## EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

## DI KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

## Ida Syamsu Roidah ABSTRAKSI
Salah satu masalah yang utama dalam pembangunan di Indonesia saat ini adalah   masih   besarnya   jumlah   penduduk   miskin   dan   pengangguran.   Program- program   yang   selama   ini   dilaksanakan   dalam   upaya   pengentasan   kemiskinan belum   mampu   memberikan   dampak   besar,  sehingga   tujuan   dari   pembangunan nasional   terkait   masalah   pemerataan   kesejahteraan   masyarakat   masih   menjadi masalah yang berkepanjangan.
Dalam   rangka   percepatan   penanggulangan   kemiskinan   sekaligus pengembangan   kebijakan   di   bidang   perlindungan   sosial   bagi   keluarga   rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah perlu mengeluarkan sebuah program yang   dapat   memberikan     bantuan   bersyarat   sebagai   jaminan   sosial   untuk masyarakat miskin untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. Oleh   karena  itu   pemerintah   meluncurkan  program   Program  Keluarga   Harapan (PKH)   untuk   menanggulangi   masalah   kemiskinan.   Pelaksanaan   di   Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin.
Berkaitan   dengan   hal   tersebut   pelaksanaan   Program   Keluarga   Harapan yang terdapat di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini didasarkan pada   tingginya   jumlah   rumah   tangga   miskin.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk mengetahui   dampak   Kebijakan   dan   memberikan   bukti   nyata   dari   Program Keluarga   Harapan   (PKH)   di   Kecamatan   Rejotangan   Kabupaten   Tulungagung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan   Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   di   Kecamatan   Rejotangan Kabupaten  Tulungagung   ini   sudah   berjalan   dengan   cukup   baik.   Hal   Ini   dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  erat  kaitannya  dengan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat agar   tercipta   sebuah   kesejahteraan.   Dalam   mewujudkan   sebuah   kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan   hidup.   Kesejahteraan   masyarakat   dapat   diukur   dengan   kemampuan
1 39
masyarakat   memenuhi   kebutuhan   hidupnya.Permasalahan   dalam   kemiskinan sangat menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor   yang   menjadi   penyebab   dalam   ketertinggalan   dan   penghambat   dalam pembangunan   suatu   bangsa   adalah   tingginya   angka   kemiskinan.   Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects ) terhadap tatanan   masyarakat   secara   menyeluruh.   Kemiskinan   merupakan   muara   dari masalah sosial lainnya (Purwanto, dkk. 2013).
Kartasasmita (1996) menyebutkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan  pada   penciptaan   kondisi  yang  menjamin  kelangsungan   setiap   upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan   untuk   mempersiapkan   masyarakat   miskin   itu   sendiri   dan   aparat yang   bertanggung  jawab  langsung  terhadap  kelancaran   program  dan   sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.Salah satu program yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kajian   mendesak   dilakukan   karena   program   ini   didesain   bukan   hanya   untuk memastikan   standar   hidup   keluarga   rumah   tangga   sangat   miskin   tetap   terjaga ketika berhadapan dengan economic shock , tetapi juga diharapkan memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Secara ideal   tiga   Program   Keluarga   Harapan   yang   dihadirkan   sejak   tahun   2007 merupakan program yang ditujukan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program ini merupakan program conditional cash transfer (CCT) karena   berdasarkan   persyaratan   dan   ketentuan   yang   telah   ditetapkan   dengan
2 Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 40
melaksanakan   kewajibannya.   Persyaratan   tersebut   dapat   berupa   kehadiran   di fasilitas   pendidikan   (bagi   anak   usia   sekolah)   ataupun   kehadiran   di   fasilitas kesehatan (bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).
Program-program   yang   dilaksanakan   dalam   upaya   pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   masih   menjadi   masalah   yang berkepanjangan.   Oleh   karena   itu   dalam   rangka   penanggulangan   kemiskinan berbasis   rumah   tangga,   Pemerintah   meluncurkan   program   khusus   yang   diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan   bentuk   intervensi   untuk   membidik   masalah   kesejahteraan   dan kesenjangan   gender   dalam   kehidupan   sehari-hari.   Maka   tidak   mengherankan apabila dalam desain program PKH, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu   atau   perempuan   dewasa   (nenek,   bibi   atau   kakak   perempuan)   yang   biasa disebut Pengurus Keluarga. Pemberian dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.
Namun tidak banyak kajian yang berusaha melihat dampak PKH terhadap relasi gender (gender impact study) . Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa program CCT ini secara serius menempatkan perempuan sebagai subyek penting dalam   pengelolaannya   di   dalam   rumah   tangga.   Studi   awalan   tentang intra household   gender   relation pernah   dilakukan   oleh   SMERU   Research   Institute
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 3 41
(Arif,   dkk,   2011).   Kajian   ini   menunjukkan   bahwa   hubungan   gender   di   dalam rumah   tangga   pasca   menerima   bantuan   tunai   PKH   tidak   selalu   berjalan sebagaimana   yang   diharapkan   oleh   para   pembuat   kebijakan.   Perempuan   di pedesaan maupun perkotaan masih tetap hanya menjadi penyangga suami dalam hal pendapatan keluarga meskipun dapat menentukan alokasi keuangan keluarga. Peran tradisional masih dominan ada pemisahan wilayah public privat dan beban ganda   perempuan.   Laki-laki   sebagai   penentu   besaran   alokasi,sedangkan perempuan   sebagai   eksekutor.  Dengan   catatan   peluang   perempuan   akan   lebih dominan   apabila   memperoleh   pendapatan   sendiri.   Studi   SMERU   ditemukan secara umum bahwa PKH bermanfaat untuk semua pihak dalam rumah tangga meski nilai uang lebih berguna di pedesaan daripada di perkotaan. Namun bila dilihat dari relasi gender yang ada, tidak ada perbedaan yang jelas antara rumah tangga penerima dan non penerima PKH. Perempuan yang menerima uang namun tidak  semuanya  paham betul tentang tanggungjawab mereka.  Peran tradisional pun masih berjalan dalam rumah tangga penerima PKH yaitu uang besar untuk laki-laki,   sedangkan   uang   kecil   untuk   perempuan   dan   suami   masih   dominan menentukan alokasi. Meskipun kabar baiknya adalah PKH tidak memicu konflik antara suami dan istri.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   terhadap   relasi   masyarakat   yang   ada   di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung; serta mengidentifikasi peluang, tantangan   serta   harapan   bagi   masyarakat   miskin   pada   rumah   tangga   dengan negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini di laksanakan bulan Januari – Juni 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian  di Kecamatan  Rejotangan Kabupaten  Tulungagung dan situs penelitian   di   UPPKH   Kecamatan   Rejotangan   Kabupaten   Tulungagung.   Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen   yang   sesuai   tema   penelitian.   Adapun   fokus   penelitian   (1) pelaksanaan   PKH   di   Kecamatan   Rejotangan   (2)   faktor   pendukung   dan   faktor penghambat   pelaksanaan   PKH   di   Kecamatan   Rejotangan.   Analisis   data menggunakan   metode   analisis   model   interaktif   yang   menurut   Miles   dan Huberman dalam Sugiyono (2011) ada tahapan yang harus dilalui yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Potret Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan
Di   bidang   ekonomi,   sektor   pertanian   adalah   sektor   unggulan   bagi ekonomi   masyarakat   Tulungagung.   Walaupun   rata-rata   mempunyai   lahan kering,   Tulungagung   merupakan   sentra   produksi   berbagai   produk   pertanian unggulan yang berturut-turut dari skala produksinya adalah padi, jagung, serta tebu.Produk   Domestik   Regional   Bruto   (PDRB)   menunjukkan   bahwa   sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama PDRB Tulungagung dari tahun ke tahun.   Pada   tahun   2013,   nilai   PDRB   dari   sektor   pertanian   adalah   sebesar Rp1.387.356.370.000,-   atau   sebanyak   49.62%   dari   totalPDRB   Tulungagung pada tahun yang sama sebesar Rp2.776.256.990.000,-. Setelah sektor pertanian
Oktober 2016 5 43
kontribusi berikutnya adalah dari sektor perdagangan, hotel danrestoran dengan nilai PDRB sebesar Rp470.456.810.000,- (17.23%) dan sektor jasa sebanyak Rp378.449.400.000,-   (12.4%).   Namun   demikian,   data   tahunanmenunjukkan bahwa   pertumbuhan   sektor   pertanian   yang   hanya   4.94%   kalahjauh   dari pertumbuhan  beberapa  sektor   penting   yang   lain   seperti   konstruksi(11.23%), perdagangan,   hotel,   restoran   (8.05%)   maupun   jasa   (8.69%)   sertakeuangan, persewaan,   jasa   perusahaan   (8.94%).   Hal   ini   penting   menjadi   catatanuntuk pengembangan ekonomi kawasan ke depan.
Dari aspek kesejahteraan,  keluarga  miskin  di Kecamatan  Rejotangan Kabupaten   Tulungagung   menunjukkan   peningkatan   jumlah   dari   tahun   ke tahun. Pada tahun 2013 jumlahnya  adalah sebanyak  4.754 keluarga miskin, sementara pada tahun 2014 jumlahnya  menjadi 6.454 keluarga miskin. Dari jumlah   ini  sebanyak   1.059  keluarga   telah   mendapatkan  bantuan  dari   PPFN pada   tahun   2013   dan   sebanyak   2.451   keluarga   mendapatkan   bantuan   yang sama   pada   tahun   2014.   Dari   sebarannya,   jumlah   terbanyak   adalah   di Kecamatan   Rejotangan   yang   juga   merupakan   kecamatan   dengan   jumlah populasi terbanyak.

## 2. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Gender
Bagi  masyarakat   di  Kecamatan   Rejotangan,   pendidikan  adalah   salah satu pilar penting kehidupan. Dalam masyarakat di kecamatan ini, dua cita-cita utama   adalah   menyekolahkan   anak   setinggi-tingginya   dan   pergi   berhaji (sebagai   catatan,   mengacu   dalam   BPS   dalam  Angka   tahun   2013,   sebanyak 98.63% dari total penduduk di Kecamatan Rejotangan beragama Islam). Sering digambarkan rumah boleh reyot dan miskin, tetapi pendidikan anak menjadi
6
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 44
prioritas   dalam   kehidupan   masyarakat   Kecamatan   Rejotangan.   Salah   satu indikatornya   dapat   diihat   dari   jumlah   perguruan   tinggi   yang   untuk   ukuran sebuah kota kabupaten relative banyak. Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) dari   tahun   ke   tahun   menunjukkan   peningkatan.   Pada   tahun   2013,   PPP Kecamatan Rejotangan adalah sebesar Rp 709.880,- dan meningkat menjadi Rp812.720,-   pada   tahun   2013   dan   menjadi   Rp915.040,-   pada   tahun   2014. Namun   demikian   PPP   ini   masih   kalah   jauh   dibandingkan   dengan   PPP Kecamatan   lain   di   Kabupaten   Tulungagung.   Distribusi   kesejahteraan   yang dirinci per desa menunjukkan distribusi di lima desa dengan angka keluarga pra sejahtera tertinggi adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah dan Presentase Keluarga Pra Sejahtera. No. Desa Jumlah Keluarga Prasejahtera Jumlah Keluarga Terdata Presentase 1. Sumberagung 1.120 2.560 71.59% 2. Blimbing 790 1.980 54.84% 3. Rejotangan 670 2.340 46.34% 4. Pakisrejo 650 2.450 40.38% 5. Banjarejo 560 1.780 40.01% Sumber: Data Kecamatan 2016.
Kecamatan Rejotangan dengan jumlah keluarga pra sejahtera terendah adalah Desa Banjarejo sebanyak 560 atau 40.01% keluarga, diikuti oleh Desa Pakisrejo dengan jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 40.38% dan keluarga prasejahtera tertinggi terdapat di Desa Sumberagung dengan 1.120 keluarga.

## 3. Program   Pengentasan   Kemiskinan   Melalui   PKH   di   Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
Arah   pengentasan   masyarakat   miskin   melalui   PKH   sesuai   Undang- undang   Nomor   11 Tahun   2009  dan   peraturan   Presiden   no.   15 Tahun   2010
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 7 45
tentang   percepatan   Penanggulangan   Kemiskinan   adalah   perubahan perilaku/sikap   dan   cara   pandang   dari   masyarakat   melalui   pengentasan kemiskinan  agar masyarakat  miskin  mampu  bertindak  sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur   dalam   kehidupan   bermasyarakat   sehingga   masyarakat   benar-benar mampu   menjadi   masyarakat   yang   sehat   dan   cerdas   yang   kemudian   akan membuat keluar dari kemiskinan.
George   C.   Edward   III   (2012)   mengatakan   ada   empat   variabel   atau faktor   yang   paling   krusial   dalam   implementasi   kebijakan   publik,   pertama adalah   komunikasi,   sumber   daya,   disposisi/sikap   dan   struktur   birokrasi. Komunikasi   sangat   menentukan   keberhasilan   pencapaian   tujuan   dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat   keputusan   sudah   mengetahui   apa   yang   akan   mereka   kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan   dengan   baik,   sehingga   setiap   keputusan   kebijakan   dan   peraturan implementasi   dapat   ditransmisikan   (atau   dikomunikasikan)   kepada   bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat   dan   konsisten.   Edwards   III   menyebutkan   bahwa   terdapat   beberapa dimensi dalam aspek komunikasi antara lain dimensi transmisi ( trasmission ), kejelasan ( clarity ), dan konsistensi ( consistency ).
Berdasarkan hasil penelitian, proses transmisi dilakukan bukan hanya antara   pihak   pelaksana   kepada   pihak   kelompok   sasaran   tetapi   juga   antara pelaksana. Setelah pelaksana inti di Kecamatan Rejotangandiberikan sosialisasi mengenai PKH pada tahun 2013, sekitar bulan September dilakukan pertemuan
8
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 46
awal beberapa desa di Kecamatan  Rejotangan. Bentuk dari sosialisasi  pada pertemuan awal yaitu pertemuan secara tatap muka dan secara bersama-sama diberikan materi mengenai pengertian PKH, tujuan PKH, manfaat PKH, serta materi   pendukung   lain   yang   menunjukkan   kriteria   masyarakat   miskin   yang berhak   menjadi   peserta   PKH.   Setelah   ada   pertemuan   awal   di   Kecamatan Rejotangan yang mengundang semua RTSM dari beberapa desa di Kecamatan Rejotangan. Hal ini dirasa pertemuan awal atau sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Rejotangan tidak efektif dan tidak memberikan pengertian PKH yang memadai bagi RTSM.Selain melakukan sosialisasi kepada peserta PKH, tugas pendamping harus melakukan proses transmisi kepada pihak kesehatan dan pendidikan sebagai mitra PKH di Kecamatan Rejotangan. Pihak peserta PKH   di   bidang   kesehatan   maupun   di   bidang   pendidikan   mengikuti   proses transmisi   yang   diadakan   di   Desa.   Namun   semua   peserta   PKH   dibidang pendidikan maupun di bidang kesehatan tidak ada yang mengikuti pertemuan awal yang dilakukan di kecamatan di karenakan ketidaktahuan.

## 4. Mekanisme Pelaksanaan PKH di Kecamatan Rejotangan
Mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan   Penanggulangan   Kemiskinan   dan   diatur   dalam   Undang-undang Dasar   No.   11   Tahun   2009   Tentang   Kesejahteraan   Sosial.   Strategi   dalam mekanisme PKH adalah proses merubah pola pikir masyarakat agar generasi penerus bangsa ini bisa sehat dan cerdas, dengan generasi yang  cerdas dan sehat maka kemiskinan itu bisa teratasi dengan sendirinya.
Oktober 2016 9 47
Berdasarkan   studi   dokumentasi   berupa   buku   pedoman   umum   dan petunjuk   pelaksanaan   Program   PKH   di   kecamatan   Rejotangan,   Hasil wawancara,   dan   observasi   di   lapangan   dapat   diketahui   tentang   mekanisme pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Rejotangan. Mekanisme pelaksanaan PKH adalah:
Tahap Persiapan (Identifikasi Masalah)
1. Sosialisasi Awal Program
2. Pendataan RTSM
3. Refleksi Kemiskinan (RK)
4. Pemetaan Swadaya (PS)
Tahapan Perencanaan (Rencana Pemecahan Masalah)
1. Pembentukan LKM 2. Penyusunan PJM/ Pronangkis 3. Pengorganisasian KSM
Mekanisme   pelaksanaan   implementasi   Program   Keluarga   Harapan   (PKH) memberikan  bantuan kepada RTSM untuk mengurangi  beban mereka  lewat bantuan tunai langsung yang mempunyai  sasaran jangka pendek dan jangka panjang.   Jangka   pendeknya   adalah   membantu   pengeluaran   RTSM   dengan bantuan   uang   tunai   dan   jangka   panjangnya   adalah   dengan   mempersiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas.

## 5. Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan   merupakan   suatu   yang   lazim   terjadi   dimana-mana   dan   setiap program mempunyai  masalah yang  masing-masing sehingga penanganannya biasanya   dikembalikan   kepada   masing-masing   aktor   yang   membuat   suatu program   dalam   merespon   masalah-masalah   yang   muncul   dalam   proses
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 48
implementasi program. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pendamping program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program, tentunya juga akan menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi   program.   Berikut   adalah   faktor-faktor   pendukung   dan penghambat   implementasi   kebijakan   program   keluarga   harapan   (PKH)   di Kecamatan Rejotangan.
a. Program Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH Arah program pengentasan kemiskinan melalui PKH ini mengarah pada outcome atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini   telah   dilaksanakan   dari   output   atau   keluaran   yang   akan   di   dapatkan. Output   dari   pengentasan   kemiskinan   ini   memang   hasilnya   tidak   secara langsung   melainkan   memerlukan   waktu   jangka   panjang. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat (RTSM) tentang akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka yang nantinya   akan   mencapai   kesejahteraan   masyarakat   yang   terjadi   dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan sesuai konsep   implementasi   merupakan   proses   untuk   memastikan   terlaksananya suatu   kebijakan   dan   tercapainya   kebijakan   tersebut.   Howlett   dan   Ramesh (1995)   mendefinisikan   implementasi   kebijakan   sebagai   ”proses   dimana program   atau   kebijakan   itu   dilaksanakan,   hal   ini   menunjukkan   perubahan rencana menjadi praktek” hal senada juga diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabitier dalam Wahab   (2010)   bahwa   peran   penting   analisis   implementasi kebijaksanaan   Negara   ialah   mengidentifikasikan   variabel-variabel   yang mempengaruhi   tercapainya   tujuan-tujuan   formal   pada   seluruh   proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud antara lain:
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita –
Oktober 2016 11 49
1) Mudah tidaknya masalah yang dilaksanakan dikendalikan,
2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat
proses implementasinya,
3) Pengaruh   langsung   berbagai   variabel   politik   terhadap   keseimbangan dukungan   bagi   tujuan   yang   termuat   dalam   keputusan   kebijaksanaan tersebut.
Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang tepat dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat Rejotangan dimana suatu program yang memberikan jaminan pengaman sosial salah satunya melalui bantuan tunai, perlindungan   anak   dan   merubah   pola   berfikir   keluarga   miskin   akan pentingnya masa depan anak-anak mereka. Diharapkan mereka sadar bahwa masalah   mereka   bukan   persoalan   ringan   yang   dibutuhkan   suatu   usaha kerjasama   untuk   menanggulangi   masalah   mereka   yaitu   kemiskinan. Selanjutnya arah pengentasan kemiskinan pada komponen pelaksana bantuan pendamping   tingkat   pemerintah   pusat,   pemerintah   kota/kabupaten   pada masyarakat miskin sudah cukup tinggi.
b. Pengentasan Kemiskinan Melalui Kesehatan
Komponen   kesehatan   dalam   PKH   dikembangkan   untuk meningkatkan   status   kesehatan   ibu   dan   anak   di   Kecamatan   Rejotangan, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Status kesehatan ibu dan   anak   di   Indonesia   kini   masih   belum   memuaskan.   Rendahnya   status kesehatan ibu ini akan berdampak  bukan hanya  pada kesehatan ibu saja namun   juga   secara   langsung   terhadap   kesehatan   janin,   terutama   pada minggu pertama kehidupannya. Upaya  peningkatan kesehatan anak harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu.
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 50
Melalui   persyaratan   kesehatan   diharapkan   pemanfaatan   pelayanan kesehatan oleh peserta PKHakan meningkat. Sehingga program PKH sangat tepat sebagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan bagi RTSM yang kini masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh pengalaman negara-negara lain   yang   mengadopsi   program   serupa   (dalam   istilah   asing   disebut conditional cash transfer atau CCT) dan terbukti telah memberi dampak positif pada peningkatan status kesehatan di Kecamatan Rejotangan.
c. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan
Terpenuhinya   pendidikan   yang   layak   bagi   setiap   masyarakat   erat kaitannya   dengan   sumberdaya   manusia.   Sebagai   pelaku   pembangunan, penduduk   harus   terus   ditingkatkan   kualitasnya   agar   pembangunan   dapat berjalan   sesuai   dengan   harapan.   Salah   satu   cara   untuk   meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pemenuhan pendidikan yang layak  bagi setiap masyarakat terutama masyarakat miskin.Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagungterus meningkatkan sarana dan perasarana pendidikan di kawasan Kecamatan Rejotangandengan bukti adanya   Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   dengan   memberikan   bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu (RTSM) yang mempunyai anak di usia   sekolah.   Komponen   pendidikan   dalam   PKH   dikembangkan   dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun)   khususnya   bagi   anak-anak   RTSM   dan   mengurangi   angka   pekerja anak.

## 6. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH Organisasi Pelaksana
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita –
Oktober 2016 13 51
Tim   koordinasi   pelaksana   Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   di Kabupaten   Tulungagung   Kecamatan   Rejotangan   terdiri   atas:   (1)   Tim Koordinasi tingkat Kabupaten (2) Tingkat Kecamatan dan (3) Pendamping dan Pelaksana   Kegiatan   dapat   dikatakan   berhasil   memberikan   manfaat   dan pendampingan   yang   baik   terhadap   masyarakat   Rejotangan   terutama   RTSM untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini ditemukan bahwa   tim   pendamping   atau   fasilitator   adalah   posisi   yang   sangat   berperan dalam   mendorong,   mengarahkan   dan   membimbing   masyarakat.   Jika   ada persoalan   dari   masyarakat   (RTSM)   mengenai   program   PKH,   maka pendamping   atau   fasilitator   membantu   dan   menyelesaikan   masalah   yang dihadapi   oleh   RTSM   penerima   bantuan.   Masalah   yang   dihadapi   oleh masyarakat   (RTSM)   bermacam-macam   sebab   karakter   masyarakat   yang berbeda   memerlukan   pendekatan   dan   kesabaran   yang   tinggi   dalam penyelesaiannya.   Disinilah   terlihat   peran   pendamping   program   dalam menyelesaikan masalah masyarakat (RTSM) dan membantu kesulitan-kesulitan yang di alami RTSM selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

## 7. Faktor Pendukung dan Penghambat
Mengenai   implementasi   kebijakan   program   faktor   pendukung   dan faktor   penghambat   akan   mempengaruhi   proses   implementasi   kegiatan   yang dilaksanakan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
a.  Faktor Pendukung
Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 52
Faktor   pendukung   proses   implementasi   kebijakan   program   ini   di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung adalah adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program keluarga   harapan   (PKH)   guna   membantu   memutus   rantai   kemiskinan   di tingkat masyarakat miskin. Selain itu faktor lain, adanya aturan yang jelas mengenai   mekanisme   pelaksanaan   program   dan   adanya   jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial.
b.  Faktor Penghambat
Penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam kegiatan di Kecamatan Rejotangan dapat ditemukan beberapa pendapat antara lain (1) rendahnya pendidikan   RTSM   dan   sulitnya   merubah   pola   berfikir   RTSM   untuk memandang pentingnya arti kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka;
(2)   kurang   adanya   komunikasi   dan   koordinasi   antara stakeholder secara intens; serta (3) masih rendahnya partisipasi dari RTSM.

## D. KESIMPULAN
Penelitian   ini   menemukan   implementasi   kebijakan   program   keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mulai seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan   program,   monitoring   program   semuanya   hampir   berjalan   dengan lancar,   penelitian   ini   juga   menemukan   bahwa   pelaksanaan   Program   Keluarga Harapan   (PKH)   di   Kecamatan   Rejotangan   mampu   untuk   merubah   pola   pikir masyarakat desa yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan
15 53
pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak- anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh efektifitas organisasi pelaksana dalam   memberi   pembelajaran,   pendampingan,   kemandirian,   bagi   masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Solichin,   Abdul   Wahab.   2005. Analisis   Kebijaksanaan   Dari   Formulasi   Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Sadiman, Arif S, dkk. 2011. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya . PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
16 Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2016 54
Chambers, Robert. 1996. PRA:Memahami Desa Secara Partisipatif . Yogyakarta: Kanisius Oxfarm Yayasan Mitra Tani.
Edwards   III,   George   C.   1980. Implementing   Public   Policy . Washington:Congressional Quartely Press.
Hill, Micheal. 1993. Public Process : A Reader . London:University of Newcastle.
Howlett, Michael dan Ramesh M. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems .  New York:Oxford University Press.
Kartasasmita. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan . Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:Remaja Rosda Karya.
Nugroho,   Riant.   2006. Kebijakan   Publik   Untuk   Negara-Negara   Berkembang . Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
Purwanto. 2013. Psikologi Pendidikan . Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
Soemitro  dan Sutyastie.  2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia . Jakarta:PT Rineka Cipta.
Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Strauss, Anselm, Corbin, Juliet. 2007. Basics of Qualitative Research . Kamdani
(Editor).   2003.   Muhammad   Sodiq   dan   Imam   Muttaqien   (Penterjemah) 2007, Dasar-dasar   Penelitian   Kualitatif .   Cetakan   kedua. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Sugiono.   2008. Metode   penelitian   Kualitatif,   Kualitatif   dan  P&D .  Bandung.   : Alfabeta.
Suyanto,   Bagong.   2005. Metode   Penelitian   Sosial   Berbagai   Alternatif Pendekatan .  Jakarta : Prenada Media.
55