## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015 Halaman 351 - 532

## DAFTAR ISI
DAFTAR ISI  ------------------------------------------------------------------------ i - ii DARI MEJA REDAKSI  ------------------------------------------------------------- iii-iv LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 351 - 360 MODERASI  TEOLOGIS  DAN  SUFISTIK  DI  NUSANTARA  DALAM  NASKAH- NASKAH PUISI KEAGAMAAN ULAMA MINANGKABAU Syofyan Hadi  --------------------------------------------------------------------- 361 - 374 MERAWAT  TRADISI,  MENJAWAB  TANTANGAN:  UPAYA  KONTEKSTUALISASI DALAM KAJIAN DAN PEMBELAJARAN KITAB DI SUMATERA BARAT Agus Iswanto  --------------------------------------------------------------------- 375 - 394
PENANAMAN  NILAI-NILAI  NASIONALISME  MELALUI  PENDIDIKAN  AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PERBATASAN NEGARA: IMPLEMENTASI
DI SMAN 1 JAGOIBABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN

## BARAT
A.M. Wibowo  --------------------------------------------------------------------- 395 - 412

## EFEKTIFITAS  PROSEDUR  PENDAFTARAN  HAJI  MELALUI  REKAYASA  ULANG PROSES BISNIS
Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 413 - 426

## SENI SHARAF  AL-ANĀM DAN  RODAT  DI  PALEMBANG  SEBAGAI  SENI BERNUANSA KEAGAMAAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 427 - 444 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN

## MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 445 - 462 SHAIKH  KEMAS  MUḤAMMAD  AZHARI  (1856-1932):  KARYA-KARYA  DAN PEMIKIRAN ULAMA PALEMBANG Muhamad Rosadi  ----------------------------------------------------------------- 463 - 472 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 473 - 492

## POTRET  KINERJA  DAN  PELAYANAN  PUBLIK  OLEH  PEMBANTU  PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN
CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 493 - 504 PENYELENGGARAAN  KURSUS  PRA  NIKAH  DI  KABUPATEN  PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 505 - 524 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 525 - 528 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 529 - 532

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi  Universitas  Indonesia  Depok),  dan  Dr.  Arief  Subhan  (UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Kami  berharap,  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2015 Dewan Redaksi

## EFEKTIFITAS PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI MELALUI REKAYASA ULANG PROSES BISNIS

## THE EFFECTIVENESS OF HAJJ REGISTRATION PROCEDURE THROUGH
BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

## ACHMAD NIDJAM

## Abstract
This study is conducted to discover the effectiveness of the implementation of hajj registration procedures and its constraints that frequently arise through business process re-engineering. The study of business process engineering is intended to improve the quality of public services through the simplification of  pilgrim  registration  procedures.  Then,  pilgrim  registration  service  can  be done  effectively  and  efficiently.  This  study  uses  interviews,  document  study and  observation  techniques.  The  subject  of  this  study  is  the  policy  of  the hajj  registration  procedures  applied  by  Ministry  of  Religious  Affairs  since its  enactment  until  today.  The  analysis  result  shows  that  the  process  of  re- engineering and new design of hajj registration procedures is better than the old one associated with some service aspects of hajj implementation. Accordingly, this research is important related to the implementation of hajj as a whole.
Keywords :  Business process re-engineering, hajj registration, implementation of hajj, Ministry of Religious Affairs.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan efektivitas pelaksanaan prosedur pendaftaran haji dan kendala-kendala yang seringkali dan mungkin muncul melalui rekayasa ulang proses bisnis ( business process reengineering ). Kajian Rekayasa Proses Bisnis dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran haji, sehingga pelayanan pendaftaran calon haji dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, studi dokumen, dan observasi. Subjek penelitian dalam kajian ini adalah kebijakan prosedur pendaftaran haji yang diterapkan oleh Kementerian Agama sejak diberlakukannya sampai dengan saat  ini.  Hasil  analisis  menunjukkan,  bahwa  proses  rekayasa  ulang  serta rancangan baru prosedur pendaftaran haji lebih baik dari sistem lama terkait dengan beberapa aspek pelayanan dalam penyelenggaraan haji. Karenanya, hasil  penelitian  ini  memiliki  signifikansi  penting  terkait  penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.
Kata Kunci :  Rekayasa ulang proses bisnis, pendaftaran haji, penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama.

## Achmad Nidjam
Pusdiklat Tenaga Administrasi
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jl. Ir. H. Djuanda No. 37, Ciputat, Tangerang Selatan,
Banten email: achmad.nidjam@gmail. com Naskah Diterima: Tanggal 28 Oktober 2015. Revisi 1-30 November 2015. Disetujui 1 Desember 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008 menegaskan,  bahwa  penyelenggaraan ibadah  haji  merupakan  tugas  nasional  dan menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  di bawah  koordinasi  Menteri  Agama.  Sebagai bentuk  layanan  publik,  penyelenggaraan ibadah haji menuntut transparansi, keterbukaan  dan  akuntabilitas.  Namun dalam kenyataannya, senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi sorotan serta kritikan masyarakat. Kondisi ini terjadi sejak tahap pandaftaran, penyelesaian dokumen dan pembuatan visa, transportasi, akomodasi dan konsumsi, pemberangkatan, pelayanan di Arab Saudi sampai pada saat pemulangan jemaah haji, yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.
Kajian terhadap perbaikan
penyelenggaraan  haji  telah  dilakukan oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, salah  satunya  adalah  mengenai  sistem pendaftaran haji, khususnya yang berkaitan dengan  salah  satu  tahapan  dalam  proses pendaftaran, yaitu pembayaran setoran awal biaya  haji.  Pengelolaan  setoran  awal  Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  calon jemaah haji yang mencapai sekitar 66 triliun rupiah sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014, 1 dinilai  belum  transparan,  sehingga diprediksi  dan/atau  dicurigai  rawan penyimpangan atau penyelewengan. Selain itu,  juga  ditenggarai  adanya  ketidakadilan distribusi subsidi kepada calon jemaah haji yang  belum  sesuai  dengan  lamanya  masa tunggu  dibandingkan  dengan  besaran optimalisasi  dana  setoran  awal  BPIH.
1 Data  ini  merujuk  pada  Laporan  Posisi  Saldo Keuangan Dana BPIH 1435H/2014M per 31 Oktober 2014  melalui  http://haji.kemenag.go.id/v2/content/ laporan-posisi-saldo-keuangan-haji-bulan-oktober- tahun-2014, diakses tanggal 9 Januari 2015.
Keberadaan  setoran  awal  ini  merupakan satu rangkaian dalam prosedur pendaftaran haji,  bahkan  menjadi  syarat  wajib  untuk mendapatkan  nomor  porsi  sebagai  bukti antrian keberangkatan.
Dalam  implementasinya,  prosedur pendaftaran  haji  sebagaimana  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 14 Tahun 2012, masih dijumpai kekurangan dan kelemahan, terkesan rumit dan berbelit- belit,  sehingga  dirasakan  menyulitkan masyarakat.  Karenanya,  tuntutan  terhadap perbaikan  pelayanan  pendaftaran  sesuai dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat  dan  memenuhi  prinsip-prinsip pelayanan  publik  yang  mendekatkan  dan memperpendek  proses  pelayanan  perlu dilakukan,  sebagai  wujud  nyata  program pencepatan  pelayanan  publik  ( quick  wins ) yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Dengan  demikian,  maka  akan  terwujud proses  pelayanan  pendaftaran  haji  yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau  sebagaimana  ditegaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Didasarkan  pada  analisis,  signifikansi serta urgensinya terhadap berbagai kondisi yang  saling  terkait  dengan  persoalan penyelenggaraan  ibadah  haji,  maka pendaftaran haji merupakan ‘kunci-masalah’ ( key  problems ),  khususnya  jika  ditinjau dari  sisi  jemaah  calon  haji.  Karena  itu, memerlukan  kajian  untuk  disederhanakan prosedurnya,  sehingga  lebih  memudahkan dan  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Meninjau pada signifikansi permasalah- an dan latar belakang masalah di atas serta tuntutan  perbaikan  sistem  pendaftaran
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam) haji  dari  pemangku  kepentingan,  salah satu  langkah  yang  perlu  dilakukan  adalah melakukan  kajian  rekayasa  ulang  terhadap prosedur pendaftaran haji. Oleh karena itu, rumusan  permasalahan  dalam  penelitian ini  difokuskan  pada  satu  pertanyaan, bagaimana merancang mekanisme prosedur pendaftaran haji yang efektif sebagai upaya penyempurnaan sistem pendaftaran haji?
Penelitian  tentang  penyelenggaraan haji pernah dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama  RI,  namun  dengan topik  manajemen  pelayanan  haji    yang memotret  dan  memfokuskan  pada: Pertama ,  bagaimana  organisasi  pelaksana dalam melaksanakan manajemen pelayanan haji,  yang  meliputi:  aspek  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoor- dinasian  dan  pengawasan  yang  terkait dengan  pembinaan,  pelayanan,  dan perlindungan pelaksanaan
ibadah haji. Kedua ,  mengetahui  apakah  faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan manajemen pelayanan haji (Syaukani 2009, 3-4).
Penelitian  lainnya  tentang  rekayasa ulang  proses  bisnis  ( business  process reengineering ) yang dilakukan oleh Endang  Setyowati  (2009)  adalah  mengenai gambaran  implementasi business  process reengineering dan  evaluasi  implementasi continuous  process  improvement di  unit rawat  jalan  instalasi  farmasi  Rumah  Sakit PKU  Muḥammadiyah  Yogyakarta.  Hasil penelitian menunjukkan, penerapan Business Process Reengineering di farmasi unit rawat jalan  dilakukan  dengan  menetapkan  visi dan misi serta membuat struktur organisasi untuk  pertama  kalinya.  Selain  itu,  juga menyatukan standard  operating  procedure
pelayanan  pada  tiap  kelompok  pasien dengan  penambahan  aktivitas, continuous process  improvement dilakukan  dengan menciptakan program-program baru secara berkelanjutan  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan manajemen.
Berbeda  dengan  dua  penelitian di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk merancang  suatu  mekanisme  prosedur pendaftaran  haji  dengan  menggunakan analisis Business  Process  Reengineering, sehingga pelayanan pendaftaran calon haji dapat dilakukan secara efektif, efesien, dan mudah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam rangka menentukan strategi rekayasa ulang  mekanisme  pendaftaran  haji  dan memberikan  saran  serta  masukan  untuk peningkatan  kualitas  pelayanan  publik dalam pendaftaran calon haji.

## Kerangka Konsep
Istilah Business  Process  Reengineering atau Rekayasa  Ulang  Proses  Bisnis  memuat  dua frase,  yakni:  rekayasa  ulang  dan  proses bisnis. Secara sederhana, istilah ini berusaha mengajukan  konsep  rekayasa  ulang terhadap  proses  bisnis,  yaitu  proses  bisnis merupakan  objek  rekayasa  ulang.  Hammer dan Champy (1993) mengemukakan, bahwa rekayasa  ulang  adalah  pemikiran  ulang mendasar  dan  perancangan  ulang  radikal atas proses-proses bisnis guna memperoleh perbaikan  dramatis  dari  situasi  kritis dalam  takaran  kinerja  yang  penting  dan berkelanjutan,  seperti  [menyangkut]  biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan.
Pengertian ini mengimplikasikan empat kata  kunci  ( keywords )  konsep business
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
process  reengineering, yaitu: Pertama , ‘mendasar’, yang mengimplikasikan pertanyaan-pertanyaan  paling  mendasar suatu  organisasi  dan  bagaimana  cara kerjanya. Kedua , ‘radikal’, yaitu perancangan ulang mulai dari akar permasalahan hingga penciptaan cara-cara yang sama sekali baru dalam  menyelesaikan  pekerjaan. Ketiga , ‘dramatis’,  artinya  perbaikan  yang  akan dicapai  dengan  rekayasa  ulang  merupakan suatu  lompatan  yang  bersifat  futuristik, melihat  jauh  ke  depan. Keempat ,  ‘proses’ sekumpulan  aktifitas  yang  mencakup  satu jenis input atau  lebih  dan  menciptakan output yang bernilai bagi organisasi.
Davenport dan Short (1990)
mengedepankan  ‘proses’  dalam  rekayasa ulang  proses  bisnis,  dengan  memaparkan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam melakukan  proses  rekayasa  ulang  proses bisnis  diperlukan  tahapan  melalui  enam pendekatan,  yaitu:  pengembangan  visi bisnis  dan  tujuan;  mengidentifikasikan proses  untuk  direkayasa  ulang;  mengerti dan melakukan pengukuran terhadap proses yang  sekarang  terjadi;  mengidentifikasikan kemampuan teknologi informasi; mendesain dan merancang prototipe proses baru.
Dalam  konteks  siklus  penyelenggaraan ibadah  haji,  pendaftaran  haji  merupakan titik awal atau dalam istilah yang digunakan Nidjam dan Hanan (2006) “fase pertama dari keseluruhan penyelenggaraan haji di mana calon  haji  terlibat  langsung  dan  proaktif dengan pemerintah sebagai penyelenggara haji  melalui  Departemen  Agama  [ sic ]  di daerah”.

## Pendaftaran Haji
Pendaftaran  haji  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah secara  terus-menerus,  berkesinambungan dan teratur, meliputi: pencatatan identitas,  pengumpulan  dan  pengolahan data,  pembukuan  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  jemaah  calon  haji, termasuk  pemberian  nomor  porsi  sebagai tanda  bukti  hak  dan  kewajibannya  sebagai jemaah  calon  haji  setelah  memenuhi syarat  dan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik merupakan  bentuk  layanan  administratif yang  diberikan  oleh  orang  lain  selaku anggota organisasi (organisasi massa) atau organisasi negara sebagaimana kategorisasi Moenir (1992).
Prosedur  pendaftaran  yang  berjalan saat  ini  berlangsung  dalam  enam  tahap dengan  dua  lokasi  yang  berbeda, sehingga  menimbulkan  biaya  tinggi  dan pemborosan  waktu  yang  melelahkan  dan membebani  calon  jemaah  haji.  Kajian business  process  reengineering terhadap prosedur  pendaftaran  haji  terutama  untuk melakukan penyederhanaan prosedur yang disesuaikan dengan infrastruktur yang telah dimiliki Kementerian Agama dan peraturan perundang-undang  yang  berlaku  dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kajian Business  Process  Reengineering terhadap  prosedur  pendaftaran  haji dilakukan  melalui  lima  tahapan  dengan mengacu  kepada  tahapan  Davenport  dan Short  (1990),  yang  operasionalisasinya dijabarkan dalam tabel 1.
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam)
Gambar 1
Tahapan Kajian Business Process Reengineering Prosedur Pendaftaran Haji Existing Analisis Kelemahan dan Kelebihan Kajian Business Process Reengineering
Penyempurnaan Proses Pendaftaran Haji Rancangan Prosedur Pendaftaran Haji Hasil Business Process Reengineering

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu melakukan pencarian  fakta  dengan  mempelajari masalah-masalah  dalam  penyelenggaraan ibadah  haji  yang  menyangkut  prosedur pendaftaran  haji,  termasuk  di  dalamnya menyangkut  hubungan  antar  instansi, kegiatan-kegiatan  pelayanan,  sikap-sikap, dan  pandangan-pandangan stakeholders , serta proses-proses yang sedang berlangsung  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  diberlakukan saat ini.  Tahapan penelitian dilakukan sejak pengumpulan  data,  analisa  data-data,  dan pada  akhirnya  menghasilkan  rancangan penyempurnaan  prosedur  pendaftaran  haji yang efektif dan efisien.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan dan key person .
Informan dipilih dengan menekankan pada aspek  kualitas,  yaitu  Direktur  Pelayanan Haji  Dalam  Negeri  Direktorat  Jenderal (Ditjen)  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah, Kepala  Seksi  (Kasi)  Perjalanan  pada  Bidang Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Banten  serta dari unsur masyarakat, yaitu pendaftar haji.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  terhadap stakeholders ,  yaitu
unsur Kementerian Agama dan masyarakat pendaftar  haji  serta  telaah  dokumen  pada Direktorat  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji dan  Umrah.  Adapun  observasi  melalui pengamatan  langsung  terhadap  proses pendaftaran  untuk  mendapatkan  data  dan informasi  yang  akurat  dilakukan  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Lebak dan  Kota  Serang  yang  berada  di  bawah koordinasi  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Banten.
Observasi dengan sampel untuk wilayah terjauh dilakukan terhadap pendaftar calon haji  yang  berasal  dari  Kampung  Citorek, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yang berbatasan  dengan  Kabupaten  Bogor  dan Kabupaten  Sukabumi,  di  mana  aktivitas dimulai  sejak  keberangkatan  dari  tempat tinggal  pukul  04.00  WIB  sampai  dengan selesai  proses  pendaftaran,  yaitu  pukul 15.30  WIB.  Sedangkan  untuk  wilayah terdekat  dalam  kota,  observasi  dilakukan terhadap pendaftar calon haji yang berasal dari wilayah di dalam Kota Serang, di mana aktivitas  dimulai  sejak  keberangkatan  dari tempat  tinggal  pukul  08.00  WIB  sampai dengan  selesai  proses  pendaftaran,  yaitu pukul  14.00  WIB.  Sistem  pendaftaran  yang diberlakukan  saat  ini  adalah  sampai  calon jemaah haji mendapatkan nomor porsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  tentang  pendaftaran  haji  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 14  Tahun  2012  dan  Peraturan  Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012. Pendaftaran haji  dibedakan  atas  dua  kegiatan,  yaitu: pendaftaran  haji  reguler  dan  pendaftaran haji  khusus,  yang  alur    prosesnya  memiliki
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
kesamaan.  Perbedaannya  terletak  pada lokasi tempat melakukan pendaftaran, yaitu haji reguler dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili, sedangkan haji khusus dapat dilaksanakan di Direktorat Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah atau    Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi.
Tahapan  aktivitas  pendaftaran  haji berlangsung  dalam  enam  tahapan  yang dimulai  dari  Bank  Penerima  Setoran  BPIH (pembukaan tabungan), Kantor Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  (registrasi  dan penyerahan persyaratan pendaftaran), Bank Penerima Setoran BPIH (pembayaran setoran awal BPIH), berakhir di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  (pelaporan  dan penyerahan bukti setoran awal).
Untuk  mengetahui  serta  memahami permasalahan yang menjadi objek
penelitian  ini,  dimulai  dengan  mengurai permasalahan  prosedur  pendaftaran  haji dan  menganalisis business  process yang berjalan saat ini ( existing ) berdasarkan data yang  telah  diperoleh  dari  hasil  observasi pendaftar  calon  haji  yang  berasal  dari Kampung  Citorek,  Kecamatan  Cibeber Kabupaten Lebak (KB) dan wilayah di dalam Kota Serang (KS).

## Tabel 1 Tahapan Aktivitas Pendaftaran Haji

## Lokasi dan Aktifitas
Tahap 1, Bank Penerima Setoran BPIH Calon jamaah haji membuka tabungan pada BPS BPIH yang telah ditunjuk Menteri Agama sebesar minimal 25 juta rupiah. Masing-masing BPS BPIH melakukan proses pencatatan dan mengeluarkan buku tabungan yang diberikan kepada calon jamaah haji. Buku tabungan ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan registrasi pendaftaran haji di Kankemenag kabupaten/kota.
Bersambung ke kolom berikut
Tahap 2, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di Kankemenag Kab/Kota dilakukan proses registrasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Pada tiap hari kerja, petugas Kankemenag kabupaten/ kota melayani pendaftaran calon jamaah haji dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a.  Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar dengan latar belakang putih dan tampak wajah 70% – 80%;
b.  Buku tabungan haji pada BPS BPIH minimal 25 juta ripiah;
c.  Surat keterangan sehat dari Puskesmas;
d.  Fotokopi KTP dan KK yang  masih berlaku.
e.  Ijazah/Akte Kelahiran/Akte Nikah
2.  Meneliti kelengkapan administratif dan selanjutnya memberikan formulir pendaftaran kepada pendaftar haji.
3.  Pendaftar haji mengisi formulir pendaftaran dengan data diri yang benar sesuai dengan KTP domisili yang masih berlaku;
4.  Meneliti akurasi isian formulir pendaftaran.
5.  Menginput data ke dalam SISKOHAT
6.  Mencetak SPPH secara sistem;
7.  Melakukan pemotretan dan mengambil sidik jari  calon jamaah haji serta menyimpannya dalam database SISKOHAT;
8.  Menandatangani dan mensyahkan SPPH
9.  Menyerahkan SPPH kepada pendaftar haji.
Tahap 3, Bank Penerima Setoran BPIH Setiap hari kerja, petugas BPS BPIH melayani penerimaan pembayaran setoran awal BPIH sebesar 25 juta rupiah dari pendaftar calon jamaah haji, dengan mekanisme: 1.  Menerima SPPH
2.  Menginput nomor SPPH dan meneliti kesesuaian database pendaftar haji dengan SPPH
3.  Menerima setoran awal dengan memindahbukukan tabungan pendaftar haji ke rekening Menteri Agama
4.  CJH mendapatkan Nomor Porsi dari system setelah dana masuk ke rekening Menteri Agama
5.  Mencetak bukti setoran awal BPIH lima rangkap
6.  Menyerahkan bukti setoran awal BPIH kepada pendaftar haji
Tahap 4, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota CJH melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota domisili dan menyerahkan bukti setoran awal lembar warna merah, biru dan kuning.
Tahap 5 Calon jamaah haji menunggu waktu pelunasan BPIH sesuai dengan urutan Nomor Porsi dan tahun keberangkatan sesuai domisilinya.
Tahap 6, Bank Penerima Setoran BPIH Pelunasan BPIH tahun berjalan bagi calon haji yang telah masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam)

## Tabel 2
Prosedur Pendaftaran Haji yang Berjalan Saat ini
No Objek Pengamatan Waktu Proses (Lebak) Waktu Proses (Serang) Aktivitas 1 1 Berangkat dari rumah 04.00**) 08.00**) 2 Sampai di Bank 11.00**) 09.30**) 3 Membuka tabungan dan menerima buku tabungan 11.00 – 12.00**) 09.30 – 10.00**) Aktivitas 2 4 Sampai di Kankemenag 12.30 11.00 5 a.  Menyerahkan persyaratan pendaftaran b.  Menulis biodata pada SPPH c.  Input data kedalam SISKOHAT d.  Pengambilan foto e.  Pengambilan sidik jari 12.35 11.05 6 Calon haji menerima SPPH yang ditandatangani 13.00 12.00 Aktivitas 3 7 Sampai di BPS BPIH 13.30**) 12.30**) 8 a.  Menyerahkan SPPH dan Buku Tabungan untuk membayar setoran awal
b.  Konfirmasi data kedalam
SISKOHAT
c.  Pencetakan Bukti Setoran Awal BPIH 9 Menerima Bukti Setoran Awal BPIH 14.00*) 13.00*) Aktivitas 4 10 Sampai di Kankemenag 15.00 13.30 11 a.  Proses verifikasi dan penyerahan Bukti Setoran Awal b.  Menerima tanda pendaftaran dari Kankemenag 15.00 – 15.15 13.30 – 13.45 Aktivitas 5 12 Kembali ke tempat tinggal 15.30**) 14.00**) Aktivitas 6 13 Menunggu pelunasan sesuai tahun pemberangkatan dan mengikuti bimbingan manasik haji PM PM

## Analisis Efektivitas Prosedur Pendaftaran Haji
Berdasarkan business  process  existing di atas  terlihat,  bahwa  prosedur  pendaftaran haji  yang  diberlakukan  selama  ini  dapat dikaji  dalam  beberapa  aspek,  yaitu: Pertama , efisiensi dan efektivitas pelayanan publik  memperlihatkan  rantai  kegiatan yang  berulang,  yaitu:  BPS  BPIH  –  Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/ kota - BPS BPIH memakan waktu yang cukup lama karena calon jamaah haji kemungkinan tidak  dapat  langsung  ke  Kantor  Kemenag kabupaten/kota  atau  BPS  BPIH  pada  hari yang  sama,  karena  bervariasinya  jarak tempuh sesuai domisili. Dari rantai kegiatan pendaftaran  akan  memakan  waktu  lebih lama  apabila  terjadi  ketidaklengkapan persyaratan  atau  kendala  lain,  misalnya jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian  Agama  (SISKOHAT)  tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Alur proses  pendaftaran  dirasakan  berbelit- belit: registrasi dan buka tabungan di bank, registrasi  di  Kemenag,  membayar  setoran awal di bank, melaporkan diri di Kemenag.
Kondisi  ini  diungkapkan  oleh  Hartono, calon  jemaah  haji  dengan  nomor  porsi 2800069523:
“Cape  bolak  balik  pak,  kalau  nggak  salah tadi  sampai  empat  kali  bolak  balik,  kayak gangsing aja, tapi ya bagaimana lagi wong saya sudah niat bulat, jadi ya saya jalani saja” Pernyataan  senada  disampaikan  oleh Kepala  Seksi  Perjalanan  dan  Sarana  pada Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Chuzaemi Abidin:
“Secara  umum,  selama  ini  berjalan  lancar, meskipun  kami  juga  menerima  keluhan karena  prosesnya  yang  menurut  calon haji  “mondar  mandir”,  melelahkan  dan
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
mengeluarkan  biaya  tambahan  untuk ongkos perjalanan dari Bank ke Kankemenag kemudian ke Bank lagi dan terakhir lapor ke Kankemenag”
Hal  demikian  juga  dirasakan  oleh Direktur Pelayanan Haji, Sri Ilham Lubis yang menyampaikan:
“Sebagaimana  dimaklumi,  bahwa  prosedur pendaftaran  yang  berjalan  sekarang  ini dirasakan oleh masyarakat rumit sekali dan tidak efektif. Pendaftar calon haji harus bolak balik ke BPS BPIH, Kankemenag kabupaten/ kota, BPS BPIH dan kembali ke Kankemenag kabupaten/kota.  Saat  ini  sedang  dikaji prosedur  tersebut  dapat  dipersingkat, misalnya  kalau  saat  ini  empat  kali  bolak- balik ke depan bagaimana bisa hanya satu atau dua kali saja bolak-baliknya”.
Kedua , aspek organisasi, dalam aktifitas sistem  birokrasi  internal  terdapat  kegiatan pembayaran  setoran  awal  BPIH  sebesar 25  juta  rupiah  yang  dalam  praktiknya menimbulkan  beberapa  permasalahan, yaitu: pengelolaan setoran awal BPIH yang telah  dibayarkan  oleh  calon  jemaah  haji dinilai belum transparan, sehingga diprediksi dan/atau  dicurigai  rawan  penyimpangan atau  penyelewengan;  munculnya  opini publik  terjadinya  penyimpangan  terhadap pengelolaan dana setoran awal yang hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp 44 triliun; serta adanya ketidakadilan distribusi subsidi kepada calon jamaah haji yang belum sesuai dengan  lamanya  masa  tunggu  berbanding dengan  besaran  optimalisasi  dana  setoran awal BPIH.
Ketiga , aspek kepastian, adanya setoran awal  memunculkan  sistem  dana  talangan yang  diberikan  oleh  pihak  bank  penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dengan  jumlah  setoran  tertentu  (antara 500 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah). Dana talangan diberikan kepada calon jamaah haji yang  menyerahkan  setoran  awal  sebesar
25 juta rupiah dan mendapat nomor porsi, sementara  kekurangannya  dapat  dicicil dengan  jumlah  dan  waktu  tertentu  sesuai kesepakatan.  Karena  cicilan  dengan  pihak bank  banyak  yang  belum  lunas,  hal  ini berimplikasi  pada  semakin  banyaknya calon  jamaah  haji  yang  tidak  mampu melunasi  BPIH,  sementara  mereka  sudah masuk  ke  dalam  kuota  berangkat.  Hal  ini mengakibatkan  terjadinya  pembengkakan jumlah  pendaftar  calon  haji  yang  masuk dalam  daftar  tunggu  ( waiting  list )  dalam varian  rentang  waktu  yang  rata-rata cukup  panjang  antara  5-14  tahun.  Kondisi demikian  menghilangkan  unsur  kepastian keberangkatan  calon  haji,  karena  ketika pelunasan  BPIH  berlangsung  banyak  yang tidak dapat melunasi BPIH disebabkan belum terpenuhinya  pembayaran  dana  talangan kepada bank pemberi dana talangan.

## Rancangan Prosedur Pendaftaran Haji dengan Business Process Reengineering
Secara  garis  besar,  prosedur  pendaftaran calon  haji  meliputi:  registrasi  dan pendataan,  pemberian  nomor  porsi  dan pengelompokan,  serta  pembayaran  BPIH. Berkaitan  dengan  pembayaran  BPIH, terdapat  permasalahan  yang  memiliki implikasi yang beragam serta memungkinkan munculnya permasalahan-permasalahan dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  secara keseluruhan.  Berbagai  permasalahan  yang timbul  berkaitan  dengan  pendaftaran  dan terkait erat dengan penerapan setoran awal dalam pembayaran BPIH adalah satu orang pendaftar haji dapat memperoleh lebih dari satu  nomor  porsi,  sehingga  menimbulkan waiting  list semu.  Masalah  lainnya  adalah
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam) maraknya  dana  talangan  yang  diberikan oleh  bank  yang  dapat  merugikan  jemaah haji, karena dalam kondisi calon jemaah haji yang telah mendapat hak untuk berangkat apabila belum menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, maka pihak bank akan menghambat  proses  pelunasan  biaya  haji, sehingga kembali menjadi waiting list .
Di sisi lain, pemberian “subsidi” kepada jemaah  haji  dirasakan  tidak  adil,  karena subsidi  yang  diberikan  kepada  jemaah haji  sama  besarnya,  tanpa  memperhatikan lamanya  pengendapan  setoran  awal. “Kehalalan”  subsidi  ini  pun  sering dipertanyakan  oleh  jemaah  haji,  karena subsidi  yang  diberikan  merupakan  bagi hasil  dari  penyimpanan  setoran  awal  yang diinvestasikan  oleh  pemerintah  dalam bentuk tabungan, deposito dan sukuk.
Penetapan prosedur pendaftaran calon haji  pada  dasarnya  untuk  mempermudah serta  memperlancar  proses  pendaftaran calon  haji  secara  keseluruhan.  Proses pendaftaran haji meliputi: prosedur registrasi dan pendataan calon jamaah haji yang telah memenuhi  persyaratan  administratif,  untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam database SISKOHAT; pemberian nomor porsi sebagai nomor urut  antrian pemberangkatan calon haji  ke  Tanah  Suci  dan  pengelompokan jemaah  calon  haji  berdasarkan  tempat tinggal  asal  atau  domisili  calon  haji  yang dikelompokan per provinsi atau kabupaten/ kota.  Tahapan  selanjutnya,  dalam  proses pendaftaran  calon  haji  adalah  pembayaran biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  (BPIH) sebagai  tanda  bukti  hak  untuk  berangkat pada musim haji tahun berjalan. Pembayaran BPIH  ini  merupakan  proses  akhir  dalam prosedur  pendaftaran  calon  haji  secara keseluruhan.
Rancangan  baru  prosedur  pendaftaran haji  ini  dapat  mempercepat  pelayanan, memperpendek proses, dan mempermudah masyarakat  untuk  mendaftar  haji,  dengan memperbaiki  cara kerja  dalam  keseluruhan proses  pendaftaran  haji  yang  senantiasa tak lepas dari berbagai permasalahan. Oleh karena  itu,  penting  sekali  peran  rekayasa ulang  prosedur  pendaftaran  haji  yang hingga  saat  ini  masih  diterapkan  melalui pengoptimalan  infrastruktur  teknologi SISKOHAT,  sebagai  komponen  utama teknologi informasi (IT).
Tahapan  dalam  rancangan  rekayasa ulang  prosedur  pendaftaran  haji  dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3 Rancangan Baru Business Process Prosedur Pendaftaran Haji
Lokasi dan Aktifitas
Tahap 1, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota Di Kankemenag kabupaten/kota dilakukan proses registrasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Pada tiap hari kerja, petugas Kankemenag kabupaten/ kota melayani pendaftaran calon jamaah haji dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
a.  Fotokopi KTP dan KK yang  masih berlaku.
b.  Ijazah/Akte Kelahiran/Akte Nikah
2.  Meneliti kelengkapan administrastif dan selanjutnya memberikan formulir pendaftaran kepada pendaftar haji.
3.  Pendaftar haji mengisi formulir pendaftaran dengan data diri yang benar sesuai dengan KTP domisili yang masih berlaku;
4.  Meneliti akurasi isian formulir pendaftaran.
5.  Menginput data ke dalam SISKOHAT
6.  Mencetak SPPH secara sistem;
7.  Melakukan pemotretan dan mengambil sidik jari  calon jamaah haji serta menyimpannya dalam database SISKOHAT;
8.  Memberikan Nomor Porsi melalui sistem.
9.  Mencetak SPPH yang telah berisi Nomor Porsi.
10.Menandatangani dan mensyahkan SPPH.
11.Menyerahkan SPPH kepada pendaftar haji.
Tahap 2 Calon jamaah haji menunggu waktu pelunasan BPIH sesuai dengan urutan Nomor Porsi dan tahun keberangkatan sesuai domisilinya.
Tahap 3, Bank Penerima Setoran BPIH Pelunasan BPIH tahun berjalan bagi calon haji yang telah masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
Berdasarkan  tahapan  prosedur  yang berlaku  sekarang  dan  rancangan  prosedur baru, maka perbandingan kegiatan pelayanan  dan  rincian  waktu  penyelesaian rata-rata  setiap  kegiatan  berdasarkan  data hasil  observasi  pendaftar  haji  Kampung Citorek, Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4 Rancangan Baru Business Process
Prosedur Pendaftaran Haji
No Objek Pengamatan Existing Waktu Proses Existing Aktifitas Rancangan Baru Waktu Proses Ran- cangan Baru Aktivitas 1 1 Berangkat dari rumah 04.00**) Berangkat dari rumah 04.00**) 2 Sampai di Bank 11.00**) Sampai di Bank 3 Membuka tabungan dan menerima buku tabungan 11.00 – 12.00**) Membuka tabungan dan menerima buku tabungan Aktivitas 2 4 Sampai di Kankemenag 12.30 Sampai di Kankemenag 11.00**) 5
1)  Menyerah- kan persyaratan pendaf- taran 2)  Menulis
biodata pada SPPH
3)  Input data kedalam SISKOHAT 4)  Pengam-
bilan foto
5)  Pengam- bilan sidik jari
12.35 1)  Menyerah- kan persyaratan pendaf- taran 2)  Menulis biodata pada SPPH
3) Input data kedalam SISKOHAT 4)  Pengam-
bilan foto
5)  Pengam- bilan sidik jari
11.05 6 Calon haji menerima SPPH yang ditanda- tangani 13.00 Calon haji menerima Tanda Pendaftar- an Haji dan mendapat Nomor Porsi 11.30 Bersambung pada kolom berikut Aktivitas 3 7 Sampai di BPS BPIH 13.30**)
8
1)  Menyerah- kan SPPH dan Buku
Tabungan untuk membayar setoran awal 2)  Konfirmasi data ke dalam SISKOHAT
3)  Pencetak-
an Bukti Setoran Awal BPIH 9 Menerima Bukti Setoran Awal BPIH dan Nomor Porsi 14.00*) Aktivitas 4 10 Sampai di Kankemenag 15.00 1)  Proses verifikasi dan penyerah- an Bukti Setoran Awal
2)  Menerima tanda pendaftar- an dari Kan- kemenag 15.00 – 15.15 Aktivitas 5
Aktivitas 3 11 Kembali ke tempat tinggal 15.30**) Kembali ke tempat tinggal Aktivitas 6 Aktivitas 4 12 Menunggu pelunasan sesuai tahun pemberang- katan dan mengikuti bombingan manasik haji
PM
Menunggu pelunasan sesuai tahun pemberang- katan dan mengikuti bombingan manasik haji
PM
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam)
Tabel 5 Perbandingan Prosedur Pendaftaran Haji Existing dengan Rancangan Baru No Objek Pengamatan Existing Waktu Proses Existing Aktifitas Rancangan Baru Waktu Proses Ran- cangan Baru Aktivitas 1 1 Berangkat dari rumah 08.00**) Berangkat dari rumah 08.00**) 2 Sampai di Bank 09.30**) Sampai di Bank 3 Membuka tabungan dan menerima buku tabungan 09.30 – 10.00**) Membuka tabungan dan menerima buku tabungan Aktivitas 2 4 Sampai di Kankemenag 11.00 Sampai di Kankemenag 09.30**) 5
1)  Menyerah- kan persyaratan pendaf- taran
2)  Menulis biodata pada SPPH 3)  Input data kedalam SISKOHAT 4)  Pengam-
bilan foto
5)  Pengam- bilan sidik jari
11.05 1)  Menyerah-
kan persyaratan pendaf- taran
2)  Menulis biodata pada SPPH 3)  Input data kedalam SISKOHAT
4)  Pengam- bilan foto
5)  Pengam- bilan sidik jari
09.35 6 Calon haji menerima SPPH yang ditanda- tangani 12.00 Calon haji menerima Tanda Pendaftar- an Haji dan mendapat Nomor Porsi 10.00 Aktivitas 3
7 Sampai di BPS BPIH 12.30**) 8 1)  Menyerah- kan SPPH dan Buku Tabungan untuk membayar setoran
awal 2)  Konfirmasi
data ke dalam SISKOHAT
Bersambung pada kolom berikut
3)  Pencetak- an Bukti Setoran Awal BPIH
9 Menerima Bukti Setoran Awal BPIH dan Nomor Porsi 13.00*) Aktivitas 4 10 Sampai di Kankemenag 13.30 1)  Proses verifikasi dan penyerah- an Bukti
Setoran Awal 2)  Menerima tanda pendaftar- an dari Kan- kemenag 13.30 –
13.45
Aktivitas 5
Aktivitas 3 11 Kembali ke tempat tinggal 14.00**) Kembali ke tempat tinggal 10.00 Aktivitas 6 Aktivitas 4 12 Menunggu pelunasan sesuai tahun pemberang- katan dan mengikuti bombingan manasik haji
PM
Menunggu pelunasan sesuai tahun pemberang- katan dan mengikuti bombingan manasik haji PM
Secara  keseluruhan,  perbandingan tahapan prosedur pendaftaran haji existing dengan  rancangan  baru  hasil  analisis business process reengineering dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
Tabel 6 Perbandingan Tahapan Prosedur Pendaftaran Existing dengan Rancangan Baru Business Process Reengineering Tahapan Proses Pendaftaran yang Berjalan Saat ini Tahap- an Tahapan Proses Pendaftar- an setelah dilakukan Business
Process Reengineering
Tahap- an Bank Penerima Setoran BPIH Pembukaan Rekening Tabungan)
1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Registrasi dan Pengelompokan 2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/
Kota Registrasi, Pengelom- pokan dan Pemberian
Nomor Porsi 1 Bank Penerima Setoran BPIH Pembayaran Setoran Awal dan Pemberian Nomor Porsi 3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Lapor Diri setelah Mendapat Bukti Setoran Awal) 4 Masa Tunggu Pelunasan BPIH 5 Masa Tunggu Pelunasan BPIH 2 Bank Penerima Setoran BPIH Pelunasan BPIH 6 Bank Penerima Setoran BPIH Pelunasan BPIH 3
Rancangan  baru  prosedur  pendaftaran haji memiliki beberapa kelebihan yang tidak dapat dijumpai dalam prosedur pendaftaran haji yang diterapkan selama ini, antara lain:
Pertama ,  aspek  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan  publik,  alur  proses  pendaftaran lebih disederhanakan dan tidak merepotkan karena  proses  registrasi,  pengelompokan dan  pemberian  nomor  porsi  sebagai  urut antrian  pendaftaran  dilakukan  dalam  satu kali  datang  dan  diselesaikan  di  Kantor Kementerian
Agama
kabupaten/kota.
Sementara  untuk  membayar  setoran  lunas tetap dilakukan di BPS BPIH manakala sudah masuk dalam kuota tahun berjalan.
Kedua , aspek organisasi, dalam aktifitas sistem  birokrasi  internal  hanya  terdapat kegiatan  pembayaran  setoran  lunas  BPIH, sehingga  Kementerian  Agama  hanya berfungsi  sebagai  kasir  (merujuk  tugas dan  fungsi  Ditjen  Pajak)  dan  kemudian mendistribusikan  BPIH  yang  disetorkan oleh  calon  haji  melalui  bank  ke  rekening Kementerian  Agama  untuk  keperluan pembayaran biaya penerbangan, akomodasi di Arab Saudi, general service, dan kebutuhan lainnya  yang  memang  harus  dibayar  oleh calon haji.
Ketiga ,  aspek  kepastian,  calon  jemaah haji tidak perlu lagi membayar setoran awal yang  menimbulkan  permasalahan,  seperti dana  talangan  yang  diberikan  oleh  pihak BPS  BPIH  untuk  membayar  setoran  awal dan  menimbulkan  berbagai  permasalahan, sebagaimana  diuraikan  pada  bahasan sebelumnya  akan  dapat  dihapuskan.  Hal ini  karena,  calon  haji  sudah  mendapat kepastian  nomor  porsi  dari  Kementerian Agama tanpa perlu membayar setoran awal, dan  manakala  pada  saat  harus  melakukan pelunasan  BPIH  akan  sangat  ditentukan oleh  kemampuan  calon  jemaah  haji  untuk membayar BPIH sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pemerintah.

## PENUTUP
Prosedur pendaftaran haji yang berjalan saat ini dirasakan berbelit-belit, tidak efektif, dan tidak efisien, di mana alur proses pendaftaran calon  haji  dilakukan  secara  berulang  yang memerlukan waktu dan biaya. Dimulai dari pembukaan  tabungan  di  Bank  Penerima
Efektifitas Prosedur Pendaftaran Haji Melalui Rekayasa Ulang Proses Bisnis ...    (Achmad Nidjam)
Setoran  BPIH,  menyerahkan  persyaratan dan registrasi di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota,  membayar  setoran  awal BPIH  di  Bank  Penerima  Setoran  BPIH,  dan berakhir dengan melaporkan diri di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Itulah sebabnya, mengapa penyederhanaan prosedur pendaftaran haji perlu dilakukan.
Rancangan  baru  prosedur  pendaftaran haji
adalah mempersingkat dan menyederhanakan proses pelayanan,
yaitu  seluruhnya  diselesaikan  di  Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sejak  penyerahan  persyaratan,  registrasi sampai  dengan  pemberian  nomor  porsi. Penyempurnaan sistem pendaftaran haji  meliputi:  penyederhanaan  prosedur adminitratif  dan  teknis-operasional  yang berimplikasi  pada  pembiayaan  (anggaran biaya  operasional),  perombakan  pada sistem pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang semula menerapkan sistem setoran  awal,  selanjutnya  menggunakan sistem lunas.
Dalam kaitan dengan pelayanan publik, Kementerian  Agama  perlu  melakukan penyempurnaan  prosedur  pendaftaran haji  dengan  mengedepankan  sistem  yang
bertumpu  pada  kekinian  atau  kebutuhan perubahan  akan  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan haji, sehingga lebih efektif dan efisien. Untuk implementasi rancangan baru  prosedur  pendaftaran  haji  perlu dilakukan langkah-langkah, yaitu:
Pertama , penyempurnaan regulasi untuk kepastian pendaftaran dan pemberangkatan menunaikan  ibadah  haji  yang  lebih  efektif, efisien,  dan  memudahkan  masyarakat. Kedua , pendaftar haji yang nomor porsinya masuk dalam kuota tahun berjalan, apabila tidak melunasi BPIH, maka datanya langsung dihapus, apabila berminat untuk mendaftar lagi,  maka  akan  mendapat  nomor  porsi baru sesuai dengan urutan dalam database. Ketiga ,  BPIH  disusun  secara riil  cost yang dapat  menyebabkan  BPIH  sesuai  dengan kebutuhan  penyelenggaraan  ibadah  haji setiap  tahunnya,  sangat  terpengaruh dengan fluktuasi kurs rupiah, karena seluruh pembiayaan  haji  menggunakan  mata uang  US  Dollar  dan  Saudi  Riyal. Keempat , penerapan sistem secara konsisten, sehingga dapat  dihapuskan  produk  dana  talangan yang  menjadikan  daftar  tunggu  menjadi panjang seperti yang terjadi sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Davenport, T.H. & Short, J.E. 1990. “ The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign .” Sloan Management Review , Summer: 11-27.
Hammer, Michael and James Champy. 1993. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution . New York: Harper Collins.
Moenir, HAS. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. Manajemen Haji . Edisi revisi. Jakarta: Media Cita, 2006.
Syaukani,  Imam.  (Ed). Manajemen  Pelayanan  Haji  di  Indonesia .  Jakarta:    Badan  Litbang  dan  Diklat Departemen Agama RI, 2009.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 413 - 426
Setyowati,  Endang,  Wakhid  Slamet  Ciptono.  2009. Gambaran  Implementasi  Business  Process Reengineering dan Evaluasi Implementasi Continuous Process Improvement di Unit Rawat Jalan Instalasi Farmasi Rumah Sakit PKU Muḥammadiyah Yogyakarta . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Peraturan Menteri Agama tentang 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Agama.
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Calon Jemaah Haji.
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji.

## Internet
http://haji.kemenag.go.id/v2/content/laporan-posisi-saldo-keuangan-haji-bulan-oktober- tahun-2014, diakses tanggal 9 Januari 2015.
http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=223414, diakses tanggal 12 Januari 2015.
Pedoman Menulis Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 529 - 532