## PERLINDUNGAN HUKUM  SENI BATIK MOTIF KONTEMPORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)
Bangkit Pamungkas Email: bangkitpamungkas.solo@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Munawar Kholil Email: munawar.kholil@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to know the problems and solutions that can be done to overcome the problematics of legal protection of copyrights of contemporary batik motif  in Kampung Batik Laweyan Surakarta City based on regulation number 28 in the year 2014 regarding copyright.This research is a type of empirical legal research that is descriptive with qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and literature study. Data analysis techniques with interactive qualitative data analysis.Problematic protection of copyright law of batik art of contemporary motif is from batik craftsmen, firstly because of lack of awareness of copyright law; secondly, the cost of registration of creation is less affordable and thirdly, the process of registration of creation is complicated and the process is long. While the problematic from the government side, first the minimum budget and the quota of facilitation of creation registration that is in charge by the government is limited. Second, the lack of Human Resources for the socialization of IPR and registration program creation. Based on the data, showed 66.6% of contemporary batik craftsmen in Kampung Batik Laweyan did not register his creations. Contemporary batik craftsmen who registration their creation, entirely because of the program of facilitation of registration creation for free by the government. Craftsmen have no intention of registering their creations if there is no government free registration facilitation program. The solution that can be done is to increase the budget and quota facilitation registration creation for free, conduct socialization of IPR and registration program creation, accelerate the registration process of creation, and need to form advocacy team/escort special legal and intellectual property in laweyan batik industrial area to raise awareness law of batik craftsmen.
Keywords: Legal Protection; Copyright; Batik Contemporary

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data dengan analisis data kualitatif interaktif. Problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer adalah dari pengrajin batik, pertama karena kurangnya kesadaran hukum hak cipta, kedua, biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau dan ketiga, proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama. Sedangkan problematika dari sisi pemerintah, pertama minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah terbatas. Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi HKI dan program  pencatatan ciptaan. Berdasarkan data, menunjukan 66,6 % pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mencatatkan ciptaannya. Pengrajin batik motif kontemporer yang mencatatkan ciptaannya, keseluruhannya dikarenakan adanya program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Pengrajin tidak mempunyai niat mencatatkan ciptaannya apabila tidak ada program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Solusi yang dapat di lakukan yaitu menambah anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis, melakukan sosialisasi HKI dan program pencatatan ciptaan, mempercepat proses pencatatan ciptaan, serta perlu membentuk tim advokasi/pendamping khusus bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengrajin batik. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Batik Motif Kontemporer

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya, salah satu seni yang terkenal dan diakui oleh dunia yaitu batik. Batik sejak tahun 2009 diakui oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebagai warisan kemanusian untuk budaya lisan dan nonbendawi (masterpieces of the oral and intangible cultural heritage of humanity) . Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia (Adrian Sutedi, 2009:5-6).
Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia (Andriana Krisnawati, 2004:13). Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta (Afrillyanna Purba dkk, 2005:12). HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Khoirul Hidayah, 2017:8-9).
Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian khusus terhadap produk-produk kreatif salah satunya yaitu batik. Seperti disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa industri batik merupakan salah satu bentuk industri kreatif yang dapat menggerakkan ekonomi nasional. (http://mediaindonesia.com/news/read/69990/pacu-industri-kreatif-dari-batik/2016-10-03  diakses pada 5 januari 2018 pukul 11.14 WIB). Salah satu sentra industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional yaitu  Kampung Batik Laweyan yang berada di Kota Solo. di kampung tersebut sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup terhadap penghasilan berjualan kain batik maupun bekerja di tempat produsen batik. Hal itu menjadikan para pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan bekerja keras untuk selalu berinovasi dalam menciptakan motif-motif baru disesuaikan dengan trend fashion maupun permintaan pasar. Hasil karya dan kreativitas para pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan telah banyak ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun para pengrajin hanya diam, hal ini berpotensi merugikan para pengusaha batik tersebut apabila motif yang diciptakannya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil manfaat hak ekonomi pencipta. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas problematika perlindungan hukum dan solusi terhadap hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota  Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data dengan analisis data kualitatif interaktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara, pengrajin batik menganggap penting pencatatan ciptaan sebagai perlindungan terhadap hasil karya pencipta agar tidak dijiplak maupun diklaim oleh pihak lain. Walaupun pencatatan hak cipta di anggap penting, namun pada prakteknya tidak semua mencatatkan ciptaannya karena berbagai alasan.
Tabel 1. Jumlah pencatatan hak cipta motif batik kontemporer di Kampung Batik Laweyan sampai tahun 2018 No Pengrajin Batik Motif Kontemporer Jumlah Pencatatan Ciptaan 1. Alpha Febela, Batik Mahkota 12 Produk 2. Pandono, Batik Abstrak Pandono 2 Produk 3. Slamet Setya Budi, Batik Setya - 4. Taufiq, Batik Jofa - 5. Aziz, Batik Putra Laweyan - 6. Bambang Slameto, Batik Merak Manis -

## Sumber: wawancara
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa 66,6% pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mendaftarkan ciptaannya, hal itu dilatarbelakangi oleh berbagai Problematika. Problematika tersebut bisa kita bedakan menjadi dua yaitu dari sisi pengrajin dan dari sisi pemerintah, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis bagi pengrajin di Kampung Batik Laweyan.
a.  Problematika dari sisi pengrajin
1)  Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman pengrajin batik tentang hak cipta Tidak semua pengrajin batik paham terhadap pentingnya hak cipta, padahal dengan adanya hak cipta bisa memacu kreativitas masyarakat untuk terus berinovasi berkarya menciptakan motif motif baru yang mempunyai nilai ekonomi. Namun pengrajin batik pada umumnya tidak peduli terhadap perlindungan hak cipta, asalkan produk yang dihasilkan laku dijual itu sudah cukup bagi mereka.
2)  Biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau bagi para pengrajin Mahalnya biaya pencatatan  menyebabkan para pengrajin batik enggan untuk mencatatkan ciptaannya, karena setiap pengrajin bukan hanya menciptakan satu dua motif melainkan bisa puluhan bahkan ratusan motif batik. Biaya pencatatan ciptaan untuk usaha mikro dan usaha kecil, biayanya Rp400.000 per permohonan. Biaya tersebut terdiri dari biaya permohonan pencatatan ciptaan ditambah biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan di tambah biaya permohonan salinan surat pendaftaran hak cipta sebagai bukti fisik yang berupa surat pencatatan ciptaan. Rincian biaya tersebut di atas adalah biaya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016.
3)  Rumit dan prosesnya lama
Menurut pengrajin batik di Laweyan, proses pencatatan ciptaan terlalu rumit dikarenakan harus mengisi formulir pencatatan dan menuliskan penjelasan makna dari motif batik hasil ciptaannya satu persatu, padahal untuk merangkai kata kata menjelaskan suatu motif tersebut mereka pun kesulitan. Program fasilitasi pencatatan ciptaan gratis juga membutuhkan waktu tujuh bulan, waktu tunggu tersebut dirasa lama oleh pengrajin.
b.  Problematika dari sisi pemerintah :
1)  Minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang ditanggung oleh pemerintah terbatas.
Minimnya anggaran menyebabkan tidak adanya sosialisasi secara langsung terkait program pencatatan ciptaan secara gratis ini kepada pengrajin batik. Minimnya anggaran
juga berdampak terhadap kuota fasilitasi pencatatan gratis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta yang hanya menfasilitasi sekitar150 karya.
2)  Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi terkait hak kekayaan intelektual dan program  pencatatan ciptaan.
Sosialisasi HKI penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi perlu ada keberlanjutan, tidak harus dari unsur pemerintah, namun juga bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun instansi lainnya yang terkait.
Pencatatan ciptaan memang bukan suatu keharusan, suatu karya cipta di catatkan atau tidak tetap mendapatkan perlindungan hak cipta, namun pernyataan tersebut akan menjadi suatu hal yang kontradiksi ketika ada pencipta motif batik yang tidak mencatatkan ciptaan motif batik nya, kemudian terjadi konflik sengketa, dan pencipta tersebut kalah di pengadilan karena tidak bisa membuktikan karya motif batiknya adalah ciptaannya. Padahal memang benar adalah ciptaannya. Apabila hal itu terjadi, maka sama saja tidak ada perlindungan hak cipta  ketika suatu karya tidak dicatatkan.
Ketika suatu karya motif batik kontemporer yang benar benar hasil karya sendiri telah dicatatkan, minimal ada satu bukti permulaan ketika terjadi sengketa. Karena didalam surat pencatatan tersebut tercantum tanggal permohonan pencatatan, identitas pencipta maupun tanggal dan tempat pertama kali ciptaan tersebut diumumkan.
Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi Problematika perlindungan hukum terhadap Hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta terbagi menjadi dua, yaitu solusi untuk pemerintah dan solusi untuk pengrajin batik,
a.  Beberapa hal yang bisa di lakukan oleh pemerintah yaitu:
1)  Menambah anggaran dan menambah  kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis Dengan adanya tambahan anggaran, bisa dialokasikan untuk sosialisasi hak kekayaan intelektual kepada Masyarakat, memberikan pendampingan dan memberikan fasilitasi pencatatan yang biayanya di tanggung oleh pemerintah.
2)  Melakukan sosialisasi secara langsung terkait Hak kekayaan intelektual dan program pencatatan ciptaan sosialisasi bisa dilakukan mulai dari memberikan pengetahuan dasar tentang hak kekayaan intelektual secara umum dan juga spesifik tentang hak cipta.
3)  Mempercepat proses pencatatan ciptaan Proses program pencatatan ciptaan secara gratis yang lama termasuk menjadi bagian yang dikeluhkan oleh pengrajin. Membutuhkan waktu lebih tujuh bulan dari proses awal mengumpulkan formulir hingga diterimanya sertifikat pencatatan oleh para pengrajin. Sehingga perlu adanya percepatan proses agar masyarakat tidak  menunggu terlalu lama.
4)  Membentuk tim advokasi/pendamping UMKM khusus bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan Pembentukan tim advokasi/pendamping ini bertujuan untuk menindaklanjuti terkait pelaksanaan program pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah dan menjalankan misi meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan.
b.  Sedangkan, beberapa hal yang bisa di lakukan oleh pengrajin yaitu:
1)  Meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri untuk lebih peduli terhadap perlindungan hukum hak cipta
2)  Mengenal tentang pengaturan yang terkait dengan hak cipta, karena dengan mengenal pengaturan yang terkait dengan hak cipta diharapkan para pengrajin lebih memahami dan peduli terhadap hak cipta atas ciptaan motif batiknya. Keuntungan maupun kerugian apabila suatu karya dicatatkan atau tidak juga perlu diketahui oleh para pengrajin.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.   Problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer adalah dari pengrajin batik, pertama karena kurangnya kesadaran hukum hak cipta, kedua, biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau dan ketiga, proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama. Sedangkan problematika dari sisi pemerintah, pertama minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah terbatas. Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi HKI dan program  pencatatan ciptaan. Berdasarkan data, menunjukan 66,6 % pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mencatatkan ciptaannya. Pengrajin batik motif kontemporer yang mencatatkan ciptaannya, keseluruhannya dikarenakan adanya program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Pengrajin tidak mempunyai niat mencatatkan ciptaannya apabila tidak ada program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah
2.   Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta adalah sebagai berikut: pertama, menambah anggaran dan menambah  kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis, kedua melakukan sosialisasi secara langsung terkait hak kekayaan intelektual dan program pencatatan ciptaan, ketiga mempercepat proses pencatatan ciptaan, dan keempat perlu membentuk tim advokasi/pendamping UMKM khusus bagian hukum dan hak kekayaan intelektual di kawasan industri batik Laweyan. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin yaitu, pertama meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri untuk lebih peduli terhadap perlindungan hukum hak cipta. Kedua lebih mengenal tentang pengaturan yang terkait dengan hak cipta, karena dengan mengenal pengaturan yang terkait dengan hak cipta diharapkan para pengrajin lebih memahami dan peduli terhadap hak cipta atas ciptaan motif batiknya.

## E. Saran
1.   Para pengrajin batik perlu lebih peduli dan memahami tentang pentingnya hak cipta dengan mempelajari terkait konsep hak cipta dan pengaturannya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2.   Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah anggaran untuk melakukan sosialisasi hak kekayaan intelektual khususnya yang menyangkut tentang batik dan segera membentuk tim advokasi/pendamping UMKM khusus bagian hukum dan hak kekayaan intelektual di kawasan Industri batik Laweyan sebagai jawaban atas problematika perlindungan hukum terhadap hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali.2002. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta, Yasrif Wantapone (Anggota IKAPI) Adrian Sutedi.2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta:Sinar Grafika
Afrillyanna.2005. Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia kajian perlindungan Hak cipta Seni Batik Tradisional Indonesia . Jakarta:PT Rineka Cipta.
Ajip Rosidi.1984. Undang-Undang Hak cipta 1982, Pandangan Seorang Awam .Jakarta:Djambatan Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh.2004. Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Anindito Prasetyo.2010. BATIK Karya Agung Warisan Budaya Dunia .Yogyakarta:Pura Pustaka Arif Lutviansori.2010. Hak cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu Asti Musman dan Ambar B Arini.2011. BATIK-Warisan Adiluhung Nusantara .Yogyakarta:G-Media Endik S.1986. Seni Membatik .Jakarta: Safir Alam
Perlindungan Seni Batik Motif Kontemporer ...
Haris Munandar dan Sally Sitanggang.2008. Mengenal HAKI hak kekayaan intelektual . Jakarta: Esensi H.B. Sutopo. 2002. Metodologi penelitian kualitatif . Surakarta: UNS Press __________. 2006. Metode  penelitian kualitatif. Surakarta : UNS Press
Hamzuri.1989. Batik Klasik . Jakarta: Djambatan
Ismail Saleh.1990. Hukum dan Ekonomi . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Iswi Hariyani.2010. Prosedur mengurus HAKI yang benar . Jakarta: PT Suka Buku
Iwan Tirta.2009. Batik Sebuah Lakon , Jakarta:PT. Gaya Favorit Press Khoirul Hidayah.2017. Hukum Hak kekayaan intelektual . Malang: Setara Press
Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah.1997. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti OK.Saidin.2013. Aspek Hukum Hak kekayaan intelektual . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Otto Hasibuan.2008. Hak cipta di Indonesia . Bandung : PT Alumni
Rachmadi Usman.2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia .Bandung:PT.Alumni
Santoesa Doellah.2002. Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan .Solo: Batik Danar Hadi Sanusi Bintang,1998. Hukum Hak cipta . Bandung : Citra Aditya Bakti
Setiono.2005. Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum . Surakarta:  Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
Soerjono Soekanto.2014. Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta:Universitas Indonesia Sudikno Mertokusumo.1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar ). Yogyakarta:Liberty
Tim Lindsey.2006. Hak kekayaan intelektual Suatu Pengantar .Bandung:PT.Alumni
Tomi Suryo Utomo. 2010. Hak kekayaan intelektual (HKI) di Era Gobal sebuah kajian kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu
Trias Palupi Kurnianingrum.2015.Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28         Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Jurnal Negara Hukum . Volume 6.  Nomor 1. Juni 2015.Jakarta:DPR RI
Widyo Pramono.2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak cipta . Bandung:PT Alumni http://kampoengbatiklaweyan.org/forum-pengembangan-kampoeng-batik-laweyan/ diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 19.13 WIB
http://mediaindonesia.com/news/read/69990/pacu-industri-kreatif-dari-batik/2016-10-03 diakses pada 5 januari 2018 pukul 11.14 WIB
http://www.surakarta.go.id/konten/selayang-pandang diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 18.20 WIB