Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1403-1415 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Normatif Terhadap Peranan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Ronaldo Tunas Januar 2 , Marcello 3 , Rudy Yohanes 4 , Sri
Agustina 5 , Kristina Sri Devi Haloho 6
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Peristilahan mengenai  sistem  peradilan  pidana  menunjukkan  mekanisme  pencegahan  kejahatan  yang menggunakan  pendekatan  sistem  yang    mendasar.  Pendekatan  sistem  adalah  pendekatan  yang menggunakan semua elemen yang saling terkait sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan serta  saling  mempengaruhi.  Melalui  pendekatan  ini,  polisi,  kejaksaan,  pengadilan  dan  penjara merupakan  elemen  penting  dan  saling  berhubungan.    Pada  dasarnya  sistem  peradilan  pidana merupakan  suatu  proses  penegakan  hukum  terhadap  hukum  pidana  materil.  Dalam  penegakan hukum pidana materil dalam sistem peradilan pidana, hal ini harus dilakukan melalui peran penegak hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  bagian  penting.  Karena  tanpa  penegakan  hukum,  maka hukum  yang  disepakati  masyarakat  tidak  dapat  ditegakkan.  Bagian  dari  undang-undang  yang dimaksud adalah KUHAP. Dalam perspektif sosiologi terdadapat beberapa faktor penegakan hukum, salah  satunya  adalah  penegak  hukum  itu  sendiri.  Penegak  hukum  yang  termasuk  dalam  KUHAP adalah polisi, pengacara, penuntut umum (jaksa), dan hakim. Kajian ini mengkaji peran penegakan hukum  dalam  acara  pidana.  Kajian  ini  terdiri  dari  polisi,  pengacara, penuntut  umum  (jaksa),  dan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memfokuskan pembahasan terhadap peran faktor penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menggambarkan peran penegak hukum dalam KUHAP.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
Kata Kunci: Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Sosiologi Hukum.

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian  hukum dalam  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  dengan  menertibkan  fungsi,  tugas  dan wewenang  lembaga-lembaga  yang  bertugas  menegakkan  hukum  menurut  proporsi  ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008). Peristilahan penegakan hukum dalam pergaulan bahasa terdapat beberapa persitilahan. Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan salah satunya adalah penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan oleh  para penstudi hukum di Indonesia (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022) . Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan  yang  pasti  akan  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagai

## Abstract
In completing a criminal act, it is carried out through the criminal justice system. The terminology regarding the criminal justice system denotes a crime prevention mechanism that uses a fundamental systems approach. The system approach is an approach that uses all elements that are interrelated as a single unit and are interconnected and influence each other. Through this approach, the police, prosecutors, courts and prisons are important and interconnected elements. Basically the criminal justice system is a process of law enforcement against material criminal law. In enforcing material criminal law in the criminal justice system, this must be done through the role of law enforcers. Law enforcement  is  an  important  part.  Because  without  law  enforcement,  the  law  agreed  by  the community cannot be enforced. The part of the law in question is the Criminal Procedure Code. In a sociological  perspective,  there  are  several  factors  of  law  enforcement,  one  of  which  is  the  law enforcement itself. Law enforcers included in the Criminal Procedure Code are the police, lawyers, public prosecutors (prosecutors), and judges. This study examines the role of law enforcement in criminal proceedings. This study consisted of police, lawyers, public prosecutors (prosecutors), and judges. This study uses a normative legal approach by focusing on the discussion of the role of law enforcement factors in the criminal justice system associated with the sociology of law. The results of this study describe the role of law enforcers in the Criminal Procedure Code.
Keywords: Law Enforcement, Criminal Justice System, Criminal Procedure Law, Sociology of Law.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
makhluk sosial (ISHAQ, 2008). Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat  denga napa yang  dikaji di  dalam  studi  sosiologi  hukum. Hal ini  karena, konteks pembahasan  yang  akan  dikaji  di  dalam  penegakan  hukum  memiliki  hubungan  yang  erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.
Soerjono  Soekanto  berpandangan  bahwa  sosiologi  hukum  merupakan  cabang  ilmu pengetahuan  yang  secara  analitis  dan  empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefenisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan  apa  yang  pernah  disampaikan  oleh  H.LA.  Hart  bahwa  konsep  suatu  hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan  masyarakat. H.L.A Hart  berpandangan bahwa inti  dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama ( primary rule) dan aturan  tambahan  ( secondary  rules)(H.L.A  Hart,  1961).  Pandangan  tersebut  jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum  dalam  mengimplementasikan  hukum  terhadap  masyarakat  (sosial).  Hukum  dan penegakan  hukum,  yang  dalam  pelaksanaannya  diperankan  oleh  penegak  hukum  sebagai wakil pihak pemerintah sesuai perundang-undangan melaksanakan fungsi penegakan hukum.
Sebelumnya,  perlu  untuk  membahas  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  hukum. Terdapat  banyak  pandangan  dalam  mendefenisikan  hukum,  bahkan  tidak  akan  ditemukan defenisi hukum yang final di dunia ini. Namun, dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum  butuh  beberapa  pengertian  yang  ditafsirkan  oleh  pakar  untuk  memahami  artinya. Hukum  oleh  Ronald  M.  Dworkin  didefenisikan  sebagai  dari  suatu  masyarakat,  yakni  suatu perangkat  aturan-aturan  khusus  yang  digunakan  oleh  masyarakat  tersebut  baik  secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara  apa  ia  pakai  untuk  dikembangkan  (Achmad  Ali,  2009).  Kemudian,  Eugen  Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
undang,  tidak  pula  di  dalam  ilmu  hukum  dan  juga  tidak  di  dalam  putusan  pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.
Hukum  merupakan  keseluruhan  aturan  maupun  kaidah  yang  berlaku  di  dalam kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah  laku  dimana  dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021) . Salah satu aspek hukum yang memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh besar dalam kehidupan  manusia  adalah  hukum  acara  pidana.  Hukum  acara  pidana  sering  juga  disebut dengan  hukum  pidana  formil.  Mengenai  defenisi  dari  hukum  acara  pidana  tidak  akan ditemukan  secara  tegas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Simons mendefenisikan hukum acara pidana bertugas mengatur  cara-cara  negara  dengan  alat  perlengkapannya  mempergunakan  haknya  untuk memidana dan menjatuhi pidana. Kemudian J. de Bosch Kemper mendefenisikan hukum acara pidana  sebagai  sejumlah  asas-asas  dan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  hak  negara  untuk  menghukum  bilamana  undang-undangan  pidana  (materil) dilanggar (Suryono Sutarto, 1987). Kemudian R. Soesilo mendefenisikan hukum acara pidana sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  cara  bagaimana  mempertahankan  atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan (R. Soesilo, 1982). Pembahasan di dalam penelitian ini akan  mengkaji  mengenai  peranan  dari  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai  bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu  mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi  penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  yang sangat  menggantungkan  keberhasilan  penanggulangan  kejahatan  pada  efektivitas  dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam penegakan hukum acara pidana, secara garis besar terdapat  beberapa  penegak  hukum  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  hal  ini,  yaitu Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, Advokat (Penasihat Hukum), Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai landasan hukum dan peranan dari setiap penegak hukum dalam hukum acara pidana.

## A. Kepolisan
Dalam  penegakan  hukum  pidana,  kedudukan  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefenisikan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindakan pidana  guna  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  di  dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefenisikan sebagai  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Penyidikan  sendiri  merupakan  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP),  penyidik  didefenisikan  di  dalam  Pasal  1  angka  1  KUHAP,  dimana  penyidik didefenisikan  sebagai  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan. Sehingga,  yang  dapat  melakukan  penyidikan  ada  dua  yaitu  sebagai  berikut  (Fikry  Latukau, 2019):
a. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi  wewenang khusus oleh undang-undang.
Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang djimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana di tegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. Melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau  mendadak  untuk  mencegah  atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi  petunjuk  dan  bantuan  penyidikan  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021).

## B. Advokat
Di dalam KUHAP, tidak akan  ditemukan diksi  Advokat, yang  dikenal di  dalam KUHAP adalah  Penasihat  Hukum.  Dalam  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penasihat Hukum didefenisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP dalam proses sistem peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini  (KUHAP).  Tersangka  atau  terdakwa  berhak  dalam  memilih  sendiri  siapa  yang  menjadi penasihat hukumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 55 KUHAP.
Proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  disangka  (tersangka)  telah diatur dengan lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan  penahanan.pengangkapan  adanya  lembaga  praperadilan,  kewajiban  penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia. Disinilah peranan dari Advokat sangat dibutuhkan. Dalam hal kepentingan untuk membela hak hukum dari tersangka atai terdakwa yang pada dasarnya secara hukum telah diberikan hak untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditegaskan di dalam  Pasal  56  KUHAP (Danialsyah  &  Dhina  Syahfira,  2021) .  Advokat  memiliki  status  sebagai penegak  hukum  memiliki  peranan  penting  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses  peradilan yang  dimana  kedudukan  dari  Advokat  sama  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memiliki peranan sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan dan supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia (Zulaidi, 2011).
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
Mengenai advokat secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Advokat didefenisikan sebagai orang yang berprofesi memberi  jasa  hukum,  baik  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Mengenai peranan Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan  mandiri  yang  dalam  hal  ini  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga, Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung  jawab  dalam  menegakkan  hukum  yang  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan kewenangannya  diatur  dan  dijamin  oleh  undang-undang  (Mumuh  M.  Rozi,  2015).  Sehingga, Advokat  merupakan  penegak  hukum  yang  memiliki  jangkauan  pengaruh  yang  sangat  besar dalam proses hukum acara pidana. Hal ini karena Advokat akan ikut serta dalam peroses hukum acara pidana dari

## C. Jaksa
Kejaksaan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  pemerintahan  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak  manapun,  yakni  dilaksanakan  secara  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah  dan  pengaruh  kekuasaan  lainnya  (Josua  D.  W.  Hutapea,  2017).  Pada  dasarnya, secara substansial di  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dibedakan  antara  Jaksa  dan  Penuntut  umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta  melaksanakan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut  umum  didefenisikan  sebagai  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penutut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek  fungsi  dalam  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim  di  depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:
a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul  keragu-raguan  perihal  macam,  jumlah  dan  waktu  berakhirnya  hukuman  yang  telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun  atas  permintaan  terhukum  setelah  mengadakan  pemeriksaan  dapat  mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan;
b. Wajib  mengundurkan  diri  apabila  masih  terikat  dalam  hubungan  keluarga  sedarah  atau semenda  sampai  derajat  ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah  bercerai dengan  terdakwa  (Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman);
c. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya  seseorang  diekstradisi  dan  Jaksa  menghadiri  sidang  tersebut  dan  memberikan pendapatnya  (Pasal  27,  Pasal  31  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  Tentang Ekstradisi);
e. Melakukan  penyidikan  menurut  ketentutan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  atau  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
g. Melakukan  pemeriksaan  apabila  terdapat  indikasi  kuat  telah  terjadi  penyelewengan  dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya  dalam  jajaran  departemen  dalam negeri yang  diduga sebagai tindak  pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
h. Melakukan penyeldidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

## D. Hakim
Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki pereanan menentukan  hingga  kedudukannya  dijamin  oleh  undang-undang.  Dalam  Pasal  1  angka  8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefenisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  mengadili.  Mengadili  adalah  serangkaian  tindakan  hakim  untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang- undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam  pasal tersebut  ditegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  gua  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Semua orang yang pergi ke pengadilan sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk  mencapai  keadilan.  Para  pencari  keadilan  tentunya  sangat  mendambakan  perkara- perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
saja mengandung legal justice (keadilan sosial)(Nur Fitra Annisa, 2017).

## SIMPULAN
Peradilan pidana merupakan suatu sistem karena terdiri dari bagian-bagian atau organ- organ sistem peradilan pidana yang masing-masing mempunyai bagian dan tanggung jawab sesuai  dengan  bidangnya  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  subyeknya. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa subsistem yang membentuk satu kesatuan dalam proses  pidana.  Beberapa  faktor  kunci  memegang  peranan  penting  dan  krusial  dalam penegakan hukum, salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari penegakan hukum. KUHAP memiliki beberapa lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum adalah suatu proses yang berupaya memperkuat hubungan hukum dalam masyarakat dan  pemerintahan,  atau  justru  bertindak  sebagai  pedoman.  Penuntutan  pidana  dapat merupakan persepsi subjek yang sangat berbeda dari sudut pandang subjek dan dapat juga diartikan sebagai penuntutan pidana terhadap semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum.  Seseorang  yang  mengikuti  aturan  normatif  atau  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  berarti  mengikuti  atau  mentaati  aturan  hukum tersebut. Penuntutan pidana dalam arti sempit hanya dapat dipahami dengan baik sebagai upaya aparat kepolisian tertentu untuk memastikan dan menjamin ditaatinya hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Kencana.
Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768.
Danialsyah,  &  Dhina  Syahfira.  (2021).  Kedudukan  Advokat  Terhadap  Klien  Dalam  Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkata Penyidikan. AL- HIKMAH, 2(1), 133.
Edi Saputra Hasibuan. (2021). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Raja Grafindo.
Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. LAHKIM, XV(1), 10.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Ronaldo Tunas Januar, Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho
Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
H.L.A Hart. (1961). The Concept Of Law. Oxford University.
ISHAQ. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, VI(2), 60.
Lilik Mulyadi. (2012). Hukum Acara Pidana . PT Alumni.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum. Taman Karya.
Mumuh M. Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat. Jurnal Mimbar Justitia, VII(1), 640. Nur Fitra Annisa. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis, V(3), 160.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. R. Otje Salman. (1992). Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar. Armico.
R. Soesilo. (1982). Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum. Politeria.
Sanyoto. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199.
Soerjono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum. Citra Aditya Bakti.
Suryono Sutarto. (1987). Sari Hukum Acara Pidanaa 1. Yayasan Cendekia Purna Dharma.
Zulaidi. (2011). Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan. Rafika Aditama .