## PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK
St. Nurjannah Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email : adzan_amjah@yahoo.co.id

## Abstract
The dispute over the tax debt begins and the difference of opinion between the taxpayer and the Fiskus. Then the Taxpayer concerned filed his objection. In submitting such dissent and objection must be done by the Taxpayer in writing as a proof of evidence for subsequent verification efforts to the Tax Court by Appeals mechanism  or  Claim  for  the  outstanding  tax  bills.  Before  applying  for  the Taxpayer's  appeal  must  first  check  the  decision  and  appeal  of  the  appeal requirement and the claim on the outstanding tax invoice.

## Keywords: Tax Debt Disputes, Tax Court

## Abstrak
Sengketa  utang  pajak    berawal  dan    perbedaan  pendapat    antara  Wajib pajak    dan    Fiskus.    Kemudian    Wajib    Pajak    yang    bersangkutan  mengajukan keberatannya.    Dalam    penyampaian    perbedaan    pendapat    dan  keberatan dimaksud haruslah  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  secara  tertulis sebagai sarana bukti  bagi  upaya  pembuktian  selanjutnya  kepada  Pengadilan  Pajak  dengan mekanisme  Banding  atau  Gugatan  atas  tagihan    Pajak    terutang.    Sebelum mengajukan  banding  Wajib  Pajak haruslah  memeriksa  lebih  dahulu  keputusan dan keberatan persyaratan  banding dan gugatan  atas tagihan pajak terutang. Kata kunci : Sengketa Utang Pajak, Pengadilan Pajak

## PENDAHULUAN
ajak  merupakan  salah  satu  sumber  pemasukan  negara    yang  digunakan untuk  pembangunan  dengan  tujuan  akhir  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat.  Oleh  karena  itu,  sektor  pajak  memegang  peranan  penting  dalam perkembangan  kesejahtraan  bangsa.  Namun,  tak  bisa  di  pungkiri  bahwa  sulitnya negara melakukan  pemungutan pajak  karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan  suatu tantangan tersendiri.
Pemerintah  menciptakan  suatu  mekanisme  yang  dapat  memberikan  daya pemaksa  bagi  para  wajib  pajak  yang  tidak  taat  hukum.  Salah  satu  mekanisme tersebut  adalah gijzeling atau  lembaga  paksa  badan.  Keberadaan  lembaga  ini masih  kontroversial.  Beberapa  kalangan  beranggapan  bahwa  memberlakukan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Dilain pihak, muncul pula pendapat  bahwa  lembaga  ini  diperlukan  untuk  memberikan  efek  jera  yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang  nakal. 1
Pajak  yang    dipungut  oleh  pemerintah  di  gunakan  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  negara  dan  sumber  pembiayaan  belanja-belanja  yang  di keluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah  dengan  berbagai  cara  melakukan  sisoalisasi  agar  masyarakat menyadari  bahwa  pajak  itu  untuk    kepentingan  bersama.  Berdasarkan  Pasal  1 Angka  1  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Sedangkan  menurut  Dr. Soeparman  Soemohamijaya,  pajak  adalah  iuran  wajib  berupa  uang  atau  barang yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum  guna  menutup biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif  dalam  mencapai  kesejahteraan umum.
Dari  definisi  tersebut,  masyarakat  jelas  harus  ada  bagi  timbulnya  pajak. Hal  tersebut  dapat  dimengerti  karena  pajak  diadakan  guna  memenuhi  kebutuhan
1 Saadudin Ibrhim dan pranoto K, PajakPertambahan Nilai (Jaya prasada:Jakarta,1984), h.3
P
bersama  (masyarakat)  atau  kepentingan  umum.  Hubungan  hukum  antara  negara dengan wajib pajak ini dapat menimbulkan permasalahan atau dikatakan sebagai sengketa  pajak.  Sengketa  ini  timbul  dari  kurang  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  yang  dibebankan  kepada.  Disamping  itu,  akibat  pelaksanaan penagihan  pajak  yang  merugikan  wajib  pajak.  Sengketa  ini  tentunya  diperlukan suatu  lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  ini.  Lembaga  yang menyelesaikan sengketa pajak salah satunya adalah Pengadilan Pajak.
Prinsip  pemungutan  perpajakan  yang  dianut  Indonesia  adalah self assessment ,  yaitu  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang, kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Prinsip  ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## PEMBAHASAN
Rochmat  Sumitro 2 menyatakan  bahwa  pajak  sebenarnya  adalah  hutang, yaitu  hutang  anggota  masyarakat  kepada  masyarakat.  Utang  ini  menurut  hukum adalah  perikatan  ( verbintenis ).  Meskipun  pajak  itu  letaknya  di  bidang  hukum publik tetapi erat sekali hubungannya dengan dengan hukum perdata dan hukum adat. Utang pajak merupakan faham formal  timbul karena perbatan fiskus yakni fokus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai  kewajiban  membayar  pajak  penghasilan/pendapatannya  jika  fiskus belum menerbitkan SKP.

## A. Pengertian Sengketa Utang Pajak
Pasal 29 ayat (1) UU KUP, “Direktur jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  wajib pajak  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakn  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan”.  Sebagai  produk  akhir  dan  pemeriksaan tersebut,  tentu  akan  diterbitkan  (surat  ketetapan  pajak  yang  bisa  berupa  kondisi kurang  bayar  tambahan/SKPKBT),  lebih  bayar  (surat  ketetapan  pajak  lebih bayar/SKPLB)  ataupun    nihil  (Surat  ketetapan  pajak  nihil-SKPN).  Namun  tidak tertutup kemunkinan terbitnya SKPL atau SKPN juga bisa memberikan sengketa antara Wajib pajak dengan fiskus. Hal ini bisa terjadi apabila fiskus menerbitkan SKPLB  dengan  nilai  lebih  kecil  dan  nilai  SKPLB  yang  diharapkan  Wajib  pajak. Menurut  ketentuan  Pasal  I  angka  (5) Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2002
2 Rochmat sumitro, Asas dan dasar  Perpajakan ( Eresco:Bandung, 1990), h.2
tentang  Pengadilan  Pajak  (UU  Pengadilan  Pajak),  yang  dimaksud  dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak  atau  penanggung  pajak  dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat  diajukan  banding  atau  gugatan  kepada Pengadilan  Pajak  berdasarkan  peraturan  Perundangan-undangan  perpajakan, termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan  undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

## B. Upaya Penyelesaian Sengketa Utang Pajak
Sengketa  pajak  adalah adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang perpajakan  antara  Wajib  Pajak  atau  penanggung  Pajak  dengan  pejabat  yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada  Pengadilan  Pajak  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  perpajakan,  termasuk  Gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Seperti  kita  ketahui,  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut sistem  self assesment di  mana  dengan  sistem  ini  Wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk menghitung  dan  melunasi  sendiri  pajak  yang  terutang.  Perhitungan  pajak  yang terutang  ini  didasarkan  pada  ketentuan  perpajakan  yang  berupa  Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri Keuangan,  dan  Peraturan  Dirjen  Pajak. Di  sisi  lain,  otoritas  pajak,  dalam  hal  ini  DJP,  diberikan  tugas  untuk  melakukan pengujian  dan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  masyarakat  WP  terhadap ketentuan  perpajakan.  Dalam  konteks  inilah,  sehingga    perlu  dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP kepada sebagian WP.
Hasil pemeriksaan pada umumnya berbentuk surat ketetapan pajak (SKP) di  mana  SKP  ini  berfungsi  untuk  melakukan  koreksi  atas  perhitungan  yang dilakukan  oleh  Wajib  pajak  atau  bisa  juga  untuk  mengkonfirmasi  kebenaran perhitungan  oleh  Wajib  pajak.  Jenis-jenis  SKP  ini  adalah  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT),  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB)  dan  Surat  Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Adapun  syarat  mengajukan  banding  yang  harus  dipenuhi  Wajib  pajak diatur  dalam  undang-undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak, yaitu: Pasal 35, yaitu ;
1. Banding  diajukan  dengan  Surat  Banding  dalam  Bahasa  Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding  diajukan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal diterima  Keputusan  yang  dibanding,  kecuali  diatur  lain  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
Dan Pasal 36, yaitu ;
1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
2. Banding  diajukan  dengan  disertai  alasan-alasan  yang  jelas,  dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
3. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
4. Selain  dari  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya  jumlah  Pajak  yang  terutang,  Banding  hanya  dapat  diajukan apabila  jumlah  yang  terutang  dimaksud  telah  dibayar  sebesar  50% (lima puluh persen).
Selanjutnya  masih  ada  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  WP,  yaitu; upaya  Peninjauan  Kembali  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Agung, sebagaimana ketentuan UU Peradilan Pajak, Pasal 77 Ayat (3) ”Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  89  UU  Peradilan  Pajak,  Ayat  (1)  Permohonan peninjauan  kembali  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77 ayat  (3)  hanya  dapat diajukan  1  (satu)  kali  kepada  Mahkamah  Agung  melalui  Pengadilan  Pajak.  (2) Permohonan  peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  atau  menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut  sebelum  diputus,  dan  dalam  hal  sudah  dicabut  permohonan  peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
Ketentuan tentang Banding dan Gugatan dalam sengketa pajak diatur lebih lengkap dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya kami sebut sebagai UU KUP. Pengadilan pajak dalam hal ini merupakan lembaga penyelesaian  sengketa  pajak  yang  dibentuk  sesuai  amanat  UU  KUP.  Jadi,  yang dimaksud  dengan  sengketa  pajak  adalah  sengketa  dalam  bidang  perpajakan. Bentuk  perkara  sengketa  pajak  dapat  berupa  Banding  atau  Gugatan.  Sayangnya, tidak ada keterangan lebih detail mengenai bentuk sengketa pajak yang mana yang dimaksud. Oleh  karena  itu,  kami  akan  jelaskan  mekanisme  banding  dan  gugatan dalam sengketa pajak.
1. Banding
Menurut Pasal 12 ayat (1) UU  KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  dengan  tidak  menggantungkan  pada  adanya  surat  ketetapan  pajak. Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat  Ketetapan  Pajak  Nihil,  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  (Pasal  1 angka 15 UU KUP).
Kadangkala terjadi selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak  dan  pihak  kantor  pelayanan  pajak.  Terhadap  hal  ini wajib  pajak  dapat mengajukan keberatan hanya  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  (Pasal  25  ayat  [1] UU KUP).
Keberatan  diajukan  dalam  jangka  waktu  3  bulan  sejak  tanggal  dikirim surat  ketetapan  pajak  atau  sejak  tanggal  pemotongan  atau  pemungutan  pajak secara  tertulis.  Keberatan  diajukan  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan mengemukakan  jumlah  pajak  yang  terutang,  jumlah  pajak  yang  dipotong  atau dipungut,  atau  jumlah  rugi  menurut  penghitungan  Wajib  Pajak  dengan  disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat [2] dan ayat [3] UU KUP).
Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  jangka  waktu  paling  lama  12  bulan  sejak tanggal  surat  keberatan  diterima  harus  memberi  keputusan  atas  keberatan  yang diajukan  (Pasal  26  ayat  [1]  UU  KUP).  Jika  jangka  waktu  telah  terlampaui  dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat [5] UU KUP).
Tata  cara  pengajuan  keberatan  dan  penyelesaian  diatur  lebih  lanjut melalui Permenkeu  No.  9/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  dan Penyelesaian  Keberatan.  Jika  wajib pajak tidak  puas  dengan  keputusan  Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak (Pasal 27 ayat [1] UU KUP).

## 2 . Gugatan
Berbeda  halnya  dengan  proses  perkara  banding  yang  merupakan kelanjutan dari proses keberatan kepada Dirjen Pajak, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap (Pasal 31 ayat [3] UU 14/2002 jo. Pasal 23 ayat [2] UU KUP):
a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman  Lelang;
b. Keputusan  pencegahan  dalam  rangka  penagihan  dalam  rangka penagihan pajak;
c. Keputusan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  keputusan  perpajakan, selain  yang  ditetapkan  dalam  pasal  25  ayat  (1)  dan  Pasal  26  (UU KUP);dan
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Pengadilan  pajak  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir dalam memeriksa  dan  memutus  sengketa  pajak  (Pasal  33  ayat  [1]  UU  14/2002). Oleh  karena  itu,  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  banding maupun  putusan  gugatan  pengadilan  pajak  adalah Peninjauan  Kembali ke Mahkamah Agung.

## PENUTUP
Upaya penyelesaian sengketa utang pajak melalui badan pengadilan pajak sebagaimana  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  KUP,  Wajib  pajak  dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan  Keberatan.  Sedangkan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  26  Ayat  (1)  UU KUP,  gugatan  dapat  dilakukan  oleh  WP  atau  Penanggung  Pajak  kepada  badan peradilan  pajak.  Dengan  demikian,  proses  pengajuan  banding  hanya  dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahari U. 2001. Pengantar Hukum Pajak . Jakarta : Raja Grafindo Persada Dewi Kania Sugiharti. 2005. Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia. cet. 1, Bandung: Refika Aditama
Munawir. 1992. Perpajakan , Liberty : Yogyakarta
Rochmat Sumitro. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan . Bandung : Eresco.
Rochmat  Soemitro.  1964. Masalah Peradilan  Administrasi  Dalam  Hukum  Pajak Di Indonesia. Bandung:  Eresco
Saadudin Ibrahim dan Pranoto K. 1984. Pajak Pertambahan Nilai . Jakarta : Jaya Prasada
Wiratni  Ahmadi.  2006. Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (Menurut  UU  No.  14  Tahun  22  Tentang Pengadilan Pajak), cet. 1. Bandung: Refika Aditama