Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur
(Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)
Syarifah Rahmatillah Nurlina
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email:  ipahrahmatilah@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang  Perkawinan,  KHI  dan  Undang-  Undang Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  batas  minimal  usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk,  dan Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  berupaya  untuk  mencegah pekawinan  di  bawah  umur.  Realitanya  masih  banyak  terjadi perkawinan  di  bawah  usia  16  tahun.  Pertanyaan  penelitian  dalam kajian  ini  adalah  apakah  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  di  masyarakat  Kec.  Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh  masyarakat  Kec.Blangkejeren,  Bagaimanakah  kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di  bawah  umur  di  kec.  Blangkejeren.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa  Lembaga  pelaksana  instrumen  Hukum  yang  berada  di wilayah  Kec.  Blangkejeren  belum  maksimal  untuk  mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang  masih  dangkal.  Dari  paparan  diatas  dapat  simpulkan  bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh  masyarakat Kec.  Blangkejeren  adalah  secara  non  prosedural  tanpa  melibatkan aparat-aparat  institusi  negara  yang  berwenang  dan  proses pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur  yang  dilaksanakan  oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa  didukung  oleh  para  orang  tua,  tokoh  adat,  tokoh agama  dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.
Kata  Kunci:Lembaga  pelaksana  instrumen  hukum,  Pencegahan perkawinan,  di bawah umur
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab ll Pasal 7 Ayat 1  disebutkan  bahwa  perkawinan  hanya  di  izinkan  jika  pihak  pria mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  perempuan  sudah  mencapai umur  16  tahun. 314 Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas minimal  usia  pernikahan  ini  tentunya  melalui  proses  dan  berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar- benar siap dan matang dari sisi fisik,  psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang- Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari undang- undang  no  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  di  sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 315
Ketentuan  batas  usia  kawin  ini  seperti  disebutkan  dalam kompilasi  pasal  15  ayat  (1)  di  dasarkan  kepada  pertimbangan kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan.  Ini  sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri  harus  telah  masak  jiwa  dan  raganya,  agar  tujuan  perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat 316 . Untuk itu harus di cegah adanya  perkawinan  antara  calon  suami  istri  yang  masih  di  bawah umur.
Untuk  mendukung  program  tersebut  diatas  maka  di  Aceh khususnya  di  NAD  Kec.  Blangkejeren  Kab.  Gayo  Lues  ada  tiga lembaga  pelaksana  instrumen  hukum  tentang  perkawinan  yang berperan  untuk  mencegah    perkawinan  di  bawah  umur,  Adapun instansi/lembaga  yang  berperan  dalam    mencegah  perkawinan  di bawah  umur  yaitu:  KUA,  Dinas  Syari’at  Islam,  dan  Dinas
314 Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Bab ll Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.
315 Republik  Indonesia,Undang-undang  No  35  Tahun  2014,  Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab lv pasal 26 Tahun 2014.
316 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pemberdayaan  Perempuan,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (DP3AP2KB).  Hal  ini  merupakan  bentuk  perhatian pemerintah    terhadap  kemaslahatan  rumah  tangga  untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah . Meskipun  Undang-Undang  Perkawinan,  KHI  dan  Undang- Undang  perlindungan  anak    telah  menetapkan  batas  minimal  usia perkawinan serta lembaga pelaksana instrumen hukum perkawinan seperti  KUA,  Dinas  Syari’at  Islam  dan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk,  dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah berupaya untuk mencegah pekawinan  di  bawah    umur  tersebut,  Realitanya    masih  banyak terjadi  perkawinan  di  bawah  usia  16  tahun,  Salah  satunya  di  Kec. Blangkejeren praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi.

## Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih
Dalam pandangan hukum islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum  mencapai  usia  baligh  atau  dikenal  dengan  istilah  kawin gantung .  Kawin gantung adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya  melakukan  hubungan  suami  istri,  atau  salah  seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus  menunggu  istrinya  cukup  untuk  digauli.  Kawin gantung hukumnya  boleh,  sebagaimana  Nabi  SAW,  menikahi  Aisyah  yang ketika  itu  umurnya  masih  sangat  muda  (6  tahun),  bahkan  masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup  usianya  (9  tahun)  agar  berhubungan  suami  istri  dengan layak. 317 Ibnu  Syubramah, Abu  Bakar al-  Ashamm, dan usman al- Butti  berpendapat,  anak  kecil  laki-  laki  dan  anak  kecil  perempuan tidak  boleh  kawin  sampai  keduanya  mencapai  umur  baligh, berdasarkan firman Allah S.W.T,Q.S ( An- Nisa’:6)
                                                                                                           
                                                                                               
317 Beni  Ahmad  Saibani, Fikih  Munakahat  (  Buku  1) ,  Cet.1,  ( Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.83
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
        
                                                                                                  
                       
Artinya: anak  yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta- hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya)  sebelum  mereka  dewasa.  barang  siapa  (di antara  pemelihara  itu)  mampu,  Maka  hendaklah  ia  menahan  diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah  Allah  sebagai  Pengawas  (atas  persaksian  itu) 318 (  Al- Qur;an: An- nisaa’: 6) Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.
Dalam  Undang-  Undang  Perkawinan  bab  ll  pasal  7  ayat  1 disebutkan  bahwa  perkawinan  hanya  di  izinkan  jika  pihak  pria mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  perempuan  sudah  mencapai umur  16  tahun.  Selain  itu,  undang-  undang  ini  juga  menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.  Undang-  Undang  Perkawinan  pasal  6  ayat  (2)  menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 319 Instruksi Mendagri Nomor  27  Tahun  1983  tentang  usia  perkawinan  dalam  rangka mendukung  program  kependudukan  dan  keluarga  berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan  25 tahun bagi  pria.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  15  Ayat  (1)
318 Departemen Agama R.I, Alqur’an dan Terjemahan ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an, 1984), hlm.167
319 Republik  Indonesia, Undang  –  undang  Nomor  1  Tahun  1974, Lembaran Negara Bab ll pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dijelaskan  bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga, perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang- undang No.1 Tahun 1974  pasal  7  Ayat  1  yakni  calon  suami  sekurang-  kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. 320 Sementara  di  dalam  Undang-  Undang  Perlindungan  Anak “ Bagian  Keempat  “Pasal  26  Ayat  (1)  poin  C  bahwa  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  mencegah  terjadinya perkawinan  pada  usia  Anak;  dan  memberikan  pendidikan  karakter dan  penanaman  nilai  budi  pekerti  pada  anak. 321 Dengan  adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju  angka  kelahiran  dapat  ditekan  seminimal  mungkin.  Dengan demikian,  program  Keluarga  berencana  Nasional  dapat  berjalan seiring dan sejalan dengan undang- undang ini.
Adanya  penentuan secara  eksplisit  batasan  umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah exepressip  verbis atau  langkah  penerobosan  hukum  adat  dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat indonesia. Di dalam masyarakat  adat  Jawa  misalnya  seringkali  di  jumpai  perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari  15  tahun,  walaupun  mereka  belum  diperkenankan  hidup bersama  sampai  batas  umur  yang  pantas.  Biasanya  ini  disebut dengan  kawin  gantung.  Dengan  adanya  batasan  umur  ini,  maka kekaburan  terhadap  penafsiran  batas  usia  baik  yang  terdapat  di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari. 322
Masalah penentuan usia dalam Undang- Undang Perkawinan maupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  memang  bersifat ijtihadiyah ,  sebagai  usaha  pembaruan  pemikiran  fikih  yang dirumuskan  ulama  terdahulu.  Namun  demikian,  apabila  di  lacak
320 Kompilasi Hukum Islam pasal 15
321 Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab lV pasal 26 tahun 2014
322 Ibid, hlm. 70
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
referensi  syar’inya  mempunyai  landasan  kuat.  Misalnya  isyarat Allah dalam surat An- Nisa’( 4) : 9:
                                                                                              
                          

Artinya:  Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang seandainya  meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka. oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 323
Ayat  tersebut  memberikan  petunjuk  ( dalalah )    bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan  keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai  pihak,  rendahnya  usia  kawin, lebih  banyak  menimbulkan hal- hal yang tidak sejalan  dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya  ketentraman  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  kasih sayang.
Secara  metodologis,  langkah  penentuan  usia  kawin  di dasarkan  kepada  metode mashalahat  mursalah .  Namun  demikian karena sifatnya yang ijtihady , yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut  tidak  kaku.  Artinya,  apabila  karena  sesuatu  dan  lain  hal perkawinan  dari  mereka  yang  usianya  di  bawah  21  tahun  atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-  undang  tetap  memberi  jalan  keluar.  Pasal  7  ayat  (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. 324
323 Departemen  Agama  RI, Al-qur’an  dan  Terjemahannya (Bandung: Yayasan Penterjemah Al- qur’an, 2009), hlm.78
324 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  cet.1  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan
Untuk  mengurangi  terjadinya  perceraian  sebagai  akibat ketidakmatangan  mereka  dalam  menerima  hak  dan  kewajiaban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan  masalah  kependudukan.  Sebagai  fakta  yang  ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia  muda. 325 Supaya  tujuan  perkawinan  dapat  terlaksana,  maka kematangan  calon  pengantin  sangat  di  harapkan.  Kematangan  di maksud  disini  adalah  kematangan  umur  perkawinan,  kematangan dalam  berfikir  dan  bertindak  sehingga  tujuan  perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik. 326
Secara  psikologis,  remaja  yang  menikah  sebelum  usia psikologis  yang  tepat  biasanya  rentang  menghadapi  dampak buruknya  pada  saat  itu  remaja  belum  siap  menghadapi  tanggung jawab  yang  harus  di  emban  sebagai  orang  dewasa.  Akibatnya  di dalam  keluarga  sering  terjadi  pertengkaran  karena  tidak  dapat mengendalikan  emosinya  dan  akan  trauma  karena  kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di  bawah  umur  dapat  mengurangi  harmonisasi  keluarga.  Hal  ini disebabkan  oleh  emosi  yang  masih  labil,  gejolak  darah  muda  dan cara  berfikir  yang  belum  matang  sehingga  tidak  mampu mewujudkan  tujuan  luhur  dari  perkawinan  dan  berujung  pada perceraian.
Menanggapi  hal  tersebut  maka  perlu  adanya  batasan  usia kawin.  sebagaimana  tujuan  perkawinan  yang  di  sebutkan  dalam hukum  islam  yaitu: Pertama, mendapatkan  dan  melangsungkan keturunan kedua, memenuhi  hajat  manusia  untuk  menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga, memenuhi panggilan  agama,  memelihara  diri  dari  kejahatan  dan  kerusakan, keempat, menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggung  jawab menerima  hak  serta  kewajiban,  juga  bersungguh-  sungguh  untuk memperoleh  harta  kekayaan  yang  halal  dan keenam yaitu  untuk membangun  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang
325 . Ibid, hlm. 127
326 Abdul  Manan, Aneka  masalah  Hukum  Perdata  Islam  diIndonesia , cer.1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tentram  atas  dasar  cinta  dan  kasih  sayang. 327 Sedangkan  tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdsarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Sementara  menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah .
Tingkat  kematian  ibu  dan  bayi  ini  merupakan  salah  satu dampak negatif nikah di usia muda. Dan melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini,  karena  sangat  terkait  dengan  kesejahteraan  dan  kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah  di  bawah  umur  baik  secara  fisik  maupun  biologis  belum cukup  matang  untuk  memiliki  anak,  sehingga  kemungkinan  anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini/ di bawah umur juga berisiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim.
Menanggapi  hal  tersebut  maka  pemerintah  mengeluarkan instrumen  hukum  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebutkan di dalam pasal  131  ayat  (2)  Undang-  Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang kesehatan  bahwa  upaya  pemeliharaan  kesehatan  anak  di  lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun 328 untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu  ditetapkan  batas-  batas  umur  untuk  perkawinan. 329 Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis  perempuan  yang  menikah  di  bawah  usia  20  tahun  sangat rentan terkena kanker leher rahim ( Serviks ).
Pernikahan  di  bawah  umur  merugikan  pihak  perempuan. Kerugian  yang  dapat  dialami  oleh  wanita  yang  melakukan
327 Abd.Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  cet.1,  (  Bogor:  Kencana, 2003), hlm. 24
328 Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang kesehatan
329 Ahmad Tholabi  Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Cet.1( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pernikahan  di  bawah  umur  adalah  seperti,  kebutaaksaraan perempuan  yang  di  akibatkan  oleh  hilangnya  kesempatan perempuan untuk mempereoleh pendidikan dasar, Banyak diantara mereka  juga  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan hidup  dalam  lingkungan  kemiskinan,  karena  pernikahannya  yang terlalu  dini. 330 Untuk  melindungi  hak-  hak  perempuan  dan  anak maka  pemerintah  mengeluarkan  instrumen  hukum  yaitu  undang- undang perlindungan anak. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Undang-  Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak pada ayat (1)  bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 331
Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak  pada  pekerjaan  yang  berbahaya,  kotor,  dan  sulit  seperti menjadi TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  Undang-  Undang No. 21 Tahun 2007 PTPPO 332 Hal inilah begitu sangat di sayangkan apabila ada orang tua melanggar undang- undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap undang undang tersebut harus di lakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. 333
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

## Faktor orang tua
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat  remaja  untuk berperilaku  positif  secara  umum,  selain  faktor  keadaan  zaman,
330 Agustin Hanapi,dkk..., Buku Daras Hukum Keluarga,( Banda  Aceh: Fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014),hlm.126
331 Republik  Indonesia,.Undang-  undang  No.35  Tahun  2014  perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
332 Muchit  A.  Karim  &  Selamet, Menelusuri  makna  di  balik  fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat , Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I,  2013), hlm.179.
333 Republik  Indonesia,  Undang-  undang  NO.21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keluargapun  merupakan  faktor  penghambat  yang  menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan di bawah umur,  jika keluarga mengabaikan  pendidikan  bagi  putra-  putrinya.  Jelaslah  bahwa perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan  yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi  tergantung  pula  kepada  bagaimana  dan  kemana  orang  tua mengarahkannya.
Ajaran  islam  memberitahukan  awal-  mulanya  adalah  dari orang  tua  dan  keluarga.  Dalam  kehidupan  sehari-  hari,  kita dihadapkan  kepada  beberapa  hal  yang  membuat  kurang  perhatian terhadap perkembangan anak, misalnya ayah  atau ibu yang sama- sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada terciptanya  curahan  kasih  sayang,  rasa  tentram,  aman  serta keharmonisan  keluarga  terutama  bagi  anak.  dan  faktor  orang  tua yang  tidak  mengawasi  putra  putrinya  juga  menjadi  penyebab bebasnya pergaulan remaja. 334
Bapak  Rahmad  selaku  Pengulu  Kampung  Kutelintang menyatakan bahwa faktor dominan terjadinya Perkawinan di bawah umur  yang  masih  terjadi  di  Kec.  Blangkejeren  karena  kecelakaan (hamil  pra  nikah)  akibat  terlepas  dari  pengawasan  para  orang  tua sehingga  orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi “ aib” dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya. 335

## Faktor media massa
Menurut  ibu  Nurhasanah  Sahidun,  S.Psi  sebagai  staf pemenuhan  hak  anak  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana(  DP3AP2KB)  di  Kab.  Gayo  Lues  mengatakan  bahwa kejadian  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kec.  Blangkejeren  ini merupakan  dampak  dari  kemajuan  tekhnologi  seperti:  televisi, majalah, hand pone dan  adanya  faktor  globalisasi  sehingga mempengaruhi kehidupan remaja, akibatnya melupakan nilai- nilai
334 Hasil  wawancara  dengan  Khairullah,  Kepala  seksi  antar  lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017
335 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Rahmad,  Pengulu  Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan norma serta budaya  yang ada, dan  Gencarnya ekspose seks di media  sosial menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks sehingga mengakibatkan kecelakaan(hamil pra nikah) 336 .

## Faktor adat
Berdasarkan  hukum  adat  di  kabupaten  Gayo  Lues  boleh menikahkan  anak  di  bawah  umur  asalkan  suka  sama  suka  atau pengantin wanita sudah di larikan ke rumah pengantin pria. Sehingga masyarakat  di  Kecamatan  Blangkejeren  akan  segera  menikahkan anak mereka meskipun usia pasangan masih sangat muda. Selain itu apabila pemuda dan pemudi kedapatan sedang berdua- duaan antara lawan  jenis  yang  bukan  mahram  maka  masyarakat  kecamatan Blangkejeren  akan  segera  menikahkan  mereka  meskipun  usia pasangan tersebut masih di bawah umur karena masyarakat di sana menganggap  mereka  telah  melakukan  hubungan  suami  istri walaupun mereka tidak melakukan apa- apa dan di anggap aib. 337
Menurut informasi dari bapak Rahmad, S.p.d selaku Camat Blangkejeren  menyatakan  bahwa    meskipun  data  perkawinan  di bawah umur tidak tercatat di kantor desa maupun KUA namun dapat di  perkirakan  rata-rata  jumlah  pasangan  yang  menikah  di  bawah umur karena di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu berjumlah 10 pasangan setiap desa pertahun. 338
Faktor Pergaulan bebas (Free Sex ).
Akibat  kecanggihan  tekhnologi  seperti  internet  dan hand pone yang  semakin  mudah  di  akses  oleh  anak-anak  dan  remaja, Sehingga para remaja mudah melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan  yang  berbau sex dan  pornografi  sehingga    pergaulan remaja,  usia  sekolah  sudah  berpacaran  karena  faktor  pengaruh lingkungan  sekitar  yang  membuat  para  remaja  mencoba  mencari tahu  yang  mereka  tidak  tahu.  Sebagian  penyebabnya  adalah  karna lepas  dari  kendali  orang  tua  dan  lemahnya  iman  di  tambah  lagi
336 Hasil  wawancara  dengan  ibu  Nurhasanah  Sahidun,  S.PSI,  Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 20 Juni 2017
337 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rahmad,  Pengulu  Kampung Kutelintang, pada tanggal 23 Juni 2017.
338 Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad, S.pd, Camat Blangkejeren, pada tangal 24 juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
karena  adanya  pagelaran  kesenian  tradisional  pada  umumnya  di laksanakan  pada  malam  hari  seperti  tarian saman , bines dan  acara didong di  daerah  ini  sehingga  mengakibatkan  pergaulan  antara remaja  putra  dan  putri  tiada  batas  sehingga  terjadinya  kecelakaan (hamil pra nikah). 339
Sementara  menurut  informasi  dari  bapak  Nizardi  Mukhlis selaku  kepala  KUA  Kec.  Blangkejeren  menyatakan  bahwa  jumlah pasangan  yang  meminta  dispensasi  kawin  akibat  faktor  pergaulan bebas  rata-rata  berjumlah  10  pasangan  pertahun,  akan  tetapi  kami pihak  KUA  menolak  untuk  menikahkan  pasangan  yang  masih  di bawah umur.

## Faktor Pemahaman Agama
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  menemukan  bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah penelitian ini baik orang tua maupun remaja memiliki keyakinan yang dangkal terhadap agama, Misalnya;  laki-  laki  dan  perempuan  dipandang  sudah  boleh  kawin asalkan sudah baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-  laki  dan  menstruasi  bagi  anak  perempuan,  Selanjutnya masyarakat  diwilayah  penelitian  ini  memiliki  keyakinan  bahwa perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9  tahun  adalah  teladan  bagi  umatnnya  yang  pasti  mengandung banyak  manfaat  dari  pada  mafsadatnya.  Sehingga  praktik perkawinan di bawah umur di anggap wajar karena ibu dan nenek mereka dulu juga dikawinkan di bawah umur. 340
Praktik  Perkawinan  di  Bawah  Umur  yang  di  lakukan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren.
Akibat  terjadinya  penolakan  dispensasi  nikah  oleh
Mahkamah syar’iyah Blangkejeren sehingga masyarakat
Blangkejeren pada khususnya melaksanakan perkawinan di bawah umur secara tidak resmi atau tidak tercatat atau yang biasa di kenal oleh  masyarakat  sekitar    dengan  sebutan  perkawinan  di  bawah
339 Hasil  wawancara  dengan  Nizardi  Mukhlis,  Kepala  KUA  Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.
340 Hasil wawancara dengan  Bapak Saleh  Kepala Dusun Katib Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren pada tanggal 23 Juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tangan  di  Kecamatan  Blangkejeren  kabupaten  Gayo  Lues, setidaknya  ada  tiga  model. Pertama, Pihak  orang  tua  calon mempelai  mendatangi  Tgk  Imem  /  tokoh  agama  untuk  datang kerumahnya guna mengawinkan atau meng- ijab- kabulkan anaknya dan  di  saksikan  oleh  keluarga  bahkan  masyarakat  sekitar. Kedua , Orang  tua  mendatangi  Tgk  Imem  dengan  membawa  kedua  calon mempelai untuk di nikahkan secara langsung di rumah Tgk. Imem tersebut. Ketiga, Tgk.  Imem  yang  memiliki  inisiatif  menikahkan kedua  calon  mempelai  karena  berbagai  pertimbangan,  dintarannya pertimbangan  menghindari  fitnah  pergaulan  antar lawan  jenis  atau memang kedua calon mempelai telah berkeinginan kuat untuk segera menikah dan meminta Tgk.Imem menikahkan karena orang tuanya tidak menyetujuinya.
Meskipun  para  Tgk  Imem/  atau  tokoh  masyarakat  tersebut tidak keberatan menikahkan pasangan di bawah umur dengan alasan maslahah  (tingkat dharury  atau  hajj) tetapi  tetap  saja  Tgk  Imem menghimbau  kepada  pasangan  tersebut  untuk  tetap  mendaftar  ke KUA  atau  memohon  despensasi  ke  Mahkamah  Syar’iyah Blangkejeren. 341
Kekuatan  Lembaga  Pelaksana  Instrumen  hukum  dalam mencegah Perkawinan di bawah Umur
KUA Kecamatan Blangkejeren .
Kasus  yang  sering  di  hadapi  oleh    KUA  kecamatan Blangkejeren  Kab.  Gayo  Lues  adalah  kasus  perkawinan  di  bawah umur,  Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  di  bentuklah  suatu bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan,  pelestarian  perkawinan)  dengan  tujuan  untuk meminimalisir  angka  perkawinan  di  bawah  umur  dan  mengurangi angka  perceraian  maka  melalui  program  penyuluhan  yang  di laksanakan  oleh  KUA  di  kecamatan  masing-masing  dan  Dinas Syariat  Islam  serta  di  bantu  juga  oleh  DP3AP2KB  KB  yang  di tujukan  kepada  calon  khusus  pengantin  di  KUA  dan  kepada  para pemuda pemudi atau anak- anak remaja.
341 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jabbar,  Tgk  Imem  Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Adapun  materi  yang  di  sampaikan  kepada  calon  khusus pengantin  yaitu di berikan pada saat  pendaftaran 10 hari sebelum menikah bagi calon pengantin yaitu selama 24 jam pelajaran yang terbagi kepada tujuh materi yaitu:tata cara dan prosedur perkawinan selama    2  jam,  pengetahuan  Agama  selama  5  jam,  peraturan perundang-undangan perkawinan selama 4 jam, Hak dan Kewajiban suami  istri  selama  5  jam,  kesehatan  reproduksi  selama  3  jam, manajemen keluarga selama 3 jam, dan psikologi keluarga selama 2 jam yang di sampaikan melalui diskusi dan tanya jawab.
Sedangkan khusus bagi remaja KUA Kecamatan
Blangkejeren  melakukan  kerjasama  dengan  pihak    Dinas  Syari’at Islam,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  ,Perlindungan  Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB), serta pihak- pihak sekolah untuk melakukan pembinaan pra- nikah kepada remaja dan anak sekolah mengenai fikih munakahat dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Para siswa sekolah itu secara langsung dibina  dan  diberi  pengetahuan  mengenai  proses  pendaftaran  dan pencatatan  pernikahan  dan  juga  pembinaan  keluarga  sakinah  juga sosialisasi  Undang-undang  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan. Selain itu upaya KUA Kec. Blangkejeren dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan adalah dengan cara memperketat administrasi syarat  perkawinan  bagi  pasangan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan  khususnya  dalam  hal  pemeriksaan  usia  kedua  calon mempelai  supaya  tidak  terjadinya  pemalsuan  identitas  para  calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan,  maupun  orang  tua  atau  pihak  lain  yang berkepentingan.
Meskipun  demikian  pihak  KUA  tetap  menghimbau  kepada pelaku perkawinan di bawah umur untuk mengajukan isbat nikah ke Mahkamah  Syar’iyah  setelah  usia  pasangan  di  bawah  umur  telah memasuki  usia  perkawinan  yang  sesuai  dengan  undang-  undang perkawinan guna untuk mendapatkan buku nikah. 342 Ibu Zubaidah, S.A.g  selaku  penyuluh  di  KUA  Kec.  Blangkejeren  menyatakan bahwa  kendala  yang  mereka  hadapi  dalam  pensosialisasian  batas usia  kawin  di  masyarakat  yaitu  adanya  faktor  Orang  Tua,  faktor
342 Hasil wawancara dengan Bapak Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec.
Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Adat, media massa, pergaulan bebas, kawin lari, faktor pemahaman agama yang sangat dangkal terhadap adanya literatur hadis tentang kebolehan menikah adalah baligh dan perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah. 343

## Dinas Syariat Islam.
Beberapa Qanun yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam penegakan hukum dalam masyarakat telah ada sejak beberapa tahun  yang  lalu.  Dalam  perjalanan  penegakan  syariat  islam ditemukan  banyak  hambatan  dan  kendala,  baik  pada  pelaksanaan Qanun  itu  sendiri  maupun  pada  lembaga  penegak  hukum  Syariat Islam.  Berbagai  perilaku  masyarakat  masih  banyak  yang bertentangan  dengan  moralitas  dan  etika  agama.  Pemahaman  dan pengamalan  agama  di  kalangan  peserta  didik  (sekolah  umum  dan agama)  juga  belum  memuaskan  disebabkan  antara  lain,  masih kurangnya  materi  dan  jam  pelajaran  agama  dibandingkan  dengan pelajaran  umum  serta  kuatnya  pengaruh  negatif  globalisasi  yang umumnya  tidak  sejalan  dan  bertentangan  dengan  tuntunan  Syariat Islam.
Bapak  Rasidin  menyatakan  bahwa  perkawinan  di  bawah umur akan berdampak terhadap ekonomi dan perceraian disebabkan karena  pelaku  perkawinan  di  bawah  umur  belum  memiliki keterampilan/  pekerjaan  dan  cara  berfikir  yang  belum  matang sehingga pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri, tidak mengetahui hakikat dari makna perkawinan itu sendiri sehingga berujung pada perceraian. 344
Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  dinas  syari’at  islam melakukan  kegiatan  lintas  sektoral  dengan  KUA  dan  Dinas Pemberdayaaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana( DP3AP2KB) dan pihak- pihak lain yang terkait dalam mencegah  pergaulan  bebas  anak  remaja  masa  kini  yang  akan berdampak  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur.  Adapun  bentuk materi  yang  di  sampaikan  oleh  Dinas  Syari’at  Islam  kepada
343 Hasil  wawancara  dengan  ibu  Zubaidah  Penyuluh  di  KUA  Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.
344 Hasil Wawancara dengan Bapak Rasidin, Kepala Dinas Syari’at Islam pada tanggal 20 juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
masyarakat untuk mencegah pergaulan bebas para anak remaja ialah dengan  cara  memberi  pemahaman  agama  yang  di  perkuat  dengan dalil- dalil naqli maupun aqli yang di sampaikan kepada remaja putra dan  putri  berupa  program  penyuluhan  kesekolah-  sekolah  atau madrasah- madrasah yang di adakan setiap ada kesempatan.
Bapak Khairullah menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pensosialisasian batas usia perkawinan di bawah umur yaitu  ketidak  hadiran  para  audiens  pada  saat  kegiatan  penyuluhan tersebut  berlangsung  karena  para  orang  tua  menganggap  bahwa kegiatan  tersebut  tidak  penting  bagi  kehidupan  mereka  hal  ini disebabkan karena tingkat pendidikan para orang tua rendah, selain itu  masyarakat  memiliki  keyakinan  bahwa  perkawinan  Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun adalah teladan bagi  umatnya  yang  pasti  mengandung  banyak  manfaat  dari  pada mafsadatnya,  serta  masyarakat  memiliki  adat  istiadat  yang membolehkan praktik perkawinan dibawah umur. 345
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan (DP3AP2KB ). Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) di Gayo  Lues  guna  untuk  menjaga  kesehatan  reproduksi  perempuan dan  anak  maka  mareka  melakukan  kegiatan  semacam  Program Kesehatan reproduksi remaja yang  bertujuan untuk meningkatkan pemahaman,  pengetahuan,  serta  sikap/perilaku  positif  remaja tentang  kesehatan  dan  hak-hak  reproduksi.  Hal  ini  berguna  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  reproduksi  serta  mempersiapkan kehidupan  berkeluarga  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  generasi mendatang.
Selain  itu  program  KRR  bertujuan  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja  melalui  pengembangan pusat informasi dan konseling (PIK-KRR) di tingkat kecamatan dan pendidikan KRR melalui kelompok sebaya dijalur sekolah dan luar
345 Hasil  wawancara  dengan  Khairullah,  Kepala  seksi  antar  lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sekolah  yang  di  sampaikan  materi  tentang  pentingnya  menjaga kesehatan  reproduksi,  dampak  melakukan  perkawinan  di  bawah umur  terhadap  lajunya  pertumbuhan  penduduk,  dan  dampak perkawinan di bawah umur terhadap organ reproduksi bagi remaja dan lain- lain.
Adapun  kendala  yang  di  hadapi  oleh  DP3AP2KB  dalam pensosialisasian batas usia kawin terhadap masyarakat sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Madiur Purwira. S.kip sebagai Kasi perlindungan perempuan di DP3AP2KB ialah para orang tua tidak berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Selain itu  masyarakat  berpandangan  bahwa  laki-  laki  dan  perempuan dipandang  sudah  boleh  kawin  asalkan  sudah baligh yang  ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki- laki dan menstruasi bagi anak perempuan.  Sementara  sekarang  ini  banyak  anak  yang  mengalami baligh di bawah 16 tahun. 346
Sementara  Menurut  ibu  Nurhasanah  Sahidun  SPSI  sebagai staf  pemenuhan  hak  anak  di  DP3AP2KB  Gayo  Lues  menyatakan bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  bertentangan  dengan  undang- undang  perkawinan  dan  perlindungan  anak,  namun  kondisi masyarakat  di  lokasi  penelitian  belum  mendukung  sepenuhnya  di lakukan UU perkawinan secara konsekwen di mana masyarakatnya masih banyak yang melakukan dan membolehkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur  yang di sebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan tekhnologi elektronik dan alat komunikasi yang    bisa  di  akses  dengan  mudah  oleh  siapa  saja  dengan  segala permasalahannya.
Namun ketika anak yang belum mampu memilah- memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk di konsumsi mereka akan mudah terprovokasi, lebih- lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat dan dengan adanya hukum adat yang sangat kental yang membolehkan praktik perkawinan di bawah umur asalkan  kedua  pasangan  tersebut  saling  suka  sama  suka,  serta  jika kedapatan  pemuda  pemudi  sedang  berdua-  duaan  yang  bukan mahram  maka  pihak  keluarga  dan  masyarakat  akan  segera
346 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Madiur  Purwira,  S.kip,  Kasi Perlindungan Perempuan pada tanggal, 20 Juni 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menikahkan  mereka  walaupun  mereka  tidak  terbukti  melakukan perbuatan menyimpang. 347
Meskipun  upaya  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi paktik perkawinan di  bawah  umur,  Namun  hasil  dari  beberapa  upaya    yang  di laksanakan  oleh  lembaga  pelaksana  instrumen  hukum  untuk mencegah  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  mengurangi  angka perkawinan  di  bawah  umur,  hal  ini  terlihat  dengan  adanya  angka perkawinan di bawah umur terus mengalami penurunan berdasarkan hasil dari survei BPS Kab.Gayo Lues mulai dari tahun 2009 sampai dengan  tahun  2014  berkenaan  dengan  usia  perkawinan  pertama sebagaimana tabel berikut ini: 348 Sedangkan untuk data tahun 2015 sampai  dengan  saat  sekarang  ini  penulis  tidak  menemukan  data angka  perkawinan  di  bawah  umur  dari  kantor  BPS  Kab.  Gayo
Lues.Tabel.3.3 Usia Perempuan Ketika Pertama Kawin Usia Perempuan Ketika Dikawinkan Jumlah Tahun Kawin < =15 6,49 2009 < =15 7,37 2010 < =15 3,94 2011 < =15 7,19 2012 < =15 5,61 2013 < =15 5,14 2014 Sumber: BPS Kab. Gayo Lues.
Tabel  di atas  menunjukkan  bahwa  pada tahun  2009  masih  banyak perempuan  yang  dikawinkan  pada  usia  kurang  dari  15  tahun  dan pada  tahun  2010  angka  perkawinan  di  bawah  umur  mengalami peningkatan  dari  tahun  sebelumnya,  Selanjutnya  pada  tahun  2011 angka  perkawinan  di  bawah  umur  mengalami  penurunan  secara drastis,  Kemudian  pada  tahun  2012  angka  perkawinan  di  bawah
347 Hasil  wawancara  dengan  ibu  Nurhasanah  Sahidun,  S.PSI,  Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 24 Juni 2017
348 Sumber Susenas 2009-2016 BPS Kab. Gayo Lues.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
umur kembali melonjak tinggi.  Sementara pada tahun 2013 sampai dengan  tahun  2014  usia  perempuan  ketika  pertama  kawin  telah mengalami angka penururunan. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di  bawah  umur  tidaklah  mudah  ditemukan  karena  pada  umumnya praktik  perkawinan  di  bawah  umur  hanya  dilakukan  di  hadapan tengku imem dan tidak tercatat di KUA maupun kantor Desa

## Penutup
Faktor- faktor  yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues yaitu adanya faktor orang tua, faktor media massa, faktor adat, faktor pergaulan bebas, dan faktor pemahaman agama yang dangkal.
Praktik  perkawinan  dibawah  umur  yang  di  lakukan  oleh masyarakat Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues adalah dengan cara yang  tidak  resmi  yaitu  di  laksanakan  secara  non  prosedural  tanpa melibatkan  aparat-  aparat  institusi  negara  yang  berwenang  akan tetapi hanya melibatkan tokoh agama/tgk.imem dan disaksikan oleh masyarakat sekitar.
Upaya  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  pelaksana  instrumen  hukum  di  Kec. Blangkejeren  Kab.  Gayo  Lues  belum  maksimal  untuk  mengatasi praktik perkawinan di bawah umur. Akan tetapi lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60
Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003).
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:
Akademika Pressindo.2004
Agustin  Hanafi,  Edi  Darmawijaya,  &  Husni  A.Djalil, Buku  Daras Hukum Keluarga Banda Aceh:  Dosen, 2014
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ahmad  Tholabi  Kharli, Hukum  Keluarga  Indonesia Jakarta  :Sinar Grafika 2013. Beni  Ahmad  Saibani, Fikih  Munakahat  (  Buku  1) ,  Cet.1, Bandung:Pustaka Setia, 2001 Muchit A. Karim & Selamet, Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat , Cet.1,  (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat,  Kementerian Agama R.I,  2013).
Republik  Indonesia, Undang  –  undang  Nomor  1  Tahun  1974, Lembaran  Negara  tahun  1974  No.1,  Tambahan  Lembaran Negara No.27.
Republik Indonesia ,. Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas  undang-  undang  No.23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak.