## INVESTASI ACEH : WUJUD KONTRIBUSI PENGUSAHA DAN PEMERINTAH ACEH
Malahayatie 1 , Rahmawati 2 , Lia Safrina 3* 123 IAIN LHOKSEUMAWE *Email Korespondensi: liasafrina@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  perkembangan  investasi,  kontribusi  pemerintah  dan  pengusaha  dalam pengembangan    investasi  dan    penerapan  investasi  Islam  di  Aceh.  Penelitian  ini  merupakan  kualitatif  yang dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi tidak  terstruktur  dan  wawancara  mendalam  kepada  para  informan.  Penelitian  ini  memberikan  hasil  bahwa;1) . Realisasi  investasi  di  Aceh  mengalami  peningkatan  sebesar  56,76%  dari  tahun  2019-2020,  Capaian  ini melampaui  target  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  RPJM  Aceh  dengan  nilai  realisasi  investasi  150,60  %,   2) Pemerintah  dan  pengusaha  telah  memberikan  kontribusi  yang  baik  dalam  pengembangan  investasi  di  Aceh.  3) Penerapan  investasi  di  Aceh  telah  memenuhi  aspek-aspek  investasi  dalam  islam  baik  dari  aspek  material  atau finansial,  aspek  kehalalan,  aspek  sosial  dan  lingkungan  serta  aspek    pengharapan  kepada  ridha  Allah  SWT. Kesimpulan perkembangan investasi Aceh pada tahun 2020 mengalami perbaikan yang cukup positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, penerapan investasi di Aceh sudah memenuhi aspek-aspek investasi dalam islam, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh.
Kata Kunci: Investasi Islam, Pemerintah, Pengusaha

## INVESTMENT IN ACEH: THE BUSINESSMEN CONTRIBUTION AND THE GOVERNMENT OF ACEH

## Abstract
This  study  aims  to  identify  the  development  of  investment,  the  contribution  of  government  and  entrepreneurs  in investment development and the application of Islamic investment in Aceh. This research is qualitative and analyzed using descriptive analysis. Data collection methods were conducted by means of unstructured observation and in-depth interviews with informants. This research provides results that; 1). Investment realization in Aceh has increased by 56.76% from 2019-2020, this achievement exceeds the target set in the Aceh RPJM document with an investment realization  value  of 150.60%, 2).  The government  and  entrepreneurs have  contributed  well to  the  development  of investment in Aceh. 3) The implementation  of investment in Aceh has fulfilled the aspects of investment in Islam both from the material or financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects and aspects of hope in the pleasure  of  Allah  SWT.  The  conclusion  of  Aceh's  investment  development  in  2020  experienced  a  fairly  positive improvement compared to previous years, the application of investment in Aceh has fulfilled the aspects of investment in Islam, this condition can foster the attractiveness of investors both from local and outside Aceh to invest in Aceh.
Keywords: Islamic Investment, Government, Businessmen
PENDAHULUAN
Untuk  mendorong  petumbuhan  ekonomi yang  lebih  tinggi  setiap  kabupaten/kota perlu membangun potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Salah satu upaya  peningkatan  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diwujudkan  dengan  mewujudkan  iklim bisnis yang subur yang salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan investasi di suatu daerah.  Investasi  akan  dapat  menumbuhkan  iklim bisnis  karena  semakin  banyak  investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru
Diterima: 12 Nov 2022    Direvisi: 10 Jan 2023     Disetujui: 09 March 2023    Dipublikasi: 17 March 2023
yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor  bisnis  yang  tumbuh  di  masa  pandemi  ini.  Ketiga,  banyaknya  bisnis  yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelaskan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Investasi  merupakan  pelaksanaan  ekonomi  yang  digunakan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja  dan  memajukan perekonomian.  Tujuan  suatu  investasi  tercapai  apabila  faktor-faktor  pendukung  yang menghambat investasi tersebut dapat diatasi. Otoritas pemerintah pusat dan daerah harus mampu  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  difasilitasi  dengan  birokrasi  yang  efisien, kepastian hukum di bidang investasi, biaya ekonomi yang kompetitif, dan ketenagakerjaan dan  keamanan  perusahaan  (Timberan,  2015),(Meliza  &  Simanjuntak,  2018).  Investasi  ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah. PDB yang naik akan mendukung  upaya  pembangunan  dari  pemerintah,  sementara  pemerintah  pun  akan  lebih giat  membangun  infrastruktur  guna  menyokong  dan  menarik  investor  (Ningsih  et  al., 2020), (Astuti, 2018), (Maulana, 2019)
Faktor-Faktor yang mempengaruhi investasi adalah: a) Faktor politik, Situasi politik yang  tidak  stabil  dan  tidak  pasti  saat  ini  di  Indonesia  telah  mengurangi  insentif  untuk berinvestasi. b) Faktor ekonomi, Perekonomian daerah sangat diperhatikan maka investor akan  sangat  tertarik  dengan  bagaimana  modal  yang  mereka  tanamkan.  c)  Faktor  hukum, Daya tarik investor untuk berinvestasi tergantung pada sistem hukum, sistem hukum harus mampu  menciptakan  prediktabilitas,  keadilan  dan  efisiensi.  Pada  dasarnya,  kewajiban pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  adalah  menjamin  kepastian  dan  keamanan berusaha  bagi  pelaksanaan  penanaman  modal.  Untuk  menjamin  kepastian,  dan  keamanan itu  perlu  diatur  kewenangan  pemerintah,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  dalam penyelenggaraan penanaman modal bagi investor. (Tindangen, 2017)
Ditinjau  dari  sisi  kepentingan  investor,  tertibnya  koordinasi  di  antara  instansi- instansi  terkait  akan  memberikan  kejelasan  dan  kepastian  dalam  pemenuhan  kewajiban mereka  dan  menciptakan  efisiensi  berusaha,  dimana  hal  ini  tentunya  akan  memberikan dampak  yang  positif  bagi  iklim  investasi.  Penertiban  koordinasi  kelembagaan  mencakup aspek-aspek:  sikronisasi  wewenang  dan  tingkatkan  kerjasa  sama  antar  lembaga  (Ana Rokhmatussa’dyah,  2017).  Oleh  sebab  itu  diperlukan  adanya  koordinasi  yang    antar lembaga, antar Pemerintah dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah.  Untuk  mengatur  Koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  Penanaman  Modal  termasuk perizinan,  menurut  Pasal  27  ayat  (2)  diserahkan  kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang Undang No. 25 tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara  langsung  dari  setiap  sektor  dan  Daerah  terkait  dengan  Pejabat  yang  mempunyai kompetensi dan kewenangan.
Berbicara  persoalan  investasi  memiliki  kaitan  erat  dengan  para  pengusaha  dan usahanya, dapat di katakan bahwa pengusaha dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar dalam memajukan suatu daerah dan negaranya oleh sebab itulah kontribusi pengusaha dan pemerintah  sangat  berpengaruh  dalam  peningkatan  investasi  suatu  wilayah.  Pemerintah diharapkan  dapat  melakukan  berbagai  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  ekosistem investasi  dan  kegiatan  berusaha,  Perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja,  Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, sehingga dengan cara ini diharapkan dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Aceh adalah salah satu bagian dari provinsi terujung di Indonesia, yang terletak di ujung  barat  kepulauan  Sumatera  yang  memiliki  kekhususan  tersendiri  dalam  menjalankan pemerintahan  dan  daerahnya.  Pada  pelaksanakan  sistem  pemerintahannya  Aceh  diberikan hak  khusus  yang  seluas-luasnya  pada  otonomi  khusus  sesuai  UU  No.  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Aceh  diberikan  hak  dalam  mengurus  kepentingan  tatanan pemerintahannya  sendiri  untuk  memajukan  Aceh  sebagai  daerah  inovasi  yang  dilakukan dengan  pembangunan  suprastruktur  dan  infrastruktur  yang  memadai  di  semua  aspek. Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Dalam  Usaha memajukan Aceh salah satunya adalah dengan masuknya para investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 165 ayat  (2) UU No. 11 Tahun  2006 menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi  dalam  bentuk  penanaman  modal  dalam  negeri,  penanaman  modal  asing,  ekspor dan  impor  dengan  memperhatikan  norma,  standar,  dan  prosedur  yang  berlaku  secara nasional yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam berinvestasi.
Ketua  Apindo  Aceh  yang  mengatakan  bahwa  perekonomian  Aceh  di  bidang investasi masih belum               menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor  Internasional  yang  berinvestasi  di  Aceh.  Berbagai  kendala  yang  masih terjadi dalam bidang investasi di Aceh meliputi masih rendahnya kualitas SDM merupakan akibatnya rendahnya kemauan untuk belajar, masih adanya praktek pungutan liar (pungli), isu  sosial  lainnya  oleh  oknum-oknum  tertentu,  permasalahan  terkait  sengketa  lahan  dan permasalahan  lainnya  dan  masih  terbatasnya  infrastruktur  pendukung  untuk  kegiatan ekspor dan impor (seperti akses jalan yang menghubungkan kawasan strategis dengan pusat kota belum tersedia dengan layak). Termasuk juga masih rumitnya pengurusan izin usaha, kebijakan  Pemerintah  terkait  perizinan  cenderung  berubah-ubah/tumpang  tindih (overlapping),  dan  penerapan  Qanun  LKS  dianggap  masih  memperlambat  kegiatan operasional  pelaku  usaha,  terbatasnya  bahan  baku  pendukung  kegiatan  produksi perusahaan,  baik  dalam  kuantitas,  kontinuitas,  harga,  maupun  kualitas,  terbatasnya distribusi  pemasaran  produk  dan  ukuran  pasar  (market  size)  serta  rendahnya  daya  beli masyarakat  Aceh.  Benturan  Perilaku  dan  sikap  antara  pengusaha  dan  pemerintah  yang terjadi  disini  merupakan  salah  satu  penyebab  terhambatnya  jalan  investasi  di  Aceh  dalam sektor Riil.
Bagian  Pengawasan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas  Penduduk, menjelaskan bahwa  Pihak  dinas  menerima  pengaduan  langsung  dari  pihak-pihak  tertentu  tentang hubungan  industrial  seperti  permasalahan  terkait  gaji/upah  yang  diterima  tidak  sesuai dengan UMP dan ini sering terjadi.  Pelanggaran-pelanggaran lain juga mengenai hubungan kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rusaknya lingkungan di sekitar  perusahaan,  jaminan  kesehatan  serta  terhadap  perilaku-perilaku  tenaga  kerja  dan pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi  Aceh  mengatakan  bahwa  kantor  juga  menerima  beberapa  pengajuan  dan informasi  terkait  beberapa  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  baik secara administrasi  perijinan  maupun  pelanggaran-pelanggaran  dari  lapangan.  Bahkan  ada informasi  yang  diterima  dari  dinas  penanaman  modal  bahwa  investor  tersebut  bermain dalam upaya pengalihan pada investor yang lain. Dalam bahasa lain agen investor, padahal kami  sudah  mengetahui  akan  proses  yang  dilaksanakan  belum  menunjukkan  proses  yang melalui syarat. Sehingga perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan bermasalah harus
dihentikan. Peran tanggung jawab dan kepercayaan harusnya dijaga oleh berbagai pihak agar keberlanjutan usaha semakin dinamis dan harmonis.
Berdasarkan uraian penjelasan di atas peneliti merumuskan beberapa permasalahan meliputi 1) Bagaimana Perkembangan investasi di Aceh? 2) Bagaimana realisasi investasi di Aceh? 3) Bagaimana Kontribusi pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan  investasi di  Aceh.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  untuk  melihat perkembangan  investasi,  kontribusi  pemerintah  dan  pengusaha  dalam  pengembangan investasi di Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Ibukota  Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan fokus pada investasi Aceh dan kontribusi etika islam pada pengusaha dan pemerintah Aceh.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yang dianalisis  dengan  mengunakan  analisis  deskriptif  yang  mengacu  pada  data  dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  observasi  tidak  terstruktur  dan  wawancara  mendalam  ( indept interview ) dan Dokumentasi.
Data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dengan  informan  meliputi  Kepala BAPPEDA Aceh, KADIN Aceh, Sub bagian humas lembaga walinanggroe, ketua Apindo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pegawai PT. Aceh Samudra Utama, pegawai PT.Alhas jaya group dan dokumentasi berupa publikasi Realisasi Investasi Aceh. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Tabel 1.

## Operasional Variabel Penelitian Investasi Aceh
Dimensi Indikator Sub Indikator Investasi Aceh Penanaman Modal Dalam  Negeri  dan Asing 1. Realisasi PMDN dan PMA, 2. Realisasi investasi berdasarkan negara asal
3. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) berdasarkan sektor usaha Kontribusi Pemerintah 1. Menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. 2. Koordinasi  yang harmonis di antara  berbagai institusi yang berkaitan. 1. Mengatur  kewenangan  pemerintah,  provinsi,  dan kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan  penanaman modal.
2. Efektivitas  sistem  hukum  akan  dapat  berjalan  dengan baik  apabila  ada  kejelasan  tugas  pokok  dan fungsi  serta kewenangan dari masing-masing institusi.
3. Kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah
4. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau business friendly .
5. Pemerintah  membuka  seluas-luasnya  kemudahan  akses investasi  melalui  sistem Online  Single  Submission (OSS)
dengan prinsip trust but verify yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel. 6. Pemberian  sejumlah  pembebasan  dan  kelonggaran  di bidang perpajakan termasuk insentif. 7. Kebijakan  deregulasi  dan  debirokrasi  ke  arah  iklim investasi yang lebih menggairahkan.
Kontribusi Pengusaha Koordinasi  yang harmonis  dengan pemerintah 1. Pengusaha  bersedia  mematuhi  aturan  yang  dibuat pemerintah  dalam  upaya  kesinambungan  dunia  usaha dan perekonomian. 2. Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta intens terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha. 3. Pengusaha  berorientasi  pada  sektor  unggulan  daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjanjikan peluang investasi. Penerapan Investasi Islam Aspek-aspek investasi dalam Islam 1. Aspek material atau finansial 2. Aspek kehalalan,
3. Aspek sosial dan lingkungan
4. Aspek  pengharapan kepada ridha Allah SWT

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Investasi Aceh
Untuk  mendorong  petumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  setiap  kabupaten/kota perlu membangun potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Salah satu pemacu  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  adalah  tingkat  investasi  yang  ada  didaerah tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menyebutkan bahwa “terjadi peningkatan investasi di Aceh mulai dari tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan, dari tahun 2019-2020 meningkat hingga 150%, bahkan pada tahun 2021 juga di triwulan pertama sampai saat ini peningkatan di bidang investasi masih sangat membanggakan.
Kepala  DPMPTSP Aceh menjelaskan bahwa:
“Investasi  di  Aceh  kalau  kita  lihat  perkembangannya  cukup  menggembirakan  sejak  dua  tahun terakhir  pertumbuhannya  positif  dan  juga  signifikan.  Saat  ini  investasi  yang  tumbuh  di  Aceh didominasi  oleh  sektor  energi  dan  konstruksi.  Disatu  sisi  hal  ini positif  karena  dengan  adanya investasi  di  sektor  energi  maka  ketahanan  energi  menjadi  lebih  baik.  Sementara  di  konstruksi misalnya jalan tol konektivitas Aceh menjadi lebih baik. Hal itu akan meningkatkan daya saing investasi di Aceh”.
Lebih lanjut, Subbagian Humas Lembaga Wali Nanggroe mengungkapkan bahwa:
“Perekonomian  Aceh  sudah  cenderung  semakin  mengarah  kepada  kemajuan  sejak  adanya perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Lembaga terus melakukan berbagai usaha agar kondisi Aceh  semakin  damai  dan  sejahtera.  Namun  keinginan  bagi  orang  asing  untuk  berinvestasi  di Aceh  itu  kecil,  dikarenakan  banyak  investor  luar  yang  mengatakan  bahwa  Aceh  ini  tidak aman. Karena Aceh selama 30 tahun hidup dalam konflik sehingga  susah membangun wilayah tanpa adanya konflik”.
Hasil wawancara tersebut di atas juga diperkuat oleh data publikasi DPMTSP Aceh terkait dengan perkembangan investasi di Aceh dapat dilihat melalui jumlah investasi yang terealisasi  setiap  tahunnya  baik    PMDN  dan  PMA,  realisasi  investasi  berdasarkan  negara asal  dan  realisasi  investasi  (PMA  dan  PMDN)  berdasarkan  sektor  usaha.  Data  realisasi investasi disajikan dalam bentuk tabel berikut ini .

## Tabel 2
Realisasi Investasi di Aceh tahun 2019-2020 No Investasi 2019 2020 Pertumbuhan (%) 1 Target RPJMA (Rp) 5,500,000,000,000  6,050,000,000,000 10.00 2 PMDN (Rp) 4,615,149,781,752  8,373,042,755,643 81.43 3 PMA(US$) 79,796 51,248,240 64,124.07 4 PMA (Rp. 13.400/15000) 1,196,940,962,356     737,974,659,407 -38.34 5 Total 5,812,090,744,108  9,111,017,415,050 56.76 6 Capaian 105.67 150.60 42.51
Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)
Berdasarkan  tabel  2  pada  tahun  2020  realisasi  penanaman modal di Aceh mengalami peningkatan, Pada tahun 2020 realisasi investasi Aceh berhasil mencapai angka 9,1 triliun rupiah  dibandingkan  tahun  2019  sebesar  5.8  triliun,  maka  capaian  pertumbuhan  realisasi investasi tahun 2020 meningkat sebesar 56,76 % dari tahun 2019.
Sehubungan dengan realisasi investasi PMDN dan PMA yang ada di Provinsi Aceh selama periode 2019 – 2020 dapat dijelaskan pada tabel 3.
Tabel 3 Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2019 (dalam Rp 1.000)
No Kab/Kota 2019 2020 PMDN PMA Total PMDN PMA Total 1 Simeulue 21.235.784  20.925.575  42.161.359.817 11.557.499 3.913.572 15.471.071 2 Aceh Singkil 20.365.287 -  20.365.286.757 68.257.972 - 68.257.972 3 Aceh Selatan -  12.850.963  12.850.963.349 935.037 935.037 4 Aceh Tenggara -  164.829.979  164.829.979.419 50.000 1.030.441 1.080.441 5 Aceh Timur 132.477.795 6.918  132.484.713.021  261.321.066 2.197.787  263.518.853 6 Aceh Tengah 502.849.352 855.180  503.704.531.729  735.041.558 14.576.326  749.617.883 7 Aceh Barat 466.705.369  47.173.612  513.878.981.051  667.767.615 35.394.322  703.161.937 8 Aceh Besar 713.656.715  145.486.993  859.143.707.248  5.204.568.689 3.216.578 5.207.785.267 9 Pidie 425.481.524 6.040.690  431.522.213.773  386.241.216 1.578.537  387.819.753 10 Bireuen 591.765.634 -  591.765.633.792 15.089.149 - 15.089.149 11 Aceh Utara 956.608.863 2.698.035  959.306.898.444  447.311.528 1.218.250  448.529.778 12 Aceh Barat Daya 1.314.805 3.750 1.318.555.000 35.543.756 4.320 35.548.076 13 Gayo Lues 4.708.697  22.150.808  26.859.504.703 1.003.126 1.650.500 2.653.626 14 Aceh Tamiang 176.147.233 609.486  176.756.718.851 52.340.414 3.111.189 55.451.603 15 Nagan Raya 226.306.020  425.952.999  652.259.018.529 75.932.005  646.482.954  722.414.959 16 Aceh Jaya 4.218.505 5.115 4.223.620.000 673.914 20.000 693.914 17 Bener Meriah - 223.875 223.875.000 905.063 14.868.997 15.774.060 18 Pidie Jaya 16.766.576 -  16.766.575.624 1.519.400 - 1.519.400 19 Banda Aceh 130.103.849  236.188.551  366.292.399.823  258.852.278 3.852.483  262.704.761 20 Sabang 13.046.174 485.351  13.531.524.752 - 41.160 41.160 21 Langsa 3.690.983  110.447.860  114.138.843.296 4.952.946 1.328.103 6.281.049 22 Lhokseumawe 145.638.192 5.225  145.643.417.356  137.442.094 2.554.106  139.996.200 23 Subulussalam 62.062.423 -  62.062.422.773 6.671.466 - 6.671.468
Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa berdasarkan lokasi atau wilayah lokasi atau wilayah, realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN tahun 2019 – 2020 pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Urutan pencapaian terbesar pada tahun 2019 berada di kabupaten
Aceh Utara dengan nilai total investasi sebesar Rp 959.306.898.444,- dan untuk tahun 2020 urutan pencapaian terbesar berada di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai total investasi Rp 5.207.785.266.861,- Capaian angka realisasi investasi di  kabupaten  Aceh  Besar  pada  tahun 2020 ini dikarenakan nilai realisasi investasi Proyek Tol Sibanceh oleh PT. Hutama Karya mencapai  5  Triliun.  Sementara  capaian  realisasi  investasi  terendah  tahun  2020  berada  di Kota  Sabang  yang  hanya  mencapai  Rp  41.160.000,-.  Selanjutnya  Lima kabupaten dengan capaian  realisasi  investasi  tertinggi  tersebut  meliputi  Kabupaten  Aceh Besar  sebesar  Rp 5.207.785.266.861,-,  Kabupaten  Aceh  Tengah  sebesar  Rp  749.617.883.255,-,  Kabupaten Nagan  Raya  sebesar  Rp  722.414.958.784,-,  Kabupaten  Aceh  Barat  sebesar  Rp 703.161.936.932,- dan Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 448.529.777.896. Kemudian  sehubungan  dengan  realisasi  investasi  berdasarkan  Negara  Asal sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 4.
Tabel 4 Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal Tahun 2019-2020 No Negara Asal 2019 2020 1  Afghanistan 94.913.261.194 2.188.800.000 2  Amerika Serikat 19.186.077.870 3  Belgia 28.145.475.000 35.386.401.600 4  Brazil - 500.000.000 5  British Virgin Island 5.953.199.126 118.250.750 6  Cayman Island 653.484.628 1.577.744.322 7  Gabungan Negara 556.378.481.804 7952057143 8  Hong Kong, RRT - 646.355.730.600 9  China - 11.145.000.000 10  Inggris - 11  Korea Selatan 5.611.080.000 20099434051 12  Korea Utara 6.668.422.350 13  Malaysia 403.816.930.500 1030440834 14  Perancis 422.283.582 15  R.R. Tiongkok 15.969.683.200 1.253.276.592 16  RRC - 17  Samoa Barat - 206.184.275 18  Singapore 59.191.083.103 10.150.179.240 19  Spanyol 31.500.000 11.160.000 Total 1.196.940.962.356 737.974.659.407 Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)
Tabel 4 menjelaskan bahwa investasi Asing yang ada di Aceh Berasal dari berbagai Negara  yaitu  Afganistan,  Amerika  Serikat,  Brazil,  British  Virgin  Island,  Cayman  Island, Gabungan  Negara,  Hongkong,  China,  Inggris,  Korea  Selatan,  Korea  Utara,  Lebanon, Malaysia,  Perancis,  R.R.Tiongkok, RRC,  Samoa  Barat,  Singapore  dan  Spanyol. jika  dilihat dari Realisasi investasi asing berdasarkan negara asal bahwa  realisasi Investasi PMA yang paling  tinggi  pada  tahun  2019  berasal  dari  gabungan  beberapa  negara  dengan  nilai  Rp 556.378.481.804,-  Untuk  tahun  2020  realisasi    investasi  paling  tinggi  berasal  dari  Negara Hongkong, RRT sebesar Rp 646.355.730.600.
Lebih  lanjut  realisasi  investasi  PMDN  Berdasarkan  sektor  usaha  yang  terdapat  di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

## Tabel 5
Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha No Sektor Usaha 2019 2020 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.014.355.559.223 176.143.324.387 2 Pertambangan dan Penggalian 466.833.246.261 737.512.059.045 3 Industri Pengolahan 1.273.216.806.139 992.091.325.949 4 Pengadaan Listrik dan Gas 1.095.874.520.072 793.342.799.705 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - 6 Konstruksi 472.805.790.562  5.051.562.460.903 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda M 159.763.111.289 149.939.523.764 8 Transportasi dan Pergudangan 18.983.302.210 17.986.095.630 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 26.740.159.412 20.092.535.630 10  Informasi dan Komunikasi 1.230.000.000 - 11  Jasa Keuangan dan Asuransi - - 12  Real Estate 8.586.414.825 203.517.889.436 13  Jasa Perusahaan - - 14  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos W - - 15  Jasa Pendidikan 6.000.000 6.000.000 16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 36.375.013.450 187.619.921.806 17  Jasa lainnya 40.379.858.309 43.228.819.388 Total 4.615.149.781.752  8.373.042.755.643
Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi penanaman modal PMDN terbesar tahun  2019  berada  di  Sektor  Industri  Pengolahan  dengan  nilai  investasi  masing-masing 1,27  T.  Namun,  untuk  tahun  2020  realisasi  penanaman  modal  berpindah  dari  sektor industri pengolahan ke sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar 5,05 T.
Selanjutnya untuk realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha yaitu:.
Tabel 6 Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha No Sektor 2019 2020 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13.417.500.000  46.861.002.371 2 Pertambangan dan Penggalian 13.834.450.828  10.437.112.374 3 Industri Pengolahan 133.332.208.266 8.346.237.551 4 Pengadaan Listrik dan Gas 797.576.576.604  670.917.828.580 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - - 6 Konstruksi - - 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor - 286.840.192 8 Transportasi dan Pergudangan - - 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 25.727.388.936 159.410.750 10  Informasi dan Komunikasi 213.038.912.722 - 11  Jasa Keuangan dan Asuransi - - 12  Real Estate - - 13  Jasa Perusahaan - - 14  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib - - 15  Jasa Pendidikan - - 16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13.925.000 218.705.989 17  Jasa lainnya - 747.521.600 Total 1.196.940.962.356  737.974.659.407

## Sumber: Data DPMTSP Aceh (2021)
Berdasarkan tabel 6 dapat di lihat bahwa realisasi penanaman modal PMA tertinggi berdasarkan  sektor  usaha,  nilai  realisasi  tertinggi  tahun  2019  berada  di  sektor  pengadaan
listrik  dan  gas  sebesar  Rp797.576.604,-  dan  nilai  realisasi  tertinggi  tahun  2020  berada  di sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp 670.917.828.580.
Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ketua Apindo Aceh yang mengatakan bahwa:
“Perekonomian Aceh di bidang investasi masih belum  menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor Internasional yang berinvestasi di Aceh. Namun geliat usaha  lokal  sudah  menunjukkan  prestasi  yang  berkembang.  Apindo  sekarang  sedang  mencari investor untuk Aceh apa yang bisa pemerintah buat untuk para investor. Makanya dalam hal ini Apindo membangun prospek Aceh ini kedepannya menjadi bagus bahkan setelah pandemi covid- 19 ini berakhir. Pengusaha selalu mendukung pemerintah dalam hal Investasi, terus melakukan upaya mencari investor asing yang akan menanamkan modalnya di Aceh”.
Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  salah  satu  Pegawai  Pengusaha  lokal dibidang komoditas menyatakan bahwa:
“ Investasi di aceh semakin meningkat tetapi masih belum bisa di rasakan langsung dampaknya oleh  masyarakat.  Pengusaha  lokal  tumbuh  tetapi  perlu  adanya  pembinaan  sehingga  akan menciptakan  pengusaha  yang  professional.  Selanjutnya,  hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh pegawai PT. Alhas Jaya Group menjelaskan bahwa “iklim  investasi sector riil yang ada di Aceh sudah  cukup  baik  bila  kita  melihat secara  perkembangan  daerah.  Namun  demikian,  isu-isu seperti  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  berinvestasi  masih  menjadi  momok  yang  belum diselesaikan  oleh  Pemerintah  Aceh  maupun  Stakeholder  terkait  didalam  proses  investasi  yang timbul. Dalam  persprektif kami, perkembangan usaha di Aceh sudah mulai terbuka dengan baik. Kami melihat beberapa toko-toko franchise yang  ada  di  Medan perlahan  sudah mulai masuk di Aceh.  Namun  demikian untuk sector pengembangan usaha yang setidaknya menyamai Provinsi Sumatera Utara yang notabene merupakan tempat banyaknya industri-industri teknis yang mana perusahaan  kami jalankan masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh Pemerintah menjadi Provinsi Industri dengan mengusung Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan lain-lain”.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas  dapat  digambarkan  bahwa  perkembangan secara  keseluruhan  kinerja  investasi  Aceh  pada  tahun  2020  mengalami  perbaikan  yang cukup  positif  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  iklim investasi di Aceh sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh. Ini  bisa  dilihat  dari  jumlah  realisasi  PMA  dan  PMDN  yang  meningkat  setiap  tahunnya. Berdasarkan tabel realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

## Wujud  Kontribusi  Pengusaha  dan  Pemerintah  Aceh  dalam  Pengembangan Investasi
Pengembangan  investasi  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  tidak  terlepas  dari  peran pengusaha dan Pemerintah Aceh. Kepala DPMPTSP Aceh mengatakan bahwa:
“Para pengusaha  lokal secara attitude harus diupgrade secara terus menerus. Banyak pengusaha yang kurang berminat pada program dinas. Mereka hanya perlu pada bantuan barang, ketika ada bantuan  sering  komplain.  Jenis  usaha  belum  beragam  sehingga  pengusaha  yang  ekspor  sama sekali kurang dan data ekspor di Aceh juga tidak bervariasi. Pengusaha Aceh itu banyak yang menjadi  traider  dalam  lingkup  skala  kecil  sehingga  enggan  bermitra  dengan  pengusaha  skala besar.  Berbagai  program  edukasi  dan  pendampingan  dari  dinas  sama  sekali  kurang  di  minati
karena belum memberikan keuntungan bagi mereka secara materi. Open mindset  pengusaha lokal perlu  dilatih  dengan  berbagai  program  unggulan  kedinasan.  Beberapa  kasus  dengan  pengusaha semen  di Lepung memberikan  efek tidak baik  bagi Pemerintah Daerah karena  diyakini tidak tegas  dalam  penyelesaian  sengketa.  Kasus  perusahaan  dengan  masyarakat  mencoreng  citra Pemerintah  Aceh  dalam  mewujudkan  suasana  yang  kondusif  dan  aman.  Hal  ini  dipicu  oleh kepentingan politik dari konsekuensi pemilu yang memiliki resiko sosial. Setidaknya perusahaan dan  masyarakat  tidak  terpancing  dengan  suasana  kepentingan-kepentingan  politik  dan  pribadi secara  sepihak.  Pengusaha  dituntut memiliki  etika/sikap  yang  bijaksana  menghadapi  persoalan sosial masyarakat sehingga terciptanya rasa saling mempercayai dan tanggung jawab kepada sosial masyarakat. Pengusaha lokal perlu upgrade, kemudian kalau dilihat dari jenis usaha di Aceh ini tidak  beragam  paling  banyak  di  sektor  konsumsi,  kalau  sektor  lain  kita  masih  kurang, pengusaha  ekspor  juga  kurang.  data  ekspor  kita  hanya  itu  saja  tidak  bervariasi,  ini  artinya pengusaha  kita  perlu  ada  perubahan.  terutama  pegusaha  yang  mengolah  nilai  lebih  lanjut pengusaha kita banyak yang trader.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  lebih  lanjut  Ketua  APINDO  Aceh  juga menjelaskan bahwa:
“ Kontribusi  pengusaha  dengan  pemerintah  meliputi  upaya  asosiasi  bersama  dengan  Pemerintah Aceh  mempromosikan  potensi  wilayah  Aceh  sebagai  ladang  atau  tempat  yang  aman  untuk berinvestasi. Apindo juga terus mencari calon investor dengan segala prospek dan peluang berbagai sektor  usaha  yang  berguna  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  sebesar-besarnya.  Sektor  yang digeluti  pengurus  Apindo  Aceh  diantaranya  yaitu  sektor  pariwisata,  UMKM,  retail  dan sebagainya.  Sebagai  asosiasi  pengusaha  Apindo  Aceh  menyebutkan  mereka  akan  bersinergi bersama  pemerintah  dalam  mengurangi  beban  ekonomi  dengan  pemerintah  demi  mewujudkan kemajuan ekonomi daerah.
Pemerintah  Aceh  melalui  DPMPTSP  memprioritaskan  empat  bidang pengembangan investasi yaitu agro industri,  pariwisata, energi dan infrastruktur. Dinas juga mengarahkan potensi investasi dengan menyentuh usaha UMKM. Program unggulan dinas saat  ini  adalah  “ investment  partner  support ”  bersama  pengusaha  lokal.  Dinas terus  melakukan pembenahan  di  sektor  infrastruktur,  komoditas  yang berkualitas,  SDM  yang  bertalenta hingga iklim investasi yang mendukung. Program lainnya sebagai kontribusi yaitu pemetaan potensi komoditas unggulan kewilayahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Upaya lainnya  dalam  wujud  bersinergi  adalah  mengikuti Internasional Expo 2020 di Dubai  yang mengangkat 10 poin penting dalam upaya menarik investor asing dan dalam negeri untuk berminat  menginvestasikan  dananya  ke  Provinsi  Aceh.  Rencana  jangka  panjang  adalah perencanaan kegiatan promosi agar calon investor semakin tertarik untuk berinvestasi.
Hasil wawancara peneliti sehubungan dengan kontribusi pengusaha dan pemerintah dengan Wakil  Ketua KADIN Aceh menjelaskan bahwa:
“ Para  pengusaha  dan  pemerintah  Aceh  sudah  berkontribusi,  ini  dibuktikan  dengan  munculnya beberapa  industri  besar  di  wilayah  Aceh.  Sebaiknya  Pemerintah  Aceh  membentuk  delegasi perdagangan  atau  perwakilan  KADIN  Aceh  di  Thailand,  Malaysia,  Andaman  dan  Nicobar agar  mempermudah  monitoring  perdagangan.  Disamping  itu  KADIN  mengetahui  bahwa Pemerintah  Aceh  terus  berupaya  memberikan insentif  dan  kemudahan  bagi  investor  yang  sudah berinvestasi  di  kawasan-kawasan  industri  yang  ada  di  Aceh.  KADIN  Aceh  saat  ini  sangat membutuhkan dukungan dari beberapa dinas terkait yaitu Dinas Industri dsan Perdagangan juga Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Aceh.  Hal  ini  berguna  untuk  memperkuat  peran  para
pengusaha  lokal  supaya  dapat  mengambil  kesempatan  kerjasama  di  tingkat  Nasional  dan Internasional .
Lebih lanjut sehubungan dengan kontribusi pengusaha dan pemerintah,  BAPEDA Aceh menjelaskan bahwa:
“Wujud kontribusi antar pengusaha dan Pemerintah Aceh adanya berbagai kemudahan perizinan bagi para pengusaha dengan aplikasi online yang telah disediakan disamping itu adanya bantuan modal bagi UMKM yang terpilih memenuhi syarat sebagai UMKM yang produktif. Upaya  dan usaha  yang  sedang  dilakukan  oleh  pihak  BAPPEDA  adalah  lebih  ke  Bidang Investasi  yang mana dimudahkannya perizinan bagi setiap investor dan pengusaha-pengusaha, dan perizinan ini bisa  diakses  di  kantor  DPMTPSP.  Sehingga  dengan  adanya  akses  perizinan  ini  bisa  diakses walaupun  dalam  kondisi  pandemi.  Dan  upaya  lainnya  yang  sudah  dilaksanakan  oleh BAPPEDA adalah membuat sebuah aplikasi, aplikasi tersebut adalah aplikasi pelatihan online yang  sudah  tercipta  dibeberapa  kabupaten  kota  salah  satunya  berada  di  Aceh  Barat  Daya. Aplikasi ini dibuat untuk sektor riil UMKM bisa menjual barang secara online agar tetap eksis walaupun  dikondisi  pandemi  dan  setelah  pandemi  berakhir.  Dan  pemerintah  juga  memberikan bantuan dalam  bentuk  bantuan  modal  UMKM  dalam  rangka  keterpurukan  yang  diakibatkan oleh pandemi.
Kemudian  Sekretariat  DPRA  yang  diwakilkan  oleh  Ketua  Komisi  3  menyatakan bahwa:
“Wujud  kontribusi  pemerintah  Aceh  di  bidang  investasi  dilakukan  melalui  sosialisasi  qanun penanaman modal yang telah disahkan, sosialisasi Qanun LKS dan Qanun BUMA dan Tenaga Kerja.  Pihak  DPRA  juga melakukan  kunjungan  ke  kabupaten/kota  terkait  maraknya  kasus investasi  bodong.  Disamping  itu  para  anggota  dewan  di  Komisi  E  melakukan  edukasi  pada masyarakat terkait pemahaman yang benar akan investasi yang dipercaya. Para anggota legislatif di  Komisi  E  berharap  agar  dalam  wujud  implementasi  investasi  di  Aceh  pihak  eksekutif  sering melibatkan  persetujuan  dari  pihak  legislatif.  Hal  ini  agar  segala  masalah  yang  terjadi  di masyarakat  khususnya  gangguan  dari  para  pengusaha  yang  sudah  berinvestasi  dapat  teratasi dengan  bijaksana.  Kontribusi  lain  yang  dilakukan  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas Penduduk Aceh yaitu menggabungkan semua hal yang terkait dengan hubungan industrial. Semua hal yang terkait dengan hubungan insdustrial itu berada dibawah pengawasan Disnaker. Saat ini dari pihak kantor  Gubernur ingin menghentikan kerjasama antara perusahaan “A” karena yang tidak memperhatikan masalah sosial dan lingkungan serta memiliki unsur diskriminasi.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas  menggambarkan  bahwa  baik  pengusaha  dan pemerintah  Aceh  telah  memberikan  wujud  kontribusi  yang  baik  dalam  Pengembangan Investasi  di  Aceh,  meskipun  ada  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  masalah  sosial, lingkungan  dan  diskriminatif.  Namun  pihak  pemerintah  memberikan  sanksi  yang  sesuai dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan,  mulai  dari  memberikan  peringatan tertulis  hingga  menghentikan  kerjasama.  Ini  merupakan  langkah  baik    dalam  upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus mampu  mempromosikan  potensi  Aceh  ke  kancah  Internasional,  serta  mengundang investor dari berbagai belahan dunia datang dan berinvestasi di Aceh. Pemerintah aceh juga dapat  berkontribusi  dalam  banyak  hal  terhadap  kesinambungan  dan  keberlanjutan pengusaha  di  Aceh,  diantaranya  pemerintah  memberikan  kemudahan  investasi  dengan pelonggaran  regulasi,  pemberian  insentif  bagi  pengusaha  lokal,  dan  mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

## Penerapan Investasi Islam di Aceh
Investasi  islami  sangat  diperlukan  oleh  pengusaha  maupun  pemerintah,  Investasi islami  memungkinkan  terciptanya  iklim  investasi  yang  humanis  dan  dapat  diterima  oleh semua  pihak.  Investasi  islami  memungkinkan  terciptanya  persaingan  yang  sehat  antar pengusaha, khususnya pengusaha lokal. Pemerintah Aceh harus juga memposisikan setiap orang,  maupun  pengusaha  harus  sama  dan  setara.  Setiap  paengusaha  harus  diberi kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan investasi di aceh. Kendala utama dalam investasi  di  Aceh  salah  satunya  adalah  terkait  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan ketidakpastian waktu dlm mengurus perizinan sebuah investasi di aceh. Disamping itu juga jaminan bagi kenyamanan berinvestasi harus dipastikan oleh pengusaha, agar  tidak  terjadi berbagai pungli kepada pengusaha yang akan melakukan investasi..
Penerapan investasi di Aceh Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRA bahwa:
“  Sebagai  pihak  legislatif  anggota  dewan  sudah  menyelesaikan  draf  perancangan  Qanun  Aceh tentang penanaman modal dan sudah disahkan menjadi Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018.  Tujuannya  adalah  penyelenggaraan  penanaman  modal  di  Aceh  bertujuan  untuk meningkatkan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan,  menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mengupayakan  pemenuhan  hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh. Dengan adanya qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam  qanun. Jika  ada  para  investor/pengusaha  yang  melanggar  aturan  dalam  qanun  maka  akan  ditindak tegas  sesuai  aturan  qanun  tersebut”.
Secara  keseluruhan  aspek  investasi  dalam  Islam  baik  dari  aspek  material  atau finansial,  aspek  kehalalan,  aspek  sosial  dan  lingkungan  serta  aspek    pengharapan  kepada ridha  Allah  SWT  tertuang  dalam  pasal  2  tentang  asas  yang  harus  terpenuhi  dalam berinvestasi  yaitu  penyelenggaraan  penanaman  modal  di  Aceh  berasaskan  pada  beberapa hal  yaitu  Keislaman,  kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  profesionalitas:, perlakuan  yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal  negara,  kepedulian  sosial,  kemitraan, kesetaraan  gender,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  kesinambungan  usaha  dan kesinambungan kemajuan pembangunan. .”
Perwujudan aspek material dan finansial dalam investasi di Aceh dapat dilihat dari tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh. Dalam Qanun Penanaman Modal No. 5  tahun  2018  disebutkan  bahwa  tujuan  penyelenggaran  penanaman  modal  di  Aceh: Meningkatkan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan, Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh, Meningkatkan kemampuan daya saing  dunia  usaha  secara  global,  Meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi,  dan Mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Selanjutnya  untuk  aspek  sosial  dan  lingkungan  serta  juga  sebagai  wujud  penerapan Qanun  tersebut  di  atas  pemerintah  Aceh  juga  memberikan  sanksi  bagi  investor  yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan oleh BAPEDA Aceh bahwa:
“ Berbagai  bentuk  penyimpangan  pelayanan  public  dari  pihak  pemerintah  Aceh  yang  meliputi: penundaan  yang  berlarut,  tidak  memberikan  pelayanan  maksimal,  penyimpangan  prosedur, penyalahgunaan wewenang,  adanya  biaya tidak resmi, permintaan barang/jasa  di luar prosedur, adanya  diskriminasi  serta  konflik  kepentingan  kami  rasa  tidak  ada,  bila  yang  tidak  resmi  itu dikarenakan tidak ditangani dengan baik. Seperti ada bagian-bagian yang melanggar bisa saja hal
ini tidak pernah terjadi ataupun pelanggaranya terlalu minim sehingga dianggap kecil dan tidak diekspos  atau  dipublikasikan.  Namun  berita  adanya  bentuk  penyimpangan  dari  pihak investor/pengusaha  seperti  penipuan/kecurangan  dalam  transaksi  yang  tidak  transparan  pernah terjadi  di  daerah  Aceh  Barat  dua  tahun  lalu,  yang  mana  titipan  HGU  ada  sekian  ribu  yang akhirnya  tidak  diperpanjang  lagi  oleh  Bupati  Abdiya  dan  dicabut  titipan  tersebut  dibagikan kepada masyarakat. Pelanggaran kesepakatan kerjasama yang terjadi yaitu pembuangan limbah yang sembarangan serta konflik lahan dan perusahaan yang menggunakan jalan yang dipakai oleh masyarakat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat .”
Selanjutnya aspek kehalalan secara khusus termuat dalam pasal 8 Qanun aceh No.5 yang menjelaskan bahwa: 1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk  usaha  mikro  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,  menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya  harus  bekerja  sama  dengan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta lembaga ekonomi syariah. 3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  lembaga  ekonomi  syariah  melalui program  kemitraan,  peningkatan  daya  saing,  pemberian  dorongan  inovasi  dan  perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
Untuk aspek mendapatkan Ridha Allah SWT Merupakan konsep dasar yang dianut dalam  ekonomi  islam  termasuk  investasi,  jadi  meskipun  tidak  tertulis  secara  jelas  namun kandungan Aspek mengharapkan ridha Allah SWT tersirat dalam salah satu asas yang ada dalam  investasi  aceh  yaitu  asas  keislaman,  yang  mana  dalam  konsep  ekonomi  islam menjunjung  tinggi  prinsip fallah yang  pada  akhirnya  segala  kegiatan  ekonomi  harus mendapatkan kemenangan yaitu Ridha Allah SWT
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan investasi di Aceh telah memiliki  Qanun  tersendiri  yang  mengatur  tentang  penanaman  modal  yaitu  Qanun Penanaman  Modal  No.  5  tahun  2018,  yang  mana  isi  yang  tertuang  dalam  qanun  tesebut memberikan    gambaran  bahwa  secara  regulasi  investasi  di  Aceh  telah  memenuhi  aspek- aspek investasi dalam islam  baik dari aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan serta aspek  pengharapan kepada ridha Allah SWT.

## PEMBAHASAN
Investasi di Aceh
Perkembangan  secara  keseluruhan  kinerja  investasi  Aceh  pada  tahun  2020 mengalami  perbaikan  yang  cukup  positif  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya,  hal  ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini  dapat  menumbuhkan  daya  tarik  para  investor  baik  dari  lokal  maupun  dari  luar  Aceh untuk  berinvestasi  di  Aceh.  Ini  bisa  dilihat  dari  jumlah  realisasi  PMA  dan  PMDN  yang meningkat setiap tahunnya.  Berdasarkan tabel realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Meskipun           masih dalam keadaan pandemi Covid-19 di tahun 2019-2020 realisasi investasi  di  Aceh  mengalami  peningkatan  yang  sangat  besar  dari  tahun  2019-2020  yaitu sebesar  56,76%.  Hal  ini  ditandai  dengan  masih  banyaknya  investor  atau perusahaan yang melakukan  penanaman  modal  di Aceh,  baik  itu  penanaman modal asing (PMA),  maupun penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN).  Capaian  ini  melampaui  target  yang  ditetapkan dalam  dokumen  RPJM  Aceh  dengan  nilai  realisasi  investasi  150,60  %.  Target  tetapan
realisasi investasi yang ditetapkan pada RPJM Aceh Tahun  2017-2022 untuk  tahun 2020, yaitu sebesar Rp 6.050.000.000.000.
Peningkatan  nilai  realisasi  investasi  di  Aceh  menunjukkan  bahwa  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  investasi  setidaknya  telah  menunjukkan  perubahan  yang  sangat signifikan  mulai  dari  peningkatan  Kualitas  dan  pelayanan  penanaman  modal  yang  terus ditingkatkan  dengan  prinsip  kemudahan,  kecepatan  dan  kepastian (ease  of  doing  business  ). Selanjutnya,  Perkembangan  teknologi  digital  dan  kondisi  pandemi  Covid-19  mendorong proses  transformasi  digital  makin  cepat  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  dan  pelayanan penanaman modal sehngga menjadikan investor lebih mudah dalam mengambil keputusan, aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online merupakan salah satu inovasi  yang  terus  dilakukan  dari  tahun  lalu.  Selain  itu,  strategi  promosi  menggunakan teknologi  digital,  seperti  webinar  atau  virtual  expo  adalah  pilihan  yang  lebih  murah  dan efektif jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada kehadiran fisik.  Kondisi  pandemi  covid-19  tidak  mengurangi  nilai  capaian  realisasi  investasi  Aceh dipengaruhi oleh perkembangan tekologi digital yang terus semakin berkembang  sehingga segala proses pengurusan dan lainnya terkait investasi lebih mudah dilakukan. Sehubungan dengan realisai PMA dan PMDN di Aceh menunjukkan gap realisasi investasi  yang  cukup  besar  diantara  kedua  daerah  yaitu  kota  sabang  dan  kabupaten  Aceh besar.  Sementara,  data  sebaran  realisasi  investasi  per  wilayah  menunjukkan  ada ketimpangan  investasi  di  23  kabupaten/kota  di  Aceh,  dimana  ada  5  (lima)  kabupaten dengan capaian realisasi investasi tertinggi yang merepresentasikan 85,96 persen dari total investasi yang ada di Aceh pada tahun 2020. Ketimpangan investasi ini terjadi disebabkan oleh kondisi di setiap kabupaten/kota yang berbeda, kemudahan dalam berinvestasi, tingkat bea  dan  pajak  daerah,  dimana  hal  tersebut  sangat  mempengaruhi  daya  tarik  dan  minat investor untuk berinvestasi sehingga bedampak pada realisasi investasi yang kurang merata, untuk  itu  perlu  ada  kebijakan  yang  terpadu,  efektif  dan  efisien  untuk  dapat  menarik investor.
Terdapat 19 negara Investasi Asing yang ada di Aceh Berasal dari berbagai Negara yaitu Afganistan, Amerika Serikat, Brazil, British Virgin Island, Cayman Island, Gabungan Negara,  Hongkong,  China,  Inggris,  Korea  Selatan,  Korea  Utara,  Lebanon,  Malaysia, Perancis,  R.R.Tiongkok,  RRC,  Samoa  Barat,  Singapore  dan  Spanyol.  Hadirnya  investor asing  menunjukkan  bahwa  iklim  investasi  di  Aceh  menuju  pada  yang  lebih  baik.  Artinya bahwa pandemi sekalipun keberadaan investor asing tetap eksis di Aceh. Hal ini disebabkan oleh    hikmah  kondisi  pandemi  covid-19  yang  memaksa  seluruh  masyarakat  termasuk investor  untuk  bisa  terus  memaksimalkan  menggunakan  digital  atau  strategi  promosi menggunakan  teknologi  digital.  Dalam  hal  ini  memudahkan  investor  asing  dalam menggunakan aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online.
Realisasi penanaman modal PMDN terbesar selama dua tahun berturut tahun 2019 berada  di  Sektor  Industri  Pengolahan  dengan  nilai  investasi  masing-masing  sebesar Rp534.162.474.404  dan  Rp  1.273.216.806.139.  Namun,  untuk  tahun  2020  realisasi penanaman modal berpindah dari sektor industri pengolahan ke sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp5.051.562.460.903. Peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2020  disebabkan  oleh  adanya  Proyek  Tol  Sibanceh  oleh  PT.  Hutama  Karya  mencapai  5 Triliun.  Realisasi  penanaman  modal  PMA  tertinggi  berdasarkan  sektor  usaha  tahun  2018 berada  di  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  dengan  nilai  sebesar  RP 20.727.052.196,  nilai  realisasi  tertinggi  tahun  2019  berada  di  sektor  pengadaan  listrik  dan
gas  sebesar  Rp797.576.604,-  dan  nilai  realisasi  tertinggi  tahun  2020  berada  di  sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp 670.917.828.580.
Meskipun  demikian,  masih  terdapat  perbedaan  pandangan  antara  pemerintah  dan pengusaha  terkait  dengan  perkembangan  investasi  di  Aceh  sebagaimana  yang  disebutkan dalam hasil wawancara di atas, pemgusaha berpendapat bahwa perkembangan investasi di Aceh  masih  belum  cukup  baik.  Perbedaan  pendapat  ini  disebabkan  oleh  kurangnya sosialisasi  dan  informasi  perkembangan  investasi  bagi  pengusaha.  Hal  ini  akan  menjadi salah satu kendala dalam peningkatan investasi jika tidak segera diambil tindakan. Selanjutnya  Iklim  investasi  yang  baik  ini  diharapkan  bisa  sejalan  dengan  konsep kekaffahan    islam    di  aceh,  artinya  bahwa  segala  aspek  yang      berkaitan    investasi  harus sesuai  dengan  konsep  investasi  dalam  islam,  yang  menekankan  agar  setiap  para  investor berlaku  profesional  dalam  mengelola  sumber-sumber  modal  yang  telah  dimudahkan  oleh Allah  swt  padanya,  sehingga  dia  dapat  menggunakannya  pada  objek  yang  tepat  serta menginvestasikan modal yang dimiliki untuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariah. Hal  ini  sejalan  dengan  yang  dijelaskan  dalam  penelitian  (Rahmah  &  Misbah,  2019), (Putra,  2018),  (Pardiansyah,  2017)  bahwa  Prinsip  investasi  syariah  adalah  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  sampai  ada  dalil  yang  melarangnya,  yaitu  apabila  ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegitan usahanya  yang  mengandung  unsur  haram,  gharār,  maysīr,  ribā,  tadlīs,  talaqqī  al-rukbān, ghabn, ḍ arar, rishwah, maksiat and ẓ ulm. Proses investasi di awali dengan proses screening untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang bertentangan dengan aturan syariah dan akad- akad  yang  digunakan  dalam  investasi  real  aset  yaitu  akad  syirkah  (perkongsian),  akad mudharabah/qirad,  akad  ijarah  (sewa/jasa),  akad  kafalah,  dan  akad  wakalah.  Proses selanjutnya yaitu filterisasi dengan cara charity.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  (Ambo, 2018) yang menyebutkan bahwa  untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor, investasi  dan  ekspor  harus  disederhanakan  dan  dipromosikan,  kualitas  pelayanan  publik akan ditingkatkan, dan insentif pajak akan diciptakan untuk membuat investasi dan ekspor lebih kompetitif. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian (Ningsih et al., 2020), (Hidayat, 2020),  (Syaifullah, 2017) dan (Setyopurwanto, 2013), yang menyebutkan bahwa PMA dan PMDN  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian  (Ain,  2019)  yang  menyebutkan  bahwa  investasi  berpengaruh  terhdap pertumbuhan dan pembangunan daerah.

## Wujud  Kontribusi  Pengusaha  dan  Pemerintah    Aceh  dalam  Pengembangan Investasi
Pengusaha  dan  Pemerintah  Aceh  telah  memberikan  wujud  kontribusi  yang  baik dalam  Pengembangan  Investasi  di  Aceh,  meskipun  ada  perusahaan  yang  melakukan pelanggaran  masalah  sosial,  lingkungan  dan  diskriminatif.  Namun  pihak  pemerintah memberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  mulai dari  memberikan  peringatan  tertulis  hingga  menghentikan  kerjasama.  Ini  merupakan langkah  baik    dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  masyarakat Aceh.  Pemerintah  Aceh  harus  mampu  mempromosikan  potensi  Aceh  ke  kancah Internasional,  serta  mengundang  investor  dari  berbagai  belahan  dunia  datang  dan berinvestasi di Aceh. Pemerintah aceh juga dapat berkontribusi dalam banyak hal terhadap kesinambungan dan keberlanjutan pengusaha di Aceh, diantaranya pemerintah memberikan kemudahan investasi dengan pelonggaran regulasi, pemberian insentif bagi pengusaha lokal,
dan  mengutamakan  pengusaha  lokal  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Aceh.  Sehingga tujuan dari investasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
Kontribusi  pengusaha  dan  pemerintah  sangat  penting  dalam  pengembangan investasi  riil.  Pemerintah  Aceh  memiliki  kewenangan  dalam  membantu  membangun lingkungan  usaha  yang  memfasilitasi  investasi,  memperkuat  daya  saing  dalam perekonomian  domestik  dan  internasional,  mempercepat  pertumbuhan  investasi  dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. kebijakan investasi. Dari peluang investasi yang disyaratkan  oleh  undang-undang  pemerintah.  Pemerintah  Aceh  harus  menetapkan pedoman untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, memperhatikan Aset dan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  dan  dicabut  izinnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Regulasi  Menjamin  proses   pemajuan  dan  pembukaan  kesempatan pengembangan  dan  perlindungan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  perusahaan  yang bekerja  sama,  dan  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  untuk  mencapai kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  dan  Islam.  keadilan,  pemerataan,  partisipasi masyarakat,  dan  perlindungan  efisiensi  dalam  pola  pembangunan   berkelanjutan  sebagai wujud dari kontribusi pemerintah dalam pengembangan investasi.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  secara  konseptual  kegiatan  investasi  memungkinkan suatu  masyarakat  terus  menerus  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini  bersumber  dari  tiga  fungsi  penting  dari  kegiatan  investasi,  yakni  investasi  merupakan salah  satu  komponen  dari  pengeluaran  agregat,  sehingga  kenaikan  investasi  akan meningkatkan  permintaan  agregat,  pendapatan  nasional  serta  kesempatan  kerja, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan investasi  selalu  diikuti  oleh  perkembangan  teknologi.  Investasi  dapat  dilaksanakan  oleh pemerintah, swasta maupun gabungan antara swasta dan pemerintah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan (Sukirno, 2019).
Selanjutnya  investasi  juga  dapat  terealisasi  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Kasmir  dan  Jakfar,  (2015)  yang  mengatakan  bahwa  investasi  dapat  diartikan  sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai  bidang  usaha  atau  proyek  yang  membutuhkan  dana  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu  bidang  usaha  tertentu  yang  kegiatan  usahanya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  syariah, baik  objeknya  maupun  prosesnya.  (Pardiansyah,  2017),  (Rahmawati  et  al., 2015).
Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Awwal dan Rini bahwa investasi  merupakan  salah  satu  elemen  pengeluaran  negara  yang  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran  yang  dimaksud  yakni  konsumsi individu,  pengusaha  atau  pemerintah  yang  tidak  dikonsumsi  namun  dikelola  atau diproduksi  oleh  pihak  debitur  yang  kemudian  hasil  pengelolaan  tersebut  akan mendatangkan  keuntungan  baik  bagi  investor  maupun  debitur.  Selain  keuntungan  atau pendapatan, pengelolaan dana investasi dapat mengurangi angka pengangguran mengingat pengelolaan  suatu  proyek  pasti  membutuhkan  sumber  daya  manusia  untuk mengelolanya.(Awwal & Rini, 2019).
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori investasi yang disampaikan oleh Tindangen, (2017),  (Alam,  2020),  (Djadjuli,  2018),  (Komariah  et  al.,  2017)  yang  mengatakan  bahwa pada  dasarnya  kewajiban  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  adalah  menjamin
kepastian  dan  keamanan  berusaha  bagi  pelaksanaan  penanaman  modal.  Untuk  menjamin kepastian,  dan  keamanan  itu  perlu  diatur  kewenangan  pemerintah,  provinsi,  dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Selanjutnya Rokhmatussa’dyah (2017) juga menjelaskan bahwa koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan  dengan  efektivitas  sistem  hukum  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak  terjadi  duplikasi  dan  bahkan  konflik.  Hal  ini  karena  fungsi  koordinasi  adalah menyangkut  kejelasan  pola  pelayanan  terpadu  serta  pembagian  kerja  dan  kewenangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Untuk  itu  diperlukan  mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Ambo, 2018) yang menyebutkan bahwa untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor, investasi dan ekspor harus disederhanakan dan dipromosikan, kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan, dan insentif pajak akan diciptakan untuk membuat investasi dan ekspor lebih kompetitif.
Penerapan Investasi Islam di Aceh
Penerapan investasi di Aceh telah memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018, yang mana isi yang tertuang  dalam  qanun  tesebut  memberikan    gambaran  bahwa  secara  regulasi  investasi  di Aceh  telah  memenuhi  aspek-aspek  investasi  dalam  islam  baik  dari  aspek  material  atau finansial,  aspek  kehalalan,  aspek  sosial  dan  lingkungan  serta  aspek    pengharapan  kepada ridha  Allah  SWT.  Hal  ini  seajalan  dengan  yang  disampaikan  oleh (Chair  2015)  dalam (Pardiansyah, 2017) bahwa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam  adalah:  1)  Aspek  material  atau  finansial.  Artinya  suatu  bentuk  investasi  hendaknya menghasilkan  manfaat  finansial  yang  kompetitif  dibandingkan  dengan  bentuk  investasi lainnya.  2)  Aspek  kehalalan.  Artinya  suatu  bentuk  investasi  harus  terhindar  dari  bidang maupun  prosedur  yang  subhat  atau  haram.  Suatu  bentuk  investasi  yang  tidak  halal  hanya akan  membawa  pelakunya  kepada  kesesatan  serta  sikap  dan  perilaku  destruktif  ( ḍ arūrah ) secara  individu  maupun  sosial.  3)  Aspek  sosial  dan  lingkungan.  Artinya  suatu  bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar,  baik  untuk  generasi  saat  ini  maupun  yang  akan  datang.  4)  Aspek  pengharapan kepada  rida  Allah.  Artinya  suatu  bentuk  investasi  tertentu  dipilih  adalah  dalam  rangka mencapai ridha Allah.
Jika dilihat dari isi yang tertuang dalam Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018 bahwa Penanaman modal di Aceh dilakukan berasaskan pada beberapa hal yaitu Keislaman, kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  profesionalitas:,  perlakuan  yang  sama  dan tidak  membedakan  asal  negara,  kepedulian  sosial,  kemitraan,  kesetaraan  gender, berwawasan lingkungan, kemandirian, kesinambungan usaha dan kesinambungan kemajuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semua asas yang diterapkan dalam penanaman modal di Aceh telah memenuhi keempat Aspek yang dikemukakan oleh Chair, 2015. Selanjutnya jika dilihat lebih spesifik lagi dari aspek material dan finansial tertuang dalam  tujuan  Penyelenggaraan  Penanaman  Modal  di  Aceh  bertujuan:  Meningkatkan Npembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan,  Menciptakan  lapangan kerja  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  Mengupayakan  pemenuhan  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  rakyat  Aceh,  Meningkatkan  kemampuan  daya  saing  dunia usaha  secara  global,  Meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi,  dan  Mendorong
pengelolaan  dan  pengembangan  ekonomi  kerakyatan.  Ini  menunjukkan  Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh telah memenuhi Aspek finansial dan material. Aspek material dan finansial juga terlihat dari Kebijakan Penanaman Modal di Aceh diarahkan  untuk:  1)  Mendorong  terciptanya  iklim  usaha  yang  kondusif  bagi  Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional. 2) Mempercepat peningkatan Penanaman Modal. 3) Memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan  Undang-Undang  Penanaman  Modal.  4)  Memberi  perlakuan  yang  sama  bagi  PMDN dan  PMA  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  Aceh  dan  nasional  sesuai  peraturan perundang-undangan.  5)  Menjamin  keamanan  dan  kepastian  hukum  dalam  berusaha  bagi Penanam  Modal  sejak  proses  pengurusan  perizinan  sampai  dengan  berakhirnya  kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6) Mendorong dan  membuka  kesempatan  bagi  pengembangan  dan  perlindungan  kepada  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan  koperasi:  dan  7)  Meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan,  kesetaraan,  partisipasi  rakyat  dan  efesiensi  dalam  pola  pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya untuk aspek sosial dan lingkungan pemerintah Aceh juga memberikan sanksi bagi investor yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan disebutkan oleh  hermansyah  juga  didukung  oleh  Qanun  dalam  pasal  58  Qanun  Aceh  No.5  yang menjelaskan bahwa Dalam hal terjadi sengketa antara Masyarakat dengan Penanam Modal, maka  Pemerintah  Aceh  memfasilitasi  penyelesaiannya  melalui  musyawarah  mufakat, konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  pendapat  ahli.  Namun  apabila  penvelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  tidak  tercapai  kesepakatan,  maka  Pemerintah  Aceh mengambil  suatu  keputusan  yang  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa  dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada Masyarakat dan Penanam Modal. Selanjutnya aspek kehalalan secara khusus termuat dalam pasal 8 Qanun Aceh No.5 yang menjelaskan bahwa: 1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk  usaha  mikro  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,  menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah. 2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya  harus  bekerja  sama  dengan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta lembaga ekonomi syariah. 3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  lembaga  ekonomi  syariah  melalui program  kemitraan,  peningkatan  daya  saing,  pemberian  dorongan  inovasi  dan  perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
Sementara  untuk  aspek  mendapatkan  Ridha  Allah  SWT  Merupakan  konsep  dasar yang  dianut  dalam  ekonomi  islam  termasuk  investasi,  jadi  meskipun  tidak  tertulis  secara jelas  namun  kandungan  Aspek  mengharapkan  ridha  Allah  SWT  tersirat  dalam  salah  satu asas yang ada dalam investasi aceh yaitu asas keislaman, yang mana dalam konsep ekonomi islam  menjunjung  tinggi  prinsip fallah yang  pada  akhirnya  segala  kegiatan  ekonomi  harus mendapatkan kemenangan yaitu Ridha Allah SWT.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Kurniawati, (2018) dan Hayati, (2016)  yang  mengemukakan  bahwa  investasi  sangat  dibutuhkan  oleh  seseorang  untuk menambah sumber pendapatanya guna menutupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak yang  tidak  bisa  tercukupi  dari  penghasilan  sehari-hari.  Selain  itu,  ada  alasan  perlunya seseorang berinvestasi antara lain untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, jaminan
masa  depan,  memproteksi  keuntungan,  memperoleh  passive  income,  mewujudkan keinginan  untuk  mencapai  tujuan  akhirat.  Seseorang  yang  akan  melakukan  investasi hendaklah  memperhatikan  syarat-syarat  yang  dilarang  dan  yang  diperbolehkan  dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Ini juga didukung oleh penelitian Sakinah, (2014) yang mengatakan bahwa Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan  yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba.

## KESIMPULAN
Realisasi investasi di Aceh mengalami peningkatan sebesar 56,76% dari tahun 2019- 2020, Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Aceh dengan nilai  realisasi  investasi  150,60  %.  Ini  menunjukkan  bahwa  Iklim  investasi  di  Aceh  sudah semakin kondusif dan membaik, kondisi ini dapat menumbuhkan daya tarik para investor baik dari lokal maupun dari luar Aceh untuk berinvestasi di Aceh.
Kontribusi  pemerintah  dan  pengusaha  dalam  pengembangan  investasi  di  Aceh dilakukan  melalui  beberapa  upaya  melalui  kebijakan,  konsisten  dalam  pengelolaan  fiskal yang  sehat  dan  berkelanjutan,  membuka  seluas-luasnya  kemudahan  akses  investasi, pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan termasuk insentif, pengusaha mematuhi aturan  yang  dibuat  pemerintah,  Optimalisasi  hubungan  komunikasi  dan  koordinasi  yang baik serta intens dan pengusaha berorientasi pada sektor unggulan  daerah. Penerapan investasi di Aceh telah memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018, yang mana isi yang tertuang  dalam  qanun  tesebut  memberikan    gambaran  bahwa  secara  regulasi  investasi  di aceh  telah  memenuhi  aspek-aspek  investasi  dalam  islam  baik  dari  aspek  material  atau finansial,  aspek  kehalalan,  aspek  sosial  dan  lingkungan  serta  aspek    pengharapan  kepada ridha Allah SWT.

## REFERENCES
Ain,  N.  N.  (2019).  Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  dan  Pembangunan Ekonomi. Jurnal Al-Tsaman , 5–24. Alam,  F.  (2020). Ekonomi  Politik  Investasi  Perusahaan  Multinasional  di  Era  Pemerintahan  Joko Widodo . 11 (2), 131–147. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.131-147 Ambo,  I.  (2018).  Peranan  Investasi  dalam  Menunjang  Pembangunan  Perekonomian  di Indonesia. Jurnal.  Unismuhpalu , 2 (2),  88–100.  https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/ index.php/MLJ/article/view/768
Ana Rokhmatussa’dyah, S.  (2017). Hukum  Investasi & Pasar Modal, Cetakan Keempat, . Sinar grafika.
Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada  33  Provinsi  di  Indonesia). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB , 6 (2),  11. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4629/4058
Awwal, M. A. F., & Rini, D. W. S. (2019). Peningkatan Sadar Investasi Masyarakat melalui Model  Penta  Helix. Iqtishoduna , 15 (2),  153–180.  https://doi.org/10.18860/ iq.v15i2.6554
Djadjuli,  R.  D.  (2018).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), hal. 10. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409
Gubernur,  P.  (2018).  Qanun  Aceh  Tahun  2018  Tentang  Penanaman  modal  di  Aceh.
Peraturan Gubernur . https://datadpmptsp.acehprov.go.id/document/download/ 6319afbb4916d_QANUN NO 5 2018.pdf
Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Journal of IslamicEconomics and Business) , 1 (1), 66–78. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika Hidayat,  A.  N.  (2020).  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  Provinsi  Lampung  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  Tahun  2007  –  2017. Raden Intan .
Kasmir dan Jakfar. (2015). Studi Kelayakan Bisnis . Kencana.
Komariah, K., Novianti, E., Hafiar, H., & Agung, A. (2017). Sinergi pemerintah dan perusahaan pada aktivitas . 5415 . https://doi.org/10.22146/kawistara.27525 Kurniawati,  K.  (2018).  Peran  Investasi  dalam  Perspektif  Islam  untuk  Mereduksi Pengangguran  dan  Mewujudkan  Visi  Strategis  ‘Nawacita.’ Widya  Balina , 3 (1),  44–51. https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/8 Maulana,  S.  (2019). Sinergitas  Pemerintah  ,  Masyarakat  dan  Dunia  Usaha  dalam  Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional . November . Meliza,  K.,  &  Simanjuntak,  R.  A.  (2018).  Pengaruh  Desentralisasi  Terhadap  Masuknya Investasi  Pada  32  Provinsi  di  Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara ,  1002– 1019.
Ningsih,  D.  S.,  Haryadi,  H.,  &  Hodijah,  S.  (2020).  Pengaruh  penanaman  modal  dalam negeri  (PMDN),  penanaman  modal  asing  (PMA),  ekspor  dan  impor  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi. Jurnal  Paradigma  Ekonomika , 15 (2),  267–276. https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10328
Pardiansyah,  E.  (2017).  Investasi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Teoritis dan  Empiris. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 8 (2),  337–373.  https://doi.org/ 10.21580/economica.2017.8.2.1920 Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. Ulumul Syar,I , 7 (2), 49–57.
Rahmah, N., & Misbah, I. (2019). Islamic Ethical Investment Pada Investasi Real Asset. 28 I Al Amwal , 2 (1), 28–37.
Rahmawati, N., Ag, M., Jemen, M., Yusup, M., & Si, M. (2015). Managemen Investasi Syariah . Sadono sukirno. (2019). Pengantar Teori Makroekonomi . PT.Raja grafindo persada. Sakinah.  (2014).  Investasi  Dalam  Islam  Sakinah. Iqtishadia , 1 (2),  248–262. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483 Setyopurwanto, D. (2013). Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal Terhadap  Pendapatan  Perkapita  Masyarakat  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB ,
1 (2). sugiyono. (2013). metode penelitian bisnis . Alfabeta. Syaifullah,  D.  I.  (2017).  Pengaruh  Investasi  dalam  UKM  Untuk  Meningkatkan Perekonomian. Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 1–15. Timberan, M. (2015). Peran Pemerintah Kota Bitung Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Pariwisata . 2015 (Lmd), 1–20. Tindangen,  G.  Y.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Menurut  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal. Lex  Administratum , IV/No.2 .