## KREDIT KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSAHA KECIL
FX. Supriyono

## PENDAHULUAN
Permasalahan usaha berskala  kecil,  telah sejak lama di -angkat  ke-permukaan,  baik oleh kalangan  pemerintah,  perbankan,  KADIN,  lembaga pendidikan  dan  sebagainya.  Meski demikian, nampaknya  usaha-usaha tersebut belum memperoleh hasilyang diharapkan oleh berbagai pihak.
Pihak  pemeriotah,  misalnya telah membuat  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Pertindungan Usaha Kecil  (PUK). RUU-PUK tersebut dimaksudkan untuk mengangkat sektor usaha kecil sehingga  menjadi  sektor  yang mandiri yang pada  gilirannya akan  menganglrat  harftat kehidupan masyarakat  Indonesia  sendiri.
lde mengenai pla usaha kemitraan, juga gencar  diserukan.  Terlepas dari pro dan kontra (mengenai hal tersebut), ide tersebut  diharapkan dapat atau setidaktidaknya mengurangi kesenjangan antara pengusaha kecil dan pengusaha kelas  kakap yang nampaknya  semafin menguasaiseluruh sektor  usaha yang ada.
Sebagai reaksi clari  keinginan  untuk 'menggugah'  sektor  usaha kecil, termasuk juga usaha menengah, Koperasi,  usaha informaldan  tradisional,  maka pemerintah  menyediaken fasilites  kr€dit bagi usaha  kecil yang  dikenal dengan  KKU atau Kredit Kelayakan  Usaha,  yang mulai ctigulirkan sejak  tanggal 2 Oktober 1.995 yang lalu.
Meskipun fasilitas kredit  tersebut telah  cukup lama di'buka kran  nya' , nampaknya para pengusaha kecil belum memiliki  keyakinan penuh akan kemudahan yang dapat diperolehnya,  dilain pihak,  Bank-bank,  terutama  Bank  Pemerintah, nampaknya juga belum siap sepenuhnya untut< melaksanakan  sesuai dengan keinginan Pemerintah.
Tufisan ini akan mencoba  mengulas  permasalahan yang muncut seperti tersebut diatas, sekaligus  mencoba menganalisis munculnya  peluang usaha baru  yang diharapkan dapat membedkan  manfaat  bagi  berbagai  pihak  yang terlibat di clalamnya seperti sektor usaha  kecil itu sendiri, sektor  perbankan  maupun pemerintah pada  umumnya.

## FASILITAS  KKU  DAN PENGUSAHA KECTL

## KKU,  Rencana  dan lmplementasinya
Seperti telah diketahui,  bahwa dalam rangka  mengangkat  harkat pengusaha  kecil, termasuk menengah,  koperasi, usaha informal dan tradisional,  Pemerintah c/q Menteri Keuangan, telah menggulirkan fasilitas KKU melalui Bank-bank Pemerintah diseluruh Indonesia.
Tahap  pertama akan disalurkan dana sebesar Rp. 500 milyar yang diharapkan  dapat menjangkau  sekitar satu juta pengusaha kecil . Plafon  kredit ditetapkan  sebesar np.SO juta ber pengusaha.  ( harian PR, 14 September 19gS).
Yang  menarik dari fasilitas KUK tersebut  adalah  dengan disederhanakannya  prosedur pengajuan serta pros€s analisis KUK. Behkan untuk kredit dengan plafon  Rp. S0 juia, tidak diperlukan  jaminan  agunan  tambahan berupa barang, melainkan yang-dijaditan agun-an  adalah 'qroyek  yang  dibiayai'  dengan  kredit  tersebut atau penerimaan lnak-tagih;  dari kegiatan yang dibiayai  tersebut.
Dalam hal prosedur  administratifnya, di dalam KKU diupayakan  sesederhana mungkin, sehingga  mudah  dipahami dan mudah di masyarakatkan kepada  khalayak  pengusaha kecil. Misalnya, jumlah  formulir yang digunakan dikurangi, format  formulir disederhanakan  dan data serla dokumen-dokumen pendukung  diusahakan dikurangi macam  dan jumlahnya.
Melalui ketentuan-ketentuan di atas, nampaknya  Pemerintah sangat antusias  terhadap keberhasilan  program  tersebut. Hal ini memberi bukti  bahwa  Pemerintah  mempunyai komitmen yang besarterhadap keberadaan sektor usaha  kecil  tersebut.
Hal yang  perlu digjaris bawahi adalah  bahwa  Program  KKU  tersebut  tetap berada pada jatur bisnis yang lazim, artinya  pengusaha yang memanfaatkan  kredit  tersebut,  tetap harus  membayar kewajiban bunga seperti yang dituntut  oleh  Bank pemberi  kredit.  "Bank  Bumi  Daya misalnya, tetap akan berpijak pada prinsip bisnis dengan menerapkan bunga pasar, ditambah fee pembinaan yang totalnya diperkirakan mencapai  antara 23-24 prosen (Kompas, 15 september '95).
Selain itu, Pemerintah dalam  waktu dekat ini juga akan  mengeluartan kredit modal  kefia bergulir atau  revolving  working  capital  sebesar  Rp. 5 juta per  pengusaha kecil. Tujuannya adalah untuk mambantu pengusaha  kecil dalam pendanaan  operasi  sehari-harinya.

## Permasalahan Sektor  Usaha Kecil
Usaha  kecil dan kelemahan'  merupakan dua rangkaian  kata  yang tidak terpisahkan. Dengan lain  perkataan,  keberadaan  sektor  tersebut erat berkaitan  dengan  segala kelemahan, mulai dari kelemahan  modaf,  kelemahan teknofogi hingga kelemahan pasar.
Disatu pihak, usaha kecil bersifat lemah, tetapidalam pihak lain usaha kecil merupakan  bagian yang paling besar dari seluruh kegiatan usaha secara  nasional ( di Indonesia, kegiatan usaha  kecil berjumlah  sekitar 23 juta ). Maka jika seluruh  kegiatan berskala kecil  tersebut dapat  diangkat menjadi kegiatan  yang mandiri, kekuatan  ekonomi  Indonesia  niscaya akan sangat besar. Untuk itulah maka Pemerintah  Orde  Baru  berjuang  untuk  mengentaskan mereka dari kekerdilan menjadi kekuatan  raksasa di kemudian hari.
Ketidakberdayaan sektor usaha kecil telah dimanfaatkan oleh usaha  besar dengan konglomerasinya.  Pasar-pasar tradisional  mulai  terancam  akan hadirnya  superstore,  industri kecil dimakan  industri besar, rumah makan tradisionalditerjang oleh rumah makan modem yang dimiliki pemodal  kuat, dan  semacamnya.
Keadaan tersebut jika dibiarkan  berlarut-larut  akan  sangat  membahayakan silabilitas  nasionaf malalui isue-isue kesenjangan sosial yang dihembuskan oleh pihak tertindas.  Untuk mengantisipasi haltersebut,  selanjutnya muncul ide  kemitraan, deklarasiJimbaran dan  sebagainya.
Kembali ke persoalan  semula, yaitu kelemahan usaha kecil dalam hubungannya dengan pengetahuan serta pemahaman mengenai program KKU dan modal kerja bergutir.
Pada  umumnya,  hambatan  pengusaha kecil  dalam memperoleh  fasilitas kredit  terletak pada ketiadaannya agunan  tambahan serta akses untuk berhubungan dengan bank, dibandingkan dengan kesulitannya  membayar bunga banUpinjaman yang tinggi. Kenyataan ini telah ikut menyuclutkan  posisi  pengusaha kecill ke tempat  yang lebih tersudut lagi.
Hambatan lain yang  muncul di permukaan  adalah adanya  ketidakjelasan  prosedur serta kerumitan proses yang harus dijalani  dalam  upaya memperoleh tambahan  modal dari Kredit Bank. Haf ini sangat  dirasakan sekali terutama oleh golongan  pengusaha kecil kelas informal dan tradisional  seperti  para pedagang  Baso,  Kaki-lima,  tukang Ojek, serta pengusaha angkutan yang sebetulnya  sangat membutuhkan uluran  tangan dari berbagai  pihak.

## IDENTIFII(ASI  PERMASALAHAN
Secara  garis besal berikut ini beberapa  identifikasi permasalahan  yang  dihadapi dalam pelaksanaan  Krcclit Kelayakan  Usaha :
a. Bank Pemberi Kredit
1. 2.
3.

## 4.
5.
Keterbatasan  Perangkat organisasidan  personalia Bank untuk menangani KKU. Beberapa  Bank  berorientasi  pada 'Coorporate-lending'dan kurang berpengalaman menangani 'smallscale lending'
Kurangnya  penyebaran jaringan Kantor cabang membatasi ekspansi  KKU Biaya  transaksi KKU, pengawasan dan pembiCyaannya tinggi Kelayakan usaha debitur rendah
b. Pengusaha Kecil
1' Potensi  permintaan  Tinggi tetapi hanya sedikit yang efektip disertai kesiapan untuk  akses  ke Bank. 2- Kelemahan struktural usaha kecilantara lain : manajemen, pemasaran dan kualitas pmduk. 3' Kelemahan memenuhi  syarat teknis perbankan antara lain, pembuatan proposal keliyakan usaha.

## PELUANG YANG DAPAT DICTPTAKAN
Untuk  keperluan menjembatani antara pihak pengusaha dan pihak perbankan, kiranya sangat  diperlukan hadimya pihak ke-tiga,  yaitu suatu temOaga yang ierirat sebagai  perantaia. Lembaga Perantara telseqdf disamping  bertungsi  membina  pengusai'a kecit juga Oipaf berperan secara fungsionalmemberikan  rekomendasi kepacla para pengusaha yang at<an irengijukan kredit Kefayakan  L,baha  (KKU).
Lembaga  Perantara, yang sF,ye pan&ng dapat merupakan  Ns'/tls Mru, hendaknya dapat ikut terlibat langsung dalam proses pembinaan Usaha kecil, misalnya dalam membantu menyusun Studi Kelayakan Proyek,  membuat  Perencanaan  Strategis beriliut implementasinya, serte jika diperlukan ikut mempresentasikan Proposal-nya  kepada pinlt Kreditor.
Dengan  adanya Lembaga Perantara, sebut saja : Konsultan, baik yang diusahaken se@ra mandiri maupun partnership, akan memberikan  manfaat  baik  bagi perusahian-yang menjadi  klien- nya,  maupun  pihak pemberi kredit,  yang dalam hal iniadalah  pihak Bank.
. -Peluang yang  muncul tersebut jika selanjutnya  saya  transformasikan ke dalam sebuah Bgry Oqanisasi  yang  Innovative, yaitu suatu bCgan yang  memungkinkan ,meraradahi, aktivitas- aktivitas  kreatif yang dapat dilakukan  oleh suatu ofianiiasi akan  nanipak  seperti  yang  ditunjukkan oleh  Bagan 1 ctibawah ini.
Dampak  Positip  dan Negatip:
Dampak  positip  yang  dimungkinkan  akan diperoleh melalui adanya Lembaga Konsultasi, antara lain : 1- lkut mensukseskan  Program  Pemerintah dalam  upaya pengentasan para pengusaha kecil menuju  Usaha kecilyang mandiri.
2. Memperingan  beban dan  tanggung jawab pihak bank  datam  penyaluran dan pengendalian kreditnya.
I Membantu  para  pengusaha kecildalam  memperlancar perolehan tambahan  modal 4. Menciptakan dan mendorong  terwujudnya  system lceila yang profesional bagi sektor Usaha Kecildan menengah.
BINA EKONOMI I JULI ]997
Kecuali  dampak  positip yang disebutkan di atas, dampak  negatip yang kiranya perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan terdapatnya  klient yang beritikad kurang hgiK miEalnya tidak jujur. Flat,lini.,harus diantisipasi  secara lebih dini, sehingga konsultan memahdmi  benar siapa klien- nya  serta  bagaimana pe*embangan kegiatan usahanya.  Melalui  penelitian yang  seksama, hal tersebut  dapat  dihindarkan.
Bagan 1 Dasar Pemikiran adanya  Kredit Kelayakan Usaha

## KESIMPULAN
Dari uraian tetdahulu,  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  seluruh mekanisme Kredit Kelayakan  Usaha  (KKU),  masih ditemui  berbagai hambatan, baik hambatan yang berasaldari pihak pengusaha kecil itu sendiri  maupun dari pihak  perbankan.  Hambatan  pokok yang ditemui oleh pengusaha kecilterutama  menyangkut  ketidakjelasan prosedur serta  kemampuan  para pengusaha kecil dalam memenuhi persya ratan  kelayakan  usaha.
Masyarakat  pengusaha kecil mengharapkan  adanya pihak  ketiga vtsl
pembinaan dan pelayanan pengusha kecil/menengah dalam memperoteh fasifitas KKU
Mtsl meningkatkan peran serta pengusaha  kecil/menengah menuju kemandirian

## SASARAN
Pengusaha kecil/menengah se-JAWA BARAT RENCANA STRATEGIS: 1. Penyuluhan Manajemen Pengusaha  Kecil
2. Pelayanan Pembuatan Proposal Proyek
3. Penciptaan Relasidengan Perbankan
4. Penyelenggaraan Program Pelatihan
5. Penyusunan  Cooporate  Planning
6. Pengendalian  Penggunaan  Kredit
, Hambatan  yang  dapat ditemui  dari pihak Perbankan terutama  menyangkut  kesiapan aparat ryrba$an dalqm;nefalcanakan  Program  Pemerintah  yang berupa:fasiltas-KKU  serte Krbdit Modal Ke.rj? belgufir. Hgl ini terbukti clari perbedaan atau  ketldakseragiman percyeratan yang ditetapkan untuk  meqdapatkan  kredit melalui Bank-bank  Pemerintah.  Tanel t: niemfertinattin syar*-syarat . mendapatkan  kredit dari Bank pemerintah.
Hambatan tersebut dapat dibantu pengetasannya melalui peran pihak ketiga, yaitu lembaga-lembaga  perantara,  yang  dalam hal ini adalah Konsultan, bair yang diusahekan secara perorangan  maupun  se@fia partnership.
Peran  Jasa Konsultan  akan menidi sangst penting  dalam  mekanisme Kredit Kelayakan Usaha, kerena disamping nembantu meringai'ten tugai perbankan dafam penyaluran dan pengendalial  kredit-nya, sangat  bermanfaat.pula bagi para'pengusaha  kecil/menehgah clalam mempermudah rcalisasi permohonan kredit Kelayakan Usahanyi.  Kiranya hel ini irerupakan Peluang  sekaligus tantangan bagi  kita sebagai insan-insan yang beigelut  dengan pendidikan bisnis.
Tabel 1. PERSYARATAN MENDAPATKAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH

## BRI:
t. Usaha sudah berFhn  3tahun 2. Harus memlllki SIUP 3.  Harus rpmiliki Tanda  Oaffar Penrsatiaan 4. H.rur rncmiliki NP\ rP 5.  Surat iiin Tompat usaha dari  ualikota 6. ilienr{ukfianlamhan
7. Suku burEa  ZtS6

## BNI:
1. sema seperti perslaratan  BRI 2. Fdof<opl KfP 3. Surdpersetujuan istri udukyang  berkdrargn 4. FctokoPl  kaltu kduarya 5.  Foto uhran 3<4 sebanyak 2 lembar 6.  Harus memilild  rekening Taplu8 7. Butti.buldi lcghan perusaluan suhr bunga 12,5% L Harus ada  Jaminan

## BBD:
1. Samr e€p3rti  B R I 2.  Harus memiliki rel(€ning  Giro di BBD 3.  Suku  bunga 17,596
BDN:
(sumber:  Kompas, Rabu-l I oldober 1S) l. sarm seperti  B R l
DAFTAR  PUSTAKA
---, 'Kredit  Belum Sesuai Harapan',  Kompas,15  September 19g5. ---, ' Pinjam Uang  Leivat  KKU Ferlu SIUP ', Kompas,11 Oktober'lgg5. --, 'Bergulimya KKU', Kompas, S Oktober 1995. --, 'Kredit Kelayakan  Usaha dan Pengusaha Kecil ', Kompas,14  September 1gg5 ---, 'Sektor Usaha Kecil ', Kipping Kompas,  Periode  Agustus s/d Desember 1995.
S. Sundjaja, Ridwan, & Barlian, lnge. Pemikiran  Strategi dan Pengembangan Sffiegi. Bahan Kuliah Entrepreneurship. ---, 1992. ' Pembinaan Perbankan Kepacla Sektor  Usaha Kecil  Bank  Indonesia CabangrFandung '. Makalah  disampaikan pada Kuliah Umum Himpunan Mahasiswa  Manajemen.