## Hakikat Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis dari Perspektif Hukum Islam
Muhammad Rinaldy Bima Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
muhrinaldy.bima@umi.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  tentang  hakikat  uang  belanja  ( d ui’  menre ) dalam perkawinan  adat  suku  Bugis  ditinjau  dari  hukum  Islam.  Penelitian  ini  menganalisis  data dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memberi  deskripsi mengenai  keadaan  atau  fenomena  secara  mendalam.  Metode  analisis  ini  bertujuan memahami  deskripsi  perihal  pemberian uang  belanja dalam  perkawinan  adat  suku  Bugis, yang selanjutnya dianalisis dan diuji berdasarkan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan d ui’ menre dalam perkawinan adat  Bugis  adalah  sebagai  salah  satu  prasyarat. D ui’  menre adalah  pemberian  wajib  yang diberikan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  yang  fungsinya  sebagai  biaya  yang digunakan  dalam  pesta  perkawinan.  Tujuannya  adalah  untuk  menghormati  keluarga  pihak perempuan.  Tinjauan  hukum  Islam  tentang Dui’  menre menjelaskan  bahwa  tidak  ada ketentuan  yang  mengatur  tentang Dui’  menre dalam  Islam.  Akan  tetapi  hukumnya  mubah, yang  artinya  boleh  dilaksanakan  karena  tidak  ada  dalil  yang  melarang.  Jadi  dikembalikan pada  tradisi  setempat,  dan  dalam  proses  pelaksanaannya  tidak  ada  unsur  paksaan, tergantung kespakatan kedua belah pihak.
Kata Kunci Perkawinan Adat Bugis, Uang Belanja, Hukum Islam Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu  agar  menghasilkan  sesuatu  yang  baik  bagi  umat  manusia  dan  tidak  membiarkannya berjalan semaunya saja sehingga menjadi penyebab masalah.
Dalam  syariat  Islam,  setiap  perbuatan  hukum  harus  memenuhi  dua  unsur,  yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat  adalah  unsur  pelengkap  dalam  setiap  perbuatan  hukum  tersebut.  Apabila  kedua unsur  ini  tidak  terpenuhi,  maka  suatu  perbuatan  dianggap  tidak  sah  menurut  hukum. Demikian pula halnya dengan perkawinan. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi.
Dalam  hukum  perkawinan,  terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama  dalam menetapkan  rukun dan  syarat  perkawinan.  Ada ulama  yang menyebutkan bahwa  rukun perkawinan ada 4, yaitu (1) akad (ijab dan qabul), (2) kedua calon mempelai, (3) saksi, (4) dua orang yang melakukan akad (wali dan calon suami). Adapula penjelasan dari ulama lain yang mengatakan bahwa rukun perkawinan ada 5, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4)  mahar,  (5)  akad.  unsur  pokok  suatu  perkawinan  secara  lengkap  adalah  calon mempelai  laki-laki,  calon  mempelai  perempuan,  wali  yang  melangsungkan  akad  dengan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta Ijab dan Qabul. (H. M. A. Tihami, 2009)
Mahar  yang  harus  ada  dalam  setiap  perkawinan  tidak  termasuk  ke  dalam  rukun, karena  mahar  tersebut  tidak  mesti  disebut  dalam  akad  perkawinan  dan  tidak  mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan. Hukum pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib. (Ferdian, 2021)
Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al- Qur’an Surah An - nisa’ ayat 4 yang berbunyi: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah) pemberian itu (sebagai ma kanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Perkawinan  adat  dalam  suku  Bugis  disebut botting. Upacara botting banyak dipengaruhi  oleh  ritual-ritual  sakral  dengan  tujuan  agar  perkawinan  berjalan  dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah. Sebelum prosesi botting dilakukan, terdapat beberapa  tahap  yang  harus  dilalui  oleh  calon  mempelai  laki-laki.  Diantaranya  adalah Ma’manu - manu,  A’suro/Massuro dan Appa’nasa/Patenre  Ada. adalah  penyelidikan  secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. A’suro adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada  calon  mempelai  wanita. Appa’nasa yaitu  menentukan  hari  pernikahan.  Selain penentuan hari perkawinan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis biasa disebut Dui’ menre.
Terdapat  dua  istilah  dalam  adat  perkawinan  Bugis  yaitu sompa dan dui’  menre . Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak  perempuan  sebagai  syarat  sahnya  pernikahan  menurut  ajaran  Islam.  Sedangkan dui’menre’ adalah  “uang  antaran”  yang  harus  diserahkan  oleh  pihak  keluarga  calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. (Damayanti., 2015)
Pengertian dari sompa atau mahar dengan uang panaik memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Sompa atau mahar merupakan kewajiban yang ada dalam Islam, sedangkan uang belanja merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat.
Dalam  hal  ini,  jumlah uang  belanja yang  merupakan  kewajiban  adat  masyarakat Bugis dapat mencapai ratusan juta rupiah. Sebaliknya mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak dipermasalahkan. Jumlahnya tergantung kerelaan calon suami. Hal ini sesuai  denga  hadist  tentang  mahar,  diantaranya  adalah  dari  Aisyah  bahwa  Rasulullah pernah bersabda “Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang bermahar sedkit.” (mukhtashar sunan Abu Daud).
Pada  hakikatnya,  dalam  hukum  perkawinan  Islam  tidak  ada  kewajiban  untuk memberikan uang  belanja .  Kewajiban  yang  ada  dalam  perkawinan  Islam  hanya memberikan mahar kepada calon istri.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisis  data  tersebut  dengan  menggunakan metode  analisis  deskriptif  yaitu  suatu  analisis  yang  bertujuan  untuk  memberi  deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian uang belanja dalam perkawinan adat suku  Bugis,  yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  hukum  Islam.  Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum islam. Hasil penelitian  dan  pengujian  tersebut  disimpulkan  dalam  bentuk  deskripsi  sebagai  hasil pemecahan permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesungguhnya  Islam  telah  memberikan  tuntunan  kepada  pemelukNya  yang  akan memasuki  jenjang  perkawinan.  Dalam  pelaksanaan  perkawinan  masyarakat  Bugis, memiliki  tradisi  tersendiri,  mulai  dari  menentukan  pasangan  hidup  sampai  dengan terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam pelaksaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap  yang  wajib  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  ingin  melangsungkan perkawinan.  Jika  salah  satu  tahap  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  perkawinan  itu dinilai  kurang  sempurna  bahkan  dapat  mengakibatkan  batalnya  perkawinan.  Dibalik tahap-tahap  tradisi  itu  semua  hal  memiliki  makna  yang  terkandung  di  dalamnya.  Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis adalah tentang pemberian dui’ menre. Pelaksanaan pemberian dui’ menre walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal  ini  tidak  bertentangan  dengan  Syari’at  dan  tidak  merusak  akidah  karena  salah  satu fungsi dari pemberian dui’ menre adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai. laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering  disebut  dengan ‘urf  sahih yaitu  adat  yang  baik,  sudah  benar  dan  bisa  dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
Mahar  dan dui’  menre dalam  perkawinan  adat  Bugis  adalah  suatu  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama  dalam  hal  kewajiban  dan  harus  dipenuhi.  (Ridwan,  2020)  Akan  tetapi dui’  menre lebih  mendapatkan  perhatian  dan  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah dui’ menre yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta. Idealnya dalam Islam, dui’ menre itu jangan ditentukan jumlahnya, yang penting ada dan  sesuai  kemampuan  laki-laki.  Dalam  sebuah  hadist,  Rasul  bersabda  yang  maknanya bahwa  perkawinan  yang  paling  besar  berkahnya  adalah  yang  paling  murah  maharnya. Hadist tersebut menganjurkan kepada perempuan agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan  kewajibannya  membayar  mahar  apalagi dui’  menre yang  sama  sekali  tidak ada ketentuan wajibnya dalam hukum Islam. dui’ menre tetap ada tapi sitinajae. Selama  pemberian dui’  menre tidak  mempersulit  perkawinan  maka  hal  tersebut tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  paling  penting  adalah  jangan  sampai  ada unsur keterpaksaan memberikan dui’ menre yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.
Ada  prinsip  dalam  masyarakat  bugis  yang  perlu  diubah  sedikit  demi  sedikit  yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah dui’ menre tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya yakni: memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menikahkan anak. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi jangan  hanya  mengandalkan dui’  menre. Bahkan  orang  tua  yang  baik  adalah  orang  tua yang  tidak  menggunkan dui’  menre yang  telah  diberikan  oleh  pihak  laki-laki,  tapi memberikan dui’menre kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula dui’ menre dianjurkan  agar  tidak  memberatkan  bagi  pihak  yang  mempunyai  niat  suci  untuk menikah.  Perkawinan  sebagai  sunnah  Nabi  hendaknya  dilakukan  dengan  penuh kesederhanaan  dan  tidak  berlebih-lebihan,  sehingga  tidak  ada  unsur  pemborosan  di dalamnya  karena  Islam  sangat  menentang  pemborosan.  Dalam  hukum  Islam  dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Tolok ukur tingginya jumlah dui’ menre adalah sebagai berikut:
1. Ekonomi,  Jika  salah  satu  pihak  baik  itu  pihak  dari  laki-laki  maupun  pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah dui’ menre yang diminta pun bisa sangat tinggi.
2. Pendidikan dan pekerjaan, Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang dokter atau memiliki gelar S1 atau S2 maka permintaan dui’ menre juga tinggi.
3. Keturunan,  Jika  salah  satu  pihak  baik  itu  pihak  dari  laki-laki  maupun  pihak perempuan  yang  berasal  dari  keturunan  bangswan  maka  permintaan dui’  menre juga tinggi.
4. Strata  sosial,  Jika  salah  satu  pihak  baik  itu  pihak  dari  laki-laki  maupun  pihak perempuan  memiliki  strata  sosial  yang  tinggi  dalam  masyarakat  seperti  Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah dui’ menre yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
5. Umur,  Jika  calon  mempelai  perempuan  masih  gadis,  maka  jumlah dui’ menre yang diminta pun bisa sangat tinggi.
6. Kondisi  fisik,  Jika  calon  mempelai  perempuan  memiliki  paras  yang  cantik,  kulit putih, maka jumlah dui’ menre yang diminta pun bisa sangat tinggi.
Agama Islam tidak membeda-bedakan manusia satu sama lain. Tidak ada perbedaan status sosial  dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah, mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.
Al ‘adatu muhakkamah artinya a dat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan  sosial  dikalangan  anggota  masyarakat.  Adat  sebagai  tatanan  yang  disepakati oleh  masyarakat  yang  tidak  tertulis  tapi  tetap  dipatuhi  karena  dirasakan  sesuai  dengan kesadaran hukum sendiri. (Wandi, 2018)
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat  dari  berbagai  penjuru  dunia.  Adat  kebiasaan  yang  dibangun  oleh  nilai-nilai yang  dianggap  baik  dari  masyarakat  itu  sendiri,  yang  kemudian  diciptakan,  dipahami, disepakati,  dan  dijalankan  atas  dasar  kesadaran.  (Riswanto,  2016)  Nilai-nilai  yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada  pula  yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya  selama  tidak bertentangan  dengan  Syari’at  islam  dan  kebiasaan  tersebut  telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.
Adat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  Islam  (Setiyawan,  2012)  jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. Apabila  adat  itu  telah  menjadi  adat  yang  terus  menerus  berlaku  dan  berkembang dalam masyarakat.
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
Adat  dan  kebiasaan  selalu  berubah-ubah  dan  berbeda-beda  sesuai  dengan perubahan  zaman  dan  keadaan.  Realitas  yang  ada  dalam  masyarakat  berjalan  terus menerus  sesuai  dengan  kemaslahatan  manusia  karena  berubahnya  gejala  sosial kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  kemaslahatan  manusia  menjadi  dasar  setiap  macam hukum.  Maka  sudah  menjadi  kewajaran  apabila  terjadi  perubahan  hukum  karena disebabkan  perubahan  zaman  dan  keadaan  serta  pengaruh  dari  gejala  masyarakat  itu sendiri.
Pemberian dui’  menre dalam  perkawinan  adat  Bugis  merupakan  pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. (Muh. Sudirman Sesse, 2011) Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Islam  tentang walimah. Walimah  ini  adalah  salah  satu bentuk  rasa  syukur  setelah  diadakannya  akad  nikah  dengan  jamuan  makan  bagi  para
tamu  undangan,  kerabat  dan  sanak  keluarga.  Walimah  atas  perkawinan  itu  sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.
Dalam  sebuah  hadist  diriwayatkan  bahwa  Nabi  saw  juga  pernah  mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan Ummu Salamah dengan 2 mud gandum dan juga saat menikah dengan Shafiyah dengan kurma. Dalam potongan hadist  lain  yang  diriwayatkan  Syaikhan,  Nabi  saw  bersabda “berwalimahlah  walaupun dengan menyembelih kambing.” Kemudian sabda lain yang diriwayatkan Turmudzi bahwa “perlihatkan nikah itu dan pukullah terbangan atasnya.” (Anwar, 1983). Hadist  tersebut  di  atas  jelas  menerangkan  ketentuan  berwalimah.  Pada zaman sekarang  walimah  diartikan  sebagai  pesta  perkawinan.  Hal  ini  sehubungan  dengan penyediaan sejumlah dui’ menre untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring  berkembangnya  zaman  maka  jumlah dui’  menre dari  zaman  ke  zaman  semakin tinggi. Karena semakin tinggi pula  harga bahan pokok di pasaran maka permintaan dui’ menre pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatar belakangi tingginya jumlah dui’ menre.
Seperti  itulah  pemberian dui’  menre, tidak  dapat ditinggalkan  dan sudah  menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. (Darwis, 2017) Pemberian dui’ menre pada masyarakat  ini  walaupun  tidak  diatur  secara  tertulis.  Kebanyakan  masyarakat  bugis dalam menjalankan kebiasaan memberikan dui’ menre tidak merasa terbebani dan tidak menganggap  itu  merupakan  sesuatu  hal  yang  buruk,  sehingga  hal  ini  sudah  dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis.
Adat  yang  dikenal  baik  dan  dijalankan  secara  terus  menerus  dan  berulang-ulang serta  dianggap  baik  oleh  mereka,  maka  tidak  bisa  diharamkan  baik  oleh  Islam  maupun hukum ya ng berlaku. Dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara’ yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah.
Hukum dari pemberian dui’ menre itu sendiri menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah  masuk  ke  dalam  adat  maka  hukumnya  adalah  wajib.  Karena  ada  kaidah  dalam hukum Islam, hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.
Pemberian dui’ menre merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam  artian  berlaku pada  setiap  orang  yang  bersuku.   Walaupun  pemberian dui’  menre ini  tidak  secara gamblang  diatur  dalam  hukum  Islam,  namun  pemberian dui’  menre sudah  merupakan suatu  tradisi  yang  harus  dilakukan  pada  masyarakat  tersebut  dan  selama  hal  ini  tidak bertentangan dengan akidah dan syari’at maka hal itu diperbolehkan.

## KESIMPULAN
Kedudukan du i’  menre dalam  perkawinan  adat  Bugis  adalah  sebagai  salah  satu prasyarat,  karena  apabila Dui’  menre tidak  ada,  maka  perkawinan  tidak  ada.  Pemberian sejumlah d ui’ menre adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Tinjauan hukum Islam tentang d ui’ menre menjelaskan  bahwa  tidak  ada ketentuan  yang  mengatur  tentang d ui’ menre dalam  Islam.  Akan  tetapi  hukumnya  mubah,  yang  artinya  boleh  dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses  pelaksanaannya  tidak  ada  unsur  paksaan,  tergantung  kesanggupan  dan kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.  M.  A.  Tihami,  &.  Sahrani  S.  (2009). Fiqih  Munakahat.  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap. Jakarta: Rajawali Press.
Damayanti, S. d. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. Makassar: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6 (27), 75.
Anwar, M. (1983). Fiqih Islam. Bandung: PT. Alma’arif.
Ferdian,  E.  (2021).  Batasan  Jumlah  Mahar  (Maskawin)  Dalam  Pandangan  Islam  Dan Hukum Positif . JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 3 (1). 51. Setiyawan,  A.  (2012).  Budaya  Lokal  Dalam  Perspektif  Agama:  Legitimasi  Hukum  Adat (‘Urf) Dalam Islam. Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, XIII (2), 220. Wandi, S. (2018). Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2 (1), 191.
Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, 2 (1), 75-83. Ridwan,  M.  (2020).  Kedudukan  Mahar  Dalam  Perkawinan.  Bandung: Jurnal  Perspektif, 13 (1), 44.
Muh.  Sudirman  Sesse,  R.  (2011).  Dui  Menredalam  Tradisi  Perkawinan  Bugis  Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare). Jurnal Hukum Diktum, 9 (1), 43-55.
Riswanto,  S.  I.  (2016).  IMPLEMENTASI  ADAT  PERKAWINAN  TANA  TOA. DI  DESA  TANA TOA,  KECAMATAN  KAJANG,  KABUPATEN  BULUKUMBA. TOMALEBBI:  Jurnal Pemikiran,  Penelitian  Hukum,  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn),
3 (1), 118.
Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana 2010. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Media Group, 2009
Christian Pelras, Manusia Bugis, Jakarta: NALAR. Forum Jakarta-Paris, 2006. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Sugira Wahid, Kearifan Adat Istiadat Makassar, Makassar: Arus Timur, 2015 Susan Bolyard Millar, Perkawinan Bugis, Makassar: Ininnawa, 2009. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang, Makassar: Pelita Pusaka, 2009.
Copyright Holder : © Muhammad Rinaldy Bima (2022).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: