## EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF ACCOUNTABLE PARTICIPATORY ORDERLY AND BUDGET DISCIPLINE IN FINANCIAL MANAGEMENT
(CASE STUDY IN CIBALONGSARI VILLAGE, KLARI SUB-DISTRICT)
EVALUASI PENERAPAN ASAS AKUNTABEL PARTISIPATIF TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS DI DESA CIBALONGSARI, KECAMATAN KLARI)
Kurnia Dewi 1 , Sihabudin 2 , Carolyn Lukita 3
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang 1,2,3 ak19kurniadewi@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , sihabudin@ubpkarawang.ac.id 2 , carolyn.lukita@ubpkarawang.ac.id 3

## ABSTRACT
This research is about evaluating the application of the principles of orderly participatory accountability and budget discipline in financial management (Case study in Cibalongsari Village, Klari District). The aim of this research is to analyze the extent to which the principles of accountability, participation, order and budget discipline are implemented in financial management in Cibalongsari Village, Klari District, Karawang Regency. This study used qualitative research methods. The data sources used in this research are primary data sources, in the form of interviews and observations, while secondary data sources are related village documents. The results of this research prove that the financial management of Cibalongsari Village  is  based  on  the  principles  of  accountability,  participation,  orderliness  and  budget  discipline, because it has fulfilled the indicators for the principles of village financial management. Even though it is not fully in accordance with existing provisions. It would be better for the village government to instill a critical attitude towards the community and an understanding of the principles of effective village financial management  among  village  officials,  in  order  to  increase  motivation  and  enthusiasm  for  building  the village together.
Keywords: Accountable, Participatory, Orderly and Budgetary Discipline

## ABSTRAK
Penelitian  ini  tentang  evaluasi  penerapan  asas  akuntabel  partisipatif  tertib  dan  disiplin  anggaran  dalam pengelolaan keuangan  (Studi kasus di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini berupa sumber data  primer,  berupa  wawancara  dan  observasi,  sedangkan  sumber  data  sekunder,berupa  dokumen  desa terkait.  Hasil  dari  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  Desa  Cibalongsari  sudah berdasarkan pada asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, karena telah memenuhi indikator asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa.  Meskipun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Sebaiknya  pemerintah  desa  perlu  menanamkan  sikap  kritis  kepada  masyarakat  dan  pemahaman  asas pengelolaan keuangan desa secara efektif kepada aparatur desa, guna meningkatkan motivasi dan semangat bersama membangun desa.
Kata Kunci: Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  sebagai  suatu bentuk  desentralisasi  merupakan    hak, wewenang,    dan    kewajiban    daerah otonom  untuk  mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23
Tahun  2014  tentang    Pemerintah Daerah.    Dari    pengertian    tersebut tampak    bahwa    daerah    diberi    hak otonom  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingnya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang  diberikan  terutama  mengelola kekayaan  alam  dan  ekonomi  rumah tangganya  sendiri.  Sejalan  dengan
diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah    daerah    yang    lebih    luas, nyata,  dan bertanggung jawab. (Kusuma
& Riharjo, 2019).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara,  serta  Peraturan Menteri  Desa  dan  Peraturan  Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai  penganggaran,  penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban  pelaporan  Dana
Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar  Rp72  triliun  yang  disalurkan untuk  74.961  desa  dengan  realisasi  per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah  dan  dialokasikan  kepada  74.961 desa  di  434  kabupaten/kota  seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun  rupiah  dibandingkan  pagu  Dana Desa  tahun  lalu.  Secara  keseluruhan, Dana  Desa  telah  disalurkan  sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015.
Berdasarkan  rincian  dana  desa yang diterima oleh 74.961 desa, adapun dana  tertinggi  yang  diperoleh  beberapa desa  berada  di  kisaran  Rp  1  miliar. Sedangkan  desa  yang  menerima  dana terendah  berada  di  kisaran  Rp  500 jutaan.  Namun  secara  umum,  masing- masing desa di Indonesia menerima dana desa  sebesar  Rp  600-900  juta.  Desa Cibalongsari  terletak  di  Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Termasuk  Desa  Swasembada  dengan perekonomian  yang  cukup  stabil.  Desa Cibalongsari  Salah  satu  desa  yang menerima  dana  desa  terbesar  yaitu sebesar  Rp  1.226.661.000  pada  tahun 2021 dan sebesar Rp 1.362.621.000 pada tahun 2022. Dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik  sesuai  dengan  asas  akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin  anggaran.  Oleh  karena  itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa diperlukan adanya asas- asas  terhadap  proses  pengelolaan keuangan  pemerintah  desa  sesuai Peraturan  pemerintahan  dalam  negeri tentang  keuangan  desa  telah  tertuang dalam  Permendagri  nomor  113  tahun 2004.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas akuntabel,  partisipatif  serta  tertib  dan disiplin  anggaran  dalam  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  beberapa  penelitian terdahulu rata-rata pemerintah desa telah mengelola  keuangannya  dengan  baik dan  sesuai  asas-asas  pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mereplikasi  penelitian  terdahulu  oleh Seperti  penelitian  Ardiansyah  Kusuma dan Ikhsan Budi Riharjo (2019) dan Sri Rahayu  Syah,  Sufardi,  dan    Sulaeha (2022)  namun  dengan  penggantian variable independent yang belum banyak diteliti, namun berpotensi untuk mempengaruhi  Pengelolaan  Keuangan
(variable  dependen) yaitu  tertib  dan disipin  anggaran.  Penggantian  variabel ini  dikarenakan  variabel  transparan sudah banyak sekali diteliti oleh peneliti sebelumnya  dan  diangkat  sebagai  judul penelitian  pada  pengelolaan  keuangan desa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mencoba melihat apakah keuangan desa Cibalongsari  telah  dikelola  sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan  disiplin  anggaran.  Maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  “Evaluasi  Penerapan  Asas Akuntabel  Partisipatif  Tertib  Dan Disiplin  Anggaran  Dalam  Pengelolaan Keuangan  (Studi  Kasus  Di  Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari)”.

## KAJIAN LITERATUR
Desa Menurut  Undang-undang  No  06
Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  ialah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Otonomi Desa
Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menyebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD
(Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah) menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014,
“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.  Selanjutnya,  hak  dan  kewajiban yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.  Dalam  Permendagi  Nomor  113 Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Kepala Desa  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili  Pemerintah  Desa  dalam kepemilikan  kekayaan  milik  desa  yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola  keuangan  desa  dibantu  oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan  Desa  atau  biasa  disebut PTPKD. PTPKD dipilih secara langsung oleh  Kepala  Desa.  PTPKD  berasal  dari Sekretaris  Desa,  Kepala  Seksi,  dan Bendahara.

## Akuntabel
Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Asas akuntabel  yang  menentukan  bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengacu  pada  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa, indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur akuntabel dalam pengelolaan dana desa meliputi: 1. Adanya  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepadaBupati atau Walikota.
2. Adanya  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  pada  akhir  masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. 3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyarawatan  Desa  (BPD)  pada akhir tahun anggaran. 4. Adanya  informasi  penyelenggaraan pemerintahan  secara  tertulis  kepada masyarakat  setiap  akhir  tahun anggaran.
Partisipatif Partisipatif yaitu penyelenggaraan
pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur  masyarakat  desa.  Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara  sadar  ke  dalam  interaksi  sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan  atau  dalam  kelompok,  melalui berbagai  proses  berbagi  dengan  orang lain  dalam  hal  nilai,  tradisi,  perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Menurut (Ardiyanti, 2019) indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi: 1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. 3. Adanya pengawasan dari masyarakat.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan  masyarakat  dari  dana desa.

## Tertib dan Disiplin Anggaran
Tertib  dan    disiplin    anggaran yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  harus mengacu    pada  aturan    atau    pedoman yang    melandasinya.    Menurut Permendagi    No.    20    Tahun    2018, pengelolaan    keuangan    desa    dikelola dalam  masa  satu tahun anggaran  yakni tanggal    1  Januari    sampai    tanggal  31 Desember. Adapun  indikator  tertib  dan disiplin    anggaran  yang  tertuang  dalam Permendagi No. 20 Tahun 2018 yakni :
1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun  anggaran  tanggal  1  Januari sampai 31 Desember.
2. Pelaksana  anggaran  dilakukan  oleh kaur dan kasi.
3. Tatacara penggunaan anggaran diatur dalam  peraturan  Bupati/Walikota mengenai pengelolan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendeketan  kualitatif dengan  jenis  penelitian Case  Study Research (studi  kasus)  dan  bersifat deskriptif.  Menurut    Sugiyono  (2020) Kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan  yaitu  pendekatan  penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang  dikumpulkan  secara  akurat  dan sistematis.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  analasis  data  interaktif  yang meliputi empat kompenen yaitu pengumpulan  sumber-sumber  data, pengumpulan  data  atau  reduksi  data, sajian  data,  kesimpulan  dan  verifikasi yang  disebut  dengan  Analisis  Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019).

## Proposisi Penelitian
Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena  yang  terjadi.  maka  proposisi penelitian adalah sebagai berikut: 1. Desa  Cibalongsari  salah  satu  desa yang  menerima  dana  desa  terbesar yang memerlukan pengelolaan keuangan  yang  baik  sesuai  dengan asas akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
2. Indikator asas akuntabel, partisipatif, tertib  dan  disiplin  anggaran  penting peranannya  dalam  meningkatkan pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk  meminimalisir  terjadinya kecurangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  diperlukan  adanya asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin  anggaran  terhadap  proses pengelolaan keuangan.

## Hasil Penelitian
Analisis Hasil Wawancara Hasil  penelitian  ini  diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam  dengan  informan  dalam bentuk  observasi  langsung  dan  apabila datanya  sudah  terkumpul  kemudian dianalisis.  Analisis  ini  sendiri  terfokus pada penerapan asas akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam  pengelolaan  keuangan  di  Desa Cibalongsari. Menurut Sugiyono (2020), Subjek  Penelitian  adalah  pihak  yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau  narasumber)  untuk  mendapatkan informasi  terkait  data  penelitian  yang merupakan sampel dari sebuah penelitian.  Pada  penelitian  kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan  istilah  informan,  yaitu  orang memberi  informasi  tentang  data  yang diinginkan  peneliti  berkaitan  dengan penelitian  yang  sedang  dilaksanakan. Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini adalah  informan  kunci,  yaitu  Bapak Sodikin  Sebagai  Sekretaris  Desa Cibalongsari.  Informan  utama  yaitu warga  masyarakat  Desa  Cibalongsari dan  informan  pendamping  yaitu  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari.
Peran  aparat  pemerintah  Desa Cibalongsari  menurut  Sekretaris  Desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ada pemeriksaan dan verifikasi.
“alhamdulillah  tahap  demi  tahap telah ada pemeriksaan dan verifikasi dari dinas  terkait.  Semuanya  telah  berjalan dengan lancar.” (Bapak Sodikin)
Tidak ada kesulitan namun adanya
perubahan  anggaran  dan  pagu  dalam proses  pelaporan  pertanggungjawaban dana  desa  seperti  yang  dijelaskan  oleh Sekretasis Desa.
“untuk kesulitan tidak ada. Cuman kesulitan  itu  bilamana  ada  perubahan. Perubahan  anggaran,  perubahan  pagu atau  yang  akan  di  prioritaskan  jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah itu yang kami kesulitan. Disebut kalo semua tidak ada kesulitan cuman bilamana ada perubahan  nah  itu  sulitnya.”  (Bapak Sodikin)
Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di Desa  Cibalongsari  melibatkan  warga masyarakat  turut  andil  dalam  proyek desa  seperti  yang  dijelaskan  oleh Sekretaris Desa.
“karena  kami  kan  eeeee  setiap anggaran ada gotong royong. Kami tetap kolaborasi  mengandalkan  orang-orang yang  pihak  ketiga  gitu.  Kami  tetap melibatkan  warga  masyarakat  untuk andil dalam pekerjaan atau proyek desa tersebut.  Tetap  terus  bekerjasama dengan masyarakat. Misal di lingkungan ada suatu pembangunan, penerapan tetap koordinasi  dengan  masyarakat  dan  ada keterlibatan  unsur  masyarakat,  untuk membantu pelaksanaan kerjaan tersebut.” (Bapak Sodikin) Masyarakat juga mengikut musrenbangdes yang diadakan di Kantor desa  setahun  sekali  untuk  membahas perencanaan dan pengelolaan dana desa yang  dijelaskan  oleh  salah  satu  warga Desa Cibalongsari.
“yaa  bulan  september  kemarin baru saja diadakan musrenbangdes untuk membahas perencanaan dan pengelolaan dana  desa  untuk  tahun  2024.”  (Bapak Damin)
Perumusan  anggaran  keuangan
Desa  Cibalongsari  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  lama  waktu yang dibutuhkan untuk proses penanggaran  adalah  triwulan  seperti
yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa.
“Proses  penganggaran  ini  kami sesuaikan  dengan  keadaan  kebutuhan masyarakat  dan  keadaan  kebutuhan aparatur desa dengan kebutuhan kelengkapan  desa,  karena  butuh  waktu itu sampai ada hampir triwulan ya kalau kita  anggaran  itu  triwulan  untuk pembuatan  semester  satu,  semester  dua dan  semester  tiga  dari  semester  satu kami  perencanaan  sebelum  masuk  ke aplikasi,  sesudah  masuk  aplikasi  kami tunggu takut adanya perubahan perubahan  anggaran,  perubahan  pagu. Jadi  selama  empat  bulan  itu  kami mungkin  sudah  berjalan  lancar  sudah beres.” (Bapak Yayan)
Dana  Desa  adalah  dana  APBN yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan  diperioritaskan  untuk  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Dana  desa  sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  desa, pengelolannya dilakukan dengan kerangka  pengelolaan  keuangan  desa yang dikelola berdasarkan asas
akuntabel,  partisipatif  serta  tertib  dan disiplin anggaran. Tabel 1. Sumber Pendapatan dan Belanja Desa Cibalongasi SUMBER PENDAPATAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 Pendapatan Asli Desa Rp       18.000.000 Rp       18.000.000 Dana Desa (DD) Rp  1.226.661.000 Rp  1.362.621.000 Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah   Rp     745.250.000 Rp     825.760.000 Alokasi Dana Desa Rp  1.316.485.000 Rp  1.316.485.000 Bantuan Provinsi Rp     130.000.000 Rp     130.000.000 Bantuan Kabupaten/Kota Rp       10.000.000 Rp       10.000.000 Lain-Lain Rp             346.780 Rp             346.780 Jumlah APBdes Rp  3.446.742.780 Rp  3.663.212.780 BELANJA Penyelenggaraan  Belanja  Penghasilan Tetap,  Tunjangan  Dan  Operasional Pemerintah Desa Rp     846.654.000 Rp  1.639.624.605 Sarana Dan Pra Sarana Pemerintah Desa   Rp  1.135.510.000 Rp     575.375.974 Administrasi  Kependudukan,  Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan Rp       52.275.700 Rp       26.899.712 Tata  Praja  Pemerintah,  Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Rp       35.951.500 Rp       43.551.500 Belanja Pertanahan Rp          9.000.000 Rp          9.000.000 Pendidikan Rp       58.537.500 Rp       21.600.000 Kesehatan Rp     413.490.780 Rp     354.590.700 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp       18.000.000 Rp       18.000.000 Sumber  :  IDM  :  Indeks  Desa Membangun Desa Cibalongsari HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Akuntabel  Pengelolaan  Keuangan Desa Cibalongsari
Menurut  peraturan  perundang- undangan  No.  6  Tahun  2014  tentang desa,  menjelaskan  bahwa  akuntabel adalah  asas  yang  menentukan  bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1. Adanya  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (LPPDes)  akhir tahun  anggaran  adalah  bentuk pertanggungjawaban  desa  secara administrasi  yang  dilaporkan  kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping  Desa  Cibalongsari, Sabtu  Tanggal  23  September  2023,
mengungkapkan Bahwa:
“Adaa,  eee  sesuai  dengan  ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 itu tentang laporan kepala desa bahwa  laporan  penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati  melalui  camat  secara  tertulis paling lambat tiga bulan setelah masa berakhirnya anggaran. Pasal 5 bahwa laporan  penyelenggaraan  pemerintah desa akhir masa jabatan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati paling lambat  lima  bulan  sebelum  masa akhir  jabatan  kepala  desa.”  (Bapak Yayan)
2. Adanya  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  pada  akhir  masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Kepala  Desa  wajib  menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (LPPD)  pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam jangka  waktu  lima  bulan  sebelum
berakhirnya  masa  jabatan.  Sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Yayan  selaku  Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23 September  2023,  mengungkapkan Bahwa: “Itu pasti ada sebagai pertanggungjawaban  Kepala  Desa selama masa pemerintahannya kepada  Bupati  itu  laporannya tertulis.” (Bapak Yayan) 3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyarawatan  Desa  (BPD)  pada akhir  tahun  anggaran.  Kepala  Desa wajib Menyampaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan  secara  tertulis  kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil  wawancara  dengan  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan
Bahwa: “Yaa pasti ada, setiap kegiatan yang dilaksanakan  oleh  kepala  desa  di lingkungan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Wajib menyampaikan  laporan  keterangan penyelenggaraan ke pemerintah kepada salah satunya sebagai penyeimbang adalah Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat.” (Bapak Yayan) 4. Adanya  informasi  penyelenggaraan pemerintahan  secara  tertulis  kepada masyarakat  setiap  akhir  tahun anggaran. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara  tertulis  kepada  masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran itu harus dilakukan agar masyarakat desa juga mengetahui segala pengalokasian,  penggunaan  hingga rincian  anggaran  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa. Sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan Bapak Yayan selaku Pendamping  Desa  Cibalongsari, Sabtu  Tanggal  23  September  2023, mengungkapkan Bahwa : “Wajib  ada  itu  bisa  dalam  bentuk selebaran bisa dalam bentuk pertanggungjawaban  kita  biasanya ditempelkan  dalam  spanduk  yang setiap  akhir  tahun  anggran  biar maasyarakat tahu bahwa apa kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran desa dan  juga  sebagai  bentuk  trasparansi anggaran  pemerintah  desa  kepada masyarakat.” (Bapak Yayan) Pernyataan  di  pertegas  oleh  Bapak Sodikin  sebagai  Sekretaris  Desa, Jum’at  Tanggal  18  Agustus  2023, mengungkapkan Bahwa: “Karena kami transparan. transpransinya  sebelum  diumumkan, sebelum  dilaksanakan  kami  suka membuatkan papan (Baliho) didepan.” (Bapak Sodikin) Partisipatif  Masyarakat  Pengelolaan Keuangan Desa Cibalongsari Pemerintah  desa  harus  pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan  wadah  partisipasi  dalam setiap  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi  program  desa.  Memberikan kesadaran bagi masyarakat baik kelompok  pemuda,  kaum  perempuan, dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan dan sekaligus kewajiban  bagi  pemerintah  untuk melibatkan  elemenmasyarakat  desa. Menurut  (Ardiyanti,  2019)  indikator yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi: 1. Keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan  pengelolaan  Keuangan
Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan    adalah    kegiatan  untuk memperkirakan APBDes untuk kurun waktu  tertentu  di  masa  yang  akan datang dengan diadakan musrenbang. Dengan  demikian,  masyarakat  ikut menyampaikan pendapat dan penyerapan aspirasi guna pengambilan  keputusan    dalam mengelola  pembangunan  dengan menggunakan  dana  desa.  Sesuai dengan  hasil  wawancara  di  Kantor Kepala Desa Cibalongsari oleh Bapak Sodikin  sebagai  Sekretaris  Desa, Jum’at  Tanggal  18  Agustus  2023, mengungkapkan Bahwa:
“mengadakan  Musdus  (Musyawarah Dusun) musyawarah kedusunan yaitu setiap  kedusunan  itu  mengajukan pembangunan  dari  setiap  sektor bidang  yang  tadi  ekonomi,  sosial, agama,  kesehatan,  infrastruktur  dan lainnya  itu  semua  dimusyawarahkan di  kedusunan......  Musrenbangdes setahun  sekali  dilaksanakan  untuk mengatur unsur-unsur kegiatan dalam pembentukan pengajuan pembangunan  desa  salah  satunya banyak  pelayanan.  setahun  sekali dilakukan  yaitu  paling  akhir  tahun.”
(Bapak Sodikin) Pernyataan  di  pertegas  oleh  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan
Bahwa: “Keterlibatan  masyarakat  dalam bentuk  eee  ikut  berpartisipasi  dalam misalnya musrenbang atau musyawarah pembangunan itu setiap tahun  sekali  undang  perwakilan masyarakat dan juga perwakilan dari
BPD.” (Bapak Yayan) Pernyataan di pertegas oleh salah satu warga masyarakat Desa Cibalongsari yang  mengikuti  Musrenbangdes, Minggu Tanggal 24 September 2023,
mengungkapkan Bahwa: “yaa  bulan  september  kemarin  baru saja  diadakan  musrenbangdes  untuk membahas perencanaan dan pengelolaan  dana  desa  untuk  tahun 2024.” (Bapak Damin) 2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa. Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa,  yaitu  Melakukan  pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Menyampaikan  fakta  atau  bukti penyimpanan  pengelolaan  anggaran desa  kepada  pihak-pihak  terkait. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa. Sesuai dengan hasil wawancara di  Kantor  Kepala  Desa  Cibalongsari oleh Bapak Sodikin sebagai Sekretaris  Desa,  Jum’at  Tanggal  18 Agustus 2023, mengungkapkan Bahwa:
“Ya  partisipasinya  ya,,,  karena  kami kan eeeee setiap anggaran ada gotong royong.  Kami  tetap  kolaborasi mengandalkan  orang-orang  yang pihak  ke-3  gitu.  Kami  tetap melibatkan  wargamasyarakat  untuk andil  dalam  pekerjaan  atau  proyek desa tersebut. Tetap terus bekerjasama  dengan  masyarakat. Misal  di  lingkungan  ada  suatu pembangunan, penerapan tetap koordinasi  dengan  masyarakat  dan ada  keterlibatan  unsur  masyarakat, untuk membantu pelaksanaan kerjaan tersebut.” (Bapak Sodikin) Pernyataan  di  pertegas  oleh  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan
Bahwa: “Pasti  ada,  selalu  ada  peran  aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan  pengelolaan  keuangan sangat diperlukan itu sebagai bentuk
masukan kepada kita di pemerintahan desa  apa  nih  yang  diperlukan  untuk yang paling krusial di lingkungan itu kita prioritaskan karena pembangunan-pembangunan yang dari  dana  desa  itu  ee  adalah  hasil pelaksanaan  apa  yang  diminta  oleh masyarakat.” (Bapak Yayan)
3. Adanya pengawasan dari masyarakat. Terwujudnya  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  adalah  adanya kritik  dan  saran  yang  membangun dari  masyarakat  yang  berguna  untuk menjadikan  desa  lebih  maju.  Sesuai dengan  hasil  wawancara  di  Kantor Kepala Desa Cibalongsari oleh Bapak Sodikin  sebagai  Sekretaris  Desa, Jum’at  Tanggal  18  Agustus  2023, Pukul  10.36  WIB  mengungkapkan Bahwa:
“Saran, kritik sudah hal biasa. Tanpa saran  desa  tidak  akan  berkembang atau maju. Kami membutuhkan saran membangun kritik membangun karena  kami  juga  pro  dan  kontra  itu pasti.  Tanpa  ada  orang  yang  keritik, desa akan tidur.” (Bapak Sodikin) Pernyataan  di  pertegas  oleh  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan Bahwa:
“Pasti,,  masyakarat  pasti  mengawasi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dari anggaran desa sangat ketat  sekali  bisa  melalui  badan permusyawaratan desa atau bisa juga melalui langsung dalam bentuk kritik dan  saran  dari  masyarakat  langsung ke desa.” (Bapak Yayan)
4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan  masyarakat  dari  dana desa.  Partisipasi  warga  sangatlah penting  untuk  pembangunan  bangsa sebab  pemerintah  tidak  hendak  bisa
melaksanakan  pembangunan  tanpa adanya dukungan dari warga. Dalam kegiatan  pembangunan  pemerintah dan  masyarakat  harus  bekerja  sama agar mendapatkan hasil yang diinginkan  bersama.  Sesuai  dengan hasil  wawancara  dengan  Bapak Yayan  selaku  Pendamping  Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23
September  2023,  mengungkapkan Bahwa:
“Selalu  ada  keterlibatan  warga masyarakat  adalah  bagian  dari penentu  keberhasilan  pembangunan kita  di  desa.  Setiap  kepuasan  dari masyarakat adalah bentuk keberhasilan  dari  pembangunan  kita di desa.” (Bapak Yayan) Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa Cibalongsari Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat  dipertanggungjawabkan  secara administratif  dan  teknis  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa  harus  digunakan  secara  hemat, terarah, dan terkendali. Adapun indikator  tertib  dan  disiplin  anggaran yang tertuang dalam Permendagi No. 20 Tahun 2018 yakni :
1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun  anggaran  tanggal  1  Januari sampai  31  Desember.  Pengelolaan keuangan  dikelola  dalam  masa  1 (satu)  tahun  anggaran  yakni  mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan hasil  wawancara  dengan  Bapak
Yayan  selaku  Pendamping  Desa
Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan Bahwa:
“Iyaa  pengelolaan  keuangan  desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban  keuangan  desa.
Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa  satu  tahun  anggaran...  Iyaa setiap tahun kita melakukan pengelolaan  keuangan  tanggal  1 januari sampai 31 Desember.” (Bapak Yayan) 2. Pelaksana  anggaran  dilakukan  oleh kaur dan kasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Permendagi No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan  (Kaur)  dan  Kepala  Seksi
(Kasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  huruf  b  bertugas  sebagai pelaksana  kegiatan  anggaran.  Sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Yayan  selaku  Pendamping Desa Cibalongsari, Sabtu Tanggal 23
September  2023,  mengungkapkan Bahwa: “kaur  dan  kasi  mempunyai  tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran  atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,  melaksanakan  anggaran kegiatan  sesuai  bidang  tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang  tugasnya  menyusun  DPA, DPPA,  dan  DPAL  sesuai  bidang tugasnya,  menandatangini  perjanjian kerja.” (Bapak Yayan)
3. Tatacara penggunaan anggaran diatur dalam  peraturan  Bupati/Walikota mengenai pengelolan keuangan desa.
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  APB Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  di  bidang  pengelolaan keuangan  Desa  dan  oleh  peraturan bubati/walikota.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Yayan selaku Pendamping Desa Cibalongsari,  Sabtu  Tanggal  23 September  2023,  mengungkapkan Bahwa:
“Itu  pasti  ada,  pasti  ada  tata  cara penggunaannya  itu  di  cantumkan dalam tata laksana pengelolaan dana desa    itu  dalam  APB  desa dilaksanakan  harus  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  kalau  tidak  sesuai  atau menyimpang  yaitu  kita  harus  siap untuk  di  audit  dalam  rangka transparansi  penggunaan  anggaran desa.” (Bapak Yayan)

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa  Akuntabel  Desa  Cibalongsari Kecamatan  Klari  Kabupaten  Karawang sudah  berhasil  mencapai  tujuan  sesuai dengan  indikator  asas  akuntabel  dan pengelolaan  keuangan  yang  dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang DanaDesa  Partisipasi  masyarakat  di Desa  Cibalongsari  Kecamatan  Klari Kabupaten  Karawang  dapat  dilihat  dari kerjasama  pada  program  pembangunan dan  pemberdayaan  desa  yang  berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat,  hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  peran  serta  dari  masyarakat dalam  mengambil  keputusan  untuk mengelola dana desa. Melalui musyawarah masyarakat berkesempatan untuk  memberikan  masukan-masukan agar apa yang disepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik dan mencapai tujuan  sesuai  dengan  indikator  asas partisipatif.
Tertib  dan  Disiplin  Anggaran Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Desa  Cibalongsari Kecamatan  Klari  Kabupaten  Karawang dapat  dipertanggungjawabkan  secara administratif  dan  teknis  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  dan  telah  menerapkan
indikator  asas  tertib  dan  disiplin anggaran  sesuai  Permendagi  No.  20
Tahun 2018.
Secara  teknis  meskipun      masih terdapat  beberapa    kendala    dalam pengimplementasian asas-asas pengelolaan keuangan  desa, akan tetapi
Pemerintah  Desa  dan  juga  Badan Permusyawaratan  Desa  berupaya  untuk melakukan  koordinasi  dengan  baik sebagai  bentuk      pengendalian terjadinya      risiko-risiko      dalam pengelolaan    keuangan    desa.  Jika keuangan    desa  dapat  dikelola  dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan   desa harapannya desa mampu mewujudkan tata kelola desa yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi,  Akuntabilitas,  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa. JAFA:
Journal  Of  Accounting  Finance And Auditing , 50-62. Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan  Masyarakat  Pada Desa  Woro  Kecamatan  Kragan Kabupaten  Rembang. Rembang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jannah,  F.,  &  Ardiansyah,  E.  (2020). Tranparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Kasus  Desa  Poto  Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). JAFA
:  Jounal  Of  Accounting,  Finance, and Auditing, 2 , 119-124.
Kusuma,  A.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2019). Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif,  Tertib  Dan  Disiplin Anggaran (Studi Empiris Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem
Kabupaten  Sleman). Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi, 8 , 10. Malumperas,  M.  H.,  Manossoh,  H.,  & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa
Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah  Kabupaten  Kepulauan Sangihie, Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , 266-272. Muttiarni,  Amiruddin,  &  Amelia,  R. (2020).  Evaluasi  Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang  Kabupaten  Gowa. Accounting  Profession  Journal (APAJI), 2 , 72-81.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia Nomor  46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian Kuliah. Bandung: Alfabeta. Syah, S. R., Sufardi, & Sulaeha. (2022).
Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi dalam  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong,  Kabupaten  Gowa). Bijac:  Bata  Ilyas  Journal  Of Accounting, 3 .
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  06  Tahun  2014  Tentang Desa.