## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat DalaM uPaya Menekan angka Perkawinan usia anak Di Desa PanDan Dure, kecaMatan terara, kabuPaten loMbok tiMur
STRENGTHENING OF SOCIETY KNOWING IN THE PURPOSE OF CANCELING THE AGE OF CHILDREN IN PANDAN DURE, TERRA, EAST LOMBOK

## titin nurfatlah
Universitas Mataram Email: titinnurfatlah11@unram.ac.id
hera alvina s Universitas Mataram Email: heraalvianas@unaram.ac.id

## abstrak
Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Pandan Dure. Desa Pandan Dure merupakan sebuah desa di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat perkait dengan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum pidana. Selain itu juga untuk mengetahui peran serta Masyarakat Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dalam upaya menurunkan angka parkawinan usia anak. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum Masyarakat di Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarkat. peran serta Masyarakat yang dalam upaya menurunkan angka perkawianan usia anak sangat penting.
kata kunci: Peningkatan Pengetahuan Masyakarat, Perkawinan Usia Anak, Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

## abstract
Early marriages are still prevalent in society, particularly in rural areas. In the East Lombok district’s Terara district, there is a comparatively high child marriage rate in the village of Pandan Dure. This devotion aims to raise public awareness of child marriage from both the criminal law perspective and the positive legal standpoint in Indonesia. Additionally, it is important to understand the role that the hamlet of Pandan Dure and the Terara district of East Lombok play in the community’s efforts to lower the age at which youngsters marry. The outcomes of the community service projects demonstrated that the residents of the hamlet in the Pandan Dure Prefecture Terara area of East Lombok had a better awareness of the law and an improvement in their legal skills. The degree of knowledge both before and after public service activities is used to gauge this improvement. The attendant is directly questioned at
random to complete this measurement. It is vital for society to play a part in attempting to lower the percentage of children at that age.
Keywords: Advancement of Masyakarat Knowledge, Childhood Marriages, Pandan Dure Village, Terara District, East Lombok District.

## a. PenDahuluan
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk- Nya dan dengan menikahlah makhluk Allah dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 1 Menurut Undan-undang Nomer 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Perkawinan telah mengatur tata cara pernikahan di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang berumur 19 tahun. Namun, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, dimana pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. 2
Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing- masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak tentunya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti masalah reproduksi, masalah finansial, dan masalah Kesehatan mental. Selain itu, Pernikahan yang dilakukan pada usia anak memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang Pendidikan.
Sedangkan dari sisi psikologi, perkawinan usia anak dapat mengakibatkan dampak psikis yang buruk pada pihak yang belum siap. Hal tersebut terjadi jika dalam pernikahan terjadi kekerasan-kekerasan yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis pelaku pernikahan dini. Tidak jarang pernikahan usia anak juga dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan keegoisan masing-masing pihak yang kemudian diakhiri dengan perceraian. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan dibawah umur masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dibawah umur identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang. Perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.
1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm. 9
2 Muntamah, A.L., Latifiani, D. & Arifin, R. 2019. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemer- intah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika Jurnal Hukum. hlm 12
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 174~181
Menyikapi banyaknya pernikahan usia anak yang terjadi di Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, mengingat hal yang akan ditimbulkan dari perkawinan dini sangat berbahaya,salah satunya adalah berpotensi tinggi terhadap kematian ibu dan anak serta anak yang akan lahir kemungkinan akan cacat. 3 Adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Membuat aturan saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan penerapan, untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia anak bisa dimulai dari lembaga-lembaga terkecil. Lembaga desa merupakan miniaturnya Lembaga negara. Artinya pemerintah desa sangat berperan penting dalam hal pencegahan pernikahan dini karena pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu melakukan tindak lanjut terhadap aturan yang dibuat oleh negara.
Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencengahan perkawinan usia anak yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini, untuk mencengah terjadinya perkawinan usia anak sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak - anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak -anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan Perkawinan Usia Anak dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomer 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai strategi pencegahan perkawinan anak dengan cara: pencegahan melalui pengadilan dan pencegahan melalui masyarakat.
Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Pandan Dure. Desa Pandan Dure merupakan sebuah desa di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas P3AKB Kabupaten Lombok pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus pernikahan usia anak. Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Pandan Dure memilih melaksanakan pernikahan di saat umur mereka masih 14-17 tahun untuk perempuan dan 15-17 tahun untuk laki-laki. Biasanya masalah ekonomi menjadi faktor utama seseorang melaksanakan perkawinan usia nak namun tidak demikian yang terjadi di Desa Pandan Dure. Pendidikan yang rendah menjadi faktor utamanya dan dorongan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung, bahkan beberapa orang tua sanggup membiayai rumah tangga anaknya. Orang tua akan lebih mendukung anaknya menikah di usia belia daripada anaknya sekolah sampai jenjang yang yang lebih tinggi ini dikarenakan karena persepsi budaya yang salah yang menggangap bahwa menikah di usia 20 tahun merupakan sebuah aib.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, kami dari tim penyuluh merasa terpanggil untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul peningkatan pengetahuan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

## b. iDentiFikasi Dan ruMusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan di atas, kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Penyuluhan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan Judul
3 Hasdianah Hasan Rohan, Sandu Siyoto, Kesehatan Reproduksi, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2015),hlm 31
peningkatan pengetahuan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Permasalahan yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana peraturan terkait dengan perkawinan suia anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaiamana pengaturan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum pidana. Serta peran serta masayarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak.
Solusi yang dapat dilaksanakan atas permasalahan yang ada adalah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkawinan usia anak dan bagaimana konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan atau melakukan pembiaran terhadap perkawinan usia anak. Sehingga dengan ilmu yang disampaikan selama penyuluhan, masyarakat menjadi aktif membantu Pemerintah dalam upaya pencegahan dan menekan angka perkawinan usia anak khususna di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

## c. MetoDe Pelaksanaan
Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh.
Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh- tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mewakili masyarakat yang ada di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Setelah dilakukan penyuluhan kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan metode pertanyaan langsung kepada para peserta yang dilakukan secara random sampling .

## D. hasil Dan PeMbahasan

## Perkawinan usia anak dalam Perpektif hukum Positif indonesia
Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, kami berpendapat bahwa materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 176~181
khsusunya dalam perspektif hukum yang berlaku. Masyarakat yang ada di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat.
Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari perkawinan usia anak yang dilihat dari persfektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Pandan Dure terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat yang berlangsung di Desa ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait akibat hukum dari perkawinan anak. Beberapa pertanyaa yang diajukan oleh para peserta penyuluhan diantaranya yaitu bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak.
Selain pertanyaan pada kegiatan tersebut juga para peserta sharing terkait dengan tantangan mereka dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Desa Pandan Dure. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah di mata hukum antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga. 4 Perkawinan di Indonesia dilakukan berlandaskan aturan dan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Studi yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia menemukan bahwa perkawinan anak terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama disebabkan oleh faktor sosial. Faktor sosial berperan sebanyak 28,5% sebagai pendorong terjadinya praktek perkawinan anak. Faktor sosial dapat diakibatkan adanya pengaruh lingkungan, melakukan tindakan yang beresiko saat berpacaran, tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu, desakan dari masyarakat, dan lain-lain. Kondisi geografis juga memiliki keterkaitan dengan praktek perkawinan anak, hal ini menyebabkan angka perkawinan anak di pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. 5 Faktor berikutnya adalah faktor kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Faktor kesehatan dapat dipicu akibat ketidakstabilan emosional dari seorang anak. Perkawinan anak dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan bahkan menyebabkan kanker serviks bagi wanita. 6
Selain itu, keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas turut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal ini turut berkaitan dengan faktor pendidikan. Minim pengetahuan, edukasi, dan informasi tentang resiko perkawinan dini merupakan faktor penyebab maraknya orang tua berinisiatif menikahkan anaknya yang dibawah umur. Sayangnya, pendidikan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu di Indonesia, padahal dengan adanya pendidikan
4 Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.
5 Pranita, Ellyvon. (2021). 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. Diakses dari https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-diindone- sia?page=all
6 KemenPPPA. (2021). Dampak Negatif Perkawinan Anak. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index. php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak
terkait reproduksi merupakan salah satu upaya preventif dalam mengatasi kasus perkawinan anak dan juga kasus kekerasan seksual. 7
Budaya timur yang dianut oleh Indonesia menimbulkan anggapan bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu, sehingga akses terhadap pendidikan seksual masih sangat minim. Anak-anak yang minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan sangat rentan terjun ke dalam pergaulan bebas dan menerapkan gaya pacaran yang beresiko sehingga mengalami kehamilan di luar nikah. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, orang tua yang minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi cenderung mengawinkan anaknya untuk menyelamatkan martabat keluarga. Selanjutnya, pola asuh keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Pola asuh orang tua terhadap anak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi kejiwaan anak, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sang anak. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Rumah tangga dengan kondisi perekonomian yang rendah cenderung membuat orang tua menjodohkan anaknya dengan harapan mengurangi beban perekonomian keluarga. Terlebih pada beberapa budaya dalam pergaulan hidup Masyarakat, anak Perempuan dijadikan “asset” bahkan “beban” sehingga kerap kali ketika segera di nikahkan maka tanggung jawab tersebut akan berpindah.
Faktor yang terakhir adalah faktor hukum. Terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait isu perkawinan anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah mengatur bahwa batas usia minimum untuk melaksanakan ikatan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, apabila perkawinan dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka orangtua para pihak yang melaksanakan perkawinan dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 8 PERMA ini digunakan sebagai pedoman teknis bagi majelis hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan anak bagi calon pengantin berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, hal ini disebabkan karena banyak yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia seolah-olah membenarkan adanya perkawinan di bawah umur meskipun telah jelas melanggar hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.
Adanya dispensasi perkawinan dalam regulasi hukum di Indonesia turut menunjang angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, hukum adat juga memiliki pengaruh dalam meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia. 9 Perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang sifatnya permanen dan mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 10
Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran masyarakat serta pemerintah untuk memberantas maraknya praktek
7 Khanifah. (2012). Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari https://jurnalperempuan.org/pendi- dikan-seks-bukantabu.html
8 Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7(3), 1-15.
9 Ningrat, M. A. R. (2019). Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat. LEX PRIVATUM, 6(8).
10   Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 13(4).
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 178~181
perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang sepantasnya diperoleh oleh anak- anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) seharusnya dapat menjadi payung hukum dan mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia, namun pada faktanya, masih terdapat banyak faktor serta tantangan dan permasalahan dalam implementasi UU Perlindungan Anak. Berdasarkan paparan/uraian di atas, maka kajian dalam artikel ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama membahas kondisi praktek perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Bagian kedua mengkaji implementasi UU perlindungan anak dalam memberantas praktek perkawinan anak di Indonesia.
Pengajuan dispensasi perkawinan untuk melakukan perkawinan dini tentunya membutuhkan persetujuan orang tua. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”. Regulasi yang ada di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait batas usia anak- anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UU Peradilan Anak), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur bahwa batas usia anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa batas usia seseorang dikatakan sebagai anak-anak adalah 16 (enak belas) tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas usia seseorang dikatakan anak-anak adalah di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Selain itu juga, di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sebenarnya telah lahir Perda yaitu Peraturan Daerah Nomer 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

## Perkawinan usia anak dalam Perpektif hukum Pidana
Dalam kaitannya dengan pandangan hukum pidana positif di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur, maka sejauh ini belum ditemukan peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur. KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan, termasuk perkawinan di bawah umur, seperti Pasal 279 KUHP dan Pasal 288 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesimpulannya, KUHP atau aturan di luar KUHP tidak bisa dijadikan rujukan bahwa perkawinan di bawah umur dilarang menurut aturan hukum pidana. Oleh karena itu, belum ada sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur. 11
Pasal 279 KUHP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun terhadap dua perbuatan. Pertama, barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kedua, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu. 12
Pasal 288 KUHP tersebut menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka- luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan lukaluka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 13
Dalam perpektif hukum pidana, perkawinan usia anak juga dapat dijerat khusunya dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua dapat disebut sebagai kawin lari. Tentunya terdapat beberapa resiko hukum bagi orang yang melakukan kawin lari, terutama dengan anak yang berusia di bawah umur. Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; (ii) Paling lama 9 (Sembilan) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

## Peran Masyarakat Dalam upaya Menekan angka Perkawinan usia anak
Dalam mencegah perkawinan anak, peran masyarakat tak bisa dilepaskan. Masyarakat dapat membantu mengurangi risiko perkawinan anak dengan menyentuh faktor- faktor yang penulis sebutkan sebelumnya. Ada banyak aktor yang dapat terlibat dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. Penulis membaginya menjadi 3 kelompok, yakni masyarakat secara umum, orang tua, dan dari anak sendiri. Pertama , aktor dari masyarakat umum. Di tingkat Desa/Kelurahan, ada sebuah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang khusus bergerak dalam perlindungan anak. peran tokoh agama (toga) juga tak kalah penting.
Di Indonesia, agama memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas sehari- hari. Tokoh agama juga menjadi sentral dalam acuan mana perilaku yang baik dan tidak. Dalam hal ini, tokoh agama perlu mengampanyekan pentingnya pendewasaan usia perkawinan di berbagai kesempatan, seperti khutbah jumat, khutbah tarawih, pengajian, pendidikan di TPQ dll. Peran tokoh agama sangat penting mengingat apa yang disampaikan oleh mereka akan lebih dipercaya dan dijadikan pegangan oleh masyarakat.
Selain tokoh agama, tokoh masyarakat (toma) juga memiliki peran yang vital. Tokoh masyarakat adalah sosok yang dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat,
12   Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 101.

## 180~181
seperti perangkat desa, priyayi, orang yang dituakan, serta sosok yang dianggap berilmu. Tokoh masyarakat dapat membentuk opini masyarakat tentang betapa perkawinan anak adalah hal yang memiliki banyak dampak buruk dan harus dihindari. Bila hal ini terus dikampanyekan, maka pendewasaan usia perkawinan anak akan menjadi norma baru dalam masyarakat.
Kedua , Orang tua wajib paham dan memenuhi hak anak. Perkawinan anak adalah jelas bentuk pelanggaran hak-hak anak. Salah satu hak yang dilanggar adalah hak tumbuh kembang. Orang tua perlu memberikan ruang tumbuh kembang sebaik mungkin untuk anak, salah satunya adalah dengan pendidikan dan kasih sayang. Dengan pendidikan yang baik, anak akan paham mengenai pentingnya perencanaan perkawinan dengan matang. Dengan kasih sayang yang cukup, anak tidak akan jatuh ke dalam perilaku seksual berisiko yang menyebabkan KTD. Ada banyak sekali kasus KTD terjadi karena anak kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya, anak mencari kasih sayang dari sumber yang lain, yaitu pacarnya. Hal ini yang berisiko membuat anak melakukan apapun agar tidak kehilangan pacarnya, salah satunya berhubungan seksual. Oleh karena itu, penting sekali orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar anak tidak jatuh pada perilaku seksual yang berisiko, atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual.
Ketiga, adalah dari diri si anak itu sendiri. Ketiga komponen ini seperti mata rantai yang tidak bisa di putus salah satu, maka sinergitas harus tetap berjalan.

## Foto dokumentasi kegiatan penuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

## e. kesiMPulan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan usia anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia meliputi Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana, serta Peraturan Daerah Nomer 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Selain itu, masyarakat dapat membantu mengurangi risiko perkawinan anak, ada banyak aktor yang dapat terlibat dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. Penulis membaginya menjadi 3 kelompok, yakni masyarakat secara umum, orang tua, dan dari anak sendiri. Ketiga komponen ini seperti mata rantai yang tidak bisa di putus salah satu, maka sinergitas harus tetap berjalan.

## DaFtar Pustaka
Andina, E. 2021. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Ginting, T. E., & Westra, I. K. 2018. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana
Hasdianah Hasan Rohan, Sandu Siyoto,2015, Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: Nuha Medika.
Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara
Muntamah, A.L., Latifiani, D. & Arifin, R. 2019. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika Jurnal Hukum
Khanifah. 2012. Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari https://jurnalperempuan. org/pendidikan-seks-bukantabu.html
KemenPPPA. 2021. Dampak Negatif Perkawinan Anak. Diakses dari https://kemenpppa. go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak
Ningrat, M. A. R. 2019. Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat. LEX PRIVATUM
Pranita, Ellyvon. 2021. 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia.
Diakses dari https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor- meningkatnya-angka-perkawinan-anak-diindonesia?page=all
Santoso, S. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2),
Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat I, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia.