Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan
Clean Government di Indonesia
Novia Handayani 1
1 Magister Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Email: novia22002@mail.unpad.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:2023-03-23
Diterima:2023-05-30 Terbit:2023-09-25
Keywords: Political Parties; Political Recruitment; Clean Government; This  research  is  entitled  "Legal  Review  of  the  Recruitment  of Candidates for State Officials by Political Parties to Create a Clean Government in Indonesia". The formulation of the problem to be discussed is what is the role of political parties in the recruitment of candidates for state officials based on laws and regulations and what is the correlation between the rules for recruiting candidates for state officials by political parties and the realization of a clean government in Indonesia. Writing this thesis includes the type of normative-empirical  research.  The  legal  materials  studied  were primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  From  the research results, it is known that political parties are part of the political infrastructure in the country. There are two important roles of political parties, namely penetrative linkage, and reactive linkage.  One  of  the  functions  of  political  parties  is  the  political recruitment  function  as  stipulated  in  Article  6A  of  the  1945 Constitution; Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution; Articles 221 to 266 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; and Article 29 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. The correlation between the rules for recruiting candidates  for  state  officials  by  political  parties  and  the  clean government  in  Indonesia  is  that  political  parties  have  full authority or authority to determine candidates for state officials— executive  and  legislative  realms  which  then  can  win  in  general elections and fill strategic positions in government. Candidates for state officials in question are competent and highly dedicated and place the interests of the state above personal, group, and political party interests so that the candidate for state officials can make policies that encourage the realization of a clean government in Indonesia.

## Abstrak
Kata kunci: Partai Politik; Rekrutmen Politik; Clean Government;

## Corresponding Author:
Novia Handayani
E-mail: Novia22002@mail.unpad.ac.id
Penelitian  ini  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik Dalam Upaya  Menciptakan Clean  Government di  Indonesia”. Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  adalah bagaimana  peran  partai  politik  dalam  rekrutmen  calon pejabat  negara  berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan dan bagaimana korelasi antara aturan rekrutmen calon  pejabat  negara  oleh  partai  politik  dengan terwujudnya clean government di Indonesia. Penulisan tesis ini  termasuk  tipe  penelitian  normatif-empiris.    Bahan
DOI: 10.38043/jah.v6i2.4474 hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara.  Ada  dua  peranan  penting  partai  politik  yakni sebagai penetrative  linkage dan reactive  linkage .  Salah  satu fungsi  partai  politik  adalah  fungsi  rekrutmen  politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945; Pasal 22E ayat  (3)  UUD  1945;  Pasal  221  s.d  266  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 29  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai Politik.  Korelasi  antara  aturan  rekrutmen  calon  pejabat negara  oleh  partai  politik  dengan  terwujudnya clean government di  Indonesia  adalah  adanya  wewenang  atau otoritas  penuh  partai  politik  untuk  menentukan  calon pejabat negara, itu artinya partai politik adalah pihak yang paling  bertanggungjawab  untuk  menentukan  siapa  yang akan  diusung  sebagai  calon  pejabat  negara  dalam  ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan  untuk  menang  dalam  pemilihan  umum dan mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Calon  pejabat  negara  yang  dimaksud  adalah  yang kompeten  dan  berdedikasi  tinggi  serta  menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik. Sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia.

## I. Pendahuluan
Sistem  rekrutmen  pejabat  negara  dari  sistem  pemilihan  tidak  langsung berubah  menjadi  sistem  pemilihan  langsung  membuat  ruang  politik  menjadi semakin  kompetitif.  Diberlakukannya  sistem  pemilihan  langsung  untuk pemilihan Presiden, Kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menimbulkan harapan  bagi  rakyat  untuk  dapat  memilih  pemimpin  yang  berintegritas, berwibawa dan melayani masyarakat. Dalam hal pencalonan pejabat negara baik dari lini eksekutif maupun legislatif, Partai politik memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan calon-calon pejabat negara untuk diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum.
Keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu adalah wujud partisipasi  politik. 1 Melalui  partai  politik,  kader  politik  yang  potensial  dapat dipilih  dan  menjadi  mandataris  rakyat.  Karena  pada  dasarnya  terbentuknya partai politik bukan semata-mata untuk memperebutkan jabatan politik tertentu melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada  di  Indonesia. 2 Salah  satu  permasalahan  yang  sangat urgent adalah
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008,hlm. 367.
2 Ibid, hlm. 420.
bagaimana  caranya  menciptakan Clean  Government di  Indonesia.  Pemerintah yang bersih (clean government) adalah pemerintah yang pejabat negaranya tidak melakukan  praktik  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  yangmana  sifat pemerintahannya adalah objektif, jujur, netral dan tidak diskriminatif. 3 Dalam hal  ini  Partai  Politik  seharusnya  bisa  mewujudkan clean  government melalui rekrutmen  politik  karena  parpol  menjadi  wadah  awal  serta  memiliki  otoritas penuh  dalam  menentukan  calon  pejabat  negara  yang  mungkin  akan  terpilih dalam pemilu dan menjadi pemegang kekuasaan serta pembuat kebijakan yang berdampak pada kualitas sistem pemerintahan.
Partai  Politik  itu  sendiri  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut: 4
1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi
3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik merupakan peran parpol  dalam  menentukan  calon-calon  pejabat  negara  untuk  mengisi  posisi strategis  dalam  pemerintahan  baik  untuk  lini  eksekutif  maupun  legislatif ataupun baik dalam tataran pusat maupun daerah. Hal ini diatur jelas didalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Amandemen Undang- Undang Dasar 1945. Pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: 5
“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Pasal ini menegaskan bahwa partai politiklah yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tak hanya menentukan calon presiden dan wakil presiden,  konstitusi  juga  memberikan  ruang  kepada  partai  politik  untuk menentukan calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang menentukan 6
“Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
Oleh karena itu, rekrutmen politik oleh partai politik menjadi sangat penting dan berpengaruh demi mewujudkan clean government di Indonesia.
Selain diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  ketentuan  tentang  rekrutmen  politik  yang  dilakukan  oleh  partai politik  juga  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang
3 Dadang  Solihin, Clean  Government  dan  Good  Governance  Policy,  Konsep  dan  Implemetasi, diakses  pada https://slideshare.net  pada tanggal 21 November 2022 pulul 22.26 WIB
4 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm.405-409.
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga tahun 2001.
6 Ibid.
Pemilihan Umum dan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur bahwa: 7

## Pasal 29
1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui  seleksi  kaderisasi  secara  demokratis  sesuai  dengan  AD  dan  ART dengan  mempertimbangkan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  perseratus) keterwakilan perempuan.
2) Rekrutmen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  dan  huruf  d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan  keputusan  pengurus  Partai  Politik  sesuai dengan AD dan ART.
Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin  yang  berkualitas  dan  berwawasan  nasional.  Dalam  struktur  dan sistem  politik,  organisasi  partailah  yang  paling  bertanggung  jawab  untuk melahirkan  pemimpin-pemimpin  berkualitas.  Partai  politik  juga  menjadi jembatan penghubung kekuasaan antara rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang  mandat  kekuasaan  rakyat.  Berdasarkan  pemahaman  ini  demokrasi itu  sejatinya  berada  dalam  tubuh  organisasi  partai  politik  yang  tercerminkan dalam sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik.
Rekrutmen  politik  menjadi  fungsi  utama  partai  politik  dalam  rangka menjalankan perannya sebagai intermediary agent atau penghubung antara warga negara  dengan  negara  dalam  bingkai  representasi  politik.  Melalui  rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan  baik  legislatif  maupun  eksekutif.  Sehingga  esensi  utama demokrasi  pemerintahan  dari  dan  oleh  rakyat  mampu  berjalan.  Namun pertanyaanya,  sejauh  mana  fungsi  rekrutmen  politik  itu  berjalan  secara demokratis dan terbuka?
Seleksi calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) memang menjadi  otoritas  partai  politik.  Jika  merujuk  pada  ketentuan  yang  ada  baik Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  dan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  menyebutkan  seleksi  calon dilakukan  secara  demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan  anggaran  dasar, anggaran  rumah  tangga,  dan/atau  peraturan  internal  partai.  Dalam  hal  ini sebetulnya terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan dalam seleksi calon
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
oleh partai yakni “demokratis” dan “terbuka”. Namun sayangnya ketentuan ini tidak  menjabarkan  secara  lebih  spesifik  indikator  dari  seleksi  calon  yang demokratis  dan  terbuka  seperti  apa.  Sehingga  sejauh  ini  proses  seleksi  calon masih menjadi urusan dapur partai politik.
Legitimasi  otoritas  partai  politik  semakin  diperkuat  dengan  adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  44/PUU-XX/2022  yang  menyatakan bahwa pada prinsipnya partai politik menentukan proses rekrutmen bakal calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  serta  bakal  calon  presiden  dan  wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kaitannya  dengan  proses  yang demokratis  dan  terbuka  tersebut  memang  tidak  diberikan  penjelasan  lebih lanjut, namun didasarkan pada AD dan ART partai politik. Dengan demikian, proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otoritas partai politik. 8 Terkait dengan fungsi rekrutmen, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh lembaga  partai  politik  di  Indonesia  karena  disebabkan  kurangnya  perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya saat menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai.  Kelemahan  menonjol  pada  partai  politik  pada  saat  ini  adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa  sepanjang  tahun  sebagian  besar  kantor  partai  hampir  tidak  memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat  jangka  panjang,  menengah  dan  pendek. 9 Partai  politik  semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat.
Oleh  karena  itu  Partai  Politik  harus  menerapkan  sistem  perekrutan dengan  proses  seleksi,  penjenjangan  dan  pendidikan  bagi  para  anggota  dari partai  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  tidak  akan  sembarangan  orang secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  anggota  sehingga nantinya  mereka  mampu  menghadapi  persoalan  dan  tantangan  yang  selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara. 10 Selain itu,  partai  politik  juga  harus  menerapkan  asas  Transparansi,  Akuntabel, Responsif, Independen, dan Partisipatif dalam internal partai. Penerapan asas- asas tersebut akan mengarahkan partai politik dalam memperkuat demokratisasi internal yang berimplikasi pada proses rekrutmen kandidat yang akan diusung dalam  pemilu  secara  terbuka  dan  demokratis.  Kandidat  yang  dipilih  dengan
8 Putusan MK Nomor 44/PUU-XX/2022.
9 A. Artis, Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya , Vol.9 No. 1 Januari-Juli 2012, Hlm. 68.
10 Dian Iskandar, Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1,Maret 2016, Hal 33.
mekanisme yang terbuka dan demokratis oleh partai politik diharapkan tidak terkena  kasus  hukum,  baik  pelanggaran  etika,  pelanggaran  norma,  ataupun terlibat dalam kasus pidana seperti korupsi.
Namun faktanya perekrutan politik di Indonesia masih sangat terkesan bias. Tidak semua partai politik memiliki pola rekrutmen yang baik. Dalam hal rekrutmen, partai politik melakukan dengan model elitis oligarkis 11 yang sangat tidak demokratis dan juga akan melestarikan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)  yang  tertutup  serta  tidak  partisipatif.  Keadaan  ini  nantinya  akan menimbulkan rendahnya akuntabilitas dan responsibilitas terhadap pemilihnya. Bukan  hanya  itu,  partai  politik  terkesan  hanya  mementingkan  bagaimana mendulang  suara  yang  banyak  dengan  menggunakan  popularitas  seseorang seperti halnya public figur . Dengan sangat pragmatis fenomena rekrutmen kader instanpun  terjadi.  Dari  paparan  mengenai  perilaku  partai  politik  dalam menjalankan fungsi rekrutmen menunjukan bahwa pola rekrutmen partai politik belum menunjukan perubahan.
Jika diperhatikan partai politik belum memiliki apa yang disebut dengan standar  ataupun  prosedur  dalam  menentukan  kadernya  yang  akan diikutsertakan  kedalam  pertarungan  mendapatkan  kursi  dan  jabatan  publik. Dengan  demikian  secara  otomatis  nantinya  kader  dari  partai  politik  yang mendapatkan  kekuasaan  belum  tentu  telah  memenuhi  standar.  Maka,  sistem perekrutan  calon-calon  pejabat  negara  yang  dilakukan  sebuah  partai  politik sangat menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara sehingga berbanding lurus pula dengan dapat dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  tentang Tinjauan Hukum terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia. Yang mana tulisan ini orisinal dan tidak sama dengan tulisan Kristina Agustiani Sianturi yang bejudul Memperkuat  Fungsi  Rekrutmen  Partai  Politik (Strengthening  the  Recruitment Function  of  Political  Party) maupun  tulisan  Okky  Singgih  Laksono  Waskita  Aji dkk.  Yang  berjudul  Optimalisasi  Tata  Cara  Partai  Politik  dalam  Rekrutmen Calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  Mewujudkan  Pemerintahan yang  Baik (Good  Governance) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012.

## II. Metode Penelitian
Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif- empiris  yang  merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan)  dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 12
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan tesis  kali  ini  yaitu  tiga  pendekatan,  diantaranya:    Pendekatan  Peraturan
11 Elitis oligarki adalah model pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir elit.
12 Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif -(idtesis.com) diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.24 WIB.
Perundang-undangan (Statute Approach) ; Pendekatan Kasus (Case Approach) ; dan Pendekatan  Perbandingan (Comparative  Approach) .  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  spesifikasi penelitian hukum yang digunakan untuk menggambarkan, menemukan fakta- fakta  hukum  secara  menyeluruh,  menemukan  konsepsi  teoretis  dan  mengkaji secara sistematis mengenai aturan dan konsep rekrutmen pejabat negara yang dilakukan oleh partai politik sebagai infrastruktur politik dalam negara dengan kategori independent agency.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 1.1. Peran  Partai  Politik  dalam  Rekrutmen  Calon  Pejabat  Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang
Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern.  Bahkan,  partai  politik  merupakan  salah  satu  pilar  demokrasi perwakilan.  Tanpa  adanya  partai  politik  maka  demokrasi  tidak  akan  bisa berjalan.  Paling  tidak  ada  tiga  alasan  mengapa  partai  politik  diperlukan  agar demokrasi  berfungsi.  Pertama,  partai  politik  adalah  kendaraan  utama  bagi perwakilan  politik;  kedua,  partai  politik  adalah  mekanisme  utama  bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk  memelihara  akuntabilitas  demokrasi. 13 Dengan  demikian  untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. 14 Selain itu partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik  modern.  Hal  ini  dikarenakan  partai  politik  merupakan  satu-satunya komponen  yang  paling  penting  di  antara  kelompok-kelompok,  rakyat  dan pemerintah dalam suatu tatanan demokrasi. Melalui partai politiklah, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan mendapatkan sumber-sumber kekuatan baru, sementara rakyat pada gilirannya mampu memusatkan kritikan dan membuat tuntutan atasnya. 15
James  Rosnau  sebagaimana  dikutip  Abdul  Mukhtie  Fadjar  lebih menekankan  kepada  fungsi  partai  politik  sebagai  sarana  penghubung  antara berbagai  macam  kepentingan  dalam  suatu  sistem  politik.  Dalam  hal  ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik, yakni: 16
a) Sebagai  institusi  yang  berfungsi  penetratif (penetrative  linkage), dalam  arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
b) Sebagai “reactive linkage” yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.
13 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis , Jakarta, 2006, hlm.10.
14 Muchammad  Ali  Safa’at, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 195
15 Ramlan  Surbakti,  et.al., Membangun  Sistem  Kepartaian  Pluralisme  Moderat;  Menyederhanakan  Jumlah  Partai Politik , (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 26.
16 Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 18
Adapun  kedudukan  partai  politik  didalam  konsep  lembaga  negara  di Indonesia yaitu berada pada lembaga auxiliary. Lembaga auxiliary terdiri atas tiga kategori yaitu: (1) executive agency; (2) independent agency; (3) ad-hoc . Untuk Partai politik sendiri masuk kedalam kategori independent agency bagian Infrastruktur politik berdasarkan suasana struktur ketatanegaraan di Indonesia.
Salah  satu  fungsi  partai  politik  dalam  sistem  politik  demokrasi  adalah fungsi  rekrutmen  politik.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  rekrutmen  politik adalah  proses  oleh  partai  politik  dalam  mencari  anggota  baru  dan  mengajak orang  berbakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  politik.  Rekrutmen  yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik tertentu. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin  dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintahan  pada khususnya. Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai  dan  sekaligus  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyeleksi  para  calon pimpian partai atau pemimpin bangsa. 17 Selain itu, Peran partai politik sebagai sarana  rekrutmen  politik  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat  adalah  bagaimana  partai  politik  memiliki  andil  yang  cukup  besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukaan seleksi terhadap  kader-kader  yang  telah  dipersiapkan,  serta  (3)  perjuangan  untuk penempatan  kader  yang  berkualitas,  berdedikasi,  memiliki  kredibilitas  tinggi serta  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  pada  jabatan-jabatan  politik  yang bersifat strategis. 18
Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik diatur sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Partai Politik 19 yang menentukan bahwa: Pasal 29
4) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
e. anggota Partai Politik;
f. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
h. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui  seleksi  kaderisasi  secara  demokratis  sesuai  dengan  AD  dan  ART dengan  mempertimbangkan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  perseratus) keterwakilan perempuan.
5) Rekrutmen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  dan  huruf  d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
17 Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Op.Cit.
18 Sirajuddin, “Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat”, Observasi Vol. 7 No. 2, 2009.
19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
6) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan  keputusan  pengurus  Partai  Politik  sesuai dengan AD dan ART.
Adapun empat hal penting dalam rekrutmen politik oleh partai politik, yakni  (1)  siapa  yang  dapat  dinominasikan  sebagai  calon;  (2)  siapa  yang melakukan  seleksi  calon;  (3)  dimana  calon  diseleksi;  dan  (4)  bagaimana  calon diputuskan. Berdasarkan pada empat hal tersebut dihasilkan model pengelolaan rekrutmen partai yaitu inklusif, eksklusif, sentralistik dan desentralistik. Hazan dan  Rahat  menyebut  ada  dua  pola  sistem  seleksi  kandidat,  yang  inklusif (terbuka)  bagi  siapapun  dapat  mencalonkan  melalui  partai  politik  dengan memenuhi  syarat  ringan (eligible), dan  yang  eksklusif  (tertutup),  manakala terdapat  syarat  yang  ketat  sehingga  membatasi  orang  untuk  ikut  serta  dalam seleksi  kandidat.  Disebut  pula  inklusif  jika  dalam  proses  seleksi  melibatkan anggota  partai  dan  sebaliknya  disebut  eksklusif  jika  seleksi  hanya  oleh  satu individu  ketua  partai  politik.  Selanjutnya  disebut  tersentralisasi  jika  seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat nasional dan sebaliknya jika oleh partai cabang maka disebut desentralistik. 20
Rekrutmen politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, adalah tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk  dalam  pencalonan,  yang  meliputi  aturan-aturan  pemilu,  aturan-aturan partai,  dan  norma-norma  sosial.  Kedua,  tahap  penominasian,  mencakup ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Tahap pertama dan  kedua  dari  proses  rekrutmen  politik  adalah  domain  penuh  partai  politik. Setelahnya, tahap ketiga adalah domain pemilih, yakni proses dimana pemilih menentukan siapa di antara calon yang ada dipilih sebagai pemimpin. Salah satu tahapan penting pemilu adalah pencalonan.
Menurut  Surbakti  yang  dimaksud  dengan  pencalonan  adalah  tata  cara yang  ditempuh  peserta  pemilu  dalam  mengajukan  calon,  yang  meliputi  siapa yang  melakukan  pencalonan,  bagaimana  cara  menentukan  calon,  bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon. Tata cara ini diatur rinci dengan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Mengenai siapa yang mencalonkan, tersedia tiga pilihan, yakni oleh partai politik, oleh perseorangan, atau  oleh  keduanya.  Amandemen  UUD  1945  mengatur  rekrutmen  politik sebagai  ranah  partai  politik.  Pasal  6A  menegaskan  partai  politik  yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 22E ayat (3) menegaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD,  sebagai  peserta  pemilu  partai  politik  adalah  institusi  yang  dalam Undang-Undang  Pemilu  diberi  tugas  mengusulkan  siapa  yang  menjadi  calon anggota DPR dan DPRD. 21
20 Fitriyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, Vol.11, No.1, 2020.
21 Ramlan  Surbakti,  et.al., Membangun  Sistem  Kepartaian  Pluralisme  Moderat;  Menyederhanakan  Jumlah  Partai Politik , Op.Cit.
Berbeda  dari  pemilu  legislatif  dan  pilpres  yang  membatasi  pencalonan hanya oleh partai politik, untuk pilkada dibuka dua jalur dalam pencalonan, (1) melalui pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan memenuhi ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25%  suara  sah  di  daerah  pemilihan  yang  bersangkutan),  dan  (2)  melalui  jalur perseorangan (independent) yang  didukung  oleh  sejumlah  pemilih.  Namun pencalonan pada jalur partai politik masih medominasi dan berimplikasi pada langkahnya  calon  melalui  jalur  perseorangan  karena  harus  memperoleh dukungan  pemilih  sebesar  6,5%-10%  DPT  Pilkada  terakhir  yang  dinilai memberatkan. Dominasi partai politik dalam pencalonan memposisikan partai politik  sebagai  lembaga  paling  strategis  yang  menentukan  siapa  yang  kelak menjadi penyelenggara negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan  bahwa  untuk  menjamin  tercapainya  cita-cita  dan  tujuan  nasional sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan  wakil  rakyat  dan  pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai sistem rekrutmen bakal calon presiden dan wakil  presiden;  calon  anggota  legislatif  oleh  partai  politik  menurut  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. 22 Sesuai dengan permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktek korupsi adalah dengan langkah awal dari partai politik yaitu  dengan  memperkuat  fungsi  rekrutmen  partai  politik  agar  orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah betul-betul orang yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,  golongan  dan  partai  politik.  Fungsi  rekrutmen  diperkuat  dengan membenahi AD/ART partai yangmana didalamnya memperjelas prosedur/mekanisme rekrutmen dalam internal partai politik.
Sebagai  infrastruktur  politik  yang  memiliki  orientasi  kekuasaan,  maka dalam AD/ ART harusnya ditetapkan syarat minimum lamanya menjadi kader partai/ minimum tingkatan pengkaderan tertentu untuk kemudian bisa diusung dalam pemilu eksekutif maupun legislatif.
- Kader yang boleh diajukan sebagai calon anggota legislatif setidak-tidaknya (minimal) telah menjadi kader partai politik selama 10 tahun.
- Kader  yang  boleh  diajukan  sebagai  calon  kepala  daerah  setidak-tidaknya
22 Wahyudi Yunus, Rekrutmen Calon Anggota Legislatif ditinjau dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 di Kota Palopo, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1., Agustus 2021.
(minimal) tekah menjadi kader partai politik selama 15 tahun.
Hal ini dikarenakan rekrutmen merupakan fungsi yang penting. Parpol diharapkan melakukan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader- kader  pada  jabatan-jabatan  didalam  partai  dan  jabatan-jabatan  politik  diluar partai (lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman  kader  yang  bersangkutan. 23 Dalam  kedudukannya  sebagai  pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah  seleksi  kepemimpinan  nasional  dan  daerah.  Pengalaman  dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.  Penyelenggaraan  pemilu  tahun  2004  di  Indonesia  dinilai  cukup berhasil  oleh  banyak  kalangan,  termasuk  kalangan  Internasional.  Dengan gambaran  ini  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  perpolitikan  nasional  dipandang mulai  sejalan  dengan  penataan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  di dalamnya  mencakup  penataan  partai  politik.  Peran  partai  politik  telah memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  sistem  perpolitikan  nasional, terutama  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dan  sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  peningkatan  kualitas  demokrasi  dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas,  kualitas,  dan  kinerjanya  agar  dapat  mewujudkan  aspirasi  dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. 24

## 1.2. Urgensi Penerapan Clean Government dalam Aturan Rekrutmen Calon Pejabat Negara dan Partai Politik
Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2)  Bab  XI  tentang  Rekrutmen  Politik  yang  berbunyi  rekrutmen  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  haruslah  dilakukan  secara  demokratis  dan  terbuka sesuai  dengan  AD  dan  ART  serta  peraturan  perundang-undangan.  Ramlan Surbakti 25 memberikan penjelasan mengenai rekrutmen politik, sebagai berikut: Seleksi  dan  pemilihan  atau  seleksi  dan  pengangkatan  seseorang  atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada  umumnya  dan  pemerintahan  pada  khususnya,  dengan  mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan. 26 Dengan adanya wewenang penuh partai politik untuk menentukan calon pejabat negara yang akan diusung dalam ranah pemerintahan, itu artinya partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam upaya mewujudkan clean government di Indonesia. Pemerintahan  yang  bersih (Clean  Goverment) merupakan  pemerintahan yang  prioritas  pembangunan  lebih  mengarah  pada  peningkatan  kinerja,  agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
23 Insan Mahmud, Strategi Pemenangan PKPI dan PKS dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009. Jurnal Ilmu Politik, Vol.9, No.1, April 2018.
24 Artis, Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia, Op.Cit.
25 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 118.
26 Afan Gaffar, Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 155-156.
masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UUD 1945,  nilai-nilai  Pancasila  dan  juga  hukum.  Dengan  pengembangan  sistem pemerintahan  yang  baik,  kegiatan  pemerintahan  menjadi  transparan  dan akuntabel,  karena  pemerintahan  mampu  mengungkap feedback dan meningkatkan  peran  serta  masyarakat.  Dalam  konteks  hukum,  pemerintahan yang  baik  merupakan  suatu  asas  yang  dikenal  sebagai  dasar-dasar  umum pemerintahan  yang  baik  yang  merupakan  jembatan  antara  norma  hukum dengan  norma  etika.  Dengan  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih,  maka ketimpangan-ketimpangan  dalam  roda  pemerintahan  dapat  ditekan  dan mencerminkan  negara  demokratis,  yang  berarti  mencerminkan  kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas (tanpa tekanan). Sebagai negara yang  demokratis  berpedoman  pada  aturan-aturan  hukum.  Oleh  karena  itu, pemerintahan yang bersih adalah keharusan dalam negara demokrasi. 27

## a. Konsep Negara Demokrasi
Konsep  demokrasi  menjadi  sebuah  kata  kunci  tersendiri  dalam  bidang ilmu  politik.  Hal  ini  menjadi  wajar,  sebab  demokrasi  saat  ini  disebut-sebut sebagai  indikator  perkembangan  politik  suatu  negara.  Demokrasi  menempati posisi  vital  dalam  kaitannya  pembagian  kekuasaan  dalam  suatu  negara (umumnya  berdasarkan  konsep  dan  prinsip  trias  politika)  dengan  kekuasaan negara  yang  diperoleh  dari  rakyat  juga  harus  digunakan  untuk  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat.  Negara  demokrasi  identik  dengan  negara  hukum, karena  memperbincangkan  perihal  demokrasi  terkait  erat  kepada  penegakan hukum. Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum berkaitan dengan  norma  berupa  cara  memperoleh  kekuasaan  dan  bagaimana melaksanakan kekuasaan.
Demokrasi  mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat  yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak  selalu  sama.  Indonesia  telah  lahir  dan  hadir  sebagai  negara  yang demokrasi, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi ketiga di dunia. Dapat kita tinjau  bagaimana  udara  kebebasan  dapat  dihirup  oleh  masyarakat  Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di muka umum  telah  dijamin  oleh  undang-undang.  Sejak  bergulirnya  era  reformasi, perkembangan demokrasi di Indonesia terasa jauh lebih baik.

## b. Urgensi Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)
Clean  government adalah  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa. Pemerintahan  yang  bersih  umumnya  berlangsung  di  negara  yang masyarakatnya  menghormati  hukum.  Pemerintahan  yang  seperti  ini  juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa
27 Bob Friandy, Menuju Clean Government dalam Negara Demokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota TanjungBalai, 15 Maret 2018.
dibangun  melalui  pemerintahan  yang  bersih  dengan  pejabat  negaranya  yang terbebaskan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan  yang  bersih,  pemerintah  harus  memiliki  moral  dan  proaktif serta check  and  balances .  Pemerintahan  yang  baik  adalah  terciptanya  suatu keadaan  yang  memberi  rasa  nyaman,  menyenangkan  bagi  para  pihak  dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat adil dan berkesejahteraan  berdasarkan  Pancasila.  Para  pihak  yang  dimaksud  adalah pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal ini eksekutif, parlemen yang baik (good  parlemen) dan  rakyat  yang  baik  bisa  pewarta,  tokoh,  cendekiawan, pengusaha, ketiga para pihak ini merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Urgensi  penerapan clean  government dikarenakan  korupsi  di  Indonesia sudah  menjadi  fenomena  yang  sangat  mencemaskan,  karena  telah  semakin meluas bukan hanya pada lembaga eksekutif, melainkan sudah merambah ke lembaga  legislatif  dan  yudikatif.  Korupsi  masih  menjadi  salah  satu permasalahan  laten  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  ada  1261  kasus  korupsi  yang  terjadi  sepanjang  2004  hingga  3 Januari  2022.  Berdasarkan  wilayahnya,  korupsi  paling  banyak  terjadi  di pemerintah pusat, yakni 409 kasus. 28 Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor  penghambat  utama  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi secara tuntas juga semakin melemahkan  citra  pemerintah  dimata  masyarakat  dalam  pelaksanaan pemerintah  yang  tercermin  dalam  bentuk  ketidakpercayaan  masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan  absolut.  Apabila  tidak  ada  perbaikan  yang  berarti,  maka  kondisi tersebut pada akhirnya akan berpotensi membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
Wujud Clean  government adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  negara yang  solid  dan  bertanggungjawab,  serta  efesien  dan  efektif  dengan  menjaga sinergisitas interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan  masyarakat. Clean  government merupakan  fondasi  legitimasi  dalam  sistem demokrasi.  Kunci  untuk  menciptakan clean  government adalah  suatu kepemimpinan  nasional  yang  memiliki  legitimasi  dan  dipercayai  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  langsung,  jujur, dan  adil  dapat  menjadi  salah  satu  jawaban  bagi  terbentuknya  pemerintahan yang  bersih.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  adalah  pihak  yang  paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat  negara  dalam  ranah  eksekutif  maupun  legislatif  yang  kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum dan mengisi jabatan- jabatan  strategis  dalam  pemerintahan.  Calon  pejabat  yang  dimaksud  adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.
28 Shilvina Widi, Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat, https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat,  diakses  pada tanggal 13 Desember 2022
Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik pemerintahan yang bersih atau baik, yaitu terkandung nilai-nilai yang membuat  pemerintah  dapat  lebih  efektif  bekerja  untuk  mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Selain, praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik juga menjadi hal penting.  Oleh  karena  itu,  praktik  pemerintahan  dinilai  baik  dan  bersih  jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.
Tantangan utama dalam mewujudkan clean government adalah bagaimana mewujudkan karakteristik dan nilai-nilai tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari.  Tentu  bukan  pekerjaan  yang  mudah  untuk  mewujudkan  hal  itu dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Pembagian peran antara pemerintahan dan lembaga non-pemerintah sering masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan  kegiatan  secara  efisien,  berkeadilan,  dan  bersikap  responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Praktik KKN masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintahan baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Dalam upaya pemberantasan KKN yang sistemik bisa  diminimalisir  dengan  meningkatkan  peran  masyarakat  madani  sebagai kekuatan  penyeimbang  dalam  mengawasi  berjalannya  penegakan  hukum mengingat peran pemerintah dalam penegakan hukum masih lemah dan belum tegas.  Masyarakat  madani  jika  dipahami  secara  sepintas  merupakan  format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama  membangun  ikatan  sosial,  jaringan  produktif  dan  solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Karena  itu,  tekanan  sentral  masyarakat  madani  adalah  terletak  pada independensinya terhadap negara. 29

## IV. Kesimpulan
1. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Ada dua  peranan  penting  partai  politik  yakni:  (1)  sebagai penetrative  linkage (lembaga  yang  ikut  memainkan  peranan  dalam  proses  pembentukan kebijakan negara); (2) sebagai reactive linkage (lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara). Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik. Peran partai politik  sebagai  sarana  rekrutmen  politik  dalam  rangka  meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) melakukaan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta (3)  perjuangan  untuk  penempatan  kader  yang  berkualitas,  berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.
29 Dwi  Martiningsih,  Peran  Masyarakat  Madani  mewujudkan Clean  Government (Pemerintahan  Yang  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Jurnal Pustaka, Vol.5, No.2, 2017.
Peran  partai  politik  dalam  rekrutmen  calon  pejabat  negara  berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:
- Pasal  6A  UUD  1945  tentang  pengisian  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden oleh partai politik.
- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tentang pengisian jabatan DPR dan DPRD oleh partai politik.
- Pasal 221 s.d 266 BAB VI tentang Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden & Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Korelasi atau hubungan antara aturan rekrutmen calon pejabat negara oleh partai  politik  dengan  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  ( clean government) di Indonesia adalah adanya wewenang atau otoritas penuh partai politik  yang  diberikan  oleh  UUD  1945,  UU  Parpol  dan  UU  Pemilu  untuk menentukan  calon  pejabat  negara  yang  akan  diusung  dalam  ranah pemerintahan,  itu  artinya  partai  politik  memiliki  andil  yang  cukup  besar dalam  upaya  mewujudkan clean  government di  Indonesia.  Partai  Politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon pejabat negara dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang kemudian berkemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum  dan  mengisi  jabatan-jabatan  strategis  dalam  pemerintahan.  Calon pejabat yang dimaksud adalah yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi,  golongan dan  partai  politik.  Sehingga  calon  pejabat  yang  demikian  adalah  harapan untuk mewujudkan clean government di Indonesia.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Saya  mengucapkan  terimakasih  kepada  dosen  yang  telah  membimbing saya menyelesaikan tugas ini, yakni bapak Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Saya juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  suami  saya,  Dodo  Nugraha,  S.T.  dan anak saya, Syifa Esa Aljazirah yang selalu mendukung studi saya di Universitas Padjadjaran.  Saya  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  LPDP  yang  telah memfasilitasi studi saya selama menempuh Pendidikan magister ilmu hukum Unpad, dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada Jurnal Analisis Hukum yang telah mempublikasikan tulisan saya ini.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku:
Fadjar,  A.  M.  (2012).  Partai  Politik  dalam  Perkembangan  Ketatanegaraan
Indonesia.  Malang: Setara Press.
Gaffar,  A.  (1999).  Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Budiardjo,  M.  (2008).  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT.Gramedia  Pustaka
Utama.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Surbakti, R., et al. (2011). Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat; Menyederhanakan  Jumlah  Partai  Politik.  Jakarta:  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

## Jurnal dan Literatur:
Artis.  (2012).  "Eksistensi  Partai  Politik  Dan  Pemilu  Langsung  Dalam  Konteks
Demokrasi di Indonesia." Jurnal Sosial Budaya, 9(1), Januari-Juli.
Friandy,  B.  (2018).  "Menuju  Clean  Government  dalam  Negara  Demokrasi."
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota TanjungBalai, 15 Maret.
Iskandar, D. (2016). "Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi  Partai  Politik  di  Indonesia  Pasca  Soeharto."  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 2(1), Maret.
Martiningsih,  D.  (2017).  "Peran  Masyarakat  Madani  Mewujudkan  Clean Government  (Pemerintahan  Yang  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme)." Jurnal Pustaka, 5(2).
Fitriyah.  (2020).  "Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan  Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 11(1).
Mahmud, I. (2018). "Strategi Pemenangan PKPI dan PKS dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009." Jurnal Ilmu Politik, 9(1), April.
Internet:
Solihin, D. (n.d.). "Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep dan Implementasi." Diakses pada https://slideshare.net.
Widi, S. (n.d.). "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat."
Diakses pada https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di- indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat.

## Dokumen Hukum:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan MK Nomor 44/PUU-XX/2022.