DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 6 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Muhammad Fadhli 1 , Arrisman 2 , Rumainur 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, muhfadhli1220@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, arrisman.dr@gmail.com 3 Fakultas Hukum, Universitas Nasional, DKI Jakarta, Indonesia, rumainur@gmail.com
Corresponding Author: muhfadhli1220@gmail.com
Abstract: Separatist creditors are among the parties with interests in the assets of a bankrupt debtor. Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy and Debt Payment Delay Law specifically grants separatist creditors the right to execute assets that serve as collateral as if bankruptcy had not occurred. This article also places separatist creditors in a higher position compared to other creditors.
Keyword: Bankcruptcy, Creditor, Separatist.
Abstrak: Kreditur separatis merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta  debitur  pailit.  Dalam  pasal  55  ayat  (1)  Undang-undnag  kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  secara  khusus  memberikan  hak  kepada  kreditur  separatis untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan dengan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Berdasarkan  pasal  tersebut  pula  kedudukan  kreditur  separatis  ditempatkan  lebih  tingi daripada kedudukan kreditur lainnya.
Kata Kunci: Kepailitan, Kreditur, Separatis.

## PENDAHULUAN
Utang  yang  merupakan  kewajiban  bagi  debitur  wajib  dipenuhi  atau  dilunasi,  namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajibannya atau debitur berhenti membayar utangnya.  Keadaan  berhenti  membayar  utang  dapat  terjadi  karena  tidak  mampu  membayar atau  tidak  mau  membayar. 1 Pailit  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat  dimohonkan oleh kreditur kepada pengadilan niaga guna mendapatkan pelunasan utang oleh debitur.
1 Man  S,  Sastrawidjaja,Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Bandung  : Alumni,2006, hal.2.
Pailit  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak  membayar  utang-utangnya yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.  Menurut  R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  pailit adalah  keadaan  seorang  debitor  apabila  ia  telah  menghentikan  pembayaran  utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. 2
Menurut  pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan  bahwa “Debitur  yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohoan satu atau lebih krediturnya”. Berdasarkan definisi  yang  telah  diberikan  oleh  para  sarajana  dan  pasal  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa Kepailitan adalah keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun oleh satu kreditur atau lebih.
Lembaga  kepailitan  merupakan  lembaga  hukum  yang  mempunyai  fungsi  penting dalam  memberikan  jaminan  kepastian  kepada  kreditur  bahwa  kewajiban  debitur  akan  tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  1131  dan  pasal  1132  KUHPerdata  yang merupakan  perwujudan  adanya  jaminan  kepastian  pembayaran  atas  transaksi-transaksi  yang telah diadakan.
Di Indonesia, aturan mengenai kepailitan telah diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Keberadaan undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya  yaitu  UU nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.  Keberadaan  undang-undang  ini  diharapkan  mampu  melindungi  hak  pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kepailitan.
Kreditur menjadi salah satu pihak penting dalam kepailitan. Hal ini mengingat syarat permohonan  pailit  yaitu  debitur  harus  memiliki  dua  kreditur  atau  lebih  ( Concursus Creditorium ).  Secara  umum,  ada  3  (tiga)  macam  kreditur  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata yaitu  :  1).  Kreditur  Separatis  (Pasal  1134  KUHPerdata);  2).  Kreditur  Preferen  (Pasal  1139 dan 1149 KUHPerdata); 3). Kreditur Konkuren (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).

## METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  maka  jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  memiliki  titik  tolak penilaian analisis  terhadap prinsip-prinsip hukum,  sejarah hukum,  perbandingan hukum  dan peraturan perundang-undangan. 3
Sifat  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  bersifat  menggambarkan  hasil  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual  ( conseptual Approach ), 4 yaitu  dimana  penulis harus  membangun  suatu  konsep  untuk  dijadikan  acuan  dan  harus  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum  serta  menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara 5 , terutama yang berkaitan dengan Kepailitan dan hak tanggungan.
Adapun  prosedur  yang  sistematik  dan  standar  untuk  memperoleh  data  yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang  ingin  dipecahkan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
2 Victor Situmorang dan Soekarso,Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta,1994, hal. 18.
3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal.42
4 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal.76.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cetakan ke 5,Jakarta:Kencana, 2009, hal.137.
adalah  dengan  metode  studi  atau  library  research,  yaitu  dengan  mempelajari,  menganalisa literatur-literatur  yang  erat  hubungannya  dalam  masalah  yang  dibahas.  Penelitian  dan pengklasifikasikannya  sesuai  dengan  pokok-pokok  permasalahan  yang  dibahas,  kemudian melakukan pengutipan baik secara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  hukum  kreditor  separatis  berdasarkan  pasal  55  ayat  (1)  Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kreditur  Separatis  yaitu  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  in  rem,  yang dalam  KUHPerdata  disebut  dengan  gadai  dan  hipotek.Dalam  kepailitan,  hak  kreditur separatis telah diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal 55 ayat (1) disebutkan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,  setiap  Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan”.
Kemudian  pada  Pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  menetapkan bahwa  kreditor  separatis  diberi  hak  tangguh  selama  90  hari  untuk  mengeksekusi  benda jaminan yang dipegangnya. Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini hanya digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  kreditor  pemegang  jaminan.  Di  sisi  lain,  jika  penangguhan  90 hari terjadi, kurator akan memiliki  kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik dan layak. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai  senilai  piutangnya  terhadap  debitor,  sehingga  jika  nilai  likuidasi  benda  jaminan melebihi nilai piutang kreditor maka sisa likuidasi benda jarninan harus dikembalikan kepada debitor.
Terdapat  beberapa  pendapat  dari  mengenai  penerapan  pasal  56  ayat  (1)  Undang- Undang  nomor  37  tahun  2004  ini.  Menurut  Syukriah  HG,  hak  eksekusi  kreditor  separatis telah  diatur  dalam  pasal  55  ayat  (1).  Sehingga  kreditur  separatis  bisa  melakukan  ekseksusi harta  yang  telah  di  agunkan.  Namun  dengan  diterapkannya  pasal  56  ayat  (1)  seolah meningkari hak ekseksui tersebut. Hal ini dikarenakan kreditur separatis tidak bisa langsung mengeksekusi  harta  debitor  setelah  dinyatakan  pailit.  walaupun  masa  penangguhan  telah selesai,  kreditur  separatis  juga  hanya  memiliki  waktu  2  bulan  untuk  mengeksekusi  barang yang di tanggungkan kepadanya. Hal ini tentu akan membatasi ruang gerak kreditor separatis untuk mendapat hasil yang maksimal. 6
Pendapat  berbeda  dikemukakan  oleh  Nevy  Ariestawaty  yang  berpendapat  bahwa pasal  56  ayat  (1)  sangat  penting  untuk  diterapkan  dalam  proses  kepailitan.Sesuai  dengan tujuan  dari  pasal  tersebut  yang  salah  satunya  adalah  upaya  untuk  tercapai  perdamaian  tentu akan berdampak baik untuk para kreditur maupun debitur. Karena apabila perdamaian dapat tercapai maka debitur berpeluang untuk melanjutkan kembali usahanya seiring dengan beban utang yang juga memiliki peluang untuk dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. 7
Berkaitan dengan hal  yang sama, Teguh Samudera berpendapat bahwa pasal 56 ayat (1)  sama  sekali  tidak  membatasi  atau  menghilangkan  hak  eksekutorial  kreditur  separatis. Karena  jelas  dalam  pasal  55  ayat  (1)  kreditur  separatis  bisa  langsung  mengeksekusi  harta yang  di  jaminkan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Diksi  “dengan  tetap  memperhatikan” dalam pasal 55 ayat (1) tidak bisa di tafsirkan keharusan yang harus dilakukan oleh kreditur separatis.  Pasal  56,pasal  57  dan  pasal  58  Undang-undang  yang  sama  merupakan  rambu-
6 Wawancara Syukriah DG, tanggal 2 Agustus jam 15:20 WIB
7 Hasil wawancara Nevi Ariestawaty tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15:55 WIB
rambu  untuk  diperhatikan  oleh  kreditur  separatis  agar  dalam  melaksanakan  hak  eksekusi tidak bergesekan dengan hak dan kewajiban pihak-pihak lain yang terlbat dalam kepailitan 8 Selama  proses  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  ada  beberapa  masalah  yang terkait dengan Daftar Pembagian yang diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas dan akhirnya  disetujui  oleh  Penetapan  Hakim  Pengawas  tentang  Daftar  Pembagian.  Jika  pihak tidak  menerimanya,  mereka  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan,  yang  akan diputuskan oleh Majelis  Hakim  yang ditunjuk  oleh Ketua Pengadilan Niaga. Ternyata, baik keputusan  Majelis  Hakim  maupun  Hakim  Pengawas  tersebut  melanggar  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. kreditor separatis tetap harus membagi hasil penjualan lelang dengan kreditor lainnya yang kedudukannya bukan separatis. 9
Keberadaan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  hak  jaminan diharapkan  mampu  memberikan  kepasatian  hukum  kepada  kreditor  separatis  dalam mendapatkan  hak-haknya.  Menurut  Sudikno  Mertukusumo,  kepastian  hukum  merupakan sebuah  jaminan  bahwa  hukum  tersebut  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan  yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu peraturan yang harus ditaati. 10
Kreditor  separatis  adalah  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan,  yang  dapat bertindak  sendiri.  Golongan  kreditor  ini  tidak  terkena  akibat  putusan  pemyataan  pailit debitor,  artinya  hak-hak  eksekusi  mereka  tetap  dapat  dijalankan  seperti  tidak  ada  kepailitan debitor.  Kreditor  golongan  ini  dapat  menjual  sendiri  barang-barang  yang  menjadi  jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Hasil penjualan itu, diambil sebesar piutangnya, sedangkan jika  ada  sisanya  disetorkan  ke  kas  kurator  sebagai  boedel  pailit.  Sebaliknya  bila  hasil penualan  tersebut  ternyata  tidak  mencukupi,  kreditor  tersebut  untuk  tagihan  yang  belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (concurent).
Apabila  kedudukan  kreditor  separatis  dibandingkan  dengan  kreditor  preferen  atau kreditor istimewa  yaitu kreditor  yang sifat  piutangnya mempunyai  kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa  berada  di  bawah  pemegang  hak  tanggungan  dan  gadai  Pasal  1133  KUH  Perdata  - mengatakan  bahwa  untuk  didahulukan  di  antara  orang-orang  berpiutang  dari  :  a.  Biaya pengerjaan suatu benda yang masih harus dibayar kepada tukang; b. apa yang diterima tamu dari pemilik penginapan;  c. Upah pengangkutan  dan biaya tambahan;  d.  Jumlah  yang harus dibayar  kepada  tukang-tukang  batu,  tukang-tukang  kayu,  dan  tukang  lain  untuk pembangunan,  penambahan,  dan  perbaikan  benda  tak  bergerak,  selama  piutangnya  tidak lebih dari tiga tahun dan si berutang masih memiliki hak millk atas persil yang bersangkutan; e. Segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya, pegawai-pegawai  yang  memangku  suatu  jabatan  tersebut  harus  bertanggung  jawab  atas kompensasi dan pembayaran.
Sedangkan  hak  kreditor  separatis  kebendaan  dalam  kepailitan  ditujukan  kepada  hak jaminan  yang  dimiliki  oleh  kreditor  separatis  setelah  Debitor  dinyatakan  pailit,  pernyataan pailit tersebut terjadi setelah pengadilan menyatakan Debitor pailit dalam suatu putusan. Hak jaminan  kebendaan  memberikan  hak  yang  khusus  kepada  pemegangnya  dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam kepailitan. Beberapa pendapat menyebutkan hak yang dimiliki oleh  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen  adalah  hak  istimewa  dan  beberapa  pendapat lainnya menyebutkan hak kreditor tersebut sebagai hak yang didahulukan.
8 Hasil Wawancara Teguh samudera tanggal 4 Agustus 2023 pukul 16:48 WIB
9 https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak dengan-buruh- lt4ba11d3b8804d/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14:04 WIB
10 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
UU  Kepailitan  juga  tidak  konsisten  menggunakan  istilah  didahulukan  ataupun diistimewakan bagi hak kreditor separatis ataupun untuk hak kreditor preferen, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa baik kreditor preferen maupun kreditor separatis mempunyai hak didahulukan, sedangkan dalam Pasal 60 Ayat (2) menyebutkan hak jaminan kebendaan yang ada pada kreditor separatis tersebut sebagai hak istimewa dengan kedudukan yang diistimewakan.
Kreditor  separatis  diatur  dalam  dua  fase:  sebelum  pailit  dan  setelah  pailit  oleh Pengadilan  Niaga.  Ini  termasuk  kepailitan  yang  disebabkan  oleh  prosedur  pailit  dan kepailitan yang disebabkan oleh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. sebagai berikut: 1. Kedudukan  Kreditor  Separatis  pada  Periode  Pra  pailit  Pasal  55  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  dengan  jelas  mengatur  posisi  kreditor  separatis;  ini  memungkinkan  mereka untuk  mengeksekusi  haknya seolah olah tidak ada kepailitan. Ketentuan  yang tercantum dalam  Pasal  55  ini  selaras  dengan  ketentuan  perundangan  lainnya  yang  mengatur penggunaan hak jaminan oleh pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, kreditor pemegang ikatan panenan, dan kreditor pemegang hak retensi.
2. Kedudukan  Kreditor  Separatis  Periode  Pasca  Pernyataan  pailit  Menurut  Pasal  55  dan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor separatis dibebaskan dari kepailitan  debitornya  karena  sifat  jaminan  piutang  yang  dimilikinya  memberinya  hak untuk  mengeksekusi  sendiri  barang  jaminan  untuk  melunasi  piutangnya.  Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga mengatur kedudukan kreditor separatis selama periode pailit.
Apabila  hasil  penjualan  barang  jaminan  piutang  kreditor  separatis  tidak  mencukupi untuk  membayar  pembayaran  piutangnya,  kreditor  separatis  dapat  mengajukan  tagihan pelunasan  atas  kekurangan  tersebut  kepada  kurator.  Akibatnya,  kreditor  separatis  berubah menjadi  kreditor  pesaing  hanya  karena  kekurangan  tagihan  pembayaran.  Oleh  karena  itu, kekurangannya  harus  diajukan  untuk  diperbaiki  dalam  rapat  verifikasi.  Pasal  118  ayat  (2) Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  menetapkan  bahwa  tagihan  kreditor  separatis  yang dibantah harus dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui sementara.
Dengan  demikian  kedudukan  hukum  kreditor  separatis  terhadap  jaminan  kebendaan dalam  kepailitan  merupakan  kedudukan  paling  kuat  dibandingkan  kreditor  yang  lainnya. Kreditor  berhak  mengeksekusi  langsung  harta  debitor  pailit  yang  menjadi  jaminan  tanpa bergantung  atau  terpengaruh  dengan  kreditor  lainnya.  Kreditur  separatis  dapat  mengajukan tuntutan  pelunasan  kekurangan  itu  kepada  kurator  sehingga  kreditur  separatis  itu  berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren, tetapi hanya atas kekurangan tagihan pembayaran itu,  jika  hasil  penjualan  agunan  itu  karena  piutang  kreditur  separatis  tidak  cukup  untuk memenuhi pembayaran piutang tersebut. Memperhatikan kedudukan kreditur separatis diatas masih  terdapat  perbedaan  putusan  yang  didapatkan  oleh  kreditur  separatis  dalam mengupayakan haknya.
Kedudukan  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  pada  Kasus  kepailitan  PT.  Uni  Enlarge Industry  Indonesia  (PT  UEII)  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  telah  memeriksa perkara  perdata  khusus  (kepailitan)  pada  Putusan  Tingkat  Kasasi  No.  339 K/PDT.SUS/2010
Pada  kasus  kepailitan  PT.  Uni  Enlarge  Industry  Indonesia  (PT  UEII),  PT.  Bank Chinatrust  Indonesia  merupakan  kreditur  separatis  yang  telah  mengeksekusi  sendiri  benda yang  di  agunkan  setelah  PT.Uni  Enlarge  Industry  Indonesia  (PT  UEII)  selaku  debitur dinyatakan pailit. Kurator PT. Uni Enlarge Industry Indonesia (PT UEII) dengan berdasarkan arahan  dan  petunjuk  Hakim  Pengawas  pada  rapat  kreditur  melakukan  pertemuan  atau musyawarah  dengan  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  mengenai  adanya  permintaan  pekerja untuk  mendapatkan  50%  dari  Rp12.361.000.000,-  (dua  belas  miliar  tiga  ratus  enam  puluh
satu juta rupiah) hasil lelang yang telah dilakukan oleh PT. Bank Chinatrust Indonesia yaitu sebesar Rp6.180.500.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
Hal  ini  karena  memandang  persoalan  ini  tidak  dari  segi  legal  formil  semata,  namun lebih  kepada  rasa  keadilan  terhadap  nasib  para  pekerja,  dimana  para  pekerja  berkontribusi sangat  besar  dalam  proses  produksi  yang  hasilnya  digunakan  untuk  pembayaran  cicilan hutang PT UEII kepada PT Bank Chinatrust Indonesia, sehingga adalah adil apabila pekerja mendapatkan sebagian pembayaran atas hasil lelang eksekusi jaminan tersebut.  Lebih lanjut Kurator  PT  UEII  juga  meminta  10%  dari  hasil  penjualan  lelang  eksekusi  (Rp 12.361.000.000,-)  yaitu  sebesar  Rp  1.236.100.000,-  (satu  miliar  dua  ratus  tiga  puluh  enam juta  seratus  ribu  rupiah)  agar  dialokasikan  sebagai  pembayaran  biaya-biaya  yang  sudah dikeluarkan selama proses  pengurusan dan pemberesan atas objek hak tanggungan tersebut. PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  selaku  kreditur  separatis  dalam  kasus  kepailitan  tersebut menolak permintaan tersebut. PT. Bank Chinatrust menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Kreditur Separatis untuk membagi atau memberikan sebagian hasil lelang eksekusi jaminan kepada Kreditur lain, termasuk pekerja/buruh.
Terhadap  permohonan  tersebut  Pengadilan  Niaga  padaPengadilan  Negeri  Jakarta Pusat telah mengambil putusan No 39/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Maret 2010 mengabulkan Permohonan Pemohon.
Terhadap  putusan  tersebut,  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  kemudian  mengambil upaya  hukum  kasasi  guna  mempertahankan  hak  nya  selaku  kreditur  separatis.  Terdapat beberapa alasan-alasan keberatan PT. Bank Chinatrust  Indonesia dalam memori kasasi  yang pada pokoknya. Mengabulkan permohonan kasasi PT BANK CHINATRUST INDONESIA.
Dari  kasus  di  atas  terlihat  perbedaan  keputusan  yang  ambil  oleh  mahkamah  Agung dan  Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengenai  hak  dan  kedudukan kreditur separatis dalam Kepailitan. Selain itu, kurator dibawah pengawasan hakim pengawas juga  melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan  PT  Bank  Chinatrust  Indonesia  selaku kreditur  separatis  dan  juga  menghambat  terwujudnya  penyelesaian  kepailitam  yang  adil, cepat, terbuka, dan efektif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur separatis lebih  tinggi  daripada  pekerja/buruh  yang  berkedudukan  sebagai  kreditur  preferen  walaupun sebelumnya  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengenyampingkan kedudukan  tersebut  yang  berakibat  dengan  amar  putusan  kreditur  separatis  harus membagikan  sebagian  hasil  lelang  kepada  pekerja/buruh  selaku  kreditur  preferen.  Putusan Mahkamah Agung ini sejalan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  dimana  kreditur  separatis  memiliki  hak  untuk  mengeksekusi benda  yang  di  agunkan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Lebih  lanjut,  eksekusi  yang dilakukan  oleh  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  sudah  sejalan  dengan  pasal  59  ayat  (1) Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  bahwa  kreditur  pemegang  agunan  telah  menunaikan keharusan  yang  di  sebutkan  dalam  pasal  tersebut  paling  lambat  2  bulan  setelah  terjadinya insolvensi.
Kasus  kepailitan  PT.  JABA  GARMINDO  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  telah memeriksa  perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 895 K/Pdt.Sus.Pailit/2016
PT  BANK  CIMB  NIAGA,  Tbk.,  adalah  Suatu  Perseroan  Terbatas  Terbuka  yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Graha CIMB Niaga,  Jalan  Jenderal  Sudirman,  Kavling  58,  Jakarta-12190,  yang  diwakili  oleh  Megawati Sutanto  dan  Wan  Razly  Abdullah,  masing-masing  sebagai  Direktur,  dalam  hal  ini  memberi kuasa  kepada  Yuhelson,  S.H.,  M.H.,  M.Kn.  dan  kawan-kawan.  Bank  CIMB  Niaga  adalah selaku Kreditor dalam Proses Kepailitan PT Jaba Garmindo dan Djoni Gunawan  yang telah mengajukan  tagihan  yang  telah  diverifikasi  oleh  Tim  Kurator  dengan  total  tagihan  sebesar Rp.639.151.679.801,00.
Sebagai  kreditor  pemegang  hak  tanggungan,  Bank  Cimb  Niaga  keberatan  dengan daftar Pembagian Harta Pailit PT Jaba Garmindo (Dalam Pailit) dan Djoni Gunawan (Dalam Pailit),  tertanggal  23  Juni  2016  (selanjutnya  disebut  ”Daftar  Boedel  Pailit”)  yang  telah diajukan  oleh  Tim  Kuratos  PT  Jaba  Garminda  (Dalam  Pailit)  dan  Djoni  Gunawan  (Dalam Pailit)  serta  telah  disahkan  oleh  Hakim  Pengawas  melalui  Penetapan  Hakim  Pengawas Nomor 04/PDT.Sus/PKPU/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.
Nomor
04/PDT.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst., tanggal 23 Juni 2016, dan telah diumumkan pada Surat  Kabar  Harian  Kompas  pada  hari  Jumat,  tanggal  24  Juni  2016,  dimana  dengan disahkannya Daftar Boedel Pailit tersebut sangat merugikan kepentingan Bank CIMB Niaga.
Terhadap  permohonan  pernyataan  pailit  tersebut  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.  Nomor  04  /  Pdt.  Sus  PAILIT/  2015/ PN.NIAGA.JKT.PST.  tanggal  26  Juli  2016  yang  pokok  nya  menolak  keberatan  Para Pemohon untuk seluruhnya.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  Bank  Cimb  Niaga  mengajukan  keberatan  melalui upaya  hukum  kasasi  yang  kemudian  Upaya  hukum  tersebut  juga  di  tolak  oleh  Mahkamah Agung.
Dari  uraian  kasus  ke-dua  ini,  terlihat  bahwa  hak  separatis  yang  dimiliki  oleh  Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang  di  tanggungkan  yang  dilakukan  oleh  kurator.  Jika  dikaitkan  dengan  Undang-undang nomor  37  tahun  2004  keputusan  ini  tentunya  melanggar  pasal  59  ayat  (2)  Undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang menjamin bahwa kreditur separatis tidak akan kehilangan haknya atas  penjualan  benda  yang  menjadi  agunan  walaupun  sudah  diserahkan  kepada  kurator. Kemudian jika dikaitkan dengan pasal 1134  yang menyebutkan bahwa “Hak istimewa ialah suatu  hak  yang  oleh  undang-undang  diberikan  kepada  seorang  berpiutang  sehingga tingkatnya  lebih  tinggi  daripada  hak  istimewa,  kecuali  dalam  hal-hal  dimana  oleh  undang- undang  ditentukan  sebaliknya”,  seharusnya  Bank  Cimb  Niaga  memiliki  lebih  tinggi  yang harus  diistimewakan  kedudukannya.  Terlebih  bahwa  benda  yang  dijual  tersebut  merupakan benda yang di agunkan kepada Bank Cimb Niaga.

## Perlindungan  hukum  kreditor  separatis  terhadap  harta  debitor  pailit  berdasarkan pasal  55  ayat  (1)  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang
Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  hukum  hadir  dalam  masyarakat  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertabrakan satu  sama  lain.  Pengkoordinasian  kepentingan-kepentingan  tersebut  dilakukan  dengan  cara membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut.
Undang-undang  No.  37  Tahun  2004  mengatur  bagaimana  para  pihak  yang  terlibat dalam  lembaga  kepailitan  bertindak.  Peraturan  Kepailitan  (Faillissementsverordening)  Stb. 1905-217 junto 1906-348,  yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang- Undang  (Perpu)  No.  1  Tahun  1998,  yang  kemudian  diundangkan  menjadi  Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, adalah pengganti dari Undang-Undang Kepailitan ini. Pada saat Peraturan Kepailitan  (Faillissementsverordening)  Stb.  1905-217  junto  1906-348  diberlakukan,  hanya sedikit  pihak  yang  menggunakan  lembaga  dan  Peraturan  Kepailitan  untuk  menyelesaikan utang piutangnya.
Selanjutnya,  ketentuan  pranata  hukum  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  utang piutang  dengan  lembaga  kepailitan  ini  diubah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa Peraturan  Kepailitan,  yang  merupakan  produk  hukum  kolonial  yang  berasal  dari  masa penjajahan  Belanda,  sudah  tidak  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  pihak  akan proses penyelesaian utang piutang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.  1  Tahun  1998,  yang  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998,
mendorong para pihak untuk mencoba menyelesaikan utang piutang mereka melalui lembaga kepailitan, bahwa lembaga kepailitan dapat menyelesaikan utang mereka dengan cepat.
Tujuan  kepailitan  menurut  Faillissementsverordening  adalah  melindungi  kreditor konkuren  untuk  memperoleh  hak-haknya  berkaitan  dengan  berlakunya  asas  yang  menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor). 11
Untuk  melaksanakan  pasal  1132  KUHPer  yang  merupakan  jaminan  pemenuhan pelunasan utang kepada kreditur, maka ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (1) mensyaratkan  adanya  2  atau  lebih  kreditur.  Syarat  ini  tujukan  agar  harta  kekayaan  debitur pailit  dapat  diajukan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  semua  kreditur,  sehingga  semua kreditur  memperoleh  pelunasannya  secara  adil.  Adil  berarti  harta  kekayaan  tersebut  harus dibagi  secara  pari  passu  dan  prorate.  Pari  passu  berarti  harta  kekayaan  debitur  dibagikan secara  bersama-sama  diantara  para  kreditur,  sedangkan  prorata  berarti  besarnya  sesuai dengan  imbangan  piutang  tiap  kreditur  terhadap  keseluruhan  utang  debitur.  Undang  No.  37 Tahun  2004.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Sudargo  Gautama,  “karena  mereka  adalah pemilik  hak  yang  dilindungi  secara  super  preferensial,  maka  mereka  dapat  mengeksekusi haknya  seolah-olah  tidak  terjadi  kebangkrutan. 12 Kreditor  separatis  memiliki  kedudukan terpisah  dari  kreditor  lainnya  dan  objek  jaminannya  terpisah  dari  harta  pailit.  Dalam pengeksekusian  jaminan  utang,  kreditor  separatis  memiliki  kemampuan  untuk  menjual  dan mengambil keuntungan dari penjualan objek jaminan.
Perbedaan  kreditor  separatis  dengan  kreditor  konkuren  adalah  kreditor  separatis memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  objek  jaminannya  seolah-olah  tanpa  terjadinya kepailitan  (Pasal  55  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren.  Pembagian  hasil  penjualan  harta  pailit,  dilakukan  berdasarkan  urutan  prioritas  di mana  kreditor  yang  kedudukannnya  lebih  tinggi  mendapatkan  pembagian  lebih  dahulu  dari kreditor  lain  yang  kedudukannya  lebih  rendah,  dan  antara  kreditur  yang  memiliki  tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (pari passu prorata parte ). 13
Sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditur separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak dalam pasal 56 undang-undang kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa :  (1) Hak eksekusi  Kreditor sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang  berada  dalam penguasaan  Debitor  Pailit  atau  Kurator,  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  90 (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan;  (2)  Penangguhan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  terhadap  tagihan  Kreditor  yang  dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang; (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda  bergerak  atau  menjual  harta  pailit  yang  berupa benda  bergerak  yang  berada  dalam  penguasaan  Kurator  dalam  rangka  kelangsungan  usaha Debitor,  dalam  hal  telah  diberikan  perlindungan  yang  wajar  bagi  kepentingan  Kreditor  atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sesuai  dengan  yang  diperintahkan  oleh  pasal  55  ayat  (1)  undang-undang  kepailitan dan  PKPU  bahwa  dalam  mengeksekusi  harta  debitor  pailit,  kreditor  separatis  harus  tetap memperhatikan pasal 56, 57 dan 58. Dalam hemat penulis, penerapan pasal 56 tidak sejalan dengan pasal 55 yang memberikan kewenangan hak eksekusi kepada kreditur separatis tanpa terpengaruh dengan pailitnya debitor.
11 Hartini Rahayu, BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Malang : Penerbit Setara Press, 2017, hal. 140.
12 Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Baru untuk Indoensia, Bandung : Citra Adtya Bakti, 1998, hal.78.
13 Hukumonline.com , diakses pada 8 Juli 2023 pukul 13 : 44 WIB.
Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang mengatur penangguhan hak eksekusi kreditor  separatis,  dianggap  sebagai  ketentuan  yang  tidak  konsisten  karena  bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan, hak eksekusi selalu dikaitkan dengan jatuh  tempo  utang  yang  harus  dibayar  oleh  debitor.  Dengan  kata  lain,  apabila  utang  debitor tidak dibayar pada saat jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menggunakan hak eksekusi tersebut  dengan  menjual  benda  jaminan  yang  ada  di  bawah  penguasaannya,  yang  hasilnya akan digunakan untuk membayar utang debitor.
Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditor separatis tidak hanya tidak selaras dengan Pasal 55  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004,  tetapi  juga  tidak  sesuai  dengan  ketentuan hukum  jaminan.  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  menegaskan  bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.  Kreditor  separatis  tidak  akan  dapat  memanfaatkan  haknya  pada  fase  pertama kepailitan  jika  berpegang  pada  ketentuan  tersebut.  Kreditor  separatis  tentu  saja  akan dirugikan jika utang mereka sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada saat itu.
Selain  itu,  Pasal  59  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU  menegaskan  bahwa  kurator  harus  meminta  agar  agunan  diserahkan untuk  dijual  lebih  lanjut  menurut  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  185  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  dengan  tidak  mengurangi  hak  kreditur  pemegang  hak tanggungan atas hasil penjualan agunan, setelah lewat  jangka waktu  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1).  Kedudukan  kreditor  separatis  yang  mempunyai  hak  eksekusi  yang  harus didahulukan, dirasa terbebani dengan aturan ini.
Berkaitan  dengan  perlindungan  kreditur  separatis  dalam  kasus  kepailitan  PT.  Uni Enlarge  Industry  Indonesia  (PT  UEII),  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  selaku  kreditur separatis  telah  melakukan  langkah  sesuai  dengan  pasal  55  ayat  (1)  untuk  mengeksekusi langsung benda yang di agunkan semenjak terjadinya insolvensi seolah-olah tidak terjadinya kepailitan.Namun  keputusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang mewajibkan  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  tentu  telah  menyalahi  ketentuan-ketentuan mengenai  kedudukan  Kreditur  separatis  yang  lebih  tinggi  daripada  pekerja/buruh  sebagai kreditur Preferen. Meskipun akhirnya keputusan tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung dan  Hak  separatis  PT.  Bank  Chinatrust  Indonesia  telah  dilindungi,  namun  terlihat  dalam kasus  kepailitan  tersebut  terdapat  potensi  hakum  mengenyampingkan  hak  kreditur  separatis yang bisa berakibat hak kreditur separatis tidak mendapat perlindungan,
Nasib berbeda justru harus diterima oleh Bank Cimb Niaga selaku kreditur separatis dalam  kasus  kepailitan  PT.  Jaba  Garmindo.  Sebelumnya  Bank  Cimb  Niaga  telah  memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan daftar pembagian Boedel pailit dengan alasan bank  Cimb  Niaga  memiliki  hak  penuh  terhadap  hasil  lelang  benda  agunan  yang  telah dilakukan  oleh  kurator.  Bank  Cimb  niaga  juga  keberatan  dengan  pembagian  yang  sama dengan  kreditur  lain  dengan  alasan  kedudukan  Bank  Cimb  Niaga  sebagai  kreditur  separatis lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk  menolak  permohonan  tersebut  dan  jelas  telah  merugikan  Bank  Cimb  Niaga  selaku kreditur  separatis.  keputusan  ini  jelas  mengenyampingkan  pasal  55  ayat  (1)  yang  telah memberikan  perlindungan  kepada  kreditur  separatis  dalam  kasus  kepailitan.  Keputusan  ini juga  tidak  sejalan  dengan  pasal  59  ayat  (2)  undang-undang  nomor  37  tahun  2004  bahwa penjualan  yang dilakukan oleh kuratir tidak akan mngurangi hak kreditur separatis terhadap hasil penjualan agunan tersebut.

## KESIMPULAN
Kedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selama tidak ada Undang - undang lain yang mengatur sebaliknya. Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah
di  atur  dalam  pasal  55  ayat  (1)  undang-undang  kepailitan  dan  PKPU  yang  mana  kreditur separatis  dengan  tetap  memperhatikan  pasal  56,  pasal  57  dan  pasal  58  bisa  langsung mengeksekusi  hak  benda  yang  diagunkan  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.Kedudukan kreditur  separatis  yang  memiliki  posisi  lebih  tinggi  dibandingkan  kreditur  lain  juga  terlihat dalam  putusan  kasus  kepailitan  kepailitan  PT.  Uni  Enlarge  Industry  Indonesia  (PT  UEII) yang  mana  dalam  kasus  kepailitan  ini  PT.  Chinatrust  Indonesia  telah  mengeksekusi  sendiri benda yang diagunkan kepadanya sesuai dengan pasal 55 ayat (1) undang undang Kepailitan dan  PKPU.  Dengan  putusan  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  PT.  Chinatrust Indonesia  untuk  membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  yang  awalnya  mewajibkan  PT.  Chinatrust  Indoneisa  membagikan  sebagian  hasil lelangnya  kepada  pekerja/buruh  sebagai  kreditur  preferen,  telah  menegaskan  kedudukan kreditur separatis yang lebih tinggi dari kreditur lain.
Namun  putusan  berbeda  diterima  oleh  PT.Cimb  Niaga.  Hak  separatis  yang  dimiliki oleh  Bank  Cimb  Niaga  telah  di  ingkari  dengan  tidak  diterimanya  secara  penuh  hasil penjulasan barang  yang  di  tanggungkan  yang dilakukan oleh kurator. Jika dikaitkan dengan Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  keputusan  ini  tentunya  melanggar  pasal  59  ayat  (2) Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  yang  menjamin  bahwa  kreditur  separatis  tidak  akan kehilangan  haknya  atas  penjualan  benda  yang  menjadi  agunan  walaupun  sudah  diserahkan kepada kurator. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal 55 ayat (1) yang secara  khusus  mengatur  mengenai  kreditur  separatis  dalam  kasus  kepailitan,  tidak diperhatikan oleh setiap hakim dalam memberikan suatu keputusan.
Dalam kasus kepailitan hak kreditur separatis telah dilindungi dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  yang  mana  dengan  tetap  memperhatikan  pasal  56, pasal 57 dan pasal 58, kreditur separatis bisa mengeksekusi langsung benda yang di agunkan padanya.  Dalam  pasal  57  ayat  (6)  dan  pasal  58  ayat  (2)  secara  tegas  mewajibkan  hakim pengawas  dan  kurator  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur  separatis.  Perlindungan  ini telah terbukti dengan putusan Mahkamah Agung terhadap PT. Chinatrust Indonesia sehingga PT.  Chinatrust  Indonesia  selaku  kreditur  separatis  tidak  perlu  membagikan  sebagian  hasil lelang  benda  agunan  kepada  para  pekerja/buruh  selaku  kreditur  preferen.  Namun  Nasib berbeda harus diterima Bank Cimb Niaga yang tidak bisa menerima sepenuhnya hasil lelang benda agunannya  yang dilakukan oleh kurator. Putusan tersebut jelas telah merugikan Bank Cimb  Niaga  selaku  kreditur  separatis  karena  harus  mendapat  bayaran  penuh  sesuai  dengan hasil  penjualan  benda  agunan  yang  di  karenakan  hasil  penjualan  tersebut  juga  dibagikan kreditur  lain  yang  kedudukannya  di  bawah  Bank  Cimb  Niaga  selaku  krditur  separatis. Perbedaan  keputusan  ini  jelas  menggambarkan  bahwa  kreditur  separatis  belum  sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus kepailitan.

## REFERENSI
Gautama,  S.  1998. Komentar  atas  Peraturan  Baru  untuk  Indoensia .  Bandung:  Citra  Adtya Bakti.
Hukum  Online.  2010. Hakim  Perintahkan  Kreditor  Separatis  Berbagai  Hak  dengan  Buruh . https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi- hak  dengan-buruh-lt4ba11d3b8804d/ .    diakses  pada  tanggal  10  Agustus  2023  pukul 14:04 WIB
Ibrahim,  J.  2007. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing.
Marzuki, P. M. 2009. Penelitian hukum (Cetakan ke 5) . Jakarta: Kencana. Mertokusumo,  S.  1993. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Rahayu,  H.  2017. BUMN  PERSERO:  Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia . Malang : Penerbit Setara Press.
Sastrawidjaja,  M.  S.  2006. Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang . Bandung: PT.Alumni.
Siregar,  N.  F.  2012. Perbedaan  Antara  Kreditur  Separatis  dengan  Kreditur  Konkuren . https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur- separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/ . diakses  pada  8  Juli  2023 pukul 13:44 WIB.
Situmorang,  V.  &  Soekarso,  1994. Pengantar  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia .  Jakarta: Rineka Cipta.
Sunggono, B. 2011. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.