## PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: PERTIMBANGAN DAN HAMBATAN
Oleh :

## Rasmuddin
Email: rasmuddin@yahoo.com Universitas Halu Oleo

## Kamaruddin
Email: kamaruddin@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari
Wahyudi Umar Email: wahyudi.umar@umkendari.ac.id Universitas Muhammadiyah Kendari

## Abstrak
Dikenal  sebagai  kejahatan  luar  biasa,  korupsi  juga  harus  ditangani  dengan  tindakan  luar biasa  termasuk  hukuman.  Undang-undang  Pemberantasan  Korupsi  Indonesia  menyebutkan dengan  jelas  tentang  hukuman  mati,  sayangnya  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  biasanya hanya  tentang  pidana  penjara  dan/atau  denda.  Tulisan  ini  bermaksud  memperkenalkan pertimbangan  hukum  penerapan  pidana  mati/hukuman  mati  dan  menegaskan  tantangan penerapan  pidana  mati.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Data dikumpulkan  dari  buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  mengoptimalkan  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi,  harus  dipenuhi  syarat-syarat  tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang. Sayangnya,  tantangan  untuk  menjatuhkan  hukuman  mati  karena  ada  klausul  yang  ambigu dalam  undang-undang.  Menyikapi  hal  tersebut,  pemerintah  sebaiknya  merevisi  undang- undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kata Kunci: Korupsi, Hukuman Mati, Hambatan

## Abstract
Known  as  the  extraordinary  crime,  corruption  should  also  be  handled  by  the  extraordinary action including punishment. Indonesia Corruption Eradication Act mentioned clearly on the death penalty, unfortunately, the criminal sanctions usually imposed only about imprisonment and/or  fines.  This  paper  intends  to  introduce  the  legal  considerations  for  the  application  of capital  punishment/death  penalty  and  asserting  the  challenges  in  the  application  of  death penalty.  This  research  is  a  normative  legal  research.  Data  collected  from  books,  journals, relevant  laws  and  regulations.  The  results  of  the  study  indicate  that  in  optimizing  the  death penalty  against  perpetrators  of  corruption,  certain  conditions  must  be  met  as  stated  in  the law.  Unfortunately,  the  challenges  to  imposed  the  death  penalty  is  because  there  is  an ambiguous  clause  in  the  law.  To  response  that,  the  government  should  either  revise  the current law in order to give the legal certainty to the society.
Keywords: Corruption, Death Penalty, Challenges

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Tindak  pidana  korupsi  adalah  masalah terbesar  bagi  semua  negara,  mulai  dari pejabat-pejabat pemerintahan pusat maupun daerah,  anggota  legislatif  bahkan  sampai para  aparat  penegak  hukumpun  tidak  luput tersandung  kasus  korupsi.  Berbagai  modus operasi  dilancarkan  demi  mendapatkan keuntungan  pribadi.  Tindak  pidana  korupsi kini  mulai  mencapai  klimaks  dengan  turut andilnya penegak hukum, baik polisi, jaksa, hingga  hakim  yang  notabene  wakil  Tuhan di dunia.
Tindak  pidana  korupsi  telah  menjadi kejahatan yang sudah membahayakan pere- konomian  negara  Indonesia  yang  merusak sistem  ekonomi  negara  sampai  tingkat  luar biasa. Tindak pidana korupsi telah memasuki hampir seluruh bagian kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan. Tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan kewenangan dalam negara memiliki pengaruh yang dapat merusak tata kehidupan  bernegara  dan  mengambil  hak dasar rakyat sebagai warga negara.
Korupsi“pada  saat  ini  maupun  untuk masa yang akan datang merupakan ancaman  serius  yang  dapat  membahayakan perkembangan  kehidupan  bangsa-  bangsa pada  umumnya,  dan  khususnya  Bangsa
Indonesia  sehingga  Tindak  pidana  korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan ke-sejahteraan bangsa dan  negara.”Dasar  hukum  yang  kuat  dan tegas  serta  diiringi  dengan  penegakan hukum  yang  tidak  pandang  bulu  terhadap para  koruptor  sangat  mempengaruhi  tinggi atau  rendah  terjadinya  tindak  pidana korupsi.  Pejabat  negara  yang  memiliki kedudukan dan kewenangan yang melakukan tindak pidana korupsi akan sulit untuk diberantas. 1
Tindak  pidana  korupsi  yang  disebut sebagai  kejahatan  kategori  tindak  pidana luar biasa yang dapat merugikan bangsa dan negara.  Jabatan  yang  digunakan  untuk melakukan perbuatan korupsi adalah perbuatan  yang  mengkhianati  amanah masyarakat. 2
Peningkatan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  akan  membawa  dampak  buruk ter-hadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada  pejabat negara dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pencegahan akibat semakin meningkatnya  korupsi  dengan  mencantum- kan”hukuman terberat  yaitu  ancaman pidana  mati  terhadap  pelaku  korupsi  yang diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
1 Sumarwoto, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum Universitas Surakarta, Vol. 8 Nomor 1 (2014), hlm. 2
2 Ibid . hlm. 3.
Pidana Korupsi  Jo  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  No.  31  Tahun  1999  Jo  UU No.  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi)  yang  berbunyi sebagai”berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” 3 . ”
Keadaan  tertentu yang  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  penanggulangan keadaan bahaya;”
2. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. pengulangan tindak pidana korupsi.
Penerapan”hukuman mati”terhadap korup-tor,  “bagi  mereka  yang  pro  pidana mati  beralasan  bahwa  pidana  mati  adalah tindakan pembalasan terhadap akibat
3 Arif Pribadi, Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana  Korupsi  Terkait  Pembaharuan  Hukum Pidana  Di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Universitas Brawijaya Malang , (2015), hlm. 4
perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan  undang-undang”. 4 Bahwa  pidana mati sangat relevan diterapkan di Indonesia dengan  maraknya  tindak  pidana  korupsi saat  ini.  Dalam  upaya  penanggulangan bentuk  Tindak  pidana  korupsi,  “kebijakan hukum  pidana  korupsi  yang  ditempuh selama  ini  merupakan  langkah  yang diharapkan  mampu  mengantisipasi  secara maksimal  tindak  pidana  korupsi  yang  terus meningkat”. 5
Diperlukannya  keseriusan  dari  segi pelaksanaan  oleh  aparat  penegak  hukum guna  mengurangi  tindak  pidana  korupsi bahkan menghentikan tindak pidana korupsi  di  Indonesia  dengan  pemberian sanksi  yang  sangat  tegas  kepada  pelaku tindak  pidana  korupsi.  Sanksi  tehadap pelaku  korupsi  adalah  pengekangan  hak hidup  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi dan  salah  satu  upaya  untuk  menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang  ditentukan  dengan  melihat  seberapa besar  kesalahan  yang  dilakukan  dan  efek dari tindakan tersebut. Pidana mati dimaksudkan guna pemenuhan rasa keadilan  atas  tindakan  pelaku  korupsi. Menurut  Rambonet  dalam  salah  satu pendapatnya  tentang  hukum  pidana  yaitu sebagai berikut: “ Ketertiban hukum merupakan  tugas  yang  dibebankan  kepada
4 Syamsul Hidayat, 2010, Pidana Mati di Indonesia , Yogyakarta, Genta Press, hlm. 4.
5 Ibid , hlm. 16.
penguasa  negara  untuk  dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana”. 6
Dalam hal untuk menanggulangi kasus tindak  pidana  korupsi  yang  sudah  sering terjadi  di  Indonesia  maka  perlu  dilakukan penegakan  hukum  yang  sangat  tegas  dan masif oleh para penegak hukum. Penegakan hukum  adalah  salah  satu  upaya  yang dimaksudkan  sebagai  bentuk  keseriusan perlawanan  terhadap  tindak  pidana  korupsi dan  juga  untuk  membuat  masyarakat  dapat percaya  lagi  kepada  pemerintah  dan penegak  hukum  di  Indonesia. 7 Semakin meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia adalah faktor dapat diterapkannya hukuman  mati  terhadap  koruptor.  Namun demikian,  sampai  saat  ini  penerapan hukuman  mati  masih  dalam  pembahasan yang menarik di kalangan ahli hukum untuk dapat diterapkan bagi pelaku korupsi. 8
Pidana  mati  memberikan  efek  takut terhadap setiap orang yang ingin melakukan korupsi  dapat  dimaknai  sebagai  salah  satu pilihan terbaik yang tersedia untuk mengurangi  atau  bahkan  menghentikan adanya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.
6 Ari  Mastalia, Kedudukan  Pidana  Mati  Sebagai Sanksi  Dalam  Pidana  Korupsi ,  Jurnal  Hukum, Vol. 15 Nomor 1 (2017), hlm. 4
7 Ibid. hlm. 3.
8 Prasetyo Budi, Problem Yuridis Penerapan Pidana mati  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 ,  Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti, Vol. 5 Nomor 4 (2016), hlm. 2
Pelaku  korupsi  yang  hanya  dijatuhi  sanksi pidana yang ringan menjadi penyebab tidak munculnya  efek  takut  yang  diharapkan dapat  memberikan  rasa  takut  terhadap setiap orang yang berencana untuk melakukan korupsi. 9 Penerapan pidana mati terhadap  pelaku  korupsi  yang  dilakukan oleh  beberapa  negara  maju  seperti  china ternyata  efektif  dan  dapat  mengurangi tindak  pidana  korupsi  di  negara  tersebut. Hal  tersebut  dapat  dijadikan  pertimbangan bagi  negara  Indonesia  yang  saat  ini  tindak pidana  korupsi masih  sangat marak terjadi. 10 Dengan  ini  penulis  tertarik  untuk mengangkat  judul  “Optimalisasi  Pidana mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pindana Korupsi”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka dirumuskan  beberapa  masalah  yang  akan diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hukum sanksi  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa hambatan dalam penerapan hukuman pidana mati terhadap koruptor?
9 Ari. Op. Cit . hlm. 5
10 Arif Pribadi. Op. Cit . hlm. 1

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  isu  hukum  yang  akan dikaji dalam penelitian ini,  maka penelitian yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif. Penentuan tipe penelitian tersebut didasarkan  pada  pertimbangan,  bahwa orientasi  dari  kajian  ini  lebih  dimaksudkan untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 11

## PEMBAHASAN
a. Pertimbangan Hukum Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

## Korupsi
Korupsi  merupakan  aksi  sabotase ekono-mi,  sabotase  sosial  serta  sabotase budaya.  Para  koruptor  tidak  sekedar melecehkan  nilai-nilai  agama,  moralitas serta kemanusiaan, tetapi pula menghasilkan  polarisasi  ekonomi,  amnesia sosial serta pembusukan kebudayaan, korupsi  pada  gilirannya  berdampak  pada kemiskinan  secara  berlapis-lapis.  Tindakan korupsi  telah  mencederai  kepercayaan jutaan  rakyat  yang  ada  dalam  lumpur
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Cetakan ke-7, 2011, hlm. 35
kemiskinan.  Sehingga  bukanlah  keliru  jika korupsi dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan sebab menimbulkan kemiskinan  serta  kesengsaraan  rakyat. 12
Salah  satu  contoh  kasus  tindak  korupsi yang sangat meng-hebohkan Negara Indonesia  adalah  kasus  tindak  pidana korupsi  yang”dilakukan  oleh  M.  Akil Mochtar  Ketua  Mahkamah  Konstitusi Periode”2008-2013. 13
Perkara”yang  terjadi  pada  pimpinan tertinggi  lembaga  penegak  hukum  tidak hanya  merugikan  diri  si  pelaku  sendiri ataupun orang-orang terdekatnya, melainkan pula merugikan, dan mempermalukan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  masih terancam  oleh  oknum-oknum  yang  berebut jabatan  dengan  segala  cara  dan  juga memanfaatkan  jabatannya  untuk  mencari keuntungan  pribadi.  Peristiwa  ini  juga menjadi alarm bahwa Indonesia telah dalam keadaan darurat korupsi sehingga penindakan-penindakan yang telah dilakukan  belum  menimbulkan  efek  jera kepada  para  koruptor  untuk  insaf  dan bertobat. ”
12 Muda  Hindun  Harahap,  2010,  Urgensi  Pidana Mati  Terhadap  Pelaku  Korupsi,  (Tesis  Program Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara), hlm. 22
13 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  2017, Kisah  Korupsi  Kita  Anatomi  Kasus-Kasus  Besar Dalam  Kajian  Interdisipliner ,  Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hlm. 63
Dalam”konteks  demokrasi,  penetapan sanksi pidana mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya  telah  melalui  pembahasan  di lembaga  legislatif,  yang  notabene  adalah para  wakil  rakyat,  sebagai  representasi  dari seluruh  rakyat  Indo-nesia.”Menurut  van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau,  pada  dasarnya  hukum  secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat  yang  di  dalamnya  dinyatakan kehendak”bersama. 14
Ketentuan”sanksi pidana mati dalam Undang-Undang  di  negara  Indonesia  pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian  masyarakat  ataupun  konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal  28A  dan  Pasal  28I  Ayat  (1)  UUD NRI  1945  dengan  Pasal  28J  UUD  1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945menentukan:
1. Setiap”orang  wajib  menghormati hak  asasi  manusia  orang  lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam”menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan dengan
Undang-
Undang  dengan  maksud  semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai dengan pertimbangan moral,
14 M.  van  Bemmelen,  1987, Hukum  Pidana  I: Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum  Edisi Indonesia , Bandung, Binacipta, hlm. 50
nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Penerapan”sanksi  pidana  mati  bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum  (undang-undang)  maupun  secara kemanusiaan  (kepentingan  publik).  Hal  ini mengingat Tindak pidana korupsi berkaitan dengan  terampasnya  hak  kesejahteraan masyarakat  luas,  sehingga  penanganannya pun  harus  berorientasi  pada  perlindungan hak  publik  tersebut.  Sekiranya  sanksi pidana  mati  tidak  memiliki  implikasi  atau tidak  ada  nilainya  bagi  si  pelaku,  maka nilainya  terletak  pada  kesannya  terhadap orang lain sebagai pencegahan”umum. 15
Pengaturan”sanksi  pidana  mati  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu  pasal  2  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa:
(1) Setiap ” orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana  penjara  dengan  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
15 Khaeron  Sirin,  Tanpa  Tahun, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia:  Analisis  Pendekatan  Teori  Maqàshid Al-Syarì’ah ,  Institut  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Al- Qur’an (PTIQ) Jakarta, hlm. x
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”
(2) Dalam ” hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”
Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan ” “secara melawan  hukum” ” dalam  pasal  ini mencakup  perbuatan  melawan  hukum dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti materiil,  yakni  meskipun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  namun  apabila perbuatan  tersebut  di-anggap  tercela karena  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan atau norma-norma ke-hidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan  tersebut  dapat  dipidana. Dalam  ketentuan  ini,  kata  dapat sebelum  frasa ” “merugikan  keuangan atau per-konomian Negara” ” menunjukkan  bahwa  tindak  pidana korupsi  merupakan  delik  formiil,  yaitu adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup dengan  dipenuhinya  unsur- unsur perbuatan  yang  sudah  dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.
“Yang  dimaksud  dengan  “keadaan tertentu”  dalam  ketentuan  ini  adalah keadaan  yang  dapat  dijadikan  alasan pemberatan  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana  korupsi  yaitu  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  terhadap dana-dana  yang  diperuntukan  bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial  yang  meluas,  penanggulangan krisis  ekonomi  dan  moneter,  dan pengulangan tindak pidana korupsi.”
Pengaturan”yang  ada  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terkait  penjatuhan  pidana  mati  kepada pelaku  tindak  pidana  korupsi  merupakan kewenangan  hakim  dengan  mempertim- bangkan  secara  yuridis  dan  sosiologis  agar pidana  yang  dijatuhkan  dapat  bermanfaat baik bagi terpidana maupun”masyarakat.
”Penerapan  pidana  harus mem- perhatikan  tujuan pemidanaan ( straf soort ), berat  ringan  pidana  ( straf  maart ),  dan  cara penjatuhan pidana ( straf modus ). 16
Dalam”penelitian ini, hakim harus merumuskan  perbuatan  terdakwa  yang memenuhi  rumusan  pasal  2  ayat  (2)  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yaitu  diancam  dengan  pidana  mati  yang apabila  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dilakukan dalam keadaan, sebagai berikut: ”
1. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  penanggulangan keadaan bahaya;”
2. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  bencana  alam nasional; ”
3. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
16 Elsa  R.M.  Toule, Eksistensi  Ancaman  Pidana Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi ,  Jurnal  Hukum  Prioris,  Vol.  3  Nomor  3 (2013), hlm. 107
4. Dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.
Dalam  pertimbangan,  hakim  juga wajib  memperhatikan  hal  yang  memberat- kan  dan  meringankan  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menjelaskan bahwa: “Dalam  mempertimbangkan  berat ringannya  pidana,  hakim  wajib  mem- perhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat dari terdakwa”
Diketahui  menyebutkan  beberpa  hal- hal  yang  dijadikan  alasan  pertimbangan oleh  hakim  untuk  memringankan  sanksi pidana  penajara  yang  akan  ditetapkan kepada terdakwa, alasan-alasan ter- sebut”adalah: 17
1. Belum”pernah  dihukum  atau  resi- divis.”
2. Sopan”dalam persidangan”
3. Adanya”sikap  terus  terang  dalam per-sidangan”
4. Adanya”penyesalan untuk tidak me- ngulanginya”
5. Belum”sempat  menikmati  hasil korupsi”
6. Mengembalikan”aset hasil korupsi”
7. Terdakwa”adalah  tulang  punggung keluarga”
17 Suci  Kurnia  Ramadhani, Dasar  Pertimbangan Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan ,  Fakultas  Hukum
Universitas Brawijaya (2013), hlm. 4-5
Begitu”juga sebaliknya, terdapat alasan  yang  dijadikan  pertimbangan  hakim untuk memperberat dalam penetapan sanksi pidana yang akan”dijatuhinya, yaitu: 18
1. Perbuatan”tersebut meresahkan masyarakat”
2. Terdakwa”tidak  sopan  di  dalam persidangan”
3. Terdakwa”tidak mengakui perbuatan pidana”
4. Riwayat hidup
5. Unsur berencana
Menurut  Muh  Luthfie  Hakim  yang merupakan  Dosen  di  Fakultas  Hukum Universitas  Gajah  Mada  yang  pernah menulis disertasi dengan judul “ Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam  Hukum  Islam  Dan  Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia ” berpendapat”bahwa  sanksi  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi pantas  diterapkan  yang  apabila  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  masuk kategori the most serious ” crime.
Muh Luthfie Hakim berangga- pan”bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia”telah  memenuhi karakteristik  untuk  dapat  dikatakan  sebagai
18 Kurnia  Ramadhani,  Suci, Dasar  Pertimbangan Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian  dengan  kekerasan ,  tersedia  pada https://media.neliti.com/media/publications/34712 -ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam- menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap- pelaku.pdf , diakses pada 20 May 2022
the  most  serious  crime. 19 Tindak  pidana korupsi yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia haruslah dilakukan tindakan yang nyata  oleh  penegak  hukum  di  Indonesia salah  satunya  dengan  berani  menerapkan sanksi  pidana  mati  di  Indonesia  dengan pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  korupsi merupakan kejahatan yang termasuk kategori the  most  serious  crime yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat  besar. Penerapan sanksi pidana  mati terhadap pelaku korupsi juga harus memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## b. Faktor-Faktor
Penghambat Penerapan  Sanksi  Pidana  Mati Terhadap Koruptor
Banyaknya  terdakwa  yang  dibebaskan dalam  perkara  korupsi  atau  minimnya hukuman  yang dijatuhkan kepada terdakwa yang  tidak  sebanding  dengan  apa  yang dilakukan,  menunjukan  sulitnya  pem- berantasan korupsi. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-  menerus  dalam  waktu  yang  lama,
19 Muh  Luthfie, 2018, Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya  Dengan  Efek  Jera  Di  Indonesia , (Disertasi), Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada, hlm. xii
dapat  meniadakan  rasa  keadilan  dan  rasa kepercayaan  atas  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  oleh  warga  negara. Persoalan  korupsi  merupakan  persoalan bangsa  yang  tidak  sederhana.  Beberapa faktor  yang  memungkinkan  hal  ini  terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  adalah orang-orang  yang  memiliki  banyak  uang dan  jaringan  yang  luas.  Sehingga  ketika mereka  bermasalah  dengan  hukum,  mereka akan  menggunakan  uang  dan  kekuasaan mereka  untuk  membeli  atau  menghindari hukum. 20
Penerapan  hukuman  mati  sebagai upaya  terakhir  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi, serta sanksi untuk mencegah  dan  mengintimidasi  pihak  yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan doktrin inti pemidanaan absolut  dan aliran  pemidanaan klasik,  yang keduanya sekarang digunakan di Indonesia, memberikan  efek  jera.  Selain  pencegahan, sistem  peradilan  pidana  Indonesia  me- ngikuti  ide  inti  dari  hukuman  proporsional dan  sekolah  hukuman  modern,  yang memerlukan  mengambil  tindakan  dan memperbaiki  kerusakan  yang  disebabkan oleh kegiatan ilegal (keadilan restoratif). 21
20 Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, “Pidana Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir  dan  Jawabir)”, Jurnal Hukum, Vol. VI Nomor1 (2017), hlm. 163- 164
21 Warih  Anjari, Penjatuhan  Pidana  Mati  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ,
Korupsi  merupakan  masalah  sistemik dan  meluas  yang  tidak  hanya  merugikan keuangan  dan  perekonomian  negara,  tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat  luas.  Akibatnya  dikategorikan sebagai  kejahatan  luarbiasa extraordinary crime ,  dan  pemberantasannya  memerlukan tindakan  luarbiasa  (e xtraordinary ).  Salah satu  cara  luar  biasa  untuk  memerangi korupsi adalah dengan menerapkan ancaman  kriminal  yang  lebih  besar;  dalam situasi  ini,  hukuman  mati  adalah  cara  yang luar  biasa  untuk  memerangi  korupsi,  tetapi masih ada masalah hukum, yaitu: Substansi Hukum,  Struktur  Hukum  dan  Kultul Hukum. 22
Menurut  Muh  Luthfie  Hakim,  faktor utama yang menghambat adanya”penerapan sanksi  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi”adalah  sikap  umum  yang mulai  terbentuk  di  kalangan  pembuat Undang-Undang  dan  sebagian  ahli  hukum untuk  tidak  lagi  menerapkan  sanksi  pidana mati  akibat  upaya  massif  mereka  yang mengklaim  pejuang  (HAM)  untuk  me- niadakan  sanksi  pidana  mati  dimuka bumi. 23
Hambatan  lain  dalam  pengoptimali- sasian  sanksi  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  adalah  kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan
E-  Journal  WIDYA  Yustisia ,  Vol.  1  Nomor  2 (Maret 2015), hlm. 107
22 Prasetyo Budi W, Op. Cit. hlm. 6-8
23 Muh Luthfie, Op. Cit. hlm. xii
pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Hal-hal  yang  diatur  dalam  bidang penuntutan  adalah  cara-cara  yang  harus ditempuh  dalam  menegakkan  ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan  melindungi  hak-hak  asasi  tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku.  Dalam  mengungkap  materi  bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan  sebelum  suatu  perkara  pidana dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penuntutan, karena  itu  perlu  untuk  dikaitkan  dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan. 24
Ancaman  pidana  yang  paling  berat yaitu  pidana  mati bagi  koruptor dinyatakan dengan  sangat  jelas  dalam  pasal  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  namun  ancaman  pidana yang  paling  berat  telah  belum  pernah dilakukan  dalam  praktek.  Akhirnya  tujuan hukum  dalam  hal  kejelasan  dan  ke- manfaatan  hukum  belum  terwujud  secara efektif.
Produk  negara  belum  diimplementasi- kan  secara  optimal  dalam  penerapan regulasi  yang  memenuhi  syarat  keadilan
24 Enos  Alexander  Situmeang,  2014, Pertimbangan Penuntut  Umum  Dalam  Melakukan  Penuntutan Dilihat  Dari  Peran  Korban  Dalam  Terjadinya Tindak Pidana , (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), hlm. 46
sebagai bagian dari politik hukum. Koruptor  harus  menghentikan  tindakannya dalam  mencuri  uang  rakyat  sebagai kejahatan kategori luar biasa. Korupsi perlu ditangani dengan cara-cara baru. Salah satu caranya adalah dengan membentuk lembaga negara  yang  dikenal  dengan  nama  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta memberikan ancaman pidana mati kepada pelaku korupsi berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Inilah  bentuk  optimalisasi putusan  pemidanaan  sanksi  pidana  mati bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. 25
Hakim,  dengan  putusannya,  mengan- cam  hukuman  yang  paling  berat.  Maka, tidak pantas bagi pengadilan untuk memutuskan  apakah  hukum  diikuti  atau tidak dalam proses pidana. Dalam pemberantasan  korupsi  juga  demikian. Hakim  memiliki  peran  penting  dalam menghukum  koruptor  dan  menegakkan hukuman  yang  mencerminkan  nilai-nilai keadilan  masyarakat.  Hakim  adalah  tulang
25 Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan , Syiah Kuala  Law  Jurnal,  Vol.  I  Nomor  2  (2017),  hlm. 26.
punggung  sistem  peradilan  masyarakat. Hakim,  di  sisi  lain,  memiliki  tanggung jawab  profesional,  yang  berarti  bahwa mereka  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya sesuka  hati.  Hakim  memiliki  tanggung jawab  moral,  hukum,  dan  teknis  dalam profesinya. 26
Dalam  bidang  penegakan  hukum, hakim  memegang  peranan  penting.  Hakim memiliki  kekuatan  untuk  menilai  siapa yang  benar  dan  siapa  yang  salah  dalam suatu  kasus.  Berbeda  dengan  jaksa  yang harus  mewakili  kepentingan  negara  dan berusaha membuktikan kesalahannya, hakim  tidak  bisa  berpihak  (alasan  penega- kan  hukum). 27 Hakim  harus  menjunjung tinggi  kerja  luhur  dan  integritasnya,  serta mengikuti  kode  etik  dan  perilaku  hakim yang  telah  ditetapkan.  Meskipun  banyak godaan, hakim harus tetap lurus dan sempit, karena  hakim  adalah  salah  satu  pilar  yang menentukan penegakan hukum.
Hakim  yang  memiliki  integritas  dan profesional  dalam  disiplin  ilmunya  sangat penting  dalam  situasi  ini.  Sebab,  bagai- manapun  juga,  keputusan  yang  baik  akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tentu  saja,  tanpa  mengabaikan  pentingnya bukti  yang  ditemukan  selama  persidangan,
26 Prianter  Jaya  Hairi, Kebijakan  Kriminalisasi Terhadap  Tindakan  Hakim  Dalam  Rancangan Undang-Undang  Tentang  Mahkamah  Agung , Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 50.
27 Oksidelfa Yanto, Loc. Cit . hlm. 29.
perlu untuk memastikan jumlah keterlibatan Terdakwa.
Masyarakat  akan  memperoleh  ke- pastian  hukum  dan  manfaat  dari  hukuman hakim  sebagai  akibat  dari  putusannya. Karena  pengadilan  memutuskan  terdakwa bersalah  berdasarkan  keyakinannya  dan fakta-fakta  yang  ada,  terutama  jika  hakim dapat menjatuhkan hukuman seberat- beratnya.  Karena  korupsi  harus  diperlaku- kan sebagai kejahatan yang unik, pelanggarnya  harus  menghadapi  hukuman yang  berat,  termasuk  hukuman  mati. 28
Apabila  terdakwa  dipidana  dengan  pidana ringan  atau  sedang  setelah  menjalani pidananya,  dan  bekas  terpidana  tidak  mau lagi  melakukan  perbuatan  lain  atau  sadar akan  kesalahannya,  maka  putusan  hakim yang  optimal  adalah  bekas  terpidana  tidak melakukan  tindak  pidana  lagi.  dan  telah menjalani  kehidupan  yang  benar  seperti yang diharapkan. 29
Hal ini sejalan dengan pengertian yang dianut  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP) bahwa  terpidana  tidak  lagi  disebut  sebagai narapidana  yang  menganggap  narapidana/ napi  sebagai  manusia  atau  memanusiakan manusia  ketika  menerapkan  pemidanaan berdasarkan  optimalisasi.  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dapat  dioptimalkan,  sehingga
28 Ibid . hlm. 31.
29 Monang  Siahaan,  2015, KPK  dan  Polri Bersatulah  Memberantas  Korupsi ,  Jakarta:  PT. ElexMedia Komputindo, hlm. 6
mengoptimalkan  putusan  hakim  adalah kunci  untuk  memberantas  atau  setidaknya mengurangi  korupsi.  Hal  ini  dapat  dicapai dengan  memberikan  hukuman  seberat mungkin,  seperti  hukuman  mati.  Setiap orang yang  secara melawan  hukum memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau suatu  korporasi  dapat  dipidana  mati  ber- dasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keadilan akan terbangun ketika seorang hakim berani memaknai suatu pasal secara  lebih  mendalam  berdasarkan  nilai- nilai  kemasyarakatan,  sehingga  mengubah pola  pikir  aparat  penegak  hukum  yang sebelumnya menganut pemikiran legalistik- positif, di mana perbuatan melawan hukum hanya  sebatas  perumusan  undang-undang. teks  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. 30
Sebagai pengemban kekuasaan masyarakat,  hakim  diharapkan  mampu mengambil  keputusan  yang  mencerminkan tujuan hukum, terutama keadilan, kepastian, dan  kemanfaatan,  dengan  mengacu  pada hukum,  undang-undang,  dan  nilai-nilai yang  ada.  dalam  masyarakat.  Hukum  yang
30 Ariyatama  Putra  Wiranata, Terobosan  Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  1616  K/Pid.Sus/2013) ,  Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (2015), hlm. 4
baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  (living law),  dan  tentunya  sesuai  atau  men- cerminkan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat (keadilan sosial). 31
Masyarakat  geram  dengan  tindakan koruptor yang bisa dikatakan tidak manusiawi  dengan  mengambil  uang  rakyat di  tengah  maraknya  kasus  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  dimana  kasus korupsi  selalu  meningkat  setiap  tahunnya. Korupsi diklaim sebagai penyebab kemerosotan ekonomi Indonesia saat ini.
Penerapan”hukum  secara  progresif, merupakan  cara  alternatif  yang  lebih memungkinkan  dalam  mewujudkan  ke- adilan  dan  kesejahteraan  bagi  rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai”kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan  diri  dari  tipe,  cara”berpikir, asas  dan  teori  hukum  yang  legalistik- positifistik,  dengan  begitu  hukum  progresif lebih”mengutamakan  “tujuan”  dari  pada “prosedur”.  Dalam”konteks  ini,  untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan  bila  perlu”melakukan  “mobilisasi hukum” maupun “ rule breaking ”. 32
Selain melakukan penerobosan hukum, hakim  juga  diharapkan  berperan  sebagai corong  hukum,  artinya  hakim  sebagai perumus  dan  penjelajah  nilai-nilai  hukum
31 Ibid.
32 Ibid.
yang  hidup  dalam  masyarakat,  terjun  ke tengah-tengah  masyarakat  untuk  mengenal, merasakan,  dan  menjadi  mampu  menggali perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  dalam menangani suatu perkara atau perkara yang termasuk dalam suatu ketentuan perundang- undangan harus mengambil keputusan yang sesuai  dengan  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat meningkatkan  kesenjangan  ekonomi  dalam masyarakat.  Akibatnya  masyarakat  miskin semakin  dirugikan,  sedangkan  pejabat publik  yang  sudah  beruntung  malah semakin beruntung. Ini bertentangan langsung  dengan  gagasan  keadilan  John Rawls. John Rawls menggarisbawahi bahwa  pelaksanaan  keadilan  harus  mem- perhatikan  dua  prinsip  keadilan,  yang pertama  adalah  menawarkan  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  kebebasan yang  paling  mendasar,  seperti  kebebasan yang  sama  untuk  semua.  Kedua,  mampu merestrukturisasi kesenjangan sosial ekonomi sehingga semua orang di- untungkan,  terlepas  dari  apakah  mereka berasal dari kelompok  yang beruntung atau tidak. 33 Maka  dari  itu,  terobosan  hukum sangatlah  diperlukan  dalam  penegakkan hukum tindak pidana korupsi ini.
33 Ibid.
Kebebasan  hakim  dalam  memutus  dan menemukan  hukum  yang  apabila  tindak pidana  korupsi  telah  merugikan  keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar dan bisa diartikan akan mengganggu perekonomian  negara.  Terobosan  hukum dengan memutus hukuman mati bagi pelaku dengan  menetapkan  negara  dalam  keadaan darurat  ekonomi  diharapkan  dapat  di- lakukan oleh”Hakim.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  se- belumnya, masalah korupsi sangat kompleks  dan  disebabkan  oleh  berbagai faktor  multidimensi.  Oleh  karena  itu, penanganan  masalah  korupsi,  termasuk penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan  tindak  pidana  korupsi,  harus tepat  sasaran  bukan  hanya  demi  tegaknya keadilan  dari  segi  hukum,  tetapi  juga  dari segi  ekonomi,  termasuk  di  dalamnya. keuangan negara. Untuk memerangi korupsi  sebagai  kejahatan  yang  merusak sosial,  diperlukan  pergeseran  budaya; namun demikian, pergeseran budaya adalah tugas  besar  dan  sulit  yang  melibatkan penelitian  dan  penulisan  yang  cermat. Terakhir, penulis mengklaim bahwa korupsi membahayakan  eksistensi  bangsa  dan negara.  Negara,  serta  semua  instrumennya, harus bekerja keras.
Tindakan  korupsi  yang  keji  ini  tidak boleh dibiarkan berlanjut. Untuk memerangi korupsi secara lebih efisien dan maksimal, negara harus memperkuat
profesionalismenya  sebagai  pihak  yang berwenang.  Sehingga  pada  akhirnya  para koruptor  atau  orang  yang  ingin  melakukan tindak  pidana  korupsi  akan  jera.  Dalam skenario  ini,  negara  harus  membuat keputusan  yang  efektif  sesuai  dengan hukum  yang  ada,  yang  akan  menjadi  efek jera bagi aktor lain.
Jika  seorang  hakim  bijaksana,  ia  akan menganalisis secara mendalam manfaat dan akibat  dari  penjatuhan  sanksi  pidana sebelum  menjatuhkan  putusan.  Terdakwa yang  dikenai  sanksi  pidana,  serta  keluarga terdakwa,  akan  dirugikan  oleh  hakim  yang tidak  cerdas  dalam  menjatuhkan  pidana mati  dan  tidak  memperhatikan  pengertian tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana. Untuk  menghindari  hal  ini,  hakim  yang bijaksana akan menilai keberterimaan dasar pertimbangan  yang  digunakan  dengan pengertian  "tujuan  pemidanaan"  dengan sangat cermat dan lengkap.

## KESIMPULAN
Pertimbangan hukum penjatuhan pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi harus  didasarkan pada  Pasal 2  ayat (2)  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  menyatakan  bahwa  unsur- unsur  tertentu  harus  dipenuhi,  yaitu  pada saat  negara  dalam  keadaan  hidup.  bahaya sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  pada  saat  terjadi  bencana  alam
nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, dan pada saat negara dalam keadaan  ekonomi  dan  kesulitan  keuangan. Keyakinan  bahwa  tindak  pidana  korupsi merupakan  kejahatan  yang  paling  serius mungkin  menjadi  unsur  hukum  dalam penerapan  pidana  mati  terhadap  individu yang korup.
Dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  menempatkan  negara  pada  posisi darurat ekonomi, perlunya terobosan hukum  yang  dapat  dilakukan  hakim  agar dapat  menjerat  pelaku  tindak  pidana korupsi  dengan  hukuman  mati  juga  sangat penting.  Hukum  tidak  hanya  mengayomi dan  melindungi  para  pelaku  kejahatan, tetapi  juga  mengayomi  dan  melindungi masyarakat. Ada berbagai kendala penerapan  hukuman  mati  dalam  kasus korupsi, termasuk ambiguitas dalam Pasal 2 ayat  (2),  yang  lebih  mengacu  pada keputusan daripada kewajiban untuk melaksanakan.  Akibatnya,  untuk  menjamin kejelasan  hukum,  diperlukan  perubahan pasal-pasal  yang  mengandung  klausa  yang menghasilkan "ambiguitas".

## DAFTAR PUSTAKA
Buku & Tesis:
Bemmelen,  M.  van. Hukum  Pidana  I: Hukum Pidana Material , Bagian Umum Edisi Indonesia. 1987.
Bandung: Binacipta
Harahap,  Muda  Hindun. Urgensi  Pidana Mati  Terhadap  Pelaku  Korupsi .  2010. (Tesis  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara)
Hidayat, Syamsul. Pidana Mati di Indonesia .  2010.  Yogyakarta,  Genta Press

## Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).
Kisah  Korupsi  Kita  Anatomi  Kasus-
Kasus Besar Dalam Kajian
Interdisipliner .  2017.  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Luthfie, Muh. Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya  Dengan  Efek  Jera  Di Indonesia . 2018. Yogyakarta;
Universitas Gadjah Mada. Ramadhani, Suci Kurnia. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan .  2013. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Siahaan, Monang. KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi . 2015. Jakarta: PT. ElexMedia
Komputindo
Sirin,  Khaeron. Penerapan  Hukuman  Mati Bagi  Pelaku  Kejahatan  Korupsi  Di Indonesia:  Analisis  Pendekatan  Teori Maqàshid  Al-Syarì’ah .  Tanpa  Tahun.
Institut  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Al- Qur’an (PTIQ) Jakarta
Situmeang,  Enos  Alexander. Pertimbangan Penuntut  Umum  Dalam  Melakukan
Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam  Terjadinya  Tindak  Pidana . 2014. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)
Jurnal:
Anjari,  Warih. Penjatuhan  Pidana  Mati  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia .  2015.  E-  Journal  WIDYA
Yustisia, Vol. 1 Nomor 2
Budi, Prasetyo. Problem Yuridis Penerapan Pidana  mati  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2001 .  2016.
Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 Nomor 4
Hairi, Prianter Jaya. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim  Dalam  Rancangan  Undang-
Undang  Tentang  Mahkamah  Agung . 2014.  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Negara Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk Keadilan  dan  Kesejahteraan,  Vol.  5 Nomor 1
Mastalia,  Ari. Kedudukan  Pidana  Mati
Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi .
2017. Jurnal Hukum, Vol. 15 Nomor 1
Pribadi,  Arif. Eksistensi  Pidana  Mati
Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Terkait
Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia . 2015. Jurnal Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Sumarwoto. Tinjauan Hukum Islam
Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi .
2014 Jurnal Hukum Universitas
Surakarta, Vol. 8 Nomor 1
Toule,  Elsa  R.M. Eksistensi  Ancaman Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang
Tindak  Pidana  Korupsi .  2013.  Jurnal
Hukum Prioris, Vol. 3 Nomor 3
Wiranata,  Ariyatama  Putra. Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang
Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013) . 2015. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Yanto, Oksidelfa. Efektifitas Putusan
Pemidanaan  Maksimal  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan . 2017 Syiah Kuala Law Jurnal. Vol. I Nomor 2
Yuhermansyah,  Edy  dan  Fariza,  Zaziratul. Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori Zawajir  dan  Jawabir) .  2017  Jurnal Hukum, Vol. VI Nomor1

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Rasmuddin adalah  adalah  Dosen    tetap pada  Universitas Halu Oleo

## Kamaruddin
adalah  adalah  Dosen    tetap    pada Universitas Muhammadiyah Kendari.
Wahyudi  Umar adalah  Dosen  Universitas Muhammadiyah Kendari.