Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan adat istiadat dan asal usul  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri  atau  otonomi  daerah,  keberhasilan desa  dalam  mewujudkan  visi  misi  akan sangat  bergantung  pada  siap  atau  tidaknya pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  sistem pemerintahan.  Terkait  pengelolaan  sistem pemerintahan,  saat  ini  desa  telah  diberikan kekuasaan  untuk  mengelola  secara  mandiri keuangan desanya.
Pemerintah    desa  berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam
pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis dan  terstruktur  pada  suatu  periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Dalam Undang-undang tersebut menberi jaminan bahwa  setiap  desa    akan  menerima  dana dari  pemerintah  melalui  anggaran  Negara dan  Daerah.  Kebijakan  ini  memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilakukan  secara  profesional,  efektif,  dan efisien  serta  akuntabel  yang  didasarkan pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik yang  baik  agar  terhindar  dari  resiko terjadinya
penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  No.1  menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang suatu  entitas  pelaporan.  Kualitas  laporan

## Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka
SURIANTO ILHAM 1* ; KADEK EVI LUSIANI 2
1,2 Universitas Sembilanbelas November Kolaka Jalan Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara 93517
E-mail : antosaliwu@gmail.com (Korespondensi) Submit : 2022-06-02 Review : 2022-06-5 Publish :  2022-06-10
Abstract :  This  study  aims  to  analyze  the  application  of  the  Village  Financial  System (SISKEUDES)  in  village  financial  management,  the  suitability  of  the  stages  of  financial management  with  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  (Permendagri)  Number  20  of 2018, and the impact of the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in Kukutio  Village.  Kolaka  Regency.  This  research  is  a  type  of  qualitative  research  with  a descriptive approach, namely presenting data by describing or describing the phenomena that occur. The results of this study indicate that in practice Kukutio Village itself has followed the stages  that  have  been  regulated  in  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  (Permendagri) Number 20 of 2018. This can be seen from the compliance of the Kukutio Village government which  follows  the  regulations,  namely  Permendagri  Number  20  of  2018  where  in  the implementation  of  village  financial  management  it  cannot  be  carried  out  before  the  village funds are disbursed so that in carrying out all  financial-related activities it can only be done when  the  village  funds  are  disbursed.  Likewise  with  the  other  3  (three)  stages,  namely  the planning,  administration,  and  reporting  stages,  Kukutio  Village  in  implementing  the Siskeudes  application  version  2.0  in  2020  is  in  accordance  with  Permendagri  Number  20  of 2018
Keywords: Implementation  of  the  Village Financial  System  (SISKUDES),  Village  Financial Management
181
dapat  dilihat  dari  karakteristik  kulitatif laporan keuangan dan berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif laporan keuangan  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.
Anggaran  desa  yang  didistribusikan dari pusat banyak mengalami penyimpangan  faktor  utama  di  karenakan kurangnya  pemahaman  aparat  desa  dalam mengelola anggaran yang dapat menghambat  kemajuan  dan  juga  berefek pada  desa  itu  sendiri.  Selain  itu  BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)    telah  melakukan  survei pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah  desa  yang  minim  sarana prasarana  karena  kendala  supply  listrik, hingga  pemerintah  desa  yang  sudah  maju karena  berbasis  teknologi  (Web/Internet). Kualitas  SDM  rata-rata  belum  memadai (Belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.  Disamping  itu  masih  terdapat desa  yang  belum  menyusun Rencana  Kerja Pemeritah  (RKP)  Desa,  belum  memiliki prosedur  yang  dibutuhkan  untuk  menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan  serta  kekayaan  milik  desa,  serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan.
Upaya yang dilakukan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  pada  Tahun 2015  telah  mengembangkan  suatu  aplikasi yang  disebut  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  adalah  untuk  membantu pemerintah  desa  lebih  mandiri  dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih  baik  serta  meningkatkan  transparansi dalam  akuntabilitas  keuangan  di  desa. Perbedaan  yang  mendasar  antara  sistem lama/manual  dimana  dalam  pelaporannya masih  terpisah-pisah  sedangkan  aplikasi Sistem  Keuangan  Desa    sudah  memuat
seluruh  pelaporan  mengenai  mengelolaan keuangan, selain itu juga untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
BPKP  telah  merancang  fitur-fitur dalam  aplikasi  siskeudes  secara  integrasi, sederhana,  dan user  friendly sehingga pengguna mudah dalam mengoprasikannya (BPKP 2015). Kelebihan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES)  tersebut  juga  didukung oleh  hasil  penelitian  Darwin  (2017) menunjukkan bahwa implementasi
aplikasi Sistem Keuangan Desa memberikan dampak yang cukup baik dari segi  efisiensi  waktu  dan  biaya.  Juga penelitian  yang  dilakukan  Juardi,  dkk (2018)  menjelaskan  bahwa  penerapan aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  di  Desa Jenetallsa  sangat  membawa  perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa  dalam  melakukan  pekerjaannya  dan aplikasi  ini  sangat  memudahkan  aparat desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat  dan  mewujudkan  tata  kelola desa yang akuntabel.
Perkembangan aplikasi Sistem Keuangan  Desa  di  tahun  2020  sudah menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa versi  2.0  dengan  peraturan  baru  yaitu Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018. Sebelumnya  pada  tahun  2017  masih menggunakan  aplikasi  Sistem  Keuangan Desa  versi  1.0  yang  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Dikembangkannya Sistem Keuangan Desa versi  2.0  terdapat  penambahan  fitur-fitur baru  yaitu  rencana  anggaran  kas  desa, rencana  kegiatan  dan  anggaran  lanjutan, generator  PERDES,  dan  PERKADES APBDes, proses evaluasi APBDes, penatausahaan  keuangan  desa,  dan help information peraturan (BPKP, 2018).
Desa  Kukutio  yang  terletak  di Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka  merupakan  salah  satu  desa  yang
182
juga  telah    menerapkan  aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam    tata kelola keuangannya. Pada awal tahun 2016 atau bahkan saat adanya Peraturan Pemerintah  Dalam  Negeri  tentang  aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES), kondisi  jaringan  internet  di  Desa  Kukutio Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka masih  sangat  kurang  memadai,  tetapi karena dedikasi perangkat desa dan masyarakat  yang  tinggi  perbaikan  jaringan internet dengan pembangunan tower pemancar  sinyal  pun  dilakukan.  Dalam prakteknya  perangkat  desa  juga  mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) meskipun  kualitas  sumber  daya  manusia dengan  latar  belakang  pendidikan  yang beberapa hanya lulusan SLTA.
Melihat adanya tata cara pengelolaan  laporan  yang  baru  dengan aplikasi    yang    lebih  mencerminkan pelaporan  yang  transparan  dan  akuntabel, dipenuhi  fitur-fitur    yang  memuat  laporan lengkap  berbeda  dari  sebelumnya  yang dilakukan  secara  manual  atau  laoporan tepisah-pisah  yang  menjadi  salah  satu  hal penyebab  kesalahan  dalam  pengumpulan data.  Hal  demikianlah  yang  menjadi landasan mengenai pentingnya peran Sistem  Keuangan  Desa  pada  Desa  Kukutio sesuai  dengan  anjuran  BPKP  dengan ketentuan perundang-undangan.
Transparansi
dalam rencana penggunaan anggaran melalui rapat penentuan  APBDes  yang  di  hadiri  aparat dan  perangkat  desa  serta  masyarakat setempat, mulai dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan desa hingga  belanja  desa.  Melihat  situasi  masih dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  adapun kendala  yang  terjadi  ditahun  2020    yaitu kesulitan  pada  rancangan  APBDes  yang berubah-ubah  terutama  pada  ketentuan penggunaan  anggaran  yang  beberapa  kali mengalami  perubahan  dalam  satu  periode. Selain  itu  dimasa  pandemi  menyebabkan keterbatasan  pelatihan  Sistem  Keuangan Desa  dalam  mengelola  dana  desa.  Perlu adanya  penyesuaian  pengelolaan  dana  desa
yang  terdapat  didalam  aplikasi  Sistem Keuangan Desa versi 2.0 guna menghasilkan sebuah laporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bebrapa  penelitian  yang  berkaitan dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  sudah dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu,  di antaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh I  Gusti  Ayu  Trisha  Sulina  (2018) melakukan penelitian dengan judul
Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah  Desa,  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  menunjukkan  hasil dimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
memberikan kemudahan bagi para pegawai.  Manfaat  dari  adanya  sistem  ini cukup  signifikan  di  rasakan  bagi  para pegawai.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  Muhammad  Hafily  Ritonga (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem
Komputerisasi Akuntansi  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
menggunakan pendekatan penelitian asosiatif dan pendekatan penelitian kuantitatif,  menunjukan  hasil  penelitian sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan  keuangan  daerah  secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010 tentang
Standar
Akuntansi Pemerintahan,  akuntansi  adalah  proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian  atas  hasilnya.  Halim dan  Kusufi  (2012)  menjelaskan  yang dimaksud  akuntansi  keuangan  daerah
adalah proses
pengidentifikasian, pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  entitas pemerintah  daerah  (kabupaten,  kota  atau provinsi)  yang  dijadikan  sebagai  informasi dalam  rangka  pengambilan  keputusan ekonomi  oleh  pihak-pihak  eksternal  entitas pemerintah daerah yang memerlukan.
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:
1. Pertanggungjawaban,
yaitu
memberikan  informasi  keuangan yang  lengkap  pada  waktu  yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab  yang  berkaitan dengan operasi unit-unit
pemerintahan.
2. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan yang harus menyediakan  informasi  keuangan untuk  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan,
pengendalian  anggaran,  perumusan kebijaksanaan,  dan  pengambilan keputusan  serta  penilaian  kinerja pemerintah.
3. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Sistem  akuntansi  yang  dirancang dan  dijalankan  secara  baik  akan  menjamin dilakukannya  prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi  keuangan,  akan  tetapi  sistem akuntansi  tersebut  hendaknya  mendukung pencapaian  tujuan  organisasi.  Menurut Mulyadi  (2001),  sistem  akuntansi  adalah organisasi  formulir,  catatan  dan  laporan yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk menyediakan  informasi  keuangan  yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan
dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran  dan pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi keuangan pemerintah.

## Pengertian Desa dan Keuangan Desa
Desa sebagai struktur
pemerintahan terkecil di Indonesia dimana dari sudut pandang sejarah politik hukum  tentang  desa  dari  masa  setelah kemerdekaan  sampai  sekarang  hanya  ada tiga  Undang-Undang  yang  mengatur secara  khusus  tentang  desa.  Undang- Undang  No.  19  Tahun  1965  Tentang Desapraja,  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1979  dan  yang  terakhir  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014,  “Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  adat  istiadat  dan  asal  usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”.  Desa  merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok  manusia  dan  lingkungannya. Perwujudan  atau  kenampakan  geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah  maupun  sosial  seperti  fisiografis, sosial  ekonomi,  politik,  dan  budaya  yang saling  berinteraksi  antara  unsur  tersebut dan  juga  dalam  hubungannya  dengan daerah-daerah lain.
Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi,  sosial,  keamanan,  dan  memiliki susunan  pengurus  yang  dipilih  bersama serta  memiliki  kekayaan  dalam  jumlah tertentu  dan  berhak  menyelenggarakan urusan  rumah  tangga  sendiri.  sehingga, dalam  Undang-Undang    Nomor  6  Tetang Desa, pendekatan pembangunan
184
dilakukan  melalui  dua  konsep  yaitu  desa membangun  dan  membangun  desa.  Fokus pembangunan  dalam  desa  membangun bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran  dimana  keuangan  desa  dikelola dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  yakni mulai tanggal 1 januari hingga 31 desember (Sujarweni,  2015).  Pengertian  keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Keuangan desa adalah semua hak  dan  kewajiban  desa  yang  daat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang  dan  barang  yang  berubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa”. Pendapatan desa sendiri bersumber atas:
1. Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  yang terdiri  atas  hasil  usaha,  asil  aset, swadaya  dan  partisipan,  gotong royong, dan lain-lain.
2. Alokasi  anggaran  dan  Pendapatan Belanja Negara.
3. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabuaten/Kota.
5. Bantuan  keuangan  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah Provinsi  dan  anggaran  pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang sah.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan  serangkaian  kegiatan  yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban  keuangan  desa  yang  diatur  dalam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20 Tahun 2018. Rencana kerja pemerintah daerah  sendiri  disebut  dengan  RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan  jangka  menengah  desa untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun. Selanjutnya,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  adalah  rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
Dalam  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa “Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD  adalah  Kepala  Desa  sedangkan Pelaksana
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa  yang  melaksanakan  pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  keputusan Kepala  Desa”.  Selanjutnya  pada  pasal  29 Permendagri    Nomor  20  Tahun  2018 dijelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  dibagi  4  (empat)  tahapan  yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES)
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  bersama  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) lainya  yang  terdiri  dari  Inspektorat Kementrian/Lembaga/Pemda kembali mengeguhkan  tekatnya  untuk  mengawal keuangan  desa  agar  proses  pembangunan desa  lebih  akuntabel  sesuai  amanat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Survei  yang  dilakukan BPKP pada akhir tahun 2014 menunjukan bahwa  kondisi  desa  bervariasi  mulai  dari pemerintahan  desa  yang  minim  sarana prasarana  karena  kendala  suply  listrik, hingga  pemerintah  desa  yang  sudah  maju karena  telah  berbasis  teknologi.  Kualitas SDM  rata-rata  belum  memadai  karena tingkat pedidikan yang bervariasi.
BPKP  melakukan  sinergi  dengan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal penglolaan keuangan  desa  melalui  pengembangan
Vol. 5, No. 2, Mei 2022
185
aplikasi  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Desa  (SISKEUDES)  dan  peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa. Semula aplikasi ini dikembangkan  oleh  perwakilan  BPKP Sulawesi  Barat  yang  di  jadikan  sebagai contoh  proyek  dilingkungan  BPKP  bulan mei  2015.  Pada  bulan  Juni  2015  aplikasi Sistem  Keuangan  Desa  diimplementasikan secara  perdana  dipemerintah  Kabupaten Masama. Keberhasilan pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kemudian diserahkan kepada  Deputi  Kepala  BPKP  Bidang Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan Daerah  di  jakarta.  Pada  tanggal  13  juli 2015  aplikasi  Sistem  Kuangan  Desa (SISKEUDES)  resmi  diluncurkan  (BPKP 2015).  Perkembangan  aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  di  tahun  2020  sudah menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa  versi 2.0 dengan peraturan baru yaitu Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018. Sebelumnya  pada  tahun  2017  masih menggunakan  aplikasi  Sistem  Keuangan Desa  versi  1.0  yang  sesuai  dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Penggunaan aplikasi
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) harus mendapat persetujuan dengan cara memberikan  kode  validasi  pemerintah daerah  yang  dikeluarkan  secara  resmi  oleh BPKP selaku pengembang aplikasi. Tujuan ditetapkannya  aplikasi  ini,  yaitu  yang pertama  memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan  dalam  implementasi  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2014  terutama terkait  dengan  keuangan  dan  pembangunan desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  pada tingkatan  pemerintahan.  Tujuan  yag  kedua pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secaraa akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) menggunakan database Microsoft  Access lebih  sehingga portable dan  mudah  diterapkan  oleh  pengguna aplikasi  yang  awam  sekalipun.  Secara
teknis  transaksi  keuangan  desa  termasuk dalam  kelompok  skala  kecil,  sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini.
Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database  SQLServer hanya dikhususkan  untuk  tujuan  tertentu  atau volume  transaksi  sudah  masuk  dalam kategori skala menengah.
Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC ( Open Database Connectivity ) atau Direct Access .  Dengan  koneksi  via  ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan  data  tidak  secara  langsung  ke Driver
MsAccess
akan tetapi menggunakan  mesin  ODBC  pada  sistem operasi Windows .  Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan  pada  file database yang bersangkutan.

## METODE
Penelitian  ini  dikukan  di  Desa Kukutio  Kabupaten  Kolaka.terkait  dengan penerapan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES).  Penelitian  ini  merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menyajikan data dengan menggambarkan atau
mendeskripsikan  mengenai  fenomena  yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian  ilmiah  yang  mempunyai  tujuan untuk  memahami  fenomena  dalam  konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang  mendalam  antara  peneliti  dengan fenomena  yang  sedang  di  teliti  (Moleong, 2006).
Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data diantaranya: Wawancara,
Wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan data  apabila  penulis  ingin  melakukan  studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan  yang  harus  diteliti  dan apabila  penulis  ingin  mengetahui  hal-hal dari  responden  yang  lebih  mendalam dengan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono,  2016).  Dalam  penelitian  ini
186
menggunakan  wawancara  tipe open  ended. Dokumentasi,  Dokumentasi  yang  berbentuk tulisan  biasanya  berupa  catatan  harian, sejarah  kehidupan,  biografi,  peraturan  dan kebijakan. Dimana studi dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).  Informan  wawancara  berasal  dari pemerintah  Desa  Kukutio  yang  merupakan orang-orang  kunci  dan  dipercaya  dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan dengan akurat.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif, sebagai  dasar  untuk  mengetahui  bagaimana penerapan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  dalam  pengelolaan  keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data Primer dan  Sekunder.  Data  primer  merupakan  data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tanpa perantara. Data primer dapat  berupa  pendapat  atau  opini  yang  telah disampaikan  oleh  subjek  penelitian.  Data primer  pada  penelitian  ini  yaitu  berupa pendapat  atau  opini  yang  disampaikan  oleh informan tentang pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di  Desa Kukutio.  Data  primer  diperoleh  melaluli wawancara  dengan  para  informan  yaitu Kepala  Desa  Kukutio,  Sekretaris  Desa Kukutio,  dan  Kaur  Keuangan  sekaligus Admin  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh  langsung  oleh  peneliti.  Data sekunder  dapat  berupa  Buku,  Peraturan Pemerintah,  dan  Jurnal.  Data  sekunder  pada penelitian  ini  yaitu  Peraturan  Pemerintah, Undang-Undang,  Buku,  Modul  dan  Jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa  melalui  penggunaan  Sistem  Keuangan Desa  (SISKEUDES).  Pada  penelitian  ini dokumen-dokumen input SISKEUDES meliputi:  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Desa, data  anggaran  pendapatan  pemerintah  desa, data anggaran belanja desa, laporan penatausahaan, dan pembukuan.
Analisis  data  menggunakan  model interaktif mengacu pada Miles, Hubberman, dan Saldan (2013), langkah-langkah analisis  data  model  interaktif  dibagi  atas tahap-tahap  sebagai  yaitu data  reduction, data display, dan conclusion drawing.

## HASIL
Desa  Kukutio  mulai  menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016 dimana pada  tahun  2015  awal  dipublikasikannya aplikasi  siskeudes  versi  1.0  Kabupaten Kolaka belum menerapkan aplikasi tersebut.  Sehingga  untuk  versi  Siskeudes yang  digunakan  oleh  Kabupaten  Kolaka saat  ini  khususnya  Desa  Kukutio  ialah Siskeudes Versi 2.0. Pelatihan dan Bimbingan  Teknologi  (BIMTEK)  juga dilakukan  di  Kabupaten  Kolaka  guna menjelaskan  tata  cara  dan  pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
Penginputan  data  harus  dilakukan secara teliti, karena apabila terjadi kesalahan  setelah  diposting  maka  tidak dapat diubah kembali. Juga akan mengakibatkan akhir laporan menjadi tidak sesuai.  Sehingga  harus  mencari  dari  awal sumber yang
mengakibatkan ketidakseimbangan  dana  desa  diakhir. Dalam hal ini Kaur Keuangan menanggulanginya dengan membuat kerangka  data  yang  perlu  di  input  di  buku besar  terlebih  dahulu  setelah  itu  diinput  ke dalam  aplikasi  Siskeudes.  Sedangkan  sisi positif  lainnya,  aplikasi  Siskeudes  dapat memudahkan  pemerintah  desa  apabila sewaktu-waktu  ada  inspeksi  dadakan  dari Kecamatan  atau  Pemerintah  Pusat  dimana inspeksi  yang  dilakukan  bertujuan  untuk meminta  pelaporan  bulanan  atau  laporan triwulan pengelolaan keuangan desa. Sehingga,  apabila  ditanya  tentang  bukti fisik  dan  laporan  keuangan,  pemerintah Desa  Kukutio  tinggal  melihat  Siskeudes atau  cetak  laporan  keuangan  dari  aplikasi Siskeudes.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Kaur Keuangan  Desa  Kukutio  berikut:  Ya tentunya  lebih  terbantu,  desa  jadi  lebih
Vol. 5, No. 2, Mei 2022
187
mudah  kalau  menyusun  laporan.  Semisal membutuhkan  laporan  keuangan  apapun  dan waktunya mendadak, ya tinggal liat Siskeudes  ini.  Butuh  fisiknya  tinggal  di cetak.  Berbeda  dengan  dulu,  pencatatan pendapatan  dan  belanja  lalu  penatausahaan itu  hanya  pakai  excel.  Yang  mengerjakan saya  jadi  kalau  ada  tim  dari  kecamatan bingung nyusun-nyusun laporan pertanggungjawaban.  Kalau  sekarang  enak, butuh laporan tinggal cetak”.
Pada
Desa Kukutio juga
menggunakan  aplikasi  Siskeudes  versi  2.0 karena merupakan himbauan dari pemerintah,  juga  Siskeudes  versi  2.0  lebih efektif  digunakan.  hal  ini  disampaikan  oleh Sekretaris Desa Kukutio berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  15 Novermber 2021.
Penjelasan  dari  Sekretaris  Desa: Aplikasi  Siskeudes  yang  digunakan  oleh Desa Kukutio adalah aplikasi Siskeudes versi 2.0  sesuai  dengan  himbauan  pemerintah, semenjak  menggunakan  Siskeudes  dalam membuat laporan keuangan sangat memudahkan  saya  dan  Kaur  Keuangan dalam penginputan, perhitungan, dan pembuatan  surat  pertanggungjawaban  Desa. Pembuatan  dokumen  laporan  keuangan  juga lebih baik dan cepat dilakukan .
Pengelolaan  keuangan  Desa  Kukutio dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes dilakukan  dengan  proses  yang  panjang melalui  beberapa  tahap  serta  langkah  dalam tahapan tersebut sesuai dari hasil wawancara di Desa Kukutio.
Kaur Keuangan atau admin Siskeudes menjelaskan: Langkah awal sebelum penginputan  kita  koneksikan  database  dulu. Setelah  berhasil,  selanjutnya  bisa  dilakukan penginputan  perencanaan  yang  berisi  data umum  desa  dan  RPJMDes,  setelah  itu penganggaran yang berkaitan dengan APBDes,  kemudian  penatausahaan  berisi penerimaan  dan  pengeluaran  desa.  Setelah semua  tahap  dilakukan  barulah  bisa  melihat laporan yang diinginkan”.
Sesuai dengan penjelasan Kaur Keuangan  adapun  langkah-langkah  dari penerapan  Siskeudes,  pertama  yang  harus
dilakukan  ialah  Login  aplikasi  Siskeudes dengan  menghubungkan  koneksi  data dengan  Aplikasi  Siskeudes,  kemudian Login dengan  menggunakan User  ID dan Password Desa Kukutio. Kemudian setelah koneksi  data  telah  di-setting  maka  klik tombol  “test” apabila data koneksi  berhasil maka klik tombol simpan. Aplikasi Siskeudes  akan  otomatis  tertutup  setelah setting berhasil kemudian silahkan membuka  kembali  aplikasi  yang  telah dikaitkan dengan database. Setelah aplikasi terbuka langkah selanjutnya yaitu memasukkan User ID, Password , dan tahun anggaran.  Tahapan  pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Kukutio  adalah:  perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

## PEMBAHASAN
Siskeudes merupakan sebuah aplikasi  yang  dibuat  untuk  memudahkan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang penerapannya  pada  Desa  Kukutio  dimulai pada tahun 2018 sampai sekarang. Siskeudes  hadir  sebagai  suatu  sumbangsi Negara demi terciptanya transparansi dalam rangka  meningkatkan  akuntabilitas  dalam penyajian  laporan  keuangan.  Aplikasi Siskeudes  versi  2.0  telah  disesuaikan dengan  pengelolaan  keuangan  desa  yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  peluncuran  aplikasi Siskeudes  versi  2.0,  pada  Desa  Kukutio telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0  sesuai  dengan  himbauan  pemerintah. Jika  dibandingkan  setelah  dan  sesudah menggunakan  aplikasi  maka  akan  di temukan  perbedaan  yang  sangat  signifikan, yaitu:  Sebelum    menggunakan  aplikasi Siskeudes  masih  sering  terjadi  kesalahan dalam  hal  penyajian  laporan  keuangan karena masih menggunakan sistem pencatatan secara manual.
Sebelum menggunakan aplikasi siskeudes  dalam  hal  penggunaan  waktu terbilang  lama  karena  yang  membuat laporan  harus  membuat  dengan  penuh kehati-hatian  jika  tidak  maka  akan  timbul
188
kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.  Namun  setelah  adanya  Aplikasi Siskeudes  tidak  membutuhkan  waktu  yang lama  dalam  membuat  laporan  keuangan karena  siskeudes  sudah  berbasis  online, menghemat  waktu,  sangat  mudah,  cepat  dan jauh dari kata kesalahan dalam pelaporan.
Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa  di  Desa  Kukutio  dari  perencanaan sampai    pelaporan  menggunakan  aplikasi Siskeudes  dengan  Peraturan  Pemendagri Nomor  20  Tahun  2018.  Sesuai  dengan wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak- pihak  yang  bersangkutan  yaitu  kepala  Desa Kukutio, Sekretaris Desa Kukutio, dan  Kaur Keuangan  Desa  Kukutio  dan  sumber  data yaitu  RPJM  Desa  Kukutio  tahun  2016-2021 disertai  dengan bukti berupa laporan-laporan pendukung. Tahapan penerapan sistem keuangan  desa  di  Desa  Kukutio  sebagai berikut:
1. Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa diatur  dalam  Pemendagri  Nomor  20 Tahun  2018  pasal  31  sampai  42  sendiri dimulai  dari  penyusunan  rancangan peraturan  desa.  Dimana  Peraturan  Desa terdiri atas rencana pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMDesa),  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes),  dan Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (RAPBDes).  Aplikasi Siskeudes  pada  tahap  perencanaan  yaitu pada  penginputan  hasil  dari  peraturan desa  (RPJMDesa,  RKPDes,  dan  data umum  desa)  pada  modul  perncanaan. Proses penginputan data APBDes dilakukan  dalam  modul  penganggaran. Desa Kukutio sendiri sudah menerapkan tahap perencanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018, pada tahap perencanaan harus membuat Peraturan  Desa  yang  dilakukan  terlebih dahulu.  Dimana  dalam  tahap  ini  Kepala Desa Kukutio dan Ketua Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  melakukan musyawarah dalam pembuatan rancangan  Peraturan  Desa  kemudian setelah rancangan Peraturan Desa tersebut  telah  disepakati,  Kepala  Desa Kukutio menyerahkannya kepada Bupati
untuk  di  sahkan.  Dalam  pembuatan rancangan  paraturan  desa  di  Desa Kukutio selalu dijalankan dan diserahkan.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa  berisi  tentang  semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa dalam rangka menjalankan pelaksanaan kewenangan  desa  yang  dilaksanakan melalui  rekening  kas  desa  pada  bank yang  ditunjuk  Bupati  atau  Walikota sesuai  dengan  Pemendagri  Nomor  20 Tahun  2018  pasal  43  sampai  62.  Pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa terdapat pada modul penatausahaan. Pada modul penatausahaan Kaur Keuangan mengisi penerimaan desa dan mencatat pengeluaran  desa  dalam  buku  kas umum  tetapi  tidak  menginput  buku pembantu  panjar  dikarenakan  tidak adanya  kegiatan  yang  penginputannya kedalam buku pembantu panjar. Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun 2018 pasal 55 telah menjelaskan bahwa  pelaksanaan  pengajuan  SPP  ke Kepala  Desa  dengan  syarat  sudah adanya  lampiran  bukti  penerimaan barang atau jasa ditempat dan pernyataan  tanggungjawab  belanja. Apabila  telah  dilengkapi,  diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala  Desa  kemudian  diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk melakukan  pencairan  anggaran  sesuai yang tertera pada SPP. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan  beban  atas  anggaran belanja  desa  dikenakan  pajak  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang  berlaku,  dimana  Kaur  Keuangan wajib  melakukan  pemotongan  pajak terhadap  pengeluaran  kas  desa  dan Kaur  Keuangan  wajib  menyetorkan seluruh  penerimaan  pajak  yang  di pungut.  Desa  Kukutio  sendiri  sudah melakukan  tahap  pelaksanaan  sesuai dengan  Pemendagri  Nomor  20  Tahun
2018.
3. Tahap penatausahaan dalam Pemendagri Nomor  20  Tahun  2018  yaitu  kewajiban Kaur  Keuangan  setiap  akhir  bulan  pada penerimaan  dan  pengeluaran  kas  desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur  Keuangan  wajib  membuat  buku pembantu  kas  umum  yang  terdiri  atas buku  pembantu  bank,  buku  pembantu pajak,  dan  buku  pembantu  panjar  ( Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64).  Pada tahap penatausahaan ini Kaur Keuangan  sekaligus  pelaksana  fungsi kebendaharaan  sangat  di  bantu  dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena dalam pembuatan laporan-laporan bulanan
yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam  sistem  dengan  output  berupa penerimaan  desa  dan  SPP  definitif  pada tahap pelaksanaan.
Pada tahap penatausahaan dengan mengunakan aplikasi  Siskeudes  versi  2.0  ini,  Kaur Keuangan  desa  bisa  melihat  bahwa mencatat  output  yang  berupa  laporan buku  kas  umum  yang  terdiri  atas  buku bank  dan  buku  pembantu  pajak,  dapat dilihat buku kas umum yang dibuat oleh kaur  apabila  terdapat  pengeluaran  atau pemasukan  yang  diinput  pada  aplikasi Siskeudes terlampir. Penatausahaan Desa  Kukutio  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Penatausahaan  Desa  Kukutio  selama  ini juga tidak bermasalah.
4. Terakhir  yaitu  tahap  pelaporan,  tahap pelaporan  sendiri  dalam  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  diatur  dalam pasal  68  dan  69.  Kepala  Desa  Kukutio menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa  dalam  6    bulan  pertama kepada Camat yang kemudian diserahkan kepada Bupati Kolaka, selanjutnya  Kepala Desa  membuat
laporan  konsolidasi  yaitu  penggabungan laporan  pelaksanaan  APBDesa  dengan laporan realisasi kegiatan yang dikumpulkan  oleh  Kepala  Desa  Kukutio
pada  awal  bulan  juli  2020  sesuai dengan  laporan  yang  ada  dalam  RPJM Desa Kukuito tahun 2020.
Dilihat  dari  Kesesuaian  Penerapan Siskeudes  Di  Desa  Kukutio  dengan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  Desa Kukutio  sudah  menerapkan  Siskeudes sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  mulai dari  tahap  perencanaan  hingga  tahap pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.  Kepala  Desa  dan aparat desa telah melaksanakan tugas sesuai aturan  yang berlaku, pengelolaan keuangan desa  di  dasarkan  pada  Permendagri  Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan.
Dalam  Penyusunan  Keuangan  Desa Di Desa Kukutio  melalui  beberapa  tahapan berikut :
1. Perencanaan,  Perencanaan  pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri  Nomor  20  Tahun  2018 pasal 31 sampai 42 sendiri dimulai dari penyusunan  rancangan  peraturan  desa. Dimana  Peraturan  Desa  terdiri  atas rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (RAPBDes).  Tahapan perencanaan  pengelolaan  keuangan  di Desa  Kukutio  itu  sudah  cukup  baik karena  dalam  melakukan  perencanaan pengelolaan  keuangan  akan  di  adakan musyawarah  dengan  beberapa  tokoh dari  aparatur  desa  bersama  dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang  tentang  program  yang  di rencanakan  dan  akan  di  biayai  oleh desa.  Dalam  hal  ini  terdapat  dokumen pendukung,  dimana  desa  kukutio  telah melakukan proses perencanaan pengelolaan  keuangan  yaitu  adanya bukti  perencanaan  RPJMDes,  RKPDes dan APBDes.
2. Pelaksanaan,  Pada  Desa  Kukutio  di lakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2018
190
dalam  penetapan  APBDes  di  tetapkan berdasarkan  peraturan  desa  yang  telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan yang  dilakukan  Desa  Kukutio  dalam pelaksanaan  dana  desa  yaitu  dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan  dalam  kegiatan  pembangunan desa.  Dalam  pengajuan  dana  tersebut harus  disertakan  dengan  bukti  dokumen yang  kuat.  Dokumen  tersebut  berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya,  RAB  di  verifikasi  oleh
Sekretaris desa dan dikonfirmasikan oleh
Kepala  Desa  Kukutio.  Setelah  RAB dikonfirmasikan, maka Kepala
Keuangan  bertindak  untuk  melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan  serta  melaporkan  jumlah dana  yang  dianggarkan  ke  kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang di gunakan.
3. Penatausahaan,  Penatausahaan  adalah proses  pencatatan  transaksi  keuangan yang dilakukan Desa Kukutio satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan  APBDes.    Penatausahaan Desa  Kukutio  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Hal  ini juga  disampaikan  Kaur  Keuangan  Desa Kukutio:  “Penatausahaan  Desa  Kukutio sudah sesuai dengan peraturan mendagri, walaupun  ada  sedikit  permasalahan dalam  segi  waktu  pencairan  dana  yang dilakukan  aparat  desaa ”. Penatausahaan dilakukan  setiap  bulan  oleh  bagian keuangan  Desa  Kukutio.  Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik,  yaitu  setiap  terjadi  transaksi keuangan  Desa  Kukutio  yang  dilakukan menggunakan siskeudes.
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pelaporan adalah
bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa
Kukutio  dalam  mengelola  keuangan. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi  aparatur  desa  terhadap
masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kukutio. Pelaporan juga menunjukkan  bahwa  Desa  Kukutio sudah  menjalankan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa dengan  baik.  Pertanggungjawaban  dan pelaporan  dana  yang  ada  di  Desa Kukutio melakukan Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  telah  terintegrasi pada  Laporan  Pertanggung  Jawaban (LPJ)  yang  di  kenal  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  APBDes  yang  berisi  Buku Kas  Umum  (BKU),  kuitansi,  nota, tanda  terima  kegiatan,  dan  lampiran- lampiran  kegiatan  lainnya.  Sesuai dengan  wawancara  terhadap  Kaur Keuangan Desa Kukutio beliau mengatakan:  “Dalam  hal  pertanggung jawaban  keuangan  desa,  pemerintah Desa  membuat  Laporan  Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDes dan  Laporan  Realisasi  dalam  bentuk LPJ dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)”.

## SIMPULAN
Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan  Desa  versi  2.0  tahun  2020  ini sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam  prakteknya penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan  di  Desa  Kukutio  sendiri  sudah mengikuti  tahapan-tahapan  yang  sudah diatur  dalam  Pemendagri  Nomor  20  Tahun 2018.  Hal  ini  dilihat  dari  kepatuhan pemerintah Desa Kukutio dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa tidak dapat dilaksanakan sebelum dana desa dicairkan  sehingga  dalam  melaksanakan semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan keuangan  hanya  dapat  dilakukan  saat  dana desa  cair.  Begitupula  dengan  3  (tiga)  tahap lainnya yaitu tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, Desa Kukutio dalam menerapkan aplikasi Siskeudes versi 2.0 tahun 2020 sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Akuntabilitas pada pelaporan juga meningkat dengan  penerapan  aplikasi  Siskeudes  versi 2.0  ini  karena  laporan  yang  dihasilkan  dapat sesuai  dengan  standar  dan  regulasi  yang  di tetapkan oleh pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa dan laporan yang dihasilkan lebih cepat dan berkualitas.

## DAFTAR RUJUKAN
BPKP.  (2015). Peluncuran  SISKEUDES . http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/ 2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp
Darwin,  (2017). Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (Simda)  Dalam
Menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Add) di Kabuaten Sinjai Regional.
Halim,  A.,  dan  M.  S.  Kusufi.  2012.
Akuntansi  Sektor  Publik :  Akuntansi Keuangan.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2002). Metodologi  Penelitian  Bisnis : untuk Akuntansi  &  Manajemen. Cet.  Ke- dua. Yogyakarta:
BPFE-
Yogyakarta. Forum Penelitian.
Juardi,  M.S.S.,  Muchlis,M.,  &  Putri,R.A.
(2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi  Siskeudes  Dalam  Upaya Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa Jenetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa). Akuntansi  Peradaban, 3017, 84-107.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
Miles,  M.  B.,  Hubberman,  M.,  &  Saldan,  J. (2013). Quantitative data Analysis A Methods  Sourcebook  3 rd edition.  In
SAGE Publication.
https://doi.org/10.1016/S0301-
4622(98)00172-0
Murtiono,Y., & Wulandari. (2014).
Perencanaan  dan  Penganggaran Desa. Yogyakarta: FPPD
Moleong,  L.  J.  (2006).  “ Metodologi Penelitian  Kualitatif ”.  Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  71  Tahun  2010  tatang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan DesaSujarweni,
Wiratna.  2015. Akuntansi  Desa Panduan  Tata  Kelola  Keuangan Desa. Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press.
Ritonga,  M.  H.  (2020). Pengaruh  Sistem
Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada desa yang ada di
Kecamatan  Dolok  Sigompulon).
Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Sugiyono.
2016. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta.
Sulina,  I.  G.  A.  T.,  Wahyuni,  M.  A.,
Kurniawan,  P.  S.,  &  ST,  M. (2018). Peranan  Sistem  Keuangan Desa (SISKEUDES) Terdahap Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Akuntansi)  Undikhsa, 8(2).
192
Sekaran,  Uma.  1992. Research  Methods  for Business. A skill Building Approach: John  Willey  &  Sons,  Inc.,  2 nd edition. New York.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.