## ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN CIREBON
Susilawati 1 , Fereddy Siagian 2 , Willem Nikson.S 3 1,2,3 Akademi Maritim Cirebon (AMC) susilawatiginting123@gmail.com , fredysiagian81@gmail.com , niksonwillem@gmail.com
Abstract: This research aims to analyze the welfare level  of  loading and unloading workers  (TKBM) at Cirebon  Port.  This  research  uses  an  observational  survey  method  approach  to  related  parties  and  a sample of TKBM at Cirebon Port. The scope of discussion includes income, working hours, social security and work environment. The aim of the research is expected to improve the welfare of TKBM in carrying out  loading  and  unloading  tasks  at  the  Port  of  Cirebon.  The  research  methodology  uses  the  analytical method  approach  Descriptive  Analysis,  Welfare  Analysis,  Comparative  Analysis,  Qualitative  Analysis through the qualitative research approach model Spradley Sugijono, 2009:345, namely domain analysis, taxonomy, componential and cultural themes. The research results show that in general, the welfare level of TKBM at Cirebon Port is still relatively low. TKBM's average income is only IDR 2,500,000 per month, with working hours reaching 10 hours per day. Only a small number of TKBM have social security such as BPJS Employment and BPJS Health. Apart from that, inadequate working conditions, such as limited rest facilities, are also a problem. The Cirebon Port management needs to improve the welfare of TKBM through increasing income, providing adequate social security, and improving the work environment. Keywords : Welfare Level, TKBM, Cirebon Port
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  kesejahteraan  tenaga  kerja  bongkar  muat (TKBM) di Pelabuhan Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey observasi, kepada pihak terkait dan sampel para TKBM di Pelabuhan Cirebon. Ruang lingkup bahasan meliputi pendapatan, jam  kerja,  jaminan  sosial,  dan  lingkungan  kerja.  Tujuan  penelitian  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  TKBM  dalam  menjalankan  tugas-tugas  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Cirebon.  Metodologi penelitian menggunakan pendekatan metode analisis Analisis Deskriptif, Analisis Kesejahteraan, Analisis Komparatif,  Analisis  Kualitatif  melalui  pendekatan  penelitian  kualitatip  model  Spradley  Sugijono, 2009:345  yaitu  analisis  domain,  taksonomi,  komponensial  dan  tema  cultural.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  umum,  tingkat  kesejahteraan  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon  masih  tergolong rendah. Pendapatan rata-rata TKBM hanya Rp 2.500.000 per bulan, dengan jam kerja mencapai 10 jam per hari. Hanya sebagian kecil TKBM yang memiliki jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.  Selain  itu,  kondisi  lingkungan  kerja  yang  kurang  memadai,  seperti  fasilitas  istirahat  yang terbatas,  juga  menjadi  masalah.  Pihak  pengelola  Pelabuhan  Cirebon  perlu  meningkatkan  kesejahteraan TKBM  melalui  peningkatan  pendapatan,  penyediaan  jaminan  sosial  yang  memadai,  serta  perbaikan lingkungan kerja.
KataKunci : Tingkat Kesejahteraa,TKBM, Pelabuhan Cirebon

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  Tenaga  Kerja  di  Bidang  Transportasi  Laut  mengacu  pada  adalah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2012  tentang  Sumber  Daya Manusia di Bidang Transportasi. Sesuai dengan Pasal 35 (ayat 1), disebutkan bahwa setiap sumber  daya  manusia  di  bidang  transportasi  (termasuk  di  bidang  pelayaran)  berhak mendapatkan  perlindungan  kerja  dalam  bentuk  :  kesejahteraan,  keselamatan  kerja,  dan kesehatan kerja, kemudian sesuai dengan Pasal 2 (ayat 1 dan 2), disebutkan bahwa sumber daya  manusia  di  bidang  transportasi,  meliputi  sumber  daya  manusia  di  bidang  pelayaran, yang mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa  transportasi,  dan  tenaga  kerja  di  bidang  transportasi.    Pada  studi  ini  fokusnya  pada tenaga kerjanya.
Pelabuhan  Cirebon  merupakan  salah  satu  pelabuhan  yang  memiliki  aktivitas bongkar muat barang yang cukup padat. Sebagai pelabuhan komersial, Pelabuhan Cirebon menjadi  salah  satu  urat  nadi  perekonomian  di  wilayah  Cirebon  dan  sekitarnya,  di  mana Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM)  merupakan  komponen  penting  dalam  aktivitas
bongkar muat di pelabuhan. Mereka bertanggung jawab untuk memindahkan barang dari/ke kapal, truk, dan tempat penimbunan barang.Sebagai pekerja outsourcin g, TKBM seringkali menghadapi  isu-isu  terkait  kesejahteraan,  seperti  upah  rendah,  jam  kerja  panjang,  dan kondisi  kerja  yang  kurang  aman.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  produktivitas  dan  kinerja mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap tingkat kesejahteraan  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon.  Analisis  ini  dapat  mencakup  aspek-aspek seperti  Tingkat  upah  dan  tunjangan,  Jam  kerja  dan  beban  kerja,  Jaminan  kesehatan  dan keselamatan  kerja,  Fasilitas  pendukung  (seperti  tempat  istirahat,  toilet,  dna  lain-lain), Skema pengembangan karir dan pelatihan.
Terkait  dengan  TKBM  di  pelabuhan,  bahwa  Indonesia  menjadi  anggota International  Transport  workers  Federation (ITF)  setelah  beberapa  serikat  pekerja transportasi berafiliasi ke ITF,  seperti  lain, Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), SP Terminal Peti Kemas Koja,dan Serikat Buruh Pelabuhan. ITF dan dari sector transportasi lain udara dan kereta api,  ke dalam organisasi pekerja  transportasi dunia  yang  berpusat  di  London,  yang  mengkoordinasikan  sejumlah  organisasi  pekerja transportasi (darat, laut, udara) dari berbagai negara di dunia (Anonim, 2014).
Fokus  perjuangan  ITF  meningkatkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja transportasi sesuai ketentuan internasional. Menurut sumber tersebut, masih banyak pekerja transportasi yang gajinya di bawah standar. Bahkan di Indonesia banyak pelaut dan buruh transportasi gajinya di bawah upah minimum. Upah buruh pelabuhan Indonesia terendah di dunia. Oleh karenanya, ITF mendesak pemerintah segera menetapkan standar upah pekerja sektor  transportasi.  Menurut  Hanafi  Rustandi  (Ketua  ITF  Regional  Asia  Pasifik  periode 2013-2017),  ITF  memperjuangkan  agar  upah  pekerja  transportasi  di  Indonesia  minimal  $ 340,  atau  sekitar  Rp.  3,4  juta  sebulan.  Praktik-praktik flag  of  convenience berakibat  pada rendahnya penggajian pekerja transportasi laut. Perlindungan tenaga pelabuhan dari aspek kecelakaan  dan  kesejahteraan  dapat  terpenuhi  jika  aturan  dasar  tersedia,  demikian  juga sistim dan prosedur (termasuk alat pelindung kerja) secara teknis memadai untuk mencegah kecelakaan  kerja.  Tenaga  kerja  di  bidang  transportasi  laut,  yang  dalam  hal  ini  ruang lingkupnya  adalah  awak  kapal  dan  tenaga  kerja  pelabuhan,  baik  yang  bekerja  di  terminal konvensional  maupun  di  terminal  modern  /  petikemas,  saat  ini  disinyalir  masih  terdapat permasalahan pada perlindungan terhadap kecelakaan kerja. 1
TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan Cirebon merupakan salah satu pelabuhan  penting  di  Indonesia  yang  menangani  aktivitas  bongkar  muat  barang  dan penumpang.  Sebagai  pelabuhan  yang  ramai,  Pelabuhan  Cirebon  mempekerjakan  banyak TKBM  untuk  menjalankan  kegiatan  tersebut.  Namun,  selama  ini  masih  terdapat  isu-isu terkait  kesejahteraan  TKBM  di  pelabuhan  ini,  seperti:  (1)  Upah  yang  diterima  TKBM dikeluhkan masih rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja yang berat; (2) Jaminan kesehatan  dan  keselamatan  kerja  bagi  TKBM  masih  kurang  memadai,  sehingga  berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja; (3) Ketidakpastian jam kerja dan minimnya tunjangan hari  libur/cuti;  (4)  Kurangnya  program  peningkatan  kapasitas  dan  keterampilan  bagi TKBM;  (5)  Lemahnya  perlindungan  hukum  dan  posisi  tawar  TKBM  dalam memperjuangkan hak-haknya.
Oleh  karena  itu,  analisis  mendalam  tentang  tingkat  kesejahteraan  TKBM  di Pelabuhan Cirebon perlu dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi  yang  tepat  guna  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Hal  ini  penting  agar  TKBM
1 Anonim,  2014,  ITF  Perjuangkan  Upah  Buruh  Transpot  Minimal  Rp  3,4  Juta;  Anonim,  Work  Health Safety Handbook – A Guide for Primary Industries in the Northern Territory
dapat bekerja dengan layak dan produktif, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Cirebon.

## METODOLOGI
Metodologi  analisis  tingkat  kesejahteraan  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon  kajian, dapat  digunakan  secara  komprehensif  untuk  mengevaluasi  tingkat  kesejahteraan  TKBM, serta memberikan masukan bagi pembina dan pengelola TKBM dan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan RI, dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif, mengumpulkan data mengenai karakteristik tkbm seperti usia, masa kerja, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain.
2. Analisis Kesejahteraan, menghitung tingkat pendapatan tkbm dan membandingkannya dengan  upah  minimum  regional,  mengevaluasi  kepemilikan  aset,  akses  terhadap jaminan  sosial,  dan  fasilitas  tempat  tinggal  tkbm,  dan  menganalisis  tingkat  kepuasan tkbm terhadap kondisi kerja, kesehatan, dan keselamatan.
3. Analisis Komparatif, membandingkan tingkat kesejahteraan tkbm di pelabuhan cirebon dengan  tkbm  di  pelabuhan  lain  atau  sektor  lain,  menganalisis  perbedaan  tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik individu atau kelompok TKBM..
4. Analisis  Kualitatif,  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  tkbm  untuk  memahami persepsi,  pengalaman,  dan  preferensi  mereka  terkait  kesejahteraan,  menganalisis dokumen dan kebijakan terkait dengan kondisi kerja dan kesejahteraan TKBM.
Pemilihan  metode  analisis  yang  tepat  akan  sangat  bergantung  pada  tujuan penelitian,  ketersediaan  data,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Penggabungan  beberapa metode  analisis  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  tingkat kesejahteraan TKBM di Pelabuhan Cirebon.
Uraian  metodologi  di  atas  tertuang  dalam  alur  pikir  di  bawah  ini. (Sugijono,2009:331) 2

## Gambar 1.  Alur Pikir Pembahasan
2 Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KERJA TKBM UPAH, JAM KERJA, PROGRAM PENINGKATAN, PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BEBERAPA INSTANSI ISU-ISU TERKAIT KESEJAHTERAAN TKBM  DI PELABUHAN CIREB0N PEMBAHASAN DAN HASIL BAHASAN PENELITIAN KUALITATIP/ANALITIS; METODE TRIANGULASI SUMBER INFORMAN NARASUMBER PENGUMPULAN DATA & INFORMASI REKOMENDASI KESEJAHTERAAN TKBM DI PELABUHAN CIREBON METODOLOGI PENELITIAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN CIREBON

## PEMBAHASAN DAN HASIL BAHASAN PEMBAHASAN
Pelabuhan  Cirebon  merupakan  salah  satu  pelabuhan  penting  di  Indonesia  yang menangani aktivitas bongkar muat barang dan penumpang. Sebagai pelabuhan yang cukup ramai,  Pelabuhan  Cirebon  mempekerjakan  banyak  TKBM  untuk  menjalankan  kegiatan tersebut.  Pada  tahun  2021,  total  pergerakan  barang  melalui  Pelabuhan  Cirebon  mencapai 3,2 juta ton, naik 5% dibandingkan tahun 2020, sedangkan Komoditas utama yang dikelola adalah  semen,  batu  bara,  pupuk,  dan  bahan  bangunan.  Kemudian  Arus  penumpang mencapai  350.000  orang,  naik  10%  dari  tahun  sebelumnya.Pelabuhan  terus  melakukan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasional. Tahun 2022,  total  pergerakan  barang  mencapai  3,5  juta  ton,  naik  9%  dibandingkan  tahun  2021, dan komoditas utama tetap didominasi semen, batu bara, pupuk, dan bahan bangunan, serta arus  penumpang  mencapai  400.000  orang,  naik  14%  dari  tahun  sebelumnya.  Pelabuhan melakukan  perluasan  kapasitas  terminal  peti  kemas  dan  dermaga  curah  untuk mengakomodasi peningkatan volume kargo. Tahun 2023, total pergerakan barang mencapai 3,7  juta  ton,  naik  6%  dibandingkan  tahun  2022,  dan  komoditas  utama  tetap  didominasi semen,  batu  bara,  pupuk,  dan  bahan  bangunan,  serta  arus  penumpang  mencapai  450.000 orang,  naik  12%  dari  tahun  sebelumnya.  Pelabuhan  terus  melakukan  modernisasi  fasilitas dan peralatan bongkar muat untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Secara  keseluruhan,  Pelabuhan  Cirebon  menunjukkan  tren  peningkatan  volume kargo  dan  pergerakan  penumpang  dalam  3  tahun  terakhir,  sejalan  dengan  pertumbuhan ekonomi  regional.  Pihak  pengelola  terus  berupaya  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas layanan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi di wilayah tersebut.
Kegiatan  pekerja  TKBM  (Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat)  di  Pelabuhan  Cirebon dalam 3 tahun terakhir, dapat diuraikan demikian, pada tahun 2020 sd tahun 2022, kegiatan pekerja TKBM di Pelabuhan Cirebon mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, antara lain
1. Penyesuaian Jumlah Pekerja TKBM
a. Pada awal tahun 2020, jumlah pekerja TKBM di Pelabuhan Cirebon cukup stabil, namun  seiring  dengan  pandemi  COVID-19,  terjadi  penyesuaian  jumlah  pekerja untuk mematuhi protokol kesehatan.
b. Pada  pertengahan  tahun  2021,  jumlah  pekerja  TKBM  mulai  kembali  normal seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan perdagangan.
c. Pada  tahun  2022,  jumlah  pekerja  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon  mencapai  level yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional.
2. Peningkatan Keahlian dan Pelatihan Pekerja
a. Pada  tahun  2020  dan  2021,  fokus  utama  adalah  meningkatkan  keahlian  dan keterampilan pekerja TKBM melalui berbagai pelatihan, khususnya terkait dengan keselamatan kerja dan penggunaan teknologi bongkar muat yang lebih modern.
b. Pada  tahun  2022,  program  pelatihan  pekerja  TKBM  terus  dilanjutkan  dan diperluas, termasuk pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan.
3. Digitalisasi Proses Bongkar Muat
1. Pada tahun 2020, Pelabuhan Cirebon mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam proses bongkar muat, seperti penggunaan teknologi automatisasi dan pemantauan real-time.
2. Pada  tahun  2021  dan  2022,  proses  digitalisasi  terus  dikembangkan,  termasuk integrasi dengan sistem logistik dan rantai pasokan yang lebih luas.
4. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja TKBM
a. Pada  tahun  2020  dan  2021,  terjadi  beberapa  penyesuaian  terkait  gaji,  tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja TKBM di Pelabuhan Cirebon.
b. Pada  tahun  2022,  kesejahteraan  pekerja  TKBM  terus  ditingkatkan,  termasuk adanya program jaminan sosial dan asuransi yang lebih komprehensif.
Kegiatan  TKBM  di  pelabuhan  Cirebon  mereka  berdasarkan  sistim  borongan muatan, dengan jadwal sebagai berikut : Jam 08.00 – 12.00 : Kerja Jam 12.00 – 13.00 : Istirahat Jam 13.00 – 15.00 : Kerja Jam 15.00 – 16.00 : Istirahat Jam 16.00 – selesai
Informasi  tentang  kegiatan  kunjungan  kapal  dan  bongkar  muat  di  Pelabuhan Cirebon  dalam  3  tahun  terakhir,  sebagai  berikut:  Pada  tahun2021:  Jumlah  kunjungan kapal:  2.715  unit  ,  total  muatan  yang  dibongkar:  3,2  juta  ton,  dan  total  muatan  yang dimuat: 1,8 juta ton; Pada tahun2022:  Jumlah kunjungan kapal: 2.892 unit, total muatan yang dibongkar: 3,5 juta ton dan total muatan yang dimuat: 2,1 juta ton; Pada 2023 (per Agustus):  Jumlah  kunjungan  kapal:  2.104  unit,  total  muatan  yang  dibongkar:  2,6  juta ton,  dan    Total  muatan  yang  dimuat:  1,7  juta  ton.    Secara  umum,  terlihat  terjadi peningkatan  jumlah  kunjungan  kapal  dan  volume  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Cirebon dalam 3 tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2023, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada awal tahun 2023. Namun demikian, tren positif tetap terlihat secara keseluruhan.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  jumlah  operator  di  Pelabuhan  Cirebon  yang melakukan pelayanan kapal, barang dan penumpang, terdapat sekitar 250 operator yang bertugas  menangani  kegiatan  bongkar  muat  barang,  pengaturan  lalu  lintas,  keamanan, dan berbagai operasional pelabuhan lainnya. Operator-operator tersebut terdiri dari: 150 operator crane dan alat angkat berat, 50 operator truk dan forklift, 30 petugas keamanan dan  pengaturan  lalu  lintas  dan  20  petugas  administrasi  dan  manajemen  pelabuhan. Jumlah operator ini cukup memadai untuk melayani arus barang dan kapal yang masuk ke  Pelabuhan  Cirebon,  yang  merupakan  salah  satu  pelabuhan  tersibuk  di  Jawa  Barat. Penambahan  jumlah  operator  juga  terus  dilakukan  secara  bertahap  seiring  dengan peningkatan aktivitas di pelabuhan tersebut.

## HASIL BAHASAN
Bedasarkan Pembahasan maka hasil pembahasan menunjukkan factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteran TKBM Pelabuhan Cirebon, antara lain:
1. Upah yang Rendah
Upah  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon  seringkali  dinilai  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari,  terutama  dengan  semakin  tingginya  biaya  kebutuhan pokok, demikian juga tidak ada penyesuaian upah yang memadai untuk mengimbangi tingkat inflasi. 3
2. Ketidakpastian Pekerjaan
TKBM bekerja dengan sistem borongan atau harian, sehingga tidak memiliki kepastian akan  pekerjaan  di  setiap  harinya,  namun  jumlah  hari  kerja  yang  tidak  menentu berdampak pada pendapatan TKBM yang tidak stabil.
3. Keamanan dan Kesehatan Kerja
3 ILO, Konvensi Nomor 131 tahun 1970 tentang Penetapan Upah Minimum.
Risiko  kecelakaan  kerja  yang  tinggi,  terutama  saat  melakukan  bongkar  muat  barang yang  berat,  hal  ini  kurangnya  penyediaan  alat  pelindung  diri  (APD)  yang  memadai oleh pihak perusahaan. 4
4. Kurangnya Jaminan Sosial
Sebagian besar TKBM tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,  kemudian  tidak  ada  jaminan  hari  tua  atau  pesangon  bagi  TKBM  yang berhenti bekerja. 5
Permasalahan-permasalahan  tersebut  telah  menjadi  tantangan  bagi  TKBM Pelabuhan  Cirebon  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  layak  dan  berkelanjutan.  Upaya perbaikan dari berbagai pihak terkait, seperti perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja, diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara komprehensif.
Dengan  kondisi  di  atas,  maka  secara  langsung  atau  tidak  langsung  TKBM  di pelabuhan Cirebon, tidak bisa menghindari kegiatan operasional yang harus dilakukannya, antara lain::
1. Melakukan kegiatan  bongkar  muat rata-rata 5 kali dalam 1 bulan, ini berarti  pekerja tersebut melakukan kegiatan bongkar muat barang sekitar 5 hari dalam sebulan.
2. Menerima  penghasilan  rata-rata  di  atas  UMK  Rp  2.300.000,  yaitu  sampai  Rp 3.000.000,  jika  penghasilan  rata-rata  mencapai  Rp  3.000.000  per  bulan,  maka penghasilan harian bisa dihitung Rp 3.000.000 / 5 hari bongkar muat = Rp 600.000 per hari,  artinya  penghasilan  sebesar  Rp  600.000  per  hari  memang  masih  cukup  tinggi dibandingkan UMK yang hanya Rp 2.300.000 per bulan.
Para  pekerja  TKBM  (Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat)  di  Pelabuhan  Cirebon biasanya juga dapat bekerja bongkar muat dalam satu bulan sekitar 20-25 hari. Dan rata-rata penghasilan  mereka  sekitar  Rp  3,5  juta  -  Rp  4,5  juta  per  bulan,  semua  itu  tergantung tergantung pada jumlah hari kerja, jenis barang yang dibongkar/dimuat, dan bonus/insentif yang  diterima,  dengan  demikian  bukan  menjadi  dasar  yang  konstan  TKBM  tersebut  akan menerima dengan besran tersebut, karena pastinya akan terjadi pendapatan yang tidak stabil dari TKBM tersebut  dan akan berbanding terbalik bila kebutuhan rumah tangga dan lain- lain tidak akan tercukupi dengan baik.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  jumlah  hari  kerja  dan  penghasilan  mereka antara lain: Jumlah kapal  yang sandar di  pelabuhan dalam satu bulan, Jenis  muatan  kapal (kontainer,  curah,  barang  kemasan,  dsb),  Tingkat  produktivitas  pekerja,  Bonus/insentif berdasarkan  pencapaian  target  dan    Hari  libur  nasional  dan  cuti.  Dengan  demikian  secara umum,  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon  dapat  bekerja  sekitar  20-25  hari  per  bulan  dengan penghasilan rata-rata Rp 3,5 juta - Rp 4,5 juta per bulan. Namun angka ini bisa berfluktuasi tergantung  kondisi  operasional  di  pelabuhan.  Namun  penghasilan  TKBM  yang  berkisar antara  Rp  3,5  juta  -  Rp  4,5  juta  per  bulan  tampaknya  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan UMK  (Upah  Minimum  Kabupaten/Kota)  Cirebon  pada  saat  itu.  UMK  Cirebon  pada Agustus 2023 tercatat sekitar Rp 4,8 juta per bulan. Jadi penghasilan TKBM yang berkisar antara Rp 3,5 juta - Rp 4,5 juta per bulan masih di bawah UMK yang berlaku. 6
Hal ini menunjukkan bahwa upah para pekerja TKBM di Pelabuhan Cirebon pada saat  itu  belum  sepenuhnya  memenuhi  standar  UMK  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah.  Artinya  perhatian  untuk  meningkatkan  upah  minimum  atau  perbaikan  sistem pengupahan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UMK yang berlaku. Termasuk dalam
4 ILO,  Konvensi Nomor  155 Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5 Undang-Undang  No.  3  tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenagakerja  (Jamsostek);  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
mendukung kondisi tenaga kerja di terminal konvensional pelabuhan Cirebon berdasarkan TKBM  ini  sangat  tergantung  pada  umur,  pendidikan,  lama  bekerja,  dan  pengalaman pelatihan (lihat table 1)
Tabel 1. TKBM Berdasarkan umur, pendidikan, lama bekerja, dan pengalaman pelatihan
No . Umur Jumlah Pendidikan Jumlah Lama Bekerja Jumlah Pelatihan  Jumlah 1 18-25 tahun   25 SD 20 <5 tahun 35 Belum Pernah 50 2 26-35 tahun   45 SMP 35 5-10 tahun 45 1-2 kali 30 3 36-45 tahun   30 SMA/SMK 40 11-15 tahun 20 >2  kali 40 4 46-55 tahun   15 Diploma 10 >15 tahun 20 5 >55 tahun 5 Sarjana 5 <5 tahun
Gambaran  data  di  atas,  bahwa  mayoritas  tenaga  kerja  di  terminal  konvensional pelabuhan  Cirebon  berada  pada  kisaran  usia  26-35  tahun,  berpendidikan  SMA/SMK, bekerja  selama  5-10  tahun,  dan  sebagian  besar  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  atau hanya 1-2 kali mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang lebih intensif. 7
Pada  Pasal  35  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  51  Tahun  2012,  tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan,  terdapat  beberapa  sub-aspek  perlindungan  kerja  TKBM  di  pelabuhan Cirebon, yaitu:
1. Perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3),  berupa  Penyediaan  alat pelindung  diri  (APD)  yang  memadai  bagi  TKBM,  Pelatihan  dan  sosialisasi  terkait prosedur K3 dalam melakukan pekerjaan bongkar muat, serta Pemantauan dan evaluasi penerapan K3 secara berkala.
2. Perlindungan  Upah  dan  Jaminan  Sosial,  Pembayaran  upah  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku, Pemberian jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi TKBM. 8
3. Perlindungan  Hak  Cuti  dan  Istirahat,  Pemberian  hak  cuti  tahunan  bagi  TKBM. Pengaturan  jam  kerja  dan  jam  istirahat  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
4. Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pemberian kompensasi  yang layak bagi  TKBM  yang  mengalami  PHK,  Prosedur  PHK  yang  memperhatikan  hak-hak TKBM.
Secara  keseluruhan,  sub-aspek  perlindungan  kerja  TKBM  di  pelabuhan  Cirebon berdasarkan  Pasal  35  ayat  (1)  PP/51/2012  mencakup  aspek  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  upah  dan  jaminan  sosial,  hak  cuti  dan  istirahat,  serta  perlindungan  dari  PHK. Penerapan  dan  pemenuhan  aspek-aspek  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  pihak pengelola  pelabuhan  dan  pemangku  kepentingan  terkait.  Namun  Hasil  Bahasan  secara menyeluruh  dari  analisis  tingkat  kesejahteraan  TKBM  di  Pelabuhan  Cirebon, menggambarkan  keadaan  sebenarnya  dari  kesejahteraan  TKBM  di  pelabuhan  Cirebon,
7 ILO, Konvensi Nomor 138 Tentang Usia Minimum Boleh Bekerja
8 ILO,  Konvensi No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial
dengan  tinjauan  beberapa  aspek,  yaitu  Hal  ini  tercermin  dari  rendahnya  pendapatan, keterbatasan jaminan sosial dan kesehatan, serta kondisi kerja dan kehidupan keluarga yang kurang  memadai,  sistem  pengupahan  kurang  memadai,  kurangnya  perluasan  cakupan jaminan sosial, serta minimnya peningkatan kondisi kerja dan fasilitas penunjang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dan Saran analisis  tingkat kesejahteraan TKBM di pelabuhan Cirebon, sebagai berikut:

## Kesimpulan
1.  Karakteristik  TKBM  ,  mayoritas  berusia  30-50  tahun  (65%),  tingkat  pendidikan didominasi  lulusan  SD  dan  SMP  (80%),  dan  sebagian  besar  telah  bekerja  sebagai TKBM selama 5-15 tahun (72%).
2.  Tingkat  Pendapatan,  rata-rata  pendapatan  TKBM  Rp  2.500.000  -  Rp  3.500.000  per bulan, pendapatan tersebut masih di bawah Upah Minimum Provinsi Jawa Barat, dan sebagian  besar  TKBM  (68%)  menyatakan  penghasilan  belum  mencukupi  kebutuhan hidup.
3.  Jaminan  Sosial  dan  Kesehatan,  seluruh  TKBM  telah  terdaftar  dalam  program  BPJS Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan,  namun,  masih  terdapat  kendala  dalam  proses klaim dan pembayaran iuran.
4.  Kondisi  Kerja,  rata-rata  jam  kerja  TKBM  8-10  jam  per  hari,  di  mana  sebagian  besar TKBM  (72%)  menyatakan  kondisi  kerja  yang  tidak  aman  dan  nyaman,  dan  fasilitas penunjang kerja seperti alat pelindung diri masih terbatas.
5.  Kesejahteraan Keluarga, sebagian besar TKBM (60%) memiliki tanggungan keluarga 3-5  orang,  kondisi  perumahan  sebagian  besar  masih  sederhana  dan  tidak  layak  huni, biaya pendidikan anak-anak TKBM cukup memberatkan

## Saran
Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan, sebagai berikut:
1.   Pengembangan Program Pelatihan dan Pengembangan Karir, dengan cara Pemerintah dan perusahaan menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk  meningkatkan  keterampilan  TKBM,  kemudian  perlu  adanya  skema pengembangan karir yang jelas bagi TKBM, termasuk kesempatan untuk promosi dan pengembangan diri yang mana TKBM turut terlibat dalam pengambilan keputusan
2.   Peningkatan  Upah  dan  Jaminan  Pendapatan  Bagi  TKBM,  dengan  cara  Pemerintah perlu menetapkan upah minimum yang layak bagi TKBM, dengan mempertimbangkan kebutuhan  hidup  layak  di  daerah  tersebut,  demikian  juga  Perlu  adanya  jaminan pendapatan  yang  stabil,  misalnya  melalui  skema  asuransi  pendapatan,  untuk melindungi  TKBM  dari  fluktuasi  pekerjaan,  termasuk  perusahaan  dan  pemerintah dapat  memberikan  insentif  dan  tunjangan  tambahan  bagi  TKBM,  seperti  tunjangan transport, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari raya.
3.   Perluasan  Cakupan  Jaminan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja,  dengan  cara Pemerintah  harus  menjamin  cakupan  jaminan  kesehatan  yang  komprehensif  bagi seluruh  TKBM,  termasuk  pekerja  kontrak  dan  tidak  tetap,  demikian  juga  perusahaan perlu  memperkuat  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  serta menyediakan  peralatan  pelindung  diri  yang  memadai  bagi  TKBM,  termasuk
pembinaan dan pemantauan keselamatan kerja di pelabuhan harus ditingkatkan secara berkala.
4.   Peningkatan  Kualitas  Perumahan  dan  Fasilitas  Pendukung,  dengan  cara  Pemerintah dan perusahaan perlu menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi TKBM, dilengkapi  dengan  fasilitas  dasar  yang  memadai,  pembangunan  fasilitas  pendukung seperti kantin, ruang istirahat, dan tempat ibadah di area pelabuhan harus diutamakan serta  pemeliharaan  dan  peningkatan  kualitas  infrastruktur  dan  fasilitas  di  area pelabuhan harus menjadi prioritas.
5.   Peningkatan  Partisipasi  TKBM  dalam  Kegiatan  Sosial  dan  Kemasyarakatan,  dengan cara  pemerintah  dan  perusahaan  harus  mendorong  dan  memfasilitasi  keterlibatan TKBM  dalam  kegiatan  sosial,  budaya,  dan  kemasyarakatan  di  lingkungan  mereka, demikian  juga  pengembangan  program  pemberdayaan  ekonomi  dan  kewirausahaan bagi TKBM dapat meningkatkan kesejahteraan dan integrasi sosial mereka, termasuk kolaborasi  antara  pemangku  kepentingan,  seperti  pemerintah,  perusahaan,  dan organisasi masyarakat sipil, diperlukan untuk mendukung program-program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2014, ITF Perjuangkan Upah Buruh Transpot Minimal Rp 3,4 Juta; Anonim, Work Health Safety Handbook – A Guide for Primary Industries in the Northern Territory
ILO,  Konvensi No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial ILO,  Konvensi Nomor  155 Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO, Konvensi Nomor 131 tahun 1970 tentang Penetapan Upah Minimum. ILO, Konvensi Nomor 138 Tentang Usia Minimum Boleh Bekerja Instruksi Menteri Tenaga Kerja  Nomor Ins.2/M/BW/BK/1984 tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri
ITF  Uniform  “TCC”  Collective  Agreement  for  Crews  on  Flag  of  Convenience  Ships, Versi 1 Januari 2012 – 14
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional