Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

## Hendra Permana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik STIA Bagasasi
Email : hendra518565@gmail.com
Artikel info Artikel history Diterima : 27-10-2022 Direvisi : 29-11-2022 Disetujui : 08-12-2022 Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga.
Keywords: Policy Implementation; District Integrated Administrative Services; Identity card; Family card.

## Abstrak
Permasalahan  utama  penelitian  ini  adalah  mengenai  kebijakan  tentang Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  yang  belum  secara  optimal diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  Katapang  Kabupaten Bandung  dalam  melayani  pencetakan  KTP  dan  KK.  Tujuan  penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis  pengimplementasian  kebijakan  tentang PATEN oleh Pemerintah Kecamatan Katapang dengan metode kualitatif dan analisis  deskriptif.  Teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis  adalah  teori dari Edwards Informan sebagai sumber data meliputi tiga unsur diantaranya jajaran  struktural  pejabat  di  Kantor  Kecamatan  Katapang,  jajaran  pegawai fungsional  yang  bertugas  sebagai  operator,  perwakilan  dari  pemerintah tingkat  desa  dan  masyarakat  umum.  Berdasarkan  hasil  analisis, pengimplementasian kebijakan tentang PATEN oleh Pemerintah Kecamatan Katapang  dalam  melayani  pencetakan  KTP  dan  KK  secara  umum  sudah mencapai  hasil  yang  cukup  baik.  Komuniasi  berdasarkan  aspek  atau penyaluran  informasi  melalui  sosialisasi  kebijakan  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  namun  belum  mencapai  hasil  yang  optimal, kejelasannya cukup jelas melalui himbauan, pengumuman melalui surat dan papan  informasi  serta  Whatsapp  Group,  dan  konsistensinya  meliputi keseluruhan  proses  pelatanan.  Sumber  daya  meliputi  aspek  sumber  daya manusia  kompeten  dalam  bekerja  karena dipersiapkan  sebelumnya,  sumber daya  finansial  cukup  memadai,  sumber  daya  fasilitas  sudah  memadai meskipun  terdapat  beberapa  kekurangan  dan  kerusakan,  dan  sumber  daya kewenangan sudah tersedia menginduk pada peraturan daerah dan peraturan Bupati.  Disposisi  berdasarkan  aspek  pengangkatan  birokrasi  sudah  sesuai kebutuhan dan insentif sesuai dengan ketentuan kebijakan. Struktur birokrasi berdasarkan  aspek  SOP  sudah  tersedia  melalui  surat  keputusan  Camat  dan menginduk ke SOP Dinas dan fragmentasi terjalin dengan baik.

## Abstract
The main problem of this research is regarding the policy regarding District Integrated  Administrative  Services  which  has  not  been  optimally implemented by the Katapang District Government of Bandung Regency in serving KTP and KK printing. The purpose of this research was to analyze the implementation of PATEN policy by the Katapang District Government using  qualitative  methods  and  descriptive  analysis.  The  theory  used  to analyze  is the  theory  of Edwards  Informants  as  data  sources  include  three elements including the structural ranks of officials at the Katapang District Office,  functional  staff  who  serve  as  operators,  representatives  from  the village level government and the general public. Based on the results of the analysis,  the  implementation  of  the  policy  on  PATEN  by  the  Katapang District Government in serving the printing of KTP and KK in general has achieved  quite  good  results.  Communication  based  on  aspects  or information  distribution  through  policy  outreach  has  been  carried  out  in accordance with the provisions but has not yet achieved optimal results, the clarity  is  quite  clear  through  appeals,  announcements  via  letters  and information  boards  as  well  as  the  Whatsapp  Group,  and  its  consistency
covers  the  entire  training  process.  Resources  include  aspects  of  human resources that are competent at work because they are prepared beforehand, financial  resources  are  adequate,  facility  resources  are  adequate  even though there are some deficiencies and damage, and authority resources are available subject to regional regulations and district heads regulations. The disposition  based  on  the  aspect  of  bureaucratic  appointment  is  in accordance with the needs and incentives in accordance with the provisions of the policy. The bureaucratic structure based on the SOP aspect is already available through a District Head's decree and is based on the Service SOP and fragmentation is well established.
Koresponden author: Hendra Permana Email: hendra518565@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Kecamatan  adalah  bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang  memiliki  tanggung  jawab  secara langsung  terhadap  masyarakat  menyangkut  berbagai  kepentingan  dan  kebutuhan  sebagai  warga negara  terutama  yang  berkaitan  dengan  dokumen  ( Arifin ,  2018).  Sehubungan  demikian,  diperlukan suatu  regulasi  untuk  mengatur  pelaksanaan  layanan  oleh  pemerintah  tingkat  Kecamatan  kepada masyarakat. Menyikapi kepentingan itu, pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan regulasi berupa Perbup pada tahun 2013 mengenai Panduan PATEN yaitu pelayanan administrasi yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah tingkat Kecamatan ( PERBUP , 2013).
Terpadu  dalam  pelaksanaan  pelayanan  adalah  cukup  pada  satu  loket  dari  awal  sampai  akhir terbitnya  dokumen  sebagai  produk  layanan  sehingga  lebih  efektif  dibandingkan  sebelum  terpadu karena  pihak  pemohon  harus  antri  pada  beberapa  loket  dan  membuat  surat  pengantar  dari  pihak pemerintah tingkat desa.
Berdasarkan  hasil  observasi  diketahui  bahwa  Kantor  Kecamatan  Katapang  telah mengimplementasikan  kebijakan  tentang  PATEN  sesuai  ketentuan  perundangan-undangan  terutama Perbup No.20/2013 ( PERBUP , 2013), namun belum berjalan  optimal, terlihat dari beberapa indikasi masalah  seperti:  penyampaian  informasi  dalam  memberi  pemahaman  kepada  masyarakat  Katapang tidak  dilaksanakan  secara  konsisten  sehingga  sebagian  masyarakat  belum  paham  mengenai  PATEN, kurangnya  sumber  daya,  terlihat  bahwa  pegawai  pada  bagian  pelayanan  dokumen  kependudukan seperti  KK  dan  KTP  hanya  ada  dua  orang,  serta  sarana  prasarana  pelayanan  masih  kurang,  petugas yang  melayani  masyarakat  belum  terlihat  kesungguhannya  dan  terlihat  kurang  kompeten,  dengan masih adanya kesalahan  dalam pengetikan  nama dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) disebabkan karena petugas yang kurang teliti sehingga harus diperbaiki dikemudian hari, dan keberadaan struktur birokrasi  di  Kantor  Kecamatan  Katapang  sudah  jelas  dan  berwenang  mencetak  KTP,  namun masalahnya adalah Blanko seringkali tidak tersedia serta Blanko untuk KK hanya dari kertas hvs biasa A4 80 gr.
Berdasarkan  fenomena  masalah  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui “ Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)”.
Mengacu  pada  uraian  masalah  diatas  maka  ditegaskan  bahwa  “Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kantor  Kecamatan  Katapang  Kabupaten Bandung  dalam  pelayanan  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga  belum  berjalan
optimal”.  Pertanyaan  yang  dirumuskan  untuk  penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana  Implementasi Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kantor  Kecamatan  Katapang Kabupaten Bandung dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga?”.
Berikut  adalah  relevansi  variabel  penelitian  dengan  administrasi  publik,  Teori  administrasi meliputi  banyak  aspek  yang  salah  satunya  adalah  administrasi  publik.  ( Ridwan  &  Sudrajat ,  2020) berpendapat  mengenai  pengertian  administrasi  publik,  menurutnya  adalah  “sebagai  seluruh  proses baik  yang  dilakukan  organisasi  maupun  perseorangan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  atau pelaksanaan  hokum  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  legislative,  eksekutif,  serta pengadilan”.
Sedangkan  menjurut (Sari  &  Mustam ,  2018)  “Administrasi  publik  adalah  suatu  studi mengenai  bagaimana  bermacam-macam  badan  pemerintahan  diorganisasikan,  diperlengkapi  dengan tenaga-tenaganya,  dibiayai,  digerakkan  dan  dipimpin”.  Sedangkan  Waldo  dalam  ( Ardiman ,  2018) menyatakan  “Administrasi  publik  adalah  manajemen  dan  organisasi  dari  manusia-manusia  dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.
Menurut  uraian  teori  tersebut  dapat  dinyatakan  administrasi  publik  merupakan  rangkaian aktifitas  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  untuk  mengatur  dan  memenuhi  kepentingan masyarakatnya.  Dengan  demikian  topik  dan  variabel  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  memiliki relevansi  dengan  administrasi  terutama  administrasi  publik  karena  kegiatan  tersebut  berlandaskan pada kebijakan pemerintah untuk melaksanalan pelayanan publik.
Sedangkan  ( Makasenda  et  al .,  2019)  mendefinisikan  “Implementasi  kebijakan  merupakan suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan itu sendiri”. Sedangkan ( Ama , 2021) mendefinisikan “Implementasi kebijakan ialah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah disetujui”.
Edwards  dikenal  oleh semua kalangan akademisi  dan  implementor kebijakan atas  teori  yang dibuatnya dan banyak dikutip oleh para penulis baru bahkan banyak digunakan sebagai landasan teori untuk  menganalisis  hasil  penelitian  untuk  menganalisis  tingkat  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan. Teori dari Edwards dalam ( Subarsono , 2012):
1. Komunikasi
Agar  dapat  menjamin  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  pelaksana  harus  mengetahui  betul apa  yang  harus  dilakukannya  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu kelompok  sasaran  juga  harus  diinformasikan  mengenai  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.
2.  Sumberdaya
Tanpa sumber daya yang  memadai, tentunya implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.  Sumber  daya  dapat  berupa  sumberdaya  manusia,  yaitu  kompetisi  implementator  dan sumber daya finansial.
3.  Disposisi
Disposisi  yang  dimaksud  adalah  watak  dan  karakter  yang  dimiliki  implementator,  seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi implementator menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan.  Apabila  implementator  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  akan  dapat  menjalankan kebijakan dengan baik, sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.
4.  Struktur birokrasi
Birokrasi  merupakan  struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan. Birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Untuk mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  diperlukan  standard  operational  procedur (SOP). Sebagai pedoman bagi setiap implementator kebijakan”.
Sebagai bagian dari kegiatan administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang mencerminkan pelaksanaan administrasi, yaitu aktifitas kerjasama untuk mencapai tujuan sesuai perumusan  awal  kebijakan  dibuat  sehingga  menciptakan  dampak  baik  pada  kelangsungan  hidup masyarakat ( Ali , 2017).
Pemerintah  berusaha  menciptakan  kesederhanaan  proses  dalam  pelayanan  dengan  adanya program PATEN berupa singkatan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan berikut pedoman pelaksanaannya  dalam  Permendagri  No.  4/2010  untuk  pemenuhan  kebutuhan  semua  warga masyarakat terhadap dokumen penting seperti KTP dan KK  yang  diselenggarakan secara terpusat di setiap  Kantor  Kecamatan  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  pihak  pemerintah  daerah  tingkat Kabupaten atau Kota.
Kantor  Kecamatan  yang  melaksanakan  program  PATEN  tentunya  telah  memenuhi persayaratan yang  ditentukan  oleh pemerintah pusat serta didukung  oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk penganggaran dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku mengacu pada regulasi.
Pelaksanaan program PATEN diatur lebih spesifik  oleh regulasi tingkat Kabupaten atau Kota berupa Perbup  atau  Perwal  dengan  meninjau  Permendagri  No.  4/2010  sebagai  acuannya.  Adapun  regulasi untuk  pelaksanaan  program  PATEN  di  Kabupaten  Bandung  telah  diatur  dalam  Perbup  No.  20/2013 tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kabupaten Bandung.

## Metode Penelitian
Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat dicapai  dengan  menggunakan  prosedur  statistik atau  dengan  cara  kuantitatif  ( Sidiq  et  al .,  2019).  Menurut  Moleong  dalam  ( Darim ,  2020)  penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Penelitian  kualitatif  menurut (Mendrofa  et  al .,  2022) merupakan  proses  penyelidikan  naturalistik  yang  mencari  pemahaman  mendalam  tentang  fenomena sosial  secara  alami.  Penggunaan  metode  kualitatif  deskriptif  ditetapkan  untuk  menggambarkan keadaan  sebenarnya  tanpa  rekasaya.  Penentuan  sampel  dengan purposive  sampling ,  dipilih  beberapa informan  yang  mempunyai  relevansi  dengan  kebutuhan  data  penelitian  yaitu  1)  Camat  Katapang,  2) Sekretaris  Camat  Katapang,  3)  Kepala  Seksi  Pemerintahan,  4)  Pengelola  Layanan  Operasional,  5) Operator  SIAK,  6)  Operator  KK  dan  KTP,  7)  Petugas  Pelayanan  Operasional,  8)  Perangkat  Desa Banyusari, 9) Perangkat Desa Cilampeni, 10) Perangkat Desa Pangauban, 11) Masyarakat Kecamatan Katapang.
Data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer  dari  hasil  observasi  dan  wawancara,  serta  data sekunder  dari  hasil  studi  literatur  dan  dokumen  untuk  dianalisis  dengan  tiga  tahapan,  yaitu pengumpulan  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data yang digunakan yaitu teknik triangulasi.

## Hasil dan Pembahasan
Keberhasilan  atau  kegagalan  dari  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek, sedangkan  dalam  penelitian  ini  menyajikan  gambaran  hasil  implementasi  kebijakan  tentang  PATEN di  Kantor  Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung  khususnya  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  berupa  KTP  dan  KK  berdasarkan  dimensi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan dimensi struktur birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Pemahaman  mengenai  tujuan  kebijakan  sangat  diperlukan  supaya  pelaksanaan  komunikasi dalam bentuk sosialisasi  oleh para implementor kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Tujuan kebijakan memiliki ukuran yang berjangka dalam segi waktu dan jumlah capaian programnya sehingga proses komunikasi juga dilaksanakan secara berkala.
Penyaluran  informasi/sosialisasi  oleh  pihak  pemerintah  Kecamatan  Katapang  mengenai kebijakan  PATEN  khususnya  dalam  pelayanan  KTP  dan  KK  sejau  ini  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  namun  belum  mencapai  hasil  yang  optimal.  Penyaluran  informasi  dan  sosialisasi kebijakan  dilaksanakan  melalui surat edaran kepada pihak pemerintahan  desa di  wilayah Kecamatan Katapang,  media  sosial,  papan  pengumuman  dan  penjelasan  secara  langsung  kepada  para  pemohon yang datang ke Kantor Kecamatan Katapang.
Penyaluran informasi atau sossialisasi oleh pihak pemerintah Kecamatan Katapang mengenai kebijakan  PATEN  khususnya  dalam  pelayanan  KTP  dan  KK  belum  mencapai  hasil  yang  optimal terlihat  dari  kepemilikan  KTP  dan  KK  yang  belum  merata,  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum memperbaharui bahkan belum memiliki KTP ataupun KK. Ketika masyarakat mengajukan pembuatan KTP  atau  pembaharuan  menjadi  e-KTP  seringkali  blanko  tidak  tersedia,  adapun  ketersediaan  sangat terbatas,  hanya  untuk  pembuatan  e-KTP  pemula.  Adapun  kendala  lainnya  yaitu  terjadinya keterlambatan pencetakan dikarenakan petugas melakukan vaksinasi tanpa pemberitahuan.
Kejelasan  dalam  pelaksanaan  komunikasi  oleh  pihak  pemerintah  Kecamatan  Katapang mengenai kebijakan PATEN khususnya dalam pelayanan KTP dan KK cukup jelas melalui himbauan, pengumuman di papan informasi dan dibantunya penyaluran informasi atau sosialisasi oleh pihak RT dan RW di masing-masing Desa di Kecamatan Katapang kepada masyarakat di wilayahnya khususnya kepada masyarakat yang akan membuat KTP dan KK.
Terdapat  kreativitas  dari  perangkat  Desa  di  Kecamatan  Katapang  yaitu  memanfaatkan kemajuan  teknologi  dengan  membuat  grup  obloran  di  sosial  media  untuk  menyalurkan  informasi kepada  masyarakat khususnya mengenai pelayanan pembuatan KK dan KTP meskipun tidak seluruh masyarakat  ikut  serta  dalam  grup  tersebut,  tetapi  setidaknya  sudah  terwakili  oleh  masing-masing ketua  RW.  Hal  tersebut  dapat  membantu  kelancaran  penyaluran  informasi  kepada  masyarakat  dan mempermudah jalinan komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat.
Pelaksanaan  sosialisasi  oleh  pihak  pemerintah  Kecamatan  Katapang  mengenai  kebijakan PATEN  khususnya  dalam  pelayanan  KTP  dan  KK  dilaksanakan  secara  konsisten  meliputi keseluruhan proses pelayanan  mulai  dari penjelasan  mengenai  waktu pelayanan,  mekanisme antrian, berkas yang akan diproses, mekanisme pengambilan KTP dan KK ketika sudah selesai.
Konsistensi  dalam  penyaluran  informasi  mengenai  kebijakan  PATEN  khususnya  dalam pelayanan KTP dan KK seiring dengan konsistensi layanan terutama dalam penyerahan KTP dan KK yang sudah selesai kepada masyarakat sebagai pemohon sebagaimana resi pengambilan berkas sesuai dengan  waktu  yang  ditentukan  operator  dan  tidak  akan  mengubah  tanggal  pengambilan  ataupun menjanjikan pengambilan berkas tanpa sepengetahuan operator.

## 2. Sumber Daya
Ketersedian sumber  daya  manusia dalam  memenuhi  kebutuhan Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten  Bandung  dalam  implementasi  kebijakan  PATEN  khususnya  dalam  melayani  pembuatan KTP  dan  KK  sudah  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  tugasnya  karena  merupakan  pegawai  dari penugasan Disdukcapil Kabupaten Bandung.
Kedatangan masyarakat untuk membuat KTP dan KK ketika jumlahnya banyak, tidak jarang membuat petugas mengalami  kesulitan  khususnya dalam  mencari berkas pengaduan untuk perbaikan data karena bukan hanya pemohon baru, tapi banyak masyarakat yang merasa terdapat kesalahan data
pada  KTP  atau  ingin  menambahkan  anaknya  yang  baru  lahir  kedalam  Kartu  Keluarga.  Selain  itu, kendala  jaringan  menjadi  permasalahan  lain  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelayanan  pembuatan KTP dan KK karena untuk sekarang penginputan data atau pembaharuan data harus dilakukan secara online.
Anggaran yang tersedia untuk sudah memadai, berbagai kebutuhan peralatan pencetakan KTP dan  KK  seperti  kertas,  tinta  dan  lainnya  dianggarkan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Bandung. Ketersediaan  anggaran  tidak  terkendala  untuk  pembuatan  KTP  dan  KK  di  Kantor  Kecamatan Katapang,  namun  kendala  muncul  apabila  terjadi  kerusakan  pada  alat  perekaman  e-KTP  ataupun peralatan lainnya sehingga membuat terhambatnya pencetakan KTP dan KK.
Sarana-prasarana  pendukung  yang  tersedia  sudah  memadai  seperti  adanya  meja  pelayanan, ruang tunggu, kursi tunggu, komputer, papan informasi dan ruang operator KTP dan KK yang cukup baik  dan  nyaman.    Namun  terdapat  kekurangan  pada  fasilitas  pelayanan,  seperti  kondisi  AC  yang rusak,  pintu  depan  yang  macet,  belum  adanya  mesin  antrian  otomatis  agar  antrian  masyarakat  lebih tertib  dan  terorganisir  ketika  antusiasme  masyarakat  meningkat  sehingga  masyarakat  yang  datang untuk membuat KTP dan KK lebih banyak.
Kewenangan  sebagai  bagian  dari  sumber  daya  di  Kantor  Kecamatan  Katapang  Kabupaten Bandung  dalam  implementasi  kebijakan  tentang  PATEN  sudah  tersedia  karena  mengacu  kepada Perda  No.  12/2014  tentang  perubahan  Perda  No.  4/2010  mengenai  Administrasi  Kependudukan  dan Perbup No. 20/2013 mengenai Panduan PATEN. Khususnya dari Kecamatan itu sendiri sumber daya wewenang  tidak  tersedia  karena  pihak  Kecamatan  sebagai  pelaksana  melalui  operator  yang ditugaskan  Disdukcapil  Kabupaten  Bandung.  Operator  berwenang  pada  lamanya  waktu  untuk pengambilan  berkas.  Petugas  pelayanan  operasional  tidak  berhak  mengubah  lamanya  waktu  yang ditentukan operator.

## 3. Disposisi
Instruksi  atau  perintah  secara  tertulis  dalam  sebuah  surat  keputusan  diketahui  sebagai disposisi,  yaitu  perintah  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  dan mengikuti berbagai ketentuan serta aturan yang tercantum pada ketentuan tugas pokok dan fungsi dari kedudukannya termasuk aturan penerimaan insentif sebagai upah dari pelaksanaan kerjanya. Disposisi dilakukan  dengan  pengangkatan  birokrasi,  yaitu  oleh  pejabat  tertinggi  pada  Organisasi  Perangkat Daerah yang berwenang.
Pengangkatan  birokrasi  sebagai  implementor  kebijakan  di  Kantor  Kecamatan  Katapang Kabupaten Bandung mengenai implementasi kebijakan PATEN khususnya dalam pelayanan KTP dan KK    sudah  memenuhi  kebutuhan  sehingga  tanggapan  positif  dari  masyarakat  sebagai  pemohon bermunculan tanpa ada paksaan setelah dilayani dengan baik dan cepat oleh petugas.
Pengangkatan  birokrasi  berperan  penting  terutama  dalam  menunjuk  petugas  yang  mampu mengatur  prioritas  kerja  karena  ada  kejadian  ketika  masyrakat  sangat  membutuhkan  KTP  atau  KK dalam  keadaan  mendesak  untuk  persyaratan  administrasif  salah  satunya  ketika  anggota  keluarganya sakit  sehingga  harus  menjalani  perawatan,  seerta  dengan  kondisi  pandemi  saat  ini,  keputusan  yang dibuat  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  kesehatan  terutama  terkait  pencegahan  dan  penularan virus covid-19.
Insentif  yang  diterima  para  implementor  khususnya  petugas  pelayanan  pembuatan  KTP  dan KK mengacu pada ketentuan kebijakan sebagaimana termuat dalam Perbup Kabupaten Bandung No. 16/2018.  Apabila  dinilai  dari  kepantasannya,  maka  belum  cukup  pantas  bila  dibandingkan  dengan beban  kerja  serta  resiko  yang  dihadapi  karena  menyangkut  data  kependudukan  dan  identitas masyarakat  yang  dapat  menghambat  suatu  urusan  masyarakat  apabila  terjadi  kesalahan  dalam pembuatannya. Namun pantas atau tidak pantas mengenai insentif yang terima oleh implementor
kebijakan  PATEN  bukan  wewenang  pihak  Kecamatan  Katapang  untuk  mengubah  besarannya. Adapun  harapan  pegawai,  minimal  insentifnya  memenuhi  upah  minimum  Kabupaten  Bandung, karena tahun ini UMR Kabupaten Bandung ditetapkan sebesar Rp 3.241.929.

## 4. Struktur Birokrasi
Pembagian tugas terhadap jajaran pegawai pada lembaga ekseskutif atau instansi pemerintah berpedoman  pada  SOP  dan  kualifikasi  kompetensi  dalam  fragmentasinya  dikenal  sebagai  struktur birokrasi.  Struktur  birokrasi  dibentuk  atas  dasar  kebijakan  dan  dijalankan  untuk  kepentingan  tujuan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.
Struktur birokrasi terdapat pada semua program pemerintah termasuk dalam program PATEN yang  dilaksanakan  salah  satunya  oleh  pemerintah  Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung khususnya pelayanan KTP dan KK karena meliputi banyak bagian pelaksana bukan sekedar operator yang ditugaskan di Kantor Kecamatan. Program PATEN dilaksanakan dengan SOP yang jelas sesuai ketentuan  kebijakan  yang disahkan  oleh Camat. SOP yang  ditetapkan dalam  implementasi  kebijakan PATEN  terkait  pelayanan  KK  dan  KTP  sudah  cukup  jelas.  Masyarakat  begitu  mudah  menerima informasi  terkait  prosedur  layanan  yang  disampaikan  oleh  para  implementor  sehingga  mudah dipahami.
Harmonisasi  para  implementor  dalam  pelaksanaan  SOP  pelayanan  KTP  dan  KK  terjalin dengan baik, karena diantara petugas pelayanan operasional dengan operator saling berhubungan dan saling  ketergantungan  dalam  melayani  para  pemohon  namun  tetap  masing-masing  petugas  bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya. Penanggungjawab berada dibawah dua pelaksana, yaitu pada Seksi Pemerintahan  dan  operasional  pelayanan.  Keduanya  bekerjsama  dengan  sangat  baik  untuk menunkkan layanan yang berkualitas sejalan ketentuan standar operasional prosedur pelayanan dalam surat keputusan Camat Katapang.

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan tentang PATEN di Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung khususnya  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  berupa  KTP  dan  KK  setelah  dianalisis berdasarkan  dimensi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  dimensi  struktur  birokrasi,  dapat disimpulkan  berdasarkan  aspek  transmisi/penyaluran,  kejelasan,  dan  konsistensi.  Transminis  atau penyaluran  informasi  melalui  sosialisasi  kebijakan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan namun  belum  mencapai  hasil  yang  optimal  karena  kepemilikan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu Keluarga  yang  belum  merata.  Sosialisasi  yang  disampaikan  para  implementor  cukup  jelas  melalui himbauan,  pengumuman  melalui  surat  dan  papan  informasi,  serta  dibantunya  sosialisasi  oleh  pihak RT  dan  RW  di  masing-masing  Desa  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  dilaksanakan  secara  konsisten meliputi keseluruhan proses pelayanan mulai dari penjelasan mengenai waktu pelayanan, mekanisme antrian,  berkas  yang  akan  diproses,  hingga  mekanisme  pengambilan  KTP  dan  KK  ketika  sudah selesai.  Ketersediaan  dan  penggunaan  sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  tentang  PATEN khususnya  dalam  pelayanan  KTP  dan  KK  meliputi  aspek  manusia,  finansial,  fasilitas,  dan kewenangan.  Petugas  yang  ada  sebagai  sumber  daya  manusianya  memiliki  kompetensi  yang  baik dalam  menjalankan  tugasnya.  Aspek  pengangkatan  birokrasi  sebagai  implementor  kebijakan  sudah sesuai  kebutuhan  dengan  menunjuk  petugas  yang  kompeten  dan  mampu  mengatur  prioritas  kerja. Insentif yang diterima para implementor kebijakan sesuai dengan ketentuan. Struktur birokrasi dalam pelayanan  KTP  dan  KK  dianalisis  berdasarkan  aspek  SOP  dan  fragmentasi.  Standar  operasional prosedur  yang  ditetapkan  diterbitkan  melalui  surat  keputusan  Camat  sudah  cukup  jelas  dan  bisa dipahami  oleh  masyakat.  Harmonisasi  terjalin  dengan  baik,  karena  diantara  petugas  pelayanan
operasional  dengan  operator  saling  berhubungan  dan  saling  ketergantungan  dalam  melayani  para pemohon dengan bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

## Blibiografi
Ali,  M.  (2017). Kebijakan  Pendidikan  Menengah  Dalam  Perspektif  Governance  Di  Indonesia . Universitas Brawijaya Press.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=_Ibvdwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr5&Dq=Im plementasi+Kebijakan+Merupakan+Tahapan+Yang+Mencerminkan+Pelaksanaan+Administrasi ,+Yaitu+Aktifitas+Kerjasama+Untuk+Mencapai+Tujuan+Sesuai+Perumusan+Awal+Kebijakan +Dibuat+Sehingga+Menciptakan+Dampak+Baik+Pada+Kelangsungan+Hidup+Masyarakat.&O ts=Hl6gc0pd- H&Sig=2uidm9pez7m3dpbzh1lx2v_Bko4&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False
Ama,  D.  A.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Walikota  Medan  Nomor  12  Tahun  2020  Dalam Penatalaksanaan  Perpindahan  Pns  Antar  Unit  Kerja  Di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota Medan . Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/16049/Skripsi Dinda Final.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y
Ardiman,  A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir . Universitas Islam Riau. Http://Repository.Uir.Ac.Id/3663/
Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan. Jurnal  Thengkyang, Http://Jurnaltengkiang.  Ac.  Id/Jurnal/Index.  Php/Jurnaltengkhiang/Issue/View/1/Halaman ,
20 (20), 1–21. Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Muhammad-Arifin- 10/Publication/332550169_Pengelolaan_Anggaran_Pembangunan_Desa_Di_Desa_Bungin_Tin ggi_Kecamatan_Sirah_Pulau_Padang_Kabupaten_Ogan_Komering_Ilir_Sumatera_Selatan/Link s/5cbc8134299bf1209776569f/Pengelolaan-Anggaran-Pembangunan-Desa-Di-Desa-Bungin- Tinggi-Kecamatan-Sirah-Pulau-Padang-Kabupaten-Ogan-Komering-Ilir-Sumatera-Selatan.Pdf
Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan  Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 22–40.
Https://Doi.Org/10.31538/Munaddhomah.V1i1.29
Makasenda,  J.  V.,  Kaunang,  M.,  &  Rachman,  I.  (2019).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  Di  Kota  Manado  (Suatu Studi  Di  Kecamatan  Tuminting).
Jurnal Eksekutif , 3 (3). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/23865
Mendrofa, V. M., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Peran Kepemimpinan Transformasional Di  Pt.  Cabang  Bank  Sumut  Gunungsitoli  Dalam  Menjaring  Kerjasama  Dengan  Stakeholder Sebagai  Mitra  Kerja  Pemerintah  Di  Kota  Gunungsitoli. Jurnal  Emba:  Jurnal  Riset  Ekonomi,
Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 10 (4), 1517–1524.
Https://Doi.Org/10.35794/Emba.V10i4.43996
Perbup. (2013). Panduan Paten .
Ridwan,  I.  H.  J.,  &  Sudrajat,  M.  H.  A.  S.  (2020). Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Kebijakan
Pelayanan Publik . Nuansa Cendekia.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Cuj_Eaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Pe ngertian+Administrasi+Publik,+Menurutnya+Adalah+“Sebagai+Seluruh+Proses+Baik+Yang+D ilakukan+Organisasi+Maupun+Perseorangan+Yang+Berkaitan+Dengan+Penerapan+Atau+Pela
ksanaan+Hokum+Dan+Peraturan+Yang+Dikeluarkan+Oleh+Badan+Legislative,+Eksekutif,+Se rta+Pe&Ots=Erob7ar6v3&Sig=P7zrgnqaycdi6jmfmtxbjxumum4&Redir_Esc=Y#V=Onepage& Q&F=False
Sari,  E.  N.,  &  Mustam,  M.  (2018).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pengembangan  Program  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah  Kabupaten  Kudus. Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review ,
7 (2), 310–322. Https://Doi.Org/10.14710/Jppmr.V7i2.19965
Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Di  Bidang  Pendidikan.
Journal
Of Chemical Information And Modeling , 53 (9), 1–228. Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf
Subarsono, A. G. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi . Http://Library.Stik- Ptik.Ac.Id/Detail?Id=49310&Lokasi=Lokal