## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA
Cecep Sutrisna

## Fakultas Hukum Universitas Langlanbuana

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  informasi  begitu  cepat,  fungsi  perbankan  secara konvensional sudah banyak digantikan peranannya oleh teknologi informasi, hampir semua  aktivitas  dari  mulai  penyetoran,  penarikan  uang,  transfer  dan  perubahan  data bahkan  pendaftaran  baru  nasabah  bank  sudah  dapat  dilakukan  melalui  teknologi informasi, juga fungsi pelayanan pemerintah dalam bentuk e-government sudah mulai tergantikan dengan teknologi informasi, sistem layanan pendidikan dari mulai sistem pelaporan akademik dan sistem pembelajaran saat ini sudah dapat tergantikan dengan bantuan  teknologi  informasi,  penggunaan  teknologi  informasi  juga  dimanfaatkan untuk  keperluan  mitigasi  bencana  dengan  teknologi  pengindraan  jauh  satelit,  yang tidak  terlepas  dari  peranan  teknologi  informasi,  termasuk  didalamnya  kepentingan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan militer  dan intelejen. Pada saat ini  banyak  sekali  kasus  pelanggaran  atas  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  terjadi  di Indonesia,  termasuk  kasus  besar  yaitu  kebocoran  data  kependudukan  di  BPJS  yang jumlah  data  yang  bocor  mencapai  diatas  270  juta  data.  Lemahnya  pengaturan mengenai  aspek  hukum  perlindungan  data  pribadi  dan  rendahnya  budaya  untuk pelaporan  dari  korban  membuat  pelanggaran  atas  perlindungan  data  pribadi  Di Indonesia  sangat  tinggi.  Pengaturan  mengenai  aspek  perlindungan  data  pribadi  ini menjadi  urgent  untuk  segera  disahkan,  serta  perlunya  kemauan  yang  kuat  dari pemerintah dalam upaya penegakan hukumnya.
Keyword : Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi

## PENAHULUAN
Hukum  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  segala  aspek kehidupan,  melalui  penormaan  terhadap  tingkah  laku  manusia  ini  hukum  mengatur hampir semua bidang aktivitas manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam  bidang  kehidupan  masyarakat  menyebabkan  masalah  efektivitas  penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan.
B. Arif Sidharta mengatakan :
”Banyak  faktor  yang  terkait  dengan  upaya  mewujudkan  hukum  yang  efektif, antara  lain  substansi  hukum  itu  sendiri,  aparatur  penegak  hukum  dan  budaya hukum  masyarakat,  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  upaya mewujudkan  hukum  yang  efektif,  mengingat  budaya  hukum  merupakan keseluruhan nilai, sikap, perasaan, perilaku dan kesadaran hukum. 1 ”
1 B.  Arief  Sidharta,  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  :  Sebuah  Penelitian  tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1999,
Hukum  harus  bisa  menjadi  institusi  yang  bekerja  secara  efektif  di  dalam masyarakat. Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan  usaha-usaha  untuk  meningatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  kearah  yang lebih baik,  sebab melalui norma hukum  yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.
Eksistensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  secara  tegas  disebutkan  dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi  welfare  state  terdapat  pada  kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  negara,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  alinea  keempat  Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan melaksanakan  ketertiban  dunia”.  Tujuan-tujuan  ini  diupayakan  perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005  –  2025  dalam  Arah  Pembangunan  pada  butir  31 menyatakan bahwa :
”Pembangunan  pos  dan  telematika  diarahkan  untuk  mendorong  terciptanya masyarakat  berbasis  informasi  (knowledge-based  society)  melalui  penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan  multioperator;  pengantisipasian  implikasi  dari  konvergensi telekomunikasi,  teknologi  informasi,  dan  penyiaran,  baik  mengenai kelembagaan  maupun  peraturan  termasuk  yang  terkait  dengan  isu  keamanan, kerahasiaan,  privasi,  dan  integritas  informasi;  penerapan  hak  kekayaan intelektual;  peningkatan  legalitas  yang  nantinya  dapat  mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana  pos  dan  telematika  dan  prasarana  nontelekomunikasi  dalam penyelenggaraan telematika; penerapan konsep teknologi netral  yang responsif terhadap  kebutuhan  pasar  dan  industri  dengan  tetap  menjaga  keutuhan  sistem yang  telah  ada;  peningkatan  sinergi  dan  integrasi  prasarana  jaringan  menuju next generation network; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi;  pengembangan  industri dalam  negeri;  dan  industri  konten  sebagai  upaya  penciptaan  nilai  tambah  dari informasi.
Dan dalam Butir 34 mengenai bidang hukum ”Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan;  mengatur  permasalahan  yang  berkaitan  dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian
investasi,  terutama penegakan dan perlindungan  hukum.  Pembangunan hukum juga  diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang  terkait  kolusi,  korupsi,  nepotisme  (KKN).  Pembangunan  hukum dilaksanakan  melalui  pembaruan  materi  hukum  dengan  tetap  memerhatikan kemajemukan  tatanan  hukum  yang  berlaku  dan  pengaruh  globalisasi  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  penegakan hukum  dan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM),  kesadaran  hukum,  serta  pelayanan hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran,  ketertiban  dan  kesejahteraan dalam  rangka  penyelenggaraan  negara  yang  makin  tertib,  teratur,  lancar,  serta berdaya saing global”.
Serta Butir 35
“Pembangunan  aparatur  negara  dilakukan  melalui  reformasi  birokrasi  untuk meningkatkan  profesionalisme  aparatur  negara  dan  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.
Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peradaban manusia yang dihadapkan  pada  fenomena  yang  mampu  mengubah  hampir  setiap  aspek  kehidupan manusia.  Pembangunan  dibidang  teknologi  informasi  (dengan  segala  aspek pendukungnya) diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  terciptanya  peningkatan  kesejahteraan manusia.
Penggabungan  komputer  dengan  telekomunikasi  melahirkan  suatu  fenomena yang  mengubah  konfigurasi  model  komunikasi  konvensional,  dengan  melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan  empiris  (hard  reality),  dimensi  kedua  merupakan  kenyataan  dalam kehidupan  simbolik  dan  nilai-nilai  yang  dibentuk  (dipadankan  dengan  sebutan  soft reality),  maka  dengan  dimensi  ketiga  dikenal  kenyataan  maya  (virtual  reality)  yang melahirkan suatu masyarakat lainnya.
Dengan  dimensi  ketiga  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  proses pembangunan. Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara  teratur,  dan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  disetiap  sektor. Sebagaimana  dikemukakan  Soerjono  Soekanto  :”Pembangunan  merupakan perubahan  terencana  dan  teratur  yang  antara  lain  mencakup  aspek-aspek  politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. 2 ”
Perkembangan  teknologi  informasi  begitu  cepat,  fungsi  perbankan  secara konvensional sudah banyak digantikan peranannya oleh teknologi informasi, hampir semua  aktivitas  dari  mulai  penyetoran,  penarikan  uang,  transfer  dan  perubahan  data bahkan  pendaftaran  baru  nasabah  bank  sudah  dapat  dilakukan  melalui  teknologi informasi, juga fungsi pelayanan pemerintah dalam bentuk e-government sudah mulai
2 Soerjono  Soekanto,  Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  kalangan  Hukum,  Alumni,  Bandung, 1986, hlm.11.
tergantikan  dengan  teknologi  informasi,  antara  lain  pelayanan  pembayaran  pajak melalui  internet,  pelayanan  pemberian  izin  juga  sudah  melalui  teknologi  informasi, pelayanan  lelang  pengadaan  barang,  pelayanan  data  kependudukan  mulai  dari pembuatan  akta  lahir,  pembuatan  KTP,  pembuatan  KK  sampai  penerbitannya  sudah dilakukan melalui teknologi informasi. Sistem layanan pendidikan dari mulai sistem pelaporan akademik dan sistem pembelajaran saat ini sudah dapat tergantikan dengan bantuan  teknologi  informasi,  penggunaan  teknologi  informasi  juga  dimanfaatkan untuk  keperluan  mitigasi  bencana  dengan  teknologi  pengindraan  jauh  satelit,  yang tidak  terlepas  dari  peranan  teknologi  informasi,  termasuk  didalamnya  kepentingan pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  kepentingan  militer    dan  intelejen.  Dan hampir  semua  aktifitas  pedagangan  dan  transaksi  bisnis  sekarang  sudah  dilakukan melalui  teknologi  informasi,  dari  mulai  perdagangan,  baik  barang  konvensional maupun  barang  elektronik,  pelayanan  asuransi  dari  mulai  pembayaran,  klaim  dan pelayanan jasa dimaksud tersebut.
Terkait  dengan  terintegrasinya  berbagai  aktivitas  dengan  teknologi  informasi semakin  memudahkan  setiap  orang  untuk  menjalankan  aktivitasnya,  namun  dibalik kemudahan  ini  rentan  dengan  adanya  kebocoran  data  pribadi  (privacy)  dimana  data pribadi  ini  sellau  terkait  dan  terintegrasi  dari  satu  data  dengan  semua  aktivitas transaksi lainnya, sehingga ada peluang kerugian yang sangat besar.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Banyak  sekali  pelanggaran  data  pribadi  yang  terjadi  di  Indonesia  dari  data pribadi  yang  sifatnya  masih  umum  sampai  kepada  data  pribadi  yang  sangat  vital seperti  data  kependudukan  yang  bisa  dipakai  untuk  validasi  transaksi  keuangan, pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  sebenarnya  terjadi bukan hanya pada masa perkembangan teknologi informasi, pelanggaran cukup berat juga terjadi sebelum mas perkembangan teknologi informasi di Indonesia, antara lain sudah  menjadi  rahasia  umum  ketika  agen  asuransi  memperjualbelikan  data  pribadi nasabahnya kepada agent yang lain, begitu pula agent penjual kartu kredit atau agen penjualan  lainnya,  sehingga  ketia  seseorang  pernah  sekali  mendaftarkan  untuk mendapatkan  kartu  kredit,  bisa  beberapa  bulan  kemudian  ada  tawaran  untuk mendapatkan  kartu  kredit  lainnya,  padahal  yang  bersangkutan  tidak  pernah mengajukan  kembali  permohonan  kartu  kredit  dari  bank  lain,  termasuk  juga  data pembeli  kendaraan  bermotor  roda  empat,  setelah  beberapa  tahun  kemudian  dengan mempunyai  data  lengkap  calon  pembeli  menawarkan  untuk  penggantian  merk  dan kendaraan  baru,  praktik  ini  berjalan  puluhan  tahun  di  Indonesia,  namun  mungkin tidak  banyak  melaporkan,  atau  bahkan  tidak  ada  toh  dirasa  tidak  ada  kerugian  yang timbul.  Padahal  kebocoran  data  pribadi  yang  dicontohkan  tadi  sangat  serius, dibandingkan kebocoran privasi yang terjadi pada akun medsos facebook yang terjadi beberapa tahun belakangan.
Kebocoran data pribadi lebih parah terjadi ketika terindikasi data kependudukan bocor  melalui  server  data  BPJS  mencapai  angka  kebocoran  279  juta  data 3 ,  dimana disini semua data pribadi yang sifatnya sangat vital dapat diakses oleh pihak lain, data menyangkut  informasi  pribadi,  nama  ibu  kandung  dll,  yang  bisa  dipakai  untuk verifikasi  transaksi  perbankan,  sehingga  memungkinkan  disalahgunakan  antara  lain untuk  mengganti  SIM  card  provider,  karena  data  KTP  nya  lengkap,  bisa  diajukan untuk kredit jasa perbankan secara online, jelas ini kebocoran data yang sangat serius yang perlu di tanggapi oleh pemerintah, pihak pengelola data kependudukan tersebut dan pihak nasabah.
Istilah  “the right to be let alone.” Hak privasi adalah konsep hukum baik dalam hukum  gugatan  dan  hukum  konstitusional  AS.  Konsep  ini  berasal  dari  abad  ke-19 yang dikemukakan oleh Hakim Thomas Cooley 4 .
Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  belum  diatur secara  spesifik  dalam  satu  Undang-Undang  tetapi  masih  tersebar  dalam  berbagai ketentuan  perundangan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi,  antara lain  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Telekomunikasi  mengatur  bahwa  setiap  orang dilarang  melakukan  perbuatan  tanpa  hak,  tidak  sah,  atau  manipulasi:  (a)  akses  ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke  jaringan  telekomunikasi  khusus.  Bagi  pelanggar  ketentuan  tersebut  diancam pidana  penjara  maksimal  enam  tahun  dan/atau  denda  maksimal  Rp.600  juta. Kemudian Pasal 39 UU Telekomunikasi mengatur (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib  melakukan  pengamanan  dan  perlindungan  terhadap  instalasi  dalam  jaringan telekomunikasi  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan  telekomunikasi.  (2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Selanjutnya,  di  dalam  Pasal  40  dinyatakan  bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan  telekomunikasi  dalam  bentuk  apa  pun.  Dan  Pasal  42  mengatur  (1) Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan  informasi  yang  dikirim  dan atau  diterima  oleh  pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan  telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

## Pasal 26 UU ITE
(1)   Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi  melalui media elektronik  yang menyangkut  data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2)   Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan Undang-Undang ini.
3 https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/ini-kronologis-bpjs-kesehatan- hadapi-kasus-dugaan-kebocoran-data
4 https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cooley
(3)   Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di  bawah  kendalinya  atas  permintaan  Orang  yang  bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
(4)   Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menyediakan  mekanisme penghapusan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang sudah  tidak  relevan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(5)   Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  (PSTE)    dalam  Pasal  1  Ayat  (29)  mendefinisikan    Data  Pribadi  adalah setiap  data  tentang  seseorang  baik  yang  teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik
Pasal 30 UU ITE menyebutkan :
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  milik  Orang  lain  dengan  cara  apa  pun.  (2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik.  (3)  Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer  dan/atau Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa pun  maupun  yang  menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
Roger Clarke’s 5 menyampaikan beberapa kategori mengenai privasi yaitu : privacy of the person, privacy of personal data, privacy of personal behaviour and  privacy  of  personal  communication.  Privacy  of  the  person  has  also  been referred to as “bodily privacy” and is specifically related to the integrity of a person’s  body.  It  would  include  protections  against  physical  intrusions, including torture, medical treatment, the “compulsory provision of samples of body  fluids  and  body  tissue”  and  imperatives  to  submit  to  biometric measurement.  For  Clarke,  privacy  of  the  person  is  thread  through  many medical  and  surveillance  technologies  and  practices.  Privacy  of  personal behaviour  includes  a  protection  against  the  disclosure  of  sensitive  personal matters  such  as  religious  practices,  sexual  practices  or  political  activities. Clarke notes that there is a space element included within privacy of personal behaviour,  where  people  have  a  right  to  private  space  to  carry  out  particular activities,  as  well  as  a  right  to  be  free  from  systematic  monitoring  in  public space. Privacy of personal communication refers to a restriction on monitoring telephone,  e-mail  and  virtual  communications  as  well  as  face-toface communications through hidden microphones. Finally, privacy of personal data refers to data protection issues. Clarke adds that, with the close coupling that has  occurred  between  computing  and  communications,  particularly  since  the 1980s,  the  last  two  aspects  have  become  closely  linked,  and  are  commonly referred to as “information privacy ”.
Uni  Eropa  membentuk  General  Data  Protection  Regulation  (GDPR)  sebagai perhatian  atas  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  bagi  warganya,  GDPR  adalah undang-undang  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  penduduk  atau  warga  Uni Eropa  yang  berada  di  dalam  maupun  di  luar  Uni  Eropa,  serta  yang  dikelola  pihak mana  pun  di  dalam  maupun  di  luar  teritori  Uni  Eropa.  Berlandaskan  pada  Piagam Hak  Asasi  Uni  Eropa  yang  menetapkan  warga  Uni  Eropa  memiliki  hak  untuk melindungi data pribadi masing-masing,
The  General  Data  Protection  Regulation  (EU)  2016/679  (GDPR)  is  a regulation  in  EU  law  on  data  protection  and  privacy  in  the  European  Union (EU)  and  the  European  Economic  Area  (EEA).  The  GDPR  is  an  important component  of  EU  privacy  law  and  of  human  rights  law,  in  particular  Article 8(1)  of  the  Charter  of  Fundamental  Rights  of  the  European  Union.  It  also addresses  the  transfer  of  personal  data  outside  the  EU  and  EEA  areas.  The GDPR's  primary  aim  is  to  enhance  individuals'  control  and  rights  over  their personal  data  and  to  simplify  the  regulatory  environment  for  international business.[1]  Superseding  the  Data  Protection  Directive  95/46/EC,  the regulation  contains  provisions  and  requirements  related  to  the  processing  of
5 Roger  Clarke,  “Introduction  to  Dataveillance  and  Information  Privacy,  and  Definitions  of Terms”, Xamax Consultancy, Aug 1997. http: // -www.rogerclarke.com/DV/Intro.htm l , diunduh pada 3 Januari 2022
personal data  of  individuals (formally  called data subjects  in  the GDPR) who are  located  in  the  EEA,  and  applies  to  any  enterprise—regardless  of  its location and the data subjects' citizenship or residence—that is processing the personal information of individuals inside the EEA. The GDPR was adopted on 14 April 2016 and became enforceable beginning 25 May 2018. As the GDPR is  a  regulation,  not  a  directive,  it  is  directly  binding  and  applicable,  but  does provide  flexibility  for  certain  aspects  of  the  regulation  to  be  adjusted  by individual member states 6
Di  Indonesia  masih  banyak  pelanggaran  dari  perlindungan  data  pribadi,  baik yang  menyangkut  hanya  data  biasa,  maupun  sampai  data  yang  sangat  pribadi  yang dapat  digunakan  sebagai  verifikasi  transaksi  perbankan,  pelanggaran-pelanggaran atas  perlindungan  ddata  pribadi  ini  masih  terus  berlangsung,  karena  sangat  sedikit pelaporan  ataupun  gugatan  atas  adanya  pelanggaran  perlindungan  data  pribadi  di Indonesia, korban lebih memilih mendiamkan sepanjang tidak ada akibat yang sangat merugikan bagi  dirinya,  termasuk kasus  bobolnya data kependudukan di  BPJS  yang mencapai  angka  ratusan  juta  data,  sampai  hari  ini  masih  didiamkan  baik  oleh pemerintah,  maupun  pihak-pihak  berkepentingan  termasuk  korban  yang  datanya bocor di pihak pengelola.
Di  Amerika  Serikat  Facebook  kalah  menghadapi  gugatan  pelanggaran  data pribadi yang diajukan 1,6 juta pengguna dalam bentuk class action. Hakim distrik di Amerika  serikat  (AS)  menyetujui  penyelesaian  kasus  dengan  mendenda  perusahaan milik  Mark  Zuckenberg  sebesar  US$  650  juta  atau  Rp  9,3  triliun.  Para  penggugat menuduh  Facebook  telah  melanggar  Undang-Undang  Privasi  Illinois  karena penggunaan  teknologi  biometrik  pengenalan  wajah.  Facebook  tidak  mengajukan persetujuan  terlebih  dulu  sebelum  mengidentifikasi  wajah  melalui  teknologi biometrik  itu.  Hakim  distrik  AS  James  Donato  memutuskan  masing-masing penggugat  mendapatkan  kompensasi  minimal  US$  345  atau  Rp  4,9  juta.  "Ini kemenangan besar bagi konsumen di bidang privasi digital yang diperebutkan dengan panas," kata hakim dikutip dari The Guardian pada akhir pekan lalu 7
Bahkan  Mahkamah  Konstitusi  Jerman Bundesverfassungsgerich t  (BVG) memutuskan bahwa polisi dan pejabat intelijen saat ini memiliki “akses berlebihan” ke data pribadi pengguna ponsel dan internet. Polisi dan pejabat intelijen mengatakan, akses  ke  traffic  data  ponsel  pribadi  diperlukan  untuk  menghadapi  kejahatan terorganisasi dan aksi terorisme. Namun Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe sekarang memutuskan bahwa beberapa aturan yang memungkinkan akses ke traffic data ponsel atau email pengguna internet melanggar konstitusi. Dalam siaran pers di situs webnya yang  dirilis  Jumat  17/7/2020,  BVG  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  saat  ini
6 https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
7 https://katadata.co.id/yuliawati/digital/603c623aa0083/facebook-kalah-gugatan-didenda-rp-9- 3-t-atas-pelanggaran-biometrik
melanggar  "hak dasar pengguna untuk  menentukan sendiri akses terhadap informasi pribadi dan kerahasiaan data telekomunikasi 8 ."
Putusan  pengadilan  tersebut  menggambarkan  betapa  pentingnya  aspek perlindungan  data  pribadi,  pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi  yang terjadi  di  Indonesia  tidak  dilaporkan  oleh  korban  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait dalam  pengawasan  mengenai  perlindungan  privasi  ini,  sehingga  bentuk  pelanggaran atau kejahatan ini dari setiap tahun tidak pernah berkurang, ini terkait dengan aspek kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum dalam bidang perlindungan data pribadi

## PENUTUP
Banyaknya pelanggaran atas perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan beberapa  faktor  antara  lain,  faktor  budaya  hukum  atau  kesadaran  masyarakat  untuk melaporkan  atau  melakukan  gugatan  ketika  hak-haknya  dilanggar  atau  dirugikan pihak  lain,  faktor  aturan  hukum,  Indonesia  termasuk  negara  yang  belum  mengatur khusus mengenai aspek perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus, sehingga  perlu  percepatan  dalam    proses  legislasi  untuk  mengesahkan  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  yang  memang  sangat  diperlukan  saat  ini,  mengingat banyaknya  kasus  kebocoran  Data  pribadi  yang  jumlahnya  sangat  besar  antara  lain kasus kebocoran Data kependudukan di BPJS yang angka nya lebih dari 270 juta data penduduk  telah  bocor.  Dan  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  faktor  penegakan  hukum ( law  enforcement )  dalam  menindak  dan  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  atas perlindungan data pribadi mengacu kepada peraturan perundangan yang telah ada.

## KEPUSTAKAAN
B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia,  Bandung,  Mandar  Maju, 1999,
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
https://katadata.co.id/yuliawati/digital/603c623aa0083/facebook-kalah Gugatan -
didenda -rp-9-3-t-atas-pelanggaran-biometrik https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cooley
https://www.tempo.co/dw/2963/mahkamah-konstitusi-jerman-larang-polisi-akses-
data-ponsel-tanpa-alasan-spesifik
Roger  Clarke,  “Introduction  to  Dataveillance  and  Information  Privacy,  and Definitions of Terms”, Xamax Consultancy, Aug 1997. http://www.rogerclarke.com/DV/Intro.html, diunduh pada 3 Januari 2022
8 https://www.tempo.co/dw/2963/mahkamah-konstitusi-jerman-larang-polisi-akses-data-ponsel- tanpa-alasan-spesifik
Soerjono  Soekanto,  Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  kalangan  Hukum,  Alumni, Bandung, 1986, hlm.11.