## FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO
Maria Grace Damopolii Leonardus R. Rengkung Charles R. Ngangi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  function  of  supervision  of  the  Manado  City Inspectorate  Office  to  the  regional  apparatus.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative. This  research  is  located  in  Manado  City  that  is  to  Inspection  Office  of  Manado  City.  The  data collected  in  the  form  of  reports  on  the  results  of  supervisory  activities  are  audit  report,  evaluation report, monitoring report and report result of review for 3 (three) years  from 2013 until 2015 in the authorities and agencies in Manado City. In this study was used comparative data analysis. There are three main findings of this research are: firstly, from the analisis result of supervision function in the form  of  audit,  evaluation,  monitoring  and  review  that  have  conducted  by  Inspectorate  of  Manado City toward Manado City Local Government Offices administration, there is a significant decrease of findings  from  all  examination  object  or auditee.  Secondly,  from  the  decreasing  number  of  findings indicates  that  the  supervisory  function  performed  by  the  Manado  City  Inspectorate  on  the  Manado City  Local  Government  implementation  is  done  with  good  and  optimal  performance.  Third,  the influence of the Inspectorate's supervisory function on the performance of the regional apparatus of Manado City Government indicates that the Manado City Inspectorate has succeeded in performing its  supervisory  function  as  a  quality  assurance  or  guarantor  of  quality  toward  the  performance  of official of Local Governments in Manado City.
Key Word: Manado City Government, Manado City Inspectorate, Control Function, Finds Number, Trend.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat terhadap perangkat daerah di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualititaf. Penelitian ini berlokasi di Kota Manado  yaitu  terhadap  Kantor  Inspektorat  Kota  Manado.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  laporan hasil kegiatan pengawasan yaitu laporan hasil audit, laporan hasil evaluasi, laporan hasil monitoring dan laporan hasil reviu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 pada dinas dan badan  yang  ada  di  Kota  Manado.    Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data komparatif  atau  perbandingan.  Terdapat  tiga  temuan  utama  dari  penelitian  ini  yaitu:  pertama,  dari hasil  analisis  terhadap  fungsi  pengawasan  berupa  audit,  evaluasi,  monitoring  dan  reviu  yang dilakukan  Inspektorat  Kota  Manado  terhadap  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Manado  terjadi penurunan  jumlah  temuan  yang  signifikan  dari  semua  obyek  pemeriksaan  atau  auditi.  Kedua,  dari penurunan jumlah temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado  dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal. Ketiga, pengaruh fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah  Kota  Manado  mengindikasikan  bahwa  Inspektorat  Kota  Manado  telah  berhasil melaksanakan  fungsi  pengawasannya  sebagai quality  assurance atau  penjamin  mutu  terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
Kata kunci: Pemerintah Kota Manado, Inspektorat Kota Manado, fungsi pengawasan, jumlah temuan, trend atau kecenderungan.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perubahan  Paradigma  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dari  pola sentralisasi  menjadi  pola  yang  terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.
Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada  daerah  otonom  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat. Namun  demikian  kewenangan  yang  luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena  tanpa  pengawasan  terbuka  peluang terjadinya  penyimpangan  dan  penyalahgunaan kewenangan.
Didalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri, untuk melaksanakan  peran  pengawasan ini,  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor 74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  maka pengawasan  pada  lingkungan  kementerian dilaksanakan  oleh  Menteri  dan  Pimpinan Lembaga  Non  Departemen  melalui  Inspektur Jenderal Departemen atau Pimpinan Badan atau Unit yang diberi tugas melaksanakan
pengawasan. Pada tingkat Pemerintahan
Provinsi  maka  pengawasan  dilakukan  oleh Gubernur  melalui Badan atau Lembaga Pengawasan  Daerah  Provinsi,  yaitu  Inspektorat Provinsi  sedangkan  pada  tingkat  Pemerintahan Kabupaten  dan  Kota  maka  peran  pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan  atau  Lembaga  Pengawasan  Daerah kabupaten dan Kota yaitu Inpektorat Kabupaten dan Kota.
Inspektorat  Kota  Manado  sebagai  salah satu  lembaga  pengawas  intern  pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di daerah  dan  melaksanakan  pembinaan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam melakukan  pengawasan  terhadap  perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Inspektorat melakukan pengawasan yang terbagi  atas  audit,  monitoring/pemantauan, reviu dan evaluasi sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang terdiri atas: Pemeriksaan  Reguler  dimana  aspek  yang diperiksa  meliputi  aspek  kebijakan  daerah,
aspek  kelembagaan,  aspek  pegawai  daerah, aspek  keuangan  daerah  dan  aspek  barang daerah,  Pemeriksaan  khusus  karena  adanya pengaduan  atau  laporan  dari  masyarakat  atau permintaan  bantuan  pemeriksaan  dari  pihak eksternal,  selain  itu  ada  juga    Audit  untuk tujuan  tertentu  yaitu  audit  barang  dan  jasa, dimana audit dilakukan khusus pada pengadaan barang/  jasa  pemerintah,  Evaluasi  dilakukan terhadap  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (L-KIP), Monitoring/pemantauan dilakukan terhadap  persediaan  barang  habis  pakai,  dan Reviu  dilakukan  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Rencana  Kerja  dan Anggaran.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat  terhadap  organisasi  perangkat daerah Kota Manado.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  fungsi  pengawasan  Inspektorat terhadap perangkat daerah Kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengawasan
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan pengawasan  adalah  segala  kegiatan  dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu  kegiatan  tidak  menyimpang  dari  tujuan serta  rencana  yang  digariskan.  Menurut  Sonny Sumarsono  pengawasan  adalah  segala  kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang  dari  tujuan  serta  rencana  yang telah di gariskan (Sumarsono, 2010). Sedangkan  Pengawasan  atas  penyelenggaraan pemerintah  daerah adalah  proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2010).
Menurut  Prayudi  pengawasan  adalah suatu  proses  untuk  menetapkan  pekerjaan  apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,  direncanakan  atau  diperhatikan (Prayudi, 1981). Manullang mengatakan bahwa
pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan  suatu  pekerjaan  apa  yang  sudah dilaksanakan,  menilainya  dan  mengoreksi  bila perlu  dengan  maksud  supaya  pelaksanaan pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  semula (Manullang, 1995).

## Jenis-jenis Pengawasan
Pengawasan  dapat  diklasifikasikan  atas beberapa  jenis,  melalui  tinjauan  dari  beberapa segi, antara lain:
1)
Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara  subjek  pengawasan  atau  pihak  yang melakukan dan objek yang diawasi.
2) Pengawasan dilihat dari segi kewenangan. 3) Pengawasan  ditinjau  dari  segi  waktu pelaksanaan pekerjaan.

## Inspektorat Sebagai Unit Pengawasan
Sebagaimana Keputusan Presiden
Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah,  maka  pada  tingkat  Pemerintahan Provinsi  pengawasan  dilakukan  oleh  Gubernur melalui  Badan  atau  Lembaga  Pengawasan Daerah  Provinsi,  yaitu  Inspektorat  Provinsi sedangkan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota  maka  fungsi  pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan  atau  Lembaga  Pengawasan  Daerah kabupaten/Kota yaitu Inspektorat
Kabupaten/Kota.
Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas  membantu Gubernur  atau  Walikota  dalam  melaksanakan tugas  pengawasan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  administrasi,  organisasi  dan tatalaksana  yang  menjadi  acuan,  arahan, ketentuan  dalam  pedoman  penyelenggaraan peraturan  daerah.  Tugas  lain  yang  diberikan oleh  Gubernur  atau  Walikota  sesuai  tugas  dan fungsinya.

## Pengawasan Inspektorat Kota Manado
Sebagai implementasi Keputusan Presiden  Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengawasan  pada  tingkatan  Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/walikota melalui Inspektorat  Kabupaten/Kota,  maka  di  kota
Manado  sendiri  fungsi  pengawasan  menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Manado.
Dalam melaksanakan peran pengawasan tersebut,  maka  Inspektorat  Kota  Manado melakukan empat kegiatan pengawasan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007 dan  Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia (SAIPI)  yang  disusun  oleh  Asosiasi  Auditor Intern  Pemerintah  Indonesia  (AAIPI)  sebagai bagian tugas yang dipercayakan oleh pemerintah  melalui  amanat  pasal  53  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun 2008.
Berdasarkan landasan hukum dan standar  tersebut  maka  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  Inspektorat  Kota  Manado  dilakukan dalam  4  (empat)  bentuk  yaitu  Audit,  Evaluasi, Monitoring dan Reviu.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian ini adalah deskriptif kualititaf. Metode deskriptif  kualitatif  sendiri  adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyektif  alamiah  dimana peneliti  sendiri  berperan  sebagai  instrument kunci.

## Lokasi dan Obyek Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kota Manado yaitu  di  Inspektorat  Kota  Manado.  Yang menjadi  obyek  dalam  penelitian  ini  adalah fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota  Manado berupa laporan hasil kegiatan pengawasan yaitu laporan  hasil  audit,  laporan  hasil  evaluasi, laporan hasil monitoring dan laporan hasil reviu selama  3  (tiga)  tahun  yaitu  tahun  2013  hingga tahun  2015  pada  perangkat  daerah  yang  jadi obyek  pemeriksaan  atau  auditi  atau  pada  dinas dan badan yang ada di Kota Manado.

## Teknik Pengumpulan Data
Melalui  studi  dokumenter  maka  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  Data  Primer  berupa  data-data pengawasan  Inspektorat  Kota  Manado  melalui kegiatan Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu
yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  2013-2015 pada  obyek  pemeriksaan  atau  auditi  yaitu  pada 22 dinas dan 6 badan yang ada pada Pemerintah Kota  Manado.  Data  Sekunder  berupa  data-data hasil  wawancara  dan  data-data  dokumenter terkait  masalah  penelitian  ini  baik  itu  yang  ada di buku, jurnal, koran, majalah dan lain-lain.

## Pengukuran Variabel Penelitian
Pengukuran variable penelitian Pengaruh  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota  Manado  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini akan dirumuskan melalui variable-variabel yang ada dalam tabel  dibawah ini.

## Analisis Data
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan jenis pengolahan data komparatif atau  perbandingan.  Oleh  karena  itu  data  yang diperoleh  dalam  penelitian  akan  dibandingkan berdasarkan  indikator  penelitian  yaitu  jumlah temuan  pada  perangkat  daerah  selama  kurun waktu  pemeriksaan  2013  –  2015.  Pengukuran indikator  yang  dipakai  adalah  bahwa  semakin sedikit  jumlah  temuan  pada  perangkat  daerah bersangkutan  dari  tahun  pemeriksaan  2013, 2014  dan  2015  maka  semakin  baik  dan sebaliknya  semakin  banyak  jumlah  temuan maka semakin kurang baik atau buruk. Semakin sedikit jumlah temuan tersebut juga menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat Kota  Manado  semakin  baik  dan  optimal. Sebaliknya  semakin  banyak  jumlah  temuan menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin  kurang  baik  atau  buruk  dan  kurang optimal.
Perbandingan atau komparasi juga akan dilakukan  antara  temuan  yang  dihasilkan  dari fungsi  pengawasan  Inspektorat  Kota  Manado dengan  hasil  temuan  dari  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi  Sulawsi Utara  terhadap  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kota Manado serta hasil temuan dari pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa KeuangannRepublik
Indonesia (BPK-RI)  pada  Perangkat  Daerah  pemerintah Kota Manado.
Jenis  pengolahan  data  yang  juga  akan dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah expert opinion atau  meminta  pendapat  ahli.  Expert Opinion  ini  merupakan  langkah  analisis
terhadap  komparasi  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan.  Expert  opinion  ini  juga  dilakukan untuk  menghindari  subyektifitas  peneliti  dalam menarik kesimpulan hasil penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat  Kota  Manado  baik  berupa  audit, evaluasi,  monitoring  dan  reviu  dalam  kurun waktu  tahun  2013  hingga  tahun  2015,  maka temuan  pada  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kota Manado dapat diurai sebagai berikut.
Pada  hasil  pemeriksaan  tahun  2013 terdapat  temuan  pada  semua  perangkat  daerah yang  ada.  Meski  jumlahnya  bervariasi  namun menunjukkan  bahwa  semua  perangkat  daerah yang  diperiksa  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan.  Bahkan  pada  beberapa  perangkat daerah  hasil  temuan  terbilang  cukup  tinggi sepeti  misalnya  pada  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Manado sebanyak 7 (tujuh) temuan. Pada dinas Pemuda dan  Olahraga,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang  masing-masing  sebanyak  6  (enam) temuan.  Juga  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  dan Pariwisata,  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  masing- masing  sebanyak  5  (lima)  temuan.  Sedangkan perangkat  daerah  yang  tersisa  berkisar  pada  2 hingga 4 temuan.
Meskipun  pada  beberapa  perangkat daerah  jumlah  temuan  cenderung  sama  bahkan ada  yang  naik  namun  secara  umum  hasil pemeriksaan tahun 2014 menunjukkan penurunan  temuan.  Jumlah  temuan  tertinggi terdapat  pada  dua  perangkat  daerah  yaitu  pada Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan sebanyak  5  (lima)  temuan  Badan  Kesatuan Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat juga sebanyak 5 (lima) temuan, naik dari tahun sebelumnya  yang  hanya  terdapat  2  (dua) temuan.  Pada  perangkat  daerah  lainnya  jumlah temuan sebanyak 1 hingga 4 temuan.
Penurunan  jumlah  temuan  juga  terlihat  dalam laporan  hasil  pemeriksaan  tahuan  2015. Penurunan  jumlah  temuan  yang  terjadi  pada
perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan tahuna  2015  bahkan  tergolong  cukup  signfikan oleh  pada  sejumlah  perangkat  daerah  yang  ada tidak  terdapat  temuan.  Perangkat  daerah  yang tidak  ditemukan  temuan  sebanyak  11  (sebelas) dinas  dan  badan.  Sebanyak  10  (sepuluh) perangkat  daerah  hanya  terdapat  sebanyak  1 (satu) temuan sedangkan pada perangkat daerah yang tersisa terdiri dari 2 dan 3 temuan.

## Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
Dari  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Utara terhadap  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Manado pada tahun 2013 secara umum terdapat 7  (tujuh)  temuan  pada  4  (empat)  perangkat daerah  yang  ada.  Pada  pemeriksaan  yang dilakukan  tahun  2014  juga  terdapat  temuan masih  pada  4  (empat)  perangkat  daerah  yang ada  namun  demikian  terjadi  penurunan  jumlah temuan  dari  yang  sebelumnya  berjumlah  7 (tujuh)  temuan  pada  tahun  2013  menjadi  6 (enam)  temuan.  Hasil  yang  berbeda  diperoleh pada  pemeriksaan  yang  dilakukan  tahun  2015 terhadap  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Manado, dimana menunjukkan terjadi peningkatan  baik  pada  jumlah  temuan  secara keseluruhan yaitu sebanyak 11 (sebelas) temuan pada 9 (sembilan) perangkat daerah.

## Temua Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada pemeriksaan yang dilakukan tahun 2013  secara  keseluruhan  ditemukan  6  (enam) temuan  pada  5  (lima)  perangkat  daerah.  Hasil pemeriksaan  tahun  2014  secara  keseluruhan terdapat 7 (tujuh) temuan. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan jumlah temuan yaitu dari yang sebelumnya hanya 6 (enam) temuan pada tahun 2013. Kenaikan jumlah temuan yang signifikan terjadi  pada  hasil  pemeriksaan  tahun  2015. Dimana  secara  keseluruhan  berjumlah  25  (dua puluh  lima)  temuan  dan  terdapat  pada  12  (dua belas) perangkat daerah.

## Capaian Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado
1) Membandingkan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat  Manado,  Inspektorat  Sulawesi Utara dan BPK RI
Berdasarkan  fungsi  pengawasan  yang dilakukan  melalui  pemeriksaan  audit,  evaluasi, monitoring  dan  reviu  maka  capaian  fungsi pengawasan  Inspektorat  Kota  Manado  dapat dirangkum dalam sebuah kesimpulan sementara bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasannya,  Inspektorat  Kota  Manado sudah  melaksanakan  hal  tersebut  secara maksimal  dimana  hal  itu  terlihat  dari  jumlah temuan  yang  menunjukkan  kecenderungan menurun.
Namun  demikian,  untuk  mendapatkan hasil penelitian seobyektif mungkin maka perlu dilakukan pembandingan dari hasil pemeriksaan Inspektorat  Kota  Manado,  hasil  pemeriksaan Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan  hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia  selama  kurun  waktu  tahun 2013  hingga  tahun  2015  terhadap  Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
Sebuah  temuan  menarik  diperoleh ketika  membandingkan  hasil  pemeriksaan Inspektorat  Kota  Manado,  hasil  pemeriksaa Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dan hasil pemeriksaan  BPK  RI  yaitu  pada  temuan  dari pemeriksaan  Inspektorat  Kota  Manado  dan Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Utara  terjadi trend atau  kecenderungan  penurunan  jumlah temuan.  Namun trend atau  kencederungan berbeda  diperoleh  dalam  hasil  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  BPK  RI,  dimana  justru terjadi  peningkatan  jumlah  temuan  pada perangkat  daerah  yang  menjadi  obyek pemeriksaan atau auditi.
2) Optimalisasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado Berdasarkan perbandingan hasil
temuan  maka  terdapat gap atau  perbedaan yang  cukup  signifikan  khususnya  pada trend atau kecenderungan hasil  temuan antara hasil yang diperoleh Inspektrorat Kota Manado dan hasil  pemeriksaan  BPK  RI,  dimana  temuan Inspektorat Kota Manado dari tahuan 2013 ke tahun  2015  yang  cenderung  menurun  dan temuan  BPK  RI  dari  tahun  2013    ke  tahun 2015 yang cenderung naik.
Untuk  menganalisis  perbedaan  ini, maka  penulis  melakukan  pengujian  melalui expert  opinion atau  meminta  pendapat  ahli
melalui  wawancara  tertutup  kepada  beberapa pihak;  Inspektur  Pembantu  di  Inspektorat Kota  Manado  sebanyak  4  orang  yang selanjutnya  disebut  sebagai  ahli  kelompok  1, Auditor di Inspektorat Kota Manado sebanyak 4  (empat)  orang  dan  Auditor  di  Inspektorat Provinsi  sebanyak  3  orang  yang  untuk selanjutnya  disebut  sebagai  ahli  kelompok  2 pada  5  (tiga)  kepala  dinas/badan  pada perangkat  daerah  kota  Manado  yang  dipilih secara random yaitu  Kepala  Dinas  Tenaga Kerja,  Kepala  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah serta KepalaBadan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan Daerah  yang  untuk  selanjutnya  akan  disebut sebagai ahli kelompok 3.
Dari  wawancara  tertutup  tersebut terdapat  beberapa  pertanyaan  kunci  dengan jenis  pertanyaan  tertutup  yang  ditujukan kepada  masing-masing  kelompok  ahli  yang menurut hemat  penulis sesuai  dengan kapasitas mereka untuk memberikan pendapat.  Hal  yang  ditanyakan  menyangkut kesamaan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat  Kota  Manado  sama  dengan pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  RI, perbedaan antara hasil pemeriksaan
Inspektorat  Kota  Manado  dengan  hasil pemeriksaan BPK RI, kebenaran pemeriksaaan antara Inspektorat Kota Manado  dan  BPK  RI,  pemeriksaan  terhadap perangkat  daerah/dinas  oleh  Inspektorat  Kota Manado,  pemeriksaan  terhadap  perangkat daerah/dinas yang anda pimpin oleh BPK RI, penilaian  terhadap  sikap  professional  auditor Inspektorat Kota Manado,
Dari hasil data yang diperoleh melalui expert  opinion atau  pendapat  ahli  maka  hasil analisis  terhadap  perbedaan  kencederungan temuan  dari  hasil  pemeriksaan  Inspektorat Kota Manado dengan hasil pemeriksaan BPK RI dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Pada  dasarnya  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado dan BPK RI berbeda.
2) Perbedaan  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Namun  faktor  yang  paling  utama  yang menyebabkan  perbedaan  itu  adalah  ruang
lingkup pemeriksaan, dimana ruang lingkup pemeriksaan  BPK  RI  jauh  lebih  luas dibandingkan dengan ruang lingkup pemeriksaan Inspektorat Kota Manado. Hal ini  tentu  saja  disebabkan  oleh  kedudukan dan tanggung jawab area pemeriksaan BPK RI  yang  jauh  lebih  besar  dari  Inspektorat Kota Manado.
3) Akibat  dari  perbedaan  tersebut,  maka  hasil pemeriksaan juga akan ikut dipengaruhi.
4) Meskipun terdapat perbedaan ruang lingkup pemeriksaan  yang  berakibat  pada  hasil pemeriksaan  yang  berbeda  juga,  namun demikian  hal  ini  tidak  menimbulkan masalah.
5) Oleh karena itu tidak ada yang paling benar dari  hasil  pemeriksaan  yang  berbeda  baik itu  Inspektorat  Kota  Manado  maupun  BPK RI karena kedua-duanya sama-sama benar.
6) Karena  pada  dasarnya  pemeriksaan  yang dilakukan  baik  oleh  Inspektorat  Kota Manado  maupun  BPK  RI  dilakukan berdasarkan  tata  pelaksanaan  pemeriksaan dan sikap yang professional.
Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan  dari  uji expert  opinion atau pendapat  ahli  ini  maka  jelaslah  bahwa perbedaan trend atau  kecenderungan  yang ditunjukkan  dalam  temuan  hasil  pemeriksaan Inspektorat  Kota  Manado  dan  BPK  RI  tidak menunjukkan  bahwa  hasil  pemeriksaan  salah satu dari kedua lembaga ini yakni Inspektorat Kota  Manado  atau  BPK  RI  bermasalah. Perbedaan trend atau  kecenderungan  yang terjadi  justru  menunjukkan  bahwa  kedua lembaga  ini  sudah  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  fungsi  pengawasan  secara baik dan professional.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa melalui pemeriksaan yang dilakukannya,  Inspektorat  Kota  Manado sudah  melakukan  fungsi  pengawasannya berdasarkan  cara-cara  dan  sikap yang professional  sehingga  hasil  pemeriksaan itupun dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan  hal  itu  maka  Inspektorat  Kota Manado dapat disimpulkan telah melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Manado dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  Fungsi Pengawasan  Inspektorat  Terhadap  Perangkat
Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado diperoleh beberapa kesimpulan: 1) Bahwa dari hasil fungsi pengawasan berupa audit,  evaluasi,  monitoring  dan  reviu  yang dilakukan Inspektorat Kota Manado terhadap  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kota  Manado  terjadi  penurunan  jumlah temuan  yang  signifikan  dari  semua  obyek pemeriksaan atau auditi.
2) Dari  penurunan  jumlah  temuan  maka  dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  pengawasan Inspektorat  terhadap  Perangkat  Daerah Pemerintah  Kota  Manado  telah  dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal.
3) Pengaruh  fungsi  pengawasan  Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah  Kota  Manado  mengindikasikan bahwa  Inspektorat  Kota  Manado  telah berhasil melaksanakan fungsi
pengawasannya  sebagai quality  assurance atau  penjamin  mutu  terhadap  Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
Saran Dari hasil penelitian Fungsi
Pengawasan  Inspektorat  Terhadap  Perangkat Daerah  Pemerintah  Kota  Manado  maka  dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1) Inspektorat  Kota  Manado  kiranya  perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan  fungsi  pengawasan  yang selama  ini  dilakukan  terhadap  perangkat daerah  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah Kota Manado.
2) Inspektorat  Kota  Manado  kiranya  dapat terus  melakukan  pendampingan  dalam kerangka quality  assurance bagi  perangkat daerah  yang  ada  di  lingkup  Pemerintah Kota Manado.
3) Perangkat  Daerah  yang  ada  di  lingkup
Pemerintah  Kota  Manado  perlu  kiranya terus mempertahankan bahkan meningkatkan  secara  optimal  capaian  yang selama  ini  sudah  diraih  agar  semakin  baik yang  ditandai  dengan  main  berkurangnya jumlah temuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  2007.  Aneka  Masalah  Hukum Dalam  Pembangunan  di  Indonesia. Bandung: Alumni.
Badan Pusat Statistik, 2016. manadokota. bps.go.id.
Bappeda Manado, 2016. RPJMD Kota Manado 2016-2021. Manado:
Bappeda Kota  Manado.
Bungin,  B.,  2010.  Penelitian  Kualitatif.  1  ed. Jakarta: Kencana.
Evlap  Inspektorat  Kota  Manado,  2015. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun  2013  -  2015,  Manado:
Inspektorat Kota Manado.
Evlap  Inspektorat  Kota  Manado,  2015.
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2013 - 2015, Manado: Inspektorat Kota Manado. Indarwati, C. M., 2013. Optimalisasi Pengawasan Inspetorat  Kabupaten Magelang  Dalam  Mewujudkan  Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance). Yogyakarta:
Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Inspektorat Kota Manado, 2013. Laporan Hasil   Audit, Evaluasi, Monitoring & Reviu   Tahun 2013, Manado: Inspektorat Kota Manado. Inspektorat Kota Manado, 2014. Laporan Hasil   Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu Tahun 2014, Manado:
Inspektorat Kota Manado. Inspektorat Kota Manado, 2015. Laporan
Hasil   Audit,  Evaluasi,  Monitoring dan Reviu Tahun  2015,  Manado: Inspektorat Kota Manado.
Inspektorat  Kota Manado, 2015. Rekapitulasi laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota  Manado  Tahun  2013  -  2015, Manado: Inspektorat Kota Manado.
Inspektorat  Kota  Manado,  2016.  Rencana Strategi Inspektorat Kota Manado 2016-  2021.  Manado: Bappeda Kota Manado.
Kementerian Dalam Negeri RI, 2007. Lampiran II  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  23  Tahun  2007 tentang Pedoman  Tata  Cara Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.   Jakarta: Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri RI, 2007. Lampiran III  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara   Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.  Jakarta.Kementerian  Dalam Negeri Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri RI, 2008. Lampiran III  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  4  Tahun  2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan   Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.
Mangkunegara,  A.  P.,  2009.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Bandung:
Remaja  Rosdakarya.
Manullang, M., 1995. Dasar-Dasar Manajemen.   Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Menteri Negara Perencanaan dan
Pembangunan  Nasional,  2005.  Visi dan Arah Pembangunan  Jangkan Panjang (PJP)  tahun 2005-2025, Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Mulyana,  D.,  2004.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RosdaKarya. Musdar,  M.,  2014.  Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi  Kualitas  Audit  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Wakatobi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Pemerintah Kota Manado, 2016. Peraturan Walikota  Manado  Nomor  35  Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja  Inspektorat Kota. Manado: Sekretariat Daerah Kota Manado.
Prayudi,  1981.  Hukum  Administrasi  Negara.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Salindeho,  J.,  1998.  Tata  Laksana  Dalam Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika.
Sandy,  M.  M.,  2015.  Karakteristik  Pekerjaan dan  Kinerja  Dosen  Luar  Biasa  UIN
Sunan Gunung Jati: Komitmen Organisasi Sebagai variabel Moderating.  Bandung:    Widayatama Bandung.
Silalahi,  U.,  2009.  Metode  Penelitian  Sosial.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Soekarno,  1986.  Dasar-Dasar  Manajemen. Jakarta: Miswar.
Soewarno,  H.,  1996.  Pengantar  Studi  Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
Sumarsono, S., 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah. Jakarta: Graha Ilmu.