## PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1* Zaki Difa Taqiyuddin, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1* zakidifat@gmail.com ( corresponding author )
2 mitrosubroto07@gmail.com

## ABSTRACT
Overcapacity in prisons often occurs among the elderly from 2019 to 2022. This research aims  to  address  the  problem  of  overcapacity  for  elderly  prisoners  in  correctional institutions.  The  method  in  this  research  uses  a  qualitative  approach  through  literature studies. The results of the research show that the overcapacity that occurs every year has increased in prison residents. It is known that prisoners increase every year. The causes of prison overcapacity are pre-trial detention, criminal sanctions policies for drug cases, and lack of access for convicts to advocates and others. An elderly person still has the rights and obligations of an Indonesian citizen. The aspects that play a role are health and medical care,  mental  welfare,  special  treatment,  judicial  processes,  rehabilitation  and  care,  and legal  protection.  The  legal  system  considers  the  special  needs  of  elderly  prisoners,  for example in terms of health, mental well-being, and human rights. One way is restorative justice where imprisonment is not only a means of punishment but also a place for training law violators in Indonesia.
Keywords: Elderly; Prisoner; Overcapacity
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang sesuai pada pasal (1) ayat 3 Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Prinsip  negara  hukum  yaitu  menjalankan persamaan  di  depan  hukum,  mendukung  supremasi  hukum,  dan  menjadikan  hukum sebagai dasar bagi kinerja masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Pada saat ini, salah satu  bentuk  penegakan  hukum  di  Indonesia  yaitu  penahanan,  baik  yang  dilakukan  di Lapas  maupun  Rutan  pemerintah.  Pembinaan  sendiri  merupakan  kegiatan  yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Upaya penegakan dan perlindugan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu salah satu  bentuk  dan  tujuan  adanya  reformasi.  Indonesia  sendiri  memiliki  sekian  banyak peraturan  yang  secara  terperinci  disusun  karena  Indonesia  adalah  suatu  negara  yang patuh akan hukum. Terbitnya suatu aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh  suatu  negara  terhadap  warga  negaranya,  yang  mana  telah  dijelaskan  dalam  UUD 1945 NRI Pasal 28 Huruf A-J. Tidak hanya pada warga negara pada umumnya tentang penegakan dan Hak Asasi Manusia (HAM), narapidana merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan Hak AsasiManusia (HAM).
Lembaga pemasyarakatan atau dapat disebut dengan LAPAS merupakan lembaga atau  tempat  yang  menjalankan  fungsi  Pembinaan  terhadap  Narapidana,  Pembinaan sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak  kebebasannya  sebagai  warga  masyarakat  akan  dicabut.  Ia  tidak  bisa  lagi  sebebas masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka  juga  akan  dicap  sebagai  sampah  masyarakat  oleh  lingkungannya.  Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian  dari  fase  rehabilitasi  sosial  narapidana  di  Lapas,  sehingga  setelah  selesai menjalani masa pidana narapidana dapat kembali menjadi Masyarakat secara seutuhnya.
Kondisi  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  terjadi  kepadatan  dimana jumlah penghuni lebih banyak disbanding jumlah kapasitas yang sudah disediakan oleh Lembaga  Pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia.  Kepadatan  Narapidana  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  terjadi  karena  ada  beberapa  factor  penyebab.  Dalam menjalankan  sistem  Pemasyarakatan  dibutuhkan  Lapas  yang  memiliki  fungsi  sebagai tempat  Pembiaan  bagi  Narapidana.  Narapidana  sendiri  yaitu  manusia  yang  telah melakukan suatu pelanggaran Hukum dan oleh karena perbuatan yaitulah Hakim telah menjatuhkan hukuman pada dirinya seperti hilangnya kemerdekaan diri dan dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dapat disebut dengan lapas.
Persoalan  over  kapasitas  bukan  masalah  baru,  melainkan  masalah  klasik  yang sering  menjadi  sorotan  media  massa,  diangkat  menjadi  tema-tema  seminar,  menjadi kajian penelitian, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar lapas/ rutan itu sendiri. Banyak  faktor  yang  menunjukkan  penyebab  terjadinya  over  kapasitas  di  lapas  dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, akan tetapi keadaaan over kapasitas tetap terjadi.
Seseorang  yang  menyandang  kapasitas  sebagai  kategori  lanjut  usia  atau  yang seringkali disebut dengan lansia merupakan warga negara yang telah melampaui angka 60 tahun. Berdasarkan adanya litmas dan survey jumlah warga negara Indonesia dengan status  lanjut  usia  justru  malah  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini dapat  disebabkan  oleh  tingginya  angka  produktivitas  atau  kelahiran  bayi  pada  masa lampau. Pemerintah juga telah mengusung beberapa program yang mana terutama pada bidang  kesehatan  untuk  sebuah  jaminan  tidak  adanya  atau  minimnya  risiko  penyakit yang ada di Indonesia.
Permasalahan  yang  sering  sekali  muncul  dalam  benak  buiterhadap  para narapidana  dengan  kategori  lansia  adalah  persoalan  yang  sudah  tidak  dihiraukan  lagi yaitu  overkapasitas  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Overkapasitas  pada  lapas berdampak besar bagi narapidana kategori lansia yaitu soal kesehatan. Tidak sedikit dari warga binaan dengan kategori lansia yang mengalami sering sakit sehingga mungkin juga dapat menularkan penyakit di dalam kamar hunian yang kelebihan orang.
Penyakit-penyakit  yang  sering  timbul  pada  lansia  dalam  lapas  yaitu  seperti prostat,  lambung,  dan  asam  urat.  Penyakit  yang  timbul  kebanyakan  adalah  penyakit bawaan  sebelum  warga  binaan  tersebut  masuk  dalam  bui.  Sesak  napas  juga  jadi permasalahan  yang  konkrit  dalam  overkapasitas  di  lapas.  Tidak  adanya  aturan  dan bahasan secara khusus tentang pemberian sel khusus lansia,  namun dengan demikian selama  ini  mereka  yang  berkategori  lansia  hanya  mendapatkan  perhatian  yang  lebih terutama  di  bidang  kesehatan.  Ada  pula  narapidana  yang  kesulitan  berjongkok  atau menekuk pada kaki sehingga mengalami sulit pada saat ingin melaksanakan buang air besar.

## TINJAUAN PUSTAKA
Peningkatan jumlah narapidana lanjut usia (lansia) dalam sistem pemasyarakatan telah menjadi topik yang mendapat perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Studi  oleh  Johnson  dan  Waldfogel  (2018)  menggambarkan  bahwa  penuaan  populasi narapidana di Amerika Serikat telah menimbulkan tantangan kesehatan dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di Indonesia, fenomena serupa juga  muncul  dengan  tingginya  angka  overkapasitas  di  lembaga  pemasyarakatan,  yang secara tidak proporsional mempengaruhi narapidana lansia (Suryadi & Hidayat, 2020).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibowo  dan  Putri  (2021),  narapidana lansia  seringkali  menghadapi  kondisi  kesehatan  yang  buruk  yang  diperparah  oleh fasilitas penjara yang tidak memadai. Kondisi  ini diperburuk oleh kurangnya akses ke layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam perencanaan fasilitas pemasyarakatan dan program kesehatan narapidana.
Adaptasi  terhadap  perubahan  demografis  ini,  menurut  Setiawan  dan  Nurdin (2019), memerlukan inovasi dalam kebijakan dan praktik, termasuk perluasan program pembebasan bersyarat dan pemantauan di komunitas, serta integrasi model restorative justice yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada penghukuman semata.
Penggunaan  teknologi  dalam  kesehatan,  seperti  telemedisin,  juga  dapat memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  masalah  aksesibilitas  ini.  Penelitian  oleh Astuti  dan  Kurniawan  (2022)  menunjukkan  bahwa  penggunaan  telemedisin  di  dalam penjara  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  untuk  narapidana  lansia, memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat dan pengelolaan kondisi kronis yang lebih efisien.
Dari perspektif hukum dan kebijakan, Pertiwi dan Anggraeni (2023) mengkritik bahwa  meskipun  undang-undang  telah  menjamin  hak-hak  dasar  narapidana,  dalam praktiknya,  narapidana  lansia  sering  diabaikan,  khususnya  ketika  berhadapan  dengan overkapasitas  yang  merugikan  kebutuhan  spesifik  mereka.  Karya  ini  menyerukan perlunya reformasi hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak-hak narapidana lansia.
Penanganan  masalah  overkapasitas  terhadap  narapidana  lansia  memerlukan upaya  multi-dimensi  yang  menggabungkan  kebijakan  publik,  inovasi  teknologi,  dan peningkatan  kualitas  layanan  kesehatan.  Kolaborasi  antara  lembaga  pemasyarakatan, pemerintah,  organisasi  kesehatan,  dan  komunitas  adalah  kunci  dalam  menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adil bagi narapidana lansia.
Untuk penelitian tentang penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan,  salah  satu  teori  yang  relevan  adalah  Teori Penuaan  Aktif  ( Active  Aging  Theory ).  Teori  ini  dikembangkan  oleh  World  Health Organization (WHO) dan mencakup ide bahwa lansia harus tetap terlibat dalam aktivitas sosial,  ekonomi,  budaya,  spiritual,  dan  warga  sipil,  bukan  hanya  untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan keberlanjutan komunitas dan masyarakat tempat mereka tinggal.
Dalam  konteks  lembaga  pemasyarakatan,  penerapan  Teori  Penuaan  Aktif  dapat menekankan pentingnya:
1. Keterlibatan  Sosial:  Menciptakan  lingkungan  di  mana  narapidana  lanjut  usia dapat  terlibat  dalam  kegiatan  sosial  dan  pendidikan  yang  mempertahankan interaksi mereka dengan narapidana lain dan staf pemasyarakatan.
2. Kesehatan  dan  Kesejahteraan:  Memastikan  bahwa  narapidana  lanjut  usia menerima  perawatan  kesehatan  yang  tepat,  termasuk  akses  ke  layanan kesehatan mental dan fisik yang memadai dan spesifik untuk usia.
3. Keamanan  dan  Perlindungan:  Menjamin  bahwa  narapidana  lanjut  usia dilindungi  dari  diskriminasi  dan  kekerasan,  serta  memperhatikan  kebutuhan khusus  mereka  seperti  aksesibilitas  dan  akomodasi  yang  sesuai  dengan mobilitas terbatas.
4. Pemberdayaan: Mendorong narapidana lanjut usia untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan dan kegiatan harian mereka untuk meningkatkan rasa otonomi dan kontrol atas kehidupan mereka.
Teori  ini  berguna  dalam  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis intervensi  yang  diperlukan  dalam  sistem  pemasyarakatan  untuk  memperbaiki kehidupan  narapidana  lanjut  usia  dan  untuk  menyediakan  rekomendasi  yang  dapat mengurangi dampak negatif dari overkapasitas. Hal ini juga dapat memberikan kerangka kerja  bagi pembuat  kebijakan  untuk merancang kebijakan  yang lebih inklusif dan adil bagi narapidana lansia, sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  literatur,  agar dapat membaca situasi pada implementasi peristiwa yaitu fakta mengenai overkapasitas didalam Lembaga pemasyarakatan dengan narapidana lanjut usia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana penjara menjadi salah satu bagian dari pidana pokok yang paling sering diberikan oleh hakim dalam proses pengadilan dikarenakan pidana penjara menjadi hukuman yang paling banyak diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Namun penggunaan pidana penjara dalam upaya pengendalian tindak kejahatan tidak  selalu  memberikan  hasil  yang  efektif  dan  efisien.  Penggunaan  kebijakan  hukum pidana  justru  menimbulkan  kriminalisiasi  pada  perbuataan  umum  yang  cendurung menciptakan  overkriminalisasi.  Lapas  yang  penuh  sesak  adalah  masalah  serius  dan fenomena  yang  sulit  dipahami.  Kepadatan  tampaknya  mewakili  karakteristik  yang meresahkan  penjara  modern  sejak  penemuannya  pada  abad  ke-19.  Kebijakan  yang harusnya  diberikan  sebagai  langkah  terakhir  atau  ultimatum  remedium¸  namun digunakan sebagai premium remedium dalam upaya mengendalikan tingkat kriminilitas dalam masyarakat.
Prinsip  “upaya  terakhir”  ketika  menyangkut  pemenjaraan  tentu  memainkan peran  penting  seperti  yang  diungkapkan  aturan  PBB  untuk  tindakan  nonpenjagaan bahwa perampasan kebebasan harus dilakukan secara khusus dan tidak boleh digunakan sebagai  hukuman  rutin.  Selain  itu,  Konvensi,  Standar  dan  Pedoman  PBB  memberikan prioritas  yang  jelas  untuk  tujuan  rehabilitasi;  mereka  mengadopsi  relevansi  dalam kondisi kepadatan penduduk (penahanan praperadilan sebagai upaya terakhir, anggapan tidak bersalah, aturan pengadilan yang cepat, dan lain-lain).
Penambahan penghuni lapas dan rutan menciptakan kondisi over kapasitas yang tidak di imbangi oleh penambahan sarana dan prasarana yang akseptabel. Kondisi over kapasitas tidak sesuai dengan peraturan internasional yang telah diratifikais Indonesia yaitu standard minimum rules (SMR). Salah satu pasal dalam SMR menyatakan bahwa narapidana  ditempatkan  ke  dalam  sel  yang  dapat  memberikan  ruang  gerak  ketika mereka tidur. Selain kondisi over kapasitas, lapas dan rutan mengalami masalah dalam melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana.  Keadaan  ini  menyebabkan  besarnya potensi konflik sehingga petugas akan mengupayakan pendekatan keamanan daripada pembinaan atau rehabilitasi kepada narapidana.
Overkapasitas  di  lapas  merupakan  masalah  yang  tak  kunjung  usai  dari  dulu, terlepas dari masalah ini terdapat beberapa penyebab atau alasan mengapa bisa terjadi overkapasitas lapas di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu :

## a) Penahanan Pra Persidangan
Dalam pasal 20-31 KUHAP mengatur mengenai kewenangan penahanan oleh penyidik,  penuntut  umum,  pengadilan  tinggi,  negeri,  pengadilan  tinggi,  dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian proses persidangan. Pada tahap  pra persidangan  di  Indonesia  terdapat  2  proses  yakni  tahapan  penyidikan  dan penuntuan.  Pada  tahap  penyidikan,  perintah  penahan  diberikan  sampai  20 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu 40 hari. Setelah berkas diserahkan kepada  kejaksaan,  penahanan  dapat  diperpanjang  kembali  menjadi  50  hari. Maka apabila digabungkan, penahanan pra persidangan terhadap tahanan bisa mencapai 110 hari
b) Kebijakan Sanksi Pidana Kasus Narkoba Dalam sebuah kesepakatan bahwa perubahan dalam tingkat kejahatan tidak berkontribusi  signifikan  terhadap  pertumbuhan  penjara  dan  kepadatan penduduk. Namun, asumsi bahwa tingkat kejahatan tidak berkorelasi dengan pertumbuhan  penjara patut  mendapat  perhatian  lebih.  Studi  asumsi  batang nonkorelasi  dari  Amerika  Utara  menyatakan  penurunan  angka  kejahatan  di beberapa  yurisdiksi  telah  memburuk.  Sementara  asumsi  ini  berlaku  untuk
perubahan dalam tingkat kejahatan secara umum, peningkatan dalam kategori kejahatan (sensitif) yang memberikan hukuman penjara, sebagai pendorong over  kapasitas  di  penjara  seperti  ketergantungan  hukum  pidana  di  bidang kebijakan ketertiban umum.
Contoh  untuk  kebijakan  Indonesia  yang  secara  signifikan  berkontribusi terhadap inflasi penjara adalah kepedulian publik terhadap narkotika kadang kadang dianalisis dari sudut pandang "kepanikan moral" dan mengakibatkan deklarasi  perang  melawan  narkoba  secara  internasional  seiring  dengan meningkatnya  hukuman  penjara  untuk  semua  bentuk  pelanggaran  narkoba (termasuk pengguna narkoba yang terkadang kecanduan).
c) Minimnya Akses terpidana kepada Advokat Kongres  yang  di  selenggarakan  di  Salvador,  Brasil  tahun  2020  membahas mengenai  over kapasitas dan salah satu rekomendasi dari kongres tersebut meninjau bantuan hukum terhadap tersangka untuk memperkuat penegakkan keadilan  dan  petahanan  publik  tanpa  perlu  penahanan  dalam  proses praajudifikasi.  Berdasarkan  pasal  6  ayat  (3)  konvensi  Eropa  mengenai  Hak Asasi  Manusia  bahwa  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  merupakan hak mutlak dan tanpa pembayaran terdakwa, jika tidak memiliki dana yang cukup untuk membayai.
Prinsip dasar PBB mengenai peran pengacara bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tuntutan pidana, pemerintah wajib memastikan setiap orang tersebut memiliki akses cepat ke pengacara dan tidak boleh lebih dari empat puluh delapan jam setelah penahanan atau penangkapan.
Penangkapan  seseorang  untuk  menjalani  proses  penahanan  merupakan  awal kemungkinan seseorang untuk ditahan di tempat-tempat penahanan, yang secara tidak langsung  bertambahnya  penghunirutan  dan  lapas  sebelumnya  telah  mengalami  over kapasitas oleh penghuni lainnya.

## Narapidana Lanjut Usia
Penuaan  yang  terjadi  pada  manusia  pada  angka  60  tahun  atau  lebih  adalah  hal  yang sangat lazim terjadi, karena pada hakikatnya setiap manusia yang masih hidup dengan usia di atas tersebut akan pasti mengalami penuaan. Perubahan siklus secara alami ketika seseorang “menjadi tua” atau lebih tua dan semakin tua. Menjadi tua pastinya pula akan dibarengi  dengan  depresiasi  beberapa  fungsi  organ  pada  manusia  itu  sendiri  yang berakibat pada kurang  produktif dan efektif kegiatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut.
Cepat atau lambatnya manusia  mengalami fase  penuaan adalah tergatung pada pola  hidup  masing-masing  pihak.  Berdasarkan  pengertian  secara  gerontology,  lansia merupakan  fase  dimana  dalam  suatu  kehidupan  seseorang  manusia  dari  Nol  =  bayi, kemudian masuk ke jenjang anak-anak hingga remaja setelah itu akan menjadi tua dan akhirnya sampai pada usia lanjut yang dibahas dalam artikel ini. Hal ini bukan merupakan penyait, melainkan adalah sebuah proses alamiah yang sangat sulit  atau bahkan tidak mungkin  untuk  dihindari  oleh  setiap  pihak/orang  yang  mengalami  hal  tersebut. Gerontology  sendiri  merupakan  dasar  dari  sebuah  ilmu  pengetahuan  tentang  dampak dari  penuaan  dan  penyakit  yang  mencakup  aspek  fisiologis,  biologis,  psikososial  dan rohani.
Berdasarkan beberapa sudut pandang, kategori manusia lansia tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai WNI yang sama halnya dengan penduduk dengan jenjang tingkat
usia  yang  lain.  Labeling  terhadap  lansia  dari  masyarakat  sekitar  adalah  berhubungan dengan mudah terdampak penyakit, tingkat ketergantungan sesuatu yang cukup tinggi dan  kurang  dalam  beraktivitas  jika  dibandingkan  dengan  kategori  umur  lainnya. Kesimpulannya adalah lansia disebut sebagai beban terhadap kalangan masyarakat.

## Hubungan Narapidana Lanjut Usia dengan Lembaga Pemasyarakatan
Lapas, atau dalam terdahulu disebut sebagai “Penjara” merupakan sebuah tempat yang dinyatakan sangat sulit untuk menua. Kebutuhan terhadap narapidana dan tahanan yang telah memasuki penuaannya. Dalam persoalan yang ada narapidana yang masuk kategori lansia  cukup  banyak yang  tidak menunjukan  permasalahan  yang  jelas  bagi  otoritas  di dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal dengan adanya keterbatasan lansia, tentunya akan menjadi sebuah gagasan untuk membuka lembaran baru terkait peraturan tentang pembinaan terhadap narapidana/ tahanan lansia di dalam lapas.
Dalam  berkegiatan  dalam  lapas,  lansia  memiliki  fisik  yang  lebih  rentan  jika disampingkan dengan kelompok napi pada umur lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan pola dan kondisi dalam system pemasyarakatan di Indonesia yang senantiasa berhadap pada  persoalan  yaitu overcrowded ,  kegiatan  pungutan  secara  liar,  peredaran/ penyebaran  narkoba,  praktik  bidang  korupsi  berbagai  skala,  dan  sebagainya  sangat meluas. Disamping permasalahan yang ada, perlu diketahui bahwa ada pula persoalan tentang  managerial  SDM  serta  anggaran  dan sarana  prasarana  dalam  Unit  Pelakasana Teknis (UPT). Tantangan yang semakin hari makin dikedepankan adalah suatu pelayanan yang  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Beberapa  program  dari  pelaksanaannya perlahan mulai dilakukan dan dilaksanakan oleh warga binaan khususnya yang masuk kategori usia lanjut.
Berdasarkan data, bahwa dari sekian lanjut usia yang ada di Indonesia ternyata cukup  banyak  yang  melanggar  hukum.  Berdasarkan  data  tersebut,  Kemenkumham  RI berusaha melakukan pengesahan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun  2018  tentang  Perlakuan  bagi  Tahanan  dan  Narapidana  Lanjut  Usia.  Seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditapkan.
Perlakuan  khusus  &  hak  yang  diberikan  terhadap  narapidana  dengan  kategori lanjut  usia  adalah:  (1)  Akses  Keadilan.  Narapidana  yang  berstatus  lanjut  usia,  akan mendapatkan haknya untuk pengurangan masa pidananya atau biasa dikatakan dengan sebutan “remisi”. Remisi ini dijatuhkan pada hari lansia, pelaksanaan setiap tanggal 29 mei  tiap  tahunnya.  Besaran  pengurangan  masa  pidananya  sesuai  usulan  yang  berada pada remisi umum. Berdasarkan Pasal 34 A ayat 1 (PP 99) narapidana lanjut usia yang mendapatkan  remisi  ini  ialah  yang  berusia  lebih  dari  70  tahun  dengan  syarat administrasi  akte  lahir.  Setiap  warga  binaan  yang  memenuhi  kategori  berhak mendapatkannya,  petugas  pemasyarakatan  dilarang  mengganggu  gugat  persoalan remisi.  Justru petugaslah  yang  seharusnya  membantu  dalam  kepengurusan  remisi.  Ini merupakan bentuk dari perlindungan hak terhadap narapidana berkategori usia lanjut; (2)  Pemeliharaan  dan  peningkatan  derajat  Kesehatan.  Pelaksanaan  pemeliharaan kesehatan pada narapidana lanjut usia ada dua jenis yaitu perawatan geriatri, yang mana perawatan  ini  diperuntukan  terhdap  narapidana  lansia  yang  memiliki  penyakit  yang lebih  dari  sejenis  akibat  penurunan  fungsi  organ  yang  membutuhkan  pelayanan  rutin terpadu.  Selanjutnya  adalah  perawatan  paliatif  yang  merupakan  perawatan  yang diberikan  terhadap  lansia  yang  berpenyakit  tidak  dapat  disembuhkan  dengan  tujuan tidak  menghilangkan,  akan  tetapi  mengurangi  daya  rasa  sakit  yang  dialami,  tingkatan stressnya dengan cara beraspek psikologis serta spiritual. Perlu adanya posyandu lansia
dalam setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan, selain itu juga pemeriksaan berkala pada kesehatan. Hak seseorang manusia untuk kesehatan dirinya mutlak milik pribadi orang  itu  sendiri;  (3)  Keamanan  dan  keselamatan.  Keamanan  setiap  warga  binaan pemasyarakatan  dalam  setiap  upt  tingkat  keamanannya  adalah  sama  rata,  tidak  ada kategori  umur  dalam  standart  keamanan  di  lapas.  Lain  halnya  dengan  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  yang  dipisahkan  sendiri  dalam  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  karena  peranan  pendidikan  karakter  dan  moral  yang  cukup  berbeda dengan  narapidana  dewasa.  Hak  akan  keselamatan  diri  pribadi  narapidana  tersebut adalah  contohnya  sebagai  narapidana  kategori  lansia,  ada  baiknya  dalam  setiap lapas/rutan  difasilitasi  kamar  atau  pemisahan  kamar  terhadap  narapidana  lanjut  usia akan tetapi hal ini belum diterapkan hanya saja dilakukan perhatian yang lebih kepada lansia  yang  berada  dalam  lapas.  Namun  dengan  demikian,  point  negatifnya  jika  para narapidana lansia berada dalam satu lingkup kamar hunian,  maka jika terjadi sesuatu dengan salah satu narapidana lansia akan kerepotan karena didalamnya adalah orang tua semuanya.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  pemetaan  tersebut;  dan  (4) Pengembangan  fungsi  social.  Keberadaan  lansia  kadang  kala  masih  saja  menjadi diskiriminasi  oleh  sekelompok  pihak  di  lingkungan  masyarakat,  dalam  pelaksanaan menjalani  masa  pidana  dalam  lapas  narapidana  lansia  akan  senantiasa  diperlakukan secara  khusus  secara  sosial  baik  terhadap  petugas  ataupun  antar  narapidana  lainnya. Berbicara  dengan  orang  yang  lansia  tidak  bisa  sembarangan,  karena  angka sensitifitasnya  pasti  sangat  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  yang  bukan  merupakan lansia.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  perlindungan  hak  terhadap  narapidana  lansia  dari segifungsisosial ini.
Hubungan antara narapidana  lansia (napi  lansia) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)  mencerminkan  tantangan  sosial  dan  kemanusiaan  yang  kompleks.  Beberapa aspek hubungan ini melibatkan:
a) Kesehatan dan Perawatan Medis:
 Tantangan  Kesehatan:  Lansia  umumnya  memiliki  kebutuhan  kesehatan yang lebih kompleks dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Di dalam  lingkungan  lapas  yang  sering  kali  penuhsesak,  perawatan  medis yang memadai bisa menjadi masalah.
 Akses  Terhadap  Perawatan:    Napi  lansia  mungkin  mengalami  kesulitan dalam  mendapatkan  akses  terhadap  layanan  medis  yang  memadai  dan obat-obatan yang dibutuhkan.
b) Kesejahteraan Mental:
 Isolasi Sosial: Lansia yang dipenjara sering mengalami isolasi sosial yang lebih  tinggi  karena  berada  di  Tengah  populasi  yang  lebih  muda  dan mungkin lebih agresif.
 Depresi  dan  Kecemasan:  Lansia  yang  berada  dalam  lingkungan  penjara mungkin  lebih  rentan  terhadap  depresi  dan  kecemasan,  yang  bisa diperparah oleh kondisi penahanan.
c) PerlakuanKhusus:
 Perawatan Khusus: Kondisi fisik dan mental lansia memerlukan perawatan khusus.  Penjara  mungkin  perlu  menyediakan  fasilitas  dan  perawatan medis yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan ini.
 PelatihanStaf: Staf penjara harus dilatih untuk memahami kebutuhan unik lansia dan merespons dengan empati dan pengertian.
d) Proses Peradilan:
 Pertimbangan  Hukuman:  Saat  menjatuhkan  hukuman  terhadap narapidana  lansia,  pengadilan  harus  mempertimbangkan  kesehatan  dan kesejahteraan narapidana tersebut.
 Alternatif Penjara: Sistem peradilan harus mempertimbangkan alternatif penjara, seperti rumah tahanan atau program rehabilitasi, yang mungkin lebih cocok bagi napi lansia.
e) Rehabilitasi dan Pengasuhan:
 Program Rehabilitasi: Program rehabilitasi dalam lapas harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus lansia, dengan fokus pada pemulihan, pelatihan keterampilan baru, dan dukungan psikologis.
 Dukungan  Setelah  Pembebasan:  Penting  untuk  memastikan  ada  sistem dukungan sosial setelah narapidana lansia dibebaskan agar mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lancar.
f) Perlindungan Hukum:
 Advokasi  Hukum:  Lansia  dalam  sistem  penjara  membutuhkan  advokasi hukum  yang  kuat  untuk  memastikan  hak-hak  mereka  terlindungi, termasuk hak atas perawatan medis yang memadai dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.
Penting  bagi  sistem  hukum  dan  masyarakat  untuk  mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana lansia, tidak hanya dari segi hukuman tetapi juga dari segi kesehatan,  kesejahteraan  mental,  dan  hak  asasi  manusia  mereka.  Ini  melibatkan  kerja sama  antara  lembaga  pemasyarakatan,  pemerintah,  dan  organisasi  masyarakat  sipil untuk  memastikan  bahwa  napi  lansia  diperlakukan  dengan  hormat  dan  mendapatkan perawatan yang pantas.
Permasalahan  overkapasitas  didalam  lapas  di  Indonesia  terhadap  narapidana lanjut usia juga merupakan masalah yang tak kunjung usai untuk ditangani, dikarenakan permasalahan  utama  disini  yaitu  overkapasitas  yang  ada  di  dalam  lapas  sendiri. Narapidana  lanjut  usia  pun  hanya  bisa  mengikuti  pembinaan  pembinaan  yang  ada didalam lapas tersebut tanpa memikirkan permasalahan overkapasitas itu sendiri. Salah satu  caranya  yaitu  restorative  justice  dimana  pidana  penjara  bukan  lagi  satu  satunya media penghukuman atau tempat pembinaan para pelanggar hukum di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan overkapasitas terjadi peningkatan signifikan pada usia 60 tahun. Hal ini disebabkan karena produktivitas yang tinggi dan kenaikan kelahiran  bayi.  Adanya  penjara  masih  belum  efektif  dalam  mengatasi  overkapasitas, namun terjadi kriminalitas.
Diketahui narapidana setiap tahun meningkat pada tahun 2019 sebesar 265,648 dan 2022 menjadi 276,172. Adapun penyebab dari overkapasitas yaitu penahanan pra persidangan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba, minimnya akses terpidana kepada advokad. Banyak lanjut usia yang melakukan pelanggaran hukum, dan dijatuhi hukuman sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Namun mendapatkan hak seperti akses keadilan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, keamanan dan  keselamatan,  pengembangan  fungsi  sosial.  Adapun  aspek  yang  berperan  adalah kesehatan  dan  perawatan  medis,  kesejahteraan  mental,  perlakuan  khusus,  proses peradilan, rehabilitasi dan pengasuhan, perlindungan hukum.
Berdasarkan  temuan  dan  analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  mengenai penanganan  masalah  overkapasitas  terhadap  narapidana  lanjut  usia  di  lembaga pemasyarakatan,  peneliti  dapat  memberikan  saran  untuk  membangun  atau menyesuaikan fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan khusus narapidana  lanjut  usia,  termasuk  ruang  yang  lebih  luas  untuk  mobilitas,  tempat  tidur yang  sesuai,  dan  akses  ke  peralatan  kesehatan  yang  diperlukan.  Menganjurkan  untuk menerapkan  kebijakan  penahanan  alternatif  bagi  narapidana  lansia  dengan  risiko rendah, seperti pembebasan bersyarat, tahanan rumah, atau program rehabilitasi non- residensial.
Mengembangkan  program  kesehatan  yang  diarahkan  khusus  untuk narapidana lanjut usia, termasuk akses ke perawatan medis teratur, perawatan paliatif jika perlu, dan program  rehabilitasi  yang  memperhatikan  kondisi  fisik  dan  psikologis  mereka. Menyarankan  penyediaan  pelatihan  khusus  untuk  staf  lembaga  pemasyarakatan  agar dapat  lebih  memahami  dan  efektif  dalam  merespons  kebutuhan  unik  dari  narapidana lanjut usia.
Memperluas  penggunaan restorative  justice dan  program  mediasi  sebagai alternatif  dari  hukuman  penjara  tradisional,  yang  mungkin  lebih  bermanfaat  bagi narapidana lanjut usia dan komunitas secara umum. Menyarankan untuk pelaksanaan penelitian lanjutan yang berfokus pada penilaian dampak dari program yang sudah ada serta  pengembangan  pendekatan  baru  untuk  menangani  masalah  overkapasitas khususnya untuk narapidana lanjut usia.
Mendesak  pembuat  kebijakan  untuk  mereformasi  undang-undang  yang berpotensi  menyebabkan  peningkatan  jumlah  narapidana  lanjut  usia,  dengan mempertimbangkan alternatif hukuman dan pengurangan hukuman bagi mereka yang menunjukkan  perilaku  baik  atau  memiliki  kondisi  kesehatan  yang  memburuk. Mengusulkan  kolaborasi  dengan  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  memberikan dukungan  tambahan  bagi  narapidana  lanjut  usia,  termasuk  dukungan  sosial,  bantuan hukum,  dan  integrasi  kembali  ke  masyarakat.  Membuat  mekanisme  monitoring  dan evaluasi  yang  kuat  untuk  menilai  keefektifan  intervensi  yang  dilakukan  dan  untuk memastikan  bahwa  narapidana  lanjut  usia  menerima  perawatan  yang  sesuai  dengan standar HAM internasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Angkasa.  2015.  Prisonisasi  dan  permasalahannya  terhadap  pembinaan  Narapidana. Undip.
Badan Pusat Statistilk. 2019. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta Farida  Sekti  Pahlevi.  “Keadilan  Hukum  Dalam  Peraturan  Perlakuan  Bagi  Tahanan  Dan Narapidana Lanjut Usia.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–99.
HAM,  M.  H.  dan  (2017)  ‘Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  AsasiManusia  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada  Rumah  Tahanan  Negara  dan  Lembaga  Pemasyarakatan’,  Berita  Negara Republik Indonesia, (969), p. 90
Hasmawati.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak-Hak  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo.” Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal 2, no. 2 (2019): 39–44.
Johnson, E., & Waldfogel, J. (2018). The growing problem of aging prison populations. The Gerontologist, 58(4), 767-775.
Republik  Indonesia,  1998.  Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Suryadi, A., & Hidayat, T. (2020). Overcapacity in Indonesian prisons: Impact on elderly inmates. Journal of Prison Studies, 12(2), 45-60.
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Republik indonesia,
1999.
Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  1998  Tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998.
Wibowo,  A.,  &  Putri,  F.  A.  (2021).  Health  care  challenges  for  elderly  prisoners  in Indonesia. Journal of Human Rights in Healthcare, 6(1), 25