Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENYELESAIAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
Mohd. Yusuf D.M. 1 , Fernando Manurung 2 , Rubenjos Soros Sipayung 3 , Muhammad Adri 4 1,2,3,4 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com
Naskah diterima: 19 April 2022; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 26 Juni 2022

## ABSTRACT
Restorative  justice  can  be  interpreted  as  the  restoration  of  justice  for  victims  and perpetrators of crimes. This definition developed after being included in the criminal justice system,  so  that  its  meaning  becomes  a  systematic  settlement  process  for  criminal  acts  that emphasizes  recovery  for  losses  to  victims  and  or  society  as  a  result  of  the  perpetrator's actions.  In  this  settlement  process  involving  victims  and  perpetrators  directly  and  actively. The formulation of the problem in this study is Legal Settlement Through Restorative Justice Against  Criminal  Acts  from  the  Aspect  of  Legal  Sociology.  The  method  used  is  normative legal  research.  Based  on  the  results  of  the  study  it  is  known  that  legal  settlement  through restorative justice for criminal acts from the sociological aspect of law that the principle of restorative  justice  is  an  alternative  settlement  of  criminal  cases,  which  in  the  mechanism (criminal justice procedures) the focus of the crime is changed to a process of dialogue and mediation.  Dialogue  and  mediation  in  restorative  justice  involve  several  parties  including perpetrators,  victims,  families  of  perpetrators  or  victims,  and  other  related  parties.  In general,  the  purpose  of  the  legal  settlement  is  to  create  an  agreement  on  the  settlement  of criminal  cases.  In  addition,  another  goal  of  restorative  justice  is  to  obtain  a  fair  and balanced legal decision for both victims and perpetrators. The main principle in restorative justice  is  law  enforcement  which  always  prioritizes  restoration  to  its  original  state,  and restores  patterns  of  good  relations  in  society.  Sociology  of  law  is  a  branch  of  science  that analytically and empirically analyzes or studies the interrelationships between law and other social phenomena. By studying legal sociology, there are at least three uses or benefits that can be obtained, namely providing the ability to understand law in a social context; provide the ability to analyze the effectiveness of law in society and provide the ability to conduct an evaluation (assessment) of the law in society.
Keywords: Restorative Justice, Crime, Sociology of Law
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## A. LATAR BELAKANG
Munculnya  sebuah  ide restorative  justice sebagai  kritik  atas  penerapan  sistem peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik sosial.  Penyebabnya,  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  tidak  dilibatkan  dalam penyelesaian  konflik.  Korban  tetap  saja  menjadi  korban,  pelaku  yang  dipenjara  juga memunculkan  persoalan  baru  bagi  keluarga  dan  sebagainya.  Ciri  yang  menonjol  dari restorative  justice ,  kejahatan  ditempatkan  sebagai  gejala  yang  menjadi  bagian  tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. 1 Berbeda dengan hukum pidana yang telah  menarik  kejahatan  sebagai  masalah  negara.  Hanya  negara  yang  berhak  menghukum, meskipun  sebenarnya  komunitas  adat  bisa  saja  memberikan  sanksi.  Sistem  pemenjaraan sebagai  pelampiasan  kebencian  masyarakat  yang  diterima  dan  dijalankan  negara. Munculnya  ide restorative  justice karena  proses  pidana  belum  memberikan  keadilan  pada korban. Usaha ke arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun  masih  belum  menonjol.  Penerapan  itu  misalnya,  menempatkan  masa  pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. 2
Proses  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  merupakan  upaya  pengalihan  dari  proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa  dari  bangsa  Indonesia,  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dengan  cara  kekeluargaan untuk  mencapai  mufakat. 3 Keadilan  restoratif  merupakan  langkah  pengembangan  upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan  restoratif  dapat  menggali  nilai-nilai  dan  praktek-praktek  positif  yang  ada  di masyarakat  yang  sejalan  dengan  penegakan  hak  asasi  manusia.  Pendekatan  keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk  menghindarkan pelakunya dari  proses  pemidanaan  yang  terkadang  dirasakan  belum  dapat  mencerminkan  nilai-nilai keadilan.  Dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana,  semestinya  bukan  hanya  akibat  tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana.  Sasaran  dari  proses peradilan  pidana  menurut  perspektif  keadilan  restoratif  adalah  menuntut  pertanggung jawaban  pelanggar  terhadap  perbuatan  dan  akibat-akibatnya,  yakni  bagaimana  merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. 4
Peluang  untuk  melakukan  pendekatan  terhadap  keadilan  restoratif  sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk  membuat  pemindahan  dan  pelembagaan  menjadi  sesuai  dengan  keadilan.  Di  dalam rumusan sila kedua dan  sila kelima Pancasila, terdapat  kata  “keadilan” yang menunjukkan bahwa  memang  keadilan  itu  harus  ditegakkan  dan  dijunjung  tinggi.  Penegakan  keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban  bangsa  yang  tinggi  dan  bermartabat.  Tidak  akan  maju  peradaban  dari  suatu bangsa  apabila  tidak  didasarkan  atas  peri  kehidupan  berkeadilan. 5 Disinilah  hukum berfungsi  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  menciptakan  ketertiban  dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.
1 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 23.
2 Ibid ., hlm. 23.
3 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) , Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247 Juni 2006. Jakarta: IKAHI, hlm. 17.
4 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Cetakan ke II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 26.
5 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 31
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Keadilan  restoratif (Restorative  justice) dapat  diartikan  sebagai  pemulihan  keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem  peradilan  pidana,  sehingga  pengertiannya  menjadi  proses  penyelesaian  yang sistematis  atas  tindak  pidana  yang  menekankan  pada  pemulihan  atas  kerugian  korban  dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar, 6 Restorative Justice adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam  proses  pemidanaan  dengan  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”.  Dalam  penegakan  keadilan  belum  mencapai  cita-cita  keadilan  bagi  para  pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan.
Sosiologi Hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang reltif muda. Hal ini disebabkan karena sosiologi telah menelantarkan salah satu  bidang kemasyarakatan  yang penting, yaitu hukum. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang baru berkembang keilmuan sosiologi-nya, tetapi juga pada negara-negara yang sudah mapan, termasuk Amerika.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  beberapa  sebab  kurangnya  perhatian  terhadap sosiologi hukum, yaitu : 7
Sosiologi  mengalami  kesulitan  untuk  menempatkan  dirinya  di  alam  yang  normatif. Artinya  sosiologi  membatasi  diri  pada  apa  yang  terjadi  dewasa  ini  sebagaimana adanya, bukan menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi.
Ada  dugaan  bahwa  para  sosiolog  dengan  begitu  saja  menerima  pendapat  bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang statis, padahal hukum sama dengan yang lain, sebagai gejala sosial yang selalu berproses.
Sosiolog lebih cenderung memperhatikan alat pengendalian sosial yang informal dari pada yang formal
Pendapat  Soekanto  tersebut  hampir  sama  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Alvin  S Johnson, 8 bahwa  lambatnya  perkembangan  Sosiologi  Hukum  ini  disebabkan  oleh  ilmu  ini dalam  mempertahankan  hidupnya  harus  bertempur  di  dua front .  Sosiologi  Hukum menghadapi  dua  kekuatan,  yakni  dari  kalangan  ahli  hukum  dan  sosiolog  yang  terkadang keduanya bersatu  untuk  menggugat  keabsahan Sosiologi  Hukum sebagai  disiplin  ilmu  yang berdiri  sendiri.  Sosiologi  dan  hukum  sulit  disatukan  karena  ahli  hukum  semata-mata memperhatikan masalah quid juris , sedangkan sosiolog mempunyai tugas untuk menguraikan quid facti.
Perlakuan  yang  tidak  adil,  beberapa  perlakuan  tersebut  diantaranya  penahanan  dan penangkapan  tanpa  alasan  kuat,  pemaksaan  pengakuan,  pemalsuan  bukti-bukti  forensik, pembelaan  hukum  oleh  para  penasehat  hukum  dibawah  standar  profesi,  atau  kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis. 9
1. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum.
2. Tindakan  adanya  pembenaran  faktual  dalam  penerapan  pidana  dan  tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
3. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan  terpidana,  dibandingkan  dengan  kebutuhan  untuk  melindungi  hak-hak orang lain.
6 Artidjo Al kostar, Restorative Justice , Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, Jakarta: IKAHI, hlm. 43.
7 Soekamto Soerjono, 1994, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.
8 Alvin S. Johnson. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: Asdi Mahastya, hlm. 9
9 Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 56.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
5. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.
Keadilan  restoratif (restorative  justice) itu  sendiri  memiliki  makna  keadilan  yang merestorasi.  Di  dalam  proses  peradilan  pidana  konvensional  dikenal  adanya  restitusi  atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi  memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  antara  korban  dan  pelaku.  Pihak  korban  dapat menyampaikan  mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelaku  pun  diberi  kesempatan untuk  menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan  ruang  kepada  pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku  untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak  menjadi  penting  lagi,  semuanya  hanya  bermuara  pada  putusan  pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi. 10
Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. 11 Korban merasa bahwa penderitaannya di  perhatikan  dan  kompensasi  yang  disepakati  seimbang  dengan  penderitaan  dan  kerugian yang  dideritanya.  Pelaku  tidak  mesti  mengalami  penderitaan  untuk  dapat  menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul,  kesadaran  tersebut  dapat  diperolehnya.  Semenntara  bagi  masyarakat,  adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan  utama restorative  justice adalah  memberdayakan  korban,  dimana  pelaku  didorong agar  memperhatiakan  pemulihan.  Keadilan  restoratif  mementingkan  terpenuhinya kebutuhan  material,  emosional,  dan  sosial  sang  korban.  Keberhasilan  keadilan  restoratif, diukur  oleh  sebesar  apa  kerugian  yang  telah  dipulihkan  pelaku,  bukan  diukur  oleh  seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. 12

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Penyelesaian  Hukum  Melalui  Restoratif  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Dari  Aspek Sosiologi  Hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 13 Dalam  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 14
10 Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 28.
11 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 33.
12 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia , (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 42.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
14 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang terkait dengan permasalahan penelitian
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
c. Bahan Hukum Tertier, yakni  bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode  melakukan  pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya  akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir deduktif,  yaitu  penalaran  (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit (persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit)  yang  dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi adalah  konkritisasi  (hukum),  karena  temuan-temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas, konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan- aturan  hukum  positif,  kemudian  dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna pernyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Secara  etimologis,  Sosiologi  berasal  dari  kata  latin, Socius yang  berarti  kawan  dan kata  Yunani Logos yang  berarti  kata  atau  yang  berbicara.  Jadi  Sosiologi  adalah  berbicara mengenai  masyarakat. 15 Menurut  Comte,  Sosiologi  merupakan  ilmu  pengetahuan kemasyarakatan  umun  yang  merupakan  hasil  akhir  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan. Oleh  karena  itu  Sosiologi  didasarkan  pada  kemajuan  yang  telah  dicapai  ilmu  pengetahuna sebelumnya.  Pitirim  Sorokim  menyatakan  bahwa  Sosiologi  adalah  suatu  ilmu  yang mempelajari  hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  aneka  macam  gejala-gejala  sosial (gejala  ekonomi  dengan  agama,  keluarga  dengan  moral,  hukum  dengan  ekonomi)  dengan gejala lainnya (nonsosial). 16
15 Abdulsyani,  2012, Sosiologi  Skematika, Teori dan Terapan , Bumi Aksara, Jakarta.
16 Comte, Auguste., The Positive Philosophy: freely translated and condensed by Harriet Martineau. New York: Calvin Blanchard, 1858, hlm. 78.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berbeda  dengan  pendapat  Rouceke  dan  Warren  yang  mengatakan  bahwa  Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok -kelompok. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  Sosiologi  adalah  jelas  merupakan  ilmu  sosial  yang  objeknya  adalah masyarakat  sebagai  ilmu.  Ia  berdiri  sendiri  karena  telah  memiliki  unsur  ilmu  pengetahuan. Dalam  ilmu  Sosiologi  dipelajari  juga  mengenai  peran  hukum  terhadap  masyarakat  yang hidup  di  dalamnya,  sumber  hukum  materiil  dan  beberapa  fungsi  hukum  dalam  masyrakat. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi. Hal ini terbukti dengan tidak diindahkannya peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri.
Selain itu fungsi hukum sebagai suatu kekuatan atau power juga sudah tidak digubris. Contohnya banyak aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum  sehingga  sudah  tidak  kuat  lagi  dan  fungsi power nya  sudah  hilang.  Dalam  penelitian ini,  lebih  menekankan  ilmu  sosiologi  yang  dikaitkan  dengan  keberlakuan  hukum dimasyarakat.
Sosiologi  hukum  pada  hakikatnya  lahir  dari  hasil  -hasil  pemikiran  para  ahli  baik  di bidang filsapat hukum, ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan  sebat  atau  latar  belakang  tombulnya  ketimpangan  antara  tata  tertip masyrakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyrakat yang ada dalam kenyataan adapun pengrtian sossiologi hukum menurut para ahli: 17

## 1. Soerjono Soerkanto
Sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan empiris  menganalisa  atau  mempelari  hubungan  timbaql  balik  antara  hukum  dengan gejala-gejala lain.
2. Satjipto Raharjo
Sosiologi  hukum  adalah  pengatuhuan  hukum  terhadap  pola  prilaku  mayrakat  dalam kontek sosial.
Dengan  memepelajari  sosiologi  hukum  kita  dapat  mengetahui  bahwa  tujuan  hukum adalah  untuk  memeberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  kapega  masyarakat serta  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Struktur  sosial  dapat  di  defenisikan  seabagai  tatanan sosial  dalam  kehidupan  bermasyrakat  yang  di  dalamnya  terkandung  hubungan  timbal  balik antara  status  dan  peranan  debgab  batas-batas  perangkat  unsur-unsur  sosial  yang  menunjuk pada  suatu  keteraturan  perilakau,  sehingga  dapat  memeberikan  bentuk  sebagai  suatu masyarakat.
Prinsip restorative  justice atau  keadilan  restoratif  saat  ini  mulai  diadopsi  dan diterapkan  oleh  lembaga  penegak  hukum  di  Indonesia.  Menurut  Kevin  I.  Minor  dan  J.T. Morrison  dalam  buku  " A  Theoritical  Study  and  Critique  of  Restorative  justice ,  in  Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative justice : International Perspectives ", restorative justice adalah  suatu  tanggapan  kepada  pelaku  kejahatan  untuk  memulihkan  kerugian  dan memudahkan  perdamaian  antara  para  pihak.  Keadilan  restoratif  adalah  suatu  metode  yang secara  filosofinya  dirancang  untuk  menjadi  suatu  resolusi  penyelesaian  dari  konflik  yang sedang  terjadi  dengan  cara  memperbaiki  keadaan  ataupun  kerugian  yang  ditimbulkan  dari konflik  tersebut. 18 Sedangkan  menurut  laman  resmi  Mahkamah  Agung,  prinsip restorative justice adalah  salah  satu  prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Prinsip  keadilan  restoratif  atau restorative  justice merupakan  alternatif  penyelesaian perkara  tindak  pidana,  yang  dalam  mekanisme  (tata  cara  peradilan  pidana)  fokus  pidana diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi.  Dialog  dan  mediasi  dalam  keadilan  restoratif melibatkan  beberapa  pihak  di  antaranya  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  atau  korban,  dan
17 Soekanto, Sarjono, 1998, Pokok-Pokok Sosisologi Hukum : PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 5.
18 Artidjo Al kostar, Restorative Justice , Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, (Jakarta: IKAHI, 2007), hlm. 40.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pihak-pihak  lainnya  yang  terkait.  Secara  umum,  tujuan  penyelesaian  hukum  tersebut  guna menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana.  Selain  itu,  tujuan  lain  dari restorative  justice adalah  untuk  mendapatkan  putusan  hukum  yang  adil  dan  seimbang  bagi pihak  korban  maupun  pelaku.  Prinsip  utama  dalam  keadilan  restoratif  adalah  penegakan hukum  yang  selalu  mengedepankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan Victim Offender Mediation di  Kanada  pada  1970-an.  Program  itu  mulanya  dilaksanakan  sebagai  tindakan  alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban  diizinkan  bertemu  untuk  menyusun  usulan  hukum  yang  menjadi  salah  satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. 19
Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan, restorative  justice adalah  sebuah  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  membangun  sistem peradilan  pidana  yang  peka  tentang  masalah  korban.  Mardjono  mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan  retributif,  yaitu  menekankan  keadilan  pada  pembalasan,  dan  mengabaikan  peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. 20
Salah satu  landasan penerapan restorative justice oleh Mahkamah Agung  dibuktikan dengan  pemberlakuan  kebijakan  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung.  Panduan restorative  justice dalam  lingkungan  peradilan  umum  diatur dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  yang  terbit  pada  22 Desember  2020.  Tujuan  panduan restorative  justice oleh  Mahkamah  Agung  adalah mendorong  peningkatan  penerapan  konsep  itu  dan  terpenuhinya  asas-asas  peradilan  yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.
Menurut Mahkamah Agung, konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus- kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip restorative justice juga  digunakan  terhadap  anak  atau  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika. 21
Kejaksaan  Agung  juga  menerbitkan  kebijakan  mengenai  keadilan  restoratif  melalui Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun  2020,  pertimbangan  untuk  melaksanakan  konsep  keadilan  restoratif  dilaksanakan berdasarkan  asas  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas,  pidana  sebagai  jalan terakhir,  dan  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Penuntut  umum  berwenang  menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di  luar  pengadilan/ afdoening  buiten  process ,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  e Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020.  Di  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  tersebut pada  Pasal  3  ayat  (3)  terdapat  ketentuan  apabila  ingin  menyelesaikan  perkara  di  luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice .
19 M. Taufik Makarao et.al., Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2003), hlm. 87.
20 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana , Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 92.
21 Taufik Hidayat, Restoratif Justice Sebuah Alternatif , Restorasi, Edisi IV, 1, 2005, hlm. 48.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Jenderal  Polisi  Listyo  Sigit  Prabowo menerbitkan  Surat  Edaran  pada  19  Februari  2021  yang  salah  satu  isinya  meminta  penyidik memiliki  prinsip  bahwa  hukum  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dalam  penegakan  hukum dan  mengedepankan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara.  Yang  menjadi  fokus utama  Sigit  dalam  penerapan  prinsip Restorative  justice adalah  dalam  penanganan  perkara Undang-Undang Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Nomor 19 Tahun 2016.  Sementara itu, Listyo  menyatakan  tindak  pidana  yang  mengandung  unsur  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran  berita  bohong  yang  menimbulkan  keonaran  tidak  dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice .  Pelaksanaan  prinsip  keadilan  restoratif  juga  sudah  dilakukan  sejak terbitnya undang-undang. 22

## D. KESIMPULAN
Penyelesaian  Hukum  Melalui  Restoratif  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Dari  Aspek Sosiologi  Hukum  bahwa  prinsip  keadilan  restoratif  atau restorative  justice merupakan alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana,  yang  dalam  mekanisme  (tata  cara  peradilan pidana)  fokus  pidana  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi.  Dialog  dan  mediasi  dalam keadilan  restoratif  melibatkan  beberapa  pihak  di  antaranya  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut  guna  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara  pidana.  Selain  itu,  tujuan lain  dari restorative  justice adalah  untuk  mendapatkan  putusan  hukum  yang  adil  dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.
Prinsip  utama  dalam  keadilan  restoratif  adalah  penegakan  hukum  yang  selalu mengedepankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  mengembalikan  pola hubungan  baik  dalam  masyarakat.  Sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada  tiga  kegunaan  atau  manfaat  yang  bisa  diperoleh,  yaitu  memberikan  kemampuan pemahaman  hukum  dalam  konteks  sosial;  memberikan  kemampuan  untuk  menganalisis efektifitas  hukum  dalam  masyarakat  dan  memberikan  kemampuan  mengadakan  evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

## REFERENSI
Abdulsyani, 2012, Sosiologi  Skematika, Teori dan Terapan , Bumi Aksara, Jakarta Alvin S. Johnson. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: Asdi Mahastya
Artidjo  Al  kostar, Restorative  Justice ,  Majalah  Hukum  Varia  Peradilan,  Nomor  262 September 2007, Jakarta: IKAHI
Bagir  Manan, Restorative  Justice  (Suatu  Perkenalan) ,  Majalah  Hukum  Varia  Peradilan, Nomor 247 Juni 2006. Jakarta: IKAHI
Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum  Dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional ,  (Jakarta: Rajawali, 1986)
Comte,  Auguste.,  The  Positive  Philosophy:  freely  translated  and  condensed  by  Harriet Martineau. New York: Calvin Blanchard, 1858
DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  :  Penerapan  Restorative  Justice  di Pengadilan Anak Indonesia , (Depok: Indie-Publishing, 2011)
Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009)
22 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 51.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Eva  Achjani  Zulfa, Keadilan  Restoratif ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2012)
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001)
M. Taufik Makarao et.al., Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian  Tidak  Pidana  yang  Dilakukan  Oleh  Anak-anak ,  (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2003)
Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Kumpulan Karangan,  Buku  Ketiga,  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Universitas Indonesia, 2007)
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Cetakan ke II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004)
Natangsa  Surbakti, Peradilan  Restoratif  dalam  Bingkai  Empiri,  Teori  dan  Kebijakan , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 2019) Soekamto Soerjono, 1994, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soekanto,  Sarjono,  1998, Pokok-Pokok  Sosisologi Hukum :  PT.  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta
Taufik Hidayat, Restoratif Justice Sebuah Alternatif , Restorasi, Edisi IV, 1, 2005