https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.127
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

## Frengky Apolos Baneftar
Staf  Ahli  Hukum  DPRD  Kota Jayapura

## Korespondensi
Frengky Apolos Baneftar, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Jayapura, Wai Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99225, Indonesia.
E-mail: frengkybaneftar@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to examine the legal protection for creditors in the event of default in credit agreements with land certificates according to Law No. 4 of 1996 and to determine the efforts of creditors against debtors who default on credit agreements. The approach used in this research is normative juridical research (doctrinal) and empirical juridical research (non-doctrinal).  Data  collection  techniques  are  literature  studies  and field  studies  in  the  form  of  interviews  and  observations.  The  results show  that  the creditors’ legal  protection  due  to  the  debtor  defaults according to Article 10 of Law Number 4 of 1996 is the previous credit agreement,  an  underhand  or  an  authentic  deed,  which  guarantees  the right of creditors to recover their receivables when the debtor defaults. This  authentic  deed  has  the  advantage  that  it  can  be  requested  for  a grosse  deed  of  debt acknowledgment which  has executive  power  and becomes the basis for execution if the debtor is in default. Efforts that can  be  taken  by  creditors  against  debtors  who  default  are  amicable settlements, settlements through legal channels or through the assistance of third parties and settlement of bad loans with the assistance of third parties. Keywords : Default  of  Credit  Agreement,  Banking  Credit,  Land  Certificate Guarantee .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  bagi kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap  debitur  yang  wanprestasi  pada  perjanjian  kredit  tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  (doktrinal)  dan  penelitian  yuridis  empiris  (non  doktrinal). Tekhnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  dan studi  lapangan  berupa  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada kreditur ketika debitur wanprestasi menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik, yang lebih menjamin  hak  kreditur  dalam  memperoleh  kembali  piutangnya  ketika
debitur  wanprestasi  pada  perjanjian  kredit dengan  akta  autentik.  Akta autentik  ini  memiliki  kelebihan  yaitu  dapat  dimintakan grosse akta pengakuan  hutang  yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial  dan  menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. upaya yang dapat ditempuh oleh  kreditur  terhadap debitur  yang  wanprestasi  ialah penyelesaian  secara  damai,  penyelesaian  melalui  saluran  hukum  atau melalui  bantuan  pihak  ketiga  dan  penyelesaian  kredit  macet  dengan bantuan pihak ketiga.
Kata  kunci : Wanprestasi  Perjanjian  Kredit,  Kredit  Perbankan,  Jaminan Sertifikat Tanah.

## 1. PENDAHULUAN
Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga adalah komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut fee based income . 1 Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap peminjam  sebagai  debitur.Kepercayaan  tersebut  timbul  karena  dipenuhi  segala  ketentuan  dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank (kreditur) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut  adalah  adanya  keyakinan  dari  bank  sebagai  kreditur  bahwa  kredit  yang  diberikan  akan sungguhsungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 2
Menurut  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU  Perbankan)  menyatakan  bahwa  dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang  dimaksud  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Bank  Papua  dalam  memberikan  kredit  harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini Bank Papua memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan  uang  yang  diterima  bank  dari  orang-orang  yang  percaya  kepada  Bank  Papua dengan  menyimpan  uangnya  di  bank  sehingga  pihak  bank  dalam  memberikan  kredit  harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.
Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (Bank Papua) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah  disetujui,  sebagai  keuntungan  bagi  pihak  kreditur  karena telah  memberikan  nilai  ekonomi tersebut  maka  kreditur  menerima  pembayaran  dengan  bunga  oleh  debitur.  Bank  sesungguhnya tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, akan tetapi hal tersebut  menjadi  sangat  penting  apabila  debitur  wanprestasi,  maka  jaminan  tersebut  dapat
1 Willy Putra and Haryati Widjaja, “Penerapa n Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang),” Refleksi Hukum 3, no. 1 (2018): 81 – 96, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96; Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan (2018) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
2 M Fajar and A Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Dan Empiris (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010); Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Bandung: Kencana Prenada Media, 2008).
dieksekusi  untuk  melunasi  utang-utang  debitur.  Dengan  kata  lain,  adanya  jaminan  tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank jika debitur wanprestasi dimana bank dapat menjual benda yang dijadikan jaminan tanpa meminta persetujuan melalui pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut UUPA), dalam hukum tanah Indonesia dikenal dua kelompok hak atas tanah atau sering disebut dualisme hukum agraria, antara lain hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum barat, yang lazim disebut hak barat dan hak-hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat, yang lazim disebut  hak  Indonesia.  Setiap  hak  atas  tanah  yang  ada  sebelum  UUPA berlaku,  baik  hak  barat maupun hak Indonesia, oleh ketentuan konversi dalam bagian ke II UUPA, dinyatakan hapus yang kemudian  dengan  berlandaskan  ketentuan-ketentuan  konversi,  harus  dikonversi  ke  dalam  salah satu hak baru menurut UUPA.
Sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 51 UUPA, bahwa akan disediakan lembaga jaminan yang kuat dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu hak tanggungan, maka setelah menunggu selama 34 tahun sejak UUPA menjanjikan akan adanya Undang-Undang tentang hak tanggungan, pada  tanggal  9  April  1996  telah  disahkan  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya disebut UUHT), yang telah lama ditunggu-tunggu lahirnya oleh masyarakat. Sesungguhnya hak tanggungan ini dimaksudkan sebagai pengganti lembaga dan ketentuan hypotheek sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Credietverband dalam Staatsblad 1908 Nomor 542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 Nomor 190, yang berdasarkan ketentuan  Pasal  57  UUPA,  diberlakukan  hanya  untuk  sementara  waktu  sampai  menunggu terbentuknya UUHT, sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 51 UUPA.
Kredit yang dianalisis dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak Bank Papua. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga  yang  dibayar  para  pemohon  kredit sehingga  untuk  mencapai  keuntungan  tersebut  maka sejak awal permohonan. kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit. 3 Namun kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi Bank Papua yang dikuasai oleh pihak luar bank yaitu para debitur, namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit  bermasalah.  Bank  terjadi  kredit  yang  diberikan  menjadi  bermasalah  yang  disebabkan berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omzet  penjualannya.Krisis  ekonomi,  kalah  bersaing  ataupun  kesengajaan  debitur  melakukan penyimpangan  dalam  penggunaan  kredit  seperti  untuk  membiayai  usaha  yang  tidak  jelas  masa depannya,  sehingga  mengakibatkan  sumber  pendapatan  usaha  tidak  mampu  mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitur.
Kondisi  dimana  kredit  yang  telah  disalurkan  bank  kepada  masyarakat  dalam  jumlah  besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak Bank Papua oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian  kreditnya  yang  meliputi  pinjaman  pokok  dan  bunga  menyebabkan  kredit  dapat digolongkan menjadi non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan
3 Darwance Darwance, “Penerapan Prinsip Kehati -Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia,” Progresif: Jurnal Hukum 11, no. 2 (2017): 1971 – 86, https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207; Lastuti Abuba kar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional),” Rechtidee 13, no. 1 (2018): 62 –81, https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032; Lastuti Abubakar, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Peny usunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank,” RechtIdee 1, no. 13 (2018): 62 – 81, https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032.g2924.
berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (default risk) yaitu risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan  yang  secara  khusus  dapat  diberikan  kepada  kreditur,  yang  memberi  wewenang kepadanya untuk menjual lelang tanah yang secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahulu  daripada  kreditur-kreditur  lain  jika  debitur  cidera  janji  (wanprestasi).  Selain berkedudukan didahulukan, kreditur pemegang hak jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari  hasil  penjualan  tersebut,  sungguhpun  tanah  yang  bersangkutan  sudah  dipindahkan  kepada pihak lain. Adapun obyek dari hak tanggungan dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHT, yang dimaksud dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA.
Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak  tersebut  bukan  untuk  dimiliki  secara  pribadi  oleh  kreditur,  karena  perjanjian  utang- piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan  dikembalikan  kepada  Debitur. 4 Dalam  praktek  perbankan,  dapat  diperhatikan  bahwa penjualan  (pencairan)  objek  atau  jaminan  kredit  dilakukan  guna  melunasi  kredit  dari  debitur. Penjualan  jaminan  kredit  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang  perlu  dilakukan  bank  untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya. Agar penjualan jaminan kredit  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  bank,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan. 5
Dalam praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta ( asset ) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut  ditetapkan  sebagai  kredit  macet.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1131  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua masyarakat yang  mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
4 Bagus Panuntun a nd Sutrisno Sutrisno, “Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia,” JAT: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara 1, no. 2 (2018): 57 – 66, https://doi.org/10.26533/jad.v1i2.235; M A B Moussa and H Chedi, “Determinants of Bank Lending: Case of Tunisia,” International Journal of Finance and Accounting 5, no. 1 (2016): 27 – 36, https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20160501.04.
5 M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012); Ifa Latifa F itriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (2017): 134 – 49, https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138.
Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak  pakai,  karena  pada  umumnya  memiliki  nilai  atau  harga  yang  tinggi  dan  terus  meningkat, sehingga  dalam  hal  ini  sudah  selayaknya  apabila  debitur  sebagai  penerima  kredit  dan  kreditur sebagai  pemberi  fasilitas  kredit  serta  pihak  lain  terkait  memperoleh  perlindungan  melalui  suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hypoyheek dan creditverband . Sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, lembaga Hak Tanggungan ini belum  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  karena  belum  ada  undang-undang  yang mengaturnya secara lengkap, serta ketentuan dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan asas Hukum Tanah Nasional dan kurang memenuhi kebutuhan ekonomi di bidang perkreditan.
Lembaga  Jaminan  Hak  Tanggungan  ini  telah  diakui  eksistensinya  melalui  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum  dari  pemerintah.  Tujuan  utama  diudangkannya  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  ini, khususnya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  kreditur  apabila  debitur  melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi.   Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian  kredit,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi pihak-pihak  terkait,  khususnya  bagi  pihak  kreditur  apabila  debitur  wanprestasi  atau  tidak memenuhi  kewajibannya. 6 Hal  ini  mendorong  penulis  untuk  melakukan  penelitian  tentang bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  tanah  memberikan  perlindungan  hukum kepada  kreditur  khususnya  apabila  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  dengan menggunakan jaminan hak tanggungan pada Bank Papua Cabang Biak.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit  dengan  jaminan  sertifikat  tanah  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996? 2) Upaya  apakah  yang  dapat  ditempuh  oleh  kreditur  terhadap  debitur  yang  wanprestasi  pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  hal  terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.
6 Anak Agung Intan Wulan Sari, Ida Bagus Putra Atmadja, and Anak Agung S agung Wiratni Darmadi, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2015): 1 – 15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43580; A suan Asuan, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Solusi 16, no. 3 (2018): 253 – 65, https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.120.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dan  pendekatan yuridis empiris (non doktrinal). Dalam penelitian yuridis normatif penulis akan mengkaji atau mempelajari berbagai sumber bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum  di  bidang  hukum  perjanjian  yang  merupakan  sumber  data  sekunder.  Penelitian  yuridis empiris mempelajari dan menganalisis berbagai kenyataan di lapangan  yang bersumber dari hasi wawancara  dengan  pimpinan  Bank  Papua  Cabang  Biak  dan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam persoalan perjanjian kredit pada Bank Papua Cabang Biak dan observasi pada Bank Papua Cabang Biak dengan alasan Bank Papua relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang subyek. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan tahapan editing , coding , reduksi , dan deskripsi .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi
Proses  pengikatan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan  dapat  dilakukan  melalui  3 (dua)  tahap,  yaitu:  tahap  perjanjian  kredit,  tahap  pembebanan  hak  tanggungan,  dan  tahap pendaftaran dan penerbitan hak tanggungan. Tahap perjanjian kredit dengan klausul pemberian hak tanggungan dalam praktik perbankan, biasanya sebelum perjanjian kredit dilaksanakan, maka pihak  Bank  Papua  telah  menyediakan  blanko  perjanjian  kredit  terlebih  dahulu  untuk  diberikan kepada setiap pemohon kredit, guna meminta persetujuan debitur mengenai isi perjanjian tersebut, apakah debitur menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Hal-hal yang dipersyaratkan oleh pihak bank yang tertuang dalam blanko perjanjian kredit tersebut antara lain 7 apabila pihak Bank Papua  menganggap  permohonan  kredit  tersebut  layak  untuk  diberikan  kepada  debitur  sesuai dengan kelengkapan hal-hal yang dipersyaratkan oleh pihak Bank Papua, maka Bank Papua akan memberikan  Surat  Penegasan  Kredit  atau  Ampliasi  yang  berisi  jumlah  atau  besar  kredit  yang disetujui, jangka waktu pengembalian kredit, biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain yang diperlukan, syarat-syarat penarikan kredit, cara pengembalian kredit, bentuk jaminan kredit dan nilainya, dan syarat lain yang merupakan ketentuan bank secara umum. Kemudian Surat Penegasan Kredit tersebut diberikan kepada debitur, untuk menyetujui atau tidak isi perjanjian kredit itu, dan apabila debitur menyetujui, maka akan dibukukan dalam bentuk suatu Perjanjian Kredit.
Tahap pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian  hak  tanggungan,  isi  dan  format  akta  pemberian  hak  tanggungan,  hal-hal  yang  wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang hak tanggungan adalah nama dan identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan, domisili pihak- pihak, penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Adapun janji yang dapat dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) adalah janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan, mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, tidak melepaskan haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan, dan janji yang memberi kewenangan kepada penerima hak tanggungan
7 Wastu Anggoro Wijonarko, “Wawancara Dengan Pimpinan Bank Papua Cabang Biak.”
untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, menyelamatkan objek hak tanggungan dalam rangka eksekusi (mencegah hapus atau dibatalkan hak atas objek hak tanggungan), pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri ( eigenmachtige verkoop ).
Tahap  pendaftaran  dan  penerbitan  hak  tanggungan  meliputi  proses  pendaftaran  hak tanggungan  dengan  pemberian  hak  tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan. Menurut  Penjelasan  Pasal  13  ayat  (1),  bahwa  pendaftaran  pemberian  hak  tanggungan  ini merupakan  syarat  impertaif  guna  memenuhi  asas  publisitas  hak  tanggungan,  pendaftaran pemberian  hak  tanggungan  merupakan  syarat  mutlak  untuk  lahirnya  dan  mengikatnya  Hak Tanggungan  kepada  pihak  ketiga.  Selanjutnya  proses  berlangsung  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah  lain  yang  diperlukan  kepada  Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  Hak  Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal  buku  tanah  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  adalah  tanggal  hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Yang terakhir adalah proses penerbitan sertifikat hak tanggungan. Proses penerbitan sertifikat  hak  tanggungan  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996,  yaitu sebagai  tanda  bukti  adanya  hak  tanggungan,  kantor  pertanahan  menerbitkan  sertifikat  hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penjelasan Pasal 14 bahwa kantor pertanahan berkewajiban menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memiliki irah-irah demi keadilan berketuhanan yang maha esa. Sertifikat hak tanggungan berfungsi sebagai bukti hak tanggungan dan menjadi landasan kekuatan eksekutorial.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pemberian kredit atau pembiayaan  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis,  bank  harus  memiliki  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  debitur  yang  antara  lain  diperoleh  dari  penilaian  yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan, kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan, larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi, dan penyelesaian sengketa. 8
Perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi yaitu perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain  yang  mengikutinya,  misalnya  perjanjian  perngikatan  jaminan,  perjanjian  kredit  berfungsi sebagai  alat  bukti  mengenai  batasan-batasan  hak  dan  kewajiban  di  antara  kreditur  dan  debitur, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 9 Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Agar perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang kreditur, maka harus dilakukan
8 Wijonarko.
9 Wijonarko.
proses  pengikatan  jaminan  dengan  klausul  pemberian  hak  tanggungan  apabila  benda  yang dijaminkan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah ini banyak dijadikan sebagai jaminan  karena  pada  umumnya  memiliki  nilai  atau  harga  yang  cenderung  meningkat  tiap tahunnya. 10
Dalam praktik di Bank Papua, perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian Kredit atau Akta di bawah tangan dan Perjanjian Kredit atau Akta Autentik. Perjanjian kredit atau akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat hanya diantara para pihak tanpa di hadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yaitu notaris.Bahkan lazimnya, dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut tanpa dihadiri saksi yang membubuhkan tanda  tangannya.  Akta  di  bawah  tangan  ini  biasanya  telah  berbentuk  draft  yang  lebih  dahulu disiapkan  sendiri  oleh  Bank  Papua,  kemudian  ditawarkan  kepada  calon  nasabah  debitur  untuk disepakati. Perjanjian yang telah dibakukan memuat segala macam persyaratan dan ketentuan, yang berbentuk formulir dan isinya tidak pernah dibicarakan atau dirundingkan dengan nasabah calon debitur terlebih dahulu.
Dalam praktik di Bank Papua Cabang Biak, akta atau perjanjian kredit di bawah tangan ini memiliki  beberapa  kelemahan,  sehingga  menurut  penulis  akta  di  bawah  tangan  ini  kurang memberikan  jaminan  pelunasan  piutang  kreditur  dan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur. Beberapa kelemahan akta di bawah tangan ini adalah:
a) Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui  proses  peradilan,  maka  apabila  debitur  yang  bersangkutan  menyangkali  atau  tidak mengakui tanda tangannya, akan melemahkan posisi bank saat berperkara di pengadilan dan mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit tersebut.
b) Karena  perjanjian  atau  akta  di  bawah  tangan  ini  hanya  dibuat  diantara  para  pihak,  maka mungkin  saja  terdapat  kekurangan  data-data  yang  seharusnya  dilengkapi  untuk  suatu kepentingan pengikatan kredit.
c) Arsip atau file surat asli Mengenai hal ini pada dasarnya juga merupakan kelemahan perjanjian kredit  di  bawah tangan  apabila  arsip  atau  file  asli  tersebut  hilang,  sehingga  mengakibatkan hilangnya alat bukti apabila berperkara di pengadilan.
d) Isian  blangko  perjanjian  dimana  kemungkinan  seorang  debitur  mengingkari  isi  perjanjian kredit  di  bawah  tangan  adalah  sangat  besar,  hal  ini  disebabkan  dalam  pembuatan  akta perjanjian kredit form atau blangkonya telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga debitur juga dapat mengelak untuk mengakui bahwa ia telah menandatangani isi perjanjian tersebut.
Yang kedua adalah Akta autentik adalah surat atau tulisan atau perjanjian pemberian kredit oleh Bank  Papua  Cabang  Biak  kepada  nasabahnya  yang  hanya  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris. Definisi  akta  autentik  terdapat  dalam  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  yaitu suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana
10 Multahibun Multahibun, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidikan Guru PNS,” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) 1, no. 2 (2017): 100 – 113, https://e- journal.umc.ac.id/index. php/JDJ/article/view/532; Ashadi L. Diab, “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro),” Al- ‘Adl 10, no. 1 (2017): 1 – 14, http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1.685; Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) (Bandung: Bina Cipta, 1986); Maria Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1991).
akta  dibuatnya.  Dari  definisi  akta  autentik  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal:
a) Pertama,  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  adalah  notaris,  terkecuali  wewenang diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta autentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dalam membuat akte kelahiran atau perkawinan, atau pemerintah dalam membuat peraturan.
b) Kedua,  akta  autentik  dibedakan  dalam yang  dibuat  “oleh”  dan  yang  dibuat  “di  hadapan” pejabat umum. Dalam hal “membuat proses verbal akta”, maka seorang notaris menulis apa yang  dilihat  dan  dialami  sendiri  tentang  perbuatan  (handeling)  dan  kejadian  (daadzaken), membaca  dan  menandatangani  hanya  bersama  para  saksi  di  luar  hadirnya  atau  karena penolakan para penghadap. Maka, dalam membuat akta partij, seorang notaris membaca akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi dan oleh notaris tersebut.
c) Ketiga,  isi  dari  akta  autentik  tersebut  adalah  semua  perbuatan  yang  oleh  undang-undang diwajibkan  dibuat  dalam  akta  autentik  dan  semua  “perjanjian”  dan  “penguasaan”  yang dikehendaki  oleh  mereka  yang  berkepentingan.  Suatu  akta  autentik  dapat  berisikan  suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh undang -undang atau perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa atau hibah.
d) Keempat, akta autentik memberikan kepastian mengenai penanggalan. Bahwa seorang notaris memberikan kepastian tetang penanggalan pada aktanya, yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan tahun, bulan, dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat. Pelanggaran akan kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat autentiknya, dan dengan demikian hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.
Mengenai akta autentik ini, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh pihak perbankan, yaitu kekuatan pembuktian yang mana suatu akta autentik, memiliki tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian formal), membuktikan antara para pihak, bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta benar-benar terjadi (kekuatan pembuktian mengikat), membuktikan tidak hanya kepada para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut di dalam akta, kedua belah pihak telah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
Yang berikutnya adalah ketergantungan terhadap notaris, bahwa yang perlu diingat oleh pihak perbankan adalah, notaris sebagai pejabat umum juga sebagai manusia biasa. Sehingga, di dalam mengadakan  perjanjian  kredit  di  hadapan  notaris,  pihak  perkreditan  bank  tetap  dituntut  peran aktifnya  guna  memeriksa  segala  aspek  hukum  dan  kelengkapan  yang  diperlukan,  karena kemungkinan  terjadi  kesalahan  atau  kekeliruan  atas  suatu  perjanjian  kredit  yang  dibuat  secara notariil tetap ada. Sehingga, pihak perbankan tidak secara mutlak bergantung pada notaris, tetapi notaris harus dianggap sebagai mitra dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Di samping itu, pihak Bank Papua Cabang Biak tetap mengharapkan legal opinion dari notaris tentang setiap akan diadakan pelepasan kredit, sehingga notaris dapat berperan sebagai salah satu filterisasi dari legal aspect suatu pelepasan kredit. 11
11 Samas Biarprugra, “Wawancara Dengan Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Biak.”
Selanjutnya, grosse akta pengakuan hutang dimana kelebihan dari akta perjanjian kredit atau pengakuan  hutang  yang  dibuat  secara  notariil  (autentik)  adalah  dapat  dimintakan  grosse  akta pengakuan hutangyang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita waktu lama dan memakan biaya besar. 12 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  terdapat  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  itu  sendiri  yang  tertuang  dalam bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik. Menurut penulis, bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik.Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu  dapat  dimintakan  grosse  akta  pengakuan  hutangyang  memiliki  kekuatan  eksekutorial  dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak Atas  Tanah  sebagai  pengganti  Grosse Akta  Pengakuan  Hutang yang memiliki fungsi yang sama.
Proses  pembebanan  hak  tanggungan  dilakukan  melalui  dua  tahap  kegiatan,  yaitu  tahap pertama,  pemberian  hak  tanggungan  yang  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) dan tahap kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Biak  Numfor.  Dalam  pemberian  hak  tanggungan  diawali  dengan  janji  untuk  memberikan  hak tanggungan sebagai jaminan pembuktian hak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk pelunasan utang tertentu.Janji tersebut dituangkan dalam dan merupakan bagian yang tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  utang tersebut.
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  berkaitan  dengan  buku  tanah  hak  tanggungan, sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  Surat  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  110-1544  Tahun  1996  tentang  penyampaian  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1996, yaitu:
a) Penentuan tanggal diterima dan dipenuhinya surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan secara lengkap. Penentuan tanggal ini ditentukan tergantung dengan pemberi hak  tanggungan  yaitu  dalam  hal  objek  hak  tanggungan  yang  sudah  bersertifikat  atas  nama pemberi hak tanggungan, maka tanggal diterima dan dipenuhinya surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan secara lengkap dari PPAT oleh  kantor pertanahan yaitu tanggal penerimaan berkas yang diserahkan atau dikirim oleh PPAT untuk pertama kali oleh PPAT, dan tanggal penerimaan kelengkapan berkas yang kurang lengkap. Dalam hal objek hak  tanggungan  belum  bersertifikat  atas  nama  pemberi  hak  tanggungan  dan  permohonan pendaftaran  hak  tanggungan  itu  dilakukan  bersamaan  waktunya  dengan  permohonan pendaftaran objek hak tanggungan, maka tanggal diterima dan dipenuhinya surat-surat yang diperlukan  untuk  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  lengkap  tersebut  adalah  tanggal pembukuan hak atas tanah objek hak tanggungan atas nama pemberi hak tanggungan.
b) Cara menghitung hari ketujuh. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UUHT, hari ketujuh  tersebut  dihitung  setelah  penerimaan  secara  lengkap  surat-surat  yang  diperlukan,
12 Biarprugra.
sedangkan  pada  penjelasannya  dijelaskan  bahwa  hari  ketujuh  itu  dihitung  dari  lengkapnya persyaratan.
Dalam  kedudukan  ini  sangat  identik  dengan  hak  yang  diperoleh  di  dalam  kedudukannya.Agar berada dalam kedudukan pada kebendaan tersebut seseorang harus seolah-olah bertindak sebagai pemilik  benda  yang  berada  di  dalam  kekuasaannya  tersebut.  Artinya  ada  hubungan  subjek  dan objek  hukum  yang  melahirkan  suatu  hak  kebendaan  yang  mana  hak  tersebut  digunakan  untuk memanfaatkan, menikmati dan mendayagunakannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan itu sendiri. Penyebab terjadinya wanprestasi di Bank Papua Cabang Biak sebagai berikut: 13
“Wanprestasi dapat saja terjadi dari debitur maupun dari kreditur, penyebab yang disebabkan dari debitur yaitu berupa debitur menyalahgunakan kredit, debitur kurang mampu di dalam mengelola usahanya dan adanya  itikad  tidak  baik  dari  debitur,  sedangkan  yang  disebabkan  oleh  kreditur  ialah  karena  adanya persaingan  antar  bank  yang  menyebabkan  pihak  kreditur  berlomba-lomba  di  dalam  mencari  debitur, hubungan intern bank dimana penyaluran kredit yang tidak merata dimana pemberian kredit diberikan hanya pada lingkungan bank tersebut.”
Dalam hal terjadi wanprestasi, namun objek hak tanggungan tersebut belum lahir maka kedudukan kreditur  akan  bersaing  dengan  kreditur  lainnya  apabila  terjadi  wanprestasi  di  dalam  pengambil pelunasan utang oleh kreditur. Hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukun dengan suatu  perjanjian  (perjanjian  kredit)  antara  debitur  dan  kreditur.pada  perjanjian  tersebut  diatur mengenai hubungan hukum antara kreditur dan debitur, baik menyangkut besarnya jumlah kredit, jangka  waktu  pengembalian  kredit,  maupun  jaminan  yang  nantinya  akan  diikat  dengan  hak tanggungan.
Oleh karena itu, hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan dikatakan accessoir (mengikuti) perjanjian pokoknya. Kredit yang diberikan oleh  kreditur  mengandung  resiko,  maka  dalam  setiap  pemberian  kredit,  bank  tidak  boleh memberikan  kredit  tanpa  ada  suatu  perjanjian  yang  bersifat  tertulis.  Dalam  mengadakan  suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit, para pihak akan dibebani hak dan kewajiban. Perikatan yang lahir karena perjanjian memiliki dua hal yaitu berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan di lain pihak memperoleh hak atau manfaat. Jadi hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.
Maksud  dari  kreditur  diutamakan  dari  kreditur  lainnya  yaitu  apabila  debitur  cidera  janji, kreditur pemegang hak tanggungan dapat menjual barang agunan melalui pelelangan umum untuk pelunasan  utang  debitur.Kedudukan  diutamakan  tersebut  tentu  tidak  mempengaruhi  pelunasan utang debitur terhadap kreditur-kreditur lainnya. Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain ( droit de preference ) untuk mengambil pelunasan dari  penjualan  tersebut. Droit  de  preference merupakan  kreditur  pemegang  hak  tanggungan mempunyai hak yang diutamakan untuk dipenuhi piutangnya. Jika debitur cidera janji dan objek hak  tanggungan  dijual,  maka  hasil  penjualan  dibayarkan  pada  kreditur  yang  bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 UUHT.
Kreditur tertentu yang dimaksud adalah kreditur yang memperoleh pemegang hak tanggungan tersebut.Kreditur yang diutamakan ialah apabila debitur cidera janji, maka kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak yang didahulukan di dalam pelunasan utang debitur.Apabila dikaitkan
13 Biarprugra.
dengan  teori  kepastian  hukum,  dengan  lahirnya  hak  tanggungan  maka  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  kreditur  di  dalam  pengambilan  pelunasan  utang  karena  kreditur berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan. Dari hasil wawancara disampaikan bahwa: 14
“Dengan adanya jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi maka apabila terjadinya wanprestasi maka jaminan hak tanggungan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya karena ia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan. Jadi, manfaat adanya sertifikat hak atas tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk pemegang hak atas tanah pada bidang tanah agar dengan mudah dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak atas  tanah;  sebagai  sarana  informasi  kepada pihak- pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  untuk terselenggaranya tertib administrasi .”
Jadi dengan adanya sertifikat maka akan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Melihat manfaat adanya sertifikat hak atas tanah tersebut, maka  dengan  adanya  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  akan  memberikan  rasa  aman  akan kepemilikannya  menuju  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  tersebut  berupa  adanya  mengenai kepastian subjek yaitu siapa pemilik tanah tersebut, letak yaitu dimana berada tanah tersebut, batas yaitu tanah tersebut berbatasan dengan siapa saja dan luas yaitu berapa luas tanah tersebut serta jenis hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum karena apabila telah adanya kepastian mengenai subjek, letak, batas dan luas serta jenis hak atas tanahnya  maka  dapat  dengan  mudah  mengetahui  asal  usul  tanah  tersebut  sehingga  dapat memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  selaku  pemegang  hak jaminan kebendaan debitur berupa hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat terhadap bidang tanah tersebut akan dapat dengan mudah untuk dijadikan jaminan kredit asalkan tanah tersebut tidak merupakan tanah yang sedang bersengketa.

## 3.2. Upaya Kreditur terhadap Debitur yang Wanprestasi
Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan  suatu  keadaan  kredit  dimana  debitur  sudah  tidak  sanggup  membayar  sebagian  atau keseluruhan  kewajibannya  kepada  bank  seperti  yang  telah  diperjanjikan,  atau  telah  ada  suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.Berdasarkan tingkat risiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan menjadi kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus ( special mention ), dan kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet ( non-performing loan ). 15
Kredit  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  adalah performing  loan yang  mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, kredit-kredit jenis ini harus dimasukan dalam kolektibilitas  Dalam  Perhatian  Khusus  (DPK)  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dan  memerlukan perhatian  khusus  pihak  manajemen  untuk  segera  menetapkan  tindakan  perbaikan  agar  tidak menjadi Non-Performing Loan (NPL). Untuk penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut di atas yang berwenang melaksanakan adalah account officer kretap untuk kredit bermasalah bidang  kretap,  pejabat  Kredit  Lini  Bidang  RM  ( Relationship  Management )  untuk  kredit  komersial
14 Wijonarko, “Wawancara Dengan Pimpinan Bank Papua Cabang Biak.”
15 Biarprugra, “Wawancara Dengan Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Biak.”
dengan  kolektibilitas  dalam  perhatian  khusus,  dan  satuan  kerja  yang  terpisah  dari  satuan  kerja pemberi kredit atau oleh pejabat kredit yang berbeda dengan pejabat kredit terakhir sebelum kredit diselesaikan/direstrukturisasi untuk kredit yang masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). 16
Pendekatan  praktis  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank  Papua  Cabang  Biak  dalam  melakukan pengelolaan  kredit  bermasalah  adalah  dengan  secara  dini  mendeteksi  potensi  timbulnya  kredit bermasalah sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi Bank Papua Cabang Biak dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit yang akan mempengaruhi kualitas dari  aktiva  produktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  meskipun  pihak  Bank Papua Cabang Biak telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah, baik kredit dari golongan debitur berpenghasilan tidak tetap maupun dari golongan debitur berpenghasilan tetap (kretap). Dapat penulis identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah pada Bank Papua Cabang Biak karena macetnya piutang dagang. mismanajemen dalam pengelolaan perusahan, dan Force Majeure . 17
Upaya-upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank  Papua  Cabang  Biak  dalam  hal kredit  macet  baik  yang  disebabkan  karena  piutang  dagang  macet, force  majeure ,  maupun mismanajemen diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank  Papua  Cabang  Biak,  yaitu  pertama-tama  dengan  melakukan  penyelamatan  kredit  melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah  melakukan  penyelesaian  kredit  dengan  melalui  saluran  hukum  yang  dilaksanakan  oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). 18
Penanganan kredit bermasalah di Bank Papua Cabang Biak bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini ( early warning sign ) atas tanda akan adanya kredit  bermasalah  dan  segera  mengambil  tindakan  tepat  sebelum  kredit  menjadi  semakin bermasalah. Pejabat kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalah apa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah  diperjanjikan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  bank  dapat  mempersiapkan  langkah-langkah pengamanan  dan  menyusun  strategi  yang  tepat,  sehingga  kerugian  yang  lebih  besar  dapat dihindari.Kemudian  pejabat  kredit  yang  bersangkutan  harus  melakukan  identifikasi  terhadap gejala-gejala yang timbul tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian kredit bermasalah yang terjadi di Bank Papua Cabang Biak dapat diselesaikan  dengan  cara  penyelamatan  melalui  restrukturisasi  dan  cara  penyelesaian tergantung dari hasil laporan kunjungan nasabah (KLN) dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh pejabat kredit. Jika diindikasi terjadi kredit bermasalah, maka terhadap kredit yang dimaksud harus segera dilakukan legal review terhadap dokumen kredit, dokumen pengaman, agunan dan asuransi, penilaian kembali  terhadap  agunan,  mengundang  spesialis  untuk  melakukan  review  keuangan,  technical, SDM,  pemasaran,  dan  membuat  rencana  tindak  lanjut  berdasarkan  informasi  dan  investigasi
16 Biarprugra.
17 Biarprugra.
18 Wijonarko, “Wawancara Dengan Pimpinan Bank Papua Cabang Biak.”
tersebut dapat diketahui posisi Bank Papua Cabang Biak terhadap debitur 19 , khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan, sehingga kemudian Bank Papua Cabang Biak dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut:
a) Jika  itikad  baik  dari  debitur  baik  dan  prospek  usahanya  juga  baik,  maka  dapat  dilakukan negosiasi  guna  mencari  cara  restrukturisasi  kredit  yang  dapat  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.
b) Jika  itikad  baik  dari  debitur  baik  tetapi  prospek  usaha  tidak  ada,  maka  dapat  dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
c) Jika itikad baik dari debitur tidak ada sedangkan prospek usahanya baik, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agar debitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilakukan.
d) Jika  itikad  baik  dari  debitur  tidak  ada  dan  prospek  usaha  juga  tidak  ada,  maka  dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.
Kondisi  agunan  akan  sangat  mempengaruhi  efektifitas  langkah  tindak  lanjut  berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berpijak pada posisi Bank Papua Cabang Biak terhadap debitur tersebut  ditetapkan  alternatif  strategi  restrukturisasi  (penyelamatan)  atau  penyelesaian  kredit bermasalah.Pemilihan  atau  penetapan  strategi  akhir  didasarkan  hasil  negosiasi  dengan melaksanakan  penekanan  yang  tepat  guna  dan  berkesinambungan  terhadap  debitur.Penetapan strategi tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui perubahan  tingkat  suku  bunga  kredit,  pengurangan  tunggakan  bunga  dan/atau  denda/penalty, pengurangan  tunggakan  pokok  kredit,  perpanjangan  jangka  waktu  kredit/penjadwalan  kembali, penambahan fasilsitas kredit/suplesi kredit, pengambilalihan asset debitur. konversi kredit menjadi penyertaan sementara, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian ( deferred interest payment/interest balloon payment ), dan penjualan. 20
Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Papua Cabang Biak yaitu penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga, dan Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga. Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap  debitur  yang  masih  mempunyai  itikad  baik  (kooperatif)  untuk  menyelesaikan kewajibannya, meliputi perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit, keringanan tunggakan bunga atau denda, penjadwalan angsuran, penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan  oleh  debitur  atau  pemilik  agunan  untuk  angsuran  atau  penyelesaian  kewajiban  debitur, penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty ( deferred interest payment ), pengurangan tunggakan pokok kredit.
Penyelesaian  melalui  saluran  hukum  atau  melalui  bantuan pihak  ketiga  antara  lain  meliputi penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan menempuh alternatif yakni somasi/peringatan  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Biak  melalui  Panitera  Pengadilan Negeri  Biak,  Parate  eksekusi  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  flat  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  Biak  atas  barang  agunan  yang  telah  diikat  sempurna  dan  nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan), dan gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan  belum  mempunyai  hak  kepemilikan  sempurna  atau  bukti-bukti  kepemilikan  telah
19 Biarprugra, “Wawancara Dengan Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Biak.”
20 Wijonarko, “Wawancara Dengan Pimpinan Bank Papua Cabang Biak.”
sempurna  tetapi  belum  dibebani  hak  tanggungan.  Pengurusan  piutang  macet  melalui  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.Sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh pihak Bank Papua Cabang Biak secara maksimal.
Penyelesaian  kredit  melalui  saluran  hukum  ditempuh  apabila  upaya  penyelamatan  melalui restrukturisasi  atau  penyelesaian  secara  damai  sudah  diupayakan  secara  maksimal  tetapi  belum memberikan  hasil  yang  positif  atau  debitur  tidak  menunjukkan  itikad  baik.  Penyelesaian  kredit macet dengan bantuan pihak ketiga dimana penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan Negeri Biak agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi yang risikonya dibebankan  kepada  perusahaan  asuransi  pada  prinsipnya  dapat  dilakukan  terhadap  kredit  yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).
Secara riil kasus kredit yang masuk dalam kolektibilitas macet di Bank Papua Cabang Biak yang telah ditangani dengan cara penyelamatan kredit melalui 1 kali restrukturisasi. Kredit macet yang  telah  dapat  diselesaikan  melalui  restrukturisasi  kredit  adalah  hanya  2  kasus.  Dengan penyelamatan  kredit  melalui  restrukturisasi  masih  berjalan.  Ada  5  kasus  yang  penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi yang sampai saat ini masih berjalan. Dari kelima kasus tersebut, 1 kasus yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi kali kedua, karena restrukturisasi yang pertama tidak  dapat  berhasil  disebabkan  karena cash  flow perusahaan  debitur  yang  bersangkutan  terus menurun, tetapi karena debitur dianggap pihak Bank Papua Cabang  Biak cukup kooperatif dan memperlihatkan  itikad  baik  berkeinginan  menyelesaikan  hutangnya,  maka  pihak  Bank  Papua Cabang Biak memberikan kesempatan yang kedua untuk merestrukturisasi hutang debitur tersebut.
Dengan  penyelamatan  kredit  melalui  restrukturisasi  tidak  berhasil  dilanjutkan  dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  Penyelesaian  kredit  macet  terhadap  hutang  debitur  ini  telah  diupayakan  melaui restrukturisasi sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil disebabkan karena tidak ada itikad baik dari debitur  yang  bersangkutan  untuk  melaksanakan  kesepakan  hasil  restrukturisasi  (debitur  tidak kooperatif).  Untuk  kasus  debitur  ini  pihak  Bank  Papua  Cabang  Biak  pada  akhirnya menyelesaikannya  melalui  penyelesaian  kredit  melalui  pelaksanaan  Parate  Eksekusi  (PE)  yang dilaksanakan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  sehingga  pada akhirnya kredit macet tersebut dapat dilunasi dengan discover oleh hasil penjualan agunan secara lelang.
Ada 3 kasus kredit macet yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur terlebih dahulu melunasi semua hutangnya dengan memperoleh keringanan pembayaran bunga dari pihak Bank Papua Cabang Biak.  Dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL tetapi sebelum parate eksekusi dilaksanakan pihak debitur menggugat  pihak  Bank  Papua  melalui  Pengadilan  Negeri  Biak.  Untuk  kasus  ini,  sedianya  akan diselesaikan pihak Bank Papua melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak  debitur  membayar  sebagian  utangnya  melalui  penjualan  agunan  di  bawah  tangan,  namun karena hasil penjualan tersebut belum mencukupi untuk melunasi semua hutang, maka untuk sisa hutang  yang  ada  telah  dicover  oleh  agunan  lain.  Pihak  Bank  Papua  Cabang  Biak  tidak  dapat memberikan kebijaksanaan pemberian restrukturisasi ulang kepada debitur ini karena meskipun prospek  usahanya  baik  tetapi  telah  diketahui  bahwa  karakter  dari  debitur  tersebut  tidak  baik,
sehingga pihak Bank Papua Cabang Biak tetap akan melakukan penyelesaian secara parate eksekusi (PE) terhadap agunan hutang debitur tersebut yang sampai saat ini masih dalam proses.
Penyelesaian  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  melalui  organisasi  intern  bank,  proses pengadilan  (Litigasi),  proses  di  luar  pengadilan  (Non  Litigasi)  dengan  penjadwalan  kembali ( rescheduling ),  peninjauan  kembali  isi  perjanjian  kredit  ( reconditioning ),  dan  penataan  kembali ( reorganization  and  recapitalization ),  penagihan,  kantor  pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL), dan jasa pengacara. 21 Pihak Bank Papua Cabang Biak selalu mengupayakan suatu kredit macet  dapat  diselesaikan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penyelamatan  kredit  melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk penyelesaian yang  lainnya.  Dengan  dilakukannya  restrukturisasi  dan  berhasil,  maka  akan  mampu  membuat koletibilitas  suatu  kredit  menjadi  membaik  dan  itu  berarti  akan  mengurangi persentase  NPL  di Bank Papua Cabang Biak yang secara otomatis akan menurunkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).
Pada  saat  NPL  ( Non-performing  Loan )  terbentuk  bank  harus  mengagihkan  biaya  cadangan khusus  yang  dibentuk  berupa  PPAP  (Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif)  untuk mengantisipasi potensi kerugian bank dan pada saat NPL ( Non- performing Loan ) berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan bank menjadi bertambah. Dari hasil pembahasan di atas dapat kita lihat  penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Papua Cabang Biak adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian  melalui  organisasi  intern  bank  (restrukturisasi)  dan  penyelesaian  melalui  saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL). Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah dipergunakan  karena  dinilai  tidak  menguntungkan  baik  pihak  bank  maupun pihak  debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas. 22

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan, dapat disimpulkan: Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  terdapat  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  itu  sendiri  yang  tertuang  dalam  bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik, yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan grosse akta pengakuan hutangyang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Upaya yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi ialah penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga dan penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abubakar, Lastuti. “Implementasi Prinsip Kehati -Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank.” RechtIdee 1, no. 13 (2018): 62 –
21 Wijonarko.
22 Wijonarko.
81. https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032.g2924.
———. “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional).” Rechtidee 13, no. 1 (2018): 62 – 81. https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032.
Asuan, Asuan. “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanj ian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Solusi 16, no. 3 (2018): 253 – 65. https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.120.
Darwance, Darwance. “Penerapan Prinsip Kehati -Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.” Progresif: Jurnal Hukum 11, no. 2 (2017):
1971 – 86. https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207.
Diab, Ashadi L. “Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro).” Al- ‘Adl 10, no. 1 (2017): 1 – 14. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1.685.
Fitriani, Ifa Latifa. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (2017): 134 – 49. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138.
Moussa, M A B, and H Chedi. “Determinants of Bank Lending: Case of Tunisia.” International Journal of Finance and Accounting 5, no. 1 (2016): 27 – 36. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20160501.04.
Multahibun, Multahibun. “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidikan Guru PNS.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) 1, no. 2 (2017): 100 – 113. https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/532.
Panuntun, Bagus, and Sutr isno Sutrisno. “Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia.” JAT: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara 1, no. 2 (2018): 57 – 66. https://doi.org/10.26533/jad.v1i2.235. Putra, Willy, and Haryati Widjaja. “ Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang).” Refleksi Hukum 3, no. 1 (2018): 81 – 96. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96.
Sari, Anak Agung Intan Wulan, Ida Bagus Putra Atmadja, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2015): 1 – 15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43580.

## Buku
Badrulzaman, Mariam Darus. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) . Bandung: Bina Cipta, 1986.
Badruzaman, Maria Darus. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1991.
Bahsan, M. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Fajar, M, and A Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Dan Empiris . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Bandung: Kencana Prenada Media, 2008. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan (2018) . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

## Wawancara
Biarprugra, Samas. “Wawancara Dengan Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Biak.” 2019.
Wijonarko, Wastu Anggoro. “Wawancara Dengan Pimpinan Bank Papua Cabang Biak.” 2019.