampu melaksanakan peranannya, keberlangsungan hidup  sistem  politik terancam
(Ramlan Surbakti, 1992: 118) Mengenai  perihal  pelaksanaan rekrutmen  politik  pada  umumnya dikenal dua cara rekrutmen, pertama  perekrutan  terbuka  bagi seluruh  warga  negara.  Seluruh warga  negara  tanpa  terkecuali mempunyai kesempatan yang sama  untuk  direkrut  apabila  yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk menduduki  jabatan  politik  maupun jabatan pemerintahan. Kedua, perekrutan  tertutup  yaitu,  bahwa individu  tertentu  saja  yang  dapat direkrut  untuk  menduduki  jabatan politik  dan  pemerintahan.  Dalam perekrutan  tertutup  ini,  perekrutan hanya dilakukan terhadap individu- individu yang mempunyai persamaan  darah  (keturunan  atau keluarga)  dengan  penguasa  atau individu  tadi  merupakan  kawan- kawan  akrab  pihak  penguasa  atau

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
mungkin  individu-individu  tadi  berasal dari sekolah yang sama (satu almamater)  dengan  penguasa.  Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan  menduduki  jabatan  politik maupun pemerintahan terbatas
sifatnya.  Di  samping  itu  para  ahli  juga membagi  rekrutmen  secara  rasional dan  irrasional  (tradisional)  yang  pada hakikatnya  sama  pengertian  dengan rekrutmen terbuka dan tertutup. (Alwis,
2001:16) Pippa Norris (dalam Raja Muhammad Amin, 2005: 26-27) menjelaskan  ada  4  level  rekrutmen politik yang harus dilakukan oleh setiap partai politik untuk menempatkan kader-kadernya di legislatif, yakni: a. Sistem  hukum,  khususnya  aturan- aturan  legal  (legal  system),  sistem kepartaian  (party  system)  dan sistem  pemilu  (electoral  system) yang  membuka  peluang  bagi  para kandidat dalam percaturan politik.
b. Proses  rekrutmen  yang  secara khusus  terkait  dengan  derajat internal demokrasi di dalam organisasi  partai  dan  ketentuan seleksi kandidat. c. Penawaran kandidat yang berkeinginan untuk dipilih menduduki jabatan sebagai konsekuensi  dari  motivasi  dan modal politik mereka seperti ambisi personal dan keinginan bertahan di jabatan politik (Supply of Aspirants) d. Tuntutan pendukung atau pimpinan-pimpinan politik yang ikut melakukan  seleksi  dari  sumber kandidat (Demand of Gatekeepers).
Secara  sederhana  skema  Norris  ini divisualisasikan sebagai berikut:
Berdasarkan  model  teoritis  yang dibangun  oleh  Norris,  sistem  hukum (legal system), bersama dengan sistem pemilihan umum (electoral system) dan sistem kepartaian (party system)
secara  bersama  akan  masuk  ke dalam  apa  yang  disebut  dengan proses rekrutmen (recruitment process).  Selanjutnya,  ia  akan mempengaruhi bagaimana penawaran  para  kandidat  (supply of  Aspirants)  dan  tuntutan  para penjaga pintu (demand of Gatekeepers).  Antara  penawaran dengan  tuntutan  biasanya  akan saling  berinteraksi  yang  kemudian menghasilkan  output  berupa  para politisi yang direkrut untuk menduduki
berbagai
posisi
termasuk  dalam  jabatan  legislatif. (Jurnal  Ilmu  Politik  Pasca  Sarjana Universitas Riau, Volume I/ Nomor 2/ Desember/2003: 150).
Berdasarkan  pendapat  Norris di  atas,  proses  rekrutmen  politik bagi  perempuan  untuk  duduk  di legislatif  pada  level  pertama  yakni sistem  pemilu  yang  membuka kesempatan bagi perempuan dengan  kuota  30  %  belumlah  kuat karena  bersifat  himbauan  politik saja,  belum  ada  aturan  yang mengaturnya  serta  sanksi  tegas bagi partai politik yang melanggarnya.  Akibatnya,  dalam merekrut  anggota  selalu  yang muncul laki-laki dan sejumlah kecil elit partai.
Berkaitan dengan  hal tersebut, maka  Alimin  Siregar  (2003:  10) menjelaskan bahwa rekrutmen yang  baik,  secara  teoritis  harus memiliki beberapa kriteria:
1.  Rekrutmen  politik  yang  baik akan  menghasilkan  sejumlah variasi atau keragaman pemimpin. 2.  Bersifat desentralisasi, demokratis, terbuka dan adil. 3.  Derajat pengambilan keputusan dalam proses
seleksi  tidak  hanya  diambil oleh  beberapa  aktor  kunci,

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
tetapi  juga  oleh  beberapa  anggota lain.
4.  Jumlah  kandidat  yang  diseleksi relatif  lebih  banyak  agar  dapat memberi  kesempatan  yang  luas pada kader partai yang lain.
5.  Mereka yang direkrut untuk menduduki  jabatan  publik  masih ditantang untuk pemilihan ulang. Selanjutnya  Alimin  Siregar  (dalam Jurnal  Ilmu  Politik  Pasca  Sarjana  Unri, 2003: 150) mengutip pendapat Almond yang  mengatakan  bahwa  sekurang- kurangnya terdapat dua model rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  suatu sistem  politik.  Model  pertama  adalah ”ascriptive  style”,  dimana  individu dipilih  untuk  menduduki  suatu  jabatan tertentu  karena  keturunan  darah  dan status sosial mereka.
Model kedua disebut dengan ”achievement-oriented
recruitment”,
yang lebih menekankan kepada keahlian  teknis  dan  kepemimpinan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam pekerjaannya serta menghindari bentuk-bentuk  kolusi  dalam  setiap kebijakan yang akan diambil. Pippa  Norris  (Lawrence  LeDuc dkk, 1996: 202-208)
membagi rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menjadi 4 tipe yaitu:
a.  Local  Patronage.  Aturan  seleksi longgar dan hasil seleksi ditentukan  oleh  partai  politik  di tingkat lokal/ daerah (desentralisasi). b.  Central  Patronage.  Aturan  seleksi longgar dan hasil seleksi ditentukan  oleh  partai  politik  di tingkat pusat (sentralisasi).
c.  Local  Bureaucratic.  Aturan  seleksi ketat  dan  hasil  seleksi  ditentukan oleh  partai  politik  di  tingkat  lokal/ daerah (desentralisasi).
d.  Central Bureaucratic. Aturan seleksi  ketat  dan  hasil  seleksi ditentukan  oleh  partai  politik  di
tingkat pusat (sentralisasi).
Menarik untuk diperhatikan UU No.  2  tahun  2008  tentang  Partai Politik pada pasal 11 yang berbunyi  ”Partai  Politik  berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan  masyarakat  luas  agar menjadi warga negara
Indonesia  yang  sadar  akan hak  dan  kewajibannya  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim  yang  kondusif bagi  persatuan  dan  kesatuan bangsa
Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap,  penghimpun,  dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan  dan  menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui  mekanisme  demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender. “
UU  No.  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan landasan formal penyelenggaraan pemilu 2009. Pada Bagian Kedua Tata Cara  Pengajuan  Bakal  Calon  Anggota DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  ada  beberapa  pasal yang dapat diketengahkan antara lain: Pasal 51 (1)  Partai  Politik  Peserta  Pemilu melakukan  seleksi  bakal  calon anggota  DPR,  DPRD  provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
(2)  Seleksi  bakal  calon  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan  mekanisme  internal  partai politik.
Pasal 52
(1) Bakal  calon  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  51  disusun  dalam daftar  bakal  calon  oleh  partai  politik masing-masing.
(2) Daftar  bakal  calon  anggota  DPR ditetapkan  oleh  pengurus  Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
(3) Daftar  bakal  calon  anggota  DPRD provinsi  ditetapkan  oleh  pengurus Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tingkat provinsi.
(4) Daftar  bakal  calon  anggota  DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus  Partai  Politik  Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Pasal 53 Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30%
(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 55 (2)    Di dalam daftar bakal calon sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon terdapat  sekurang-kurangnya  1  (satu) orang perempuan bakal calon.
Dari  beberapa  pasal  dalam  kedua undang-undang  tersebut,  terbuka  peluang bagi  perempuan  untuk  berkiprah  dalam dunia  politik  agar  dapat  memperjuangkan hak-hak  politik  perempuan  di  masa  lalu yang  terabaikan.  Dan  partai  politik  yang menentukan  calon/kandidat  yang  akan diseleksi.
Kingsley (Riswanda Imawan dalam Wan  Asrida,  2005:  20)  mengemukakan tujuh  hal  yang  dapat  menentukan  terpilih atau  tidaknya  seseorang  dalam  lembaga legislatif,    dan  ini  juga  menjadi  penentu dalam  penampilan  (performance)  seorang elit  politik.  Partai  politik  dapat  menjadikan hal  tersebut  sebagai  pertimbangan  dalam melakukan rekrutmen calon anggota
legilatif  dari  partainya.  Tujuh  hal tersebut adalah:
1.  Social  Background,  faktor  ini berhubungan dengan pengaruh  status  sosial  dan ekonomi keluarga, dimana seseorang (calon) elit dibesarkan. 2.  Political  Socialization,  melalui sosialisasi  politik  seseorang menjadi terbiasa (familiar) dengan  tugas-tugas  ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan
demikian, orang tersebut dapat menentukan  apakah  ia  mau dan  punya  kemampuan  untuk menduduki  jabatan  tersebut, sehingga ia dapat mempersiapkannya dengan baik. 3.  Initial Political Activity, faktor ini menunjukkan  kepada  aktivitas atau pengalaman
politik seseorang  (calon)  elit  selama ini.  Dalam  praktek  politik, faktor  ini  menjadi  semacam “belenggu”  bagi  elit  sebab  ia berhubungan dengan garis afiliasi kelompok yang diikutinya. 4.  Apprenticenship, faktor ini menunjuk  langsung  kepada proses “magang” dari calon elit ke  elit  lain  yang  sedang menduduki jabatan yang diincar  oleh  calon  elit  yang lain.  Segi  positif  dari  faktor  ini adalah calon elit lebih mengerti benar  mekanisme  kerja  serta norma-norma  yang  berlaku  di lingkungan kerjanya. Segi negatifnya adalah reputasi
calon  elit  dapat  “tenggelam” sebab kualitas elit yang digantikannya lebih baik dibanding dirinya yang
menggantikan.  Di  samping  itu,

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
bila  elit  yang  digantikan  memiliki reputasi  yang  sangat  tinggi,  maka calon  elit  yang  akan  sangat  sulit untuk melepaskan diri dari bayang- bayang pendahulunya.
5.  Occupational  Variables,  hampir sama dengan faktor ketiga,
bedanya  disini,  calon  elit  dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga  formal  yang  belum  tentu berhubungan  dengan  politik.  Ini menarik, sebab elit
politik sebenarnya  tidak  sekedar  dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan  ajaran  demokrasi),  namun juga dinilai pula faktor-faktor, kapasitas  intelektual,  merasa  diri menjadi  orang  penting,  vitalitas kerja, latihan
peningkatan kemampuan  yang  diperoleh  dan pengalaman kerja.
6.  Motivation,  ini  merupakan  faktor yang  paling  penting.  Asumsi  dasar yang  digunakan  oleh  pakar  politik adalah  orang  akan  termotivasi untuk  aktif  dalam  kegiatan  politik karena hal-hal sebagai berikut:
a.  Harapan  atas  personal  reward (material, sosial dan psikologis) b.  Orientasi mereka terhadap isu- isu  politik  seorang  pemimpin atau  oleh  sebab  lain,  yang disebut collective goals. Seharusnya seorang elit membedakan kedua hal tersebut,  namun  yang  banyak terjadi adalah para elit memanipulasi  personal  needs menjadi public objectives. c.  Selection.  Dalam  ilmu  politik dikenal  adanya  mekanisme rekrutmen politik. Dalam rekrutmen terbuka, syarat serta prosedur untuk menampilkan  seseorang  tidak harus  datang  dari  kalangan partai sendiri. Cara ini memberi kesempatan bagi
rakyat  untuk  melihat  dan menilai  kemampuan  elit politiknya serta sangat kompetitif.

## 3.  Politik Perempuan
Berdasarkan  studi-studi  yang dilakukan  belakangan  ini,  terdapat  3 faktor utama mengapa tingkat keterwakilan  perempun  relatif  sangat minim dalam berbagai lembaga perwakilan  baik  di  negara-negara demokrasi
maju dan terutama Indonesia.  Faktor  tersebut  adalah sistem  pemilihan  umum,  peran  dan organisasi  partai-partai  politik  dan penerimaan  kultural,  termasuk  aksi mendukung  (affirmative  action)  yang bersifat wajib atau sukarela.
Pada dasarnya model penyelenggaraa pemilihan umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk seperti sistem pluralitas (mayoritas), sistem perwakilan berimbang, sistem
proporsional  dan  sistem  campuran.  Di antara  sistem  tersbut,  representasi proporsional memberikan peluang terbesar
kepada perempuan
dibandingkan pada sistem lainnya.
Ditinjau  dari  organisasi  dan peran partai politik, keterwakilan perempuan  berkait  dengan  kedudukan partai sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) untuk terpilihnya seseorang  untuk  menjadi  anggota legislatif. Basis mereka dalam masyarakat, cara partai dikelola, prosedur pemilihan calon sangat berpengaruh  pada  masuknya  wakil perempuan.  Penjelasan  lebih  rinci mengenai  faktor  yang  berpengaruh terhadap  perempun  dalam  lembaga legislatif  dapat  dikemukakan  sebagai berikut:

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Pertama,  struktur  organisasi  partai
politik.  Ada  beberapa  indikasi  semakin terpusat pertanggungjawaban struktur partai  politik,  semakin  besar  kesempatan bagi keterwakilan perempuan. Ketua partai dapat menjalankan
aturan-aturan kelembagaan untuk menciptakan pembukaan  kesempatan  bagi  perempuan, sebagai  tanggapan  atas  tekanan  publik. Juga organisasi
yang pertanggungjawabannya  lebih  terpusat, dapat  lebih  mudah  dimintai  pertanggung jawaban  jika  proporsi  bagi  kandidat perempuannya  rendah.  Namun  demikian, ada  indikasi  lebih  kuat  bahwa  pemilihan calon  partai  di  tingkat  daerah  membantu pemilihan wakil perempuan. Wakil perempuan  lebih  mungkin  dinominasikan dan dipilih ketika nominasi  calon  dilakukan oleh  cabang-cabang  partai  atau  panitia  di daerah,  dibandingkan  oleh  struktur  pusat partai politik.
Kedua,  kerangka  kerja  lembaga partai.  Semakin  melembaga  sebuah  partai politik- yaitu diatur oleh seperangkat aturan yang  transparan,  non  diskriminasi,  dapat dipahami  dan  adil-  semakin  terbuka  bagi rakyat diluar struktur kekuasaan tradisional-  termasuk  bagi  perempuan- untuk  menjadi  calon.  Sebaliknya,  apabila partai didasarkan pada kekuasaan individual,  tanpa  struktur  lembaga  yang formal,  akan  sulit  bagi  perempuan  untuk dinominasikan  sebagai  calon.  Peraturan partai yang memastikan kesetaraan gender dalam  pencalonan  memiliki  pengaruh positif  dalam  proporsi  perempuan  yang terpilih  dalam  legislatif.  Namun,  mungkin diperlukan  waktu  dua  pemilu  atau  lebih bagi  adanya  kemajuan  yang  signifikan dalam  proporsi  wakil  perempuan,  setelah adanya  pengenalan  peraturan-peraturan tersebut.
Ketiga,  ideologi  partai.  Partai  yang taat  pada  ideologi,  progresif  secara  sosial lebih  mendukung  wakil  perempuan  karena pemikiran  egaliterianisme  dan  dukungan mereka,  scara  umum,  bagi  mereka  yang
berada  di  luar  struktur  kekuasaan tradisional.
Keempat,  aktivis  partai  politik perempuan.  Semakin  tinggi  jumlah aktivis  perempuan  di  antara  anggota partai politik, dan khususnya bagi yang bekerja  di  dalam  kantor  eksekutif internal  partai  politik,  semakin  besar pula  kesempatan  bagi  perempuan untuk terpilih dalam pencalonan kontes yang mungkin dimenangkan. Peningkatan  jumlah  aktivis  perempuan dalam  partai  politik  dapat  memaksa partai  politik  untuk  melaksanakan peraturan  yang  medukung  pencalonan perempuan.  (IFES, tt: 7-16)
Dari ketiga faktor utama tersebut, maka sistem pemilihan umum merupakan faktor yang secara langsung  paling  berpengaruh.  Dengan catatan  bahwa  dengan  sendirinya penggunaan  sistem  pemilihan  umum tertentu  saja  tidak  cukup  menjamin peningkatan keterwakilan perempuan.
Pada  umumnya,  yang  terjadi adalah  partai  politik  tidak  selalu memberikan keuntungan bagi perempuan  yang  terlibat  di  dalamnya. Kandidat  perempuan  biasanya  jarang mendapat  dukungan  penuh  partai politik,  baik  dalam  pendanaan  untuk kampanye  maupun  jaringan  organisasi partai  politik  di  tiap  daerah  dan tingkatan.

## C.  Pembahasan
1.  Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Demokrat Kota Pekanbaru Dalam  menghadapi Pemilu 2009,  Partai  Demokrat  mempunyai target  perolehan  suara  20%,  untuk  itu visi  dan  persepsi  seluruh  pengurus Partai  Demokrat  di  seluruh  wilayah Indonesia, termasuk di Dewan
Pimpinan  Cabang  Partai  Demokrat Kota  Pekanbaru  perlu  disamakan. Terdapat  langkah  yang  sama  dalam

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
proses  penjaringan  legislatif  dari  tingkat pusat sampai dengan tingkat
kabupaten/kota, dengan berdasarkan pada pedoman/kriteria  calon  harus  memenuhi syarat umum yang diatur dalam UU Nomor 10  Tahun  2008  Pasal  50  ayat  1,  dan memenuhi  syarat  khusus  yang  ditentukan oleh  partai  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan Nomor  01/Juklak/DPP.PD/VI/2008  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tentang  Kriteria Calon Legislatif Partai Demokrat.
Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Demokrat  Kota  Pekanbaru  mengeluarkan pengumuman kepada kader dan
masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif  Kota Pekanbaru  di  sekretariat  Dewan  Pimpinan Cabang tanggal 9 -30 Juli 2008.
Adanya konflik internal yang terjadi di  tubuh  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Demokrat Kota Pekanbaru turut mempengaruhi  proses  rekrutmen  calon anggota  legislatifnya.  Terdapat  3  kubu yang masing-masing melakukan perekrutan calon anggota legislatif. Pertama,  kubu  Sayed  Abu  Bakar  Abdullah dengan  85  bakal  calon.  Kedua,  kubu Tarmizi  Ahmad  dengan  30  bakal  calon. Ketiga,  kubu  Bos  Syofyandi  dengan  12 bakal calon.
Konflik internal yang dialami Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Demokrat Kota  Pekanbaru  disudahi  dengan  Surat Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Demokrat  yang  mengangkat  Sayed  Abu Bakar  Abdullah  dari  Pejabat  Sementara Ketua  Umum  menjadi  Pelaksana  Tugas Ketua  Umum  Dewan  Pimpinan  Cabang Partai  Demokrat  Kota  Pekanbaru  sampai Musyawarah  Cabang  Luar  Biasa  Partai
Demokrat Kota Pekanbaru. Dengan demikian,  bakal  calon  dari  Sayed  Abu
Bakar  Abdullah  yang  diverifikasi.  Dari  85 bakal  calon,  hanya  40  bakal  calon  yang memenuhi
syarat menjadi calon. Kegagalan dikarenakan permasalahan ijazah  dan  tidak  mendapatkan  surat keterangan sehat rohani.
Partai Demokrat tidak menegaskan  secara  tertulis  tentang kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman mekanisme  seleksi  internal  partai.
Hanya  merujuk  kepada  UU  nomor  10 Tahun 2008 pasal 53.
Sebagaimana
diamanatkan oleh  UU  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  Pasal  55  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  “Di  dalam  daftar bakal  calon  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  setiap  3  (tiga)  orang bakal calon terdapat sekurang- kurangnya  1  (satu)  orang  perempuan bakal calon.”
Penentuan calon anggota legislatif perempuan sebanyak minimal 30%,  dilakukan  melalui  zipper  system atau  zig  zag.  Calon  anggota  legislatif perempuan  ditempatkan  dalam  daftar calon anggota legislatif dengan komposisi  1  di  antara  3  nama,  atau setiap  3  nama  yang  ada,  terdapat  1 calon  anggota  legislatif  perempuan. Penempatan  ini  tentunya  dimulai  dari nomor  urut  terkecil  hingga  nomor  urut terbesar.
Berdasarkan  Surat  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Daftar  Calon  Tetap  (DCT) Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Pemilihan  Umum  tahun  2009,  Partai Demokrat  memang  telah  mencalonkan 37,5  %  perempuan  (15  orang)  untuk menjadi  calon  anggota  legislatif.  Akan tetapi,  penyebarannya  per  daerah pemilihan tidak merata. Daerah Pemilihan  2  tidak  memiliki  calon anggota  legislatif  perempuan  dari Partai  Demokrat.  Untuk  pemasangan nomor  urut,  calon  anggota  legislatif

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
perempuan  ada  di  nomor  urut  1  di  Daerah Pemilihan  3,  nomor  urut  2  di  Daerah Pemilihan  4  dan  nomor  urut  3  di  Daerah Pemilihan  1.  Persebaran  nomor  urut  calon anggota legislatif perempuan lainnya dapat dikatakan hampir merata perdaerah pemilihan  dengan  metode  zig  zag,  kecuali Daerah Pemilihan 2.
Dengan demikian, Partai Demokrat berusaha  semaksimal mungkin  untuk mematuhi  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Namun,  dalam  hal  nomor urut atas atau nomor urut atas (1, 2 dan 3) belum begitu memuaskan.  Akan tetapi, hal ini  tidak  terlalu  berpengaruh,  karena penentuannya berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Jadi, terbuka kesempatan  yang  besar  untuk  perempuan berkompetisi dengan laki-laki di nomor urut manapun.
Persepsi  adalah  suatu  alat  yang digunakan untuk mengungkapkan maksud, keinginan  dan  perasaan  terhadap  sesuatu yang  ditangkap  oleh  pancaindra.  Dengan persepsi, bisa mengutarakan dan mengungkapkan suatu hasil pemikiran dan perasaan  kepada  orang  lain.  Persepsi partai  politik  dalam  memilih  figur  calon anggota  legislatif  perempuan,  tentunya dengan pertimbangan bahwa calon anggota  legislatif  tersebut  akan  mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam bentuk  motif  dan  pengharapan.  Dengan kata lain partai politik berharap hal ini akan menarik  masyarakat  untuk  memilih  calon anggota  legislatif  yang  telah  ditetapkan oleh  partai  politik  tersebut.  Apabila  calon anggota  legislatif  itu  terpilih  tetapi  tidak mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan  dan  harapan  masyarakat,  maka partai  politik  tersebut  akan  mendapat  citra buruk  di  hadapan  masyarakat.  (Salito dalam Veni Clara Victoria, 2009: 32-33)
Dalam penelitian lapangan
menemukan bahwa rekrutmen yang dilakukan  oleh  Dewan  Pimpinan  Cabang Partai  Demokrat  Kota  Pekanbaru  telah berusaha untuk merekrut kader perempuan yang berkualitas. Akan tetapi, diakui bahwa
kualitas, pemahaman, pengalaman dan  prestasi  masih  kurang,  baik  isu politik  maupun  isu  keperempuanan. Calon  anggota  legislatif  perempuan yang  direkrut  kebanyakan  masih  baru dalam  dunia  politik.  Penokohan  pun belum berjalan dengan baik. Selain itu, diakui pula bahwa kader perempuan di partai  masih  kurang.  Oleh  karena  itu, rekrutmen  dilakukan  secara  terbuka dan menerima calon dari luar partai.
Dikarenakan kedua Partai Demokrat  adalah  partai  massa,  maka akan  banyak  sekali  yang  berminat untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif dari  partai  ini.  Namun,  dalam  proses rekrutmen  meskipun  dapat  memenuhi persyaratan,  akan  tetapi  persaingan sangat ketat. Munculnya ketidakpuasan dari kader menunjukkan adanya  indikasi  sesuatu  yang  keliru dalam proses rekrutmen. Desmianto mengatakan bahwa Tim Penjaringan calon anggota legislatif kesulitan menempatkan perempuan  menjadi  calon  anggota legislatif.  Hal  ini  dikarenakan  pada masa  kepengurusan,  perempuan  tidak turun  aktifitasnya-  dikarenakan  peran domestik  yang  harus  dijalankannya. Akan  tetapi,  bersemangat  ketika  masa pencalonan tiba. Bagaimanapun, Partai Demokrat juga partainya perempuan,  maka  Partai  Demokrat memberikan  peluang  yang  sangat besar  kepada  perempuan.  Memang diakui,  ada  kecemburuan  dari  calon anggota  legislatif  laki-laki  terhadap calon  anggota  legislatif  perempuan. Contohnya,  kader  atau  pengurus  laki- laki  yang  aktif  di  kepengurusan  partai tetapi tidak lolos menjadi calon anggota legislatif. Tetapi, calon anggota  legislatif  perempuan  yang tidak  terlalu  aktif  atau  bahkan  tidak menjadi pengurus malah lolos, dikarenakan adanya ketentuan keterwakilan  minimal  30%  untuk  calon anggota  legislatif  perempuan.  Oleh

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
sebab itu,
diharapkan
keseriusan perempuan  dalam  politik,  jangan  hanya ingin menjadi calon anggota legislatif. Perlu manajemen  waktu,  penguasaan  isu  dan jangan  kehilangan  momen.  (Wawancara dengan  Desmianto  pada  tanggal  18 Januari  2010  di  Kantor  DPRD  Kota Pekanbaru).  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari komposisi  pengurus  partai  (terlampir)  13 orang  (29,5%)  perempuan  dari  44  orang, akan tetapi calon anggota legislatif perempuan  dari  pengurus  partai  hanya  3 orang.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa setiap  calon  anggota  legislatif  wajib menyetor  dan  memberikan  sejumlah  dana untuk pengembangan
dan
biaya operasional  partai.  Dana  ini  diluar  dari dana  kampanye  secara  pribadi  yang dikeluarkan.  Kondisi  ini  akan  membuka lebar  praktek  KKN  bila  tidak  diatur  dan dikontrol dengan jelas.
Calon anggota legislatif
perempuan dilihat dari segi umur, rata-rata berada  pada  usia  produktif  (30-50  tahun). Dilihat dari segi  pendidikan, 9 orang (60%) SMA,  2  orang  (13,3%)  D3  dan  4  orang (26,7%)  S1.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dari  segi  pendidikan  mencukupi  walaupun sebagian  besar  adalah  SMA,  sesuai dengan  persyaratan  minimal.  Beberapa sarjana dari disiplin ilmu tentang kepariwisataan  (S.ST)  dan  hukum  (SH), akan  tetapi  tidak  ada  satupun  gelar kesarjanaan yang berlatar belakang keahlian
ilmu politik
atau
ilmu pemerintahan  –yang  agak  mendekati  SH. Pengalaman  organisasi  calon  anggota legislatif  perempuan  di  Partai  Demokrat, sebagian besar sejak tahun 2004.
Sebagian  besar  calon  anggota legislatif  perempuan  yang  direkrut  oleh Partai Demokrat berprofesi sebagai wiraswasta.  Selain  itu,  keluarga  (suami atau orang tua) berprofesi sebagai pengurus Partai Demokrat, memiliki jabatan di lembaga pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) atau
wiraswasta/karyawan  swasta.    Pergaulan
dengan teman-teman yang berinteraksi dengan  politik  pun  juga  mendorong untuk  terjun  ke  dunia  politik.  Hal  ini sebagaimana  penelitian  yang  juga dilakukan  oleh  Veni  Clara  Victoria  ( 2009: 75-78)

## Pertimbangan Rekrutmen
a)  Sosial  Background.    Faktor  ini berhubungan  dengan  pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana seseorang (calon) dibesarkan. Faktor ini berhubungan  dengan  pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga dimana  seseorang  (calon)  elit dibesarkan. Partai Demokrat memperhatikan  social  background dari calon anggota legislatif perempuannya.    Calon  anggota legislatif  perempuan  dari  Partai Demokrat  berasal  dari  kalangan menengah  ke  atas.  Misalnya, Karmila  Darma  Santi,  S.ST  adalah pemilik Butik  Mawar di  Pekanbaru. Suaminya  adalah  Baikal  S.Pi., M.Si,  seorang  Pegawai  Negeri Sipil Propinsi Riau. Ayahnya adalah  Drs.  Thamsir  Rachman,
MM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah  Partai  Demokrat  Propinsi
Riau.  Dilihat  dari  status  sosial  dan ekonomi  keluarganya,  mendukung untuk berkompetisi di dunia politik. b)  Political Socialization. Partai Demokrat belum mempertimbangkan faktor
sosialisasi  politik  ini.  Kurangnya kader  perempuan  dan  pengurus partai  dari  perempuan  juga  tidak terlalu  banyak  yang  aktif,  maka
Partai Demokrat membuka kesempatan bagi masyarakat
umum untuk menjadi calon anggota legislatif. Walaupun diakui belum  memahami  isu  politik  dan isu  keperempuanan  khususnya. Pertimbangan lain dari  Partai Demokrat  adalah  calon  anggota legislatif  perempuan  tersebut  bisa

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
belajar,  seiring  dengan  perjalanan waktu mereka akan memahaminya.
c)  Initial Political Activity. Partai Demokrat juga  belum  mempertimbangkan  faktor ini.  Penyebabnya  sama  sebagaimana disebutkan pada poin b.
d)  Apprenticenship.  Tidak  ada  proses magang untuk menjadi anggota legislatif di Partai Demokrat e)  Occupational Variables. Partai Demokrat  memperhatikan  faktor  ini. Calon  anggota  legislatif  perempuan Partai Demokrat sebagiannya berprofesi  sebagai  wiraswasta  yang cukup  sukses.  Mereka  memiliki  social network,  basis  massa  di  akar  rumput dan dukungan dana. f)  Motivation. Partai Demokrat mempertimbangkan faktor ini. Walaupun para calon anggota legislatif perempuan  yang  direkrut  memiliki ambisi pribadi berupa personal reward, Partai  Demokrat  tetap  menekankan untuk  memiliki  orientasi  yang  sejalan dengan  partai  dalam  isu-isu  politik. Dari hasil penelitian Veni Clara Victoria menyebutkan  bahwa  motivasi  dari calon  anggota  legislatif  perempuan Partai  Demokrat  adalah  memenuhi kebutuhan  aktualisasi  diri,  financial, rasa  aman  dan  kebutuhan  afiliasi; dorongan  dari  diri  sendiri,  keluarga, partai  dan  ikut-ikutan;  tujuan  untuk memperjuangkan  kepentingan  umum, menunjukkan  kemampuan  perempuan dan  laki-laki  adalah  sama,  menambah suara  partai  politik  dan  memenuhi kebutuhan  pribadinya  (Veni  Clara Victoria, 2009: 82-87)
g)  Selection.  Partai  Demokrat  melakukan seleksi dalam perekrutan calon anggota  legislatif  perempuan.  Hasil seleksi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan  Cabang  Partai  Demokrat Kota Pekanbaru. Seleksi yang dilakukan  lebih  mengarah  kepada rekrutmen  yang  tertutup  (ascriptive style). Aturan-aturan perekrutan sangat longgar. Dengan adanya konflik
internal  dalam  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Demokrat  Kota
Pekanbaru, akan semakin membuka lebar pintu untuk terjadinya  KKN.  Seleksi  seperti  ini lebih dikenal dengan local patronage  (Pippa  Norris  dalam Lawrence  LeDuc  dkk,  1996:  204-
206)
2.  Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan berusaha  untuk  memperlancar  proses penentuan  kader-kader  partai  yang terbaik,  selektif  dan  aspiratif  dengan menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008  tentang  Tata Cara  Penjaringan,  Penyaringan  dan Penetapan  Calon  Anggota  DPRD Kabupaten/Kota,  DPRD  Provinsi  dan DPR RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Rekrutmen bakal calon anggota legislatif untuk DPRD
Kabupaten/Kota  dilakukan  oleh  partai melalui  DPD  partai,  DPC  partai  atau ranting partai yang bersangkutan.Anggota partai yang
ingin mencalonkan diri dapat mendaftarkan diri ke DPD/DPC/PAC/Ranting  partai.  Bakal calon harus mengisi dan mengembalikan  formulir  rekrutmen  ke sruktur partai
tempat yang bersangkutan  mendaftar.  Bakal  calon menerima tanda bukti rekrutmen.
Rapat  DPC  partai  menjaring sedikitnya satu kali kuota (jumlah kursi) anggota  DPRD  kabupaten/kota.  Partai wajib  merekrut  sekurang-kurangnya 30%  bakal  calon  aggota DPRD Kabupaten/kota dari
perempuan.
Rapat  PAC  menjaring  sedikitnya  satu kali kuota anggota DPRD

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
kabupaten/kota pada
masing-masing kecamatan/daerah  pemilihan,  sebanyak- banyaknya  tidak  ditentukan.  Nama-nama bakal  calon  dibawa  ke  rapat  kerja  khusus (rakercabsus/rakerdasus) partai.
Penyaringan dilakukan berdasarkan nilai bobot calon dan penugasan  partai  sehingga  didapat  120% dari  alokasi  kursi  di  setiap  daerah pemilihan. Penyaringan  dilakukan berturut- turut  melakui  rakedasus  dan  rakercabsus. Sebelum  dilakukan  verifikasi  oleh  Tim Verifikasi di dalam rakercabsus/rakerdasus,  nama-nama  yang terjaring diumumkan di forum rakercabsus/rakerdasus. Setelah itu rakerdasus/rakercabsus wajib mengumumkan skor calon anggota
legislatif  berdasarkan  formulir  rekrutmen yang  telah  diisi  para  calon.  Semua keputusan rapat
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Penentuan  dan  penetapan  nomor urut  dilakukan  berdasarkan  ketentuan sebagai berikut:
1)  Jabatan calon di stuktur partai
2)  Nilai bobot calon
3)  Penugasan calon oleh struktur partai
4)  Hasil  persentase  perolehan  sura  PDI Perjuangan pada Pemilu 2004
5)  Jumlah  pemilih  dari  daerah  yang diwakilinya.
Hasil penelitian lapangan
menemukan  bahwa  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  telah  berusaha untuk  merekrut  calon  anggota  legislatif perempuan  yang  berkualitas.  Akan  tetapi, diakui bahwa kualitas, pemahaman, pengalaman  dan  prestasi  juga  masih kurang,  baik  isu  politik  maupun  isu keperempuanan.  Selain  itu,  diakui  pula bahwa  kader  perempuan  di  partai  masih kurang.  Calon  anggota  legislatif  yang direkrut  juga  kebanyakan  masih  baru dalam dunia politik.  Penokohan  pun belum berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu, rekrutmen  dilakukan  secara  terbuka  dan menerima calon dari luar partai.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru mengumumkan secara terbuka kepada kader  dan  masyarakat  umum  melalui media massa (koran) untuk mendaftarkan  diri  sebagai  bakal  calon anggota  legislatif  di  DPRD  Kota Pekanbaru untuk Pemilu 2009 (Wawancara  dengan  Agus  Sulianto, pada  tanggal  28  Januari  2010  di Sekretariat  Dewan  Pimpinan  Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Kota  Pekanbaru  juga memiliki  banyak  bakal  calon  yang memenuhi  syarat.  Untuk  mengatasi kecemburuan dan perselisihan, permasalahan  seleksi  ini  ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kewenangan  Dewan  Pimpinan  Pusat dikhawatirkan membuka peluang terjadinya manipulasi, nepotisme, perkoncoan dan komersialisasi kursi di tingkat  Dewan  Pimpinan  Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang. Maka untuk mengantisipasinya  diperlukan  kontrol kader dari bawah. Terdapat 85 orang bakal calon
yang  memenuhi  persyaratan.  Oleh karena  bakal  calon  lebih  dari  120% jumlah kuota atau kursi yang diperebutkan,  maka  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan Kota Pekanbaru mengajukan surat permohonan penyeleksian  yang  diketahui  oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi  Riau  ke  Dewan  Pimpinan Pusat  Partai  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan.
Hasil seleksi dari Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  yang  menjadi calon  yang  disahkan  oleh  Dewan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  Kota  Pekanbaru. Dari  85  bakal  calon  yang  ada,  hanya  48 yang lolos menjadi calon. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  telah  mencalonkan  39,58  % (19 orang) calon anggota legislatif perempuan.  Penyebaran  calon  anggota legislatif  perempuan  merata  per  daerah pemilihan.  Persebaran  nomor  urut  pun dilakukan  dengan  metode  zig  zag.  Akan tetapi,  tidak  ada  yang  memperoleh  nomor urut 1.  Calon anggota legislatif perempuan memperoleh  nomor  urut  2  di  Daerah Pemilihan  1,  nomor  urut  3  di  Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 4.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  sangat  memperhatikan  kuota minimal  30%  bagi  calon  anggota  legislatif perempuan.  Hal  ini  terlihat  dari  aturan partai yang  mewajibkan  DPC  untuk melakukannya sebagaimana terdapat pada pasal 6 ayat 6, pasal 30 dan pasal 42. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga bersifat sentralistik. Hal ini terlihat  dari  pasal  43  yang  menyatakan bahwa terkait dengan upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  Pancasila,  UUD  1945 dan  eksistensi  partai,  DPP  partai  melalui keputusan Ketua Umum memiliki
wewenang khusus  untuk menetapkan atau membatalkan  calon  dan  nomor  urut  calon anggota  DPRD  kabupaten/kota,  DPRD provinsi dan DPR RI
Dari  penelitian  lapangan,  terlihat indikasi  terpusatnya  pertanggungjawaban strukur partai politik pada Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  dalam  rekrutmen calon  anggota  legislatif.  Ada  pengaruh yang  cukup  besar  dari  Dewan  Pimpinan Pusat  terhadap  hasil  keputusan  tentang siapa  saja  yang  lolos  dalam  seleksi  di Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan Kota Pekanbaru berupa rekomendasi calon anggota  legislatif.  Namun,  dari  hasil rekomendasi  tersebut,  tidak  ada  bakal
calon  anggota  legislatif  perempuan yang teranulir.
Pengurus  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  Kota  Pekanbaru  hanya berjumlah  3  orang  perempuan  (20%) dari 15 orang secara keseluruhan. Dari 3  orang  perempuan  tersebut,  hanya ada  2  orang  perempuan  yang  ikut menjadi calon anggota legislatif. Dengan  demikian,  hanya  2  orang (10,5%)  pengurus  partai  perempuan dari  19  orang  calon  anggota  legislatif perempuan.
Pendidikan calon anggota legislatif  perempuan  juga  bervariasi. Tamatan  SMA  sebanyak  7  orang  ( 36,84%),  D3  sebanyak 2  orang (10,53%)  dan  S1  sebanyak  10  orang (52,63). Secara
umum tingkat pendidikan  calon  lebih  baik  -lebih  dari 50%  tamatan  S1-  dengan  gelar kesarjanaan  yang  juga  bervariasi  (Dr, SE, Ir, SH, SP dan S.Sos). Akan tetapi, tidak  ada  yang  berlatar  belakang keahlian ilmu politik atau ilmu pemerintahan  –yang  agak  mendekati SH dan S.Sos.
Setiap  calon  anggota  legislatif perempuan
juga memberikan sumbangan  dana  ke  partai.  Jika  tidak diatur  dengan  jelas  akan  sangat membuka  lebar  praktek  money  politic, KKN  dan  berbagai  penyimpangan lainnya. Apalagi jika memiliki jaringan/link  dengan  Dewan  Pimpinan Pusat  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan.  Contohnya  Marheylin,  SH yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan dengan salah satu tokoh atau pengurus  Dewan  Pimpinan  Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.
Profesi  calon  anggota  legislatif perempuan antara lain  wiraswasta dan ibu  rumah  tangga,  karyawan  dan mantan  guru.  Keluarga  (suami  atau orang tua) berprofesi sebagai pengurus  partai,  pejabat  pemerintah

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
(PNS)  dan  wiraswasta.    Hal  ini  juga  dapat dilihat  dari  penelitian  Veni  Clara  Victoria (2009: 75-78)
Pertimbangan Rekrutmen a)  Sosial  Background.    Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  memperhatikan social  background  dari  calon  anggota legislatif perempuannya. Calon anggota  legislatif  perempuan  dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  berasal  dari  kalangan menengah ke atas. Misalnya, Marheylin, SH adalah seorang pengusaha  sawit  yang  cukup  sukses. Selain itu, memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu tokoh penting  di  Dewan  Pimpinan  Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Dilihat  dari  status  sosial dan  ekonomi  keluarganya,  memberi peluang  yang  cukup  besar  untuk berkompetisi  untuk  mendapatkan  kursi di legislatif. b)  Political Socialization. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum mempertimbangkan faktor sosialisasi  politik  ini.  Untuk  memenuhi kuota  minimal  30  %  calon  anggota legislatif perempuan tentunya memerlukan  kader  perempuan  yang cukup  banyak.  Akan  tetapi,  kondisi  di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  adalah  kurangnya  kader perempuan,  maka  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan  bagi  masyarakat  umum untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif. Walaupun diakui belum  memahami isu politik dan isu keperempuanan khususnya. c)  Initial Political Activity. Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  juga belum  mempertimbangkan  faktor  ini. Penyebabnya sama sebagaimana disebutkan pada poin b. d)  Apprenticenship.  Tidak  ada  proses magang untuk menjadi anggota
legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. e)  Occupational Variables. Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan memperhatikan  faktor  pekerjaan. Calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagiannya  berprofesi  sebagai wiraswasta  yang  cukup  sukses. Mereka  memiliki  social  network, basis  massa  di  akar  rumput  dan dukungan dana. f)  Motivation. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan faktor ini. Calon anggota legislatif
perempuan  yang  direkrut  memiliki ambisi  pribadi  berupa  personal reward.  Namun  demikian,  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan tetap  menekankan  kepada  calon untuk memiliki orientasi yang sejalan  dengan  partai  dalam  isu- isu  politik.  Dari  hasil  penelitian Veni  Clara  Victoria  menyebutkan bahwa motivasi dari calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan adalah memenuhi kebutuhan aktualisasi  diri,  financial  dan  rasa aman;  dorongan  dari  diri  sendiri, keluarga,  teman  dan  ikut-ikutan; tujuan untuk memperjuangkan kepentingan  umum,  menunjukkan kemampuan  perempuan  dan  laki- laki  adalah  sama,  menambah suara  partai  politik  dan  memenuhi kebutuhan  pribadinya  (Veni  Clara
Victoria, 2009: 82-87) g)  Selection. Partai Demokrasi
Indonesia  Perjuangan  melakukan seleksi  dalam  perekrutan  calon anggota legislatif perempuan. Hasil seleksi  ditentukan  oleh  Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan.  Kedekatan dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat tentunya akan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
mempermudah  lolosnya  bakal  calon menjadi  calon  di  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi sebagian calon anggota legislatif
perempuan  yang  direkrut  masih  baru dan belum terlalu memahami isu politik dan  isu  keperempuanan  khususnya. Hal  ini  akan  semakin  membuka  lebar pintu  untuk  terjadinya  KKN.  Seleksi yang dilakukan lebih mengarah kepada rekrutmen  yang  tertutup  (ascriptive style).  Seleksi  ini  termasuk  kategori central patronage. (Pippa Norris dalam Lawrence LeDuc dkk, 1996: 202-204)
3.  Rekrutmen Calon  Anggota Legislatif Perempuan  oleh  Dewan  Pimpinan Daerah  Partai  Keadilan  Sejahtera Kota Pekanbaru
Kenyataan bahwa tugas
memakmurkan  bumi  (istikhlaf)  merupakan tugas  kolektif  manusia  (laki-laki  dan perempuan)  yang  menunjukkan  kenyataan adanya  prinsip  ‘kemitraan'  dalam  peran sosial  politiknya.  Hal  itu  setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan,  persamaan  hak  sosial,  dan persamaan dalam tanggung jawab beserta balasannya.  Kenyataan  lain  menunjukkan partisipasi perempuan dalam siasah, terutama  dalam  perolehan  suara  pada Pemilu,  sangat  signifikan.  Oleh  sebab  itu
Partai Keadilan Sejahtera memiliki kebijakan  dasar  mengenai  keterlibatan perempuan dalam politik. 1.  Mengoptimalkan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan dengan  tetap  memelihara  harkat  dan martabat kewanitaannya.
2.  Membangun  kondisi  yang  kondusif bagi optima lisasi peran politik perempuan dalam mengusung cita-cita politik  dengan  tetap  berpegang  pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3.  Keseimbangan  hak  pemberdayaam politik.
4.  Keseimbangan
proporsioanal dalam  penempatan  perempuan  di lembaga-lembaga  strategis  baik secara kualitatif
maupun
kuantitatif. 5.  Perhatian  yang  cukup  terhadap isu-isu  kontemporer  perempuan yang berkembang di masyarakat.
6.  Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik. Dewan Pimpinan Tinggi Daerah (DPTD) adalah pimpinan kolektif  yang  bertugas  menentukan kebijakan-kebijakan  strategis  partai  di tingkat  daerah.  DPTD  terdiri  dari Ketua,  Sekretaris  dan  Ketua  Bidang Kaderisasi  Dewan  Pimpinan  Daerah,
Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah dan Ketua Dewan  Syura  Daerah.  Salah  satu kebijakan  strategis  yang  dikeluarkan oleh  DPTD  adalah  Surat  Keputusan tentang  penetapan  anggota  Panitia Penjaringan Tingkat Daerah
(Panjatida)  yang  bertugas  menjaring calon  anggota  legislatif  untuk  tingkat daerah  yang  masa  tugasnya  bersifat sementara.
Berdasarkan  Petunjuk  Teknis Penjaringan  Kandidat  Bakal  Calon Anggota  Dewan  Oleh  Panjatida  tahun 2007,  Panjatida  melakukan  pemilihan internal  yang terdiri dari 2  bagian  yaitu untuk  kader  inti  dan  untuk  kader pendukung dan simpatisan. Penjaringan  dimulai  dari  pendataan individu – individu yang patut dan layak menjadi  usulan  bakal  calon  anggota legislatif  oleh  DPD,  MPD,  DSD  dan Panjatida berdasarkan persyaratan yang  telah  ditetapkan  dan  diakhiri dengan  konfirmasi  kandidat  bakal calon  oleh  Panjatida.  Bagi  kader  inti yang terpilih, tidak diperbolehkan menolak  kecuali  dengan  alasan  yang syar’i. Hasil pemilihan internal

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
ditambah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Pekanbaru  periode 2004-2009 -tanpa pemilihan internal, tetapi diberi  hak  untuk  mencalonkan  kembali- hanya  44  orang,  berarti  tidak  mencapai 120%  kuota.  Oleh  karena  itu,    Panjatida berusaha  memenuhi  kuota  tersebut  dari kader  pendukung  –masukan  dari  Ketua Dewan Pimpinan Cabang se Kota Pekanbaru.    Hasil  seleksi  dari  Panjatida diusulkan  ke  Dewan  Pimpinan  Wilayah Propinsi  Riau  melalui  Panitia  Penjaringan Tingkat Wilayah (Panjatiwil) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif.
Hasil  seleksi  calon  yang  diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebanyak 50 orang  yang  terdiri dari  32  orang  laki-laki  dan  18  orang perempuan.  Perlu  diketahui  bahwa  dari  50 orang  calon  yang  telah  diseleksi  ini, setelah  diajukan  ke  KPU,  hanya  45  orang yang menjadi daftar calon tetap. Sedangkan  5  orang  lainnya  (2  perempuan dan  3  laki-laki  dari  daerah  pemilihan  IV) gagal dikarenakan kesalahan dalam memperbaiki pengisian formulir yang ada.
Partai Keadilan Sejahtera merekrut kader-kader  yang  loyal dan  potensial serta memiliki  basis  massa  yang  mendukung perolehan  suara  yang  dipilih.  Tidak  terjadi kecemburuan antara calon anggota legislatif  laki-laki  dan  calon  anggota legislatif perempuan dalam proses rekrutmen.  Hal  ini  dikarenakan  pada dasarnya  tidak  semua  kader  ingin  menjadi anggota  legislatif  –persoalan  tanggung jawab  yang  sangat  besar,  merasa  belum layak,  mendahulukan  kader  yang  lain- bahkan  untuk  menjadi  calon  pun  setengah dipaksa  oleh  partai.  (Wawancara  dengan Drs. Syamsudin B pada tanggal 26 Januari 2010  di  sekretariat  DPD  PKS  Kota Pekanbaru)
Adapun jumlah kader Partai
Keadilan  Sejahtera  di  Kota  Pekanbaru tahun 2009 sebagai berikut: a.  Kader Mula sebanyak 3.252 orang
b.  Kader Muda sebanyak 630 orang c.  Kader Madya sebanyak 175 orang d.  Kader Dewasa sebanyak 74 orang
Partai Keadilan Sejahtera berusaha  mengakomodir  affirmative action minimal 30%. Hal ini terlihat dari petunjuk teknis penjaringan yang menyatakan  bahwa  komposisi  usulan kandidat  bakal  calon  dari  Panjatida berdasarkan  jenis  kelamin  terdiri  dari sebanyak-banyaknya  30%  perempuan dan  sisanya  adalah  laki-laki.  Untuk pencalonan
anggota legislatif
perempuan  di  Kota  Pekanbaru,  Partai Keadilan  Sejahtera  mencalonkan  lebih dari 30% yaitu 35,56%. Dewan Pimpinan  Daerah  Partai  Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru memberikan  ruang  yang  lebih  besar dari aturan yang ada. Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan  18  orang  perempuan sebagai  bakal  calon  anggota  legislatif, namun  hanya  16  orang  yang  lolos menjadi calon anggota legislatif. Penyebaran  calon  anggota  legislatif per  daerah  pemilihan  merata,  metode yang  digunakan  juga  metode  zig  zag. Akan  tetapi,  tidak  ada  calon  anggota legislatif  perempuan  di  nomor  urut  1. Calon  anggota  legislatif  perempuan mendapat  nomor  urut  2  di  Daerah Pemilihan  2  dan  nomor  urut  3  di Daerah Pemilihan 4.
Calon anggota legislatif perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera dari  segi  umur  rata-rata  berada  pada usia  produktif.  Usia  dibawah  30  tahun sebanyak  4  orang  (22,2  %)  dan  usia 31-50  tahun  (usia  produktif)  sebanyak 14  orang  (77,8%).  Dilihat  dari  sisi pendidikan  sebagai  berikut:  SLTA sebanyak 1 orang (5,55%), D3 sebanyak 2 orang (11,1%), S1 sebanyak  14  (77,8%),  S2  sebanyak  1 orang  (5,55%).  Dapat  disimpulkan bahwa kader perempuan yang menjadi calon  anggota  legislatif  dari  Partai Keadilan
Sejahtera memiliki

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
kemampuan  yang  baik  –  sebagian  besar S1.  Hal  ini  tidak  terlalu  mengherankan karena  Partai  Keadilan  Sejahtera  pada awalnya bergerak di kampus atau universitas. Namun demikian, masih belum ada  yang  berlatar  belakang  lulusan  ilmu pemerintahan atau ilmu  politik- ada Sarjana  Hukum  yang  agak  mendekati. Gelar  kesarjanaan  yang  diperoleh  adalah Ir,  S.Far,  B.Sc,  SS,  SP,  S.Pi,  Dra,  ST, S.Pd,  dr  dan  SH.  Sangat  banyak  variasi gelar kesarjanaan, dengan demikian bervariasi  pula  kemampuan  (keahlian) masing-masing  calon.  Hal  ini  pun  turut diperhatikan dalam perekrutan calon anggota legislatif. Calon anggota legislatif
perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera berprofesi  sebagai  ibu  rumah  tangga sebanyak  6  orang  (33,3%),  wiraswasta sebanyak  7  orang  (38,9%),  guru/dosen sebanyak  4  orang  (22,2%)  dan  dokter  1 orang  (5,6%).  Pekerjaan  suami  antara  lain wiraswasta, pegawai swasta. Pada umumnya,  suami  dari  calon  anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera  adalah  juga  merupakan  kader Partai  Keadilan  Sejahtera.  Kondisi  ini sangat  mendukung,  karena  suami  juga sama-sama  memahami  tujuan  dakwah  di dunia  politik,  khususnya  di  lembaga legisaltif. Apalagi Partai Keadilan Sejahtera lebih dikenal dengan Partai Dakwah. Pertimbangan Rekrutmen
a)  Sosial Background.
Faktor ini berhubungan  dengan  pengaruh  status sosial  dan  ekonomi  keluarga  dimana seseorang  (calon)  dibesarkan.  Partai Keadilan Sejahtera belum memperhatikan  social  background  dari calon anggota legislatif perempuannya. Calon  anggota  legislatif  perempuan dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  pada umumnya berasal dari kalangan menengah  ke  bawah.  Dilihat  dari status  sosial  dan  ekonomi  keluarga, kurang mendukung untuk  berkompetisi di  dunia  politik.  Kendala  minimnya dana  dan  kurangnya  akses  sosial
sehingga  belum  memiliki  basis kuat  di  masyarakat  merupakan salah  satu  faktor  penghambat  dari calon anggota legislatif perempuan. b)  Political Socialization. Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan faktor sosialisasi politik ini. Kader
perempuan  lebih banyak  dari kader  laki-laki.  Namun  pengurus partai  dari  laki-laki  lebih  banyak dari  pada  perempuan.  Akan  tetapi pengurus  partai  dari  perempuan cukup  aktif  dalam  melaksanakan tugasnya.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  kader  perempuan  memiliki tugas  utama  di  ranah  domestik (keluarga).  Bukan  berarti  dunia politik tidak penting bagi perempuan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki program- program rutin yang berkaitan dengan  sosialisasi  politik  bagi setiap  tingkatan  kader,  termasuk yang khusus
untuk kader perempuan. Dengan demikian kualitas, pemahaman dan kepedulian  calon  anggota  legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera  tergolong  baik  terhadap isu-isu politik dan isu-isu perempuan khususnya. c)  Initial Political Activity. Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan faktor ini. Calon anggota legisaltif perempuan  yang  direkrut  telah menjalani  kegiatan  dan  program- program politik yang diselenggarakan oleh partai. Sehingga dapat berkompetisi dengan  calon  dari  partai  lain  dan dapat mengemban amanah sebagai  anggota  legislatif  dengan baik. d)  Apprenticenship.  Partai  Keadilan Sejahtera pernah melakukan proses magang di Dewan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru untuk kader perempuannya yang kemudian  menjadi calon  anggota legislatif  pada  pemilu  2009.  Hal  ini terjadi pada Hj. Nurlaini, B.Sc menjalani magang dengan menggantikan  posisi  Haris  Jumadi, SE.,  MM  sebagai  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru  pada  tahun  2008  sampai habisnya  masa  jabatan  periode  2004- 2009.  Diharapkan  Hj.  Nurlaini,  B.Sc bisa belajar dan meningkatkan kompetensi  dirinya  untuk  menjadi anggota legislatif untuk periode
selanjutnya  (2009-2014)  -walaupun hasilnya tidak terpilih. e)  Occupational Variables. Partai Keadilan Sejahtera  memperhatikan faktor  ini.  Calon  anggota  legislatif perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera berprofesi  sebagai  ibu  rumah  tangga, wiraswasta,  guru/dosen  dan  dokter. Diharapkan  keahlian  yang  dimiliki dapat  menunjang  pelaksanaan  tugas- tugas  di  legislatif,  khususnya  dalam membuat  kebijakan  yang  peduli  pada perempuan.
f)  Motivation.  Calon  anggota  legislatif perempuan  Partai  Keadilan  Sejahtera memiliki  motivasi  yang  sama  untuk duduk  di  lembaga  legisaltif.  Memasuki dunia  politik  merupakan  ibadah  untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Suatu perjuangan  dakwah  untuk  amar  ma’ruf nahi munkar, untuk menegakkan kalimat Allah SWT menuju kemaslahatan umat dan kesempurnaan  Islam.  Ambisi-ambisi pribadi dikesampingkan. Calon anggota  legislatif  perempuan  tidak meminta untuk maju, melainkan diperintahkan untuk maju karena dipandang  mampu  untuk  mengemban amanah tersebut.
g)  Selection.  Partai  Keadilan  Sejahtera melakukan  seleksi  dalam  perekrutan calon  anggota  legislatif  perempuan. Calon  anggota  legislatif  dijaring  oleh
Panjatida,  selanjutnya  disahkan oleh  Dewan  Pimpinan  Wilayah Partai  Keadilan  Sejahtera  Propinsi Riau.  Proses  seleksi  tidak  sampai ke  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Keadilan  Sejahtera.  Aturan-aturan perekrutan  sangat  ketat.  Seleksi yang  dilakukan  lebih  mengarah kepada  rekrutmen  yang  terbuka (achievement oriented recruitment).  Seleksi  seperti  ini lebih dikenal dengan local bureaucratic  (Pippa  Norris  dalam Lawrence  LeDuc  dkk,  1996:  206- 208)

## D.  Penutup Kesimpulan
1.  Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan  Sejahtera  di  Kota Pekanbaru  pada  Pemilu  2009 sangat  memperhatikan  dan memenuhi ketentuan
affirmative  action  minimal  30% keterwakilan  perempuan  serta kesetaraan
dan keadilan gender  menurut  UU  nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai Politik  dan  UU  Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 2.  Proses rekrutmen calon anggota  legislatif  perempuan oleh  Partai  Demokrat,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan  Sejahtera  di  Kota Pekanbaru  pada  Pemilu  2009

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
dilakukan melalui mekanisme seleksi  internal  partai  politik  yang diatur  dengan  peraturan  internal masing-masing partai. Partai Demokrat  terikat  pada  Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01/ Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tentang Kriteria  Calon  Legislatif  Partai Demokrat, dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif. Partai Demokrasi  Indonesia  terikat  pada Surat Keputusan Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota, DPRD  Provinsi  dan  DPR-RI  PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Partai Keadilan Sejahtera  terikat  pada  Petunjuk Teknis Penjaringan Kandidat Bakal Calon Anggota Dewan Oleh Panjatida. 3.  Partai Demokrat melakukan mekanisme  seleksi  internal  partai dengan tipe local patronage, dimana proses seleksi tidak sesuai dengan  prosedur  (aturan  yang longgar dalam kompetisi) dan hasil seleksi  ditentukan  oleh  Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kota Pekanbaru. Mekanisme seleksi  ini  merupakan  mekanisme seleksi  yang  tertutup  (ascriptive style). 4.  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan mekanisme seleksi  internal  partai  dengan  tipe central  patronage,  dimana  proses seleksi tidak sesuai dengan prosedur  (aturan  yang  longgar dalam  kompetisi)  dan  hasil  seleksi ditentukan  oleh  Dewan  Pimpinan
Pusat  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan.      Mekanisme  seleksi
ini juga merupakan mekanisme seleksi yang tertutup (ascriptive style). 5.  Partai Keadilan Sejahtera melakukan  mekanisme  seleski internal  partai  dengan  tipe local bureaucratic, dimana proses  seleksi  berjalan  sesuai prosedur  (aturan  yang  ketat dalam  kompetisi)  dan  hasil seleksi  ditetapkan  oleh  Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Keadilan  Sejahtera  Propinsi
Riau.  Mekanisme  seleksi  ini merupakan mekanisme seleksi yang  terbuka  (achievement oriented recruitment). 6.  Pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley belum dijalankan  dengan  baik  oleh Partai  Demokrat  dan  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.  Partai  Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  hanya memperhatikan 4 pertimbangan rekrutmen Kingsley yaitu social background, occupational variables, motivation dan
selection. Hal ini lebih disebabkan  oleh  kurangnya kader  perempuan  dan  adanya hubungan kekeluargaan
(keturunan)  pada  kedua  partai politik tersebut. 7.  Pertimbangan rekrutmen menurut  Kingsley  dijalankan dengan  lebih  baik  oleh  Partai Keadilan  Sejahtera.  Ada  6 pertimbangan rekrutmen Kingsley yang diperhatikan yaitu,  political  socialization, initial political activity,
apprenticenship,  occupational variables, motivation dan selection.  Hanya  faktor  social background yang belum menjadi  pertimbangan  Partai

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Keadilan Sejahtera dalam merekrut  calon  anggota  legislatif perempuan. Hal ini lebih dikarenakan kader perempuan yang  direkrut  lebih  banyak  dari kalangan  menengah  ke  bawah, namun  memiliki  loyalitas,  potensi dan  basis  massa  yang  dianggap cukup  bisa  menaikkan  suara  yang diperoleh  oleh  Partai  Keadilan Sejahtera. 8.  Proses rekrutmen yang tersentralisasi (hasil seleksi ditentukan  oleh  Dewan  Pimpinan Pusat)  dan proses  rekrutmen  yang terdesentralisasi (hasil seleksi ditentukan oleh dewan pimpinan di tingkat  daerah)  dapat  menaikkan keterwakilan  perempuan  sebagai calon  anggota  legislatif  lebih  dari 30%. Hal terpenting adalah adanya komitmen partai untuk mewujudkannya. Rekomendasi a.  Partai Demokrat dan Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan pada  pemilu  berikutnya  juga  lebih memperhatikan faktor political
socialization,  initial  political  activity dan  apprenticenship  agar  dapat mencalonkan anggota legislatif yang memiliki kapabilitas, aksepbilitas  dan  popularitas  yang baik  sehingga  dapat  meraih  suara yang  signifikan  dalam  pemilihan dan  dapat  mengemban  tugas, peran  dan  fungsi  sebagai  anggota legislatif  dengan  baik.  Dengan demikian,  proses  rekrutmen  akan lebih terbuka.
b.  Partai  Keadilan  Sejahtera  pada pemilu berikutnya juga memperhatikan faktor social background. Karena dalam pemilihan, tidak hanya memerlukan  modal  kapabiliitas, tetapi juga aksepbilitas dan popularitas.  Diperlukan kerja  keras
untuk  penokohan.  Selain  itu, status  sosial  dan  ekonomi calon anggota legislatif perempuan yang direkrut termasuk  menengah  ke  atas. Maka  suara  yang  signifikan dalam pemilihan
dapat diperoleh  dan  terpilih  sebagai anggota  legislatif.  Selain  itu, dapat  juga  mengemban  tugas, peran  dan  fungsi  sebagai anggota legislatif dengan baik. c.  Partai politik berusaha memiliki kontrol  yang  luas  dari  kader dan basis massa untuk menghindari  praktek  ascriptive style.
d.  Partai  politik  yang  kekurangan aktivis  atau  kader  perempuan bekerja  lebih  keras  untuk menarik perempuan untuk
“melek”  politik  dan  bergabung dengan  partai  politik  tersebut. Perlu ditumbuhkembangkan budaya  politik  partisipatoris,
dimana perempuan terlibat aktif  dalam  sistem  politik  yang ada,  seperti  input,  proses output. Dengan kata lain perempuan harus terlibat dalam perencanaan, pengawasan  termasuk  akses dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Salah satu cara meningkatkan jumlah perempuan  di  dunia  politik adalah  dengan  mengusung perempuan  yang  berkualitas, profesional
dan memiliki daerah binaan/dukungan
massa.  Dukungan  ini  dapat diperoleh  dengan  memperluas lingkup keterlibatan
perempuan  pada  tingkat  akar rumput/ grass-roots. Tidak hanya itu, tetapi perlu
membentuk kaukus politik perempuan  di  daerah-daerah. Melalui  wadah  ini  diharapkan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
perempuan  terdorong  untuk  terjun dalam  partai  politik.  Dorongan  ini akan muncul seiring dengan peningkatan pemahaman perempuan tentang hak-hak politiknya. Upaya ini dapat terwujud melalui peningkatan tingkat pendidikan perempuan. Karena  pendidikan  adalah  saluran penting untuk mendorong perempuan berbicara. Dengan demikian,  semakin  banyak  kader perempuan  yang  dapat  direkrut menjadi calon anggota legislatif. e.  Partai politik
tidak
hanya memberikan
sosialisasi
dan pendidikan politik kepada perempuan.  Partai  politik  perlu membuat  program-program  dan kebijakan  yang  mendukung  dan peduli isu-isu perempuan (sensitive  gender),  seperti  adanya kemauan  untuk  melatih  anggota partai  yang  perempuan  untuk menjadi kader partai yang memenuhi syarat dan berkemampuan  tinggi,  mengatur kegiatan organisasi yang dilakukan oleh partai politik dengan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan, penjadwalan  kegiatan  dan  rapat mesti diselaraskan dengan tanggungjawab rumah tangga/
ranah domestik. Dengan demikian, para  pemilih  khususnya  pemilih perempuan  akan  mendukung  dan bergabung  serta  memilih  calon anggota  legislatif  perempuan  dari partai tersebut.
f. Aspek penunjang, perlu ada peningkatan kesadaran dan komitmen  di  kalangan  beberapa organisasi perempuan yang secara resmi  terikat  pada  partai-partai politik  untuk  meningkatkan  jumlah anggota  perempuan.  Sekaligus adanya  dorongan  dari  keberadaan Lembaga  Swadaya  Masyarakat
yang aktif lewat penyelenggaraan diskusi publik tentang pentingnya peningkatan representasi perempuan di legislatif. Menyelenggarakan diskusi dan sarasehan  untuk  media  di kota-kota dimana diskusi publik  diadakan,  wawancara dan  talk  show  di  stasiun  radio dan televisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ani Widyani Soetjipto. Politik Perempuan Bukan Gerhana; Essai Pilihan 1999-2004. Jakarta,  Penerbit  Buku  Kompas, 2005 Cahyadi  Takariawan.  Fikih  Politik Perempuan. Solo, Era Intermedia, 2003 Dadang S. Anshori dkk. Membincangkan
Feminisme;
Refleksi  Muslimah  atas  Peran Sosial  Kaum  Wanita.  Bandung, Pustaka Hidayah, 1997
H.  Dheni  Kurnia,  dkk.  Sosok  Pilihan
Rakyat  Riau.  Biografi  Singkat, Visi  dan  Misi  Anggota  DPRD Kota Pekanbaru 2009-2014. Pekanbaru, Mutiara Press, 2009
Ichlasul  Amal.  Teori-Teori  Mutakhir Partai  Politik.  Yogyakarta,  PT. Tiara Wacana Yogya, 1986
IFES,  Keterwakilan  Perempuan  di lembaga-Lembaga Nasional yang  Anggotanya  Dipilih  melalui Pemilu; Perbedaan-perbedaan dalam  Praktek  Internasional  dan Faktor-faktor yang

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Mempengaruhinya.
Jakarta, Yayasan  Internasional  untuk  Sistem Pemilu (IFES), tanpa tahun.
Lawrence  LeDuc,  etc  (edt).  Comparing Democracies:  Elections  and  Voting in  Global  Perspective.  California, Sage Publications, 1996
Lexi  J. Meleong.  Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja
Rosdakarya, 2000
Michael  Rush  &  Philip  Althoff.  Pengantar Sosiologi  Politik,  Jakarta,  Rajawali Press, 2002: 23
Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia, 1999
----------------------.  Partisipasi  dan  Partai
Politik;  Sebuah  Bunga  Rampai. Jakarta, Gramedia, 1982
Mochtar  Mas’oed.  Perbandingan  Sistem Politik.  Yogyakarta,  Gajah  Mada University Press, 2001
Muhammad Anas Qasim Ja’afar. Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan; Sebuah Perspektif Islam. Jakarta, Azam, 2001 Nur Iman Subono. Perempuan dan Partisipasi  Politik.  Jakarta,  Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
Pippa  Norris.  Electoral  Engineeing:  Voting Rules  and  Political  Behaviour.  New York,  Cambridge  University  Press, 2004
Ramlan  Surbakti.  Memahami  Ilmu  Politik.
Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992 Rod Hague ang Martin Harrop. Comparative
Governmenr and
Politics:  an  introduction,  5  ed. Hamsphire, Palgrave,2001
Siti  Musdah  Mulia  dan  Anik  Farida. Perempuan  dan  Politik.  Jakarta, Gramedia, 2005
Suroto  dan  Doddy  Rudianto.  Partai- Partai Politik di Indonesia. Jakarta, PT. Citra Mandala Pratama, 2003 TPPN  PKS.  Buku  Saku  Pemenangan Pemilu 2009. Kader PKS mewujudkan  Iman  dengan  Amal Siyasi untuk Kesejahteraan Bangsa.  Jakarta,  TPPN  PKS, 2009 Ummu Fatah. Kiprah Politik Perempuan PK Sejahtera. Jakarta, Bidang Kewanitaan
DPP PKS. Tanpa tahun.

## Jurnal,  Disertasi,  Tesis,  Skripsi, Hasil Penelitian
Alimin  Siregar,  Rekrutmen  Anggota Legislatif
dalam Pemilihan Umum;  Studi  Tiga  OPP  Dalam Pemilihan  Umum  1999  di  Riau. Disertasi, Jakarta, 2003
Febrina  Haryani.  Rekrutmen  Anggota Legislatif  Perempuan  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Pekanbaru  Pada  Pemilu  2004. Tesis, Pekanbaru, 2008
Jurnal Ilmu Politik PascaSarjana Universitas  Riau  Volume  1/ Nomor 2/ Desember/ 2003 Jurnal  Perempuan.  Yayasan  Jurnal Perempuan. The Ford Foundation, Jakarta, 2001

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Jurnal Perempuan.
Yayasan Jurnal Perempuan.  The  Ford  Foundation, Jakarta, 1999
Jurnal Politik AKSES Vol.1 No. 5 Juni 2001
Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  Tahun  2009.
Komisi Pemilihan Umum Kota
Pekanbaru, Pekanbaru, 2009
Pangihutan  Sirumapea.  Pemekaran  dan Munculnya  Elit  Politik  Lokal  di Kabupaten  Samosir.  Tesis,  Medan, 2007
Raja  Muhammad  Amin.  Rekrutmen  Politik dalam  Penetapan  Calon  Anggota DPRD  Propinsi  Riau;  Kasus  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Tesis, Pekanbaru, 2005
Veni  Clara  Victoria.  Motif  dan  Hambatan Calon  Anggota  Legislatif  Perempuan untuk  Menjadi  Anggota  DPRD  Kota Pekanbaru  Pada  Pemilu  Legislatif 2009. Skripsi, Pekanbaru, 2009
Wan Asrida. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif  Daerah  Kota  Pekanbaru Periode 2004-2009. Tesis, Pekanbaru, 2005
Wazni. Partisipasi Politik Perempuan dalam  Perspektif  Islam.  Skripsi, Pekanbaru, 2006

## Makalah
Alwis.  Kumpulan  Makalah-Makalah  Sistem Politik Indonesia. Pekanbaru, 2001