eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747-2124

## ZONA LAUT

## JURNAL INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
-spasi -Times New Roman 11 Italic- -spasi -Times New Roman 11 Italic-
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN POTENSI PRODUK DOMESTIK PROGRAM GERAI MARITIM DAN UMKM
-spasi-Times New Roman 11 Italic
*Karjono, Karmanis , Evyana Diah Kusumawati Politeknik Bumi Akpelni Semarang,
*E-mail : karjono@akpelni.ac.id -spasi-Times New Roman 11 Italic- -spasi-Times New Roman 11 Italic-

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui adannya ketidakpastian kebijakan publik dalam konsep good goevernance yang dapat menjadi  sumber  ketidakpatuhan  orang  pada  hukum  atau  kebijakan  publik,  Pemahaman  kompetensi  dan  komitmen pemahaman pemasaran produk Domestik masih rendah dan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk Domestik yang kurang mendukung. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku industri UMKM dan 250 responden.  Pengumpulan  data  dengan  metode  kuesioner  melalui  google  form  dan  wawancara  langusng,  Uji  coba instrumen  ini  dilakukan  terhadap  50  pelaku industri wilayah 3 tp. Metodologi yang dipakai menggunakan  pendekatan kualitatif  dimana  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi  (pengamatan),  studi  pustaka  dan interview (wawancara).  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  bentuk  metode  deskriftif  kualitatif.  Hasil pengamatan  yang  didapat  adalah  kemampuan  pelaksanan  pelayanan  publik  dalam  menjalankan  dan  melayani  untuk memberikan  pelayanan  membantu  masyarakat  sesuai  yang  dijanjikan  secara  tepat  dan  terpercaya  serta  kehaandalan pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  sangat  membantu  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  yang dijanjikan,akurat dan  sesuai harapan. Yang ketiga Dimensi Responsiviness (Ketanggapan).
Kata Kunci : Pelayanan publik, Good governance, produk domestik.. -spasi-Times New Roman 11 Italic--Times New Roman 11 Italic- -spasi-Times New Roman 11 Italic-

## Abstract
This study aims to determine the existence of public policy uncertainty in the concept of good governance which can be a  source  of  non-compliance  by  people  to  law  or  public  policy,  understanding  of  competence  and  commitment  to understanding  the  marketing  of  domestic  products  is  still  low  and  the  facilities  and  infrastructure  in  increasing  the marketing potential of domestic products are less supportive. The population in this study were MSME industry players and  250  respondents.  Data  collection  was  carried  out  using  the  questionnaire  method  via  Google  form  and  direct interviews. The test of this instrument was carried out on 50 industrial players in the 3 tp area. The methodology used uses a qualitative approach where data collection techniques use observation techniques (observations), literature studies and interviews (interviews). Analysis of the data used is to use a form of qualitative descriptive method. The observation results obtained are the ability to implement public services in carrying out and serving to provide services to help the community  according  to  what  is  promised  in  an  appropriate  and  reliable  manner  and  the  reliability  of  employees  in providing services greatly assists  the community in providing the promised services, accurately and as expected. The third dimension is Responsiveness ( responsiveness).
Keywords: Public service, Good governance, domestic product.

## 1. PENDAHULAN
Implementasi  kebijakan  Publik  dengan  konsep good  governance merupakan  suatu  tahapan  dalam  proses kebijakan publik dan merupakan wujud dari implementasi peraturan atau tata kelola untuk mengatur hubungan, fungsi  dan  kepentingan  dari  berbagai  pihak  dalam  urusan  bisnis  maritim  khususnya  mapupun  pelayanan
publik. Pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga  kebijakan  tersebut  membawa  hasil  seperti  yang  diharapkan  [1]  sebagus  apapun  produk  kebijakan tidak akan mempunai peran atau nilai tanpa action dan Implementasi Oleh sebab itu, implementasi kebijakan adalah aspek penting atas keseluruhan proses kebijakan dapat menggambarkan adanya keterkaitan perumusan dan  implementasi  kebijakan.  Banyak  pendekatan  dikembangkan  oleh  para  ahli  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  dan  pelembagaan good  governance [2].  UNDP  mendekatinya  dengan  prinsip-prinsip,  yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip good governance. UNDP mengemukakan sembilan prinsip, yakni partisipasi, rule of law , transparansi, responsiveness , orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Good governance memiliki 12 prinsip, yang apabila dikaitkan dengan bentang institusi  governance  akan  membentuk  sebuah multiple  governance  [3].  Implementasi  kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan  alat  administrasi  publik  dimana  aktor,  organisasi,  prosedur,  teknik  serta  sumber  daya diorganisasikan  secara  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan  yang diinginkan.  Proses  pembuatan  kebijakan  publik  malalui  empat  (4)  tahapan  yaitu:  (1)  Tahap  Perumusan: dimulai dari penetapan rumusan masalah sampai pemilihan alternative masalahnya, untuk rekomendasi dan pengesahan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (2)  Implementasi  kebijakan  publik  ada  tiga  bentuk  yaitu implementasi  kebijakan  publik  secara  langsung,  secara  tidak  langsung  dan  yang  bersifat  campuran.  (3) Monitoring  kebijakan  publik  merupakan  proses  kegiatan  pengawasan  terhadap  implementasi  kebijakan publik,untuk  melihat  seberapa  jauh  tujuan  itu  tercapai  (4).  Evaluasi,  bertujuan  untuk  dapat  menilai perbandingan dan perbedaan sebelum dan sesudah implementasi.
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok  untuk  mencapai  tujuan.  Penekanan  utama  kedua  fungsi  ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun  waktu  tertentu.  Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya dengan  hasil  kegiatan  pemerintah.  Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam keseluruhan  struktur  kebijakan.  Tahap  ini  menentukan  apakah  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah benar-benar  aplikabel  di  lapangan  dan  berhasil  menghasilkan  output  dan  outcomes  seperti  direncanakan. Untuk  dapat  mewujudkan  output  dan  outcomes  yang  ditetapkan,  maka  kebijakan  publik  perlu  untuk diimplementasian tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji [4] yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang bisa diambil, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut [5]. Secara umum dua pilihan langkah tersebut dapat digambarkan berikut:
Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster serta Mazmanian dan Sebatier diatas, maka implementasi  dapat  dimaknai  sebagai  pelaksanaan  kegiatan/aktifitas  mengacu  pada  pedoman- pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Pelaksanaa aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulagi masalah yang menjadi sasaran program.
Berawal dari arti good governance maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja ( performance) sektor  publik  yang  sangat  penting  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  akan  segala aktivitas  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  demikian  Penyelenggaraan  prinsip Good governance di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik [6]. Pentingnya pengukuran sektor publik yang terdiri dari  tiga  pengukuran  yaitu  [7]:  a).  Sebagai  fasilitas  pembelajaran  untuk  perbaikan  layanan,  b).  Sebagai pembelajaran memperbaiki praktek manajemen, dan c). Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Untuk menerapkan praktik good governance maka dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Secara teoritis good governance mengandung arti bahwa pengelolaan  keakuasaan  yang  didasarkan  pada  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku,  pengambilan  kebijakan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat [8]. Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa  tanggap  akan  tuntutan  lingkungannya,  dengan  berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik  secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan. Kinerja pegawai yang mencermin pada prinsip good governance dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaannya terhadap kinerja pegawai, bahwa disetiap kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip-prinsip good governance diharapakan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. 3 Mewujudkan good governance tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi  pemerintah  yang  mencirikan  praktik  good  governance,  dan  good  governance  sangat  memerlukan perubahan  yang  menyeluruh  pada  semua  unsur  kelembagaan  yang  terlibat  dalam  praktik  good  governance meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pengembangan good governance memeliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan terhadap praktik good governance, dan pengembangan good governance akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik.  Peran  manajemen  stratejik  sektor  publik  menuju  good  governance.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa manajemen stratejik sektor publik merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai good governance. Manajemen  stratejik  sektor  publik  mengarahkan  organisasi  sektor  publik  untuk  melakukan  perencanaan manajemen  dengan  mempertimbangkan  dengan  baik  faktor  –  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam organisasi public [9].
Pengaruh  pelaksanaan  good  governance  terhadap  kinerja  organisasi.  Penelitian  tersebut  bertujuan  menguji sejauh  mana  implikasi  pelaksanaan  good  governance  terhadap  kinerja  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Kota Pelembang. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan good governance berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang diukur dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan  akuntabilitas  [10].  Dalam  sebuah  penelitian,  penerapan  transparansi  belum  sepenuhnya  dilaksankan dengan baik hal ini dikernakan kemampuan dalam menyediakan informasi uyang belum sepenuhnya memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik , kemempuasn dalam meneydiakan akses pada insfomrmasi yang belum sepenuhnya mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh publik [11]. Fungsi Birokrasi  sampai  sekarang  terutama  di  pemerintah  daerah  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pada umumnya  Masyarakat  mengidentifikasikan  birokrasi  sebagai  proses  berbelit-belit,  lama,  masih  dengan mengeuarkan biaya yang besar dan pada akhirnya masih menimbulkan keluh kesah bahwa birokrasi masih berpihak pada koneksi,tidak adil dan tidak efisien.Sikap mental yang mempunyai etos kerja rendah tersebut menjadi  sumber  peneliti  melakukan  pengamatan    dalam  judul  penelitian    Implementasi  kebijakan  publik dengan  konsep  good  governance  dalam  meningkatkan  pemasaran  potensi  produk  domestik  program  gerai Maritim  dan  UMKM.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  membahas  dan  mengetahui  (1) Adanya ketidakpastian kebijakan  publik  dalam konsep  good  goevernance yang  dapat menjadi  sumber ketidak  patuhan  orang  pada hukum  atau  kebijakan  publik.(2).  Pemahaman  kompetensi  dan  komitmen  pemahaman  pemasaran  produk
Domestik masih rendah (3) Sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk Domestik yang kurang mendukung.

## 2. METODE
Metode Penelitian pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.  Pelaksanaan  metode  penelitian  kualitatif  tidak  terbatas  hanya  sampai  pada  pengumpulan  dan penyusunan  data,  tetapi  meliputi  analisis  dan  interprestasi  tentang  arti  data  tersebut,  selain  itu  semua  yang dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  diteliti  [12]  Alasan  penggunaan  metode kualitatif karena peneliti berusaha mengkaji Implementasi kebijakan publik dengan konsep good governance dalam meningkatkan pemasaran potensi produk domestik program gerai Maritim dan UMKM. yang terbatas pada  upaya  mendeskripsikan  keadaan  atau  kondisi  Good  Governance  yang  ada,  dengan  uraian  secara deskriptif. Bertolak dari uraian tersebut maka peneliti memilih pendekatan melalui kuisiuner dengan Google form dan wawancara secara langsung pelaku UMKM pengelolan hasil tangkap Ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten Batang dan jawa tengah  dan observasi dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
1. Subyek Penelitian
Dalam subyek penelitian ini, populasi targetnya adalah para pelaku usaha UMKM pengelola hasil tangkap ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten Batang dan Jawa Tengah.
2. Teknik pengumpulan data.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi (pengamatan), studi pustaka dan interview (wawancara)
3. Analysis Data
Dalam analisis data yakni data setelah terkumpul semua, langkah yang dilakukan selanjutnya melakukan pengolahan dan analisa data. Analisis data disini menggunakan bentuk metode deskriftif kualitatif. Dimana dengan metode deskriftif ini suatu metode dalam membuat gambaran secara sistematis tentang hubungan fenomena yang diselidiki, hasilnya tidak dinyatakan dengan angka dan tidak pula untuk menguji hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kendal dan masuk dalam  Wilayah  Metropolitan  Kedungsapur.  Kabupaten  ini  berbatasan  dengan  Laut  Jawa  di  utara,  Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat.
Kondisi geografis Kabupaten Kendal terletak pada 109°40′ – 110°18′ Bujur Timur dan 6°32′ – 7°24′ Lintang Selatan dan topografis Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah  dataran  rendah  (pantai)  dan  daerah  dataran  tinggi  (pegunungan).  dataran  rendah  dengan  ketinggian antara 0 – 10 meter dpl dan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 – 2.579 meter dpl.

## 3.1. Adannya  ketidakpastian kebijakan  publik  dalam  konsep  good  goevernance  yang  dapat  menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik
Dengan  adanya  ketidakpastian  tersebut menjadikan  beberapa mekanisme  tatakelola  yang  seharusnya sudah muncul  kebijakan-kebijakan  berkembang  lebih  maju  dari  berbagi  sektor,  masyarakat  umum  dan  pelaku UMKM banyak mengeluhkan layanan Publik dan selalu dikaitkan action layanan.untuk mencapai perubahan penting dalam masyarakat yang harusnya dilayanai dalam kondisi Prima. dari data  hasil peneliti masyarakat mengisyaratkan bahwa pelayan sektor Publik dalam konsep Good Governance harus merubah mindset untuk melihat dan menyikapi layanan yang sudah diberikan,Bahwa Hidup bermsyarakat kekuasaan dan otoritas tidak lagi terpusat pada pemerintahan, Warga negara juga mempunyai otoritas dan kekuasaan yang harus diayani dengan  Baik.  Saya  melihat  ini  sebagai  hal  penting  untuk  menunjukkan  bahwa  jalan  untuk  memperbaiki penilaian  masyarakat  ketidakpastian  kebijakan  publik  dalam  konsep good  goevernance belum  terlaksana sesuai aturan. konsep good goevernance bisa bejalan dengan Baik apabila bisa memahami aktor Publik dan warga negara mempunyai kepentingan bersama.ini membutuhkan serangkaian kebijakan yang sinergis, antar sektor  masih  ada  keterkaitan.  Contoh  sektor  kesehatan  dan  sektor  bisnis  yang  berada  di  luar  sektor pemerintahan membutuhkan dukungan oleh struktur dan mekanisme yang bisa berkolaborasi, ini yang bisa menjaadikan legitimasi yang kuat untuk membantu menjangkau dan melakukan peran baru dalam membentuk kebijakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Sampai  saat  ini  banyak  diskusi  tentang  konsep Good Governance dalam semua kebijakan tindakan lintas sektoral untuk memulai prespektif kebijakan publik dalam konsep  good  goevernance  didasarkan  pada  bukti-bukti  bahwa  faktor  penentu  yang  harus  dilakukan  untuk memperbaiki sektor Publik dalam konsep konsep Good Governance.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk meninjau apa  yang menjadi  sebab  Adannya  ketidakpastian  kebijakan  publik dalam konsep good governance yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.  Upaya  reformasi  birokrasi  sudah  dilakukan  tetapi  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  kepemerintahan yang  baik (good  governance). Belum  terlaksana  sesuai  aturan  menyebabkan  ketidak  patuhan  masyarakat terhadap  hukum  atau  birokrasi  sebagai  organisasi  formal  memiliki  kedudukan  dan  cara  kerja  yang  terikat peraturan,memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, dan harus memiliki semangat sebagai pelayan publik. Peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta,dan masyarakat.ketiga nya mempunyai peran masing-masing (legiskatif, eksekutif, yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam pendiptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik.dari permasalahan pertama ini bisa disimpulkan bahwa : berbasis pengetahuan dan mindset ketiga unsur harus menanamkan perubahan untuk lebih baik atau perubahan konsektual, adanya saling ketergantungan, kompleksitas, berbenah bersama.

## 3.2 Pemahaman kompetensi dan pemasaran produk Domestik masih rendah
Pemahaman kompetensi dan pemasaran produk Domestik adalah cara yang paling ampuh untuk menang dalam perdagangan Global menunggulkan produk Domestik. Pelaku UMKM wajib memikirkan kembali kompetensi yang mencakup pembelajaran kolektif, Integrasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, dan komitmen untuk produk Domestik lebih unggul. Dalam beberapa tahun ini, variasi kompetensi inti telah muncul dengan fokus pada Individu.  Ide yang menunjukkan bahwa pelaku usaha atau pencari kerja harus menunjukkan kompetensi agar menang di pasar. antara lain kemampuan analitis,komunikasi, penyelesain serta pengambilan keputusan masalah,  ketrampilan  interpersonal  dalam  membangun  usaha.  Peran  sumber  daya  Manusia  dalam  suatu Organisaasi merupakan penentu utama kompetensi dalam meningkatkan produk, peran organisasi sebagai hal yang mempengaruhi atau sebagai manajemen pegawai.
Permasalahan teridentifikasi bahwa (1) pemahaman kompetensi pemasaran didominasi usia 19-32 tahun. Hal ini pelaku industri UMKM yang memahami strategi pemasaraan produk domestik hasil olahan ikan secara on- line .pada  usia  32  tahun  ke  atas  hal  yang  dapat  mempengaruhi  pemahaman  kompetensi  dan  komitmen
pemahaman  pemasaran  produk  Domestik  masih  rendah  anatara  lain  (1)  kompetensi  ligkungan  kerja  masih rendah terlihat  latar belakang pendidikan masih tertinggal, (2) komitmen Organisasi masih ada pegawai datang terlambat,tidak  hadir  tanpa  keterangan  dan  kebiasaan  pulang  sebelum  waktu  yang  ditentukan,  (3)  Kineja pegawai  yang  terlambat  dalam  menyelesan  target  pekerjaan  dan  cenderung  menunda.  Tterdapat  5  (lima) karakteristik kompetensi dan merupakan indikator dari kompetensi pegawai, yaitu: 1. Motif ( motive ) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. 2. Sifat ( traits ) adalah karakteristik  fisik  dan  respons-respons  konsisten  terhadap  situasi  atau  informasi.  3.  Konsep  diri  ( Self  ± Concept) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 4. Pengetahuan ( knowledge) , adalah informasi yang  dimiliki  seseorang  untuk  bidang  tertentu.  Pengetahuan  ( knowledge) merupakan  kompetensi  yang kompleks 5. Keterampilan ( skill) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental [13]. Menurut Spencer and Spencer, konsep diri (self- concept ), watak/sifat (traits ) dan motif kompetensi  lebih  tersembunyi  ( hidden ),  dalam  (deeper)  dan  berbeda  pada  titik  sentral  keperibadian seseorang[14].  Kompetensi  pengetahuan  ( knowledge  competencies )  dan  keahlian  ( skill  competencies ) cenderung lebih nyata ( visible ) dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia.  Kompetensi  dapat  dihubungkan  dengan  kinerja  dalam  sebuah  model  alir  sebab  akibat  yang menunjukkan  bahwa  tujuan,  perangai,  konsep  diri,  dan  kompetensi  pengetahuan  yang  kemudian memprakirakan  kinerja  kompetensi  mencakup  niat,  tindakan  dan  hasil  akhir.  Misalnya,  motivasi  untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil  yang  maksimal,  menunjukkan  kemungkinan  adanya  perilaku  kewiraswastaan,  penentuan  tujuan, bertanggung jawab atas hasil akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan.
Dalam permasalahan ini strategi pemasaran untuk olahan produk masih bersifat tradisional oleh sebagian besar pelaku  UMKM,  peran  sektor  Publik  sangat  digarapkan  sebagai  pemicu  bangkitnya  pdoduk  Domestik, logikanya  jika  di  rumah  sendiri  sudah  tidak  kompetitif  bagaimana  bisa  unggul  di  produk  global.  Peran pemerintah  bisa  memberikan  pelatihan  dengan  sekaligus  strategi  pemasaran  yang  baik,  dimudahkan  dalam pelayanan  publik  seperti  perijinan,  permodalan,  dll.  Sebagai  simpulan  analisis  permsalahan  diatas  adalah pendekatan strategi pemasaran produk domestik yaitu penggabungan antara adaption of marketting strategies and marketting strategy.

## 3.3. Sarana dan prasarana dalam meningkatkan pemasaran potensi produk
Pergesaran  dalam  persaingan  global  telah  mendorong  semua  produk    domestik  dipaksakan  menuju  pasar global.  Pelaku  industri  dan  UMKM  yang  tidak  berhasil    beradaptasi  akan  tersingkir  dengan  sendirinya. Sekarang  sudah  terjadi  banyak  produk  Global  menguasai  pasar  domestik.  Restoran  cepat  saji  contoh McDonalds, KFC. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan di Negara kita. Tugas sektor pelayanan Publik harus  ditingkatkan  lagi,  kemampuan  mereka  dalam  mengemas  layanan,  pelaku  industi  dalam    mengemas strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Implementasi kebijakan Publik dengan konsep good governance merupakan suatu tahapan utama dalam layanan publik, sarana dan prasarana yang masih belum menunjang meningkatakan pasar potensi domestik, data peneliti yang didapat bahwa kurangnya sarana dan  prasarana  seperti  pelabuhan  sandar  untuk kapal  nelayan,biaya  transportasi masih  tinggi,  akhirnya hasil tangkap atau hasil panen ikan dikuasai oleh pemain usaha menengah keatas. terbatasnya kemampuan sarana dalam menyimpan, mengelola. Memasarkan secara politik, ekonomi, sosisal-budaya, geografis, dan teknologi. Kondisi pasar memiliki ciri tersendiri dibanding negara lain, hal ini kemungkinan besar menjadikan dispasritas harga  sangat  dominan.    Permasalahan  utama  bagi  Indonesia  sebagai  negara archipelago adalah  perbedaan harga komoditas pangan yang sangat menonjol antara daerah konsumsi dengan daerah produksi atau antara daerah pelosok dengan pusat kota (perdagangan). Persoalan ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, perbedaan muatan kargo (tidak dimanfaatkan secara optimal) sehingga biaya per unit produk  menjadi  lebih  mahal,  tidak  efisiennya  rantai  pasok  komoditas  pangan,  serta  banyaknya  perlakuan terhadap  produk  yang  diperlukan  selama  distribusi.  Penerapan  konsep  Tol  Laut  ini,  diharapkan  sistem distribusi  produk  pangan  akan  lebih  optimal  dan  dapat  menghemat  biaya  logistik  hingga  3,8%.  Artinya, permintaan masyarakat disetiap penjuru wilayah dapat terpenuhi dengan adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang dapat diakses oleh kapal-kapal perintis kemudian disalurkan melalui jalur darat. Sedangkan penghematan biaya  logistik  dapat  tercapai  hanya  bila  diimbangi  dengan  penyesuaian  daya  produksi  tiap  wilayah  agar setiap return cargo yang kembali ke pelabuhan asal dapat terisi penuh [15]. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan untuk menunjang kesuksesan pemberlakuan Tol Laut ini sehingga dapat  menjamin  keberlanjutan  rantai  pasok  komoditas  pangan,  beberapa  diantaranya:  Peningkatan  dan pemerataan  daya  produksi  di  tiap  wilayah  agar  pemenuhan return  cargo dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu
seorang agroindustrialist dituntut  untuk  dapat  melalukan  intensifikasi  produksi  komoditas  pangan  dan melakukan inovasi pemanfaatan produk lokal. Pembangunan infrastruktur penunjang baik selama transportasi ataupun di pelabuhan, seperti adanya sistem pendingin yang digunakan untuk mengangkut produk pertanian segar, gudang di pelabuhan untuk menampung produk yang belum siap angkut, dan infrastruktur penunjang lainnya.

## 4. KESIMPULAN
Belum  terlaksana  sesuai  aturan  menyebabkan  ketidak  patuhan  masyarakat  terhadap  hukum  atau  birokrasi sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat peraturan,memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan,  harus memiliki semangat sebagai pelayan publik dalam pelaksanaan peran ketiga pilar  yaitu  pemerintah,  dunia  usaha  swasta,dan  masyarakat.ketiga  nya  mempunyai  peran  masing-masing (legiskatif,  eksekutif,  yudikatif)  memainkan  peran  menjalankan  dan  menciptakan  lingkungan  politik  dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Kemampuan analitis,komunikasi,penyelesain serta pengambilan keputusan masalah,ketrampilan interpersonal dalam membangun usaha merupakan potensi s umber daya manusia dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan sekitar dan global sehingga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan perusahaan harus mendapat perhatian yang progresif mengikuti tuntutan potensial melaui pelatihan teknis dan manajemen produksi komersial, perluasan pasar,pengembangan network, serta memiliki jiwa inovatif, mandiri dan berdaya saing. Bahwa dengan adanya peningkatan wawasan keterampilan  UMKM  dibidang  pengelolaan  ikan  hasil  tangkap  dengan  system  pendukung  keputusan memahami strategy  customer  segment ,  perencanaan  bisnis  dan  pengembangan  produk  serta  desain  produk bagi  perkembangan  bisnis  dan  pemasaran  produk  melalui marketplace dapat  meningkatkan  penjualan  dan pendapatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Diakhir tulisan ini, perkenankan penulis mengucapkan beribu  ucapan terima kasih kepada para pelaku usaha UMKM pengelola hasil tangkap ikan laut atau ikan tambak di daerah Kabupaten  Kendal dan Jawa Tengah yang  tak  terhingga  sehingga  pelaksanaan  penelitian  ini  bisa  dilaksanakan  sesuai  harapan  tanpa  ada  suatu halangan apapun. Disamping itu penulis juga sangat menghaturkan ucapan terima kasih atas bantuan berbagai pihak yang terlibat dan ikut serta menyumbangkan sebuah pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mampu mempercepat serta membantu mensukseskan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M.  Rindani,  U.  Maritim,  R.  Ali,  K.  Ismail,  U.  Maritim,  dan  R.  Ali,  “Perkembangan  kebijakan pembangunan kelautan perikanan,” no. May, 2021.
[2]  A. Mukti, M. Mahdum, dan G. Gimin, “Implementasi Penggunaan Aplikasi Alpeka Dalam Pengelolaan Dana  Bos  Di  Sd  Negeri  Se-Kecamatan  Senapelan  Kota  Pekanbaru,” J.  Manaj.  Pendidik.  Penelit. Kualitatif , vol. 5, no. 1, hal. 17, 2021, doi: 10.31258/jmppk.5.1.p.17-21.
[3]  L. Palangda dan J. M. Dame, “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik,” PUBLIC  POLICY  (Jurnal  Apl.  Kebijak.  Publik  Bisnis) ,  vol.  1,  no.  2,  hal.  273–287,  2020,  doi: 10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287.
[4]  Agustino, Politik & kebijakan publik . Bandung.
[5]  Nugroho, Public policy . Jakarta.
[6]  F.  Kempa,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jayapura),” J. Aktor , vol. 1, no. 1, 2021.
[7]  Harun, Reformasi akuntansi dan manajemen sektor publik di Indonesia . Jakarta : Salemba Empat, 2009.
[8]  V.  Destriyani,  “The  effect  of  Good  Governance,  the  Quality  of  Human  Resources,  and  Information Technology Utilization Internal Control Performance Against Local Government Organisation (Studies in Regional Working Unit Kepulauan Meranti Government),” Fekon , vol. 2, hal. 1–15, 2015.
[9]  Icuk Rangga Bawono, “Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance.,” Dosen Fak. Ekon. UNSOED Purwokwerto , 2007.
[10] B. Mulyawan, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang,” 2009.
[11] A. Mathematics, “ 済無 No Title No Title No Title,” hal. 1–23, 2016.
[12] M.  .  Prof.  DR.  Lexy J.  Moleong, Metodologi  penelitian  kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
[13] S.  F.  Prihadi, Assessment  centre :  identifikasi,  pengukuran  dan  pengembangan  kompetensi .  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
[14] A.  Darma, Manajemen  Supervisi:  Petunjuk  Praktis  bagi  para  Supervisor .  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada , 2003, 2003.
[15] E.  D.  K.  Karjono,  Karmanis,  “Laut,  Strategi  Peningkatan  Pelayanan  Publik  Antarmoda  Transportasi Dengan Konsep Good Governancedalam Mendukung Program Tol,” Maj. Ilm. Gema Marit. , vol. 24, no. 2, hal. 154–165, 2022, doi: https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i2.