## PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

## Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Email : sudika.mangku@undiksha.ac.id

## Abstrak
Terjadinya  pelanggaran  HAM  terhadap  etnis  Rohingya  di  Myanmar  telah  menjadi perhatian  dunia  Internasional.  Etnis  Rohingya  yang  telah  tinggal  beberapa  generasi  di bagian  wilayah  Myanmar,  tidak  mendapatkan  keadilan  dari  pemerintah  Myanmar. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tentu betentangan dengan instrumen dasar hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan HAM  internasional  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  terhadap  etnis  rohingya,  serta hambatan apa saja dalam memberikan perlindungan terhadap etnis rohingya hingga belum tercapainya  solusi  dalam  penyelesaian  pelanggaran  HAM  tersebut.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan kasus serta pendekatan analisis. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Pada hasil  penelitian  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  etnis  rohingya  sesuai dengan  instrumen  HAM  internasional  belum  terpenuhi  karena  terdapat  berbagai penghambat dalam menyelesaikan akar konflik pelanggaran HAM di Myanmar. Beberapa diantaranya  keengganan  pemerintah  Myanmar  dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran HAM etnis Rohingya. Mengingat tidak adanya keingininan pemerintah Myanmar dalam penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  tersebut,  PBB  mengecam  dan  berupaya  untuk melakukan intevensi kemanusiaan guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat tehadap etnis Rohingya. Untuk itu, tulisan ini berupaya menguraikan tanggung jawab apa saja yang seharusnya  pemerintah  Myanmar  berikan  dalam  upaya  perlindungan  menurut  HAM intenasional  serta  hambatan  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  tidak  terselesainya  kasus pelanggaran HAM pada etnis rohingya.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Etnis Rohingya, HAM intenasional

## Abstract
The occurrence of human rights violations against the Rohingya ethnicity in Myanmar has become  an international  concern.  The  Rohingya,  who  have  lived for  generations  in  this part  of  Myanmar,  are  not  getting  justice  from  the  Myanmar  government.  The  various human rights violations that have occurred are of course against the basic instruments of international  law.  This  study  aims  to  describe  and  analyze  international  human  rights arrangements  with  regard  to  the  protection  of  the  Rohingya  ethnicity,  as  well  as  any obstacles in providing  protection for the  Rohingya  ethnic group so that no solution has been achieved in resolving these human rights violations. In this study, using a normative legal  research  method  with  a  statutory  approach,  a  case  approach  and  an  analysis approach.  The  type  of  legal  material  in  this  research  is  secondary  data  consisting  of
primary,  secondary  and  non-legal  materials.  Then  processed  and  analyzed  using prescriptive methods. Based on the research results, it is known that legal protection of the Rohingya ethnicity in accordance with international human rights instruments has not been fulfilled because there are various obstacles in resolving the root of the conflict on human rights violations in Myanmar. Some of them are the reluctance of the Myanmar government to  resolve  cases  of  Rohingya  ethnic  human  rights  violations.  In  view  of  the  lack  of willingness of the Myanmar government to resolve cases of human rights violations, the UN criticized and attempted to carry out humanitarian intervention to resolve gross human rights violations against the Rohingya ethnic group. For this reason, this paper seeks to elaborate on what responsibilities the Myanmar government should provide for protection according to international human rights as well as what obstacles have caused cases of human rights violations against ethnic Rohingya to be resolved.
Keywords : Legal Protection, Rohingya Ethnicity, International Human Rights

## A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan  hak  fundamental  setiap individu  yang  mencakup  hak  atas  hidup dalam  bidang  politik,  hukum,  ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan  kebutuhan  mendasar  yang harus  dimiliki  setiap  individu  dan kelompok masyarakat tanpa membedakan etnis, agama, jenis kelamin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights 1948  (UDHR).  Mengingat  perbedaan etnis  maupun  agama  inilah  yang menjadkan  manusia  saling  menghargai. Dimana  penghargaan  tersebut  menjadi hak setiap manusia. Di sepanjang sejarah perkembangan  HAM,  ada  tiga  aspek dalam  keberadaan  manusia  yang  harus dipertahankan  atau  diselamatkan,  yaitu integritas,  kebebasan  dan  kesetaraan,  di mana  untuk  mencapai  ketiga  aspek  ini diperlukan adanya penghormatan terhadap  martabat  setiap  manusia. 1
Namun kebebasaan, integritas dan kesetaraan  seringkali  sulit  diwujudkan oleh  negara  mengingat  adanya  etnis minoritas  yang  dianggap  tidak  dominan dengan  ciri  khas  bangsa,  etnis  bangsa,
1 Elsam,  dkk.  2001.  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya:  EsaiEsai  Pilihan  Buku  2,  Jakarta:
Elsam Press.
agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari etnis mayoritas dalam suatu bangsa. Beberapa  etnis  yang  minoritas  menjadi kelompok  yang  terdiskriminasi.  Sejarah telah  mencatat  berbagai  pelanggaran HAM  yang  disebabkan  perlakuan  tidak adil  dan  diskriminatif  atas  dasar  etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan,  jenis  kelamin,  status  sosial, politik, keturunan dan sebagainya. Pelanggaran  ini  terjadi  secara  horizontal (antar  masyarakat)  maupun  vertikal (antar  negara  terhadap  rakyat)  atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran HAM berat ( gross violation of human rights ).
Dalam Rome Statute of The International  Criminal  Court  1998 (Statuta  Roma  tahun  1998)  Art  5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi: (ICC, 1998) bahwa: The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole.  The  Court  has  jurisdiction  in accordance  with  this  statute  with  respect  to the  following  crimes:  (a)  The  crime  of genocide;  (b)  Crimes  against  humanity;  (c) War  crimes;  (d)  The  crime  of  aggression ;
yang  berarti  bahwa  pelanggaran  HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan  perang  dan  kejahatan  agresi. Pelanggaran HAM ini sering dialami oleh etnis  minoritas.  Yang  memang  tidak selalu mendapatkan perlakukan yang baik di  wilayah  negara  yang  didudukinya. Salah satunya etnis rohingya di Myanmar.  Negeri  bekas  koloni  Inggris yang mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal  4  Januari  1948  ini,  memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 puluh juta jiwa. Mayoritas penduduk yang merupakan keturunan dari ras Mongol ini merupakan  pemeluk  Budha  yang  taat. Meski  telah  merdeka  sejak  1948,  bukan berarti kehidupan politik dan masyarakat di negeri Burma ini berjalan lancar tanpa gejolak. Konflik etnis Rohingya menjadi konflik yang tak berkesudahan di negara Myanmar  hingga  saat  ini.  Konflik  yang didasari  atas  perlakuan  diskriminasi karena  perbedaan  etnis  dan  agama  ini menjadikan  Etnis  rohingya  tidak  diakui keberadaannya  dan  tidak  mendapatkan kewarganegaraan. 2
Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan
2 Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N.
P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi
Kewarganegaraan Myanmar (Burma
Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama dan dari 135 kelompok etnis kecil  lainnya  karena  Etnis  Rohingya dianggap  sebagai  illegal  Bengali  (salah satu  etnis  Bangladesh  yang  masuk  ke wilayah Myanmar secara illegal). Kebijakan ini tentunya berdampak negatif  bagi  etnis  Rohinya  di  Myanmar. Mengingat Banglades juga tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Diskriminasi  terhadap  etnis  rohingya sejatinya  terjadi  sejak  tahun  1962. Dimana pada saat pemerintahan presiden U  Nay  Win,  ia  membentuk  operasi- operasi  hingga  mengusir  paksa  etnis Rohingya  dari  negara  Myanmar  melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: Extra Judicial Killing, penangkapan sewenang-wenang,
penyitaan property, perkosaan, propaganda  anti-rohingya  dan  anti- muslim,  kerja  paksa,  pembatasan  gerak, pembatasan  lapangan  kerja,  larangan berpraktek  agama.  Tindakan  tersebut menimbulkan  banyak  korban  jiwa  dari etnis  Rohinya  hingga  menimbulkan pengungsian  untuk  mencari  suaka  ke
Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (2), 166-176.
negara-negara  lain  yang  dekat  dengan Myanmar. 3 Namun  sebagian  etnis  yang masih  berada  di  negara  bagian  Rakhine Myanmar  tidak  diberikan  akses  untuk mendapat  bantuan  kemanusiaan  karena dijaga  ketat  oleh  militer  Myanmar. Tindakan ini tetu mengundang perhatian dari  dunia  internasional.  Mengingat pelanggaran  HAM  berat  ini  menjadi masalah  yang  sangat  serius  karena  tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat  Myanmar  namun  juga  pada negara  lain  Untuk  itulah  perlunya perlindungan hukum bagi etnis Rohingya di  Myanmar.  Dari  latar  belakang pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  tekait  bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  menurut HAM  internasional  yang  seharusnya diberikan  pada  etnis  rohingya  dan hambatan  apa  saja  yang  menjadi penyebab  tidak  terselesainya  kasus pelanggaran HAM pada etnis rohingya.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif
3 Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kaum  Etnis Uighur  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1), 231-240.
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  kasus  serta  pendekatan analisis.  Berdasarkan statuta  approach penulis akan menganalisa UDHR maupun Convention  on  the  Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dan  beberapa  instrument  hukum  lainnya baik ditingkat nasional maupun internasional  serta  penulis  menganalisa terkait  hambatan  apa  saja  dalam  upaya perlindungan  hukum  kepada  Rohingya. Adapun  jenis  bahan  hukum  dalam penelitian ini  adalah data sekunder yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

## C.    HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap Etnis Rohingya Menurut HAM Internasional
Pelanggaran  terhadap  HAM  berat telah melanggar kewajiban internasional. Hal ini karena pengaturan HAM bersifat erga  omnes . 4 Sehingga  jika  terdapat pelanggaran maka temasuk dalam bagian
4 Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast Asia  1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
kewajiban  internasional  yang  akan menimbulkan  tanggung  jawab  negara. Pelanggaran HAM identik dengan penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of power )  dan  kealpaan  negara  ( state omission ) atas kewajiban tersebut. Sehingga menimbulkan pelanggaran HAM  sebagai  akibat  dari  negara  tidak berbuat  sesuatu  ( violation  by  omission ) dan negara berbuat sesuatu ( violation by commission ). Pelanggaran hak asasi yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Myanmar terhadap  etnis  rohingya  salah  satunya dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya Elimination Group pada tahun 2012  yang  bertujuan  untuk  menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. 5
Pelanggaran HAM
terkait pembersihan etnis secara khusus dituangkan  dalam Convention  on  the Prevention and Punishment of the Crime of  Genocide yang  ditetapkan  melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) 9  Desember  1948.  Pelanggaran  HAM terhadap  etnis  Rohingya  telah  dikuatkan dengan  laporan  hasil  investigasi  oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM
5 Arifin,  R., &  Lestari,  L.  E. (2019). Penegakan dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dalam  Konteks  Implementasi  Sila Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12-25.
yang  didasarkan  pada  laporan  terbaru yaitu Flash  Report  United  Nations Human  Rights tanggal  3  Februari  2017. Laporan  tersebut  menyatakan  bahwa terdapat  eksekusi  tanpa  proses  peradilan atau  pembantaian,  termasuk  dengan penembakan  secara  acak,  penculikan secara  paksa  dan  penahanan  secara sewenang–wenang;  perkosaan  termasuk pemerkosaan  berkelompok,  dan  bentuk kekerasan  seksual  lainnya;  kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan, perlakuan  atau  hukuman  yang  tidak manusiawi  atau  merendahkan  martabat; melakukan  penjarahan  dan  pendudukan properti;  penghancuran  harta  benda, diskriminasi  dan  penganiayaan  etnis agama. 6
Tindakan  pelanggaran  HAM  yang telah  disebutkan  dalam  Laporan  Dewan HAM  telah  memenuhi  kategori  dalam pasal  7  Statuta  Roma  1998  tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Tindakan-tindakan  pelanggaran  HAM tersebut  menjadi  salah  bukti  kegagalan untuk  meningkatkan  dan  mendorong penghormatan  universal  dan  pentaatan
6 Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan  Genosida  terhadap  Etnis  Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.
terhadap  HAM  tanpa  pembedaan  ras, jenis  kelamin,  bahasa  atau  agama  dan harus  dipertanggungjawabkan.  Pasal  4 ayat  1  Konvensi  Menentang  Penyiksaan dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  yang Tidak  Manusiawi,  dan  Merendahkan Martabat Manusia 1965.
Selain  itu,  kebijakan  pemerintah Myanmar  dalam  mengeluarkan  UU Keimigrasian  tahun  1974  dan  UU Kewarganegaraan  tahun  1982  jelas bertentangan  dengan Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination (CERD) 1965. Dalam hal ini  Myanmar  membuat  Undang-Undang Kewarganegaraan  Tahun  1982  yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya. Kebijakan  tersebut  tentu  bertentangan dengan  Pasal  15  ayat  1  UDHR  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak atas  suatu  kewarganegaraan.  Disisi  lain Myanmar merupakan anggota PBB sejak tahun  1948.  Konsekuensi  hukum  dari negara yang telah menjadi  anggota PBB adalah wajib menerima segala ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB. 7
Dimana setiap negara wajib mentaati konvensi Internasional yang telah
7 Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau
diratifikasi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  38  ayat  1  Statuta International Court  of  Justice (ICJ)  sebagai  suatu sumber  hukum  internasional.  Terlebih adanya latar belakang sejarah bahwa etnis rohingya  sudah  menduduki  wilayah Myanmar  pada  abad  ke  7.  Dimana  pada tahun 1748 terdapat kehadiran kesultanan Muslim di Arakan tahun 1430, kesultanan muslim ini telah berkuasa selama kurang lebih  350  tahun.  Keputusan  untuk mencabut  kewarganegaraan  pun  jelas memicu  protes  intenasional  karena keputusan  tersebut  juga  termasuk  dalam pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil untuk menempati suatu negara atau meninggalkan  sebuah  negara  (ICCSR 1960).  Khususnya  terkait  Pasal  33  Ayat (1) mengenai pengusiran atau pengembalian  secara  paksa  ( refoulment ) serta    melanggar  konsep  “ International Bill of Human Rights ”, khususnya UDHR dalam  Pasal  13,  14  dan  15  yang menjelaskan tentang hak seseorang untuk
Dari Perspektif Hukum
Pidana
Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (1), 66-76.
mendapatkan  status  kewarganegaraan dan perlindungan dari penindasan. 8
Padahal seseorang yang tidak memiliki  kewarganegaraan  tidak  akan bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum dari suatu negara, dan ia juga tidak dapat menikmati  hak-hak  dasar  yang  melekat pada  dirinya.  Dari  pelanggaran  hukum internasional  tersebut,  Myanmar  telah memenuhi  2  unsur  penting  dalam Internationally  Wrongful  Act ,  yaitu adanya pelanggaran kewajiban internasional;  dan  perbuatan  tersebut dapat  diatribusikan  ke  Myanmar.  Oleh karena itu, Myanmar seharusnya mendapatkan  konsekuensi  yakni  untuk segera  melakukan  ceasation  terhadap penolakan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan memberikan status kewarganegaraan kepada mereka.
Selain itu, tidak diberikannya kebebasan etnis Rohingya dalam menjalankan  ibadahnya.  Dimana  pada awal  bulan  Juni  2012  hampir  semua masjid  di  Ibu  Kota  Arakan  yaitu Sittwe/Akyab  telah  dihancurkan  atau dibakar,  banyak  penutupan  masjid  dan
8 Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif
ASEAN. Media Komunikasi FPIPS , 12 (2).
9 Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum
madrasah  di  Muangdaw  dan  Akyab  dan muslim  tidak  diizinkan  untuk  beribadah di  dalamnya.  Jika  terdapat  pelanggaran akan  dikenai  hukuman.  Larangan  dalam praktek  beragama  ini  jelas  melanggar pasal 18 UDHR yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Terlebih juga melanggar  Deklarasi  mengenai  Hak-hak Penduduk  yang  termasuk  Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan,  Etnis,  Agama,  dan Bahasa  1992.  Deklarasi  ini  menjelaskan mengenai  perlindungan  negara  terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, etnis bangsa,  budaya,  agama  dan  kaum minoritas  serta  hak-hak  bagi  kaum minoritas. 9
Hak-hak  tersebut  diantaranya  hak untuk  memeluk  dan menjalankan agama secara bebas. Serta dalam pasal 2 ayat 5 menyatakan  hak  untuk  mendirikan  dan memelihara  hubungan  yang  melewati batas  negara  secara  bebas  dan  damai dengan  anggota  lain  yang  berasal  dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk  dalam  kelompok  minoritas
Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (2), 166-176.
lainnya  yang  mempunyai  ikatan  agama dengan  mereka.  Pada  tahun  2017, kekerasan yang dialami etnis Rohingnya di  Myanmar  masih  terus  berlanjut  dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hanya dalam waktu satu minggu telah menewaskan  kurang  lebih  400  orang. Kemudian  dalam  waktu  satu  bulan, jumlah  pengungsi  etnis  Rohingnya  dari bulan Agustus hingga September mencapai  123.000  orang.  Bahkan  pada tahun 2017, jumlah pengungsi dari negara Myanmar  mengalami  kenaikan  angka yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 1.156.732 orang.
Pengungsi  Rohingya  yang  melintasi batas  negara  dengan  maksud  untuk mencari  perlindungan  ke  negara  lain. Oleh  karena  itu,  menjadi  kewajiban negara  lain  pula  untuk  memberikan perlindungan  internasional  sesuai  dalam Convention  Relating  to  The  Status  of Stateless  Persons 1954. 10 Konvensi  ini menyatakan  bahwa  orang-orang  tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak  dan  kebebesan  mendasar  tanpa diskriminasi.  Hak-hak  lain  yang  akan dijamin  dalam  konvensi  ini  dan  tidak
10 Robetson  Q.C.  2002.  Kejahatan  Terhadap Kemanusiaan,  Perjuangan  untuk  Mewujudkan Keadilan Global, Jakarta: Komnas HAM.
diatur  dalam  konvensi  manapun  adalah hak  bantuan  administrasi,  hak  identitas diri  dan  persiapan  untuk  dokumen perjalanan. 11 Pemerintah  Myanmar secara konkret memiliki tanggung jawab untuk  melakukan  penyelidikan  secara transparan terhadap kasus tersebut yakni dengan  mengadili  dan  menghukum orang-orang yang terbukti terlibat dalam kasus  pelanggaran  HAM  berat  di negaranya. Pemerintah harus juga melakukan pemulihan yang dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi  demi  kepentingan  korban. Namun  pemerintah  Myanmar  tidak mengambil  suatu  tindakan  tegas  untuk menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  dan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Bahkan Myint Swe sebagai ketua  Komite  Penyelidik  Negara  bagian Rakhine dan juga selaku Wakil Presiden membantah  bukti  adanya  kekerasan  dan bukti  yang  menunjukkan  terjadinya genosida atau pembunuhan secara massal dan  berencana  terhadap  etnis  Rohingya. Namun  tuntutan  terhadap  para  pelaku yang  dibebankan  kepada  negara  oleh hukum  internasional  haruslah  tetap diupayakan.  Penolakan  yang  dilakukan
11 Thontowi,  J.  2007.  Hukum  Internasional Kontemporer, Bandung: Rafika Press.
oleh  Myanmar  telah  berujung  pada pengingkaran prinsip denial of justice. 12
Pengingkaran terhadap upaya pencapaian  keadilan  tersebut  bukan hanya pelanggaran serius terhadap norma hukum internasional. Namun juga menjadi  paradoks  di  tengah  pengakuan sebagai  negara  yang  telah  demokratis dengan  menjunjung rule  of  law dan
perlindungan  terhadap  HAM.  Namun meskipun berbagai pengingkaran tehadap bukti  oleh  pemerintah  Myanmar,  negara tetap tidak bisa tehindar dari pertanggungjawaban internasionalnya dengan  dalih  atas  kebenaran  menurut hukum  nasionalnya.  Tanggung  jawab Myanmar  atas  pelanggaran  hukum internasional  seperti  genosida  juga dikukuhkan dalam Genocide Convention yang  telah  diterima  oleh  Sidang  Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 yang menyatakan  perorangan  yang  terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum, 13 terlepas  dari  persoalan apakah  mereka  itu  bertindak  sebagai perseorangan, pejabat pemerintah,
12 Christian Lumban G, D. (2017). Penyelesaian Sengketa  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Terhadap  Etnis  Rohingya  di  Myanmar  Ditinjau
Dari Hukum Internasional. JURNAL NOVUM , 4 (3), 22-35.
pimpinan  pemerintahan  atau  negara. Namun jika pemerintah Myanmar enggan untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut. Maka  dapat  diambil  alih  oleh  Dewan Keamanan  PBB  yang  akan  berupaya untuk menemukan langkah efektif untuk mengakhiri  pelanggaran  HAM  berat tersebut. 14
2.    Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Kewajiban negara untuk menghukum  para  pelaku  pelanggaran HAM  berat  telah  dikembangkan  dalam berbagai  instrumen  hukum  HAM  baik internasional  maupun  regional.  Bahkan hukum  kebiasaan  internasional  secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran  berat  HAM  yang  dilakukan secara sistematis. Komisi Hukum Internasional ( International Law Commission ) menyatakan bahwa pelanggaran  terhadap  kewajiban  negara yang  digolongkan  sebagai  internationaly
13 Prinst,  Darwan.  2001.  Sosialisasi  dan Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
14 Kurniawan,  N.  (2018).  Kasus  Rohingya  dan Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Penegakan  Hak Asasi  Manusia. Jurnal  Konstitusi , 14 (4),  880- 905.
wrongful act yang mencakup pelanggaran berat  HAM,  juga  dikategorikan  sebagai kejahatan  internasional  ( international crime ). 15 Selain  dalam  Konvensi Genosida  1948,  kewajiban  negara  untuk menghukum  para  pelaku  pelanggaran berat HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan  dapat  ditemukan  dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan. Pada dasarnya, mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih ditekankan  pada  pengadilan  nasional. Mekanisme penyelesaiannya pun biasanya  melalui  pembentukan  suatu pengadilan  khusus  HAM  baik  yang bersifat permanen maupun ad hoc . 16
Pembentukan  pengadilan  tersebut dapat  dilakukan  secara  mandiri  oleh negara  yang  bersangkutan  maupun bekerja sama dengan lembaga internasional  seperti  PBB. 17 Namun keengganan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan  kekerasan  terhadap  etnis Rohingya  menjadikan  kasus  berlarut- larut. Pasal 17 Statuta Roma menyatakan
15 Rudi  M  Rizki.  1999.  Catatan  Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam Mieke Komar (Et.al) (Ed), Mochtar Kusumaatmadja:  Pendidik  dan  Negarawan, Bandung: Alumni
16 Waluyo,  T.  J.  (2013).  Konflik  Tak  Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. Transnasional , 4 (2), 834-847.
17 Andrey  Sujatmoko,  2004,  Penerapan  Prinsip Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat
bahwa  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional  berlaku  apabila  kurangnya penyelidikan  dan  penuntututan  nasional. Maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan  negara  tempat  pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan, untuk memproses pelanggaran tersebut. 18
Namun  Sayangnya,  Pasal  12  ayat  2 Statuta  Roma  menyatakan,  suatu  negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah  jika  ia  telah  meratifikasi Statuta.  Hal  ini  tentu  pemerintahan Myanmar  tidak  dapat  diadili  atas pelanggaran yang telah dilakukan karena Myanmar  tidak  menjadi  Negara  yang meratifikasi  satupun  peraturan-peraturan mengenai HAM seperti konvensi- konvensi  internasional  hak  sipil  dan politik,  konvensi  tentang  hak  ekonomi, sosial  dan  budaya  lalu  konvensi  tentang penghapusan  semua  bentuk  diskriminasi rasial. 19 Oleh sebab itu, pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan
Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, Tesis, Universitas Padjajaran.
18 Xavier  Philippe.  2006.  “Prinsip-prinsip yurisdiksi  universal  dan  saling  melengkapi: bagaimana dua prinsip berhubungan?”, International Review of the Red Cross, Volume 8 number 8
19 HM.  Suaib  Didu.  2008.  Hak  Asasi  Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional, Bandung: Iris
pemerintah Myanmar menjadi sulit untuk diterapkan  karena  terkendala  oleh  status ratifikasi  perjanjian  internasional  HAM. Namun  melihat  kondisi  etnis  Rohingya yang semakin memburuk hingga menimbulkan banyak korban jiwa mendorong  adanya  tindakan  intervensi kemanusiaan.  Terdapat  dua  syarat  yang dapat  mendesak  pentingnya  intervensi kemanusiaan. Pertama, pertanggung jawaban untuk melindungi ( the responsibility  to  protect ).  Banyaknnya jumlah  korban  tewas  atau  hilang  yang tidak  diketahui,  baik  karena  disengaja adanya  praktek  genosida  ataukah  tidak. Atau karena kesengajaan rezim pemerintahan / negara yang membiarkan peristiwa terjadi, atau bahkan ketidakmampuan
negara untuk melakukan  tindakan.  Sehingga  negara gagal untuk menegakkan kewenangannya. 20
Kedua, begitu banyak korban akibat permbersihan  etnik  ( ethnic  cleansing ) baik secara nyata-nyata, karena tindakan pembunuhan,  atau  tekanan  dengan  cara pengusiran  besar-besaran,  atau  karena tindakan teror atau pemerkosaan
20 Hartati,  A.  Y.  (2013).  Studi  Eksistensi  Etnis Rohingya  di  Tengah  Tekanan  Pemerintah Myanmar. Jurnal  Hubungan  Internasional , 2 (1), 7-17.
(Basdescu,  2011. 21 Adanya  desakan untuk mengintevensi kemanusiaan tersebut didasarkan pada Pasal 53 Piagam PBB.  Mengingat  ini  akan  menjadi  salah satu upaya DK PBB dalam menyelesaikan  kasus  yang  mengancam tata  tertib  dan  perdamaian  dunia. Intervensi kemanusiaan tersebut diajukan melalui DK PBB dengan disepakati oleh 5  Anggota  Tetap  DK  PBB,dan  10 Anggota  tidak  tetap.  Namun  upaya tersebut  lagi-lagi  mengalami  kegagalan. Dimana  terdapat  hambatan  yang  tidak dapat dicegah dalam intervensi kemanusiaan  tragedi  Rohingya.  RRC sebagai  negara  anggota  tetap  DK  PBB mengajukan keberatan dengan menggunakan  Hak  Veto.  Mengingat RRC memiliki kepentingan untuk melindungi  Myanmar  sebagai  pasar export  dan  import  terutama  gas  dan minyak  dengan  RCC.  PBB  berkali-kali telah mengecam keras pemerintah Myanmar  untuk  segera  mengakhiri kekerasan  yang  terjadi.  Namun,  hal tersebut  tidak  ditanggapi  baik  oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian.
21 Badescu, C.G. 2011. Humanitarian Intervention  and  the  Responsibility  to  protect: Security and human rights (Global Politics and the Responsibility to Protect), Routledge, Taylo

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penyelesaian dengan komitmen akan pemenuhan  keadilan  ini  tentu  sangat diharapkan, namun anggapan pemerintah Myanmar yang tidak melakukan pelanggaran  HAM  seperti  genosida secara berencana terhadap etnis Rohingya menjadikan  Pemerintah  Myanmar  abai dalam tuntutan penyelesaian dan penegakan  keadilan.  Tidak  diakuinya etnis  Rohingya  ke  dalam  bagian  daftar etnis  yang  berada  di  negeri  Myanmar tersebut menjadi upaya peniadaan terhadap  etnis  yang  sudah  berada  dari abad ke 7 di wilayah tersebut.
Diskriminasi  itu  bahkan  ditindaklanjuti dengan pencabutan
status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.Upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dapat
dikategorikan sebagai upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu.
Yang lebih mengkawatirkan  ialah  adanya  dugaan konfrontasi  fisik  berupa  operasi  militer yang diduga menewaskan ratusan masyarakat  sipil  tak  berdosa.  Tindakan konfrontasi  fisik  yang  terjadi  menjadi pemicu  terjadinya  gelombang  pengungsi
etnis  Rohingya  ke  beberapa  negara. Sebagai  bagian  dari  warga  bangsa- bangsa, Myanmar tentu memiliki kewajiban  internasional  yang  harus dipenuhi.  Negara  tersebut  tidak  dapat menafikkan  hukum  Internasional  yang telah  diakui,  diadopsi,  dan  dipraktikkan di  berbagai  negara.  Sebagai  sebuah negara  berdaulat,  Myanmar  memang memiliki  hak  untuk  menyelesaikan persoalan  dalam  negerinya  melalui mekanisme hukum yang dimiliki. Namun, alih-alih memberikan perlindungan,  Myanmar  justru  abai  atas genosida dan pelanggaran HAM lainnya. Myanmar  terus  mendapat  kecaman  dari dunia internasional untuk segera menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Hingga  pada  akhirnya  PBB  berupaya untuk melakukan intevensi kemanusiaan.

## Saran
Dewan  Keamanan  PBB  diharapkan dapat  segera  bertindak  dengan  tegas untuk  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi terhadap etnis rohingya. Dewan Keamanan  PBB  dapat  menetapkan Commission of Inquiry untuk menyelidiki dan  mengumpulkan  bukti  lebih  lanjut tentang pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan  di  negara  bagian  Arakan
Utara  yang  selanjutnya  membentuk Komite  Internasional  untuk  mengawasi dan  memastikan  Kaum  Rohingya  aman kembali  ke  Myanmar.  Selain  itu  dapat melalui SPDC yang menyediakan kembali rumah bagi orang-orang rohingya  dan  memastikan  bahwa  Kaum Rohingya  terbebas  dari  segala  bentuk hambatan  hukum  dan  tindakan  yang membahayakan sesuai jaminan perlindungan  oleh  HAM  internasional. Selain  itu,  perlu  adanya  dukungan  dari masyarakat internasional terkhusus negara-negara  yang  menjadi  anggota ASEAN  terhadap  proses  reformasi Negara Myanmar menjadi negara demokrasi.  Sehingga  pemajuan  HAM bisa terus berkembang di Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrey  Sujatmoko,  2004,  Penerapan Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara
Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional,  Tesis,  Universitas Padjajaran. Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas
Yustisia , 3 (2), 166-176. Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi  Kaum
Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (2), 166-176.
Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019).
Penegakan  dan  Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia  dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12-25.
Badescu,  C.G.  2011.  Humanitarian Intervention and the Responsibility to  protect:  Security  and  human rights  (Global  Politics  and  the
Responsibility to Protect), Routledge, Taylo Christian Lumban G, D. (2017). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar  Ditinjau  Dari  Hukum Internasional. JURNAL NOVUM , 4 (3), 22-35.
Elsam,  dkk.  2001.  Hak  Ekonomi  Sosial dan Budaya: EsaiEsai Pilihan Buku 2, Jakarta: Elsam Press.
Hartati,  A.  Y.  (2013).  Studi  Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. Jurnal Hubungan  Internasional , 2 (1),  7- 17.
HM.  Suaib  Didu.  2008.  Hak  Asasi Manusia:  Perspektif  Hukum  Islam dan Hukum Internasional,

## Bandung: Iris
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan
Peran  Treaty  of  Amity  and
Cooperation  in  Southeast  Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Kurniawan,  N.  (2018).  Kasus  Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi
Manusia. Jurnal  Konstitusi , 14 (4), 880-905.
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus
Pelanggaran  Ham  Etnis  Rohingya:
Dalam  Perspektif  ASEAN. Media Komunikasi FPIPS , 12 (2). Mangku,  D.  G.  S.,  &  Lasmawan,  I.  W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Kaum  Etnis  Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal
Komunitas Yustisia , 3 (1), 231-240.
Prinst,  Darwan.  2001.  Sosialisasi  dan
Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi Manusia.  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Putra,  K.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis
Tindak  Kejahatan  Genosida  Oleh
Myanmar Kepada Etnis Rohingnya
Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 66-76.
Robetson Q.C. 2002. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,  Perjuangan  untuk Mewujudkan  Keadilan  Global, Jakarta: Komnas HAM.
Rudi  M  Rizki.  1999.  Catatan  Mengenai Tanggung  Jawab  Negara  Atas
Pelanggaran  Berat  HAM,  dalam
Mieke Komar (Et.al) (Ed), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan
Negarawan, Bandung: Alumni Thontowi, J. 2007. Hukum Internasional
Kontemporer,  Bandung:  Rafika
Press. Waluyo,  T.  J.  (2013).  Konflik  Tak Seimbang  Etnis  Rohingya  dan Etnis Rakhine di Myanmar. Transnasional , 4 (2),
834-847.
Xavier  Philippe.  2006.  “Prinsip-prinsip yurisdiksi  universal  dan  saling melengkapi: bagaimana dua prinsip berhubungan?”,
International Review of the Red Cross,  Volume 8 number 8 Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap  Etnis  Rohingya  dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.