## Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Teguh Setiawan *
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memberikan gambaran  mengenai  persepsi  wajib  pajak  pelaku  UMKM  terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  ditinjau  dari  tarif  pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif  yang  mendeskripsikan  persepsi  wajib  pajak  terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak  100  responden  dengan  teknik convinience  sampling. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis data deskriptif.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  persepsi  Wajib  Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di tinjau  dari  tarif,  sanksi,  kemudahan  dan  sosialisasi  pajak  secara keseluruhan  sudah  cukup  baik,  serta  telah  memberikan  pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.

## A B S T R A C T
This research aims to analyze and give you an idea about the perception of the perpetrator of the  SMEC taxpayers against government regulation Number 23  year 2018  in terms of tax  rates, tax, tax ease sanctions and socialization. This kind of descriptive research that describes the perception of taxpayers against the Government Regulation Number 23 year 2018. The sample of this research as much as 100 respondents with the technique of sampling convinience. Data analysis techniques using the  test  validity,  reliability  test  and  descriptive  data  analysis.  Results  of  the  study  mentioned  that  the perception of the perpetrator of the SMEC Taxpayers against government regulation Number 23 year 2018 in the review of tariffs, ease sanctions, and socialization in overall taxes are already quite good, and has given the understanding and offers convenience in payment of tax the perpetrators of SMEC.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: teguhsetiawan@gmail.com (Teguh Setiawan)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 August 2019 Received in revised form 16 September 2019 Accepted 15 October 2019 Available online 30 November  2019

## Kata Kunci:
Wajib Pajak UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Keywords: Taxpayers SMEC, Government Regulation number 23 year 2018

## 1. Pendahuluan
Pada  tanggal  22-23  Juni  tahun  2018  di  Bali  dan  Surabaya,  Presiden  Joko  Widodo  menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Hal  ini  diterapkan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM.  Aturan  tersebut  diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018  tentang  Pajak Penghasilan atas  Penghasilan  Usaha yang  Diterima  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Peraturan  ini  menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu  PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM  sebesar 1 persen yang ditujukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun (Sari, 2018).
Perubahan  tarif    ini  dilakukan  karena  adanya  desakan dari  pelaku  usaha  khususnya  UMKM  yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu  besar dan memberatkan  para  pelaku  usaha.  Terkait  hal  ini,  wajib  pajak  pada  akhir  tahun  2018  diharapkan  dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah. Namun  dilihat  dari  skala  usaha  UMKM,  potensi  wajib  pajak  baru  yang  dapat  menjadi  fokus  utama  dari kebijakan ini adalah kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai  60  ribu  (0,1%).  Dilihat  dari  persentase  kedua  kelompok  usaha  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa kelompok pelaku usaha kecil lebih siap menyetor pajak dibandingkan dengan pelaku usaha mikro (Setiawan, 2018).
Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak  yang  rendah  membuat  masyarakat  tidak  terlalu  keberatan  untuk  memenuhi  kewajibannya. Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  semakin  adil  tarif  pajak  yang  ditetapkan  maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan  kewajibannya.  Dalam  hal  ini  PP  Nomor  23  Tahun  2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya.
Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib  pajak  UMKM  dalam  bentuk  tarif  yang  rendah,  cara  perhitungan  sederhana,  serta  mekanisme pelunasan  dan  pelaporan  yang  mudah.  Menurut  BG  Consulting  (2003),  kemudahan  pajak  dapat  dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakan. Artinya, wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Hotlzman (2007) menyebutkan bahwa sistem pajak  yang  mudah  akan  mengurangi  beban  kepatuhan  pajak  dibandingkan  dengan  sistem  pajak  yang kompleks.
Penerapan peraturan baru tersebut memerlukan  sosialisasi yang memadai. Andriani dan Herianti (2015)  mengungkapkan  bahwa  dengan  meningkatkan  sosialisasi  ke  seluruh  lapisan  masyarakat diharapkan  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  membayar  pajak.  Bukan hanya  itu,  adanya  sosialisasi  perpajakan  dapat  memberikan  gambaran  penting  mengenai  pajak  dari banyak sisi termasuk mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
Penelitian Norsain dan Yasid (2014) menunjukkan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak  dan  sosialisasi  PP  Nomor  46  Tahun  2013  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak pelaku UMKM. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013, maka  wajib  pajak  UMKM  akan  semakin  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Di  Kota Salatiga  potensi  pajak  UMKM  belum  begitu  besar  sedangkan  pertumbuhan  UMKM  dari  tahun  ke  tahun semakin  bertambah,  karena  itu  penurunan  pajak  PPh  final  menjadi  0,5  persen  ini,  diharapkan  dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.
Di samping itu, sebelum diberlakukannya penurunan tarif pajak kesadaran akan pembayaran pajak pada UMKM masih rendah  sehingga diberlakukan sanksi pajak. Menurut Masruroh (2013), sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh  wajib  pajak.  Penerapan  sanksi  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan menguji bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan  sosialisasi?  Adapun  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis  dan  memberikan  gambaran mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi  pajak,  kemudahan  pajak  dan  sosialisasi.  Sedangkan  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  UMKM dapat memahami penerapan dan pengaplikasian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif UMKM  terbaru  serta  dapat  memberikan  masukkan  kepada  instansi  maupun  UMKM  dalam  menilai
kebijakan tarif pajak terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan serta mengurangi jumlah pelanggaran terhadap kewajiban pajak.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana persepsi Wajib Pajak Pelaku  UMKM  terhadap penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018.   Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang akan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode convinience sampling, suatu teknik dalam memilih sampel dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang  dapat  di  jangkau  berdasarkan  kemudahan  mendapatkan  data  (Sakaran,  2006).  Sampel  pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

## Teknik Pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  membagikan kuesioner.  Kuesioner  pada  penelitian  ini  terkait  beberapa  bagian,  diantaranya  bagian  pertama  berisi pertanyaan  mengenai  biodata  responden  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  profil responden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi atas PP Nomor 23 Tahun 2018, yang nantinya dapat menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 23 tahun 2018.
Data diperoleh secara langsung dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Salatiga. Selanjutnya jawaban responden akan diukur menggunakan skala likert, dengan 5 tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu-ragu (RR), 4 = Setuju (S)  dan  5  =  Sangat  Setuju  (SS).  Adapun  indikator-indikator  di  dalam  penelitian  ini  seperti  pada  tabel  1 dibawah ini:
Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional, dan Indikator Empiris Penelitian
Variabel Definisi Operasional Indikator Tarif Pajak Tarif  pajak  merupakan  suatu ketentuan dalam bentuk presentase  atau  jumlah  mata uang  suatu  negara  yang  harus dibayarkan  oleh  wajib  pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013). Wajar  apabila  kemampuan  dalam membayar  pajak  penghasilan  lebih besar  dikenakan  kepada  yang memiliki penghasilan tinggi dibandingkan  dengan  yang  memiliki penghasilan yang lebih rendah Wajar  apabila  secara  proporsional yang  memiliki  penghasilan  tinggi dikenakan pajak dibandingkan dengan  yang  memiliki  penghasilan rendah Tarif  pajak  yang  adil  berarti  harus sama untuk setiap wajib pajak
Tarif  pajak  yang  dikenakan  oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. (Permatasari & Laksito, 2013) Sanksi pajak Sanksi  perpajakan  merupakan alat  pencegahan  agar  wajib pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan (Mardiasmo, 2009) Sanksi di kenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran Sanksi  yang  diberlakukan  bagi pelanggar administrasi sangat ringan Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT Kemudahan pajak Kemudahan pajak dapat dicapai  melalui  kemudahan dalam  sistem  pajak,  undang- Saya menganggap PP 23 Tahun 2018 merupakan  peraturan  yang  lebih mudah  dimengerti  dari  peraturan
undang  pajak,  dan  penetapan aturan-aturan perpajakannya. BG Consulting (2003) yang sebelumnya Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah  saya  menghitung pajak  penghasilan  dibandingkan dengan  tarif  yang  berbeda  dengan memperhatikan besarnya omzet Saya  menganggap  tarif  0,5%  adalah ringan karena pajak yang dibayarkan berkurang Sosialisasi Sosialisasi  merupakan  suatu cara  belajar  mengenai  nilai, aturan,  dan  tingkah  laku  yang dimaksudkan buat suatu organisasi  yang  lebih  baik (Basalamah, 2004). Penyuluhan  mengenai  PP  23  Tahun 2018 Diskusi  dengan  wajib  pajak  dan tokoh  masyarakat  mengenai  PP  23 Tahun 2018
Informasi  langsung  dari  petugas  ke wajib  pajak  mengenai  PP  23  Tahun 2018
Adanya pemasangan billboard Website
Ditjen Pajak
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisis data melalui beberapa tahap, antara lain:
a. Uji validitas
Uji ini mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila  pertanyaan  di  dalam  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  mampu  diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih  besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan valid.
b. Uji reliabilitas
Uji  reliabilitas  bertujuan  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  menjadi  indikator  dari  variabel (Ghozali,  2011).  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Formula statistika yang digunakan untuk mengukur  reliabilitas  adalah  uji  statistik Cronbach  Alpha (α).  Apabila  nilai Cronbach  Alpha (α)  dari suatu variabel lebih besar dari 0,5 maka dikatakan variabel tersebut reliabel.
c. Analisis Data Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang  suatu  gejala,  peristiwa,  atau  keadaan  (Hartono,  2004).  Penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan uji frekuensi. Frekuensi dari suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut  (f)  atau  proporsi  (%)  dan  dapat  menggunakan  tabel  numerik  atau  grafik  (Indrianto  dan Supono 2002:171).

## 3. Hasil dan pembahasan
Deskripsi Responden Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner  yang  telah  diberikan  kepada  100 responden.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  kuesioner  yang  telah  dibagikan  seluruh  pertanyaan  dapat terjawab. Selain itu karakteristik responden terhadap jawaban dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Karakteristik Responden
Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%) Jenis Kelamin Laki – Laki 58 58 Perempuan 42 42 Usia 20 tahun – 30 tahun 4 4 31 tahun – 40 tahun 39 39 41 tahun – 50 tahun 42 42 > 50 tahun 15 15
Pendidikan Terakhir SD 17 17 SMP 25 25 SMK atau SMA 37 37 Diploma 8 8 S1 10 10 S2 2 2 S3 1 1 Jenis Usaha Dagang 51 51 Jasa 16 16 Industri 33 33 Omset Per Tahun ≤ Rp300.000.000,00 86 86 Rp  300.000.000,00  - Rp 2.500.000.000,00 12 12 Rp 2.500.000.000,00 - Rp 4.800.000.000,00 2 2

## Sumber: Data primer diolah (2019)
Berdasarkan  Tabel  di  atas,  karakteristik  responden  dapat  dilihat  dari  jenis  kelamin  bahwa mayoritas  responden  berjenis  kelamin  laki-  laki  dengan  persentase  58  persen,  sisanya  sebanyak  42 persen  berjenis  kelamin  perempuan.  Karakteristik  responden  berdasarkan  usia  mayoritas  responden memiliki rentang usia 41 tahun sampai 50 tahun dengan 42 persen. Pada rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun memiliki persentase sebesar 4 persen, rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun memiliki persentase sebesar 39 persen, sedangkan rentang usia di atas 50 tahun memiliki persentase sebesar 15 persen.
Karakteristik  responden  berdasarkan  pendidikan  terakhir,  mayoritas  yang  berpendidikan terakhir  SMK  atau  SMA  yaitu  sebesar  37  persen.  Responden  yang  berpendidikan  terakhir  SD,  SMP, Diploma, S1 dan S2 berturut – turut memiliki persentase sebesar 17, 25, 8, 10, dan 2 persen. Sedangkan responden yang berpendidikan terakhir S3 memiliki persentase sebesar 1 persen.
Berdasarkan  jenis  usaha  sebesar  51  persen  responden  merupakan  jenis  usaha  dagang. Responden yang berjenis usaha jasa dan industri memiliki persentase sebesar  16 persen dan 33 persen. Berdasarkan  omset  per  tahun,  responden  yang  memiliki  omset  di  bawah  Rp  300.000.000  memiliki persentase sebesar 86 persen. Omset per tahun antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000 memiliki persentase  sebesar  12  persen,  sedangkan    Rp  2.500.000.000  sampai  Rp  4.800.000.000  memiliki persentase sebesar 2 persen.

## Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengukur  ketepatan  suatu  item  pernyataan  dengan membandingkan  tabel  r  dengan  kolom Corrected  Item-Total  Correlation .  Apabila Corrected  Item  Total menunjukkan  lebih  dari  r  tabel  yang  ditentukan  yaitu  0,1966    maka  data  dapat  dikatakan  valid.  Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas
Corrected Item-Total Correlation r tabel Keterangan Tarif Pajak A1 0,793 0,1966 Valid A2 0,812 0,1966 Valid A3 0,599 0,1966 Valid A4 0,716 0,1966 Valid Sanksi Pajak B1 0,732 0,1966 Valid B2 0,789 0,1966 Valid B3 0,598 0,1966 Valid B4 0,732 0,1966 Valid Kemudahan Pajak C1 0,863 0,1966 Valid C2 0,905 0,1966 Valid C3 0,852 0,1966 Valid Sosialisasi Pajak D1 0,609 0,1966 Valid D2 0,632 0,1966 Valid
D3 0,615 0,1966 Valid D4 0,561 0,1966 Valid D5 0,565 0,1966 Valid D6 0,532 0,1966 Valid (Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan  uji  validitas  didapatkan Corrected  Item-Total  Correlation semua  item  pernyataan pada  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  di  atas  r  hitung  yaitu  sebesar  0,1966.  4  item  pernyataan  pada variabel  tarif  pajak,  4  item  pernyataan  pada  variabel  sanksi  pajak,  3  item  pernyataan  pada  variabel kemudahan  pajak  dan  6  item  pernyataan  pada  variabel  sosialisasi  pajak  dapat  dikatakan  valid  karena sudah memenuhi dengan kualifikasi yang ditentukan.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrumen yang diukur. Data yang diolah dikatakan reliabel jika Cronbach’s Alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis yaitu sebesar 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan Tarif Pajak 0,711 0,60 Reliabel Sanksi Pajak 0,679 0,60 Reliabel Kemudahan Pajak 0,833 0,60 Reliabel Sosialisasi Pajak 0,616 0,60 Reliabel (Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa data yang telah diolah yaitu reliabel. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan melihat Cronbach’s Alpha lebih dari standar atau nilai kritis sebesar 0,60. Dapat diartikan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  yang  mencakup  mengenai  variabel  tarif,  sanksi,  kemudahan serta sosialisasi sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak UMKM.

## Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018
Dari  variabel  yang  telah  ditentukan  yaitu  tarif  pajak  PP  23  Tahun  2018  telah  mendapatkan respon yang baik terhadap tarif yang ditentukan sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

## Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. Apakah  anda  setuju  dengan  penerapan tarif  pajak  final  sebesar  0,5%  dari  nilai peredaran bruto 3 7 24 56 10 2. Apakah dengan pengenaan tarif pajak 0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM 3 12 30 45 10 3. Apakah  anda  setuju  penerapan  PP  23 Tahun  2018  dengan  tarif  0.5%  dari  nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi  dalam  pembayaran  pajak UMKM 2 4 15 59 20 4. Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 0,5% dari Omzet usaha 1 14 17 52 16 Rata- rata 2,25 9,25 21,5 53 14 (Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa  persepsi wajib pajak terhadap penetapan tarif pajak sebesar 0,5 persen mendapat respon yang cukup baik karena banyak  ditemukan  jawaban  setuju  hingga  sangat  setuju  terkait  penetapan  tarifnya.  Responden  merasa besarnya  tarif  pajak  yang  dibayarkan  sudah  wajar  dibandingkan  dengan  tarif  pajak  sebelumnya  yaitu dengan  rata-  rata  tertinggi  sebanyak  53  persen  menjawab  setuju  dan  respon  terendah  yaitu  rata-  rata sebanyak    2,25  persen  menjawab  sangat  tidak  setuju.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  56  persen  responden menjawab    setuju  dengan  penetapan  tarif  sebesar  0,5  persen,  dikarenakan  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai peredaran bruto.
Sedangkan  sebanyak  45  persen  responden  menganggap  bahwa  besaran  pajak  yang  dibayarkan tidak  memberatkan.  Selain  itu  wajib  pajak  juga  merasakan  bahwa  penetapan  PP  23  Tahun  2018  dapat mengurangi  beban  administrasi  dalam  pembayaran  pajak,  serta  sebanyak  52  persen  responden memahami bagaimana mekanisme perhitungan tarif final 0,5 persen omset usaha.

## Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018
Dari  variabel  yang  telah  ditentukan  yaitu  sanksi  pajak  PP  23  Tahun  2018  telah  mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi keterlambatan  pembayaran  atas  PP  No.23  tahun 2018 7 5 33 32 23 2. Sanksi  keterlambatan  pembayaran  atas  PP  No.23 tahun 2018 tidak memberatkan bagi UMKM 6 16 36 31 11 3. Sanksi  keterlambatan  pembayaran  atas  PP  No.23 tahun  2018  diberlakukan  untuk  menciptakan kepatuhan  bagi  UMKM  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan. 1 7 24 64 4 4. Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak memberatkan bagi UMKM 15 32 24 27 2 Rata- rata 7,25 15 29,25 38,5 10
(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  pada  tabel  5  Responden  menganggap  bahwa sanksi  pajak  diberlakukan  tidak  memberatkan  dan  merasa  bahwa  dengan  adanya  sanksi  atas keterlambatan  pembayaran  pajak  dapat  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 38,5 persen yang menyatakan setuju dan rata- rata terendah sebanyak 7,25 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju.
Namun,  masih  banyak  juga  yang  masih  merasa  ragu  akan  adanya  sanksi  pajak,    Hal  ini  dapat dilihat  dari  rata-  rata  sebanyak  29  persen  responden  menjawab  ragu  –  ragu  dan  sebanyak  33  persen responden  menjawab  ragu-  ragu  dengan  adanya  pemberlakuan  sanksi  apabila  terjadi  keterlambatan pembayaran, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya membayar pajak.

## Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018
Dari  variabel  yang  telah  ditentukan  yaitu  kemudahan  pajak  PP  23  Tahun  2018  telah mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :
Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. PP No.23 tahun 2018 merupakan peraturan yang lebih  mudah  dimengerti  dari  peraturan  yang sebelumnya 0 3 21 46 30
2.
Penetapan  tarif  tunggal  0,5%  mempermudah 0 4 16 54 26
dalam menghitung pajak
penghasilan
dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan memperhatikan besarnya omzet 3. Tarif  0,5%  adalah  ringan  karena  pajak  yang dibayarkan berkurang 0 9 24 31 36 Rata- rata 0 5,3 20,3 43,6 30,6
(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  persepsi wajib pajak terhadap kemudahan pajak PP 23 tahun 2018 menunjukkan respon yang cukup baik, sebagian besar responden sudah tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak saat ini. Hal ini dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 43,6 persen responden menjawab setuju dan dengan rata- rata terendah  sebanyak 5,3 persen menjawab tidak setuju.
Namun masih ditemukan beberapa responden masih merasa ragu dengan kemudahan pajak yang ditawarkan.  Dilihat  dari  rata-  rata  sebanyak  20,3  persen  responden  menjawab  ragu-ragu,  dikarenakan responden merasa bahwa perhitungan pajak di masa mendatang akan lebih sulit karena harus membuat pembukuan.  Sedangkan  sebagian  besar  responden  tidak  paham  mengenai  pembukuan  dan  tidak  mau membuat pembukuan yang dianggap rumit.

## Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018
Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan respon yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :
Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Presentase Sosialisasi Pajak PP 23 Tahun 2018
No Pertanyaan Persentase Jawaban (%) STS TS RR S SS 1. Petugas  KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  selalu melakukan  penyuluhan  mengenai  PP  No.23  tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM 3 11 36 27 23 2. Petugas  KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  sering mengajak  diskusi  wajib  pajak  mengenai  PP  No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM 1 29 21 22 27 3. Petugas  KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  sering memberi informasi mengenai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM 1 9 34 31 25 4. Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 melalui Website Ditjen pajak sangat lengkap 2 10 39 37 12
5. Sosialisasi  mengenai  PP  No.23  tahun  2018 menggunakan billboard atau  reklame  lebih  efektif dibandingkan melalui website Ditjen Pajak
0 2 40 27 31 6. Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 sudah di laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama Salatiga 0 10 20 48 22 Rata- rata 1,16 11,8 31,6 32 23,3
(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase  pada  tabel  7  sebagian  besar  responden  sudah merasa mendapatkan sosialisasi terkait penerapan PP 23 tahun 2018 dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari  rata- rata tertinggi sebanyak 32,0 persen responden menjawab setuju dan rata- rata  terendah  1,16    persen  menjawab  sangat  tidak  setuju.  Namun  juga  masih  ditemukan  beberapa responden  masih  menjawab  ragu-  ragu  dan  merasa  sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  KPP  belum maksimal dapat dilihat dengan rata- rata jawaban sebanyak 31,6 persen. Hal ini juga dapat dilihat bahwa sebanyak 36 persen ragu- ragu dengan adanya penyuluhan petugas KPP terkait PP 23 Tahun 2018.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap  PP  23  Tahun  2018  di  tinjau  dari  tarif,  sanksi,  kemudahan  dan  sosialisasi  pajak  secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran  pajak  pelaku  UMKM.  Meskipun  dari  data  yang  telah  diperoleh  masih  ditemukan  beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan  sosialisasi mengenai PP 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dibuat,  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak UMKM secara luas terhadap PP 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## Daftar Rujukan
Andriani  ,  Y.,  &  Herianti,  E.  (2015).  Pengaruh  sosialisasi  pajak,  pemahaman  perpajakan,  dan  tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Syariah paper accounting FEB UMS , ISSN 2460- 0784.
Basalamah, A. S. (2004). Perilaku Organisasi Memahami Dan Mengelola Aspek Humaniora Dalam Organisasi (Edisi Tiga ed.). Depok: Usaha Kami.
Consulting, B. (2003). Tax Simplicity and Stability: Attractive to Countries and Investors. United Stated: BG Consulting, Inc.
Ghozali, I. (2011). aplikasi analisis multivariat dengan proram IBM SPSS. Semarang: Diponegoro University press.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Holtzman,  Y.  (2007).  Challenges  in  achieving  transparency,  simplicity  and  administering  of  the  united stated tax code. Journal of management development, XXVI No.5 , 418-427.
Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan  dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak DI Surabaya Barat. Tax & Accounting Review Vol. 4 No.2 , 1-12.
Lubis, A. I. (2010). Akuntansi Keperilakuan (Edisi Kedua ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Nayoan,  N.  (2016,  Februari).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kemudahan  Membayar  Pajak,  dan Perubahan  Tarif  PP  No.  46  Tahun  2013  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Pekanbaru. JOM Fekon, Vol.3 No.1 , 763-777.
Norsain, & Abu Yasid. (2014). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. "Performance" Bisnis Akuntansi, Vol. IV, No. 2 , 1-13.
Nugroho, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro .
Permatasari,  I.,  &  Laksito,  H.  (2013).  Minimalisasi  Tax  Evasion  Melalui  Tarif  Pajak,  Teknologi  dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jurnal UNDIP, Vol.2 , 1-10.
Rachmawati,  N.  A.,  &  Ramayanti,  R.  (2016).  Manfaat  Pemberian  Insentif  Pajak  Penghasilan  dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, VOL. 4, No. 2 , 176- 185.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha ILmu.
Sakaran, U. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sari, R. (2018, Juni). Kebijakan InseNtif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Info Singkat, Vol. X, No. 12 (Aktual dan Strategis).
Setiawan, F. X. (2018, Juli 11). Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak . Retrieved  Oktober  09,  2018,  from  www.pajak.go.id: http://www.pajak.go.id/article/penurunan- tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak .
Sudirman,  &  Amirudin.  (2012). Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. Jakarta:  Salemba Empat Dua Media.
Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan peerjaan bebas di kota padang.
Supadmi, N. L., & Suputra, D. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar). JUrnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya, Vol. 22, No. 2 , 95-107.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Wenerungan,  O.  L.  (2013,  September).  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan  sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 , 960-970.
Yadnyana,  I.  K.  (2009).  Pengaruh  Moral  dan  Sikap  Wajib  Pajak  Koperasi  di  Kota  Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.