## PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON
DI KABUPATEN SUMENEP
(Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep)

## Sasmiyati

## ABSTRAK
Selain  berfungsi  sebagai  penyeimbang  kondisi  ekologis  alam,  pohon  –  pohon besar  juga  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  termasuk  pemerintah  Kabupaten Sumenep  sebagai  hiasan  untuk  memperindah  jalanan  kota.  Selain  itu,  pohon  – pohon  besar  seperti  pohon  mahoni,  pohon  jati,  pohon  akasia  dan  sejenisnya dimanfaatkan hasil kayunya untuk kegiatan produksi demi untuk menambah nilai ekonomi  sebagian  masyarakat.  Lambat  laun  penebangan  yang  dilakukan mengarah pada kegiatan pembalakan liar ( Illegal Logging ). Untuk mengantisipasi hal  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  mengeluarkan  Peraturan    Daerah No. 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengawasan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  No.  23  Tahun  2008  Tentang  Izin  Penebangan  Pohon.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  metode  wawancara.  Hasil penelitian  yang  didapatkan  yaitu  berdasarkan  fokus  penelitian  adalah  dalam rangka  pengawasan  Kantor  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten  Sumenep melakukan  observasi  terhadap  pohon  yang  diajukan  untuk  ditebang  jika  ada pengajuan/pengaduan  dari  masyarakat.  Dan  melakukan  pengawasan  melalui laporan  setiap  kegiatan  selesai  dilakukan.  Serta  melakukan  pengawasan  melalui wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.
Kata Kunci : Pengawasan, PERBUP, Penebangan Pohon.

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  telah  ditentukan dalam  Undang  –  Undang  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan,  bahwa  hutan  sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang dikuasai  oleh  negara  dan  memberikan manfaat  bagi  umat  manusia  yang  wajib disyukuri,  dikelola  dan  dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya  untuk  sebesar  –  besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan  dalam  Undang  –  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka  tidak  dipungkiri  keberadaan pohon bagi kehidupan masyarakat sangat  dibutuhkan.Untuk  itu,  sudah selayaknya  masyarakat  indonesia  harus menjaga  dan  melestarikan  pohon  yang ada  di  sekitarnya  untuk  menciptakan lingkungan  indonesia  yang  sehat,  aman, dan damai.
Tidak  terkecuali  bagi  pemerintah Kabupaten  Sumenepyang  merupakan salah  satu  kabupaten  dari  provinsi  jawa timur,  daerah  inimemiliki  luas  wilayah 2.093,45  km2  dengan  jumlah  penduduk sebesar  1.042.312  jiwa,  memiliki  luas hutan  lindung  20.974,30  hektar  yang terdiri berbagai jenis pohon didalamnya.(berdasarkan data BPS Kabupaten  Sumenep  tahun  2012).Saat
ini  di  daerah  kabupaten  sumenep  tidak sulit  untuk  menemukan  keberadaan pohon.
Pembalakan  liar(illegal  logging)
adalah  rangkaian  kegiatan  penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan  hingga  kegiatan  jual  beli atau ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak  sah  atau  bertentangan  dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  serta dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang dapat merusak kondisi lingkungan.
Tindakan  tersebut  masih  sering terjadi  di  daerah  kabupaten  sumenep. Salah  satunya  kasus  penebangan  pohon akasia  tanpa  izin  yang  terjadi  di  Jalan Raya  Desa  Campor  Barat,  Kecamatan Ambunten.  Kasus  serupa  juga  terjadi  di pinggir  jalan  raya  Desa  Jelbuten  dan Beringin  Kecamatan  Dasuk  Kabupaten Sumenep.
Jika  kegiatan  seperti  ini  dibiarkan lambat  laun  akan  merusak  lingkungan dan  mengurangi  keberagaman  jenis pohon yang ada di Kabupaten Sumenep. Dampak  dari  tindakan  penebangan pohon secara liar(pembalakan liar) tidak bisa  dipandang  remeh.  Untuk  itu  pohon –  pohon  yang  sudah  di  tebang  perlu dilestarikan  kembali  demi  kelestarian lingkungan untuk masa selanjutnya.
Untuk  itu  pemerintah  kabupaten sumenep, demi menjaga dan melestarikan  keberadaan  pohon,  serta untuk mengendalikan kegiatan masyarakat yang bisa merusak lingkungan  yakni  kegiatan  menebang pohon tanpa izin, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah  Nomor  23  Tahun  2008,  yaitu tentang izin penebangan pohon. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 adalah diharapkan pemerintah Kabupaten Sumenep bisa mengendalikan dan meminimalisir kegiatan penebangan pohon  yang  dilakukan  secara  terus menerus  dan  tanpa  izin,  serta  untuk melestarikan keberadaan pohon.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Menurut Sondang P. Siagian (2005:1),  mengemukakan  pengertian paling  sederhana  tentang  manajemen adalah  seni  memperoleh  hasil  melalui berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  orang lain.
Kemudian  menurut  Atmosudirdjo (1982:124),  mengatakan  manajemen pengendalian  dan  pemanfaatan  dari semua  faktor  dan  sumber  daya,  yang menurut  suatu  perencanaan  (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan  suatu  prapta  atau  tujuan kerja tetentu.

## Pengawasan
Hamidi dkk, (2011:82), dalam ilmu manajemen pengawasan merupakan fungsi  manajerial  yang  keempat  setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.  Sebagai  salah  satu  fungsi manajemen,  mekanisme  pengawasan  di dalam  suatu  organisasi  memang  mutlak diperlukan.
Pengawasan diatur dalam Undang – Undang  No.  22  Tahun  1999  kemudian diganti  yang  dinyatakan  dalam  Bab  XII Pasal 217-223 Undang – Undang No. 32
Tahun 2004. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  Nomor  23  Tahun  2008 Tentang Izin Penebangan Pohon Pemerintah  Kabupaten  Sumenep melalui kebijakan otonomi daerahmengeluarkan  Peraturan  Daerah Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Izin
Penebangan  Pohon  dengan  maksud untuk  melindungi  dan  melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah  Kabupaten  Sumenep,  perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon.

## C. METODE PENELITIAN

## Fokus Penelitian
Adapun  fokus  yang  akan  digunakan pada  penelitian  inimenurut  Siagian dalamRusdiana  (2014:218-219),  sebagai berikut:
1. Pengamatan Langsung Pengamatan  langsung  oleh  atasan untuk  melihat  cara  para  bawahan menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. 2. Pengawasan Melalui Laporan Pengawasan  melalui  laporan,  baik lisan maupun tulisan dari orang  – orang yang mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. 3. Pengawasan Melalui Wawancara
Wawancara  dengan  bawahan  atau pihak  lain  pun  dapat  dilakukan  dalam rangka pengawasan.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  tentang  pengawasan  izin penebangan pohon berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  23  Tahun  2008 Kabupaten Sumenep dilakukan di Kantor  Kebersihan  dan  Pertamanan
Kabupaten  Sumenep  terletak  di  Jalan Gotong  Royong  No.  1  Kelurahan
Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep.

## Sumber Data
1. Data primer
Menurut  Sugiyono  (2002:90),  data primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  obyek  penelitian.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  mengajukan pertanyaan  wawancara  dan  observasi langsung  pada  obyek  penelitian  atau sumbernya yaitu pegawai Kantor Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Sumenep. 2. Data sekunder Menurut  Sugiyon  (2002:90),  data sekunder  adalah  data  yang  tidak langsung didapatkan dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari  informasi  yang  relevan  dengan permasalahan  dari  berbagai  sumber. Seperti dari online, koran, isu  – isu dari masyarakat,  serta  dokumen  –  dokumen penting dari instansi yang bersangkutan.

## Instrumen Penelitian
Instrumen dari penelitian ini adalah:
1. Pedoman wawancara
2. Pedoman observasi
3. Catatan dokumentasi

## Subyek Penelitian
Subyek  dari  penelitian  kualitatif  ini dibagi menjadi tiga : 1. Informan kunci Informan  kunci  pada  penelitian  ini adalah  Kepala  Kantor  Kebersihan  dan Pertamanan Kabupaten Sumenep(1 orang). 2. Informan utama
Informan  utama  dalam  penelitia  ini adalah  Kepala  Bidang  Pertamanan Kantor  Kebersihan  dan  Pertamanan Kabupaten Sumenep(1 orang)
3. Informan tambahan Informan  tambahan  dalam  penelitian ini  adalah  tokoh  masyarakat  sekitar Jalan Raya Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten (3 orang).

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang lebih menekankan  pada  usaha  atau  upaya dalam  mendapatkan  informasi  yang diinginkan  yang  dilakukan  dengan  cara bertanya  langsung  pada  narasumber (informan).
2. Observasi Selain  wawancara  peneliti  dalam mengumpulkan  data  dengan  melakukan observasi, yakni dengan obsevasi peneliti  bisa  mengamati  kegiatan  yang dilakukan  serta  bisa  terlibat  langsung pada obyek penelitian yang ditentukan.
3. Dokumentasi Aunu  Rofiq  Djaelani  (2013:84-88), dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu  yang  sudah  terjadi.  Dokumen merupakan  fakta  dan  data  tersimpan dalam  berbagai  bahan  yang  berbentuk dokumentasi.

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data pada penelitian  ini  dengan  berdasarkan  pada analisa  deskritif  kualitatif.  Dimana peneliti megamati, menggambarkan, memaparkan  berbagai  gejala  sosial  dan fakta – fakta yang ada. Tahapan-tahapan dalam menganalisa data, meliputi:
1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan Keabsahan Data Menurut  Sugiyono  (2012:270  - 277), Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan Confirmability (obyektifitas).

## D. PEMBAHASAN

## Pengamatan Langsung
Para  karyawan  Kantor  Kebersihan dan  Pertamanan  Kabupaten  Sumenep terhadap  pelaksanaan  Perda  No.  23 Tahun  2008  bisa  dikatakan  memiliki kinerja  yang  baik.  Karena  sejauh  ini setiap  ada  pengajuan  penebangan  dari masyarakat  maupun  dari  pemerintah sendiri,  pihak  Kantor  Kebersihan  dan Pertamanan  Kabupaten  Sumenep  selalu sigap  melakukan  pengamatan  langsung ke lokasi yang akan dilakukan penebangan. Pengamatan langsung yang dilaksanakan  oleh  pimpinan  entah  itu Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kasi sesuai bidangnya  bertujuan  dalam  rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja para  bawahannya  dalam  melaksanakan tugas yang telah diperintahkan khususnya  kegiatan  penebangan  pohon. Bidang  yang  diberi  kewenangan  untuk mengurusi segala bentuk aktivitas mengenai  penebangan  pohon  adalah Bidang Pertamanan. Peran Kepala Bidang  Pertamanan  dalam  memimpin pelaksanaan maupun pengawasan terhadap  kegiatan  penebangan  pohon menunjukkan kinerja yang baik. Namun  yang  sering  bertugas  untuk menyurvei  tempat  yang  akan  dilakukan penebangan hanyalah pendamping pengawas  sendiri  (  1  0rang).  Hal  ini menunjukkan kegiatan pengamatan langsung sebelum penebangan dilakukan hanya  dipertanggungjawabkan  kepada satu orang.
Seharusnya  pengamatan  langsung yang  dilakukan  oleh  pimpinan  menjadi motivasi bagi para karyawan untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Agar ketika kegiatan  sedang  dilaksanakan  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetap  dan tidak terjadi permasalahan atau kesalahan yang tidak diharapkan.

## Pengawasan melalui laporan
Pengawasan melalui laporan sangat penting  dilakukan  oleh  setiap  pimpinan organisasi. Karena dengan adanya laporan  dari  karyawan  yang  bertugas dilapanganakan sangat membantu pimpinan Kantor Kebersihan dan Pertamanan    dalam  melakukan  evaluasi mengenai kinerja karyawan yang bertugas,  pelaksanaan  kegiatan,  hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk  laporan  yang  dibuat  oleh Bidang Kasi Pertamanan Kantor Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Sumenep adalah semacam surat pemberitahuan bahwasanya telah melakukan  tindakan  penebangan  pohon tentunya  dengan  berdasar  pada  faktor penyebab pohon tersebut ditebang, serta dari pihak pemohon telah memiliki surat izin  penebangan.  Surat  pemberitahuan ini  dikeluarkan  setelah  pihak  pemohon telah  memenuhi  pembayaran  retribusi kepada Kantor Kebersihan dan Pertamanan  yang  nantinya  disetorkan kepada Kas Daerah. Cara pengawasan ini biasa
dilakukan, karena dapat mempeoleh data lengkap  dan  dapat  dipakai  metode statistik.  Data  yang  dperoleh  dapat disimpan  lama  atau  bisa  diarsipkan untuk waktu yang lama.

## Pengawasan Melalui Wawancara
Pengawasan  melalui  wawancara dilakukan  oleh  atasan  untuk  lebih meyakinkan  lagi  apakah  kegiatan  yang dilakukan  benar  –  benar  dilaksanakan dengan  efektif.  Cara ini  biasa  dilakukan dengan mengadakan serangkaian wawancara atau mengadakan pertemuan kelompok  untuk  mengadakan  diskusi informal.
Dari hasil penelitian dan wawancara  dengan  informan  mendapati dalam tahap ini Kepala Kantor Kebersihan  dan  Pertamanan,  Kepala Kasi  Pertamanan  selaku  pihak  yang bertanggungjawab di bidang penebangan pohon  telah  melakukan  wawancara dengan karyawan yang bertugas. Namun wawancara  yang  dilakukan  bukanlah wawancara  resmi  tetapi  hanya  sebatas laporan  lisan  yang  disampaikan  oleh pelaksana penebangan bahwasanya telah melakukan  penebangan.  disamping  itu atasan  tidak  hanya  berdiam  menunggu laporan disampaikan tapi mereka menanyakan  langsung  kepada  para pelaksana  dilapangan  apakah  kegiatan yang dilakukan benar – benar efektif dan tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon
Bahwa  dalam  rangka  melindungi dan  melestarikan  keberadaan  pohon yang  dikuasai  Pemerintah  Kabupaten , perlu adanya upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Sumenep. Peraturan ini adalah perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten  Sumenep  Nomor  05  Tahun 1989 Tentang Pemeliharaan dan Pemotongan Pohon. Peraturan ini diganti  karena  dirasa  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  kondisi  daerah  Kabupaten
Sumenep saat ini.
Dikeluarkannya  Peraturan  Daerah Nomor  23  Tahun  2008  ini  bertujuan agar  pemerintah  Kabupaten  Sumenep bisa  mengendalikan  dan  meminimalisir kegiatan penebangan pohon yang
dilakukan  secara  terus  menerus  dan tanpa  izin,  serta  untuk  melestarikan keberadaan pohon.
Dengan  ketentuan  dan  peraturan yang  telah  ditetapkan  maka  setiap orang atau badan yang akan menebang  pohon,  harus  mendapat izin  dari  Bupati  atau  pejabat  yang ditunjuk. Pemohon diharuskan mengajukan permohonan
penebangan  pohon  terlebih  dahulu serta  diwajibkan  membayar  retribusi atas  pemberian  izin  penebangan pohon.  Kemudian  pihak  pemohon harus melaksanakan penggantian atas pohon  yang  ditebang  dengan  pohon yang  sejenis  sebanyak  tiga  batang pohon dengan tinggi paling sedikit 2 meter dan dipasang keranjang pengaman.

## E. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pengamatan tentang Pengawasan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon Di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Kantor Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten Sumenep),  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut : 1. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan  Kabupaten    Sumenep sudah  dilakukan.  Namun  belum maksimal karena pengamatan langsung tidak dilakukan secara rutin tetapi  dilakukan  hanya  saat  ada pengajuan resmi dari pemohon untuk dilakukan penebangan.
2. Pengawasan  melalui  laporan  sudah dilakukan  oleh  pimpinan  Kantor
KebersihandanPertamananKabupaten Sumenep.  Dimana  setiap  kegiatan penebangan
selesai dilakukan
petugas  membuat  laporan  terkait kegiatan  yang  dilakukan.  Kemudian bidang  kasi  pertamanan  membuat surat  pemberitahuan  yang  ditujukan kepada  pimpinan  dan  kepala  bidang dari tim pengawas.
3. Pengawasan melalui wawancara tidak  dilakukan  secara  resmi.  Sejauh ini  pengawasan  melalui  wawancara dilakukan sebatas menanyakan kepada  petugas  dilapangan,  hal  ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa para  petugas  melaksanakan  kegiatan secara maksimal.
Saran 1. Diharapkan  melakukan  pengamatan langsung terkait pelaksanaan penebangan pohon. Tidak hanya saat ada  pengajuan  penebangan  pohon. Harus  lebih  peka  terhadap  kegiatan penebangan yang dilakukan masyarakat. 2. Diharapkan  lebih  peka  terhadap kegiatan  penebangan  yang  dilakukan masyarakat dan lebih tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan tindakan penebangan pohon yang tidak berizin. 3. Diharapkan pimpinan maupun petugas  yang  bertugas  dilapangan Kantor  Kebersihan  dan  Pertamanan Kabupaten  Sumenep  memastikan laporan  yang  ada  benar-benas  sesuai dengan  keadaan  dan  prosedur  yang ada. 4. Diharapkan  melakukan  pengawasan melalui  wawancara  langsung  kepada pihak yang bertugas terkait penebangan pohon untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi. DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Management Umum . Jakarta : Ghalia Indonesia. Djam’an, Satori. 2009. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :
ALFABETA. Fatimah,  Siti.  (2014). Kajian  Konsep Pengawasan Dan Disiplin Kerja . Jurnal Ilmu Sosial, jurnal IlmuSosial, Vol. 12, No.1, April 2014: 47 - 53.
Guntur,  Alex.  1992. Kerangka- kerangka  pokok  Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hamidi dan Mustafa. 2011. Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local  Autonoum) .  Malang: Universitas  Brawijaya  Press (UB Press). Hafrizal, Mahdi, Taqwaddin. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya . Jurnal Ilmu  Hukum.  Vol:  2,  No.  1. Agustus 2013: 96 – 97. Handoko,  Hani.2009. Manajemen Edisi 2 .Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Keban,  Yeremias.  2008. Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik (Kosep, Teori, dan Isu) , Edisi 2. Yogyakarta: Gaya Media.
Manullang,  M.  2004. Dasar-Dasar
Manajemen . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Notoatmodjo,  S,  2005, Metodologi Penelitian, Edisi  III,  Rineka Cipta, Jakarta. Nursalam dan Pariani. 2001. Pendekatan Praktis Metodologi. Jakarta:  Salemba Media. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  Nomor  23  Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon.
Rofiq, Aunu. Teknik Pengumpulan Data Dalam  Penelitian  Kualitatif , JurnalIlmiah  PawiyatanVol  :
Xx,  No  :  1,  Maret  2013:  82- 92.http://www.e-journal.ikip- veteran.ac.id/index.php/pawiyat an/article,  (diaksespadatanggal 03 september 2015).
Rusdiana.  2014 .  Asas  –  Asas Manajemen Berwawasan Global . Bandung: CV Pustaka Setia. Sarwoto, 1991. Dasar-dasar Organisasi  dan  Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Siagian,  Sondang  P.  2005. Fungsi  – Fungsi Manajerial Edisi
revisi .  Jakarta:  PT  Bumi
Aksara.
Sitorus,  Monang. Pengaruh  Dimensi- Dimensi  Pengawasan  Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan . Majalah  Ilmiah  UNIKOM,  Vol: 7, No. 1, 2008: 61-76. http://jurnal.unikom.ac.id/sdataj urnal/v07-n01/vol-71-artikel- 6.pdfpdfvol-71-artikel-6.pdf, (diakses pada Tanggal 03
September  2015  Pukul  15.00 WIB).
Sugiyono.  2002. Metode  Penelitian AsministrasiEdisi Ke:9 . Bandung: ALFABETA. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: ALFABETA. Syafiie,  Inu  Kencana.  2003. Sisitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: PT Bumi Aksara Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan peraturan Perundang – Undangan.