Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih

## PENANGANAN KEJAHATAN ALIRAN DANA PERBANKAN, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG
Oleh : Yenti Garnasih 

## ABSTRAK
Perkara  kejahatan  perbankan  yang  sangat  penting dilakukan  adalah  bagaimana  upaya  pengembalian  uang  hasil kejahatan  tersebut  bisa  dirampas  dengan  menggunakan ketentuan  tindak  pidana  pencucian.  Sejak  tahun  2002  kita telah  mempunyai  ketentuan  anti  pencucian  uang  yang  salah satunya dan terpenting bagi Indonesia, bisa digunakan untuk merampas  hasil  kejahatan  dan  sekaligus  memidana  siapapun yang menikmati hasil kejahatan tersebut.
Kata  Kunci: Kejahatan  Aliran  Dana  Perbankan,  Korupsi,

## Pencucian Uang

## A. Pendahuluan
Berbicara  tentang  penanganan  kejahatan  aliran  dana perbankan dan korupsi maka kita akan berbicara juga tentang penerapan kententuan  anti pencucian uang (Undang  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang/  UUTPPU), karena  kejahatan  di  bidang  perbankan  adalah  kejahatan  asal {predicate  offense) dalam  UU  TPPU.  Sejak  dikriminalisasi pencucian  uang  sebagai  tindak  pidana  tahun  2002,  maka scharusnya  bila  kejahatan  asal (predicate  offence) dalam UUTPPU  (Pasal  2  ayat  (1)  terjadi,  harus  dikaitkan  dengan
 Pengajar FH  Universitas  Trisakti, Pascasarjana  Hukum  Universitas Trisakti, Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
UU  TPPU  sepanjang  aliran  dana  hasil  kejahatan  tersebut telah  mengalir  kemanapun.  Penerapan  UU  TPPU  tersebut sebagai  upaya pengoptimalan  penegakan  (pemberantasan) kejahatan  asal  dengan  cara  menelusuri  aliran  dana  terkait dengan  predicate  offence,  menyitanya  sekaligus  memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan tersebut. Selain  itu  setelah  ada  Undang  Undang  No.  8  Tahun  2010 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, penyidik  terhadap  TPPU  diperluas  dari  yang  tadinya  hanya oleh  kepolisian  saja  menjadi  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Kejaksaan,  Badan  Nasional  Narkotika (BNN), Bea Cukai dan  Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik  Indonesia.  Terkait  dengan  tulisan  ini  akan  diulas tentang  kinerja  KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam penanganan  korupsi  dan  pencucian  uang  dalam  "perkara kejahatan  perbankan",  terutama  terkait  aliran  dana bailout Bank Century, BLBI, Korupsi Bank Mandiri, ECW Neloe.
Tiga perkara tersebut masih terus dikejar
penuntasannya, dan nampaknya memang banyak menghadapi rintangan  dalam  penyelesaiannya,  mulai  dari  penetapan tersangka, penyidikan bahkan pelaksanaan putusan dan yang paling penting adalah gagalnya Kejaksaan Agung melakukan penyitaan  atas  aliran  dana  hasil  kejahatan  tersebut  yang berada  di  luar  negeri  sebagai  bentuk  pencucian  uangnya. Bahkan  ketika  telah  dilakukan  kerjasama {Mutual  Legal
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
Asistance) antara  Indonesia  dan  Swiss  untuk  upaya penyitaan,  yang  tadinya  pada  tahun  2011  Jaksa  Federal memerintahkan  pemblokiran  atas  rekening  terpidana  namun belakangan ternyata  blokir  telah  dibuka  kembali  sebelum "penyitaan" dilakukan ?

## B. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kejahatan perbankan/korupsi.
Terkait  perkara  kejahatan  perbankan  atau  korupsi  di atas yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana upaya pengembalian  uang  hasil  kejahatan  tersebut  bisa  dirampas dengan  menggunakan  ketentuan  tindak  pidana  pencucian. Sejak  tahun  2002  kita  telah  mempunyai  ketentuan  anti pencucian  uang  yang  salah  satunya  dan  terpenting  bagi Indonesia,  bisa  digunakan  untuk  merampas  hasil  kejahatan dan  sekaligus  memidana  siapapun  yang  menikmati  hasil kejahatan  tersebut.  Dalam  tindak  pidana  pencucian  uang harus  didahului  adanya  tindak  pidana  asalnya  dalam  hal  ini kejahatan yang menghasilkan uang (tindak pidana ekonomi) dan  selanjutnya  hasil  kejahatan  tersebut  dimanfaatkan  atau dialirkan  atau  disembunyikan  atau  dilakukan  perbuatan apapun atas hasil kejahatan asal untuk tujuan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan itu
sehingga aman dari jeratan hukum.
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
Seharusnya  para  penegak  hukum  memahami  arti penting menerapkan anti pencucian uang, ketika menerapkan atau  menangani  dugaan  tindak  pidana  yang  bermotif finansial, agar hasil dari pengungkapan kejahatan bukan saja hanya  pada  pelaku  kejahatan  utama  dan  memenjarakannya, tetapi bagaimana cara penelusuri aliran dana hasil kejahatan yang  digunakan  atau  dimanfaatkan  serta  memidana  juga semua orang yang menikmati hasil kejahatan. Namun dalam hal  penerapannnya  memang  diperlukan  suatu  strategi penyidikan,  penuntutan  bahkan  penbuktian  yang  agak  lain dibanding dengan penanganan kejahatan secara terpisah atau tidak  dibarengkan  dengan  penerapan  anti  pencucian  uang, maka  dalam  hal  ini  yang  paling  penting  adalah  bahwa dakwaan  harus  komulatif,  pendalaman  penyidikan  sangat mendalam untuk menelusuri hasil kejahatannya, ada peranan PPATK  yang  bisa  menganalisis  adanya  rekening  yang mencurigakan yang dilaporkan bank, dana reksa, kantor pos, asuransi, money  changer, real estate, dealer mobil dan lain- lain.

## Pengertian Pencucian uang.
Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkotika, peijudian, penyelundupan, dan  kejahatan  serius lainnya,  sehingga  hasil  kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
karena  asal-usulnya  sudah  disamarkan  atau  disembunyikan. Motivasi  untuk  mencuci  uang  hasil  kejahatan  paling  tidak karena  ada  beberapa  kekhawatiran  para  pelaku  akan berhadapan  dengan  petugas  pajak,  penuntutan  penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.
Anti  pencucian  uang  sebagai  strategi  pengungkapan kejahatan ekonomi.
Tindak pidana pencucian uang sebagai strategi untuk menjebak  para  pelaku,  tidak  lagi  dari  hulu  (menangkap karena  dugaan  tindak  pidana  korupsi)  tetapi  dari  hilirnya (menangkap  dari  dugaan  pencucian  uang).  Strategi  tersebut untuk  menghalangi  para  penjahat  dalam  menikmati  hasil kejahatannya,  selain  juga  karena  menangkap  pelaku kejahatan  termasuk  koruptor  tidaklah  mudah.  Pertanyaan berikutnya  mengapa  pencucian  uang  membahayakan  baik secara  nasional  maupun  internasional?  Pencucian  uang merupakan  sarana  bagi  pelaku  kejahatan  untuk melegalkan uang  hasil  kejahatan  dalam  rangka  menghilangkan  jejak. Selain  itu  jumlah  uang  yang  dicuci  ternyata  sangat    besar, dan  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar.  Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized  crime untuk  mengembangkan  jaringan dengan uang  yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para  pelaku  kejahatan  seperti  korupsi,  narkotika,  kejahatan
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
perbankan  leluasa  menggunakannya  dan  dengan  demikian kejahatan-kejahatan  tersebut  akan  semakin  marak.  Pada akhirnya  bahaya  dan  kerugian  secara  internasional  maupun nasional  akan  semakin  meningkat  manakala  para  pelaku menggunakan  cara-cara  yang  sangat  canggih {sophisticated crimes) dengan  memanfaatkan  sarana  perbankan  ataupun non  perbankan  yang  juga  menggunakan  teknologi  tinggi (cyber laundering).
Ketentuan  anti  pencucian  uang  yang  berlaku sekarang  adalah  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sejak  23  Oktober  2010,  ketentuan  ini  mencabut  Undang Undang  sebelumnya  yaitu  Undang  Undang  N0.25  Tahun 2003.  Namun  demikian  mengingat  akan  banyak  kasus  yang tempos  delictinya  sebelum  Oktober  2010  maka  akan  saya uraikan juga pasal-pasal tindak pidana pencucian uang  yang berlaku  Tahun  2003.  Berkaitan  dengan  ada  kemungkinan kasus  pencucian  uang  yang  tempos  delikcinya  sebelum Oktober  Tahun  2010  maka  berarti  harus  menggunakan Undang  Undang  N0.25  Tahun  2003,  untuk  itu  saya  akan memaparkan juga ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 3 dan 6.
Pasal 3:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
hasil  tindak  pidana  kedalam  penyedia  jasa keuangan,  baik  atas  nama  sendiri  atau  atas nama pihak lain; b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  dari  suatu  penyedia jasa  keuangan  ke penyedia  jasa  keuangan  yang  lain  baik  atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. membayarkan  atau  membelanjakan  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain; d. menghibahkan  atau  menyumbangkan  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e. menitipkan  harta  kekayaan  yang  diketahui atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain; f. membawa  keluar  negeri  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau g. menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana dengan  mata  uang  atau  surat  berharga lainnya; dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana, dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian uang  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan  denda paling sedikit Rp. 100 jut a dan paling banyak Rp. 15. milyar.
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih

## Pasal 6
(1) Setiap orangyang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran; d. hibah ; e. sumbangan; f. penitipan; atau g. penukaran, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  tahun  dan  paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.
Sedangkan  dalam  Undang-undang  No  8  Tahun  2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5.
Pasal 3: Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi,  peruntukan,
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1) dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uang dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 5: (1) Setiap  Orang  yang  menerima  atau  menguasai penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). (2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  berlaku  bagi  Pihak  Pelapor  yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## No money laundering without predice offence
Dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  terdapat karakteristik  khusus  yang  membedakan  dengan  tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses  pencucian  uang  disebut  sebagai core  crimes atau predicate offence atau ada  yang menyebut sebagai unlawful activity. Maka  sebenarnya  harus  dipahami  suatu  prinsip
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
bahwa  tidak  mungkin  ada  pencucian  uang  tanpa  terjadi predicate  offence.  Predicate  offence adalah  Pemanfaatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam  UUTPPU  diatur  dalam  Pasal  2  yaitu  terdiri  dari  23 jenis  kejahatan  dan  ditambah  semua  kejahatan  yang ancaman pidananya 4 tahun keatas. Berkaitan dengan prinsip tersebut maka bila ada perkara tindak pidana pencucian uang yang  mengikuti  kejahatan  asalnya  mengandung  arti keduanya harus dibuktikan, tidak tepat bahwa kejahatan asal tidak  dibuktikan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  69 yang  isinya  adalah  bahwa  "untuk  dilakukan  penyidikan, penyuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidak  wajib  dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."
Seharusnya  hanya  untuk  proses  penyidikan  terhadap sangkaan  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya, tetapi  untuk  tahap  penuntutan  dan  pemeriksaan  di pengadilan  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana asalnya.  Untuk  menyangkakan  seseorang  melakukan  tidak pidana pencucian uang boleh hanya dengan "dugaan" artinya tidak pidana asalnya belum dibuktikan , tetapi ketika negara akan  memidana  seseorang  tidak  boleh  hanya  berdasarkan dugaan  saja,  maka  seharusnya  kejahatan  asal  harus dibuktikan  terlebih  dahulu  adanya  kejahatan  asal,  hanya
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
antara kejahatan asal dan pencucian uang didakwakan dalam satu syrat dakwaan.
Dalam proses penyidikan seharusnya akan ditemukan bukti  tentang  dari  mana  harta  kekayaan  yang  disangkakan terkait dengan atau sebagai hasil kejahatan asal. Artinya dari proses ini penyidik akan menemukan bukti adanya kejahatan asal  dan  atas  hasil  kejahatan  asal  itu  dikaitkan  dengan dengan perbuatan pencucian uang apakah itu Pasal 3, pasal 4 atau  Pasal  5.  Jadi  dalam  penuntutan  dan  pemeriksaan pengadilan sudah harus ada bukti adanya kejahatan asal dan akan  dibuktikan  bersama-sama  dengan  tindak  pidana pencucian  uangnya.  Adanya  bukti  tentang  kejahatan  asal yang telah disiapkan penyidik dan kemudian dibuktikan oleh Jaksa  Penuntut  Umum  di  persidangan  ini  penting,  karena bagaimana mungkin bisa membuktikan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4  dan  Pasal  5  terbukti  kalau  salah  satu  bagian  dari  inti delikJbestandelen tidak  dibuktikan,  yang  dalam  hal  ini adalah  bahwa"  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut diduga  berasal  dari  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Artinya kejahatan asal sebagai salah satu  unsur  TPPU  harus  dibuktikan,  karena  kalau  salah  satu unsur tidak terbukti maka harus bebas, sehingga harus dicari bukti  tentang  tindak  pidana  asalnya,  kalau  tidak  malah  bisa lolos  tindak  pidana  pencucian  uangnya.  Dengan  demikian
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
harus ada bukti bahwa harta kekayaan memang berasal dari salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam pasal 2 ayat (1),  dan  harus  disebutkan  kejahatan  mana  yang  terkait dengan  tindak pidana  pencucian  uang.  Pemahaman  ini penting  berkaitan  dengan  prinsip no  money  laundering without  predicate  offence. Kejahatan  sebagaimana  disebut dalam pasal 2 ayat (1) sebagai kejahatan {predicate offence) dan money  laundering atau  TPPU  sebagai follow  up  crime, dan predicate  offence maupun money  laundering harus dibuktikan bersamaan dalam satu persidangan. Dalam hal ini terjadi concoursus  realis dan  didakwakan  dengan  susunan secara komulatif.
Seharusnya  ketentuan  Pasal  69  hanya  untuk pemeriksaan di penyidikan saja  yang tidak perlu  dibuktikan terlebih  dahulu  kejahatan  asalnya,  sedangkan  untuk penuntutan  apalagi  untuk  pemidanaan  harus  dibuktikan kejahatan  asalnya.  Hal  itu  seperti  yang  pemah  di  atur  pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah Dengan UU No.3 tahun 2003.

## C. Penutup.
Terhadap  ketiga  kejahatan  yang  berkaitan  dengan pengucuran  dana  bail  out  ataupun  bentuk  lain  atas  adanya aliran  dana  bank  yang  digulirkan  pada  seseorang  dan
Penanganan Kejahatan Aliran Dana ... – Yenti Garnasih
ternyata  kemudian  macet  maka  harus  tetap  dituntaskan sepanjang  masih  belum  daluwarsa.  Penting  juga  dilakukan pemikiran  apakah  tepat  kalau  setiap  kejahatan  yang berdimensi  adanya  kerugian  negara  harus  menggunakan ketentuan  anti  korupsi,  sementara  kita  pemah  mengalami kegagalan dalam upaya perampasannya di luar negeri karena masalah double  criminality., ketika  kejahatan  perbankan  di berbagai  negara  tidak  serta  merta  dikaitkan  dengan  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terhadap kejahatan  perbankan  (korupsi  Century)  dan  kredit  macet Bank Mandiri dan kejahatan BLBI sebisa mungkin dikaitkan dengan  anti  pencucian  uang  untuk  mengoptimalkan  upaya pengembalian  uang  negara  tersebut.  Pada  akhirnya  dalam penerapan hukum harus selalu bertujuan untuk agar konsep- konsep  hukum  pidana  dan  penegakannya  diarahkan  pada pengembangan scientific  justice,  scientific  treatment  of offender dalam rangka mewujudkan precise justice.