## Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)
Volume 05 Nomor 01 Tahun 2024
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar
Nurfaidah 1 , Rahmawati Muin 2 , Trisno Wardy Putra 3

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## A R T I C L E I N F O

## ABSTRACT
The Zakat Regulation is a rule made by the government concerning the management of zakat with the aim of optimizing management of the zakat in Indonesia. Where fundraising in Indonesia is in Makassar City, there is still a gap between realisation and potential. This investigation aims to find out how the regional regulation of zakat affects the strengthening and collection of funds for zakat in the Basnas of the City of Makassar. The method used in this research is the Qualitative method using a sociological juridical approach. The data source used is primary, i.e. the data obtained directly by the object. (narasumber). As for data obtained through interviews, documentation and observations. The results of this study show that the Regional Zakat Regulation has a positive impact on the collection of Zakat funds in the Basnas of the City of Makassar. Besides, the existence of the Zakat Regulation also has a positive impact on the strengthening of the Basnas of the City of Makassar as a Non-Structural Government Institution.
Keywords:
Regulation; Strengthening;
Management; Baznas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:
Nurfaidah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurfaidahjufhry@gmail.com
1. Pendahuluan Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat, dalam Al-qur‟an banyak disebutkan tentang kewajiban membayar zakat bersamaan dengan kewajiban shalat, sehingga tidak sedikit ulama berpendapat bahwa mendirikan shalat tanpa membayar zakat merupakan hal yang sia-sia, karena keduanya dipandang sebagai perkara utama dalam Islam.(Adib and dkk, 2021) Ini menandakan bahwa Zakat tidak terpisah dari Islam sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits sebagai berikut.
Terjemahnya : “dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhuma dia berkata : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Islam dibangun atas lima dasar : persaksian (syahadat) bahwa tidak ada ilahi selain Allah dan Sesesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan Puasa di bulan Ramadan”. (HR Bukhari Muslim).
Selain karena berzakat merupakan kewajiban mutlak bagi semua Muslim, juga salah satu poin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, karena zakat memiliki peran penting dalam mensejahterahkan umat muskim. Praktek pengelolaan zakat yang lebih khusus juga telah dilakukan pada masa Rasulullah di
Madina.Dimana pada saat itu nishab, besarnya zakat dan Amil telah ditentukan dan diatur, serta negara bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. (Nurhasanah, 2018)
Satu diantara Amanat Nasional yang tertuang dalam UUD 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan untuk umum memiliki kesamaan dengan kewajiban zakat. Untuk mewujudkannya maka diperlukan pengelolaan zakat secara optimal agar dapat dirasakan manfaatnya untuk Masyarakat dan negara. Sehingga dibutuhkan peraturan atau regulasi mengenai pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat secara professional dapat berjalan dengan baik.(Putra, 2019)
Pengelolaan zakat yang lebih sistematis terus di upayakan di Indonesia sejak dulu hingga masa saat ini. Dan puncaknya pada tahun 1999 Zakat diwujudkan melalui UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat denganmengeluarkan regulasu pelaksanaan melalui keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 kemudian keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000 mengenai pedoman teknis Pengelolaan Zakat.(Aziz, 2015) Peraturan tersebut diakui masih memiliki kekurangan, sehingga Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendayagunaan zakat di Indonesia. Sehingga Pengelola zakat perlu dikelolah sesuai dengan hukum Islam. Yang mana lembaga tersebut harus amanah, adil, terintegrasi, akuntabilitas dan memiliki kepastian hukum agar bisa mengembangkan efektivitas dan efesiensi pelayanan.(Iqbal, 2019)
Zakat mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan.Dengan melahirkan bentuk sistem ekonomi yang adil, karena adanya sifat peduli antara orang kaya terhadap orang yang tidak mampu. Dimana bentuk kepeduliannya adalah dengan kebersediaannya mengeluarkan zakat serta infaq dan sedekah. Dalam konteks ekonomi Mengeluarkan harta dengan cara berzakat dan bershadaqah merupakan distribusi kekayaan diantara sesama manusia, Sehinngga hal tersbut dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu Negara.(Atabik, 2015) Indonesia sendiri Merupakan salah satu Negara yang mempunyai tingkat kemiskinannya yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya lowongan pekerjaan sehingga mengakibatkan pengangguran terjadi dimana-mana. Oleh karena itu angka kemiskinan di Indonesia sulit untuk menurunatau meningkat setiap tahunnya seperti pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang digolongkan skema setiap bulan dimana pada bulan Maret-September 2018 menurun sebesar 0,16%, bulan Maret sampai dengan September 2019 terdapat penurunan 0,19%, dan bulan Maret-September 2020 meningkat sebesar 0,41%. Sehingga jika dibagi indeks pertahun mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa di Indoseia sendiri kemiskinan meningkat setiap tahuntahun. (Suryani and Fitriani, 2022) Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota Makassar, pemerintah mengeluarkan PERDA No.5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat. Upaya tersebut juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat di Makassar. (Mulasari et al. , 2022). Mengingat Potensi zakat terbilang cukup Besar yaitu sekitar 2 triliun. Dengan potensi tersebut tentunya dapat mengurangi angka kemiskinan di Makassar, Namun realisasi Penghimpunan Zakat di Makassar belum mencapai Potensi yang ada seperti pada tahun 2021 penghimpunan zakat baru mencapai 2,273,462,257. Hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan atau gap antara Potensi dan Realisasi Zakat di Kota Makassar.
Faktor yang menyebabkan belum maksimunnya penghimpunan zakat di Indonesia yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan/lembaga Amil zakat. Sehingga banyak Muzakki yang memilih untuk mendistribusikan langsung dana zakatnya kepada mustahiq agar dapat diterima langsung dan dimanfaatkan. Alasannya karena Lembaga Amil tidak tepat dalam menentukan mustahik dan dianggap tidak efektif. Sehingga mengakibatkan peruntukan zakat tidak merata.(Annisa and Fatwa, 2021) Selain itu penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat di Indonesia juga karena tidak adanya regulasi atau hukum di Indonesia yang mengharuskan umat muslim untuk mengeluarkan zakat dan dikenakannya sanksi apabila tidak mematuhi aturan tersebut, karena peraturan zakat di negara kita hanya sebatas pengelolaan zakat dan terkait penguatan kelembagaan. Oleh karena itu Masyarakat beranggapan bahwa membayar zakat hanya merupakan kegiatan ritual bukan kewajiban sebagai umat muslim. (Rizki, Ali and Tanjung, 2019)Berdasarkan Masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti “Dampak Regulasi Zakat Daerah terhadap Penguatan Pengelolaan zakat di BAZNAS Makassar”. Dimana objek penelitian ini adalah BAZNAS KOTA MAKASSAR.
2. Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Makassar yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar Nomor 5, Rappocini, Gn Sari. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari berbagai sumber diantaranya berasal dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penelitian ini adalah KABAG dan Staf BAZNAS Kota Makassar. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah oedoman wawancara, handphone dan alat tulis.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 memberikan dampak terhadap kejelasan hukum yang mencakup tentang penghimpunan dana zakat. Selain itu sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka kepercayaan Masyarakat pada Baznas di kota Makassar terus meningkat, dilihat berdasarkan presentase setap tahunnya. terdapat beberapa dampak positif regulasi zakat daerah terhadap penguatan Baznas Kota Makassar, berdasarkan teori Adib dkk:

## 1. Penguatan Kelembagaan
Dampak dari Perda dan UU tersebut adalah memberikan legalitas lembaga Baznas sebagai OPZ resmi di daerah sehingga menguatkan peran dan pelaksanaan pengumpulan dana zakat oleh Baznas dan UPZ di level Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan, dengan regulasi zakat tersebut Baznas Kota Makassar dapat melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat secara legal. seperti yang diungkapkan Staff Baznas Kota Makassar Darmawati : “Kan ada perda setelah perda itu kita juga dikuatkan dukungan pemerintah yaitu intruksi Walikota, jadi seluruh jajaran PNS ataupun perusda itu juga dihimbau untuk berzakat atu berfinfak di Baznas Kota, jadi hasil dari intruksi walikota ini ada namanya pyroll sistem jadi semua Asn yang bersedia dipotong zakat infaknya ini langsung dipotong oleh bank BPD. dan itu sudah setiap bulan berjalan dari tahun 2018”. Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kehadiran Perda dan Intruksi Walikota memberikan penguatan pada Baznas sebagai Lembaga Pemerintah Non struktural, sehingga hal tersebut membantu Baznas kota Makassar dalam menghimpun dan mengelolah dana zakat. Berdasarkan teori Satria dan Ratna (2022) bahwa tujuan regulasi Perda tentang pengelolaan zakat adalah untuk menguatkan lembaga Baznas dan agar pemerintah Daerah memberikan payung hukum dalam pengalokasian dana APBD untuk Baznas.

## 2. Penguatan Manajemen
Selain memberikan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan Perda Nomor 5 tahun 2006 juga memberikan dampak positif terhadap bidang lainnya seperti Dari segi manajemen pengelolaan zakat sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibentuk. sebagaimana yang dikatakan staff Baznas Fitriyani Ramli : “Kita juga disini pake aplikasi Simba yang memudahkan kita dalam mengelolah dan mengumpulkan data serta informasi yang ada di Baznas”. Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan informasi manajemen Baznas Kota Makassar menggunakan Simba. dimana simba merupakan salah satu program aplikasi online yang digunakan untuk mengatur sistem pelaporan keuangan administrasi pengelolaan zakat. Hal ini tentu memudahkan Baznas Kota Makassar dalam mengelolah administrasi zakat.

## 3. Penguatan Sumber Daya Manusia
Dalam melakukan pengelolaan Zakat, Baznas Kota Makassar mengedepankan amil yang amanah, profesional, jujur, disiplin dan adil. Hal ini sesuai dengan visi Baznas Kota Makassar. Untuk mewujudkan visi tersebut Baznas secara rutin melakukan evaluasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan staffnya. dengan harapan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalitas amil agar lebih kompeten dalam mengelolah dana zakat. sebagaimana yang diungkapkan Astin Setiawan selaku kepala bidang SDM dan Umum : “Yah kita juga biasa melakukan pelatihan staf dengan bekerja sama dengan Kementrian Agama, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja staf selaku Amil agar sesuai dengan standar kompetensi yang ada”. Berdasarakan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi amil dalam mengelolah dana zakat, pengurus serta staf Baznas Kota Makassar sering mengikuti kegiatan pelatihan amil zakat. hal ini merupakan aspek yang penting untuk dilakukan oleh setiap amil zakat dalam meningkatkan SDM pengelolah dana zakat.

## 4. Penguatan jaringan
Regulasi zakat juga memberikan dampak positif terhadap penguatan jaringan seperti adanya kerja sama antara Baznas dengan SKPD. hal ini dapat dilihat dari kerja sama serta koordinasi dalam pengumpulan dana zakat melalui pembentukan UPZ di masing-masing instansi terkait serta organisasi yang turut membantu dalam mengumpulkan dana zakat. Seperti yang dikatakan Astin Setiawan: “ Baznas itu kan lembaga non struktural dari presiden, jadi persoalan jaringan kita ada hubungan terkait SKPD lain artinya kolaborasi programnya jelas, artinya kita dimudahkan karena masing-masing ada payung hukumnya. jadi para lembaga yang terkait tidak terlalu mempermasalahkan dimana mereka berzakat, justru mereka larinya ke Lembaga pemerintah seperti Baznas. kemudian terkait dengan Baznas senidiri dampak adanya perda itu salah satunya adalah kita selalu mendapatkan biaya operasional dari pemerintah jadi yah mendukung sekali bagaimana keberlangsungan lembaga”. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Regulasi tentang pengelolaan zakat, Jaringan Baznas dengan instansi-instansi lain lebih luas, sehingga memudahkan penghimpunan dana zakat. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa ada beberapa instansi lain yang bekerja sama dengan Baznas Kota Makassar dalam menghimpun dana Zakat 5. Penguatan sarana dan prasarana Dampak regulasi zakat terhadap penguatan sarana dan prasarana pada Baznas kota Makassar dapat dilihat berdasarkan dukungan finansial dari pemerintah daerah melalui alokasi APBD. Alokasi dana dari APBD
merupakan salah satu isi dalam peraturan daerah. Dukungan ini sangat memberikan dampak pada penguatan Baznas Kota Makassar. terutama dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Sama halnya yang diungkapkan oleh Astin Setiawan: “terkait prasarana ini semua mulai dari kantornya Baznas serta fasilitas yang ada ini berasal dari biaya operasional dari bantuan pemerintah, Mobil operasional dari pemerintah. jadi tidak besar pemakaian kita dalam menggunakan dana zakat, sehingga kita lebih besar penyalurannya terkait operasional itu dari dana hibah atau dari dana pemerintah”. Dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa regulasi zakat daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan sarana dan prasarana di Baznas Kota Makassar, hal ini dilihat dari perlengkapan atau alat-alat di Baznas Kota Makassar sudah lengkap, seperti tersedianya komputer untuk semua staff, mobil operasional serta alat-alat lainnya yang membantu dan memudahkan Baznas Kota Makassar dalam mengeloah dana zakat.
Dampak Regulasi zakat terhadap penghimpunan dana zakat Perda zakat merupakan formalisasi perintah zakat dalam Al-qur‟an menjadi hukum positif. Salah satu alasan dikeluarkannya aturan tersebut karena zakat memiliki potensi sosial ekoomi untuk mengatasi masalah kemiskinan. adanya kodifikasi hukum Islam tentang pengelolaan zakat tersebut perlu dianalisis untuk menemukan alasan mengapa tidak terealisasinya potensi zakat yang ada. seperti halnya dengan pemerintah kota Makassar yang mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kota Makassar.(Mulasari et al. , 2022) Zakat termasuk rukun Islam, menurut UU RI Nomor 23 tahun 2011 dan Perda Nomor 5 tahun 2006 bahwa zakat adallah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan prinsip syariah. Zakat menurut bahasa berasal dari kata “zaka” yang berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dinamakan subur karena diharapkan mampu mendatangkan kesuburan, sedangkan dinamakan tumbuh memberikan petunjuk bahwa mengeluarkan zakat dapat menumbuhkan dan mengembangkan harta serta dengan mengeluarkan zakat maka pahala akan bertambah banyak.(Purwanti, 2020)
April Purwanto menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat merupakan proses mengajak masyarakat baik perorangan sebagai individu, perwakilan masyarakat dan lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelolaan zakat. (Rahman and Yasya, 2020)
Menurut Yusuf Al-Qardhawi amil zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara, aparat penjaganya serta mulai dari pencatatan sampai menghitung yang mencatat keluar masuknya zakat kemudian membagikan kepada para mustahiq. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang atau badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2011. (Nugraha and Zen, 2020)
Potensi zakat di Kota Makassar sangat besar namun realisasinya masih jauh dari kata optimal sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabag Administrasi SDM dan Umum “Sesuai hasil kajian Baznas pusat tahun 2022 potensi zakat di kota Makassar sebesar 1,2 Triliun, kemudian untuk realisasi sekarang belum bisa dilihat tapi pada tahun 2022 penghimpunan sekitar 10 M. ini digabung dengan dana yang dikelolah dengan yang tidak dikelolah dalam artian kita berbasis pada laporan laporan pihak ke2 artinya dalam tataran kordinasi Baznas kota Makassar”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki potensi zakat yang cukup tinggi akan tetapi sampai saat ini dana yang terhimpun belum mencapai potensi yang ada. hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Samsul dkk (2022) bahwa potensi zakat di Kota Makassar sangat besar, sekitar 2 Triliun per tahun, namun yang baru terserap hanya 8% atu 80 Miliar padahal jika dilihat sekitar 80% dari 1,2 juta warga Makassar beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan banyak Muzakki lebih memilih untuk menyalurkan langsung dana zakatnya kepada mustahik agar dapat diterima langsung dan dimanfaatkan. Sehingga berdampak pada tidak tercatatnya dana zakat dalam penghimpunan zakat dan mengakibatkan ketidak merataan peruntukan zakat.
Namun meskipun realisasi penghimpunan dana zakat di Makassar belum mencapai potensi yang ada namun Setelah terbentuknya UU pengeloaan zakat serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat serta intruksi wali kota Makassar memberikan dampak positif terhadap pengumpulan dana zakat. hal tersebut dilihat dari data penghimpunan zakat di Baznas kota Makassar 3 tahun
2020 2021 2022 4.665.906.342 5.774.249.284 5.945.295.449
Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun. Menurut Astin Setiawan selaku kepala Administrasi SDM dan umum peningkatan penghimpunan zakat disebabkan karena adanya regulasi perda yang dikuatkan oleh instruksi wali kota tentang pengelolaan zakat. “Penyebabnya karena adanya aturan berupa intruksi walikota kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayar zakat yaitu berupa zakat profesi dengan mekanisme pengumpulannya adalah yang pertama kita mensosialisasikan regulasi perda maupun intruksi walikota, setelah itu kita melakukan sebaran berupa surat pernyataan, kemudian bagaiman kita Baznas memgumpulkan data instansi mana saja yang ada di kota Makassar, kita juga sudah ada database lalu kita melihat data perincian dari penggajian lalu kita rekap, kita bentuk UPZ masing-masing SKPD. setelah itu mereka melaporkan kembali ke Baznas tentang rincian gaji pegawainya, kemudian pihak Baznas yang mengajukan ke Bank BPD selaku pihak yang berhak melakukan piro sistem gaji PNS”.
Dari hasil wawancara tersebut salah satu penyebab meningkatnya penghimpunan zakat adalah adanya intruksi walikota terhadap pemotongan gaji ASN sebanyak 2,5% perbulan. Berdasarkan hasil observasi secara langsung di lapangan pemotongan tersebut tetap berdasarkan pada persetujuan Pegawai. Akan tetapi ada beberapa ASN yang tidak menandatangani surat persetujuan tersebut.
Berikut data penghimpunan dana zakat profesi perorangan dari beberapa UPZ Instasnsi di Kota Makassar :
Tahun UPTD SLTP SLTA SKPD/DPD 2020 101.059.453 57.553.886 64.607.603 1.149.589.578 2021 116.860.601 201.240.320 54.550.716 1.120.099.398
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat di UPZ UPTD dan SLTP mengalami peningkatan, pada tahun 2021 UPZ di SLTP meningkat sebesar 72%. sedangkan pada UPZ SLTA dan SKPD/DPD mengalami penurunan. Walaupun UPZ di SKPD/DPD merupakan UPZ instansi yang memiliki penghimpunan dana zakat yang cukup besar sebanyak Rp 1.149.589.578 namun mengalami penurunan di tahun 2021 sekitar 2,5% menjadi 1.120.099.398. Hal ini disebabkan karena banyak ASN yang menolak apabila zakatnya dipotong. Berdasarkan teori Mubarok dan Baihaqi bahwa terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan meningkatnya penghimpunan dana zakat yaitu Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelolah zakat, adanya kesadaran dari masyarakat tentang kewajiban membayar zakat serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zakat mal.
1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu kemauan individu untuk berpijak pada orang lain. Dia mempunyai keyakinan terhadap orang tersebut. Kepercayaan adalah kondisi mental didasarkan pada keadaan individu dengan keadaan sosialnya. Sama halnya dengan kepercayaan muzakki terhadap suatu Lembaga amil zakat maka ia akan terus membayarkan zakatnya di Lembaga amil zakat tersebut.(Nasim and Syahri Romdhon, 2014) menurut kepala bagian Pendistribusian dan pendayagunaan di Baznas kota Makassar: “karena kita melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbaun melalui sosial media, Radio, televisi sehingga banyak muzakki yang mengetahui keberadaan dan fungsi Baznas, karena mungkin sebelumnya mereka membayar zakat di Lembaga Amil Zakat lain atau langsung disalurkan ke panti asuhan. selain itu mereka juga percaya sama kita karena kita juga disini ada yang namanya sistem informasi manajemen Baznas, jadi semua penerimaan yang kita terima itu di input dalam simba ketika nilai rupiah atau zakat itu yang sudah di input otomatis ada wa atau sms yang masuk ke nomor muzakkinya kalau zakatnya sudah diterima sekian nilainya dan ada do‟anya. jadi mereka percaya kalau zakatnya dikelolah dengan baik”.
Selain itu ibu Jusanti selaku muzakki di Baznas kota Makassar juga mengatakan : “yaa kita juga percaya kepada Baznas dalam mengelolah zakat. karena saya liat dalam menyalurkan zakat itu sudah tepat dan adil. karena saya lihat dilingkungan saya langsung UPZ-UPZ yang membagikan dana zakat itu diberikan kepada yang betul-betul butuh. saya juga sering lihat di sosial media tentang program-program Baznas yang menurut saya itu bagusji”. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor kepercayaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS kota Makassar. Baznas kota Makassar telah mengelolah zakat secara optimal oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap Baznas terus meningkat, sehingga mereka mulai dan terus membayar zakat di Baznas baik secara langsung ataupun melalui UPZ terdekat yang dibentuk oleh Baznas.

## 1. Kesadaran
Selain kepercayaan, menurut staf Baznas Kota Makassar Kesadaran Muzakki merupakan fakor yang paling utama dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Baznas kota Makassar. ”Sebenarnya kesadaran itu yang paling utama, rata-rata orang yang membayar zakat itu karena sadar. kesadaran itu terkait mereka yang tidak terikat dengan aturan, mereka berlandaskan dengan moralnya, kemudian yang kedua itu karena adanya paksaan yang berupa aturan seperti perda, UU dan Intruksi walikota terkait pembayaran zakat”.
Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Gusti selaku PNS beliau mengatakan: “salah satu penyebabnya adalah karena kita sadar dan mengetahui bahwa Membayar zakat adalah wajib bagi umat muslim, terlebih lagi ada aturan pemerintah yang menghimbau kita untuk membayar zakat maka tugas kita sebagai Hamba dan rakyat yang baik adalah mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah selagi itu masih dalam rana kebaikan”. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa kesadaran merupakan faktor yang dapat menyebabkan penghimpunan dana zakat meningkat, apabila kesadaran muzakki akan kewajiban membayar zakat di Baznas meningkat maka penghimpunan dana zakat juga akan ikut meningkat. 2. Pengetahuan Menurut Darwis, Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan gagasan, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya. Pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui oleh manusia tanpa perlu dilakukan secara sistematis.(Asa, 2019) Pengetahuan masyarakat tentang makna zakat dan pengetahuan tentang adanya UU yang mengatur tentang pengelolaan zakat juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penghimpunan dana zakat di Baznas meningkat.
sebagaimana yang diungkapkan oleh Fifi selaku kepala bagian penghimpunan dana zakat di Baznas :“seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satunya adalah karena sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang zakat. ini karena kita juga melakukan berbagai cara bagaimana agar masyarakat mengetahui kewajibannya membayar zakat. jadi disini kita melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbaun melalui sosial media, Radio, televisi sehingga banyak muzakki yang mengetahui makna zakat serta keberadaan dan fungsi Baznas, karena mungkin sebelumnya mereka belum tau kapan harus membayar zakat, bagaimana perhitungannya dimana mau membayar zakat membayar sehingga mereka mengeluarkan langsung ke panti asuhan misalnya.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan muzakki tentang zakat merupakan hal penting sebagai bekal muzakki dalam membayar zakat di Baznas kota Makassar. hal ini juga didukung karena adanya regulasi tentang pembentukan Baznas kota Makassar.
Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang dampak regulasi zakat daerah terhadap penguatan pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar maka disempulkan sebagai berikut: Meskipun penghimpunan dana zakat di Kota Makassar belum mencapai potensi yang ada, namun dengan adanya Regulasi zakat daerah memberikan dampak terhadap penghimpunan dana zakat menjadi lebih meningkat, salah satu regulasi yang berperan penting dalam optimalnya pengelolaan zakat di kota Makassar adalah intruksi Walikota Nomor 400 Tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) / Karyawan Perusahaan Daerah Muslim lingkup Pemkot Makassar. Dimana dengan adanya intruksi tersebut maka banyak ASN dan perusda yang mengeluarkan zakatnya, sehingga penghimpunan dana zakat di Baznas kota Makassar meningkat. Selain itu kepercayaan, kesadaran dan pengetahuan Muzaki juga merupakan faktor meningkatnya penghimpunan dana zakat di Kota Makassar setiap tahun.
Regulasi tentang pengelolaan zakat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Intruksi Walikota zakat telah berperan penting dalam penguatan kelembagaan, manajemen, Sumber Daya Manusia, jaringan serta sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan sudah terstruktur sehingga amil atau staf dapat fokus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu sarana dan prasarana yang ada di Baznas kota Makassara juga sangat mendukung dalam melakukan aktivitas tata kelola
Daftar Pustaka Adib and dkk (2021) Dampak regulasi zakat daerah terhadap penguatan BAZNAS sebagai lembaga Non Struktural . jakarta: PUSKAZ BAZNAS. Annisa and Fatwa, N. (2021) ‘241-Article Text-1265-1-10-20210925 (2)’, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 8(2), p. 229.
Asa, R.S. (2019) ‘Identifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Agam)’, Jurnal Sains dan Informatika , 5(1), p. 50. Available at: https://doi.org/10.22216/jsi.v5i1.4048. Atabik, A. (2015) ‘Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan’, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf , 2(2), pp. 339–361.
Aziz, M. (2015) ‘Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional’, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman , 3(1), pp. 36–65.
Iqbal, M. (2019) ‘Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional’, Jurnal Asy-Syukriyyah , 20(1), pp. 26–51. Available at: https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43. Mulasari, M. et al. (2022) ‘Hubungan peraturan daerah kota makassar tentang zakat dengan hukum islam’, 3(2), pp. 413–422. Nasim, A. and Syahri Romdhon, M.R. (2014) ‘Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki’, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 2(3), p. 550. Available at: https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603. Nugraha, W. and Zen, M. (2020) ‘Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan’, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 1(2), p. 176. Available at: https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274. Nurhasanah, S. (no date) ‘Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat siti nurhasanah’.
Purwanti, D. (2020) ‘Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6(1), p. 101. Available at: https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896. Putra, T.W. (2019) ‘Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional’, Laa Maisyir , 6(2), pp. 246–260.
Rahman, D. and Yasya, W. (2020) ‘Komunikasi Persuasif Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Darussalam Kota Wisata Cibubur’, Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis , 4(1), p. 1. Available at: https://doi.org/10.24853/pk.4.1.1-10. Rizki, M., Ali, M. and Tanjung, H. (2019) ‘Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia’, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 10(1), pp. 34–50. Available at: https://www.jurnalfai- uikabogor.org/index.php/alinfaq/article/view/509. Suryani, D. and Fitriani, L. (2022) ‘Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan’, Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 10(1), pp. 43–62.