## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS BINA MARGA
KOTA MAKASSAR.
Hasliah
Bakri
Bakriri91@yahoo.com Dosen STIE –LPI Makassar
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  laporan  keuangan  pemerintahan  daerah pada    dinas  bina  marga  kota  Makassar  telah  sesuai  dengan  peraturan  menteri  No  24  Tahun2005 tentang standar pemerintah menteri dalam negeri No 13 Tahun 2006.
Hasil  Penelitian  ini  pada  Dinas  Bina  Marga  Kota  Makassar  (PU)  dalam mempertanggungjawabkan keuangan  tidak  menyajikan  laporan  realisasi  anggaran  saja  karena  hanya  melakukan  penyusunan neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  laporan  keuangan.Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pememrintah.
Kata kunci  : Laporan Keuangan, Pemerintah daerah

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  reformasi  diindonesia  saat  ini telah membuka  suatu  wawasan    baru  mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pememrintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah.  Dengan  terpisahnya  system  pengelolaan  keuangan  dan  banyaknya  pememkaran  wilayah baru  membuat  sistematis  pememrintah  juga mengalami  perubahan,  khususnya  pada    pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan dipememrintah.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu  diperlukan  akuntansi  yang  berbeda  dengan  akuntansi  komersial  pada  umumnya,  lembaga pememrintahan  harus  menyediakan  sumber-sumber  tertentu  dengan  suka  rela  dan  memeungut iuran dari masyarakat dalam bentu pajak yang diurus secara efektif dan digunakan untuk pelayanan yang  bermanfaatMeningkatnya  ketentuan  terhadap  trasparasi  dan  akuntabilitas,  mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sector public juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi  selama  ini  hanya  diterapkan  secarah  utuh,  pada  organisasi  sector  swasta.  Hal  ini sebabkan karena banyaknya aparatur pememrintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun  dari segi praktek.
Untuk  merelassasikannya,  pemerintah  pusat  mengeluarkan  dua  peraturan  yakni  undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahna daerah dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang  pertimbangan  keunagan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah.  Setelah  keluarnya undang-undang  tersebut,  pemerintah  juga  mengeluarkan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  yaitu diantaranya adalah : peraturan Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggjawaban keuangna  daerah  dan  sekarang  sudah  direvisi  menjadi  peraturan  pememrintah  Nmor  56  Tahun 2005  tentang  system  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  proses  pencatatan  pengelolaan.  Dan pengiktisaran  dengan  cara  tertentu  dalam  ukuran  moneter,  transaksi  dan  kejadian-kejadian  yang umum  bersifat  keuangan  termaksut  pelaporan-pelaporan  atas  realisasi  penyelenggaraan  urusan pemerintah  menurut  asa  otonomo  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  ekonomi  seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.
Dinas  bina  marga  kota  Makassar  dalam  mempertanggungjawabkan  keuangan  hanya menyajikan  laporan  reaslisasi  anggaran  saja  karena  dinas  bina  marga  kota  Makassar  tidak melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai peraturan pememrintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  penulis  kemukakan  diatas,  maka  perumusan  masalah dalam penelit ian ini adalah sebagai berikut “Apakah laporan keuangan pemerintah pada dinas bina marga  kota  Makassar  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  No  24  Tahun  2005  tentang  standar akuntansi pemerintah menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006”

## TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Laporan Keuangan
Analisis  laporan  keuangan  adalah  suatu  proses  penelitian  laporan  keuangan  beserta  unsur- unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan  usaha  dan  juga mengevaluasi  usaha  pada  masa  lalu  dan  sekarang.Menurut  Soemarso  S.R (1996),  analisis  laporan  keuangan  adalah  hubungan  antara  suatu  angka  dalm  suatu  laporan keuangan  dengan  angka  yang  lain  yang  mempunyai  makna/penjelasan  arah  perubahan  (trend) suatu  fenomena.  Angka-angka  dalam  laporan  keuangan  akan  sedikit  artinya  kaloe  dilihat  secara sendiri-sendiri. Dengan analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah mengintreprestasikannya.

## Analisis Laporan Keuangan Pememrintah Laporan Keuangan Pemerintah
Kieso dkk. (2002:3)  menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi  keuangan  utama  kepada  pihak-pihak  di  luar  korporasi.  Laporan  ini  melampirkan  sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.
Pelaporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  tambahan  atas  laporan  keuangan  dari  suatu entitas  pada  suatu  periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas tersebut.Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.Pelaporan  keuangan  dapat dikatakan  sebagai  data  juga  dapat  dikatakan  sebagai  informasi.Data  dapat  berubah  menjadi informasi  jika  diubah  kedalam  konteks  yang  memberikan  makna  (Anonim,  2010:10). Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah  :  “Laporan  keuangan  adalah  suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan  kinerja keuangan  suatu  entitas”. Pengertian  laporan  keuangan  lainnya  yang  diungkapkan  oleh  Munawir (2010:2),  laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  data  atau  aktivitas  suatu  perusahaan/instansi pemerintah  daerah.  Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan. Laporan  keuangan  yang  lengkap  biasanya  meliputi  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus  dana),  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan  yang  merupakan  bagian  integral  dari laporan keuangan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas  Bina  Marga  Kota  Makassar  dalam  mempertanggungjawabkan  keuangan  hanya menyajikan  laporan  realisasi  anggaran  saja  karena  Dinas  Bina  Marga    (PU)  tidsk  melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.Laporan  Realisasi Anggaran  mengungkapkan  kegiatan  keuangan  pemerintah  pusat/daerah  yang  menunjukkan ketaatan  terhadap  APBN/APBD.  Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  aplikasi dan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah  dalam  satu periode  pelaporan.  Dalam  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  disebutkan  unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran.terdiri  dari :pendapatan , belanja , pembiayaan, neracadan catatan laporan keuangan.

## Unsur Laporan Keuangan
Menurut peraturan pememrintah No 24 Tahun 2005 bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari :
Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  iktisar  sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  daya ekonomi  yang  diperoleh  pemerintah  pusat/daerah  yang menggambarkan  perbandingan  antara  dan realisasinya  anggaran  terdiri  dari  dari  pendapatan,  belanja,  transfer  dan  pembiayaan  (  peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 pernyataan No 1 paragraf 33 ).
Laporan  Posisi  Keuangan/Neraca,.  Pernyataan  standar  akuntansi  pemrintah  01  pargraf  38    dalm peraturan  pemerintah  No  24  Tahun  2005  menjelaskan  bahwa  neraca  menggambarkan  posisi keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai  asset,  kewajiban  dan  ekuatis  dana  pada  priode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran untuh suatu estitas ( pemerintah daerah  )  pada  suatu  titik  waktu.  Dalam  neraca  tergambar  elemen-elemen  yang  menyusun  estisas
tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret estitas.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian  ini,  penulis  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan membandingkan  antara  peraktek  dan  teori  yang  ada.Kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  untuk disajikan  dalam  bentuk  skripsi.  Adapun  rumus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  pemerintah daerah. Perhitungan analisis rasio pertumbuhan APBD dan perhitungan efektifitas .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN\ Hasil Penelitian Analisa Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas  Bina  Marga  (PU)  Kota  Makassar  dalam  mempertanggungjawabkan  keuangan  tidak menyajikan  laporan  realisasi  anggaran  saja  karena  dinas  bina  marga  kota  Makassar    hanya melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standat akuntansi pemerintah. 1.  Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  realisasi  anggaran  merupakan  dokumen  yang  disampaikan  kepala  daerah  dihadapan siding paripurna DPRD sebagai penghantar perhitungan APBD.Laporan realisasi anggaran pada dasarnya memuat tentang kinerja keungan daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2.  Laporan Arus Kas
Laporan  arus  kas  adalah    laporan  yang  menggambarkan  perubahan  posisi  kas  dalam  suatu periode  akuntansi.  Didalam laporan ini  perubahan  posisi  akan  dilihat  dari  tiga  sisi  yaitu  operasi, pendanaan  dan  investasi.  Berikut  laporan  arus  kas  Dinas  Bina  Marga  Kota  Makassar  Tahun Anggaran 2017-2018.
Tabel I Dinas Bina Marga LAPORAN ARUS KASPer 31 Desember 2018 N0 Uraian 2017 2018 1 Arus kas dari aktifitas operasi 2 Arus kas masuk 3 Pendapatan pajak daerah 3.451.383.503,50 587.708.989,00 4 Pendapatan retribusi daerah 0 851.577.500,00 5 pendapatan hasil penegelolaan kekayaan daerah yang diserahkan 0 0 6 lain-lain PAD yang sah 0 0 7 Dana bagi hasil pajak 0 0 8 Dana bagi hasil sumber daya alam 0 0 9 Dana alokasi umu 0 0 10 Dana alokasi khusus 0 0 11 Dana otonomi khusus 0 0 12 Dana penyesuaian 0 0 13 Pendapatan bagihasil pajak 0 0 14 Pendapatan bagi hasil lainnya 0 0 15 Pendapatan hibah 0 0 16 Pendapatan dana darurat 0 0 17 pendapatan lainnya 0 0 18 0 0 19 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 20 Hibah 0 0 21 Dana darurat 0 0 22 Lainnya 0 0 23 Jumlah arus kas masuk 3.451.383.503,50 1,439.286.489
24
25 Arus keluar kas dari aktivitas operasi 26 Belanja pegawai 7.404.316.349,00 9.234.192.004,0 0 27 Belanja barang 27.073.686.620,21 23.755.256.722, 05 28 Belanja bunga 0 0 29 Belanja subsidi 0 0 30 Belanja hibah 0 0 31 Belanja bantuan social 0 0 32 Arus  keluar  kas  dari  aktivitas  investasi asset non keuangan 33 Belanja tanah 480.807.000,00 0 34 Belanja peralatan dan mesin 657.891.100,00 1.537.465.000,0 0 35 Belanja gedung dan bagunan 74.069.025.034,01 59.900.168.200, 40 36 Belanja jalan, irigasi, dan jaringan 107.282.737.784,17 150.091.781.90 8,55 37 Belanja asset tetap lainnya 11.665.000,00 4.918.000,00 38 Belanja asset lainnya 204.282.000,00 47.190.300,00 39 BELANJA TAK TERDUGA 0 0 40 TOTAL BELANJA 217.184.647.887,39 244.570.972.13 5,00 41 SURFULS/DEFISIT (213.733.291.383,89 ) (243.131.685.64 6,00)
Sumber : Data olahan tahun anggaran ,2019
Laporan Posisi Keuangan/Neraca Laporan  neraca  melaporkan  yang  memberikan  gambaran  yang  utuh  suatu  estitas  (pemerintah daerah)  pada  suatu  titik  waktu.  Dalam  neraca  akan  menggambarkan  elemen-elemen  yang menyusun  estitas  tersebut.  Sehingga  neraca  sering  disebut  sebagai  potret  keuangan  suatu stitas.Berikut laporan neraca Dinas Bina Marga Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018
Tabel. II Dinas Bina Marga
NERACA Per 31 Desember 2018 N0 Uraian 2017 2018 1 ASSET 2 ASSET LANCAR 3 Kas di daerah 0 0 4 Kas di bendaharan pendaharan 16.732.0098,00 196.576.645.00 5 Kas dibendahara penerimaan 0 0 6 Investasi jangka pendek 0 0 7 Piutang pajak 0 0 8 Piutang retribusi 0 0 9 Bagian lancer pinjaman 0 0 10 Bagian lancer tagihan penjualan angsuran 0 0 11 Bagian lancer TT/VRR 0 0 12 Piutang lainnya 0 0 13 Persediaan 529.314.180,00 377.190.512,13 14 Jumlah asset lancer 546.046.278,00 573.767.158,13 15 INVESTASI JANGKA PANJANG
16 Investasi nonpermanent
17 Pinjaman kepada perusahaan Negara 0 0 18 Pinjaman kepada perusahaan daerah 0 0 19 Pinjaman kepada daerah lainnya 0 0 20 Investasi dalam surat utang Negara 0 0 21 Investasi dalm proyek pembangunan 0 0 22 Investasi nonpermanent lainnya 0 0 23 Jumlah investasi nonpermanent 0 0 24 Investasi permanen 0 0 25 Pernyataan modal pemerintah daerah 0 0 26 Investasi permanen lainnya 0 0 27 Jumlah investasi permanen 0 0 28 Jumlah investasi jangka panjang 0 0 29 ASSET TETAP 30 Tanah 796.777.000,00 796.777.000,00 31 Peralatan dan mesin 3.983.032.880,00 7.427.529.980,00 32 Gedung dan bangunan 76.573.469.889,47 225.415054.192,00 33 Jalan, irigasi dan jaringan 103.688.523.731,52 354.104.334.795,00 34 Aset tetap lainnya 184.969.000,00 184.969.000,00 35 Konstruksi dalam pengerjaan 228.874.818.370,00 46.501.538.032,39 36 37 38 Jumlah asset tetap 414.062.650.871,36 634.430.203.000,00 39 DANA CADANGAN 40 Dana cadangan 0 0 41 Jumlah dana cadangan 0 0 42 ASSET LAINNYA
43 Tagihan penjualan angsuran 44 Tuntunan pembendaharaanan ganti rugi 0 0 45 Kemitraan dengan pihak ketiga 0 0 46 Asset tak berwujud 0 0 47 Asset lainnya 0 0 48 Jumlah asset lainnya 0 0 49 Jumlah asset 414.608.697.149,36 635.003.970.158,00 50
51 KEWAJIBAN 52 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
53 Utang PFK 0 0 54 Utang bunga 0 0 55 Bagian lancar utang jangka pendek 0 0 56 Bagian lancer utang jangka 0 0
pendek lainnya 57 Utang jangka pendek lainnya 0 0 58 Jumlah kewajiban jangka panjang 0 0 59 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 60 Utang dalam negeri-pemerintah pusat 0 0 61 Utang kepada negeri-pemerintah daerah lainnya 0 0 62 Utang kepada –lembaga keuangn bank 0 0 63 Utang dalam negeri –lembaga keuangan non bank 0 0 64 Utang dalam negeri-obligasi 0 0 65 Utang jangka panjang lainnya 0 0 66 Jumlah kewajiban jangka panjang 0 0 67 68 EKUITAS DANA 69 EKUITAS DAN LANCAR
70 Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) -213.733.291.382,89 -243.131.685.646,00 71 Pendapatan yang ditangguhkan 0 0 72 Cadangan piutang 0 0 73 Cadangan persedian 529.314.180,00 377.190.513.13 74 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 0 0 75 Jumlah ekuitas dana lancer -242.752.493.132,00 -213.203.977.203,89 76 EKUITAS DANA INVESTASI 77 Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 0 0 78 Diinvestasikan dalam asset tetap 414.062.650.871,00 463.430.203.000,74 79 Diinvestasikan dlam asset lainnya 0 0 80 Dana yang harus disedikan untuk pembayaran untuk untang jangka panjang 0 0 81 Jumlah ekuitas dana investasi 414.062.650.871,00 634.430.203.000,74 82 RKPPKD 83 RKPPD 213.750.023.481,89 243.382.262.291,00 84 Jumlah RKPPD 213.750.023.481.89 243.382.262.291,00 85 JUMLAH EKUITAS DANA 414.608.679,149,36 635.003.970.158,87 86 JUMLAH UTANG DAN EKUITAS DAN 414.608.679.149,36 635.003.970.158,87
Sumber : Data Olahan Tahun Anggaran 2019

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Untuk  membuat  suatu  gambaran  tentang  kinerja  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus mengetahui  APBD  pemerintah  daerah  yang  berisi  tentang  jumlah  pendapatan  asli  daerha  selam
satu tahun anggaran. Analisis  Rasio  Pertumbuhan  APBD , Rasio  pertumbuhan  adalah  alat  untuk  mengukur  seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang  telah  dicapai  dari  priode  ke  priode  brikutnya.Ini  dapat  dilihat  dengan  membandingkan persentase priode tahun terakhir dan tahun sebelumnya.

## Tabel III
Rasio Pertumbuhan APBD Tahun Anggaran 2017-2018 No Keterangan 2017 2018 % Pertumbuhan 1 Pendapatan Asli Daerah  26.536.771.150 41.237.624.301 155.53% 2 Total  Pendapatan 715.454.350.521 786.351.901.842 109.90%
Sumber : Data Olahan APBD Tahun Anggaran,2019
Berikut adalah perhitungan analisis rasio pertumbuhan APBD.
a.  Rasio Pertumbuhan PAD terhadap APBD =  41.273.624.301 x 100% = 155.53% 26.536.771.150
b.  Rasio Pertumbuhan Pendapatan Terhadap APBD =  786.351.901.842 x 100% = 109.90%
715.454.350521
Berdasarkan tabel III dapat dilihat bahwa pertumbuhan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2017- 2018  menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif  meskipu  cenderung  pertmbuhan  dalam  pendapatan berkurang.

## Analisis Terhadap Laporan Keuangan
Pada  Laporan  Kegiatan    terdapat  nilai  kontrak  dengan  jumlah  nominal  sebesar  Rp  283.717.358. 906,30    sedangkan  realisasinya  hanya  Rp  205.177.162.74,75.  Berarti  target  yang  telah  ditetapkan pada  nilai  kontrak  tidak  bisa  tercapai.Berikut  adalah  perhitungan  efektifitas  dan  nilai  kontak  pada laporan kegiatan Dinas Bina Marga Kota Makassar
efektifitas = Realisasi x 100% Nilai kontrak
Rasio efektifitas nilai kontrak pada pelaporan kegiatan : Efektifitas = 205.177.162.742,75 x 100% 283.717.359.906,30 = 72.32 % Dari    hasil  perhitungan  diatas  diketahui  bahwa  realisasi  keuangan  terhadap  nilai  kontrak  adalah sebesar  72.32  %,  berarti  terdapat  selisi  persentase  27,68  %    hal  ini  disebabkan  beberapa  factor penghambat sebagai berikut :
1.  Factor alam atau lingkungan yang menyebabkan proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan seperti terjadi banjir dilokasi pembanguna proyek.
2.  Masyarakat tidak bisah menerima dengan adanya membagunan tersebut.
3.  Disebabkan karena putus kontrak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa :Dinas Bina Marga Kota Makassar (PU) dalam mempertanggungjawabkan keuangan tidak menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena hanya melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  standar akuntansi pememrintah.

## Saran
Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1.  Dalam  membuat  laporan  keuangan  seperti    seperti  yang  diatur  pada  pemerintah  standar akuntansi  pemerintahan  Dinas  Bina  Marga  Kota  Makassar  harus  membuat  neraca  yang menggambarkan nilai aktiva dan pasiva, hutang dan modal pada suatu periode tertentu.
2.  Sebaiknya  aparatur  Dinas  Bina  Marga  Kota  Makassar  harus  dilatih  dalam menerapkan  laporan keuangan  pemerintah  sehingga  laporan  keuangan  pemerintah  kota  makssar  dapat  disajikan dengan tepat dan sesuai perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahtiar,  alhif,  mhulis,  iskandar,  2002, Akutansi  pemerintah, salemba  empat.Informasi  dan  data Analisi laporan keuangan pemerintah Dinas bina Marga Kota Makassar Kieso. Donald E 2002 . Akuntansi intermediate. Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi sector public .andi offset, yokyakarta.
Sabeni, arifin, 2001, pokok-pokok keuangan akuntansi pemerintah. BPFE,Jakarta.
Syafri  harapan,  sofian.  2014.  Teori akuntansi  laporan  keuangan,  edisi  1,  cet  3.  Bumi  Askara. Jakarta.
Syafri harapan, sofian. 2015 . Akuntansi aktiva tetap. Edidi 1 cetakan 4. PT.Raja Gravindo, Jakarta. Tanjung abdul haris 2004 Akuntansi keuangan daerah, salemba empat, Jakarta.

## Peraturan
Peraturan  laporan  keuangan  pemerintah  Nomor  24  Tahun2005  tentang Laporan  keuangna pememrintah
Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun  2006 Tentang p edoman pengelolaan pemerintah pusat dan daerah
Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansipemerintah focus media Perstursn pemerintah.Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem informasi keuangan daerah.