Penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan  oleh  setiap  aparat  Pemerintah dalam  melaksanakan  kegiatannya  dan  tugas serta  fungsinya.  Dan  penerapan  ini  juga menimbulkan  beberapa  perubahan  yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional  Bab  VII  Pasal  31, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggung  jawabkan.  Data/  informasi merupakan  salah  satu  bahan  evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah  serta  bahan  penentu/  perumusan kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan daerah.
Dengan  adanya  perkembangan  dunia teknologi  informasi,  saat  ini  pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi  agar  dapat  memberikan  data/
informasi pembangunan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan  informasi  secara  transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar- besarnya  untuk  pemerintah.  Kemajuan teknologi  informasi  sangat  diperlukan  dan dapat  dimanfaatkan  dalam  segala  bidang. Salah  satunya  dalam  bidang  perencanaan pembangunan  daerah.  Untuk  mewujudkan perencanaan  yang  ideal,  maka  di  era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan  yang  dikenal  dengan good government atau  yang  disebut  dengan e- government .
Undang-Undang  No  23  tahun  2014 tentang  pemerintah  daerah  pada  pasal  391 tentang pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan  daerah)  yang  dikelola  dalam suatu  sistem  informasi.  Dengan  adanya

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau
RENI FARWITAWATI 1 ; MASIRUN 2 ; SOUVYA FITRHRIE 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : souvyafithrie@gmail.com
Abstract :  The  phenomenon  of  the  rapid  change  in  the  information  system  platform  (e- planning)  used  in  regional  development  planning  has  an  impact  on  the  achievement  of evaluation  assessments  of  the  Accountability  and  Performance  Report  of  Government Agencies  (LAKIP)  of  the  Regional  Development  Planning,  Research  and  Development Agency  of  Riau  Province.  This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  executive management  support,  human  resources  (HR),  and  information  technology  on  the implementation  of  planning  information  systems  in  the  Riau  Province  government.  This research uses descriptive quantitative research methods. The respondents of this research are planning  functions  in  each  regional  apparatus  in  the  OPD  in  Pekanbaru  City.  The  data  was then analyzed using SmartPLS version 3.2.1.m3. The results of this study are proven that the support  of  executive  management,  human  resources  and  information  technology  has  a significant effect on the implementation of planning information systems in the Riau Province government .
Keywords: Executive  Management  Support,  Human  Resources,  Information  Technology, Planning Information System
Undang-Undang  No  23  tahun  2014,  maka Mentri
Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah yakni Pemendagri  No  86  Tahun  2017  tentang  tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan  daerah,  tata  cara  evaluasi rancangan  peraturan  daerah  tentang  rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah  dan rencana  pembangunan  jangka  menengah daerah,  serta  tata  cara  perubahan  rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana  pembangunan  jangka  menengah daerah  dan  rencana  kerja  pemerintah  daerah yang terdapat pada Pasal 14 ayat (3) tentang Penyusunan  RPJPD,  RPJMD,  dan  RKPD dilakukan berbasis sistem informasi perencanaan.
Sistem  Informasi  Perencanaan  adalah alat  pengaturan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan  Kabupaten/  Provinsi  menjadi selesai  dengan  mudah,  cepat,  akurat  dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan dengan keberadaan alat e-planning , Pengembangan  Regional  (Xiao,  2018  dan Zagonari, 2018). Perencanaan dapat memaksimalkan  sistem  dan  sistem  ini  juga mampu  menghadirkan  analisis  yang  sangat informatif  bagi  para  pemangku  kepentingan (Ebrahimi, 2018 dan Okamuro & Nishimura, 2018)  Upaya  untuk  meningkatkan  proses penganggaran  di  sektor  publik  adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.
Pemerintah  Provinsi  Riau  telah menerapkan  sistem  informasi  perencanaan melalui e-planning pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55  Tahun  2015  tentang  Penggunaan  dan
Pengelolaan Sistem
Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  Secara  Online  (e- Planning) Provinsi Riau. Peraturan Gubernur ini  bertujuan  untuk:      1)  memberikan  acuan pelaksanaan  dan  penggunaan  sistem  e- planning  bagi  seluruh  SKPD  dan  para pemangku kepentingan pembangunan daerah,  2)  menciptakan  konsistensi  tahapan perencanaan pembangunan daerah, 3) mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi,  dan  akuntabilitas  perencanaan
pembangunan  dalam  rangka  mendukung peningkatan  kinerja  pelayanan  publik,  dan 4)  mendorong  terjadinya  tata  kelola pemerintahan  yang  bak  dan  bersih  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.
Penerapan  e-planning  ini  tidak berlangsung  lama,  seiring  dengan  besarnya tuntutan  untuk  mengintegrasikan  sistem perencanaan  dan  sistem  penganggaran,  e- planning  melalui  Peraturan  Gubernur  Riau Nomor  7  Tahun  2017  bertransformasi menjadi  sistem  perencanaan  pembangunan yang dikenal dengan RKPD Online. RKPD online  merupakan  sebuah  sistem  informasi hasil  dari  pengembangan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD) yang  selama  ini  berada  pada  wilayah penganggaran,  namun  telah  dikembangkan sampai pada tatanan perencanaan.
Dinamisasi  penerapan  e-planning tidak hanya sampai disitu, Untuk penyusunan RKPD 2021 Pemerintah Provinsi  Riau  melalui  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Penelitian  dan Pengembangan Provinsi Riau telah mengembangkan sistem informasi perencanaan  pembangunan  yang  diberi nama  Integrated  Planning  (I-Planning), namun belum sampai i-planning diimplementasikan  untuk  menyelesaikan RKPD  2021,  Kementerian  Dalam  Negeri melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah  (SIPD)  yang  dikembangkan  oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri.
Sangat dinamisnya platform aplikasi  sistem  informasi  yang  digunakan dalam  proses  perencanaan  pembangunan tentu  sangat  membutuhkan  dukungan  dari para  pemangku  kepentingan  perencanaan pembangunan itu sendiri, baik dari kalangan  eksekutif  yang  terdiri  dari Pemerintah  Daerah  dan  jajarannya  maupun dari  kalangan  legislatif.  Jajaran  Pemerintah Daerah  tersebut  terdiri  dari  berbagai
272
organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya termasuk dalam proses perencanaan, organisasi perangkat daerah memiliki struktur  organisasi  yang  dikepalai  oleh seorang  Kepala  Perangkat  Daerah  yang dibantu oleh segenap Sumber Daya Manusia Aparatur perangkat daerah tersebut.
Rosemary  Cafasaro  dalam  O’Brien (2009:138)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkan  kesuksesan  atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu  organisasi  antara  lain:  dukungan manajemen  eksekutif/  manajemen  puncak, keterlibatan end user (sumber daya manusia), kejelasan  penggunaan  kebutuhan  organisasi, kematangan perencanaan dan harapan organisasi  yang  nyata.  Sedangkan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  sistem informasi  antara  lain:  kurangnya  input  dari end  user,  tidak  lengkapnya  pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan  dan  spesifikasi  yang  senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen  eksekutif  serta  inkompetensi secara teknologi.

## Implementasi Sistem Informasi Perencanaan
Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.  Implementasi  pada  hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.
Pengertian  menurut  Abdul  Kadir (2014:9), sistem informasi
adalah sebuahrangkaian  prosedur  formal  dimana data
dikelompokkan, diproses menjadiinformasi, dan didistribusikan kepada pemakai.  Pengertian  menurut  Krismiaji (2015:15)  sistem  informasi  adalah  cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan,memasukkan,  dan  mengolah
serta  menyimpan  data,  dan  cara-cara yangdiorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapatmencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Handoko (2003:77) mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan  kegiatan  dan  pemutusan  apa yang  dilakukan,  kapan,  bagaimana,  dan oleh  siapa.  Sedangkan  Conyer  dan  Hill dalam  Tarigan  (2012:5)  mendefenisikan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan berbagai  alternatif  pengguna  sumber  daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan dating.
Beranjak  dari  beberapa    pengertian diatas  dapat  disimpulkan  bahwasannya implementasi sistem informasi perencanaan merupakan pelaksanaan sebuah sistem yang ada pada sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat kombinasi yang terdiri dari  kumpulan  orang,  fasilitas,  teknologi bahkan  cara  kerja  atau  metode  sehingga menciptakan alur komunikasi dan data serta memproses  beragam  tipe  kejadian  internal maupun  eksternal  yang  dapat  dijadikan sebagai  sebuah  dasar  dalam  penentuan keputusan  berdasarkan  data informasi  yang terdapat dalam sistem tersebut.

## Dukungan Manajemen Eksekutif
Manajemen  tertinggi  atau  sering disebut  pula  manajemen  puncak  (top management) atau eksekutif kunci, misalnya  dewan  direktur,  direktur  utama, presiden direktur, dan para pejabat eksekutif  lainnya.  Manajemen  puncak bertugas  mengembangkan  rencana-rencana yang  luas  dan  melakukan  pengambilan keputusan strategis.
Deni Dermawan dan Kunkun (2013:95) menjabarkan dukungan manajemen  sebagai  berikut:  “Manajemen puncak dalam mendukung sistem informasi bertindak  sebagai  pemilik  sistem,  mereka sering kali menentukan atau mempengaruhi arah  perkembangan  sistem  informasi,  juga
bertindak  sebagai  pemakai  sistem  karena sangat  memperhatikan  kondisi  perusahaan secara  keseluruhan,  manajemen  puncak biasanya  menginginkan  ringkasan  informasi untuk mendukung aktivitasnya saat melakukan perencanaan, analisis dan keputusan strategis.”
Menurut  Chenhall  dalam  Wildoms (2015),  dukungan  atasan  diartikan  sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.
Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak memegang peran penting dalam  keberhasilan  implementasi  sistem informasi  akuntansi.  Dukungan  manajemen puncak  tidak  hanya  penting  untuk  alokasi sumber  daya  yang  diperlukan,  melainkan memberikan sinyal  yang kuat bagi karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu  yang penting. Manajemen puncak juga memiliki  kekuatan  dan  pengaruh  untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi  yang  memungkinkan  pengguna untuk  berpartisipasi  dalam  pengembangan sistem  dan  akan  berpengaruh  pula  pada kepuasan pengguna.

## Sumber Daya Manusia
Manusia  merupakan  sumber  daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/ organisasi, definisi  menurut  Nawawi  dalam  Iznillah (2015:6)  sumber  daya  manusia  adalah manusia  yang  bekerja  di  lingkungan  suatu organisasi  (disebut  juga  personil,  tenaga kerja,  pekerja,  atau  karyawan).  Menurut Werther dan Davis (dalam Sutrisno, 2012: 4) sumber  daya  manusia  adalah  pegawai  yang siap,  mampu,  dan  siaga  dalam  mencapai tujuan-tujuan organisasi.
Peneliti  akan  membahas  lebih  lanjut mengenai  ukuran-ukuran  untuk  mengukur kualitas sumber daya manusia yang diadaptasi  dan  modifikasi  sesuai  dengan kebutuhan  penelitian  yang  akan  dilakukan dari  Sedarmayanti  (2009:53)  adalah  sebagai berikut:
1. Kemampuan fisik (kesehatan)
2. Kemampuan non fisik, yang meliputi
a. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)
b. Kemampuan Psikologis (mental) Teknologi Informasi Teknologi
informasi adalah teknologi  yang  menggabungkan  komputer dengan  jaluran  komunikasi  berkecepatan tinggi  yang  membawa  data,  suara,  dan video  (Sawyer  dalam  Kadir,  2013:2). Teknologi  informasi  tidak  sekadar  berupa teknologi  komputer  tetapi  juga  mencakup teknologi  komunikasi  atau  dapat  dikatakan teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.
Dari pengertian diatas dapat diartikan  teknologi  informasi  merupakan segala  bentuk  perangkat  yang  digunakan berupa perangkat keras komputer ( hardware ),  perangkat  lunak  komputer ( software )  dan  teknologi  komunikasi  serta perangkat pendukung lainnya dalam mendukung  proses  implementasi  sistem pembayaran transaksi non tunai.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  manusia  selalu  berusaha  baik  itu melalui  aktivitas  sendiri  maupun  secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Pada  instansi  pemerintah,  perubahan  ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional ( traditional government ) yang identik dengan paperbased administration menuju electronic  government  atau e-government . Electronic  government atau  sering  disebut dengan E-government adalah  penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah dan pihak-pihak lain.
Menurut  Laudon  (2015:21)  untuk dapat  memanfaatkan  teknologi  informasi, umumnya dibutuhkan setidaknya tiga unsur utama, yaitu: 1. Perangkat keras ( hardware ) 2.  Perangkat  lunak  ( software )  3.  Manusia ( brainware ).
274

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis permasalahan yang mempengaruhi implementasi  sistem  informasi  perencanaan pada  Provinsi  Riau  atau  faktor  yang mempengaruhi diantaranya dukungan manajemen  eksekutif,  sumber  daya  manusia, dan teknologi informasi. Kerangka pemikiran yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono(2017:11) penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan    untuk  mengetahui  nilai  variabel mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan  variabel  yang  lain  yang  diteliti  dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.  Sedangkan  metode  penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017: 8) dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk  meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis data  bersifat  kuantitatif  statistik,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah ditetapkan.
Populasi  penelitian  adalah  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  pada  instansi pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang  ruang  lingkup  kerjanya  berada  di bidang  perencanaan.  OPD  pada  instansi pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berjumlah sebanyak 36 OPD.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling  dengan  teknik  yang  diambil  yaitu
sampling  jenuh  (sensus).  Penulis  memilih sampel  menggunakan  teknik  sampling jenuh  karena  jumlah  populasi  yang  relatif kecil.  Sehingga  sampel  yang  digunakan pada  penelitian  ini  berjumlah  36  OPD, setiap  OPD  sudah  ditentukan  berjumlah  4 orang  responden  yaitu  satu  orang  sampel pada tiap jenis jabatan yang memiliki tugas pokok  dan  fungsi  perencanaan  di  masing- masing perangkat daerah (sekretaris, kasubag,  staf  perencana  dan  fungsional perencana).
Teknik analisis data dalam penelitian ini  menggunakan Partial  Least  Square (PLS).  PLS  merupakan  model  persamaan Structural  Equation  Modeling (SEM) dengan  pendekatan  berdasarkan variance atau component  based  structural  equation modeling .  Menurut  Ghozali  &  Latan (2015),  tujuan  PLS-SEM  adalah  untuk mengembangkan  teori  atau  membangun teori  (orientasi  prediksi).  PLS  digunakan untuk  menjelaskan  ada  tidaknya  hubungan antar  variabel  laten  ( prediction ).  PLS merupakan  metode  analisis  yang powerfull oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan  pengukuran  skala  tertentu,  jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).
Penelitian  ini  memiliki  model  yang kompleks  serta  jumlah  sampel  yang terbatas,  sehingga  dalam  analisis  data menggunakan software
SmartPLS.
SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau  penggandaan  secara acak.  Oleh  karenanya  asumsi  normalitas tidak  akan  menjadi  masalah.  Selain  itu, dengan  dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS  tidak  mensyaratkan  jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan  untuk  penelitian  dengan  jumlah sampel kecil. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua  sub  model  yaitu  model  pengukuran ( measurement model ) atau outer model dan model  struktural  ( structural  model )  atau inner model.

## HASIL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen eksekutif,  sumber  daya  manusia  (SDM),
dan teknologi informasi terhadap implementasi  sistem  informasi  perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.
Model pengukuran digunakan  untuk menguji  validitas  kontruk  dan  reliabilitas instrumen.  Terdapat  tiga  nilai  yang  harus diperhatikan  pada  tahap  ini  yaitu  pengujian
validitas  dengan  melihat  nilai convergent validity dan discriminant  validity serta  uji reliabilitas  dengan  melihat  nilai composite reliability dan cronbach’s  alpha .  Berikut  hasil pengujian convergent    validity disajikan  pada gambar 2 berikut:
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

## Gambar  2
Hasil Analisis Alghorithm Loading Factor
Berdasarkan  gambar  dari  1  diatas dapat  diperoleh  nilai  R  Square implementasi sistem  informasi  perencanaan sebesar  0,778. Artinya  adalah  sebesar  77,8%  variabel implementasi  sistem  informasi  perencanaan dipengaruhi  oleh  dukungan  manajemen eksekutif, sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS) akan memperlihatkan  empat  hipotesis.  Pengujian  ini dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) pada setiap jalur pengaruh antara variabel. Dalam PLS
pengujian secara statistik setiap  hubungan yang dihipotesiskan  dilakukan  dengan  menggunakan simulasi.  Dalam  hal  ini  dilakukan  metode bootstrapping terhadap  sampel,  pengujian dengan bootstrapping juga  dimaksudkan  untuk meminimalkan  masalah  pada  data  penelitian. Hipotesis penelitian ini menggunakan alpha 5% dengan  nilai  t  tabel  (df  =  N-2  =  80-2  =  78) sebesar  1,991  (Latan  dan  Ghozali,  2012:85). Hasil  pengujian  dengan bootstrapping dari analisis PLS dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## 276
Tabel 1.  Hasil  Pengujian  Hipotesis  Dengan Partial Least Square
No Pengaruh Original Sample Sample Mean (M) T Statistics P Value 1 Dukungan Manajemen Eksekutif => Implementasi
Sistem Informasi Perencanaan 0,170 0,165 1,993 0,047 2 SDM => Implementasi
Sistem Informasi Perencanaan 0,386 0,396 3,991 0,000 3 Teknologi Informasi => Implementasi Sistem Informasi Perencanaan 0,426 0,424 7,704 0,000

## Sumber: Data Primer Diolah, 2021
Dari  tabel  1  diatas  maka  dapat diperoleh
hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
1. Diperoleh  nilai  t-statistik  1,993  dan  P value 0,047. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (1,993) lebih besar dari t table (1,991) dan P value (0,047) lebih kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  cara pengambilan  keputusan  hipotesis  pada bab  4,  maka  dengan  demikian  Ha 1
diterima dan Ho 1 ditolak. Ini membuktikan bahwa dukungan manajemen eksekutif berpengaruh terhadap  implementasi  sistem  informasi perencanaan. Diperoleh koefisien sebesar  0,170  yang  berarti  bahwa  setiap peningkatan dukungan manajemen eksekutif sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi Sistem Informasi perencanaan sebesar 0,170 dan sebaliknya  dengan  asumsi  variabel  lain tetap.
2. Diperoleh  nilai  t-statistik  3,991  dan  P value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (3,991) lebih besar dari t table (1,991) dan P value (0,000) lebih kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  cara pengambilan  keputusan  hipotesis  pada bab  4,  maka  dengan  demikian  Ha 2 diterima dan Ho 2
ditolak. Ini membuktikan  bahwa  SDM  berpengaruh terhadap  implementasi  sistem  informasi
perencanaan. Diperoleh koefisien sebesar 0,386 yang berarti bahwa setiap peningkatan  SDM  sebesar  satu  satuan maka akan meningkatkan implementasi sistem  informasi  perencanaan  sebesar 0,386  dan  sebaliknya  dengan  asumsi variabel lain tetap. 3. Diperoleh  nilai  t-statistik  7,704  dan  P value 0,000. Hasil tersebut
menunjukkan  bahwa  t-statistik  (7,704) lebih  besar  dari  t  table  (1,991)  dan Diperoleh  nilai  P  value  0,000,  hasil tersebut  menunjukkan  P  value  (0,000) lebih  kecil  dari  0,05.  Berdasarkan  cara pengambilan  keputusan  hipotesis  pada bab  4,  maka  dengan  demikian  Ha 3 diterima dan Ho 3 ditolak. Ini membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan. Diperoleh koefisien  sebesar  0,426  yang  berarti bahwa  setiap  peningkatan  teknologi informasi  sebesar  satu  satuan  maka akan meningkatkan implementasi sistem  informasi  perencanaan  sebesar 0,426  dan  sebaliknya  dengan  asumsi variabel lain tetap.

## PEMBAHASAN
Merujuk  pada  hasil  penelitian  dan analisa  terhadap  variabel-variabel  yang dianggap mempengaruhi implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 didapat pengaruh besar  dan  seperti  apa  pengaruh  yang diberikan  variabel-variabel  tersebut  pada implementasi sistem informasi perencanaan.  Berikut  ini  hasil  penelitian dan  penjelasan  mengenai  variabel-variabel tersebut.
Pengaruh Dukungan Manajemen Eksekutif
Terhadap
Implementasi

## Sistem Informasi Perencanaan
Manajemen  tertinggi  atau  sering disebut  pula  manajemen  puncak  ( top management ) atau eksekutif kunci, misalnya  dewan  direktur,  direktur  utama, presiden direktur, dan para pejabat
277
eksekutif lainnya. Manajemen puncak bertugas  mengembangkan  rencana-rencana yang  luas  dan  melakukan  pengambilan keputusan strategis.
Menurut Hasmi (2004) adalah sebagai berikut:  Pihak  yang  bertanggungjawab  atas penyediaan  pedoman  umum  bagi  kegiatan sistem  informasi.  Tingkat  dukungan  yang diberikan  oleh  manajemen  puncak  bagi sistem  informasi  organisasi  dapat  menjadi suatu  faktor  yang  sangat  penting  dalam menentukan  keberhasilan  semua  kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi.
Dukungan dan keterlibatan manajemen  eksekutif  memegang  peran penting  dalam  keberhasilan  implementasi sistem informasi akuntansi. Dukungan manajemen  puncak  tidak  hanya  penting untuk  alokasi  sumber  daya  yang  diperlukan, melainkan memberikan sinyal yang kuat bagi karyawan  bahwa  perubahan  yang  dilakukan merupakan  suatu  yang  penting.  Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengembangan  sistem  dan akan  berpengaruh pula pada kepuasan pengguna.
Hipotesis  pertama  (H1)  menduga terdapat  pengaruh  dukungan  manajemen puncak terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi  Riau,  hipotesis  ini  mendapatkan dukungan secara statistik tabel 5.9 mempersentasikan  nilai  t-statistik    yang diperoleh  berdasarkan  pengujian  terhadap dukungan  manajemen  puncak  mengunakan program  SmartPLS,  diperoleh  pengaruh dukungan  manajemen  puncak  terhadap implementasi  sistem  informasi  perencanaan di  pemerintah  Provinsi  Riau  sebesar  0,170 atau  17,0%.  Hasil  ini  mengindikasikan bahwa  manajemen  eksekutif  sudah  memiliki sikap  atau  perspektif  yang  sama  dengan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.
Sebagaimana  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan  kesuksesan  atau  kegagalan penerapan  sistem  informasi  dalam  suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen  eksekutif/  manajemen  puncak, keterlibatan end user (sumber daya manusia),  kejelasan  penggunaan  kebutuhan organisasi,  kematangan  perencanaan  dan harapan  organisasi  yang  nyata.  Sedangkan faktor-faktor  yang  menyebabkan  kegagalan sistem  informasi  antara  lain:  kurangnya input  dari  end  user,  tidak  lengkapnya pernyataan  kebutuhan  dan  spesifikasi, pernyataan  kebutuhan  dan  spesifikasi  yang senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara teknologi.
Keberhasilan  suatu  organisasi  tidak akan  terlepas  dari  dukungan  manajemen puncak  organisasi  tersebut.  Dukungan manajemen merupakan keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku  dan  pencapaian  tujuan  organisasi (Cooper,  2006).  Tingkat  dukungan  yang diberikan  oleh  manajemen  puncak  bagi sistem  informasi  organisasi  dapat  menjadi suatu  faktor  yang  sangat  penting  dalam menentukan  keberhasilan  semua  kegiatan yang  berkaitan  dengan  sistem  Informasi. Dapat  kita  simpulkan  bahwa  semakin  baik dukungan manajemen puncak yang diberikan pada suatu SKPD, maka semakin baik  jalannya  implementasi  SIMDA.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Dunuksetiawati (2015),  yang  meneliti  tentang  analisis faktor  pendukung  implementasi  SIMDA dan  kualitas  laporan  keuangan  di  Labuhan Batu.  Hasil  penelitiannya  menunjukan dukungan  manajemen  puncak  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  implementasi SIMDA.  Agar  program  yang  digunakan atau yang akan digunakan berhasil, dibutuhkan dukungan pimpinan atau atasan. Keterlibatan  mental  dan  emosi  serta  fisik dari  pimpinan  dalam  memberikan  respon terhadap  program  atau  kegiatan  yang dilaksanakan  adalah  cara  yang  paling efektif untuk mencapai kesuksesan program tersebut.
278
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh hasil  penelitian  Sang  Ayu  Nyoman  dan AANB  Dwirandra  (2013)  yang  menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berperan pada implementasi sistem informasi keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  Julian Aristo  (2017)  menyatakan  bahwa  dukungan manajemen puncak mempengaruhi kesuksesan implementasi ERP secara signifikan.  Hasil  penelitian  ini  juga  senada dengan  penelitian  Kartana  (2008),  Cerullo (1980)  dalam  Choe  (1996),  dan  Perdana (2011) dan Fitri (2012) yang mengungkapkan dukungan  manajemen  puncak  berpengaruh pada  keberhasilan  implementasi  sistem informasi.
Pengaruh
Sumber Daya Manusia Terhadap  Implementasi  Sistem  Informasi Perencanaan
Sumber  daya  manusia  juga  memiliki peranan  penting  dalam  penerapan  suatu sistem.  Perlu  untuk  lebih  meningkatkan kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya  manusia  dalam  suatu  organisasi,  agar dapat  dinilai  sebagai  wujud  dari  hasil pelaksanaan  tugas  yang  memberi  dampak secara langsung terhadap pengalaman (Parulian dan Nurianna, 2008).
Hipotesis ketiga (H2) menduga terdapat  pengaruh  sumber  daya  manusia terhadap  implementasi  sistem  informasi perencanaan  di  Pemerintah  Provinsi  Riau, hipotesis  ini  mendapatkan  dukungan  secara statistik  tabel  5.9  mempersentasikan  nilai  t- statistik yang diperoleh berdasarkan pengujian  terhadap  sumber  daya  manusia mengunakan  program  SmartPLS,  diperoleh pengaruh  sumber  daya  manusia  terhadap implementasi  sistem  informasi  perencanaan di  pemerintah  Provinsi  Riau  sebesar  0,386 atau  38,6%.  Hasil  ini  mengindikasikan bahwa  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh  pemerintah  Provinsi  Riau  sudah memiliki  kompetensi  yang  baik,  sehingga proses implementasi sistem informasi perencanaan dapat berjalan dengan efektif.
Diterimanya  hipotesis  penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti  penjelasan  dalam  bab  sebelumnya,
suatu sistem yang sebaik apapun akan  sia-sia  begitu  saja,  apabila  tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya  kualitas  pribadi  SDM  yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010).
Kompetensi sesesorang akan berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin  tinggi  kompetensi  yang  dimiliki oleh  pegawai  sesuai  dengan  tugas  yang diembannya akan selalu mendorong pegawai  tersebut  untuk  bekerja  dengan efektif,  efisien  dan  produktif.  Hal  ini penting  karena  dalam  melaksanakan  visi dan  misi  organisasi,  maka  harus  dikelola dan  diurus  oleh  manusia  yang  memiliki kompetensi  seperti  aspek-aspek  penting pelatihan, pengembangan, dan motivasi.
Selain  itu,  diterimanya  hipotesis  ini juga  didukung  oleh  teori  Edwards  III (1980) menjelaskan bahwa dalam pengimplementasikan kebijakan perlu adanya  sumber  daya  yang  mempengaruhi tingkat  keefektifan  sebuah  implementasi. Sumber daya tersebut adalah diperlukannya staf yang memadai serta memiliki keahlian- keahlian  yang  baik  untuk  melaksanakan tugas-tugas  mereka.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  yang  menyatakan  bahwa  ada  enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi  salah  satunya  sumberdaya. Selanjutnya  dalam  teori  Merilee  S.  Grindle (1980)  menyatakan  bahwa  sebuah  program harus  didukung  oleh  sumberdaya  yang memadai.  Pernyataan  ini  menggambarkan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yaitu sumberdaya  manusia,  karena  disamping sebagai    subjek  implementasi  kebijakan, sumberdaya  manusia  juga  termasuk  objek kebijakan publik itu sendiri.
Dengan adanya sumberdaya manusia  yang  kompeten  seperti  memiliki pengetahuan,  keterampilan  dan  prilaku yang  baik  dalam melaksanakan  suatu  tugas dan  fungsi  maka  diharapkan  kinerja implementasi sistem informasi perencanaan akan  semakin  baik  dan  berjalan  dengan
Vol. 4, No. 3, September 2021
efektif.  Hasil  pengujian  ini  memiliki  arti bahwa  sumber  daya  memiliki  pengaruh terhadap  implementasi  sistem  informasi perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.
Melihat  uraian  tersebut  di  atas,  maka kualitas  sumber  daya  manusia  yang  bermutu sangat  diperlukan  dalam  suatu  organisasi karena  dengan  adanya  manusia-manusia yang  bermutu,  berintelektual,  memiliki keterampilan  serta  memiliki  fisik  yang  sehat sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem informasi.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Suhendri  (2019)  yang  menemukan  bahwa kompetensi  SDM  berpengaruh  terhadap implementasi transaksi non tunai. Jika dilihat dari  penelitian  yang  menggunakan  variabel Kompetensi  SDM  sebagai  salah  variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel  dependen.  Maka  hasil  penelitian  ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Ni  Made  Sudiarianti  (2015) yang  menemukan  bahwa  Kompetensi  SDM memiliki  pengaruh  positif  pada  kualitas laporan keuangan.
Pengaruh  Teknologi  Informasi  Terhadap Implementasi
Sistem
Informasi
Perencanaan
Teknologi  informasi  atau  perangkat pendukung  dapat  dikatakan  sebagai  alat untuk  mendukung  terlaksananya  kegiatan atau  pekerjaan  seperti  komputer,  software, dan  lain-lain.  Hal  ini  sejalan  dengan penjelasan  Rostami  dan  Mongadam  (2010) seperti dikutip dari Mohammad Alfian (2014; 1.699) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung  yang  sangat  baik  bagi  organisasi dalam  menjalankan  strategi  yang  telah ditetapkan.  Pada  saat  sistem  informasi akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan  oleh  organisasi  tidak  berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi  yang  dapat  melemahkan  kinerja organisasi.
Teknologi  informasi  selain  sebagai penyimpanan informasi juga berfungsi penyebaran  informasi  sangat  dibutuhkan
dalam  keterandalan  laporan  keuangan  hal ini dibuktikan oleh penelitian Desi Indriasari  (2010)  hasilnya  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penerapan implementasi  transaksi  non  tunai  peran teknologi  informasi  merupakan  salah  satu faktor yang menentukan dan dapat digunakan  sebagai  pendukung  yang  sangat baik bagi pemerintah daerah dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.
Hipotesis ketiga (H3) diduga terdapat  pengaruh  teknologi  informasi implementasi sistem informasi perencanaan (berupa  gabungan  dari  perangkat  keras, perangkat  lunak  dan  manuasia  (pemakai) yang  diintegrasikan  melalui  teknologi komunikasi,  hipotesis  ini  mendapatkan dukungan secara statistik. Hasil analisa dan pembahasan  mengenai  pengaruh  yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terhadap  variabel  implementasi  sistem informasi perencanaan dengan mengunakan metode kuantitatif dan pengujiannya mengunakan  program  SmartPLS,  diperoleh pengaruh  teknologi  informasi  terhadap implementasi sistem informasi perencanaan pada  pemerintah  Provinsi  Riau  sebesar 0,426  atau  42,6  %.  Hal  ini  menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh  terhadap  variabel  implementasi sistem informasi perencanaan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Dukungan manajemen eksekutif berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap implementasi sistem
informasi  perencanaan  di  Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan  manajemen  eksekutif  yang ditunjukkan  oleh  pimpinan  SKPD dalam bentuk perhatian terhadap kinerja  sistem  informasi  perencanaan, indikator ini akan meningkatkan
280
pelaksanaan implementasi
sistem informasi perencanaan. 2. Sumber  daya  manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi
sistem informasi perencanaan yang berarti semakin tinggi kompetensi  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  fungsi  perencanaan,  maka implementasi perencanaan yang dilaksankan cenderung semakin baik.
3. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin baik teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD  dalam  bentuk  teknologi  dan informasi  yang  digunakan  untuk  sistem informasi  perencanaan,  indikator  ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrizon.  (2018).  The  Influence  Of  Strategic Management, Top Management Support  And  Users  Competency  To Accounting Information System Quality  And  Their  Impact’s  To Accounting  Information  Quality. Bandung: Padjadjaran Bandung
University
Aristo,  Julian  (2017).  Pengaruh  Dukungan
Manajemen  Puncak,  Manajemen Proyek  dan  Keterlibatan  Pengguna Terhadap Tingkat Kesuksesan Implementasi  Enterprise  Resource Planning Pada Perusahaan di Jabodetabek. Jurnal Riset Manajemen  dan  Bisnis  (JRMB)
Fakultas  Ekonomi  UNIAT.  Vol.  2, No.  2,  Juni  2017  :  147-154.  ISSN 2527 – 7502
Belout,  Gauvreau,  A.  &.,  &  Clothilde. (2004). Factors influencing Prospect success:  the  impact  of  Human Resources Management.
International  Journal  of  Project Management, 1-11 Cahyadi et. al. (2020). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Asuransi  Syariah.  Jurnal  Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1 2020
Ghozali Imam, Latan H. 2012. Partial Least Square: Konsep, Teknik dan
Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Habibi Muhammad. 2018. Evaluasi Implementasi  Sistem  E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan  Pendekatan  Metode PEGI. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasan  et.  al.  (2019).  The  Government Readiness Foe E-Planning Implementation  To  Development Planning in Indonesia With Budget Availibility As
Intervenning Variable.  International  Journal  of Scientific  &  Technology  Research Volume 8, Issue 04, April 2019
Hartijasti,  Y  (2011).  Top  management commitment in enterprise resources planning implementation success  :  Premilinary  study  in Indonesia  state-owned  enterprise. Journal of Information Technology Applications  &  Management,  18 (3), 42-59
Instruksi  Presiden  No.  Nomor  3  Tahun
2003 tentang Kebijakan dan
Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government
Juniawan  Dedi  Wawan.  2019.  Sistem
Perencanaan Pembangunan Terintegrasi  Melalui  Penerapan  E- Planning (Studi Kasus pada
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 4, No. 3, September 2021 281 Bappeda  dan  Litbang  Kabupaten Gianyar). Jurnal Ilmiah Administrasi  Publik  (JIAP)  Vol  5 No.3 pp285-293.
Kalembang  Eric,  Alwi,  Arianto.  2019.  E- Planning Dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
KINESIK Vol.6 No.2.
Paat  Patrick  Harry,  Edward  Fredrik  Tuju,
Meily Kalalo. 2018. Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan  Daerah  Berbasis  E- Planning  Pada  Badan  Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
(Bappeda)  Sulawesi  Utara.  Jurnal
Ipteks  Akuntansi  bagi  Masyarakat,
Vol. 02, No. 02, 2018, 11-15.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang  RPJPD  dan  RPJMD  serta tata Cara Perbahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  55  Tahun
2015 tentang Penggunaan dan
Pengelolaan  Sistem  Rencana  Kerja
Pemerintah  Daerah  Secara  Online
(e-Planning) Provinsi Riau
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  7  Tahun
2017 tentang Penggunaan dan
Pengelolaan  Sistem  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  Online  Provinsi Riau Rubiyanto. 2019. Implementasi Kebijakan E- Government Pada Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Nganjuk.  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi
Negara Vol.2 No.1.
Sani  et.  al.  (2017).  Strategi  Kesiapan Pemerintah  Kota  Bogor  Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E- Planning. Jurnal Manajemen Pembangunan  Daerah.  Volumen  9 Nomor 1, Juni 2017 Tripalguna, Nyoman Aditya (2012). Pengaruh  Perananan  Manajemen Puncak Terhadap Kesuksesan Implementasi  Enterprise  Resource Planning  (Studi  Kasus  Perum Peruri). Tesis Universitas Indonesia.
Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Pada Pasal 391 Tentang Pemerintahan Daerah Wajib Menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Zhang,  L.,  Lee,  M.  K.  O.,  Zhang,  Z.  &
Banerjee, P. (2002). Critical Success  Factors  of  Enterprise Resource Planning Systems Implemenattion  Success  in  China, Proceedings  of  the  36 th Hawaii International Conference on System Science