SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2023, hlm. (51-61) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional
Vera Novianti Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email : veranovianti@fh.unsri.ac.id
Artha Febriansyah Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email: arthafebrian@fh.unsri.ac.id
Delia Rahayu Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email: deliarahayu527@gmail.com
Desia Rakhma Banjarani Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email: desiabanjarani@fh.unsri.ac.id
Almira Novia Zulaikha Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Email: almiranoviazulaikha@fh.unsri.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035
Info Artikel
|Submitted : 6 Desember 2022 |Revised : 10 Mei 2023 |Accepted : 10 Mei 2023
How to cite: Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu “Per kembangan Kejahatan Internasional  dalam  Hukum  Pidana  Internasional  :  Tinjauan  Pertanggungjawaban  oleh Peradilan Ad Hoc Internasional ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023 )”, hlm. 51-61.

## ABSTRACT:
The  number  of  victims  when  an  international  crime  occurs  does  not  escape  the  number  of perpetrators who commit crimes, the application or responsibility for this international crime must certainly be  considered  properly  because  the  perpetrator  of  this  act  is  not  an  individual  but  a  country  as  a  subject. Based  on  this  background,  the  issues  raised  in  this  study  are:  What  is  behind  the  establishment  of  an international court aimed at upholding human rights? How international law is regulated in determining the person responsible for international crimes?. This research is a library research with a normative juridical approach  based  on  applicable  legal  sources.  This  research  was  analyzed  descriptively  with  a  qualitative approach. Normative legal research by examining various sources of literature both primary and secondary. The results of this study are the establishment of ad hoc courts, such as the International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International  Criminal Tribunal for  Rwanda (ICTR) to show that the world
already aware of the protection of victims and the need for someone to be responsible. Crimes that occur by deprivation of human rights both on a small and large scale are equally detrimental to victims. Human rights that are upheld regardless of space and time require various countries to work together to protect them. In its responsibilities, the state which is an abstract entity then in its responsibilities will be imposed on individuals who serve as organs of the state.
Keyword : International Crime, Liability, Ad Hoc Justice

## ABSTRAK:
Banyaknya  korban  saat  terjadinya  kejahatan  internasional  tidak  luput  dari  banyaknya pelaku  yang  melakukan  kejahatan,  penerapan  atau  penanggungjawab  dalam  tindakan  kejahatan internasional ini tentu haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya karena pelaku dari tindakan ini bukanlah perseorangan akan tetapi negara yang sebagai subyeknya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: Apa yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan  hukum  internasional  dalam  penentuan  penanggungjawab  kejahatan  internasional? Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada  sumber-sumber  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  dengan pendeketan kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka baik  yang  bersifat  primer  maupun  sekunder . Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  dibentuknya pengadilan  ad  hoc,  seperti  International  Military  Tribunal  (Nuremberg),  International  Military Tribunal fot the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan  perlindungan  para  korban  dan  keharusan  adanya  seseorang  yang  bertanggungjawab. Kejahatan  yang  terjadi  dengan  perampasan  hak  asasi  manusia  baik  dalam  skala  kecil  dan  besar sama-sama  merugikan  korban.  Hak  asasi  yang  dijunjung  tinggi  tanpa  melihat  ruang  dan  waktu mengharuskan berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya. Dalam pertanggungjawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara.
Kata Kunci : Kejahatan Internasional, Pertanggungjawaban, Peradilan Ad Hoc.

## Pendahuluan
Perampasan  hak  asasi  manusia dengan  metode  kejahatan  sudah  terjadi sejak  lama,  banyaknya  nyawa  terenggut dan negara yang mengalami kehancuran baik  dari  segi  politik,  sosial  dan ekonomi.  Hak  asasi  manusia  diakui secara  universalah  yang  memiliki  arti hak  dasar  yang  melekat  pada  tiap manusia dan wajib dilindungi, dan tidak boleh  diabaikan  oleh  siapapun. 1 Maka seyogyanya  kejahatan  baik  dalam  skala kecil  maupun  skala  besar  tidak diperbolehkan  karena  akan  merugikan orang  lain  bahkan  diri  sendiri.  Hukum pidana  internasional  ialah  hukum  yang menentukan  hukum  pidana  nasional mana  yang  akan  diterapkan  terhadap kejahatan-kejahatan  yang  nyata  telah dilakukan  bilamana  terdapat  unsur- unsur  internasional  di  dalamnya. 2 Kejahatan  internasional  yang  memakan korban  dengan  jumlah  yang  sangat banyak  dan  berada  diawah  yurisdiksi hukum internasional. Kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanuisaan, kejahatan perang dan  kejahatan  agresi  membuat  negara khususnya Dewan Keamanan PBB harus bertindak  cepat  dan  sigap  dalam pencarian  solusi  untuk  penegakan hukumnya,  maka  untuk  menegakkan hukum  dan  memberikan  keadilan  pada para  korban  serta  memberikan  ganjaran kepada  pelaku  dibentuklah  Pengadilan ad  hoc internasional  yang  bertujuan melindungi  dan  memberantas  apabila terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Tujuan  hukum  pidana  internasional ialah  untuk  menghapus  impunitas  dan menghukum  penjahat  yang  berlindung
1 Teti  Winarti,  “Hukum  Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban
Pelanggaran  Ham  Berat  Dari  Perspektif  UU
No.  26  Tahun  2000,” Journal  Educational Research and Social Studies 2, no. 3 (2021): 109. 2 I  Made  Pasek  Diantha, Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan  Pidana  Internsional (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 4.
di  wilayah  negara  lain,  dengan menggunakan
maksim hukum
internasional “ aut punire aut dedere ” atau tiada  kejahatan  tanpa  hukuman  bisa terwujud  dengan  mengadili  semua penjahat  kemanusiaan  tanpa  terkecuali tanpa  memandang  orang,  ruang  dan waktu. 3 Adapun  yang  terpenting  ialah hukum  internasional  dapat  secara langsung  berlaku  kepada  individu  di masing-masing negara yang berhubungan dengan hak asasi  manusia atau kejahatan internasional. 4 Hubungan antara  hukum  nasional  dan  hukum internasional  dalam  praktik  pengadilan bisa  berupa  penerapan  hukum  nasional dalam pengadilan internasional ataupun penerapan  hukum  internasional  dalam pengadilan  nasional,  putusan  dari pengadilan  nasional  dan  pengadilan internasional  dapat  dijadikan  sebagai sumber  hukum  internasional. 5 Perang dunia  II yang terjadi di tahun 1939-1945 dengan latarbelakang Nazi yang melakukan  pembantain  terorganisir bertujuan  memurnikan  Jerman  secara etnis  dan  menimbulkan  kejahatan genosida mengakibatkan banyak korban khususnya  masyarakat  sipil  yang  harus kehilangan  nyawa. 6 Perang  dunia  yang dimenangkan  oleh  pihak  sekutu  terdiri dari  Amerika  Serikat,  Inggris,  Perancis, Tiongkok,  Uni  Soviet  dan  lainnya
3 Ibid., hlm. 43.
4 Atip Latipulhayat, Hukum Internasional  Sumber-Sumber  Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 12.
5 Tolib  Effendi, Hukum  Pidana Internasional (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm 14.
6 Dkk Rodrigo Wullur, “Pertanggungjawaban Pidana Individu
Terhadap Pelaku  Tindakan Persekusi Menurut  Statuta  Roma  1998  Tentang International Criminal Court,” Lex Administratum 9, no. 1 (2021): 14.
sedangkan  pihak  yang  kalah  ialah Jerman, Italia dan Jepang. 7
Meskipun  peperangan  berhasil meredam  karena  negara-negara  terkait ada yang menyerah tanpa dan ada syarat tetapi tetap saja dampak yang
diakibatkan  oleh  perang  ini  sangatlah besar. Adapun dengan kronologi penyerahan pada 7 Mei 1945 oleh negara Jerman  yang  melakukan  penyerahan tanpa  syarat  terhadap  sekutu  wilayah barat yaitu di Rheims, Prancis dam pada 8  Mei  1945,  Jerman  juga  menyatakan penyerahan  tanpa  syarat  terhadap Tentara  Merah  Uni  Soviet.  Pada  13 Januari  1942  terbentuk  Deklarasi  St. Yames 1942 berisikan Belgia, Cekoslavia, Luxemburg,
Norwegia,
Polandia,
Yugoslavia, Yunani, Belanda dan Prancis menyatakan  adanya  perbuatan  keji  dan kejam  terhadap  penduduk  sipil  yang dilakukan  oleh  Jerman.  Di  tanggal  30 Oktober  1943,  dibentuknya  deklarasi Moskow  oleh  Presiden  Amerika  Serikat F. D Roosevelt, Perdana Menteri  Inggris W.  Churchill  dan  Perdana  Menteri  Uni Stalin  untuk  mengadili  para  penjahat perang  II  yaitu  Jerman  yang  harus bertanggungjawab  atas  tindak  pidana yang dilakukannya. 8
Berakhirnya  perang  dunia  II, memberikan cikal bakal tentang pentingnya penjagaan dan perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  secara internasional,  hal  ini  ditandai  dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  ditahun  1945  dan  menghasilkan Deklarasi  Universal  HAM  ( Universal Declaration  of  Human  Rights )  ditahun 1948. 9 Pengadilan  internasional  ad  hoc
7 Rizka Abigael Emping, “Pertanggungjawaban Penjahat Perang
Dalam  Perang  Dunia  II  Serta  Implikasinya Bagi  Hukum  Internasional,” Lex  Et  Societatis 6, no. 10 (2018): 146.
8 Ibid., hlm. 147.
9 Andrey  Sujatmoko,  “Pengadilan
Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’)  Sebagai
Forum Penyelesaian Atas Kejahatan
yaitu Pengadilan Internasional Nuremberg  dan  Tokyo  yang  dibentuk setelah  Perang  Dunia  ke-II,  secara internasional memberikan bentuk prinsip  kejahatan  kemanusiaan  yang dikembangkan dari Nuremberg Tribunal digunakan  dalam  Pembunuhan  Massal Tahun 1948 ( Genocide Convention )
memiliki  manfaat  untuk  pengadilan perang bekas Yugoslavia. 10
Setelah pembentukan Pengadilan Internasional  Nuremberg  dan  Tokyo,  di tahun  1993  Dewan  Kemananan  PBB melalui  Resolusi  No.  808  dan  827 dibentuk The  International  Criminal Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia (ICTY) karena  adanya  kekejaman  di  bekas Yugoslavia  menyebabkan  terjadinya 2.200.000  orang  harus  mengungsi dengan  jumlah  korban  nyawa  ribuan orang.  Terjadi juga  kekerasan  antarsuku di  Rwanda  antar  suku  Hutu  dan  suku Tutsi  yang  berakibat  merenggangnya nyawa  sekitar  800.000  orang  dan menimbulkan
2.000.000 orang
mengungsi  menjadi  cikal  bakal  PBB  di tahun  1994  melalui  resolusi  Dewan Kemanan  PBB  No,  955  membentuk The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR). 11 Banyaknya  korban  tidak  luput dari  banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan, penerapan atau penanggungjawab dalam tindakan kejahatan internasional ini tentu
haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya  karena  pelaku  dari  tindakan ini  bukanlah  perseorangan  akan  tetapi negara yang sebagai subyeknya.
Berdasarkan latar belakang tersebut  maka  permasalahan  yang diangkat  pada  penelitian  ini  yaitu:  Apa
Internasional,” Jurnal Hukum Humaniter 3, no. 5 (2007): 970.
10 Rudi  M.  Rizky,  “Beberapa  Catatn Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc  Untuk  Yugoslavia  Dan  Rwanda  Serta Penerapan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara Dalam  Pelanggaran  Berat  HAM,” Jurnal Hukum Humaniter 1, no. 2 (2019): 282.
11 Ibid., hlm. 278.
yang  melatarbelakangi  dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam penentuan penanggungjawab kejahatan internasional?  Penelitian  ini  merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini dianalisis  secara  deskriptif  dengan pendeketan kualitatif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  library  research  dengan pendekatan  yuridis  normatif  yang berdasarkan pada sumber-sumber
hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini dianalisis  secara  deskriptif  dengan pendeketan  kualitatif. Penelitian  hukum normatif  dengan  cara  meneliti  berbagai sumber  pustaka  baik  yang  bersifat primer maupun sekunder. 12 Data primer diperoleh  dari  perundang-undangan . 13 Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal,  artikel,  kamus,  buku,  hasil penelitian  baik  media  cetak  maupun elektronik.

## Pembahasan
A. Pengadilan Ad Hoc Internasional Kejahatan  yang  digolongkan menjadi Extraordinary  Crimes yaitu kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan  yang  tidak  diberlakukan
12 Surya Anom Ratu Sheeva Amadea, Danial, “Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat  Oleh  Rusia  Berdasarkan  Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations  1961,” Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir 3,  no.  1 (2023): 73 – 81.
13 Anang  Dony  Irawan  Rifda  Ayu Akmaliya, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia  Amelia,  “Implementasi  Perjanjian Internasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Batas  Laut  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Antara Indonesia  Dan  Vietnam,” Yustisia  Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 3, no. 1 (2023): 1 – 17.
keterbatasan  jangka  waktu  karena termasuk  kedalam  kejahatan  paling  keji bahkan  tidak  ada  peraturan  manapun yang  mengatur  tentang  pembatasan waktunya. 14 Pembentukan  pengadilan yang  didasari  dengan  perampasan  hak asasi  manusia  secara  paksa  di  negara- negara  yang  berperang  atau  berkonflik dan  membuat  jutaan  nyawa  masyarakat sipil  harus  terenggut.  Perserikatan Bangsa-bangsa  yang  terbentuk  karena hiruk pikuknya permasalahan internasional di dunia akhirnya memutuskan  menciptakan  pengadilan untuk  mengurus  dan  menyelesaikan permasalahan  tersebut  dengan  tujuan agar pelaku dapat menerima konsekuensi perbuatannya.
Kejahatan  internasional  yang masuk  dalam  yurisdiksi  pengadilan internasional  menurut  Statuta  Roma 1998 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang,  dan  kejahatan  agresi.  Kejahatan perang  ialah  kejahatan  khusus  yang dipicu oleh konflik bersenjata. Kejahatan terhadap  kemanusiaan  meliputi  gradasi martabat  manusia  dan  tindak  kekerasan atau serangan sistematsis yang dilakukan  terhadap  populasi  sipil. Kejahatan genosida ialah kejahatan yang bertujuan menghilangkan atau membantai suatu etnis secara
keseluruhan.  Kejahatan  agresi  ialah kejahatan  yang  menentang  kedamaian dengan  tujuan  melukai  pihak  lain  dan pihak lain berusaha menghindarinya. 15
Pembentukan  Mahkamah  ad  hoc yang  mengadili  tersangka  kasus  dan konflik  internal  yang  melanggar  hak asasi  manusia  seperti  di  Yugoslavia, Rwanda,  Kamboja  dan  saat  terjadinya
14 Jonathan  Aprilino  Soegijanto, “Asas  Retroaktif  Yang  Berlaku  Dalam Undang- Undang  Peradilan  HAM,” Jurnal Hukum Legal Standing 2, no. 1 (2018): 31.
15 Mangai  Natarajan, Kejahatan  dan Pengadilan  Internasional ,  Bandung  :  Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 301 – 302.
perang  dunia  ke-II  yang  memiliki potensial kekerasan terhadap rakyat sipil oleh  militer  suatu  Negara.  konflik  etnis atau antar suku, penumpasan organisasi yang  dianggap mengganggu dan mengancam kedaulatan negara, perjuangan dengan ideologi dan
revolusi. Kebanyakan pelaku utama dari konflik  ini  yaitu  negara  atau  penguasa pemerintahan.
16 Penegakan hukum pidana  internasional  yang  berlangsung di  berbagai  negara  dengan  korban jutaan, membuat dibentuknya pengadilan ad  hoc yaitu Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal dikhususkan untuk  mengadili  pelaku  kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi  selama  perang  dunia  II  adapaun pengadilan  ini  dibentuk  oleh  negara sekutu  yang  memenangkan  perang dunia ke-II. Pengadilan ad hoc internasional  juga  dibentuk  untuk mengadili  pelaku  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  genosida  yang  terjadi di bekas negara Yugoslavia ( International Criminal  Tribunal  for  the  Former  of Yugoslavia ) dan pelaku kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  terjadi  di Rwanda  ( International  Criminal  Tribunal for Rwanda ). 17
Setelah  Perang  Dunia  II  selesai, dibentuk  pengadilan  untuk  mengadili pelaku  kejahatan  saat  perang  terjadi yaitu International  Military  Tribunal
Nuremberg yang  berkedudukan  di Jerman  dibuat  oleh  negara  pemenang perang dunia ke-II. Dibentuknya Perjanjian London 1945 tentang penuntutan  dan  pemidanaan  terhadap pihak utama yang berperang lalu disusul dengan  penyusunan Charter  of  The
16 Sesylia  Levintha  Liyu,  “Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan,” Lex Administratum 9, no. 4 (2021): 49. 17 Dkk Shinta Agustina,
“Penyimpangan Asas Non -Retroaktof Dalam Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Dari  Perspektif HAM,” Jurnal Media Hukum 17, no. 12 (2010): 238.
International  Military  Tribunal  Nuremberg 1945. 18 Untuk  Kawasan  Timur  jauh ( International  Military  Tribunal  for  the  far East )  memiliki  kedudukan  di  Tokyo,
Jepang  dan  memiliki  piagam Charter  of the international military tribunal for the far east – 16 Januari 1946. 19 International Criminal  Tribunal For  The  Former  Yugoslavia (ICTY)  yang dibentuk  pada  tahun  1993  untuk mengadili  dan  menghukum  pihak  yang menghilangkan nyawa sebanyak 100.000 orang  di  Yugoslavia,  resolusi  yang dipegang  oleh  ICTY  ialah  “pengadilan internasional  harus  diselenggarakan untuk  mengadili  orang-orang  yang bertanggungjawab  atas  pelanggaran serius  terhadap  hukum  humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas
Yugoslavia sejak 1991”. 20
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)  ialah  pengadilan  yang  dibentuk karena  adanya  konflik  antar  etnis  di Rwanda yaitu suku Hutu dan suku Tutsi dengan  kronologi  bahwa  suku  Hutu melakukan  genosida  terhadap  suku Tutsi  dan  memakan  korban  sebanyak 800.000 dan 2.000.000 pengungsi dengan selang  waktu  100  hari  ditahun  1994. ICTR  memiliki  3  trial  chambers  yang memiliki fungsi utama dalam
memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  yang  diajukan  kepadanya  oleh Prosecutors. 21
18 Shandy  Victor  Hezkia  Mewoh,
“Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Bawahan
Menurut  Hukum  Humaniter  Internasional,”
Lex Et Societatis 7, no. 7 (2019): 161.
19 Rizka  Abigael  Emping, Op.Cit., hlm. 148.
20 Made Darma Weda, “Pengecualian Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana,”
Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 2,  no.  2  (2013): 210.
21 Dkk  Desia  Rakhma  Banjarani, “Studi  Perbandingan  Kelembagaan  Dan Yurisdiksi  International  Criminal  Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) DAN The International  Criminal  Tribunal  For  Rwanda
B. Ketentuan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Internasional Pada hukum internasional subyek utama hukumnya adalah negara – bangsa bukan warga negara
individual. 22 Dalam  penggunaan  teori tanggungjawab  negara  maka  penjahat perang  ialah  pihak  yang  kalah  dalam perang  seperti  contoh  pada  saat  perang dunia  ke-II  yang  harus  mengambil  alih tanggung  jawab  atas  kejadian  perang ialah  Jerman,  Jepang  dan  Italia,  Pasal  2 Pasal  International  Law  Commission (ILC)  mengenai  tanggungjawab  negara yang menyatakan tindakan organ negara dapat  diatribusikan  kepada  negara  dan negara bisa dimintakan pertanggungjawaban. Negara ialah entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara. 23 Ketentuan dalam hukum internasional, menentukan bahwa seorang atasan berwenang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum perang yang terjadi selama peperangan terdapat dalam Pasal 3  Konvensi  Den  Haag  ke-IV  tahun  1907 tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang di Darat yang menyatakan “ A belligerent party which violates the provision of the said  Regulation  (annexed  to  the Convention),  shall,  if  the  case  demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible  for  all  acts  committed  by persosns  forming  part  of  its  armed forces ”. Dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa I  dan  Pasal  46  Konvensi  Jenewa  II, ditegaskan  bahwa  para  pihak  yang terlibat  dalam  sengketa  bertindak melalui  panglimanya  (commanders  in
(ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC),” Jurnal Cepalo 1, no. 1 (2017): 44.
22 Malcolm  N.  Shaw  QC, Hukum Internasional , Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 1.
23 Rizka  Abigael  Emping, Op.Cit., hlm. 148.
chief), harus menjamin rincian pelaksanaan  ketentuan  dalam  Pasal- pasal  terdahulu  dan  kasus-kasus  yang akan  timbul  sesuai  dengan  prinsip umum konvensi ini.
1. International  Military  Tribunal (Nuremberg) & International Military  Tribunal  fot  the  Far  East (Tokyo) Pada pengadilan ini ditegaskan  bahwa  seseorang  yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan  dan  kejahatan  perang maka  orang  yang  melaksanakan perintah  tersebut  ikut  bersalah  dan seorang komandan bertanggung jawab  atas  tindakan  pasukannya bahkan meskipun ia tidak memerintahkan kejahatan hanya sebatas  mengetahui  akan  tetapi  tidak mengambil tindakan yang seharusnya ( reasonable  action ).  Seseorang  yang melakukan  suatu  kejahatan  perang berdasarkan  perintah  dari  atasan militer  atau  atasan  sipil,  tetap  harus mempertanggungjawabkannya.
Tanggung  jawab  timbul  bila  perintah yang diberikan nyata dan bertentangan dengan hukum ( unlawful )  dan  orang  yang  menerima perintah  mengetahui  atau  harus mengetahui ( should know ) sifat melawan  hukum  dari  perintah tersebut menurut hukum internasional. Keputusan hukum yang diambil dalam Mahkamah Nuremberg telah meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya international  criminal  law pertama  kali  terjadi  pada  tanggal  21 November  1947  melalui  Majelis Umum PBB yang telah mengeluarkan Resolusi  Nomor  177  (II)  yang  secara langsung membentuk Komisi Hukum Internasional ( International Law
Commission )  PBB  yang  dimaksudkan untuk:
a. Merumuskan  prinsip-prinsip hukum  internasional  yang diakui dalam Piagam Pengadilan  Nuremberg  dan dalam penilaian Pengadilan. b. Persiapkan draf kode pelanggaran terhadap perdamaian  dan  keamanan umat  manusia,  yang  dengan jelas  menunjukkan  tempat yang  harus  diberikan  pada prinsip-prinsip yang disebutkan  dalam  sub-ayat (a) di atas.
Dalam  persidangan  Jenderal Yomoyoki  Yamashita,  menerangkan dan memberikan pembelaan bahwa ia terpisah  ratusan  mil jaraknya  dengan pasukannya dan tidak dapat melakukan komunikasi karena sistem komunikasinya telah hancur sehingga ia  tidak  mengetahui  bahwasanya pasukannya  melakukan  kejahatan. Akana  tetapi  Mahkamah  tetap membebankan tanggungjawab
kepada Jenderal Yomoyoki Yamashita “hanya  karena”  karena  ia  adalah komandan  pasukan  tersebut  dan yidak mengambil langkah pencegahan atas tidak pidana tersebut. Yamashita sebelumnya telah membagi  tanggung  jawab  militer kebeberapa  perwira  tinggi  dan memerintahkan  pasukannya  untuk meninggalkan  Manila  agar  tidak melakukan  kejahatan  perang  serta tidak  mengganggu  masyarakat  sipil, akan  tetapi  sebagian  pasukannya tidak mengikuti perintah tersebut. Akibat  hal  ini  sekitar  20.000 orang  Filipina  terbunuh  dan  sekitar 7.000  orang  mengalami  lukadan terlantar. Yamashita juga dipersalahkan  akibat  pembakaran bangunan  sipil  dan  penganiayaan terhadap 1.500 orang  tawanan Amerika. Putusan Mahkamah Yamashita  pasca  Perang  Dunia  II
telah  meletakkan  prinsip  tanggung jawab komandan terhadap pelanggaran  hukum  perang  atau kejahatan  perang.  Komando  harus bertanggung  jawab  atas  tindakan anak  buahnya  jika  terpenuhi  unsur- unsur:
a. Komandan  mengetahui  anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia  tidak mencegahnya;
b. Komandan  mengetahui  anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia  tidak menghukumnya; c. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan  suatu  kejahatan tetapi ia tidak mencegahnya; d. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan  suatu  kejahatan tetapi  suatu  kejahatan  perang tetapi ia tidak menghukumnya.
Akibatnya, Yamashita dalam  pertimbangnnya  bahwa ia  mengetahui  atau  seharusnya sadar  bahwa  tindakan  yang dilakukan pasukannya sangatlah  merugikan  banyak pihak  dan  berujung  Yamashita dipidana mati
dengan dukungan  Mahkamah  Agung
Amerika Serikat. 24
2. International  Criminal  Tribunal for  former  Yugoslavia  (ICTY)  &
International  Criminal  Tribunal for Rwanda (ICTR) Pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional di Bekas
Yugoslavia,  ICTY  diatur  dengan  jelas mengenai tanggung jawab komandan. Menurut  Pasal  7  Ayat  (2)  Statuta bahwa  posisi  tertuduh  sebagai seorang  kepala  negara  atau  pejabat tinggi  tidak  melepaskan  mereka  dari
24 Shandy  Victor  Hezkia  Mewoh, Op.Cit., hlm. 165.
tanggung  jawab  atas  kejahatan terhadap hukum perang atau menjadi faktor  yang  meringankan.  Pasal  7 Ayat  (3)  prinsip  yang  diletakkan dalam  Mahkamah  Kejahatan  Perang di masa Perang Dunia II yaitu seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab  mengenai  kejahatan  yang dilakukan  oleh  prajurit  yang  berada di  bawah  komandonya,  jika  ia memerintahkan  kejahatan  tersebut, atau  menyadari  atau  memiliki  alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan  yang  demikian  itu  dan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan  dan  masuk  akal  guna mencegahnya.  Statuta  ICTY  juga mengulangi kembali Prinsip Nuremberg  yang  berkaitan  dengan pembelaan  terhadap  perintah  atasan (superior  orders).  Pasal  7  Ayat  (4) menegaskan:  adanya  fakta  bahwa seorang  pelaku  kejahatan  melakukan tindakan berdasarkan perintah atasan tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan,  walaupun  hal  itu  dapat dipertimbangkan  untuk meringankan hukuman. Tuduhan di ICTY mengajukan dengan  doktrin  pertanggungjawaban komando  yaitu  terhadap  Radovan Karadzic  dengan  dakwaan  “Presiden pemerintahan  Serbia  di  Bosnia  yang kekuasaannya mencakup mengomandoi pasukan militer pemerintahan  Serbia  di  Bosnia  dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat,  mempromosikan  dan
menghentikan  pejabat  militer”  dan Ratio  Mladic  sebagai  “Komandan Pasukan  Pemerintahan  Serbia  di Bosnia”,  keudanya  dituduh  telah melakukan
genosida, kejahatan terhadap  kemanusiaan,  pelanggaran berat  terhadap  konvensi  Jenewa tahun 1949 dan pelanggarana terhadap  hukum  dan  kebiasaan perang di darat.
Kejadian genosida yang dilakukan  suku  Hutu  terhadap  suku Tutsi  dengan  korban  jiwa  sekitar 800.000  orang  terjadi  karena  adanya kesenjangana  Suku  Hutu  dan  Suku Tutsi  yang  dibuat  oleh  Belgia, mengakibatkan suku Hutu merasakan dan  diperlakukan  tidak  adil  dengan suku  Tutsi  dan  menjadi  penyebab Suku  Hutu  ingin  memberantas  suku Tutsi.
Penerapannya, saat pertanggungjawaban  ICTR,  yang didakwakan adalah Jean Paul Akayesu seorang walikota Taba yang pasti menegetahui adanya pembantaian itu dan memiliki kekuasaan  untuk  menghentikannya tetapi  dalam  kenyataan  yang  terjadi Jean  Paul  Akayesu  hanya  diam  saja dan  menyebabkan  setidaknya  2000 orang  warga  suku  Tutsi  di  Taba,
Rwanda terbunuh dan pembantaianpun  meluas.  Akibatnya, Akayesi  diganjar  hukuman  berat, dengan  pemenuhan  mens  rea  untuk tanggung jawab
komando
“….kelalaian  itu  haruslah  bersifat sangat  serius  sehingga  tak  berbeda dari  kehendak  jahat,  lepas  dari adanya  kaitan  dengan  tindakan  yang dipermasalahkan  dan  kerugian  yang diderita.  Unsur  hukum  pidana  ini belum  dijelaskan,  tapi  ini  sangat hakiki,  karena  ini  persis  berkaitan dengan  masalah  maksud  jahat  yang menjadi  dasar  dari  sistem  sanksi hukum  dari  konvensi  itu”,  dengan maksud  unsur  pidana  adalah  unsur moral  untuk  memastikan  kepada pribadi tertentu. 25

## Penutup A. Kesimpulan
Kejahatan  yang  terjadi  dengan perampasan  hak  asasi  manusia  baik dalam  skala  kecil  dan  besar  sama-sama merugikan  korban.  Hak  asasi  yang
Op.Cit., hlm. 166-167.
dijunjung  tinggi  tanpa  melihat  ruang dan  waktu  mengharuskan  berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya.  Atas  kejadian  perang dunia  ke  II  dibentuk  Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki kedudukan  sebagai  organisasi  yang dikhususkan dalam penyelesaian
masalah  yang  berhubungan  dengan hak asasi  manusia  dan  persengketaan  antar negara  yang  bisa  memicu  perselisihan bahkan  gencat  senjata.  Dibentuknya pengadilan ad  hoc ,  seperti International Military Tribunal (Nuremberg), International  Military  Tribunal  fot  the  Far
East (Tokyo ),  International  Criminal Tribunal  for  former  Yugoslavia (ICTY)  & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwasanya dunia telah  sadar  akan  perlindungan  para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab. Dalam pertanggung  jawabannya,  negara  yang merupakan  entitas  abstrak  maka  dalam pertanggungjawabannya akan
dikenakan pada individu yang menjabat sebagai  organ  negara.  Seperti  kejadian perang  dunia  ke-II  para  komando  yang harus  bertanggungjawab  atas  kejadian tindak pidana internasional tersebut, dan sebagai  contoh  atas  kejadian  Rwanda walikota Taba harus menjadi
penanggungjawab  atas  genosida  yang menimpa suku Tutsi B. Saran dan Kritik
Pada  penegakan  hukum  sendiri dikhususkan  pada kejahatan skala  besar yang  menghilangkan  banyak  nyawa,
diharapkan PBB dapat langsung membentuk dewan keamanan agar tidak terjadinya  pembunuhan,  penganiayaan yang  memakan  banyak  korban  seperti kejadian  masa  lalu.  Penulis  menyadari masih  banyaknya  kekurangan  dalam tulisan  ini,  maka  besar  harapan  penulis untuk  mendapatkan  kritik  dan  saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki tulisan ini.
Daftar Pustaka
Desia  Rakhma  Banjarani,  Dkk.  “Studi
Perbandingan  Kelembagaan  Dan Yurisdiksi  International  Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia  (ICTY)  DAN  The International  Criminal  Tribunal
For  Rwanda  (ICTR)  Dengan International  Criminal  Court (ICC).” Jurnal  Cepalo 1,  no.  1 (2017): 44.
Diantha,  I  Made  Pasek. Hukum  Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan  Pidana  Internsional . Jakarta: Kencana, 2014. Effendi, Tolib. Hukum Pidana Internasional . Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014. Emping, Rizka Abigael. “Pertanggungjawaban  Penjahat
Perang  Dalam  Perang  Dunia  II Serta  Implikasinya  Bagi  Hukum Internasional.” Lex  Et  Societatis 6, no. 10 (2018): 146.
Latipulhayat,  Atip. Hukum  Internasional Sumber-Sumber  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Liyu,  Sesylia  Levintha.  “Hybrid  Court Sebagai  Alternatif  Penanganan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.” Lex Administratum 9, no. 4 (2021): 49. Mewoh, Shandy Victor Hezkia. “Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan  Bawahan  Menurut Hukum Humaniter
Internasional.” Lex  Et  Societatis 7, no. 7 (2019): 161.
Ratu  Sheeva  Amadea,  Danial,  Surya Anom.  “Tindakan  Balasan  Atas Persona  Non  Grata  Terhadap
Pejabat Diplomatik Amerika Serikat  Oleh  Rusia  Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.” Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas Akhir 3, no. 1 (2023): 73 – 81.
Rifda  Ayu  Akmaliya,  Ida  Ayu  Rosida, Ega  Permatadani,  Sonia  Amelia, Anang Dony Irawan.
“Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam.” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 3, no. 1 (2023): 1 – 17.
Rizky,  Rudi  M.  “Beberapa  Catatn Tentang Pengadilan Pidana Internasional  Ad  Hoc  Untuk Yugoslavia  Dan  Rwanda  Serta Penerapan  Prinsip  Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran  Berat  HAM.” Jurnal Hukum  Humaniter 1,  no.  2  (2019): 282. Rodrigo Wullur, Dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan  Persekusi  Menurut Statuta  Roma  1998  Tentang
International  Criminal  Court.” Lex Administratum 9, no. 1 (2021): 14. Shinta  Agustina,  Dkk.  “Penyimpangan
Asas Non-Retroaktof Dalam Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Dari Perspektif  HAM.” Jurnal  Media Hukum 17, no. 12 (2010): 238.
Soegijanto,  Jonathan  Aprilino.  “Asas
Retroaktif  Yang  Berlaku  Dalam Undang-Undang Peradilan HAM.” Jurnal  Hukum  Legal Standing 2, no. 1 (2018): 31. Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan  Internasional.” Jurnal Hukum  Humaniter 3,  no.  5  (2007): 970. Weda, Made Darma. “Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 210.
Winarti,  Teti.  “Hukum  Dalam  Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran  Ham  Berat  Dari Perspektif  UU  No.  26  Tahun 2000.” Journal Educational Research
and  Social  Studies 2,  no.  3  (2021):
109.