## LITERASI MEDIA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

## Anisa Setya Arifina
Universitas Tidar Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang E-mail : anisaarifina@gmail.com
Abstract: Judging  from  the  social  situation  in  Indonesia,  horizontal  conflict  with religious  sentiment  was  escalated  since  Pilkada  that  was  held  simultaneously  on February  15,  2017.  The  issue  of  alleged  blasphemy  of  Islam  by  Ahok  rolling  the snowball  effect  of  politics  that  could  threaten  national  security.  The  use  of  social media  is  escorted  by  the  government  through  the  Electronic  Information  and Transaction  Act  (UU  ITE).  Religious  conflict  management  is  also  supported  by  all stakeholders  including  netizens  who  are  expected  to  be  able  to  use  social  media wisely  and  responsible for  what  they  are  disseminating  and  not  easily  provoked  by information spread across social media.

## Keywords: media literation, social media, politics, conflict management
Abstrak: Dilihat dari situasi sosial yang ada di Indonesia, konflik horizontal dengan sentimen  agama  mengalami  eskalasi  semenjak Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) serentak  yang  berlangsung  pada  tanggal  15  Februari  2017.  Permasalahan  kasus dugaan  penistaan  Islam  oleh  Ahok  menggulirkan  efek  bola  salju  politik  yang  bisa mengancam keamanan nasional. Penggunaan media sosial dikawal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Manajemen konflik  keagamaan  juga  sebaiknya  didukung  oleh  semua  stakeholder  termasuk netizen  yang  diharapkan  mampu  menggunakan  media  sosial  secara  bijak  dan bertanggung  jawab  atas  apa  yang  disebarkannya  serta  tidak  mudah  terpancing informasi yang beredar di media sosial.
Kata kunci: literasi media, media sosial, politik, manajemen konflik

## Pendahuluan
Menurut Kornblurn (dalam Risman, 2015: 393), konflik menjadi fenomena yang paling  sering  muncul  karena  konflik  selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik  serta  menjadi  pendorong  dalam dinamika  dan  perubahan  sosial  politik. Konflik  menjadi  bagian  yang  tidak  bisa dihindari  dari  proses  interaksi  sosial terutama dalam masyarakat plural seperti di Indonesia.  Oleh  sebab  itu  diperlukan sebuah  strategi  untuk  mengelola  atau meredam  konflik  yang  timbul. Dari pernyataan tersebut, poin yang menjadi titik berangkat  tulisan  ini  adalah  strategi  yang tepat  dalam  pengelolaan  konflik  di  dalam masyarakat plural.
Dalam melakukan pencegahan konflik,  maka  langkah  pertama  yang  harus segera  diambil  adalah  melakukan  penilaian objektif terhadap penyebab konflik. Terdapat  dua  jenis  konflik  yaitu  konflik horizontal  dan  vertikal.  Konflik  horizontal mengacu  pada  konflik  yang  terjadi  antara dua  atau  lebih  kelompok  budaya  atau agama  yang  berbeda.  Sedangkan  konflik vertikal  mengacu  pada  konflik  yang  terjadi antara  pemerintah  dan  kelompok  budaya atau  agama  tertentu  (Sukma,  2005:  3). Dilihat  dari  situasi  sosial  yang  ada  di Indonesia,  konflik  horizontal  mengalami eskalasi semenjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  serentak  yang  berlangsung  pada tanggal 15 Februari 2017.
Pasalnya, Pemilihan Gubernur (Pilgub)  DKI  Jakarta  menjadi  fenomena politik  yang  memicu    konflik  horizontal  di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tiga  hal. Pertama ,    kuantitas  pemberitaan Pilgub DKI Jakarta yang yang mendominasi  pemberitaan  di  media  massa. Padahal  terdapat  tujuh  provinsi  yang melaksanakan  Pilgub,  18  kota  yang melaksanakan Pemilihan Walikota (Pilwalkot)  dan  76  Kabupaten  yang melaksanakan  Pemilihan  Bupati  (Pilbup). Intensitas  pemberitaan  tentang  Pilgub  DKI Jakarta  yang  mendominasi  media  massa mulai  terlihat  sekitar  bulan  Oktober  2016. Komunikasi  Indonesia  Indicator  mencatat bahwa selama November 2016,
pemberitaan  Pilkada  sebanyak  52.773  dari 818 media berita online . Namun pemberitaan Pilkada DKI Jakarta mencapai 58%  dan  43%  merupakan  pemberitaan  di
100 wilayah lainnya (Fahrudin, nasional.kompas.com, 2 Desember 2016).
Menurut  riset  yang  yang  dilakukan oleh Isentia (Prihadi, cnnindonesia.com, 27 Maret 2017) terhadap  media massa tradisional  maupun  media  sosial,  terdapat 259.382  perbincangan  di  media  sosial  dan 7.165  artikel  di  media  massa  tradisional mengenai  Pilgub  DKI  Jakarta.  Calon Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) lebih sering diperbincangkan di media online dan media massa  tradisional  daripada  pasangan  calon Anies Baswedan. Cara berkampanye,
program  kerja  yang  disampaikan  kepada masyarakat,  debat  politik  yang  dilakukan kandidat  di  televisi  dan  dukungan  yang mengalir dari kelompok pendukung
masing-masing
kandidat menjadi
perbincangan  seru  di  kalangan netizen. Terbukti  dengan  banyaknya meme yang beredar  di  dunia  maya  pada  masa  Pilkada tahun 2017.
Gambar 1.1 Contoh meme yang beredar di dunia maya mengenai Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017
Kedua ,  kualitas    isi  pemberitaan mengenai  Pilgub  DKI  Jakarta  yang  tidak menerapkan  prinsip  jurnalisme  damai  dan rendahnya literasi media yang dimiliki oleh masyarakat  dalam  menggunakan  media sosial  untuk  mennyampaikan  pendapatnya. Santosa (2017: 205) menjelaskan bahwa isi pemberitaan  Pilkada  ini  menjadi  makin “panas”  karena  salah  satu  calon  gubernur yaitu  Ahok  dilaporkan  oleh  Advokat  Cinta Tanah Air (ACTA) terkait pernyataan Ahok
yang  dianggap  melecehkan  agama  Islam. Masyarakat  khususnya  umat  Islam  ikut serta menyuarakan pendapatnya baik melalui media sosial serta aksi damai turun ke  jalan  menuntut  Ahok  untuk  diproses secara hukum. Di sisi lain, massa pro Ahok pun  juga  melakukan  “perlawanan”  dengan melakukan  aksi  serupa  dengan  tema  yang berbeda    Menurut  penelitian  Putra  (dalam Judhita,  2017:  70)  yang  berjudul  “Ahok dalam  Berita  Maya”,  situs  berita online
VOA-Islam  menyajikan  berita  yang  tidak berimbang bahkan sebagian besar bertendensi  negatif  dan  memojokkan  Ahok dengan  tingginya  persentasi  jumlah  berita yang  bermuatan  isu  Suku,  Agama,  Ras, Antar golongan (SARA).
Euforia  Pilgub  DKI  Jakarta  tidak hanya  terjadi  dalam  pemberitaan  media massa  saja,  namun  euforia  tersebut  juga bermunculan  di  media  sosial.  Euforia Pilkada  tahun  2017  dapat  dilihat  dari berbagai pendapat atau persepsi masyarakat di  media  sosial  mengenai  ketiga  calon gubernur  dan  wakil  gubernur  yang  maju pada  Pilgub  DKI  Jakarta.  Perang  di  media sosial  mulai  muncul  dengan  banyaknya serangan  ke  calon  tertentu.  Ahok  banyak diserang  soal  kebijakan  penggusuran  dan ucapannya  yang  menyinggung  umat  Islam. Anies  Baswedan  juga  dikritik  karena mendapat dukungan dari Prabowo Subianto, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono  dicecar  oleh netizen sebagai anak  “ingusan”.  Bahkan  menurut  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),  riuhnya  percakapan  di  media sosial  dapat  membuat  suasana  Pilgub  DKI Jakarta  menjadi  tidak  kondusif  (Arkhelaus, tempo.co,  5  Oktober  2016).  Saling  serang antar  kelompok  pendukung  tidak  dapat dihindari  karena  mereka  merasa  calon gubernur  yang  didukungnya  adalah  calon pemimpin yang paling baik untuk memimpin Jakarta.
Hal  ini  sesuai  dengan  perubahan bentuk komunikasi dari mass communication menjadi mass  self  mobile communication. Dimana  sebelum  era mass self-mobile  communication ,  masyarakat menjadi  pihak  yang  pasif  dalam  menerima pesan  politik  yang  dibuat  oleh  elite  politik. Mass  self  mobile  communication mampu membuat masyarakat menyatakan pandangan,  pernyataan  dan  sikap  politik mereka  secara  bebas  melalui  media  sosial (Arifina, 2015: 3). Tentu saja kebebasan ini akan  menimbulkan  efek  negatif    jika masyarakatnya belum memiliki kemampuan literasi media yang baik.
Ketiga ,  proses  pemilihan  umum yang  kemudian  dibungkus  dengan  isu agama  semakin  memperpanjang  konflik horizontal  yang  terjadi  pada  Pilgub  DKI Jakarta. Tidak jarang untuk menarik simpati masyarakat, beberapa kelompok pendukung menjadikan  isu  agama  untuk  menyerang kelompok  lainnya.  Misalnya  saja,  video kampanye  Ahok  dan  Djarot  Saiful  Hidayat yang  dilaporkan  kepada  Banwaslu  karena menyudutkan  umat  Islam.  Video  tersebut dianggap  menyudutkan  umat  Islam  karena menimbulkan  kesan  bahwa  umat  Islam adalah pembuat keonaran (Rizky, news.okezone.com, 10 April 2017).
Kelompok pendukung lainnya melakukan  kritik  keras  terhadap  Anies Baswedan karena dia melakukan kerjasama politik  dengan  kelompok  Islam  garis  keras
yang  menggunakan  retorika  rasis  terhadap etnis  Tionghoa  dan  seruan  agar  Ahok dipenjara  karena  menghujat  Islam  (Kwok, time.com,  20  April  2017).  Isu-isu    SARA mulai  dikembangkan  untuk  menjatuhkan kandidat  yang  maju  dalam  Pilgub  DKI Jakarta. Berbagai aksi protes dari masyarakat  dilakukan  di  berbagai  daerah. Ribuan  umat  Islam  menggelar  aksi  untuk menuntut Ahok agar dipenjara karena telah dianggap menghina Islam.
Menurut  Thaniago  (remotivi.or.id, 30  November  2016),  kegaduhan  Pilgub DKI  Jakarta  membuat  khalayak  media semakin  terpolarisasi  akibat  pilihan  politik, keseragaman  isi  dan  kepemilikan  media, sistem  algoritma  media  sosial  dan  mesin pencari  yang  hanya  mendistribusi  konten sesuai dengan selera masing-masing individu.  Polarisasi  ini  membuat  khalayak mendefinisikan  dan  menilai  kelompok  lain yang  berbeda  dengan  mereka  secara destruktif.  Rutinitas  di  media  massa terutama  media  sosial  adalah  panggung yang  mempertontonkan  sisi  destruktif akibat pilihan politik dan media massa yang sarat kepentingan. Aksentuasi dalam keterbelahan khalayak diekspresikan terutama oleh politik keagamaan.
Kehadiran  kelompok  dan  organisasi yang menggunakan simbol-simbol keagaaman  dalam  politik  masih  menjadi ciri-ciri  transisi  demokrasi  di  Indonesia. Beberapa peristiwa pergolakan politik yang
melibatkan peran serta kelompok-kelompok Islam menjadi persoalan serius tentang arah baru  hubungan  antara  politik  dan  agama. Pergesekan politik yang bermuatan sentimen  memuncak di Pilgub DKI Jakarta (Herdianshah,  2017:  62).    Bahkan  konflik horizontal  bermuatan  sentimen  agama belum  juga  mereda,  walaupun  Pilgub  DKI Jakarta telah berakhir. Misalnya pada kasus teror  yang  dialami  oleh  dr.  Fiera  Lovita setelah  mengungkapkan  pendapat  dan sikapnya  di facebook mengenai  tokoh organisasi  Islam  di  Indonesia  yang  kabur saat  akan  dimintai  keterangan  terkait  chat mesum. Ada juga video yang viral di media sosial  mengenai  seorang  remaja  yang diintimidasi  oleh  sekelompok  orang  karena dianggap  telah  menghina  Pemimpin  Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab.
Menurut  Herdianshah  (2017:  62), permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh  Ahok  menggulirkan  efek  bola  salju politik  yang  bisa  mengancam  keamanan nasional.  Agama  menjadi  isu  yang  sangat sensitif untuk diperbincangkan sekarang ini. Penggunaan media sosial dikawal ketat oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU
ITE) maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan  agar  tidak  ada  lagi  yang memperkeruh  konflik  horizontal  yang sudah  terjadi.  Hal  ini  menjadi  salah  satu cara  dalam  mengelola  dan  mencegah terjadinya  eskalasi  konflik  horizontal.
Pengelolaan konflik juga sebaiknya didukung oleh semua stakeholder termasuk netizen yang diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang disebarkannya serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.
Pembahasan  mengenai  manajemen konflik  pada  umumnya  mengambil  objek pada  organisasi  pemerintahan  maupun swasta. Sementara kajian manajemen konflik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  masih  sangat  minim.  Faktor terpenting  dalam  menghadapi  konflik
adalah good will dari masyarakat itu sendiri sehingga  masyarakat  bisa  ikut  proaktif dalam  menyelesaikan  konflik  dan  krisis yang  terjadi  (jakartaconsulting.com,  2 Februari  2014).  Masyarakat  tidak  hanya pasarah,  bergantung  dan  menunggu  hingga pemerintah  mampu  menyelesaikan  konflik tersebut.  Tapi  masyarakat  juga  bisa  ikut andil  memberikan  penyelesaian  terhadap konflik yang terjadi.  Oleh sebab itu, tulisan ini  akan  membahas  mengenai  manajemen konflik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara melalui literasi media.

## Hasil dan Pembahasan
Manajemen  konflik  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara
Thomas  (dalam  Samiyono,  2011: 29)  menjelaskan  bahwa  konflik  merupakan kondisi  terjadinya  ketidakcocokan  antar nilai  atau  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai, baik  yang  ada  dalam  diri  individu  maupun hubungannya  dengan  orang  lain.  Konflik merupakan  bagian  dari  proses  interaksi yang  dinamis.  Konflik  juga  menandakan bahwa  kehidupan  sosial  yang  dijalani  oleh seseorang  mengalami  perkembangan  dan tidak  stagnan.  Apalagi  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kita hidup  berdampingan  dengan  individu  yang berasal dari agama, suku, ras dan etnis yang berbeda.  Maka  potensi  munculnya  konflik juga semakin tinggi.
Secara  kultural,  Bhineka  Tunggal Ika  merupakan  fondasi  bangsa  Indonesia. Budaya,  agama  dan  etnis  yang  berbeda merupakan  hal  yang  sudah  tidak  asing  lagi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Samiyono  (2011:  27),  dari  perbedaan  yang dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia,  hanya  satu yang sulit dipecahkan ketika terjadi konflik, yaitu  masalah  agama.  Salah  satu  faktor mengapa  masalah  keagamaan  tidak  dapat diselesaikan secara tuntas adalah karena isu tentang  dianggap  sensitif.  Sebaiknya  tidak usah dibicarakan atau diminalisir pemberitaannya. Akibat jangka panjangnya, ketika konflik agama ini berkembang besar, masyarakat tidak biasa mengelola perbedaan  tersebut  dengan  professional. Caci  maki,  segala  bentuk  intimidasi,  dan cyberbullying menjadi  tindakan-tindakan
yang diambil ketika agama diperbincangkan di ranah publik.
Salah satu untuk mengelola perbedaan  agama  yang  ada  di  Indonesia adalah  dengan  menjaga  kerukunan  inter- umat  beragama,  antar  umat  beragama  dan umat beragama dengan pemerintah. Sayangnya,  ketiga  dimensi  tersebut  sedang menghadapi  tantangan  besar  saat  ini. Terjadi  perpecahan  di  dalam  kelompok agama  yang  sama,  saling  serang  di  media sosial  antara  kelompok  agama  satu  dan kelompok  agama  lain  menjadi  polemik berkepanjangan  semenjak  Pilgub  DKI Jakarta.  Bahkan  sekarang  pemerintah  juga ikut  dicibir  atas  kebijakan  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2017 untuk  membubarkan  organisasi  masyarakat (ormas) yang dianggap radikal dan mengancam  kedaulatan  negara.  Kebijakan tersebut  dianggap  tidak  popular  karena pemerintah  hanya  mencari  jalan  pintas untuk  membubarkan  ormas  keagamaan tertentu  yaitu  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI).
Padahal  kerukunan  dan  keharomisan umat  beragama  di  Indonesia  bisa  dicapai melalui intensifikasi dialog untuk menyelesaikan  masalah-masalah  hubungan umat  beragama.  Toleransi  beragama  hanya bisa  berjalan  dengan  baik  apabila  ada mutual  trust diantara  komunitas  umat beragam (Sumbulah, 2015: 2). Mutual trust
antar  umat  beragama  dapat  terjadi  apabila mereka melakukan komunikasi yang efektif.  Komunikasi  yang  efektif  adalah komunikasi yang mampu
Menurut  Krauss,  (2000:  145-154), terdapat empat paradigma dalam komunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk resolusi  konflik  yaitu  paradigm encoding- decoding ,  intensionalis, perspective  taking dan  dialogis.  Jika  dikaitkan  dengan  kasus konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia,  maka  paradigma  yang  sesuai adalah intesionalis. Dalam paradigm intensionalis,  baik  komunikan  maupun komunikator harus berusaha memahami apa yang  sebenarnya  dimaksudkan  oleh  si pembuat pesan. Selain itu, dalam pembuatan  pesan,  seorang  komunikator harus mempertimbangkan apa dampak kata- katanya itu kepada orang lain.
Dalam  hal  ini  individu  harus  bisa memahami  pesan  yang  disampaikan  oleh individu  yang budaya, agama, dan etnisnya berbeda.  Ketika  berkomunikasi  individu juga  harus  memahami  konteks  ( frame  of reference dan field  of  experience )  latar belakang  budaya,  agama,  etnis,  usia  dan pendidikan  lawan  bicaranya.    Kemudian dari sisi pembuatan pesan, seorang individu juga  harus  secara  bijaksana  ketika  akan menyampaikan informasi. Indonesia sebagai  negara  plural  memiliki  bahasa daerah yang beragam. Oleh sebab itu ketika membuat pesan atau menyampaikan
informasi  sebaiknya  menggunakan  bahasa yang  tidak  menimbulkan  makna  ganda. Apalagi  ketika  menyampaikan  informasi yang  mengandung  isu  sensitif  seperti agama,  maka  kita  harus  semakin  bijaksana dalam  melihat  konteks  lawan  bicara  dan pemilihan bahasa.

## Literasi media
Devito  (dalam  Rahardjo,  2012:  6) mengungkapkan  bahwa  literasi  media adalah  kemampuan  untuk  memahami, menganalisis,  dan  memproduksi  pesan- pesan  komunikasi  massa  (televisi,  musik, film,  radio, billboards ,  periklanan, public relations ,  surat  kabar,  majalah,  buku, websites,  blogs,  newgroups,  chatrooms , media sosial). Individu tidak hanya menjadi individu pasif di tengah gempuran beragam media massa sekarang ini.
Tujuan  literasi  media  yang  pertama adalah  menjadi  kecakapan  yang  harus dikuasai oleh generasi Y. Dalam era digital seperti sekarang ini, literasi media seharusnya  menjadi  bahan  kajian  dalam kurikulum  pendidikan  (Rahardjo,  2012: 14).  Dilihat  dari  angka  pengguna  internet per  Oktober  2016  adalah  132,7  juta pengguna dan sebanyak 768 ribu penggunanya  adalah  anak  kelompok  usia 10-14  tahun.  Terpaan  internet  yang  begitu besar  untuk  usia  anak-anak  hinga  remaja membuat  literasi  media menjadi  kecakapan
yang  penting  untuk  dimiliki  oleh  generasi Y.
Tujuan  literasi  media  yang  kedua adalah  untuk  meningkatkan  kehidupan  dan memperbaiki  kehidupan  individu  yang sebagian  besar  hidupnya  diterpa  oleh berbagai  macam  informasi.  Art  Silverblatt (dalam  Rahardjo,  2012:  15  &  17) mengungkapkan  bahwa  literasi  media  juga membuat  seseorang  menjadi  lebih  bisa berpikir kritis dan mampu mengembangkan penilaian  yang  independen  tentang  isi media.  Selain  itu,  individu-individu  yang melek media seharusnya juga bisa mengembangkan kecakapan-kecakapan produksi  yang  memungkinkan  mereka menciptakan  pesan-pesan  yang  bermanfaat di channel komunikasi.
Telah  begitu  banyak  penelitian  di ranah  komunikasi  yang  menunjukkan bahwa  kemampuan  berpikir  kritis  individu di Indonesia masih lemah dalam menganalisa  pesan  di  sebuah channel komunikasi . Misalnya saja banyak disebutkan  di  berbagai  penelitian  bahwa perilaku  anak-anak  menjadi  agresif  setelah melihat tayangan kartun maupun permainan komputer  ( games ).  Kecakapan  produksi- produksi  pesan  dalam  channel  komunikasi juga  dinilai  masih  rendah.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  berbagai  tayangan  televisi  di sIndonesia  yang  masih  didominasi  acara- acara  yang  sifatnya  menghibur  saja  seperti
sinetron, infotainment , live  music ,  acara komedi, acara mistis dan lain sebagainya.
Literasi media baru
Masyarakat modern di tengah kepungan  digital  seperti  sekarang  ini memunculkan  sebuah  generasi  Y  atau disebut  juga  Net  Ger  dengan  karakteristik sebagai berikut :
a. Lebih  kritis  dan  memiliki  kepercayaan diri yang tinggi untuk mengubah kondisi sosial lingkungannya.
b. Menurut  Sullivan  (2013:  217  &  219) generasi  Y  ikut  mengontrol  dan  terlibat dalam  proses  produksi  muatan-muatan yang  ada  di  dunia  maya.  Aplikasi- aplikasi  media  sosial  seperti twitter, youtube,  Instagram dan facebook tidak dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya masukan  ( input )  dari  penggunanya.
Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan sebuah cara agar konsumennya dapat menciptakan,
menyimpan, dan mendistribusikan muatan medianya.
Kendati  demikian  negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya berperan sebagai konsumen pasif kemajuan teknologi  tersebut.  Hingga  muncullah kesenjangan digital yang disebut Febriyanto (2012:  176-178)  sebagai  akibat  dari kepasifan  di  dalam  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Kesenjangan digital ini dapat dilihat dari tiga hal yaitu:
a. Pemanfaatan internet yang belum maksimal.  Dengan  jumlah  pengguna internet  terbesar  di  dunia,  masyarakat Indonesia  belum  bisa  memaksimalkan penggunaan internet. Ambil saja contoh, penggunaan facebook dan twitter yang hanya  digunakan  untuk update hal-hal yang tidak produktif. Padahal seharusnya sebagai  negara  terbesar  ketiga  pengguna facebook ,  masyarakat  Indonesia  bisa memanfaatkannya  secara  lebih  serius untuk bisnis maupun periklanan. Dengan begitu  banyak  industri  kreatif  yang muncul  dan  berjalan  sehingga  bisa membantu perekenomian negara (Hidayat,  tekno.kompas.com,  13  Juli 2012).  Data  dari  New  Web  Foundation tahun  2016  menyebutkan  bahwa  97% perempuan  menggunakan  media  sosial, tapi hanya 48% saja  yang menggunakan media  sosial  untuk memperluas  jaringan dan  hanya  21%  yang  menggunakan internet untuk mencari informasi penting seputar kesehatan, bantuan dan transportasi.
b. Infrastruktur  teknologi  informasi  dan komunikasi yang belum memadai. Belum semua masyarakat Indonesia bisa mengakses  internet.  Hal  ini  dikarenakan dua  hal  yaitu  letak  geografis  Indonesia yang  cukup  sulit  karena  terdiri  dari pulau-pulau  dan  kemampuan  ekonomi setiap individu yang belum merata. Data dari  New  Web  Foundation  tahun  2016
menyebutkan  bahwa  hanya  ada  39% perempuan  yang  tinggal  di  lingkungan miskin  perkotaan    bisa  mengakses internet.
c. Kecanduan internet Sebagai konsumen yang pasif, masyarakat Indonesia hanya bisa melihat muatan atau konten kreatif dan persuasif yang dibuat oleh orang lain. Padahal arus informasi  yang  beredar  di  dunia  maya berlangsung selama 24 jam sehari. Tidak jarang,  akibat  fatal  seperti  kematian menghantui pecandu internet. Pada tahun 2012, seorang gamer ditemukan meninggal  dunia  di  depan  komputer setelah  bermain game  online selama  13 jam  tanpa  henti.  Kampanye-kampanye untuk  mengurangi  penggunaan  internet terutama  media  sosial  di  kalangan  anak muda Indonesia juga sering diperdengarkan di radio Prambors.
Oleh  sebab  itu,  literasi  media  juga perlu  untuk  diterapkan  untuk  penggunaan media  baru.  Apalagi  dengan  beragam konflik  yang  muncul  akibat  penggunaan media  sosial  yang  salah.  Setelah  Pilgub DKI Jakarta beberapa kali netizen ditangkap pihak kepolisian karena dianggap menyebarkan  kebencian  melalui  postingan di media sosialnya.
Peranan  literasi  media  baru  dalam manajamen konflik keagamaan
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  serta  aplikasi  media  sosial seperti facebook,  Instagram,  dan  Twitter telah  mengalami  perkembangan  yang  luar biasa.  Perkembangan  ini  tentunya  diikuti oleh  efek  yang  baik  dan  buruk  untuk masyarakat  Indonesia.  Dampak  baik  yang didapat dari era digital adalah :
a. Kemudahan dalam mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun
b. Kemudahan berkomunikasi yang melebur batas jarak, ruang, dan waktu.
c. Mendukung  untuk  peningkatan  bisnis kreatif
d. Jika dikaitkan dengan konflik keagamaan,  maka  teknologi  informasi dan  komunikasi  membuat  generasi  Y mampu  untuk  berpartisipasi  secara aktif dalam komunikasi politik. Generasi  muda  yang  terkenal  apatis dalam  politik,  mulai  bisa  dan  peduli untuk menunjukkan pendapat dan sikap politik  mereka  dengan  cara  yang kreatif.  Misalnya  saja  dengan  foto kolase  Jokowi-JK  yang  dibuat  oleh netizen bernama  Agan  Harahap  pada saat pemilu Presiden. Ada juga vlogger bernama  “Cameo  Project”  yang memproduksi  video  parodi  mengenai Jokowi dan Prabowo.
Sedangkan  dampak  buruk  yang  didapatkan dari internet adalah sebagai berikut: a. Cyberbullying.
Kemampuan tata krama, etika berkomunikasi,  rasa  empati  dan  cara penyelesaian  konflik  yang  dimiliki individu menjadi menurun.
Karakteristik computer mediated communication yang  anonim  membuat netizen bisa  bersikap  dan  berucap  apa saja  tanpa  mendapatkan  sanksi  sosial langsung dari masyarakat. Orang-orang yang melakukan cyberbullying biasanya  berlindung  dibalik pseudo- identity yang  dibuatnya. Netizen yang kritis  di  dunia  maya,  belum  tentu  bisa bersikap kritis juga di dunia nyata.
b. Unggahan kebencian. Penyebaran kebencian kepada sekelompok orang atau individu tertentu  karena  sentimen  pribadi  atau karena  terpengaruh  oleh  isi  media massa.  Misalnya  menjelekkan-jelekkan etnis dan agama tertentu.
c. Cyber crime.
Penipuan dan penyebaran ajaran radikalisme  agama  melalui  media sosial. Sasaran  dari  ajaran  radikalisme ini biasanya generasi muda.
Eskalasi  konflik  keagamaan  yang terus  merebak  menjadikan  literasi  media baru  menjadi  sebuah  kebutuhan  utama untuk  bisa  bertahan  menghadapi  terpaan
informasi  yang  tiada  hentinya.  Selain  itu supaya  kita  bisa  menciptakan  informasi atau pesan yang bermanfaat dan mengembalikan  stabilitas  sosial.  Survei yang  dilakukan  Nielsen  (dalam  Utomo, indonesia.tempo.co,  11  Agustus  2016) menunjukkan  bahwa  pengguna  Internet  di Indonesia  didominasi  oleh  generasi  Z  (usia 10–19  tahun)  dan  generasi  milenial  (20–34 tahun) dengan  masing-masing  sebesar  34% dan  48%.  Artinya,  para  pengakses  Internet kebanyakan adalah pelajar.
Media  sosial  dan  internet  sebagai media  alternatif  dalam  menyampaikan pendapat  sepertinya  tidak  lagi  berfungsi. Monopoli kepemilikan media massa tradisional  menjadi  alasan  mengapa  media sosial  menjadi  media  alternatif.  Namun lama-kelamaan  media  sosial  tidak  lagi menjadi  media  yang  bebas  dari  monopoli. Kali  ini  media  sosial  dimonopoli  oleh kelompok mayoritas di Indonesia (kelompok keagamaan dan pemerintah).
Literasi media baru untuk menyelesaikan  konflik  keagamaan  tidak hanya  berusaha  mengajari  masyarakat bagaimana  untuk  bersikap  kritis  dan bermanfaat  dalam  memproduksi  pesan  di media  sosial,  tapi  juga  mengingatkan kembali  bahwa  media  sosial  merupakan media komunikasi yang mampu mengembalikan stabilitas sosial, jika fungsinya sebagai media alternatif kembali.

## Simpulan
Konflik  keagaaman  terjadi  karena
masyarakat Indonesia tidak terbiasa membicarakan isu-isu sensitif seperti perbedaan  agama  di  ruang  publik.  Ketika pembicaraan ini muncul dan mengakibatkan konflik,  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa menyelesaikannya secara professional (interaksi  dan  berkomunikasi  dengan  baik) guna mencari penyelesaian. Alih-alih kelompok-kelompok masyarakat yang berseteru  menggunakan  media  sosial  untuk menyerang  satu  sama  lain. Cyberbullying dan unggahan kebencian menjadi cara yang ditempuh  untuk  mengomunikasikan  isu perbedaan agama yang muncul.
Disinilah literasi media perlu dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan sejak  dini.  Hal  ini  untuk  mempersiapkan generasi  muda  dalam  menghadapi  konflik- konflik  yang  mungkin  muncul.  Generasi muda  perlu  diingatkan  bahwa  mereka  juga memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas  sosial  dengan  cara  bersikap  kritis terhadap  segala  sesuatu  yang  disampaikan oleh  media  massa  dan  bersikap  bijak  serta bertanggung jawab sebagai seorang netizen.

## Daftar Pustaka
Sullivan,  John  L.  (2013). Media  Audiences Effects, Users, Institutions, and Power .
USA: Sage
Herdiansah,  Ari  Ganjar  dan  Junaidi  dan Heni  Ismiati.  (2017).  Pembelahan
Ideologi, Kontestasi Pemilu dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional Spektrum  Politik  Indonesia  Pasca 2014?. Jurnal  Wacana  Politik  2(01 ): 61-73
Juditha,  Christian.  (2017).  Sentimen  dan Imparsialitas Isi Berita Tetang Ahok di Portal  Berita  Online. Jurnal  Penelitian Komunikasi  dan  Pembagunan 18(01) :
57-73. Risman,
Hendrik. (2015). Upaya
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai Barat  Dalam  Menyelesaikan  Konflik
Tapal  Batas  Antar    Kampung  Di
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq). eJournal
Pemerintahan Integratif 3(3) : 392-406 Santosa, Bend Abidin. (2017). Peran Media Massa  Dalam  Mencegah  Konflik. Jurnal ASPIKOM 3(2) : 199-214.
Sumbulah,  Umi.  (2015).Pluralisme  dan Kerukunan  Umat  Beragama  Perspektif Elite  Agama  Di  Kota  Malang. Analisa Journal of Social Science and Religion 22(1): 1-13.
Fardiah,  Dedeh  dkk.  (2015).  Literasi
Internet Dalam Meminimalisasi
Dampak Negatif Media Jejaring Sosial.
Prosiding .  Bandung:  Universitas  Islam Bandung.
Samiyono,  David.  (2011).  Pluralisme  dan Pengelolaan Konflik.
Prosiding .
Lokakarya  Membangun  Perdamaian  di
Dalam Masyarakat Berbhineka
Tunggal Ika. Salatiga: UKSW.
Arifina,  Anisa  Setya.  (2015).  Konstruksi Citra  Pemimpin  Politik  Dalam  Seni Foto  Kolase  Di  Instagram. Tesis .
Universitas Indonesia.
Febriyanto,  Tomi.  (2012).  Literasi  Media dan Kearifan Lokal Konsep & Aplikasi. Kesenjangan      Digital  dan Literasi  Media  Baru (166-181).  Mata Padi Presindo.
Krauss,  Robert  &  Ezequiel  Morsella.
(2006).  The  Hanbook  of  Conflict Resolution. Communication and Conflict (144-157).  San  Fransisco:
Jossey Bass.
Rahardjo,Turnomo.  (2012).  Literasi  Media dan Kearifan Lokal Konsep &
Aplikasi. Memahami  Literasi  Media
(Perspekti  Teoritis)  (1-24).  Mata  Padi Presindo.
Sukma,  Rizal.  (2005).  Ethnic  Conflicts  in Southeast  Asia. Ethic  Conflict  In
Indonesia  Causes  and  the  Quest  for Solution (1-41).Singapura: ISEAS Publication.
Fachrudin,  Fachri.  (2016).  Ini    Alasan
Pemberitaan  Pilkada  DKI  Jakarta Mendominasi.
Diakses di http://nasional.kompas.com/read/2016/
12/02/23151391/ini.alasan.pemberitaa
n.pilkada.dki.jakarta.mendominasi pada tanggal 24 Agustus 2017.
Prihadi,  Susetyo  Dwi.  (2017).  Ahok  Paling Sering  Dibicarakan  di  Media  Sosial.
Diakses
dalam https://www.cnnindonesia.com/teknolo gi/20170327103942-185-202952/ahok- paling-sering-dibicarakan-di-media- sosial/ pada tanggal 24 Agustus 2017.
Thaniago,  Roy.  (2016).  Krisis  Media  Pesta Elit:  Pilkada  dalam  Berita.  Diakses dalam
http://www.remotivi.or.id/amatan/337/ Krisis-Media,-Pesta-Elit:-Pilkada- dalam-Berita pada  tanggal  13  Februari 2017 pukul 15.30
Arkhelaus  W  dan  Rezki  Alvionitasari  dan Linda  Hairani.  (2016).  Pemilihan Gubernur  Jakarta  di  Media  Sosial
Marak. Diakses
di https://www.tempo.co/read/fokus/2016/ 10/05/3369/pemilihan-gubernur- jakarta-perang-di-media-sosial-marak pada tanggal 24 Agustus 2017.
Fahreza,  Rifky.  (2017).  Video  kampanye Milik  Ahok  Djarot  Lukai  Umat  Islam. Diakses di https://news.okezone.com/read/2017/04 /10/338/1663503/video-kampanye- milik-ahok-djarot-dinilai-melukai- umat-islam pada  tanggal  24  Agustus 2017.
Kwok,  Yenni.  (2017).  Conservative  Islam Has  Scored  a  Disquieting  Victory  in Indonesia's  Normally  Secular  Politics. Diakses di
http://time.com/4747709/indonesia- jakarta-election-governor-islam- christianity-ahok-anies/ pada  tanggal
24 Agustus 2017.
Ipsos-Mori. (2015).  Women’s  Rights
Online: Translating Access into Empowerment. Diakses di
https://webfoundation.org/research/wo mens-rights-online-2015/ pada  tanggal
24 Agustus 2017.
Hidayat,  Wicaksosno  Surya.  (2012).  Di Indonesia,  Pemanfaatan  Media  Sosial
Belum Maksimal. Diakses di http://tekno.kompas.com/read/2012/07/
13/14003694/di.indonesia.pemanfaata n.media.sosial.belum.maksimal pada
tanggal 24 Agustus 2017.
Sugiharto Bintoro Agung. (2016). Pengguna Internet di
Indoneisa
Didominasi  Anak  Muda.  Diakses  di https://www.cnnindonesia.com/teknolo gi/20161024161722-185- 167570/pengguna-internet-di- indonesia-didominasi-anak-muda/ pada
tanggal 24 Agustus 2017.
Utomo,  Wisnu  Prasetyo.  (2016).  Konflik Sosial  dan  Literasi  Media.  Diakses  di https://indonesiana.tempo.co/read/849 52/2016/08/11/inusetya.1/konflik- sosial-dan-literasi-media-wisnu- prasetyo-utomo pada tanggal 24
Agustus 2017.