## PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENERBITAN IZIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## IMPLEMENTATION OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN ISSUING LICENSES IN THE REGENCY OF EAST LOMBOK

## Lalu Dhedi Kusmana
Kabag Hukum Sekda Lombok Timur Email: adhedikusmana@yahoo.co.id
Naskah diterima : 29/08/2013; direvisi : 04/09/2013; disetujui : 14/10/2013

## A bstrAct
The comparative regulation of general principles of good governance in the laws and licensing related in Indonesia, to identify and assess the general principles of good governance which has been described in the licensing regulations in East Lombok and to analyze court decisions related dispute of application of general principles in good governance in the issuance of permits in eastern Lombok. By using statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach . The regulations of the general principles of good governance in the relevant licensing legislation in Indonesia is regulated in various ways with the terms and details of different . Furthermore, the regulations governing the licensing area in East Lombok has outlined eight general principles of good governance. While the procedures related to the issuance of permits in East Lombok is not yet fully guided by the general principles of good governance.

## Keywords : Application, General Principles of Good Governance and Licensing

## A bstrAk
Perbandingan pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-undangan terkait perijinan di Indonesia, dan untuk mengetahui dan mengkaji asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dijabarkan dalam pengaturan perizinan di Kabupaten Lombok Timur serta menganalisa putusan pengadilan terkait sengketa penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan izin di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perundang-undangan terkait perizinan di Indonesia diatur secara beragam dengan istilah dan rincian yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah yang mengatur perizinan di Kabupaten Lombok Timur telah menjabarkan 8 (delapan) asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan terkait prosedur dalam penerbitan izin di Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kata kunci : Penerapan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Perizinan.

## PENDAHULUAN
P emerintAh dAlAm rAngkA mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan
tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemikiran tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Ke- satuan Republik Indonesia. Pembukaan
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 1
Berkenaan dengan pelayanan umum, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyebut- kan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras ber- dasarkan undang-undang.
Dengan berlakunya Undang-undang No- mor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah- an menurut asas otonomi dan tugas pem- bantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mem percepat ter- wujudnya kesejahteraan masya rakat me- lalui peningkatan pelayanan, pem ber dayaan dan peranserta masyarakat. 2
Pada dasarnya penyelenggaraan pe- merintahan mengemban tiga fungsi  hakiki, yaitu pelayanan ( service ), pemberday- aan ( empowerment ), dan pembangunan ( develop ment ). 3 Jadi selain melaksanakan pem bangunan, pemerintah juga memberi- kan pelayanan publik.
Perizinan mempunyai peranan vital, karena selain sebagai sumber PAD, per- izinan juga sebagai instrumen per lindungan hukum atas kepemilikan atau penyeleng- garaan ke giatan. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa ber dasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ke tentuan-ketentuan larangan per-
1 Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945.
2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Ta- hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3 Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan , Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, hlm. 59
undangan”. 4 Izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 5
Setiap kebijakan yang dibuat oleh ad- ministrasi negara seyogyanya disamping memperhatikan asas legalitas, juga harus memperhatikan aspek hierarkis hukum, dan hukum kebiasaan atau aspek moralitas. Pada aspek terakhir inilah asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi admin- istrasi negara dalam mengeluarkan ke- bijakannya, sebab bila tidak, akan menjadi “senjata makan tuan”, artinya kebijakan yang menafikan asas-asas umum penyeleng- garaan pemerintahan yang layak (AAUPL), justru AAUPL berbalik menjadi alat uji untuk membatalkan kebijakan tersebut. 6
Pada mulanya keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini di Indo- nesia belum diakui secara yuridis sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Namun bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata asas ini diterapkan dalam praktek peradilan terutama di peradilan tata usaha negara, dan seringkali dijadikan alat uji keabsahan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat, dan seringkali menjadi batu sand- ungan bagi para pejabat daerah dalam me- nerbitkan perizinan dan tidak jarang harus berakhir di Pengadilan.
Pengaturan asas-asas umum pemerintah- an yang baik dalam peraturan perun- dang-undangan yang terkait perizinan di
4 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perijinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.
5 Bagir Manan, Dalam Ridwan HR, Hukum Admin- istrasi Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Ja- karta, 2010, hlm. 199.
6 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penye- lenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Ling- kungan Peradilan Administrasi (Upaya Menuju “Clean and stable Goverment), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 27.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
Indonesia dicantumkan secara beragam baik mengenai istilah, jenis asas maupun jumlah asas yang telah dinormakan, dan masih sektoral.Pengaturan yang sektoral ini me nimbulkan disharmoni dalam pen- jabaran nya secara konkrit.
Selain itu, beberapa peraturan per- undang-undangan yang berkaitan dengan perizinan terjadi konflik norma dalam peng  aturannya  sehingga  belum  men cermin- kan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum.
Dalam penerbitan izin mendirikan bangunan, Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaran Izin Men dirikan Bangunan, dan salah satu am- anat dalam peraturan tersebut adalah agar Bupati/Walikota dalam menyeleng garakan pemberian  IMB berdasarkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan dan Peraturan Daerah tentang Ren- cana Tata Ruang, ironisnya, di Kabupaten Lombok Timur belum ada peraturan dae- rah maupun peraturan bupati yang men- gatur secara khusus penyeleng garaan izin mendirikan bangunan, sehingga kondisi ini belum mencerminkan asas legalitas  dalam pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Lombok Timur.
Disamping itu, pelaksanaan pe nerbit- an  IMB yangmasih mensyaratkan adanya rekomendasi untuk penerbitan IMB mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Teknis lainnya juga menjadi contoh nyata berbelitnya prosedur pe- nerbitan izin mendirikan bangunan. Begitu pula adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati terhadap persyaratan izin mendirikan untuk bangunan lantai 2 atau lebih yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2008, juga menjadi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan data, dalam kurun  waktu ta- hun 2007-2012, Pemerintah  Daerah meng- hadapi 3 (tiga) sengketa terkait dengan penerbitan izinmembangun dan ketiga kasus tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan, karena masyarakat yang mera- sa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan melalaui Pengadilan Tata Usaha Negara. 7 Sengketa-sengketa per izinan terse- but memper masalahkan tinda kan Pemerin- tah Daerah baik yang ber bentuk penolakan maupun dalam bentuk persetujuan, yang dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah perbandingan pengaturan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan perundang-undangan terkait perizinandi Indonesia?
2.  Asas-asas umum pemerintahan yang baik manakah yang telah dijabarkan dalam pen- gaturan perizinan di Kabu paten Lombok Timur ?
3. Apakah dalam penerbitan izin di Kabu- paten Lombok Timur telah ber pedoman pada asas-asas umum pe merintahan yang baik ?
Untuk menjawab isu hukum di atas, di- gunakan beberapa landasan teori yaitu teori hierarki norma hukum, teori kewenangan dan teori negara hukum ke sejahteraan. Se- dangkan pendetakan yang digunakan  dalam penelitian ini, antara lain: Pendekatan Kon- sep ( Conceptual Approach), pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach), pendekatan Perbandingan ( Com par ative Approach ), dan pendekatan Kasus ( Case Approach ).
7 Sumber : Data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur 2007-2012.
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................

## PEMBAHASAN
1. Perbandingan  AUPB dalam Per aturan Perundang-undangan Terkait Perizinan Di Indonesia
a) Istilah, Rincian dan Macam AUPB
Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan definisi tentang asas hukum, definisi tersebut saling me lengkapi, kompilasi definisi asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo dengan me- nge mukakan pendapat para sarjana, dianta- ranya adalah :
a. Bellefroid, berpendapat bahwa asas  hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pe ngendapan hukum positif dalam masyarakat.
b. van Eikema Hommes, mengatakan   bahwa asas hukum umum itu tidak dianggap se- bagai norma-norma hu kum konkrit, akan tetapi perlu di pandang sebagai dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas umum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
c. van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu yang digunakan sebagai pe doman berprilaku. Asas  hukum didasarkan atas suatu nilai atau lebih me- nentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
d. Scholten, asas hukum adalah kecende- rungan yang disyaratkan oleh  pandangan kesusilaan kita pada  hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keter- batasannya se bagai pembawaan yang
umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. 8
Istilah algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general prin ciples of good ad- ministration di kalangan para ahli hukum diterjemahkan secara beragam dengan ber- bagai istilah, terutama menyangkut kata beginselen dan behoorlijk. Kata beginselen ada yang menerjemahkan dengan prinsip- prinsip, dasar-dasar, dan asas-asas. Sedan- gkan kata behoorlijk diterjemahkan dengan arti yang sebaiknya, yang layak, dan yang patut. 9
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata baik berarti elok, teratur (apik, rapi ti- dak ada celanya). Kata layak berarti wajar, patut, pantas serta kata patut berarti baik, layak, senonoh. Dengan mengacu kepada kata asal berhoorlijk ini, semuanya menun- jukkan kata sifat dan berarti ada yang disi- fati, yaitu bestuur , maka penerjemahan algemene begisnselen van behoorlijk bestuur menjadi asas-asas umum pe me rintahan yang baik kiranya lebih sesuai dari segi ke- bahasaan.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat menyebabkan terjadinya ke ragaman dalam menentukan macam dan pengelompokan asas-asas umum pe merintahan yang baik oleh para sarjana ahli hukum.
A.M. Donner dan Wiarda sebagai per- intis di bidang ini hanya merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam 5 (lima) macam asas yaitu : a) asas kejujuran, b) asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas ke seimbangan, asas kepastian hukum. 10
Dalam kepustakaan hukum admin istrasi di Indonesia, rincian asas-asas umum
8 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 5
9 Ridwan H.R, op.cit ., hlm. 233.
10 Ibid , hlm. 31.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
pemerintahan yang baik di introdusir per- tama kali oleh Koentjoro   Purbopranoto dengan meyebutkan 13 (tiga) belas macam asas, dan rincian tersebut sering dijadikan rujukan dan dijadikan acuan oleh para sar- jana hukum di Indonesia, yaitu : (1) asas kepastian hukum,(2) asas kese imbangan, (3) asas kesamaan dalam me ngambil kepu- tusan, (4) asas bertindak cermat, (5) asas motivasi dalam setiap ke putusan, (6) asas larangan mencampuradukkan kewenan- gan, (7) asas permainan yang layak, (8) asas keadilan atau kewajaran, (9) asas menang- gapi penghargaan yang wajar, (10) asas me- niadakan akibat keputusan yang batal, (11) asas per lindungan atas pandangan hidup pribadi, (12) asas kebijaksanaan dan (13) asas penyelenggaraan kepentingan umum.
b). Perbandingan AUPB dalam beberapa per- aturan perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meru- pakan tonggak awal diakui nya secara for- mal asas-asas umum pe merintahan yang baik di Indonesia. Di dalam batang tubuh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, ti- dak ada ke tentuan yang secara tegas menye- butkan asas-asas umum pe merintahan yang baik. Namun di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf c, se  tidak-tidaknya terdapat 2 (dua) kali penyebutan kata-kata asas-asas hukum tidak tertulis.
Rumusan Pasal 53 Undang-undang No- mor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya terse- but merupakan penormaan asas larangan penyalahgunaan wewenang ( deternement de pouvoir ) dan asas larangan bertindak se- wenang-wenang ( willekeur ) menjadi norma hukum ter tulis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ten- tang Perubahan Atas Undang-undang No- mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perubahan pada beberapa Pasal, salah satunya adalah Pasal 53 ayat (2) dengan pe nambahan asas-asas
umum pe merintahan yang baik yang dia- tur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang semula dua buah asas yaitu asas penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, menjadi sem- bilan asas yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepent- ingan umum, asas keterbukaan, asas pro- porsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Pengaturan asas-asas umum pe- merintahan yang baik selanjutnya dinor- makan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe nyelenggara Nega- ra Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam Pasal 1 angka 6 ketentuan umum Undang-undang  Nomor 28 Tahun 1999 terdapat konsep yuri- dis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang men definiskan asas-asas umum pemerintah an negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusi- laan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No- mor 28 Tahun 1999, menentukan asas-asas penyelenggaraan negara meliputi: (1) Asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyeleng- garaan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas Proporsional, (6) asas profesional, (7) asas akuntabilitas.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Ta- hun 1999 tentang Pe merintahan Daerah, dalam Pasal 20 telah men  cantumkan asas- asas umum dalam penyelenggaraan pemer- intahan, me liputi: (1) asas kepastian hu- kum, (2) asas tertib penyelenggaran negara, (3) asas kepentingan umum, (4) sas keter- bukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas, (7) asas akun tabilitas, (8) asas efisiensi, dan (9) asas efeftivitas.
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
Berdasarkan uraian asas-asas umum pe- merintahan yang baik yang terdapat dalam ketiga undang-undang tersebut dapat di- katakan bahwa asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang No mor 5 Tahun 1986 yang semula ber jumlah 2 (dua) asas yaitu asas penyalah gunaan wewenang dan asas  willekeur, terjadi penambahan 7 asas yang ter cantum dalam Undang-undang No- mor 9 Tahun 2004 dan tambah 2 asas baru dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu asas efisiensi dan asas efektivi- tas.
c) Perbandingan Pengaturan AUPB dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan di Indonesia
Berikut akan diuraikan beberapa per- aturan perundang-undangan yang ber kaitan dengan perizinan yang telah me normalkan asas-asas umum pe me rintahan yang baik di dalamnya, sebagai berikut :
1) AUPB dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge- dung.
Dalam Undang-undang Nomor 28 Ta- hun 2002 telah tercantum asas-asas dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang diatur Pasal 2, yang me- nyebutkan bahwa bangunan gedung diselenggarakan  ber      landas kan  asas kemanfaatan, ke selamatan, keseim- bangan, serta ke serasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Apabila dicermati asas-asas yang di- akomodir di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, hanya me- nyebut kan empat asas secara tegas, sedangkan asas-asas lainnya tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, se - hingga menemukan asas-asas lain - nya memerlukan penelusuran terha- dap pemaknaan Pasal-Pasal maupun pen jelasannya. Dalam batang tubuh, secara tersirat Undang-Undang No-
mor 28 Tahun 2002, ter nyata meng- akomodir asas-asas lainnya sebagai asas-asas umum penyeleng garaan bangungan gedung. Asas-asas terse- but meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesion- alitas.
Penormaan asas kepastian hukum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge- dung  tergambarkan  dengan  di atur  nya mengenai ketentuan sanksi ter hadap pelanggaran  dalam  pe nyeleng garaan bangunan gedung. Pen gaturan men- genai sanksi ini tercantum mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 baik dalam bentuk sanksi administratif mau- pun sanksi pidana.
Disamping itu adanya jaminan ke- pastian tetap berlakunya izin bangu- nan yang diperoleh oleh pemilik bangu- nan gedung yang tercantum ketentuan peralihan dalam undang-undang ini, merupakan konkritisasi dari makna asas kepastian hukum. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) tersebut di atas, yang telah memberikan jaminan kepastian terhadap izin yang telah ada sebelum- nya merupakan penormaan dari asas kepastian dan perlindungan hukum.
Hal itu sejalan dengan makna asas kepastian hukum yang diungkapkan Koentjoro Purbopranoto, yang me- nyimpulkan asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki di- hormatinya hak yang telah se seorang berdasarkan putusan pe merintah wa- laupun keputusan itu salah. 11
Prajudi Atmosudirjo, yang me- ngaitkan asas kepastian hukumdengan ke tentuan masa peralihan jika akan me netapkan peraturan atau per ubahan status hukum, atas pandangan tersebut
11 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara , Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1985, hlm..30
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
me nurutnya asas kepastian hukum  berarti, bahwa sikap atau keputusan pejabat admin istrasi yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum. 12
Asas umum lainnya yang ter akomodir dalam Undang-undang Nomor 28  Tahun 2002 yaitu asas keterbukaan yang tergam- bar dengan diaturnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimaan diatur dalam Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut :
1) Peran masyarakat dalam pe nyeleng- garaan bangunan gedung meliputi :
a.  Memantau dan menjaga keter tiban penyelenggaraan;
b. Memberi masukan kepada Pe- me rintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan  standar teknis di   bidang bangunan  gedung;
c.  Menyampaikan pendapat dan per- timbangan kepada instansi yang berwenang terhadap pe nyusunan rencana tata bangunan dan ling- kungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyeleng garaan yang menimbul- kan dampak penting terhadap ling- kungan;
d. Melaksanakan gugatan perwaki- lan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, me rugikan dan/ atau  mem bahayakan  ke pentingan umum.
Asas profesionalitas dalam undang- undanga bangunan gedung tersirat dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) yang menye- butkan bahwa Pemerintah Daerah mene- tapkan status status bangunan gedung dapat dibongkar setelah mendapatkan hasilpengkajian teknis bangunan gedung
12 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Nega- ra , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm..88
yang  di laksanakan secara profesional, in- dependen dan obyektif.
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut di atas, mempunyai makna yang sama den- gan asas propefionalitas dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dari uraian asas-asas tersebut, dapat disimpulkan asas-asas yang telah dinor- makan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge- dung baik yang dicantumkan secara jelas dalam batang tubuh maupun penjelasan Pasal demi Pasal dapat dirangkum sebagai berikut :
2) AUPB dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No- mor 26 Tahun 2007 me nyebutkan bahwa penataan ruang di selenggarakan berdasarkan asas :
1. Keterpaduan;
2.  Keserasian, Keselarasan, dan Kes- eimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan Keberhasil gunaan;
5. Keterbukaan;
6.  Kebersamaan dan Kemitraan;
7.  Perlindungan Kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan Keadilan; dan
9. Akuntabilitas
Nomor 28 Tahun 2002, pencantuman asas-asas umum pe merintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dicantum- kan secara lebih tegas dalam batang tubuh dan hampir sama asas-asas umum peme- rintahan yang baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dijadikan patokan di dalam pe nyelenggaraan  pemerintahan.
3) Pengaturan AUPB dalam Undang-un- dang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah terwujudnya sistem penyelengga- raan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
Menurut Adrian Sutedi, yang di - maksud dengan asas-asas penyeleng- garaan pelayanan publik adalah prinsip- prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedo- man penilai an kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik. 13 Asas- asas yang dapat dikategorikan sebagai asas- asas umum adminitrasi publik yang baik ( general principles of good administration ) ini harus bersifat umum dan adaptif terha- dap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara publik. 14
Asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik adalah konsep yuridis yang digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Parameter terwujudnya sistem pe nyeleng garaan pelayanan publik yang layak adalah yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dua belas asas dalam penyelengga- raan pelayanan publik sebagaimana di- maksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik meliputi :
a.  Kepentingan umum;
b.  Kepastian hukum;
c.  Kesamaan hak;
13 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.82. 14 Ibid
d.  Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g.  Persamaan perlakuan;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j.  Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.  Ketepatan waktu; dan
l.  Kecepatan, kemudahan, dan ke- terjangkauan.
Unsur atau rincian dalam tabulasi tersebut bersifat kumulatif, karena terdapat kata dan yang diletakkan dibelakang rincian terakhir, yang membawa konsekuensi kedua belas asas tersebut mutlak dijadi- kan pedoman dalam penyelenggaraan pe- layanan publik.
Lima  asas  dalam  yang  dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe layanan Publik, sama  dengan asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo- tisme, dan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae- rah, yaitu asas kepentingan umum, asas ke pastian hukum, asas keprofesi onalan, asas keterbukaan, dan asas keterbukaan.
Meskipun keseluruhan asas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tidak secara tidak secara tegas mencantum kan definisi dua belas asas tersebut, namun dalam penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25  Tahun 2009, dapat dijadikan pedoman dalam mendefiniskan pengertian asas- asas dimaksud walapun makna yang terkandung dalam penjelas- an nya masih bersifat abstrak yang mem- butuhkan konkritisasi lebih lanjut. Dari uraian asas-asas umum pemerintah an yang baik dalam be berapa peraturan per -
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
IUS
Perbandingan Pengaturan AUPB dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait Perizinan Undang-Undang Istilah Yang Dipergunakan Rincian Asas Penempatan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Asas penyelengga- raan bangunan gedung Kemanfaatan keselamatan keseimbangan keserasian bangunan gedung dengan lingkungan. Keterbukaan. Kepastian Hukum. Pasal 2, Pasal 39, Pasal 44, 45, 46 dan Pasal 47 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Asas Penyelenggara- an Penataan Ruang Keterpaduan; Keserasian, kesela-rasan & keseim-bangan; Berkelanjutan;
Keberdayagu-naan dan keberhasilgu-naan; Keterbukaan; Kebersamaan; Perlindungan kepentingan umum Kepastian hukum dan keadilan. Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas Umum Pemerintahan dan Korporasi Yang Baik Kepentinganumum Kepastian hukum; Keseimbangan hak dan kewajiban;
Keprofesionalan; Partisipatif; Persamaan perla-kuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Ketepatan waktu; dankecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Pasal 3 huruf b
Sumber bahan hukum : diolah.
undang-undangan tersebut di atas, dapat iden  tifi kasi perbandingan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dinormakan
dalam undang-undang yang terkait perizinan, sebagai berikut:

## Keterangan :
Berdasarkan tabulasi tersebut di atas,
perbedaan ketiga perundang-undangan yang mengatur perizinan di Indoensia
tersebut, yaitu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 menggunakan istilah asas-asas penyelenggaraan ban- gunan gedung, dengan men catum kan 6
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
(enam) macam asas. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menggunakan is- tilah asas penyeleng gar aan penataan ru- ang, dengan mencantumkan 8 (delapan) macam asas dalam batang tubuh. Sedan- gkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, menggunakan istilah asas umum pemerintahan dan kor porasi yang baik, dengan mencantumkan 10 (sepuluh) ma- cam asas.
Sedangkan persamaan ketiga per- aturan perundang-undangan ter sebut, yaitu mencantumkan 6 (enam) macam asas yang sama dalam batang tubuhnya yang meliputi asas keadilan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hu- kum, asas ke serasian, dan ke seimbangan serta asas keterbukaan.
Meskipun ketiga undang-undang yang mengatur tentang perizinan meng- gunakan istilah asas-asas yang ber beda, namun mempunyai kesamaan satu  dengan yang lainnya. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002, menyebutkan bahwa asas ke manfa atan di- artikan sebagai asas yang dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat di wujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang me menuhi nilai-nilai kemanusian yang berkeadilan, termasuk aspek ke patutan dan kepan- tasan.
Pengertian asas yang terkandung  dalam penjelasan Pasal 2 Undang- Undang No- mor 28 Tahun 2002 ter sebut mempu- nyai makna yang sama dengan  makna asas  keadilan yang ter dapat dalam Undang-Undang No mor 26  Tahun 2007 tentang  Pe nataan Ruang dan makna asas persamaan  perlakuan/tidak disk ri minatif yang terdapat dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pengertian asas keselamatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 yang meng artikan asas ke selamatan di per guanakan sebagai  landasan agar ban- gunan gedung me  me  nuhi per syaratan ban- gunan gedung, yaitu persyaratan teknis untuk menjamin ke selatanan pemilik dan pengguna bangu nan gedung, serta masya rakat dan lingkungan sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat admin istratif, dapat dimaknai sebagai pe- normaan asas perlindungan ke pentingan umum, yang dinormakan dalam Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pe- nataan Ruang dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Begitu juga halnya dengan asas keterbu- kaan yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, walaupun asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tidak disebut kan secara tegas dalam rincian asas-asas dalam penyelenggaraan ba ngunan gedung. Asas keterbukaan ditransformasikan dalam Pasal Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Par tsipisasi Masyarakat. Dengan ada nya pengaturan bentuk partsipasi masya rakat, maka mencerminkan adanya keterbukaan dalam peng aturan me ngenai penyeleng- garan bangunan gedung.
Dengan adanya ketidakseragaman dalam pernormaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketiga un- dang-undang tersebut menimbul kan ter- jadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan di Indo nesia. Ketidak  seragaman istilah asas-asas yang dinormakan dalam undang-undang yang terkait dengan per- izinan ini disebabkan oleh belum adanya kodifikasi undang-undang yang mengatur asas-asas umum pe merintahan yang baik sebagai standar acuan di dalam menor-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
makan asas-asas umum pemerintahan yang baik
menurut Philipus M. Hadjon, di- sebabkan peraturan perundang-undan- gan hukum administrasi di In do nesia masih bersifat sektoral, sifat sektoral ini menimbulkan aki bat yaitu, tidak ada stan- dar baku menyangkut istilah di bidang hukum admin istrasi, asas maupun konsep, tidak terdapat sinkronisasi asas hukum ad- ministrasi dan tidak ter dapat pemahaman yang sama me nyangkut konsep-konsep dalam huk um administrasi. 15
Oleh karena itu menurut penulis, ke depan diperlukan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dalam satu undang- undang, se- hingga menjadi standar dalam penjabaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selama ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Penormaan AUPB dalam Peraturan Per- izinan di KabupaSten Lombok Timur
Obyek yang diteliti dalam tulisan ini adalah dua buah Peraturan Daerah yang terkait dengan perizinan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung, dan Per aturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ren- cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lom- bok Timur Tahun 2012-2032. Berikut akan digambarkan asas-asas yang ter kandung dalam kedua peraturan daerah tersebut di atas.
a.  AUPB  dalam  Peraturan  Daerah Ka bupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 ten- tang Bangunan Gedung.
Peraturan Daerah Kabupaten Lom- bok Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang bangunan gedung, tidak terdapat Pasal
15 Philipus M Hadjon, RUU Administrasi Pemerin- tahan Sebagai Kodifikasi (sebagian) Hukum Administra- si (General Rule of Administrative Law ) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Makalah ) , Surabaya, 2009.
yang secara tegas mencantum kan asas-asas dalam penyelenggaraan  bangunan gedung sebagaimana halnya yang tercantum dalam Undang-Undang No mor 28 Tahun 2002. Namun beberapa asas dalam Per- aturan Daerah tentang Bangunan Gedung secara tersirat di temukan dalam beberapa Pasal dalam batang tubuh. Seperti halnya pengaturan mengenai ketentuan pemanfaatan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lom bok Timur Nomor 6 Tahun 2007 merupakan bentuk penjabaran dari de- finisi makna asas kemanfaatan yang diakomodir dalam Undang-Undang ten- tang Bangunan Gedung, pada intinya menyebutkan bahwa pemanfaatan ba- ngunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
Begitu pula ketentuan mengenai pelestarian yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bangunan gedung dan lingkungannya ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan, mempunyai makna yang sama dengan pernormaan asas keserasian bangunan gedung dan ling kungannya yang terdapat dalam undang-undang.
Belum tercantumnya secara tegas asas-asas dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 ini, tentu belum mencer- minkan asas-asas dalam pem bentukan peraturan perundang-unda ngan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2012 tentang Pem bentukan Per- aturan Perundang-unda ngan, disebutkan asas-asas dalam pem bentukan peraturan perundang- undang an, antara lain :
1.  kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
3. kesesuaian antara jenis dengan materi muatan;
4.  dapat dilaksanakan;
5.  kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6.  kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menekankan bahwa setiap pem bentukan peraturan perundang-unda ngan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hen- dak dicapai.
Disamping tidak dicantumkannya secara tegas asas-asas umum pe nye- lenggaraan bangunan gedung dalam batang tubuh, pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 masih ter dapat pertentangan dengan  ketentuan sanksi yang diatur dalam  Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor  28   Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, justru menyebabkan ketidakpastian     dalam pe- nyelenggaraanya, padahal salah tujuan pengaturan  bangunan  gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 adalah me wujudkan kepastian hu- kum  dalam  pe nyelenggaraan   bangunan gedung.
Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut :
(1)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak me- menuhi ketentuan dalam undang- undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai ban- gunan yang sedang atau telah diban- gun, jika karenanya meng akibatkan kerugian harta benda orang lain.
(2)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak me- menuhi ketentuan dalam undang- undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) ta- hun dan/atau denda paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari ni- lai bangunan, jika karenanya meng- akibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
(3)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ke- tentaun dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara pal- ing lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20 % (dua pu- luh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenaya mengakibat- kan hilangnya nyawa orang lain.
Sebaliknya dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 justru mencantum kan sanksi pidana penjara lebih ringan dari sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketentuan peng- urangan sanksi ini tanpak jelas dalam Pasal 53 berikut ini:
(1)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak me- menuhi ketentuan dalam Per aturan Daerah ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 40
% dari nilai bangunan jika meng- akibatkan kerugian harta benda orang lain.
(2)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/ atau denda paling banyak 15 % dari nilai bangunan gedung, jika karenan- ya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
(3)Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling lama 5 (lima) bulan dan/atau denda paling banyak 20 % dari ni- lai bangunan gedung, jika karenan- ya meng akibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan hi- langnya nyawa orang lain.
(4)Dalam proses peradilan atas tinda- kan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertim- bangan dari tim ahli bangunan ge- dung.
(5)Pelaksanaan pengenaan sanksi se- bagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai keten- tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan di atas, nam- pak Peraturan Daerah Kabupaten Lom- bok Timur Nomor 6 Tahun 2007, men- cantumkan sanksi pidana lebih rendah daripadasanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002. Sebaliknya terhadap sanksi pidana den- da terhadap kerugian harta benda orang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Lom- bok Timur Nomor 6 Tahun 2007 justru mengatur lebih tinggi yaitu sebesar 40 %. Ketentuan sanksi pidana denda ini melam- paui batas maksimal 10% dari ketentuan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-undang tentang Bangunan Ge- dung.
Selain itu, pencantuman sanksi pidana penjara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Ta- hun 2007, bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prin- sipnya hanya memperbolehkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran peraturan daerah. Ketentu- an ini tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Perda dapat
memuat ancaman pidana kurungan pal- ing lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembedaan jenis sanksi pidana penjara dan pidana kurungan ini sebagai konsekuensi jenis tindak pidana yang dia- tur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran.
Dalam perumusan sanksi pidana dalam sebuah peraturan daerah, harus dinyatakan secara tegas jenis pidana yang dikenakan yaitu berupa pelang garan. Hal ini tersirat dari ketentuan dalam lampi- ran poin 121 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meng gariskan bahwa rumusan ketentuan pidana harus me- nyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.
Dengan demikian, apabila dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 telah menetukan jenis hukuman pidana- nya, maka ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
Di samping itu, pertentangan keten- tuan sanksi pidana ini juga nampak an- tara ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007.
Dalam ketentuan Pasal 47 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 me- nyebutkan:
(1)Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan undang-undang ini sehingga meng- akibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana  denda.
(2)Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
a.  Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per  seratus) dari nilai bangunan gedung jika karena- nya meng akibatkan ke rugian harta benda orang lain;
b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 % (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika   karenanya  meng akibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup.
c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 % (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya  meng akibatkan  hila ng - nya nyawa orang lain.
Sebaliknya ketentuan Pasal 54 Un- dang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ten- tang Bangunan Gedung, menyebutkan sebagai berikut :
(1)Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan undang-undang ini sehingga meng- akibat kan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
(2)Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya meng akibatkan kerugian harta benda orang lain;
b.  Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 2 % (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karena- nya meng akibat kan kecelakaan bagi
orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup.
c.  Pidana  kurungan  paling  lama  3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 % (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karena- nya meng akibat kan hilangnya nyawa orang lain.
Pertentangan kedua Pasal tersebut di atas, membawa konsekuensi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, karena terjadi konflik norma secara vertikal, sehingga belum men cerminkan asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dibentuknya peraturan tentang bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
Mengenai asas kepastian hukum ini, Jazim Hamidi berpandangan bahwa asas kepastian hukum sudah merupakan ciri pokok dari negara hukum adanya asas legalitas, karena itu baik undang-undang yang mengikat penguasa maupun warga masyarakat harus jelas dan pengaturan itu memang memungkinkan untuk diterapkan. 16
Dalam teori hierarki norma stufen- thorie Hans Kelsen, maka apabila terjadi per tentangan antara peraturan perun- dang-undangan secara vertikal, maka berlaku asas hukum lex Superiori derogat legi impriori (hukum yang lebih tinggi me- nyampingkan hukum yang lebih rendah).
Dengan adanya pertentangan norma yang terkandung dalam ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 dengan ketentuan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, maka ketentuan sanksi yang diberlakukan adalah ketentuan sanksi
16 Jazim Hamidi, Op. cit., hlm..36.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, karena kedudukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dalam hierarki peraturan perundang- undangan lebih tinggi dari kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
b.  AUPB dalam Peraturan Daerah Kabu paten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012
Pengaturan terkait perizinan pe- nataan ruang di Kabupaten Lombok Timur, selain mengacu pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012.
Di samping itu, dalam batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur telah mencantumkan asas-asas umum dalam penataan ruang, dalam ke- tentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabu- paten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan 9 (sembilan) asas dalam pe- nataan ruang sebagai berikut:
a.  asas keterpaduan;
b. asas keserasian, keselarasan dan kese imbangan;
c.  asas keberlanjutan;
d. asas keberdayagunaan dan keber- hasilgunaan;
e.  asas keterbukaan;
f.  asas kebersamaan dan kemitraan;
g. asas perlindungan kepentingan umum;
h. asas kepastian hukum dan keadilan; dan
i.  asas akuntabilitas.
Kesembilan asas-asas umum pe- merintahan yang baik dalam penataan
ruang tersebut di atas, meskipun telah dinormakan dalam beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012, akan tetapi masih terdapat beberapa Pasal yang ma- sih menimbulkan ketidakpastian  hukum dalam penjabarannya. Ketidak pastian initerdapat dalam ketentuan Peralihan yang mencantumkan adanya diskresi ke- pada Pemerintah Daerah dalam pembata- lan izin dan penggantian yang layak akibat pembatalan izin. Diskresi ini tersirat dari yang dalam Pasal 58 huruf b angka 3 yang menyebutkan :
Izin pemanfaatan ruang yang telah dikel- uarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentu- an Peraturan daerah ini berlaku ketentuan bahwa untuk yang  sudah dilaksanakan pembangunnya dan tidak memungkink- an untuk dilakukan  penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
Ketentuan Pasal ini tentu saja se- cara hukum akan menimbulkan ketidak- pastian karena menimbulkan ketidak- jelasan dalam pelaksanaanya yang di- gantungkan pada kebijakan dari badan/ pejabat administrasi.
Disamping itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ini, tidak mencantumkan ketentuan masa transisi penyesuaian pemanfaatan ruang dalam ke- tentuan peralihan. Kondisi ini tentu nya bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nom or 26 Ta- hun 2007 yang menyatakan bahwa peman- faatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesusian.
Dengan tidak ada adanya ketentuan masa penyesauian ini, menurut penu-
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
lis Peraturan Daerah Kabupaten Lom- bok Timur Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya menjabarkan asas kepastian hukum meskipun sebagian besar dari asas- asas umum pemerintahan yang baik telah dinormakan dalam batang tubuh nya.
3. AUPB dalam Prosedur Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur
a. Prosedur dan Persyaratan Penerbitan izin
Pada umumnya permohonan izin ha- rus menempuh prosedur tertentu yang di- tentukan oleh Pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prose- dur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan ter- tentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan itu berbeda-beda ter gantung je- nis izin dan instansi pemberi izin.
Menurut  Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, arti- nya dalam hal pemberian izin itu ditentu- kan suatu perbuatan yang konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersi- fat kondisional, karena pe nilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dini- lai setelah perbuatan atau tingkah laku yah disyaratkan itu terjadi. 17
Meskipun penentuan prosedur dan per- syaratan perizinan ditentukan secara se- pihak oleh Pemerintah, namun persyaratan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang men- jadi dasar perizinan bersangkutan. 18
17 Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm..97
18 Ridwan HR, Op. Cit., hlm..208.
Dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ru- ang, maka Pemerintah melalui Ke menterian Dalam Negeri telah me nerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Meteri Dalam Negeri ini merupakan peng ganti peraturan tentang izin men dirikan bangu- nan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 ten- tang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
Pedoman pemberian izin yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, telah menyebutkan prinsip-prinsip pemberian izin mendirikan bangunan, yaitu :
a.  prosedur yang sederhana, mudah dan ap- likatif;
b.  pelayanan yang cepat, terjangkau, dan te- pat waktu;
c.  keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
d.  aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan kes- elamatan, serta kenyamanan.
Prinsip-prinsip pemberian izin di atas, sebagian besar telah mengakomodir asas- asas/prinsip-prinsip dalam penyelengga- raan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam upaya mewujudkan kewajiban pemerintah dalam pelayanan umum khu- susnya dalam pelayanan perizinan ter sebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah membentuk Badan Pelayanan Per- izinan Terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan perizinan. Untuk melaksanakan tugas sehingga dapat berjala-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
nan transparan, maka sebagai  instansi yang mempunyai kewenangan  dalam penyeleng- garaan pelayanan per izinan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perlu didu- kung adanya standar operasional dalam menjalankan prosedur pelayanan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pe- merintah Kabupaten Lombok Timur telah me netapkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Stan- dar Operasional Prosedur Badan Pe layanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur.
Beberapa Prinsip yang diatur dalam Pas- al 2 Peraturan Bupati Lombok Tiimur ten- tang Standar Operasional prosedur tersebut yang merupakan asas dalam pemberian pelayanan, meliputi :
a.  Kemudahan dan kejelasan;
b.  Efisiensi dan efektifitas;
c. Keselarasan
d. Keterukuran;
e. Dinamis;
f.  Berorientasi pada pengguna;
g.  Kepatuhan hukum; dan
h.  Kepastian hukum.
Prinsip-prinsip tersebut di atas seba- gian besar mempunyai kesamaan dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerin- tahan dan korporasi yang baik yang tertu- ang  dalam Undang-Undang Nomor 25 Ta- hun 2009, meskipun dengan istilah yang ber beda. Akan tetapi penormaan prinsip- prinsip dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011, belum se- cara jelas mendefinisikan pengertian asas- asas tersebut, sehingga bentuk konkrit pe- normaan asas-asas dalam Pasal-Pasal batang tubuh belum mencerminkan prinisp-prin- sip dalam penyelenggaraan pelayanan pub- lik yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ketiakjelasan tersebut terlihat dari alur pelayanan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 yang tidak menyebutkan  waktu penyelesaian pelayanan perizinan. Di  samp- ing itu bentuk transparansi dalam pelaya- nan juga tidak dicantumkan dalam batang tubuh sehingga belum men cerminkan asas keterbukaan.
Dengan demikian, standar operasional pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bu- pati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 belum sepenuhnya mengakomodir prin- sip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, sehingga berdampak terhadap opri- malisasi kualitas pelayanan.
2.  Analisa  Putusan  PTUN dalam Sengketa Penerapan AUPB dalam Sengketa Periz- inan
a) Putusan PTUN Mataram Nomor 3/G/2007/PTUN-MTR
Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2007/PTUN- MTR, tertanggal 7 Juni 2007, merupakan putusan terkait pembatalan izin mendiri- kan bangunan Masjid As-Sunnah yang ber- lokasi di Desa Masbagik Selatan Kecamatan Mas bagik  Kabupaten  Lombok Timur antara Chaerun alias Ustad H. Ahmad Chairun dan Sarafufin sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat.
Ringkasan Posisi Kasus :
Adapun kasus posisi perkara tersebut pada intinya sebagai berikut :
-  Para Penggugat yang mewakili ke- pentingan umat Islam Masbagik Selatan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Neg- ara atas  tindakan Kepala Dinas Pe-
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
kerjaan Umum yang telah mene- ritkan ke putusan Nomor 640/12/ DPU/2007, perihal Pembekuan Se- mentara  IMB  Masjid  Assunnah No- mor 646/DPU/60/2006.
-  Tindakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang telah membekukan izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan sendiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut, menurut Para Penggugat telah me- langgar AUPB khususnya asas kepas- tian hukum dan asas pengharapan.
Jawaban Tergugat :
Menanggapi gugatan penggugat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :
Terbitnya Keputusan Kepala Dinas Peker- jaan Umum Nomor 640/12/DPU/2007, tanggal 9 Januari 2007, perihal Pem- bekuan Sementara IMB  Masjid Assun- nah, karena setelah di lakukan peninjauan ulang tidak ter dapat surat rekomendasi Camat dan Kepala Desa.
Putusan Hakim PTUN :
Terhadap gugatan tersebut, Pengadi- lan Tata Usaha Negara Mataram telah me- mutus dan mengadili sengketa berdasar- kan Putusan Nomor 3/G/2007/PTUN- MTR, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
-  Menolak eksepsi Tergugat seluruh- nya;
Dalam Pokok Perkara :
-  Menolak gugatan Para Penggugat un- tuk seluruhnya;
-  Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Pertimbangan Hukum :
Di antara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 3/G/2007/PTUN-MTR, sehingga menolak gugatan Para Peng gugat, karena telah terbukti secara fakta IMB yang diter- bitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak dilengkapi surat rekomendasi Camat dan Kepala Desa, sehingga tindakan Kepala Dinas Pe kerjaan Umum yang membekukan IMB Masjid Assunnah ter sebut di benarkan oleh pengadilan. Dengan demikian menurut pertimbangan hakim, dalil gugatan peng- gugat yang meng ganggap tindakan Kepala Dinas Pe kerjaan Umum membekukan se- mentara izin tidak terbukti melanggar asas kepastian hukum dan asas pengharapan.
Analisa Putusan :
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/G/2007/PTUN-MTR, tanggal 7 Juni 2007 yang amar  putusannya menolak gugatan Para Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum bahwa alasan tindakan Kepala Dinas Pe kerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan keputusan Nomor 640/12/ DPU/2007 perihal pembekuan sementa- ra  IMB  Masjid Assunnah karena  setelah me lakukan peninjauan ternyata ijin men- dirikan bangunan yang dike luarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor 646/DPU/60/2006 tidak dileng kapi surat rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa.
Terhadap putusan pengadilan yang me- nolak gugatan penggugat dengan dasar per- timbangan tersebut di atas,  dalam kasus ini, penulis tidak  sependapat dengan putusan tersebut, karena sepatut nya tindakan pem- bekuan izin mendiri kan bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Lombok Timur dikategorikan telah melanggar asas kepastian hukum. Karena apbila Kepala Dinas Pekerjaan Umum menganggap terdapat  persyaratan yang belum terpenuhi pada saat menerbit-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
kan izin mendirikan bangunan, maka se- yogyanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum ti- dak menerbitkan ijin men dirikan  bangunan kepada Masjid Assunnah.
Dari aspek teoritis Keputusan Tata Us- aha Negara yang berkaitan dengan bidang perizinan, persetujuan yang di berikan tidak dapat ditarik kembali karena akan melang- gar asas kepastian hukum, kecuali :
1. Asas kepastian hukum tidak meng- halangi penarikan kembali atau per- ubahan suatu ketetapan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat.
2. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin, bila ketetapan yang meng untungkan didasarkan pada ke - keliruan, asas saja kekeliruan itu  dapat diketahui oleh yang berkepentingan.
3. Demikian pula penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila yang ber kepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau ti- dak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru.
4. Penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila syarat-syarat atau ke- tentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu ketetapan yang meng untungkan, tidak ditaati. Dalam hal ini dapat di- katakan ada penarikan kembali sebagai sanksi. 19
Penarikan suatu keputusan asalkan memenuhi enam syarat, yaitu :
1. Keputusan yang diambil atas pikatan yang berkepentingan, yakni dengan jalan menipu, setiap waktu dapat di- nyatakan tidak berlaku.
2.  Keputusan, yang karena isinya belum dapat diberitahukan kepada yang ber- sangkutan, jadi belum merupakan
19 Philipus. M.Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Ad- ministrasi Indonesia, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm..273.
tindakan hubungan dapat dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan yang baik, yang diberikan dengan syarat, dapat ditarik kembali mulai pada saat yang berkepntingan lalai di dalam mengindahkan per- syaratan tersebut.
4.  Penarikan kembali keputusan yang baik yang tidak dapat dilakukan semenjak permulaan, apabila pe narikan kembali keputusan tersebut dapat menyebab- kan sesuatu keadaan, yang menurut ke tetapan mula-mula di anggap sah, kemudian menjadi tidak sah.
5. Bilamana sebagai akibat keputusan yang tidak benar, terjadi keadaan yang tidak sah, keadaan yang tidak sah ini tidak boleh ditiadakan dengan jalan menarik kembali keputusan tersebut, sepanjang yang berkepentingan  ka rena penarikan kembali tersebut akan men- derita se demikian rupa, se hingga tinda- kan tersebut menjadi tidak sebanding dengan kesungguhan keadaan yang tidak sehat tadi.
6. Penarikan kembali atau perubahan suatu keadaan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebut dibuat. 20
Berdasarkan kriteria yang telah diung- kapkan oleh Philipus M Hadjon di atas, maka dalam izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peker- jaan Umum Kabupaten Lombok Timur ti- dak dapat ditarik kembali, karena akan ber- dampak ter hadap kerugian dari pemohon. Apalagi alasan pembekuanizin  mendirikan bang unan Masjid Assunah, yaitu  belum ad- anya  rekomendasi dari  Camat dan Kepala Desa, semestinya di persyaratkan se belum mengeluarkan terbitnya izin, karena se- belum menerbitkan izin harus didasarkan atas ketelitian dan ke cermatan. Dengan demikian, apabila telah diterbitkan izin,
20 W.F. Prins-R.Kosim Adisapoetro, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradnya Paramita, Ja- karta, 1983, cetakan kelima hlm..102-103.
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
maka tidak ada alasan untuk menarik kem- bali izin yang diterbitkan, karena tindakan tersebut telah memberi beban kepada pen- cari keadilan.
Dengan dibekukannya izin men dirikan bangunan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur, telah menghilangkan harapan  jamaah Assunnah Masbagik Selatan  untuk memiliki Masjid, sehingga tindakan ini dapat pula dikategori- kan se bagai pelanggaran asas pengharapan.
Berdasarkan analisa kasus sengketa No- mor 3/G/2007/PTUN.MTR tersebut di atas, maka asas yang dilanggar dalam pem- batalan izin mendirikan bangunan, yaitu asas kepastian hukum dan asas penghara- pan.
b) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/G/2010/PTUN. MTR.
Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/G/2010/PTUN- MTR, tertanggal 30 Juli 2010, me rupakan putusan terkait penolakan penerbitan izin pembangunan Statisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) antara H. Machun Ridwayny, S. Sos, MBA, kewarga negaran Indonesia, bertempat tinggal di jalan Pari- wisata Nomor 19 Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pe- kerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat, mel- awanBupati Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 57 Selong sebagai Tergugat I, danKepala Badan Pelayanan Per izinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Selong, sebagai Ter- gugat II.
Obyek Sengketa :
Sikap diam Tergugat I dan Tergu- gat II merupakan surat keputusan pe- nolakan/fiktif negatif terhadap surat peng - gugat tertanggal 26 Nopember 2009, peri-
hal Permohonan ijin untuk pem bangunan SPBU Labuhan Haji.
Ringkasan Kasus Posisi :
1.  Penggugat telah mengajukan per mohonan surat persetujuan untuk pem bangunan SPBU Labuhan Haji pada tanggal 26 Nopember 2009 kepada Ter gugat I dan Tergugat II, namun  hingga lebih dari 4 bulan, Tergugat I dan Tergugat II tidak merespon permohonan izin dari penggugat tersebut.
2.  Tergugat I dan Tergugat II bersifat diam atau tidak mau melayani permohonan penggugat, maka sikap diam ini merupakan penolakan, sehingga tergugat I dan Tergu- gat II telah melanggar asas fair play dan telah melanggar asas kecermatan.
Jawaban Tergugat :
Dalam jawabannya tertanggal 27 Mei 2010, Bupati Lombok Timur pada poin 2 jawabannya pada intinya me nyebutkan :
“Bahwa tidak benar Penggugat telah men- gajukan surat persetujuan untuk pemban- gunan  SPBU Labuhan Haji tanggal 26 Nopember 2009 kepada Tergugat I seb- agaimana posita  gugatan poin1, karena surat Penggugat di alamatkan kepada Tergugat II, sedang kan terhadap tergu- gat I hanya me nerima tembusan surat per mohonan izin pembangunan SPBU Labuhan Haji, oleh karena itu tidak mem- punyai kewajiban hukum untuk menjaw- ab surat penggugat yang hanya mem- punyai  tem busan”
Sedangkan Kepala Badan Pelayanan Per- izinan Kabupaten Lombok Timur mem- berikan argumentasi alasan tidak terbitnya izin mendirikan SPBU sebagai mana tertu- ang dalam jawaban Ter gugat II pada poin 2 yang pada intinya bahwa Tergugat II ti- dak pernah menerima kelengkapan admin- istrasi permohonan perizinan sesuai SOP dari Penggugat dan di sekitar lokasi yang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
dimohonkan Peng gugat telah diterbitkan izin atas nama Siti Hidayati, sehingga tidak tergugat tidak mempunyai ke wajiban untuk menerbitkan izin SPBU yang dimohon kan oleh penggugat.
Putusan Pengadilan :
Dalam amar putusannya Majelis  hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengadili perkara ter sebut dan men- jatuhkan vonis dengan amar sebagai beri- kut :
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat se- bagian;
2.  Menyatakan  gugatan  Penggugat  ter   - hadap Tergugat I tidak dapat  di terima;
3. Menyatakan sikap diam Tergugat II adalah merupakan penolakan dan melanggar Asas-asas Umum Pe- merintahan Yang Baik Khususnya asas Fair Play dan asas kecermatan;
4.  Mewajibkan kepada Tergugat II  untuk menrbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Peng- gugat;
5.  Menghukum Tergugat II untuk mem- bayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Pertimbangan Hukum
Di antara pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Penga- dilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 20/G/2010/PTUN. MTR, salah satunya adalah :
“... Bahwa sikap diam Tergugat II yang tidak merespon surat permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Fair Play yaitu sikap diam Tergugat II terkesan me- nghalang-halangi kesempatan sese orang
yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang menguntung- kan baginya yaitu tidak merespon izin mendirikan bangunan yang merupakan kewenangan Tergugat II dan melanggar asas kecermatan yaitu Tergugat II dalam mengambil suatu ketetapan tidak meneli- ti semua fakta yang relevan ...”
Analisa Putusan :
Majelis hakim dalam sengketa Nomor 35/G/2010/PTUN-MTR, sebelum memu- tus apakah sikap diam Tergugat I dan Ter- gugat II terhadap permohonan izin pemban- gunan  SPBU terlebih dahulu mempertim- bangkan kewenangan dalam menerbitkan per setujuan.
Secara  teoritis kewenangan yang ber- sumber dari peraturan perundang-unda- ngan diperoleh melalui 3 cara yaitu atri busi, delegasi dan mandat. Pada atribusi we we- nang terjadi pemberian suatu wewe nang oleh suatu ketentuan perundang- un dangan, sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada. 21
Dengan memperhatikan jenis izin yang telah didelegasikan kepada Badan Pe layanan Perizinan dalam Peraturan Bapati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2008, maa ke- wenangan Badan Pelayanan Per izinan Ter- padu ini dikategorikan sebagai ke wenangan delegasi, sehingga pendelegasi an kewenan- gan tersebut memiliki konsekuensi  yuridis, si penerima delegasi memikul tanggung jawab terhadap kewenangan yang  telah di- delegasikan kepadanya.
Peraturan Bupati Lombok Timur No- mor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Se bagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur, telah menyebutkan secara limitatif
21 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Usaha Negara Cetakan VIII, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 92
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
izin yang didelegasikan kepada Badan Pe- layanan Perizinan dan salah satunya adalah izin pembangunan Statsiun Pengisian Ba- han Bakar Umum (SPBU).
Oleh karena itu, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim PTUN Mata- ram yang menyatakan bahwa sikap diam Kepala Badan Pelayanan Perijinan yang menolak menerbitkan izin padahal hal itu me rupa kan  kewenangannya,  merupakan ke putusan  yang fiktif negatif. Berdasarkan pertim bangan hukum tersebut, terlihat ter- dapat 2 (dua) macam asas-asas umum pe- merin tahan yang baik yang tidak terapkan oleh badan/pejabat administrasi di Kabu- paten  Lombok Timur yang tidak menge- luarkan keputusan dalam menang gapi per- mohonan izin SPBU yaitu asas asas kecer- matan dan asas fair play .
Untuk mengetahui indikator bahwa suatu tindakan administrasi negara ber- tentangan dengan kecermatan, berikut akan diuraikan pendapat para ahli menge- nai asas kecermatan ini.
Pendapat  W. Konijnenbelt sebagai mana disitir oleh Indroharto telah mengklas- ifikasikan asas kecermatan menjadi dua yaitu, asas kecermatan formal dan asas ke- cermatan material. 22
Indroharto memasukkan asas kecer- matan formal dalam kaitannya dengan proses pembatan suatu keputusan. Ruang lingkup asas kecermatan formal adalah ke- cermatan pada waktu mempersiapkan pem- bentukan keputusan beserta sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan putusan tersebut.
Selanjutnya Ateng Syafrudin, menam- bah kan asas kecermatan dapat mensyarat- kan bahwa yang berkepentingan didengar dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yang
22 Indroharto, Op.cit., hlm. 306
berkepentingan memperoleh kesempatan penjelasan. 23
Dalam sengketa Nomor 20/G/2010/ PTUN. MTR, asas kecermatan yang dilanggar adalah tindakan Bupati Lombok Timur dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak menerbitkan izin SPBU padahal penerbitan izin tersebut merupakan kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan keputusan penolakan ( fiktif negatif). Apalagi yang dijadikan alasan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak menerbitkan izin selain hanya didasari atas surat per- mohonan izin SPBU yang disampaikan oleh pemohon berupa tembusan, juga di sekitar lokasi telah diterbitkan izin.
Sebagai pelayan publik sudah sepatutnya pejabat administrasi meskipun hanya me- nerima tembusan surat permohonan dari pemohon, berinisiatif untuk memanggil pemohon untuk melengkapi persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi ber- dsarkan peraturan-peraturan dasar yang dipersyaratkan, karena dalam konsep negara hukum modern ( welfare state) se bagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan, bahwa pada hakekatnya negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga malam atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 24 Dan salah satu wujud tanggung jawab negara mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan pemberian pelayanan publik yang optimal sebagaimana prinsip-prinsip dalam pelayanan publik.
Asas selanjutnya yang tidak diterapkan dalam sengketa tersebut adalah asas Fair
23 Ateng Syafrudin, dalam Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Adminis- trasi Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Gover- ment”), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.144.
24 Bagir Manan, dalam L. Husni, Hukum Hak Asa- si Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.38.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
Play . Menurut Kuntjoro Purbopranoto, asas fair play terkandung arti Badan-badan pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Pendapatyang senada dikemukakan oleh Indroharto yang mengartikan asas fair play adalah bahwa pada saat mengeluar- kan keputusan Instansi harus tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang menguntungkan baginya. 25 Oleh karena itu, menurut Jazim Hamidi dengan mengutip pendapatnya Van Poelje, mengartikan asas fair play termasuk salah satu unsur moral pemerintah dalam arti luas. 26
Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka indikator asas Fair Play sebagai berikut :
1. Administrasi Negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.
2. Administrasi Negara tidak boleh meng- halang- halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang menguntungkan baginya.
3. Asas ini merupakan moral utama bagi pemerintah dalam menjalankan ke- bijakannya.
Berdasarkan analisa tersebut, maka dalam sengketa Nomor 20/G/2010/PTUN. MTR, terdapat dua asas yang dilanggar dalam penolakan penerbitan izin yaitu asas kecermatan dan asas fair play, sehingga terkesan diskriminatif dengan tidak me- mperlakukan sama terhadap per mohonan izin yang serupa, padahal tidak terdapat larangan jika menerbitkan izin dalam per- aturan dasarnya.
25 Indroharto, Op. cit., hlm.308.
26 Jazim Hamidi, Op.cit., hlm.154.

## KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan isu hukum dikait- kan dengan analisa pembahasan dapat di- tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan asas-asas umum pe me- rintahan yang baik dalam peraturan perundang- undangan terkait perizinan di Indonesia dijabarkan secara beragam den- gan istilah dan rincian asas yang berbeda yang disebabkan oleh belum adanya kodifi- kasi terhadap asas-asas umum pemerintah- an yang baik dalam perundang-undangan khususnya terkait  perizinan, yang masih bersifat sektoral.
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dijabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkaitan dengan perizinan antara lain :
1) asas keterpaduan, 2) asas keserasian, ke se larasan dan kemanfaatan, 3) asas ke- berlanjutan, 4) asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, 5) asas keterbukaan, 6) asas kebersamaan dan kemitraan, 7) asas perlindungan kepentingan umum, dan 8) asas  aku ntabilitas.
3. Penerbitan izin di Kabupaten Lombok Timur belum berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas-asas dalam prosedur perizinan belum dinormakan secara konkrit.
Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Perlunya membentuk Undang-Undang yang mengatur asas-asas umum pe- merintahan yang baik sehingga men- jadi standar dalam penormaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam per aturan perundang- undangan yang ter- kait perizinan di  Indonesia, sehingga tidak ditafsirkan berbeda-beda;
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, disarankan agar : me- lakukan revisi :
Lalu Dhedi Kusmana | Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .................................
3. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ba- gunan Gedung, dengan mencantum kan asas-asas umum   pemerintahan yang baik dalam batang tubuh yang selama ini belum diatur dan    menyesuaikan  ke tentuan sanksi yang ter cantum   dalam  Undang- Undang    Nomor   28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Ketentuan peralihan dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012- 2032, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Bupati tentang standar opera- sional prosedur pelayanan per izinan di Kabupaten Lombok Timur dengan menga- komodir AUPB dalam batang tubuh secara lebih detail.

## Daftar Pustaka
A. Buku-buku dan Karya Ilmiah Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Usaha Negara Cetakan VIII, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
Jazim Hamidi, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Goverment”) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1985
Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
Philipus. M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
_________, RUU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (sebagian) Hukum Administrasi (General Rule of Administrative Law ) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Makalah ) , Surabaya, 2009
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi cetakan VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

## B. Peraturan Perundang-undangan :
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 576~600
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Mendiikan Bangunan
Kabupaten  Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6).
Kabupaten  Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati  Lombok Timur di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lombok Timur di Bidang Perijinan kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur.
Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan (SOP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur.