## PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN ANTAR NEGARA DI DUNIA

## Ni Luh Made Madhusodani, Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: madhusodani@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com

## Info Artikel
Abstract International law is a law that basically applies to every citizen  in  the  world  which  regulates  the  relations  of every  country  in  the  world.  International  law  was created to overcome various existing problems in order to  create  a  harmonious  relationship  between  the countries in the world. Every country in the world must try  to  maintain  harmonious  relations  with  other countries in the world, but this is not always successful, many  conflicts  occur  between  countries  in  the  world that require assistance from international law in their resolution. In carrying out their state life, every country must try to maintain the sovereignty of their country. In maintaining the sovereignty of the state both in terms of government, socio-culture to its territory. This often causes  conflicts  to  arise,  such  as  the  struggle  for territory,  both  land,  sea  and  air  The  struggle  for territory from one country to another can be resolved through international law. There are many ways that can  be  taken  in  resolving  a  dispute  in  the  view  of International  Law.  These  methods  will  of  course  be implemented in dispute resolution from every country in the world. In the perspective of International Law, it has been regulated regarding the settlement of disputes between  countries.  The  purpose  of  this  research  is  to link  theory  and  implementation  in  studying International  Law  in  its  direct  application.  This  study uses a descriptive approach by conducting an analysis of qualitative data. By using several references based on research that is relevant to the research in this article. The  data  collected  were  analyzed  descriptively qualitatively.

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 1, May 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2022 Diterima: 3 Maret 2022 Terbit: 1 May 2022
Keywords: International Law, Dispute Resolution, Archipelago Dispute Settlement
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022

## Abstrak
Hukum  Internasional  merupakan  hukum  yang  pada dasarnya  berlaku  bagi  setiap  warga  negara  di  dunia yang  mengatur  hubungan  setiap  negara  di  dunia. Hukum  internasional  diciptakan  untuk  mengatasi berbagai  permasalahan  yang  ada  agar  terciptanya suatu  hubungan  yang  harmonis  dari  negara-negara yang  ada  di  dunia.  Setiap  negara  di  dunia  pasti berusaha  untuk  menjaga  hubungan  yang  harmonis dengan negara- negara lainnya yang ada di dunia, akan tetapi hal ini tidak selalu berhasil banyak konflik yang terjadi  antara  negara-negara  di  dunia  yang memerlukan bantuan dari hukum internasional dalam penyelesaiannya.  Dalam  menjalankan  kehidupan bernegaranya,  setiap  negara  pasti  berusaha  untuk menjaga  kedaulatan  yang  dimiliki  negaranya.  Dalam menjaga  kedaulatan  negara  baik  dari  segi pemerintahan,  sosial  budaya  hingga  wilayahnya.  Hal tersebut  sering  menyebabkan  adanya  konflik  yang timbul,  seperti  perebutan  wilayah  baik  darat  laut maupun  udara.  Konflik  yang  terjadi  menyebabkan berbagai  sengketa  yang  mengancam  hubungan  baik dari  negara-negara  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini konflik  mengenai  kepemilikan  suatu  wilayah  adalah salah  satu  konflik  yang  sering  terjadi.  Perebutan wilayah dari suatu negara dengan negara lainnya dapat diselesaikan  melalui  hukum  internasional.  Terdapat banyak cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan  suatu  sengketa  dalam  pandangan Hukum  Internasional.  Cara-cara  tersebut  tentunya akan  diimplementasikan  pada  penyelesaian  sengketa dari  setiap  negara  di  dunia.  Dalam  perspektif  Hukum Internasional  telah  diatur  mengenai  penyelesaian sengketa antar negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghubungkan teori dan implementasi dalam mempelajari Hukum Internasional dalam penerapannya  secara  langsung.  Penelitian  ini menggunakan  cara  pendekatan  deskriptif  dengan melakukan suatu analisis pada data kualitatif. Dengan menggunakan beberapa rujukan berdasarkan penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  dalam artikel  ini.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hukum  Internasional  pada  dasarnya  merupakan  suatu  aturan  dalam  lingkup internasional  yang  mengatur  adanya  hubungan  antara  negara-negara  di  dunia.  Pada dasarnya  Hukum  Internasional  berisikan  peraturan-peraturan  yang  dapat dipergunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam
Kata Kunci : Hukum Internasional, Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian sengketa kepulauan
Coresponding Author : Ni Luh Made Madhusodani
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
skala Internasional yaitu menyangkut negara-negara di dunia. 1 Mengacu pada Pasal 1 Konvensi  Montevideo  1933  berkaitan  mengenai  hak  dan  kewajiban  negara  salah satunya yaitu wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam terbentuknya suatu negara. Pada Hukum Internasional menurut aturan tersebut maka wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan adanya dalam membentuk suatu negara. Tidak ada sebuah negara yang tercipta tanpa adanya suatu wilayah, ini nyata dan mutlak adanya karena wilayah merupakan  suatu  tempat  yang  dijadikan  tempat  untuk  terselenggaranya  suatu pemerintahan  dalam  sebuah  negara.  Dalam  pembentukan  suatu  negara  Hukum Internasional  tidak  mematok  berapa  besaran  wilayah  yang  menjadi  prasyarat  untuk berdirinya sebuah negara. Berapapun luas wilayahnya bukanlah suatu permasalahan bagi Hukum Internasional dalam mendirikan sebuah negara. Dalam menentukan suatu kedaulatan tertinggi dari suatu negara maka dapat dilihat dari wilayah yang menjadi batasan  negara  itu.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwasanya  dalam  menjalankan  suatu kedaulatan negara hanya berlaku dalam Batasan negara itu saja, sampai mana Batasan suatu  negara  maka  sampai  disitulah  kedaulatannya  dapat  ditegakkan.  Jikalau  suatu negara  tidak  memiliki  wilayah,  maka  negara  tersebut  tidak  dapat  dianggap  sebagai suatu objek dalam Hukum Internasional. Dengan demikian, maka suatu negara haruslah memastikan dengan jelas Batasan-batasan dari wilayah negara mereka.
Negara-  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  bertetangga  dalam  menjalankan kehidupan  bernegaranya  pasti  membutuhkan  bantuan  satu  sama  lain.  Akan  tetapi dikarenakan wilayah, negara yang bertetangga malah berselisih. Wilayah merupakan suatu hal dari beberapa deretan hal yang penting dalam sebuah negara di mata Hukum Internasiona, hal ini menyebabkan berbagai sengketa dalam perebutuan wilayah suatu negara oleh negara lainnya. Wilayah negara yang menjadi sengketa perebutan berupa wilayah  daratan,lautan  serta  kepulauan.  Perebutan  wilayah  negara  ini  biasanya diperebutkan  oleh  negara-negara  yang  berdampingan  sebagai  tetangga.  Sengketa perebutan  wilayah  ini  biasanya  berjalan  dalam  waktu  yang  lama  sehingga menimbulkan banyak dampak negatif dalam hubungan dari negara yang bersangkutan tersebut.  Dampak-dampak  yang  ditimbulkan  tentunya  berpengaruh  dalam menjalankan  hubungan  satu  sama  lain  karena  seringkali  menciptakan  perdebatan dalam hubungan Internasional negara yang bersangkutan tersebut.
Telah  sering  terjadi  permasalahan  terkait  sengketa  perebutan  wilayah  oleh negara-negara yang bertetangga. Negara-negara yang bertetangga tentunya memiliki pulau  yang  berdekatan  sehingga  mereka  cenderung  memiliki  masalah  terkait kepemilikan suatu pulau. Konflik ini cendurung membuat hubungan dari negara-negara yang  bersangkutan  menjadi  renggang.  Dalam  hal  ini  tentunya  hukum  internasional berperan  penting  dalam  menengahi  setiap  sengketa  yang  terjadi  agar  menciptakan suatu  keadaan  yang  damai  sehingga  hubungan  yang  harmonis  tercipta  dari  negara- negara yang bersangkutan. 2
Suatu  konflik  tentunya  membuat  negara-negara  yang  bersengketa  akan cenurung  melakukan  sesuatu  yang  mengancam  kepentingan  dari  negara-negara tersebut.  Dalam  konflik  yang  terjadi  untuk  menemukan  jalan  keluarnya,  maka  akan sangat  baik  juga  melalui  jalu  yang  damai.  Jalan  damai  ini  dapat  ditempuh  melalui perjanjian-perjanjian internasional serta memperjelas batas-batas wilayah dari negara yang  bersangkutan.  Hukum  internasional  dalam  hal  ini  sangat  diharapkan  mampu menengahi  sengketa  yang  terjadi  antara  negara-negara  tersebut.  Mengingat  dalam
1 Setiawati, Novi; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika , “Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Prerspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang- Korea Selatan)”, dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 3 Tahun 2019) Hal 169
2 Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Klate: Penerbit Lakeisha.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
proses  keberlangsungan  kehidupan  antar  negara  sering  sekali  terjadinya  sengketa kepemilikan dari suatu kepulauan, maka dalam hal inilah hukum internasional sangat perlu  untuk  dipertegas  dan  dalam  pengaturan  penyelesaiannya  dapat  menciptakan suatu keputusan yang maksimal.
Penyelesaian sengketa kepulauan yang diselesaikan melalui jalur damai dapat membuat  setiap  hubungan  antar  negara  berjalan  dengan  baik.  Setiap  permasalahan yang  terjadi  dalam  ranah  internasional  sangat  baik  jika  diselesaikan  melalui  prinsip penyelesaian dari hukum internasional. Terjadinya suatu konflik kepulauan dari negara yang memiliki status bertetangga tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh tidak baiknya  hubungan  yang  terjalin  dari  negara-negara  tersebut.  Maka  pada  dasarnya untuk  membangun  hubungan  yang  baik  perlu  didasarkan  pada  menjalin  suatu hubungan internasional yang baik dari negara yang bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu sengketa kepulauan pada dasarnya dapat mempengaruhi hubungan baik yang terjadi antar negara dalam perspektif internasional. Hukum internasional menyediakan proses jalur penyelesaian secara damai yang diharapkan mampu menjadi suatu acuan dari  negara-negara  yang  bersengketa  untuk  mampu  menyelesaikan  permasalahan kepemilikan suatu kepulauan. Hukum internasional memiliki suatu peran yang sangat penting  dalam  menciptakan  suatu  kedamaian  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan internasional dari negara-negara yang ada dalam hal kepemilikan suatu kepulauan.
Hukum  Internasional  publik  menerangkan  bahwasanya  dalam  penyelesaian sengketa  kepulauan  yang  terjadi  dari  negara-negara  yang  bersengketa  dapat diselesaikan dengan dua macam jalur penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian secara legal or judicial disputes atau yang lebih dikenal dengan sengketa hukum serta secara political  or  non  justiciable  disputes atau  yang  dikenal  dengan  nama  sengketa  politik. Masalah  yang  dilalui  setiap  negara  dalam  kaitannya  dengan  hukum  internasional, seberapapun  tingkatan  dari  kesulitannya  maka  pada  dasarnya  dapat  diselesaikan melalui prosedur pengadilan internasional. Exaequo et bono merupakan suatu prinsip yang digunakan pengadilan internasional yang disebut dengan prinsip kepatutan dan kelayakan dapat menjadi acuan bagi hukum internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa dari sebuah kepulauan. Mengacu pada pasal 33 dari Konvensi Den Haag tahun 1899  menerangkan  bahwasanya  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  suatu sengketa  kepulauan  dapat  melalui  beberapa  jalur  yang  digolongkan  kedalam  dua kategori  jalur  penyelesaian  sengketa.  Dua  kategori  penyelesaian  sengketa  melalui hukum  internasional  ini  adalah  dengan  jalur  penyelesaian  diplomatik  dan  kategori penyelesaian  secara  hukum.  Penyelesaian  secara  diplomatik  ditempuh  dengan beberapa  jalur  seperti  dengan  jalur  negosiasi,  penyidikan,  mediasi,  dan  konsiliasi). Dalam kategori hukum dapat ditempuh jalur yakni arbitrase dan pengadilan. 3 Kebijakan mengenai aturan dari status wilayah pulau suatu negara dalam hukum Internasional  mestinya  harus  diperbaharui  dan  mengimbanginya  dengan  teknologi yang  ada  pada  zaman  saat  ini  agar  bisa  dilakukannya  pemerataan  saat  melakukan pendataan  sebuah  pulau  dan  segera  menyerahkan  data  tersebut  kepada  PBB  agar mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama.  Hukum  internasional  diciptakan  untuk mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  ada  agar  terciptanya  suatu  hubungan  yang harmonis dari negara-negara yang ada di dunia. Setiap negara di dunia pasti berusaha untuk  menjaga  hubungan  yang  harmonis  dengan  negara-  negara  lainnya  untuk
3 Bakhtiar, Aziz Ikhsan, " Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Di wilayah Amblat Menurut Hukum Laut Internasional dalam e-Journal Dinas Pengadaan TNI AL (Tahun 2015) hal 3
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
membangun  relasi  internasional  yang  baik,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  selalu  berhasil dikarenakan pada praktiknya sering sekali terjadi suatu konflik yang antar negara di dunia  yang  pada  dasarnya  memerlukan  bantuan  dari  hukum  internasional  dalam penyelesaiannya.
Konflik  kepemilikan  kepulauan  dari  suatu  negara  dapat  diselesaikan  melalui Hukum Internasional. Dalam penyelesaiannya, Hukum Internasional berperan penting. Penyelesaian sengketa dari kepulauan ini dilihat dari pandangan Hukum Internasonal dapat ditempuh dengan beberapa solusi Hukum Internasional.

## 1. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa kepulauan
a. Tidak Jelasnya Status Wilayah dan Batas Negara Ada  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  terciptanya  persengketaan antar  negara  di dunia, yaitu:
a. Perbedaan  pendapat  terkait  dengan  perbatasan  negara  yang  masih  belum terselesaikan dalam perundingan bilateral.
b. Meningkatnya senjata dan pertambahan kekuatan militer antar Kawasan.
c. Peningkatan aksi terorisme yang memicu terjadinya kesalah pahaman.
Timbulnya konflik di Kawasan Asia Pasific memiliki banyak penyebab, seperti sifat, karakter, serta intensitasnya. Jika ditinjau melalui beberapa konflik yang rendah, ada beberapa hal yang memungkinkan sebagai pemicu timbulnya konflik terbuka menjadi konflik  regional  sampai  konflik  internasional.  Faktor-faktor  penyulut  persengketaan terbuka antar negara:
1) Peningkatan persaingan antar negara maju dalam membangun kawasannya masing- masing
2) Peningkatan konflik laten atau konflik rendah di berbagai negara yang telah melebihi batas toleransi dalam menerapkan suatu keamanan regional sehingga memerlukan adanya pihak ketiga dalam penyelesaiannya.
3) Terciptanya  suatu  implikasi  dari  bagian  internasionalisasi  konflik  yang  bersifat internal  dalam  suatu  negara  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  yang  pada akhirnya menyeret negara lainnya di dalamnya.
4) Terjadinya  suatu  perselisihan  antar  elit  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor sehingga merambat ke luar negeri.
2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional Penyelesaian  sebuah  sengketa  secara  Internasional  dapat  diajukan  dengan beberapa cara. J.G starke menggolongkan penyelejsaian sengketa melalui dua cara yaitu secara damai dengan menyepakati sebuah jalan keluar yang baik dan secara paksa yaitu cenderung dengan menggunakan Tindakan yang tergolong kekerasan.
a) Cara-cara dalam penyelesaian dengan damai: Mengacu  pada  isi  Piagam  PBB  pasal  3  ayat  1,  maka  penyelesaian  secara  damai digolongkan menjadi 3:
1) Secara Diplomatik (Non Yurisdiksional)
• Negosiasi Negosiasi  merupakan  suatu  perundingan  yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak bersengketa tanpa campur tangan pihak ketiga. Dalam perundingan tersebut banyak mengambil  pertimbangan  hukum.  Selanjutnya  jika  car  aini  berhasil  maka  akan didokumentasikan melalui dokumen yang memiliki suatu kekuatan hukum.
• Konsiliasi Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sebuah  sengketa  melalui  pembentukan  suatu komisi yang bersifat permanen atau hanya sementara keberadaanya.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
• Mediasi
Mediasi  adalah  negosiasi  suatu  sengketa  melalui  mediator  yang  diharapkan mampu membuat pihak yang bersengketa berdamai. Perantara yang menjadi mediator diberikan  membuat  proposalnya  sendiri  dan  menyerahkan  pada  kedua  pihak  yang bersengketa  dengan  harapan  mendamaikan.  Mediator  diharapkan  benar-benar  aktif untuk  mencari  solusi  dalam  pemecahan  suatu  masalah  yang  terjadi  diantara  kedua belah pihak. 4
• Melalui PBB
Huala  Adolf  membagi  menjadi  4  langkah  PBB  untuk  mencapai  sebuah perdamaian, dari ke-4 langkah tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Preventive Diplomancy
Merupakan  suatu  Langkah  dalam  pencegahan  sengketa,  Langkah  ini diciptakan  agar  tidak    meluasnya  suatu  permasalahan  sengketa.  Langkah  ini  bisa diterapkan oleh suatu organisasi internasional yang di bawah naungan PBB maupun yang sedang bekerja sama dengan PBB.
2. Peace Making
Merupakan  Langkah  agar  bisa  menyelesaikan  suatu  sengketa  dengan  cara kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk berdamai dengan cara tepat dan sesuai dengan Piagam PBB pada Bab VI.
3. Peace Keeping
Merupakan Langkah dalam mencapai sebuah perdamaian yang dimana peran PBB sangat penting. Untuk mencapai sebuah perdamaian melalui Langkah ini dan melakukan perjanjian dengan pihak yang terkait, PBB akan mengerahkan personel Polisi PBB, Militer, maupun Personel sipil.
4. Peace Building
Peace Building merupakan suatu Langkah perdamaian agar tidak terjadinya konflik kembali setelah dilakukannya perdamaian, agar langkah ini dapat berjalan dengan baik makan dilakukan pendukungan terhadap struktur-struktur yang telah ada.
2) Secara Litigasi (Yuridiksional)
• Arbitrase Internasional Pada  tahun  1794  adalah  tahun  pertama  munculnya  pengaturan  arbitrase, arbitrase  itu  sendiri  adalah  suatu  langkah  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  ada, dengan  cara  menawarkan  sengketa  tersebut  secara  bebas  kepada  oribator  yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang bersengketa.
• Pengadilan Internasional Pengadilan  Internasional  adalah  cara  yang  dilakukan  melalui  Mahkamah Internasional  sebagai  pengadilan  tetap  bagi  masyarakat  Internasional.  Cara  ini diterapkan secara teratur oleh badan peradilan internasional.

## 3) Organisasi Internasional Regional
Dalam  menyelesaikan  sengketa,  setiap  organisasi  internasional  memiliki  cara tersendiri yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.
Ada beberapa cara penyelesaian sengketa, salah satunya melalui penyelesaian dengan  kekerasan.  Dikemukakan  oleh  JG.  Starke  bahwa  ada  beberapa  prinsip penyelesaian dengan jalur kekerasan yaitu:
• Perang dan Bersenjata Non Perang Perang  memiliki  tujuan  untuk  menaklukan  negara  lawannya,  dalam  hal  ini
4 Sugiadnyana, Putu Radyati; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai, " Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (Volume  6 Tahun 2020) hal 552
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
negara yang kalah tidak punya pilihan selain mematuhinya.
• Retorsi Retorsi  merupakan  sebuah  istilah  yang  menyatakan  pembalasan  dendam.
Pembalasan  terhadap  negara  musuh  yang  penerapannya  dilakukan  melalui  berbagai cara termasuk satu diantaranya adalah penghinaan nama baik.
• Tindakan Pembalasan Pembalasan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu ganti rugi dari pihak negara musuh dengan menggunakan suatu tindakan pembalasan.
• Blokade Damai Blokade damai merupakan suatu cara yang dilangsungkan dalam kondisi damai. Terkadang  digolongkan  sebagai  suatu  cara  pembalasan  dendam,  Tindakan  ini cenderung memaksa negara- negara di blokade untuk membayar sejumlah ganti rugi terhadap negara yang melakukan blokade.
• Intervensi Disebutkan  dalam  piagam  PBB  pasal  2  ayat  4  bahwasanya  intervensi  pada dasarnya  dilarang  untuk  berkembang  menjadi  sebuah  kekerasan  dan  ancaman terhadap kemerdekaan politik dari negara manapun.

## 3. Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan
Dalam  penyelesaian  masalah  kepemilikan  Kepulauan  dapat  ditempuh  dengan dilakukan  melalui  kerangka  piagam  PBB  atau  melalui  Konvensi  Hukum  Laut  (1982). Hukum Internasional dalam menyelesaikan sebuah sengketa lebih mengutamakan jalur damai, akan tetapi tidak memaksa kedua belah pihak negara yang bersengketa. Maka dari itu, pihak-pihak yang bersengketa pada dasarnya berhak menentukan jalur yang digunakan  sebagai  jalan  keluar  masalah  mereka.  Dalam  permasalah  kepemilikan Kepulauan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah inti negaranya. 5 Solusi dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan dalam Hukum Internasional dapat ditempuh dengan:

## 1) Arbitrase
Arbitrase  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  dari  sebuah  sengketa  yang  telah terkenal secara internasional, dimana penyelesaian melalui ini merupakan cara yang tergolong  efektif  dan  adil.  Penyelesaian  melalui  jalur  arbitrase  ini  ditempuh  melalui jalur  hukum,  akan  tetapi  tidak  sepenuhnya  menjamin  dapat  membuat  kedua  belah pihak terikat meskipun sifat dari arbitrase sendiri adalah berprinsip final dan mengikat.
Penyelesaian secara arbitrase memberikan pihak-pihak yang mengalami suatu  sengketa  untuk  mendapatkan  keputusan  dari  hakim.  Sifat  arbitrase  yang mengikat sehingga membuat putusannya akan terpercaya dan terbebas dari penafsiran dan lainnya.
Sengketa kepulauan melalui arbitrase harus ditempuh melalui perundingan oleh diplomatik  lebih  dahulu.  Penyelesaian  melalui  Lembaga  arbitrase  harus  didasarkan pada  keinginan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Namun  penyelesaian  secara arbitrase memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa, oleh karena itu pihak negara-negara yang berkonflik harus memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan proses arbitrase.
2) Jalur Dilpomatik
Penyelesaian  melalui  suatu  jalur  diplomatik  adalah  sebuah  cara  formal  yang diterapkan  oleh  negara-negara  yang  bersengketa  untuk  melaksanakan  sebuah
5 Silalahi, Donny Tanaka, "Sengketa pulau Kuril Antara Rusia Dan Jepang Ditinjau Dari hukum Internasional", dalam e-Journal Universitas Sumatera Utara (2014)
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
perundingan. Melalui jalur diplomatik biasanya akan mengulas permasalahan dari hal mendasar hingga titik vital dari permasalahan. Upaya diplomatik telah dilakukan oleh negara-negara  yang  bersengketa  dalam  menyelesaikan  sengketa  suatu  Kepulauan. Penyelesaian  ini  memerlukan  waktu  yang  lama  dikarenakan  perundingan  dilakukan dalam waktu terus-menerus untuk mencapai titik kesepakatan.
Pada  dasarnya,  jalur  apapun  yang  dipilih  negara-negara  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan  sengketa  mereka  diperlukan  tekad  dan  komitmen  yang  besar  dalam mencapai keputusan. Keberhasilan dari berbagai cara bergantung pada besarnya itikad mereka.

## 3) Mahkamah Internasional
Dalam  penyelesaian  suatu  sengketa  terutama  terkait  dengan  wilayah, Mahkamah  Internasional  adalah  solusi  yang  dianggap  paling  baik,  mengingat Mahkamah  Internasional  telah  sering  menyelesaikan  permasalahan  kewilayahan dengan  banyaknya  yurisprudensi. 6 Mahkamah  internasional  adalah  sebuah  badan peradilan yang tertinggi di seluruh dunia yang berperan dalam peradilan dunia. Dalam penyelesaian  melalui  Mahkamah  Internasional  terdapat  dua  lembaga  yaitu International Court of Justice atau ICJ dan the International Tribunal for the Law of the Sea, atau International Criminal Court (ICC).
Sengketa  Kepulauan  merupakan  sengketa  yang  berkaitan  dengan wilayah, dimana sengketa ini terkait dengan eksistensi dari Negara yang berdaulat di kepulauan itu. Sehingga selain menempuh jalur Hukum Internasional, dalam sengketa ini juga perlu melihat kondisi factual yang menunjukkan kedaulatan negara.
4) Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS)
Annex VI UNCLOS 1982 mengatur tentang Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut  atau  sering  disebut  juga  dengan  ITLOS  yang  bertempat  di  Hamburg  Jerman. UNCLOS  1982  merupakan  pendiri  Pengadilan  Internasional  Hukum  Laut  (ITLOS), ITLOS sendiri merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Tujuan dari pembentukan Pengadilan  Internasional  Hukum  Laut  atau  ITLOS  yaitu  agar  bisa  memberikan  jalan tengah saat terjadi suatu sengketa yang diatur oleh UNCLOS 1982. Kegunaan atau fungsi dari ITLOS tidak jauh beda dengan lembaga pengadilan lainnya salah satu contohnya saja  dengan  Mahkamah  Internasional  dan  begitupun  sebaliknya  yaitu  Mahkamah Internasional dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa melalui ITLOS dengan syarat negara-negara yang sedang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui ITLOS.Pengaturan Yurisdiksi Pengadilan Internasional Hukum laut bahkan sudah dicantumkan dalam pasal 21 Annex VI UNCLOS 1982, dalam pasal ini berbunyi bahwa yurisdiksi Pengadilan Internasional  Hukum Laut bahwasanya semua sengketa dan aplikasi yang diberikan harus sesuai pada konvensi ini, selain itu semua hal yang telah tercantum dalam perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi di pengadilan.  Cara  ini  dapat  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  menyelesaikan  sengketa kepulauan yang menjadi konflik 7

## 5) Referendum
Referendum  adalah  sebuah  penyelesaian  dimana  dilakukan  dengan pengambilan  suara  masyarakat  umum  dalam  menyelesaikan  masalah legislatif suatu sengketa.  Kurangnya  kepercayaan  pada  birokrasi  menciptakan  adanya  referendum, sehingga melalui cara ini maka masyarakat akan merasa lebih yakin akan hasil yang dihasilkan.  Secara  jelas  telah  diketahui  bahwasanya  referendum  dalam  penyelesaian
6 Juwana, H. “Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan”. Jurnal Universitas Gadjah Mada (Tahun 2019)
7 Setiawati, Novi; Yuliartini, Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika, “Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Prerspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan )”, dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 3 Tahun 2019) Hal 177
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
suatu  sengketa  maka  akan  diminta  persetujuan  dari  masyarakat  sehingga  rakyat memiliki peran yang penting dalam jalur ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu:
a. Sengketa  yang  terjadi antar  negara  di  dunia dapat  diselesaikan  melalui  jalur hukum  internasional.  Hukum  Internasional  dalam  menyelesaikan permasalahan memiliki beberapa pilihan baik melalui cara yang mendamaikan sampai perang.
b. Penyelesaian  sebuah  sengketa  secara  Internasional  dapat  diajukan  dengan beberapa  cara.  J.G  starke  menggolongkan  penyelsaian  sengketa  melalui  dua cara yaitu secara damai dengan menyepakati sebuah jalan keluar yang baik dan secara paksa yaitu cenderung dengan menggunakan kekerasan.
c. Mengacu  pada  pasal  33  dari  Konvensi  Den  Haag  tahun  1899  menerangkan bahwasanya  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa kepulauan  dapat  melalui  beberapa  jalur  yang  digolongkan  kedalam  dua kategori  jalur  penyelesaian  sengketa.  Dua  kategori  penyelesaian  sengketa melalui hukum internasional ini adalah dengan jalur penyelesaian diplomatik dan  kategori  penyelesaian  secara  hukum.  Penyelesaian  secara  diplomatik ditempuh  dengan  beberapa  jalur  seperti  dengan  jalur  negosiasi,  penyidikan, mediasi,  dan  konsiliasi).  Dalam  kategori  hukum  dapat  ditempuh  jalur  yakni arbitrase dan pengadilan.
d. Dalam  Hukum  Internasional  penyelesaian  sengketa  kepulauan  dapat didasarkan  pada  prinsip  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  secara  hukum internasional.  Penyelesaian  sengketa  kepulauan  menurut  Hukum Internasional, Penyelesaian sengketa kepulauan yang menjadi dapat ditempuh melalui beberapa solusi seperti Arbitrase, menempuh jalur diplomatik, ITLOS dan secara Referendum.
e. Dalam penyelesaian masalah kepemilikan Kepulauan dapat ditempuh dengan dilakukan  melalui  kerangka  piagam  PBB  atau melalui  Konvensi  Hukum  Laut (1982).  Hukum  Internasional  dalam  menyelesaikan  sebuah  sengketa  lebih mengutamakan  jalur  damai,  akan  tetapi  tidak  memaksa  kedua  belah  pihak negara  yang  bersengketa.  Maka  dari  itu,  pihak-pihak yang  bersengketa  pada dasarnya  berhak  menentukan  jalur  yang  digunakan  sebagai  jalan  keluar masalah  mereka.  Dalam  permasalah  kepemilikan  Kepulauan  yang  harus
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah inti negaranya. Jika masalah inti dari  negaranya  teratasi  maka  masalah  lainnya  dapat  dengan  mudah terselesaikan.

## SARAN
Setelah melakukan suatu pembelajaran dan melakukan berbagai kajian terhadap berbagai fakta serta melalui data yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah:
a. Kebijakan  mengenai  aturan  dari  status  wilayah  pulau  suatu  negara  dalam hukum  Internasional  mestinya  harus  diperbaharui  dan  mengimbanginya dengan  teknologi  yang  ada  pada  zaman  saat  ini  agar  bisa  dilakukannya pemerataan saat melakukan pendataan sebuah pulau dan segera menyerahkan data tersebut kepada PBB agar mempunyai kekuatan hukum yang sama.
b. Pada saat ini damai merupakan keputusan yang diambil untuk menyelesaikan konflik  yang  terjadi  terkait  konflik  kepemilikan  suatu  kepulauan  yang melibatkan dua negara. Penyelesaian konflik secara damai ini juga sudah diakui oleh  mata  Hukum  Internasional.  Keputusan  ini  pada  dasarnya  diambil  agar kedepannya  tidak  terjadi  lagi  akibat  yang  lebih  buruk  akibat  dari  konflik kepulauan  ini  keputusan  ini  juga  diharapkan  juga  agar  adanya  kepastian hukum  atas  kepemilikan  dari  suatu  sengketa  kepulauan  dan  juga  masing- masing negara agar dapat menentukan batas maritime mereka.
c. Dengan melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam beserta dengan sumber  daya  mineral  yang  ada  sebenarnya  dapat  menjadi  solusi  dalam menyelesaikan sengketa suatu kepulauan yaitu salah satu caranya melakukan Kerjasama pengembangan baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya mineral yang ada pada kepulauan yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakhtiar,  Aziz  Ikhsan,  "  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Indonesia  Dan  Malaysia  Di wilayah  Amblat  Menurut  Hukum  Laut  Internasional  dalam  e-Journal  Dinas Pengadaan TNI AL (Tahun 2015) hal 3
Juwana, H. “Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan”. Jurnal Univer sitas Gadjah Mada (Tahun 2019)
Mangku, Dewa Gede Sudika. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Klate: Penerbit Lakeisha.
Setiawati,  Novi;  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai;  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika,  “Penyelesaian Sengketa  Kepulauan  Dalam  Prerspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea  Selatan)”,  dalam  e -Journal Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha  (Volume  2  No.  3  Tahun 2019)
Silalahi,  Donny  Tanaka,  "Sengketa  pulau  Kuril  Antara  Rusia  Dan  Jepang  Ditinau  Dari
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
hukum Internasional", dalam e-Journal Universitas Sumatera Utara (2014) Sugiadnyana,  Putu  Radyati;  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika;  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai, "Penyelesaian  Sengketa  Pulau  Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura Dengan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,  dalam  e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 6 Tahun 2020)
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 1 (1).
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan  Malaysia  Dalam  Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa  Perebutan  Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Mangku,  D.  G. S.  (2020). Penyelesaian Sengketa  Perbatasan Darat  di Segmen  Bidjael Sunan – Oben  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).