p-ISSN         : 2087-9423
e-ISSN         : 2620-309X

## ANALISIS PRIORITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU AY-RHUN, PROVINSI MALUKU

## ANALYSIS OF MANAGEMENT PRIORITY ON AY-RHUN MARINE PROTECTED AREA, MALUKU PROVINCE
Ervien Juliyanto 1 *, Zairion 2,3 , Majariana Krisanti 2 dan Handoko Adi Susanto 2
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK-IPB, Bogor, 16680
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK-IPB, Bogor, 16680
3 Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Baranangsiang, IPB, Bogor, 16143 *E-mail: ervienkkp@gmail.com

## ABSTRACT
Management planning prioritization is critical as a reference for managers when they try to improve the management  effectiveness  of  marine  protected  areas.  The  objective  of  this  study  is  to  analyze  the prioritization of Ay-Rhun MPA's management planning using the Analytic Network Process. Problems and solutions  in  determining  management  priorities  are  clustered  into  four  categories:  ecology,  economy, social,  and  institutional,  and  inside  each  cluster  is  sub-clusters  based  on  the  results  of  Focus  Group Discussion. The results show that the main problem of Ay-Rhun MPA management is the ecology cluster. The sub-cluster analysis results showed that management problems should be addressed as priorities are: (1)  the  lack  of  human  resource  in  terms  of  capacity  and  quantity;  (2)  the  lack  of  understanding  in conservation efforts; (3) price instability in fishery productions; (4) sand and coral mining for construction materials. Sub-cluster in a cluster could affect other elements in the same cluster, and it could also affect elements on different clusters. Therefore, recommendation strategies that should be prioritized to improve management  effectiveness  of  Ay-Rhun  MPA  are  (1)  optimization  of  resource  use  based  on  carrying capacity,  with  the  value  of  0.6137;  (2)  MPA  zonation  design,  with  the  value  of  0.5484;  (3)  MPA management policy design, with the value of 0.5308; and (4) socialization regarding conservation efforts and understanding, with the value of 0.4680.
Keywords: ANP, decision making, management strategy, MPA

## ABSTRAK
Prioritas  perencanaan  sangat  penting  ditentukan  untuk  menjadi  acuan  pengelola  dalam  meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.  Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis prioritas perencanaan  pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  daerah  (KKPD)  Pulau  Ay-Rhun  menggunakan metode  Jejaring  Analitik  ( Analytic  Network  Process, ANP).  Permasalahan  dan  solusi  dalam  penentuan prioritas  pengelolaan ini  dikelompokkan  menjadi  empat,  yakni: cluster ekologi,  ekonomi,  sosial,  dan kelembagaan  dengan  masing-masing sub-cluster berdasarkan  hasil  diskusi  kelompok  terfokus  ( Focus Group  Discussion, FGD).  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  masalah  utama  kawasan  konservasi  perairan Pulau  Ay-Rhun  adalah cluster ekologi.  Sementara  hasil  analisis sub-cluster menunjukan  bahwa permasalahan  prioritas  pengelolaan adalah:  (1) cluster kelembagaan  berupa  kurangnya  kapasitas  dan kuantitas  SDM dengan  nilai  0,6711;  (2) cluster sosial  berupa  kurangnya  pemahaman  terkait  konservasi dengan  nilai  0,6340;  (3) cluster ekonomi  berupa  ketidakstabilan  harga  jual  hasil  perikanan  dengan  nilai 0,5684;  (4) cluster ekologi  berupa  penambangan  pasir  dan  karang  untuk  material  bangunan  dengan  nilai 0,4614. Mengingat sub-cluster suatu cluster dapat mempengaruhi elemen lain dalam cluster yang sama dan dapat  pula  mempengaruhi  elemen  pada cluster yang  berbeda,  maka  rekomendasi  prioritas  strategi pengelolaan  dalam  meningkatkan  efektifitas  kawasan  konservasi  perairan  Ay-Rhun  adalah:  (1) cluster ekonomi  berupa  optimalisasi  pemanfaatan  sesuai  daya  dukung  dengan  nilai  0,6137;  (2) cluster ekologi berupa  pembentukan  zonasi  dengan  nilai  0,5484;  (3) cluster kelembagaan  berupa  penyusunan  kebijakan pengelolaan dengan nilai 0,5308; dan (4) cluster sosial berupa sosialisasi mengenai konservasi dengan nilai 0,4680.
Kata kunci: ANP, Decision making , KKPD, strategi pengelolaan

## I. PENDAHULUAN
Kawasan konservasi perairan dibentuk  untuk  mencapai  berbagai  tujuan,  di antaranya  adalah  untuk  melindungi  spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman  hayati  laut,  memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata  dan  meminimalkan  konflik  di antara  pengguna  sumberdaya  yang  beragam (Pomeroy et  al .,  2004).  Kawasan  konservasi perairan  adalah  area  dimana  aktivitas manusia  dibatasi  untuk  mengelola  dan melindungi  laut  dan  sumber  daya  pesisir terhadap ancaman seperti eksploitasi berlebihan  dan  kerusakan  ekologis  (Cleguer et  al .,  2015).  Kinerja  suatu  kawasan konservasi perairan sangat bergantung kepada  banyak  elemen  seperti  desain, implementasi  pengelolaan  dan  karakteristik daerah  (Barnes et  al .,  2016).  Suatu  daerah dijadikan kawasan konservasi perairan memiliki  efek  ekologi  yang positif (Edgar et al. ,  2014)  seperti  meningkatnya  ke-limpahan spesies dan peningkatan kualitas habitat serta efek  sosial  ekonomi  yang  signifikan  untuk masyarakat  pesisir  (Rodríguez-Rodríguez et al. , 2015; Santo, 2013). Pengelolaan kawasan konservasi  perairan  dinyatakan  berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan  (Agardy et  al .,  2011;  Fox et  al ., 2012).
Hal yang sama juga terhadap beberapa  kawasan  konservasi  perairan  yang telah  dibentuk  di  Indonesia,  namun  pada rencana pengelolaannya hanya sebatas dokumen  dan  implementasinya  menemui kesulitan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurang fokusnya terhadap prioritas pengelolaan-nya. Angulo-Valdes dan Hatcher (2010) menyatakan  bahwa  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  efektif  terus  menjadi tantangan  bagi  para  pengelola  dan  peneliti. Kutipan  dalam  MPA  News  (2012)    dan Susanto et  al. (2015) menyatakan  bahwa kawasan  konservasi  perairan  hanya  sebatas " Paper  park "  yaitu  kawasan  konservasi perairan  di  atas  kertas,  memiliki  peta  dan
kebijakan, namun tidak menunjukkan pengelolaan  yang  efektif.  Oleh  karena  itu, suatu  tantangan  yang  berat  bagi  peneliti  dan pengelola  di  Indonesia  dalam  merumuskan dan mengimplementasikan pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif.
Kawasan  konservasi  perairan  Pulau Ay–Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi  Maluku  merupakan  salah  satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kawasan konservasi perairan tersebut  diinisiasi  oleh  masyarakat  dan mendapatkan pendampingan dalam prosesnya oleh Coral Triangle  Center (CTC) pada  tahun  2014  serta  diusulkan  kepada Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Provinsi  Maluku  (sesuai  amanat  UU  No. 23/2014  tentang  pemerintahan  daerah). Berdasarkan usulan tersebut, kawasan konservasi ini sudah ditetapkan pen- cadangannya sebagai Taman Wisata Perairan (TWP)  seluas  47.968,74  Ha  melalui  Surat Keputusan  Gubernur  Provinsi  Maluku  No. 388  tahun  2016  tentang  Pencadangan Kawasan  Konservasi  Perairan  Pulau  Ay– Rhun,  Kecamatan  Banda  Tengah,  Provinsi Maluku  (Pemda,  2016).  Kawasan  konservasi tersebut  harus  berfungsi  untuk  melindungi seluruh  ekosistem  pesisir  di  pulau  kecil  dan laut  di  sekitarnya  yang  memerlukan  sebuah rencana  prioritas  pengelolaan  yang  adaptif dan  berkelanjutan.  Perencanaan  tersebut merupakan suatu alat manajemen yang dapat membantu  pengelola  kawasan  konservasi perairan untuk lebih fokus dalam mengimplementasikan,  termasuk  mengambil kebijakan  sesuai  dengan  kewenangan  yang ada.  Pengelolaan  me-rupakan  produk  dari suatu  proses  perencanaan  yang  diikuti dengan implementasi yang dilengkapi dengan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi  secara berkelanjutan untuk menguji keefektifan dari sebuah rencana pengelolaan. Sumberdaya, keterampilan dan sistem organisasi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Tantangan terbesar dalam pe- ngelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun adalah bagaimana kawasan konservasi  tersebut  dapat  terkelola  dengan baik  dan  dapat  terukur  tingkat  pengelolaan- nya  melalui  sebuah  prioritas  pengelolaan yang  baik  pula.  Agardy  (1998)  menyatakan bahwa penetapan tujuan pembentukan kawasan  konservasi  perairan  sangat  penting untuk  menentukan  tujuan  dari  pengelolaan, merancang secara efektif dan memiliki target konservasi  dan  terukur  untuk  menilai kemajuan pengelolaan untuk mencapai tujuan  yang  diinginkan.    Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah untuk menganalisis prioritas pengelolaan dengan metode Analitic Network Process (ANP).  Hasil  analisis  ini  digunakan sebagai  input upaya pe-ningkatan efektivitas kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun
untuk  mempertahankan  sumberdaya  pesisir agar  dapat  dikelola  secara  adaptif  dan  dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan  Agustus  hingga  November  2018  di kawasan  konservasi  perairan  Pulau  Ay– Rhun,  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Provinsi Maluku.  Kawasan  konservasi  ini  terletak  di Kepulauan  Banda,  tepatnya  di  busur  dalam laut  Banda  ( Banda  Sea  Inner  Arc ).  Batasan kawasan konservasi ini adalah pada koordinat  04 o 27’00”  LS  –  129 o 36’00”  BT hingga  04 o 37’55”  LS  –  129 o 49’04  BT, sehingga  luas  area  kajian  adalah  47.968,74 Ha (Gambar 1).
Gambar 1. Area kajian kawasan konservasi perairan Pulau Ay-Pulau Rhun.

## 2.2. Pengumpulan Data dan Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian analisis
kualitatif-kuantitatif guna menghasilkan  suatu  nilai  atau  pandangan yang  diwakili  para  pakar  dan  praktisi konservasi  menggunakan  metode  jejaring analitik  (ANP).  Pendekatan  berdasarkan pendapat  pakar  dapat  digunakan  untuk mencapai pengelolaan yang adaptif (Mittermeier et  al .,  1995).  Metode  ANP tersebut  digunakan  untuk  menentukan  skala prioritas  relatif  yang  didapatkan  dari  angka mutlak  berdasarkan  penilaian  individual (Saaty, 2005).
Analisis prioritas pengelolaan dilakukan melalui wawancara mendalam dari para  ahli  yang  berkompeten  di  bidang perikanan  dan  kelautan  khususnya  bidang kawasan  konservasi  perairan.  Wawancara dilakukan  dalam  dua  tahap,  yaitu:  (1) Responden  melalui  FGD  ke  masyarakat diminta  untuk  menjelaskan  terkait  isu  dan permasalahan  yang  terjadi  di  kawasan konservasi  perairan  berdasarkan cluster ekologi,  sosial,  ekonomi  dan  kelembagaan.
Stakeholder  lokal  yang  terlibat  dalam  desain perencanaan  kawasan  konservasi  perairan cenderung  memiliki  tingkat  pengetahuan lokal  yang  dapat  memberikan  sumber  bukti dan  informasi  berharga  untuk  kawasan konservasi  perairan  (Cook et  al. ,  2014);  (2) Wawancara  kedua  dilakukan  kepada  para ahli  untuk  mendapatkan  bobot  penilaian menggunakan matriks per-bandingan berpasangan;  dan  (3)  verifikasi  hasil  kepada pakar.
S ub-cluster di  dalam  setiap cluster diberi penilaian skala prioritas oleh para ahli. Ada  2  (dua)  kontrol  yang  perlu  diperhatikan dalam  memodelkan  sistem  yang  hendak diketahui  bobotnya  yaitu:  (1)  Kontrol hierarki yang menunjukkan  keterkaitan cluster dan sub-cluster ;  dan  (2)  Kontrol keterkaitan yang menunjukkan adanya saling keterkaitan  antar cluster .  Untuk  menentukan tingkat  pengaruh suatu cluster dalam Analytic  Network  Process (ANP)  digunakan perangkat  lunak  komputer super  decision versi  2.6.  Rancangan  tahapan  dalam  teknik ANP disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Tahapan analytic network process (ascarya, 2010) .
Rancangan  permasalahan  dan  solusi dalam penentuan prioritas pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun dibagi menjadi 4 (empat) cluster yang terdiri dari  aspek  ekologi,  sosial,  ekonomi,  dan kelembagaan. Cluster tersebut secara keseluruhan  dikelompokkan  menjadi cluster masalah,  solusi,  dan  prioritas.  Adapun sub- cluster dari  masalah  yang  diperoleh  melalui FGD untuk mendapatkan permasalahan riil di lapangan  dalam  hal  penentuan  prioritas pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau Ay–Rhun di antaranya adalah: 1. Masalah ekologi terdiri atas: (1)
penurunan  luas  ekosistem;  (2)  sampah pemukiman;  dan  (3)  pasir  dan  karang untuk bangunan.
2. Masalah  sosial  terdiri  atas:  (1)  kurangnya koordinasi  pengelolaan  konservasi;  (2) kurang  pemahaman  terkait  konservasi; dan  (3)  kurangnya  peran  adat  dalam pengelolaan kawasan konservasi.
3. Masalah  ekonomi  terdiri  atas:  (1)  SDA belum  dimanfaatkan  secara  optimal;  (2) kurang pengembangan produk olahan; dan (3)  ketidakstabilan  harga  jual  hasil perikanan.
4. Masalah  kelembagaan  terdiri  atas:  (1) kurangnya  kapasitas  dan  kuantitas  SDM; (2)  kurang  koordinasi  antar  lembaga;  dan
(3) terbatasnya pendanaan.
Hasil  studi  literatur,  FGD  dan wawancara  mendalam  kepada  pakar  yang memahami  dan  menguasai  masalah  secara komprehensif  tentang  permasalahan  dan solusinya,  diperoleh  uraian  solusi  dari permasalahan-permasalahan  tersebut  di  atas sebagai berikut:
1. Solusi  ekologi  meliputi:  (1)  pembentukan zonasi; (2) pengendalian dan pengawasan; dan (3) pengelolaan sampah.
2. Solusi  sosial  meliputi:  (1)  revitalisasi  dan capacity building ; (2) sosialisasi mengenai konservasi;  dan  (3)    meningkatkan koordinasi antar lembaga.
3. Solusi  ekonomi  meliputi:  (1)  introduksi mata pencaharian alternatif;
(2)
optimalisasi  pemanfaatan  sesuai  daya
dukung;  dan  (3)  strandarisasi  harga  jual produk perikanan.
4. Solusi kelembagaan meliputi: (1)
penyusunan  kebijakan  pengelolaan;  (2) peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM; (3)  pembentukan  jejaring  dan  kemitraan; dan (4) identifikasi alternatif pendanaan.
Identifikasi  masalah  dan  solusi  untuk menentukan output strategi prioritas pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau  Ay–Rhun  yang  telah  dikemukakan  di atas, selanjutnya digunakan untuk membentuk  jaringan  struktur  ANP  (Gambar 3).

## 2.3.     Analisis Data
Alat  analisis  data  yang  digunakan adalah metode ANP dengan bantuan software Super  Decision  versi  2.6.  Metode  tersebut digunakan  untuk  menentukan  skala  prioritas relatif  yang  didapatkan  dari  angka  mutlak berdasarkan  penilaian  individual  (Saaty, 2005). Tahapan analisis data meliputi:
1) Penyusunan  struktur  jaringan  ( model construction ) dilakukan berdasarkan kajian  literatur,  baik  secara  teori  maupun empiris  dan  dilaksanakan  melalui indepth interview untuk  mengkaji  informasi  yang lebih dalam serta memperoleh permasalahan yang sebenarnya di lapangan;
2) Pembobotan  oleh  ahli,  yaitu cluster yang sudah disusun kemudian dibuat perbandingannya  dalam  super  matriks menggunakan  metode  pembobotan  para ahli untuk membandingkan sebuah cluster dengan cluster lainnya.
3) Sintesis ANP.
Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan  dan  diinput  ke  dalam software super decision untuk diproses guna menghasilkan output berbentuk super- matriks kemudian disintesis menjadi prioritas.  Hasil  dari  setiap  responden  akan diinput  pada  jaringan ANP  tersendiri (Ascarya, 2010). Adapun sintesis dan analisis data,  pada  tahap  ini  terbagi  menjadi  dua, yaitu:
Gambar 3. Struktur jaringan ( model construction ) prioritas pengelolaan KKPD Ay-Rhun.
a. Geometric Mean, dilakukan untuk mengetahui  hasil  penilaian  individu  dari para pakar dan menentukan hasil pendapat pada  satu  kelompok  dilakukan  penilaian dengan menghitung nilai rata-rata geometrik  atau geometric  mean (Saaty dan  Vargas,  2006).  Pertanyaan  berupa perbandingan  ( Pairwise  comparison) dari responden  akan  dikombinasikan  sehingga membentuk  suatu  konsensus. Geometric mean merupakan  jenis penghitungan rata- rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu  dan  ditentukan  dengan  formula berikut:
...................  (1) Perhitungan
geometric mean dilakukan  untuk  memberikan  pendekatan rata-rata  yang  lebih  baik  karena  bisa mengeliminasi  deviasi  yang  terjadi  untuk data-data  yang  didapat  dari  penilaian responden dalam kuisioner.
b. Sintesis  dalam  perhitungan  metode  ANP dilakukan  dengan rater  agreement, yakni ukuran yang menunjukan tingkat kesesuaian  (persetujuan)  para  responden (R 1 -R n )  terhadap  suatu  masalah  dalam suatu cluster .  Alat  yang  digunakan  untuk mengukur rater agreement adalah Kendall’s Coefficient of Concordance (W; 0<  W≤  1).  Tahapan  untuk  menghitung koefisien Kendal’s (W),  adalah:
Menghitung total jumlah perankingan tiap masing-masing cluster :
.......................... (2)
Menghitung nilai rata-rata (U) dari total ranking tiap cluster :
..................................... (3)
Menghitung nilai jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula :
........ (4)
Menghitung nilai maksimal kuadrat deviasi (Max S), dihitung dengan formula :
.... (5)
Langkah terakhir menentukan nilai Kendall’s
W  dalam  perhitungan Rater  of  Agreement yaitu dengan formula :
.............................................. (6)
Keterangan:
X   = Jumlah tiap cluster R   = Bobot ranking tiap responden n   = Jumlah responden
z   = Banyaknya cluster U   = Rata-rata nilai total pada tiap cluster S   = Nilai jumlah kuadrat deviasi Max S   = Nilai maksimal kuadrat deviasi W   = Rater of Agreement
Output yang  akan  dicapai  secara statistik  akan  dihasilkan  penilaian    dari  para pakar dan praktisi terkait masalah dan  solusi dalam  rangka  mengidentifikasi  prioritas pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau Ay–Rhun. Hal ini didukung oleh rater agreement dengan  nilai  tertinggi Kendall‟s Coefficient of Concordance W=1 (W=100%), menunjukan tingkat ke- sepahaman  yang  sempurna  dari  setiap  pakar dalam  menentukan  prioritas  pengelolaan
(Ascarya, 2011). Akurasi tingkat kesepakatan para  responden  terhadap  penentuan  prioritas strategi  dan cluster yang  dipilih  dapat  diuji dengan menggunakan analisis rater agreement berdasarkan  koefisien  Kendall (W) . Nilai  koefisien  Kendall  (W)  dihitung dengan  menggunakan  bantuan  program perangkat  lunak  pengolahan  data  statistik “ Microsoft excel ”.
O utput secara  keseluruhan memiliki dua  nilai  yaitu  nilai normalized  by cluster dan nilai limiting . Nilai normalized by cluster adalah  nilai prioritas pada setiap satu cluster yang  bernilai  total  satu  atau seratus  persen jika  dijumlah  dalam  satu cluster .  Analisis  di setiap cluster digunakan nilai limiting karena pada  dasarnya  urutan  prioritas  pada  pilihan alternatif  pada  satu cluster akan  meng- hasilkan urutan yang sama baik menggunakan  nilai normalized  by  cluster maupun menggunakan nilai limiting. Rusydiana  dan  Devi  (2013)  menyatakan bahwa
Analysis Network Process memberikan  peluang  bahwa  elemen  dalam suatu cluster dapat  mempengaruhi  elemen lain  dalam cluster yang  sama  ( inner dependence ),  dan  dapat  pula  mempengaruhi elemen  pada cluster yang  lain  ( outer dependence )  dengan  memperhatikan  setiap cluster .  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa permasalahan  dalam  sebuah cluster dapat diselesaikan melalui cluster lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil
C luster masalah ekologi (nilai sebesar 0,5396)  menjadi  prioritas  dan  sebagai kendala utama dalam pengembangan pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau  Ay–Rhun. Masalah  selanjutnya diikuti oleh cluster masalah  ekonomi  (0,2101), masalah  sosial  (0,1691),  dan  kelembagaan (0,0812).  Hasil  perolehan rater  agreement untuk cluster masalah  menunjukkan  nilai W=0,808,  yang  berarti  80,8%  responden sepakat bahwa masalah prioritas pengelolaan
kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun adalah masalah ekologi (Gambar 4 a).
Sejalan  dengan cluster masalah, cluster solusi  yang  menjadi  prioritas  dalam pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau  Ay–Rhun  adalah  aspek  ekologi (0,6046),  selanjutnya  diikuti  oleh  solusi aspek ekonomi (0,2061), kelembagaan (0,0954),  dan  yang  menempati  urutan terakhir  adalah  aspek  sosial  (0,0939).  Hasil perolehan rater  agreement untuk cluster solusi  menunjukkan  nilai  W=0,712,  yang berarti  71,2%  responden  sepakat  bahwa solusi prioritas pengelolaan kawasan konservasi  perairan  Pulau  Ay–Rhun  adalah pada aspek ekologi (Gambar 4b).
Gambar 4.  C luster masalah dan solusi: a.
Cluster Masalah; b. Cluster Solusi.
Nilai rater  agreement yang  diperoleh secara  keseluruhan  (nilai limiting )  untuk setiap sub-cluster masalah dan solusi adalah W=0,7644 (W=76,44%), menunjukkan bahwa  penilaian  atau  pendapat  dari  para responden  memiliki  kesesuaian  yang  tinggi. Masalah  prioritas  pada sub-cluster aspek ekologi  adalah  penambangan  pasir  dan karang untuk material bangunan dengan nilai 0,4614,  sedangkan  masalah  pada sub-cluster aspek  ekonomi  adalah  ketidakstabilan  harga
jual  hasil  perikanan  dengan  nilai  0,5684 (Gambar  5a  dan  5b).  Masalah  pada sub- cluster aspek  sosial  adalah  kurangnya pemahaman  masyarakat  terkait  konservasi sebesar  0,6340  dan sub-cluster aspek kelembagaan adalah masalah terkait kurangnya  kapasitas  dan  kuantitas  SDM dengan nilai 0,6711 (Gambar 5c dan 5d).
Gambar 5.  S ub-cluster masalah prioritas pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun. a. Sub- cluster masalah ekologi; b. Sub- cluster masalah ekonomi; c. Sub- cluster masalah sosial; dan d.
Sub-cluster masalah kelembagaan.
Gambar 6. Sub-cluster solusi prioritas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan  Pulau  Ay–Rhun:  a. sub- cluster solusi  ekologi;  b. sub- cluster solusi  ekonomi;  c. sub- cluster solusi  sosial;  dan  d. sub- cluster solusi kelembagaan.
Solusi  prioritas  pada sub-cluster aspek  ekologi  adalah  masalah  pembentukan zonasi  dengan  nilai  0,5484  (Gambar  6a).  , Solusi  pada Sub-cluster aspek  ekonomi adalah  optimalisasi  pemanfaatan  sesuai
dengan  daya  dukung  dengan  nilai  0,6137 (Gambar  6b). Sementara  itu,  solusi sub-
cluster aspek  sosial  adalah  sosialisasi mengenai konservasi sebesar 0,4680 (Gambar 6c) dan Sub-cluster aspek kelembagaan  adalah  penyusunan  kebijakan pengelolaan  dengan  nilai  0,5308  (Gambar 6d).

## 3.2. Pembahasan
Salah  satu  kelemahan  terbesar  dalam penyusunan  rencana  pengelolaan  kawasan konservasi perairan adalah ketidak-mampuan melaksanakan  perencanaan  dengan  baik, terutama  terkait  dengan  identifikasi  masalah dan  alternatif  solusinya  serta  menentukan prioritas dalam pengelolaan. Cluster masalah dan  solusi  dari  para  pakar  menunjukan bahwa  masalah  yang paling banyak dihadapi dalam  menentukan  prioritas  pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun adalah  masalah  ekologi.  Masalah  ekologi  ini mempunyai     nilai tingkat kesepahaman para pakar  sebesar  0,5396  dengan rater  of agreement (W)=0,808 atau W=80,8%,
sedangkan solusi ekologi dengan nilai 0,6046 dengan  nilai  W=0,712  atau  W=71,2%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  aspek  ekologi  harus diutamakan  dibandingkan  aspek  sosial, ekonomi,  dan  kelembagaan.  Apabila  aspek permasalahan  pengelolaan  ekologi  dapat diatasi,  maka  dapat  mempengaruhi  aspek- aspek  lainnya.  Nilai rater  agreement (W) yang  diperoleh  untuk  masing-masing cluster masalah  tergolong  tinggi  (>70%),  yang  me- nunjukkan  jawaban dari para pakar  memiliki tingkat  kesepahaman  yang  cukup  besar bahwa masalah prioritas pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun adalah masalah ekologi.
Strategi prioritas
pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Ay–Rhun ditentukan berdasarkan hasil analisis keseluruhan sub-cluster masalah . Hasil rater agreement keseluruhan sub-cluster diperoleh nilai  W=0,7644  atau  W=76,44%.  Nilai  yang demikian menunjukkan bahwa tingkat kesepahaman  yang  tinggi  dalam  menilai
prioritas  pengelolaan  kawasan  konservasi perairan  Pulau  Ay–Rhun.  Untuk  melihat kontribusi  masing-masing  elemen  masalah pada  setiap  aspek  dalam  upaya  penyusunan prioritas  kawasan  konservasi  perairan  Pulau Ay–Rhun, maka disintesis dengan mengkombinasikan  keseluruhan sub-cluster masalah    (Gambar  7).  Hasil  kombinasi seluruh  aspek  permasalahan,  para  pakar sepakat  bahwa  permasalahan  di  dalam pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan Pulau  Ay–Rhun  adalah:  Pertama,  kurangnya kapasitas  dan  kuantitas  SDM dengan  nilai 0,6711  (kelembagaan).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Cabang  Dinas  Gugus  Pulau  6  DKP Provinsi Maluku yang baru dibentuk memerlukan kelengkapan personil dan peningkatan  kapasitas  untuk  mengelola kawasan  konservasi  perairan  Pulau  Ay– Rhun.  Kedua,  kurangnya  pemahaman  terkait konservasi  dengan  nilai  0,6340  (sosial).  Hal ini  menunjukan  bahwa  tingkat  pemahaman masyarakat  masih  sangat  rendah  terkait konservasi,  khususnya  masyarakat  di  Pulau Rhun.
Ketiga, adalah permasalahan ketidakstabilan  harga  jual  hasil  perikanan dengan  nilai  0,5684  (ekonomi).  Kondisi  di lapangan menunjukkan bahwa hasil perikanan  memiliki  nilai  jual  yang  sangat fluktuatif  dan  tidak  menentu  dibandingkan hasil perkebunan yang mengakibatkan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Keempat,  penambangan  pasir  dan  karang untuk bangunan dengan nilai 0,4614 (ekologi) menunjukkan masih terdapat banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan pasir  dan  karang  sebagai  bahan  bangunan, sehingga  menyebabkan  beberapa  titik  di pulau mulai mengalami abrasi.
Kontribusi  masing-masing  elemen solusi  pada  setiap  aspek  dalam  upaya menyusun  prioritas  kawasan  konservasi perairan  Pulau  Ay–Rhun  terdiri  dari:  1) Optimalisasi pemanfaatan sesuai daya dukung  dengan  nilai  0,6137  (ekonomi);  2) pembentukan  zonasi  dengan  nilai  0,5484 (ekologi);  3)  penyusunan  kebijakan  pe- ngelolaan dengan nilai 0,5308
(kelembagaan);  dan  4)  sosialisasi  mengenai konservasi  dengan  nilai  0,4680  (sosial) (Gambar 8).
Gambar 7. Uraian  masalah  dalam  upaya  menyusun  prioritas  kawasan  konservasi  perairan Pulau Ay–Rhun.
Gambar 8. Uraian solusi dalam upaya menyusun prioritas kawasan  konservasi perairan Pulau Ay–Rhun.
Prasyarat  penting  dalam  pe-nyusunan rencana  pengelolaan  adalah  mengidentifikasi dan menentukan prioritas pengelolaan konservasinya.  Seluruh  solusi  prioritas  di dalam  penelitian  ini  digunakan  dengan pertimbangan  bahwa  seluruh  prioritas  yang dikaji  memiliki  keterkaitan  dan  pengaruh langsung  atau  tidak  langsung.  Desain prioritas  pengelolaan  yang  dianalisis  di  atas untuk  kawasan  konservasi  perairan  Pulau Ay–Rhun  telah  memiliki  kelembagaan  lokal pengelola  konservasi  dan  sudah  sesuai dengan  kerangka Design  Principles  of Resources  Management (Ruddle,  1999). Tinjauan kritis adopsi kelembagaan lokal/adat dalam pengelolaan kawasan konservasi  perairan  sebagai  sebuah  unit manajemen  dilakukan  terhadap  unsur-unsur sebagai  berikut:  (1)  definisi  batas  sistem kawasan  dan  kawasan;  (2)  sistem  hak  bagi pengguna  kawasan  dan  sumberdaya;  (3) aturan main yang diterapkan bagi keberlanjutan kegiatan pemanfaatan kawasan dan  sumberdaya;  (4)  sistem  penegakan hukum  bagi  aturan  main  yang  telah disepakati;  (5)  monitoring  dan  evaluasi  bagi implementasi  pengelolaan  kawasan  dan sumberdaya itu sendiri; (6) otoritas pengelolaan kawasan dan sumber-daya
sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab terhadap proses dan mekanisme implementasi dari pengelolaan perikanan.

## IV. KESIMPULAN
Analytic  Network  Process (ANP) dapat  digunakan  dalam  mengidentifikasi prioritas  program  perencanaan  kawasan konservasi  perairan  Pulau  Ay–Rhun  melalui keterkaitan  antar  elemen  yang  dibagi  ke dalam  empat cluster (ekologi,  ekonomi, sosial, dan kelembagaan). Prioritas perencanaan  program  pengelolaan  kawasan konservasi  perairan  Pulau  Ay–Rhun  adalah empat  program pengelolaan prioritas, yakni: (1)  optimalisasi  pe-manfaatan  sesuai  daya dukung;  (2)  pem-bentukan  zonasi;  (3) penyusunan  kebijakan  pengelolaan;  dan  (4) sosialisasi  mengenai  konservasi.  Prioritas pengelolaan harus diperhatikan secara menyeluruh ber-dasarkan solusi yang diperoleh. Pengelolaan suatu kawasan konservasi  perairan  memerlukan  koordinasi, dan  kerjasama  antar  stakeholder  di  dalam kawasan  konservasi  perairan  Pulau  Ay– Rhun.  Prioritas  tersebut  merupakan  titik krusial  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dan sasaran  konservasi  untuk  meningkatkan
efektivitas  pengelolaan  melalui  program prioritas  yang  terukur  dan  diimplementasi- kan terhadap sebuah kawasan konservasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  disponsori  oleh  Badan Pengembangan Riset dan Sumberdaya Kelautan  dan  Perikanan  (BPRSDMKP)  dan Coral Triangle Center (CTC). Ucapan terima kasih  kepada  Ibu  Rili  Djohani  dan  tim  CTC atas  bantuan  di  lapangan  serta  Dr.  James Abrahamsz  (Unpatti),  Amehr  hakim  (KKP), Abdul  Haris  (DKP  Provinsi  Maluku)  dan Mad Korebima (CTC) atas diskusi, saran dan masukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agardy,  T.  1998.  Global  trends  in  marine protected  areas. in :  Sain et  al. ( eds ).
Prosiding Trends and future challenges  for  U.S.  National  ocean and coastal policy. Trends in managing the
environment,
University of Illinois, Amerika, 1999.
51-55 p.
Agardy,  T.,  G.N.  di  Sciara,  dan  P.  Christie. 2011.  Mind  the  gap:  addressing  the shortcomings  of  marine  protected areas  through  large  scale  marine spatial  planning. Marine  Policy , 35(2): 226–232. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010. 10.006
Angulo-Valde ́s, J.A. and B.G. Hatcher. 2010. A  new  typology  of  benefits  derived from  marine  protected  areas. Marine Policy, 34: 635–44.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009. 12.002
Ascarya.  2010.  The  development  of  islamic financial  system  in  indonesia  and  the way  forward.  Occasional  paper  No. OP/10/02. Bank Indonesia. Indonesia. Ascarya. 2011. The  persistence of  low profit and  loss  sharing  financing  in  Islamic banking: the case of Indonesia review
of  Indonesian  economic  and  business studies. Dalam :  Hassan,  K.  The International Islamic Finance Conference  2013,  Park  Hyatt,  Abu Dhabi, 14-16 April 2013.
Barnes,  M.D.,  I.D  Craigie,  N.  Dudley,  and M.  Hockings.  2016.  Understanding local-scale  drivers  of  biodiversity outcomes  in  terrestrial  protected areas. Annuals  of  the  New  York Academy  of  Science ,  1399(1):  42–60. https://doi.org/10.1111/nyas.13154
Cleguer,  C.,  A.  Grech,  C.  Garrigue,  dan  H. Marsh. 2015. Spatial mismatch between  marine  protected  areas  and dugongs  in  New  Caledonia. Biol. Conserv. , 184(1): 154-162. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.
01.007
Cook,  C.N.,  G.  Wardell-Johnson,  R.W.
Carter,  and  M.  Hockings.  2014.  How accurate  is  the  local  ecological knowledge of protected area practitioners? Ecol.  and  Soc. ,  19(2):
32p. http://doi.org/10.5751/ES- 06341-190232
Edgar, G.J., R.D. Stuart-Smith, T.J. Willis, S. Kininmonth,  S.C.  Baker,  S.  Banks, N.S.  Barrett,  M.A.  Becerro,  A.T.F. Bernard,  J.  Berkhout,  C.D.  Buxton, S.J.  Campbell,  A.T.  Cooper,  M. Davey, S.C. Edgar, G. Försterra, D.E. Galván,  A.J.  Irigoyen,  D.J.  Kushner, R.  Moura,  P.Ed  Parnel,  N.T.  Shears, G.  Soler,  E.M.A  Strain,  and  R.J. Thomson.  2014.  Global  conservation outcomes depend on marine protected areas  with  five  key  features. Nature , 506: 216-220.
https://www.nature.com/articles/natur e13022
De  Santo,  E.M.  2013.  Missing  marine protected  area  (MPA)  targets:  how the  push  for  quantity  over  quality undermines  sustainability  and  social justice. J.  of  Environ.  Manag., 124:
137-146.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.201 3.01.033
Fox,  H.E.,  M.B.  Mascia,  X.  Basurto,  A. Costa,  L.  Glew,  D.  Heinemann,  L.B. Karrer,  S.E.  Lester,  A.V.  Lombana, R.S.  Pomeroy,  C.S.  Recchia,  C.M. Robert, J.N. Sanchirico, L. Pet-Soede, and  A.T.  White.  2012.  Reexamining the science of marine protected areas: linking knowledge to action. Conservation  Letter ,  5(1):  1–10. https://doi.org/10.1111/j.1755- 263X.2011.00207.x
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku.  2016. Surat  Keputusan  Gubernur  Maluku Nomor  388  Tahun  2016  tentang Pencadangan  Kawasan  Konservasi Perairan  Pulau  Ay–Pulau  Rhun, Kecamatan  Banda  tengah,  Provinsi Maluku.
Mittermeier,  R.A.,  I.A.  Bowles,  dan  R.B.
Cavalcanti.  1995.  A  participatory approach to biodiversity conservation:  the  regional  priority setting workshop. Conservation
International. Washington. 16 p. Marine  Protected  Areas  News.  2012.  Paper Parks  Are-Examined:  Building  a Future for “MPAs-in-Waiting”.
International  News  and  analysis  on marine protected areas , 13(4): 8p.
Pomeroy, R.S., J.E. Parks, and L.M. Watson.
2004.  How  is  Your  MPA  Doing?  A Guidebook  of  Natural  and  Social
Indicators  for  Evaluating  Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN. Cambridge. 216 p. Rodríguez-Rodríguez,  D.,  S.E.  Rees,  L.D.
Rodwell,  and  M.J.  Attril.  2015. Assessing  the  socioeconomic  effects of  multiple-use  MPAs  in  a  European setting: a national stakeholders' perspective. Environmental.  Science
& Policy , 48: 115-127.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.
12.020
Ruddle,  K.  1996.  Boundary  definition  as  a basic  design  principle  of  traditional fishery management system in Pacific Islands. Geographische  Zeitschrift , 84: 94-102.
Rusydiana, A.S. dan A. Devi. 2013. Analytic network  process:  pengantar  teori  dan aplikasi.  SMART  Publishing.  Bogor. 99 p.
Saaty, T.L. 2005. Theory and applications of the analytic network process: decision making  with  benefits,  opportunities, costs,  and  risks.  RWS  Publications. Pittsburgh. 352 p.
Saaty,  T.L. and L.G.  Vargas. 2006. Decision making  with  the  analytic  network process.  economic,  political,  social and  technological  applications  with benefits,  opportunities,  costs  and risks.  RWS  Publications.  Pittsburgh. 278 p.
Susanto,  H.A.,  S.S.  Suraji,  and  M.  Tokeshi. 2015.  Management  of  coral  reef ecosystems in Indonesia: past, present and the  future. Coastal Ecosystem ,  2: 21-41.
Received : 24 April 2019 Reviewed : 24 May 2019 Accepted : 05 December 2019