e-issn: .......................
Nationally Accredited Journal, Decree No. ....../..../......./.....
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan
Julianto Jover Jotam Kalalo, 1 Irwansyah Irwansyah 2

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci:
Dichotomy; National Law
Politics; Customary Politics; Border Areas.

## Pengutipan:
Julianto Jover Jotam Kalalo, Irwansyah Irwansyah (2019). Amsir Law Journal, 1(1),
22-35
DOI:
............./alj.xxxxx The existence of a pluralistic law in the border area causes customary law communities who live and develop in the border area applying variety of laws. The concept of dualism is even deeper in the application of law as a reality that exists in border areas. The position of national law which is side by side with customary law apparently still has a gap which is entered by other countries' laws which are none other than neighboring countries. The existence of this plural law causes the disharmony of the legal regulations applied in the border area. The analysis shows that the dichotomy of regulations often conflicts and differences in the application of the law in each of the legal arrangements. Due to customary politics in the border areas are seeking for the truth in the application of the law.
The position of national law does not guarantee the existence of legal arrangements in border areas because customary law in border areas has a strong position. National law is difficult to become a legal basis in border areas. However, the contradictions and differences in these three legal arrangements  can  actually be  synergized,  thus,  thecontradictions and differences can also form a new law that is dynamic and appropriate, and does not change into a problem in the customary community.
Copyright © 2019 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Suatu negara mempunyai perbatasan berupa darat dan laut (laut teritorial). Perbatasan darat meliputi alam  (gunung,  lembah, sungai,  pohon,  danau)  dan buatan  (pagar, kawat berduri, tembok,  tugu  termasuk  juga  perjanjian-perjanjian  internasional).  Batas-batas  tersebut difungsikan  sebagai “ pagar  yuridis ” , “ pagar-pagar  politis ” berlakunya  kedaulatan  nasional Indonesia  dan  yurisdiksi nasional  Indonesia.  Negara Indonesia  memiliki  perbatasan  darat
1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Indonesia. E-mail: kalalo@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: irwansyah@unhas.ac.id
dengan  beberapa negara,  yaitu  Negara  Malaysia,  Negara  Timor  Leste,  dan  Negara  Papua Nugini. Ketiga daerah perbatasan darat tentunya memiliki corak hidup dan corak hukum yang hampir sama di dalam kehidupan masyarakatnya.
Di  daerah  perbatasan  sudah  merupakan  hal  yang  biasa  apabila  memiliki  beberapa pengaturan  hukum  yang  berlaku  di  dalam  persekutuan  masyarakat.  Dualisme  hukum (pluralisme  hukum)  melahirkan  suatu  ilmu  yang  khusus  membahas  segala  masalah  yang timbul berkaitan  dengan  pluralisme hukum  yaitu, hukum  antar  golongan  ( intergentiel recht ). Dalam hukum antar golongan, terdapat asas yang sangat terkenal yaitu “ asas p enyamarataan” yang artinya, bahwa semua stelsel hukum adalah sama nilainya; adalah sama rata sama harga. 3 Hukum itu diciptakan bukan semata-mata untuk mengatur, akan tetapi lebih dari itu untuk menciptakan adanya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Maka, hukum itu terus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Secara empiris hukum dipandang sebagai  bagian  dari  fenomena  sosial.  Pada  awalnya  tidak  ada  keragu-raguan  mengenai kemampuan  negara  untuk  secara  otonom  dan  mutlak  mengatur  serta  menata  kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. 4 Perundang-undangan  saat  ini,  dirasakan  belum  mampu  menciptakan  rasa keadilan  yang  dicita-citakan  oleh  pencari  keadilan. 5 Sehingga  keberadaan  hukum  di  luar perundang-undangan  yaitu  hukum  adat  menjadi  alternatif  hukum  yang  memuat  tujuan hukum yaitu rasa keadilan. Akan tetapi, penerapan hukum adat hanya berlaku khusus bagi masyarakat hukum adat yang ada di dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adatnya.
Salah satu daerah perbatasan darat di Indonesia yang sangat kental dengan budaya dan adatnya  yaitu  daerah  perbatasan  darat  Papua  dan  Papua  Nugini  (PNG).  Berdasarkan perjanjian  internasional  Indonesia  dan  Australia  mengenai garis-garis  batas  Indonesia  dan PNG yang ditandatangani pada Tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta, Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 1973. Selain penetapan perbatasan melalui perjanjian internasional, ternyata di dalam persekutuan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan Papua juga memiliki batas-batas adat yang berlaku bagi anggota persekutuan masyarakat hukum adat.
Keberadaan persekutuan masyarakat hukum adat di suatu wilayah ulayat dipisahkan oleh  garis  perbatasan  negara  seharusnya  membuat  keberadaan/kebebasan  persekutuan masyarakat hukum adat terbatas oleh batas kedaulatan suatu negara. Akan tetapi, berdasarkan hukum  adatnya  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  di  daerah  perbatasan  memiliki kebebasan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  di  daerah  wilayah  ulayat  mereka  (tidak terpengaruh dengan adanya perbatasan negara). Masyarakat hukum adat di Indonesia bebas keluar  masuk  di  daerah  PNG,  bisa  tinggal  dan  bekerja  di  daerah  PNG  dan  begitu  juga sebaliknya warga PNG sering berada di daerah Indonesia untuk tinggal dan bekerja di wilayah yurisdiksi Indonesia. Di daerah perbatasan Merauke ada beberapa kampung yang ditinggali oleh warga PNG, tetapi penerapan hukum yang digunakan beragam. Ada yang menggunakan
3 Bakri, Muhammad. (2008). Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA. Jurnal Kertha Patrika . 33 (1), 1-5, hlm. 1.
4 Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti. (2009). Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8.
5 Likadja,  Jeffry  Alexander  Ch.  (2015).  Memaknai  “Hukum  Negara  (Law  Throught  State)”  dalam  Bingkai  “Negara Hukum (Rechtstaat)”. Hasanuddin Law Review . 1 (1), 75-86, hlm. 76. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
hukum  Indonesia,  ada  menggunakan  hukum  PNG,  dan  terakhir  penggunaan  hukum berdasarkan adat. 6
Setiap suku bangsa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka alami. Argumen ini muncul karena manusia sebagai makhluk berpikir selalu berusaha untuk  menghadapi  apa  yang  ada  dalam  kehidupan  mereka.  Setiap  suku  bangsa  dalam menghadapi  masalah  selalu  menggantungkan  diri  pada  bagaimana  leluhur  mereka menghadapi hal yang sama. Kondisi ini membuat cara menghadapi masalah merupakan hasil pengetahuan  turun-temurun  bahkan  terkadang  dianggap  sakral.  Pola  masyarakat  secara turun-temurun dalam menghadapi masalah inilah yang disebut sebagai kebudayaan. Hal ini sesuai  dengan  konsep  kebudayaan  yang  disampaikan  oleh  Koentjaraningrat 7 yang menyatakan  bahwa  “kebudayaan”  adalah  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan  dan  hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
Proses penurunan  pengetahuan  dari  leluhur  kepada  generasi  berikutnya  merupakan bagian dari proses belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apapun yang diturunkan oleh  leluhur  suatu  suku bangsa  dapat  dikatakan  sebagai  kebudayaan.  Hal  tersebut berarti bahwa  hampir seluruh  tindakan  manusia  adalah  “kebudayaan”  karena  hanya  amat sedikit tindakan  manusia  dalam  rangka  kehidupan  masyarakat  yang  tak  perlu  dibiasakan  dengan belajar. 8 Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pola penyelesaian masalah pada suatu suku bangsa adalah sebuah kebudayaan dari suku bangsa tersebut. Dapat juga disimpulkan bahwa kebudayaan  yang  dibawa  ini  merupakan  suatu  kebiasaan  atau  dalam  bahasa  hukumnya disebut sebagai hukum adat.
Referensi  dari  leluhur  merupakan  panduan  bagi  suatu  suku  bangsa  dalam menyelesaikan  masalah  yang  mereka  hadapi.  Bahkan bisa  dikatakan  referensi  dari  leluhur sebagai roh dari kebudayaan suku bangsa/masyarakat hukum adat tersebut. Menurut Rudito dan  Famiola, 9 rangkaian    model-model  referensi  tersebut  didasari  pada  inti  dari  suatu kebudayaan, inti dari kebudayaan ( core of culture ) terdiri dari pandangan hidup ( world view ) dan keyakinan ( belief ). Keduanya dibungkus oleh ethos (sistem pedoman etika berkenaan dengan baik  dan  tidak  baik).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dengan  mengetahui  pola-pola penyelesaian suku bangsa dalam menghadapi masalah, maka akan didapatkan juga pandangan hidup dan keyakinan yang mereka  jalankan sehari-hari.
Cara pandang suku bangsa yang berbeda terhadap masalah yang dihadapi terkadang mengakibatkan munculnya perbedaan. Apa yang menjadi masalah pada suatu suku bangsa, mungkin  tidak  dianggap  penting  bagi  suku  lain.  Oleh  karena  itu,  bagi  seorang  peneliti etnografi  menghindari  generalisasi  terhadap  hasil  riset  yang  berbasis  suku  bangsa  sangat dianjurkan. Kondisi yang sama juga muncul dalam budaya kesehatan. Apa yang dianggap penyakit dalam suatu suku, bisa dianggap hal biasa bagi suku liyan. Hal ini merupakan world view yang diyakini berdasarkan pengalaman panjang dalam menghadapi dunia. Konsep world
6 https://elshinta.com/news/86604/2016/11/08/sejumlah-warga-papua-nugini-pindah-ke-indonesia  ,  lihat  juga http://beritamerauke.blogspot.co.id/2009/02/57-warga-png-ingin-kembali-ke-merauke.html
7 Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 180.
8 Ibid.
9 Rudito, Bambang dan Melia Famiola. (2013). Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti (edisi revisi). Bandung: Rekayasa Sains, hlm. 4.
view merupakan salah satu unsur terpenting dalam aspek-aspek persepsual komunikasi antar budaya. 10
Sejarah di tanah Papua, pernah terjadi migrasi masyarakat hukum adat dalam mencari suaka  perlindungan  ke  PNG.  Sehingga  dalam  kehidupan  masyarakat  terjadi  pertemuan budaya hukum:  hukum  adat  persekutuan  masyarakat hukum adat;  hukum  Indonesia;  dan hukum PNG di mana tempat mereka bermigrasi. Mengenai bagaimana migrasi membawa perubahan  pada  masyarakat  diungkapkan  oleh  Koentjaraningrat 11 sebagai  berikut:  “Sejak dulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi, gerak perpindahan dari suku- suku  bangsa  di  muka  bumi.  Migrasi  tentu  menyebabkan  pertemuan-pertemuan  antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, dan akibatnya ialah bahwa  individu-individu  dalam  kelompok-kelompok  itu  dihadapkan  dengan  unsur-unsur kebudayaan asing. ”
Cara-cara pewarisan pola-pola kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat yang berupa aturan-aturan mengenai status dan peran dalam pranata sosial yang berlaku di masyarakat sering disebut sebagai sosialisasi bila terkait dengan pewarisan status dan peran. Sedangkan secara keseluruhan pola-pola tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya atau orang lain yang  berasal  dari  luar  masyarakat  sering  disebut  sebagai  enkulturasi  atau  pembudayaan. 12 Keberadaan  hukum  yang  dibawa  oleh  masyarakat  hukum  adat  dari  PNG  merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam proses pewarisan dari pendahulunya dalam pranata kehidupan hukum bermasyarakat.
Adanya  penyimpangan  peraturan  dalam  penerapan  hukum  di  daerah  perbatasan disebabkan  oleh  adanya  dualisame  bahkan  lebih  penerapan  peraturan  yang  ada.  Ketiga peraturan yang dimaksud adalah peraturan hukum Nasional (Indonesia), peraturan hukum Adat dan peraturan hukum negara tetangga: Papua Nugini. Tigalisme peraturan yang terjadi ini disebabkan karena adanya keseragaman persekutuan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan.  Masyarakat  hukum  adat  yang  berasal  dari  negara  tetangga  dan  sekarang bermukim  di  Negara  Indonesia  membawa  sistem  hukum  PNG.  Mereka  hidup  di  Papua dengan  menganut  sistem  hukum  nasional,  tetapi  masih  tunduk  dan  taat  dalam  suatu persekutuan masyarakat hukum adat Merauke.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  maka perumusan  masalah pada  tulisan ini  yaitu sebagai berikut: pertama , dikotomi peraturan hukum yang ada di Indonesia khususnya daerah perbatasan dan kedua , kedudukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dan politik adat setempat di daerah perbatasan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan tentang dikotomi peraturan hukum yang ada di daerah perbatasan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara umum  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  undang-undang  dan  kebijakan  lain terhadap keberadaan hukum adat yang ada di daerah setempat dengan indikasi hukum negara tetangga yang ada di daerah perbatasan.

## 2.  Metode
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),
10 Mulyana, Dedi dan Jalaluddin Rakhmat. (2005). Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya . Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 23.
11 Koentjaraningrat, Op.Cit., hlm. 248.
12 Rudito, Bambang dan Melia Famiola. Op.Cit ., hlm. 10-11.
pendekatan  historis  ( historical  approach )  dan  pendekatan  filosofis  ( philosophy  approach ). Penelitian  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan/dokumentasi  kemudian  dianalisis  secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah) maupun bahan hukum tersier (kamus hukum).

## 3. Pembahasan

## 3.1. Dikotomi Peraturan Hukum di Daerah Perbatasan
Negara Indonesia menganut beberapa bentuk sistem hukum yaitu sistem hukum Civil law , Common law , sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam. Konsep pluralisme hukum yang berkembang di dalam ranah dikotomi dalam penulisan ini yaitu: antara peraturan perundang- undangan Indonesia dan hukum adat setempat, serta hukum dari PNG di daerah perbatasan yang digunakan dalam yurisdiksi kedaulatan NKRI. Pada tahap ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang memengaruhi bekerjanya norma, proses dan institusi hukum dalam masyarakat.
Secara  harfiah  dikotomi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  “ dichotomy ”  yang  artinya membedakan  dan  mempertentangkan  dua  hal  yang  berbeda.  Kata  yang  dalam  bahasa Inggr isnya  “ dichotomy ”  tersebut,  digunakan  sebagai  serapan  ke  dalam  bahasa  Indonesia menjadi  “dikotomi”  yang  arti  harfiahnya  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. 13 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry  mengartikan  bahwa  dikotomi  sebagai  pembagian  dalam  dua  bagian  yang  saling bertentangan. 14
Mengacu  pada  pendapat  di  atas,  penulis  mengaitkan  dengan  pengaturan  hukum sehingga  menarik  kesimpulan  bahwa  dikotomi  hukum  adalah  pembagian  atau pemisahan pengaturan hukum yang saling bertentangan atau pun saling mendukung di dalam penerapan kehidupan  bermasyarakat.  Dikotomi  hukum  dalam  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia adalah  pembagian  pengaturan  hukum  Indonesia  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  dan  hukum  adat  yang  ada  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Keadaan pluralisme hukum yang ada di Indonesia membuat keberadaan pengaturan hukum menjadi beraneka ragam. Salah satu contohnya di daerah perbatasan darat Merauke lebih beraneka ragam.  Ini  dikarenakan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terdapat  beberapa  pengaturan hukum di dalam masyarakat hukum adat.
Proses pembedahan dan pembedaan suatu pengaturan hukum yang ada dalam suatu masyarakat  harus  melihat  dari  keberadaan  hukum  itu  berkembang  dan  hidup  pada  suatu kehidupan  bermasyarakat.  Masyarakat  yang  hidup  di  daerah  perbatasan  yang  kurang mengetahui  akan  pengaturan  hukum  nasional  sangat  identik  dengan  hukum  adatnya. Keberadaan  pengaturan  hukum  PNG  yang  dibawa  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang berkewargenagaraan PNG masih melekat dalam kehidupan sehari-harinya, padahal mereka berada di lingkungan hukum Indonesia.
Dikotomi yang terjadi di daerah perbatasan kadang sering bertentangan dan kadang saling mendukung. Ini terlihat bahwa pluralisme hukum yang ada pada masyarakat hukum adat sejalan  dan selaras  dengan  hukum nasional.  Keberadaan hukum  adat  biasa  dijadikan sebagai  hukum  penengah  dalam  memutuskan  suatu  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di daerah  perbatasan.  Di  daerah  perbatasan  darat  Papua  khususnya  Merauke,  keberadaan masyarakat sangat  beragam sehingga hukum yang ada dan berkembang juga sangat plural. Pembedahan dan pembedaan penerapan hukum yang ada di masyarakat harus melihat dari
13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 264.
14 Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. (1995). Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola, hlm. 110.
kedudukan dan posisi masyarakat hukum adat di daerah perbatasan tersebut. Sebagian besar masyarakat hukum adat di daerah perbatasan yang berkewarganegaraan Indonesia tunduk terhadap hukum-hukum nasional Indonesia. Akan tetapi, ada juga masyarakat hukum adat PNG yang tinggal di wilayah hukum Indonesia tidak tunduk dan tetap menggunakan hukum PNG  yang  mereka  bawa  dari  negara  tetangga  yang  diterapkan  kepada  sesama  warga masyarakat hukum adatnya.
Pembedaan  dan  pertentangan  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  adalah keterlibatan antara masyarakat hukum adat Indonesia dan PNG yang sering menggunakan penerapan hukumnya masing-masing. Dikotomi yang diharuskan dalam penerapan hukum yaitu  harus  dibedakan  terlebih  dahulu  kedudukan  masyarakat  hukum  adat  di  daerah perbatasan  di  mana  penerapan  hukum  yang  seharusnya  digunakan.  Apabila  sesama masyarakat  hukum  adat  berkewarganegaraan  Indonesia  terjadi  permasalahan  harus diselesaikan dengan hukum Indonesia dan hukum adat yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Apabila sesama masyarakat hukum adat PNG diselesaikan dengan hukum PNG yang berlaku antar warga negara PNG. Namun, jika terjadi permasalahan hukum di wilayah yurisdiksi  Negara  Indonesia sebaiknya  diselesaikan  dengan hukum  Indonesia  atau hukum adat yang sesuai dengan hukum Indonesia. Jika terjadi permasalahan hukum antara kedua masyarakat  hukum  adat  yang  berbeda  kewarganegaraan  sebagai  jalan  tengah  harus menggunakkan penerapan hukum adat yang sesuai dengan hukum Indonesia.

## 3.1.1. Politik Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau sub sistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  membahas  mengenai  politik  hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik  karena  peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  merupakan  rancangan atau hasil desain lembaga politik ( politic body ). 15
Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai  arah  pengaturan  (substansi)  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan  (hukum  tertulis)  untuk  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Sebagai  bagian  dari  suatu  konsep  pembangunan, politik  perundang-undangan sudah pasti bertumpu  pada suatu  landasan  (yuridis), yaitu antara  lain:  (1)  Pancasila. Landasan  awal  dari  politik  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  hal  ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan perundang- undangan sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara  baik  di  lingkungan  pergaulan  nasional  maupun  internasional.  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan formal dan materiel konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  mendapatkan  legitimasi  konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme. (3) Peraturan atau Kebijakan implementatif dari politik peraturan
15 Marzuki,  H.M.  Laica.  (2006).  Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Undang-undang, Jurnal Legislasi. 3 (1), hlm. 2.
perundang-undangan.Yang  dimaksud  di  sini  adalah  peraturan  atau  kebjikan  yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  implementatif  dari  landasan  filosofis,  konstitusional, operasional, formal, dan prosedural, misalnya antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah, dan lain sebagainya.
Politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Karena itu sebagai dasar, kebijaksanaan politik hukum berlaku bagi politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum meliputi: pertama, pembentukan dan pembaharuan undang-undang; kedua, penginventarisasian dan  penyesuaian  unsur-unsur  tatanan  hukum  yang  berlaku  dengan  sistem  hukum nasional. Meaning of self-regulation is a responsibility to maintain compliance and law enforcement more held by the public. 16
Pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan diarahkan pada produk-produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Jadi  ada  dua  bidang  utama  sasaran pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yaitu:  (1)  Peraturan  perundang- undangan mengenai tugas umum pemerintahan adalah segala peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  atau  menyangkut  penyelenggaraan  tugas  wewenang pemerintah  negara  pada  bidang  ketatanegaraan  administrasi  negara  politik;  (2) Peraturan  perundang-undangan  mengenai  pembangunan  nasional  adalah  segala peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dapat  memberikan  dukungan  pada pembangunan nasional.
Mengenai  penginventarisasian  dan  penyesuaian  unsur-unsur  tatanan  hukum yang  berlaku  dengan  sistem  hukum  nasional  adalah  berkenaan  dengan  peraturan perundang-undangan  dari  masyarakat  kolonial  yang  hingga  saat  ini  masih  berlaku. Pengkajian  inventarisasi  tersebut  meliputi:  (1)  Inventarisasi  undang-undang  dan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang tersusun dan terbentuk untuk kurun waktu tertentu; (2) Melakukan evaluasi internal dan eksternal atas  berbagai  undang-undang  dan  berbaga  peraturan  perundang-undangan  lain. Pengkajian  internal  adalah  pengkajian  konsistensi  ke  sistem  desain  antar  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  pengkajian  relevansi  dengan  sasaran pembangunan hukum khususnya dan pembangunan pada umumnya.
Pengaturan hukum terhadap wilayah perbatasan diatur didalam UUD NRI 1945 yaitu,  pada  BAB    IXA  tentang  wilayah  Negara  Pasal  25A  yang  berbunyi:  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  bercitakan  Nusantara dengan wilyah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal  25A  ini  telah  dituangkan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara.  Pengaturan  nasional  terhadap  wilayah  negara  di  mana berhubungan dengan wilayah perbatasan ini merupakan kebijakan yang diambil untuk menjaga  dan  melindungi  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Politik hukum nasional ini belum terimplementasi dengan baik ke dalam ranah masyarakat daerah perbatasan Papua di mana mereka masih memiliki hukum adat yang
16 Irwansyah. (2017). Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development. Sriwijaya Law Review. 1 (1), 44-66, hlm. 49.
mengikat terhadap persekutuan masyarakat hukum adatnya yaitu  masyarakat hukum adat  (Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara  PNG).  Pengaturan  hukum  yang berhubungan dengan daerah perbatasan masih sangat kurang dalam upaya penegakan hukum  terhadap keberadaan  persekutuan  masyarakat hukum adat.  Belum  diaturnya suatu peraturan khusus dalam upaya memperlihatkan posisi dan kedudukan hukum adat  di  daerah  perbatasan  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  yang  berbeda kewarganegaraan membuat kekosongan hukum di daerah perbatasan.
Kebijakan lainnya yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membuat suatu badan  nasional  yang  mengurus  daerah  perbatasan  yaitu,  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan.  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  adalah  Badan  Pengelola  Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  sebagaimana  dimaksud  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berdasarkan amanat UU tersebut, pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  membentuk  Badan Nasional  Pengelola  perbatasan  (BNPP).  Dalam  konteks  pengelolaan  batas  wilayah negara  dan  kawasan  perbatasan,  BNPP  mengedepankan  sinergi  kebijakan  dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan  negara  secara  ad  hoc  dan  parsial  serta  egosektoral,  yang  telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta  salah  sasaran  dan  inefisiensi  dalam pengelolaan  perbatasan,  diharapkan  dapat  diperbaiki.  Ruang  lingkup  tugas  utama BNPP  adalah  mengelola  Batas  Wilayah  Negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010  pasal  3,  sebagai  berikut:  menetapkan  kebijakan  program  pembangunan perbatasan;  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran;  mengkoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 17

## 3.1.2. Politik Hukum Adat di Daerah Setempat
Hukum adat tidak pernah menjadi hukum yang statis, walaupun masyarakatnya menganut  dan  menghayati  adat  mereka  seperti  yang  telah  ditetapkan  oleh  nenek moyang  mereka  untuk  sekali  dan selamanya  tidak  boleh  melakukan penyimpangan. Hukum adat menjadi hukum yang bergerak terus untuk keadaan-keadaan yang dinamis. Masyarakat memahami struktur yang terjadi di daerahnya.
Setiap  masyarakat  memiliki  struktur  dan  substansi  hukum  sendiri.  Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar  adalah  sikap  dan  perilaku  sosial  masyarakatnya.  Dan,  karena  itu  untuk memahami  apakah  hukum  itu  menjadi  efektif  atau  tidak,  sangat  tergantung  pada kebiasaan-kebiasaan  ( customs ),  kultur  ( culture ),  tradisi-tradisi  ( traditions ),  dan  norma- norma  informal  ( informal  norms )  yang  diciptakan  dan  dioperasionalkan  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat ( folk law ) khas Indonesia sebagai  pengejawantahan  dari the  living  law yang  tumbuh  dan  berkembang berdampingan  ( co-existance )  dengan  sistem  hukum  lainnya  yang  hidup  dalam  negara Indonesia.  Walaupun  disadari   hukum  negara  cenderung  mendominasi  dan  pada keadaan  tertentu  terjadi  juga  hukum  negara  menggusur,  mengabaikan,  atau
17 Tentang BNPP. http://bnpp.go.id/index.php/profil/tentang-bnpp/profil-bnpp .[Diakses pada tanggal 7 Juni 2017].
memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara. 18
Dalam  perspektif  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat  perbatasan  secara geneologis  dan  teritorial,  suku-suku  di  daerah  perbatasan  Papua  dan  Papua  Nugini masih  merupakan  satu  keturunan.  Hubungan  kekeluargaan  yang  tercipta  di  antara kedua  masyarakat  di  daerah  perbatasan  ini  sangat  kuat  sehingga  memunculkan perspektif di dalam kehidupan bermasyarakat tentang perbatasan pada tingkat berbeda dengan perspektif politik yang dikonstruksikan oleh negara, di mana terdapat suatu adat istiadat/kebiasaan yang dipertahankan secara turun temurun dalam lintas generasi. Adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat  penganutnya.  Adat  yang  sudah  melembaga  dan  berlaku  turun  temurun disebut  tradisi  atau  kebiasaan.  Kebiasaan,  dalam  pengertian  yang  paling  sederhana adalah  sesuatu  yang  telah  dilakukan  sejak  lama  dan  menjadi  bagian  dari  kehidupan suatu kelompok masyarakat, di mana kebiasaan ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat mudah untuk punah atau hilang kalau tidak dilestarikan.
Tatanan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan negara ini lebih tunduk terhadap hukum adatnya yang diterapkan secara turun menurun setiap generasi dalam memutuskan  suatu  permasalahan  hukum.  Perubahan  politik  hukum  nasional  tidak mampu menghilangkan solidaritas sosial dari hubungan masyarakat hukum adat yang dipisahkan oleh garis batas negara. Warga masyarakat hukum adat memiliki kebiasaan dan hukum  adat  yang  berlaku ke  dalam persekutuannya.  Yang  melanggar adat atau kebiasaan,  pada  umumnya  akan  dikenakan  sanksi.  Sanksi  tersebut  misalnya  berupa pengucilan atau pengusiran dari lingkungan masyarakat di mana adat istiadat tersebut berlaku.  Meskipun  sanksi  tersebut  tidak  tertulis  tapi  berfungsi  efektif.  Hal  ini disebabkan karena adat-istiadat dihormati oleh warga masyarakat.
Di Indonesia, adat istiadat merupakan pelengkap hukum tertulis. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit,  termasuk  sistem  agama  dan  politik,  adat  istiadat,  bahasa,  perkakas,  pakaian, bangunan, dan karya seni.
Poltik hukum  adat  di  daerah setempat sangat  ditentukan  oleh kebijakan  yang diambil oleh persekutuan masyarakat hukum adat di wilayah adatnya. Kebijakan atau aturan  yang  diterapkan  secara  turun-temurun  ini  dilestarikan  dan  dijalankan  serta aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik oleh masyarakat hukum adat. Kebijakan  adat  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  persekutuan masyarakat  hukum  adat  dan  merupakan  suatu  peraturan  yang  harus  dipenuhi  dan ditaati  selama  pelaksanaan  hukumnya.  Masyarakat  hukum  adat  dengan  senang  hati tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan-putusan  hukum  yang  ada  dan  ditetapkan  oleh kepala adat dari persekutuan masyarakat hukum adatnya.

## 3.2. Kedudukan Peraturan Perundang-undangan dan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan
Penegasan pancasila sebagai sumber tertib hukum inilah sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru berurat berakar kepada kebudayaan rakyat, sehingga dapat
18 Eksistensi  Hukum  Masa  Depan.  http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa- depan.html . [Diakses pada tanggal 20 Mei 2017].
menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan dengan demikian mencerminkan  kepribadian  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia. As  a  philosofische  grondslag, Pancasila essentially as a source of legal order in Indonesia. In its position, Pancasila as source of elaboration in the process of law drafting in Indonesia. Pancasila that it contains religious values, the value of moral law, the value of natural law, and religious value as a legal source material for the positive law of Indonesia. 19
Dengan penegasan pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam pembukaannya ini, maka UUD 1945 pada hakikatnya menempatkan hukum adat pada posisi yang baru dalam tata perundang-undangan negara Indonesia. 20 Secara tersirat, sebenarnya hukum adat dapat ditemukan dalam pasal II Aturan peralihan perundang-undangan yang masih menetapkan bahwa  segala  bangsa  dan  negara  serta  peraturan  yang  masih  langsung  berlaku  selama belum diadakan yang baru. 21 Setelah amandemen UUD NRI 1945 Pasal II aturan peralihan dialihkan menjadi Pasal I.
UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan tegas ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya.  Akan  tetapi,  secara  tersirat  hukum  adat  dinyatakan  di  dalamnya  yaitu  pada pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum  yang  berkembang  di  atas  kerangka  dasar  pandangan  hidup  rakyat  dan  bangsa Indonesia,  maka  hukum  adat  selanjutnya  merupakan  sumber  yang  paling  utama  dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.
Pengakuan terhadap hukum adat mengacu kepada undang-undang dasar 1945 di mana hukum adat diakui di dalam suatu sistem hukum di Indonesia. Keberadaan hukum adat dapat dikatakan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan hukum nasional yang lebih tinggi dari UUD NRI 1945. Keberadaan hukum adat yang tidak terkodifikasikan, tidak terlihat, dan telah  ada  sebelum  Negara  Indonesia  berdiri  merupakan  bukti  bahwa  hukum  adat  lebih berkuasa  dari  pada  hukum  nasional.  Hukum  adat  merupakan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, tetapi ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini khususnya bagi masyarakat hukum adat Papua daerah perbatasan yang masih  kental budaya aslinya akan sangat  terasa.  Penerapan hukum adat  dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat hukum adat Papua.
Hukum  bukanlah  sesuatu  yang  terjadi  secara  alamiah,  melainkan  merupakan  hasil resultante  dari  beraneka  ragamnya  proses  internalisasi,  intrusi  dan  negosiasi  berbagai kepentingan  di  antara  faksi-faksi  dan  aktor-aktor  di  dalam  masyarakat. 22 Jika  melihat  cita hukum menurut Gustav Radbruch, cita hukum dikalsifikasikan dalam 3 (tiga) prinsip umum yaitu: Purposivines (Kemanfaatan/ Zweckmassigkeit ), Justice (keadilan/ Gerechtigheit ),  dan legal certainty (Kepastian hukum/ rechtssicherheit ). Idealnya ketiga unsur tersebut haruslah terdapat dalam hukum. Kendati demikian, untuk membuat hukum yang benar-benar proporsional, sesungguhnya  sangat  sulit  karena  cita  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  pada  dasarnya memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan. 23
19 Inggit AR, Andi Bau; dkk. (2017). Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance. Journal of Law, Policy and Globalization , ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), 59 (1). hlm. 214-219.
20 Wignjodipoegoro R. Soerojo. (1982). Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan . Jakarta: Gunung Agung, hlm. 14-15.
21 Ibid . hlm. 17.
22 Zainal Arifin Mochtar. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1 (3), 316-336. hlm. 321. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
23 Ibid . Lihat juga Torben Spaak. (2000). Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch. Journal Law and Philosophy, 28 (30), 261-290, dan Heather Leadwoods. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. Journal of Law an Policy.
Walaupun hukum merupakan sistem yang teratur dan memiliki mekanisme mengatasi inkonsistensi, aspek ketidakteraturan hukum itu tetaplah ada. Ketidakteraturan dapat terjadi pada sikap tindak yang tidak sesuai dengan hukum atau mereka merasa bertindak menurut hak dan kewajiban menurut persepsinya masing-masing. 24 Begitu juga dengan keberadaan masyarakat  hukum  adat  di  daerah  perbatasan.  Walaupun  adanya  pengaturan  hukum Indonesia yang terikat dengan daerah kedaulatannya, tetapi keberadaan sistem hukum lainnya yang berada di daerah perbatasan tidak dapat dihindari. Ini terlihat dengan penerapan hukum PNG yang berada di daerah yurisdiksi NKRI. Inkonsistensi hukum nasional juga terlihat dari keberadaan  hukum  adat  yang  mempengaruhi  sistem  hukum  di  daerah  perbatasan. Keberadaan hukum adat bisa mengalahkan keberadaan hukum nasional yang ada sehingga seharusnya adanya pembagian atau pemisahan dalam stelsel-stelsel hukum yang ada di daerah perbatasan.
Hukum sebagai aturan (peraturan perundang-undangan) secara operasional tidak dapat lepas dari sumber-sumber ilmu pengetahuan dan filsafat yang melandasi pembentukannya, sehingga manakala aturan tidak dapat memberikan kepastian dan keadilan, asas, teori dan filsafat  menjadi  hal  yang  penting  dalam  rangka  pembaharuan  dan  harmonisasi  untuk memberikan pemaknaan secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ditimbulkan sejak proses pembentukan hingga pelaksanaan suatu undang-undang. 25
Analisis terhadap persoalan dikotomi yang belum dirasa adil menempatkan teori social dominance 26 sebagai rujukan dalam memetakan persoalan hukum adat dan peraturan hukum nasional serta aturan hukum PNG. Indonesia mencoba untuk membuat suatu peraturan yang berpusat pada politik hukum pemerintahan untuk menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatannya tanpa melihat akan keberadaan hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya penerapan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat  sektoral  dan  menguntungkan  bagi  pemerintah  dalam  upaya  menjaga  keutuhan kedaulatan negara. Prinsip ini tidak salah melihat bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki kedaulatan serta yurisdiksi yang sah di dunia internasional dan nasional. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan masyarakat hukum adat juga berada di daerah  teritorial  Negara  Indonesia.  Negara  tetangga  PNG  dan  keberadaan  mereka menjelaskan bahwa pada kenyataannya perbatasan negara ini harus lebih diperhatikan karena adanya dualisme kepemilikan hak ulayat di suatu daerah perbatasan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat yang berbeda kewarganegaraan.
Dalam konteks tersebut, apabila dibenturkan antara hukum nasional dan hukum adat serta hukum Negara PNG akan menjadi suatu permasalahan hukum yang tidak akan pernah selesai karena ketiga bentuk pengaturan hukum ini sangat berbeda untuk diterapkan secara bersamaan. Dalam kasus seperti ini sudah seharusnya melihat keberadaan living law yang berkembang  di  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat.  Penerapan  hukum  yang  sesuai  akan memperoleh hasil yang tepat guna.
Kedudukan dari perundang-undangan di Indonesia bersifat mutlak dan harus ditaati dalam proses hukum jika melihat dari yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika
24 Syarifuddin, Amir dan Indah Febriani. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. Hasanuddin Law Review . 1 (2), 296-306. hlm. 300. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
25 Priyanta,  Maret.  (2015).  Pembaharuan  dan  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Bidang  Lingkungan  dan Penataan  Ruang  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan. Hasanuddin  Law  Review. 1  (3),  337-349.  hlm.  348. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
26 Sidanius memaparkan teori dominasi sosial, dimana kelompok cenderung untuk mendiskriminasi orang berdasarkan ideologi sosial yang ada dalam status kelompoknya, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung bertingkah untuk kepentingan mereka sendiri dan berupaya untuk mendiskriminasi kelompok lemah. Lihat: Sidanius, dkk. (2004). Social Dominance Theory: Its Agenda and Method. Journal Political Psychology , Vol. 25, No. 6.
melihat  dari  persekutuan  hukum  adatnya  berarti  hukum  adat  yang  berlaku.  Akan  tetapi, keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  berkewarganegaraan  PNG  yang  tinggal  dan bermukim  di  Indonesia  sudah  seharunya  menggunakan  hukum  Indonesia  bukan menggunakan hukum yang pernah di bawah olehnya dari PNG.
Realitas kehidupan masyarakat hukum adat di daerah perbatasan tetap berada di dalam lingkungan adat dan adat istiadatnya, meskipun selama ini ada gesekan-gesekan dari pengaruh global.  Mereka  tetap  memelihara  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dengan  ikatan kebersamaan,  yang  berprinsip  kepada  ketenangan,  kerukunan  dan  kedamaian  dalam kehidupan sosial antar masyarakat hukum adatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak terusik dengan persoalan hukum nasional karena pada hakikatnya kedudukan hukum adat di daerah perbatasan Papua adalah hukum tertinggi di dalam persekutuan masyarakat hukum adatnya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kedudukan  hukum  adat  di  Indonesia  merupakan hukum bangsa asli Indonesia yang selalu dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Andaikata hukum nasional menghapus hukum adat, maka hukum nasional akan kehilangan sumber dayanya dan hukum adat tidak akan pernah mati, karena hukum adat adalah pangkal dari segala sumber hukum Indonesia, yang menjelma dalam pancasila.
Undang-undang  Dasar  (UUD)  dan  hukum  adat  berasal  dari rechtsidee /cita  hukum sehingga UUD dan hukum adat mengikuti dan tunduk pada cita hukum. Cita hukum sebagai batu penguji dari segala macam norma hukum yang ada, karena letaknya sebagai jiwa atau dasar dari hukum dasar. Menurut Von Savigny bahwa hukum berasal dari jiwa bangsa maka hukum dasar berangkat dari hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan hukum adat dan UUD 1945 adalah berbeda di mana rechtidee UUD adalah hukum adat Indonesia karena di dalam  UUD  NRI  1945  memuat  jiwa  bangsa  dan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat yang berkembang. Sedangkan kedudukan hukum adat adalah cita hukum dari hukum dasar yang memiliki kedudukan yang paling kuat dalam tata hukum Indonesia di mana hukum adat menjiwai seluruh hukum yang ada di dalam tata hukum Indonesia yang dijadikan dasar uji dari hukum-hukum yang diciptakan.
Dengan  demikian  kedudukan  pengaturan  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah perbatasan  memiliki  kedudukan  hukum  yang  paling  kuat  dalam  tata  hukum  di  daerah perbatasan di mana hukum adat merupakan cita dasar dan hukum dasar di antara persekutuan masyarakat  hukum  adat  begitu  juga  dengan  poltik kebijakan  pemerintah  daerah  yang ada merupakan penjiwaan dari hukum adat yang berkembang di masyarakat.

## 4. Conclusion
Dikotomi  pengaturan  sistem  hukum  yang  ada  di  daerah  perbatasan  merupakan  bentuk pengaturan hukum yang plural dan beraneka ragam. Akan tetapi pada hakikatnya dikotomi hukum yang ada di daerah perbatasan harus dibedakan dalam proses penerapannya, di mana peraturan hukum nasional, hukum adat dan hukum PNG merupakan sesuatu yang berbeda dan harus dipisahkan. Hukum Indonesia berlaku terhadap warga Negara Indonesia, hukum adat berlaku pada persekutuan masyarakat hukum adat dan hukum PNG berlaku terhadap masyarakat hukum adat yang berasal dari PNG. Akan tetapi, sinergitas terhadap penerapan hukum di antara persekutuan masyarakat hukum adat yang hidup di daerah perbatasan bisa menggunakan hukum adat yang hanya berlaku di antara persekutuan masyarakat adatnya.
Kedudukan hukum nasional dan politik hukum adat yang ada di daerah perbatasan pada hakikatnya adalah sama, di mana hukum nasional harus berlaku terhadap seluruh warga masyarakatnya tidak terkecuali dengan masyarakat hukum adat yang ada di daerah yurisdiksi Negara Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat hukum adat PNG harus tunduk terhadap
hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  Indonesia  apabila  mereka  tinggal  dan  hidup  di  daerah yurisdiksi Negara Indonesia. Walaupun kedudukan hukum nasional Indonesia begitu tinggi, tetapi keberadaan hukum adat juga tidak dapat dikesampingkan karena di dalam persekutuan masyarakat hukum adatnya hukum adat memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan hukum yang asli dari suatu suku bangsa yang ada di daerah perbatasan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih saya ucapkan kepada tim editorial Amsir Law Journal atas publikasi tulisan kami di volume 1, bulan Oktober 2019.

## Referensi
Buku: Arinanto,  Satya  dan  Ninuk  Triyanti.  (2009). Memahami  Hukum:  dari  Konstruksi  sampai Implementasi. Jakarta: Rajawali Press.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Mulyana,  Dedi  dan  Jalaluddin  Rakhmat.  (2005). Komunikasi  Antarbudaya;  Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. (1995). Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola.
Rudito, Bambang dan Melia Famiola. (2013). Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti (edisi revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Wignjodipoegoro  R.  Soerojo.  (1982). Kedudukan  serta  Perkembangan  Hukum  Adat  setelah Kemerdekaan . Jakarta: Gunung Agung.

## Artikel Jurnal:
Bakri,  Muhammad.  (2008).  Unifikasi  dalam  Pluralisme  Hukum  Tanah  di  Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA. Jurnal Kertha Patrika . 33 (1), 1-5.
Inggit AR, Andi Bau; dkk. (2017). Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance. Journal of Law, Policy and Globalization , ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), 59 (1).
Irwansyah.  (2017).  Research-Based  Environmental  Law:  The  Debate  Between  Ecology Versus Development. Sriwijaya Law Review. 1 (1), 44-66.
Likadja, Jeffry Alexander Ch. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Throught State)” dalam  Bingkai  “Negara  Hukum  (Rechtstaat)”. Hasanuddin  Law  Review .  1  (1),  75-86. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
Marzuki, H.M. Laica. (2006). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang, Jurnal Legislasi. 3 (1).
Priyanta, Maret. (2015). Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang  Lingkungan  dan  Penataan  Ruang  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan. Hasanuddin Law Review. 1 (3), 337-349. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212 Sidanius, dkk. (2004). Social Dominance Theory: Its Agenda and Method. Journal Political Psychology , Vol. 25.
Syarifuddin, Amir dan Indah Febriani. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. Hasanuddin Law Review . 1 (2), 296-306. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212 Zainal  Arifin  Mochtar.  (2015).  Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1 (3), 316-336.
doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212
World Wide Web: http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html  . [Diakses pada tanggal 20 Mei 2017].
http://bnpp.go.id/index.php/profil/tentang-bnpp/profil-bnpp .[Diakses pada tanggal 7 Juni 2017].
https://elshinta.com/news/86604/2016/11/08/sejumlah-warga-papua-nugini-pindah- ke-indonesia , lihat juga http://beritamerauke.blogspot.co.id/2009/02/57-warga-png- ingin-kembali-ke-merauke.html

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2019 ALJ. All rightsreserved.