## Koordinasi Dalam Penanganan Banjir Pada Daerah Irigasi Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
Pinta Uli Sitorus 1 , Mohammad Ridwan Rangkuti 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara 1,2 Pintaulisitorus2530@gmail.com 1

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi pemerintah daerah (Komisi Irigasi) dalam upaya penanganan banjir di Dusun II, Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Komisi Irigasi terdiri dari Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan P3A. Pentingnya penelitian ini untuk  dapat mengetahui langkah ataupun cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan banjir dan mengoptimalkan irigasi. Penelitian ini juga bermanfaat agar petani mengetahui bagaimana  cara  mengatasi  masalah  yang  diakibatkan  oleh  banjir  di  daerah  persawahan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  pustaka,  dengan  12  total  informan  penelitian  yang terdiri dari Komisi Irigasi, Dinas PUTR Dinas Pertanian Perkumpulan Petani Pemakai Air dan petani Dusun II, Desa Pematang Cermai. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Pertama, Komisi Irigasi belum berjalan  dengan  optimal; Kedua, produksi  padi  mengalami  peningkatan,  namun  pendapatan  petani mengalami penurunan; Ketiga, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang masih belum berjalan dengan optimal, Keempat, diperlukan peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian. Kata kunci: Komisi Irigasi, Produktivitas Padi, Koordinasi, Kesatuan Tindakan, Komunikasi

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  describe  the  coordination  of  the  local  government  (Irrigation Commission) in flood management efforts in Hamlet II, Pematang Cermai Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. The Irrigation Commission consists of the PUTR Office, the Agriculture Office and  P3A.  The  importance  of  this  research  is  to  be  able  to  find  out  the  steps  or  ways  taken  by  the government in the context of handling floods and optimizing irrigation. In addition, this research is also useful so that farmers know how to overcome problems caused by floods in rice fields. This research uses descriptive  research  method  with  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out through interviews, observations and literature studies, with 12 total research informants consisting of the Irrigation Commission, PUTR Office, Agriculture Office, Water User Farmers Association, and farmers of Dusun II, Pematang Cermai Village. The results showed the following: First, the Irrigation Commission has not run optimally; Second, rice production has increased, but farmers' income has decreased; Third, unity of action, communication, division of labor and discipline that is still not running optimally, Fourth, it is necessary to improve agricultural infrastructure and technology.
Keywords : Commission on Irrigation, Rice Productivity, Coordination, Unity of Action, Communication

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  agraris,  Indonesia  bergantung pada  sektor  pertanian.  Kondisi  alam,  iklim  dan cuaca  yang  mendukung  menjadikan  lahan pertanian di Indonesia lebih produktif dan cocok untuk  dikembangkan  lebih  lanjut.  Sektor pertanian  dan  ketahanan  pangan  sangat  erat kaitannya, pasalnya sektor pertanian mengambil dan  memainkan  peran  yang  sangat  penting
dalam  mencapai  ketahanan  pangan  karena sebagian  besar  produksi  pangan  berasal  dari pertanian  (Indonesia.go.id,  2022).  Produksi pertanian  yang  berkurang  dapat  berdampak negatif  pada  ketahanan  pangan,  bahkan  dapat mengakibatkan  kurangnya  pasokan  makanan dan menyebabkan ketidakstabilan harga pangan, yang  pada  gilirannya  dapat  mengakibatkan kelaparan dan malnutrisi di kalangan
masyarakat.  Salah  satu  komoditas  pertanian yang  sangat  berperan  dalam  menstabilkan ketahanan  pangan  adalah  padi.  Saragih,  (2001) mengatakan  bahwa  padi  sebagai  tanaman pangan  dikonsumsi  kurang  lebih  90%  dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  pada  tahun  2020,  luas  lahan  pertanian padi  di  Indonesia  mencapai  sekitar  12,27  juta hektar.  Produksi  padi  yang  selanjutnya  menjadi beras  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  perekonomian  nasional.  Beras  adalah jenis  tanaman  pangan  yang  menjadi  sumber bahan  makanan  utama  bagi  sebagian  besar penduduk di Asia (Tribunnews.com, 2021).
Tidak  dapat  dipungkuri  bahwa  Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang beras terbesar  di  dunia  dengan  produksi  padi  yang mencapai sekitar 50 juta ton dalam per tahunnya meskipun  Indonesia  juga  termasuk  salah  satu negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Ada  sekitar  270  juta  penduduk  Indonesia  yang bergantung  pada  beras  sebagai  bahan  pokok makanan utama, (Media Indonesia 2021).
Padi  biasanya  ditanam  di  lahan  sawah  yang membututuhkan  air  yang  cukup.  Padi  menjadi komoditas pangan utama yang mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya  penanganan  yang  serius  dalam  upaya peningkatan  produktivitasnya.  Besarnya  peran pemerintah  dalam  pengelolaan  komoditas pangan khususnya padi dapat dilihat mulai dari kegiatan  pra  produksi  seperti  penyediaan  bibit unggul, pupuk, obat obatan, sarana irigasi, kredit produksi  dan  penguatan  modal  kelembagaan petani.
Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  salah  satu penghasil  padi  terbesar  di  Indonesia,  dan Kabupaten  Serdang  Bedagai  dijuluki  sebagai lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara. Seiring proses produksinya, berbagai kendala justru juga datang mempengaruhi hasil produksi.
Penurunan hasil produksi ini disebabkan karena tidak terawat dan tidak memadainya sarana dan prasarana  serta  mengurangnya  luas  lahan. Kualitas  hidup  masyarakat  yang  semakin  hari semakin  meningkat  mempengaruhi  kebutuhan
hidup manusia, sehingga pembangunan pemukiman  dan  sarana  prasarana  dilakukan terus-menerus.  Hal  ini  yang  mengakibatkan terjadinya  alih  fungsi  lahan  dari  pertanian  ke pemukiman.

## Tabel 1. Produksi Padi di Kabupaten Serdang Bedagai Periode Panen 2020-2022

## Sumber: Laporan Rekap Dinas Pertanian, 2023
Dengan  demikian  untuk  meningkatkan  hasil produksi  padi,  perlu  diperhatikan  kelima  panca usaha  tani,  yaitu  penggunaan  bibit  unggul,
No Kecamatan   Luas Tanam (Ha) Produksi (Ton) 2021  2022  2021  2022 1. Kotarih - - - - 2. Dolok Masihul 2.94 4 2.90 3 17.3 08 28.1 49 3. Sipispis 364 182 2.14 0 1.17 1 4. Dolok Merawan - - - - 5. Tebing Tinggi 3.79 6 3.96 7 15.2 40 24.6 79 6. Bandar Khalipah 5.37 9 4.97 6 31.4 79 33.3 53 7. Tanjung Beringin 6.96 5 5.64 2 36.0 49 41.8 52 8. Teluk Mengkudu 4.88 4 4.88 4 31.2 24 36.9 43 9. Sei Rampah 4.37 0 5.76 3 30.3 27 34.0 36 10. Perbaunga n 10.6 02 10.2 42 72.2 13 69.8 53 11. Pantai Cermin 7.48 8 7.03 6 49.3 03 56.2 10 12. Silinda 278 278 1.07 8 2.36 4 13. Bintang Bayu 37 31 229 190 14. Serbajadi 1.72 4 1.90 6 8.79 5 9.25 9 15. Tebing Syahbandar 350 500 1.02 5 4.29 6 16.  Sei Bamban 11.2 26 10.2 08 55.8 36 73.4 93 17. Pegajahan 2.92 8 2.81 0 19.1 65 31.9 36 Total 63.3 35 61.3 28 371. 411 437. 782
pengolahan  tanah,  pemupukan,  penggunaan pestisida,  pengairan  atau  irigasi.  Penelitian  ini lebih  lanjut  akan  membahas  pengairan  atau irigasi untuk memastikan keterbutuhan air.
Sistem irigasi  berarti  mengatur ketersediaan air agar  saat  musim  kemarau  tanaman  padi  tidak kekurangan  air,  dan  saat  musim  hujan,  sawah tidak kebanjiran. Perubahan iklim memang sulit untuk diantisipasi, namun kesiapsiagaan pemerintah sangat diperlukan dalam menghadapi  terkait  dengan  permasalahan  air. Salah  satu  bentuk  kesiapsiangaan  ini  yaitu menyediakan  irigasi.  Irigasi  adalah  sistem pengairan  pada  tanaman  dan  lahan  pertanian yang  digunakan  untuk  memasok  air  ke  lahan pertanian  secara  teratur,  terkontrol,  dan terjadwal.  Menurut  Mawardi  Erman    (2007) irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan  bangunan  dan  saluran  buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian. Dengan  demikian,  irigasi  merupakan  metode pengairan  yang  sudah  canggih  dengan  tujuan membantu tanaman tumbuh dengan subur.
Bentuk kesiapsiagaan tersebut termasuk kedalam  sebuah  manajemen.  Manajemen merupakan  suatu  proses  mewujudkan  tujuan yang  diharapkan  yang  dalam  hal  ini  adalah meningkatkan  hasil  produktivitas  padi  guna menjaga  ketahanan  pangan  nasional.    Henry Fayol  (2010)  mengemukakan  bahwa  ada  lima fungsi manajemen yaitu perencanaan ( planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan ( comanding), koordinasi (coordinating), pengontrolan (controling). Lebih lanjut  penelitian  ini  membahas  salah  satu  dari fungsi manajemen yaitu koordinasi
( coordinating ) melalui lembaga/organisasi pelaksana yaitu Komisi Irigasi.
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 20 Agustus 2023
Peraturan    Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2006 tentang irigasi mengatakan bahwa lembaga atau organisasi  dalam  pengelolaan  daerah  irigasi terdiri  dari  badan/instansi  pemerintah  terkait, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi  Irigasi.  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang menangani irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai dengan anggotanya Dinas  PUTR,  Dinas  Pertanian  dan  Perkumpulan Petani  Pemakai  Air  (P3A).  Komisi  Irigasi  yang dibentuk  di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Komisi  Irigasi  Kabupaten.  Peraturan  Bupati Kabupaten  Serdang  Bedagai  No  6  Tahun  2018 mengatakan  bahwa  Komisi  Irigasi  adalah organisasi  yang  dibentuk  sebagai  lembaga koordinasi  dan  komunikasi  serta  menampung aspirasi  antara  wakil  pemerintah  daerah kabupaten  dengan  melibatkan  yaitu  Dinas Pertanian  dan  Dinas  PUTR,  wakil  Perkumpulan Petani  Pemakai  Air  (P3A)  dan  wakil  pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
Komisi  irigasi  dalam  menjalankan  tugasnya memberikan  laporan  dan  menyampaikan laporan  yang  wadah  sangat  membantu  dalam rangka penentuan pola dan rencana tata tanam termasuk  mendukung  keberhasilan  dalam proses  pengembangan  dan  pengelolaan  sistem irigasi di tiap-tiap desa. Desa adalah bentuk kesatuan  masyarakat  hukum  dalam penyelenggaraan  rumah  tangga  yang  sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan desa  dipimpin oleh Kepala Desa, dengan  demikian  desa  memiliki  hak  dan kewenangannya  sesuai  dengan  pasal  otonomi daerah  dan  desentralisasi.  Namun,  tak  dapat dipungkiri  bahwa  desa  memiliki  keterbatasan kewenangan.
“Situasi  administratif  desa  telah  membatasi kewenangan  desa,  khususnya  dalam  proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan yang dilimpahkan  oleh  kabupaten  dalam  bidang pemerintahan  merupakan  kewenangan  sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota,  dan  mempunyai  banyak tanggung  jawab  karena  tidak  disertai  dengan sumber  daya  yang  cukup.  Misalnya,  desa mempunyai  kewenangan  untuk  merekomenda-
sikan  surat  administratif  tertentu,  namun otoritas  yang  lebih  tinggilah  yang  mengambil keputusan  akhir” (M.  Ridwan  Rangkuti  dan Zoraya A Rangkuti, 2023).
Salah  satu  desa  yang  memiliki  daerah  irigasi dengan  kewenangan  Komisi  Irigasi  adalah Daerah  Irigasi  Desa  Pematang  Cermai  sebagai lokasi penelitian. Daerah irigasi ini mendapatkan sumber  air  utamanya  dari  aliran  sungai  Sei Martebing. Masih banyak permasalahan irigasi di Desa  ini  terkait  dalam  daerah  irigasinya  yang menjadi  penyebab  dari  banjir  seperti  rusaknya tembok  dan  tanggul  irigasi,  kotor  dan  banyak sampahnya  saluran  daerah  irigasi,  serta kurangnya pintu pintu irigasi.
Melalui  Komisi  Irigasi  diharapkan  koordinasi antara  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  PUTR Kabupaten Serdang Bedagai  serta Perkumpulan Petani  Pemakai  Air  untuk  memperhatikan  dan memperbaiki  infrastruktur  pertanian  berarti memberikan  perawatan,  pemeliharaan  dan perhatian  terhadap  sarana  dan  prasarana pertanian yang sudah ada seperti tanggul, pintu irigasi,  dan  saluran irigasi  yang sudah  dilinning, membangun jaringan baru, melakukan rehabilitasi  terhadap  saluran  irigasi,  serta menerapkan teknologi pertanian terkini. Dengan demikian,  padi  yang  ditanam  terhindar  dari banjir dan dapat dipanen dengan hasil produksi yang  meningkat  serta  menjamin  ketahanan pangan agar tetap terjaga.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan  informan  dalam  penelitian  ini yaitu Purposive Sampling dan Snowball Sampling dengan total 12 informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa keluhan dan laporan dari petani terkait dengan  irigasi  seperti  kecilnya  saluran  irigasi sehingga  tidak  mampu  menampung  air  dalam jumlah  yang  banyak,  kotor  dan  banyak sampahnya salufan irigasi serta kurangnya pintu- pintu  irigasi.  Petani  Dusun  II  Desa  Pematang Cermai  mengatakan  bahwa  irigasi  tidak membantu  mereka  dalam  meningkatkan  hasil
produksi.  Petani  mengalami  kerugian  karena lahan  pertanian  yang  terendam  banjir  dan mempengaruhi hasil produksi padi. Untuk dapat meningkatkan  produktivitas  padi,  maka  perlu diperhatikan keluhan dan laporan dari petani.
Ketika  sebuah  organisasi  dibentuk  maka koordinasi  juga  akan  tumbuh  dan  berjalan  di dalamnya.  Koordinasi  berperan  penting  untuk memastikan  bahwa  organisasi  berfungsi  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berjalan secara  harmonis  dan  efisien.  Sumber  informasi yang  disajikan  dalam  pembahasan  ini  dari wawancara bersama dengan sejumlah informan. Informasi yang diberikan merujuk pada indikator koordinasi  menurut  Hasibuan,  (2019:88),  yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

## 1. Kesatuan Tindakan
Kesatuan  tindakan  adalah  kerja  sama  yang melibatkan pihak-pihak untuk tercapainya suatu tujuan akhir. Pihak-pihak yang akan memastikan bahwa  semua  tindakan  dan  usaha  yang dilakukan  sejalan  dengan  tujuan  akhir.  Dapat diartikan  bahwa  pimpinan  harus  mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari setiap kegiatan  individu-individu  untuk  memperoleh keserasian  dan  keselarasan  serta  dapat bekerjasama.  Kesatuan  tindakan  menjelaskan antara Komisi Irigasi Kabupaten Serdang Bedagai yang  harus  mengatur  dengan  sedemikian  rupa usaha-usaha dari tiap-tiap kegiatan individu dan anggotannya.  Dengan  demikian  dengan  adanya keserasian  maka  akan  mempermudah  dalam mencapai  tujuan  dan  hasil.  Sehingga  terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
Dinas  PUTR,  Dinas  Pertanian  dan  P3A    sebagai anggota dari Komisi Irigasi diharapakan memiliki pemahaman  yang  jelas  tentang  tujuan  dan mampu mengaitkannya dengan tindakan. Komisi irigasi  sudah  menjalankan  perannya  sesuai dengan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur) yakni Keputusan Bupati Nomor 131/18 13 Tahun 2022. Komisi irigasi bertanggung jawab langsung kepada  Bupati.  Kesatuan  tindakan  digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi dapat bekerja dan  berjalan  bersama  dengan  anggota- anggotanya  untuk  mengoptimalkan  irigasi  dan menangani banjir.
Kesatuan  tindakan  sudah  dilaksanakan  oleh Komisi Irigasi, gabungan kerja dilakukan dengan melibatkan  semua  anggota  yakni  Dinas  PUTR, Dinas  Pertanian  dan  Perkumpulan  Petani Pemakai  Air.  Gabungan  kerja  ini  untuk mencarikan  solusi  akan  permasalahan  banjir yang  terjadi  secara  terus  menerus.  Namun, kesatuan  tindakan  ini  tidak  berjalan  dengan optimal.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Ketua  Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air (P3A),  laporan  akan  permasalahan  banjir memerlukan  proses  yang  lama  dan  untuk menunggu terealisasikannya permintaan tersebut dan penyelesaian permasalahan banjir ini.  Bapak  Bulgaria  juga  mengatakan  bahwa pernah  mengajukan  proposal  pembangunan pintu air, proposal ini disetujui dan terealisasikan dalam proses yang cukup lama.

## 2. Komunikasi
Komunikasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan  dari  koordinasi,  karena  komunikasi, maka  setiap  individu  dalam  organisasi  dapat dikoordinasikan. Di dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi,  maka  partisipasi  tiap-tiap  anggota akan  semakin  tinggi.  Seorang  pimpinan  juga memberitahukan  tugas  kepada  anggotanya dengan komunikasi. Koordinasi yang baik berarti melibatkan  komunikasi  yang  efektif  antara individu  atau  kelompok  yang  terlibat  langsung dalam sebuah organisasi.
Komunikasi sebagai upaya yang dilakukan untuk merubah  sikap  dan  perilaku  orang  lain  melalui informasi ataupun ide yang disampaikan. Dengan demikian  komunikasi  yang  jelas,  terbuka  dan teratur membantu untuk menghindari kesalahpahaman  dan  mendorong  pertukaran informasi yang penting. Komunikasi yang terjadi di  Komisi  Irigasi  dengan  anggotanya  dilakukan dengan berbagai cara secara terbuka baik formal melalui  rapat  dan  informal  melalui  telepon. Pegawai dan anggota-anggota komisi irigasi juga menggunakan  dan  memanfaatkan  alat-alat komunikasi  untuk  dapat  saling  bertukar informasi. Dapat dipahami bahwa Komisi Irigasi Kabupaten  Serdang  Bedagai    mengkomunikasi- kan setiap isu dan permasalahan yang diterima.
Sejauh ini komunikasi yang terjadi antara Komisi Irigasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,  Dinas  Pertanian,  IP3A,  P3A    dan  petani sudah terlaksana. Hal ini  dapat dilihat dari rapat yang  diadakan  1  kali  dalam  3  bulan  dengan membahas  agenda  sesuai  dengan  laporan  dan permasalahan yang sudah dikumpulkan. Pembahasan  agenda  ini  selanjutnya  akan diberikan tanggapan dan solusi yang nantinya itu akan  diserahkan  kembali  kepada  pemangku kewenangan.  Namun,  P3A  sebagai  salah  satu anggota  komisi  irigasi  tidak  ikut  serta  di  dalam rapat  rutin  tersebut.  Ketua  P3A  yang  sudah menjabat sejak 2010 tidak pernah mengikuti dan menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Komisi Irigasi. P3A hanya pernah menghadiri rapat 1 kali saja,  sementara  rapat  rutin  dilakukan  1  kali dalam 3 bulan.
Komisi Irigasi juga kurang dikenal dan diketahui. Banyak petani khususnya petani  Dusun  II, Desa Pematang Cermai, bahkan P3A yang merupakan anggotanya  tidak  mengetahui  apa  itu  Komisi Irigasi dan apa saja perannya bagi petani. Hal ini berarti Komisi Irigasi kurang dalam memberlangsungkan  sosialisasi  dan  memper- kenalkan  organisasinya  dengan  petani.  Komisi irigasi juga kurang dalam berkomunikasi dengan P3A,  khususnya  untuk  mengkomunikasikan pentingnya  untuk  menjaga  kebersihan  saluran- saluran air dan tidak membuang sampah dengan sembarangan.

## 3. Pembagian Kerja
Suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  tidak dapat  dilakukan  seorang  diri  atau  individu. Dibutuhkan  dua  atau  lebih  orang  untuk  dapat bekerja  sama  mencapai  tujuan  organisasi tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam  sebuah organisasi perlu diterapkan indikator koordinasi yaitu  pembagian  kerja.  Pembagian  kerja diartikan sebagai perincian tugas dan pekerjaan agar  setiap  individu  di  dalam  organisasi  dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah kegiatan karena tiap-tiap individu tidak secara semua mampu melaksanakan keseluruhan  aktifitas  dalam  tugas–tugas  yang paling rumit dan tidak semua individu memiliki keterampilan  yang  sesuai  dengan  tugas.  Oleh karena itu, dilakukan pemilahan atau pembagian tugas dengan mempertimbangkan keahlian atau jabatan individu.
Pembagian  kerja  di  Komisi  Irigasi  Kabupaten Serdang Bedagai didasari oleh  Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 131/18 13 Tahun 2022 tentang  Pembentukan  Komisi  Irigasi.  Dalam peraturan tersebut terdapat susunan organisasi, kedudukan,  wilayah  kerja,  tugas  dan  fungsi Komisi  Irigasi.  Pembagian  kerja  pada  Komisi Irigasi sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari Komisi  Irigasi  melakukan  pembagian  kerja bersama  dengan  Bappeda,  Dinas  PUTR,  Dinas Pertanian. Komisi Irigasi memiliki empat (4) Pokja yaitu  Pokja  Peningkatan  Produktivitas  dan Pendayagunaan, Pokja Kelembagaan dan Usaha Tani, Pokja  Advokasi dan Kerja Sama dan Pokja Perencanaan  dan  Pengelolaan  Aset  Irigasi. Komisi  Irigasi  juga  memiliki  anggota  yakni  P3A, GP3A  dan  IP3A  yang  berada  langsung  ditengah tengah petani dan yang akan melaporkan isu dan permasalahan  terkait  dengan  pertanian  di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  sudah dilakukan dengan informan penelitian baik  dari Komisi  Irigasi,  Dinas  PUTR  dan  Dinas  Pertanian bentuk pembagian kerja sudah terlaksana. Dinas Pertanian  dalam  pembagian  kerjanya  juga memiliki  bagian  dan  organisasi  yang  langsung berada  di  lapangan  bersama  petani.  Melalui pembagian  kerja,  maka  diberikan  kewenangan kepada  tiap  tiap  organisasi  atau  kelembagaan untuk  memberikan  laporan  ke  Dinas  Pertanian yang  selanjutnya  akan  dibawakan  ke  rapat  dan sidang bersama Komisi Irigasi. Namun, indikator pembagian kerja ini juga belum berjalan optimal, dikarenakan  tidak  semua  anggota  mengetahui tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  anggota, salah satunya adalah P3A.

## 4. Disiplin
Dalam  setiap  organisasi,  setiap  individu  harus apat  bekerja  sama,  dengan  harapan  dapat menghasilkan  hasil  yang  diharapkan  dan mencapai  tujuan  bersama  organisasi.  Hal  ini berarti menyangkut pada sikap, tingkah laku dan perilaku  baik  dari  perorangan  atau  kelompok (bagian)  yang  patuh  dan  tunduk  terhadap peraturan di dalam organisasi tersebut. Perilaku patuh dan tunduk ini lebih dikenal dengan kata disiplin.
Disiplin di dalam suatu organisasi adalah satu hal yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  disiplin merupakan salah satu indikator dalam
koordinasi.  Disiplin  adalah  sikap  dan  perilaku yang  patuh,  taat  dan  menghargai  peraturan. Disiplin juga dapat dipahami apakah pelaksanaan kegiatan dalam organisasi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Disiplin  dapat  mempengaruhi  koordinasi  yang terjadi  di  Komisi  Irigasi  Kabupaten  Serdang Bedagai.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  Komisi  Irigasi  yakni  Bapak Harry Wardhana yang memaparkan bahwa salah satu  bentuk  disiplin  dari  pegawai  yaitu kehadiran,  hadir  tepat  waktu  dan  hadir  dalam rapat  yang  dilangsungkan.  Kehadiran  pegawai yang  tidak  tepat  waktu  dan  beberapa  pegawai yang tidak hadir dalam rapat merupakan bentuk ketidakdisiplinan.  berdasarkan  hasil  observasi P3A dan petani Dusun II Desa Pematang Cermai belum  menunjukkan  sikap  disiplin.  Sejauh  ini masih terlihat banyak sampah dan rumput yang ditemukan  di  saluran  irigasi  Dusun  II  Desa Pematang Cermai.
P3A  belum menerapkan  indikator  disiplin  yakni dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan  kebersihan  dari  saluran  irigasi. Kemudian,  petani  juga  belum  disiplin  dalam menjaga dan memperhatikan kebersihan saluran air yang berada di dekat lahan persawahannya, petani  sering  menggunakan  saluran  air  sebagai tempat sampah saat mereka melakukan kegiatan merumput.
Hal ini sebenarnya bukan hanya ketidakdisiplinan dari  P3A  dan  Petani,  tapi  juga  termasuk  juga ketidakdisiplinan  dari  Komisi  Irigasi  dalam mengontrol  dan  memastikan  bahwa  semua daerah  irigasi  dalam  keadaan  baik  dan  layak untuk  digunakan.  Sampah  dan  rumput  yang berada di saluran irigasi dapat menghambat laju air  pada  saat  mengalirkan  air,  perihal  sepele seperti  ini  yang  sebenarnya  juga  menjadi  salah satu  penyebab  terjadinya  banjir  di  daerah persawahan petani.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan
1. Komisi  irigasi  belum  berjalan  dengan optimal,
2. Produksi  padimengalami  peningkatan, peningkatan  yang  terjadi  memang  tidak secara signifikan, namun tidak mempengaruhi pendapatan petani. Pendapatan  petani  justru  mengalami penurunan yang disebabkan oleh banjir,
3. Indikator koordinasi yang kurang berjalan dengan optimal,
4. Diperlukan peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian.
Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Komisi irigasi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam
pelaksanaannya  melakukan  penanganan banjir,  supaya  standar  dan  target  yang sudah  ditetapkan  dapat  tercapai  dan masalah  yang terjadi  dapat  diminimalisir, ditangani dan dicegah.
2. Komisi irigasi kabupaten serdang bedagai bersama  dengan  anggotanya  yakni  dinas putr,  dinas  pertanian,  p3a,  seharusnya lebih  meningkatkan  koordinasi  dengan lebih  memperhatikan  infrastruktur  dan penggunaan  teknologi  pertanian  seperti yang  sudah  diterapkan  oleh  petani  di beberapa  pulau  jawa,  salah  satunya dengan  pemantauan  dan  prediksi  cuaca dan penggunaan sensor dan pemantauan tanaman.
3. Masyarakat juga harus memahami bahwasannya  sangat  penting  untuk menjaga  kebersihan  saluran  irigasi  dan tidak  membuang  sampah  dan  rumput sembarangan ke irigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Erman,  M.  (2007). Desain  Hidraulik  Bangunan Irigasi . Alfabeta, Bandung.
Fayol,  Henry.  (2010). Manajemen  Public Relations . PT. Elex Media, Jakarta Handoko, T.Hani. (2000). Manajemen.
Yogyakarta: BPFE. Handoko,  T.Hani.  2003. Manajemen  Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan,  Malayu  .S.P.  (2019). Manajemen: Organisasi  dan  Motivasi. Jakarta:  Bumi Aksara. Hasibuan,  Malayu  S.  P.  (2019). Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah . Jakarta
: Bumi Aksara
Handayaningrat,  Soewarno.  2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen .
Jakarta: Haji Masagung.
Niken,  rindasari.  Dkk.    (2020)  evaluasi  tata kelola  dan  kinerja  kelembagaan  komisi irigasi  (komir)  kabupaten  pandeglang. Jurnal  ilmiah  mahasiswa  agroinfo  galuh,
7 .3
Rangkuti, m. R., & rangkuti, z. A. (2023). The policy  of  village  infrastructure  service  in deli serdang regency, indonesia. Multidisciplinary  reviews , 6 (3), 2023021. Https://doi.org/10.31893/multirev.20230 21
Saki  friska,  dkk  (2023).  Relevansi  evaluasi pengelolaan daerah irigasi talawaan meras provinsi  sulawesi  utara. E  journal  unsrat,
15.2
Saragih,  b.  2001.  Keynote  Address  Ministers Of Agriculture  Government Of Indonesia. 2nd National Workshop On Strengthening The Development And Use Of Hibrid Rice In Indonesia. 1:10
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia- dalam-angka/ekonomi/mengawal- ketersediaan-pangan-nasional. Diakses tanggal 27 April 2023
https://mediaindonesia.com/ekonomi/3932 47/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil- beras-terbesar-di-dunia.  Diakses  tanggal 28 April 2023
https://www.tribunnews.com/pendidikan/20 21/09/16/mengenal-padi-sebagai- makanan-pokok-masyarakat-indonesia- berikut-tahap-pertumbuhannya.  Diakses tanggal 28 April 2023 https://paktanidigital.com/artikel/fakta- tentang-beras-di indonesia/#.ZFFDpNpBzIU. Diakses tanggal 1 Mei 2023.
https://serupa.id/koordinasi-coordinating- atau-mengoordinasikan-dalam- manajemen/. Diakses tanggal 1 Mei 2023