## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## SankSi Pidana Bagi Pelaku PeramBah hutan di deSa gaPit, kecamatan  emPang, kaBuPaten  SumBawa

## Criminal SanCtionS for foreSt enCroaCherS in Gapit VillaGe, empanG DiStriCt, anD Sumbawa reGenCy

## rodliyah
Universitas Mataram Email : rodliyah@unram.ac.id

## l. Parman
Universitas Mataram Email : laluparman@unram.ac.id

## ufran
Universitas Mataram Email : ufran@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa banyak melakukan perambahan hutan, dan (2) Upaya-upaya  yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan, disajikan penyampaian materi penyuluhan hukum yang terdiri atas manfaat kawasan hutan, dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dibidang kehutanan serta melakukan penyuluhan dalam meningkatakan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan hutan serta mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penebangan pohon secara tidak sah.

## Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Sanksi Pidana, Perambah Hutan

## abstract
the purpose of this legal outreach activity is to understand (1) the factors that contribute to the high incidence of forest encroachment among the community in Gapit Village, empang District, and Sumbawa regency, and (2) the efforts that need to be undertaken to reduce forest encroachment by the community. the methods employed in this legal outreach activity are lectures and dialogue. the lecture method is used to deliver the outreach material to the participants, while the dialogue method provides an opportunity for participants to address any incomplete or unclear aspects of the legal outreach material. the results of the outreach include the delivery of legal outreach material on the benefits of forest areas and criminal sanctions for offenders in the field of forestry. the outreach also aims to enhance the community’s understanding of the benefits of forest areas and educate them about refraining from engaging in unauthorized tree felling.

## Keywords: Legal Outreach, Criminal Sanctions, Forest Encroachment

## a. Pendahuluan
Hutan merupakan karunia dari Allah SWT harus dimanfaatkan dan digunakan secara optimal  dengan tujuan   untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 1 Salah satu hutan yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia adalah hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan-hutan lainnya.  Hutan lindung merupakan  adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan  memelihara kesuburan tanah. 2 Mencegah intrusi air laut adalah menahan rembesan air laut ke dalam lapisan tanah sehingga terjadi percampuran antara air dengan air tanah. Dengan adanya hutan itu, maka intrusi tidak terjadi percampuran antara air laut dengan tanah.
Berdasarkan data dari BPS bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015, adalah seluas 389.675.35 ha. 3 Hutan seluas itu terdiri atas hutan lindung seluas 171.853.62 ha, hutan taman buru seluas 22.537.90 ha,  hutan produksi terbatas 135.491.45 ha, hutan wisata alam 100.50 ha, dan taman laut 6000 ha.
Hutan seluas kini sudah banyak yang rusak dan telah berubah fungsinya. Faktor penyebab terjadinya kerusakan itu adalah perambah hutan, pengambilan kayu secara tidak sah, terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian, dan lainnya.
Masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa telah banyak melakukan perubahan fungsi kawasan hutan, yang semula untuk fungsi lindung, kini telah berubah fungsi menjadi fungsi pertanian.  Cara masyarakat untuk melakukan perubahan fungsi, yaitu masyarakat menebang semua kayu-kayu yang di dalam kawasan hukum. Apabila kayu-kayu sudah bersih, lalu masyarakat di desa melakukan penanaman jagung di kawasan itu secara besar-besaran. Dengan adanya penanaman itu, maka kayu-kayu yang berada di dalamnya menjadi tidak ada.
Akibat yang ditimbulkan dari penanaman jagung di dalam kawasan hutan telah terjadi banjir yang cukup besar di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Banjir itu terjadi pada tanggal, 21 Januari 2019. Banjir sebesar itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian materiil maupun inmateriil.
Yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat melakukan perubahan fungsi kawasan hutan itu adalah karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang lemah, serta sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang kehutanan jarang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
Untuk mencegah tidak terulangnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum  tentang sanksi pidana bagi pelaku perambah hutan di Desa Gapit, Kecamatan  Empang, Kabupaten  Sumbawa. Dengan adanya, penyuluhan itu, maka masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana dan tidak lagi menanam jagung.

## B. tujuan dan manfaat kegiatan

## a.  tujuan kegiatan
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui:
1 Salim, HS., pengantar hukum Sumber Daya alam ,  (Jakarta;  Rajawali Pers, 2018), hlm. 329.
2 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3 Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa,   2015.

## 318~322

## 1.  Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang berada di
Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa banyak melakukan perambahan hutan,
2.  Upaya-upaya  yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan.

## B. manfaat kegiatan
Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tidak lagi  melakukan perambahan hutan.

## iii.  PermaSalahan dan SOluSi Yang ditawarkan
Di Desa Gapit cukup banyak masyarakat yang melakukan perambahan hutan. Masyarakat itu terdiri atas masyarakat yang berasal dari penduduk asli dan  pendatang. Hasil rambahan yang dilakukannya oleh masyarakat akan ditanami jagung. Akibatnya perambahan kawasan hutan itu, maka hutan menjadi gundul, dan pada gilirannya akan terjadi banjir.
Dari urauan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
1.  Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa banyak melakukan perambahan hutan,
2. Upaya-upaya apakah  yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan?
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku perambah hutan di Desa Gapit, Kecamatan  Empang, Kabupaten  Sumbawa
iV. target luaran
Target luaran dari kegiatan penyuluhan ini, yaitu agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang   sanksi pidana bagi pelaku perambah hutan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten  Sumbawa  dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada mahasiswa.

## V. Pendekatan/metOde PelakSanaan kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## B. Peserta yang mengikuti Penyuluhan hukum
Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan hukum sesuai absen yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari staf desa dan peladang berpindah-pindah.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 34 orang, yang terdiri dari 10 orang staf desa Gapit dan 24 orang, yang terdiri dari perambah hutan dan penanam jagung di dalam kawasan hutan.

## c.  materi Penyuluhan hukum
Ada dua materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan pada acara penyuluhan hukum di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang meliputi: 1.  Manfaat kawasan hutan, dan
2.  Sanksi pidana bagi  pelaku kejatahan di bidang kehutanan.
d. dampak kegiatan Penyuluhan hukum tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku tin- dak Pidana kehutanan di desa  gapit, kecamatan empang, kabupaten Sumbawa
Keberadaan penyuluhan hukum tentang “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kehutanan di Desa  Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa” memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, karena dengan adanya penyuluhan itu masyarakat yang berada di desa Gapit memahami tentang manfaat dari kawasan hutan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan dan menghentikan kegiatan penebangan hutan secara tidak sah. Karena dengan adanya penebagangan secara tidak sah itu akan menimbulkan banjir dan terjadinya kekeringan.
Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan telah ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam rangka melindungi dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, landasan religius pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Surat Ar-Rum ayat 41, yang berbunyi:
“telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbua- tan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (41)”.
Menururt tafsir kontemporer QS AR RUM ayat 41-42 bisa menjadi dalil tentang kewajiban tentang melestarikan lingkungan hidup, sebab terjadinya berbagai macam bencana juga karena ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa di imbangi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Manfaat dari adanya kawasan hutan adalah:
1. mengatur iklim. karena dgn adanya hutan itu cuaca di sekitarnya menjadi sejuk, nyaman dan tidak panas.
2.  mencegah terjadinya erosi dan banjir,
3.  menjaga kesuburan tanah.
4.  menampung air hujan,
5.  mencegah masuknya air asin ke dalam air tawar (intrusi air asin), dan
6.  pengatur air tanah.
Sementara itu, jenis perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:
1.  merambah kawasan atau marau.
2.  melakukan penebangan pohon pada radius 200-500 m. di dekat waduk.
3.  membakar hutan,
4.  menggembalakan ternak dalam kawasan hutan.
5.  membuang benda yang menyebabkan kèbakaran hutan.
Namun, dari hasil penyuluhan bahwa kebanyakan masyarakat yang berada di Desa Gapit  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa adalah menebang pohon di dalam kawasan hutan lalu kawasan hutan dibakar. Pohon yang telah ditebang dan dibakar itu ditanami padi.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 320~322
Sanksi pidana bagi pelaku yang membakar hutan dengan sengaja telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) ta- hun dan denda paling banyak rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.
Ada empat unsur yang tercantum dalam Pasal 78 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi 1.  Subjek pidananya, yaitu barang siapa,
2.  Perbuatan yang dilakukannya, yaitu membakar hutan, 4
3.  Sifat perbuatannya, yaitu kesengajaan,
4.  Sanksi pidananya terdiri atas
a.  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan
b.  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Sanksi pidana bagi pelaku yang membakar hutan karena kelalaiannya  telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat  (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:
“barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta ru- piah).”
Ada empat unsur yang tercantum dalam Pasal 78 ayat  (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi:
1.  Subjek pidananya, yaitu barang siapa,
2.  Perbuatan yang dilakukannya, yaitu membakar hutan, 5
3. Sifat perbuatannya, yaitu kelalaian. Kelalaian dikonsepkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajibannya dengan baik.
4.  Sanksi pidananya terdiri atas
a.  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan
b.  denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Sanksi bagi pelaku yang menebang pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah ditentukan Pasal 78 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:
“barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupi- ah).
Ada dua huruf yang dilanggar dalam Pasal 78 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi:
1.  Pasal 50 ayat (3) huruf e; atau 2.  Pasal 50 ayat (3) huruf f.
4 Pasal 50 ayat  (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi:” (3) Setiap orang dilarang: d. Membakar hutan”.
5 Pasal 50 ayat  (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi:” (3) Setiap orang dilarang: d. Membakar hutan”. Pasal 78 ayat  (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak berlaku lagi, karena ketentuan tentang pembakaran hutan telah ditentukan secara khusus dalam
Ada tiga unsur yang tercantum Pasal 78 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pelakunya melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi:
1. Subjek pidananya, yaitu: barang siapa. Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.
2.   Perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu
a.  menebang pohon, atau
b.  memanen, atau
c.  memungut hasil hutan di dalam hutan, atau
d.  tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. sifat perbuatan pidananya, yaitu sengaja. Sengaja artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah direncanakan atau diniatkan untuk melakukan penebangan pohon.
4.  Sanksi pidananya, yaitu
a.  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
b.  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Ada empat unsur yang tercantum Pasal 78 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pelakunya melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi:
1. Subjek pidananya, yaitu barang siapa. Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.
2.  Perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu
a. menerima,
b.  membeli, atau
c. menjual,
d.  menerima tukar,
e.  menerima titipan,
f.   menyimpan, atau
g.  memiliki hasil hutan,
h. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil, atau i.  dipungut secara tidak sah.
3.   Sifat perbuatan pidananya, yaitu sengaja.
4.   Sanksi pidananya, yaitu
a.  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
b.  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut, maka masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa akan menghentikan kegiatan penebangan pohon secara sengaja karena melihat besarnya sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan kepada mereka dan dampak negatif dari penebangan pohon secara tidak sah adalah terjadi banjir dan gagal panen.

## Vii. keSimPulan dan Saran

## a. kesimpulan
1.  Penyuluhan hukum tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten  Sumbawa telah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal, 5 September 2022.

## 322~322
2. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 34 orang, yang terdiri dari staf desa dan perambah hutan, yang kini berstatus sebagai penanam jagung.
3.  Materi  penyuluhan hukum yang telah disampaikan pada acara penyuluhan hukum di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, terdiri atas manfaat kawasan hutan, dan sanksi pidana bagi  pelaku kejatahan di bidang kehutanan.
4.  Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini, yaitu (1) meningkatnya pemahaman masyarakat  tentang manfaat kawasan hutan, dan (2) berhentinya masyarakat untuk melakukan penebangan pohon secara tidak sah.

## B.  Saran
1.  Perlu dilakukan penanaman kembali terhadap kawasan hutan yang telah ditebang oleh masyarakat Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2.  Perlu dilakukan pelatihan hukum kepada kepala desa, kadus, tokoh-tokoh masyarakat secara khusus tentang penegakan hukum kehutanan.

## daftar PuStaka
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2015. Salim, HS., 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam ,  Jakarta;  Rajawali Pers Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan