## KONSEP KEPEMILIKAN DAN USAHA DALAM ISLAM
Juhari, MEI dan Masdar, M.Si

## Abstrak
Kepemilikan harta merupakan salah satu kebutuhan dan alat pemuas dalam kehidupan manusia. Harta dibedakan antara materi dan nilai. Materi hanya bisa berwujud ketika seluruh manusia atau sebagian diantara mereka menggunakan sebagai materi, dan nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran syari’at. Dalam konteks
kepemilikian,
harta dibedakan menjadi pemilikan individu dan pemilikan secara kolektif. Disamping prinsip pemilikan dalam Islam juga diatur mengenai usaha secara islami. Pemilikan terkait erat dengan wirausaha, karena apa yang telah dihasilkan dengan usahanya itu menjadi miliknya. Oleh karena itu prinsip pemilikan tidak bisa dipisahkan dengan wirausaha.  Kata Kunci : Islam, kepemilikan, dan wirausaha

## A. Kepemilikan dalam Islam
Kapitalisme,  sebagai  bagian  dari  aliran  ekonomi,  berdiri pada  landasan  hak  milik  secara  individu  atau  khusus.  Ia memberikan setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang konsuntif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan,  maupun  mengeksploitasinya.  Sebaliknya, ekonomi sosialis mengakui beberapa hak milik umum, yskni terhadap  hal-hal  yang  memberi  manfaat  pada  kehidupan publik.  Sikap  terhadap  hak  milik  sesuai  dengan  falsafah socialism,  yaitu  “falsafah  kolektivisme”    yang  beranggapan bahwa dasar pokok adalah orang banyak.
Berbeda dari keduanya, ekonomi Islam mengakui hak milik individu dan hak milik orang banyak. Hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum, tidaklah mutlak  tetapi  terikat  oleh  ikatan  untuk  merealisasikan kepentingan  orang  banyak  dan  mencegah  bahannya,  yakni hal-hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Semua  ikatan  ini  pada  dasarnya  kembali  pada  pandangan Islam tentang hak milik 1 Orang-orang yang mengamati nash- nash  di  dalam  Al-Qur’an  akan  menemukan  dasar-dasar tentang harta dengan segala bentuk dan macamnya  bahwa semua itu adalah milik Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. ”Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara  keduanya.  dan  kepada  Allahlah  kembali  (sega-la sesuatu).(Al-Maidah, 18). Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan
1 Al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia, Bandung, hal. 40
bumi  dan  apa  yang  ada  di  dalamnya;  dan  Dia  Maha  Kuasa  atas segala sesuatu.(Al-Maidah, 120). Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (Thaha, 6).
Kalau ditinjau bahwa semua harta adalah milik Allah, maka tangan manusia tidak  lebih sebagai tangan  suruhan   untuk mempergunakan dan mengatur harta itu. Al-Assal dan Fathi Ahmad  Abdul  Karim  menyatakan  kedudukan  manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menun- jukkan bahwa manusia merupakan wakil dan petugas yang bekerja kepada Allah demi kebaikan seluruh umat manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah- khalifah  untuk  merasa  terikat  dengan  perintah-perintah ajaran Allah tentang harta ini serta  mau menepatinya. Inilah landasan  syari’at  dari  ikatan-ikatan  wajib  atas  hak  milik. Yang  perlu  dipahami  bahwa  hak  milik  individu  bukanlah mutlak,  melaikan  sekadar  hak  khlifah  dari  Allah,  yaitu khilafah yang terikat dengan perintah dan larangannya.
B. Hak Milik Individu dalam Islam.
Tentang hak milik individu dalam ekonomi Islam, ada dua hal yang di uraiakan yaitu tentang dorongan manusia untuk memiliki harta dan keterikatan harta individu itu sendiri.
Pertama,  dorongan  manusia  untuk  memiliki  harta. Islam memandang manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain,  dalam  segala  hal,  dan  hal  itu  merupakan  fitrah. Diantaranya adalah dorongan untuk menyukai harta benda yang mendorongnya melakukan usaha, sekaligus melibatkan
orang  lain  untuk  keperluannya  itu.    Karenanya,  Islam mengatur  hak milik ini  sebagaimana berikut:
(1) Mengakui keberadaannya dan menghormatinya.
(2) Islam  mengakui  dan  menghortamti  hak  milik  dan mengatur tentang hak milik tersebut.
(3) Pengakuan  dan  penghormatan  Islam  terhadap  hak milik  tidak  seperti  mazhab  kapitalis  yang membebaskan kendalinya begitu saja dan membiarkan mereka bebas tanpa ikatan.
(4) Penghormatan Islam terhadap hak milik tampak jelas dalam penghormatannya terhadap harta benda yang merupakan tuntutan hak milik itu.
(5) Penghormatan  terhadap  hak  milik  tampak  sebagai berikut:
(a) Syari’at  menganggap  harta  termasuk  lima  tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan ini adalah: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
(b) Syari’at melarang orang melanggar ketentuan atas harta  ini  dengan  bentuk  apapun  dari  bentuk pelanggaran.
Rasulullah saw dalam khotbah wada’nya bersabda sebagai  berikut:    Sesungguhnya  darahmu,  hartamu  dan kehormatanmu adalah hal-hal yang harus dihormati oleh kamu sampai kamu menemui Tuhanmu, seperti terhormatnya harimu ini dalam bulanmu ini, di negerimu ini, Ketahuilah bukannya telah aku sampaikan Ya Allah, maka saksikanlah oleh-Mu.
Syari’at  tidak  hanya  memberikan  ketentuan dengan  nash-nash  yang  sangat  umum  saja,  tetapi
menerangkan ketentuan-ketentuan yang  khusus tentang macam-macam bentuk
pelanggaran.
Islam
mengharamkan  mengambil  harta  orang  secara  tidak benar.  ”Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu me-ngetahui. (Al-Baqarah, 188).
Selain  itu  syari’at  Islam  mewajibkan  mengembalikan  harta yang  ia  ghasab  atau  mengganti  harta  bila  ia  merusaknya. Kalau barang yang ia ghasab ia berupa tanah yang ia tanami atau  didirikan  bangunan,  maka  wajib  mencabut  tananman dan membongkar bangunannya., lalu mengembalikan tanah tersebut  seperti  semula.  Akan  tetapi  itu  tidak  mengurangi hukuman  ta’zir  (yang  diperkirakan  oleh  hukuman  negara demi pendidikan) yang mesti ditimpakan pada pelaku ghasab. Islam mengatur hak milik terkait dengan dua aspek, yaitu:
(1) Kedurhakaan  pemilik  harta  dan  adanya  sikap berlebihan  terhadap  harta  yang  dimiliki  sehingga memengaruhi psikologi pemiliknya.
(2) Kemelaratan  dan  pengaruh-pengaruh  yang  sanggup menghancurkan  seseorang  dan  orang  banyak. Kemelaratan  akan  menghapus  sumber-sumber kemuliaan  dan  kekuatan  dalam  jiwa  seseorang, membuatnya  rela  menjadi  rendah  dan  hina,  bahkan dapat  mendorong  melakukan  dosa-dosa  kecil  dan besar.
Kedua,  Keterikatan  Hak  Milik  Individu.  Islam  mengikat kemerdekaan  seseorang  dalam  menggunakan  hak  milik
khususnya  dengan  ikatan-ikatan  yang  menjamin  tidak adanya  bahaya  terhadap  orang  lain  atau  mengganggu kemaslahatan umum. Hak milik menurut Islam menyangkut semua  yang  dimiliki  manusia,  meskipun  hak  milik  itu diadakan untuk memperoleh satu kemaslahatan (kepeningan),  tetapi  ia  masih  terikat  sehingga  tidak menimbulkan  bahaya.  Menimbulkan  bahaya  adalah penganiayaan,  sedangkan  penganiayaan  itu  dilarang  oleh nash Al-Quranul Karim.
Agar  ada  kecocokan  antara  kemaslahatan  untuk mensyariatkan  hak  itu  dan  bahaya  yang  kadang-kadang timbul dalam menggunakan hak tersebut, maka perlu adanya keseimbangan  antara  kepentingan  orang  yang  mempunyai hak dari segi ukuran kepentingan tersebut, pengaruhnya dan manfaat bagi dirinya, dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Kalau kepentingan yang mempunyai hak itu yang lebih kuat maka tak ada halangan bagi haknya. Namun, kalau yang  lebih  kuat  adalah  bahaya  terhadap  orang  lain,  maka haknya dibatasi dengan ikatan yang menjamin tercegahnya marabahaya.  Bahkan  Islam  memperbolehkan  pencabutan hak  milik  dari  pemiliknya  manakala  ia  tidak  bisa menggunakan  hak  miliknya  secara  baik,  sementara  tidak menemukan jalan lain untuk mencegahnya.
Sejarah  Islam  telah banyak merekam cara-cara penyesuaian ini, antara lain :
(1) Samurah  bin  Jundub  mempunyai  pohon  kurma  dalam kebun  seorang  Anshar.  Samurah  dengan  keluarganya sering masuk dalam kebun itu, hingga menyakitkan hati pemilik  kebun.  Mengadulah  si  pemilik  kebun  kepada Rasulullah  saw.,  lalu  Beliau  memanggil  Samurah  dan bersabda,  "Juallah  pohon  kurmamu  itu  kepadanya."
Samurah  menolak,  maka  Nabi  bersabda,  "Kalau  begitu tebanglah."  Samurah  pun  menolaknya,  maka  Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya pohon kurma itu, dan engkau akan mendapatkannya kelak di surga." Namun, Samurah  tetap  menolaknya,  maka  Nabi  saw.  bersabda, "Engkau  menimbulkan  bahaya."  Selanjutnya  Nabi menoleh  kepada  orang  Anshar  tadi  seraya  bersabda, "Pergilah dan cabutlah pohon kurmanya itu."
Contoh ini dengan jelas menerangkan bahwa Nabi saw tidak menghormati hak milik yang menganiaya orang lain.
(2) Diceritakan pula dalam kitab Imam Malik, Al-Muwattha, bahwa seorang laki-laki bernama Ad-Dhahak bermaksud hendakmengambil air dari tengah sungai melalui tanah milik  Muhammad  bin  Muslimah,  tetapi  Muhammad menolak, maka ia mengadu pada Khalifah Umar r.a. dan Khalifah  Umar  memerintahkan  Muhammad  untuk melapangkan jalan, tetapi Muhammad menolaknya dan berkata, "Tidak: Demi Allah." Berkatalah Umar, "Kenapa kau  tolak  saudaramu  memanfaatkannya,  padahal saudaramu  itu  bermanfaat  pula  bagimu  kalau  ia mengalirkan  air  pada  awal  dan  akhir,  sedang  ia  tidak membahayakanmu."  Kata  Muhammad  pula,  "Tidak." Maka Umar berkata, "Demi Allah, lewatkan, meskipun di atas  perutmu."  Maka  disuruhnya  Ad-Dhahhak melewatkan aliran air itu.
(3) Cara-cara  penyesuaian  lainnya  adalah  hal  yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti kewajiban menahan harta  atas  orang  yang  idiot  atau  gila  karena  keduanya tidak  bisa  menggunakan  hartanya  dengan  baik,  dan dikhawatirkan  akan  menghamburkan  kekayaannya,
sehingga  menimbulkan  bahaya  terhadap  ahli  warisnya dan terhadap kemaslahatan umum.

## C. Hak Milik Umum dalam Islam.
Disamping  hak  miliik  individu,  Islam  juga  mengakui  hak milik kolektif. Yang dimaksud dengan hak milik umum atau kolektif  ialah  harta  yang  dikhususkan  untuk  kepentingan umum  atau  kepentingan  jamaah  kaum  muslimin.  Hal  ini adalah  kebalikan  dari  hak  milik  khusus  yang memanfaatkannya  hanya  untuk  individu  atau  beberapa individu  tertentu  secara  khusus.  Hak  milik  ini  biasanya meliputi milik-milik umum yang ada dalam negara, seperti jalan-jalan, aliran-aliran sungai, dan sebagainya.
Negara  Islam  telah  mengakui  macam  hak  milik  ini  sejak awal  sejarahnya  dalam  berbagai  macam  bentuk.  Secara ringkas  adalah  dalam  dua  bentuk  berikut  ini  yang mempunyai  urgensi,  karena  pengaruhnya  atas  ekonomi negara.   Tanah suaka (Ardu-Hima) misalnya, adalah sebidang tanah  yang  diurus  oleh  pemerintah,  yang  khusus dimanfaatkan  untuk  kaum  muslimin.  Dengan  demikian, tanah ini menjadi hak milik umum, dan tidak diperbolehkan baik seluruhnya atau sebagian, menjadi milik khusus.
Dalam negara, Rasulullah saw. dulu pernah menyuakakan tanah  Naqi'  yang  digunakan  untuk  tempat  mengumpulkan kuda-kuda  kaum  muslimin.  Umar  bin  Khathab  pernah mensuakakan sebidang tanah di Rubdzah.  Kaum muslimin yang  fakir-fakir  dapat  menggunakan  rumputnya  untuk mengembalakan binatang ternak mereka. Tanah ini terlarang untuk orang-orang kaya.
Aslam,  budak  Umar  yang  telah  dimmerdekakan,  pernah mengatakan,  "Pernah  kudengar  seorang  laki-laki  dari  Bani Tsa'labah  berkata  kepada  Umar,  "Hai  Amirul  Mukminin, tuan  suakakan  negeri  kami.  Kami  telah  berperang mempertahankannya di masa Jahiliyah, dan kami menyerah untuk  diatur  atas  negeri  kami  di  masa  Islam,"  demikian  ia berkata berkali-kali. Umar menundukkan kepala, lalu beliau mengangkat  kepalanya  seraya  berkata,  "Negeri  itu  adalah negeri Allah. Dan banyak kau peliharakan nikmat dari harta kekayaan  Allah  yang  terletak  di  sana  di  jalan  Allah."  Dari berita  ini  tampak  bahwa  pensuakaan  Umar  ini  terletak  di tanah  yang  mengandung  banyak  hasil  bumi  dan  sumber- sumber air. Namun begitu tidak menjadi halangan baginya untuk  tetap  mensuakakannya  bagi  seluruh  penduduk  bila kepentingan umum mengharuskan demikian.
Pensuakaan dan Rasulullah saw. dan Umar r.a. merupakan pengakuan  adanya  hak  milik  orang  banyak.  Sebab  dengan adanya  hak  ini  tanah  tersebut  menjadi  milik  jamaah  kaum muslimin  untuk  merealisasikan  kemanfaatan  umum,  yakni dengan  membuatnya  sebagai  tempat  menggembalakan kuda-kuda dan unta-unta mereka.

## D Tanah-Tanah Ladang Terbuka.
Tatkala penaklukan Irak dan Syam (Syria) telah sempurna, para  tentara  yang  ikut  perang  menuntut  agar  tanah-tanah negeri  ini  dibagi  bagi  saja  untuk  mereka,  sesuai  dengan hukum  ghanaim  (harta  rampasan  perang).  Namun,  Amirul Mukminin  Umar  berpendapat  agar  tanah-tanah  ini  tidak dibagi-bagikan  kepada  para  tentara  yang  ikut  berperang, tetapi tetap di tangan pemiliknya. Penanganan mereka atas
tanah-tanah  ini  bukan  maksudnya  memiliki,  tetapi merupakan penanganan khusus. Maksudnya mereka hanya memiliki hasilnya dipandang sebagai pajak tanah, dan tidak memiliki hak penjagaan.
Sedang  tanahnya  adalah  milik  umat  atau  seluruh  kaum Muslimin.  Dalam  menerangkan  sebab-sebab  di  atas,  maka Umar berpendapat "Se-andainya tanah itu dibagi-bagi, maka tidak  akan  tertinggal  sedikitpun  bagi  orang  sesudahmu. Maka  bagaimanakah  halnya  dengan  kaum  muslimin  yang akan  datang  bila  tanah  itu  telah  terbagi-bagi  dan  telah diwaris-wariskan  serta  ditempati  secara  tetap.  Ini  bukan pendapat yang benar. Dan apakah lagi yang akan diberikan dari tanah Syam dan Irak ini kepada anak keturunan dan para janda di negeri ini dan juga di negeri lain?"
Jelas  dari  sebab-sebab  inilah  tampak  bahwa  Amirul Mukminin  mendasarkan  pendapatnya  di  atas  landasan masalah. Dalam hal ini berkatalah Muhammad Abu Zahrah ('alaihi rahmatullah): dalam Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim      "Sesungguhnya  Umar  r.a.  beralasan  dengan perbuatan  Nabi  saw,  yang  menetapkan  bahwa  tanah  dari negeri-negeri  yang  ditaklukkan  dengan  kekerasan,  tetap  di tangan  para  pemiliknya,  dengan  syarat  hak  milik  tanah tersebut adalah milik seluruh umat, sedangkan hasil buminya dibagikan  kepada  para  penggarap  dan  baitul  mal  kaum muslimin. Hal itu bisa jadi merupakan muzaraah, sehingga penggarap  itu  berhak  mendapatkan  bagian  tertentu  yang telah  umum  dalam  bercocok-tanam  dan  buah-buahan. Adapun selebihnya, yaitu kharaj (pajak tanah) menurut para ahli hukum Islam, dimiliki oleh mereka yang mempunyai hak penjagaan,  yaitu  seluruh  kaum  muslimin."  Inilah  pendapat Muham-mad Abu Zahrah dalam Al-Asal  dan Fathi Ahmad
Abdul Karim  yang berkesimpulan dari perbuatan Rasulullah saw. terhadap tanah Bani Nadir dan tanah Khaibar.
Dari  keterangan  tersebut  jelas  bahwa  Muhammad  Abu Zahrah berpendapat bahwa tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan tetap menjadi hak milik bangsa secara umum dan tidak  dapat  dibagi-bagikan  kepada  orang-orang  yang  ikut berperang.  Kami  bukan  merasa  lebih  pintar  dari  guru  kita tentang pendapat yang beliau simpulkan, tetapi perlu kami tambahkan bahwa dalil dalil yang beliau ajukan tidak dapat menjadi  sandaran  bagi  pendapatnya.  Hal  ini  karena  beliau beralasan dengan perlakuan Rasulullah terhadap tanah Bani Nadir dan tanah Khaibar.
Alasannya  dengan  perlakuan  Rasulullah  saw.  terhadap tanah  Bani  Nadir  tidak  tepat  sebab  tanah  Bani  Nadir  tidak ditaklukkan  dengan  cara  kekerasan.  dengan  demikian, tidaklah  benar  meng-kiaskan  pada  tanah  tersebut,  kecuali tanah-tanah yang dibuka secara kekerasan, seperti Irak dan Syam. Begitu juga alasan beliau dengan perlakuan Rasulullah terhadap  tanah  Khaibar  juga  tidak  tepat  sebab  bertolak belakang  dengan  riwayat  yang  telah  masyhur,  yang menyatakan  bahwa  Rasulullah  saw  telah  membagi-bagikan tanah Khaibar kepada para penakluk.
Adapun tentang pendapatnya bahwa tanah yang ditaklukkan secara kekerasan wajib tetap menjadi hak milik umat   secara  umum, tanpa  harus  dibagi-bagi, kami berpendapat bahwa pemerintah tidak  harus menahan tanah, seperti juga tidak harus membagi dan mendistribusikannya. la boleh memilih satu di antara dua pilihan yang lebih masalah. Pendapat inilah yang diperkuat oleh Ibu Terimalah dan yang disepakati oleh sebagian besar para ulama, dan juga merupakan mazhab dua orang imam,
Abu Hanifah dan Ahmad, menurut pendapat yang masyhur.
Para  ulama  masih  berselisih  paham  tentang  tanah  yang dibuka secara kekerasan yang terbagi atas tiga pendapat :
(l)  Mazhab Imam Syafii berpendapat bahwa tanah ini wajib dibagikan  kepada  para  penakluk  sebab  termasuk rampasan perang (ghanimah). Mereka beralasan dengan perlakuan Rasulullah ter-hadap tanah Khaibar.
(2) Mazhab  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tanah  yang ditaklukkan dengan kekerasan termasuk harta rampasan tanpa  pertempuran  (fai'i),  sehingga  wajib  ditahan. Mereka  beralasan  de-ngan  Surat  Al-Hasyr,  dan  bahwa tanah itu bukan termasuk ghanimah.
(3) Pendapat  yang  termasyhur  dari  Imam  Ahmad  dan merupakan  mazhab  Imam  Abu  Hanifah  dan sahabatsahabatnya, Imam As-Tsauri dan Abu Ubaid, dan ini  merupakan  pendapat  keba-nyakan  para  ulama.
Pendapat  ini  menyatakan  bahwa  terhadap  tanah  ini pemerintah  harus  mendahulukan  kemasIahatan  umum muslimin,  apakah  akan  membagi-bagiannya  atau menahannya,  seperti  yang  dilakukan  Nabi  saw.,  yaitu membagikan  tanah  Khaibar.  Dan  kalau  yang  masalah ialah membiarkannya sebagai fai‘i kaum muslimin, maka lakukanlah  seperti  yang  pernah  dilakukan  Nabi  saw. ketika  beliau  menaklukkan  kota  Mekah  dengan  paksa, yaitu  tidak  membagi-bagikan  tanahnya  kepada  para penakluk. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa beliau membagi  dua  tanah  Khaibar,  yaitu  membagikan separuhnya  dan  menahan  sepa-ruh  yang  lain  untuk membiayai keperluan-keperluan negara.
Pendapat  ketiga  inilah  yang  kami  anggap  lebih  kuat.  Dan sebagai sandaran kami tambahkan bahwa dalil pokok yang mengatakan wajib dibagi-bagi adalah perlakuan Rasulullah saw.  terhadap  tanah  Khaibar.  Perlakukan  Rasulullah  ini menurut  pandangan  kami  tidak  menunjukan  wajib melainkan  hanya  menunjukkan  boleh.  Alasan-alasan  kami adalah sebagai berikut :
(1) Perbuatan  yang  dilakukan  Rasulullah  menun-jukkan boleh (jaiz atau mubah), sebagaimana pendapat para ahli usul  fiqih.  Pada  asalnya  semua  perbuatan  hukumnya boleh dan tidak berubah menjadi wajib kecuali bila ada qarinah (dibarengi) dengan dalil lain yang menunjukkan wajibnya.
(2) Nabi  saw.  telah  menaklukkan  kota  Mekah  secara kekerasan,  namun  beliau  tidak  mem-bagi-bagikan tanahnya.  Sementara  itu,  beliau  juga  menaklukkan Khaibar  dengan  kekerasan  dan  membagi-bagikan tanahnya atau sebagian tanahnya. Hal itu menunjukkan kebolehan mela-kukan dua perkara, yaitu membagi bagi atau tidak.
(3) Seandainya tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan tidak  wajibnya  mengikuti  perbuat-an  Rasulullah  tadi, maka  perbuatan  Khulafaur  Rasyidin  dapat  dijadikan dalil  atas  tidak  wajib-nya.  Tidak  masuk  akal  kalau Rasulullah  mem-bagi-bagi  tanah  Khaibar  itu  adalah wajib, tetapi Umar tidak membagi-bagi tanah Irak.
Ringkasnya,  dalam hai   tanah  ladang yang ditaklukkan   dengan kekerasan,   pemerintah boleh menentukan dua pilihan :
(a) Menahannya  atau  menganggapnya  sebagai  hak  milik umum  kaum  muslimin,  sedangkan  hak  mengambil
manfaatnya adalah untuk mereka yang mermperolehnya serupa pajak tanah.
(b) Membagi-bagikannya  kepada  para  pahlawan  yang  ikut berperang.  Semua  itu  bergantung  pada  kemaslahatan umum negara Islam.

## E.  Usaha  dalam Sistem Islami.
Rsulullah saw sangat menekankan kepada seluruh umatnya, agar tidak  menjadi umat yang  pemalas  dan suka meminta- minta.  Pekerjaan  apapun    walaupun  tampak  hina  dimata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia dari pada harta yang diperoleh  dengan cara minta-minta atau diperoleh dengan cara yang tidak halal.
Pertama,  Wirausaha.  Disamping  kepemilikan,  disisi  lain Allah  memberikan  motivasi  pada  manusia  agar  melakukan usaha  dalam  rangka  memenuhi  kehidupannya  yang  dalam ilmu  ekonomi  disebut  wirausaha.  Dalam  sejarah  ilmu ekonomi,  wirausaha  (enterpreunershipr)  sebagai  ilmu pengetahuan yang sudah dikenal sejak tahun 1755. Winardi mengemukakan  pendapat  Cantillion  yang  menyatakan seorang  wirausahawan    sebagai  seorang  yang  membayar harga tertentu untuk produksi  tertentu, kemudian dijualnya dengan  harga  yang  tidak  pasti  (an  uncertain  price)  sambil membuat  keputusan  tentang  upaya  mencapai  dan memanfaatkan  sumber-sumber  daya  dan  menerima  resiko berusaha (the risk of enterprise).
Ada  sebuah  titik  kritikal    dalam  ulasan  Catillon  yang menyatakan  bahwa  seorang  wirausahawan  secara  sadar membuat  keputusan  tentang  alokasi  sumber  daya.  Maka,
secara  konsekuen,  para  wirausahawan  canggih  berupaya, senantiasa  akan  mencari  peluang  terbaik  dalam  hal memanfaatkan  sumber-sumber  daya  dalam  konteks  yang mem-berikan hasil yang komersial  yang setinggi mungkin. Winardi 2 mengemukakan  pendapat  Joseph  Schumpeter bahwa  wirausaha  mempunyai  fungsi  mengubah  atau merevolosikan  pola  produksi  dengan  jalan  memanfaatkan sebuah  penemuan-penemuan  baru  (invention)  atau  serba lebih  umum,  sebuah  kemungkinan  teknologikal  untuk memproduksi  sebuah  komoditi  baru,  atau  memproduksi sebuah komoditi lama dengan cara baru, membuka sebuah sumber  supply  bahan-bahan  baru,  atau  suatu  cara penyaluran  baru  atau  mengorganisasi  industri  baru. Wirausaha  bersumber  dari  fiman  Allah  “Dan  Kami  jadikan siang  untuk mencari  peng-hidupan, (An-Naba’, 11) “Dan  Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari  kurnia  dari  Tuhanmu,  dan  supa-ya  kamu  mengetahui bilangan  tahun-tahun  dan  perhitungan.  dan  segala  sesuatu  telah Kami  terangkan  dengan  jelas.(Al-Isra,  12) “ Orang-orang  yang Makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekan-an) penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
2 Winardi, J, 2003, Entrepreneur dan Entrepreneurship. Prenada Media, Jakarta.
larang-an);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  orang  yang kembali  (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-
Baqarah, 275)
Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah  pembayaran  lebih  yang  disyaratkan  oleh  orang  yang meminjamkan.  Riba  fadhl  ialah  penukaran  suatu  barang dengan barang  yang  sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena  orang  yang  menukarkan  mensyaratkan  demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah  yang  berlipat  ganda  yang  umum  terjadi  dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
Kedua, Wirausaha dan Daya Saing. Dalam melakukan usaha manusia harus mempunyai kompetensi, baik yang berkaitan dengan  teknikal,  sosial,  manajerial  dan  intelektual. Schumpeter dalam Winardi menyatakan wirausaha mencari dan menerapkan kombinasi-kombinasi baru dari faktorfaktor produksi untuk menghasilkan sebuah usaha sebagai berikut:
(1) Produk baru yang belum pernah ditemukan.
(2) Metoda kerja baru yang lebih efisien  dan lebih efektif.
(3) Lapangan kerja baru.
(4) Daerah penjualsan atau pasar baru.
Intinya, wirausahawan merupakan seorang yang profesional dalam  memanfaatkan  sumber  daya    dan  mendistribusikan untuk  kebutuhan  manu-ia.  Ketrampilan  kewirausahaan  ini bersumber  dari  firman  Allah:  Katakanlah:  "Hai  kaumku, Bekerjalah  sesuai  dengan  keadaanmu,  Sesungguhnya  aku-akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui, (Az-Ymar, 39).
Katakanlah:  "Tiap-tiap  orang  berbuat  men-urut  keadaannya masing-masing".  Maka  Tuhanmu  lebih  mengetahui  siapa  yang lebih benar jalanNya.(Al-Isra’, 84)
Ayat-ayat  tersebut  memberikan  gambaran  kita  agar berusaha  dengan  penuh  kompetensi  dan  profesional. Wirausahawan yang profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
(1) Lokus  pengendalian  internal:  para  wirausaha beranggapan  bahwa  mereka  berkemampuan  untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, mereka mampu mengarahkan  diri  mereka  dan  mereka  mempunyai otonomi.
(2) Tingkat  energi  tinggi:  para  wira  usaha  merupakan manusia  yang  persenten,  yang  sedia  bekerja  keras dan  mereka  bersedia  untuk  berupaya  ekstra  untuk meraih keberhasilan.
(3) Kebutuhan  tinggi  akan  prestasi:  Para  wirausaha termotivasi  untuk  bertidak  individual  untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang matang.
(4) Toleransi  terhadap  ambiguitas:  Para  wirausahawan merupakan manusia yang bersedia menerima  resiko, mereka mentoleransi situasi-situasi yang menunjukkan tingkat ket-idak pastian tinggi.
(5) Kepercayaan  diri:  Para  wirausahawan  merasa  diri kompeten,  dan  mereka  yakin  akan  diri  mereka sendiri, dan mereka bersedia mengambil keputusankepurusan.
(6) Berorientasi  pada  action:  Para  wirausahawan berupaya  agar  mereka  bertindak  mendahului
munculnya masalah-masalah, mereka ingin menyelesaikan  tugas-tugas mereka secepat mungkin dan  mereka  tidak  bersedia  menghamburkan  waktu yang berharga.
Maka, dengan kompetensi dan profesionalisme wirausaha inilah  sehingga  manusia  mampu  melakukan  daya  saing  di semua  bidang.  Daya  saing  usaha  menuntut  adanya perubahan  dan    pembenahan  sesuai  dengan  tuntutan perubahan  lingkungan  atau  sumber  daya  yang  tersedia. Perubahan  indikator daya  saing  usaha  juga  mempengaruhi perubahan    usaha  dalam  pembangunan  ekonomi.  Terkait dengan perubahan terhadap masalah-masalah perekonomian,  pendekatan  terkini  dengan  menggunakan istilah organisasi pembelajaran. Menurut Poter konsep daya saing didefinisikan sebagai berikut:
(1) Daya  saing  mencakup  aspek  yang  lebih  luas  dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Pelaku  ekonomi  bukan  saja  perusahaan,  akan  tetapi juga rumah tangga, pemerintah dan lain-lain.
(2) Hasil  akhir  dari  meningkatnya  daya  saing  atau perekonomian  tak  lain  adalah  meningkatnya kesejahteraan  penduduk  dalam  perekonomian tersebut.
(3) Kata  kunci  konsep  daya  saing  adalah  kompetisi dengan  peran  keterbukaan  terhadap  kompetisi  dan para kompetitor menjadi sangat relevan.
Selanjutnya  Poter  mengindetifikasikan  indikator utama  yang  dapat  menentukan  daya  saing  sebagai  berikut,
Perekonomian  nasional,  Keterbukaan,  Sistem  keuangan, Infra-struktur  dan  sumber  daya  alam,  Ilmu  pengetahuan, Sumber daya manusia, Institusi, Governance dan Kebijakan pemerintah, Manajemen dan ekonomi makro.
Dalam    peningkatan  daya  saing  diperlukan pembelajaran  organisasi  yang  terfokus  pada  pembelajaran individual, karena individu adalah pihak yang dapat berfikir dan  berbuat.  Organisasi  belajar  hanya  didapatkan  melalui individu  sumber  daya  manusia  yang  belajar,  walaupun  hal ini  semata  belum  atau  tidak  menjamin  terwujudnya pembelajaran organisasi.
Ketiga,    Kemampuan  Manajemen  Usaha.  Dalam  wirausaha secara operasional pe-mikiran organisasi pembelajaran dapat dilaksanakan melalui agenda penciptaan perubahan (creating change  agenda)  yang  mencakup  tiga  unsur  pokok,  yaitu: agenda  intelektual,  agenda  manajerial,  dan  agenda behaverial.  Tentunya  dalam  menjalankan  usaha  dan berwirausaha    diperlukan  kemampuan  manajerial  dan manajer yang mempunyai berbagai disiplin, kompetensi dan visi  yang  jelas  dalam  menangkap  peluang  usaha  dan memanfaatkan  sumber  daya.  Sange  memberikan  konsep manajer  yang  dapat  menumbuh-kembangkan  organisasi pembelajaran,  harus  mempunyai  kemampuan  dan  peranan sebagai berikut, yaitu:
(1) Mampu memainkan peran baru (new role), yaitu:
(a) Sebagai perancang (designer) yaitu: mampu
merumuskan  visi,  misi,  tujuan  dan  nilai  organisasi semaksimal mungkin dan memberikan peluang pada orang  yang  berada dalam organisasi untuk  berperan serta.  Selanjutnya  mampu  pula  merumuskan
kebijakan, strategis dan struktur pelaksanaan kegiatan organisasi dalam upayanya mencapai tujuan
(b) Peran  sebagai  guru  (teacher),  seorang  manajer  yang mampu  membangkitkan  organisasi  pembelajaran untuk memahami realitas yang ada dan menunjukan pada bahwa pada mental model mereka agar pelaku organisasi  memiliki  asumsi  dan  persepsi  yang  sama pada permasalahan yang dihadapi, dan
(c) Peran  sebagai  penolong  (steward),  seorang  manajer yang  baik  mereka  mampu  menempatkan  dirinya sebagai  pelayan  stafnya,  pelayanan  pelanggan  dan pembimbing  bawahannya  agar  memahami  tujuan organisasi yang lebih besar.
(2) Memiliki keterampilan baru (new skill), manajer mampu membentuk dan membangun visi
bersama, memunculkan mental model staf dan menganalisis serta mendorong kearah terbentuknya mental model bersama untuk pemecahan permasalahan dan tantangan organisasi serta senantiasa berfikir secara sistematis,
(3) Mampu  mengaplikasikan  sarana  baru  (new  tools)  bagi pemetaan  (mapping)  masalah.  Pemimpin  harus  mampu berfikir  konsepsional,  komunikatif  bersemangat  dan mampu memetakan dan memecahkan masalah.

## (3) Ketrampilan Manajemen Usaha.
Perkembangan organisasi (daya saing usaha) pembangunan beradaptasi  dengan  lingkungan  yang  belum  pasti  maupun kesempatan yang tersedia disebut organisasi cellular (cellular organization), yaitu struktur organisasi yang terdiri dari sel-sel yang  dapat  bertindak  sendiri-sendiri  (unitunit  bisnis  yang
mempunyai  otonomi)  seperti  sebuah  sel  dalam  setiap organisme  yang  memiliki  semua  fungsi  fondemental kehidupan. Namun tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan  sel  lainnya  akan  mampu  melakukan  fungsi  yang lebih kompleks, lebih berpotensi dan kompeten. Pengetahuan dan informasi akan diberikan oleh setiap sel. Setiap sel akan memiliki  tanggung  jawab  pada  sistem  secara  keseluruhan, meskipun  masing-masing  sel  memiliki  keahlian  khusus untuk menawarkan produk suatu perusahaan.
Membangun  daya  saing  usaha  memerlukan  pendekatan yang kompleks, tidak hanya pada kemampuan teknis, bisnis dan keahlian kolaborasi yang kuat, tetapi juga kepemimpinan dan  self  governance.  Pengembangan    sumber  daya  manusia dalam mendukung daya saing usaha   adalah sebagai berikut, yaitu:
(1) Pengetahuan dasar dan teknik
spesialis (KnowledgeBased  Technical  Specialty),  karier  dibangun dengan  mempergunakan  spesialisasi  dalam  bidang teknis dan kemampuan, misalnya di bidang teknologi informasi.  Kemampuan  untuk  mengakses  informasi akan membuat organisasi tetap kompetitif.
(2) Garis fungsional dan pengalaman internasional (Cross fungtional  and  international  experience),  merupakan tuntutan  yang  harus  dimiliki  oleh  manajer  di  masa depan.  Pemahaman  yang  mendasar  berbagai paradigma  fungsi  lain  dan  pendekatan  yang  multi disiplin  diperlukan  dalam  memecahkan  masalah. Pengalaman  multi  cultural  dan  pengalaman internasional diperlukan dalam mengelola organisasi celluler yang kecil dalam bisnis internasional,
(3) Manajemen    kolaboratif  (collaborative  management), kemampuan  pemimpin  untuk  berintegrasi  secara cepat ke dalam lingkungan tim, karena lingkungan tim ada  yang  permanen  dan  ada  yang  sementara. Kolaborasi  menjadi  faktor  penting  dalam  organisasi network  dan  celluler,  seperti  kemampuan  kolaborasi referral  skill,  partnering  skill,  dan  relationship management),
(4) Individu dan manajemen skill (self-mana-gement skill), individu  tidak  hanya  memer-lukan  keahlian  teknis, bisnis, dan kemam-puan untuk berkolaborasi, namun juga  perlu  memiliki  self  governance.  Kompetensi  ini diperlukan  karena  individu  harus  mengelola  diri sendiri dalam organisasi cellular, dimana organisasi ini tidak ada hirarki ataupun aturan manajerial,
(5) Sifat-sifat personal (personal traits), sifat-sifat personal akan memegang peranan penting dalam pengembangan profesionalitas. Fleksibilitas
merupakan  sifat  yang  harus  dimiliki  oleh  manajer masa  depan,  karena  otonomi  yang  dimiliki  oleh individu  akibat  adanya  pergeseran  dari  organisasi yang besifat birokratis ke cellular. Selain itu, integritas dan  kepercayaan  merupakan  sifat  personal  yang penting  dalam  lingkungan  kerja  yang  semakin kolaboratif.
Keempat,  Peluang Usaha. Bagi seorang wirausahawan dengan kemampuan  berusaha  dan  memanfaatkan  peluang  dengan menggunakan  sumber  daya  dan  proses  wirausaha, sebagaimana di atas, Allah SWT memberikan beberapa sinyal
yang  berkaitan  dengan  sektor  usaha  atau  peluang  usaha. Sektor-sektor usaha atau peluang usaha  diciptkan oleh Allah SWT  sebagai  sarana  pemenuhan  kemakmuran  manusia, sebagaimana  firman-Nya:  ”Dan  kepada  Tsamud  (kami  utus) saudara  mereka  shaleh.  Shaleh  berkata:  "Hai  kaumku,  sembahlah Allah,  sekali-kali  tidak  ada  bagimu  Tuhan  selain  Dia.  Dia  telah menciptakan  kamu  dari  bumi  (tanah)  dan  menjadikan  kamu pemakmurnya,  karena  itu  mohonlah  ampunan-Nya,  kemudian bertobatlah  kepada-Nya,  Sesungguhnya  Tuhanku  Amat  dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba- Nya)."(Hud, 61).
Dalam kajian ekonomi ada tiga sumber daya. Ketiga sumber daya tersebut dalam ekonomi klasik, yaitu  tanah, pekerja dan modal.
Menurut mereka tanah terdapat dalam jumlah yang tetap, tidak  tergantung  pada  tingkat  harganya.  Artinya  harganya dapat naik turun tetapi jumlah tanah yang ditawarkan tidak berubah. Sementara itu jumlah sumber daya manusia sebagai pekerja relatif sangat elastis terhadap tingkat upah. Bila upah naik  melebihi  tingkat  sub  sistem  maka  jumlah  penduduk (tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat karena adanya perubahan skala upah.
Seperti  halnya  dengan  tanah,  sejumlah  tenaga  kerja  yang tidak bermutu tidak akan menghasilkan ouput yang banyak dalam  aktivitas  ekonomi.  Lebih  dari  itu  tenaga  kerja  yang tidak bermutu juga harus diberi makan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbangkan pada peningkatan ouput kegiatan ekonomi, tetapi mereka juga ikut memakan ouput pendapatan per kapita. Maka tersedianya jumlah tenaga kerja atau  penduduk  dalam  jumlah  yang  besar  dan  mutu  yang
rendah  akan  mengakibatkan  tersedianya    output  perkapita yang rendah. Di pihak lain juga diusahakan  jumlah tenaga kerja  yang  jumlahnya  relatif  tidak  begitu  besar  itu  adalah tenaga  kerja  yang  mutunya  tinggi.  Bila  tidak,  mengecilnya jumlah  tenaga  kaerja  tidak  otomatis  memberikan  output perkapita  yang lebih tinggi.
Sebagaimana  diutarakan  di  atas,  mutu  modal  manusia merupakan  salah  satu  penyebab  nilai  produktivitas    yang dominan.  Konsep  mutu  berhubung-an  dengan  fungsi produksi.  Mutu  modal  manusia  dikatakan  meningkat  bila nilai  satuan  kerja  yang  sama  dapat  tercapai  tingkat produktivitasnya  yang  lebih  tinggi.  Mutu  modal  manusia merupakan  komuditi  yang  dapat  menghasilkan  dan diakumulasi. Pengorbanan untuk menghasilkan mutu modal manusia baru dapat  memberikan hasilnya  pada masa yang akan  datang.  Oleh  karena  itu  digunakan  istilah  “modal”. Sumber  daya  manusia  yang  sudah  mengalami  pengolahan lebih  lanjut  disebut  modal  manusia.  Penggunanaan  istilah mutu  modal  manusia    menyiratkan  suatu  perhatian  pada pengelolaan sumber daya manusia  yang  merupakan suatu investasi. Karena modal manusia tak dapat diukur, kita tidak mempunyai jumlah modal manusia, tetapi yang dibicarakan mutunya.  Jadi  potensi  kandungan  alam  yang  general    itu dapat memakmurkan manusia tergantung pada mutu modal manusia  itu  sendiri  untuk  menggalinya  demi  kemakmuran umat manusia. Wallahu a’lam

## Bahan Bacaan
Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad 2004,
Ihya, Ulumuddin, Dar Ma’rifah, Beirut Lebanon. Al-Jauziyah, Ibnu  Qayyim,  1996,  I’lamul  Muwaqi’in,    Dar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah, Beirut Libanon.
Al-Khim, Mushthafa dan Al-Bugha Mushthafa, 2000, Fiqh Al- Manhaji, Darul Qalam, Damakus dan Darus Samiyah Beirut, Al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,
Pustaka Setia, Bandung,
Al-Jaziri, Adurrahman bin Muhammad ‘Uwadh,  1999, Kitab
Al-Fiqhih ‘ala Al-Mazahibul Ar- Ba’ah, Dar Ihyau AlTuraash Al- ‘Arabi.
An-Nabani, Taqyudin,
1996, Membangun Sistem
Ekonomi Alternatif, Perspetif Islam, Risalah Gusti, Surabaya,
Ad-Dumuhi, Hmzah Al-Jami’I, tt, Al-Iqtshad fi Al-I slam,
Dar Al-Anshor, Mesir.
Chapra, M. Umer, 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani, Jakarta.
Huda,    Nurul  at.  al,  2008,  Ekonomi  Makro  Islam  Pendekatan Teori,  Kencana  Prenada  Media    Group,  Jakarta.  Ibnu Taimiyah, Taqiyudin Abi Abas Ahmad, Abdil  Halim Abdul Salam, 2000, Majmu’ Al-Faatwa, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, Libanon.
Ibnu Qodamah, Syamsudin Abdul Rahman
Muhammad Ibnu Ahmmad, 1995,  Al-Mughni, Darul Hadits, Al-Qahirah, Ibnu  Khaldun,  Abdul  Rahman  1978,  Al-Muqadimah,  Dar AlQalam, Beirut.
Ibnu Hajm, Ali ibnu Ahmad, ibnu Sa’id, tt, Al-Mubala, Dar Al- kutub Al-‘Arabiyah,  Beirut.
Islahi,  AA,  1997,  Konsep  Ekonomi  Islam  Ibnu  Taimiyah,  Bina Ilmu, Surabaya.
Idri, dan Titik Triwulan Tutik, Prinsip-Prinsip Eko- nomi Islam, Lintas Pusataka, Jakarta.
Khalaf,  Abdul  Wahab,  1997,  Ilmu  Usul  Fiqh,  Gema Risalah Press, Bandung.
Kattsoff,  Luois,  1992,  Pengantar  Filsafat,  Tiara  Wacana Yogyakarta,
Karim, Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer, Gema Isani, Jakarta.
Manan, M, Abdul, 1977,  Teori  dan  Praktik Ekonomi Islam,  PT
Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta,
Muhammad, 2000, Kebijkan Fiskal dan Moneter, dalam Ekonomi
Islam, Salemba Empat, Jakarta.
Munir,  Misbah,  2007,  Ajaran-Ajaran,  Ekonomi  Rasulullah,
Kajian  Hadits  Nabi  Dalam    Perspektif  Ekonomi,  UIN  Press, Malang.
Majma’ Lughah Al-“Arabiyyah , 1972, Al-Mu’jam Al-Wasith, Dar Al-Ma’rif, Mesir.
Naqvi, Syed, Nawab, 1981, Etics and Economic An slamic Synthesis, The Islam Foundamintions,   UK.
Nawawi, Ismail, 2006,  Tazkiyatun Nafsi, Terapi  Perilaku Lahir dan Batin dalam Perspektif  Tasawuf, VIV Grafika Surabaya,
Qoradawi,   Yusuf, 1996,   Hukum Zakat,  PT Pusraka Lentera Antar Nusa, Jakarta,
Rosydi,  Herman,  2003,  Pengantar  Teori  Ekonomi:  Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Rajawali Press, Jakarta Sabiq,  Sayyid,  1983,  Fiqh  Sunah,  Darul  Fikri,  Mesir.  Syaqir, Labib, tt, Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishdiyah, Dar AnNadhah,  Kairo. Sukirno,    Sadono,  2002,  Pengantar  Teori  Makro-ekonomi,  Raja Grafundo, Persada, Jakarta.
Sudarsono,  Heri,  Konsep  Ekonomi  Islam,  Suatu  Pengantar,
Ekonista Kampus Fakultas. Ekonomi UII, Yogyakarta.