## PENYELESIAAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE
Beri Yandie *

## CV. Bergin Dwi Dimensi

## Abstract
Arbitration  is  an  alternative  mechanism  to  settle  a  construction  dispute  outside the court based on a Construction Work Contract by using an Arbitration clause made  in  writing  by  the  parties  to  the  dispute.  Arbitration  is  much  in  demand  in handling  disputes  over  construction  work  contracts  because  it  is  believed  to  be more  effective  and efficient. The  purpose of  this  research  is  to discuss the legal consequences of inserting the Arbitration Clause in a construction work contract under Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services  in the State Gazette of  the  Republic  of  Indonesia  Number  11  and  Additional  State  Gazette  of  the Republic  of  Indonesia  Number  6018  in  lieu  of  Law  No.  18  of  1999  concerning Construction  Services  in  theState  Gazette  Number  54  and  Additional  State Gazette  Number  3833.  In  addition,  it  aims  to  analyze  the  dispute  resolution process  in  a  construction  contract  based  on  Law  No.  30  of  1999  concerning Arbitration  and  ADR.  It  uses  a  normative  legal  research  with  a  qualitative approach to analize the collected data. It finds that the legal consequences of the inclusion of arbitration clauses in construction work contracts is that the dispute issue  through  arbitration.  Article  70  of  Law  No.30  of  1999  may  be  used  by  the parties to a request for cancellation of the arbitration award at the State Court. Construction work contracts are the domain of private law.
Keywords:  Construction  work  contracts,  arbitration  clause,  construction diputes.

## Abstrak
Arbitrase  merupakan  mekanisme  alternatif  untuk  penyelesaian  sebuah  sengketa konstruksi  di  luar  pengadilan  yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak  kerja konstruksi  menggunakan  klausa  Arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  banyak  diminati  dalam  menangani  sengketa kontrak  kerja  konstruksi  dikarenakan  diyakini  lebih  efektif  dan  efisien.  Tujuan penelitian  ini  untuk  membahas  konsekuensi  hukum  penerapan  klausa  arbitrase dalam  suatu  kontrak  kerja  konstruksi  apabila  terjadi  sengketa  menurut  Undang- Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  11  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6018 sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Lembaran  Negara  Nomor  54  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3833. Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  proses  penyelesaian  sengketa dalam  kontrak  konstruksi  berdasarkan  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  APS.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normative yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalis data yang
* Alamat Korespondensi : b3r1_st@yahoo.co.id
terkumpul.  Penelitian  menyatakan  bahawa  akibat  hukum  pencantuman  klausa arbitrase  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  adalah  penyelesaian  sengketa  harus melalui  arbitrase.  Pasal  70  boleh  digunakan  bagi  para  pihak  untuk  mengajukan permohonan  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase  pada  Pengadilan  Negeri. Kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  ranah  hukum  privat,  yaitu  ranah  hukum perdata.
Kata    Kunci : Kontrak kerja konstruksi, klausula arbitrase, sengketa konstruksi.
A.   Latar Belakag Masalah
Pelaksanaan      pembangunan      Kontruksi      di  bidang  usaha  jasa  konstruksi 1 banyak  melibatkan  SDA,  SDM,  yaitu  material,    energi  dan  elektrikal  dan mekanikal,    SDA  materil.    Pada  proses  pelaksanaan  ini  dibuat  dan  sudah ditetepkan  serta  sudah  diatur  sehingga  pekerjaan  sesuai  dengan  waktu pelaksanaan dan berjalan sesuai dengan rencana.
Dalam setiap proses pelaksanaan ada juga yang mengalami rintangan antara lain dari  faktor  sumber  daya  dan  manusianya.  Rintangan  –  rintangan  tersebut  harus di  cegah dan di selesaikan dengan  baik  untuk mengurangi  kerugian,  apakah itu dari waktu pelaksanaan maupun biaya operasional bangunan nanti. Maka dari itu penelitian  ini  membahas  tentang  sengketa  yang  terjadi  pada  kontrak  kerja konstruksi  dan  bagaimana  cara  penyelesaiannya,    yang  terdapat  di  dalam literatur  ( baik aturan maupun doktrin hukum ) maupun  dalam pelaksanaannya khususnya untuk proyek skala kecil hingga menengah.
Maka  dibutuhkanlah  suatu  solusi    lain      untuk  jalan  keluar  permasalahan perselisihan  sengketa  konstruksi.  Cara  metode  jalan  keluar  permasalahan perselisihan di luar mahkamah ( Non Litigasi ) biasa dikatakan dengan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS).  APS  ialah  sebuah  alternatif  upaya  jalan  keluar perselisihan  yang  dilakukan  di  luar  mahkamah.  Istilah  APS  ini  sama  dengan istilah  ADR (  Alternative  Disputes  Resolution  ). Ada  beberapa  macam  yang terdapat didalam APS antara lain jalur  negosiasi, jalur mediasi, jalur konsultasi, jalur  konsiliasi,  dan  jalur  penilaian  ahli.  Sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam Pasal 1ayat ( 10 ) UU No. 30 / 1999 mengenai arbitrase dan APS.

## B.  Perumusan Masalah
1.   Apa  konsekuensi  kontrak  kerja  konstruksi  pada  proyek  pemerintah  yang mencantumkan klausa arbitrase?
2.   Apakah  putusan  arbitrase  pada  kontrak  konstruksi  proyek  pemerintah    dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri?
3.   Bagaimana apabila sengketa kontrak kerja konstruksi mempunyai unsur pidana menurut  Pihak  Ketiga,  sedangkan  dalam  pandangan  Para  Pihak  masuk  dalam kategori kontrak atau ranah perdata?
1 http://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-onstruksi.html, tanggal 16 Mei 2017

## C.  Metode Penelitian
Untuk   memecahkan   isu   hukum   sekaligus   memberikan   preskripsi   atas   apa yang  seyogyanya,  diperlukan  sumber-sumber  penelitian  berupa  data  sekunder, yang  terdiri  dari  tiga  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  rincian  sebagai  berikut  (1)  :  bahan hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  otoritatif.  Artinya  bahan hukum  itu  mempunyai  otoritas  seperti  perundang-undangan,  catatan-catatan resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan-putusan hakim. 2 Definisi  peraturan  perundang-undangan  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang  -  undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara atau pejabat  yang berwenang melalui  prosedur  yang ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dari  pengertian  itu  maka  bahan  hukum  primer  juga termasuk  legislasi  dan  regulasi.  Menurut  Peter, beschikking  /  decree misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, keputusan suatu  badan  tertentu  bukan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  apa yang  telah  diatur  dalam  UU  No  10  tahun  2004  tersebut. 3 Bahkan  biasanya, beschikking / decree tersebut  menjadi  objek  gugatan  di  peradilan  Tata  Usaha Negara  atau  menjadi  objek  yang  diteliti  secara  akademis;  (2)  bahan-bahan hukum sekunder  berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks, jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan    sebagai pendapat ahli-ahli hukum; (3) bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.
Adapun  pendekatan dalam  penelitian  ini  yang digunakan  yaitu: “ (1) pendekatan undang-undang ” atau  “ statute  approach ”  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani.  Dalam  penelitian  untuk  kegiatan  akademis,  peneliti  perlu  mencari ratio-legis dan  dasar  ontologis  lahirnya  undang-undang  tersebut  sehingga digarapkan  peneliti  dapat  menangkap  kandungan  filosofi  yang  ada  di  belakang undang-undang  itu  yang  akhirnya  dapat  menyimpulkan  ada  tidaknya  benturan filosofis  antara  undang-undang  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi. 4 “ (2) pendekatan  kasus ” atau  “ case  approach ”  dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. 5 “ (3) pendekatan  historis ” atau  “ historical  approach ”  dilakukan  dengan menelaah  latar belakang apa  yang dipelajari dan perkembangan pengaturan atas
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta,: 2007, hlm. 181
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Februari 2010, hlm. 93
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Februari 2010, hlm. 94
5 Ibid. ,
isu  hukum  yang  dihadapi. 6 (4)  pendekatan  konseptual ” atau  “ conceptual approach ”  pendekatannya  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  sehingga  diharapkan  peneliti akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi.  Pemahaman  akan  doktrin-doktrin  dan  pandangan-pandangan  itu merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
Seperti  disebutkan  di  atas  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis yuridis  kualitatif  dengan  dua  pendekatan  yaitu  undang-undang  dan  konseptual. Penelitian  akan  banyak  mengambil  kutipan  dari  Studi  Keputakaan  dan  Studi dokumen  dalam  upaya  untuk  tetap  memberikan  arti  yang  sebenarnya-benarnya dan  dapat  segera  langsung  diberikan  komentar  oleh pembaca bila diindikasikan ada  penafsiran  yang  lain  dari  yang  dipahami  oleh  peneliti.  Gambar  dan  tabel langsung  dimasukkan  ke  dalam  masing-masing  bab  yang  bersesuaian  dengan tujuan.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus),  yaitu  dengan menjabarkan,    menafsirkan    dan    mengkonstruksikan    data    yang    diperoleh berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori,  pengertian-pengertian hukum  dan  doktrin-doktrin  yang  ada  dalam  dokumen,  Peraturan  Perundang- undangan,    untuk    menjawab    permasalahan    yang    ada.    Analisis    data dilakukan  secara  bertahap,  sehingga  kekurangan  data  penelitian  secepatnya dapat  diketahui  dan  sesegera  mungkin  dilengkapi  dengan  melakukan  penelitian ulang  guna  pengambilan  data  tambahan  untuk  melengkapi  kekuarangan  data tersebut.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Konsekuensi kontrak kerja konstruksi pada proyek pemerintah yang mencantumkan klausa arbitrase
Didalam  Undang  –  undang  Republik  Indonesi  “Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Jasa Konstruksi” pada Bab IV Usaha Jasa Konstruksi dan “Pasal 12 Jenis Usaha Jasa Konstruksi” meliputi: 7
a. Usaha Jasa Pelayanan Konsultansi
b. Usaha Pekerjaan Pelaksana Konstruksi
c. Usaha Pekerjaan Pelaksana Konstruksi Terintegrasi
Segmentasi  Pasar  Jasa  Konstruksi  Pada  Pasal  24  untuk  pelaksanaan  jasa konstruksi  yang  memakai  APBD  dan  berkriteria  berisiko  kecil  dan  sedang, mempunyai  teknologi  yang  sederhana  hingga  sedang,  serta  biaya  yang  kecil hingga  biaya  sedang,  Pemerintah  Provinsi  bisa  membuat  kebijakkan  Khusus, Kebijakkan Khusus yang dimaksud terdapat pada “ ayat  1 yaitu :
6 Ibid. ,
7 Undang – undang No. 2 Tahun 2017, Bab IV, Usaha Jasa Konstruksi
a. KSO dengan badan usaha jasa konstruksi.
b. Penggunaan Subpenyedia Jasa.
Penyelesaian  Sengketa  yang  terjadi  pada  Kontrak  Konstruksi  diselesaikan  sesuai dengan  ketentuan “ Pasal  88  Undang  -  Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  2  Tahun 2017 8 :
1. Permasalahan sengketa   yang   terjadi  di dalam Kontrak   Kerja   Konstruksi bagunya diselesaikan dengan   prinsip   dasar   musyawarah   untuk mencapai mufakat.
2. Untuk  musyawarah  para  pihak  yang terdapat didalam  ayat  1  tidak   dapat mencapai    suatu    kemufakatan,  para  pihak      menempuh      tahapan      upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
3. Dalam   hal   upaya   penyelesaian  sengketa  tidak   tercantum dalam Kontrak Kerja  Konstruksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  para  pihak  yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis      mengenai      tata      cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
4. Tahapan     upaya     penyelesaian     sengketa     sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.     mediasi;
b.     konsiliasi; dan
c.     arbitrase
5.    Selain  upaya  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
6.    Dalam  hal  upaya  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan        dewan        sengketa  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
7.  Ketentuan  lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimanadimaksud      pada      ayat      (1)      diatur      dalam  Peraturan Pemerintah. ”
Selanjutnya, mengenai berlakunya Kontrak Kerja Konstruksi (Kontrak Pengadaan Jasa  Konstruksi)  sebagaimana  menurut  ketentuan “ Pasal  46  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  yang menentukan bahwa:
1. Pengaturan  hubungan  kerja  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  harus dituangkan ke dalam Kontrak kerja Konstruksi;
2. Bentuk  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dapat  mengikuti  perkembangan  kebutuhan dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. ”
8 Undang – undang No. 2 Tahun 2017, Bab XI, Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi
Pasal  47  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Jasa  Konstruksi  menentukan  bahwa  Kontrak  Kerja  Konstruksi  paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak
 Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pekerjaan
 Masa  pertanggungan,  memuat  tentang  jangka  waktu  pelaksanaan  dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
 Hak  dan  kewajiban  yang  setara,  memuat  hak  Pengguna  Jasa  untuk memperoleh  hasil  Jasa  Konstruksi  dan  kewajibannya  untuk  memenuhi ketentuan  yang  diperjanjikan,  serta  hak  Penyedia  Jasa  untuk  memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan jasa konstruksi
 Penggunaan  tenaga  kerja  konstruksi,  memuat  kewajiban  mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat
 Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran
 Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan
 Penyelesaian  perselisihan,  memuat  ketentuan  tentang  tata  cara  penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan
 Pemutusan  Kontrak  Kerja  Konstruksi,  memuat  ketentuan  tentang  pemutusan Kontrak  Kerja  Konstruksi  yang  timbul  akibat  tidak  dapat  dipenuhinya kewajiban salah satu pihak
 Keadaan  memaksa,  memuat  ketentuan  tentang  kejadian  yang  timbul  di  luar kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
 Kegagalan bangunan, memuat tentang ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa  dan/atau  Pengguna  Jasa  atas  kegagalan  bangunan  dan  jangka  waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan
 Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan  kewajiban  dalam  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja serta jaminan sosial
 Perlindungan  terhadap  pihak  ketiga  selain  para  pihak  dan  pekerja,  memuat kewajiban dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian
 Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan
 Jaminan atas resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi akibat kegagalan bangunan
 Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. ”
Kebebasan  para  pihak  untuk  menentukan  klausa  dalam  perjanjian  karena  hukum perjanjian menganut asas terbuka. “ Gunawan Widjaja memberi pengertian tentang asas terbuka yaitu : ”
Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau bersepakat tentang segala hal, dalam  bentuk  apapun  juga,  dengan  siapa  saja,  mengenai  suatu  benda  tertentu selama dan sepanjang:
1.    Perjanjian  atau  kesepakatan  tersebut  berada  dalam  lapangan  bidang  hukum dimana mereka dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat
2.   Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang berlaku dalam masyarakat di mana kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat  dan/atau dilaksanakan. 9
Para  pihak  dapat  menentukan  klausul  perjanjian  yang  dapat  dicantumkan  oleh para pihak dalam memilih untuk penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian secara litigasi atau non-litigasi.
Untuk  non-litigasi,  para  pihak  dapat  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  lain, khususnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Dari hasil Studi Dokumen diatas terdapat beberapa kontrak kerja konstruksi yang mengalami permasalahan mengenai sengketa kontrak kerja konstruksi antara lain :
1. Terlambatnya  waktu  pelaksanaan  proyek  yang  tidak  sesuai  dengan “Time Schedule” Rencana.
2. Adanya kekurangan volume pelaksanaan proyek konstruksi
3. Adanya perubahan pada Lokasi pelaksanaan proyek
Penyelesaian  sengketa  konstruksi  ini  melalui  melalui  musyawarah,  mediasi, konsiliasi dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka  penyelesaian  perselisihan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  Arbitrase  ( Penyelesaian di luar pengadilan ).
Gambar  D.1. Alur Konsekuensi Kontrak Kerja Konsturksi Menggunakan / Mencantumkan Klausa Arbitrase 10
9 Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata , Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2006.hlm. 300-301.
10 Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh peneliti
Kontrak Kerja Pengadilan Negeri
Arbitrase ( BANI )
Tidak Menggunakan
Menggunakan Sengketa Konstruk si Penyelesaian Melalui UU 30/99 Pasal 3 UU 30/99 (PN tdk berwenang)
Dalam  merumuskan  Konsekuensi  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Pada  Proyek Pemerintah Menggunakan Atau Mencantumkan Klausa arbitrase di Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Th 1999 tentang arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa ( APS ) pengertian  arbitrase  ialah  cara  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  perdata  di luar  pengadilan  umum  berdasarkan  surat  perjanjian  arbitrase  yang  dituangkan tertulis oleh pihak I dan Pihak II yang bersengketa.
Hal  ini  sama  dengan  Teori  Pembangunan  Generasi  I  yang  dikemukakan    oleh “Prof. Mochtar Kusumaatmadja,” yaitu Hukum adalah Suatu Alat untuk menjaga ketertiban  di  masyarakat.  Melihat  dari  fungsinya  sifat  hukum  pada  dasarnya adalah Konservatif mempunyai arti hukum bersifat menjaga dan mempertahankan apa  yang sudah di  capai.  Fungsi  demikian dibutuhkan pada seluruh masyarakat, antara  lain  masyarakat  yang  sedang  dan  akan  membangun,  karena  disinipun terdapat  hasil  yang  tetap  di  jaga,  dilindungi  dan  diamankan.  Oleh  Karena  itu didalam  teori  pembangunan  ini  sudah  jelas  bahwa  penegak  hukum  harus  tetap menjalankan perintah undang – undang untuk tidak ikut campur dalam mengadili suatu  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi  yang  sudah  mencantumkan  klausa arbitrase  kedalam  dokumen  kontrak,  sehingga  penegak  hukum  dalam  hal  ini pengadilan tidak mempunyai wewenang dalam mengadili permasalahan terhadap para pihak yang sudah melakukan perjanjian arbitrase. Pemikiran lama mengenai hukum menitik beratkan manfaat untuk menjaga ketertiban dalam arti statis , dan mengutamakan  sifat konservatif terhadap  hukum.  Berpendapat  hukum  tidak  bisa melakukan hal yang penting untuk sebuah pembaruan. 11

## 2.  Pembatalan  putusan  arbitrase  pada  kontrak  konstruksi  proyek pemerintah  oleh Pengadilan Negeri
Ada  beberapa  Perbedaan  penyelesaian  di  BANI  dengan  penyelesaian  sengketa pada pengadilan negeri antara lain:
1. Arbitrase tidak berlandaskan yuridis formal tetapi berlandaskan kebenaran dan kepatutan.
2. Keahlian dan kredibilitas yang dimiliki seorang arbiter harus melihat terhadap kwalitas yang layak untuk di andalkan, sehingga seorang arbiter yang adil dan tidak memihak terhadap siapapun. 12
Pihak  –  pihak  yang  telah  menentukan  penyelesaian  suatu  sengketa  melalui arbitrase  boleh  memilih  lembaga  yang  akan  membantu  menyeselaikan  sebuah sengketa konstruksi yaitu Badan Arbitrase Nasional Indobesia ( BANI ).
Dalam Pandangan peneliti supaya permsalahan sengketa / perselisihan  dilakukan pemeriksaan,  penyelidikan  dan  pemutusannya  kepada  BANI,  maka  para  pihak harus  menuangkan  klausa  arbitrase  kedalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi.  Apapu permsalahan  sengketa  yang  muncul  dari  kesepakatan  ini,  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) yang akan menyelesaikandan memutuskan menurut
11 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung: Alumni, 2002, hlm. 14
12 Eman Suparman, Arbitrase & dilema Penegakan Keadilan , Jakarta:  PT. Fikahati Aneska, 2012, hlm. 10
peraturan  dan  Perundang  –  undangan  yagng  berlaku.  Keputusannya  mengikat terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.
Walaupun  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  spesifik  dan komprehensif  mewajibkan  untuk  mencantumkan  Klausa  Arbitrase  dalam  setiap Kontrak Kerja Kontruksi akan tetapi dapat digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mencantumkan Klausa Arbitrase ke dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara lain :
1. “UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi”
2. “UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”
3. “UU  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase    dan      Alternatif  Penyelesaian Sengketa.”
Gambar  D.2. Alur Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri 13
Pengadilan  yang  ada    di  Indonesia  belum  sepaham  dalam  memberikan  putusan serta  belum  memahami  ketentuan  pada “ Pasal  70 ” dalam  memastikan  putusan arbitrase  bagi  pihak  I  dan  Pihak  II  untuk  mengajukan  surat  permohonan pembatalan jika keputusan arbitrase diduga mengandung bagian - bagian dibawah ini antara lain :
1. Dokumen dan surat – surat  yang diberikan dalam pemeriksaan ternyata palsu dan dinyatakan palsu.
2. Adanya Dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan Dokumen yang bersifat menentukan setelah keputusan diambil.
3. Hasil  Putusan  yang  tidak  adil,  karena  adanya  tipu  muslihat  dari  salah  satu pihak.
13 Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh peneliti
Pihak I
atau pihak II Dokumen Diduga Mengandung 3 Unsur Menurut PS. 70 Pengadilan Negeri Pembatalan Putusan
Pendaftaran/Permohonan Sebagian /
Keseluruhan
Diterima Dokumen Tidak Mengandung 3 Unsur Menurut PS. 70 Ditolak
Dari  ketentuan  diatas,  sudah  jelas  dalam “ Pasal  70  hanya  mengatur  alasan  yang boleh  digunakan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  mengajukan permohonan  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase. ” Alasan  yang  digunakan harus  bersifat “optional atau fakultatif” .  Oleh  Karena  sifatnya  yang optional tersebut,  maka  “pada  Pasal  70  UU  No.  30  Tahun  1999  mengenai  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (  APS  ) ” ,  bermaksud  memberikan  sebuah perlindungan terhadap hukum kepada pihak – pihak yang terlibat langsung dalam proses  arbitrase,  yang  merasa  putusan  dari  arbitrase  yang  berikan  terhadapnya tidak adil dan terdapat  dugaan  pemalsuan, penyembunyian  fakta /  dokumen atau tipu muslihat. Ternyata Pada “Pasal 70 UU No. 30 / 1999 ” tidak mengatur alasan mahkamah boleh membatalkan terhadap keputusan arbitrase. Ketentuan Pasal 70 tidak  menyebutkan  alasan  yang  bisa  di  pakai  oleh  pengadilan  untuk  memeriksa, menolak  dan  mengabulkan  permohonan  pembatalan  terhadap  putusan  Arbitrase. Jadi menurut peneliti, pengadilan dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya untuk  menerima  dan  memeriksa  permohonan  membatalkan  terhadap  putusan arbitrase berbeda dengan kewenangan dan fungsi pengadilan untuk melaksanakan ( eksekusi ) mengenai putusan arbitrase yang telah diputuskan. “ Pengadilan ” harus berperan  administrative  untuk  memeriksa  sebuah  permohonan  keputusan “ arbitrase ” ,  dan  pengadilan  akan  bersikap  yudikatif  untuk  memeriksa  sebuah permohonan  untuk  pembatalan  keputusan  arbitrase.  Jadi “ menurut  peneliti, ” kepada  pihak  yang  menang  di  dalam  sengketa  arbitrase  hendaknya  dipanggil untuk  memberikan  keterangannya  oleh  pengadilan,  selain  itu  juga  tentunya pengadilan  mendengarkan  keterangan  dari  pihak  arbiter  yang  mengeluarkan keputusan  arbitrase  itu.    Dalam  wewenang  pengadilan  untuk  memeriksa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase mempunyai kewenangan yang sangat  luas  dibandingkan  dengan  memeriksan  sebuah  permohonan  untuk pelaksanaan  putusan “ arbitrase ” karena  pengadilan  hanya  bisa  melaksanakan fungsi control nya saja.
Menurut peneliti, permohonan pengajuan pembatalan terhadap sebuah keputusan arbitrase  harus  berdasarkan  beberapa  alasan  yang  telah  diungkapkan  di  dalam “pasal  70 UU no. 30 /  1999  mengenai  arbitrase dan APS”. Kepada Pihak  yang menajukan  permohonan  pembatalan  hendaknya  bisa    memberikan  bukti  yang akurat  bahwa  terhadap  putusan  arbitrase  telah  mengandung  unsur  –  unsur pemalsuan, tipu muslihat, atau menyembunyikan fakta – fakta seperti surat – sruat / dokumen terkait sengekta tersebut.  Hal yang sering menjadi perdebatan didalam prakteknya mengenai maksud kata pemalsuan, tipu mislihat atau menyembunyikan fakta – fakta seperti surat – surat / dokumen, karena kurangnya penjelasan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam “ Pasal 70 UU no, 30 / 1999 tentang arbitrase dan APS ” .  Oleh karena itu peneliti kurang setuju pendapat yang mengatakan sebuah Putusan oleh Arbitrase di duga adanya faktor kata pemalsuan, menyembunyikan fakta – fakta seperti surat – surat / dokumen atau tipu muslihat, oleh  karena  itu  peneliti  mengutip  ketentuan  keterangan  Pasal  70  UU  no.  3  /  199 mengenai Arbitrase dan APS berikut ini:
“Alasan-alasan  permohonan  pembatalan  yang  disebut  dalam  pasal  ini  harus dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Apabila  pengadilan  menyatakan  bahwa alasan-alasan tersebut  terbukti atau  tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  mengabulkan atau menolak permohonan.”
Peneliti  mengamati  didalam  prakteknya  terdapat  beberapa  yang  mengatakan tentang  dugaan  adanya  unsur  pemalsuan,  tipu  mislihat  atau  menyembunyikan fakta – fakta seperti surat – surat / dokumen, yang akan menjadi alasan pihak yang mengajukan  permohonan  pembatalan  wajib  dibuktikan  dengan  suatu  putusan pengadilan. Para Pihak biasanya berpendapat berdasarkan pada kalimat awal yang tertuang di dalam penjelasan “ pasal 70 UU no. 30 / 1999 mengenai Arbitrase dan APS ” dan  tidak  melihat  dan  memahami  maksud  dari  kalimat  selanjutnya. Sedangkan  jika  kalimat  selanjutnya  dibaca  dan  dipahami,  Para  Pihak  akan  sulit mempertahankan  Pendapatnya.  Dasar  bagi  hakim  dalam  mempeertimbangkan putusan  untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  pihak  yang  bersengketa terhadap  ketentuan  tersebut  maka  keputusan  ketua  pengadilan  dianggap  tidak absolut  di  syaratkan  oleh  pengadilan  untuk  menerima  atau  menolak  sebuah permohonan pembatalan terhadap keputusan arbitrase tersebut.
Dengan  ini  peneliti  berpendapat,  kata  dugaan  disama  artikan  dengan  istilah persangkaan  paling  sering  di  pakai    pada  hukum  acara  perdata,  oleh  karena  itu peneliti perlu memberi tahukan bahwa alasan persangkaan yang boleh mendukung untuk  mengabulkan  permohonan  pembatalan  suatu  putusan  arbitrase  harus terdapat  fakta  -  fakta  yang  sah  sebagai  alasan  pengabulan.  Jika  terdapat  fakta mengenai    arbiter  terdapat  melakukan  kelalaian  dalam  melaksanakan  tugas  atau wewenangnya  yang  telah  diberikan  menurut  Kontrak  arbitrase,  Oleh  karena  ini kelalaian  tersebut  masuk  kedalam  kategori  penipuan  atau  tipu  Muslihat. Sebenarnya    “Adagium  hukum”  sudah  mengatakan  “ Magna  culpa  dolus  est. Great neglect is equivalent to fraud” yang bermakna, kelalaian yang besar sama artinya dengan penipuan atau tipu muslihat.
Suatu  Pelanggaran  mengenai “ ketertiban  umum  ( public  policy , public  order ) ” akan dianggap yang lebih berat dari pada alasan yang terdapat didalam “ pasal 70 UU no. 30 / 1999 mengenai Arbitrase dan APS ” . Beberapa kasus pengadilan yang ada di Indonesia sama halnya dengan pengadilan yang ada Negara lain di seluruh dunia,  yang  menyatakan  Pelanggaran  Hukum  terhadap  terhadap  ketentuan  yang simatnya  memaksa  “ (  Mandatory  Rulles  Of  Law  )” adalah  suatu  pelanggaran mengenai  Ketertiban  Umum.  Mengenai  hal  ini,  ada  beberapa  ketentuan  yang terdapat  didalam  undang  –  undang  arbitrase  yang  telah  dianggap  sifatnya mandatory ( Memaksa dan Bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan ).
Hasil  analisis  pembahasan  tersebut  diatas  mengukuhkan Teori  Hukum Pembangunan  oleh  Prof  Mochtar  Kusumaatmadja,    adalah  sebuah  Teori  Hukum yang muncul dari  kondisi  masyarakat  Indonesia yang berlandaskan   Pancasila. Teori  Hukum  Pembangunan  pada  dasarnya mucul  dan  berkembang  sangat  tepat untuk  diterapkan  kepada  masyarakat  Indonesia  (  dalam  hal  ini  Pelaku  Jasa Konstruksi  ).  Teori  Hukum  Pembangunan  oleh  Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja
pada  umumnya  diaktualisasikan  terhadap  kondisi  masyarakat  Indonesia  dan pada  khususnya    kondisi  penegakan  hukum  akan  bersinergi  yang  timbal  balik secara  selaras.  ini  dapat  dibuktikan  melalui  penyelesaian  sengketa  arbitrase bahwa  pengadilan  tidak  boleh  membatalkan  suatu  putusan  arbitrase  sehingga aparat  penegak  hukum  seperti  pengadilan  dapat  bersinergi  dengan  lembaga  – lembaga peradilan lainnya  yang salah satunya lembaga Arbitrase.  Teori  Hukum Pembangunan oleh  Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja  ini  akan  menjadikan  acuan pertama  serta  menempatkan  hukum  yang  dapat  berperan  aktif  dan  dinamis sebagai  dinamisator  maupun  katalisator  untuk  sarana  pembaharuan  seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini Pelaku Jasa Konstruksi.
3.  Sengketa  kontrak  kerja  konstruksi  mempunyai  unsur  pidana  menurut Pihak  Ketiga,  sedangkan  dalam  pandangan  Para  Pihak  masuk  dalam kategori kontrak atau ranah perdata
Gambar  D.3. Alur Perdebatan Penyelesaian Sengketa Kontak Kerja Konstruksi 14
Kontrak Kerja Konstruksi S E N G K E T A Penyelesaian Unsur Perdata Unsur Pidana Menurut Pihak III Menurut Para Pihak
UU No.31/1999 & UU No.20 / 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 88 Ayat 4 UUJK No. 2 Th. 2017 :“Tentang Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Melalui Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase
Aparat  Hukum  dipandang  belum  beberapa  memahami  dengan  baik  yang mengenai masalah kontrak kerja konstruksi. Dilihat dari beberapa kasus sengketa kontrak  kerja  konstruksi,  aparat  hukum  selalu  membawa  permasalahan  sengketa kontrak kerja konstruksi ke ranah peradilan pidana. Oleh karena itu para penyedia jasa konstruksi diancam “Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999” sebagaimana telah diubah dengan “Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 dan Pasal 3  Kitap Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, khususnya “Pasal 2 Ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi”.
Sesungguhnya  kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  ranah  hukum  privat,  yaitu ranah hukum perdata, karena yang terikat kontrak kerja konstruksi hanya beberapa pihak.  Mekanisme  penyelesaian  hukum  privat  berbeda  dengan  mekanisme penyelesaian  hukum  pidana.  Oleh  Karena  itu,  aparat  hukum  perlu  memperbaiki cara  pandang  mengenai  permasalahan  kasus  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi. Karena,  pemahaman  aparat  hukum,  terutama  di  daerah,  masih  terbatas  pada KUHP dan perundang-undangan Tipikor.
Menurut peneliti, permasalahan dengan sengketa Kontrak Kerja Konstruksi lebih sering dialami dalam bentuk kekurangan Volume Pekerjaan, Keterlambatan dalam Pelaksanaan dan Kegagalan Konstruksi Bangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa  konstruksi,  Penyelesaian  permasalahan  sengketa  dengan  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  yang  dituangkan  di  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  yang disepakati  para  pihak.  Didalam  kontrak  juga  mengatur  mekanisme  penyelesaian sengketa,  oleh  karena  itu  tidaklah  tepat  jika  ranah  hukum  pidana  dibawa  untuk menyelesaikan masalah ini.
Jika  terjadi  wanprestasi,  Aparat  Hukum  selalu  menganggap  hal  itu  termasuk  ke dalam  unsur  merugikan  keuangan  negara.  sebenarnya  permasalahan  sengketa antara kedua belah pihak ini jelas bersifat keperdataan. Oleh Karena itu, masalah kontrak  kerja  konstruksi  harus  dilakukan  sesuai  mekanisme  dan  atuaran  yang terdapat  di  dalam  kontrak.  Seharusnya  permasalahan  sengketa  kontrak  kerja konstruksi diselesaikan melalui jalur perdata.
Sedangkan mengenai unsur kerugian negara yang terdapat pada “pasal 2 UU No. 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tipikor”  jika  adanya  unsur  melawan hukum.  Terhadap  unsur  melawan  hukum  Aparat  Penegak  Hukum  harus  mencari bukti  jika  memang  benar  kesalahan  pada  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi memang  di  sengaja.  Jika  tidak  maka  pasal  tipikor  tidak  boleh  digunakan  untuk menjerat pelaku jasa konstruksi.
“Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  11  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6018  Tentang  Jasa  Konstruksi”  ternyata  memiliki  materi muatan  yang  jauh  lebih  banyak  ketimbang  UU  sebelumnya.  Selain  itu,  UU  Jasa Kontruksi  terbaru  ini  memiliki  banyak  perbedaan  dan  lebih  terperinci  dan  lebih banyak melibatkan pemerintah dalam usaha jasa kontruksi.
Diawali  dengan  musyawarah  mufakat  terlebih  dahulu  dalam  penyelesaian sengketa.  Jika  tidak  tercapai,  pilihan  penyelesaian  sengketa  mesti  sesuai  kontrak kerja  konstruksi  yang  disepakati  sebelumnya.  Seperti,  mediasi,  arbitrase,
konsiliasi, dan melalui pembentukan Dewan Sengketa.
Dalam hal kegagalan bangunan konstruksi yang disertai dengan kontrak kontruksi yang  disetujui  kedua  belah  pihak,  salah  satu  pihak  dapat  mengadukan  kepada menteri. Setelah menerima laporan terkait kegagalan bangunan kontruksi, Menteri akan  menetapkan  peniliai  ahli  dalam  hal  kegagalan  bangunan.  “Setelah  laporan penilai ahli, maka ditentukan pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab.
Hasil  analisis  pembahasan  tersebut  diatas  mengukuhkan  teori  Hukum Pembangunan Prof. Mochtar   Kusumaatmadja   yang  mengatakan bahwa defenisi hukum  dalam  arti  seluas  luasnya,  tidak  hanya  norma  -  norma  dalam    kaidah- kaidah  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  di dalam  masyarakat dalam hal ini pelaku  konstruksi,  dan    mencakup  juga  lembaga  /  institusi  dan  proses  yang menciptakan  berlakunya  norma  –  norma  dan  kaidah-kaidah itu  dalam  kenyataan. Oleh karena para aparat hukum harus  bisa memilah antara ranah hukum perdata dan  ranah  hukum  pidana  karena  dalam  penyelesaian  sengketa  kontrak  kerja konstruksi  sudah  jelas  masuk  ke  ranah  perdata  menurut  undang  –  undang  jasa konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Agar fungsi dan peranan hukum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dalam  pembangunan  nasional,  maka hukum  tidak  semata  –  mata  dipandang  sebagai  wujud  dari  komitmen  politik melainkan  harus  dipandang  sebagai  sarana  untuk  mengubah  sikap  dan  cara berpikir  dan  perilaku  aparatur  birokrasi  dan  masyarakat  bersama-sama  (dalam hal ini Pelaku Konstruksi).

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Akibat  hukum  pencantuman  klausa  arbitrase  dalam  kontrak  kerja konstruksi  bagi  pihak  –  pihak  yang  akan  menyelesaikan  permasalahan sengketa  melalui  arbitrase,  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili seperti yang sudah diatua di dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 / 1999 mengenai Arbitase dan APS.
2. Pengadilan  dalam  menjalankan  kewenangan  dan  fungsinya  untuk menerima  dan  memeriksa  permohonan  membatalkan  terhadap  putusan arbitrase  berbeda  dengan  kewenangan  dan  fungsi  pengadilan  untuk melaksanakan  (  eksekusi  )  mengenai  putusan  arbitrase  yang  telah diputuskan.  Pengadilan  lebih  berjiwa  administrative  dalam  memeriksa permohonan  putusan  arbitrase,  dan  pengadilan  akan  bersikap  Yudikatif untuk  memeriksa  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase.    Dalam wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan terhadap putusan  arbitrase  mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan  memeriksa  suatu  permohonan  pelaksanaan  putusan  arbitrase karena pengadilan hanya bisa melaksanakan fungsi kontrolnya saja.
3. Kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  ranah  hukum  privat,  yaitu  ranah hukum  perdata,  karena  yang  terikat  kontrak  kerja  konstruksi  hanya beberapa  pihak.  Mekanisme  penyelesaian  hukum  privat  berbeda  dengan mekanisme  penyelesaian  hukum  pidana.  Oleh  Karena  itu,  aparat  hukum
perlu  memperbaiki  cara  pandang  mengenai  permasalahan  kasus  sengketa kontrak  kerja  konstruksi.  Karena,  pemahaman  aparat  hukum,  terutama  di daerah,  masih  terbatas  pada  KUHP  dan  perundang-undangan  Tipikor. Karena  itu,  perlu  adanya  kesepahaman  antara  aparat  hukum  seperti kepolisian,  kejaksaan  dan  KPK  untuk  memperbaiki  pemahaman  dalam menyikapi  permasalahan  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi.  Pemahaman aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK, masih terbatas pada KUHP  dan  UU  tentang  Tipikor,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa  Konstruksi  ternyata  memiliki  materi  muatan  yang  jauh  lebih  banyak ketimbang  UU  sebelumnya.  Selain  itu,  UU  Jasa  Kontruksi  terbaru  ini memiliki  banyak  perbedaan  dan  lebih  terperinci  dan  lebih  banyak melibatkan pemerintah dalam usaha jasa kontruksi.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman,  M.D, KUH  Perdata,  Buku  III,  Hukum  Perikatan  dengan Penyelesiannya , Penerbit Alumi, Bandung, 1993.
Eman  Suparman, Arbitrase  &  dilema  Penegakan  Keadilan ,  Jakarta:  PT. Fikahati Aneska, 2012.
Feydy  Bonenehu, Analisis  Klausul  Kontrak ,  Fakultas  Teknik  Universitas Indonesia,  2008.
Hamid  Shahab, Aspek  Hukum  Dalam  Sengketa  Bidang  Konstruksi ,  Jakarta: Djambatan, 1996.
Gunawan  Wijaya, Seri  Hukum  Bisnis  Memahami  Prinsip  Keterbukaan (Aanvullend  Recht)  dalam  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Rajagarfindo Persada, 2006.
J.  Satrio,  Hukum  Perikatan, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  Buku  I, Bnandung: Citra Aditya Bakti, 1955.
Lili  Rasjidi  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem , Bandung: Mandar Maju, 2003.
Mochtar        Kusumaatmadja , Konsep-Konsep        Hukum        Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Bandung: Alumni, 2002
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional, Bandung: Binacipta, 1995
Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional , Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun
Mochtar    Kusumaatmadja, Pembinaan    Hukum    Dalam    Rangka Pembangunan Nasional ,  Bandung: Penerbit Binacipta, 1986
Otje  Salman  dan  Eddy  Damian  (ed), Konsep-Konsep  Hukum  dalam Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja, Jakarta:  PT.Alumni, Bandung, 2002
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000.
Shahab,    H, Menyingkap    dan  Meneropong    Undang-undang    Arbitrase    No. 30  Tahun  1999  dan  Penyelesaian  Alternatif  serta  Kaitannya  dengan UU  Jasa  Konstruksi  No.  18  Tahun  1999  dan  FIDIC .,  Jogjakarta: Liberty, 2000
Shidarta,  Karakteristik Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke- Indonesiaan, Jakarta: CV. Utomo, 2006
Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi
Negara , Jakarta: Alumni, Bandung, 1992
Standar  Dokumen  Pengaadaan  Secara  Elektronik,  Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi, LKPP, BAB X
Subekti    dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang    Hukum    Perdata (terjemahan    dari Burgerlijk  Wetboek ),  Cetakan  Ketigapuluh,  Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1999.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2007.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Prenada  Media  Group, Cetakan ke-6, 2010.
Poerdyatmono,      B, Sengketa      Pelaksanaan      Kontrak      Kerja      Konsultan Pengawas  Konstruksi, Skripsi  S-1  llmu  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Sunan Giri, Surabaya (tidak dipublikasikan), 2003
Poerdyatmono,  B,  Sengketa  Jasa  Konstruksi  sebagai  Akibat  Terbitnya Beschikking  dan  Pelaksanaan  Kortverban  Contract  :  Tinjauan  Aspek Hukum  Manajemen  Proyek ,  Prosiding  Seminar  Nasional  VII ,  Program Studi  Magister  Manajemen  Teknologi,  Program  Pascasarjana  Institut Teknologi 10 November Surabaya, 2008.
Tony  Budidjaja,  Public  Policy  as  Grounds  for  Refusal  of  Recognition  and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia, Jakarta : Tatanusa, 2002.

## Artikel Jurnal
Bambang  Poerdyatmono,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Konstruksi”. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 8, No. 1, 2007
BN Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
Sujayadi,  “Patologi  dalam  Arbitrase  Indonesia”,  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata, Vol. 1, No. 2, 2015
Poerdyatmono,  B,  Asas  Kebebasan  Berkontrak  (Contractvrijheid  Beginselen) dan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden)  pada Kontrak  Jasa  Konstruksi, Jurnal  Teknik  Sipil,  Program  Studi  Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas  Atmajaya ,  Jogjakarta,  Volume  6 No. 1. 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No.  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa  Konstruksi  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  11  dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6018
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2000  tentang Usaha  dan  Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan  Pemerintah    Republik    Indonesia    Nomor  29  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan  Pemerintah    Republik    Indonesia    Nomor  30  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan Pembinaan  Jasa Konstruksi