## KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP CROWDFUNDING SYARIAH
1 Rahmawati Apriliani, 2 Anju Ayunda, 3 Sarrah Fitriani Fathurochman Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430, Indonesia
irhaapriliani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisa kesadaran dan persepsi  Usaha Mikro  dan  Kecil  di  JABODETABEK  terhadap  pembiayaan  permodalan  usaha dengan  konsep crowdfunding syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara umum  kesadaran  UMK  terhadap  pembiayaan crowdfunding baik  konvensional maupun  syariah  masih  rendah.  Namun  persepsi  yang  cukup  baik  dan  UMK responden  berpotensi  untuk  menggunakan crowdfunding syariah  sebagai permodalan usaha di masa depan.
Kata Kunci: Crowdfunding, Crowdfunding Syariah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  awareness  and  perceived  of  Micro  and  Small Business in JABODETABEK area on the financing for business capital in Islamic crowdfunding  concept.  Research  method  used  in  this  study  is  descriptive quantitative.  The  results  shows  that  in  general,  MSE  has  a  low  awareness  of crowfunding  financing  both  in  conventional  and  Islamic  scheme.  However,  the level  of  perceived  showed  by  MSE  is  quite  well  and  the  respondents  have  the potential to use Islamic crowdfunding as their capital business in the future.
Kata Kunci: Crowdfunding, Islamic Crowdfunding Syariah, Micro and Small Enterprise (MSE).

## I. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi  yang  sangat  besar  bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi yang disumbangkan  UMKM  antara  lain
perannya  sebagai  penyedia  lapangan kerja sehingga turut menjadi
instrument pengurangan pengangguran  dan  melalui  kegiatan produksi,  UMK  dapat  menambah nilai pendapatan
nasional.
Sayangnya,  dalam  upaya  UMKM untuk turut membangun
perekonomian  bangsa,  UMKM  juga menghadapi banyak
kendala sehingga sulit untuk berkembang.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS) pada  tahun  2018  mempublikasikan gambaran  umum  mengenai  seberapa besar  UMKM  telah  memberikan sumbangsihnya kepada Negara sekaligus  gambaran  detail  mengenai permasalahan  yang  dihadapi  oleh UMKM.  Tercatat  sampai  dengan tahun  2016  sebanyak  26.073.689 Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  mampu membuka lapangan kerja bagi 59.266.885  orang.  Jumlah  ini  jauh lebih  besar  dibandingkan  dengan Usaha  Menengah  Besar  (UMB) sebesar  348.567  unit  usaha  yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19.406.401 orang.
Seperti  yang telah disebutkan sebelumnya, besaran angka-angka ini
juga  diiringi  oleh  besarnya  kendala yang  menghalangi  berkembangnya para  UMKM.  Kendala  perihal  akses permodalan  menjadi  kedua  terbesar bagi  UMK  setelah  kendala  akibat munculnya  banyak  pesaing  yaitu sebesar 60,14% (BPS, 2018). Padahal, permodalan merupakan faktor  produksi  yang  utama  yang harus terpenuhi dalam proses produksi  atau  usaha.  Meskipun  saat ini  banyak  lembaga  keuangan  yang menyediakan  fasilitas  permodalan, namun  hanya  sekitar  12%  pelaku usaha yang mengajukan atau memperoleh pinjaman kredit
tersebut.  Survei  BPS  tersebut  dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

## Grafik 1

## Persentase UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha (Persen)
Sumber: Sensus Ekonomi 2016, BPS (2018).
Fakta terkait permodalan yang menjadi  kendala  UMK  ini  menjadi sebuah  kondisi  paradoks  di  negeri ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Rosengard dan Prasetyantoko,2011)
dalam (Hidajatet  al.,  2016).  Indonesia memimpin  secara  global  dalam  hal keuangan mikro namun saat UMKM membutuhkan permodalan, bank dan
1.84 1.93 3.14 3.87 4.41 7.79 14.36 33.34 60.14 60.53 Peraturan dan Birokrasi… Lainnya Bahan Baku Adanya Pesaing 0 20 40 60 80
lembaga  keuangan  lain  jusru  tidak mampu memenuhinya karena prosedur dan syarat yang
menyulitkan.
Melejitnya perkembangan teknologi yang begitu cepat termasuk di  bidang  keuangan  atau  yang  biasa disebut dengan Financial Technology (FinTech). FinTech turut membawa solusi bagi akses
permodalan  untuk  pelaku  usaha. Salah satunya yaitu apa yang dikenal dengan crowdfunding. Crowdfunding menjadi  ramai  perbincangan  dalam satu  dekade  terakhir  di  hampir seluruh  dunia. Crowdfunding dapat menjadi output dari  pengadopsian teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  memiliki  kemampuan  untuk mengatasi tantangan keuangan dalam kewirausahaan.  Tantangan  tersebut antara  lain  memberikan  peluang penyediaan  akses  modal  bagi  usaha kecil,  membuka  akses  ekspor,  serta mempercepat  aliran  modal  dalam masyarakat  tanpa  harus  terhalang oleh jarak ( World Bank, 2013).
Di  Indonesia crowdfunding tumbuh  cepat  dengan  munculnya platform-platform yang  dibuat  oleh anak  bangsa.  Berdasarkan The  3 rd
Asia  Pacific  Region  Alternative Finance  Industry  Report  2018 oleh CCAF ( Cambridge Centre for
Alternative Finance ), kategori P2P/ Marketplace  Business  Lending jauh  lebih  besar  peningkatannya dengan kategori pendanaan alternatif online lainnya.  Pada  tahun  2016, pangsa  pasarnya  sebesar  $21,65  juta dan meningkat hingga lebih dari dua kali  lipat  pada  tahun  2017  dengan nilai $53,47 juta. Hal ini diperkirakan  karena  para  pemilik bisnis mulai melirik sumber pendanaan lain.
Hal  ini  dibuktikan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asaba  et  al.,  2016)  bahwa  UMKM di Indonesia selain perihal keuangan, kendala  lain  yang  terkait  yaitu mengenai  skema  penyaluran  dana dari  pemerintah.  Dalam  hal  ini, fintech berpotensi  untuk  membantu menyelesaikan  masalah-masalah  ini yaitu platform pinjaman  alternatif seperti Peer  to  Peer (P2P) Lending ataupun crowdfunding. Studi  oleh (Ibrahim  dan  Verliyantina,  2012) juga  menyatakan  bahwa  terbatasnya akses  permodalan  atau  rendahnya inklusi keuangan UMKM di
Indonesia  sangat  mungkin  untuk diselesaikan  oleh  model  investasi seperti crowdfunding syariah utamanya  untuk  membiayai  proyek- proyek baru dengan akad
mudharabah.
Penelitian  ini  berusaha  untuk menelusuri  kesadaran  dan  persepsi pelaku UMK terhadap model crowdfunding syariah. Hal ini dianggap  penting  untuk  mengurangi
inklusi keuangan, membantu
menyelesaikan  masalah  permodalan, serta  pentingnya  pengetahuan  UMK
atas fintech yang semakin berkembang.
Sehingga, crowdfunding yang muncul  saat  ini  tidak  hanya  sebatas hadir  di  kalangan  UMK,  namun dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik- baiknya.  Penelitian  ini  juga  untuk membuktikan studi-studi teoritis
mengenai crowdfunding syariah
khususnya
melalui perspektif
UMKM.

## TINJAUAN TEORI

## Crowdfunding
(Achsien  dan  Purnamasari,  2016) menyebutkan  definisi crowdfunding dari  beberapa  ahli.  Antara  lain,
(Arolas dan Guevara, 2012)
menjelaskan crowdfunding dalam konsep  mendanai  proyek  tertentu sebagai  kesempatan  untuk  usaha kecil maupun para pengusaha menuju kesuksesan.(Massolution,
2012),  (Belleflameet  al.,  2011)  serta (Wheat et al., 2013), mendefinisikannya secara umum yaitu sebagai sebuah praktik penggalangan  dana  atau  investasi dengan  memanfaatkan  situs  atau website  sehingga  dapat  menarik perhatian  masyarakat.  Praktik  ini juga dapat digunakan sebagai pembiayaan  berbagai  macam  usaha baik  oleh  investor  kecil  maupun investor  besar.  Sedangkan  menurut (Gulati,  2014) crowdfunding dapat dikatakan  sebagai  representasi  dari transformasi sebuah bisnis yang baru atau  yang  sekarang  ini  dikenal sebagai  startup  dan  akses  pendanaan baru bagi UMKM.
United Nation Development Programme (UNDP) (2017)
mengklasifikasikan crowdfunding ke dalam empat model, yaitu:
1. Equity Crowdfunding
2. Crowdfunding jenis  ini,  investor memiliki  saham  ekuitas  pada
proyek yang dikampanyekan
melalui platform crowdfunding dan  bergantung  pada  kerangka regulasi.
3. Donation based Crowdfunding
4. Para  penggalang  dana  tidak mengharapkan  apapun  sebagai imbal hasilnya. Crowdfunding ini lahir dari jiwa sosial
kemanusiaan  atau  melalui  seni.
Biasanya donasi ini untuk membantu korban bencana, kelaparan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Dalam crowdfunding ini,  salah satu yang berperan dalam menarik  donatur  yaitu  kampanye proyek itu sendiri.
5. Reward Crowdfunding
6. Dalam crowdfunding ini,  para penggalang  dana  memberikan dananya dengan mengharap imbalan yang dapat berupa hadiah,  produk  atau  pelayanan dari  perusahaan start-up bukan berupa pengembalian dana.
7. Lending/Debt Crowdfunding
8. Crowfunding pinjaman ini merupakan  jenis crowdfunding yang paling cepat pertumbuhannya.  Lebih  dikenal
dengan  sebutan Peer  to  Peer
Lending (P2P),  para  penggalang
dana crowdfunding ini mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Para investor dapat memilih untuk menginvestasikan  dananya  ke individu atau kepada perusahaan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, crowdfunding memiliki keunggulan-keunggulan  yang  tidak didapat  dari  lembaga  keuanagan tradisional saat mengajukan permodalan.  (Mitra,  2012)  mengutip pernyataan  (Burtch,  2012)  bahwa seluruh transaksi online yang diimplementasikan dalam sistem
crowdfunding memperlihatkan sebuah  sistem  yang  transparan  serta kenyamanan  yang  lebih  terjaga dalam  hal  pertukaran  dana  dan kemudahan prosedur bagi para investor maupun peminjam.
Selanjutnya, (Belleflemme dan Lambert,  2014)  menyatakan  hal  ini dapat  berperan  sebagai  alat  promosi karena mampu menjangkau masyarakat  lebih  luas.  Jika  dilihat dari  sisi  masyarakat  luas  sebagai konsumen,  hal  tersebut  membuat pilihan terhadap suatu produk
menjadi  lebih  bervariasi.  Sedangkan dari  sisi  peminjam,  dapat  menekan pengeluaran  biaya  operasional  dan biaya promosi.

## Islamic Crowdfunding
Pesatnya perkembangan crowdfunding konvensional  saat  ini mendorong tumbuhnya
crowdfunding berbasis  syariah.  Hal
ini  dapat  mengakomodir  masyarakat yang  ingin  tetap  menjadi  pelaku dalam crowdfunding namun  dengan skema  yang  Islami.  Apabila  dilihat dari  teori  dan  praktiknya,  baik crowdfunding maupun keuangan Islam  dalam  lingkup  ekonomi  Islam memiliki  nilai-nilai  dan  tujuan  yang sama.  Keduanya  menyajikan  sebuah sistem  kemitraan,  keadilan  ditribusi kekayaan  dan  tolong  menolong. Namun, agar crowfunding memenuhi nilai-nilai  maslahah  haruslah  ada ketentuan lain yang disesuaikan baik dari  sisi  akad  maupun  objek  project yang akan didanai. (Biancone, 2016)
berpendapat bahwa baik crowdfunding dan  keuangan  Islam
memiliki  konsep  yang  sama  bahwa
customer adalah investor .
Menurutnya,  keduanya  berpotensi untuk  melakukan  investasi  bersama-
sama  dengan return yang  tinggi sehingga tercipta pembagian keuntungan yang adil. Hal ini seperti dikatakan  oleh  (Toha  dan  Macias, 2014)  bahwa crowdfunding dan
keuangan Islam cocok secara inheren.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa secara  general,  keduanya  memiliki karakteristik yang mirip dan pertumbuhannya  yang  cepat  (Hassan dan Dounia, 2013).
Menurut (Marzban dan Asutay,  2014), crowdfunding yang dianggap  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam  haruslah  memiliki  kriteria- kriteria  khusus.  Pertama,  platform crowdfunding tersebut  wajib  diatur oleh  dewan  syariah.  Di  Indonesia, legalitas tersebut dimiliki oleh Dewan  Pengawas  Syariah.  Kedua, setiap  proyek  yang  menjadi  objek investasi  harus  memiliki  tanggung jawab secara sosial bukan kepentingan  profit  semata.  Ketiga, sumber pendapatan platform diperoleh  dari  sumber  yang  halal, tidak  mengandung  riba  dan  dengan cara  yang  baik.  Hal  ini  juga menandakan  bahwa  etika  bisnis syariah  sangat  diperlukan  dalam proses operasional platform tersebut.
Beberapa  penelitian  terkait
hal  ini  antara  lain  penelitian  oleh (Ghazali dan Yasuoka, 2018)
mengenai  kesadaran  dan  persepsi Usaha Kecil Menengah dan Start-Up terhadap  instrumen  fintech  yaitu crowdfunding dan  Peer  to  Peer
Lending (P2P). Penelitian ini menunjukkan  bahwa  saat  ini  tingkat kesadaran sebagian UKM di Malaysia terhadap pinjaman P2P dan crowdfunding sebagai instrumen pembiayaan  alternatif  masih  kurang. Analisis  deskriptis  memperlihakan, bahwa  mayoritas  responden  tidak memiiki  pengalaman  dalam  kedua instrument tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan konstruksi survey sebanyak 28 pertanyaan berdasarkan model AIDA
(Attention,  Interest,  Desire,  Action)
yang dilakukan terhadap 30
responden  UKM  dan  Start-Up  di Malaysia.  Hasil  penelitian  ini  juga membicarakan  bahwa  elemen  yang paling dipertimbangkan ketika UKM dan  start-up  memilih  jaringan  P2P atau crowdfunding sebagai  sumber
pembiayaan adalah
adanya
persetujuan  pemerintah.  Sementara
itu,  responden  juga  mengharapkan
pengembangan Fintech dapat dipermudah  agar  dapat  menjadi alternatif  sumber  pembiayaan  untuk UKM dan start-up di berbagai sektor. Penelitian  lain  terkait  permasalahan ini  yaitu  yang  dilakukan  oleh (Quandah, 2016) mengenai pengaruh perdanaan crowdfunding terhadap kebebasan berinovasi dan nilai kreativitas pengusaha. Sebanyak 200 pelaku  usaha  di  Jordania  baik  yang pernah mengajukan pembiayaan melalui crowdfunding maupun  yang belum  pernah  melakukanya.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa crowdfunding memiliki dampak yang  positif  terhadap  kewirausahaan yaitu  semakin  berkembang  untuk mendapatkan  permodalan  bahkan crowdfunding dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kuantitatif  deskriptif.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer  dari hasil penyebaran kuisioner.
Sebanyak 33 orang responden merupakan  pelaku  Usaha  Mikro  dan Kecil  yang  tersebar  secara  acak  di
Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK).

## Konstruksi Kuisioner
Kuesioner  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  3  bagian  utama,  yaitu pertanyaan  umum  berupa  identitas usaha,  pertanyaan  terkait  kesadaran
mengenai crowdfunding dan pernyataan-pernyataan terkait persepsi UMK terhadap crowdfunding syariah. Konstruk kuesioner akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Pertanyaan  mengenai  skala usaha responden dapat memilih skala mikro atau kecil berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 mengenai UMKM. UU tersebut menyatakan  bahwa  usaha  mikro yaitu  memiliki  kekayaan  bersih
dengan total maksimal Rp. 50.000.000  namun  belum  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha. Selain  itu  total  hasil  penjualan tahunannya  maksimal  sebesar  Rp. 300.000.000.  Sedangkan  usaha  kecil yaitu jumlah kekayaan bersih berkisar  lebih  dari  Rp.  50.000.000 sampai  Rp.  500.000.000  dan  belum termasuk  tanah  serta  bangunan tempat usaha. Kemudian hasil
penjualan  usaha  kecil  yaitu  melebihi Rp.  300.000.000  sampai  dengan  Rp. 2.500.000.000 pertahunnya.
Pertanyaan  mengenai  sektor usaha  didasarkan  pada  tujuh  sektor bisnis UMKM secara umum menurut Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan  Perbankan  Indonesia (LPPI). Ketujuh sektor bisnis tersebut  yaitu  perdagangan,  industri pengolahan,  pertanian,  perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa.
Bagian  pertanyaan  umum, akan diketahui juga frekuensi responden  UMK  dalam  mengajukan permodalan melalui lembaga keuangan tradisional. Selain itu, akan diketahui pula persepsi UMK terhadap sebab yang membuat UMK tidak mengajukan permodalan melalui lembaga keuangan tradisional  sebagai  pembanding  dari data BPS pada grafik sebelumnya.
Variabel  kesadaran  bertujuan untuk  mengetahui  sejauh  mana  para UMK mengetahui tentang crowdfunding syariah khususnya yang  berfungsi  sebagai  sumber permodalan usaha. Sedangkan variabel  persepsi,  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana persepsi
UMK terhadap crowdfunding syariah sebagai  alternatif  permodalan  usaha.
Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada UMK dalam variabel ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa  penelitian  menjabarkan keuntungan-keuntungan  yang  tidak didapat ketika mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan tradisional. Tabel 1 Konstruk Kuisioner
Pertanyaan  Umum  Karakteristik Responden Q1: Skala Usaha Q2: Jenis Kelamin Responden Q3: Usia Responden Q4: Domisili Responden Q5: Lama usaha berdiri Q6: Sektor Usaha Q7:  Apakah  pernah  mengajukan permodalan  untuk  usaha  anda  di
lembaga keuangan tradisional (Bank/BPR/BPRS/Koperasi/BMT) ?
Q8: Menurut saya, hal-hal di bawah ini  menjadi  alasan  UMK  tidak mengajukan  pembiayaan  modal usaha melalui lembaga keuangan: Q8 (a): Belum membutuhkannya Q8 (b): Usulannya ditolak Q8 (c): Bunga yang tinggi Q8 (d): Tidak ada jaminan/agunan Q8 (e): Tidak tahu prosedurnya Q8  (f):  Prosedur  yang  sulit  dan
rumit Kesadaran UMK Q9: Apakah anda pernah mendengar tentang platform website  untuk  permodalan  usaha secara online? Q10: Apakah anda pernah mendengar tentang situs-situs seperti gandengtangan.org, wujudkan.com, kitabisa.com? Q11: Apakah anda pernah mendengar tentang situs-situs
seperti  ammana.id,  kerjasama.com,
crowd.co.id,
kapitalboost.com, ethis.co.id, crowde.co, indvestree.id? Q12: Apakah anda pernah mendengar  tentang crowdfunding sebelumnya? Q13: Apakah anda pernah mendengar  tentang crowdfunding
syariah sebelumnya? Q14: Apakah anda pernah mengajukan  pembiayaan  usaha melalui situs crowdfunding ? Q15: Apakah anda pernah mengajukan  pembiayaan  usaha melalui situs crowdfunding syariah ?

## Persepsi UMK
Q16:  Hal-hal  di  bawah  ini  menjadi faktor  yang  menentukan  saya dalam  mempertimbangkan  untuk mengajukan  pembiayaan  melalui crowdfunding syariah:
Q16  (a):  Sesuai  dengan  prinsip syariah Q16 (b): Dilakukan secara online Q16 (c): Tidak ada agunan/jaminan Q16 (d): Prosedurnya mudah Q16  (e):  Ada  promosi  melalui platform crowdfunding Q16 (f): Sistemnya transparan Q17:  Setelah  mengetahui  mengenai
crowdfunding syariah beserta prosesnya dalam pengajuan pembiayaan modal usaha, maka: Q17  (a):  Saya  mengetahui  bahwa crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan usaha UMK
Q17  (b):  Saya  mengetahui  bahwa crowdfundingsyariah dapat
menjadi  akses  sumber  modal  yang efektif
Q17 (c): Menurut saya, penting bagi
UMK  untuk  mengetahui  alternatif pembiayaan  seperti crowdfunding syariah Q17 (d): Saya akan mempertimbangkan untuk mengajukan  permodalan  melalui crowdfunding syariah  di  waktu yang akan datang
Q17 (e): Saya akan menyarankan UMK lain untuk mengajukan pembiayaan modal melalui crowdfunding Sumber: Diolah (2019)

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Responden
Grafik 2

## Profil Responden Berdasarkan Gender
Sumber: Diolah (2019)
Dari 33 pelaku UMK pada penelitian ini,  21  responden  atau  sebanyak 63,6%  adalah  perempuan  dan  12 orang lainnya sebanyak 23,4%
merupakan laki-laki.
Sedangkan  data  nasional  menurut BPS  tahun  2016  (2018),  sebanyak
56,55%  persen  UMK  adalah  laki- laki,  sedangkan  sisanya  43,45% adalah perempuan.

## Grafik 3

## Profil Responden Berdasarkan Skala Usaha
Sumber: Diolah (2019)
Sedangkan dari skala usaha responden, pada penelitian ini terdapat  23  responden  atau  75,8% termasuk  ke  dalam  usaha  mikro  dan
10 responden atau 24,2% merupakan pelaku usaha kecil. Jika
dibandingkan  dengan  data  skala
nasional,  Kementrian  Koperasi  dan UKM  pada  tahun  2017  sebanyak 62.106.900  pelaku  usaha  mikro  atau sekitar  98,7%  dan  757.090  pelaku usaha  kecil  atau  hanya  sekitar  1,2% dari total UMKM nasional.

## Grafik 4

## Profil Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Diolah (2019)
Pada  penelitian  ini,  sebanyak  30,3% responden  atau  sebanyak  10  orang berusia kurang dari 25 tahun. Jumlah terbesar  dimiliki  oleh  responden berusia  26  sampai  dengan  35  tahun yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar
54,5% dari total responden. Sedangkan  responden  berusia  36 sampai  45  tahun  hanya  3%  atau hanya 1 orang saja. Sisanya sebanyak 12,1% berusia lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 4 orang.

## Grafik 5
Profil Responden berdasarkan Wilayah Domisili
Sumber: Diolah (2019)
Sebanyak  54,5%  responden  berasal dari  Jakarta  yaitu  berjumlah  18 orang. Responden berasal dari Bogor hanya  2%  atau  sebanyak  2  orang. 12.1%  responden  atau  sebanyak  4
orang  berasal  dari  Depok  dan  8 orang responden berasal dari Tangerang dengan presentase 12,1%. Sisanya  sebesar  1%  atau  1  orang berasal dari Bekasi.

## Grafik 6
Profil Responden berdasarkan Sektor Usaha (Persen)
Sumber: Diolah (2019)
Menurut sektor utama usaha, sebanyak 51,5% UMK atau 17 orang responden bergerak di bidang perdagangan,  baik  eceran  maupun grosir.  Sebanyak  11  orang  atau 33,3%  usaha  merupakan  dalam
lingkup
industri pengolahan,
diantaranya adalah pengolahan makanan  dan  minuman,  pakaian, furniture  dan  kerajinan  tangan. Sedangkan  sisanya  15,2  %  atau sebanyak  5  orang  yaitu  memiliki usaha di bidang jasa.

## Grafik 7 Profil Responden Berdasarkan Usia Usaha (Persen)
Sumber: Diolah (2019)
Responden pada penelitian ini sebanyak  8  orang  yaitu  memiliki usaha yang baru saja berjalan kurang dari  setahun  atau  sebanyak  24,2%. Sebanyak  42,2%  responden  atau  14 orang  lainnya  telah  menjalankan usahanya  selama  sekitar  1  sampai dengan  3  tahun.  Responden  yang usahanya  telah berjalan  selama lebih dari  3  tahun  sampai  dengan  5  tahun yaitu  sebanyak  12,1%  atau  sejumlah 4 orang responden. Sisanya sebanyak 7  orang  responden  atau  21,2% mengaku  telah  menggeluti  usahanya selama lebih dari 5 tahun.
Frekuensi meminjam kepada lembaga keuangan tradisional Sebelum  mengetahui  persepsi  UMK terhadap lembaga keuangan tradisional  dalam  hal  pengajuan permodalana,  UMK  ditanya  terlebih dahulu mengenai frekuensi pengajuan  permodalan.  Hasil  survei dapat  diketahui  seperti  ditunjukkan oleh  grafik 8  di bawah  ini. Sedangkan  persepsi  UMK  tentang alasan UMK  yang tidak  mengajukan permodalan  mengacu  pada  survei yang  dilakukan  oleh  BPS  secara nasional (lihat grafik 1). Hasil survei mengenai  hal  tersebut  terlihat  pada grafik 9.
Grafik 8

## Frekuensi UMK Mengajukan Permodalan ke Lembaga Keuangan
Tradisional (Persen)
Sumber: Diolah (2019)
Pada  penelitian  ini  juga  diketahui frekuensi responden dalam hal pengajuan  permodalan  usaha  ke lembaga keuangan tradisional.
Lembaga  keuangan  yang  dimaksud antara  lain  yaitu  bank  atau  bank syariah,  koperasi atau  koperasi syariah,  BMT  dan  BPR/BPRS. Diketahui  dari  total  responden  yang diteliti,  hanya  1  responden  atau  3% yang pernah mengajukan permodalan dengan frekuensi sering yaitu sebanyak  6  sampai  7  kali.  2  orang responden  atau  6,1%  masing-masing
memiliki  frekuensi  cukup  sering mengajukan  permodalan  yaitu  3 sampai  5  kali  dan  frekuensi  sangat sering  yaitu  lebih  dari  7  kali. Sedangkan responden dengan frekuensi jarang yaitu hanya 1 atau 2 kali  melakukan  pengajuan  yaitu sebanyak  27,3%  atau  9  orang. Sedangkan mayoritas responden menyatakan  bahwa  mereka  belum pernah melakukan pengajuan permodalan, yaitu sebanyak 19 orang atau 57,6% dari total responden.

## Grafik 9
Alasan UMK Tidak Mengajukan Permodalan di Lembaga Keuangan (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa mayoritas  UMKyaitu  sebesar  12
responden  UMK  atau  sekitar  36,4% setuju bahwa memang belum
membutuhkan  untuk  mengajukan permodalan  ke  lembaga  keuangan. Mayoritas  UMK  juga  berpendapat setuju  pada  alasan  usulan  yang ditolak  dank  arena  tidak  memiliki agunan.  UMK  yang  menyatakan masing-masing  sebanyak  13  orang atau  sekitar  39,4%.    Pernyataan mayoritas setuju lainnya yaitu sebesar 48,4%  atau sekitar 16 orang
untuk  alasan  sulit  dan  rumitnya prosedur  UMK  dalam  pengajuan modal.
Bunga tinggi yang dibebankan kepada UMK selaku peminjam dana menjadi satu-satunya  alasan  dengan  tingkat “sangat  setuju”  paling  tingggi  yaitu sekitar  39,3%  atau  sebanyak  13
responden  UMK.  Sedangkan  untuk alasan ketidaktahuan prosedur,
mayoritas  UMK  justru  menjawab
“kurang setuju” yaitu yang dinyatakan  oleh  8  orang  UMK  atau hanya  sekitar  24,2%  dari  total responden.

## Kesadaran  terhadap  crowdfunding syariah
Variabel ini bertujuan untuk
mengetahui  sejauh  mana  pelaku UMK  mengetahui  dan  menyadari akan hadirnya sebuah konsep crowdfunding syariah  saat  ini  dan manfaat  yang  didapat  oleh  pelaku usaha.

## Grafik 10
Kesadaran UMK terhadap Situs Populer Crowdfunding (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Pada  grafik  10,  menunjukkan  bahwa mayoritas  UMK  responden  sudah cukup  familiar  mendengar  tentang adanya  sebuah  sistem  pengajuan permodalan  usaha  secara  online
melalui  website.  Hal  ini  dinyatakan oleh  sekitar  36,4%  UMK  atau sebanyak  12  responden  UMK.  Akan tetapi,  masih  ada  24,2%  UMK  atau sebanyak 8 orang yang belum pernah
mendengar sama sekali mengenai hal ini.
Sedangkan,  saat  disebutkan  beberapa situs crowdfunding popular, mayoritas  UMK  baru  menyadari bahwa situs-situs tersebut merupakan sebuah  bentuk  inovasi  yang  disebut dengan crowdfunding . Hal ini terbukti dengan jumlah sekitar 39,4%
UMK  atau  sebanyak  13  orang mengaku  cukup  sering  mendengar dan  27,3%  atau  9  responden  UMK
mengaku pernah sesekali mendengarnya.
Akan tetapi,  saat  disebutkan platform crowdfudning syariah, masih banyak yang  belum  pernah  mendengarnya sama sekali. Hal ini terbukti sebanyak 17 orang UMK atau sekitar 51,5%  dari  total  responden.  Hal  ini membuktikkan  bahwa  crowdfunding syariah masih belum terlihat eksistensinya  di  kalangan  pelaku UMK.

## Grafik 11
Kesadaran UMK terhadap Konsep Crowdfunding Syariah (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Pada  grafik  11  di  atas,  menunjukkan keberagaman  reaksi  dari  responden UMK.  Meskipun  mayoritas  belum pernah  mendengar  dan  mengetahui konsep crowdfunding yang dinyatakan oleh 13 UMK atau sekitar
39,4%,  namun  responden  lainnya setidaknya  pernah  dan  beberapa
orang  pun  cukup  sering  mendengan istilah crowdfunding . Hal ini berbanding terbalik dengan
kesadaran UMK atas konsep
crowdfunding syariah.  Sebanyak  20
UMK atau sekitar 60,6% menyatakan  belum  pernah  sama sekali mendengar tentang konsep ini.

## Grafik 12

## Frekuensi UMK Mengajukan Permodalan UMK Melalui Platform
Crowdfunding (Persen)
Sumber: Diolah (2019) Dari  grafik  yang  ditampilkan  di  atas, kesadaran UMK terhadap crowdfunding dan crowdfunding syariah khususnya untuk permodalan usaha  masih  sangat  minim.  UMK baru menyadari konsep crowdfunding ketika disebutkan platform-platform popular di kalangan masyarakat seperti
kitabisa.com,  meski  kitabisa.com
cenderung bersifat sosial dan memberdayakan  dan  bukan  untuk proyek  profit.  Meskipun  begitu, terdapat  masing-masing  2  orang responden atau 6,1% pernah mengajukan pembiayaan usaha melalui crowdfunding , baik konvensional  maupun  dengan  skema syariah Persepsi terhadap crowdfunding

## syariah
Pada  variabel  persepsi  UMK,  grafik dibagi  menjadi  dua.  Pertama,  yaitu grafik  10  menunujukkan  dua  hal yang  bisa  saja  UMK  dapatkan  jika melakukan  pengajuan  permodalan kepada lembaga keuangan
tradisional.  Sedangkan  grafik  kedua adalah  fasilitas  yang  UMK  dapatkan apabila mengajukan pembiayaan modal usaha melalui platform crowdfunding syariah. Dalam hal ini, penulis  berasumsi  bahwa  sudah cukup  banyak  lembaga  keuangan yang memberikan kemudahan prosedur kepada UMK.
Grafik 10
Persepsi UMK terhadap Crowfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kemudahan Prosedur (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Grafik 10 menunjukkan bahwa
setelah  UMK  mengetahui  tentang konsep dan alur pengajuan pembiayaan  modal  usaha  melalui crowdfunding syariah,  sebanyak  19
responden atau sekitar 57,6%
menyatakan bahwa kesesuaian
terhadap  prinsip  syariah  menjadi salah  satu  alasan  persetujuan  UMK dalam crowdfunding syariah.  Selain itu, kemudahan prosedur yang ditawarkan oleh crowdfunding syariah mendapat  opini  “setuju” dari 20  responden  atau  sekitar  60,6%.
Grafik 11
Persepsi UMK terhadap Crowfunding Syariah Berdasarkan Keuntungan dari Konsep Crowdfunding Syariah (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Dari  hasil  survei  diketahui  bahwa mayoritas  UMK  setuju  bahwa  tanpa adanya  jaminan  menjadi  hal  yang
dapat  dipertimbangkan  UMK  untuk menggunakan crowdfunding syariah. UMK  yang  menyatakan  setuju  yaitu
sebanyak  18  orang  atau  sekitar 54.5%.  Dua  keuntungan  lainnya yaitu adanya promosi melalui platform  dan  sistem  yang  transparan antara  aktor  dalam crowdfunding juga menjadi pertimbangan
mayoritas  UMK.  Mayoritas  UMK menyatakan  setuju  masing-masing sebanyak  22  orang  atau  sekitar
66,66%.
Minat terhadap Crowdfunding Syariah Grafik  12  sampai  dengan  grafik  14 menunjukkan seberapa besar keinginan responden untuk mengetahui  lebih  lanjut  mengenai crowdfunding syariah dan mempertimbangkannya untuk menggunakannya  di  kemudian  hari. Grafik 12
Minat UMK terhadap Crowdfunding Syariah Sebagai Sumber Modal Usaha (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Grafik 12 menunjukkan bahwa UMK setuju  jika crowdfunding syariah dapat  dikatakan  sebagai  alternatif pembiayaan modal usaha dan menjadi  sumber  permodalan  yang
efektif.  Masing-masing  sebanyak  21 responden  atau  63,7%  dan  22 responden  atau  sebesar  66,66% mengaku setuju akan pernyataan ini.

## Grafik 13
Minat UMK untuk Memahami Crowdfunding Syariah (Orang)
Sumber: Diolah (2019) 0 1 1 19 12 0% 50% 100% Penting untuk… Sangat Tidak Setju Tidak Setuju Kurang Setuju
Sedangkan grafik 13, mayoritas UMK menyatakan  bahwa crowdfunding syariah  penting  untuk  diketahui  para pelaku  UMK. Crowdfunding syariah
dianggap  dapat  menjadi  alternatif pilihan  selain  lembaga  keuangan tradisional  lainnya  jika  memerlukan tambahan modal usaha.

## Grafik 14
Minat UMK untuk Menggunakan Crowdfunding Syariah di Masa Depan (Orang)
Sumber: Diolah (2019)
Sedangkan pada grafik 14 menunjukkan bahwa mayoritas
UMK akan mempertimbangkan untuk  menggunakan crowdfunding syariah  dalam  permasalahan  modal usaha  yaitu  sebanyak  20  orang  atau sekitar  60,6%.  Sekitar  63,6%  atau sebanyak 21 responden juga bersedia untuk  menyarankan  pelaku  UMK
lain untuk menggunakan
crowdfunding syariah  jika  menemui kendala permodalan usaha.

## III. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  data primer  yang  dikumpulkan,  dapat disimpulkan  bahwa  kesadaran  UM
terhadap  eksistensi crowdfunding syariah  masih  rendah.  Hal  ini  salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik dari platform crowdfunding syariah maupun  pemerintah.  Seharusnya,
dengan munculnya banyak alternative permodalan bagi UMKM, kendala  permodalan  beserta  kendala lain yang mengikutinya dapat diminimalisir.  Selain  itu,  kurangnya literasi  UMK  terhadap  keuangan juga dapat menjadi penyebab kurang terdistribusinya  informasi  mengenai crowdfunding syariah.
Akan  tetapi,  persepsi  yang ditunjukkan  oleh  UMK  terhadap
0 0 2 1 3 4 21 20 7 8 0% 20% 40% 60% 80%100% Menyarankan UMK lain untuk mengajukan pembiayaan modal…
Pertimbangan Penggunaan crowdfunding syariah… Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha sangatlah baik. Hal ini dapat menjadi modal semakin berkembangnya platform crowdfunding di  Indonesia.
Atas dasar ini, pemerintah dan pihak platform dapat lebih giat mensosialisasikan lebih luas lagi. Pemerintah juga perlu
secepatnya mengeluarkan aturan terkait hal ini yang dihususkan untuk
UMKM.  Peraturan  mengenai Equity Crowdfunding dianggap belum menyentuh tatanan UMKM
khususnya  pengusaha  mikro  dan kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Achsien,  I.  H,  &  Purnamasari,  D. L.  (2016).  Islamic  Crowd-
funding as The Next Financial Innovation in
Islamic  Finance:  Potential and  Anticipated  Regulation
in Indonesia . European Journal  of  Islamic  Finance, Nomor 5, 2016.
Bank  Indonesia  dan  Lembaga
Pengembangan Perbankan
Indonesia  (LPPI).  (2015).
Profil  Bisnis  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).
Belleflamme,  P,  &  Lambert,  T.
(2014). Crowdfunding: Some  Empirical  Findings and Microeconomic Underpinnings. Louvain School of Management
Research Institute.
Cambridge  Centre  for  Academic
Finance.  (2018).  The  3 rd Asia Pasific Region Alternative Finance Industry Report. Judge Business  School,  University
of Cambridge.
Ghazali, N.H., Yasuoka, T.
Awareness  and  Perception
Analysis  of  Small  Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instruments - Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Malaysia. International
Journal  of  Finance  and Banking  Research.    Vol.  4,
No. 1, 2018, pp. 13-24.
Hassan,  B.,  &  Dounia,  B.  (2013).
Perceiving  Success  among Shariah Compliant Crowdfunding Social Entrepreneurs. Revue  de
Gestion et d’Economie, Vol.
6(3), pg. 264-293.
Hidajat, T., Primiana, I., Nidar, S.,
& Febrian, E. (2016). Crowdfunding: Financial Service for Unserved Crowds in Indonesia. International  Conference  of Integrated Microfinance Management, Padjajaran
University,  Bandung,  pg.
109-115.
Ibrahim,  N.,  &  Verliyantina.
(2012). The Model of
Crowdfunding  to  Support
Small and Micro Businesses in  Indonesia  Through  a Web-based platform. International Conference on Small and Medium Enterprises Development (ICSMED)  2012,  Kuta  Bali,
pg. 390-397.
Kasali, R. (2017). Disruption. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuti,  M,  &  Madarasz,  G.  (2014). Crowdfunding. Public
Finance  Quarterly,  335- 336.
Marzban,  S.,  Asutay,  M.,  & Boseli,  A.  (2014). Shariah- Compliant  Crowd  Funding: An  Efficient  Framework  for Entrepreneurship Development in Islamic Countries. Harvard  Islamic
Finance Forum 2014. Mitra,  D.  (2012).  The  Role  of Crowdfunding in Entrepreneurial Finance.
Delhi  Business  Review,  Vol
13, No. 2.
Quandah, E. (2016). The Effect of Crowdfunding
on Entrepreneurship Exploratory  Study  from  the Perspective of Entrepreneurs  in  Business
Incubators in Jordan. (Tesis Magister,  Fakultas  Bisnis, Middle East University).
United Nation Development Program  (UNDP).  (2017). Crowdfunding. Financing
Solution for Sustainable
Development. World Bank. (2013). Crowdfunding’s  Potential for  the  Developing  World. Washington,  DC:  Finance and Private Sector Development  Department, World Bank
.