## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1688-1694 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2727
Sistem Pelaksanaan Upah dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Sebagai Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
Muhammad Yusuf*, Maya Rizki Sari STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru, Indonesia *Correspondence email: alsyahbani.yusuf95@gmail.com; mayarizkisarii@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  upah-mengupah  dalam  meningkatkan ekonomi pengusaha keramba jaring apung, untuk mengatahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan upah-mengupah pada pengusaha keramba jaring apung di Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syari’ah  terhadap  pelaksanaan  upah-mengupah  yang  terjadi  pada  proses  budidaya  ikan  dengan  menggunakan  keramba  jaring apung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan  metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada informan-informan kunci dan observasi langsung pada keramba ikan,  adapun jumlah informan kunci pada penelitian ini berjumlah 28 orang dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil  bahwa  pelaksanaan  upah-mengupah  pada  budidaya  ikan  keramba  jaring  apung  di  Kabupaten  Kampar  tidak  menggunakan perjanjian tertulis, deskripsi  pekerjaan dijelaskan  secara  jelas di awal, dari  segi  jumlah  besaran upah pengusaha/petani  keramba ada yang memilih menyampaikan di awal dan ada yang tidak memberitahukan di awal, waktu pembayaran upah diberikan tepat waktu, mayoritas besaran upah ditetapkan berdasarkan standar upah antar pengusaha/petani keramba, adanya jaminan kecelakaan kerja, tidak adanya jaminan kesehatan pekerja. Selain itu dari hasil penelitian juga diketahui bahwa penetapan standar upah yang rendah  antara  pengusaha/petani  kerambalah  yang  menjadi  faktor  utama  penyebab  pelaksanaan  upah  mengupah  tidak  dapat mencapai kesejahteraan pekerja keramba jaring apung di Kabupaten Kampar, serta anggapan bahwa dengan ditanggungnya biaya makan para pekerja upah yang diberikan sudah lebih dari mencukupi kebutuhan para pekerja. Dari segi tinjauan ekonomi syari’ah pelaksanaan  upah-mengupah  tidak  sepenuhnya  memenuhi  perinsip-prinsip  ekonomi  syariah,  karena  hanya  dapat  memenuhi prinsip  keadilan,  kelayakan  dan  tolong-menolong  sedangkan  tujuan  mensejahterahkan  belum  tercapai.  Usaha  budidaya  ikan menggunakan  keramba  jaring  apung  menjadi  peluang  memperoleh  lapangan  pekerjaan  khususnya  bagi  masyarakat  Kabupaten Kampar selain itu usaha keramba jaring apung ini adalah usaha yang menjanjikan, peningkatan ekonomi pengusaha telah terwujud dibuktikan dengan betambahnya jumlah keramba yang dimiliki pengusaha/petani keramba jaring apung di Kabupaten Kampar.
Kata kunci : Pengupahan; Peningkatan Ekonomi; Budidaya Ikan; Keramba Jaring Apung
Abstract. This research aimed to find out the impact of fee-hiring practice on the incomes of floating netted-cage entrepreneurs, factors that interfered such practice, and the review of Sharia Economy on paying-hiring practice in fish farming by using floating netted-cage.  This  field  research  applied  qualitative  descriptive  method.  The  data  were  collected  through  interviewing  28  key informants and observing the fish cage directly in the site, which was in Kampar. Based on the results it was found out that the practice of paying-hiring in fish farming by using floating netted-cage in Kampar did not involve written agreement. In addition, although the job descriptions were informed clearly, some entrepreneurs chose to not include the amount of payment information at the beginning. The payment was on time and the amount of payment was decided based on the payment standard of fish cage entrepreneurs.  There  was  work  accident  compensation  assurance,  but  there  was  not  worker  health  assurance.  The  results  also indicated that low payment standard that was decided by fish cage entrepreneurs became the main factor that caused failure of fee-hiring  practice  in  raising  floating  netted-cage  welfare  in  Kampar.  In  addition,  low  standard  payment  was  due  to  the assumption that given fee was sufficient for workers because of their consumption compensation. According to Sharia Economy the  practice  of  fee-hiring  was  not  based  on  the  Sharia  Economy  principles  because  it  only  encompassed  justice  principle, worthiness, and mutual assistance. However, the objective to bring welfare for workers was not achieved. Fish farming by using floating netted-cage became chance to get job especially for society in Kampar. In addition, this business had a good prospect. The  escalation  of  entrepreneurs  Economy  was  achieved.  It  was  indicated  by  the  number  of  fish  cages  that  were  owned  by entrepreneurs in Kampar.
Keywords : Fee payment; Economy escalation; fish farming; floating netted-cage.

## PENDAHULUAN
Allah  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk sosial yang tidak  dapat  hidup  sendiri,  saling ketergantungan antara  satu dengan  yang lain. Salah satu bentuk  muamalah  yang  terjadi  adalah  kerjasama  antar manusia  di  satu  pihak  sebagai  penyedia  jasa  manfaat atau  tenaga  yang  disebut  buruh  atau  pekerja,  di  pihak
lain  yang  menyediakan  pekerjaan  atau  lahan  pekerjaan yang  disebut  majikan,  untuk  melaksanakan  kegiatan produksi  dengan  ketentuan  pihak  buruh  atau  pekerja mendapatkan  kompensasi  atau  upah.  Kerjasama  ini dalam  literatur  fiqih  disebut  dengan  akad  Ijarah  al- A’māl, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manuia.

## Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
Sistem  ijarah  (upah-mengupah)  pada  ekonomi syari’ah berkaitan erat dengan aspek moral di mana tidak hanya memandang  harga pasar sebagai patokan penentu upah  tetapi  juga  mempertimbangkan  kerjasama,  tolong- menolong,  dan  keinginan  menciptakan  harmoni  sosial demi  terwujudnya  kesejahteraan  dan  kemaslahatan umum. Aspek lainnya yaitu berkaitan erat dengan dunia akhirat  yaitu  berprinsip  pada  ridha  Allah  melalui hubungan  antar  manusia  ( hablumminannas ).  Aspek keadilan  dan  kelayakan  di  mana  Islam  memerintahkan untuk  jelas  dan  transparan  dalam  menetukan  kapan  dan berapa  besar  upah  diberikan,  proporsional  sesuai kebutuhan  dan  layak  bermakna  cukup  pangan,  sandang, dan  papan,  serta  sesuai  dengan  pasaran  upah.  (Sholihin, 2010). Salah satu aktivitas ekonomi yang terdapat sistem upah mengupah di dalamnya yaitu usaha keramba jaring apung  yang  terdapat  di  Kabupaten  Kampar.  Kabupaten Kampar  merupakan  penyumbang  terbesar  produksi  ikan budidaya  air  tawar  di  Provinsi  Riau.  Data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menyebutkan  bahwa  tahun  2015,  sekitar 66,97 persen produksi perikanan budidaya Provinsi Riau atau  sebanyak  57.868,63  ton  di  sumbangkan  Kabupaten Kampar.  Adapun  total  produksi  perikanan  budidaya Provinsi  Riau  mencapai  86.406,31  ton.  Selain  itu Kampar  juga  diakui  sebagai  budidaya  ikan  air  tawar terbaik nasional. Pasca empang pembibitan ikan, ikan air tawar  Provinsi  Riau  hancur  akibat  diterjang  banjir  awal tahun 2016 lalu, namun produksi budidaya ikan air tawar di  Kampar  masih  berjalan  mencapai  70%.  Berdasarkan hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  usaha keramba ikan jaring apung tersebut menjadi matapencaharian pokok masyarakat khususnya yang ada di  desa  Merangin  Kabupaten  Kampar  dan  masyarakat sekitar PLTA Koto Panjang.
Pihak-pihak  yang  terlibat  pada  usaha  keramba jaring  apung  tersebut  diantaranya  pemilik  keramba  ikan atau yang masyarakat sekitar sebut petani keramba, toke (pemilik  modal  untuk  bibit  dan  pakan  ikan)  serta pekerja/buruh  keramba  ikan  dan  juga  pekerja  panen sebagi  anggota  kerja  toke  ikan.  Berdasarkan  fenomena besarnya hasil produksi hasil budidaya ikan menggunakan  keramba  jaring  apung  dan  banyaknya jumlah  pengusaha  keramba  jaring  apung  yang  tentunya melibatkan pekerja-pekerja keramba yang menggantungkan  hidupnya  pada  budidaya  keramba jaring  apung  yang  ada  di  kabupaten  Kampar,  tetapi terdapat  problematika  yang  terjadi  pada  sistem pelaksanaan upah budidaya  ikan menggunakan keramba jaring  apung ini seperti;upah  yang  kecil, jam kerja yang tidak  jelas  dan  juga  tidak  adanya  jaminan  kesehatan yang  merupakan  hak  bagi  para  pekerja.  Problem- peroblem  yang  terjadi  lapangan  terebut  tidak  sesuai dengan  konsep  pengupahan  yang  sesuai  dengan  prinsip ekonomi  syari’ah  yang  mengutamakan  prinsip  moral, dimensi  dunia  akhirat,  prinsip  kelayakan  dan  keadilan. Untuk  menjawab  problematika  yang  terjadi  yang  dapat menyebabkan  kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu
pihak  yang  terlibat maka peneliti  tertarik  untuk meneliti dan  mengkaji  lebih  dalam  tentang  bagaimana  sistem pengupahan  usaha  keramba  jaring  apung  yang  ada  di Kabupaten Kampar

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( field  research ),  metode  penelitiannya  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang temuan-temuan  penelitian  tidak  diperoleh  melalui prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya. Pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  fenomena  yaitu suatu  pendekatan  yang  berorientasi  untuk  memahami dan menafsirkan arti dari peristiwa, fenomena-fenomena yang ada kaitan dengan pelaksaan upah mengupah dalam meningkatkan ekonomi pengusaha keramba jaring apung di  Kapubaten  Kampar.  Dari  segi  pendekatan  waktu, penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  cross sectional,  yaitu  penelaahaan  dan  pengkajian  yang dilakukan  terhadap  objek  penelitian  dalam  waktu tertentu,  atau  data  yang  dikumpulkan  pada  suatu  waktu tertentu  yang  menggambarkan  keadaan/kegiatan  pada waktu tertentu. Penelitian ini berupa penelitian lapangan ( field  research )  pada  pengusaha-pengusaha  keramba ikan  yang  berada  di  Kabupaten  Kampar.  Penulis memilih lokasi di dua kecamatan yaitu, Kecamatan XIII Koto  Kampar,dan  Kecamatan  Kuok  Kabupaten  Kampar karena  dua  kecamatan  tersebut  merupakan  penghasil ikan  keramba  jaring  apung  terbanyak  di  Kabupaten Kampar.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  bertahap,  tahap-tahap  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap  pertama,  yaitu  tahap  penganalisaan  data sebelum  memasuki  lapangan  dengan  melakukan penganalisaan  data  dengan  cara  melakukan  analisis terhadap data-data penelitian atau studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk memfokuskan  penelitian.  Namun  fokus  penelitian hanya  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Miles dan Huberman, 1992).
2. Tahap  kedua,  yaitu  tahap  penganalisaan  data  pada saat  pengumpulan  berlangsung  dan  setelah  selesai pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu  dengan model  Miles  dan  Huberman.  Pada  saat  wawancara, peneliti telah melakukan analisis jawaban narasumber,  namun  bila  jawaban  narasumber  setelah dianalisis  belum  terasa  memuaskan,  maka  akan dilakukan  pertanyaan  selanjutnya  kepada  sumber, sampai  data  yang  diperoleh  sudah  dianggap  kredibel (Miles dan Huberman, 1992)
Uraian komponen-komponen dalam analisis data model Miles dan Huberman (1992),sebagai berikut:
Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
1. Data  reduksi  ( reduction  data )  yaitu  merangkum, memilih  hal-hal  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan  membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian  data  ( display  data ),  yaitu  penyajian  data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart sejenis.
3. Conclusion  Drawing/verification ,  langkah  ke  tiga dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  and Hebernman  adalah  penerikan  kesimpulan  dan
verivikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  mendukung  tahap pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal, didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten saat  peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan data,  maka  kesimpulan  data  yang  dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## Tabel 1
Fokus Analisis No Fokus Analisis Dimensi dan Indikator Jenis Data Tugas Peneliti 1 Pelaksanaan Upah Keramba Jaring Apung Keadilan Kelayakan Ketepatan waktu Kualitatif Ketua Tim 2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Upah Standar upah yang rendah Kemampuan pemberian upah Tunjangan pekerja Kualitatif Ketua dan Anggota 3 Peningkatan Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung Pengembangan usaha Peningkatan jumlah produksi Analisis SWOT Ketua dan Anggota Sumber: data olahan
Tabel  1  dapat  dijelaskan  fokus  analisis  pada penelitian  dalam  peksanaan  upah  mengupah  pada keramba  jaring  apung  difokuskan  pada  dimensi keadilan,kelayakan,dan ketepatan waktu dalam pemberian upah. Fokus analisis dalam faktor-faktor yang menjadi  penghambat  pelaksanaan  upah  yang  sesuai dengan  ekonomi  syariah  difokuskan  pada  dimensi standar upah yang rendah, kemampuan pengusaha dalam pemberian  upah  bagi  pekerjanya,  dan  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  pengusaha  selain  upah  untuk  pera pekerjanya. Fokus analisis untuk mengetahui
peningkatan  ekonomi  pengusaha  keramba  jaring  apung difokuskan  pada  dimensi  kesejahteraan  ekonomi pengusaha  keramba  jaring  apung,  peningkatan  usaha melalui  pengembangan  usaha,dan  peningkatan  jumlah produksi ikan pada keramba jaring apung.

## HASIL
Faktor-Faktor  Internal  dan  Eksternal  Pelaksanaan Usaha  Keramba  Jaring  Apung  Dalam  Meningkatkan Ekonomi  Pengusaha  Keramba  Jaring  Apung  Di Kabupaten Kampar
Tabel 2 Tabel Analisis SWOT No Internal Eksternal Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 1 Kemampuan hasil produksi budidaya ikan yang cukup besar Keterbatasan modal usaha Kualitas produksi ikan yang berkualitas Perolehan bibit ikan dari luar daerah 2 Letak wilayah yang strategis Ikan yang rusak dan mati sebelum masa panen Wilayah pemasaran yang luas Curah hujan yang tidak menentu 3 Jangkauan lahan usaha Konversi pakan ikan
Sumber: data olahan
Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  setiap  usaha termasuk  budidaya  ikan  menggunakan  keramba  jaring apung,  pasti  dipengaruhi  berbagai  faktor  dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor yang mempengaruhi  tersebut  meliputi  kondisi,  situasi, keadaan,  dan  peristiwa  dan  pengaruh  yang  berada  di sekitar  usaha  yang  memeberikan  pengaruh  dalam perkembangan  usaha.  Faktor  internal  dan  eksternal dalam  kegiatan  usaha  budidaya  ikan  menggunakan keramba  jaring  apung  di  kabupaten  Kampar  dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## Analisis Kekuatan dan Kelemahan (S-W)
Pengusaha  keramba  jaring  apung  di  kabupaten Kampar memiliki kekuatan yaitu:
1. Kemampuan  hasil  produksi  ikan  yang  cukup  besar, dari hasil penelitian diperoleh data omset pengusaha/petani keramba dalam satu petak keramba/bulannya  berkisar  antara  Rp  4.788.200,- untuk  ikan  mas  dan  Rp  3.871.533,-  untuk  ikan  nila. Sedangakan  para  pengusaha  keramba  memiliki keramba  7-20  keramba/orangnya.  Dan  seperti  yang
Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
telah dibahas sebelumnya bahwa Kabupaten  Kampar menjadi  Kabupaten  penghasil  ikan  dengan  budidaya keramba jaring apung.
2. Letak  wilayah  yang  strategis,  kabupaten  Kampar berbatasan  langsung  dengan  Kota  Pekanbaru  dan Kota  Siak,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Kabupaten Rokan  Hulu,  Kabupaten  Pelalawan  dan  Kota  Siak. Letak  yang  strategis  memudahkan  pengusaha keramba dan toke ikan  untuk melakukan pengiriman dan pemasaran.
3. Lahan  usaha  yang  minim  modal,  tidak  seperti  usaha budidaya ikan  lainnya yang memerlukan  lahan  tanah yang  luas  usaha  budidaya  keramba  jaring  apung  ini berada di aliran sungai.
Namun selain kekuatan yang dimiliki pengusaha keramba  jaring  apung  di  Kabupaten  Kampar  tersebut juga  ada  kelemahan  yang  dimilki,  kelemahan  tersebut diantaranya:
1. Keterbatasan modal usaha. Keterbatasan modal usaha menjadi  penghambat  gerak  para  pengusaha  keramba jaring  apung.  Untuk  membuat  satu  petak  keramba jaring  apung  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar yaitu  Rp  8.000.000-Rp 12.000.000, belum  lagi  biaya pakan  ikan  yang  harus  dipenuhi.  Bagi  toke  ikan modal yang besar juga diharuskan, karena peran toke selain  pengepul  hasil  panen  ikan  para  pengusaha keramba  ikan  juga  sebagai  pihak  yang  menalangi pemenuhan  pakan  para  pengusaha  ikan,  penalangan biaya  pakan  dilakukan  pada  tahap  2  bulan  sebelum panen.
2. Ikan  yang  rusak  dan  mati  sebelum  masa  panen. Resiko  usaha  tentu  ada,  salah  satu  resiko  usaha  para pengusaha  keramba  ikan  jaring  apung  ini  yaitu  ikan yang  rusak  karena  bagian-bagian  ikan  tersebut tersangkut di jaring seperti mata dan siripnya. Resiko kematian ikan juga dihadapi oleh pengusaha keramba jaring  apung  di  Kabupaten  Kampar,  hal  ini disebabkan  oleh  pemberian  pakan  yang  tidak  pas ataupun suhu yang berubah-ubah.

## Analisis Peluang dan Ancaman (O-T)
Pengusaha  keramba  jaring  apung  di  Kabupaten Kampar mempunyai peluang, yaitu:
1. Produksi  ikan  yang  berkualitas.  Pengusaha  keramba ikan  dalam  pelaksanaan  usahanya  berusaha  dengan baik  menjaga  kualitas  ikan  yang  dibudidayakannya, hal  ini  dilihat  dari  cara  pengisian  benih  ikan  pada keramba mengingat waktu pembudidayaan ikan yang relatif lama yaitu 4 bulan. Pengisian benih ikan tidak dilakukan  serentak  dalam  satu  waktu  untuk  setiap keramba, hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan  produksi  dan  menjaga  stok  ikan tetap  ada.  Pengisian  jumlah  benih  juga  diperhatikan dengan  baik,  agar  ikan  mempunyai  ruang  dan  tidak terhambat perkembangannya.
2. Wilayah  pemasaran  yang  luas.  Berimbas  dari  letak wilayah  Kabupaten  Kampar  yang  strategis  banyak daerah-daerah  baik  di  Riau  maupun  di  luar  Riau melakukan  pemesanan  ikan  pada  toke-toke  yang  ada di  Kabupaten  Kampar.  Pemesanan  kebanyakan berasal  dari  rumah  makan  dan  pedagang  pasar-pasar tradisional.  Budidaya  keramba  jaring  apung  ini memiliki  siklus  pemasarannya  tersendiri.  Toke  ikan di  Kabupaten  Kampar  mengambil  ikan  dari pengusaha/petani  keramba,  kemudian  ikan  diantar kepada  toke  ikan  yang  berada  masing-masing Kota/Kabupaten  kemudian  barulah  ikan  tersebut didistribusikan  kepada  pedagang  pasar  dan  rumah makan dan kemudian didistribusikan kepada konsumen akhir.
3. Konversi  pakan  ikan  Pakan  ikan  menjadi  biaya produksi  utama  selain  benih  ikan.  Petani  keramba jaring  apung  meminimalkan  biaya  pakan  dengan menggunakan  sayuran  yang  didapat  bebas  di  sekitar sungai Kampar, di antaranya kangkung liar dan daun singkong.  Konversi  pakan  tersebut  menjadi  peluang yang  baik  bagi  pengusaha  keramba  dalam  menekan biaya produksi.
Selain peluang yang dimiliki pengusaha keramba  jaring  apung  di  Kabupaten  Kampar,  para pengusaha  juga memiliki ancaman  akan  usaha budidaya ikan keramba jaring apung, yaitu:
1. Perolehan  benih  ikan  dari  luar  daerah.  Benih  ikan merupakan  hal  yang penting dalam usaha ini, namun sayangnya  benih  ikan  masih  diperoleh  dari  daerah lain. Dari  hasil penelitian diketahui bahwa perolehan benih  ikan  berasal  dari  daerah  Sumatera  Barat khususnya Maninjau. Jika petani/pengusaha  keramba dapat  membudidayakan  benih  ikan  tentunya  akan menjadi  peluang  usaha  yang  baik,  hal  itu  tentunya akan memperkecil biaya produksi sekaligus menambah lapangan pekerjaan bagi pekerja  keramba lainnya.
2. Curah  hujan  yang  tidak  menentu.  Curah  hujan menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  pengusaha  keramba jaring apung, ketika curah hujan tinggi maka volume air  pada  sungai  Kampar  menjadi  naik,  pengusaha keramba harus lebih teliti memperhatikan ikatan pada keramba  miliknya.  Curah  hujan  tinggi  juga menyebabkan debit air di waduk PLTA Koto Panjang juga  meningkat,  sehingga  para  pengusaha  keramba harus  waspada  ketika  pintu  waduk  dibuka.  Resiko- resiko yang akan dialami mulai dari tingkat kematian ikan yang tinggi sampai keramba hanyut terbawa arus sungai.
Tinjauan  Ekonomi  Islam  tentang  Pelaksanaan  Upah dalam  Peningkatan  Ekonomi  Pengusaha  Keramba Jaring Apung
Ekonomi  Islam  adalah  sekelompok  fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya tentang
Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi

## Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
ekonomi berikut pemikiran, doktrin, teori dan ilmu yang menyertainya  beserta  perekonomian  umat  di  sepanjang zaman.  Secara  umum  ekonomi  Islam  didefenisikan sebagai  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya untuk memandang, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami.  Yang  dimaksud  dengan  cara-cara  Islami  di  sini adalah  cara-cara  berdarkan  pada  Al-Qur’an  dan  hadist. Jadi  ilmu  ekonomi  Islam  mendasarkan  aspek  tujuan metode  penurunan  ilmu  dan  nilai-nilai  yang  terkandung pada  agama  Islam.  Dalam  pembahasan  perspektif ekonomi  Islam,  ada  satu  titik  awal  yang  benar-benar harus  kita  perhatikan,  yaitu  ekonomi  dalam  silam  itu sesungguhnya  bermuara  kepada  akidah  Islam,  yang bersumber dari Syari’at yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adapun  tujuan  ekonomi  Islam  yaitu  sebagai  berikut: mencapai  falah,  distribusi  yang  adil  dan  merata, tersedianya  kebutuhan  dasar,  tegaknya  keadilan  sosial, mengutamakan persaudaraan dan persatuan, pengembangan  moral  dan  material,  sirkulasi  harta,  dan terhapusnya eksploitasi.
Pelaksanaan upah-mengupah yang dalam perspektif  ekonomi  Islam  haruslah  memenuhi  tujuan- tujuan  ekonomi  Islam  seperti  yang  disebutkan  di  atas. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  pelakasanaan upah  mengupah  yang  dilakukan  baik  oleh  pemilik keramba  ataupun  toke  ikan  memiliki  beberapa  poin penting dalam melakukan kegiatan upah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti:
1. Prinsip  Keadilan.  Prinsip  utama  keadilan  terletak pada  kejelasan  akad  (transaksi)  dan  komitmen melakukannya.  Aqad  dalam  perburuhan  adalah  akad yang  terjadi  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Artinya, sebelum  pekerja  dipekerjakan,  harus  jelas  dulu bagaimana  upah  yang  akan  diterima  oleh  pekerja. Upah  tersebut  meliputi  besarnya  upah  dan  tata  cara pembayaran  upah.  Sesungguhnya  seorang  pekerja hanya  berhak  atas  upahnya  jika  ia  telah  menunaikan pekerjaannya  dengan  semestinya  dan  sesuai  dengan kesepakatan.  Hasil  penelitian  di  lapangan  dapat diketahui  akad  transaksi  dilakukan  di  awal,  di  mana pihak  yang  memperkerjakan  dalam  hal  ini  mayoritas pengusaha  keramba  dan  toke  ikan  mendeskripsikan pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  pekerjanya  dan menjelaskan  waktu  pembayaran  serta  besaran  upah yang  akan  diterima.  Penyebutan  besaran  upah  itu amat  penting  untuk  menghindarkan  pekerja/buruh merasa  tenang  dalam  melakukan  pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda :
ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  َّيِبَّنلا  َّنَأ ُهْنَع ُالله  َى ِض َر ى ِرْدُخْلاِدْيِعَس ىِبَأ  ْنَع َو ََ َّلَس َو
َلاَق
ِقْنا ِهْيِف َو قازرْلاُدْبَع ُها َو َر)ُهَت َرْجُأ ُهَل ََّ َسُيْلَفا ًرْي ِجَأ َرَجْأَتْسا  ِنَم( : ٌاَطَ . َةَفْيِنَح ىِبَأ ِقْي ِرَط  ْنِم   ىِقَهْيَبْلا ُهَلَص َو َو
Artinya: Dari  Abi  Said  al  Khudri  ra.  sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang  pekerja,  maka  harus  disebutkan  upahnya”
(H.R.  Abdur  Razak  sanadnya  terputus,  dan  al Baihaqi  menyambungkan  sanadnya  dari  arah  Abi Hanifah).
Prinsip  keadilan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan upah-mengupah,    perintah  berlaku  adilpun  tertuang jelas dalam: (QS. an-Nahl [16]: 90)
Yang  artinya: “Sesungguhnya  Allah  menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari perbuatan  keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat mengambil pelajaran.”
Pengusaha/petani  keramba  sebagai  pihak  yang mempekerjakan  anggotanya  tidak  membeda-bedakan pemberian upah, tidak membedakan dalam pemberian  tunjangan  makan,  keadilan  juga  terlihat dari  bonus  yang  diterima  disesuaikan  dengan  masa anggotanya  bekerja.  Hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  prinsip  keadilan  dalam  pelaksanaan  upah- mengupah  pada  usaha  budidaya  ikan  yang  ada  di Kabupaten  Kampar  sudah  terlaksana,  hal  tersebut dibuktikan dari pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa tidak ada pembedaan penerimaan upah,  dijelaskan  dengan  rinci  jenis  pekerjaan  yang dilakukan,  tidak  ada  beban  pekerjaan  di  luar perjanjian  awal,  akan  tetapi  terdapat  kekurangan yaitu  sebagian  pengusaha/petani  keramba  tidak menyebutkan  besaran  upah  yang  akan  diterima pekerjanya  di  awal  petani  keramba  mempekerjakan pekerjanya.
2. Prinsip  Kelayakan.  Pasar  persaingan  sempurna, tingkat  upah  ditentukan  oleh market  wage (tingkat upah  pasar).  Dan  pada  pasar  persaingan  tidak sempurana  yang  bersifat  monopoli  buruh  akan dibayar  dengan  kadar  yang  lebih  rendah  dari produktivitasnya adakalanya dintentukan oleh kebijakan  serikat  buruh.  Berbeda  dengan  Ekonomi Syariah,  kelayakan  upah  yang  diterima  oleh  pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian)  dan  papan  (tempat  tinggal).  Pada pelaksanaannya  upah-mengupah  yang  terjadi  pada budidaya  ikan  menggunakan  keramba  jaring  apung yang ada di Kampar, penentuan upah didasarkan pada standar upah mayoritas pengusaha/petani. Pelaksanaan  pemberian  upah  yang  ada  tersebut memiliki definisi yanng sama dengan penentuan upah oleh  pasar  persaingan  sempurna  pada  ekonomi konvensional.  Upah  yang  layak  adalah  upah  yang berada  pada  batasan  para  pekerja  mampu  memenuhi kebutuhan  hidupnya  (baik  kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  yang  baik),  juga  pekerja  harus berada  pada  posisi  yang  memungkinkan  untuk memberikan  pendidikan  yang  baik  bagi  anak- anaknya  dan  memperoleh  fasilitas  medis  bagi
Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi

## Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
keluarganya,  dan  pada  pelaksanaanya  beberapa prinsip  itu  sudah  dipenuhi  oleh  para  pengusaha keramba  jaring  apung  di  kabupaten  Kampar.  Jika dilihat  dari  pemberian  bonus  kepada  pekerja  yang berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 700.000,- dan upah  yang  diterima  pekerja  rata-rata  berjumlah  Rp 1.500.000-Rp 1.700.000,-/ bulan, jika harus memenuhi  prinsip  kelayakan  tentunya  upah  yang diterima  para  pekerja  dapat  dikatakan  layak  karena telah  menutupi  kebutuhan  dasar  dari  pera  pekerja, akan tetapi upah yang didapat hanya dapat memenuhi kebutuhan  dasar  seorang  pekerja  dalam  artian  hanya dapat  memenuhi  kebutuhan  pekerja  yang  belum berumah  tangga.  Jika  dilihat  dari  kata  layak  hingga memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan  anak,  fasilitas  medis  bagi  keluarga  dari pekerja  keramba  dan  layak  dari  segi  peningkatan ekonomi  upah  yang  diterima  para  pekerja  keramba belum  dapat  dikatakan  layak.  Berbeda  dengan  para pengusaha/petani  keramba  jaring  apung  yang  telah mampu  memberi  kehidupan  yang  layak  bagi keluarganya  dan  telah  meningkat  ekonominya dibuktikan  dengan  bertambahnya  jumlah  keramba akan tetapi para pekerja belum mencapai peningkatan secara  ekonomi.  Upah  yang  diterima  hanya  cukup memenuhi  kebutuhan  dasar  para  pekerja,  karena untuk  seorang  pekerja  lajang  pengusaha  keramba menyediakan  tempat  tinggal  berupa  rumah-rumah apung yang terdapat di keramba. Pengusaha keramba juga  menanggung  makan  para  pekerjanya.  Tempat tinggal yang disediakan tersebut hanya berlaku untuk pekerja  yang  belum  berkeluarga,  untuk  pekerja  yang berkeluarga  tentunya  ia  tidak  dapat  tinggal  di  rumah apung  yang  ada  di  keramba,  artinya  dari  upah  yang diterimnya  ia  harus  mampu  mencukupi  kebutuhan makan  untuk  anak  dan  istrinya,  biaya  pendidikan untuk  anaknya,  kebutuhan  tempat  tinggal  dan  juga kebutuhan  biaya  kesehatan,  sehingga  pekerja  yang sudah  menikah  atau  memiliki  keluarga  harus berusaha  lebih  keras  agar  kebutuhan  dirinya  dan keluarganya  dapat  terpenuhi  dengan  melakukan pekerjaan  sambilan  lainnya.  Berdasarkan  perinsip kelayakan upah dapat ditarik kesimpulan bahwa upah yang diberikan layak  untuk para pekerja  yang belum memiliki  keluarga  akan  tetapi  kurang  layak  untuk pekerja yang telah memiliki keluarga.
3. Mengedepankan Prinsip Tolong-Menolong. Pengupahan
dalam ekonomi konvensional menegedepankan  prinsip self  interest ,  apa  yang dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan  peribadi. Para pengusahanya hanya mengedepankan keuntungan  peribadi.  Berbeda  dengan  prinsip ekonomi syariah  yang selalu mengedepankan prinsip god  interest dalam  rangka  mengabdi  dan  mencari ridha Allah SWT. Melalui hubungan antar manusia di dunia  seperti  kerja  sama  dan  tolong-menolong. Sesuai  dengan  Firman  Allah  SWT  dalam  surah  Al-
Maidah  ayat  2  yang  artinya: “Dan  hendaklah  kamu bertolong-tolongan  untuk  membuat  kebajikan  dan bertaqwa,  dan  janganlah  kamu  bertolong-tolongan pada  melakukan  dosa  (maksiat)  dan  pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya  Allah  Maha  berat  azab  seksaNya (bagi sesiapa Yang melanggar perintahNya)”
Hasil  penelitian  para  pengusaha  keramba  jaring apung  di  Kampar  selalu  mengedepankan  prinsip tolong-menolong,  ketika  para  pekerjanya  mengalami kesulitan  pengusaha  ataupun  toke  ikan  bersedia memberi pembayaran gaji dimuka kepada pekerjanya, mereka mengatakan selalu mengedepankan  prinsip  kekeluargaan  dan  saling tolong  menolong.  Dan  jika  terjadi  kecelakaan  kerja pihak pemilik keramba ataupun toke akan bertanggung  jawab  sepenuhnya  tentang  biaya pengobatan  pekerjanya.  Begitu  pula  para  pekerja, selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik guna  mengoptimalkan  hasil  budidaya  ikan.  Ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah para petani/pemilik  keramba  selalu  memberikan  alasan yang jelas, dan  upahpun selalu diberikan penuh serta sesuai  dengan  tempo  keterlambatan  yang  dijanjikan tanpa kekurangan apapun.

## SIMPULAN
Sistem  ijarah  (upah-mengupah)  pada  ekonomi syari’ah berkaitan erat dengan aspek moral di mana tidak hanya memandang  harga pasar sebagai patokan penentu upah  tetapi  juga  mempertimbangkan  kerjasama,  tolong- menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan  harmoni  sosial  demi  terwujudnya  jaminan kesejahteraan  dan  kemaslahatan  umum.  Aspek  lainnya yaitu berkaitan erat dengan dunia akhirat yaitu berprinsip pada ridha Allah melalui hubungan atau kerjasama antar manusia  (hablumminannas).  Aspek  keadilan  dan kelayakan di mana Islam memerintahkan untuk jelas dan transparan  dalam  menetukan  kapan  dan  berapa  besar upah diberikan, proporsional sesuai kebutuhan dan layak bermakna  cukup  pangan,  sandang,  dan  papan,  serta sesuai  dengan  pasaran  upah.  Salah  satu  aktivitas ekonomi  yang  terdapat  sistem  upah  mengupah  di dalamnya  yaitu  usaha  keramba  jaring  apung  yang terdapat di Kabupaten Kampar

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an  dan  Rerjemahan,  Departemen  Agama  RI, 2010. Bandung, CV. Diponegoro.
Farihah,  Irzum.  2015.  Filsafat  Materialisme  Karl  Marx (Epistimologi Dialectical and Historical Materialism).  Kudus. Fikrah:  Jurnal  Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan , 3(2)
Karim,  Helmi.  2002. Fiqh  Muamalah ,  Ed,  1,  Cet,  1,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Yusuf  dan  Maya  Rizki  Sari,  Sistem  Pelaksanaan  Upah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Solusi Meningkatkan Taraf Ekonomi Pengusaha Keramba Jaring Apung
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  1992.
Analisis  Data  Kualitatif  Buku.  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: UIP.
Sholihin,  Ahmad  Ifham.  2010.  Buku  Pintar  Ekonomi Syari’ah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Siswadi, 2014, Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi umat dan Keadilan. Ummul Qura, 4(2) Umar,  Chapra  M.  2001. Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi Sebuah  Tinjauan  Islam ,  Cet.1,  Gema  Insani Press, Jakarta.