PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK ( STRICT LIABILITY ) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Ratna Artha Windari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: ratna_windari@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep  pertanggungjawaban  mutlak ( strict  liability )  dalam  sistem common  law dan civil  law ,  serta  bentuk pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  dalam  hukum  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  pustaka  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dalam common  law  system , strict  liability merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian ( contractual liability ), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sedangkan konsep pertanggungjawaban  dalam civil  law  system keberadaan  unsur  kesalahan  masih terkandung  didalamnya,  akan  tetapi  dilakukan  pengalihan  beban  pembuktian unsur  kesalahan  tersebut  dari  penggugat  kepada  tergugat  ( shifting  the  burden  of proof ).  Bentuk  pertanggungjawaban  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  di Indonesia  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menganut strict  liability sebagai  derivasi  dari pertanggungjawaban  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  ( tortious  liability ), dimana  terjadi  pengalihan  beban  pembuktian  kesalahan  dari  konsumen  kepada pelaku usaha.
Kata Kunci: Strict liability , perlindungan konsumen.

## ABSTRACT
This research aims to determine the concept of strict liability of the common law and civil law system, as well as the form of strict liability in the consumer protection laws in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical  research  with  comparative approach and the statute approach. Data collected through literature and the study of documents. The results of this study indicate that, in the common law system, strict liability is a liability on the basis of the transformation of the agreement (contractual liability), which did not require any element of fault, while the concept of liability in the civil law system where the error element is contained therein, but do transfer the burden  of  proof  element  of  error  from  the  plaintiff  to  the  defendant  (shifting  the burden of proof). Liability in the form of consumer protection laws in Indonesia based on  Law  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection  adheres  to  strict  liability  as  a derivation of liability based on tort (tortious liability), where there is a transfer of the burden of proving fault of consumers to businesses.

## Keywords: Strict liability, consumer protection
Pendahuluan Perdagangan  bebas  muncul sebagai  akibat  terjadinya  globalisasi khususnya  di  bidang  ekonomi  dan bisnis. Dengan terjadinya perdagangan bebas, maka konsekuensinya adalah setiap orang di Negara  manapun  tanpa  terkecuali memiliki  peluang  dan  kesempatan untuk  berpartisipasi  didalamnya.  Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya  industri  yang  tumbuh untuk berlomba-lomba meraup keuntungan  dari  konsumen  yang membutuhkan produk barang maupun  jasa.  Dengan  pesatnya pertumbuhan  industri  di  berbagai wilayah,  maka  lahirlah  beberapa prinsip yang pada dasarnya diberlakukan  sebagai  upaya  untuk melindungi  industri-industri  tersebut, salah  satunya  adalah  paham  pasar bebas  atau  dikenal  dengan  istilah laissez faire .
Laissez  faire merupakan  istilah Prancis yang berarti “biarkan”. Hal ini merupakan doktrin dimana pemerintah  seharusnya  senantiasa tidak mencampuri kehidupan masyarakat, juga membiarkan individu  melakukan  segala  sesuatu sebagaimana  yang  diinginkan  asalkan menghargai  orang  lain  dan  tidak melanggar  hak  kepemilikan  (Johnson, 2003:  hal.157).  Sayangnya  kondisi bebas  seperti  ini  ternyata  juga berdampak  bagi  para  konsumen, prinsip  “ dengan  biaya  yang  sekecil- kecilnya untuk
mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya ”
ternyata  membuat  para  pengusaha cenderung mengabaikan kualitas produk  yang  dipasarkan  dan  hanya mengedepankan profit oriented . Inilah yang mengakibatkan banyaknya produk  yang  dikonsumsi  oleh  para konsumen ternyata merugikan.
Dari  realitas  yang  terjadi dewasa ini, maka sangat perlu adanya
kewajiban  professional  ( professional duty )  yang  harus  dibebankan  kepada para  produsen  (Imron,  2003:  hal.25).
Kewajiban  ini  merupakan  kewajiban yang lahir sebagai tuntutan kepentingan umum, khususnya terkait perlindungan  konsumen.  Namun, mengingat sulitnya proses pembuktian  terhadap  kerugian  atau kecelakaan  yang  menimpa  konsumen akibat  produk  cacat,  maka  hukum yang  menerapkan product  liability akan memberlakukan prinsip tanggung  jawab  mutlak  atau strict liability principle . Berdasarkan  uraian  diatas, maka permasalahan yang dikemukakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep  pertanggungjawaban  mutlak ( strict  liability ) dalam  sistem common law dan civil  law ,  dan  (2)  Bagaimana bentuk  pertanggungjawaban  mutlak ( strict liability ) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif dengan  rasionalitas  bahwa  penelitian ini  akan  mengkaji  mengenai  bentuk pertanggungjawaban  mutlak  ( strict liability )  dalam  hukum  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  pemecahan masalah  adalah  melalui  pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), dengan tidak mengabaikan analisis  secara  konseptual  ( legal analytical  and  conceptual  approach ). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  menginventarisir,  mempelajari dan  mendalami  bahan  hukum  terkait permasalahan dalam penelitian melalui  studi  pustaka  dan  studi dokumen.  Analisis  data  menggunakan teknik  deskriptif  analisis  secara
sistematis  dan  interpretative  untuk mengidentifikasi  dan  mengungkap permasalahan yang ada.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Konsep Pertanggungjawaban
Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam sistem Common Law dan Civil Law Sejarah  pertanggungjawaban produk  di  dalam common  law  system dan civil  law  system ternyata menunjukkan  perbedaan  asal  mula bila  dibandingkan  dengan  konsep strict liability yang dikenal pada masa sekarang.  Di  masa  kini strict  liability lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan ( no-fault liability; liability based on no- fault;  liability  without  fault )  atau pertanggungjawaban  atas  kerugian yang  timbul  ( liability  based  on  risk ), sebagaimana  dikenal  dalam common law system (Gunawan, 2003:  hal.144).
Seiring  dengan  perkembangan
zaman, ternyata telah terjadi perubahan  konsep  mengenai strict liability tersebut.  Oleh  karena  itu, untuk memahami strict liability dalam pertanggungjawaban  produk,  perlu dikemukakan  beberapa  pengertian yang  mengalami  perkembangan  dari masa  ke masa. Hal ini dapat kita lihat pada  definisi  yang  tertuang  dalam Black’s  Law  Dictionary,  Fifth  Edition, yang menyatakan bahwa strict liability adalah:
“ A  concept  applied  by  the  courts  in product liability cases in which a seller is  liable  for  any  and  all  defective  or hazardous  product  which  unduly threaten a consumer’s personal safety ”( Black,  1979:  hal.1275).  Kemudian pada  tahun  1991  Black’s  Law Dictionary,  Abridged  Sixth  Edition mengubah  rumusan strict  liability dengan  tambahan  kalimat  “ liability without  fault ”,  sehingga  definisinya menjadi:
“ Liability  without  fault.  A  concept applied  by  the  courts  in  product liability cases in which a seller is liable for  any  and  all  defective  or  hazardous product  which  unduly  threaten  a consumer’s personal safety ”
Di  dalam  rumusan strict liability yang  pertama  dan  kedua hanya disebutkan bahwa strict liability adalah sebuah konsep yang diterapkan  oleh  pengadilan  dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produk, dimana penjual bertanggungjawab  atas  setiap  dan seluruh  produk  yang  rusak  atau mengandung  bahaya  yang  sangat mengancam keselamatan diri konsumen. Selanjutnya  dalam  rumusan yang kedua barulah muncul pernyataan pertanggungjawaban tanpa  kesalahan  ( liability  without fault ),  bahkan  pernyataan  tersebut ditempatkan  pada  bagian  awal.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  pertanggungjawaban  produk semula adalah konsep pertanggungjawaban atas dasar risiko ( based on risk ), yaitu risiko terancamnya  keselamatan  konsumen akibat  mengkonsumsi  produk  rusak atau  berbahaya,  namun  sama  sekali tidak  menyebut  mengenai  unsur kesalahan ( fault ). Pertanggungjawaban atas dasar  risiko  ( liability  based  on  risk ) pada  dasarnya  merupakan  derivasi dari  pertanggungjawaban  atas  dasar perbuatan  melawan  hukum  ( tortious liability ).  Purwahid  Patrik  (Patrik, 2003:  hal.19)    dalam  hal  ini mengemukakan: Tanggung  gugat  berdasarkan  risiko adalah  tanggung  gugat  yang  tidak memperhatikan kesalahan dari pembuat,  artinya  ada  kesalahan  atau tidak  ada  kesalahan  jika  pembuat menimbulkan  kerugian  kepada  orang lain  ia  harus  menanggung  risikonya
atau  ia  harus  bertanggung  gugat  atas kerugian  itu,  yang  menurut  hukum inggris  dikatakan  sebagai  tanggung gugat  mutlak  ( absolute  liability atau strict  liability )  bahwa  orang  berbuat dengan  risiko  dan  bertanggung  gugat terhadap kerugian yang diakibatkannya. Dan akhirnya pada tahun 1999,
Black’s  Law  Dictionary  menerbitkan edisi  ketujuh  yang  memberi  arti  pada stict  liability dengan  suatu  rumusan yang  sama  sekali  berbeda  dengan rumusan-rumusan di edisi sebelumnya yaitu: “ Liability  that  does  not  depend  on actual negligence or intent to harm, but that  is  based  on  the  breach  of  an absolute  duty  to  make  something  safe. Strict liability most often applies either to  ultrahazardous  activities  or  in products-liability  cases.  -  Also  termed absolute  liability;  liability  without fault”.
Melalui  rumusan strict  liability dalam Black’s Law Dictionary terbitan tahun 1999 inilah dapat kita temukan penegasan  bahwa strict  liability tidak didasarkan  pada actual  negligence  or intent  to  harm yang  pada  hakikatnya berbasis  pada  perbuatan  melawan hukum  ( tort ),  tetapi  lebih  didasarkan pada the  breach  of  an  absolute  duty to  make  something  safe yang  secara implisit  terkandung  dalam  setiap perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha  dengan  konsumen.  Berhubung berbasis  perjanjian  atau  kontrak, maka  pertanggungjawaban  pelaku usaha (produsen) tidak mensyaratkan unsur  kesalahan  ( fault ).  Oleh  karena itu, di dalam ungkapan akhir rumusan tahun  1999,  menyebutkan  bahwa strict  liability disebut  pula  sebagai liability without fault .
Sebagai  pembanding,  rumusan mengenai strict liability juga dikemukakan  oleh  beberapa  ahli seperti Warren Freedman dan
E.M.Meijers (Gunawan, 2003:  hal.147) sebagai berikut:
 Warren Freedman: “ Strict liability is the  doctrine  imposing  liability  upon a party, regardless of fault, once the elements  of  ‘defect’  proximately causing  the  injury,  damage,  or  loss, and  of  ‘control  by  the  product manufacturer’ are proven ”.  E.M. Meijers: menamakan pertanggungjawaban  seperti  ini sebagai quasi  onrechtmatigedaad , dan  konsep  inilah  yang  kemudian oleh  banyak  pihak  ditafsirkan sebagai  pertanggungjawaban  tanpa kesalahan  ( liability  based  on  no- fault ), padahal sesungguhnya secara konseptual pertanggungjawaban  ini  memang didasarkan  pada  risiko  timbulnya kerugian,  bukan  didasarkan  pada peniadaan unsur kesalahan ( without  fault ).  Oleh  karena  itu,  di dalam konsep pertanggungjawaban atas  dasar  risiko  tidak  mungkin dilakukan  pembuktian  terbalik unsur kesalahan, karena di dalamnya  memang  sama  sekali tidak  terdapat  unsur  kesalahan sebagai salah satu unsurnya.
Konsep  pertanggungjawaban atas  dasar  risiko  ini  sebenarnya sangat  tepat  untuk  menjelaskan mengapa pertanggungjawaban produk di  dalam common  law  system menerapkan strict  liability baik  dari produsen  hingga  pengecer  ( seller ). Dalam common  law  system , strict liability merupakan  transformasi  dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian  ( contractual  liability ),  yang sama  sekali  tidak  mensyaratkan adanya unsur kesalahan.
Kemudian  seiring  terjadinya berbagai  kasus  terkait  perlindungan konsumen di Amerika Serikat,
khususnya  yang  dikenal  dengan
Belladona  Case pada  tahun  1852  dan kasus Macpherson vs Buick Motor Co.
tahun 1916 (Gunawan, 2003: hal.154), muncul prinsip penting yang menjadi landasan sebagai berikut:
a. Pada  produsen  melekat duty  of care di  dalam  proses  produksi,
termasuk kewajibannya untuk menguji  (test)  atas  komponen  dari produsen  lain  yang  digunakan  di dalam produknya. Kelalaian melakukan    kewajiban  tersebut merupakan negligence dan  sanksi atas  pelanggaran  kewajiban  itu tidak dapat dihindari oleh produsen dengan alasan ketidakadaan privity of contract .
b. Pihak  yang  dapat  menggugat  ganti rugi  adalah  selain  pihak  yang merupakan  pihak  dalam  kontrak, juga  pihak  ketiga  yang  sama  sekali tidak  merupakan  pihak  di  dalam kontrak. Yang dimaksud dengan Negligence disini  ialah  perilaku  yang tidak  sesuai  dengan  standar  perilaku ( standar  of  conduct )  sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan,
demi perlindungan terhadap  masyarakat  dari  risiko  yang tidak  rasional  ( unreasonable  risk ). Dari  proses  pemunculan negligence yang  berbasis tortious  liability di dalam common  law  system tersebut, maka  dapat  dibuktikan  bahwa  secara historis  tanggung  jawab  berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  ( tortious liability ) yang  menjadi  fundamen  dari pertanggungjawaban produk sebagaimana  perkembangannya  pada saat  ini,  dinyatakan  tunduk  dan merupakan transformasi dari tanggung jawab berdasarkan perjanjian atau kontrak. Adapun sejarah perkembangan pertanggungjawaban produk
di
Negara-negara  yang  menganut civil law  system ,  tidak  terlepas  dari pengaruh Product  Liability  Directive 1985 yang ditetapkan oleh Masyarakat Eropa.  Berdasarkan Directive ini,
seseorang  yang  dapat  membuktikan bahwa  ia  cedera  atau  mengalami kerugian  harta  bendanya  akibat kerusakan  suatu  produk  yang  telah ditempatkan di pasaran, maka ia dapat menggugat ganti rugi kepada produsen,  pengimpor,  pemasok  yang menggunakan  merek  sendiri,  atau pemasok produk tersebut, tanpa harus membuktikan adanya negligence pada pihak-pihak  tersebut,  atau  tanpa harus  membuktikan  bahwa  tergugat telah  menyebabkan  kerusakan  pada produk tersebut.
Negeri  Belanda  (penganut civil law  system )  sebagai  komunitas Masyarakat  Eropa  secara  langsung harus  ikut  mengimplementasikan Directive tersebut  kedalam  hukum nasionalnya  yakni Burgerlijk  Wetboek (BW),  dan  kemudian  diterapkan  pula di  Indonesia  menjadi  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jadi, konsep pertanggungjawaban  dalam civil  law system keberadaan  unsur  kesalahan masih  terkandung  didalamnya,  akan tetapi  dilakukan  pengalihan  beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari  penggugat  kepada  tergugat ( shifting the burden of proof ). Sehingga strict  liability lebih  dikenal  sebagai derivasi (modifikasi) dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  ( tortious liability ),  dimana  unsur  kesalahan merupakan  salah  satu  syarat  utama untuk meminta pertanggungjawaban.
Mengenai  hal  ini,  Otto  Baron van  Wassennaer  van  Catwijk  dalam Official Journal 1985 (Gunawan, 2003:
hal.170) memberikan penjelasan bahwa  dalam  rangka  perlindungan konsumen  di  banyak  Negara  telah dilakukan terobosan terhadap pertanggungjawaban atas dasar perbuatan  melawan  hukum  ( tortious liability ),  yaitu  dengan  menerapkan
strict  liability .  Dan  berhubung  unsur kesalahan  merupakan  unsur  yang paling  berat  dalam  pembuktiannya, maka  di  dalam  strict  liability  beban pembuktian  tersebut  harus  dialihkan dari konsumen kepada produsen yang langsung dianggap
bersalah
( presumption  of  fault )  segera  setelah timbul kerugian di pihak konsumen.
Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dalam perspektif hukum perdata,  hubungan  transaksi  antara konsumen  dengan  produsen  /  pelaku usaha  tidak  hanya  dilihat  sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi  konsumen.  Demikian halnya  setelah  transaksi  konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain  yang  harus  dipenuhi  kedua  belah pihak  yang  disebut  perikatan  pasca transaksi konsumen.
Pada  tahapan  pasca  transaksi konsumen  inilah  tanggung  jawab produk  ( produk  liability) biasanya menjadi  isu  penting  selain  isu jaminan  atau  garansi  produk  dan  isu penyelesaian sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Dalam kasus-kasus  pelanggaran  konsumen selain  tuntutan  atas  tanggung  jawab produk  didasarkan  pada  perjanjian tertulis  ( wanprestasi ) juga  didasarkan pada  perbuatan  melawan  hukum ( tort ) yang didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen. Klausula  tentang  tanggung  jawab produk  ( product  liability) pelaku usaha  ditempatkan  dalam  kumpulan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban  dan  larangan  yang  harus ditaati  oleh  pelaku  usaha  yang berawal  dari  proses  produksi  sampai
dengan  distribusi  termasuk  proses penawaran  /  iklan  dan  penjualan, yang  pelanggaran  atasnya  melahirkan tanggung jawab mutlak ( strict liability ).
Secara  umum,  prinsip-prinsip tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat dibedakan  sebagai  berikut  (Sidarta, 2000: hal 59):
(a) prinsip tangung
jawab berdasarkan  unsur  kesalahan ( fault liability );
(b) prinsip  praduga  untuk  selalu bertangung  jawab  ( presumption of liability prinsiple ); (c) prinsip  praduga  untuk  tidak selalu bertangung jawab ( presumtion nonliability principle );
(d) prinsip  tanggung  jawab   mutlak ( strict liability) ; dan
(e) prinsip  tanggung  jawab  dengan pembatasan ( limitation of liability principle ). Pada dasarnya konsepsi tanggung  jawab  produk  secara  umum tidak  jauh  berbeda  dengan  konsepsi tanggung  jawab  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan 1865
KUH  Perdata.  Perbedaannya  adalah bahwa  tanggung  jawab  produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut  serta  kerugian  yang  timbul merupakan  akibat  kesalahan  yang dilakukan  oleh  produsen.  Perbedaan lainnya  adalah  ketentuan  ini  tidak secara  tegas  mengatur  pemberian ganti  rugi  atau  beban  pembuktian kepada  konsumen,  melainkan  kepada pihak  manapun  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  produsen, apakah  sebagai  konsumen,  sesama produsen,  penyalur,  pedagang  atau instansi lain.
Seperti  di  kemukakan  di  atas, bahwa  jika  dilihat  secara  sepintas,
nampak  bahwa  apa  yang  di  atur dengan  ketentuan product  Liability telah  diatur  pula  dalam  KUHPerdata kita. Hanya saja jika kita menggunakan KUH Perdata, maka bila seorang konsumen menderita kerugian  ingin  menuntut  pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor  dan  agen),  maka  pihak korban  tersebut  akan  menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya  untuk  memperoleh ganti  rugi.  Kesulitan  tersebut  adalah pihak  konsumen  harus  membuktikan ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukan oleh  pihak  produsen.  Jika  konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan  produsen,  maka  gugatan konsumen akan gagal. Konsep prinsip tentang pertanggungjawaban secara mutlak ( strict  liability )   menekankan pada  tidak  adanya  kewajiban  bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran  ganti  kerugian  dalam suatu  gugatan/tuntutan.  Menurut RC Hobert (Hobert,  1986), strict  liability diterapkan karena:
(1) konsumen  tidak  dalam  posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks. (2) diasumsikan  produsen  lebih dapat  mengantisipasi  jika sewaktu-waktu  ada  tuntutan atas  kesalahannya,  misalnya dengan asuransi atau menambah  komponen  biaya tertentu pada harga produknya. (3) asas  ini  dapat  memaksa produsen lebih hati-hati. Selain  yang  dikemukakan  diatas, alasan-alasan mengapa
prinsip tanggung  jawab  mutlak  ( strtict
liability) diterapkan  dalam  hukum tentang product liability adalah:
a. Di antara korban/konsumen di satu pihak  dan  produsen  di  lain  pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya  ditanggung  oleh  pihak ynag  memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
b. Dengan
menempatkan/mengedarkan barang-barang  di  pasaran,  berarti produsen menjamin bahwa barang- barang  tersebut  aman  dan  pantas untuk  dipergunakan,  dan  bilamana terbukti  tidak  demikian,  dia  harus bertanggung jawab;
c. Sebenarnya  tanpa  menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak-pun produsen yang melakukan kesalahan  tersebut  dapat  dituntut melalui proses penuntutan beruntun,  yaitu  konsumen  kepada pedagang  eceran,  pengecer  kepada grosir,  grosir  kepada  distributor, distributor  kepada  agen,  dan  agen kepada  produsen.  Penerapan strict liability dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini. Alasan-alasan lain yang memperkuat  penerapan  prinsip strict liability tersebut  yang  didasarkan pada  prinsip Social  Climate  Theory adalah (Hadjar, 2008):
1. Manufacturer adalah  pihak  yang berada  dalam  posisi  keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian  dia  akan  meneruskan kerugian  tersebut  dan  membagi resikonya  kepada  banyak  pihak dengan  cara  menutup  asuransi yang  preminya  dimasukkan  ke dalam  perhitungan  harga  dari barang  hasil  produksinya.  Hal  ini
dikenal  dengan deep  pockets theory.
2. Terdapatnya  kesulitan  dalam membuktikan adanya unsur kesalahan  dalam  suatu  proses manufacturing yang  demikian kompleks  pada  perusahaan  besar (industri) bagi seorang konsumen/korban/penggugat secara individual. Disamping  itu,  yang  dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan atau memakai konsep strict liability dalam perlindungan  konsumen,  khususnya tanggung  jawab  produk  adalah dengan  melihat  pada  tujuan  dari perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan mengandung arti memberi  kemudahan  bagi  konsumen untuk  mempertahankan  dan  atau memperoleh  apa  yang  menjadi haknya. Menurut Shidarta, dengan memberlakukan konsep pertanggungjawaban  mutlak,  maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai  sebab  pihak  konsumen  yang akan dilindungi itu akan dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan,  dimana  konsumen  masih dibebani kewajiban untuk membuktikan  kesalahan  produsen (Sa’diyah, 2008).
Strict  liability ini   sering  juga diidentikan  dengan   prinsip  tangung jawab  absolut  ( absolute  liability ), namun ada pula ahli yang membedakannya.  Perbedaanya   pada strict liability kesalahan tidak semata sebagai  faktor  yang  menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualian-pengecualiaan yang memungkinkan  dapat  membebaskan tangung  jawabnya,  seperti  keadaan darurat  ( force  majeure ).   Sedangkan
absolute  liability tangung  jawab menjadi  mutlak  tanpa  kesalahan  dan tidak ada pengecualiannya. Pembedaan antara
strict liability dengan absolute  liability juga dapat  dilihat  dari  ada tidaknya hubungan  kausalitas  antara  subjek yang  bertangung  jawab  dengan kesalahannya,  pada strict  liability harus  ada  hubungan  kausalitas, sedangkan  pada absolute  liability hubungan  kausalitas  ini  tidak  selalu ada.
Tanggung jawab produk, barang  dan  jasa  meletakkan  beban tanggung  jawab  pembuktian  produk itu  kepada  pelaku  usaha  produsen ( Strict  Liability). Walaupun  tidak dinyatakan  secara  tegas  dalam undang-undangnya,  namun  UU  No.8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menganut strict  liability sebagai derivasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan  melawan  hukum  ( tortious liability ),  dimana  terjadi  pengalihan beban  pembuktian  kesalahan  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha.    Hal ini  dapat  kita  lihat  dalam  ketentuan Pasal  19  ayat  (1) juncto Pasal  28 undang-undang tersebut yang menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 19 ayat (1) “ Pelaku  usaha  bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa yang diihasilkan atau diperdagangkan .”
b. Pasal 28
“ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur  kesalahan  dalam  gugatan ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha .”
Kerugian  yang  diderita  oleh seorang  pemakai  produk  yang  cacat atau  membahayakan,  bahkan  juga pemakai  yang  turut  menjadi  korban, merupakan  tanggung  jawab  mutlak pelaku  usaha  pembuat  produk  itu sebagaimana  diatur  dalam  pasal  19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni: (1)  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau  pemberian  santunan yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan  adanya  tuntutan pidana  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku  apabila  pelaku  usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen. Melalui  penerapan  tanggung
jawab  mutlak  ( strict  liability ),  pelaku usaha  pembuat  produk  atau  yang dipersamakan  dengannya,  dianggap bersalah  atas  terjadinya  kerugian pada  konsumen  pemakai  produk, kecuali  dia  dapat  membuktikan
keadaan  sebaliknya,  bahwa  kerugian yang terjadi tidak dapat di persalahkan kepadanya (Nating, 2003). Meskipun sistem tanggung jawab pada product  liability berlaku  prinsip strict  liability ,  pihak  produsen  dapat membebaskan  diri  dari  tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk  sebagian.  Hal-hal  yang  dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah: a. Jika produsen tidak mendengarkan  produknya  ( put into circulation) ; b. Cacat yang menyebabkan kerugian  tersebut  tidak  ada  pada saat  produk  diedarkan  oleh produsen,  atau  terjadinya  cacat tersebut baru timbul kemudian;
c. Bahwa  produk  tersebut  tidak dibuat  oleh  produsen  baik  untuk dijual  atau  diedarkan  untuk tujuan  ekonomis  maupun  dibuat atau  diedarkan  dalam  rangka bisnis;
d. Bahwa  terjadinya  cacat  pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan  dalam  peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah; e. Bahwa  secara  ilmiah  dan  teknis ( state  of  scientific  an  technical knowledge,  state  or  art  defense)
pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat;
f. Dalam  hal  produsen  dari  suatu komponen,  bahwa  cacat  tersebut disebabkan  oleh  desain  dari produk itu sendiri dimana komponen  telah  dicocokkan  atau disebabkan kesalahan pada petunjuk  yang  diberikan  oleh pihak produsen tersebut; g. Bila pihak yang menderita kerugian  atau  pihak  ketiga  turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut ( contributory negligence);
h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh Acts of God atau force majeur. Dengan diberlakukannya prinsip strict liability diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia menyadari betapa pentingnya  menjaga  kualitas  produk- produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen  juga  akan  sangat  besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen  akan  lebih  berhati-hati dalam meproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga  konsumen,  baik  dalam maupun  luar  negeri  tidak  akan  ragu- ragu membeli produksi Indonesia. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa dengan berlakunya prinsip strict  liability dalam  hukum perlindungan konsumen khususnya di Indonesia tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan.  Pihak  produsen  juga dapat  mengasuransikan  tanggung jawabnya  sehingga  secara  ekonomis dia  tidak  mengalami  kerugian  yang berarti.
Pentingnya  hukum  tentang tanggung  jawab  produsen  ( product liability) yang  menganut  prinsip tanggung jawab mutlak ( stict liability)
bertujuan untuk mengantisipasi kecenderungan  dunia  usaha  dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang  diderita  akibat  produk  yang cacat.  Hal  ini  disebabkan  karena sistem  hukum  yang  berlaku  dewasa ini  dipandang  terlalu  menguntungkan pihak  produsen,  sementara  produsen memiliki  posisi  ekonomis  yang  lebih kuat. Dengan mempergunakan konsep strict liability pada segi hukum perlindungan  konsumen  maka  akan memudahkan  pembuktian,  yang  pada akhirnya  benar-benar  memberikan perlindungan kepada konsumen (Sa’diyah,  2008).  Sekali  lagi  ini  tidak dimaksudkan  untuk  menempatkan produsen  pada  posisi  yang  sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan  produsen  yang  jauh  lebih kuat  dibandingkan  konsumen.  Antara lain disebabkan kemampuan pengusaha  di  bidang  keuangan, kemajuan  teknologi  industri  yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha  untuk  memakai  ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas, dapat  disimpulkan  beberapa  hal terkait  pertanggungjawaban  mutlak ( strict liability ) dalam hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut:
a. Dalam common  law  system , strict liability merupakan  transformasi dari  pertanggungjawaban  atas dasar perjanjian ( contractual liability ),  yang  sama  sekali  tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pada produsen melekat duty  of  care di  dalam  proses produksi,  termasuk  kewajibannya untuk menguji (test) atas komponen dari produsen lain yang digunakan  di  dalam  produknya. Dan kelalaian melakukan kewajiban  tersebut  merupakan negligence dimana  sanksi  atas pelanggaran  kewajiban  itu  tidak dapat  dihindari  oleh  produsen dengan alasan ketidakadaan
privity of contract .
b. Konsep strict  liability dalam civil law  system ,  keberadaan  unsur kesalahan masih terkandung didalamnya,  akan  tetapi  dilakukan pengalihan  beban  pembuktian unsur  kesalahan  tersebut  dari penggugat kepada tergugat ( shifting  the  burden  of  proof ).
Sehingga strict  liability lebih dikenal sebagai derivasi (modifikasi) dari pertanggungjawaban  berdasarkan perbuatan melawan hukum ( tortious  liability ),  dimana  unsur kesalahan  merupakan  salah  satu syarat  utama  untuk  meminta pertanggungjawaban.
c. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia  menganut strict  liability sebagai derivasi dari pertanggungjawaban  berdasarkan perbuatan melawan hukum ( tortious  liability ),  dimana  bentuk dari strict  liability disini  dapat dilihat  dari  adanya  pengalihan beban  pembuktian  kesalahan  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha. Hal  ini  tertuang  di  dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) juncto Pasal  28  UU  No.8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Black,  Henry  Campbell,  1979, Black’s Law  Dictionary,  Fifth  Edition , West Publishing Co. Gunawan,  Johannes,  2003, Hukum
Perlindungan Konsumen Indonesia  &  Perdagangan  Bebas ,
Bandung: Citra Aditya Bakti. http://gagasanhukum.files.wordpress. com/2008, prinsip pertanggungjawaban  produsen , oleh  Nur  Khalimatus  Sa’diyah, posted: 26 Juni 2008 http://www.solusihukum.com,
Perlindungan  Konsumen  dengan Product  liability ,  oleh  Imran Nating,  2003,  accessed:  29 Desember 2009 Imron,  Ali, Product  Liability  dalam Kerangka  Normatif  dan  Undang- undang  tentang  Perlindungan Konsumen , Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis, Vol.1 No.1, Juli 2003, Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis.
Johnson,  Paul  M.,  2003, Kamus Ekonomi-Politik , Jakarta: Teraju. Patrik,  Purwahid, Beberapa  Segi Tanggung  Gugat  Perdata  dalam Perbuatan  Melawan  Hukum , tanpa tahun.
RC  Hoeber,  1986, Contemporary
Business  Law,  Principles  and Cases ,  New  York,  Mc  Graw  Hill Book & Co, dalam http://racif.multiply.com/journa l, product & profesional liability, Abdul  Fickar  Hadjar,  posted:  19 agustus 2008 Republik  Indonesia,  Undang-Undang No.8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor 42).
Sidarta,  2000, Hukum  Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Jakarta:  PT Grasindo.