## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PEKANBARU
Novia Sukma Arianti Universitas Sunan Giri Surabaya noviasukmaaa2@gmail.com
Zain Alwi Arafat Universitas Sunan Giri Surabaya zainalwiarafat83@gmail.com
Abstrack
Children are descendants that Allah SWT has entrusted to us to be cared for and protected, because in  them  there  are  rights,  dignity  and  human  dignity  that  must  be  upheld.  Children  are  weak  and helpless creatures who need love and attention. However, in practice in society, there are not a few children who do not get the proper attention from their families and surroundings. Along with the times,  the  state  through  the  government  has  made  various  efforts  to  provide  the  best  for  children. Violence  against  children  continues  to  occur.  In  Indonesia,  in  particular,  various  cases  of  violence against  children  have  appeared  in  various  regions.  A  surprising  fact  is  that  a  child  in  Malang  was splashed  with  hot  water  by  his  own  mother.  The  reason  is  quite  trivial,  the  child  often  defecates anywhere and makes the mother angry. At the end of October 2022, the public was shocked by the tragic incident in Pekanbaru because a biological mother and stepfather tortured and lit a 10-year-old boy's genitals with cigarettes.
Keywords: Children, Violence, Legal Protection

## ABSTRAK
Anak  merupakan  keturunan  yang  Allah  SWT  titipkan  ke  pada  kita  untuk  di  jaga  serta  untuk dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di jungjung tinggi. Anak adalah mahkluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian  sebagaimana  mestinya  dari  keluarga  dan  sekelilingnya.  Seiring  dengan  perkembangan zaman, negara melalui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada  anak-anak.  Kekerasan  terhadap  anak  masih terus  terjadi. Di  Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah. Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air panas oleh ibunya sendiri. Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air besar disembarang tempat dan membuat marah sang ibu. Akhir bulan Oktober 2022 masyarakat dikejutkan dengan kejadian tragis di Pekanbaru karena ada ibu kandung dan ayah tiri yang menyiksa dan menyulut rokok pada kemaluan bocah berusia 10 tahun.
Kata kunci: Anak, Kekerasan, Perlindungan Hukum
Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Anak merupakan keturunan yang Allah SWT titipkan kepada kita untuk dijaga serta untuk  dilindungi,  karena  dalam  dirinya  terdapat  hak-hak,  harkat  dan  martabat  sebagai manusia yang harus di jungjung tinggi. Anak adalah mahkluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya.  Sekalipun  anak  berada  dalam  asuhan  orang  tuanya  tidak  sedikit anak  yang telantar atau di telantarkan, dieksploitasi, atau bahkan di lecehkan. Padahal anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak  akan  memelihara,  mempertahankan  serta  mengembangkan  buah  hasil  dari pendahulunya. Seseorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang.
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab setiap orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok  Perkawinan,  menentukan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat  berdiri  sendiri.  Orang  tua  merupakan  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  negara  melalui  pemerintah  telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya  nyata  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak.  Namun,  hingga keluarnya  undang-undang  perlindungan  anak  dan  sampai  sekarang,  kesejahteraan  dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Data dari Komnas Perlindungan  Anak,  kekerasan  anak  pada  tahun  2020  adalah  8.686  kasus  sedangkan  pada tahun 2021 meningkat menjadi 10.247 kasus, jika diperinci 19% kekerasan fisik, 45% kekerasan seksual, dan 18% kekerasan psikis. 1
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai  kekerasan  terhadap  anak  muncul  di  berbagai  daerah.  Sebuah  fakta  yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air panas oleh  ibunya  sendiri.  Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air besar disembarang tempat dan membuat marah sang ibu. Akhir bulan Oktober 2022 masyarakat dikejutkan dengan kejadian tragis di Pekanbaru karena ada ibu kandung dan ayah tiri yang menyiksa dan menyulut rokok pada kemaluan bocah berusia 10 tahun, karena tersangka ZK adalah pengangguran dan ML hanya ibu rumah tangga maka  pada  saat  MR  (korban)  meminta  uang  untuk  jajan,  langsung  disiksa  oleh  kedua orangtuanya. 2
1 Ardito Ramadhan D. (20/1/2022). Laporan Kasus Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir . Diakses pada 20 April 2023. Dari: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasuskekerasan- terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3tahun .
2 Raja Adil Siregar. (27/10/2022). Ayah Tiri Penyiksa-Sulut Api Rokok Kemaluan Bocah di Riau Jadi Tersangka . Diakses pada 20 April 2023. Dari: https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6373186/ayah-tiri- penyiksa-sulut-api-rokok-kemaluan- bocah-di-riau-jadi-tersangka
Data  Komnas  Perlindungan  Anak  menunjukkan  bahwa  kekerasan  pada anak  tidak mengenal sastra sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan.  Di  kalangan  menengah  ke  atas,  karena  ambisi  orangtua  untuk  menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah maupun di masyarakat. Paradigma keliru yang menganggap anak  tidak  memiliki  hak  dan  harus  selalu  menurut  orangtuanya  sudah  saatnya  diakhiri. Pemerintah, orang tua dan masyarakat sudah saatnya menyadari anak – anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Hak – hak perlu ditegakkan antara lain  hak  untuk  hidup  layak,  tumbuh dan  berkembang  optimal,  memperoleh  perlindungan, Pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam hal – hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak, sebagaimana telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi  Pemerintah Indonesia  Tahun  1990,  disusul  disahkan  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak kekerasan pada anak serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku korban tindak pidana kekerasan pada anak.
.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat penelitian secara yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang berdasarkan fakta di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya dengan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak.
Penelitian terhadap masalah hukum adalah yang menggunakan pendekatan yang tidak hanya pendekatan normatif dan pendekatan empiris, akan tetapi pendekatan dari keduanya yaitu  pendekatan  normatif-empiris.  Dengan  demikian  peneliti  tidak  hanya  berusaha mempelajari pasal-pasal atau perundang-undangan, pendapat para ahli dan menguraikannya dalam  karya  ilmiah,  namun  juga  menggunakan  bahan-bahan  yang  sifatnya  normatif  dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
Sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  baik  yang  dilakukan  melalui  wawancara, angket, dokumentasi, dan lain sebagainya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber  pertama  yaitu  individu  atau  perseorangan.  Sedangkan  data  sekunder  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak
Anak  merupakan  tunas  bangsa  yang  mempunyai  potensi  sebagai  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Menurut pendapat R.A. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam umur muda  dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya  karena  mudah  terpengaruh  untuk  keadaan sekitarnya. 3
3 Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99
Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda. Ketika anak melakukan sesuatu namun lingkungannya tidak mendukung, maka akan memberikan dampak yang kurang baik ke perilaku anak tersebut dan dapat mempengaruhi masa depannya. Setiap anak memiliki karakter dan potensi yang telah  melekat pada dirinya dan dianggap sebagai penerus  generasi  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  perilaku  baik  dan  buruknya  seorang anak dapat mempengaruhi masa depannya. 4
Dalam pemenuhan terhadap haknya, anak perlu peran penting orang tuanya maupun orang disekitarnya yang telah dewasa. Beberapa hak-hak anak itu diantaranya :
1) Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Pasal  34  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945,  menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
3) Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa  “Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kek erasan dan diskriminasi” .
Hak  anak  juga  terdapat  dalam  sidang  umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  20 November  1959  yang  berisikan  tentang  Deklarasi  Hak-Hak  Anak.  Dalam  pembukaan  telah dijelaskan bahwa setiap manusia harus memperhatikan segala sesuatunya untuk diri anak. 5 Berdasarkan Pasal 1 angka 15A Undang-Undang No 35 Tahun 2014, kekerasan ialah setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. World Health Organization (WHO)  menyebutkan  bahwa  perilaku  kekerasan  terhadap  anak  adalah  semua bentuk  perlakuan  menyakitkan  secara  fisik  ataupun  emosional,  penyalahgunaan  seksual, pelalaian,  yang  mengakibatkan  cedera  atau  kerugian  pada  kesehatan  anak,  kelangsungan hidup  anak,  tumbuh  kembang  anak,  atau  martabat  anak,  yang  dilakukan  dalam  konteks hubungan  tanggung  jawab.  Secara  umum  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni:
1) Kekerasan  Fisik . Merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  benda-benda  tertentu  yang  menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. 6
2) Kekerasan  Psikis  atau  Emosional .  Merupakan  cedera  mental  akibat  kekerasan psikologis  atau  verbal,  meliputi  penghardikan,  mengancam,  mengutuk  atau menyumpah,  melabel  dengan  kalimat  negatif  atau  merendahkan  anak,  memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak. 7
3) Penelantaran  Anak .  Merupakan  penundaan  dalam  mencari  perawatan  kesehatan anak,  mengusir  anak  dari  rumah,  tidak  peduli  pada  pendidikan  anak,  kegagalan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  anak,  kurang  berkomunikasi  dan  tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak.
4 Djamil, Nasir M . 2013.Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika., p 11.
5 Gultom, Maidin., Perlindungan Hukum. Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan. Pidana Anak Di Indonesia, Refika. Aditama, Bandung, 2012
6 Huraerah, Abu. 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia.
7 Fitriana, Y. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. Jurnal Psikologi Undip Vol. 14 (1), pp: 81-93
4) Kekerasan  Seksual . World  Health  Organization (WHO)  mendefinisikan  kekerasan seksual  pada  anak  sebagai pelibatan  anak  dalam  kegiatan  seksual,  pada  saat  anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sama artinya dengan telah dirampas hak- hak asasinya.
Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap semua warga negaranya termasuk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi  juga  memberikan  perhatian  terhadap  perlindungan  anak  dari  kekerasan sebagaimana Pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945 yang menegaskan, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan  hukum  dimaksud  adalah  pikiran-pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan  hukum.  Rumusan  pemikiran- pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan 8 . Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.  Pelaksanaan  penegakkan  hukum  dapat  berlangsung  secara  normal  atau  juga karena adanya pelanggaran hukum.
Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002  yang berbunyi :
(1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),
(2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  Tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
(3).  Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
(4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1). Diskriminasi. Merupakan pembedaan  perlakuan  terhadap sesama  berdasarkan warna  kulit,  golongan,  suku,  ekonomi,  status  sosial  dan  lain-lain.  Seseorang  yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Contohnya seperti  seorang  perempuan  tidak  diperbolehkan  bekerja  sebagai  sopir  atau  pilot karena jenis kelaminnya dan sekelompok orang mengejek atau memperlakukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan.
8 Raharjo, S. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.
2).  Eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual. Menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  eksploitasi  adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan.
3). Penelantaran. Penelantaran  anak  ialah  melepaskan  tanggung  jawab  dan  klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang KDRT. Upaya agar tidak terjadi penelantaran  dalam  rumah  tangga  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, membina kesadaran hukum masyarakat terutama hukum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri.
4).  Kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan. Definisi  kekejaman  ialah kecenderungan  pikiran  menuju  sisi  kekerasan.  Sedangkan  kekerasan  ialah perbuatan  seseorang  atau  kelompok  yang  menyebabkan  cedera  atau  matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kemudian penganiayaan  merupakan  perlakuan  sewenang-wenang  yang  dilakukan seseorang  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  penyiksaan,  penindasan,  dan sebagainya.
5 ). Ketidakadilan .  Ketidakadilan  merupakan tindakan  yang  sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proposional .
6).  Perlakuan  salah  lainnya. Pelaku  kejahatan  terhadap  anak  memang  pantas dihukum  seberat-beratnya dijatuhi  hukuman  “mati”,  walaupun  di  satu  sisi penjatuhan hukuman mati masih menjadi polemik karena dianggar melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena penjatuhan hukuman mati tidak diperbolehkan oleh sistem  hukum  pidana  indonesia.  Ancaman  pidana  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  terutama  pasal  pelecehan  dan  kekerasan  seksual,  dimana ancaman pidana minimal dan maksimalnya sama.

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pada Anak
Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics , bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan ( prohibited ) dan bersifat hukuman  ( sanction ). Bentuk perlindungan hukum yang paling  nyata adalah adanya institusi-institusi  penegak  hukum  seperti  pengadilan,  kejaksaan,  kepolisian,  dan  lembaga- lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian  hukum  menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  yang  menyatakan  bahwa  hukum memiliki  pengertian  beragam  dalam  masyarakat  dan  salah  satunya  yang  paling  nyata  dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang terdiri pada hak asasi manusia yang  terdapat  kesalahan  yang  dilanggar  oleh  setiap  orang  atau  orang  lain.  Perlindungan hukum  juga  memiliki  arti  bahwa  masyarakat  menaruh  harapan  kepada  hakim  demi terjaminnya keadilan dalam perlindungan hukum. Adanya keseluruhan cara yang dilakukan hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai aparatur  hukum  untuk  memberikan  jaminan yang  akan  terciptanya  rasa  aman  dan  rasa  nyaman,  baik  rasa  aman  pada  mental  dan  fisik.
Sehingga  adanya  gangguan  dan  masalah  yang  dialami  oleh  korban  yang  telah  diberikan ancaman bagi pelaku akan lebih ringan karena telah adanya perlindungan hukum yang penuh terhadap hakim tersebut.
Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan di Pekanbaru ialah semua bentuk perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh ketentuan yang  ada  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014,  terutama  pada  pasal  69A  tentang perlindungan. Kemudian dalam Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa merahasiakan identitas anak dan/atau anak saksi kepada berita di media massa. Serta dalam Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diatur mengenai anak yang  menjadi  korban  wajib  dilindungi  baik  itu  dalam  tingkat  pemeriksaan  yaitu  dengan memberikan  bantuan  kepada  pembimbing  kemasyarakatan  atau  didampingi  sesuai  dengan aturan  perundang-undangan.  Kemudian  korban  juga  didampingi  oleh  orang  tua  maupun keluarganya.
Didalam  proses  penyidikan  sampai  persidangan  perlu  adanya  bantuan  hukum terhadap korban. Dalam proses tersebut, anak akan mengungkapkan apapun yang terjadi yang dilakukan pelaku kepadanya sehingga perlu adanya bantuan hukum atau pendampingan agar anak tidak mengalami trauma berat. Arief Gosita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korban  ialah  seseorang  yang  mengalami  gangguan  dari  fisik  lahir  hingga  batin  yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap seseorang sehingga melanggar hak asasi hingga timbul kerugian.
Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan di Pekanbaru ialah semua bentuk perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh ketentuan yang  ada  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014,  terutama  pada  pasal  69A  tentang perlindungan. Kemudian dalam Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa merahasiakan identitas anak dan/atau anak saksi kepada berita di media massa. Serta dalam Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diatur mengenai anak yang  menjadi  korban  wajib  dilindungi  baik  itu  dalam  tingkat  pemeriksaan  yaitu  dengan memberikan  bantuan  kepada  pembimbing  kemasyarakatan  atau  didampingi  sesuai  dengan aturan  perundang-undangan.  Kemudian  korban  juga  didampingi  oleh  orang  tua  maupun keluarganya.
Didalam  proses  penyidikan  sampai  persidangan  perlu  adanya  bantuan  hukum terhadap korban. Dalam proses tersebut, anak akan mengungkapkan apapun yang terjadi yang dilakukan pelaku kepadanya sehingga perlu adanya bantuan hukum atau pendampingan agar anak  tidak  mengalami  trauma  berat.  Jika  dilihat  secara  teoritis,  yaitu  adanya  bentuk perlindungan  terhadap  korban  terkait  bentuk  bantuan  tersebut  dan  kerugian  yang dialaminya. Terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu sebagai berikut :
a. Adanya  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  35 Undang-Undang No 26 Tahun 2000, yaitu terhadap adanya pemberian kompensasi ialah bentuk ganti rugi yang diberikan negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk mengganti  kerugian  terhadap  korban.  Kemudian  adanya  pemberian  restitusi,  yaitu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa :
1) Pengembalian harta korban;
2) Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap kehilangan barang korban;
3) Adanya penggantian biaya tindakan tertentu.
b. Adanya  Konseling,  yaitu  pemberian  bimbingan  konseling  yang  diperuntukkan  bagi korban yang mengalami trauma yang mendalam.
c. Adanya  Pelayanan  atau  Bantuan  Medis. Kegiatan  ini  sangat  pantas  diberikan  kepada
korban yang mengalami penderitaan fisik sehingga memerlukan bantuan medis. Seperti pemeriksaan kesehatan, visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah.
d. Adanya  Bantuan  Hukum.  Merupakan  pemberian  pendampingan  terhadap  korban kejahatan. Contoh bantuan hukum yang di Indonesia banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
e. Adanya  Pemberian  Informasi.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  keluarganya  karena berhubungan  dengan  proses  penyelidikan  dan  pemeriksaan  tindak  pidana  yang  telah diderita oleh korban.
Hukum mengenai perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak serta  kewajiban  anak.  Masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  merupakan  salah  satu pendekatan untuk melindungi anak indonesia. Namun tidak hanya didekati secara yuridis, namun perlu pendekatan yang lebih luas seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum, pihak kepolisian maupun pihak pemberdayaan perempuan dan  perlindungan  anak  saling  memberikan  informasi  kepada  Dinas  sosial  terhadap  anak korban  yang  perlu  ditangani  secara  langsung  serta  menanyakan  kebutuhan  apa  yang diperlukan oleh anak korban tersebut.
Dalam  pelaksanaannya,  pihak  kepolisian  dapat  mendatangkan  psikolog  jika  anak sebagai  korban  mengalami  gangguan  psikis  atau  trauma.  Sehingga  anak  korban  akan mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologisnya ataupun traumanya. Dalam menangani kasus pada anak, perlu dilakukan pembedahan atau penanganan  baik  segi  medis  ataupun  internal  seseorang,  serta  adanya  aspek  hukum  yang masih  banyak  mengandung  kelemahan.  Diperlukan  pendukung  sosial  serta  ekonomi. Langkah-langkah  pembentukan  dan  adanya  bentuk  komunikasi  bertujuan  untuk mempengaruhi  dalam  pengambilan  sebuah  keputusan.  Ada  beberapa  hal  yang  diperlukan dalam penyempurnaan penanganan, yaitu :
1. Kekerasan seksual ialah tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya penaklukan serta  merendahkan  untuk  mendukung  suatu  kejahatan  seksual  yang  menjadi  pemicu utamanya.  Oleh  sebab  itu,  kekerasan  seksual  tidak  selalu  terlihat  dalam  bentuk pemerkosaan  saja  melainkan  dalam  bentuk  lainnya.  Dalam  hal  ini,  dampak  dari pemerkosaan sering berdampak buruk pada korbannya. Pemerkosaan ialah seseorang yang dijebak dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku.
2. Pengalaman  klinis  menunjukkan  cukup  banyak  penganiayaan  atau  penyalahgunaan seksual  pada  masa  anak-anak  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  masih  dekat dengan  korban.  Hal  tersebut  menimbulkan  trauma  berkepanjangan  pada  korban. Penganiayaan  terhadap  anak  merupakan  penanganan  khusus  yang  berbeda  dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lainnya.
3. Adanya melakukan kampanye atau berbagai macam melakukan advokasi anti kekerasan pada  anak.  Namun  tindakan  ini  dikhawatirkan  akan  membuat  tingkah  laku  pelaku berubah. Namun tindakan ini sangat baik dilakukan karena dapat menjerat para pelaku dengan  hukuman  yang  setimpal  serta  masyarakat  akan  menunjukkan  bahwa  ada pemihak bagi korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial.

## KESIMPULAN
Anak  korban  kekerasan  di  Pekanbaru  merupakan  anak  yang  memiliki  karakter  yang mendorong  dirinya  menjadi  korban  kekerasan  seperti  fisiknya  yang  lemah.  Kemudian kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya, kurangnya pengawasan, serta kurang
perhatian dari masyarakat. Perlindungan hukum yang dapat diberikan ialah memberikan hak anak sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kekerasan seksual yaitu mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
Terhadap pelaku kekerasan pada anak tetap harus dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal  80  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  juga  diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.  Agar  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  berjalan dengan  maksimal,  dibutuhkan  adanya  pemantauan  khusus  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum menjadi alat yang digunakan untuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sehingga dapat menjamin untuk terpenuhinya hak- hak anak yang seharusnya menjadi hak dari anak korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo,. Jakarta
Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, U rgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta
Djamil, Nasir M . 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika., p 11.
Fitriana,  Y.  2015. Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Perilaku  Orang  Tua  dalam  Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah . Jurnal Psikologi Undip Vol. 14 (1), pp: 81-93
Gultom,  M.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa Cendekia.
Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99
Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, Hal : 40-42
Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita.  2017. Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan  Pencegahannya . Jakarta:Bima
Nugrahani,  S.  (2015). Hubungan Parenting Stress Dengan Kecendrungan Prilaku Kekerasan Terhadap Anak . Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
Raharjo, S. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.
R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap. Pasal Demi Pasal , Penerbit Politeia, Jakarta.
Santrock, John W. 2007. Penilaian Perkembangan Anak Usia . Dini. Bandung : PT. Refika Aditam Subagyo, J. (2011). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
D., A. R. (2022,  1 20). Kompas . Retrieved from  Nasional
Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan- kasuskekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3tahun
Siregar,  R.  A.  (2022,  Oktober  27). Hukum  dan  Kriminal .  Retrieved  from  News Detik.com:https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d- 6373186/ayah- tiri-penyiksa-sulut-api-rokok-kemaluan-bocah-di-riau-jadi- tersangka
Wahyono.  (2022,  Agustus  16). Berita .  Retrieved  from  News  Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6237798/30-kasus-kekerasan-seksual- terhadap- anak-terjadi-di-lebak-sepanjang-2022
Utrecht. 1986. Hukum Pidana . Surabaya: Pustaka Tinta Mas. p.253
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia