## Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah

## I Wayan Suambara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali suambara20@gmail.com
Published: 07/021/2023
How to Cite:
Suambara,  I.W.  (2023).  Hak  dan  Kewajiban  Desa  Adat  sebagai  Penerima  Hibah  Uang  dari  Pemerintah  Daerah KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 108-113. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.108- 113

## Abstract
Law  Number  23  of  2014  concerning  Regional  Government  does  not  regulate  customary  law  community  units  as recipients of monetary grants from the Regional Government. The main objective of this study is to analyze the rights and obligations of the Traditional Village in Bali as a customary law community unit that receives a grant from the Regional Government. Using  the normative method by conducting a review of Law number 23 of 2014, Minister of Home  Affairs  Regulation  Number  14  of  2016,  Bali  provincial  regional  regulation  Number  4  of  2019  concerning Traditional Villages in Bali. The results of the study found that Traditional Villages are entitled to receive grants from the Regional Government  which are budgeted through the APBD in accordance  with Article 6 paragraph (5) of  the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016. Traditional Villages are required to  use grant  funds obtained from the Regional Government  intended to  support  the achievement  of targets programs and activities of the Regional Government in accordance with the urgency and interests of the region. This research is very important as a legal basis for granting money by the Regional Government to Traditional Villages in Bali
Keywords: Local government, Grant money, Traditional village

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagai penerima hibah uang dari Pemerintah Daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban Desa Adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat penerima hibah uang dari Pemerintah Daerah. Menggunakan  metode  normatif  dengan  cara  melakukan  tinjauan  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Perda provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Hasil penelitian menemukan Desa Adat berhak mendapat hibah uang dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan melalui APBD sesuai Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Desa Adat wajib menggunakan dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah diperuntukkan dalam menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah  yang sesuai urgensi dan kepentingan daerah. Penelitian  ini sangat penting dilakukan sebagai dasar hukum pemberian hibah uang oleh Pemerintah Daerah kepada Desa Adat di Bali Kata Kunci : Pemerintah daerah, Hibah uang, Desa adat

## I. PENDAHULUAN
Pemberian  hibah  yang  bersumber  dari  APBD dapat  diberikan  oleh  pemprov,  apabila  dikaitkan dengan  suatu  perbuatan,  bantuan  termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut  mesti  dilakukan  pada  saat  pemberi
bantuan  dan  penerima  masih  hidup.  Apabila pemberian  bantuan  itu  belum  terselenggara sewaktu  penerima  masih  hidup,  akan  tetapi  baru diberikan sesudah bantuan itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat Adrian Sutedi, (2009) . Dalam penggunaannya sering terdapat penyelewengan dari
E-ISSN: 2621-3737

## Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah
tujuan awal pemerintah, seorang penerima bantuan ini  tidak  menggunakan  sesuai  yang  telah disepakati  dapat  merugikan  Negara,  dalam perjanjian  yang  akan  ditandatangani  antara Pemerintah selaku pemberi bantuan dan masyarakat  merupakan  perjanjian  penerima bantuan di mana perjanjian sepihak pada salah satu pihak  saja  tersebut  membebankan  prestasi Gita Lestari,  Arthanaya,  (2019) .  Pemerintah  Propinsi Bali  secara  normatif  telah  mengakui  keberadaan Desa  Adat  di  Bali,  secara  normatif  melalui Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan  Peranan  Desa  Adat  Sebagai  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam  Propinsi Daerah Tingkat  I  Bali,  (selanjutnya  ditulis  Perda  Desa Adat). Dalam Perda Desa Adat dirumuskan bahwa Desa  Adat  sebagai  Desa  Dresta  adalah  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  di  Propinsi  Daerah Tingkat  I  Bali  yang  mempunyai  satu  kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat  Hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan  Desa) yang mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan sendiri  serta  berhak  mengurus  rumah  tangganya sendiri.
Perda  Desa  Adat  tersebut  kemudian  diganti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa  Pakraman  (selanjutnya  ditulis  Perda  Desa Pakraman).  Dalam  Pasal  1  angka  4  Perda  Desa Pakraman  ditentukan  Desa  Pakraman  adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan  tata krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  Hindu secara  turun  temurun  dalam  ikatan  Kahyangan Tiga  atau  Kahyangan  Desa  yang  mempunyai wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri  serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Selanjutnya dalam upaya memperkuat kedudukan  dan  fungsi  Desa  Adat,  maka Pemerintah  Provinsi  Bali  menetapkan  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya ditulis Perda Desa Adat  di  Bali),  dan  mencabut  serta  menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Provinsi  Bali Nomor  3  Tahun  2001  jo.  Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 20013 tentang Desa Pakraman.  Dalam  Pasal  1  angka  8  Perda  Desa Adat di Bali, ditentukan bahwa Desa Adat adalah
kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang memiliki  wilayah,  kedudukan,  susunan  asli,  hak- hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama  pergaulan  hidup  masyarakat  secara  turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri.
“Pencanangan Perda Desa  Adat ini merupakan momen historis karena untuk pertama kalinya desa adat,  lembaga  kultural  terpenting  di  Bali,  diakui sebagai  subjek  hukum  dengan  posisi  dan kewenangan yang jelas,” ucap Koster.
Semua  itu  dilakukan  sebagai  upaya  penguatan desa adat di Bali. Menurut Koster, penguatan desa adat di Bali dalam pelaksanaan Perda 4 Tahun 2019 adalah  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat, yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa adat berkedudukan di wilayah NKRI, berstatus subjek hukum dalam pemerintah Provinsi Bali.    Penelitian  yang  serupa  dengan  penelitian sekarang  ini  sebelumnya  telah  diteliti  oleh Arna, (2016) yang  mengkaji  tentang  bagaimanakah Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam pemberian  hibah  kepada  Desa  Pakraman  serta bagaimanakah  pengaturan  pemberian  hibah  yang ideal  kepada  Desa  Pakraman.  Berdasarkan  hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Berdasarkan  pendapat  dan  rumusan  pengertian yang  dimuat  dalam  peraturan  daerah  dengan sebutan Desa Pakraman maupun Desa Adat, maka Desa  Adat  menunjukan  ciri  dan  unsur  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali  yang bersifat sosial religius yang tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad, memiliki hak asal usul  tradisional  dan  memiliki  otonomi  dalam mengatur rumah tangganya. Sampai saat ini, setiap Desa  Adat  di  Bali  dipastikan  memiliki  Pura Kahyangan  Tiga  (Puseh,  Desa,  Dalem)  yang diyakini  mempunyai  ikatan  dengan  proses kelahiran,  kehidupan  dan  kematian  setiap  umat Hindu.  Berdasarkan  urain  tersebut  di  atas  sangat menarik  untuk  diteliti  “Hak  Dan  Kewajiban  Desa Adat  Sebagai  Penerima  Hibah  Uang  Dari Pemerintah Daerah

## II. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan bahan-bahan  hukum  dengan  pendekatan  hukum doktrinal  (normatif).  Bahan  hukum  primer  antara lain:  dokumen  tertulis  berupa:  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 14  Tahun  2016  sebagai  suatu  produk  hukum legalitas  terhadap  pemberian  hibah  kepada kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  dalam  hal  ini Desa  Adat  di  Bali.  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019 tentang Penguatan Desa Adat di Bali. Analisis  data  menggunakan  analisi  normatif dengan  cara  melakukan  tinjauan  undang-undang nomor  23  tahun  2014,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Perda Provinsi Bali Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  penguatan  Desa Adat  di  Bali.  Untuk  menganalisis  Hak  Dan Kewajiban  Desa  Adat  Sebagai  Penerima  Hibah Uang Dari Pemerintah Daerah

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Payung Hukum Pemerintahan Daerah
Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  maka payung hukum yang dipergunakan adalah Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  merupakan  instrumen hukum  tata  kelola  pemerintahan  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Berbagai aspek berkenaan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  daerah sebagaimana filosofi pembentukan undang- undang pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang ini. Konsekuensi dari pengaturan itu, maka program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  seharusnya  meliputi  juga program dan kegiatan yang menyangkut eksistensi Desa Adat. Adapun aspek yang paling fundamental
dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  selain  aspek  yuridis  adalah keuangan daerah. Pencapaian tujuan pembangunan daerah  selalu  terkait  dengan  ketersediaan  dan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa ketersediaan anggaran yang memadai dan tata kelola keuangan daerah  yang  baik  dan  benar,  maka  pemerintah daerah  tidak  akan  dapat  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (selanjutnya  ditulis  APBD)  merupakan  rencana keuangan  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  setelah mendapat  pembahasan  dan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  memiliki  beberapa fungsi  di  antaranya  adalah  fungsi  Distribusi  yang mengandung  makna  bahwa  kebijakan-kebijakan dalam  penganggaran  daerah  harus  memperhatikan rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Artinya  bahwa kebijakan  penganggaran  dalam  APBD  tidak  boleh diskriminatif  dilihat  dari  perspektif  manapun mengingat  APBD  diorientasikan  bagi  peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah  uang  rakyat  yang  harus  dialokasikan  untuk kepentingan rakyat agar rakyat di daerah memiliki keberdayaan  untuk  mencapai  kehidupan  yang sejahtera Hendra, (2017) .
Berlandaskan  fungsi distributif, maka pemanfaatan APBD tidak saja dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat  Daerah  dalam  lingkungan  pemerintah daerah,  melainkan  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh institusi-institusi  sosial  lainnya.  Dengan  demikian APBD juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  satu kesatuan sistem masyarakat suatu daerah. Konsekuensi  terhadap  hakekat  fungsi  APBD  itu, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah  perlu secara eksplisit mengatur pendanaan bagi kesatuan masyarakat  hukum  adat  pada  substansi  Keuangan Daerah,  baik  dalam  bentuk  hibah  uang  maupun bantuan keuangan.

## Hak  dan  Kewajiban  Desa  Adat  Sebagai Penerima Hibah
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Hibah adalah  pemberian  dengan  mengalihkan  hak  atas sesuatu  kepada  orang  lain  Suharso  (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2012  tentang  Hibah  Daerah  (selanjutnya ditulis  PP  tentang  Hibah  Daerah),  merumuskan dalam Pasal 1 angka 10 bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah  atau  pihak  lain  kepada  pemerintah daerah  atau  sebaliknya  yang  secara  spesifik  telah ditetapkan  peruntukannya  dan  dilakukan  melalui perjanjian. Dalam Pasal 2 ditentukan Hibah Daerah meliputi (a) Hibah kepada Pemerintah Daerah, (b). Hibah  dari  pemerintah  daerah.  Khusus  berkaitan

## Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah
dengan  hibah  dari  pemerintah  daerah,  PP  tentang Hibah Daerah menentukan lebih lanjut dalam Pasal 8  ayat  (1)  bahwa  Hibah  dari  pemerintah  daerah dapat  diberikan  kepada:  1)  Pemerintah,  2) Pemerintah Daerah; 3) Badan Usaha Milik Negara atau;  4)  Badan  Usaha  Milik  Daerah;  dan/atau;  5) Badan,  lembaga,  dan  organisasi  kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Kesatuan-kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat (Desa Adat) tidak diatur secara tegas sebagai pihak yang  dapat  diberikan  hibah.  Namun  demikian, dalam  perkembangannya,  kesatuan  masyarakat hukum  adat  dapat  diberikan  hibah  uang/barang atau  jasa  sejak  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu termuat dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c yang menetapkan bahwa Hibah dari pemerintah daerah kepada badan dan lembaga sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada : .....yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  bersifat  sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/Kesatuan-kesatuan Masyarakat
Hukum  Adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya  diakui  oleh  pemerintah  pusat dan/atau  pemerintah  daerah  melalui  pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan  kewenangannya.  Menyimak  ketentuan Pasal  6  ayat  (5)  huruf  c  di  atas,  maka  Desa  Adat sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali semakin  jelas  dan  pasti  sebagai  pihak  yang  dapat menerima hibah. Hal  ini menyadari Desa  Adat di Bali  merupakan  subyek  pembangunan  yang memiliki  potensi  sangat  besar  dalam  menentukan keberhasilan  pembangunan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  daerah.  Pengaturan  dimaksud menandakan  bahwa  kesatuan  masyarakat  hukum adat  keberadaannya  tersebar  di  daerah-daerah  di seluruh  tanah  air  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan menjadi lingkup urusan pemerintah daerah. Dalam konsiderans “menimbang” huruf b Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah ditentukan : bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari pernyataan di atas terdapat beberapa kata kunci yang  dapat  dipahami  sebagai  petunjuk  bahwa keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di  suatu  daerah  juga  menjadi  tanggung  jawab  dari pemerintah  daerah  yaitu  terkait  kata  “terwujudnya kesejahteraan  masyarakat,  peran  serta  masyarakat, kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hubungannya  dengan  Desa  Adat  di  Bali  yang anggotanya  adalah  masyarakat  atau  entitas masyarakat  Bali,  maka  tanggung  jawab  atas perlindungan  dan  penguatan  Desa  Adat  di  Bali berada  pada  tanggung  jawab  pemerintah  daerah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Bali. Bahkan  dalam  Pasal  5  Perda  Desa  Adat  di  Bali, dinyatakan  bahwa  Desa  Adat  berstatus  sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.  Dalam  konteks  itu,  maka  Desa  Adat  sebagai satu  kesatuan  sistem  masyarakat  atau  entitas masyarakat  Bali  berhak  mendapat  hibah  uang  dari pemerintah  daerah  yang  dianggarkan  melalui APBD.  Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menentukan  pemberian  hibah  ditujukan  untuk menunjang  pencapaian  sasaran  program  dan kegiatan  pemerintah  daerah  sesuai  urgensi  dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Di  samping  memiliki  hak  atas  APBD  khususnya Belanja  Hibah,  maka  Desa  Adat  juga  mempunyai kewajiban terhadap pemerintah daerahnya. Hak dan kewajiban  pada  intinya  adalah  dua  sisi  yang  tidak dapat  dipisahkan  dalam  satu  kesatuan  tujuan. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Hak adalah  kekuasaan  yang  besar  untuk  menuntut sesuatu,  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  karena telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  aturan  dan sebagainya Suharso,  (2016) .  Kewajiban  secara umum  mengandung  makna  sebagai  sesuatu  yang harus  dilakukan  untuk  memperoleh  hak  atau  atas
hak yang diperoleh.
Desa  Adat  semestinya  menggunakan  dana  hibah yang diperoleh dari pemerintah daerah diperuntukkan  dalam  menunjang  pencapaian sasaran  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah yang sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan, rasionalitas,  dan  manfaat  untuk  masyarakat. Sebagai  satu  kesatuan  sistem  kemasyarakatan, maka  Desa  Adat  di  Bali  mempunyai  kewajiban sesuai  hakekat  keberadaannya  yaitu  menjaga ketenteraman dan ketertiban warganya, melestarikan  kehidupan  adat  istiadat  dan  agama Hindu, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pemerintah maupun pemerintah daerah  serta  berbagai  upaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  atau  warganya,  sesuai dengan  tujuan  pemberian  hibah  uang  dimaksud. Dalam Pasal 21 Perda Desa  Adat di Bali,  adapun tugas dan  wewenang Desa  Adat ditetapkan untuk mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kedamaian sekala dan niskala. Selanjutnya dalam Berdasarkan  Pasal  22,  tugas  dan  kewajiban  yang dibebankan kepada Desa Adat tidak jauh berbeda dengan tugas dan kewajiban pemerintahan daerah, bahkan adanya pemberian tugas lain kepada Desa Adat  yang  diserahkan  oleh  pemerintah  dan pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  harus terbangun  kolaborasi  atau  kerjasama  fungsional antara  pemerintah  daerah  dan  Desa  Adat  dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan  masyarakat  serta  masing-masing memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan sesuatu  yang  berorientasi  pada  pencapaian  tujuan bersamanya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan kebhinekaan Tunggal Ika.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat  disimpulkan,  Desa  Adat  sebagai  satu kesatuan sistem masyarakat atau entitas masyarakat  atau Kesatuan Masyarakat Hukum di Bali  berhak  mendapat  hibah  uang  dari Pemerintah  Daerah  yang  dianggarkan  melalui APBD. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun
2016, pemberian hibah termasuk kepada Kesatuan Masyarakat  Hukum  dalam  hal  ini  Desa  Adat  di Bali.  wajib  menggunakan  diperuntukkan  dalam menunjang  pencapaian  sasaran  program  dan kegiatan  pemerintah  daerah  yang  sesuai  urgensi dan  kepentingan  daerah  dalam  mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,  dan  manfaat  untuk  masyarakat. Dengan  demikian  pemberian  hibah  uang  kepada Desa  Adat  melalui  APBD  harus  dalam  rangka menunjang  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  (2009). Hukum  Perburuhan .  Jakarta:  PT. Sinar Grafika.
Arna,  G.  A.  E.  S.  (2016).  Kewenangan  Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemberian Hibah kepada Desa Pakraman. Magister Hukum Udayana , 573–590.
Gita  Lestari,  Arthanaya,  S.  (2019).  Pemberian  Hibah Pemerintah  Provinsi  Bali  Kepada  Desa  Pakraman. Jurnal Analogi Hukum . Hendra,  K.  (2017). Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah  Perspektif  Hukum dan Politik . Depok: Kencana. Suharso,  A.  R.  (2016). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Widya Karang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  39  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

## Hak dan Kewajiban Desa Adat sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Daerah
Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Desa  Adat  Di  Bali.  (Lembaran  Daerah Provinsi  Bali  Tahun  2019  Nomor  4,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Bagi Hasil Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016  tentang Pedoman Pemberian Hibah.
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  9  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah.