## PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF
Siti Ramdani 1 , Jumadi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin sitiramdani04@gmail.com

## Abstrak
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif  merupakan  salah  satu  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh MA karena melihat adanya kekosongan hukum dalam hal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkhususnya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar,  dimana  dengan  adanya  Peraturan  tersebut  MA mewajibkan  kepada  semua  penggugat  yang  akan  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  untuk  menempuh  seluruh upaya  administratif  yang  tersedia  yaitu  Keberatan  dan  Banding  Administratif.  Dalam  penerapannya  sendiri upaya  administratif  sebelum  sebelum  dilakukannya  pengajuan  gugatan  ke  PTUN  khususnya  PTUN  Makassar telah dijalankan sesuai dengan amanat PERMA  No. 6 Tahun 2018  yang telah  menjadi kewajiban bagi seluruh penggugat yang akan menggugat keputusan tata usaha Negara ke pengadilan. Selain itu dalam penerapan aturan ini tidak ditemukan kendala yang berarti di pengadilan karena seyogyanya penerapannya telah berjalan lancar, hanya  saja  yang  mengalami  kendala  berada  pada  pihak  masyarakat  karena  banyak  yang  tidak  mengetahui tentang PERMA ini.

## Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Sengketa Administrasi, Upaya Administratif

## Abstract
Supreme  Court  Regulation  No.  6  of  2018  on  government  administration  dispute  resolution  guidelines  after taking an administrative effort is one of the regulations issued by the M.A. due to the notice of the legal void in the  event  of  a  lawsuit  in  the  State  administrative  court  especially  the  Makassar  State  Administrative  Court, where the regulation of the MA obliges to all claimants who will file a lawsuit for the In his own application of administrative  efforts  before  prior  to  the  filing  of  a  lawsuit  to  PTUN  especially  PTUN  Makassar  has  been executed  in  accordance  with  the  mandate  of  PERMA  No.  6  of  2018  which  has  become  an  obligation  for  all plaintiff  who  will  sue the  state administrative decision  to  court. In addition  to  the implementation  of this rule there  is  no  significant  obstacle  in  court  because  the  application  has  a  steep,  only  the  obstacles  are  on  the community because many do not know about this PERMA.

## Keywords : Supreme Court Rules, Administrative Dispute, Administrative Effort

## PENDAHULUAN
Immanuel  Kant  menyatakan  bahwa  Negara  hukum  berfungsi  sebagai  penjaga malam,  yang  berarti  tugas  Negara  hanya  menjaga  hak-hak  rakyat  supaya  tidak  ada  yang terlanggar,  dan  mengenai  kemakmuran  rakyat  Negara  tidak  boleh  campur  tangan. 1 Namun begitu  bergesernya  paradigma  Negara  penjaga  malam  ( nacht  wakerstaat ),  terjadi perubahan mendasar  ditandai  dengan  perubahan  fungsi  Negara:  yang  awalnya  hanya  bertugas  pada
1 Venatius Hadiyono, Hukum Tata Negara (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2018), h. 146
bidang  keamanan  dalam  negara  berubah  menjadi  pengelola  kesejahteraan  warga  Negara. Negara  memberlakukan  sistem  administrasi  untuk  mengurus  segala  kegiatan  pemerintahan dan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  warganya,  maka  masuknya administrasi Negara dalam kehidupan privat masyarakat bertujuan untuk menjalankan fungsi bestuurzorg . 2
E.  Utrecht  mengemukakan  bahwa  Hukum  Administrasi  Negara  atau  Hukum Pemerintahan merupakan sebuah hukum yang akan menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan dapat memungkinkan para pejabat administrasi Negara untuk dapat melakukan tugas mereka yang khusus. 3
Dalam administrasi Negara terdapat perbuatan pemerintah ( bestuur handeling/overheids  handeling )  yaitu  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  alat- alat  pemerintah/penguasa  pada  tingkat  tinggi  dan  rendah  secara  spontan  dan  mandiri ( zelfstanding )  untuk  pemeliharaan  kepentingan  Negara  dan  rakyat. 4 Tindakan  hukum pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. 5
Dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  akan  melahirkan  sebuah keputusan/ketetapan tata usaha Negara (KTUN). Keputusan tata usaha Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama Beschikking , dimana menurut sarjana hukum Belanda, Van der Pot  dan  Van  Vollenhoven,  bahwa  ketetapan  adalah  suatu  tindakan  hukum  yang  bersifat sebelah  pihak,  serta  pada  lapangan  pemerintahan  dilakukan  oleh  suatu  badan  pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa. 6
Namun  dalam  beberapa  keputusan  tata  usaha  negara  yang  dikeluarkan  pemerintah seringkali  terjadi  penyelewengan  dan  tidak  memenuhi  konsep good  governance sehingga menimbulkan  berbagai  macam  polemik  dan  sengketa  di  masyarakat  berupa  sengketa administrasi.  Sengketa  akan  muncul  karena  tidak  adanya  hubungan  yang  baik  antara pemerintah dan rakyatnya.
2 Nur Asyiah, Hukum Admnistrasi Negara (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1
3 Tulisan E. Utrecht yang dikutip dalam buku Nur Asyiah, Hukum Admnistrasi Negara (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 7
4 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013) h. 68
5 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara , h. 69
6 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara , h. 73
Hingga  saat  ini  banyak  masyarakat  masih  sangat  kurang  yang  mengetahui  tentang adanya upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di pengadilan sehingga  banyak  kasus  yang  masuk  di  pengadilan  dinyatakan premature atau  belum  bisa diajukan  karena  Penggugat  tersebut  belum  pernah  menempuh  semua  upaya  administratif yang  ada.  Minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  upaya  administrasi  juga  dipicu karena  yang  diketahui  masyarakat  hanya  seputar    beberapa  tahun  sebelumnya  dimana pengadilan  tata  usaha  Negara  menjadi  jalan  satu-satunya  untuk  penyelesaian  perkara administrasi  karena  pada  prinsipnya  pengadilan  tata  usaha  Negara  merupakan  lembaga peradilan  yang  berwenang  mengadili  sengketa  tata  usaha  Negara/administrasi  Negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti PT, yayasan, dan badan hukum lainnya. 7
Tidak  adanya  aturan  terperinci  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif, menjadi  sebuah  hal  yang sangat perlu  untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Dan untuk mengisi kekosongan hukum  yang  berkaitan  dengan  upaya  administratif  tersebut  maka  Mahkamah  Agung mengeluarkan  sebuah  aturan  yang  telah  menjadi  kewenangannya  yaitu  dengan  menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Dengan  adanya  penelitian  ini  penulis  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah peraturan  mahkamah  agung  nomor  6  ini  dapat  di  terapkan  dan  dijalankan  dengan  baik  dan dengan  semestinya,  selain  itu  merujuk  pada  penelitian  ini  menunjukkan  kelebihan  karena meneliti  terkait  dengan  penerapan  aturan  baru  tentang  upaya  administratif  yang  mana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aturan yang lama.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah  penelitian kualitatif  lapangan  ( field  research  qualitative ),  penelitian  kualitatif  sendiri  adalah  jenis penelitian yang merupakan lawan dari penelitian kuantitatif, jika penelitian kuantitatif hanya berfokus pada pengolahan data dan perhitungan angka maka untuk penelitian kualitatif  akan
7 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara , h. 79
berpusat  pada  penelitian  langsung  di  lapangan  dengan  menganalisa  dan  memahami  segala kehidupan sosial masyarakat.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis-Sosiologis,  pendekatan tersebut adalah pendekatan penelitian dengan berdasar pada norma-norma ataupun peraturan yang  sifatnya  mengikat,  sehingga  dengan  adanya  pendekatan  ini  diharapkan  dapat mengetahui  bagaimana  hukum  secara  empiris  di  masyarakat  yang  dapat  dipelajari  sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat bagi segala kehidupan sosial.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  wawancara langsung,  mendokumentasikannya,  melihat  dokumen  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengelolaan data dan analisis data melalui editing, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  6  Tahun  2018  tentang  pedoman penyelesaian  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya  administratif merupakan  suatu  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  kekuasaan  kehakiman  tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA) untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengajukan gugatan ke PTUN. PERMA No. 6 Tahun 2018 ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018 di Jakarta oleh Ketua MA RI Muhammad Hatta Ali dan berlaku untuk seterusnya. Lahirnya PERMA ini dikarenakan  MA  melihat  adanya  kekosongan  hukum  dalam  hal  upaya  administratif  yang telah menjadi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
PERMA ini telah menjadi keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh semua lingkup  PERATUN  yang  ada  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  begitupun  di  PTUN  Makassar yang  merupakan  salah  satu  PTUN  yang  menjalankan  dan  menerapkan  PERMA  ini  sejak dikeluarkannya  pada  tahun  2018  hingga  sekarang.  Kehadiran  PERMA  yang  telah  menjadi kewajiban  bagi  para  pencari  keadilan  mengharuskan  PTUN  Makassar  mengoptimalkan berjalannya aturan baru tersebut dan telah terbukti sejak setelah dikeluarkan PERMA tersebut mulai berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Perbedaan  mendasar  sebelum  dikeluarkannya  PERMA  dan  setelah  dikeluarkannya sangat  jelas  terlihat  dalam  hal  pengajuan  gugatan  oleh  penggugat  yang  mana  sebelum keluarnya  PERMA  pada  dasarnya  gugatan  diajukan  tanpa  harus  menempuh  upaya  terlebih dahulu, ketika penggugat merasa memiliki kepentingan yang dirugikan maka penggugat akan mengajukan  gugatan  langsung  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dikarenakan  terdapat sengketa yang memiliki UU Sektoral yang mengatur seperti sengketa kepegawaian dan lelang tender maka untuk sengketa tersebut berlaku upaya administratif namun tetap hanya terbatas pada  sengketa  itu  saja  dan  tidak  untuk  semua.Tetapi  setelah  dikeluarkannya  PERMA penggugat tidak bisa dengan begitu saja mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila memiliki kepentingan  yang  dirugikan  dengan  lahirnya  suatu  KTUN,  penggugat  harus  menempuh upaya  administratif  terlebih  dahulu  dan  itu  berlaku  untuk  semua  sengketa-sengketa administrasi pemerintahan.
Upaya  administratif  diberlakukan  secara  menyeluruh  untuk  semua  sengketa  Tata Usaha Negara kecuali untuk sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Permohonan Fiktif  Positif  (Permohonan  Penerbitan  Keputusan).  Untuk  sengketa  yang  berkaitan  dengan Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tidak perlu  melakukan  upaya  administratif  terlebih  dahulu  untuk  menggugat  ke  PTUN  karena gugatan  KIP  dapat  terjadi  apabila  telah  ada  tindak lanjut  dari  pihak  Komisi  Informasi  yang tidak ingin membuka atau memberitahukan informasi kepada seseorang maka berdasar pada UU No. 14 tahun 2008 Pasal 47 Ayat (1) “ Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata  Usaha  Negara  apabila  yang  digugat  adalah  Badan  Publik  Negara ”  penggugat  dapat secara langsung mengajukan gugatannya  kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk  Permohonan  Fiktif  Positif  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  8  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau Pejabat Pemerintahan, aturan mengenai permohonan penerbitan keputusan tersebut tidak ada yang mensyaratkan harus menempuh upaya administratif karena pada dasarnya sengketanya dalam  bentuk  suatu  permohonan  dimana  penggugat  memohonkan  suatu  keputusan  kepada Pejabat  Administrasi  Pemerintahan  namun  karena  Pejabat  tersebut  tidak  mengeluarkan  apa yang  dimohonkan  maka  penggugat  dapat  langsung  mengajukan  gugatan  permohonan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dalam  mengajukan  upaya  administratif  dilakukan  dengan  alur  mulai  dari Masyarakat  setelah  menerima  hasil  KTUN  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  administrasi  dan masyarakat  yang  menerima  tersebut  merasa  ada  kepentingan  didalamnya  yang  dirugikan kemudian  mengajukan  upaya  keberatan  ke  pejabat  yang  menerbitkan  keputusan,  dan  jika jawaban  pejabat  atas  keberatan  tersebut  tidak  puas  diterima  oleh  masyarakat  dan  merasa masih  ada  yang  kurang  atau  dirugikan  maka  dapat  ditempuh  upaya  dengan  mengajukan banding  administratif  kepada  atasan  dari  pejabat  yang  menerbitkan  keputusan  tersebut,  dan setelah  semua  upaya  administrasi  tersebut  ditempuh  kemudian  masyarakat  merasa  masih belum  puas  dengan  hasil  yang  diterima  lalu  menempuh  jalur  pengadilan  untuk  kemudian mengajukan gugatan. 8
Yang  menjadi  petunjuk  atau  bukti  telah  dilakukannya  upaya  administratif  oleh Penggugat  biasanya  berbentuk  surat  tanggapan  atas  keberatan  atau  banding  administratif, terkadang  pula  hanya  berupa  stempel  disertai  dengan  tanggal  dan  paraf  dari  pejabat  TUN tetapi  untuk  saat  ini  terkait  dengan  alat  bukti  telah  menempuh  upaya  masih  berbeda-beda setiap  instansi  dan  belum  ada  aturan  yang  membakukan  hal  tersebut  bahkan  di  dalam PERMA pun tidak ada Pasal yang mengatur terkait alat bukti Upaya Administratif.
Setelah  keluarnya PERMA No. 6 Tahun 2018.  sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Desember 2019 perkara yang masuk ke PTUN Makassar adalah sebanyak 143 Perkara, dari semua Perkara tersebut ada 7 Perkara yang terkait dengan Permohonan Fiktif Positif dan sengketa  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  yang  tidak  perlu  untuk  menempuh  upaya administratif  karena  belum  diatur  di  dalam  PERMA,  sedangkan  untuk  perkara  yang didaftarkan  kemudian  dicabut  kembali  dengan  alasan  belum menempuh  upaya  sebanyak  25 Perkara diantaranya: 9
8 Muhammad  Iqbal,  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  9 Desember 2019.
9 Muhammad  Fairuz  Staf  Panitera  Perkara  SIPP  PTUN  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  11 Desember 2019.

## Tabel 1. Perkara-Perkara Yang Diajukan Ke PTUN Makassar Tanpa Menempuh Upaya Administratif Sebelumnya Sehingga Dicabut Oleh Penggugatnya
No Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Pendaftaran Para Pihak 1. 97/G/2018/PTUN.Mks Pertanahan 06  Desember 2018 Penggugat : Andi Safari Wirapraja, ST
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Intervensi : Hasanuddin Pati 2. 98/G/2018/PTUN.Mks Gugatan  Lain- lain 10  Desember 2018 Penggugat : 1. Bagus Mubarak Tompo
2. R. Amir Kusbi
3. Mursalim
Tergugat :
Tim Seleksi I Tahap VII Calon
Anggota KPU Kab. Jeneponto 3. 99/G/2018/PTUN.Mks Pertanahan 19  Desember 2018 Penggugat : Abdul Mu’min Tergugat :
Kantor Kepala Pertanahan Kab. Sidenreng Rappang Intervensi :
1. Andi Biku
2. Andi Ecce 4. 100/G/2018/PTUN.Mks  Pertanahan 20  Desember 2018 Penggugat : 1. H. Dahlan 2. Hj. ST. Saharia
3. Muzakkar
4. Hasniah
5. Abd. Azis
6. Hamsyah
7. Arman
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar 5. 3/G/2019/PTUN.Mks Lelang 11 Januari 2019 Penggugat : Hakikat diwakili Direktur Hasruddin
Jamal
Tergugat :
Pokja I ULP Pengadaan Barang
Dinas Perkebunan Prov. SULSEL 6. 5/G/2019/PTUN.Mks Gugatan  Lain- lain 08 Februari 2019 Penggugat : 1. Seri Bulan 2. Ilhamsyah
3. Supriadi
Mukmin
4. Ardis Baso
Tergugat : Bupati Kab. Luwu Utara 7. 6/G/2019/PTUN.Mks Kepegawaian 8 Februari Penggugat :
2019 Mustari Aras
Tergugat :
Kepala Kepolisiasn Negara RI Daerah SULSEL 8. 9/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 12 Februari 2019 Penggugat : 1. Syamsul Bahri 2. Hasmin
3. Nurlaela
4. Agustina
5. Emmy
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulukumba 9. 10/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 27 Februari 2019 Penggugat : Muh. Arief
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
Intervensi : Hj. Sumra 10.   12/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 5 Maret 2019 Penggugat :
H. Sapo
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Maros
Intervensi : Munira 11.  15/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 12 Maret Penggugat :
2019 Hj. Aminah
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare 12.   16/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 14 Maret 2019 Penggugat : 1. Drs. Andi Syamsuddin
2. A. Soraya Widya
Sari
3. Muhammad Refa
4. A. Uke Indah
Permatasari
5. A. Imelda Julia Sari
6. A. Idris
7. A. Erni Pallawa
Rukka
8. A. Muh. Hasta
Indra
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa
Intervensi :
DR. Misnah Dafrid
Basir 13.   22/G/2019/PTUN.Mks Gugatan  Lain- lain 18 April 2019 Penggugat : 1. Nuralamsyah 2. Sulfadli
3. Abdulla
4. Herisetiawan
Tergugat :
Rektor Institut Agama Islam
Muhammadiyah (IAIM) Sinjai 14.  24/G/2019/PTUN.Mks Perijinan 24 April 2019 Penggugat : Serikat Kontrol Korupsi
Tergugat :
Menteri Kesehatan RI 15 36/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 5 Juli 2019
Penggugat : Ester Pindan Datubakka
Tergugat :
Kapala Kantor Pertanahan Toraja Utara
Intervensi :
Yohardi Tangke Tiku 16.   39/G/2019/PTUN.Mks Kepegawaian 23 Juli 2019 Penggugat :
1. Sitti Rahmah
2. Achmad
Hasanuddin
3. Hamid Sanubi
Tergugat : Bupati Luwu 17.   48/G/2019/PTUN.Mks Pertanahan 29 Juli 2019 Penggugat :
1. Dorce
Tandepadang 2.  Willem  Edward
Tandepadang 3. John Irwan Tandepadang
Tergugat :
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo
Intervensi :
1. dr. Florida Irene Toding Mars 2. Marchelina Swadie
3. Boy Pratama Putra
4. Karina Ernestine
Toding
5. Hendry
Alexander 6. Miranda Annabel Toding 18.  49/G/2019/PTUN.Mks Tender 29 Juli 2019 Penggugat : Drs. H. Nur Achmad
Tergugat :
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan 19.  83/G/2019/PTUN.Mks Gugatan  Lain- lain 23 September 2019 Penggugat : Hasyim
Tergugat :
Panitia Pemilihan Kepala Desa
(PILKADES) Desa Borong Loe 20 93/G/2019/PTUN.Mks Kepegawaian 26 September 2019 Penggugat : Hj. Rusdiati Rusdi
Tergugat :
Bupati Jeneponto
Sumber Data: SIPP PanMud Perkara PTUN Makassar, 2018-2019
Data  dari  tabel  di  atas  menunjukkan  semua  nomor  perkara  yang  masuk  sejak diterbitkannya PERMA No. 6 Tahun 2018 hingga sekarang merupakan perkara-perkara yang belum menempuh upaya administratif dan dicabut oleh penggugatnya. Berdasarkan dari data tersebut dapat diketahui bahwa sejak PERMA No 6 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka  semua  Pengadilan  khususnya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar  wajib  untuk menerapkannya tanpa terkecuali walaupun perkara telah diajukan ke Pengadilan tetapi belum menempuh upaya maka wajib untuk ditolak dan walaupun telah diajukan sebelumnya namun ketika PERMA telah keluar maka banyak dari penggugat harus mencabut perkaranya, karena pihak pengadilan telah konsisten dan menjalankan aturan tersebut dengan baik sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung RI. Maka tidak ada lagi perkara yang masuk ke PTUN tanpa menempuh  upaya  terlebih  dahulu  kecuali  permohonan  fiktif  positif  dan  keterbukaan informasi Publik.

## KESIMPULAN
1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya Administratif merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan oleh MA RI karena dengan adanya  PERMA  ini  maka  para  pencari  keadilan  dalam  bidang  administrasi  dapat menyelesaikan perkaranya secara Non-Litigasi melalui musyawarah dengan pejabat  yang mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebelum  menempuh  cara  Litigasi  yaitu melalui  jalur  pengadilan.  Selain  itu  setelah  dikeluarkannya  PERMA  ini  Pengadilan  Tata Usaha Negara Makassar sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili perkara di
bidang  Administrasi  telah  menerapkan  dengan  sepenuhnya  aturan  dari  MA  terkait pengajuan gugatan yang mana mengharuskan kepada semua orang atau badan hukum yang akan  menggugat  untuk  menempuh  upaya  administratif  terlebih  dahulu  yaitu  dengan melakukan Keberatan dan Banding Administratif dan aturan tersebut telah berjalan secara berkelanjutan hingga sekarang.
2. Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  instansi  terkait  yaitu  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Makassar lebih giat dan aktif mensosialisasikan sehubungan dengan pemberlakuan PERMA  tentang  upaya  administratif  agar  seluruh  masyarakat  pencari  keadilan  tidak merasakan kendala untuk bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Selain itu sinergitas seluruh stakeholder  baik  dari  pihak  PTUN,  PT  TUN,  dan  Perguruan  Tinggi  beserta  masyarakat sangat diperlukan untuk kedepannya agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan terkait dengan aturan-aturan yang lebih rinci mengenai upaya administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyiah, Nur, 2018. Hukum Admnistrasi Negara. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Fairuz, Muhammad Staf Panitera Perkara SIPP PTUN Makassar. Wawancara . Makassar, 11 Desember 2019.
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South  Sulawesi  Province)." FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.3  (2019):  241- 254.
Hadiyono, Venatius. 2018. Hukum Tata Negara . Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.
Iqbal, Muhammad. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Wawancara . Makassar, 9 Desember 2019.
Nur  Fuady,  Muhammad  Ikram.  "Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
Syahrizal,  Darda.  2013. Hukum  Administrasi  Negara  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara . Yogyakarta: Medpress Digital.