## IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
Oleh
Enggar Setyaningrat PNS Pengadilan Negeri Ungaran

## ABSTRAK
Pembuktian  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang pengadilan,  karena  dengan  pembuktian  hanya  dengan  pembuktian  suatu  perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana.
Pembuktian  bertujuan  untuk  mendapatkan  kebenaran  suatu  peristiwa/hak  yang diajukan  kepada  hakim  dalam  persidangan  sering  dijumpai  bahwa  terdakwa  mencabut keterangan  yang  diberikannya.  Dari  latar  belakang  inilah  maka  dilakukan  penelitian yang  hasilnya  menunjukkan  bahwa  implikasi  dari  pencabutan  keterangan  terdakwa dalam  persidangan  terhadap  kekuatan  pembuktian  tindak  pidana  adalah:  1.  Apabila pencabutan diterima oleh Majelis Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dan  keterangan  terdakwa  (tersangka)  di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena  isinya  yang  dinilai  tidak  benar,  2.  Sedangkan  apabila  pencabutan  ditolak  oleh Majelis  Hakim,  maka  keterangan  terdakwa  dalam  persidangan  pengadilan  tidak  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti,  justru  keterangan  terdakwa  (tersangka),  di  tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian. Pelaksanaan secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten  Semarang,  pada  prinsipnya  boleh  dilakukan  oleh  terdakwa,  dengan  syarat pencabutan  dilakukan  selama  pemeriksaan  persidangan  pengadilan  berlangsung  dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut  mengandung  arti  bahwa  alasan  yang  menjadi  dasar  pencabutan  tersebut  harus dapat  dibuktikan  kebenarannya  dan  diperkuat/  didukung  oleh  bukti-bukti  lain  yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Kendalanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk dapat diterima oleh  Hakim,  adalah  bahwa  setelah  dilakukan  cross  check  dengan  saksi  verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan ditolak.Solusinya:  Pencabutan  keterangan  Terdakwa  harus  didasarkan  dengan  alasan yang mendasar dan logis serta harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung  oleh  bukti-bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa  alasan  pencabutan  tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim dengan keyakinannya.
Kata kunci : Pencabutan keterangan terdakwa, kekuatan pembuktian

## ABSTRACT
Evidence  plays  an  important  role  in  the  process  of  examination  at  a  trial because only by evidence a criminal offence can be sentenced. Evidence aims to get the truth  of  an  event  /  rigths  submitted  to  the  judge.  In  a  trial,  it  is  often  found  that  the defendants revoke their information.
The Resulth show that the implications of the information revocation is received by the judges, that the testimony of the devendant in court can be used as evidence and the testimony of the defendant (suspect) in the level of investigation is not used at all to find evidence in at trial because the content is considered incorrect. However, whe the revocation is rejected by the judges, the information of the defendant in a trial cannot be used as evidence, and even the information of the defendant (suspect) at the level of investigation (BAP) which can than be used in evidence.
The  judicial  implelentation  of  information  revocation  from  the  defendant  in  a trial  in  the  District  Court  of  Semarang  District,  in  principle,  is  cerried  out  by  the defendant  with  the  condition  that  the  revocation  is  carried  out  when  the  trial examination  in  the  court  is  in  progress  anda  should  be  accompanied  by  fundamental and logical  reason.  The fundamental and logical  reason imply that the grounds  of  the revocation must be verifiable and reinforced/ supported by other evidence whics shows that  the  reasons  for  revocation  are  true  and  can  be  proven  before  the  judges.  The problem is that the revocation of information from the defendant in a trial is difficult to be accepted by the judges. After a cross-check with the witness verbalisan (investigators) examining  the accused at  the stage of  investigation, it turns out  that the reason of  the defendant underlyng the revocation is not proven, and then the revocation is rejected.
The  solution  of  the  defendant  information  revocation  must  be  based  on  the fundamental and logical reasons anda should be verifiable and reinforced or supported by  other  evidence  which  shows  that  the  reasons  for  revocation  are  true    and  can  be proven by the judge with his belief.
Keywords : Defendant Information Revocation, power of evidence
A. Pendahuluan
Dalam berbagai kehidupan bermasyarakat,  sering  terjadi  berbagai macam  permasalahan  yang  tidak  jarang perlu  diselesaikan  dalam  suatu  proses peradilan.  Tidak  semua  permasalahan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dapat diselesaikan dengan damai. Di sisi lain, hukum  berpengaruh  terhadap  perilaku masyarakatnya. Hukum sangat berpengaruh  terhadap  pola  perilaku masyarakat,  baikitu  secara  individual maupun  sama-sama.  Pada  hakikatnya apa  yang  menjadi  pilihan  manusia adalah  tidak  menjadi  persoalan  asal
tidak  melanggar  kaida  hhukum. 1 Dan jika  ada  pelanggaran  terhadap  norma yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan, maka pembuktian  harus  dilakukan  guna mencari kebenaran.
Pembuktian  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  proses pemeriksaan  sidang  pengadilan,  karena dengan  pembuktian  ini  lah  nasib terdakwa  ditentukan, dan  hanya  dengan pembuktian  suatu  perbuatan  pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.
1 Sudikno Mertokusumo,1995, mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,hlm12.
Masalah pembuktian merupakan masalah  yang  sangat  penting  dalam proses  peradilan,  karena  pembuktian bertujuan
untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.
Pembuktian merupakan titik sentral  hukum  acara  pidana.  Hal  ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan,  pemeriksaan  tambahan, penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  putusan  hakim  bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian  merupakan  pokok  bahasan dan  tinjauan  semua  pihak  dan  pejabat yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan, terutama  bagi  hakim.  Oleh  karena  itu hakim  harus  hati-hati,  cermat,  dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan  nilai  pembuktian serta  dapat  meneliti  sampai  dimana batas  minimum  kekuatan  pembuktian atau bewijskracht dari  setiap  alat  bukti yang sah menurut undang- undang.
Menurut  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP,  jenis  alat  bukti  yang  sah  dan dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti adalah :
1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,

## 3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.
Dalam persidangan sering dijumpai  bahwa  terdakwa  mencabut keterangan  yang  diberikannya  di  luar persidangan  atau  keterangan  yang diberikannya  kepada  penyidik  dalam pemeriksaan  penyidikan  yang  dimuat dalam  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya  berisi  pengakuan  terdakwa atas  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya.  Seharusnya  dengan  bukti yang  cukup  yang  di  hadirkan  Jaksa Penuntut umum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan putusan  akhir  terdakwa  dinyatakan bersalah. Suatu hal yang ironi, tersangka dalam
memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik  sedemikian  rupa  jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya  perbuatan  tindak  pidana  yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang  tercatat  dalam  Berita  Acara Penyidikan  (BAP),  akan  selalu  dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Adapun  alasan  yang  kerap  dijadikan dasar  pencabutan  adalah  bahwa  pada saat memberikan keterangan di hadapan
penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam  dengan  kekerasan  baik  fisik maupun  psikis  untuk  mengakui  tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian  badan  atau  bagian  vital  tubuh. Kepala  dibenturkan  di  dinding,  dan segala  macam  penganiayaan  yang  keji, membuat  tersangka  terpaksa  mengakui segala  pertanyaan  yang  didiktekan pejabat  pemeriksa.  Permasalahan  lain terkait  dengan  pencabutan  keterangan terdakwa  adalah  mengenai  eksistensi keterangan  terdakwa  yang  diberikan  di luar sidang, dalam hal  digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal  189  ayat  (2)  KUHAP. 2 Sebab sesuatu  hal  yang  fungsi  dan  nilainya digunakan untuk membantu
mempertegas  alat  bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan. 3
Masalah  pencabutan  keterangan terdakwa  ini  juga  akan  membawa permasalahan  lain,  yaitu  persoalan
2 Darwan Prinst, 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta.hlm.132
3 M.  Yahya  Harahap,  2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemerikasaan  Sidang  Pengadilan,  Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta.hlm.323
berkaitan dengan mekanisme dan implikasi pencabutan keterangan tersebut  terhadap  kekuatan  alat  bukti, serta  pengaruhnya  terhadap  alat  bukti lain yang sah menurut undang- undang. Berdasarkan  hal  inilah,  maka  penulis merasa  perlu  untuk  membahas  masalah dengan  judul:  " Implikasi  Yuridis Pencabutan  Keterangan  Terdakwa
Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana "

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana  implikasi  yuridis pencabutan
keterangan terdakwa  dalam  persidangan terhadap  kekuatan  pembuktian tindak pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan pencabutan keterangan
terdakwa dalam persidangan di
Pengadilan?
3. Bagaimana  kendala  dan  solusi dari  pencabutan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan terhadap  kekuatan  pembuktian tindak pidana?

## C. Pembahasan
1. Implikasi Yuridis Pencabutan
Keterangan Terdakwa dalam Persidangan TerhadapKekuatan Pembuktian Tindak Pidana.
Pembuktian  merupakan  masalah yang  memegang  peranan  dalam  proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian  ditentukan  nasib  terdakwa, apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat- alat bukti yang di tentukan oleh undang- undang  "tidak  cukup"  membuktikan kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  terdakwa  "dibebaskan"  dari hukuman.  Sebaliknya,  kalau  kesalahan terdakwa  dapat  dibuktikan  dengan  alat- alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa dinyatakan - bersalah" maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman.
KUHAP tidak memberikan
penjelasan mengenai pengertian pembuktian,  KUHAP  hanya  memuat jenis-jenis  alat  bukti  yang  sah  menurut hukum,  yang  tertuang  dalam  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP.  Walaupun  KUHAP tidak  memberikan  pengertian  mengenai pembuktian,  akan  tetapi  banyak  ahli hukum  yang  berusaha  menjelaskan tentang arti dari pembuktian.
Subekii menerangkan bahwa
"Membuktikan ialah meyakinkan
Hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam suatu  sengketa" 4 Martiman  Prodjo hamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa  tersebut. 5 Yang  dimaksud dengan pembuktian,  adalah pembuktian bahwa  benar  suatu  peristiwa  pidana telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang bersalah  melakukannya,  sehingga  harus mempertanggung jawabkannya. 6
Rumusan  Pasal  183  KUHAP secara  keseturuhan  berbunyi  "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang  kecuali  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah
yang melakukannya". Maksudnya untuk menjatuhkan  pidana  pada  seorang terdakwa  baru  boleh  dilakukan  oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat  dibuktikan  "dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah". Jadi
4 Subekti, 2001. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.hlm.1
5 MartimanProdjohamidjojo, 1984. Komentar Atas KUHAP: Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.hlm.11
6 Darwan Prinst, Op cit, hlm.133
"minimum  pembuktian"  yang  dianggap cukup  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan  pidana  harus  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan satu  alat  bukti  saja  undang-  undang menganggap  tidak  atau  belum  cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Jelasnya  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa harus merupakan :
1. Penjumlahan dari sekurang- kurangnya  seorang  saksi  ditambah dengan  seorang  ahli  atau  surat  maupun petunjuk, dengan ketentuan
penjumlahan  kedua  alat  bukti  tersebut harus  "saling  bersesuaian",  "saling menguatkan", dan tidak saling bertentangan  antara  satu  dengan  yang lain.
2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti  itu  berupa  keterangan  dua  orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan,  maupun  menggabungkan antara  keterangan  seorang  saksi  dengan keterangan  terdakwa  asal  keterangan saksi  dengan  keterangan  terdakwa  jelas terdapat saling persesuaian. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa Sudah  barang  tentu  tidak  semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti  yang  sah.  Untuk  menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat
dinilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang,  diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak,  antara  lain:  1)  Keterangan  itu dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan di persidangan  adalah  pernyataan  berupa penjelasan  yang  diutarakan  sendiri  oleh terdakwa  dan  pernyataan  yang  berupa penjelasan  atau  jawaban  terdakwa  atas pertanyaan  dari  ketua  sidang,  hakim anggota,  dan  penuntut  umum  atau penasihat hukum. 2). Tentang perbuatan yang  terdakwa  lakukan,  ketahui,  atau alami sendiri.
Berpijak  pada  ketentuan  Pasal 189  ayat  (1)  KUHAP  di  atas,  pada prinsipnya  keterangan  terdakwa  adalah apa  yang  diberikan  terdakwa  di  sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan  itu  ternyata  tidak  mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan  di  luar  sidang  dapat  pula digunakan untuk membantu menemukan  bukti  di  persidangan, asalkan  keterangan  itu  didukung  oleh suatu  alat  bukti  yang  sah  sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa
Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan  keterangan  terdakwa  oleh Hakim,  dengan  adanya  pencabutan tersebut  pasti  akan  mempengaruhi proses  persidangan  di  pengadilan.  Oleh karena  itu  perlu  kesiapan  dari  Hakim dan  Jaksa  Penuntut  Umum,  terutama dalam hal penguasaan Sistem Pembuktian Pidana dan Proses
pemeriksaan persidangan agar di perolek  Fakta  yang  sebenarnya.  Hal  ini penting mengingat Implikasi dari pencabutan  tersebut  sangat  luas  mulai dari  penilaian  pembuktian  sampai  pada hasil akir Putusan yang di jatuhkan.
Implikasi  dari  adanya  pencabutan keterangan  terdakwa  terhadap  kekuatan alat  bukti  dalam  pembuktian  tindak pidana,  dapat  diketahui  setelah  adanya penilaian Hakim terhadap alasan pencabutan  tersebut,  apakah  Hakim menerima atau menolak alasan pencabutan  dari  terdakwa  tersebut?. Apabila Hakim menerima alasan pencabutan,  berarti  keterangan  yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP)  Kepolisian  dianggap  "tidak benar"  dan  keterangan  itu  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  landasan  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang pengadilan.  Sebaliknya,  apabila  alasan pencabutan  tidak  dapat  dibenarkan
maka  keterangan  pengakuan  yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan  (BAP)  Kepolisian  tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai  landasan  untuk  membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. 7
Kesimpulan  akhir  dari  seluruh uraian  di  atas,  bahwa  Implikasi  Yuridis dari  pencabutan  keterangan  terdakwa dalam  persidangan  terhadap  kekuatan pembuktian  tindak  pidana  adalah:  (1) Apabila  pencabutan  tersebut  diterima oleh Hakim, maka konsekuensi yuridisnya  adalah  keterangan  terdakwa dalam  persidangan  pengadilan  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dan keterangan  terdakwa  (tersangka)  di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena  isinya  yang  dinilai  tidak  benar, (2)  Sedangkan  apabila  pencabutan ditolak oleh
Hakim, maka konsekuensi yuridisnya  adalah  keterangan  terdakwa dalam  persidangan  pengadilan  tidak dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti, justru  keterangan  terdakwa  (tersangka), di tingkat penyidikanlah yang kemudian dapat  digunakan  dalam  membantu
7 M. Yahya Harahap, Op cit, hlm.326
menemukan bukti di persidangan.
2.    Pelaksanaan  Secara  Yuridis Pencabutan Keterangan
Terdakwa  Dalam  Persidangan  di Pengadilan  Negeri  Kabupaten Semarang.
2.1. Diskripsi Kasus di Pengadilan
Negeri Kabupaten Semarang.
Masalah  utama  dalam  penulisan hukum  ini,  bukan  hanya  masalah Implikasi  Yuridis  dari  pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap  kekuatan  pembuktian  tindak pidananya  saja,  melainkan  ada  masalah lain  mengenai  bagaimana  Pelaksanaan secara  yuridis  pencabutan  keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten
Semarang  dan  apakah  undang-undang membenarkan  pencabutan  keterangan yang  diberikan  terdakwa  di  luar  sidang yaitu  yang  termuat  dalam  Berita  Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian.
Permasalahan  lain  terkait  dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa  yang diberikan di luar sidang, dalam  hal  digunakan  untuk  membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal  189  ayat  (2)  KUHAP. 8 Sebab
8 Darwan Prinst,1998, Op cit, hlm.132
sesuatu  hal  yang  fungsi  clan  nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat  bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan. 9
Cara  untuk  mengetahui  jumlah pencabutan  keterangan  terdakwa  dalam persidangan  di Pengadilan  Negeri Kabupaten Semarang, penulis mengambil jumlah perkara dalam 3(tiga)  tahun  terakhir  yang  kaitanya dengan pencabutan keterangan terdakwa  dan  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
9 M. Yahya Harahap, Op cit, hlm.323

## Tabel 1
Jumlah Perkara Pidana, Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan, Yang Ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten
Semarang Tahun 2008 - 2010 Tahun Pencabutan Keterangan Terdakwa Dicabut Tidakdicabut Jumlah F % f % f % 2008 5 0,5 269 29,3) 274 29,8 2009 11 1,2 318 34,6 320 35,8 2010 9 1,0 307 33.4 316 34,4 Jumlah 25 2,7 894 97,3 919 100
(Sumber: Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, diambil Tahun 2011)
Dari  data  hasil  tabulasi  diatas jumlah  perkara  pidana  yang  di  tangani
Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selama 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 919 (Sembilan ratus
Sembilan  betas)  perkara,  dan  yang mencabut  keterangan  terdakwa  ada  25 perkara,  sehingga  jumlah  perkara  yang dicabut  ada.  2,7  %  dari  keseluruhan jumlah perkara.
Untuk menjawabnya
permasalahan  tersebut,  maka  penulis dalam pembahasan ini akan menganalisa  dan  melafalkan  tinjauan lebih  lanjut  terkait  dengan  masalah pencabutan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan yang diterima  dan  yang  ditolak  oleh  Hakim, hat  tersebut  termuat  dalam  Dikripsi kasus I yaitu Perkara,
No.
07/Pid.B/2009/  PN.Ung  dan  Diskripsi Kasus II Perkara No.
89/Pid.B/2007/PN.Ung .

## 2.2.  Kajian dan Analisa Kasus.
Pembuktian  merupakan  sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam  alat  bukti  yang  sah menurut  hukum,  sistem  yang  dianut dalam  pembuktian,  syarat-syarat  dan tata  caramengajukan  bukti  tersebut Beserta  kewenangan  hakim  untuk menerima,  menolak  dan  menilai  suatu pembuktian.  Ditinjau  dari  segi  hukum acara  pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam  KUHAP,  telah  diatur  pula beberapa pedoman dan penggarisan: (1) Penuntut  umum  bertindak  sebagai aparat  yang  diberi  wewenang  untuk mengajukan segala daya upaya
membuktikan kesalahan yang didakwakannya  kepada  terdakwa,  (2)
Sebaliknya  terdakwa  atau  penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan
pembuktian  yang  diajukan  penuntut umum,  sesuai  dengan  cara-cara  yang dibenarkan undang-undang,
(3)
Terutama  bagi  hakim,  harus  benar- benar  sadar  dan  cermat  menilai  dan mempertimbangkan kekuatan
pembuktian  yang  diketemukan  selama pemeriksaan persidangan.
Berdasarkan seluruh
uraian Diskripsi  Kasus  I  dan  Kasus  11  di  atas dan  dari  hasil  penelitian  di  Pengadilan Negeri  Kabupaten  Semarang  dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa  dalam  persidangan  boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan  persidangan  pengadilan berlangsung  dan  disertai  dengan  alasan yang mendasar dan logis.
Alasan  yang  mendasar  dan  logis tersebut  mengandung  arti  bahwa  alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti- bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa alasan  pencabutan  tersebut  benar  clan
dapat dibuktikan oleh Hakim.
3 . Kendala Dan Solusi Dari Pencabutan Keterangan Terdakwa  Dalam  Persidangan Terhadap  Kekuatan  Pembuktian
Tindak Pidana.
Keterangan terdakwa yang dinyatakan  di  luar  sidang  pengadilan sama  sekali  tidak  mempunyai  nilai sebagai  alat  bukti  sah.  Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar  sidang  pengadilan  tidak  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti,  namun menurut  ketentuan  Pasal  189  ayat  (2) KUHAP,  keterangan  terdakwa  yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan  alat  bukti  di  sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar  sidang  didukung  oleh  suatu  alat bukti  yang  sah,  dan  keterangan  yang dinyatakan  di  luar  sidang  sepanjang mengenai  hal  yang  didakwakan  kepada terdakwa. 10
Bahwa secara umum dapat dikatakan  bahwa  undang-undang  tidak dapat  menilai  keterangan  terdakwa sebagai  alat  bukti  yang  memiliki  nilai pembuktian  yang  sempurna,  mengikat, dan  menentukan.  Namun  demikian, keterangan  terdakwa  tetap  memiliki
10 M. Yahya Harahap, Ibid, hlm.323
pengaruh terhadap proses persidangan.
Untuk  mengetahui  bagaimana kendala  dari  pencabutan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan  penulis melakukan wawancara terhadap beberapa  Hakim  Pengadilan  Negeri Kabupaten Semarang, pars Jaksa Penuntut Umum dan beberapa Advokad
yang  pernah  beracara  di  Pengadilan
Negeri Kabupaten Semarang di
Ungaran.
Wahyu  Iswari  berpendapat  " Pembuktian  adalah  hal  yang  utama dalam pemeriksaan perkara di persidangan,  kalau  ada  terdakwa  yang mencabut  keterangan  di  BAP  tentang perbuatan yang di dakwakan kepadanya hal  tersebut  sah-sah  saja,  wajar  kalau terdakwa  tidak  mengakui  perbuatan yang di dakwakan karma tujuan mereka sebisa  mungkin  terbebas  dari  segala tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  tapi bagi kami selaku Hakim yang memeriksa perkara, semua akan terlihat sesuai  fakta  persidangan  yang  ada, selanjutnya  Hakim  yang  menilai  tetang benar  tidaknya  alasan  terdakwa  yang mencabut  keterangan  yang  terbuat  di BAP,  dan  keterangan  terdakwa  yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan  alat  bukti  di  sidang
pengadilan, dengan syarat keterangan di luar  sidang  didukung,  oleh  suatu  alat bukti  yang  sah,  dan  keterangan  yang dinyatakan  di  luar  sidang  sepanjang mengenai  hal  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  hal  ini  berkenaan  dengan ketentuan  Pasal  189  ayat  (2)  KUHAP". 11
Yusup  Hadiyanto  mengatakan  "
Pencabutan keterangan terdakwa padadasamya mereka menolak perbuatan  yang  termuat  dalam  Surat Dakwaan,  sehingga  Jaksa  harus  benar- benar  teliti  dalam  menghadirkan  alat bukti di persidangan guns membuktikan perbuatan  terdakwa  yang  di  dakwakan kepadanya, karena apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. ". 12
Azi Widianingrum berpendapat " Yang menjadi alasan pencabutan keterangan  terdakwa  bagi  saga  adalah alasan  tersebut  menguntungkan  bagi terdakwa  sendiri,  sehingga  keterangan yang  yang  termuat  di  BAP  yang  dirasa tidak  menguntungkan,  mereka  akan
11 Wahyu Iswari . Wawancara hakim Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 9 pebruari 2011 12 Yusup hadiyanto . Wawancara Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 10 pebruari 2011
mencabut keterangannya dalam pemeriksaan  di  persidangan,  tapi  disisi lain  Hakim  melakukan  cross  check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pads tingkat penyidikan,  sehingga  diterima  atau ditolak adalah Hakim sendiri yang akan menilai  kebenaranya  ". 13 Dari  hasil wawancara, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa :
1) Kendala dari pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan diantaranya sebagai berikut:
Walaupun  pada  dasarnya terdakwa dibolehkan untuk
mencabut keterangannya di persidangan, namun pads kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di
persidangan  sulit  untuk  dapat diterima  oleh  Hakim,  salah  satu alasannya  adalah  bahwa  setelah dilakukan  cross  check  dengan saksi  verbalisan  (penyidik)  yang memeriksa terdakwa pads tingkat penyidikan, ternyata
alasan  terdakwa  yang  mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti,  sehingga  pencabutan
13 Azi Widianingrum . Wawancara Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Kab. Semarang, tanggal 14 pebruari 2011
ditolak oleh hakim.
2) Solusi dari pencabutan
keterangan Terdakwa dalam persidangan iantaranya sebagai berikut: Pencabutan keterangan Terdakwa harus didasarkan dengan  alasan  yang  mendasar dan  logis  serta  harus  dapat dibuktikan  kebenarannya  dan diperkuat  atau  didukung  oleh bukti- bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan  tersebut  benar  dan dapat  dibuktikan  oleh  Hakim dengan keyakinannya.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap  kekuatan  pembuktian  tindak pidana  adalah:  (1)  Apabila  pencabutan diterima  oleh  Majelis  Hakim,  maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka)  di  tingkat  penyidikan  tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena  isinya  yang  dinilai  tidak  benar, (2)  Sedangkan  apabila  pencabutan ditolak  oleh  Majelis  Hakim,  maka
keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai  alat  bukti,  justru  keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah  (BAP)  yang  kemudian dapat  digunakan  dalam  pembuktian. Pelaksanaan  secara  yuridis  pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pada prinsipnya boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan  persidangan  pengadilan berlangsung  dan  harus  disertai  dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang  mendasar  dan  logis  tersebut mengandung  arti  bahwa  alasan  yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat  dibuktikan  kebenarannya  dan diperkuat  atau  didukung  oleh  bukti- bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa alasan  pencabutan  tersebut  benar  dan dapat  dibuktikan  oleh  hakim.  Kendala dan  solusi  dari  pencabutan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan  terhadap kekuatan pembuktian tindak pidana :
a) Kendala dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.,  yaitu  ;  Walaupun  pada dasarnya  terdakwa  dibolehkan  untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun  pada kenyataannya
pencabutan  keterangan  terdakwa  di persidangan  sulit  untuk  dapat  diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa  setelah  dilakukan  cross  check dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan,  ternyata  alasan  terdakwa yang  mendasari  pencabutan  tersebut tidak  terbukti,  sehingga  pencabutan ditolak oleh Majelis Hakim.
b) Solusi  dari  pencabutan  keterangan terdakwa  dalam  persidangan  terhadap kekuatan  pembuktian  tindak  pidana, yaitu ; Pencabutan keterangan Terdakwa  harus  didasarkan  dengan alasan  yang  mendasar  dan  logis  serta harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti- bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa alasan  pencabutan  tersebut  benar  dan dapat  dibuktikan  oleh  Hakim  dengan keyakinannya Saran:
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, maka  sebagai  akhir  dari  seluruh  tulisan ini,  dapat  diajukan  saran  sebagai berikut: Hakim hendaknya dalam menolak  atau  menerima  pencabutan keterangan  terdakwa  harus  bersikap hatihati,  aril  dan  bijaksana.  Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih  dulu  dengan  teliti  mengadakan pemeriksaan  yang  menyeluruh  secara
cermat dan seksama termasuk
mengedepankan  sanubari  dan  hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pads kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal  di  persidangan  Keserampangan hakim  dalam  menolak  atau  menerima pencabutan  keterangan  terdakwa,  dapat merugikan pembelaan terdakwa.

## DAFTARPUSTAKA
Buku
Andi Hamzah, 2002. Hukum Acara
Pidana Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta.
Abdul Kadir Muhammad, 2001. Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Jakarta. Bambang Waluyo, 1992.
Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Burhan Ashshofa, 2000. Metode
Penelitian Hukum, Rineka Cipta,
Jakarta.
Darwan Prinst, 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan,
Jakarta.
Erni Widhayanti, 1988. Hak-hak TersangkaTerdakwa di dalam KUHAP,

## Liberty,
Yogyakarta.
Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, 1991. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanyajawab,
Sinar Grafika, Jakarta.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003.
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju,
Bandung.
-------, 2003 Komentar Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, MandarMaju , Bandung
MartimanProdjohamidjojo, 1984.
Komentar Atas KUHAP: Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
M.  Yahya  Harahap,  2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP:  Pemerikasaan  Sidang
Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta.
Moeljatao, 2001. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara,

## Jakarta.
Subekti, 2001. Hukum Pembuktian,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Putusan-Putusan:
Putusan Pidana Nomor : 07/PID.B/2009/PN.Ung.
Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2007/PN.Ung.

## Majalah-majalah:
Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun
XXV No. 294 Agustus 2010
Internet:
hukumindo2.blogspol.conzl .. Itinjauan- tentang-pencabutan-keterangan.himI – sitnta. uns. ac. id'cariTA.php?acl=d٩fl TA &sub =new.. masroy.nell.Tpencabutan-keterangan- terdakwa- yang-memiliki-alat-bukii