## PERSEPSI PETANI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI UNTUK MENDUKUNG DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

## FARMERS’ PERCEPTION IN THE FARMER CARD PROGRAM IMPLEMENTATION IN SUPPORTING DISTRIBUTION OF SUBSI- DIZED FERTILIZER
Endro Gunawan 1* , Sahat Pasaribu 1 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian *endrogun007@gmail.com

## Abstrak
Program kartu tani sudah diluncurkan sejak tahun 2016 di wilayah Jawa, namun implementasinya belum menunjukkan kemajuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi petani terhadap program kartu tani dalam mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Hasil analisis dengan menggunakan Weighted Average Index (WAI) menunjukan faktor kuat persepsi petani terhadap kartu tani adalah bahwa program ini tidak tersosialisasi dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu ini. Petani juga memberikan persepsi yang kuat terhadap adanya kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi dengan adanya kartu tani ini. Di sisi lain, petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap penggunaan kartu tani ini. Hal ini dikarenakan petani tidak diwajibkan menggunakan kartu tani ini, dan kurangnya promosi dari kios penyalur dalam penggunaan kartu tani. Masalah utama dalam implementasi kartu tani adalah kurangnya kesadaran petani untuk menggunakan kartu tani, kesulitan dalam penggunaan, dan tidak diwajibkan oleh pemerintah daerah (pemda). Agar program kartu tani berhasil, disarankan agar program ini dijadikan sebagai program nasional, lebih ditingkatkannya kerjasama dan kesamaan pandangan di antara para pihak, tersediaannya jaringan infrastruktur komunikasi, dan sosialisasi yang menyeluruh dan terencana.
Kata kunci: kartu tani, persepsi petani, pupuk bersubsidi, WAI.
Klasifikasi JEL: Q18, Q28, G38

## Abstract
The farmer card program had been launched since 2016 in the Java region, but its implementation had not shown significant progress until now. The objective of this study is to analyze the farmers’ perception of the farmer card program in supporting the distribution of subsidized fertilizers. The results of the analysis using the Weighted Average Index (WAI) showed that there were some strong and weak factors of farmer’s perceptions of this program. The farmers gave a strong factor in their perception about the certainty of obtaining subsidized fertilizers and the ease of obtaining subsidized fertilizer by using the card. However, the farmers also had a strong factor in their perception that the farmer card program wqs not well socialized and had difficulty using the card. On the other hand, the analysis also found that farmers had a weak perception of using farmer cards. This was because the use of farmer cards was not compulsory for the farmer, and there was a lack of promotion from the local kiosk in using the farmer card to obtain fertilizer from local fertilizer distributors. The main problem in implementing farmer card was the lack of awareness from the farmer to use them, difficulties in using the card, and the use of this card was not being required by the local government. To make farmer card program successful, we recommended to implement it as a national program, enhance cooperation and common views among the parties, provide the availability of a communication infrastructure network, and socialize it more comprehensive and planned.
Keywords: farmer’s card; farmers’ perception; subsidized fertilizer; WAI.
JEL Classification: Q18, Q28, G38

## PENDAHULUAN
Program kebijakan pupuk yang dilakukan Indonesia sejak empat dasawarsa yang lalu sudah sangat komprehensif (Simatupang, 2004).  Industri pupuk di Indonesia dibangun melebihi kebutuhan domestik, dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu: PT Pupuk Indonesia, sehingga dapat diarahkan misinya untuk membangun pertanian nasional.  Namun demikian, kebijakan subsidi pupuk masih merupakan isu nasional yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang permanen. Dampak dari kebijakan tersebut bak pisau bermata dua, salah satu sisi memberikan dampak positif dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani, disisi lain memberikan pengaruh negative bagi pembiayaan negara (Susilowati, 2016; Susila, 2010). Di sisi lain, kebijakan subsidi pupuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan petani, terutama bagi petani kecil. Program pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah ditujukan bagi petani skala kecil agar dapat memenuhi “Asas 6 Tepat” dalam usaha budidaya tanamannya yaitu melalui tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018). Pentingnya penggunaan pupuk (kimia) bagi petani telah mengakibatkan munculnya berbagai dinamika dalam distribusi dan pemanfaatannya. Penggunaan pupuk bersubsidi juga seringkali disalahgunakan sehingga terjadi sasaran pengguna yang tidak tepat, padahal seharusnya pupuk bersubsidi hanya ditujukan bagi petani kecil, khususnya di sub sektor pangan (Agustian, Hermanto, Kariyasa, Friyatno, & Hidayat, 2017).
Program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini.  Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan.  Dimulai pada tahun 2018, tiga bank BUMN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian menerbitkan kartu tani tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank
Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur.
Sejak diluncurkan pada 2016, aplikasi program kartu tani belum menunjukkan kemajuan implementasi yang baik sebagaimana diharapkan (Ashari & Hariani, 2019). Perencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok tani, lokasi kios penjual pupuk yang jauh dari lokasi petani, jenis pupuk yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, dan volume pupuk yang akan dibeli tidak cukup efisien dalam hal transportasi, merupakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kartu tani di lapangan.  Harus diakui bahwa di kalangan petani masih banyak yang belum mengerti dan memahami pemanfaatan kartu tani. Kurang efektifnya penyelenggaraan sosialisasi dan promosi di tingkat petani oleh para pemangku kepentingan diduga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan kartu tani ini. Dukungan dinas terkait dan jalinan kerjasama dengan pihak perbankan (Himbara) yang ditugasi melaksanakan aplikasi kartu tani tidak selalu menggembirakan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan apakah petani sudah memperoleh informasi yang lengkap terkait kartu tani serta bagaimana pemahaman dan persepsi petani tentang manfaat dan implementasi kartu tani?
Untuk memenuhi keperluan tersebut, identifikasi masalah dan hambatan implementasi diperlukan pada tingkat implementasi kartu tani di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi petani tentang penggunaan kartu tani dan mengidentifikasi faktor penghambat penggunaan kartu tani dalam mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Susunan penulisan kajian ini terdiri dari pendahuluan, metodologi, kebijakan subdisi pupuk dan kartu tani, persepsi petani tentang kartu tani, serta faktor penghambat dan pendorong penggunaan kartu tani. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai umpan balik atas implementasi program kartu tani, sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan aplikasi kartu tani ini di waktu mendatang.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pupuk Bersubsidi
Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai HET pupuk (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018).
Implementasi dari Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing daerahnya, untuk selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.  Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Harga Eceran Tertinggi (HET) (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018).
Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani.  . Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
Penelitian Rachman (2009) menyebutkan berbagai masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi, antara lain: (a) kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET, dan (b) marjin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Hal lain dari aspek teknis yang lebih penting adalah perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran (Susila, 2010).
Berbagai upaya perbaikan kebijakan subsidi pupuk sudah banyak dilakukan pemerintah, namun kebijakan subsidi pupuk melalui produsen pupuk dan penebusan pupuk oleh petani melalui RDKK tertutup sampai saat ini masih tetap dipandang paling manageable (Susilowati, 2016). Sistem pengalokasian subsidi pupuk yang diterapkan sampai saat ini adalah dalam bentuk subsidi harga pupuk, di mana petani membayar harga yang ditetapkan pemerintah pada HET yang jauh lebih murah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selisih HPP dengan HET adalah nilai subsidi per kilogram yang ditanggung pemerintah dan diberikan melalui perusahaan pupuk untuk biaya produksi. Ada enam komponen model subsidi pupuk yang diterapkan saat ini, yaitu jenis pupuk yang disubsidi, pengajuan kebutuhan pupuk oleh petani, alokasi pupuk oleh pemerintah, distribusi pupuk, harga pupuk, dan pengawasan.

## Program Kartu Tani
Pada prinsipnya kartu tani berfungsi sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan yang memuat identitas petani pemilik kartu. Kartu tani merupakan suatu basis data yang berisi data dan informasi terkait dengan identitas petani (nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat), luas lahan, komoditas, alokasi pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil
panen. Manfaat lain dari kartu tani adalah memberikan informasi dan monitoring bagi pemerintah daerah, BUMN penyedia saprotan, maupun BUMN off taker yang menangani pupuk bersubsidi. Latar belakang program kartu tani adalah dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil litbang KPK, BPK, dan amanat APBN terkait penyaluran bantuan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk pupuk bersubsidi (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018). Selain itu, juga dalam rangka pembenahan data base petani berbasis NIK dan input RDKK dalam e-RDKK. Namun, program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ini, implementasinya masih tergolong rendah.
Sistem kartu tani ini dirancang untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh bank penerbit (dalam hal ini Bank BRI), Kementerian Pertanian, Bulog, PT. Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan di proses entri data, verifikasi, monitoring, dan sosialisasi oleh penyuluh. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian berfungsi menetapkan alokasi pupuk tepat waktu, sedangkan penyedia pupuk (PT. Pupuk Indonesia) melakukan manajemen stok sarana produksi pertanian dan memantau ketersediaan sapras. Sementara itu, pihak bank bertugas melakukan penerbitan kartu tani, membangun Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI), dan menerima deposit kartu tani dari petani anggota.
Dengan adanya kartu tani yang terintegrasi secara daring, pemerintah dapat memantau hasil produksi petani dan distribusi pupuk. Selain itu, petani akan mendapat kepastian pupuk bersubsidi, melatih menabung dan kemudahan menjual produknya. Kios pupuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagai BRI- link , sedangkan pemerintah berupaya mendorong dan mensosialisasikan program ini.  Pada kenyataannya, pemanfaatan kartu tani tidak selalu sejalan dengan perencanaannya. Beberapa masalah yang muncul diantaranya petani mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas ini karena harus menyetorkan uang deposit terlebih dulu ke bank sebelum dapat menggunakan kartu tani. Selain itu, juga terdapat kendala terkait waktu, biaya transportasi, dan
kurangnya budaya menabung secara individu, serta kebutuhan pupuk tidak terlalu besar (sesuai luas lahan garapan yang relatif sempit). Dari sisi pengecer, terdapat kesulitan dalam hal menerima dan menyetor uang deposit kartu dari petani ke bank, dan secara bisnis tidak menguntungkan. Pihak pemerintah dan bank kurang melalukan sosialiasi ke petani, dan hanya berperan dalam pendistribusikan kartu saja (Biro Perencanaan Kemtan, 2019).
Pada tahun 2019, pemerintah belum mewajibkan penggunaan kartu tani di seluruh Indonesia. Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta). Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).  Sehubungan dengan telah dilakukannya uji coba di beberapa lokasi pada tahun 2017-2018, maka perlu dilakukan evaluasi terkini untuk mendapatkan tambahan informasi terkait penggunaan kartu tani.
Kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan kartu tani merupakan upaya transparansi dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani. Selain itu, uji coba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani di kios pengecer resmi bermanfaat untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Mekanisme kerja Kartu tani diawali dengan aktivitasi kartu oleh bank penyalur, dimana di dalam kartu tani sudah diinput jumlah kuota pupuk bersubsidi (Urea, NPK, SP-36, Organik) yang berhak diterima oleh masing-masing petani. Kuota jumlah pupuk tersebut didasarkan pada luas lahan yang ada di e-RDKK.  Kartu tani juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat diisi uang deposit, sehingga pada saat petani membeli pupuk di kios, mereka tinggal menggesek kartu tersebut di mesin Electronic Data Capture (EDC).  Pada saat transaksi akan
Gambar 1. Mekanisme Penerbitan, Distribusi dan Penggunaan Kartu Tani
Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2019)
terlihat jumlah jatah pupuk subsidi yang diambil petani, dan selanjutnya petani membayar sesuai HET. Temuan di lapangan, petani menggunakan kartu tani hanya untuk mengetahui jumlah kuota pupuknya, kemudian menggesek kartu tersebut di EDC, tetapi pembayaran secara tunai di kios. Selain itu, beberapa kasus di Bali dan DIY ditemui kartu tani yang kuotanya masih kosong, sehingga tidak dapat dipakai untuk menebus pupuk.
Kuota pupuk bersubsidi yang berhak ditebus petani didasarkan pada luas lahan yang di input pada e-RDKK. Data tersebut diinput oleh penyuluh, kemudian bank menerbitkan kartu, dan selanjutnya petani menebus pupuk di kios yang ditunjuk sesuai e-RDKK. Kewajiban lain Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah mensosialisasikan kartu tani kepada petani dan kios distributor (Mufidah & Prabawati, 2017).
Kartu tani dikeluarkan oleh Perbankan, diberikan kepada petani untuk digunakan sebagai alat transaksi untuk menebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC di pengecer resmi. Mekanisme penerbitan, distribusi dan penggunaan kartu tani dapat dilihat pada Gambar 1.

## METODOLOGI

## Lingkup Kegiatan dan Metode Pengumpulan Data
Lingkup kegiatan adalah implementasi kartu tani oleh pemilik kartu tani dan pihak-pihak terkait seperti dinas pertanian, kios penyalur pupuk, bank penerbit kartu, dan kelompok tani. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur ke petani yang sudah mendapatkan kartu tani, dan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait. Diskusi dan wawancara dilakukan dengan kios penyalur pupuk, pihak bank, dan Dinas Pertanian. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel analisis (dijelaskan lebih detail di subbab metode analisis).

## Lokasi Kegiatan dan Responden
Lokasi kegiatan dipilih secara purposive , yaitu kabupaten/kota yang sudah melaksanakan program kartu tani, yang mencakup 9 kabupaten/ kota dari 4 provinsi yaitu: Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali.  Penentuan lokasi kabupaten didasarkan pada kriteria capaian target dan realisasi program dengan mengambil
2 kriteria yaitu kabupaten dengan realisasi tinggi dan kabupaten dengan realisasi rendah meliputi 9 kabupaten/kota.  Lokasi provinsi, kabupaten, dan jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi dan jumlah responden kegiatan kartu tani, 2019
Penentuan responden dilakukan secara purposive dengan cara snowball, dengan pertimbangan keterwakilan dari masing-masing kabupaten dan kelompok tani yang sudah mendapatkan kartu tani. Mengingat keterbatasan waktu penelitian dan jumlah sumber daya manusia (SDM), maka jumlah responden hanya dibatasi 100 orang, dimana r esponden adalah petani yang sudah mendapatkan kartu tani. Selain itu, untuk memperkuat informasi tambahan, dilakukan wawancara dengan kios penyalur pupuk, perwakilan dari bank, distributor pupuk, perwakilan dari PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia, serta Dinas Pertanian setempat.

## Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan teknik wawancara individu maupun diskusi kelompok/FGD terhadap responden dan/atau kelompok responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan atau daftar pertanyaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran dan kajian pustaka, telaahan laporan, serta penelusuran dari berbagai sumber informasi lainnya.

## Metode Analisis
Metode analisis deskriptif dan metode Weighted Average Index (WAI) digunakan dalam
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Responden Kriteria Realisasi 1 Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis 8 12 9 Rendah Tinggi Tinggi 2 Jawa Tengah Kab. Temanggung Kab. Magelang 15 14 Tinggi Rendah 3 Bali Kota Denpasar Kab. Klungkung 10 10 Rendah Tinggi 4 DIY Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul 12 10 Rendah Tinggi Total 100
analisis data penelitian ini. WAI adalah metode pengukuran dengan mempertimbangkan bobot dari setiap persepsi atau jawaban responden. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala likert. Nilai pembobotan dan kriterianya adalah sebagai berikut: (1 - 0.81= sangat kuat), (0.80 – 0.61= kuat), (0.60 - 0.41= moderat), (0.40 – 0.21=lemah), dan (0.20 - 0 = sangat lemah). Beberapa studi menggunakan metode WAI untuk mengukur tingkat persepsi petani atau masyarakat pengguna teknologi, serta teknik pengambilan keputusan (Khumsri, Ruddle, & Shivakoti, 2009; Cofie, Adeoti, Nkansah-Boadu, & Awuah, 2010; Paul & Hossain, 2013).
Nilai WAI diperoleh dari data primer dengan formula WAI:
WAI = ∑ N F S i i
Di mana, nilai WAI (0 ≤ WAI ≤ 1), Fi adalah frekuensi responden yang memilih; S i adalah skala bobot, dan N adalah total responden. Nilai WAI berkisar antara 0 – 1.
Dalam penelitian ini, variabel persepsi petani terhadap kartu tani yang akan diukur menggunakan WAI meliputi 1). kurangnya sosialiasi kartu tani, 2) kemudahan mendapatkan kartu tani, 3) rumit dalam penggunaan kartu tani, 4) kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, 5) adanya biaya tambahan, 6) promosi dari bank/kios penyalur, 7) belum diwajibkan secara nasional, 8) keterbatasan alat EDC, dan 9) petani belum terbiasa dengan bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Subsidi Pupuk
Pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam usaha tani, sehingga keberadaan dan distribusinya harus selalu ada.  Berdasarkan harganya ada 2 jenis pupuk yang disediakan pemerintah, yaitu pupuk bersubsidi dan non-subsisi. Kebijakan pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.
Dalam hal pendistribusian  pupuk bersubsidi harus memenuhi Prinsip 6 Tepat, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Enam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
Kebijakan pupuk bersubsidi tidak berjalan mulus sesuai harapan akibat banyaknya masalah yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian Moko, Suwarto, & Utama (2017) menemukan permasalahan yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi yaitu kelangkaan pupuk, harga yang fluktuatif,  penggunaan pupuk oleh petani yang overdosis untuk menjamin peningkatan produksi. Sering kali terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan pupuk di tingkat pengecer atau penjual serta distributor rendah (Moko et al., 2017).
Hasil kajian Kementerian Pertanian (2017) menyimpulkan  permasalahan yang terjadi terkait dengan pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk, antara lain: salah sasaran, penyalahgunakan pupuk bersubsidi dijual dengan harga non subsidi, kelangkaan stok, dan kenaikan harga pupuk di tingkat petani.
Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk menyejahterakan petani melalui subsidi input usaha tani (pupuk, benih) maupun penerapan tekhnologi baru, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha pertanian. Tidak dapat disangkal bahwa dalam penyelenggaraan program-program pembangunan pertanian banyak terjadi hambatan atau kesulitan yang berpengaruh terhadap kinerja usaha pertanian. Dalam kaitan dengan pemberian atau penyediaan pupuk, permasalahan yang terjadi meliputi kelangkaan pupuk, harga yang fluktuatif, serta penggunaan pupuk oleh petani yang sering kali melebihi dosis anjuran (Susilowati, 2016). Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena kebutuhan terhadap pemberian pupuk yang tinggi, sedangkan ketersediaan di tingkat pengecer/penjual serta distributor cukup rendah, bahkan seringkali ketika dibutuhkan tidak tersedia yang mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat. Hal
tersebut dapat terjadi karena kurangnya volume produksi, ketidak merataan distribusi (termasuk pupuk bersubsidi) dari tingkat distributor wilayah hingga di tingkat petani (kios tani), atau di semua lini distribusi (Agustian et al., 2017).
Di lapangan masih ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang digunakan di tanaman perkebunan yang seharusnya menggunakan pupuk nonsubsidi. Hal tersebut berakibat pada kelangkaan pupuk yang pada akhirnya merugikan petani kecil pengguna pupuk bersubsidi. Kondisi ini disebabkan karena lemahnya pengawasan pihak dinas dan Kementan untuk menindak distributor nakal yang menyalurkan pupuk bersubsidi diluar e-RDKK yang telah ditetapkan. Menurut Agustian et al., (2017), sistem distribusi pupuk secara daring patut dipertimbangkan untuk memberi jaminan 6 tepat. Sistem ini dapat menciptakan kepastian alokasi pupuk bersubsidi bagi petani karena sudah tercatat dalam basis data sesuai dengan RDKK dan sekaligus mereduksi berbagai penyimpangan dalam implementasinya.

## Penggunaan Kartu Tani
Petani sebagai pelaku program dan kegiatan pembangunan pertanian memiliki keleluasaan penuh dalam melaksanakan kegiatan usaha pertanian, meski dibatasi oleh sejumlah aturan program dan kendali kegiatan di lapangan. Keberadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan yang tersedia tepat waktu dan tepat jumlah merupakan prasyarat keberhasilan usaha tani.  Dalam konteks inilah kartu tani menjadi bagian yang sangat relevan untuk memudahkan petani memperoleh pupuk tertentu sesuai kebutuhannya, yang harganya disubsidi oleh pemerintah, sehingga secara kumulatif akan mengurangi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi petani. Disamping itu, penerbitan kartu tani juga didasari oleh kebijakan pembangunan pertanian yang terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai komoditas strategis pertanian.
Dalam konteks inilah aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi dirancang dan digunakan melalui pemanfaatan kartu tani. Kartu tani digunakan secara khusus
untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin EDC yang ditempatkan di pengecer. Kartu ini sekaligus dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
Penggunaan kartu tani ini merupakan perubahan pola subsidi pupuk tidak langsung menjadi subsidi langsung secara bertahap (Agustian et al., 2017). Kartu tani juga dimaksudkan untuk memperbaiki data petani dan dirancang sebagai sarana penyaluran pupuk bersubsidi, kartu penebusan saran produksi pertanian, kartu penerima pinjaman, bantuan, dan tabungan, serta befungsi sebagai kartu penjualan hasil panen.  Kelak, kartu tani juga diupayakan berfungsi sebagai kartu pembayaran premi asuransi pertanian, dan pembiayaan usaha pertanian lainnya.
Pada dasarnya, kartu tani merupakan identitas bagi petani yang sekaligus berfungsi sebagai kartu debit. Sebagai alat transaksi, kartu ini dimaksudkan sebagai identitas untuk membeli pupuk oleh petani yang telah terdaftar sebagai anggota kelompok tani yang resmi (terdaftar di e-RDKK). Petani kecil dengan luas garapan rata-rata kurang 0,5 hektar, diharapkan dapat terbantu dengan memperoleh pupuk harga murah. Kedepannya, kartu tani akan terintegrasi dengan program bantuan pemerintah lainnya seperti asuransi dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Dengan adanya kartu tani yang terintegrasi secara daring, pemerintah dapat memantau hasil produksi petani dan distribusi pupuk.
Hasil FGD dan penggalian informasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kartu tani belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaannya.  Beberapa masalah yang muncul di antaranya petani mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas ini karena harus menyetorkan uang deposit terlebih dulu ke bank sebelum dapat menggunakan kartu tani. Selain itu, ditemukan pula adanya kendala waktu, biaya transportasi, dan kurangnya budaya menabung secara individu, dan kebutuhan pupuk tidak terlalu besar (sesuai luas lahan garapan yang relatif sempit).  Hasil penelitian Agustian et al., (2017) memperlihatkan permasalahan yang sama dengan yang diungkapkan dalam kajian ini.
Hasil survei ke kios pengecer pupuk diperoleh informasi bahwa para pengecer mengalami kesulitan dalam hal menerima dan menyetor uang deposit kartu dari petani ke bank dan secara bisnis tidak menguntungkan. Disinilah pokok permasalahannya bermuara, berawal dari kurangnya komunikasi yang mengakibatkan ketidakpahaman para penerima manfaat (petani) karena penjelasan yang tidak menyeluruh, atau mungkin karena terburu-buru memberikan uraian/ penerangan, mengingat tenggat waktu yang diberikan untuk memulai program ini. Hal ini menyebabkan pelaksanaannya menjadi timpang, dan mengakibatkan petani urung memanfaatkan kartu tani yang dimilikinya.
Pihak pemerintah (pusat dan daerah) serta perbankan/lembaga keuangan dianggap kurang terencana, tidak komprehensif, dan kurang melibatkan para pihak dalam pelaksanaan sosialiasi dan promosi ke petani dan pengecer di tingkat lapangan, sehingga pelaksanaanya menjadi tidak efektif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi petani kecil. Kegiatan sosialisasi kartu tani merupakan entry  point dan penyamaan persepsi semua pihak terkait dengan manfaat dan mekanisme penggunaan kartu tani.  Keputusan petani terhadap inovasi baru termasuk kartu tani, memerlukan proses yang berulang ( iteratif) dan membutuhkan periode waktu tertentu dari mulai penyadaran, tanggapan dan selanjutnya menerima atau menolak informasi tersebut (Rogers & Shoemaker, 1971 dalam Hanafi, 1981).
Hasil survei lainnya menyimpulkan bahwa program kartu tani hanya berbasis output, yaitu “hanya membagi atau mendistribusikan kartu saja”, belum ke arah termanfaatkannya kartu tani untuk menebus pupuk. Hasil kajian Pasaribu & Gunawan (2019) menyatakan bahwa di kabupaten Bantul, jumlah petani yang sudah dientri dan divalidasi datanya di SINPI berjumlah 43.061 petani, tetapi realisasi penggunaannya masih nihil. Sementara di kabupaten Gunung Kidul, jumlah petani yang sudah terinput datanya sebesar 128.847 orang, tetapi dalam implementasinya juga masih belum ada yang menggunakan kartu tani.
Hasil kajian studi lapangan juga menunjukkan bahwa pada umumnya petani belum memanfaatkan kartu tani untuk melakukan transaksi di kios yang
Tabel 2. Persepsi petani tentang program kartu tani No Faktor WAI I 1 Kurang sosialisasi 0.69 K 2 Kesulitan dalam penggunaan kartu tani (ribet) 0.69 K 3 Mudah mendapatkan kartu tani 0.61 K 4 Kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi 0.60 K 5 Ada biaya tambahan dari kios 0.50 S 6 Belum dilakukan serentak (nasional) 0.44 S 7 Ada tambahan biaya transportasi 0.43 S 8 Petani belum terbiasa dengan bank 0.40 S 9 Keterbatasan alat di kios pengecer 0.33 L 10 Adanya promosi dari bank atau kios pengecer 0.19 SL
Interpretasi:
SL=Sangat Lemah, L=Lemah, S=Sedang, K=Kuat, SK=Sangat Kuat
Sumber: Data Primer diolah (2019)
ditunjuk, kecuali di Kabupaten Temanggung. Dengan kondisi seperti ini, perlu dirumuskan kembali strategi implementasi yang lebih efektif, sehingga pemanfaatan kartu dapat segera dilakukan dalam kerangka mendukung penyaluran pupuk bersubsidi.

## Persepsi Petani tentang Program Kartu Tani
Kartu tani sebagai salah satu inovasi teknologi memerlukan waktu dan proses adopsi sebelum diimplementasikan oleh petani pengguna. Sebelum mengadopsi suatu inovasi baru, perlu diperhatikan bagaimana persepsi petani terhadap kartu tani. Persepsi menurut Rogers (1983) diartikan sebagai suatu pandangan dan interpretasi sensorik terhadap suatu informasi untuk menyediakan pemahaman menyeluruh terhadap faktor lingkungan. Sementara inovasi adalah suatu penemuan obyek yang baru oleh individu atau group untuk dapat diadopsi (Hendayana, 2014).
Secara teori, adopsi teknologi adalah mental proses atau perubahan perilaku yang baik terkait dengan pengetahuan, attitude dan skill pada diri seseorang (Sukartawi, 1990). Adopsi teknologi akan melalui suatu proses mental yang diawali dari atensi, keinginan, dan ketertarikan untuk mengadopsi suatu inovasi baru. Persepi petani tentang program kartu tani dapat dilihat pada Tabel 2.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa faktor kuat yang mendorong pengunaan kartu tani adalah sosialiasi dari pemda dan faktor kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi.  Hal tersebut dapat dijelaskan karena program ini bersifat top down serta peran sentral Pemda dalam menyukseskan implementasi penggunaan kartu tani.  Pada kenyataan di lapangan, kreativitas dan terobosan-terobosan pemda dalam implementasi kartu tani sangat dominan dalam keberhasilan program ini.
Petani pada dasarnya tidak mempermasalahkan penggunaan kartu tani dalam membeli pupuk, yang terpenting adalah ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan selalu ada di kios. Hal ini didasarkan bahwa dalam kegiatan budidaya, pupuk harus ada dan petani tidak terlalu memikirkan harga, walaupun petani kecil.  Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa harga pupuk bersubsidi yang jauh lebih murah (Urea Rp 1800/kg untuk subsidi, tanpa subsidi Rp. 3500/kg) belum mampu
menggugah petani untuk menggunakan kartu. Permasalahannya bukan hanya terkait harga, tetapi lebih kepada aspek ketersediaan pupuk yang tepat waktu sesuai siklus tanaman.
Dari hasil analisis dan pengamatan di lapangan, penebusan pupuk masih dilakukan secara manual dikarenakan beberapa kartu tani masih belum aktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, serta gangguan sinyal di beberapa lokasi. Selain itu, beberapa petani merasa penggunaan kartu tani lebih rumit sehingga lebih menyukai menggunakan cara manual.  Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mufidah & Prabawati (2017) di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani belum berhasil. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Kurniawati & Kurniawan (2018) di Kabupaten Cepu, Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tentang persepsi petani terhadap program kartu tani di daerah yang mempunyai topografi
berbeda. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa kondisi fisik topografi tidak mempengaruhi persepsi petani, dan penggunaan kartu tani masih dirasa rumit (tidak praktis).   Walaupun program kartu tani belum sempurna, tetapi mekanisme basis data melalui e-RDKK merupakan program yang berguna sebagai basis data dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi.

## Permasalahan dan Faktor Penghambat Implementasi Kartu Tani
Tabel 3 memperlihatkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kartu tani, utamanya adalah kesulitan dalam penggunaan kartu. Hasil FGD dan wawancara petani menyimpulkan bahwa petani merasa lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan uang tunai saat transaksi. Mekanisme penebusan pupuk dengan kartu tani juga bervariasi seperti di Kabupaten Temanggung, petani membayar secara tunai terlebih dahulu untuk mengisi deposit kartunya melalui kios, baru kemudian digesek untuk melihat saldo alokasi pupuk yang tersedia di kartu. Di Provinsi Bali, petani tidak datang ke kios pupuk untuk menggunakan kartu, tetapi pihak kios yang mengantarkan pupuk untuk kebutuhan satu kelompok ke subak. Lokasi kios pengecer dan kepraktisan dalam bertransaksi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan kartu tani.
Tabel 3. Permasalahan implementasi program kartu tani
No Faktor Penghambat WAI Interpretasi 1 Kesulitan dalam mekanisme penggunaan kartu tani 0,67 K 2 Belum diwajibkan oleh Pemda 0,53 S 3 Kurangnya sosialisasi/ penyuluhan oleh pemda 0,49 S 4 Tidak terbiasa berhubungan dengan bank 0,47 S 5 Adanya tambahan biaya angkut pupuk 0,32 L 6 Tidak tersedianya mesin EDC di kios 0,25 L 7 Tidak tersedianya pupuk bersubsidi di kios pengecer 0,19 SL
No Faktor Penghambat WAI Interpretasi 8 Sulit mendapatkan kartu tani 0,18 SL
Interpretasi:
SL=Sangat Lemah, L=Lemah, S=Sedang, K=Kuat, SK=Sangat Kuat
Sumber: Data primer diolah (2019)
Tabel 3 juga menunjukkan salah satu penyebab rendahnya implementasi kartu tani adalah kurangnya sosialisasi (nilai 0,49 atau kategori sedang), sehingga tidak diketahui dan dipahami oleh sebagian besar petani di lokasi penelitian. Hasil pengamatan di lapangan juga mendapatkan fakta bahwa terdapat senjang informasi diantara petani dan kios penyalur pupuk. Sejalan dengan hasil penelitian (Kurniawati & Kurniawan 2018) yang menyatakan bahwa pada masyarakat petani didaerah dengan topografi perbukitan, kurangnya sosialiasi merupakan kendala utama dalam penggunaan kartu tani.
Faktor lain penyebab implementasi kartu tani yang rendah adalah kesiapan infrastruktur yang belum memadai. Mesin EDC yang sering error dan gangguan sinyal merupakan masalah yang sering dijumpai di lapangan.  Menyiasati kondisi tersebut, banyak kios penyalur yang akhirnya melayani pemilik kartu tani secara manual dan pembayaran cash. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  Ashari & Hariani (2019) tentang efektivitas program kartu tani di Kabupaten Banjarnegara, yang menyimpulkan bahwa program kartu tani di Kabupaten Banjarnegara belum berhasil dan tidak efektif dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, faktor lingkungan, dan sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik.
Permasalahan lainnya adalah terkait kondisi sosial budaya dan jarak rumah petani dengan lokasi bank yang menyebabkan petani tidak bankable . Hasil survei di Kabupaten Temanggung menemukan fakta bahwa beberapa petani pemegang kartu tani menitipkan kartu dan nomor PIN-nya ke kios pengecer, karena merasa rumit harus menghafal nomor PIN.  Edukasi dan literasi terkait perbankan perlu didorong agar petani lebih bankable . Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Moko et al., (2017) di kabupaten Sragen
yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap program kartu tani pada variabel jarak akses antara lokasi kantor kecamatan dan Bank BRI dengan lokasi tempat tinggal petani.
Sering kali terjadi adoption lag atau senjang adopsi antara kesadaran adanya teknologi hingga pengadopsi menerapkannya secara aktual dalam hal adopsi inovasi baru (Rogers & Shoemaker, 1971 dalam Hanafi, 1981). Hasil penelitian Hendayana (2006) menyimpulkan aspek yang mempengaruhi akselerasi adopsi, yaitu kesenjangan teknologi, efektifitas penyebaran informasi teknologi, serta kurangnya pelibatan penyuluh.
Hasil penelitian terkait jarak dan faktor budaya petani juga disampaikan oleh Jorgi, Gayatri & Dalmiyatun (2019) dan Sukartawi (1990), yang menyatakan bahwa faktor adopsi inovasi teknologi dipengaruhi oleh jarak sumber informasi, level pendidikan, motivasi, keterlibatan dalam organisasi, komunikasi interpersonal, dan media massa, kebijakan pemerintah, dan peran tokoh masyarakat.
Rogers (1983) dan Fagi (2008) menyatakan bahwa tingkat kecepatan adopsi dan difusi inovasi teknologi terkait dengan persepsi petani terhadap sifat-sifat inovasi inovasi itu sendiri, dandukungan lingkungan strategis. Keluarga tani yang tinggal di perdesaan dalam satu lingkungan dengan tradisi, kebiasaan dan budaya yang sama cenderung saling memengaruhi. Program apapun yang diintroduksikan di level petani, jika secara teknik memadai dan secara sosial diterima masyarakat, maka kemungkinan besar program tersebut akan berhasil. Oleh karena itu, dalam hal adopsi dan implementasi program kartu tani, faktor lingkungan menjadi penting sebagai salah satu indikator keberhasilan program.
Sekurangnya ada 4 (empat) pihak yang terkait dengan penggunaan kartu tani, yaitu Dinas Pertanian setempat sebagai penanggungjawab dan pembina dalam pelaksanaan program, petani sebagai pengguna dan penerima manfaat, kios pengecer pupuk sebagai penyedia pupuk subsidi, serta pihak bank sebagai penerbit kartu tani . Hasil penelitian Pasaribu & Gunawan (2019) di tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta, menunjukkan bahwa respon petani dan pemangku kepentingan terhadap penggunaan
kartu tani masih bervariasi khususnya dalam hal penerapan dan kesiapan penggunaannya. Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan ini belum terjalin dengan baik dan terkesan saling menunggu untuk bertindak.
Menurut Pasaribu & Gunawan (2019), keberhasilan implementasi kartu tani di kabupaten Ciamis didukung oleh faktor sebagai berikut: Pertama, Petani. Jumlah petani yang sudah mendapatkan kartu tani di Kabupaten Ciamis dari tahun 2018-2019 sejumlah 115.992 NIK atau sekitar 83.3% dari total petani di Kabupaten Ciamis (139.269 petani). Dari jumlah tersebut sekitar 77% petani sudah melakukan transaksi pembelian pupuk di kios-kios pengecer yang ditunjuk dengan menggunakan kartu tani. Petani akan mendapatkan keuntungan berupa harga pupuk yang bersubsidi (Urea Rp. 1800/kg), adanya kepastian jatah dan alokasi pupuk pada saat pupuk dibutuhkan, serta bonus point reward dari pihak Bank Mandiri. Kesadaran petani dan kekompakan dalam berkelompok tani merupakan salah satu faktor pendorong implementasi kartu tani di kabupaten Ciamis.
Kedua, Pihak kios pengecer pupuk. Pihak kios mendapatkan keuntungan jaminan pelanggan pupuk dari petani yang terdaftar di wilayahnya, serta reward dari Bank Mandiri untuk setiap transaksi penjualan pupuk. Saat ini, kios penyalur pupuk tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan jatah alokasi pupuk dari distributor, sehingga persediaan stok dapat mencukupi kebutuhan petani di wilayahnya.  Koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak bank dan Distan membuat pihak kios bergairah untuk melayani penggunaan kartu tani. Pihak kios mengusulkan agar ada perbaikan regulasi terkait wilayah pemasaran pupuk bersubsidi dan HET dinaikkan.
Ketiga, Pihak Bank Mandiri. Bank Mandiri secara proaktif melakukan verifikasi dan validasi data terhadap petani yang akan mendapatkan kartu. Selain itu, Bank Mandiri juga sudah menjalin MOU kerjasama dengan pihak Pemda, sehingga akan mempercepat dan memudahkan koordinasi diantara para pihak.
Keempat, Pihak Pemda. Pemerintah Daerah (dinas terkait setempat, termasuk Dinas Dukcapil) merupakan kunci sukses implementasi kartu tani.
Beberapa literasi dan terobosan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam percepatan implementasi kartu tani, diantaranya sosialiasi dan pengerahan tenaga penyuluh ke kelompok tani, melakukan kerjasama MoU dengan Bank Mandiri dan Dukcapil untuk mempercepat dan memperpendek rantai koordinasi, membuat Surat Edaran Kadinas tentang Pemberlakuan Kartu Tani untuk seluruh KPL di Kabupaten, serta memasukan kegiatan sosialisasi kartu tani pada program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Selain itu, verifikasi dan inputing data yang tadinya dilakukan di level kecamatan, saat ini dilakukan di Distan yang didukung oleh sarana internet, komputer, dan SDM yang memadai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Subsidi pupuk masih dibutuhkan petani untuk membantu keterbatasan biaya usaha tani. Pemerintah juga menyediakan pupuk bersubsidi untuk terus mendukung upaya peningkatan produksi atau setidaknya mempertahankan dan berorientasi meningkatkan produksi komoditas pertanian. Dalam pelaksanaannya, pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah bagi petani skala kecil masih membutuhkan berbagai penyesuaian pelaksanaan distribusi di lapangan. Efektivitas penyelenggaraan program pupuk bersubsidi diukur dari pencapaian azas 6 tepat, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
Program kartu tani merupakan salah satu cara efektif dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi. Tujuan utama program kartu tani adalah agar distribusi pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran, dan dinikmati petani kecil.  Kartu tani berfungsi sebagai alat transaksi yang menjamin bahwa petani kecil memperoleh pupuk bersubsidi yang dibutuhkannya sesuai dengan jumlah dan waktu (menurut RDKK), sehingga kegiatan usaha tani dapat berjalan dengan baik.
Hasil analisis dengan menggunakan WAI menunjukan persepsi petani terhadap kartu tani adalah bahwa program ini tidak tersosialisasi dengan baik dan adanya kesulitan dalam penggunaan kartu ini (kategori kuat). Disisi lain, petani juga mempunyai persepsi yang kuat bahwa kartu tani mendukung kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, dan kemudahan
proses mendapatkan pupuk. Petani mempunyai persepsi yang lemah terhadap keberhasilan penggunaan kartu tani ini, yang disebabkan karena belum diwajibkannya penggunaan kartu tani secara nasional, dan kurangnya promosi dari kios penyalur.
Hasil analisis Weighted Average Index menyimpulkan bahwa permasalahan implementasi kartu tani adalah: kesulitan dalam penggunaan (rumit), pemakaian kartu belum diwajibkan, kurangnya sosialisasi/penyuluhan oleh pemda, petani belum bankable , adanya tambahan biaya angkut dan kendala dalam mesin EDC. Lambatnya implementasi program kartu tani juga disebabkan karena dinas pertanian belum terlihat secara proaktif mengambil langkah-langkah operasional yang taktis dalam impementasi program kartu tani ini. Kelemahan ini perlu diatasi dengan inisiatif dukungan para pemangku kepentingan di tingkat wilayah.
Kartu tani juga dinilai bermanfaat, terutama untuk mendukung upaya peningkatan produksi pertanian. Kartu tani ini juga berguna, jika dikaitkan dengan azas 6 tepat dan tujuan diberikannya pupuk bersubsidi kepada petani kecil. Meskipun telah diluncurkan sejak tahun 2016, namun implementasinya ternyata memang belum maksimal. Beberapa saran untuk perbaikan implementasi kartu tani ke depan adalah: (1) Perlu sinkronisasi dan kesamaan pandangan terkait regulasi pelaksanaan kartu tani secara nasional, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam tahap implementasi di level kabupaten, maupun tingkat petani. Kartu tani adalah bagian dari program pembangunan pertanian di daerah; (2) Koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antara pihak Bank, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam penyediaan dan validasi data pengguna kartu tani; (3) Dibutuhkan kreativitas dan dorongan yang kuat dari pihak Dinas Pertanian sesuai dengan tupoksinya sebagai penanggungjawab program untuk percepatan pelaksanaan program kartu tani, seperti penyediaan sarana IT dan SDM yang cukup dalam hal input dan validasi data petani dan e-RDKK, membuat back up fungsi kecamatan dalam hal inputing data, serta menginisiasi MoU dengan pihak bank, dukcapil, dan kios-kios penyalur; (4) Diperlukan integrasi pelaksanaan
sosialisasi dan promosi program kartu tani yang dapat dilaksanakan secara regular, terkendali, dan tepat sasaran, sehingga petani/pengecer akan memahami informasi tentang kartu tani secara utuh; (5) Agar disiapkan infrastruktur yang cukup, seperti jaringan telepon selular dan sinyal internet yang memadai mendukung aplikasi program kartu tani;  (6) Perlunya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer; dan (7) Perlunya kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan kartu tani, sehingga dapat digunakan secara massive .

## PERNYATAAN
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang telah membiayai kajian ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemerintah daerah, kios penyalur, dan petani responden atas data dan informasi yang diberikan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, A., Hermanto, Kariyasa, I. K., Friyatno, S., & Hidayat, D. (2017). Kajian kebijakan subsidi pupuk, harga, distribusi, dan dampaknya  terhadap  permintaan  pupuk dan produksi tanaman pangan . Laporan Hasil Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.
Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). Analisis efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Journal of Public Policy and Management
Review , 8 (2), 1-21.
Biro Perencanaan Kemtan. (2019). Evaluasi Kegiatan Strategis Kementan .  Bahan Tayang FGD Kartu Tani.
Cofie, O., Adeoti, A., Nkansah-Boadu, F., & Awuah, E. (2010). Farmer’s perception and  economic  benefits  of  excreta  use  in southern Ghana. Resources, Conservation and Recycling , 55 (2), 161–166.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2018). Petunjuk  pelaksanaan penyediaan  dan  penyaluran  pupuk bersubsidi tahun 2018 . Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan.
Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian.
(2019). Mekanisme  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi . Bahan Tayang FGD Kartu Tani. Depok
Fagi, A. M. (2008). Alternatif teknologi peningkatan produksi beras nasional. Iptek Tanaman Pangan , 3 (1). Hanafi, A. (1981). Memasyarakatkan  Ide-Ide Baru . Surabaya: Surabaya Press.
Hendayana, R. (2006). Lintasan dan peta jalan (road map) diseminasi teknologi pertanian menuju masyarakat tani progresif. Prosiding Lokakarya Nasional. Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
Hendayana, R. (2014). Persepsi dan adopsi teknologi . Bahan presentasi. Disajikan dalam pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Peneliti Sosek dalam Analisis Sosial Ekonomi Pertanian.
Jorgi, R.S., Gayatri, S., & Dalmiyatun, T.
(2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani ddengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 5(2): 89 -98 Kurniawati, E., & Kurniawan, A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap penggunaan kartu tani di Kabupaten Pati: Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo. Jurnal Bumi Indonesia, 7 (4), 1-15. Kementerian Pertanian. (2017). Petunjuk pelaksanaan pupuk bersubsidi 2019 . Jakarta: Ditjen Saran dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Khumsri, M., Ruddle, K., & Shivakoti, G. P. (2009). Rights and conflicts in the management of fisheries  in  the  Lower  Songkhram  River Basin, Northeast Thailand. Environmental Management , 43 (4), 557–570.
Moko, K. W., Suwarto, & Utama, B. W. (2017). Perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Journal of Sustainable Agriculture, 32 (1), 9-13. Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi program  penyaluran  pupuk  bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug, Kecamatan  Candi,  Kabupaten  Sidoarjo . Working Paper Universitas Negeri Surabaya.
Pasaribu, S., & Gunawan, E. (2019). Pelaksanaan aplikasi kartu tani mendukung peningkatan produksi  pertanian.    Laporan  Hasil Penelitian .  Biro Perencanaan Kementan dan PSEKP
Paul, S. K., & Hossain, N. (2013). People’s perception about flood disaster management in Bangladesh: a case study on the Chalan Beel area. Stamford Journal of Environment and Human Habitat , 2 (July), 72–86.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations Third Edition . New York: The Free Press.
Rachman, B. 2009. Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Analisis Kebijakan Pertanian,
7 (2): 131-146 Sukartawi. (1990). Prinsip dasar komunikasi pertanian . Depok: UI Press..
Simatupang, P. (2004). Kembalikan subsidi pupuk kepada petani . Dimuat di harian Kompas, 19 Mei 2004.
Susila, W. R. (2010). Kebijakan subsidi pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian,
29 (2)
Susilowati, S. H. (2016). Urgensi dan opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk. Analisis Kebijakan Pertanian, 14 (2): 163-185