EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)
Ariska Dwi Chairunisyah 1 , Sri Ramadhani 2 , Juliana Nasution 3
Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: chairunisyahariskadwi@gmail.com
Article History: Received: 29 Maret 2023 Revised: 05 April 2023
Accepted: 05 April 2023
Abstract: Rumusan  permasalahan  pada  penelitian ini  yaitu:  1)  Bagaimana  mekanisme  maqashid syariah dan produk simpanan tabungan haji di Bank Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi?.  2) Kendala  apa  yang  didapatkan  oleh  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dalam penerapan maqashid  syariah  pada  produk  simpanan  tabungan haji?.  3)  Bagaimana  analisa  perolehan  maqashid syariah  pada  produk  simpanan  tabungan  haji. Penggunaan metode pada penelitian ini menerapkan riset  lapangan  atau  field  research  dan  menerapkan teknik  kualitatif  dengan  data  primer  dan  sekunder.
Teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang  dijalankan adalah menggunakan langkah pengamatan, interview.  Kuesioner,  serta  dokumentasi.  Hasil penelitian  menampilkan  bahwasanya  perolehan maqashid syariah dalam produk tabungan simpanan haji  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi  ditinjau  berdasarkan  tiga  tingkat  maqashid syariah  yakni  memelihara  akal  dan  turunan  yang telah  dicapai  sebab  telah  memadai  dirasa  dari nasabah simpanan pendidkan tersebut. tiga perolehan itu sendiri ditinjau berdasarkan kuesioner yang  sudah  peneliti  berikan  pada  seluruh  sampel dalam  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi  terlihat  bahwa  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Kota  Tebing  Tinggi  sudah  menjalankan  sesuai prosedur  syariah  namun  tetap  saja  beberapa nasabah  masih  merasa  ragu  dalam  melakukan tabungan simpanan haji menggunakan akad mudharabah. Keywords: Maqashid syariah, Simpanan
Pendidikan

## PENDAHULUAN
Di  masa  sekarang  ini,  bank  terkhusus  perbankan  umum  adalah  pusat  sistem  keuangan masing-masing  bangsa.  Perbankan  mempunyai  upaya  utama  yaitu  sebagai  penghimpun  dana melalui  pihak  yang  memiliki  dana  lebih  lalu  menyalur  ulang  dana  itu  sendiri  pada  masyarakat yang  kurang  akan  dana  berjangka  waktu tertentu.  Kegunaan  dalam  menemukan  dan  berikutnya
sebagai  penghimpun  dana  berbentuk  simpanan  menjadi  penentu  tumbuh  dan  kembang  sebuah perbankan, karena volume dana yang sukses dikumpul maupun disimpan tentu dapat menetapkan volume  dana  yang  bisa  ditingkatkan  dari  perbankan  itu  sendiri  berbentuk  investasi  yang menguntungkan.
Melakukan  antisipasi  keperluan  masyarakat  dan  memberi  kenyamanan  dan  keamanan untuk transaksi bank, keberadaan perbankan syariah adalah satu dari berbagai jalan keluar dalam meningkatkan  keyakinan  publik  pada  aktivitas  bank  terkhusus  di  Indonesia.  Selain  itu  juga sebagai  satu  dari  beberapa  produk  perbankan  yang  berdasarkan  sistem  ekonomi  Islam,  dimana sistem tersebut saat ini telah populer dibahas di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat yang meminta  supaya  pemerintahan  Indonesia  sesegera  mungkin  melakukan  implementasi  sistem perekonomian  islam  untuk  diterapkan  di  Indonesia  sejalan  dengan  kehancuran  sistem perekonomian Kapitalisme.
Pengembangan  perbankan  syariah  dimulai  dengan  sebuah  reaksi  melalui  kalangan perekonomian  maupun  praktisi  bank  Islam  yang  berusaha  memberikan  akomodasi  mendesak beberapa pihak yan ingin supaya disedikan jasa kegiatan bisnis finansial yang dijalankan seiring dengan  beberapa  prinsip  Islam  dan  moral  yang  ada.    (Agus  Marimin,  dkk  2019)  Masyarakat Muslim diinginkan mampu mengerti pertumbuhan perbankan syariah serta mengembangkan bank tersebut jika di keadaan menjadi pengontrol rekan kerja yang telah dimiliki dan juga  berpotensi mengembangkan perbankan syariah.
Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai dari adanya peningkatan yang nyata  di  tahun-tahun  belakangan  ini  pada  pelayanan  serta  produk  dengan  basis  syariah  di Indonesia  menjadikan  pemerintahan  mengamati  hal  tersebut  dengan  suatu  keadaan  sentral sebagai dasar ekonomi syariah di negara tersebut. Perilaku optimistis ini yang menciptakan suatu pemerintahan berakhir dengan mengkombinasikan tiga daftar perbankan syariah besar di bawah BUMN  seperti  PT.  Bank  BRI  Syariah  Tbk,  PT.  Bank  BNI  Syariah  Tbk,  dan  PT.  Bank  Syariah Mandiri  sebagai  pergerakan  terbaru  yang  disebut  sebagai  Bank  Syaria  Indonesia  (BSI).  3  nama tersebut digabungkan pemerintahan dan resmi di tanggal 01 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi yang menjelaskan bahwasanya pemerintahan dengan serius memusatkan peningkatan pelayanan dengan  basis  syariah  yang  dapat  stabil  di  saat  situasi  perekonomian  Indonesia  yang  masih menunjukkan suatu gejolak  (Riza Dian 2021).
KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprapto,  No.  107,  Ps.  Baru,  Kecamatan  Tebing  Tinggi,  Kota  Tebing  Tinggi  telah  beroperasi sejak tahun 2021 ini juga adalah satu dari berbagai Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki perkembangan cukup pesat di Provinsi Sumatera Utara. Adapun satu dari beberapa produk yang ditawarkan  dan  sangat  disukai  oleh  para  nasabah  yakni  Produk  Tabungan  Haji.    Produk Tabungan  Haji  yang  ditawarkan  oleh  KCP  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi merupakan  akad mudharabah  mutlaqah (investasi),  dimana  pemilik  dana  memberi  hak  bebas pada  pengatur  dana  untuk  mengelola  dana  investasi.  Tabungan  rencana  umroh  maupun  haji diberlakukan  bagi  semua  umur  atas  dasar  prinsip  syariah  menggunakan  kesepakatan wadi’ah serta mudharabah ,  dimana  hal  tersebut  dibebankan  tarif  administratif  perbulan  dan  dipenuhi sarana  kartu  ATM  serta e-channel jika  sudah  didaftarkan  pada  Siskohat  sehingga  memperoleh porsi.
Berkaitan  dengan  Produk  Tabungan  Haji  yang  telah  dijalankan  selama  ini  oleh  pihak KCP  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi  terdapat  beberapa  prinsip-prinsip maqashid syariah yang masih belum dilaksanakan secara optimal yang sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber perwakilan KCP  Bank Syariah  Indonesia (BSI)  Kota Tebing Tinggi
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Bapak Muhammad Hasan selaku Customer Service sebagai berikut:
“Pihak  kami  (BSI)  selama  ini  menjalankan  produk  tabungan  haji  dengan  akad wadi’ah dan mudharabah .  Dimana  akibat  pandemi  juga,  peningkatan  keikutsertaan  nasabah  juga menurun  pada  produk  tabungan  haji  sehingga  ini  juga menimbulkan  ketidakpastian  bagi nasabah untuk berangkat haji. Oleh karena ketidakpastian ini, dana nasabah pada produk tabungan haji juga telah kami kelola dengan baik namun banyak juga nasabah yang tidak sabar  lantas  mengambil  atau  membatalkan  produk  tabungan  hajinya.  Ini  yang  sering sekali kami sesalkan”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  terlihat  bahwa  masih  banyaknya  nasabah  yang mengkhawatirkan  dana  hajinya  disalahgunakan  atau  dengan  kata  lain  adanya  indikasi  unsur- unsur riba dalam pengelolaan dana haji tersebut oleh pihak KCP  Bank  Syariah  Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi tentu akibat dari kurangnya pemahaman nasabah mengenai prinsip maqashid syariah yang  wajib  diterapkan  oleh  bank-bank  syariah.  Dimana  KCP  Bank  Syariah  Indonesia (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi  harus  memiliki  kemampuan  dalam  kapasitas  melakukan  identifikasi dan  eliminasi  beberapa  unsur  riba  pada  seluruh  fatwa  yang  ditetapkan  dari  Dewan  Syariah Nasional MUI serta menjelaskannya dengan para nasabah.
Terutama dengan akad wadi’ah yang dijalankan oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi  yakni  mengandung  makna  bahwa  akad  ini  dilakukan  antara  nasabah dan pihak BSI dari menitip benda atau sejumlah dana sehingga dijaga dengan baik. Jika terdapat adanya benda titipan yang rusak atau sejumlah dana tidak diwajibkan mengganti, namun jika hal tersebut terjadi sebab dari kekeliruan maka diharuskan mengganti serta pula dikembalikan kapan pun pada penitip yang mengkehendaki  (Desminar 2019). Sedangkan Akad mudharabah sendiri bermakna  akad  kerja  sama  bisnis  dari  2  pihak  yaitu  pihak  awal  yang  memiliki  dana  sebagai penyedia  semua  dana,  sementara  itu  pihak  kedua  yang  mengelola  dana  bertugas  sebagai pengelolanya,  dan  pembagian  untung  diantara  keduanya  berdasarkan  perjanjian  sementara kerugian  keuangan  dibebankan  pada  pemilik  dana.  Pengelolaan  produk  tabungan  haji  yang  saat ini dapat dialihkan sementara oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi untuk  berbagai  macam  pembiayaan Mudharabah dinilai  masih  memiliki  banyak  resiko  yang bernilai tinggi terutama juga sangat dikhawatirkan melanggar syariah.
Pertama, dijelaskan dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 bahwa sumber pendanaan haji  mengenai  tata  kelola  keuangan  haji  yaitu  diperoleh  melalui  masyarakat  Muslim.  Sama  hal dengan  karakter  dan  sifat  keuangan  umat  Islam,  dana  tersebut  bisa  di  ilhaq  berdasarkan  aspek karakter  yakni  dalam  ketentraman  anggota  haji  secara  primer  dan  berikutnya  bagi  ketentraman masyarakat  Muslim  secara  sekunder.  Sehingga  semua  kegunaan  yang  hadir  melalui  dana  haji wajib diterapkan untuk lingkup solidaritas para masyarakat Muslim atau Altadhamun Aldakhili, tidak  secara  ekternal  sesama  umat  yaitu  Altadhamun  Alkharijo  yang  hidup  di  sebuah  bangsa seperti pajak.
Kedua,  adanya  pengaruh  dari  niat  terhadap  posisi  hukum  sebab  hadits  Innamal  a’malu binniyyat yaitu seluruh tindakan bergantung terhadap niat yang memiliki kandungan dasar motif sesuai  dengan  kajian  yang  lazim  untuk  menetapkan  beberapa  posisi  hukum  berupa  kesepakatan akad  yang  berhubungan  pada  penanaman  modal.  Selain  itu  tidak  bisa  dicegah  juga  sasaran ataupun  alasan  pihak  Bank  Syariah  untuk  mengelola  dana  yang  masih  belum  pasti  akan digunakan  dalam  beberapa  tahun  ke  depan.  Tetapi  tujuan  bahwa  dana  haji  untuk  dipergunakan selain  dari  untuk  produk  tabungan  haji  tersebut,  maka  adapun  pemakaian  serta  maqashid  tidak diteliti  dengan  lebih  dalam.  Artinya  korelasi  dari  fasilitas  atau  wasilah  dan  sasaran  atau  ghayah
memiliki  sifat  asumtif  atau  alwahm.  Namun  tidak  sejauh  di  tingkat  asumsi  dominasi  atau ghalabatu aldzan yang layak sebagai pangkal dari para fuqaha untuk menentukan suatu hukum.
Tata kelola dana haji wajib dijalankan secara hati-hari serta diantisipasi dengan penerapan prinsip  maqashid  syariah  yang  wajib  dijalankan  oleh  pihak  KCP  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) Kota Tebing Tinggi sehingga nantinya bisa menghasilkan balasan yang jelas sesuai resiko yang kecil  sesudah  dikaji  lebih  dalam  dan  kepastian  tenaga  kerja  yang  efektif.  Prinsip  hati-hati  dan keselarasan  dengan  beberapa  nilai  syariah  termasuk  di  lingkup  istihsanul  mashlahat  yaitu menelusuri  maslahat  yang  paling  baik  dan  nyata  menggunakan  resiko  minimum  yang  dijadikan usaha menciptakan sasaran syariah dengan beberapa tahap.
Berdasarkan  kasus  mengenai  pengelolaan  produk  tabungan  dana  haji  yang  terjadi  di KCP  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi  ditemukan  masih  banyaknya  nasabah yang mengkhawatirkan atau meragukan dana hajinya disalahgunakan ataupun terindikasi sebagai riba dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai prinsip maqashid  syariah serta  lemahnya  sosialisasi  prinsip maqashid  syariah yang  dijalankan oleh  KCP  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Kota  Tebing  Tinggi  dalam  menjelaskan  ketidakadaan unsur-unsur  riba  dalam  produk  tabungan  haji  miliknya  membuat  banyaknya  nasabah  lebih memilih  untuk  menarik  dana  hajinya  secara  sepihak  daripada  mempertahankan  sesuatu  yang tidak jelas penggunaannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  mengkaji  lebih lanjut yang nantinya dituangkan dalam judul sebagai berikut: “ Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada  Produk  Simpanan  Tabungan  Haji  (Studi  Kasus  Pada  PT.  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)”.

## METODE PENELITIAN
Penggunaan  jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  menerapkan pendekatan  deskriptif.  Pelaksanaan  penelitian  yaitu  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota Tebing  Tinggi  yang  terletak  di  Jalan  Jendral  Sudirman  No.  253-255,  Kel.  Badang  Bejuang, Kec. Tebing  Tinggi  Kota, Kota  Tebing  Tinggi,  Sumatera  Utara.  Pelaksanaan  waktu  penelitian mulai dari Januari 2022 hingga tuntas.
Adapun  subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  staff  atau  karyawan  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinngi yang dapat memberi informasi mengenai berbagai data yang dibutuhkan.  Objek  pada  penelitian  ini  yaitu  produk  simpanan  haji  pada  BSI  KCP  Kota  Tebing Tinggi.  (2)  kendala  dalam  pelaksanaan  penerapan  produk  simpanan  haji  pada  BSI  KCP  Kota Tebing Tinggi. (3) analisis pencapaian Maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji. Penggunaan  jenis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  data  kualitatif  yang  masuk  dalam  data kualitatif pada penelitian ini yakni gambaran umumnya objek riset mencakup sejarah singkatnya berdiri  perusahaan,  tempat  geografis  objek,  tujuan  perusahaan,  struktural,  cara  kerjan,  dan hambatan  penggunaan  produk  simpanan  haji  pada  BSI  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  dan  analisa perolehan Maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji. Penggunan sumber data pada penelitian ini  terdiri  dari  2  (dua)  yakni  bersumber  dari  data  primer  berasal  dari  hasil  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  BSI  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  dan  data sekunder diperoleh dari buku, publikasi pemerintahan, literatur, dan sejenisnya sampai beberapa situs  yang  berhubungan  pada  informasi  yang  diinginkan.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  data sekunder  yang  dimaksud  ialah  data-data  yang  bersumber  dari  studi  kepustakaan  yang  meliputi: buku-buku literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah serta lainnya yang berkaitan pada riset penulis.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
interview. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  atau  alat  pengumpulan  data  yang  ditentukan.  Pada dasarnya,  ada  dua  jenis  pengolahan  atau  analisis  data  yang  bergantung  pada  data:  (1)  analisis nonstatistik,  dan  (2)  analisis  statistik.  Setelah  itu,  analisis  data  kualitatif  akan  digunakan  untuk mengkarakterisasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  beberapa    gambaran  singkat  pertanyaan  dan  jawaban  wawancara  yang  ditujukan kenasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut
a. Apakah  informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  Bank  Syariah  Indoesia  benar-benar  jelas mengenai Mekanisme Maqashid Syariah Dan Produk Simpanan Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi?
Nasabah:  Iya,  benar  benar  detail  pihak  Bank  Syariah  Indonesia  menjelaskan  mekanisme maqashid  syariah  dan  simpanan  tabungan  haji  sehingga  nasabah  yang  ingin  menabung tidak lagi mengalami keraguan dipikiran nasabah
b. Apakah  nasabah  produk  simpanan  tabungan  haji  pada  saat  menabung,  transaksi  dicatat langsung oleh pihak Bank Syariah Indonesia?
Nasabah:  Ya,  setiap  transaksi  dicatat  dengan  baik,  dan  terealisasikan  mekanisme maqashid syariah. Dimana pihak Bank Syariah Indonesia berupaya mengalokasikan dana nasabah  dengan  baik  dan  halal  serta  diperbolehkan  untuk  mengambil  profit  yang  wajar yang tidak mengandung unsur riba.
c. Apakah produk simpann tabungan haji membantu nasabah yang memiliki niat naik haji? Nasabah: Dengan adanya simpanan tabungan haji ini tentu sangat membantu perencanaan ibadah haji yang diinginkan semua orang. Karena tanpa adanya tabungan yang baik maka dana yang sudah dialokasikan untuk biaya haji terkadang terpakai untuk kebutuhan hidup yang lain karena faktor himpitan ekonomi.
Dari  pembahasan  hasil  wawancara  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkanbahwa  pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji sudah terbilang tercapai. Dapat dikatakan bahwa  hasil  semua jawaban  kuesioner  semua  yang  diinginkan  nasabah  dapat terlaksana  dengan baik. Itu semua dapat dari hasil kuesioner yang diberikan oleh penulis terhadap sampel yang telah ditentukan. Dan hasilnya dari semua jawaban lebih dominan yang diharapkan pihak bank.

## 1. Mekanisme  Maqashid  Syariah  Dan  Produk  Simpanan  Tabungan  Haji  Di  Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  di  awal,  salah  satu  syarat  wajib  haji  adalah istiṭa’ah yaitu mampu. Mengenai batas-batasnya, para ulama juga berbeda pendapat. Yang mengarah pada kesimpulan  bahwa  seseorang  wajib  menunaikan  ibadah  haji  berdasarkan  istita'ah  ini.  Yang menandakan bahwa, bagi mereka yang mampu menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban  manusia  kepada  Allah.  (QS.3:97).    (Umi  Aqila  2019)  Para  ulama  fikih  menafsirkan istita'ah  dalam  ayat  ini  dengan  kemampuan  seseorang  untuk  berangkat  ke  Mekkah  dan menunaikan ibadah haji, meliputi kemampuan, biaya, dan keamanan.
Berikut  ini  akan  terjadi  jika  unsur-unsur  tersebut  di  atas  diintegrasikan  lebih  lanjut dalam ibadah haji:
1. Biaya  bagi  mereka  yang  akan  melakukan  perjalanan  sudah  tersedia.  Dalam  situasi  ini, pemerintah  dan  legislatif  memutuskan  biaya  haji,  yang  kemudian  disesuaikan  dengan perubahan ekonomi setiap tahun.
2. Tersedianya pilihan perjalanan untuk pergi ke sana dan kembali, dalam hal ini diberikan oleh pemerintah baik melalui perjalanan darat maupun udara.
3. Jadilah  sehat  secara  fisik.  Calon  jemaah  haji  akan  menjalani  evaluasi  medis  dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mereka cukup sehat untuk menyelesaikan perjalanan di negara-negara dengan keadaan geografis  yang  sangat berbeda dengan Indonesia.
4. Di  jalan  dengan  aman.  Dalam  hal  ini,  baik  pemerintah  Arab  Saudi  maupun  Republik Indonesia  akan  mengambil  langkah-langkah  untuk  menjamin  keamanan  perjalanan jemaah  haji  dari  titik  keberangkatan  hingga  titik  kepulangan  ke  negara  asalnya.  Dalam skala  yang  lebih  kecil,  petugas  haji  akan  berkolaborasi  dengan  ketua  tim  dan  ketua rombongan.  Memiliki  paspor  dan  visa  haji  adalah  syarat  utama  untuk  bisa  berangkat dengan selamat.
Menerapkan  gagasan  isti'a'ah  sebagai  kebutuhan  haji  ini,  diketahui  dari  sejarah  bahwa Nabi  melarang  orang  berutang  dalam  rangka  perjalanan  haji.  Namun  secara  umum,  utang  tidak menjadi perhatian selama diketahui bahwa seseorang memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk  melunasi  kewajiban  sekaligus  memenuhi  kebutuhan  pokoknya.  Sedangkan  dalam  kasus talangan  ini,  pihak  bank  diberi  kuasa  untuk  membatalkan  ibadah  haji  sebagai  bagian  dari penjaminan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pinjaman  tersebut  dapat  dipastikan  dapat  dilunasi karena  apabila  terjadi  pembatalan  haji,  nasabah  akan  menerima  pengembalian  dana  yang  telah disetorkannya ke rekening Kementerian Agama.
Karena  jasa  pengurusan  pendaftaran  atau  pembatalan  dimasukkan  ke  dalam  komponen ujrah  yang  ditawarkan  oleh  nasabah,  bank  tidak  terpengaruh  secara  merugikan.  Bank menekankan  pendekatan  kekeluargaan  atau  penjadwalan  ulang  dan  tetap  menunggu  sampai waktu BPIH lunas, meskipun memiliki kuasa yang lengkap untuk membatalkan pendaftaran haji dan  dapat  melakukannya  kapan  saja  jika  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  dalam  sesuai dengan periode yang dijadwalkan.
Qardh  bukanlah  transaksi  bisnis  dan  digolongkan  sebagai  akad  tathawuu'i,  atau kesepakatan  untuk  saling  membantu,  dalam  literatur  fikih  kuno.  DSN  MUI  memaparkan justifikasi  yang  luas  dalam  fatwa  atas  keabsahan  akad  Qardh  dan  Ijarah  sebagai  akad  yang menjadi  bagian  dari  produk  ini.  Dalam  fatwa  lain,  ketentuan  akad  yang  dikenal  dengan  istilah qardh dan ijarah juga telah diatur. Berikut ketentuan akad Qardh:
a. Al-  Qardh dalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  (muqtaridh)  yang membutuhkan.
b. Nasabah  Al-Qardh  harus  mengembalikan  uang  primer  yang  diterima  pada  waktu  yang telah disepakati bersama.
c. Pelanggan dikenakan biaya administrasi.
d. Jika dianggap penting, LKS dapat meminta assurance dari klien.
e. Jika  tidak  ditentukan  dalam  kontrak,  klien  Al-Qardh  dapat  secara  sukarela menyumbangkan lebih banyak uang ke LKS.
f. Apabila  klien  tidak  dapat  mengembalikan  seluruh  atau  sebagian  tugasnya  pada  tanggal jatuh tempo dan LKS telah memverifikasinya, LKS dapat:
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
2) Hapus buku semua atau sebagian kewajibannya.
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Selain  itu,  tabungan  haji  ini  sangat  memperhatikan  masalah  kemaslahatan  yang  sangat menentukan  kemampuan  hukum  Islam  untuk  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman.  Islam, dengan hukum syariatnya, hanya berfokus pada perbuatan yang membawa berkah nyata; itu tidak merujuk  pada  hal  lain  dan  memudahkan  jalan  menuju  ketaatan.  Para  ulama  fikih  menetapkan peraturan  berdasarkan  tujuan  ini.  Nasabah  bank  syariah  memiliki  2  (dua)  pilihan  yang  dapat dipilih  untuk  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  untuk  menunaikan  ibadah  haji,  yaitu Tabungan Mabrur atau Jaminan Haji.
Keduanya  memiliki  keunggulan  dibandingkan  yang  lain.  Kedua  bank  setidaknya  akan menerima  pendapatan  yang  lebih  besar  dari  layanan  yang  mereka  tawarkan.  Sedangkan konsumen dibebaskan dari kewajiban mengembalikan talangan dan tidak dikenakan ujrah seolah- olah  telah  mengambil  talangan  haji  jika  menggunakan  Tabungan  Mabrur.  Keuntungan  terdekat yang  bisa  didapatkan  dengan  memilih  talangan  haji  adalah  bisa  langsung  mendapatkan  nomor part haji, dibandingkan ketika masih harus menunggu uang terkumpul. Namun, mengambil dana talangan haji bukan tanpa nilai yang signifikan. Manfaat lainnya, seperti semangat beribadah dan berkegiatan  ekonomi,  menjadi  penguatan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  mereka.  Dengan menerima talangan haji, kita bisa menunjukkan kerelaan kita menunaikan kewajiban agama kita. Dan dengan niat baik, Allah akan membantu mengembalikan pinjaman nasabah.
Keuntungan  yang  dibawa  talangan  haji  adalah  sah  dan  sesuai  dengan  syariat  Islam. Dengan  talangan  haji  ini,  setidaknya  dapat  ditegakkan  2  (dua)  maslahat  fundamental,  yaitu menegakkan agama dan menegakkan harta. Salah satu keinginan manusia yang paling mendasar, perjalanan,  dapat  terpenuhi  dan  sumber  daya  dapat  dimanfaatkan  dengan  lebih  baik.  Contoh berikut  menunjukkan  bagaimana  menggunakan  maslahah  atau  maqasid  asy-syari'ah  sebagai teknik  untuk menganalisis  keberadaan  talangan  haji:  Islam  menuntut  ibadah,  seperti  haji,  untuk menegakkan agamanya.
Biaya  diperlukan  untuk  menyelesaikan  realisasi  tujuan  utama  ini.  Orang  masih  bisa melakukan  perjalanan  tanpa  talangan,  tetapi  hanya  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  bisa digambarkan  sebagai  proses  pendaftaran  haji  untuk  mengumpulkan  uang  bagi  mereka  yang mencoba mengisi pundi-pundi dengan pendapatan yang tidak pasti. Belum lagi jika ada tantangan yang tidak terduga, seperti masalah usia atau bahkan bencana yang menghalangi seseorang untuk menunaikan ibadah haji sesuai jadwal. Pendekatan mana yang akan digunakan di tingkat tersier akan tergantung pada kemampuan lokal dan selera estetika. Bank syariah, misalnya, menawarkan layanan selain aman dan santun karena berlandaskan syariah.
Berikut  syarat  dan  ketentuan  pembukaan  Tabungan  Haji  Indonesia  dan  Tabungan  Haji Muda Indonesia:
1. Sebelum  membuka  rekening,  nasabah  harus  memenuhi  persyaraan  yang  ditentukan  oleh pihak bank, persyaratan nya antara lain sebagai berikut:
a. Umum
1) Tabungan ini menggunakan prinsip atau Wadiah Yad Amanah ;
2) Nasabah Tabungan Haji Indonesia:
a). Nasabah adalah umat Islam (perorangan) yang berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah Haji.
b). Nasabah  harus  menyerahkan  fotokopi  KTP  dan  NPWP,  apabila  nasabah tidak  memiliki  NPWP  maka  dapat  melengkapi  surat  pernyataan  tidak memiliki NPWP.
3) Tabungan Haji Muda Indonesia:
a). Nasabah  adalah  umat  Islam  (perorangan)  yang  berumur  di  bawah  17  tahun  dan berminat menunai kan ibadah Haji.
b). Nasabah  ditunjuk  atau  diwakilkan  dengan  orang  tua  atau  wali  yang  sudah  cakap hukum.
c). Orang  tua/wali  wajib  menyerahkan  fotokopi  KTP  dan  NPWP  orang  tua,  untuk  anak menyerahkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga (KK).
4) Nasabah  mendapatkan  Buku  Tabungan  Haji  Indonesia  dan  Tabungan  Haji  Muda Indonesia  selanjutnya  disebut  “Buku  Tabungan”.  Tabungan  dalam  bentuk  mata  uang Rupiah atau USD.
5) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan  atau  penyetoran  uang  oleh  Nasabah,  maupun  penerima  atau  pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban Nasabah.
6) Data Nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain.
7) Apabila  nasabah  sudah  melakukan  setoran  awal/mendapatkan  no  validasi/porsi,  nasabah dapat diberikan kartu ATM dan fasilitas EChannel.
8) Bagi  Nasabah  yang  batal  karena  meninggal  dunia  maka  pewarisan  hak  atas  Tabungan diserahkan  kepada  ahli  waris  yang  sah  menurut  hukum  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk sesuai hukum.
9) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Sistem Informasi dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT),  maka  diatur  sesuai  dengan  ketentuan Bank.
10) Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan saldo pada Buku Tabungan dan saldo yang  tercatat  pada  pembukuan  Bank  maka  yang  digunakan  adalah  saldo  yang  tercatat pada pembukuan Bank.
11) Jika  Buku  Tabungan  hilang,  Nasabah  wajib  melaporkan  secara  tertulis  kepada  Bank dengan  melampirkan  Surat  Keterangan  dari  Kepolisian  dan  Identitas  yang  berlaku, selanjutnya Bank Syariah akan mengeluarkan Buku Tabungan baru.
12) Untuk  nasabah  yang  rekeningnya  telah  terdaftar  pada  Sistem  Informasi  dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  dan  buku  tabungannya  hilang  maka  akan diganti  dengan  buku  tabungan  baru  dengan  nomor  rekening  yang  terdaftar  di  Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
13) Ketentuan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang meliputi:
a). Nasabah  dapat  didaftarkan  setoran  Awal  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH) apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji.
b). Bagi  Nasabah  yang  batal  atas  permintaan  sendiri  setelah  terdaftar  pada  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT)  maka  diatur  sesuai ketentuan tentang pendaftaran Haji.
14) Penyetoran Dan Penarikan
a). Penyetoran  dan  penarikan  dapat  dilakukan  di  seluruh  cabang  Bank  sesuai  waktu operasional Bank.
b). Setoran  awal  minimal  Rp100.000  (seratus  ribu  rupiah)  dan  setoran  selanjutnya minimal  Rp10.000  (sepuluh  ribu  rupiah)  via  Cabang,  Rp.  1  via  E-Channel  (Mobile dan Internet Banking).
c). Saldo  minimal  untuk  didaftarkan  pada  Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji Terpadu  (SISKOHAT)  adalah  sebesar  nominal  yang  ditentukan  oleh  Lembaga
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pemerintah  yang  memiliki  Wewenang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh  ditambah sebesar saldo minimal tabungan.
d). Nasabah  juga  akan  mendapatkan  buku  tabungan  untuk  mengetahui  jumlah  saldo dalam rekening tabungannya.
e). Penarikan  hanya  dapat  dilakukan  dalam  ”kondisi  darurat”  (misalnya  nasabah mendapatkan  musibah  atau  kemalangan)  dan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  Slip Penarikan Tabungan,  Surat  Pernyataan  Permohonan  Penarikan  Dana  Tabungan  Haji Indonesia Sebagian dan memperlihatkan Buku Tabungan.
f). Penarikan  dan  pemindahan  buku  dapat  dikuasakan  dengan  melampirkan  surat  kuasa yang sah dari Nasabah, disertai bukti Identitas dari pemilik dan penerima kuasa.
15) Penutupan Rekening
a). Untuk nasabah yang telah memiliki nomor porsi, maka rekening tidak boleh ditutup, kecuali nasabah melakukan pembatalan porsinya.
b). Untuk  nasabah  yang  telah  melaksanakan  ibadah  Haji,  maka  tabungan  dapat  ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
16) Biaya
a). Biaya e-channel dikenakan sesuai dengan transaksi diluar transaksi Haji.
b). Tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran Haji tidak dikenakan biaya,  sedangkan  Tabungan  yang  ditutup  sebelum  melakukan  pendaftaran  Haji dikenakan biaya Rp. 20.000,00 (Brosur Bsri Kcp Palmer).
17) Alur  Pembukaan  Tabungan  Haji  Indonesia  Secara  persyaratan  sudah  terlebih  dahulu dijelaskan,  untuk  mempermudah,  maka  ada  alur  yang  secara  garis  besar  yang  bertujuan untuk agar semakin mudah dipahami, maka alur nya adalah sebagai berikut :
Manfaat  dari  adanya  produk  tabungan  haji  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi.  Dengan  adanya  produk  tabungan  haji  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi ini tentunya dengan menggunakan akad wadi’ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa  didapatkan  oleh  nasabah  itu  sendiri  seperti,  membantu  meringankan  penyiapan  dan  untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak  adanya  administrasi  bulanan,  dan  nasabah  bisa  mendapat  fasilitas  kartu  ATM  yang  bisa digunakan  provider  VISA. 1 Adapun  manfaatnya  adalah  bagi  nasabah  mempermudah  untuk menabung  guna  keberangkatan  haji  ini  tentunya  dengan  prosedur  yang  transparan  dan  sesuai dengan  syariat  Islam.  Bagi  bank  Tabungan  Haji  Indonesia  dan  Tabungan  Haji  Muda  Indonesia sangat  membantu  dalam  kegiatan  operasional  nya.  Saat  ini  juga  BSI  tengah  mengembangkan layanan dengan optimalisasi BSI mobile untuk dapat membuka tabungan dengan megakses saldo tabungan  haji,  jadi  kedepannya  nasabah  dapat  melakukan  pembayaran  haji  secara  daring  tanpa harus datang ke kantor cabang.

## 2. Kendala  Yang  Didapatkan  Oleh  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi Dalam Penerapan Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji
Hasil temuan penelitian ini di dapatkan berdasarkan wawancara mendalam kepada pihak Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  dan  nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Kota Tebing Tinggi. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penerapan Maqashid  Syariah Pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi
Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  menerapkan maqasid  syariah dalam bermuamalah  sehari  hari  seperti  memperlakukan  nasabah  dengan  baik,  menggunakan  bahasa yang  baik  dan  melayani  siapa  saja  yang  datang  ke  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi  baik  itu  nasabah, calon  nasabah maupun  tamu.  Menyediakan cuci  tangan dan  tisu  untuk para  nasabah  dan  tamu  yang  datang  sebelum  memasuki  kantor  pada  saat  pandemik  covid-19. Membuat  arahan  kepada  nasabah  yang  ingin  melakukan  deposito  dan  pembiayaan  kepada karyawan  yang  telah  di  siapkan,  jika  nasabah  yang  ingin  melakukan  deposito  maka  di  tunjuk untuk menemui Costumer Service yang telah ada dan jika nasabah ingin melakukan pembiayaan maka nasabah di tunjuk untuk menemui marketing.
Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan Maqasid syariah (tujuan syariah/ hukum islam) pada seluruh produk yang ada dan berpedoman kepada Al-Qur’an dan As- Sunnah.  Produk  produk  yang  ada  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  tidak mengandung  unsur  riba,  melainkan  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi menggunakan  sistem  bagi  hasil  dimana  hal  ini  tidak  merugikan  nasabah  tetapi  saling menguntungkan  antara  bank  dan  nasabah.  Kemudian  seluruh  produk  yang  ada  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi diawasi oleh DPS dan DSN.
Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan Maqasid syariah (tujuan syariah/  hukum  islam)  pada  produk  pembiayaan  Penerapan Maqasid  syariah pada  produk pembiayaan seperti:
1. Murabahah (jual beli). Produk ini dibuat mengikuti ketentuan syariah yang mana syarat jual beli harus terpenuhi yaitu ada penjual (bank), pembeli (calon nasabah), ada barang yang diperjual belikan, ada harga yang disepakati (harga jual), dan ijab qabul.
2. Mudarabah  (bagi  hasil),  Bank  memberikan  modal  kepada  calon  nasabah  yang menjalankan  usaha,  pada  pembiayaan  ini  yang  disepakati  diawal  adalah  porsi  nisbah atau pembagian keuntungan dari hasil usaha yang tidak dalam bentuk nominal uang.
3. Multijasa  seperti:  pendidikan,  pesta,  perobatan,  dan  yang  diluar  dari  pembiayaan mudarabah  dan  murabahah.  Pembiayaan  ini  di  berikan  kepada  nasabah  dalam  rangka memperoleh  manfaat  atau  jasa.  Sedangkan  keuntungan  bank  / fee sesuai  dengan kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai pembayaraan manfaat.
Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan Maqasid syariah (tujuan syariah/  hukum  islam)  pada  pembiayaan  yang  memerlukan  hal  ini  di  lakukan  karena  Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi beroprasi sesuai dengan Al quran dan Assunah dan memegang prinsip al islam serta mampu membedakan yang halal maupun yang haram.
Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan Maqasid syariah (tujuan syariah/  hukum  islam)  pada  pembukaan  tabungan  simpanan  haji  antara  nasabah  dan  Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi yaitu dengan cara:
a. Memberikan  penjelasan  apa  saja  jenis  tabungan  simpanan  haji  yang  ada  di  Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi;
b. Ketika  pihak  nasabah  sudah  yakin  untuk  membuka  tabungan  simpanan  haji,  pihak Bank Syariah Indonesia  KCP  Kota Tebing Tinggi lalu menjelaskan bahwa akad yang digunakan yaitu akad wadi’ah dan mudharabah .
c. Pihak  bank  memberi  waktu  kepada  nasabah  untuk  memikirkan  pemilihan  akad  yang akan digunakan sembari menjelaskan keuntungan dan kekurangan menggunakan akad tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
d. Jika  sudah  yakin,  kemudian  pihak  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi membuka tabungan simpanan haji.
b. Kendala Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Kendala  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  dalam  melakukan  akad mudharabah dalam pelaksanaan tabungan simpanan haji yaitu sering sekali terjadi penolakan dari nasabah,  hal  ini  karena  nasabah  menganggap  tabungan  simpanan  haji  tersebut  merupakan tabungan  yang tidak boleh dipergunakan sembarang apalagi untuk hal-hal investasi  yang belum tahu apa bentuknya.
Solusi  yang  dilakukan  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  selama  ini dalam meyakinkan nasabah melakukan pembukaan akad mudharabah sebagai tabungan simpanan hajinya  hanya  berlandaskan  pada  adanya  aturan  yang  memperbolehkannya,  tidak  menjelaskan secara detail dari perspektif islam sehingga masih banyak timbul keraguan dalam hati masyarakat untuk  sepakat  melakukan  pembukaan  akad  mudharabah  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota Tebing Tinggi.
Prosedur yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa terzolimi antara nasabah maupun pihak Bank. Adapun prosedur- prosedurnya sebagai berikut:
a. Melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah;
b. Menunjukan  aturan-aturan  atau  dasar  hukum  dalam  pembukaan  tabungan  simpanan haji;
c. Menegaskan kembali kepada nasabah bahwasannya akad mudharabah yang dijalankan oleh  pihak  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  tidak  melanggar ketentuan syariah.
Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian yang di lakukan penulis selama kurun  waktu  Mei  2022  dengan  pemenuhan  persyaratan  administrasi  penelitian  dari  pengurusan surat  izin  penelitian  mulai  pada  Program  Studi  Perbankan  Syariah  Fakultas  Agama  Islam Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara,  hingga  persetujuan  penelitian  pada  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  tentang  bagaimana penerapan maqasid  syariah dalam tabungan  simpanan haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi.
1) Analisis  penerapan maqasid  syariah dalam  pelayanan  pembukaan    tabungan  simpanan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
a). Penerapan maqasid  syariah (tujuan  syariat)  dalam  muamalah  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi di lakukan sesuai dengan prosedur syariat seperti memperlakukan  nasabah  dengan  baik,  menyediakan  fasilitas  untuk  nasabah  dalam memberikan  pelayanan  ( sevice ),  mempermudah  nasabah  yang  kesulitan  untuk meminjam  dan  membayar  pinjaman  dalam  pembiayaan  dan  mengedepankan  prinsif ke islaman.
b). Suatu maqasid syariah seorang manusia dapat tercapai apabila kelima unsur tersebut dapat terpenuhi yaitu :
(1) Agama ( Ad-Din )
(2) Jiwa ( An-Nafs )
(3) Akal pikiran ( Al –Aql )
(4) Harta ( Al- Mall )
(5) Keturunan ( An-Nasl )
Sama halnya dengan bank syariah, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat.
c). Setiap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dalam hal bermuamalah sehari  - hari harus sesuai dengan maqasid syariah , salah satunya adalah Bank Syariah  Indonesia KCP  Kota  Tebing  Tinggi,  dalam  melakukan  kegiatan  oprasinal  /  muamalah  sehari  hari harus berpedoman kepada al quran dan assunah. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  sudah  melakukan  penerapan maqasid syariah dalam  bermuamalah  dan  setiap  pegawainya  sudah  memahami  bagaimana menerapkan maqasid  syariah dalam  bermuamalah,  itu  terbukti  dalam  melakukan pelayanan  kepada  nasabah  di  mana  nasabah  tidak  memberikan  respon  atau  tanggapan negatif  terhadap  pelayanan  yang  di  berikan.  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi
2) Penerapan Maqasid  syariah Pada  Seluruh  Produk-Produk  Di  Bank  Syariah  Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
a). Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  mewajibkan  penerapan maqasid syariah dalam  seluruh  produknya,  yang  mana  produk  yang  di  tawarkan  oleh  Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi tidak mengandung unsur riba dan sistem yang  di  gunakan  adalah  sistem  bagi  hasil  yang  mana  hal  ini  saling  menguntungkan antara  bank  nasabah  dan  tentunya  mengikuti  ketentunan  al  quran  dan  assunah, kemudian  seluruh  produk  yang  ada  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi di awasi oleh DPS dan DSN.
a). Terkait  dengan  produk  perbankan  syariah,  ushul  fiqih  yang  berwawasan maqasid syariah memberikan perspektif filosifi dan pemikiran rasional tentang akad akad pada setiap  produk  perbankan  syariah.  Semua  produk  perbankan  syariah  mengacu  pada fatwa dewan syariah nasainal (DSN), yang selanjutnya di atur dalam bentuk peraturan bank  indonesia  (PBI),  setiap  perbankan  syariah  di  wajibkan  memiliki  DPS  yang memiliki  tugas  pokok  di  antaranya  mengontrol  seluruh  produk  yang  digulirkan (Nurmazli 2018).
b). Bank syariah sudah seharusnya beroprasi dan berorientasi sesuai al quran dan assunah ,  di  haruskan  dalam  setiap  produknya  mengandung  unsur  islami  seperti  maqasid syariah.  Menurut  hemat  peneliti  dalam  analisis  ini  Penerapan maqasid  syariah pada produk produk di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah mengikuti ketentuan  syariat  yang  mana  seluruh  produknya  tidak  ada  yang  mengandung  unsur riba  dan  di  buktikan  dengan  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi memiliki DPS dan DSN untuk pengawasan produknya .
3) Penerapan maqasid  syariah pada  produk  tabungan  simpanan  haji  di  Bank  Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
Penerapan maqasid  syariah pada  produk  pembiayaan  di  Bank  Syariah  Indonesia  KCP Kota  Tebing  Tinggi  sudah  mengikuti  kaidah maqasid  syariah yang  mana  produk  produknya seperti murabahah, mudharabah dan multijasa dalam penjualannya kepada nasabah sesuai dengan Al-Qur’an  dan  As-Sunnah,  bertujuan  untuk  mensejahterakan  nasabah,  sehingga  tidak  ada  pihak yang merasa terzolimi dan fee atau keuntungan bank disebut dengan pembayaraan manfaat.
a. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat  secara  luas  dunia  dan  akhirat.  Dengan  mengacu  pada  tujuan  utama  ini,  istilah maqasid  syariah menjadi  sandaran  utama  dalam  setiap  pengembangan  operasional  dan produk-produk yang ada pada bank syariah  (Febriadi, Sandi Rizki 2017) . Menurut imam
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Sugema, berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah  kemakmuran  ekonomi  yang  meluas,  keadilan  sosial  ekonomi  dan  distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. 2
b. Kegiatan  oprasional  perbankan  syariah  sudah  seharusnya  berpedoman  kepada  alquran dan assunah dan sesuai dengan maqasid syariah , menurut hemat peneliti dalam analisis ini  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  sudah  menerapkan maqasid syariah pada  produk  pembiayaan  dan  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  fungsi perbankan  syariah  yaitu  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat/  nasabah  sesuai dengan prinsip syariat.
Menurut  hemat  peneliti  dalam  analisis  ini  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing Tinggi sudah memenuhi prinsip-prinsip islam dan menerapkan maqasid syariah , dimana nasabah tidak merasa terpaksa dan terzolimi pada saat Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi mengambil alih barang jaminannya, dan prosedur penarikan atas barang jaminan yang di lakukan Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 3. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji
Memahami teori-teori syariah tentang maqashid al-syariah, landasan intelektual, dalil-dalil rasional,  merealisasikan  illat,  rahasia  tasyri',  dan  pendekatan  lain  untuk  melahirkan  diktum- diktum  syariah  lainnya.  Sangat  penting  untuk  menggunakan  perangkat  metodologis  dengan hubungan fikih ketika mempelajari maqashid syariah, seperti teori qiyas, qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat,  masalikul'illat,  istihsan,  maslahah  mursalah,  sadd  al-zariah,  'urf,  istishab,  takhrijul  manath Penjelasan  ini  sesuai  dengan  ilmu  ushul  fiqh  dengan  mempertahankan  kemanfaatan  lima kebutuhan  dasar  utama  akal,  agama,  uang,  dan  kehidupan  bukan  hanya  menjelaskan  tujuan syariah. Ide ini digunakan dalam kaitannya dengan perbankan syariah dan sektor keuangan..
Peran  maqashid  syariah  dalam melahirkan  peran  ganda  sebagai  penentu  dan  mewujudkan produk  ekonomi  syariah  lebih  besar  dari sekedar  memberikan  aspek  filosofis  dan rasional  pada kegiatan  ijtihad  ekonomi  syariah  kontemporer  yang  melahirkan  produk  hukum  ekonomi  Islam. Contoh dari peran ini termasuk alat kontrol sosial dan aplikasi sosio-ekonomi dalam menciptakan manfaat dan kegunaan bagi manusia.
Tujuan  utama  dari  maqasid  Al-Syari'ah  adalah  untuk  menuai  pahala.  Banyak  organisasi keuangan mengikuti prinsip syariah dan menerapkan Maqashid Al-Syariah sesuai dengan sistem ekonomi yang ada, antara lain:
1. Penerapan Terhadap Perbankan Syariah
Tanpa  Maqashid  Al-Syariah,  mungkin  ada  kehilangan  substansi  syariah  di  semua undang-undang,  perbankan,  fatwa,  keputusan  keuangan,  kebijakan  fiskal  dan  moneter,  dan barang. Dimungkinkan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pengaturan fiqh muamalah disesuaikan dengan formulasi perbankan dan keuangan tanpa adanya Maqashid Al-Syariah, yang menjadi diam dan permanen. Akibatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah menimbulkan tantangan dan keterlambatan perkembangan.
Pesatnya  pertumbuhan  keuangan  dan  perbankan  syariah  menimbulkan  sejumlah persoalan yang tentunya perlu disikapi secara bertahap. Akibatnya, pengawas perbankan syariah berbasis  Bank  Indonesia  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  pengetahuan  syariah  yang  sesuai
dengan  standar,  termasuk  ilmu  ushul  fiqh  dan  Maqasid  Al-Syari'ah,  yang  selama  ini  diabaikan oleh organisasi otoritas tersebut.
Berdasarkan penegasan Abdul Wahab Khalaf, ia menjelaskan bahwa memahami makna al-maqashid  al-shari'ah  dapat  membantu  seseorang  memahami  tafsir  Al-Qur'an  dan  Sunnah, berkontribusi pada kesimpulan argumen yang berlawanan, dan memainkan peran penting. dalam menegakkan  hukum  di  suatu  daerah  tertentu.  Ketika  menggunakan  penelitian  linguistik, dimungkinkan  untuk  menemukan  contoh-contoh  di  mana  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah  tidak memuat  ketentuan  hukum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  maqasid  al-shari'ah  merupakan komponen  penting  dari  implementasi  keuangan  dan  ekonomi  terbaru,  yang  berbeda  dari pengenalan bank syariah di sejumlah negara.  (Nasuka, Subaidi 2017) 18 Berikut adalah beberapa contoh bagaimana al-teori Syatibi digunakan untuk perbankan syariah:
a. Terciptanya  perlindungan  agama  melalui  penggunaan  Al-Qur'an,  hadits,  dan  peraturan Islam  lainnya,  yang  menjadi  pedoman  untuk  menerapkan  semua  sistem  dan  barang kinerja.  Dengan  adanya  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Dewan  Pengawas  Syariah,  maka perbankan  diperbolehkan  untuk  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  Islam yang  semakin  mapan  dan  menumbuhkan  kepercayaan  di  kalangan  Muslim  dan  non- Muslim.
b. Menerapkannya  pada  setiap  transaksi  di  bank  syariah  menghasilkan  perlindungan psikologis yang dihasilkan. Berbagai kesepakatan yang dipaksakan dari sisi membimbing masyarakat secara sosiologis dan psikologis agar dipercaya dan dihormati satu sama lain. Selain  itu,  hal  itu  dimungkinkan  oleh  pihak-pihak  yang  mengutamakan  pertemuan  yang dianjurkan  untuk  memiliki  sikap,  pakaian,  dan  percakapan  yang  santun  sesuai  dengan ajaran Islam dan diterapkan pada klien.
c. Pengguna  dan  pihak  perbankan  dilindungi  secara  intelektual  karena  diharapkan  untuk selalu  mengungkapkan  informasi  lengkap  tentang  sistem  produk  dari  sektor  perbankan dan tidak diperbolehkan untuk menahan informasi apapun. Di sini terlihat bahwa dengan tidak adanya perilaku lalim dari pihak bank, nasabah diarahkan untuk memahami bersama dalam  melakukan  transaksi  keuangan.  Bank  juga  berperan  dalam  menumbuhkan pemahaman  di  antara  nasabah  dengan  mengedukasi  mereka  tentang  setiap  produk  yang mereka tawarkan.
d. Perlindungan  aset,  yang  tampak  pada  setiap  produk  yang  dihasilkan  bank  sebagai upaya untuk  menyimpan  dan  menyalurkan  dana  nasabah  secara  baik  dan  sah  serta diperkenankan  untuk  meraup  keuntungan  secara  adil.  Selain  itu,  penerapan  sistem  zakat yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  aset  nasabah  secara  serentak  dan  terbuka  harus diperhatikan.
e. Perlindungan  derivatif  memastikan  bahwa  dana  klien  dijamin  kehalalannya  dan berdampak  pada  keluarga,  kerabat,  dan  orang  lain  dalam  mencari  nafkah  dari  uang simpanan tersebut. Hal ini dicapai dengan menjaga 4 (empat) komponen tersebut di atas. Maqashid  Al-Syari'ah  Dalam  hal  ini  dinilai  dari  dua  faktor,  yaitu:  Seseorang  wajib mengerjakan  dan  mengelola  hartanya  sendiri-sendiri  jika  ia  memiliki  harta  yang  lebih  berharga dan  keahlian  dalam  mengelolanya.  Selain  itu,  jika  perusahaan  berhasil,  dia  akan  berhak  atas semua keuntungan yang dihasilkan. Menurut maqashid alsyari'ah, nilai keuntungan suatu barang adalah hak pemilik jika disesuaikan dengan ayat Allah berikut ini tanpa bantuan atau hak orang lain:
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Artinya: Barang siapa melakukan kebaikan maka pahala baginya dan barang siapa yang mengerjakan  perbuatan  buruk  maka  dosa  baginya  sebagai  tanggungannya  sendiri.  Dan Tuhanmu tidak mendzalimi hamba-Nya sama sekali. (Fushilat (41): 46)
Artinya:  Allah  tidak  memberi  beban  pada  seseorang  kecuali  disesuaikan  pada kesanggupan  yang  dimilikinya.  Dia  memperoleh  pahala  melalui  kebaikan  yang dilakukan  serta  dia  memperoleh  siksaan  dari  keburukan  yang  dilakukannya.  Mereka berdoa:  Ya  Tuhan  kami,  jangan  Engkau  beri  hukuman  pada  kami  apabila  kami  lupa ataupun  berbuat  kesalahan.  Ya  Tuhan  kami,  jangan  Englah  berikan  beban  pada  kami seberat  beban  yang  telah  didapatkan  sebelum  kami.  Ya  Tuhan  kami,  jangan  Engkau bebankan  pada  kami  sesuatu  yang  tidak  dapat  kami  pikul.  Berilah  maaf  pada  kami, ampunkan perbuatan kami, dan berilah rahmat untuk kami. Engkaulah yang melindungi kami,  maka  berilah  pertolongan  pada  kami  menghadapi  orang-orang  kafir.  (QS.  Al- Baqarah [2]: 286).
Kedua,  jika  seseorang  memiliki  aset  tetapi  tidak  mampu  mengelolanya  sendiri  atau memiliki  pengetahuan  yang  diperlukan,  ia  dapat  mendelegasikan  pengelolaan  aset  tersebut kepada  pihak  ketiga.    (Andiko,  Toha  2018)  Ini  hanya  salah  satu  tujuan  Maqashid  Al-many Syari'ah. Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah:
a. Maqashid  Al-Syari'ah  Menurut  fatwa  DSN  MUI  No.  8  tahun  2000  tentang penjelasan  akad  mudharanh  dan  musyarakah,  pembiayaan  mudharabah  tanpa  agunan didasarkan pada premis ini. Namun LKS dapat memperoleh jaminan dari mudharib atau pihak  ketiga,  sehingga  mudharib  tidak  melakukan  kesalahan.  Jika  mudharib  terbukti melanggar  sejumlah  ketentuan  yang  telah  disepakati  oleh  semua  pihak,  jaminan  tidak dapat diterima. Agar dadi mendapatkan penjaminan, maka LKS dapat membiayai tanpa agunan sesuai dengan konsep musyarakah dengan tetap menghindari kesalahan. Secara teori,  akad  wali amanat  tidak  dapat  menjamin  barang  atau  marhun, tetapi  bagi  pemilik amanah  tidak  melakukan  kesalahan  perilaku  atau  moral  hazard.  Hal  ini  karena  utang timbul  akibat  adanya  akad  qardh,  transaksi  nontunai,  atau  akad  leasing  atau  ijarah dimana  biaya  ujrah  dibayarkan  secara  nontunai.  Karena  hal  ini  tertuang  dalam  fatwa DSN  nomor  92  tahun  2014  tentang  biaya  yang  diberikan  dengan  rahn  atau  AlTamwil Al-Mautsuq  Bi  Al-Rahn,  lembaga  keuangan  syariah  diperbolehkan  untuk mendapatkan agunan  barang.  Ketentuan  hukum  dari  berbagai  akad  perwalian  yang  telah  dibahas  di atas disesuaikan dengan maqashid sesuai syariat, terutama karena nilai keuntungan yang ada dan timbul seiring dengan resiko atau alghunmu bi alghurmi. Jika nilai keuntungan
terjamin,  fitur  utama  kontrak  dapat  diubah  tetapi  tidak  ditarik  kembali,  tidak  seperti pinjaman berbunga (Andiko, 2018).
b. Maqashid Al-Syari’ah Pada Transaksi Multi Akad Al-'uqud  ghairu  al-musamah,  atau  akad  modern  yang  tidak  ada  atau  bahkan  ada penjelasannya  dalam  nas  turat,  merupakan  jenis  transaksi  multi  akad.  Tujuan  multi- kontrak  adalah  untuk  memenuhi  permintaan  pasar,  meningkatkan  profitabilitas, mengurangi  risiko,  dan  tujuan  lainnya.  Beberapa  kontrak  benar-benar  dapat diberlakukan  selama  tidak  ada  pertentangan  terhadapnya.  Namun,  agar  beberapa  akad menjadi  sah,  akad  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan  yang  sesuai  dengan  syariah, termasuk  memiliki  maqashid  yang  jelas  untuk  memastikan  tidak  ada  pihak  yang dirugikan atau dirugikan.
Sesuai  dengan  urf  dan  pendapat  para  ahli  yang  keterangannya  telah  disetujui  oleh Dewan  Pengawas  Syariah  atas  dasar  kaidah  yaitu  sesuai  dengan  asas  akad,  maka  akad pelengkap  diberikan  dispensasi  yang  berbeda  dengan  inti  wasiat  dalam  fikih.  Artinya  hal-hal yang  seharusnya  dilarang  dalam  akad  tetapi  diperbolehkan  dalam  akad  pelengkap.  Pelengkap tertentu diizinkan untuk berbagai barang yang dilarang dan tidak diizinkan saat berdiri sendiri. Adapun beberapa akad dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:
1) Akad Ijarah Munlik (IMBT), yang selanjutnya dipisahkan menjadi hibah ijarah, wa'd, dan tamlik atau bai'.
2) Akad  musyarakah  mutanaqishah,  yaitu  menggabungkan  wa'd  untuk  akad  bai',  akad bai', dan akad ijarah dengan akad musyarakah atau syirkah 'inan.
3) Akad  murabahah  li  al-amir  bi  al-syira',  yaitu  menggabungkan  jual  beli  dengan wakalah dan wa'd.
4) Produk gadai emas yaitu campuran akad qardh, rahn, dan ijarah.
5) Tabungan untuk haji, khusus campuran akad qardh dan rahn.
6) Paralel Istishna', yang menggabungkan akad wakalah dan istishna'.
7) Mudharabah  muqayyadah,  atau  akad  mudharabah  yang  digabungkan  dengan  akad objek mudharabah.
8) Produk  yang digunakan dalam multi level marketing  yaitu akad  yang dibuat dengan klausul bai', ju'alah, dan samsarah.
Ditegaskan  bahwa,  menurut  kontrak,  kewajiban  dan  hak  masing-masing  pihak  adalah untuk  menikmati  hak  tersebut  bebas  dari  tirani.  Dijelaskan  bahwa  ada  bermacam-macam  akad, antara  lain  transaksi,  rhan,  dan  lain-lain,  yang  dijelaskan  rukun,  syarat,  dan  ketentuan  hukum akad,  berdasarkan  nas  Alquran  dan  Hadits.  Naskah  dan  kitab  turat  dimasukkan  dalam  akad karena  digunakan  untuk  jual  beli  dan  karena  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Karena dimodifikasi untuk mencerminkan preferensi masyarakat pada saat itu, akad yang dirujuk dalam teks dan kitab Turat menjadi jual beli. Diperbolehkan tetapi tidak menyimpang dari prinsip atau tsaqabit  dalam  masalah  muamalah  yang  jelas  yaitu  wudhuh,  keadilan,  dan  tanpa  membuat kesalahan  dari  kaidah  fikih,  jika  masyarakat  saat  ini  membutuhkan  akad  terbaru  yang  sesuai dengan tuntutannya.
c. Dalam  Maqashid  Al-Syari'ah  (Barang  Gadai)  Menurut  fatwa  DSN  tentang  rahn,  pinjaman diatur dengan menggunakan barang sebagai jaminan piutang atau rahn yang diizinkan. Selain itu,  jaminan  uang  dilakukan  dengan  menggunakan  objek  yang  signifikan  (bernilai)  seperti emas, yang disetujui oleh kitab suci Al-Qur'an, hadits, dan keuntungan. Sesuai dengan firman Allah SWT:
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Artinya:  Dan  jika  dirimu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapat  seorang penulis,  maka  diharuskan  untukmu  menjamin  dengan  suatu  barang  yang  dipegang. Namun,  jika  beberapa  darimu meyakini  beberapa  lainnya,  diharuskan  dirinya  bertakwa pada  Allah  sebagai  Tuhan-Nya,  serta  juga  jangan  dirimu  menyembunyikan  kesaksian, ini  dikarenakan  barang  siapa  yang  melakukan  itu,  sungguh  memiliki  hati  kotor  dan berdosa.  Allah  Maha  Mengatuhi  seluruh  yang  dirimu  lakukan  (QS.  Al-Baqarah  [2]: 283).
Mengenai maqasid syariah dalam tabungan haji, hal ini merujuk pada Fatwa DSM-MUI yang  menetapkan  fatwa  No:  02/DSN/MUI/IV/2000  dan  menyatakan  bahwa  menabung berdasarkan  perhitungan  bunga  tidak  dibenarkan  secara  syariah.  Tabungan  yang  dibenarkan, khususnya  tabungan  yang  berdasarkan  prinsip  Mudharabah.  Penerapan  akad  mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrurdi di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi, menurut hasil wawancara tidak terlepas dari tugas lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu:
a). Dalam transaksi ini, nasabah berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank berperan  sebagai  mudharib  atau  pengelola  dana.  Pelaku  tabungan  mabrur  sudah diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi.  Bank berfungsi sebagai mudharib,  atau  pengelola  dana,  dan  nasabah  berfungsi  sebagai  shahibul  maal,  atau pemilik dana.
b). Bank  dapat  melakukan  berbagai  usaha  ekonomi  yang  tidak  bertentangan  dan mengembangkannya,  termasuk  mudharabah  dengan  pihak  ketiga,  dalam  fungsinya sebagai  mudharib.  Selama  bisnis  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  syariah,  seperti mendanai nasabah lain atau menanam saham, Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi  bebas  mengelola  kas  nasabah  untuk  digunakan  dalam  bisnis.  Agar  bank memperoleh  penghasilan  dari  usaha  ini  dan  membagi  keuntungan  dengan  nasabah tabungannya.
c). Kas,  bukan  piutang,  harus  digunakan  untuk  menghitung  modal.  Pelanggan  memberikan uang  tunai  kepada  teller  untuk  disetor  saat  membuka  rekening.  d)  Bagi  hasil  harus dijabarkan  dalam  akad  pembukuan  rekening  sebagai  nisbah  dan  harus  sesuai  dengan pedoman umum fatwa DSN. Tidak ditentukan pada saat rekening dibuka berapa banyak konsumen akan mendapatkan bagi hasil. Tetapi pelanggan terus berbagi keuntungan.
d). Bank  yang  bertindak  sebagai  mudharib  menggunakan  nisbah  keuntungan  yang  menjadi haknya secara hukum untuk memenuhi biaya operasional simpanan. Bank menggunakan nisbah  keuntungan  yang  diberikan  bank  setiap  bulannya  untuk  menutup  pengeluaran pemeliharaan  simpanan  mabrur  nasabah.  Pada  saat  membuka  rekening,  pelanggan diberitahu tentang klausul ini di awal kontrak.
Sebuah  produk  bernama tabungan  mabrur  telah  disediakan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia KCP  Kota  Tebing  Tinggi  untuk  digunakan  masyarakat  dalam  menunaikan  ibadah  haji berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Tabungan  mabrur  atau  disebut  juga  dengan  akad mudharabah  mutlaqah  adalah  sejumlah  uang  yang  disimpan  dalam  mata  uang  rupiah  untuk
membantu pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Ketentuan umum tabungan mabrur yang berlaku pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:
(1) Akad mudharabah muthlaqah digunakan untuk produk tabungan mabrur.
(2) Hanya dapat digunakan untuk menutup biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
(3) Nasabah  membuka  rekening  dengan  setoran  awal  Rp100.000  untuk  membuka  rekening tabungan mabrur.
(4) Persyaratan setoran berikut adalah Rp 100.000.
(5) Rp 25.500.000,- adalah saldo minimum yang diperlukan untuk mendaftar Siskohat, atau yang diperbolehkan oleh Kementerian Agama.
(6) (Biaya  pemutusan  rekening  sebesar  Rp.  25.000  karena  pembatalan  Akad  mudharabah mutlaqah  digunakan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  untuk menghimpun  dana  produk  tabungan  Mabrurdan,  dengan  nasabah  sebagai  pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib) . Sepanjang tidak melanggar syariat Islam, bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dan mengedarkan dananya.
Jenis  usaha  yang  dilakukan  dapat  berbentuk  sewa  guna  usaha,  investasi,  atau  jual  beli berdasarkan  prinsip  syariah.  Temuan  peneliti  berdasarkan  penelitian  dan  wawancara  dengan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi serta mudharabah mutlaqah dalam tabungan  mabrur  di  Bank  Syariah  dalam  penerapan  akad  yang  baik  dan  benar  dilakukan sesuai  syariat  Islam  dan  yang  dijelaskan  kepada  pelanggan.  Seorang  nasabah  tabungan  mabrur yang  diwawancarai  saat  berada  di  rumah  menyatakan  bahwa  ia  tidak  sepenuhnya  memahami materi yang diberikan, termasuk langkah-langkah dalam pelaksanaan akad dan manfaat apa saja. Karena dipahami bahwa tujuan klien adalah untuk dapat menyelesaikan haji, nasabah di wilayah ini selalu mengunjungi bank untuk menanyakan tentang keberangkatan haji daripada proses akad atau keuntungannya.
Bank syariah melanjutkan pembangunan sebagai tanggapan terhadap kegagalan sistem ekonomi di  masa  lalu  untuk  mengatasi  multiplisitas  dan  kompleksitas  masalah  yang  dihadapi perekonomian. Tentu saja, Al-Qur'an, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya menjadi landasan bagi  tata  cara  dan  prinsip  kerja  syariah,  yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  Islam.  Ini  mungkin tampak penuh dengan nilai-nilai, tetapi semua prinsip Islam itu baik dan diterima secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup perbankan syariah tidak terbatas dari sudut pandang sistem keuangan, dan mencakup perbankan investasi dan komersial (bank investasi).
Bank  syariah  pertama  kali  didirikan  dengan  tujuan  mencapai  dan  mewujudkan  kesejahteraan manusia  baik  duniawi  maupun  surgawi.  Ungkapan  “Maqashid  Syari'ah”  menjadi  landasan  dari setiap  pengembangan  operasional  dan  produk  yang  ada  di  bank  syariah  dengan  mengacu  pada tujuan utama tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam perbankan syariah  untuk  memahami  sepenuhnya  makna  dan  penerapan  maqashid  syariah.  Sebagaimana dikemukakan  di  atas,  pencapaian  maqashid  syariah  (bergerak  menuju  syariah)  dapat  dilakukan dengan  memperhatikan  lima  kebutuhan  esensial  manusia.  Manusia  memiliki  tiga  tingkatan kebutuhan: primer (dharruriyyat), sekunder (hajjiyyat), dan ketiga (tahsiniyyat) (tersier). Manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, disebut juga dengan kebutuhan dharruriyyat.  Mereka  tidak  diperlukan  untuk  memenuhi  tiga  tingkat  kebutuhan.  Gagasan pemenuhan  dengan  baik  dalam  konteks  ini  adalah  bahwa  upaya  harus  dilakukan  dengan  cara yang  baik,  benar,  dan  sah.  Yang  dimaksud  dengan  maqashid  syariah  adalah  bahwa  seseorang mampu memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Lima faktor yang membentuk kebutuhan dasar manusia ini adalah sebagai berikut: pertama, mengamalkan agama (ad-din).
Kedua,  memelihara  jiwa  (an-nafs).  Ketiga,  terus  berpikir  (al-aql).  Yang  keempat  adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
memelihara  uang  (al-maal).  Kelima,  membela  anak  (annasl).  Oleh  karena  itu,  dapat  diklaim bahwa  dengan  memenuhi  lima  kebutuhan  dasar  manusia  ini,  maqashid  syariah  dapat  tercapai. Sistem  ekonomi  yang  akan  datang  akan  serupa.  Ketika  kebutuhan  mendasar  ini  terpenuhi, masyarakat  dikatakan  sejahtera  dan  sistem  ekonomi  dikatakan  berhasil.  Agar  sistem  ekonomi dapat  mencapai  tujuan  dasarnya,  yaitu  kesejahteraan  sosial,  ia  harus  dapat  mengerjakannya. Perbankan  syariah  menyediakan  berbagai  pilihan  pendanaan  yang  sebenarnya  cukup menguntungkan  bagi  operasional  komersial  dan  industri.  Keberhasilan  ekonomi  yang  luas, keadilan  sosial  ekonomi,  dan  pemerataan  kekayaan  dan  pendapatan  adalah  tujuan  dan  sasaran perbankan Islam.
Salah satu maksud atau tujuan utama yang dapat diupayakan adalah di bidang keuangan, dimana banyak  organisasi  saat  ini  sedang  melakukan  upaya  kompetitif  untuk  membangun  perbankan syariah  guna  memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  sejati.  Di  bank  syariah,  Bank  Muamalat Indonesia  menjadi  contoh  dengan  selalu  memperbaharui  produknya  sesuai  dengan  maqashid syariah. Pertama, pendanaan yang meliputi deposito dan tabungan mudharabah serta giro wadiah merupakan  salah  satu  penawaran  Bank  Muamalat.  Kedua,  penyaluran  pembiayaan,  meliputi pembiayaan  untuk  mudharabah  dan  musyarakah,  serta  sisi  konsumer  (dalam  bentuk  gadai  dan dana  haji)  (investasi  dan  modal  kerja).  Ketiga,  layanan  seperti  transfer  dan  perbankan  online. (Halima Boukerraucha 2014)  Gambaran umum tentang layanan dan praktik bisnis bank syariah yang mematuhi nilai-nilai maqashid syariah diberikan di bawah ini:
(a) Melindungi  iman.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Bank  Muamalat  yang  menjalankan  seluruh sistem  operasional  dan  barang-barangnya  dengan  mengacu  pada  Al-Qur'an,  hadits,  dan syariat  Islam  lainnya.  Dengan  adanya  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Dewan  Pengawas Syariah, maka legalitas bank dari segi prinsip dan hukum Islam lebih terjamin, dan insya Allah, baik Muslim maupun non-Muslim dapat menaruh kepercayaan padanya.
(b) Melindungi jiwa seseorang. Akad yang digunakan dalam setiap transaksi di bank syariah memperjelas hal ini. Menurut teori psikologis dan sosiologis, menggunakan kontrak antar pihak  mendorong  orang  untuk  saling  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  tingkat kepercayaan yang sudah mapan. Nilai jiwanya ada di sini. Selain itu, hal ini ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan dan pemegang saham bank syariah, yang berkewajiban untuk  berperilaku,  menampilkan  diri,  dan  berbicara  dengan  cara  yang  sesuai  dengan prinsip Islam saat berurusan dengan klien.
(c) Mendorong  nasabah  dan  bank  untuk  menggunakan  akal  sehat.  Hal  ini  dimungkinkan karena  bank  harus  selalu  mengungkapkan  semua  informasi  mengenai  sistem  produknya dan  tidak  diperkenankan  untuk  menahan  informasi  apapun.  Di  sini  terlihat  jelas  bahwa nasabah didorong untuk saling berkonsultasi ketika membuat keputusan keuangan di bank tanpa takut mendapat perlakuan tidak adil.
Maqashid  Syari’ah idak  serta  merta  menjadi  ilmu  seperti  sekarang  ini;  melainkan mengalami  dua  tahap  perkembangan:  fase  pra-kodifikasi  dan  fase  kodifikasi.  Hukum-hukum yang  ditetapkan  Allah  terutama  dimaksudkan  untuk  melayani  manusia.  Menurut  As-Syathibi, keunggulan ini dibagi menjadi tiga bagian penting: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat  (tersier).  Pendirian  bank  syariah  dimaksudkan  untuk  memajukan  dan  mewujudkan kesejahteraan  umat  baik  sekarang  maupun  di  akhirat.  Ungkapan  “Maqashid  Syari'ah”  menjadi landasan  setiap  operasional  dan  pengembangan  produk  di  bank  syariah  dengan  mengacu  pada tujuan utama tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam perbankan syariah untuk memahami sepenuhnya makna dan penerapan maqashid syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Mekanisme maqashid  syariah dan  produk  simpanan  tabungan  haji  di  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi  yaitu  Sebelum  membuka  rekening,  nasabah  harus memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  pihak  bank,  setelah  persyaratan  terpenuhi barulah  pihak  Bank  Syariah  menawarkan  sejumlah  akad  yaitu  terdiri  atas  akad  wadi’ah (hanya  menabung  saja)  dan  akad  mudharabah  (bagi  hasil).  Setelah  nasabah  sepakat, barulah  PT.  Bank  Syariah  Indonesia,  Tbk  akan membukukan  segala  transaksi  baik  yang mengenai  pengambilan  atau  penyetoran  uang  oleh  Nasabah,  maupun  penerima  atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban Nasabah.
2. Kendala  apa  yang  didapatkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Kota  Tebing  Tinggi dalam  penerapan maqashid  syariah pada  produk  simpanan  tabungan  haji  yaitu  dalam melakukan  akad  mudharabah  dalam  pelaksanaan  tabungan  simpanan  haji  yaitu  sering sekali  terjadi  penolakan  dari  nasabah,  hal  ini  karena  nasabah  menganggap  tabungan simpanan  haji  tersebut  merupakan  tabungan  yang  tidak  boleh  dipergunakan  sembarang apalagi untuk hal-hal investasi yang belum tahu apa bentuknya.
3. Analisis  pencapaian maqashid  syariah pada  produk  simpanan  tabungan  haji  yaitu  dapat dikatakan  sudah  tercapai.  Dimana  dapat  dilihat  dari  semua  jawaban  hasil  wawancara bahwasannya simpanan tabungan haji memenuhi prinsip kriteria kesesuaian tiga tingkatan dalam  pencapaian maqashid  syariah yaitu  perlindungan  akal,  perlindungan  harta  dan perlindungan keturunan.

## DAFTAR REFERENSI
Abduhrrahman Misnoh, Panorama Maqasid Syariah , (CV Media Sains Indonesia: Bandung, Admin. (2022). BSI Tabungan Haji Indonesia. diakses melalui
https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/haji-dan umroh/1617941468bsi-tabungan-haji-indonesia,  Tanggal  22  Januari  2022, Pukul 8.47 Wib.
Agus  Marimin  &  dkk.  (2019). Perkembangan  Bank  Syariah  Di  Indonesia .  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02.
Ahmad  Tolabi,  Kodifikasi  Hukum  Keluarga  Islam  Kotemporer,  (Jakarta:  Prenada Media, 2021). Anonim. (2022). “Tabungan Haji”. diakses melalui https://www.cermati.com/artikel/tabungan-haji-apa-sajayang-perlu- diperhatikan diakses 22 Januari 2022, Pukul 10.00 Wib.
Azhari  Akmal  Tarigan, Buku  Panduan  Penulisian  Skripsi  (Edisi  Revisi), (Medan: Febi Press, 2021).
Bogdan dan Taylor , Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif (Edisi Revisi) , (Jakarta:  Rineka Cipta, 2019).
Candra Febriyantri. Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. (Jakarta  :  Penerbit Desminar.  (2019).  Akad Wadiah  Dalam  Perspektif Fiqih Muamalah. Jurnal MENARA Ilmu, Vol. XII, No. 3.
Ghofar Shidiq. (2019). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Jurnal Neliti, Vol. 21, No. 2.
Gibtiah, Fiqih Kontemporer (Edisi Revisi), (Jakarta: Perdana Media, 2019).
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
H. Nur Hamid, Manajemen Bimbingan Haji dan Umroh , (Yogyakarta: Semesta, 2020).
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, Penerbit Jumanatul Ali, 2020. M. Ashad Alkali, Kamus Arab-Indonesia , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2019). Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Edisi Revisi) , (Jakarta: Kencana, 2020). Musholih.  (2020).  Maqasid  Syariah:  Kajian  Teoritis  Dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu Kontemporer. At- Nam, 2021).
RIza  Dian.  (2021).  “Bank  Syariah  Indonesia:  Sejarah  Marger,  Saham  Hingga
Tujuan”. Diakses melalui https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu- bank-syariah-indonesia/ , Tanggal 04 Februari 2022, Pukul 15.50 WIB. Salim Syahrum, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi), (Bandung: Cipta. Pustaka, 2020). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi) , (Bandung: Alfabeta, 2019). Turāṡ, Vol. V, No. 1.