Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir issn 2354-6204 eissn 2549-4546
Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik DOI: 10.1234/hermeneutik.v13i2.6335

## TINJAUAN  STRATEGI  WACANA  KUASA  PEMERINTAH  DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

## Arif Kurniawan
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Ariefkurniawan602@gmail.com

## Abstrak
Tafsir Al-Qur’an  Tematik Kementerian Agama (TQTKA)  merupakan  karya  kolektif atau ijtiha>d Jama>’i> tim Kementerian Agama RI. Tema yang disajikan dalam TQTKA sesuai  dengan  kegelisahan  masyarakat  pada  era  kontemporer  ini,  sehingga diharapkan  dapat  memberi  jawaban  atas  pelbagia  problematika  umat.  Secara epistemologi,  TQTKA  pada  hakikatnya  berangkat  dari  paradigma  fungional,  maka tafsir  adalah  ilmu  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  makna,  menggali  hukum, serta  hikmah  yang  ada  di  dalam  Al-Qur’an.  Orientasi  yang  digunakan  pemerintah adalah  orientasi  prosfektif,  oleh  karena  itu  pemerintah  selalu  memperhatikan problematika  sosial-kemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia.  Dilihat  dari  metode yang digunakan dalam TQTKA adalah tafsir maudu>’i> atau tematik dan bercorak adabi ijtima’i>. Kemudian validitas TQTKA dilihat dari 3 teori; teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.
Strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan memposisikan TQTKA sebagai sebuah produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangan tangan  dari  pemerintah  yang  berkuasa.  Tentu  relasi  antara  kekuasaan  dan pengetahuan  ini  meniscayakan  adanya  pengaruh  bahkan  intervensi.  Sebagaimana relasi  kuasa  yang  didefinisikan  oleh  Michel  Foucault  bahwa  relasi  kuasa  sebagai sesuatu  yang  membuat  orang  patuh.  Relasi  kuasa  merupakan  konsep  hubungan kekuasaan,  dimana  praktik-praktik  kekuasaan  berasal  dari  subjek  pada  objek melalui  berbagai  media.  Strategi  tersebut  disampaikan  melalui  media  agama, negara,  budaya,  gender  yang  keempatnya  dikemas  dalam  tafsir  Al-Qur’an  yaitu TQTKA.
Kata  Kunci:  Tafsir  Al-Qur’an  Tematik  Kementerian  Agama  (TQTKA),  Pemerintah,  Wacana Kuasa.

## Arif Kurniawan

## Abstract
The  Thematic  Al-Qur'an  Interpretation  of  the  Ministry  of  Religion  (TQTKA)  is  a collective  work  or ijtiha>  d  Jama>  ’i> the  Indonesian  Ministry  of  Religion  team.  The theme presented in TQTKA  is in accordance  with the anxiety of the people in this contemporary era, so that it is expected to provide answers to the problems of the people. In epistemology,  TQTKA essentially departs from the functional paradigm, then  interpretation  is  the  science  used  to  explain  meaning,  explore  the  law,  and wisdom that is in the Koran. The orientation used by the government is prospective orientation,  therefore  the  government  always  pays  attention  to  social-social problems  that  exist  in  Indonesia.  Judging  from  the  method  used  in  TQTKA  is  the interpretation of maudu> 'i> or thematic and patterned adabi ijtima’i> . Then the validity of  TQTKA  is  seen  from  3  theories;  coherence  theory,  correspondence  theory,  and pragmatism theory.
The  strategy  used  by  the  government  is  to  position  TQTKA  as  a  product  of knowledge, while the interpretation team is an extension of the ruling government. Of  course  this  relationship  between  power  and  knowledge  necessitates  the influence  of  even  intervention.  As  the  power  relation  defined  by  Michel  Foucault that power relations as something that makes people obedient. Power relations is the concept of power relations, where the practices of power come from subjects on objects  through  various  media.  The  strategy  is  conveyed  through  religious,  state, culture,  gender  media,  the  fourth  of  which  is  packaged  in  the  Qur'anic interpretation of TQTKA.
Keywords:  Thematic  Al-Qur'an  Interpretation  of  the  Ministry  of  Religion  (TQTKA), Government, Power of Discourse.

## Pendahuluan
Keunikan  Islam  itu  terletak  pada  kenyataan  bahwa  agama  ini  didasarkan pada sebuah kitab, yaitu Al-Qur’an. Demikian pula halnya pada umatnya, jika Islam sebagai  agama  yang  bersumber  pada  Al-Qur’an,  maka  kehidupan  umatnya  juga bersumber pada Al-Qur’an (Imam Taufiq, 2012, h. 2). Sebagai teks keagamaan, Al- Qur’an  memiliki  peran  budaya  yang  tidak  dapat  diabaikan    dalam    membentuk wajah  peradaban  dan  sekaligus  menentukan  watak  keilmuannya.  Menurut  Nashr Hamid  (1993,  h.  1-2),  apabila  keberadaan  teks  merupakan  poros  dari  sebuah peradaban,  maka  upaya  interpretasi  yang  merupakan  sisi  lain  dari  teks  menjadi salah satu mekanisme budaya dan peradaban yang terpenting dalam memproduksi sebuah  pengetahuan.  Pada  dasarnya  bukanlah  teks  yang  membangun  peradaban tetapi  cara  manusia  berdialog  dengan  teks  di  satu  pihak  serta  dialektikanya dengan realitas di pihak lain. Keberadaan teks tidak dapat dipisahkan dari kondisi realitas.  Sebuah  teks  sangat  dipengaruhi  oleh  historisitas  dan  subjektivitas  yang melingkupinya,  termasuk  juga  teks  Al-Qur’an.  Sejak  awal  proses  pewahyuan,  Al- Qur’an telah bersentuhan dengan bahasa dan budaya Arab. Setiap ayat yang turun tidak  dipahami  sebagai  kalimat-kalimat  yang  tersendiri,  melainkan  berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Semangat dan misi  Al-Qur’an untuk
menciptakan  perubahan-perubahan  yang  lebih  baik  demi  kemaslahatan  manusia secara keseluruhan tidak selalu sejalan dengan tradisi, budaya, pandangan hidup, keyakinan,  dan  ikatan-ikatan  primordial  bangsa  Arab  waktu  itu  (Lilik  Ummi Kaltsum, 2011).
Setelah  Nabi  wafat, periode  ketegangan  sosial  dan  politik  dimulai,  sebagai hasilnya, perdebatan yang ketat muncul di tengah umat Islam dan berbagai macam isu  muncul,  mulai  dari  kepemimpinan  politik  dalam  masyarakat,  otoritas  agama, hingga penafsiran Al-Qur’an. Perdebatan ini diawali dalam 150 tahun pertama atau lebih  setelah  Nabi  wafat,  dengan  munculnya  beberapa  orientasi  religio-politik, teologis, mistis, dan hukum (Abdullah Saeed, 2016, h. 24). Dalam keadaan seperti ini,  peran  ulama  sebagi  pewaris  Nabi  dituntut  untuk  bisa  menginterpretasikan ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  kemudian  kebutuhan  akan  interpretasi  Al-Qur’an  itu mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab tafsir. Al-Qur’an mereka pahami dan  diinterpretasikan  dengan  berbagai  macam  metode  dan  pendekatan  sehingga ditemukan  barbagai  macam  metode  ( manhaj)  dan  corak  (lawn).  Kata  pengantar Nasaruddin  Umar  dalam  bukunya  Waryono  Abdul  Ghafur  (2015,  h.  xxi) mengatakan  bahwa  Al-Qur’an  secara  normatif  diyakini  umat  Islam  sebagai  kitab suci untuk menjadi petunjuk, bukan hanya pada masyarakat ketika dan dimana Al- Qur’an diturunkan, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhan hingga akhir zaman. Sebagai  kitab  suci  untuk  akhir  zaman,  sudah  pasti  ia  diharapkan  dapat mengaktulisasikan  dirinya  dengan  berbagai  komunitas  zaman  yang  dilaluinya. Untuk  tujuan  itu,  isi  kandungan  Al-Qur’an  harus  dapat  dipahami  maknanya  oleh manusia secara umum. Pada sisi lain, untuk dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan  Al-Qur’an  diperlukan  sebuah  perangkat  keilmuan  yang  disebut  tafsir Al-Qur’an.  Sejalan  dengan  perjalanan  waktu  dan  perluasan  wilayah  Islam,  upaya menginterpretasikan  isi  kandungan  Al-Qur’an  telah  dilakukan  oleh  para  mufasir sesuai  dengan  kecenderungan,  kepentingan  dan  motivasi  mufasir,  sesuai  dengan misi  yang  diemban,  ragam  ilmu  yang  dikuasai,  dan  kondisi socio  cultural masyarakat  yang  dihadapi    serta  problematika  umat  manusia  yang  dewasa  ini telah  menjalar  pada  setiap  lini  kehidupan  (M.  Quraish  Shihab,  1992,  h.  75). Berkaitan  dengan  ini  maka  tafsir  berkembang  sedemikian  pesat  tidak  hanya membicarakan aspek teologi saja, namun sampai kepada aspek-aspek yang begitu dekat  dengan  masyarakat  atau  penulis  membahasakannya  dengan  tafsir pendekatan sosial ( tafsi>r al-adabi> al-ijtima>’i) .
Di  Indonesia  sendiri,  pemetaan  literatur  tafsir  menurut  Islah  Gusmian, dasawarsa  1990-an  yang  bernuansa  sosial-kemasyarakat  menyebar  dalam

## Arif Kurniawan
berbagai  metode  tafsir. Tafsi>r  bil  Ma’s\u>r yang  ditulis Jala>luddi>n Rah}mat dengan metode  riwayat,  nuansa  sosial  kemasyarakatan  ditampilkan  sangat  ekpresif  dan memikat.  Adapula  yang  ditulis  dengan  menggunakan  sistematika  penyajian tematik  klasik: Tafsi>r  al-Hijri> ,  Memahami  Surat Ya>si>n, Tafsir  Juz  ‘Amma  Disertai Asbabun  Nuzul,  dan  Hidangan  Ilahi,  ketiga  buku  ini  menggunakan  bentuk penyajian tematik dan menghindari uraian yang rumit dan subtil. Selanjutnya, ada pula  tiga  buku  tafsir  dengan  penyajian  runtut  sesuai  urutan  surat  yang  selalu menekankan  nilai-nilai  Al-Qur’an  di  tengah  kehidupan  sosial  masyarakat: Al- Qur’an  dan  Tafsirnya,  Tafsir  Al-Misbah,  dan  Ayat  Suci  dalam  Renungan.  Tidak hanya  tematik  klasik,  mufasir  kontemporer  memakai  sistematika  tematik  yang termasuk  dalam  nuansa  sosial-kemasyarakatan,  dengan  tema  yang  beragam. Diantaranya  tafsir  yang  ditulis  secara  individu  maupun  kolektif.  Diantara  yang menulisnya  secara  individu  adalah  Nasaruddin  Umar  dengan  karyanya Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an, Zaitunah Subhan dengan karyanya Tafsir Kebencian:  Studi  Bias  Gender  dalam  Tafsir  Al-Qur’an,  Syu’bah  Asa  dengan karyanya Dalam  Cahaya Al-Qur’an, dan masih banyak lagi. Sementara, tafsir yang ditulis  secara  kolektif,  yaitu  tafsir  karya  Tim  Majelis  Tarjih  Departemen  Agama dalam Tafsir  Al-Qur’an  Tematik  Kementerian  Agama  (TQTKA).  Kehadiran  dari Tafsir  Al-Qur’an  Tematik  Kementerian  Agama  yang  selanjutnya  akan  ditulis dengan  TQTKA,  dalam  berbagai model  pendekatannya  merupakan  realisasi program  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  ketersediaan  kitab  suci bagi  umat  beragama.  Kementerian  Agama  berharap  bahwa  masyarakat  muslim dapat  meningkatkan  kualitas  pemahaman,  penghayatan,  dan  pengamalan  ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tafsir ini juga sebagai  bentuk  pengawalan  atau  tafsir  standar  terhadap  berbagai  tafsir  yang muncul  di  Indonesia,  terutama  mereka  yang  sering  melakukan  tafsiran  terhadap teks-teks  Al-Qur’an  (Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI,  2012,  h. xiv).
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  bermacam-macam  suku, agama,  kepercayaan,  budaya,  kelas  sosial-ekonomi  dan  sebagainya.  Maka konsekuensinya  Indonesia  memiliki  problematika  yang  sangat  kompleks  (Ali Mursyid,  dkk,  2016,  h.  63-64).  Satu  dekade  terakhir  ini,  bangsa  Indonesia diramaikan  dengan  wacana  munculnya  fundamentalisme,  radikalisme,  dan terorisme.  Gerakan  fundamentalisme  dan  radikalisme  dapat  direprentasikan dengan  munculnya  gerakan  formalisasi  syariat  Islam  yang  dipelopori  Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Haedar Nasir, 2007, h. 272). Selain  provokoasi  melalui  media,  majalah,  dan  demonstrasi,  ada  beberapa  dari mereka  yang  kerap  kali  memilih  jalan  kekerasan  dalam  mencapai  tujuannya,
bahkan di sisi lain fenomena terorisme melalui bom bunuh diri pun ikut mewarnai wacana  dalam  satu  dekade  terakhir  di  Indonesia.  Meskipun  faktor  sosial- kemasyarakatan  dan ekonomi turut berperan dalam munculnya  gerakan-gerakan radikal  ini,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemahaman  agama  merupakan salah  satu  penyebab  utamanya.  Mereka  menggunakan  teks-teks  keagamaan sebagai legitimasi bagi tindakan mereka. Berkaitan dengan segala problematika di atas, TQTKA hadir dengan menyajikan tema-tema yang berkaitan dengan problem- problem  kemasyarakatan  Indonesia  dan  menjadikan  Al-Qur’an  sebagai  petunjuk atas problematika-problematika yang hadir ditengah masyarakat.
Dari upaya pembacaan secara metodologis terhadap dinamika tafsir di atas, dalam  penelitian  ini  penulis  tertarik  pada  tafsir  yang  ditulis  secara  kolektif  oleh Tim Majelis Tarjih Kementerian Agama. Suryadharma Ali dalam sambutan Mentri Agama RI (LPMQ, 2011, h. xi) menyampaikan bahwa pemerintah sebagai otoritas tertinggi  berkewajiban  memberikan  perhatian  besar  atas  terciptanya  kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tenteram di Indonesia, sebagaimana amanat Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pada  era  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono,  UUD  ini  dilaksanakan  dengan  mengeluarkan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.  Mengenai hal tersebut, sehingga TQTKA  menarik  untuk  dikaji  adalah  karena  kitab  tersebut  merupakan  program Pemerintah  RI,  yang  pelaksanaannya  melalui  sistem  pengadaan  proyek.  Petunjuk teknis pelaksanaan proyek, sebagaimana diataur dalam Peraturan Presiden Nomor 54  Tahun  2010  tentang  pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Pada  Peraturan Presiden tersebut terdapat 2 ketentuan pengadaan yakni: swakelola dan pemilihan penyediaan barang. Kaitannya dengan pengadaan kitab tafsir Kementerian Agama RI  ini,  dari  proses  penunjukannya  menunjukan  bahwa  pengadaannya  melalui sistem  swakelola.  Pada  Pasal  26  (3)  bahwa  prosdur  swakelola  meliputi  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  pekerjaan.  Sedangkan  Pasal  27  (4/b)  bahwa  sasaran ditentukan  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi Penanggung Jawan Anggaran. (Peraturan Presiden RI, 2010, h. 25) Dari ketentuan- ketentuan tersebut, mengindikasikan adanya ruang yang membatasi tim penyusun dalam  menafsirkan  Al-Qur’an,  terutama  dalam  mengakomodir  sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam program tersebut dari tafsir itu sendiri. Hal ini  tentu  berbeda  dengan  kemunculan  kitab-kitab  tafsir  pada  umumnya  sebagai kitab yang ditulis tanpa batas ruang dan waktu.

## Arif Kurniawan
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  penulis  memiliki  urgensinya  untuk menganalisa tujuan pemerintah dalam TQTKA mulai dari, bagaimana epistemologi kitab  tafsirnya?,  kemudian  bagaimana  strategi  wacana  kuasa  pemerintah  dalam TQTKA?.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  mengkaji  salah  satu  tema  yang  ada pada  TQTKA  pada  tahun  2011,  yaitu:  “ Al-Qur’an  dan  Kebinekaan”.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  teori  kuasa  dari  Michel  Foucoult.  Apabila  dikaitkan dengan  teori  Michel  Foucoult,  tampak  bahwa  penyusunan  TQTKA  terdapat  relasi antara  kekuasaan  dan  pengetahuan.  Dalam  hal  ini  TQTKA  diposisikan  sebagai produk  pengetahuan,  sedangkan  tim  penafsir  yang  merupakan  kepanjangtangan dari  pemerintah  yang  berkuasa.  Michel  Foucault  melihat  kekuasaan  sebagai sesuatu yang produktif dimana setiap orang ikut ambil bagian sehingga kekuasaan itu  menghasilkan  realitas  (Michel  Foucault,  2002,  h.  136).  Sebagaimana  upaya Kementerian  Agama  menjadikan  tafsir  tematik  sebagai  standar  penafsiran  di Indonesia yang berangkat dari realitas dan berkesinambungan dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

## Kajian Teori

## Epistemologi Penafisran
Untuk  mengupas  konstruksi  epistemologi  tafsir  dalam  TQTKA,  penulis menggunakan  presfektif theory  of  idea  Abdul  Mustaqim  (2008,  h.  30-33),  yaitu berdasarkan pada tiga konstruksi penting: sumber penafsiran, metode penafsiran, dan  validitas  penafsiran.    Epistimologi  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Yunani epistem  (pengetahuan,  ilmu  pengetahuan)  dan  logos  (pengetahuan  informasi). Sedangkan  pengertian  secara  terminologi  adalah  cabang  filsafat  yang  menggali hakikat  dan  lingkup  pengetahuan,  pengandaian,  dan  dasar-dasarnya  serta pertanggungjawaban  atas  pernyataan  mengenai  pengetahuan  yang  dimiliki (Sajidah Putri, 2015, h. 14). Dilihat dari epistimologi penafsiran, tradisi penafsiran di  era  kontemporer  bersumber  pada  teks  Al-Qur’an,  akal,  dan  realitas  empiris. Secara paradigmatik posisi teks, akal, dan realitas ini berposisi sebagai objek dan subjek sekaligus. Ketiganya selalu berdialektika, ada peran yang berimbang antara teks  dan  pengarang.  Paradigma  yang  dipakai  dalam  memandang  teks,  akal,  dan realitas  adalah  paradigma  fungsional  sehingga  Al-Qur’an  dapat  berfungsi  sebagai petunjuk bagi umat manusia (Abdul Mustaqim, 2008, h. 2).
Metode  yang  digunakan  oleh  para  mufasir  kontemporer  pada umumnya  berlainan  dengan  metode  dan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  para mufasir  tradisional.  Jika  para  mufasir  tradisional  cenderung  memakai  metode
deduktif-analitis ( tahlili) yang bersifat atomistik maka para mufasir kontemporer menggunakan  berbagai  metode  yang  bersifat  interdisipliner.  Meski  demikian, metode  penafsiran  Al-Qur’an  yang  berkembang  di  masa  kontemporer  banyak menggunakan metode tafsir tematik. Metode ini berupaya memahami ayat-ayat Al- Qur’an dengan cara memfokuskan pada topik atau tema tertentu yang akan dikaji. Kemudian  terkait  dengan  validitas,  hal  ini  dapat  diukur  dengan  tiga  teori kebenaran,  yakni  teori  koheresi,  teori  korespondensi,  dan  teori  pragmatisme. Pertama, teori korheresi, artinya sebuah penafsiran dianggap benar, apabila sesuai dengan  proporsi-proporsi  sebelumnya  dan  konsisten  menerapkan  metodologi yang  dibangu  oleh  setiap  masing-masing  mufasir. Kedua,  teori  korespondensi, artinya  sebuah  penafsiran  dikatakan  benar  apabila  penafsiran  tersebut berkorepondensi, cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang empiris di lapangan. Ketiga,  teori  pragmatisme,  artinya  sebuah  penafsiran  dikatakan  benar  apabila  ia secara  praktis  mampu  memberikn  solusi  alternatif  bagi  problem  sosial.  (Abdul Mustaqim, 2008, h. 112).

## Strategi Wacana Kuasa Michel Foucault
Fokus  pembahasan  sub-bab  ini  menyangkut  rumusan  pemikiran  Lajnah Pentashih  Al-Qur’an  Kementerian  Agama  dalam  menyusun  TQTKA.  Pada  sub-bab ini, pemikiran Lajnah Pentahsihah Al-Qur’an Kementerian Agama lebih merupakan suatu  rumusan  material  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini.  Untuk  menganalisis TQTKA  apakah  yang  ada  di  dalamnya  merupakan  rencana  kerja  pemerintah, penelitian ini menggunakan kerangka teori kekuasaan dari Michel Foucault. Michel Foucault  melihat  kekuasaan  lebih  merupakan  sesuatu  yang  produktif  di  mana setiap  orang  ikut  ambil  bagian  sehingga  kekuasaan  itu  menghasilkan  realitas (Haryatmoko,  2003,  h.  219-221).  Menurut  Michel  Foucoult  (1980,  h.  131-133) masalah  kebenaran  selalu  terkait  dengan  relasi  kekuasaan  dalam  ranah  sosial- kemasyarakatan.  Kebenaran  (baca:  pengetahuan)  tidak  diluar  kekuasaan, kebenaran (baca: pengetahuan) ini bukan hanya ditunjukan untuk membenarkan kehadiran  kuasa  tersebut,  yakni  sebagai  dasar  legitimasi  kerjanya,  tapi  juga membenarkan  dirinya  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  normatif.  Selain  keberadaan dirinya yang dimunculkan oleh mekanisme kuasa, keberadaan juga memposisikan sebagai  norma  dan  bahkan  moralitas  sekaligus  bagi  praktik  berkuasa.  Praktik berkuasa,  dengan  teknik,  efek,  dan  mekanismenya  menutupi  dirinya  dengan  baju kebenaran (baca: pengetahuan), seolah-olah sebuah norma yang absolut dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan (Ahmad Baso, 2004, h. 105). Begitulah yang dikatakan oleh Michel Foucault sebagai rezim kebenaran (baca: pengetahuan), dengan media

## Arif Kurniawan
agama,  Negara,  Etnis,  dan  segala  sesuatu  dalam  sistem  pemerintahan,  sebagai perangkat  institusional,  serta  sebagai  mekanisme  dan  strategi.  Strategi  wacana merupakan  subjek  sosial  yang  membentuk  diri,  hubungan  sosial  dan  kerangka konseptual  kemudian  objek  pengetahuan.  Ada  saling  ketergantungan  praktik wacana  suatu  masyarakat  dan  institusi-institusi  sosial.  Selalu  ada  pengaruh  teks sebelmnya  terhadap teks-teks baru dan tipe praktek wacana (Haryatmoko, 2016, h. 66)
Dengan  kerangka  tersebut  suatu  kebijakan  di  dalam  sistem  pemerintahan dapat  dipandang  sebagai  perangkat  institusional  dari  rezim  kebenaran  (baca: pengetahuan). Pemerintahan merupakan lembaga dengan praktik berkuasa. Selain eksistensinya  yang  dimunculkan  oleh  mekanisme  kuasa ,  ia  juga  memposisikan sebagai  produsen  norma  yang  wajid  dipatuhi.  Penerimaan  terhadap  TQTKA dimunculkan  oleh  mekanisme  kuasa yang  kemudian  mewujudkan  diri  dalam bentuk praktik berkuasa yang memproduksi suatu norma.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dalam artikel ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian keperpustakaan (library  research),  yaitu  penelitian  yang  objek  utamanya  adalah literatur-literatur atau buku-buku keperpustakaan (Nyoman Kutha Ratna, 2010, h. 362-363). Selanjutnya peneliti mengumpulkan data literal, menggali bahan-bahan pustaka  yang  searah  dengan  objek  kajian,  dan  menganalisisnya  dengan  metode deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  secara  detail  atas  fenomena  yang  ada  dengan memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang  digunakan  (Sudarno  Shobron,  dkk,  2014,  h.  11-12).  Adapun  teknik pengambilan  kesimpulan  adalah  induksi  berdasarkan  data-data  yang  peneliti gunakan  secara  objektif  dan  sistematis.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan sosio-cultural  guna  untuk  melihat  bagaimana  dialektika  sosial- kemasyarakatan dalam TQTKA.
Sumber  data  primer  ( primary  sources)  dari  penelitian  ini  adalah  TQTKA dan  karya-  karya  Michel  Foucault.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  ( secondary sources)  ialah  semua  data  kepustakaan  yang  bisa  digunakan  untuk  mendukung dalam  pembahasan.  Data-data  yang  diperoleh  berupa  buku-buku  referensi merupakan  data  yang  bersifat  informatif    atau  narasi.  Metode  analisis  dalam penelitian ini ialah analisis interpretatif, yang akan menguraikan objek penelitian secara teratur sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran.

## Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI Dan Dinamika Tafsir Al- Qur’an di Indonesia

## Latar Belakang Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI
Penulisan  kitab  TQTKA  merupakan  program  lanjutan  Pemerintah    dari proyek  penerjemahan  dan  penafsiran  Al-Qur’an  yang  mana  telah  dikukuhkan Majelis  Permusyawarahan  Rakyat  (MPR)  dan  dimasukkan  ke  dalam  pola  I Pembangunan  Semesta  Alam  Berencana,  Menteri  Agama  yang  ditunjuk  sebagai pelaksana  dalam  proyek  ini,  kemudian  membentuk  Lembaga  Yayasan Penyelenggara  Penerjemah/penafsiran  Al-Qur’an  yang  pertama  kali diketuai  oleh R.H.A  Soenarjo  (Departemen  Agama  RI,  2010,  h.  62).  Program  penerjemahan  Al- Qur’an  selesai  ditulis  dan  diterbitkan  secara  lengkap  pertama  kali  pada  tahun 1965,  pada  awalnya  terdiri  dari  tiga  jilid.  Namun  cetakan  selanjutnya, disempurnakan  dan  digabung  menjadi  satu  jilid.  Pada  tahun  1972  kemudian dilanjutkan  dengan  program  penafsiran  Al-Qur’an  yang  diawali  dengan pembentukan  tim  penulis  yang  bertugas  melaksanakan  program  penafsiran  Al- Qur’an.  Tim  kerja  tersebut  dibentuk  melalui  surat  Keputusan  Menteri  Agama (KMA) No. 90 Tahun 1972 yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur’an yang  juga  diketuai  oleh  R.H.A.  Soenarjo  (Ahmad  Parwoto,  2017,  h.  57). Kementerian  Agama  RI  terus  melakukan  penyempurnaan  terhadap  Kitab Al- Qur’an  dan  Tafsirnya,  mengingat  bahwa  pasca-penerbitan  secara  perdana  pada tahun 1980 apabila dilihat dari perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  telah  mengalami  kemajuan  pesat,  telah mendorong  banyak  pihak  menyarankan  untuk  melakukan  penyempurnaan,  agar pembaca  di  masa  kini  mendapatkan  hal-hal  yang  baru  dengan  gaya  bahasa  yang cocok untuk kondisi masa kini (Departemen Agama RI, 2010, h. 16)
Kemudian  seiring  penyempurnaan Al-Qur’an  dan  Tafsirnya.  Sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pemerintah melalui Kementerian Agama  selalu berusaha  untuk menyajikan  tafsir yang  lebih  praktis  dan  sesuai  dengan  konteks  dan  realitas  zaman  di  Indonesia, masyarakat  memerlukan  adanya  tafsir  yang  lebih  praktis.  Sebuah  tafsir  yang disusun  secara  sistematis  berdasarkan  tema-tema  aktual  di  tengah  masyarakat, sehingga  diharapkan  dapat  memberi  jawaban  atas  berbagai  problematika  umat. Oleh karena itu, tafsir Kementerian Agama RI ini hadir dengan pendekatan tematik yaitu; Tafsir  Al-Qur’an  Tematik  Kementerian  Agama  (TQTKA).  Dengan  mengacu pada sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, bahwa Kemenag RI

## Arif Kurniawan
mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan amanat pasal 29 UUD 1945, dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Disebutkan dalam RPJMN  bahwa  prioritas  peningkatan  kualitas  kehidupan  beragama  meliputi:  1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama, 2) Peningkatan kualitas kerukunan  umat  beragama,  3)  Peningkatan  kualitas  pelayanan  kehidupan beragama,  4)  Pelaksanaan  ibadah  haji  yang  tertib  dan  lancar  (2012,  h.  xiii). Selanjutnya,  penyusunan  tafsir  tematik  ini  dilakukan  berdasarkan  masukan  dan rekomendasi  Muker  para  ulama  Al-Qur’an  tanggal  8-10  Mei  2006  di  Yogyakarta dan  14-16  Desember  2006  di  Ciloto.  Jika  sebelumnya  tafsir  tematik  berkembang melalui  karya  individual,  maka  kali  ini  Kementerian  Agama  menggagas  agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya kolektif.  Ini  juga  sebagai  wujud  realisasi  tanggung  jawab  Kementerian  Agama terhadap amanat pasal 29 UUD 1945 (2012, h. xi).
Melihat  dari  judulnya  secara  sekilas  saja,  TQTKA  dapat  dipahami bahwa tafsir disusun oleh lembaga resmi dibawah naungan Kementerian Agama di bawah  Pemerintah  RI,  yakni  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur’an.  Dalam menyajikan tema-tema yang dibahas berdasarkan endekatan induktif dan deduktif. Dengan  pendekatan  induktif,  tim  penyusun  berupaya  memberikan  jawaban terhadap berbagai persoalan dengan berangkat dari nash Al-Qur’an menuju realita. Sementara  dengan  pendekatan  deduktif,  tim  penyusun  berangkat  dari  persoalan dan realita yang terjadi kemudian mencari solusinya dari  Al-Qur’an (Departemen Agama RI, 2012, h. xxix). Tafsir TQTKA ini merupakan tafsir yang bernuansa sosial- kemasyarakatan.
Kemudian  M.  Ridho  Dinata  (2012,  h.  9)  dalam  tulisannya menyampaikan  bahwa  kegiatan  penyusunan  tafsir  tematik  ini  dilaksanakan  oleh satu  tim  kerja  yang  terdiri  dari  para  ahli  tafsir,  ulama  Al-Qur’an,  para  pakar  dan cendekiawan  dari  berbagai  bidang  yang  terkait.  Tim  penafsir  ini  dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria. Pertama, pejabat di lingkungan Departeman Agama  yaitu  mereka  yang  memiliki  jabatan  di  Lajnah  Pentashih  Al-Qur’an  dan Puslitbang.  Para  pejabat  ini  menduduki  menduduki  posisi  penting  dalam penyusunan  tafsir  ini. Kedua,  para  ahli  tafsir  yang  berasal  dari  perguruan  tinggi Agama  Islam,  baik  negeri  maupun  swasta,  mereka  adalah  dosen  yang  memiliki basis keilmuan di bidang tafsir Al-Qur’an.
Mereka  mayoritas  dosen  di  berbagai  perguruan  tinggi  Islam  di  Indonesia, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an  (PTIQ)  Jakarta,  Institut  Ilmu  Al-Qur’an  (IIQ)  Jakarta,  dan  Universitas
Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Gunung  Djati  Bandung.  Apabila  dilihat  dari  organisasi keagamaan  yang  diikuti  oleh  tim  penafsir  ini  adalah  Nahdlatul  Ulama  (NU), Muhamadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi-organisasi itu cenderung pro  dan  akomodatif  terhadap  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia.  Artinya,  mereka  adalah organisasi keagamaan yang mempunyai basis masa terbesar di Indonesia. Mereka cenderung bersikap mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahtraan dan stabilitas nasional. Penyusunan tafsir tematik ini berlangsung selama kurun waktu 3  tahun.  Terhitung  sejak  tahun  2008  sampai  tahun  2010  telah  disusun  13  tema yang berbeda. Dengan rincian 3 tema pada tahun 2008, 5 tema pada tahun 2009, dan  5  tema  pada  tahun  2010.  Pada  tahun  2008  tim  kerja  Kemenag  RI  menyusun tiga  tema  karya  tafsir. Penetapan  tema-tema  ini  merupakan  hasil  pembahasan yang  ditetapkan dalam  penyusunan  Tafsir  Tematik  pada  tahun  2007.  Selain  itu, penetapan tema-tema itu mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama (Lajnah Pentashih Mushaf  Al-Qur’an,  2008).  Salah  satu  contohnya  adalah  pada  tahun  2011 Kementerian  Agama  menerbitkan  5  tema  dalam  TQTKA.  Tema-tema  tersebut sebagai  berikut;  1)  Al-Qur’an  dan  Kebinekaan,  2)  Tanggung  Jawab  Sosial,  3) Komunikasi  dan  Informasi,    4)  Pembangunan  Generasi  Muda,  5)  Al-Qur’an  dan Kenegaraan (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011).
Secara kognisi sosial bisa dilihat bahwa proses pembentukan TQTKA yang dipelopori oleh sekelompok intelektual akademisi di bawah naungan Kementerian Agama  dan  atas  intruksi  pemerintah.    Adapun  penyajian  tafsir  Al-Qur’an  di Indonesia  dengan  menggunakan  metode  tematik  dalam  rangka  menggali  makna Al-Qur’an  menjadi  model  yang  menarik  untuk  mudah  dipahami  oleh  masyarakat Indonesia.  Berdasarkan  tema-tema  aktual  dalam  TQTKA jelas  bahwa  pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kulitas keberagamaan di Indonesia.

## Dinamika Tafsir Al-Qur’an di Indonesia
Penafsiran  terhadap  Al-Qur’an  bukan  hanya  merupakan  hal  yang diperbolehkan,  bahkan  merupakan  suatu  keharusan  (Ali  Hasan  al-Ridl,  1992,  h. vii). Pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Qur’an di Indonesia tidak lepas dari proses  pengakajian  atas  produk-produk  tafsir  dan  proses  penulisan  kitab  tafsir dalam  ragam  aksara  dan  bahasa  yang  berbeda.  Secara  paradigmatik  kajian  tafsir dapat  terwujud  dalam  dua  aspek;  1)  kajian  tafsir  sebagai  produk  yang  berupa

## Arif Kurniawan
kitab-kitab  tafsir  dalam  berbagai  bentuk;  2)  tafsir  sebagai  suatu  proses  kegiatan interpretasi  melalui  beberapa  pendekatan  dan  metode  penafsiran  Al-Qur’an (Abdul  Mustaqim,  2009,  h.  26) . kedua  aspek  tersebut  menjadi  sebuah  bangunan epistemologis  untuk  memetakan  tumbuh  dan  berkembangnya  penafsiran  Al- Qur’an  di  Indonesia.  Para  peneliti  kajian  tafsir  di  Indonesia  memiliki  cara  yang berbeda-beda  dalam  memetakan  penulisan  tafsir  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  Howard  M.  Federspiel  dalam  bukunya  yang  berjudul Kajian  al-Quran  di Indonesia:  dari  M.  Yunus  hingga  Quraish  Shihab  (1994,  h.  129)  yang  melakukan pembagian  kemunculan  dan  perkembangan  tafsir  al-Quran  di  Indonesia  yang berbasiskan  generasi.  Ia  membagi  periodesasi  tersebut  berdasarkan  pada  tahun, dalam  tiga  generasi.  Generasi  ke-1,  kira-kira  dari  permulaan  abad  ke-20  sampai awal tahun  1960-an, yang ditandai dengan adanya  penerjemahan secara terpisah dan  cenderung  pada  surat-surat  tertentu  sebagai  objek  tafsir.  Generasi  ke-2, merupakan  penyempurnaan  atas  generasi  pertama  yang  muncul  pada pertengahan  1960-an  sampai  tahun  1970-an,  yang  mempunysi  ciri  diantaranya terdapat  beberapa  catatan,  catatan  kaki,  terjemahan  kata  perkata,  dan  kadang- kadang  disertai  dengan  indeks  yang  sederhana.  Sedangkan  generasi  ke-3  dimulai antara pertengahan tahun 1970-an, merupakan penafsiran lengkap dengan uraian yang sangat luas.
Pemetaan tafsir yang dilakukan Federspiel banyak ditanggapi oleh peneliti berikutnya,  salah  satunya  Islah  Gusmian  yang  memandang  bahwa  periodisasi tafsir di  Indonesia oleh Federspiel ini  memang bermanfaat  dalam rangka  melihat dinamika  penulisan  tafsir  di  Indonesia.  Namun,  dari  segi  tahun  pemilahannya dinilai agak rancu. Misalnya, ketika Federspiel memasukkan tiga karya tafsir, yaitu: (1) Tafsir  al-Furqa>n  karya  A.  Hassan  (1962);  (2)  Tafsir  Al-Qur’an  karya  H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs.(1959), dan (3) Tafsir Al-Qur’an Al-Kari>m karya  H.  Mahmud  Yunus,  sebagai  karya  tafsir  yang  representatif  untuk  mewakili generasi  ke-2.  Padahal  menurut  (Gusmian  2003,  h  65),  ketiga  tafsir  itu  muncul pada  pertengahan  dan  akhir  1950-an,  yang  dalam  kategorisasi  yang  ia  susun masuk  dalam  generasi  pertama.  Setelah  mengkritisi  periodesasi  Federspiel,  Islah Gusmian memaparkan kategori tafsir al-Quran di Indonesia dengan mengacu pada periodesasi  tahun,  yaitu:  (1)  Periode  ke-1,  yakni  antara  awal  abad  ke-20  hingga tahun  1960; (2) Periode  ke-2, tahun  1970-an sampai tahun  1980-an. (3) Periode ke-3,  antara  1990-an  hingga  seterusnya  (Islah  Gusmian,  2003,  h.  66-69).  Pada bagian  lainnya,  Nashruddin  Baidan  dalam  bukunya  yang  berjudul Perkembangan Tafsir al-Qur’an di Indonesia memaparkan periodesasi yang agak berbeda dengan Federspiel  maupun  Gusmian.  Nasaruddin  Baidan  membagi  periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia dalam empat periode, yaitu: (1) periode klasik,
dimulai  antara  abad  ke-8  hingga  abad  ke-15  M. (2)  periode  tengah, yang  dimulai antara  abad  ke-16  sampai  abad  ke-18,  (3)  periode  pramodern  yang  terjadi  pada abad  ke-19,  (4)  adalah  periode  modern,  yang  dimulai  abad  ke-20  hingga seterusnya. Periode modern ini dibagi lagi oleh Baidan menjadi tiga bagian yaitu: kurun waktu pertama (1900-1950), kurun waktu ke-2 (1951-1980), dan terakhir adalah kurun waktu ke-3 (1981-Sekarang) (Nashruddin Baidan, 2003, h. 31-109).
Perbedaan  periodesasi  di  atas,  bisa  terjadi  antara  lain  disebabkan  karena terdapat perbedaan data yang diperoleh oleh para peneliti perkembangan tafsir di Indonesia. Selain itu perbedaan sudut pandang tentang objek kajian, bisa menjadi salah  satu  sebab  timbulnya  perbedaan  pemilahan  tahun  yang  terjadi  diantara tafsir-tafsir di atas. Munculnya sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari wacana yang berkembang  di  masyarakat.  Sejak  dahulu  tafsir  merupakan  sesuatu  yang  sangat menarik  untuk  mengembangkan  suatu  wacana.  Lahirnya  berbagai  macam  corak dan penafsiran dapat disesuaikan dengan kepentingan, kecenderungan, dan rezim kuasa dimana tafsir itu diciptakan, kemudia relasi antara tafsir dan kecenderungan mufasir  ini  meniscayakan  adanya  pengaruh  terhadap  masyarakat.  Dalam pemetaan  periode  tafsir  diatas  kemudian  penulis  mengarahkan  pada pembentukan  tipologi  tafsir.  Melalui  tipologi  1,  penulis  berusaha  untuk memperjelas ruang gerak penafsiran Al-Qur’an di Indonesia:
Tipologi 1. Tafsir Alquran di Indonesia

## Arif Kurniawan

## Epistemologi  dan  Strategi  Wacana  Kuasa  Pemerintah  Dalam Tafsir  Al- Qur’an Tematik Kementerian Agama RI
Pada hakikatnya setiap kajian merupakan suatu produk ijtihad perorangan atau  kolektif.  Ia  memiliki  cara  pandang  masing-masing  yang  dapat  memajukan atau  menyempurnakannya.  Sebagaimana  tafsir  merupakan  produk  ijtihad  atau interpretasi  manusia  atas  teks-teks  Al-Qur’an  yang  harus  dipandang  sebagai sesuatu yang tidak final dan harus selalu diletakkan dalam konteks di mana tafsir itu  diproduksi.  Oleh  karena  itu,  tafsir  sangat  terbuka  untuk  dikritisi  dan  dikaji ulang  sesuai  dengan  problematika  yang  terjadi.  Tafsir  menjadi  sangat  penting untuk  memahami  Al-Qur’an  dengan  tujuan  untuk  menghindari  kekeliruan  dalam memahaminya,  termasuk  dapat  menyebabkan  orang  berpaham  sempit  dan berprilaku  eksklusif.  Sebaliknya,  jika  dipahami  secara  benar  maka  akan  nyata bahwa  Islam  adalah  rahmat  bagi  sekalian  alam  dan  mendorong  orang  untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam NKRI.
Menyadari  begitu  pentingnya  tafsir  Al-Qur’an,  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Agama  pada  tahun  1972  membentuk  satu  tim  bertugas  menyusun tafsir Al-Qur’an yang berdasarkan tema-tema tertentu yaitu TQTKA. Dalam telaah epistimologi,  sumber  penafsiran  merupakan  aspek  penting  dalam  terbentuknya sebuah  bangunan  pemikiran.  Seorang  mufasir  sudah  dapat  dipastikan membutuhkan bahan-bahan yang digunakan dalam menyusun tafsirnya mengenai Alquraan.  Penulis  secara  singkat  akan  menjelaskan  sumber-sumber  yang digunakan dalam TQTKA.

## Sumber Al-Qur’an
Dalam  TQTKA  setiap  tema  diperlihatkan  bahwa  dalam  menafsirkannya menghubungkan  satu  ayat  dengan  lain  terkait  dengan  suatu  tema.  Dalam penafsiran  ini  penulis  mengambil  contoh  pada  pembahasan  tentang sunatullah, yang terdapat pada TQTKA dengan judul “Al-Qur’an dan Kebinekaan” pada tahun 2011.  Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  tim  penyusun,  tentu  setelah menentukan  tema  adalah  menguraikan  arti  kebahasaan  dari  tema  yang  akan dibahas  dalam  hal  ini  adalah sunatullah.  Sunatullah  adalah  hukum-hukum  Allah, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub dalam Al- Qur’an, dan hukum kejadian alam yang berjalan secara tetap dan otomatis (LPMQ, 2011, h. 44).
Kemudian  tim  penyusun  menguraikan sunatullah  dengan  merujuk  pada ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  pendapat-pendapat  para  ulama  yang  berkompeten. Misalnya dalam Q.S. al- Ah}za>b [33]: 38 yang artinya:
“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (Q.S. al-Ah}za>b [33]: 38).
Sedang dalam Q.S. Ta>ha> [20]: 82, pelakunya adalah manusia:
“Sebagai  sunnah  Allah  yang  (berlaku  juga)  bagi  orang-orang  yang  telah terdahulu  sebelum(mu),  dan  engkau  tidak  akan  mendapati  perubahan  pada sunnah Allah”. (Q.S. Ta>ha> [20]: 82).
Kata sunnah  antara  lain  berarti  kebiasaan,  sunnatullah  adalah  kebiasaan- kebiasaan  yang  dialami  manusia.  Kebiasaan  itu  dinyatakan  Allah  sebagai  tidak beralih dan tidak pula berubah, karena sifat demikian maka ia dapat dinamai juga “hukum-kukum  kemasyarakatan”  atau  ketetapan-ketetapan  Allah  menyengkut siatuasi masyarakat. Term al-Laz}i>na , bentuk jama’ dari al-laz}i> , digunakan Al-Qur’an untuk  menunjuk  sekelompok  manusia.  Maka,  ketika  kata  tersebut  dirangkai dengan  term sunatullah  menunjukan  bahwa  pembahasan  sunatullah  dalam persfektif  Al-Qur’an  merupaan  suatu  kajian  sosiologis.  Artinya,  objek  kajian sunatullah    adalah  masyarakat  dengan  segala  kompleksitasnya,  bukan  kajian individu  maupun  alam  raya.  Dalam  kaitannya  ini,  sama  halnya  dengan  Quraish Shihab, Taqi Misbah menyatakan bahwa sunatullah tidak berbicara tentang qudrah Allah  secara  mutlak,  tetapi  berbicara  tentang  sebab-sebab  yang  memungkinkan sunatullah  terjadi  bagi  kehidupan  masyarakat.  Dari  sinilah  hukum-hukum kemasyarakatan  disebut  dengan  hukum  ketuhanan (sunatullah)  yang  mampu mengendalikan gerak kesejarahan manusia (LPMQ, 2011, h. 46-47).
Menginjak  poin  selanjutnya,  tim  penyusun  kemudian  memberikan  contoh misalnya: sunatullah itu sifatnya ada tiga: Pertama, pasti; Kedua, obyektif; Ketiga, tetap dan tidak berubah. Yang dimaksud pasti, ialah hukum itu mesti berlaku, tidak boleh  tidak.  Orang  yang  berbuat  kebaikan  beramar  ma’ruf  dan  bernahi  munkar

## Arif Kurniawan
pasti  mendapat  pahala  dan  buah  dari  amalnya  itu.  Yang  demikian  lebih  mudah dibuktikan pada benda-benda lain, bahwa jika kita angkat sebuah batu kemudian kita  lepas  maka  pasti  batu  itu  akan  jatuh  ia  tidak  mungkin  melayang-layang, hukum  Allah  (gravitasi)  pasti  berlaku  padanya.  Yang  dimaksud  obyektif,  ialah hukum itu berlaku kepada apa dan siapa saja. Semua batu yang diangkat kemudian dilepas, sekalipun ia adalah batu ka’bah, jatuh juga. Tidak ada batu yang berada di luar  hukum  gravitasi.  Kemudian  yang  dimaksud  tetap  ialah  hukum  Allah  itu  tida pernah berubah sejak penciptaan alam semesta ini dan sampai akhir nanti.
Kemudian  poin  selanjutnya  yang  diuraikan  oleh  tim  penyusun adalah  menguatkan  bahwa sunatullah  adalah  sebagai  hukum  yang  positif.  Pada poin  ini,  tim  penyusun  tidak  lagi  menguraikan  dengan  ayat-ayat  Al-Qur’an  atau pendapat ulama. Ini lebih seperti kesimpulan dari poin-poin yang telah diuraikan sebelumnya.

## Sumber Hadis
Dalam  sumber  hukum  Islam,  hadis  merupakan  sumber  kedua  setelah  Al- Qur’an.  Secara  ontologi  hadis  adalah  kalam  rosul  yang  mempunyai  penjelasan terhadap  Al-Qur’an.  Selain  itu  secara  historis,  hadis  mempunyai  peran  penting dalam memberikan gambaran sejarah Al-Qur’an. Oleh karenanya mayoritas ulama sepakat  menjadikan  hadis  sebagai  salah  satu  sumber  penafsiran.  Sebagaimana penafsiran lain dalam TQTKA juga menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran (LPMQ,  2011,  h.  43).  Seperti  dalam  menjelaskan  konteks sunatullah  Nabi Muhammad dikatakan bahwa beliau ditanya:
“Bagaimana  doa  dan  obat  dapat  berpengaruh,  padahal  setiap  kejadian  di alam ini hanya terjadi dengan takdir Allah dan dengan ketentuan-Nya yang pasti? Nabi menjawab: “Doa juga termasuk ketentuan dan takdir Allah”.
Dalam riwayat lain, dari Imam ‘Ali dikatakan bahwa beliau sedang duduk di bawah sebuah tembok, tiba-tiba  beliau menyadari bahwa  tembok tersebut sudah condong  dan  akan  segera  roboh,  maka  beliau  segera  menjauh  darinya.  Ketika  itu salah seorang yang hadir di situ bertanya;
“Apakah  dari  ketentuan  Allah  Tuan  lari  wahai  ‘Ali?  Yaitu  apabila  Allah menghendaki kematian Tuan, baik Tuan menghindari atau tidak dari tembok yang diduga  akan  roboh,  toh  kematian  Tuan  pasti  akan  terjadi.  Kalaulah  Allah
menghendaki  Tuan  tetap  hidup,  maka  dalam  keadaan  apapun  Dia  akan  dapat memelihara  Tuan.  Dengan  demikian  apakan  maksud  Tuan  menghindari  tembok tersebut?  ‘Ali  menjawab:  “Aku  menghindari  dari  ketentuan  Allah  untuk  beralih kepada takdirnya”.
Pengertian kalimat ini ialah bahwa suatu kejadian tidak akan terjadi kecuali berdasarkan takdir Allah dan ketentuannya.

## Aqli
Akal  dalam  TQTKA  menempati  posisi  penting  dalam  rancang  bangun epistimologi  keilmuannya.  Sumber  naqli  sebenarnya  telah  menjelaskan  secara implisit  tentang  penggunaan  akal  sebagai  sumber  pengetahuan  tafsirnya.  Akal menjadi  sumber  penafsiran  karena  darisanalah  proses  berfikir  itu  muncul  dan lahirnya kreatifitas penafsiran. Adapun sumber aqli dalam TQTKA berupa realitas sosial-kemasyarakatan di Indonesia.

## Kitab Tafsir
Tafsir-tafsir  yang  dijadikan  rujukan  dalam  TQTKA  ini  diantaranya Mukhtas}ar Tafsi>r ibn Kas\i>r karya Ali> As}-S}abu>ni, Tafsir al-Misbah karya M.Quraish  Shihab, Fi  Z}ila>lil  Qur’a>n  karya  Sayyid  Qut}b,  Jami>’ul  Ah}ka>m karya  al-Qurt}ubi>, Tafsi>r  al-Maragi>  karya  Must}afa  al-Maragi>,  Tafsi>r  al- Qur’a>n  al-Az}i>m  karya  Ibn  Kas\i>r,  al-Miza>n  karya  al-Wahi>di,  dan Luba>bun  Nuqu>l  fi  Asba>b  al-Nuzu>l  karya  al-Suyu>ti>  (Mohamad  Ridho Dinata, 2012, h. 7)
Kemudian,  metode  penafsiran  adalah  suatu  cara  yang  dipakai  seorang mufasir Al-Qur’an dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut sesuai dengan  kaidah-kaidah  yang  dirumuskan  dan  teruji  kebenarannya  guna  sampai kepada tujuan penafsiran. Secara umum, dikenal empat macam metode penafsiran, yaitu: Pertama,  metode  tah}li>li>  ;Kedua,  metode  Ijma>li>  atau  Global;  Ketiga, metode muqa>rran  atau  perbandingan;  dan  Keempat,  metode  tematik  atau maud}u>’i>  (M.  Quraish  Shihab,  2013,  h.  380).  Dari  keempat  metode  penafsiran diatas,  penulis  lebih  cenderung  bahwa  tafsir  dalam  TQTKA  lebih  dekat  dengan metode  tematik  atau maudu>’i>.    TQTKA  merupakan  tafsir  yang  sangat  kental dengan  nuansa  sosial-kemasyarakatan  di  Indonesia.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh problematika-problematika yang muncul dan karya tafsir ini hadir sebagai respon

## Arif Kurniawan
dari pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika yang terjadi di Indonesia. Jika  dilihat  dari  tema-tema  yang  diusung,  maka  secara  keseluruhan  TQTKA mengangkat tema-tema yang aktual sesuai dengan problematika yang terjadi saat ini.  Sejak  semula  penulisan  tafsir  ini  memang  dirancang  dengan  pendekatan realitas  sosial-kemasyarakatan  sehingga  ruang  sejarah  tempat  tafsir  ini  menjadi ruang gerak tafsirnya.
Validitas  TQTKA  secara  koherensi  konsisten  menerapkan  metodologi tematik  atau maudu>’i  yang  dibangun  sebelum  menafsirkan,  secara korenpondensi, benar jika terdapat suatu fakta  yang memiliki kesesuaian  dengan apa  yang  diungkapkan,  dan  secara  pragmatisme  memberikan  solusi  bagi problematika  sosial-kemasyarakatan  dalam  konteks  Indonesia. Kemudian  TQTKA sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tafsir ini muncul karena pemerintah RI menginginkan  perbaikan  dalam  kualitas  keagamaan.  Maka  Kemetrian  Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah  membentuk  tim  pelaksana  kegiatan  penyusunan  TQTKA  yang  diharapkan dapat  memberi  jawaban  atas  berbagai  problematika  umat.  Tafsir  ini  bernuansa sosial-kemasyarakatan,  meminjam  tipologi  yang  dilakukan  Islah  Gusmian  antara nuansa  kebahasaan,  sosial-kemasyarakatan,  teologi,  sufistik,  psikologi,  fikih, sehingga dari aspek ilmu pengetahuan, tafsir ini telah banyak menyerap ilmu-ilmu sosial dalam penafsirannya.
Berdasarkan  pembacaan  penulis  terhadap  TQTKA  tahun  2011 dengan  tema “Al-Quran  dan  Kebinekaan”    tidak  sedikit  pendekatan  yang digunakan secara  interpretatif terhadap episteme dilakukan guna menjadikannya sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  instruksi  baik  yang  sunnah  maupun  yang wajib,  atau  yang  sedapatnya  menciptakan  tatanan  sosial  religius  yang  plural, toleran, dan semacamnya. Penafsiran TQTKA hadir di tengah dinamika penafsiran di  Indonesia  yang  heterogen  sebagai  upaya  standarisasi  tafsir  Al-Qur’an.  TQTKA berusaha  menyampaikan  ajaran  Islam  di  dalam  Al-Qur’an  yang  berbahasa  Arab menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan konteks sosial-masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  sambutan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama (LPMQ, 2011, h. xi) :
“Bagi umat Islam salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang  agama  adalah  penyediaan  kitab  suci  Al-Qur’an  yang  merupakan  sumber pokok  ajaran  Islam  dan  petunjuk  hidup.  Karena  Al-Qur’an  berbahasa  Arab,  maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur’an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur’an bersifat umum
dan  berupa  garis-garis  besar  yang  tidak  mudah  dimengerti  maksudnya  kecuali dengan  tafsir.  Tanpa  dukungan  tafsir  sangat  mungkin  akan  terjadi  kekeliruan dalam memahami Al-Qur’an, termasuk menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku  ekslusif.  Sebaliknya,  dipahami  secara  benar  maka  akan  nyata  bahwa Islam  adalah  rahmat  bagi  sekalian  alam  dan  mendorong  orang  untuk  bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi, dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Wacana kuasa dalam TQTKA juga telah disebutkan pada awal penyusunan tafsir Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  dan  Tafsirnya,  disusun  di  bawah  pengayoman Lajnah  Pentashihan  Mushaf  al-Qur’an  Badan  Litbang  atas  intruksi    Kementerian Agama.  Sejumlah  target  telah  dipenuhi  dengan  penerbitan  karya-karya  tersebut. Pertama,  pembuatan  tafsir-tafsir  tersebut  menjadi  bagian  dari  rencana pembangunan  pemerintah  lima  tahunan  dari  pemerintah  pusat,  dan  telah dianggap oleh masyarakat Islam sebagai bukti bahwa Negara telah terlibat dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kedua, para sarjana Muslim dari  berbagai  perguruan  tinggi  Islam  di  Indonesia  telah  dilibatkan  dalam menerjemahkan  dan  mempersiapkan  komentar-komentar  yang  menyertainya, memperlihatkan  kedewasaan  dan  kemampuannya  sebagai  para  ahli. Ketiga, Kementerian  Agama  telah  merencanakan  untuk  mencipakan  standar-standar dalam  pembuatan  tafsir  dan  terjemah  lebih  lanjut,  dan  tafsir  tersebut  telah memenuhi  harapan  itu. Keempat,  satu  kelompok  bangsa  Indonesia  dari  dan  luar pemerintah yang disebut “Muslim Nasionalis” telah mengingatkan agar pandangan idiologi  mereka  akan  bisa  dijelaskan  melalui  pembuatan  tafsir-tafsir  tersebut (Horward M. Federspiel, 1996, h. 143-144)
Menariknya,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dalam  konteks ini adalah pemerintah yang memegang peranan penting dalam penyebaran wacana sebagai  kekuasaan  dan  pendisiplinan.  Foucoult  menyebutnya  negara  sebagai institusi  yang  membuat  peraturan-peraturan  dan  media  penghukuman  bagi individu dalam menyebar kuasa. Teknik pengondisian manusia ini adalah dengan menciptakan  sistem  penjara  yang  mendisiplinkan  tubuh  dan  pikiran  agar  patuh pada negara (Seno Joko Suyono, 2002, h. 370). Karena setiap teks dihasilkan lewat kesadaran,  pengetahuan,  atau  prasangka  maka  dibutuhkan  suatu  penelitian  atas representasi kognisi dan strategi penulis dalam memproduksi sebuah teks. Dalam kerangka  analisis  wacana,  usaha  ini  menggunakan  analisis  kognisi  sosial.  Titik kunci  untuk  mengetahui  produksi  sebuah  teks  adalah  dengan  meneliti  proses

## Arif Kurniawan
terbentuknya  teks  tersebut.  Untuk  melihat  kognisi  sosial  penyusunan  TQTKA, penulis  telah  menjelaskannya  pada  bab-bab  sebelumnya.  Pentingnya  analisis kognisi sosial adalah dalam rangka melihat proses terbentuknya sebuah teks dan melihat  proses  terbentuknya  teks  serta  melihat  konstruk  yang  dibangun  oleh pengarang ketika membentuk sebuah teks. Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa  analisis  ini  juga  dibingkai  dalam  kerangka  teori  Michel  Foucault  tentang pengetahuan  dan  kekuasaan.  Melihat  kilas  balik  sejarah  penyususnan  TQTKA tampak  bahwa  tafsir  ini  murni  dibentuk  atas  rencana  proyek  pemerintah  RI dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY). Lahirnya TQTKA ini  merupakan  bentuk  penjabaran  yang  dilakukan  pemerintahan  SBY  terhadap Undang-undang  1945  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5 tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:  1)  Peningkatan  kualitas  pemahaman  dan  pengamalan  agama,  2) Peningkatan  kualitas  kerukunan  umat  beragama,  3)Peningkatan  kualitas pelayanan kehidupan beragama, 4)Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.
Hal  ini  kemudian  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agama  RI,  dengan dikeluarkannya  keputusan  mentri  Agama  RI  Nomor  BD/38/2007  tertanggal  30 maret  2007  tentang  pembentukan  tim  pelaksana  kegiatan  penyusunan  tafsir tematik.  Selanjutnya  dalam  perekrutan  tim  penyusun  tafsir  ini,  anggota  tim  pun diambil dari instansi Departemen Agama sendiri dan instansi pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, pada umumnya mereka merupakan staf pengajar di perguruan  tinggi  Islam  di  Indonesia  yang  memiliki  kompeten  dalam  tafsir  Al- Qur’an. Kemudian apabila dikaitkan dengan teori Micheal Foulcault, tampak bahwa di  balik  penyusunan  TQTKA terdapat  relasi  antara  kekuasaan  dan  pengetahuan. Dalam  hal  ini  TQTKA  diposisikan  sebagai  produk  pengetahuan,  sedangkan  tim penafsir  yang  merupakan  kepanjangtanganan  dari  pemerintah  yang  berkuasa. Tentu  relasi  antara  kekuasaan  dan  pengetahuan  ini  meniscayakan  adanya pengaruh  atau  bahkan  intervensi.  Karena  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Micheal  Foulcault,  bahwa  kebenaran  (baca:  pengetahuan)  berhubungan  dengan berbagai  sistem  kekuasaan  yang  memproduksi  dan  menopangnya,  dengan  efek- efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskannya, yang akhirnya membentuk sebuah rezim kebenaran (baca: rezim pengetahuan).
Sebagaimana  yang  telah  penulis  singgung  pada  bab  sebelumnya  bahwa TQTKA  adalah  tafsir  yang  disusun  ke  dalam  tema-tema  dan  mengalami  revisi setiap tahunnya. Maka untuk menghindari melebarnya pembahasan pada sub-bab ini  penulis  membatasinya  hanya  dengan  mengambil  judul “Al-Qur’an  dan
Kebhinekaan”  edisi  tahun  2011.  Hal  ini  bertujuan  agar  pembahasan  lebih mendalam. Dalam TQTKA judul “Al-Qur’an dan Kebhinekaan” penulis menemukan bahwa terdapat wacana relasi kuasa yang dibangun oleh pemerintah. Sebagaimana relasi  kuasa  yang  didefinisikan oleh Foucault bahwa  relasi  kuasa  sebagai  sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, dimana  praktik-praktik  kekuasaannya  berasal  dari  subjek  pada  objek  melalui berbagai  media  dan  rupa.  Kekuasaan  yang  dimaksudkan  tidak  didapat  dari  cara- cara  yang  represif  melainkan  secara  manipulatif  dan  hegemonik.  Melalui  cara inilah  TQTKA  diproduksi  dan  dilegitimasi  melalui  pemerintah.  Namun  sasaran kekuasaan  tersebut  tidak  dapat  beroperasi  yang  dapat  mempengaruhi  pemikiran (ideologi) hingga tubuh dan pada akhirnya perilaku tanpa adanya hal-hal berikut. Pertama,  bentuk  relasi  kuasa  atas  pemikiran,  yaitu  terdiri  dari  doktrinasi, pengontrolan,  dan  dominasi. Kedua,  bentuk  relasi  atas  tubuh,  yaitu  terdiri  dari obyektifikasi,  manipulasi,  pengontrolan,  dan  dominasi. Ketiga,  media  penyebar kuasa  yang  digunakan  pemerintah  adalah  agama,  Negara,  gender,  dan  etnis. Disesuaikan  dengan  konsep  kekuasaan  Michel  Foucault  yang  telah  dipaparkan pada  bab  sebelumnya,  kekuasaan  hadir  dalam  konsep episteme    karena  sudah menjadi kebiasaan pola berpikir masyarakat. Dalam hal ini episteme ditemukan di dalam  TQTKA  yang  berjudul “Al-Qur’an  dan  Kebinekaan”  yang  disebarluaskan melalui  media  agama,  negara,  budaya,  sosial,  politik,  ekonomi,  etnis.  Selanjutnya penyebaran  melalui  media  tersebut  penulis  jelaskan  melalui  tabel  relasi  kuasa pemerintah dalam TQTKA 0.3 di bawah ini:

## Tabel 1: Kebinekaan Sebagai Sunatullah
Tema R elasi Kuasa M edia
B entuk A yat
A l-Qur’an Inti Pemaknaan Sunatu llah T erhadap P emikiran A gama D oktrin Q .S.  Fa>t}ir [35]: 43 Q .S.  al-Ra’d [13]: 11 Pertama,  hukum  alam  dan hukum  sebab  akibat  yang  disebut  oleh filsafat,  oleh  agama  Islam  disebut dengan sunatullah.  Sunanuttal  tidak akan berubah sebagaimana berubahnya hukum-hukum yang relatif yang kepadanya  dapat  ditambahnkan  atau dikurangi  sesuatu,  kemudian  bagian tersebut direvisi tanpa harus menghapuskan prinsip hukum tersebut.

## Arif Kurniawan
Kedua,  Tuhan  tidak  akan merubah keadaan suatu bangsa, selama mereka tidak merubah keadaan mereka,  baik  terkait  keadaan  yang menyebabkan kemajuan maupun kemundurannya. Contoh, sebagian bangsa kita sudah sekian lama tenggelam  dalam  kejahilan,  terperosok dalam  dekadensi  moral,  tidak  pernah berupaya menjalin kesatuan dan persatuan,  lalu  dengan  pernyataan seperti itu memohon kepada Allah agar Dia  menolong  dan  membela  mereka, namun mereka tetap harus menghilangkan faktor-faktor yang menghilangkan keterbelakangan mereka (LPMQ, 2011, 38-40) Doktri n dan Kontrol T erhadap P emikiran A gama, Sosial, Budaya D oktrin dan Kontrol Q .S. al- T{ala>q [65]: 2-3 Q .S. al- Ah}za>b [33]: 38, 62 Q .S. al- Furqa>n [25]: 2\ Q .S. al- Qamar [54]: 49. Q .S.  al-H{ijr [15]: 21 Q .S.  Yu>nus [10]: 101 Q .S. al- A’ra>f  [7]: 185 Q .S.  al-Mulk Pertama,  hukum  bukanlah sesuatu  yang  terpisah  yang  padanya dikaitkan
praktik penciptaan,
melainkan  konsep  universal  yang ditarik oleh fikiran yang tidak memiliki entitas  luar  sendiri.  Dengan  demikian yang ada diluar hanyalah hukum sebab akibat,  dan  ketika  derajat  wujud  dan fikiran  menyerap  sesuatu  yang  ada  di luar  berarti  ia  menarik  suatu  hukum yang univeral.
Kedua,  hukum  yang  berlaku pada  setiap  keadaan  yaitu  hukum ketakwaan  dan  ketawakalan.  (LPMQ, 2011, 45-52)
Ketiga, sunatullah adalah hukum-hukum  Allah  undang-undang keagamaan  yang  ditetapkan  oleh  Allah yang  termaktub  dalam  Al-Qur’an  dan hukum  kejadian  alam  yang  berjalan tetap dan otomatis)
Keempat,  sunatullah  berupa penciptaan  Allah,  takdir,dan  adanya keragaman.  Dengan  adanya  keragaman seharusnya  menjadi  modal  positif  bagi bangsa  Indonesia  untuk  mencapai kemajuan  dan  pembangunan  bangsa. Pelanggaran manusia atau penolaknnya terhadap hukum-hukum syariah mengandung  resiko  dosa  dan  kufur (LPMQ, 2011, 54)
[67]: 3 Q .S.Ali- Imran  [3]: 83 Q .S. al- Baqarah [2]: 256 Q .S. al- Kafirun [109]: 6 Islam sangat menghargai, mengakui dan memberikan keleluasaan hidup  bagi  agama-agama  selainnya.
Keberagaman  suku,  ras,  etnis,  bahkan agama  merupakan  realitas  sosial  yang tidak terelakan karena ia juga merupakan sunatullah. Keragaman dan perbedaan  merupakan  rahmat  dan karenanya Islam melarang pemeluknya melakukan  pemaksaan  kepada  orang lain  untuk  memeluk  Islam  (LPMQ, 2011, 63-64) Apaka h Sunatullah Sebagai  Hukum Positif? R elasi T erhadap T ubuh N egara K ontrol Q .S. Baqarah [2]: 256 Q .S. al- Kafirun [109]: 6 Pertama,  Mayoritas  muslim Indonesia selalu berada di garda depan untuk  membangun  kehidupan  yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam bingkai nasionalisme.
Kedua,  diadakannya  annual conferens  on  Islamic  Studies  ke-10
yang  digelar  tanggal  1-4  November 2010 oleh Direktorat Pendidikan Tinggi
Islam  Direktorat  Jendral  Pendidikan Islam  Kementerian  Agama  RI  di Banjarmasin,  konfrensi  ini  mencoba meneguhkan  kembali  wajah  Islam Indonesia yang bertujuan agar masyarakat muslim Indonesia membangun  komitmen  kokoh  dengan seluruh elemen (LPMQ, 2011, 64). Tangg ung Jawab Negara Dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan Kebudayaan T erhadap Pemikiran dan Tubuh B udaya D oktrin Q .S.  ar-Rum [30]: 22 Pertama,  Indonesia  adalah sebuah  Negara  kepulauan  yang  terdiri atas    beberapa  ribu  pulau  yang  dihuni oleh  berbagai  suku  bangsa  yang berbicara dengan ribuan bahasa daerah.  Tanggung  jawab  Negara  adlah melestarikan  keanekaragaman  bahasa daerah dengan kebijakan yang konsisten  mulai  daripemerintah  pusat hingga pemerintah daerah Kedua, pemerintah harus memperkenalkan budaya kepada masyarakat  ,  mengajak  masyarakat mengenali keragaman budaya

## Arif Kurniawan
Indonesai(LPMQ, 2011, h.115) Kebine kaan Profesi: Segi  positif  dan negative  system profesionalisme T erhadap Tubuh, Pemikiran G ender D oktrin Q .S.  an-Nahl [16]: 97 Laki  dan  perempuan  dalam islam  mendapatkan  penghargaan  yang sama,  pahala  yang  sama,  dan  bahwa perbutan  baik  harus  disertai  dengan iman jadi profesionalistas tidak memandang  laki-laki  dan  perempuan sebagaimana  dianjurkan  dalam  Islam (LPMQ, 2011, h. 142-146)
Berdasarkan tema kebinekaan sebagai sunatullah penulis mengindetifikasi bahwa strategi wacana dan teknik yang digunakan pemerintah sebagaimana dalam tabel  di  atas  yaitu: Pertama,  pemerintah  melalui  media  agama  menunjukkan adanya  doktrin  agama  Islam tentang seluruh  penciptaan  Tuhan yang ada  di  alam semesta  ini,  tidak  terkecuali  adanya  kebinekaan. Kedua,  menunjukkan  tidak adanya  paksaan  terhadap  masyarakat  Indonesia  untuk  menganut  agama  Islam, karena  telah  jelas  jalan  yang  lurus  yaitu  Islam  itu  sendiri. Ketiga,  mengungkap keterpedulian pemerintah terhadap Islam Indonesia melalui Annual Conferens on Islamic  Studies  ke-10  yang  digelar  pada  tanggal  1-4  November  2010  di Banjarmasin.
Sementara  pada  sisi  yang  lain  penulis  mengidentifikasi  bahwa  ada unsur-unsur  yang  absen  dan  diam  dalam  penafsiran  tentang  tema  kebinekaan sebagai sunatullah  yaitu:  Pertama,  pemerintah  tidak  mengeluarkan  istilah multikulturalisme  dan  pluralisme.  Dalam  penafsiran  di  atas  pemerintah  hanya menyantumkan  dengan  menggunakan  kalimat  keberagaman  suku,  etnis,  agama, ras,  dan  budaya. Kedua,  tidak  menunjukkan  UUD  1945  dan  UU  yang  mengatur tentang  kebebasan  beragama  di  Indonesia.  Selanjutnya  perlawanan  atau  kontra- wacana  yang  dibangun  adalah  pemerintah  dengan  menafsirkan  tema  kebinekaan sebagai sunatullah  adalah  dengan  menghadirkan  wacana  tentang  kemunduran suatu  bangsa  yang  tidak  mau  menerima  adanya  keberagaman.  Melalui Annual Conferens on Islamic Studies ke-10 yang digelar pada tanggal 1-4 November 2010 di  Banjarmasin,  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  penafsiran  pemerintah  ingin mendorong bangsa Indonesia menjadi lebih maju dengan menguatkan wajah Islam Indonesia.  Berdasarkan  identifikasi  wacana  dan  hasil  analisis  penulis,  wacana  di atas  lahir  dalam  konteks  multikulralisme  yang  sedang  berkembang  di  Indonesia. Untuk  menyampaikan  wacana  tersebut  peran  Kementerian  Agama  yang  di dalamnya  berkumpul  orang-orang  yang  kompeten  di  dalam  bidang  penafsiran sangatlah besar. Pemerintah menguatkan wacana melalui ayat-ayat Al-Qur’an.
Dari  analisis  diatas  dapat  diketuhui  bahwa  bentuk  relasi  kuasa  atas pemikiran  dan  tubuh  adalah  suatu  kontrol  atas  pemikiran,  dokrinasi,  dan dominasi. Ketiga bentuk relasi kuasa disebarkan melalui lima media yaitu agama, negara, sosial, budaya, gender, dan etnik. Pertama, dalam  media agama biasanya menggunakan  ayat-ayat  yang  berhubungan  langsung  dengan  tuhan  di  antaranya mulai  dari  penciptaan,  ketetapan,  perintah,  dan  larangan. Kedua,  Negara  dalam konteks suprastruktur juga memegang peranan penting dalam penyebaran wacana sebagai  kekuasaan  dan  pendisiplinan  tubuh.  Negara  sebagai  institusi  membuat peraturan-peraturan  dan  media  penghukuman  bagi  individu  dalam  menyebar kuasa.  Penafsiran-penafsiran  yang  digunakan  langsung  bersinggungan  pada Undang-undang  Negara  RI  kemudian  penafsiran  disesuaikan  dengan  kebijakan pemerintah  terhadap  masalah  yang  diangkat. Ketiga,  dalam  media  kebudayaan banyak  menggunakan  ayat-ayat  yang  behubungan  dengn  keanekaragaman  dan kebuyaan  di  Indonesai. Keempat,  dalam  media  gender  ayat-ayat  yang berhubungan  dengan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  bahwa  dalam hubungannya  dengan  konteks  sosial  dan  keibadahan  adalah  sama. Kelima, kemudian  dalam  media  etnik  ayat  yang  digunakan  adalah  ayat  untuk    saling menghormati,  menghargai,  membantu,  dan  meringankan  beban  yang  pada gilirannya  sampai  pada  tujuan  yang  dijunjung  tinggi  Islam  yaitu  persaudaraan. Oleh  karena  itu  Islam  menentang  paham  fanatisme  kesukusan  atau  rasisme, sebuah paham yang akan mencerai perai kesatuan.
Dari  paparan  diatas,  secara  kognisi  sosial,  penulis  melihat  bahwa  proses pembentukan TQTKA yang dipelopori oleh sekelompok intelektual dan akademisi dibawah  naungan  Kementerian  Agama  atas  intruksi  Pemerintah  RI.  Adapun konstruk yang dibangun oleh tim penafsir dalam menulis TQTKA didasarkan pada tujuan  mulia  yaitu  meningkatkan  kualitas  pemahaman,  penghayatan  dan pengalaman  ajaran  agama  dalam  kehidupan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Tujuan  lain  dari  penyusunan  tafsir  ini  adalah  sebagai bentuk  pengawalan  atau  tafsir  standar  terhadap  berbagai  tafsir  yang  muncul  di Indonesia.
Berbasis  pada  teori  Michel  Foucoult,  tampak  bahwa  di  balik  penyusunan TQTKA  terdapat  relasi  antara  kekuasaan  dan  pengetahuan.  Dalam  hal  ini  TQTKA diposisikan sebagai produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangtanganan dari pemerintah yang berkuasa. Tentu relasi antara kekuasaan dan  pengetahuan  ini  meniscayakan  adanya  pengaruh  atau  bahkan  intervensi. Dengan kata lain, dalam produksi makna, tafsir ini lebih mengarah kepada konteks

## Arif Kurniawan
oriented,  artinya  tafsir  ini  telah  mengakomodasi  konteks  ke-Indonesiaan  tempat tafsir ini muncul.
Dari  kondisi  sosial-kemasyarakatan  dan  pemerintah  Indonesia  ketika TQTKA disusun, maka penulis menyimpulkan bahwa tafsir ini merupakan bentuk akomodasi  dari  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah-masalah  yang  muncul  di Indonesia,  khususnya  dalam  masalah  kebinekaan  di  Indonesai.  TQTKA  tentang Kebinekaan  Dalam  Al-Qur’an  yang  penulis  kaji  ini  adalah  salah  satu  bentuk kebijakan  deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama.  Apabila meminjam  pembagian  yang  dilakukan  oleh  Islah  Gusmian  terhadapa  arah  gerak tafsir orde baru, yaitu antara tafsir yang bungkam, membela dan menentang. Maka menurut  hemat  penulis  tafsir  ini  bisa  dimasukkan  ke  dalam  tafsir  yang  membela pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  atau  bisa  juga  dikatakan  sebagai tafsir yang akomodatif terhadap kepentingan pemerintah.

## Simpulan
Sebagaimana telah penulis singgung dalam pendahuluan bahwa penelitian ini  akan  diarahkan  untuk  dapat  menjawab  dua  rumusan  masalah  yang  penulis angkat  dalam  kajian  “Tinjauan  Strategi  Wacana  Kuasa  Michel  Foucault  terhadap Tafsir  Pemerintah:  Studi  Kasus Tafsir  Al-Qur’an  Tematik  Kementerian  Agama Tahun  2011”. Pertama,  bagaimana  epistemologi  TQTKA?.  Kedua,  bagaimana strategi wacana kuasa pemerintah dalam TQTKA?.
Menjawab pertanyaan pertama, penulis berkesimpulan bahwa pembahasan epistemologi meliputi: 1) Apa hakikat tafsir menurut pemerintah dalam TQTKA; 2) Bagaimana  sumber  dan  metode  penafsiran  yang  digunakan  dalam  TQTKA;  3) Bagaimana  validitasnya.  Pada  hakikatnya  keberadaan  tafsir  menjadi  sangat penting  karena  sebagian  besar  ayat-ayat  Al-Qur’an  bersifat  umum  dan  berupa garis-garis  besar  yang  tidak  mudah  dimengerti  maksudnya  kecuali  tafsir.  Tanpa dukungan  tafsir  sangat  mungkin  akan  terjadi  kekeliruan  dalam  memahami  Al- Qur’an,  termasuk  dapat  menyebabkan  orang  berpaham  sempit  dan  berprilaku eksklusif  untuk  menghindari  itu  pemerintah  melalui  Kementerian  Agama menyusun  TQTKA.  Penafsiran  dalam  TQTKA  disusun  secara  sistematis berdasarkan  tema-tema  aktual  di  tengah  masyarakat,  sehingga  diharapkan  dapat memberi jawaban atas pelbagia problematika umat.
Sumber-sumber  penafsiran  dalam  TQTKA  yaitu,  Al-Qur’an,  hadis,  riwayat sahabat atau pendapat sahabat, aqli atau pemikiran mufasir, dan kitab-kitab tafsir.
Kajian ini merupakan hasil ijtihad kolektif dari ulama-ulama  yang berkompetensi dalam  bidang  Al-Qur’an  dan  tafsir  di  Indonesia.  Sebagaimana  yang  lain,  TQTKA merupakan  hasil  ijtihad  atau  interpretasi  manusia  atas  teks-teks  Al-Qur’an  yang harus  dipandang    sebagai  sesuatu  yang  tidak  final  dan  harus  diletakkan  dalam konteks  dimana  tafsir  itu  diproduksi.  TQTKA  adalah  suatu  produk  tafsir  yang diakomodasi  oleh  pemerintah  RI  dimana  TQTKA  mulai  disusun  pada  tahun  2007 kemudian  pertamakali  diterbitkan  pada  tahun  2008  dan  diproyeksikan  sampai tahun 2013, dengan target penerbitan sebanyak 26 tema, untuk tahun 2009, 2010, 2011,  dan  2012  masing-masing  5  tema  dan  tahun  2013  sebanyak  3  tema.  Tema- tema  yang  dipilih  untuk  TQTKA  ini  adalah  berkaitan  dengan  masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Pada  bagian  metodologinya,  TQTKA  tentunya  mengedepankan  pola  pikir yang  telah  mengakomodasi  konteks  ke-Indonesia-an,  sehingga  tafsir  ini  bisa dikatakan  tafsir  ini  membumi  dalam  konteks  Indonesia  sebagai  tempat  lahirnya tafsir ini. Sesuai namanya, jelas bahwa tafsir ini merupakan tafsir dengan metode tematik  atau maudui,  yaitu  membahas  Al-Qur’an  sesuai  dengan  tema  yang ditetapkan.  Semua  ayat  dihimpun  kemudian  dikaji  secara  mendalam  dan  tuntas dari  berbagai  aspek  yang  terkait  dengannya.  Serta  didukung  oleh  dalil-dalil  atau fakta-fakta  yang  dapat  di  pertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  baik  argumen  itu berasal dari Al-Qur’an, hadits, maupun pemikiran rasional. Ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.
Kemudian  validitasnya,  TQTKA  tergolong  koherensi,  korespondensi,  dan pragmatisme. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tafsir ini muncul karena pemerintah  RI  menginginkan  perbaikan  dalam  kualitas  keagamaan.  Maka Kemetrian  Agama  melalui  Keputusan  Menteri  Agama  RI,  Nomor  BD/38/2007, tanggal  30  Maret  2007,  telah  membentuk  tim  pelaksana  kegiatan  penyusunan TQTKA  yang  diharapkan  dapat  memberi  jawaban  atas  berbagai  problematika umat.  Tafsir  ini  bernuansa  sosial-kemasyarakatan,  meminjam  tipologi  yang dilakukan  Islah  Gusmian  antara  nuansa  kebahasaan,  sosial-kemasyarakatan, teologi,  sufistik,  psikologi,  fikih,  sehingga  dari  aspek  ilmu  pengetahuan,  tafsir  ini telah banyak menyerap ilmu-ilmu sosial dalam penafsirannya.
Selanjutnya  dalam    menjawab  pertanyaan  kedua,  penulis  berkesimpulan bahwa  dalam  TQTKA  strategi  wacana  kuasa  adalah  dilatarbelakagi  oleh  kondisi sosial  Indonesia  dan  di  tengah  dinamika  penafsiran  Indonesia.  TQTKA  hadir  di tengah  dinamika  penafsiran  di  Indonesia  yang  heterogen  sebagai  upaya

## Arif Kurniawan
standarisasi tafsir Al-Qur’an. Upaya tersebut dihadirkan pemerintah melalui relasi kuasa  terhadap  pemikiran  dan  tubuh,  yaitu  dalam  bentuk  doktrin  dan  kontrol. Adapun media yang digunakan untuk menyampaikan adalah melalui media agama, budaya, negara, dan gender. Berdasarkan analisis penulis sebagaimana yang telah disinggung  sebelumnya,  melalui  media  agama,  ayat-ayat  yang  ditafsirkan  sesuai dalam  koridor  lingkup  pembahasan  agama,  seperti  penciptaan  dan  ketetapan Allah, perintah dan larangan, dan lain-lain. Sementara melalui media budaya, ayat- ayat  yang  dimunculkan  adalah  ayat-ayat  yang  berdasarkan  pada  konteks kebudayaan, seperti keragaman suku, budaya, etnik, ras, dan lain-lain.
Sedangkan melalui media agama, penafsiran yang dimunculkan disesuaikan dengan Undang-undang 1945 dan Undang-undang Negara. Terakhir, melalui media gender,  penafsiran  yang  dimunculkan  adalah  tetap  pada  prinsip  keadilan  dan kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalam Islam.

## Referensi
Ahmad. P. (2017). “Disorientasi Seksual Dalam Tafsir Indonesia: Studi Tafsir Kementerian Agama RI”, Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
Baso, A. (2004). NU Studies. Yogyakarta: LKIS.
Dinata, M. R. (2012). Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik karya Tim Departemen Agama RI, Jurnal Esensia, Vol. XIII No. 1.
Farmawi,  A  H,  (2002). Metode  Tafsir  Maudhu’i  dan  Cara  Penerapannya.  ([R] Anwar, dkk, Terjemahan). Bandung: Pustaka Setia.
Federspiel, H. M. (1996) Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shiha. ([T] Arifin, Terjemahan). Bandung: Mizan.
Foucault, M. (1980) The History of Sexualiy. New York: Pantheon Books.
Foucault,  M.  (2002) Power/Knowlage:Wacana  Kuasa  dan  Pengetahuan.  ([Y] Susanto, Terjemahan.] Yogyakarta:Bentang Budaya.
Ghafur,  W.  A.  (2015). Tafsir  Sosial:  Mendialogkan  Teks  dengan  Konteks. Yogyakarta: Elsaq.
Gusmian, I. (2013) Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi.
Yogyakarta: LKiS.
Haryatmoko,  (2016) Critical  Discourse  Analysis:  Landasan  Teori,  Metodologi  dan Penerapan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kaltsum,  L.  U.  (2011)  “Tafsir  Al-Qur’an:  Antara  Teks  dan  Realitas”.  Tulisan  ini disampaikan  pada  acara  konferensi  internasional  di  pasca  sarjana,  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  (2011). Tafsir  Al-Qur’an  Tematik:  Hubungan  Sosial.  Jakarta:  Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  (2011). Tafsir  Al-Qur’an  Tematik:  Komunikasi  dan  Informasi.  Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). Tafsir Al-Qur’an Tematik: Pembangunan Generasi Muda. Jakarta:
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  (2011). Tafsir  Al-Qur’an  Tematik:  Al-Qur’an  dan  Kenegaraan.  Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  (2011). Tafsir  Al-Qur’an  Tematik:  Al-Qur’an  dan  Kebinekaan.  Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2011.
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  (2008) Tafsir  Al-Qur’an  Tematik:  Hubungan  Antar-umat  Beragama.
Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an.
Mustaqim, A. (2009). Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit LkiS. Nashruddin, B. (2003). Perkembangan Tafsir di Indonesia. Solo: Tiga Serangkai.
Nashuddin,  (2011)  “Metode  Al-Qur’an  Membaca  Realitas:  Analisis  Tafsir  Sosial”, Jurnal Ulumuna, Vol. XV, No.2, Desember.
Nasir.  H.    (2007) Gerakan  Islam  Syariat  Reproduksi  Salafiyah  Ideologis.  Jakarta, PSAP.
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  54  Tahun  2010,  (2010) Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Fokus Media: Bandung.
Peraturan Presiden RI. (2010). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fokus Media: Bandung.
Ratna,  N.  K.  (2010) Metodologi  Penelitian:  Kajian  Budaya  dan  Ilmu  Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saeed,  A.  (2016). Pengantar  Studi  Al-Qur’an.  ([S]  Syamsuddin  dan  Shulkhah, Terjemahan). Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
Shihab ,  M.  Q.  (1994)  Membumikan  Al-Qur’an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.
Shihab , M. Q. (1996)  Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlui Pelbagia Persoalan Umat, Bandung: Mizan.
Shobron,  S,  dkk.  (2017). Pedoman  Penulisan  Tesis.  Surakarta:  Sekolah Pascasarjana UMS.
Taufiq,  I.  (2012) Paradigma  Tafsir  Sufi:  Pemikiran  Hasan  Basri  dalam  Tafsir  al- Hasan al-Basri. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.]
Zaid,  N.  H.  A.  (1993) Tekstualitas  Al-Qur’an:  Kritik  terhadap  Ulumul  Qur’an.  ([K] Nahdliyyin, Terjemahan) Yogyakarta: LkiS.]