## SOSIOLOGI HUKUM PENDIDIKAN INDONESIA
Oleh:

## Ainun Najib
Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo ainun_kanza080@yahoo.com
Abstract:
Embodiment  of  the  mandate  of  1945  constitution  is  the  enactment  of Law  No.  20  Year  2003  on  National  Education  System,  which  is  a product  of  the  first  education  law  in  the  early  21st  century.  This  law became the legal basis to establish a national education by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds  human  rights.  This  law  is  the  basis  to  develop  a  national education  law  by  applying  the  principles  of  democracy, decentralization,  autonomy  and  education  that  upholds  human  rights. Since the Declaration of Independence August 17, 1945, the law on the national education system has undergone several changes. Of  the many  elements  of  educational  resources,  the  curriculum  is  one element  that  can  make  a  significant  contribution  to  the  development process  of  realizing  the  potential  quality  of  the  learners.  There  is  no doubt  that  the  curriculum,  which  was  developed  with  based  on competence  is  indispensable  as  an  instrument  to  guide  learners  who are  able  to  become  a  qualified  human  being  and  proactively  meet  the challenges of the times which always change and evolving. Conceptually, the curriculum is an educational response to the needs of society  and  nation  in  developing  its  young  generation.  Pedagogically, educational curriculum is designed to give learners the opportunity to develop  his  or  her  potential  in  a  fun  learning  environment  and  in accordance  with  his  ability  to  have  the  desired  quality  of  society  and nation.  Legally,  the  curriculum  is  a  public  policy  that  is  based  on  the philosophical  foundations  of  the  nation  and  judicial  decisions  in  the field of education.
Key words: Sociology of Law, Education

## A. Pendahuluan
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
“Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab. 1
Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor  penyebab  dan  solusi  mengatasi  kemerosotan  mutu  pendidikan  di lndonesia. Berbagai upaya telah dilakukan secara “terencana” dari masa ke masa.  Hasilnya  cukup  membanggakan  untuk  sekolah-sekolah  tertentu  di beberapa kota di lndonesia tetapi belum merata dan kurang memuaskan secara  nasional.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  solusi  yang  selama  ini dijalankan mungkin saja belum menyentuh akar permasalahan.
Ironisnya,  Negara  kita  seringkali  latah  dan  mengadopsi  sistem pendidikan  dari  negara-negara  maju.  Padahal  tawaran  konsep  yang diadopsi atau diadaptasi dari negara-negara yang berhasil menerapkannya,  bukanlah  solusi  ampuh  mengatasi  permasalahan pendidikan  yang  ada.  Mengingat  situasi,  kondisi,  latar  budaya  dan  pola pikir  bangsa  kita  tentunya  tidak  homogen  dengan  negara-negara  yang diteladani.
Untuk mencapai sebuah tujuan, pendidikan harus memiliki pijakan formal  yang  digali  dari  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsanya  sendiri  yang hidup,  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga melahirkan peraturan formal yang tidak hanya mengikat akan tetapi juga dapat diterima dan menyatu dengan masyarakat.
Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  ini,  disusun  kurikulum  yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan  juga  metode  pembelajaran.  Kurikulum  tersebut  mencakup  fokus program,  media  instruksi,  organisasi  materi,  strategi  pembelajaran, manajemen  kelas,  dan  peranan  pengajar.  Kurikulum  digunakan  sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 2
1 Tim  Pengembangan  Ilmu  Pendidikan  FIP-UPI, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), hlm. 12.
2 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51-52
Namun  dalam  sejarah  perjalanan  pendidikan  di  Indonesia penerapan kurikulum seringkali kandas di tengah jalan. Berbagai macam spekulasi  bermunculan  mengkritisi  kegagalan  demi  kegagalan,  dari kesalahan  kurikulum  pendidikan  yang  sentralistik  sampai  dengan pendidikan  yang  bersifat  kapitalistik.  Lalu  benarkah  gonta-ganti kurikulum meerupakan indikasi kegagalan system pendidikan?

## B. Sejarah Pendidikan Indonesia Pendidikan di Langgar
Di  setiap  desa  di  Pulau  Jawa  terdapat  tempat  beribadah  dimana umat Islam dapat melakukan ibadanya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil, modin atau  lebai  (di  Sumatera).  Petugas  tersebut  berfungsi  ganda,  disamping memberikan do’a pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai guru agama. 3

## Pendidikan di Pesantren
Dimana  murid-muridnya  yang  belajar  diasramakan  yang dinamakan  pondok-pondok  tersebut  dibiayai  oleh  guru  yang bersangkutan  ataupun  atas  biaya  bersama  dari  masyarakat  pemeluk agama Islam. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah tetapi sebagian besar  waktunya  digunakan  untuk  keluar  ruangan  baik  untuk membersihkan ruangan maupun bercocok tanam.
Pendidikan Pada Abad Ke Dua Puluh Jaman Pemerintahan Hindia Belanda  dan  Pendudukan.  Di  kalangan  orang-orang  Belanda  timbul aliran-aliran  untuk  memberikan  kepada  pendudukan  asli  bagian  dari keuntungan  yang  diperoleh  orang  Eropa  (Belanda)  selama  mereka menguasai  Indonesia.  Aliran  ini  mempunyai  pendapat  bahwa  kepada orang-orang  Bumiputera  harus  diperkenalkan  kebudayaan  dan pengetahuan  barat  yang  telah  menjadikan  Belanda  bangsa  yang  besar. Aliran  atau  paham  ini  dikenal  sebagai  Politik  Etis  (Etische  Politiek). Gagasan tersebut dicetuskan semula olah Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya “Hutang Kehormatan” (de Eereschuld). 4 Politik etis ini diarahkan  untuk  kepentingan  penduduk  Bumiputera  dengan  cara memajukan  penduduk  asli  secepat-cepatnya  melalui  pendidikan  secara
3 Joko Sayono, Perkembangan Pesantren di Jawa Timur (Malang: Jurnal Bahasa dan Seni UM Tahun 33, Nomor 1, Februari 2005), hlm. 57.
4 Zamakhsyari  Dhofier, Sejarah  Tradisi  Pesantren (Jakarta:  Makalah  Tahun  2007), hlm. 2.

## “Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
Barat.
Dalam  dua  dasawarsa  semenjak  tahun  1900  pemerintah  Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat. Berbeda dengan  Snouck  Hurgronje  yang  mendukung  pemberian pendidikan kepada  golongan  aristokrat  Bumiputera,  maka  Van  Deventer menganjurkan  pemberian  pendidikan  Barat  kepada  orang-orang golongan bawah. Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya  rakyat  biasa  tidak  terabaikan.  Oleh  karena  itu  banyak  didirikan sekolah-sekolah  desa  yang  berbahasa  pengantar  bahasa  daerah, disamping  sekolah-sekolah  yang  berorientasi  dan  berbahasa  pengantar bahasa  Belanda.  Yang  menjadi  landasan  dari  langkah-langkah  dalam pendidikan  di  Hindia  Belanda,  maka  pemerintah  mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka 5
Atas  dasar  itu  maka  corak  dan  sistem  pendidikan  dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi  kebutuhan  akan  unsur-unsur  dari  lapisan  atas  serta  tenaga didik  bermutu  tinggi  bagi  keperluan  industri  dan  ekonomi  dan  di  lain pihak  terpenuhi  kebutuhan  tenaga  menengah  dan  rendah  yang berpendidikan.
Tujuan  pendidikan  selama  periode  kolonial  tidak  pernah dinyatakan  secara  tegas.  Tujuan  pendidikan  antara  lain  adalah  untuk memenuhi  keperluan  tenaga  buruh  untuk  kepentingan  kaum  modal Belanda.  Dengan  demikian  penduduk  setempat  dididik  untuk  menjadi buruh-buruh  tingkat  rendahan  (buruh  kasar).  Ada  juga  sebagian  yang dilatih  dan  dididik  untuk  menjadi  tenaga  administrasi,  tenaga  teknik, tenaga pertanian dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas  dua  atau  tiga.  Secara  singkat  tujuan  pendidikan  ialah  untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja yang murah. Suatu fakta menurut hasil Komisi Pendidikan Indonesia Belanda yang dibentuk pada tahun 1928  –
5 G. Drewes, Snouck Hurgronje and the study of Islam (Leiden: Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, 1957), hlm. 12.
1929  menunjukkan  bahwa  2  %  dari  orang-orang  Indonesia  yang mendapat  pendidikan barat berdiri sendiri dan lebih dari  83% menjadi pekerja  bayaran  serta  selebihnya  menganggur.  Diantara  yang  83%  itu 45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya gaji pegawai negeri dan pekerja adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji-gaji Barat mengenai pekerjaan yang sama. 6

## C. Pendidikan Dalam Bingkai Hukum
Roda  perkembangan  pendidikan  di  Indonesia  dalam  sejarahnya memiliki  suatu  rute  yang  yang  cukup  panjang  yang  menjadikan  suatu sejarah  tersendiri  bagi  pendidikan  di  Negara  ini,  selama  perjalanan sejarah  pendidikan  tersebut  masing-masing  terbagi  menjadi  beberapa episode,  dan  hampir  setiap  episode  yang  dijalankan  menggunakan Undang-Undang  yang  berbeda-beda  sesuai  masanya.  Pada  kali  ini,  kita akan  fokuskan  untuk  mengupas  sejarah  perkembangan  pendidikan Indonesia  mulai  awal  kemerdekaan  sampai  sekarang.  Undang-undang yang digunakan antara lain:
1. Undang-Undang  Dasar  1945  bab  XIII  pasal  31  sebagai  landasan konstitusional,  tentang  hak  warga  Negara  untuk  mendapatkan pengajaran  dan  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan suatu  system  pengajaran  nasional  yang  ditetapkan  dengan  Undang- Undang.
2. Undang-undang  menurut  UU  No.  4  Tahun  1950  tentang  dasa-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah jo UU No. 12 tahun 1954 Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU No. 4 Tahun 1950 Bab. II pasal 3  adalah  ”membentuk  manusia  susila  yang  cakap  dan  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. 7 Selanjutnya pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang  No.  12  Tahun  1954  tentang  Pernyataan  Berlakunya Undang-Undang  No.  4  Tahun  1950  Dari  Republik  Indonesia  Dahulu tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah  untuk Seluruh  Indonesia.  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  akibat  dari perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu, dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  berganti  menjadi  Negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali lagi menjadi negara kesatuan.
6 Pendidikan  di  Indonesia  dari  Jaman  ke  Jaman (Jakarta:  Balai  Pustaka  Indonesia,
1983) hlm. 20.
7 Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang dasa-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

## “Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  dalam  Undang-Undang  ini  dikatakan  bahwa Tujuan  Pendidikan  Nasional  adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan  berbudi  pekerti  luhur,  memilki  pengetahuan  dan  keterampilan, kesehatan jasamani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 8
4. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Tujuan  Nasional  Pendidikan  adalah  terwujudnya  system pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
5. Undang-Undang  Pendidikan  Nasional  No.  31  Tahun  2010  tentang Pendidikan  Karakter  sebagai  penyempurnaan  pendidikan  yang ditargetkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Untuk  menjalankan  Salah  satu  amanah  yang  diberikan  oleh undang-undang  yang  telah  dibuat  diatas,  maka  pemerintah  mengadakan proses pendidikan melalui berbagai macam kurikulum yang berbeda pula dan  selalu  mengalami  pergantian  sebagai  usaha  penyempurnaan. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  tertentu. 9 klasifikasi kurikulum Pendidikan  Indonesia antara lain:

## 1. Kurikulum Tahun 1947 (Rentjana Pelajaran)
Kurikulum  ini  merupakan  kurikulum  pertama  yang  diberlakukan setelah  Kemerdekaan  Indonesia,  sehingga  kurikulum  ini  masih dipengaruhi oleh system pendidikan colonial Belanda dan Jepang. Sebagai pemula  tentunya  masih  sangat  banyak  kekurangan  yang  ditemukan didalamnya, sehingga penerbitan UU.  No 04 Tahun  1950  dijadikan dasar untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan atas segala kekurangan.
8 Pasal  4  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
9 Pasal  1  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Pada  tahun  ini,  belum  dikenal  istilah  kurikulum,  melainkan  istilah Rentjana  Pelajaran yang  digunakan.  Kemudian,  Ciri-ciri  dari  Rencana Pelajaran  1947  ini  sebagai  model  pembelajarnnya  antara  lain:  (a)  sifat kurikulum Separated  Subject  Curriculum (1946-1947),  (b)  menggunakan bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  pengantar  di  sekolah,  (c)  jumlah  mata pelajaran: Sekolah Rakyat (SR) – 16 bidang studi, SMP-17 bidang studi dan SMA jurusan B-19 bidang studi, dan d) materi pendidikan dan pengajaran : Mr. Soewandi. 10
Kelebihan  yang  tampak  menonjol  dapat  dilihat  melalui  model pembelajaran  yang  diterapkan,  salah  satunya  proses  pembelajaran  telah menggunakan  Bahasa  Indonesia  resmi  secara  keseluruhan  dalam  proses pendidikan.  Sekalipun  masih  banyak  mengadopsi  konsep  pendidikan penjajah,  namun  sudah  bernilai  lebih  untuk  suatu  kurikulum  pemula. Sedangkan  kekurangan  yang  dimiliki  Rencana  Pembelajaran  ini  secara umum  tampak  pada  pengonsepan  model  pembelajaran  yang  masih menggunakan system pendidikan colonial Belanda dan Jepang dan belum mampu berdiri sendiri.
Solusi  yang  paling  tepat  untuk  pemula  tentunya  harus  segera memposisikan diri sebagai Negara yang telah merdeka dan harus segera menemukan jati diri dalam system pendidikan yang mandiri tanpa harus mengikuti  peninggalan  penjajah,  sekalipun  hal  ini  memerlukan  waktu yang  tidak  singkat  dan  mungkin  melalui  proses  kegagalan  pengambilan keputusan dahulu sebagai bentuk koreksi kekurangannya.
2. Kurikulum Tahun 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai)
Kurikulum  kedua  ini  merupakan  proses  penyempurnaan  dari kurikulum  sebelumnya,  tentunya  pencapaian  tujuan  yang  berdasar  pada UU. No 04 Tahun 1950. Pada kurikulum ini mata pelajaran lebih diperinci yang  dikenal  dengan Rencana  Pelajaran  Terurai  1952 .  Kurikulum  ini berciri  khaskan  tentang  system  pendidikan  yang  sudah  mulai menasionalis serta disetiap rencana pelajaran yang harus memperhatikan ialah isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Kelebihan  Rencana  Pelajaran  ini  adalah  terletak  pada  mulai tampaknya  warna  nasionalis  pada  penyusunan  system,  sehingga  dapat menambahkan semangat nasionalisme bagi seluruh subjek dan objek yang dikenai  kurikulum  ini.  Selain  itu,  mata  pelajaran  yang  diberikan  sudah mulai mempertimbangkan tingkat kemanfa’atannya, sehingga isi pelajaran sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat pula
10 www.wawasanpendidikan.com, Kurikulum  Sekolah  dari  Rencana  Pelajaran  1947 hingga Kurikulum 2013 , 28 September 2013

## “Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
kekurangan  dalam  masih  kurangnya  penyempurnaan  target  insane Indonesia  yang  berkompetensi  tinggi,  karena  kurikulum  ini  masih bertargetkan  pendidikan  sangat  mendasar  (calistung).  Dan  solusi  yang tepat, masih hampir serupa dengan solusi sebelumnya, agar selalu koreksi system sehingga Indonesia akan tetap terjaga kemerdekaannya.

## 3. Kurikulum Tahun 1964 (Rentjana Pendidikan)
Rencana  pendidikan  ini  juga  masih  merupakan  penyempurnaan dari  rencana  pelajaran  sebelumnya,  dalam  rencana  ini,  pemerintah menfokuskan  pada  pengembangan  daya  cipta,  rasa,  karsa,  karya,  dan moral  ( Pancawardhana ).  Mata  pelajarannya  pun  telah  diklasifikasikan dalam  menjadi  lima  kelompok  bidang  studi,  diantaranya:  moral, kecerdasan,  emosional/artistik,  keprigelan  (keterampilan),  dan  Jasmani. Inti dari rencana pendidikan ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar  rakyat  mendapat  pengetahuan  akademik  untuk  pembekalan  pada jenjang  SD,  sehingga  pembelajaran  dipusatkan  pada  program Pancawardhana (Hamalik, 2004) tersebut.
Kelebihan  rencana  pendidikan  ini  terletak  pada  titik penyempurnaan  system  sebelumnya,  dimana  terdapat pancawardhana yang  lebih  membekali  siswa  dasar  sebagai  ilmu  inti  kebutuhan  hidup. Sebagai  antisipasi  positif  bilamana  mereka  tidak  mampu  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Sedangkan  kekurangan ditemukan  pada  masih  rendahnya  perhatian  system  ini  pada  jiwa kepancasilaan dan iptek yang sudah mulai berkembang di Negara-negara lain.  Kemudian  solusinya,  juga  masih  tetap  sama  dengan  sebelumnya, harus  senantiasa  mengintrospeksi  hasil  system  yang  digunakan  dan dipertimbangkan sebelum diadakan perubahan system baru. 11

## 4. Kurikulum Tahun 1968
Kurikulum  1968  merupakan  pembaharuan  dari  Kurikulum  1964, yaitu  dilakukannya  perubahan  struktur  kurikulum  pendidikan  dari Pancawardhana menjadi  pembinaan  jiwa  pancasila,  pengetahuan  dasar, dan  kecakapan  khusus.  Kurikulum  1968  merupakan  perwujudan  dari perubahan  orientasi  pada  pelaksanaan  UUD  1945  secara  murni  dan konsekuen.
Dari  segi  tujuan  pendidikan,  Kurikulum  1968  bertujuan  bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila
11 Pendidikan  di  Indonesia  dari  Jaman  ke  Jaman (Jakarta:  Balai  Pustaka  Indonesia, 1983) hlm. 29.
sejati,  kuat,  dan  sehat  jasmani,  mempertinggi  kecerdasan  dan keterampilan  jasmani,  moral,  budi  pekerti,  dan  keyakinan  beragama.  Isi pendidikan  diarahkan  pada  kegiatan  mempertinggi  kecerdasan  dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Kelebihan  kurikulum  ini  terletak  pada  penambahan  tujuan pendidikan  dalam  mencetak  jiwa  pancasila  sejati  dan  peningkatan kecerdasan  dan  keterampilan  yang  memang  sudah  ditargetkan  pada kurikulum sebelumnya. Sedangkan kekurangannya pun masih ditemukan, yakni  belum  terfokuskan  pada  seluruh  tujuan  pencapaian  yang dicantunkan  pada  UU.  No.04  tahun  1950.  Dan  solusi  yang  tepat  sebagai penyempurnaan  yakni  kembali  berorientasikan  pada  dasar  pijakan  yang memang masih berlaku resmi dan belum dirubah.
5. Kurikulum Tahun 1975
Kurikulum  1975  sebagai  pengganti  kurikulum  1968  ini  memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam model pembelajarannya, diantaranya:
a. Berorientasi pada tujuan (UU. No.04 tahun 1950),
b. Menganut  pendekatan integrative (setiap  pelajaran  memiliki  arti  dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif),
c. Penjurusan di SMA dibagi atas 3 yaitu : jurusan IPA, IPS dan Bahasa
d. Menekankan  kepada  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  hal  daya  dan waktu, dan
e. Menganut  pendekatan  sistem  instruksional  yang  dikenal  dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), serta
f. Dipengaruhinya  psikologi  tingkah  laku  dengan  menekankan  kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan ( drill ). 12
Beberapa  ciri  khas  kurikulum  ini  menjadikan  suatu  kelebihan tersendiri  yang  dimiliki  sehingga  mampu  bertahan  hingga  hampir  kurun waktu  sepuluh  tahun,  karena  hampir  seluruh  ciri-ciri  diatas  merupakan hasil  penyempurnaan  yang  belum  ditemukan  sebelumnya.  Sedangkan kekurangan  ditemukan  hanya  berjumlah  minimum  saja,  yakni  terletak pada terlalu terperincinya tujuan setiap mata pelajaran khusus yang harus dicapai,  hal  ini  sedikit  membuat  guru  dan  siswa  mengalami  penekanan dalam  usaha  pencapaian  yang  diharuskan.  Dalam  hal  ini,  tampak  usaha pendidikan lebih didominasi guru dan siswa menjadi kurang aktif karena metode  yang  digunakan  masih  system  berceramah,  yang  guru
12 www.wawasanpendidikan.com, Kurikulum  Sekolah  dari  Rencana  Pelajaran  1947 hingga Kurikulum 2013 , 28 September 2013
“Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
menjelaskan siswa hanya mendengarkan saja. Kemudian solusinya, harus tetap  diintrospeksi  hasil  kurikulum  setiap  tahunnya  serta  disimpulkan kekurangannya,  dan  digunakan  sebagai  bahan  acuan  pertimbangan  guna menyusun kurikulum baru.

## 6. Kurikulum Tahun 1984
Kurikulum  ini  merupakan  kurikulum  revisi  dan  penyempurnaan dari  kurikulum  1975  yang  dianggap  sudah out  of  date ,  setelah  melalui pertimbangan  yang  panjang.  Beberapa  model  pembelajarannya  antara lain:
a. Berorientasi kepada tujuan instruksional (target pencapaian siswa),
b. Pendekatan  pengajarannya  berpusat  pada  anak  didik  melalui  cara belajar  siswa  aktif  (CBSA),  yang  memberi  kesempatan  penuh  pada siswa  untuk  aktif  terlibat  secara  fisik,  mental,  intelektual,  dan emosional  dengan  harapan  siswa  memperoleh  pengalaman  belajar secara  maksimal,  baik  dalam  ranah  kognitif,  afektif,  maupun psikomotor.
c. Materi  pelajaran  dikemas  dengan  nenggunakan  pendekatan  spiral (pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran dan sesuai tingkatan siswa)
d. Menanamkan  pengertian  terlebih  dahulu  sebelum  diberikan  latihan serta Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa,
e. Menggunakan  pendekatan  keterampilan  proses.  (memberi  tekanan kepada proses pembentukkan keterampilan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya)
Beberapa kelebihan yang ditemukan terletak pada penyempurnaan model  pembelajaran  yang  digunakan,  diantaranya:  dilakukannya pendekatan  spiral,  pendekatan  Cara  Belajar  Siswa  Aktif  (CSBA), pendekatan keterampilan proses, target pemahaman pelajaran seutuhnya sesuai kondisi siswa, dan berorientasi kepada tujuan instruksional. Selain beberapa  kelebihan  yang  dimiliki,  masih  saja  ditemukan  beberapa kekurangan  dimana  belum  dapat  tercapainya  seluruh  target  karena pengamalan berbagai elemen pendidikan yang belum semuanya berdasar pada  model  pembelajaran  diatas,  selain  itu  proses  sosialisi  pemerintah pusat pun dinilai kurang untuk memahamkan guru dalam pengamalannya. Dan  penyempurnaan  sosialisi  kedaerah-daerah  sekaligus  sebagai  wadah untuk  mendengarkan  suara  rakyat  mungkin  dapat  dijadikan  solusi  yang
tepat, agar system yang telah dirancang begitu baik tersebut tidak sia-sia belaka,  melainkan  mampu  diimplementisan  sesuai  prosedur  dan  mampu mencapai target yang gemilang.

## 7. Kurikulum Tahun 1994
Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  no.  2  tahun  1989  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Model  pembelajaran  yang  digunakan  ialah salah  satunya  perubahan  sistem  pembagian  waktu  pelajaran  (perubahan dari  sistem  semester  ke  sistem  caturwulan),  kemudian  Pembelajaran  di sekolah  lebih  menekankan  materi  pelajaran  yang  cukup  padat (berorientasi  kepada  materi  pelajaran/isi)  dan  pendekatan  penguasaan materi ( content oriented) .
Kurikulum  penyempurnaan  ini  sangatlah  diharapkan  dapat menjembatani  berbagai  macam  problemetika  dan  kejanggalan  system pendidikan  di  Indonesia.  Beberapa  kelebihan  yang  mampu  digapai terletak  pada  model  penyusunan  pelajaran  yang  lebih  padat  dan terperinci,  hal  ini  membuktikan  betapa  Indonesia  siap melek iptek  dan siap  untuk  menjawab  tantangan  zaman  yang  akan  begitu  kompleks dengan klasifikasi mata pelajaran yang beraneka ragam tersebut, sehingga diharapkan  mempu  melahirkan  tenaga  ahli  sesuai  klasifikasi  masing- masing. 13
Namun  dilain  sisi,  terdapat  pula  banyak  kekurangan  yang ditemukan,  salah  satunya  terletak  pada  terlalu  padatnya  aspek  yang dikedepankan, sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada merosotnya  semangat  belajar  siswa  dan  menyebabkan  mereka  enggan belajar lama di sekolah, sehingga mutu pendidikan pun semakin terpuruk. Jika  sejak  awal  siswa  dicemaskan  dengan  mata  pelajaran  yang  menjadi momok di sekolah, maka mereka akan menjadi bosan dan kegiatan belajar mengajar  menjadi  menyebalkan.  Selain  itu,  kekurangan  lain  yakni  masih diberlakukannya  system  pengajaran  satu  arah,  dimana  murid  tidak diberikan  banyak  waktu  untuk  berekspresia  mengingat  guru  diharuskan mencapai target dengan menggunakan alokasi waktu yang cukup singkat.
Solusi  yang  perlu  dikembangkan  mungkin  terletak  pada  usaha penghapusan  kekurangan  yang  dianggap  momok  dari  kegagalan  system pendidikan  tersebut,  baik  masalah  padatnya  pelajaran  maupun  system satu arah diatas. Dan segera digantikan pada penyempurnaan system yang baru.
8. Kurikulum Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)
13 Ibid.

## “Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
Kurikulum ini merupakan nafas baru di dunia pendidikan sekaligus sebagai  hasil  usaha  penyempurnaan  program  jangka  panjang  sepuluh tahun, kurikulum ini juga sebagai buah implementasi dari UU. No.20 tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kurikulum  ini  diberi  nama Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK) .  Model  pembelajaranya  lebih menitikberatkan  pada  pengembangan  kemampuan  untuk  melakukan (kompetensi)  tugas-tugas  tertentu  sesuai  dengan  standar performance yang telah ditetapkan. Tentunya pemilihan kompetensi siswa selayaknya berorientasi  pada  pemilihan  kompetensi  yang  sesuai,  spesifikasi indikator-indikator  evaluasi  untuk  menentukan  keberhasilan  pencapaian kompetensi  dan  pengembangan  sistem  pembelajaran.  Dapat  disebutkan bahwa  Inti  dari  KBK  atau  kurikulum  2004  adalah  terletak  pada  empat aspek  utama,  yaitu  :  1)  kurikulum  dan  hasil  belajar,  2)  pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, 3) kegiatan belajar mengajar, dan 4) evaluasi dengan  penilaian  berbasis  kelas.  Kurikulum  ini  digunakan  hanya  sampai tahun  2006  saja,  karena  dipandang  perlu  diadakannya  penyempurnaan sesuai kondisi dan pencapaian selama dua tahun digunakan.
Pembaharuan  model  pembelajaran  KBK  ini  dapat  dijadikan kelebihan  khusus  yang  dimiliki,  salah  satunya  sudah  diterapkannya system interaksi dua arah antara guru dan murid, bahkan murid dituntut menjadi  pusat  pembelajaran  pada  system  ini  yang  merupakan  kebalikan dari  system  sebelumnya.  Selain  itu  system  ini  berpusat  pada  siswa  dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan kemitraan, serta mengutamakan  proses  pembelajaran  dengan  pendekatan  kontekstual ( contextual  teaching  and  learning atau  CTL)  yang  hal  ini  mejadikan  titik kelebihan bagi KBK yang belum ada sebelumnya. 14
Dilain pihak, sisi kekurangan pun tampak pada kesamarataan objek siswa  yang  digunakan,  belum  diadakannya  spesifikasi  antara  pendidikan dasar,  menengah  dan  tinggi.  Karena  tidak  mungkin  tingkat  kompetensi ketiga  tingkatan  siswa  tersebut  disamaratakan,  ditinjau  dari  segi  usia didik, mungkin siswa SMA sudah mampu berkompetensi mandiri dengan sedikit bimbingan, namun bagaimana dengan siswa TK, SD, ataupun SMP.
Sehingga  muncul  solusi  yang  dapat  dikembangkan,  dimana  harus diadakannya  pengklasifikasian  antara  ketiga  tingkatan  tersebut  dengan tetap  mengacu  pada  system  Kompetensi  siswa,  pertimbangan  ini  yang melahirkan  penyempurnaan  system  selanjutnya  pada  tahun  2006,  yakni Sistem Tingkat Satuan Pendidikan.

## 9. Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  ini  merupakan kurikulum  operasional  pendidikan  yang  disusun  dan  dilaksanakan  di masing-masing  satuan  pendidikan  yang  berlaku  dewasa  ini  di  Indonesia. Pada KTSP ini Terdapat perbedaan mendasar dengan kurikulum berbasis kompetensi  sebelumnya  (2004)  dan  kurikulum  sebelumnya,  yakni  pada system  pengembangannya,  perubahan  system  sentralistik  (terpusat) menjadi system desentalistik (daerah) bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar- standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan  kurikulum,  beban  belajar,  kalender  pendidikan,  hingga pengembangan silabusnya.
Sisi  kelebihan  pada  KTSP  ini  terletak  pada  system  desentralistik yang dinilai lebih mampu untuk mendiagnosa kekurangan daerah masing- masing  dengan  cepat,  dan  system  pengklasifikasian  pada  setiap  satuan pendidikan yang berbeda-beda, hal ini tentunya lebih memudahkan proses penyusunan  model  pembelajaran  sesuai  konsumen  (siswa).  KTSP  ini merupakan  penyempurnaan  akhir  yang  sedang  berlaku  saat  ini,  semoga keberadaannya mampu mencapai tujuan pendidikan seutuhnya. 15
Namun, masih pula ditemukan kekurangan yang sebenarnya minim disebabkan karena kurikulum yang diberlakukan, akan tetapi kekurangan lebih  condong  disebabkan  pada  proses  pengamalan  konsep  kurikulum yang  sudah  disetting  sebaik  mungkin  tersebut,  dan  penyimpangan- penyimpangan subjeknya sendiri.
Dan solusi yang paling tepat, selayaknya pemerintah sebagai tokoh utama pembuat kebijakan kurikulum hendaknya menjalankan kurikulum ini dengan pengawasan ganda, yakni pengawasan pelaksanaan kurikulum pada  seluruh  jenjang  satuan  pendidikan  agar  berjalan  sesuai  prosedur, dan  pengawasan  ekstra  pada  penegak  kurikulum  itu  sendiri  mengingat banyaknya penyimpangan yang muncul. Jika hal ini tercapai, maka proses pendidikan  di  Indonesia  dapat  diprediksi  akan  jauh  lebih  baik,  sehingga pada tahun mendatang tidak perlu diadakan pengubahan total yang dapat membingungkan  subjeknya,  namun  cukup  diberikan  tambahan  sebagai proses penyempurnaan.
10. Kurikulum 2013 (kurikulum berkarakter)
Implementasi  Kurikulum  2013  membawa  tiga  perubahan  besar, perubahan pertama adalah pada konsep kurikulum itu sendiri. Konsep itu perpaduan antara hardskill dan softskill . Artinya, tidak hanya memberikan
15 Ibid
“Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
bekal  pengetahuan  pada  siswa  tapi  juga  ketrampilan.  Penilaian  konsep kurikulum  2013  berdasarkan  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi, standar  proses  penilaian.  Perubahan  kedua  adalah  pada  buku  yang dipakai.  Buku  tersebut  berbasis  kegiatan  serta  tematik   terpadu.    Tidak ada  syarat  khusus  dalam  mengajarkan  kurikulum  baru  hanya  menuntut guru kreatif. Dan kurikulum 2013 tidak bisa diajarkan jika guru tidak ikut pelatihan. Dan perubahan ketiga yakni menekankan proses pembelajaran dan  penilaian.  Pembelajaran  kurikulum  2013  menggunakan  pendekatan scientific atau pengamatan. Maksudnya dalam mengajar peserta didik guru dapat meminta anak untuk bertanya dan mendorong anak mencari tahu. Mendorong  anak  berpikir  kreatif,  inovatif,  afektif,  produktif.  Kurikulum 2013 tak akan sukses jika guru tidak menghayati materi tersebut. 16

## D. Visi Pendidikan Dua Dekade
Umar  bin  Khatab,  orang  bijak  di  abad  ke  7  masehi  mengatakan: “Didiklah  anak-anakmu  karena  mereka  akan  hidup  pada  zaman  yang berbeda dengan zamanmu”. 17
Konten  pendidikan  dari  kehidupan  bangsa  masa  kini  memberi landasan  bagi  pendidikan  untuk  selalu  terkait  dengan  kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berpartisipasi dalam  membangun  kehidupan  bangsa  yang  lebih  baik,  dan  memosisikan pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam. Lagipula,  konten  pendidikan  dari  kehidupan  bangsa  masa  kini  akan memberi  makna  yang  lebih  berarti  bagi  keunggulan  budaya  bangsa  di masa  lalu  untuk  digunakan  dan  dikembangkan  sebagai  bagian  dari kehidupan masa kini. 18
Peserta  didik  yang  mengikuti  pendidikan  masa  kini  akan menggunakan apa yang diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan  pendidikan  12  tahun  dan  berpartisipasi  penuh  sebagai warganegara.  Atas  dasar  pikiran  itu  maka  konten  pendidikan  yang dikembangkan  dari  warisan  budaya  dan  kehidupan  masa  kini  perlu diarahkan untuk memberi kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan terutama masa dimana dia
16 www.suaramerdeka.com,  Kurikulum  2013  Bawa  Tiga  Perubahan  Besar,  21 September 2013.
17 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 63.
18 Forum  Mangunjaya,  Kurikulum  yang  Mencerdaskan,  (Jakarta:  Penerbit  Buku KOMPAS, 2007), hlm. 30.
telah  menyelesaikan  pendidikan  formalnya.  Dengan  demikian  sikap, keterampilan  dan  pengetahuan  yang  menjadi  konten  pendidikan  harus dapat  digunakan  untuk  kehidupan  paling  tidak  satu  sampai  dua  dekade dari  sekarang.  Artinya,  konten  pendidikan  yang  dirumuskan  dalam Standar  Kompetensi  Lulusan  dan  dikembangkan  dalam  kurikulum  harus menjadi  dasar  bagi  peserta  didik  untuk  dikembangkan  dan  disesuaikan dengan  kehidupan  mereka  sebagai  pribadi,  anggota  masyarakat,  dan warganegara  yang  produktif  serta  bertanggungjawab  di  masa mendatang. 19
Secara  konseptual,  kurikulum  adalah  suatu  respon  pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda  bangsanya.  Secara  pedagogis,  kurikulum  adalah  rancangan pendidikan  yang  memberi  kesempatan  untuk  peserta  didik mengembangkan  potensi  dirinya  dalam  suatu  suasana  belajar  yang menyenangkan  dan  sesuai  dengan  kemampuan  dirinya  untuk  memiliki kualitas  yang  diinginkan  masyarakat  dan  bangsanya.  Secara  yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan  publik yang didasarkan  kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. 20
Sebagai  amanah  dari  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional, sudah  sepatutnya  peninjauan  kurikulum  dilakukan  dari  masa  ke  masa. Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan kalau hukum yang baik adalah  hukum  yang  selalu  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Hal  ini selaras  dengan  salah  satu  Ilmu  Hukum  asal  Jerman,  Friedrich  Carl  von Savigny yang menyatakan: ” Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit  dem  volke ”  (hukum  itu  tidak  dibuat,  tetapi  tumbuh  dan  berkembang bersama masyarakat). Sayarat hukum yang baik yang lain yaitu memenuhi aspirasi masyarakat. 21
Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu. 22 Silang  pendapat  di  setiap perubahan  kurikulum  pasti  terjadi.   Tetapi  seharusnya  bukan  penolakan terhadap perubahan, melainkan pada  substansi kurikulum apakah sudah dapat  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik  sesuai  zamannya.   Tujuan
19 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Dokumen  Kurikulum  2013 ,  Desember 2012, hlm. 4 20 Ibid . hlm. 4
21 Yesmil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Bandung: Grasindo, 2008), hlm. 161
22 UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005
“Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”
merupakan  komponen  yang  paling  utama  karena  akan  menentukan komponen lainnya yaitu isi, bahan ajar dan cara penyajian.
E. Kesimpulan
Serentetan  kisah  Perjalanan  pendidikan  dan  kurikulumnya sepanjang  sejarah  bangsa  Indonesia  merdeka  diatas,  jelas  menunjukkan betapa pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses  uji  coba  kebijakan  tersebut,  sehingga  berefek  pada  mudahnya pemerintah  merubah  dan  mengganti  suatu  kurikulum  pendidikan, sekalipun  belum  cukup  berjalan  lima  tahun  atau  bahkan  sepuluh  tahun, namun  telah  direnovani  dan  diganti  dengan  yang  baru.  Padahal,  tidak seharusnya  kurikulum  lekas  diubah  sebelum  memastikan  melalui peninjauan  dan  penelitian  yang  konkrit  sehingga  tidak  membingungkan subjek  yang  berada  didalamnya.  Sekalipun  memang  satu  tujuan  mulia pemerintah  untuk  menggapai  puncak  kesempurnaan  system  pendidikan Indonesia, namun pasti terdapat langkah-langkah yang lebih koefisien lagi yang  perlu  dipertimbangkan  agar  tujuan  tersebut  dapat  tercapai  baik, bukan malah sebaliknya yang rusak dan tidak koofisien karena seringnya perubahan system yang dilakukan.
Dilain  sisi,  pemerintah  telah  berusaha  sebaik  mungkin  untuk memberikan  yang  terbaik  untuk  pendidikan  Indonesia.  Hal  ini  tampak pada semangat pemerintah dalam pengolahan kurikulum sehingga terjadi pergantian  kurikulum  yang  begitu  sering.  kegagalan  kurikulum  bukan disebabkan oleh kelemahan kurikulum itu sendiri.  Perubahan kurikulum bukan  berarti  bahwa  kurikulum  sebelumnya  itu  jelek  atau  gagal. Kurikulum  pendidikan  mutlak  harus  selalu  ditinjau  kembali  dan disempurnakan  setiap  saat.  Mengingat  bahwa  pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana,  di  era  turbulensi  perubahan  saat  ini,  diperlukan orang-orang yang peka dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan.  Para kelaksana  pendidikan  harus  dapat  membuat  perencanaan  untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupannya dengan sebaik- baiknya  sesuai  dengan  zamannya.  Berdasarkan  fungsi  dan  tujuan pendidikan  nasional  maka  pengembangan  kurikulum  haruslah  berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Tim  Pengembangan  Ilmu  Pendidikan  FIP-UPI, Ilmu  dan  Aplikasi Pendidikan , Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007. Feisal,  Jusuf  Amir,  Reorientasi  Pendidikan  Islam,  Jakarta:  Gema  Insani Press, 1995.
Suyono,  Joko, Perkembangan  Pesantren  di  Jawa  Timur ,  Malang:  Jurnal Bahasa dan Seni UM Tahun 33, Nomor 1, Februari 2005. Dhofier,  Zamakhsyari, Sejarah  Tradisi  Pesantren ,  Jakarta:  Makalah  Tahun
2007 G. Drewes, Snouck Hurgronje and the study of Islam , Leiden: Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, 1957.
Forum Mangunjaya, Kurikulum yang Mencerdaskan , Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2007.
Pendidikan  di  Indonesia  dari  Jaman  ke  Jaman ,  Jakarta:  Balai  Pustaka Indonesia, 1983 www.wawasanpendidikan.com, Kurikulum Sekolah dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013 , 28 September 2013 www.suaramerdeka.com, Kurikulum 2013 Bawa Tiga Perubahan Besar , 21 September 2013.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Dokumen  Kurikulum  2013 , Desember 2012.
Yesmil  Anwar  &  Adang, Pengantar  Sosiologi  Hukum ,  Bandung:  Grasindo, 2008.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasa-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1989  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
PP nomor 19 tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan
“Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia”