## EFEKTIVITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI
Fiona Universitas Internasional Batam 1951115.fiona@uib.edu
Winda Fitri Universitas Internasional Batam 1851074.sheerleen@gmail.com

## Abstrak
Ekosistem  di  laut  telah  memberikan  berbagai  layanan  kepada  manusia  sehingga  membuat mereka  saling  berhubungan.  Banyak  yang  percaya  bahwa  dengan  adanya  penyebaran pengetahuan  di  era  globalisasi  tentang  problematika  pencemaran  sampah  plastik  dalam  media sosial  dapat  mengurangi  pencemaran  sampah  plastik  di  Indonesia,  terutama  di  perairan Indonesia.  Namun,  penanggulangan  sampah  plastik  di  kelautan  Indonesia  tidak  semudah  yang dipikirkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang berkonsentrasi pada kaidah-kaidah hukum yang telah eksis dan mengkaitkan hukum tersebut ke era  globalisasi.  Penelitian  ini  berfokus  dalam  menganalisis  bagaimana  efektivitas  hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia pada era globalisasi dan peran pemerintah  dalam  mengurangi  sampah  plastik  pada  era  globalisasi.  Oleh  karena  itu,  perlunya penyebaran  kesadaran  tentang  pencemaran  sampah  plastik  yang  sedang  terjadi  di  lautan Indonesia  kepada  masyarakat.  Hukum  Indonesia  telah  mencangkup  peraturan  yang  mengatur tentang  penanggulangan  sampah  plastik  akan  tetapi  problematika  pencemaran  sampah  plastik terus  bermunculan  di  Indonesia.  Meskipun  begitu,  pemerintah  telah  mengambil  beberapa tindakan dalam penanggulangan sampah plastik untuk mengurangi pencemaran sampah plastik yang sudah ada di Indonesia .
Kata Kunci : Globalisasi, Media Sosial, Sampah Plastik

## Abstract
Ecosystems in the sea have provided various services to humans so that they are interconnected. Many believe that the dissemination of knowledge in the era of globalization about the problems of plastic waste pollution on social media can reduce plastic waste pollution in Indonesia, especially in Indonesian waters. However, tackling plastic waste in Indonesia is not the least bit planned. The research method used is normative legal research which concentrates on existing legal principles and  relates  these  laws  to  the  era  of  globalization.  This  research  focuses  on  analyzing  the effectiveness  of  environmental  law  in  reducing  plastic  waste  in  Indonesian  oceans  in  the  era  of globalization and the role of the government in reducing plastic waste in the era of globalization. Therefore, it is necessary to spread awareness about the plastic waste pollution that is currently

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
happening in Indonesian oceans to the public. Indonesian law has included regulations governing the management of plastic waste, but the problem of plastic waste pollution continues to emerge in Indonesia. Even so, the government  has  taken several actions in dealing with plastic waste to reduce the pollution of plastic waste that already exists in Indonesia.

## Keywords: Globalization, Social Media, Plastic Waste

## 1. PENDAHULUAN
Ekosistem laut telah memberikan berbagai layanan yang tidak ternilai bagi kesejahteraan manusia seperti sumber makanan, viber, air, komponen farmasi, minyak, sumber mineral. Hal ini  membuat  ekosistem  perairan  saling  berhubungan  dengan  lingkungan  darat.  Maka  dari  itu perubahan dalam satu sistem berdampak pada yang lain. Seiring berjalannya waktu, ekosistem laut  telah  terancam  oleh  berbagai  faktor  dan  salah  satunya  adalah  aktivitas  antropogenik (Thushari & Senevirathna, 2020).
Setiap manusia sebenarnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan karena manusia  dan  lingkungan  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dipisahkan  sehingga  dapat menimbulkan  timbal  balik  antara  kedua  belah  pihak.  Sayangnya,  sikap  manusia  cenderung konsumtif dan menyebabkan masalah lingkungan. Padahal pada kenyataannya, sampah plastik akan  menjadi  hal  yang  sangat  berbahaya  bagi  ekosistem.  Tidak  hanya  ekosistem,  akan  tetapi hewan,  tumbuhan  dan  manusia  akan  juga  akan  ikut  terpengaruh  oleh  hal  tersebut (Kusumaningrum et al., 2020).
Para  peneliti  telah  menemukan  12  fragmen  mikroplastik  melalui  Mikro  Spektroskopi Raman di dalam plasenta manusia. Para peneliti juga berkata secara hipotesis bahwa sebagian kecil plasenta yang memiliki berat total 23 gram hingga 600 gram memiliki jumlah mikroplastik jauh lebih tinggi dari seluruh plasenta (Ragusa et al., 2021). Hal tersebut bisa diakibatkan oleh air tawar yang telah dicemari dengan mikroplastik. Menurut hasil yang telah peneliti temukan, menunjukan  bahwa  tingkat  mikroplastik  yang  lebih  rendah  dapat  diukur  dalam  air  limbah mentah dengan nilai puncak 900 item/L dan 254 air tawar yang tercemar dengan mikroplastik melebihi 100 butir/L (Deng et al., 2020).
Pencemaran sampah plastik masih menjadi masalah nasional hingga saat ini. Hal tersebut membuat  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Pasal  28  H  ayat  1  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi, “ Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” (Musdalifah et al., 2019) . Pemerintah juga mengeluarkan peraturan  mengenai  UU  No.  18  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  sampah. Dengan  mengeluarkan  peraturan  tersebut,  pemerintah  memiliki  konsep  untuk  mengubah perilaku  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan  komprehensif  untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Jalal, 2017).
Pada  tahun  2017,  Indonesia  telah  membuat  komitmen  untuk  mengurangi  dampak lingkungan  yang  berbahaya  dari  sampah  plastik  sebesar  30%  dan  meningkatkan  efisiensi pengelolaan  sampah  hingga  70%  pada  tahun  2025.  Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut, Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  97  Tahun  2017  dan  Strategi  Nasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga  yang  menyatakan bahwa target pada tahun 2025 adalah pengurangan sebanyak 70% dari data baseline yang telah ditetapkan khusus untuk sampah laut. (Sunyowati et al., 2022).
Pencamaran  sampah  plastik  yang  mengapung  di  lautan  telah  mengancam  berbagai kehidupan  dan  salah  satunya  adalah  kura-kura.  Sering  ditemukan  kura-kura  yang  meninggal dengan  sangat  lambat  karena  memakan  serpihan  plastik  yang  menyumbatkan  usus  mereka (Phillips, 2017). Dengan pencemaran plastik yang mengancam hewan dan biota laut, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan penerapan hukum baru dari pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Vianka, 2021).
Perkembangan  zaman  semakin  berkembang,  globalisasi  juga  semakin  berkembang. Dengan  adanya  perkembangan  globalisasi,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  mulai berkembang  sehingga  penggunaan  teknologi  sebagai  media  informasi  (Ginting  et  al.,  2021). Salah  satu  peran  penting  media  sosial  dalam  perkembangan  teknologi  adalah  meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah lingkungan. Media sosial telah berkembang menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi dan kampanye tentang masalah lingkungan. Platform  media  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  Twitter,  Youtube,  dan  WhatsApp  telah berkembang di Indonesia dengan sebanyak 274,9 juta pengguna. Dengan jumlah pengguna ini, media  sosial  dapat dimanfaatkan  sebagai saluran  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat
tentang  masalah  lingkungan.  Melalui  media  sosial,  informasi  dan  kampanye  tentang  masalah lingkungan  dapat  disebarkan  kepada  jutaan  orang  di  seluruh  dunia  (Hermawan  &  Abiyudo, 2022).
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  diteliti  diatas  maka  ada  perbedaan  topik  fokus  yang akan  di  bahas  di  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan  berfokus  dalam  menganalisis bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia pada  era  globalisasi  dan  peran  pemerintah  dalam  mengurangi  sampah  plastik  pada  era globalisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  mengadopsi  jenis  metode  penelitian  hukum  normatif,  dimana penelitian tersebut  berkonsentrasi  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  eksis.  Penelitian  ini akan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (StatueApproach)  untuk  meneliti perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pendekatan  konsep  (ConceptualApproach)  untuk memahami,  menerima,  menangkap  dalam  berbagai  sumber  yang  akan  diperoleh  pada  saat penelitian dilakukan (Efendi & Ibrahim, 2018).
Teknik pengumpulan data akan diperoleh dari buku atau jurnal yang bersifat elektronik yang  berfungsi  untuk  menambah  informasi-informasi  yang  diperlukan  atau  landasan  teori ataupun hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
Era  globalisasi  saat  ini,  memberi  akses  kepada  masyarakat  dunia  dalam  berinteraksi tanpa  mementingkan  jarak  dan  saling  membutuhkan  di  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Ini disebabkan  oleh  pengaruh  globalisasi  di  negara-negara  dunia  yang  saling  bergantung  satu dengan  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  masyarakat  berikut  serta  dalam  persoalan lingkungan hidup (Tristy & Aminah, 2020).
Lingkungan hidup sedang mengalami masalah serius di era globalisasi ini. Permasalahan pencemaran  sampah  plastik  bukan  problematika  yang  baru  dihadapin  oleh  dunia  di  era globalisasi  saat  ini  tetapi  problematika  tersebut  telah  lama  terjadi.  Pengelolaan  sampah  yang tidak  benar  dapat  menimbulkan  pencemaran  tanah  yang  dapat  berdampak  dari  pembuangan sampah  tidak  pada  tempatnya.  Tindakan  pembuangan  sampah  ke  sungai,  laut  atau  bagian perairan  juga  akan  mencemari  perairan.  Dengan  adanya  pencemaran  tanah,  ini  akan  secara tidak langsung mempengaruhi saluran air yang terhubung dengan perairan. Dampaknya tidak hanya menyebabkan banjir di daratan akan tetapi sampah tersebar di atas perairan (Hasibuan, 2016).
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  harus  memberi  jaminan  yang  tegas  untuk  memiliki kehidupan  yang  layak  bagi  rakyatnya.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  pasal  28H  ayat  1  mengatahkan  bahwa  pemerintah  akan memberi  jaminan  untuk  memperoleh  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  layak  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Meskipun  Undang-Undang  tersebut  ada,  pencemaran  sampah  plastik  masih tetap  terjadi.  Ini  diakibatkan  oleh  kurangnya  peraturan  hukum  yang  mengatur  masyarakat partisipasi  dalam  pengelolaan  sampah  yang  mengakibatkan  pengelolaan  sampah  yang  tidak efektif di Indonesia (Kusumaningrum et al., 2020).
Negara  Indonesia  memiliki  regulasi  yang  berbunyi,  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”  pada  pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini mengaskan negara untuk menguasai sumber daya alam darat,  laut,  dan  udara  di  dalam  wilayah  Indonesia  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  hidup  rakyat  Indonesia  secara  utuh  dan  seimbang.  Maka  dengan  itu,  Indonesia memerlukan  regulasi  yang  mengatur  tentang  laut  yang  dimilikinya  karena  Negara  Indonesia memiliki sumber daya yang kaya dan kompleks serta berada pada posisi strategis sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik (Vianka, 2021).
Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari 155 negara di Asia Tenggara yang telah  meratifikasi United  NationsConventiononthe  Law  ofthe  Sea (UNCLOS)  yang  menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi menjadi UU No. 17 Tahun 1985 (Dewi, 2022). Berkenaan dengan kebutuhan untuk mengatur perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  menjalin  hubungan  dengan  dunia  internasional, Indonesia  telah  menandatangani  dan  meratifikasi  beberapa  konvensi  internasional  yang mengatur  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dengan  meratifikasi konvensi-konvensi  tersebut,  Indonesia  telah  mengikrarkan  komitmen  yang  kuat  untuk melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  secara  bijak  dan  berkelanjutan.  Konvensi internasional tersebut meliputi (Tristy & Aminah, 2020):
1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Conventionon International Trade in Endangered Speciesof Wild Fauna and Flora (CITES).
2. Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1986  tentang  Pengesahan  ASEAN Agreementon  the Conservation of Natureand Natural Resources.
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Culturaland Natural Heritage.
4. Keputusan  Presiden  Nomor  48  Tahun  1991  tentang  Pengesahan Conventionon  Wetlandsof International ImportanceEspecially as Waterfowl Habitat.
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection  of  the  Ozone  Layer  and  Montreal  Protocolon  Substances  That  Deplete  the  Ozone layer Adjustedand Amended by the Second Meeting of the Parties, London 27-29 June 1990.
6. Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1993  tentang  Pengesahan  Basel Convention  on  the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastesand Their Disposal.
7. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994  tentang  Pengesahan United  Nations  Conventionon Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati).
8. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan United  Nations  Framework Conventionon Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim).
9. Keputusan  Presiden  Nomor  135  Tahun  1998  tentang  Pengesahan The  United  Nations Convention  to  Combat  Dessertification  in  Those  Countries,  Experiencing  Serious Droughtand/orDessertification, Particularly in Africa.
Sedangkan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  pengeloaan  sampah  yang  ada  di  Indonesia sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
5. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.59/Menlhk/- Setjen/Kum.1/7/2016  tentang  Baku  Mutu  Lindi  Bagi  Usaha  dan/atau  Kegiatan  Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
Sedangkan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  laut  yang  ada  di  Indonesia sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Negara  Indonesia  memeluk  tradisi  hukum  berbasis civillaw yang  membentuk  undang- undang oleh lembaga parlemen (legislator). Meskipun undang-undang telah dibuat, makna yang terkandung  di  dalamnya  seringkali  dipersempit.  Akibatnya,  banyak  orang  meremehkan pentingnya  proses  implementasi  undang-undang,  menganggap  bahwa  cukup  dengan menciptakannya (Nugroho et al., 2018).
Karena  pencemaran  sampah  plastik  telah  menimbulkan  masalah  lingkungan  yang berpotensi mengancam kehidupan manusia, maka pemerintah terus melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencemaran ini. Sejak diterbitkannya Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, pemerintah telah berulang kali melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Mulai dari Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sampai Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Harahap et al., 2022).
Indonesia  memiliki  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  yang kemudian  dikembangkan  dalam  pemerintahan  kota  yang  termuat  dalam  Perda.  Peraturan tersebut  sudah diatur  untuk memperoleh kota  yang  bersih  dan  nyaman  tetapi secara  empiris meskipun  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  sampah,  masih  banyak  berita tentang pencemaran plastik di lautan yang dapat ditemukan. Lingkungan laut akan mengalami kerusakan yang luar biasa jika tidak ada upaya pencegahan dan sanksi hukum terhadap pihak-
pihak  yang  merusaknya.  Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  penanggulangan pencemaran sampah plastik dan jika hukum lingkungan lebih tegas kepada pelanggarnya maka ini akan meminimalkan kerusakan lingkungan yang ada (Thani, 2017).
Pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  melindungi  dan  pengelolaan lingkungan hidup. Di era globalisasi saat ini, penggunaan media sosial dapat memberi dampak yang  positif  kepada  masyarakat  dan  juga  pemerintahan  jika  digunakan  dengan  benar.  Alasan mengapa  media  sosial  memiliki  peran  penting  dalam  membantu  pemerintah  dalam penanggulangan  sampah  plastik  dikarenakan  media  sosial  telah  menjadi  sebuah  perantara dalam  menyampaikan  berbagai  informasi  mengenai  kondisi  lingkungan  hidup  kepada masyarakat (Hermawan & Abiyudo, 2022).
Pada  tahun  2015,  penelitian  yang  Bernama  Jenna  Jambeck  telah  melakukan  penelitian terhadap pembuangan sampah plastik ke laut. Menurut data statistik, Indonesia masuk dalam peringkat  kedua  dengan  jumlah  sampah  sekitar  850  ribu  ton  setelah  china  yang  menduduki peringkat pertama dengan jumlah sampah sekitar 2,4 juta ton (Kompasiana, 2015).
Gambar 1. Data Statistik Penyumbang Sampah Plastik di Laut pada tahun 2015 (Sumber: Jambeck, etal. (Science, 2015))
World  PopulationReview memperkirakan  bahwa  sampah  plastik  yang  masuk  ke  dalam laut diperkirakan sekitar 4,8 hingga 12,7juta ton setiap tahun. Menurut laporan tahun 2021, 5 negara  Asia  yang  menjadi  penyumbang  sampah  plastik  ke  lautan  dunia  dimulai  dari  Fillipina yang  kemudian  disusul  dengan  India,  Malaysia,  Cina  dan  Indonesia.  Laporan  tersebut mengatahkan bahwa Indonesia telah menyumbang 56.333 ton sampah plastik (Mutia, 2022).
Gambar 2. Data Statistik Penyumbang Sampah Plastik di Laut pada tahun 2021 (Sumber: Databoks)
Pengelolaan  sampah  yang  tidak  benar  dapat  menimbulkan  pencemaran  tanah  yang dapat  berdampak  dari  pembuangan  sampah  tidak  pada  tempatnya.  Tindakan  pembuangan sampah  ke  sungai,  laut  atau  bagian  perairan  juga  akan  mencemari  perairan.  Dengan  adanya pencemaran tanah, ini akan secara tidak langsung mempengaruhi saluran air yang terhubung dengan perairan. Dampaknya tidak hanya menyebabkan banjir di daratan akan tetapi sampah tersebar di atas perairan (Hasibuan, 2016).
Sekitar  1.772,7gram  sampah  per  meter  persegi  (g/m2)  perairan  Indonesia  tercemar pada  tahun  2020,  menurut  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK). Sampah di laut pulau-pulau nusantara dilaporkan mencapai 5,75 juta ton, dengan luas perairan Indonesia  mencapai  3,25  juta  km2.  Menurut  penelitian,  sampah  plastik  dengan  berat  627,80 g/m2 akan menyumbang 35,4% dari seluruh sampah di lautan Indonesia pada tahun 2020 dan merupakan jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di sana (Dihni, 2022a).
Menteri  Luhut  B.  Pandjaitan  sebagai  Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi  Indonesia  bergabung  dengan Global  PlasticActionPartnership untuk  melakukan Indonesia National PlasticActionPartnership (NPAP) dengan tujuan untuk mengurangi 70% dari sampah  plastik  laut  pada  tahun  2025.  Tidak  berhenti  disitu,  Pemerintahan  Indonesia  juga berharap untuk menguragi 16 juta ton plastik yang memasuki lautan pada 2040. Dengan adanya kegiatan  tersebut,  tidak  hanya  akan  menghentikan  pencemaran  plastik  tetapi  juga meningkatkan 150.000 pekerjaan untuk masyarakat Indonesia (Partnership, 2022).
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  tercatat  bahwa  jumlah  sampah  di  Indonesia  berjumlah  67,8  tonPemerintah  telah menetapkan target nasional yang ambisius untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan  sebesar  30  persen  dan  menangani  sampah  dengan  baik  sebesar  70  persen  pada tahun  2025.  Tujuan  ini  disertai  dengan  target  untuk  mengurangi  jumlah  sampah  plastik  di lautan sebesar 70 persen pada tahun yang sama. Namun, hingga saat ini, target tersebut hanya tercapai  sebanyak  14,17  persen.  Ini  dikarenakan  bahwa  pengelolaan  sampah  di  Indonesia masih  relatif  rendah.  Menurut  data  yang  tersedia,  hanya  8  kabupaten/kota  yang  berhasil mencapai  pengelolaan  sampah  yang  sangat  baik,  35  kabupaten/kota  yang  tergolong pengelolaan  sampah  sedang  dan  105  kabupaten/kota  yang  tergolong  pengelolaan  sampah rendah (Dihni, 2022b).

## Gambar 3. Data Statistik Capaian Pengurangan Sampah (2015-2020)
(Sumber: Databoks)
Sampah  plastik  yang  ada  di  perairan  Indonesia  tidak  hanya  merusak  ekosistem  dan lingkungan hidup yang ada di dalamnya tetapi juga menganggu mata pencarian para nelayan. Dengan adanya sampah yang tidak mudah diurai secara alami, bisa mengakibatkan alat tangkap para  nelayan  pun  rusak.  Ini  membuat  nelayan  rugi  dalam  segi  waktu  dan  penangkapan (Mubarok, 2022). Tidak hanya itu, peneliti telah menemukan bahwa ada 199 spesies laut telah menelan  mikro  plastik  dari  29  negara  yang  ada  di  saluran  pencernaan  mereka.  Mikro  plastik juga  ditemukan  pada  insang  ikan  yang  dimungkinkan  karena  mereka  secara  tidak  sengaja terperangkap disana saat bernapas (Galafassi et al., 2021) .
Pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  bekerja  sama  dengan  Bank  DBS Indonesia  dan  mitra-mitranya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat dalam penanggulangan sampah plastik. Bank DBS Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan  WWF-Indonesia,  Waste4Change,  Cleanomic,  Zero  Waste  Indonesia,  Evoware,  dan WeekendWorkshop untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, Bank DBS Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengambil tindakan nyata dalam menanggulangi masalah  sampah  plastik.  Melalui  kerja  sama  ini,  Bank  DBS  Indonesia  bersama  para  mitranya bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat,  terutama  masyarakat milenial,  dalam  pengelolaan  sampah  plastik.  Bank  DBS  Indonesia  bekerja  sama  dengan  para mitra untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya  mengambil  tindakan  nyata  dalam  menanggulangi  masalah  sampah  plastik,  dan
untuk  mendorong  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penanggulangan sampah.(Liputan6, 2019).
Pada  tahun  2019,  Bank  DBS  Indonesia  berkolaborasi  dengan  Waste4change  untuk menyebarkan  kesadaran  dan  membagikan  edukasi  pada  masyarakat  mengenai  pencemaran lingkungan  dengan  mengunggah  temple  ke  media  sosial  dengan  tagar #RecyclemoreWasteless dan  #IndonesiaBesihSampah2025  untuk  mengajak  masyarakat  untuk  mengikuti  aksi pergerakan  mewujudkan  lingkungan  bersih  sampah  dalam  masyarakat.  Bank  DBS  Indonesia telah  membuat  microsite  yang  berfokus  dalam  mengumpulkan  dukungan  senilai  Rp  1.000.-, dimana  setiap  dukungan  yang  dikumpulkan  akan  digunakan  untuk  mendukung  pendidikan lingkungan  dan  membantu  mengatasi  masalah  sampah  di  Indonesia.  Dengan  adanya penyebaran kesadaran tentang pencemaran sampah plastik di media sosial, masyarakat mulai mengetahui  beberapa seberapa  serius  masalah  yang  dihadapi  oleh  dunia  saat  ini.  Masyarakat mulai mendukung zero waste dengan membawa tas belanja sendiri, membawa alat makan dan sedotan sendiri, dan mulai menghindari penggunaan single-useplastics (News, 2019).
Pemerintah  telah  melakukan  pertemuan  mentri  kelautan  dengan  AmbassadorAmerika Serikat di US EmbassyReception: SustainableWasteManagement&Clean Marine Environment yang bertujuan untuk melakukan kerja sama dalam penanganan sampah plastik di lautan (Harapan, 2017).  Tidak  hanya  itu,  pemerintahan  Indonesia  juga  telah  menyelenggarakan  beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia melalui media sosial. Dimulai dari menyelenggarakan kampanye  (Geraldine et al., 2021), menerapkan sistem bayar untuk kantong plastik agar masyarakat membawa tas belanja pribadi (DBS, 2019) hingga bekerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran maysarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik (Kominfo, 2019). Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan program nasional Indonesia Bebas Sampah. Untuk tujuan tersebut, pemerintah telah menyediakan pembiayaan hingga 1 USD per tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik di laut. Meningkatnya jumlah sampah plastik telah  menyebabkan  bahaya  bagi  kehidupan  laut, termasuk  ikan,  mamalia  laut, burung laut, dan terumbu karang di seluruh dunia (Abbas, 2021).
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  telah  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  75  tentang  Peta  Jalan Pengurangan  Sampah  pada  tahun  2020-2029.  Peta  Jalan  ini dikeluarkan dengan  tujuan  untuk mencapai target pengurangan sampah yang digunakan oleh produsen sebesar 30% pada tahun 2029.  Target  ini  berlaku  untuk kemasan produk  atau  wadah  yang  digunakan  untuk produksi. Peta  Jalan  Pengurangan  Sampah  ini  akan  dilaksanakan  melalui  tahapan  yang  terdiri  dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (Maskun et al., 2022).

## 4. PENUTUP
Indonesia  memiliki  hukum  yang  mengatur  tentang  penanggulangan  sampah  plastik terutama  di  lautan  Indonesia.  Akan  tetapi,  pencemaran  sampah  plastik  terus  terjadibahkan ketika  kita  mencapai  era  globalisasi.  Pemerintahan  Indonesia  telah  melakukan  beberapa  hal dalam penanggulangan sampah plastik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia memberi dukungan tersebut dengan menyelenggarakan kampanye menerapkan sistem bayar untuk kantong plastik agar masyarakat membawa tas belanja pribadi hingga  bekerjasama  dengan influencer untuk  meningkatkan  kesadaran  maysarakat  untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan lain-lain. Tidak hanya itu, Pemerintahan Indonesia telah  merancang  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor 75 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah yang dibentuk dalam tahun 2020-2029 dan akan dilaksanakasn di tahun 2029.
Hukum lingkungan Indonesia yang mengatur tentang pencemaran sampah plastik terutama di  lautan  harus  di  tegaskan  dalam  penerapan  sanksi-sanksi  yang  telah  tertera  di  dalam peraturan-peraturan  yang  ada  dan  meningkatkan  sanksi  yang  lumayan  berat  bagi  yang melanggarnya. Tidak hanya itu, pemerintahan Indonesia juga harus berani dalam tindakan dan memberlakukan regulasi dalam pengendalian produksi plastik terutama terhadap plastik sekali pakai. Prosedur tersebut tentunya harus diikuti juga dengan implementasi yang tepat.
Pemerintah Indonesia harus menanggapi masalah pencemaran sampah plastik lebih serius daripada  sebelumnya.  Lingkungan  adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup manusia.  Makanan,  air,  udara,  tempat  tinggal,  dan  banyak  lagi,  semua  ini  membantu  kita bertahan  hidup.  Oleh  karena  itu,  menjaga  lingkungan  adalah  tugas  kita  semua.  Dengan melakukan  hal  ini,  kita  dapat  memastikan  bahwa  generasi  mendatang  dapat  menikmati lingkungan yang aman dan sehat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  W.  (2021).  Dari  Politik  Lingkungan  Ke  Sustainability  Politics:  Implikasi  Globalisasi Terhadap  Peningkatan  Jumlah  Sampah  Plastik  Di  Lautan  Indonesia.  In NiCMa:  National Conference Multidisplinary .
DBS. (2019). Membawa Tas Belanja Sendiri, Langkah Kecil Bernilai Besar untuk Bumi!
Deng, H., Wei, R., Luo, W., Hu, L., Li, B., Di, Y., & Shi, H. (2020). Microplastic pollution in water and sediment  in  a  textile  industrial  area. Environmental  Pollution , 258 ,  113658. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113658
Dewi,  M.  K.  (2022).  Pencemaran Laut  Akibat  Tumpahan  Batu  Bara  Di  Laut  Meulaboh  Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan. In JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) (Vol. 6, Issue 2, pp. 58– 70). https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6217
Dihni, V. A. (2022a). Ada Berapa Banyak Sampah di Laut Indonesia? Databoks.
Dihni,  V.  A.  (2022b). KLHK:  Target  Pengurangan  Sampah  Hanya  Tercapai  14,17%  pada  2020 . Databoks.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media .
Galafassi, S., Campanale, C., Massarelli, C., Uricchio, V. F., & Volta, P. (2021). Do Freshwater Fish Eat Microplastics? A Review With a Focus on Effects on Fish Health and Predictive Traits of MPS Ingestion. Water , 13(16) .
Geraldine, A., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2021). Strategi Gerakan Sosial Baru Dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik Di Bali .
Ginting,  R.  V.  B.,  Arindani,  D.,  Lubis,  C.  M.  W.,  &  Shella,  A.  P.  (2021).  Literasi  Digital  Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. In Jurnal Pasopati (Vol. 3, Issue 2, pp. 118–122).
Harahap,  I.,  Pratiwi,  R.,  &  Yalid,  Y.  (2022).  Perbandingan  Mekanisme  Gugatan  Kelompok Masyarakat  Dan  Gugatan  Oleh  Organisasi  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Karya  Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) , 2 (1), 18–23.
Harapan, S. (2017). Menteri Susi Komitmen Tangani Dampak Sampah Plastik .
Hasibuan,  R.  (2016).  Analisis  dampak  limbah/sampah  rumah  tangga  terhadap  lingkungan hidup. Jurnal Ilmiah “Advokasi,”04 (01), 42–52.
Hermawan,  S.,  &  Abiyudo,  G.  I.  B.  (2022). Potensi  Penggunaan  Platform  Social  Media  Guna Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia.pdf .
Jalal,  M.  S.  (2017). Sistem  Pengelolaan  Sampah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 Di Kabupaten Demak (Studi Urgensi Pembentukan Perda Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak).pdf . Fakultas Hukum UNISSULA.
Kominfo.  (2019). Kurangi  Sampah  Plastik,  Pemerintah  RI-World  Bank  Ajak  Influencer  Bikin Konten Persuasif .
Kompasiana. (2015). Sampah Plastik Timbun Lautan, Indonesia Peringkat Kedua .
Kusumaningrum,  L.,  Rosita,  I.,  Diva,  F.,  Anggi,  J.,  Sitepu,  P.,  Salsabila,  R.,  &  Aldila,  T.  (2020).
Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea. Journal of Global Environmental Dynamics , 1 (1), 13–19.
Liputan6.  (2019). Gerakan  Mengubah  Gaya  Hidup  untuk  Wujudkan  Indonesia  Bersih  Sampah 2025 .
Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Mukarramah, N. H. Al. (2022). Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip  Tanggung  Jawab  Produsen  dalam  Pengaturan  Tata  Kelola  Sampah  Plastik  di Indonesia (pp. 184–200).
Mubarok,  F.  (2022). Mata  Pencaharian  Nelayan  Terancam  Akibat  Sampah  Plastik  di  Lautan . Mongabay.
Musdalifah, L. T., Suciningtyas, N. D., Azzahra, R. D., Vanesa, G. R., Manurung, E. K., Arumsari, C., Hasan, R. D., Qiswah, V., & Nasa, T. A. S. (2019). Efektivitas Hukum Lingkungan Keperdataan Dalam Menangani Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan.pdf .
Mutia,  A.  (2022). 10 Negara  Penyumbang  Sampah  Plastik  Terbanyak  ke  Laut,  RI  Peringkat Berapa? Databoks.
News,  I.  T.  (2019). Bank  DBS  Indonesia  Ajak  Masyarakat  Peduli  Lingkungan  Lewat  Gerakan Recycle more, Waste less .
Nugroho,  A.  P.,  Djunarsjah,  E.,  &  Windupranata,  W.  (2018).  Analisis  Asas  dan  Tujuan  dari Undang-Undang  Kelautan,  serta  Peran  Keilmuan  Geodesi  dan  Geomatika  dalam Implementasinya  di  Indonesia.  In Reka  Geomatika (Vol.  2016,  Issue  1). https://doi.org/10.26760/jrg.v2016i1.1831
Partnership, G. P. (2022). Indonesia Challenge .
Phillips, C. (2017). Discerning Ocean Plastics: Activist, Scientific, and Artistic Practices.pdf .
Ragusa,  A.,  Svelato,  A.,  Santacroce,  C.,  Catalano,  P.,  Notarstefano,  V.,  Carnevali,  O.,  &  Papa,  F.
(2021). Plasticenta:  First  evidence  of  microplastics  in  human  placenta.  Environment International.pdf .
Sunyowati, D., Inayatun, I., & Camelia, A. I. (2022). Upaya Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan terhadap Ancaman Sampah Laut Plastik di Pesisir Kelurahan Kedungcowek - Surabaya. In Jurnal Panrita Abdi (Vol. 6, Issue 3).
Thani,  S.  (2017).  Peranan  Hukum  dalam  Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.  In Jurnal Warta (Vol. 51, pp. 1829–7463).
Thushari,  G.  G.  N.,  &  Senevirathna,  J.  D.  M.  (2020). Plastic  pollution  in  the  Marine Environment.pdf .
Tristy,  M.  T.,  &  Aminah,  A.  (2020). Efektivitas  Kebijakan  Pengurangan  Sampah  Plastik  Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi (pp. 43–55).
Vianka,  M.  I.  (2021). Penegakan  Hukum  Lingkungan  Atas  Pembuangan  Limbah  Plastik  Di Indonesia.pdf .