## Retorika Politik Dalam Pemilu 2019 dan Cerminan Budaya Kekerasan

## Nabila Auliani Ruray
Asisten peneliti pada Institute for International Studies, bidang Peace and Conflict, Fisipol- UGM, Yogyakarta, Indonesia nabilaaulianiruray@gmail.com
Abstract: In recent years, the screen of Indonesian society has been filled  with controversies about the use of certain  words. Social media and news portals boast about Fadli Zon's poem entitled 'There is a Genderuwo in the Palace,' which was later answered by Arsul Sani's poem entitled 'There is a Genderuwo in Senayan.' This incident did not appear suddenly. Previously, local  political  elites  such  as  Jokowi  used  the  phrase  'Genderuwo  politics,'  'sontoloyo politicians,' and Prabowo with a 'Boyolali look' expressed in several different speeches. Given the  Indonesian  context  that  entered  the  2019  Election,  the  words  and  phrases  'masterpieces' were managed to wrinkle many of these brow is nothing but a part of the political attitude of the writer. Submission of written and oral words with the aim of satisfying the arrangement of the political attitude of the whole is indeed a common thing. However, the unusual use of words and phrases  in  the  phenomenon  of  the  Indonesian  political  year  becomes  interesting  when  the formulation of the language comes in the euphemism.
Keywords: Genderuwo; Jokowi; Prabowo; Istana; kekerasan

## Pendahuluan
Belakangan  ini,  layar  gawai  masyarakat  Indonesia  dipenuhi  dengan  kontroversi pemakaian kata-kata tertentu. Media sosial dan portal-portal berita ramai menggunjingkan puisi gubahan Fadli Zon berjudul ‘Ada Genderuwo di Istana,’  yang kemudian dibalas dengan puisi gubahan Arsul Sani berjudul ‘Ada Genderuwo di Senayan.’ Insiden ini tidak muncul secara tiba- tiba.  Sebelumnya,  elit-elit  politik  lokal  seperti  Jokowi  mempergunakan  frase  ‘politik Genderuwo,’ ‘politisi sontoloyo,’ serta Prabowo dengan ‘tampang Boyolali’ yang diekspresikan dalam beberapa pidato berbeda.
Mengingat konteks Indonesia yang memasuki Pemilu 2019, kata dan  frase ‘mahakarya’ yang  berhasil  mengernyitkan  banyak  kening  ini  tidak   lain merupakan bagian dari retorika politik.  Penyampaian  kata tertulis  dan  lisan  dengan  tujuan  persuasif  yang  menyusun  retorika politik  secara  keseluruhan  ini  memang  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi.  Bagaimanapun, pemakaian  kata  dan  frase  tidak  lazim  dalam  fenomena    tahun    politik  Indonesia  ini  menjadi menarik ketika perumusan bahasa tersebut datang dalam balutan eufemisme.
Retorika politik yang dibawa oleh elit politik memang tidak bisa lepas dari pembangunan narasi,  di  mana  narasi  sendiri  mengharuskan  lebih  dari  sekadar  cerita.  Yang  diperjuangkan dalam  pembangunan  narasi  adalah  bagaimana  sekumpulan  cerita,  insiden,  ide,  dan  bahkan makna  bisa  dilihat  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Lantas,  apa  peran  eufemisme  di  sini? Tentunya setiap kata dan frase  membawa  makna tersendiri,  yang dalam konteks  ini  beberapa kata  dipilih  sebagai  representasi  implisit  nan  halus  akan  subjek  lawan  yang  harus  dimusuhi sebagai the other atau liyan.
Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes, 5 (1) January 2018, 8-9 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Nabila Auliani Ruray: Retorika Politik Dalam Pemilu 2019 dan Cerminan Budaya Kekerasan DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Pembahasan
Penokohan  Genderuwo  dalam  frasa  ‘politik  Genderuwo’,  misalnya,  bukan  secara kebetulan keluar dari mulut Jokowi. Entah sudah melalui perumusan yang matang atau secara spontan  saja,  ada  makna  yang  membuat  frase  yang  sebenarnya  menjelaskan  tentang  praktek menakut-nakuti  masyarakat  sebagai  strategi  politik  tersebut  bisa  direpresentasikan  dengan simbol  Genderuwo  itu  sendiri.  Terlepas  dari  latar  belakang  mitologi  dan  etimologi  yang mengikat ‘Genderuwo,’ ‘Sontoloyo,’ atau ‘tampang Boyolali’; fungsi utamanya adalah bahwa bahasa  tersebut  mengalami  proses  ‘penghalusan’  melalui  pemilihan  kata-kata  yang  secara budaya dekat dengan masyarakat.
Lantas, kedekatan inilah yang menjadi balut eufemisme dalam mengung- kapkan makna- makna politik yang sekiranya bisa dengan mudah dicerna telinga masyarakat.
Perlu ditekankan bahwa ini bukanlah persoalan bahasa belaka. Dalam segitiga kekerasan yang diusung Johan Galtung (1969), fenomena ini bukan termasuk kekerasan langsung (direct violence)  dan    kekerasan    struktural    (structural    violence),    namun    merupakan  kekerasan kultural (cultural violence). Masyarakat, sebagai para pemilih Pemilu 2019, harus memahami bahwa  justru    karena    menyoal    bahasa,    adu    eufemisme    ini    lebih  jauh  berpengaruh  pada konstruksi logika dan budaya politik tanah air.
Ketika ditelusuri lebih jauh, kontestasi narasi yang diperhalus  ini merupakan bentuk dari kekerasan  karena  sejatinya  bahasa  sebagai  instrumen  mampu  memfasilitasi  proses  peliyanan (othering)  serta  dehumanisasi.  Sebagai  bagian  kecil  dari  budaya,  praktek  peliyanan  dan dehumanisasi melalui bahasa secara jangka panjang merupakan salah satu elemen paling klasik dalam konflik, khususnya terkait identitas. Kembali kepada segitiga kekerasan Galtung, konflik yang kita bayangkan sebagai perang, persekusi, baku hantam, dan lainnya merupakan kekerasan langsung yang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan konflik; the tip of the iceberg. Yang sering kali dilupakan adalah bahwa dibalik konflik sebagai fenomena gunung es, ada elemen kekerasan kultural dan struktural yang turut menopang adanya tindak laku fisik tadi. Mentang- mentang kita tidak menyaksikan adanya kekerasan langsung, tidak berarti kehidupan sehari-hari damai secara budaya dan struktur.
Ketika label “Genderuwoˮ diberikan oleh Fadli Zon  kepada tokoh  tertentu melalui bait puisi ‘ada genderuwo di istana [...] mahluk halus rendah strata’ di media sosialnya, terlaksana sebuah    proses    dehumanisasi    di    mana  subjektivitas    tokoh    tersebut    ditutupi      oleh  cap Genderuwo sehingga dinegasikan derajat dan kualitas baiknya sebagai manusia. Dengan negasi ini, peliyanan secara lazim terjadi karena yang dianggap berposisi less of a human dalam sebuah garis pemilahan terletak di sisi lain sebagai the other. Proses ini bahkan bisa melampaui  negasi dan  secara  absolut  menolak kemanusiaan subjek tertentu atas  tujuan antipati (Haslam, 2014). Pemikiran  biner  menjadi  sebuah  ritual  yang  dipraktekkan  secara  terus-menerus; penyederhanaan bahwa jika seorang bukanlah bagian dari kubu ini, maka  ia  merupakan bagian kubu itu – the other yang pantas dimusuhi.
Pemaparan  akan  kondisi  ini  secara  nyaris  sempurna  dikemukakan  oleh  kutipan pertanyaan Hegel dalam literatur Violence oleh Slavoj Zizek (2008); bagaimana  jika manusia melampaui kapasitas hewan untuk kekerasan karena manusia  bisa  berbicara?  Adu eufemisme dalam  terminologi  Zizek merupakan  symbolic  violence  (ibid.);   kekerasan yang tertanam dalam bahasa. Pertanyaan bernada pesimis di atas menunjukan bagaimana bahasa merupakan bagian dari simbol yang terpakai sehari-hari secara  verbal  dan non-  verbal sebagai medium dari kekerasan dan, bahkan, kekerasan itu sendiri.
Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes, 5 (1) January 2018, 8-9 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Nabila Auliani Ruray: Retorika Politik Dalam Pemilu 2019 dan Cerminan Budaya Kekerasan DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Berkaca dari catatan sejarah tanah air, kekerasan simbolik dan kultural  ini  merupakan bagian dari beberapa konflik besar dengan kehadiran kekerasan langsung seperti Tragedi 1998, konflik   Poso,   Ambon   serta    Sampit, kerusuhan Situbondo, dll.  Pada Tragedi 1998, misalnya, kata ‘pribumi’ dan  ‘non-pribumi’ menjadi simbol  yang sangat berpengaruh secara sosial dan budaya  dalam  memfasilitasi  kekerasan  berupa  pembunuhan,  perampokan,  pemerkosaan,  dan perusakan properti  yang terjadi. Ketika kelompok tertentu merupakan ‘non-pribumi,’ menurut konstruksi narasi yang ditawarkan label ini, maka  kekerasan  langsung terhadap mereka adalah masuk akal dan terlegitimasi.

## Kesimpulan
Tentu saja perlu dicatat bahwa dalam konteks tersebut peran bahasa tidak lekat dengan eufemisme, karena dengan sengaja tidak diperhalus dan dibiarkan eksplisit. Perbedaan ini tidak menjadikan praktek yang terjadi tidak bisa dibandingkan sama sekali, karena dalam fenomena penggunaan  bahasa  sebagai  kekerasan  kultural,  ada  atau  tidaknya  eufemisme  tidak  lantas mengurangi relasi label tertentu dengan kekerasan.
Sesungguhnya  keseluruhan  penulisan  ini  tidak  bertujuan   untuk menyebarkan  kabar yang  sekiranya  tidak  berdasar  bahwa  elit  politik  secara  tidak  langsung  melakukan  tindak kekerasan.  Dengan  menyadari  peran-  peran  kata  dan  frase  ‘politik  Genderuwo,’  ‘politisi sontoloyo,’  serta  ‘tampang  Boyolali’  sebagai  bahasa  yang  sangat  mampu  menghadirkan kekerasan, poin terpenting adalah bahwa budaya kekerasan hidup  di  berbagai  ranah  berbeda, tidak  terkecuali  pada  Pemilu  2019.  Ia  bahkan  dirawat  dengan  baik  melalui  konstruksi  narasi dalam retorika politik kubu-kubu elit yang terlibat, selayaknya didiskusikan sejak awal.
Berangkat  dari  sini,  kewajiban  dari  masyarakat  sebagai  para  konsumen  dari  retorika politik adalah untuk menjadi peka akan adu eufemisme yang sedang terjadi sebagai instrumen untuk ‘mengkotak-kotakkan’  masyarakat. Dengan kesadaran penuh  ini pula  individu  mampu memilih  untuk  tidak  terjebak  di  dalamnya.  Terlepas  dari  pilihan  politik  pribadi,  nalar  kritis terhadap  sistem  dan  budaya  di  seputar  kedua  poros  berbeda  tersebut  –  khususnya  terkait kekerasan  –  penting  untuk  ditegakkan.  Panjangnya  umur  para  organic  thinkers  niscaya  akan mengawal budaya sosial dan politik yang lebih substantive.

## Daftar Pustaka
Herpamudji, D. H. (2015). Strategi Kampanye Politik Prabowo-Hattadan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden 2014. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 6(1), 13-24.
Kompas. (2013). Pemilu legislatif: daftar ri-wayat hidup caleg dipublikasikan” Rubrik Politik dan Hukum, Harian Kompas. Sabtu, 8 Juni 2013.
Rush, M. & Althoff, P. (1997). An Introduction to Political Sociology, atau Pengantar Sosi- ologi Politik, terj. Kartini Kartono, Jkt: Ra-jawali Pers.
Susanto, E. H. (2012). Iklan politik dan kega-galan partai politik” dalam media dan ko-munikasi politik (ed. Heri Budianto). Jakarta: Litera
James, E Combs. 1982. Polpop: Political and popular culture in American: Brucnkic. Ohio: King's Court Communiction J. Street. 1997. Polyic and Popular Culture. Cambridge: Politic Press. Strisnati Dominic. 2009. Popular Culture. Yogjakarta: A. Ruzz Media. Wisnu Martha Adipura. 2006. Jurnal Polysemia: Budaya Populer dan Demokrasi, Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP)