M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia

## Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2)
1) Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
2) Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia Email : rhezakz@gmail.com

## Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy, because it contributes greatly to Indonesia's GDP and creates a large revenue potential if viewed from a taxation perspective. The government has taken an important step to tax it, namely final tax rate in Government Regulation Number 23/2018. However, the imposition of this final income  tax  is  considered  burdensome  for  some  MSME  taxpayers,  especially  for  stagnant  and undeveloped  MSMEs.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  MSME  taxes  fairness  and comparation of its taxation in Malaysia and Australia. The method used by the author in this case is  literature  study  and  interviews.  Data  analysis  shows  that  MSMEs  taxation  fairness  in  each country depends on government policy and its conditions. To make its taxation policy more fair, needs  to  be  a  good  relationship  between  taxpayer  and  tax  authorities  in  the  form  of  giving incentives or guidances so taxpayer will pay taxes more obedient and feel fair.

## Keywords : MSME; Final tax; Fairness

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait aspek keadilan PPh UMKM dan perbandingan  kebijakan  pajak  atas  UMKM  tersebut  di  negara  lain,  dalam  hal  ini  Malaysia  dan Australia. UMKM disini menarik untuk diteliti karena dilansir dari situs Cashlez (2020), UMKM adalah  salah  satu  usaha  yang  berfungsi  sebagai  penopang  perekonomian  di  Indonesia  karena kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat besar. UMKM tidak saja menjadi  tulang  punggung  dalam  menggerakkan  roda  ekonomi  di  Indonesia,  UMKM  juga memainkan peranan penting dalam penciptaan peluang kerja di seluruh Indonesia.
Jika dikaitkan dengan penerimaan dari perpajakan, jumlah pelaku UMKM yang sangat besar akan berperan banyak dalam penerimaan pajak, walaupun secara nominal penerimaannya tidak terlalu besar (Saksama, 2020, dikutip dalam Hidayat, 2020). Ketentuan perpajakan tentang UMKM sudah diatur dalam Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.  Pajak  atas  UMKM  ditetapkan  sebesar  0,5%  (nol  koma  lima  persen),  mengalami penurunan  tarif  dari  peraturan  sebelumnya  yang  bertarif  1%  (satu  persen),  dan  bersifat  final. Pemerintah  menetapkan  penurunan  tarif  ini  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  para  pelaku UMKM dalam membayar pajak secara adil. Pelaku UMKM juga dapat memilih tarif normal dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sehingga tarif pajak final tersebut bersifat opsional.
Masalah yang muncul hingga saat ini adalah masih ada UMKM yang tidak membayar pajak karena tarif  PPh  final  tersebut  tetap  memberatkan  bagi  UMKM  yang  stagnan  atau  UMKM  yang  tidak berkembang (Pratiwi, 2020). Akibatnya, muncul ketidakadilan antara UMKM yang berkembang dan yang tidak berkembang, padahal menurut Mardiasmo (2011, dikutip dalam Lamia et. al, 2015), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat dan salah satu syaratnya adalah pemungutan pajak harus adil. Begitu juga
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
seperti yang disampaikan Adam Smith (1776, dikutip dalam Setiawan, n.d.), yang menyebutkan bahwa terdapat asas Equality, artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Prakosa dan Hidayatulloh (2019) melalui hasil wawancara kepada sembilan pelaku UMKM, lima diantaranya merasa tidak adil atas penerapan PP 23  Tahun  2018  karena  pemungutan  pajak  berdasarkan  penghasilan  bruto,  biaya  usaha  yang dikeluarkan semakin naik karena naiknya harga bahan-bahan untuk produksi dan belum jelasnya laba yang diperoleh.
Apabila dibandingkan dengan pemajakan UMKM di negara lain, seperti Malaysia dan Australia, pemajakan UMKM di kedua negara tersebut berbeda dari Indonesia. Faktanya, berdasarkan Income Tax  Act 1967,  pajak  UMKM  di  Malaysia  pada  tahun  2019,  dikenakan  atas  penghasilan  usaha dengan modal disetor hingga RM 2,5 juta. (Inland Revenue Board of Malaysia, 2019). Sedangkan pajak atas UMKM di Australia pada tahun 2019, dikenakan atas penghasilan usaha dengan syarat omset kurang dari $ 50 juta dan 80% (delapan puluh persen) penghasilan atau kurang merupakan passive income . (Australian Taxation Office, n.d.). Jadi, kedua negara tersebut menggunakan basis yang  berbeda  untuk  memajaki  UMKM,  dan  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  pemenuhan  asas keadilan dalam pemajakan UMKM. Dengan melihat penelitian terdahulu dan mengetahui kasus ini secara men dalam, penulis ingin mengambil penelitian yang bertopik “Analisis Aspek Keadilan PPh UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  literatur  yang  relevan  dengan  permasalahan  seperti Jurnal  Perpajakan, Jurnal  Review Pajak dan Akuntansi, Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia dan jurnal lain yang membahas tentang sistem pemajakan UMKM, diperkuat dengan teori keadilan horizontal dan vertikal, asas pemungutan pajak, dan hubungan teori keadilan dengan pemungutan pajak. Penulis juga menggunakan literatur tentang kebijakan perpajakan UMKM di Malaysia dan Australia, yang kemudian dibandingkan dengan sistem perpajakan UMKM di Indonesia.

## A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan
Penelitian ini berteori pada UU PPh yang menjelaskan pengertian pajak dan pajak penghasilan dalam Pasal 1 angka 1 dan penjelasannya sebagai berikut.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 UU PPh)
Pajak  penghasilan  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut  sebagai  Wajib  Pajak,  dan  Wajib  Pajak  dikenakan  pajak  atas  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. (Penjelasan Pasal 1 UU PPh)

## B. Asas-asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2, dikutip dalam Christianingsih et. al., 2016) adalah sebagai berikut:
1. Keadilan ( Equality )
Kegiatan  pemungutan  pajak  dilakukan  dengan  cara  menyeimbangkan  dari  penghasilan yang dinikmati. Hal ini selaras dengan prinsip ability to pay , yaitu pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
2. Kejelasan ( Certainty )
Pajak  yang  dipungut  dilakukan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sehingga sifatnya pasti dan jelas.  UU PPh adalah dasar hukum  pemungutan pajak  yang pasti dan
jelas, sehingga pemungutan pajak pada nantinya akan diatur oleh undang-undang tersebut, contohnya  dalam  hal  batas  waktu  pembayaran  pajak,  batas  waktu  pelaporan  Surat Pemberitahuan (SPT), dan sanksi apabila terlambat lapor SPT atau tidak membayar pajak.
3. Ketepatan Waktu ( Convenience )
Saat yang paling baik untuk Wajib Pajak membayar kewajibannya perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika wajib pajak menerima penghasilan yang dikenai pajak, maka pada saat itulah wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
4. Efisiensi ( Efficiency )
Pajak dipungut dengan mempertimbangkan apakah pajak yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperoleh Wajib Pajak.

## C. Syarat Pemungutan Pajak
Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2, dikutip dalam Christianingsih et. al., 2016) adalah sebagai berikut:
1. Syarat Keadilan
Pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing.
2. Syarat Yuridis Pajak harus dipungut dengan berdasarkan pada Undang-undang.
3. Syarat Ekonomi Pajak  dipungut  dengan  tanpa  menyebabkan  perekonomian  masyarakat  mengalami kelesuan.
4. Syarat Finansial Biaya  yang  dikeluarkan  dalam  pemungutan  pajak  tidak  boleh  melebihi  dari  hasil  yang diperoleh ketika pemungutan.
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana Pemungutan pajak yang dilakukan harus dapat  membuat  masyarakat  merasa mudah dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

## D. Konsep Presumptive Tax dalam Perpajakan UMKM
Secara  umum,  bentuk  pengenaan  pajak  pada  UMKM  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua kelompok  besar  yaitu standard (umum)  dan presumptive (dugaan)  (Arumningtias,  2020). Dalam  sistem standard ,  perlakuan  perpajakan  bagi  UMKM  dipersamakan  dengan  pelaku usaha  lain,  namun  demikian  terdapat  beberapa  negara  yang  menerapkan  sistem standard dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif (Ramadhani et.al, 2016). Negara-negara yang menerapkan sistem standard untuk UMKM pada  umumnya  adalah  negara-negara  maju,  yang  UMKM-nya  telah  memiliki  efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai (Ibrahim, 2016, dikutip dalam Ramadhani et.al, 2016).
Sementara itu dalam sistem presumptive , pajak penghasilan dikenakan berdasarkan presumsi keadaan tertentu dari wajib pajak. Sistem presumptive ini biasa digunakan di negara dimana sebagian besar pembayar pajak adalah kelompok yang susah dipajaki ( hard-to-tax ). Indikator presumptive sebagai landasan perhitungan agar mencerminkan basis pajak sebenarnya, dapat berupa  indikator  administratif  dalam  praktik  lapangan  atau  indikator  yang  ditetapkan  dan diatur khusus dalam ketentuan pajak (Tanzi dan de Jantscher, 1987, dikutip dalam Asmarani, 2021).
Yitzhaki  (2014,  dikutip  dalam  Asmarani,  2021)  mendefinisikan  konsep  pemajakan  sebagai presumptive tax jika terdapat kesenjangan antara basis pengenaan pajak sebagaimana tertuang dalam undang-undang perpajakan (basis ideal) dan basis yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan presumptive  tax .  Penggunaan presumptive  tax cenderung  muncul  jika  ada komplikasi  seperti  asimetri  informasi,  transaksi,  kepatuhan,  dan  biaya  administrasi  yang
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
membuat  penerapan  undang-undang  perpajakan  dengan  cara  langsung  terlalu  mahal  untuk diterapkan.
Bulutoglu (n.d., dikutip dalam Shome, 1995) berpendapat bahwa banyak negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam administrasi pajak yang membuat penerapan pajak efektif menjadi sulit, dan presumptive tax ini menjadi solusi untuk menutupi kelemahan administrasi tersebut. Presumptive tax ini banyak digunakan sebagai sistem pajak penghasilan pada bisnis kecil (UMKM). Presumptive tax kadang-kadang digunakan sebagai sistem pemajakan tidak langsung, sebagai contoh di Turki, Tunisia, dan Maroko, sistem tersebut digunakan sebagai pengganti value added tax (VAT) bagi  bisnis kecil (Bulutoglu,  n.d., dikutip dalam Shome, 1995).
Menurut  Thuronyi  (2004,  dikutip  dalam  Arumningtias,  2020),  faktor-  faktor  berikut menjadikan UMKM sebagai sektor yang sulit dipajaki ( hard to tax ), yaitu:
1)  Jumlah  yang  sangat  banyak,  sehingga  mustahil  untuk  diteliti  secara  intensif  lebih  dari sebagian kecil dari mereka;
2) Pendapatan yang tidak cukup besar;
3) Tidak dipaksa oleh alasan bisnis untuk menyelenggarakan pembukuan yang memadai;
4) Menjual sebagian besar secara eceran untuk mendapatkan uang tunai sehingga dalam rangka melakukan penagihan pajak atas penghasilan tersebut  tidak dapat  menggunakan aplikasi pemotongan pajak atau pemotongan oleh pihak ketiga;
5)  Karena  penyebab-penyebab  di  atas,  hal  yang  paling  dominan  adalah  tidak  adanya pengawasan menyebabkan terjadinya penghasilan atas usaha tersebut dapat disembunyikan dengan mudah.
Terdapat  empat  pendekatan  bagaimana  penerapan presumptive  tax dalam  pendapatan  atau keuntungan. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah menentukan metode estimasi pendapatan  dan  menerapkannya  kepada  setiap  pembayar  pajak.  Pendekatan  kedua  adalah menerapkan pajak atas aset, pendekatan ketiga adalah menerapkan pajak atas peredaran bruto ( turnover/gross  receipt )  dan  pendekatan  keempat  adalah  mengenakan  pajak  atas  indikator eksternal  dari  pendapatan.  Penerapan  PP  23  Tahun  2018  ini  adalah  salah  satu  contoh  dari pendekatan ketiga, yaitu pajak dengan basis peredaran bruto.
Sebelum adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, Indonesia menggunakan sistem standard untuk memajaki pelaku UMKM. Sistem ini berupa kemudahan dan fasilitas tertentu ( simplicity and reduced rate ). Kemudahan ini terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yang menyatakan bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  dengan peredaran  bruto  kurang  dari  Rp4,8  miliar  diperbolehkan  untuk  menggunakan  Norma Penghitungan Penghasilan Neto  (NPPN). Sedangkan fasilitas diberikan kepada wajib pajak badan  dalam  negeri  yang  peredaran  bruto  satu  tahun  sampai  dengan  Rp50  miliar,  berupa pengurangan  tarif  50  persen  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  31E  UU  PPh.  Kemudian pemerintah mengeluarkan PP 46 Tahun 2013 sebagai  sistem pemajakan  yang presumptive , namun  pelaku  UMKM  masih  keberatan  karena  tarif  pajaknya  yang  terlalu  tinggi  dan penghasilan  UMKM  yang  tidak  pasti  setiap  bulannya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah menurunkan  tarif  PPh  final  menjadi  0,5  persen  bagi  pelaku  UMKM  dengan  harapan  dapat mengembangkan usahanya.

## E. Teori Keadilan dalam Perpajakan
Rahardjo (1986, dikutip dalam Minollah, 2017), menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  untuk  memberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang semestinya  untuknya.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  keadilan  diartikan  sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Adil memiliki banyak sekali makna, adil  dapat  berarti  mengambil  haknya  dengan  semestinya  dan  tanpa  merugikan  orang  lain (Minollah, 2017).
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
Aristoteles (n.d., dikutip dalam Minollah, 2017) menyebutkan ada 2 (dua) jenis keadilan, dan dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut perannya.  Beliau  tidak  menuntut  supaya  tiap-tiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama banyaknya, jadi bukan atas dasar persamaan melainkan kesebandingan.
b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat perannya. Jenis keadilan ini menghendaki persamaan.
Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini, karena dapat dikaitkan dengan variabel perpajakan,  yaitu  tentang  keadilan  yang  diperoleh  wajib  pajak  berupa  keadilan  di  dalam hukum, perlakuan yang sama antar warga negara, dan juga menerima pendistribusian ekonomi secara  merata  (Anwar,  2018).  Dalam  perpajakan,  khususnya  pemungutan  pajak  perlu memperhatikan asas keadilan karena sangat penting. Menurut John Stuart Mill (1930, dikutip dalam Tambunan, 2020), keadilan dapat diukur melalui prinsip daya pikul atau kemampuan membayar, yang dijelaskan sebagai berikut.
Prinsip  daya  pikul  atau  kemampuan  membayar  (ability  to  pay  principle)  adalah  formulasi keadilan  yang  paling  realistis  dalam  pemajakan.  Ability  to  pay  dicerminkan  dengan  basis pemajakan penghasilan neto yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut.
Dilansir dari situs Cerdasco (2020), kemampuan membayar perpajakan adalah satu dari dua prinsip perpajakan, dan prinsip ability to pay taxation mengandung dua kesetaraan (equity) di dalamnya, yakni kesetaraan horizontal dan vertikal. Hal ini sejalan dengan pendapat Musgrave dan Peggy (n.d., dikutip dalam BDK Denpasar, 2020) bahwa:
Sistem  pajak  dikatakan  adil  apabila  setiap  orang  membayar  pajak  sesuai  dengan kemampuanya,  sehingga  setiap  orang  yang  mempunyai  pendapatan  yang  sama  membayar jumlah pajak yang sama atau biasa disebut keadilan horizontal (horizontal equity) dan orang yang  mempunyai  pendapatan  yang  lebih  membayar  pajak  lebih  besar  atau  biasa  disebut keadilan vertikal (vertical equity).
Konsep keadilan horizontal mengacu pada perlakuan pajak yang sama atas orang-orang yang kemampuannya  sama  (Wisanggeni,  2016).  Konsep  ini  dapat  dijelaskan  dengan  ilustrasi sederhana,  misalnya  ada  dua  orang  mempunyai  penghasilan  yang  sama  yaitu Rp120.000.000,00. Menurut keadilan horizontal, tentu kedua orang tersebut dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Namun,  kondisi  akan berbeda apabila salah  satu  orang tersebut memiliki biaya atau utang yang cukup besar dan orang yang lainnya tidak memiliki tagihan tersebut.
Sedangkan konsep keadilan vertikal berkaitan dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dari Wajib Pajak (Baihaqi, 2019). Misalnya, Wajib Pajak A dan Wajib Pajak B memiliki penghasilan  bruto  yang  sama,  yaitu  sebesar  Rp200.000.000,00.  Jika  biaya  yang  dapat dikurangkan  masing-masing  sebesar  Rp50.000.000,00  dan  Rp60.000.000,00,  maka  Wajib Pajak A membayar pajak lebih besar karena memiliki penghasilan neto yang lebih besar.
Selain itu, asas keadilan juga dijelaskan oleh Smith (1976, dikutip dalam Baihaqi, 2019) dalam asas pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut.
1) Equity (asas keadilan), yang artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak;
2) Certainty (asas kepastian hukum), semua pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara harus berdasarkan Undang-Undang;
3) Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu), yang berarti bahwa pajak dipungut pada saat yang paling menyenangkan bagi wajib pajak, misal ketika wajib pajak baru menerima penghasilan; dan
4) Economy (asas  ekonomi),  biaya  pemungutan  pajak  tidak  boleh  lebih  besar  dari  hasil pemungutan pajak. (p. 825-828)
Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diberikan dalam menjalankan sistem pemajakan yang baik, dan hal ini telah disebutkan American Institute of Certified Public Accountants (2007) yang  merekomendasikan  tujuh  dimensi  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menentukan keadilan pajak, yaitu:
1) Exchange Equity and Fairness , dalam jangka panjang pembayar pajak menerima nilai yang sesuai dengan pajak yang mereka bayar.
2) Process  Equity  and  Fairness ,  pembayar  pajak  memiliki  suara  dalam  sistem  perpajakan, diberikan proses hukum dan diperlakukan dengan hormat.
3) Horizontal Equity and Fairness , pembayar pajak dengan situasi yang sama membayar pajak yang sama.
4) Vertical Equity and Fairness , pajak dipungut berdasarkan kemampuan membayar pajak.
5) Time-Related  Equity  and Fairness , pajak tidak terlalu terdistorsi ketika pendapatan  atau harta fluktuatif dari waktu ke waktu.
6) Inter-Group Equity and Fairness , tidak ada kelompok pembayar pajak yang diutamakan untuk merugikan orang lain tanpa alasan yang baik.
7) Compliance Equity and Fairness , semua pembayar pajak membayar utang pajak mereka secara tepat waktu.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  untuk  mengumpulkan  data,  penulis  menggunakan  dua  metode penelitian antara lain sebagai berikut.

## 1. Metode Penelitian Kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  studi  yang  digunakan  dalam mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah- kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis, 1999, dikutip dalam Sari & Asmendri, 2020). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memelajari  berbagai  literatur  berupa  buku,  jurnal  ilmiah,  karya  tulis,  artikel,  peraturan perundang- undangan, dan data dari situs resmi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
Metode ini merupakan metode utama yang digunakan penulis. Untuk menganalisis kebijakan perpajakan Indonesia dan membandingkan kebijakan tersebut dengan negara lain, penulis perlu melakukan kajian mendalam terkait peraturan-peraturan dan literatur lain yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini berupa data sekunder, karena data yang dibutuhkan sudah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti lain untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

## 2. Metode Penelitian Kualitatif
Metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  wawancara.  Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dari pembuat kebijakan, ahli, atau akademisi. Penulis  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Andiriani  Pardede,  pegawai  Direktorat  Peraturan Perpajakan  II,  sebagai  pembuat  kebijakan  dan  ahli  dalam  bidang  perpajakan.  Wawancara dilaksanakan  secara  daring  karena  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  tentunya  tidak memungkinkan penulis untuk datang ke lokasi. Data yang diperoleh dari wawancara ini adalah data primer karena data diambil langsung dari ahlinya.
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Keadilan Pajak atas UMKM di Indonesia
1. Asal mula penerapan PP 23 Tahun 2018.
UMKM  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  Indonesia,  khususnya  tingkat kontribusi dalam PDB Indonesia. Peran yang dimiliki UMKM adalah penyerapan tenaga kerja  dan  perluasan  kesempatan  kerja,  selain  itu  UMKM  juga  menjadi  penyedia  jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.  Meskipun  UMKM  ini  dari  segi  skala  bisnis  masih  relatif  tidak  sebesar perusahaan dengan skala besar, masih banyak masyarakat yang nyaman melakukan bisnis ini karena keunggulan yang ditawarkan pada UMKM sulit  didapatkan pada skala bisnis yang  lebih  besar.  Kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  saat  ini  mencapai  61,07%.  Namun, terdapat  ketimpangan  antara  kontribusi  UMKM  tersebut  apabila  dibandingkan  dengan penerimaan  pajak,  yaitu  kurang  lebih  0,5%  dari  total  penerimaan  pajak  (Ibrahim,  2013, dikutip  dalam  Baihaqi,  2019).  Kementerian  Keuangan  mencatat  bahwa  hingga  saat  ini, UMKM  memegang  porsi  hingga  65  persen  dari  sisi  jumlah  pelaku  usaha  dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8  juta  UMKM  (Sukarno,  2019).  Direktorat  Jenderal  Pajak  juga  mencatat  bahwa  dari sekitar  65  juta  UMKM  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  pelaku  UMKM  yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak hanya sekitar 24 juta WP UMKM dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut.

## Gambar. 1 Jumlah WP UMKM yang terdaftar di DJP tahun 2018-2020

## Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP (2021)
Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM,  akhirnya  Pemerintah menurunkan tarif PPh final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, yang tertuang dalam PP 23 Tahun 2018. Namun, PP ini berbeda dari PP sebelumnya yang menyatakan bahwa UMKM dapat memilih tarif PPh final berdasarkan PP 23 atau mengikuti tarif normal sesuai Pasal  17  UU  PPh.  Selain  itu,  ketetapan  tarif  0,5  persen  ini  memiliki  batas  waktu,  yang apabila  batas  waktu  yang  diberikan  telah  berakhir,  Wajib  Pajak  harus  kembali menggunakan  tarif  normal  berdasarkan  Pasal  17  UU  PPh.  Apalagi  WP  UMKM  harus memerhatikan bahwa jika wajib pajak sudah telanjur memilih PPh final 0,5 persen maka tidak bisa lagi beralih menggunakan tarif normal Pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi, perlu pemikiran yang matang sebelum memilih fasilitas ini.
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 J U M L A H  W P  U M K M   T E R D A F T A R 2 0 1 8 - 2 0 2 0
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
Adanya  kebijakan  penurunan  tarif  PPh  final  ini  adalah  salah  satu  contoh  penerapan presumptive tax di Indonesia, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak pelaku UMKM, yang akan mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kesederhanaan ini juga berarti wajib pajak tidak perlu mengeluarkan  biaya  kepatuhan  yang  tinggi  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya, sebagaimana disebutkan  dalam pernyataan Tanzi  dan de Jantscher  (1987,  dikutip  dalam Redaksi DDTCNews, 2020) bahwa keberadaan presumptive tax pada akhirnya juga akan menurunkan  biaya  administrasi  yang  diperlukan  oleh  otoritas  pajak  untuk  menjamin kepatuhan wajib pajak tersebut.
Tujuan  diterbitkannya  PP  23  Tahun  2018  juga  lebih  berkeadilan  kepada  wajib  pajak, dengan memperhatikan kemampuan membayar. Adanya penerbitan ini diharapkan wajib pajak  pelaku  UMKM  dapat  memanfaatkan  tarif  dan  melaporkan  penghasilannya  secara jujur, seperti yang disampaikan oleh Ibu Andiriani Pardede, ahli perpajakan dari Direktorat Peraturan  Perpajakan  II  bahwa  salah  satu  bentuk  keadilan  adalah  keadilan  dalam  hal kemampuan  membayar  atau ability  to  pay yang  memiliki  arti  bahwa  wajib  pajak  akan membayar jumlah pajak terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak.
Dasar pemungutan PPh final ini adalah peredaran bruto atau omset. Basis ini adalah salah satu contoh dari penerapan presumptive tax dengan metode turnover . Sifat dari PP 23 Tahun 2018  ini  adalah  final,  namun  dengan  jangka  waktu  tertentu.  Pelunasan  PPh  final  ini dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau pemotongan oleh pemungut pajak.
2. Hubungan Teori Keadilan dengan Pemajakan UMKM di Indonesia Pengenaan tarif pajak penghasilan final 0,5% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu  akan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Baihaqi, 2019). Namun, perlu diingat  kembali  bahwa wajib pajak dapat  memilih  untuk menggunakan tarif normal sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, dengan lapisan tarif sebagai berikut.
Tabel.1 Tarif PPh sesuai Pasal 17 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 5% Di  atas  Rp50.000.000,00  sampai  dengan Rp250.000.000,00 15% Di  atas  Rp250.000.000,00  sampai  dengan Rp500.000.000,00 25% Di atas Rp500.000.000,00 30%
Adanya perbedaan tarif dibandingkan dengan tarif final PP 23 Tahun 2018 menyebabkan keadilan vertikal tidak terpenuhi karena PP 23 menggunakan basis penghasilan bruto per bulan. Akibatnya, banyak wajib pajak yang menganggap tarif normal (tarif sesuai Pasal 17) lebih  mencerminkan  keadilan  dan  prinsip  ability  to  pay.  Jika  wajib  pajak  mengalami kerugian maka tetap dikenai pajak penghasilan dari peredaran bruto dan disinilah muncul ketidakadilan vertikal (Tambunan, 2013, dikutip dalam Baihaqi, 2019).
Namun di sisi lain, Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  untuk  dapat  menyelenggarakan pembukuan  sebelum  dikenai  PPh  final,  sehingga  Wajib  Pajak  akan  lebih  mudah  dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Andiriani Pardede, ahli perpajakan dari Direktorat Peraturan Perpajakan II bahwa:
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
Setelah  jangka  waktu  ini  itu  sebenarnya  hal  ini  untuk  mendorong  wajib  pajak  agar kedepannya  dapat  melaksanakan  pembukuan.  Jadi  sebenarnya  pada  prinsipnya menggunakan  pengenaan  PPh  final  0,5%  sesuai  PP  23  2018  ini  merupakan  masa pembelajaran  bagi  wajib  pajak  untuk  dapat  menyelenggarakan  pembukuan  sebelum dikenai PPh, sesuai ketentuan umum PPh.
Tarif  PPh  final  PP  23  ini  selain  sebagai  masa  pembelajaran,  juga  memiliki  tantangan. Tantangan kebijakan ini timbul apabila penerapan PP 23 Tahun 2018 dilakukan bagi wajib pajak pelaku UMKM yang berpenghasilan rendah atau mengalami kerugian. Belum lama ini,  perkembangan  usaha  UMKM  terhenti  akibat  adanya  pandemi  Covid-19.  Akibatnya wajib pajak sangat mengharapkan keringanan pajak demi kelangsungan usahanya. Pada  dasarnya,  pelaku  UMKM  yang  menggunakan  PP  23  Tahun  2018    harus  dapat mengembangkan  usahanya  untuk  dapat  menyelenggarakan  pembukuan  sehingga  pelaku UMKM  tidak  keberatan  lagi  dengan  adanya  tarif  PPh  final.  Namun,  pelaku  UMKM menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya karena bisa saja UMKM tumbang di tengah jalan atau gagal berkembang. Hal ini dapat terjadi karena faktor tertentu seperti kehabisan  modal,  tidak  mampu  mengembangkan  jejaring  bisnis  atau  kekurangan pengetahuan. Oleh karena itu, wajib pajak UMKM PP 23 yang gagal berkembang perlu diberikan  pembimbingan  oleh  Account  Representative  (AR)  KPP  tempat  wajib  pajak UMKM  terdaftar  untuk  bisa  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Ibu  Andiriani  Pardede,  ahli  perpajakan  dari  Direktorat  Peraturan Perpajakan II:
Mungkin  untuk  setiap  wajib  pajak  kan  punya  AR.  Ya  harusnya  memang  AR-  nya  yang membimbing wajib pajak tersebut untuk bisa melaksanakan pembukuan karena memang jangka waktu penggunaan PPh final nya udah habis gitu ya, ya dan kemudian juga KPP juga perlu memberitahukan gitu kepada wajib pajak bahwa ini semacam fasilitas gitu ya, fasilitasnya enggak selamanya bisa dipakai oleh wajib pajak.
Begitu juga dengan kemudahan administrasi dan perlakuan yang sama dengan wajib pajak lainnya,  keringanan  untuk  membantu  kondisi  finansial  UMKM  tersebut,  dan  hasil pembayaran  pajak  yang  dilakukan  sama  dengan  manfaat  yang  diperoleh  pada  nantinya sehingga pelaku UMKM yang gagal akan terdorong untuk memperluas usahanya.
3. Ketentuan Pajak UMKM Indonesia dengan Negara Komparasi Pemajakan  UMKM  di  Indonesia  dilaksanakan  melalui  dua  cara,  yaitu  dengan  cara menerapkan  tarif  progresif  sesuai  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UU  PPh,  atau  dengan  cara menerapkan  tarif  0,5  persen  yang  bersifat  final  sesuai  PP  Nomor  23  Tahun  2018. Penggunaan kedua tarif tersebut bersifat opsional, artinya wajib pajak pelaku UMKM dapat memilih satu dari dua cara tersebut. Sedangkan pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 diklaim tidak memenuhi keadilan vertikal, artinya pajak atas UMKM di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Sistem pemungutan pajak  yang  ideal  harus  mencerminkan  aspek  keadilan,  yang  nantinya  akan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak.    Lalu,  muncul  pertanyaan  apakah  di  negara  lain  sistem pemajakan  UMKM  sudah  mencerminkan  keadilan  atau  tidak.  Kebijakan  pemajakan UMKM di negara komparasi (Malaysia dan Australia) akan dijabarkan sebagai berikut.

## B. Peraturan Pajak UMKM di Malaysia

## Subjek Pajak
Malaysia mengatur sistem pemajakan atas UMKM dalam Income Tax Act (ITA) 1967 – Act 53, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan “ Except where this subsection provides otherwise and subject to section 6A, income tax shall be charged for each year of assessment upon the chargeable income of every person for that year at the appropriate rate as specified in Part I of Schedule l ” (Inland Revenue Board of Malaysia,
2019). Ayat tersebut memiliki arti bahwa pajak penghasilan di Malaysia dikenakan dalam setiap tahun pajak atas penghasilan kena pajak setiap individu pada tahun tersebut, dengan tarif khusus di Bagian I dalam Skedul I.
Pengenaan pajak penghasilan UMKM kemudian diperjelas dalam Skedul I Bagian 1 ayat 2A bahwa:
“.... income tax shall be charged for a year of assessment on the chargeable income of a company resident and incorporated in Malaysia which has a  paid-up capital in respect of ordinary shares of two million five hundred thousand ringgit and less at the beginning of the basis period for a year of assessment, ...” (Inland Revenue Board of Malaysia, 2019)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan dari perusahaan dalam negeri, yang didirikan di Malaysia atau berbadan hukum di Malaysia. Perusahaan yang merupakan residen Malaysia, yang dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b ITA 1967, bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis adalah penduduk di Malaysia untuk tahun tertentu selama satu tahun pajak, jika pada waktu tertentu selama tahun tersebut pengelolaan dan pengendalian bisnisnya atau salah satu dari bisnisnya, tergantung kasusnya, dijalankan di Malaysia (Inland Revenue Board of Malaysia, 2019).
Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, untuk tujuan perpajakan, subjek pajak UMKM adalah perusahaan  yang  merupakan  penduduk  Malaysia  dan  berbadan  hukum  di  Malaysia,  dengan pengelolaan dan pengendalian bisnis yang dijalankan di Malaysia, yang memiliki modal disetor berupa saham biasa tidak melebihi RM2,5 juta.

## Perbedaan Perlakuan Perpajakan WP UMKM dan WP lain
Pelaku UMKM di Malaysia memiliki perlakuan perpajakan yang sedikit berbeda dengan pelaku badan lainnya. Pelaku UMKM di Malaysia diberikan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah, sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk lapisan penghasilan RM500 ribu pertama pada tahun pajak 2018 hingga 2019, dan pada tahun 2020 lapisan penghasilan berubah menjadi RM600 ribu pertama.
Dikutip dari situs Paul Hype Page and Co. (2021), UMKM yang ada di Malaysia juga diberikan insentif pada tahun 2020 sebagai berikut:
1) Bagi UMKM yang baru berdiri di Malaysia diberikan pembebasan pajak ( tax exemption ) selama dua tahun pertama;
2) Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19, UMKM yang terdaftar dan beroperasi pada bulan Juli 2020 hingga Desember 2021 akan menerima potongan pajak maksimum RM20 ribu untuk tiga tahun pajak pertama dengan persyaratan tertentu; dan
3) Dalam  rangka  pencegahan  penularan  Covid-19,  UMKM  yang  bergerak  di  bidang pembuatan produk farmasi, akan mendapat pilihan tarif pajak penghasilan antara nol persen hingga sepuluh persen dalam rentang sepuluh tahun.
Khusus pada tahun 2020, Pemerintah Malaysia memberikan insentif pajak tidak hanya untuk program pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan bisnis UMKM dan membantu finansial UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

## Tarif Pajak
Pemerintah  Malaysia  mengenakan  tarif  pajak  bagi  UMKM  dengan  jenis  yang  sama  dengan Indonesia, yaitu tarif progresif. Perbedaannya adalah pada tarif pajak pada lapisan penghasilan pertama, bahwa ambang batas pada lapisan penghasilan pertama mengalami perubahan pada tahun  2020,  sedangkan  tarif  pajak  tidak  mengalami  perubahan.  UMKM  di  Malaysia diperkenankan menggunakan tarif yang lebih rendah dalam lapisan penghasilan pertamanya. Dalam Skedul I Bagian I ayat 3 ITA 1967, peraturan pajak penghasilan bagi UMKM atau badan yang memiliki modal disetor (paid-up capital) berupa saham biasa dengan jumlah RM2,5 juta atau kurang, dikenakan tarif sebagai berikut.

## Tabel.2 Tarif PPh UMKM di Malaysia 2018-2020
Penghasilan Kena Pajak RM (Ringgit Malaysia) Tarif PPh Untuk  setiap  Ringgit pertama 500.000 (2018-2019) 600.000 (tahun 2020) 17 persen Untuk setiap Ringgit jika melebihi 500.000 (2018-2019) 600.000 (tahun 2020) 25  persen  untuk  tahun  pajak 2015  dan  24  persen  untuk tahun pajak setelahnya.
Namun,  di  ayat  selanjutnya,  ketentuan  ayat  2A  tersebut  tidak  berlaku  untuk  perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat itu jika lebih dari:
a) lima puluh persen dari modal disetor sehubungan dengan saham biasa perusahaan secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh suatu perusahaan terkait;
b)  lima  puluh  persen  dari  modal  disetor  sehubungan  dengan  saham  biasa  dari  perusahaan terkait  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dimiliki  oleh  perusahaan  yang  disebutkan pertama; atau
c) lima puluh persen dari modal disetor sehubungan dengan saham biasa dari perusahaan yang disebutkan pertama dan perusahaan yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perusahaan lain.

## C. Peraturan Pajak UMKM di Australia

## Subjek Pajak
Ketentuan  pemajakan  UMKM  di  Australia  telah  diatur  dalam  Income  Tax  Assessment  Act (ITAA) 1997, Income Tax Rates Act (ITRA) 1986 dan juga terdapat di situs ATO (Australian Taxation Office). Dalam ITAA 1997 bagian 3-5 ayat (1) menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan setiap tahun kepada setiap individu dan perusahaan, dan beberapa entitas lain. Entitas yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam bagian 9-1 bahwa pajak penghasilan dibayar oleh entitas berupa perusahaan baik badan hukum atau tidak berbadan hukum (kecuali persekutuan). Dengan  demikian,  subjek  pajak  atas  UMKM  adalah  perusahaan  yang  berbadan  hukum  atau tidak  berbadan  hukum  (kecuali  persekutuan),  dengan  omset  total  kurang  dari  A$50  juta  dan memenuhi syarat base rate entity .

## Perbedaan perlakuan perpajakan WP UMKM dan WP lain
Usaha  kecil  atau  UMKM  di  Australia  diberikan  kelonggaran  atau  fasilitas  dalam  bidang perpajakan,  mengingat  pentingnya  usaha  tersebut  sebagai  sumber  pekerjaan  utama  warga Australia. Dilansir dari situs ATO, kelonggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut.
• Tarif pajak yang lebih rendah
Usaha kecil yang memenuhi syarat base rate entity harus menerapkan tarif pajak lebih rendah sebesar 27,5 persen, yang selanjutnya akan menurun secara perlahan hingga 25 persen di tahun 2021-2022.
• Penghapusan aset langsung
Bisnis  yang  memenuhi  syarat  dapat  memanfaatkan  penghapusan  langsung  pada  biaya  aset yang  digunakan  untuk  bisnis,  pada  tahun  aset  pertama  kali  digunakan  atau  siap  untuk digunakan. Penghapusan aset ini dapat digunakan untuk beberapa aset dengan catatan biaya setiap aset kurang dari ambang batas relevan, dan digunakan untuk aset baru dan bekas.
• Kenaikan offset pajak bagi usaha kecil
Offset atau pengurangan pajak ini dapat dimanfaatkan jika usaha yang dimaksud adalah usaha kecil  pedagang  tunggal  ( sole  trader ),  atau  mempunyai  bagian  penghasilan  bersih  dari kemitraan atau trust.
• Pembiayaan penuh sementara
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
Untuk  usaha  kecil  dan  menengah  (omset  total  dibawah  A$50  juta),  pembiayaan  penuh sementara berlaku untuk biaya aset terdepresiasi baru ( new depreciating assets ) dan juga aset terdepresiasi bekas yang digunakan untuk bisnis.

## Tarif Pajak
Otoritas pajak Australia (ATO) menetapkan tarif pajak bagi usaha kecil yang memenuhi kriteria base  rate  entity dengan  tarif  yang  menurun  dari  tahun  2018  hingga  2020.  Untuk  tahun selanjutnya, tarif pajak juga semakin menurun, dari 26 persen di tahun 2020 menjadi 25 persen di  tahun  2021  dan  seterusnya.  Pemerintah  Australia  menurunkan  tarif  ini  guna  memulihkan ekonomi usaha kecil yang sempat terdampak krisis  kebakaran hutan dan pandemi Covid-19. Perbandingan tarif pajak perusahaan normal dan usaha kecil di Australia dari tahun 2017 hingga 2022 disajikan dalam grafik berikut.

## Gambar. 2 Tarif Pajak Perusahaan dan Usaha Kecil di Australia 2017-2022

## Sumber: Australian Taxation Office (2021)
Akan  tetapi,  untuk  usaha  kecil  atau  UMKM  perlu  memerhatikan  proporsi  penghasilan  pasif ( passive income ) terhadap penghasilan yang diperoleh ( assessable income ), karena ini menjadi salah satu syarat base rate entity yang dapat memanfaatkan tarif pajak lebih rendah dari tarif normal. Hal ini dijelaskan dalam situs ATO sebagai berikut.
“A base rate entity is a company that both:
• has an aggregated turnover less than the aggregated turnover threshold – which is $25 million for the 2017 – 18 income year and $50 million for the 2018 – 19 to 2021 – 22 income years; • 80% or less of their assessable income is base rate entity passive income (such as interest, dividends, rent, royalties and net capital gain) – this replaces the requirement to be carrying on a business.” (Australian Taxation Office, 2020)
Pengertian passive income untuk usaha kecil dijelaskan dalam Pasal 23AB ITRA 1986 yang menjelaskan bahwa pendapatan pasif base rate entity adalah penghasilan kena pajak sebagai berikut:
(a) dividen oleh perusahaan selain dividen non-portofolio;
(b) sejumlah kredit yang diterima atas distribusi semacam itu;
(c) dividen bukan saham oleh perusahaan;
(d) bunga (atau pembayaran dalam bentuk bunga), royalti dan sewa;
(e) keuntungan atas keamanan yang memenuhi syarat;
(f) keuntungan modal bersih;
30 30 30 30 30 30 27.5 27.5 27.5 26 25
25
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

## T A R I F   P A J A K   P E R U S A H A A N   D A N   U S A H A   K E C I L   D I A U S T R A L I A   2 0 1 7 - 2 0 2 2  ( D A L A M   P E R S E N )
Tarif pajak perusahaan Tarif pajak usaha kecil
(g) jumlah yang termasuk dalam pendapatan yang dapat dinilai dari mitra dalam kemitraan atau  penerima  manfaat  dari  harta  perwalian  di  bawah  bagian  5  atau  6  Bagian  III  dari Assessment Act, sejauh jumlah tersebut dapat direferensikan ke jumlah lain yang merupakan pendapatan pasif base rate entity.

## D. Perbandingan Pemajakan UMKM Indonesia, Malaysia, dan Australia
Untuk  melaksanakan  pemajakan  atas  UMKM  yang  efektif  dan  berkeadilan,  maka  asas-asas pemungutan pajak dan syarat pemungutan pajak harus terpenuhi. Salah satu asas pemungutan pajak adalah keadilan, yang artinya pemungutan pajak dilakukan sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak. Jika melihat beberapa kebijakan ketiga negara yang telah dijelaskan, terlihat bahwa Indonesia menerapkan sistem pemajakan presumptive tax berupa tarif pajak final terhadap wajib pajak pelaku UMKM dengan jangka waktu  tertentu dan persyaratan tertentu, kemudian apabila jangka waktu telah habis maka wajib pajak tersebut kembali menggunakan tarif normal sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Sedangkan  di  negara  Malaysia  tidak  menerapkan  konsep  presumptive  tax,  melainkan menggunakan tarif pajak khusus  untuk  lapisan penghasilan pertama bagi  wajib pajak pelaku UMKM. Demikian juga dengan pemajakan UMKM di Australia yang tidak menerapkan konsep presumptive tax, hanya dengan tarif tunggal namun menurun dan tetap lebih rendah dari tarif pajak  perusahaan  biasa.  Dapat  dikatakan  bahwa  kedua  negara  ini  telah  menerapkan  konsep standard  tax  dengan  pengurangan  tarif,  yang  artinya  administrasi  pajaknya  lebih  baik  dari Indonesia.  Biaya  kepatuhan  ( compliance  cost )  juga  tidak  terlalu  tinggi  sehingga  mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara jujur.
Aspek keadilan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Keadilan dalam perpajakan berarti  setiap  wajib  pajak  harus  berpartisipasi  dan  mengambil  bagian  dalam  pembiayaan pemerintah dengan bentuk partisipasi yang proporsional. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa pajak akan menambah beban masyarakat, jadi mereka membutuhkan kepastian hukum bahwa  mereka  mendapatkan  perlakuan  secara  adil  dalam  pengenaan  dan  pemungutan  pajak (Kurniawati & Toly, 2014).
Pengurangan tarif yang terdapat dalam sistem pajak atas UMKM di Malaysia dan Australia telah memperhatikan  kemampuan  membayar  ( ability  to  pay ),  dan  sesuai  dengan  konsep  keadilan vertikal. Kemudian ditambah dengan pemberian insentif bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini menjadikan sistem pemajakan menjadi jelas dan dapat menghindari adanya ketidakpatuhan  sehingga  beban  pajak  pelaku  UMKM  tidak  terlalu  terdistorsi  dengan  pelaku usaha lain.
Untuk pajak UMKM di  Indonesia, adanya tarif final ini sesuai dengan syarat kesederhanaan yang  berarti  pemungutan  pajak  harus  sederhana.  Namun,  di  samping  kesederhanaan  juga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, yang dapat diketahui dari penyalahgunaan tarif pajak final,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Andiriani  Pardede,  ahli  perpajakan  dari Direktorat Peraturan Perpajakan II bahwa fasilitas PPh final bagi WP UMKM digunakan oleh wajib pajak yang benar-benar butuh, atau wajib pajak yang benar-benar sesuai sama ketentuan PP 23.
Adanya indikasi ketidakpatuhan menunjukkan bahwa pajak penghasilan final bagi wajib pajak UMKM masih belum memenuhi asas keadilan. Kondisi UMKM di  Indonesia yang berbeda- beda  dan  edukasi  perpajakan  yang  kurang,  membuat  pelaku  UMKM  yang  berpenghasilan rendah atau gagal berkembang enggan untuk membayar pajak, dan apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang maka penerimaan pajak dari sektor UMKM akan menurun. Tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya PP 23 Tahun 2018.
Oleh  karena  itu,  untuk  membentuk  sistem  pemajakan  atas  UMKM  di  Indonesia  yang berkeadilan,  pemerintah  melalui  otoritas  pajak  memperjelas  tujuan  kebijakan,  memberikan edukasi  perpajakan kepada pelaku UMKM, memberikan kemudahan  administrasi,  dan dapat memberikan  keringanan  terutama  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Upaya-upaya  tersebut
dilakukan untuk mendorong UMKM memperlebar usahanya, dapat berkompetisi dengan pelaku UMKM di negara lain, dan pada akhirnya dapat menyelenggarakan pembukuan.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya  tentang  analisis  aspek keadilan pajak penghasilan (PPh) UMKM dan perbandingan kebijakannya dengan negara Malaysia dan Australia, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.
Penurunan tarif PPh final dari 1 (satu) persen menjadi 0,5 (nol koma lima) persen di Indonesia, dilakukan untuk memudahkan wajib pajak UMKM yang terkendala dalam administrasi pelaporan dan  pembukuan,  dan  juga  penurunan  tarif  ini  dilakukan  Pemerintah  dengan  harapan  untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM karena adanya kemudahan dan kesederhanaan (simplicity). Namun, tarif PPh final ini masih belum mencerminkan keadilan karena pengenaan pajak tidak didasarkan pada penghasilan neto  sehingga memunculkan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan seharusnya.
Hasil  perbandingan  kebijakan  pemajakan  UMKM  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Australia  adalah sebagai berikut.
a) Sistem  pemajakan  bagi  usaha  kecil  atau  UMKM  di  ketiga  negara  terdapat  sedikit perbedaan.  Indonesia  memberikan  pilihan  bagi  wajib  pajak  pelaku  UMKM  dengan  tarif PPh  final  sebesar  0,5  persen  dari  penghasilan  bruto  dengan  pertimbangan  tertentu  dan pengecualian. Sedangkan di Malaysia, pengenaan pajak didasarkan pada modal disetor, dan hanya  memberikan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  pada  lapisan  penghasilan  pertama (RM500.000 pertama di tahun 2018 hingga 2019, dan RM600.000 pertama di tahun 2020). Pemerintah  Malaysia  tidak  memberikan  pajak  final,  tetapi  tetap  memberikan  insentif pembebasan  pajak  bagi  pelaku  UMKM  yang  baru  berdiri  selama  2  tahun.  Di  Australia, pengenaan  pajak  sama  seperti  di  Indonesia  dengan  melihat  omset  total  namun  terdapat syarat tambahan mengenai passive income. Pemerintah Australia menurunkan tarif pajak bagi usaha kecil secara bertahap dari 30 persen di tahun 2017 hingga 25 persen di tahun 2022.
b) Dilihat dari aspek keadilan, ketentuan pemajakan UMKM ketiga negara komparasi yaitu Malaysia dan Australia sudah mengandung unsur keadilan vertikal, karena pajak dipungut berdasarkan kemampuan ability to pay. Selain menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dari  badan-badan  lainnya,  kedua  negara  tersebut  memberikan  fasilitas  atau  kelonggaran pajak bagi pelaku UMKM yang baru berdiri atau yang sudah ada sebelumnya, terutama di saat  masa  pandemi  Covid-19.  Kebijakan  ini  dinilai  cukup  efektif  sehingga  pemungutan pajak  dilihat  berdasarkan  kondisi  pelaku  UMKM  dan  beban  pajak  pelaku  UMKM  baru tidak terdistorsi jauh dengan pelaku UMKM yang telah ada sebelumnya.
c) Pajak  penghasilan  final  bagi  UMKM  di  Indonesia  masih  belum  sesuai  dengan  keadilan vertikal, tidak mencerminkan kemampuan membayar. Penerapan tarif 0,5 persen ini dinilai tidak adil oleh wajib pajak karena dikenakan berdasarkan penghasilan bruto, tidak sesuai dengan  penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak.  Konsep presumptive  tax tersebut berhasil diterapkan hanya untuk  pelaku UMKM  yang berkembang, tidak  dengan pelaku UMKM yang gagal berkembang.
d) Pengenaan  pajak  penghasilan  final  di  Indonesia  tersebut  juga  memunculkan  adanya penyalahgunaan  tarif,  yang  dapat  berdampak  pada  ketidakpatuhan  wajib  pajak. Penyalahgunaan  tarif  ini  disebabkan  karena  adanya  ketidakadilan,  wajib  pajak  dengan sengaja melaporkan penghasilan tidak sesuai  dengan kondisi  sebenarnya sehingga pajak yang dibayarkan kecil.
Berdasarkan hasil analisis, didapat bahwa aspek keadilan pemajakan atas UMKM tergantung dari kebijakan  pemerintah  dan  kondisi  UMKM  itu  sendiri.  Untuk  menyusun  sistem  pemajakan UMKM yang baik dan berkeadilan, perlu adanya rasa saling percaya antara wajib pajak pelaku UMKM  dan  fiskus,  dalam  bentuk  pemberian  edukasi  dan  insentif,  kepastian  hukum,  dan
kemudahan administrasi, sehingga pada nantinya wajib pajak pelaku UMKM akan termotivasi untuk  mengembangkan  usahanya.  Apabila  UMKM  mampu  mengembangkan  usahanya  dan berhasil menyelenggarakan pembukuan maka pembayaran pajak akan dirasa adil dan wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
AICPA. (2007). Guiding Principles for Tax Equity and Fairness. New York: American Institute of Certified Public Accountants.
Anwar, D. R. (2018, April 21). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi . Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Indonesia.
Arumningtias, D. (2020, Juli 10). Tinjauan Potensi Tax Avoidance Terkait Penerapan PP 23 Tahun 2018 Sebagai Pengganti PP 46 Tahun 2013. Karya Tulis Tugas Akhir . Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Australian  Taxation  Office.  (t.thn.). Changes  to  Company  Tax  Rates .  Diambil  kembali  dari https://www.ato.gov.au/rates/changes-to-company-tax-rates/
Baihaqi, A. R. (2019, Agustus 2). Analisis Perbandingan Tarif PP 23 Tahun 2018 dan Tarif Umum Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 terhadap Keadilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karya Tulis Tugas Akhir . Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Bappenas. (2019, Juli 23). IDF 2019: Modernisasi Umkm Atasi Permasalahan Masyarakat, Bantu Perekonomian Nasional . Diambil kembali dari Bappenas:
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/idf-2019-modernisasi-umkm-atasi- permasalahan-masyarakat-bantu-perekonomian-nasional/
BDK Denpasar. (2020, Januari 7). Selayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak dan Penerapanya . Diambil  kembali  dari  https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan- denpasar-selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapanya-2020-01-07- 0bfb8cbd/
Cashlez.  (2020,  Juni  10). 3  Kontribusi  Utama  UMKM  bagi  Perekonomian  Indonesia .  Diambil kembali  dari  Cashlez:  https://www.cashlez.com/blog/3-kontribusi-utama-umkm-bagi- perekonomian-indonesia_480.html
Cerdasco. (2020, Oktober 17). Ability to Pay Taxation: Konsep, Contoh, Pro dan Kontra . Diambil kembali dari https://cerdasco.com/ability-to-pay-taxation/
Christianingsih, L., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Hotel atas Vila  di  Paguyuban  Supo  Songgoriti  (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1) , 1-10.
Hidayat,  K.  (2020,  Januari  7). Pemerintah  berhadap  UMKM  makin  banyak  yang  bayar  pajak . Diambil  kembali  dari  Kontan:  https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhadap- umkm-makin-banyak-yang-bayar-pajak
Inland Revenue Board of Malaysia. (2019, Januari). Act 53 : Income Tax Act 1967 (as at 1 January 2019). Selangor, Malaysia: Laws of Malaysia.
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  2(2) , 158-173.
Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Penggelapan  Pajak  di  Surabaya  Barat. Tax  & Accounting Review, 4(2) , 1-12.
Lamia,  A.  A.,  Saerang,  D.  P.,  &  Wokas,  H.  R.  (2015).  Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(5) , 788-799.
Minollah.  (2017).  Telaah  Asas  Keadilan  dalam  Pemungutan  Pajak  Rokok. Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan, 5(1) , 1-12.
Paul Hype Page and Co. (2021, Januari 14). Malaysia SMEs Tax Rate 2021 . Diambil kembali dari https://www.paulhypepage.my/guide-faq/malaysia-smes-tax-rate-2021/
Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut  Pandang  Pelaku  UMKM. Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak,  20(1) ,  99-108. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553
Pratiwi,  A.  (2020,  Januari  13). Dilema  Implementasi  Tarif  PPh  Final  UMKM  0,5% .  Diambil kembali dari Danny Darussalam Tax Center: https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi- tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=1200
Ramadhani,  R.  S.,  HL,  B.,  &  Jumaidi,  L.  (2016).  Presumptive  Tax  Pajak  Penghasilan  Final  1 Persen:  Memudahkan  atau  Memberatkan  Unit  Mikro  Kecil  Menengah. Jurnal  Riset Akuntansi Aksioma, 15(2) , 96-103.
Redaksi DDTCNews. (2020, April 15). Mengenal Sekilas Soal Presumptive Tax . Diambil kembali dari https://news.ddtc.co.id/mengenal-sekilas-soal-presumptive-tax-20248?page_y=822
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1) , 41-53.
Setiawan, F. X. (t.thn.). Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak . Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak:
https://pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran- wajib-pajak
Shome, P. (1995). Tax Policy Handbook. Washington D.C.: International Monetary Fund.
Sukarno,  P.  A.  (2019,  Mei  2). Masih  Minim,  Penerimaan  Pajak  dari  Sektor  UMKM .  Diambil kembali dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim- penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm
Tambunan, R. (2020). Mengkaji Kembali Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Final . Diambil kembali dari https://ikpi.or.id/mengkaji-kembali-ketentuan-pengenaan-pajak-penghasilan- final/
M. Syahrizal Aditya Wibowo 1) , Muhammad Rheza Ramadhan 2) – Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM : Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia
We Corporate. (2020, April 12). What is The Definition of SMEs in Malaysia? Diambil kembali dari https://wecorporate.com.my/definition-of-sme-in-malaysia/
Wisanggeni,  I.  (2016,  Juli  26). Meluruskan  Keadilan  Pajak .  Diambil  kembali  dari https://investor.id/archive/meluruskan-keadilan-pajak
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.