## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(STUDI EMPIRIS PADA DINAS-DINAS DI KOTA JAMBI)
Muhammad Ridwan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Jambi muhammad.ridwan.82@gmail.com

## Mus’id
Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Jambi muhammadmusidzaharuddin@gmail.com
Diterima 29 Oktober 2019, diterbitkan 31 Oktober 2019

## Abstract
This present study is intended to identify the factors contributing to the organizational performance of the  public  sector,  that  is,  the  departements  of  Jambi  city.  The  quantitative  approach  is  used.  The population of this study is the Head of Financial Section and the financial department staffs in the Office of  the  city  of  Jambi.  The  sampling  method  used  is  saturated  sample.  The  amount  of  questionnaires distributed is 75 and that can be used is 55 questionnaires. Statistical method used is multiple linear regression analysis. Data analysis tools used is IBM SPSS version 22.0 program. The result of analysis showed that (1) the clear and measurable objective significantly affected the organiational performance of  the  departements  of  jambi  city;  (2)  the  working  motivation  significantly  contributed  to  the organizational performance of the departements of jambi city; (3) the performance measurement system significantly contributed to the organizational performance of the departements of jambi city; (4)  the incentive  does  not  affect  the  organizational  performance  of  the  departements  of  jambi  city;  (5) decentralization significantly affected the organizational performance of the departements of jambi city; (6)  budgetary  participation  significantly  contributed  to  the  organizational  performance  of  the departements  of  jambi  city;  (7)  the  variables  of  clear  and  measurable objective,  working  motivation, performance measurement, incentive, decentralization, budgetary participation significantly affected the organizational performance of the departements of jambi city.

## Keywords :  Performance, clear and measurable objective, working motivation, performance measurement system, incentive, decentralization and budgeting participation.

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  kinerja organisasi  sektor  publik,  yaitu,  departemen  kota  Jambi.  Pendekatan  kuantitatif  digunakan.  Populasi penelitian  ini  adalah  Kepala  Bagian  Keuangan  dan  staf  departemen  keuangan  di  Kantor  Kota  Jambi. Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh.  Jumlah  kuesioner  yang didistribusikan  adalah  75  dan  yang  dapat  digunakan  adalah  55  kuesioner.  Metode  statistik  yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Alat analisis data yang digunakan adalah program IBM SPSS  versi  22.0.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  (1)  tujuan  yang  jelas  dan  terukur  berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi departemen kota jambi; (2) motivasi kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja organisasi departemen kota jambi; (3) sistem pengukuran kinerja memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja organisasi departemen kota jambi; (4) insentif tidak mempengaruhi kinerja organisasi dari departemen kota jambi; (5) desentralisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja
organisasi  departemen  kota  jambi;  (6)  partisipasi  anggaran  berkontribusi  signifikan  terhadap  kinerja organisasi departemen kota jambi; (7) variabel tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, pengukuran kinerja, insentif, desentralisasi, partisipasi anggaran secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi departemen jambi kota.
Kata kunci : Kinerja,  tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  motivasi  kerja,  sistem  pengukuran  kinerja, insentif, desentralisasi dan partisipasi penyusunan anggaran.

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Saat  ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga- lembaga  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara/daerah,  dan  berbagai  organisasi  lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami  sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  usaha  untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya faktor ekonomi, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis. Beberapa tugas fungsi sektor publik dapat juga dilakukan sektor  swasta,  akan  tetapi  untuk  tugas  tertentu  tidak  dapat  digantikan  oleh  sektor  swasta (Mardiasmo, 2009).
Organisasi-organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita berurusan dengan  instansi  pemerintah  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  Departemen  Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Kantor Catatan Sipil, atau Kepolisian (Nordiawan, 2011).
Salah satu perbedaan sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dari tujuannya. Sektor swasta memiliki motif memaksimumkan laba, sedangkan sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, contohnya seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum,  transportasi  publik,  dan  penyediaan  barang  kebutuhan  publik  (Mardiasmo,  2009). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik antara lain tujuan yang jelas  dan  terukur,  motivasi  kerja,  sistem  pengukuran  kinerja,  insentif  desentralisasi  dan partisipasi dalam penyusunan anggaran.
Tujuan  yang  jelas  dan  terukur  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  penyebaran  energi organisasional.  Perincian  tujuan-tujuan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  organisasi  bisa membantu menurunkan ambiguitas pegawai terhadap tujuan organisasi, sehingga para pegawai akan terfokus pada penyelesaian tugas-tugas mereka. Tujuan yang jelas dan terukur dalam hal ini terkait dengan penetapan visi dan misi organisasi dalam unit kerja dan apakah penetapan tujuan tersebut telah memberikan gambaran jelas kepada responden mengenai hasil yang harus dicapai (Indudewi, 2009).
Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  adalah  motivasi  kerja.  Motivasi  seringkali dikatakan menjadi kunci kinerja kerja. Kinerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan persepsi peran positif yang dimiliki seseorang.  Oleh  karena  itu  memotivasi  sumber  daya  manusia  yang  terlingkup  dalam  suatu organisasi lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur organisasi untuk mendorong prestasi kerja (Tarigan, 2011).
Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap pegawai dapat memberikan kontribusi positif guna mencapai tujuan instansi. Karena dengan motivasi, seorang pegawai akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Motivasi kerja dapat dicontohkan seperti  memberikan  penghargaan  (pemberian  bonus)  jika  seorang  pegawai  dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan atau perusahaan (organisasi) secara efektif
dan efisien, termasuk juga pemberian hukuman untuk pegawai yang tidak mengerjakan tugas ataupun melanggar aturan yang berlaku (Hasibuan, 2007 dalam Wirham, 2014).
Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  adalah  sistem  pengukuran  kinerja. Keberhasilan  sebuah  organisasi  sektor  publik  tidak  dapat  diukur  semata-mata  dari  persfektif keuangan.  Surplus  ataupun  defisit  dalam  laporan  keuangan  tidak  dapat  menjadi  tolak  ukur keberhasilan, karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Nordiawan, 2011).
Pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  penilaian  kinerja,  yaitu untuk  menilai  sukses  atau  tidaknya  suatu  organisasi.  Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu proses  sistematis  untuk  menilai  apakah  program/kegiatan  yang  telah  direncanakan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  tersebut,  dan  yang  lebih  penting  adalah  apakah  telah mencapai  keberhasilan  yang  telah  ditargetkan  pada  saat  perencanaan.  Pengukuran  kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga  memungkinkan  unit  kerja  sektor  publik  untuk  memonitor  kinerjanya  dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat (Nordiawan, 2011).
Ukuran  kinerja  dirancang  untuk  mengukur  tingkat  tujuan  yang  telah  dicapai,  kepuasan komunitas,  kinerja  pelayanan,  dan  untuk  perbandingan  antar  instansi.  Ukuran  kinerja  dapat membantu penyusunan program dan stafnya untuk bekerja lebih efektif.
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah insentif. Pemberian insentif dapat mendorong individu untuk berkinerja lebih baik, walaupun dalam konteks pemerintahan, fungsi insentif seharusnya tidak berperan besar mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat. Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah  pada  pasal  39  mengatur  mengenai  tambahan  penghasilan  bagi  pegawai  berdasarkan prestasi kerja. Tambahan penghasilan ini tentunya berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan  kemampuan  daerah  dan  memperolah  persetujuan  DPRD  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  adalah  desentralisasi.  Desentralisasi dapat  diartikan  adanya  pelimpahan  sebagian  wewenang  dari  pejabat  pemerintah  daerah terhadap  pejabat  dibawahnya  untuk  mengambil  keputusan  dan  bertanggung  jawab  terkait dengan  alokasi  sumber  daya  dan  pelayanan  jasa  terhadap  masyarakat.  (Halachmi,  2002). Desentralisasi  bertujuan  agar  instansi  pemerintah  dapat  melayani  kebutuhan  masyarakat maupun stakeholders lainnya dengan cepat dan mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja  instansi  yang  bersangkutan.  Desentralisasi  dapat  mendorong  terjaringnya  aspirasi masyarakat dengan adanya umpan balik antar SKPD dengan masyarakat.
Penyusunan  anggaran  merupakan  proses  penetapan  peran  tiap  manajer  dalam melaksanakan  tiap  program  atau  kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Membantu  kelancaran proses kegiatan manajer pada masalah-masalah operasional atas keuangan untuk perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  manajer  tersebut  merupakan  arti  pentingnya penyusunan anggaran bagi suatu organisasi. Selain itu, penyusunan anggaran membantu para manajer  untuk  mengkoordinasikan  segala  kegiatan  dan  membantu  percapaian  sasaran organisasi secara keseluruhan. Kegiatan atau aktivitas suatu organisasi membutuhkan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan percapaian tujuan organisasi.
Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan  pelaksanaan  program-program  yang  dibiayai  dari  uang  publik  (Mardiasmo,  2009). Penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap- tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.
Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat  menggagalkan perencanaan  yang  telah  disusun.  Anggaran  merupakan managerial  plan  of  action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi  dan  komunikasi,  alat  penilaian  kinerja,  alat  motivasi  dan  alat  penciptaan  ruang publik.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Media  Online  Jambi  (jambi.antaranews.com).  pada tahun 2015 Pemerintah Kota Jambi berdasarkan hasil survei penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jambi mengatakan bahwa tingkat pelayanan publik di Kota Jambi masih rendah dan belum memuaskan. Masih adanya sejumlah instansi yang berada pada  zona  merah  dikarenakan  instansi  tersebut  tidak  mengimplementasikan  sesuai  dengan undang-undang  No  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  Kota  Jambi  berhasil  memperoleh  nilai  akuntabilitas  kinerja dengan prediket CC atau lebih dari cukup. Hasil penilaian ini lebih baik dari sebelumnya yang hanya  memperoleh  prediket  C,  setelah  dilakukan  pembenahan  di  semua  lini.  Evaluasi Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana  instansi pemerintah  memperjuangkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  mempunyai  aparatur  sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kerja, pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik (www.jambiupdate.co) . Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Verbeeten (2008), Indudewi (2009), Pramitha (2010), Tarigan (2011), Ariyadi (2013), dan Hartajunika (2015) dengan menggunakan variabel dependen kinerja organisasi, juga menyesuaikannya untuk kondisi yang ada  dalam  praktik-praktik  pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  di  Indonesia  dengan menggunakan unit penelitian yaitu, dinas-dinas yang ada di Kota Jambi. Tujuan yang jelas dan terukur,  motivasi  kerja,  sistem  pengukuran  kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  partisipasi penyusunan anggaran merupakan variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik  (Studi  Empiris  pada Dinas-Dinas di Kota Jambi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara  empiris  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran,  tujuan  yang  jelas  dan  terukur, motivasi  kerja,  sistem  pengukuran  kinerja,  pemberian  insentif  dan  desentralisasi  terhadap kinerja organisasi sektor publik baik secara parsial maupun simultan.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori  penetapan  tujuan  atau Goal  Setting  Theory merupakan  bagian  dari  teori  motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978.  Teori ini menegaskan bahwa individu dengan  tujuan  yang  lebih  spesik  dalam  menantang  kinerjanya  akan  lebih  baik  dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas, seperti tujuan mudah yang spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali.  Teori  penetapan  tujuan  mengasumsikan  bahwa  ada  suatu  hubungan  langsung  antara definisi  dari  tujuan  yang  spesifik  dan  terukur  dengan  kinerja:  jika  manajer  mengetahui  apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mengerahkan usaha yang dapat meningkatkan kinerja mereka (Locke dan Latham, 2002 dalam Nadhiroh, 2010).
Motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu  untuk  mencapai  tujuannya.  Sementara  motivasi  umum  eberkaitan  dengan  usaha
mencapai  tujuan  apapun.  (Robbins  dan  Judge,  2008).  Motivasi  seringkali  dikatakan  menjadi kunci kinerja kerja. Kinerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan persepsi peran positif yang dimiliki seseorang. Oleh karena  itu  memotivasi  sumber  daya  manusia  yang  terlingkup  dalam  suatu  organisasi  lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur organisasi untuk mendorong prestasi kerja (Tarigan, 2011).
Menurut Mardiasmo (2009) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur  finansial  dan  non  finansial.  Sistem  pengukuran  kinerja  dapat  dijadikan  sebagai  alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud. Pertama , pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk  membantu  memperbaiki  kinerja pemerintah.  Ukuran  kinerja  dimaksudkan  untuk  dapat  membantu  pemerintah  berfokus  pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).
Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mengacu pada konsep value for money (VFM). Konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu: (1). Ekonomi, (2). Efisiensi, (3). Efektifvitas.
Konsep  VFM  menekankan  pada  hasil  atau  pelayanan  terhadap  publik.  Organisasi  tidak hanya  berfokus  pada  pendapatan  saja,  tetapi  bagaimana  meningkatkan  pelayanan  terhadap publik.  Untuk  mengukut  tingkat  ekonomi,  efisiensi  dan  efektifitas  diperlukan  pengembangan indikator kinerja dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi (Nordiawan, 2011).
Hubungan agensi terjadi ketika satu atau beberapa pihak ( principal ) mempekerjakan pihak lain ( agent ) dengan tujuan mendelegasikan tanggung jawab kepada agent. Hak dan tanggung jawab principal dan agent tertuang dalam sebuah perjanjian (kontrak) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agency theory berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berusaha untuk memanfaatkan utilitasnya (Bonner dan Sprinkle, 2002 dalam Tarigan, 2011).
Agencyy theory menyatakan bahwa individu akan melalaikan pekerjaanya apabila dia tidak mendapatkan  insentif  yang  menambah  manfaat  ekonomi  bagi  mereka. Agency  theory menjelaskan bahwa insentif memiliki peran penting dalam memotivasi dan mengontrol kinerja individu  karena  individu  memiliki  kepentingan  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Lebih lanjut,  teori  agensi  menyatakan  bahwa  agen  diasumsikan  memiliki  sifat work  averse dan risk averse . Pemberian insentif untuk risk averse agent cenderung dengan sistem gaji tetap ( fixed wage ), sedangkan work averse agent cenderung dengan insentif berupa bonus tetap ( fixed fee ) (Bonner dan Sprinkle, 2002 dalam Tarigan, 2011).
Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi dimana pemerintah  pusat  memberikan  sebagian  kewenangannya  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  daerahnya.  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  juga  melimpahkan sebagian  kewenangannya  kepada  satuan-satuan  kerja  dibawahnya  baik  berupa  pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan satuan-satuan kerja lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan lebih peka terhadap perubahanperubahan yang ada (Indudewi, 2009).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah mengatur  desentralisasi  dari  kepala  daerah  kepada  pejabat  di  bawahnya  untuk  mengelola keuangan  dan  melaksanakan  program-program  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  masing- masing  satuan  kerja.  Pelimpahan  wewenang  tentunya  disertai  dengan  pelimpahan  tanggung jawab sehingga tiaptiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat  meningkatkan  kinerjanya  karena  mereka  mengetahui  kondisi  masyarakat  dan  dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran (Chenhall; Mukhi et.al; Davis dan Newstrom dalam Indudewi, 2009).
Menurut Brownell (1982), Dwijayanti (2009) dalam Agustina (2012) menjelaskan partispasi sebagai  suatu  proses  mengevaluasi  kinerja  para  individu  dan  menetapkan  penghargaan  atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh para individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu  yang  kinerjanya  dievaluasi  dan  memperoleh  penghargaan  berdasarkan  pencapaian target anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran. Proses keikutsertaan  setiap  individu  (bawahan)  dalam  partisipasi  akan  membantu  dan  mendukung pelaksanaan anggaran belanja dengan baik dan mencapai target anggaran.
Secara  etimologi,  kinerja  berasal  dari  kata  prestasi  kerja  ( performance ).  Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) dalam Trinaningsih (2007) bahwa istilah kinerja berasal dari  kata job  performance atau actual  performance (prestasi  kerja  atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang)  yaitu  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kinerja  individu  dan  kinerja  organisasi.  Kinerja individu  adalah  hasil  kerja  karyawan  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas berdasarkan standar   kerja   yang   telah   ditentukan,   sedangkan  kinerja  organisasi  adalah gabungan  dari  kinerja  individu  dengan  kinerja  kelompok  (Mangkunegara,  2005)  dalam (Trinaningsih,  2007).  Menurut  Gibson et  al .  dalam  Trinaningsih  (2007)  menyatakan  bahwa kinerja  karyawan  merupakan  suatu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  menetapkan perbandingan  hasil  pelaksanaan  tugas,  tanggung  jawab yang  diberikan  oleh  organisasi  pada periode  tertentu  dan  relatif  dapat  digunakan  untuk  mengukur  prestasi  kerja  atau  kinerja organisasi.

## Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Teori  Penetapan  Tujuan,  berasumsi  bahwa  tujuan  yang  spesifik  dan  terukur  dapat meningkatkan  kinerja,  dibanding  dengan  tujuan  yang  sulit  dan  tidak  terukur.  Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pemahaman terhadap tujuan terbukti dapat meningkatkan  kinerja,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  (Settirakou  dan  Zeppou,  2005 dalam Verbeeten, 2008).
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis:
H1: Tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

## Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Motivasi intrinsik sendiri terbentuk karena adanya berbagai keinginan dan harapan yang ada didalam diri personal seseorang (Juliani, 2007 dalam Tarigan, 2011). Kekuatan yang berupa keinginan maupun harapan tersebut yang pada akhirnya menuntun seseorang untuk berkinerja secara maksimal. Beberapa faktor internal yang dapat membentuk motivasi tersebut antara lain adanya pencapaian, pemberian tanggung jawab, dan adanya kesempatan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Herzberg menyatakan bahwa seseorang akan
mempunyai kinerja yang lebih baik apabila faktor-faktor motivasi (motivational factor) terdapat dalam pekerjaan. Faktor motivasi tersebut antara lain dorongan untuk berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, kepuasan kerja (Mangkunegara, 2002 dalam Tarigan, 2011). Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang membentuk motivasi intrinsik.
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis: H2: Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Untuk  mengetahui  apakah  penetapan  tujuan  telah  terealisasi  dengan  baik  atau  tidak, diperlukan adanya suatu standar pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja terdiri dari indikator- indikator  kinerja.  Indikator  kinerja  membantu  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan dan mengevaluasi program-program serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses dari learning organization (Mahmudi, 2005).  Penerapan  pengukuran  kinerja  membantu  pemerintah  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan yang dicapai (Verbeeten, 2008; Zeppou dan Sotirakou, 2003).
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis:
H3: Sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

## Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Pengaruh agensi terjadi pada saat terjadi kontrak antara principal dengan agent, dimana principal mendelegasikan  wewenangnya  kepada agent untuk  mengelola  organisasi. Agency theory beramsumsi bahwa manusia adalah  makhluk hidup yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan  kebutuhannya  dibanding  kepentingan  organisasi.  Oleh  karena  itu, agency theory menduga bahwa insentif memilik peran fundamental dalam motivasi dan pengendalian kinerja karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Indudewi, 2009) .
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis: H4: Insentif berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

## Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Peningkatan  kinerja  didukung  dengan  sistem  manajemen  pemerintahan  daerah  yang terdesentralisasi.  Desentralisasi  berupa  pelimpahan  wewenang  (dalam  hal  ini  adalah pengambilan  keputusan)  terkait  dengan  alokasi  sumber  daya  dan  pelayanan  jasa  terhadap masyarakat. Desentralisasi menjaring partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintahan daerah. Partisipasi tiap-tiap satuan kerja dalam proses penetapan tujuan sangat dibutuhkan  guna  menghasilkan  tujuan  pemerintahan  daerah  yang  tepat,  jelas,  terukur  dan spesifik  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penetapan  tujuan  mempengaruhi  target  yang harus dicapai. Williamson, Chenhall, Mukhi et.al, Davis dan Newstorm (dalam Indudewi, 2009) menduga desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis: H5: Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Penganggaran merupakan proses penting. Yang merupakan salah satu bentuk dari proses manajemen yaitu perencanaan, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Anggaran yang tidak atau  kurang  berjalan  dengan  baik  maka  imlementasinyapun  akan  tidak  baik.  Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  financial.  Kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi
Pegawai  yang  tidak  mampu  mencapai  standar  yang  telah  dianggarkan,  maka  kinerja pegawai  tersebut  dikatakan  kurang  dan  juga  berarti  bahwa  kontribusinya  terhadap organisasinya  belum  maksimal.  Seringkali  dalam  penyusunan  anggaran  tidak  memperhatikan pendapat  bawahannya  dalam  penyusunan  anggaran  sehingga  anggaran  menjadi  sulit direalisasikan. Setiap individu dalam organisasi memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu kepada keterlibatan manajemen tingkat menengah maupun bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada sasaran kinerja.
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis:
H6: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor public Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur, Motivasi Kerja, Sistem Pengukuran Kinerja, Insentif, Desentralisasi dan Partisipasi Penyusunan Aggaran terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Organisasi  berkinerja  tinggi  dapat  diartikan  sebagai  kelompok  pekerja  yang  mampu menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan pada kualitas yang tinggi dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang memiliki  misi  yang  jelas,  mengetahui outcome -nya,  dan  berfokus  pada  hasil  ( result ), memberdayakan  pekerjanya,  memotivasi  dan  mendorong  pegawai  untuk  sukses,  fleksibel terhadap  situasi  baru,  kompetitif  dalam  hal  kinerja,  merestrukturkan  proses  kerja  untuk memenuhi  kebutuhan  pelanggan,  dan  menjaga  komunikasinya  dengan  para  pemangku kepentingan.
Penetapan  tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  pengukuran  kinerja,  dan  pemberian  insentif merupakan elemen penting dalam manajemen kinerja (Verbeeten, 2008). Peningkatan kinerja didukung  pula  dengan  adanya  sistem  manajemen  yang  terdesentralisasi  dalam  tubuh pemerintahan  daerah.  Desentralisasi  dapat  diartikan  adanya  pelimpahan  wewenang  dari pejabat  pemerintah  daerah  terhadap  pejabat  dibawahnya  untuk  mengambil  keputusan  dan bertanggungjawab  terkait  dengan  alokasi  sumber  daya  dan  pelayanan  jasa  terhadap masyarakat. (Halachmi, 2002 dalam Hartajunika, 2015).
Kinerja aparat pemerintah pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kondisikondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam individu yang disebut dengan faktor individual dan kondisi yang berasal dari luar individu yang disebut dengan faktor situasional. Faktor individual meliputi jenis  kelamin,  kesehatan,  pengalaman,  dan  karakteristik  psikologis yang  terdiri  dari  motivasi, kepribadian, dan orientasi tujuan. Adapun faktor situasional meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi (Melati, 2011 dalam Hartajunika, 2015).
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki hipotesis:
H7:  Tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, desentralisasi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Sub  Bagian  (Kasubag)  Keuangan  dan  Staf Bagian  Keuangan  di  Dinas  Kota  Jambi  yang  berjumlah  15  Dinas.  Pengambilan  sampel  dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel   bila  semua  anggota  populasi  dijadikan  sebagai  sampel  (Sugiyono,  2012).  Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala dan Staf Sub Bagian Keuangan di Dinas Kota Jambi, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah 75 orang.
Metode Analisis Data Uji Kualitas Data
Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  (Sugiyono,  2007)  menyebutkan  bahwa  kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan  data  penelitian.  Ada  dua  konsep  untuk  mengukur  kualitas  data,  yaitu:  uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data tersebut dilakukan dengan program SPSS 22.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk meguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal digambarkan dengan bentuk kurva yang membentuk gambar lonceng ( bellshaped curve) yang  kedua  sisinya  melebar  sampai  tidak  terhingga  (Suliyanto,  2011).  Selain  itu  nilai  residual terdistribusi  secara  normal  juga  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  grafik  Normal  P-P  Plot , apabila titik-titik sebaran pada grafik membentuk  garis lurus diagonal, maka dapat dikatakan persyaratan normalitas terpenuhi (Ghozali ,2011).
Uji  Normalitas  juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji kolmogorov  smirnov  test. Dengan  membandingkan  nilai kolmogorov-smirnov dan  asymp  signifikan  dengan  tingkat signifikan 5% (0,05). Apabila nilai kolmogorov-smirnov dan asymp signifikan > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal begitu juga sebaliknya.

## Uji Multikolonieritas
Menurut  Ghozali  (2011)  tujuan  dari  pengujian  multikolonieritas  adalah  untuk  menguji apakah dalam model regresi di temukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian Multikolinearitas akan menggunakan Variance Inflation factor (VIF) dengan kriteria yaitu:
1. Jika angka tolerance di atas 0,10 dan VIF > 10 dikatakan terdapat gejala multikolinearitas
2. Jika  angka  tolerance  di  atas  angka  0,10  dan  VIF  <  10  dikatakan  tidak  terdapat  gejala multikolineraitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Suatu model regresi yang  baik  adalah  regresi  yang  tidak  terjadi  heterokedastisitas.  Pengujian  dapat  dilakukan menggunakan   grafik scatter  plot dimana  jika  titik-titik  dalam  grafik  menyebar  dan  tidak membentuk  pola  tertentu  menandakan  tidak  terjadinya  heteroskedastisitas  dalam  model regresi (Sunyoto, 2012).
Uji Hipotesis Persamaan Regresi Linear Berganda
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda ( multiple regression ) dengan alasan bahwa alat ini dengan menggunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Secara statistik hal ini dapat diukur dari koefisien nilai determinasi, nilai statistik f. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji secara statistiknya berada dalam daerah kritis. Uji hipotesis ini tersebut dilakukan dengan program SPSS 21. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
Y= α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ε……………………(1)
Keterangan: Y  = Kinerja organisasi X1  = Tujuan yang jelas dan terukur X2  = Motivasi Kerja X3   = Sistem pengukuran kinerja X4  = Insentif X5  = Desentralisasi X6   = Partisipasi Penyusunan Anggaran α = Konstanta/ intercept β, β1, β2,β3 = Koefisien regresi
ε = Error disturbance (variabel pengganggu)

## Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah  Bantara nol sampai  dengan  satu.  Nilai  R²  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  rendah.  Apabila  R²  mendekati  satu,  maka  variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  independen  secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut: Ho  :  β  =  0,  berarti  tidak  ada  pengaruh  signifikan  dari  variabel  independen  terhadap  variabel dependen secara simultan (bersama- sama); Ho : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara  simultan  (bersama-sama).  Tingkat kepercayaan  yang  digunakan  adalah  95%  atau  taraf  signifikasi  5%  (α  =  0,05)  dengan  kriteria penilaian sebagai berikut:
• Jika  Fhitung  >  Ftabel,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti  bahwa  variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
• Jika  Fhitung  <  Ftabel,  maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  yang  berarti  bahwa  variabel independen  secara  bersama-sama  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel dependen.

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dimaksudkan  untuk  melihat  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian sebagai berikut:
• Membandingkan antara t hitung dengan ttab el . Bila t hitung < t table , variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
• Bila  t hitung >  t table ,  variabel  independen  secara  individual  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.
Probabilitas signifikan (α) < 0,05 maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebanyak  75  kuesioner  disebarkan  pada  penelitian  ini  disebarkan  kepada  responden terpilih yaitu Kepala dan Staf Sub Bagian Keuangan di Dinas-Dinas di Kota Jambi.  Tingkat pengembalian  kuesioner  sebesar  73,3%  atau  55  kuesioner  dependen  (Ghozali,  2011),  yang berarti sebagian besar kuesioner yang disebar kembali kepada peneliti. Kuesioner yang diolah sebanyak  55  kuesioner.  Hal  ini  menunjukKan  bahwa  responden  pada  penelitian  ini  cukup memiliki pemahaman dan keseriusan untuk memberikan partisipasinya terhadap kuesioner.
Distribusi responden menurut jenis kelamin pada Dinas-Dinas di Kota Jambi bahwa dari 55 orang  responden  dengan  persentase  54,54%  adalah  laki-laki  sebanyak  30  orang  dan  dengan persentase 45,45% adalah perempuan sebanyak 25 orang.
Distribusi responden menurut tingkat pendidikan pada Dinas-Dinas di Kota Jambi bahwa dari  55  orang  responden  dengan  persentase  12,72%  adalah  tingkat  SMA  sebanyak  7  orang, persentase  3,63%  tingkat  pendidikan  D3  sebanyak  2  orang,  65,45%  tingkat  pendidikan  S1 sebanyak 36 orang, dan 18,18 % tingkat S2 sebanyak 10 orang.
Distribusi responden menurut masa kerja pada Dinas-Dinas di Kota Jambi bahwa dari 55 orang responden yaitu (5-10 Tahun) sebanyak 11 orang (20%) dan (> 10 Tahun) sebanyak 44 orang (80%).

## Transformasi Data
Data yang diperoleh dari pengukuran yang menggunakan skala Likert adalah data ordinal (Ghozali, 2011), maka sebelum masuk uji selanjutnya, data ordinal yang diperoleh dari kuesioner harus diubah menjadi data interval dengan menggunakan Methode of Succesive Interval . Hal ini bertujuan  untuk  memenuhi  syarat  dalam  analisis  parametrik  dimana  data  setidak-tidaknya berskala interval.
Hasil  uji  validitas  diukur  dengan  cara  mengkolerasikan  antara  skor  faktor  (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Nilai korelasi yang diperolah  (r hitung )  dibandingkan  dengan  nilai product  moment  corelation untuk  mengetahui apakah  nilai  korelasi  yang  diperoleh  signifikan  atau  tidak.  Jika  r hitung >  r tabel maka  dapat disimpulkan instrumen tersebut dinyatakan valid (sugiyono, 2012). Berdasarkan hasil pengujian validitas  pada  setiap  item  pertanyaan  variabel  tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  motivasi  kerja, sistem  pengukuran  kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  partisipasi  penyusunan  anggaran menghasilkan koefisien regresi r hitung yang lebih besar dari r tabel (>0,2656). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa dari nilai Cronbach’s Alpha untuk setiap variabel instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 melihat hasil perhitungan menggunakan SPSS 21 dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas yang dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha variabel tujuan yang jelas dan terukur  0,684,  motivasi  kerja  0,693,  sistem  pengukuran  kinerja  0,767,  insentif  0,734, desentralisasi 0,913, partisipasi penyusunan anggaran 0,856 dan kinerja organisasi 0,803.
Pada uji normalitas dilihat dari grafik P-Plot Normalitas Data menunjukan data menyebar disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  garis  diagonal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas. Dan dilihat dari uji statistik non- parametrik kolmogorov-smirnov (K-S) menunjukan nilai Asymp.Sig yaitu  0,980  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  data berdistribusi normal secara normal.
Pada  hasil  uji  heteroskedastisitas  dilihat  dari  grafik  uji  heteroskedastisitas  menunjukan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pada  hasil  uji  multikolinearitas  dilihat  dari  tabel  hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance Value di atas 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah  hubungan  secara  linier  antara  dua  variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila  peneliti  bermaksud  meramalkan  bagaimana  keadaan  (naik  turunnya) variabel  dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
Berdasarkan  keterangan  pada  tabel  5.21  maka  diperoleh  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y= α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6

## Y= -3,476 + 0,344 X1 + 0,403 X2 + 0,380 X3 + 0,095 X4 + 0,288 X5 + 0,272 X6

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan uji  determinasi  (R 2 ). Uji  ANOVA  atau Ftest menunjukan  bahwa  nilai  Fhitung  sebesar  44,680 dengan p-value sebesar 0,000. Oleh karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (44,680 > 2,29), maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  signifikan positif terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
Hasil pengujian hipotesis 1 sampai 7 dijelaskan sebagai berikut:
Pengujian koefisien regresi variabel Tujuan yang Jelas dan Terukur (X 1 ) berdasarkan tabel 5.23 dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis 1, koefisien regresi variabel tujuan yang jelas dan terukur (X 1 ) adalah sebesar 4,550 berarah positif hal ini berarti  t hitung > t tabel (4,550 > 2,010) dengan signifikan sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Dengan demikian H0 ditolak dan menerima Ha dan dapat  dinyatakan  bahwa  secara  signifikan  tujuan  yang  jelas  dan  terukur  berpengaruh  positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Pengujian  koefisien  regresi  variabel  motivasi  kerja  (X 2 )  menunjukkan  bahwa  pengujian hipotesis 2, koefisien regresi variabel motivasi kerja (X 2 ) adalah sebesar 5,447 berarah positif hal ini berarti t hitung > t tabel (5,447 >  2,010) dengan signifikan sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Dengan demikian H 0 ditolak dan menerima Ha dan dapat dinyatakan bahwa secara signifikan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Pengujian koefisien regresi variabel sistem pengukuran kinerja (X 3 ) dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis 3, koefisien regresi variabel sistem pengukuran kinerja (X 3 ) adalah sebesar 5,170  berarah positif hal ini berarti  t hitung > t tabel (5,170 >  2,010) dengan signifikan sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Dengan demikian H 0 ditolak dan menerima Ha dan dapat dinyatakan bahwa secara  signifikan  sistem  pengukuran  kinerja  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  organisasi sektor publik.
Pengujian koefisien regresi variabel insentif (X 4 ) menunjukka bahwa pengujian hipotesis 4, koefisien regresi variabel insentif (X 4 ) adalah sebesar 1,706 berarah negatif hal ini berarti t hitung <  t tabel (1,706  <  2,010)  dengan  signifikan  sebesar  0,094  (p  >  0,05)  dengan  demikian  H 0
diterima   dan  menolak  Ha  dan  dapat  dinyatakan  insentif  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja organisasi sektor publik.
Pengujian koefisien regresi variabel desentralisasi (X 5 ) dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis 5, koefisien regresi variabel desentralisasi (X 5 ) adalah sebesar 8,072 berarah positif hal ini berarti  t hitung > t tabel (8,072 > 2,010) dengan signifikan sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Dengan demikian  H 0 ditolak  dan  menerima  Ha  dan  dapat  dinyatakan  bahwa  secara  signifikan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Pengujian  koefisien  regresi  variabel  partisipasi  anggaran  (X 6 )  menunjukkan  bahwa pengujian hipotesis 6, koefisien regresi variabel desentralisasi (X 6 ) adalah sebesar 5,873 berarah positif hal ini berarti  t hitung > t tabel (5,873 > 2,010) dengan signifikan sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Dengan demikian H 0 ditolak dan menerima Ha dan dapat dinyatakan bahwa secara signifikan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Pengujian  ini  memperoleh  angka adjusted  R  square sebesar  0,829  atau  82,9%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  variabel  independen  (tujuan  yang jelas  dan  terukur,  motivasi kerja,  sistem  pengukuran  kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  pertisipasi  anggaran)  terhadap variabel  dependen  (kinerja  organiasasi)  sebesar  82,9%  sedangkan  17,1%  dipengaruhi  atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Teori  penetapan  tujuan  atau Goal  Setting  Theory merupakan  bagian  dari  teori  motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang  memahami  tujuan  (apa  yang  diharapkan  organisasi  kepadanya)  akan  mempengaruhi perilaku  kinerjanya.  Teori  ini  juga  menyatakan  bahwa  perilaku  individu  diatur  oleh  ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai individu. Jika seseorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal  ini  akan  mempengaruhi  konsekuensi  kinerjanya.  Dalam  teori  ini  juga  dijelaskan  bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memilik kemampuan dan keterampilan kerja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ariyadi  (2013)  yang  menemukan  bahwa variabel independen tujuan yang jelas dan terukur pada organisasi sektor publik berpengaruh secara positif terhadap kinerja organisasi dalam kinerja kuantitatif dan pada kinerja kualitatif pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Dana  APBN  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  juga  sama  dengan penelitian  Hartajunika  (2015)  bahwa  tujuan  yang  jelas  dan  terukur  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik  pada  Dinas  Sosial  dan  Transmigrasi  Kabupaten Buleleng.
Penetapan  tujuan  yang  jelas  dan  terukur  merupakan  elemen  penting  dalam  menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan tujuan yang jelas dan terukur membantu pemerintah dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Tujuan yang jelas dan terukur dapat mendorong suatu instansi untuk berkinerja lebih baik.
Pada kantor dinas-dinas di Kota Jambi, tujuan yang jelas dan terukur berupa visi, misi dan tujuan tiap-tiap unit kerja yang ditetapkan organisasi sudah baik dapat dilihat dari tujuan yang ingin  dicapai  dari  masing-masing  program  baik  dalam  penyusunan  maupun  pelaksanaan program  secara  jelas  dengan  ukuran  dan  jumlah  tujuan  yang  sesuai  dalam  bidang  masing- masing.
Selain dari uraian di atas, tujuan yang jelas dan terukur dari suatu organisasi juga sangat mempengaruhi  kinerja  organisasi  itu  sendiri.  Semakin  jelas  dan  terukur  penjabaran  tujuan organisasi  tersebut,  maka  dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  seorang  pegawai  akan  sangat memperhatikan  aspek-aspek  yang  terkandung  dalam  tujuan  organisasi  tersebut.  Apabila pegawai  mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  maka  akan  menghasilkan  kinerja organisasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  sudah  direncanakan  dari  awal  tanpa  adanya penyimpangan tujuan dan fungsi organisasi.

## Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Robbins  (2008)  mendefinisikan  motivasi (motivation) sebagai  proses  yang  menjelaskan intensitas,  arah,  dan  ketekunan  seseorang  individu  untuk  mencapai  tujuannya.  Tiga  elemen utama dalam definisi tersebut adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Intensitas berhubungan dengan  seberapa  giat  seseorang  berusaha.  Ini  adalah  elemen  yang  paling  banyak  mendapat perhatian ketika membicarakan tentang motivasi. Namun, intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan  menghasilkan  prestasi  kerja  yang  memuaskan  kecuali  upaya  tersebut  dikaitkan  dengan arah yang menguntungkan organisasi. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Upaya yang diarahkan dan konsisten dengan tujuan- tujuan  organisasi  merupakan  jenis  upaya  yang  seharusnya  kita  lakukan.  Terakhir,  motivasi memiliki dimensi ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka (Robbins, 2008).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hartajunika  (2015)  yang  menemukan  bahwa variabel independen motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas Sosial dan Transmgrasi Kabupaten Buleleng. Didukung dengan data responden dimana  baik  kepala  unit  pria  wanita,  maupun  kepala  unit  kerja  yang  telah  lama  menjabat maupun  yang  baru  menunjukan  motivasi  kerja  yang  tinggi  akan  sangat  berpengaruh  dalam menyelesaikan tugas mereka secara efektif dan efisien.
Pada Kantor Dinas-Dinas di Kota Jambi, motivasi kerja yang dimiliki pegawai sudah baik dimana  terdapat  keinginan  untuk  melakukan  yang  terbaik  dan  bekerja  sama  dalam  rangka penyelesaian  tugas  antara  mendapatkan  hasil  terbaik  dari  tiap-tiap  tugas  yang  dikerjakan. Adanya keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik dari rekan secara positif dalam unit kerja juga dapat memberikan dorongan motivasi kepada diri sendiri agar memperoleh hasil yang lebih baik.
Selain  dari  uraian  di  atas,  memiliki  motivasi  kerja  yang  tinggi  sebagai  suatu  dorongan kebutuhan dalam diri pegawai dapat memberikan dorongan untuk berusaha dan melaksanakan suatu  tugas  atau  pekerjaan  dengan  baik,  efektif  dan  efisien,  begitu  pula  sebaliknya.  Dengan menggabungkan  motivasi  kerja  yang  tinggi,  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  melaksanakan tugas dan persepsi peran positif yang dimiliki seorang pegawai, maka kinerja dapat ditingkatkan. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2009) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur  finansial  dan  non  finansial.  Sistem  pengukuran  kinerja  dapat  dijadikan  sebagai  alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud. Pertama , pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk  membantu  memperbaiki  kinerja pemerintah.  Ukuran  kinerja  dimaksudkan  untuk  dapat  membantu  pemerintah  berfokus  pada
tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).
Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mengacu pada konsep value for money (VFM). Konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu:
1. Ekonomi
Ekonomi  terkait  dengan  pengkonversian  input  primer  berupa  sumber  daya  keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input tidak terjadi pemborosan.
2. Efisiensi
Efisiensi  terkait  dengan  hubungan  antara output berupa  barang  atau  pelayanan  yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output.

## 3. Efektivitas
Efektivitas  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya tercapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efekif organisasi, program, atau kegiatan.
Konsep  VFM  menekankan  pada  hasil  atau  pelayanan  terhadap  publik.  Organisasi  tidak hanya  berfokus  pada  pendapatan  saja,  tetapi  bagaimana  meningkatkan  pelayanan  terhadap publik.  Untuk  mengukut  tingkat  ekonomi,  efisiensi  dan  efektifitas  diperlukan  pengembangan indikator kinerja dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi (Nordiawan, 2011).
Penelitian  sejalan  dengan  penelitian  Tarigan  (2011)  yang  menemukan  bahwa  variabel independen sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam organisasi sektor publik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Hartajunika (2015) bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik  pada  Dinas  Sosial  dan  Transmigrasi Kabupaten Buleleng.
Pada Kantor Dinas-Dinas di Kota Jambi, pengukuran kinerja instansi organisasi sudah baik dan  cenderung  menyatakan  unit  kerja  mereka  telah  memiliki  indikator  pengukuran  kinerja. Berdasarkan  data  responden  dapat  dilihat  bahwa  nilai  pernyataan  indikator  kinerja  yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat dan standar kualitas pelayanan mendapat nilai yang tinggi dibandingkan pernyataan terhadap indikator yang lain. Hasil dari jawaban ini disebabkan Kantor  Dinas-Dinas  di  Kota  Jambi  dalam  menjalankan  tujuan  dan  fungsi  organisasi  selalu mengutamakan  kepentingan  instansi  dibandingkan  kepentingan  individu,  sehingga  instansi mendapatkan penilaian tinggi dari masyarakat terkait pelayanan publik.
Selain dari uraian di atas, pengukuran kinerja yang mengacu pada konsep value for money (VFM), menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik yang tidak hanya berfokus pada pendapatan  saja,  tetapi  bagaimana  meningkatkan  pelayanan  terhadap  publik  dengan menekankan  tiga  elemen  utama  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektifitas  dengan  tujuan organisasi  tersebut  mampu  mengetahui  tingkat  ketercapaian  tujuan  organisasi,  menyediakan sarana  pembelajaran  organisasi,  memperbaiki  kinerja  periode-periode  sebelumnya, memberikan  pertimbangan  yang  sistematik  dalam  pembuatan  keputusan  pemberian reward dan punishment , memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik. Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Hubungan agensi terjadi ketika satu atau beberapa pihak ( principal ) mempekerjakan pihak lain ( agent ) dengan tujuan mendelegasikan tanggung jawab kepada agent. Hak dan tanggung jawab principal dan agent tertuang dalam sebuah perjanjian (kontrak) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agency theory berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berusaha  untuk  memanfaatkan  utilitasnya  (Bonner  dan  Sprinkle,  2002  dalam  Tarigan,  2011). Selanjutnya, Baiman dalam Verbeeten (2008) mengungkapkan bahwa individu termotivasi untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Sifat tersebut dapat digambarkan dalam fungsi  utilitas yang  terdiri  dari  dua  faktor,  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  insentif moneter maupun non moneter dan meningkatkan waktu luang (mengurangi kerja/usaha).
Insentif  dapat  didefinisikan  sebagai  motivator  ekstrinsik  yang  menghubungkan pembayaran bonus atau persfektif karir dengan kinerja. Individu dianggap memiliki preferensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan waktu libur atau waktu luangnya. Teori ini berpendapat bahwa individu akan menjadi malas (atau tidak mengarahkan usaha) pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya kecuali tugas tersebut memiliki kontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka sendiri (Bonner dan Sprinkle, 2002 dalam Tarigan, 2011).
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Indudewi, 2009) yang menemukan variabel insentif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja organisasi pada SKPD dan BUMD Kota Semarang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Pramitha, 2010) yang menemukan variabel independen insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kabupaten Demak. Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja karena insentif pada pemerintah daerah kabupaten Demak masih dihitung berdasarkan absensi bukan berdasarkan kinerjanya.
Berdasarkan  konteks  pemerintahan,  fungsi  insentif  seharusnya  tidak  berperan  besar mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  merupakan  karyawan  organisasi  sektor  publik  di  Negara  Indonesia.  Secara  umum dapat  dinyatakan  bahwa  hampir  tidak  ada  perbedaan  antara  (PNS)  yang  berkinerja  baik  dan kurang baik dalam penghargaan (Widhyharto, 2008), salah satu penyebabnya adalah reward dan punishment tidak  berjalan.  Banyak  PNS  yang  dihukum  karna  perbuatannya,  tetapi  hukuman tersebut tidak menjadikan PNS jera, bahkan memunculkan pelanggaran baru karena disinsentif tidak diberlakukan secara tegas.
Para agen sektor publik tidak sesuai dengan insentif berbasis kompetisi atau kinerja, karena akan  menghasilkan  efek  menguntungkan  dalam  sejumlah  dimensi  dan  reaksi  disfungsional dalam dimensi lainnya atau principals lainnya. Sehingga, saat penggunaan insentif tradisional, organisasi sektor publik membutuhkan aplikasi yang spesifik untuk agen atau tugas yang spesifik (kinerja dapat didefinisikan, dikuantifikasikan, dan diukur dengan sejumlah petunjuk) dan konflik politik tentang aspek yang berbeda dari kinerja relatif minor. (Dixit, 2002; dalam Halim, 2013).

## Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh daerah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adanya  otonomi  daerah  di  Indonesia  merupakan  salah satu  bentuk  desntralisasi  dimana  pemerintah  pusat  memberikan  sebagian  kewenangannya kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  daerahnya.  Pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  tugasnya  juga  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada  satuan-satuan kerja  dibawahnya  baik  berupa  pengambilan  keputusan,  pengelolaan  keuangan  maupun pelaksanaan  program-program  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini
dikarenakan  satuan-satuan  kerja  lebih  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan  lebih  peka terhadap perubahanperubahan yang ada.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah mengatur  desentralisasi  dari  kepala  daerah  kepada  pejabat  di  bawahnya  untuk  mengelola keuangan  dan  melaksanakan  program-program  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  masing- masing  satuan  kerja.  Pelimpahan  wewenang  tentunya  disertai  dengan  pelimpahan  tanggung jawab sehingga tiaptiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat  meningkatkan  kinerjanya  karena  mereka  mengetahui  kondisi  masyarakat  dan  dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran (Chenhall; Mukhi et.al; Davis dan Newstrom dalam Indudewi, 2009).
Pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  kepala  daerah  kepada  pejabat dibawahnya  berupa  kewenangan  dalam  menyusun  anggaran  tersebut  mencerminkan pelaksanaan tupoksi tiaptiap unit kerja. Kewenangan penyusunan anggaran tersebut meliputi kewenangan  dalam  masalah  keuangan,  operasional  kantor,  peningkatan  mutu  pegawai, pergeseran dana maupun perputaran pegawai.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hartajunika  (2015)  yang  menemukan  variabel independen  desentralisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik.  Berbeda dengan penelitian Indudewi (2009) desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja.
Pada  Kantor  Dinas-Dinas  di  Kota  Jambi,  desentralisasi  dapat  mempermudah  dalam penyusunan anggaran yang mencerminkan pelaksanaan tupoksi tiaptiap unit kerja. Kewenangan penyunan anggaran tersebut meliputi kewenagan dalam masalah keuangan, operasional kantor, peningkatan  mutu  pegawai,  pergeseran  dana  maupun  perputaran  pegawai.  Dengan  adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, maka organisasi dapat mengutamakan apa yang benar-benar  diperlukan  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsi  organisasi sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi organisasi.

## Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Mardiasmo (2009) mengungkapkan pengertian anggaran pemerintah adalah merupakan suatu  rencana  finansial  yang  menyatakan  berapa  biaya  atas  rencanarencana  yang  dibuat (pengeluaran/belanja)  dan  caranya  memperoleh  uang  untuk  mendanai  rencana  tersebut (pendapatan). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor  publik  dimulai  ketika  perumusan  strategi  dan  perencanaan  strategik  telah  selesai dilakukan.  Anggaran  merupakan artikulasi  dari  hasil  perumusan  strategi  dan  perencanaan strategik yang telah dibuat.
Menurut  Brownell  (1982),  dalam  Agustina  (2012)  menjelaskan  partisipasi  sebagai suatu proses  mengevaluasi  kinerja  para  individu  dan  menetapkan  penghargaan  atas  dasar  sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh para individu dalam penyusunan anggaran.
Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  merupakan  proses  dimana  para  individu  yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat  dan  mempunyai  pengaruh  dalam  penyusunan  target  anggaran.  Proses  keikutsertaan setiap  individu  (bawahan)  dalam  partisipasi  akan  membantu  dan  mendukung  pelaksanaan anggaran belanja dengan baik dan mencapai target anggaran Brownell (1982) Dwijayanti (2009) dalam Agustina (2012).
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Jambi.
Semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran semakin meningkat kinerja menajerial SKPD.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  keterlibatan  atau partisipasi  aparat  dalam  merumuskan  suatu  hal  dalam  suatu  organisasi,  maka  akan  semakin tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk menyukseskan kesepakatan dan keputusan tersebut agar  terlaksana  dengan  baik.  Disamping  itu,  dengan  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran akan  mendorongn  moral  kerja  yang  tinggi  dimana  akhirnya  dapat  meningkatkan  kinerja manajerial.
Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur, Motivasi Kerja, Sistem Pengukuran Kinerja, Insentif, Desentralisasi  dan  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Sektor Publik.
Hasil  analisis  regresi  menunjukan  bahwa  tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  motivasi  kerja, sistem  pengukuran  kinerja,  insentif,  desentralisasi,  dan  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hasil ini menunjukkan bahwa F hitung lebih > F tabel sebesar (44,680 > 2,29) dengan tingkat signifikan 0,000 (< 0,05) sehingga hipotesis ke tujuh dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem  pengukuran  kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  partisipasi  penyusunan  anggaran bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik  pada dinas-dinas yang ada di Kota Jambi.
Hasil  penelitian  ini  membawa  implikasi  bahwa  untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi sektor publik, maka Dinas-Dinas di Kota Jambi dituntut untuk lebih mengontrol tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, desentralisasi dan partisipasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas-dinas di Kota Jambi.
Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pada suatu periode tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) dalam Trinaningsih (2007) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau
actual performance (prestasi
kerja atau prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai  seberapa  baik  SKPD  tersebut  melakukan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu  pengevaluasian  kinerja  bawahan  oleh  atasannya  dan  sebagai  bahan horizontal  accountability pemerintah  daerah  yaitu  kepada  masyarakat  atas  amanah  yang diberikan kepadanya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartajunika (2015) yang menemukan bahwa variabel independen (tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, desentralisasi)  secara  parsial  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen  (Kinerja Organisasi  Sektor Publik).  Hasil  penelitian  ini  juga sejalan  dengan  penelitian  Pramitha  (2010) yang menemukan variabel independen (insentif) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik).  Hasil  penelitian  juga  sejalan  dengan  penelitian  Febriyanti (2014) yang menemukan bahwa variabel independen (partisipasi penyusunan angaran) secara simultan menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Kinerja Manajerial SKPD).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Secara  simultan,  tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  motivasi  kerja,  sistem  pengukuran kinerja,  insentif,  desentralisasi  dan  partisipasi  penyusunan  anggaran  mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
2. Tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
3. Motivasi  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik  pada Dinas-Dinas di Kota Jambii.
4. Sistem  pengukuran  kinerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  sektor publik pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
5. Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
6. Desentralisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  organisasi  sektor  publik  pada Dinas-Dinas di Kota Jambi.
7. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik pada DinasDinas di Kota Jambi.

## Saran
1. Bagi para peneliti lain hendaknya memperluas subjek penelitian yang digunakan.
2. Bagi para peneliti lain diharapkan agar dapat  mengumpulkan data primer tidak hanya dari  penyebaran  kuesioner  namun  harus  ditunjang  dengan  wawancara maupun observasi langsung.
3. Variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik juga sebaiknya ditambahkan untuk penelitian selanjutnya.
4. Adanya  penilaian  kinerja  SKPD  dari  sudut  pandang  masyarakat  sebagai stakeholders sehingga dapat memberikan masukan dan kritik membangun bagi SKPD tersebut.
5. Dinas-dinas Pemerintah Kota Jambi hendaknya dapat terus meningkatkan pelayanannya terutama kepada masyarakat selaku pengguna jasa organisasi sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  2012. Pengaruh  Partisipasi  dalam  Penyusunan  Anggaran,  Kepuasan  Kerja  dan  Job Relevant  Information  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Pada  Dinas  Pendidikan  UPTD Kecamatan, SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Jambi. Skripsi: Universitas Jambi. Ariyadi,  Yuli.  2013.  Praktik-Praktik  Manajemen  Kinerja  pada  Organisasi  Sektor  Publik  dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia).
Dwijayanti GM, Ria. 2009. Analisis Pengaruh Partisipasi Manajer dalam Penyusunan Anggaran dengan Kinerja di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Skripsi: Universitas Jambi. Febrianti, Ayu. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggara, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketidakpastian  Lingkungan,  Struktur  Desentralisasi,  dan  Evaluasi  Anggaran  Terhadap Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  (survey  pada  Aparatur Pemerintah Kota Jambi). Skripsi: Universitas Jambi. Ghozali,  Imam.   2012. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Ghozali,  Imam.  2014. Ekonometrika:  Teori,  konsep  dan  aplikasi  dengan  IBM  SPSS  22. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadi, Jam’an. 2012. Analisis pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja pegawai kantor pusat  PT.  Bank  Sumut  Medan. Tesis  Sekolah  Pasca  Serjana  universitas  sumatera  utara, medan.
Hartajunika,  Gerry.  2015.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik (Studi Empiris pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng).
Herminingsih, 2009. Pengaruh partisipasi dalam penganggaran Dan peran manajerial pengelola keuangan  daerah  Terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten Demak.
Indudewi,  Dian.  2009.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kinerja  SKPD  Semarang. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro Semarang Jurnal. Vol. 25.
Indudewi,  Dian.  2012.  Pengaruh  Insentif,  Desentralisasi,  Ukuran  Kinerja  Dan  Kejelasan Sasaran Terhadap Kinerja Organisasi Studi Kasus Pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Semarang.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi  Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta. Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta. Melati, Ika Irma. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (Studi Empiris Pada Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jawa Tengah).
Nadhiroh, Siti. 2010. Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan dan Self-Efficacy terhadap Kinerja  Auditor  Pembuatan Audit  Judgment (Studi  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di Semarang). Skripsi S1 Program Reguler 1 Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponergoro Semarang.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Dua. Salemba Empat: Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramitha, Betsy Josephine. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak).
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfa Beta: Bandung. Sunjoyo. 2012. Aplikasi SPSS untuk SMART Riset . Alfabeta: Bandung.
Tarigan,  Agripa  F.  2011.  Analisis  faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pegawai  Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu).
Trinaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai   Mediasi   Pengaruh   Pemahaman   Good   Governance,  Gaya  Kepemimpinan  dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Verbeeten, Frank H.M. 2008. Performance management practices in public sector organizations: Impact  on  performance,  Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal, Vol.  21  Iss:  3, pp.427 – 454.
Wirham.  2014.  Pengaruh  Motivasi  Kerja  dan  Komunikasi  Pegawai  terhadap  Kinerja  Pegawai Instansi Publik. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.