## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## PENGARUSUTAMAAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN
Abdul Rahman abdul.rahman8304@unm.ac.id Nurlela nurlela@unm.ac.id Rifal rifalmattirodeceng@gmail.com

## Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

## Abstract
This  article  discusses  the  importance  of  social  capital  in  rural  development.  Social capital is deemed necessary in rural development activities because historical data shows that development carried out by the government of the Republic of Indonesia, especially during the New Order administration tended to neglect community participation, even though it was the community  who  would  utilize  the  development  results.  Entering  the  era  of  reform,  the direction  of  rural  development  underwent  a  paradigm  shift,  in  which  the  community  is  no longer  placed as an  object, but has been  positioned as the subject of development, which is more popularly known as development with the botton up approach. The paradigm is then elaborated  on  empirical  reality  by  placing  Tompobulu  Village  community  as  a  locus  of research.  The  results  showed  that  the  development  activities  in  this  village  could  run  in accordance with expectations because they got the support of the community who synergized with  the  government,  and  placed  social  capital  as  the  basic  capital  in  implementing development.

## Keywords: Social Capital, Rural Development

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020

## Pendahuluan
Salah  satu  tugas  pemerintah Republik  Indonesia  yang  diamanahkan dalam  pembukaan  UUD  1945  sebagai dasar  pembentukan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  ialah  memajukan kesejahteraan  umum  (Fahruddin,  2012). Hal  tersebut  kemudian  diperkuat  oleh Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23  Tahun  2014  yang  mengamanahkan kepada  daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  (Muryanto  dkk, 2019).  Kesejahteraan  sosial  dapat terwujud  jika  pemerintah  secara  serius menggalakkan  proses  pembangunan. Namun harus dipahami bahwa
pembangunan untuk kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab pemerintah,  akan  tetapi  merupakan tanggung  jawab  seluruh  komponen bangsa, dalam hal ini adalah masyarakat, dunia  usaha  dan  masyarakat  akademik (perguruan tinggi).
Pembangunan  merupakan  proses yang  menyejarah.  Sebuah  proses  yang berlangsung  secara  berkelanjutan  dalam dimensi ruang dan waktu. Pembangunan merupakan  usaha  sadar  manusia  untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.  Dengan  demikian  pembangunan tmerupakan  proses  penalaran  dalam rangka  menciptakan  kebudayaan  dan peradaban  manusia  (Jamaluddin,  2016).
Pembangunan  akan  berlangsung  secara berkelanjutan  seiring  dengan  semakin berkembangnya peradaban umat manusia,  sebab  antara  manusia  dan pembangunan memiliki keterkaitan yakni  manusia  sebagai  subjek  dan  objek pembangunan. Keterkaitan antara manusia dengan pembangunan menunjukkan adanya serangkaian upaya atau  langkah  untuk  memajukan  kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan  konsep  pembangunan  tertentu (Tjokrowinoto,  2004).  Dalam  konteks Indonesia,  kata  pembangunan  sudah menjadi  kata  kunci  bagi  segala  hal. Secara  umum,  kata  ini  diartikan  sebagai usaha  untuk  memajukan  kehidupan masyarakat  dan  warganya.  Seringkali, kemajuan  yang  dimaksud  terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai  kemajuan  yang  dicapai  oleh sebuah  masyarakat  di  bidang  ekonomi (Budiman, 1996). Lebih lanjut Gunawan Sumodingrat dan Ari Wulandari
menguraikan bahwa pembangunan sebagai  usaha  untuk  meningkatkan pendapatan  per  kapita,  berarti  sebagai suatu  usaha,  pembangunan  merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu  negara  untuk  meningkatkan pendapatan  per  kapita  (Sumodingrat,  G

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
&  Wulandari,  2016).  Dengan  demikian,
sangat dibutuhkan peran serta masyarakat,  pemerintah,  dan  semua elemen  yang  terdapat  dalam  suatu negara  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam proses  pembangunan.  Pembangunan bukan hanya dibebankan kepada pemerintah,  tetapi  perlu  juga  ada keterlibatan
masyarakat untuk mewujudkan  kesejahteraan  bersama. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan  perbaikan  dalam  bidang kehidupan.  Salah  satu  upaya  untuk mencapai  kesejahteraan  ialah  dengan cara  menggiatkan  pembangunan  di wilayah perdesaan.
Ketika Indonesia sudah memasuki era  modernisasi  dan  industrialisasi, pembahasan  mengenai  pembangunan masyarakat desa masih terus berlangsung  baik  pada  tataran  birokrasi pemerintahan maupun dalam lingkungan akademik  perguruan  tinggi.  Menurut Sunyoto Usman, pembangunan masyarakat  desa  masih  relevan  dibahas karena  secara  umum,  wilayah  Indonesia masih didominasi oleh daerah perdesaan,  walau  tak  bisa  dinafikkan akan  kemajuan  kota  yang  begitu  pesat. Kondisi ini akan berlangsung relatif lama. Benar  bahwa  di  beberapa  daerah  ciri perdesaan itu susut perlahan bersamaan dengan  proses  industrialisasi  dan
urbanisasi,  akan  tetapi  itu  tidak  berarti hilang  sama  sekali.  Ciri  perdesaan tersebut  bahkan  masih  akan  bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan  kota  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  sedang  giat  melakukan  program pembangunan nasional (Usman, 2010).
Dalam  konteks  pembangunan nasional,  wilayah  perdesaan  memiliki posisi  dan  peran  yang  cukup  strategis. Hal tersebut disebabkan karena penduduk  Indonesia  sebagai  penggerak dan sasaran pembangunan pada umumnya bermukim di wilayah perdesaan. Selain itu, wilayah perdesaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional.  Secara  teoritik  keamanan nasional  suatu  negara  dapat  terwujud jika  masyarakat,  termasuk  masyarakat perdesaan dapat memperoleh penghidupan yang layak untuk melestarikan  keberlanjutan  kehidupan keluarga mereka.
Menyadari bahwa wilayah perdesaan  memiliki  arti  yang  sangat penting  dalam  keberlangsungan  dan kedaulatan  Indonesia  sebagai  negara bangsa, maka pemerintah sangat menaruh  perhatian  yang  cukup  serius dalam  pengelolaan  dan  pembangunan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
wilayah  perdesaan  dalam  berbagai sektor.  Keseriusan  tersebut  ditunjukkan oleh  pemerintah  yang  tergabung  dalam kabinet  kerja  dengan  membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Berdasarkan  Permendes  No.6  Tahun 2015,  kementerian  ini  bertugas  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang  pembangunan  desa  dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan  daerah  tertinggal,  dan transmigrasi  sebagai  bagian  dari  urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah sebagai penyelenggara negara pada
kenyataannya  selalu  menyatakan  bahwa kebijakan  pembangunan  dimaksudkan untuk  mewujudkan  kemajuan  dan kemakmuran  rakyat.  Tetapi  yang  sering dilupakan,  apakah  proses  pembangunan tersebut benar-benar telah di dalami dan dipandu  dengan  nilai-nilai  dasar  negara sehingga pengerjaannya tidak mencederai  sekelompok  masyarakat tertentu.  Hal  inilah  yang  menjadi pertanyaan-pertanyan  etis  wajib  untuk terus  dikumandangkan  demi  menjaga kemaslahatan  bersama.  Dari  sinilah unsur  etika  bisa  masuk  dan  sangat berperanan  penting  dalam  menghitung
setiap  nisbah  pembangunan  yang dilaksanakan (Yustika, 2003).
Menurut  Soedjatmoko,  diskusi mengenai etika  pembangunan ini menjadi  sedemikian  penting  jika  dilihat kenyataan  bahwa  proses  pembangunan bukanlah proses teknokratis dan birokratis  semata.  Sebaliknya,  suatu pembangunan tidak bisa dilepaskan dari realitas  kekuasaa  dan  politik  (Winarno, 2013).  Akan  tetapi,  jika  pembangunan dilaksanakan  dengan  mengedepankan dimensi  kekuasaan  dan  mengabaikan aspirasi  masyarakat,  maka  akan  muncul ketimpangan. Fakta menunjukkan bahwa
Pemerintah Orde Baru dalam kebijakannya telah menjadikan
pembangunan  ekonomi  sebagai  basis bagi legitimasi kekuasaannya. Atas nama pembangunan ekonomi itu pula, pemerintah Orde Baru menunda pemenuhan  terhadap  hak-hak  sipil  dan politik  warga  negaranya.  Saat  itu,  siapa saja  yang  berani  berseberangan  dengan kebijakan  pemerintah,  segera  akan berhadapan  dengan  alat  represi  negara yang  secara  sempurna  dijalankan  oleh tentara (Baswir, 1999).
Kondisi  tersebut  mencerminkan bahwa  pemerintah  Orde  Baru  dalam menjalankan kebijakannya bersifat otoriter.  Tidak  seorang  pun  yang  diberi kesempatan  untuk  memprotes  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
menolak kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.  Demikian  pula  dalam kegiatan  pembangunan,  masyarakat ditempatkan  sebagai  objek.  Semua program-program  pembangunan  diatur oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah daerah dan masyarakat tinggal menerima  dan  melaksanakan  program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah  pusat.  Konsep  seperti  ini dikenal  dengan  program  pembangunan yang menggunakan pendekatan top down .
Susah dipungkiri bahwa pendekatan top  down yang  diterapkan oleh  pemerintah  Orde  Baru  dalam pelaksanaan pembangunan menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi secara  fantastis  dalam  ukuran  kuantitas. Tetapi  keberhasilan  tersebut  tidak dibarengi  oleh  kemajuan  lain  dalam bidang sosial sehingga muncul
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.  Pada  beberapa  daerah muncul ketimpangan
karena ketidakmampuan  dan  ketidaksiapan daerah  untuk  mengimplementasikan konsep pembangunan yang telah dirancang  oleh  pemerintah  pusat. Kegagalan  untuk  menerapkan  program pembangunan  yang  dirancang  oleh pemerintah  pusat  disebabkan  oleh kurangnya  kemampuan  teknis  dan
kemampuan  sumber  daya  manusia aparat pemerintah daerah. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara program pembangunan  yang  digelontorkan  oleh pemerintah pusat dengan kondisi daerah dan  kehendak  masyarakat,  sebab  dalam penyusunan  program  masyarakat  tidak dilibatkan.  Hal  tersebut  kemudian memunculkan sikap apatis dari masyarakat
terhadap kegiatan pembangunan,  sebab  mereka  merasa tidak  memiliki  sangkut  paut  dengan kegiatan  tersebut.  Pada  akhirnya, kegiatan pembangunan telah dilaksanakan  tetapi  tidak  mendatangkan hasil  dan  manfaat  yang  maksimal terhadap kehidupan masyarakat.
Pembangunan dengan pendekatan top down yang dicanangkan oleh  pemerintahan  Orde  Barutelah menyebabkan  hilangnya  mekanisme kontrol  sosial  tradisional  pada  wilayah perdesaan.  Akan  tetapi,  masih  ada lembaga  lokal  yang  otonom  tetap  ada  di desa-desa  di  Indonesia  yang  memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya  desa untuk  kemaslahatan  bersama. Kemampuan  yang  paling  kuat  berada  di tingkat  dusun,  di  mana  kedekatan  fisik, keseragaman  sosial  yang  tinggi  dan ikatan kekerabatan menciptakan komunitas alamiah.
Sebaliknya kemampuan  tersebut  lemah  di  tingkat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
desa  karena  desa  merupakan  unit administratif standar yang dipaksakan di bawah  kendali  Orde  Baru.  Desa  kerap kali  terpencar-pencar  secara  fisik  dan mengalami keretakan secara sosial. Para administratornya berorintasi untuk menerapkan  kebijakan-kebijakan  dari atas  dan  menyenangkan  atasan  mereka, kebiasaan Orde Baru yang terus bertahan di  banyak  kawasan  perdesaan  di  masa reformasi  (Angelis,  2016).  Kemampuan untuk  tetap  bertahan  dari  penetrasi pembangunan Orde Baru yang
mengusung paradigma modernisasi membuat kelompok-kelompok adat perdesaan  untuk  tetap  hidup  bersahaja, terjadi  keharmonisan  antara  manusia dengan  manusia,  dan  manusia  dengan alam  sekitar  (flora  dan  fauna).  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  berbagai komunitas  adat  yang  ada  di  Sulawesi Selatan, misalnya Komunitas Adat Kajang di  Kabupaten  Bulukumba,  Komunitas Adat  Karampuang  di  Kabupaten  Sinjai dan  Komunitas  Adat  Cerekang  di Kabupaten  Luwu.  Hingga  saat  ini,  ketiga komunitas  adat  itu  tetap  bertahan  dan memiliki jasa dalam pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian sumber daya hutan.
Kondisi pembangunan yang belum  tentu  mendatangkan  keuntungan secara  maksimal  terhadap  kehidupan
masyarakat  diperkuat  oleh  Warjio. Pembangunan  adalah  sebuah  paradoks global  yang  sarat  dengan  kepentingan politik.  Pembangunan  dan  hasil-hasilnya belum  mencapai  tujuan  sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Paradoks pembanguan  yang  diamaksud  oleh Warjio ialah sebuah kondisi di mana apa yang  diinginkan  ataupun  ditargetkan dalam  pembangunan  tidak  sebagaimana yang  diinginkan  dan  malah  timbul masalah yang menyertaninya.
Pembangunan  terkadang  meminggirkan nilai-nilai lokalitas, tetapi juga melahirkan  persoalan  baru  dalam  soal kebijakan pembangunan. Melalui paradoks  pembangunan  ini,  masyarakat selalu  diperhadapkan  pada  dua  situasi yang  saling  bertolak  belakang.  Misalnya, alam  melimpah  yang  dimiliki  oleh  suatu negara  dan  kemudian  diolah  atas  nama pembangunan namun yang terjadi justru alam  menjadi  rusak  dan  menimbulkan persoalan politik yang tidak berkesudahan.  Kebijakan  pembangunan justru diikuti oleh kemunculan pengangguran,  bencana  alam,  dan kemiskinan (Warjio, 2016).
Berdasarkan  pada  pengalaman tersebut, maka Adrinof A. Chaniago salah seorang peminat dan pemerhati masalah pembangunan  menawarkan  untuk  tidak lagi berfokus pada pendekatan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
pembangunan  yang  sifatnya top  down, akan  tetapi  sudah  saatnya  merubah orientasi  pembangunan  yang  sifatnya botton  up. Pendekatan  ini  merupakan
pola pendekatan perencanaan pembangunan yang mendorong masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam proses pembangunan. Nuansa pembangunan  kelihatan  benar-benar menyerap  aspirasi  masyarakat  sebab mereka  ditempatkan  sebagai  pelaksana dan  sasaran  pembangunan  (Chaniago, 2012).
Gagasan pembangunan yang
menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek perlu mengarusutamakan modal sosial.
Menurut  kajian  cermat  yang  dilakukan oleh  Haridison  modal  sosial  sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.  Kehadiran  modal  sosial dalam pembangunan
dapat meningkatkan kesadaran individu
tentang  banyaknya  peluang  yang  dapat dioptimalkan untuk
kepentingan masyarakat, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas
permasalahan  kehidupan  masyarakat,
memberikan stimulus
kepada masyarakat  untuk  bergerak  melakukan perubahan  secara  masif,  menumbuhkan kesadaran  bersama  untuk  memperbaiki kualitas  tatanan  kehidupan  masyarakat
dan  mencari  kesempatan  yang  dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan (Haridison, 2017).
Pembahasan
Pembangunan  Perdesaan:  Sebuah
Tinjauan Historis
Berkaitan dengan kegiatan pembangunan  wilayah  perdesaan,  A.T Mosher  menguraikan  bahwa  tujuan pembangunan  perdesaan  berfokus  pada upaya  untuk  menumbuhkan  sektor pertanian,  dan  persatuan  nasional,  yaitu mewujudkan  masyarakat  dalam  sebuah negara pada pola utama kehidupan yang bernuansa kesejahteraan, dan menciptakan  keadilan  ekonomi  dimana seluruh  pendapatan  negara  dapat didistribusikan  dan  dinikmati  oleh seluruh  masyarakat  (Mosher,  1969)  . Sementara  itu  Prijono  Tjiptoherijanto merumuskan bahwa pembangunan perdesaan  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk  mengentaskan  masyarakat  dari belenggu  kemiskinan  dengan  cara membuka kesempatan berusaha, memperkuat ketahanan keluarga, memperkuat  gotong  royong,  penyediaan modal usaha, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan.
Hingga  saat  ini,  permasalahan  klasik yang  melanda  perdesaan  ialah  masalah kemiskinan (Tjiptoherijanto,
1997).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Wilayah  perdesaan  pada  umumnya ditandai oleh
karakteristik
ketertinggalan perkembangan kehidupan sosial  dan  ekonomi,  seperti  rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, pendapatan,  gizi,  terbatasnya  lapangan kerja,  sulitnya  akses  terhadap  modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi serta kesejahteraan hidup yang lemah.  Keadaan  inilah  yang  menjadi sasaran pembangunan karena kehidupan mereka  perlu  ditingkatkan  terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat di  perdesaan.  Pengentasan  kemiskinan merupakan  kegiatan  multidimensi,  tidak hanya  terkait  dengan  sasaran  bidang pendidikan, tetapi juga sasaran pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia yang  harus  ditangani  secara  terpadu (Rustanto, 2015).
Banyak  di  wilayah  perdesaan yang  masyarakatnya  hidup  dalam  garis kemiskinan.  Hidup  mereka  sangat tergantung  pada  kemurahan  alam dengan penghasilan subsisten (Hutagalung,  2012).  Subsistensi  dan orang  desa merupakan  gambaran tentang  kondisi  sosial  masyarakat pedesaan, sebagai lingkaran setan antara kemiskinan  dan  tata  nilai.  Orang  desa sudah  terbiasa  berada  pada  kondisi ketidakberdayaan bahkan sudah menjadi kebiasaan  dan  melembaga  hingga
berkembang  menjadi  tata  nilai  atau norma  umum.  Sementara  subsistensi adalah  kegiatan  usaha  tani  yang  hanya cukup  untuk  kepentingannya  sendiri atau  cukup  untuk  kebutuhan  makan sehari-hari  saja    (Yuliati,  2003).  Kondisi yang demikian itu kemudian ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  Orde Baru  dengan  menerbitkan  Undang- Undang  nomor  5/1979  yang  mengatur tata  kelola  pemerintahan  desa.  Maksud dari UU tersebut ialah untuk memberdayakan pemerintah desa dalam menggerakkan  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan  agar  terbebas  dari  belenggu kemiskinan.
Secara  konseptual,  Indonesia telah  mempunyai  arah  pembangunan pedesaan  dan  pertanian  yang  jelas  sejak awal  Orde  Baru,  dan  konsep  tersebut dimatangkan  dalam  berbagai  cetak  biru pembangunan  pedesaan,  dalam  Garis- Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  dan Repelita  (Jamal,  2009).  Pada  masa  awal Orde Baru, Indonesia merupakan sebuah negeri  miskin,  seperti  banyak  negeri miskin  lainnya  di  dunia  ini  yang berupaya mengejar ketertinggalan dengan  negara-negara  kaya  melalui pembangunan  ekonomi  (Irwan,  1998). Kebijakan  dan  strategi  pembangunan ekonomi  ini  hampir  semuanya  disusun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
oleh pemerintah pusat di Jakarta. Bahkan bukan  hanya  dalam  perencanaan,  pada kegiatan pelaksanaan proyek pun sangat terasa campur tangan pemerintah pusat. Hampir  semua  kementerian  memiliki program  dan  proyek  di  wilayah perdesaan  (Marzali,  2012).  Hal  ini merupakan ciri pemerintahan Orde Baru yang memegang teguh sistem otoritarian yang  cenderung  sentralistik  (Fatmawati, 2018).
Upaya  pemerintah  Orde  Baru untuk  mengentaskan  kemiskinan  di wilayah perdesaan ternyata diuntungkan oleh  kondisi  perekonomian  dunia.  Pada tahun  1973-1974  hingga  tahun  1981, terjadi  kenaikan  harga  minyak  dunia. Bonanza minyak  ini  memberikan  efek tersendiri  bagi  pemerintah  untuk menjalankan program-program pembangunan,  termasuk  di  wilayah perdesaan.  Dana  yang  tersedia  cukup banyak  kemudian  digelontorkan  ke wilayah  perdesaan.  Perluasan  peluang kerja  di  pedesaan  telah  lama  menjadi pusat  perhatian  dalam  perencanaan pembangunan.  Beberapa  strategi,  baik langsung (program padat karya) maupun tidak  langsung  (pusat-pusat  industri, program intensifikasi pertanian) diterapkan.  Namun  pada  sisi  lain, peluang  kerja  di  luar  sektor  pertanian belum  mampu  menampung  kelebihan
tenaga  perdesaan  yang  tidak  terserap dalam  sektor  pertanian.  Masalah  ini semakin  diperparah  dengan  anjloknya harga minyak dunia dan terjadinya resesi ekonomi  pada  pertengahan  tahun  1980- an  (Effendi,  1995).  Kondisi  ini  pun diuraikan secara apik oleh Criss Manning bahwa  intensifikasi  pertanian  lewat revolusi hijau di Indonesia telah mampu meningkatkan penghasilan petani. Namun  dampaknya  terhadap  peluang kerja  bukan  pertanian  perdesaan  masih sangat terbatas. Keengganan petani kaya untuk  menanam  kembali  penghasilan dari sektor pertanian ke sektor produktif di  perdesaan  diduga  sebagai  faktor penghambat. Ada kecenderungan kelebihan  penghasilan  yang  dapat dibelanjakan untuk keperluan yang tidak produktif  dalam  usaha  memperkokoh prestise  sosial  ketimbang  diinvestasikan untuk pemupukan modal (Effendi, 1995).
Pembangunan  pertanian  telah memunculkan penggeseran dalam struktur  agraris.  Tidak  dapat  diingkari kenyataan  bahwa  penggeseran  dalam struktur  agraris  mempunyai  dampak pada  stratifikasi  sosial  perdesaan.  Di perdesaan  dijumpai  tiga  jenis  petani yakni  petani  kaya,  sedang,  dan  miskin serta  ada  golongan  tuna  kisma  yang kebanyakan  masih  merupakan  buruh tani. Dalam kategorisasi ini, kriteria yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dipakai  ialah  pemilikan/penguasaan tanah.  Tekanan  demografis  dan  strategi untuk  bertahan  mengakibatkan  gejala komersialisasi  dan  komoditasi  tanah, sehingga  timbul  banyak  tipe  petani antara  lain  petani  pemilik  lahan, penyewa,  dan  penyakap  (Kartodirdjo, 1993).  Pembangunan  pertanian  yang mengandalkan penerapan dan penggunaan teknologi (mekanisasi pertanian)  yang  dibarengi  oleh  panca usaha  tani  berupa  penggunaan  bibit unggul,  pengolahan  tanah  yang  baik, penggunaan pupuk, pemberantasan hama,  dan  irigasi  justru  memunculkan diferensiasi  sosial.  Kesejahteraan  hanya dinikmati  oleh  petani  pemilik  karena mereka  mampu  menjalankan  kegiatan pertanian  secara  rasional  dan  efisien. Hasil  yang  mereka  peroleh  dapat dimanfaatkan  untuk  merambah  sektor pencarian  nafkah  di  luar  pertanian misalnya  membuka  kios,  bengkel  dan pertukangan  kayu.  Sementara  petani yang tidak memiliki lahan, mesti mencari pekerjaan  lain,  karena  tenaga  mereka sebagai  buruh  tani  terhadap  petani pemilih  lahan  luas  tergantikan  oleh mesin traktor.
Ditilik dari perspektif pembangunan
ekonomi, gagasan
pemerintah Orde Baru untuk menjadikan sektor  pertanian  sebagai  penggerak
ekonomi  rakyat  ini  membawa  maksud untuk membangun perekonomian Indonesia  dari  desa.  Selain  bermaksud untuk  menciptakan  swasembada  beras dan  ketahanan  pangan  di  wilayah perdesaan, pembangunan pertanian juga dimaksudkan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Harus  diakui  bahwa pembangunan pertanian telah meningkatkan produktivitas dan produksi,  dan  dalam  subsektor  tanaman pangan  secara  nasional  telah  berhasil mengangkat  bangsa  berswasembada beras  (Saragih,  1992).  Namun  demikian, sistem  pembangunan  ekonomi  ini  juga memunculkan persoalan. Persoalan pertama  adalah  manfaat  pembangunan yang  tidak  terdistribusi  merata,  dengan adanya  kesenjangan  antara  petani berlahan  luas  dengan  petani  berlahan sempit  dan  mereka  yang  tidak  memiliki lahan  sama  sekali.  Ketika  mesin penggilingan  padi  belum  masuk  di wilayah  perdesaan,  biasanya  kaum perempuan  bekerja  sebagai  buruh penumbuk.  Mereka  datang  menumbuk padi untuk menghasilkan beras di rumah tangga  petani  yang  berlahan  luas.  Kaum perempuan  mendapatkan  upah  2  liter beras  jika  menghasilkan  10  liter  beras. Tetapi pekerjaan itu hilang ketika mesin penggiling padi sudah dikenal di wilayah perdesaan.  Persoalan  kedua  adalah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dampak  negatif  pembangunan  pertanian terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk yang  berlebihan  telah  membuat  lahan persawahan  mengalami  ketergantungan pada  pupuk.  Lahan  tidak  dapat  lagi menghasilkan  secara  maksimal  ketika tidak  diberi  pupuk.  Demikian  pula dengan  penggunaan  pestisida  yang berlebihan.  Para  petani  pada  saat  itu belum  memiliki  pengetahuan  yang memadai  tentang  batas  kadar  pestisida yang  tepat  untuk  memberantas  hama. Hasilnya,  ketika  sisa  air  sawah  mereka yang  mengandung  pestisida  mengalir  ke sungai  di  sekitar  persawahan  mereka, maka  ini  mencemarkan  air  di  daerah aliran  sungai  yang  berbahaya  bagi kehidupan  makhluk  hidup  dan  hewan ternak  yang  memperoleh  minum  dari sungai.
Kebijakan pembangunan top down di  wilayah  perdesaan  yang digaungkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru juga  menyisakan  kelemahan.  Pertama, pencapaian  yang  terbatas.  Muncul kesulitan dari pemerintah untuk membiayai dan mengawasi semua tenaga ahli  dalam  bidang  pembangunan  untuk masuk  secara  berkelanjutan  di  wilayah perdesaan. Kedua, proyek-proyek
pembangunan pada umumnya membawa serta  kemudahan-kemudahan  baru  ke dalam desa. Tetapi kemudahan-
kemudahan  tersebut  tidak  diikuti  oleh biaya dan tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan  dan  menjaganya.  Ketiga, bantuan  pemerintah  untuk  desa  adalah bersifat seragam untuk seluruh Indonesia, tanpa memperhatikan keperluan  khas  suatu  daerah.  Keempat, pembangunan  yang  bersifat top  down telah menciptakan ketergantungan penduduk  desa  pada  pemerintah  pusat (Marzali, 2012).
Memasuki  era  reformasi,  terjadi perubahan paradigma dalam pelaksanaan pembangunan wilayah perdesaan  melalui  pendekatan  terpadu.
Pendekatan ini menempatkan pemerintah  sebagai  mediator  untuk memberikan  bimbingan,  pengarahan, bantun  dan  fasilitas  yang  diperlukan sesuai dengan kemampuan yang tersedia, sedangkan masyarakat diwajibkan  untuk  ikut  berperan  aktif dalam  wujud  inisiatif  dan  swadaya, seperti  gotong  royong  pada  setiap pembangunan, dan pemanfaatan potensi- potensi lokal. Pendekatan terpadu dalam proses  pembangunan  perdesaan  yang dimaksud  di  sini  ialah  Keterpaduan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan  (1)  unsur  wilayah  dan geografi desa, (2) kaitan fungsional yaitu kegiatan satu sektor dengan sektor yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
lain  tidak  berdiri  sendiri  (3)  terjalin keharmonisan antara kebijakan pemerintah  dan  peran  serta  masyarakat (4) membagi waktu yang sebaik mungkin sehinga tidak ada kegiatan pembangunan yang  tumpang  tindih  (5)  terpadu  dalam sasaran  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai bersama (Pahmi, 2010).
Pada era reformasi, pembangunan perdesaan harus dilihat secara kompleks, karena  desa  telah  mengalami  berbagai perubahan  fundamental  dari  berbagai aspeknya. Desa tidak dapatlah begitu saja dilihat  dari  satu  klasifkasi  atau  satu  ciri dasar. Desa tidak dapat dilhat lagi hanya sekadar  satu  kesatuan  hidup  dengan mengabaikan  aspek  politiknya,  yang mana  dalam  proses  dialektikanya terkadang  tidak  seiring,  dalam  arti  desa tidak  lagi  dapat  dipahami  sebagai wilayah  yang  tenteram  dan  harmonis, tetapi  terkadang  diwarnai  oleh  gonjang ganjing  politik  baik  yang  berskala  lokal maupun  nasional.  Oleh  karena  itu, pembangunan  wilayah  perdesaan  harus diperhatikan  minimal  dalam  dua  aspek yaitu  penguatan  lokal  atas  kesatuan budaya  desa  dan  penguatan  politik  juga tetap  atas  prakarsa  kekuatan-kekuatan lokal.
Dalam  kerangka  pembangunan desa,  harus  disadari  bahwa  masyarakat memiliki peranan penting dalam
menyukseskan pembangunan.
Masyarakat  harus  ditempatkan  sebagai pemrakarsa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan baik fisik maupun  non  fisik.  Masyarakat  desa, teruatama  petani  harus  diidentifikasi dengan teliti guna memudahkan konsolidasi  perubahan.  Hal  ini  penting, karena  pembangunan  adalah  perubahan mendasar  yang  memerlukan  fondasi yang mapan, yakni kaum tani (Purnomo, 2004).
Paradigma kebijakan
pembangunan di era reformasi menepatkan pemerintah sebagai fasilitator.  Kegiatan  pembangunan  harus berdasarkan pada kekuatan dan kemampuan masyarakat lokal itu sendiri, yang  berarti  ketergantungan  terhadap pemerintah  mulai  dibatasi.  Dengan demikian,  pembangunan  masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan  dari  masyarakat  untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera  dengan  strategi  menghindari kemungkinan  tersudutnya  masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan  regional  /  daerah  atau nasional. Pengertian
tersebut mengandung  makna  betapa  pentingnya inisiatif  lokal,  partisipatif  masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa.
Program pembangunan ini tidak berpusat  pada  birokrasi  melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri (Graha, 2009).
Perhatian terhadap pembangunan wilayah  perdesaan  pada  masa  reformasi dapat  dilihat  pada  zaman  pemerintahan Kabinet  Indonesia  Bersatu  (KIB)  yang dikomandoi oleh Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  pada  masa pemerintahan  Kabinet  Kerja  yang dikomandoi  oleh  Presiden  Joko  Widodo. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program pembangunan perdesaan yang
didalamnya  terkait  dengan  program penanggulangan
kemiskinan dikoordinasikan  oleh  Tim  Nasional Penanggulangan  Kemiskinan  (TPN2K), yaitu dengan ditetapkannya dua Peraturan  Presiden  (Perpres)  yaitu Perpres  No.13  tahun  2009  tentang koordinasi  penanggulangan  kemiskinan dan  Perpres  No.15  tahun  2010  tentang percepatan  penanggulangan  kemiskinan. TNP2K  diketuai  langsung  oleh  Wakil Presiden  dan  mengoordinasikan  seluruh kementerian yang menangani kemiskinan.  Program  penanggulangan kemiskinan di pemerintahan ini ada tiga
program, yaitu program berbasis bantuan sosial, program berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program berbasis usaha mikro.
Program  berbasis  bantuas  sosial dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk pemenuhan  hak  dasar  untuk  individu dan  rumah  tangga  miskin  yang  meliputi bantuan  pangan,  pendidikan,  kesehatan, papan,  sanitasi,  dan  air  bersih.  Ciri  lain dari  kelompok  program  ini  adalah mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  yang bersifat  langsung  dan  manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh penerima  bantuan  (Rustanto,  2015). Program  pembangunan  ini  hanya dilakukan  untuk  mengatasi  secara  cepat problem-problem kehidupan masyarakat khususnya  masalah  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Salah  satu  bentuk  bantuan yang  menyasar  masyarakat  perdesaan ialah  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT). Secara  historis,  negara  yag  pertama  kali menerapakan  bantuan  langsung  tunai terhadap  masyarakatnya  ialah  Brazil. BLT  merupakan  bantuan  pemerintah berjenis  uang  tunai  atau  beragam bantuan  lainnya  baik  bersyarat  maupun tidak  bersyarat.  BLT  merupakan  salah satu  kebijakan  pemerintahan  Kabinet Indonesia  Bersatu  untuk  meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan  bakar  minyak  (BBM)  karena

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dikurangi  subsidinya  oleh  pemerintah (Pahmi, 2010).
Bantuan
langsung tunai diharapkan  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Tetapi  banyak  kalangan  yang  pesimis akan  hal  tersebut.  Aviliani  dan  Sri Adiningsih  justru  menilai  bahwa  BLT hanya  memanjakan  dan  menciptakan mentalitas  pengemis  bagi  masyarakat, bahkan cenderung memperlemah semangat  kerja  masyarakat.  Sementara Sri  Adiningsih  berpendapat  bahwa pemberian  BLT  kepada  masyarakat merupakan  suatu  kebijakan  yang  tidak mendidik.  Keduanya  malah  berpendapat bahwa  sebaiknya  dana  yang  dikucurkan untuk BLT justru lebih bermanfaat ketika dialihkan untuk membiayai pembangunan  sarana  dan  prasarana perdesaan  (Hasbullah,  2009).  Lebih lanjut  Selviana  menguraikan  berbagai kelemahan dari program BLT yakni:
a. Kebijakan  BLT  bukan  kebijakan yang  efektif  dan  efisien  untuk menyelesaiakan  kemiskinan  di
Indonesia, ini dikarenakan
kebijakan  ini  tidak  mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan mayarakat miskin
b. Efektifitas dan efisiensi
penggunaan  dana  BLT  yang  tidak dapat  diukur  dan  diawasi  karena
lemahnya  fungsi  pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
c. Validitas  data  masyarakat  miskin yang  diragukan  sehingga  akan berdampak pada ketepatan pemberian  dana  BLT  kepada masyarakat yang berhak.
d. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan  menjadi  pemicu konflik sosial di masyarakat
e. Peran  aktif  masyarakat  yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
f. Dari sisi  keuangan  negara,
kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang
negara  karena  kebijakan  tersebut tidak  mampu  menyelesaiakan masalah kemiskinan secara berkelanjutan  dan  tidak  mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin
g. Data yang di berikan kepada pusat tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang  terjadi  dan  data  tersebut adalah data yang di gunakan pada tahun-tahun  sebelumnya  dan tidak  adanya  pembaharuan  data (Selviana dkk, 2016).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Ketika  Indonesia  memasuki  era kabinet  kerja  yang  dinahkodai  oleh  Joko Widodo  dan  Muh.Jusuf  Kalla,  gagasan dan  gerakan  pembangunan  wilayah perdesaan semakin digelorakan sebagaimana  yang  tertuang  dalam Nawacita.  Salah  satu  dari  sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang  tertuang  dalam  Nawacita  adalah upaya  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  da  erah dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan.  Jika  selama  ini  tata  kelola pemerintahan  negara  lebih  didominasi oleh  regim  sektoral  dan  keuan-gan, pemerintahan  Jokowi-JK  berkomitmen untuk mensinergikan tata kelola pemerintahan  Indonesia  sebagai  satu kesatuan  sistem  yang  tidak  terfrag- mentasi.  Hal  tersebut  diwujudkan melalui penye-lenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan
mengimplementasikan
regim desentralisasi  sebagai  ujung  tombak pengelolaan  pemerintahan  negara.  Pada konteks  inilah  posisi  dan  kedudukan desa  men-jadi  strategis  yakni  sebagai self-governing  commu- nity  “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan tampil sebagai
panggung  utama  di  dalam  mendorong pembangunan ekonomi Indonesia (Palupi, 2016).
Perhatian terhadap pembangunan perdesaan  diwujudkan  oleh  pemerintah dengan  membentuk  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi.  Program  pembangunan perdesaan  ditempuh  dengan  cara menyediakan  anggaran  khusus  untuk mendanai  kegiatan  pembangunan  di wilayah  perdesaan.  Eko  Putro  Sandjojo selaku menteri yang menangani pembangunan  pedesaan  pada  masa kabinet  kerja  (27  Juli  2016-20  Oktober 2019)  menjelaskan  bahwa    capaian pembangunan  di  desa  yang  menjadi sejarah  baru  yakni  jalan  desa  dibangun sepanjang  191.600  kilometer,  jembatan sepanjang 1.140.378 kilometer, kemudian  pasar  desa  sebanyak  8.983 unit,  BUMDes  sebanyak  37.830  unit kegiatan  Kemudian  penahan  tanah sebanyak  192.974  unit,  MCK  240.587 unit,  poliklinik  desa  (polindes)  9.692 unit,  selanjutnya  sumur  45.109  unit, posyandu  24.820  unit,  embung  padi 4.175  unit  dan  lain  sebagainya  (Azzura, 2019).
Urgensi Modal Sosial Dalam Pembangunan  Perdesaan:  Sebuah Studi di Desa Tompobulu Indonesia sebagai negara berkembang  yang  terus  berbenah  dan menggalakkan  pembangunan,  termasuk pembangunan  wilayah  perdesaan  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
berbagai  sektor  sangat  mengandalkan modal  sosial  sebagai  basis  struktur dalam  menggerakkan  masyarakat  untuk ikut  serta  berpartisipasi  aktif  dalam aktivitas  pembangunan.  Modal  sosial menekankan  pentingnya  kebersamaan masyarakat  untuk  memperbaiki  kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan  yang  lebih  baik  serta penyesuaian  secara  terus  menerus (Azhari,  2018).    Oleh  karena  itu,  modal sosial  ditempatkan  sebagai  salah  satu unsur  utama  dalam  menggerakkan kolektifitas,  pergerakan  gagasan,  saling mempercayai ( trust ) dan saling menguntungkan demi mewujudkan kemajuan  dan  kemakmuran  rakyat.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Francis Fukuyama  bahwa  modal  sosial  memiliki peranan  penting  dalam  menggerakkan fungsi dan kekuatan kehidupan masyarakat  moderen.  Modal  sosial merupakan  syarat  yang  wajib  dipenuhi untuk  pengembangan  sumber  daya manusia, pembangunan politik, ekonomi, dan  sosial  budaya  kemasyarakatan (Fukuyama,  1999).  Modal  sosial  pun kemudian  dianggap  sebagai  kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma pembangunan inklusif
berkelanjutan.  Posisi  modal  sosial menjadi penting untuk disorot mengingat  paradigma  pembangunan
yang diberlakukan tersebut lebih bersifat bottom up ketimbang top down (Fathy, 2019).
Modal  sosial  dalam  pandangan Fukuyama  adalah  kapabilitas  yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah tatanan masyarakat atau elemen- elemen khusus dari masyarakat.
Konsepsi modal sosial juga dipersepsikan  oleh  Fukuyama  sebagai sekumpulan  norma  dan  nilai  informal yang merupakan kepemilikan bersama di antara  para  anggota  suatu  komunitas yang  memungkinkan  munculnya  jalinan kerjasama  (Fukuyama,  1999).  Lebih lanjut,  Robert  Putnam  menerangkan secara  apik  bahwa  modal  sosial merupakan penampilan organisasi sosial, misalnya  kepercayaan,  norma-norma, jaringan  yang  dapat  memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi  adanya  kordinasi  dan kerjasama  bagi  keuntungan  bersama. Modal  sosial  dalam  hal  pembangunan masyarakat perdesaan memiliki peranan yang  penting  dalam  upaya  transformasi sosial  holistik  menuju  masyarakat perdesaan  yang  berkeadaban  (Suharto, 2005).
Menurut  Santosa  dan  Priyono, upaya  untuk  mendorong  terjadinya transformasi  sosial  diperlukan  aspek kemandirian  yang  kuat.  Hal  ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
disebabkan  agar  masyarakat  yang diberdayakan tidak
mengalami perubahan yang menuju distabilitas yang dapat mengganggu sistem secara keseluruhan. Untuk mendukung pemberdayaan  juga  perlu  kesiapan faktor  internal  agar  perubahan  yang terjadi  tidak  bertentangan  dengan kehendak  masyarakat.  pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya menekankan faktor ekonomi saja, namun perlu juga memperhatikan faktor politik, ideologi, budaya dan ekologi. Hendaknya pemberdayaan  masyarakat  dipahami sebagai upaya terpadu untuk keberdayaan  komunitas  lokal  melalui transformasi  sosial  yang  berkelanjutan (Santosa,  2017).  Transformasi  sosial dapat  dilakukan  dengan  pengembangan masyarakat sebagai sebuah usaha praktis untuk  mengarahkan  masyarakat  kepada kemandirian,  sehingga  mereka  mampu menganalisa  sendiri  isu-isu  sosial  serta dapat menemukan solusi atas permasalahan  mereka  (Cahyono,  2014).
Transformasi sosial melalui desa
membangun diharapkan dapat
mendukung  upaya  pencapaian  sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan,  yakni  mengentaskan  5000 Desa  Tertinggal  dan  meningkatkan sedikitnya    2000    Desa    Mandiri (Setyowati, 2019).
Agar  transformasi  sosial  yang dikemas  dalam  program  pembangunan perdesaan  dapat  berjalan  dengan  baik, maka  perlu  diperhatikan  unsur-unsur modal sosial yang sudah lama berkembang  dalam  kehidupan  mereka. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Suparman  Abdullah  bahwa  Setiap komunitas memiliki  sumber  dan potensi modal  sosial  yang  dapat  diakses  dan dimanfaatkan oleh anggotanya
(Abdullah, 2013). Pada tingkat masyarakat perdesaan, sebetulnya sudah tersedia  modal  sosial  yang  dapat dielaborasi untuk kepentingan pembangunan  yang  bertujuan  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting karena karakter modal sosial yang  dimiliki  masyarakat  perdesaan dapat memperkuat ikatan dan solidaritas internal, sekaligus mendorong perluasan jaringan ke lingkungan yang lebih luas di luar  lingkungan  kehidupan  mereka. Untuk  menguraikan  tentang  arti  penting modal sosial dalam pembangunan, maka dalam pembahasan ini akan diketengahkan sebuah pengalaman penelitian  di  Desa  Tompubulu.  Desa Tompobulu merupakan desa pegunungan  yang  terletak  di  Kecamatan Bulupoddo,  Kabupaten  Sinjai,  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Ada  beberapa  unsur modal  sosial  yang  memiliki  peranan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
untuk kesuksesan kegiatan pembangunan  di  Desa  Tompobulu, antara lain:
1. Kepercayaan ( trust ).
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan  di  Desa  Tompo  Bulu  salah satunya  ialah  pembangunan  jembatan gantung  yang  melintasi  aliran  Sungai Tangka.  Jembatan  tersebut  merupakan penghubung  antara  masyarakat  yang bermukim di Desa Tompobulu,
Kabupaten  Sinjai  dengan  masyarakat yang bermukim di Desa Bana, Kabupaten Bone.  Meskipun  diketahui  mereka terpisah  secara  wilayah  administratif, tetapi  masyarakat  dari  kedua  desa  ini masing-masing  masih  memiliki  ikatan kekerabatan.  Berdasarkan  informasi yang  diperoleh,  pembangunan  jembatan ini  diprakarsai  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sinjai  bekerjasama  dengan Kodim  1424  Sinjai.  Tingkat  kepercayaan masyarakat  Desa  Tompobulu  terhadap pemerintah setempat menjadi salah satu faktor  penting  dalam  terwujudnya pembangunan jembatan tersebut.
Mahmuddin selaku Kepala Desa Tompobulu menyadari bahwa
kepercayaan  yang  diberikan  oleh  warga untuk  memimpin  desa  ini  mesti  dia pertanggungjawabkan, sebab kepercayaan  tersebut  dibarengi  dengan ekspektasi  yang  tinggi  dari  masyarakat
untuk  mewujudkan  program-program pembangunan  yang  akan  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat.  Demikian pula, pemerintah setempat telah memberikan  kepercayaan  yang  tinggi kepada  masyarakat  untuk  merawat jembatan  tersebut  sehingga  dapat dimanfaatkan  secara  berkelanjuntan untuk menggerakkan roda perekonomian.
2. Nilai dan Norma Salah satu sistem nilai yang masih bertahan pada masyarakat Desa Tompobulu  ialah  nilai  gotong  royong. Dalam  hal  urusan  yang  menyangkut kepentingan bersama misalnya pembangunan  dan  pemeliharaan  masjid, perbaikan  jalan  desa,  perbaikan  jalur irigasi,  perbaikan  kantor  desa,  dan perbaikan  pos  ronda.  Kegiatan  gotong royong  diwujudkan  dengan  kerja  bakti setiap  Hari  Ahad,  terutama  ketika  tiba Bulan Juli dan Agustus untuk menyambut hari  ulang  tahun  kemerdekaan  Republik Indonesia.  Kegiatan  kerja  bakti  biasanya dimulai  pada  pagi  hari  sekitar  pukul 07.00,  setelah  masyarakat  mengurusi hewan ternak mereka sampai pada pukul 11.00.  Kegiatan  kerja  bakti  itu  diikuti oleh  segenap  warga  laki-laki  baik  orang tua  maupun  mereka  yang  masih  muda. Sementara  kaum  perempuan  yang dikordinir oleh istri Kepala Desa dibantu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
oleh  istri  Kepala  Dusun  selaku  tim penggerak PKK bertugas untuk menyediakan  makanan  ala  kadarnya, bisanya  singkong  rebus,  pisang  rebus atau pisang goreng dan seduhan air kopi dan teh.
3. Jaringan sosial
Untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan  di  Desa  Tompobulu, pemerintah  setempat  menyadari  akan pentingnya  kerjasama  antar  elemen masyarakat. untuk pembangunan, misalnya  pembangunan  Masjid,  maka memerlukan  dana  yang  cukup  besar. Kalau  hanya  mengandalkan  dana  dari masyarakat,  maka  itu  belum  mampu untuk  menutupi  dana  pembangunan tersebut. Untuk mendapatkan dana maka biasanya  mengharapkan  bantuan  dari berbagai  pihak  dalam  hal  ini  dari kalangan pengusaha, pemerintah daerah, atau  sumbangan  pribadi  dari  beberapa pejabat  di  tingkat  Kabupaten.  Untuk mendapatkan  bantuan  atau  sumbangan tersebut,  maka  kepala  desa  atau  tokoh masyarakat  harus  memiliki  kemampuan untuk  membangun  komunikasi  dan jaringan  sosial  dengan  pihak-pihak  yang dimaksud.  Dari  segi  tenaga  kerja, masyarakat  yang  berprofesi  sebagai tukang  batu  dan  tukang  kayu  juga berusaha  untuk  meminta  bantuan kepada  rekan-rekan  yang  memiliki
keahlian  dalam  bidang  pertukangan, meskipun itu berasal dari desa lain.
4. Partisipasi
Untuk  mewujudkan  keberhasilan pembangunan,  inisiatif  dan  kreatifitas dari  anggota  masyarakat  yang  lahir  dari kesadaran  dan  tanggung  jawab  sebagai manusia  yang  hidup  bermasyarakat  dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu  partisipasi.  Sehubungan  dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  Partisipasi  merupakan keterlibatan  masyarakat  secara  aktif masyarakat  dapat  juga  keterlibatan dalam  proses  penentuan  arah,  strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama  berlangsung  dalam  proses politik  dan  juga  proses  sosial,  hubungan antara  kelompok  kepentingan  dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya (Pemkab Buleleng, 2017). Lebih lanjut Histiraluddin menjelaskan  bahwa  partisipasi  lebih pada  alat  sehingga  dimaknai  partisipasi sebagai  keterlibatan  masyarakat  secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai  media  penumbuhan  kohesifitas antar  masyarakat,  masyarakat  dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab  pada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
program  yang  dilakukan  (Handayani, 2006).
Terkait dengan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  di wilayah  Desa  Tompobulu,  maka  hal tersebut  dapat  dilihat  pada  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi. Perencanaan  dilakukan  dengan  cara mengundang  masyarakat  untuk  datang ke  balai  desa  untuk  menghadiri musyawarah  mufakat  dalam  rangka menggali  aspirasi  dan  informasi  dari masyarakat  mengenai  prioritas  utama yang  akan  dibangun.  Setelah  ada kesepakatan  mengenai  prioritas  utama pembangunan,  maka  tahap  selanjutnya ialah melaksanakan
kegiatan
pembangunan. Biasanya ketika pembangunan itu tidak diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini pengusaha/kontraktor  bangunan,  maka tahapan  pengerjaan  diserahkan  kepada masyarakat  setempat.  Namun,  menjadi kelaziman  di  desa  ini,  kalaupun  ada pihak  perusahaan  yang  terlibat  dalam proses  penyelesaian  pembangunan  fisik, maka  tenaga  kerjanya  direkrut  dari masyarakat setempat. Setelah pembangunan  dianggap  rampung,  maka evaluasi  itu  diserahkan  pula  kepada masyarakat  setempat.  Misalnya  dalam hal pembangunan irigasi, ketika masyarakat  sudah  menyatakan  bahwa
irigasi  tersebut  sudah  layak  untuk digunakan  dan  telah  memenuhi  standar dalam  hal  ini  daya  tahan  dan  kekuatan bangunan,  maka  pemerintah  desa menganggap  kegiatan  tersebut  telah selesai  dan  hal  itu  kemudian  dilaporkan kepada tingkat selanjutnya.

## Kesimpulan
Kekuatan utama dalam pembangunan  perdesaan  terletak  pada masyarakat  setempat.  Masyarakat  tidak dapat  lagi  ditempatkan  sebagai  objek pembangunan,  tetapi  masyarakat  harus diposisikan sebagai subjek pembangunan,  dalam  hal  ini  kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai  pada  tahap  evaluasi  harus melibatkan masyarakat, sedangkan pemerintah  hanya  sebagai  fasilitator. Tampilnya  masyarakat  sebagai  subjek pembangunan,  khususnya  di  Desa Tompobulu,  karena  masyarakat  di  desa ini  memiliki  modal  sosial  yang  masih kuat.  Fenomena  tersebut  semakin memperkuat konsep pembangunan yang bersifat botton up, sehingga  konsep  ini layak  untuk  dipertahankan  dalam menggerakkan  pembangunan  di  wilayah perdesaan untuk mewujudkan pembangunan  yang  merata  menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana  yang  tertuang  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020

## Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
1945.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  S.  (2013).  Potensi  Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas. Socius , XII .
Angelis,  M.  .  dkk.  (2016). Petaka Neoliberalisme .  Malang:  Intrans Publishing.
Azhari,  F.  dan  M.  K.  M.  (2018).  Peran Modal  Sosial  Dalam  Pengembangan Jaringan  Usaha  Kecil  Menengah (Studi  Kasus  pada  Rumah  Makan Padang). Jurnal  Administrasi  Bisnis ,
59 (1).
Azzura,  S.  .  (2019).  Mendes  Eko:
Pembangunan  Desa  Era  Jokowi-JK
Cetak  Sejarah.  Retrieved  December
25, 2019,
from https://www.merdeka.com/uang/m endes-eko-pembangunan-desa-era-
jokowi-jk-cetak-sejarah.html
Baswir,  R.  (1999). Pembangunan  Tanpa Perasaan . Jakarta: ELSAM.
Budiman,  A.  (1996). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: Gramedia.
Cahyono,  B.  (2014).  Peran  Modal  Sosial Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan Petani  Tembakau  Di  Kabupaten
Wonosobo. Ekobis , 15 (1).
Chaniago,  A.  .  (2012). Gagalnya
Pembangunan: Membaca Ulang
Keruntuhan  Orde  Baru .  Jakarta:
LP3ES.
Effendi,  T.  .  (1995). Sumber  Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Fahruddin, A. (2012).
Pengantar
Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Fathy,  R.  (2019).  Modal  Sosial:  Konsep,
Inklusivitas  dan  Pemberdayaan
Masyaraka. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1).
Fatmawati,  N.  .  (2018).  Desentralisasi Asimetris,  Alternatif  Bagi  Masa Depan  Pembagian  Kewenangan  di Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (3).
Fukuyama, F. (1999). The End Of History and  The  Last  Man:  Kemenangan Kapitalisme  dan  Demokrasi  Liberal . Yogyakarta: Qalam.
Graha,  A.  .  (2009).  Pengembangan Masyarakat  Pembangunan  Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan  Di  Bidang  Ekonomi.
Jurnal Ekonomi Modernisasi , 5 (2).
Handayani, S. (2006).
Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan  dan  Penganggaran
Partisipasi . Surakarta: Kompip Solo.
Haridison, A. (2017). Modal Sosial Dalam Pembangunan. JISPAR:Jurnal  Ilmu Sosial Dan Pemerintahan , 4 .

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Hasbullah, M. . (2009). Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan  Strategi  Kehumasan Badan Pusat StatistikBUKU -
02iiStudi  Pemahaman  Opini  Publik Dalam  Upaya  Peningkatan  Strategi Kehumasan  Badan  Pusat  Statistik .
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Hutagalung,  S.  .  (2012).  Optimalisasi
Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan  Desa  Bagi  Sekretaris Desa. In Seminar Hasil-Hasil Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat- Dies Natalis FISIP Unila Tahun  2012 .  Bandar  Lampung:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNILA.
Irwan,  A.  (1998).  Bad  Governance  dan Keruntuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal UNISIA , 21 (4).
Jamal, E. (2009). Membangun
Momentum  Baru  Pembangunan Pedesaan  di  Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian , 28 (2).
Jamaluddin,  A.  .  (2016). Sosiologi Pembangunan .  Bandung:  Pustaka Setia.
Kartodirdjo,  S.  (1993). Pembangunan Bangsa . Yogyakarta: Aditya Media.
Marzali,  A.  (2012). Antropologi  dan Kebijakan Publik . Jakarta: Kencana.
Mosher,  A.  .  (1969). Menggerakkan  dan
Membangun Pertanian . Jakarta: C.V.Yasaguna.
Muryanto  dkk.  (2019).  Akuntabilitas
Perumusan  Kebijakan  Publik  Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten Malang). Madani  Jurnal  Politik  Dan Sosial  Kemasyarakatan , 11 (1),  74 – 85.
Pahmi. (2010).
Perspektif Baru Antropologi  Pedesaan .  Yogyakarta:
Galang Press.
Palupi,  S.  dkk.  (2016). Buku  Panduan Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa Berbasis  Hak .  Jakarta:  Lakpesdam
PBNU. Pemkab Buleleng. (2017). Teori
Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan Menurut  Para  Ahli.  Retrieved December 25, 2019, from https://bulelengkab.go.id/detail/art ikel/teori-partisipasi-konsep- partisipasi-masyarakat-dalam- pembangunan-menurut-para-ahli- 10
Purnomo,  M.  (2004). Pembaruan  Desa:
Mencari  Bentuk  Penataan  Produksi Desa .  Yogyakarta:  Lappera  Pustaka
Utama.
Rustanto, B. (2015).
Menangani

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Kemiskinan . Bandung: Rosda.
Santosa,  I.  (2017). Dinamika  Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Sosiologis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saragih,  B.  (1992).  Mengembangkan
Keswadayaan Masyarakat di Daerah Pedesaan. In Abdullah Syarwani dan Metiah Gani Rochman (Ed.),
Pengembangan  Swadaya  Nasional .
Jakarta: LP3ES.
Selviana  dkk.  (2016).  Bantuan  Langsung
Tunai. Jurnal Equilibrum , 3 (2).
Setyowati,  E.  (2019).  Tata  Kelola
Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks  Desa  Membangun  (IDM):
Studi  Tiga  Desa  Di  Kabupaten
Malang. JISPO , 9 (2).
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat  Memberdayakan  Rakya:
Kajian Strategis Pembangunan
Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan
Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Sumodingrat,  G  &  Wulandari,  A.  (2016).
Membangun  Indonesia  Dari  Desa .
Yogyakarta: Media Pressindo.
Tjiptoherijanto,  P.  (1997).  Pengentasan Kemiskinan  Melalui  Pembangunan Jaringan  Ekonomi  Pedesaan. Jurnal
Populasi , 3 (2).
Tjokrowinoto,  M.  (2004). Pembangunan,
Dilema  dan  Tantangan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Usman,  S.  (2010). Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Warjio.  (2016). Politik  Pembangunan: Paradoks,  Teori,  Aktor,  dan  Ideologi . Jakarta: Kencana.
Winarno, B. (2013). Etika Pembangunan . Yogyakarta:  Center  for  Academic Publishing Service.
Yuliati,  Y.  dan  Mangku  Poernomo.
(2003). Sosiologi Pedesaan . Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Yustika,  A.E.  (2003). Negara  VS  Kaum Miskin . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.