## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume XI, No.1I, Tahun 2023 https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx

## Dampak Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
Received: 03 Februari 2023; Revised: 27 Februari 2023; Accepted: 02 Maret 2023

## Abstrak
Indonesia menganut pada sistem moneter ganda yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah. Agar  kebijakan  moneter  dapat  mencapai  tujuan,  maka  dibutuhkan  mekanisme  jalur  yang  disebut  sebagai mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter.  Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti  empiris pengaruh instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional (dalam hal ini berupa kredit atau pinjaman dan suku bunga) dan instrumen transmisi kebijakan moneter syariah (dalam hal ini berupa pembiayaan syariah dan bagi hasil) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  berupa  data  time  series  bulanan  dengan  periode  tahun  2015  sampai  2021  yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, OJK dan Badan Pusat Statistik melalui website resmi. Teknik analisis data menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  Eviews.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan profit loss sharing (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Secara parsial,  kredit  atau  simpanan  (LOAN),  suku  bunga  (INT)  dan  tingkat  bagi  hasil  (PLS)  berpengaruh  positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

## Kata Kunci: kredit/pinjaman, suku bunga, pembiayaan syariah, tingkat bagi hasil, pertumbuhan ekonomi

## Abstract
Indonesia adheres to a dual monetary system, namely using conventional and sharia monetary systems. In order for  monetary  policy  to  achieve  its  goals,  a  pathway  mechanism  is  needed  known  as  the  monetary  policy transmission  mechanism.  For  this  reason,  this  study  aims  to  obtain  empirical  evidence  of  the  influence  of conventional monetary policy transmission instruments (in this case in the form of credit or loans and interest rates) and Islamic monetary policy transmission instruments (in this case in the form of Islamic financing and profit sharing) on economic growth in North Sumatra. . The type of data used in this study is secondary data in the form of monthly time series data for the period 2015 to 2021 published by Bank Indonesia, OJK and the Central Bureau of Statistics through the official website. The data analysis technique uses a multiple linear regression analysis model with Eviews. The results of the study show that the transmission of conventional monetary policy (loans or loans (LOAN) and interest rates (INT)) has an effect on economic growth in North Sumatra. Sharia monetary policy transmission (Islamic financing (FINC) and profit loss sharing (PLS)) has an effect on economic growth  in  North  Sumatra.  Partially,  credit  or  deposits  (LOAN),  interest  rates  (INT)  and  profit  sharing  rates (PLS) have a positive effect on economic growth in North Sumatra. Meanwhile, sharia financing (FINC) has a negative effect on economic growth in North Sumatra.
Keywords : credit/loans, interest rates, sharia financing, profit sharing rates, economic growth
Yusri 1 , Chairina 2 , Rifdah Riyan Dara 3
1,2 STIE Graha Kirana, Indonesia
3 Universitas IBBI, Indonesia
1 yusrish@ymail.com, 2 chairinanst68@gmail.com, 3 rifdahriyand@gmail.com *rifdahriyand@gmail.com

## Yustri, Chairina, Dara

## PENDAHULUAN
Pulau  Sumatera  adalah  pulau  keenam  terbesar  di  dunia  yang  terletak  di  Indonesia.  Pulau Sumatera  menjadi  sumber  pertumbuhan  ekonomi  setelah  Pulau  Jawa  (Siti  Ombun  Harahap  & Harahap,  2018).  Pulau  Sumatera  memiliki  10  provinsi  didalamnya  dengan  potensi  alam  dan penggunaan  teknologi  yang  berbeda-beda  (Andhiani,  et  al,  2018).  Salah  satunya  provinsi  Sumatera Utara.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sumatera  Utara  telah  banyak  melakukan  pembangunan infrastruktur, namun apakah pertumbuhan telah inklusif dan bagaimana efek dari pembangunan di Provinsi Sumatera Utara (Panjaitan, et al, 2020).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Provinsi  Sumatera  Utara  mengalami kontraksi sebesar 1,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Sumatera Utara tidak stabil. Perubahan yang  terjadi  dipengaruhi  oleh  adanya  pandemi  Covid-19.  Semenjak  Covid-19,  pemulihan  ekonomi Sumatera  Utara  diyakini  tetap  berlanjut  karena  BI  juga  mendukung  dengan  berbagai  kebijakan  dan program. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Sumut seharusnya inflasi harus bisa ditekan. Di tahun  2022,  inflasi  Sumut  diperkirakan  akan  lebih  tinggi  dari  tahun  2021(Siregar,  2022).  Ditengah pandemi  covid-19,  perekonomian  di  Sumatera  Utara  pada  tahun  2020  tergolong  tidak  lebih  baik dibanding dengan pencapaian tahun 2019(Yudhistira K et al., 2020). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik  (BPS),  perbaikan  perekonomian  mulai  terjadi  setelah  sekitar  dua  tahun  dilanda  pandemi Covid-19.  Dan  menurut  BPS  pertumbuhan  Sumatera  Utara  masih  tercatat  diatas  sejumlah  provinsi lainnya yang ada di Sumatera. Sumatera Utara mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Akan tetapi, lajunya belum menyentuh pertumbuhan di masa pra-pandemi (Batubara, 2022).
Kebijakan pemerintah ditempuh untuk memulihkan kestabilan ekonomi sehingga didapatkan perkembangan nilai tukar rupiah yang menguat dan menunjukkan kestabilan dalam beberapa tahun belakang  ini.  Pemerintah  juga  menggunakan  kebijakan  moneter  untuk  menjaga  kestabilan perekonomian.  Kebijakan  moneter  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  dengan  cara  mengendalikan tingkat suku bung ( interest rates ).
Kebijakan moneter merupakan usaha yang dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro  agar  bisa  berjalan  sesuai  yang  diinginkan  melalui  pengaturan  jumlah  uang  yang  beredar didalam  perekonomian.  Definisi  lain  juga  menyatakan  kebijakan  moneter  adalah  proses  mengatur persediaan  uang  suatu  negara,  biasanya  otoritas  moneter  dipegang  oleh  bank  sentral  suatu negara.(Hubara et al., 2021:465). Indonesia menganut pada sistem moneter ganda yaitu menggunakan sistem moneter konvensional dan syariah yang penetapannya sejak dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998. Berdasarkan  Undang-undang  ini, dual  monetary  system yang  mengakomodir  secara  paralel  antara system  perbankan  konvensional  dengan  sistem  perbankan  syariah  yang  tidak  menggunakan  suku bunga dalam operasionalnya (Manan, 2014:219). Sistem moneter konvensional lebih mengutamakan pada sektor financial (keuangan) yang beroperasi pada pemberlakuan adanya suku bunga. Pada sistem moneter  syariah  lebih  mengutamakan  pada  sektor  riil,  dengan  tidak  diberlakukan  adanya  jaminan, suku  bunga  ataupun  riba.  Hal  ini  berdasarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  nomor 16/12/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014. Salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah  dengan  pelaksanaan  operasi  moneter  syariah  untuk  mempengaruhi  kecukupan  likuiditas perbankan syariah (Soemitra, 2017:211).

## Yustri, Chairina, Dara
Namun  kelemahan  dari  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  ini,  belum  secara  jelas memperlihatkan bagaimana operasional perbankan syariah yang seharusnya. Tetapi dengan adanya undang-undang  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  penerapan  bank  syariah  dan kemudian  kedudukannya  didukung  dengan  Undang-undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Kalsum, 2016:15).
Agar  kebijakan  moneter  dapat  mencapai  tujuan,  maka  dibutuhkan  mekanisme  jalur  yang disebut  sebagai  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter.  Mekanisme  transmisi  adalah  saluran  yang menghubungkan  antara  kebijakan  moneter  dengan  perekonomian.  Mekanisme  transmisi  kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi  perekonomian,  terutama  pendapatan  nasional  dan  laju  perubahan  harga,  konsep  dasar mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter  dimulaidari  instrumen  kebijakan  yang  mempengaruhi sasaran operasional,sasaran antara dan sasaran akhir.
Transmisi kebijakan moneter berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai  jalur  seperti  jalur  suku  bunga,  jalur  kredit,  jalur  nilai  tukar,  jalur  harga  asset,  dan  jalur ekspektasi.  Sehingga,  pemahaman  tentang  transmisi  kebijakan  moneter  menjadi  kunci  agar  dapat mengarahkan kebijakan moneter untuk mempengaruhi arah perkembangan ekonomi rill dan harga di masa  yang  akan  dating  (Ascarya,  2012:284).  Dengan  demikian,  kebijakan  moneter  sangat mempengaruhi berbagai unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi (Prihatin, Arintoko, & Siharno, 2019).
Dengan adanya dual monetary system maka mekanisme transmisi kebijakan moneter semakin berkembang dan kompleks. UU No.3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai  otoritas  moneter  ganda  yang  dapat  menjalankan  kebijakan  moneter  konvensional  maupun syariah.(Ascarya & Bayuni, 2010). Maka dari itu isu mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi  sangat  penting.  Dalam  sistem  ekonomi  syariah  yang  dikenal  bukanlah  sistem  suku  bunga (INT) melainkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian ( profit and loss sharing ). Besar kecilnya pembagian keuntungan tergantung pada kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor riil.  Hasil  dari  investasi  dan  pembiayaan  yang  dilakukan  bank disektor riil yang  menentukan  besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Ini berarti sektor moneter bergantung pada sektor riil.
Berhubung dengan itu, pada transmisi kebijakan moneter syariah jalur yang digunakan tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu menggunakan jalur pembiayaan. Dengan begitu sistem moneter ganda  ini  lebih  disebut  dengan policy  rate. Namun  demikian,  mengenai  jalur  transmisi  kebijakan moneter lainnya, seperti jalur bagi hasil, jalur harga aset,jalur nilai tukar, jalur ekspektasi inflasi masih tetap diperlukan.
Saat  ini  perkembangan  perbankan  konvensional  dengan  perbankan  syariah  memiliki  peran penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  apalagi  dalam  pertumbuhan  perekonomian  sektor  rill. Diperlukan  transmisi  kebijakan  moneter  konvensional  dan  syariah  untuk  meningkatkan perekonomian  sektor  rill.  Bisa  kita  lihat  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara  dalam  7  tahun terakhir  mengalami  fluktuatif,  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  yang  sangat  tajam  karena Covid-19 melanda dan di tahun sebelumnya juga mengalami fluktuatif. Dari sini peneliti ingin melihat

## Yustri, Chairina, Dara
bagaimana  pengaruh  dari  kedua  sistem  tersebut,  mana  yang  lebih  efektif  dalam  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Orang  sering  kali  mencampuradukkan  pengertian  pertumbuhan  ekonomi  dengan pembangunan ekonomi, padahal kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Pengertia pembangunan itu lebih luas dan kompleks dari pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mencakup aspek materi saja. Sedangkan pembangunan mencakup aspek materi dan non materi (Halim,  2018).  Menurut  Sukirno (2014),  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.
Kebijakan  Moneter  adalah kebijakan  yang ditetapkan  dan  dilandaskan  oleh Bank  Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang  beredar  atau  suku  bunga (Kunawangsih  Pracoyo  &  Pracoyo,  2007).  Kebijakan  Moneter  adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan  melalui  pengaturan  jumlah  uang  yang  beredar  dalam  perekonomian.  Usaha  tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor rilln (Latifah,  2015:124).  Kebijakan  moneter  juga  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  dari  otoritas  moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit  perbankan)  untuk  mencapai  perkembangan  kegiatan  perekonomian  yang  diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Proses itu  sendiri  didefinisikan  sebagai  reaksi  ekonomi  terhadap  perubahan  kebijakan  moneter,  dimulai dengan perubahan instrumen kebijakan dan diakhiri dengan penyesuaian penuh ekonomi terhadap kebijakan moneter (Budiyanto & Wibowo, 2021). Agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan, maka dibutuhkan  mekanisme  jalur  yang  disebut  sebagai  mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter. Mekanisme  transmisi  adalah  saluran  yang  menghubungkan  antara  kebijakan  moneter  dengan perekonomian.
Transmisi  kebijakan  moneter  dari  perspektif  konvensional  dapat  melalui  jalur  suku  bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan digunakannya instrument suku  bunga  dalam rezim  moneter inflation  targeting ,  transmisi  kebijakan  moneter  melalui jalur  suku bunga  ( interest  rate  pass-through )  menjadi  salah  satu  topik  bahasan  penting  (Ascarya,  2012).  Model interest  rate  pass-through telah  dikembangkan  sejak  lama,  seperti  model  yang  dikembangkan  oleh Rousseas  (1985)  yang  disebut  model marginal  cost  pricing yang  menyatakan  bahwa  perubahan  suku bunga cost  of  funds bank  akan  diteruskan  dalam  bentuk  perubahan  suku  bunga  bank  kepada nasabahnya,  karena  hal  ini  mencerminkan  perubahan marginal  cost dari  bank.  Model  ini  masih dianggap sebagai model terbaik untuk menjelaskan interest ratepass-through dari suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan (Ascarya, 2012).
Di masa dominasi ekonomi konvensional dengan uang kertas dan bank sentralnya sampai saat ini, ekonomi Islam berkembang di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di tengah system uang  kertas  dan  bank  sentral.  Oleh  karena  itu,  berkembang  pula  sistem  moneter  Islam  dengan kebijakannya  dan  proses  transmisinya.  Salah  satu  pionir  pengembang  teori  ekonomi  moneter  Islam

## Yustri, Chairina, Dara
kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya Towards a Just Monetary System tahun 1985.
Setting  institusi  keuangan  Islam  kontemporer  tidak  jauh  berbeda  dengan  setting  institusi keuangan  konvensional  yang  sudah established ,  sehingga  instrument-instrumen  kebijakan  moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrument-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena  cara  kerja  instrument  kebijakan  moneter  Islam  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  prinsip dengan  cara  kerja  instrument  kebijakan  moneter  konvensional,  transmisi  kebijakan  moneter  Islam dapat  sama  atau  berbeda  dengan  transmisi  kebijakan  moneter  konvensional.  Chapra  (1985)  tidak mendiskusikan secara spesifik masalah transmisi kebijakan moneter Islam ini (Chapra, 1985). Namun demikian,  beberapa  studi  empiris  mulai  bermunculan  untuk  melihat  adanya  transmisi  kebijakan moneter  Islam dengan karakteristiknya.  Sukmana  dan  Kassim  (2010)  merupakan  upaya awal  untuk mengetahui  adanya  transmisi  kebijakan  moneter  pada  jalur  pembiayaan  melalui  perbankan  Syariah Malaysia ke pertumbuhan ekonomi (Sukmana & Kassim, 2010;Ascarya, 2012).
Besarnya  pengaruh  kebijakan  moneter  terhadap  berbagai  aktivitas  ekonomi  dan  keuangan yang ditempuh bank sentral dalam mencapai tujuan akhir tidak lain ialah untuk menstabilkan harga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter  berpengaruh  pada  perputaran  uang  dalam  ekonomi,  yang  tercermin  pada  perkembangan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta berbagai variabel ekonomi dan keuangan lainnya  (Warijiyo  &  Solikin,  2004).  Bagi  Indonesia,  pemahaman  mengenai  mekanisme  transmisi moneter sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, hal ini diperlukan guna mendukung proses pemulihan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari faktor produksi secara terus menerus yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan tentu tidak lain juga dipengaruhi adanya kebijakan moneter baik dalam kebijakan moneter konvensional  maupun  kebijakan  moneter  islam  yang  bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas  dari  uang (baik  secara  internal  maupun  eksternal).  Stabilitas  dalam  nilai  uang  ini  tidak  terlepas  dari  tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.
Pengaruh  kebijakan  moneter  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  perubahan  kegiatan ekonomi  secara  umum  bergantung  pada  implementasi  kebijakan  moneter  dan  kemandirian  bank sentral dalam memilih alat moneter yang tepat untuk merumuskan kebijakan moneter dalam tujuan makroekonomi.  Dalam  era  globalisasi  saat  ini,  dimana  peristiwa  keuangan  negara  lain  sangat mempengaruhi  aktivitas  perekonomian  suatu  negara,  faktor  eksternal  akan  mempengaruhi pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan,  baik  kebijakan  fiskal  maupun  moneter,  mengemukakan bahwa bisnis keuangan merupakan bagian integral dari suatu perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi  tidak  dapat  dianalisis  tanpa  melibatkan  masalah  moneter  (Budiyanto  &  Wibowo,  2021). Kebijakan  moneter  dan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan  keseimbangan  jangka panjang(Tambunan & Nawawi, 2017). Hipotesis yang kami kembangkan adalah:
H 1 : Kredit dan pinjaman (LOAN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H 2 : Suku bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H 3 :  Kredit  atau  Pinjaman  (LOAN)  dan  Suku  Bunga  (INT)  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
H 4 : Pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

## Yustri, Chairina, Dara
H 5 : Tingkat Bagi hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara H 6 :  Pembiayaan  Syariah  (FINC)  dan  Tingkat  Bagi  Hasil  (PLS)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera Utara.
H 7 : Kredit atau Pinjaman (LOAN), Suku Bunga (INT), Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

## METODE
Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  LOAN,  INT,  FINC,  PLS  dan  pertumbuhan ekonomi.Keseluruhan  data  variabel  tersebut  diambil  mulai  dari  tahun  2015  sampai  2021  dengan  data  laporan publikasi bulanan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data tersebut berjumlah 7 (tahun) x 12 bulan dengan jumlah total 84 data sampel penelitian.
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Serta merupakan data runtun waktu atau time series tahunan dengan periode 2015-2021 yaitu data yang berbentuk angka-angka dan sumbernya diperoleh data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK).
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Regresi  Linier  Berganda dengan menggunakan bantuan perhitungan statistik yaitu penerapan Eviews. Persamaan analisis regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:
PE = α + β 1 LOAN +β 2 INT + β 3 FINC + β 4 PLS + e. Keterangan : PE: Pertumbuhan Ekonomi LOAN: Kredit bank konvensional INT: Suku bunga FINC: Pembiayaan bank syariah PLS: Tingkat bagi hasil bank syariah e; error α; konstanta β; koefisien regresi

## PEMBAHASAN

## Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015-2021
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Secara umum kinerja ekonomi tahun 2021 menunjukkan pergerakan melambat dibandingkan tahun 2015.
-2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2015-2021

## Yustri, Chairina, Dara

## Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) (2022)
Gambar 2. Perkembangan Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut

## Kelompok Bank di Provinsi Sumatera Utara (miliar rupiah)
Gambar 2 menunjukkan bahwa kinerja perbankan dalam penyaluran kredit dari tahun 2015 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Bank pemerintah mendominasi penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Utara di bandingkan bank swasta nasional, bank asing dan campuran bahan bank perkeditan rakyat. Peningkatan penyaluran kredit ini didorong oleh kredit rumah tangga, seiring dengan membaiknya ekspektasi masyarakat dan aktivitas dunia usaha yang kembali  pulih pasca pandemi covid  19. Penyaluran kredit rumah tangga meningkat terutama di dorong oleh kredit multiguna dan Kredit Kenderaan Bermotor (KKB), selanjutnya pertumbuhan kredit juga terindikasi pada penyaluran kredit korporasi pada seluruh lapangan usaha utama di Sumatera Utara.

## Gambar 3. Perkembangan BI Rate
Pada gambar 3 menunjukkan BI rate dari tahun 2015 sampai tahun 2021 terus cenderung menurun. Mulai 7,5% di tahun 2015 turun menjadi  3,50% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena keputusan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

## Gambar 4. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Sumatera Utara tahun 2015 sampai tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan syariah di Sumatera Utara cenderung mengalami kenaikan. Dari Rp. 98.129,66 miliar di tahun 2015 menjadi Rp. 106.830,62 miliar di tahun 2021. Sebagian besar pembiayaan syariah di dominasi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
7,50 4,75 4,25
6,00 5,00 3,75 3,50 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Perkembangan BI Rate
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

## Yustri, Chairina, Dara
Gambar 5. Perkembangan Profit Loss Sharing (PLS) di sumatera Utara tahun 2015 sampai tahun 2021
Pada gambar 5 menunjukkan bahwa perkembangan profit loss sharing (PLS) atau bagi hasil pembiayaan (Mudharabah+Musyarakah)  terus  mengalami  penurunan  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2021.  Perkembangan profit loss sharing di Sumatera Utara di bagi menjadi 2 (dua) perbankan syariah yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah. Unit usaha syariah mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan bank umum syariah.  Penurunan  yang  terjadi  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  peningkatan  tingkat  Pembiayaan  Perbankan Syariah pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dikarenakan suatu hal yaitu pembiayaan perbankan syariah merupakan  rate  yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  pada profit  loss  sharing atau  tingkat  bagi  hasil (Mudharabah+Musyarakah).

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOAN 0.200043 0.009521 21.01119 0.0000 INT 0.296484 0.052602 5.636383 0.0000 FINC -6.99E-05 2.58E-06 27.06605 0.0000 PLS 0.019620 0.000837 23.42831 0.0000 C 69.42699 3.604582 19.26076 0.0000 R-squared 0.959009     Mean dependent var 3.905952 Adjusted R-squared 0.956933     S.D. dependent var 2.458571 S.E. of regression 0.510215     Akaike info criterion 1.549710 Sum squared resid 20.56523     Schwarz criterion 1.694401 Log likelihood -60.08781     Hannan-Quinn criter. 1.607874 F-statistic 462.0617     Durbin-Watson stat 0.092286 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: data diolah (2022)
Nilai  R 2 ( R-Square )  pada  penelitian  ini  adalah  sebesar  0,9590.  Dari  nilai  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa sebesar 95,90% dari variabel dependen yaitu PDRB dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu LOAN, INT, FINC dan PLS, sedangkan 4,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel  yang diteliti pada penelitian ini. Semakin banyak variabel  bebas yang digunakan, maka akan semakin besar nilai R-Square yang diperoleh.
Berdasarkan  pada  tabel  1.  dapat  diketahui  bahwa:  (1)  Nilai  probabilitas  dari  LOAN  adalah  sebesar 0,0000< (lebih kecil) dari 0,05 atau t hitung (21,01119) > (lebih besar) dari t tabel (1,99045), maka dapat disimpulkan
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BANK UMUM SYARIAH 11,67 11,85 11,73 10,24 9,12 9,18 9,00 UNIT USAHA SYARIAH 11,13 10,18 9,24 8,76 8,47 7,49 7,33

## Yustri, Chairina, Dara
bahwa H01 tolak dan Ha1 diterima. Artinya kredit atau pinjaman berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera  Utara.  (2)  Nilai  probabilitas  dari  INT  adalah  sebesar  0,0000<  (lebih  kecil)  dari  0,05  atau  t hitung (5,636383) > (lebih besar) dari t tabel (1,99045), maka dapat  disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya  suku  bunga  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara.  (3)  Nilai probabilitas dari FINC adalah sebesar 0,0000< (lebih kecil) dari 0,05 atau t hitung (27,06605) > (lebih besar) dari t tabel (1,99045),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H04  ditolak  dan  Ha4  diterima.  Artinya  pembiayaan  syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. (4) Nilai probabilitas dari PLS adalah sebesar  0,0000  <  (lebih  kecil)  dari  0,05  atau  t hitung (23,42831)  >  (lebih  besar)  dari  t tabel (1,99045), maka  dapat disimpulkan  bahwa  H05  ditolak  dan  Ha5  diterima.  Artinya  tingkat  bagi  hasil  ( profit  loss  sharing (PLS) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Nilai  F tabel adalah  sebesar  2,49.  Berdasarkan  tabel  1,  nilai  probabilitas  F- statistic sebesar  0,000000. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau F- statistic (462,0617) > (lebih besar) dari F tabel (2,49), sehingga H07 ditolak dan Ha7 diterima,yang menunjukkan bahwa variabel Kredit atau Pinjaman (LOAN), Suku Bunga (INT), Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional diantaranya ada suku bunga (INT) dan kredit atau pinjaman (LOAN). Sedangkan instrumen transmisi kebijakan moneter syariah, instrumen yang digunakan adalah pembiayaan syariah (FINC) dan Profit Loss Sharing (PLS). Untuk menguji kedua instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Hasil Uji Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional
Sumber: data diolah (2022)
Berdasarkan tabel 4.10 nilai probabilitas F- statistic sebesar 0,000009. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau F- statistic (13,43691) > (lebih besar) dari  F tabel (2,49), sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOAN 4.37E-06 7.21E-06 0.605605 0.5465 INT 0.924405 0.187738 4.923917 0.0000 C -1.583698 2.074090 -0.763563 0.4473 R-squared 0.249123     Mean dependent var 3.905952 Adjusted R-squared 0.230583     S.D. dependent var 2.458571 S.E. of regression 2.156571     Akaike info criterion 4.409977 Sum squared resid 376.7148     Schwarz criterion 4.496792 Log likelihood -182.2190     Hannan-Quinn criter. 4.444876 F-statistic 13.43691     Durbin-Watson stat 0.059583 Prob(F-statistic) 0.000009

## Yustri, Chairina, Dara
Tabel 3. Hasil Uji Transmisi Kebijakan Moneter Syariah
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. FINC -6.94E-05 6.47E-06 -10.72032 0.0000 PLS 0.358375 0.061762 5.802493 0.0000 C 5.102053 1.622253 3.145041 0.0023 R-squared 0.726280     Mean dependent var 3.905952 Adjusted R-squared 0.719522     S.D. dependent var 2.458571 S.E. of regression 1.302064     Akaike info criterion 3.400840 Sum squared resid 137.3251     Schwarz criterion 3.487655 Log likelihood -139.8353     Hannan-Quinn criter. 3.435739 F-statistic 107.4615     Durbin-Watson stat 0.016669 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: data diolah (2022)
Berdasarkan tabel 3 nilai probabilitas F- statistic sebesar 0,000000. Angka tersebut < (lebih kecil) dari  0,05  atau  F- statistic (107,4615)  >  (lebih  besar)  dari  F tabel (2,49),  sehingga  H06  ditolak  dan  Ha6 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan profit loss sharing (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

## Pengaruh kredit dan simpanan (LOAN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kredit  dan  simpanan  (LOAN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Koefisien dari variabel kredit dan simpanan (LOAN) yang terdapatpada tabel 4.10 sebesar 0,20 yakni bernilai positif. Artinya arah hubungan kredit dan simpanan (LOAN) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika kredit dan simpanan (LOAN) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 0,020 kali.
Menurut teori Solow-Swan dalam teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa akumulasi modal  atau  tabungan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah/negara. Teori  ini  memusatkan  perhatiannya  pada  bagaimana  pertumbuhan  penduduk,  akumulasi  capital, kemajuan  teknologi  dan output saling  berinteraksi  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi.  Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat tetapi hanya sementara. Kenaikan dalam tingkat tabungan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika  perekonomian  memelihara  tingkat  tabungan  tingginya,  sekaligus  perekonomian  itu  menjaga persediaan  modal  yang  besar dan  tingkat  output  tinggi  tetapi  tidak  dapat  mempertahankan  tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya (Dwiastuti, 2020).
Hal  ini  didukung  dari  data  perkembangan  penyaluran  kredit  dan  pinjaman  perbankan  di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan jumlah kredit perbankan dari tahun 2015 sampai tahun 2021.  Peningkatan  penyaluran  kredit  ini  didorong  oleh  kredit  rumah  tangga,  seiring  dengan membaiknya  ekspektasi  masyarakat  dan  aktivitas  dunia  usaha  yang  kembali  pulih  pasca  pandemi covid 19. Penyaluran kredit rumah tangga meningkat terutama di dorong oleh kredit multiguna dan

## Yustri, Chairina, Dara
Kredit Kenderaan Bermotor (KKB), selanjutnya pertumbuhan kredit juga terindikasi pada penyaluran kredit korporasi pada seluruh lapangan usaha utama di Sumatera Utara.
Hal  ini  didukung  oleh  laporan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa terjadi  hubungan  positif  antara  kredit  dan  pertumbuhan  ekonomi  (tanpa  mempertimbangkan  efek kapan  terjadinya  hubungan  positif  tersebut)  serta  memberikan  sumbangan  informasi  yang  relatif signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, baik perubahan yang sifatnya naik atau turun. Laporan  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  hubungan  dapat  bersifat  positif  di beberapa  periode,  tetapi dapat  berubah  negatif  pada  periode  lainnya.Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarok (2017) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisa efektifitas mekanisme transmisi ganda. Dengan hasil uji yang diperoleh total  kredit  sebagai  instrumen  moneter  di  Indonesia  tidak  efektif  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi karena banyaknya guncangan yang terjadi pada total kredit. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa total kredit tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh suku bunga (INT) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa suku bunga (INT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Koefisien dari variabel suku  bunga  (INT)  yang  terdapat  pada  tabel  1.  sebesar  0,29  yakni  bernilai  positif.  Artinya  arah hubungan  suku  bunga  (INT)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  adalah  positif.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  jika  suku  bunga  (INT)  meningkat  sebanyak  1  satuan  maka  pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat sebesar 0,020 kali.
Menurut teori, suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter  menekankan  tentang  pentingnya  peranan  pengusaha  di  dalam  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi.  Schumpeter  menyatakan  makin  tinggi  tingkat  kemajuan  suatu  ekonomi semakin  terbatas  kemungkinan  untuk  mengadakan  inovasi,  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan menjadi bertambah lambat jadinya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang atau  “ stationary  state ”.  Schumpeter  memulai  anali sisnya  dengan  memisalkan  bahwa  prekonomian sedang  dalam  tidak  berkembang,  tetapi  keadaan  ini  tidak  berlangsung  lama.  Pada  waktu  keadaan tersebut  berlaku,  segolongan  pengusaha  menyadari  tentang  berbagai  kemungkinan  untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan.(Sukirno, 2019). Teori Keynes menjelaskan tingkat bunga merupakan  suatu  fenomena  moneter.  Artinya,  tingkat  bunga  ditentukan  oleh  penawaran  dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang  uang  ini  mempengaruhi  tingkat  bunga.  Perubahan  tingkat  bunga  selanjutnya  akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Keynes  mengasumsikan  bahwa  perekonomian  belum  mencapai full  employment .  Oleh  karena  itu, produksi  masih  dapat  ditingkatkan  tanpa  mengubah  tingkat  upah  maupun  tingkat  harga.  Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional pasar dana pinjaman.(Nopirin, 2014)
Hal ini didukung dari data perkembangan suku bunga acuan yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan karena keputusan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut  sinergi  kebijakan  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK)  dalam  paket  kebijakan  terpadu

## Yustri, Chairina, Dara
untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Namun penurunan suku bunga acuan yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia belum mampu menaikkan pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Utara.  Pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Utara  justru  mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Hal ini dipicu oleh pandemi covid19.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lee  &  Werner  (2022)  yang menyimpulkan bahwa (1) korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga tidak negatif tetapi positif di hampir semua negara yang diteliti selama sebagian besar periode waktu, dan; (2) bila signifikan, sebagian besar bukti menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat tidak berjalan dari suku bunga ke pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih cenderung dari pertumbuhan ekonomi ke suku bunga; (3)  temuan  berlaku juga  untuk  periode  sebelum  krisis  2008. Hasilnya  berlaku  untuk  ekonomi  pasar industri  dan  negara  berkembang.  Ini  berarti  bahwa  kebijakan  moneter  yang  dibatasi  untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga tidak dapat efektif dalam menggerakkan perekonomian ke arah  yang diklaim, dan  ini dapat  menjadi  hasil  umum  yang  berlaku  tidak  hanya  pada  situasi  pasca krisis.
Penelitian  yang  dilakukan  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ascarya (2012) dalam penelitiannya yang berujuan untuk melihat sejauh mana suku bunga bank konvensional bergerak  mengikuti  suku  bunga  kebijakan  dalam  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  terhadap sasaran akhir pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang diperoleh ialah suku bunga berpengaruh negatif terhadap output atau pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya kenaikan pada tingkat  suku bunga  maka  akan  menurunkan  tingkat  investasi  akibat  biaya  modal  yang  dikeluarkan terlalu tinggi.

## Pengaruh kredit atau simpanan (LOAN) dan suku bunga (INT) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional diantaranya ada suku bunga (INT) dan kredit atau pinjaman (LOAN). Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan hasil uji F. Nilai probabilitas F- statistic sebesar 0,000009. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau F- statistic (13,43691) > (lebih besar) dari F tabel (2,49), sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel transmisi kebijakan moneter konvensional (kredit atau pinjaman (LOAN) dan suku bunga (INT)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Menurut  teori,  kebijakan  moneter  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Arti  yang  lebih  luas  kebijakan  moneter  adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter.(Nopirin, 2014).
Transmisi  kebijakan  moneter  merupakan  jalur-jalur  ( channels )  yang  dilalui  oleh  suatu kebijakan moneter hingga dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Mekanisme transmisi

## Yustri, Chairina, Dara
kebijakan  moneter  yang  standar  dimulai  dari  tindakan  bank  sentral  melalui  perubahan  ( shock ) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional ( operational target )  dan  sasaran  antara  ( intermediate  target )  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  tujuan  akhir kebijakan moneter ( final target ).(Warjiyo, 2004).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ascarya  (2012a)  oleh  yang menjelaskan  bahwa  uji  kasalitas  Granger,  secara  keseluruhan,  alur  transmisi  kebijakan  moneter konvensional  sesuai  dengan  teori.  Artinya  bahwa  transmisi  kebijakan  moneter  konvensional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh pembiayaan syariah (FINC) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah (FINC) berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara  yang  ditunjukkan  dengan  asil  uji  t. Koefisien dari  variabel  pembiayaan  syariah  (FINC)  yang  terdapat  pada  tabel  4.9  sebesar  -6,99 yakni bernilai  negatif.  Artinya  arah  pembiayaan  syariah  (FINC)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB) adalah negatif. Hal ini menggambarkan bahwa jika pembiayaan syariah (FINC) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan menurun sebesar 6,99 kali.
Teori Schumpeter menyatakan bahwa Demand-following dan Supply-leading view menunjukan bahwa sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demand-following adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil.
Product Domestic Bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong dan  bersumber  dari  beberapa  sektor.  Salah  satu  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  pasar  keuangan  melalui  mobilisasi  sumber  daya keuangan dan arus modal atau investasi. Ayyubi (2018) menyatakan pada pengelolaan perekonomian makro,  terjadinya  peningkatan  penggunaan  produk  dan  instrumen  keuangan  Syariah  mendorong adanya  hubungan  antara  sektor  keuangan  Syariah  dengan  sektor  riil.  Hal  ini  terjadi  melalui  proses peran  keuangan  syariah  sebagai  pendanaan  jangka  panjang  dalam  suatu  perekonomian  dan menciptakan keharmonisan di antara keduanya yang pada akhirnya mendorong penciptaan kekayaan negara  yang  berdampak  pada  PDB.  Semakin  luas  penggunaan  produk  dan  instrumen  Syariah, mendukung  kegiatan  keuangan  dan  juga  mengurangi  transaksi-transaksi  spekulatif.(El  Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2018).
Hal ini didukung dari data perkembangan pembiayaan syariah yang mengalami kenaikan dari tahun  2015  sampai  tahun  2021.  Namun  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  di  Sumatera  Utara  justru menurun  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2021.  Hal  ini  berarti  apabila  terjadi  kenaikan  pada  total pembiayaan  maka  dapat  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi.  Sebenarnya  hal  ini  bertentangan dengan  yang  seharusnya,  karena  pada  dasarnya  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah langsung ke sektor riil. Namun, faktanya saat ini market share perbankan syariah masih sangat kecil, yaitu  3,2%  belum  bisa  bersaing  dengan  bank  konvensional  yang  telah  berdiri  lebih  lama  dari  bank syariah. Selain itu, masih mendominasinya produk murâbahah di bank syariah daripada produk kerja sama, mudhârabah dan musyârakah .

## Yustri, Chairina, Dara
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Nofrianto, Muliana, & Cahyadi (2021) yang mengatakan bahwa, sementara itu, pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Namun,  dalam  jangka  panjang,  hal  itu  berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnuri, (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari  total  pembiayaan  dalam  perbankan  syariah,  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS)  dan kontribusi  ekspor  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Dengan  hasil  pengujian Error Correction  Model (ECM)  yang  diperoleh  ialah  total  pembiayaan  dalam  jangka  panjang  memiliki pengaruh  dan  berkontribusi  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  karena  terdapat ketidaksinambungan  pada  total  pembiayaan  syariah  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa hasil estimasi jangka panjangnya menunjukkan tingkat probabilitas kurang dari Alpha 0,05 maka residual dari persamaan telah stasioner pada derajat integrasi nol atau I (0), sehingga variabel FINC dapat dikatakan terkointegrasi atau terdapat indikasi hubungan  jangka  panjang.  Terdapat  ketidaksinambungan  pada  pembiayaan  perbankan  syariah (FINC)  dalam  mempengaruhi  output  dikarenakan  pada  periode  2011 – 2018  jumlah  pembiayaan perbankan syariah (FINC) masih sedikit. Jumlah pembiayaan perbankan syariah (FINC) selalu lebih rendah dari pembiayaan mudharabah + musyarakah perbankan syariah yang terdapat pada instrumen PLS  ( profit  loss  sharing ).  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  tingkat  imbal  hasil  PLS  yang  lebih  tinggi  dari tingkat imbal hasil pada FINC. Porsi pembiayaan murâbahah yang lebih banyak dibandingkan dengan mudhârabah dan musyârakah . Inilah yang menyebabkan pembiayaan bank syariah dalam jangka panjang berpengaruh  negatif. Tingginya  pembiayaan murabahah akan  membuat  masyarakat  lebih konsumtif. Lain  halnya  dengan  pembiayaan mudahrabah dan musyârakah yang  menunjukkan  adanya  aktivitas usaha  yang  dilakukan,  sehingga  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  yang  akhirnya  akan menaikkan  pendapatan  masyarakat.  Ketika  pendapatan  masyarakat  naik  dan  stabil  akan meningkatkan  tingkat  konsumsi  masyarakat  dan  mendorong  pertumbuhan  industri  dalam menciptakan  barang  dan  jasa.  Kemudian  berlangsung  secara  berkelanjutan,  karena  masyarakat mempunyai  aktivitas  usaha  dari  pembiayaan mudhârabah dan musyârakah yang  akhirnya  akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abduh  &  Azmi Omar  (2012)  yang  mengatakan  bahwa  dalam  jangka  panjang,  perkembangan  keuangan  Islam berkorelasi  positif  dan  signifikan  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan  antara  pembiayaan syariah dan  pertumbuhan di Indonesia bersifat  dua  arah  yang  menunjukkan bahwa  perkembangan perbankan  syariah  mendorong  pertumbuhan  dan  pada  saat  yang  sama  pertumbuhan  mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## Pengaruh tingkat bagi hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  tingkat  bagi  hasil  (PLS)  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  uji  t. Koefisien dari variabel tingkat bagi hasil (PLS) yang terdapat pada tabel 4.9 sebesar 0,02 yakni bernilai positif. Artinya tingkat bagi hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika tingkat bagi hasil (PLS) meningkat sebanyak 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan naik sebesar 0,02 kali.

## Yustri, Chairina, Dara
Teori mengatakan kebijakan moneter untuk ‘pengurangan  inflasi’  dengan  pola syariah lebih efektif  daripada  pola  konvensional.  Variabel  konvensional  yang  utamanya  adalah  sektor  finansial, secara alamiah memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan variabel syariah yang utamanya adalah sektor rill, secara alamiah tidak memicu inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.(Ascarya, 2012). Hal ini didukung dari data perkembangan profit loss sharing (PLS) atau bagi hasil pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Begitu juga pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara menurun dari tahun 2015 sampai tahun 2021.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Masrizal & Trianto (2022) yang mengatakan bahwa, menerapkan pendekatan ARDL untuk memodelkan jangka panjang dan jangka pendek, menemukan kontribusi positif dari skema pembiayaan PLS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Membandingkan  pembiayaan  PLS  dan  non-PLS,  kami  mencatat  bahwa  pembiayaan  PLS memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, agar keuangan syariah memiliki dampak pertumbuhan yang lebih besar, langkah dan inisiatif konkret harus dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan syariah berdasarkan pengaturan PLS. Penelitian yang dilakukan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarok (2017) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisa efektifitas mekanisme transmisi ganda. Dengan hasil uji yang diperoleh profit loss sharing (PLS) sebagai instrumen moneter di Indonesia tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Pembiayaan  Syariah  (FINC)  dan  Tingkat  Bagi  Hasil  (PLS)  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
Instrumen  transmisi  kebijakan  moneter  syariah  diantaranya  ada  suku  pembiayaan  syariah (FINC)  dan Profit  Loss  Sharing (PLS).  Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  transmisi kebijakan  moneter  syariah  (pembiayaan  syariah  (FINC)  dan profit  loss  sharing (PLS))  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  uji  F.  Nilai probabilitas F- statistic sebesar 0,000000. Angka tersebut < (lebih kecil) dari 0,05 atau F- statistic (107,4615) >  (lebih  besar)  dari  F tabel (2,49),  sehingga  H06  ditolak  dan  Ha6  diterima,  yang  menunjukkan  bahwa variabel transmisi kebijakan moneter syariah (pembiayaan syariah (FINC) dan profit loss sharing (PLS)) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Menurut  teori,  kebijakan  moneter  syariah  berperan  sebagai  penyokong  sektor  riil.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  uang  dan  lembaga  perbankan  adalah  dua  bagian  terpenting  yang  harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Namun perkembangan teori moneter  Islam  selanjutnya juga belum  ada  yang  menyinggung  tentang  transmisi kebijakan  moneter Islam, termasuk pass-through atau jalur-jalurnya.(Siddiqui, 1980). Salah satu pionir pengembang teori ekonomi  moneter  Islam  kontemporer  adalah  Muhammad  Umer  Chapra dengan bukunya Towards  a Just Monetary System, institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrument-instrumen kebijakan moneter Islam juga  banyak  yang  mirip  dengan  instrumen-instrumen  kebijakan  moneter  konvensional.  Namun, karena  cara  kerja  instrumen  kebijakan  moneter  Islam  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  prinsip dengan  cara  kerja  instrument  kebijakan  moneter  konvensional,  transmisi  kebijakan  moneter  Islam

## Yustri, Chairina, Dara
dapat  sama  atau  berbeda  dengan  transmisi  kebijakan  moneter  konvensional(Sugianto,  Harmain,  & Harahap, 2015).
Chapra (1985) mengatakan, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosio ekonomi Islam. Antara lain yaitu: (a) Kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan full employment dengan tingkat  pertumbuhan  optimum;  (b)  Keadilan  sosio-ekonomi  dan  pemerataan  distribusi  pendapatan dan kesejahteraan, salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar; (c) Stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi medium of exchange yang benar-benar adil dan stabil; (d)  Mobilisasi  dan  investasi  modal  untuk  pembangunan  ekonomi  yang  produktif  dengan  sistem pembagian  yang  adil  untuk  semua  pihak  yang  terlibat;  (e)  Mewujudkan  jasa-jasa lain,  seperti  pasar primer dan skunder untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang non inflationary untuk pemerintah.(Chapra, 1985).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Mubarok (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel jalur syariah yaitu pembiayaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel bagi hasil dan SBIS tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel jalur konvensional yang terdiri dari total kredit dan SBI tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel suku bunga kredit efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Fuadi, Suriani, & Zulham, (2022)  yang  menyimpulkan  bahwa  dengan  pendekatan  Augmented  Dickey-Fuller  Stationary  (ADF) dalam jangka pendek variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Kemudian,  hasil  estimasi  uji  terikat  menunjukkan  adanya  hubungan ekuilibrium  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Dalam  jangka  panjang  sukuk  jangka  panjang berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  pembiayaan  bank syariah, reksa dana dan syariah saham tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh  Kredit  atau  Pinjaman  (LOAN),  Suku  Bunga  (INT),  Pembiayaan  Syariah  (FINC)  dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Dari hasil penelitian, secara simultan dapat dilihat pada tabel 1. bahwa kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Diketahui bahwa nilai probabilitas F- statistic sebesar0,00000. Angka tersebut <(lebih kecil) dari 0,05 atau F- statistic (462,0617) > (lebih besar) dari F tabel (2,33), yang menunjukkan bahwa variabel kredit atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan  syariah  (FINC)  dan  tingkat  bagi  hasil  (PLS)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Menurut  teori,  kebijakan  moneter  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Arti  yang  lebih  luas  kebijakan  moneter  adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran  tersebut  merupakan  tujuan  akhir  kebijakan  moneter.(Nopirin,  2014).  Transmisi  kebijakan moneter  merupakan  jalur-jalur  ( channels )  yang  dilalui  oleh  suatu  kebijakan  moneter  hingga  dapat

## Yustri, Chairina, Dara
mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan ( shock ) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional ( operational target ) dan sasaran antara ( intermediate target ) yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter ( final target ).(Warjiyo, 2004). Menurut  teori,  kebijakan  moneter  syariah  berperan  sebagai  penyokong  sektor  riil.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  uang  dan  lembaga  perbankan  adalah  dua  bagian  terpenting  yang  harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Namun perkembangan teori moneter  Islam  selanjutnya juga belum  ada  yang  menyinggung  tentang  transmisi kebijakan  moneter Islam, termasuk pass-through atau jalur-jalurnya.(Siddiqui, 1980).
Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umer Chapra dengan bukunya Towards a Just Monetary System, institusi keuangan Islam kontemporer tidak  jauh  berbeda  dengan setting institusi  keuangan  konvensional  yang  sudah  mapan,  sehingga instrument-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan  moneter  konvensional.  Namun,  karena  cara  kerja  instrumen  kebijakan  moneter  Islam memiliki  persamaan  dan  perbedaan  prinsip  dengan  cara  kerja  instrument  kebijakan  moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional(Sugianto et al., 2015).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu.  Penelitian  terdahulu  telah mengungkapkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  antara  lain  kredit  atau pinjaman (LOAN), suku bunga (INT), pembiayaan syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS).

## KESIMPULAN
Kami dapat memberikan kesimpulan antara lain: Kredit dan simpanan (LOAN) berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (PDRB)  di  Sumatera  Utara.  Suku bunga  (INT)  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sumatera Utara. Kredit atau Pinjaman (LOAN) dan Suku  Bunga  (INT)  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara.  Pembiayaan syariah  (FINC)  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  di  Sumatera  Utara. Tingkat  bagi  hasil  (PLS)  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  di  Sumatera Utara. Pembiayaan Syariah (FINC) dan Tingkat Bagi Hasil (PLS) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Utara.  Kredit  atau  pinjaman  (LOAN),  suku bunga (INT),  pembiayaan  syariah (FINC) dan tingkat bagi hasil (PLS) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Beberapa  rekomendasi  kebijakan  diantaranya:  penelitian  ini  diharapkan  nantinya  dapat memberikan informasi bagi pihak Bank Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh transmisi kebijakan moneter melalui sistem moneter konvensional maupun syariah yang kedepannya dapat mempengaruhi sektor riil. Selanjutnya pada perusahaan bank syariah di Sumatera Utara agar memahami tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan dengan tujuan  agar  dapat  berkesinambungan  dengan  jalur  suku  bunga  yang  diterapkan  dalam  transmisi kebijakan  moneter  konvensional,  sehingga  secara  bersama-sama  dapat  memberikan  pengaruh  atau dampak pada pertumbuhan sektor riil.
Perlunya strategi ekonomi yang dapat meningkatkan volume transaksi berbasis syariah dan semakin memurnikan sistem ekonomi syariah, sehingga diharapkan persentase andil ekonomi syariah

## Yustri, Chairina, Dara
dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar mengingat potensinya yang besar dan seperti yang telah  diketahui  bahwa  ekonomi  syariah  merupakan  ekonomi  yang  bebas  riba  sehingga  tahan  atas ketidakstabilan  ekonomi.  Selain  dengan  melakukan  seminar  bagi  mereka  yang  memang  tertarik dengan dunia ekonomi syariah, salah satu yang dapat dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang sudah mengerti  bagaimana  ekonomi  syariah  berjalan  guna  menyebarluaskan  informasi  pengetahuan mengena i  ekonomi  syariah  adalah  dengan  mengajak  juga  mendatangi  langsung  atau  “menjemput” para  pelaku  ekonomi  yang  belum  mengerti  dan  tahu  tentang  kelebihan  ekonomi  syariah,  sehingga masyarakat  akan  semakin  mengerti  bagaimana  ekonomi  syariah  berjalan  dan  menghilangkan anggapan  bahwa  ekonomi  syariah  hanyalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  “menyariahkan”  sistem ekonomi konvensional yang biasa dipakai.

## Daftar Pustaka
Abduh,  M.,  &  Azmi  Omar,  M.  (2012).  Islamic  banking  and  economic  growth:  the  Indonesian  experience. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 5 (1), 35–47.
Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 7 (1).
Ascarya.  (2012).  Alur  Transmisi  Dan  Efektifitas  Kebijakan  Moneter  Ganda  di  Indonesia. Buletin  Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 283–315.
Ascarya, A., & Bayuni, E. M. (2010). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia. Islamic Finance & Business Review , 5 (1).
Asnuri,  W.  (2015).  Pengaruh  Instrumen  Moneter  Syariah  dan  Ekspor  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 5 (2).
Batubara, N. F. (2022). Tumbuh 3,90 Persen Triwulan I 2022, Perekonomian Sumut Tertinggal dari Jambi dan Riau.
Budiyanto,  V.,  &  Wibowo,  W.  (2021).  Pengaruh  Kebijakan  Moneter  Terhadap  Pertumbuahn  Ekonomi  (Studi Kasus Negara Indonesia). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 5 (3). Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System . Leicester, UK: The Islamic Foundation.
Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Prosiding  Seminar  Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 73–92.
El  Ayyubi,  S.,  Anggraeni,  L.,  &  Mahiswari,  A.  D.  (2018).  Pengaruh  Bank  Syariah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Al-Muzara’ah , 5 (2), 88–106. Elvalisa Siregar. (2022). BI: Sumut Penyumbang ke-2 terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera. Fuadi,  M.,  Suriani,  S.,  &  Zulham,  T.  (2022).  Can  Sharia  Finance  Affect  Indonesia’s  Economic  Growth?
International Journal of Finance, Economics and Business , 1 (3), 166–176. Halim, M. A. (2018). Teori Ekonomi Makro (Edisi 3). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hendra  Andy  Mulia  Panjaitan,  Sri  Mulatsih,  &  Wiwiek  Rindayati.  (2020).  Analisis  Dampak  Pembangunan Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Pembangunan , 8 (1), 43–61.
Hubara,  Z.  A.,  Nurrahma,  S.  A.,  &  Jannah,  N.  (2021).  Penerapan  Kebijakan  Moneter  Islam  Pada  Sistem Perekonomian Indonesia. Journal Of Managrment, Accounting, Economic and Business , 2 (4). K, Y., S, E., H.A, Y., & NST, M. (2020). Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020 . Medan: Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kalsum, U. (2016). Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. Edisi Janusari , 9 (1). Kunawangsih  Pracoyo,  T.,  &  Pracoyo,  A.  (2007). Aspek  Dasar  Ekonomi  Makro  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT Grasindo.
Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi MODERNISASI , 11 (2), 124.
Lee, K. S., & Werner, R. A. (2022). Are lower interest rates really associated with higher growth? New empirical evidence  on  the  interest  rate  thesis  from  19  countries. International  Journal  of  Finance  and  Economics , (June 2020), 1–16.
Manan, H. A. (2014). Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama . Jakarta.

## Yustri, Chairina, Dara
Masrizal,  &  Trianto,  B.  (2022).  the  Role  of  Pls  Financing  on Economic  Growth:  Indonesian  Case. Journal  of Islamic Monetary Economics and Finance , 8 (1), 49–64.
Nofrianto, N., Muliana, Y., & Cahyadi, A. (2021). The Impact of Islamic Bank Financing, Government Spending, and Investment on Economic Growth in Indonesia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 10 (2), 299–310. Nopirin. (2014). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro . Yogyakarta: BPFE.
Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor  Prioritas. Otoritas  Jasa  Keuangan ,  58.  Retrieved  from  https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit- Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas/Kajian Kredit - Pertumbuhan Eko (final).pdf
Prihatin, W. A., Arintoko, A. A., & Siharno, S. S. (2019). Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 21 (3). Pujoalwanto, B. (2014). Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siddiqui,  S.  A.  (1980). An Evaluation  of  Research  on  Monetary Policy  and  Stability  of  the  Islamic  Economic system . 235–270.
Siti Ombun Harahap, & Harahap, Z. A. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2016 . 6 (2), 102.
Soemitra, A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Depok: Kencana.
Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2015). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah. Human Falah , Vol.2 (No. 1). Sukirno, S. (2019). Makroekonomi: Teori Pengantar (3rd ed.). Depok: Rajawali Pers.
Sukmana,  R.,  &  Kassim,  S.  H.  (2010).  Roles  of  the  Islamic  banks  in  the  monetary  transmission  process  in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 3 (1), 7–19. Tambunan,  K.,  &  Nawawi,  M.  I.  (2017).  Analisis  Kausalitas  Granger  Kebijakan  Moneter  Syariah  Terhadap Perekonomian Indonesia. BISNIS , 5 (2). Warijiyo,  P., &  Solikin.  (2004). Mekanisme  Transmisi  Kebijakan  Moneter  di  Indonesia. (Buku  Seri).  Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia.
Warjiyo, P. (2004). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPAK) BI.
Wibowo, M. G., & Mubarok, A. (2018). Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 25 (2), 127–139.