DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2 Received: 25 Juni 2022, Revised: 15 Juli 2022, Publish: 20 Agustus 2022

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Nurhayati Nurhayati 1 , M. Nasir 2 , Abdul Mukti 3 , A. Safri 4 , Lias Hasibuan 5 , Kasful Anwar 6
1) Mahasiswa  Program  Doktor  Manajemen  Pendidikan  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin  Jambi  dan  dosen Institut  Agama Islam Abdullah Said  Batam,  email: nurhayatirazeq@gmail.com
2) Mahasiswa  Program  Doktor  Manajemen  Pendidikan  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin Jambi, email: mhdnasir1970@gmail.com
3) Mahasiswa  Program  Doktor  Manajemen  Pendidikan  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin Jambi, email: smk.muhammadiyah.btm@gmail.com
4) Mahasiswa  Program  Doktor  Manajemen  Pendidikan  Islam,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin Jambi, email: afri7044@gmail.com
5) Dosen  Pasca  Sarjana,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha  Saifuddin  Jambi,  email: lhas10@yahoo.co.id
6) Dosen  Pasca  Sarjana,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha  Saifuddin  Jambi,  email: kasfulanwarus@gmail.com
Corresponding Author: Nurhayati Nurhayati 1
Abstract :  Dalam kajian ini penulis mencoba mengangkat factor-faktor  yang mempengaruhi paradigma berpikir kesisteman pendidikan Islam. Yang menjadi fokus masalah bagi penulis ialah  manajemen,  pembiayaan,  mutu  dan  pendidikan.  Selanjutnya  dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  ini  lebih  dideskripsikan  dan diklasifikasikan  sesuai  dengan  kondisi  penelitian.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan pendekatan  penelitian  kepustakaan  atau  library  research.  Dari  hasil  kajian  ini  menunjukkan bahwa : Manajemen Pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  pembiayaan  merupakan  sebuah  proses dalam  mengoptimalkan  sumber  dana  yang  ada,  mengalokasikan  dana  yang  tersedia  dan mendistribusikannya  sebagai  fasilitas  atau  sarana  pendukung  proses  pembelajaran  sehingga tercipta proses pembelajaran  yang efektif dan efisien serta jauh lebih baik. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal dan maksimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama.
Keyword: Manajemen, Pembiayaan, Mutu, Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  (Undang-Undang, 2003)
Hubungan  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  merupakan  hubungan  yang  tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu,  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  pemerintah  dan  masyarakat,  baik  dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. (Monita, 2019)
Pada  umumnya,  pendidikan  diakui  sebagai  suatu  investasi  sumberdaya  manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari sumbangan alas manfaat terhadap pembangunan social ekonomi  melalui  peningkatan  pengetahuan,  keterampilan,  kecakapan,  sikap,  dan produktivitas.  Bagi  masyarakat,  pendidikan  bermanfaat  untuk  memperkaya  kehidupan ekonorni,  politik,  dan  budaya.  Pendidikan  memperkuat  kemampuan  dalam  memanfaatkan teknologi  derni  kemajuan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Salah  satu  aspek  penting  untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan.(Kadri, 2011)
Penyelenggaraan  pendidikan  baik  ditingkat  makro  (negara)  maupun  di  tingkat  mikro (lernbaga)  yang  dianggap  penting  dalam  konteks  adalah  masalah  tentang  pembiayaan, pembiayaan  merupakan  unsur  yang  multak  harus  tersedia.  Sebagai  contoh  pemerintah Republik  Indonesia  menurut  amanat  Undang-Undang  setiap  tahunnya  telah  mencanangkan alokasi  anggaran  pendidikan  sebesar  minima  20%  total  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN), dernikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga  kependidikan lainnya di daerah. (Monita, 2019)
Dalam  konteks  lembaga  atau  organisasi,  sekolah  setiap  tahun  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS)  yang  menunjukkan  bagaimana  perencanaan pendapatan  dan  penggunaan  biaya  untuk  kebutuhan  operasional  sekolah.  Penggunaan  biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. (Sudarmono et al., 2021)
Pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  suatu  investasi  yang  mahal.  Kesadaran rnasyarakar  untuk  menanggung  biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan  memberikan  suatu kekuatan  pada  masyarakat  untuk  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan. Pendidikan  dipandang  sebagai  sektor  publik  yang  dapat  melayani  masyarakat  dengan berbagai  pengajaran,  bimbingan  dan  latihan  yang  dibutuhkan  oleh  peserta  didik.(Monita, 2019)
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  membawa  irnplikasi  terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa  standar  biaya-  biaya  satuan  pendidikan  ini  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri berdasarkan  usulan  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Standar  pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah  Dasar  (SO),  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  dan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)  diseluruh Indonesia. (Nasional, 2013)
Karena  manfaatnya  yang  begitu  luas  dan  meresap  ke  berbagai  bidang,  maka pembiayaan  pendidikan  seyogyanya  harus  menjadi  perhatian  utama  bagi  pemerintah  dan masyarakat.  Mengacu  pada  konsep  diatas,  maka  masalah  pembiayaan  menjadi  sangat strategis  untuk  dikaji.  Masalah  pembiayaan  pendidikan  merupakan  masalah  utama  dalam menjalankan  roda  pendidikan.  Pengelolaan  yang  baik  dalam  pembiayaan  pendidikan  akan berdampak pada mutu pendidikan (Supriani, 2022).
Ini  yang  menjadi  isu  utama  dalam  dunia  pendidikan.  Isu  utama  ekonomi  pendidikan menurut  Elchanan  Cohn  adalah  bagaimana  mengidentifikasi  dan  melakukan  pengukuran terhadap  nilai  ekonomi  untuk  pendidikan,  alokasi  sumber-sumber  dalam  pendidikan,  gaji tenaga pendidik, biaya pendidikan dan perencanaan pendidikan. (Safri et al., 2018)
Upaya  dalam  mencapai  mutu  sekolah  yang  baik,  biaya  pendidikan  harus  dikelola dengan  optimal.  Oleh  karena  itu,  tahapan  pada  manajemen  pembiayaan  pendidikan  perlu diperhatikan.  Pada  dasarnya  tujuan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  adalah  mencapai mutu sekolah yang di terapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya  adalah  mencapai  visi  dan  misi  sekolah.  Tahapan  manajemen  pembiayaan pendidikan  melalui  tahapan  perecanaan  pembiayaan  pendidikan,  tahapan  pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. (Solehan, 2022b)
Artikel ini membahas Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam.
Berdasarkan latar belakang, maka  dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
1. Faktor–faktor apa sajakah yang mempengaruhi manajemen pembiayaan?
2. Bagaimana pengaruh mutu pendidikan terhadap manajemen pembiayaan?

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Manajemen Pembiayaan
Masalah  pendidikan  merupakan  salah  satu  masalah  bangsa  yang  belum  dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya  dalam  hal  biaya  pendidikan  sampai  saat  ini,  biaya  tersebut  dirasakan  semakin mahal.  Terlebih  lagi,  dari  kalangan  kurang  mampu  semakin  tidak  menentu  kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap  dikarenakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  atau  disebakan  oleh  karena  hal  yang lainnya.  Mahalnya  biaya  pendidikan  tidak  hanya  terjadi  di  sekolah  atau  perguruan  tinggi negeri  maupun  swasta.  Di  tingkat  pendidikan  dasar  misalnya,  sekalipun  Pemerintah  telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian  besar  masyarakat  menengah  ke  bawah  masih  belum  mencukupi  untuk  memenuhi biaya  pendidikan,  terutama  biaya  operasional  pokok  yang  harus  ditanggung  oleh orangtua/wali peserta didik. (Ferdi, 2013)
Pembiayaan  pendidikan  tidak  lepas  dan  persoalan  ekonomi  pendidikan,  Johns  dan Morphet mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan  negara  modem".  Secara  urnum  pembiayaan  pendidikan  adalah  sebuah  kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya,  yang  merniliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber  pembiayaan  pendidikan,  sistem  dan  mekanisme  pengalokasiannya, efektivitas  dan  efisiensi  dalarn  penggunaanya,  akuntabilitas  hasiJnya  yang  diukur  dari perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  semua  tataran,  khususnya  lembaga  pendidikan,  dan permasalahan-pennasalahan  yang  masih  terkait  dengan  pembiayaan  pendidikan,  sehingga diperlukan  studi  khusus  untuk  lebih  spesifk  rnengenal  pernbiayaan  pendidikan  ini. (Sudarmono et al., 2021)
Pembiayaan  yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh  samu  pihak  lain  untuk  mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan  untuk  rnencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pembiayaan  merupakan  salah satu  sumber  daya  yang  secara  langsung  dapat  menunjang  keefektifan  dan  efisiensi pengelolaan pendidikan.(Azhari & Kurniady, 2016)
Biaya  pendidikan,  menurut  Supriyadi  merupakan  salah  satu  komponen  instrumental (instrumental-input)  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah. Biaya dalam pengertian ini merniliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran  yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.(Smp & Banjar, 2009)
Sementara    menurut    Supriyono,    biaya    adalah  pengorbananekonomis  yang  dibuat untuk  memperoleh  barang  atau  jasa.  Secara  bahasa,  biaya  dapat  diartikan  sebagai pengeluaran,  dalam  istilah  ekonomi  biaya  pengeluaran  dapat  berupa  uang  atau  bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan  dan  sumber  daya  yang  tersedia  digunakan  untuk  menyusun  dan  menjaJankan lembaga  pendidikan  di  berbagai  wilayah  dengan  tingkat  pendidikan  yang  berbeda-beda. (Fattah & Gautama, 2017)
Sedangkan  menurut  Nanang  Fattah  biaya  pendidikan  merupakan  jumlah  uang  yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan  pendidik  yang mencakup gaji guru,  peningkatan  profesional  peralatan,  pengadaan  alat-alat  dan  buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. (Fattah & Gautama, 2017)
Manajemen  Pembiayaan  sudah  banyak  di  teliti  oleh  peneliti  sebelumnya  di  antaranya adalah  (Solehan,  2022b),  (Mesiono  et  al.,  2021),  (Azhari  &  Kurniady,  2016),  (Nafisah  & Widiyanto,  2017),  (Ararat  et  al.,  2019),  (Sudarmono  et  al.,  2021),  (Smp  &  Banjar,  2009), (Fattah & Gautama, 2017), (Riadi, 2016).

## Mutu Pendidikan
Undang-undang  No.  22  tahun  1999  mengatur  tentang  pemberian  kewenangan  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11 UU no.  22  tahun  1999  mencakup  kewenangan  semua  bidang  pemerintahan  yaitu  :  pekerjaan umum,  kesehatan,  perhubungan,  industri  dan  perdagangan,  penanaman  modal,  lingkungan hidup,  pertambangan,  koperasi,  tenaga  kerja  serta  pendidikan  dan  kebudayaan.  (Nurhayati, 2021)
Peningkatan  mutu  pendidikan  selama  ini  belum  sesuai  dengan  harapan  karena disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah  strategi  pembangunan  pendidikan  yang lebih  bersifat  “ input  oriented ”  dan  bersifat  “ macro  oriented ”  yang  cenderung  diatur  oleh birokrasi  ditingkat  pusat  institusi  pendidikan  masih  mengandalkan  pola  manajemen  lama yang  dianggap  masih  kurang  efektif  dan  efisien  sehingga  hasilnya  kurang  maksimal, seharusnya  dikembangkan  pola  manajemen  pada  kepuasan  pelanggan,  artinya  bahwa  mutu pendidikan  dapat  ditingkatkan  melalui  penerapan  manajemen  mutu  atau total  quality management .  Untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  setiap  daerah  melalui  otonomi pendidikan  dengan  pendekatan  yang  jelas,  terarah,  serta  berhasil  guna,  maka  diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam otonomi pendidikan. (Suti, 2011)
Mutu  lulusan  pendidikan  sangat  erat  kaitannya  dengan  proses  pelaksanaan pembelajaran  yang  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  faktor-faktor  tersebut  dapat  berasal  dari faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Beberapa  faktor  internal  diantaranya  kurikulum,  tenaga pendidik,  kepemimpinan  kepala  sekolah,  proses  pembelajaran,  sarana  dan  prasarana,  alat bantu  dan  bahan,  manajemen,  sekolah,  dan  lingkungan  sekolah.  Sementara  faktor  dari  luar adalah  dukungan  masyarakat,  dan  kebijakan  pendidikan  yang  mendukung  pelaksanaan pendidikan.  Keterkaitan  antara  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  sangat  besar  peranannya dalam mencapai tujuan pendidikan. (Safitri, 2021)
Mutu  belajar-mengajar  di  sekolah  sangat  ditentukan  oleh  keberadaan  kepala sekolahnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  berkwalitas  kepemimpinan  kepala sekolah, maka semakin baik mutu sekolah yang dipimpinnya.
Mutu Pendidikan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Aziz,  2015),  (Nurlindah  et  al.,  2020),  (Syahrul  &  Yuniarni,  2020),  (Priatna,  2018), (Suderadjat, 2005), (Azhari & Kurniady, 2016), , (Suti, 2011).

## METODE PENULISAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka ( Library  Research). Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel dari  buku- buku  dan  jurnal  baik  secara off line di  perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.
Penelitian  kualitatif  lebih  dideskripsikan  dan  diklasifikasikan  sesuai  dengan  kondisi bidang penelitian. Paradigma penelitian kualitatif adalah berpikir induktif. Setiap pertanyaan penelitian  diperlakukan  sebagai  kasus  mikro  dan  kemudian  dibawa  ke  konteks  yang  lebih umum  (Cruz,  2013). Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara konsisten  dengan  asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif sehingga  tidak  mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu alasan  utama  untuk  melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa  penelitian  tersebut  bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Mutu Pendidikan terhadap Manajemen Pembiayaan
Pengertian  mutu  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  segi  normatif  dan  segi  deskriptif. Dalam  artian  normatif,  mutu  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  (kriteria)  intrinsik  dan ekstrinsik.  Berdasarkan  kritria  intrinsik,  mutu  pendidikan  merupakan  produk  pendidikan yakni  manusia  yang  terdidik  sesuai  dengan  standar  ideal.  Berdasarkan  kriteria  ekstrinsik, pendidikan  merupakan  instrumen  untuk  mendidik,  tenaga  kerja  yang  terlatih.  Dalam  artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.(Suderadjat, 2005)
Menurut  Ismail,  penerapan  manajemen  mutu  dalam  dunia  pendidikan  merupakan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, manajemen organisasi yang baik dan  penyediaan  personil  yang  memadai  dalam  menjalankan  proses  yang  baik  sehingga menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi (Ismail et al., 2021).
Untuk  bisa  menghasilkan  mutu,  menurut Slamet  terdapat  empat  usaha  mendasar  yang harus  dilakukan  dalam  suatu lembaga  pendidikan,  yaitu:  (1).  Menciptakan  situasi “menang- menang”  ( win-win  solution )  dan  bukan  situasi  “kalah-menang”  diantara  fihak  yang berkepentingan  dengan  lembaga  pendidikan  ( stakeholders ).  Dalam  hal  ini  terutama  antara pimpinan  lembaga  dengan  staf  lembaga  harus  terjadi  kondisi  yang  saling  menguntungkan satu  sama  lain  dalam  meraih  mutu  produk/jasa  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  pendidikan tersebut. (2). Perlu ditumbuhkembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang  yang terlibat dalam  proses  meraih  mutu.  Setiap  orang  dalam  lembaga  pendidikan  harus  tumbuh  motivasi bahwa  hasil  kegiatannya  mencapai  mutu  tertentu  yang  meningkat  terus  menerus,  terutama sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan  pengguna/langganan.  (3).  Setiap  pimpinan  harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan  bukanlah  suatu  proses  perubahan  jangka  pendek,  tetapi  usaha  jangka  panjang yang  konsisten  dan  terus  menerus.  (4).  Dalam  menggerakkan  segala  kemampuan  lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar  unsur-unsur  pelaku  proses  mencapai  hasil  mutu.  Janganlah  diantara  mereka  terjadi persaingan  yang  mengganggu  proses  mencapai  hasil  mutu  tersebut.  Mereka  adalah  satu kesatuan  yang  harus  bekerjasama  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.(Suderadjat, 2005)
Manajemen  Peningkatan  Mutu  yang  merupakan  paradigma  baru  bagi  manajemen pendidikan  di  Madrasah  memiliki  prinsip  (1)  Peningkatan  mutu  harus  dilaksanakan  di
madrasah,  (2)  Peningkatan  mutu  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  adanya  kepemimpinan yang baik, (3) Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun  kuantitatif,  (4)  Peningkatan  mutu  harus  memberdayakan  dan  melibatkan  semua unsur  yang  ada  di  madrasah,  dan  (5)  Peningkatan  mutu  memiliki  tujuan  bahwa  madrasah dapat  memberikan  kepuasan  kepada  siswa,  orang  tua  dan  masyarakat.  (Nurhayati,  Lias Hasibuan, 2021)
Manajemen  Pembiayaan  merupakan  sebuah  proses  dalam  mengoptimalkan  sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau  sarana  pendukung  proses  pembelajaran  sehingga  tercipta  proses  pembelajaran  yang efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  fokus  manajemen  pembiayaan  pendidikan  pada bagaimana  sumber  dana  yang  ada  mampu  dikelola  secara  profesional  sehingga  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. (Riadi, 2016)
Dalam  definisi  ini  ada  tiga  kata  kunci  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan, yaitu  optimalisasi  sumber  dana,  alokasi  dan  distribusi.  Tiga  kata  kunci  inilah  yang  pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. 1) Optimalisasi sumber dana Fungsi  manajemen  pembiayaan  adalah  bagaimana  lembaga  pendidikan  mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh. 2) Alokasi Alokasi dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan  merupakan  proses  financial  decision.  Di  sinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. (Riadi, 2016)
Kebijakan  dalam  menentukan  alokasi  ini  harus  mengedepankan  program  prioritas dalam sebuah proses pendidikan. 3) Distribusi Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai  dengan  alokasi  yang  telah  ditentukan.  Dalam  fungsi  manajemen  pembiayaan pendidikan, dikatakan bahwa dana (biaya) memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga  area;  pertama,  ekonomi  pendidikan  dalam  kaitannya  dengan  pengeluaran  masyarakat secara  keseluruhan;  kedua,  keuangan  sekolah  kaitannya  dengan  kebijakan  sekolah  untuk menerjemahkan  uang  terhadap  layanan  kepada  peserta  didik  dan  ketiga,  pajak  administrasi bisnis  sekolah  yang  harus  diorganisir  secara  langsung  berkaitan  dengan  tujuan  kebijakan. (Riadi, 2016)
Pusat  perhatian  mendasar  dari  konsep  ekonomi  adalah  bagaimana  mengalokasikan sumber-sumber  terbatas  untuk  mencapai  tujuan  yang  beraneka  ragam  mungkin  tak terhingga.Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka kita harus memerhatikan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  pengelolaannya.  Diantara  prinsip manajemen pembiayaan pendidikan adalah: 1) Akuntabilitas (accountability) 2) Transparan) 3) Integritas 4) Konsistensi 5) Efektif dan efisien. (Riadi, 2016)
Pada  prinsipnya  sumber  pembiayaan  pendidikan  bisa  diperoleh  dari  berbagai  sumber selama  sumber  itu  diperoleh  secara  halal  dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Biaya  dalam pendidikan  meliputi  biaya  langsung  dan  biaya  tak  langsung.  Biaya  langsung  terdiri  dari biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  keperluan  pelaksanaan  pengajaran  dan  kegiatan  belajar peserta  didik  berupa  pembelian  alat-alat  belajar,  biaya  tranportasi,  gaji  guru,  baik  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  orang  tua  maupun  peserta  didik  itu  sendiri.  (Azhari  & Kurniady, 2016)
Dukungan  finansial  yang  cukup  akan  mempermudah  proses  manajerial  suatu  lembaga pendidikan  untuk  berbuat  banyak  dalam  upaya  memajukan  lembaga  pendidikan  yang dipimpin.  Keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  potensi  yang  sangat  menentukan  dalam penyelenggaraan pendidikan. (Nurhayati et al., 2021)
Kedua  hal  tersebut  merupakan  komponen  produksi  yang  menentukan  terlaksananya kegiatan-kegiatan  proses  belajar  mengajar  di  sekolah/madrasah  bersama  komponen- komponen  lainnya.  Pembiayaan  pendidikan  sangat  terkait  dengan  kepercayaan  masyarakat untuk  turut  andil  dan  merasa  memiliki  lembaga  tersebut,  oleh  karenanya  jika madrasah/lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka
madrasah/lembaga  harus  memiliki  program  yang  bagus.  Kepercayaan  memang  dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. (Solehan, 2022a)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  di  rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya.
Berdasarkan  pemaparan  pada  penelitian  manajemen  pembiayaan  pendidikan  dalam meningkatkan  mutu  lembaga  pendidikan  Islam  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen pembiayaan  merupakan  sebuah  proses  dalam  mengoptimalkan  sumber  dana  yang  ada, mengalokasikan  dana  yang  tersedia  dan  mendistribusikannya  sebagai  fasilitas  atau  sarana pendukung  proses  pembelajaran  sehingga  tercipta  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan efisien.  Untuk  mencapai  mutu  sekolah  yang  baik,  biaya  pendidikan  harus  dikelola  dengan optimal.  Oleh  karena  itu,  tahapan  pada  manajemen  pembiayaan  pendidikan  perlu diperhatikan.  Penggunaan  dana  efektif  setiap  lembaga  pendidikan,  madrasah/sekolah seharusnya  menetapkan  rencana  yang  menjadi  prioritas  pembiayaan  pendidikan  secara komprehensif. (Solehan, 2022a)

## Saran
Saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih  banyak  faktor  lain  yang  mempengaruhi Manajemen Pembiayaan terhadap kualitas mutu pendidikan di sekolah  pada semua tipe dan level  organisasi  atau  sekolah.  Kajian  yang  lebih  lanjut  untuk  mencari  faktor-faktor  lainnya adalah seperti Perencanaan, Kebijakan Pemerintah dan Faktor Sumberdaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi penelitian (petunjuk praktis untuk pemecahan masalah  bisnis,  penyusunan  skripsi,  tesis,  dan  disertasi) .  Deepublish  Store  (CV.  Budi Utama).
Ararat,  M.,  Mine,  A.,  &  Cetin,  A.  T.  (2019).  Aebi,  V,  G  Sabato,  dan  M  Schmid.“Risk Managemen,  Corporate  Governance,  and  Bank  Performance  in  The  Financial  Crisis.” Journal of Banking & Finance, 2012: 3212-3226. Ali, M, YL Ng, dan CT Kulik.“Board Age and Gender Diversity: A Test of Competing Linear an. SAGE , 521 , 548.
Azhari,  U.  L.,  &  Kurniady,  D.  A.  (2016).  Manajemen  pembiayaan  pendidikan,  fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan , 23 (2). Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Studi Islam , 10 (2), 1–13.
Cruz,  A.  P.  S.  (2013).  Metode  penelitian  dan  pengembangan. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 1–30. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Fattah,  N.,  &  Gautama,  B.  P.  (2017).  Penerapan  Biaya  Pendidikan  Berbasis  Activity-Based Costing  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  Perguruan  Tinggi:  Studi  Kasus  di Universitas Pendidikan Indonesia. Mimbar Pendidikan , 2 (1), 19–32. https://doi.org/10.17509/mimbardik.v2i1.6020
Ferdi,  W.  P.  (2013).  Pembiayaan  pendidikan:  Suatu  kajian  teoritis. Jurnal  Pendidikan  Dan Kebudayaan , 19 (4), 565–578.
Ismail, F., Pawero, A. M. D., & Umar, M. (2021). Education planning and its implications for education  policy  during  the  covid-19  pandemic. International  Journal  for  Educational and Vocational Studies , 3 (2), 110. https://doi.org/10.29103/ijevs.v3i2.4441 Kadri,  hanif al. (2011). Artikel Pembiayaan Dalam Pendidikan .
Mesiono,  M.,  Suswanto,  S.,  Lubis,  R.  R.,  &  Haidir,  H.  (2021).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  Madrasah  Aliyah  Imam  Muslim Serdang Bedagai. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam , 13 (1), 119–134.
Monita, D. F. (2019). Pembiayaan dalam pendidikan .
Nafisah,  D.,  &  Widiyanto,  W.  (2017).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  di  Madrasah Aliyah. Economic Education Analysis Journal , 6 (3), 788–797.
Nasional,  D.  P.  (2013).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahum  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional , 44 (2), 8–10.
Nurhayati,  Lias  Hasibuan,  K.  I.  R.  (2021).  Determinas  Minat  Belajar  Dan  Sikap  Tehadap Prestasi  Belajar  Melalui  Kreativitas  Mahasiswa. Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952. , 3 (10), 2013–2015.
Nurhayati, Afrizawati, & Rivaldo, Y. (2021). Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Investigatif  Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Penalaran  Dan  Representasi  Matematis Siswa  Sekolah  Dasar. Pendidikan  Guru  MAdrasah  Ibtidaiyah , 5 ,  49–58. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/
Nurhayati,  N.  (2021).  Manajemen  POACH  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Terhadap Pembelajaran  Luring  di  SDII  Luqman  Al  Hakim  Batam. Al-Riwayah:  Jurnal Kependidikan , 13 (2), 381–394.
Nurlindah, N., Mustami, M. K., & Musdalifah, M. (2020). Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Idaarah:  Jurnal  Manajemen Pendidikan , 4 (1), 40. https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13893 Priatna,  A.  (2018).  Manajemen  Pengembangan  Mutu  Sekolah. Jurnal  Administrasi Pendidikan , 25 (1), 80–90.
Riadi,  A.  (2016).  Pendidikan  Karakter  Di  Madrasah/Sekolah. Ittihad , 14 (26),  1–10. https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.868
Safitri,  W.  (2021).  PENGARUH  PENGGUNAAN  MEDIA  FLASHCARD  TERHADAP HASIL  BELAJAR SISWA PADA MATA  PELAJARAN  BAHASA  ARAB  KELAS  II DI SDI INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 02 BATAM. JURNAL AS-SAID , 1 (2), 52– 59.
Safri,  Y.  F.,  Arifudin,  R.,  &  Muslim,  M.  A.  (2018).  K-Nearest  Neighbor  and  Naive  Bayes Classifier  Algorithm  in  Determining  The  Classification  of  Healthy  Card  Indonesia Giving to The Poor. Scientific Journal of Informatics , 5 (1), 18. https://doi.org/10.15294/sji.v5i1.12057
Smp,  D.  I.,  &  Banjar,  N.  (2009). Educational  fees  analysis  in the implementation of  school based management in smp negeri 1 banjar . 1–13.
Solehan. (2022a). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam.
Edumaspul:
Jurnal Pendidikan , 6 (1), 98–105. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046
Solehan,  S.  (2022b).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 98–105.
Sudarmono,  S.,  Hasibuan,  L.,  Us,  K.  A.,  &  Menengah,  S.  (2021).  Pembiayaan  Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 266–280. Suderadjat,  H.  (2005). Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  (MPMBS): Peningkatan mutu pendidikan melalui.... Cipta Cekas Grafika. Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. Jurnal Medtek , 3 (2), 1–6.
Syahrul,  &  Yuniarni.  (2020).  Pengelolaan  Tenaga  Pendidik  Pada  Lembaga  Pendidikan Nonformal  Bidang  Keagamaan  Islam. Shautut  Tarbiyah , 26 (November),  316–340. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+lembaga+pe ndidikan+nonformal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DpFwiz37IOqwJ
Undang-Undang,  R.  I.  (2003).  no.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Bandung: Citra Umbara .