ISSN Print: 2774-7840      ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman  1-15 Article History: Received : 8 July 2022 Reviewed : 18 Januari 2023 Accepted : 20 Januari 2023 Published : 4 Februari 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.19455

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMINA SHOP
Ersa Yuhana
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ersayuhana1208@gmail.com

## Dhil’s Noviades
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dhilsnoviades@gmail.com

## Rahayu Repindowaty Harahap
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yuca.faroham@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to determine the Authority of local governments to implement Pertamina  Shop  Business  Licensing  and  Supervision  which  is  motivated  by  the  Government's desire to realize equitable distribution of Fuel Oil to all regions in Indonesia. The issue raised was related to the role of the Regional Government in implementing the Pertashop program aimed at the scope of the Regency or Village. Provisions related to the implementation of Pertashop still do not provide clear limits of authority by the Central Government and Regional Governments. The ... results ... of this ... study show that the authority over the licensing of the Pertashop program remains the authority ... of the central ... government, but still has the involvement of the Regional Government and other bodies in accordance with the provisions of laws and regulations and the concept of regional autonomy. Furthermore, regulations related to pertashop business licensing requirements  are  further  regulated  in  the  regulation ... of  the  Downstream ... Oil ... and  Gas Regulatory Agency Number 6 of 2015 concerning the Distribution of Certain ... Types ... of Fuel Oil and Special Types of Fuel Assignments in Areas Where There are No Distributors.
Keywords: Pertashop; Authority; Local Government.

## Abstrak
Tujuan ... dilakukannya ... penelitian  ini ... adalah  untuk  mengetahui  Kewenangan  Pemerintah daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop yang dimana  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  Pemerintah  untuk  mewujudkan  pemerataan penyaluran  Bahan  Bakar .. Minyak  ke ... seluruh  daerah  di  Indonesia.  Adapun  permasalahan
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
yang  diangkat  adalah terkait  bagaimana  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan program Pertashop yang ditujukan untuk ruang lingkup Kabupaten ataupun Desa. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batas-batas kewenangan yang jelas oleh Pemerintah ... Pusat dan .. Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa    kewenangan  terhadap  perizinan  program  Pertashop  tetap  menjadi  kewenangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki keterlibatan dari Pemerintah Daerah serta badan lainnya  sesuai ... dengan  ketentuan ... peraturan  perundang-undangan  dan  konsep  otonomi daerah. Selanjutnya pengaturan terkait persyaratan perizinan usaha Pertashop diatur lebih lanjut di dalam peraturan .. Badan .. Pengatur Hilir Minyak dan .. Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.
Kata Kunci: Pertashop; Kewenangan; Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang  sangat  melimpah,  baik  itu  Sumber Daya  Alam  yang  dapat  diperbaharui maupun  yang  tidak  dapat  diperbaharui. Sumber  Daya ... Alam  yang  tidak  dapat  di perbaharui  salah  satunya  yakni  Minyak dan ... Gas Bumi. Banyaknya bidang Sumber ... Daya  Alam  yang  dimiliki,  tentu sudah  seharusnya  Negara  Indonesia  perlu menetapkan  secara  tegas  peraturan perundang-undangan  atau  produk  hukum lain  yang  dapat  mencegah,  melindungi, serta mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di sektor minyak dan gas bumi.
Pada  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah  saat  ini  kita  mengenal  adanya urusan pemerintah daerah yang terdiri dari
1 Anas  Agusmi  Putra,  Latifah  Amir, “ Kebijakan Hukum  Pemerintah  Provinsi  Jambi  Dalam Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosialbagi Suku  Anak  Dalam, ” Mendapo:  Journal  of Administrative  Law, Vol.3,  No.2,  Juni  2022, hlm.71.
2 Sulistyani ... Eka  Lestari,  Hardianto ... Djanggih, “Urgensi Hukum Per izinan dan Penegakannya
urusan pemerintah absolut, kongkuren dan pembantuan  maka  dalam  hal  ini  harus dipahami bahwasanya “ urusan pemerintah yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan pada  asas  desentralisasi  atau  kewenangan yang  sifatnya  kongkuren. ” 1 Upaya  dalam menegakkan  kepastian  hukum  dalam Hukum  Administrasi  Negara  sebagai penyalur arah kegiatan manusia yakni salah satunya berupa perizinan sebagai salah satu instrumen  hukum  yang  bersifat  preventif. Artinya,  “perizinan  merupakan  upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.” 2
Tidak  hanya  sebagai  upaya  preventif namun “perizinan juga dapat menjadi upaya represif  apabila  pengawasan  dan  sanksi administrasinya berjalan.” 3 Izin merupakan instrumen  Hukum  Administrasi  Negara
Sebagai ... Sarana  Pencegahan  Pencemaran Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum , No. 2, 2019, hlm. 152.
3 Syahrul  Machmud,  “ Tindakan  Preventif .. dan Represif  Non-Yustisial  Penegakan ... Hukum Administrasi  Oleh  Eksekutif”, Jurnal  Hukum Media Justitia Nusantara, 2019, hlm. 64.
yang paling banyak digunakan. “Ketentuan tentang  perizinan  mempunyai  fungsi  yaitu sebagai  penertib  dan  pengatur.” 4 Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan  satu  sama  lain,  sehingga ketertiban  pengelolaan  sumber  daya lingkungan hidup dapat terwujud. Sedangkan sebagai pengatur, Adrian Sutedi mengatakan  bahwa  “sebagai  pengatur
dimaksudkan  agara  usaha  atau  kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.” 5
Pemberian  izin  juga  diberlakukan  pada bidang usaha Bahan Bakar ... Minyak (BBM) yang  selanjutnya  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas Bumi.  Minyak  merupakan kategori  Sumber  Daya  Alam  yang  tidak dapat  diperbarui  sehingga  dalam  hal  ini pemerintah  pun  telah  menyadari  bahwa diperlukannya  strategi  yang  maksimal untuk  menata  secara  mendetail  terkait pengaturan di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi  yang  mencakup  usaha  hulu  hingga hilir,  salah  satunya  dengan  menetapkan regulasi  yang  jelas  sebagai  pedoman  bagi pemerintah  dalam  melakukan  penerbitan izin,  pengawasan  serta  pemberian  sanksi administrasi.
Pengaturan  terkait  penyaluran  Bahan Bakar  Minyak  berskala  kecil  seperti Pertashop  ini  diatur  sedemikian  rupa  di
4 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, 2020, hlm. 218.
dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  13 Tahun  2018  Tentang  Kegiatan  Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied  Petroleum  Gas ,  namun  hal  itu belum  cukup  untuk  mengakomodir  secara keseluruhan  kebutuhan  hukum  saat  ini. Banyaknya campur tangan dari Pemerintah dan  badan/pejabat  lain  yang  terlibat menyebabkan  tidak  adanya  batasan  yang jelas antar kewenagan masing-masing. Para pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan implementasi percepatan program  Pertashop  yakni  diantaranya Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  bersama  dengan  PT.  Pertamina, Badan  Pengurus  Harian  Minyak  dan  Gas Bumi  (BPH  MIGAS),  Badan  Usaha  Niaga Migas,  serta  Pemerintah  Daerah  baik Pemerintah Kabupaten/Desa.
Faktor  diatas  menyebabkan  timbulnya pertanyaan terkait pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi  permasalahan  dibidang  penyaluran Bahan  Bakar  Minyak  berskala  kecil tersebut.  Dikarenakan  usaha  Pertamina Shop  (Pertashop)  itu  sendiri  berbeda dengan  usaha  mikro  lainnya,  tentu pengaturan terkait Pertashop ini juga harus diatur  secara  jelas  dan  tegas.  Pasal  23 ..
5 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 193.
Undang-Undang  Nomor  22 ... Tahun  2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa .. kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan ... oleh  badan  usaha  setelah
mendapat  izin  dari  Pemerintah  Pusat.
Namun penentuan lokasi pendirian Pertashop  hanya  difokuskan  pada  daerah kabupaten  atau  desa  yang  belum  terdapat Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU). Artinya dalam hal ini tentu adanya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk  lembaga  lain  yang  turut  serta dalam penyelenggaraan program Pertashop ini.   Kewenangan  merupakan  suatu  hal yang  penting  dan  sering  dijadikan  sebagai suatu  landasan  dalam  perbuatan  hukum publik.  “Pemerintah  Daerah  memiliki wewenang  berupa  otonomi  daerah  untuk mengatur  sendiri  urusan  di  wilayahnya sebagai  pihak  yang  dianggap  paling mengetahui  potensi  daerahnya.” 6 Dengan adanya  sentralisasi  pengelolaan  dan perizinan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  ini,
menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mengatur daerahnya mengingat kewenangan  pemerintah  tidak  hanya berasal dari peraturan perundang-
undangan,  namun  dapat  juga  berupa delegasi  atau  mandat  sebagai  bentuk
6 Ivan  Fauzani ... Raharja,  dan  Ratna  Dewi,
“ Penegakan  Hukum  Sanksi ... Administrasi Terhadap  Pelanggaran  Perizinan,  Hukum Perizinan,” Jurnal Penelitian Universitas Jambi
pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. 7
Terkait dengan kegiatan usaha tersebut diperlukan  suatu .. izin  atau    syarat  yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan pasal  yang  mengatur  tentang  mekanisme dan persyaratan terkait kegiatan penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  saat  ini masih dianggap belum memiliki tolak ukur yang  jelas  terhadap  pemberian  izin  untuk dapat  menjadi  Penyalur  mengingat  tidak semua badan usaha memiliki legalitas yang jelas.  Aspek  hukum  sangatlah  diperlukan yang  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan unsur  legalitas  penyalur  yang  meliputi bentuk ... badan  usaha  dan  perizinan  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  mitra  untuk melihat apakah pengaturan terkait mekanisme dan persyaratan dalam
pendirian  Pertashop  telah  sesuai  dengan tujuan dari pemberian izin itu sendiri atau belum.  Status  badan  hukum  yang  dimiliki pelaku  usaha  akan  memberikan  manfaat sebagai  sarana  perlindungan  hukum  atau melindungi  usaha  dari  segala  tuntutan sebagai  akibat  dari  aktivitas  yang dijalankan.
Berdasarkan  kepad  hal  yang  telah disampaikan  tersebut  bahwa  pengaturan terkait  Pertashop  masih  begitu  bias. Prinsipnya,  apabila  suatu  permasalahan
Seri  Humaniora, Fakultas  Hukum  Universitas Jambi, 2013, hlm. 39.
7 Ridwan HR, Op cit. hlm.101.
tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas,
maka akan menimbulkan beberapa kesulitan dalam praktek ... penegakan hukum atau bertolak belakang dengan .. tujuan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal yang ...... telah disampaikan diatas  maka  artikel  ilmiah  ini  akan membahas mengenai kewenangan Pemerintah  Daerah  terkait  perizinan  dan pengawasan usaha Pertashop dan bagaimana  pengaturan  terkait  mekanisme dalam  pendirian  usaha  Pertashop  itu sendiri.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai ... dalam artikel  ilmiah  ini  yaitu  penelitian  yuridis normatif. “Penelitian .... yuridis  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  atau diperuntukkan  hanya  pada  peraturan- peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  yang  lain.” 8 Isu ... hukum  dalam penelitian  ini  adalah  kekaburan  norma terkait pengaturan tentang perizinan usaha Pertashop yang dimana norma hukum yang mengatur  terkait  kewenangan  pemerintah daerah  dalam  penyelenggaraan  Pertashop belum memiliki tolok ukur yang jelas, sebab fungsi izin secara umum, yaitu “ mengarahkan atau mengendalikan
aktifitas-aktifitas  tertentu  yang  memiliki
8 Suratman, ... Philips  Dillah ,  Metode  Penelitian Hukum , Alfabeta Bandung, 2019, hlm. 51.
9 Meri Puspita Sari, Arrie Budhiartie, Ivan Fauzani Raharja,  “Pengaturan  Pembuatan  Surat  Izin Pengaturan Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
efek  samping, ” 9 sehingga  penelitian  ini bertujuan ... untuk  menjawab  permasalahan yang terkait.

## C. Kewenangan  Pemerintah  Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertashop
Kewenangan  menjadi  batasan  bagi pejabat  pemerintahan  dalam  melakukan suatu  tindakan  atau  perbuatan  hukum. Kewenangan dalam menerbitkan perizinan dapat  bersumber  dari  3  (tiga)  hal  yaitu kewenangan  yang  didapat  secara  atribusi, delegasi,  dan  mandat.  Setiap  kewenangan pejabat  pemerintahan  harus  didasari  oleh aturan hukum yang ... jelas. Oleh ... karena itu wewenang  membatasi  pemerintah  agar tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.
Kewenangan  yang  dimiliki . Pemerintah Daerah  dalam  hal  ini  masuk  ke  dalam kewenangan  atribusi  beserta  mandat. Kewenangan  atribusi  berupa  kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  hal  izin  lokasi, fasilitas  dan  sarana  seperti  yang  diatur didalam  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor 13 Tahun 2018 serta pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor  06  Tahun  2015.  Sementara kewenangan  berupa  mandat  dapat  dilihat dari  segi  pengawasan  yang  dimana  setiap
Berdasarkan  Konsep  Tata  Ruang  Perkotaan,” Mendapo  Jpurnal  of  Administrative  Law, Vol.1, No.3, Oktober 2020, hlm.171.
Pemerintah daerah diminta untuk memberikan laporan terkait penyelenggaraan program Pertashop kepada  Menteri  sebagai  wujud  dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat. 10 Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  telah menegaskan pembagian antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pembagian kewenangan
tersebut  diatur  secara  lebih  rinci  pada Undang-Undang  Pemeritah  Daerah  Nomor 23  tahun  2014  yang  mengatur  tentang pemerintahan  konkuren,  pemerintahan absolut  dan  pemerintahan  umum.  Pada Undang-Undang  ini  disebutkan  bahwa urusan  pemerintahan  konkuren  di  bidang
ESDM dengan urusan Minyak dan Gas Bumi
sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah  pusat.  Meskipun  Pemerintah Daerah  ikut  terlibat,  namun  kewenangan yang  dimiliki  hanya  sebatas  izin  lokasi. Artinya,  penyelenggaraan  Minyak  dan  Gas Bumi tetap berada pada urusan pemerintah pusat. Disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014
ini  menjadikan  kewenangan  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  terkait  kegiatan usaha  hilir  minyak  dan  gas  bumi sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
10 . Daan  Sugandha, Pengantar  Administrasi Indonesia, Intermedia, Jakarta, 2019, hlm. 7.
2004 tidak berlaku. Keteteapan ini didasari dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang menegaskan bahwa  “Penyelenggar aan urusan  pemerintahan  bidang  Kehutanan, Kelautan,  serta  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor  23 tahun  2014 juga  telah  menciptakan  perubahan  yang signifikan  terhadap  desentralisasi  dalam arti pendelegasian kewenangan di
Indonesia.  Salah satu perubahan yang tidak pernah  diatur  dalam  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  sebelumnya  adalah Daerah  berhak  menetapkan  kebijakan Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah.
Kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  dan Gas  Bumi  terus  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  selalu  menjadi  komitmen Pemerintah.  oleh  karena  itu,  Pemerintah mendorong implementasi Program Pertashop sebagai penyalur BBM
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  13  Tahun  2018  Tentang  Kegiatan Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan Bakar  Gas,  dan Liquefied  Petroleum  Gas .
Program  sub  penyalur  BBM  melalui Pertashop merupakan salah satu alternatif solusi  yang  ditawarkan  oleh  BPH  Migas dalam  menciptakan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  khususnya keadilan  dalam  ketersediaan  BBM  bagi masyarakat sampai ke lingkup kabupaten/desa.  Dan  dapat  dikatakan
Pertashop  hadir  Sebagai  bentuk  nyata instrumen  untuk  mewujudkan  percepatan ekonomi di level desa.
Pemerintah  dalam  kewenangannya melimpahkan  kekuasaan  pada  sektor  hilir kepada  BPH  Migas.  Badan  ini  akan mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor Hilir  Migas,  terutama  ketersediaan  dan distribusi bahan bakar minyak tertentu dan kegiatan  kegiatan  usaha penyaluran  usaha penyaluran gas alam di pasar dalam negeri. Semula  hal  ini  menjadi  tanggungjawab Pertamina,  namun  di  dalam  kenyataannya pemerintah melalui BUMN, yaitu Pertamina
(persero) belum dapat sepenuhnya menjamin  ketersediaan  dan  kelancaran distribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat,  “sehingga  sering  terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di berbagai daerah  perkotaan  sekalipun.” 11 Pasal  23 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa:
11
Yoan  Sakti  Nathanael  Nainggolan, “Poblematika  Distribusi  Bahan  Bakar  Minyak
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2) huruf  b,  dapat  dilaksanakan  oleh Badan  Usaha  setelah  memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan  Usaha  yang  memenuhi Perizinan  Berusaha  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat melakukan kegiatan usaha:
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan; dan/atau
d. Niaga.
(3) Perizinan  Berusaha  yang  telah diberikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. (4) Permohonan  Perizinan  Berusaha sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  wajib  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  Perizinan Berusaha  secara  elektronik  yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
Bunyi  pasal  diatas  menunjukkan bahwa  perizinan  terhadap  kegiatan  usaha hilir migas menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah
Kementerian  ESDM.  Namun  ketentuan tersebut  dianggap  belum  cukup  untuk mengakomodir ketetapan  kewenangan
pemerintah  terhadap  kegiatan  usaha  hilir Migas  sampai  ke  klaster  yang  lebih  kecil seperti pendistribusian BBM oleh Pertashop yang ada di lingkup kabupaten/desa, sehingga terdapat ketidakjelasan  mengenai  sumber  dan batasan  antar  wewenang  pemerintah daerah yang ikut terlibat. Adanya program
Bersubsidi”, Jurnal  Beraja  Nit ”,  Volume  2, Nomor 9, 2020, hlm. 2.
Pertashop ini kemudian dapat menimbulkan persoalan terutama mengenai  pada  pengawasan.  Pemerintah daerah  adalah  pihak  yang  kemudian memiliki  kewenangan  dalam  melakukan pengawasan  dari  keberadaan  Program Pertashop,  selain  itu  menurut  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  pengawasan  juga dapat  dilakukan  oleh  Badan  Pengatur dengan  mengacu  pada  Pasal  41  ayat  (3) Undang-Undang  Migas  yang  menyatakan: “Pengawasan  atas  pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Hilir  berdasarkan  Izin  Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.” Badan Pengatur  menurut  definisi  pada  Pasal  1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah suatu  badan  yang  dibentuk  untuk melakukan  pengaturan  dan  pengawasan terhadap  penyediaan  dan  pendistribusian Bahan  Bakar  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta pengangkutan  Gas  Bumi  melalui  pipa. Dalam  Peraturan  Badan  Pengatur  Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 disebutkan  dalam  Bab  VI  mengenai Pengawasan  dan  Sanksi  Pasal  14  yakni sebagai berikut:
(1) Pengawasan  terhadap  kegiatan Sub  Penyalur  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah setempat;
(2) Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib menyampaikan  laporan  kepada Badan  Pengatur  atas pelaksanaan pengawasan  terhadap  ketepatan penyaluran  kepada  konsumen pengguna  yang  tedaftar  dalam
data  sebagaimana  dimaksudkan pada Pasal 6 huruf h, setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
(3) Badan  Pengatur  dapat  sewaktu- waktu  melakukan  pengecekan atau  uji  lapangan  terhadap keakuratan  data  yang  dilaporkan Pemerintah Daerah.
Kemudian menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2001 Tentang minyak dan gas bumi menyebutkan: (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas  pekerjaaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak  dan  gas  bumi  terhadap ditaatinya  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku  berada  pada  departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha  minyak  dan  gas  bumi  dan dinas terkait.
(2) Pengawasan  atas  pelaksanaan kegiatan  usaha  hulu  berasarkan kontrak  kerja  sama  dilaksanakan oleh badan pelaksana. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan
usaha  hilir  berdasarkan  izin  usaha dilaksanakan oleh badan pengatur.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  jika dikaitkan  dengan  teori  kewenangan khususnya  dalam  hal  sumber  wewenang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penyelenggaraan program Pertashop,
pemerintah  daerah  memiliki  wewenang berupa  mandat  dalam  hal  pengawasan penyelenggaraan  program  Pertashop  dan wajib  melaporkannya  kepada  Menteri. Tidak hanya itu, sebagian dari pemerintah
daerah  juga  memiliki  wewenang  atribusi yang di atur di dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 khususnya dalam hal penujukan lokasi pendirian Pertashop.
Jenis-jenis  pengawasan  berdasarkan waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua yakni, pengawasan preventif dan represif. 12
Pemerintah  menggunakan  izin  sebagai sarana  preventif  yang  dalam  hal  ini bertujuan  untuk  mengemudikan  tingkah laku  masyarakat  dalam  membuka  suatu usaha, terutama berkaitan dengan usaha di bidang  Pertashop. 13 Pemerintah  dalam melaksanakan  kewenangan  tersebut  pada dasarnya  juga  berpedoman  pada  asas legalitas,  dalam  hal  ini  pemerintah menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
“Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  istilah wewenang  dapat  dipertukarkan  dengan istilah  kewenangan.” 14 Dalam  perbuatan hukum  publik,  Pemerintah  daerah  dalam menjalankan  suatu  kewenangan  yang dimilikinya  tentu  menjalankan  konsep hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Begitu pula kewenangan  pemerintah  daerah  dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kewenangan pemberian  izin  terhadap penyelenggaraan program Pertashop 12 Viktor  M.  Situmorang  dan  Jusuf  Juhir, Aspek Hukum  PengawasanMeleka, Cet.  2,  Rieneka,
2021, hlm. 28.
13 Rifqy Maulana, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, Jurnal Ilmu Hukum,
dilihat  dari  sisi  pengaturan  di  bidang Minyak  dan  Gas  Bumi  berada  pada pemerintah  pusat  yang  dalam  hal  ini Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral. Sedangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam program
Pertashop  bukan  sebagai  penentu  apakah suatu izin pendirian Pertashop diterbitkan atau tidak. Pelimpahan kewenangan seperti salah satunya pengawasan dan pembinaan seringkali harus dilakukan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung  dalam  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  jika dikaitkan  dengan  teori  kewenangan khususnya  dalam  hal  sumber  wewenang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penyelenggaraan program Pertashop, pemerintah  daerah  memiliki  wewenang berupa mandat dalam mengawasi penyelenggaraan  program  Pertashop  dan wajib  melaporkannya  kepada  Menteri. Tidak  hanya  itu,  pemerintah  daerah  juga memiliki wewenang atribusi yang di atur di dalam  Peraturan  BPH  MIGAS  Nomor  6 Tahun  2015  khususnya  dalam  hal penujukan lokasi pendirian Pertashop.

## D. Pengaturan  Tentang  Persyaratan Perizinan Usaha Pertamina Shop
Perundang-undangan  Sosial, Vol.  3,  No.  1, 2020, hlm. 1.
14 Lukman  Hakim. Filosofi  Kewenangan  Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 74
Izin  pada  umumnya  dibuat  dengan proses dalam jangka waktu tertentu untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan  permohonan  oleh  pihak  yang memiliki  kepentingan,  disertai  dengan pemenuhan  syarat-syarat  yang  ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan  syarat-syarat tersebut hingga  kemudian  terbitlah  izin  yang dimohonkan.  Izin  usaha  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  izin  yang diberikan  kepada  badan  usaha  untuk melaksanakan  pengolahan,  pengangkutan, penyimpanan  dan/atau  niaga  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  dan/atau laba.  Pada  Pasal  6  Peraturan  BPH  MIGAS Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah  Yang  Belum  Terdapat  Penyalur, mengatur  mengenai  syarat  untuk  menjadi Sub Penyalur yakni sebagai berikut:
(1) Anggota  dan/atau  perwakilan masyarakat  yang  akan  menjadi Sub  Penyalur  memiliki  kegiatan usaha  berupa  Usaha  Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
(2) Lokasi  pendirian  Sub  Penyalur memenuhi  standar  Keselamatan Kerja  dan  Lindungan  Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Memiliki  sarana  penyimpanan dengan  kapasitas  paling  banyak 3.000 (tiga ribu)liter dan memenuhi  persyaratan  teknis
15 Nursina  Afriyani,  Rts.Fanny  Inayah,  Eko Nuriyatman, “Pengaturan Pembangunan
Rumah  dan  Toko  atau  Ruko  di  Kota  Jambi
keselamatan kerja sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undang. (4) Memiliki memiliki atau menguasai alat  angkut  BBM  yang  memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(5) Memiliki  peralatan  penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis  dan  keselamatan  kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Memiliki izin lokasi dari Pemerintah  Daerah  setempat untuk  dibangun  fasilitas  Sub Penyalur (7) Lokasi yang akan dibangun sarana Sub  Penyalur  secara  umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi  Penyalur  berupa  Agen Penyalur  Minyak  Solar  (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) terdekat  atau  atas  pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (8) Memiliki data konsumen pengguna  yang  kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah
Daerah Setempat.
Pada  lapangan  Hukum  Administrasi Negara “ yang  menjadi  subjek  hukum  dan drage  van  de  rechten  en  plichtenatau merupakan  bagian  dalam  mendukung  hak dan  juga  kewajiban  adalah  pemerintah melalui  proses  administrasi  negara, ” 15 didalamanya. Maka dalam hal ini syarat lain yang  harus  dipenuhi  yakni  berkomitmen untuk  tidak  menyelahgunakan  BBM  yang disalurkan.  Berdasarkan  Pasal  4  ayat  1
Berdasarkan  Konsep  Tata  Ruang  Perkotaan,” Mendapo:  Journal  of  Administrative  Law, Vol.2, No.1, Februari 2021, hlm.2.
Peraturan Menteri Energi dan  Sumber Daya Mineral  Nomor  7  tahun  2005  tentang Persyaratan dan  pedoman pelaksanaan izin usaha  dalam  kegiatan  usaha  hilir  dan  gas bumi, untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan pedoman kepada Menteri  ESDM  melalui  Direktur  jenderal yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab meliputi  kegiatan  usaha  minyak    dan  gas bumi,  dengan  dilengkapi  persyaratan adminitrasi  dan    teknis.    Izin  itu  sendiri dilakukan  oleh  pemerintah  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  diterapkan  nantinya  pada peristiwa konkret. 16
Untuk  pendaftaran  nama  dan  badan hukum  itu  sendiri  telah  dilakukan sosialisasi  secara  rutin  terkait  Akademi
Desa,  termasuk  proses  tentang  bagaimana prosedur menjadi badan hukum. 17
Masyarakat  Desa  juga  dapat  menemui pendamping  untuk  bertanya  secara langsung atau agar para mendamping dapat menjelaskan  atau  mendampingi  proses Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  untuk menjadi badan hukum.
Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas Bumi, izin usaha paling sedikit memuat:
16 Y.  Sri  Pudyatmoko,  “Kebijakan  Pemerintah Yogyakarta Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas  Perizinan  dan  Tanggapan  Masyarakat Terha dapnya”, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol. 25, No. 4, 2020. 4.
17 Candra Galang Gemilang Putra dan Wahyudin, “Analisis Kelayakan Usaha Produksi Pertashop
a. Nama penyelenggara
b. Jenis usaha yang diberikan
c. Kewajiban  dalam  penyelenggaraan pengusaha
d. Syarat-syarat teknisi
Dilanjutkan  Pada  Pasal  25  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  setiap  izin  usaha yang  telah  diberikan  hanya  dapat digunakan    sesuai  dengan  peruntukannya, pemerintah  dapat  menyampaikan  teguran tertulis, menangguhkan kegiatan,
membekukan kegiatan atau  mencabut izin usaha berdasarkan:
a. Pelanggaran  terhadap  salah  satu persyaratan  yang  tercantum    dalam izin usaha.
b. Penanggulangan  perlanggaran  atas persyaratan izin usaha
c. Tidak  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  berdasarkan    undang undang ini. 18
Badan usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha  niaga BBM kepada BPH  Migas  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan BPH Migas Nomor 08/P/BPH/Migas/X/2005  tahun  2005 tentang    Kewajiban  Pendaftaran  Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan  usaha
Pertamina Dengan Studi Kasus Pada PT. Riken Engineering Perkasa”, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 264.
18 M.  Budi  Mulyadi,  “Pelayanan  Perizinan Terpadu  Dalam  Meningkatkan  Investasi  dan Pertumbuhan  UMKM”, Jurnal  Hukum  Mimbar Justicia, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm 115.
BBM.  BPH  Migas  akan  mengeluarkan sertifikat  Nomor  Registrasi  Usaha  (NRU) kepada  badan  usaha  yang  telah  mendapat izin usaha sementara atau izin usaha niaga. Badan  usaha  yang  telah    mendapat  izin memiliki kewajiban usaha untuk
melaporkan  kemajuan    usahanya  secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas. Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan  izin  usahanya,  BPH  Migas dapat mengusulkan kepada  Menteri untuk mencabut izin  usaha yang telah diberikan.
Sebelum  melaksanakan  percabutan izin  usaha,  pemerintah    terlebih  dahulu memberikan  kesempatan  selama  jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan  persyaratan  yang  ditetapkan. Kegiatan  usaha  hilir  diatur  dalam  Pasal  1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu  kegiatan  usaha  hilir  adalah  kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan dan niaga. Di  sisi  lain  keberadaan  Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk tahapan  menjadi  mitra  Pertashop  antara lain pendaftaran melalui http://kemitraanpertamina.com, dilanjutk- an  verifikasi  lapangan,  administrasi,
persyaratan  pemerintah  daerah  dan penguasaan  lahan,  izin  bangunan  berupa
desai  yang  disetujui  oleh  Pertamina,  dan proses  pembangunan.  Setelah  itu,  akan dilakukan  kontrak  kerjasama  dengan Pertamina  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  sehingga  Pertashop  bisa operasional  secara  berkelanjutan.  Negara Indonesia  telah  menerapkan  perizinan berusaha  secara  elektronik  atau Online Single  Submission (OSS),  yakni  perizinan berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota kepada  pelaku  usaha  melalui  sistem elektronik  yang  terintegrasi  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara elektoronik.  Program  Pertashop  adalah salah  satu  bentuk  usaha  yang  pemberian izinnya  dapat  dilakukan  secara  elektronik OSS  dan  harus  diatur  secara  jelas  karena program Pertashop merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam hal pemerataan distribusi BBM.
Ketentuan terkait ketentuan Perizinan Pertashop ini jika di kaji dari teori perizinan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemberian izin itu sendiri ialah untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas- aktivitas  tertentu.  Artinya,  Izin  dapat ditujukan  untuk  pengarahan  kegiatan penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak  berskala kecil seperti Pertashop dengan menyeleksi orang  dengan  menetapkan  syarat-syarat
tertentu  yang  yang  harus  dipenuhi  oleh calon mitra Pertashop.
Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) mengatakan  bahwa  informasi  pendirian
Pertashop masuk ke sistem OSS. Selanjutnya  apabila  persyaratan  serta rekomendasi  telah  lolos  verifikasi,  maka pemilik modal bisa memproses
pendiriannya.  Jadi  dapat  dilihat  bahwa pendirian program Pertashop di desa-desa merupakan peran nyata dari PT. Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak ke daerah-daerah  yang  belum  terdapat penyalur melalui rangkaian proses perizinan  yang  diproses  langsung  di  OSS. Dan  jika  persyaratan  lengkap  seperti  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya, tentu bisa didirikan Pertashop.

## E. Kesimpulan
Kegiatan  Penyaluran  Bahan  Bakar Minyak  berskala  kecil  seperti  Program Pertashop merupakan usaha yang termasuk ke  dalam  kategori  kegiatan  usaha  hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga kewenangan  perizinannya  di  pegang  oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.
Sedangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam  program  Pertashop  bukan  sebagai penentu  apakah  suatu  izin  pendirian
19 Cholidin  Nasir,  “Pengawasan  Terhadap Kebijakan  Pemerintah  Melalui  Mekanisme
Pertashop diterbitkan atau tidak.
Pelimpahan  kewenangan  seperti  salah satunya  pengawasan  dan  pembinaan seringkali harus dilakukan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung  dalam  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam  menjalankan  aktivitasnya  sesuai dengan  kewenangan  dan  norma-norma hukum  yang  ada. 19 Dari  segi  Pengaturan terkait  mekanisme  perizinannya  sendiri telah  diatur  sedemikian  rupa  dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral  Nomor  13  Tahun  2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,  Bahan  Bakar  Gas,  da n  Liquefied Petroleum  Gas ,  Peraturan  Badan  Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015  Tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum  Terdapat  Penyalur,  serta  Peraturan Pemerintah Nomo 30 Tahun 2009 Tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2004  Tentang  Kegiatan Usaha  Hilir,  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta peraturan lain yang terkait.

## F. Saran
Adapun  saran  yang  dikemukakan sebagai  bahan  masukan  untuk  lebih
Citizen Lawsuit,” Jutnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 908.
meningkatkan  mutu  dan  manfaat  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan  inovasi  di  bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak sudah semestinya  harus  diimbangi  dengan
perkembangan hukum yang ada. Sudah seharusnya  peraturan  terkait  Minyak dan Gas Bumi diatur sedemikian rupa agar  dapat  mengakomodir  seluruh proses  kegiatan,  sehingga  perlunya pengaturan yang jelas terutama dalam ketentuan  terkait  kewenangan  dalam penunjukan penyalur sebagai
pelaksana  kegiatan  hilir  Minyak  dan
Gas Bumi. b. Dengan  adanya  dukungan  serta komitmen  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi serta kabupaten/kota diharapkan  dapat  menjadi  alat  untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta percepatan dalam hal penyelenggaraan program Pertashop di desa. Pemerintah  Daerah  juga  diharapkan turut mensosialisasikan kepada masyarakat  desa  tentang  program Pertashop.  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  kewenangannya  agar  dapat memperkuat  Pemerintah  desa dengan mengimplementasikan program Pertashop  yang  diharapkan  dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.  Maka seyogyanya penyelenggaraan program Pertashop harus dinaungi oleh regulasi
yang  jelas  demi  menjamin  kepastian hukum dan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Adrian  Sutedi.  2015. Hukum  Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Cet. III .
Sinar Grafika. Jakarta.
Anas  Agusmi  Putra,  Latifah  Amir.
“Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosialbagi  Suku  Anak Dalam. ” Mendapo: Journal of Administrative  Law .  Vol.3.  No.2.  Juni 2022. Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan  Indonesia .  Ind- Hill-Co. Jakarta.
Meri  Puspita  Sari,  Arrie  Budhiartie,  Ivan
Fauzani Raharja. “Pengaturan
Pembuatan  Surat  Izin  Pengaturan Pembuatan  Surat  Izin  Tempat  Usaha Berdasarkan  Konsep  Tata  Ruang Perkotaan. ” Mendapo  Jpurnal  of Administrative  Law .  Vol.1.  No.3.
Oktober 2020.
Nursina  Afriyani,  Rts.Fanny  Inayah,  Eko Nuriyatman,
“Pengaturan
Pembangunan  Rumah  dan  Toko  atau Ruko  di  Kota  Jambi  Berdasarkan Konsep  Tata  Ruang  Perkotaan. ”
Mendapo:  Journal  of  Administrative Law . Vol.2. No.1. Februari 2021.
Ridwan  HR.  2018. Hukum  Administrasi Negara:  Edisi  Revisi .  Cet.  15.  Rajawali Pers.
Y. Sri Pudyatmoko. Perizinan: Problem Dan
Upaya Pembenahan . Grasindo. Jakarta. Syahrul Machmud. 2019. Tindakan Preventif .. dan  Represif  Non-Yustisial
Penegakan ... Hukum  Administrasi  Oleh Eksekutif. Jurnal Hukum Media Justitia
Nusantara. Fakultas  Ilmu  Hukum Universitas Islam Nusantara.
Ivan  Fauzani  Raharja  dan  Ratna  Dewi.
2013.  Penegakan  Hukum  Sanksi
Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Perizinan.  Hukum  Perizinan. Jurnal Penelitian  Universitas Jambi Seri Humaniora . Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sulistyani ... Eka Lestari, Hardianto ... Djanggih.  2019.  Urgensi Hukum  Perizinan  dan  Penegakannya
Sebagai ... Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal
Hukum .  Fakultas  Hukum  Universitas
Tompotika Luwuk Banggai Indonesia.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2001  Tentang
Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2009  Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2004  Tentang
Kegiatan  Usaha  Hilir      Minyak  dan Gas Bumi. Peraturan Kementerian Energi dan Sumber   Daya Mineral (ESDM) Nomor 13  Tahun 2018 Kegiatan Penyaluran bahan bakar
Minyak,      bahan          Bakar          Gas,
dan Liquefied Petroleum Gas.
Peraturan  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak
dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Republik   Indonesia  Nomor  6  Tahun 2015  Tentang  Penyaluran  Jenis Bahan Bakar  Minyak  Tertentu dan Jenis   Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada   Daerah Yang Belum Terdapat   Penyal