## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN (TANPA JAMINAN) DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PT. ASMIN KOALINDO TUHUP

## LAW PROTECTION TOWARDS CONCURRENT CREDITORS IN TBE DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) PT. ASMIN KOALINDO TUHUP

## Bruce Anzward, Darwim , Sri Endang Rayung Wulan
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah  keseluruhan  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham(RUPS)  dan  keputusan  adalah  sah  jika  disetujui  paling  sedikit  ¾  (tiga  perempat)  bagian  dari jumlah  suara  yang  dikeluarkan,  kecuali  anggaran  dasar  menentukan  kuorum  kehadiran  dan  /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang lebih besar.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  pendekatan  berupa  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu melakukan  penelitian  langsung  terhadap  masyarakat,  maupun  pihak-pihak  atau  instansi-instansi  terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal  hukum,  untuk  mendapatkan  hasil  dari  penelitian  mengenai  pertanggungjawaban  hukum. pemerintah  perlu  campur  tangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  khususnya kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren).Kreditor  tanpa  jaminan  harus  dilindungi  oleh  Undang-Undang. Perlindungan  hukum  haruslah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  mengingat kelangsungan  usaha  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren)  yang  di  telah  memberikan  lapangan  pekerjaan bagi karyawan-karyawannya yang merupakan warga negara Indonesia untuk kelangsungan hidupnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kreditur Konkuren Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Abstract
Based  on  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Postponement  of  Obligations  for  Debt  Payment,  the  request  for  Postponement  of  Obligations  for  Debt Payment (PKPU) can only be carried out if "in a meeting of at least (three quarters) of the total number of shares with voting rights present or represented at the General Meeting of Shareholders (GMS) and the decision  is  valid  if  approved  at  least  ¾  (three  quarters)  of  the  total  number  of  votes  issued,  unless  the articles  of  association  determine  the  attendance  quorum  and  /  or  provisions  regarding  the  decision making  requirements  of  the  General  Meeting  of  Shareholders  (GMS)  the  greater  one.  In  this  study,  the author takes an empirical juridical approach, which is to conduct direct research on the public, as well as parties  or  agencies  related  to  the  title  of  this  proposal  and  to  search  for  legal  materials,  such  as  laws, papers  and  legal  journals,  to  get  results  from  research  on  legal  liability.  the  government  needs  to intervene  in  providing  legal protection to  creditors,  especially  creditors  without  collateral  (concurrent). Creditors  without  collateral  must  be  protected  by  law.  Legal  protection  must  provide  protection  for human  rights  given  the  continuity  of  the  business  of  creditors  without  collateral  (concurrent)  which  has provided employment for employees who are Indonesian citizens for their survival.
Keywords: Legal Protection; Concurrent Creditors Defer Debt Payment Obligations.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
PT.  Asmin  Koalindo  Tuhup  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan.
Mengacu pada “Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/ Pdt.
SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst  Tahun  2016  PT.  ASMIN  KOALINDO  TUHUP”,  debitor  dari PT. Asmin Koalindo Tuhup mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sering di sebut  dengan  PKPU  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  dikarenakan  debitor  tidak  mampu membayar  utang  kepada  kreditornya  yang  telah  jatuh  waktu.Pada  18  Januari  2016  debitor mengirimkan  surat  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  kepada Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  20  Januari  2016  Pengadilan  Niaga  menyatakan  pemohon  telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. 9 Februari 2016 diadakan  rapat  diadakan  rapat  kreditor  pertama  dengan  agenda  rapat  verifikasi  pencocokan piutang.Jumlah  kreditor  berjumlah  244,  236  kreditor  konkuren  yang  diakui  tagihannya,  18 kreditor  kreditor  konkuren  yang  terlambat  mengajukan  tagihannya  dan  5  kreditor  separatis  29 Maret 2016 debitor mengajukan revisi rencana perdamaian dan 4 Maret 2016 Pengadilan Niaga mengabulkan Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) Tetap. Dalam rapat 9 Februari 2016 dengan agenda  memperkenalkan hakim pengawas dan pengurus serta menjelaskan kepada kreditor  mengapa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  terjadi.  Debitor menjelaskan  terjadi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  terjadi  karena  debitor tidak  mampu  membayar  utang-utangnya  kepada  kreditor  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih.Debitor  juga  menjelaskan  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2004  Pasal  2  ayat  (1)  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang menyatakan  “debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditornya  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih kreditornya.  Dengan  kata  lain  pemohonan  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitur  dapat diajukan  oleh  debitor  sendiri.  Debitor  dalam  hal  ini  telah  memenuhi  syarat  memiliki  lebih  dari satu  kreditor  yaitu  PT.  Kharisma  Rekayasa  Global  dan  PT.  Samudra  Pasific  Marine.Yang tagihannya telah jatuh waktu dan dapat di tagih. Debitor juga membeberkan aset serta utangnya dimana  utang  yang  dimiliki  debitor  jauh  melebihi  asetnya,  debitorjuga  memperkirakan  jika debitor pailit maka kreditor akan mengalami kerugian yang sangat besar.
Oleh karena hal tersebut maka debitor memberikan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  kepada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham(RUPS)  dan  keputusan  adalah  sah  jika  disetujui  paling  sedikit  ¾  (tiga  perempat)  bagian dari  jumlah suara  yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar  menentukan kuorum kehadiran dan /atau  ketentuan  tentang  persyaratan  pengambilan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang Saham(RUPS)  yang  lebih  besar.  Dalam  rapat  tersebut  para  kreditor  terpaksa  menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui hal tersebut,  besar  kemungkinan  debitor  akan  mengajukan  pailit  kepada  Pengadilan  Niaga  dan  jika permohonan  pailit  tersebut  dikabulkan  maka  kreditor  dalam  hal  ini  khususnya  kreditor  tanpa
jaminan akan mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk melanjutkan kelangsungan usaha dari para kreditor maka kreditor dengan terpaksa menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor.
B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor  konkuren  (tanpa  jaminan)  dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup?

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan  penelitian  langsung  terhadap  masyarakat,  maupun  pihak-pihak  atau  instansi-instansi terkait  judul  proposal  ini  serta  melakukan  penelusuran  bahan-bahan  hukum,  seperti  undang- undang,  makalah  dan  jurnal-jurnal  hukum,  untuk  mendapatkan  hasil  dari  penelitian  mengenai pertanggungjawaban hukum.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Penelusuran Bahan Hukum
a) Pengertian dan Tujuan Kepailitan
Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”.Sementara itu,  kata  “pailit”  berasal  dari  kata  “failit”  dalam  bahasa  Belanda.  Dari  istilah  “failit” muncul  istilah  “faillissement”  yang diterjemahkan ke dalam  bahasa Indonesia  menjadi “kepalitan”.  Dari  istilah  “faillissement”  muncul  istilah  “faillissementwet”  (Undang- Undang  Kepailitan  Belanda)  dan  “Faillissements-verordening”  (Undang-Undang Kepailitan  Hindia-Belanda)yang  berarti  “Undang-Undang  Kepailitan”.“Faillissement” dan  “kepailitan”  merupakan  padanan  istilah  “bankruptcy”  atau  “insolvency”dalam bahasa Inggris. 1
Kata  “bankruptcy”  berasal  dari  bahasa  Perancis,  yaitu  “banque  route”.  Namun, menurut teori yang paling luas diterima, asal muasal kata “bankrupty” yang merupakan padanan  kata  “faillissement”  atau  “kepailitan”  berasal  dari  campuran  dua  kata  Latin Kuno,  yaitu  “bancus”  (bench/bangku  atau  table/meja)  dan  “ruptus”  (broken/patah). Apabila  seorang  bank  atau  money  changer,  yang  semula  melakukan  semua  transaksi transaksi  di  atas  sebuah  bangku  (bench)  di  tempat  tertentu,  dan  kemudian  tidak  lagi dapat melanjutkan transaksinya  berupa  memberikan pinjaman (lending) dan  memenuhi kewajiban-kewajibannya
(utang-
utangnnya), maka bangku tersebut dipatahkannya.Pematahan bangku tersebut sebagai simbol yang menunjukan bahwa dia telah gagal dan tidak mampu lagi untuk bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya. Oleh karena seringnya peristiwa yang seperti itu terjadi dalam praktik di masa Italia pada abad pertengahan  (Medieval  Italy),  istilah  “bankrupt”  yang  kini  digunakan  secara  luas dipercaya  sebagai  terjemahan  dari  “banco  rotto”  atau  bancarotta”  yang  dalam  bahasa Italia  berarti  “broken  bank”.  Frasa  ini  juga  terkait  dengan  metaphorical  practice  yang merupakan  satu-satunya  tanda  yang  ditinggalkan  di  tempat  meja  bank  atau  money changer tersebut pernah ada dan saat itu telah hilang.Praktik ini melibatkan mereka yang melarikan  diri  dengan  terburu-buru  untuk  menyembunyikan  diri  bersama  uang  yang pernah dipercayakan kepada mereka. Kata “bancarotta” kemudian diserap, antara lain ke dalam  bahasa Spanyol  yang artinya  “bankruptcy”. Dalam  bahasa Spanyol,  frasa  “estar
1 Sutan Remy Sjahdeini,2016,Sejarah Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Jakarta,PrenadamediaGroup, hlm. 2.
en bancarrota” berarti “to be bankrupt” dan “ir a la bancarrota” berarti “to go bankrupt”. 2 Dalam  konteks  Indonesia,  Hukum  kepailitan  Indonesia  dibuat  sebagai  pelaksanaan Pasal  1131  dan  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Apabila  debitur sudah  insolven  sehingga  jumlah  semua  utang  debitur  telah  lebih  besar  daripada  nilai semua  asetnya,  maka  penjualan  semua  asetnya  tidak  akan  mencukupi  untuk  melunasi semua utangnya kepada semua krediturnya. Untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset debitur , yaitu dalam rangka para kreditur tersebut  melaksanakan  ketentuan  mengenai  hak  perdatanya  yang  diatur  dalam  Pasal 1131  dan  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  hukum  perlu  mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Pasal 1131 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan  “Segala  kekayaan  debitor,  baik yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  masih akanada  di  kemudian  hari,  merupakan  jaminan  untuk  semua  perikatannya.”Berkaitan dengan  kepailitan,  perikatan  yang  dimaksudkan  dengan  Pasal  1131  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata itu adalah perjanjian utang (perjanjian kredit).
Sementara  itu  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan “Segala  harta  kekayaan  debitur  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua krediturnnya;  pendapatan  penjualan  segala  harta kekayaan  debitur  dibagi-bagi  menurut keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecinya  piutang  kreditur,  kecuali  apabila  di  antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.” 3 Dalam  istilah  perbankan,  yang  dimaksud  dengan  “menurut  keseimbangannya,  yaitu menurut  besar  kecilnya  piutang  kreditor”  adalah  dibagi  secara  pro  rata  (in  proportion) menurut  perbandingan  besar  kecilnya  piutang  masing-masing  Kreditor.Pro  rata  adalah kata  dalam  bahasa  Latin  yang  berarti  “secara  proporsional”.  Dengan  demikian,  harta kekayaan debitur  pailit apabila dilikuidasi dalam  rangka tindakan-tindakan pemberesan oleh kurator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitur itu akan dibagi kepada semua kreditur  menurut  perbandingan  besar  kecilnya  piutang  masing-masing  kreditur.  Untuk menghindari  para  kreditur  berebutan  saling  mendahului  untuk  menguasai  dan  menjual harta  kekayaan  (aset)  debitur  sehingga  timbul  ketidakadilan  mengenai  keseimbangan pembagian  harta  kekayaan  (aset)  debitur,  maka  hukum  membuat  Undang-Undang Kepailitan.
Kepailitan  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Dalam penjelasan  Undang-Undang  tersebut  dikemukakan  mengenai  beberapa  faktor  perlunya pengaturan  mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditoryang  menagih  piutangnya  dari  debitor,  untuk  menghindari  adanya  kreditor  hak jaminan  kebendaan  yang  menuntut  haknya  dengan  menjual  barang  milik  debitor tanpa memperhatikan  kepentingan  debitor  atau  para  kreditor  lainnya  dan  untuk  menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.  Misalnya,  debitor  berusaha  untuk  memberi  keuntungan  kepada  seorang  atau beberapa  orang  kreditor  tertentu  sehingga  kreditor  lainnya  dirugikan,  atau  adanya perbuatan  curang  dari  debitor  untuk  menyembunyikan  harta  kekayaannya  dengan
2 Ibid , hlm 2
3 Ibid , hlm 5
maksud untuk melepaskan tanggung-jawabnya terhadap para kreditornya. 4
b) Syarat Kepailitan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  ditentukan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  yaitu debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan pengadilan  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,  baik  atas permohonan sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.
Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lainharus memiliki lebih dari satu kreditor.
2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya.
3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable). 5
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  tersebut  merupakan  perubahan terhadap  syarat  kepalitan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  (1)  ayat  (1)  Faillisments- verordening(Fv).  Untuk  membandingkannya,  dibawah  ini  dikutipkan  bunyi  asli  dalam bahasa Belanda dari Pasal 1 ayat (1) Faillissement-verordening (Fv) sebagai berikut:“De schuldenaar,  die  in  den  toestand  verkeert  dat  hij  heeft  opgehouden  te  betalen,  wordt, hetzij  op  eigen  aangifte,  hetzij  op  verzoek  van  een  of  meer  zijner  schuldeischers,  bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard”.
Rumusan asli dalam bahasa Belanda dari Pasal 2 ayat (1) Faillissement- verordening (Fv),  telah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan Kepailitan dengan redaksi sebagai  berikut  “Setiap debitor yang tidak  mampu membayar  utangnya  yang  berada  dalam  keadaan  berhenti  membayar  kembali  utang tersebut , baik atas permintaanya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa  orang  Kreditornya,  dapat  diadakan  putusan  oleh  hakim  yang  menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaann pailit”. 6
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Faillissement-verordening  (Fv)  tersebut,  seseorang  debitor dapat  dinyatakan  pailit  apabila  debitor  tidak  mampu  membayar  utangnya  dan  berada dalam  keadaa  berhenti  membayar  utangnya.  Pasal  tersebut  tidak  menentukan  apakah debitor  harus  mempunyai  lebih  dari  seorang  kreditor  sebagaimana  ditentukan  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang dengan demikian, maka seorang debitor yang  sekalipun  hanya  mempunyai  seorang  kreditor  dapat  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan,  baik  atas  permitaan  debitor  sendiri  maupun  atas  permintaan  kreditor sepanjang debitor tersebut telah tidak mampu membayar utangnya (financially unable to repay  his/  her  debts)  dan  berada  dalam  keadaann  berhenti  membayar  utangnya (insolvent).
Dari frasa “yang tidak mampu membayar utangnya berada dalam berhenti membayar
4 Ibid, hlm 5-6
5 Ibid hlm 128
6 Ibid
utang  tersebut”  dapat  diketahui  bahwa  hanya  debitor  yang  insolven  yang  dapat dipailitkan. Sementara itu, syarat debitor dalam keadaan bukan merupakan syarat-syarat mutlak  yang  harus  ada  pada  syarat-syarat  kepailitan  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang.
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  dicantumkan sebagai  syarat  agar  debitor  dapat  dipailitkan  adalah  dialaminya  keadaan  insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang- Undang Kepailitan di negara- neraga  lain,  kepailitan  debitor  hanya  dimungkinkan  apabila  debitor  telah  dalam keadaaninsolven. 7 Debitur  telah  berada  dalam  keadaan  insolven  hanya  apabila  jumlah nilai  kewajibanya  (utangnya)  telah  lebih  besar  daripada  nilai  asetnya  (harta kekayaannya).  Keadaan  debitur  yang  demikian  itu  disebut  balance  sheet  insolvency. Balance  sheet  insolvency  dilawankan  dengan  cash-flow  insolvency,  yaitu  keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukannya (cash inflow) debitur lebih kecil daripada  arus  pengeluarannya(cash  outflow)  sekalipun  nilai  asetnya  masih  lebih  besar daripada nilai kewajibanya (belum mengalami balace sheet insolvency).
Apabila  debitor  tidak  membayar  utangnya  sebagai  akibat  terjadinya  cash-flow insolvency,  perkaranya  seharusnya  bukan  diperiksa  oleh  pengadilan  kepailitan,  di Indonesia adalah oleh Pengadilan Niaga, tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa, di Indonesia adalah Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarkannya utang debitor yang tidak mengalami balace sheet insolvency kepada kreditornya adalah perkara cedera janji (wanprestasi atau default) bukan perkara kepailitan. 8
c) Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2014  tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang cara pemberesan utang-utang debitor selain dengan cara dipailitkan ada cara  lain  yang dapat  dilakukan  yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat PKPU (atau Surseance van  Betaling  menurut  istilah  Faillissement-  verordening  atau  Suspension  of  Payment). Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  diatur  dalam  Bab  III,  Pasal  222 dengan Pasal 294 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  menurut  Pasal  222  ayat  (2) Undang-  Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  adalah  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawarann  pembayaran  sebagaimana  atau  seluruh  utang  kepada  kreditor.  Menurut penjelasan  Pasal  222  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  dimaksud dengan “Kreditor” adalah baik kreditur konkuren maupun kreditor yang didahulukan. 9 Seperti  dikemukakan  oleh  Fred  B.G.  Tumbuan,  salah  satu  dari  perancang  Peraturan Perundang-undangan  No.1  Tahun  1998  yang  kemudian  telah  ditetapkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menjadi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998,  pada hakikatnya  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  berbeda  dengan
7 Ibid
8 Ibid hlm. 129
9 Ibid
kepailitan. Penundaan dimaksud tidak  berdasarkan pada keadaan di  mana debitor tidak membayar  utangnya  atau  insolven  dan  juga  tidak  bertujuan  dilakukannya  pemberesan (likuidasi  budel  pailit).Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tidak  dimaksudkan untuk  kepentingan  debitor  saja,  melainkan  juga  untuk  kepentingan  para  kreditornya khususnya  kreditor  tanpa  jaminan.  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  menurut Fred  B.G.  Tumbuan,  bertujuan  menjaga  jangan  sampai  seorang  debitur,  yang  karena suatu  keadaan  semisal  keadaan  likuid  dan  sulit  memperoleh  kredit,  dinyatakan  pailit, sedangkan  bila  debitur  diberi  waktu  maka  besar  harapan  ia  dapat  melunasi  utang- utangnya.  Pernyataan  pailit  dan  keadaan  seperti  ini  akan  berakibat  pengurangan  nilai perusahaan,  hal  mana  jelas  merugikan  para  kreditur.  Oleh  karenanya,  dengan  memberi waktu  dan  kesempatan  kepada  debitur,  diharapkan  bahwa  ia,  melalui  reorganisasi usahanya  dan/atau  restrukturisasi  utang-utangnya,  dapat  melanjutkan  usahanya  dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  seperti  yang  dikatakan  oleh Kartini  Muljadi,  salah  satu  dari  perancang  Peraturan  Perundang-undangn  No.1  Tahun 1998  yang  kemudian  telah  ditetapkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menjadi Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998,  dasar  pemikirannya  adalah,  merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang  dapat  meliputi  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utang  kepada  kreditor  tanpa jaminan (konkuren). Jika hasil tersebut dapat terlaksana dengan baik, dikemukakan oleh Kartini Muljadi, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.  Kartini  Mulyadi,  mengemukakan  bahwa  debitor  selama  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak kehilangan pengusaan dan hak (beheer en beschikking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaanya.  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  debitur  dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain. 10
Apabila  dalam  kepailitan  debitor  tidak  lagi  berwenang  mengurus  dan memindahtangankan  kekayaannya,  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  debitor  masih  dapat  melakukan  pengurusan  dan  kepemilikan  atas  harta kekayaannya  asalkan  hal  tersebut  disetujui  oleh  pengurus  menurut  Pasal  240  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 240 Ayat (4) Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  bahkan  atas  dasar  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pengurus,  debitor  dapat melakukan  pinjaman  dari  pihak  ketiga  semata-mata  dalam  rangka  meningkatkan  nilai harta debitor.
Dengan  demikian,  jelaslah  perbedaan  antara  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  dengan  kepailitan.Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  debitor  tetap  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum mengalihkan  dan  mengurus  kekayaannya  sepanjang  hal  itu  dilakukan  dengan persetujuan  pengurus  yang  ditunjuk  secara  khusus  oleh  pengadilan  berkenaan  dengan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  tersebut.Sementara  itu,  dalam  hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan  mengalihkan  harta  kekayaannya  yang  telah  menjadi  harta  pailit,  kewenangan
10 Ibid, hlm 413
tersebut ada pada Kurator. 11
d) Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dapat  diajukan  oleh  debitor maupun kreditor. Debitor dapat mengajukan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  apabila  ia  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar  utang- utangnya kepada kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utangnya kepada kreditornya. Kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  apabila  ia  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat melanjutkan  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dengan maksud  untuk  memungkinkan  debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor kepada kreditornya. 12
Hakekat  atau  tujuan  utama  pemberian  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) adalah untuk memberi kesempatan kapada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk mewujudkan suatu perdamaian dalam penyelesaian utang-piutang di antara  mereka.  Dalam  proses  pengajuan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  ini,  debitor  segera  mungkin  membuat  daftar  utang  piutangnya  dengan  bukti- bukti secukupnya dan bila mungkin disertai dengan rencana perdamaian. 13
Pengadilan  Niaga  yang  menerima  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  dan  bila  telah  memenuhi  syarat  formal,  maka  harus  mengabulkan “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Sementara”  harus  pula  menunjuk seorang Hakim Pengawas serta seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitor  mengurus  harta  debitor.Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Sementara  ini  berlaku  paling  lama  45  hari,  dan  bila  pada  sidang  terakhir  debitor  tidak hadir, Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit. Setelah diadakan sidang yang dihadiri  debitor  dan  para  kreditor,  masih  dapat  diadakan  penundaan-penundaan  sidang dan jika ternyata dalam jangka waktu 270 hari sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU).Sementara  rencana  perdamaian  tidak  memperoleh  persetujuan  dari  para kreditor,  maka  Pengadilan  Niaga  tidak  dapat  menetapkan  “Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap” pada saat itu juga debitor harus dinyatakan pailit. 14 Pemberian  Penundaan  Kewajiban  Pembayarna  Utang  (PKPU)  Tetap  dan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:
1) Persetujuan  lebih  dari  ½  jumlah  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren)  yang  haknya diakui  atau  sementara  diakui,  yang  hadir  mewakili  paling  sedikit  2/3  bagian  dari seluruh  tagihan  yang  diakui  atau  sementara  diakui  dari  kreditor  konkuren  atau kuasanya yang hadir.
2) Persetujuan  lebih  dari  ½  jumlah  kreditor  separatis  yang  hadir  dan  mewakili  paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir Rencana  perdamaian  dapat  diterima  berdasarkan  persetujuan  lebih  dari  separuh
11 Ibid
12 Manahan  MP  Sitompul,  2017,  HukumPenyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Perusahaan  di  dalam  dan  di  luar proses peradilan ,Malang,Setara Press, hlm. 62
13 Sutan Remy Sjahdeini,2016,Sejarah Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Jakarta,PrenadamediaGroup, hlm. 2
14 Manahan  MP  Sitompul,  2017,  HukumPenyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Perusahaan  di  dalam  dan  di  luar proses peradilan ,Malang,Setara Press, hlm. 63
jumlah  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren)  yang  haknya  diakui  atau  sementara  diakui yang  hadir  pada  rapat  kreditor  yang  bersama-sama  mewakili  paling  sedikit  2/3  bagian dari  seluruh  tagihan  yang  diakui  atau  sementara  diakui  dari  kreditor  tanpa  jaminan (konkuren)  atau  kuasanya  yang  hadir  dan  persetujuan  lebih  dari  ½  jumlah  kreditor separatis yang hadir mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor separatis atau kuasanya yang hadir. 15
e) Upaya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan  Niaga  disebut  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tidak  ada  tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding.Terhadap putusan- putusan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  tersedia  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  peninjauan kembali.
1) Kasasi
Pengertian  Kasasi  berasal dari  bahasa Perancis :Cassation, dengan kata kerja casser, yang  berarti  membatalkan  atau  memecahkan  putusan  pengadilan,  karena  dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan  hukum,  yang tunduk pada kasasi  hanyalah kesalahan- kesalahan di dalam penerapan hukum saja. 16
Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah memeriksa dan  memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  membatalkan  putusan  atau  penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan  yang bersangkutan. 17
Prosedur      Permohonan      Kasasi      atas      Putusan       Pailit upaya hukum kasasi dalam  kepailitan  diatur  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  13  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendaftaran Kasasi
Dalam  perkara  kepailitan  permohonan  kasasi  dapat  diajukan  oleh  Debitor  dan Kreditor  yang  berkedudukan  sebagai  pihak  pada  persidangan  tingkat  pertama maupun  Kreditor  lain  yang  bukan  merupakan  pihak  pada  persidangan  tingkat pertama  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit. Permohonan  kasasi  dalam  perkara  kepalitan  tidak  hanya  terbatas  pada  putusan permohonan  kepailitan  tingkat  pertama  saja.Permohonan  kasasi  juga  dapat diajukan apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga atau dalam hal pencabutan kepailitan yang menyebabkan kepailitan berakhir. Dalam hal demikian kreditor yang menyetujui perdamaian serta debitor pailit dapat mengajukan kasasi
15 Manahan  MP  Sitompul,  2017,  HukumPenyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Perusahaan  di  dalam  dan  di  luar proses peradilan , Malang, Setara Press, hlm. 63.
16 Ibid hlm 64
17 Manahan  MP  Sitompul,  2017,  HukumPenyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Perusahaan  di  dalam  dan  di  luar proses peradilan ,Malang,Setara Press, hlm. 99
ke  Mahkamah  Agung.  Pasal  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang menyebutkan  bahwa  permohonan  kasasi  diajukan  paling  lambat  8  (delapan)  hari setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan  kasasi  diucapkan  atau,  dengan mendaftarkan  kepada  Panitera  Pengadilan  yang  telah  memutus  permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan  yang  bersangkutan  diajukan  dan  kepada  pemohon  diberikan  tanda terima  tertulis  yang 18 ditandatangani  panitera  dengan  tanggal  yang  sama  dengan tanggal penerimaan pendaftar.
b. Penyampaian Memori Kasasi Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada  tanggal  permohonan  kasasi  didaftarkan.Paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah permohonan  kasasi  didaftarkan,  panitera  wajib  mengirimkan  permohonan  kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi.
c. Pengajuan Kontra Memori Kasasi
Terhadap  kasasi  yang  diajukan  oleh  pemohon  kasasi  itu,  termohon  kasasi  dapat mengajukan  kontra  memori  kasasi  kepada  panitera  Pengadilan  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  termohon  kasasi  menerima  memori  kasasi.Panitera Pengadilan  selanjutnya  wajib  menyampaikan  kontra  memori  kasasi  kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
d. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung Setelah  semua  berkas  kasasi  dari  pihak  pemohon  maupun  termohon  kasasi lengkap,  panitera  wajib  menyampaikan  permohonan  kasasi,  memori  kasasi,  dan kontra  memori  kasasi  beserta  berkas  perkara  yang  bersangkutan  kepada Mahkamah  Agung  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  setelah  tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Mahkamah  Agung selanjutnya akan  mempelajari permohonan  itu  sekaligus  menetapkan  hari  sidang  paling  lambat  2  (dua)  hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.
e. Sidang Pemeriksaan Sidang  pemeriksaan  atas  permohonan  kasasi  dilakukan  paling  lambat  20  (dua puluh)  hari  setelah  tanggal  permohonan  kasasi  diterima  oleh  Mahkamah Agung.Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim Mahkamah  Agung  yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan  memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
f. Putusan Kasasi
Putusan  atas  permohonan  kasasi  harus  diucapkan  paling  lambat  60  (enam  puluh) hari  setelah  tanggal  permohonan  kasasi  diterima  oleh  Mahkamah  Agung.Putusan kasasi  tersebut  wajib  memuat  secara  lengkap  pertimbangan  hukum  yang mendasari  putusan  tersebut  dan  harus  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum.Setelah  putusan  kasasi  diucapkan  Panitera  pada  Mahkamah  Agung  wajib
18 Ibid hlm 101
menyampaikan  salinan  putusan  kasasi  kepada  Panitera  pada  Pengadilan  Niaga paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah  tanggal  putusan  atas  permohonan  kasasi diucapkan.Salinan  atas  putusan  kasasi  tersebut  selanjutnya  wajib  disampaikan kepada  pemohon  kasasi,  termohon  kasasi,  Kurator,  dan  Hakim  Pengawas  paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 19
g. Peninjauan Kembali
Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Peninjauan  Kembali  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum.Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum  tetap,  tidak  bisa  diubah  lagi.  Asas  kepastian  hukum  ini  disebut  nebis  in idem, artinya tidak  boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus  yang  sama antara dua pihak dalam perkara yang sama. Undang-Undang memberi kesempatan untuk  mengajukan  peninjauan  kembali  dengan  segala  persyaratan  yang ketat.Persyaratan  yang  ketat  tersebut  dimaksudkan  untuk  menerapkan  asas keadilan  terhadap  pemberlakuan  asas  kepastian  hukum,  karena  itu  peninjauan kembali  berorientasi  pada  tuntutan  keadilan.Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam Peninjauan  Kembali  adalah  mengadakan  koreksi  terakhir  terhadap  putusan pengadilan  yang  mengandung  ketidakadilan  yang  disebabkan  kesalahan  dan kekhilafan hakim. 20
Peninjauan  Kembali  dalam  Kepailitan,  Rumusan  Pasal  14  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  memberikan  hak  untuk  mengajukan  perninjauan kembali atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Walau demikian permohonan  peninjauan  kembali  hanya  dapat  dilakukan  pada  dua  macam  alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 295  ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai:
1. Setelah  perkara  diputus  ditemukan  bukti  baru  yang  bersifat  menentukan  yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Bukti baru tersebut apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan  putusan  yang  berbeda.  Permohonan  peninjauan  kembali  dengan alasan  ini  diajukan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  180  (seratus delapan  puluh)  hari  setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan  peninjauan kembali memperoleh mempunyai kekuatan hukum tetap. 21
2. Terdapat  kekeliruan  yang  nyata  pada  putusan  hakim  sebelumnya  atau  hakim telah  melakukan  kesalahan  berat  dalam  penerapan  hukum.  Permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan peninjauan  kembali  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.Prosedur  permohonan
19 Ibid, hlm 103.
20 Ibid, hlm 104
21 Ibid
peninjauan  kembali  diatur  tersendiri  pada  BAB  IV,  Pasal  295  sampai  dengan 298 Undang-Undang Kepailitan. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada  Panitera  Pengadilan.Panitera  Pengadilan  mendaftar  permohonan peninjauan  kembali  pada  tanggal  permohonan  diajukan,  dan  kepada  pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  permohonan  didaftarkan.  Panitera Pengadilan  menyampaikan  permohonan  peninjauan  kembali  kepada  Panitera Mahkamah  Agung  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  hari  setelah  tanggal permohonan  didaftarkan.  Pemohon  peninjauan  kembali  wajib  menyampaikan kepada  Panitera  Pengadilan  bukti  pendukung  yang  menjadi  dasar  pengajuan permohonan  peninjauan  kembali  dan  untuk  termohon  salinan  permohonan peninjauan  kembali  berikut  salinan  bukti  pendukung  yang  bersangkutan,  pada tanggal  permohonan  didaftarkan.  Panitera  Pengadilan  menyampaikan  salinan permohonan  peninjauan  kembali  berikut  salinan  bukti  pendukung  kepada termohon  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah  tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan  jawaban terhadap permohonan  peninjauan  kembali  yang  diajukan,  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh)  hari  setelah  tanggal  permohonan  peninjauan  kembali  didaftarkan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung,  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  12  (dua  belas)  hari  setelah  tanggal permohonan  didaftarkan.  Mahkamah  Agung  segera  memeriksa  dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah  Agung.  Putusan  atas  permohonan  peninjauan  kembali  harus diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.  Dalam  jangka  waktu  paling lambat  32  (tiga  puluh  dua)  hari  setelah  tanggal  permohonan  diterima  Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. 22
f) Ketentuan Pasal Yang Merugikan Kreditor
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyebutkan debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  membayar  sedikitnya  satu  utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang  berwenang  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  2,  baik  atas  permohonannya sendiri maupun seorang atas permintaan seorang atau lebih kreditor. Permohonan sendiri itu  yang  sering  disebut  pailit  sukarela.Ketentuan  pasal  ini  yang  membuat  debitor mengajukan  pailit  secara  sukarela  tetapi  pengajuan  permohonan  pailit  tersebut  tidak relevan  dikarenakan  pasal  ini  tidak  mempertimbangkan  kerugian  bagi  kreditor.  Jika debitordapat  berhutang  melebihi  aset  dan  diputuskan  pailit  maka  aset  yang  dimiliki debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para kreditor maka kepailitan tersebut akan mengganggu kelangusngan usaha kreditor.
Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  menentukan
22 Ibid, hlm 110.
“permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit” sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dipergunakan  debitor  untuk  menekan  kreditor  dengan argumentasi  bahwa  debitor  telah  memenuhi  syarat  ketentuan  pasal  tersebut  dan  dapat mengajukan pailit. Apabila debitor pailit maka akan timbul kerugian yang sangat besar dan  berdampak  bagi  kelangsungan  usaha  kreditor  khususnya  kreditor  tanpa  jaminan (konkuren). Kelangsungan usaha kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren) sangat  ditentukan  oleh  pembayaran  para  debiturnya  karena  berkaitan  dengan  keuangan kreditor  itu  sendiri.  Kreditor  yang  mempunyai  banyak  debitor  pailit  akan  merugikan kreditor dikarenakan pemasukan dana yang tertunda dari waktu yang telah ditentukan.
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan PKPU yang  mengemukakan  bahwa  “penangguhan  bertujuan  antara  lain  untuk  memperbesar kemungkian  mengoptimalkan  harta  pailit”adalah  sama  artinya  dengan  mengemukakan bahwa  harta  debitor  yang  sebelum  kepailitan  telah  dibebani  dengan  Hak  Jaminan merupakan  Harta  Pailit  ketika  debitor  itu  dinyatakan  pailit.  Pasal  ini  menyebutkan bahwa  hak  kreditor  separatis  di  tangguhkan  selama  masa  PKPU,  hal  ini  menyebabkan kreditor  separatis  selama  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  dapat mengeksekusi hak jaminannya.

## II. PEMBAHASAN

## PENDAPAT HUKUM
Pada Bab III ini, penulis akan memberikan pendapat hukum terkait kasus  yang penulis ambil, yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap kreditur tanpa jaminan (konkuren) dalam perkara Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Asmin  Koalindo  Tuhup  mengacu  pada: “Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor7/  Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst  Tahun 2016  PT.  ASMIN  KOALINDO  TUHUP”.  Berkaitan  dengan  penelitian  penulis,  mengacu  pada pembentukan  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang upaya pemberesan utang- piutang  antara  debitor  dengan  kreditornya  melalui  kepalitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Dalam  kasus  ini  penulis  berpendapat  bahwa  telah  terdapat  ketidakadilan  dalam  penerapan hukum yang dipergunakan dalam kasus ini. Debitor menyatakan dirinya tidak mampu membayar utang-utang kreditor dikarenakan kegagalan perseroan untuk beroperasi  atau  memproduksi  batu bara  akibat  kejadian-kejadianatau  keadaan-keadaan  yang  tidak  terprediksi  sebelumnya.  Debitor kemudian  menempuh  jalur  hukum  dengan  memohon  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  yang  telah  di  atur  dalam  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan  Niaga dan dikabulkan.Penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  kesalahan  penerapan  hukum  dalam  kasus  ini sehingga  mengakibatkan  kreditor-kreditornya  terpaksa  menyepakati  penundaaan  kewajiban pembayaran utang.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Pasal  2  Ayat  (1) tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyatakan  “debitur  yang mempunyai  dua  atau  lebih  krediturnya  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” dengan kata lain
pemohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dapat diajukan oleh debitur sendiri. Dalam Istilah  bahasa Inggris disebut (voluntary petition).Kemungkinan  yang demikian  itu  menandakan permohonan  pernyataan  pailit  bukan  saja  dapat  diajukan  untuk  kepentingan  para  krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.Pasal 2 Ayat (1) juga menyimpulkan seorang debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya (voluntary petition) hanya apabila terpenuhi  syarat-syarat  yaitu debitur  mempunyai dua  atau  lebih kreditur (lebih dari  satu kreditur) dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.
Selanjutnya  Mengingat  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang menentukan “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit”  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  telah  terpenuhi,  maka  dapat diinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dipergunakan debitor untuk menekan kreditor dengan  argumentasi  bahwa  debitor  telah  memenuhi  syarat  ketentuan  pasal  tersebut  dan  dapat mengajukan  pailit.  Apabila  debitor  pailit  maka  akan  timbul  kerugian  yang  sangat  besar  dan berdampak  bagi  kelangsungan  usaha  kreditor  khususnya  kreditor  tanpa  jaminan.  Kelangsungan usaha  kreditor  khususnya  kreditor  tanpa  jaminan  sangat  ditentukan  oleh  pembayaran  para debiturnya  karena  berkaitan  dengan  keuangan  kreditor  itu  sendiri.  Kreditor  yang  mempunyai banyak  debitor  pailit  akan  merugikan  kreditor  dikarenakan  pemasukan  dana  yang  tertunda  dari waktu  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kreditor  tidak  dapat  melanjutkan usahanya. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) sebenarnya untuk melindungi hak kreditornya dikarenakan pasal  tersebut  dimaksudkan  untuk  membereskan  utang  debitor  dan  menyelesaikan  tagihan kreditor  secepat  mungkin  mengingat  kebutuhan  kreditornya  tetapi  dalam  kasus  ini  Pasal  8  ayat (4) menjadi pelindung hukum bagi debitor dikarenakan kreditor tidak menginginkan debitor pailit dengan aset yang dimiliki sekarang karena akan sangat merugikan kreditor dikarenakan aset dan hutangnya yang tidak sebanding.
Selanjutnya jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang berbentuk perseroan terbatas terhadap dirinya, permohonan tersebut harus diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 104  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan “Direksi  tidak  berwenang  mengajukan  permohonan  pailit  atas  perseroan  sendiri  kepada Pengadilan  Niaga  sebelum  memperoleh persetujuan  RUPS, dengan tidak  mengurangi ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dapat  pula  diketahui  bahwa  permohonan  penyataan pailit  yang  diajukan  oleh  suatu  perseroan  terbatas  terhadap  dirinya  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
Permohonan  tersebut  hanya  dapat  dilangsungkan  jika  “dalam  rapat  paling  sedikit  ¾  (tiga perempat)  bagian  dari  jumlah  keseluruhan  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili  dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara  yang  dikeluarkan,  kecuali  Anggaran  Dasar  menentukan  kuorum  kehadiran  dan  /atau ketentuan  tentang  persyaratan  pengambilan  keputusan  RUPS  yang  lebih  besar.  Dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaaran  Utang para  kreditor  dikelompokan  menjadi  beberapa  jenis  sesuai  dengan  tingkat  kedudukannya  yang dapat dibedakan dari cara pelunasan oleh debitor.
Dari pengelompokan tersebut di atas dapat dilakukan pembagian kreditor ke dalam tiga bagian besar,  yaitu  kreditor  separatis,  kreditor  preferen  dan  kreditor  konkuren.Kreditor  separatis pemegangn gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan atas kebendaan lainnya berada di luar kepailitan karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Kedudukan  Kreditor  Separatis  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Pasal  55  berbunyi  dengan  tetap memperhatikan  ketentun  setiap  kreditor  gadai,  jaminan  fidusia,  dan  hak  tanggunagan  hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnnya, dapat mengeksekusi haknya seolah –olah tidak terjadi kepailitan.Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  dan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia  memiliki  tagihan  yang  dijamin  dengan  Hak Tanggungan  dan  Hak  Fidusia  memiliki  kedudukan  yang  harus  didahulukan  terhadap  kreditor konkuren.
Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayran  Utang  yang  mengemukakan  bahwa  “penangguhan  bertujuan antara  lain  untuk  memperbesar  kemungkian  mengoptimalkan  harta  pailit”  adalah  sama  artinya dengan mengemukakan bahwa harta debitor yang sebelum kepailitan telah dibebani dengan Hak Jaminan  merupakan  Harta  Pailit  ketika  debitor  itu  dinyatakan  pailit.  Pasal  ini  menyebutkan bahwa  hak  kreditor  separatis  di  tangguhkan  selama  masa  PKPU,  hal  ini  menyebabkan  kreditor separatis  selama  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  dapat  mengeksekusi  hak jaminannya.
Atas dasar hal tersebut jika kreditur tanpa jaminan menyetujui kepalitian debitor maka kreditor tanpa jaminan hanya dapat menerima pelunasan utangnya dari sisa aset setelah kreditor separatis mengeksekusi  haknya.  Oleh  sebab  itu  kreditor  terpaksa  menyetujui  penundaan  kewajiban pembayaran utang yang telah disiapkan oleh pihak debitur.
Terkait  dengan  pendapat  hukum  yang  saya  paparkan  diatas,  Putusan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  semestinya  tidak  hanya  mengacu  kepada  kesepakatannya  saja.Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  adalah  kesepakatan  baru  yang  dibuat  antara  debitor  dan kreditornya.  Kesepakatan  ini  dibuat  atas  dasar  kreditor  tidak  berdaya  dalam  melakukan  upaya hukum lain. Unsur ketidakberdayaan kreditur ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kasus ini. Putusan hanya mengacu kepada pencapaian kesepakatan didasarkan pada aturan perundang- undang  bahwa  debitor  dan  kreditor  telah  mencapai  kesepakatan  dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Hakim tidak  mempertimbangkan  bahwa ada unsurnya keterpaksaan dan  ketidakberdayaan  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren)  dalam  kasus  ini.Hakim  dalam  hal  ini tidak  mempertimbangkan  pasal-pasal  yang  memberatkan  kreditur  khususnya  kreditor  tanpa jaminan  (konkuren)  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum

## 1. Kasus Posisi
PT. Asmin Koalindo Tuhup adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Mengacu  pada  “Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  7/  Pdt .SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst Tahun 2016 PT. ASMIN KOALINDO TUHUP”, debitor dari  PT.  Asmin  Koalindo  Tuhup  mengajukan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang atau sering di sebut dengan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan debitor tidak mampu membayar utang kepada kreditornya yang telah jatuh waktu.Pada 18 Januari 2016  debitor  mengirimkan  surat  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang
(PKPU)  kepada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  20  Januari  2016  Pengadilan  Niaga menyatakan  pemohon  telah  dinyatakan  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Sementara.
9  Februari  2016  diadakan  rapat  diadakan  rapat  kreditor  pertama  dengan  agenda  rapat verifikasi pencocokan piutang.Jumlah kreditor berjumlah 244, 236 kreditor konkuren yang diakui  tagihannya,  18  kreditor  kreditor  konkuren  yang  terlambat  mengajukan  tagihannya dan 5 kreditor separatis 29 Maret 2016 debitor mengajukan revisi rencana perdamaian dan 4  Maret  2016  Pengadilan  Niaga  mengabulkan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Tetap.
Dalam  rapat  9  Februari  2016  dengan  agenda  memperkenalkan  hakim  pengawas  dan pengurus  serta  menjelaskan  kepada  kreditor  mengapa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  terjadi.Debitor  menjelaskan  terjadi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  terjadi  karena  debitor  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya  kepada kreditor  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.Debitor  juga  menjelaskan  berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Pasal  2  ayat  (1)  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyatakan  “debitur  yang mempunyai  dua  atau  lebih  kreditornya  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan, baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya. Dengan  kata  lain  pemohonan  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitur  dapat  diajukan oleh debitor sendiri.
Debitor dalam hal ini telah memenuhi syarat memiliki lebih dari satu kreditor yaitu PT. Kharisma  Rekayasa Global dan PT. Samudra Pasific Marine.Yang tagihannya telah  jatuh waktu  dan  dapat  di  tagih.  Debitor  juga  membeberkan  aset  serta  utangnya  dimana  utang yang dimiliki debitor jauh melebihi asetnya, debitorjuga memperkirakan jika debitor pailit maka kreditor akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena hal tersebut maka debitor  memberikan  mengajukan  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)tersebut  hanya  dapat  dilangsungkan  jika  “dalam  rapat  paling sedikit  ¾  (tiga  perempat)  bagian  dari  jumlah  keseluruhan  saham  dengan  hak  suara  hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui  paling  sedikit  ¾  (tiga  perempat)  bagian  dari  jumlah  suara  yang  dikeluarkan, kecuali  anggaran  dasar  menentukan  kuorum  kehadiran  dan  /atau  ketentuan  tentang persyaratan  pengambilan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham(RUPS)  yang  lebih besar.
Dalam  rapat  tersebut  para  kreditor  terpaksa  menyetujui  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui hal tersebut, besar kemungkinan  debitor  akan  mengajukan  pailit  kepada  Pengadilan  Niaga  dan  jika permohonan  pailit  tersebut  dikabulkan  maka  kreditor  dalam  hal  ini  khususnya  kreditor tanpa  jaminan  akan  mengalami  kerugian  yang  sangat  besar  dan  untuk  melanjutkan kelangsungan  usaha  dari  para  kreditor  maka  kreditor  dengan  terpaksa  menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Bersadarkan  pendapat  hukum  yang  di  bahas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  tidak  memiliki  fungsi  hukum  terhadap  kreditor  separatis  maupun  kreditor tanpa  jaminan  (konkuren).  Hal  ini  dikarenakanoleh  utang  debitor  yang  begitu  besar  kepada kreditor-  kreditornya.Debitor  yang  mengetahui  cela  hukum  ini  dapat  mempergunakan  Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  untuk  melindungi dirinya sendiri.Dikarenakan tidak ada mekanisme hukum yang mengatur mengenai batasan utang debitor  kepada  kreditor-  kreditornya.Hakim  dalam  kasus  ini  juga  tidak  mempertimbangkan bagaimana  tanggung-jawab  debitor  dan  direksi  dalam  kasus  ini.Bagaimana  debitor  dapat berhutang melebihi aset sehingga kreditor tidak dapat berbuat banyak dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan debitor  maka  debitor  dapat  di  putus  pailit  oleh  Pengadilan  sedangkan  jika  debitor  dipailitkan maka aset yang dibagikan tidaklah cukup dan besarlah kerugian kreditor.
Dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  campur  tangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  kreditor  khususnya  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren).Kreditor  tanpa  jaminan  harus dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Perlindungan  hukum  haruslah  memberikan  pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  mengingat  kelangsungan  usaha  kreditor  tanpa  jaminan  (konkuren) yang  di  telah  memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi  karyawan-karyawannya  yang  merupakan warga negara Indonesia untuk kelangsungan hidupnya.

## B. Saran
Pemerintah  harus  dengan  segera  membentuk  badan  atau  memberdayakan  Otoritas  Jasa Keuangan  untuk  melakukan  kontrol  dalam  permohonan  dan  pemberian  utang  dari  kreditor kepada  debitornya.  Debitor  dalam  hal  ini  perseroan  terbatas  wajib  melaporkan  utang, keuntungan,  aset  serta  penambahan  asetnya  kepada  pihak  pemerintahan  dan  setiap  perseroan terbatas harus diberi  batas utang sesuai dengan aset dan kemampuan perseroan tersebut.Hal  ini dapat  mencegah  kepailitan  dan  kecurangan  dalam  kepailitan  terjadi,  paling  tidak  jika  harus terjadi  kepailitan  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  maka  kerugian  yang ditimbulkan  tidak  berdampak  besar  bagi  kreditor  maupun  debitor.Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  upaya  pemberesan  utang-piutang  antara  debitor dan  kreditornya  yang  telah  jatuh  waktu.Maka  yang  perlu  dilakukan  adalah  menguragi  resiko insolvensi  dengan  membentuk  aturan  mengenai  aturan  dagang  dan  utang  piutang  suatu perusahaan atau badan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoel Djamali R, 2013, Pengantar Hukum Indonesia Edisi, Revisi , Jakarta: Rajawali Pers.
Abdul  R  Saliman,  2005, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  dan  Teori  Kasus, Jakarta:  Prenada  Media Group.
Bernade  Waluyo,  2001, Hukum  Kepailitan  dan  Kewajiban  Penundaan  Pembayaran  Hutang ,  Bandung: Mandar Madu.
Binoto Nadapdap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007, Jakarta: Jala Permata Aksara.
Gatot Supramono ,2014 Perjanjian Utang Piutang , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Manahan MP Sitompul, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam dan di Luar Proses Pengadilan, Malang: Setara Press.
Muhammad  Syaifuddin,  2012 Hukum  Kontrak  ,  Memahami  Kontrak    dalam  Perspektif  Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum , Bandung, Mandar Maju.
Sentosa Sembiring, 2015, Hukum Dagang , Bandung:Citra Aditya Bakti.
Agus  Yudha  Hernomo, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial, 2010, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Cet. Keenam, Almuni, Bandung: Raja Grafindo Persada.
Sutan  Remmy  Sjahdeini,  2016,  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahani  Undang-Undang No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran,  Jakarta: Prenadamedia Group.
Wiryono Prododikoro R, 2011, Asas-asas Hukum Perjanjian Cetakan VII, Bandung : Mandar Maju

## A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Suara Kreditor