## ABSTRACT
Grant  is  an  agreement  that  is  in  everyday  life,  especially  in  modern society, the covenant is a constantly found in everyday life. Classified in the grant agreement  freely  in  word  freely  demonstrated  their  prestige  from  one  side  only, while  the  other  woods  do  not  have  to  provide  counter  prestisnya.  In  principle  a grant  can  not  be  withdrawn,  but  for  the  reasons  specified  by  law  and  given certain circumstances, a grant it is possible to be withdrawn by the giver.
The  problems  in  this  study  are  whether  that  is  a  consideration  in  the decision  on  the  implementation  of  the  cancellation  judge  grants  of  land  by  the grantor? And how the considerations of the judges are ideal to be applied in the cancellation  of  the  grant  of  land  by  the  grantor  in  Decision  No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg? The purpose of this research is to determine and analyze the consideration of judges in the implementation of the decision of cancellation of grants of land by the grantor; and to identify and analyze the consideration of judges ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg.
The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  research;  the research  refers  to  the  norms  and  principles  of  law  contained  in  legislation  and judicial decisions. Data analysis method used is qualitative analysis, after which the  data  was  collected,  made  processing,  analyzing  and  constructing  the  data thoroughly,  systematically  describes  the  relationship  between  different  types  of data, then processed and analyzed descriptively. So in addition to describing and revealed, is expected to provide solutions to problems in this study.
Judge  consideration  by  the  Civil  Code,  Compilation  of  Islamic  Law,
Customary  Law  and  Agrarian  Law.  The  judge  gives  a  decision  that  the  grant made under the hand not have the force of law or legal defects that do not have binding  legal  force.  The  grant  deed  null  and  void,  meaning  not  only  canceled aktanya alone but the legal act also canceled. In an effort to cancellation of the grant by the grantor ideally Judge must look at aspects of the norms written and unwritten.  Consequently  sought  the  response  of  legal  certainty  for  the  parties involved  to  donate  land.  The  judges  must  pay  attention  to  how  the  decision  to have the values of local wisdom into consideration in the cancellation of the land grant that will be actualized for the parties involved in making the grant deed.
Keywords : Cancellation of the land grant, the District Court.

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH
( Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg )

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hibah  merupakan  suatu  perjanji- an  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari khususnya  pada  masyarakat  modern maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi  yang  penting  di  dalam  hukum perdata.  Oleh  karena  itu,  hukum  per- data  banyak  yang  mengatur  peraturan- peraturan  hukum  berdasarkan  atas perjanjian.
Hibah  yang  berarti  pemberian atau  hadiah  memiliki  fungsi  sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan  perseorangan  maupun  lem- baga.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas hibah  dapat  dikatakan  sebagai  sarana untuk  memupuk  tali/  ikatan  pergaulan antar sesama umat manusia.
Hibah  yang  berfungsi  sebagai fungsi  sosial  yang  dapat  diberikan kepada  siapa  saja  tanpa  memandang ras,  agama,  kulit  dan  lain-lain.  Hibah
ini  dapat  dijadikan  sebagai  solusi dalam  permasalahan  warisan.    Ada beberapa  bentuk  hibah  yang  dapat diberikan  yaitu  hibah  tanah,  hibah pekerti,  hibah  bersaing.  Kenyataannya fungsi  hibah  yang  sebenarnya  me- rupakan  suatu  pemupukan  tali  silatu- rahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam tanah yang dihibahkan, sehingga fungsi dari  hibah  yang  sebenarnya  tidak berjalan dengan sesuai.
Keadaan  demikian  itu  tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan  kurang  baik.  Tidak  jarang sengketa  tanah  hibah  terpaksa  harus diselesaikan  di  Pengadilan,  padahal fungsi  utama  dari  hibah  yaitu  me- mupuk persaudaraan/ silaturahmi.
Namun  dalam  praktik  di  ma- syarakat,  banyak  terjadi  kasus  penarik- an  atau  pembatalan  hibah  merupakan kasus  yang  sering  terjadi.  Hal  ini dikarenakan  pihak  penerima  hibah yang  tidak  memenuhi  persyaratan
dalam  menjalankan  hibah  yang telah  diberikan.  Dalam  hukum  hibah yang  telah  diberikan  tidak  dapat dikembali-kan  kembali,  akan  tetapi terdapat  beberapa  perkecualian  hibah dapat ditarik kembali.
Melihat  fenomena  itu,  pemerin- tah merasa berkewajiban untuk menata dalam  rangka  meminimalisir  dampak negatif  akibat  kurang  jelasnya  status hibah  terutama  hibah  dalam  bentuk tanah.  Hibah  diatur  oleh  Pasal  1666 KUHPerdata  dan  merupakan  tindakan persetujuan  dari  pemberi  hibah  pada waktu  hidupnya,  dengan  Cuma-Cuma dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  untuk menyerahkan  sesuatu  benda  guna keperluan  penerima  hibah.  Undang- Undang  mengakui  hibah  yang  terjadi diantara orang-orang yang masih hidup.  Akta  hibah  berdasarkan  Pasal 1682  harus  dibuat  di  muka  Notaris. Hibah  diatur  dalam  KUHPerdata  Bab X Buku III tentang Perikatan. 35
Di  dalam  hukum  adat  hibah merupakan  kebalikan  daripada  harta peninggalan  yang  tidak  dapat  dibagi-
35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
bagi,  sehingga  penghibahan  ini  me- rupakan  pembagian  keseluruhan  atau- pun  sebagian  besar  daripada  harta kekayaan  semasa  pemiliknya  masih hidup. Di beberapa daerah di Indonesia,  hibah  merupakan  salah  satu solusi dalam pembagian harta orang tua kepada  anaknya.    Akan    tetapi    hibah tidak    hanya    dapat    menjadi    solusi dalam  hal kewarisan bahkan sering ter- jadi persengketaan ataupun per- masalahan-permasalahan. 36
Permasalahan-permasalahan  hi- bah  tanah  diatur  oleh  KUHPerdata. Salah  satu  permasalahan  yang  sering didapatkan pada kasus pengadilan yaitu pembatalan/  penarikan  hibah  tanah yang  telah  diberikan  oleh  pemberi hibah.  Pembatalan  atau  penarikan hibah  tanah  ini  dapat  diselesaikan melalui  tinjauan  norma    hukum    yang berlaku  di  Indonesia,  tinjauan  hukum Islam    yang  merupakan  dasar  dari semua  hukum  dan  juga  dapat  ditinjau dari hukum adat yang berlaku setempat.
Telaan Pustaka
36 Sihombing, Hukum Tanah Indonesia , Jakarta: Gunung Agung, 2005, hlm. 68-71.
Hibah  dapat  ditinjau  dari  Hukum Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Hibah dalam  Hukum  Islam  berasal  dari bahasa  Arab  yang  secara  etimologi berarti  melewatkan  atau  menyalurkan. Berarti  telah  disalurkan  dari  tangan orang  yang  memberi  kepada  tangan orang  yang  diberi.  Hibah  dapat dilakukan  baik  secara  tertulis  maupun secara  lisan.  Dahulu  syarat  fiqih  harus dilakukan  dalam  akad  lisan,  tetapi sekarang dapat dilakukan tertulis dengan dinyatakan dalam akta Notaris. 37 Menurut  Hukum  Islam  pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan  atas  dasar  suka  rela  seperti hibah dapat ditarik kembali, akan tetapi tidak  semua  hibah  dapat  ditarik kembali  oleh  pemberi  hibah.  Dalam beberapa hal penarikan kembali pemberian hibah memerlukan persetujuan pihak pe-nerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. 38
Hibah  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
37 Hasbullah  Bakry, Pedoman  Islam  Di Indonesia , Jakarta: UI-Press, 1990, hlm. 297.
38 Eman  Suparman, Hukum  Waris Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam ,  Adat  dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 93.
diatur  dari  Pasal  1666  sampai  dengan Pasal  1693  KUHPerdata.  Menurut
Pasal 1666 KUHPerdata,
menyatakan: 39 Hibah  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  si  penghibah, diwaktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma dan  tidak  dapat  ditarik  kembali, menyerahkan  sesuatu  barang  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima  penyerahan  itu.  Pemberian hibah didasarkan pada perjanjian dengan cuma-cuma yang berarti adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perkataan  diwaktu  hidupnya,  pemberi hibah  adalah  untuk  membeda-kan pemberian  hibah  dari  pemberian- pemberian yang dilakukan dalam Surat Wasiat  ( testament )  yang  baru  akan mempunyai  kekuatan  dan  berlaku sesudah  Pemberi  Hibah  meninggal dunia.  Sewaktu-waktu  selama  pemberi hibah  masih  hidup  dapat  diubah  atau ditarik  kembali.  Pemberian  hibah adalah  suatu  perjanjian,  maka  sudah dengan  sendirinya  tidak  boleh  ditarik
39 R.  Subekti, Aneka  Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 94.
kembali  secara  sepihak  oleh pemberi  hibah. 40 Dalam  Pasal  1  688
KUHPerdata  memberikan  tiga  hal kemungkinan  untuk  dilakukannya  pe- narikan hibah, antara lain: 41
1. Karena  tidak  dipenuhinya  syarat- syarat dilakukannya pemberian hibah;
2. Jika  penerima  hibah  telah  bersalah melakukan atau membantu melaku- kan  kejahatan  yang  bertujuan mengambil jiwa pemberi hibah atau suatu kejahatan lain terhadap pemberi hibah;
3. Jika penerima hibah menolak mem- berikan  tunjangan  nafkah  kepada kepada  pemberi  hibah,  setelah  ia jatuh miskin.
Penarikan  kembali  pemberian hibah  dilakukan  dengan  menyatakan kehendaknya  kepada  penerima  hibah disertai  penuntutan  kembali  benda- benda  yang  telah  dihibahkan.  Apabila penerima  hibah  tidak  memberikannya secara  sukarela,  maka  pemberi  hibah dapat  mengajukan  penarikan  kembali
40 Ibid ., hlm. 95.
41 Ibid ., hlm. 104-105.
benda-benda  yang  telah  dihibahkannya ke pengadilan.
a. Menurut Hukum Waris Perdata
Dilihat  dari  pengertian  hibah di  atas,  dapat  dilihat  beberapa  hal yang dapat menjadikan suatu hibah batal,  yaitu  jika  hibah  itu  meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian  hari,  jika  penghibah memperjanjiakan  bahwa  ia  tetap berusaha  untuk  menjual  atau  mem- berikan  kepada  orang  lain  suatu benda  yang  termasuk  dalam  hibah, hika  dibuat  dengan  syarat  bahwa penerima  hibah  akan  melunasi utang-utang  atau  beban-beban  lain dan  jika  penerima  hibah  belum dewasa dan/ atau tidak cakap.
Menurut ketentuan Pasal
1668  KUH  Perdata  pada  asasnya sesuatu  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali: 42
1) Tidak  dipenuhi  syarat-syarat dengan  mana  hibah  telah  di- lakukan,  misalnya  tidak  diberi-
42 M.  Idris  Ramulyo.  1993. Beberapa Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan Perdata  Barat  (Burgerlijk  Wetboek) .  Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 59
2) kan  berdasarkan  akta  otentik,
pemberi  hibah  dalam  keadaan sakit  ingatan,  sedang  mabuk, atau  usia  belum  dewasa  (Pasal 913 KUHPerdata)
3) Jika  penerima  hibah  telah  ber- salah  melakukan  atau  mem- bantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.
4) Apabila  penerima  hibah  me- nolak  memberikan  tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.
Dalam  hal  pertama  si  peng- hibah  dapat  menuntut  hibah  kem- bali,  bebas  dari  beban  hipotek beserta  hasil-hasil  dan  pendapatan yang  diperoleh  si  penerima  hibah atas benda yang dihibahkan. Kedua, benda  yang  dihibahkan  dapat  tetap pada  si  penerima  hibah,  apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut  telah  didaftarkan  lebih dahulu.  Apabila  penuntutan  kem- bali  dilakukan  oleh  si  pemberi hibah  dan  dikabulkan  maka  semua
perbuatan  si  penerima  hibah  di- anggap batal.
Tuntutan  hukum  terhadap  si penerima  hibah  gugur  dengan lewatnya  waktu  setahun  terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi  alasan  tuntutan  itu,  dan dapat  diketahuinya  hal  itu  oleh  si pemberi  hibah.  Tuntutan  hukum tidak  dapat  dilakukan  oleh  ahli waris  si  penghibah,  kecuali  apabila oleh  si  penghibah  semula  telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah  meninggal  dunia  di  dalam satu tahun setela terjadinya peristiwa yang dituduhkan.
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Menurut  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah  adalah  pemberian  sesuatu benda  secara  sukarela  dan  tanpa imbalan  dari  seseorang  kepada orang  lain  yang  masih  hidup  untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210  Kompilasi  Hukum  Islam  pada ayat  (1)  menyatakan  bahwa  orang yang  telah  berumur  sekurang- kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat tanpa adanya paksaan dapat
menghibahkan sebanyak- banyak-nya  1/3  harta  bendanya kepada  orang  lain  atau  lembaga  di hadapan  dua  orang  saksi  untuk dimiliki.  Selanjutnya  pada  ayat  (2) me-nyatakan  harta  benda  yang dihibahkan  harus  merupakan  hak dari  penghibah.  Dengan  demikian apabila seseorang yang menghibah- kan  harta  yang  bukan  merupakan haknya,  maka  hibahnya  menjadi batal.
Berdasarkan ketentuan di atas,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap orang  boleh  memberi  atau  me- nerima  hibah,  kecuali  orang-orang yang  dinyatakan  tidak  cakap  untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan  perbuatan  hukum  tanpa adanya  paksaan  dari  pihak  lain merupakan  unsur  yang  harus  ada dalam pelaksanaan hibah.
Selanjutnya  menurut  Pasal
211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan  bahwa  hibah  dari orang  tua  dapat  diperhitungkan sebagai warisan.
Sehubungan fungsi  hibah  sebagai  fungsi  sosial yang  dapat  diberikan  kepada  siapa
saja  tanpa  memandang  ras,  agama dan  golongan,  maka  hibah  dapat dijadikan  sebagai  solusi  untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa  ini.  Pasal  212  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan,  hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah  dari  orang  tua  kepada anaknya.
Kasus pembatalan hibah merupakan  kasus  yang  sering terjadi  dikarenakan  pihak  penerima hibah  tidak  memenuhi  persyaratan dalam  menjalankan  hibah  yang telah  diberikan.  Menurut  hukum, hibah  yang  sudah  diberikan  tidak dapat  ditarik  kembali,  akan  tetapi terdapat  beberapa  pengecualian  se- hingga hibah dapat ditarik kembali. c. Menurut Hukum Waris Adat
Dalam  masyarakat  adat  Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan  Citeureup,  suatu  hibah  dapat ditarik  kembali  apabila  bertentang- an dengan ketentuan-ketentuan Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam. Sebali-nya di daerah Cianjur, banjar,  Ciamis,  dan  Cikenong, suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik
kembali meskipun utang pewaris  tidak  dapat  terlunasi  dari kekayaan  yang  ditinggalkannya. Demikian  pula  di  daerah  Batujaya, Teluk  Buyung,  Pisang  Sambo, Kecamatan
Karawang dan Indramayu  apabila  hibah  tersebut berupa  hibah  mutlak  maka  hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. 43

## Kerangka Teoretik
Secara  umum  pengertian  teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu  sama  lain  atau  berbagai  ide  yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan  tentang  dunia.  la  adalah sarana  yang  ringkas  untuk  berfikir tentang dunia dan bagaimana bekerja. 44
Kerangka  teori  adalah  penentuan  tujan dan  arah  penelitian  dalam  memilih konsep-konsep  yang  tepat  guna  pem- bentukan  hipotesa-hipotesanya 45 teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai
43 Eman  Suparman.  1995, Intisari Hukum  Waris  Indonesia ,  Bandung:  Penerbit Mandar Maju, hlm. 85. 44 HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori  Hukum ,  Bandung:  Refika Aditama, 2005, hlm. 22.
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI  Press,  1986, hlm. 129.
sarana  yang  memberikan  rangkuman bagaimana  memahami  suatu  masalah dalam  setiap  bidang  ilmu  pengetahu- an. 46 Fungsi  teori  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  memberikan  arahan  atau petunjuk  dan  meramalkan  serta  men- jelaskan gejala yang diamati.
Untuk  mendukung  pemahaman dalam  menjelaskan  permasalahan  pada penelitian  ini,  maka  teori  yang  di- gunakan.
a. Teori Kepastian Hukum
Menurut  Jhon  Austin,  untuk mencapai (kepastian hukum) hukum harus dipisahkan dari moral. Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa hukum  tidak  hanya  dilepaskan  dari persoalan  moral  melainkan  juga harus  dimurnikan  dari  anasir  non hukum  seperti  filsafat,  politik,  psi- kologi,  ekonomi,  dan  sosial. 47
Kepastian  hukum  atau rechts- sicherkeit ,  security, rechtzekerheit ,
46 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2004,  hlm. 113.
47 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Reflekasi, Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2013, hlm. 15
adalah  sesuatu  yang  baru, yaitu  sejak  hukum  itu  ditulis, dipositif-kan,  dan  menjadi  publik. Kepastian hukum menyangkut masalah  " law  Sicherkeit durch  das Recht "  seperti  memastikan,  bahwa pencurian,  pembunuhan,  menurut hukum merupakan kejahatan.
Kepastian  hukum  adalah  " scherkeit des rechts selbst " (kepastian tentang hukum itu sendiri). 48
Menurut  Gustav  Radbruch,
hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Teori Kepastian Hukum  atau rechtmatigheid .  Teori ini  meninjau  dari  sudut  yuridis.  (2) Teori  Keadilan  Hukum  ( gerectig- heit ),  asas  ini  meninjau  dan  sudut filosofis.  (3)  Teori  Kemanfaatan Hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility. Teori ini meninjau dari sosiologis. 49
Konsep  termutakhir  ini  yang oleh dunia praktik hukum dianggap
48 Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori
Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi
Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group,  2010,  hlm. 292.
49 Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi Baru,  Penerbit  Rineka  Cipta, Jakarta:  Cetakan kelima, 2007, hlm. 37.
paling  relevan  untuk  menjawab masalah-masalah  hukum  dewasa ini.  Meskipun  kita  menganut  teori ajaran  prioritas  yang  kasuistik, tetapi  harus  diupayakan  untuk memprioritaskan  salah  satunya, misalnya  keadilannya  tetapi  tidak mengabaikan kemanfaatan dan kepastian  hukumnya.  Paradigma triangular  concept dari  Werner Menski  harus  digunakan,  untuk mengharmoniskan ketiga unsur tersebut. 50
Ketiga unsur itu sebisa mungkin  ada  dalam  putusan  secara proposioal,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigheit ),  dan  keadilan ( gerechtigheit ). Itu adalah idealnya.
Dalam  praktiknya  jarang  terdapat putusan yang mengadung tiga unsur itu  secara  proporsional. 51 Jadi Kepastian  Hukum  adalah  tujuan paling akhir dari positivisme hukum.
b. Teori Perlindungan Hukum
50 Ibid ., hlm. 289.
51 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009, hlm. 92.
Menurut  Fitzgerald,  Teori perlindungan  hukum  Salmond  bah- wa  hukum  bertujuan  menginte- grasikan  dan  mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat  karena  dalam  suatu  lalu lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan  dengan  cara  membatai berbagai kepentingan di lain pihak. 52 Kepentingan hukum adalah mengurusi  hak  dan  kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu diatur dan dilindungi. 53 Perlindung- an  hukum  harus  melihat  tahapan yakni  perlindungan  hukum  lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan segala  peraturan  hukum  yang diberikan  oleh  masyarakat  yang pada  dasarnya  merupakan  kesepa- katan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur  hubungan  prilaku  antara angota-anggota  masyarakat  dan antara perseorangan dengan
52 Satijipto  Raharjo, llmu  Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.
53 Ibid ., hlm. 69.
pemerintah  yang  dianggap  me- wakili kepentingan masyarakat.
Menurut  Satijipto  Raharjo, Perlindungan  hukum  adalah  mem- berikan  pengayoman  terhadap  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  di- rugikan  orang  lain  dan  perlindung- an itu diberikan kepada masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak- hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 54
Menurut  Phillipus  M.  Hadjon bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. 55 Perlindungan  Hukum yang  preventif  bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan  keputusan  berdasar- kan diskresi dan perlindungan yang resprensif  bertujuan  untuk  men- cegah  terjadinya  sengketa,  ter- masuk  penanganannya  di  lembaga peradilan. 56
54 Ibid ., hlm. 54.
55 Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  PT.
Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
Menurut  Lili  Rasjidi  dan  LB  Wysa Putra  bahwa  hukum  dapat  difungsikan untuk  mewujudkan  perlindungan  yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan fleksibel,  me-laikan  juga  predektif  dan anti-patif. 56 Perlindungan  hukum  me- rupakan  gambaran  dari  bekerjanya fungsi  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  hukum  yakni  ke-adilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Pada  hakekatnya  setiap  orang  berhak mendapatkan  per-lindungan  hukum, dan  hampir  seluruh  hubungan  hukum harus  mendapat  perlindungan  dari hukum.
c. Teori Keadilan
Keadilan  merupakan  suatu hasil  pengambilan  keputusan  yang mengandung kebenaran, tidak
memihak,  dapat  dipertanggung-
jawabkan dan memperlakukan setiap  manusia  pada  kedudukan yang sama didepan hukum.
Perwujudan  keadilan  dapat  di- laksanakan  dalam  ruang  lingkup kehidupan  masyarakat,  bernegara dan  kehidupan  masyarakat  inter-
56 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.
nasional, ditunjukkan melalui sikap dan  perbuatan  yang  tidak  berat sebelah  dan  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  yang  menjadi haknya. 57 Keadilan  dapat  juga diartikan  sebagai  suatu  tindakan yang  didasarkan  pada  norma- norma,  baik  norma  agama  maupun norma hukum.
Hans  Kelsen  dalam  bukunya “ General  theory  of  law  and  state ”, berpandangan bahwa hukum sebagai  tahanan  sosial  yang  dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur  perbuatan  manusia  de- ngan  cara  yang  memuaskan  se- hingga  dapat  menemukan  kebaha- giaan di dalamnya. 58
Nilai  keadilan  yang  diangkat dalam  tulisan  ini  bukanlah  nilai keadilan individual, melainkan nilai keadilan  sosial.  Perwujudan  nilai keadilan  individual  sangat  ditentu- kan  oleh  masing-masing  individu
57 Sudikno  Mertokusumo  dalam  H. Salim  HS. Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu Hukum ,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2010, hlm. 82.
58 Hans  Kelsen, General  Theory  of  law and state, diterjamahkan oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7.
dalam melakukan interaksi diantara mereka.  Berbeda  dengan  nilai keadilan  individual,  perwujudan nilai  keadilan  sosial  sangat  ter- gantung  dari  peranan  negara  me- lalui  pengkondisian  struktur  sosial pada masyarakat  tertentu.  Jadi  bu- kan  tergantung  kemauan  individu- individu.  Adanya  keadilan,  ter- utama sekali keadilan sosial
merupakan  suatu  prasyarat  untuk dapat berlangsungnya ( sustain- sibility )  suatu  komunitas  tertentu karena  komunitas  tersebut  dalam keadaan tertib ( order ), dinamis dan ketimpangan sosial dapat direduksi. Kondisi masyarakat demikian bukan  berarti  di  dalamnya  tanpa ada  konflik.  Konflik  tetap  ada, namun  konflik  tersebut  bersifat fungsional  dan  dapat  diselesaikan melalui mekanisme tertentu dengan menjunjung  tinggi  nilai  keadilan ( justice ). 59

## Metodologi Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip  dan  tata  cara  memecahkan
59 Prof.  Dr.  Suteki,  SH.,  MHum., Desain Hukum di Ruang Sosial , Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 248.
suatu  masalah,  sedangkan  penelitian adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati, tekun  dan  tuntas  terhadap  suatu  gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip- prinsip  dan  tata  cara  untuk  me- mecahkan  masalah  yang  dihadapi dalam melakukan penelitian. 60

## 1. Metode Pendekatan
Metode  yang  digunakan  da- lam  penelitian ini  adalah  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  mengacu  kepada  norma- norma  dan  asas-asas  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  per- undang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut  metode  penelitian  ter- sebut juga sebagai penelitian doctrinal ( doctrinal research ), yaitu suatu  penelitian  yang  menganalisis baik  hukum  sebagai  “ law  as  it written  in  the  book ”,  maupun hukum sebagai “ law as it is decided
60 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, Jakarta:  UI  Press,  1986, hlm. 6.
by  the  judge  through  judicial process ”. 61
Tiga  alasan  penggunaan  pe- nelitian  hukum  normatif  yang bersifat kualitatif. Pertama , analisis kualitatif  didasarkan  pada  para- digma  hubungan  dinamis  antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. Kedua ,  data  yang akan  dianalisis  beraneka  ragam, memiliki  sifat  dasar  yang  berbeda antara  yang  satu  dengan  lainnya, serta  tidak  mudah  untuk  dikuan- tifsir. Ketiga ,  sifat  dasar  data  yang akan  dianalisis  dalam  penelitian adalah  bersifat  menyeluruh  dan merupakan  suatu  kesatuan  yang integral,  dimana  hal  itu  menunjuk- kan  adanya  keanekaragaman  data serta  memerlukan  informasi  yang mendalam ( indepth information ). 62
61 Anselmus  Strauss,  dan  Juliat  Corbin,
Basic  of  Qualitative  Research,  Grounded Theory  Procedure  and  Technique ,  Newbury, Park  London,  New  Delhi:  Sage  Publication, 1979, hlm. 7.
62 William  J.  Filstead, Qualitative Methods:  A  Needed  Perspective  in  Evaluation Reseaarch,  dalam  Thomas  D.  Cook  dan
Penelitian  ini  juga  berupaya mencari  hubungan  yang  harmonis dari  konsep-konsep  yang  ditemu- kan  dalam  bahan-bahan  hukum primer  dan  skunder  dengan  meng- gunakan  teori  atau  doktrin-doktrin hukum, 63 terkait  tanggung  jawab produsen atas produk yang cacat.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu  suatu  penelitian  yang  ber- usaha menggabarkan masalah hukum  dan  mengkajinya  atau menganalisisnya  sesuai  dengan  ke- butuhan dari penelitian yang bersangkutan.
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian
Secara  umum  jenis  data  yang diperlukan  dalam  suatu  penelitian hukum  terarah  pada  penelitian  data sekunder  dan  primer.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  sumber  data sekunder,  yaitu:  data  yang  men- dukung keterangan atau menunjang
Charles  S.  Reichardt,  ed,  Qualitative  and Quantitative  Methods  in  Evalution  Research, London: Sage Publications, 1979, hlm. 38.
63 Chai  Podhisita,  et  al, Theoritical Terminological,  and  Philosophical  Issues  in Qualitative  Research, Qualitative  Research Methods, hlm. 7.
kelengkapan  Data  Primer  yang diperoleh  dari  perpustakaan  dan koleksi  pustaka  pribadi  penulis terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer  adalah
bahan  hukum  yang  mempunyai
kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum
sekunder  adalah  bahan  hukum yang  dapat  menginformasikan sumber  hukum  primer,  sedang- kan bahan hukum tersier adalah bahan  yang  memberikan  pe- tunjuk  atau  penjelasan  menge- nai  sumber  hukum  primer  dan sekunder, 64 yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukup Perdata (KUHPdt);
2) Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
3) Hukum Agraria;
4) Hukum Adat;
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan  yang  memberikan  pen- jelasan  mengenai  bahan  hukum primer, seperti hasil-hasil 64 Sri  Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2005, hlm. 31.
seminar  atau  pertemuan  ilmiah lainnya,  bahkan  dokumen  pri- badi  atau  pendapat  dari  kalang- an  pakar  hukum  yang  relevan dengan  objek  telaah  penelitian ini 65 yang meliputi :
1) Literatur-literatur  yang  ber- kaitan dengan tentang
hibah; dan
2) Makalah  dan  Artikel,  me- liputi makalah tentang
hibah.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan  hukum  penunjang  yang memberi  petunjuk  dan  pen- jelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar,  artikel  bebas  dari  inter- net,  dan  majalah  mingguan 66 juga  menjadi  tambahan  bahan bagi  penulisan  tesis  ini  sepan- jang  memuat  informasi  yang relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
65 Ronny. H. Soemitro, Op. cit. hlm. 45. 66 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta:  Rajawali  Press,  1990,  hlm. 14-15.
Pengumpulan  data  merupa-kan  hal yang  sangat  erat  hubungan-nya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh  data  yang  diperlukan untuk  selanjutnya  dianalisis  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Adapun teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan  menelusuri  data-data  sekunder mencakup  bahan  primer  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  meng- ikat;  bahan  sekunder  yaitu  yang memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer;  dan  bahan hukum  tersier  yakni  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  terkumpul  dan  telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah  mengolah  dan  menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah  semua  data  terkumpul,  maka dilakukan  pengolahan,  penganalisisan
dan  pengkonstruksian  data  secara menyeluruh,  sistematis  dengan  men- jelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data.  Selanjutnya  semua  data diselesai  dan  diolah,  kemudian  di- analisis secara deskriptif.
Penelitian yuridis normatif, pengelolaan bahan hukum pada hakekatnya  adalah  kegiatan  untuk mengadakan sistematis terhadap bahan- bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat  klasifikasi  terhadap  bahan- bahan tertulis tersebut untuk memudah- kan  dalam  penelitian  kegiatan  tersebut antara  lain  memilih  peraturan  per- undang-undangan  primer,  sekunder, tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  dan  berkaitan dengan masalah hibah.

## Pembahasan
Gugatan  dari  si  pemberi  hibah terhadap  si  penerima  hibah  dapat dihindari  dengan  jalan  penyelesaian sengketa  secara  musyawarah  atau kekeluargaan  yang  akan  memper- temukan  kepentingan  kedua  belah pihak  daripada  melalui  jalan  pengadil- an  yang  akan  memakan  waktu  lama
dan  belum  tentu  kepentingan  masing- masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya  masing-masing  pihak  me- laksanakan perjanjian hibah itu dengan benar  sehingga  salah  satu  pihak  tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga  kedua  pihak  tidak  ada  yang merasa  dirugikan  yang  pada  akhirnya akan  mengajukan  gugatan  kepada masing-masing pihak.
Akibat  hukum  adalah  akibat- akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan,  sesuai  dengan  aturan-aturan yang  berlaku.  Misalnya,  kesepakatan dua  belah  pihak  yang  cakap,  dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya  pembatalan  suatu  perbuatan hukum,  misalnya  adanya  pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.
Akibat  hukum  atas  harta  hibah yang  dimohonkan  pembatalan  di  suatu Pengadilan  dengan  adanya  putusan pembatalan  hibah  yang  telah  ber- kekuatan hukum tetap maka kepemilik-
an  atas  harta  tersebut  akan  kembali kepada  pemberi  hibah.  Seluruh  harta yang  telah  dihibahkannya  pada  waktu dulu  akan  menjadi  hak  miliknya sendiri.  Sebagai  contoh  apabila  se- seorang  memberikan  hibah  sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya  putusan  pembatalan  hibah  oleh suatu  pengadilan  yang  telah  ber- kekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah  tersebut  akan  kembali  menjadi hak milik pemberi hibah.
Pengembalian  ini  dilakukan  de- ngan  mengosongkan  terlebih  dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek  hibah  yang  diberikan  berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah  yang diterimanya tersebut  sampai  jangka  waktu  yang telah  ditentukan  berdasarkan  putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah  maka  apabila  di  atas  tanah tersebut  oleh  penerima  hibah  telah didirikan sebuah bangunan yang permanen  maka  dalam  jangka  waktu tersebut  bangunan  tersebut  dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah.
Kasus pembatalan hibah merupa- kan kasus yang sering terjadi dikarena- kan  pihak  penerima  hibah  tidak  me- menuhi persyaratan dalam menjalankan hibah  yang  telah  diberikan.  Menurut hukum,  hibah  yang  sudah  diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.
Apabila  kita  bandingkan  dengan ketentuan  pembatalan  hibah  dalam hukum  perdata  KUHPerdata  yang diatur  dalam  Pasal  1666  KUHPerdata. Dapat  dilihat  bahwa  pada  prinsipnya suatu  hibah  itu  tidak  dapat  ditarik kembali,  namun  berdasarkan  alasan- alasan  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang dan mengingat keadaan tertentu,  suatu  hibah  itu  dimungkinkan untuk  ditarik  kembali  oleh  si  pem- berinya.
Penarikan  terhadap  suatu  hibah, hanyalah  dimungkinkan  berdasarkan alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu: 67
67 Benyamin  Asri  dan  Thabrani  Asri, Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Barat  (Suatu Pembahasan  Teoritis  dan  Praktek) ,  Bandung: Penerbit  Transito, 1988, hlm. 62.
1. apabila  tidak  dipenuhi  syarat- syarat  dengan  mana  peng- hibahan telah dilakukan;
2. apabila  si  penerima  hibah  telah bersalah  melakukan  atau  mem- bantu melakukan kejahatan yang  bertujuan  untuk  mengam- bil nyawa si penghibah;
3. apabila  si  penerima  hibah menolak memberikan tunjangan nafkah  kepada  si  penghibah, setelah  si  pemberi  hibah  ini jatuh  dalam  keadaan  miskin atau pailit.
Dalam  hukum  Islam  terdapat syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan barang yang akan diberikan:
1. Barang  itu  ada,  disaat  akan diberikan.  Tidak  sah  memberi- kan  sesuatu  barang  yang  belum kelihatan  nyata.  Contoh,  “Aku berikan  nanti  anak  ayam/  telur ayam ini kepada kamu, padahal telur  ayam,  anak  ayam  tersebut itu  masih  dalam  perut  binatang tersebut”.  Pemberian  semacam ini, hukumnya batal.
2. Barang  yang  diberikan  itu memiliki  nilai  menurut  syara'.
Tidak boleh memberikan
khamar  atau  sejenisnya,  atau bangkai  mayat,  babi  dan  lain- lainnya  yang  diharamkan  oleh agama Islam.
3. Barang  tersebut  memang  di- miliki  oleh  orang  yang  akan memberikannya.
4. Barang  tersebut,  bisa  dibagi.
Kalau  masih  dalam  pembagian, hendaklah  dibagi  dulu,  di- pisahkan, ditentukan nilai harga jualnya. Contoh: Bila seseorang ingin memberikan kepada anak- nya  setengah  dari  rumah,  untuk seorang  anaknya,  setengahnya lagi  untuk  anaknya  yang  lain, maka hendaklah sang orang tua membagi  dulu  berapa  nilai  jual rumah  itu,  baru  dibagidua. Apabila  diberikan  tanpa  dibagi dulu, maka hokum hibah semacam ini batal.
5. Tidak boleh memberikan
barang,  dimana  barang  tersebut masih didalam pemakaian
orang  yang  akan  memberikan- nya.  Contoh,  bila  sang  ayah ingin  memberikan  tanah  ladang
kepada anaknya, sementara ladang  tersebut  masih  ada pohon  yang  akan  menghasilkan buah,  atau  yang  sedang  ber- buah,  sementara  sang  ayah masih  memerlukan,  atau  me- ngambil  hasil  pohon  tersebut, maka  pemberian  semacam  ini, hukumnya batal. Begitupun ter- hadap  rumah.  Harus  dikosong- kan  dulu  isi  rumah,  baru silahkan  diberikan  pada  sang anak.
6. Imam  Maliki  menambahkan syarat  ini,  dengan  pemberian tidak  boleh  lebih  dari  sepertiga harta.
7. Tidak  boleh  pemberi  memberi- kan  hartanya,  disaat  ia  sedang sakit  berat,  atau  sakratul  maut, dan  apabila  ingin  memberikan lebih  dari  sepertiga  hartanya, haruslah  atas  izin  dari  ahli warisnya.
8. Hibah hukum dasarnya Sunnah, karena  ini  merupakan  suatu kebaikan. Namun dengan syarat,  bukanlah  sekedar  untuk peminjaman  atau  pemanfaatan
belaka, atau penggantian
kelaknya.  Apabila  pemberian seumur  hidup  ini  bersyarat, maka hukumnya batal. Menurut  Pasal  212  Instruksi Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan bahwa  hibah  tidak  dapat  ditarik kembali,  kecuali  hibah  orang  tua kepada  anaknya.  Meskipun  telah  ada dasar  hukumnya,  dalam  hal  inipun harus  dengan  syarat  bahwa  pengem- balian  tersebut  adalah  karena  kasih sayang,  cinta  juga  karena  ia  mem- butuhkannya,  dan  memang  tujuannya untuk mencari pahala akhirat.
Dilihat  dari  uraian  di  atas  maka dapat  terlihat  bahwa  pada  dasarnya hukum adat yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya,  masyarakat  adat  jawa  pada khususnya  menggunakan  hukum  waris adat  yang  secara  tidak  langsung  telah terpengaruhi oleh hukum waris perdata BW  maupun  hukum  waris  Islam.  Hal ini  terlihat  dari  adanya  benang  merah dari  yang  dijelaskan  oleh  hakim pengadilan dengan ketentuan-ketentuan yang  berlaku  dalam  hukum  waris
perdata  BW  dengan  hukum  waris Islam.
Menyangkut  para  pihak  yang dapat  mengajukan  suatu  pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris kecuali  keluarga  semenda,  istri,  Balai Harta  Peninggalan  (BHP).  Pemberi hibah  dapat  melakukan  permohonan pembatalan  hibah  apabila  dikemudian hari  tidak  tercapai  maksud  dan  tujuan sebagaimana ia inginkan dalam memberikan  hibah  tersebut.  Hal  ini dapat  pula  terjadi  apabila  dikemudian hari  penerima  hibah  tidak  berkelakuan baik terhadap pemberi hibah.
Penyelesaian  sengketa  melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk  mencari  penyelesaian  damai  dan adil  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat,  tetapi  juga  mencari  jalan keadilan menurut perundangan- undangan,  yurisprudensi  dan  perasaan hakim.  Hal  ini  dikarenakan  dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan  kepada  Majelis  Hakim sebagai  bahan  pertimbangan  adalah perundang-undangan  dan  juga  pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada  masa  lalu.  Selain  itu  dalam
memutuskan  suatu  perkara  seorang hakim  diberi  hak  untuk  menyatakan putusannya  sendiri.  Sehingga  dalam memutuskan  perkara  dapat  dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

## Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk  mencari  penyelesaian  damai  dan adil  sesuai  dengan  kesadaran  hukum masyarakat,  tetapi  juga  mencari  jalan keadilan menurut perundangan- undangan,  yurisprudensi  dan  perasaan hakim.  Sehingga  dalam  memutuskan perkara  dapat  dilihat  seberapa  dalam seorang  hakim  memahami  kasus  yang diputusnya.
Akibat  hukum  terhadap  harta hibah  yang  dimohonkan  pembatalan, bahwa hubungan hukum antara pemberi  hibah  dan  penerima  hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai  debitor  dan  penerima  hibah sebagai kreditor. Hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Artinya,  pemberi  hibah  memberikan hibah  pada  penerima  hibah  secara
cuma-cuma  tanpa  ada  imbalan  apapun dari  penerima  hibah.  Penerima  hibah bisa  berasal  dari  para  waris/  waris  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori
Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang- Undang (Legisprudence),
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Anselmus  Strauss,  dan  Juliat  Corbin,
Basic  of  Qualitative  Research, Grounded Theory Procedure and Technique , Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979. Benyamin  Asri  dan  Thabrani  Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis  dan  Praktek) ,  Bandung: Transito, 1988.
Chai  Podhisita,  et  al, Theoritical Terminological,  and  Philoso- phical  Issues  in  Qualitative Research, Qualitative  Research
Methods, tth. Eman Suparman, Hukum Waris
Indonesia Dalam Perspektif Islam ,  Adat  dan  BW,  Bandung: Refika Aditama, 2005.
Eman Suparman. Intisari Hukum Waris Indonesia ,  Bandung:  Penerbit Mandar Maju, 1995.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  law and  state, diterjamahkan  oleh Rasisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2011.
Hasbullah  Bakry, Pedoman  Islam  Di
Indonesia , Jakarta: UI-Press, 1990.
HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori  Hukum ,  Bandung: Refika Aditama, 2005.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem , Bandung:  Remaja  Rusdakarya, 1993.
M.  Idris  Ramulyo. Beberapa  Masalah Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) .  Jakarta:  Sinar  Grafika.
1993.
Maria Alfons, Implentasi Perlindungan lndikasi  Geografis  Atas  Produk- Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang:  Universitas Brawijaya, 2010.
Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum ,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Prof.  Dr.  Suteki,  SH.,  M.Hum., Desain Hukum di Ruang Sosial , Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1995. Satijipto Raharjo, llmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Sihombing, Hukum  Tanah  Indonesia , Jakarta: Gunung Agung, 2005.
Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Pene- litian  Hukum ,  Jakarta:  UI  Press, 1986.
Sri  Mamudji et  al.  Metode  Penelitian dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta: Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi  Baru, Jakarta:  Penerbit  Rineka  Cipta, Cetakan kelima, 2007.
Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Raja- grafindo Persada, 2010.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Yogyakarta:  Penerbit  Liberty,
2009.
Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2013.
William J. Filstead, Qualitative Methods:  A  Needed  Perspective in  Evaluation  Research,  dalam
Thomas  D.  Cook  dan  Charles  S.
Reichardt,  ed,  Qualitative  and Quantitative Methods in Evalution Research, London: Sage Publications, 1979.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.