Cause Of Fair Reverse Claims Of Social Security Institution (BPJS) Patients Representative Required From Terms Of Claims In RSUD R.A Kartini Jepara
Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasien Rawat Inap Ditinjau Dari Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Di RSUD R.A Kartini Jepara

## Irmawati Anton Kristijono
Edy Susanto
Yela Belia
Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang E-mail : irmaedich98@gmail.com

## Abstract
Health  services  in  Indonesia  can  not  be  separated  from  the  government  program  of  the National  Health  Insurance  (JKN)  and  BPJS  Health  as  the  implementer  of  the  program.  The payment method using the INA-CBGs prospective system using claims that will be reimbursed by BPJS. The process of filing a claim from the Hospital to BPJS has a verification phase of file completion,  membership  administration,  service  administration,  and  verification  of  health services. The claims file that found incomplete in the verification process resulted in the return of  the  file  by  BPJS,  in  RSUD  R.A  Kartini  Jepara  still  found  the  problem.  The  purpose  of  this research is to know the description of the cause of the return of inpatient claims file by BPJS in terms of filing claims.This research use descriptive survey research method with cross sectional approach.  The  sample  uses  an  inpatient  claims  file  that  BPJS  Health  returned  in  March-April 2017  of  49  files.  The  research  instrument  uses  checklists  and  interviews.  Data  analysis  using univariate  analysis.The  result  of  this  research  shows  that  there  are  incomplete  membership administration 35 files (71%), 30 files (61%) of membership administrative Incompatibility and 7 files (10%) incombility of service administration. Incomplete and incompatibility of membership administration  indicates  the  lack  of  supporting  files.  The  incompatibility  of  service administration indicates the diagnoses and the physicians in charge are not suitable. While on the claim submission flow does not have Standard Operating Procedures (SOP)
Keywords : Inpatien Claim, BPJS Health, Claim Return

## Abstrak
Pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  program  pemerintah  yaitu  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan  BPJS  Kesehatan  sebagai  pelaksana  programnya. Metode pembayaran yang digunakan  menggunakan sistem prospektif INA-CBGs yaitu menggunakan klaim yang akan mendapat penggantian biaya dari BPJS. Proses pengajuan klaim dari Rumah Sakit kepada BPJS Kesehatan memiliki tahap verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan,  dan  verfikasi  pelayanan  kesehatan.  Berkas  klaim  yang  ditemukan  tidak  lengkap dalam proses verifikasi menyebabkan pengembalian berkas oleh BPJS Kesehatan, di RSUD R.A Kartini  Jepara  masih  ditemukan    masalah  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  gambaran  penyebab  pengembalian berkas  klaim BPJS  pasien  rawat  inap  ditinjau dari  syarat-syarat  pengajuan  klaim. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  survey deskriptif  dengan  pendekatan cross  sectional. Sampel  menggunakan  berkas  klaim  rawat  inap yang  dikembalikan  BPJS  Kesehatan  bulan  Maret-April  2017  sebanyak  49  berkas.  Instrumen
penelitian  menggunakan  checklist  dan  wawancara.  Analisis  data menggunakan  analisis univariate.Hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  kelengkapan  administrasi  kepesertaan  yang tidak  sesuai  sebanyak  35  berkas  (71%),  kesesuaian  administrasi  kepesertaan  37  berkas  (76%), dan  kesesuaian  administrasi  pelayanan  10  berkas  (20%).  Kelengkapan  dan  kesesuaian administrasi kepesertaan menunjukkan kurangnya berkas penunjang. Administrasi pelayanan menunjukkan diagnosa dan dokter penanggung jawab yang tidak sesuai. Sedangkan pada alur pengajuan klaim belum mempunyai Standar Operasional Prosedur(SOP)
Kata Kunci : Klaim Rawat Inap, BPJS Kesehatan, Pengembalian

## 1. Pendahuluan
Setiap  orang  berhak  mendapat pelayanan  kesehatan  dan  perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya,  juga  jaminan  ketika menganggur,  sakit,  cacat,  menjadi janda,  usia  lanjut  atau  kekurangan nafkah  yang  disebabkan  oleh  hal-hal yang  di  luar  kekuasaannya.  Hal  ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 yang menyebutkan  bahwa  Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  di  Indonesia tidak  lepas  dari  program  pemerintah yaitu  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) Penyelenggaraan JKN di rumah sakit menggunakan sistem pembayaran asuransi. Metode pembayaran  yang  digunakan  dalam Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  pada  saat  ini  adalah  dengan metode  pembayaran  prospektif  yaitu Casemix ( case  basedpayment) atau menggunakan  sistem  Indonesia  Case Base  Group  (INA-CBGs).  Sistem pembayaran INA-CBGs menggunakan klaim  yang  nantinya  akan  mendapat penggantian biaya dari BPJS
Proses  pengajuan  klaim  dari Rumah  Sakit  kepada  BPJS  Kesehatan
memiliki tahap verifikasi kelengkapan berkas, administrasi kepesertaan, administrasi  pelayanan,  dan  verfikasi pelayanan  kesehatan.  Berkas  klaim yang  ditemukan  tidak  lengkap  dalam proses verifikasi menyebabkan keterlambatan  pengajuan  klaim  atau bahkan  berkas  tidak  bisa  diklaimkan. Keterlambatan  pengajuan  klaim  dan berkas yang unclaimed ini menyebabkan  kerugian  material  bagi rumah sakit. Dalam proses klaim BPJS Kesehatan, Unit Rekam Medis merupakan salah satu unit yang sangat penting dalam menghasilkan informasi  untuk  mendukung  proses klaim BPJS.
RSUD  R.A  Kartini  Jepara  telah terakreditasi KARS pada bulan Januari tahun  2017  dengan  hasil  B  paripurna. Sebagai  fasilitas  kesehatan  tipe  B  non pendidikan, untuk meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan  RSUD  R.A Kartini  Jepara  bekerjasama  dengan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS). Dalam hubungan kerjasama ini, di  RSUD  R.A  Kartini  Jepara  masih ditemukan    masalah  pada  saat pengajuan  klaim  yaitu  pengembalian berkas klaim oleh verifikator BPJS.

## 2. Metode
Jenis  Penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  survey  deskriptif dengan  pendekatan  cross  sectional. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui proses pelaksanaan pengajuan  berkas  klaim  BPJS  pasien rawat  inap,  review  administrasi kepesertaan  dan  review  administrasi pelayanan  berkas  klaim  penyebab terjadinya  pengembalian  berkas  klaim BPJS  pasien  rawat  inap.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Unit  Rekam Medis  RSUD  R.A  Kartini  Jepara. Waktu  penelitian  ini  dimulai  dari pembuatan  proposal  penelitian  yaitu pada  bulan  Januari  sampai  Februari 2017, dan pengambilan dan pengolahan data dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2017.
3. Hasil dan Pembahasan Review  Administrasi  Kepesertaan Penyebab Pengembalian Berkas Klaim  BPJS  Pasien  Rawat  Inap  di RSUD R.A Kartini Jepara
a. Review Administrasi Kepesertaan Penyebab  Pengembalian  Berkas Klaim BPJS Pasien Rawat Inap di RSUD R.A Kartini Jepara Penelitian terhadap kelengkapan  berkas  klaim  rawat inap dilaksanakan dengan melihat ada atau tidaknya lembar formulir dan ketentuan yang menjadi syarat pengajuan  klaim  kepada  BPJS Kesehatan. Hasil penelitian terhadap  49  berkas  berdasarkan kelengkapan  berkas  klaim  rawat inap  yang  peneliti  dapatkan  dari pengambilan  data  menggunakan checklist kelengkapan administrasi kepesertaan  berkas  klaim  rawat inap dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kelengkapan Berkas Administrasi KepesertaanKlaim Rawat Inap di RSUD R.A Kartini Jepara
No Kelengkapan Berkas Klaim Rawat Inap Frekuensi (F) Presentase (%) 1 Lengkap 14 29 2 Tidak Lengkap  35 71 Total 49 100

## Sumber : Data Primer
Berdasarkan  hasil  dalam  tabel  4.5 diketahui  bahwa  jumlah  berkas  klaim rawat  inap  yang  tidak  lengkap sebanyak 35 berkas (71%) lebih banyak dari  pada  berkas  klaim  rawat  inap yang  lengkap  sebanyak  14  berkas (29%).
Hasil  dari  observasi,  petugas rekam medis bagian entri klaim paling sering  tidak  melakukan  kegiatan  cek bukti  pelayanan  yang  mencantumkan diagnosa  dan  prosedur  sebelum melakukan  input  data  INA  CBGs sehingga  terjadi  ketidak  lengkapan berkas pendukung pelayanan pasien.
Ketidak lengkapan lembar formulir-formulir  tersebut  menjadi penyebab  pengembalian  berkas  klaim rawat  inap  karena  berdasarkan panduan praktis teknis verifikasi klaim BPJS Kesehatan tahun 2014
menjelaskan  bahwa  verifikator  BPJS
Kesehatan berhak melakukan konfirmasi  kepada  petugas  apabila tidak  didapatkan  adanya  bukti-bukti maka  klaim  dikembalikan  kepada petugas  klaim  RS  untuk  dilengkapi atau diperbaiki.
a) Kesesuaian Administrasi Kepesertaan Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS

## Pasien Rawat Inap
Penelitian terhadap kesesuaian administrasi  kepesertaan  berkas klaim  rawat  inap  dilaksanakan dengan  melihat  sesuai  atau  tidak
sesuainya  data  SEP  dengan  data yang  diinputkan  dalam  aplikasi INA CBG’s pada
lembar individual  pasien  dengan  data berkas  pendukung  klaim  rawat inap.  Hasil  penelitian  terhadap  49 berkas  berdasarkan  kesesuaian administrasi  berkas  klaim  rawat inap  yang  peneliti  dapatkan menggunakan checklist kesesuaian administrasi  kepesertaan  berkas klaim  rawat  inap  dapat  dilihat pada tabel 4.8
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Berkas Klaim Rawat Inap Berdasarkan Ketentuan Administrasi Kepesertaan di RSUD R.A Kartini
Jepara No Administrasi Kepesertaan F % 1 Sesuai 19 39% 2 Tidak sesuai 30 61%

## Sumber : Data Primer
Berdasarkan  hasil  dalam  tabel  4.8 diketahui  bahwa  jumlah  berkas  klaim rawat  inap  yang  tidak  sesuai administrasi  kepesertaan  sebanyak  30 berkas  (61%)  lebih  besar  dari  berkas klaim rawat inap yang sesuai sebanyak 19 berkas (39%).
Berkas  yang  tidak  sesuai  meliputi ketidaksesuaian berkas klaim berdasarkan  Data  SEP  dengan  data aplikasi  INA  CBG’s  dan  data  aplikasi INACBG's dengan berkas pendukung.
Tidak  sesuainya  isi  data  antara SEP  dengan  aplikasi  INA  CBG’s dengan  berkas  pendukung  klaim menjadi penyebab pengembalian berkas klaim rawat inap karena sesuai dengan  panduan  praktis  teknis verifikasi klaim BPJS Kesehatan tahun
2014  menjelaskan  bahwa  verifikator BPJS  Kesehatan  berhak  melakukan konfirmasi  kepada  petugas  untuk memperoleh  bukti  atas  klaim  yang mendapat
perhatian dan mengembalikan klaim untuk
melengkapi  atau  diperbaiki  oleh petugas.
Review Administrasi Pelayanan Penyebab Pengembalian Berkas Klaim  BPJS  Pasien  Rawat  Inap  di RSUD R.A Kartini Jepara Penelitian  terhadap  kesesuaian administrasi  pelayanan  berkas  klaim rawat  inap  dilaksanakan  dengan melihat  sesuai  atau  tidaknya  data dalam berkas klaim rawat inap dengan ketentuan yang menjadi syarat diterimanya klaim oleh BPJS Kesehatan.  Hasil  penelitian  terhadap 49  berkas  berdasarkan  kesesuaian administrasi  pelayanan  berkas  klaim rawat inap yang peneliti dapatkan dari pengambilan data menggunakan checklist kesesuaian administasi pelayanan  berkas  klaim  rawat  inap dapat dilihat pada tabel 3

## Tabel 4
Distribusi Frekuensi Berkas Klaim Rawat Inap Berdasarkan Ketentuan Administrasi Pelayanan di RSUD R.A Kartini Jepara
No Administrasi Pelayanan Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Sesuai 42 86% 2 Tidak Sesuai 7 14% Total 49 100% Sumber : Data Primer
Berdasarkan  hasil  dalam  tabel  4 diketahui  bahwa  jumlah  berkas  klaim rawat  inap  yang  sesuai  administrasi pelayanan  sebanyak  42  berkas  (86%) lebih  besar  dari  berkas  klaim  yang
tidak  sesuai  administrasi  pelayanan sebanyak 7 berkas (14%).
Dari hasil keterangan pada checklist administrasi pelayanan terdapat
berkas klaim yang diagnosanya  tidak  sesuai  dengan dokter  penanggung  jawabnya,  hal  ini tidak  sesuai  dengan  petunjuk  teknis verifikasi klaim BPJS Kesehatan tahun 2014  yaitu  harus  memperhatikan Kesesuaian Spesialisasi Dokter Penanggung  Jawab  Pasien  (DPJP) dengan diagnosa.
Pelaksanaan  Pengajuan  Klaim  BPJS Kesehatan  Pasien  Rawat  Inap  RSUD R.A Kartini Jepara
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  dengan  petugas  klaim rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan, dapat  diketahui  bahwa  di  RSUD  R.A Kartini  Jepara  belum  memiliki  SPO tentang  pengajuan  klaim  rawat  inap pasien
BPJS Kesehatan
yang menyebabkan
ketidak sesuaian administrasi  kepesertaan  dan  menjadi penyebab  dikembalikannya  berkas klaim oleh BPJS Kesehatan Hasil dari wawancara dan observasi  yang  dilakukan  peneliti untuk  mengetahui  alur  pengajuan klaim  rawat  inap  pasien  BPJS Kesehatan  sebagai  berikut.  Rincian Kegiatan:
1) Petugas  rekam  medis  disetiap paginya akan mengambil dokumen  rekam  medis  pasien rawat inap yang pulang di bangsal perawatan
2) Dokumen  rekam  medis  kemudian dibawa  ke  petugas coding untuk dilakukan  coding  diagnosa  dan prosedur.  Petugas  melakukan coding rawat inap dengan melihat formulir  resume  medis  dan
menuliskan  kode  diagnosa  serta prosedur  di  formulir  resume medis.  Petugas  juga  melihat lembar penunjang dan meneliti
3) riwayat perjalanan penyakit pasien sebelum menentukan kode diagnosa pasien. 4) Dokumen rekam medis diassembling dan dipisahkan antara  berkas  rekam  medis  pasien dan  berkas  klaim  pasien.  Petugas assembling  akan  merakit  berkas rekam medis dan berkas
persyaratan pasien BPJS. 5) Petugas  rekam  medis  bagian grouping INACBG’s menginputkan  17  variabel  ke dalam  aplikasi  INACBG’s  yaitu identitas  pasien,  tanggal  masuk dan  tanggal  keluar  rumah  sakit, Ada  Rawat  Intensif,  Hari  di Perawatan Intensif, Jam penggunaan  Ventilator,  lama  hari rawat  (Lenght  Of  Stay/LOS), tanggal  lahir,  umur  pasien,  umur pada  bayi,  umur  ketika  keluar rumah  sakit,  jenis  kelamin,  status keluar  rumah  sakit,  berat  badan bayi  baru  lahir  (gram),  diagnosa utama,  diagnosa  sekunder,  dan prosedur atau pembedahan utama.
6) Petugas  mengirim  hasil  final grouping  final  INA  CBG’s  secara online ke Kemenkes Kesehatan
7) Petugas  grouping  menarik  hasil grouping  INA  CBG’s  dalam bentuk  file  txt  yang  kemudian akan  diberikan  kepada  BPJS Kesehatan.
8) Petugas  grouping  menyerahkan berkas  klaim  dan  hasil  grouping INA  CBG’s  kepada  petugas verifikator  internal  rumah  sakit untuk  dicek  kesesuaian  koding serta  kelengkapan  berkas  klaim
rawat inap. Setelah selesai verifikator  internal  rumah  sakit akan  menyerahkan  berkas  klaim rawat  inap  dan  hasil  grouping INA CBG’s ke BPJS Kesehatan
9) Pihak  BPJS  Kesehatan  akan melakukan  verifikasi  terhadap berkas  klaim  yang  diberikan. Apabila  terjadi  kesalahan  dalam penentuan  kode  diagnosa  pasien atau  adanya  ketidaklengkapan berkas  klaim,  petugas  akan mengembalikan ke bagian verifikator internal untuk dikonfirmasi  kembali  dan  petugas BPJS  akan  meminjam  dokumen rekam medis rawat inap di bagian filing  rawat  inap  RSUD  R.A Kartini Jepara.
Berdasarkan hasil checklist observasi  yang  dilakukan  terhadap  2 petugas  klaim  rumah  sakit,  kegiatan yang  paling  banyak  tidak  dilakukan adalah  kegiatan  mengecek  bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa  dan  prosedur  serta  ditanda tangani DPJP, serta kegiatan pemeriksaan  kode  diagnosa,  prosedur yang  dilakukan.  peneliti  menemukan bahwa  saat  proses  input  data  INA CBGs, petugas klaim rumah sakit tidak melakukan  pengecekan  berkas  klaim dan  langsung  memasukkan  identitas pasien  serta  kode  diagnosa  prosedur yang sudah ditentukan coder ke dalam data  aplikasi  INA  CBGs.  Akibat  tidak dilakukannya kegiatan tersebut menyebabkan ketidak sesuaian administrasi  kepesertaan  yaitu  pada data aplikasi INACBG's dengan berkas pendukung  dan  menjadi  penyebab pengembalian  berkas  klaim  karena sesuai  Petunjuk  Teknis  Verifikasi Klaim  Tahun  2014  apabila  terjadi ketidak  sesuaian  antara  kelengkapan
dan  keabsahan  berkas  maka  berkas dikembalikan ke RS untuk dilengkapi. Kegiatan  yang  tidak  dilakukan  belum sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi klaim BPJS Kesehatan tahun 2014  yaitu  petugas  harus  memastikan diagnosa  yang  dituliskan  DPJP  dalam Resume  Medis  sesuai  dengan  koding yang  ditentukan  koder  pada  Aplikasi INA CBGs.

## 4. Simpulan Dan Saran Review Administrasi Kepesertaan
Hasil kelengkapan lembar formulir administrasi  kepesertaan  pada  berkas klaim yang menyebabkan pengembalian  berkas  oleh  verifikator BPJS Kesehatan menunjukkan keadaan berkas  tidak  lengkap  sebanyak  35 berkas (71%) meliputi Bukti pelayanan yang  mencantumkan  diagnosis  dan prosedur tidak ada tanda tangan DPJP tidak  adanya  berkas  penunjang pendukung pelayanan pasien.
Hasil kesesuaian administrasi kepesertaan  pada  berkas  klaim  yang dikembalikan  oleh  verifikator  BPJS Kesehatan  menunjukkan  berkas  yang tidak sesuai  sebanyak 30 berkas (61%) meliputi ketidaksesuaian berkas klaim berdasarkan  Data  SEP  dengan  data aplikasi INA CBG’s sebanyak 2 berkas (4%),  dan  Data  aplikasi  INACBG's dengan  berkas  pendukung  sebanyak 30 berkas (61%).
Review Administrasi Pelayanan
Hasil kesesuaian ketentuan administrasi pelayanan penyebab pengembalian berkas klaim rawat inap oleh  verifikator  BPJS  Kesehatan menunjukkan berkas yang tidak sesuai sebanyak  7  berkas  (14%)  meliputi Kesesuaian  spesialisasi  DPJP  dengan diagnosis  2  berkas  (4%),  dan  Koding
penyakit  bukan  koding  unbundling  5 berkas (10%).
Alur  Pengajuan  Klaim  Rawat  Inap BPJS Kesehatan Pelaksanaan pengajuan klaim rawat  inap  pasien  BPJS  Kesehatan  di RSUD  R.A  Kartini  belum  mempunyai SOP  pengajuan  klaim,  namun  dalam pelaksanaan  pengajuan  klaim  RSUD R.A  Kartini  Jepara  menggunakan Permenkes  Nomor  76  Tahun  2016 Pedoman
INA CBG’s dalam Pelaksanaan JKN  dan Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim BPJS Kesehatan Tahun 2014 sebagai dasar
pelaksanaan  pengajuan  klaim,  namun pada saat proses input data INA CBGs, petugas  klaim  rumah  sakit  tidak melakukan  pengecekan  berkas-berkas pendukung  dengan  kode  diagnosa prosedur  sebelum  input  data  aplikasi INA CBGs. Akibat tidak dilakukannya kegiatan tersebut
menyebabkan ketidak sesuaian administrasi kepesertaan  yaitu  pada  data  aplikasi INACBG's  dengan  berkas  pendukung dan  menjadi  penyebab  pengembalian berkas  klaim  karena  sesuai  Petunjuk Teknis  Verifikasi  Klaim  Tahun  2014 apabila terjadi ketidak sesuaian antara kelengkapan  dan  keabsahan  berkas maka  berkas  dikembalikan  ke  RS untuk dilengkapi. Kegiatan yang tidak dilakukan  tersebut  belum  sesuai dengan  petunjuk  teknis  verifikasi klaim BPJS Kesehatan tahun 2014 yaitu petugas  harus  memastikan    diagnosa yang  dituliskan  DPJP  dalam  Resume Medis  sesuai  dengan  koding  yang ditentukan  koder  pada  Aplikasi  INA CBGs.

## 5. Daftar Pustaka
Astrianingrum,  Marina.  (2016). Faktor- faktor Penyebab Pengembalian Berkas Klaim  Rawat  Inap  Oleh  Verifikator BPJS di RSUD Tugurejo . Semarang : Program  Studi  Rekam  Medis  dan Informasi  Kesehatan,  Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.  (2014). Panduan  Praktis Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan  BPJS  Kesehatan. Jakarta  : Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.  (2014). Panduan  Praktis Pelayanan Kesehatan. Jakarta :
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.  (2014). Panduan  Praktis Teknik  Verifikasi  Klaim. Jakarta  : Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia.
Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). Metodologi  Penelitian  Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Permenkes    Nomor  269  Tahun  2008 tentang Rekam Medis.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan Penyelenggara Jaminan