Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 151-156| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
I Putu Gede Budihartawan, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Pungutan liar yang umum dikenal dengan istilah pungli pada umumnya dilakukan oleh oknum pegawai dari suatu instansi  bahkan  oleh  oknum  petugas,  tak  terkecuali  oknum  aparat  kepolisian.  Aparat  polisi  yang  bertugas mengayomi  dan  melindungi  masyarakat  seharusnya  tidak  melakukan  perbuatan  pungutan  liar  tersebut. Penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian ini menimbulkan masalah dan keresahan di tengah masyarakat. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan  bagaimana pengaturan larangan pungutan liar terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia dan bagaimana sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  normatif.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. Larangan Pungutan Liar diatur pada pasal 6 huruf W Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003. Sanksi Hukum  terhadap  anggota  kepolisian  yang  melakukan  pungutan  liar  dikenakan  ketentuan  pasal  368,  378,  423 KUHP. Pengaturan larangan dan sanksi terhadap pungutan liar harus lebih dipertegas agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Kata Kunci: Anggota Kepolisian; Pungutan Liar; Sanksi Hukum

## Abstract
Illegal levies commonly known as extortion are generally carried out by unscrupulous employees from an agency and even by unscrupulous officers, including police officers. The police officers who are tasked with protecting and protecting the public should not commit such illegal payments. This deviation committed by members of the police caused problems and unrest in the community. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing how the regulation prohibits illegal levies on members of the Indonesian police force and how the legal sanctions against members of the police who carry out illegal levies. The research method used in this study was the normative method. In this study a statutory and conceptual approach was used. Prohibition of Illegal Levies is regulated in article 6 letter W of Government Regulation No.2 of 2003. Legal sanctions against members of the police who carry illegal levies are subject to the provisions of articles 368, 378, 423 of the Criminal Code. The regulation of prohibitions and sanctions against illegal levies must be emphasized so that irresponsible persons do not cause unrest in the community.
Keywords: Police Members; Illegal Levies; Legal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  dan  aktivitas  manusia  pada  intinya  mengandung  beragam  hal  yang  memperlihatkan  sifat dasar kehidupan itu sendiri. Sifat dasar yang dimaksud di sini adalah sifat tidak kekal yang senantiasa mengiringi  jalannya  hidup  dan  aktivitas  manusia  secara  umum.  Sifat  tidak  kekal  yang  dimaksudkan selalu  mencakup  dan  menemani  manusia,  baik  sebagai  individu,  atau  dalam  bagian  kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka. Tentunya semua kegiatan ini tidak terlepas dari norma hukum yang berlaku di masyarakat (Christiani, 2016; Winarno, 2015). Tentunya agar efektivitas dari norma hukum yang berlaku dapat berlaku dengan maksimal diperlukan pengawas yang disebut sebagai penegak hukum (Arliman S, 2019; Sagama, 2016; Sibuea, 2016).
Di negara hukum seperti Indonesia ini tentunya diperlukan penegak hukum agar maksimalnya efektvitas norma hukum yang berlaku. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia belum  terlaksana  dengan  efektif  (Arliman  S,  2019;  Sanyoto,  2008).  Hal  ini  tidak  terlepas  karena kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat,  kurangnya  aparat  penegak  hukum  maupun  tinginya kesempatan  dalam  melanggar  aturan  yang  ada.  Aparat  penegak  hukum  mempuyai  peranan  sebagai
jembatan dengan masyarakat agar dapat dikaji sejauh manakah aturan ini diterapkan. Penyimpangan dari aturan hukum ini bisa menimbulkan keterpurukan keberlakuan hukum yang ada dan berakibat tidak baik pada bidang hidup lainnya, khususnya bidang ekonomi bangsa.
Polisi  sebagai  struktur  dari  penegak  hukum  adalah  aparat  hukum  yang  memiliki  kedekatan dengan masyarakat. Sebagai anggota aparat pemerintah dari Kepolisian Nasional dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan serangkaian peraturan yang memberinya kewenangan, tetapi juga diberikan pembatasan  untuk  melakukannya.  Selain  dilengkapi  dengan  berbagai  alat  dalam  bentuk  legislasi, Kepolisian juga memiliki sejumlah kebijaksanaan Polisi dalam menjalankan tugasnya (Nugraha, 2018; Raharjo & Angkasa, 2011).
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  yang  memiliki kewajiban (Danendra, 2012):
1. Menjaga agar ketertiban masyarakat terpelihara dengan aman
2. Melakukan penegakan hukum dan melindungi serta memberi pelayanan pada masyarakat Pemberian  hukuman  kepada  anggota  polri  yang  melanggar  disiplin  kode  etik  berdasarkan keputusan sidang disiplin ataupun sidang kode etik belum bisa mengikat karena pemberian hukuman dilakukan oleh atasan dari anggota tersebut yang menyebabkan putusan sidang hanya bersifat berupa rekomendasi yang didasari kenyataan hukum yang muncul di dalam sidang. Tugas tersebut dilakukan oleh Propam yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelengaraan terhadap fungsi dan tanggung jawab  profesi  serta  memberikan  pengalaman  di  lingkungan  Polri  dan  menegakkan  kedisiplinan  di wilayah polri serta melayani rakyat yang mau melakukan pengaduan berkaitan ditemukan tindakan yang tidak sesuai diperbuat anggota/ PNS Polri (Sadjijono, 2008).
Pungli  pada umumnya  dilakukan  oleh  oknum  pegawai  dari  suatu  instansi  bahkan  oleh  oknum petugas,  tak  terkecuali  oknum  aparat  kepolisian.  Polisi  tidak  seharusnya  melakukan  pungutan  liar, karena  polisi  bekerja  untuk  mengayomi  dan  melindungi  maysarakat.  Kerugian  akan  dialami  oleh masyarakat apabila oknum hukum melakukan pungutan liar dan pungutan liar tidak dibenarkan dalam hukum. Ini seharusnya tidak diizinkan untuk berlanjut tanpa solusi hukum. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditangani dan mengesampingkan status sosial, walaupun orang  yang  melakukannya  adalah  aparat  hukum  itu  sendiri  (Arliman  S,  2019).  Perbuatan  seperti  itu harus  dihentikan  dan  harus  diselesaikan  dengan  tuntas.  Oleh  sebab  itu,  siapapun  yang  melakukan perbuatan pidana walaupun penegak hukum itu sendiri harus dikenakan sanksi yang setimpal.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menggambarkan  bagaimana  pengaturan  tentang  larangan  pungutan  liar  terhadap  anggota  kepolisian Republik  Indonesia,  dan  bagaimana  sanksi  hukum  terhadap  anggota  kepolisian  yang  melakukan pungutan liar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  karena  adanya kekaburan norma dalam latar belakang masalah penelitian ini. Pendekatan masalah yang dipergunakan ialah pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dikumpulkan dengan teknik  dokumentasi  dan  bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik  pencatatan  dari  bahan- bahan  hukum  kepustakaan  yang  berhubungan  sanksi  hukum  terhadap  anggota  kepolisian  yang melakukan  pungutan  liar.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  teknik  interpretasi  sistematis  yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan tentang Larangan Pungutan Liar terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Penegak hukum adalah petugas dari badan-badan yang kompeten dalam menangani masalah keadilan yang  tugasnya  menyelesaikan  konflik  atau  kasus  hukum.  Kesadaran  hukum  akan  dapat  tercipta  jika orang menyadari adanya hukum dan tidak merugikan orang lain. Satjipto mengatakan bahwa esensi dari penegakan  hukum  adalah  proses  mengubah  keinginan  dan  gagasan  hukum  menjadi  kenyataan. Kehendak  hukum  adalah  legislatif.  Kepastian  hukum  dan  manfaat  sosial  dirumuskan  dalam  aturan hukum dalam bentuk gagasan dan konsep tentang keadilan (Rahardjo, 2001).
Tegaknya hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pejabat penegak hukum. Menurut perundangan yang berlaku, yang termasuk aparat penegak hukum antara lain (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):
1. Penyelidik yaitu polisi atau PNS yang memiliki kewenangan tertentu berdasar undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.
2. Jaksa  ialah  pejabat  yang  bertugas  melakukan  penuntutan  umum  dan  menjalankan  putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum.
3. Penuntut  umum  ialah  jaksa  yang  melakukan  kewenangan  menurut  undang-  undang menjalankan penuntutan dan penetapan kehakiman.
4. Hakim adalah pejabat peradilan dengan wewenang memberikan keadilan pada masyarakat.
5. Penasihat hukum yaitu orang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan pada perundangan yang berlaku.
Karena  itu,  penegakan  hukum  pada  dasarnya  adalah  proses  mewujudnyatakan  gagasan. Penegakan  hukum  adalah  proses  melaksanakan  upaya  normatif  hukum  atau  fungsi  aktual  sebagai pedoman untuk lalu lintas dan kaitan hukum dalam kehidupan sosial dan nasional. Terdapat dua tipe model penegakan hukum, yaitu (Dellyana, 1988):
1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
a. Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  mencakup  semua  badan  hukum  dalam  hubungan hukum apa pun. Siapa pun yang menegakkan aturan normatif, melakukan sesuatu berdasarkan norma  aturan  hukum,  atau  tidak  melakukan  apa  pun  berarti  menegakkan  atau  menegakkan aturan hukum.
b. Dalam arti sempit, lembaga penegak hukum didefinisikan sebagai langkah menegakan hukum khusus  untuk  memberikan  kepastian  bahwa  berjalan  hukum  seusai  dengan  peraturan  yang berlaku.
2. Dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
a. Secara garis besar, lembaga penegak hukum yang memasukkan nilai-nilai keadilan, termasuk aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.
b. Secara  khusus,  lembaga  penegak  hukum  hanya  melibatkan  penegakan  hukum  yang  formal secara tertulis.
Hukum  dan  peraturan  Indonesia  tidak  mendefinisikan  kejahatan.  Definisi  kejahatan  yang dipahami sejauh ini adalah penciptaan teoritis para profesional hukum. Para profesional hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari definisi kegiatan kriminal. Hal yang sama berlaku untuk apa yang didefinisikan oleh Simons dan Van Hamel. Pandangan dua ahli hukum pidana Belanda telah mewarnai pandangan ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia sampai saat ini (Huda, 2011).
Menurut  Simon strafbaarfeit adalah  perilaku  yang  terancam  kejahatan,  bertentangan  dengan hukum, dan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab (Hamzah, 2008). Sementara itu, Van Hamel mengatakan bahwa strafbaatfeit adalah perilaku orang yang dirumuskan  dalam  hukum,  bertentangan  dengan  hukum,  layak  dihukum  dan  dilakukan  dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam definisi kejahatan. Terkait dengan kesalahan atau dilakukan dengan kesalahan adalah ungkapan yang memberi tanda, bahwa baginya suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila di dalamnya juga dirumuskan tentang suatu kesalahan.
Kejahatan  adalah  tingkah  laku  manusia  yang  dirumuskan  dalam  hukum,  tidak  sesuai  dengan hukum,  yang  wajar  dihukum  dan  dilakukan  karena  kesalahan.  Seseorang  yang  melakukan  kejahatan harus  mempertanggungjawabkan  kesalahan  yang  diperbuat  jika  ia  mempunyai  kesalahan.  Seseorang memiliki  kesalahan  pada  saat  bertindak  yang  ditinjau  berdasar  sudut  pandang  masyarakat, memperlihatkan pandangan normatif dari kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 2001).
Pungutan  liar  adalah  merupakan  tindakan  aparat  yang  menyalahi  wewenang  yang  diberikan bertujuan  untuk  mempermudah  kegiatan  untuk  kepentingan  sendiri  dari  pihak  yang  membayar pungutan. Dalam kasus pungli terdapat dua pihak yang terlibat, antara lain pengguna jasa dan oknum petugas  yang  sering  berhadapan  langsung  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersembunyi  maupun  yang terang-terangan. Kegiatan pungutan liar dilaksanakan di lapangan yang dilakukan sesingkat mungkin dan transaksi berbentuk uang (Wibawa, Fauzy, & Habibah, 2013).
Masyarakat mengenal pungli dengan banyak istilah, antara lain uang sogok, uang pelicin, uang semir,  dan  sebagainya  (Soedjono,  1983).  Menurut  dokumen  PBB  mengenai  langkah  memberantas korupsi, pungli adalah pemungutan yang tidak sah, meminta dana menerima pembayaran, yang dilakuan oleh  aparat  secara  tidak  wajar  dari  pihak  swasta  maupun  pengusaha  transnasional  untuk  melakukan kegaitan usaha transnasional.
Berikut bunyi Pasal di dalam KUHP yang dapat menjelaskan mengenai perbuatan pungutan liar antara lain:
a. Pasal 12 huruf e
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  secara  melawan  hukum  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya,  memaksa seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”
b. Pasal 12 huruf f
“Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan  tugas,  meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum  tersebut  mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan merupakan utang.”

## 2. Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar
Belum  diaturnya  secara  jelas  tindak  pidana  pungutan  liar  dalam  KUHP,  maka  pungli  dapat diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  tindak  pidana  yang  hampir  sejenis  atau  penggabungan  dari  tiga tindak pidana yang dijelaskan maupun yang diatur di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:
1. Tindak pidana pemerasaan
Dalam kejahatan pemerasan, di mana ada unsur tindakan yang ingin memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain secara tidak sah diikuti serangkaian ancaman, sehingga orang lain  dapat  memberikan  barang  atau  sesuatu  kepadanya.  Di  dalam  tindak  pidana  pemerasan, dimana terdapat unsur-unsur perbuatan yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian ancaman agar orang lain dapat menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
2. Tindak pidana penipuan Penipuan  dan  pemerasan  adalah  tindakan  kriminal  di  mana  ada  unsur-unsur  yang  sama  dan saling terkait, antara lain, untuk memberi untung bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah  dengan  serangkaian  kebohongan  untuk  atau  bagi  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang kepada mereka.
3. Tindak pidana kejahatan jabatan Kejahatan jabatan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana sangat berkaitan karena menyalahgunakan  wewenang  atau  kekuasaannya,  atau  memaksa  orang  lain  demi keuntungannya pribadi.
KUHP tidak mengatur secara pasti tentang kejahatan pungutan liar, tetapi pungutan liar hampir sama  artinya  dengan tindakan  pidana  kejahatan jabatan,  pemerasan  dan  kecurangan  yang  ditentukan KUHP.  Huruf  W  pada  pasal  6  penjelasan  atas  peraturan  perundangan  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai aturan larangan pungutan liar bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pungutan liar merupakan kejahatan yang tidak asing bagi masyarakat. Meskipun dalam KUHP tidak ditemukan mengenai tindak pidana pemerasan atau tuduhan ilegal. Tetapi secara implisit terdapat pada perumusan korupsi di beberapa pasal termasuk Pasal 423 KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, dimana selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pungutan liar mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif, termasuk Lainnya ialah:
1. Unsur-unsur Objektif.
Unsur objektif menurut peraturan perndangan yang berlaku berkaitan dengan:
a. Pegawai negeri, atau penyelenggara Negara, atau pejabat;
b. Menyalahgunakan kekuasaan;
c. Memaksa seseorang:
1) Memberikan sesuatu
2) Membayar
3) Menerima
4) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Unsur-Unsur Subjektif
Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini adalah:
a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
b. Menguntungkan secara melawan hukum.
Menurut  KPK,  pungli  juga  termasuk  gratifikasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu oknum kepolisian yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan aturan perundang-undangan tersebut.
Penjelasan  Hukuman  Pidana  penjara  jika  melanggar  perbuatan  pidana  tersebut  diatur  pada KUHP:
1. BAB XXIII KUHP pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman yang berbunyi:
“Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  untuk  memberikan  orang  itu  atau  orang  lain, atau  supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
2. BAB XXV KUHP pasal 378 tentang Perbuatan Curang yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang, diancam  karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
3. BAB XXVIII pasal 423 tentang Kejahatan Jabatan yang berbunyi: “Seorang  pejabat  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk  membayar  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pengaturan larangan  pungutan  liar  di  Indonesia  diatur  pada  pasal  6  huruf  W  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengaturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, aparat kepolisian sudah diikat secara hukum untuk tidak melakukan tindakan pengutan liar. Kedua, sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar telah diatur dalam KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 368, 378, dan 423 yang mengatur tentang pemerasan, perbuatan curang, dan kejahatan jabatan. Oleh karena itu, anggota kepolisian tidak terlepas dari jeratan hukum jika melakukan perbuat pungutan liar.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  dan  simpulan  penelitian  ini,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada beberapa  pihak,  yaitu:  pertama,  bagi  pihak  penegak  hukum  untuk  menindak  tegas  oknum-oknum kepolisian yang melakukan tindakan pengutan liar serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kedua,  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan  kepada  pihak  penegak  hukum  lain  jika  terdapat  oknum kepolisian yang melakukan tindakan pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman  S,  L.  (2019).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  yang  Baik  di  Negara  Hukum  Indonesia.
Dialogia Iuridica:
Jurnal
Hukum
Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 1–20. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831
Christiani, W. (2016). Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. ADIL: Jurnal Hukum , 4 (1),  151–167.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/53701-ID-none.pdf. Diakses 12 Oktober 2018
Danendra,  I.  B.  K.  (2012).  Kedudukan  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Struktur  Organisasi  Negara
Republik Indonesia. Lex Crimen , 1 (4). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/3161-ID-kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam- struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty. Hamzah, A. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia. Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Huda, C. (2011). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa  Kesalahan:Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Kencana.
Nugraha,  S.  (2018).  Hubungan  antara  Kepolisian  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menegakkan Ketertiban  Masyarakat. Morality :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1),  1–20.  Retrieved  from http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/63/49
Rahardjo, S. (2001). Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis . Bandung: Sinar Baru. Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 389–401. Retrieved from
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/167/115 Sadjijono.  (2008). Etika  Profesi  Hukum:  Suatu  Telah  Filosofis  terhadap  Konsep  dan  Implementasi Kode Etik Profesi POLRI . Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib , 15 (1), 20–41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590 Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (3), 199–204. Retrieved from http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/74/226
Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. Negara Hukum , 7 (1),
127–143. Retrieved from file:///C:/Users/Sinta/Downloads/926-1900-1-SM.pdf Soedjono, D. (1983). Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi . Bandung: CV Sinar Baru.
Wibawa, S., Fauzy, A., & Habibah, D. A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang. Jurnal    Ilmu    Administrasi    Negara , 12 (2),  74–85.  Retrieved  from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=129520&val=2287
Winarno, R. (2015). Arti Penting Nilai-Nilai dan Norma Hukum dalam Berpolitik Praktis. Perspektif ,
20 (2), 79–89. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.143
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undanng Hukum Acara Pidana UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar