## PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN KOPERTAIS WILAYAH XI KALIMANTAN

## Arbani
STIA Bina Banua Banjarmasin antasari.kepegawaian3@gmail.com

## Muhammad Akbar
STIA Bina Banua Banjarmasin m.akbar@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This  study  aims:  (1)  to  find  out  and  explore  the  management  system  of  credit  score assessments for increasing lecturers' functional positions in the Kopertais Region XI Kalimantan environment; (2) describe the factors that influence the management of the credit score for lecturers' functional  positions;  (3)  outline  the  solutions  made  to  obstacles  in  the  management  process  of assessing functional position credit numbers for lecturers at Kopertais Region XI Kalimantan.
This study used a qualitative descriptive approach with the research locus of Kopertais Region XI Kalimantan. The source of the data is the leadership and staff of Kopertais Region XI Kalimantan who  are  responsible  and  in  charge  of  the  assessment  of  lecturer  credit  numbers,  as  well  as  the assigned  Assessment  Team.  Data  collection  is  done  by  observation,  in-depth  interviews,  and documentary  studies.  The  validity  of  the  data  is  tested  through  a  process  of  credibility, dependability,  and  confirmation.  Data  analysis  using  the  Miles  &  Huberman  model  carried  out during the process of data collection and research takes place through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification.
The results of this study indicate that: (1) The process of managing the credit score assessment of Kopertais lecturers in Region XI Kalimantan consists of three stages, namely the pre-assessment stage (according to the Standard Operating Procedure), the assessment stage (by the Assessment Team),  and  post-assessment  stages  (filing  for  Determination  of  Decree  of  Decision  by administrative  staff);  (2)  Some  factors  or  constraints  that  affect  the  assessment  management process: often late in the proposal, incomplete proposal file, lack of staff processing assessment, lack of work facilities and infrastructure owned, lack of understanding of lecturers on functional positions,    etc.;  (3)  Efforts  to  overcome:  increase  staff  administration  of  credit  score  assessment processes (contract workers), strengthening procedures and division of labor (job description and SOP),  and  conducting  workshops  or  technical  guidance  for  the  proposed  functional  positions  of lecturers.
Conclusion: Management of lecturers' credit score assessment on Kopertais Region XI Kalimantan area has been going well, the main obstacle is still the availability and competency of the human resources involved in it.
Suggestion: it is necessary to add and increase the competence of administrative and socialization staff and on going technical guidance for the appointment of lecturer functional positions.
Keyword: Management System, Assessment of Credit Score, Lecturer Functional
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  untuk  mengetahui  dan  mengeksplorasi  sistem  pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan; (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen; (3) menguraikan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dalam proses  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  lokus  penelitian  Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Sumber data adalah pimpinan dan staf Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang  bertanggungjawab  dan  membidangi  urusan  penilaian  angka  kredit  dosen,  serta  Tim  Penilai yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan  studi  dokumenter.  Keabsahan  data  diuji  melalui  proses  kredibilitas,  dependabilitas,  dan konfirmabilitas.  Analisis  data    menggunakan  model  Miles  &  Huberman  yang  dilakukan  selama proses  pengumpulan  data  dan  penelitian  berlangsung  melalui  tiga  tahapan,  yakni  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Proses  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  dosen Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  terdiri  dari  tiga  tahapan,  yakni  tahapan  pra  penilaian  (sesuai Standar Operasional Prosedur), tahapan penilaian (oleh Tim Penilai), dan tahapan pasca penilaian (pemberkasan  untuk  penetapan  Surat  Keputusan  penilaian  oleh  staf  administrasi);  (2)  Beberapa faktor atau kendala yang mempengaruhi proses pengelolaan penilaian: sering terlambatnya usulan, kurang  lengkapnya  berkas  usulan,  kurangnya  jumlah  staf  yang  memproses  penilaian,  kurangnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, kurangnya pemahaman dosen terhadap jabatan fungsional, dan lain-lain; (3) Upaya mengatasi: menambah staf administasi pemeroses penilaian angka kredit (tenaga  kontrak),  penguatan  tatacara  dan  pembagian  kerja  (job  description  dan  SOP),  dan pelaksanaan workshop atau bimbingan teknis untuk pengusulan jabatan fungsional dosen.
Kesimpulan: Pengelolaan penilaian angka kredit dosen pada Kopertais Wilyah XI Kalimantan sudah berjalan dengan baik, kendala utama masih pada ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang terkait di dalamnya.
Saran: perlu penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga adminsitrasi, sarana dan prasarana, dan  pelatihan  penyusunan  angka  kredit  serta  sosialisasi  yang  berkelanjutan  untuk  pengusulan jabatan fungsional dosen.
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Penilaian Angka Kredit, Jabatan Fungsional Dosen.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional, ilmuwan, dan peneliti dengan tugas utama
mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan teknologi  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 37 Tahun  2009  tentang  Dosen).  Karena  itu  dosen  memiliki  fungsi,  tugas,  dan tanggungjawab  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  3,  pasal  5,  dan  pasal  6  UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pada Pasal 3; dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang  pendidikan  tinggi  yang  diangkat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pada  Pasal  5;  sebagai  tenaga  profesional  dosen  berfungsi  untuk meningkatkan martabat dan peranannya sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  serta  pengabdian  kepada  masyarakat berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Hal  ini  menyiratkan bahwa  dosen  merupakan  salah  satu  komponen  esensial  dalam  suatu  sistem pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, pada pasal 6 ditegaskan bahwa peran, tugas,  dan  tanggungjawab  dosen  sangat  bermakna  dalam  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia  Indonesia,  meliputi  kualitas  iman  dan  takwa,  akhlak  mulia,  dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Dalam  rangka  menjalankan  fungsi,  peran,  dan  kedudukan  yang  sangat strategis  tersebut,  tentu  saja  diperlukan  dosen  yang  profesional  yang  mampu melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dengan  baik  (Dirjend  Dikti,  2008:1).  Wajar, apabila  sebagai  tenaga  pendidik  dosen  harus  memenuhi  berbagai  persyaratan, antara lain bidang keilmuan, syarat  teknis keguruan dan mempunyai  kepribadian yang baik. Sebelum mengajar ada persiapan yang harus dilakukan serta menguasai materi keilmuan  yang diajarkan sesuai dengan kurikulum.  Untuk itu dosen harus memiliki pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan secara mendalam, memiliki  antusiasme,  disiplin,  dan  menguasai  metode  pengajaran  dengan  baik (Suhaemi,  2005:72).  Sebab,  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  dosen  diibaratkan
bagai  mesin  penggerak  bagi  segala  hal  yang  terkait  dengan  aktivitas  ilmiah  dan akademis.  Karena  itu,  tanpa  dosen,  tak  mungkin  sebuah  lembaga  pendidikan disebut  perguruan  tinggi  atau  universitas  (Ammar,  1996:103).  Dosen  merupakan ujung tombak dari pelaksana strategi pengembangan sains dan moral dalam rangka mengantisipasi  problem  pendidikan  menghadapi  tantangan  tahun  2020  (Winarni, 2005:1).  Tantangan  dunia  pendidikan  dimaksud  antara  lain  masalah  ledakan penduduk  dan  tuntutan  percepatan  perkembangan  bioteknologi,  demokratisasi pendidikan dan dampaknya, percepatan perubahan teknologi  kerja, mengakarnya budaya  dalam  konteks  global,  pendidikan  untuk  unggul  kompetitif,  pendidikan teknisi  ahli  dan  teknisi  terampil    (Muhadjir,  1995).  Sedangkan,  di  dalam  negeri sedang menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralitas, tantangan perubahan kehidupan global yang begitu cepat, kerusuhan-kerusuhan yang dipicu oleh  isu  sara  (suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan),  pendidikan  karakter, multikultural,  dan lain-lain.
Namun, gambaran ideal yang dikehendaki sebagaimana peraturan ataupun yang  ada  dibeberapa  perguruan  tinggi  ternama,  belum  tampak  secara  merata  di Indonesia, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Ditengarai masih banyak dosen yang  belum  melaksanakan  profesinya  dengan  baik,  kompetensi  yang  rendah, produktivitas penelitian dan karya tulis yang masih rendah, kualifikasi pendidikan yang tidak memadai dan atau tidak relevan, jabatan fungsional dan pangkat yang lama  tidak  naik,  dan  lain-lain.  Menurut  Dewanto  (2002:1),  pengelola  suatu perguruan  tinggi  swasta  misalnya,  sering  mendapat  keluhan  dari  mahasiswa mengenai  kualitas  dari  dosen  yang  mengajarnya  sehingga  pengelola  perlu melakukan  kendali  mutu  dosen  yang  sudah  ada  maupun  dosen  baru  yang  akan diterima.  Boleh  jadi,  hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  perguruan  tinggi  negeri, walaupun program pengembangan mutu dosen juga telah dikenal sejak tahun 70- an.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun 2006 dilaporkan bahwa dari 56.176 dosen yang tersebar pada
82 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-3 sejumlah 13,6%, S-2 sejumlah 48,9%, sedangkan S-1 37%, dan berkualifikasi diploma  (S-0)  sejumlah  0,37%.  Sementara  itu  dari  jumlah  tersebut  yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar  sejumlah 3,7%, Lektor Kepala 24,8%, Lektor  31,0%,  dan  Asisten  Ahli  22,9%.  Secara  keseluruhan,  jumlah  dosen  yang tersebar di 2.869 Perguruan Tinggi (termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta) berjumlah 156.474 orang. Sebagian besar dosen-dosen PTS adalah dosen PTN juga, sehingga  kondisi  dosen  PTS  tidak  jauh  berbeda,  bahkan  juga  tidak  lebih  baik (Dirjend Dikti, 2008:1).
Kemudian, data yang dimiliki Litbang Depdiknas menunjukkan bahwa dari 120.000 dosen tetap PTS dan PTN di Indonesia, pada tahun 2010, masih ada 50,65 persen  atau  sekitar  60.000  di  antaranya  belum  berpendidikan  S-2  atau  baru  S-1 (Suara  Pembaharuan,  2008).  Menurut  data  lain,  jumlah  seluruh  dosen  di  PTN sebanyak 240.000 orang, 50% di antaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan setara S-2. Di antara jumlah tersebut, baru 15% dosen yang bergelar doktor. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang jumlah doktornya sudah mencapai angka 60% lebih, maka tampak bahwa dosen di perguruan tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan (Nur Syam, 2010).
Permasalahan dan gambaran kualifikasi akademik dosen perguruan tinggi di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan  pengembangan  kompetensi  dosen secara  terus-menerus  dalam  rangka  mencapai  mutu  pendidikan  tinggi  dan  dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa (Dirjend Dikti, 2008:1). Dengan kata lain, untuk  meningkatkan  profesionalisme,  kompetensi,  dan  mutu  dosen,  diperlukan perbaikan  yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, departemen  pendidikan  nasional,  pimpinan,  karyawan,  dosen,  dan  tentu  saja perguruan  tinggi  di  mana  dosen  bertugas.  Sebab,  perguruan  tinggi  dituntut tanggungjawabnya  atas  jasa  layanan  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat. Tuntutan akuntabilitas dan tanggungjawab mengharuskan perguruan tinggi untuk memberi  penjaminan  mutu  ( quality  assurance )  kepada  masyarakat  (Ghafur,
2010:5), terutama terkait dengan mutu dosen yang dimilikinya. Di mana, perguruan tinggi  memiliki  tanggungjawab,  baik  secara  akademik  maupun  moral  untuk mendorong  karier  dan  pencapaian  jabatan  puncak  fungsional  dosen  melalui berbagai  instrumen  yang  telah  ditentukan,  misalnya  kenaikan  pangkatan  dan jabatan fungsional dosen.
Sebagai salah satu permasalahan utama terkait dengan mutu dosen, jabatan fungsional  dosen  pada  dasarnya  merupakan  pengakuan,  penghargaan  dan kepercayaan  atas  kompetensi,  kinerja,  integritas,  dan  tanggungjawab  dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Dalam melakukan penilaian kegiatan akademik dosen, termasuk dalam perhitungan angka kreditnya, standar yang dipergunakan adalah standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013. Unsur-unsur penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen meliputi unsur utama pendidikan, unsur utama tridharma perguruan tinggi  yang terdiri dari pendidikan dan  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  serta  unsur penunjang.  Kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  dapat  dilakukan  jika  memenuhi jumlah angka kumulatif minimal yang ditentukan.
Dosen  dalam  pengumpulan  angka  kredit  masih  sering  mengalami keterlambatan dan masih harus diingatkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Untuk mengingatkan seorang dosen yang lama tidak naik jabatan, petugas kepegawaian harus mencari berkas setiap dosen mana yang harus diberi peringatan tersebut, ini akan  memerlukan  tenaga  dan  waktu.  Aktivitas  dosen  juga  tidak  terarah  dalam pemenuhan  unsur-unsur  yang  menjadi  syarat  kenaikan  jabatan  fungsional. Pengumpulan, pencacatan, penghitungan, penyusunan dokumen pengajuan masih dilakukan  secara  manual  sehingga  lambatnya  pengajuan  yang  dilakukan  dosen. Monitoring aktivitas dan nilai yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung.
Terkait  dengan  kenaikan  jabatan  fungsional  banyak  kendala  yang  berasal dari  sumberdaya  manusianya  baik  dari  karyawan  maupun  dosen  sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya terkait dengan sering terlambatnya
usulan  dari  fakultas;  kurang  lengkapnya  berkas  persyaratan  angka  kredit  yang diajukan;  kurangnya  kemampuan  staf  dalam  memproses  kenaikan  pangkat  dan jabatan  fungsional  dosen;  kurangnya  pemahaman  dosen  terhadap  persyaratan kenaikan jabatan fungsional; kurangnya pemahaman terhadap peraturan penilaian angka  kredit  dosen;  rendahnya  motivasi  staf  dalam  mengurus  kenaikan  jabatan fungsional; dan  rendahnya  motivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatannya. Dengan demikian, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat untuk kenaikan jabatan  fungsional  dosen  adalah  karena  sumberdaya  manusianya,  terutama  pada aspek  kurangnya  tenaga  atau  jumlah  staf  serta  kemampuan  mereka  dalam memproses  kenaikan  pangkat  dan  jabatan  fungsional  dosen.  Sementara,  pada tingkat rektorat sendiri, pemrosesan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen hanya ditangani oleh satu orang saja untuk masing-masing fakultas.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  dalam  tesis  ini  fokus  utama penelitian adalah pembahasan mengenai pengelolaan proses penilaian angka kredit dosen  di  lingkungan  Koordinator  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (Kopertais) Wilayah  XI  Kalimantan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  mengenai pelaksanaan penilaian angka kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penilaian angka kredit, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam proses  pengajuan  usul  penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional dosen  yang  lebih  tinggi,  seperti  dari  Asisten  Ahli  ke  Lektor  hingga  ke  Lektor Kepala dan Guru Besar.

## 2. Permasalahan dan Tujuan
Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  berkenaan  dengan  proses  dan pengelolaan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen, kendala  yang dihadapi, dan solusi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  proses  pengelolaan penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  di  lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan mengeksplorasi sistem pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional  dosen;  mendeskripsikan  kendala  yang  mempengaruhi  pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen; dan menguraikan solusi  yang  dilakukan  terhadap  hambatan  atau  permasalahan  dalam  proses pengelolaan  penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Penelitian Terdahulu
Ada  beberapa  penelitian  yang  terkait  dengan  permasalahan  implementasi sistem  penilaian  angka  kredit  dosen  ini.  Misalnya,  penelitian  Putri  dan  Saputra (2017) dalam Majalah Ilmiah yang berjudul “Aplikasi Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Berorientasi Objek di Lingkungan Kopertis Wilayah X”, menyimpulkan bahwa adanya software aplikasi perhitungan angka kredit jabatan fungsional dosen dapat mempermudah dosen dalam menghitung angka kreditnya; kemudahan  dalam  menghitung  angka  kreditnya  maka  dosen  dengan  cepat  dapat naik  jabatan  fungsional  dan  pangkatnya;  aplikasi  perhitungan  angka  kredit  juga dapat mempermudah pihak Kopertis Wilayah X dalam merekap data usulan jabatan fungsional  dosen;  dan  adanya  aplikasi  tersebut  juga  memudahkan  Tim  Penilai Angka  Kredit  dalam  menilai  usulan  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  prasarana  berupa  software  perhitungan  angka kredit dapat mempermudah dan mempercepat proses kenaikan pangkat dosen.
Berikutnya,  penelitian  Sinambela  (2017)  “Profesionalisme  Dosen  dan Kualitas  Pendidikan  Tinggi”.  Disimpulkan  bahwa  profesionalisme  dosen  terkait erat  dengan  kualitas  pendidikan  tinggi,  mengingat  bahwa  dosen  adalah  motor penggerak  dari  perkembangan  intelektual  dan  akademik  kampus;  dosen  yang profesional adalah dosen yang melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara berkualitas, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal; dosen
yang  profesional  berarti  dosen  yang  menguasai  pengetahuan  secara  mendalam dalam  bidang  atau  spesialisasinya;  dan  profesionalitas  dosen  sangat  menentukan keberhasilan proses pembelajaran
Berdasarkan penelitian Sinambela (2017), dosen yang profesional tersebut adalah dosen yang memiliki kreativitas dalam membangun dan menghasilkan karya pendidikan, terutama karya tulis dan penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal,  sehingga  karya  tersebut  kemudian  dapat  menunjang  dan  mempercepat proses kenaikan pangkat dan fungsional dosen yang bersangkutan.
Penelitian  Ariwijayanti  (2017)  berjudul  “Pengaruh  Implementasi  Strategi Pengembangan Dosen dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme Dosen: Studi  pada  Dosen  Fakultas  Ekonomi  di  Universitas  Islam  Malang”,  menjelaskan bahwa  variabel  strategi  pengembangan  dosen  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  profesionalisme  dosen.  Karena  itu,  setiap  perguruan  tinggi  mestinya memiliki  cara  atau  strategi  yang  mapan  dalam  pengembangan  karier  dan profesionalisme  dosen,  misalnya  dalam  hal  kenaikan  pangkat  dan  jabatan fungsional dosen. Perguruan tinggi harus memiliki prosedur kenaikan pangkat yang jelas,  aturan  yang  tegas  dan  memberikan  kemudahan,  serta  secara berkesinambungan  memberikan  dorongan  kepada  dosen  untuk  pengajuan  berkas kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Sebab, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional yang teratur menunjukan produktivitas karya tulis serta penelitian dosen. Di samping itu pula, dosen yang mencukup syarat untuk kepangkatan atau jabatan fungsional berarti telah menjaga produktivitas menulis dan menjaga dengan baik profesionalitasnya.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, jelas apabila masalah jabatan fungsional seorang dosen adalah masalah yang krusial dan disebabkan oleh banyak faktor,  baik  faktor  dari  dalam  tempat  dia  bekerja  ataupun  dari  luar  tempat  dia bekerja, tidak hanya faktor yang bersifat teknis, tetapi juga non teknis, tidak hanya dari dalam diri pegawai atau dosen yang bersangkutan tetapi juga dari luar dirinya. Karena itu, kenaikan jabatan fungsional dosen perlu untuk didorong dan didukung
oleh pimpinan, staf administrasi, dan rekan kerja, sehingga proses kenaikan jabatan fungsional tersebut menjadi usaha bersama yang harus berhasil dilaksanakan.

## 2. Kerangka Dasar Teoritis
a. Manajemen
1). Pengertian Manajemen
Menurut  Gomes  (2002:1),  manajemen  berasal  dari  kata  kerja to  manage dalam  bahasa  Inggris  yang  berarti  mengurus,  mengatur,  melaksanakan,  dan mengelola.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2002:708),  manajemen diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya secara efektif  untuk  membuat  perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengendalian  dalam mencapai tujuan atau sasaran.
Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen adalah jenis usaha pemikiran yang khusus dari kegiatan kepemimpinan di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi  (Thoha,  2005:261).  Menurut  Siagian  (1985:5),  manajemen  adalah kemampuan  atau  keterampilan  untuk  memperoleh  sesuatu  hasil  dalam  rangka pencapaian  tujuan  melalui  kegiatan-kegiatan  orang  lain.  Menurut  Stoner  (2006), manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada oerganisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pendapat  Stoner  ini  tidak  terlalu  jauh  beda  dengan  pendapat  dari Handoko (2003:8) yang memberikan pengertian manajemen sebagai kegiatan untuk mencapai  suatu  tujuan,  meliputi  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan  usaha-usaha  para  anggota  organisasi  serta penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  untuk  mecapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
George  R.  Terry  (1977)  dalam  bukunya Principles  of  Management sebagaimana  yang  dikutip  Moekijat  (2000:1),  bahwa: Management  is  a  distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed
to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan  yang  dilakukan  untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu  dengan menggunakan manusia- manusia dan sumber-sumber lainnya. Selain itu, menurut Follet (2006) manejemen adalah suatu seni, karena manajemen melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain dan sumber-sumber daya lainnya yang memerlukan keterampilan khusus atau seni tertentu, sehingga kegiatan tersebut akan bervariasi, tidak monoton, dan selalu meningkatkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan beberapa  penjelasan di  atas, maka  dapat  disimpulkan bahwa manajemen  adalah  suatu  proses  untuk  merencanakan,  mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam menentukan dan mencapai tujuan- tujuan tertentu dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

## 2). Prinsip-prinsip Manajemen
Ada beberapa prinsip penting dari manajemen yang harus diperhatikan oleh seorang manajer atau pimpinan agar  program  kerja atau  kegiatan  yang berada di bawah tanggungjawabnya dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.
Suryosubroto  (2004:6-8)  menjelaskan  beberapa  prinsip  manajemen  yang harus  diperhatikan  para  pelaksana  dan  mereka  yang  terkait  dalam  suatu  proses kegiatan, antara lain berkaitan dengan kebijaksanaan yang mengandung tujuan dan misi  organisasi  harus  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab mencapainya;  pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan  harus  dirinci,  direncanakan  dan diatur  secara  sistematis;  tugas,  kewajiban,  hak  dan  tanggungjawab  yang  mau diserahkan pada petugas harus dirinci sejelas-jelasnya dan dipahami oleh petugas yang bersangkutan; metode dan prosedur harus dikembangkan serta digunakan oleh mereka  yang  bertanggungjawab  mencapai  guna  tujuan  organisasi;  sumber  daya
harus disediakan pada waktu diperlukan, ditempat yang diperlukan, dalam jumlah dan mutu yang tepat; pemberian tugas dan kewajiban harus disertai wewenang yang seimbang; struktur organisasi untuk menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab;  kesatuan  arah  dan  tujuan  harus  dipahami  oleh  semua  anggota organisasi;  adanya  pertanggungjawaban;  dan  koordinasi  antar  semua  anggota organisasi.

## 3) Fungsi-fungsi Manajemen
Banyak para ahli manajemen yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen berdasarkan sudut pandang dan tinjauan mereka masing-masing. Menurut Handoko (2003:46)  fungsi-fungsi manajemen terbagi lima, yakni  perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.
Perencanaan adalah kegiatan yang paling penting dalam manajemen, karena perencanaan merupakan pedoman yang harus di pakai untuk mengarahkan semua kegiatan  dalam  upaya  mencapai  tujuan.  Menurut  Suryosubroto  (2004:37), perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian,  serta  sumber  (manusia,  materil,  uang,  dan  waktu)  yang  dapat disediakan  untuk  mencapai  tujuan.  Perencanaan  merupakan  kegiatan  organisasi yang meliputi tahapan tertentu antara lain identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pemilihan alternatif dan elaborasi.
Pengorganisasian  adalah  kegiatan  untuk  menentukan,  memilah,  dan memilih orang-orang atau staf untuk diberi tugas sesuai bidangnya masing-masing dan mengalokasikan prasarana serta sarana untuk menunjang tugas mereka dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan.
Pengorganisasian adalah proses pengelompokan tugas, wewenang, tanggungjawab, tenaga kerja dan alat-alat sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat  digerakkan  sebagai  satu  kesatuan  yang  bulat  (Siagian,  1985:7). Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur tugas, tanggungjawab, dan wewenang setiap  komponen  organisasi  sehingga  terjadi  kerjasama  antar  komponen  dan
hubungan kerja secara teamwork dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Penyusunan  personalia  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh manajer atau pemimipin organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ogranisasi dalam  usaha  mencapai  tujuan  organisasi.  Penyusunan  personalia  disesuaikan dengan  keperluan  organisasi  yang  telah  dirancang  dalam  pengorganisasian sehingga tidak terjadi kelebihan personalia atau tumpang tindih pekerjaan. Menurut Handoko  (2003:233),  penyusunan  personalia  adalah  kegiatan  organisasi  meliputi penarikan, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.
Pengarahan adalah kegiatan untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja  sama  dengan  penuh  kesadaran  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  dengan perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan sebagai upaya untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain untuk bekerja, berpikir, bersikap, dan  bertindak  dalam  mencapai  tujuan.  Menurut  Arikunto  (2001:27)  agar pelaksanaan  pengarahan  ini  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  dilakukan  dua  hal, yakni  melaksanakan  orientasi  tentang  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  individu maupun kelompok dan memberikan petunjuk umum dan petunjuk khusus baik lisan maupun tertulis, baik langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan  berasal  dari  kata control dalam  Bahasa  Inggris  yang  berarti mengawasi, mengendalikan, dan mengatur. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memberikan  perbandingan  antara  pekerjaan  yang  seharusnya  dengan  yang dilaksanakan  apakah  sudah  tercapai  atau  perlu  perbaikan-perbaikan  dalam mencapai  tujuan.  Pengawasan  adalah  menentukan  hal-hal  yang  telah  dicapai, artinya menilai hasil pekerjaan, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan (Moekijat, 2000:55).
b. Tenaga Fungsional Dosen
1). Dosen
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan  bahwa  dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas utama  yang  harus  dilakukan,  mentransformasikan,  mengembangkan,  dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 28 menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional  dan  ilmuwan  pada  perguruan  tinggi  dengan  tugas  utama  adalah mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat.
Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  Bab  XI  Pasal  39  dinyatakan  pula  bahwa  sebagai  pendidik, dosen  merupakan  tenaga  profesional  yang  bertugas  merencanakan  dan melaksanakan  proses  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,  melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Disimpulkan bahwa dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan  keahliannya  diangkat  oleh  pemerintah  atau  penyelenggara  perguruan  tinggi dengan  tugas  utama  mengajar  pada  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan.  Ia mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar mahasiswa. Kualitas proses dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ilmu mereka, baik yang empirik maupun yang rasional, serta berbagai keterampilan  yang  dimilikinya  akan  dipergunakan  sebagai  alat  pengembangan sikap keilmuan mahasiswanya.
Terkait  dengan  pengembangan  dan  mutu  dosen,  setidaknya  ada  dua  kata kunci  penting,  yakni  profesional dan kompetensi.  Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesional yang
dimaksudkan dalam konteks di atas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi  (Pasal  1  ayat  4).  Sedangkan kompetensi  dosen  diartikan  sebagai  seperangkat  pengetahuan,  keterampilan  dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalannya  (Pasal  1  ayat  10).  Kompetensi  tersebut meliputi  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat 1).
Diyakini bahwa tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  sebagaimana  yang  ditunjukkan  dalam kegiatan  profesional  dosen.  Dosen  yang  berkompeten  untuk  melaksanakan tugasnya  secara  profesional  adalah  dosen  yang  memiliki  kompetensi  pedagogik, profesional,  kepribadian  dan  sosial  yang  diperlukan  dalam  praktik  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2). Tugas Keprofesionalan Dosen
Dosen  adalah  suatu  jabatan  profesi,  yakni  suatu  bidang  pekerjaan  yang bersifat khusus dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang sudah ditentukan. Jabatan profesi berarti jabatan  yang mempunyai keahlian dan  tidak  bisa  dimiliki  oleh  sembarang  orang.  Itulah  kenapa  hanya  orang-orang tertentu  yang  memenuhi  persyaratan  dan  memenuhi  kualifikasi  akademik  yang ditentukan saja yang dapat diangkat dan menjadi dosen.
Menurut Saud (2009:15) ada beberapa ciri dan syarat bidang pekerjaan yang dianggap  profesi  dan  bersifat  profesional,  antara  lain  bahwa  pekerjaan  tersebut lebih  mementingkan  pelayanan  kemanusiaan  yang  ideal  dibandingkan  dengan kepentingan pribadi; seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk  mempelajari  konsep-konsep dalam mendukung keahliannya;
memiliki  kualifikasi  tertentu  dan  mampu  mengikuti  perkembangan  dalam pertumbuhan jabatan; memiliki kode etik, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi; adanya organisasi profesi; memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian; serta memandang profesi sebagai suatu karier hidup.
Pada  hakikatnya  tugas  seorang  dosen  di  samping  menyampaikan  ilmu pengetahuan  atau  keterampilan  yang  dimilikinya,  adalah  membangun  peradaban masyarakatnya.  Dalam  konteks  ini,  salah  satu  dari  fungsi  dosen  adalah melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional  yaitu  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap  kreatif  mandiri  serta  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggungjawab.
Sementara,  sesuai  dengan  keputusan  dari  Menteri  Koordinator  dan Pengawasan Pembangunan (Menko Wasbang) Nomor
38/Kep/MK.WASPAN/8/1999  tentang  Jabatan  Fungsional  Dosen  dan  Angka Kreditnya, tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dengan beban kerja minimal sepadan dengan 12 SK dan maksimal 16 SK setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  sebagai  bentuk tanggungjawab  dan  akuntabilitas  kinerja  dosen  kepada  para  pemangku kepentingan. Untuk menjamin kesinambungan dan kesesuain tugas dosen tersebut, maka pelaksanaan tugas dosen tersebut haruslah dievaluasi dan dilaporkan secara periodik.  Maksudnya,  dosen  sebagai  pejabat  fungsional  dengan  tugas  utama mengajar  tersebut  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  pendidikan  dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  setidaknya  ada  tiga  bidang  yang  menjadi tugas  utama  seorang  dosen  dan  sekaligus  pula  sebagai  perwujudan  dari  konsep tridharma perguruan  tinggi,  yakni  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian atau karya tulis ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurut  Oemar  Hamalik  (1991:15),  tugas-tugas  seorang  dosen  di perguruan  tinggi  meliputi  tugas  dalam  pendidikan  dan  pengajaran;  penelitian; kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dan  kepada  lembaga  perguruan  tinggi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa  dalam  proses  pendidikan;  tugas  untuk  membantu  kelancaran perkuliahan, ujian-ujian, dan tugas lainnya yang dibebankan oleh kampus.
Tentu saja, dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, dosen terikat dan tidak  dapat  lepas  dari  nilai-nilai  falsafah,  moral,  dan  etika  yang  berlaku  pada masyarakat  umumnya.  Karena  itu  dosen  semestinya  senantiasa  mengikuti perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat,  dan  senantiasa  selalu mengaktualkan  ilmunya,  serta  mengintegrasikan  ilmunya  tersebut  dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

## 3). Peningkatan Mutu Dosen
Pengembangan  profesionalisme  dosen  merupakan  program  yang  sangat penting  dan  mendesak  dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi  di Indonesia.  Dalam  konteks  meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi  dimaksud, program-program pengembangan profesi dosen merupakan bagian tak terpisahkan dari  program  pengembangan  perguruan  tinggi  secara  umum,  sebab  keberhasilan dari  program  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  perguruan  tinggi  itu sendiri.  Karena  itu,  program-program  tersebut  perlu  diimplementasikan  secara teratur dan berkesinambungan agar betul-betul tercipta para dosen yang berkualitas tinggi dan mampu mendorong kemajuan perguruan tinggi.
Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan yang termasuk dalam  kategori  pembinaan  dosen,  seperti  penataran  khusus  untuk  semua  dosen baru.  Bahkan  universitas-universitas  tertentu  mendirikan  pusat  pelatihan  khusus dosen  dan  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  pembinaan  dosen  dalam  level regional maupun nasional (Miarso, 2009).
Ada beberapa kegiatan penting dan program pengembangan profesionalisme dosen yang dapat dilakukan, misalnya: p enyelenggaraan pendidikan dan  pelatihan  yang  bertujuan  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  para  dosen; pendirian  lembaga  atau  pusat-pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  profesi akademis, kerjasama ilmiah dengan perguruan tinggi lain, baik berupa pertukaran dosen, riset bersama ( join research ), maupun program double degree (Romli, 2009:14).
Menurut  Nur  Syam  (2010),  pengembangan  profesi  dosen  meliputi  empat kompetensi  utama,  yakni  kompetensi  yang  berhubungan  pedagogis  atau kemampuan dosen mengelola pembelajaran; kompetensi kepribadian atau standar kewibawaan,  kedewasaan,  dan  keteladanan;  kompetensi  profesionalitas  atau kemampuan  dosen  untuk  menguasai content dan  metodologi  pembelajaran;  dan kompetensi sosial atau kemampuan dosen untuk melakukan komunikasi sosial, baik dengan mahasiswa maupun masyarakat luas.
Romli (2009:5-7) merumuskan tujuh bidang program pengembangan mutu dosen  yang  harus  dilakukan,  yakni  pengembangan  kompetensi  pedagogis; kompetensi  teknik  informasi;  kompetensi  manajemen;  kompetensi  kurikulum; kompetensi ilmiah (riset dan publikasi); kompetensi evaluasi; dan pengembangan kompetensi personal.
Sejatinya  program  pengembangan  integritas  personal  dosen  tidak  harus selalu  mengacu  pada  program  yang  disiapkan  oleh  perguruan  tinggi,  tapi  juga membutuhkan  inisiatif  internal  dan  usaha  keras  dari  dalam  diri  masing-masing dosen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya secara kreatif dan mandiri.

## 4). Jabatan Fungsional Dosen, Angka Kredit, dan Penilaiannya
Jabatan fungsional  adalah kedudukan  yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  atau  Aparatur Sipin  Negara  (ASN)  dalam  suatu  satuan  organisasi  yang  dalam  pelaksanaan tugasnya  didasarkan  pada  keahlian  dan  atau  keterampilan  tertentu  serta  bersifat mandiri.  Jabatan  fungsional  pada  hakikatnya  adalah  jabatan  teknis  yang  tidak
tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam  tugas-tugas pokok  dalam  organisasi  pemerintah.  Jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Jabatan  fungsional  dan  angka  kredit  jabatan  fungsional  ditetapkan  oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.
Adapun angka kredit adalah satuan nilai  dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi  nilai  butir-butir  kegiatan  yang  harus  dipenuhi  dan  capai  oleh  jabatan fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap  jabatan  fungsional  yang  terdiri  atas  tugas  utama  (tugas  pokok)  dan  tugas penunjang,  yaitu  tugas-tugas  yang  bersifat  menunjang  pelaksanaan  tugas  utama. Tugas  utama  adalah  tugas-tugas  yang  tercantum  dalam  uraian  tugas  ( job description ) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah  kegiatan-kegiatan  jabatan  fungsional  di  luar  tugas  pokok  yang  pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
Dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  utama/pokok  seorang  pejabat  fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan,  sedang  pelaksanaan  tugas  penunjang  tugas-tugas  pokok  sebanyak- banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat  fungsional  benar-benar  mengutamakan  pelaksanaan  tugas  pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu serta digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.  Menurut  Moleong  (2013:11),  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan data-data yang berupa angka-angka. Data tersebut berasal dan diolah dari naskah wawancara, catatan  lapangan,  foto,  videotape,  dokumen  pribadi,  catatan  atau  memo,  dan dokumen resmi lainnya.
Menurut  Creswell  (1994:39),  pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan untuk  membangun  pernyataan  pengetahuan  berdasarkan  perspektif  konstruktif (misalnya,  makna-makna  yang  bersumber  dari  pengalaman  individu,  nilai-nilai sosial  dan sejarah, dengan tujuan untuk  membangun teori  atau pola pengetahuan tertentu),  atau  berdasarkan  perspektif  partisipatori  (misalnya:  orientasi  terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau gabungan dari keduanya konstruktif partisipatori. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

## 2. Lokasi Penelitian
Locus  penelitian  ini  adalah  sekretariat  atau  kantor  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan  yang  beralamat  di  Komplek  UIN  Antasari,  Jl.  A.  Yani  Km  4,5 Kelurahan  Kebun  Bunga  Banjarmasin  (70235)  yang  menjadi  koordinator  dalam mengelola  dan  memproses  atau  melakukan  pemberkasan  persyaratan  dan  usulan penilaian  dan  penetapan  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen. Dipilihnya  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  sebagai  tempat  penelitian,  karena Kopertais adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan perguruan tinggi kegamaan Islam swasta di seluruh Indonesia dan secara  khusus  memliki  tugas  dan  fungsi  dalam  mengembangkan  pengelolaan lembaga;  Kopertais  memaksimalisasi  fungsi  Pengawasan,  Pengendalian  dan Pembinaan  (Wasdalbin);  dan  Kopertais  melakukan  pengelolaan  kelembagaan PTAIS serta peningkatan SDM PTAIS. Pembinaan dan peningkatan SDM PTAIS terkait  dengan  para  dosen  yang  umumnya  berstatus  sebagai  dosen  kontrak  atau
swasta. Sehingga untuk  melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas mereka, maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka dipersamakan dengan dosen PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.
Penelitian  dilakukan  terhadap  sejumlah  pimpinan  dan  staf  Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang bertanggungjawab dan membidangi urusan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen serta Tim Penilai yang telah ditetapkan. Karena, mereka  mengetahui secara langsung proses pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang mempengaruhi  pengelolaan  usul  penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan fungsional  dosen  solusi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  dalam pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data-data yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan sistem penilaian angka kredit dosen di lingkungan  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan,  baik  tentang  proses  pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang mempengaruhi  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan fungsional dosen, maupun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada  dalam  proses  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan fungsional  dosen  dimaksud,  terdiri  dari  tiga  teknik  utama,  yakni  observasi, wawancara, dan studi dokumenter.
Penerapan  ketiga  teknik  pengumpulan  data  dimaksud,  antara  teknik  yang satu dengan teknik yang lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan saling  mendukung  untuk  menghasilkan  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan. Sehingga,  data  yang  diperoleh  dari  suatu  teknik  disalingsilangkan  ( tringulasi ) dengan data yang diperoleh melalui metode yang lain, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya ( valid ) dan sesuai dengan kenyataan ( reliabel ).

## D. HASIL PENELITIAN

## 1. Deskripsi Kopertais Wilayah XI Kalimantan
Koordinatorat  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta  atau  disingkat menjadi  Kopertais  adalah  lembaga  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di seluruh  Indonesia.  Secara  khusus,  Kopertais  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam mengembangkan  pengelolaan  kegiatan  akademik  pengajaran  di  perguruan  tinggi keagamaan  Islam  swasta,  yakni:  memaksimalisasi  fungsi  Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin); melakukan pengelolaan kelembagaan Perguruan Tinggi  Agama Islam Swasta (PTAIS); serta peningkatan sumber daya manusia PTAIS. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia PTAIS terkait dengan  para  dosen  yang  umumnya  berstatus  sebagai  dosen  kontrak  atau  swasta. Sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas mereka, maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka pun dipersamakan dengan dosen PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.
Semula, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007,  tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Mekanisme  Kerja  Kopertais,  telah ditetapkan  13  Kopertais  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia,  meliputi  34  provinsi, dengan  wilayah  tugasnya  masing-masing.  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan merupakan  salah  satu  dari  13  Kopertais  yang  telah  ditetapkan  beradaannya  di Indonesia  di mana dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kedudukannya tersebut berada  langsung  di  bawah  Rektor  UIN  Antasari  Banjarmasin  selaku  Ketua  atau Koordinator.  Karenanya,  Rektorlah  yang  menjadi  Koordinator  dari  seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta tersebut. Sekretariat Kopertais Wilayah XI Kalimantan beralamat di  Komplek UIN  Antasari, Jl.  A. Yani  Km 4,5 Kelurahan Kebun  Bunga  Banjarmasin,  Kode  Pos  70235,  Telepon/Faksimil:  0511-3258103 Website: http://kopertais.uin-antasari.ac.id/
Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  membawahi  seluruh  PTAIS  dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Keagamaan yang ada di Provinsi    Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,  Kalimantan Tengah,  dan  Kalimantan  Utara.  Karena  itu,  ruang  lingkup  wewenang  dan  tugas pembinaan dari Kopertais Wilayah XI Kalimantan meliputi pula perguruan tinggi swasta  yang  bersifat  umum,  namun  memiliki  Fakultas  Agama  Islam  atau menyelenggarakan Program Studi Keagamaan Islam.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator PerguruanTinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  Dj.I/494/2007,  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Mekanisme  Kerja  Kopertais,  Kopertais  dirumuskan  sebagai suatu  lembaga  yang  membantu  Direktorat  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam dalam  melakukan  fungsi  dan  teknis  pengawasan  pengendalian  mutu  serta pembinaan  dan  pemberdayaan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta  (PTAIS) dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, maupun bidang-bidang  terkait.  Berikutnya,  keberadaan,  tugas,  fungsi,  mekanisme, wewenang,  dan  kedudukan  Kopertais,  diperkuat  lagi  berdasarkan  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007 Tahun 2007.

## 2. Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Masalah  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  merupakan  masalah  yang sangat  krusial  bagi  seluruh  dosen,  terlebih  bagi  dosen  yang  berstatus  swasta  dan bertugas  di  PTAIS  pula.  Mengingat  hal  tersebut,  maka  bidang  yang  menangani kepangkatan di Kopertais Wilayah XI Kalimantan berusaha semaksimal mungkin dalam  mengelola  urusan  penilaian  angka  kredit  untuk  jabatan  fungsional  dosen tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  tenaga  administrasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang menangani masalah pengelolaan penilaian angka kredit dosen PTAIS, didapatkan penjelasan bahwa dalam rangka pengelolaan
penilaian angka kredit dosen PTAIS untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, ada beberapa hal penting yang telah diatur sebagai mekanisme kerja dalam mengelola penilaian  angka  kredit  dimaksud,  misalnya:  menetapkan  aturan  dan  sejumlah persyaratan  yang harus dipenuhi oleh dosen yang hendak mengusulkan penilaian angka  kredit  untuk  kenaikan  jabatan  fungsionalnya;  menetapkan  Tim  Penilai mencakup  kelengkapan  berkas  dan  karya  tulis  ilmiah    yang  dihasilkan  dosen sebagai  salah  satu  persyaratan  yang  diwajibkan;  pengaturan  jadwal  atau  waktu persidangan/rapat pembahasan berkas usulan yang masuk; proses dan pemberkasan usulan  pengajuan;  dan  dokumentasi  serta  pengarsipan  berkas  usulan  yang  telah diproses.
Secara khusus, dalam rangka pengelolaan penilaian angka kredit bagi dosen PTAIS  dengan  beberapa  kegiatan  utamanya,  maka  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan  telah  menetapkan  kebijakan  penting  yang  terdiri  tiga  tahapan  untuk memproses usulan penilaian angka kredit  yang telah diajukan,  yakni tahapan pra penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.

## a. Tahap Pra Penilaian Angka Kredit
Pada  tahap  pra  penilaian  Angka  Kredit  ini,  setiap  berkas  pengusulan penilaian angka kredit yang masuk diproses sesuai mekanisme yang diatur. Berkas pengusulan masuk ke bagian sekretariat pemerosesan untuk didata dan dicatat pada buku berkas usul dosen PTAIS. Selanjutnya, setelah berkas usul masuk dan dicatat, oleh tenaga adminsitrasi yang bertugas, berkas tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan  asal  daerah  atau  provinsi  PTAIS  pengusul  sebelum  dicadangkan tanggal penilaiannya oleh Tim Penilai.
Sebelum  berkas  usulan  dinyatakan  lengkap  dan  memenuhi  semua persyaratan  administrasi  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dan  kemudian diajukan  ke  Tim  Penilai,  maka  segala  kelengkapan  berkas  pengusulan  penilaian angka  kredit  tersebut  terlebih  dahulu  dicek  oleh  Tim  Administrasi  Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Bagian yang dicek oleh Tim Administrasi meliputi empat
hal, yakni surat pengantar dari PTAIS pengusul; daftar usul penetapan angka kredit jabatan  akademik  dosen  yang  telah  dibuat  dan  diajukan  yang  memuat  sejumlah aspek  penilaian;  lembar  penilaian  dari  teman  sejawat  terhadap  karya  tulis  yang disertakan, dan lembar pengesahan atau validasi terhadap karya tulis yang diajukan.
Berkas usulan beserta dengan surat pengantar dari pimpinan PTAIS dosen pengusul  harus  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  administrasi,  antara  lain: fotocopy  SK  pengangkatan  pertama  sebagai  dosen  (dari  Pengurus  Yayasan) sekaligus Nomor Induk Dosen Yayasan, fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terdahulu, fotocopy SK fungsional dosen terakhir, fotocopy NIDN, fotocopy ijazah terakhir (bagi mereka yang baru selesai studi), dan daftar riwayat hidup. Dokumen selanjutnya  yang  juga  harus  disertakan  adalah  daftar  kegiatan  pendidikan  dan pengajaran,  penelitian  atau  karya  tulis  ilmiah,  pengabdian  pada  masyarakat,  dan daftar  kegiatan  penunjang  tugas  dosen  atau  penunjang  Tridharma  Perguruan Tinggi.
Berkenaan dengan perhitungan angka kredit ini, setiap dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit ke Kopertais Wilayah XI Kalimantan harus terlebih dahulu mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan  Penunjang  Tridharma  Perguruan  Tinggi  serta  Daftar  Usul  Penetapan  Angka Kredit (DUPAK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam usul penetapan angka kredit  untuk  kenaikan  jabatan  akademik/pangkat  dosen.  Dalam  hal  ini,  biasanya para dosen telah membuat dan mengisi secara lengkap untuk penilaian angka kredit yang diajukan. Lembar tersebut adalah daftar usul penetapan angka kredit jabatan akademik  dosen  yang  memuat  sejumlah  aspek  penilaian  sesuai  dengan  periode penilaian yang daijukan. Aspek penilaian dimaksud terdiri dari sejumlah kegiatan yang  dilakukan  oleh  pengusul  sebagai  prestasi  atau  kinerja  dalam  melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup empat bidang utama, yakni Bidang A Pendidikan dan Pengajaran, Bidang B Karya Tulis  Ilmiah, Bidang C Pengabdian Masyarakat,  dan  Bidang  D  Penunjang  Tugas  Dosen.  Prestasi  atau  kinerja  dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ini dihargai dalam bentuk angka kredit,
karenanya  akumulasi  dari  angka  kredit  tersebut  harus  memenuhi  jumlah  tertentu sesuai batas minimal dari jabatan fungsional dosen.
Acuan  yang dipakai  dalam  penyusunan dan perhitungan  angka kredit ini, dosen  pengusul  harus  berpedoman  pada  buku  petunjuk  teknis  Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang  telah  diterbitkan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
Selanjutnya,  sesuai  dengan  ketentuan,  setiap  dosen  pengusul  penilaian angka kredit  diharuskan untuk memenuhi perhitungan komponen penilaian untuk masing-masing  jabatan  fungsional  dosen.  Komponen  penilaian  dalam  jabatan akademik  dosen  terdiri  dari  unsur  utama  yang  meliputi:  pendidikan  (meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran)), penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra), dan pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  dosen  untuk  dapat  diangkat  dalam  jabatan akademik paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  Prajabatan.    Dalam  penilaian  kegiatan  yang dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik dalam hal-hal  tertentu  diberlakukan  batas  maksimal  yang  diakui  pada  komponen- komponen  tertentu.  Batas  maksimal  diberlakukan  dengan  tujuan  untuk mendistribusikan  tugas  pokok  dan  fungsi  dosen  pada  setiap  sub  unsur-unsur kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing unsur  dan  pada  strata  pendidikan  (diploma/sarjana,  magister  dan  doktor).  Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi  angka  kredit  kumulatif  dengan  distribusi  unsur  utama  dan  penunjang tertentu.
Apabila semua persyaratan administrasi pengusul, komponen penilaian dan pengisian  lembar  penilaian  sudah  dinyatakan  lengkap  oleh  Tim  Administrasi Kopertaias Wiayah XI, berikutnya berkas usulan tersebut dimasukkan dalam daftar penilaian dan diajukan kepada Tim Penilai. Tetapi apabila berkas usualan penilaian angka kredit fungsional dosen yang diajukan belum lengkap, maka biasanya berkas tersebut  dikembalikan  lagi  kepada  dosen  yang  bersangkutan  melalui  PTAIS pengusul.  Pemberitahuan  kekurangan  dokumen  dari  berkas  pengusul  oleh Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  dilakukan  dengan  pemberitahuan  melalui telepon dan surat  resmi  yang dikirmkan melalui  pos atau faksimil. Estimasi atau durasi  waktu  untuk  melengkapi  kembali  berkas  atau  dokumen  adalah  30  hari. Setelah  berkas  dilengkapi  dan  dicek  kembali  oleh  Tim  Administrasi  kemudian dinyatakan  lengkap,  maka  berkas  tersebut  segera  diajukan  kepada  Tim  Penilai Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk dinilai.

## b. Tahap Penilaian Angka Kredit
Tahapan berikutnya dari pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen pada Kopertaias Wilayah XI Kalimantan adalah Tahap Penilaian Angka Kredit dari berkas  dan dokumen-dokumen kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi  yang telah diajukan oleh dosen pengusul. Hal-hal penting  yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain adalah pembentukan Tim Penilai, Pengaturan Jadwal Penilaian, dan Prinsip Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
Sesuai ketentuan, bahwa proses Penilaian Jabatan Akademik Dosen adalah penilaian terhadap prestasi kerja dosen yang digunakan untuk usul pengangkatan pertama  atau  untuk  kenaikan  jabatan  akademik  yang  diwujudkan  dalam  bentuk angka  kredit.  Penilaian  dilakukan  setelah  dosen  yang  bersangkutan  dinyatakan layak untuk dipromosikan naik pangkat/jabatan dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
Pada  dasarnya  penilaian  prestasi  dosen  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang dan dibedakan menjadi dua kelompok. Untuk jabatan akademik Asisten
Ahli  dan  Lektor,  maka  proses  penilaian  terhadap  komponen  pendidikan  dan pengajaran,  komponen  penelitian  atau  karya  tulis  ilmiah,  pengabdian  kepada masyarakat, dan unsur penunjang yang diusulkannya dilakukan secara otonom oleh Kopertais. Adapun pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk pengangkatan/kenaikan  jabatan  akademik  jejang  ini  adalah  Rektor  UIN  Antasari Banjarmasin selaku Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau pejabat yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Sedangkan untuk jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor, maka  semua  unsur  atau  komponen  yang  meliputi  bidang  pendidikan  dan pengajaran, penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur  penunjang,  penilaian  dilakukan  oleh  Kopertis  dan  Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk.
Dalam  menjalankan  kewenangan  dan  tugasnya,  pejabat  yang  berwenang, yang dalam hal ini adalah Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau Rektor UIN Antasari Banjarmasin dalam melakukan penilaian terhadap berkas atau dokumen pengusulan angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS tersebut, dibantu  oleh  sebuah  Tim  Penilai.  Tim  Penilai  dibentuk  dan  diangkat  oleh  Ketua Kopertais untuk melakukan penilaian angka kredit dosen yang telah mengajukan. Selanjutnya, tim ini disebut dengan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Swasta.  Jumlah  Anggota  Tim  Penilai sebagaimana  dimaksud  disesuaikan  dengan  keperluan  dan  jumlah  dosen  yang dinilai,  biasanya  terdiri  dari  10  sampai  20  orang.  Tim  Penilai  terdiri  dari penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.
Untuk  memenuhi  ketentuan  tentang  Tim  Penilai  ini,  maka  Kopertais Wilayah  XI  Kalimantan  telah  menetapkan  17  orang  personalia  Tim  Penilai berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Rektor  UIN  Antasari  Banjarmasin/Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor 177 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang  Tim  Penilai  Angka  Kredit  dan  Evaluasi  Karya  Ilmiah  Dosen  Kopertais Wilayah  XI  Kalimantan.  Tugas  Tim  Penilai,  sebagaimana  yang  dimaksudkan
dalam SK adalah: Melaksanakan persidangan dan penilaian terhadap usulan angka kredit  dosen  di  lingkungan  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan;  Melaksanakan penerbitan  Surat  Keputusan  (SK)  Penetapan  Angka  Kredit  dosen  di  lingkungan Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan;  serta  menyusun  dan  menyampaikan  laporan secara  tertulis  kepada  Ketua  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  (Rektor  UIN Antasari Banjarmasin) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agar  proses  penilaian  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  serta  sesuai dengan  target  dan  estimasi  waktu  yang  ditentukan  sebagaimana  yang  tercantum dalam SOP Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, maka Tim Penilai telah  membuat  kesepakatan  dalam  pengaturan  jadwal  tetap  bersidang  untuk melaksanakan penilaian angka kredit, yakni setiap hari Senin dan Rabu dalam satu minggu.
Penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan  dilakukan  secara  prosedural  dan  memenuhi  prinsip-prinsip  penilaian yang  objektif,  akuntabel,  terbuka,  dan  bertanggungjawab.  Di  mana  dalam melakukan penilaian, setiap anggota Tim Penilai mencermati secara detail berkas pengusulan  yang  diajukan.  Sehingga  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional dosen dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan  yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan bagi setiap dosen PTAIS yang telah mengajukan usul kenaikan jabatan fungsionalnya.

## c. Tahap Pasca Penilaian Angka Kredit
Tahapan  terakhir  dari  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  untuk  jabatan fungsional  dosen pada  Kopertais Wilayah  XI Kalimantan adalah penetapan  hasil penilaian, sesuai dengan yang disepakati dan telah diproses oleh Tim Penilai.
Penetapan hasil penilaian angka kredit dari setiap usulan yang telah dinilai dan  memenuhi  persyaratan,  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yang  dalam  hal  ini dilakukan oleh Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan merupakan langkah lanjut dari  proses  penilaian.  Karena  itu,  untuk  berkas  usul  yang  sudah  dinilai  segera
ditetapkan dan dibuatkan SK penetapan persetujuannya. Untuk dosen PTAIS yang mengusul jabatan Asisten Ahli dan Lektor, maka penetapan penilaian angka kredit ditetapkan  oleh  Ketua  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan.  Sedangkan  penetapan hasil penilaian angka kredit untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  bagi  perguruan  tinggi  agama  yang  diselenggarakan  masyarakat  di lingkungan Kopertais.
Persetujuan dan keputusan penetapan angka kredit yang sudah ditetapkan oleh  Tim  Penilai  adalah  keputusan  akhir,  karena  itu  maka  pada  prinsipnya  tidak dapat  diajukan  keberatan,  karena  hasil  dari  penilaian  dan  ketetapan  tersebut digunakan  untuk  pertimbangan  dalam  pengangkatan  dan/atau  kenaikan  jabatan dan/atau  kenaikan  pangkat  dosen  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Berkas  usul  penilaian  angka  kredit  fungsional  dosen  yang  yang  sudah selesai dilakukan, oleh salah seorang administrator dari Tim Penilai segera dicatat dalam  buku  rekapitulasi  hasil  persidangan  penilaian  angka  kredit  dosen  PTAIS. Setelah itu, barulah nanti dilanjutkan dengan pembuatan SK penetapan hasil atau persetujuan kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul.

## 3. Kendala Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sejumlah  informan,  didapatkan  banyak hambatan, kendala, atau fakor-faktor mempengaruhi proses pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan.  Kendala  tersebut  mengakibatkan pengelolaan  penilaian  angka  kredit jabatan fungsional dosen dirasakan belum optimal. Hal ini, tidak hanya dirasakan secara langsung oleh dosen pengusul tetapi juga dirasakan oleh tenaga administrasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan, karena berdampak kepada keterlambatan proses kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul dan keterlambatan tidak lanjut tenaga
administrasi terhadap berkas atau dokumen penilaian angka kredit yang ada untuk didata atau diarsipkan.
Di antara kendala tersebut adalah: sering terlambatnya usulan dari fakultas- fakultas  atau  PTAIS  asal  dosen  bersangkutan;  kurang  lengkapnya  berkas persyaratan dan dokumen angka kredit yang diajukan; kurangnya kemampuan dan jumlah  tenaga  administrasi  dalam  memproses  kenaikan  pangkat  dan  jabatan fungsional  dosen  pengusul;  kurangnya  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  dimiliki atau  tersedia  bagi  tenaga  administrasi  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  yang bertugas di bidang penilaian angka kredit tersebut; kurangnya pemahaman dosen sendiri terhadap persyaratan kenaikan jabatan fungsional ketika mengajukan usul penilaian  angka  kredit;  adanya  peraturan  dan  petunjuk  pelaksanaan  (juklak) kenaikan jabatan fungsional dosen yang bisa berubah; kurangnya pemahaman para dosen terhadap peraturan penilaian angka kredit dosen; rendahnya motivasi tenaga administrasi dalam  mengurus  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen;  rendahnya motivasi  dosen  untuk  mengurus  kenaikan  jabatan  fungsionalnya;  tingkat pendidikan tenaga administrasi yang masih rendah; dan persyaratan untuk kenaikan jabatan  fungsional  dosen  semakin  diperketat  terutama  untuk  jabatan  fungsional guru besar.
Berdasarkan data di atas, maka kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan sistem  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  yang  telah dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari aspek  tenaga  administrasi  Kopertais  yang  menangani  berkas,  dokumen,  dan  usulan penilaian  angka  kredit;  Tim  Penilai  yang  melakukan  penilaian;  dan  dosen  PTAIS  yang mengajukan  usul  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsionalnya.  Kemudian  dilihat  dari adanya faktor-faktor tersebut, baik dari aspek tenaga administrasi Kopertais yang menjadi pelaksana  keadministrasian  dalam  proses  penilaian,  Tim  Penilai  yang  melakukan penilaian, maupun dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit, maka bisa jadi  merupakan  penghambat  atau  kendala  yang  mempengaruhi  proses  pengelolaan penilaian angka kredit dosen PTAIS yang mengajukan usulan.
Dalam  konteks  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  ketiga  komponen  tersebut tentu  saja  memberikan  pengaruh  yang  signifikan.  Misalnya  untuk  tenaga  struktural Kopertais Wilayah XI Kalimantan, ketersediaan jumlah tenaga yang membidangi urusan atau bagian penilaian dan kenaikan jabatan fungsional dosen PTAIS yang terbatas akan menjadi permasalahan tersendiri, termasuk pula kemampuan dan kinerja mereka dalam bekerja, volume kerja yang terlalu banyak, dan atau sarana serta prasarana yang tersedia untuk menunjang pekerjaan mereka.
Tenaga  struktural  atau  tenaga  administrasi  di  Kopertais  Wilayah XI  Kalimantan berjumlah 5 orang, 2 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus tenaga honor (kontrak). Tenaga administrasi yang menangani urusan penilaian angka kredit dosen PTAIS hanya ada 2 orang, 1 orang berstatus PNS dan 1 orang berstatus kontrak. Jumlah ini tentu saja sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen PTAIS yang harus dilayani. Karena, idealnya jumlah tenaga administrasi yang menangani bidang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen ini berjumlah 5 orang untuk menangani masing- masing provinsi asal PTAIS.  Misalnya, Kalimantan Selatan, karena jumlah PTAIS banyak perlu  ditangani  oleh  2  orang  tenaga  administrasi;  Kalimantan  Tengah  ditangani  oleh 1 orang tenaga administrasi; Kalimantan Barat ditangani oleh 1 orang tenaga administrasi; dan  gabungan  Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Utara  ditangani  oleh  1  orang  tenaga administrasi.
Belum  lagi  aspek  yang  menyangkut  pemahaman  tenaga  administrasi  Kopertais Wilayah  XI  Kalimantan  terhadap  proses,  tatacara,  atau  prosedur  dalam  mengelola penilaian  angka  kredit  dosen,  termasuk  tatacara  dan  segala  persyaratan pengusulan kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  atau  penilaian  angka  kredit  serta  perlakuan terhadap dokumentasi dan berkas pengusulan tersebut sesudah selesai dinilai. Hal ini, dipengaruhi  oleh latar belakang pendidikan tenaga administrasi , karena dari 2 orang tenaga administrasi yang ada, terutama tenaga administrasi yang berstatus PNS yang  menjadi  penanggungjawab  utama  menyangkut  penilaian  angka  kredit  jabatan fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI Kalimantan hanya berlatarbelakang pendidikan tamatan SMA, sedangkan tenaga administrasi yang berstatus kontrak sudah sarjana (S1).
Volume kerja yang harus diselesaikan oleh 2 orang tenaga administrasi tersebut, berkaitan  dengan  urusan  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  di  Kopertais Wilayah XI Kalimantan cukup padat, sehingga dalam menyelesaikan berkas penilaian yang masuk  di  Kopertais  melewati  batas  atau  estimasi  waktu  dari  target  yang  ditentukan. Sementara, sarana dan prasarana bekerja yang mereka perlukan juga kurang mendukung optimalitas dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Secara khusus bidang yang menangani masalah  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  di  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan tidak memiliki unit komputer dan printer sebagai sarana pendukung. Mereka juga tidak memiliki ruangan dan lemari penyimpanan berkas-berkas yang sudah selesai diproses.  Sebagai  sarana  pendukung,  idealnya  dalam  bekerja  tenaga  administrasi memiliki  masing-masing  komputer,  ruang  penyimpanan,  dan  lemari  penyimpanan, minimal 2 lemari.
Adapun  untuk  Tim  Penilai,  dalam  rangka  pengelolaan  penilaian  angka  kredit jabatan fungsional dosen, yang menjadi hambatan bagi mereka adalah berkaitan dengan jumlah  personalia  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  dosen  yang  ditangani,  volume kerja yang cukup tinggi, dan ketersediaan waktu yang terbatas.
Kemudian, ditinjau dari aspek dosen PTAIS yang telah mengajukan usul kenaikan jabatan  akademik  atau  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen,  ada  tiga hambatan yang bisa diidentifikasi, yakni hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan administrasi.
Hambatan  struktural  adalah  hambatan  yang  terkait  dengan  peraturan  dan kewenangan kelembagaan dalam menangani penilaian angka kredit jabatan  fungsional dosen, yang dalam hal ini antara Kemenag dan Kemenristek Dikti. Bagi bagi dosen-dosen PTAIS yang berada di bawah Kemenag harus melalui kedua lembaga dalam pemerosesan usul mereka, sehingga memerlukan proses yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama, karena  harus  melewati  dua  kementerian  yang  berbeda.  Hal  ini  terutama  dialami  oleh dosen PTAIS yang mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional dosen mereka ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Karena, jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana peraturan harus dinilai dan ditetapkan di Jakarta oleh Kemenristik Dikti atau Kemenag. Sehingga, dalam hal pengajuan berkas sering mengalami keterlambatan, baik
pengajuan yang ditujukan ke Kemenag maupun ke Kemenristek Dikti untuk fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar. Keterlambatan dalam proses penilaian angka kredit fungsional dosen tersebut tersebut terkadang juga disebabkan oleh keterlambatan pengiriman  berkas  usulan  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  dari PTAIS  asal  sendiri  ke  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan,  atau  dari  Kopertais Wilayah  XI  Kalimantan  ke  Kemenag  di  Jakarta,  dan  dari  Kemenag  Jakarta  ke Kemenristek Dikti.
Hambatan kultural adalah hambatan yang berkaitan dengan kebiasaan dosen pengusul  dalam  melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dalam  bidang penulisan  karya  ilmiah  atau  penelitian  sebagai  salah  satu  bagian  penting  yang menjadi tugas utama mereka, di mana dalam bidang ini kebanyakan dosen dianggap kurang  produktif.  Dengan  kata  lain  ada  beberapa  masalah  menyangkut  bidang karya tulis  ini  yang umumya dialami dosen,  misalnya menjadi  kebiasaan  banyak dosen untuk lebih banyak berbicara daripada menulis; dosen lebih suka mengajar daripada meneliti; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah, majalah atau koran; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis buku dan  menerbitkan  buku  tersebut  dalam  kualifikasi  nasional;  serta  rendahnya keterlibatan dosen dalam forum seminar/konferensi ilmiah yang bersifat  nasional maupun internasional.
Hambatan  Administratif  adalah  ke lemahan  para  dosen  dalam  mengarsipkan sendiri  dokumen  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional  mereka,  seperti  surat keterangan, surat keputusan, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kegiatan mereka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Termasuk pula kelemahan  para  dosen  dalam  mengarsip  makalah,  atau  tulisan-tulisan  lain  serta dalam  hal  bukti-bukti  untuk  kenaikan  jabatan  fungsional.  Atau  pula  hambatan administrasi ini berkaitan dengan ketidaktepatan waktu pengajuan kenaikan jabatan fungsioanl dosen pengusul. Untuk mengatasi hambatan ini, maka mau tidak mau, setiap  dosen  pengusul  harus  melakukan  p emenuhan  tugas  mengajar,  tugas
bimbingan, dan tugas penelitian, serta pemenuhan tugas pengabdian dengan terus meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi diberbagai sektor.
4. Upaya Mengatasi Kendala Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen
Berbagai  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan dalam  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  PTAIS memerlukan penangan dan upaya  yang serius untuk  mengatasinya.  Baik  kendala atau  permasalahan  yang  terkait  dengan  tenaga  struktural  yang  menangani  berkas pengusulan, Tim Penilai, maupun dosen PTAIS sebagai pengusul.
Berkenaan  dengan  tenaga  struktural,  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan mengakui  memang  jumlahnya  sangat  terbatas,  terlebih  mereka  yang  menangani bidang  penilaian  angka  kredit  dosen  PTAIS.  Berdasarkan  struktur  organisasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan (lampiran Struktur Organisasi) hingga sekarang hanya memiliki 5 orang tenaga struktural atau administrasi, dan hanya 2 orang yang bertugas untuk menangani penilaian angka kredit fungsional dosen, itupun hanya 1 orang  yang  berstatus  PNS  dengan  latar  belakang  pendidikan  tamatan  SMA, sementara jumlah dosen PTAIS yang dilayani sangat banyak.
Untuk tenaga struktural, Kopertais Wilayah XI Kalimantan telah berencana untuk  mnambah  kembali  guna  memperkuat  pelaksanaan  keadministrasian, termasuk dalam hal menangani proses penilaian angka kredit dosen PTAIS  yang jumlah  terus  dan  semakin  bertambah.  Kopertais  juga  telah  menambah  dan mengintegrasikan  personalia  Tim  Penilai  jabatan  fungsional  dosen  UIN  Antasari dengan  dosen  Kopertais.  Semula,  mereka  yang  menjadi  personalia  Tim  Penilai hanyalah terdiri dari 10 orang, sekarang Tim Penilai sudah berjumlah 17 orang.
Kopertais  juga  telah  melaksanakan  beberapa  kali  bimbingan  teknis penyusunan angka kredit bagi dosen PTAIS agar dalam menyusun usulan jabatan fungsional dosennya, mereka tidak terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis atau administrasi. Di samping untuk menambah pemahaman dan memotivasi para dosen agar segera mengajukan usulan jabatan fungsional mereka. Kegiatan ini antara lain
pernah  dilaksanakan  pada  tahun  2013  di  Balikpapan  dengan  tema:  “Workshop Penetapan Angka Kerja (PAK) Dosen PTAIS se-Kalimantan” (lampiran berita 1).
Bahkan untuk memperkuat tatacara dan prosedur dalam menangani usulan penilaian  angka  kredit  dosen  PTAIS,  Kopertais  telah  mengikutkan tenaga administrasi nya  dalam  pelatihan  prosedur  penilaian  dan  penyusunan  angka  kredit dosen. Sehingga dengan pelatihan tersebut pemahaman tenaga administrasi terhadap pengelolaan  dan  penanganan  usulan  penilaian  angka  kredit  akan  semakin bertambah. Kegiatan yang mengikutsertakan tenaga administrasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan dalam hal penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen ini antara lain dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2019  dengan  tema:  “Bimbingan  Teknik  Perhitungan  Angka  Kredit  Dosen  di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin” (lampiran berita 2).
Tentu  saja,  Kopertais  telah  pula  menetapkan  petunjuk  teknis  atau  SOP penanganan berkas usulan penilaian angka kredit yang telah diajukan oleh dosen PTAIS.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  kesinambungan  proses  dan  estimasi penyelesaian terhadap usulan tersebut, usulan dapat diproses dengan cepat, usulan tidak mengalami keterlambatan, dan data-data atau berkas usulan terdokumentasikan secara baik.

## E. PEMBAHASAN
Berkenaan  dengan  data-data  penelitian  yang  telah  dipaparkan,  dapat dipahami bahwa permasalahan pokok tentang pengelolaan penilaian angka kredit dosen  untuk  jabatan  fungsional  dosen  di  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan berkembang  secara  dinamis.  Di  mulai  dari  sistem  pengelolaan  penilaian  angka kredit  jabatan  fungsional  dosen,  kendala  atau  hambatan  yang  mempengaruhi, hingga  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  untuk mengatasi  berbagai  kendala  atau  hambatan  yang  ada,  agar  proses  pengelolaan penilaian  angka  kredit  dosen  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  lancar,  dan optimal.
Penerapan  sistem  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  untuk  jabatan fungsional dosen didasari oleh pemikiran bahwa dosen adalah pendidik profesional dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mlaksanakan  proses  dan  kegiatan  mengajar, mentransformasikan,  mengembangkan  dan  menyebarkan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat.
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan  seni  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional.  Sementara  tujuannya adalah  untuk  melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru  dan  Dosen  mengatur,  bahwa  dosen  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik, kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan  memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  dosen  berhak  untuk  mendapatkan,  antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan untuk kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak untuk mendapatkan promosi jabatan dan penghargaan sesuai dengan tugas, kinerja, dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak  memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan  kompetensi,  akses  sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen;  antara  lain  dosen  melaksanakan  pendidikan,  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan  mengembangkan  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  secara  berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Untuk  memaksimalkan  profesionalitas  dosen,  diperlukan  pembinaan  dan pengembangan  profesi  dan  karier  dosen.  Pembinaan  dan  pengembangan  profesi dosen  dilakukan  melalui  jabatan  fungsional,  sedangkan  pembinaan  dan pengembangan  karier  dosen  dilaksanakan  dengan  cara  penugasan,  kenaikan pangkat, jabatan fungsional, dan promosi jabatan struktural di kampus.
Sebagai pendidik profesional ada sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh  seorang  dosen  sebagai  tugas  institusional  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tridarma Perguruan Tinggi, yakni  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  dan  pengembangan  ilmu,  serta pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2009  tentang  Dosen.  Untuk  menjamin pelaksanaan  tugas  dosen  berjalan  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  itulah,  maka  perlu  dibuat  pedoman  bagi  semua PTAIS.  Pedoman  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  arah,  ruang  lingkup,  dan tatacara penetapan kerja dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
Secara  keilmuan,  dalam    melaksanakan    tugas-tugasnya,    seorang  dosen harus  memiliki  empat  kompetensi  utama, sebagai berikut:
1.  Kompetensi      profesional,      yakni,      keluasan      wawasan      akademik      dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2.  Kompetensi  pedagogik,  yakni,  penguasaan  dosen  pada  berbagai  macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3.  Kompetensi  kepribadian,  yakni,  kesanggupan dosen secara baik  menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4.  Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work;
Tugas utama dosen di mana pun mereka bertugas selalunya terdiri dari tugas utama  dan  tugas  penunjang.  Tugas  utama  dosen  adalah  tugas  pokok  untuk melaksanakan  Tridarma  Perguruan  Tinggi  yang  meliputi  pendidikan/pengajaran, penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Adapun  tugas  penunjang  adalah tugas tambahan.
Bagi  dosen  yang  mampu  melaksanakan  tugas  Tridharma  Perguruan Tingginya dengan baik, menunjukkan kinerja  yang maksimal, maka bagi mereka patut  diberikan  apresiasi  dan  penghargaan.  Kenaikan  jabatan  akademik  dosen merupakan  salah  satu    bentuk  pemberian  penghargaan  pemerintah  atas  prestasi kerja  yang  telah  dicapai  dosen.  Karena  itu,  maka  setiap  dosen  yang  telah mempunyai  prestasi  kerja  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  berhak mendapatkan  penghargaan  kenaikan  jabatan  akademik.  Dasar  dan  mekanisme pemberian  penghargaan  kenaikan  jabatan  akademik  fungsional  atau  pangkat dengan  filosofi  pemberian  penghargaan  perlu  dirumuskan  sehingga  berkeadilan, akuntabel,  dan  bertanggungjawab  serta  berdampak  positif  untuk  peningkatan kinerja dosen seterusnya.
Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan, kenaikan jabatan fungsional dosen  sendiri  haruslah  dicapai  dengan  sejumlah  kinerja  yang  dihasilkan  yang kemudian  dikonversi  dalam  bentuk  angka  kredit  bagi  setiap  kegiatan  Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dilakukan oleh dosen. Akumulasi angka kredit yang diapat dan dikumpulkan, jangka waktu minimal, dan kelengkapan persyaratan yang lain  membolehkan  dosen  untuk  mengajukan  penilaian  angka  kredit  untuk mendapatkan  atau  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen.  Dosen  kemudian mengajukan usul penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dimaksud kepada Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan.  Kopertais  melakukan  penilaian,  mencek persyaratan dan kelengkapan berkas yang dijukan melalui Tim Penilai yang telah ditunjuk.
Ada tiga tahapan penting yang terkait dengan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen tersebut. Tahapan tersebut dimulai dari pengiriman
dan penerimaan berkas usulan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan, pendataan dan  pencatatan  berkas  yang  masuk  oleh  tenaga  adminsitrasi  yang  bertugas menangani  bidang  penilaian  angka  kredit  dosen,  pengecekan  kelengkapan administrasi berkas, serta  penjadwalan berkas usulan untuk diikutkan dalam rapat sidang Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Bisa  saja  kemudian  berkas  usulan  tersebut  ditunda  atau  dikembalikan  kepada pengusul, apabila dalam pemeriksaan tenaga administrasi Kopartais, dokumen dan persyaratan yang dilampirkan dalam berkas usulan tersebut dianggap masih kurang. Namun  apabila  dinyatakan  sudah  lengkap,  biasanya  berkas  tersebut  secepatnya didaftarkan dalam jadwal sidang Tim Penilai.
Tahapan berikutnya  adalah tahapan  penilaian kelayakan dan kelengkapan berkas  usulan  oleh  Tim  Jabatan  Fungsional  Dosen  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan sesuai dengan yang dijadwalkan.
Tim  Penilai  yang  bertugas  untuk  mengevaluasi  kinerja  dosen  melalui pengumpulan  angka  kredit  kegiatan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  mencek  dan menilai  berkas  usulan  yang  diajukan  oleh  dosen.  Di  mana,  dalam  pelaksanaan penilaian  angka  kredit  dosen  diberlakukan  lima  prinsip  penilaian,  yaitu:  adil, objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik serta otonom dan terjaminan mutunya.
Prinsip Adil; bahwa untuk setiap usulan yang masuk pada prinsipnya harus diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama pula, sehingga tidak  ada  perbedaan  antara  usulan  dosen  yang  satu  dengan  usulan  dosen  yang lainnya. Dalam hal ini tentu saja Tim Penilai harus berpijak pada pedoman penilaian angka kredit dan peraturan yang sudah ditetapkan secara konsisten.
Prinsip Objektif; penilaian terhadap usulan angka kredit dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilampirkan dari sejumlah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang  diusulkan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  serta  dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
Prinsip Akuntabel; Hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasan-alasan atau latar  belakang  dan  pemikiran  yang  mendasarinya,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip Transparan dan Bersifat Mendidik; Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran  bersama,  untuk  mendapatkan  proses  yang  lebih  efektif  dan  lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
Prinsip Otonom dan Jaminan Mutu; Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus  diiringi  dengan  proses  penjaminan  mutu.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses penilaian  terhadap  dokumen  usul,  perguruan  tinggi  diberi  kewenangan  menilai secara  penuh  untuk  melakukan  penilaian  dan  penetapan  angka  kredit  jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar dan kenaikan pangkat di jabatan akademik Lektor Kepala  dan  Guru  Besar,  perguruan  tinggi  diberi  kewenangan  untuk  menilai komponen  Pendidikan,  Penelitian,  Pengabdian  kepada  masyarakat  dan  unsur penunjang.  Dalam  rangka  melaksanakan  proses  penjaminan  mutu,  khusus  untuk komponen  penelitian  dan  karya  ilmiah  sains/teknologi/seni  proses  penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan  Lektor  Kepala  dan  Guru  Besar    juga  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi.
Ada  beberapa  kendala  dan  permasalahan  dalam  proses  pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Karena itu,  Tidak semua berkas usulan  penilaian  angjka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  yang  diajukan  berjalan secara lancar dan selesai tepat pada waktunya sebagaimana estimasi atau SOP yang telah  ditetapkan.  Dikarenakan  oleh  berbagai  sebab,  boleh  jadi  usulan  penilaian angka  kredit  yang  diajukan  tersebut  kemudian  mengalami  keterlambatan,
penundaan,  atau  bahkan  penolakan  karena  dinilai  tidak  mencukupi  syarat  yang telah ditentukan.
Sebab-sebab  tersebut  ketika  diidentifikasi,  sebenarnya  tidak  hanya bersumber dari dosen bersangkutan yang mengajukan usulan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional, tetapi bisa juga bersumber pada lembaga pemeroses atau penilai  yang  menerima,  memproses,  dan  melakukan  penilaian,  baik  Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Kemenag, maupun Kemenristek Dikti.
Berkenaan  dengan  kendala  atau  faktor  penghambat  dalam  pengelolaan penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen  pada  Kopertais  wilayah  XI Kalimantan dari lembaga pemeroses, misalnya adalah  keterbatasan jumlah tenaga dan  kemampuan  tenaga  administrasi  Kopertais  yang  menangani  penilaian  angka kredit jabatan fungsional dosen serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kopertais.
Sebab  lain  adalah  keterbatasan  waktu  dan  tenaga  personalia  Tim  Penilai untuk  melakukan  persidangan  penilaian  terhadap  berkas  usulan  penilaian  angka kredit  jabatan  fungsional  dosen  PTAIS  yang  terkadang  jumlah  sangat  banyak, karena waktunya yang bersamaan diajukan oleh pengusul.
Di samping itu, peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang bisa berubah juga menjadi faktor dan kendala dalam pengelolaan penilaian angka kredit.
Terhambatnya  proses  dan  pengelolaan  penilaian  angka  kredit  juga  bisa bersumber  dari  pengusul  sendiri,  misalnya  keterlambatan  mereka  dalam mengirimkan berkas usulan, dokumen usulan yang tidak lengkap, tidak mencukupi syarat  yang  ditentukan,  dan  lebih  utama  adalah  ketidakpahaman  dosen  pengusul terhadap  sejumlah  peraturan  dan  ketentuan  berkenaan  dengan  persyaratan pengajuan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
Berkenaan  dengan  ketidakkelengkapan  dokumentasi  dari  berkas  yang diusulkan, permasalahan yang terkait dengan dosen, umumnya adalah rendahnya
tradisi  mereka  dalam  mendokumentasikan  bukti-bukti  dari  segala  aktivitas  yang mereka laksanakan sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi oleh para dosen, misalnya dalam bentuk tulisan ilmiah dan masih rendahnya turut ikut serta dalam  kegiatan-kegiatan  ilmiah  seperti  seminar,  lokakarya,  bedah  buku,  dan menjadi nara sumber diberbagai kegiatan pendidikan, baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Dengan kata lain, kebdala atau hambatan yang mempengaruhi pengelolaan terhadap  penilaian  angka  kredit  jabatan  fungsional  dosen yang  telah  dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari aspek tenaga administrasi  Kopertais  yang  menangani  berkas,  dokumen,  dan  usulan  penilaian  angka kredit;  Tim  Penilai  yang  melakukan  penilaian;  dan  dosen  PTAIS  yang  mengajukan  usul penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya.
Untuk  mengoptimalkan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS, maka Kopertais Wilayah XI Kalimantan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor dan  hambatan  yang  ada.  Kopertais  telah  merencanakan  untuk  menambah  tenaga administrasi  yang  bertugas  menangani  bidang  penilaian  angka  kredit  jabatan fungsional  dosen  PTAIS,  walaupun  tenaga  kontrak.  Direncanakan,  tenaga administrasi tersebut akan  bertambah menjadi 5 orang, sehingga 1 provinsi daerah PTAIS  berasal  akan  ditangani  oleh  1  orang tenaga  administrasi .  Kopertais  juga merencanakan  untuk  melengkap  sarana  dan  prasana  yang  diperlukan  untuk menunjang semua aktivitas terkait dengan penilaian angka kredit dosen, terutama komputer/laptop  bagi  tenaga  administrasi  dan  lemari  yang  difungsikan  untuk mendata serta menyimpan berkas-berkas yang masuk.
Kemudian,  berkenaan  dengan  sejumlah  aturan  yang  berkaitan  dengan kenaikan jabatan fungsional dosen dan peningkatan pemahaman dosen pengusul, Kopertais telah melakukan upaya sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis perhitungan  angka  kredit  serta  hal-hal  penting  terkait  lainnya  untuk  pengusulan jabatan fungsional dosen.
Terakhir,  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  serta untuk  meningkatkan  kinerja  tenaga  administrasi  yang  melaksanakan  proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, Kopertais Wilayah XI Kalimantan telah menetapkan standar kerja atau SOP dan pembagian tugas  yang jelas.  Sehingga  bagian  tertentu  dari  tugas  yang  harus  ditangani  dan  diselesaikan sesuai dengan ketentuan menjadi jelas penanggungjawabnya.

## F. PENUTUP
Pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS pada  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  berjalan  dengan  segala  dinamika  yang mengitarinya.  Proses  penilaian  terhadap  usulan  penetapan  angka  kredit  dosen PTAIS  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan, walaupun masih banyak kekurangan, kendalam dan permasalahan yang terjadi di dalamnya.
Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka pada bagian terakhir ini dikemukan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan pengelolaan penilaian angka krdit jabatan fungsional dosen oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

## 1 Simpulan
a. Proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS lingkup  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  dimulai  dengan  penetapan sejumlah  peraturan  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  dosen pengusul; penetapan Tim Penilai yang melaksanakan penilaian; pengaturan jadwal  atau  waktu  persidangan/rapat  pembahasan  berkas  usulan  yang masuk; proses dan pemberkasan usulan pengajuan; dan dokumentasi serta pengarsipan  berkas  usulan  yang  telah  diproses.  Pemeroses  usul  penilaian angka kredit  yang telah  diajukan tersebut  dilakukan melalui tiga  tahapan, yakni tahapan pra penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.
b. Kendala  atau faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  pengelolaan penilaian  angka  kredit  jabatan fungsional  dosen yang  telah  dilaksanakan oleh  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  bisa  diidentifikasi  bersumber  dari tiga aspek, yakni dari aspek tenaga administrasi yang menangani berkas, dokumen, dan usulan penilaian angka kredit; Tim Penilai yang melakukan penilaian; dan dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya.
c. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penilaian angka kredit fungsional dosen adalah dengan menambah tenaga atau staf yang menangani penilaian angka  kredit;  mengikutsertakan  staf  dalam  pelatihan  dan  prosedur bimbingan  teknis  pengelolaan  penilaian  angka  kredit;  menyelenggarakan pelatihan  penyusunan  angka  kredit;  dan  menetapkan  petunjuk  teknis  atau SOP pelayanan penilaian angka kredit.

## 2. Saran
Pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia  PTAIS  yang  pada  gilirannya  berdampak  pula  terhadap  peningkatan kualitas PTAIS itu sendiri. Karena itu, maka dalam hal penanganan penilaian angka kredit  dimaksud,  Kopertais  Wilayah  XI  Kalimantan  perlu  untuk  melakukannya secara  lebih  intensif  dan  maksimal.  Berikut  beberapa  saran  yang  harus  segera dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan dalam rangka proses pelaksanaan pengelolaan penilaian angkat kredit dosen:
a. Menambah  tenaga  administrasi  yang  secara  langsung  membidangi  atau bertugas  dan  bertanggungjawab  menangani  proses  penilaian  angka  kredit dosen, seperti mengecek kelengkapan setiap dokumen usulan yang masuk; memvalidasi  berkas  usulan,  mencatat  dan  menjadwalkan  penilaian,
mengkomunikasikan segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan, data yang masih kurang, dan sebagainya.
b. Melengkapi  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  diperlukan  oleh  tenaga administrasi, seperti ruangan, meja, lemari kabinet, komputer atau laptop, sehingga kinerja tenaga administrasi lebih meningkat.
c. Menetapkan  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  dan  pembagian  tugas  antar  tenaga administrasi  serta  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  dan terarah agar menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan penilaian angka kredit.
d. Secara rutin melakukan sosialisasi serta pelatihan penyusunan angka kredit yang  berkesinambungan  bagi  dosen  di  lingkungan  Kopertais  Wilayah  XI Kalimantan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansi  Program  Pascasarjana  Antar  Perguruan  Tinggi,  (2009), Pedoman Penyelenggaraan  Program  Perccepatan  Peningkatan  Kualifikasi  Dosen, Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen  Pendidikan Nasional.
Ammar, Hamid. (1996), Al-Jami'ah Bayn al-Risalah wa al-Muassasah , Cairo: al- Dar al-'Arabiyyah li al-Kitab.
Arikunto,  Suharsimi.  (2009), Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik , Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ariwijayanti,  Luky.  (2017),  “Pengaruh  Implementasi  Strategi  Pengembangan Dosen  dan  Dukungan  Organisasi  Terhadap  Profesionalisme  Dosen:  Studi pada  Dosen  Fakultas  Ekonomi  di  Universitas  Islam  Malang”, Warta Ekonomi , Vol. 07 No. 17, Februari 2017, h.33-46, Malang: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
Barakat,  Mohammad  'Adil.  (1998), Al-Tathwir  al-Mahniy  li  A'dla'i  Hay'at  al- Tadris , Tunis: al-Munazhzhamah al-'Arabiyah li al-Tarbiyah. Basrowi  dan  Suwandi,  (2008), Memahami  Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Bogdan, Robert C. & Biklen, S.K. (1982), Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon. Creswell,  John  W.  (1994), Research  Design  Quantitative  and  Qualitative Approach, London: Sage Publication.
Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Departemen Pendidikan Nasional, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Dewanto,  Satrio,  (2002), Perbaikan  Berkelanjutan  Mutu  Dosen  di  Perguruan Tinggi Swasta , Bogor: Program Pascasarjana IPB.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2008), Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi Dosen , Jakarta: Dirjend Dikti Depdiknas.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, (2016), Tantangan Pendidikan Tinggi  dan  Potret  Dosen  Indonesia ,  Jakarta:  Dirjend  Sumber  Daya  Iptek dan Dikti Kemenristik Dikti.
Faustino,  C.  Gomes.  (2002), Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Follet,  Mary  P. Definisi  dari  Manajemen. ( http://organisasi.org diakses  7 Nopember 2018).
Ghafur, A. Hanif Saha. (2010), Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara.
Hamalik, Oemar. (2001), Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara. Hanafi, Hasan. (1983), Fi Fikrina al-Mu'ashir , Beirut: Dar al-Tanwir.
Handoko, T. Hani. (2003), Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
-------------.  (2007), Manajemen  Personalia  dan  Sumberdaya  Manusia , Yogyakarta, BPFE.
Harsono,  (2008), Model-model  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi;  Perspektif Sosiopolitik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasyim,  Mohammad.  (1983), Penuntun  Dasar  Kearah  Penelitian  Masyarakat , Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  (2010), Sistem  Penjaminan  Mutu  Perguruan Tinggi (SPM-PT) , Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kartono,  Kartini.  (1997), Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial ,  Bandung:  CV. Mandar Maju.
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  A.  M.  (1994), Qualitative  Data  Analysis ,  CA:  Sage Publication.
Moekijat, (2000), Fungsi-fungsi Manajemen, Bandung: Mandar Maju.
Moleong,  Lexy  J.  (2013), Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muhadjir,  Noeng.  (1995), Problem  Pendidikan  Menghadapi  Tantangan  Tahun 2020, Yogyakarta: Penerbit Hipiis, PPK-UGM.
Notoatmodjo,  S.  (2003), Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Nur Syam, "Standardisasi Dosen Perguruan Tinggi", (Akses, 11 September 2018), http://www.nursyam.sunan-ampel.ac .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005,  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
Putri,  N.  Extise  dan  Saputra,  Rusli.  (2017),  “Aplikasi  Perhitungan  Angka  Kredit Jabatan  Fungsional  Dosen  Berorientasi  Objek  di  Lingkungan  Kopertis Wilayah X”, Majalah Ilmiah , Vol. 24, No. 2, Oktober  2017, hal.239-250,
Padang: STMIK Indonesia.
Romli,  Sy.  Zain,  “Strategi  Pengembangan  Profesionalisme  Dosen  Di  Indonesia: Sebuah Sumbang Saran”, (Publish, 6 Mei 2009; Akses, 11 Oktober 2018),
http://www.dikbudcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc
Saud, Syaefudin. (2009), Pengembangan Profesi Guru , Bandung: Alfabeta. Siagian, Sondang P. (1985), Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.
Sinambela, Lijan Poltak, (2017), “Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi”, Jurnal  Populis ,  Vol.  2,  No.  4,  Desember  2017,  hal.579-596, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
Stoner,  James  A.F.  (2006), Pengertian  dari  Manajemen. ( http://organisasi.org diakses 7 Nopember 2018)
Sugiono,  (2009), Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D, Bandung: Alfabeta.
Suryosubroto, B. (2004), Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Thoha,  Miftah.  (2005), Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Tohirin,  (2013), Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan Konseling, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Usman, Husaini dan Purnama S.A. (2000), Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.
Winarni,  (2005), Peran  Dosen  sebagai  Pengintegrasi  Pengembangan  Sains  dan Moral, Yogyakarta: FIS UNY.
Website-Situs Internet
“Jumlah Perguruan Tinggi Islam Indonesia Terbanyak di Dunia”, (Publikasi: Ahad 08 Maret 2015 16:36 WIB, Unduh: Senin, 16 Mei 2019), Sumber Data: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/15/03/08/nkw01l-jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia- terbanyak-di-dunia .
Kementerian Agama RI, “Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Analisis
Deskriptif–Statistik Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) Tahun Akademik 2012”, Sumber Data:
http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/ptaianalisis.pdf (Unduh, 7 Oktober 2018)
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/08/Kesra/kes01.htm  (Unduh,  18 September 2018).