## Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan
(Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg)

## Fadhilla Aditia Putri, Ngadino, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : fadhillaputri27@gmail.com

## Abstract
Development during the Industrialization era resulted in limited land for the community and resulted in conflict  in  the  process  of  obtaining  land  rights.  The  conflict  that  ocurred,  namely  the  occupation  of Forest Areas resulting in the issuance of certificates of land rights over forest areas. The purpose of the paper are to examine and analyze the legal status of land rights issued over forest areas. The research method used by the researcher is normative law research. The result of the research is that the legal position of land title certificates is as a means of proof for rights holders and to ensure the creation of legal certainty in society. Regarding the legal status of the land title certificate in the Bayat Forest Zone dispute case, it must be canceled because in this case the judicial process has proven that the certificate issuance process is above the forest area.

## Keywords : certificate; forest area; land

## Abstrak
Pembangunan  pada  era  Industrialisasi  berakibat  sulitnya  penyediaan  tanah  bagi  masyarakat  yang berujung  sengketa  dalam  proses  perolehan  tanah  tersebut.  Sengketa  yang  sering  terjadi  yaitu pendudukan Kawasan Hutan. Masyarakat  yang menduduki suatu Kawasan hutan pada waktu tertentu merasa  memiliki  tanah  tersebut  dan  berujung  pada  penerbitan  sertipikat  dikawasan  hutan.  Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait status hukum hak atas tanah yang diterbitkan di atas  Kawasan  hutan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  yuridis  normatif.  Hasil penelitian adalah kedudukan “ hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian ” hukum. Status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa Kawasan Hutan Bayat harus dibatalkan karena dalam proses peradilan telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat berada di atas Kawasan hutan.
Kata kunci : sertipikat; kawasan hutan; tanah

## A. PENDAHULUAN
Tanah memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dalam bermsyarakat maupun bernegara. Seluruh aktifitas manusia baik dari segi pemenuhan sandang, pangan maupun papan  dilakukan  diatas  tanah.  Sehingga  seringkali  manusia  berupaya  untuk  memiliki  ataupun menguasai  tanah  demi  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebutkan bahwa pengertian dari tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa :
Tanah adalah atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Hukum tanah nasional telah mengatur terkait struktur hak-hak penguasaan atas tanah dan menempatkan Hak Bangsa Indonesia  sebagai penguasaan tertinggi bersifat abadi yang wilayahnya meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  1  UUPA.  Selanjutnya dalam  Pasal 2  ayat  (1)  UUPA  di  atur  mengenai ” Hak  Menguasai  Negara  bahwa  Hak  menguasai negara  telah  memberikan  wewenang  kepada  negara    untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan  penggunaan  ,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa. ” Hak Menguasai Negara atas tanah juga meliputi penguasaan tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh  Departemen  Kehutanan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan (Supriyadi, 2013). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ” tentang Tata Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan ” Hutan menyatakan bahwa    “Pemerintah  dapat  melimpahkan  wewenang  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  hutan kepada  badan  usaha  milik  Negara  (BUMN)”.  Perusahaan  pengelolaan  sebagaimana  dimaksud diserahkan kepada Perum Perhutani untuk menyelenggarakan dan mengelola kawasan hutan Negara yang berada di Pulau Jawa.
Pada  era  industrialisasi  yang  berpengaruh  pesatnya  pembangunan  di  Indonesia menyebabkan semakin sulitnya  penyediaan tanah  untuk keberlangsungan hidup masyarakat.  Hal tersebut  menimbulkan  konflik  berujung  pada  terjadinya  sengketa  Kawasan  hutan  yang  dipicu karena perbedaan persepsi antara Pengelola Kawasan Hutan yaitu Dinas Kehutanan dengan Badan Pertanahan  Nasional  sehingga  terjadi  pengklaiman  secara  sepihak. ” Konflik  dapat “ disebabkan pertentangan bermacam  kepentingan,  kebencian, kecurigaan,  rasa minder,  dominasi pihak  lemah oleh pihak kuat ” (Suhendar, 1998). ”
Sengketa atas kawasan hutan seringkali terjadi karena adanya pendudukan Kawasan hutan. Pada dasarnya  hal  tersebut  telah dijelaskan dalam  Pasal  50  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan  atau  menduduki  kawasan  hutang  secara  tidak  sah.  Pendudukan  kawasan  hutan  seringkali disebabkan  oleh  pemahaman masyarakat  yang  muncul karena  pendudukan Kawasan  hutan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat menganggap wajar apabila menggunakan, menggarap bahkan pengajuan permohonan hak atas tanah. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa
Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Telah diterbitkan sebanyak 17 sertipikat hak atas tanah  atas  nama  perorangan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten.  Lokasi  tersebut  pada awalnya adalah kawasan hutan Magersaren, dimana istilah tersebut dipakai untuk seseorang yang menumpang ditanah  pekarangan orang  lain.  Pada  dasarnya  meski  tanah  tersebut  termasuk  tanah magersaren  tanah  tersebut  tetap  berstatus  sebagai  Kawasan  hutan.  Tumpang  tindih  yang  terjadi menyebabkan  tidak  terpenuhinya  kepastian  hukum  dan  merugikan  salah  satu  pihak.  Salah  satu akibat dari tumpang tindih tersebut berdasarkan putusan 50/G/2015/PTUN.SMG bahwa hakim telah memutuskan 17 sertipikat sebagaimana yang dimaksud dicabut dan status tanah dikembalikan ke fungsi  semula  yaitu  sebagai  Kawasan hutan.  Oleh  karena  itu  penting  untuk dikaji  terkait  Status Hukum Hak Atas Tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut  maka  permasalahan  yang dikemukakan  dalam  penelitian  ini diantaranya  :  1)  Bagaimana  kepastian dan  kedudukan hukum sertipikat  Hak  Atas  Tanah?    2)  Bagaimana  status  hukum  hak  atas  tanah  pada  kasus  sengketa Kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten?
Penelitian mengenai status hukum sertipikat Hak Atas Tanah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya jurnal yang ditulis oleh Haryati pada tahun 2007 dengan judul “Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian  Hukum”,  hasil  penelitian  tersebut  adalah  Fungsi  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  tanah.  Cara  memperoleh  sertifikat  hak  atas tanah  adalah  dengan  cara  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  dengan dilengkapi dokumendokumen mengenai tanahnya. Faktor-faktor yang merupakan hambatan dalam pensertifikatan hak atas tanah adalah kurangnya pengetahuan terhadap kegunaan sertifikat hak atas tanah,  dan  cara  mengatasinya  adalah  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  hukum  di  bidang pertanahan.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  fokus permasalahan  penelitian  ini  adalah  fungsi sertifikat hak  atas tanah,  cara  memperoleh sertifikat  hak atas  tanah dan  faktir  yang  menghambat proses penerbitan sertifikat (Haryati, 2007).
Jurnal yang ditulis oleh Indri Hadisiswati pada tahun 2014 dengan judul “Kepastian Hukum dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah”,  hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  tujuan pendaftaran  tanah  adalah  unutk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  sebagai  bukti  hak  yang  merupakan perwujudan  dari  proses  pendaftaran  tanah  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan
perlindungan hukum bagi pemegangnya. sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasai negatif yang bertendensi positif. “ Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertifikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak  atas  tanah. ” Untuk  dapat “ lebih  memberikan  kepastian hukum sebaiknya  UUPA menganut  sistim  publikasi  positif,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  fokus  permasalahan penelitian ini adalah Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah ” (Indri, 2014) .
Jurnal yang ditulis oleh Susilowati pada tahun 2015 yang berjudul “Konflik Tenurial dan Sengeketa  Tanah  Kawasan  Hutan  Yang  Dikelola  Oleh  Perum  Perhutani”,  penelitian  tersebut menyatakan bahwa “ Kawasan hutan yang berada dalam situasi konflik yang melibatkan masyarakat, institusi ataupun antar pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan harus segera dilakukan penyelesaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan upaya tetap mempertahankan keberadaan fungsi hutan yang bersangkutan sehingga dapat dimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian tersebut adalah akar permasalahan konflik Kawasan hutan (Susilowati, 2015). ”
Adapun perbedaan jurnal sebelumnya dengan penelitian berjudul Status Hukum Sertifikat Hak  Atas  Tanah  yang  Diterbitkan  Diatas  Tanah  Kawasan  Hutan  (Studi  Putusan 50/G/2014/PTUN.SMG),  yaitu  mengenai  fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini  mengacu terhadap  bagaimana  status  hukum “ sertipikat  hak  atas  tanah  yang ” diterbitkan  di  atas  Kawasan hutan, dengan melakukan studi putusan 50/G/2014/PTUN.SMG.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah “ yuridis  normative.  Pokok  kajiannya  adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Suteki & Taufani, 2018). ” Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan  terhadap  asas-asas  hukum  khususnya  untuk  menemukan  hukum  bagi  suatu  perkara tertentu  atau  sering  disebut  dengan  penelitian  hukum  klinis  (Amirudin  &  Zainal,  2013). Hasil penelitian  hukum  klinis  tidak  memiliki  validitas  yang  berlaku  umum  atau  keseluruhan,  namun hanya berlaku pada kasus tertentu, tidak bertujuan untuk membangun suatu teori namun digunakan untuk menguji teori yang terdapat pada situasi tertentu. ”
Pendekatan “ dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara menelaah  kasus  yang  telah  menjadi  putusan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta
menjadikan reasoning atau pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan menjadi pokok kajian (Marzuki, 2011). ” Spesifikasi “ yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu masalah hukum, sistem hukum dan melakukan kajian sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. ” Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian serta pemahaman terhadap literatur yang bersifat ilmiah dan relevan dengan pokok permasalahan serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kepastian dan Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah.
Secara yuridis “ pengertian tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta (Boedi,  2008). ” Dapat  diartikan  lain  bahwa  hubungan  antara  subyek  yaitu  manusia/badan hukum dengan objek yaitu berupa tanah melahirkan status hukum atau land tenure system . Land tenure  system adalah  hak  atas  tanah,  penguasaan  tanah  atau  uraian  yang  membahas  pokok- pokok umumnya adalah mengenai status hukum penguasaan tanah (MP Tjondronegoro, 1984). Hak penguasaan atas tanah memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (Santoso, 2014)
1. Memberi “ nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; ”
2. Menetapkan “ isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; ”
3. Mengatur “ hal-hal  mengenai  subjeknya  siapa  yang  boleh  menjadi  pemegang  haknya  dan syarat-syarat bagi penguasaannya;dan ”
4. Mengatur “ hal-hal mengenai tanahnya. ”
Hak penguasaan tanah telah ditentukan terkait objek tanahnya serta hubungannya dengan subjek atau pemegang haknya.  UUPA  juga  menyatakan terkait hierarki  hak-hak  penguasaan atas tanah, diantaranya :
1. Hak bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
4. Hak “ Perseorangan atas tanah, meliputi : ”
a. Hak – Hak Atas Tanah;
b. Wakaf tanah hak milik;
c. Hak Tanggungan;
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  memberikan  ketentuan  mengenai  hak-hak  atas  tanah  yang menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai negara atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama dengan orang- orang lain serta badan-badan hukum.” Macam-macam hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA dan dikelompokan menjadi 3 bidang diantaranya : (Santoso, 2014)
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap terdiri dari “ Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan; ”
2. Hak atas “ tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang; ”
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara
Setiap tanah wajib untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah “serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan data fisik, dan data yuridis, dalam bentuk peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal  19  UUPA.  Menurut  Soedikno  Merto  Kusumo, “ kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian  akan  kehilangan  makna  karena    tidak  lagi  dapat  dijadikan pedoman  perilaku  bagi semua  orang  (Salim  HS,  2010). ” Selain  itu “ pendaftaran  tanah    memberikan  perlindungan hukum  kepada  para  pemegang  hak  untuk  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak. ” Pemberian “ surat-surat  bukti  hak  yang  berlaku,  sebagai  alat  pembuktian  yan  kuat  yang selanjutnya secara umum sebagai sertifikat atas tanah merupakan salah satu dari tiga kegiatan Pendaftaran Tanah ” Indonesia (Ali, 2002).
Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal 1  angka 20  PP  Nomor 24 Tahun 1997  tentang pendaftaran tanah adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang
bersangkutan.” Sertifikat “ memberikan kepastian hukum terkait orang yang menjadi pemegang hak atas ” tanah. Dengan kepastian hukum “ tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang  yang  tercantum  namanya  dalam  sertifikat  terhadap  gangguan  pihak  lain  serta menghindari sengketa dengan pihak lain ” (Sutedi, 2014).
Sertipikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu “sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis  yang  dimuat  dalam  sertipikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak  dibuktikan  sebaliknya oleh alat bukti yang lain.” Sehingga dalam hal ini seseorang “ yang merasa dan telah dirugikan haknya atas penerbitan sertipikat dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan, serta apabila putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa sertipikat yang telah diterbitkan tidak sah maka Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  akan    menerbitkan  surat  keputusan  tentang pembatalan ” sertipikat. Selain itu, sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
1. Sertipikat “ merupakan surat tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data  yuridis tersebut sesuai dengan data yang  ada  dalam surat  ukur dan buku  tanah yang ” bersangkutan.
2. Dalam hal “ atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan ” sertipikat.
Berdasarkan  ketentuaan  Pasal 32  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997 “ sistem  publikasi pendaftaran  tanah  yang  dianut  adalah  sistem  publikasi  negatif,  yaitu  sertipikat  hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. ” Hal ini bearti bahwa data fisik dan “ data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai  keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang membuktikan sebaliknya. ” Dengan demikian maka pengadilan “ yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana ” semestinya (Santoso, 2014).
Sertifikat sebagai  tanda  bukti hak yang  bersifat  mutlak apabila memenuhi  unsur-unsur secara kumulatif yaitu :
1. Sertifikat “ diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; ”
2. Tanah “ diperoleh dengan itikad baik; ”
3. Tanah di kuasai secara nyata;
4. Dalam “ waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkan  sertifikat  itu  tidak  ada  yang  mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai penguasaan tanah atau penerbit ” sertifikat (Santoso, 2014).
2. Status Hukum Hak Atas Tanah Pada Kasus Sengketa Kawasan Hutan Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
Penguasaan  dan “ penggunaan  hak  atas  tanah  harus  memiliki  landasan  hukum  guna menjamin kepastian hukum  serta  memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak  atas tanah, melalui penerbitan sertipikat. ” Salah satu tujuan dari dilaksanakannya proses pendaftaran tanah  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  bahwa  “untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.” Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertipikat “ hak atas tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena pada dasarnya dalam UUPA menyatakan bahwa  apabila  ada  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah  dapat  menggugat  pihak  yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Peradilan Umum atau menggugat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ” (Rusmadi, 1997).
Pada  dasarnya  suatu  tanah  dapat  dimohonkan  hak  atas  tanah  apabila  telah  memenuhi syarat-syarat  tertentu.  Namun,  seiring  perkembangan  waktu  yang  menyebabkan  nilai  dan manfaat  tanah  menjadi  naik,  masyarakat  cenderung  berupaya  memperoleh  kepemilikan  ha katas  tanah  dengan  cara  tidak  sah.  Salah  satunya  adalah  pendudukan  Kawasan  hutan  yang menimbulkan konflik dan sengketa.
Sebagai contoh adalah kasus penerbitan 17 sertifikat hak atas tanah di atas Kawasan hutan yang  merupakan  wilayah  kerja  dari  Perum  Perhutani  KPH  Surakarta.  Lokasi  penerbitan
sertifikat tersebut berada di Kawasan hutan petak 93b dan 94c dengan total luas 17.724 m2. Tanah tersebut pada awalnya merupakan Kawasan hutan magersaren yaitu lokasi pada wilayah Kawasan hutan yang digunakan untuk menampung masyarakat sebagai para tenaga kerja Perum Perhutani.  Namun  dengan  berjalannya  waktu  Kawasan  tersebut  menjadi  pemukiman  dan diterbitkan 17 sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Status Tanah magersaren tersebut masih tetap menjadi Kawasan hutan. Sedangkan untuk dapat diajukan hak, maka kawasan hutan yang dimaksud terlebih dahulu harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk menetapkan suatu wilayah tertentu menjadi  kawasan  hutan  atau  kawasan  hutan  sebagai  bukan  kawasan  hutan.  Suatu  kawasan ditetapkan menjadi kawasan hutan melalui proses pengukuhan kawasan hutan.
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  menyatakan  bahwa  “proses  pengukuhan  hutan  dilakukan  untuk  memberikan kepastian atas Kawasan hutan.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa :
Pengukuhan Kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya :
1. Penunjukan Kawasan hutan
2. Penataan batas Kawasan hutan
3. Pemetaan Kawasan hutan dan
4. Penetapan Kawasan hutan.
Kawasan hutan memiliki 3 fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  yaitu  “hutan  konservasi,  hutan  lindung  dan  hutan produksi.”  Menyangkut  perubahan  peruntukan  Kawasan  hutan  diatur  tersendiri dalam “ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan  Fungsi  Kawasan ” Hutan.  Perubahan “ peruntukan  Kawasan  Hutan dapat  dilakukan  secara parsial  dan  untuk  wilayah  provinsi. ” Perubahan “ peruntukan  kawasan  hutan  secara  parsial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. ” Tukar “ menukar  kawasan  hutan  merupakan  suatu  perubahan  kawasan  hutan  produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. ” Sedangkan “ pelepasan Kawasan hutan meupakan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi  yang  dapat  dikonversi  menjadi  bukan  Kawasan ” hutan.  Pelepasan  kawasan “ hutan
dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada ” Menteri. Menteri “ setelah menerima permohonan  dan  meneliti  kelengkapan  persyaratan  dapat  menerbitkan  surat  penolakan  atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan. ”
Perubahan  status  kawasan  harus  melalui  mekanisme  tertentu  sesuai  dengan Peraturan “ Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2010  tentang Tata  Cara  Perubahan  Peruntukan  dan Fungsi Kawasan Hutan. ” Sehingga dalam hal ini seseorang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah  sebagaimana  yang diatur  dalam Pasal  50 ayat (3) huruf a Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara  tidak sah.”
Pendudukan kawasan hutan di atur dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  mengartikan sebagai penguasaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain  untuk  membangun  tempat  pemukiman,  gedung  dan  bangunan  lainnya. ” Penerbitan sertipikat  hak  atas  tanah  pada  kawasan  hutan  seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertipikat hak atas tanah. Hal tersebut berakibat sertipikat tidak memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hanya menimbulakn konflik dan sengketa Kawasan hutan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  menyatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  kehutanan  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  melalui lembaga peradilan dan di luar pengadilan. Dalam hal ini para pihak yang bersangkutan yaitu Perum Perhutani menempuh jalur peradilan dalam penyelesaian kasus sengketa. Pasal 76 ayat (1)  menyatakan  bahwa  “Penyelesaian  sengketa  kehutanan  melalui  pengadilan  dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.”
Pada kasus sengketa kawasan hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta, Berita  Acara Tata Batas  (selanjutnya  disebut  BATB)  dapat  dijadikan  bukti  status  kawasan hutan.  Hal  tersebut dibuktikan dengan dikabulkannya gugatan Perum Perhutani oleh Majelis Hakim dalam putusan No. 50/G/2014/PTUN.SMG. Dalam putusan tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dokumen termasuk BATB yang telah diajukan menjadi alat bukti oleh Perum Perhutani merupakan dasar untuk menguasai dan mengelola kawasan hutan. Sementara dalam putusan
kasasi  Nomor  617K/TUN/2015  ,  Majelis  hakim  menyatakan  bahwa  wilayah  yang  menjadi objek  sengketa merupakan suatu  Kawasan hutan  yang  merupakan wilayah  kerja  dari perum perhutani sebagai penyelenggara Negara di Bidang Kehutanan dan bukan merupakan bekas hak anggaduh  run-temurun  dan  menyatakan  batal  keputusan  tata  usaha  negara  yang  telah diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  serta  memerintahkan  untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah 17 sertipikat yang telah diterbitkan olehnya.
Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat “ merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat  apabila  tanah  tersebut  dikuasi  secara  nyata  dan  diperoleh  melalui  itikad baik. ” Wirjono Prodjodikoro  memberikan  arti  terkait  itikad  baik  dengan  istilah  “dengan  jujur”  atau  “secara jujur”  (Prodjodikoro,  1992).  Sertipikat “ hak  atas  tanah  akan  memiliki  kekuatan  pembuktian yang kuat jika memenuhi beberapa kriteria, salah satunya dalam hal penerbitan yaitu dilakukan oleh instansi yang ” berwenang. Dalam hal ini instansi yang berwenang adalah “ Kepala Kantor Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  diatur  dalam  Peraturan Kepala  Badan  Petanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. ” Pasal  1  angka  14  Permen  Agraria/BPN  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian “ dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolanan ” menyatakan bahwa “pengertian dari pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi  dalam  penerbitannya  atau  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.” Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2)   Permen Agraria/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolanan,  diterbitkan  apabila  terdapat  :  “(1)  cacat administratif; dan/atau (2) melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal 104 ayat 1 juga menyatakan bahwa yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi : (1) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (2) sertipikat hak atas tanah; (3) surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.” Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita berpendapat bahwa : (Sarjita, 2004)
1. Pembatalan “ hak  atas  tanah  adalah  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subyek hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah; ”
2. Jenis / macam “ kegiatannya meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan atau sertipikat hak atas tanah; ”
3. Penyebab “ pembatalan  adalah  karena  cacat  hukum  administrasi  dan  atau  untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak  atas  tanah  serta  karena  adanya  kekeliruan  dalam  surat  eputusan  pemberian  hak bersangkutan. ”
4. Perbuatan “ hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut prosedur, tetapi ditambah syarat syarat yang ternyata syarat tersebut bukan termasuk wewenangnya, dalam hal ini misalnya sertipikat ha katas tanah diberikan jika pemilik mau menyerahkan Sebagian tanahnya secara cuma-cuma untuk pelebaran jalan. ”
Bahwa  berdasarkan  Putusan  Kasasi  Nomor  617K/TUN/2015,  Majelis  hakim menyatakan “ bahwa  wilayah  yang  menjadi  objek  sengketa  merupakan  suatu  Kawasan  hutan yang merupakan wilayah kerja dari perum perhutani sebagai penyelenggara Negara di Bidang Kehutanan  dan  bukan  merupakan  bekas  hak  anggaduh  run-temurun  dan  menyatakan  batal keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten serta memerintahkan untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah 17 sertipikat yang telah diterbitkan ” olehnya. Oleh karena itu dalam kasus ini, pembatalan sertipikat hak atas tanah didasarkan  pada  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Majelis Hakim telah memerintahkan pembatal sertipikat hak atas tanah sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-591 Tanggal 19 Februari 1999 menyatakan  bahwa  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  putusan  pengadilan  maka  perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Putusan “ pengadilan  tersebut  secara  tegas  harus  memerintahkan  pembatalan  keputusan pemberian hak yang bersangkutan; ”
2. Apabila “ terdapat  keragu-raguan  atau  diperlukan  penafsiran  mengenai  maksud  putusan pengadilan hendaknya hal tersebut dikonsultasikan dengan BPN. ”

## D. SIMPULAN
Berdasarkan “ hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  hukum  sertipikat  hak atas  tanah  adalah  sebagai  alat  pembuktian  bagi  para  pemegang  haknya  serta  demi  menjamin terciptanya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat. ” Sertipikat “ hak  atas  tanah  memiliki  sifat pembuktian  yang  kuat,  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang  membuktikan  sebaliknya. Sedangkan status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa kawasan hutan Bayat harus
dibatalkan. ” Hal  tersebut  terjadi  karena  dalam  proses  peradilan,  pihak  Perum  Perhutani  dapat membuktikan  bahwa  17  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Klaten berada di Kawasan Hutan Bayat. ”

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, A. C. (2002). Hukum Pertanahan . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Amirudin, & Zainal, A. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo. Boedi, H. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan . Jakarta: Djambatan.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
MP Tjondronegoro, S. (1984). Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa . Jakarta: PT Gramedia.
Prodjodikoro, W. (1992). Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Sumur.
Ridwan, L. (2017). Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jurnal Yustisiabel , 1 .
Rusmadi,  M.  (1997). Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaannya  dalam  PraktiAdministrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik . Jakarta: Mandar Maju.
Salim HS. (2010). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Santoso, U. (2014). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Jakarta: Prenamedia.
Sarjita,  H.  B.  N.  M.  dan.  (2004). Aspek  Hukum  Pembatalan  dan  Kebatalan  Hak  Atas  Tanah . Yogyakarta: BA Offset.
Suhendar, E. dan Y. W. B. (1998). Petani dan Konflik Agraria . Bandung: Penerbit Akatiga. Supriyadi, B. E. (2013). Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sutedi, A. (2014). Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Bina Cipta.
Suteki, &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitan Hukum Filsafat, Teori  dan Praktik .  Depok: Raja Grafindo.

## Artikel Jurnal:
Asteris,  M.  K.  (2014).  Sengketa  Kawasan  Hutan  Lindung  Antara  Perum  Perhutani  Dengan Masyarakat  Desa  Kemloko  Kecamatan  Tembarak  Kabupaten  Temanggung. Unnes  Law

## Journal .
Estiyani.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Akta Cacat Hukum. Notarius , 12 .
Haryati. (2007). Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 5 .
Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. Jurnal Ius , IV .
Ilyas, I. (2011). Serifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Peradilan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum .
Indri, H. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. AHKAM , 2 .
Pansariang, J. S. (2014). Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia.
Lex Privatum , II .
Permadi,  I.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Tanah  Bersertifikat  Ganda  Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Yustisia , 5 .
Ridwan, L. (2017). Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jurnal Yustisiabel ,
1 .
Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Ilmu Hukum , 10 .
Susilowati.  (2015).  Konflik  Tenurial  dan  Sengketa  Tanah  Kawasan  Hutan  Yang  Dikelola  Oleh Perum Perhutani. Jurnal Repetorium .
Tuti, R. (2018). Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Varia Hukum .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian “ dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolanan ”