Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
Abstrak
Abstract
JPPI Vol 5 No 1 (2015) 37 - 48

## IMPLIKASI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS

## IMPLICATION REQUIREMENTS AND PROCEDURE FOR LICENSE OPERATION OF POST

## Sri Wahyuningsih
Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia
Wahyuning2014@yahoo.com
Naskah diterima : 1 Juli 2015; Direvisi : 15 Juli 2015; Disetujui : 20 Juli 2015
Industri pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mendukung distribusi diatur dalam  UU 38  tahun  2009  tentang  Pos    Ketentuan  Izin  Penyelenggaraan  Pos  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.15  tahun  2013,  dan  Peraturan  Menteri  Kominfo  no.32/2014  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. yaitu Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan  Izin Penyelenggaraan Pos  Kabupaten/Kota. Kajian membahas implikasi persyaratan izin penyelenggaraan  pos  dari  aspek  bisnis  dan  operasional.Hasil  kajian  literatur  dan  data  sekunder    dengan analisis  menggunakan  konsep  Mattew  B.Miles  dan  A.Michael  Huberman,didapatkan  kejelasan  implikasi terhadap  bisnis,  penyelenggara  pos  memiliki  peluang  menentukan  wilayah  potensial  sedangkan  implikasi terhadap  aspek operasional penyelenggara pos wajib melakukan kegiatan jaringanya sesuai jenis izin yang diajukan.  Penyelenggara  pos  dapat  melakukan  interkoneksi  untuk  pengembangan  bisnis  dan operasionalnya, sehingga pola bisnis dapat direncanakan lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci :Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, Kebijakan pos, Izin Penyelenggaraan Pos,
Postal  industry  as  a  means  of  communication  and  information  that  support  the  distribution stipulated  in  Law  38  of  2009  on  the  Post  Operation  License  further  provisions  stipulated  in  Government Regulation 15 of 2013, and the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology no.32  /  2014  on  Conditions  and  Procedures  for  Granting  Licenses  Implementation  Pos.  namely  the National  Post  Operation  Permits,  Licenses  and  Permits  Province  of  Post  of  Post  Regency  /  City.  Studies discuss  the  implications  of  the  requirements  of  the  operating  license  of  the  postal  business  aspects  and operasional.Hasil  literature  review  and  secondary  data  analysis  using  the  concept  Mattew  B.Miles  and A.MichaelHuberman, obtained clarity on the business implications, the organizer of the post has a chance determine  potential  areas  while  the  implications  of  the  operational  aspects  the  organizers  of  having  an obligation  to  conduct  post  their  networks  according  to  type  of  permit  application.  Organizers  can  post interconnect for business development and operations, so that the business patterns can be planned more effectively and efficiently.
DOI: 10.17933/jppi.2015.0501003
e-ISSN: 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402

## PENDAHULUAN
Industri  Pos  merupakan  bagian  pendukung sarana  komunikasi  dan  informasi  serta  mendukung distribusi  nasional  yang  berkembang  pesat  seiring dengan  perkembangan  dunia  usaha  menjadi  latar belakang  semakin  banyaknya  pelaku  usaha  swasta dalam sektor atau  bidang pos dan logistik. (KPPU, 2007).
Jasa  pos  merupakan  bidang  pelayanan public,  karena  merupakan  serangkaian  aktivitas yang  bersifat  tidak  kasat  mata  yang  terjadi  sebagai akibat  adanya  interaksi  antara  konsumen  dengan karyawan atau yang disediakan perusahaan pemberi pelayanan  yang  dimaksudkan  untuk  memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. (Mayangsari, Soeaidy, & Prasetyo, 2012).
Pengertian  Pos  adalah  layanan  komunikasi tertulis  dan/atau  surat  elektronik,  layanan  paket, layanan  logistik,  layanan  transaksi  keuangan  dan layanan  keagenan  pos  untuk  kepentingan  umum, sedangkan Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan  pengelolaan  dan  penatausahaan  layanan pos  dan  wajib  mendapat  Izin  Penyelenggaraan  Pos (Undang-undang  no.38,  2009).  Dalam  UU  No.38 tahun 2009 ps.10 ayat 1, menyatakan, penyelenggara  pos  wajib  mendapat  izin  dari Menteri,  selanjutnya  diatur  dengan  peraturan pemerintah  yang  menyatakan  penyelenggara  pos melaksanakan  layanan  setelah  mendapatkan  izin Penyelenggaraan  Pos  dari  Menteri.yang  akan dievaluasi  setiap  5  (lima)  tahun.  .(PP.No.15  tahun 2013,  2013).  Dalam  pelaksanaannya,  melalui Permen  Kominfo  no.32  tahun  2014  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin Penyelenggaraan  Pos  dan  Permen  Kominfo  No.9 tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  nomor  32 tahun  2014  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, izin penyelenggaraan pos diberikan oleh Dirjen.
Jumlah  penyelenggara  pos  swasta  yang tercatat  sebagai  anggota  Asperindo  sampai  Juli 2012  di  Indonesia  sebanyak  1.024  penyelenggara pos,  terdiri  dari  356  status  perusahaan  pusat,  575 perusahaan cabang dan 93 perusahaan dengan status agen.  .(Puslitbang  SDPPI,  2012).  Data  yang didapatkan untuk anggota Asperindo yang berkedudukan  di  Jakarta  sebanyak  167  perusahaan. ( http://www.kurir.web.id/2015/05/daftar-anggota- asperindo.html )
Dalam Laporan  Tahunan Penyelenggara Pos BUMN  sampai  saat  ini  oleh  PT.Pos  Indonesia menyatakan  memiliki  jaringan  terbesar  dengan jumlah  kantor  lebih  dari  4.000  kantor  dengan sebaran  di  24.000  titik  layanan.  Dan  telah mencakup  seratus  persen  kabupaten  serta  telah menjangkau  hamper  seluruh  kecamatan.  (PT.Pos Indonesia, 2013)
Izin  Penyelenggaraan  Pos  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.15  tahun  2013  dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo  no.32/2014  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Kementerian Kominfo mewajibkan PT.Pos
Indonesia  dan  penyelenggara  Jasa  Titipan  (PJT) yang  telah  mendapatkan  izin  berdasarkan  KM  no.5 tahun  2005  tentang  Jasa  Titipan,  menjadi  Izin Penyelenggara  Pos.  (SE.Menkominfo  no.5,  2013). Penyesuaian  dilaksanakan  sampai  dengan  batas waktu  akhir  22  September  2016,  dan  bila  sampai batas  akhir  tersebut  BUMN,  Badan  Usaha  Milik Swasta  dan    atau  Badan  Usaha  Milik  Perseorangan (CV,PO),  Koperasi  dan  BUMD  yang  tidak
melakukan penyesuaian izin maka izin penyelenggaraan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(Info Publik, 2014)
Sebelum  diberlakukannya  UU  38  tahun 2009,  izin  penyelenggaraan  pos,  termasuk  izin penyelenggaraan  jasa  titipan  berlaku  untuk  seluruh wilayah  Indonesia  juga  berlaku  untuk  cabang  di seluruh  Indonesia,  yang  akan  dievaluasi  setiap  5 tahun sekali. Namun sesuai Permen Kominfo nomor 32  tahun  2014  ,  tidak  ada  lagi  Izin  Penyelenggara Jasa Titipan dan dirubah menjadi Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan Izin Penyelenggaraan  Pos  Kabupaten  /Kota  dengan persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang diatur dengan Permen Kominfo nomor 32 tahun 2014 dan Permen Kominfo nomor 9 tahun 2015.
Pertanyaan  penelitiannya  adalah, “Apa Implikasi  diberlakukannya  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pemberian  Izin  Penyelenggaraan  Pos terhadap  penyelenggara  pos  ditinjau  dari  aspek bisnis dan aspek operasional penyelenggara pos?.
Tujuan Penelitian, untuk mencermati peraturan  dan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan persyaratan izin penyelenggaraan pos sesuai dengan UU  38  tahun  2009  tentang  Pos,  dan  implikasi terhadap  penyelenggara  pos  ditinjau  dari  aspek bisnis dan aspek operasional penyelenggara pos.
Kegunaan  Penelitian,  sebagai  informasi  dan masukan kepada Pemerintah melalui Direktorat Pos Ditjen  PPI  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik yang optimal di bidang Pos.
Ruang  lingkup  penelitian  bidang  pos  yang berkaitan  dengan  persyaratan  izin  penyelenggaraan pos yang diatur  dengan Permen Kominfo nomor 32 tahun  2014  dan  Permen  Kominfo  No.9  tahun  2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  nomor  32  tahun  2014 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin Penyelenggaraan Pos

## METODE
Implikasi  Persyaratan  Dan  Tata  Cara Pemberian  Izin  Penyelenggaraan  Pos  dengan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian  dengan metode pendekatan studi penjajagan, untuk mengetahui  dengan  jelas, implikasi  Permen Kominfo  nomor  32  tahun  2014  dan  Permen Kominfo  No.9  tahun  2015  terhadap  penyelenggara pos.  Melalui  penjajagan  peneliti  mengembangkan konsep-konsep  jasa  pos  dengan  lebih  jelas  dan menentukan  prioritas.  (Donald  R  Cooper  dan  C William  Emory,1996:  126) . Pertimbangan  lainnya karena  bidang  yang  akan  diteliti  masih  baru sehingga  peneliti  perlu  mengadakan  penjajakan lebih  dulu  untuk  mengetahui  sedikit  mengenai permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyelenggara Jasa Pos.
Penyelenggara  Jasa  Pos  sesuai  UU  38/2009 adalah  PT.Pos  Indonesia  (BUMN),  Penyelenggara Pos Swasta(BUMS), BUMD dan Koperasi. Saat ini yang bisa digambarkan adalah :
5 Perspektif dan Implementasi Interkoneksi Penyelenggaraan Pos

## PT Pos Indonesia Network
Gambar.1 Jumlah Penyelenggara Pos Tahun 2010 Sumber: (Sugiarta Yasa, 2010) Disampaikan  oleh  GNP  Sugiarta  Yasa,Kadivre  IV  Pos  Jakarta  dalam  seminar Penelitian  Interkoneksi Penyelenggarara Pos, Puslitbang Postel,30 Agustus 2010, Jakarta

## PT.Pos Indonesia (BUMN)
Tahun  2010,  jaringan  PT.Pos  Indonesia  yang tersebar  di  sebelas  Divisi  Regional  PT.Pos Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Berdasarkan  data  laporan  tahunan  PT.Pos Indonesia  tahun  2013,  jumlah  jaringan  di  tingkat kabupaten  sudah  mencapai  seratus  persen,  dengan Kantor  Pusat  berkedudukan  di  Bandung.  Layanan PT.Pos  Indonesia  saat  ini,  layanan  komunikasi tertulis  dan/atau  surat  elektronik,  layanan  paket, layanan  logistik,  layanan  transaksi  keuangan, layanan keagenan pos, layanan giropos, dan layanan lain  yang  menunjang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penyelenggara Pos Swasta.
Penyelenggara  pos  swasta  sifatnya  heterogen, artinya  masing-masing  penyelenggara  mempunyai
jaringan, jenis layanan yang berbeda  sesuai dengan kebijakan lnternalnya masing-masing.
Beberapa  penyelenggara  membuka  kantor cabang maupun agen di daerah yang potensial. Data tahun  2008  s.d.  2010  menunjukan  penyelenggara swasta    yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia. Fenomena penyelenggara swasta tak berijin banyak melakukan kegiatan terutama paket maupun ukuran logistik.
Jumlah  penyelenggara  swasta  yang  tercatat sebagai  anggota  Asperindo  sampai  Juli  2012  di Indonesia  sebanyak  1.024  penyelenggara  pos, terdiri  dari  356  status  perusahaan  pusat,  575 perusahaan cabangdan 93 perusahaan dengan status agen.(Puslitbang SDPPI, 2012).
Tabel 1.Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa TitipanMenurut Pulau
No. Provinsi Jumlah 2008 2009 2010 1 Sumatera 67 75 81 2 Jawa 479 508 535 3 Bali, NTB, NTT 35 39 41 4 Kalimantan 51 55 55 5 Sulawesi 17 17 17 6 Maluku dan Papua 6 6 6
Sumber: Statistik Bidang Pos, semester II tahun 2010
Perkembangan  penyelenggara  pos  swasta dapat  dilihat  dari  perkembangan  izin  yang diterbitkan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 633 perusahaan, namun yang aktif  hanya berjumlah 524 perusahaan. (Puslitbang PPI 2014). Namun ini tidak termasuk  yang  berstatus  cabang  dan  agen  yang izinnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Jenis layanan masing-masing penyelenggara  pos  swasta  tidak  sama,  namun banyak  yang  sudah  melaksanakan  layanan  logistik, misalnya JNE, Pandu Logistik, DHL. TIKI

## 2. Kebijakan Izin  Penyelenggaraan  Pos
Sesuai dengan UU 38 tahun 2009 tentang Pos, semua  ketentuan  yang  berlaku  sama  untuk  badan usaha  milik  negara  maupun  badan  usaha  milik swasta.    Sebagai  upaya  meningkatkan  pelayanan publik,  maka  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  15  tahun  2013  diantaranya  mengatur Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Izin  yang kemudian  diubah  melalui  Permenkominfo  No.32 tahun  2014  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian  Izin  Penyelenggaraan  Pos,  menyatakan jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari:
1. Izin  penyelenggaraan  pos  nasional,  yang diberikan  kepada  badan  usaha  yang  cakupan wilayah  operasinya  paling  sedikit  3  (tiga) provinsi;
2. Izin  penyelenggaraan  pos  provinsi,  yang diberikan  kepada  badan  usaha  yang  cakupan wilayah  operasinya  paling  sedikit  4  (empat) kabupaten /kota dalam satu provinsi;
3. Izin  penyelenggaraan  pos  kabupaten/kota,  yang diberikan  kepada  badan  usaha  yang  cakupan wilayah operasinya di kabupaten/kota.
Pemberlakuan  proses  dan  persyaratan  izin antara  PT.Pos  Indonesia  dan  badan  usaha  yang bergerak  di  bidang  jasa  pos  sama,  dengan  jenis layanan  yang  sama,  Namun  masing-masing  badan usaha  bisa  membuat  inovasi  pada  setiap  jenis layanan  yang  punya  izin.  Sesuai  dengan  ketentuan tersebut,    izin  penyelenggaraan  diberikan  oleh Direktur  Jenderal,  dengan  cara  mengajukan permohonan    Izin  Penyelenggaraan  Pos  kepada Direktur  Jenderal  sesuai  jenis  izin    dengan mencantumkan jenis layanan yang akan dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pos  sesuai    jenis layanan yang  tercantum dalam UU 38/2009 yaitu :
1. layanan  komunikasi  tertulis  dan/atau  surat elektronik,
2. paket,
3. logistik,
4. transaksi keuangan dan/atau
5. keagenan pos.

## Tabel 2. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Pos
Persyaratan Penyelenggaraan Pos Nasional Penyelenggaraan Pos Provinsi Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota Penjelasan Status Penyelenggara berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos. berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos. berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos. Ketentuan sama untuk ketiga jenis penyelenggara pos, yaitu berbadan hukum Indonesia adalah PT. Kepemilikan modal Memiliki modal paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Memiliki modal paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) a. Memiliki modal paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Syarat pemilikan modal sesuai dengan cakupan wilayah Proposal Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
Proposal rencana usaha
5 (lima) tahun yang berisi: Persyaratan menyertakan proposal rencana usaha 5 tahun berlaku untuk semua jenis penyelenggara pos. 1.   Profil  badan  usaha, struktur permodalan, susunan  direksi,  atau pengurus  dan  dewan komisaris atau pengawas. 1.   Profil  badan  usaha, struktur permodalan, susunan direksi, atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas. 1.   Profil  badan  usaha, struktur permodalan, susunan  direksi,  atau pengurus  dan  dewan komisaris atau pengawas. 2.  Aspek teknis 2. Aspek teknis 2.  Aspek teknis 3.  Aspek bisnis 3. Aspek bisnis 3.  Aspek bisnis 4.  Aspek keuangan 4. Aspek keuangan 4.  Aspek keuangan Domisili Surat keterangan domisili tempat usaha Surat keterangan domisili tempat usaha Surat keterangan domisili tempat usaha Surat keterangan domisili tempat usaha berlaku untuk ketiga jenis penyelenggara pos Rekomendasi Rekomendasi  paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur sesuai dengan cakupan wilayah operasinya Rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat Rekomendasi sesuai dengan cakupan wilayah dan diberikan setelah dilakukan evaluasi persyaratan yang harus dipenuhi. Surat pakta integritas pemohon Surat pakta integritas pemohon Surat pakta integritas pemohon Surat pakta integritas berlaku untuk semua penyelenggara pos.
Sumber:(Permen Kominfo No.32, 2014)
Surat  permohonan  Izin  Penyelenggaraan  Pos Nasional/Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  dengan melampirkan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi. Tabel  2  menunjukan  persyaratan  yang  harus dipenuhi penyelenggara pos yang akan mengajukan izin  penyelenggaraan,  Penjelasan  lebih  lanjut tentang persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan pos.
3.   Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum  Indonesia  yang  salah  satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos .
Sesuai  peraturan  pos,  penyelenggara  pos
adalah  suatu  badan  usaha  yang  menyelenggarakan pos.Badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia artinyaperusahaan  yang  berbadan  hukum  yang diatur  oleh  KUH  Perdata  misalnya  Perseran Terbatas  (PT),  Koperasi,  BUMN  (Perum  dan Persero)  sedangkan  CV  atau  Firma  diatur  dengan KUH
Dagang ( http://www.scribd.com/doc/17887534/Bada n-Hukum-Dan-Kedudukan-Badan-Hukum ,  Agustus 2015) . Ketentuan ini berlaku untuk semua izin, baik izin  penyelenggaraan  Nasional,  Propinsi  maupun Kabupaten  //Kota.  Sehingga  pennyelenggara  yang
masih  CV  atau  yang  menyatu  dengan  izin transportasi  misalnya  pengiriman  paket  kecil melalui travel atau angkutan lainya harus mengajukan  Izin  Penyelenggaraan  Pos  dengan memperbaharui  status  perusahaanya  menjadi  PT untuk  badan  usaha  milik  negara,  perum  atau persero,  yang  tentunya  sudah  mencantumkan NPWP dan surat domisili tempat usaha.
Berdasarkan  ketentuan  UU  38/2009  dan  PP 15/2013  istilah  Penyelenggara  Jasa  Titipan  sudah diubah  menjadi  Penyelenggara  Pos,  sehingga  bagi penyelenggara  swasta  yang  masih  menggunakan izin  jasa  titipan  harus  menyesuaikan,  dengan mengajukan  Izin  Penyelenggara  Pos.  Sampai  saat ini  data  yang  tercantum  pada  keanggotaan Asperindo masih dengan ijin SIPJT ( http://asperindo.org/data-anggota/ ) sehingga harus segera  mengajukan  izin  sesuai  jenis  izin  dan cakupan  wilayah  serta  layanannya.  Demikian  juga berlaku  untuk  PT.Pos  Indonesia,  karena  sesuai  UU 38  tahun  2009  tidak  ada  perbedaan  antara penyelenggara swasta dan badan usaha negara.

## 4. Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam perizinan penyelenggaraan pos.
Secara  geografis  peran  jasa  pos  sangat penting, terutama dengan berkembangannya industri  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  ini merupakan  peluang  terutama  untuk  jasa  logistik yang  berperan  dalam  kegiatan  distribusi,  sehingga dimungkinkan,  penyelenggara  pos  nasional  yang berkedudukan di salah satu propinsi diluar  Ibukota. Oleh  karena  nya,  Pemerintah  Daerah  ikut  berperan dalam perkembangan industri pos.
Salah  satu contoh, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pos dan Telekomunikasi yang antara lain mengatur izin  penyelenggara  pos.Pasal  6  ayat  1  yang menyatakan,  Penyelenggara  Pos  di  Daerah  dapat dilaksanakan  oleh,  a).  Badan  Usaha  Milik  Negara, b).Badan Usaha Milik Daerah, dan c) Badan  Usaha Milik  Swasta.  Selanjutnya  ayat  2,  menyatakan  Izin Penyelenggara Pos meliputi:
1. Lingkup  Nasional,  yaitu  penyelenggara  pos paling  kurang  mempunyai  wilayah  operasi  di  3 provinsi;
2. Lingkup Daerah, yaitu penyelenggara pos  yang paling  kurang  mempunyai  wilayah  operasi  di  4 Kabupaten/Kota
3. Lingkup  Kabupaten/Kota,  yaitu  penyelenggara pos  yang  mempunyai  wilayah  operasi  di Kabupaten/Kota.
Izin  Penyelenggaraan  Pos  tetap  dari  Dirjen setelah  mendapat  rekomendasi  dari  Pemerintah Daerah  atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Namun untuk  Cabang  dan  Agen  merupakan  kewenangan Pemerintah  Daerah  dan  Kabupaten/Kota.  Hal  ini berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika N0.23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintah Sub  Bidang  Pos  dan  Telekomunikasi,  antara  lain mengatur  urusan  Pemerintah  Daerah  untuk  sub bidang pos, diantaranya sebagai berikut :
Ps8  urusan  Pemerintah  Daerah  sub  bidang  pos meliputi:
a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Ps  10.Urusan  pemerintah  sub  bidang  pos  yang  jadi kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  , untuk 8b meliputi:
a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan
b. Pemberian  rekomendasi  pendirian  Kacab jastip
c. Pemberian  rekomendasi  pendirian  kantor agen
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  N0.23/PER/M.Kominfo/04/2009
Kantor
Cabang merupakan kewenangan
Pemerintah  Daerah  dan  Kantor  Agen  merupakan kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan monitoring juga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

## 5. Penambahan  Jenis  Layanan  dan  Perluasan Wilayah Usaha
Saat  pengajuan  izin  penyelenggara  pos mungkin  tidak  mengajukan  semua  jenis  layanan, misalnya  hanya  layanan  logistik  dan  keagenan, namun dengan berkembangnya usaha,
penyelenggara  pos  yang  sudah  memiliki  izin penyelenggaraan  ,  dapat  mengajukan  tambahan jenis  layanan  pada  izin  yang  sudah  dimiliki perusahaan/badan usaha tersebut. Penambahan jenis layanan  penyelenggaraan  pos  yang  sudah  memiliki izin penyelenggaraan, tidak memerlukan rekomendasi  lagi  dari  Gubernur/Bupati  maupun Walikota,  cukup  mengajukan  izin  ke  Direktur Jenderal.(Permen  Kominfo  No.9,  2015).  Hal  ini merupakan  peluang  bagi  penyelenggara  pos  untuk mengembangkan layanannya. Karena dimungkinkan  apabila  permintaan  pasar  dan meningkatnya  mobilitas  /distribusi  pada  kegiatan layanan yang belum masuk dalam izin penyelenggaraan  pos,  namun  tetap  jenis  layanan sesuai UU 38 tahun 2009.
Bagi  penyelenggara  pos  yang  sudah  memiliki Izin  Penyelenggaraan  Pos,  dapat  mengajukan
perluasan  wilayah  usaha  di  propinsi  lain,  dengan menyertakan  rekomendasi  dari    bupati/walikota  di tempat  perluasan  wilayah  usahanya  dalam  satu provinsi.  Perluasan  wilayah  usaha  dan  keagenan dapat  diajukan  kepada  Dirjen  dan  Pemerintah Daerah.(Permen Kominfo No.32, 2014).

## 6. Analisis  Implikasi  Persyaratan  dan  Tata Cara Pemberian Izin
Sesuai  Permen  Kominfo  No.32  tahun  2014 maka  Kepmenhub  no.KM.5  Tahun  2005  tentang penyelenggaraan Jasa Titipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga penyelenggara  Pos    sepenuhnya  berpedoman  pada ketentuan  UU  38  tahun  2009,  PP  15  tahiun  2013, Permen  32  tahun  2014  dan  permen  kominfo  no  9 tahun  2015,  yang  implikasinya  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
7. Implikasi  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian IzinPenyelenggaraan Pos ditinjau dari Aspek Bisnis
Lingkungan  bisnis  jasa  pos,  pada  dasarnya adalah  jasa  pengiriman,  yang  didukung  jaringan tetap  dan  virtual.  Jaringan  tetap  antara  lain  gedung perkantoran, gudang, sarana atau moda transportasi dan  sumber  daya  manusia,  sedangkan  jaringan virtual antara lain sarana komunikasi dan  teknologi informasi diantaranya internet.
Konvergensi  dan  sinergitas  antara  layanan logistik,  pos  dan  kurir,  pada  dasarnya  menunjukan karakteristik  yang  sama  pada  proses  lalu  lintas kiriman, meliputi kegiatan:
1. pengumpulan (collecting),
2. pengolahan (handling),
3. pergudangan (warehousing),
4. pengangkutan (transporting),
5. pengantaran kiriman (delivery)
6. pengurusan / penyelesaian dokumen (kepabeanan).(Dhanang Widiyawan, 2012).
Karakter  jasa  pos  tersebut  sudah  harus dikuasai  untuk  memperhitungkan  potensi  bisnis lima  tahun  kedepan,  menjadi  pertimbangan  untuk mengajukan  ijin  dan  sebagai  bagian  dari  proposal yang  diajukan  untuk  mendapatkan    rekomendasi, lingkup  Nasional  dari  3    Gubernur  sesuai  dengan cakupan  wilayah  operasinya,  lingkup  Provinsi rekomendasi  Gubernur  untuk  cakupan  wilayah operasinya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota, dan lingkup kabupaten/kota rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
Penyelenggara pos yang bermaksud mengajukan  izin  lingkup  nasional  yang  kantor pusatnya diluar Jakarta atau kota besar di luar Pulau Jawa  mungkin  perlu  memperhitungkan  dengan cermat, terutama penentuan rekomendasi 3
Gubernur,  karena  jasa  pos  saat  ini  sudah  kompetisi penuh masuk pasar bebas. Persaingan terjadi sangat ketat  untuk  semua  jenis  layanan.  Pengajuan  ijin disertai  jenis  layanan(permen  32/2014  pasal  12) akan  menjadi  masalah  apabila,  suatu  saat  dengan berkembangnya  lingkungan  bisnis  pada  wilayah penyelenggara pos, dan belum menuangkan layanan dimaksud,  menjadi  kendala  tidak  bisa  mengambil peluang tersebut. Walaupun ada peluang mengajukan ijin penambahan jenis layanan, perlu di perhitungkan  dengan  cermat  perkembangan  bisnis dan potensi bisnis nasional maupun global.
Antisipasi perkembangan bisnis sesungguhnya  sudah  bisa  dilakukan  saat  pengajuan ijin  penyelenggaraan,  karena  salah  satu  syaratnya adalah  melampirkan  proposal  rencana  usaha  5 (lima) tahun mendatang.
Interkoneksi    antar  penyelenggara  pos  diatur dalam PP 15 tahun 2013 ps 26, merupakan peluang bagi penyelenggara pos Provinsi maupun Penyelenggara  Pos  Kabupaten/Kota,  karena  tidak memerlukan  izin  khusus  hanya  kesepakatan  antar penyelenggara.
Kepuasan    pelanggan  sangat  berpengaruh pada keberlangsungan bisnis jasa pos, sehingga saat pengajuan  ijin  penyelenggaraan  pos  harus  cermat, menyertakan  jenis  layanan  yang  masuk  dalam pengajuan  ijin.  Walaupun  ada  peluang  untuk mengajukan  penambahan  jenis    layanan  (Permen 32/2014  ps.10)  namun  apabila  ada  pelanggan memerlukan  layanan    pada  saat  bersamaan    jenis layanan  belum  masuk  di  ijin  penyelenggaarnya, tentunya  menurut  undang-undang  tidak  boleh melayani,  sehingga  bisa  menurunkan  loyalitas pelanggan.

## 8. ImplikasiPersyaratan  dan  Tata  Cara
Pemberian IzinPenyelenggaraan Pos ditinjau dari Aspek Operasional .
Penyelenggaraan pos sangat mendukung pola distribusi  nasional,  regional  maupun  internasional. Penentuan  wilayah  operasi  ini  tentunya  masing- masing penyelenggara sudah membuat perencanaan jaringan distribusi layanannya.
Mengacu  kepada  kewajiban  penyelenggara Pos,  tentang  laporan  kegiatan  operasional  (Ps  10 huruf  f).  maka  aspek  operasional  antara  lain  :Jenis layanan,  Jumlah  produksi,  Tariff  layanan,  Standar layanan,  Wilayah  operasi  dan    Sumber  daya manusia.
Bagi penyelenggara pos domisili kantor pusat di  salah  satu  ibu  kota  sedangkan  sasaran  bisnisnya di  kabupaten  lain  dalam  satu  propinsi,  selayaknya
mengajukan  izin  propinsi  yang  mewajibkan mendapatkan rekomendasi Gubernur untuk cakupan wilayah operasi paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi kemungkinan  potensi  pelanggan  diluar  kabupaten dan  kiriman  lanjutan  bisa  dengan  kerjasama penyelenggara pos nasional.
UU  38  tahun  2009  ps  14  menyatakan  bahwa Penyelenggara Pos wajib menyediakan Jaringan Pos sesuai  dengan  izin  penyelenggaraanya,  sehingga harus  memperhitungkan  jumlah  sumber  daya manusia yang diperlukan untuk menopang operasional jaringannya. Selanjutnya penyelenggara pos  wajib  melakukan  kegiatannya  paling  lambat  6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pos  yang  mengajukan  izin  layanan  logistik  dan keuangan, karena masih harus ada izin dari instansi lain.  Misalnya  untuk  layanan  logistik  dan keuangan.( UU 38/2009 ps6).

## IMPLEMENTASI
Implementasi adalah bagaimana kebijakan dilaksanakan  atau  dipraktekan . (Wayne  Parsons, 2008) . Mencermati  Permen  Kominfo  No.32  tahun 2014,  pada  Ps  19  ayat(1)  huruf  f,  menyatakan bahwa  penyelenggara  pos  mempunyai  kewajiban menyampaikan  Laporan  Kegiatan  Operasional setiap  6  (enam)  bulan  sekali  kepada  Direktur Jenderal    dengan  tembusan  Gubernur  dan Bupati/Walikota sesuai cakupan wilayah operasionalnya.  Namun  kewajiban  ini  belum sepenuhnya  dipenuhi  para  penyelenggara  pos.  Hal ini  dapat  diketahui  dari  hasil  monitoring  dan evaluasi  Ditjen  PPI  tahun  2014,  dari  603 penyelenggara  pos,  pada  tahun  2013  sampai
semester  2  tahun  2014  belum  sepenuhnya memenuhi  kewajiban  tersebut.  Hasil  monitoring dapat disampaikan sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil monitoring dan evaluasi
tahun 2014 No Penyampaian LKO Jml LKO penyelenggara pos % 1 Semester  2  tahun 2013 506 83,91% 2 Semester  1  tahun 2013 451 74,79%

## Sumber: Ditjen PPI 2014
Tabel  3  menunjukan  pemenuhan  terhadap ketentuan  per  undang-undangan  belum  sepenuhnya dilaksanakan,  sedangkan  hasil  monitoring  sebagai bahan  pertimbangan  keputusan  penilaian  terhadap kelayakan  Penyelenggara  Pos  dalam  menjalankan kegiatanya  (permen 32/2014 ps 37).

## REKOMENDASI
Pembahasan  Implikasi  persyaratan  dan  tata  cara pemberian  izin penyelenggaraan pos , menghasilkan beberapa  rekomendasi  kepada  Ditjen  PPI,  sebagai berikut:
1. Sosialisasi guna menjelaskan Undang-undang 38 tahun  2009    serta  peraturan  pelaksanaanya  tetap dilakukan, terutama berkaitan dengan persyaratan pendirian kantor pusat yang berdomisili  diluar  Jakarta,  izin  lingkup  nasional sampai Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan  penertiban  Penyelenggaraan  Pos sesuai hasil monitoring dan evaluasi

## PENUTUP
Berdasarkan hasil kajian Implikasi persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos, sesuai Undang-undang No.38 tahun  2009  tentang  Pos  yang  secara  operasional
diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.15  tahun 2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor 38  tahun  2009  Tentang  Pos,  dan  Permen  Kominfo no.32  tahun  2014  no  9  dapat  dicermati  dan disimpulan sebagai berikut :
Implikasinya  ditinjau  dari  Aspek  Bisnis, banyak  peluang  penyelenggara  pos  dalam  bisnis jasa  berkaitan  distribusi  layanan  yang  bersumber dari pelanggan langsung maupun kerjasama dengan penyelenggara pos lainya  dalam jaringan distribusi nasional,  regional  maupun  internasional.  Peluang menentukan  dan  memilih  wilayah  potensial, sehingga  dapat  membuat  perkiraan  pemanfaatan jaringan  dengan  maksimal.  Implikasi  Persyaratan dan  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pos,  dari  Aspek Operasional,  diantaranya  penyelenggara  pos  wajib melakukan  atau  mengoperasionalkan  jaringan  dan layanannya sesuai dengan izin yang diajukan.
Berdasarkan kajian berkaitan dengan izin penyelenggaraan pos, disampaikan beberapa catatan untuk Pemangku Kebijakan Bidang Pos, Mengingat ada batas waktu penyesuaian perijinan Penyelenggaraan  Pos,  maka  penyelenggara  yang masih  menggunakan  Izin  Penyelenggaraan  Jasa Titipan  perlu  diberi  peringatan,  lalu  koordinasi dengan  Pemerintah  Daerah  untuk  monitoring  izin penyelenggara  yang  diterbitkan  Direktur  Jenderal maupun  Pemerintah  Daerah,  karena  masih  ada Peraturan  Daerah  yang  menyebut  Penyelenggara Jasa  Titipan.  Dan  sosialisasi  Permen  32/2014 diperlukan  ,  karena  ketentuan  tentang  izin menyebutkan  jenis  layanan  merupakan  ketentuan baru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak Kapuslitbang  PPI,  Bapak  Dr.  Hedi  M  Idris,  M.Sc, mitra  bestari  yang  telah  memberi  koreksi  dan masukan,  rekan-rekan  Peneliti  di  Puslitbang  PPI dan  Puslitbang  SDPPI  atas  dukungannya  sehingga dapat  terselesaikannya  kajian  Implikasi  Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

## DAFTAR PUSTAKA
Dhanang Widiyawan. (2012). Konvergensi Regulasi dan  Kelembagaan  Struktur  Industri  Logistik  , Pos , dan Kurir. Buletin Pos Dan Telekomunikasi , 10 (4), 303–314.
Info Publik. (2014). Kemkominfo Wajibkan PT Pos dan  PJT  Sesuaikan  Izin.  Retrieved  from http://infopublik.id/read/98083/kemkominfo- wajibkan-pt-pos-dan-pjt-sesuaikan-izin.html
KPPU.  Analisis  KPPU  terhadap  SE  Menkominfo No.1/M/KOMINFO/1/07  tentang  Pengiriman Surat (2007).
Mayangsari,  P.  I.,  Soeaidy,  M.  S.,  &  Prasetyo,  W. Y.  (2012).  Inovasi  PT.Pos  Indonesia  dalam menjaga  eksistensi  dan  daya  saing  pelayanan publik. Administrasi  Publik  (JAP) , 1 (2),  248– 256.
Permen  Kominfo  No.32.  (2014).  Persyaratan  dan Tata  Cara  Pemberian  Izin  Penyelenggaraan Pos.
Permen  Kominfo  No.9.  (2015).  Perubahan  Atas Permen  Kemkominfo  No.32  tahun  2014 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.
PP.No.15  tahun  2013.  (2013).  Pelaksanaan  UU No.38 Tahun 2009.
PT.Pos Indonesia. (2013). Laporan Tahunan .
Puslitbang  SDPPI.  Basis  Data  Penelitian  Bidang Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan Informatika (2012).
SE.Menkominfo no.5. Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jasa titipan (2013). Sugiarta  Yasa.  Interkoneksi  Penyelenggaraan  Pos _LPU_0810 (2010).
Undang-undang no.38. Tentang Pos (2009).
Wayne  Parsons.  (2008). Pengantar  Teori  dan
Praktik Analisis Kebijakan .