## Analisis Penyerapan Dana Desa Mojosari Kencamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016
Moch. Wahyu Widodo dan Sigit Ratnanto Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri, 64112, Jawa Timur

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana penyerapan APBD Desa Mojosari  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri.  Penelitian  ini  menggunakan metode diskriptif kuantitartif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan APBD Desa Mojosari. Analisis  yang  digunakan  yaitu  komparatif  membandingkan  antara  RAPBD Desa  dengan  Realisasi  APBD  Desa.  Hasil  analisis  belanja  dan  penyerapan APBD  desa  Mojosari  tahun  2016  dapat  diserap  dengan  sangat  baik.  Semua rencana  belanja  bisa  direalisasikan  100%  walaupun  dalam  pelaksanaannya banyak terdapat kendala.
Kata kunci: Dana Desa, Belanja Desa

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan  desa  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah  penganggaran. Anggaran memiliki  fungsi  sebagai  alat  perencanaan  dan  sebagai  alat  pengendalian.  Anggaran sebagai  alat  perencanaan  merupakan  alat  ukur  pencapaain  dari  belanja  yang  telah dianggargakan  tahun  lalu.  Sedangkan  untuk  alat  pengendalian  merupakan  sejumlah dana yang sudah disetujui oleh legeslatif. Salah satu indikator untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah desa adalah penyerapan anggaran yang telah dianggarkan tahun lalu, dan bagaimana pembelanjaan yang itu dilakukan.
Untuk  menunjang  tercapainya  pembangunan  desa,  Pemerintah  Pusat  melalukan berbagai upaya dengan menetatapkan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan didasari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerindah daerah pemerintah pusat kembali menetapakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta peraturan  pelaksanaanya  telah  mengamanatkan  pemerintah  desa  untuk  lebih  mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di  dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik  desa.  Dengan  peraturan  ini Pemerintah Pusat berharap terjadi percepatan pembangunan di desa yang pada akhirnya dapat mempercerpat pembangunan nasional.
Tetapi  disisi  lain  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  tersebut,  timbul permasalahan  baru  yang  disebabkan  minimnya  pengetahuan  perangkat  desa  tentang penganggaran.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  kepala  desa  yang  masuk  penjara karena  kasus  dana  desa.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Indonesia Corruption  Watch (ICW)  dalam  periode  2010-2015,  tercatat  133  kasus  korupsi  terjadi  di  desa,  186  orang dinyatakan  tersangka  dan  122  orang  diantaranya  adalah  kepala  desa,  diperkirakan  dari kasus  tersebut  merugikan  negara  sebesar  205  miliar  rupiah.  Dari  permasalahan  di  atas peneliti  tertarik  mengambil  judul  Analisis  Penyerapan  Dana  Desa  Mojosari  Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016.

## Tujuan Penelitian
Tujauan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penyerapan anggaran Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Anggaran
Perencanaan  merupakan  pedoman  tentang  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dimasa yang  akan  datang.  Perencanaan  dirumuskan  untuk  menggambarkan  apa  yang  ingin dicapai  dan  bagaimana  mencapai  tujuan  tersebut.  Perusahaan  dan  perencanaan  yang digambarkan dalam angka-angka dan ukuran tertentu disebut dengan istilah anggaran. (Nafarin, 2012:8)
Anggaran (budget) merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan  anggaran  merupakan  alat  yang  dipakai  untuk  membantu  aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya.  Dengan  menggunakan  data-data  anggaran,  maka  perkembangan  perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. (Nafarin, 2012:10) Anggaran  adalah  “Suatu  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang dinyatakan  secara  kualitatif  dan  umumnya  dinyatakan  dalam  satuan  uang  atau  dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2012:15) Menurut Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain:
1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manajer.
Menurut  Nafarin  (2012:22)  anggaran  dapat  dikelompokan  dari  beberapa  sudut pandang yaitu:
1. Menurut dasar penusunan
a. Anggaran  Variabel,  yaitu  anggaran  yang  disusun  berdasarkan  interval  (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel.
b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertetu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.

## 2. Menurut cara penyusunan
a. Anggaran  periodic,  adalah  anggaran  yang  disusun  untuk  satu  periode  tertentu, pada umumnya dalam periode satu tahun yang disusun setiap periode anggaran.
b. Anggaran  kontinyu,  adalah  anggaran  yang  dibuat  untuk  mengadakan  perbaikan anggaran yang pernah dibuat.
3. Menurut jangka waktu
a. Anggaran  jangka  pendek  (anggaran  taktis)  adalah  anggaran  yang  dibuat  dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
4. Menurut  bidangnya,  anggaran  terdiri  dari  anggaran  operasional  dan  anggaran keuangan.  Kedua  anggaran  ini  bila  dipadukan  disebut  anggaran  indeks  atau masterbudget .  Anggaran  indeks  yang  mengkonsolidasikan  rencana  keseluruhan perusahaan  untuk  jangka  pendek,  biasanya  disusun  atas  dasar  tahunan,  anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran rugi laba.
b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca.
5. Menurut kemampuan usaha
a. Anggaran komprehensif merupakan ringkasan dari berbagai macam anggaran yang disusun  secara  lengkap.  Anggaran  komprehensif  merupakan  perpaduan  dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
b. Anggaran  partial,  adalah  anggaran  yang  disusun  tidak  secara  lengkap,  anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.
6. Menurut fungsinya
a. Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
b. Performance  budget, adalah  anggaran  yang  disusun  berdasarkan  fungsi  aktivitas yang  dilakukan  dalam  perusahaan  untuk  menilai  apakah  biaya  atau  beban  yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.
Menurut  Bastian  (2013:69) menyatakan  bahwa:  “Anggaran  sektor  publik  adalah rencana  kegiatan  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana  perolehan  pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.”
Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2009:15) menyatakan  bahwa:  “Anggaran  sektor publik  merupakan  instrumen  akuntabilitas  atas  pengelolaan  dana  publik  dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.”
Sedangkan  prinsip-prinsip  anggaran  sektor  publik  menurut  Mardiasmo  (2009:67) meliputi:
1. Otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Keutuhan  anggaran,  yaitu  semua  penerimaan  dan  belanja  pemerintah  harus terhimpun dalam dana umum ( general fund ).
4. Nondiscretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien.
5. Periodik,  yaitu  anggaran  merupakan  suatu  proses  yang  periodik,  dapat  bersifat tahunan maupun multi-tahunan.
6. Akurat,  yaitu  estimasi  anggaran  hendaknya  tidak  memasukan  cadangan  yang tersembunyi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kantong-kantong  pemborosan  dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
7. Jelas,  yaitu  anggaran  hendaknya  sederhana,  dapat  dipahami  masyarakat  dan  tidak membingungkan.
8. Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Menurut  Mardiasmo  (2009:70) proses  penyusunan  anggaran  sektor  publik mempunyai prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:
1. Tahap persiapan anggaran
Pada  tahap  persiapan  anggaran  dilakukan  taksiran  pengeluaran  atas  dasar  taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah  sebelum  menyetujui  taksiran  pengeluaran,  hendaknya  terlebih  dahulu dilakukan  penaksiran  pendapatan  secara  lebih  akurat.  Selain  itu,  harus  disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran.
2. Tahap ratifikasi
Tahap  ini  merupakan  tahap  yang  melibatkan  proses  politik  yang  cukup  rumit  dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill , salesmanship dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
3. Tahap pelaksanaan anggaran
Dalam  tahap  ini  yang  paling  penting  adalah  yang  harus  diperhatikan  oleh  manajer keuangan  publik  adalah  dimilikinya  sistem  informasi  akuntansi  dan  sistem pengendalian manajemen.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi Tahap  pelaporan  dan  evaluasi  terkait  dengan  aspek  akuntabilitas.  Jika  tahap implementasi  telah  didukung  dengan  sistem  akuntansi  dan  sistem  pengendalian manajemen  yang  baik,  maka  diharapkan  tahap  pelaporan  dan  evaluasi  tidak  akan menemukan banyak masalah.

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)
Menurut  Sumpeno  (2011),  APBDes  merupakan  suatu  rencana  keuangan  tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.  Dengan  adanya  APBDes  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance . Oleh karena itu  APBDes  mendorong  pemerintah  desa  agar  mampu  memberikan  pelayan  terbaik kepada  masyarakat  melalui  perencanaan  pembangunan  yang  tertuang  didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa.
Melalui  APBDesa  kebijakan  desa  yang  dijabarkan  dalam  berbagai  program  dan kegiatan  sudah  ditentukan  anggarannya.  Dengan  demikian,  kegiatan  pemerintah  desa berupa  pemberian  pelayanan,  pembangunan,  dan  perlindungan  kepada  warga  dalam
tahun  berjalan  sudah  dirancang  anggarannya  sehingga  sudah  dipastikan  dapat dilaksanakan.
Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:
1. Perencanaan APBDes
Sebelum  APBDes  dibahas  maka harus  didahului  dengan  tahapan  musyawarah  yaitu tahap pertama,musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari  masing-masing  RT/RW,  musyawarah  ini  dipimpin  oleh  masing-masing  kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan  yang  akan  dibawa  tingkat  musyawarah  desa.  Kedua,  musyawarah  ditingkat desa  dalam  musyawarah  ini  aspirasi  pembangunan  dari  masing-masing  dusun dibahas  dalam  musyawarah  ini,  didalam  musyawarah  desa  dibahas  hal-hal  sebagai berikut:
a. Musyawarah disetiap dusun.
b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.
2. Pelaksanaan APBDes
Adapaun  proses  pelaksanaan  APBDes  adalah  menjabarkan  rencanarencana pembangunan  yang  tercantum  dalam  APBDes  untuk  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada  masyarakat,  agar  mengetahui  bahwa  akan  diadakan  pembangunan  desa  dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
3. Pengawasan APBDes
Pengawasan  adalah  proses  mengarahkan  dan  menilai  suatu  pelaksanaan  kegiatan. Pengawasan  APBDes  sangat  diperlukan  guna  menjamin  agar  proses  pelaksanaan APBDes  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sehingga  dengan  adanya  pengawasan  yang  efektif  dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir. Pemaparan diatas kiranya menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi  penggunaan  dana  desa  untuk  mencapai  tujaun  pembangunan  desa  yang  ingin dicapai  selama  satu  tahun  ke  depan  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  partisipasi masyarakat  dalam  semua  peroses  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  proses monitoring dan evaluasi.

## Keuangan Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan  kewajiban  Desa.  Definisi  keuangan  desa  tersebut  apabila  dibandingkan  dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa.  Berikut  definisi  keuangan  negara  berdasarkan  Pasal  1  angka  1,  yakni  Keuangan Negara adalah semua hak dan  kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,
dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri dari:
1. Pendapatan asli Desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota.
4. Alokasi anggaran dari APBN.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  APBD  Kabupaten/Kota  kepada  Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan  Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

## METODE PENELITIAN Teknik dan Pendekatan Penelitian

## Teknik Penelitian
Teknik  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis deskriptif.  Menurut  Sanusi  (2014:13)  analisis  deskriptif  adalah  desain  penelitian  yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang  berasal  dari  subjek  atau  objek  penelitian.  Penelitian  deskriptif  berfokus  pada penjelasan  sistematis  tentang  fakta  yang  diperoleh  saat  penelitian  dilakukan.  Jenis penelitian  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  ini  tidak  melakukan  pengujian hipotesis.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan  kuantitatif  yaitu pendekatan  penelitian  yang  menggunakan  data  berbentuk  angka  dan  analisis.  Alasan peneliti  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  adalah  data  yang  akan  dianalisis  dalam penelitian ini berbentuk angka yang sifatnya dapat diukur, rasional, dan sistematis.

## Populasi dan Sampel

## Populasi Penelitian
Menutur  Sanusi  (2014:87)  populasi  adalah  seluruh  kumpulan  elemen  yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

## Sampel
Menurut  Riduwan(2014:21)  sampling  jenuh  adalah  teknik  pengambilan  sampel apabila  semua  populasi  digunakan  sebagai  sampel  dan  dikenal  juga  dengan  istilah sensus.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

## Sumber Data
Sumber data merupakan asal, tempat, atau lokasi data penelitian diperoleh. Sumber data  ada  2  yaitu  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  sekunder.  Menurut  Indrawan  dan  Yaniawati  (2014:141)  sumber  sekunder
merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  pada  pengumpulan  data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  laporan  keuangan  Desa  Mojosari  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri  tahun 2016.

## Teknik Pengumpulan Data
Langkah  yang  diambil dalam  pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder.

## Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah membandingkan rencana anggaran belanja Desa  Mojosari  Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri  tahun  2016  dengan  realisasi  dari pembelanjaan anggaran Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tahun 2016.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian
Desa  Mojosari  terletak  di  kecamatan  kras  kabupaten  Kediri  Propinsi  Jawa  Timur. Luas  wilayah  Desa  Mojosari  adalah  294,24  Ha.  Pada  umumnya  daerah  di  Kediri merupakan  daerah  yang  subur  karena  terletak  di  daerah  Gunung  berapi  yaitu  gunung Kelud.  Sebagian  besar  mata  pencaharian  penduduk  Kediri  adalah  bertani  begitu  pula mata pencaharian punduduk Desa Mojosari. Selain itu Desa Mojosari salah satu daerah pembudidayaan ikan, mulai ikan hias dan ikan konsumsi.

## Deskripsi Data
Tabel 1. Laporan Rencana dan Realisai Dana Desa (DD) Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 No. Uraian Rencana Volume Realisasi 1 Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa 521,584,800 521,584,800 521,584,800 2 Pembangunan Jalan 443,864,250 443,864,250 443,864,250 Pembangunan  Telford  dan jalan Aspal Dsn Mojosari 03/01 59,870,000 3 X 200m 59,870,000 Pembangunan jalan paving dan TPT  Dsn.  Dawuhan  03/07, 01/08 44,543,000 2 X 137m 44,543,000 Pembangunan  Telford  dan jalan Aspal Dsn. K. Sore 61,629,500 2,5 X 212m 61,629,500 Pembangunan  Telford,  aspal dan  TPT  Dsn.  Dawuhan  02/06 dan 01, 04/07 127,942,250 108 X 2.5m, 418 X 2.2m dan 336 X 0.8m 127,942,250 Pembangunan  Telford  dan Aspal  Dsn.  Dawuhan  (01,2,3/5 dan 2,3,4/6) 57,157,500 2,5 X 210m 57,157,500 Pembangunan  Telford,  aspal dan  TPT Dsn. K.  Sore 01,02/05 85,475,000 223 X 2.5m 85,475,000
dan 03/04 Pembangunan tanggul penahan tanah  /TPT  Dsn.  Mojosari 03/01 7,247,000 25 X 1.5m 7,247,000 Pemeliharaan Jalan Aslpal 77,720,550 77,720,550 77,720,550 Perbaikan  lapen  aspal  Dsn. Dawuhan 02, 03, 04/08 56,370,550 336 X 3m 56,370,550 Perbaikan  lapen  aspal  Dsn. Dawuhan 01, 02/07 dan 03/06 21,350,000 199 X 3m 21,350,000 Bidang Pemberdayaan masyarakat desa 102,050,200 102,050,200 102,050,200 Pelatihan Kelompok Masyarakat 56,400,200 56,400,200 56,400,200 Pelatihan Budidaya ikan Gurami 11,530,000 11,530,000 11,530,000 Pelatihan SLPHT (Pertanian) 16,545,000 16,545,000 16,545,000 Pelatihan  Budi  Daya  Jamur Tiram 15,130,200 15,130,200 15,130,200 Pelatihan Pembuatan Kue 13,195,000 13,195,000 13,195,000 Kegiatan Posyandu 45,650,000 45,650,000 45,650,000 Belanja barang dan jasa 45,650,000 45,650,000 45,650,000 Pengadaan  PMT  balita  dan lansia 18,665,000 18,665,000 18,665,000 Pengadaan perlengkapan Posyandu 26,985,000 26,985,000 26,985,000 JUMLAH 623,635,000 623,635,000 623,635,000
Berdasarkan Tabel  1 Laporan Rencana dan Realisai Dana Desa (DD) Desa Mojosari Kecamatan  Kras  Kabupaten  Kediri  Tahun  Anggaran  2016  sebagian  besar  digunakan untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.

## Pembahasan
Tahun 2016 merupakan tahun kedua desa Mojosari mendapat transfer dana desa dari Pemerintah pusat berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan rencana  belanja  dan  realisasi  belanja,  penyerapan  dana  desa  Mojosari  dikatagorikan bagus.  Semua  rencana  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Walapun  dalam  pelaksanaannya terdapat kendala. Belanja desa Mojosari lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik dan  pemeliharaan  jalan  mencapai  Rp.  521.584.800,00.  Sedangkan  untuk  pemberdayaan masyarakat sangat kecil yaitu sebesar Rp. 102.050.200,00.
Menurut  Ali  Mustopa  kades  desa  Mojosari  kendala  yang  dihadapi  antaran  lain telatnya  pencairan  dana  tranfer  dari  pusat  yang  molor  sampai  tiga  bulan.  Hal  ini mempengaruhi  perencanaan  dan  ketepatan  realisasi  dari  prograam  kerja.  Tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  masih kecil yaitu cuman 30%. Hal ini dikarenakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa yang  masih  kurang.  Selain  itu  hanya  4%  ususlan  masyarakat  yang  disetujui  menjadi recana  kerja  desa.  Hal  ini  tidak  dapat  direalisasikan  dikarena  ketidak  sesuaian  dengan PERBUT  atau  UU  desa.  Partisipatif  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan dana  desa  serta  berupaya  transparan  dengan  memberikan  keterbukaan  informasi  akan apa  saja  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  anggaran  yang  digunakan  serta  waktu
pengerjaannya. Dengan memperkuat pengelolaan struktur dana desa melalui fungsi TPK dan  pelaksanan  kegiatan,  maka  pemerintah  desa  telah  melakukan  tanggungjawab besarnya kepada masyarakat selaku pemberi amanah untuk melakukan pengelolaan dana desa.
Untuk pelaksanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat desa Mojosari sudah baik.  78%  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan fisik  di  desa  dan 51%  penduduk  yang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  proyek  padat  karya  oleh  pengelola proyek  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  desa.  Dengan  adanya  proyek  di  desa  dapat menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran. Ini  sessuai  dengan tujuan dikeluarkannya undang-undang desa salah satunya mengurangi pengangguran.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Belanja  dan  penyerapan  APBD  desa  Mojosari  tahun  2016  dapat  diserap  dengan sangat  baik.  Semua  rencana  belanja  bisa  direalisasikan  100%  walaupun  dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala.

## Saran
Untuk merumuskan perencanaan pembangunan desa diharapkan partisipasi  warga desa  Mojosari  lebih  ditingkatkan.  Supaya  pembangunan  desa  dapat  dilaksanakan sepenuhnya  untuk  kemasylakatan  warga  desa  Mojosari.  Untuk  tahun  anggaran berikutnya belanja untuk pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Batian, Indra. 2013. Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertangungjawaban Pemerintah Edisi 3: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik .Yogyakarta: Andi. Nafarin, M .2012. Penganggaran perusahaan :Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Sumpeno, Wahjudin. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Aceh: The World Bank. Sanusi, A. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infor masi Publik.