## EFEKTIFITAS DAN ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM “LELANG LEBAK LEBUNG”
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN) EFECTIVITY AND ALTERNATIVE OF THE OPENWATER FISHERY
MANAGEMENT INSTITUTION “LELANG LEBAK LEBUNG”
(A CASE STUDY AT OGAN KOMERING ILIR REGENCY OF SOUTH SUMATRA
PROVINCE)
Zahri Nasution 1) , Titik Sumarti 2) , Soeryo Adiwibowo 2) , S.M.P. Tjondronegoro 2)
1) Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jakarta
2) Institut Pertanian Bogor Teregistrasi I tanggal:1 November 2011; Diterima setelah perbaikan tanggal: 7 Mei 2012; Disetujui terbit tanggal: 8 Mei 2012

## ABSTRAK
Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui sistem “lelang lebak lebung” berperanan penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan. Kelembagaan tersebut telah ada sejak pemerintahan Marga dan berubah sejak terjadinya pelimpahan wewenang oleh Gubernur ke Bupati, sehingga lelang lebak lebung dikelola oleh pemerintah kabupaten hingga saat ini. Analisis terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada masa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta dampaknya terhadap kondisi sumberdaya ikan dan kemiskinan masyarakat nelayan telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini ternyata tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak efektif tersebut telah berdampak terhadap degradasi sumberdaya ikan, penurunan produksi ikan hasil tangkapan dan semakin dominannya perkembangan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan yang bernilai ekonomi rendah. Saran tindak lanjut adalah merumuskan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan menghilangkan sistem lelang dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat melestarikan sumberdaya ikan dan mensejahterakan masyarakat nelayan.
KATA KUNCI: Efektifitas kelembagaan, sumberdaya perikanan, lebak lebung, pengelolaan

## ABSTRACT:
Institution of management of fisheries flood plain resources refers as “lelang lebak lebung” has an important role in the utilization of floodplain fishery resources in South Sumatra. Institutionalization has been there since the establishment of clan government and changed since the delegation of authority by the Governor to the Regents, so the auction “lebak lebung” managed by the goverment regency to date. The effectiveness of institutional management of fisheries resources “lelang lebak lebung” during the term of clan goverment and in the term of regency administration and its impact on the condition of fishery resources and the poverty of fishing communities has been analyzed. The results showed that the institutional management of fisheries resources in force at the time of the regency administration is currently not effective compared to the institutional management during the clan goverment. Reformulation of the instutional management that eliminate the auction and its management system implemented by the local community is needed, so the new institutional management can conserve the fish resources and increase fishing communities prosperity.
KEYWORDS: Institutional efectivity, openwater fishery, flood plain area, management
___________________ Korespondensi penulis: Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jakarta Jl. K.S. Tubun Petamburan VI-Jakarta Pusat 10260

## PENDAHULUAN
Perairan Umum Lebak Lebung (PULL) di Sumatera Selatan merupakan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan umum yang berupa rawa, payau, lebak, dan sungai ini terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yaitu sekitar 65% wilayahnya (Diskan OKI, 2007). Hak usaha penangkapan ikan di PULL ini diatur dengan sistem pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan telah berlangsung sejak lama, dan dikenal dengan nama “lelang lebak lebung” (Arsyad, 1982; Nasution, 1990). Pada saat ini kelembagaan tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada untuk kepentingan masyarakat nelayan (Sripo, 2002; Nizar, 2005). Padahal sudah sejak lam a, usaha penangkapan ikan di PULL tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama bagi nelayan (Arifin, 1972).
Dalam hal ini, kelembagaan diartikan sebagai organisasi dan aturan main sistem alokasi sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan PULL sebagai sumberdaya yang tergolong milik bersama ( common property resources ). Dalam batas-batas wilayah sumberdaya yang jelas dan dalam suatu wilayah yang terbatas, biasanya kelembagaan lokal akan berperan lebih efektif dan berfungsi sebagai kelem bagaan pengelola sumberdaya tersebut (Uphoff, 1986). Ostrom (1990) menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan, yaitu: (1) prinsip batas yang dapat ditentukan dengan jelas; (2) distribusi manfaat yang proporsional dengan pembiayaannya; (3) pengaturan pilihan-kolektif; (4) terdapat kegiatan pemantauan sumberdaya; (5) pemberian sanksi kepada pengguna yang melanggar aturan; (6) mekanisme penyelesaian konflik; (7) terdapat pengorganisasian hak kepemilikan. Ke tujuh prinsip tersebut merupakan syarat mutlak keberadaan kelembagaan yang berfungsi dengan baik dalam keberlangsungan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya perikanan.
Tulisan ini mendeskripsikan hasil analisis efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada m asa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta merumuskan alternatif kelembagaan yang sesuai dalam upaya melestarikan sumberdaya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya pelelangan hak usaha penangkapan ikan yang sebelumnya otonom dikelola oleh pemerintahan Marga berubah jadi dikelola pemerintahan Kabupaten. Perubahan kelembagaan “lelang lebak lebung” ini dilihat efektivitasnya menggunakan konsep Ostrom (1990) tentang kelembagaan yang berkelanjutan. Kemudian, untuk merumuskan alternatif kelembagaan “ lelang lebak lebung ” digunakan konsep kelembagaan lokal (Uphoff, 1986) yang diintegrasikan ke dalam konsep ko-manajemen (Nikijuluw, 1998).
Penelitian ini menggunakan paradigma sosiologi Durkheimian. Masalah sentral dalam analisis sosiologi Durkheimian adalah menjelaskan keteraturan sosial yang mendasar yang berhubungan dengan proses- proses sosial yang meningkatkan integrasi dan solidaritas, dalam perspektif fungsional (Johnson, 1986). Durkheim mengemukakan bahwa analisisnya harus berdasarkan data em piris m engenai masyarakat, bukan data individual. Dijelaskan pula, pada bagian lainnya bahwa suatu fakta sosial yang menjadi bahasan dijelaskan menggunakan fakta sosial lainnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kasus yang diteliti adalah kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan lelang lebak lebung di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan perubahannya sejak awal terbentuk hingga saat dilakukannya penelitian ini. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dipedomani dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL ini adalah Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung di wilayah Kabupaten OKI, Sum atera Selatan beserta perubahannya. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu bulan Juli sampai Desember 2009. Data sekunder diperoleh melalui lembaga ataupun individu (sebagai representasi lembaga) yang terkait dengan topik penelitian ini, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Pemerintah Kecamatan Sirah Pulau Padang, Desa Berkat dan Lembaga Adat yang ada di Kabupaten OKI (Kayu Agung). Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) (Singarimbun &Effendi, 1989).
Jumlah keseluruhan informan dan responden adalah 54 orang. Informan dan responden terdiri dari petugas intansi terkait; yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, lembaga adat, kantor kecamatan, kantor desa, petugas teknis lapangan, tokoh masyarakat dan nelayan. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur,
maupun tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis secara kualitatif, melalui penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data, untuk membangun teori substantif yang berasal dari data yang tersedia (Marshall & Rossman, 1989). Hal ini dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data yang didapatkan berdasarkan keperluan yang terkait dengan m asalah penelitian dan kem udian diinterpretasikan serta dikemukakan dalam deskripsii analisis (Patton, 2006).

## POKOK PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
Pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada dua periode pemerintahan, yaitu pemerintahan marga dan kabupaten disarikan pada Tabel 1. Pada masa pemerintahan Marga, penanggung jawab, pengawas dan pelaksana lelang berada pada satu orang yaitu Kepala Marga (Pasirah), sehingga tidak banyak birokratis. Di lain pihak, pada masa kabupaten dilakukan oleh beberapa orang mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Camat dan orang lain yang ditunjuk oleh Bupati. Peserta pelelangan pada masa pemerintahan marga terbatas bagi penduduk Marga saja sehingga persaingan sangat rendah, sedangkan pada masa pemerintahan kabupaten peserta pelelangan bagi semua orang penduduk di wilayah kabupaten yang bersangkutan sehingga wilayahnya lebih luas dan persaingan semakin tinggi.
Perbedaan juga terdapat pada harga standar obyek lelang perairan, pada masa pemerintahan kabupataen, panitia lelang yang menetapkan harga standar objek lelang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. OKI selaku anggota pengawas lelang dengan cara meningkatkan harga perairan 10% setiap tahunnya, yang pada masa pengelolaan oleh marga tidak terjadi demikian. Hal ini diberlakukan sejak tahun 1992 dan ini memperlihatkan orientasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya  perairan yang tidak terjual pada  saat  lelang diatur dengan Surat Bupati (sebagai aturan tambahan Peraturan Daerah)  yang ditujukan kepada seluruh Camat Kabupaten OKI  yang kutipannya sebagai berikut:
“Untuk objek lelang yang tidak  laku  pada waktu pelaksanaan lelang,  maka bagi masyarakat nelayan
yang  berminat dapat mengajukan permohonan tertulis pada Bupati  OKI cq.  Sekretariat  Lelang Kabupaten OKI  dengan mencantumkan besarnya kemampuan pemohon terhadap  objek yang diinginkan  ditambah restribusi ikan sebesar 15% dari harga  yang dimohon”.
Selain dari pada itu:
“Terhadap objek yang  tidak terjual/tidak ada peminatnya sama sekali maka  ikannya dilarang untuk ditangkap oleh masyarakat guna dijadikan objek perlindungan ikan dan kelestarian sumber perikanan.”
Suatu  hal yang cukup penting lainnya adalah terkait dengan pembagian  hasil lelang yang dinyatakan bahwa “nilai yang diperuntukkan bagi usaha  pembinaan bagi Dinas Perikanan adalah relatif kecil yaitu setinggi-tingginya  5% termasuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang”. Nilai ini kurang memadai jika dibandingkan dengan nilai uang yang dihasilkan oleh  pelelangan sumberdaya perikanan  tersebut  dan luasnya perairan umum yang perlu dibina  dan  perlu dipelihara (rehabilitasi). Dana 5% tersebut termasuk pula untuk diguna-kan membiayai kegiatan pengawasan pelaksanaan peraturan di lapangan, rehabilitasi perairan, pengadaan sarana dan prasarana  Dinas Perikanan guna menunjang upaya pembangunan perikanan terutama  di perairan yang dilelangkan.
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas m enyidik  tindak pidana sebagaim ana yang dicantumkan dalam Perda ini  dapat  juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pem erintah Daerah yang pengangkatannya sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat penyidik tersebut belum banyak  berpera-nan dalam bidang perikanan terutama perikanan perairan umum daratan. Lelang perairan ditujukan untuk umum, tidak terbatas kepada nelayan yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan yaitu mereka yang mata pencaharian utama adalah nelayan. Oleh karena itu, melalui mekanisme lelang hak usaha penangkapan ikan pada beberapa perairan di Kabupaten Ogan Komering Ilir didapat oleh pedagang/pemilik modal, yang tidak berprofesi sebagai nelayan sama sekali.
J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol.4 No. 1 Mei 2012 :
Tabel 1. Pokok Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung pada Masa Pemerintahan Marga dan Kabupaten
Table 1. Main regulation on instutional management of the flood plain fisheries at Clan and Regency Government
Komponen Sistem Masa Pemerintahan Marga (hingga tahun 1982) Masa Pemerintahan Kabupaten (1983 - 2008) Penanggung Jawab Lelang Pasirah (Kepala Marga). Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pengawas Lelang Pasirah (Kepala Marga). Bupati OKI melalui Surat Keputusan yang ditetapkan melalui sebuah kepanitiaan. Pelaksana Lelang Pasirah (Kepala Marga). Berdasarkan SK Bupati dengan susunan panitia yang dipimpin oleh Camat. Peserta Hanya penduduk yang bermukim di dalam wilayah Marga (diperkirakan seluas 2 hingga 4 kali wilayah desa saat ini) dan tidak perlu mendaftarkan diri. Orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan. Untuk menjadi peserta lelang peserta harus membayar uang pendaftaran. Pemenang Lelang Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Pasirah. Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang. Penetapan objek lelang Nama-nama objek lelang tidak berubah pada setiap tahunnya dan harganya ditetapkan oleh Pasirah. Nama-nama objek lelang pada setiap tahunnya berubah dan harganya ditetapkan oleh Bupati (diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. OKI). Pelaksanaan Lelang Dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran naik-naik dan tidak menerima penawaran tertulis. Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh Pasirah melalui surat pengumuman resmi kepada khalayak ramai. Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran naik- naik dan tidak menerima penawaran tertulis. Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh panitia lelang melalui surat pengumuman resmi kepada khalayak ramai. Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Cara Pembayaran dan Harga Standar Perairan Harga pertama ditetapkan oleh panitia lelang sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tunai segera setelah peserta lelang memenangkan pelelangan. Harga pertama ditetapkan oleh panitia lelang sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tunai segera setelah peserta lelang memenangkan pelelangan. Hak Pemenang Lelang Hak pengemin secara umum adalah mengambil seluruh ikan dan orang lain masih memiliki hak untuk menangkap ikan untuk keperluan makan sehari-hari. Hak pengemin secara umum adalah mengambil seluruh ikan dan orang lain tidak memiliki hak apapun tanpa izin dari pengemin.
Salah satu penyebab terjadinya pembelian lisensi oleh pemilik modal adalah adanya syarat bahwa penawar lelang harus mempunyai uang tunai, sedangkan nelayan sebagian besar tidak mempunyai modal. Pemilik modal ini tidak pernah langsung mengadakan penangkapan ikan, melainkan hanya mencari keuntungan dengan memperdagangkan surat lelang ini kepada para nelayan penggarap. Surat lelang ini mereka jual kepada nelayan penggarap dengan harga yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan harga hasil lelang lebak lebung. Penjualan hak usaha penangkapan ikan kepada nelayan penggarap disertai dengan perjanjian yang mengikat misalnya bahan makanan dan peralatan selama mengadakan penangkapan harus dibeli dari penjual surat lelang yang pembayarannya berupa ikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada penjual surat lelang dengan harga ditentukan oleh pengemin yang juga merangkap pedagang.
Tingginya biaya penangkapan berpengaruh pada tanggung jawab nelayan dalam menjaga kelestarian sum ber daya ikan. Merek a selalu berusaha menangkap ikan sebanyak mungkin dengan tujuan untuk mengembalikan keseluruhan biaya yang mereka keluarkan baik untuk menyewa perairan maupun untuk mengadakan peralatan penangkapan. Smith (1987) menyatakan bahwa biaya penangkapan ikan yang harus dipikul nelayan harus dikurangi. Disamping itu, mengingat perikanan perairan umum adalah milik bersama maka para nelayan tidak akan mau mengorbankan tangkapan sekarang untuk maslahat di kemudian hari, karena mereka tidak yakin bahwa maslahat itu akan mereka peroleh sendiri (Scott, 2008).

## EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN “LELANG LEBAK LEBUNG”
Berdasarkan perbedaan yang dikemukakan pada Tabel 1, identifikasi terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” yang didasarkan pada 7 (tujuh) prinsip yang dikemukakan oleh Ostrom (1999) disimpulkan pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa terdapat perbedaan-perbedaan, antara lain; bahwa batas-batas
perairan tidak jelas bagi pemerintah kabupaten, hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Marga, sehingga kondisi saat ini sudah berbeda dengan ciri-ciri alam ditunjukkan pada masa pemerintahan Marga. Hal ini menjadi pemicu konflik di antara nelayan pada saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan administratif desa. Sebagai contoh, nelayan luar desa yang berbatasan sering menangkap ikan di dalam wilayah desa Berkat, sehingga terjadi konflik antar nelayan. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum lebak lebung di masa pemerintahan Marga ditinjau dari 7 (tujuh) komponen yang merujuk kepada efektifitas kelembagaan masih berada pada kondisi yang cukup efektif.
Beberapa hal yang tidak dapat dicapai secara efektif pada masa pemerintahan kabupaten misalnya distribusi manfaat yang mengarah kepada proses terbentuknya sistem ekonomi kapitalis. Hal ini sebagai akibat kuatnya kekuasaan pemerintah kabupaten dalam mengatur peserta lelang perairan yang tidak ada pem batasan. Dalam hal ini, seharusnya hanya masyarakat nelayan yang memiliki hak untuk menjadi peserta dan penawar lelang perairan dan terbatas hanya dalam kesatuan wilayah yang lebih kecil (bukan kabupaten). Penetapan peserta berdasarkan pemukiman di dalam wilayah kabupaten memberikan peluang kepada masyarakat luar wilayah perairan yang bersangkutan untuk mengelola dan memanfaatkan secara maksimal perairan yang dikuasainya.
Keterbatasan utama pemerintah kabupaten adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi sumberdaya dan perilaku masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan PULL. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten (baik sebagai pengawas lelang maupun Pembina masyarakat nelayan) tidak memiliki cukup sarana, prasarana, dana dan petugas untuk melaksanakan fungsi pemantauan tersebut. Akibat lebih lanjut adalah tidak adanya pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan PULL, meskipun tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang didasarkan kewenangan pejabat tertentu dan pemberlakuan hukum positif.
J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol.4 No. 1 Mei 2012 :

## Tabel 2. Perbedaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung pada Masa Pemerintahan Marga dan Kabupaten
Table 2. Comparison between institutional management of flood plain fisheries at Clan and Regency Government
Komponen Analisis Masa Pemerintahan Marga (hingga tahun 1982) Masa Pemerintahan Kabupaten (1983-2008) Prinsip batas yang dapat ditentukan dengan jelas untuk dapat menentukan kepemilikan; Batas-batas objek lelang ditentukan oleh Pasirah dan Kerio bersama masyarakat dengan pedoman ciri-ciri alam dan batas lahan atau tanah seseorang Hanya mengikuti apa yang telah ditentukan sebelumnya pada masa pemerintahan Marga, pelaksana dan pengawas lelang tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tersebut. Distribusi manfaat dari aturan yang tepatguna proporsional dengan pembiayaannya; Manfaat secara umum didapatkan oleh masyarakat dalam satu wilayah Marga, utamanya nelayan dan pedagang dalam satu wilayah Marga Manfaat terbesar didapatkan oleh pedagang yang memiliki modal dan tidak berprofesi sebagai nelayan.
Nelayan lebih berfungsi sebagai penangkap ikan bagi pemilik modal (sistem kapitalis). Pengaturan pilihan-kolektif (hampir semua individu dipengaruhi oleh aturan operasional
yang dapat merubah partisipasinya dalam pelaksanaan aturan); Semua anggota masyarakat dalam satu wilayah Marga mendapatkan perlakuan
yang sama dalam pengaturan oleh pemerintah Marga dan ada rasa memiliki terhadap sumberdaya perikanan yang mereka kuasai. Anggota masyarakat nelayan secara langsung diatur oleh pengemin dan tidak ada partisipasinya dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Kegiatan yang bersifat memonitor kondisi sumberdaya dan perilaku penggunanya yang akuntabel; Kepala dusun dan sesama masyarakat nelayan berfungsi sebagai pengawas dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan lebak lebung. Nelayan pengemin dan anggota kelompoknya berfungsi sebagai pengawas dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dikuasainya. Pemberian sanksi kepada pengguna yang melanggar aturan sesuai dengan tingkatan kesalahan; Pasirah secara langsung sebagai pemberi sanksi bagi pelanggar aturan sesuai dengan tingkatan kesalahan; Tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar aturan sesuai dengan tingkatan kesalahan pada tingkat nelayan maupun pada tingkat pengemin; Penerapan pemberian sanksi hanya ada dari pengemin terhadap nelayan perorangan. Mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diakses secara cepat, biaya rendah dan tersedia secara lokal; Ada mekanisme penyelesaian konflik yang dibuat oleh pemerintah Marga, sehingga tersedia secara lokal dan diakses secara cepat. Mekanisme penyelesaian konflik yang dibuat oleh pemerintah hanya didasarkan pada pejabat formal yang berwenang yang didasarkan kepada hukum positif dan tidak tersedia secara lokal. Pengorganisasian hak kepemilikan yang diakui bagi para pengguna yang tidak dapat dikuasai atau dicampurtangani oleh pemerintah. Pengorganisasian yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah Marga secara otonom serta dipahami dan dimengerti oleh pengguna melalui kelembagaan secara formal maupun non formal. Pengorganisasian yang ada yang diakui oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipahami dan dimengerti oleh pengguna melalui kelembagaan formal.

## ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM LEBAK LEBUNG
Perubahan kelembagaan berarti melaksanakan rekayasa sosial ( social engineering ). Rekayasa sosial atau perubahan kelembagaan adalah penekanan
secara eksplisit penerapan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi manusia (petani/ nelayan) (Pakpahan, 1989). Sudah saatnya rekayasa kelembagaan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan PULL dilakukan karena kelembagaan sangat dibutuhkan dan memegang peranan penting
dalam pengelolaan sumberdaya alam yang “milik bersama” agar lestari dan tidak punah.
Pengaturan alokasi hak penangkapan di perairan umum lebak lebung Sumsel yang ada saat ini lebih bersifat “top down approach” sehingga masyarakat nelayan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh panitia pengawas dan pelaksana lelang. Dalam hal ini masyarakat lebih merasa sebagai objek yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini juga tergambar dari susunan panitia pengawas dan panitia pelaksana pelelangan yang sama sekali tidak melibatkan unsur kelompok nelayan. Akibat lebih lanjut adalah rasa memiliki ( sense of belonging ) nelayan terhadap sum berdaya ikan dan lingkungannya sangat kecil bahkan tidak ada. Dengan demikian, upaya yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya tidak akan tercapai.
Adapun bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan (termasuk dalam mengalokasi, mengatur pengelolaan dan pemeliharaan) yang diusulkan adalah berupa pengambilan keputusan yang tujuan utamanya mengurangi intervensi pemerintah atau yang berazaskan kepentingan masyarakat. Upaya-upaya untuk menerapkan prinsip pengelolaan bersama merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini, untuk skala lokal telah dipraktekkan di beberapa tempat di Indonesia, misalnya pengelolaan Sumberdaya perikanan sistem Sasi di Maluku (Bailey et al. , 1993). Berdasarkan atas hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, penerapan pengelolaan bersama dalam bidang perikanan sudah memiliki dasar hukum (Nikijuluw, 1998).
Dengan demikian, berdasarkan Perda Kab. OKI terbaru No. 9 Tahun 2008 (berlaku untuk tahun usaha penangkapan 2009), maka penerapan pola pengelolaan sumberdaya perikanan PULL secara bersama dapat dilaksanakan. Pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Perda bahwa pada objek lelang yang tidak dilelangkan, maka diperintahkan agar pemerintah desa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan PULL di wilayahnya, dengan tetap berpedoman kepada Perda tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat bek erjasam a dengan m asyarakat, terutam a masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan lainnya mempersiapkan secara bersama terhadap hal- hal yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan PULL di wilayah desa. Dalam rancangan Peraturan Desa Berkat tersebut harus dimasukkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum lebak lebung
serta cara m asyarakat nelayan untuk dapat mengakses sumberdaya perikanan itu sendiri. Prinsip- prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut adalah:
a) Maksud dan tujuan peraturan desa adalah untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya di dalamnya dengan tujuan untuk tercapainya pemberdayaan ekonom i m asyarakat desa dalam rangka penguatan otonomi dan peningkatan pendapatan desa.
b) Adanya penetapan sebagian sungai dalam wilayah desa tersebut yang tidak dilelang sebagai wilayah perairan Sungai Larangan, beserta batas-batasnya yang ditetapkan bersama masyarakat nelayan.
c) Adanya penetapan larangan dalam kaitannya dengan sungai larangan, yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya termasuk didalamnya, dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan empang dan/atau arad, mengesar serta alat, bahan dan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
d) Adanya penetapan tata cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum, yaitu hanya dapat dim anfaatkan terhadap sumberdaya ikan yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Adanya penetapan tata cara penangkapan ikan, yaitu setiap orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan setelah m encatatkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa dimana Lebak dan Lebung yang tidak dilelang terletak, kecuali pada perairan Sungai yang ditetapkan menjadi Sungai larangan.
f) Adanya penetapan bagi masyarakat desa yang ingin menangkap ikan hanya untuk keperluan makan sehari-hari dibebaskan dari pembayaran biaya administrasi, dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
g) Adanya penetapan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh desa bersama masyarakat.
h) Adanya penetapan yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilakukan dalam upaya tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa.
i) Adanya penetapan larangan umum bagi setiap orang di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang.
Dengan memasukkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sum berdaya perikanan
J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol.4 No. 1 Mei 2012 :
diharapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan tanpa m engabaik an kelestarian sumberdaya ikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Tidak efektifnya kelembagaan pada saat ini terjadi pada semua komponen yang dianalisis yaitu mulai dari prinsip batas, distribusi manfaat, pengaturan pilihan kolektif, pemantauan kondisi sumberdaya, mekanisme sanksi, penyelesaian konflik dan pengorganisasian hak kepemilikan. Alternatif kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang diusulkan adalah upaya untuk menerapkan prinsip pengelolaan bersama yang merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Pengambilan keputusan dengan cara “musyawarah dan mufakat” dalam rangka penyusunan konsepsi pengelolaan dan pengalokasian hak penangkapan ikan pada sumberdaya perikanan. Pemerintah desa bekerjasama dengan pemangku kepentingan mempersiapkan secara bersama hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah desa. Pengelolaan tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang terkait tata cara dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya menuju tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tanpa mengabaikan kelestarian sumberdaya ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z., 1972. Observasi Lebak Lebung di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Laporan Penelitian No.2. Tahun 1972, Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) Cabang Palembang.
Arsyad,   M. N.,  1982.  Peranan  hukum  adat  dalam pengelolaan perikanan  di  perairan  umum Sumatera  Selatan, Prosiding Puslitbangkan  No. 1/SPPU/1982, Badan Litbang Pertanian . Deptan. Jakarta. p.11-16.
Bailey, C., R. Pollnac & C. Zerner. 1993. Sociocultural Aspects of the Fisheries in Eastern Indonesia ; Traditional pattern of fishing, processing, distribution and management . dalam: Poernomo dkk. (Eds). Prosiding Lokakarya Pengkajian Peluang dan Tantangan Perikanan Kawasan Timur Indonesia . Badan Litbang Pertanian. Deptan. Jakarta.
Diskan OKI (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir), 2007. Laporan Tahunan 2006 . Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten OKI Sumatera Selatan. Kayu Agung.
Johnson, D.P. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . ( Terjemahan Robert M.Z Lawang ). Jilid
I. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
Marshall, C & Rossman, G. B, 1989. Designing Qualitative Research , Sage Publications, London.
Nasution, Z, 1990. Lelang lebak lebung atur nelayan,
Harian Pagi Sriwijaya Post , Palembang 21 Mei, 1990.
Nikijuluw, V.P.H. 1998. Dasar Hukum Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas. Warta Penelitian Perikanan Indonesia . Badan Litbang Pertanian. Deptan. Jakarta. IV (1). p. 8-12.
Nizar, M. 2005. Evaluasi Sistem Pengelolaan Lelang
Lebak Lebung Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sum atera Selatan. Skripsi. Departem en Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.
Ostrom, E., 1990. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action .
Cambridge University Press. New York.
Ostrom, E., 1999. Self-Governnance and Forest Resources . Occasional Paper Np.20 . Center for International Forestry Research . Bogor. Indonesia.
Pakpahan, A. 1989. Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial; Perspektif Ekonomi Institusi. Prosiding Patanas Evolusi Kelembagaan Pedesaan di tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Puslit Agro Ekonomi . Badan Litbang Pertanian. Deptan. Jakarta. p. 1-18.
Patton, M. Q., 2006. Metode Evaluasi Kualitatif .
(Terjemahan Budi Puspo Priyadi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Scott, W. R., 2008. Institutions and Organization: Ideas and Interest . Sage Publications Inc. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore.
Smith, Ian. R., 1987, Peningkatan Pendapatan Perikanan pada Sumberdaya yang Sudah Lebih Tangkap, Dalam : F. Marahudin dan I.R. Smith (Penyunting), Ekonomi Perikanan; Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis, Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit PT Gramedia, Jakarta. p. 253-267.
Efektifitas dan Alternatif Kelembagaan ……………… Umum “Lelang Lebak Lebung” (Nasution, Z., et al)
Sripo (Sriwijaya Post), 2002. Permintaan Warga Rawangkalong Sulit Dikabulkan. Sriwijaya Post Online Sabtu, 30 November 2002. Kayu Agung (diakses tanggal 2 Februari 2007).
Uphoff, N. T. 1986. Local Instituional Development:
An Analytical Sourcebook with Cases . Second Printing. Kumarian Press. USA.