## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO
ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Oleh: Zulfi Diane Zaini 1)
Yulia Hesti 2)
Igo Ilham 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail:
zdianezaini@ubl.ac.id 1)
hesti@ubl.ac.id 2)
igoilham085@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Immoral is  an act  that deviates  from the norms of  decency which describes the actions and views  of  the  harasser  to  the  person  being  harassed  where  the  views  are  humiliating, demeaning  or  worthless.  Research  problems  regarding  the  criminal  causes  of  the perpetrators  of  spreading  immoral  photos/videos  through  social  media  and  the  criminal responsibility of the perpetrators of spreading immoral photos/videos through social media. The research method uses: 1. a normative juridical approach carried out by studying norms or  rules,  2.  an  empirical  approach  carried  out  by  interviewing  informants.  The  causative factor was that it was  true that the perpetrator did  not  accept  it because  the witness-victim wanted to end his romantic relationship with the perpetrator, so without the permission and knowledge  of  the  witness-victim,  the  perpetrator  spread  the  immoral  pictures/photos/videos of the witness-victim. Criminal responsibility for the perpetrator has fulfilled all the elements in  accordance  with  the  indictment  by  the  public  prosecutor  with  an  alternative  form  of indictment to Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, so the Judge imposes a sentence on the  perpetrator  with  imprisonment  for  3  (three)  years  and  a  fine  of  IDR  1  ,000,000,000.00 (one  billion  rupiah)  if  the  fine  is  not  paid  then  it  is  replaced  by  imprisonment  for  4  (four) months. The judge's decision is appropriate and ensnares the perpetrator so that he does not repeat his actions in the future, and creates a deterrent effect on the perpetrator.
Keywords: Immorality, Causative Factors, Accountability, Article, Crime

## ABSTRAK
Asusila  merupakan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  norma-norma  kesopanan yangMenggambarkan  perbuatan  dan  pandangan  si  peleceh  kepada  yang  dilecehkan  dimana pandangan  tersebut  menghinakan,  memandang  rendah  atau  tidak  berharga.  Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto/video asusila  melalui  media  sosial  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  penyebaran  foto/video asusila  melalui  media  sosial.  Metode  penelitian  menggunakan:    1.  pendekatan  yuridis normatif  dilaksanakan  dengan  mempelajari  norma  atau  kaidah,  2.  pendekatan  empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.Faktor penyebab terjadinya bahwa benar karena  pelaku  tidak  terima  karena  Saksi  korban  ingin  mengakhiri  hubungan  asmara  dengan pelaku maka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku telah menyebarkan luaskan gambar/foto/video  asusila  Saksi  korban.Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang  berbentuk  alternatif  dari  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE,  Maka  Hakim  menjatuhkan  pidana kepada  pelaku  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  sebesar Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti
dengan    pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan.  Putusan  hakim  yang  sesuai  dan  menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan membuat efek jera kepada pelaku.
Kata Kunci: Asusila, Faktor Penyebab, Pertanggungjawaban, Pasal, Pidana
1. PENDAHULUAN
Berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (Hasil  Amandemen), Indonesia  merupakan  negara  dengan segala kehidupan berbudi bahasa, beradab, bersopan  santun  dalam  berbangsa  dan bernegara selalu berdasarkan pada hukum. Negara  bertujuan  untuk  mewujudkan segala  sikap  dan  perbuatan  itu  diatur  oleh hukum, mewujudkan kehidupan bernegara yang  aman  dan  tenteram  merupakan  hal penting  untuk  mencapai  tujuan  nasional, dan  karenanya  setiap  warga  negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.
Negara  juga  memiliki  tanggung  jawab untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga negara  sama  di  depan  hukum  dengan memberlakukan undang-undang dan
peraturan ini untuk menjaga ketertiban.
Salah  satunya  seperti  yang  dibahas sekarang  tentang  teknologi  informasi, teknologi informasi menjadi salah satu dari bagian  yang  harus  diamankan  datanya. Penyalahgunaan informasi merupakan salah  satu  tindakan  melawan  hukum, informasi  yang  disalah  gunakan  dapat berdampak bagi seluruh masyarakat seperti  pada  Pasal  45  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Transfer Elektronik  dan  Dokumen  atau  disingkat dengan (UU ITE), apalagi semua masyarakat dapat sangat mudah mendapatakan informasi dizaman sekarang ini dengan alat elektronik.
Sekarang  zamannya  sudah  sangat modernisasi  segala  sesuatu  informasi sangat mudah didapatkan hanya
menggunakan alat elektronik seperti handphone,  dengan  handphone  kita  dapat membuka  media  sosial,  media  sosial  kita dapat  merinteraksi  dengan  siapapun  dan
dengan media sosial kita bisa mengirimkan informasi berupa foto/video kepada pengguna sesama media sosial.
Penggunaan media sosial dapat memiliki  konsekuensi  positif  dan  negatif, namun  banyak  orang  salah  menggunakan media  sosial  sehingga  banyak  dampak negatif  terhadap  lingkungan  maupun merugikan orang sekitar sehingga menimbulkan  kasus,  kasus  yang  sering muncul  menggunakan  media  sosial  yang berisi yaitu kasus foto/video asusila, kasus ini  terjadi  dikalangan  siapapun  termasuk dari  kalangan  artis  hingga  masyarakat biasa.
Asusila  suatu  sikap  atau  perbuatan melanggar  sopan  santun  dalam  bidang seksual,  yang  di  mana  perilaku  tersebut membuat orang merasa bersalah, jijik, atau bernafsu.  Perbuatan  melanggar  sopan santun  ini  sudah  sering  terjadi  dizaman sekarang  dimana  perbuatan  ini  biasanya terjadi  untuk  mengancam  korban  agar korban  bisa  mengikuti  kemauan  pelaku. Dampak buruk dari penyalahgunaan
informasi  mengakibatkan  mental  dan lingkungan  yang  telah  menjadi  korban  ini sangat  terganggu.  Namun,  undang-undang Republik Indonesia secara tegas menyebutkan prosedur tersebut.

## 2. TINJUAN PUSTAKA
Pertanggungjawaban pidana merupakan  suatu  hal  yang  melekat  pada diri  pelaku  tindak  pidana  mereka  yang telah  melakukan  kejahatan  yang  termasuk dalam definisi undang-undang tidak selalu dapat dihukum  karena  perlu  untuk memeriksa kembali perilaku para penjahat itu  sendiri.  Individu  yang  dapat  didakwa melakukan pelanggaran, diadili di pengadilan,  dan  diberi  hukuman  hampir selalu  melakukannya  secara  tidak  sengaja. Dalam  pengertian  yang  luas,  kesalahan dapat  disamakan  dengan  tanggung  jawab pidana  karena  pencipta  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Pengertian  kejahatan  asusila  adalah Istilah  "pemahaman  dasar"  mencakup berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi  hingga  perilaku  termasuk
dalam ruang lingkup dari asusila.
Kejahatan  asusila  adalah  kejahatan  yang berhubungan  dengan  perbuatan  berbicara hingga  berperilaku.  Tidak  mudah  untuk memberikan definisi singkat dan sederhana tentang sesuatu yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam  untuk  menentukan  seberapa besar sebenarnya ruang lingkupnya, karena definisi  dan  batasan  atau  larangan  yang mengaturnya  sangat  bervariasi  tergantung pada  budaya  yang  bersangkutan.  Lebih jauh  dari  biasanya  setiap  kali,  intinya kejahatan  asusila  sudah  pasti  didalamnya termasuk  tindakan  tidak  terhormat  yang bertentangan dengan standar perilaku yang diterima.  Tindakan  yang  bertentangan dengan  moralitas  yang  diterima,  yang dikenal sebagai "pelanggaran tidak bermoral".
Dasar  hukum  melakukan  perbuatan kejahatan asusila tertuang dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) “barang siapa dengan sengaja terbuka (dimuka umum)
melanggar kesusilaan” menyatakan bahwa “diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  duatahun  delapan  bulan  atau  denda paling banyak lima ratus rupiah”. Menurut Pasal 281 Kejahatan moral terdiri dari tiga komponen, yang masing-masing harus ada agar kejahatan dapat dilakukan:
1.  Unsur  subjektif  berupa  kesalahan
dalam bentuk kesengajaan ( Opzettelijk ).
2. Unsur perbuatan melanggar
kesusilaan ( shcennis der eebarheid ).
3.  Unsur  objektif  keadaan  yang
menyertai tempat yang
dilakukannya dilakukannya perbuatan  materil  dimuka  umum ( oppenbaar )

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penyelidikan  ini,  kami  akan mengambil  pendekatan  yuridis  normatif, yaitu,  kami  akan  mengatasi  masalah dengan mempertimbangkan penerapan hukum  dalam  bentuk  norma,  dan  kami
akan melakukannya dengan
mempertimbangkan  literatur  yang  kami kumpulkan (library research) dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan mewawancara
(interview)
yang
berhubungan dengan masalah penelitian.
a. Sumber Data
Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan  data  yang  bersumber  dari  data sekunder  berupa  yang  sifatnya  mengikat, literatur-literatur,  peraturan  perundangan, kamus  hukum,  surat  kabar,  media  cetak dan  media  elektronik  dan  dari  hasil penelitian di lapangan secara langsung.
b. Jenis Data
Jenis  data  bersumber  dari  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari:
1) Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan ( Library Research )  seperti  buku-buku  literatur, jurnal  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan dengan  permasalahan  penelitian,  data
sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan hukum  yang  bersifat  mengikat  secara yuridis.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer  seperti  buku-buku  literatur,  hasil karya  ilmiah,  hasil  penelitian,  dan  jurnal yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum  tersier adalah bahan hukum yang  melengkapi  sumber  hukum  utama dan  sumber  hukum  sekunder,  antara  lain kamus  bahasa  Inggris,  bahasa  Indonesia, kamus  hukum,  terbitan  berkala,  jurnal, media cetak, dan media elektronik.
2) Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di  lapangan (Field  Research) yang dilakukan  dengan  cara  wawancara  secara langsung,  mengenai  pertanggung  jawaban pidana  penyebaran  foto/video  asusila melalui  media  sosial  (Studi  Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.
1. Prosedur Pengumpualan Data
1) Studi Kepustakaan (Library Research)
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Dengan membaca, mengutip,  dan  mempelajari  literatur yang  relevan,  Legislasi,  dan  bahan bacaan  sains  lainnya  yang  terkait dengan  masalah  yang  dihadapi,  studi literatur  dapat  membantu  menentukan jalur  terbaik  ke  depan  untuk  jalur penyelidikan  dan  tujuan  penelitian proyek.
2) Data Lapangan (Field Research)
Wawancara (interview), yaitu  cara memperoleh  informasi/data  dengan mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber.
2. Prosedur Pengolahan Data
Pemrosesan  data,  atau  tindakan  mengatur dan  mengevaluasi  data,  muncul  setelah data dikumpulkan. Tindakan ini memerlukan  kegiatan  untuk  memilih  data, seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkan data secara metodis, dan menilai  kelengkapan  data  yang  diperoleh. Metode  berikut  dapat  digunakan  untuk melakukan kegiatan pengolahan data:
1) Klasifikasi data, atau tindakan mengkategorikan informasi sesuai dengan  topik  yang  akan  dibahas,  serta studi  dan  analisis  informasi  yang diperoleh dari temuan penelitian.
2) Inventarisasi informasional, dengan
tujuan  menemukan  apakah  semua informasi  yang  relevan  ada  atau  tidak,
kualitas  informasi  itu,  dan  seberapa yakin  informasi  itu  dapat  dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas.
3) Sistematisasi  data,  atau  data  yang  telah dikategorisasikan  kemudian  disusun menurut letak pokok bahasannya secara metodis.
a. Analisis Data
Setelah  informasi  terkumpul  secara  utuh dan  berasal  dari  penelitian  lapangan maupun studi literatur, selanjutnya dievaluasi  secara  hukum  kualitatif  yaitu dengan menyajikan masalah berupa penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang  disusun  secara  metodis,  berdasarkan kajian  dan  debat.  Kemudian  dibuat kesimpulan  khusus  sebagai  pemecahan masalah  berdasarkan  temuan  penelitian setelah  data  dianalisis  secara  deduktif, yaitu  metode  penalaran  berdasarkan  fakta umum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor
Penyebab Pelaku Melakukan  Tindak  Pidana  Penyebaran
Foto/Video  Asusila  melalui  Media  Sosial
(Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Salah satu penentu masyarakat kontemporer adalah kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Keberhasilan dalam  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  niscaya  akan  bermuara  pada kekayaan  bangsa  rakyat.  Berkembangnya negara  pertumbuhan kejahatan tidak dapat disangkal  mengingat  kemajuan yang dibuat  di  bidang  ekonomi,  sains,  dan teknologi..  Manusia  dalam  hidup  pasti mempunyai  ego  dan  amarah,  demi kepuasan  untuk  memenuhi  kepuasan  ego dan  amarahnya,  sikap  perbuatan  menjadi salah  satu  faktor  untuk  melancarkannya. Tidak  mustahil  hal  ini  akan  timbul perbuatan akibatnya, tidak menutup kemungkinan sebagian orang akan melakukan  perilaku  ilegal,  baik  itu perilaku  menyimpang  maupun  perilaku yang melanggar aturan. yang menyimpang atau  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  dan  undang-undang  sehingga menjadi  salah  satu  bentuk  perbuatan pidana.
Kejahatan  merupakan  fenomena  sosial yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  teknologi, memberikan banyak pilihan bagi pelakunya untuk melakukan perbuatannya. Kejahatan diketahui terjadi terutama sebagai  akibat  dari  berbagai  faktor  seperti ruang  lingkup  sosial,  politik  budaya,  dan sebagainya.  Bisa  juga  kejahatan  terjadi bukan  hanya  karena  kesengajaan  pelaku, tetapi  juga  karena  adanya  kesempatan untuk  melakukan  kejahatan,  dan  bahwa kejahatan  itu  terjadi  karena  pelaku  ingin melampiaskan  kepuasan  ego/kemarahan kepada  korban  bahwa  dirinya  adalah  apa adanya. melakukan adalah sebuah tindakan pidana.
Kasus  berawal  dari  pertemuan  yang dilanjutkan  dengan  percakapan  telepon antara  pelaku  dan  korban,  Farida  Triasti Ningsih, yang berujung pada tindak pidana penyebaran  foto/video  asusila  yang  harus ditanggung  oleh  pelaku.  Kronologis  yang disajikan,  serta  beberapa  informasi  yang bersumber dari Putusan Nomor:
429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk memberikan petunjuk tentang penyebab tren  foto/video asusila yang dilakukan oleh pelaku.
B. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku
Penyebaran Foto/Video Asusila melalui  Media  Sosial  (Studi  Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).
Hukum  pidana  mendefinisikan  tanggung jawab  sebagai  kapasitas  untuk  memikul tanggung jawab bagi seseorang  yang telah atau  belum  melakukan  tindakan  yang dilarang  oleh  peraturan  dan  undang- undang, tidak dibenarkan secara universal, atau tidak pantas menurut semua pandangan  masyarkat.  Melawan  peraturan dan  undang-undang  merupakan  unsur- unsur  perbuatan  pidana  yang  dapat mengakibatkan hukuman.
Kegiatan
dalam
bermasyarakat/bersosialisasi di negara perlu diawasi secara hukum dan terkoordinasi  dengan  tanpa  mengabaikan keterbukaan dalam bersosialisasi. Langkah pengawasan  harus  di  terapkan  dalam kegiatan  agar  terbentuknya  kegiatan  yang positif dan tidak melanggar hukum. Sosial
media  menjadi  salah  satu  kegiatan  yang perlu diawasi oleh penegak hukum. Setiap pelanggaran  dalam  media  sosial,  penegak hukum  wajib  memberikan  hukuman  yang diatur  oleh  hukum  yang  berada  di Indonesia.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor  penyebab  terjadinya,  pelaku yang mentransmisikan/menyebarkan foto/video  asusila  korban  melalui media  sosial  bahwa  benar  karena pelaku  tidak  terima  karena  Saksi korban  ingin  mengakhiri  hubungan asmara  dengan  pelaku  maka  tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban, pelaku  telah  menyebarkan  luaskan gambar/foto/video asusila Saksi korban kepada keluarga, anak-anak dan teman-temannya  melalui  akun  media sosial  milik  pelaku,  kemudian  dari perbuatan pelaku menyebabkan trauma terhadap  Saksi  korban  dan  keluarga
Saksi korban serta tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban.
2. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  telah  memenuhi  semua  unsur- unsur  sesuai  dengan  dakwaan  oleh penuntut umum dengan  dakwaan  yang berbentuk  alternatif  dari  Pasal  27  ayat (1)  UU  ITE  maka  pelaku  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  dakwaan  alternatif  pertama, Maka  Hakim  menjatuhkan  pidana kepada  pelaku  dengan  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah)  apabila  denda  tersebut tidak  dibayar  maka  diganti  dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan  hakim  yang  sesuai  dan menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku:
Ahmad  Rifai.  2010. Penemuan  Hukum oleh  Hakim  dalam  Perspektif Hukum  Progresif .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Andi Hamzah. 2018. Hukum Acara Pidana Indonesia .Sinar Grafika. Jakarta.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  1999.
Pokok-Pokok Hukum Pidana . Pradnya Paramita. Jakarta.
E.  Y.  Kanter.  2012. Asas-Asas  Hukum
Pidana Di Indonesia .Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
Jenner  Simarmata.  Ms  Hasibuan.  Tonni
Limbong. 2019. Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Yayasan  Kita  Menulis.
Medan.
Leden Marpaung. 2014. Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana .  Sinar
Grafika. Jakarta.
Mahrus  Ali.  2012. Dasar-Dasar  Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta.
Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum
Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
Muhammad Mufid. 2005. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran . Kencana. Jakarta.
Mukti  Aro.  2004 .  Praktek  Perkara
Perdata pada Pengadilan Agama . Cet  V .  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Nandang  Alamsah  D.  Sigit  Suseno.  2015. Tindak Pidana Khusus . Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
R.  Soesilo.  1996. KUHP  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politea. Bogor.
Roeslan  Saleh.  1996. Perbuatan  Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana .Angkasa. Jakarta. Santoso. Topo dan Eva Achjaani. 2008. Kriminologi. Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni. Bandung.
Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tsmart. Tangerang, Tangerang.
Zainab  Ompu  Jainah.  Intan  Nurina Seftriara.2019. Viktimologi .Rajagraf indo Persada. Depok.
Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana
1 . Sinar Grafika. Jakarta.

## B. Undang-Undangan  dan  Peraturan lainnya:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor  1  Tahun  1946 jo. Undang-
Undang  Nomor  73  Tahun  1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonseia. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun
1983 jo .  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
C.  Sumber Lainnya:
Achmadudin Rajab. 2017. Urgensi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi  Guna  Membangun  Etika Bagi  Pengguna  Media .  Jurnal Legislasi  Indonesia.Volume  14. Nomor 4. Errika Dwi Setya Watie. 2011. Komunikasi  Dan  Media  Sosial (Communications And Social Media) .The  Messenger.  Volume  3.
Nomor 1. Hanan Nabila.2018. Kejahatan Asusila Dalam  Novel  Drupadi  Karya  Seno Gumira Ajidarma .Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Jainah.  Z.  O.  2012. Penegakan  Hukum Dalam  Masyarakat .  Journal  of
Rural and Development. Volume 3. Nomor 2. hlm. 1 M. Thoriq Aziz.2022 .Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp    (Studi  Putusan  Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg) .Sriwijaya University. Palembang.