## PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN MINAPOLITAN
(Studi di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

## Adhinda Dewi Agustine
Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang email: adhinda.dewi@gmail.com

## Abstract
Based  on  the  Decree  of  the  Minister  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  No.  35  of  2013  on  the  Determination  of Minapolitan Areas, Gresik Regency includes the Minapolitan area. The fishery cultivation sector of Gresik Regency has the potential to be optimized. This is supported by the sea area of Gresik Regency covering 22% of the total area (Gresik Dalam Dalam 2015). But the problem of synergy between institutions or related agencies that play a role in running this Minapolitan Area is still not optimal. And fish farmers as subjects and objects in Minapolitan concept, have their own mindset that does not match the direction given by the Related Office.
Keyword :Strategic Planning, Developmen Planning, Minapolitan Deveelopment.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  Negara kepulauan  yang  memiliki  kekayaan  alam, budaya  serta  laut  yang  luar  biasa.  Luas perairan terbagi atas laut territorial seluas 3,2 juta km dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)  sebesar  2,9  juta  km.  Melihat  kondisi geografis tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi  kelautan  yang  sangat  besar  serta merupakan  asset  yang  harus  dimanfaatkan secara  optimal  melalui  industri  perikanan. Oleh  karenanya  perlu  didukung  dengan berbagai  kebijakan  program  dan  kegiatan pembangunan,  salah  satunya  yaitu  dengan Pengembangan  Minapolitan.  Minapolitan menurut  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  RI  nomor  12  tahun  2010  adalah pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan  berbasis  kawasan  berdasarkan prinsip-prinsip
terintegrasi, efisiensi, berkualitas  dan  percepatan.  Penetapan Kawasan  Minapolitan  yang  terbaru  telah diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  RI  nomor  39  tahun  2011
tentang  Perubahan  keputusan  penetapan Kawasan Minapolitan diatur pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 39 tahun  2011  tentang  Perubahan  Jumlah Penetapan  Kawasan  Minapolitan,  jumlah daerah  Kawasan  Minapolitan  berubah  dari 197  Kabupaten/Kota  menjadi  sebanyak  223 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi.
Pengembangan  Kawasan  Minapolitan sebagaimana  dimaksudkan  pada  dictum pertama  dilaksanakan  secara  bertahap  dari tahun  2010  sampai  2014.  Pelaksanaan  konsep Minapolitan  harus  disesuaikan  dengan tujuannya,  yaitu  peningkatan  produksi, produktivitas dan kualitas untuk kesejahteraan  rakyat  dan  pembangunan ekonomi  daerah.  Tentu  saja  dalam  hal  ini  di perlukan  pemikiran  dan  cara  berfikir  dan orientasi pembangunan dari daratan kelautan dengan  gerakan  yang  mendasar  dan  cepat sesuai nilai-nilai Revolusi biru.
Minapolitan  dalam  sebuah  perencanaan yaitu  pengalokasian  sumberdaya,  dimana
44 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
optimalisasi  pemanfaatan  sumberdaya  alam, manusia dan anggaran. Di dalam perencanaan pembangunan  Minapolitan  menjadi  wilayah pengembangan dengan pendekatan pembanguanan  sektoral  dimana  pendekatan tersebut akan memudahkan dalam menentukan  sasaran  yang  akan  dicapai  dan menetapkan  alokasi  anggaran,  dimana kebijaksanaan pembangunan dengan pendekatan perwilayahan akan mendatangkan banyak manfaat.
Konsep  Minapolitan  merupakan  konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Douglas. Menurut  Friedman  dan  Douglas  dalam Anugrah (2003) Kawasan Minapolitan mempunyai  konsep  pola  interaksi  yaitu, penetapan  pusat  Agropolitan/Minapolitan, penetapan unit-unit kawasan pengembangan, penetapan sektor unggulan, dukungan system infrastruktur, dukungan system kelembagaan. Adanya perencanaan yang strategis mengenai pengembangan kawasan minapolitan diharapkan  mampu  untuk  mempercepat pembangunan  pedesaan  dan  migrasi  desa  ke kota dapat dikendalikan. Dukungan pemerintah  diperlukan  untuk  melindungi kawasan  minapolitan  tersebut  agar  tidak terjadi  perpindahan  kepemilikan  lahan  dari para  pelaku  minapolitan  kepada  pihak investor asing yang tidak menjalankan proses perikanan  sehinga  tidak  dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Perencanaan; Konsep dan Terapan
Menurut Pariata Westra (1982:26) dalam bukunya Ensklopedia Administrasi,
perencanaan  adalah:  “Aktivitas  pokok  dalam manajemen  yang  menggambarkan  hal-hal yang akan dikerjakan dan cara
mengerjakannya  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Perkerjaaan perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajer,  disamping  fungsi  -  fungsi  pokok lainnya, yaitu penggerakan
dan pengontrolan.”
Namun  perencanaan  dikemukakan  oleh Soul M. Ketz dalam Tjokroamidjojo (1987:17), bahwa  perencanaan  merupakan  suatu  hal yang sangat penting, yaitu: a. Dengan adanya perencanaan  diharapakan  terdapatnya  suatu pengarahan  kegiatan,  adanya  pedoman  bagi pelaksanaan  bagi  kegiatankegiatan  yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.  b.  Dengan  perencanaan  maka dilakukan  suatu  perkiraan  terhadap  hal-hal dalam  pelaksanaan  yang  akan  dilalui. Perkiraan  dilakukan  mengenai  potensi- potensi  dan  prospek-prospek  perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko  yang  mungkin  16  dihadapi.
Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang  cara  yang  terbaik  ( the best alternative ) atau  kesempatan  untuk  memiliki  kombinasi cara  yang  terbaik  ( the  best  combinasition )  d. Dengan  perencanaan  dilakukan  penyusunan skala  prioritas,  memilih  urutan  -  urutan  dari segi  pentingnya  suatu  tujuan,  sasaran maupun  kegiatan  usahanya.  e.  Dengan adanya  rencana  maka  ada  suatu  alat pengukur  atau  standar  untuk  mengadakan pengawasan/kontrol.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 45
Memperhatikan  pendapat  di  atas  dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan adalah suatu  proses  yang  menghasilkan  suatu rencana  merupakan  pemikiran-pemikiran  ke depan  secara  matang  yang  mewujudkan pengambil  keputusan  sebagai  persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian,  tujuan  tersebut  dilakukan  satu himpunan pengambilan keputusan.
Dalam  sebuah  proses  perencanaan  ada beberapa tahapan menurut Dusseldorp dalam Sjafrudin  (1973:27),  tahapan  pertama  yaitu rumusan masalah, dilanjut dengan pengumpulan  dan  pemeriksaan  bahan, penyusunan rencana, penetepan rencana, dan tahapan  terakhir  adalah  melaksanakan  dan menilai hasilnya.Sedangkan menurut (Sjafrudin, 1973:44) koordinasi dalam perencanaan sangatlah penting baik di tingkat pusat  aupun  tingkat  regional,  prinsip  prinsip tersebut antara lain: a. Pemerintah pusat harus menetapkan petunjuk-petunjuk tentunya melalui  peraturan  sebagai  prosedur-prosedur dalam tahapan perencanaan. b. Pembentukan panitia-panitia  gabungan  local  maupun regional  dengan  wakil-wakil  lokal,  regional dan pemerintah pusat dan dengan staf teknis. c.  Pembentukan  panitia-panitia  kerja  untuk menjamin terbentuknya pengertian antar ahli, seperti  ahli  politik,  ahli  teknik,  dan  khalayak ramai  untuk  menimbulkan  dan  melatih suasana  “team  spirit”.  d.  Penggunaan  media penghubung  masyarakat  sangat  ditekankan pada setiap tahap perencanaan.
Dari penjabaran para ahli tersebut, maka dapat  digariskan  secara  umum  terdapat beberapa  tahapan  yang  dilakukan  baik melalui  peraturan  dan  prosedur  19  yang
sudah di tetapkan, dan dilakukan baik secara teknis  maupun  sampai  ranah  politik  serta memperhatikan segi sosial masyarakatnya.

## Paradigma Pembangunan
Siagian (1983:2)
mendefinisikan Pembangunan  yaitu:  “suatu  usaha  atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh suatu  bangsa  negara  dan  pemerintah  menuju modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa ( nation  building )”.  Pembangunan  sering diartikan  sebagai  suatu  perubahan  dan merupakan  sesuatu  yang  semestinya  terjadi dalam  suatu  masyarakat,  baik  masyarakat maju maupun masyarakat sedang berkembang  dan  dalam  perkembangannya pembangunan memiliki paradigma– paradigma  didalamnya.  Dimana  paradigma pembangunan menurut Tjokrowinoto sebagai mana dikutip oleh Ulum (2013) pembangunan merentang mulai dari paradigma pertumbuhan, paradigma kesejahteraan, paradigma neo-ekonomi, paradigma dependensia, hingga paradigma pembangunan manusia. Menurut Albert Waterson dalam Tjokroamidjojo (1989:12) adalah: a.
Perencanaan  pembangunan  adalah  “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa  depan  tersebut  dengan  terus  mengikuti supaya  pelaksaanaanya  tidak  menyimpang dari  tujuan”.  b.  Perencaan  pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber  pembangunan  (termasuk  sumber- sumber ekonomi) yang tak 23 terbatas adanya, untuk mencapai tujuan tujuan keadaan social ekonomi  yang  lebih  baik  secara  lebih  efesien
46 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
dan efektif. Proses
perencanaan pembangunan  dikelompokan  menjadi  2 pendekatan sistem dalam proses penyusunan perencaan  pembangunan  yaitu  dari  atas  ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up planning ).
Menurut  Tjiptono  (1997:3),  secara etimologis  strategis  merupakan  gabungan dari kata 24 stratos yang berarti militer dan ag yang  berarti  memimpin.  Dari  kedua  kata tersebut tersebut dapat diartikan jika strategis merupakan  ilmu  atau  seni  untuk  menjadi jenderal. Seiring perkembangan zaman istilah strategis tidak  hanya digunakan pada bidang militer saja, banyak organisasi juga menggunakan istilah strategis untuk menyusun  rencana  dalam  mencapai  tujuan. Sedangkan  definisi  perencanaan  strategis yang dikemukakan oleh Hughes dalam Riyadi dan Brantakusumah (2004, h.280) menyatakan bahwa  “ strategics  planning  is  a  discipline  effort produce fundamental decisions, shaping the nature and  direction  of  govermental  activities,  within constitutional  bounds ”  mempunyai  maksud bahwa perencanaan strategis meliputi kegiatan  perumusan  tindakan-  tindakan penting  sebagai  panduan  organisasi  serta upaya  membangun  keterlibatan  stakeholder dalam mewujudkan tujuan organisasi.

## Minapolitan: Konsep dan Pengembangan
Konsep  minapolitan  pada  pertengahan tahun  1970an  Friedmann  dalam  Wiadnya (2011)  mencetuskan  konsep  pengembangan kota  kecil  sebagai  pusat  dan  ditunjang  oleh beberapa  wilayah  desa  di  sekitarnya  dengan sektor  penggerak  ekonomi  dari  pertanian. Teori  ini  dipandang  sebagai  solusi  untuk menarik  aglomerasi  urban  dari  wilayah
metropolitan.  Menurut  Wiadnya  (2011) menyatakan  minapolitan  adalah  proses  yang dinamis  dengan  karakteristik  dasar  multi- sektor secara terpadu. Setiap tahapan rencana aksi dibuat melekat dengan rencana yang ada saat ini. Implementasi dari minapolitan harus selalu  di  evaluasi  (melalui  alat  monitoring) untuk  mengukur  setiap  keberhasilan  atau bahkan  kegagalan  program.  Pada  proses minapolitan  dibedakan  menjadi  dua  bagian, yaitu  minapolitan  perikanan  tangkap  dan minapolitan perikanan budidaya. Kedua jenis aktifitas  ekonomi  ini  memiliki  dimensi keruangaan yang berbeda.
Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat  1,  2,  dan  3  maka  pemerintah  melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan yang berupa
Peraturan  Menteri  dalam  rangka  optimalisasi pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  laut maupun  air  tawar  dengan  menggunakan konsep minapolitan.Regulasi tersebut kemudian  dijadikan  sebagai  pedoman  atau landasan dalam melaksanakan program yakni Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomer  12  tahun  2010 tentang  Minapolitan  dan  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  42  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  18  tahun  2011  tentang Pedoman Umum
Sementara  itu,  minapolitan  dilaksanakan dengan tujuan:
a. Meningkatkan  produksi,  produktivitas, dan  kualitas  produk  kelautan  dan perikanan;
b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya  ikan,  dan  pengolah  ikan yang adil dan merata; dan 45
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 47
c. Mengembangkan  kawasan  minapolitan sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  di daerah
d. Meningkatkan kemampuan ekonomi
masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro  dan  kecil,  antara  lain  berupa  : penghapusan  dan/  atau  pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga dan pungutan liar, pengembangan sistem  produksi  kelautan  dan  perikanan efisien  untu  usaha  mikro  dan  kecil, penyediaan dan distribusi sarana produksi  tepat  guna  dan  murah  bagi masyarakat,  pemberian  bantuan  teknis dan permodalan; dan/atau pembangunan prasarana  untuk  mendukung  sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
e. Meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  usaha kelautan  dan  perikanan  skala  menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi
f. f.Meningkatkan  sektor  kelautan  dan perikanan  menjadi  penggerak  ekonomi regional dan nasional

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  dimana  menurut  Kirk dan  Miller  dalam  Moleong  (2009),  penelitian kualitatif  itu  adalah  tradisi  tertentu  dalam ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut dalam  bahasanya  dan  peristilahannya. Sedangkan  Bogdan  dan  Taylor  dalam
Moleong
(2009) memberikan definisi metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati. Karakteristik  lain  dari  penelitian  kualitatif adalah  penekanannya  pada  pandangan fenomena  secara  menyeluruh  (holistik  view) (Moleong, 2008).

## PEMBAHASAN
Dinas  kelautan  sudah  memiliki  tujuan organisasi  untuk  di  ekspresikan  produk  dan pelayanan yang dapat ditawarkan dan selaras dengan Keputusan Menteri No. 18 Tahun 2011 tentang pedoman umum minapolitan dimana yang memiliki misi mensejahterakan masyarakan  kelautan  dan  perikanan.  Dalam dokumen  masterplan  sudah  dicantumkan tentang lingkungan internal eksternal, penilaian  lingkungan  internal  eksternal  yang efekif  seharusnya  memberikan  manfaat kepada organisasi dalam menjalankan strategi minapolitan  diantaranya  yang  terpenting adalah  bahwa  penilaian  itu  menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemakmuran organisasi.
Untuk  menangani  tantangan  yang  ada dalam  pengembangan  rencan  strategis kawasan  minapolitan  diperlukan  adanya usaha  yang  terpadu,  beraneka  ragam, terampil, penuh semangat dan juga kemitraan ( partnership ) efektif untuk mencapai tujuannya.  Sesuai  teori  pemerintah  Gresik dalam pelaksanaan
pengembangan minapolitan  sudah  sesuai  dengan  teori  yaitu dengan menerapkan 4 langkah strategi yaitu:
a. Strategi SO (strength dan opportunities) Strategi ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan
dilingkungan minapolitan  guna  menangkap  peluang  yang dimiliki  lingkungan  minapolitan,  Pada perikanan  budidaya  dengan  memanfaatkan sumber air yang melimpah untuk meraih hasil produksi  yang  optimal  sesuai  dengan  apa yang di inginkan
b. Strategi ST (strengt dan treats)
Strategi ini diterapkan dimana kekuatan yang dimiliki lingkungan perikanan budidaya tawar  digunakan  untuk  mengatasi  ancaman yang  mungkin  dapat  dihadapi  perikanan budidaya tawar. Pemerintah dapat
menyediakan  pintu  –  pintu  air  untuk mengatur keluar masuk air dari saluran guna menghindari ancaman banjir yang di hasilkan oleh  sungai  bengawan  solo  dan  sungai lamongan  dan  tidak  hanya  banjir  tetapi  juga menghindari pencemaran lingkungan yang di hasilkan  dari  rumah  tangga  dan  industri berupa sampah.
c. Strategi WO (weakness dan opportunities) Strategi ini diterapkan pada saat adanya peluang  yang  dimiliki  pemerintah  guna mengatasi  ancaman  perikanan  budidaya. Pemerintah  harus  melakukan  inovasi  untuk menangkap  peluang  yang  ada  agar  kualitas hasil  produksi  perikanan  terjaga,  serta melakukan  berbagai  normalisasi  saluran tambak  untuk  memberikan  hasil  perikanan yang  optimal  dan  memberikan  penyuluhan, pelatihan  dalam  meningkatkan  kemampuan dalam meraih modal.
d. Strategi WT (weakness dan treats)
Strategi  ini  diterapkan  saat  pemerintah harus  mampu  mengatasi  kelemahan  yang dimiliki lingkungan minapolitan agar
terhindar  dari  ancaman  yang  akan  dihadapi. Pemerintah  harus  mampu  mencukupi  cold storage,dengan  menyediakan  cold  storage  / tempat  penyimpanan  dengan  suhu  tertentu guna menjaga produk kualitas perikanan atau bertujuan  mempertahankan  kesegaran  hasil produksi  yang  menjadi  kekurangan  dari pemerintah  dalam  menjaga  hasil  produksi perikanan.
Setelah strategi dirumuskan, tim perencanaan  perlu  untuk  mendapatkan keputusan  resmi  untuk  mengadopsi  rencana tersebut dan melanjutkan dengan pelaksanaan.  Rencana  implementasi  akan ditinjau  secara  berkelanjutan  dan  direvisi dengan  review  lima  tahun  seperti  yang dilakukan  organisasi  NOAA  dalam  rencana strategi  pendidikan.  Di  Desa  Kemangi Kecamatan  Bungah  telah  melakukan  review strategi dengan tujuan agar saat implementasi isu yang  didapat sesuai dengan strategi yang dihasilkan.  Strategi  yang  telah  dirumuskan dan tingkatkan konsensus.
Merujuk  pada  keputusan  Menteri Kelautan dan perikanan Nomer 12 tahun 2010 yang  menyebutkan  bahwa  “minapolitan merupakan  konsep  pembangunan  berbasis manajemen  ekonomi  kawasan  dengan  motor pengerak sektor kelautan dan perikanan yang didasarkan pada system manajemen kawasan minapolitan serta menerapkan prinsip integrasi,  efesien,  kualitas  dan  akselerasi tinggi”  berdasarkan  konsep  pengembangan kawasan minapolitan tersebut dengan memperhatikan komposisi personal stakeholder  yang  tergabung  dalam  tim koordinasi dan kelompok kerja pengembangan  minapolitan  di  Kabupaten Gresik,  dapat  di  intepretasikan  bahwa
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 49
pembangunan  ekonomi  masyarakat  melalui konsep  pengembangan  kawasan  minapolitan di  desa  kemangi  kecamatan  bungah  tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari  setiap  elemen  pemangku  kepentingan yang  ada,  yaitu  pemerintah,  swasta,  serta masyarakat.
Didukung fasilitas, sarana dan prasarana lainnya yang mumpuni yang telah disediakan oleh  Dinas  Kelautan,  Perikanan  dan Peternakan  biasanya  dalam  bentuk  paket bantuan,  paket  kegiatan  maupun  melalui pengembangan  teknologi  budidaya  yang bermanfaat  bagi  pengembangan  usaha budidaya  perikanan  yang  sangat  bermanfaat bagi pengembangan usaha budidaya perikanan  di  Kawasan  Minapolitan.Namun berdasarkan pengamatan penulisterkait pelatihan  yang  telah  dilaksanakan  dalam dukungan pengembangan
kawasan minapolitan  ini  masih  kurang  merata  karena adanya  sistem  perwakilan  dari  masing  – masing  Pokdakan  yang  tidak  semua  anggota kelompok dapat  menerima pemahaman yang sama.  Serta  pelatihan  hanya  fokus  terkait teknis budidaya perikanan. Jadi dirasa kurang untuk  mengembangkan  agribisnis  perikanan secara  menyelurh  oleh  karena  itu  perlu adanya  pelatihan  tentang  kewirausahaan dalam bidang produksi, manajemen keuangan,  manajemen  pemasaran,  serta manajemen SDM pembudidaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka dapat  disimpulkan,  perencanaan  strategi pengembangan  kawasan  minapolitan  pada
Desa Kemangi, Kecamatan Bungah,
Kabupaten  Gresik,  telah  mendapatkan dukungan  dari  pemerintah  daerah  dengan adanya  ketetapan  Surat  Keputusan  Bupati Gresik  Nomor  523/244/HK/473.12/  tahun 2011  tentang  Kelompok  Kerja  Pengembangan Kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten  Gresik. Kemudian  diidentifikasi  dengan  mandat dalam  membangun  komitmen  diantara stakeholder  sebagai  kunci  untuk  prioritas yang  penting  dalam  mengatur  pemberian pertangunggjawaban  pada  pihak  yang memiliki wewenang dalam minapolitan.
Proses Perencanaan pengembangan kawasan  minapolitan  ini  juga  didukung  oleh peran  stakeholder  yang  mana  berperan sebagai  penentu  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  dengan  berkoordinir  bersama Bappeda  yang  juga  memberikan  fasilitas cukup  memadai  yang  dibutuhkan  oleh kelompok  sasaran  pengembang  kawasan minapolitan.  Fasilitator  yang  diberikan  dinas perikanan juga membantu para pembudidaya dalam  menyediakan  sarana  prasarana  serta bantuan baik dengan bentuk bantuan ataupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembudidaya dalam bentuk bantuan pelatihan - pelatihan.

## Saran
Pemerintah  daerah  harus  menjadi  ketua koordinasi kebijakan yang melakukan evaluasi  dan  kontrol  kinerja  selama  program harus  terus  berjalan  untuk  meminimalisir adanya tindakan menyimpang serta mengevaluasi kembali dalam perihal pemetaan  wilayah  minapolitan  di  daerah. Dikarenakan  pemetaan  yang  ada  saat  ini masih  belum  akurat  karena  masih  terdapat
50 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
beberapa  wilayah  minapolitan  yang  tidak berpotensi  sebagai  perikanan  melainkan sebagai  lahan  industri  dan  pertanian. Kemudian  dalam  hal  perencanaan  kawasan minapolitan  perlu  adanya  regulasi  yang  kuat untuk  kawasannya  secara  spesifik,  dan diperlukan  juga  aspek  pengolahan  limbah perikanan,  serta  tempat  penyimpanan  hasil panen  perikanan  lingkungan  yang  bersih, agar  perekonomian  tetap  berjalan.  Hal tersebut  juga  perlu  didukung  dengan  aspek kolaborasi kinerja yang baik antar staf hingga kepala dinas, dan adanya  pemindahan tugas kepada  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan bidang  dan  keahliannya  (latar  pendidikan) dihindarkan,  karena  hal  tersebut  mampu berdampak  pada  kurangnya  motivasi  para pegawai untuk melaksanakan tugas terutama dalam  perihal  pelaksanaan  pengembanganan kawasan minapolitan didaerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ulum,  Saiful.  2013.  Analisis  Peran  Multi Aktor  dalam  Implementasi  Kebijakan Minapolitan berbasis Sustainable
development.  Malang:  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Westra, Pariata. 1982. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Balai Aksara
Wiadnya  DGR,  Djohani  R,  Erdmann  MV,
Halim  A,  Knight  M,  Mous  Peter  J,  Pet Jos, Pet-Soede L. 2011. Kajian kebijakan pengelolaan  perikanan  tangkap  di Indonesia:
Menuju Pembentukan Kawasan  Perlindungan  Laut.  JPPI.  9 (5): 1-23. Keputusan Bupati Gresik. Nomor 523/244/HK/437.12/2011 tentang Penetapan Tim Koordinasi Dan
Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan  Penuh  Ikan  Hiu  Paus (Rhincodon typus)
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan RI  nomor  39  tahun  2011  tentang Perubahan Jumlah Penetapan Kawasan Minapolitan, adalah Kabupaten Gresik.
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal 33  tentang  Pengertian  Perekonomian,
Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional