## MANAJEMEN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA
Subandi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 E-mail: subandi@radenintan.ac.id

## Ahmad Fauzan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 E-mail: subansi@radenintan.ac.id
Received: 28/05/2018 Revised: 15/07/2018 Approved: 19/09/2018
Manajemen  Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Manusia Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
The  authors  analyze  the  government’s  policies  in  developing  people’s economic  interests  of  small  and  medium  enterprises  by  using  the  principles  of good governance. This study uses descriptive qualitative literature research using primary  and  secondary  data  sources.  The  authors  urge  that  some  policies  should be  taken  within  the  framework  of  good  government  management,  among  others are: conducting program socialization and achieving strategies for the community; identifying  human  resources,  ownership  of  sufficient  capital;  encouraging entrepreneurial  spirit  in  small  and  medium-sized  communities;  and  facilitating business  customers  (market  segmentation),  and  the  supervision  and  continuous improvement (quality  Improvement).
Keywords: Good Governance, Management, and Enterpriser.

## Abstrak
Penulis  menganalisa  bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam mengembangkan  minat  ekonomi  kerakyatan  usaha  kecil  dan  menengah dengan menggunakan prinsip Good Governance . Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  kepustakaan  dengan  menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian penulis dalam langkah- langkah  Kebijakan  pemerintah  dengan  menggunakan  manajemen  good governance yang harus dilakukan adalah : 1). Melakukan sosialisai program dan strategi pencapainya kepada masyarakat, 2). Mengidentifikasi sumber daya manusia, pemilikian modal yang cukup, 3). Munculnya seangat jiwa kewirausahaan pada masyarakat kecil dan menengah4). Adanya pelanggan bisnis  (sekmentasi  pasar),  dan    adanya  pengawasan  serta  perbaikan  terus menerus ( Quality Improvement ).
Kata Kunci : Good Governance , Manajemen, dan Wiraswasta.

## Pendahuluan A.
Bangsa  Indonesia  telah  merdeka  selama  enam  dasa  warsa, selama  tengang  waktu  itu  belum  banyak  kebijakan  yang  berpihak kepada rakyat kecil, daerah terpinggir dan terpencil, sehingga nampak kesenjangan sosial dan ekonom muncul, sehingga sampai saat ini belum mampu keluar dari persoalan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan. Data pada tahun 2014 Indonesia memiliki 0,24% wirausaha dari populasi 248 juta jiwa, suatu negara akan mencapai kemakmuran  jika  2%  dari  jumlah  penduduk  menjadi  pengusaha. Dengan  berwirausaha    suatu  bangsa  dapat  menjaga  pertumbuhan ekonomi    dalam  jangka  panjang,  maka  dibutuhkan  wirausaha (pengusaha)  minimal  2%  dari  jumlah  penduduk,  jika  dianalogikan kurang lebih 5 juta penduduk menjadi pengusaha, maka pertumbuan ekonomi akan mampu stabil dan berkelanjutan perlu dibuat sebuah aturan atau kebijakan yang mampu mendorong kemauan masyarakat untuk berusaha dari tingkat yang paling  bawah.
Usaha  Kecil  dan  Menengah,  salah  satu  bagian  penting  dari perekonomian suatu negara memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menegah ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga  baru  dapat  mendukung  pendapatan  rumah  tangga.
Selain dari usaha kecil dan menengah juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Usaha kecil yang menengah perlu mendapat perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi bisnis  yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan antara pasar, aspek produsen dan konsemen.
Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar usaha kecil dan menengah  di Indonesia adalah rendahnya tingkat produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk. Harus diakui bahwa Indonesia saat ini usaha kecil dan menengah  merupakan wadah para wirausahawan untuk  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  sebagian  besar  pekerja di  Indonesia,  akan  tetapi  kontribusi  dalam  output  nasional  masih dikatagorikan  rendah.  Hal  ini  dikarenakan,  banyaknya  tenaga kerja  dibandingkan  usaha  yang  tersedia  khususnya  usaha  kecil dan  menegah.  Bila  upah  dijadikan  produktivitas,  upah  rata-rata  di usaha kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan  produktivitas  sektor  usaha  kecil  yang  rendah  bila  di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.
Di antara berbagai faktor penyebab adalah rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut menjadi isu yang mengemuka saat ini, sehingga pengembangan usaha kecil dan menengah secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan  kinerja  usaha  kecil  dan  menengah.  Perkembangan ekonomi secara lebih luas di Indonesia mengakibatkan tingkat daya saing Indonesia masih rendah diantara negara-negara tetangga kita seperti  misalnya  Singapura,  Malaysia  dan  Thailand.  Peningkatan produktivitas  pada  usaha  kecil  dan  menengah,  akan  berdampak luas  pada  perbaikan  kesejahteraan  rakyat  karena  usaha  kecil  dan menengah  adalah  tempat  dimana  banyak  orang  menggantungkan sumber  kehidupannya.  Salah  satu  alternatif  dalam  meningkatkan produktivitas  usaha  kecil  dan  menegah  adalah  dengan  melakukan modernisasi  sistem  usaha  dan  perangkat  kebijakannya  yang sistemik  sehingga  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  luas  lagi
dalam  meningkatkan  daya  saing  daerah.  Para  pelaku  usaha  kecil dan  menengah  masih  konservatif  terhadap  informasi  dan  belum mempraktikkan  aspek  keterbukaan  informasi  secara  memadai. Mayoritas  usaha  kecil  dan  menengah  belum  menjalankan  usaha secara profesional dan belum memiliki perencanaan jangka panjang, sehingga ada risiko dari aspek keberlanjutan ( sustainability ).
Beberapa penelitian sebelumnya telah  menganalisa Konsentrasi Regional  UKM  di  Indonesia  1999-2001  yang    membuktikan  bahwa UKM  memberikan  kontribusi  ratarata  90%  terhadap  penyerapan tenaga  kerja  dari  semua  sektor 1 ,    bagaimana  pengembangan  usaha kecil    dan  menengah  dengan  pendekatan  kluster 2 ,    Perbaikan Manajemen  UKM  melalui  Kartu  Biaya  Pesan  Produksi  dengan penetapan  harga  jual  dan  pengendalian  biaya.  Penerapan  kartu  ini juga sekaligus melengkapi program tahun sebelumnya yaitu tentang penggunaan Papan Informasi Produk dan Papan Informasi Stok, 3
Dari sini penulis berusaha menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah  dalam  mengembangkan  minat  ekonomi  kerakyatan usaha  kecil  dan  menengah  dengan  menggunakan  manajemen Good  Governance.

## Kebijakan  Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia B.
Usaha  kecil  dan  menengah  mempunyai  peran  penting  dan strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Selain  berperan dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  usaha kecil  dan  menengah  juga  berperan  dalam  mendistribusikan  hasil- hasil  pembangunan.  Usaha  kecil  dan  menengah  juga  telah  terbukti tidak  terpengaruh  terhadap  krisis  global.  Ketika  krisis  menerpa pada  periode  tahun  1997-1998,  hanya  usaha  kecil  dan  menengah yang  mampu  tetap  berdiri  kokoh.  Data  Badan  Pusat  Statistik memperlihatkan,  pasca  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  jumlah usaha kecil dan menengah tidak berkurang, justru meningkat terus,
1 Dyah  Ratih  Sulistyastuti,  “Dinamika  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-200” 9, no. 2 (2004): 22.
2 M Kholid Mawardi, “Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” t.t., 18.
3 Hasbi Yasin, Darwanto Darwanto, dan Hari Susanta Nugraha, “Perbaikan Manajemen UKM melalui Kartu Biaya Pesan Produksi,” E-DIMAS 9, no. 1 (28 Maret 2018): 98, https://doi.org/10.26877/e-dimas.v9i1.1746.
bahkan  mampu  menyerap  85  juta  hingga  107  juta  tenaga  kerja sampai tahun 2012. 4 Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak  56.539.560  unit.  Dari  jumlah  tersebut,  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah  sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, usaha  kecil  dan  menengah  potensial  bagi  industri  jasa  keuangan, terutama bank untuk menyalurkan  pembiayaan.
Usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian  di  Indonesia.  usaha  kecil  dan  menengah  memiliki proporsi  sebesar  99,99%  dari  total  keseluruhan  pelaku  usaha  di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha kecil dan menengah telah  mampu  membuktikan  eksistensinya  dalam  perekonomian  di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan  perusahaan  besar.  Karena  mayoritas  usaha  berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar  dalam  mata  uang  asing.  Sehingga,  ketika  ada  fluktuasi  nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas  krisis.  Bisnis  usaha  kecil  dan  menengah  menyumbang  PDB (Produk  Domestik  Bruto)  sekitar  60%  dan  membuka  lapangan pekerjaan bagi masyarakat 5 .
Selama  tahun  2011  sampai  2012  terjadi  pertumbuhan  pada usaha  kecil  dan  menengah  serta  penurunan  pada  usaha  besar.  Bila pada  tahun  2011,  usaha  besar  mencapai  41,95%  tahun  berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada usaha kecil dan menengah terjadi  sebaliknya.  Bila  usaha  menengah  pada  tahun  2011  hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar  terjadi  pada  usaha  mikro,  bila  tahun  2011  hanya  mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.
4 Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) (Kerjasama  LPPI dengan Bank Indonesia, 2015), 1-3.
5 Bank Indonesia, “data PDB,” 2015, 17.
Marsch,  Schmieder,  dan  Aerssen  menyatakan  bahwa terjadi  kesenjangan  informasi  dalam  usaha  kecil  dan  menengah 6
Kesenjangan informasi antara usaha kecil dan menengah dan Bank timbul dari kurangnya catatan akuntansi usaha kecil dan menengah, laporan  keuangan  atau  rencana  bisnis  yang  kurang  memadai, sehingga  sulit  bagi  kreditor  dan  investor  untuk  usaha  kecil  dan menengah  dinilai  kelayakan  kredit  dari  proposal  usaha  kecil  dan menengah yang potensial. 7 Dalam RPJM II 2010-2014, secara eksplisit dijelaskan  bahwa  sangat  perlu  untuk  usaha  kecil  dan  menengah meningkatkan  dan  memajukan  serta  menambah  akses  terhadap modal dan melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai kementerian atau lembaga melakukan program-program  untuk  peningkatan  akses  permodalan,  produksi, pemasaran  dan  manajemen.  Fakta  menunjukkan  bahwa  akses modal  usaha  kecil  dan  menengah  di  Indonesia  adalah  perbankan dan  investor  individu.  Salah  satu  permasalahan  yang  terungkap adalah  belum  adanya  kesiapan  fundamental  pada  usaha  kecil  dan menengah  dimana  sebagian  besar  perusahaan  masih  menjalankan usahanya secara konvensional dan belum menerapkan good corporate dan governance .  Secara  umum,  pelaksanaan Corporate  Governance yang baik menjadikan perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik, kekurangan usaha kecil dan menengah adalah pelaksanaan Corporate Governance yang lemah. 8 Para pelaku usaha kecil dan menengah masih konservatif  terhadap  informasi  dan  belum  mempraktikkan  aspek keterbukaan  informasi  secara  memadai.  Mayoritas  usaha  kecil  dan menengah belum menjalankan usaha secara profesional dan belum memiliki perencanaan jangka panjang, sehingga ada risiko dari aspek keberlanjutan ( sustainability ).
6 Marsch, K., Schmieder, C dan Aerssen , K.F., “Banking Consolidation and Small Business Finance Empirical Evidence” (2007).
7 Iorpev, L, “Does Bank Size Master to Smalland Medium Scale Enterprises (SMEs) Financingin Negeria?” 2(3) (2012): 9.
8 Wahab,  E.  A.  A.,  How,  J.  C.  Y.  dan  Verhoeven,  P,  “The  Impact  of  the Malaysian Code on Corporate Governance: Compliance, Institutional Investors, and Stock Performance.” 3(2), (2007): 106-129.
Pada  Bab  I  pasal  1  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang    Usaha Kecil dan  Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha  Kecil, dan Menengah adalah:
Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik orang perorangan
1. dan  atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri 2. sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
3. sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini.
Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  perorangan yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Sebagaimana  Pasal  19  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  usaha kecil  dan  menengah,  pengembangan  dalam  bidang  sumber  daya manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c dilakukan  dengan  cara:  a).  Memasyarakatkan  dan  memberdayakan kewirausahaan, b). Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dan  c).Membentuk  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  dan pelatihan  untuk  melakukan  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
Dari  ketiga  aspek  tersebut  berarti  sumber  daya  manusia merupakan  subyek  yang  terpenting  dalam  pengembangan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  menengah  agar  dapat  menciptakan  wirausaha yang  mandiri  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu  masyarakat perlu  diberdayakan  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  sehingga
dapat  mempengaruhi  kualitas  produksi  yang  dihasilkan dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  untuk kesejahteraan  masyarakat.
Merujuk  pada  definisi  welfare  dari  Howard  Jones    dalam Suharto 9 ,  tujuan  utama  pembangunan  kesejahteraan  sosial  adalah penanggulangan  kemiskinan  dalam  berbagai  manivestasinya.  “ The achievement  of  social  welfare  means,  first  and  faremost,  the  alleviation of  proverty  in  its  many  manivesstations ”.  Makna  “kemiskinan  dalam berbagai  manivestasinya”  menekankan  bahwa  masalah  kemiskinan di  sini  tidak  hanya  merujuk  pada  “kemiskinan  fisik”,  seperti rendahnya pendapatan ( income proverty ) atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia,  pelacuran,  pekerja  migran,  termasuk  di  dalamnya menyangkut  masalah  kebodohan,  keterbelakangan,  serta  kapasitas dan  efektivitas  lembaga-lembaga  pelayanan  sosial  pemerintah  dan swasta  (LSM,  Organisasi  sosial,  institusi  lokal)  yang  terlibat  dalam penanggulangan  kemiskinan.
Penjelasan Spicker dalam Suharto 10 mengenai konsep walfare juga membantu mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan sosial  dengan  menyatakan  bahwa walfare (kesejahteraan)  dapat diartikan  sebagai  “ well-being ”  atau  “kondisi  sejahtera”.  Namun walfare juga berarti „ The provision of social service provided by the state ” dan  Certain  menuliskan  “ of  benefits,  especially  meansteasted  social security, aimed at poor people ”. Artinya, pengembangan kesejahteraan sosial  menunjuk  pada  pemberian  pelayanan  sosial  yang  dilakukan oleh  negara  atau  jenis-jenis  tunjangan  tertentu,  khususnya  jaminan sosial  yang  ditujukan  bagi  orang  miskin.  Seperti  di  negara  lain, maka pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada  bidang,  yaitu  pelayanan  sosial,  perlindungan  sosial,  dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan  berdasar  pada  kebijakan  atau  strategi  yang  bermakna pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.
9 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 9. 10 Edi Suharto, 9.
Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  mengharuskan  untuk menata  secara  mendasar  tentang  perekonomian  yang  berpihak kepada  ekonomi  kerakyatan  dan  bukan  ekonomi  kapitalis  dengan mengamanatkan  pada  perundang-undanag  yaitu  pada  UUD  1945 pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yaitu perekonomian disusun atas usaha  bersama  dengan  azas  kekeluargaan.  Hal  tersebut  diperkuat dengan  ditetapkannya  Undang-undang  nomor  25  tahun  1992 tentang  Perkoperasian  Indonesia  dan  Peraturan  Menteri  Koperasi dan  usaha  kecil  dan  menengah  Republik  Indonesia  tentang  rapat anggota  koperasi.  Penataan  tersebut  diharapkan  berdampak  pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antar  unsur  atau  elemen  yang  saling  mempengaruhi  dan  berkaitan membentuk  suatu  totalitas.  Sistem  berkaitan  dengan  hubungan antar  unsur  atau  elemen  yang  saling  mempengaruhi  dan  berkaitan membentuk  suatu  totalitas.  Perubahan  pada  satu  elemen  kiranya dapat  mempengaruhi  unsur  lain  dalam  sistem  itu  sendiri.  Struktur berhubungan  dengan  tatanan  yang  tersusun  secara  teratur  dan sistematis. Sedangkan perubahan struktur mencakup mekanisme dan prosedur,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  organisasi dan  lingkungannya  dalam  kerangka  pencapaian  tujuan  efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan.
Untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah diperlukan  langkah  kongkrit  seperti  1).  Kebijakan  yang  memihak kepada  usaha  kecil  dan  menengah  2).  Deregulasi  kebijakan  3). Memberikan  peluang  pasar  baik  dalam  negeri  4).  Mendorong eksportir hasil produk usaha kecil dan menegah 5). Alih teknologi. Kemajuan  ekonomi  terkait  dengan  perkembangan  penguasaan teknologi,  sebagian  terbesar  bersifat  statis  atau  tidak  terkoordinasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara ‘ incremental ’ dan dalam waktu tertentu ). Waktu penguasaan teknologi  ini  bergantung  pada  sektor  industrinya  dan  proses akumulasinya memiliki kekhasaan produk.

## Manajemen Good Governance pada Pengembangan Sumber C. Daya Manusia
Di  Indonesia,  prinsip-prinsip  GCG  selalu  dijadikan  salah satu  opsional  manajemen  sebuah  perusahaan  yang    meliputi transparancy memiliki  arti  bahwa  informasi  yang  bersifat  material dan  relevan  harus  disediakan  oleh  pihak  manajemen, accountability berarti  pengelolaan  organisasi  bisnis  dilakukan  dengan  benar, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan namun juga mempertimbangkan  kepentingan stakeholder , responsibility memiliki arti  semua  peraturan  perundang-undangan  harus  ditaati  oleh perusahaan  dan  pertanggung-jawaban  sosial  kepada  lingkungan sekitar  agar  terjadi  kesinambungan  usaha  untuk  jangka  panjang, indepedency berarti  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi, pengelolaan perusahaan harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak lain, fairness memiliki arti bahwa hak – hak para  pemangku  kepentingan  harus  diberikan  perhatian  agar  dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih efektif. Prinsip- prinsip  GCG  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  prinsip GCG  telah  diterapkan  dalam  manajerial  perusahaan  pada  sumber daya  manusia 11
Pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG)  sangat diperlukan  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  dunia internasional  sebagai  syarat  mutlak  bagi  dunia  perbankan  untuk berkembang dengan baik dan sehat. 12 Hal ini juga  diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak dengan menguntungkan dirinya sendiri, melainkan menguntungkan bagi  pemilik  perusahaan  dengan  menyamakan  kepentingan  antara pemilik perusahaan dengan mengelola perusahaan. 13
Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu 14 . Pelaku dan sifatnya dilakukan  oleh  keturunan  dan  lingkungannya,  sedangkan  prestasi
11 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka  Alvabet, 2005), 35. 12 Nur Hidayati Setyani, “Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia,” 2012, 49.
13 Yufenti Oktafia, “Pengaruh Good Corporate Governance,” t.t., 19.
14 Malayu  Hasibuan, Manajemen  Sumber  daya  Manusia (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2003), 224.
kerjanya dimotivasi oleh  keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia di  singkat  SDM  merupakan  yang  dimiliki setiap  manusia.  SDM  terdiri  dari  daya  fikir  dan  daya  fisik  setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir  dan  daya  fisiknya.  SDM  atau  manusia  menjadi  unsur  utama dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan.  Peralatan  yang  handal  atau canggih  tanpa  peran  aktif  SDM,  tidak  berarti  apa-apa.  Daya  pikir adalah  kecerdasan  yang  dibawa  lahir  (modal  dasar)  sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient ( IQ ) dan Emotion Quality ( EQ ).
Menurut  Abdurrahmat  Fathoni 15 Sumber  Daya  Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia.  Manusia  sebagai  unsur  terpenting  mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara   optimal   bagi   kepentingan organisasi,   maupun   bagi kepentingan individu.
Menurut  Veithzal  Rivai 16 ,  Manajemen  Sumber  Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi  segi-segi  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan dan  pengendalian.  Proses  ini  terdapat  dalam fungsi atau bidang produksi,  pemasaran,  keuangan,  maupun  kepegawaian.  Karena sumber  daya  manusia  dianggap  semakin  penting  perannya  dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  mengenai  manajemen dan sumber   daya   manusia   tersebut,   maka   dapat   ditarik gambaran secara  sederhana  mengenai  pengertian  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (MSDM)  yaitu  segala  bentuk  kegiatan  mengelola  sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan  aspek  yang  paling
15 Abdurrahman Fathoni, Organisasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 8.
16 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), th.
penting  dikarenakan  sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan  karya.
Keberhasilan  sebuah  perusahaan  bukan  hanya  tergantung dari  permodalan  secara  riil  yaitu  berbentuk  uang,  namun  ada hal penting  lain  yang  juga  berpengaruh  adalah  SDM  yang  ada  dalam perusahaan  tersebut.  Mengelola  Sumber  Daya  Manusia  dalam perusahaan  sangatlah  penting.  Dimana  SDM  sangat  dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk sebuah kemajuan perusahaan tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sebuah perusahaan dituntut untuk mampu  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  yang ada.
Dalam  era  globalisasi  persaingan  merupakan  hal  yang semakin  nyata  terjadi  dan  kita  saksikan,  terlebih  ditambah  dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat dan semakin canggih. Terdorong oleh kondisi tersebut, setiap organisasi baik yang bergerak dalam lingkup industri maupun jasa, baik yang berorientasi pada pr ofit ataupun non-profit dituntut untuk  mampu  menggerakkan serta   memberdayakan   sumber daya  yang  dimilikinya  seoptimal mungkin  guna  memperoleh hasil yang terbaik.
Strategi  pengembangan  SDM  merupakan  perencanan mengenai cara bagaimana kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki  mampu  berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik,  meningkat kemampuan  kerja, skill dan  memiliki  loyalitas  yang  baik  terhadap organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan untuk kelangsungan  sebuah  organisasi  agar  mampu  berkembang  secara lebih  dinamis.  Manusia  adalah  unsur  terpenting  dalam  sebuah organisasi,  manusia  adalah  penggerak  dan  pengelola  dari  sumber daya  organisasi  yang  ada,  sehingga  tidak  berlebihan  menjadikan sumber daya manusia sebagai unsur yang layak mendapat prioritas lebih dari sumber daya organisasi yang lainnya sehingga sumber daya manusia  yang  ada  memiliki  kualitas  yang  terbaik,  karena  dengan
memiliki sumber daya manusia yang terbaik maka daya saing atas organisasi tersebut akan semakin tinggi.

## GCG Mengembangkan Jiwa Wirausaha. D.
Menumbuhkan  jiwa  kewirausahaan  tidak  cukup  ditujukan semata  mata  kepada  personil  aparatur,  melainkan  juga  harus didukung  dengan  pembentukan  organisasi  yang  kondusif  hal  ini sejalan dengan dikemukakan Drukker dalam Jaswadi 17 bahwa hampir setiap orang bisa menjadi wirausahawan. Sebaliknya wirausahawan bisa berubah menjadi birokrat, apabila organisasinya disusun untuk mendorong perilaku birokratis.
Kewirausahaan  dapat  dipandang  sebagai  institusi kemasyarakatan  yang  mengandung  nilai-nilai  dan  dinyatakan dalam  perilaku.  Nilai  dan  perilaku  itu  merupakan  dasar,  sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. Wirausaha  adalah  pelakunya.  Pada  masa  lalu  kewirausahaan  dan wirausaha adalah urusan pengalaman langsung di lapangan. Hanya sedikit sekali yang masuk sebagai materi pelajaran formal di sekolah. Demikian juga pembahasan masalah kewirausahaan dan wirausaha dahulu biasanya dilakukan dengan pendekatan mikro, khususnya dari sudut sifat-sifat dan perilaku pribadi wirausaha. Saat ini pendekatan mikro  dilengkapi  dan  dijelaskan  dengan  pendekatan  makro  yaitu faktor lingkungan dan faktor sosiologis lainnya seperti model Carol Moore  dalam  Bygrave 18 ,  khususnya  kebijakan  pemerintah  untuk pembinaan pengembangan budaya kewirausahaan dan ketersediaan serta  kesiapan  sumber  daya  di  masyarakat  sendiri  dalam  arti  fisik dan mental akhirnya akan menentukan ruang lingkup, intensitas dan profil perilaku kewirausahaan.
Entrepreneurship  adalah  adalah  kewiraswastaan  atau kewirausahaan yang terjadi dalam suatu perusahaan pribadi, sehingga pelakunya  (wirausaha)  memiliki  kebebasan,  dan  tidak  terikat  oleh aturan-aturan  yang  akan  “mengekang”  perilakunya.  Sedangkan intrapreneurship adalah  perilaku  kewirausahaan  seseorang  yang
17 Jaswadi, Penerapan Good Governance pada Perusahaan Skala Kecil dan Menengah Non Go Public. (Malang: Politeknik Negeri Malang, 2016), 67.
18 W.D. Bygrave, ““Small Business Managers’ Attitudes Towards And Use Of Financial Sources,”” 2 (1995): 139–154.
berada dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu baik Pemerintah maupun swasta, sehingga mereka terikat oleh suatu peraturan atau perundang-undangan tertentu. Namun demikian keduanya memiliki karakteristik yang sama, perbedaannya hanyalah dalam aplikasinya karena situasi yang berbeda.
Kewirausahaan dalam konteks entrepreneurship didefinisikan bahwa “ entrepreneurship is the creation of value through the creation of the organization ” 19 Jadi kewirausahaan adalah penciptaan nilai yang terjadi melalui  penemuan,  layanan,  transaksi,  teknologi,  dan  pemasaran bagi masyarakat, melalui pembentukan  atau pengembangan suatu organisasi.    Kao  mengemukakan  bahwa:  “ entrepreneurship  is  the attempt  to  create  value  through  recognition  of  the  business  opportunity, the management of risk taking appropriate to the opportunity, and through the  communicative  and  management  skills  to  mobilize  human,  financial, and  material  resources  necessary  to  bring  a  project  to  fruition .  Artinya kewirausahaan  adalah  usaha  menciptakan  nilai    melalui  peluang bisnis baru, manajemen yang berani mengambil resiko yang sesuai dengan peluang yang ada, keterampilan manajemen yang komunikatif untuk memobilisasi orang-orang, dana, peralatan dan sumber daya lainnya, yang diperlukan agar pekerjaan berhasil guna. Dinyatakan dalam Hadits yang artinya: Rasulullah Muhammad SAW. bersabda bahwa manusia yang baik adalah manusia yang paling bermakna atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari hadits ini dapat diturunkan beberapa sikap wirausaha muslim antara lain sebagai berikut :
Pertama , seorang wirausaha muslim selalu berpikir, berbuat, dan  berusaha  untuk  sebanyak-banyaknya  membantu  orang  lain.  Ia mengamati  lingkungannya,  dan  bertanya  pada  dirinya  apa  yang dapat aku perbuat untuk membantu orang lain.
Kedua ,  seorang  wirausaha  muslim  lebih  mementingkan masyarakat dibanding dengan kepentingan dirinya dan kelompoknya. Fokus perhatiannya adalah apa kebutuhan orang banyak yang dapat dilakukan olehnya, sehingga mereka  mendapat kepuasan. Pedagang muslim berusaha memuaskan pelanggannya, dengan selalu berusaha memenuhi  kebutuhan  pelanggannya,  oleh  layanannya,  dan  jenis
19 Suandi dan Y. Sri, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: tp, 2011), 67.
barang serta kualitasnya yang prima. Dalam pemasaran konsep ini disebut dengan customers focus , yaitu perilaku pedagang dalam upaya memuaskan pelanggannya.
Ketiga , seorang wirausaha mampu mengubah suatu masalah menjadi peluang. Gejala hidup boros yang terjadi dalam masyarakat dewasa  ini,  antara  lain  seperti,  banyaknya  model  pakaian  yang beraneka ragam, mendorong sikap masyarakat menjadi konsumeristis. Orang-orang merasa bergengsi bila mampu memakai sepatu dengan merek tertentu, atau mampu berbelanja di supermarket, atau makan di restoran asing, meskipun mereka harus mengorbankan uang yang lebih  besar  karena  harga  yang  berlipat.  Hal  tersebut  sebenarnya merupakan suatu masalah, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tingkat ekonominya lemah. Bagi seorang wirausaha hal tersebut merupakan peluang bisnis , dan ini merupakan sikap wirausaha muslim untuk mengubah sikap masyarakat. Seorang wirausaha  muslim  sangat  sedih  melihat  terjadinya  konsumerisme di lingkungan masyarakat, karena pemborosan yang terjadi sebagai akibatnya, dan merupakan nilai dan sikap yang bertentangan dengan nilai dan sikap seorang mu’min yang kaaffah.
Oleh  karena  itu  seorang  wirausaha  muslim  dengan  tekun mempelajari  perkembangan  mode  yang  terjadi  secara  global, observasi ke tempat-tempat perbelanjaan mewah, belajar mendesain yang  sesuai  dengan  mode  terkini,  mempelajari  bahan-bahan  baku tekstil  yang  berkualitas  dengan  harga  yang  terjangkau.  Kemudian ia  luncurkan  produk  yang  sesuai  dengan  model  masa  kini,  tetapi dengan harga murah dan terjangkau oleh kaum ekonomi lemah. Ia ingin memuaskan pelanggannya, dengan kualitas barang yang prima dengan harga yang sangat terjangkau masyarakat luas. Ia memiliki idealisme  yaitu  ingin  memerangi  konsumerisme  yang  menggejala saat  itu.  Ia  ingin  bermakna  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas, dalam memenuhi kebutuhan dan seleranya, serta mengubah sikapnya kembali  kepada  nilai  dan  sikap  muslim  yang  ekonomis.  Kegiatan tersebut  menggambarkan  adanya  kemampuan  untuk  mengubah suatu  masalah  menjadi  peluang  dan  mengupayakan  peluang  itu hingga “berbuah”, baik bagi masyarakat luas maupun dirinya.
Perguruan tinggi biasanya sarat dengan tugas-tugas berkarya dalam  dunia  ilmiah.  Ada  perguruan  tinggi  yang  jadi  pemimpin, peneliti,  pembaharu,  penemu,  inovator  dan  pemandu  karya- karya  ilmiah.  Tetapi  banyak  perguruan  tinggi  yang  menghadapi kesenjangan  komunikasi  ilmiah,  hanya  bisa  jadi  konsumen  karya ilmiah  yang  sudah out-of-date dan  bertindak  sebagai  pengecernya. Paper singkat ini hendak menelusuri potensi dan peranan perguruan tinggi dan seberapa besar, jika ada, untuk memproyeksi masa depan kewirausahaan  di  Indonesia  serta  memberi  alternatif  jawaban terhadap satu tantangan besar yang dihadapkan kepada bangsa kita dewasa  ini  (seperti  banyaknya  tenaga  kerja,  lapangan  kerja  yang sangat  terbatas,  rendahnya  produktivitas,  masih  belum  optimalnya penggunaan  sumber  daya  alam  serta  ketidakstabilan  ekonomi). Apakah masih ada potensi yang belum dimanfaatkan, apakah masih mungkin  ada  pergeseran  memfungsikan  sebagian  dari  potensi  itu untuk menjawab tantangan ini : membangkitkan kewirausahaan dan mengantar  hadirnya  pewirausaha  yang  mempunyai  keunggulan bersaing di era pasar bebas.
Para ahli dan praktisi dewasa ini sepakat bahwa kewirausahaan dapat  dipelajari.  Sebagian  besar  dari  mereka  juga  percaya  bahwa kewirausahaan  itu  dapat  diajarkan.  Forumnya  bisa  formal  atau non  formal.  Sistem  penyampaian  dan  metode  pengajarannya  bisa bervariasi. Dengan hasil pendidikan itu, mereka menambah kekuatan generator  terhadap  bakat-bakat  kewirausahaannya.  Sudah  lewat waktunya  bagi  pandangan  atau  pendapat  bahwa  kewirausahaan hanya  soal  bakat  semta-mata.  Sudah  lewat  juga  waktunya  bagi pandangan  dan  pendapat  bahwa  pewirausaha  itu  tabu  dengan banyak  aturan  dan  banyak  rencana  yang  membatasi  kebebasannya dan  daya  kreatifnya.  Disamping  infromasi  dan  pelajaran  tentang kewirausahaan,  pewirausaha  dewasa  ini  mutlak  memerlukan penguasaan  prinsip-prinsip  manajemen  bisnis,  yang  berkedudukan atau  berperan  sebagai  partnernya  yang  dapat  saling  membantu, memperkuat posisinya dan meningkatkan kemajuannya.
Tanpa  penguasaan  prinsip-prinsip  manajemen  bisnis, pewirausaha seakan-akan pincang. Pewirausaha dapat mempercayakan penerapan ketrampilan manajemen bisnis kepada yang dipercayanya.
Manajemen strategik adalah sistem manajemen bisnis yang dianggap paling sejalan dengan gaya dan pendekatan pewirausaha. Manajemen strategik  berorientasi  dan  berwawasan  masa  depan.  Ia  meluncurkan pendekatannya berdasarkan analisis kedepan. Ia menuntut visi-misi- posisi-tujuan-strategi-aksi yang kreatif, adaptif dan dinamik. Dengan begitu, khususnya pelaku wirausaha baru yang karena masih terbatas pengalamannya  belum  terkenal  sebagai  pengambil  keputusan  dan tindakan  tepat  secara  intuitif,  dapat  dibantu  dalam  putusan  dan tindakannya dengan pemikiran yang berdasar konsep-konsep ilmiah.
Dalam kaitannya pada strategi pengembangan sumber daya manusia,  Penerapan  prinsip  GCG  yang  baik  dapat  memengaruhi kinerja  organisasi  bisnis.  Kinerja  organsasi  terdiri  kinerja  keuangan dan  nonkeuangan.  Secara  fundamental  kinerja  perusahaan  dapat tercermin dari kinerja keuangannya. Laporan keuangan merupakan data  fundamental  perusahaan  yang  digunakan  untuk  mengukur kinerja keuangan organisasi bisnis.
Kaen  dalam  Gede  menyatakan  “ corporate  governance pada dasarnya menyangkut masalah siapa yang seharusnya mengendalikan jalannya  kegiatan  korporasi  dan  mengapa  harus  dilakukan pengendalikan  terhadap  jalannya  kegiatan  korporasi 20 .  Yang dimaksud dengan “siapa” adalah para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan. Pihak-pihak  utama  dalam corporate  governance adalah  pemegang saham,  manajemen,  dan  dewan  direksi.  Pemangku  kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas”.
Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis tersebut adalah buruknya praktik Corporate Governance (CG). Karena hal tersebut GCG akhirnya menjadi isu  penting,  terutama  di  Indonesia  yang  merasakan  pal-ing  parah akibat krisis tersebut. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang  dil-akukan  oleh  perusahaan  emiten  di  pasar  modal  yang
20 Gede dan I Gusti, Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung (Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2016), 17.
ditangani  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (Bapepam-LK)  menunjukkan  rendahnya  mutu  praktik  GCG  di negara kita. Prinsip Dasar Good Corporate Governance Prinsip-prinsip dasar dari GCG, pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.
Usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi suatu wilayah bahkan dalam area yang lebih besar Negara. Pengusaha kecil, khususnya pengusaha produk kreatif dalam hal ini bidang fashion dan handycraft memerlukan manajemen dan tata kelola yang baik, karena sektor  ini  merupakan  sektor  yang  selalu  terpengaruh  trend  pasar sehingga  para  pengusaha  di  bidang  ini  memerlukan  pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan usahanya. Para pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah  harus  cermat  melihat  peluang ekspor produknya ke luar negeri.
Identifikasi  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  lebih  dan tidak  memiliki  nilai  lebih  pada  usaha  kecil  dan  menengah  produk kreatif.  Salah  satu  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  lebih  yaitu inovasi,  inovasi  adalah  kesuksesan  ekonomi  dan  sosial  berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam  menstransformasi  input  menjadi  output  yang  menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan  kepada  konsumen  dan  atau  pengguna,  komunitas, sosialitas dan lingkungan. Inovasi dalam hal ini adalah praktik atau hasil nyata dari kreativitas yang dapat diterima oleh pasar. Inovasi dalam proses produksi dapat menawarkan nilai tambah yang berlipat- lipat dan berpotensi menguntungkan bagi produsen beserta seluruh staf dan karyawannya.
Modal  intelektual  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki nilai  tambah  pada  usaha  kecil  dan  menengah  produk  kreatif. Mengidentifikasi modal intelektual sebagai seperangkat sumber daya tak  berwujud  (kemampuan  dan  kompetensi)  yang  menggerakkan organisasi  untuk  menciptakan  kinerja  dan  nilai  perusahaan 21 . Seringkali  modal  intelektual  didefinisikan  sebagai  sumber  daya
21 Bontis,N.,  Crossan,  M  dan  Hulland,  J.,  “Managing  an  Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows, : .,” Journal of Management Studies 39, 2001.
pengetahuan  dalam  bentuk  karyawan,  pelanggan,  proses,  atau teknologi yang dapat digunakan perusahaan dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan 22 . Secara umum, elemen-elemen dalam modal intelektual  dibedakan  dalam  tiga  kategori  pengetahuan,  yaitu pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  karyawan  ( human  capital ), pengetahuan yang berhubungan dengan pelanggan ( customer capital atau relational  capital ),  dan  pengetahuan  yang  berhubungan  hanya dengan  perusahaan  ( structural atau organizational  capital ).  Ketiga kategori  tersebut  membentuk Intellectual  Capital 23 .  Komponen- komponen modal intelektual adalah sebagai berikut:
Human  Capital 1. adalah  keahlian  dan  kompetensi  yang  dimiliki karyawan  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  serta kemampuannya  untuk  berhubungan  baik  dengan  pelanggan. Termasuk dalam human capital yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan,  kreatifitas  dan  perilaku. Human  capital merepresentasikan  modal  pengetahuan  individu  organisasi yang  dipresentasikan  oleh  karyawannya.  Jika  perusahaan berhasil dalam mengelola pengetahuan karyawannya maka hal tersebut dapat meningkatkan human capital. Human capital ini akan mendukung structural capital dan customer capital.
Structural  Capital 2. adalah  infrastruktur  yang  dimiliki  suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk dalam structural  capital  yaitu  sistem  teknologi,  sistem  operasional perusahaan, paten, merk dagang dan kursus pelatihan. Bontis 24 menyebutkan structural  capital meliputi  seluruh  pengetahuan selain  pengetahuan  yang  dimiliki  sumber  daya  manusia dalam organisasi seperti sistem informasi, struktur organisasi, proses  manual,  strategi  perusahaan,  rutinitas  kegiatan,  dan segala  hal  yang  membuat  nilai  perusahaan  lebih  besar  dari nilai  materialnya.
Customer Capital 3. adalah orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan,  yang  menerima  pelayanan  yang  diberikan  oleh perusahaan  tersebut.  Elemen  customer  capital  merupakan
22 Bontis,N., Crossan, M dan Hulland, J., 15.
23 B.  Boekestein,  “The  relation  between  intellec-  tual  capital  and  intangible assets of phar- maceutical companies” Vol. 7 No.2 (2006).
24 Bontis,  N.,  W.  C.  C.  Keow  and  S.  Richardson,  “Intellectual  capital  and business performance in Malaysian industries” 1(1) (2000): 85-100.
komponen  modal  intelektual  yang  memberikan  nilai  secara nyata. Customer  capital membahas  mengenai  hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan seperti pemerintah, pasar, pemasok dan pelanggan, bagaimana loyalitas pelanggan terhadap  perusahaan.  Menurut  Bontis customer  capital adalah pengetahuan  yang  melekat  dalam  saluran  pemasaran  dan hubungan  dengan  pelanggan  organisasi  yang  dikembangkan melalui bisnisnya 25

## Simpulan E.
Kebijakan  pemerintah  dengan  pengembangan  ekonomi kerakyatan usaha kecil dan menengah maka ada beberapa langkah yang dilakukan antara lain: Pemerintah sebagai penguasa dan penentu kebijakan  yaitu  menjadi  raahmad  bagi  seluruh  alam    ( rahmatan  lil alamin )  yakni  terwujudnya  kehidupan  yang  damai  ,adil,  makmur, sejahtera  dan  penuh  kebahagiaan  untuk  mengapai  umat  terbaik (khairu ummah ) dengan mengembangkan  perekonomian usaha kecil dan menengah. , Kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. Manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir, sedangkan  kecakapan  diperoleh  dari  usaha  (belajar  dan  pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient ( IQ ) dan Emotion Quality ( EQ ), Menentukan arah strategis dalam pembinaan dan pengembagan wirausaha  melalui  kebijakan  pro  rakyat  kecil  dan  menengah,  serta memberikan  berlindungan  kepastian    hukum  dan  pemberian bantuan  modal.  Dan  Teridentifikasinya  Sumber  daya  yang  mampu diupayakan oleh masyarakat pada usaha kecil dan menengah produk kreatif,  Identifikasi  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  tambah  pada usaha  kecil  dan  menengah.  Salah  satu  sumber  daya  yang  memiliki nilai tambah yaitu inovasi, inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam menstransformasi input menjadi output yang menciptakan  perubahan  besar  dalam  hubungan  antara  nilai  guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna,
25 Bontis,N.,  Crossan,  M  dan  Hulland,  J.,  “Managing  an  Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows, : .,” 437-469.
komunitas,  sosial  dan  lingkungan.  Secara  umum,  elemen-elemen dalam modal intelektual dibedakan dalam tiga kategori pengetahuan, yaitu  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  karyawan  ( human capital ), pengetahuan yang berhubungan dengan pelanggan ( customer capital atau relational  capital ),  dan  pengetahuan  yang  berhubungan hanya  dengan  perusahaan  ( structural atau organizational  capital ). Ketiga  kategori  tersebut  membentuk Intellectual. serta  Mekanisme monitoring dan family governance yang memerlukan perhatian lebih dari pengambil keputusan, investor dan perbankan serta para pelaku usaha kecil dan menengah sendiri. Dalam rangka menerapkan mekanisme monitoring yang efektif, peran dewan komisaris dan direksi mengikuti aturan tentang perseroan. Sementara persekutuan perlu membakukan adanya  dewan  penasehat  terdiri  dari  seluruh  sekutu/ partners serta peran konsultan eksternal terkait aspek akuntansi. Selanjutnya, pada perseorangan  para owner-manager perlu  mengoptimalkan  adanya konsultan  untuk  usaha  kecil  dan  menengahendapatkan  perspektif alternatif  pilihan  dalam  pengambilan  keputusan.  Praktik  SDM yang baik, family governance , diperlukan dalam rangka memberikan kepastian agar hubungan bisnis-keluarga dapat dikelola[.]

## REFERENSI
Abdurrahman  Fathoni. Organisasi    dan    Manajemen    Sumber    Daya Manusia . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
B. Boekestein. “The relation between intellec- tual capital and intangible assets of phar- maceutical companies” Vol. 7 No.2  (2006).
Bank Indonesia. “data PDB,” 2015.
Bontis, N., W. C. C. Keow and S. Richardson. “Intellectual capital and business  performance  in  Malaysian  industries”  1(1)  (2000):
85- 100.
Bontis,N., Crossan, M, dan Hulland, J. “Managing an Organizational
Learning System by Aligning Stocks and Flows,  : .,” Journal of Management Studies 39, 2001.
Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
Gede, dan I Gusti. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada  Kinerja  Keuangan  Koperasi  di  Kabupaten  Klungkung .  Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2016.
Iorpev,  L.  “Does  Bank  Size  Master  to  Smalland  Medium  Scale Enterprises (SMEs) Financingin Negeria?” 2(3) (2012).
Jaswadi. Penerapan  Good  Governance  pada  Perusahaan  Skala  Kecil dan  Menengah  Non  Go  Public. Malang:  Politeknik  Negeri Malang,  2016.
Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003.
Marsch, K., Schmieder, C, dan Aerssen , K.F. “Banking Consolidation and  Small  Business  Finance  Empirical  Evidence.” dipresentasikan pada Discussion Paper, Germany, 2007.
Mawardi,  M  Kholid.  “Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM),” t.t., 18.
Oktafia, Yufenti. “Pengaruh Good Corporate Governance,” t.t., 22.
Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015.
Setyani, Nur Hidayati. “Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia,” 2012,
14.
Suandi,  dan  Y.  Sri. Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Yogyakarta: tp, 2011.
Sulistyastuti,  Dyah  Ratih.  “Dinamika  Usaha  Kecil  Dan  Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999- 200” 9, no. 2 (2004): 22.
Veithzal  Rivai. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan dari Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,  2005.
Wahab,  E.  A.  A.,  How,  J.  C.  Y.,  dan  Verhoeven,  P.  “The  Impact  of the  Malaysian  Code  on  Corporate  Governance:  Compliance, Institutional  Investors,  and  Stock  Performance.”  3(2),  (2007):
106-129.
W.D. Bygrave. ““Small Business Managers’ Attitudes Towards And Use Of Financial Sources,”” 2 (1995): 139–154.
Yasin,  Hasbi,  Darwanto  Darwanto,  dan  Hari  Susanta  Nugraha.
“Perbaikan  Manajemen  UKM  melalui  Kartu  Biaya  Pesan Produksi.” E-DIMAS 9, no. 1 (28 Maret 2018): 98. https://doi. org/10.26877/e-dimas.v9i1.1746.
Zainul  Arifin. Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah .  Jakarta:  Pustaka Alvabet, 2005.
.