Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam
Pulau Pinang)
Edi Yuhermansyah Mohd Hakim Bin Mohd Akhir Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: hakim.akhir@gmail.com

## Abstrak
Dalam  Islam,  tidak  ada  batasan  umur  untuk  seseorang  menikah  , tetapi  di  Negeri  Pulau  Pinang  terdapat  ketentuan  yang  membatasi umur minimal untuk menikah. Artikel ini mengkaji penetepan Usia perkawinan  di  dalam  Undang-undang  Perkawinan  di  Malaysia, status serta konsekuasi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur  tanpa  persetujuan  Mahkamah  Rendah  Syariah.  Dalam pembahasan  artikel  ini,  penulis  menggunakan  data  primer  dan sekunder,  data  primer  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  yaitu observasi  ke  beberapa  tempat  di  Bukit  Mertajam  dan  wawancara dengan  pegawai  di  Mahkamah  Rendah  Syariah  dan  pihak-pihak terlibat  langsung  dalam  proses  pernikahan  anak  di  bawah  umur. Menyangkut  ketentuan  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  Negeri Pulau  Pinang  disebabkan  oleh  keinginan  anak  itu  sendiri  seperti terlanjur  melakukan  hubungan  badan,  tidak  berminat  untuk bersekolah, suka sama suka,dan sebagainya. Status dan konsekuasi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah  Rendah  Syariah  yaitu,  Status  nikahnya  sah  menurut syara’  tetapi  tidak  menurut  undang-undang  dan  pernikahan  yang dilangsungkan  menyalahi  ketentuan  Enakmen  Undang-Undang Keluarga  Islam  Negeri  Pulau  Pinang  tahun  2004.  Konsekuansi Hukumnya,  pernikahan  itu  perlu  diajukan  untuk  mengesahkan pernikahan  tersebut  agar  sah  menurut  undang-undang.  Jika  tidak disahkan,  pernikahan  mereka  tidak  didata  dalam  negeri  yang menyatakan bahwa mereka pernah menikah dan dampaknya mereka tidak  dapat  berbuat  apapun  tuntutan  di  mahkamah  jika  terjadi musibah dalam masa pernikahan mereka.
Kata Kunci: Implementasi,  Batas Umur dan Pernikahan

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  penting  dalam kehidupan  manusia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara  seorang  pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan  yang  diperoleh  diantara  mereka  baik  sebelum  maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak  azasi  untuk  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan  di  Malaysia.  Ada  perbedaan-perbedaannya  dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.
Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang  batas  umur  perkawinan.  Tidak  adanya  ketentuan  agama tentang  batas  umur  minimal  dan  maksimal  untuk  melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.  Al-Qur’an  mengisyaratkan  bahwa  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.
Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak  diantara  mereka  berdua  dan  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan  tersebut.  Perkawinan  bukan  hanya  merupakan  suatu perbuatan  perundangan  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu perbuatan  keagamaan,  karena  sah  atau  tidaknya  sesuatu  perkara. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani  yaitu  tanda-tanda   baligh  secara  umum  antara  lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria,  ihtilam bagi pria dan  haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.
Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan  seseorang  melangsungkan  perkawinan. Sehingga kedewasaan  seseorang  dalam  Islam  sering  diidentikkan  dengan baligh.  Apabila  terjadi  kelainan  atau  keterlambatan  pada perkembangan  jasmani  (biologis)nya,  sehingga  pada  usia  yang biasanya  seseorang  telah  mengeluarkan  air  mani  bagi  pria  atau mengeluarkan  darah  haid  bagi  wanita  tetapi  orang  tersebut  belum mengeluarkan  tanda-tanda  kedewasaan  itu,  maka  mulai  periode balighnya  berdasarkan  usia  yang  lazim  seseorang  mengeluarkan tanda-tanda  baligh.  Mulainya  usia  baligh  antara  seorang  dengan

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
orang  lain  dipengaruhi  oleh  perbedaan  lingkungan,  geografis  dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria  baligh ini  tidak  bersifat  kaku  (relatif). Artinya,  jika  secara  kasuistik memang  sangat  mendesak  kedua  calon  mempelai  harus  segera dikawinkan,  sebagai  perwujudan  metode sadd  al-zari’ah 349 untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.
Terhadap  anak  perempuan  yang  berusia  9  tahun,  maka terdapat  dua  pendapat. Pertama,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dan Imam  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  anak  perempuan  yang berusia  9  tahun  hukumnya  sama  seperti  anak  berusia  8  tahun sehingga  dianggap  belum   baligh. Kedua,  ia  dianggap  telah  baligh karena  telah  memungkinkan  untuk  haid  sehingga  diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian 350 yang sangat kuat ( miitsaqan ghalizan ) yang  menuntut  setiap  orang  yang  terikat  di  dalamnya  untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  dengan  penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.
Perkawinan  sebagai  salah  satu  bentuk  pembebanan  hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan  hukum  (taklif) 351 didasarkan  pada  akal  (aqil, mumayyiz),  baligh  (cukup  umur)  dan  pemahaman.  Maksudnya seseorang  baru   bisa  dibebani  hukum  apabila  ia  berakal  dan  dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah  mukallaf.  Terkait  dengan  prinsip  kedewasaan  dalam perkawinan,  para  ulama  cenderung  tidak  membahas  batasan  usia perkawinan  secara  rinci  namun  lebih  banyak  membahas  tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.
349 Metode  sadd  al-zari’ah, diakses  pada  tanggal  10  November  2016, melalui https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd-al-dzariah/
350 Agustin Hanafi, Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama , Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh,2012), hlm.15
351 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Munakahat:  Khitbah,  Nikah, dan Talak , Cet 2 (Jakarta: Amzah,2011),hlm.43.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah ash shaghir/shaghirah atau
az-zawaj al mubakkir .
Shaghir/shaghirah secara  literal  berarti  kecil.  Akan  tetapi  yang dimaksud  dengan shaghir/shaghirah adalah  laki-laki/perempuan yang belum baligh..
Abu  Bakar  ra.  telah  mengawinkan  ‘Aisyah  dengan Rasulullah  SAW  sewaktu  masih  anak-anak  tanpa  persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap  sempurna. Namun,  mengenai  perkawinan  ‘Aisyah  ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal  itu  merupakan  perkecualian  atau  kekhususan  bagi  Rasulullah SAW  sendiri  sebagaimana  Rasulullah  SAW  dibolehkan  beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.

## Batas Usia perkawinan dalam UU perkawinan di Malaysia
Malaysia  merupakan  Negara  yang  memiliki  tiga  belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan,  Pahang,  Perak,  Perlis,  Pulau  Pinang,  Sabah,  Serawak, Selangor  dan  Trengganu  dan  tiga  wilayah  persekutuan.  Wilayah Persekutuan  disini  adalah  salah  satu  negeri  atau  wilayah  yang membentuk  persekutuan  tanah  Melayu  (Malaysia).  Wilayah Persekutuan  ini  diperintah  langsung  oleh  kerajaan  persekutuan  di bawah  kekuasaan  Perdana  Menteri. 352 Wilayah  Persekutuan  ini adalah Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.
Negara Malaysia pernah berada dibawah kekuasaan Portugis dn  Belanda  sebelum  menjadi  wilayah  jajahan  Inggris.  Namun setelah  sekian  lama,  akhirnya  Federasi  Malaysia  berhasil  merdeka dari  jajahan  Inggris  pada  31  Agustus  1957.  Mayoritas  penduduk Malaysia  saat  ini  adalah  Muslim.  Terdapat  lebih  dari  60% penduduknya  adalah  muslim,  maka  dari  itu  sebagaimana  tertulis dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 pasal 3 yang menyatakan
352 Muhammad  Rusfi. Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia .  (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“Islam is the religion of the Federation; but other religions may  be  practised  in  peace  and  harmony  in  any  part  of  the Federation” . 353
“Islam adalah agama federasi, tetapi agama-agama lain dapat diterima  dan  diperkenankan  prakteknya  dalam  kedamaian  dan harmonis di setiap bagian konstitusi.
Menurut  Khoiruddin  Nasution  dalam  (Rusfi:  2013)  bahwa setelah  terjadinya  pembaharuan  UU  Keluaraga  Malaysia  maka apabila  dikelompokan  maka  Undang-Undang  keluarga  Islam  yang berlaku  di  Malaysia  akan  lahir  dua  kelompok  besar:314  UU  yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang,  Pahang,  Perlis,  Terengganu,  Serawak  dan  Sabah  di  suatu pihak,  serta  Kelantan,  Johor,  Malaka,  dan  Kedah  di  pihak  lain, meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.
Syarat-Syarat Perkawinan Di Malaysia
a. Batas Umur Calon Mempelai Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia  perkawinan  minimal  16  tahun  bagi mempelai  perempuan  dan 18  tahun  bagi  mempelai  laki-laki.  Ketentuan  ini  berdasarkan  UU Malaysia  yang  berbunyi:  Had  umur  perkahwinan  yang  dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang  hendak  berkahwin  berumur  kurang  daripada  had  umur  yang diterapkan,  maka  perlu  mendapatkan  kebenaran  hakim  syariah terlebih dahulu. 354
b. Persetujuan Kedua Pihak
353 Constitution  of  Malaysia. Part  I:  The  States,  Religion  And  law  of Federation. Article Number 3 Point 1.
354 Muhammad  Rusfi. Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia .  (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.173

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Suatu  perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan  tanpa  adanya persetujuan  antara  kedua  calon  mempelai  disamping  persetujuan dari ayah atau wali calon mempelai perempuan. 355
c. Bebas Larangan karena Hubungan Kekeluargaan
Di  dalam  Islam,  terdapat  larangan  pernikahan  yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut;
i. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat baik  hubungan darah maupun karena perkawinan.
ii. Calon mempelai laki-laki telah memiliki 4 istri.
iii. Calon  mempelai  perempuan  masih  terikat  oleh  perkawinan dengan laki-laki lain. Jika sudah janda cerai ataupun meniggal, belum selesai dari masa ‘iddah
iv. Calon  mempelai  perempuan  bukan  seorang  Islam  atau  Ahli Kitab.
v. Calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  merupakan  saudara sepersusuan (menyusu pada satu ibu).
d. Mengikuti Tata Cara Perkawinan yang Ditentukan
Peraturan  perkawinan  yang  terdapat  di  Malaysia  termuat dalam  Enakmen  Pentadbiran  undang  Islam.  Enakmen  tersebut mengatur  hal  al  apa  saja  yang  perlu  dipatuhi  oleh  setiap  calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, antara lain;
i. Mengajukan  permohonan  pendaftaran  perkawinan  dua minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.
ii. Pemeriksaan oleh pegawai.
iii. Perkawinan  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  yang ditugaskan oleh sultan dan dihadapan wali dengan izin dari imam negeri bagian.

## Tujuan Penetepan Usia Perkawinan di dalam UU Perkawinan di Malaysia
Perkawinan  amat  penting  dalam  kehidupan  manusia, perorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keturunan,  guna melangsungkan  kehidupan  jenisnya.  Anak  keturunan  dari  hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus
355 Lili  Rasjidi. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan Indonesia . Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991. Hlm.39

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
merupakan  kelangsungan  hidup  manusia  secara  bersih  dan terhormat. 356
Firman Allah s.w.t :
ُهَللّٱ َو ُ َُلَعَج ُ مهكَل ُ ُ ن ِّ م ُ ُ مهكِّسهفنَأ ُ ا ٗج ََٰو  زَأ ُ َُلَعَج َو ُ مهكَل ُ ُ ن ِّ م ُ مهك ِّج ََٰو  زَأ ُ َُنيِّنَب ُ ُٗةَدَفَح َو ُ مهكَق َز َر َو ُ َُن ِّ م ُ ََُٰبِّ يَطلٱ ُ ِّت ُ ٧٢ ُ ُ
Artinya:  Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu sendiri  dan  menjadikan  bagimu  dari  isteri-isteri  kamu  itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. (QS.Al-Nahl:72)
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu nikmat  pernikahan  adalah  anugerah  keturunan.  Setiap  manusia memiliki dorangan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan  ketika  dewasa,  ia  menjadi  dorongan  yang  sangat  sulit  untuk dibendung.  Karena  itu  manusia  mendambakan  pasangan  dan berpasangan  merupakan  fitrah  manusia,  bahkan  fitrah  makhluk hidup atau bahkan semua makhluk. 357
Tujuan  lainnya  dari  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya di antara pasangan suami istri, keluarga, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Bila sudah terjadi ‘aqad nikah  ,  Maka  pasangan  mempelai  merasakan  jiwanya  tenteram karena  sudah  ada  yang  melindungi  dirinya  dan  ada  yang bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka. 358
Firman Allah s.w.t :
ُ ن ِّم َو ُ ُ ۦِّهِّتََٰياَء ُ ُ نَأ ُ َُقَلَخ ُ مهكَل ُ ُ نِّ م ُ ُ مهكِّسهفنَأ ُ ا ٗج ََٰو  زَأ ُ ُ ا  وهنهك  سَتِّ ل ُ اَه يَلِّإ ُ َُلَعَج َو ُ مهكَن يَب ُ ُٗةَد َوَم ُ ُ  ةَم  ح َر َو ُ َُنِّإ ُُِّف ي ُ َُكِّلََٰذ ُ ُ تََٰي  َلَ ُ ُ م  وَقِّ ل ُ َُنو هرَكَفَتَي ُ ٢١ ُ ُ 356 A.Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Cet  1,
(Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004),hlm.1.
357 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:Pesan,  Kesan  dan  Keserasian
Al-Qur’an , Volume 7,(Jakarta:Lantera Hati, 2002), hlm 289.
358 M.Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  hlm. 13.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri, supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Rum:21)
Ayat  ini  menggambarkan  keperluan  manusia  kepada perkawinan, ketenangan serta kebahagiaan yang merupakan wujud daripada perkawinan tersebut. 359 Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang serta di antara suami dan istri  tidak  saling  berbagi  suka  dan  duka,    berarti  tujuan berumahtangga  tidak  sempurna,  dan  dapat  dikatakan  telah  gagal. Akibatnya, dapat saja terjadi masing-masing suami istri tidak saling berbagi suka dan duka atau mendambakan kasih sayang dari pihak yang  luar  yang  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  dalam  suatu  rumah tangga. 360
Semua  manusia  yang  sehat  jasmani  dan  rohaninya mengingankan  hubungan  seks.  Pemenuhan  kebutuhan  biologis  itu harus  diatur  melalui  lembaga  perkawinan  agar  tidak  terjadi penyimpangan.  Kecenderungan  cinta  lawan  jenis  dan  hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. 361
Firman Allah s.w.t:
اَهُّيَأ ََٰي ُ ُهساَنلٱ ُ ُ اوهقَتٱ ُ ُهمهكَب َر ُ يِّذَلٱ ُ مهكَقَلَخ ُ ن ِّ م ُ ُ  س فَن ُ ُ ةَد ِّح ََٰو ُ َُقَلَخ َو ُ اَه نِّم ُ اَهَج  و َز ُ َُثَب َو ُ اَمهه نِّم ُ َُج ِّر ُ ٗلا ُ ا ٗريِّثَك ُ ُ ٗء اَسِّن َو ُ ُ اوهقَتٱ َو ُ ََُللّٱ ُ يِّذَلٱ ُ َُنوهلَء اَسَت ُ ۦِّهِّب ُ ُ َماَح  رَ  لَٱ َو ُ َُنِّإ ُ ََُللّٱ ُ َُناَك ُ ُ مهك يَلَع ُ ا ٗبيِّق َر ُ ١ ُ ُ
Artinya:    Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan  yang  banyak.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling
359 Mustofa Al-Khin, dkk, Kitab Fikah Mazhab Syafie , hlm. 730.
360 M.Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  hlm.
14.
361 Ibid. hlm. 18-19.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan mengawasi kamu.
(QS An-Nisa:1)
Ayat  ini  menginformasikan  bahwa  populasi  manusia  pada manusia  pada  mulanya  bersumber  dari  satu  pasangan.  Kemudian, satu pasangan itu berkembang tidak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang  biak, demikian seterusnya hingga setiap  saat  bertambah.  Namun  hendaknya  diingat  bahwa  perintah “bertaqwa”  kepada  Allah  diucapkan  dua kali  dalam  ayat  tersebut, supaya  tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  hubungan  seksual  dan anak keturunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. 362
Perkawinan  merupakan  pelajaran  dan  latihan  praktis  bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan terhadap segala kewajiban yang  timbul  dari  pertanggungjawaban  tersebut.  Sesuai  dengan maksud  pencintaan  manusia  dengan  segala  keistimewaanya,  maka manusia  tidak  pantas  bebas  dari  tanggung  jawab.  Manusia bertanggungjawab  dalam  keluarga,  masyarakat  dan  negara. Pelatihan itu dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi. 363

## Profil Lokasi Penelitian di sekitar Negeri Pulau Pinang Letak Geografis Negeri Pulau Pinang
Pulau Pinang terbahagi kepada lima daerah pentadbiran yang berbeza  iaitu  daerah  Timur  Laut,  daerah  Barat  Daya,  daerah Seberang  Prai  Utara,  daerah  Seberang  Prai  Tengah  dan  daerah Seberang  Prai  Selatan.  Kedudukan  kordinasi  bagi  negeri  Pulau Pinang adalah di antara 5 0 8 ' Utara hingga 5 0 35' Utara dan 100 0 8' Timur hingga 100 0 32' Timur. Berdasarkan kepada sensus Penduduk dan  Perumahan  Tahun  2000,  jumlah  penduduk  di  Pulau  Pinang adalah seramai 1.3 juta orang. Luas keseluruhan negeri Pulau Pinang
362 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:Pesan,Kesan  dan  Keserasian Al-Qur’an,Volume 2 ,(Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 333.
363 M.Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam ,  hlm. 20.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ialah 1,043 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk seramai 1,180 orang bagi setiap kilometer persegi. 364
Nama Pulau Pinang ini diambil daripada nama pokok pinang. Ia  juga  dipanggil  Tanjung  Bidara  sebelum  dikenali  Pulau  Pinang. Terdapat  banyak  pantai  terletak  di  Pulau  Pinang.  Negeri  Pulau Pinang  juga  merupakan  negeri  mayoritas  penduduk  Cina  di Malaysia. Di sini juga menjadi Chinatown utama negara Malaysia. Larian  di  Jambatan  Pulau  Pinang  juga  dianjurkan  setiap  tahun  di Pulau  Pinang  ini.  Perjalanannya  ialah  pergi  dan  berputar  di  atas jambatan jam bermula awal pagi. Lapangan terbangnya ialah Bandar Udara Internasional kedua sibuk bagi pesawat kargo di Malaysia.

## Gambaran umum tentang Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang
Mahkamah  Syariah  di  Negeri  Pulau  Pinang  didirikan  atas desakan  para  penasehat  agama,  para  ulama  dan  masyarakat  Pulau Pinang. Mereka memandang bahwa di Negeri Pulau Pinang sudah masanya mempunyai Mahkamah Syariah, Guna untuk menanggunglagi  dua  merespon  setiap  problem  yang  timbul  di kalangan  masyarakat  Pulau  Pinang  pada  saat  ini  dan  untuk  masa yang akan datang. 365

## Wewenang Mahkamah Rendah Syariah
Mahkamah  Rendah  Syariah  di  Malaysia  dibentuk berdasarkan  Undang-undang  Pentadbiran  Agama  Islam  Negeri- Negeri  dan  bertanggungjawab  menyelesaikan  kasus-kasus  yang melibatkan  orang-orang  Islam.  Pembentukannya  adalah  di  bawah enakmen-enakmen negeri. Mahkamah Rendah Syariah yang penulis bahas  di  sini  ialah  Mahkamah  Rendah  Syariah  di  Negeri  Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan  berdasarkan  Seksyen  42  (1)  (2)  dan  (3)  Enakmen
364 Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, Pembangunan Sistem  Geodemografi  di  Pulau  Pinang:  Proses  Pemilihan  Variabel  dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA) .(Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).hlm.85.
365 Wawancara  dengan  Nor  Hanisah  Binti  Othman,  Pembantu  Syariah Mahkamah  Rendah  Syariah  Pulau  Pinang,  pada  tanggal  16  November  2017  di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993. 366
Mula  diselegarakan  pada  1  Jun  1994  mengikut  Warta  Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld.40 Nombor 8 yang bertarikh 11 April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 1 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri  Pulau  Pinang  (JAIPP).  Begitulah  juga  Mahkamah  Rendah Syariah  Seberang  Perai  Tengah  (MRSSPT)  di  tadbir  bersama Pejabat  Agama  Daerah  Butterworth  di  Tingkat  3,  Bangunan  Syed Shahabudin, Jalan Abdullah Badawi, Butterworth. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi. 367

## Status  Hukum  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur  Menurut
Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang
Dalam  undang-undang  keluarga,  kebutuhan  utama  kepada pernikahan dikenali sebagai keupayaan untuk berkawin (capacity of marriage) .  Setelah  Malaysia  mengkanunkan  hukum  kekeluargaan, maka  terdapat  unsur-unsur  yang  berbentuk  pentadbiran  shara '(siyasah  syariah)  telah  digunakan  demi  untuk  maslahat  umum seperti  pendaftaran  perkawinan,  penentuan  had  (batas)  umur minimal untuk berkawin dan permohonan untuk berpoligami. 368
Pernikahan  anak  di  bawah  umur  ditakriftan  sebagai pernikahan anak-anak yang belum genap usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang- undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004. Jika mereka  melangsungkan  pernikahan  sebelum  mencapai  usia  ini, maka  pernikahan  mereka  dinamakan  pernikahan  anak  di  bawah
366 Negeri  Pulau  Pinang  Warta  Kerajaan,  Enakmen  3  tahun  2004 Enakmen  Pentadbiran  Mahkamah  Syariah    2004,  (Pulau  Pinang:  Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004)
367 Wawancara  dengan  Azlina  binti  Shafee,  Sakretaris  Mahkamah Rendah  Syariah  Pulau  Pinang,  pada  tanggal  16  November  2017  di  Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.
368 Wawancara  dengan  Azlina  binti  Shafee,  Sakretaris  Mahkamah Rendah  Syariah  Pulau  Pinang,  pada  tanggal  16  November  2017  di  Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
umur.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Azlina  binti  shafee, Sakretaris  Mahkamah  Rendah  Syariah,  penulis  dapat  diketahui bahwa  hukum  pernikahan  anak  di  bawah  umur  di  Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang ada dua (2) macam, yaitu: 369
1) Pernikahan  anak  di  bawah  umur  yang  dilangsungkan mendapat izin tertulis untuk menikah dari Mahkamah Rendah Syariah  Pulau  Pinang,  status  pernikahannya  adalah  sah menurut  hukum  syara'  dan  undang-undang  keluarga  Islam. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang sah adalah, diakui keberadaannya menurut undang-undang dan dapat didaftarkan pernikahan mereka di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP). I)   Isi Surat Izin tertulis untuk calon mempelai itu adalah seperti: AMBIL  PERHATIAN  bahwa  INTAN  NUR  ATIKAH BINTI  RAMLI  (nama  mempelai)  Nomor  KTP  020509-07-0764, yang  beralamat  di  1288,Mukim  20,  Kubang  Ulu,  Bukit  Mertajam, Pulau  Pinang  akan  memohon  kepada  Mahkamah  Rendah  Syariah Dearah Seberang Perai Tengah pada hari Senin tanggal 9,2017, jam 09.00 pagi untuk mendapatkan suatu perintah bahwa :
1.  Meluluskan  dan  mensabitkan  pernikahan  bawah  umur antara INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI, ( Nomor KTP 020509-07-0764 ) dengan MOHAMAD RAZIF BIN MOHD  JUSOF  (  Nomor  KTP  960708-35-5009  ) mengikut  Seksyen  8  Enakmen  Keluarga  Islam  (Negeri Pulau Pinang) 2004.
2.    Apa-apa  perintah  atau  relief  yang  difikirkan  perlu  dan relif.
II)   Isi Surat Kebenaran Mahkamah itu adalah seperti: PERINTAH,  ATAS  PERMOHONAN  pemohon  yang dinamakan  di  atas  dan  SETELAH  MAHKAMAH  membaca, meneliti  dan  menilai  Notis  Permohonan  dan  Afidavit  Sokongan bertarikh  06  Septembar  2017  dan  setelah  mendengar  keterangan Pemohon MAKA ADALAH DIPERINTAHKAN BAHWA:
369 Wawancara  dengan  Azlina  binti  Shafee,  Sakretaris  Mahkamah Rendah  Syariah  Pulau  Pinang,  pada  tanggal  16  November  2017  di  Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1. Bahwa Permohanan pemohon untuk berkawin  di bawah umur dengan MOHAMMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF (  Nomor  KTP  960708-35-5009  ).  Dibenarkan  dan Diluluskan  mengikut  Seksyen  8  Enakmen  Undang- undang Keluarga Islam ( Negeri Pulau Pinang )  2004.
2. Bahwa akad nikah hendaklah dijalankan di dalam Negeri Pulau Pinang sahaja.
Setelah  didaftarkan  pernikahannya,  pasangan  ini  akan diberikan  sertifikat  pernikahan  yang  menandakan  pernikahan mereka mendapat pengakuan dari sudut undang-undang dan agama Islam.  Sertifikat  pernikahan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,  dapat berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dapat digugat Oleh pihak manapun.
Setiap  pasangan  yang  menikah  berharap  dianugerahi  anak. Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  sah  akan dipandang  mulia  di  sisi  masyarakat,  diakui  kewujudannya,  dapat dinasabkan kepada orang tuanya dan dapat didaftarkan kelahirannya di  Jabatan  Pendaftaran  Negara  (JPN)  yang  berwenang  di  setiap negeri.  Ini  karena,  untuk  proses  pendaftaran  kelahiran  anak memerlukan  sertifikat  pernikahan  orangtuanya  yang  diakui  oleh undang-undang negeri.
Anak  di  bawah  umur  belum  memiliki  kematangan  yang sepenuhnya dalam melayari kehidupan berumahtangga. Jika terjadi pertengkaran  dalam  rumah  tangga  seperti  dicerca,  diejek,  dipukul, didera,  dianiayai  atau  sebagainya  terhadap  pihak  suami  atau  istri, maka  mereka  dapat  mengajukan  perkara  tersebut  di  Mahkamah Rendah Syariah untuk membuat tuntutan dalam tempoh perkawinan mereka.
Menurut hukum syara', jika pernikahan yang dilangsungkan mendapat persetujuan dari wali mujbir yaitu ayah atau kakek, maka status pemikahan anak di bawah urnur itu sah dari segi hukum syara'. Konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur yang dilaksanakan  tanpa  mendapat  izin  tertulis  Mahkamah  Rendah Syariah  adalah,  pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  menyalahi Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun  2004  yang  menjelaskan  tentang  kewenangan  orang  yang berhak untuk mengakadnikahkan pernikahan seseorang perempuan di negeri ini seperti yang terdapat dalam seksyen 7 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, yaitu:

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Seksyen 7. (1)  Sesuatu perkahwinan di Negeri Pulau Pinang hendaklah  mengikut  peruntukan  Enakmen  ini  dan  hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh ; 370
(a) wali di hadapan Pendaftar;
(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
(c) Pendaftar sebagai wakil wali.
Maksud dari Seksyen 7 (a), (b) dan (c) adalah:
(a) wali di hadapan Pendaftar yaitu orang tua atau penjaga yang menikahkan anak jagaannya di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.
(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar yaitu orang yang diwakilkan untuk menjadi wali mengikut hierarki atau urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah seperti berikut:
1)  Ayah, 2)  Datuk, 3)  Adik beradik lelaki seibu sebapa,
4)  Adik-beradik lelaki sebapa,
5)  Anak Saudara(anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa),
6)  Anak Saudara (anak kepada adik-beradik lelaki sebapa),
7)    Bapa  Saudara  sebapa  (  adik-beradik  lelaki  kepada  bapa  yang seibu sebapa),
8)    Bapa  Saudara  sebapa  (  adik-beradik  lelaki  kepada  bapa  yang sebapa),
9)  Sepupu ( anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa), 10) Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa),
11)  Jika semua wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali ialah wali sultan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sultan
(pemerintah) menjadi wali sebagai sesiapa yang tidak ada wali.” (Riwayat Sunan Abu Daud, no.2083,. Sunan At- Turmudzi, No.1102,. Sunan Ibnu Majah, no.1879 dan shohih
Ibnu Hibban, No.4074)
Wali ini akan menjadi wali kepada calon mempelai di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.
370 Negeri  Pulau  Pinang  Warta  Kerajaan, Enakmen  Undang-Undang Keluarga  Islam  2004 ,(Pulau  Pinang:  Badan  Perundangan  Negeri  Pulau Pinang,2004),hlm.17

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(c)
Pendaftar sebagai wakil wali yaitu mewakilkan kepada wali hakim untuk menjadi wali untuk calon mempelai.

## Penutup
Dalam  hukum  Islam  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas berapa  usia  minimal  perkawinan  dapat  dilangsungkan.  Namun secara  implisit  syariat  Islam  hanya  memberi  ketentuan  itu  apabila seseorang  telah  mencapai  usia  menikah,  yang  dimaksud  dengan telah  mencapai  usia  menikah  adalah  jika  seorang  anak  telah mencapai  batas  usia  usia  kesiapan  dalam  akil  balighnya.  Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia Usia yang di tentukan untuk menikah yakni, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bila  kurang  dari  umur  yang  ditentukan  tersebut  diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat terkait  yang di setujui kedua belah pihak dari mempelai. Sedangkan perkawinan yang kurang dari umur 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua.
Hukuman  yang  akan  dikenakan  oleh  Mahkamah  Rendah Syariah  terhadap  pesalah  yaitu  denda  RM1000  (seribu  ringgit Malaysia) atau penjara enam bulan atau kedua-keduanya,
Di  Negeri  Pulau  Pinang,  Pernikahan  dikelolakan  oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP).  Setiap warga Islam yang berdomisili di Negeri Pulau Pinang  adalah terikat dengan  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  Negeri  Pulau Pinang  No.5  tahun  2004.  Bagi  anak  di  bawah  umur  yang  akan menikah,  mereka  dapat  membantu  permohonan  untuk  menikah  di Jabatan  Hal  Ehwal  Agama  Islam  Negeri /  Daerah  dengan  mengisi formulir permohonan untuk menikah.

## Daftar Pustaka
A.Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Cet  1,
(Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004.
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak , Cet 2 (Jakarta: Amzah,2011.
Abu  Husein Muslim  Bin  Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi , Shahih Muslim Juz II (terj. Adib Bisri Musthofa),(Kuala Lumpur: Victory Agencie,1994.
Agustin Hanafi, Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama , Cet. 1  (Banda  Aceh:  ArraniryPress  dan  Lembaga  Naskah Aceh,2012.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Al-Khin, dkk, Kitab Fikah Mazhab Syafie ,(Kuala  Lumpur:Pustaka Salam Sdn Bhd,2005. Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam
Di Indonesia , hlm.71. Analiansyah,  M.Ag., Ushul  Fiqh  II ,  (Penerbit:  Ar-Raniry  Press
Banda Aceh,2005
.Basri  Ibrahim, Ke  Arah  Pemantapan  Sistem  Kekeluargaan  Islam,
Aturan  Perkahwinan  dan  Perceraian  Serta  Kesannya Berasaskan  Pandangan  Ulama  Muktabar  Dan  Sarjana Islam Masa Kini . Constitution  of  Malaysia. Part  I:  The  States,  Religion  And  law  of Federation. Article Number 3 Point 1.
H.  M.  A.  Tihaimi  dan  Sohari  Sahrani, Fiqh  Munakahat. Cet  I, (Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
Kamarul  Ismail,  Siti  Naeilah  Ibrahim &  Ruslan  Rainis,
Pembangunan  Sistem  Geodemografi  di  Pulau  Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen  Utama  (PCA) .(Geography  Division,  Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia.
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an , Volume 7,(Jakarta:Lantera Hati, 2002. Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum  Perkawinan  Indonesia,
(Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
Md.Akhir  Yaacob  dan  Siti  Zalikhah  Md.Noor, Beberapa  Aspek Mengenai  Enakmen  Keluarga  Islam  Di  Malaysia .
(Selangor:Al-Rahmaniah,1989.
Metode  sadd  al-zari’ah,  diakses  pada  tanggal  10  November  2016, melalui  https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd- al-dzariah/
Mohd Admin Bin Zakaria “ Pernikahan Bawah Umur Diterima atau tidak ,” tanggal 7 February 2011, dalam bernama.
Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min  Ahadits  Sayyid  Al  Akhyar  Juz  VI,(terj,Adib  Bisri Mustafa,dkk),(Semarang:CV Asy Ayiafa’,1994.
Muhammad  Asy  Syauki, Mukhtashar  Nailul  Authur ,  Jilid  5,(terj. Mu’ammal Hamidy, dkk)Surabaya:Pt.Bina Ilmu,2001.

## Implementasi Batas Umur Pernikahan
Edy Yuhermansyah, Mohd Hakim bin Mohd Akhir
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam. Cet  V, (Jakarta: Bumi Aksara,2004. Muhammad  Rusfi. Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia .  (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013.
Muhammad  Rusfi. Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia .  (Jurnal
Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013.
Negeri  Pulau  Pinang  Warta  Kerajaan,  Enakmen  3  tahun  2004
Enakmen  Pentadbiran  Mahkamah  Syariah    2004,  (Pulau
Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004)
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,
(Bandung: Sumur, 1960.