Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 618 –  627

## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI ASN, DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Oleh : Irvan Noormansyah,
Humairi Arkeda Sirkomba Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Email : irvan@stei.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 This  study  aims  to  determine:  (1)  the  influence  of  implementation accounting  standard  on  the  Performance Accountability  in  Government Institutions,  (2)  the  influence  of  civil  servant  competency  on  the
Performance Accountability in Government Institutions, (3) the influence of implementation good governance on the Performance Accountability in Government Institutions. The population in this study is the Coordinating Ministry  for  Economic  Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia.  Purposive sampling  is  used  as  a  method  of  determining  the  sample  in  the form  of primary data  with data collection instruments using questionnaires. The sample to be used is a work unit that is directly related to the Performance Accountability  In  Government  Institutions.  This  study  uses  multiple regression  analysis  techniques.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is known that: (1) the implementation of accounting standards has a positive but  not  significant  effect  for  the  Performance  Accountability  in Government Institutions, (2) civil servant competency has a positive and significant  effect  for  the  Performance  Accountability  in  Government Institutions, (3) the implementation of good governance has a negative but not  significant effect for the Performance Accountability in Government Institutions.
Keyword :
Accounting Standard; Civil Servant Competency; Good Governance; Performance Accountability In Government Institutions

## 1. PENDAHULUAN
Kinerja  instansi  pemerintah  saat  ini  banyak mendapat  sorotan  karena  semakin  mudahnya informasi  dapat  diakses  masyarakat.  Terutama terkait  instansi  pemerintah  yang  terlihat  kurang peka terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien dan efektif karena masih banyaknya kinerja instansi  pemerintah  yang  belum  menunjukkan peningkatan  yang  signifikan  (Pratama,  2019). Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya  tuntutan  dari  masyarakat  kepada pemerintah  atas pelayanan publik yang jauh  lebih baik.  Untuk  mewujudkan  akuntabilitas,  dalam peraturan  tersebut  dikemukakan  bahwa  media pertanggung  jawaban  yang  dapat  memberikan informasi  apakah  program  yang  dilaksanakan sesuai  rencana  yang  digunakan,  yaitu  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  (Pratama,  2019).  Laporan  Kinerja
tersebut  merupakan  amanat  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas pada
Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi menempatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan  sebagai  salah  satu  komponen  atas penilaian  Reformasi  Birokrasi  yang  dilakukan Kementerian  dan  Lembaga.  Indikator  dari Akuntabilitas  Kinerja  dan  Keuangan  yaitu  Opini
BPK  dan  Nilai  Akuntabilitas  Kinerja  (SAKIP). ASN  wajib  mempunyai  perilaku  dan  sikap  yang menjadi  dasar  dalam  bernegara  dan  mengayomi masyarakat.  Aparatur  tidak  hanya  menjalankan tugas dan fungsinya tetapi perilaku dan sikap juga menjadi  aspek  yang  harus  diperhatikan,  setiap aparatur  yang  terdidik  biasanya  diikuti  oleh  sikap dan perilaku yang terdidik, meskipun hal itu bukan menjadi jaminan tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas  sumber  daya  aparatur  baik  secara  formal yang berhubungan dengan kompetensinya maupun secara  informal  yang  berhubungan  dengan  aspek kognitifnya  (Wibowo,  2016:180)  dalam  Rustiana (2016).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan  dukungan  kompetensi  sumber  daya  manusia yang  memadai  juga  harus  sejalan  dengan penerapan Good Governance di Sektor Pemerintah.  Indikator  dari  kesuksesan  penerapan akuntabilitas kinerja oleh suatu kementerian dapat dilihat  dari  implementasi  yang  diterapkan  pada kementerian/instansi  pemerintah  tersebut.  Hal  ini akan  sejalan  dengan  adanya  penerapan Good Governance melalui  reformasi  birokrasi  yang dijalankan  oleh  suatu  pemerintahan.  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan Reformasi
Birokrasi dalam Akuntabilitas  Kinerja  dan  Keuangan  secara konsisten  mendapatkan  Opini  WTP  dari  BPK selama  5  tahun  berturut-turut  dari  2016  hingga 2020  namun  pada  Nilai  Akuntabilitas  Kinerja mendapat nilai 65,01-69,18 dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan LAKIP Tahun 2021
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian. Dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat  Nilai  Reformasi  Birokrasi  secara kementerian kurang mengalami peningkatan.
Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai  kejelasan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara, dan  Penerapan Good  Governance telah  banyak dilakukan, tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.  Perbedaan  penelitian  pada  variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian  Mudrikah  dan  Karlina  (2020),  yang menyatakan  bahwa  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan  hasil  penelitian  dari  Darma  (2019)  yang menyatakan  bahwa  variable  tersebut  berpengaruh positif secara signifikan. Pada variabel Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  menurut  penelitian Oktavia,  dkk  (2021),  yang  menemukan  bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian  dari  Ramadhania  dan  Novianty  (2020) yang  menyatakan  bahwa  variabel  tersebut berpengaruh  positif  secara  signifikan.  Pada variabel  Penerapan Good  Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian  Nasir  dan  Gunawan  (2019),  yang menyatakan  bahwa  Penerapan Good  Governance berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan  hasil  penelitian  dari  Hidayat,  dkk  (2021) yang  menyatakan  bahwa  variabel  tersebut  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Fenomena  tidak konsistennya  hasil  penelitian  terdahulu  membuat penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  masih  dianggap  sebuah  masalah  yang menarik untuk diteliti.
Sehubungan dengan hal tersebut perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Apakah Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian?  2)  Apakah  Kompetensi Aparatur  Sipil  Negara  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian? 3) Apakah Penerapan Good Governance berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian?
2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah merupakan  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem
pertanggungjawaban  secara  periodik,    (Instruksi Presiden  Nomor  7  tahun  1999).  Mudrikah  (2020) menyatakan
bahwa
dalam rangka
pertanggungjawaban  publik,  pemerintah  daerah harus  melakukan  optimalisasi  anggaran  yang dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif ( value for money ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan  kinerja  secara  tertulis,  periodik  dan melembaga.  Pelaporan  kinerja  ini  dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi
pemerintah  dalam  suatu  tahun  anggaran  yang dikaitkan  dengan  proses  pencapaian  tujuan  dan sasaran  instansi  pemerintah.  Instansi  pemerintah yang bersangkutan
wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan  dan  kegagalan  tingkat  kinerja  yang dicapain. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah  ini  yang    kemudian  akan  dituangkan dalam  dokumen  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## Standar Akuntansi Pemerintah
Standar  Akuntansi  Pemerintah  merupakan acuan  utama  dalam  menerapkan  akuntansi pemerintahan.  Standar  Akuntansi  Pemerintah berfungsi sebagai jembatan antara pihak pemerintah  dan  para  pemegang  kepentingan termasuk  masyarakat  untuk  memberikan  output pelaksanaan  keuangan  negara  yang  akuntabel (Triwardana,  2017).  Menurut  Komite  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP)  dalam  Standar Akuntansi  Pemerintahan  mengatakan  bahwa
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan  adanya standar  tersebut  maka  laporan  keuangan  harus didasarkan  pada  standar  ini  sehingga  laporan keuangan  yang  disajikan  dapat  menyajikan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  38  Tahun 2017  Pasal  1  mendefinisikan  Pegawai  Aparatur Sipil  Negara  atau  Pegawai  ASN  adalah  pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian  kinerja  (PPPK)  yang  dilantik  oleh penanggungjawab  kepegawaian  dan  diberikan tugas  dalam  suatu  instansi  atau  melakukan  tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan  aturan  yang  berlaku.  Pegawai  Negeri Sipil  merupakan  seorang  warga  negara  Indonesia yang  memenuhi  kriteria  dan  dilantik  sebagai Pegawai ASN secara resmi oleh penanggungjawab kepegawaian.    Sementara  Peraturan  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  3 Tahun  2017  menyatakan  bahwa  seorang  pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kinerja  yang diangkat oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan  tugas  dalam  suatu  instansi  atau melakukan  tugas  kedinasan  lainnya dan diberikan insentif berdasarkan aturan yang berlaku.

## Good Goovernance
“ Good  Governance merupakan  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atas segala  tindakan  yang  dijalankan  oleh  suatu instansi, dan sebagai bentuk perencanaan atas arah kebijakan suatu instansi.” (Maryani, 2016) “ Good Governance merupakan prasyarat utama pembangunan  nasional.  Kualitas  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  akan  mempengaruhi implementasi  program-program  pembangunan nasional.  Semakin  akuntabel  penerapan  Good Governance,  maka  semakin  bagus  pula  kualitas suatu  laporan  keuangan  pemerintah.”  (Permen PANRB No.25 Tahun 2020). Menurut definisi dari United  Nation  Development  program  (UNDP) dalam  Mardiasmo  (2009), Good  Governance mempunyai tiga kaki, yaitu sebagai berikut:
1. Tata  kelola  ekonomi,  adalah  tahapan  dalam pengambilan  keputusan  yang  mengarahkan aktivitas  ekonomi  dalam  negeri  dan  antar pelaku  ekonomi.  Tata  kelola  ekonomi mempunyai  penerapan  terhadap  Ekuitas, Properti dan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Tata  Kelola  Politik,  adalah  tahapan  dalam pengambilan  keputusan  untuk  penyusunan suatu kebijakan.
3. Tata Kelola Administratif, merupakan perwujudan dari proses kebijakan. Tata kelola pemerintahan fokus terhadap proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya para pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam sektor  sosial,  ekonomi  dan  juga  politik  serta aktif dalam pengelolaan keuangan negara.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  terhadap    Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Saat  menyiapkan  dan  mengajukan  laporan pertanggungjawaban  keuangan,  pedoman  dasar, standar  akuntansi  pemerintahan,  harus  konsisten dengan  sistem  anggaran  pemerintah.  Oleh  karena itu,  klasifikasi  anggaran  dari  standar  akuntansi pemerintahan harus sama dengan sistem anggaran. Artinya  sistem  akuntansi  keuangan  instansi  yang digunakan  oleh  pemerintah  harus  sesuai  dengan anggaran  pemerintah  dan  standar  akuntansi (klasifikasi  anggaran).  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Setyowati  (2020),  menunjukkan  bahwa semakin  baiknya  penerapan  akuntansi  (sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak  yang  positif  yaitu  semakin  baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darma  (2019) membuktikan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1:  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

## Pemerintah
Pengertian  kompetensi  menurut  Robbins (2007:38) dalam Fiddin (2021)  adalah kemampuan
(ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan atau melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh  2  (dua)  faktor  yaitu  kemampuan  intelektual dan  kemampuan  fisik.  Menurut  Undang-undang No.  5  tahun  2014  pegawai  ASN  merupakan pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Setyowati  (2020),  membuktikan  bahwa dengan  bidang  pekerjaan  dan  jenjang  pendidikan yang semakin tinggi dibidangnya dapat berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Penelitian  yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021) menunjukkan kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H2: Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

## Pemerintah
Menurut  Koiman  (2014:273),    governance merupakan  serangkaian  proses  interaksi  sosial politik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas  kepentingan-kepentingan  tersebut.  Dengan kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  governance merupakan  mekanisme  mekanisme,  proses-proses dan  institusi-institusi  melalui  warga  Negara mengartikulasi  kepentingan-kepentingan  mereka, memediasi  perbedaan-perbedaan  mereka  serta menggunakan  hak  dan  kewajiban  legal  mereka. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nasir,  dkk  (2019) membuktikan penerapan good governance berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah.  Hal  ini  didorong  dengan adanya blueprint mengenai  pelaksanaan good governance. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahman, dkk (2020) membuktikan penerapan good governance berpengaruh  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Keuangan.  Berdasarkan  uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H3:  Penerapan Good  Governance berpengaruh positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan  survei.  Metode  kuantitatif  bertujuan untuk  menguji  beberapa  hipotesis  yang  telah ditentukan. Survei dilakukan untuk melihat pilihan yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam suatu  sampel/populasi.  Pada  umumnya,  survei yang dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner. Kuesioner  dapat  dijadikan  alat  pengambilan  dan pengumpulan data dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai  di  lingkungan  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian.  Sampel  adalah  porsi,  atau bagian  dari  populasi  yang  sejenis  (Lind,  2014:8). Metode  yang  digunakan  untuk  memilih  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  judgement  sampling, yaitu  salah  satu  dari  jenis purposive  sampling ,  di mana  peneliti  memilih  sampel  berdasarkan penilaian  terhadap  beberapa  karateristik  anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud
penelitian.  Adapun  kriteria  yang  digunakan  untuk menentukan  sampel  penelitian  ini  yaitu  berada pada  unit  yang  terlibat  dalam  penyusunan perencanaan, unit yang berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan
Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  dan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja, unit yang berfungsi mengawal akuntabilitas  kinerja.  Dengan  segala  keterbatasan yang  dimiliki,  peneliti  menggunakan  jumlah sampel  pegawai    yang  dipilih  dari  yang  bekerja pada  unit  Bagian  Fasilitasi  Penguatan  Kinerja, Bidang  Program  dan  Tata  Kelola  Sekretariat Kedeputian,  Bagian  Program  dan  Anggaran, Bagian  Keuangan  yang  memiliki  masa  kerja minimal  2  tahun  pada  bagian  tersebut  sesuai variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan good  governance, kompetensi  ASN serta  Inspektorat  sebagai quality  assurance atas akuntabilitas  kinerja  di  Lingkungan  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Analisis Regresi Berganda
Dari analisis asumsi klasik terbukti bahwa model  persamaan  yang  diajukan  dalam  penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi bertujuan
untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Pengolahan  data dengan program SPSS memberikan nilai koefisien persamaan regresi seperti tabel di bawah ini:
Tabel 1 Hasil Analisis Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 31.108 3.324 9.359 .000 PSAP .107 .100 .200 1.068 .291 .422 2.370 Kompetensi_ASN .173 .069 .445 2.521 .015 .473 2.113 Good_Governance -.094 .106 -.150 -.889 .378 .518 1.931
a. Dependent Variable: AKIP
Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022) Dari tabel 1 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
AKIP  =  31,108  +  0,107PSAP  +  0,173KASN  - 0,094GG + e
Persamaan  tersebut  dapat  diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Koefisien regresi pada variabel X1
(Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah) sebesar  0,107  dan  nilai  Sig  sebesar  0.291> 0.05  artinya  variabel  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan
memberikan pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan dalam  mempengaruhi  pemahaman  tentang
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Hal  ini  berarti  bila  standar  akuntansi pemerintahan meningkat sebesar kelipatan 1 x maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 10,7% demikian
juga sebaliknya.
b. Nilai Variabel X2 (Kompetensi Aparatur Sipil Negara)  sebesar  0,173  dan  nilai  Sig  sebesar 0.015<  0.05    artinya  variabel  Kompetensi ASN  memberikan  pengaruh  positif  dan signifikan  dalam  mempengaruhi  pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.  Hal  ini  berarti  bila  kompetensi ASN  meningkat  sebesar  kelipatan  1  x  maka Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah akan  naik  sebesar  17,3%  demikian  juga sebaliknya.
c. Nilai Variabel X3 (Penerapan Good Governance )  sebesar  0,094  dan  nilai  Sig sebesar 0.378>0.05 artinya variabel Penerapan Good  Governance memberikan pengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan dalam  mempengaruhi  pemahaman  tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Hal  ini  berarti  bila  Penerapan Good Governance meningkat sebesar  kelipatan 1 x maka Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah akan naik sebesar 9,4% demikian juga sebaliknya.

## Uji Koefisian Determinasi
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  melihat seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini, dilihat  dari  besarnya  nilai  koefisien  determinasi (Adjusted R Square). Hasil Uji Adjusted R Square adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .513 a .263 .219 3.16156 2.058
a. Predictors: (Constant), Good_Governance, Kompetensi_ASN, PSAP
b. Dependent Variable: AKIP
Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)
Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas,  besarnya  Adjusted  R  Square  adalah  0,219 atau sebesar 21,9%. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan variabel independen (penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,
kompetensi ASN, dan penerapan good governance )  dalam  mempengaruhi  perubahan variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)  sebesar  21,9%  sisanya  78,1%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang diteliti.

## Uji Simultan (Uji-F)
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  apakah semua  variabel  bebas  (Independen)  berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji simultan dilakukan dengan menganalisis  data  penelitian  yang  telah  diolah
dengan  kriteria  pengujian  yaitu  jika  nilai  Sig  F lebih  besar  dari  0,05  maka  secara  simultan variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika Sig F  lebih  kecil  sama  dengan  (≤)  dari  0,05  maka secara  bersama-sama  (simultan)  variabel  bebas berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  terikat (dependen).

## Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 178.541 3 59.514 5.954 .001 b Residual 499.774 50 9.995 Total 678.315 53 a. Dependent Variable: AKIP b. Predictors: (Constant), Good_Governance, Kompetensi_ASN, PSAP
Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)
Dari  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Kompetensi ASN, dan Penerapan Good Governance
bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  secara  simultan  atau  bersama-sama yang  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikan  0.001
yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai F Hitung 5,954 yang  lebih  besar  dari  F  Tabel  2,790.  Berarti variabel  bebas  mampu  menjelaskan  variabel terikat secara simultan.

## Uji Parsial (Uji-T)
Uji  nilai  t  (Uji  Individual)  dapat  dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji-T) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 31.108 3.324 9.359  .000 PSAP .107 .100 .200 1.068  .291 .422 2.370 Kompetensi_ASN .173 .069 .445 2.521  .015 .473 2.113 Good_Governance -.094 .106 -.150 -.889  .378 .518 1.931 a. Dependent Variable: AKIP
Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)
Pengujian  hipotesis  dengan  bantuan statistic software  SPSS  Release  23.0 melalui  regresi dilakukan  dengan  menguji  persamaan  regresi secara individual terhadap masing-masing variabel independen.
a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah penerapan  standar  akuntansi  berpengaruh  positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  nilai  sig  = 0,291  >  level  of  significant  =  0,05  dengan  nilai koefisien  sebesar  0,107  yang  memiliki  arah pengaruh  positif,  artinya  penerapan  standar akuntansi  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis pertama H1 diterima.
b. Kompetensi ASN
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah kompetensi  aparatur  sipil  negara  berpengaruh positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai  sig  =  0,015  <  level  of  significant  =  0,05, dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,173  yang memiliki arah pengaruh positif, artinya kompetensi  aparatur  sipil  negara  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H2 diterima.
c. Penerapan Good Governance
Hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan good  governance berpengaruh  negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai  sig  =  0,378  >  level  of  significant  =  0,05, dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,094  yang
memiliki arah pengaruh negatif, artinya penerapan good  governance berpengaruh  negatif  namun tidak  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah,  maka  dapat  disimpulkan bahwa hipotesis ketiga H3 ditolak.

## Pembahasan
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  telah diterapkan dengan baik di Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin  baik  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setyowati (2020)
hasil penelitiannya
menunjukkan  bahwa  semakin  baiknya  penerapan akuntansi  (sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu  semakin  baiknya  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.    Hasil  penelitian  lainnya dilakukan  oleh  Fitriyani,  dkk  (2019)  juga menunjukkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan menerapkan  akuntansi  yang  sesuai  dengan  SAP dalam  penyusunan  laporan  keuangan  mampu menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkulitas. Sehingga menyediakan informasi yang andal dan relevan  dapat  membantu  stakeholder  dalam memeriksa pelaksaaan kegiatan dan terhindar dari kemungkinan terjadinya salah saji data.
Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa kompetensi  aparatur  sipil  negara  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Hal  ini tentunya menjadi fokus pada bagian sumber daya manusia  untuk  terus  meningkatkan  kompetensi para  pegawai  khususnya  pada  bagian  Fasilitasi Penguatan Kinerja, bagian Program dan Anggaran,  bagian  Keuangan,  Inspektorat,  dan
bagian  Program  dan  Tata  Kelola  Sekretariat Kedeputian  yang  secara  langsung  berpengaruh dalam  menjaga  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setyowati (2020) hasil penelitiannya membuktikan bahwa dengan bidang pekerjaan  dan  jenjang  pendidikan  yang  semakin tinggi  dibidangnya  dapat  berpengaruh  signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Hasil  Penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021) menunjukkan kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa dengan adanya Kompetensi yang baik akan dapat meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Kompetensi yang baik akan mempertimbangkan tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar hasil kinerja lebih efektif.
Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap  Akuntabilitas  Kinerja      Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa Penerapan Good Governance berpengaruh negatif namun  tidak  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Hal  ini disebabkan  baru  dibentuknya  unit  kerja  Bagian Reformasi  Birokrasi  pada  tahun  2020  yang berfokus  terhadap  tata  kelola  pemerintah. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik  di  Lingkungan  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian  dalam  hal  meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir, dkk (2019) hasil penelitiannya  membuktikan  penerapan good governance berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Namun  Hasil Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hidayat, dkk  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  Penerapan Good  Governance tidak  berpengaruh  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat  disimpulkan  hasil  ini  menggambarkan bahwa  di  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian Good  Governance dianggap  tidak memberikan  pengaruh  atau  dampak  yang signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan  terkait  pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Hal  ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan  sudah  diterapkan  dengan  baik oleh satuan  kerja di lingkungan Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian.  Semakin baiknya  penerapan  akuntansi  (sesuai  dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan  dampak  yang  positif  yaitu semakin baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
b. Variabel  kompetensi  aparatur  sipil  negara berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian.  Hal  tentunya  menjadi  fokus pada bagian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan  kompetensi  para  pegawai khususnya  pada  bagian  Fasilitasi  Penguatan Kinerja,  bagian  Program  dan  Anggaran, bagian  Keuangan,  Inspektorat,  dan  bagian Program dan Tata Kelola Sekretariat Kedeputian
yang secara langsung berpengaruh  dalam  menjaga  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Variabel penerapan good governance berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian. Hal  ini  disebabkan  baru  terbentuknya  unit  kerja bagian  reformasi  birokrasi  yang  fokus  terhadap tata kelola pemerintah pada tahun 2020. Sehingga membutuhkan  waktu  untuk  penyesuaian  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik  khususnya  di  Lingkungan  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  dalam  hal meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.

## 6. REFERENSI
2013. Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung:
Fokusindo Mandiri
Arikunto,  Suharsimi.  (2019). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka
Cipta.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020
Darma,  D.A.  (2019).  Pengaruh  Implementasi
Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publikasi Vol 9. No. 2, 118-124, https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/a kuntansibisnisdanpublik/article/view/456
Fiddin,  F.  (2021).  Akuntabilitas  Keuangan  dan
Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. Jurnal  Magisma  Volume  IX. No. 1, 63-70, https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.14 5
Fitriyani,  N.,  &  Herawati,  H.  (2019).  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual,  Sistem  Pengendalian Intern  Dan  Kualitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Studi  Kasus  Inspektorat Kabupaten  Bengkulu  Tengah). Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Vol.1 No.2 Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayat,  T.,  Putri,  M.A  &  Murialti,  N.  (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten  Kampar. SNEBA  Prosiding Seminar  Nasional  Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi Volume 1, 87-89
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perkonomian.
2020.  Keputusan  Sekretaris  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang  Rencana  Strategis  Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perkonomian.
2022.  Laporan  Kinerja  Tahun  2021
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian  Keuangan.  2022.    Laporan  Kinerja Tahun 2022 Kementerian Keuangan Koiman.  (2014). Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta:
Gajah Mada Universty Press
Lind, D.A., Marchal., William, G., Wathen, Adam, S  &  Hartarto,  R.B.  (2014). Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta : Andi Maryani,  N.  I.  (2016).  “Pengaruh  Good Governance  dan  Pengendalian  Internal Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (DPPKD)  Kabupaten Bintan)”. Mudrikah,  F  &  Karlina,  A.  (2020).  Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntablitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Dengan  Komitmen
Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi (Studi  Pada  SKPD  Kabupaten  Lampung Timur). Jurnal  Ilmiah  Keuangan  dan Perbankan  Volume  3.  No.  2, 166-188, https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.ph
p/JPK/article/view/535/380
Nasir,  A  &  Gunawan,  A.  (2019).  Implementasi
Good Governance Dan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah.  Prosiding  Industrial Research Workshop and National Seminar
Volume 10. No. 1, 760-766
Oktavia,  A.,  Bustami,  E  &  Megawati.  (2021).
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam
Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Add) (Studi  Kasus  Pada  Aparatur  Pemerintah Desa  Se-Kecamatan  Tanah  Kampung).
Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa Volume 3. No. 11, 118-132, https://doi.org/10.51279/janmaha.v3i11.5 28 Pratama,  R.,  Agustin,  H  &  Taqwa,  S.  (2019).
Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem
Pelaporan dan Kejelasan Sasaran
Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi, 1(1) Seri D, 429-444, https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85
Rahman,  Y  &  Firdaus,  F.  (2020).    Pengaruh
Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Kecamatan  Di
Kabupaten  Barito  Kuala. Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Bisnis,  Jilid  6  Hal 410-420, http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.p hp/jieb
Ramadhania,  S  &  Novianty,  I.  (2020).  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah. Prosiding 11th  Industrial  Research  Workshop  and National  Seminar  (IRWNS)  Volume  11. No. 1, 807-813 Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden No. 7  Tahun  1999 tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintah
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun 2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Presiden Nomor  29  Tahun  2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik  Indonesia .  (2020). Peraturan  Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024
Republik  Indonesia.  (2017).  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  38  Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi

## Jabatan Aparatur Sipil Negara
Republik  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun 2014 tentang   Petunjuk  Teknis  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu  atas  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah
Republik  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024
Rustiana,  C.D.  (2016). Pengaruh  Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah  (Survei  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung) . Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika Vol 1. 141-146 Setyowati,  L.  (2020).  Kompetensi  Sebagai Pemoderasi  Pengelolaan  Keuangan  Dan Penerapan Akuntansi Terhadap
Akuntabilitas  Kinerja. Jurnal  Akuntansi
Multiparadigma  Vol  5.  No.  2, 1-10, https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/issu e/archive
Triwardana,  D.  (2017).  Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP), Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD),  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  pada  Kabupaten  Ogan  Ilir). JOM Fekon Vol. 4 No. 1. 641-65