Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 18 (3), Hal. 1081 - 1091 p-ISSN: 1979-0643 e-ISSN: 2685-7324

## ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES BERDASARKAN PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE DI KABUPATEN MAGETAN
Ulfa Safira Iman Niar 1 Tri Wahyu Otavendi 2 Dwi Irawan 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Ulfasafira180701@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, twoktavendi@umm.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, irawan@umm.ac.id
Diterima: 9 Desember 2023 Direview: 18 Desember 2023 Dipublikasikan: 31 Desember 2023

## Abstrak
Sebagian besar BUMDes di Indonesia masih belum menerapkan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan secara optimal. Mereka hanya mencatat keuangan secara sederhana melalui buku kas umum, tanpa pencatatan di buku pembantu dan standarisasi dokumen transaksi. Penerapan good governance, terutama  prinsip-prinsip  corporate  governance  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, kemandirian,  dan  kesetaraan,  diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja  pengelolaan  BUMDes. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  tata  kelola  BUMDes,  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMDes  X  belum  optimal  dalam menerapkan  tata  kelola  berdasarkan  prinsip-prinsip  corporate  governance.  Pencatatan  laporan keuangan  belum  sesuai  standar  akuntansi,  dan  sistem  yang  digunakan  masih  semi  manual  dengan aplikasi Microsoft Excel. Meskipun demikian, BUMDes X memberikan dampak positif bagi masyarakat desa,  seperti  memudahkan  akses  internet  dan  menjalankan  prinsip  kesetaraan  dalam  usahanya. Dengan  penerapan  corporate  governance  yang  baik,  diharapkan  kinerja  pengelolaan  keuangan BUMDes  X  dapat  meningkat  secara  terstruktur  dan  efisien,  memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan desa
Kata Kunci: BUMDes, corporate governance, keuangan

## Abstract
Most  BUMDes  in  Indonesia  still  do  not  implement  accounting  and  financial  reporting  policies optimally.  They  only  record  finances  simply  through  a  general  cash  book,  without  recording  in subsidiary books and standardizing transaction documents. The implementation of good governance, especially  corporate  governance  principles  such  as  transparency,  accountability,  responsibility, independence  and  equality,  is  needed  to  improve  the  performance  of  BUMDes  management.  This research aims to analyze BUMDes governance, using qualitative methods with a descriptive approach. The research results show that BUMDes X is not yet optimal in implementing governance based on corporate governance principles. The recording of financial reports does not comply with accounting standards, and the system used is still semi-manual with the Microsoft Excel application. Nevertheless, BUMDes  By  implementing  good  corporate  governance,  it  is  hoped  that  the  financial  management performance of BUMDes
Keywords: BUMDes, corporate governance, finace

## PENDAHULUAN
Corporate  Governance atau  tata  kelola  perusahaan  bukanlah  hal  yang  baru  baik  di  dunia ataupun Indonesia, tata kelola perusahan merupakan bentuk yang tidak bisa pisah dari kegiatan bisnis. Dalam tata kelola perusahan sangat dibutuhkan untuk dapat mengukur akuntabilitas dalam perusahaan, kemudian pemerintah sekarang semakin rajin untuk memperhatikan seberapa penting penerapan dalam tata  kelola  di  setiap  perusahaan.  Dalam  suatu  perusahaan,  fungsi  tata  kelola  adalah  mengendalikan struktur  dan  proses  bisnis  berdasarkan  tanggung  jawab,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keadilan terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Tidak hanya itu saja manfaat tata kelola dalam perusahan ialah membantu perusahaan untuk meningkatkan efesiensi dalam bidang operasionalnya, yang memiliki peluang  besar  agar  dapat  masuk  ke  dalam  pasar  modal  yang  dapat  membantu  meningkatkan perekonomian (Satriadi et al., 2018) .
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Desa  adalah sebuah  kebijakan  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  menujukan  kepada pembangunan  dan  kemajuan  desa  dengan  melalui  pemberdayaan  oleh  masyarakat  dan  manajemen potensi yang ada di desa. Dengan adanya UU Desa diharapkan mampu menjadi pedoman untuk dapat menciptakan suatu desa yang mandiri secara politik, ekonomi yang mempunyai landasan sosial, budaya dan  kearifan  lokal  yang  kuat.  Konsistensi  dalam  pemerintah  terkait  upaya  pelimpahan  wewenang perekonomian terwujud ke dalam Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes adalah badan usaha milik desa yang memiliki sifat terbuka, yang di punyai desa serta proses  yang  digunakan  bersumber  dari  dana  pemerintah  desa  diharapkan  bisa  dipergunakan  secara maksimal demi kepentingan Masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pihak dari pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri (Bayu, 2022) . Banyaknya badan usaha milik  desa  (BUMDes)  yang  saat  ini  sangat  berkembang  dan  mempunyai  dampak  baik  kepada kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi pengelolaan keuangan desa, tentunya dapat membantu permasalahan yang ada di desa dengan mendirikan usaha guna mewadahi semua kegiatan dalam aspek pelayanan umum yang meningkatkan ekonomi yang dikelola oleh desa.
BUMDes X yang ada di salah satu desa di Kabupaten Magetan, ini memiliki kegiatan utama dalam  unit  usahanya  yaitu  pemasangan  WIFI  atau  akses  internet  untuk  masyarakat  sekitar  Desa  X. Kegiatan usaha ini bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat desa agar bisa mengakses sebuah informasi  terkini  berbasis  internet  dengan  cara  menggunakan  pemasangan  wifi.  Dalam  pengelolaan laporan  keuangan,  BUMDes  X  masih  menggunakan  pembukuan  yang  sederhana  seperti  yang  telah dikatakan  oleh  pihak  bendahara  unit  usaha  wifi,  dimana  laporan  keuangannya  sudah  dalam  bentuk neraca  yang  menunjukkan  laba  rugi,  namun  pencatatannya  masih  sederhana  sehingga  perlu  beralih menggunakan pelaporan keuangan secara digital yang sesuai prinsip tata kelola yang benar.
Menurut (Khadijah  &  Purba,  2021) tentang  tata  kelola  keuangan  atau  disebut  dengan pengelolaan keuangan dapat di artikan sebagai suatu bentuk dari perencanaan dan juga pengendalian dalam kegiatan keuangan seperti pemanfaatan dana. Pengelolaan yang baik dan benar dapat disertakan dengan keakuratan data, objektif dan kelengkapan dari data yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti et al., 2022) di Potorono menyatakan BUMDes belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Bentuk usaha BUMDes sudah menjalankan pencatatan keuangan sederhana  dengan  buku  besar,  namun  harus  didukung  standarisasi  pencatatan  di  buku  besar  dan dokumen transaksi untuk meningkatkan keandalan data. Sedangkan  Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Bina Sejahtera sudah terintegrasi, laporan keuangan sudah memuat laporan keuangan masing-masing  entitas,  dan  laporan  posisi  keuangan  serta  laporan  laba  rugi  disusun,  sehingga  sulit dalam  penyusunannya.  Pengungkapan  laporan  keuangan  sudah  mencakup  kondisi  terkini  situasi keuangan,  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  BUMDes. (Akbar  et  al.,  2022) dalam  BUMDes Sidobandung menjelaskan peran good governance dalam meningkatkan kinerja. Penelitian ini didukung oleh  penelitian  dari (Rosmaida  &  Handayani,  2022) yang  menyatakan  penerapan good  governance dengan prinsip transparency , accountability, role of law, dan responsiveness telah dilaakukan secara maksimal,  namun  masih  ada  prinsip  strategi  visi  yang  harus  dilakukan  evaluasi.  Analisis  data  yang diperoleh (Firdaus & Faisol, 2020) menunjukan Tanggung jawab Bumdesma Kampung Batik
berdasarkan Prinsip Pengelolaan Keuangan belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini disebabkan karena rasa tanggung jawab dalam manajemen belum terbentuk secara menyeluruh. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang  bentuk  kinerja  dalam  meningkatkan  tata  kelola  yang  baik  berdasarkan  prinsip  corporate governance. Dengan melakukan analisis prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan  kewajaran  telah  dilakukan  namun  masih  ada  bentuk  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  belum optimal,  serta  perlunya  peningkatan  SDM  dikarenakan  pengurus  BUMDes  X  yang  memiliki  latar belakang yang berbeda. Terbentuknya organisasi seperti BUMDes ini dapat dijadikan sebagai instrument penting dalam lembaga bisnis yang sesuai dengan unit usaha yang dijalankan. BUMDes X diharapkan mampu dalam meningkatkan roda perekonomian yang ada didesa dan juga menjadi faktor pendukung meningkatnya  kinerja  BUMDes  X,  oleh  karena  itu  jika  pengelolaanya  dilakukan  dengan  baik  sesuai dengan prinsip yang benar tentunya BUMDes X akan mendapatkan dampak yang baik.
Permasalahan yang ada di BUMDes X ini yaitu masih lemahnya tata kelola yang kurang baik serta  penerapan  teknologi  akuntansi  salah  satunya  laporan  keuangan  yang  masih  menggunakan Microsoft Excel sederhana dan juga masih kurangnya bentuk transparansi kinerja keuangan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan analisis dalam sebuah pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur serta ilmu teknologi akuntansi secara digital sehingga dapat diterapkan dengan mudah, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip corporate governance.

## KAJIAN PUSTAKA

## GCG (Good Corporate Governance)
Tata kelola yang baik di dalam perusahaan merupakan bentuk dari prinsip-pirnsip yang dapat mengendalikan perusahaan agar bisa tercapai keseimbangan antar kewenangan serta kekuatan yang di miliki perusahaan dalam memberikan tanggungjawab kepada stakeholder. Dalam prinsip tersebut dapat dijadikan  sebagai  acuan  yang  memiliki  tujuan  untuk  memperbaiki  efesiensi  dan  juga  bentuk tanggungjawab  sosial  terhadap  perusahaan.  Maka  dari  itu  dalam  penerapan  GCG  ( Good  Corporate Governance )  diperlukan  untuk  kepercayaan  masyarakat  dan  juga  penting  untuk  dunia  internasional sebagai  syarat  yang  mutlak  dunia  perusahaan,  agar  bisa  berkembang  lebih  daik  dan  sehat.  Prinsip- prinsip  yang  mendasari  good  corporate  governance  menurut  KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan Governance) yaitu bentuk dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kemandirian (Tenda et al., 2021) . Dalam penelitiannya (yudastiousbrj, 2021) yang telah menyatakan bahwa good governance merupakan sebuah gambaran yang telah diusulkan untuk peningkatan pencapaian terhadap pemerintah  desa  melalui  pengawasan  terhadap  kegiatan  atau  evaluasi  kinerja  manajemen  serta menjamin  bentuk  transparansi  manajemen  kepada  pengelolaan  dana  desa  dengan  berpedoman  pada rancangan  dari  sebuah  objek  peraturan.  Prinsip  corporate  governance  diusulkan  demi  terwujudnya manajemen desa yang transparan  untuk  pemerintah  desa,  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  serta Masyarakat  yang  ada  di  desa.  Apabila  konsep  ini  telah  diimplementasikan  dengan  baik  maka  akan mengahsilkan  bentuk  transparansi  pada  manajemen  pemerintahan  desa  agar  tetap  meningkat  dalam perkembangan  ekonomi  yang  dapat  diharapkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sedangkan pernyataan dari (Nasiroh & Priyadi, 2018) Corporate Governace adalah sebuah system yang mengelola serta  mengawasi  proses  usaha  agar  dapat  meningkatkan  nilai  saham,  dan  juga  bentuk  kepedulian terhadap stakeholders.

## BUMDes
BUMDes adalah badan usaha milik desa yang memiliki sifat terbuka, dipunyai desa serta proses yang digunakan bersumber dari dana pemerintah desa diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal demi kepentingan Masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pihak dari pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri (Bayu, 2022) . BUMDes juga dapat diartikan sebagai bentuk  lembaga  sosial  yang  mempunyai  pemberian  sebagai  penyediaan  layanan  sosial (Ratna  Aziz Prasetyo, 2016) . Sedangkan penelitian (Wowor, 2019) BUMDes yaitu bentuk kegiatan usaha desa yang dikelola masyarakat serta pemerintah desa dengan tujuan dalam memperkuat perekonomian yang ada di desa. Pembentukan BUMDes juga sebagai Lembaga dari kegiatan perekonomian yang ada di desa yang membutuhkan landasan hukum yang kuat (Ridlwan Zulkarnain, 2013). Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 merekomendasikan agar pemerintah desa memiliki badan usaha milik  desa (BUMDES), yang  dituangkan  dalam  Kebijakan  Menteri.  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan,  Penatausahaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) didirikan oleh pemerintah desa melalui konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, kemudian dikelola oleh Pengelola Program BUMDes (BUMDes) sesuai dengan Pasal 87 UU Pemerintahan Desa No. 06. Berikut tulisan tentang desa pada tahun 2014: Pasal 87 Desa dapat mendirikan perusahaan desa yang disebut BUMdesa.

## Akuntabilitas
Prinsip  akuntabilitas  merupakan  kejelasan  dari  fungsi,  struktur,  system  bentuk pertanggungjawaban atas bagian perusahaan, sehingga pengelolaan didalam perusahaan bisa berjalan secara  efektif.  Dewan  direksi  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  pengelolaan  perusahaan  dalam rangka mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan oleh  pemegang  saham.  Komisaris bertanggung jawab atas  keberhasilan  pengawasan  dan  wajib  memberikan  nasehat  kepada  direksi  atas  pengelolaan perusahaan  sehingga  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai.  Pemegang  saham  bertanggung  jawab  atas keberhasilan  pembinaan  dalam  rangka  pengelolaan  perusahaan (Friendly,  2017). Akuntabilitas (Wicaksono W.K, 2015) juga dapat diartikan sebagai salah satu rumor yang penting dalam praktik yang ada  di  administrasi  publik.  Sedangakan  dalam  penelitian (Hanifah  &  Praptoyo,  2015) Akuntabilitas memiliki kewajiban dalam pemerintah desa agar dapat mempertanggungjawabkan bentuk pengelolaan pemerintah desa agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## Responsibilitas
Prinsip  yang  mendasar  dalam  asas  responbilitas  yaitu  perusahaan  harus  bisa  mentaati  terkait dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  menjalankan  tamggumgjawab  kepada  Masyarakat  serta lingkungan sehingga terjaga kesinambungan kegiatas usaha dalam investasi yang membutuhkan waktu lama serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan artian cara pandang perusahaan ketika  bersikap  dan  berperilaku  ketika  sedang  berhadapan  dengan  pihak  lain.  Di  dalam  rangka pelaksanaan  perusahaan  harus  mempunyai  prinsip  kehati-hatian  serta  dapat  mematuhi  peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga harus menjalankan sikap tanggung jawab kepada pihak social, seperti  dengan  kepedulian  terhadap  Masyarakat  dan  kelestarian  terhadap  lingkungan  disekitar perusahaan  dengan  cara  membuat  perencananan  dan  pelaksanaan  yang  memadai (Ningseh,  2021) . Dalam penelitian yang dilakukan (Afrizal et al., 2021) Responsibilitas menjelaskan bagaiman bentuk organisasi  yang  bersifat  public  dalam  menjalankan  aktivitasnya  sesuai  dengan  prinsip  administrasi sesuai  kebijakan  dari  kegiatan  organisasi  dengan  benar.  Dalam  pemberian  layanan  kepada  public dengan rasa tanggungjawab cukup baik dalam pemberian layanan yang jelas dalam bentuk pengertian dari responsibilitas (Dwi S et al., 2020) .

## Keterbukaan (Transparansi)
Dalam  bentuk  transparansi  memiliki  makna  keterbukaan  informasi  terhadap  komitmen pemerintah  dalam  menjalankan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  sehingga  dapat  menciptakan pemerintah  yang  bersih  dan  akuntabel.  Transparansi  memberikan  sebuah  informasi  keuangan  yang mempunyai  sifat  keterbukaan  serta  kejujuran  kepada  masyarakat  berdassarkan  pertimbangan  karena Masyarakat  mempunyai  hak  dalam  mengetahui  secara  keterbukaan  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya  dan  juga  pengelolaan keuangan  yang  bisa  dipercaya  masyarakat (Nurhaeda  &  Tenriola,  2022). Bentuk  transparansi  dapat ditandai dengan adanya kebijakan regulasi, program, anggran dan kegiatan pemerintah yang memiliki sifat terbuka terhadap publik (Sugiharti & Hariani, 2021) . Berbeda dari pengertian yang dikatakan oleh (Garung  &  Ga,  2020) bahwa  transaparansi  sebuah  bentuk  pemberian  akases  informasi  yang  bersifat terbuka  baik  itu  dalam  bentuk  keuangan  serta  dapat  menjamin  kemudahan  akses  untuk  masyarakat. Transparansi juga diharapkan menjamin kemudahan bagi publik terkait dengan informasi yang akurat dan memadai (Harsini, 2018) .

## Kewajaran (Fairness)
Kewajaran dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang muncul atas dasar perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasanpenekak investor, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk penipuan
ini dapat berupa perdagangan orang dalam, penipuan, nilai perusahaan berkurang, serta keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah  dikeluarkan, menerbitkan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain.
Fairness  hendaklah  membuat  seluruh  aset  perusahaan  dikelola  dengan  baik  dan  hati-hati, sehingga  kepentingan  pemegang  saham  terlindungi  secara  jujur  dan  adil.  Kewajaran  juga  harus melindungi Perusahaan dari praktik bisnis yang merugikan merugikan seperti pernyataan yang sudah dipaparkan di atas (Kusmayadi et al., 2015) . Fairness dalam pengertian (Arbaina, 2012) yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak dalam pemangku stakeholder yang muncul atas dasar perjanjian serta peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut (Malahayati, 2020) Bentuk dari prinsip fairness atau kewajaran ini menekankan yang memiliki sikap jujur, terutama dalam pemegang saham, serta investor juga harus memiliki hak yang jelas atas apa yang mereka miliki.

## Kemandirian (Independency)
Kemandirian  dalam  konteks  perusahaan  mengacu  pada  pengelolaan  yang  profesional  tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Independensi adalah kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional, mandiri, dan tidak  dapat  dimanipulasi  oleh  manajemen  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  sejalan dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip tata kelola perusahaan harus diterapkan secara independen, memastikan setiap bagian perusahaan berfungsi sesuai dengan aturan dasar tanpa dominasi atau campur tangan dari pihak lain. Tujuannya adalah menciptakan pengendalian internal yang efektif dan mencegah masalah agar perusahaan dapat beroperasi secara dinamis dan efisien (Suwandi et al., 2019) .  Menurut  penelitian  yang  dilakukan (Purwati  et  al.,  2022) kemandirian  didefinisikan  sebagai suatu kemampuan yang bersumber dari dalam jati diri seseorang agar bisa menjalankan kegiatan dan bisa bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Berbeda dengan pendapat yang diungkapakan oleh (Saidatun  Zakiyah,  2022) Kemandirian  adalah  sebuah  keadaan  yang  Dimana  perusahaan  bisa mengendalikan  dengan  professional  tanpa  ada  sebuah  tabrakan  dari  kepentingan  serta  tekanan  dari pihak luar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## Tata Kelola Keuangan
Tata  Kelola  keuangan  atau  juga  bisa  disebut  dengan  pengelolaan  keuangan  dengan  artian bentuk kegiatan dalam manajemen yang termasuk dalam sebuah proses dalam menentukan apa yang indin  dicapai  atas  pengelolaan,  bentuk  pengorganisasian  dalam  susunan  berbagai  bidang  atas pengelolaan  keuangan  agar  menjadi  terstruktur,  pengarahan  yang  diberikan  diharapkan  bisa mkengendalikan  sebuah  manajemen  serta  pengeorganisasian  dalam  kegiatan,  dan  juga  bisa mengendalikan  kegiatan  keuangan  dalam  pemanfaatan  ddana  usaha. (Khadijah  &  Purba,  2021) . Manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha (Andre, 2023) . Sedangan menurut penelitian (Sagala & Siregar, 2023) manajemen keuangan dapat diartikan sebagian dari good governance dalam mengelola  suatu  organisasi  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempercepat  pencapaian  tujuan  organisasi. Tata  kelola  dalam  sebuah  organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik  serta  dalam  penyajian  laporan pertanggungjawaban  yang  dilakukan  agar  berjalan  lancar  maka  perusahaan  juga  bisa  melaksanakan prinsip-prinsip corporate governance (Sumitariani & Adiputra, 2020) .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif,  dalam  penelitian  ini  terjun  langsung  ke  lapangan.  Lokasi  yang  dipilih  dalam penelitian  yang  berlangsung  adalah  di  salah  satu  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Magetan.  Lokasi  ini dipilih  karena  berdasarkan  pengalaman  sebagai  seseorang  yang  magang  di  tempat  tersebut  dan menemukan sebuah permasalahan atau fenomena yang cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut.
Jenis  data  yang  digunakan  atau  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu  sebuah  data  primer  dan sekunder yang diperoleh secara langsung berupa data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung. Namun  kemudian  diolah  lebih  lanjut  serta  dikemukakan  oleh  pihak  lain  dengan  berbagai  sumber- sumber  yang  telah  ada  seperti  buku,  karya  ilmiah  dan  juga  jurnal.  Dalam  teknik  pengumpulan  data penelitian  ini  ada  3  tahapan  yaitu  dengan  menggunakan  bentuk  kegiatan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi yang ada dilapangan. Pengumpulan data sendiri memiliki makna terkait mencari, menulis infromasi yang didapatkan dan mengumpulkan semua data-data secara objektif dan apa adanya sesaui dengan kenyataan yang ada (Mohanis, 2015) . Bentuk penelitian yang dilakukan
melalui  observasi  dalam  artian  salah  satu  bentuk  dari  kegiatan  penelitian  yang  mendasarkan  fakta lapangan yang ada, melalui pengamatan secara langsung (Hasanah, 2017) . Dalam aktivitas studi yang dilakukan  secara  langsung  dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan  Dimana  seorang  peneliti  mengamati kegiatan  yang  ada,  wawancara  dalam  tahap  ini  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  tanya  jawab  kepada narasumber  untuk  memperoleh  informasi  berdasarkan  pertanyaan  yang  diajukam.  dan  dokumentasi. Yang  dilakukan  untuk  pengumpulan  data  yang  disimpan  dalam  bentuk  bahan  dan  disajikan  sebagai arsip  foto.  Dalam  melakukan  persiapan  secara  lapangan,  tahap  ini  peneliti  melakukan  observasi terhadap objek yang akan diteliti sambil menyusun daftar pertanyaan yang digunakan untuk menggali data lebih banyak lagi terkait objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan dan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta kutipan yang relevan berdasarkan pengalaman secara langsung yang dialami oleh narasumber serta didukung dalam pembahasan yang menjelaskan bagaimana prinsip good governance diimplementasikan dalam BUMDes X.
BUMDes adalah alat untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang beragam. Penyelarasan potensi  ini  bertujuan  utama  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  penduduk  desa  melalui pengembangan usaha mereka. Lebih dari itu, kehadiran BUMDes juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa, memungkinkan desa untuk mengelola pembangunan dan kesejahteraan penduduk dengan cara yang optimal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama di BAB X Pasal 87, mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes. Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, dengan  harapan  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  serta  desa.  Sebagai langkah tindak lanjut dari pendirian BUMDes, berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  serta  regulasi  dari  Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  yaitu  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, diperlukan penyusunan Anggaran Dasar (AD) sebagai peraturan operasional untuk BUMDes.
BUMDes ini berkedudukan di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  X  berawal  dari  adanya  bantuan  Provinsi Jawa  Timur  sebesar  75 juta  melalui program Jalin  Matra (Jalan  Lain Menuju  Mandiri  &  Sejahtera). Program ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat khususnya Perempuan. Persyaratan penerima bantuan ini harus berupa BUMDes, sehingga dibentuklah BUMDes X yang dibimbing oleh PMD  (Pemberdayaan  Masyarakat  Desa).  Adapun  maksud  pendirian  BUMDesa  X  adalah  sebagai penyedia layanan publik di salah satu Desa di Kabupaten Magetan mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas desa menuju desa yang mandiri.
Hasil penelitian ini didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara serta diperkuat dengan dokumentasi dan penjabaran tentang prinsip corporate governance pada salah satu bidang akuntabilitas pengelolaan  BUMDesa  yang  ada  di  Desa  X.  Hasil  penelitian  telah  dijabarkan  ke  dalam  beberapa indikator penelitian. Indikator yang digunakan untuk akuntabilitas didapatkan dari penelitian (Trimurti et  al.,  2021) yang  terdiri  dari  integritas  keuangan,  pengungkapan,  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.
Pihak pengelola BUMDes X yang diketuai oleh Bapak Priambodo telah diberikan wewenang dalam  menjalankan  segala  bentuk  aktivitas  pengelolaan  pada  BUMDes.  Unit  usaha  yang  dijalankan oleh BUMDes X diantaranya adalah unit jasa wifi, dan parkir lapangan ketika ada event. Pada penelitian ini, penulis berfokus menganalisis tata kelola keuangan bumdes X layanan wifi dengan menggunakan prinsip Corporate  Governance .  Hasil  dari  penelitian  ini  dijabarkan  dengan  berbagai  indikator  yaitu akuntability, transparansi, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan.

## Akuntabilitas
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes  X  belum  optimal,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  pelaporan  kepada  stakeholder  yang  belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Sefiya dan Bapak Eko:
“Di karenakan belum ada transaksi setiap hari, jikapun ada laporan setiap hari kita juga harus setiap hari  membuat  laporannya,  kerena  disini  wifi  dan  parkir  belom  ada  laporan  setiap  hari  dan  itu dilaporan bumdes 6 bulan sekali biasanya 2 kali dalam setahun minimal laporan ke pak lurah 1 tahun sekali. Memang kalau kemarin 3 bulan sekali laporan karena pas waktu dikecamatan ada undangan minimal  laporan  1 tahun sekali,  dan  menyesuaikan  saja  terus kalau  mau  melakukan  pelaporan  jika tidak ada pemasukan apa yang harus dilaporkan, laporan 6 bulan sekali setelah monev.” (Ibu Sefiya) “Untuk keakuratan data kalau wifi perbulan eko, kalau lihat laporan Pak Eko akurat, untuk kendala pelaporan untuk tepat waktunya kemarin kendalanya ada di panitia dua-dua nya akhirnya keteteran karena sertifikat massal, karena dua pengurus masuk ke panitia sertifikat masal, dan mengakibatkan tidak fokus.” (Bapak Eko)
Pihak bendahara serta sekertaris desa X menambahkan terkait penjelasan lebih lanjut tentang bentuk integritas keuangan serta kesesuaian dengan laporan keuangan yang dibuat dengan berbagai sumber dalam laporan keuangan harus dideskripsikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dihasilkan dari kegiatan wawancara, dengan didukung pernyataan dari Ibu Sefiya melalui kutipan berikut: “Sudah, kalau bank ya bank, jika yang terlihat kas dan bank sesuai kas. Kalau inventaris laptop dan printer di catat dilaporannya juga.”
Akan tetapi bentuk integritas keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa X jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang sebenarnya agar jelas dan mudah  dimengerti.  Akan  tetapi  laporan  keuangan  yang  dibuat  BUMDes  masih  kurang  dan  belum memenuhi  standar  laporan  keuangan  yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  SAK-EMKM  (Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil,  dan  Menengah).  Berdasarkan  informasi  tersebut,  dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) X belum melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kepada stakeholder tidak dilakukan tepat waktu, selain itu integritas keuangan masih kurang, namun sudah melakukan pencatatan sesuai dengan nota yang ada dilaporan.  Hal  ini  dikarenakan  pencatatan  setiap  bulan  tidak  dioptimalkan  sehingga  mengakibatkan pelaporan  belum  bisa  tepat  waktu.  Sedangkan  untuk  pencatatan  laporan  keuangan  sudah  dilakukan dengan  berbagai  sumber-sumber  serta  nota  yang  ada,  untuk  memberikan  kejelasan  terkait  dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

## Transparansi
Prinsip transparansi belum diterapkan oleh pengelola BUMDes. Hal ini dikarenakan belum ada bentuk  akses  dokumentasi  kepada  masyarakat  secara  detail  melalui  Rapat  Kerja  (Raker)  dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes dan perwakilan masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Bapak Eko sebagai berikut:
“Belum ada, kalau desa sudah ada, kalau pun ada pendamping/pengawas misal mau lihat keuangan dikasih lihat semua”
Bendahara BUMDes X juga menambahkan bahwa penerapan prinsip transparansi juga belum dilaksanakan  dengan  memberikan  kemudahan  akses  informasi  melalui  media  sosial.  Sebagaimana penjelasan Ibu Sefiya sebagai berikut:
“Kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes biasanya belum bisa dipublikasikan di media sosial milik pemerintah Desa Cepoko seperti instagram dan youtube”.
Terdapat beberapa kendala untuk kelengkapan informasi melalui media sosial, salah satunya adalah  beberapa  masyarakat  desa  yang  tidak  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Sehingga  akses informasi secara langsung melalui pengurus BUMDes X menjadi solusi untuk keterbatasan ini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sefiya:
“kalau untuk wifi terkait kelengkapan informasi masih belum sempurna dan masih belum dimuat di media sosial. seharusnya ada penyerahan perdes dari desa ke bumdes”

## Responsibilitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  lapangan,  penerapan  prinsip  Responsiveness pada  BUMDes  X  dilaksanakan  melalui  pengungkapan  terkait  dengan  informasi  laporan  keuangan sesuai  kondisi  yang  dialami  dan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  selama menjalankan unit usaha.
BUMDes X berupaya untuk selalu responsif terhadap setiap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari  masyarakat  dianggap  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  perkembangan  BUMDes  dan kesejahteraan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dalam  realisasi  perencanaan  pembangunan
merupakan sebuah kontrol atau pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan BUMDes X.  Pengawasan  dan  kontrol  dari  masyarakat  ditujukan  agar  BUMDes  memiliki  daya  tanggap  dan pertanggungjawaban  yang  lebih  tinggi.  Masyarakat  yang  partisipatif  memudahkan  BUMDes  untuk mengenali masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Ibu Sefiya melalui kutipan berikut ini:
“Kalau  kendala  untuk  pengungkapan  dilaporan  keuangan,  Jika  semisal  spesifik  semua  pengurus bumdes  dikumpulkan  dan  diungkapkan  untuk  melaporakan  belom  dilakukan  pengungakapan, dikarenakan dari pemerintah desa dan direktur belom melakukan pengarahan atas hal itu. Serta untuk laporan keuangan yang selama ini dilakukan yaitu akun neraca, neraca lajur dan laba rugi.”
Bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  BUMDes  X  juga  terlihat  dari  daftar pengurus  unit  usaha  BUMDes  yang  berasal  dari  masyarakat  dengan  tetap  dalam  pengawasan Pemerintah Desa. Unit usaha BUMDes X yaitu ada unit usaha jasa pasang wifi dan parkir lapangan. Setiap unit usaha dikelola oleh pihak Badan Usaha Milik Desa X, dan setiap unit menciptakan lapangan kerja  sehingga  dapat  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  setempat.  Bentuk  partisipasi  aktif  dari masyarakat merupakan wujud realisasi program daerah yang berprinsip untuk masyarakat.

## Kemandirian
Pada  BUMDes  X,  bentuk  kemandirian  dalam  unit  usaha  wifi  yang  dijalankan  tanpa mementingkan  kepentingan  pribadi  dan  mengutamakan  kepentingan  bersama  yang  dijelaskan  oleh Bapak Eko dan Ibu Sefiya sebagai berikut:
“Sudah sangat,  kalau  untuk  pengurus  bumdes  memang  belum  dapat  bayaran, kalau  sesuai  SK  dan berbicara dengan pihak sekertariat dapat 500 ribu/bulan kita belom bisa mewujudkan itu dikarenakan jika dikeluarkan nanti tidak mempunyai laba. Sementara kita harus setor PAD setahun sekali, kalau itu dikeluarkan maka akan menguras asetnya, jadi belum bisa dikeluarkan.”
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) X dalam prinsip kemandirian ini bisa dilihat  dari  sisi  kepengurusan  yang  dapat  bekerjasama  dalam  mengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa)  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  serta  meningkatkan  perekonomian masyarakat.

## Kesetaraan
Didalam Hak dan kewajiban individu, kelompok yang ada di Badan Usaha Milik Desa X sudah menerapkan prinsip kesetaraan tidak  terjadi kesenjangan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak bendahara ibu Sefiya yaitu:
“Kurangnya bentuk koordinasi antara ketua dan anggota, jika tidak ada arahan dari ketua tidak bisa bertindak, kurang bertanggungjawab. Belom bisa dikatakan setara dalam masing-masing orang. Dan juga belum ada rasa tanggungjawabnya kepada anggota organisasinya.”
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  X  dalam  melakukan  pencatatan  tidak  melakukan keputusan secara sepihak, dengan menunggu persetujuan secara bersama meskipun masih ada bentuk kurangnya koordinasi dalam pengelolaan usaha wifi.

## KESIMPULAN
BUMDes X belum optimal dalam menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama dalam indikator akuntabilitas yang belum optimal. Pelaporan kepada stakeholder belum rutin dan tepat waktu, meskipun ada upaya untuk disiplin administrasi. Transparansi masih kurang, dengan minimnya akses informasi  kepada  masyarakat  melalui  media  sosial.  Responsibilitas  sudah  diterapkan  melalui pengungkapan  informasi  laporan  keuangan  dan  respons  terhadap  aspirasi  masyarakat.  Kemandirian terlihat dalam pengelolaan unit usaha wifi yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun ada kekurangan koordinasi dalam pengelolaan usaha wifi, BUMDes X telah berusaha menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama prinsip responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan, meskipun masih perlu peningkatan dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## SARAN

## Saran Praktis
Saran yang bisa peneliti berikan sesuai temuan dan kesimpulan diatas adalah dari segi indikator prinsip akuntabilitas yang belum sepenuhnya secara maksimal diterapkan oleh
BUMDes  X  meningkatkan  integritas  penyusunan  laporan  keuangan, jika  dilihat  dari  bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes X masih kurang dan belum memenuhi standar laporan  keuangan  yang  berlaku yaitu  sesuai  dengan  SAK-EMKM  (Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah ). L aporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang  sebenarnya  agar  jelas  dan  mudah  dimengerti oleh  pembaca  terutama  pihak  yang berkepentingan dan memilki wewenang. Indikator prinsip transparansi juga harus diterapkan dengan  memberikan  kemudahan  akses  informasi  melalui  media  sosial,  ,mengingat  tidak seluruh masyarakat  mengikuti  musyawarah desa. Akan tetapi  hal  tersebut juga ada kendala, untuk kelengkapan informasi melalui media sosial salah satunya adalah beberapa masyarakat desa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga akses informasi secara langsung melalui pengurus BUMDes X menjadi solusi untuk keterbatasan ini dan juga bisa memasang baliho ditempat strategis agar seluruh Masyarakat bisa melihatnya.

## Saran Teoritis
Perlunya peningkatan penerapan dalam setiap aspek prinsip Corporate Governance agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes X supaya lebih baik lagi kedepannya. Untuk penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  mengembangkan  penelitian  dengan  pendekatan kuantitatif  dan  mempertimbangkan  penambahan  atau  penggantian  variable,  seperti  kualitas sumber  daya  manusia,  system  pengendalian  internal,  dan  aspek  lainnya  yang  belum  diteliti dalam  penelitian  ini  agar  bisa  bermanfaat  bagi  BUMDes  yang  sedang  berkembang  di  desa sebagai acuan peningkatan kualitas kinerja pengelolaannya.

## REFERENSI
Afrizal,  D.,  Anisa,  D.,  Khaliq,  M.,  &  Yusrizal,  D.  (2021).  Produktivitas,  Kualitas  Layanan, Reponsivitas,  Responsibilitas  dan  Akuntabilitas  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 1 (1), 60–67. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864
Akbar,  A.  M.,  Sasanti,  E.  E.,  &  Suryantara,  A.  B.  (2022). ANALISIS  AKUNTABILITAS  DAN TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  BUMDES  BINA  SEJAHTERA  KEMBANG  KERANG,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR . www.liputan6.com
Andre Ardyan 1 , T. K. A. I. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Penerapan PSAP No. 13 Tentang PenyajianLaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Ciracap. Journal Of Social Science Research , Volume 3 Nomer 3 .
Arbaina,  E.  S. (2012).  Penerapan  Good  Corporate  Governance pada  Perbankan di  Indonesia. Jurnal Akuntasi AKUNESA , 1 , 1–19.
Astuti,  M.,  Hendrayady,  A.,  Prastya,  Y.,  Raja,  M.,  &  Haji,  A.  (2022). ANALISIS  PRINSIP  GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  MITRA  KARYA  SEJAHTERA  DESA  TOAPAYA  SELATAN . Vol.  3 . https://angkaberita.id/2020/01/23/bumdes-di-kepri-tahun-2016-bintan-jor-joran-
Bayu Aprillianto1, B. M. , Y. S. , R. I. , I. P. , A. B. S. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan KonsolidasiLaporan Keuangan. Jurnal Abdi Panca Marga , Vol. 3 , No. 2 .
Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN
TRANSPARANSI  LAYANAN  PUBLIK  (  Sebuah  Kajian  Ilmu  Administrasi). Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 7 (1), 43–48.
https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091 Firdaus, M., & Faisol, A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Tata kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan-Maulinda  Firdaus,  Imam  Agus  Faisol  PERSPEKTIF  AKUNTANSI  ATAS  TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan) .
Friendly,  E.  (2017).  ANALISIS  PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  GOOD  CORPORATE
GOVERNANCE Eric Friendly. Agora , 5 (3).
Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas , 8 (1), 19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363
Hanifah,  S.  I.,  &  Praptoyo,  S.  (2015).  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4 (8), 1–15.
Harsini,  H.  (2018).  Transparansi  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Pekanbaru. Jurnal Niara , 10 (2), 65–71. https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1903
Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163 Khadijah, K., & Purba, N. M. B. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam.
Owner , 5 (1), 51–59. https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.337 Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). CORPORATE .
Malahayati, R. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah
Cabang Kutacane. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 21. https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2291
Mohanis. (2015). ERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENANGGALAN JAWA DALAM  PENENTUAN  WAKTU  PERNIKAHAN  (STUDI  KASUS  DESA  JONGGRANG KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013). JURNAL AGASTYA , 21 (1), 1–9.
Nasiroh, Y., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Financial Distress. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 7 (9), 1–15.
Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. Margin Eco , 5 (2), 18–27. https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083
Nurhaeda,  A.,  &  Tenriola,  A.  (2022).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntanbilitas,  dan Transparansi  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai. Tangible Journal , 7 (2), 161–170. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304
Purwati, I., Markhamah, M., & Sutama, S. (2022). Pembelajaran Tematik Berorientasi STEM Untuk Menumbuhkan  Kemandirian  Siswa  Sekolah  Dasar. Tunas:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar , 7 (2), 84–91. https://doi.org/10.33084/tunas.v7i2.3686 Ratna Aziz Prasetyo. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
Jurnal Dialektika , XI no.1 (May).
Ridlwan Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (3), 355– 356. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356
Rosmaida,  M.,  &  Handayani,  S.  (2022).  PERAN  GOOD  GOVERNANCE  DALAM MENINGKATKAN  KINERJA  BUMDES  DESA  SIDOBANDUNG  KECAMATAN  BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. Jurnal Ilmiah MEA , 6 (2), 2022.
Sagala, M. K. A., & Siregar, S. (2023). Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi  Kinerja  Keuangan  Pada  BUMDes. E-Jurnal  Akuntansi , 33 (6),  1613. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p015
Saidatun  Zakiyah,  A.  F.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Mozaik Desa  Pematang. JEKSya:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah , 01 (02),  120–129. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya
Satriadi,  F.,  Bagaskara,  M.  A.,  Pranoto,  T.,  &  Haryono,  L.  (2018). PENGARUH  TATA  KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA .
Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315
Sumitariani,  N.  K.,  &  Adiputra,  I.  M.  P.  (2020).  Ekuitas:  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMDes A R T I C L E I N F O.
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi , 8 (2), 167–175.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU
Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 2 (1), 45. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559
Tenda,  C.  A.,  Mangindaan,  J.  V.,  &  Punuindoong,  A.  Y.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan BUMDes  Berdasarkan  Prinsip  Good  Corporate  Governance  Desa  Tounelet  Kecamatan  Sonder Kabupaten Minahasa Christy. Productivity , 3 (2), 2013–2015.
Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). In Maret (Vol. 2021, Issue 1).
Wicaksono W.K. (2015). Akuntansi Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik , 19 (1), 1–15.
Widiastuti,  H.,  Yunianto,  A.,  &  Rahmawati,  E.  (2022).  Article  Type:  Research  Paper  Evaluasi  Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 05 , 131–143. https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.1348
Wowor,  M.  (2019).  PENGELOLAAN  BADAN  USAHA  MILIK  DESA  (BUMDes)  DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik , (3) (3), 1–11. yudastiousbrj. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yudastio. Ekonombis Sains , 6 , 77–88.