## TINJAUAN YURIDIS TERHADAPKEJAHATAN KEAMANAN NEGARA DALAM MEDIA SOSIAL INTERNET
Oleh:

## Syawal Amry Siregar 1)
Lestari Victoria Sinaga 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail:
syawalsiregar59@gmail.com 1)
missthary35@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Privacy  and  State  Secrets  can  be  destroyed  by  cyber  secret  scientists  who  can  cause widespread  unrest  in  society.  This  research  uses  a  normative  juridical  method  that  is reviewing  the  laws  and  regulations  namely  Law  number  19  of  2016  concerning  ITE (Electronic Information and Transactions), Law No. 3 of 2002 concerning National Defense. Based  on  the  results  and  conclusions  obtained,  the trend  of  the  threat  of  cyber  attacks  will develop in accordance with the development of information technology so that Law No. 3 of 2002 concerning National Defense can be provided about defense in the State defense system consisting of military and non-military security that also uses cyber.

## Keywords: Crime, State Security, Cyber

## ABSTRAK
Privasi  dan  rahasia  Negara  dapat  dihancurkan  oleh  para  pelaku  kejahatan  cyber  yang  dapat membuat  keresahan  meluas  pada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  yakni  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU  nomor  19  Tahun  2016 tentang ITE, UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adapun hasil dan kesimpulan yang  didapat  adalah  Trend  ancaman  serangan  cyber  akan  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  informasi  teknologi  sehingga  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara dapat ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan Negara terdiri dari ancaman militer maupun non militer seperti juga ancaman cyber.

## Kata Kunci: Kejahatan, Keamanan Negara, Cyber

## 1. PENDAHULUAN
Adapun terhadap jenis rahasia diluar itu, sepanjang dikirim atau dterima melalui jaringan elektronik, tetap tunduk pada UU ITE.Keberadaan pengaturan tentang rahasia negara diharapkan dapat mempertegas  jaminan  keamanan  terhadap rahasia  negara  yang  dikirim  dan/atau diterima melalui jaringan/sistem elektronik.Ancaman  dari  dalam  negeri merupakan masalah keamanan yang dihadapi oleh negara-egara berkembang.
Tindak  pidana  terhadap  keamanan Negara  berkaitan  dengan  kepentingan
hukum  atas  keselamatan  dan  keamanan negara  di  sebuah  negara.  Usaha  menjaga kepentingan  hukum akan  keselamatan  dan keamanan negara merupakan faktor penting dalam mengantarkan suatu bangsa pada  kehidupan  yang  di  cita-citakan  yaitu nyaman,  tentram,  adil  dan  makmur.  Akan tetapi seringkali negara salah dan subyektif dalam  menafsirkan  perbuatan-perbuatan yang  dianggap  melanggar  kepentingan hukum atas keamanan negara tersebut.
Tindakan  makar  untuk  membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan  kemampuan  terhadap  seorang
Presiden  atau  Wakil  Presiden  dalam melaksanakan pemerintahan, diancam dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara  paling  lama  dua  puluh  tahun. Makar  tersebut  supaya  seluruh  atau sebagian  wilayah  negara  jatuh  ke  tangan musuh  atau  memisahkan  sebagian  dan wilayah  negara,  diancam  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (KBBI),  salah  satu  pengertian makar  adalah  perbuatan  atau  usaha menjatuhkan  pemerintahan  yang  sah. Tindak  pidana  makar  diatur  dalam  Buku Kedua  KUHP  (Kejahatan)  pada  Bab  I tentang  Kejahatan  Terhadap  Keamanan Negara  dalam  pasal  104  sampai  pasal 129.Apabila  ditelusuri,  dalam  pengertian sempit, makar meliputi kejahatan terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden,  kejahatan terhadap  pemerintah  atau  badan-badan pemerintah dan pemberontakan.
Kejahatan terhadap keamanan negara adalah  suatu  kejahatan  yang  menyerang kepentingan  hukum  negara.Sesuai  dengan namanya,  kejahatan  ini  mempunyai  obyek keamanan negara.
Dibentuknya  kejahatan  ini  adalah ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan hukum  atas  keselamatan  dan  keamanan negara  dari  perbuatan-perbuatan  yang mengancam,  mengganggu  dan  merusak kepentingan hukum negara.Ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam aturan tentang  kejahatan  terhadap  keamanan negara itu adalah keamanan kepala negara, keamanan  wilayah  negara,  keamanan bentuk  pemerintahan.Kejahatan  terhadap keamanan negara secara sosiologis disebut kejahatan politik.
Rumusan  pasal  87  KUHP,  pasal tersebut  ternyata  merujuk  pasal  53  KUHP yang mengatur tentang percobaan (poging).  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP
berbunyi : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata dari  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya  sendiri.”Pasal  87  KUHP tentang  tindak  pidana  makar  cukup memuhi  unsur  niat/maksud  (voornemen) dan unsur permulaan pelaksanaan.
Dengan  mengacu  pada  ketentuan pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  beberapa  unsur  penting  dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu adanya niat/maksud (voornemen), permulaan pelaksanaan  dan  pelaksanaan  tidak  selesai bukan  karena  kehendak  sendiri.  Ketiga syarat  ini  bersifat  kumulatif  sehingga ketiganya  harus  terpenuhi  seluruhnya  agar seseorang  dapat  didakwa  melakukan percobaan melakukan kejahatan.
Kedua pasal ini (pasal 87 dan pasal 53 ayat (1) KUHP) memang mengatur dua hal  yang  substansinya  berbeda.Namun demikian,  unsur-unsur  pasal  87  KUHP (unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan) merupakan unsur-unsur yang juga  terdapat  dalam  pasal  53  ayat  1 KUHP.Dengan  demikian,  doktrin  dalam ilmu  hukum  pidana  yang  menjelaskan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan  dalam  pasal  53  ayat  (1) KUHP  juga  berlaku  bagi  pasal  87  KUHP sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  87 KUHP itu sendiri.

## 3. METODE PENELITIAN
Data sekunder yang digunakan adalah berbagai  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi:
1) Bahan  Hukum  Primer,  diantaranya UUD 1945; Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Bahan  Hukum  Sekunder,  seperti Jurnal Hukum, dan penelitian yang
berkenaan dengan pembahasan pertahanan  dan  keamanan  dalam media sosial.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang  dapat  mendukung  bahan- bahan hukum premier dan sekunder, antara lain kamus hukum,  kamus  bahasa  Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
S ejarah  Indonesia  juga  mencatat bawa operasi-operasi militer yang dilakukan  Tentara  Nasional  indoensia sebagaian  besar  adalah  oeprasi-operasi militer  untuk  mengatasi  ancaman  dari dalam negeri. Adapun operasi militer yang dilakukan  TNI  menghadapi  kekuatan militer negara lain baru 2 kali dilaksanakan yakni  pada  peristiwa  agresi  militer Belanda  I  Tanggal  21  Juli  1947  dan Peristiwa  agresi  militer  Belanda  II  pada tanggal 19 Desember 1948.
Dalam  istilah  taktik  militer,  posisi Indonesia adalah berada tidak dikehendaki terlebih  lagi  oleh  negara-negara  maju.Di masa  itu  sebelum  reformasi,  operasi keamanan  dalam  negeri  dipahami  sebagai salah  satu  bentuk  oeperasi  militer  yakni pola  operasi  militer  untuk  menghadapi ancaman  bersenjata  dari  dalam  negeri.Hal itu  didasarkan  pada  pengertian  bahwa ancaman  yang  dihadapi  adalah  ancaman terhadap keamanan negara yakni kedaulatan  da  kutuhan  wilayah.Namun setelah reformasi digunakan istilah keamanan  dalam  negeri  tetapi  seabgai keamanan publik.
Kejahatan terhadap keamanan negara  adalah  kejahatan  yang  menyerang kepentingan  hukum  negara.Sesuai  dengan namanya,  kejahatan  ini  mempunyai  obyek keamanan  negara.Lebih  tepat  apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap Pelestarian  Kehidupan  Negara,  karena yang  dijaga  di  sini  adalah  berlangsungnya kehidupan  bernegara,  atau  Kejahatan  Tata negara.
Dibentuknya  kejahatan  ini  adalah ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan hukum  atas  keselamatan  dan  keamanan negara  dari  perbuatan-perbuatan  yang mengancam,  mengganggu  dan  merusak kepentingan hukum negara.
Ada  ketertiban  hukum  yang  harus dilindungi  dalam  aturan  tentang  kejahatan terhadap  keamanan  negara  itu.  Ketertiban hukum tersebut meliputi:
 Keamanan kepala negara
 Keamanan wilayah negara
 Keamanan bentuk pemerintahan.
Kejahatan  terhadap  keamanan  negara secara sosiologis disebut Kejahatan politik Kata  politik  berasal  dari  bahasa  Yunani “politia”  artinya  “segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  negara  atau  segala tindakan,  kebijaksanaan,  siasat  mengenai pemerintahan suatu negara”.
Pengertian  yang  di  dapat  dalam kaitan keamanan negara selalu berhubungan  dengan  istilah  lain  yaitu keamanan  nasional  karena  tidak  ada pengertian  yang  baku  tentang  keamanan negara dari yang ada di dalam KUHP.
Dalam  kaitannya  dengan  tindak pidana  makar,  seseorang  misalnya  baru dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas ketentuan Pasal  107  KUHP  apabila  dalam  proses hukum  terbukti  bahwa  yang  bersangkutan mengetahui dan menghendaki tergulingnya pemerintah.  Sementara  itu,  agar  dapat dijerat ketentuan pasal 104 KUHP,  pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki  terbunuhnya  atau  hilangnya kemampuan presiden memerintah. Berbagai  tayangan  yang  berapa  waktu belakangan  ini  menjadi  viral  boleh  saja dijadikan  salah  satu  alat  bukti,  tapi tentunya  diperlukan  bukti-bukti  lain  untuk membuktikan  terpenuhinya  unsur  niat  ini secara objektif.
Pada media sosial adalah pemblokiran  pasal  mengenai  pemblokiran
berpotensi  abuse  lantaran  pemerintah memiliki wewenang penuh untuk melakukan  pemblokiran  tersebut.  Dengan adanya  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2016    yang  baru  masyarakat  memahami hal  apa  saja  yang  tidak  boleh  ditulis  dan dibagikan  (share)  melalui  media  sosial. Masyarakat  juga  harus  bijak  dalam menggunakan media sosial dengan berpikir  ulang  atas  informasi  apa  yang ingin  dibagikan  ke  orang  lain  yang nantinya  akan  dibagikan  juga  oleh  orang lain tersebut.
Kejahatan  Keamanan  Negara  atau Separatism berasal dari kata separatis, dan isme  yakni  aliran.Separatis  adalah  suatu gerakan  yang  bersifat  mengacau  dan menghancurkan  yang  dilakukan  oleh gerombolan  pengacau  yang  bertujuan untuk  memisahkan  diri  dari  ikatan  suatu Negara.Orang  atau  kelompok  ini  disebut separatis.Mereka  berupaya  mendapatkan kedaulatan  sebagai  bangsa  atau  kelompok yang merdeka.
Di  Indonesia,  ada  dikenal  GAM atau  Gerakan  Aceh  Merdeka,  RMS  atau Republik  Maluku  Selatan,  OPM  atau Organisasi  Papua  Merdeka,  dan  lainnya yang mau memisahkan dirinya dari Negara kesatuan republik Indonesia, dan ada yang sudah  berhasil  yakni  Timor  Leste  yang dulunya bernama Timor Timur.
Data  gerakan  separatism,  antara lain:
1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM) adalah  sebuah  organisasi  yang  didirikan tahun  1965  dengan  tujuan  membantu  dan melaksanakan  penggulingan  pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua  Barat  di  Indonesia,  sebelumnya bernama  Irian  Jaya,  memisahkan  diri  dari Indonesia,  dan  menolak  pembangunan ekonomi dan modernitas.
Organisasi  ini  mendapatkan  dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi  dan  pelatihan  dari  grup  gerilya
New  People's  Army  beraliran  Maois  yang ditetapkan  sebagai  organisasi  teroris  asing oleh  Departemen  Keamanan  Nasional Amerika Serikat.
Organisasi  ini  dianggap  tidak  sah di Indonesia.
Perjuangan meraih kemerdekaan  di  tingkat  provinsi  dapat dituduh  sebagai  tindakan  pengkhianatan terhadap negara.Sejak berdiri, OPM berusaha  mengadakan  dialog  diplomatik, mengibarkan bendera Bintang  Kejora, dan melancarkan  aksi  militan  sebagai  bagian dari konflik Papua.
Para pendukungnya sering membawa-bawa  bendera  Bintang  Kejora dan  simbol  persatuan  Papua  lainnya, seperti  lagu  kebangsaan  "Hai  Tanahku Papua"  dan  lambang  nasional.Lambang nasional  tersebut  diadopsi  sejak  tahun 1961  sampai  pemerintahan  Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York.
2. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
GAM  dilahirkan  pada  4  Desember  1976. Sebenarnya  GAM  sendiri  sebagai  wahana pergerakan  baru  didirikan  pada  20  Mei 1977.Namun  Hasan  Tiro  sendiri  memilih hari  lahir  GAM  adalah  pada  tanggal  yang disebut  paling  awal,  disesuaikan  dengan proklamasi  kemerdekaan  Aceh  Sumatera. Proklamasi  ini  dilangsungkan  di  Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi,  menandakan  bahwa  awal- awalnya,  gerakan  ini  adalah  gerakan bawah  tanah  yang  dilakukan  secara  diam- diam.
Terdapat  berbagai  pendapat  yang  telah menjelaskan  beberapa  hal  yang  menjadi kausa  peristiwa  ini.Pertama,  bahwa  GAM merupakan  lanjutan  perjuangan  -  atau setidaknya terkait - Darul Islam (DI) Aceh yang  sebelumnya  pernah  meletus  pada 1950-an.
Kedua,  faktor  ekonomi,  yang  berwujud ketidakadilan  dan  ketimpangan  ekonomi
antara  pusat  dengan  daerah.Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan  berat  terutama  di  kalangan elite  Aceh.  Pada  era  Soeharto,  Aceh menerima  1%  dari  anggaran  pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional.
3. Republik Maluku Selatan (RMS) Pemberontakan Andi Azis,
Westerling, dan Soumokil memiliki kesamaan  tujuan  yaitu,  mereka  tidak  puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan  Republik  Indoneisa  (NKRI). Pemberontakan  yang  mereka  lakukan mengunakan  unsur  KNIL  yang  merasa bahwa  status  mereka  tidak  jelas  dan  tidak pasti  setelah  KMB.Pemberontakan  RMS yang  didalangi  oleh  mantan  jaksa  agung NIT, Soumokil bertujuan untuk melepaskan  wilayah  Maluku  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cybercrime  merupakan  salah  satu masalah di Indonesia yang ruang lingkupnya  berasal  dari  hukum  global internasional.Peningkatan  angka  kejahatan di dunia maya dipengaruhi oleh faktor dari kausalitas  yang  sulit  untuk  mendapatkan bukti oleh aksi dunia maya. Ketika internet menjadi  mudah  diakses  setiap  orang, mereka  dapat  melakukan  apa  saja  dengan berburu  dari  target.  Misalnya,  internet banking, hacker, pencarian, dapat memecahkan  data  aturan  sebagaimana telah  diubah  menjadi  data  palsu.kejahatan siber merupakan masalah umum yang kita harus  selesaikan  dengan  aturan  hukum yang  serius.  Sebagai  instrument  pengatur bidang  pertahanan  kemanan,  ada  undang- undang  yang  mengatur  yakni  Pasal  30 Undang-undang  Dasar  1945,  Undang- undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara, Undang-undang
Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara  dan  Undang-undang  Nomor  34 tahun  2004  tentang  tentara  Nasional Indonesia.
Keamanan  nasional  adalah  terjaga dan  terlindunginya  kedaulatan  Negara,
keutuhan wilayah Negara kesatuan wilayah
Negara dan keselamatan Indonesia.Dalam konteks ini yang dimaksud  adalah  keamanan  atas  suatu entitas  sistem  yang  ada  dialam  nya sekurang-kurangnya terdapat sistem pemerintahan  sistem  territorial  dan  sistem warga Negara.Berdasarkan undang-undang nomor  3  tahun  2002  tentang  pertahanan Negara  upaya  menjaga  dan  melindungi Negara  disebut  istilah  pertahanan  Negara. Lengkapnya pasal 4 UU No 3 Tahun 2002 menyatakan:
“Pertahanan  Negara  bertujuan  untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara
kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan  segenap  bangsa  dari  segala bentuk ancaman”.
Upaya  pertahanan  Negara  diperlukan  agar Negara kesatuan RI terjaga dan terlindungi dari  ancaman  terhadapnya  baik  yang berasal  dari  luar  negeri  maupun  dalam negeri.  Yang  dimaksud  ancaman  dalam negeri adalah pemberontakan- pemberontakan bersenjata bisa juga ancaman  dari  kekuatan  di  luar  negeri. Dukungan  juga  dapat  diperoleh  dari dukungan  politik,  dukungan  dana,  bahkan dukungan persenjataan.
Kekuatan  dari luar  negeri  juga  merupakan lembaga  yang  tidak  mempresentasekan pemerintah  Negara  tertentu  di  mana lembaga tersebut berada. Seperti pemerbentokan  PRRI  di  Sumatera  Barat pada  akhir  tahun  1950  an,  pemberontak G30  S/PKI  pada  tahun  1965  dan pemberontakan  gerakan  Spearatis  Aceh yang  menyebut  dirinya  gerakan  Aceh Merdeka. Ancaman-ancaman tersebut dikatakan berasal dari dalam negeri karena actor-aktor utamanya adalah warga Indonesia  sendiri  sedang  para  pendukung dari  luar  negeri  hamper-hampir  tidak pernah  menyatakan  dukungannya  secara terang-terangan.
Ancaman dari dalam negeri merupakan masalah ekamanan yang
banyak dihadapi
Negara-negara berkembang.  Sejarah  Indonesia  mencatat bahwa operasi-operasi militer yang dilakukan  tentara  nasional  Indonesia adalah operasi-operasi militer untuk mengatasi  ancaman  dari  dalam  negeri. Adapun  operasi  militer  yang  dilakukan oleh  TNI  menghadapi  kekuatan  militer negrar  lain  baru  2  kali  dilaksanakan  yaitu peristiwa  agresi  militer  belanda  1  pada tanggal  21  juli  1947  dan  peristiwa  agresi militer belanda 2 pada tanggal 3 desember 1948.
Perbuatan  yang  dilarang  dalam Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  ialah  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Bunyi  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  adalah sebagai berikut:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan atas SARA.
Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya  permusuhan,  kerusuhan,  atau bahkan  perpecahan  yang  didasarkan  pada SARA  akibat  informasi  negatif  yang bersifat provokatif.Isu SARA dalam pandangan  masyarakat  merupakan  isu yang  cukup  sensitif.Oleh  karena  itu,  pasal ini  diatur  dalam  delik  formil,  dan  bukan delik materil.
Pasal 28 ayat 2 UU ITE:
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan,  atau  bahkan  perpecahan  yang didasarkan  pada  SARA  akibat  informasi negatif yang bersifat provokatif.Isu SARA dalam  pandangan  masyarakat  merupakan isu  yang  cukup  sensitif.Oleh  karena  itu, pasal  ini  diatur  dalam  delik  formil,  dan bukan delik materil.
Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  tersebut diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah). Efektivitas  pasal  tentunya  dapat  dilihat dari  setidaknya  dua  sisi,  yaitu  pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement).
Bunyi pasal 45A ayat 2 tersebut adalah
'Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Atas  pasal  ini  Pengadilan  negeri  Jakarta Selatan  mempidanakan  Ahmad  Dhani Prasetyo atas dakwaan makar dalam media sosial yang dikenakan Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kasus  Ahmad  Dhani  bermula  dari laporan  yang  diajukan  Jack  Boyd  Lapian. Jack  yang  mengklaim  sebagai  pendukung Basuki  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  ini
melaporkan  unggahan  Dhani  di  akun Twitter @AHMADDHANIPRAST.
Kicauan  Ahmad  Dhani  di  Twitter berisi  kebencian.Dalam  akun  tersebut Dhani  menulis,  Siapa  saja  yang  dukung penista  agama  adalah  bajingan  yang  perlu diludahi mukanya.
Undang-undang  Nomor  14  tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik dalam Pasal 17 mengatur jenis-jenis dokumen  yang  dikecualikan  kewajiban dibuka  kepada  publik.  Dalam  konteks rahasia  negara,  KUHP  mendefinisikan rahasia  negara  dengan  merumuskan  frasa “dirahasiakan  untuk  kepentingan  negara”.
Terhadap  rumusan  ini  masih  memerlukan penjelasan  apa  yang  dimaksud  dengan kepentingan negara.
Pasal  2  ayat  (4)  Jo  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Definisi  rahasia  negara,  perlu  dibuat definisi atau batasan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Adapun dalam merumuskan definisi  atau  batasan  pengertian  tersebut, perlu  memperhatikan  praktik  penggunaan istilah rahasia negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
meliputi :
a) Pertahanan dan keamanan negaraUsaha  pertahanan  dan  keamanan negara dilakukan dengan tujuan menjamin kedaulatan dan keutuhan negara. Tegaknya kedaulatan  dan  keutuhan  negara  adalah dalam  kerangka  NKRI.Segala  bentuk usaha, kegiatan dalam tindakan pertahanan dan keamanan negara adalah dalam rangka menghadapi  ancaman  dan  gangguan  baik yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar wilayah Republik Indonesia.
Usaha pertahanan negara dihadapkan  kepada  adanya  ancaman  dan gangguan  terhadap  kedaulatan  negara, keutuhan  wilayah  NKRI  dan  keselamatan segenap  bangsa.Ancaman  dan  gangguan dimaksud misalnya invasi tentara asing ke
dalam  wilayah  NKRI,  atau  gerakan separatis  yang  hendak  memisahkan  diri dari wilayah NKRI.
Sedangkan usaha keamanan dihadapkan  kepada  adanya  ancaman  dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman  masyarakat.Ancaman  dan gangguan  dimaksud  misalnya  tindakan kriminal  yang  meresahkan  masyarakat dalam skala nasional maupun lokal.Dalam konteks rahasia negara, bidang pertahanan dan  keamanan  negara  merupakan  lingkup paling  luas  yang  memiliki  objek  rahasia negara.
Substansi  rahasia  negara  tersebut antara  lain  informasi  mengenai  strategi pertahanan  dan  keamanan,  dokumen  yang memuat  strategi  pelaksanaan  peperangan, informasi  jumlah  dan  komposisi  pasukan, dan  rencana  pengembangan  dan  keadaan pangkalan pasukan
b) Intelijen Dalam
perang konvensional,  intelijen  terkait  erat  dengan metode  memperoleh  informasi  tentang sasaran  (musuh).  Informasi  dimaksud biasanya  dapat  berupa  lokasi,  kekuatan musuh  secara  kuantitas,  jalur  logistik,  dan informasi  lain  yang  sekiranya  dapat membantu penyerangan yang akan dilaksanakan.  Dengan  demikian,  seberapa besar  kekuatan  musuh  dapat  diketahui dengan  tepat  dan  akurat,  sehingga  ketika serangan dilakukan, kekuatanyang dimiliki penyerang  dapat  dikerahkan  secara  efektif dan  efisien.Pada  saat  ini  penggunaan intelijen  tidak  hanya  ditafsirkan  dalam konteks  peperangan  melainkan  sudah berkembang menjadi metode untuk mendapatkan  informasi  dan  dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
Dalam  situasi  dan  kondisi  politik yang  labil,  institusi  pemerintah  yang mempunyai tugas-tugas di bidang intelijen akan  berusaha  mengetahui  secara  dini gejala dan potensi dalam masyarakat yang dapat  menimbulkan  keresahan  sosial, sehingga penguasa dapat memprediksi dan
mengambil keputusan dengan tepat.Sejalan dengan  uraian  tersebut  di  atas,  operasi intelijen  bertujuan  untuk  :  memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi nasional pada umumnya  serta  operasi  pertahanan  dan keamanan
pada khususnya; menghancurkan  sumber-sumber  infiltrasi, subversi  dan  spionase  yang  terdapat  di wilayah  musuh;  dan  mengadakan  perang urat  syaraf  dan  kegiatan-kegiatan  tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi operasi yang menguntungkan.
Pemerintah juga memberikan perhatian pada masalah keamanan informasi  sehingga  membentuk  ID  SIRTI, Polri  juga  membentuk  Cyber  Task  Force Center  disampung  ada  juga  ID  CERT sebagai institusi independen yang bertujuan  melakukan  sistem  keamanan teknologi informasi.
Informasi  yang  telah  diolah  dan akan  menjadi  bahan  masukan  bagi pengambil keputusan, merupakan informasi penting yang harus diperlakukan secara khusus dan hati-hati.
Artinya,  informasi  tersebut  tidak seorang pun boleh mengetahuinya, kecuali hanya  pejabat  pengambil  keputusan  yang bersangkutan.Dalam  konteks  kenegaraan, pejabat  pengambil  keputusan  tertinggi adalah Kepala Negara, sehingga pengguna informasi  intelijen  tersebut  adalah  Kepala Negara. Dengan demikian, dapat dipahami apabila  informasi  intelijen  merupakan informasi yang wajib diperlakukan sebagai informasi Rahasia Negara.
Beberapa  dasar  hukum  dalam KUHP  yang  digunakan  aparat  penegak hukum  yakni  Pasal  167  KUHP,  Pasal  406 ayat 1 KUHP, Pasal 282 KUHP, Pasal 362 dan  372  KUHP.  KUHP  masih  dijadikan dasar  hukum  menjaring  cyber  crime khususnya jenis cyber crime yang memenuhi pasal-pasal di KUHP.
Tindak pidana yang ada di UU ITE adalah  Pasal  27  ayat  1,  Pasal  27  ayat  3, dan Pasal 28 ayat 2 mengenai SARA.
Pengaturan  kebijakan  keamanan Negara  dalam  sistem  informasi  memang memegang peranan penting dalam mengatur  aktivitas  dunia  maya  termasuk pemberian  sanksi  dan  aktivitas  jahat  yang merugikan.Sehingga pertahanan cyber dapat membahayakan Negara secara nyata baik kelompok tertentu.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
A Kesimpulan
1. Kejahtan  terhadap  keamanan  Negara adalah menyerang kepentingan hukum Negara.  Bentuk-Bentuk  Kejahatan Terhadap  Keamanan  Negara  Dalam Media Sosial Internet adalah mengenai    permufakatan  jahat  untuk melakukan  kejahatan  menurut  Pasal 104-108,mengadakan hubungan dengan  Negara  asing  dengan  maksud melakukan perbuatan permusuhan atau  perang  terhadap  Negara  seperti Pasal  111,  tindakan  makar  dengan pasal 104, 105, 106, 107  .

## B. SARAN
1. Seharusnya peringatan bahwa pendidikan  etika  atau  budi  pekerti harus  kembali  dipandang sangat penting melalui sekolah. Sebab, semua yang  telah  melakukan  makar  verbal seperti ingin membunuh atau mencaci- maki  dan  menghina  Presiden  sebagai Kepala  Negara  dapat  dipastikan  tidak punya sopan santun lagi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A Buku- Buku
Anwar, Mochamad, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Arief,  Barda  Namawi,2006, Pedmana Perumusan/ Formulasi Ketentuan
Pidana  dalam  Perundang-undangan  , Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Budi  Raharjo,  2004, Keamanan  Sistem Informasi Berbasis Internet , Handbook  Keamanan,  Jakarta,  PT
Insan  Indonesia-Bandung  &  PT. Indocisc.
----------------------------2002, Memahami
Teknologi Informasi , Jakarta, Elexmedia Komputindo.
Chazawi,  Adami,  2009, Hukum  Pidana Positif  Penghinaan, ITS  Press,
Surabaya.
Effendi,  Erdianto,  2015, Penanggulangan Separatisme  Dengan  Menggunakan Hukum  Pidana, Gentha  Publishing,
Yogyakarta, 2015.
Lamintang,  1979, Delik-delik  Khusus Kejahatan  yang  Ditujukan  terhadap Hak  Milik  dan  Lain-lain  hak  yang timbul  dari  Hak  Milik, Tarsito,
Bandung.
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta.
Mulyadi,  Mahmud,  2011, Community Policing  :  Diskresi  dalam  Pemoliisan Yang Demokratis, Sofmedia, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group, 2005.
Raharjo, Budi, 2002, Memahami Teknologi
Informasi , Jakarta,
Elexmedia Komputindo.
Renouw,  Dian  Mega  Erianti,  2017, Perlindungan Hukum E- Commerce, Yayasan Taman
Pustaka, Jakarta.
Sadjijono,  2017, Hukum  Kepolisian  di Indonesia  (Studi  Kekuasaan  dan Rekontruksi  Fungsi  Polri  dalam Fungsi  Pemerintahan), Lakbang Presindo, Jawa Timur.
Simorangkir,  J.  C.  T.,1983, Kamus Hukum , Aksara Baru, 1983
Utrecht, 1960, Hukum Pidana I , Bandung, Penerbit Universitas Padjajaran

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian
Undang-undang  Nomor  18  Tahun    2003 tentang Advokat
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik

## C. Internet/ Kamus
Mali,  Mahrus, Pencemaran  Nama  Baik melalui Sarana Informasi dan transaksi  Elektronik  (Kasus  Putusan MK  No  2/PUU-VII/2009, Jurnal Konstitusi  Volume  7  Nomor  6 Desember  2010,  diakses  dalam www.
113000-ID-pencemaran- nama-baik-melalui-sarana-info.pdf pada tanggal 11 Juli 2019.
Anshari, DELIK TERHADAP
KEAMANAN NEGARA (MAKAR) DI  INDONESIA  (Suatu  Analisis Yuridis  Normatif  pada  Studi  Kasus Sultan  Hamid  II),  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 457- 505 ISSN: 0125-9687 (Cetak).
Jawade  Hafidz, “Kajian  Yuridis  Dalam Antisipasi  Kejahatan  Syber”, Jurnal Pembaharuan  Hukum  Volume  1  No 1 Januari-April 2014.
Mudzakkir, Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang

## ITE  yang  diselenggarakan  dalam
DItjen Aplikasi Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika  bekerja  sama  dengan  FH
UII Yogyakarta
digital_20283429-T29358- Analisis%20penerapan.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/na _ruu_rahasia_negara.pdf http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_14_2008 .pdf
http://ngenespenyebarilmu.blogspot.com/2 016/03/makalah-ancaman-gerakan- separatis-opm.html
http://digilib.uin- suka.ac.id/28568/2/10340128_BAB- I_IV-atau-V_DAFTAR- PUSTAKA.pdf
https://news.detik.com/kolom/d- 4562266/jejak-digital-makar- verbal diakses tanggal 15 Juli 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian _konflik