## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Pemerintahan Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P, Eka Yulyana, SIP, M.Si, M.AP, Rachmat Ramdani, S.IP Email : purnamasari.hanny@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  BUM  Desa  sebagaimana    yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa),  diharapkan  Pemerintah  Desa  dapat  memahami tentang  pembentukan  dan  pengelolaan  BUM  Desa,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  penggerak perekonomian  masyarakat  desa  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa, khususnya  desa  tertinggal  atau  desa  yang  tingkat  perekonomiannya  rendah.  Desa  Warung  Bambu adalah  salah  satu  desa  di  wilayah  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten  Karawang  yang    telah memiliki  BUM  Desa  namun  selama  ini  belum  mampu  memberdayakan  dan  meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.
Kata kunci : Efektivitas, BUM Desa, Desa Warungbambu

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  diatur  dalam  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang Desa. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan    tingkat  ekonomi  masyarakat  Desa  Warung  Bambu yang masih rendah karena masyarakat Desa Warung Bambu  rata-rata bekerja sebagai petani, buruh  tani,  buruh  dan  pedagang  diharapkan  keberadaan  BUM  Desa  mampu    mendorong dinamisasi  kehidupan  ekonomi  serta  sebagai  penggerak  perekonomian  masyarakat  desa  dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 1.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasikan  masalah penelitian sebagai berikut :
1) Tidak  berjalannya  Bumdes  Desa  Warung  Bambu  Kecamatan  Karawang  Timur Kabupaten Karawang.
2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan BUM Desa.
3) Pemerintah Desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUM Desa.
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas,  peneliti  menguraikan  rumusan  masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana pencapaian tujuan dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis  ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur Kabupaten Karawang?
2) Bagaimana integrasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten Karawang?
3) Bagaimana adaptasi dalam Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten Karawang?

## 1.3. Tujan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain :
1) Untuk  mengetahui  pencapaian  tujuan  dalam  Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa)  berbasis  ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.
2) Untuk  mengetahui  integrasi  dalam  Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) berbasis  ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur Kabupaten Karawang.
3) Untuk  adaptasi  dalam  Efektivitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  berbasis ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten Karawang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah  populer  mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif  apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson  (Handayaningrat,  1994:16)  yang  menyatakan  bahwa  “Efektivitas  adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu  organisasi,  dapat  dilakukan  melalui  konsep efektivitas.  Konsep  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menentukan  apakah  perlu  dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini  efektivitas  merupakan  pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya yang  dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan  ( input ),  proses,  maupun  keluaran ( output ).  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  sumber  daya  meliputi  ketersediaan  personil,  sarana dan  prasarana  serta  metode  dan  model  yang  digunakan.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
Duncan  (dalam  Steers,  1985:53)  mengatakan  mengenai  ukuran  efektivitas,  sebagai berikut:

## 1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun pentahapan  dalam  arti  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit
2. Integrasi
Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan  komunikasi  dengan  berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Efektivitas  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  rasionalitas  dan  efisiensi.  Ketiga kriteria ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai  rangkaian  kegiatan  manusia  dalam  sebuah  organisasi  baik  dari  segi  pemerintahan maupun dalam dunia bisnis.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Observasi
Menurut  Nasution  (dalam  Sugiono,  2104:226)  observasi  adalah  dasar  semua  ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,  yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

## 2. Wawancara
Esterberg  (dalam  Sugiono,  2014:231)    mendefinisikan  wawancara  adalah  merupakan pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  tetapi  juga apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

## 3. Dokumentasi
Menurut  Sugiyono  (  2014  :  240  )  studi  dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari penggunaaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif,  dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan  keterangan  ilmiah  dari  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  dokumen  yang  berisikan peraturan-peraturan  hukum-hukum,  pendapat-pendapat,  teori-teori  dari  para  ahli  yang berkaitan dengan penelitian.
4. Triangulasi
Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai  teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang  telah  ada.  Bila  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  maka sebenarnya  peneliti  mengumpulkan  data  yang  sekaligus  menguji  kredibilitas datadengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

## Sumber : Sugiono (2014:225)
Gambar 1.2

## Teknik Pengeumpulan Data
Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

## 1. Reduksi data
Mereduksi    data    berarti    merangkum,    memilih    hal-hal    yang    pokok.    Memfokuskan kepada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan  demikian  data  yang telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  membermudah peneliti    untuk    melakukan    pengumpulan    data    selanjutnya,    dan    mencarinya    bila diperlukan.    Reduksi    data    dapat    dibantu    dengan    peralatan    elektronik    seperti komputer  mini,  dengan  memberikan  kode  pada  aspek-aspek  tertentu.
2. Display data
Dalam    penelitian    kulitatif,    penyajian    data    bisa    dilakukan      dalam    bentuk    uraian singkat,    bagan,    hubungan    antar    kategori.    Dengan    mendisplay    data,    maka    akan memudahkan   untuk  memahami  apa  yang  terjadi.
3. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah bila    tidak    ditemukan    bukti-bukti    yang    kuat    yang    mendukung    pada    tahap berikutnya.    Tetapi    apabila    kesimpulan    yang    dikemukakan    pada    tahap    awal, didukung    oleh    bukti-bukti    yang    valid    dan    konsisten    saat    peneliti    kembali    ke
Teknik Pengumpulan Data Observasi Wawancara Dokumentasi Triangulasi
lapangan      mengumpulkan    data,      maka    kesimpulan    yang    dikemukakan    merupakan kesimpulan  yang  kredibel.
Dengan   demikian  kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  menjawab rumusan  masalah  yang  dirumuskan  sejak  awal,  tetapi  mungkin  juga  tidak,  karena seperti  telah  dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan  masalah  dalam  penelitian kualitatif  masih  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang  setelah  penelitian  berada di  lapangan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan  yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari  kemampuannya  untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  langka  dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya.
Dalam  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  berbasis  kerakyatan  masyarakat  desa  upaya mewujudkan  pencapaian  tujuan  dalam  organisasi  maka  masyarakat  desa  juga  diperlukan sumber  daya  manusia  masyarakat  desa  yang  berkualitas  mengerti  dan  pahami  aturan-aturan dan manajemen pengelolaan, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sekretaris Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Bapak Rohman beliau mengatakan bahwa :
“Bahwa  masyarakat  kita  belum  memahami  secara  betul  fungsi  dari  bumdes  itu sehingga  anggapan  mereka  dengan  adanya  bumdes  simpan  pinjam  sama  halnya dengan  bantuan  tunai  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  mereka  tidak mengembalikan  pinjaman  yang  diberikan  oleh  pengelola  bumdes,  untuk  kedepannya pengelolaan  bumdes  akan  memberikan  bantuan  langsung  kepada  bidang  kesehatan, pendidikan”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)
Sumber  daya  manusia  merupakan  bagian    hal  yang  terpenting  bagi  efektivitas pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  berbasis  kerakyatan  masyarakat  desa  Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dalam pencapaian tujuan, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  tujuan  dan  mencari  alternatif
terbaik  guna  mencapai  tujuan  organisasi  secara  optimal.  Kemudian  apakah  pengelolaan badan  usaha  milik  desa.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Bapak Rohman beliau mengatakan :
“Pada  awal  berdirinya  bumdes  di  desa  warungbambu  memiliki  sasaran  dan  tujuan yaitu  ingin  menghilangkan  ketergantungan  dan  kebiasaan  masyarakat  desa  terhadap bank  keliling  yang  akan  mejerumuskan  ekonomi  masyarakat,  program  bumdes pertama  kali  berdiri  sasaran  dan  tujuan  simpanan  pinjaman  untuk  menghilangkan kebiasaan  masyarakat  desa  pinjaman  pada  bank  keliling”.  (Kantor  Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)
Berdasarkan hasil observasi  dan wawancara peneliti  melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUM Desa berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan  efisien.  Hal  ini  terlihat  dari  masyarakat  desa  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang mampu  menjalankan  manajemen  dan  pengelolaan  keuangan,  masyarakat  desa  juga  kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUM Desa.
Dalam  proses  integrasi  membutuhkan  komunikasi  secara  akurat  yang  diterima  oleh organisasi  lainya  karena  harus  ada  kesamaan  tujuan  sehingga  mampu  membangun komunikasi  dengan  baik.  Kegiatan  BUM  Desa  sebagai  kegiatan  yang  berawal  dari  inisiatif dari  masyarakat  desa  untuk  meningkatkan  kemandirian  masyarakat  desa.  Kemudian  apakah kegiatan bumdes di  Desa Warungbambu  melakukan sosialisasi  untuk  membuat  suatu  forum masyarakat  untuk  memusyawarakan  pembentukan  dan  perencanaan  bumdes,  berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Warungbambu Dadang Sonjaya beliau mengatakan bahwa:
“Sebelum  saya  menjadi  kepala  Desa  Warungbambu  pada  saat  pertama  kali pembentukan  bumdes  saya  sebagai  kepala  dusun  awal  pembentukan  BUM  Desa  ada forum  musyawarah  yang  dihadiri  oleh  kepala  dusun  yang  ada  di  wilayah  Desa Warungbambu”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)
Komunikasi  merupakan  bagian  hal  yang  terpenting  bagi Pelaksanaan pengelolaan badan  usaha  milik  desa  sebagai  upaya  mewujudkan  menjaga  persatuan  dan  kebersamaan  di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik desa
masyarakat  desa  apakah  yang  terlibat  dalam  pembentukan  badan  usaha  milik  desa menjungjung tinggi rasa persatuan antara kepala dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa beliau Bapak Rohman mengatakan bahwa :
“Pada  awalnya  mereka  sepakat  dengan  hasil  forum  pembentukan  badan  usaha  milik desa,  namun  berjalannya  waktu  berbagai  permasalahan  muncul  di  tengah-tengah masyarakat dengan adanya pembangunan perumahan dan adanya perusahaan diwilayah desa  sehingga  memunculkan  kecemburuan  bagi  dusun  yang  tidak  memiliki  potensi diwilayahnya”. (Kantor Desa Warungbambu,, 25 Juli 2016).
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat integrasi dalam efektivitas pengelolaan  BUM  Desa  berbasis  ekonomi  kerakyatan  masih  jauh  dari  harapan.  Hal  ini terlihat  dari  pemerintah  dan  masyarakat  membentuk  forum  musyawarah  untuk  membentuk BUM  Desa  tetapi  terbatas  kepada  Kepala  Dusun  tidak  melibatkan  secara  luas  masyarakat desa.    Masyarakat  desa  tidak  mengetahui  secara  jelas  tahapan-tahapan  dalam  pembentukan BUM  Desa  sehingga  berdampak  pada  pelakasaan  pengelolaan  BUM  Desa  menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.
Pengelolaan Bumdes Desa Warungbambu apakah pemerintah desa dan masyarakat desa mampu  menyessuaikan  diri  dengan  kebijakan  pembentukan  BUM  Desa,  berdasarkan  hasil wawancara dengan sekretaris desa warungbambu Bapak Rohman beliau mengatakan bahwa :
“Kemampuan  menyesuaikan  dengan  pembentukan  bumdes  ini  masih  menjadi kelemahan  di  desa  ini  karena  kita  tidak  memiliki  kemampuan  yang  memadai  seperti manajemen  dan  akuntasi  untuk  mengelola  BUM  Desa  dan  juga  kita  kurang  didukung oleh sarana yang memadai juga”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa dengan Bapak Debleng beliau mnegatakan bahwa:
“Masyarakat  desa  kita  memang  belum  mampu  menyesuaikan  dengan  pengelolaan bumdes salah satu faktornya adalah masih rendah pendidikan masyarakat desa mereka ketakutan  kita  mengelola  bumds  berupa  simpan  pinjam  pada  awal  berdiri  sampai diberhentikan kelemhannya adalah manajemen pengelolaan”. (Desa Warumgbambu, 26 Juli 2016)
Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya dan didukung pula oleh sarana dan prasarana. Terciptanya keterpaduan antara kemampuan  masyarakat  dengan  kebijakan  pembentukan  BUM  Desa  merupakan  hubungan yang  selaras  sehingga  akan  terwujudnya  efektif  dalam  mencapai  dari  tujuan  organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Warungbambu Dadang Sonjaya beliau mengatakan bahwa :
“Kemampuan  masyarakat  desa  warungbambu  masih  terbatas  belum  mempunyai kemampuan mengelola bumdes secara professional dan mandiri, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan potensi desa yang berbeda ini merupakan salah satu  dari  kelemahan  dari  kebijakan  pelaksanaan  BUM  Desa  di  Kabupaten  Karawang setiap Desa memiliki karakteristik yang berbeda dan permasalahan di masyarakat yang kompleksitas”. (Kantor Desa Warungbambu, 25 Juli 2016)
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  adaptasi  dalam  efektivitas  pengelolaan BUM  Desa  berbasis  ekonomi  kerakyatan  masyarakat  Desa  Warungbambu  belum  mampu menyesuaikan  diri  dengan  pelaksanaan  BUM  Desa  karena  masyarakat  kurang  memiliki kemampuan  manajerial  dalam  mengelola  BUM  Desa  dan  tidak  didukung  oleh  sarana  dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan  Di  Desa  Warungbambu  Kecamatan  Karawang  Timur  Kabupaten  Karawang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Pencapaian Tujuan :
Berdasarkan hasil temuan Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Di Desa Warungbambu bahwa pemerintah Desa Warungbambu dan masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa  juga  kurang  memperoleh  informasi  tentang  pembentukan  BUM  Desa.  Dengan
demikian  dalam  pencapaian  tujuan  efektifitas  pengelolaan  BUM  Desa  masih  belum efektif dan efisien.
b. Integrasi  :
Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu pemerintah dan masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk  BUM  Desa  tetapi  terbatas  kepada  Kepala  Dusun  tidak  melibatkan  secara luas masyarakat desa.  Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam  pembentukan  BUM  Desa  sehingga  berdampak  pada  pelakasaan  pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.
c. Adaptasi  :
Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena  masyarakat  kurang  memiliki  kemampuan  manajerial  dalam  mengelola  BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Adisasmita,  Rahardjo.  2006.  Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko, Suntoro, dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : ACCESS.
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif .Jakarta selatan: Salemba Humanika.
Hutomo  Mardiyatmo,  2003.  Konsep  Ekonomi  Kerakyatan.Yogyakarta:  Salemba Humanika.
Masry Simbolon Maringan. 2004. Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Moelong.  Lexy  J.  2007.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mohamad  Jafar  Hafsah.  2008.  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Iris Press (Institute for Religious and Institutional Studies).
Nugroho,  Heru.  2001.  Negara,  Pasar,  dan  Keadilan  Sosial.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Offset.
Risadi, Aris Ahmad. 2012. Badan Usaha MilikDesa. Jakarta : Dapur Buku. Setiawan, Danny.2011.  Wajah  Desa  Kita  Dimensi  SDM,  Politik,  Ekonomi.  Jakarta  Pusat  Kajian Pemberdayaan Desa.
Soekanto, Soerjono.2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Soejito,  Irawan.  1984.  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah. Jakarta:Bina Aksara.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.

## Dokumen :
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa