## EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
Oleh :

## Sylvina Rusadi S.Sos M.Si
Yendri Nazir S.Sos M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Jl. KH.Nasution No.113 e-mail : sylvinarusadi@soc.uir.ac.id

## ABSTRAK
Alokasi dana Desa disebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa, lebih lanjut alokasi  dana  Desa  merupakan  perolehan  bagian  keuangan  Desa  dari  Kabupaten  yang penyalurannya  melalui  kas  Desa.  Salah  satu  desa  yang  memperoleh  kewenangan  dalam mengelola  Alokasi  Dana  Desa  adalah  desa  Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar.  Alokasi  Dana  Desa    di  Desa  Lubuk  Siam  lebih  mengutamakan  belanja  rutin  dan operasional kepala Desa serta perangkat Desa, BPD dan lembaga Desa daripada pembiayaan kegiatan  pembangunan  dan  kemasyarakatan  serta  tidak  dilibatkannya  masyarakat  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga  tidak  adanya  transparansi  dalam  penggunaannya. Adapun  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  desa  Lubuk  Siam  kecamatan  Siak  Hulu  kabupaten  Kampar.  Metode penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif.  Hasil penelitian  mengenai  evaluasi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  desa  Lubuk  Siam Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar  adalah  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih belum menerapkan pembagian 30% biaya operasional dan 80% pembangunnan pemberdayaan masyarakat seperti yang telah di  amanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Serta  keterlibatan masyarakat  masih  kurang  dalam  pengelolaan  ADD  dikarenakan  masyarakat  Desa  Lubuk Siam  dalah  hal  ini  diwakili  oleh  Kepala  Dusun  belum  mampu  untuk  membuat  rancangan anggaran dana kegiatan serta skala prioritas kegiatan.
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Evaluasi, Pengelolaan

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  bagian  pemerintahan  terkecil di Indonesia. Desa memiliki kewenangan-kewenanagan yang  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  desa  yakni  pada  Pasal  19,  kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul,  kewenangan  lokal  berskala desa,  kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  daerah Kabupaten/Kota,  kewenangan  lain  yang  ditugaskan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  Provinsi  atau daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  kewenangan  yang  diberikan  adalah kewenangan  lokal  berskala  desa  dimaksudkan  di  atas memberi  peluang  bagi  masyarakat  desa  dalam mengelola  keuangannya  sendiri  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa dimana pasal 72 ayat 1 menyebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:
a. pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan asli Desa;
b. alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara;
c. bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian dari  dana  perimbangan  yang  diterima
Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah    Provinsi dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja DaerahKabupaten/Kota;
f. hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat dari  pihak  ketiga;  danlain-lain  pendapatan Desa yang sah.
Alokasi  dana  Desa  disebut  sebagai  salah  satu sumber pendapatan desa, lebih lanjut alokasi dana Desa merupakan  perolehan  bagian  keuangan  Desa  dari Kabupaten  yang  penyalurannya  melalui  kas  Desa. Alokasi  dana  Desa  dimaksudkan  untuk  membiayai program  Pemerintah  Desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pemberdayaan masyarakat.
Salah satu desa yang memperoleh kewenangan dalam  mengelola  Alokasi  Dana  Desa  adalah  desa Lubuk  Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten Kampar.Desa  Lubuk  Siam  merupakan  desa  yang memiliki  letak  yang  jauh  dari  ibukota  Kabupaten Kampar  untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  mengambil lokasi penelitian pada Desa Lubuk Siam.
Lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  dibawah  ini mengenai data penggunaan Alokasi Dana Desa Periode Tahun 2017 di desa Lubuk siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar :
Tabel I.2 : Penggunaan Alokasi Dana Desa Periode
Tahun  2017  di  Desa  Lubuk  siam Kecamatan SiakHulu Kabupaten Kampar No Program Jumlah (Rp) 1 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 151.500.000 2 Operasional kantor desa 49.546.575 3 Operasional BPD 45.536.500 4 Operasional RT/RW 48.000.000 5 Perencanaan pembangunan desa 1.920.000 6 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 33.437.270 7 Pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor 70.840.900 8 Pembinaan keamanan dan ketertiban 3.600.000 9 Pembinaan kemasyarakatan 4.000.0000 10 Pembinaan organisasi perempuan (PKK) 4.000.000 11 Pelatihan kepala desa dan perangkat 8.916.000 12 Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat 4.000.000 13 Pemberdayaan posyandu,UP2K, dan BKB 2.500.000 Jumlah 427.797.245

## Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam 2018
Dari  data  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa sumber  penerimaan  desa  Lubuk  Siam  cukup  besar, namun  Alokasi  Dana  Desa    ini  belum  digunakan
dengan  baik.  Berdasarakan  observasi  awal  peneliti maka ditemukan fenomena-fenomena, yakni :
1. Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Lubuk Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar lebih mengutamakan belanja rutin dan operasional  kepala  Desa  serta  perangkat  Desa, BPD dan lembaga Desa seperti yang tertera pada tabel 1.1 daripada pembiayaan kegiatan pembangunan  dan  kemasyarakatan  sehingga tidak  tercapainya  tujuan  dari  penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.
2. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam
pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga  tidak adanya transparansi dalam penggunaannya.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  penulis merasa  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Konsep Kebijakan
Kebijakan  dalam  latar  penelitian  kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial 1 .
Azam  Awang  juga  menjelaskan  bahwa  pada intinya  ada  tiga  prinsip  kebijakan  yang  menjadi  fokus dalam mempelajari suatu kebijakan, yaitu formulation, implementation dan evaluation 2 .
Abdul  Wahab  dalam  Awang  menjelaskan bahwa definisi dari kebijakan publik adalah :
1 Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan , Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm.10
2 Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa , Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, hlm.26
Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan  yang  saling  berkaitan  yang  diambil oleh  seorang  aktor  politik  atau  sekelompok  aktor politik  berkenaan  dengan  tujuan  yang  dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di  mana  keputusan-keputusan  ini  pada  prinsipnya masih  berada  dalam  batas-batas  kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut 3 .

## 2. Konsep Evaluasi
Evaluasi  adalah  proses  yang  mendasarkan  diri pada  disiplinketat  dan  tahapan  waktu.  Oleh  karena  itu kita  harus  membuat  skema  umum  penilaian  dan membuat seperangkat instrument yang meliputi 4 :
1. Input yaitu  masukan  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu  bagaimana  sebuah  kebijakan diwujudkan  dalam  bentuk  pelayanan  langsung kepada masyarakat.
3. Outputs (hasil).  Yaitu  hasil  dari  pelaksanaan kebijakan
4. Outcomes (dampak).  Yaitu  apakah  suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap  kelompok  sasaran  sesuai  dengan tujuan kebijakan.
Menurut  Wirawan  Tujuan  Evaluasi  adalah mengumpulkan  informasi  untuk  menetukan  nilai  dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil  keputusan  mengenai  objek  tersebut. 5 .
Evaluasi  (penilaian)  didefenisikan  sebagai  proses
3 Ibid..
4 Nurcholis Hanif , Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : PT Gramedia, 2007 hlm. 12
5 Siagian, PatologiBirokrasiAnalisis,IdentifikasidanTerapinya
. Jakarta. Graha Media.1997 hlm 12
pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan  yang  nyatanya  dicapai  dengan  hasil  yang seharusnya dicapai.

## 3. Konsep Alokasi Dana Desa
Menurut Simanjuntak dan Hidayanto 6
menyebutkan  bahwa  perumusan  alokasi  dana  bantuan harus  memiliki  sifat  kecukupan,  fleksibel  dan  stabil. Kecukupan  artinya  alokasi  dana  dapat  menutupi kebutuhan  dana  pemerintah  daerah.  Fleksibel  artinya besar  dana  alokasi  disesuaikan  dengan  kemampuan pemerintah  pusat  sedangkan  stabil  artinya  bahwa adanya  kepastian  bagi  pemerintah  daerah  dalam mendapatkan alokasi dana.
Menurut  Sahdan 7 Alokasi  Dana  Desa  yang kemudian  disebut  ADD  adalah  dana  responsivitas Negara  untuk  membiayai  kewenangan  desa  kewengan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya  alam,  peradilan  adat,  membentuk  susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi)  oleh  Negara:  (b)  kewenangan  atributif organisasi  lokal  (perencanaan,  tata  ruang,  ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  undang- undan;  (c)  kewenangan  delegatif-administratif  dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

## METODE PENELITIAN
6 Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto, Dana Alokasi Umum di Masa deapan. Jakarta : Kompas, hlm.158
7 Sahdan, Goris dkk, Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Bandung : FPPD, 2002, hlm.10
Dalam  penelitian  ini  untuk  mempermudah peneliti  dalam  melakukan  penelitian  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif. Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang sangat baik digunakan pada penelitian-penelitian sosial, karena metode ini dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menemui secara langsung sumber- sumber informasi melalui wawancara.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  untuk  itu peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

## INFORMAN PENELITIAN
Dalam    penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua kriteria  informan  penelitian  yaitu  informan  kunci  dan informan utama yaitu sebagai berikut :
1. Informan kunci adalah Kepala Desa Lubuk Siam
2. Informan pendukung dalam penelitian ini, yakni :
- Sekertaris Desa Lubuk Siam
- Kepala urusan keuangan
- Kepala urusan pembangunan
- Ketua BPD
- Ketua LPM
- Ketua PKK

## HASIL PENELITIAN
A. Indikator Input
Berdasarkan  berbagai  wawancara  dapat  disimpulkan dalam indikator input diketahui bahwa dengan berbagai unsur  yang  ada  di  dalam  desa  Lubuk  Siam  terlihat bahwa masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia unsur-unsur  desa  Lubuk  Siam  jika  dilihat  dari  latar belakang  dari  masing-masing  anggotanya  namun  dari segi  kuantitas  sudah  mencukupi.  Untuk  persentase pepenyusunan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  sesuai  dengan aturan  yaitu  30%  untuk  belanja  aparatur  desa  Lubuk Siam  dan  70%  untuk  biaya  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat. Adapun biaya pembangunan dan pemberdayaan yang dimaksud adalah :
a. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
b. Penyertaan modal melalui BumDes.
c. Pengadaan Ketahanan Pangan.
d. Perbaikan lingkungan dan permukiman.
e. Teknologi tepat guna.
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
g. Pengembangan sosial budaya.
h. Kegiatan lain yang dianggap penting.

## B. Indikator Proses
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBdesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya  adalah  pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk  pelaporan  atas  kegiatan  –  kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah : - Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan  penggunaan  dana  ADD  dibuat  secara rutin  setiap  bulannya.  Adapun  yang  dimuat  dalam laporan  ini  adalah  realisasi  penerimaan  ADD  dan Realisasi belanja ADD.
- Laporan  Akhir dari  penggunaan  ADD  mencakup perkembangan  pelaksanaan  dan  enyerapan  dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi
penyelesaian akhir
penggunaan ADD.
Penyampaian  laporan  dilaksanakan  melalui  jalur stuktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui  Kepala  Desa  untuk  diteruskan  kepada Camat dan setelah diverifikasi serta disetujui Camat baru di sampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar.

## C. Indikator Output (Hasil)
Dengan  adanya  ADD  ,  maka  pembagunan infrastruktur  di  Desa  lubuk  Siam  menjadi  semakin banyak, terutama jika dilihat dari kegiatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik  kantor  Desa. Sedangkan  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  yang dibiayai  dengan  ADD  meliputi  kegiatan  pelatihan Kepala  Desa  dan  Perangkat,  Peningkatan  Kapasitas kelembagaan kemasyarakatan, kegiatan pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
D. Indikator Outcomes (Dampak)
Bahwa dengan adanya ADD, terjadi peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan  di  Desa  Lubuk  Siam.  Terjadinya peningkatan  pembangunan  infrastruktur  perdesaan. Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat :
- Berkurangnya angka kemiskinan dan
pengangguran  karena  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan fisik selalu melibatkan masyakrakat sebagai pekerja.
- Terjadinya peningkatan pelayanan pada masyarakat  Desa  dalam  rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya  keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUMDES.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Lubuk Siam  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar  masih belum  menerapkan  pembagian  30%  biaya  operasional dan  80%  pembangunnan  pemberdayaan  masyarakat. Karena  dapat  dilihat  masih  besarnya  presentase  untuk biaya  operasional  dan  tunjangan  perangkat  desat daripada  biaya  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Serta  keterlibatan  masyarakat  masih kurang dalam pengelolaan ADD dikarenakan masyarakat  Desa  Lubuk  Siam  dalah  hal  ini  diwakili oleh  Kepala  Dusun  belum  mampu  untuk  membuat rancangan anggaran dana kegiatan serta skala prioritas kegiatan.
Berdasarkan  penelitian  dapat  ditemukan  beberapa faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pengelolaan Alokasi Dana Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  Kampar  yakni  yang  pertama  adalah kemampuan  pelaksana  untuk  memberi  dorongan kepada  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam  kegiatan ADD.  Kedua,  kemampuan  pelaksana  kebijakan  ADD dalam  melakukan  identifikasi  dan  menyelesaikan masalah  dalam  pelaksanaan  ADD.  Serta  yang  ketiga kelengkapan  sarana  prasarana  desa  alam  mendukung kebijakan ADD.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka,  dapat diberikan saran bagi penelitian ini yakni :
1. Diharapkan  Pemerintah  Desa  Lubuk  Siam  dapat lebih memperhatikan ketentuan pembagian presentase pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni 30 %  untuk  operasional  dan  70%  untuk  pembangunan dan  pemberdayaan  desa.  Dan  lebih  transparan kepada  masyarakat  tentang  penggunaan  dana tersebut.
2. Diharapkan Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan kualitas Perangkat Desa Lubuk Siam dengan  sering  mengikuti  pelatihan,  dan  lebih memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa  Lubuk
Siam  dalam  ikut  mengawasi  pengelolaan  Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang,  Azam,  2007, Implementasi  Pemberdayaan Pemerintahan  Desa ,  Yogyakarta:  Pustaka pelajar
Danim,  Sudarwan,  1997, Pengantar  Studi  Penelitian
Kebijakan , Jakarta: Bumi Aksara
Goris,  Sahdan  dkk,  2002, Buku  Saku  Pedoman  Alokasi Dana Desa. Bandung :FPPD
Hanif, Nurcholis , 2007, Teori dan Praktik
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,
Jakarta : PT Gramedia
Siagian, 1997, Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta. Graha Media
Simanjuntak,  Robert  A.  dan  Djoko  Hidayanto,  2002, Dana Alokasi Umum di Masa depan. Jakarta : Kompas