Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.2 : Desember 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## MANAJEMEN WAKAF  BERBASIS KELOMPOK, SOLUSI PEMBERDAYAAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN

## Bagus Pratama Susanto
Universitas Airlangga Surabaya Email: baguspratamasusanto@gmail.com

## Abstract
Indonesia  is  known  as  the  largest  agrarian  country  in  the  world,  but  it  is  ironic  to  see Indonesian  farmers  who  are  still  far  from  well-fulfilled  economic,  educational  and  health welfare. So that they are trapped in poverty continuously. The government as the party that has an important role has not done much in resolving this problem. As a result, the actions taken by the government have no effect on the agricultural sector in Indonesia. The potential for waqf, especially land in Indonesia, is so great. This can be maximized by the government and  the  private  sector.  Agricultural  subsidies,  which  in  the  future  will  be  reduced  and eliminated, will be quite a difficult problem for the Indonesian agricultural sector. Land waqf and cash waqf can be used as an alternative to this subsidy. Even more than that, with the concept  of  agricultural  empowerment  that  uses  waqf  funds  as  funding  it  will  make empowerment sustainable and raise the income of farmers. In addition, the group system or joint responsibility allows farmers to develop the values of togetherness, trust, care and empathy for others both in terms of humanity and financial obligations. So that national food security can continue to increase.
Keywords: group based, land waqf, food self-sufficiency

## Abstrak
Indonesia  dikenal  dengan  Negara  agraris  terluas  di  didunia,  namun  sungguh  ironis  jika melihat para petani Indonesia yang masih jauh dari kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan  yang    belum  terpenuhi  dengan  baik.  Sehingga  mereka  terjebak  didalam kemiskinan  yang  terus  menerus.  Pemerintah  selaku  pihak  yang  memiliki  peran  penting belum begitu banyak berbuat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya tindakan yang  dilakukan  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  bidang  pertanian  di  Indonesia. Potensi Wakaf terutama lahan di Indonesia begitu besar. Hal ini dapat di maksimalkan oleh  pemerintah  dan  pihak  swasta.  Subsidi  pertanian  yang  kedepannya  akan  semakin berkurang dan dihapus, akan menjadi permasalahan yang cukup pelik buat sektor pertanian Indonesia.  Wakaf  lahan  dan  wakaf  tunai  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  subsidi tersebut. Bahkan lebih dari itu, dengan konsep pemberdayaan pertanian yang menggunakan
dana wakaf sebagai pendanaannya akan menjadikan pemberdayaan yang berkelanjutan dan mengangkat  pendapatan  para  petani.  Selain  itu  system  kelompok  atau  tanggung  renteng menjadikan  para  petani  daapt  mengembangkan  nilai-nilai  kebersamaan,  kepercayaan, kepedulian    dan  rasa  empati  kepada  orang  lain  baik  dalam  sisi  kemanusiaan  maupun kewajiban berupa finasial. Sehingga ketahanan pangan nasional dapat terus meningkat.
Kata Kunci : berbasis kelompok, wakaf lahan, swasembada pangan PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara yang berada di daerah tropis, memiliki struktur tanah yang subur. Mayoritas penduduk Indonesia  bergerak di bidang pertanian, termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Sehingga dengan keunggulan ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun sangat ironis ketika fakta di lapangan membuktikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Indonesia mempunyai permasalahan yang serius dalam bidang pertanian.
Sektor  pertanian  mempunyai  peranan  strategis  dalam  pembangunan ekonomi nasional, hal ini bisa dilihat dari peranannya yang memiliki kontribusi untuk pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun kontribusi sector pertanian  dalam  beberapa  tahun  ini  mengalami  penurunan.  Setjen  Pertanian Indonesia  menyebutkan  bahwa  dat  astatistik  tenaga  kerja  di  sector  pertanian terus menurun dari 36,96 juta orang pada Februari tahun 2017 menjadi 36,91 juta  orang  pada  Februari  tahun  2018.  Menurut  data,  jumlah  tenaga  kerja pertanian  mengalami  penurunan  sebesar  29,2%. 1 Hal  ini  menjelaskan  bahwa sector pertanian mengalami penurunan dalam kontribusi PDB Indonesia dalam beberapa  tahun  ini  sedangkan  kontribusi    didominasi  oleh  sector  jasa  dan industri.
Jika dilihat pada kondisi saat ini, Indonesia berada dalam kondisi krisis pangan  yang  sangat  mengkhawatirkan.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia  sudah terlalu  banyak  mengimpor  berbagai  produk  pangan,  serta  ditambah  dengan jumlah  petani  yang  semakin  menurun.  Dilansir  dari  CNN  Indonesia, Suhariyanto  mengungkapkan  data  dari  BPS  yang  melansir  bahwa  pekerja  di sektor pertanian mengalami penurunan dari 35,9 juta orang pada tahun 2017 menjadi 35,7 juta orang pada tahun 2018. 2
1 http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/164-statistik/statistik-tenaga- kerja-pertanian/564-statistik-ketenaga-kerjaan-sektor-pertanian-tahun-2017-2018-februari- 2018
2 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105141729-532-344096/jumlah-petani- berkurang-tingkat-pengangguran-di-desa-naik
Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia, yaitu  penurunan  jumlah  petani  dan  tingginya  tingkat  impor  di  sector pangan.Berdasarkan  data  BPS,  Indonesia  telah  melakukan  impor  beras disepanjang periode tahun 2018 mencapai 2,25 juta ton dengan nilai US$ 1,03 Miliar. 3
Banyaknya  produk  impor  ini  makin  diperparahi  dengan  tidak  adanya dukungan  kredit  dan  kemudahan  permodalan  dari  pemerintah  yang  mampu mewujudkan kemandirian petani. Dan jika dilihat secara makro, sektor pertanian masih memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Bahkan, ada  peran  sektor  pertanian  yang  tidak  mungkin  digantikan  sektor  lain  yaitu sebagai sumber bahan pangan.
Pemberian  kredit  ke  sektor  pertanian  telah  mengalami  peningkatan. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mencatat  bahwa  pembiayaan  ke  sektor pertanian memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kredit kepada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 5,865 triliun (5,78% dari total kredit). Sedangkan pada tahun 2013 kredit terhadap sektor tersebut sebesar 5,493 triliun, artinya pada tahun 2019 kredit mengalami kenaikan 6,3%. 4 Walaupun mengalami peningkatan, kendala permodalan masih menjadi masalah umum  sektor  pertanian  di  Indonesia.  Karakteristik  sektor  pertanian  yang beresiko  tinggi  diduga  kuat  menjadi  penyebab  rendahnya  minat  lembaga pembiayaan untuk mendanai sektor ini.
3 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4386820/ri-impor-beras-225-juta-ton- sepanjang-2018-ini-rinciannya
4 Otoritas Jasa Keuangan, Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan , http://www.ojk.go.id/peran-sektor-jasa-keuangan-dalam- pembiayaan-sektor-pertanian-peternakan-dan-perikanan ,
Gambar 1: Grafik Kredit ke Sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan (Sumber: OJK, 2018)
Berdasakan  permasalahan  ini  maka  Islam  memberikan  solusi  dengan adanya instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat di Indonesia begitu  besar 5 ,  begitupun  wakaf  yang  berbentuk  tanah,  baik  yang  produktif maupun tidak. 6 Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhammad Nuh menyebutkan pada Februari tahun 2019 jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata seluas 4,9 Milliar meter persegi yang tersebar di 355.111 titik lokasi  di  Indonesia. 7 Menurut  data  SIWAK  (2018)  dalam  Fitri  (2018), menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2018  jumlah  tanah  wakaf  mencapai 4.952.525.000  M 2 yang  tersebar  pada  335.300  lokasi  di  Indinesia,  dimana 121.046 belum memiliki serfitikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf. 8 Dilihat  dari  sumber  daya  alam  atau  tanahnya,  jumlah  harta  wakaf  di Indonesia  merupakan  jumlah  harta  wakaf  terbesar  di  seluruh  dunia.  Dan  ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. 9
5 Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto,  “ZAKAT SEBAGAI
INSTRUMEN  FISKAL  DALAM  MENUTUPI  GOVERMENT  EXPENDITURE  DI INDONESIA,” Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman 4,  no.  2  (December  10,  2018):  187–216, https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502.
6 Muhtadi,  R.  (2017,  August).  Islamic  Concepts  As  Effort  To  Utilize  Wasteland  Of  Public Revenue  Distribution.  In 1st  International  Conference  Postgraduate  School  Universitas  Airlangga:"
Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"(ICPSUAS 2017) . Atlantis Press.
7 https://www.bwi.go.id/3936/2019/11/berita/berita-wakaf/apa-itu-wakaf-produktif/
8 https://media.neliti.com/media/publications/267064-analisis-prioritas-solusi-permasalahan- p-98acacf9.pdf
9 Ibid
213 283.9 360.9 369.158 2015 2016 2017
2018

## Kredit Sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan
Kredit Sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan
Pemanfaatan wakaf khususnya dalam bentuk lahan memang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hal tersebut agar wakaf dapat  berkembang  dan  menumbuhkan  jiwa  kemandirian  bagi  golongan masyarakat yang membutuhkan lahan terutama usaha pertanian. Potensi besar ini  harus  dimanfaatkan  secara  optimal,  karena  jika  kita  merujuk  lagi  kepada tujuan disyariatkannya wakaf adalah bukan hanya sekedar untuk ibadah, namun juga untuk keperluan muamalah . 10
Potensi ini dapat dioptimalkan untuk pembiayaan program pengentasan kemiskinan, dalam hal ini untuk pembiayaan petani miskin yang membutuhkan biaya  untuk  mengelola  lahan  pertaniannya.  Dengan  adanya  konsep pemberdayaan  berbasis  kelompok,  output  yang  dituju  adalah  kesejahteraan petani dan swasembada pangan.
Dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitiannya adalah, bagaimana peran  pengelolaan  wakaf  dalam  mewujudkan  swasembada  pangan.  Dan bagaimana strategi pemberdayaan petani.

## Landasan Teori
Penelitian  ini  berlandaskan  pada  beberapa  teori  yang  ada  kaitannya dengan swasembada pangan,distribusi pendapatan dalam Islam dan juga tentang konsep wakaf.

## Swasembada Pangan
Dalam mewujudkan swasembada pangan, kita perlu untuk mengetahui lebih dalam makna dari swasembada dan pangan itu sendiri. Swasembada ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, namun bukan swasembada itu dapat diartikan sama dengan ketahanan pangan seperti banyak dikatakan oleh banyak  orang.  Swasembada  pangan  merupakan  capaian  peningkatan ketersediaan  pangan  dengan  wilayah  nasional,  sedangkan  ketahanan  pangan mengutamakan setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif .
Tabel perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan 11 Indikator Swasembada pangan Ketahanan pangan Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu
10 Abdur Rohman and Mohammad Ali Hisyam, “Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia” 442, no. Ramlas 2019 (2020): 134–37.
11 Maleha dan Susanto. Kajian Konsep Ketahanan Pangan . Jurnal Protein, www.ejournal.ac.id.
Sasaran Komoditas pangan Manusia Strategi Subtitusi impor Peningkatan ketersediaan pangan,akses pangan, dan penyerapan pangan Output Peningkatan produksi pangan   Status gizi (kelaparan,gizi kuran dan gizi buruk ) Outcome  Kecukupan pangan oleh produk domestik Manusia sehat dan produktif/harapan hidup tinggi
Tabel di atas menjelaskan bahwa swasembada pangan dengan ketahanan pangan  jelas  berbeda.  Swasembada  pangan  dapat  disimpulkan  sebagai pemenuhan atau kecukupan pangan, yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik  dengan  meminimalkan  ketergantungan  pada  perdagangan  pangan  . Ketahanan  pangan  sangatlah  berbeda  dengan  konsep  swasembada  pangan, dengan  ini  menuntut  adanya  kemampuan  menjaga  tingkat  ketahanan  pangan dan  stabilitas  harga.  Ketahanan  pangan  sendiri,  selama  ini  dicapai  melalui swasembada  pangan  dan  stabilitas  harga.  Oleh  sebab  itu  pemantapan swasembada pangan merupakan salah satu fokus dalam terwujudnya ketahanan pangan.
Wakaf
Wakaf  mempunyai  kedudukan  penting  dalam  Islam,  yaitu  sebagai bentuk  ibadah  yang  mengharuskan  kerelaan  dari  seorang  muslim  untuk memberikan sebagian miliknya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan. Allah juga  telah  berfirman  dalam  Al-Quran: “Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan.” Q.S Ali Imron (3): 92 . Ayat ini memang tidak menjelaskan wakaf secara langsung, namun ulama sepakat bahwa ayat ini mengindikasikan tentang manfaat dari wakaf.
Pembahasan  tentang  wakaf,  sudah  banyak  sekali  dijelaskan  dalam berbagai kitab klasik. Sayid Sabiq (1365 H), menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan asal pokok harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah. 12 Muhammad Jawad Mughniyah (1964) menyebutkan bahwa
12 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz 5,  al-fathu al-a’lam al-arabi, Kairo, 1365 H.
205 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
wakaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. 13
Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  pengorbanan  sebagian dalam harta. Perbedaan utama wakaf dengan shodaqoh serta zakat adalah dalam penunaiannya.  Ketika  wakaf  itu  telah  ditunaikan  maka  terjadi  pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan mampu  memberikan  manfaat  secara  berkelanjutan.  Wakaf  sebagai  instrumen pendistribusian manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau menggeser ‘private benefit’ menjadi ‘social benefit’ . 14
Selain definisi menurut ulama klasik, khusus di Indonesia telah terdapat definisi  wakaf  sebagaimana  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  28 tahun 1977 yaitu:
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya  untuk  kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai degnan ajaran Islam.”
Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa:
“Wakaf adalah memisahkan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya,  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”
Wakaf sebagai satu instrumen ekonomi dalam kehidupan Muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai bentuk instrumen unik yang lebih mendasarkan pada unsur kebijakan ( birr ),  kebaikan  ( ihsan ),  dan  persaudaraan  ( ukhuwah ).  Sehingga  mengeluarkan wakaf  selain  beribadah  juga  mempunyai  dimensi  membantu  saudara  yang membutuhkan.

## Pemberdayaan
Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80- an dan awal 90-an. 15 Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi
13 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwalus Syakhsiyah , Darul Ilmi lil Malayin, 1964.
14 Darwanto. 2012. Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia . Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1
15 Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan , http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelemba gaan.pdf ,
teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa:
Empowerment is a process of helping disadvantaged froups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use ini lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system, and so on. 16
Definisi  tersebut  mengartikan  konsep  pemberdayaan  ( empowerment ) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu  dalam  suatu  organisasi,  serta  mendorong  mereka  untuk  kreatif  agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.
Konsep pemberdayaan juga telah dibahas oleh Perkins dan Zimmerman (1995). Menurut mereka, pemberdayaan berfokus pada identifikasi kemampuan individu  ataupun  kelompok.  Pemberdayaan  bertujuan  untuk  memperbaiki masalah,  memberikan  kesempatan  bagi  individu  untuk  mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dan terlihat professional. 17

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis dan sumber data yang diambil dalam tulisan ini ialah berupa data sekunder yang dihasilkan dari beberapa literatur, baik literatur dari studi pustaka ataupun  literatur  dari  studi  lapangan.  Literatur  tersebut  meliputi  literatur pustaka, antara lain: buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan judul penulisan.
Adapun  dalam  proses  pengambilan  rujukan  litertur  tersebut,  penulis menggunakan  sumber  data  dari  perpustakaan.  Selain  itu  proses  pengambilan data  juga  diambil  dari  website  yang  langsung  menyuguhkan  beberapa  karya ilmiah dalam bentuk paper tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan.
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode kualitatif  pada penelitian ini ialah 18 : 1. Studi  pustaka  pada  beberapa  teori  yang  relevan  dengan  judul  dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan. Teori ini bersifat tetap yang dihasilkan dari buku dan literatur lain yang telah disepakati. 16 Ife, J.W, Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice , Melbourne: Longman, 1995.
17 Douglas D.Perkins dan Mar A.Zimmerman, Empowerment Theory, Research and Apllication , American Journal of Community Psychology, Vol 23, No.5, 1995.
18 Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; Remaja Rosda Karya.
2. Studi  pustaka  pada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menguatkan teori  dan  literatur  lain  dalam  membahas  bagian-bagian  substansi  dari judul dan rumusan masalah.
3. Komparisasi teori antara teori awal dengan asumsi yang dapat dimaknai dengan  sebagai  model  dan  teori  baru  untuk  dijadikan  strategi  dan jawaban atas rumusan masalah yang diinginkan.
4. Komparasi  teori  dengan  praktik  lapangan  dengan  cara  memotret implementasi  terhadap  model  strategi  yang  ditawarkan.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengukur  apakah  model  dapat  diimplementasikan lebih optimal dan dikembangkan dalam analisa lainnya.
Proses deskripsi pembahasan melalui gambar dan alat visualisasi lain yang dapat memberikan kemudahan dalam memahami.

## PEMBAHASAN

## Peran Wakaf dalam Mewujudkan Swasembada Pangan
Kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  hakiki  bagi  penduduk  suatu Negara yaitu pangan. Sebab itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD  1945  telah  mengamanatkan  yang  menjadi  kewajiban  menjalankan kedaulatan pangan (pangan menjadi hak rakyat) dan bagi penduduk kebutuhan pangan  harus  terpenuhi.  Kewajiban  tersebut  mencakup  kewajiban  menjamin ketersediaan,  keterjangkauan,  dan  pemenuhan  konsumsi  pangan  yang  cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. 19
Ada  banyak  problematika  pangan  Indonesia  dan  ada  beberapa  faktor yang terikindasi sebagai peyebab performa sektor pertanian di Indonesia masih belum berkembang sesuai yang diharapkan, antara lain: 20
1. Kendala Produksi
2. Terbatasnya Tenaga Penyuluh Pertanian
3. Mahalnya Harga Benih
4. Subsidi Pangan Masih Belum Efektif
5. Ketergantungan Pangan Impor kian Meningkat
6. Petani Sulit mengakses Sumber-Sumber Pembiayaan Murah
7. Peran Bulog (Badan Urusan Logistik) masih lemah, dan
8. Strategi Agri-Culture dikalahkan oleh Strategi Agri-Business
19 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012.
20 Syahrir Ika, Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Mewujudkannya , http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Kedaulatan%20Pangan% 20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf, diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
Dari beberapa problematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama pertanian  Indonesia  adalah  permodalan  dan  lahan.  Untuk  mewujudkan swasembada  pangan  Indonesia,  maka  pemerintah  harus  memberikan permodalan dan membuka lahan bagi para petani. Permasalahan permodalan dan lahan tersebut dapat diatasi dengan konsep wakaf uang maupun lahan.

## Gambar 2: Grafik Rumah Tangga Pertanian 2003 dan 2013 Sumber: bps.go.id
Menurut  data  dari  BPS,  rumah  tangga  pertanian  pada  tahun  2018 menurun dari tahun 2003. Pada data di atas sudah dapat dilihat, bahwa hampir semua rumah tangga pertanian Indonesia mengalami penurunan. Sejak tahun 2014 hingga 2018, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menambah cetak areal pertanian baru mencapai 215.811 hektare. Pemerintah juga mencoba mengoptimalkan lahan rawa menjadi areal pertanian baru sejak tahun  2016.  Tahun  2016,  lahan  rawa  yang  dimanfaatkan  sebagai  sawah  baru berjumlah 3.999 hektare. Lalu tahun 2017 menjadi 3.529 hektare dan 2018 seluas 16.400 hektare. Melalui terobosan optimalisasi lahan rawa akan mempercepat terealisasinya  kemandirian  dan  kedaulatan  pangan  nasional  serta  dapat mempertahankan luasan areal pertanian pangan yang ada. Sementara itu kualitas lahan yang baru dicetak umumnya produktivitasnya masih di bawah lahan yang dialihfungsikan.  Upaya  pencetakan  areal  pertanian  baru  banyak  mengalami
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Jasa Pertanian

## Grafik Rumah Tangga Pertanian Tahun 2003 dan 2018
2003 2018
209 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
hambatan  di  lapangan,  terutama  sulitnya  mendapatkan  areal  yang  siap  untuk dicetak sebagai areal pertanian baru. 21
Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada optimalisasi wakaf lahan untuk memberikan dampak nyata bagi petani yang kekurangan lahan pertanian. Wakaf ini diberikan kepada nadzir wakaf yang kemudian diberikan kepada petani untuk mengolahnya. Dengan adanya pemberdayaan petani yang sudah dibina di desa- desa dan ditambah dengan adanya wakaf lahan, maka petani akan berdaya dan menjadikan Indonesia lebih berswadaya pangan.

## Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Petani Wakaf Lahan sebagai Instrumen Pemberdayaan
Wakaf,  pada  awalnya  dilaksanakan  dan  dilakukan  sebagai  bentuk pemanfaatan asset individual yang ditujukan untuk kepenting publik secara luas, namun  hal  tersebut  mengalami  perubahan  baik  paradigma  wakaf  itu  sendiri maupun  aplikasi  operasional  pelaksanaan  wakaf  tersebut.  Di  Indonesia, paradigma  wakaf  dari  hanya  sekedar  pemanfaatan  barang-barang  yang  tidak bergerak  seperti  tanah  dan  bangunan  beranjak  menjadi  pemanfaatan  barang- barang yang mempunyai nilai ekonomis dan produktif. Hal ini seiring dengan berkembangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  pemanfaatan  wakaf  dan aplikasinya di tengah-tengah masyarakat.
Di  Indonesia,  wakaf  masih  identik  dengan  wakaf  yang  berupa  tanah, baik yang diperuntukkan untuk bangunan seperti masjid, fasilitas pendidikan, dan  fasilitias  kesehatan.  Namun  seiring  berkembangnya  pemahaman  tentang wakaf  yang  sekarang  banyak  disosialisasikan  adalah  wakaf  tunai,  meskipun secara menyeluruh manfaat yang didapat dari wakaf tunai dan wakaf tanah sama- sama  besar.  Masalah  kemudian  terjadi  ketika  semua  orang  lebih  banyak beranggapan  bahwasannya  wakaf  tunai  lebih  mempunyai  manfaat  yang  lebih dari pada wakaf tanah, pemahaman ini muncul karena ketika mendengar wakaf tanah  orang  cenderung  berfikiran  bahwasannya  wakaf  tanah  hanya diperuntukkan  untuk  bangunan  ibadah  maupun  fasilitas  umum  yang  pada dasarnya akan menambah biaya operasional yang cukup besar.
Wakaf  dalam  sejarah  Islam  tidak  hanya  menjadi  pilar  kesejahteraan masyarakat atau perorangan, lebih dari itu wakaf telah menjadi pilar ekonomi Negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi dan ketahanan. Maka dari itu wakaf  berupa  lahan  sangat  mungkin  dilakukan  untuk  meningkatkan
21 Kementerian Pertanian, Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 , http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf ,
produktifitas  petani  di  Indonesia  yang  saat  ini  mengalami  kekurangan  lahan garapan pertanian.
Dalam Islam, secara umum para ulama berpendapat bahwasannya harta wakaf  adalah  menahan  harta  yang  manfaatnya  diberikan  untuk  masyarakat banyak,  dengan  keharusan  materi  yang  diwakafkan  tetap  atau  tidak  berubah. Dengan  pengertian  ini,  menjadi  sebuah  kelebihan  tersendiri  bagi  tanah  yang diwakafkan  untuk  mengembangkan  sektor  pertanian,  karena  dengan  adanya syarat materi yang diwakafkan harus tetap atau tidak berubah akan menjadikan tanah yang digarap petani tidak bisa dirubah dalam bentuk apapun, baik dalam fungsi  maupun  manfaatnya  seperti  dibangun  perumahan  ataupun  bangunan lainnya. Dengan begitu tanah yang diwakafkan hanya boleh diperuntukkan lahan pertanian. Disinilah letak kelebihan wakaf tanah untuk pertanian, tanah yang digarap oleh petani tidak boleh dirubah peruntukannya dalam bentuk apapun.
Wakaf  tanah  untuk  pertanian,  sebenarnya  sudah  ada  sejak  zaman Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan melalui Abdullah ibn Umar, berkata:
Umar (Bapakku) menerima sepetak tanah di Khaibar, beliau pun mengunjungi Rasulullah,  lalu  berkata:  “Saya  menerima  sepetak  tanah  di  Khaibar  yang  mana  tidak hartanya saja ku dapatkan, lalu apa yang hendak engkau amanatkankan terhadapku atas tanah tersebut? Rasulullah menjawab: Bila engkau berkenan, pertahankan pokok tanah tersebut, dan sedekahkanlah hasilnya.” Lalu, Umar melakukan sedekah dari hasil tanah tersebut,  beliau  tak  menjual  bahkan  tidak  menghibahkan  tanah  itu,  ataupun mewariskannya  pula.  Sedekahnya,  beliau  berikan  terhadap  fakir-miskin,  kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, serta beliau tak melarang orang lain memakan  dan  mengambilnya  asal  sebatas  kewajaran,  atau  memberi  makan  kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri. (Lihat: HR. Bukhari, bab al-syuruth fii al- waqf, hal. 2737, Muslim dalam Al-Washiyah, bab al-waqf, hal. 1632)
Wakaf dalam konsep ini digunakan untuk modal lahan petani. Lahan tersebut diberikan oleh nadzir wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Selain itu, para petani juga harus diberikan modal yang dapat diambil dari  Konsep pemberian modal dengan cara qardhul hasan dan para petani juga dibina  dengan  basis  kelompok.  Dengan  begitu  dana  yang  diberikan  tidak berhenti pada pemberian modal kemudian selesai, tapi harus ada pendampingan
211 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dan pengawasan yang konsisten. Secara detail, tahapan pemberdayaan dijelaskan di bawah ini 22 :
1. Penyadaran:  para  petani  diberikan  penyadaran  tentang  pentingnya meningkatkan  hasil  panen  yang  melimpah  dan  penyadaran  tentang pentingnya  pencatatan  keuangan.  Hal  ini  perlu  agar  pola  pikir  para petani  terhadap  dana  yang  diberikan  atau  lahan  yang  diberikan  tidak sebatas pemberian dari pemerintah, tetapi dana dan lahan yang harus produktif.
2. Capacity  Building:  para  petani  juga  har  us  diberikan  pembekalan keterampilan tentang pertanian yang dikombinasikan dengan teknologi. BWI dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan para ilmuwan pangan yang mengembangkan pangan dengan teknologi.
3. Pendayaan: para petani harus diberdayakan dalam tiga aspek; daya, dana, dan peluang. Daya yang dimaksud adalah agar para petani kuat secara spiritual dengan pendekatan syariah Islam. Hal ini dilakukan agar para petani tidak sekedar bekerja untuk mencari penghasilan di dunia, namun juga  untuk  mencari  akhirat.  Selain  itu,  nilai  dan  norma  Islam  harus ditanamkan kepada para petani agar praktik jual beli atau bertani sesuai dengan syariah Islam. Petani juga harus berdaya secara pendana, untuk itu pelatihan catatan keuangan sangat diperlukan bagi para petani. Dan yang  terakhir,  para  petani  juga  harus  diberikan  peluang  dalam menyalurkan hasil pertanian.
Tahapan ini juga harus ada partisipasi antar petani untuk saling mengingatkan dalam  pelaksanaan  program  ini.  Pelaksanaan  program  pemberdayaan  petani melibatkan secara langsung para petani mulai dari tahapan perencanaan hingga dengan pelaksanaan.
Simplifikasi Kosep Pemikiran
22 Konsep ini diambil dan dimodifikasi dari konsep ZCD (Zakat Community Development) BAZNAS

## Gambar 3: Simplifikasi Model Pemberdayaan Petani Wakaf Uang sebagai instrumen pemberdayaan
Permasalahan  utama  yang  sering  terjadi  pada  para  petani  adalah kurangnya  permodalan,maka  tak  jarang  banyak  para  petani  yang  meminjam uang kepada para renternir untuk mendapatkan modal. Untuk mengatasi hal ini, Islam memiliki solusi yang dapat menjawab permasalahan permodalan petani, salah satunya yaitu dengan wakaf tunai.
Wakaf  merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potesi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa  yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam perkembangnnya wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau lahan, namun dapat juga berupa wakaf tunai.
Pada  dasarnya  gagasan  wakaf  tunai  sudah  lama  dipopulerkan  dengan adanya  pembentukan  Sosial  Invesment  Bank  Liited  (SIBL)  di  Bangladesh  . Lembaga ini dikemas dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate yang secara tidak langsug telah memberikan solusi alternative untuk mengatasi krisis kesejahteraan. Oleh karena itu model wakaf tunai adalah instrument yang sangat tepat  untuk  jawaban  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia.
Dalam  Undang-undang  tentang  wakaf,  wakaf  uang  telah  diatur  pada pasal 28 UU yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  Syariah  penerima  wakaf  uang  yang
ditunjuk oleh Kementrian Agama. Selain itu dalam Pasal 29 ayat 1 disebutkan juga bahwa wakaf benda bergerak berupa uang yang dimaksud  pada pasal 29, dikerjakan  oleh  Wakif  dengan  pernyataan  kehendak  yang  dilakukakn  secara tertulis. Dalam ayat 2 pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang  dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat  wakaf  uang.  Sedangkan  dalam  ayat  3  menjelaskan  bahwa  sertifikat wakaf uang yang tertera pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan  Syariah  kepada    wakif  dan  nadzir  sebagai  bukti  penyerahan  harta benda wakaf. 23
Berdasarkan  landasan  ini  maka  pengeloalaan  wakaf  uang  sebagai instrumen  pemberdayaan  kepada  para  petani  dapat  dilakukan  dengan menggunakan akad Qardul Hasan.  Dalam prosesnya, pinjaman  dalam bentuk Qardul Hasan diberikan kepada petani yang memerlukan dana. Kemudian, para petani yang mendapatkan dana Qardul Hasan  yang bersumber dari Wakaf ini wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang  telah disepakati bersama. Penyaluran dana Qardul Hasan ini dapat disalurkan melalui Lembaga  Keuangan  Syariah    sebagai  nadzir  wakaf  yang  telah  berkerja  sama dengan Badan Wakaf Indonesia.
Pemberian pinjaman modal yang di berlakukan kepada para petani ini menggunakan system kelompok atau system tanggung renteng.  System ini pada dasarnya  merupakan  perwujudan  dari  asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong. Dimana dalam system kelompok ini  teridiri dari ketua dan anggota kelompok. Masing-masing anggota saling bertanggung jawab atas anggota kelompoknya. Jika terjadi permasalahan anggota dalam membayar pinjaman pada jatuh tempo. Maka  setiap  anggota    dalam  kelompok  ini  menanggungnya.  Sehingga permasalahan gagal bayar pada pinjaman qardul hasan dapat teratasi.
Pembentukan  kelompok  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  penjamin dalam  membayar  kewajiban  pinjaman.  Namun  dapat  juga  berfungsi  untuk mengembangkan  nilai-nilai  kebersamaan,  kepercayaan,  kepedulian    dan  rasa empati  kepada  orang  lain  baik  dalam  sisi  kemanusiaan  maupun  kewajiban berupa  finasial.  Mekanisme  tanggung  renteng  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan , serta dapat dipakai sebagai
23 https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di- indonesia.html
pengaman asset Lembaga Keuangan Syarah melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah. 24

## Kesimpulan
Melihat penjelasan diatas, menunjukkan bahwasanya potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Khususnya dalam kasus ini, wakaf lahan dan wakaf tunai menjadi insturmen dan solusi yang baik untuk menyelesaikan permalahan para petani yauti ketidak tersiaaannya modal dan lahan. Lebih dari itu potensi wakaf yang  besar  tersebut  akan  lebih  mempunyai  manfaat  besar  untuk  kemajuan ekonomi  masyarakat  miskin  terutama  para  petani.  Indonesia  yang  dikenal dengan kelebihannya sebagai negara dengan pertanian yang sangat luas menjadi sebuah ironi ketika fakta yang ada menunjukkan para petaninya masih miskin. Dengan konsep ini, pemerintah dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada dengan menjadikan pemberdayaan pertanian Indonesia dengan menggunakan variabel tersebut. Dengan harapan pemberdayaan yang dilakukan berkelanjutan dan mempunyai manfaat yang tidak terputus ditengah masyarakat.
Konsep  ini  dalam  pelaksanaanya  bukan  hanya  pemerintah  selaku penentu kebijakan yang mempunyai peran penting, namun peran lembaga wakaf baik  swasta  maupun  pemerintah  mempunyai  peran  yang  sama  dalam mengaplikasikan konsep ini. Begitu juga para petani di Indonesia, mereka harus mempunyai  kesadaran  untuk  menjadikan  dirinya  sendiri  berdaya  dan bekembang  dalam  masalah  ekonomi.  Karena  konsep  ini  bukan  konsep  satu arah, tapi dari dua arah yang saling mendukung. Dengan begitu swasembada pangan  yang  dapat  mejadikan  ketahanan  pangan  Indonesia  terjaga  akan terlaksana dengan bak dan nyata.

## Saran
Dari kesimpulan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:
1. Pihak Akademisi
Adanya  penelitian  melalui  pendekatan  metode  kuantitatif  dan  harus adanya  tindakan  yang  dilakukan  untuk  membuktikan  validitas  suatu teori.
2. Bagi Praktisi Community Development
Harus  adanya  sosialisasi  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  tentang pentingnya  dari  wakaf  tanah,  di  samping  manfaat  dari  wakaf  tunai.
24 Arifin, Syaiful, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada tercapaina Zero Bad Debt, Jurnal Keuangan dan Perbankan ,Vol 12 No 3 September 2008
Permodalan  bagi  para  petani  dapat  diambil  dari  wakaf  yang  sudah terhimpun.
3. Bagi Pemerintah (Regulator)
 Mensosialisasikan peran dan fungsi wakaf, khususnya di sektor pertanian.  Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  BWI,  dan lembaga kemasyarakatan yang lainnya.
 Membuat kembali persyerikatan-persyerikatan petani yang dapat menampung para petani di daerah-daerah.
 Membuka  lahan  kosong  yang  ada  di  Indonesia  dengan  cara mewakafkannya.
4. Bagi Masyarakat
Mendukung seratus persen dari konsep wakaf ini dengan menunaikan hak  dan  kewajiban  terhadap  hartanya.  Memulai  membiasakan  diri dengan hartanya beribadah melalui wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Bajuri, Ibrahim. 2002. Hasyiyah Al Bajuri ‘Ala Syarh Al Alamah Ibn Qaasim Al Ghazi ‘Ala Matn Syaikh Abi Syuja’ Fii Madzhab Imam As Syafi’i . Beyrut,
Lebanon: Dar Ehia Al Tourath Al Arabi.
Ashari  dan  Saptana.  2005. Prospek  Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor  Pertanian . Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No. 2, Desember 2005. Badan  Intelijen  Negara, Prediksi  dan  Tantangan  Sektor  Pertanian  Indonesia  tahun 2013,
http://www.bin.go.id/wawasan/detil/155/3/29/10/2012/prediksi- dan-tantangan-sektor-pertanian-indonesia-tahun-2013 ,  diakses  pada tanggal 8 Juni 2015.
Badan Pusat Statistik, PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
http://www.bps.go.id/pdb.php , diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
____________________, Population  15  Years  of  Age  and  Over  Who  Wanted  by Main
Industry,2004-2013 ,
http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=%201&tabel=1%2
0&%20daftar=%201&id_subyek=06&notab=2 , diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
____________________, Grafik Rumah Tangga Usaha Pertanian 2003 dan 2013 , http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php , diakses pada tanggal 9 Juni 2015. Basri,  F.  2002. Perekonomian  Indonesia:  Tantangan  dan  Harapan  bagi  Kebangkitan
Ekonomi Indonesia. Jakarta: Erlangga. Kementrian Pertanian. 2013. valuasi Pelaksanaan Program 2012 Dan Rambu- Rambu Pelaksanaan Kegiatan 2013 . Badan Wakaf Indonesia. Database dan Potensi Wakaf .
http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80- database-dan-potensi-wakaf , diakses tanggal 8 Juni 2015.
Darwanto. 2012. Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia . Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan,
Vol 3 Nomor 1.
Hadi, Agus Purbathin, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan , http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20 Partisipasi%20Kelembagaan.pdf , diakses pada tanggal 8 Juni 2015 Hafidhudin, Didin, 2006. Membangun Peradaban Zakat , Jakarta. Haliyah, Tsaniyatul, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto. “ZAKAT
SEBAGAI INSTRUMEN

## FISKAL DALAM
MENUTUPI GOVERMENT  EXPENDITURE  DI  INDONESIA.” Ulumuna:  Jurnal Studi  Keislaman 4,  no.  2  (December  10,  2018):  187–216.
https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502.
Hakim, Abdul. 2010. Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. Jurnal Riptek Volume 04 Nomor 11 Hamami, Taufik. 2003. Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional . Jakarta; PT. Tartanusa Ife, J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision,
Analysiis and Practice , Melbourne: Longman.
Ika, Syahrir. 2013. . Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Mewujudkannya .
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Ke daulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf , diakses pada taggal 8 Juni 2015.
217 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 . http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf , diakses pada tanggal 9 Juni 2015.
Laporan bulanan data sosial ekonomi edisi 34. Yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Maret 2013 M, Saddam. 2013. Perspektif Ekonomi . Jogjakarta: Bumi Pustaka.
Maleha dan Susanto. Kajian Konsep Ketahanan Pangan. Jurnal Protein, www.ejournal.ac.id . Mannan, M.A. 2005. The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare.
Presentation at the International Seminar on Islamic Economics as Solution organized by Indonesian Association of Isalmic Economists and Muamalat Institute, Jakarta.
Medias, Fahmi. 2010. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV Nomor 01. Moleong, Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung; Remaja Rosda Karya.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  1964. Al-Ahwa,us  Syakhsiyah ,  Darul  Ilmi  il Malayin.
Muhtadi, R. (2017, August). Islamic Concepts As Effort To Utilize Wasteland Of Public Revenue Distribution. In 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga:" Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"(ICPSUAS 2017) . Atlantis Press. Nasution,  Musthafa  Edwin.  2005. Zakat  dan  Wakaf  sebagai  Pilar  dalam  Sistem Perekonomian Nasional . PKTTI-UI. Jakarta.
Nurrachmi,  Rininta.  2012.  Implication  of  Cash  Waqf  in  The  Society.  Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Volume 03 Nomor 02
Otoritas  Jasa  Keuangan. Peran  Sektor  Jasa  Keuangan  dalam  Pembiayaan  Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. http://www.ojk.go.id/peran-sektor- jasa-keuangan-dalam-pembiayaan-sektor-pertanian-peternakan-dan- perikanan , diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Perkins,  Douglas  D  dan  Zimmerman,  Marc  A.  1995. Empowerment  Theory, Research, and Application . American Journal of Community Psychology,
Vol. 23, No. 5.
Rohman, A., Hisyam, M. A., Muhtadi, R., & Arifin, N. R. Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia. :
134–37. Sabiq, Syaid, Fiqh Sunah , 1365 H, Juz 5, al-Fathu al-Alam al-Arabi, Kairo. Sanrego, Yulizar D. dan Antonio, M. Syafii, 2013, The Effect of Social Capital on Loan  Repayment  Behaviour  of  The  Poor  (A  Study  on  Group  Lending  Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution) , Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 28 No.2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi- makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253 ? https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/07/berapa-impor- beras-indonesia-2017
Arifin, Syaiful, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya  pada  tercapaina  Zero  Bad  Debt,  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan ,Vol 12 No 3 September 2008