## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase

## Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah
Encep Ahmad Yani * , Haswar Widjajanto
Universitas Pasundan, Bandung Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Email: 1,* encepahmadyani@gmail.com, 2 haswar.widjanarto@unpas.ac.id Email Penulis Korespondensi: encepahmadyani@gmail.com
Abstrak −Kemajuan  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  begitu  pesat  di  era  digital  saat  ini  telah  membawa  perubahan revolusioner dalam bertransaksi, tidak perlu antri membuat buku tabungan, menunggu terbitnya kartu ATM, saat ini semua itu ti dak diperlukan lagi, cukup dengan melakukan install aplikasinya, isi saldo sudah bisa langsung bertransaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat produk uang elektronik di atas (Sakuku BCA, Link Aja, OVO dan Go Pay), mewakili keberadaannya di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari sisi regulasi dan juga perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari’ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam. Hadirnya uang elektronik, sesuatu  yang  tidak  dapat  ditolak  kehadirannya,  akibat  derasnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  hukum pada posisi  ini dipaksa untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi tuntutan akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digital cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan.
Kata Kunci: Uang Kartal; Regulasi; Uang Elektronik; Digital; Transaksi
Abstract −The rapid progress of science and technology in today's digital era has brought revolutionary changes in transactions, no need to queue up to make a passbook, wait for an ATM card to be issued, now all of that is no longer needed, just install the application, top up the balance already can directly transact. This study uses a descriptive analysis method, which is a method that funct ions to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without conducting analysis and making general conclusions. The results of the study show that the four electronic money products above (Sakuku BCA, Link Aja, OVO and Go Pay), represent their presence in Indonesia that need attention from the regulatory side and also need attention from the aspect of shari'ah studies, considering the users of money products The majority of these electronics are Muslim. The presence of electronic money, something that cannot be denied, due to the rapid advances in science and technology, the law in this position is forced to be able to adjust and meet the demands for progress in this millennial era which is all over the world digital fast and accurate, it is possible that currency can be left behind under certain conditions.
Keywords : Currency; Regulation; Electronic Money; Digital; Transaction

## 1. PENDAHULUAN
Uang  merupakan  alat  pembayaran  sah  yang  berlaku  sekarang  untuk  semua  transaksi  jual-beli  baik  secara  langsung maupun tidak secara langsung. Perkembangan uang sangat pesat dengan mengamati uang kartal yang berubah-ubah dari jenis maupun nominalnya dan uang giral dengan jenis dan guna pakai yang beragam menjadi alternatif pemakaian uang sesuai kegunaan maupun pilihan. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.
Dari  sudut  pandang  ekonomi,  menurut  (Rahardja,  2008)  bahwa  uang  (money)  merupakan  stok  aset-aset  yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran/transaksi. Sedangkan menurut (Case dan Fair, 2002) menjelaskan bahwa, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang.  Uang merupakan aset  yang dapat  dipergunakan sebagai  alat transaksi.  Menurut  (Mankiw, 2007) bahwa  uang  bertindak  sebagai  penyimpan  nilai,  unit  hitung  dan  media  pertukaran.  Dapat  disimpulkan  bahwa,  uang merupakan alat tukar yang dianggap praktis untuk melakukan berbagai transaksi tidak dibatasi ruang secara geografis, tinggal menyesuaiakan dengan mata uang negara manapun, maka transaksi dapat dilakukan.
Uang beredar yang berada di tangan masyarakat terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat (sama dengan uang tunai). Uang giral adalah saldo rekening koran/giro milik  masyarakat  yang  ada  di  bank  dan  belum  digunakan  pemiliknya  untuk  berbelanja,  dan  belum  digunakan  oleh pemiliknya untuk  kegiatan pembayaran dimana uang tersebut  sewaktu-waktu  dapat  diambil dengan menggunakan cek (Susetyo, 2021).
Bank  Sentral  merupakan  bank  yang  diberi  kewenangan  untuk  mencetak  uang  dan  mendistribusikan  pada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam serta uang giral yang berbentuk cek. Uang kartal yang beredar di masyarakat sebagian untuk di tabung  di bank atau investasi di lembaga keuangan bukan bank. Bank berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak ketiga (Juhadi, 2020).
Pada perkembangan perekonomian saat ini sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit yaitu uang yang diciptakan oleh bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat alat liquid lainnya. Menurut  (Fasa, 2020)  mengemukakan bahwa jenis-jenis uang  tersebut  adalah:  a)  Uang Primer :  Uang primer ini juga

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
sering dikenal dengan istilah uang inti (high powered money), atau uang dasar (base money). Uang primer adalah uang uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri  dari:  uang  kartal,  alat  likuid  bank  umum  yang  terdiri  atas  kas  bank  umum  dan  giro  bank  umum  pada  Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia, b) Full bodied money (uang penuh): Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Agar nilai uang sama dengan nilai materinya, setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat mata uang  ke  pabrik  uang milik  pemerintah  serta masyarakat  bebas  untuk  menjual,  membeli  dan  menyimpang  uang  logam yang  dimilikinya.  Jika  kedua  syarat  tersebut  dipenuhi  maka  nilai  uang  akan  sama  dengan  nilai  materi  yang dipergunakannya, serta c) Token money (uang tanda) : apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00. Token money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money.
Uang dalam bentuk logam, untuk pertamakalinya digunakan di Indonesia pada tahun 1951- 1963 dengan pecahan 5 Sen, 10 Sen, 25 Sen dan 21/2 Sen. Mengalami beberapa perkembangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Selain uang logam dikenal pula Uang Bank.
Uang bank, disebut juga dengan uang giral yaitu, Uang “simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan  dapat  dipindahkan  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  pembayaran.  Cek  dan  giro  yang    dikeluarkan  oleh  bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa.Uang giral berkembang luas di negara-negara maju dimana kesadaran perbankan atau tradisi perbankannya sudah semakin meningkat” (Rozalinda, 2014).
Juga kita mengenal uang kertas, uang kertas pertama digunakan di Indonesia pada tahun 1783-1811,  adalah surat kredit  Rijksdaalder  berasal  dari  (perusahaan  Hindia  Timur  Belanda)  VOC.  Selanjutnya  diikuti  dengan  Uang  Gulden Hindia Belanda.
Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise berupa  kertas,  yaitu  janji  bank  untuk  membayar  uang  logam  kepada  pemilik  bank  note  ketika  ada  permintaan. Dikarenakan kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima keberadaan uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina  menggunakan  uang  kertas  atas  dasar  topangan  100%  emas  dan  perak.Pada  abad  ke-10  M,  pemerintah  Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak (Edwin, 2006).
Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas atau perak saja ternyata tidaklah benar.
Menurut (Huda, 2010) mengemukakan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah saw,yaitu Khalifah Umar ra., yang berpendapat  bahwa uang sebagai  nilai  tukar tidak terbatas kepada dua bentuk  itu saja. Bahkan dia menyebutkan pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Hal ini diakibatkan kesadarannya, bahwa nilai emas dan perak sangat tergantung kepada hukum pasar yaitu hukum penawaran-permintaan.
Lain dahulu, lain pula sekarang, saat ini alat tukar bukan lagi berevolsi, tetapi sudah terjadi revolusi, bahkan bisa jadi uang kartal ditinggal dan sangat mungkin tidak laku lagi, karena saat posisinya tergantikan oleh uang elektronik (e- money).
Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat  pada  uang  elektronik  akan  secara  otomatis  berkurang  pada  saat  pengguna  melakukan  pembayaran.  Uang elektronik  digunakan  untuk  berbagai  macam  jenis  pembayaran  (multi  purpose  payment)  sehingga  berbeda  dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon.
Pada  posisi  ini,  nasabah  tidak  lagi  disibukkan  dengan  hal  procedural,  antrian  di  bank  hanya  sekedar  untuk memenuhi  syarat  administasi, tidak lagi disibukkan dengan menunggu terbitnya buku dan kartu ATM (anjungan tunai mandiri). Pengguna (nasabah) tinggal melakukan proses install dari smart phone maka pasilitas uang elektronik (e-money) bisa  diaktifkan.  Mulai mutasi  masuk (penyimpanan  saldo)  sampai  muatasi  keluar  (bertransaksi)  bisa  dilakukan  secara otomatis. Semua dapat dilkakan mudah, cepat dan tanpa biaya.
Berdasarkan uraian di  atas,  sangat  penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menelusuri  keberadaan uang elektronik (e-money) ini yang dirumuskan dalam dua hal, 1) bagaimanakah kebijakan pemerintah megapresiasi kemajuan uang elektronik (e-money) 2) bagaimana persepsi uang elektronik dalam perspektif syari’ah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berusaha  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  uang  kartal  dalam  pendekatan  hukum  ekonomi  dan hukum  ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian terhadap  uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif, menurut Zed dalam (Rahayu, 2020)  bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Arifudin, 2023)  penelitian kualitatif adalah suatu  penelitian  yang  datanya  dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa  menggunakan  teknik  statistik. Berdasarkan  beberapa  definisi  penelitian  kualitatif  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.
Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Tanjung, 2023). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan  data  menurut  (Arifudin,  2022)  mengemukakan  bahwa  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian  karena  tujuan  untama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Terdapat  beberapa  cara  atau  teknik  dalam mengumpulkan  data,  diantaranya  adalah  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  mencakup  data  primer  dan  sekunder.  Menurut  (Hanafiah,  2021)  bahwa  data  primer  adalah  data  yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tinjauan kritis kajian terhadap uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggunakan  metode  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  sebagai  alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Arifudin, 2019) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.
Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan.  Menurut  (Arifudin,  2020)  bahwa  penggunaan  strategi  analisis  “kualitatif”,  dimaksudkan  bahwa  analisis bertolak  dari  data-data  dan  bermuara  pada  kesimpulan-kesimpulan  umum.  Berdasarkan  pada  strategi  analisis  data  ini, dalam  rangka  membentuk  kesimpulan-kesimpulan  umum  analisis  dapat  dilakukan  menggunakan  kerangka  pikir “induktif”.
Data  pada  penelitian  ini  dicatat,  dipilih  dan  kemudian  diklasifikasikan  sesuai  dengan  kategori  yang  ada. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  analitis.  Menurut  (Arifudin,  2021)  bahwa  deskriptif  analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis,  membuat  interpretasi  serta  melakukan  generalisasi  terhadap  hasil  penelitian  yang  dilakukan.  Prosedur penelitian  ini  menurut  (Tanjung,  2020)  adalah  untuk  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa  data  tertulis  setelah melakukan  analisis  pemikiran  (content  analyze)  dari  suatu  teks.  Setelah  penulis  mengumpulkan  bahan-bahan  yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
E-money  atau  yang  biasa  disebut  dengan  stored-value  product  (SVPs)    juga  bukanlah  jenis  uang  baru.  Tetapi  hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant.  Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter.
Menurut  jenisnya, (Syamsiah, 2017)  mengemukakan bahwa  pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 macam:  1)  Uang  elektronik  atau  digital  yang  sering  digunakan  pada  aplikasi-aplikasi  berbasis  komputer  maupun smartphone seperti Telkomsel  Cash, Paytrend, Indosat  Dompetku  dan beberapa alat pembayaran digital  lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan; serta 2) Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.
Adapun  beberapa  produk  uang  elektronik  yang  sering  digunakan  masyarakat  Indonesia  saat  ini  yakni  sebagai berikut: 1) Sakuku BCA: sebuah aplikasi e-Wallet atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh BCA untuk mempermudah para penggunanya melakukan transaksi  digital maupun perbankan tanpa membawa uang tunai. Dengan menggunakan aplikasi  sakuku,  pengguna  bisa  melakukan  berbagai  jenis  transaksi  seperti  pembayaran  belanja,  pengisian  pulsa,  serta transaksi  perbankan  lainnya.  Adapun  fitur  utama  dari  e-money  ini  yakni  termasuk  memungkinkan  limit  atau  saldo maksimum mencapai Rp2 juta, dan hingga Rp10 juta untuk Sakuku Plus. Untuk pengisian ulang atau top up Sakuku, bisa minimal Rp10 ribu dan hingga Rp10 juta maksimum sebulan. Selain itu, e-money ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, 2) Link Aja : sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi nontunai dengan  mudah  dan  praktis.  Layanan  yang  satu  ini  dapat  digunakan  sebagaimana  layaknya layanan  keuangan  berbasis digital  lainnya,  yang  membuat  berbagai  transaksi  keuangan  bisa  dilakukan  dengan  mudah  dan  cepat.  Sebelumnya,

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
LinkAja merupakan layanan dompet digital TCASH. Namun namanya telah berubah per tanggal 21 Februari 2019. Fitur utama yang dimiliki LinkAja termasuk saldo maksimum mencapai Rp2 juta untuk akun basic, dan hingga Rp10 juta untuk full. Jumlah top up LinkAja bisa minimal Rp10 ribu dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, 3) OVO : sebuah aplikasi  smart  yang  memberikan  layanan  pembayaran  dan  transaksi  secara  online  (OVO  Cash).  Pengguna  juga  bisa berkesempatan  untuk  mengumpulkan  poin  setiap  kali  melakukan  transaksi  pembayaran  melalui  OVO.  Secara  umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO. Sedangkan OVO Points adalah loyalty  rewards bagi  yang melakukan transaksi  dengan menggunakan OVO Cash di  merchant-merchant rekanan  OVO.  Untuk  OVO  Points  sendiri,  dapat  ditukarkan  dengan  berbagai  penawaran  menarik  hingga  ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. Fitur utama yang dimiliki OVO termasuk limit mencapai hingga Rp2 juta untuk akun unverified dan hingga Rp5 juta untuk OVO Premier. Jumlah minimum top up-nya yakni Rp10 ribu, dengan maksimum top up per bulan Rp1 juta untuk OVO Club dan Rp10 juta untuk OVO Premier. OVO memiliki masa berlaku yang  tidak  terbatas,  serta  4)  GoPay  :  layanan  e-money  yang  terdapat  dalam  aplikasi  Gojek  Indonesia.  GoPay  dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek (GoRide, GoCar, GoSend, dan lainnya) hingga transaksi non tunai di rekan usaha offline dan online. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. GoPay memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi pengguna selalu aman. Fitur utama GoPay termasuk limit saldo Rp1 juta untuk akun Unverified dan hingga Rp5 juta untuk akun Verified. Sementara jumlah minimum top up yakni Rp10 ribu. Maksimum top up per bulan Rp1 juta untuk GoPay Unverified dan Rp10 juta untuk GoPay Verified. Masa berlaku GoPay tidak terbatas.
Empat produk uang elektronik di atas, mewakili keberadaannya di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari sisi regulasi dan juga perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari’ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam.
Dari sisi regulasi, uang elektronik ini tentunya akan bermuara kepada Cita-cita luhur “para pemimpin Indonesia yang  merancang  kata  demi  kata,  kalimat  demi  kalimat  dan  pasal  demi  pasala  sehingga  terbentuknya  Undang  Undang Dasar  1945,  para  pendiri  bangsa  yakin  bahwa  cita-cita  keadilan  sosial  dalam  bidang  ekonomi  dapat  mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Inilah yang mendasari dibentuknya Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial“. Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya  bertujuan  mencapai  kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar  1945  itu  adalah  sendi  utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.
Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa,  berdasarkan  bertimbangan  yang  matang  setelah  melakukan  dengar  pendapat diantara  para  anggota  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  tanggal  16  Juli  1945 sampai dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal18 Agustus 1945.
Dalam Sidang BPUPKI dijelaskan bahwa: “...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong  dan  usaha  bersama  yang  akan  diselenggarakan  berangsur-angsur  dengan  mengembangkan  koperasi. Pada  dasarnya,  perusahaan  yang  besar-besar  yang  menguasai  hidup  orang  banyak,  tempat  beribu-ribu  orang menggantungkan  nasibnya  dan  nafkah  hidupnya,  mestilah  di  bawah  pemerintah  tempat  beribu-ribu  orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah (Ruslina, 2012).
Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata- mata.  Pemerintah  harus  menjadi  pengawas    dan    pengatur,    dengan    diawasi  dan  juga  disertai  dengan  kapital    oleh Pemerintah  adalah  bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar .
Hal ini mengindikasikan bahwa, semua aktifitas usaha di Indonesia yang melibatkan kebutuhan orang banyak tidak bisa  lepas  dari  pantauan  pemerintah,  artinya  pemerintah  harus  hadir  dalam  setiap  derap  Langkah  aktifitas  usaha masyarakat  dan  dapat  menaungi  secara  legalititas.  Termasuk  dalam  hal  ini  harus  dapat  menaungi  usaha  bidang  uang elektronik.
Sebagaimna dijelaskan dalam teori Kusumaatmadja sebagaimana dikutip (Aulia, 2018) yang menyebutkan bahwa: hukum  merupakan  bagian  dari  kaidah  sosial,  tapi  bukan  satu-satunya.  Selain  oleh  hukum,  kehidupan  manusia  dalam masyarakat  juga  berpedoman  pada  kaidah  moral  manusia  itu  sendiri,  agama,  susila,  kesopanan,  dan  adat-kebiasaan. Antara  hukum  dan  kaidah-kaidah  sosial  lainnya  itu  disebutnya  terdapat  hubungan  jalin-menjalin  yang  erat,  yang  satu memperkuat  yang lainnya. Meski  demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial  lainnya  itu,  yaitu  penataan  ketentuan-ketentuan  hukum  dapat  dipaksakan  dengan  suatu  cara  yang  teratur. Pemaksaan  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  penataan  ketentuan-ketentuan  hukum  itu  sendiri  tunduk  pada  aturan- aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.
Disini  menegaskan  bahwa  hukum  tidak  sendirian,  tetapi  berdampinga  dengan  persoalan  sosial  kemasyarakatan lainny,  walau  demikian  tetap  hukum  menempatkan  diri  sebagai  pagar  atas  semua  aktifitas  kemasyarakatan  termasuk dalam bidang ekonimi terlebih dalam hal uang elektonik.
Menurut (Khaldun, 2000), hubungan antara pemerintah dan rakyatnya adalah hubungan kepemilikan. Pemerintah adalah  milik  rakyat  dan  rakyat  adalah  milik  pemerintah.  Apabila  hubungan  kepemilikan  dan  akibat ‐ akibat  yang ditimbulkan  nya  baik  dan  tidak  menindas,  maka  tujuan  pemerintah  terpenuhi  dan  kepentingan  rakyat  terjamin  dan demikian juga sebaliknya.  Dengan demikian tidak ada kepentingan bisnis sekecil apapun yang tidak bisa lepas diantara masyarakat dan negara.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
Akan terbentuk hubungan pemerintah milik rakyat dan rakyat milik pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan  akibat ‐ akibat  yang  ditimbulkannya  baik  dan  tidak  menindas,  maka  tujuan  pemerintah  terpenuhi  dan  kepentingan rakyat terjamin dan demikian juga sebaliknya. Pada akhirnya strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan akan mudah direalisasikan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.
Dalam  perkembangannya,  menurut  Suhardi  sebagaimana  dikutip  (Labetubun,  2021)  bahwa  pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguan dan ketimpangan. Hal ini dilatarbelakangi realita bahwa implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa.
Menurut Leonard J. Therbege seorang Advokat dari Distirist Colombia Amerika Serikat yang dikutip (Wahrudin, 2020), mempunyai alasan untuk menilai the predictability (dapat diperkirakan) and stability, implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa (stability); seperti kepentingan yang saling bersaing antara buruh dan majikan, antara konsumen dan produsen.
Max  Weber’s  sebagaimana  dikutip  (Athik  Hidayatul  Ummah,  2021)  berpendapat,  bahwa  bila  hukum  ingin berperanan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai lima kualitas, seperti yang dikatakan oleh Burg dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan yaitu: 1. Stability; 2. Predictability; 3. Fairness; 4. Education; 5. The special development abilities of the lawyer.
Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut (Hager, 2000) dapat mengabdi dalam 3(tiga) sektor yaitu:  a) Hukum sebagai alat penertib (ordering): dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik.Iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimasy) bagi penggunaan kekuasaan; b) Hukum sebagai alat penjaga  kesimbangan  (balancing):  fungsi  hukum  dapat  menjaga  keseimbangan  dan  kehamonisan  antara  kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan, serta c) Hukum sebagai katalisator: sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses peubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.
Pembangunan  ekonomi  nasional  dalam  pencapaiannya  tidak  terlepas  dari  peran  sektor  hukum.  Tidak  dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Suhardi, 2002).
Dalam hal ini Hukum keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai  dengan  fungsi  hukum  itu  sendiri.  Hukum  dalam  fungsinya  berisi  petunjuk  tingkah  laku  manusia,  alat  untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonom
Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum (Kelsen, 2011).
Uraian  di  atas  menyertai  lahirnya  peraturan  jasa  keuangan  elektronik  dan  dapat  menjadi  landasan  kebutuhan pembangunan  hukum  ekonomi  masyarakat  pada  umumnya  di  Indonesia  bagi  para  pelaku  usaha  pada  jasa  keuangan elektronik pada khususnya. Sangat beralasan apabila Indonesia melalui Majlis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No:  116/DSN-MUI/IX/2017); di  antaranya mengatur hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik.
Ditekankan  dalam  fatwa  tersebut  bahwa  akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang  elektronik  adalah  akad wadi’ah atau akad qardh; Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah; dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
Berikutnya, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang elektronik yang  ada  pada  penerbit  harus  ditempatkan  di  bank  syariah;  dan  dalam  hal  kartu  yang  digunakan  sebagai  media  uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
Pertimbangan  akademik  yang  menyertai  lahirnya  Fatwa  No:  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Uang  Elektronik Syariah  dan  Fatwa  Fatwa  No:117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah QS. al-Baqarah Ayat 29: yang artinya “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia  berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  Dan  Dia  Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Hadirnya  uang  elektronik,  sesuatu  yang  tidak  dapat  ditolak  kehadirannya,  akibat  derasnya  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  hukum  pada  posisi  ini  dipaksa  untuk  bisa  menyesuaikan  dan  memenuhi  tuntutan  akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digitat cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
Dalam  persepektif  hukum  ekonomi  syariah,  uang  elektonik  ini  harus  dikaji  dari  aspek  filosofinya,  hal  ini disandarkan kepada Surat An-Nisa’ Ayat 29 ini, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ibn Katsīr (Ghoffar, 2005) menjelaskan bahwa Allah Ta’ala telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun  secara  lahir  hukum  syar’inya  hanya  Allah  yang  mengetahui  bahwa  transaksi  tersebut  dilakukan  oleh  para pelakunya dalam rangka ingin mengelak dari perbuatan riba.
Menurut Ibn Katsīr (Ghoffar, 2005) segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi, semua itu dilarang, tapi sebaliknya apabila dilakukan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, itu yang dianjurkan.
Al-Māwardī dalam kitab tafsirnya dikutip (Amir, 2021) menjelaskan tentang makna Surat Al-Nisa Ayat 29 bahwa dalam hal ini terdapat tiga pendapat tentang arti memakan harta manusia secara batil. Pertama, dengan cara zina, judi, curang, dan kezaliman. Ini merupakan pendapat Al-Suddī. Kedua, maksudnya adalah transaksi-transaksi yang rusak, ini merupakan pendapat Ibn ‘Abbas. Ketiga, Allah melarang seseorang memakan makanan yang dihidangkan untuk tamu dan diperintahkan untuk  memakannya berdasarkan akad jual beli. Kemudian, syariat ini dihapus dengan firman Allah Surat An-Nur Ayat 61, “Tidak mengapa diri kalian memakan makanan dari rumah-rumah kalian,” hingga firman-Nya, “atau memakannya secara berpisah-pisah. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan ‘Ikrimah.
Terdapat tiga pendapat tentang arti memakan harta manusia secara batil, Pertama, dengan cara zina, judi, curang, dan  kezaliman.  Kedua,  maksudnya  transaksi-transaksi  yang  rusak  dan  ketiga,  Allah  melarang  seseorang  memakan makanan yang dihidangkan untuk tamu dan diperintahkan untuk memakannya berdasarkan akad jual beli.
Pandangan Al-Syaukānī (w. 1250 H) terhadap maknanya saling tukar menukar. Dalam ayat tersebut kata-kata Al- Tijārah disebutkan sebagai  istitsnā munqaṭi’ yaitu pengecualian yang terputus. Maksudnya adalah tetapi jika jual beli yang  dibangun  di  atas  saling  rela  di  antara  kalian  maka  hukumnya  boleh.  Atau  maknanya  tetapi  jika  jual  beli  yang dibangun di atas saling rela di antara kalian maka hukumnya halal. Sedangkan  Al-Zuḥailī (w. 1436 H)  seorang ulama kontemporer yang bernama lengkap Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuḥailī dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Tafsīr Al- Waṣīṭ  mengatakan  ketika  mengomentari  firman  Allah  dalam  al-Qur`an  Surat  Al-Nisa’  Ayat  29  bahwa  ayat  ini mengharamkan perbuatan zalim atau melampaui batas terhadap harta dan jiwa (Maya, 2018).
Tidak dihalalkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu cara yang tidak disyariatkan dan  diambil  dari  jenis-jenis  harta  atau  manfaat-manfaat  suatu  komoditas  secara  zalim  tanpa  adanya  imbalan.  Hal  ini mencakup juga setiap harta yang diambil melalui transaksi yang batil atau rusak. Seperti seseorang yang menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Harta hasil penjualan komoditas makanan yang tidak bisa diambil manfaatnya lagi seperti kelapa, telur, dan lobak yang sudah tidak layak makan. Demikian pula harta hasil penjualan komoditas yang secara syariat tidak memiliki harga dan manfaat seperti jual beli monyet, babi, lalat, tawon, bangkai, arak, upah untuk tim  yang menangisi mayit, dan alat musik. Maka barangsiapa yang melakukan jual beli yang rusak semacam  yang telah disebutkan dan ia mengambil hasil penjualannya atau mengambil upahnya, maka hasilnya tersebut haram dan tercela, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi dibolehkan untuk mengambil harta orang lain berdasarkan saling rela dalam transaksi- transaksi yang sah dan tentunya diizinkan syariat seperti meminjam, hibah, jual beli, sewa-menyewa. Hal ini berdasarkan firman Allah, “Kecuali jual beli yang berdasarkan saling rela di antara kalian.” Maksudnya “makanlah harta melalui cara perdagangan yang dibangun di atas saling rela baik berupa jual beli atau sewa-menyewa.”
Padangan  (Antonio,  2008)  sebagai  seorang  fakar  dalam  bidang  ekonomi  syariah  terkenal  di  Indonesia mengemukakan bahwa: 1) Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan  memanfaatkan  sesuai  dengan  ketentuan-Nya;  2)  Harta  atau  uang  sebagai  titipan,  perhiasan  hidup  yang  tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan, dan hanya sebagai bekal ibadah; 3) Kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan haram; serta 4) Dalam pencariannya, tidak melupakan, lalai, bahkan meninggalkan ibadah.
Kesimpulannya bahwa, menurut pendektan hukum ekonomi syariah, uang elektronik (e-money) dihalalkan dengan syarat Pertama, bukan untuk transaksi yang berhubungan dengan zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, maksudnya transaksi-transaksi yang dihalakan dan untuk objek atau barang yang hala pula.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa empat produk uang elektronik di atas (Sakuku BCA, Link Aja, OVO dan  Go  Pay),  mewakili  keberadaannya  di  Indonesia  yang  perlu  mendapat  perhatian  dari  sisi  regulasi  dan  juga  perlu mendapat perhatian dari aspek kajian syari’ah, mengingat pengguna produk uang elektronik tersebut mayoritas beragama Islam.  Hadirnya  uang  elektronik,  sesuatu  yang  tidak  dapat  ditolak  kehadirannya,  akibat  derasnya  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  hukum  pada  posisi  ini  dipaksa  untuk  bisa  menyesuaikan  dan  memenuhi  tuntutan  akan kemajuan di era milenial ini yang sudah serba digitat cepat dan akurat, bisa saja uang kartal pada kondisi tertentu bisa ditinggalkan.  Menurut  pendekatan  Hukum  Ekonomi  Syariah,  uang  elektronik  K  (e-money)  hukumnya  halal,    dengan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023, Page 615-621 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i3.689 https://djournals.com/arbitrase
syarat  Pertama, bukan untuk  transaksi  yang berhubungan dengan zina, judi, curang, dan kezaliman. Kedua, transaksi- transaksi yang dihalakan dan untuk objek atau barang yang hala pula.

## REFERENCES
Amir. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). Jurnal Penelitian Medan Agama, 12(2), 72–81. Antonio, S. (2008). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani.
Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Global (PT.GM).  Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 184–190.
Arifudin,  O.  (2020).  Pengaruh  Penjualan  Personal  Dan  Lokasi  Terhadap  Volume  Penjualan  (Survey  Pada  Dealer  Kamera  Digital Panasonic Di Kota Bandung). Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen, 15(2), 232–241.
Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5(1), 286–298.
Arifudin,  O.  (2022).  Implementation  Of  Internal  Quality  Assurance  System  In  Order  To  Improve  The  Quality  Of  Polytechnical Research. International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL), 1(3), 297– 306.
Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. Jurnal Bakti Tahsinia, 1(1), 50–58.
Athik Hidayatul Ummah. (2021). Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis. Bandung: Widina Media Utama. Aulia. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159-185. Case dan Fair. (2002). Principles of Economics. Jakarta: Prenhallindo.
Edwin, N. M. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenadahal, Media Grup. Fasa, I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung : Widina Bhakti Persada. Ghoffar. (2005). Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafiì .
Hager,  M.  (2000).  The  Role  of  Lawyer  in  Developing  Countries.  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  Program  Pasca Sarjana.
Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa.  Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(2), 213–220.
Huda, N. (2010). Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
Juhadi,  J.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Audit  Internal  Terhadap  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance.
Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 16(2), 17-32.
Kelsen, H. (2011). Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media. Khaldun, I. (2000). Muqaddimah, terjemahan Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus. Labetubun, M. A. H. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung : Widina Bhakti Persada. Mankiw, G. (2007). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Maya, R. (2018). Atensi Al-Qur’an Terhadap Anak Yatim (Studi Al-Tafsîr Al-Wasîth Karya Wahbah Al-Zuhailî). Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 3(2), 163–173.
Rahardja, P. (2008). Teori Ekonomi Makro. Jakarta: LPFE UI. Rahayu, Y. N. (2020). Program Linier (Teori Dan Aplikasi). Bandung : Widina Bhakti Persada. Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Hukum Pembangunan Ekonomi di Idonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1), 1–10.
Suhardi. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Susetyo, D. (2021). Perubahan Uang Inti dan Penawaran Uang. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 9(18), 59–61. Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Indonesian Journal on Networking and Security, 1(1), 53–61.
Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 4(2), 323–332.
Tanjung,  R.  (2023).  Pendampingan  Meningkatkan  Kemampuan  Mahasiswa  Dalam  Menulis  Jurnal  Ilmiah.  Jurnal  Karya  Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM), 1(1), 42–52.
Wahrudin, U. (2020). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas PT. Alam Sutera Realty Tbk.  Jurnal Proaksi, 7(2), 1– 14.