## FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM RESPONSIF
Oleh:
Ainun Najib
Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo ainun_kanza080@yahoo.com

## Abstract:
In the big state structure of Indonesian, there are two kinds of state structure.  The  firstone  is  Infrastructure  which  is  a  political  life  that unseen from the outside yet real and has dynamics, since infra structure is on the society prosperous, so that the action is just seen by observing deeper  in  the  society.  While  the  second  one  is  supra  structure  (the government  sphere)  that  is  a  governmental  politics  life,  which  can  be seen  from  the  outside,  because  supra  structure  is  more  felt  and  more included in its action. Life pulse of supra structure can be felt in plain view  by  anyone.  Because  this  supra  structure  which  directly  taking care the society. In this sector, there is state institutes which has role in the process of political life (government).
Key words: MUI, Responsive Law

## A. Pendahuluan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1975  dengan ketua  pertamanya  yaitu  Buya  Haji  Abdul  Muhammad  Karim  Amrullah (HAMKA).  Pada  kepemimpinan  MUI  yang  pertama telah  menghasilkan Fatwa  MUI  Nomor  01/MUNAS  I/MUI/II/1975    tentang  larangan mengikuti  perayaan  Natal  bersama  dan  juga  mengucapkannya,  dan  bagi yang  melakukannya  berarti  melakukan  perbuatan  dosa.  Reaksi  fatwa  ini muncul dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara dan meminta untuk dicabut, selanjutnya Buya HAMKA juga menolak secara tegas aliran kebatinan/kepercayaan masuk dalam GBHN. Pada kepemimpinannya, MUI juga  membuat  fatwa  aliran  sesat  dan  menyesatkan  atas  paham  Islam

## “Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
Ahmadiyah  yang  selanjutnya  dikuatkan  kembali  pada  Munas  MUI  ke  VII Tahun 2005.
Pasca  Buya  HAMKA,  MUI  dipimpin  oleh  KH.  Syukri  Ghozali  dengan wakil KH Hasan Basri, kepemimpinan ini hanya berlanjut selama dua tahun karena  KH.  Syukri  Ghozali  meninggal  dunia  dan  kemudian  dilanjutkan dengan wakilnya yaitu KH. Hasan Basri. Masalah serius yang dihadapi era KH.  Hasan Basri yaitu berkaitan dengan Porkas/Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan kemudian mengeluarkan fatwa haram atasnya, selain itu  juga  menghadapi  kemauan  Menteri  Agama  untuk  mengubah  Hukum Waris Islam agar wanita mendapat bagian yang sama  dengan bagian laki- laki yang juga diinginkan Menteri Agama Said  Agil  Al-Munawar.  KH  Hasan Basri memegang kepemimpinan selama dua periode dan digantikan oleh KH  Sahal  Mahfudz,  dan  pada  era  tersebutlah  MUI  mengeluarkan beberapa  fatwa  yang  kontroversial,  terutama  jika  dilihat  dari  perspektif hukum responsif. 1

## B. Kedudukan MUI dalam Perspektif Ketatanegaraan
Dalam  bangunan  besar  ketatanegaraan  Indonesia,  terdapat  dua macam  struktur  kenegaraan.  Yang  pertama  adalah  Infra  Struktur  ( the sosio  political  sphere )  adalah  suatu  kehidupan  politik  yang  tidak nampak  dari  luar  namun  nyata  dan  ada  dinamikanya,  karena  infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga action nya  hanya  dapat  dilihat  dengan  cara  mendalami  masyarakat tersebut.  Pada  sektor  ini  terdapat  berbagai  kekuatan  dan  persekutuan politik  rakyat  (masyarakat).  Dari  sekian  banyak  kekuatan  politik  rakyat, yang  terpenting  adalah:  Partai  Politik,  Golongan  Penekan,  Golongan Kepentingan,  Tokoh  Politik,  Alat  Komunikasi  Politik,  dan  Organisasi  Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dan sebagainya. 2
1 Abdul  Moqsith  Ghazali,  “Metodologi  Berfatwa  dalam  Islam”,  Koran Tempo, 20 September 2005, hlm. 5.
2 Jimly,  Asshiddiqie,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam  UUD  1945,  (Jogjakarta:  UUI  Pers,    2004),  hlm.  72.  Lihat  juga  B  Hestu  Cipto Handoyo,  Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Universitas Atmajaya, (Jogjakarta: 2003), hlm. 178.

## 1. Rakyat
Jika  diamati  dan  dianalisa  maka  penulis  berpendapat  bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam  elemen  infra  struktur  ketatanegaraan,  sebab  MUI  adalah  organisasi Alim  Ulama  Umat  Islam  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada  dalam  masyarakat,  dan  bukan  merupakan  institusi  milik  negara  atau merepresentasikan  negara.  Artinya  pula,  fatwa  MUI  bukanlah  hukum negara  yang  mempunyai  kedaulatan  yang  bisa  dipaksakan  bagi  seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas  umat  Islam  yang  merasa  mempunyai  ikatan  terhadap  MUI  itu sendiri.  Legalitas  fatwa  MUI  pun  tidak  bisa  dan  mampu  memaksa  harus ditaati oleh seluruh umat Islam.
Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi  keulamaan,  yang  boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu:
a. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang  ahli fatwa harus  memenuhi  syarat  mujtahid  dan  syarat  mujtahid  dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain.
b. Fatwa  tidak  boleh  melantur  dari  sikap  hak  asasi  manusia  yang diusung  dalam  Islam  sejak  awal.  Hak  tersebut  yaitu  antara  lain  hak untuk  memeluk  suatu  agama  dan  mengikuti  tafsir  kelompok  penafsir tertentu.
c. Kebenaran fatwa bersifat relative sehingga selalu  dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.
d. Fatwa  harus  didahului  dengan  riset  dan  pendeskripsian  yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak- pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan. 3
MUI  sendiri  kemudian  dalam  infra  struktur  ada  dalam kelompok  kepentingan,  lebih  tepatnya  kelompok  kepentingan institusional  ( interest  group  institutional ).  MUI  bukanlah  Ormas,  jika kemudian  ada  yang  berpendapat  bahwa  MUI  adalah  Ormas  (Organisasi
3 Abdul Moqsith Ghazali, “Metodologi Berfatwa dalam Islam”, Koran Tempo, 20 September 2005, hlm. 5.

## “Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
Masyarakat),  maka  menurut  penulis  itu  adalah  kesalahan  besar  dalam meletakkan pondasi bernegara.
Yang  dimaksud  dengan  Golongan  Kepentingan  adalah sekelompok  manusia  yang  bersatu  dan  mengadakan  persekutuan karena  adanya  kepentingan-kepentingan  tertentu,  baik  itu  merupakan kepentingan  umum  atau  masyarakat  luas,  maupun  kepentingan  untuk kelompok  tertentu  saja.  Golongan  Kepentingan  ini  dapat  dibedakan  ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
a. Interest  group  organisation ,  yakni  suatu  golongan  kepentingan  yang didirikan  secara  khusus  untuk  memperjuangkan  kepentingan- kepentingan  tertentu,  namun  masih  mencakup  beberapa  bidang  yang luas. Pendek  kata issue yang  digunakan  sebagai  visi  dan  misi  pendirian golongan  ini,  masih  terlalu  luas.  Yang  termasuk  dalam  golongan kepentingan misalnya: Organisasi Masyarakat (ORMAS). 4
b. Interest  group  institutional ,  yakni  pada  umumnya  terdiri  atas    berbagai kelompok  manusia  yang  berasal  dari  lembaga  yang  ada.  Tujuan  yang hendak  dicapai  adalah  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan kelompok  atau  sebagian  masyarakat  yang  menjadi  anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI, dan lain-lain. 5
c. Interest  group  assosiation ,  Golongan  kepentingan  semacam  ini  tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan.  Aktivitasnya  hanya  terlihat  keluar  bila kepentingan  masyarakat  memerlukan  dan  dalam  keadaan mendesak.  Yang termasuk  dalam kelompok ini adalah: 6
1) Masyarakat setempat tinggal,
2) Masyarakat seketurunan (trah),
3) Masyarakat seasal pendidikan,
4) Masyarakat paguyuban ( Gemeinschaft )
5) Masyarakat patembayan ( Gesellschaft )
d. Interest  group  anomik ,  yaitu  suatu  golongan  kepentingan    yang bersifat  mendadak  atau  spontan  dan  tidak  bernama.  Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  tidak  terkendali  dapat  menimbulkan  keresahan,
4 Ibid, hlm. 179.
5 Zaini  Hasan,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Bandung:  Alumni,
1985),  hlm.  23.
6 Abdul Moqsith Ghazali, Metodologi , hlm 25.
kerusuhan  dan  keonaran  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional. 7

## 2. Hukum Responsif
Dalam  perkembanganya  pada  saat  ini  hukum  yang  berkembang dibeberapa  kalangan  adalah  hukum  responsif,  hukum  responsif sebenarnya  merupakan  tujuan  dari  realism  hukum  ( legal  realism ), adapun  hukum  Responsif  merupakan  hukum  yang  bisa  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  sosial.  Dalam  pandangan  hukum  ini,  hukum  yang baik  adalah  hukum  yang  memberikan  sesuatu  yang  lebih  dari  sekedar hukum  formal  atau  prosedur  hukum,  lebih  jauh  hukum  responsif  ini meghendaki  hukum  yang  bisa  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat dan  bisa  menanggapi  fenomena  yang  ada  dalam  masyarakat  serta memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dan  yang  paling  penting  adalah hukum tersebut bisa memeberikan keadilan kepada masyarakat. Sesuai dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh    Philip  Nonet  dan  Philip  Selznick  ” Bahwa  dalam  perspektif  hukum  responsif,  hukum  yang  baik  adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih  daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu  mengenali  keinginan  publik  dan  mempunyai  keinginan  publik dan punya komitmen terhadap tercapain keadilan substansif”. 8
Hukum  responsif  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kaum  realis  dan sosilogis  yang  mempunyai  tema  membuka  sekat-sekat  dari pengetahuan  hukum 11 kaum  realis  dan  sosiologis  ini  mengharapkan adanya  penghargaan  yang  tinggi  kepada  semua  hal  yang  mempengaruhi hukum  dan  yang  menjadi  persyaratan  efektifitasnya.  Kemudian  kaum tersebut  menghendaki  hukum  menjadi  suatu  yang    tidak  otonom  dan mengharapkan hukum menjadi sesuatu yang dinamis bagi penataan dan perubahan  sosial.  Penerapan  hukum  sebagai  instrumen  yang  dinamis menjadi  perubahan  dan  penataan  sosial  mengalami  pertentangan- pertentangan  yang  kuat,  beberapa  sarjana  ada  ketakutan  jika  hukum digunakan sebagai sesuatu yang dinamis dikhawatirkan hukum prosuderal akan melemah dan pada akhirnya masyarakat akan  bertindak  sekehendak hatinya.  Menurut  argumen  para  kritukus  hukum  responsif  dengan melemahnya  prosedural  hukum  maka  hukum  kehilangan  kemampuanya untuk mendisiplinkan aparat dan memaksakan pelaksanaanya.
7 Jimly  Asshiddiqie, Format Kelembagaan, hlm. 12.
8 Philip  Nonet  dan  Philip  Selznick,  Hukum  Responsif  ,  Perkumpulan  untuk pembaharuan hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HU Ma), (Jakarta:  2003), hlm. 60.

## “Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
Akan  tetapi  para  ahli  hukum  responsif  menganggap  itu  takkan terjadi, ini dikarenakan suatu yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal  yang  esensial  bagi  integrasinya  sembari  tetap  meperhatikan atau  memperhitungkan  keberadaan  kekuatan-kekuatan  baru  di  dalam lingkunganya,  dan  menganggap  tekanan-tekanan  sosial  sebagai  sumber pengetahuan dan kesempatan mengoreksi.
Mahfud  MD  kemudian  juga  memberikan  indikator  untuk  menilai apakah  suatu  produk  hukum  responsif  atau  konservatif,  yaitu  dilihat  dari proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas  sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatanya
partisipatif, yaitu mengundang
partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan  individu  dalam  masyarakat.  Sedangkan  proses  pembuatan  hukum yang  berkarakter  ortodoks,  bersifat  sentralistik,  dalam  arti  lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasan eksekutif. 9
Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan  aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  yang  dilayaninya.  Sehingga produk hukum itu adalah kristaliasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum  yang  ortodoks  bersifat  positivis-instrumentalis,  artinya  lebih mencerminkan  visi  sosial  dan  politik  pemegang  kekuasaan  atau  memuat materi  yang  lebih  merupakan  alat  untuk  mewujudkan  kehendak  dan kepentingan program pemerintah. 10
Dilihat  dari  penafsiran,  maka  produk  hukum  yang  berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis.
Sedangkan produk hukum yang berkarakter
ortodoks/konservatif/elitis  memberi  peluang  luas  kepada  pemerintah untuk  membuat  berbagai  interpretasi  dengan  berbagai  peraturan  lanjutan yang  berdasarkan  visi  sepihak  dari  pemerintah  dan  tidak  sekedar  hanya masalah  teknis.  Oleh  sebab  itu,  produk  hukum  yang  berkarakter  responsif biasanya  memuat  hal-hal  penting  secara  cukup  rinci,  sehingga  sulit  bagi pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri secara sepihak. Sedangkan produk  hukum  yang  konservatif/ortodoks/elitis  biasanya  cenderung memuat  materi  yang  singkat  dan  garis  besar  saja,  sehingga  sangat
9 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998),  hlm. 26. 10 Ibid., hal 28.
membuka  peluang  bagi  pemerintah  untuk  membuat  penafsiran  dan mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya. 11
Ada  dua  macam  strategi  pembangunan  hukum  yang  akhirnya sekaligus  berimplikasi  pada  karakter  produk  hukumnya,  yaitu pembangunan  hukum  ortodoks  dan  pembangunan    hukum  responsif. Pada  strategi  pembangunan  hukum  ortodoks,  peranan  lembaga-lembaga Negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah  perkembangan    hukum.  Sebaliknya  pada  strategi  pembangunan hukum responsif, peranan terbesar terletak pada lembaga peradilan yang disertai  partisipasi  luas  kelompok  sosial  atau  individu-individu  didalam masyarakat.  Kedua  strategi  tersebut  memberi  implikasi  berbeda  pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang  ortodoks bersifat positivis-instrumentalis,  yaitu  menjadi  alat  yang  ampuh  bagi  pelaksanaan ideologi  dan  program  negara.  Hukum  merupakan  perwujudan  nyata  visi sosial  pemegang  kekuasaan  negara.  Sedangkan  strategi  pembangunan hukum  responsif,  akan  menghasilkan  hukum  yang  bersifat  responsif terhadap  tuntutan-tuntutan  berbagai  kelompok  sosial  dan  individu  dalam masyarakat. 12

## 3. Hukum Represif
Dalam  mewujudkan  penegakan  hukum  demi  terciptanya  negara hukum,  kedaulatan  rakyat,  ataupun  negara  berdasarkan  hukum  salah satunya harus bersifat represif, bukan dalam arti pemerintahan yang menggunakan  kekuasaanya  tidak  memperhatikan  kepentingan    orang- orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan  mereka  atau  dengan  mengingkari  legitimasi  mereka. Sehingga   mereka menjadi kaum yang lemah dan termarginalkan sehingga mereka  rentan  terhadap  pemerintah  dengan  regulasinya.  Pada hakekatnya  hukum  bersifat  memaksa  dan  menggunakan  paksaan  atau bergantung  pada  kekuasaan  pamungkas  untuk  melakukan  paksaan, namun  tatanan  hukum  semata  tidak  membuat  sistem  menjadi  represif. 13 Paksaan  menjadi  jinak  ketika  ia  bersifat  diskriminatif  pada  saat  digunakan dan sengaja dibuat hanya untuk menciptakan ancaman atau bahaya tertentu; ketika alat kontrol alternatif dicari; dan ketika tersedia kesempatan bagi target paksaan itu untuk mempertahankan kepentinganya. 14
11 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan, hlm.  45.
12 Philip Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, hlm. 24.
13 Ibid.,hlm.  24.
14 Ibid., hlm. 25.

## “Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
Seperti  halnya  paksaan  tidak  harus  represif,  demikian  juga  represif tidak  harus  bersifat  memaksa.  Ketika  pemerintah  mendapatkan  legitimasi untuk memelihara apa yang disebut dengan kebiasaan umum untuk taat. 15 Paksaan  tidak  diperlukan  akan  tetapi  hal  ini  perlu  membutuhkan persetujuan  warga  negara  secara  umum  dan  diam-diam.  Persetujuan diam-diam yang terdapat dalam  ketakutan dan terpelihara dengan sikap apatis membuka jalan lebar bagi otoritas yang sah namun tidak terkontrol. 16 Dalam bentuknya  yang  paling jelas  dan  sistematis,  hukum  represif menunjukan karakter-karakter sebagai berikut:
a. Institusi  hukum  secara  langsung  dapat  diakses  oleh  kekuatan  politik; hukum  diidentifikasikan  sama  dengan  negara  dan  disubordinasikan pada tujuan negara ( Reason d’etat )
b. Langgengnya  sebuah  otoritas  merupakan  urusan  yang  paling  penting dalam  administrasi hukum.  Dalam ”perspektif resmi” yang terbangun, manfaat  dari  keraguan  ( The  benefit  of  the  doubt )  masuk  ke  sistem,  dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
c. Lembaga-lembaga  kontrol  yang  terspesialisasi,  seperti  Polisi,  menjadi pusat-pusat  kekuasaan  yang  independen;  mereka  terisolasi  dari konteks  sosial  yang  berfungsi  memperlunak,  seta  mampu  menolak otoritas politik.
d. Sebuah  rezim  ”hukum  berganda”  ( dual  law )  melembagakan    keadilan berdasarkan  kelas  dengan  cara  mengkonsolidasikan  dan  pola-pola subordinasi sosial.
e. Hukum  Pidana  merefleksikan  nilai-nilai  yang  dominan;  moralisme yang akan menang. 17
Jika  kita  melihat  inti  dari  hukum  represif  dimana  hukum  hanya menjaga ketertiban umum saja, karena hukum ditempatkan hanya menjaga ketertiban  umum  saja,  tanpa  mementingkan  kepentingan-kepentingan yang lain. Mahfud MD dengan mengutip Nonet dan Selznick  menjelaskan hubungan  antara  hukum  dan  penindasan. 21 Masuknya  pemerintah kedalam  pola  kekuasaan  yang  bersifat  menindas,  melalui  hukum, berhubungan  sangat  erat  dengan  masalah  kemiskinan  sumber  daya pada  elit  pemerintahan.  Penggunaan  kekuasaan  yang  bersifat  menindas, terdapat  pada  masyarakat  yang  masih  berada  dalam  suatu  tahap pembentukan  tatanan  politik  tertentu.  Hukum  berkaitan  erat  dengan
15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid., hlm. 26.
kekuasaan, karena tata hukum senantiasa terikat pada status quo . Tata hukum tidak  mungkin  ada  jika  tidak  terikat  pada  satu  tata  tertentu  yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan.
Jika  demikian,  maka  pihak  yang  berkuasa,  dengan  baju  otoritas, mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Inilah yang kemudian bias menimbulkan hukum yang menindas.
Masyarakat  harus  bisa  menunjukkan  dan  membuktikan  bahwa mereka  bisa  menguasai  keadaan,  menguasai  anggota-anggotanya,  atau menciptakan  ketertiban.  Tujuan  utama  yang  harus  dicapai  oleh  suatu masyarakat sebagai komitmen politik  adalah ketertiban. Negara baru yang lebih  mengutamakan  tujuan  tentu  lebih  mengutamakan  isi  dan  substansi daripada  prosedur  atau  cara-cara  untuk  mencapai  substansi  tersebut. Artinya,  jika  perlu  prosedur  atau  cara-cara  (hukum)  bisa  didorong kebelakang asalkan substansi (tujuan) bisa tercapai. Keadaan tersebut akan berubah,  jika  tujuan-tujuan  fundamental    sedikit  demi  sedikit  telah tercapai,  yang  pada  akhirnya  hukum  akan  terpisah  dari  politik  menjadi subsistem yang otonom. Ciri menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur.
Elit  penguasa  tidak  lagi  leluasa  menggunakan  kekuasaannya untuk  membuat  suatu  hukum  dengan  menguasai  prosedur kekuasaannya.  Ini  karena  masyarakat  memiliki  komitmen  untuk menjalankan  kekuasaan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur. 18 Secara jelas,  Mahfud  MD  menggambarkan  karakteristik  hukum  menindas  dan hukum otonom sebagai berikut. 19

## 4. Fatwa MUI VS Hukum Responsif
Dalam  posisinya  sebagai  organisasi  yang  ada  dalam  kelompok kepentingan,  maka  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI    menjadi  sebuah produk  yang  kontroversial  dan  banyak  dihujani  kritik,  terutama  dalam posisinya  yang vis  a  vis dengan  hukum  negara  dan  kepentingan masyarakat  Indonesia.  Hukum  negara  bukanlah    hanya    Fatwa    dari segelintir    ulama    atau  pemuka  agama  semata.  Apalagi  jika  kita  kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia  adalah sebuah  hukum  yang  bersifat  responsif,  yang  dalam  proses
18 Satjipto  Rahardjo,  Beberapa  Pemikiran  Tentang  Ancangan  Antar  Disiplin dalam Pembinpaan Hukum  Naional, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 78.
19 M Mahfud MD, Politik Hukum, hlm. 21.
“Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
pembuatanya  partisipatif,  yaitu  mengundang  partisipasi/keikutsertaan masyarakat  melalui  kelompok-kelompok  sosial  dan  individu  dalam masyarakat,  jadi  tidak  hanya  didominasi  hanya  oleh  beberapa  gelintir kelompok  atau  bahkan  oleh  mayoritas  kelompok  saja.  Dilihat  dari fungsinya,  produk  hukum  yang  berkarakter  responsif  bersifat  aspiratif. Artinya  memuat  materi-materi  yang  secara  umum  sesuai  dengan aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  yang  dilayaninya.  Sehingga  produk hukum itu adalah kristaliasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum  yang  bersifat  responsif  terhadap    tuntutan  tuntutan  berbagai kelompok  sosial  dan  individu  dalam  masyarakat,  sesuai  dengan karakteristik  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  heterogen  dan  tentu saja, multycultural, sesuai  dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.
Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum  berlandaskan hukum  responsive  tersebut,  tidaklah  diperbolehkan  adanya  kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya  dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Masyarakat akan mendua  dan  bingung,  mana  yang  akan  diikuti  dan  ditaati,  karena  tidak adanya  kepastian  mana  yang  harus  dituruti  apakah  hukum  negara,  ataukah keputusan  dan  fatwa  para  ulama?  Tidak  akan  tercapai  sebuah kemaslahatan  tanpa  kepastian  hukum  dan  kemanfaaatan  hukum,  apalagi sebuah hukum yang tidak responsif dan justru ortodok dan represif.

## C. Kesimpulan
Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia  adalah sebuah  hukum  yang  bersifat  responsif,  yang  dalam  proses pembuatanya  partisipatif,  yaitu  mengundang  partisipasi/keikutsertaan masyarakat  melalui  kelompok-kelompok  sosial  dan  individu  dalam masyarakat,  jadi  tidak  hanya  didominasi  hanya  oleh  beberapa  gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja.
Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan  aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  yang  dilayaninya.  Sehingga produk  hukum itu adalah  kristaliasi  dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum  responsif  itu  adalah    strategi  pembangunan  hukum  yang  akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan
berbagai  kelompok  sosial  dan  individu  dalam  masyarakat,  sesuai  dengan karakteristik  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  heterogen  dan  tentu saja, multy cultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.

## D. Saran
Negara  tidak  harus  dan  tidak  perlu  mengakomodir  fatwa  MUI dalam  hukum  positif,  bahkan  negara  harus  berhati-hati  ketika  akan mengakomodir sebuah fatwa ulama menjadi sebuah hukum positif, karena sekali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu hukum yang harus melindungi  seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dan seluruh  warga  masyarakatnya.  Karena  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan dasar negara agama.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdiri untuk melindungi seluruh masyarakat yang terdiri dari semua  suku, ras, golongan,  agama  dan  lain-lain.  Dengan  kata  lain,  apa  yang  disepakati sebagai  Bhineka  Tunggal  Ika,  oleh  founding  state  harus  dipertahankan jika  ingin  mempertahankan  eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.Sedangkan  yang  kedua  adalah  supra  struktur  ( the  government political  sphere )  yaitu  suatu  kehidupan  politik  pemerintahan,  yang nampak  dari luar, dikatakan  nampak dari luar, karena  supra struktur dalam action nya  sangat  terasa  dan  terlihat.  Denyut  kehidupan  supra struktur  dapat  dirasakan  kasat  mata  oleh  orang  awan  sekalipun.  Sebab supra struktur inilah yang mengurusi langsung hajat hidup orang banyak. Pada  sektor  ini  terdapat  lembaga-lembaga  negara  yang  mempunyai peranan  dalam    proses    kehidupan  politik  (pemerintahan).    Lembaga lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD,  MA, MK, KY. 20
Contoh  pentingnya  pendekatan  analogi  di  kemudian  hari  dapat tercermin dalam masalah zakat fitrah. Kita tahu bahwa semua hadis dari Nabi  Muhammad  SAW  menyebutkan  bahwa  membayar  zakat  fitrah  itu hanya  dengan  kurma  atau  gandum.  Tidak  ada  riwayat  hadis  yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membayar zakat fitrah dengan beras. Lewat pendekatan analogi seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, maka dicarilah 'illat hukum dari ketentuan zakat ini. Kesimpulannya, yang perlu  dikeluarkan  dari  zakat  fitrah  ini  adalah quuth  baladih ,  yaitu
20 Ibid., hlm 23.
“Fatwa MUI Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”
makanan  pokok  yang  dikonsumsi  oleh  suatu  bangsa.  Karena  itu,    orang boleh  membayar  zakat  fitrah  dengan  makanan  pokok  yang  berlaku  di setiap Negara. Walaupun  tidak  ada satu pun hadis dan  teladan  dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa beliau berzakat dengan beras.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran Kekuasaan  Dalam  UUD 1945 ,  Jogjakarta: UUI  Pers,  2004
—————,  Makalah    Sembilan  Prinsip    Konstitusialisme  Indonesia  di Masa Datang   Seminar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  Jakarta, 19   Oktober 2001.
Ghazali, Abdul Moqsith, Metodologi Berfatwa dalam Islam , Koran Tempo,
Selasa 20 September 2005
Handoyo,  B  Hestu  Cipto, Hukum  Tata  Negara,  Kewarganegaraan    dan Hak  Asasi  Manusia ,  Jogjakarta: Universitas Atmajaya,  2003 MD,  Mahfud,  Politik  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta: LP3ES, 2008 Nonet, Philip dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Perkumpulan untuk pembaharuan  hukum  Berbasis  Masyarakat  dan  Ekologi  (HUMa), Jakarta, 2003
Rahardjo,  Satjipto, Beberapa  Pemikiran  Tentang  Ancangan    Antar  Disiplin dalam Pembinaan Hukum  Naional, Bandung: Sinar Baru, 1985
Zaini,  Hasan, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Alumni, Bandung, 1985