## IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA)

## IMPLEMENTATION OF PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA)
Saudi Sau’ud Aslur * , Tukiman Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 60294 Koresponden email: saudisaud08@gmail.com

## ABSTRAK
Kebutuhan negara Indonesia mengenai percepatan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Hal ini karena suksesnya pembangunan merupakan kriteria dalam kesuksesan suatu negara. Jalan merupakan salah satu obyek mengenai percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena meningkatnya jalan rusak yang belum diperbaiki di Kabupaten Lamongan. Fenomena inilah kemudian yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengeluarkan program baru yaitu Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula). Program ini muncul sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sebagai upaya penanganan perbaikan jalan, khususnya di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula) Pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan model analisis Implementasi kebijakan oleh David C Korten berdasarakan tiga elemen fokus penelitian yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dana dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Lamongan.
Kata kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Jamula.

## ABSTRACT
The needs of the Indonesian state regarding the acceleration of integrated, directed and sustainable development have become the main focus of government. This is because the success of development is a criterion in the success of a country. Roads are one of the objects regarding the acceleration of infrastructure development which is the main focus of government. This research was conducted on the basis of an issue or phenomenon of increasing damaged roads that have not been repaired in Lamongan Regency. This phenomenon then became the basis for the Government of Lamongan Regency to issue a new program, namely Jalan Mantap and Alus Lamongan (Jamula). This program emerged as a priority program for the Lamongan Regency Government and as an effort to handle road repairs, especially in Lamongan Regency. This study aims to determine the implementation of the Jalan Mantap and Alus Lamongan (Jamula) Program at the Lamongan Regency Bina Marga Public Works Service using the policy implementation analysis model by David C Korten based on three research focus element, namely programs, implementing organizations, and target groups. The research method used in this research is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Jalan Mantap and Alus Lamongan Programs has been going well and in accordance with the expectations of the people of Lamongan Regency.
Key words : Public Policy, Policy Implementation, Jamula Program.
PENDAHULUAN Pembangunan infrastruktur jalan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dikarena- kan banyaknya manfaat ketika infrastruktur jalan dalam keadaan baik. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekono- mian baik di tingkat pusat maupun daerah, se- hingga penyediaanya diprioritaskan. Pembangu- nan infrastruktur jalan memiliki tujuan untuk memperlancar penyaluran barang dan jasa, serta
memiliki peran dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan me- ngacu pada rencana tata ruang, terintegrasi sistem transportasi nasional, diperlukannya strategi ke- bijakan dalam pembangunan guna meningkatkan kelancaran dalam masyarakat. Pentingnya pemba- ngunan infrastruktur berfungsi untuk membuka keterisolasian wilayah, akan tetapi dapat mening- katkan aksebilitas ekonomi, sosial maupun budaya tetapi juga menunjang kelancaran aktivitas mas- yarakat dan dapat mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum (Yonatan et al., 2014).
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terluas di pulau jawa yaitu seluas 47 803,49 (km 2 ), dengan luas wilayah yang cukup banyak, tak terhindarkan dari permasalahan jalan rusak, dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur panjang jalan kewenangan provinsi menurut kondisi jalan (km), 2021 tercatat dalam kondisi jalan baik di Jawa Timur yaitu 820,44, kondisi jalan sedang di Jawa Timur yaitu 425,92 kondisi jalan rusak di Jawa Timur yaitu 101,37 kondisi jalan rusak berat di Jawa Timur yaitu 46,28. Permasalahan jalan rusak yang ada tentunya dapat menghambat perjalanan ataupun arus ekonomi dalam suatu daerah.
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan luas wilayah 1782,05 (km 2 ), Kabupaten Lamongan yang menjadi jalur penghubung antar kota dima- na terdapat jalan alternatif untuk menghubungkan antara kota dan untuk menuju ke arah ibu kota ketika melewati diluar jalan tol, dalam hal ini jalan rusak juga terjadi di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data yang dikutip dari (BPS, 2021) dapat diketahui jika di Kabupaten Lamo- ngan terdapat 37% kerusakan jalan di Kabupaten Lamongan ini menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerusakan cukup panjang. Misalkan saja jika dibandingkan dengan Kota Surbaya yang hanya memiliki kerusakan jalan sepanjang 0,005% atau Kota Mojokerto sepanjang 24% dari total keseluruhan jalan. Kemudian Kabupaten Tuban sebanyak 13% dari total panjang jalan keseluran.
Permasalahan kerusakan jalan yang belum diperbaiki di Kabupaten Lamongan ini juga me- munculkan permasalahan lain, seperti hampir se- tiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan volume kerusakan memicu terjadinya permasa- lahan lain di Kabupaten Lamongan. Misalnya saja peningkatan kasus kecelakaan yang meng- akibatkan korban jiwa, terjadinya jalan yang berlubang disetiap ruas, terjadinya banjir dan terhambatnya akses masyarakat yang membuat banyaknya keluhan yang terjadi di masayarakat Kabupaten Lamongan. Sehingga fenomena pe- ningkatan kerusakan jalan di Kabupaten Lamo- ngan mendorong pemerintah Kabupaten Lamo- ngan untuk mengeluarkan dan mengesahkan Program prioritas dalam penanganan perbaikan infrastruktur khususnya jalan, pemerintah Kabu- paten Lamongan mengeluarkan suatu program baru yang diberikan nama Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula), yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga.
Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula) yang direncanakan sejak tahun 2021
dan dijalankan pada tahun 2022 bertujuan untuk mem-bangun atau memperbaiki infrastruktur khususnya jalan yang ada di Kabupaten Lamongan, infra-struktur jalan yang baik dapat menunjang akses masyarakat pada sektor ekonomi, kesehatan, wi-sata, dan pendidikan. Dengan adanya program Jamula diharapkan dapat memperbaiki dan mem-perkecil jalan rusak yang ada di Kabupaten Lamo-ngan, sebelum adanya program Jamula penanga-nan jalan belum sepenuhnya dapat tertangani de-ngan baik.
METODE Metode penelitian yang digunakan pada pe- nelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang kompre- hensif dan mendalam tentang Implementasi Prog- ram Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan. Selain itu analisis pada penelitian ini akan didasarkan pada konsep Implementasi Kebijakan Publik oleh David C Korton dengan berdasarakan tiga elemen fokus penelitian yaitu program, orga- nisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah de- ngan teknik wawancara, observasi dan dokumen- tasi dengan diikuti teknik penarikan informan ber- dasarkan konsep purposive sampling dan snowball sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu pada fokus penelitian menurut Korten, yaitu tentang faktor-faktor yang mempe- ngaruhi keberhasilan implementasi program harus meliputi tiga elemen yang disebut dengan model kesusuaian. Ketiga elemen tersebut saling ber- kaitan dan berhubungan satu sama lain sehingga apabila terdapat salah satu elemen yang tidak ber- jalan dengan optimal maka akan dapat mempe- ngaruhi elemen lainnya.

## Program
Pada elemen program memiliki peran kese- suaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh prog- ram dengan apa yang dibutuhkan oleh ke-lompok sasaran. Dalam proses program harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelak- sanaan implementasi program dengan adanya Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan me- rupakan suatu program baru yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini yang melaksanakan program tersebut merupakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan. Ada pun pada proses pelaksanaannya terbagi kedalam ;
a. Adanya Perencanaan Pada proses pelaksanaan suatu program sesuai konsep Implementasi Program dari David C. Korten maka diharuskan adanya perencaan di dalamnya dalam program Ja- mula sendiri terdapat perencanaan yang di- lakukan sebelum pelaksanaan program. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber dari hasil wawancara menyatakan bahwa perenca- naan pengerjaan program Jamula dilakukan sebelum pengerjaan program Jamula, dan pe- rencanaan program Jamula berdasarkan kon- disi kerusakan jalan yang ada.
Gambar 1 . Perencanaan Perbaikan Jalan dalam Program Jamula
Gambar diatas menunjukkan adanya 41 ruas jalan yang akan dilakukan perbaikan oleh prog- ram Jamula. Program Jamula telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamo- ngan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan (RPJMD) tahun 2021- 2026. Perencanaan yang terjadi dalam program Jamula tidak hanya dari pihak Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan me- lainkan terdapat dari pihak luar juga yang ikut berperan dalam pelaksanaannya, peren- canaan ini bertujuan menentukan nantinya dalam pengerjaan program Jamula, karena dalam pengerjaan jamula terdapat tahapan dan mekanisme yang berbeda. Hal ini selaras
dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meng- amanatkan bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan perlu menyusun perenca- naan pembangunan baik yang sifatnya jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang substansinya harus saling berkaitan. Terdapat proses perencanaan dalam implementasi program Jamula sebelum dilaksanakan. b. Adanya Penganggaran Implementasikan program Jamula tentunya terdapat penganggaran dan di dapati bahwasannya tidak ada kendala finansial pada saat proses pe- ngerjaan program Jamula. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Sefriani Mira selaku kepala bidang pengelolaan jalan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan yang me- nyebutkan bahwasannya masalah pendanaan tidak ada masalah, karena program Jamula dianggarkan pada tahun 2021 setelah Bupati dilantik menjadi bupati lalu program Jamula ini muncul dan masuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan program Jamula dalam hal pembiayaan sudah dilakukan perencaan sebelum- nya dan tidak dapat kendala pada saat pengang- garan dilaksanakan.
Organisasi Pelaksana Implementasi program Jamula tentunya ter- dapat organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan, terdapat kesesuaian antara program de- ngan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi yaitu terdapat adanya tim pelaksana dan adanya prosedur pelaksana. Tim pelaksana yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia yang cukup serta memiliki kemam- puan dibidangnya. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tim pelaksana disini tidak hanya dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan saja yang melainkan terdapat tim pelaksana dari pihak luar juga yang menjadi kontraktor dalam pelaksanaan peningkatan jalan diantaranya. Tim pelaksana memiliki peranan masing-masing dan berbeda, tetapi mencapai satu tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan program Jamula terdapat pem- bagian tim, diantaranya adanya tim perencanaan, adanya tim pelaksanaan, dan adanya tim penga- wasan. Hal ini selaras dengan penyampaian dari Andani et al., 2019 menyebutkan Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam
pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Andani et al., 2019).
Organisasi Pelaksana dalam Program Ja- mula sudah sesuai dengan membagi dalam tim- tim pengerjaan, mulai dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawasan, dimana tim tersebut memiliki tupoksi pekerjaan berbeda- beda dan memiliki tanggung jawab tersendiri yang terbagi di dalam surat pembagian kerja. Selain tim pelaksana adapun prosedur yang dilakukan sebelum melaksanakan program ter- dapat alur yang di lalui ketika melaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pelak- sanaan program Jamula sebelum pelaksanaan program terdapat sosialisasi yang dilakukan, setelah itu terdapat perencanaan pelaksanaan, selanjutnya terdapat pemilihan penyedia dengan cara pelelangan, kemudian terdapat pelaksanaan beserta pengawasan dan diakhir terdapat pela- poran. Hal tersebut telah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah poin ke 2 tentang Pengadaan BMN/D dilaksanakan setelah tercantum dalam APBN/D dan dilakukan dengan prisnsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Tetapi dalam prosedur pelaksanaan masih ditemui ada- nya masyarakat yang belum mengetahui tentang program Jamula karena sosialisasi program Jamula belum menyeluruh. Hal ini juga selaras dengan pendapat menurut Jones dikutip oleh (Bahri et al., 2020:16-17) Penerapan atau Apli- kasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Dalam pe- laksanaan program Jamula sudah terdapat pro- sedur pelaksanaan atau tahapan yang ada. Pelaksanaan Program Jamula dalam elemen Organisasi Pelaksana dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik namun dalam implemen- tasinya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program Jamula yang ter- dapat di Kabupaten Lamongan. Elemen dari organisasi pelaksana sudah terimplementasi, organisasi Pelaksana dalam Program Jamula sudah sesuai dengan membagi dalam tim-tim pengerjaan, mulai dari tim perencana, tim pe- laksana dan tim pengawasan, dimana tim tersebut memiliki tupoksi pekerjaan berbeda-beda dan memiliki tanggung jawab tersendiri. Namun da- lam implementasinya terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program Jamula yang terdapat di Kabupaten Lamongan, Sehingga perlu
diadakannya sosialisasi lebih lanjut terkait imple- mentasi program ini agar tidak hanya pada pelak- sana saja namun masyarakat juga perlu mengetahui program Jamula.
Kelompok Sasaran Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output prog- ram dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Pertama tepat program, program yang ada telah memuat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan telah memberikan suatu perubahan dalam peningkatan infrastruktur khususnya peningkatan jalan yang terdapat di Kabupaten Lamongan karena sebelumnya jalan rusak banyak dijumpai di Kabupaten Lamongan yang menyebabkan banyaknya kendala akses yang akan dilalui mulai dari terhambatnya dari segi ekonomi, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, sehingga dengan adanya Program Jamula ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, dimana program Jamula memiliki tujuan untuk peningkatan jalan rusak yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Jones dikutip oleh (Andani et al., 2019) program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya berwenang untuk mencapai tujuan. Pendapat me- nurut Andani et al., 2019 Tanpa memberikan man- faat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program tergantung dari unsur pelaksananya. Program Jamula sejauh ini sudah memiliki tujuan yang pasti dan program Jamula memberikan man- faat kepada masyarakat.
Kedua tepat pelaksanaan, implementasi se- suai dengan program yang akan dijalankan. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Program Jamula sudah baik dan se- suai dimana target sasaran di awal yaitu sebanyak 41 ruas jalan yang akan diperbaiki sudah ter- laksana semuanya, dan tidak adanya kemoloran atau ketidaksesuaian pelaksanaan, semua sudah tercantum dan sudah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan penyedia sebelumnya. Hak ini sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Re- publik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah poin ke 3 tentang pelaksanaan, Penyusunan rencana ke- butuhan barang dilakukan dengan melihat keter- sediaan jumlah barang yang dimiliki dengan rencana kegiatan pelaksanaan tupoksi dan sarana dan prasarana pendukungnya. Koordinasi pelak-
sanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN serta penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pengamanan aset negara menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Tim Penertiban BMN. Dengan adanya koordinasi dan penga- wasan dari Program Jamula dapat memberikan jawaban terkait pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketiga tepat sasaran, target sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan. Jalan dengan kon- disi rusak berat merupakan sasaran dari pening- katan jalan rusak yang terdapat di Kabupaten Lamongan melalui program Jamula, dimana jalan memiliki peran yang cukup banyak untuk masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang- Undang No. 38 tahun 2004 tentang Peran Jalan, yaitu Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, perta- hanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan selaras menurut (Iriyena et al., 2019) Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling sering digu- nakan untuk suatu wilayah agar pertumbuhan ekonomi meningkat.
Jalan yang terdapat di Kabupaten Lamo- ngan sebelum terdapat program Jamula masih banyak ditemui kondisi jalan rusak berat, akan tetapi ketika terdapat program Jamula kondisi jalan rusak berat dapat berkurang hingga 50% dari sebelumnya sebagaimana bukti konkrit pada gambar berikut.
Gambar 2. Jalan di ruas soko - karangbinangun sebelum adanya Program Jamula
Gambar 3. Jalan di ruas soko - karangbinangun setelah adanya Program Jamula
Gambar tersebut merupakan bukti bahwa- sannya sebelum adanya program Jamula kondisi jalan rusak berlubang dan banjir setelah adanya program Jamula kondisi jalan menjadi baik dan tidak berlubang. Hal ini tentunya akan dapat mem- pengaruhi dari mobilitas masyarakat yang mele- watinya dan akan berdampak juga bagi pereko- nomian, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Pelaksa- naan Program Jamula dalam elemen kelompok sasaran dapat disimpulkan bahwa sasaran yang dicapai sudah berjalan dengan sesuai dan berhasil di implementasikan Program Jamula dibuktikan dengan adanya 41 ruas jalan yang sudah selesai dilakukan pengerjaan dengan baik.
KESIMPULAN Program sudah terlaksana dengan baik na- mun masih didapati masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pada program Jamula, program merupakan tahap awal sebelum menjalan- kan pelaksanaan kebijakan perbaikan jalan, dalam Program Jamula sudah terdapat perencanaan sebe- lumnya pada tahun 2021, dan dilaksanakan pada tahun 2022 dan penganggaran program Jamula. Organisasi Pelaksana telah berhasil terimple- mentasi. Hal tersebut dapat dilihat oleh terdapat tim-tim pelaksana yang berbeda dan sudah men- jalankan sesuai dengan tupoksi kerja masing- masing, namun dalam implementasinya masih ter- dapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program Jamula akan tetapi sudah dilakukan sosia- lisasi sebelumnya. Kelompok sasaran telah ber- hasil terimplementasi dengan baik menurut mas- yarakat. Hal tersebut dapat dilihat oleh 41 ruas yang dilakukan penanganan perbaikan jalan rusak yang terdapat di Kabupaten Lamongan dan sudah tertangani keseluruhan, sehingga kondisi jalan di Kabupaten Lamongan terdapat perubahan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Adanya program Jamula dapat memberikan manfaat yaitu dapat mengurangi angka kerusakan jalan yang terdapat di Kabupaten Lamongan sebanyak 50% dan dapat memperlancar lajur pendidikan, kesehatan, pariwi- sata, dan mobilatas masyarakat di Kabupaten La- mongan

## DAFTAR PUSTAKA
Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 5 (3), 328–336.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . CV Pustaka Setia. Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu. In Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu .
Farida, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 1, Issue 1). http://e- journal.usd.ac.id/index.php/LLT. Iriyena, P., Naukoko, T. A., & Siwu, H. F. D. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kaimana 2007-2017. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (02), 49–59. Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 3(3), 258-266.
Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020).
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ,
1 (4), 67–78.
Kurniawan, W. P., & Rahaju, T. (2019). Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Kota Surabaya (Studi pada Wilayah Terdampak Pembangunan di Kelurahan Sememi). Publika , 7 (6), 1–8.
garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/15 75191 Megawati Cindy, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen
Pemerintahan , 1–13.
Mursidi, S., & Nurdin, M. (2013). Evaluasi Tikungan Di Ruas Jalan Dekso – Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Teknik Sipil , 12. Mustafa, & Sasmito, Cahyo. (2017). Implementasi Pembangunan Jalan Desa.
JurnalIlmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 6 (3).
Mojokerto B. P. S. K. (2022). Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Mojokerto Regency in Figures 2022 Neneng Siti Maryam, Mewujudkan
Good
Governace Dalam Pelayanan Publik,
Jurnal vol 6 (1).2016 diakses di https://search.unikom.ac.id Ode, Samsul, et al. (2022).Implementasi Portal Jakarta Open Data Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 13 (3). Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . 122 (1995), 25–27. Pratikno. (2005). Good Governance dan Governability . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8 (3). Hlm 232-235.
Rompas, N A, et al. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu Sesuai SNI Pada Proyek Pembangunan Jalan. Jurnal Ilmiah Media Engineering. Volume 11 (2).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 . Samodra Wibawa, (1994), Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia. Subarsono, AG. (2005).Analisis kebijakan Publik,Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakartai.. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Surabaya B. P. S. K. (2022). Kota Surabaya Dalam Angka 2022 Wenny Eka Fauziyah & Lukman Arif. (2019). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban . 4 number 2 , 2019. Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) . PT. Buku Seru. Yonatan, Fitriyah, N., & Margono, A. (2014).
Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. E-Journal Administrative Reform , 2 (4), 2620–2632. Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik , 9(2), 89-96.