## EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS
DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Wayan Sugianta 1 , I Nyoman Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3 ( wayan.sugianta@gmail.com) (nyoman.surata@unipas.ic.id) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak :  Sipandu  Beradat  merupakan  sistem    keamanan  dan  ketertiban  yang mengintegrasikan  kegiatan  antar  komponen  pengamanan  di  desa  adat  dalam rangka  mewujudkan  sistem  pengamanan  lingkungan  yang  terpadu  dengan memperhatikan  nilai-nilai  budaya  Bali.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, penelitian ini meneliti pola pelibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak pidana di Kabupaten Buleleng dan  efektivitas pelibatan masyarakat  dalam  Sipandu  Beradat  sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pola pelibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak pidana di Kabupaten Buleleng merupakan pelibatan sukarela, yang inisiatifnya bersumber dari masyarakat. Dari perspektif kepolisian, pola pelibatan masyarakat dalam penciptaan ketertiban dan kemanan  masyarakat  melalui  upaya  pre-emtif  dan  preventif  sesuai  dengan kebijakan  pemolisian  masyarakat,  sepanjang  masalah-masalah  hukum  yang diselesaikan  memeuhi  syarat  formil  dan  materiil.  Pelibatan  masyarakat  dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak pidana di Kabupaten Buleleng, belum  efektif,  karena  masalah    pendanaan,  koordinasi,  kesamaan  persepsi  dan pemahaman dan dianggap ada tumpang tindih dengan sistem keamanan yang lain.
.
Kata Kunci: Sipandu Beradat, Desa Adat, Pencegahan Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Hal-hal  mendasar  dari  penyelenggaraan  suatu  negara,  umumnya  ditetapkan dalam  konstitusi  negara  tersebut,  termasuk  apa  yang  menjadi  tujuan pembentukannya.  Indonesia  juga  menyatakan  secara  tegas  apa  yang  menjadi tujuan pembentukan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan bernegara adalah: “Melindungi segenap Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.  Perlindungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan  kesejahteraan  umum adalah  tanggung  jawab  penting  bagi  negara.  Salah  satu  bentuk  perlindungan tersebut adalah adanya rasa aman dan terciptanya ketertiban secara nyata.
Hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban. Hal ini berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam studi hukum dikenal ada beberapa  teori  hukum  yang  menjelaskan  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum. Achmad  Ali  membedakan grand  theory tentang  tujuan  hukum  ke  dalam  teori barat, teori timur, dan teori Hukum Islam. Teori barat menempatkan teori tujuan hukum  mencakup  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Teori  timur menekankan  “keadilan  adalah  keharmonisasian,  dan  keharmonisasian  adalah kedamaian”. Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan”  kepada  seluruh  umat  manusia,  yang  mencakup  “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat  (Acmad Ali, 2009: 212).
Gambaran  teori-teori  Barat  tentang  tujuan  hukum  tampak  dalam  skema sebagai berikut (Acmad Ali, 2009: 213): Teori Klasik a. Teori etis Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan keadilan ( justice ) b. Teori utilitas Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan kemanfaatan ( Utility ) c. Teori legalistik Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan kepastian hukum ( Legal Certainty) Teori Modern a. Teori prioritas baku Tujuan hukum mencakup: 1. keadilan 2. kemanfaatan 3. kepastian hukum b. Teori priotitas kasuistik  Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
Ada  aliran  pemikiran  hukum  yang  berusaha  mengkombinasikan  ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing  pendekatan  dijadikan  sebagai  unsur  pokok  dan  menjadi  dasar pendekatan  hukum  yang  kemudian  dikenal  sebagai  tiga  nilai  dasar  hukum  yang meliputi;  keadilan  (filosofis),  kepastian  hukum  (juridis)  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat  (sosiologis).  Gustav  Radbruch  memulai  dengan  pandangan  bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, sebagai dua sisi mata  uang,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  komunitas  (masyarakat)  di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban (M. Muslih, 2013: 143).
Keamanan  dan  ketentraman  masyarakat  sangat  penting  dan  berkaitan  dengan ketertiban umum.  Jika ketertiban umum tidak dapat diwujudkan maka masyarakat itu akan bubar, hilang lenyap. Ini artinya, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan tentram adalah  modalitas  dasar  masyarakat  dalam  menjalankan  dan  menjamin keberlangsungan kehidupannya ( Yopik Gani, 2017: 59) .
Secara  alami,  manusia  mempunyai  hasrat  untuk  hidup  dalam  dunia  yang penuh suasana ketertiban. Melalui hukum ketertiban akan dicapai karena hukum merupakan  bagian  dari  sarana  untuk  hidup  secara  tertib.  Dalam  hal  ini,  hukum haruslah  diperuntukkan  untuk  melayani  manusia  bukan  sebaliknya,  karena manusia  menghendaki  dan  membutuhkan,  maka  hukum  akan  berubah.  Hukum memungkinkan untuk diubah karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan  hukum  yang  hidup (the  living  law) dalam  masyarakat.  Hukum  sebagai kaidah  sosial,  tidak  lepas  dari  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  hukum merupakan pencerminan dari nilai–nilai yang dianggap luhur dan berlaku dalam masyarakat (Martitah, 2016: 38).
Upaya  penciptaan  ketertiban  di  dalam  masyarakat  berhubungan  langsung dengan  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  upaya  agar  norma- norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.  Penegakan  hukum  memiliki  hubungan  timbal  balik  dengan masyarakat.  Pokok  dan  maksud  dari  penegakan  hukum  adalah  aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan
mengejewantah  disertai  dengan  tindakan  mewujudkan,  menjaga  dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup (Soejono Soekanto,  2016: 5).
Penegakan  hukum  atau Law  Enforcement pada  hakikatnya  merupakan  suatu proses  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  ide-ide  hukum  menjadi  suatau kenyataan (Haryono, 2019: 20). Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam  penegakan  hukum  ( Law  Enforcement ).  Keberhasilan  dalam  penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu (Haryono, 2019: 23):
(1) komponen struktural (lembaga penegak hukum);
(2) komponen substansial (peraturan perundang-undangan);
(3) komponen kultural, baik internal legal culture (polisi, hakim, advokat) atau external legal culture (masyarakat, role occupant ).
Efektivitas  penegakan  hukum,  ditentukan  oleh  lima  faktor  yang  saling berkaitan, yaitu (Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetio, dan Suparno, 2017: 4):
a. Faktor  hukumnya  sendiri.  Faktor  ini  berhubungan  dengan  sesuai  tidaknya undang-undang yang dibuat dengan volkgeist suatu masyarakat. Jika sesuai, maka  hukum  dapat  dilaksanakan  dan  dijalankan  oleh  masyarakat  sehingga hukum tersebut dapat dianggap efektif.
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak  yang  membentuk  dan  menerapkan hukum.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kepribadian  dan  mentalitas  para  pembuat undang-undang dan Penegak hukum. Peran petugas pembuat undang-undang dan penegak hukum menjadi yang utama dalam mengefektifkan setiap aturan hukum di masyarakat.
c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana secara umum dibagi dua, yaitu sarana  fisik  dan  non-fisik.  Sarana  fisik  seperti  kantor,  gedung,  gudang, jumlah  pegawai,  dan  lain  sebagainya.  Sarana  non-fisik  meliputi  perangkat lunak/ software , data  base ,  keterampilan/kemampuan  petugas,  dan  lain sebagainya. Faktor sarana dan fasilitas pendukung juga memiliki andil yang besar dalam mengefektifkan suatu aturan dalam masyarakat.
d. Faktor  masyarakat,  faktor  ini  menitikberatkan  pada  situasi  dan  kondisi masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator mengenai efektivitas hukum yang
berkaitan  dengan  faktor  masyarakat  antara  lain:  tingkat  pendidikan, pengetahuan  hukum  masyarakat,  pekerjaan  masyarakat,  tingkat  pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya.
e. Faktor  budaya,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  terhadap efektivitas  hukum  dalam  masyarakat.  Faktor  budaya  berhubungan  dengan kelakuan  dan  kepatutan  masyarakat  setempat,  terutama  masih  eksis  atau tidaknya hukum adat yang berkembang di suatu masyarakat tertentu, karena meski merupakan hukum yang tidak tertulis, masyarakat justru lebih menaati hukum adat dari pada hukum yang tertulis. Oleh karena itu perlu pendekatan khusus supaya masyarakat dapat melaksanakan undang-undang tertulis yang dibuat  oleh  pemerintah  dan  DPR  untuk  dapat  diefektifkan  kepada masyarakat.
Pentingnya  peran  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan hukum, sehingga dapat dipahami jika muncul konsep-konsep untuk mengarahkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam penciptaan ketertiban. Keikutsertaan warga negara sebagai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara,  untuk  menciptakan  keamanan,  memiliki  dasar  yang  kuat.    Pasal  27  ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
(1) Tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Sejak  zaman  kolonial  Belanda  mengamankan  negara  dan  menjaga  tradisi sistem  keamanan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pada zaman  kolonial  Belanda,  sistem  keamanan  yang  diorganisasi  oleh  masyarakat telah diperkenalkan, yaitu saat sebagian besar dari orang-orang non-Eropa di kota, di”polisi”kan oleh masyarakat sendiri dengan sukarela. Penggunaan istilah ronda merupakan  hasil  adopsi  dari  Bahasa  Portugis  yang  memiliki  arti  berjaga,
seringkali  dikaitkan  dengan  upaya  kolonial  mengamankan  daerah  sekitarnya dengan  bantuan  warga  setempat  yang  cenderung  memaksa  (Arya  W.  Wirayuda dan Koko Srimulyo: 139).
Sistem  Pasukan  Pengamanan  Masyarakat  (PAM)  swakarsa  pernah  begitu berperan dan dipercaya masyarakat. Pada awal tahun 1980-an muncul kelompok keamanan  dalam  “bisnis  keamanan”  seperti  penyewaan bodyguard dan  penagih utang  yang  sering  kali  berasosiasi  dengan  praktik  sistem  pam  swakarsa.  Hingga Tahun  1998,  mengamankan  negara  dan  menjaga  tradisi  sistem  keamanan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di masa transisi rezim  otoriter  ke  demokrasi,  kehadiran  pam  swakarsa  menjadi  alat  untuk membungkam  suara  kritis  masyarakat  dan  memicu  konflik  horizontal.  Pam swakarsa yang merupakan warga sipil berhadapan dengan mahasiswa dan aktivis 1998 (Lidya Suryani Widayati, 2021: 1-2). Keberadaan pam swakarsa pada saat itu justru dianggap menambah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, padahal salah satu tujuan hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Hak-hak asasi  manusia  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  di  dalam  hukum  termasuk dalam  penyelenggaraan  peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).
Konsep pelibatan masyarakat dalam upaya penciptaan ketertiban masih dianggap sebagai  sesuatu  yang  baik.  Hal  ini  antara  lain  dinyatakan  oleh  Kepala  Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Rusdi Hartono yang menyatakan bahwa pam  swakarsa  yang  disampaikan  Kapolri  pada  saat  uji  kelayakan  dan  kepatutan  di hadapan  Komisi  III  DPR  pada  tanggal  20  Januari  2021  berbeda  jauh  dengan  pam swakarsa  pada  awal  reformasi.  Pam  swakarsa  sekarang  berasal  dari  inisiatif  dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan yang bisa berupa  satuan  pengamanan  (satpam),  satuan  sistem  keamanan  lingkungan (satsiskamling), hingga satuan keamanan lokal, seperti kelompok pecalang di Bali (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 2) .
Pada  Tanggal  29  Mei  2020,  Gubernur  Bali  telah  menetapkan  Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Sistem  Pengamanan  Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pergub Bali
No.  26 Tahun 2020), dengan maksud sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan  mensinergikan  pelaksanaan  kegiatan  komponen  sistem  pengamanan lingkungan  masyarakat  berbasis  desa  adat  dalam  satu  kesatuan  wilayah,  satu pulau,  satu  pola,  dan  satu  tata  kelola  (Pasal  2).  Adapun  tujuannya  adalah  untuk mewujudkan  ketertiban,  keamanan,  dan  ketentraman  lingkungan  serta perlindungan  wilayah  dan Krama Desa  Adat ,  Krama  Tamiu ,  dan Tamiu secara berkelanjutan (Pasal 3).
Pasal 1 angka 5 Pergub Bali No.  26 Tahun 2020 menyatakan:
Sistem  Pengamanan  Lingkungan  Terpadu  Berbasis  Desa  Adat  yang selanjutnya  disebut  Sipandu  Beradat  adalah  sistem  pengamanan  lingkungan masyarakat  yang  ditopang  dengan  sumber  daya  manusia  berkualitas,  sarana prasarana, dan sistem teknologi yang memadai untuk melakukan pengamanan wilayah ( Wewidangan ) dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu , dan Tamiu .
Walaupun  Pasal  1  angka  5  Pergub  Bali  No.    26  Tahun  2020  menyatakan bahwa Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (selanjutnya dalam  penelitian  ini  disebut  Sipandu  Beradat)  ditujukan  untuk  pengamanan wilayah  ( wewidangan )  dan krama desa  adat, krama  tamiu ,  dan tamiu ,  tetapi karena semua wilayah di Bali menjadi bagian dari wilayah desa adat, maka sistem pengamanan ini melingkupi seluruh wilayah Provinsi Bali.
Dalam  Pasal  Pasal  5  Pergub  Bali  No.    26  Tahun  2020  dinyatakan  bahwa pengamanan swadaya merupakan salah satu komponen  Sipandu Beradat di Desa Adat. Adapun pengertian pengamanan swadaya dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 sebagai berikut:
Pengamanan  Swadaya  yang  selanjutnya  disebut  Pam  Swadaya  adalah pembentukan  sistem  keamanan  atas  kehendak  sendiri  dan  secara  swadaya sesuai kemampuan sendiri dari unsur swasta, pemerintah dan/atau Desa Adat untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap  kemungkinan  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  yang berbentuk  Satuan  Keamanan  (Satpam)  dan  Bantuan  Keamanan  Desa (Bankamda)  yang  pembinaan  dan  sistem  operasionalnya  dikoordinasikan dengan kepolisian setempat.
Sipandu Beradat di tingkat desa adat, menempatkan unsur Kepolisian, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, sebagai sebagai pembina. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Kepolisian  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4168)  (selanjutnya dalam  penelitian  ini  disebut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002).  Pasal  13 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002    menyatakan  bahwa  tugas  pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal demikian sejalan dengan janji setiap anggota kepolisian, yang dinyatakan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai
Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  menyatakan  bahwa dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertugas:
a. melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan  bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
i. melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/  atau  bencana  termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Saat ini, Kepolisian sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri telah merubah  paradigma  pendekatannya  dalam  pengelolaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (Kamtibmas).  Pendekatan  yang  menitikberatkan  pada  pendekatan yang  reaktif  dan  konvensional  (kekuasaan)  telah  bergeser  ke  pendekatan  yang lebih  proaktif  yang  melibatkan  semua stakeholders .  Masyarakat  tidak  lagi diposisikan  sebagai  obyek  tetapi  sebagai  subyek  dalam  mengelola  Kamtibmas. Kepolisian mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya (Yopik Gani, 2017: 62).
Forum  Sipandu  Beradat  memiliki  fungsi  pre-emtif  dan  preventif  dalam penanganan  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan  di  Desa  Adat.  Dalam  konteks penanggulangan tindak pidana, upaya pencegahan dengan upaya-upaya non penal seringkali  dianggap  lebih  efektif,  dibandingkan  dengan  melakukan  penanganan setelah tindak pidananya terjadi.
Kebijakan  non-penal  ( non-penal  policy )  dapat  dilakukan  dalam  bentuk kegiatan  seperti  penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat;  penggarapan kesehatan  jiwa  masyarakat  melalui  pendidikan  moral,  agama,  dan  sebagainya; peningkatan  usaha-usaha  kesejahteraan  anak  dan  remaja;  serta  kegiatan  patroli dan  pengawasan  lainnya  secara  berkelanjutan  oleh  polisi  dan  aparat  keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh  sektor  kebijakan  sosial,  dimana  tujuan  utamanya  memperbaiki  kondisi- kondisi  sosial  tertentu,  namun  secara  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh preventif  terhadap  kejahatan.  Kegiatan  preventif  melalui  sarana  non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang  harus  diintensifkan  dan  diefektifkan  untuk  mewujudkan  tujuan  akhir  dari politik kriminal (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010: 159).
Ada beberapa hal menarik yang menurut peneliti perlu dikaji berkaitan dengan konsep  dan  pelaksanaan  Sipandu  Beradat,  khususnya  berkaitan  dengan  pola pelibatan masyarakat dalam sistem pengamanan lingkungan dan efektivitas sistem ini  dalam  konteks  pencegahan  tindak  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat  secara terintegrasi,  karena  salah  satu  pertimbangan  ditetapkannya  Pergub  Bali  No.    26 Tahun  2020  adalah    diperlukan  dasar  hukum  untuk  mengintegrasikan  kegiatan antar  komponen  pengamanan  di  desa  adat  dalam  rangka  mewujudkan  sistem pengamanan  lingkungan  yang  terpadu  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  budaya Bali.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana    diuraikan  di  depan, masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana pola pelibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak pidana di Kabupaten Buleleng?
b. Bagaimana efektivitas pelibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak pidana di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang  peneliti  lakukan  adalah  penelitian  hukum empiris, karena meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum  mengenai  Sistem  Pengamanan  Terpadu  Berbasis  Desa  Adat,  yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban berupa tindak pidana.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  pelaksanaan  sistem pengamanan  terpadu  berbasis  desa  adat  (sipandu  beradat)  sebagai  upaya pencegahan tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  di  Majelis  Desa Adat Kabupaten Buleleng. Kepolisian Resor Buleleng merupakan institusi utama yang  bertugas  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  di  Buleleng. Majelis  Desa  Adat  Kabupaten  Buleleng  merupakan  lembaga  yang  melakukan fungsi  koordinasi  dan  pembinaan  terhadap  Desa  Adat  di  Tingkat  Kabupaten.
Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  di samping  untuk  memudahkan  pencarian  data,  yang  paling  penting  adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Kepolisian dan Majelis Desa adat berhubungan  langsung  dengan  pelaksanaan  Sistem  Pengamanan  Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Data  yang  bersumber  dari    kepustakaan dikumpulkan  jenis  data  sekunder.  Dalam  penelitian  hukum,  data  sekunder umumnya berupa bahan-bahan hukum.
Bahan-bahan dalam penelitian ini antara lain berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002,  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer,  data  tentang  apa  yang senyatanya terjadi di masyarakat. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan  pelaksanaan  Sistem  Pengamanan  Lingkungan  Terpadu  Berbasis  Desa Adat di Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Teknik  studi  dokumentasi/studi  kepustakaan,  yaitu  serangkaian  kegiatan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah,
mengklasifikasikan,  dan  membuat  ringkasan  terhadap  bahan-bahan  hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Teknik  wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  bebas  terpimpin,  untuk memperoleh  data  mendalam  dengan    informan  dari  Kepolisian  Resor Buleleng, dan dari Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng.
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Alur pengolahan data seperti ini merupakan alur pengolahan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, termasuk penelitian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Pola  Pelibatan  Masyarakat  dalam  Sipandu  Beradat  sebagai  Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Kabupaten Buleleng
Keberadaan  desa  adat  dan  perannya  dalam  memajukan  masyarakat  di  Bali merupakan suatu kenyataan yang tidak terbantahkan. Perdebatan  keberadaan desa adat  yang  dianggap  tumpang  tindih  dengan  desa  dinas,  secara  teori  dan  praktis tidak  terbukti.    Desa  dinas  dan  desa  adat  berada  dalam  keadaan  harmonis,  tidak terjadi dualisme, melainkan keduanya merupakan dualitas di dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya  masing-masing  Adanya  dua  jenis  desa  di  Bali  tidak menjadikan tumpang tindih kewenangan, karena antara keduanya terjadi distribusi kewenangan  yang  saling  melengkapi,  urusan  pelayanan  kepentingan  masyarakat antara  kepala  desa  dinas  (perbekel)  dan bendesa (kepala  desa  adat)  terjalin koordinasi (Suherman Toha, dkk.,  2011: 62).
Pada  perkembangannya  desa  adat  di  Bali  tidak  hanya  berhubungan  dengan agama  dan  adat  tetapi  juga  bertugas  mewujudkan  ketenteraman,  kesejahteraan, kebahagiaan,  dan  kedamaian  sebagai  bagian  dari kasukretan desa  adat. Sebagaimana disebutkan di depan, Pasal 21 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019
menyatakan: “Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi  ketenteraman,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kedamaian  sakala  dan niskala”.
Perluasan  mandat  desa  adat,  di  luar  bidang  agama  dan  adat,  ditegaskan  lagi dalam Pasal 22 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa tugas desa adat dalam mewujudkan kasukretan sakala dan niskala meliputi:
1. mengatur,  mengurus,  dan  mengayomi  penyelenggaraan parahyangan , pawongan , dan palemahan desa adat;
2. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
3. menyelenggarakan sabha desa adat dan kerta desa adat;
4. memajukan  adat,  agama,  tradisi,  seni  dan  budaya,  serta  kearifan  lokal masyarakat desa adat;
5. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Sad Kerthi ;
6. menyelenggarakan pasraman berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
7. memelihara keamanan desa adat;
8. mengembangkan perekonomian desa adat;
9. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah padruwen desa adat;
10. menjaga  kesucian,  kelestarian,  kebersihan,  dan  ketertiban  palemahan  desa adat;
11. melaksanakan  pembinaan  dan  pemberdayaan  krama  dalam  meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
12. melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat;
13. melaksanakan  kegiatan Panca  Yadnya sesuai  dengan  tuntunan  susastra Agama Hindu;
14. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan awig-awig dan/atau dresta ;
15. melaksanakan  tugas  lain  yang  diserahkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah daerah.
Terdapat  kesadaran  bahwa  dalam  dalam  rangka  menjaga  kesucian  dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali  yang  sejahtera  dan  bahagia  niskala-sakala  sesuai  dengan  visi  pembangunan
daerah  “Nangun Sat  Kerthi  Loka Bali”  melalui  Pola  Pembangunan  Semesta Berencana  menuju  Bali  Era  Baru,  diperlukan  sistem  pengamanan  lingkungan masyarakat secara terpadu.  Untuk itulah  dibangun sistem pengamanan wilayah ( wewidangan) dan  krama  desa  yang  didukung  seluruh  komponen  masayarakat, yaitu  Sipandu  Beradat.    Mengingat legal  standing desa  adat  ada  di  tingkat Provinsi Bali (Pasal 4 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 menyatakan: “Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali”. Pasal 5 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun  2019  menyatakan:  “Desa  Adat  berstatus  sebagai  subyek  hukum  dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”), dapat dipahami jika penguatan secara yuridis pembentukan Sipandu Beradat dilakukan dengan Peraturan Gubernur Bali, dalam hal  ini  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.
Pembentukan  Sipandu  Beradat  di  Bali,  termasuk  di  Kabupaten  Buleleng, dilatarbelakangi  adanya  keinginan  untuk  menciptakan  Bali  yang  aman  dan tentram. Pembangunan  Sipandu  Beradat  bertujuan  untuk  mengamankan  lingkungan wilayah  ( wewidangan) Desa  Adat  yang  efektif  dengan  mengintegrasikan  dan mensinergikan seluruh komponen keamanan yang ada di desa adat. Melalui Sipandu Beradat ini diupayakan seluruh komponen keamanan yang ada di tingkat desa dalam bentuk  forum.  Forum  Sipandu  Beradat  diharapkan  dapat  bersinergi  dalam penanganan  berbagai  masalah  keamanan  dan  kerawanan  sosial  yang  terjadi  di wilayah  ( wewidangan )  desa  adat  sehingga  terbentuk  pola  pengamanan  yang  efektif dan  tidak  terjadi  arogansi  dalam  penanganan  kasus  dan/atau  permasalahan  di  desa adat.
Selain  itu  disadari  bahwa  masih  ada  potensi  adanya dasa  baya (sepuluh bahaya  sosial)  di  wilayah/ wewidangan Desa  Adat  yang  harus  ditangkal  dan dicegah melalui Forum Sipandu Beradat, yang mencakup:
1. Kasus kriminal umum, seperti: pencurian, jambret, penodongan, perampokan, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan;
2. Peredaran gelap narkoba;
3. Ancaman radikalisme dan terorisme;
4. Praktek prostitusi dan premanisme;
5. Tamiu tanpa  identitas  dan  tidak  mempunyai  keterampilan/pekerjaan  tetap serta tanpa tujuan yang jelas;
6. Propaganda dan salah informasi via media sosial;
7. Endapan kasus-kasus kekerasan berlatar belakang konflik adat seperti soroh , tapal batas, laba Pura, upacara ;
8. Perusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  hidup  (sungai,  laut,  danau, udara);
9. Ancaman  terhadap  kelestarian  eksistensi  adat,  tradisi,  agama,  seni  dan budaya Bali;
10. Bahaya penyakit menular (skala lokal domestik dan global).
Forum  Sipandu  Beradat  juga  memiliki  sasaran  untuk  menangkal  dan mencegah  terjadinya  gangguan  keamanan  lingkungan  berupa panca  baya (lima bahaya alam) di wilayah/ wewidangan Desa Adat, yang mencakup:
1. Bumi ( pertiwi ), seperti: tanah longsor, gempa bumi;
2. Air ( apah ), seperti: banjir, tsunami;
3. Api ( teja ), seperti: kebakaran;
4. Angin ( bayu ), seperti: angin puting beliung; dan
5. Angkasa  ( eter ),  seperti:  jatuhnya  benda  yang  bersumber  dari  angkasa  ke Bumi, keracunan dari gas, menipisnya lapisan ozon.
Ada  beberapa  komponen  keamanan  di  desa  adat  yang  perlu  diintegrasikan  dan disinergikan, agar efektif menciptakan ketertiban dan kemanan di wilayah desa adat. Mengacu  pada Pergub  Bali  No.    26  Tahun  2020,  k omponen-komponen  ini dibedakan antara tingkat desa adat, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat Provinsi Bali, sebagai berikut:
1. Tingkat desa adat.
Komponen Sipandu Beradat di desa adat meliputi unsur:
a. Pacalang;
b. Pelindungan Masyarakat (Linmas);
c. Bhayangkara Pembina
Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
d. Babinsa; dan/atau
e. Pam Swadaya terdiri dari:
1) Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau
2) Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).
2. Tingkat kecamatan.
Komponen Sipandu Beradat di Kecamatan meliputi unsur:
a. Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantibum);
b. Kepolisian Sektor (Kanitbinmas);
c. Komando Rayon Militer (Batiwanwil Koramil);
d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang diperbantukan;
e. MDA tingkat Kecamatan;
f. Pasikian Pacalang Kecamatan.
3. Tingkat kabupaten.
Komponen Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota meliputi unsur:
a. Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  dan  Satuan  Polisi Pamong Praja;
b. Kepolisian Resort (Kasat Binmas);
c. Komando Distrik Militer (Pasiter Kodim);
d. MDA tingkat Kabupaten/Kota;
e. Pasikian Pacalang Kabupaten/Kota.
4. Tingkat Provinsi Bali.
Komponen Sipandu Beradat di Provinsi Bali meliputi unsur:
a. Perangkat  Daerah  Provinsi  Bali  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  dan  Satuan  Polisi Pamong Praja;
b. Kepolisian Daerah (Direktur Binmas);
c. Komando Resor Militer (Kasiter Kasrem);
d. MDA tingkat Provinsi Bali:
e. Pasikian Pacalang Provinsi Bali.
Untuk  mengintegrasikan  dan  mensinergikan  tugas  pengamanan  lingkungan terpadu  berbasis  desa  adat  dibentuk  Forum  Sipandu  Beradat,  secara  berjenjang
mulai  dari  tingkat  desa  adat,  kecamatan,  kabupaten/kota,  sampai  dengan  tingkat provinsi, berdasarkan keputusan:
a. Bendesa Adat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat desa adat;
b. Camat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat kecamatan;
c. Bupati/Walikota  untuk  Forum  Sipandu  Beradat  di  tingkat  kabupaten/kota; dan
d. Gubernur untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Provinsi.
Forum  Sipandu  Beradat  memiliki  fungsi  pre-emtif  dan  preventif  dalam penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan di desa adat.
Mengacu  pada    Pasal  11  Pergub  Bali  No.    26  Tahun  2020,  dalam melaksanakan  fungsi  pre-emtif,  Forum  Sipandu  Beradat  memiliki  tugas  sebagai berikut:
1. mengumpulkan  data  yang  berpotensi  memunculkan  situasi  gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
2. menerima  laporan  terjadinya  potensi  gangguan  ketertiban,  ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
3. menganalisis  data  dan  laporan  mengenai  potensi  terjadinya  gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
4. melaporkan  temuan/potensi  gangguan  ketertiban,  ketentraman,  keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
5. menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah; dan
6. menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
Kegiatan preventif dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum Sipandu Beradat tingkat desa adat, yang dapat dilaksanakan terbatas sebagai berikut:
1. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
2. penjagaan  lokasi  tempat  hiburan  yang  rawan  terhadap  gangguan  keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
3. pengawalan kegiatan kemasyarakatan;
4. patroli  ke  tempat-tempat  yang  berpotensi  rawan  keamanan  dan  ketertiban lingkungan masyarakat; dan
5. pengawasan  ketertiban  lingkungan  wilayah krama desa  adat, krama  tamiu (warga  desa  yang  beragama  Hindu,  bertempat  tinggal  di  wilayah  desa  adat tetapi  tidak  ikut  menjadi  anggota  desa  adat),  dan tamiu (warga  desa  yang tidak beragama Hindu, bertempat tinggal di wilayah desa adat).
Sesuai  arahan  dari  Dinas  Pemajuan  Masyarakat  Adat  Provinsi  Bali,  Forum Sipandu  Beradat  di  desa  adat  beranggotakan  sebanyak  15  orang.  Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Desa Adat, yakni:
1. Pembina:
a. Babinkamtibmas
b. Babinsa
2. Pengarah/Anggota : Perbekel/Lurah
3. Koordinator/Anggota : Bandesa Adat
4. Sekretaris/Anggota : Panyarikan Desa Adat
5. Bendahara/Anggota : Juru Raksa / Patengen Desa Adat
6. Anggota:
a. Koordinator Linmas (Kasatgas linmas)
b. Koordinator Pam Swadaya:
1) Satpam  (ketua/koordinator  asosiasi/ paiketan/pasikian satpam  atau sejenisnya di wewidangan Desa Adat ) dan/atau
2) Bankamda ( manggala Bankamda)
c. Manggala /ketua Pacalang
d. Perwakilan dari:
1) Masyarakat  yang  menguasai  kearifan  lokal  di  bidang penyelenggaraan Agama Hindu di Bali.
2) Kelihan Banjar atau mantan Prajuru Adat .
3) Masyarakat  ahli  hukum,  ahli  pendidikan,  ahli  pariwisata, Kelihan Pasikian Yowana (3 orang sesuai kebutuhan).
Forum  Sipandu  Beradat  di  tingkat  kecamatan  beranggotakan  sebanyak  17 orang.  Mengenai  susunan  dan  jumlah  keanggotaan  Forum  Sipandu  Beradat  di Kecamatan, yakni:
1. Pembina:
a. Camat
b. Kapolsek
c. Danramil
2. Koordinator/anggota : Bandesa Alitan
3. Sekretaris/anggota : Panyarikan Alitan
4. Bendahara/anggota : Juru Raksa / Patengen Alitan
5. Anggota:
a. Kanitbinmas
b. Bintara Tinggi Koramil yang menangani inteligen
c. Kasi Tramtibmas Kecamatan
d. Satuan Pol PP Kab/Kota yang diperbantukan di Kecamatan
e. Manggala Pasikian Pacalang di Kecamatan
f. Perwakilan dari:
1) PHDI Kecamatan;
2) Tokoh adat seperti bandesa, mantan prajuru MDA, mantan prajuru adat (2 orang sesuai kebutuhan);
3) Tokoh  masyarakat  seperti;  ahli  hukum,  ahli  pendidikan,  ahli pariwisata, Kelihan Pasikian Yowana di Kecamatan (3 orang sesuai kebutuhan).
Forum  Sipandu  beradat  di  tingkat  Kabupaten/Kota  beranggotakan  sebanyak 17 orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotakan Forum Sipandu Beradat di Kabupaten/Kota, yakni:
1. Pembina:
a. Bupati/ Walikota
b. Kapolres
c. Dandim
2. Koordinator/anggota : Bandesa Madya
3. Sekretaris/angota : Panyarikan Madya
4. Bendahara/anggota : Patengen Madya
5. Anggota:
a. Kasatpol PP Kabupaten/Kota
b. Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota
c. Kasat Binmas Polres/Poltesta
d. Perwira Seksi Kodim yang menangani teritorial
e. Manggala Pasikian Pacalang di Kabupaten
f. Perwakilan dari:
1) PHDI Kabupaten ;
2) tokoh adat seperti bandesa, mantan prajuru MDA , mantan prajuru adat (2 orang sesuai kebutuhan);
3) masyarakat  seperti;  Purnawirawan  TNI/POLRI,  ahli  hukum,  ahli pendidikan,  ahli  pariwisata, kelihan  Pasikian  Yowana di Kabupaten/Kota (3 orang sesuai kebutuhan).
Forum  Sipandu  Beradat  di  Provinsi  beranggotakan  sebanyak  21  orang. Mengenai susunan dan jumlah keanggotaan Forum Sipandu Beradat di Provinsi, yakni:
1. Pembina:
a. Gubernur
b. Kapolda
c. Danrem
2. Koordinator/anggota : Bandesa Agung
3. Sekretaris/angota : Panyarikan Agung
4. Bendahara/anggota : Patengen Agung
5. Anggota:
a. Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 163/Wira Satya
b. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
c. Kasatpol PP Provinsi
d. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
e. Direktur Binmas Polda
f. Patajuh Bhaga Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi
g. Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Bhaga Pemerintahan dan Kelembagaan MDA Provinsi
h. Manggala Pasikian Pacalang di Kabupaten
i. Perwakilan dari:
1) PHDI Provinsi ;
2) tokoh  adat  seperti bandesa,  mantan  prajuru  MDA, mantan  prajuru adat (3 orang sesuai kebutuhan).
3) masyarakat  seperti  Purnawirawan  TNI/POLRI,  ahli  hukum,  ahli pendidikan, ahli pariwisata, Kelihan Pasikian Yowana di Provinsi (3 orang sesuai kebutuhan).
Kepolisian  merupakan  lembaga  negara  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan  ketertiban,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Kepolisian  merupakan  alat  Negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Penanganan  tindakan  kriminal  yang  merupakan  gangguan  terhadap  upaya penciptaan  ketertiban  dan  keamanan,  kegiatan  preemtif  (penangkalan)  dan preventif  (pencegahan)  lebih  baik  dilakukan  dibandingkan  dengan  tindakan represif  (penegakan  aturan)  setelah  suatu  tindak  pidana  dilakukan.  Penangkalan dan pencegahan umumnya dianggap lebih menguntungkan dari beberapa aspek, di antaranya  belum  terdapatnya  korban  materiil  maupun  imateriil,  tidak menimbulkan  perpecahan  di  masyarakat,  biaya,  waktu,  dan  tenaga  yang diperlukan lebih kecil.
Penangkalan  dan  pencegahan  pelibatan  masyarakat  menjadi  kebijakan  yang sangat  penting.  Wilayah  Indonesia  yang  luas,  jumlah  penduduk  yang  besar, potensi penyebab konflik yang beragam, mendorong pelibatan masyarakat untuk aktif merupakan pilihan terbaik. Ada 2 keuntungan yang diperoleh dari pelibatan masayarakat. Pertama, tanda-tanda akan terjadinya gangguan terhadap ketertiban dan  keamanan  dapat  diketahui  lebih  awal  sehingga  tindakan  antisipasi  dapat dilakukan  sedini  mungkin.  Kedua,  penyelesaian  gangguan  tersebut  dapat dilakukan  dengan  lebih  baik  karena  sejak  awal  dilakukan  dengan  keterlibatan masyarakat.  Masyarakat  ditempatkan  dalam  posisi  sebagai  bagian  dari
penyelesaian  masalah,  sehingga  masyarakat  secara  psikologis  merasa  dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa tekanan atau intimidasi dari aparat.
Melalui  pelaksanaan  pemolisian  masayarakat  (Polmas)  dapat  dilakukan koordinasi  pencegahan  dan  penyelesaian  hal-hal  yang  dapat  mengganggu keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  tidak  hanya  antara  Kepolisian  dengan masyarakat,  tetapi  Kepolisian  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat,  perangkat  desa dinas, prajuru desa adat, termasuk juga Bintara Pembina Desa.
Pasal  4  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor    1  Tahun  2021    menyatakan bahwa  Polmas  dilaksanakan  dalam  bentuk:  a.  model  wilayah;  dan  b.  model kawasan. Pelaksanaan Polmas melibatkan pilar Polmas. Pilar Polmas merupakan penentu  keberhasilan  program  Polmas  di  suatu  wilayah  terdiri  atas  unsur  Polri, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
Polri  dan  masyarakat  dapat  membentuk  forum  yang  dilaksanakan  atas  dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat  yang  perlu  dipecahkan  bersama  guna  menciptakan  kondisi  yang menunjang  kelancaran  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  dan  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Forum  tersebut  adalah    Forum  Kemitraan  Polisi Masyarakat (FKPM).
Pasal  6  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor    1  Tahun  2021    menyatakan bahwa  Polmas  model  wilayah  dapat  dibentuk  FKPM  berdasarkan  kemauan, kesadaran  dan  kepentingan  masyarakat  untuk  menciptakan  dan  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  wilayah  setempat  oleh  masyarakat. Keanggotaannya FKM terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah setempat dan petugas Polmas. Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  1 tahun 2021 juga menegaskan bahwa dalam hal Polmas model wilayah sudah terbentuk forum pranata  adat  dan  kearifan  lokal,  tidak  perlu  dibentuk  FKPM  yang  baru.    Forum pranata adat dan kearifan lokal yang telah harus mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sipandu  Beradat  merupakan  bentuk  pelibatan  masyarakat  dalam  penciptaan ketertiban dan kemanan masyarakat melalui upaya-upaya pre-emtif dan preventif.
Jika  konsep  Polmas  inisiatifnya  berasal  dari  Kepolisian,  dalam  Sipandu  Beradat inisiatifnya  berasal  dari  desa  adat  dan  Pemerintah  daerah.  Dari    perspektif Kepolisian,  tidak  penting  untuk  mempermasalahkan  inisiatif  berasal  dari  mana, yang  lebih  penting  adalah  mendukung  secara  aktif  upaya-upaya  untuk menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  di  masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Penempatan Kepolisian sebagai pembina dalam Forum Sipandu Beradat dari tingkat desa adat sampai tingkat provinsi sejalan dengan fungsi teknis pembinaan masyarakat (Binmas) sebagai segala kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian  dalam  rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakan masyarakat untuk taat kepada  perturan,/perundang-undangan  dan  norma-norma  sosial  lainnya  serta berperan  aktif  menciptakan,  memelihara  dan  meningkatkan  ketertibandan keamanan  bagi  diri  dan  lingkungannya  dalam  bentuk  sitem  keamanan  swkarsa. (Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor: Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif).

## 2.     Efektivitas Pelibatan Masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Kabupaten Buleleng
Di  seluruh  desa  adat  di  Kabupaten  Buleleng  (170  desa  adat)  telah  terbentuk Forum  Sipandu  Beradat,  demikian  juga  di  tingkat  kecamatan  dan  Kabupaten. Mengacu  pada  Petunjuk  teknis  dari    Dinas  Pemajuan  Masyarakat  Adat  Provinsi Bali Forum Sipandu Beradat di semua tingkatan melaksanakan pertemuan secara berkala  paling  sedikit  1  kali  dalam  sebulan.  Tata  kerja  Forum  Sipandu  Beradat sebagai berikut:
1. Tata cara diskusi.
a. Forum diskusi Sipandu Beradat dibuka dan ditutup oleh koordinator dan koordinator dapat melimpahkan pimpinan rapat kepada pihak-pihak lain yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
b. Masing-masing  anggota  berhak  menyampaikan  laporan  hasil  data, informasi,  terkaitan  dengan  potensi  gangguan  ketertiban,  ketentraman, keamanan yang ada di wilayahnya.
c. Semua data dan informasi dibahas dan dipilah sesuai dengan klasifikasi penyelesaian secara musyawarah mufakat
d. Hasil klasifikasi penyelesaian dirumuskan dalam bentuk:
1) rekomendasi biasa;
2) rekomendasi  mendesak  (membutuhkan  penyelesaian  secara  cepat dan terpadu).
2. Tata cara penyelesaian masalah.
a. Forum  Sipandu  Beradat  di  tingkat  desa  adat  mengumpulkan  data  yang diperoleh  dari  masing-masing  anggota,  laporan  masyarakat,  media sosial, dan/atau lembaga/organisasi terkait;
b. Data  yang  dikumpulkan,  selanjutnya  di  sampaikan  kepada  Forum Sipandu Beradat sesuai tingkatannya;
c. Data tersebut selanjutnya di analisis oleh Forum Sipandu Beradat;
d. Forum Sipandu Beradat menyampaikan rekomendasi atas temuan/kasus gangguan  ketertiban,  ketentraman,  keamanan,  dan  kerawanan  sosial kepada:
1) Kertha Desa untuk temuan perkara adat ( wicara );
2) Satpol PP untuk temuan kasus pelanggaran produk hukum daerah; dan
3) Kepolisian untuk temuan kasus pidana.
Pelaksanaan  Sipandu  Beradat  di  kabupaten  Buleleng  saat  ini  belum  optimal. Salah satu indikasi yang disebut adalah belum adanya laporan pelaksanaan tugas Forum  Sipandu  Beradat  sebagaimana  dimanatkan  Pasal  16  Pergub  Bali  No.    26 Tahun  2020,  yang  menyatakan  bahwa    Forum  Sipandu  Beradat  tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah.  Selain laporan berkala tersebut, Forum Sipandu Beradat dapat menyampaikan laporan sewaktu- waktu atas permintaan Forum Sipandu Beradat tingkat Provinsi.
Ada  beberapa  hal  yang  masih  harus  dibenahi  agar  Sipandu  beradat  lebih efektif, antara lain:
1. Perlu  adanya  kejelasan  pendanaan  untuk  mendukung  kegiatan  Forum Sipandu  beradat,  setidak-tidaknya  ada  pendanaan  untuk  akomodasi, transportasi, dan dukungan peralatan yang diperlukan.
2. Koordinasi  antara  komponen-komponen  Sipandu  Beradat  masih  harus ditingkatkan, agar terjadi komunikasi yang baik.
3. Masih harus ada penyamaan persepsi dan pemahaman di antara komponen- komponen  Sipandu  beradat,  agar  masing-masing  memahami  tugas  dan fungsi.
4. Pada  tataran  pelaksana  di  bawah,  antara  lain  di  kalangan  prajuru  desa  adat, masih  dianggap  ada  tumpang  tindih  antara  Sipandu  Beradat  dengan  sistem keamanan yang lain seperti BANKAMDA (bantuan keamanan desa adat).
Dari  pespekstif  kepolisian,  penyelesain  masalah-masalah  di  tingkat  desa (termasuk  desa  adat)  merupakan  suatu  hal  yang  baik.  Kasat  Binmas  Polres Buleleng  merujuk  pada  Pasal  12  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah- masalah hukum dengan konsep Restoratif Justice dapat dilakukan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi syarat materiil dan formail. Syarat materiil meliputi:
1. tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas di mana  tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis, sedangkan surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  belum  dikirim  ke  Penuntut Umum;
Syarat formil yang harus dipenuhi, meliputi:
1. ada surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. ada  surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan restoratif ; dan
5. pelaku  tidak  keberatan  dan  dilakukan  secara  sukarela  atas  tanggung  jawab dan ganti rugi.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Pola pelibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat sebagai upaya pencegahan tindak  pidana  di  Kabupaten  Buleleng  merupakan  pelibatan  sukarela,  yang inisiatifnya  bersumber  dari  masyarakat.  Dari  perspektif  kepolisian,  pola pelibatan  masyarakat  dalam  penciptaan  ketertiban  dan  kemanan  masyarakat melalui  upaya  pre-emtif  dan  preventif  sesuai  dengan  kebijakan  pemolisian masyarakat, sepanjang masalah-masalah hukum yang diselesaikan memeuhi syarat formil dan materiil.
2. Pelibatan  masyarakat  dalam  Sipandu  Beradat  sebagai  upaya  pencegahan tindak  pidana  di  Kabupaten  Buleleng,  belum  efektif,  hal  ini  antara  lain disebabkan karena:
a. Belum  adanya  kejelasan  pendanaan  untuk  mendukung  kegiatan  Forum Sipandu beradat.
b. Koordinasi  antara  komponen-komponen  Sipandu  Beradat  masih  harus ditingkatkan.
c. Belum  ada  kesamaan  persepsi  dan  pemahaman  di  antara  komponen- komponen  Sipandu  beradat,  agar  masing-masing  memahami  tugas  dan fungsi.
d. Pada  tataran  pelaksana  di  bawah,  antara  lain  di  kalangan  prajuru  desa adat, masih dianggap ada tumpang tindih antara Sipandu Beradat dengan sistem  keamanan  yang  lain  seperti  BANKAMDA  (bantuan  keamanan desa adat).

## DAFTAR PUSTAKA
Acmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Toeri  Peradilan (judicialprudence)  termasuk  interpretasi  Undang-Undang  (legisprudence) . Ed. 1. Jakarta:  Kencana Perdana Media Group.
Arya  W.  Wirayuda  dan  Koko  Srimulyo . “Praktik  Sistem  Keamanan  Swakarsa pada Masa Pascakolonial di Jawa Timur”. Mozaik Humaniora
Vol 18 (2). Haryono. “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK  No.  46/PUU-VII/2012  Tertanggal  13  Februari  2012)”. Jurnal  Hukum Progresif . Vol. 7 No. 1.  April 2019.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian  dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yyng Harus Dijamin oleh Negara”. Jurnal Hukum Kertha Widya. Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2018. Lidya Suryani Widayati. “Peran Pam Swakarsa dalam Lingkup Fungsi Kepolisian sebagai  Upaya  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat”. Info Singkat. Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021. Martitah.  2016. Dari  Negative  Legislature,  Mahkamah  Konstitusi,  Ke  Positive Legislature? jakarta: Konstitusi Press (KONpress). Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2010. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana .
Bandung: Alumni.
M.  Muslih.  2013.  “Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai  Dasar  Hukum)”. Legalitas Edisi  Juni  2013 Volume IV Nomor 1.
Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetio,  dan  Suparno.  “Efektivitas  Pelaksanaan UndangUndang  Nomor  2  tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah Pertanian  (Tanah  Kering)  di  Desa  Bringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten Purworejo”. Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, tahun 2017.
Soejono  Soekanto.    2016. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada. Suherman  Toha,  dkk.  2011. Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Pelaksanaan Pemerintahan  Desa  Study  Empiric  Di  Bali .  Jakarta:    Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Yopik  Gani.  2017.  “ Deepening  Community  Policing dalam  Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”. Jurnal Ilmu Kepolisian . Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.