Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13283-13294 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tantangan Psikologis PNS Terhadap Transformasi Birokrasi Digital
Jerry Marantika 1 ✉ , M. Fachri Adnan 2 , Afriva Khaidir 3
Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang
Email : Jerrysikumbang89@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Transformasi digital dalam pelayanan publik telah mengubah struktur dan kompleksitas tugas pegawai, terutama di masa pandemi ketika interaksi tatap muka masih terbatas. Faktor pendukung transformasi digital  dalam  pelayanan  publik  antara  lain  profesionalisme,  kompetensi,  inovasi,  pengalaman  kerja, perencanaan  fleksibel,  dan  strategi  perubahan.  Meskipun  terdapat  hambatan  budaya,  hambatan organisasi, dan dukungan manajemen, dampaknya terhadap proses transformasi digital tetap signifikan. Artikel ini membahas tantangan dan solusi pengelolaan kinerja PNS di era digitalisasi dengan fokus pada transformasi birokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung  dengan  tinjauan  pustaka,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  fenomena  yang sistematis, obyektif, dan akurat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PNS dalam  transformasi  birokrasi  digital,  mengusulkan  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  dan menyusun  strategi  untuk  mengatasi  tantangan  psikologis  terkait  transformasi  birokrasi  digital  di Indonesia.
Kata Kunci : Birokrasi Digital, Pegawai Negeri Sipil, Tantangan Psikologis.
The  digital  transformation  in  public  services  has  changed  the  structure  and  complexity  of  tasks  for employees, especially during the pandemic when face-to-face interactions are limited. Factors supporting digital transformation in public service include professionalism, competency, innovation, work experience, flexible  planning,  and  change  strategies.  Despite  cultural  barriers,  organizational  hurdles,  and management support, the impact on the digital transformation process remains significant.The article addresses the challenges and solutions for managing Civil Servants' performance in the digitalization era, focusing  on  bureaucratic  transformation. The  research  methodology  employed  involves  a  descriptive qualitative  approach  supported  by  literature  review,  aiming  to  provide  a  systematic,  objective,  and accurate overview of the phenomenon. The study aims to identify the challenges faced by Civil Servants in digital bureaucracy transformation, propose solutions to overcome these challenges, and strategize to address psychological challenges related to digital bureaucracy transformation in Indonesia.
Keywords : Civil Servants, Digital Bureaucracy, Psychological Challenges.

## PENDAHULUAN
Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara instrumental dinyatakan dalam RPJPN  Tahun  2005-2025  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang salah satunya terfokus pada reformasi birokrasi dan tata kelola. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan  kelas  dunia  ( world  class  bureaucracy).  Melalui  reformasi  birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan mengutamakan kepuasan pelayanan masyarakat.
Transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  telah  mengubah  struktur  dan kompleksitas tugas pokok pegawai, terlebih di masa pandemi terdapat kebijakan untuk tidak  bertatap  muka  langsung.  Adapun  faktor  yang  mendukung  proses  transformasi digital  dalam  pelayanan  publik,  yaitu  profesionalisme  pelayanan  yang  didukung  oleh kompetensi pegawai, kemampuan berinovasi, dan pengalaman kerja. Selain itu, strategi perencanaan  dan  perubahan  yang  fleksibel  juga  berperan  dalam  keberhasilan  proses transformasi  digital  pelayanan  publik  dalam  kondisi  pandemi.  Hambatan  budaya, hambatan  organisasi,  dan  dukungan  manajerial  belum  terbukti  berpengaruh  dalam proses transformasi digital (Sisilianingsih et al., 2023).
Transformasi  digital  birokrasi  sudah  berlangsung  sejak  beberapa  tahun  terakhir. Digitalisasi  dilakukan  pada  sektor  layanan  publik  maupun  pada  manajemen  PNS.
Digitalisasi mengubah kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk dunia kerja dan kehidupan pribadi individu (Degryse, 2016). Digitalisasi birokrasi dalam pemerintahan membawa perubahan signifikan pada cara kerja dan lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun, transformasi ini juga memiliki dampak psikologis terhadap PNS.
Dalam era digitalisasi, perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada setiap sektor kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Seiring dengan kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan efektif juga semakin meningkat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi sarana bagi masyarakat  di  banyak  negara  untuk  mencari  informasi,  bersosialisasi,  atau  sekedar mencari  hiburan  (Graham  &  Dutton,  2019).  Salah  satu  sektor  yang  terdampak  secara langsung adalah aparatur sipil negara (ASN). Peran ASN dalam pemerintahan menjadi semakin  penting  dalam  memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan pemerintahan.  Namun,  tantangan  yang  dihadapi  oleh  ASN  pada  era  digitalisasi  juga semakin  kompleks.  ASN  harus  mampu  menghadapi  perubahan  paradigma  dan perubahan  dalam pola kerja, serta mampu menyesuaikan  diri dengan  teknologi yang semakin berkembang. Salah satu tantangan yang signifikan adalah bagaimana mengelola mental pegawai ASN pada era digitalisasi.
Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai tantangan dan solusi dalam mengelola kinerja  pegawai  ASN  pada  era  digitalisasi.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja tantangan yang dihadapi ASN dalam menghadapi transformasi birokrasi digital?
2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut?
3. Bagaimana strategi mengatasi tantangan psikologi ASN dalam menghadapi transformasi birokrasi digital di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari sesuatu dengan  menggunakan  metode  ilmiah  yang  dibatasi  oleh  peraturan  yang  berlaku (Hasibuan,  2007).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  didukung  dengan  studi  pustaka  atau  kajian  literatur  ( library  research  atau literature  review),  yaitu  serangkaian  penelitian  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka  atau  penelitian  yang  objek  penelitiannya  digali  melalui beragam  informasi  kepustakaan,  antara  lain  buku,  ensiklopedi,  jurnal  ilmiah,  koran,
majalah,  dan  dokumen  (Sukmadinata,  2009).  Penelitian  deskriptif  mempunyai  tujuan untuk memberikan deskripsi sistematis, faktual dan akurat (Suryana, 2010). Proses metode deskriptif dimulai dengan pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data untuk mencari unsur, ciri dan sifat suatu fenomena. Studi pustaka dilakukan terhadap data dan penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber. Materi studi pustaka mengacu kepada  problematika  digitalisasi  birokrasi  pada  pemerintahan  di  Indonesia  sekaligus dampaknya terhadap psikologis PNS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Era pandemi telah mengubah cara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada  masyarakat,  sehingga  diperlukan  integrasi e-service  untuk  meningkatkan  kinerja (Cepparulo  &  Zanfei,  2021).  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  rentan  mengalami  penggunaan digital berlebihan saat melakukan pekerjaannya di situasi pandemi COVID 19, padahal dapat berdampak  negatif  pada  kesejahteraan  mereka.  Kesejahteraan  subjektif  sangat  penting untuk  mendukung  kinerja  PNS  agar  optimal  sesuai  dengan  tuntutan  dan  harapan  dari organisasi.
Teknologi  digital  saat  ini  semakin  banyak  digunakan  untuk  mendukung  rutinitas perkantoran,  pelayanan  masyarakat  dan  berbagai  keperluan  lainnya  yang  dilakukan secara daring. Kondisi demikian memiliki dampak perubahan yang signifikan bagi PNS, yaitu penggunaan media digital dan internet yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Sebagai contoh, rata-rata PNS di Jawa Barat menghabiskan waktu  menggunakan  teknologi  digital  sebanyak  5-10  jam/hari  (Nurliawati  &  Lestari Kadiyono,  2022).  Berbagai  bentuk  aktifitas  PNS  dalam  menggunakan  media  digital tentunya memiliki berbagai manfaat, tetapi juga menjadi rentan terhadap penggunaan digital  yang  berlebihan.  Berdasarkan  penilitian  terdahulu,  meningkatnya  jumlah  dan kebutuhan  pengguna  internet  berdampak  pada  meningkatnya  penggunaan  internet yang  bermasalah  dan  kecanduan  internet.  Pada  kondisi  yang  ekstrim,  penggunaan internet yang berlebihan dapat menghambat perkembangan, merusak kesehatan mental dan fungsi sosial, dan bahkan menyebabkan kecanduan (Büchi et al., 2019) .
Digitalisasi Birokrasi
Istilah  digitalisasi  adalah  sebuah  istilah  atau  terminologi  yang  digunakan  untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media yang dimulai dari penggunaan media cetak,
video  ataupun  audio  menjadi  media  digital  dengan  tujuan  untuk  bisa  mengarsip dokumen  dalam  bentuk  transformasi  digital.  Birokrasi  berasal  dari  kata bureaucracy, diartikan  sebagai  suatu  organisasi  yang  memiliki  rantai  komando  dengan  bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Tidak bisa dihindari dan ditunda  lagi,  Indonesia  harus  melompat  menuju  pemerintahan  berbasis  digital. Perkembangan digitalisasi di sektor swasta dan juga di sektor publik di beberapa negara sudah sangat pesat dan terhubung dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0.
Digitalisasi birokrasi menawarkan banyak manfaat dalam hal efisiensi, transparansi, penghematan  biaya,  dan  peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Namun,  keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan adaptasi budaya kerja, dan keamanan data. Dukungan pendidikan dan pelatihan yang memadai akan sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan semua PNS dapat beradaptasi dengan perubahan ini.
Peluang dan Manfaat Digitalisasi Birokrasi (Sisilianingsih et al., 2023):
1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
Digitalisasi  birokrasi  memungkinkan  peningkatan  efisiensi  dalam  proses administrasi dan layanan publik. Dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, PNS dapat fokus pada tugas yang lebih strategis dan bernilai tinggi.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas
Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  birokrasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Data dan informasi yang tersimpan secara digital  dapat  diakses  dengan  mudah,  sehingga  meminimalisir  potensi  korupsi  dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Penghematan Biaya Operasional
Digitalisasi  mengurangi  kebutuhan  akan  dokumen  fisik  dan  ruang  kantor,  yang dapat menghemat biaya operasional secara signifikan. Hal ini juga mendukung kebijakan kerja  dari  rumah  atau work  from  home  (WFH),  yang  bisa  mengurangi  pengeluaran transportasi dan utilitas lainnya.
4. Fleksibilitas Kerja
Penerapan  sistem  digital  memungkinkan  PNS  untuk  bekerja  dari  mana  saja, meningkatkan  fleksibilitas  dan  keseimbangan  antara  kehidupan  kerja  dan  pribadi.  Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai secara keseluruhan.
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Dengan sistem digital, layanan publik dapat diakses lebih cepat dan lebih mudah oleh  masyarakat.  Digitalisasi  juga  memungkinkan  pemerintah  untuk  menyediakan layanan penuh 24 jam sehari, yang tidak mungkin dilakukan dengan sistem konvensional .

## Tantangan dalam Digitalisasi Birokrasi
1. Kesiapan Infrastruktur
Tidak  semua  daerah  memiliki  infrastruktur  teknologi  yang  memadai.  Kesediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang canggih menjadi prasyarat utama untuk suksesnya digitalisasi.

## 2. Kesenjangan Digital
Ada  kesenjangan  digital  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan,  serta  antara pegawai  yang  lebih  muda  dan  lebih  tua.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  memadai diperlukan untuk memastikan semua PNS dapat beradaptasi dengan teknologi baru.
3. Keamanan Data
Dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, isu keamanan siber menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa data sensitif dan pribadi terlindungi dari ancaman siber.

## 4. Adaptasi Budaya Kerja
Perubahan dari sistem kerja konvensional ke digital memerlukan adaptasi budaya kerja yang signifikan. PNS perlu mengembangkan keterampilan digital dan beradaptasi dengan cara kerja baru yang lebih fleksibel dan dinamis.

## Digital Government Transformation (DGT)
Digital  government  transformation  (DGT)  adalah  proses  transformasi  yang dilakukan  dengan  memanfaatkan  kemampuan  teknologi  untuk  dapat  membuat perubahan  fundamental  terkait  dengan  kegiatan  operasional  sektor  publik  sehingga mampu  menghasilkan  strategi  baru  bagi  pemimpin  pemerintahan  untuk  dapat meningkatkan nilai progress mereka. Maka dari itu, digital government transformation juga dapat diartikan sebagai aplikasi teknologi yang membantu peningkatan performa pemerintahan.
Pada  masa  perkembangan  teknologi  saat  ini, digital  government  transformation menjadi  salah  satu  aspek  penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  modern. Dalam proses implementasinya, banyak pemerintahan yang terkendala beberapa aspek, seperti  birokrasi  dan  biaya,  namun  kebanyakan  pemerintahan  mencoba  untuk menghadapi  permasalahan  tersebut  dengan  lebih  memberi  fokus  ke  beberapa  area,
seperti layanan digital, teknologi mobile-first, komunikasi yang ditargetkan, dan proses otomatisasi. Adapun, terdapat beberapa konsep digital government transformation yang saat ini sudah mulai diterapkan ( Digital Government Transformation, n.d.), yaitu:
1. Menyatukan Pengalaman Masyarakat
Dengan  bantuan digital  technology  transformation,  akan  membuat  pemerintah untuk  lebih  mudah  dalam  memiliki  pandangan  kesuksesan  yang  jelas  dari  prespektif pengguna  mereka,  dimana  pada  kasus  ini  adalah  masyarakat  untuk  mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan efisien pada berbagai proses pemerintahan.
2. Mengotomatisasi Proses Manual
Transisi  yang  terjadi  dari  proses  manual  ke  proses  otomatis  telah  menjadi  poin utama dalam proses transformasi digital pemerintahan. Dengan bantuan teknologi yang baru  diimplementasi,  dapat  membantu  memangkas  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  berbagai  proses  pemerintahan,  dari  yang  membutuhkan  waktu berminggu – minggu menjadi hanya beberapa jam untuk dapat menyelesaikannya. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengelola dan melacak pencatatan pemerintah.
3. Penggunaan Data yang Lebih Banyak dan Lebih Baik
Transformasi  digital  dalam proses  pemerintahan juga membantu membuat data tersedia ke berbagai pemimpin dan praktisi pemerintah yang lebih demokratis. Hal ini dapat membantu memberikan konteks dan feedback, yang akan membantu pemerintah lebih efisien dan lebih responsive terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang real time.
4. Perancangan dengan Fokus Mobile Devices
Penggunaan mobile devices telah menjadi salah satu tren yang telah dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini juga terlihat dari data yang menunjukkan bahwa mobile  devices  telah menyumpang hampir  setengah  dari semua kunjungan  ke  situs  web  pemerintah.  Maka  dari  itu,  pemerintah  perlu  meningkatkan pengalaman  penggunanya  dengan  membuat website  yang  bersifat  lebih  mobile- responsive.

## PEMBAHASAN
Transformasi  digital  dalam  sistem  pelayanan  publik  tidak  selalu  membawa kemudahan. Dibalik modernisasi yang ada, muncul pula tantangan seperti kesenjangan
digital, terutama di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Beberapa tantangan dalam digitalisasi birokrasi
1. Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur
Tidak semua PNS memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk  bekerja  secara  digital.  Keterbatasan  infrastruktur  dapat  menghambat  proses digitalisasi, terutama di daerah terpencil. Tantangan utama yang dihadapi oleh pegawai ASN  dalam  era  digitalisasi  adalah  kurangnya  keterampilan  teknologi  informasi. Keterampilan teknologi informasi menjadi penting bagi pegawai ASN dalam mengelola kinerjanya  pada  era  digitalisasi.  Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pemerintahan membutuhkan  keterampilan  yang  memadai  dalam  penggunaan  perangkat  lunak, hardware,  dan  aplikasi  yang  terkait.  Oleh  karena  itu,  pegawai  ASN  harus  memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
2. Perubahan Budaya Kerja
Pemerintahan memiliki budaya organisasi yang kaku dan sulit berubah. Penerapan teknologi  informasi dalam pemerintahan membutuhkan perubahan budaya  organisasi yang  lebih  terbuka  dan  inovatif.  Keterbatasan  budaya  organisasi  yang  kaku  dan  sulit berubah dapat memperlambat implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perubahan  budaya  organisasi  yang  lebih  terbuka  dan inovatif  agar  penerapan  teknologi  informasi  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien. Peralihan dari sistem kerja konvensional ke digital memerlukan perubahan budaya kerja yang signifikan. PNS harus beradaptasi dengan teknologi baru dan mungkin menghadapi resistensi terhadap perubahan tersebut.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas:
Sistem digital memudahkan pengawasan dan pemantauan kinerja PNS. Namun, ini juga dapat menimbulkan stres dan tekanan tambahan bagi PNS yang merasa diawasi secara terus-menerus.
Perkembangan  teknologi  dan  digitalisasi  telah  mengubah  wajah  dunia  secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di berbagai sektor, teknologi telah membawa dampak besar, termasuk di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelelahan dan stres dalam  bekerja  atau burnout  bukanlah  hal  yang  bisa  disepelekan,  karena  dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja maupun kualitas hidup. Dampak perubahan teknologi dan digitalisasi bagi PNS adalah:
a. Stres dan Kecemasan
Perubahan mendadak dalam cara kerja dan tuntutan untuk menguasai teknologi baru  dapat  menyebabkan  stres  dan  kecemasan  di  kalangan  PNS.  Stres  dengan lingkungan kerja merupakan hal yang wajar terjadi terutama pada pekerjaan pekerjaan yang sifatnya banyak tekanan karena adanya pemenuhan target dan capaian sehingga pegawai  senantiasa  dituntut  untuk  bekerja  secara  maksimal  untuk  mencapai  visi  misi organisasi  tersebut.  Stress  kerja  adalah  kondisi  pegawai  yang  mengalami  ketegangan karena pengaruh lingkungan non fisik terutama yang berpengaruh terhadap psikologi pegawai (Robbins et al., 2008). Pegawai yang disibukkan dengan deadline tiap bulan dan tuntutan dari organisasi yang beragam akan mempengaruhi tingkat stress dan kinerja dalam organisasi.
b. Rasa Isolasi
Bekerja  dari  rumah  atau  secara  digital  dapat  menimbulkan  perasaan  isolasi, terutama bagi PNS yang terbiasa dengan interaksi sosial di kantor. Isolasi sosial sendiri mencerminkan  perasaan  kesepian  dan  didefinisikan  sebagai  rasa  sakit  sosial  yang berkembang  sebagai sinyal bahwa koneksi  individu  dengan orang lain melemah atau hilang sama sekali (Cacioppo & Hawkley, 2009).

## c. Keseimbangan Kehidupan Kerja
Sementara  fleksibilitas  kerja  adalah  keuntungan,  batas  antara  pekerjaan  dan kehidupan pribadi dapat menjadi kabur, menyebabkan burnout jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan hidup pribadi, dan membantu mereka mengatasi stres dan kendala lainnya (Asari et al., 2023).
Setiap  pekerjaan  pasti  memiliki  tantangan,  hambatan,  dan  kesulitannya  masing- masing. Seringnya ini menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang merasa sangat lelah  sehingga  sebuah  pekerjaan  tidak  dapat  dikerjakan  dengan  cepat  dan  menguras waktu. Akibat yang ditimbulkan dari semua ini adalah stres. Dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar istilah stres. Stres kerja diartikan sebagai suatu situasi yang tercipta dimana faktor terkait pekerjaan (work related factors) berinteraksi dengan faktor di dalam diri karyawan, dan merubah kondisi fisiologis dan/atau psikologis sedemikian rupa sehingga memaksa seseorang menyimpang dari fungsi normalnya (Barrouillet et al., 2007).  Berikut  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  PNS  dalam  mengatasi  tantangan psikologis menghadapi digitalisasi birokrasi:
1. Mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan
Memberikan pelatihan yang memadai bagi PNS untuk menguasai teknologi baru  dan  cara  kerja  digital  dapat  mengurangi  resistensi  dan  kecemasan  terkait perubahan.  Pelatihan  adalah  proses  pendidikan  yang  terfokus  pada  peningkatan keterampilan  spesifik,  seperti  menggunakan  perangkat  lunak  atau  memahami prosedur  bisnis tertentu. Pelatihan biasanya difokuskan pada tugas  sekarang atau tugas masa depan yang dapat diterima sumber daya manusia (Perkin & Abraham, 2021).
2. Dukungan Psikologis
Menyediakan layanan dukungan psikologis dan konseling bagi PNS yang mengalami stres atau kesulitan beradaptasi dengan perubahan digitalisasi.
3. Kebijakan Fleksibilitas Kerja
Mengembangkan  kebijakan  kerja  yang  fleksibel  dan  seimbang  untuk memastikan  bahwa  PNS  dapat  menjaga  keseimbangan  antara  pekerjaan  dan kehidupan pribadi,  serta mencegah burnout. Meningkatnya fleksibilitas kerja jarak jauh  selama  pandemi  menjadi  batu  loncatan  bagi  banyak  orang  menuju kewirausahaan digital. Beberapa orang mungkin menemukan bahwa lebih banyak waktu  yang  dihabiskan  untuk  bekerja  dari  rumah  memungkinkan  mereka meluangkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan rencana bisnis. Selain itu, banyak orang yang dapat bekerja dari rumah untuk pertama kalinya dengan cepat menyadari bahwa ini adalah cara kerja yang mereka sukai (Nambisan et al., 2019).
4. Komunikasi yang Efektif
Meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan PNS untuk memastikan bahwa semua pegawai merasa didukung dan terlibat dalam proses transformasi digital.
5. Membangun Komunitas dan Dukungan Sosial
Mendorong  interaksi  sosial  dan  kolaborasi  antarpegawai,  meskipun  dalam lingkungan kerja digital, untuk mengurangi rasa isolasi dan membangun dukungan sosial yang kuat.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  dampak psikologis  digitalisasi  pada  PNS,  serta  menyesuaikan  strategi  dan  kebijakan berdasarkan temuan tersebut.
Dengan  implementasi  strategi-strategi  ini,  diharapkan  dampak  psikologis negatif  dari  digitalisasi  birokrasi  dapat  diminimalkan,  dan  PNS  dapat  beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan  yang  tepat,  digitalisasi  birokrasi  dapat  berjalan  lebih  lancar  dan
memberikan  manfaat  optimal  bagi  pemerintah  serta  PNS.  Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini dan mendukung budaya sayangi diri dan saling  mendukung,  pegawai  pemerintah  bukan  hanya  dapat  mencegah burnout, tetapi juga berkembang di lingkungan kerja mereka, meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Salah  satu  dampak  positif  dari  teknologi  dan  digitalisasi  bagi  PNS  adalah peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik. Perubahan teknologi dan digitalisasi membawa dampak besar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun perubahan ini juga memiliki  dampak  psikologis  terhadap  PNS.  Digitalisasi  birokrasi  merujuk  pada penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki proses administrasi dan layanan publik. Implementasi  digitalisasi  di  lingkungan  pemerintahan,  termasuk  di  kalangan  Pegawai Negeri Sipil (PNS), membawa berbagai dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak negatif dari digitalisasi, penting bagi instansi pemerintah untuk menyediakan dukungan yang  memadai,  seperti  program  pelatihan  berkelanjutan,  konsultasi  psikologis,  serta komunikasi yang efektif mengenai tujuan dan manfaat dari digitalisasi tersebut. Dengan pendekatan yang holistik, PNS dapat lebih mudah beradaptasi dan merasakan manfaat positif dari digitalisasi birokrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Asari,  A.,  Romindo,  Rijal,  S.,  Abdurohim,  &  Hendriati,  Y.  (2023).  Manajemen  SDM  di  Era Transformasi Digital. Istana Agency.
Barrouillet, P., Bernardin, S., Portrat, S., Vergauwe, E., & Camos, V. (2007). Time and cognitive load in working memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33(3), 570.
Büchi,  M.,  Festic,  N.,  &  Latzer,  M.  (2019).  Digital  overuse  and  subjective  well -being  in  a digitized society. Social Media+ Society, 5(4), 2056305119886031.
Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 447 – 454.
Cepparulo,  A.,  &  Zanfei,  A.  (2021).  The  diffusion  of  public  eServices  in  European  cities. Government Information Quarterly, 38(2), 101561.
Degryse, C. (2016). Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. ETUI Research Paper-Working Paper.
Digital  Government  Transformation.  (n.d.).  Retrieved  June  1,  2024,  from
https://granicus.com/dictionary/digital-government-transformation/
Graham, M., & Dutton, W. H. (2019). Society and the internet: How networks of information and communication are changing our lives. Oxford University Press.
Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8), 103773.
Nurliawati,  I.,  &  Lestari  Kadiyono,  A.  (2022).  Penggunaan  Digital  Berlebihan  dan Kesejahteraan Subjektif pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 27(2), 291 – 314. https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art6
Perkin, N., & Abraham, P. (2021). Building the agile business through digital transformation. Kogan Page Publishers.
Robbins, S. P., Judge, T. A., & Millett, B. (2008). OB: the essentials. Pearson Higher Education AU.
Sisilianingsih,  S.,  Purwandari,  B.,  Eitiveni,  I.,  &  Purwaningsih,  M.  (2023).  Analisis  Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. Jurnal Teknologi
Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), 10, 883 – 892. https://doi.org/10.25126/jtiik.2023107059