## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA LANJUT USIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Ririn Heryani 1 , Iriansyah 2 , Ardiansyah 3
1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Article Info Abstract Article History Received: November 30, 2023 Accepted: December 31, 2023 During the pandemic and work-from-home policies, it is feared that elderly people live together with all generations in limited space, it is feared that this will  increase  elderly  depression.  On  the  other  hand,  a  number  of  elderly people  are  lonely,  because  their  children  cannot  see  or  visit  their  parents regularly due to social restrictions. In fact, when it is normal, the condition of the  elderly  still  requires  attention  in  various  ways.  The  purpose  of  this research is to analyze the Government's Responsibility for Health Services for  the  Elderly  in  Indonesian  Positive  Law  and  to  analyze  the  ideal  of  the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that  the  Government's  Responsibility  for  Health  Services  for  the  Elderly  in Indonesian  Positive  Law  is  that  the  Indonesian  Government  has  the responsibility  to  provide  good  and  fair  health  services  for  all  its  citizens, including  the  elderly.  This  responsibility  is  reflected  in  several  laws  and regulations governing health in Indonesia. Health Law This law establishes the basic principles for administering the health system in Indonesia, including health services for elderly citizens.
Keywords: Responsibility, Health Services, Elderly

## Abstrak
Ketika  masa  pandemi  dan  kebijakan  kerja  di  rumah,  membuat  lansia  tinggal  sama-sama seluruh generasi dengan ruang yang terbatas dikhawatirkan meningkatkan depresi lansia. Di sisi  lain,  sejumlah  lansia  kesepian,  karena  anak-anaknya  tidak  dapat  melihat  atau mengunjungi orangtuanya secara reguler menyusul pembatasan sosial. Padahal, saat normal saja  kondisi  lansia  masih  memerlukan  perhatian  dalam  berbagai  hal.  Tujuan  dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia dan untuk menganalisis Idealnya  Tanggung  Jawab  Pemerintah  terhadap  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Lanjut  Usia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  adil  bagi  seluruh  warga negaranya,  termasuk  warga  lanjut  usia.  Tanggung  jawab  ini  tercermin  dalam  beberapa undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  kesehatan  di  Indonesia.  Undang-Undang Kesehatan  Undang-undang  ini  menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelayanan Kesehatan, Lanjut Usia

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  lanjut  usia  merupakan  salah  satu  bagian    dari  hak  asasi  manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 dan Undang-Undang no 36 tahun
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2009 di Bab VII, bagian ketiga mengenai Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang cacat pasal 138  ayat  2  tentang  Kesehatan  Lanjut  Usia  yang  berbunyi  :” Pemerintah  wajib  menjamin ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  memfasilitasi  kelompok  lanjut  usia  untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis “.
Ada yang berpendapat, biarkan saja lansia meninggal karena dapat mengurangi beban ketergantungan  sehingga  dapat  mencapai  bonus  demografi.  Juga  lansia  lebih  dulu dikorbankan  dalam  prioritas  penyelamatan  dari  bencana  karena  dianggap  sudah  tidak berdaya/berguna,  dan  hanya  menunggu  kematian.  Stigma  negatif  tersebut  harus dikikis/dihilangkan  karena  kenyataannya  masih  banyak  lansia  potensial  dan  berguna  bagi pembangunan. Selain itu, Resolusi PBB 65/182 pada 21 Desember 2010 mendorong setiap negara  untuk  melakukan  penguatan  perlindungan  hak  asasi  lansia.  ”Negara  wajib  hadir” dengan dukungan kebijakan yang tegas dan konsisten dalam memenuhi hak asasi lansia,
Yang disebut penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya  angka  kematian.  Perkembangan  demografi  ini  dapat  membawa  dampak  di bidang  kesehatan,  ekonomi,  dan  sosial.  Untuk  itu  diperlukan  data  terkait  kelanjutusiaan sebagai  bahan  pemetaan  dan  strategi  kebijakan  sehingga  pertumbuhan  jumlah  penduduk lansia  menjadi  potensi  yang  turut  membangun  bangsa.  Berdasarkan  kajian  dari  berbagai sumber  diketahui  bahwa  populasi  lansia  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  cukup berarti selama 30 tahun terakhir,populasi di tahun 2014 sebanyak 20,7 juta jiwa (sekitar 8,2%). Angka kesakitan lansia sebesar 25,05%.
Berdasarkan data statistik WHO,Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk usia lanjut no 5 terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa (7,6% dari total penduduk). Pada  tahun  2014,  jumlah  penduduk  lanjut  usia  di  Indonesia  menjadi  18,781  juta  jiwa  dan diperkirakan pada tahun 2025, jumlahnya akan mancapai 36 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk  lansia  akan  menjadi  tantangan  sekaligus  peluang  bagi  Indonesia.  Terjadinya peningkatan  penduduk  lansia  tersebut  harus  dijadikan  kekuatan.  Para  penduduk  lansia  ini harus  menjadi  lansia-lansia  yang  tangguh,  produktif,  berguna,  berkualitas,  mandiri,  dan bahagia  di  masa  tuanya.  Penduduk  lansia  seyogyanya  dipandang  sebagai  aset pembangunan.  Peran  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  keberadaan  penduduk  lansia ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan penduduk lansia di Indonesia. Agar penduduk lansia dapat memperoleh suatu kehidupan hari tua yang berkualitas, maka kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan  dan  program  pemberdayaan  yang  menyentuh  kepentingan  penduduk  lansia. Penduduk lansia dapat menjadi aset bagi pembangunan apabila terus diberdayakan.
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  kehidupan  lansia.  Dengan  kondisi kesehatan yang memadai, maka lansia dapat menjalani kegiatan sehari-hari mereka dengan baik. Data Susenas 2016 menunjukkan bahwa separuh lansia mempunyai keluhan kesehatan (49,77 persen). Meskipun begitu, kondisi ini sedikit membaik jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri dengan bertambahnya umur lansia, maka penurunan fungsi fisiologis akan terjadi yang berdampak terhadap menurunnya daya tahan tubuh. Hal ini terlihat  melalui  persentase  lansia  yang  mengalami  keluhan  kesehatan  semakin  meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dimana lansia tua (80+) menempati persentase tertinggi yang mempunyai keluhan kesehatan, yaitu 56,93 persen. Pada tahun 2016 angka kesakitan lansia sebesar 27,46 persen, artinya dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 27 orang diantaranya mengalami sakit. Rata-rata lama sakit lansia umumnya lebih dari seminggu. Cara lansia merespon aktif sakit yang dirasa menggambarkan tingkat kepedulian terhadap lansia, baik  dengan  mengobati  sendiri,  berobat  jalan  maupun  rawat  inap.  Tiga  dari  lima  lansia mengatasi sakit dengan berobat jalan mengunjungi fasilitas layanan kesehatan, baik medis maupun non medis.
Pelayanan  Kesejahteraan  Lansia  telah  ditekankan  dalam  UU  No.  13  Tahun  1998. Lansia  memiliki  hak  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  yang  meliputi  pelayanan keagamaan  dan  mental  spiritual,  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  kesempatan  kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan  sosial.  Aspek  penting  yang  akan  berdampak  terhadap  kualitas  hidup  lansia, diantaranya  pendidikan  dan  kesehatan.  Kedua  aspek  ini  mampu  meningkatkan  kapasitas lansia dalam hidup bermasyarakat.
Pada tahun 2020, hampir separuh lansia Indonesia mengalami keluhan kesehatan, baik fisik maupun psikis (48,14 persen). Sementara itu, persentase lansia yang mengalami sakit, besarannya hampir mencapai seperempat lansia yang ada di Indonesia (24,35 persen), Meski demikian, angka kesakitan lansia di tahun 2020 merupakan titik terendah selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada umumnya, penyakit yang dialami para lansia merupakan penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik dan cidera (Kemenkes RI, 2019). Penyakit-penyakit tersebut  adalah  penyakit  kronis,  berbiaya  besar,  dan  apabila  tidak  tersembuhkan  akan menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas sehingga para lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
Ada  empat  penyakit  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  proses  menua  yaitu: gangguan  sirkulasi  darah,  gangguan  metabolisme  hormonal,  gangguan  pada  persendian, serta berbagai macam neoplasma. Sebagian besar lansia (61,7%) masih berperan sebagai kepala rumah tangga.Peran ini dinilai paling berat karena sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.
Dimasa  pandemi  covid  19  yang  saat  ini  tengah  berlangsung  terdapat  sekitar1,2  juta lansia  yang  tidak  dapat  beraktivitas  secara  mandiri  padahal  merekalah  yang  harusnya mendapat prioritas utama dalam hal kesehatan. Terkait perlindungan sosial, secara umum permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  distribusi  perlindungan  sosial  adalah karena lemahnya komitmen pemerintah pada upaya mewujudkan hak sosial warga negara hal ini bisa dilihat dari rendahnya anggaran untuk perlindungan social bagi lansia. Sebanyak empat dari sepuluh rumah tangga lansia belum mapan secara ekonomi. Meski satu dari dua lansia masih bekerja, 84,3 persen bekerja di sektor informal dan 32,7 persen lansia bekerja dengan upah rendah. Umumnya terkait dengan rata-rata pendidikannya yang hanya sampai kelas IV
Selain itu, satu dari empat lansia mengalami sakit, dan menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, umumnya mengalami multipenyakit. Penyakit yang banyak diderita lansia adalah  hipertensi,  stroke,  dan  sakit  sendi.  Keberadaan  penyakit  tersebut  menjadi  pemicu lansia banyak mengalami kematian akibat Covid-19, dan kasusnya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Sayangnya, satu dari tiga lansia tidak mempunyai jaminan kesehatan, dan hanya 10,1 persen yang mempunyai pensiun.
Padahal  di  kawasan  negara  berkembang,  organisasi  kesehatan  dunia  (WHO)  dan organisasi buruh  internasional  (ILO)  berharap  setiap  negara  menganggarkan  dana perlindungan sosial. Indonesia termasuk yang paling rendah di ASEAN, bahkan lebih rendah dibanding  Filipina  yang  dianggap  lebih  miskin  dibanding  Indonesia.Thailand  mampu menganggarkan sekitar 4,5 persen, Malaysia (hampir 4 persen), Philipina (sekitar 2 persen). Sedangkan  Indonesia  belum  pernah  menyentuh  angka  2  persen.  Lansia  hanya  menerima 200.000  per  bulan  karena  minimnya  anggaran  pemerintah.  Pemerintah  harus  meyadari pentingnya perhatian dan perawatan terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia di masa tua karena saat ini banyak lansia yang terlantar. Diperkirakan sejak  tahun 2010 ada 2.852.606 lansia yang terlantar.
Dari  sisi  kemandirian,  saat  ini  sebanyak  1,2  juta  lansia  yang  tidak  dapat  beraktivitas secara mandiri dan mengalami kekerasan persisten (terus-menerus). Bagi kelompok rentan (lansia), dengan berbagai keterbatasan terhadap sumber daya dan akses ke berbagai hal, itu dapat  dirasakan  berat,  apalagi  jika  lansia  tinggal  sendiri  (tahun  2019  sekitar  9,3  persen). Dengan efek kerja dari rumah, banyak sekali lansia yang biasanya tinggal dengan keluarga.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
pada saat normal biasanya anak-anak bekerja di luar dan tiba-tiba rumah banyak orang, tentu efeknya  menjadi   cukup  besar.  Padahal  dalam  kondisi  normal  saja,  terdapat  11,3  persen lansia mengalami depresi baik ringan, berat maupun sangat berat. Ketika masa pandemi dan kebijakan kerja di rumah, membuat lansia tinggal sama-sama seluruh generasi dengan ruang yang  terbatas  dikhawatirkan  meningkatkan  depresi  lansia.  Di  sisi  lain,  sejumlah  lansia kesepian, karena anak-anaknya tidak dapat melihat atau mengunjungi orangtuanya secara reguler  menyusul  pembatasan  sosial.  Padahal,  saat  normal  saja  kondisi  lansia  masih memerlukan perhatian dalam berbagai hal.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian dilakukan  terhadap  dalam  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Terhadap  Perjanjian  Kerja  Sama Perusahaan  Sawit  Dengan  Mitra  Pabrik  Kelapa  Sawit.  Selanjutnya  dijelaskan  pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah: a.  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
b.  Pendekatan  konseptual  ( comporative  approach) adalah  pendekatan  yang  digunakan yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  karena  pemahaman  terhadap pandangan/doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
c.  Pendekatan  Analisis  ( Analytical  Approach )  Pendekatan  analisis  adalah  pendekatan dengan  menganalisa  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara konsepsional.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
1.  Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2.  Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3.  Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan- bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang  dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi  adalah  konkritisasi  (hukum),  karena temuan-temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia
Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan  derajat  kesehatan  harus  terus  menerus  diupayakan  untuk  memenuhi  hidup sehat.
Sakit  atau  tidaknya  setiap  manusia  memang  memerlukan  pelayanan  kesehatan; mereka  pada  dasarnya  ingin  tetap  sehat  jasmani  dan  rohani,malah  sebagian  orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi. Diakui atau tidak saat ini sedang atau telah terjadi perubahan pola mengenai interaksi antara penyedia jasa kesehatan dan penerima jasa kesehatan. Pasien tidak lagi semata-mata orang sakit yang memerlukan petolongan dokter.
Dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum dalam bidang kesehatan. Ketiganya  membentuk  hubungan  hukum,yang  subyeknya  adalah  pemeliharaan  kesehatan pada  umumnya  dan  pelayanan  kesehatan  pada  khususnya.  Rumah  sakit  adalah  sarana utama pelayanan kesehatan yangmerupakan mata rantai rujukan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  disebutkan  Pemerintahan  daerah berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi dan  tugas  pembantuan .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut sangat  jelas,  bahwa  upaya pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  dengan  membentuk  peraturan  daerah tentang  Sistem  Kesehatan  Kabupaten  Temanggung  adalah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  memiliki  pijakan  yuridis  konstitusional.  Pembentukan peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan  garis  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  dalam  pembentukan  peraturan daerah.
Tanggung jawab layanan, adalah hal yang paling sering disebutkan hampir di semua produk  undang-undang  kesehatan.  Namun  tidak  satupun  menjelaskan  bentuk pertanggungjawabannya  itu  seperti  apa.  Apakah  dalam  bentuk  ganti  rugi,  denda,  sanksi administratif  atau  hukuman  badan.  Oleh  karena  itu  undang-undang  praktek  kedokteran memberikan  lebih  banyak  peluang  para  pemberi  keadilan  melakukan  kesalahan.  Seperti misalnya  ketiadaan  izin  berupa  surat  registrasi  mendapat  pemidanaan  yang  cukup  berat meskipun semua berawal dari kegagalan tindakan medis. Namun jika yang dipermasalahkan hanyalah ketiadaan surat tanda registrasi kemudian seorang dokter harus dihukum, bukankah hal tersebut akan sangat melukai rasa keadilan semua pihak.
Roscoe  Pound  berpendapat  bahwa  tanggung  jawab  terdapat  3  jenis: Pertanggungjawaban  atas  kerugian  dengan  sengaja;  Kerugian  karena  kealpaan  dan  tidak disengaja;  Kerugian  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja  dan  bukan  karena  kelalaian. Sedangkan  sumber  tanggung  jawab  tersebut  ada  beberapa  sumber  yaitu:  Perjanjian  yang membebankan kepada parah pihak untuk bertanggung jawab melaksanakan isi perjanjian, bila tidak maka terjadi wan prestasi. Perbuatan melawan hukum baik yang disengaja ( dolus ) maupun  tidak  ( culpa ),  perbuatan  orang  lain  yang  berada  di  bawah  tanggung  jawabnya. Kejadian  lain  yang  bukan  merupakan  perbuatan  tetapi  menimbulkan  akibat  yang  harus dipertanggung  jawabkan.  Dengan  demikian  seharusnya  dapat  diformulasikan  secara  tepat bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban tersebut. Jadi dalam hal ini unsur utama yang harus diatur di dalam undang-undang praktek kedokteran yang baru adalah:Landasan dasar  layanan;  Bentuk  layanan;  Tanggung  jawab  layanan.  Selain  itu  perlu  juga  dibenahi
berkaitan  dengan  kepastian  perijinan,  standar  pendidikan,  investasi  pelayanan  kesehatan oleh asing.
Hal-hal  yang  juga  harus  diantisipasi  adalah  perubahan-perubahan  baru  berkaitan dengan teknologi baru kedokteran yang berhubungan dengan sel punca, penelitian biomedis di  rumah  sakit,  bank  sperma  dan  plasenta  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  trend  di  beberapa negara tetangga. Bahwa benar semua itu telah diatur di dalam undang-undang kesehatan namun tidak secara rinci. Penggunaan stemcell atau sel punca untuk pengobatan diizinkan oleh  undang-undang,  pelaksananya  adalah  para  dokter  oleh  karena  itu  sudah  seharusnya dampak hukum dan kesehatannya harus diantisipasi melalui undang-undang.
Berawal  dari  adanya  banyak  kejadian  keterkaitan  dengan  tingkat  lanjut  usia seseorang  baik  secara  individual  maupun  secara  kelompok  di  negara  Indonesia  memiliki timbul adanya dampak permasalahan sendiri. Hal tersebut pun, tidak memandang dari sisi status pendidikan dikarenakan melihat dari lanjut usianya sering sekali di asumsikan dengan kemiskinan padahal apabila ditinjau kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di dalam Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya yang di maksut dari lanjut usia sendiri adalah Lanjut Usia adalah seseorang  yang  telah  mencapai  usia  60  tahun  (enam  puluh)  tahun  keatas,  Lanjut  Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa,  Lanjut  Usia  Tidak  Potensial  adalah  lanjut  usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  sendiri ialah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Hal tersebut pun dikarenakan dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada pada permasalahan lanjut usia, maka dari itu bagi para lanjut usia yang mempunyai pengalaman, keahlian tertentu, dan memiliki adanya kearifan dibutuhkan sekali adanya pemberian kesempatan terhadap lanjut usi tersebut guna berperan baik dalam pembangunan negara Indonesia.
Dan  Undang-Undang  13  Tahun  1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  secara umum membahas perihal :
1)  Terdapat  adanya  tugas  beserta  tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  lanjut  usia  terhadap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
2)  Selain itu, Undang-Undang 13 Tahun 1998 memiliki tujuan yang menitikberatkan terhadap beberapa hal diantaranya : Keagamaan, mental spiritual, perlindungan sosial, kesempatan kerja,  kesehatan,  pendidikan  ataupun  pelatihan  minat  bakat,  mempermudah  fasilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, memberi kemudahan dalam pelayanan serta bantuan hukum, dan bantuan sosial.
3)  Terdapat  adanya  pemberian  kepastian  hukum  dalam  ketentuan  sanksi  administrasi ataupun sanksi pidana dalam hal upaya pelayanan terhadap peningkatan kesejahteraan sosian bagi lanjut usia.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998  tentang  Kesejahteraan  Sosial  Lanjut  Usia harus berkiblat juga terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial karena kedua Undang-Undang tersebut memiliki adanya keterkaitan yang kuat. Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang kurang adanya pembahasan secara detail dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 yaitu aspek jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial. Keempat (4) aspek tersebut dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009.
Pasal 5 Undang-Undang Kesejahteraan Lansia ini, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari  melonjaknya  jumlah  populasi  lansia  di  Indonesia,  hanya  lansia  potensial  (yang  tidak mampu  secara  ekonomi)  sajalah  yang  berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  sosial  dari pemerintah. Bantuan sosial sendiri didefinisikan dalam Pasal 20 ayat 2 yaitu ‘Bantuan sosial sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bersifat  tidak  tetap,  berbentuk  material,  finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.’
Dengan  demikian,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang Kesejahteraan Lansia ini sebenarnya masih belum mampu memberikan jaminan sosial untuk lansia  secara  umum.  Kenyataannya,  hanya  10  persen  lansia  di  Indonesia  yang  memiliki pensiun, sementara itu data tentang lansia yang mengalami kemiskinan semakin meningkat. Dana  pensiun  yang  diterima  lansia  di  Indonesia  sendiri  biasanya  berjumlah  relatif  kecil, dibanding dengan kebutuhan lansia yang kompleks, tidak hanya terkait dengan kebutuhan dasar  seperti  makanan  dan  pakaian,  namun  juga  kebutuhan  pelayanan  atau  perawatan kesehatan lansia yang seringkali membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan skema jaminan sosial dari pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan yang bersifat universal  bagi  lansia,  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  definisi  lansia  potensial  atau  non- potensial atau batasan lansia terlantar dan lansia yang mampu secara ekonomi.
Pasal 5 di atas pada dasarnya mengatur hak-hak lansia yang harus dilindungi oleh undang-undang.  Hak-hak  lansia  tersebut  meliputi  hak  mendapatkan  layanan keagamaan/mental/spiritual,  layanan  kesehatan,  layanan  pendidikan  dan  pelatihan, kesempatan  kerja,  kemudahan  dalam  menggunakan  fasilitas  publik,  layanan  dan  bantuan hukum dan bantuan/proteksi sosial. Namun demikian, pasal ini sebenarnya belum mencakup layanan  yang  komprehensif  karena  belum  melindungi  hak  lansia  untuk  terbebas  dari penelantaran, kekerasan, eksplotasi dan diskriminasi, baik yang berasal dari keluarga lansia sendiri, dunia usaha ataupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Faktanya, masih banyak  lansia  yang  rentan  atau  bahkan  mengalami  penelantaran  dari  keluarga,  terisolasi, terekploitasi  atau  bahkan  mengalami  kekerasan  di  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri. Karakteristik lansia yang khas, di mana banyak lansia yang memiliki kendala karena faktor disabilitas atau penyakit kronis di satu sisi dan memiliki ketergantungan secara ekonomi di sisi  yang  lain,  membuat  mereka  rentan  mendapatkan  kekerasan  dari  keluarga  atau pengasuhnya. Bagaimanapun, diperlukan undang-undang atau regulasi yang mengatur dan melindungi lansia dari kekerasan dan diskriminasi.
Aspek lain yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang ini adalah kenyataan bahwa Undang-Undang ini tidak secara tegas melindungi lansia dari kekerasan dalam rumah tangga, baik  fisik  dan  non-fisik,  termasuk  penelantaran,  isolasi  sosial,  eksploitasi  ekonomi  oleh keluarga dan lain-lain. Masih banyak keluarga yang melakukan penelantaran dan pengabaian hak-hak  anggota  keluarga  mereka  yang  lanjut  usia,  bahkan  banyak  keluarga  yang  secara sengaja  ‘membuang’  lansia  mereka  dari  keluarga  meskipun  sebenranya  keluarga  tersebut tergolong mampu secara ekonomi.
Di  sisi  lain,  walaupun  dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  lansia  mendapatkan kemudahan  dalam  layanan  dan  bantuan  hukum,  namun  selama  ini  masih  ada  kesalahan persepsi  atas  kasus  kekerasan  dan  penelantaran  terhadap  lansia.  Keluarga,  masyarakat, aparat  serta  pemangku  kebijakan  lainnya  masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa  kasus penelantaran,  kekerasan  dan  eksploitasi  terhada  lansia  tidak  termasuk  sebagai  masalah hukum  yang  bisa  diperkarakan  atau  diadvokasi  secara  legal.  Dalam  hal  ini  diperlukan Undang-Undang atau peraturan yang bisa memberikan sanksi kepada keluarga dan siapapun dalam masyarakat yang melakukan penelantaran dan kekerasan terhadap lansia. Sementara itu, di sisi lain, diperlukan juga regulasi yang mewajibkan siapa saja yang mengetahui kasus penelantaran dan kekerasan terhadap lansia, untuk melapor ( mandatory reporting ) kepada pihak berwajib.
Lanjut  usia  merupakan  seseorang  yang  mencapai  usia  60  tahun  ke  atas.  Adapun kategori  lansia  menurut  usianya  yaitu  usia  45-59  tahun  merupakan  pra  lansia,  usia  60-69 tahun merupakan lansia muda, usia 70-79 tahun merupakan lansia madya, dan 80-89 tahun merupakan lansia tua. Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia, yang  akan  menimbulkan  permasalahan  terkait  aspek  kesehatan,  ekonomi,  maupun  sosial. Oleh  karena  itu  perlunya  peningkatan  pelayanan  kesehatan  terhadap  lanjut  usia  sehingga lansia dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia  yang  sehat,  berkualitas,  dan  produktif  di  masa  tuanya.  Pelayanan  kesehatan  pada lansia  harus  diberikan  sejak  dini  yaitu  pada  usia  pra  lansia  (45-59  tahun).  Pembinaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kesehatan yang dilakukan pada lansia yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang harus dihindari untuk mencegah berbagai penyakit yang mungkin terjadi. Kemudian perlu juga memperhatikan faktor-faktor protektif yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lansia.
Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan  penurunan  pada  daya  tahan  fisik  sehingga  rentan  terhadap  penyakit.  Penurunan fungsi fisik yang terjadi pada lansia yakni penurunan sistem tubuh seperti sistem saraf, perut, limpa,  dan  hati,  penurunan  kemampuan  panca  indera  seperti  penglihatan,  pendengaran, penciuman,  dan  perasa,  serta  penurunan  kemampuan  motorik  seperti  kekuatan  dan kecepatan.  Berbagai  penurunan  ini  berpengaruh  terhadap  kemampuan  lansia  dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan terhadap status kesehatannya. Data dari Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa penyakit yang banyak terjadi pada lansia yaitu Penyakit Tidak Menular (PTM),  seperti  hipertensi,  artritis,  stroke,  Penyakit  Paru  Obstruktif  Kronik  (PPOK)  dan Diabetes Mellitus (DM).
Selain  berdampak  pada  kondisi  fisik  lansia,  proses  penuaan  juga  berdampak  pada kondisi psikologisnya. Secara ekonomi, umumnya lansia dipandang sebagai beban daripada sumber  daya.  Sedangkan  secara  sosial,  kehidupan  lansia  dipersepsikan  negatif  yaitu dianggap  tidak  banyak  memberikan  manfaat  bagi  keluarga  dan  masyarakat.  Stigma  yang berkembang  di  masyarakat  tersebut  membuat  lansia  mengalami  penolakan  terhadap kondisinya  dan  tidak  bisa  beradaptasi  di  masa  tuanya,  sehingga  akan  berdampak  pada kesejahteraan hidup lansia.
Pasal 5 Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di atas juga belum memberikan rasa aman  dan  perlindungan  terhadap  lansia  dari  tindakan  kriminal  di  masyarakat.  Diperlukan mekanisme  khusus  di  masyarakat/lingkungan  sekitar  agar  tercipta  sistem  keamanan  yang mampu  mengurangi  resiko  tindak  kriminal  terhadap  lansia  yang  memang  sangat  rentan menjadi korban tindak kriminal. Selain itu, pasal di atas juga belum menyatakan pentingnya perlindungan lanjut usia dari situasi darurat, misalnya bencana dan konflik/kerusuhan.
Pelayanan kesehatan khsus bagi lansia yang diatur dalam Undang-Undang Lansia ini hanya mengatur pelayanan bagi mereka yang memiliki penyakit kronis dan terminal. Dalam kenyataannya,  lansia  yang  mengalami  disabilitas,  mislanya,  juga  memerlukan  layanan khusus  yang  berbeda  dengan  dengan  bentuk  layanan  untuk  penyakit  kronis  dan  terminal. Layanan kesehatan khusus juga sangat dibutuhkan untuk lansia dengan problem kesehatan mental. Lansia dengan problem kesehatan mental sendiri memiliki karakteristik yang sangat berbeda  dengan  penyakit  fisik  secara  umum.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  gangguan kesehatan  mental  sendiri  juga  bisa  lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  gangguan kesehatan fisik.
Lebih  lanjut,  Undang-Undang  Lansia  ini  mengamanatkan  pemerintah  untuk memperluas layanan lansia dengan cara mendirikan layanan gerontologis/geriatrik. Namun Undang-Undang ini tidak secara tegas mengamanatkan setiap rumah sakit atau Puskesmas untuk memiliki layanan gerontologis/ geriatrik sebagai upaya untuk mengantisipasi ledakan populasi lansia yang diprediksi akan terjadi dalam 1 (satu) dekade mendatang.
Kenyataannya,  bertambahnya  umur  tentu  saja  akan  mempengaruhi  keberfungsian fisik dan psikis seseorang di mana keberfungsian tersebut cenderung mengalami penurunan. Proses  penuaan  bersifat  alamiah  yang  pasti  akan  datang,  namun  manusia  dapat memperlambat proses tersebut. Lansia memiliki potensi untuk terserang berbagai penyakit degeneratif, seperti Alzheimer, Parkinson, Atherosclerosis, Kanker, Diabetes, sakit Jantung, Osteoarthritis, Osteoporosis dan Rematik. Bahkan banyak lansia yang menderita komplikasi di  mana  penyakit  yang  dialami  lebih  dari  satu  jenis  penyakit.  Kondisi  tersebut  sering mempengaruhi derajat disabilitasnya, sehingga lansia memerlukan perawatan intensif jangka pendek maupun jangka panjang ( long term care ). Pasal 14 tersebut, dengan demikian, belum cukup  untuk  mengatur  pelayanan  yang  penting  bagi  lansia,  yaitu  layanan  kesehatan  yang intensif dan bersifat langka panjang.
Dalam hal ini, diperlukan regulasi yang mengatur layanan bimbingan karir ini untuk mempersiapkan  dan  mendampingi  lansia  agar  tetap  dapat  mandiri  secara  ekonomi. Faktanya, kebanyakan lansia di Indonesia menghadapi problem ekonomi di mana separuh
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dari  jumlah  lansia  dikategorikan  sebagai  kelompok  miskin.  Di  sisi  lain,  lansia  yang mendapatkan  pensiun  hanya  berjumlah  sekitar  10  persen.  Dengan  demikian,  salah  satu upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  ini  adalah  membuka  lapangan  kerja  yang  seluas- luasnya  bagi  lansia,  memberikan  modal  dan  pelatihan  wirausaha  dan  mendorong  sektor swasta untuk memberikan kesempatan kerja kepada lansia.
Selain itu, hendaknya sektor ketenagakerjaan lansia juga memberikan layanan dan pendampingan  yang  lebih  antisipatif,  di  mana  ketika  memasuki  usia  pensiun  lansia mendapatkan bimbingan untuk mempersiapkan karir keduanya. Harapannya, dengan adanya bimbingan  karir  ini,  fenomena post-power  syndrome atau  problem  kecemasan  menjelang pensiun  tidak  terjadi  dan  di  sisi  lain,  dapat  memastikan  bahwa  lansia  tetap  dapat  mandiri secara ekonomi.
Hal  yang  masih  belum  dicakup  oleh  pasal-pasal  tersebut  adalah  perlindungan terhadap lansia di tempat kerja, misalnya bagaimana perlindungan bagi mereka dari tindak eksploitasi  dan  diskriminasi  yang  lazim  terjadi  di  tempat  kerja.  Asumsi  umum  yang berkembang  di  masyarakat  bahwa  lansia  adalah  kelompok  non-produktif  tidak  hanya mengakibatkan sulitnya lansia mendapatkan pekerjaan yang layak, namun juga memebuat mereka  sangat  rentann  terhadap  beregam  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi  dalam lingkungan tempat mereka kerja.
Konsep  dari  Perlindungan  hak  asasi  manusia  adalah  memberikan  pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau  dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan dengan “kelompok masyarakat yang rentan” yaitu diantaranya masyarakat lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, orang cacat, dan wanita hamil.
Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah  harus  menyediakan  sarana  pelayanan  kesehatan  yang  mahal  di  luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat public dapat membuat  berbagai  kebijakan  dan  rencana  kerja  yang  mengarah  kepada  tersedia  dan terjangkaunya  sarana  pelayanan  kesehatan  untuk  semua  dalam  kemungkinan  waktu  yang secepatnya. Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan  ini  guna  mencapai  perwujudan  hak  ini  sepenuhnya,  harus  meliputi  hal-hal  yang diperlukan untuk mengupayakan :
1)  Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
2)  Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
3)  Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
4)  Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Sehingga hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial  yang  berpengaruh  pada  penciptaan  kondisi  dimana  masyarakat  dapat  mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi,  tempat  tinggal,  akses  terhadap  air  minum  yang  sehat  dan  sanitasi  yang  memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.
Antara  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kesehatan  terdapat  hubungan  yang  saling mempengaruhi.  Seringkali  akibat  dari  pelanggaran  HAM  adalah  gangguan  terhadap
kesehatan  demikian  pula  sebaliknya,  pelanggaran  terhadap  hak  atas  kesehatan  juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.
Sementara  itu  juga  terdapat  beberapa  aspek  yang  tidak  dapat  diarahkan  secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah  dapat  dijamin  oleh  Negara,  dan  tidak  juga  Negara  menyediakan  perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau beresiko, mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  terhadap  kesehatan  seseorang.  Sehingga,  Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.
Posyandu  lansia  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  puskesmas  santun  lansia berupa organisasi kemasyarakatan yang sifatnya non-struktural dan didasarkan pada asas gotong royong agar tercapai hidup sehat dan sejahtera bagi lansia. Organisasi ini terdiri atas seorang ketua atau koordinator yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara, serta sejumlah kader. Posyandu lansia selain dibentuk oleh warga setempat, juga dibentuk oleh kelompok masyarakat seminat seperti Wulan (Warga Usia Lanjut), Majelis Ta’lim, klub jantung sehat, kelompok gereja, institusi pemerintah ataupun swasta, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat.
Secara garis besar, tujuan umum dari posyandu lansia seperti yang dinyatakan oleh Depkes  RI  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  derajat  kesehatan  para  lansia  agar tercipta hari tua yang bahagia serta tetap berdaya guna sesuai dengan keberadaannya baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari posyandu lansia adalah: (1) meningkatkan rasa sadar lansia untuk dapat membina kesehatannya sendiri; (2) meningkatkan peran serta dan kemampuan keluarga maupun masyarakat di sekitar lansia agar  dapat  menghayati  dan  mengatasi  masalah  kesehatan  pada  lansia;  (3)  meningkatkan jangkauan dan jenis pelayanan kesehatan lansia; serta (4) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.
Adapun sasaran dari posyandu lansia adalah: (1) sasaran langsung berupa pra lansia yang  berusia  45–59  tahun,  lansia  yang  berusia  60-69  tahun,  dan  lansia  risiko  tinggi  yang berusia 70 tahun ke atas; serta (2) sasaran tidak langsung berupa keluarga tempat lansia tinggal, masyarakat di sekitar lansia, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada lansia,  organisasi  sosial  yang  turut  berperan  dalam  membina  kesehatan  lansia,  serta masyarakat luas.
Posyandu  lansia  memiliki  beberapa  kegiatan  yang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam empat tingkatan perkembangan, yaitu: (1) Posyandu Lansia Pratama, merupakan posyandu yang belum stabil, kegiatan yang dilakukan setiap bulannya tidak rutin dan masih terbatas dengan frekuensi kurang dari delapan kali dalam setahun, banyaknya kader yang aktif masih terbatas, dan pendanaannya masih didukung oleh pemerintah; (2) Posyandu Lansia Madya, merupakan  posyandu  yang  sudah  berkembang,  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  bulannya meliputi tiga sektor dengan frekuensi minimal delapan kali dalam setahun, banyaknya kader yang  aktif  lebih  dari  tiga  orang,  cakupan  programnya  masih  kurang  dari  50%,  dan pendanaannya masih didukung oleh pemerintah; (3) Posyandu Lansia Purnama, merupakan posyandu  yang  telah  stabil,  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  bulannya  sudah  lengkap  dan disertai  dengan  beberapa  aktivitas  tambahan  di  luar  bidang  kesehatan  dengan  frekuensi minimal 10 kali dalam setahun, cakupan programnya lebih tinggi (lebih dari 60 %); dan (4) Posyandu  Lansia  Mandiri,  merupakan  Posyandu  Lansia  Purnama  yang  disertai  dengan beragam kegiatan tambahan dan telah mampu mendanai kegiatannya sendiri.
Dalam  upaya  pembinaan  diri  lansia,  maka  penilaian  keberhasilan  kegiatan  di posyandu lansia dapat diketahui dari: (1) makin meningkatnya proses sosialisasi pada warga lansia  yang  ditandai  oleh  makin  banyak  dan  beragamnya  jumlah  serta  kegiatan pengembangan  organisasi  lansia;  (2)  makin  banyaknya  jumlah  organisasi  pemerintah ataupun swasta yang turut serta dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada lansia; (3) makin banyaknya  macam  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  lembaga;  (4)  makin  luasnya
pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh lansia; serta (5) makin berkurangnya angka kesakitan maupun kematian akibat penyakit yang diderita lansia.
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  citra  dirinya,  maka  hal-hal  yang  harus diperhatikan  kader  adalah:  meningkatkan  kualitas  diri  agar  mampu  memberikan  informasi terkini tentang kesehatan pada masyarakat; mempersiapkan diri dengan ketrampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di kegiatan posyandu lansia; memberikan kesan positif dan citra yang baik saat pertama kali melayani lansia; menentukan dan mencermati apa yang dibutuhkan masyarakat; mewujudkan diri agar menjadi bagian dari masyarakat tersebut; dan meningkatkan minat masyarakat lansia untuk berkunjung ke posyandu.
Faktor  sikap  petugas  posyandu  lansia.  Penilaian  yang  baik  terhadap  pribadi  atau  sikap petugas  posyandu  akan  berpengaruh  terhadap  kesediaan  atau  kesiapan  lansia  untuk  ikut dalam  kegiatan  posyandu.  Sikap  yang  baik  dari  petugas  posyandu  akan  meningkatkan kecenderungan  lansia  untuk  selalu  datang  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  posyandu lansia.

## Idealnya Tanggung  Jawab Pemerintah terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia
Pertanggungjawaban  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  atau  pelayanan  medis  yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga  medis  tersebut.  Tenaga  medis  yang  dimaksud  adalah  dokter  yang  bekerjasama dengan  tenaga  profesional  lain  di  dalam  menyelenggarakan  dan  memberikan  pelayanan medis kepada pasien.
Apabila  dalam  tindakan  medis  terjadi  kesalahan  dan  mengakibatkan  kerugian terhadap  pasien,  maka  tanggung  jawab  tidak  langsung  kepada  pihak  rumah  sakit,  terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi.
Dengan demikian pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan merupakan pertanggungjawaban  yang  terjadi  karena  adanya  unsur  kesalahan  atau  kelalaian  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien. Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan  tenaga  kesehatannya  harus  ikut  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya tersebut.
Lanjut  usia  (lansia)  merupakan  istilah  tahap  akhir  dari  proses  penuaan.  Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, ekonomi dan aspek sosial.  Secara  biologis  penduduk  lanjut  usia  adalah  penduduk  yang  mengalami  proses penuaan  secara  terus  menerus,  yang  ditandai  dengan  menurunnya  daya  tahan  fisik  yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian.
Lansia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan). Usia lanjut menurut Keliat dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan pengertian dan penggolongan lansia menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Berdasarkan defenisi secara  umum,  seseorang  dikatakan  lanjut  usia  (lansia)  apabila  usianya  65  tahun  ke  atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang  ditandai  dengan  penurunan  kemampuan  tubuh  untuk  beradaptasi  dengan  stres lingkungan.  Lansia  adalah  keadaan  yang  ditandai  oleh  kegagalan  seseorang  untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.
Kegagalan  ini  berkaitan  dengan  penurunan  daya  kemampuan  untuk  hidup  serta peningkatan kepekaan secara individual. Penetapan usia 65 tahun ke atas sebagai awal masa lanjut  usia  (lansia)  dimulai  pada  abad  ke-19  di  Negara  Jerman.  Usia  65  tahun  merupakan batas minimal untuk kategori lansia. Namun, banyak lansia yang masih menganggap dirinya berada  pada  masa  usia  pertengahan.  Usia  kronologis  biasanya  tidak  memiliki  banyak
keterkaitan  dengan  kenyataan  penuaan  lansia.  Setiap  orang  menua  dengan  cara  yang berbeda-beda,  berdasarkan  waktu  dan  riwayat  hidupnya.  Setiap  lansia  adalah  unik,  oleh karena itu perawat harus memberikan pendekatan yang berbeda antara satu lansia dengan lansia lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang usianya diatas 60 tahun, ada yang masih produktif yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan lansia yang tidak produktif yang tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Klasifikasi berikut ini adalah lima klasifikasi pada lansia berdasarkan Depkes RI dalam Maryam yang terdiri dari : pralansia (prasenilis) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun,  lansia  ialah  seseorang  yang  berusia  60  tahun  atau  lebih,  lansia  resiko  tinggi  ialah seseorang  yang  berusia  70  tahun  atau  lebih/seseorang  yang  berusia  60  tahun  atau  lebih dengan  masalah  kesehatan,  lansia  potensial  ialah  lansia  yang  masih  mampu  melakukan pekerjaan  dan/atau  kegiatan  yang  dapat  menghasilkan  barang/jasa,  lansia  tidak  potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi  yang  sangat  kompleks.  Berbagai  jenis  tenaga  kesehatan  dengan  perangkat keilmuannya  masing-masing  berinteraksi  satu  sama  lain.  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  dan  fungsi  dimaksud  memiliki  makna  tanggung  jawab yang  seyogyanya  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  meningkatkan  taraf kesejahteraan masyarakat.
Pemenuhan  hak-hak  dasar  lansia  seperti  dukungan  atau  bantuan  materi  terhadap kebutuhan  dasar  dan  perawatan  kesehatan  lansia,  harus  diakomodasi  secara  memadai, tanpa perlindungan yang memadai serta pemenuhan hak untuk hidup dan bertahan hidup, semua hak lansia lainnya tidak akan ada artinya. Standar pemenuhan kebutuhan hak dasar lansia  yang  ada  di  Indonesia  dapat  menggunakan  parameter Global  Age  Watch  lndeks , parameter  ini  telah  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  dunia  secara  umum. Standarisasi pemenuhan hak-hak dasar lansia ini adalah sebuah indeks yang bertujuan untuk menghitung  kualitas  kesejahteraan  lansia  sekaligus  menyediakan  sarana  yang  digunakan untuk mengukur kinerja dan mempromosikan perbaikan terhadap permasalahan lansia dan penuaan di dunia.
Sesuai yang tertulis dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran,  menyebutkan  hak  pasien  yaitu  Menjelaskan  secara  lengkap  tentang tindakan medis, Meminta pendapat dokter, Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, Menolak tindakan medis, Mendapatkan isi rekam medis. Undang-Undang Praktik Kedokteran yang sudah ada selama ini mencoba menjawab tantangan-tantangan bidang kesehatan dan kedokteran,  namun  masih  terbentur  dengan  banyak  aspek  keadilan  yang  masih  saja dipertahankan hingga saat ini. Apalagi ketika aspek filosofis dan orientasi layanannya masih saling  berbenturan  dengan  kepentingan  masyarakat  baik  karena  sengketa  medis  maupun pandangan  global  mengenai  bagaimana  seharusnya  hukum  mengatur  kepentingan  para pihaknya.
Hukum Praktek Kedokteran diharapkan mampu menjembatani suatu peluang konflik yang  bisa  terjadi  antara  pelaku  profesi  dengan  pengguna  layanan,  meskipun  di  dalam kenyataan  masih  banyak  pasal  yang  terkesan  kurang  memberikan  rasa  keadilan,  tambal sulam dan tumpang tindih disana-sini. Tanpa mengurangi rasa hormat pada pembuat undang- undang  maka  hukum  praktek  kedokteran  semestinya  tidak  hanya  bicara  mengenai  teknis praktek kedokterannya saja, namun lebih dari itu seharusnya mampu memberi ruang pada pelaku profesi untuk menyamakan persepsi dalam mengorientasikan landasan dasar layanan, bentuk layanan dan tanggung jawab layanan. Hukum yang ada selama ini terkesan bersifat teknis saja dan kurang mensosialisasikan landasan dasar pelayanan yaitu upaya kesehatan berkeadilan. Bentuk layanan yang mengupayakan nilai-nilai etika baru dan hak asasi manusia serta tanggung jawab layanan yang dapat berupa penghargaan atau sanksi.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Meskipun nampak sepele dan sederhana landasan dasar layanan akan membentuk arah orientasi pelayanan kedokteran, rumah sakit dan kesehatan pada umumnya. Apabila hal ini tidak diatur maka penyelenggaraan layanan akan dipersepsikan dengan cara dan orientasi yang  berbeda.  Sebagai  contoh  mengenai  program  jaminan  kesehatan  dengan  BPJS.  Ada banyak keluhan pasien mengenai pelayanan yang diskriminatif terhadap pengguna BPJS di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Bahkan keluhan pasien langsung berkaitan dengan pelaku  profesi  terutama  dokter  yang  memberikan  perlakuan  berbeda  terhadap  pengguna jaminan dengan pasien umum. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan merupakan  tindakan  yang  logis  karena  undang-undang  tidak  mengatur  landasan  dasar layanan dimana setiap dokter dan fasilitas kesehatan harus memberikan layanan yang sama pada pasien baik pengguna jaminan sosial maupun pasien umum.
Orientasi  materialistik  bisa  menjadi  bagian  dari  persepsi  para  pelaku  profesi  ketika landasan  dasarnya  tidak  tertuang  secara  lugas  dan  jelas  di  dalam  undang-undang.  Oleh karena itu isu kapitalisasi di bidang kesehatan meluas sehingga masyarakat memiliki jargon baru  bahwa  “Orang  miskin  dilarang  sakit”.  Hal  ini  tentu  saja  melukai  rasa  keadilan  semua orang.  Padahal  terkadang  rumah  sakit  dan  dokter  juga  terbentur  pada  masalah-masalah internal  yang  cukup  pelik  seperti  tingginya  biaya  operasional  rumah  sakit,  tingginya  biaya pendidikan medis, tingginya biaya teknologi terbaru rumah sakit, sulitnya mengklaim jaminan kesehatan dan lain sebagainya sehingga pihak-pihak tersebut lebih memprioritaskan pasien umum yang membayar tunai dibandingkan dengan pengguna jaminan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atau pembaharuan hukum praktik kedokteran yang baru dimana aspek landasan dasarnya diperjelas, diperkuat dan dapat diimplementasikan.
Undang-Undang Praktik Kedokteran yang ada selama ini banyak membahas hal-hal yang  bersifat  teknis  di  dalam  ketentuannya.  Namun  tidak  melihat  aspek  filosofis  yang membentuk landasan dasar regulasi suatu ketentuan undang-undang yang baik dan benar. Akibatnya ketika suatu sengketa medis yang berkaitan dengan hal-hal dasar, undang-undang ini tidak mampu memberikan solusi terbaiknya. Padahal suatu undang-undang yang baik tidak lepas dari hal-hal yang bersifat mendasar. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berkaitan dengan asas dan tujuan yang isinya adalah sebagai berikut: Praktek kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan  pada  nilai  ilmiah,  manfaat,  keadilan,  kemanusiaan,  keseimbangan  serta perlindungan dan keselamatan pasien. Asas dan tujuan ini semestinya cukup sebagai bentuk landasan  dasar  dalam  praktek  kedokteran  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  yang berkeadilan.  Apabila  di  dalam  penjelasan  undang-undang  ini  tidak  sekedar  hanya  berisi definisi-definisi praktis namun juga memuat nilai-nilai filosofi dari layanan praktek kedokteran. Selain itu di dalam penjelasan juga tidak dijabarkan mengenai bagaimana Pancasila sebagai grundnorm melandasi praktik kedokteran. Apa kaitan asas ideologi negara dengan praktek kedokteran. Hal ini penting untuk mendapatkan penjelasan karena grundnorm tersebut akan memberikan landasan filosofis dari layanan kesehatan yang akan diberikan utamanya yang berkaitan dengan aspek keadilan dan kemanusiaan.

## KESIMPULAN
Tanggung  Jawab  Pemerintah  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga  Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan adil bagi seluruh warga negaranya, termasuk warga lanjut usia. Tanggung jawab ini tercermin dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan Undang- undang  ini  menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  penyelenggaraan  sistem  kesehatan  di Indonesia,  termasuk  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  lanjut  usia.  Di  dalamnya  diatur mengenai  aksesibilitas,  kualitas,  kesetaraan,  dan  keselamatan  pelayanan  kesehatan  bagi seluruh  penduduk  Indonesia,  termasuk  warga  lanjut  usia.  Program  Kesehatan  Nasional Pemerintah juga mengembangkan program-program kesehatan yang khusus ditujukan untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  lanjut  usia.  Program  ini  dapat  mencakup aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan bagi warga lanjut usia. Jaminan
Kesehatan  Nasional  (JKN)  Sistem  JKN  adalah  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk memberikan  jaminan  akses  pelayanan  kesehatan  yang  terjangkau  dan  berkualitas  bagi seluruh  penduduk,  termasuk  warga  lanjut  usia.  Dengan  program  ini,  warga  lanjut  usia diharapkan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka. Pusat Kesehatan Lanjut Usia (Pusat Lansia) Pemerintah Indonesia juga dapat menyediakan fasilitas  khusus  seperti  Pusat  Kesehatan  Lanjut  Usia  untuk  memberikan  perawatan  dan pelayanan khusus bagi warga lanjut usia. Di pusat ini, mereka dapat mendapatkan perawatan medis,  rehabilitasi,  dan  berbagai  kegiatan  yang  mendukung  kesehatan  fisik  dan  mental mereka.
Idealnya  Tanggung  Jawab  Pemerintah  terhadap  Pelayanan  Kesehatan  bagi  Lanjut Usia  bahwa  Idealnya,  harus  mencakup  berbagai  aspek  yang  menjamin  kualitas  dan aksesibilitas  pelayanan  yang  baik.  Aksesibilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  Mudah Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  warga  lanjut  usia  dapat  dengan  mudah  mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, mendukung transportasi khusus bagi mereka  yang  membutuhkan,  dan  memastikan  layanan  kesehatan  tersedia  di  wilayah pedesaan  maupun  perkotaan.  Program  Kesehatan  Khusus  untuk  Lanjut  Usia  Pemerintah harus  mengembangkan  dan  mengimplementasikan  program  kesehatan  yang  khusus ditujukan  untuk  warga  lanjut  usia.  Program  ini  harus  mencakup  pencegahan  penyakit, pemeriksaan  kesehatan  rutin,  pengelolaan  kondisi  kronis,  dan  rehabilitasi  kesehatan  bagi warga  lanjut  usia.  Fasilitas  Kesehatan  yang  Memadai  Pemerintah  harus  memastikan ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memadai untuk melayani warga lanjut usia. Fasilitas  ini  harus  dilengkapi  dengan  peralatan  medis  yang  diperlukan  untuk  mendukung diagnosa  dan  perawatan  yang  tepat.  Tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  pelayanan kesehatan bagi lanjut usia seharusnya merupakan prioritas utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan peduli terhadap populasi lanjut usia. Dengan memberikan perhatian  yang  khusus  terhadap  kebutuhan  dan  tantangan  kesehatan  yang  dihadapi  oleh warga lanjut usia, diharapkan mereka dapat menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas September 2015 , (Jakarta: BPS, 2016) BKKBN, Gerakan Keluarga Berencana Nasional , (Jakarta: BKKBN, 1998) Bambang Supriyatno, Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia , (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2018)
Departemen  Kesehatan  RI, Saya  Bangga  Menjadi  Kader  Posyandu ,  Bina  Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, (Jakarta, 2006)
Efendi, Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat , (Jakarta: Salemba Medika, 2009)
Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan  Undang-Undang  No.  29/2004  Tentang  Praktik  Kedokteran ,  Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 2, 2006
Henniwati, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan posyandu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Aceh Timur , Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
Kemenkes  RI, Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2018 ,  (Kemenkes  RI:  Pusat  Data  dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019)
Komisi Nasional Lanjut Usia, Pedoman pelaksanaan posyandu lanjut usia , (Jakarta: Komisi Nasional  Lanjut Usia, 2010)
Muhammad  Akbar, Kajian  Terhadap  Revisi  Undang-Undang  No.13  Tahun  1998  Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia , Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung
Potter & Perry, Fundamental Keperawatan , Edisi 7 Buku 1, (Jakart: Salemba Medika, 2009)
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
R. Maryam, Siti dkk., Mengenal Usia Lanjut dan perawatannya , (Jakarta: Salemba Medika, 2008)
R. Maryam, Siti dkk., Mengenal Usia Lanjut dan perawatannya , (Jakarta: Salemba Medika, 2011)
Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas),  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.
Tomy  Michael, Korelasi  Teori  Love  Thy  Neighbour  Dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  1998  Tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia, Jurnal  Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, 2014
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
VV.  Mengko,  GD.  Kandou  &  R.  Massie,  'Pemanfaatan  posyandu  lansia  di  wilayah  kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado', JIKMU , Vol 5, No. 2b, 2015