Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan

## Agustina Verawati
Instansinya Universitas Indonesia Email sagala.agustina@gmail.com
Abstract. Transfer of accounts receivable through cessie is one of the things that is done in Indonesia. Cessie is also often carried out on receivables in cases of suspension of debt payment obligations and bankruptcy. The application of cessie in cases of  suspension of debt payment obligations and bankruptcy is quite often carried out by creditors. However, Law Number 37 of 2004 concerning Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy has not further stipulated legal protection  for  creditors  and  debtors  against  the  transfer  of  these  receivables.  Thus,  legal  protection  for  the  transfer  of receivables needs to be further regulated in regulations regarding suspension of debt payment obligations and bankruptcy to create legal certainty, legal benefits, and legal justice.

## Keywords: Legal Protection, Cessie, Suspension Of Debt Payment Obligation, Banckruptcy.
Abstrak . Pengalihan piutang  melalui cara cessie  merupakan salah  satu hal  yang dilakukan di Indonesia. Cessie juga  kerap  dilakukan  terhadap  tagihan  piutang  pada  perkara  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  kepailitan. Penerapan cessie dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan cukup banyak dilakukan oleh pihak kreditur. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan belum mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap pengalihan tagihan piutang tersebut. Maka, perlindungan hukum terhadap pengalihan tagihan piutang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  kepailitan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan keadilan hukum.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cessie, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan.

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  perekonomian dan  perdagangan  makin  banyak  permasalahan utang-piutang  yang  timbul  di  masyarakat, terlebih  dengan  terjadinya  krisis  moneter  di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional.
sehingga  menimbulkan  kesulitan  besar terhadap      dunia  usaha  dalam  menyelesaikan utang-piutang  untuk  meneruskan  kegiatannya. Sebagai  salah  satu  sarana  hukum  untuk menyelesaikan  masalah  utang-piutang  secara efektif adalah dengan kepailitan dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  (“ PKPU ”).  Di dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  dinyatakan bahwa  undang-undang  baru  tentang  kepailitan dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang mempunyai  cakupan  lebih  luas  baik  dari  segi norma,  ruang  lingkup  materi,  maupun  proses penyelesaian  utang-piutang.  Cakupan  yang lebih  luas  tersebut  diperlukan,  karena  adanya perkembangan  dan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat  sedangkan  ketentuan  yang  selama
ini  berlaku  belum  memadai  sebagai  sarana hukum  untuk  menyelesaikan  masalah  utang- piutang  secara  adil,  cepat,  terbuka,  dan efektif.
Kata  pailit  berasal  dari  bahasa Perancis  “ failite ”  yang  berarti  kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “ failliet ”, sedangkan dalam hukum  Anglo  America,  undang-undangnya dikenal dengan bankruptcy act . Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan  peraturan  pemerintah.  Sedangkan Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (“ UU  No.  37/2004 ”) menyatakan  bahwa  “ kepailitan  adalah  sita umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .”
Terjadinya kepailitan dapat disebakan karena pesatnya perkembangan
perekonomian dan perdagangan yang akhirnya  menimbulkan  permasalahan  utang piutang dalam masyarakat. Keadaaan dimana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
debitor  tidak  memiliki  kemampuan  ataupun itikad  baik  untuk  melakukan  pengembalian pinjaman utang serta bunganya yang telah jatuh tempo kepada kreditornya.
Sedangkan  berdasarkan  Pasal  222  ayat (2)  UU  No.  37/2004,  disebutkan  sebagai berikut:
“ Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon penundaan  kewajiban  pembayaran  utang dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada kreditor. ” UU  No.  37/2004  memang  tidak memberikan pemahaman secara jelas mengenai PKPU,  namun  dapat  diketahui  bahwa  PKPU merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai  kata mufakat  antara  debitur  dengan  kreditor berkenaan  dengan  penyelesaian  utang-piutang. PKPU  dapat  pula  dipahami  sebagai  suatu periode  waktu  tertentu  yang  diberikan  kepada debitur  dan  kreditor  yang  ditetapkan  melalui putusan  pengadilan  niaga  guna  membuat kesepakatan  bersama  terkait  dengan  cara pembayaran  atau  penyelesaian  permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau  sebagian  utang  juga  kemungkinan dilakukannya  restrukturisasi  utang  tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan  oleh  peraturan  perundang- undangan  guna  mencegah  terjadinya  krisis keuangan yang semakin parah.
Didasari kepada keadaan tersebut, tidak jarang debitor ataupun kreditor menempuh jalan untuk mengajukan PKPU atau kepailitan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang. Maksud  ditempuhnya  PKPU  pada  umumnya untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  tawaran  pembayaran  seluruh  atau sebagian utang kepada kreditur.
Dalam UU No. 37/2004, kreditur dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. Kreditur  preferen,  merupakan  kreditur  yang memiliki  hak  istimewa  atau  hak  prioritas. Sehingga kreditur preferen
dapat didahulukan  pelunasan  piutangnya  karena mempunyai  hak  istimewa  yang  mendahului
berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa tersebut diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, dutegaskan bahwa pekerja/buuh merupakanm kreditur preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya.
Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat  didahulukan  atas  tagihan  kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, biayar curator, dan lainnya.
2. Kreditur  separatis,  merupakan  kreditur yang  memegang  hak  jaminan  kebendaan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  138  UU No.  No.37/2004,  untuk  PKPU  yang menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya  dijamin  dengan  jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak  yang  dimiliki  kreditur  konkuren atas  bagian  piutang  tersebut,  tanpa mengurangi  hak  untuk  didahulukan  atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
3. Kreditur  konkuren,  merupakan  kreditur yang  tidak  memegang  hak  jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian.  Namun  dalam  pelunasan piutang,  kreditur  konkuren  mendapatkan pelunasan  yang  paling  terakhir  setelah kreditur  preferen  dan  kreditur  separatis terlunasi piutangnya.
Tujuan  ditempuhnya  PKPU  juga untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada
kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Sedangkan kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan  pihak  kreditur  yang memaksa  dengan  berbagai  cara  agar  debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya  Lembaga  kepailitan  memungkinkan debitur  membayar  utang-utangnya  secara tenang, tertib, dan adil, yaitu:
1. Dengan  dilakukannya  penjualan  atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur;
2. Membagi  hasil  penjualan  harta  pailit tersebut  kepada  sekalian  kreditur  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
telah  diperiksa  sebagai  kreditur  yang  sah masing-masing sesuai dengan:
a. Hak preferensinya; dan
b. Proporsional  dengan  hak  tagihannya dibandingkan  dengan  besarnya  hak tagihan kreditur konkuren lainnya.
Pada  praktiknya,  tagihan  piutang  pada perkara
PKPU dan kepailitan dapat dijualbelikan,  salah  satu  caranya  melalui mekanisme pengalihan piutang atau yang biasa dikenal  dengan  istilah cessie .  Lain  dengan negara common law yang lebih fleksibel dalam jual  beli  piutang,  mayoritas  negara civil law masih  menerapkan cessie hingga  saat  ini termasuk Indonesia.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang masalah  diatas,  maka  dirumuskan  masalahnya yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli  tagihan  piutang  cessie  dalam  perkara PKPU dan kepailitan?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.    Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan  dimana  metode  atau  cara  yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. Tahapan  pertama  penelitian  hukum  normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum), yaitu  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).    Relevansi  pendekatan  penelitian  ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu kedudukan tagihan piutang yang dicessiekan dalam perkara PKPU dan kepailitan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Sebagai  salah  satu  sarana  hukum  guna menyelesaikan  permasalahan  utang-piutang  yang timbul  di  masyarakat,  PKPU  dan  kepailitan menjadi  pilihan  yang  ditempuh  oleh  masyarakat. Langkah  ini  ditempuh  dengan  tujuan  pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur dan juga  untuk  memungkinkan  seorang  debitur
meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Sedangkan kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan  pihak  kreditur  yang memaksa  dengan  berbagai  cara  agar  debitur membayar utangnya.
Pada praktiknya, tagihan piutang pada proses pkpu dan kepailitan dapat diperjualbelikan.  Salah  satu  caranya  melalui proses  pengalihan  piutang  ( cessie ).  Cessie diatur  dalam  Pasal  613  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“ KUHPerdata ”) disebutkan sebagai berikut:
“ Penyerahan  akan  piutang-piutang  atas nama  dan  kebendaan  tak  bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah  akta  autentik  atau  akta  di  bawah tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas kebendaan itu  dilimpahkan  kepada  orang lain .”
Menurut Black’s  Law Dictionary (9 th Edition), cessie dalam bahasa Inggris disebut dengan cession yang  memiliki  3  (tiga)  arti, yaitu:
i. The act of relinquishing property rights;
ii. In  International  Law,  the  relinquishing or  transfer  of  land  from  one  nation  to another,  esp.  after  a  war  as  part  of  the price of peace;
iii. The land so relinquished or transferred.
Dengan demikian, cessie dalam definisi  ini  memiliki  hubungan  antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.
Menurut  Prof.  Subekti,  cessie adalah pemindahan  hak  piutang,  yang  sebetulnya merupakan  penggantian  orang  berpiutang lama,  yang  dalam  hal  ini  dinamakan cedent, dengan  seseorang  berpiutang  baru,  yang dalam  hubungan  ini  dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta  autentik  atau  di  bawah  tangan,  jadi  tak boleh  dengan  lisan  atau  dengan  penyerahan piutangnya  saja.  Agar  pemindahan  berlaku terhadap  si  berutang,  akta cessie tersebut harus  diberitahukan  padanya  secara  resmi ( betekend ).  Hak  piutang  dianggap  telah berpindah  pada  waktu  akta cessie itu  dibuat,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jadi  tidak  pada  waktu  akta  itu  diberitahukan pada si berutang.
Cessie dalam hukum perdata itu diartikan  sebagai  cara  pengalihan  piutang- piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta  autentik  atau  di  bawah  tangan  yang melimpahkan  hak-hak  atas  barang-barang  itu kepada  orang  lain. Cessie itu  sendiri  diatur dalam  Buku  II  KUHPerdata  Pasal  613  sampai Pasal  624.  Unsur-unsur  cessie  adalah  sebagai berikut:
1. Harus  menggunakan  akta  autentik maupun akta di bawah tangan.
2. Terjadi  pelimpahan  piutang-piutang  atas nama  dan  barang-barang  lain  yang  tidak bertubuh kepada orang lain
Penjelasan mengenai cessie berdasarkan Pasal  613  ayat  (2)  KUHPerdata  mensyaratkan adanya penyerahan piutan dengan diberitahukan secara resmi kepada debitur atau disetujui/diakui oleh debitur, sebagaimana telah dijelaskan  di  atas.  Hal  ini  dipertegas  dengan terbitnya Surat Edaran Mahmakah Agung No. 7 Tahun  2012  tentang  Rumusan  Hukum  Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan. Dinyatakan  bahwa  kreditor  yang  menerima penyerahan  tagihan  berdasarkan cessie ,  baru dapat  dikatakan  sebagai  kreditor  dari  debitor yang dimohonkan pailit, setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis disetujui  dan  diakui  oleh  debitor  sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata.
Pasal 613 KUH Perdata tersebut berada dalam Bagian Kedua Buku Kedua KUH Perdata dibawah  judul Tentang  Cara  Memperoleh  Hak Milik,  jadi  cessie  merupakan  salah  satu  cara untuk memperoleh hak milik. Dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyerahan  dalam  proses  cessie  adalah penyerahan  tagihan  atas  nama  dari cedent (orang yang menyerahkan tagihan atas nama/kreditur  asal)  ke cessionaris (yang menerima  penyerahan/kreditur  baru)  atas tagihan cessus (debitur). Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan  atau  piutang  yang  jelas  atas  nama krediturnya (dalam hal ini apabila cessie belum dilakukan maka tagihan atau piutang masih atas
nama  kreditur  lama).  Dalam  tagihan  atas nama jelas kepada siapa utang tersebut harus dibayar.
Dalam  hal  pengalihan  piutang  secara cessie  dilakukan  untuk  seluruh  piutang kreditur  maka  tidak  menjadi  permasalahan karena  hak-hak  kreditur  lama  beralih sepenuhnya kepadai kreditur yang baru, yang berarti  bahwa  cessie  memiliki  akibat  hukum yang penuh. Dalam proses cessie ini, tindakan penyerahan  tidak  berdiri  sendiri,  tindakan tersebut selalu merupakan konsekuensi lebih lanjut  dari  suatu  peristiwa  hukum,  yang mewajibkan  orang  untuk  menyerahkan sesuatu.
Hubungan  hukum  yang  mewajibkan adanya  penyerahan  disini  disebut  sebagai hubungan hukum obligatoir, yang bisa timbul dari  perjanjian  maupun  dari  undang-undang. Hubungan  hukum  obligatoir  dalam  proses cessie  termasuk  yang  timbul  dari  perjanjian karena  muncul  karena  diperjanjikan  antara para  pihak.  Kita  ketahui  suatu  perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan  yang  disebut  peristiwa  perdata atau  rechtstitel  adalah  peristiwa  yang menimbulkan perikatanperikatan diantara dua pihak,  dimana  yang  satu  berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai  debitur.  Jadi  peristiwa  perdata ( rechtstitel ) tersebut adalah hubungan obligatoir  yang  menjadi  dasar  cessie.  Dalam permasalahan  ini,  rechtstitel  atau  peristiwa perdata  yang  menjadi  dasar  cessie  dikenal dengan  nama  perjanjian  jual  beli  dan pengalihan piutang.
Pelaksanaan  cessie  harus  didasarkan atas  adanya  kehendak  untuk  menyerahkan. Kehendak  untuk  menyerahkan  tersebut tampak pada peristiwa perdata (rechtstitel)nya. Rechtstitel disini merupakan peristiwa  yang  berdiri  sendiri  dengan penyerahan.  dengan  telah  dilaksanakannya perjanjian  obligator  dalam  hal  ini  penulis contohkan sama yaitu dengan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang, apabila perjanjian tersebut batal atau dibatalkan maka bisa  saja  penyerahannya  tetap  sah.  Hal  ini tetap harus mengingat Pasal 584 KUHPerdata
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tentang  cara  memperoleh  hak  milik  yang berbunyi hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh  selain  dengan  pengambilan  untuk dimiliki,  dengan  perlekatan,  dengan  lewat waktu,  dengan  pewarisan,  baik  menurut undang-undang  maupun  menurut  surat  wasiat, dan  dengan  penunjukan  atau  penyerahan berdasarkan  suatu  peristiwa  perdata  untuk pemindahan  hak  milik,  yang  dilakukan  oleh orang  yang  berhak  untuk  berbuat  terhadap barang itu. Penyerahan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berhak atas barang tersebut atau pemilik yang sah.
Pengaturan mengenai pengalihan piutang  dari  kreditor  lama  ke  kreditor  yang baru/cessie,  jika  dihubungkan  dengan  UU  No. 37/2004  memang  tidak  diatur  secara  tegas, namun  dalam  asas  UU  No.  37/2004  telah disebutkan  mengenai  asas  integrasi  yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum  formil  dan hukum  materiilnya  merupakan  satu  kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.  Oleh karena itu, jika di dalam  UU  No.  37/2004  tidak  mengatur  secara tegas pengaturan permohonan hak pemegang cessie yang distilahkan kreditor baru, maka  pengaturan  di  dalam  Pasal  613 KUHPerdata tentang cessie juga dapat dikaitkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum  bagi  majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga dalam memutus perkara PKPU dan kepailitan.
Mengenai kedudukan pemegang hak cessie atau  dalam  hal  ini  kreditor  baru ( cessionaris) yang  telah  beralih  dari  kreditor lama,  mempunyai  kedudukan  menggantikan kreditor  lama  dalam  hal  menagih  segala  utang debitor (cessus) apabila  debitor  tersebut  cidera janji tidak menghapus segala kewajibannya dari utang  tersebut,  dan  pemegang  hak  cessie mempunyai  kuasa  untuk  menagih  dengan pembuktian  adanya  akta  cessie  yang  telah disepakati
oleh kreditur lama. Cessionaries mempunyai  hak  tuntutan  apapun untuk  menagih  utang  debitor  yang  telah  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih,  kedudukan  hak tersebut  sama  halnnya  dengan  kreditor  lama, salah  satu  upaya  yang  juga  dapat  dilakukan dengan  mengajukan  upaya  proses  permohonan kepailitan.
Namun  di  dalam  praktik  Putusan Pengadilan  Niaga  dan  Putusan  Mahkamah
Agung  terdapat  pertimbangan  majelis  hakim yang berbeda dalam menerapkan status cessie ,  salah  satu  yang  menjadi permasalahan yang timbul adanya kewajiban bahwa cessie wajib  diberitahukan,  hakim mempunyai  penafsiran-penafsiran  tersendiri dalam memutus perkara Kepailitan, sehingga justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditor baru (cessionaries) untuk
mendapatkan pelunasan utang-utangnya.
Perlindungan  hukum  bisa  berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar  tidak  ditafsirkan  berbeda  dan  tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum  terhadap  sesuatu  apapun  yang melanggar  hak-hak  individu  yang  dirugikan. Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya adanya perubahan yang mengatur mengenai cessie sehingga tidak timbul penafsiran-penafsiran  majelis  hakim  dalam menangani perkara kepailitan, dalam beberapa  Putusan  majelis  hakim  perkara kepailitan mengabulkan permohonan pemohon kreditor pemegang
hak cessie ( cessionaries ),  dan  mempailitkan debitor, namun di dalam putusan yang lainya justru menolak seluruh permohonan kreditor cessionaries, yang menyatakan dalam  pembuktianya  pemohon  tidak  dapat membuktikan  secara  sederhana  pengajuan proses kepailitan.
Pada  dasarnya  perkara  pkpu  dan kepailitan harus didasarkan kepada pembuktian  sederhana  dalam  praktik  di Pengadilan  Niaga,  namun  dengan  adanya pengalihan  piutang  dengan  cara  cessie terhadap  tagihan  piutang  maka  proses pembuktian  tagihan  piutang  tersebut  pun menjadi  tidak  sederhana  lagi.  Namun  hal tersebut  tetap  dapat  dimungkinkan  untuk melindungi keabsahan tagihan piutang dengan memperhatikan saat dilaksanakannya cessie,  pihak  Debitor  mengetahui  dan menyetujui hal tersebut.
Pembuktian  sederhana  dalam  proses kepailitan  hanya  cukup  menyatakan  bahwa status kreditor baru yang beralih dari kreditor lama sesuai dengan akta cessie yang dibuktikan  di  dalam  pengadilan  sehingga
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  menghapuskan  segala  utang  debitor, proses mengenai pemberitahuan dapat dilakukan  kapan  saja  dan  dapat  dilakukan melalui pengajuan somasi kepada debitor serta pengajuan  upaya  hukum  baik  itu  gugatan wanprestasi  maupun  kepailitan,  sementara  itu kreditor  juga  dalam  proses  permohonanya mengetahui adanya kreditor lain yang mempunyai  utang  dengan  debitor.  Sehingga kreditor  pemegang cessie dapat  mengajukan proses permohonan pkpu dan kepailitan melalui pengadilan niaga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengalihan  piutang melalui  cara  cessie  dalam  perkara  pkpu  dan kepailitan  dimungkinkan,  walaupun  dalam aturan UU No. 37/2004 tidak diatur secara jelas dan  rinci  mengenai  tagihan  piutang  yang dicessiekan. Selain itu, dalam peraturan UU No. 37/2004 diatur mengenai pembuktian sederhana dalam  proses  pkpu  dan  kepailitan  yang  mana tagihan  piutang  yang  dicessiekan  membuat pembuktian  tidak  lagi  menjadi  sederhana. Namun, sepanjang debitur telah mengetahui dan menyetujui  terlebih  dahulu  mengenai  adanya pengalihan  piutang  melalui  cara  cessie,  hal tersebut  dimungkinkan  dan  perlindungan hukum terhadap kreditur awal dan kreditur baru atas cessie tersebut tetap terjaga.

## SARAN
Perlunya  diatur  lebih  jelas  di  dalam peraturan  mengenai  pkpu  dan  kepailitan mengenai tagihan piutang yang dialihkan secara cessie.  Hal  ini  guna  memberikan  perlindungan hukum  yang  jelas  bagi  kreditur  baru  dan kreditur  awal  serta  perlindungan  bagi  debitur. Selain  itu,  mengatur  cessie  dengan  melakukan revisi  terhadap  UU  No.  37/2004  memberikan kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang diatur dalam UU No. 37/2004.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A. Buku Hartini,  Rahayu. Hukum  Kepailitan . Malang: UMM Press, 2007.
Setiawan,  Rachmad  dan  J.  Satrio,
Penjelasan  Hukum  tentang Cessie . Jakarta: National Legal Reform Program, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.
Penelitian  Hukum  Normatif .
Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2003.
B. Kitab Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Diterjemahkan  oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta: Pradya Paramita, 1990. Indonesia. Undang-Undang Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU  No.  37  Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2003,
TLN No. 4443.

## C. Jurnal

## Jati,  Imam  Purbo.  “Tinjauan  Yuridis
Praktik  Cessie  Atas  Sebagian Piutang Sebagai Upaya Untuk Mempailitkan  Cessus  (Studi Kasus  Cessie  Atas  Sebagian
Piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain  Abrasives  Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama”. Jurnal Hukum Pembangunan Universitas Indonesia , 2013. Padmasari,  Widya.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Para  Pihak Dalam  Pengalihan  Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris”. Jurnal  Hukum  dan
Kenotariatan Volume 2 Nomor 2 , Agustus 2018.
Woruntu, Credo. Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Putusan Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  tahun 2004 ,
Vol.1/No.6/Oktober- Desember/2013 Edisi Khusus.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## D. Internet
Kapoyos,  Nelson. Konsep  Pembuktian Sederahana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus- Pailit/2016 ,  http://idplaw.com/ diakses  pada  tanggal  1  Januari
2021.
Qur’aini,  Hamalatul.  “Jual  Piutang Harus  Gunakan  Cessie,  Agar Kreditor Tak Ditolak Ikut Voting PKPU”, https://www.hukumonline.com/, diakses  pada  tanggal  1  Januari 2021.