Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: …

## 78

## STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM: APLIKASI PADA NELAYAN KECIL KEPULAUAN KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA (WPPNRI 718)
Fisheries Management Status Based on Ecosystem Approach: Applications on Kei Besar Small Scale Fisherments Southeast Maluku Regency (WPPNRI 718)
Marvin M. Makailipessy 1 dan James Abrahamsz 2*
1 Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual
2 Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Pascasarjana, Universitas Pattimura mariomarvin.mm@gmail.com , james.abrahamsz@fpik.unpatti.ac.id Corresponding author *
ABSTRAK: Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  status  pengelolaan  perikanan berdasarkan  pendekatan  EAFM  ( Ecosystem  Approach  for  Fisheries  Management )  serta merekomendasikan  perbaikan  pengelolaan  perikanan  berdasarkan  hasil  penilaian  EAFM. Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Oktober  –  Nopember  2021  pada  9  ohoi/desa  yang termasuk dalam 4 kecamatan yang berada pada Pulau Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara rumah tangga perikanan dan kelembagaan, observasi  serta  studi  literatur  terhadap  30  indikator  pada  enam  domain  EAFM.  Status pengelolaan  perikanan  dengan  pendekatan  ekosistem  di  Kepulauan  Kei  besar  Kabupaten Maluku Tenggara  berada  pada  kategori  baik  dengan  nilai  agregat  total  sebesar  61,25  (hijau muda) yang diperoleh berdasarkan status pengelolaan per domain, masing-masing: 1. Domain sumberdaya ikan dalam kategori baik; 2. Domain habitat/ekosistem dalam kategori sedang; 3. Domain  teknik  penangkapan  ikan  dalam  kategori  sedang;  4.  Domain  sosial  dalam  kategori baik; 5. Domain ekonomi dalam kategori baik; dan 6. Domain kelembagaan dalam kategori baik.  Upaya  perbaikan  pengelolaan  harus  lebih  difokuskan  pada:  1.  Domain  habitat  dan ekosistem khususnya status ekosistem lamun dan mangrove; 2. Domain teknik penangkapan ikan pada indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal,  serta  sertifikasi  awak  kapal  perikanan;  3.  Domain  sosial  pada  indikator  partisipasi pemangku  kepentingan;  dan  4.  Domain  ekonomi  pada  indikator  pendapatan  rumah  tangga (RTP) dengan atau harus mempertimbangkan domain dan indikator lainnya.
Kata Kunci: EAFM, sumberdaya ikan, nelayan, sosial ekonomi, Pulau Kei Besar
ABSTARCT: This  study  aims  to  analyze  the  status  of  fisheries  management  based  on  the EAFM  (Ecosystem  Approach  for  Fisheries  Management)  approach  and  to  recommend improvements to  fisheries management  based  on  the  results of  the EAFM assessment.  This research was conducted  from  October  to  November  2021  in  nine  villages (ohoi)  which  are included  in  4  sub-districts  on  Kei  Besar  Island  Southeast  Maluku  Regency.  Data  were collected  in  several  ways,  including  interviews  with  household  and  institutional  fisheries, observation, and literature studies regarding 30 indicators in six EAFM domains. The status of fisheries management using the ecosystem approach in the Kei Besar Islands is categorized as good with  a  total  aggregate  value  of  61.25  (light  green)  obtained  based  on  management status per domain as follows: 1. Fish resource is categorized as good; 2. The habitat/ecosystem
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758
DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90
is  categorized  as  average;  3.  Fishing  techniques  are  categorized  as  average;  4.  Social  is categorized as good; 5. Economic is categorized as good; and 6. Institutional is categorized as good.  Management  improvements  should  focus  on:  1.  Habitat  and  ecosystem  domain, precisely the status of seagrass and mangrove ecosystems; 2. Fishing techniques domain on indicators  such  as  fishing  capacity  and  fishing  effort,  suitability  of  functions  and  size  of vessels, and certification of fishing vessel crews; 3. Social domain on stakeholder participation indicators;  and  4.  Economic  domain  on  household  income  indicators (RTP)  by  considering other domains and indicators.
Keywords: EAFM, fish resource, fishermen, economic social, Kei Besar Island

## PENDAHULUAN
Tingkat  pemanfaatan  untuk  jenis  lobster, ikan demersal dan udang telah mengalami over- exploited pada  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI)  718 dengan  potensi  sumberdaya  perikanan  yang dimiliki  sebesar  1,9  juta  ton  (KKP,  2021). Menurut  Edwarsyah et  al .  (2018)  menyebutkan bahwa  degradasi  dan  tingkat  pemanfaatan  ikan demersal  yang  diduga  telah  mengalami over- exploited merupakan  isu  pengelolaan  perikanan di WPP 718. Pomeroy et al . (2013) menyatakan bahwa  adopsi  pendekatan  ekosistem  untuk pengelolaan  perikanan  atau  yang  dikenal Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM)  merupakan  pilihan  utama  dan  praktik terbaik  untuk  keberlanjutan  perikanan.  Dalam pengelolaan  perikanan,  hal  yang  dibutuhkan sebagai  elemen  kunci  adalah  dibutuhkannya penanganan  dan  pemahaman  tentang  dampak ekologis  dan  implikasi  sosial  ekonomi  suatu kegiatan  perikanan  (Fletcher,  2007).  EAFM adalah  kebijakan  pengelolaan  perikanan  baru, yang  dimulai  dengan  ekosistem  dan  pada dasarnya membalikkan urutan prioritas pengelolaan selama ini yang bermula dari spesies target    (Pikitch et  al .,  2004).  Selain  itu,  EAFM membutuhkan  pengelolaan  interaksi  antara  inti perikanan,  ikan  dan  nelayan,  dan  elemen ekosistem  lainnya,  termasuk  sistem  manusia yang relevan dengan pengelolaan (Hiew, 2012).
Pulau  Kei  Besar  di  Kabupaten  Maluku Tenggara  yang  didominasi  oleh  nepalan  skala kecil  sangat  mengantungkan  hidupnya  pada perikanan  tangkap  yang  berada  pada  WPP  718. Garcia&Cochrane  (2005);  Gaichas  (2008); Muliawan et  al .  (2014)  menyebutkan  bahwa dibutuhkan suatu perangkat atau petunjuk dalam
suatu  manajemen  perikanan  untuk  memonitor dan  mengukur,  serta  mengevaluasi  kinerja pengelolaan  perikanan  yang  telah  menerapkan prinsip-prinsip  pengeloaan  dengan  pendekatan ekosistem.  Oleh  karena  itu,  kajian  terkait pengelolaan  perikanan  melalui  pendekatan ekosistem  di  wilayah  ini  penting  dilakukan dengan  tujuan  yaitu menganalisis  status pengelolaan  perikanan  berdasarkan  pendekatan ekosistem  (EAFM);  serta  merekomendasikan perbaikan  pengelolaan  perikanan  berdasarkan hasil penilaian EAFM.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Oktober- November  2021  di  9  ohoi/desa  yang  termasuk dalam 4 kecamatan meliputi : a). Kecamatan Kei Besar Utara timur yaitu Ohoi Banda Eli dan Ohoi Renfaan;  b).  Kecamatan  Kei  Besar  yaitu  Ohoi Yamtel;  c).  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  yaitu Ohoi  Ohoirenen;  dan  d).  Kecamatan  Kei  Besar Selatan Barat yaitu Ohoi Watkidat, Ohoi Weduar Feer,  Ohoi  Uat  dan  Ohoi  Ngan  (Gambar  1). Pengambilan data dilakukan melalu survei yang meliputi wawancara rumah tangga perikanan dan kelembagaan  ohoi.  Selain  itu  juga  dilakukan penelusuran data sekunder di beberapa lembaga terkait domain-domain EAFM.
Total  sampel  sebanyak  115  responden rumah  tangga  perikanan  dan  9  responden kelembagaan yang diperoleh. Alokasi penentuan jumlah  sampel  rumah  tangga  perikanan  dan kelembagaan, jumlah desa sampel dan kecamatan mengacu  pada  desa  prioritas pengembangan perikanan serta wilayah sekitarnya  berdasarkan  kerjasama  antara  CFI, WWF-US, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: … 80
dengan tujuan mendorong pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Responden terbanyak berada pada Ohoi Watkidat sebesar 18,26%, Ohoi Ngan dan Uat sebesar 13,91%, Ohoilean dan Weduar Feer sebesar 13,04%, dan Ohoi Renfaan, Banda Eli,  Yamtel  dan  Ohoirenan  masing-masing sebesar  6,96%  sedangkan  untuk  responden kelembagaan masing-masing ohoi hanya dilakukan  wawancara  terhadap  1  responden perangkat  ohoi  (Tabel  1).  Berdasarkan  alat
tangkap,  jumlah  responden  terbanyak  diwakili oleh alat tangkap pancing dasar sebesar 33,91%, campuran  (>1  alat  tangkap)  sebesar  33,04%, jaring permukaan dan tombak ( kalawai ) sebesar 7,83%, purse  seine sebesar  2,61%  dan  jaring dasar  serta  panah  sebesar  1,74%.  Wawancara juga  dilakukan  terhadap  11,30%  responden perempuan  yang  memiliki  mata  pencaharian sebagai papalele dan pedagang sembako.
Gambar 1. Peta lokasi sampling EAFM
Tabel 1. Alokasi jumlah sampel
Kecamatan Desa Jumlah sampel rumah tangga perikanan Jumlah sampel kelembagaan Kei Besar Selatan Barat Watkidat 21 1 Weduar Feer 15 1 Uat 16 1 Ngan 16 1 Ohoilean 15 1 Kei Besar Utara Timur Banda Eli 8 1 Renfaan 8 1 Kei Besar Yamtel 8 1 Kei Besar Selatan Ohoirenan 8 1 Total 115 9
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90
Penilaian  pengelolaan  perikanan  dengan berbasis  ekosistem  (EAFM)  meliputi  6  (enam) domain  yaitu  kelembagaan,  ekonomi,  sosial, teknik penangkapan ikan, habitat dan ekosistem, serta  sumberdaya  ikan  dengan  30  indikator (NWG-EAFM, 2014). Setiap indikator dianalisis dengan  pendekatan multi-criteria dan  indeks komposit (Adrianto, 2011; Budiarto et al ., 2015). Skor  diberikan  pada  masing-masing  atribut dengan membandingkan dengan reference point (Dit.  SDI-DJPT-KKP,  WWF-Indonesia,  dan PKSPL-IPB,  2011;  Budiarto et  al .,  2015). Batasan  nilai  skor  atribut  EAFM  terlihat  pada Tabel 2.
Penilaian domain ke-j (Cat-i) berdasarkan formula (Dir. SDI-DJPT-KKP, WWF-Indonesia, dan PKSPL-IPB, 2011):
C-Dj = nsij x brij x sdi
Penilaian  komposit  menggunakan  formula  (Dit. SDI-DJPT-KKP, WWF-Indonesia, dan PKSPL- IPB, 2011):
C-WPPi = AVE dj : nsij x brij x sdi
Skala  1-100  digunakan  untuk  menentukan pengklasifikasian nilai domain EAFM. Pengklasifikasian nilai domain EAFM ini terlihat pada Tabel 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  statistik  perikanan  Dinas  Perikanan Maluku  Tenggara  Tahun  2019  menunjukkan berdasarkan  lokasi  kajian,  terdapat  total  1.761 orang  nelayan  pada  keempat  kecamatan  yang terdistribusi  pada  Kecamatan  Kei  Besar  Utara Timur  yang  memiliki  jumlah  nelayan  tertinggi sebesar  710  orang  (40,32%)  diikuti  Kecamatan Kei  Besar,  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  Barat dan Kei Besar Selatan berturut – turut yaitu 570 orang  (32,37%),  280  orang  (15,90%)  dan  201 orang  (11,41%).  Terdapat  sebesar  4.695  alat penangkap  ikan  di  keempat  kecamatan  dengan distribusi  per  kecamatan  sebagai  berikut: Kecamatan  Kei  Besar  memiliki  jumlah  alat tangkap  sebesar  1.901  unit  (40,49%)  diikuti Kecamatan  Kei  Besar  Utara  Timur,  Kecamatan Kei  Besar  Selatan  Barat  dan  Kei  Besar  Selatan berturut-turut yaitu 1.731 unit (36,87%), 628 unit (13,38%) dan 435 unit (9,27%). Alat penangkapan  yang  umumnya  digunakan  di keempat kecamatan tersebut berupa pancing dan jaring  ( gill  net ) , alat  tangkap  seperti  bagan  dan sero hanya terdapat pada Kecamatan Kei Besar dan  mini purse  seine hanya  terdapat  pada Kecamatan  Kei  Besar,  Kecamatan  Kei  Besar Utara  Timur  dan  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan Barat.

## Tabel 2. Batasan skor indikator EAFM
Batasan skor indikator Batas bawah Batas atas Deskripsi Warna 1,00 1,50 Buruk Merah 1,51 2,50 Sedang Kuning 2,51 3,00 Baik Hijau Tabel 3. Rentang nilai, flag model dan deskripsi Rentang nilai Rendah Tinggi Flag model Deskripsi 1,00 20,99 Buruk 21,00 40,99 Kurang 41,00 60,99 Sedang 61,00 80,99 Baik 81,00 100,00 Baik Sekali
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: … 82
Terdapat  2.175  armada  penangkapan  di keempat  kecamatan  berupa  jukung,  perahu papan,  motor  tempel,  kapal  motor  dan  nelayan tanpa  armada.  Armada  penangkapan  terbanyak di Kei Besar sebesar 774 unit, diikuti Kei Besar Utara  Timur,  Kei  Besar  Selatan  dan  Kei  Besar Selatan Barat berturut-turut sebesar 693, 525 dan 183 unit. Data statistik Dinas Perikanan Maluku Tenggara  Tahun  2019  menunjukan  Kecamatan Kei  Besar  Utara  Timur  memiliki  produksi tertinggi sebesar 11.696.40 ton, diikuti Kecamatan  Kei  Besar  sebesar  8.775,60  ton, Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  Barat  sebesar 7.464,60  ton  dan  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan sebesar  2.681,10  ton.  Ragam  jenis  ikan  yang ditangkap meliputi ikan cakalang, tuna, tenggiri, kembung,  julung,  teri,  selar,  layang,  cucut, tongkol,  tetengkek,  layur,  gulamah,  sebelah, kuwe, peperek, beloso dan berbagai ikan karang lainnya.

## Domain Sumberdaya Ikan
Hasil analisis menunjukkan domain sumberdaya  ikan  berada  pada  kategori  sedang (kuning)  dengan  nilai  komposit  sebesar  5.330, nilai komposit terkoreksi sebesar 61,26 dan skor indikator rata-rata sebesar 2,50 yang berada pada kategori  sedang  (kuning)  (Tabel  4).  Indikator CpUE baku memiliki skor 3 (hijau) disebabkan adanya  peningkatan  rata-rata  CpUE  per  tahun sebesar  7,37%  yang  dianalisis  berdasarkan  data produksi  dan  effort  yang  tersedia  dari  tahun 2015-2019.  Pada  saat  penelitian  ini  dilakukan belum  tersedia  data  di  tahun  2020  dan  2021. Indikator  tren  ukuran  ikan  memiliki  skor  2 (kuning), hal ini didasarkan pada informasi dari 115 responden, bahwa sebanyak 58% responden
menyatakan tidak terjadi perubahan ukuran ikan hasil tangkapan atau relatif tetap.
Indikator  proporsi  ikan  yuwana  berada pada  skor  3  (hijau),  diperoleh  berdasarkan informasi  dari  29%  responden  yang  memiliki pengetahuan  terkait  ukuran  ikan  yuwan  yang menyatakan  menangkap  ikan  yuwana  dalam jumlah  sedikit  (<30%),  64%  tidak  memiliki pengetahuan terkait ikan yuwana, 4% menangkap ikan yuwana berkisar antara 30-60% dan 3% menangkap ikan yuwana sebesar >60%. Indikator  komposisi  spesies  memiliki  skor  3 (hijau)  dengan  lebih  banyak  ikan  non  target sesuai pernyataan 92% responden. Penangkapan ikan yang baik apabila 90% hasil tangkapan telah bereproduksi (Darondo et al ., 2020).
Indikator range  collapse memiliki  skor  2 (kuning), diperoleh dari informasi 43% responden  yang  menyatakan  kondisi  mencari ikan  sekarang  lebih  sulit,  dan  72%  responden menyatakan  tidak  terjadi  perubahan  lokasi fishing ground atau masih relatif sama. Indikator spesies  ETP  memiliki  skor  3  disebabkan  50% dari  total  responden  menyatakan  spesies  ETP tidak tertangkap, 16% responden memanfaatkan spesies  ETP  untuk  dijual  maupun  dikomsumsi, 10% responden melepaskan kembali spesies ETP jika  tertangkap,  7%  responden  menyatakan spesies  ETP  tertentu  dilepas/dibuang  dan terdapat  spesies  ETP  yang  dikomsumsi  atau dijual, serta sebesar 17% responden menyatakan tidak  mengetahui  jenis-jenis  spesies  ETP. Simbolon (2019) menyebutkan bahwa karekteristik  daerah  penangkapan  ikan  yang dinamis  dipengaruhi  oleh  faktor  utama  berupa variabilitas  lingkungan  perairan,  penggunaan teknologi dan respons sumberdaya ikan.
Tabel 4. Penilaian domain sumberdaya ikan
Indikator Hasil Skor Bobot Nilai CpUE Baku Menurun sedikit < 25% per tahun 3 40 2.640 Tren Ukuran ikan relatif tetap 2 20 800 Proporsi Ikan Yuwana <30% 3 15 765 Komposisi Spesies >31% 3 10 510 Range collapse Relatif tetap 2 10 360 Spesies ETP Tidak tertangkap 3 5 255 Total 2 100 5.330
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90

## Domain Habitat dan Ekosistem
Hasil  penilaian  domain  ini  menunjukkan nilai  komposit  4.455,  nilai  komposit  terkoreksi sebesar 51,21 dan skor indikator rata-rata sebesar 2,25 yang berada pada kategori sedang (kuning) (Tabel 5). Secara keseluruhan, indikator kualitas perairan  berada  pada  skor  3  (hijau).  Sebanyak 96%  responden  menyatakan  kondisi  perairan pesisir  tempat  tinggal  dan  lokasi  penangkapan masih  bersih/tidak  tercemar,  91%  responden menyatakan  tingkat visibility perairan  pesisir tempat  tinggal  dan  lokasi  penangkapan  >10  m, serta  nilai  rata-rata  konsentrasi  klorofil-a  tahun 2020-2021 sebesar 0,26 mg/m 3 atau tidak terjadi eutrofikasi. Wibowo et al . (2019) menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,  efektif  serta  efisien  dapat berlandaskan  pada  parameter  oseanografi  yang berkaitan  erat  dengan  kelimpahan  sumberdaya ikan.
Berdaarkan  hasil  penelitian,  indikator status  ekositem  lamun  berada  pada  skor  1 (merah).  Data  Dinas  Perikanan  Kabupaten Maluku  Tenggara&Pusat  Kemaritiman  dan Kelautan  Unpatti  (2019)  menyebutkan  jumlah jenis lamun yang ditemukan terbanyak berada di Ohoi  Weduar  Feer  sebanyak  8  (delapan)  jenis lamun atau didominasi lebih dari 5 jenis lamun. Indikator  status  ekosistem  mangrove  memiliki skor 1 (merah) sesuai dengan  hasil analisa citra satelit Landsat tahun 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa luas mangrove di Pulau Kei Besar  sangat  kecil  yaitu  172,18  ha.  Walaupun demikian,  penilaian  yang  harus  dilakukan terhadap  indikator  tutupan  dan  kerapatan
ekosistem mangrove tidak diukur. Dalam modul penilaian EAFM, jika tidak dilakukan pengukuran maka hasil penilaiannya berada pada kategori  rendah  atau  skor  1.  Indikator  status terumbu karang memiliki skor 2 (kuning) dengan nilai  rata-rata  penutupan  karang  keras  hidup sebesar  48,2%  dan  memiliki  keanekaregaman sedang dengan nilai rata-rata sebesar 2,87 (Dinas Perikanan  Kabupaten  Maluku  Tenggara&Pusat Kemaritiman dan Kelautan Unpatti, 2019).
Berdasarkan informasi responden terdapat lokasi-lokasi spawning ground , nursery ground , dan feeding  ground khususnya  pada  daerah Tanjung  Nusweat  dan  Tanjung  Buram  namun belum dikelola efektif, sehingga indicator habitat unik  menunjukan  skor  2  (kuning).  Indikator dampak  perubahan  iklim  menunjukan  skor  3 (hijau), diketahui antara  lain kenaikan muka air laut  dan coral  bleaching sebesar  <5%.  Telah teridentifikasi  ada  implementasi  upaya  adaptasi dan  mitigasi.  Upaya  adaptasi  yang  dilakukan adalah  penyesuaian  pergeseran  posisi  bangunan sosial di tepi pantai sebagai inisiatif masyarakat, sedangkan upaya mitigasi melalui pembangunan taluud  sepanjang  pantai  untuk  meredam pengaruh  ombak  terhadap  degrasi  garis  pantai. Hasil  identifikasi  menunjukkan  adanya coral bleaching <5%  yang  menunjukkan  pengaruh iklim  yang  kecil.  Jika  pengaruh  iklim  semakin meningkat, maka memberikan ancaman terhadap sumberdaya  ikan.  Terancamnya  sumberdaya perikanan khususnya kondisi perairan dan habitat salah satunya dipengaruhi oleh semakin besarnya dampak perubahan iklim (Budiarto et al. , 2015).
Tabel 5. Penilaian domain habitat dan ekosistem
Indikator Hasil Skor Bobot Nilai Kualitas perairan Dibawah baku mutu 3 25 1.650 Status ekosistem lamun Tutupan  rendah,  keanekaragaman tinggi 1 15 630 Status ekosistem mangrove Tutupan & Keanekaragaman rendah 1 15 345 Status ekosistem terumbu karang Tutupan & Keanekaragaman sedang 2 15 690 Habitat unik Diketahui namun tidak dikelola 2 20 480 Dampak perubahan iklim Diketahui ada strategi adaptasi 3 10 660 Total 2 100 4.455
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: … 84

## Domain Teknik Penangkapan Ikan
Hasil  penilaian  mendapatkan  nilai  total komposit  sebesar  4.260.  Nilai  komposit terkoreksi sebesar 48,97 dan skor indikator rata- rata  sebesar  1,83  yang  berada  pada  kategori sedang  (kuning).  Secara  keseluruhan,  indikator penangkapan ikan yang bersifat destruktif berada pada skor 3 (hijau), 99% responden menyatakan tidak  ada  penangkapan  ikan  yang  bersifat destruktif  dalam  satu  tahun  terakhir.  Indikator modifikasi  alat  penangkapan  ikan  berada  pada skor 2 (kuning). Hasil ini dipengaruhi distribusi nilai length of maturity ( Lm ) ikan kuwe sebesar 60 cm, dengan hasil tangkapan nelayan berkisar antar  20-80  cm.  Tangkapan  dengan  proposi terbanyak berada pada ukuran 20-40 cm sebesar 30-50%. Length of maturity ikan kerapu sebesar 39 cm dengan hasil tangkapan nelayan  berkisar antara  20-100  cm,  proporsi  terbanyak  pada ukuran  20-40  cm  sebesar  30-50%.  Hasil identifikasi  ini  menunjukkan  25-50%  ukuran target spesies yang tertangkap kurang dari length of  maturity (< Lm ).  Teridentifikasi  ada  upaya modifikasi  alat  tangkap  terutama  penggunaan mata  jaring  yang  berukuran  kecil.  Hal  ini dilakukan  nelayan  untuk  meningkatkan  hasil tangkapan.  Usaha  penangkapan  ikan  dapat menyebabkan  degradasi  daerah  penangkapan ikan  di  pesisir  karena:  (1) overfishing dikarenakan  pesatnya  perkembangan  armada skala kecil dan pengoperasiannya terkonsentrasi di  kawasan  pesisir,  (2)  penggunaan  teknologi penangkapan  ikan  yang  tidak  berwawasan lingkungan,  dan  (3)  tingginya  penangkapan
ukuran  ikan  tidak  layak  tangkap  akibat penggunaan  alat  tangkap  yang  tidak  selektif (Simbolon, 2020).
Indikator  kapasitas  perikanan  dan  upaya penangkapan berada pada skor 1 (merah), hal ini didasari  pada  distribusi  nilai fishing  capacity . Berdasarkan Data Statistik Perikanan Kabupaten Maluku  Tenggara  tahun  2015  dan  2018 memberikan  konsekuensi  adanya  perbandingan fishing  capacity yang  menghasilkan  nilai  R sebesar 0,47 atau nilai R<1. Nilai R menunjukan besaran atau perbandingan kapasitas penangkapan  dibagi  aktifitas  penangkapan,  jika nilai  R  melebihi  1  menunjukkan  nilai fishing capacity yang  baik.  Indikator  selektifitas penangkapan  berada  pada  skor  3  (hijau) dikarenakan  sebanyak 366  unit  (2,44%) tergolong  alat  tangkap  tidak  selektif  dari  total 15.004  unit  alat  tangkap  yang  dikelompokan dalam  15  jenis  alat  tangkap.  Kapasitas  tangkap yang cenderung bertambah berpengaruh terhadap  penurunan  produktivitas  perikanan (Wurlianty et al. , 2015).
Indikator  kesesuaian  fungsi  dan  ukuran kapal  penangkap  ikan  dengan  dokumen  legal serta  sertifikasi  awak  kapal  perikanan  sesuai dengan peraturan memiliki nilai skor 1 (merah). Ditemukan 100% responden dengan ketidakpemilikan  dokumen  legal  dan  sertifikat kecakapan  awak  kapal.  Budiman et  al. (2016) menyatakan bahwa langkah tegas harus diambil pemerintah demi memenuhi kompetensi nelayan dengan  kualifikasi  yang  sesuai.  Hal  ini  dapat dicapai melalui diklat informal maupun formal.
Tabel 6. Penilaian domain teknik penangkapan ikan
Indikator Hasil Skor Bobot Nilai Penangkapan ikan yang bersifat destruktif <5 kasus per tahun 3 30 1.620 Modifikasi alat penangkapan ikan 25 – 50% dibawah Lm 2 25 1.200 Kapasitas perikanan dan upaya penangkapan Rasio kapasitas penangkapan <1 1 15 315 Selektifitas penangkapan Tinggi (<50%) 3 15 945 Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal Kesesuaian rendah (>50%) 1 10 120 Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan Kepemilikan sertifikat (<50%) 1 5 60 Total 2 100 4.260
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90

## Domain Sosial
Hasil  penilaian  mendapatkan  nilai  total komposit  sebesar  6.380  dengan  nilai  komposit terkoreksi sebesar 73,33. Skor indikator rata-rata sebesar  2,33  dalam  kategori  sedang  (kuning) (Tabel  7).  Berdasarkan  penilaian  indikator partisipasi pemangku kepentingan memiliki skor 1 (merah). Sebesar 91% responden menyatakan partisipasi pemangku kepentingan <50%. Indikator  konflik  perikanan  memiliki  skor  3 (hijau)  disebabkan  sebesar  99%  responden menyatakan tidak pernah terjadi konflik.  Tinggi rendahnya  intensitas  konflik  disebabkan  antara lain  perbedaan  teknologi  penangkapan  nelayan, terbatasnya  wilayah  teritorial,  distribusi  spesies target  penangkapan  dan  jumlah  nelayan  yang memperebutkannya (Sari et al. , 2010). Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan  perikanan  memiliki  skor  3  (hijau). Sebesar  98%  responden  menyatakan  masih terdapat sasi di wilayah perairan ohoi khususnya sasi lola dan teripang. Pemahaman dasar terkait pengelolaan perikanan telah dimiliki masyarakat di  Kepulauan  Kei  (Teniwut et  al .,  2017). Kearifan  lokal  seperti sasi / yot / yutut merupakan solusi  pemenuhan  ekonomi  serta  perlindungan sumberdaya  perikanan  (Hamid et  al .,  2017; Betaubun et al. , 2019).

## Domain Ekonomi
Hasil  penilaian  menghasilkan  nilai  total komposit  5.385  dengan  komposit  terkoreksi 61,90.  Skor  rata-rata  2,00  berada  pada  nilai
sedang  (kuning)  (Tabel  8).  Hasil  penilaian masing-masing  indikator  menunjukkan  bahwa indikator  kepemilikan  aset  berada  pada  skor  2 (kuning).  Sebesar  57%  responden  menyatakan tidak  mengalami  perubahan  nilai  aset  perahu, 27%  menyatakan  nilai  aset  berkurang  >50%, 13%  menyatakan  nilai  aset  perahu  berkurang <50%, dan 2% menyatakan mengalami pertambahan aset sebesar >50%. Sebanyak 66% responden menyatakan tidak mengalami perubahan pada nilai aset, 18% menyatakan nilai aset berkurang >50%, 12% menyatakan nilai aset berkurang <50%, dan 4% menyatakan nilai aset mesin  bertambah  >50%.  Terkait  nilai  aset  alat tangkap,  52%  responden  menyatakan  tidak mengalami  perubahan  nilai  aset  alat  tangkap, 26%  menyatakan  nilai  aset  berkurang  >50%, 11% menyatakan nilai aset berkurang <50%, dan 11%  menyatakan  terjadi  peningkatan  nilai  aset alat tangkap >50%. Indikator pendapatan rumah tangga  (RTP)  memiliki  skor  1  (merah) disebabkan  oleh  responden  yang  memiliki  alat tangkap  seperti  pancing  dasar,  jaring  dasar, jaring  permukaan,  kalawai,  atau  campuran  (>1 alat  tangkap)  memiliki  pendapatan  rata-rata berada  di  bawah  upah  minimum  Kabupaten Maluku Tenggara. Indikator rasio tabungan (SR) memiliki skor 3 (hijau), sebesar 74% responden memiliki saving ratio bernilai positif atau  lebih dari  bunga  kredit  pinjaman.  Hal  ini  didasari karena  kurangnya  pengeluaran  terkait  bahan pokok  yang  dapat  dipenuhi  dari  hasil  pertanian dan perkebunan.

## Tabel 7. Penilaian domain sosial
Indikator Hasil Skor Bobot Nilai Partisipasi pemangku kepentingan <50% 1 40 1.160 Konflik perikanan <2 kali/tahun 3 35 3.045 Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan Ada dan efektif digunakan 3 25 2.175 Total 2 100 6.380 Tabel 8. Penilaian domain ekonomi Indikator Hasil Skor Bobot Nilai Kepemilikan aset nilai aset tetap (kurang dari 50%) 2 45 2.610 Pendapatan rumah tangga (RTP) kurang dari rata-rata UMR 1 30 600 Rasio Tabungan ( saving ratio ) lebih dari bunga kredit pinjaman 3 25 2.175 Total 2 100 5.385
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: … 86
Karakteristik  nelayan  skala  kecil  yaitu memiliki  armada  dan  alat  tangkap  sederhana (Rahim&Hastuti,  2016;  Rahim et  al .,  2019), yang  dipengaruhi  perubahan  cuaca  atau  iklim (Gamito et  al .,  2015;  Rahim et  al .,  2019)  serta dipengaruhi  juga  oleh  perubahan  musim penangkapan  (Rola et  al., 2018;  Rahim et  al ., 2019).  Hal  tersebut  berpengaruh  pada  hasil tangkapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha  (Rahim et  al., 2018;  Rahim et  al .,  2019) dan ekonomi rumah tangganya  (Rahim&Hastuti, 2018;  Rahim et  al .,  2019).  Faktor  penting berkembangnya usaha perikanan nelayan tradisional  adalah  modal  usaha  dengan  tetap memelihara  kearifan  lokal  di  wilayahnya (Ayunita&Hapsari,  2012;  Primyastanto et  al ., 2013; Nanlohy et al. , 2017).

## Domain Kelembagaan
Hasil  penilaian  menunjukan  nilai  total komposit sebesar 6.165, nilai komposit terkoreksi sebesar 70,86 dan skor indikator pada kategori  sedang  (kuning)  dengan  rata-rata  2,46 (Tabel 9). Berdasarkan hasil penilaian indikator, indikator  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab memiliki skor 3  (hijau).  Pelanggaran  yang  dilakukan  secara formal  oleh  stakeholder  dalam  1  tahun  terakhir kurang lebih 1 kali, sedangkan secara non formal berdasarkan  hasil  interview  terhadap  perangkat ohoi  di  9  desa,  tidak  ditemukan  pelanggaran khususnya  terkait  penggunaan  alat  tangkap terlarang  seperti  bius,  bom  dan bore .  Indikator
kelengkapan aturan main dalam aturan pengelolaan perikanan memiliki skor 2 (kuning). Hal  ini  disebabkan  belum  terdapat  aturan  di tingkat  daerah  seperti  Peraturan  Bupati  namun telah  tersedia  Peraturan  Daerah  ataupun Peraturan  Gubernur  yang  mengakomodir  3-5 domain  EAFM.  Aturan  yang  tersedia  saja  tidak menjamin  berjalannya  aturan  tersebut  dengan baik, namun harus tetap diikuti dan terlaksananya penegakan  hukum,  yang  berjalan  sesuai  fungsi dari aturan tersebut (Gazali, 2019).
Indikator mekanisme pengambilan keputusan memiliki skor 2 (kuning) dikarenakan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan terdapat koordinasi antar lembaga, tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur)  namun  belum  berjalan  efektif. Indikator rencana pengelolaan perikanan memiliki  skor  2  (kuning)  karena  terdapat  RPP WPPNRI  718  namun  belum  dijalankan. Indikator  tingkat  sinergitas  kebijakan  dan kelembagaan  pengelolaan  perikanan  memiliki skor  3  (hijau)  disebabkan  adanya  koordinasi antar tiap lembaga/stakeholders terkait perijinanan, operasionalisasi alat tangkap maupun  konservasi  atau  pemulihan.  Indikator kapasitas  pemangku  kepentingan  memiliki  skor 3  (hijau)  didasari  adanya  peningkatan  kapasitas melalui  pelatihan-pelatihan  terkait  pengelolaan perikanan  baik  di  tingkat  desa  maupun kabupaten,  keahlian  yang  diperoleh  dapat dimanfaatkan  dan  dijalankan  sesuai  fungsi pekerjaannya.

## Tabel 9. Penilaian domain kelembagaan
Indikator Hasil Skor Bobot Nilai Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab <2 pelanggaran 3 25 2.175 Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan Tersedianya regulasi untuk 3 – 5 domain EAFM 2 26 1.659 Mekanisme pengambilan keputusan ada  mekanisme namun belum berjalan efektif 2 18 432 Rencana pengelolaan perikanan Ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan 2 15 870 Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan Sinergi antar lembaga berjalan baik 3 11 594 Kapasitas pemangku kepentingan Ada dan difungsikan dengan baik 3 5 435 Total 2 100 6.165
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90
Efektifnya  pengelolaan  perikanan  harus disertai  sistem  kelembagaan  yang  dinamis  dan kolaborasi yang kuat (Cinner et al ., 2009; 2012). Aspek  kelembagaan  atau  institusional  harus meliputi  sistem  nilai  atau  norma  dan  organisasi yang  komprehensif  (Dahuri et  al .,  2004; Abrahamsz&Wurlianty 2016; Abrahamsz et al ., 2018).  Upaya-upaya  mengidentifikasi  masalah dan isu pengelolaan, juga harus didukung dengan respons  kelembagaan.  Di  sisi  lain  sangat dibutuhkan upaya-upaya pengorganisasian pengelola, dan tindakan pengelolaan.

## Agregasi Performa Pengelolaan Perikanan
Secara agregat hasil penilaian pengelolaan perikanan  di  kawasan  ini  memberikan  potret awal tentang kekuatan beberapa indikator di tiap domain,  namun  di  sisi  lain  masih  ada  kondisi yang  harus  mendapat  perhatian  pengelolaan kehati-hatian  hingga  pendekatan  pengelolaan yang  serius  dan  bersifat  adaptif.  Secara keseluruhan  nilai  agregasi  penilaian  pada nelayan skala kecil Pulau  Kei Besar Kabupaten Maluku  Tenggara  berada  pada  kategori  baik dalam  menerapkan  EAFM  dengan  nilai  agregat total sebesar 61,25 (hijau muda) (Tabel 10). Hal ini menunjukan dibutuhkannya upaya peningkatan kinerja dalam mencapai pengelolaan  perikanan  berkelanjutan  melalui perbaikan-perbaikan pengelolaan.
Hasil  penilaian  terhadap  seluruh  domain dan  indikator  EAFM  menunjukan  adanya dinamika  dalam  pengelolaan  perikanan.  Tidak seluruh domain dan indikator telah menunjukan kondisi optimal, walaupun beberapa diantaranya telah  menunjukan  adanya  peluang  pengelolaan perikanan  secara  berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu, sangat  dibutuhkan  rekomendasi  perbaikan pengelolaan perikanan di kawasan ini.
Kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat  penting  untuk  diperhatikan  dalam pengelolaan  potensi  sumberdaya  laut.  Hal  ini karena dipengaruhi keberhasilan suatu kebijakan sehingga  proses  perencanaan  tepat  sasaran  dan terlaksana (Syahdanur&As’ari, 2018). Selain itu, pentingnya suatu sistem basis data yang terpadu dan digarap optimal khususnya terkait informasi potensi sumberdaya kelautan (Tangke, 2011).

## Upaya perbaikan pengelolaan
Perbaikan  pengelolaan  perikanan  di  Kei Besar  harus  direspons  dengan  upaya-upaya mereduksi  persoalan  pada  indikator-indikator yang  memiliki  nilai  buruk  (merah),  antara  lain kondisi  ekosistem  lamun,  status  ekosistem mangrove,  kapasitas  perikanan  dan  upaya penangkapan,  kesesuaian  fungsi  dan  ukuran kapal  penangkap  ikan  dengan  dokumen  legal, sertifikasi  awak  kapal  perikanan  sesuai  dengan peraturan, partisipasi pemangku kepentingan dan pendapatan rumah tangga perikanan.
Rekomendasi perbaikan pengelolaan di kawasan ini meliputi : a. Studi terkait potensi dan tutupan ekosistem  serta  upaya  perlindungan  maupun rehabilitasi;  b.  Penguatan  sistem  database perikanan  tangkap untuk nelayan skala kecil; c. Peningkatan  pengawasan  terhadap  input  dan output  produksi  perikanan;  d.  Sosialisasi  tanda daftar  kapal  perikanan  bagi  nelayan  kecil  dan penyelengaaran  pelatihan  tertentu  tingkat  lokal; e. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan  dalam  perencanaan  pengelolaan perikanan dan Memperkuat partisipasi masyarat melalui  sistem  kearifan  lokal  yang  sudah terbangun lama ( sasi / yot / yutut ); f. Menyediakan kebutuhan  BBM  murah  bagi  nelayan;  g. Pengembangan  mata  pencaharian  alternatif melalui  kegiatan  pengolahan  hasil  perikanan maupun  ekowisata  bahari;  h.  Peningkatan kapasitas  perempuan  pada  rumah  tangga perikanan  melalui  intervensi  peningkatan  nilai tambah  berbasis  potensi  lokal  dan  manajemen usaha di tingkat rumah tangga nelayan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Status  pengelolaan  perikanan  dengan pendekatan  ekosistem  di  Kepulauan  Kei  Besar berada  pada  kategori  baik  dengan  nilai  agregat total  sebesar  61,25  (hijau  muda).  Nilai  tersebut diperoleh  berdasarkan  status  pengelolaan  per domain, masing-masing yaitu domain habitat/ekosistem  dan  teknik  penangkapan  ikan dalam kategori sedang; sedangkan empat domain lainnya dalam kategori baik.

## Tabel 10. Nilai komposit agregat EAFM nelayan Kei Besar
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: … 88
Domain Nilai Komposit Deskripsi Sumberdaya Ikan 61,26 Baik Habitat & ekosistem 51,21 Sedang Teknik Penangkapan Ikan 48,97 Sedang Sosial 73,33 Baik Ekonomi 61,90 Baik Kelembagaan 70,86 Baik Aggregat 61,25 Baik
Upaya  perbaikan  pengelolaan  harus  lebih difokuskan  pada:  1.  Domain  habitat  dan ekosistem khususnya status ekosistem lamun dan mangrove;  2.  Domain  teknik  penangkapan  ikan pada  indikator  kapasitas  perikanan  dan  upaya penangkapan,  kesesuaian  fungsi  dan  ukuran kapal, serta sertifikasi awak kapal perikanan; 3. Domain  sosial  pada  indikator  partisipasi pemangku kepentingan; dan 4. Domain ekonomi pada indikator pendapatan rumah tangga (RTP). Selain  itu,  upaya  perbaikan  pengelolaan  juga harus mempertimbangkan domain dan indikator lainnya yang berkategori sedang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan kepada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan GEF  6,  PT.  Sela  Kencana,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Maluku,  Cabang  Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah ohoi , dan kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsz, J., Makailipessy, M. M., dan Thenu M. I.
2018. Dinamika Kelembagaan
dan
Implikasinya  Dalam  Pengelolaan  Perikanan Kepiting  Bakau  di Ohoi Evu  Kabupaten
Maluku Tenggara. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 10(1): 53-61 . http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.53-
61
Abrahamsz,  J.  &  Wurlianty,  B.  2016.  Dinamika Kelembagaan  dalam  Pengelolaan  Perikanan
Karang
Berkelanjutan pada Kawasan Konservasi  Kongsnuden,  Kabupaten  Seram Bagian Timur.
Simposium Nasional
Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia .  Bali,  Indonesia:  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia, COREMAPCTI,  dan  WWF-Indonesia.  Hlm 379-393.
Adrianto,  L.  2011. Laporan  Lokakarya  Pendekatan Ekosistem  Dalam  Pengelolaan  Perikanan. Direktorat Sumberdaya Ikan . Ditjen Perikanan Tangkap,  KKP,  WWF-Indonesia  dan  Pusat Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan,  IPB: 32 hlm.
Ayunita, D. NND., dan T.D. Hapsari, 2012. Analisis Persepsi  dan  Partisipasi  Masyarakat  Pesisir Pada  Pengelolaan  KKLDD  Ujungnegoro Kabupaten  Batang. SEPA 9(1):  117-124. https://doi.org/10.20961/sepa.v9i1.48811
Betaubun, S. D. A., Laiyanan, B. E. S., Renyaan, D., Pentury,  F.,  2019.  Persepsi  Penerapan  Sasi Laut  di  Wilayah  Perairan  Kepulauan  Kei: Upaya  Mendukung  Keberlanjutan  Sumber Daya  Laut. AGRIKAN:  Jurnal  Agribisnis Perikanan 12(1): 136-144. https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136- 144 Budiarto,  A.,  Adrianto,  L.,  dan  Kamal,  M.,  2015.
Status Pengelolaan Perikanan Rajungan ( Potunus  pelagicus )  dengan  Pendekatan Ekosistem  di  Laut  Jawa  (WPPNRI  712). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 7(1): 9- 24. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.7.1.2015.9- 24
Budiman,  M.S.,  Iskandar,  B.H.,  Seboer,  D.A.  2016. Penataan Sertifikasi  Kompetensi  Awak Kapal Penangkap Ikan di Indonesia. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 7(2): 146-152. Cinner,  J.E.,  Wamukota,  A.,  Randriamahazo,  H.,  & Rabearisoa,  A.  2009.  Toward  Institutions  for Community-based  Management  of  Inshore Marine  Resources  in  The  Western  Indian Ocean. Marine  Policy 33(3):  489-496. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.11.001 Cinner, J.E., Daw, T.M., McClanahan, TR., Muthiga, N.,  Abunge,  C.,  Hamed,  S.,  Mwaka,  B., Rabearisoa,  A.,  Wamukota,  A.,  Fisher,  E.,  &
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 78-90, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page78-90
Jiddawi,  N.  2012.  Transitions  Toward  Co- management: The Process of Marine Resource Management Devolution in Three East African Countries. Global  Environmental  Change 22(3):
651-658. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.03.0 02
Dahuri,  R.,  Rais,  J.,  Ginting,  S.P.,  &  Sitepu,  M.J. 2004. Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilayah Pesisir  dan  Lautan  Secara  Terpadu .  Cetakan Ketiga,  Edisi  Revisi.  Pradnya  Paramita. Jakarta. 328 hlm.
Darondo, A. F., Halim, S., Jabbar, A. M., Wudianto. 2020. Struktur Ukuran, Pola Pertumbuhan, dan Rata-rata  Ukuran  Panjang  Pertama  Kali Tertangkap Ikan Madidihang ( Thunnus albacares ) di Perairan Bitung. Jurnal Ilmu dan Teknologi  Perikanan  Tangkap 5(1):  7-17. https://doi.org/10.35800/jitpt.5.1.2020.28048 Dinas  Perikanan  Maluku  Tenggara  dan  Pusat Kemaritiman dan Kelautan Universitas Pattimura,  2019. Laporan  Revisi  Kajian Potensi Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan DPP II Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara .
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Maluku  Tenggara, 2015. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap Tahun  2016 .  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Maluku  Tenggara, 2016. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap Tahun  2017 .  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Maluku  Tenggara, 2017. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap Tahun  2018. Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Maluku  Tenggara, 2018. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap Tahun  2019 .  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Maluku  Tenggara,
2019. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap Tahun  2020 .  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara.
Direktorat  Sumberdaya  Ikan-DJPT-KKP,  WWF Indonesia,  dan  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir  dan  Lautan-IPB.  2011. Kajian  Awal Keragaan  Pendekatan  Ekosistem  dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah
Pengelolaan  Perikanan  Indonesia .  PKSPL-
IPB. Bogor. 176 hlm. Edwarsyah, Yonvitner, Muhtadi A., 2018. Pengantar Pengelolaan
Perikanan
Berbasis
Ekologis/EAFM: Teori dan Praktik . IPB Press. 159 hlm. ISBN 978-602-440-601-1.
Fletcher,  R.  2007. A  Guide  to  Implementing  an Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)  within  The  Western  and  Central Pacific  Region .  Forum  Fisheries  Agency, Honiara, Solomon Islands.
Gaichas, S. K. 2008. A Context of Ecosystem Based Fisheries  Management:  Developing  Concepts of  Ecosystem  and  Sustainability. Marine Policy 32(3): 393-401. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2007.08.002
Garcia,  S.  M. and  Cochrane,  K.L.  2005.  Ecosystem Approach  to  Fisheries:  A  Review  of Implementation  Guidelines. ICES  Journal  of Marine Sciences 62(3): 311-318. https://doi.org/10.1016/j.icesjms.2004.12.003
Gamito,  R.,  Teixeira,  C.M.,  Costa,  M.J.,  Cabral.,
H.N.  2015.  Are  Regional  Fisheries‟  Catches Changing  with  Climate?. Fisheries  Research. 161:207-216. https://doi.org/10.1016/ j.fishres.2014.07.014
Gazali, M., 2019. Kajian Domain Kelembagaan pada Pengelolaan  Perikanan  Pelagis  Kecil  dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Aceh Barat (Studi Kasus PPI Kuala Bubon). Jurnal LA’OT 1(1): 45-56. https://doi.org/10.35308/jlaot.v1i1.1074 Hamid,  S.  K.,  Teniwut,  W.  A.,  Teniwut,  R.  M., Rahantoknam,  M.  A.,  Hasyim,  C.  L.,  &
Hungan,  M.  2017.  The  Support  of  MPA (Marine  Protected  Area)  in  Coral  Triangle Area: Evidence from Kei Islands, Indonesia. In
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 89: 1-6. doi:10.1088/1755-1315/89/1/012025 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia. 2021. Potensi Sumberdaya Perikanan  di  WPP-NRI  718  dan  Status
Pengelolaan  Dengan  Indikator  EAFM.  Loka Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut Sorong.  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Ruang Laut, KKP-RI. Online .
https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/339 71-potensi-sumberdaya-perikanan-di-wpp-nri- 718-dan-status-pengelolaan-dengan-indikator- eafm . Diakses pada 25 November 2022.
Muliawan, I., Fahrudin, A., Fauzi, A., Boer, M. 2014. Analisis S takeholders pada Perikanan Tangkap Kerapu, Preliminary Study Menuju Implementasi Ecosystem Approach for Fisheries Management di Kepulauan
Spermonde  Kota  Makassar .  Jurnal  Sosek Kelautan  dan  Perikanan 9(2):  233-246. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v9i2.1224
Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem: …

## 90
Nanlohy, H., Ambaryanto., Bambang A.N.,
Hutabarat,  S.,  2017.  Perubahan  Iklim  dalam Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  Melalui Pendekatan  Ekologi,  Ekonomi  dan  Sosial Budaya  Masyarakat  di  Teluk  Kotania. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan 1(1): 16-21. https://doi.org/10.30598/papalele.2017.1.1.16 NWG-EAFM.  2014. Modul  Penilaian  Indikator Untuk Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem:  Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management .  National  Working  Group  on Ecosystem Approach to Fisheries Management Direktorat  Sumberdaya  Ikan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.
Jakarta. 174 hlm.
Pikitch, E. K., Santora, C., Babcock, E.A., Bakun, A., Bonfil,  R.,  Conover,  D.O.,  Dayton,  P., et  al .
2004. Ecosystem-Based Fishery Management.
Science
305(5682): 346–347. https://doi.org/10.1126/science.1098222
Pomeroy, R., Brainard, R., Moews, M., Heenan, A.,
Shackeroff,  J.,  Armada,  N.  2013 Coral Triangle  Regional  Ecosystem  Approach  to Fisheries  Management  (EAFM)  Guidelines . Publication.  Honolulu,  Hawaii:  The  USAID Coral Triangle Support Partnership.
Primyastanto, M., Muhammad, S., Soemarno, Efani,
A. 2013. Fisheries Resources Management by Empowering  the  Local  Wisdom  in  Madura Straits. J. Research on Humanities and Social Sciences 3(6): 13-21.
Rahim,  A.  dan  Hastuti,  D.R.D.  2016.  Determinan Pendapatan  Nelayan  Tangkap  Tradisional Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Barru. Jurnal
Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan , 11(1): 75–88. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3173
Rahim,  A.  dan  Hastuti,  D.R.D.  2018.  Applied Multiple Regression Method with Exponential Functions: an Estimation of Traditional Catch Fishermen  Household  Income. IOP  Conf. Seres:  Journal  of  Physics .  1028:  1–8.  DOI 10.1088/1742-6596/1028/1/012177
Rahim, A., Hastuti., D.R.D., Syahma, A., Firmansyah.  2018.  Pengaruh  Lama  Melaut,
Kekuatan  Mesin  Tempel,  dan  Karakteristik Responden  Terhadap  Pendapatan  Nelayan Tangkap  Tradisional  di  Kabupaten  Takalar. Agrisocionomics 2(1):50-57
Rahim A., Malik A., Hastuti D. R. D. 2019. Ekonomi RUmah  Tangga  Nelayan  Skala  Kecil  Dengan Perspektif  Ekonometrika .  Badan  Penerbit Universitas Negeri Makassar. 117 Hlm. ISBN 978-602-5554-89-6.
Rola, A.C., Narvaez, T.A., Naguit, M.R.A. Elazegui, D.D.,  Brillo,  B.B.C.,  Paunlagui,  M.M., Jalotjot, H.J., Cervantes, C.P. 2018. Impact of The Closed Fishing Season Policy for Sardines in  Zamboanga  Peninsula,  Philippines. Marine
Policy .
87:40-50.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.029
Sari, T.EY., Wisudo, S.H., Monintja, D.R., Purwaka, T.  2010.  Konflik  Perikanan  Tangkap  di Perairan  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau.
Marine Fisheries 1(1): 11-20. Simbolon,  D.  2019. Daerah  Penangkapan  Ikan: Perencanaan,  Degradasi,  dan  Pengelolaan . IPB  Press.  Bogor.  246  hlm.  ISBN  978-602- 440-915-9.
Syahdanur.  dan  As’ari,  H.  2018.  Dampak  Sosial Ekonomi,  Budaya  terhadap  Keberhasilan Pengelolaan  Sumber  Daya  Laut  di  Pulau Terluar  Kabupaten  Natuna. Jurnal  Ekonomi KIAT 29(2): 1-7.
Tangke,  U.  2011.  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Perikanan  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya. Jurnal  Ilmiah  Agribisnis  dan  Perikanan (agrikan UMMU-Ternate) 4(2): 52-59.
Teniwut, R.M.K., Hasyim, C. L., & Teniwut, W. A.
2017. Resource-Based Capability on Development Knowledge Management Capabilities  of  Coastal  Community. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science 89:1-7. doi:10.1088/1755-
1315/89/1/012017
Wibowo,  S.,  Jayawiguna  M.  H.,  Triyono.  2019.
Potensi  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan WPPNRI 573 . AMAFRAD Press- Badan Riset dan  Sumber  Daya  Manusia  Kelautan  dan Perikanan. 381 hlm. ISBN: 978-602-5791-74- 1.
Wurlianty,  H.A.,  Wenno,  J.,  Kayadoe,  M,  E.  2015. Catch  per  unit  effort  (CPUE)  Periode  Lima Tahunan  Perikanan  Pukat  Cincin  di  Kota Manado  dan  Kota  Bitung. Jurnal  Ilmu  dan Teknologi  Perikanan  Tangkap 2(1):  1-8. https://doi.org/10.35800/jitpt.2.1.2015.8292