## PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSEBILITAS KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

## M. Lutfi Al Fahmi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe m.lutfi@stie-lhokseumawe.ac.id

## Zulkarnaini
Politeknik Negeri Negeri Lhokseumawe zulkarnaini@pnl.ac.id

## Fauzan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe fauzan@stie-lhokseumawe.ac.id
Bobby Rahman Universitas Malikussaleh bobby.rahman@unimal.ac.id

## Maulidin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe maulidin@stie-lhokseumawe.ac.id

## Athailah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe athailah@stie-lhokseumawe.ac.id

## ABSTRACT
This literatur target to examine the impact of regional financial accessibility and the  presentation  of  financial  reports  on  the  accountability  of  regional  financial management  in  the  North  Aceh  Region.  The  researchers  employed  purposive sampling to collect primary data from a sample of 104 individuals. Multiple linear regression analysis and standard assumption tests were conducted to assess the relationship between the independent variables and the dependent variable. The findings indicate that the accountability of regional financial management in the North  Aceh  Region  is  significantly  influenced  by  the  accessibility  of  regional financial resources. However, the introduction of budget summaries does not have a substantial impact on the accountability of territorial financial management in the  same  region.  Furthermore,  the  study  demonstrates  that  the  availability  of regional finance and the introduction of financial reports significantly affect the accountability of regional financial management in the North Aceh Region.
Keywords:  Presentation  of  financial  reports,  financial  accessibility,  financial management accountability

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak aksesibilitas keuangan daerah dan pemaparan laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di  Daerah  Aceh  Utara.  Para  peneliti  menggunakan  purposive  sampling  untuk mengumpulkan  data  primer  dari  sampel  104  orang.  Analisis  regression  multiple berganda dan uji asumsi standar dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel independen  dan  variabel  dependen.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Daerah  Aceh  Utara  dipengaruhi secara signifikan oleh aksesibilitas sumber keuangan daerah. Namun, pengenalan ringkasan  anggaran  tidak  berdampak  besar  pada  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah di daerah yang sama. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan  keuangan  daerah  dan  pengenalan  laporan  keuangan  berpengaruh significan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Daerah  Aceh Utara.
Kata  Kunci: Penyajian  laporan  keuangan,  aksesibilitas  keuangan,  akuntabilitas pengelolaan keuangan

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk  memberikan  fleksibilitas  lebih  kepada pemda dalam memanajemen sistem pengelolaan keuangan provinsi dan mencapai kemandirian  daerah.  Dengan  tersedianya  informasi  finansial  akurat  dan  terbuka kepada  publik,  akuntabilitas  manajemen  finansial  daerah  dapat  ditingkatkan. Tanggung  jawab  administratif  provinsi  mencakup  semua  aspek  pengelolaan keuangan,  termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  dan  tata kelola. Sangat penting untuk memperkenalkan inisiatif ini kepada masyarakat dan pemerintah  daerah  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam pengelolaan keuangan daerah. Gerakan ini berfungsi sebagai langkah penting untuk mendorong  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pemerintahan  yang  efektif  di  tingkat daerah.  (Saragih  2015).  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  berhati-hati dalam  menyusun  laporan  keuangan  agar  tidak  menimbulkan  kekhawatiran  dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keakuratan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dapat dicapai melalui praktik akuntansi yang tepat dan pembuatan laporan  keuangan  yang  komprehensif.  Data  laporan  keuangan  harus  bisa  dilihat oleh masyarakat sesuai terhadap undang-undang yang relevan, seperti UU No. 14 Tahun  2008  terkait  kebebasan  akses  publik,  PP  No.  65  Tahun  2010  terkait mekanisme  distribusi  informasi  finansial,  dan  Qanun  Aceh  No.  12  Tahun  2019 terkait  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh.  Langkah-langkah  ini  diterapkan
untuk  memastikan  bahwa  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  masyarakat umum,  dapat  mengakses  dan  menganalisis  informasi  yang  diperlukan  untuk mengevaluasi  kinerja  secara  efektif.  Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013 menetapkan  kerangka  hukum  pengaplikasian  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Berbasis  Akrual  di  daerah.  Peraturan  ini  secara  khusus  berfokus  pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu  pasal  pada  ketetapan  tersebut  menekankan  kewajiban  pemerintah  daerah (PEMDA) untuk sepenuhnya mengadopsi dan mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara bersamaan mulai tahun anggaran 2015. Disebutkan, syarat ini harus dipenuhi dalam waktu empat tahun sejak tahun anggaran 2010, yakni pada 2019. Selain  itu,  regulasi  pencatatan  keuangan  Kabupaten  Aceh  Utara  diatur  dalam Pergub no. 22 Tahun 2016, Perbup Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016. Penyediaan laporan  keuangan  yang  mudah  diakses  memudahkan  akses  informasi  bagi masyarakat.  Sebagaimana  dicatat  oleh  Mulyana  (2006),  ketersediaan  laporan keuangan yang dapat dipahami sangat penting untuk memastikan akuntabilitas yang efektif.  Dalam  demokrasi  terbuka,  berbagai  platform  media  massa  memainkan peran  penting  dalam  terlibat  langsung  atau  mendorong  akuntabilitas  pemerintah kepada masyarakat. Outlet media ini berfungsi sebagai saluran di mana publik dapat memperoleh  akses  yang  diperlukan  ke  laporan  keuangan  dan  tetap  mendapat informasi secara transparan. (Mulyana 2006). Menurut PP 24 Tahun 2005, pemda wajib  menyajikan  laporan  finansial  yang  memenuhi  kriteria  kualitatif  laporan finansial,  yaitu  relevansi,  keandalan,  keterbandingan,  dan  keterpahaman. Penyusunan  laporan  keuangan  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memenuhi persyaratan  transparansi,  yang  mendukung  akuntabilitas  dengan  memungkinkan pengawasan  kegiatan  pemerintah  yang  berhubungan  terkait  manajemen  publik. Pengelola  keuangan  daerah  memberikan  pertanggungjawaban  internal  dengan memberikan (LKPD) Kabupaten Aceh Utara kepada pegawai dan auditor internal. Laporan  ini  berfungsi  sebagai  sarana  pertanggungjawaban  internal  dalam organisasi.  Di  sisi  lain,  Laporan  finansial  Pemkab  Aceh  Utara  berfungsi  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  pihak  eksternal,  seperti  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK)  atau masyarakat  umum.  Pihak  dari luar  ini mengandalkan data akuntansi  yang  tersedia  guna  membuat  keputusan  berdasarkan  informasi  yang bersifat politik, sosial, dan ekonomi. Laporan keuangan memainkan peran penting
dalam  memungkinkan  pemangku  kepentingan  eksternal  untuk  menilai  kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kajian ini berusaha menjawab  pertanyaan  berupa  rumusan  masalah  berfokus  melihat  pengaruh aksesibilitas  keuangan  dan  penyajian  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Kajian ini berusaha untuk memberikan  wawasan  dan  jawaban  mengenai  aspek-aspek  tersebut  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  berkontribusi  pada  pengetahuan  tentang  topik tersebut.

## TELAAH LITERATUR Penyajian Laporan Keuangan
Selaras pada PP 71 Tahun 2010, laporan finansial dirancang guna menjadi sumber informasi  tentang  posisi  keuangan,  sisi  pelapor  dan  segala  perputaran  keuangan yang diterapkan dalam rentang waktu tertentu. Laporan keuangan ini memaparkan secara  rinci  posisi  keuangan  entitas  pelapor  dan  proses  transaksi.  Laporan  ini berperan penting dalam membangun akuntabilitas dengan memberikan transparansi dan  memungkinkan  pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan  keuangan  yang  efektif. (Hehanussa 2015). Dimasukkannya laporan anggaran sangat penting, seperti yang ditekankan  oleh  Diamond  (2002),  karena  pengungkapan  informasi  tersebut merupakan  aspek  mendasar  dari  transparansi  dan  tanggung  jawab  keuangan. Mengacu  pada  PP  71  Tahun  2010,  paragraf  49  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP),  berbagai  item  perlu  dilaporkan,  termasuk  pajak,  aset, investasi,  dan  lain-lain.  Pengurangan  ini  memberi  pemangku  kepentingan gambaran  menyeluruh  tentang  aset  dan  kewajiban  entitas  pelapor,  yang menunjukkan pentingnya mengungkapkan investasi jangka pendek dalam laporan anggaran. Cakupan ketetapan PP 71 Tahun 2010 diantaranya SAP Berbasis Tunai Menuju Akrual. Implementasi SAP ini diwajibkan bagi seluruh entitas pelapor dari pusat ataupun daerah mulai Oktober 2010. Namun, diberikan waktu perpindahan kepada  pihak  yang  belum  sepenuhnya  mengadopsi  SAP  ini.  Selama  periode  ini, mereka diizinkan untuk menggunakan SAP Berbasis Tunai Menuju Akrual hingga tahun 2014. Hal ini memungkinkan pengaplikasian SAP ini. Sesuai peraturan, SAP Cash  Based  Towards  Accrual  adalah  sistem  yang  tidak  hanya  mengakui pendapatan,  pengeluaran,  dan  pembiayaan  secara  akrual.  Ini  juga  mencakup
pengakuan  kepemilikan,  tanggung  jawab,  dan  dana  berdasarkan  basis  akrual. Dengan  begitu  sistem  ini  memberikan  pendekatan  pelaporan  keuangan  yang komprehensif dengan mempertimbangkan arus masuk dan arus keluar sumber daya, serta perubahan aset, kewajiban, dan dana yang terkait. Implementasi SAP Berbasis Akrual  dituangkan  dalam  Pasal  7  peraturan  yang  mengamanatkan  pendekatan bertahap. Pemerintah pusat yang di awasi oleh Menteri Keuangan secara bertahap akan  mengadopsi  SAP  Berbasis  Akrual,  sedangkan  pelaksanaannya  untuk pemerintah  daerah  di  awasi  oleh  Menteri  Dalam  Negeri.  Peraturan  tersebut menetapkan  bahwa  SAP  Berbasis  Akrual  akan  diterapkan  secara  bertahap  di seluruh  instansi  pemerintah.  Laporan  keuangan  sektor  publik  berfungsi  sebagai representasi  komprehensif  dari  posisi  keuangan  entitas  sektor  publik  yang dihasilkan dari transaksi mereka. Selain memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi,  laporan  ini  memainkan  peran  penting  dalam  menunjukkan akuntabilitas  organisasi  pada  kepemilikan  yang  diserahkan.  Untuk  memastikan laporan  finansial  dapat  diakses oleh khalayak yang lebih luas,  catatan disertakan untuk meningkatkan pemahaman mereka di luar beberapa orang terpilih. Catatan ini  memberikan  informasi  tambahan,  membuat  laporan  keuangan  lebih komprehensif  dan  mengurangi  kemungkinan  salah  tafsir.  Konsekuensinya, mengubah  laporan  keuangan  menjadi  catatan  meningkatkan  transparansi  dan meningkatkan  pemahaman  yang  keakuratan  informasi  pada  laporan.  (PP  No.  24 Tahun 2005).

## Aksebilitas Keuangan Daerah
Selaras  dengan  UU  No.  33  Tahun  2004,  informasi  pada  mekanisme  keuangan daerah  bersifat  open  data  dan  harus  terbuka  untuk  publik.  Undang-undang  ini menekankan hak masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh  Pemda.  Akibatnya,  Pemda  berkewajiban  untuk  menyediakan  akses  publik terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan persyaratan ini. Mulyana (2006) menyoroti  pentingnya  memastikan  kemudahan  akses  ke  laporan  keuangan, memungkinkan  akses  mudah  ke  informasi  yang  relevan.  Penting  agar  laporan keuangan  secara  jelas  dan  efektif,  melayani  individu  yang  tertarik  dan  bersedia menginvestasikan waktu untuk memahaminya. Dengan memfasilitasi aksesibilitas, laporan  keuangan  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  publik  dengan  memberikan
informasi  yang  berharga  tetapi  juga  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan. (Rohman, 2009:112). Dalam demokrasi terbuka, media massa berperan penting dalam menyediakan akses ke laporan keuangan. Mereka berfungsi sebagai platform  dan  forum  yang  mempromosikan  akuntabilitas  pemerintah  kepada masyarakat  dengan  secara  aktif  menarik  perhatian  dan  mendorong  transparansi (Sande, 2013). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan aksesibilitas  laporan  keuangan  mereka.  Ini  melibatkan  lebih  dari  sekedar menyampaikan laporan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hal ini juga memerlukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat umum dapat dengan mudah  mengakses  dan  memperoleh  laporan  tersebut.  Dengan  meningkatkan aksesibilitas,  pemerintah  daerah  menjunjung  tinggi  prinsip  keterbukaan  dan akuntabilitas  dalam  laporan  finansial  pemerintah  daerahnya.  Hal  ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mendapat informasi dan berpartisipasi aktif dalam  proses  pemerintahan.  (Aliyah,  Siti ;  Nahar  2012).  Laporan  keuangan memiliki  keterbatasan  yang  melekat  dalam  mencapai  akuntabilitas  penuh  karena berbagai faktor. Salah satu batasan tersebut adalah kemungkinan informasi penting yang  diinginkan  pengguna  untuk  tidak  disertakan  dalam  laporan  ini.  Selain  itu, aksesibilitas laporan keuangan bagi calon pengguna dapat menimbulkan tantangan, menghambat  kemampuan  mereka  untuk  memperoleh  informasi  yang  diperlukan. Lopez-Arceiz, Pérezgrueso, dan Torres (2017) berpendapat bahwa keterbukaan dan akuntabilitas  lembaga  belum  bisa  diukur  langsung,  tetapi  dapat  dinilai  dengan mengevaluasi  aksesibilitasnya  kepada  pemangku  kepentingan.  Sejauh  mana pemangku  kepentingan  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  dan  terlibat dengan laporan keuangan organisasi berfungsi sebagai indikator transparansi dan akuntabilitasnya.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengacu pada Mahsun (2016), akuntabilitas dapat didefinisikan menjadi dua cara yang berbeda. Dalam arti yang lebih luas, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak  yang  diberi  amanat  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya  dengan menyampaikan  segala  kegiatannya  kepada  pihak  yang  berwenang.  Akuntabilitas keuangan  secara  khusus  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  untuk  memastikan
integritas keuangan, mengungkapkan informasi keuangan, dan mematuhi peraturan dan  undang-undang.  Tujuan  akuntabilitas  keuangan  adalah  untuk  menghasilkan laporan  keuangan  dan  mematuhi  peraturan  dan  pedoman  terkait  mengenai penyimpanan, penerimaan, dan alokasi dana oleh organisasi pemerintah. (LAN dan BPKP, 2003). Mulyana (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai solusi  untuk  mengatasi  masalah  asimetri  informasi.  Teori  asimetri  informasi penutupan memperlihatkan terdapat beda signifikan antara jumlah informasi yang tersedia untuk konstituen atau individu di luar manajemen dan orang-orang dalam manajemen yang memiliki akses langsung ke informasi. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan finansial daerah. Menjamin masyarakat dalam memperoleh  laporan  finansial  pemerintah  yang  selaras  dengan  ketetapan  standar akuntansi  merupakan  contoh  dari  upaya  akuntabilitas.  Dengan  menerapkan langkah-langkah ini, investor, masyarakat, dan lembaga pemeriksa dapat memantau pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  yang  bertanggungjawab.  Tujuannya  adalah untuk meningkatkan kontrol agar akuntabilitas bisa berkembang dalam manajemen finansial  daerah  (Fauziyah,  2017:  89).  Menurut  Supardi  (2017),  indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain:
1. Terbuka, cepat dan tepat.
2. Selaras ketentuan hukum dan regulasi.
3. Perancangan APBD.
4. Pertanggung jawaban kepada publik.
5. Memantau peforma manajemen.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini berfokus pada pemaparan aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas dan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara. Populasi yang digunakan terdiri dari pegawai Eselon III dan V yang bekerja di lembaga Keuangan Organisasi dan Dinas Pemerintah Daerah Aceh Utara. Peneliti menggunakan strategi purposive sampling untuk  penelitian  ini.  Pengambilan  sampel  purposif  melibatkan  kriteria  yang ditetapkan  sebagai  dasar  pemilihanya  (Arikunto,  2011).  Dalam  hal  ini,  ukuran sampel adalah 104. Data untuk kajian ini diperoleh melalui kuesioner dan penelitian lapangan.  Analisis  regresi  berganda  dipilih  sebagai  pendekatan  analisa  karena memungkinkan mengukur pengaruh instrumen penelitian. Peneliti akan memakai
software  SPSS  v.24.0  untuk  mengolah  data.  Hasil  pengolahan  akan  dianalisis dengan menerapkan uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis dan uji asumsi klasik guna mencapai tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Pengujian ini berguna menilai keakuratan dan keefektifan suatu kuesioner. Sebuah survei dianggap valid dan reliabel jika berhasil mengukur aspek-aspek yang ingin ditangkapnya,  dengan  koefisien  validitas  melebihi  nilai  ambang  batas  yang disarankan yaitu 0,3. Hasil pengujian validitas dipaparkan di bawah ini :
Tabel 1 Uji Validitas Variabel No Item Koefisien Validitas Nilai Kritis Keterangan Penyajian Laporan Keuangan (X1) PLK1 0,47 0,3 Valid PLK2 0,399 0,3 Valid PLK3 0,324 0,3 Valid PLK4 0,466 0,3 Valid Aksesibilitas Keuangan Daerah (X2) AKD1 0,692 0,3 Valid AKD2 0,547 0,3 Valid AKD3 0,558 0,3 Valid AKD4 0,325 0,3 Valid Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) APK1 0,439 0,3 Valid APK2 0,682 0,3 Valid APK3 0,77 0,3 Valid APK4 0,394 0,3 Valid Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

## Uji Reliabilitas
Kajian  ini  menggunakan  Cronbach's  Alpha  untuk  menilai  reliabilitas  alat  ukur penelitian. Tabel 2 menunjukkan bahwa suatu konstruk (variabel) dianggap dapat diterima jika koefisien reliabilitasnya melebihi 0,3. Koefisien ini berfungsi sebagai ukuran konsistensi internal dan keandalan konstruk.

## Tabel 2 Uji Reliabilitas
No Variabel Jumlah Responden Butir Pernyataan Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan 1 Penyajian Laporan Keuangan 104 4 0,634 0,3 Reliabel 2 Aksesibilitas Keuangan Daerah 104 4 0,728 0,3 Reliabel 3 Akuntabilitas Pengelolaan 104 4 0,764 0,3 Reliabel
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

## Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Ghozali  (2013),  pengujian  ini  bisa  diterapkan  memakai  dua  pendekatan  yaitu analisis grafis dan statistik, khususnya uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Gambar 2 menggambarkan hasil uji normalitas yang diterapkan memakai SPSS 24.0. Tes ini membantu  menentukan  apakah  data  mengikuti  distribusi  normal,  yang  penting untuk analisis dan asumsi statistik tertentu:

## Gambar 2 Uji Normalitas
Berdasarkan hasil SPSS 24.0 yang ditampilkan pada Gambar 2 terlihat bahwa data menyimpang  dari  garis  miring  memperlihatkan  data  tidak  berdistribusi  normal.
Guna menilai normalitas dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memakai SPSS 24.0 dan analisis statistik. Hasil tes K-S disajikan sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Normalitas Uji Kolmogrov Smirnov (K-s)
N 104 Normal Parameters a,b Mean 16.8076923 Std. Deviation .43090221 Most Extreme Differences  Absolute .226 Positive Negative .217 - .226 Test Statistic 2.306 Asymp. Sig. (2-tailed) .094 c
Menurut Ghozali (2013), uji (K-S) dapat diterapkan guna menentukan apakah suatu distribusi  data  normal.  Jika  skor  diatas  0,05,  berarti  data  mengikuti  distribusi normal.  Pada  hasil  Output  SPSS  24.0,  Tabel  4.11  menampilkan  nilai  K-S  untuk Asymp sebesar 2.306, dan skor Sig. (2-tailed) sejumlah 0,094. Maka bisa dikatakan instrumen yang dipakai terdistribusi normal.

## Analisis Regresi Linier Berganda

## Tabel 4 Analisis Regresi Linier Berganda
Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficien ts Beta t Sig. Model B Std. Error 1 (Constant) 9.821 1.868 5.257 .000 Penyajian Laporan Keuangan .116 .115 .116  1.013 .314 Aksesibilitas Keuangan Daerah .300 .126 .272  2.384 .019
Berdasarkan tabel di atas dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

## Y = 0,116 X1 + 0,300 X2 + ε
Koefisien  regresi  Penyajian  Laporan  Keuangan  (X1)  adalah  sejumlah  0,116. Temuan  ini  memperlihatkan  setiap  satu  persen  kenaikan  penyajian  laporan keuangan, maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperkirakan akan meningkat sejumlah 0,116 satuan dengan asumsi koefisien variabel lain tidak berubah. Mengenai Aksesibilitas Keuangan Daerah (X2), koefisien regresi adalah 0,300.  Artinya,  setiap  kenaikan  satu  persen  Aksesibilitas  Moneter  Daerah,  maka tingkat  Tanggung  Jawab  Penyelenggaraan  Moneter  Wilayah  diperkirakan  akan meningkat sejumlah 0,300 satuan dengan asumsi koefisien variabel tidak berubah.

## Uji Statistik
Uji Parsial

## Tabel 5 Uji Parsial
Unstandardiz ed Coefficient s
Standardiz ed Coefficien
ts Beta t Sig. Model B Std. Error 1 (Constant) 9.821 1.868 5.257 .000 Penyajian Laporan Keuangan .116 .115 .116  1.013 .314 Aksesibilitas Keuangan Daerah .300 .126 .272  2.384 .019
Tingkat  signifikansi  Penyajian  Laporan  Keuangan  adalah  0,314  yang signifikansinya  diatas  0,05.  Nilai  t  adalah  1,013,  sedangkan  nilai  t  kritis  adalah 1,660.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  pemaparan  laporan  keuangan  mempunyai pengaruh yang berarti pada akuntabilitas keuangan daerah di Daerah Aceh Utara. Demikian  pula  untuk  Aksesibilitas  Keuangan  Daerah,  tingkat  signifikansinya adalah 0,019 yang mana dibawah tingkat signifikansi 0,05. skor t sejumlah 2,384, sedangkan skor t kritis sejumlah 1,660. Karena skor t diatas skor t kritis (2,384 >
1,660),  dapat  diartikan  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  akuntabilitas  dan aksesbilitas keuangan.
Uji Simultan
Tabel 6 Uji Simultan Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig . 1 Regression 19.125 2 9.562 7.15 3 .001 b Residual 135.029 101 1.337 Total 154.154 103
Tingkat  signifikansi  uji  ini  adalah  α  =  5%,  dengan  derajat  kebebasannya  df1 (jumlah variabel  -1) = 3  – 1 = 2 dan df2 (n – jumlah variabel) = 104 – 3 = 101. Kemudian setelah memperhatikan tabel F, maka ditemukan skor 3,09. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperhatikan bahwa skor F hitung sebesar 7,153 dengan tingkat probabilitasnya > 0,001. Dari kedua perhitungan diketahui bahwa F hitung > F tabel yaitu 7,153 > 3,09 dan nilai probabilitasnya (0,001 < 0,05) yang memperlihatkan variabel  laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan daerah  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten  Aceh Utara.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 7 Koefsien Determinasi
Model R R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .352 a .427 .107 1.15625 2.762
Berdasarkan tabel yang disajikan, koefisien determinasi adalah 0,427 yang setara dengan  42,7%.  Temuan  ini  memperlihatkan  skor  pengaruh  gabungan  penyajian laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  keuangan  daerah  adalah  sebesar  42,7%  dari variasi  yang  diamati  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di
Kabupaten Aceh Utara. Namun, penting untuk dicatat bahwa 57,3% sisanya dari variasi disebabkan dari aspek-aspek diluar pertimbangan dari kajian ini. Variabel- variabel yang tidak teruji tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  tambahan  di  luar  cakupan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Temuan analisis memperlihatkan skor p-value sejumlah 0,314 menunjukkan bahwa analisis  yang  dilakukan  tidak  mengungkapkan  adanya  pengaruh  yang  signifikan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya nilai t hitung sebesar 1,013 lebih rendah dari skor t tabel sebesar 1,660 memperlihatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara  variabel  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  bahwa  laporan  keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak didukung oleh temuan tersebut. Hasil ini selaras dengan temuan Sumiyati pada tahun 2015 yang juga menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dengan penyajian keuangan. Penyediaan  laporan  keuangan  daerah  yang  komprehensif,  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  sangat  penting  dalam  memastikan  pengawasan  dan pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan mengikuti standar-standar ini,  tujuan  tata  pemerintahan  yang  baik  dapat  dicapai,  yang  mengarah  pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, ini membantu  mengurangi  korupsi  administrasi.  Pada  akhirnya,  hal  ini  mendorong akuntabilitas  dan  transparansi  publik,  yang  menguntungkan  fungsi  pemerintahan daerah secara keseluruhan. Temuan penulis menyoroti adanya berbagai persoalan mengenai pemanfaatan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan perlunya upaya pengembangan lebih lanjut. Temuan ini bertentangan dengan informasi yang dipaparkan  pada  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Realisasi aktual proyek dan tingkat penyelesaian konstruksi jauh dari harapan yang tercermin dalam  laporan  keuangan,  menunjukkan  perbedaan  antara  angka  yang  dilaporkan dan situasi aktual. Selain itu, defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
yang terus menerus menunjukkan pola belanja yang berlebihan dan tidak efisien, sehingga semakin memperparah tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah.
Pengaruh Aksesibilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis yang dilakukan memperlihatkan transparansi keuangan provinsi memiliki pengeruh  signifikan  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat signifikansi sejumlah 0,019. Skor t-hitung sejumlah  2,384  melebihi  skor  t-tabel  sejumlah  1,660  semakin  menegaskan pentingnya  hubungan  antara  faktor-faktor  tersebut.  Temuan  ini  mendukung hipotesis  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  terpengaruh  oleh  adanya transparansi informasi keuangan. Hal ini selaras dengan temuan Nurlaili pada tahun 2016 menemukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Bengkalis  dipengaruhi  oleh  aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah.  Memang, pemda dituntut untuk tidak sekadar memaparkan laporan keuangan dan memastikan aksesibilitasnya.  Efektivitas  upaya  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  dapat  terhambat  jika  pengguna  menghadapi  kesulitan  dalam  mengakses laporan  tersebut.  Dengan  mengutamakan  kemudahan  akses  laporan  keuangan, pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal  ini,  pada  gilirannya,  menumbuhkan  kepercayaan  dan  mempromosikan pemahaman publik tentang praktik-praktik yang diadopsi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, memfasilitasi aksesibilitas terhadap laporan keuangan memainkan peran  penting  dalam  memperkuat  akuntabilitas  dan  mendorong  tata  kelola  yang bertanggung jawab di tingkat daerah.

## SIMPULAN
Penyajian laporan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Namun demikian,  keuangan  daerah  sangat  berperan  dalam  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  di  kabupaten  yang  sama.  Selain  itu,  keberadaan laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  keuangan  daerah  secara  simultan  berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh
Utara.  Temuan  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Utara,  sehingga belanja  daerah  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  langkah-langkah  ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  Siti ;  Nahar,  Aida.  2012.  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar.” Jurnal Akuntansi & Auditing 8(2): 97–189.
Arikunto.  2011.  “Prosedur  Penelitian :  Suatu  Pendekatan  Praktik  /  Suharsimi Arikunto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760 (May 29, 2023).
Diamond, Jack. 2002. “Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?”
IMF Working Papers 02(240): 1.
Hehanussa, Salomi J. 2015. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Ambon.” Conference  In Business, Accounting, And Management (CBAM) 2(1): 82–90.
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294 (May 28, 2023). López-Arceiz,  Francisco  José,  Ana  José  Bellostas  Pérezgrueso,  and  María  Pilar Rivera  Torres.  2017.  “Accessibility  and  Transparency:  Impact  on  Social Economy.” Online Information Review 41(1): 35–52.
Mahsun, M. 2016. “Akuntansi Sektor Publik / Moh.Mahsun, Firma Sulistyowati,
Heribertus Andre Purwanugraha | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.” BPFE-Yogyakarta . https://library.unismuh.ac.id/opac/detail- opac?id=100903 (May 29, 2023).
Mulyana, B. 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan
Keuangan  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah.” Jurnal akuntansi pemerintah : 65–78.
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/29394 (May 28, 2023).
Sande,  Peggy.  2013.  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).” Jurnal Akuntansi, 2013 - ejournal.unp.ac.id : 1–20. Saragih, Charli Andreas. 2015. “The Influence of Regional Financial Statements and  Financial  Statement  Accessibility  on  Financial  Management Accountability(Study in SKPD Rokan HilirDistirict).” Jom FEKON 2(2): 1– 16.
Supardi. 2017. “Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis / Supardi ; Penyunting,
Sobirin  Malian  |  OPAC  Perpustakaan  Nasional  RI.” UII  Press  Yogyakarta . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=578184 (May 29, 2023).