## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

## Danang Ari Wibowo
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Email: ari.danang@yahoo.com
ABSTRAK
D i Negara Indonesia banyak sekali terdapat benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala. Peninggalan–peninggalan bersejarah dan purbakala  tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dari bangsa ini, yang sangat perlu sekali dan bahkan wajib untuk dirawat, dikelola dengan baik serta sangat perlu untuk dilestarikan. Benda–benda peninggalan sejarah dan purbakala tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh undang–undang biasa disebut sebagai benda cagar budaya.Keberadaan dari benda-benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif  yaitu dengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar yang sekarang sudah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Penerapan hukum bagi pelanggar undang-undang cagar budaya adalah berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.
Kata Kunci: Perlindungan, Benda Cagar Budaya, Pengadilan Negeri Surakarta
ABSTRACT I n the State of Indonesia there are so many objects of historic and archaeological heritage. Historic relics and archaeological such a priceless wealth of this nation, which is very essential and even mandatory to be treated, well run and very necessary to be preserved. The objects of the historical and archaeological heritage which is in accordance  with  the  qualifications  prescribed  by  law  commonly  referred  to  as  objects  of cultural heritage. The existence of objects of cultural heritage is still prone to damage, loss and perhaps to extinction, whether caused by natural factors and deeds of the man himself. Type This research uses qualitative research and the nature of the study is a descriptive study that is by the way said or interpret the data contained in Surakarta District Court.Results from this study is that the legal protection of the objects of cultural heritage in Indonesia is in the presence of Act No. 5 of 1992 on Objects of that has now been enhanced by Act No. 11 of 2010 on the cultural heritage. Law enforcement for violators of the law of cultural heritage is a form of imprisonment in accordance with clauses that.
Keywords: Protection, Objects Cultural  Heritage, Surakarta District Court

## Pendahuluan
1.  Latar Belakang Indonesia mempunyai banyakbenda peninggalan bersejarah yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya, yang sangat perlu untuk dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Benda peninggalan sejarah tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Undang–Undang, biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.
Seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia ini semuanya diatur oleh hukum, termasuk juga peraturan hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya, yang tercantum padaUndang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, namun peraturan hukum tersebut sekarang sudah  diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya sudah ada sejak dahulu, semenjak pada masa era orde baru yaitu  undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, tetapi dalam undang-undang itu masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangannya. Hal ini bisa dibuktikan karena  pemerintah menggantinya dengan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam pendahuluan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dapat dikemukakan rumusan masalah adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia? (2) Bagaimanakah  penerapanUndang–Undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih banyak yang berupa kata-kata ataupun gambar-gambar dari pada yang berbentuk angka. 1

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.  Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Pengertian perlindungan hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu  menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 2
Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, sekarang sudah disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang benda cagar budaya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Di Kota Surakarta juga terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.
1 Anonim, Metode Penelitian Kualitatif dan Karakteristiknya, http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-pe- nelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html, diakses 29 Juli  2016
2 Anonim, Perlindungan Hukum ,  http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, diakses  8 Agustus 2016
Kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya, yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu terdapat empat kasus yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap,dari empat kasus tersebut terdapat lima terdakwa. Pembahasannya adalah sebagai berikut:
a.  Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 38/Pid.B/2008/ PN.Ska PengadilanNegeriSurakarta merupakan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili semua perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara terhadap terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi.
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukan dakwaan terhadap terdakwaKRH.Darmodipuro alias Mbah Hadiyang tertuang dalam Surat Dakwaannya dengan  Nomor Reg. Perk: PDM – 12/SKRTA / Ep.2/01/2008 Tertanggal 24 Januari 2008.
Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melalui tim pengacara atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi Tertanggal 19 Februari 2008 dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya tertanggal 26 Februari 2008.Atas eksepsi dari Terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi melalui Tim Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Sela dengan  Nomor: 38/Pid. B/2008/PN.Ska Tertanggal 4 Maret 2008.
Jaksa Penuntut Umum dalam mendukung pembuktiannya telah mengajukan barang bukti berupa: 6 buah Arca asli koleksi dari Museum Radya Pustaka Surakarta yang terdiri dari 1 buah Arca Ciwa, 1 buah Arca Mahakala, 1 buah Arca Agastya, 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan dua), 1 buah Arca Mahasaasuramardini (bertangan delapan) dan 1 buah Arca Nandisawahanamurti  yang semuanya termasuk Benda Cagar Budaya dan 5 buah Arca palsu, barang bukti tersebut tersimpan di rumah penyitaan atau penyimpanan benda sitaan Negara Surakarta.
Pemeriksaan terhadap perkara dengan terdakwa telah dianggap cukup, maka atas waktu yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya dengan Nomor Reg Perk: PDM–30/ SKRTA/Ep.2/02/2008, tertanggal12 Juni 2008. Menanggapi surat tuntutan tersebut, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan surat  pembelaan tertanggal 18 Juni 2008.
Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim, untuk selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Berdasarkan pertimbangantersebut, makaselanjutnya Majelis Hakimberpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 26 Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya telah dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh sebab itudakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas terdakwa KRH.Darmodipuro alias Mbah Hadi adalah sudah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan hal yang meringankan danyang memberatkan. Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum.
Selanjutnya majelis hakim mengadili dengan putusan yaitu: (1) Menyatakan terdakwa KRH.Darmodipuro alias mbah hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memperdagangkan Benda Cagar Budaya, (2) Menghukum lamanya terdakwa dengan Pidana Penjara selama satu tahun enam bulan, (3)
Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanannya dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
Sementara itu, putusan ke (4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan, (5) Menetapkan barang bukti yang berupa: enam  buah Arca Asli Koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta dan lima buah Arca palsu duplikat, masing-masing dinyatakan dialihkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, (6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar lima ribu rupiah.

## b.  Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 39 / Pid.B/ 2008 / PN Ska
Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili semua perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa dan telah menjatuhkan putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut, dalam perkara terhadap terdakwa I yang bernamaJarwadi dan terdakwa I yang bernama Suparjo alias Gatot. Setelah membaca dan mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa I dan II,selanjutnya Jaksa menerbitkan Surat dakwaan Nomor Reg: PDM–13/SKRTA/Ep.2/01/ 2008.Majelis hakim melakukan pertimbangan, berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa I dan II masing- masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan atau Eksepsi. Pertimbangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim, atas keberatan dan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim juga telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya adalah: (1) Menolak Eksepsi dari Terdakwa I dan II untuk seluruhnya, (2) Menetapkan agar perkara Pidana Nomor: 39 / Pid B/2008/ PN Ska atas nama terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di Persidangan, (3) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diakumulasikan dalam perkara pokok.
Majelis hakim telah melakukan pertimbangan, bahwa guna untuk membuktikan  surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sembilan orang saksi dan satu  orang saksi ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan dan berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa nantinyaadalahsudah memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Berdasarkan isi dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala pasal- pasal yang terdapat pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi- saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusansebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa I Jarwadi dan Terdakwa II Suparjo alias Gatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Tanpa Hak Membantu memperdagangkan Benda Cagar Budaya“, (2) Menghukum terdakwa I Jarwadi dan Terdakwa II Suparjo alias Gatot dengan Pidana penjara masing-masing satu  tahun  dua bulan, (3) Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penahanan masing-masing, (4) Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan, (5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

## c.  Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 68/ Pid B / 2008 / PN Ska
Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan  yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan sebuah putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut dalam perkara terhadap terdakwa Heru Suryanto.
Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Reg Perk: PDM – 21 / SKRTA / Ep 2 / 02 / 2008 Tertanggal 28 Februari 2008. Pemeriksaan perkara kepada terdakwa telah dianggap cukup, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya dengan  No Reg: PDM–30/SKRTA/Ep 2/2008 Tertanggal 12 Juni 2008.Terhadap surat tuntutan tersebut, maka terdakwa Heru Suryanto melalui Advokatnya juga telah mengajukan nota pembelaan yaitu  tertanggal 19 Juni 2008.
Berdasarkan dari pertimbangan yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, terutama dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa seluruh unsur pada Pasal 263 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dalam dakwaan kedua juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Heru Suryanto nantinya sudah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
Memperhatikan ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.Selanjutnya, memperhatikan juga dari  Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadan segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Majelis hakim sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umumdan telah memperhatikanhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah:(1)Menyatakan Terdakwa Heru Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak Pidana, Tanpa Hak Memperdagangkan Benda Cagar Budaya dan membuat surat-surat palsu , (2)Menghukum Terdakwa Heru Suryanto oleh karena itu dengan Pidana Penjara satu tahun enam  bulan, (3) Menetapkan lamanya Pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalaninya, (4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada pada tahanan. Sementara itu, putusan yang ke 5 Memerintahkan barang bukti berupa: ( a) Enam Arca asli koleksi Museum Radya Pustaka dikembalikan kepada Pemerintah melalui Yayasan Museum Radya Pustaka, (b) Lima Buah Arca palsu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, (c) Satu buah Kamera Merk Nikon EF 100 Warna Hitam, Satu buah meteran merk bosi warna hitam kuning dinyatakan dirampas untuk Negara, (d) Lima bendel dokumen atau surat-surat yang menyertai arca-arca palsu, satu buah Logo Stempel Keraton Kasunanan Surakarta, satu buah contoh model Logo Stempel BP3 Jawa Tengah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, (e) Barang bukti lain berupa: satu unit komputer Merk AMD Alton Chasing Warna Putih pemiliknya yaitu Rental computer CV Amacom yang beralamat di Jl Kebangkitan Nasional  No 13 Surakarta dan satu unit mesin pembuat stempel yang berada di toko buku Gramedia di Jl Slamet Riyadi Surakarta, (6) Membebani TerdakwaHeru Suryanto untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Lima Ribu Rupiah.

## d.  Pembahasan dan uraian dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 368/ Pid B/2008/PN Ska
Pengadilan Negeri Surakarta merupakan pengadilan  yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan sebuah putusan dari Majelis Hakim. Putusan tersebut, dalam perkara terhadap terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tanggal 27 Oktober 2008, No.Reg. Perkara PDM-124/SKRTA/Ep.2/10/ 2008 mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Hashim S. Djojohadikusumo. Dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi,  yang telah memberikan keterangan masing-masing. Jaksa Penuntut Umum mengajukan TuntutanNomor Reg: PDM–124/SKRTA/ Ep2/10/2008tanggal 10Desember 2008 yang berisi: (1)Menyatakan terdakwa Hasim S Djojohadikusumo bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 dan diancam dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah.
Selanjutnya  (3)Menyatakan barang bukti berupa Surat dari Yayasan Keluarga Hashim S.Djojohadikusumo Nomor: 197/YKHD/XI/07 tanggal 30 November 2007 perihal Permohonan Identifikasi dan Iventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Hashim S.Djojohadikusumo, Berita Acara Penyerahan Arca Nadhisa wahana murti tanggal 19 Desember 2007,Berita Acara Serah Terima Nomor:1228/Dit.PP/SP/19.XII/2007 tanggal 19 Desember 2007,Surat Perintah Tugas Nomor:1140/SPT/Dit.PP/SP/XI/2007 tanggal 04 Desember 2007,Surat Nomor:24/Dit.PP/SP.8.I/2008 tanggal 08 Januari 2008 berikut Lampiran Hasil Verifikasi Arca Nadhisa Wahana Murti No.14/Dit.PP/SP/7.I/2008 dan Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar Budaya Nomor:1199A/ Dit.PP/SP/12.XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 berikut lampirannya tetap terlampir dalam berkas perkara, (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.
Terhadap surat tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa Hasim S Djojohadikusumo  melalui Advokatnyamengajukan pembelaan pada tanggal 22 Desember 2008.Majelis hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umumdan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Majelis Hakim mengadili dengan Putusan Nomor: 368/Pid. B /2008/PN. Ska tanggal 14 Januari 2009 adalah: (1) Menyatakan TerdakwaHasim S Djojohadikusumo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, (3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sementara itu, putusan yang ke (4) Menyatakan barang bukti berupa: Surat dari Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo Nomor: 197/YKHD/XI/07 tanggal 30 Nopember 2007 Perihal Identifikasi dan Inventarisasi Benda Cagar Budaya Koleksi Bapak Hasim S Djojohadikusumo, Berita Acara Penyerahan Arca Nandhisa Wahana Murti tanggal 19 Desember 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor 1228/DIT. PP/SP/19.XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007, Surat Perintah Tugas Nomor 1140/SPT/Dit.PP/ SP/XI/2007 Tanggal 4 Desember 2007, Surat Nomor 24/ DIT. PP/ SP/8.1/2008 tanggal 8 Januari 2008 berikut lampirannya, Perihal Hasil Verifikasi Arca Nandhisa Wahana Murti, Berita Acara Hasil Penilaian Benda Yang Diduga Sebagai Benda Cagar Budaya Nomor: 1199A/Dit.PP/SP/12. XII/2007 Tanggal 5 Desember 2007; berikut lampirannya, Dikembalikan kepada Yayasan Keluarga Hasim Djojohadikusumo, (5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## 2.  Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Benda Cagar Budaya di Pengadilan Negeri Surakarta
Lawrence M. Friedman menyatakan, keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari 3 unsur, yakni struktur hukum ( legal structure ),  substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan unsur yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum ( legal impact ). 3 Dengan unsur dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: (1) faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang, (2) faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (3) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan, (4) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 4 Penerapan Pidana terhadap para terdakwa adalah:
a.  Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 38/Pid B/2008/PN Ska Dalam putusan ini, Terdakwa adalah KRH Darmodipuro alias Mbah Hadi yang telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 26 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwaagar dipidana berupa hukum penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum dan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya majelis hakim mengadili dengan putusan pidana penjara terhadapterdakwadengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan.
b.  Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor:39/Pid B/2008/PN Ska Dalam putusan ini yang menjadi Terdakwa adalah Jarwadi dan Suparjo alias Gatot yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana,sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda  Cagar Budaya Jo pasal 263 ayat 1 KUHP.
Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot agar diberikan sanksi pidana berupa hukum penjara selama dua tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum dan memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot.Akhirnya Majelis Hakim memvonis terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan pidana yang berupa hukuman penjara masing-masing selama satu (1) tahun dua ( 2 ) bulan.
c.  Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 68/Pid B/2008/PN Ska Dalam putusan Terdakwa adalah Heru Suryanto yang telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Jo Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi, jaksa
3 Natangsa Surbakti, “ Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender”, Jurnal Ilmu Hukum ,      Vol. 9, No 2, No. 2, https:// publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/NATANGSA2SURBAKTI.pdf, diakses 8 Agustus 2016
4 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “ Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapPenegakan Hukum Kehutanan Di Indone- sia”, Jurnal Ekosains, VolIV,No 2,http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/265, diakses 9 agustus 2016.
penuntut umumdan telah memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakimmengadili dengan putusanterhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama satu  tahun enam bulan.
d.  Penerapan pidana pada terdakwa dalam putusan nomor: 68/Pid B/ 2008/PN Ska Dalam putusan ini yang menjadi terdakwa adalah Hasim S Djojohadikusumo, yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan suatu Tindak Pidana, tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan,pengalihan hak dan pemindahan tempat sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah.
Majelis Hakimdalam persidangan sudah mendengarkan keterangan terdakwa, saksidan telah memperhatikanhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mengadili membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut. Majelis hakim juga memulihkan hak  terdakwa dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Kesimpulan Pertama, perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang sudah ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan telah terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992Tentang Benda CagarBudaya yang berlaku sejak tahun 1992. Selanjutnya sejak tahun 2010 diperbaharui dengan adanya Undang– Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang belum ada Penetapan Cagar Budaya dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan belum terdaftar di Register Nasional Cagar Budaya adalah dilindungi dengan KUHP dan KUH Perdata.
Kedua, penerapan Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta adalah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para terdakwa, yang mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara dan belum ada terdakwa yang mendapatkan sanksi denda uang.

## Daftar Pustaka
Buku Anonim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) . Trinity Optima Media. Bandung. 2007 Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan PengembanganHukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998
Effendy,H.A.M. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Duta Grafika. Semarang. 1998
Farid , A.Zainal Abidin. Hukum Pidana I . Sinar Grafika. Jakarta.1999
Hamzah, A. Hukum Acara Pidana Indonesia .CVSetiawan Indah Abadi. Jakarta. 1997
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi, dan PeninjauanKembali. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
Kanter,E.Y  dan SR Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya .Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1999
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana .PT Rineka Cipta. Jakarta. 2005 Mulyo, Mufrod Teguh. Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dari Bias gender Menuju Hukum Yang Humanis . Pustaka Ilmu. Yogyakarta.2015
Pringgodigdo,H.A.K. Tiga Undang-Undang Dasar . PT Pembangunan. Jakarta.1999
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif .Penerbit Buku Kompas.Jakarta.2008 Salim. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertase .Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013
Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.Jakarta.1998
Soesilo, R. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .Politeia.Bogor.1996
Soetami, Siti. Pengantar Tata Hukum Indonesia .PT Refika Aditama.  Bandung. 2001
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .CV Alfabeta.Bandung.2009
Jurnal Azis,Abd. DP, 2013, Legal Analysis of Land Acquisition for Public Interest in SouthSulawesi Province , Journal of Law Policy and Globalization,Vol 14,www.iiste.org/Journals/index. php/JLPG/article/download/6551/6692, Diakses 18 Agustus 2016.
Fatkhurohman, 2013, Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum  Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia , Jurnal Dinamika Hukum,Vol 13, No 1, http:// dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/152, Diakses 9 Agustus 2016.
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi,2012, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapPenegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia ,Jurnal Ekosains , Vol IV, No 2,http:// jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/265, Diakses 9 agustus 2016.
Jainah, Zainab Ompu, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Pidana Narkotika , JurnalKeadilan Progresif,Vol 2,No 2 , http://jurnal.ubl. ac.id/index.php/KP/article/download/82/79, Diakses 9 Agustus 2016.
Johnson, David R, 2015, Crime and Punishment in American History by Lawrence M. Friedman , Journal of Social History, www.proquest.com/2071/ docview/198982942?accountid=25704, Diakses 18 Agustus 2016.
Kusnadi, Nandang, 2011, Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum Academia, Vol 7, http://ejournal.unpak.ac.id/download. php?file=dosen&id=697&name=dosen_4322_analisis_penerapan_teori_perlindungan_ hukum.pdf, diakses 9 Agustus 2016.
Sunarmi, 2004, Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia , e-USU Repository, http://library. usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf,Diakses 9 Agustus 2016.
Surbakti, Natangsa, 2006, Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender , Jurnal Ilmu Hukum,Vol.9,No.2, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/739/7.%20 NATANGSA%20SURBAKTI.pdf?sequence=1, Diakses 8 Agustus 2016.
Surbakti,Natangsa, 2010, Penegakan Hukum Pidana Islam Jinayah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam , Jurnal Media Hukum, Vol 17, No 2, http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/ article/view/377/415, Diakses 9 Agustus 2016.
Sutiyoso, Bambang,2001, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Koleksi Museum Di Daerah Istimewa Yogyakarta , Jurnal Logika,Vol 6,No 7, htps://www. researchgate.net/publication/265410625, Diakses 9 Agustus 2016.