## KINERJA DIREKTORAT PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN   KORUPSI DALAM MENINDAK LANJUTI
LAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE 2012-2013

## Frans Wilmat Muskanan

## Abstrak
Masalah  Korupsi  merupakan  masalah  yang  sangan  serius  dan  sangat  sulit  untuk  diberantas, atas  dasar  pertimbangan  tersebut  maka  KPK  dibentuk  untuk  melakukan  berbagai  tindakan terhadapat setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah grand corruptions . Sebagai garda terdepan  dalam  memberantas  korupsi,  KPKdiberi  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  untuk  menindak  lanjuti  setiap  perkara  korupsi  yang  dilaporkan  ke  KPK, sehingga korupsi yang terjadi di Indonesia dapat ditekan tingkat penyebarannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sehingga dapat mengetahui kinerja dari   direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK dalam mendak lanjuti setiap perkara korupsi .
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  dari  direktorat  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sudah  optimal  dilihat  dari  hasil  tindak  lanjut  disetiap direktorat menunjukan penyelsaian perkara diatas 50%, namun dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap direktorat masi terdapat tunggakan perkara yang perlu ditindak lanjuti ditahun berikut, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, kompetensi dan sarana prasarana penunjang.

## A. PENDAHULUAN
Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan sangat menyedot perhatian  publik,  hampir  setiap  hari  dapat  dilihat  diberbagai  media  yang  ada  di Indonesia  yang  mengangkat  dan  membahas  mengenai  masalah  korupsi.  Korupsi adalah  sebuah  perbuatan  yang  bisa  menghancurkan  suatu  negara  dan  sebuah lembaga  organisasi,  korupsi  bisa  membuat  seseorang  atau  sekelompok  orang menjadi  sangat  serakah  dan  akan  berdampak  pada  ketidak  pedulian  terhadap kesejahteraan masyarakatnya sendiri dan kemajuan negaranya.
Pengertian dari korupsi secara harafiah menurut Jhon M Echolas dan Hassan Shaddily  yang  dikutip  oleh  Ermansjah  Djaja  dalam  buku  Memberantas  Korupsi Bersama  KPK,  berarti  jahat  atau  busuk,  sedangkan  menurut  A.I.N.  Kramer  ST mengartikan  kata  korupsi  sebagai  busuk,  rusak,  atau  dapat  disuap.  (Ermansjah Djaja,  2010:  23).  Kemudian  arti  korupsi  yang  telah diterima dalam  perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwandarminta: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.(Ermansjah Djaja, 2010: 25).
Masalah  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  diberbagai  negara  lain  bukan karena  diadopsi  melainkan  dilahirkan  sendiri  dari  sifat  serakah  manusia  yang  ingin memiliki segala sesuatu dengan cara yang instan tanpa melalui kerja keras. Masalah korupsi bisa terjadi pada siapa saja, baik itu yang memiliki jabatan secara struktural maupun  non-struktural.Sikap  serakah  inilah  yang  sesungguhnya  melahirkan keinginan  untuk  melakukan  korupsi.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  Indonesia,  para  pelaku korupsi  seakan-akan  tidak  mempedulikan  bahwa  uang  yang  mereka  selewengkan adalah  uang  yang  seharusnya  bisa  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia  agar Indonesia bisa keluar dari keterpurukan atas kemiskinan yang sedang melanda.
Korupsi  di  Indonesia  seperti  halnya  juga  dibeberapa  negara  lain,  banyak berkorelasi  dengan  penyalagunaan  kekuasaan  dari  para  pemegang  kekuasaan politik.  Pada  Rezim  Orde  Lama  dan  Rezim  Orde  Baru  misalnya  yang  menganut sistem  demokrasi  terpimpin,  hal  ini  sebenarnya  yang  memicu  terjadinya  praktik korupsi, dengan kekuasan yang begitu sentralistik ditangan penguasa, maka semua keuangan dikelola oleh pemegang kekuasan dan tanpa ada pengawasan.
Di  era  Revormasi  dengan  menganut  sistem  demokrasi  ternyata  virus  korupsi malah  semakin  merambat  dan  bahkan  berakar  di  Indonesia,  ini  dibuktikan  dari berbagai  kasus  yang  terjadi  di  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang  tersandung kasus  korupsi.Selain  itu,  korupsi  juga  telah  merambat  hingga  ke  kalangan  aparat pemerintah tingkat bawah. Ini membuktikan bahwa betapa maraknya korupsi, baik di pusat maupun di daerah.
Masalah ini sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara negara  untuk  menekan  penyebaran  korupsi  di  Indonesia,  namun  kenyataan  yang terjadi  malah  pihak  penegak  hukum  pun  ikut  terbelit  masalah  korupsi,  baik  itu, kepolisian,  kejaksaan,  mahkama  konstitusi  dan  lembaga  tinggi  negara  lainya,  ini memberikan  contoh  kepada  masyarakat  untuk  ikut  melakukan  korupsi  karena masyarakat Indonesia memiliki sifat yang cenderung paternalistik.
Potret  korupsi  di  Indonesia  mungkin  salah  satu  yang  terburuk  dalam  sejarah peradaban modern  karena  korupsi di  Indonesia  terus  menerus berkembang,  hal  ini akhirnya  menyebabkan  masyarakat  Indonesia  menjadi  apatis  terhadap  masalah korupai,  bahkan  ikut  melakukan  korupsi.  Korupsi  sekarang  telah  menjadi  suatu masalah  sosial  yang  mungkin  tidak  bisa  dihilangkan,  karena  masalah  sosial  itu dilahirkan  oleh  manusia,  dan  apa  bila  permasalahan  tersebut  (korupsi)  ingin dihilangkan, maka salah satu caranya yaitu memusnakan manusia sebagai pencipta korupsi sendiri.
Masalah  korupsi  sesunggunya  hanya  bisa  dikurangi  penyebaranya,  dengan cara  menanamkan  pendidikan  ke  generasi  penerus  bangsa  tentang  dampak  buruk korupsi  untuk  masa  depan  negara,  oleh  karena  itu  pengenalan  mengenai  bahaya korupsi  perlu  diadakan  dari  tingkat  sekolah  dasar,  sampai  pada  tingkat  perguruan tinggi.  Selain  itu,    hukum  terhadap  pelaku  korupsi  juga  harus  ditingkatkan  untuk membuat  efek  jerah  kepada  koruptor  dan  calon  koruptor,  seperti  pemiskinan terhadap  pelaku  koruptor,  pencabutan  hak  politk,  tidak  diberikan  remisi  hukuman, dan  bila  perlu  koruptor  dihukuman  mati,  karena  korupsi  adalah  sebuah  kejahatan yang bisa menghancurkan sebuah lembaga/organisasibahkan suatu negara.
Kasus  korupsi  sendiri  sekarang  telah  menjadi  suatu  tren  dalam  dunia perpolitikan.  Dengan  melihat  permasalahn  tersebut  sesunggungya  pemerintah Indonesia  tidak  tinggal  diam  dalam  mengatasi  praktik-praktik  korupsi.Upaya pemerintah  dilaksanakan  melalui  berbagai  kebijakan  yang  berupa  peraturan perundang-undangan  dari  yang  tertinggi  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945  sampai dengan  Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Dalam  (LAN  Pusat  Kajian  Administrasi  Internasional,  2007:  2),  dapat  dilihat beberapa  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  pemberantasan  korupsi adalah:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  khususnya  pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998
4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaran Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN
5. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
7. Dibentuknya  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (KPKPN) tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
8. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)
9. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  junto  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara  negara,  dimana  masing-masing  instansi  memiliki Internal  Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat.Fungsi dari  inspektorat  ini  adalah  mengawasi  dan  memeriksa  penyelenggaraan  kegiatan pembangunan  di  instansinya  masing-masing,  terutama  pengelolaan  keuangan negara,  agar  kegiatan  pembangunan  berjalan  secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis sesuai  sasaran.Disamping  pengawasan  internal  ada  juga  pengawasan  dan pemeriksaan  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  instansi  eksternal  yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (LAN Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007: 3).
Namun  pada  kenyataannya  praktik  korupsi  bukannya  berkurang  malah semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Bahkan  Indonesia  kembali  dinilai  sebagai negara  paling  terkorup  di  Asia  pada  awal  tahun  2004  dan  2005  berdasarkan  hasil survei  dikalangan  para  pengusaha  dan  pebisnis  oleh  lembaga  konsultan Political and  Economic  Risk  Consultancy (PERC).  Hasil  survey  lembaga  konsultan  PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling  korup  diantara  12  negara  Asia.  Predikat  negara  terkorup  diberikan  karena nilai  Indonesia  hampir  menyentuh  angka  mutlak  10  dengan  skor  9,25  (nilai  10 merupakan  nilai  tertinggi  atau  terkorup).  Sedangkan  pada  tahun  2005  Indonesia masih  termasuk  dalam  tiga  teratas  negara  terkorup  di  Asia.  (LAN  Pusat  Kajian Administrasi Internasional, 2007: 4).
Dengan  kegagalan  aparat  pemerintah  untuk  menuntaskan  berbagai  kasus korupsi  di  Indonesia  sehingga  berdampak  pada  lahirnya  Komisi  Pemberantasan Korupsi  sebagai  lembaga  yang  khusus  didirikan  untuk  menangani  kasus  korupsi yang terjadi di Indonesia.Komisi  Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat adhoc ,  atau  lembaga  yang  dibentuk  dengan  tujan  tertentu  yaitu memberantas korupsi.
Sebelum  lahirnya  Komisi  Pemberantasa  Korupsi  atau  yang  dikenal  dengan nama  (KPK),  di  Indonesia  telah  ada  beberapa  lembaga  yang  serupa  dengan  KPK seperti,  Tim  Pemberantasan  Korupsi  (TPK),  Komite  Anti  Korupsi  (KAK),  Komisi Empat,  Operasi  Tertib  (OPSTIB)  Tim  Pemberantasan  Korupsi  (TPK),  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Gabungan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TGPTPK)  dan  Tim  Koordinator Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Lembaga-lembaga  tersebut  juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberantas korupsi di Indonesia.
Komisi  Pengawas  Kekayaan  Pejabat  Negara  (KPKPN)  dan  Tim  Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) adalah cikal bakal dari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Diana Napitupulu, 2010: 47), Sehingga pada tahun  2003  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  didirikan  yang  berdasarkan  pada undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  perjalanan  pemberantasan  korupsipun  memasuki  babak  baru  dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Awal  mula  berdirinya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dipimpin  oleh Taufiequrachman  Ruki  yang  menjabat  sebagai  pimpinan  KPK  pada  periode  2003- 2007,  setelah  masa  jabatan  Taufiequrachman  Ruki  berakhir,    selanjutnya  Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK yang baru yang  menjabat  pada  2007-2011  namun  ditengah  perjalan,  Antasari  Azhar tersandung kasus kriminalitas yang akhirnya Antasari Azhar harus diberhentikan dari kursi  kepemimpinannya  sebagai  Ketua  KPK.  Pada  tahun  2012  Abraham  Samad dipilih  sebagai  ketua  KPK  yang  baru,  dengan  masa  jabatan  empat  (4)  tahun  yaitu dari tahun 2012-2015.
Tugas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  melakukan  koordinasi  dengan instansi  yang  berwenang  melakukan    pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  selain  itu  KPK  juga  mempunyai  kewenagan  yaitu  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi, melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan negara demi mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi
Dalam  menjalankan  tugas  sebagai  garda  terdepan  untuk  memberantas berbagai  masalah  korupsi  di  Indonesia  KPK  dipimpin  oleh  ketua  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dan  empat  wakil  ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai empat deputi yaitu:
1.  Deputi Bidang Pencegahan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk  Kelompok  Kerja  yang  keanggotaannya  berasal  dari  satu  Direktorat atau  lintas  Direktorat  pada  Deputi  Bidang  Pencegahan  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Deputi Bidang Pencegahan.
Deputi Bidang Pencegahan membawahkan:
a. Direktorat  Pendaftaran  dan  Pemeriksaan  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN).
b. Direktorat Gratifikasi.
c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
2.  Deputi Bidang Penindakan
Deputi  Bidang  Penindakan  dipimpin  oleh  Deputi  Bidang  Penindakan  dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.
Deputi Bidang Penindakan membawahkan:
a. Direktorat Penyelidikan.
b. Direktorat Penyidikan.
c. Direktorat Penuntutan.
d. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi.
e. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.
3.  Deputi Bidang  Informasi dan Data Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Informasi dan Data dapat  membentuk  Kelompok  Kerja  yang  keanggotaannya  berasal  dari  satu Direktorat  atau  lintas  Direktorat  pada  Deputi  Bidang  Informasi  dan  Data  yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Informasi dan Data. Deputi Bidang Informasi dan Data membawahkan:
a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data.
b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.
c.  Direktorat Monitor.
d. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data;
4.  Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  Deputi  Bidang  Pengawasan Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat  dapat  membentuk  kelompok  kerja  yang keanggotaannya  berasal  dari  satu  Direktorat  atau  lintas  Direktorat  pada  Deputi Bidang  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat  yang  ditetapkan dengan  Keputusan  Deputi  Bidang  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan Masyarakat.
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat membawahkan:
a. Direktorat Pengawasan Internal.
b. Direktorat Pengaduan Masyarakat.
c. Sekretariat  Bidang  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat. (LAKIP KPK Tahun 2013).
Untuk  memberantas  masalah  korupsi  bukanlah  suatu  perkara  yang  mudah, perlu  tindakan  super  untuk  mengungkap  masalah  tersebut  karena  korupsi  yang terjadi  di  indonesia  terus  meningkat  dari  masa  ke  masa,  oleh  karena  itu  setiap lembaga  yang  mempunya  tugas  untuk  melakukan  pemberantasan  korupsi  harus memiliki kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi dalam hal ini KPK.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  lembaga  pemberantasan  korupsi yang  mendapatkan  kewenangan  yang  istimewa  melebihi  kewenangan  lembaga- lembaga  lain  yang  ada  di  Indonesia,  yang  juga  mempunyai  tugas  dan  kewajiban untuk  memberantasa  berbagai  kasus  korupsi.  Kewengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara kasus korupsi di Indonesia.
Penyelidikan, penyidikan dan  penuntutan merupakan bagian terpenting dalam melakukan  penindakan  terhadap  permasalahan  korupsi,  karena  penyelidikan  akan menentukan  apakah  pelanggaran  tersebut  merupakan  tindakan  yang  berkaitan dengan  masalah  korupsi  atau  tidak,  seperti  pembuktian  validitas  data  laporan mengenai  korupsi,  sedangkan  penyidikan  sesunggunya  kegiatan  untuk  melakukan pengumpulan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  dalam  rangka  untuk  mentukan  tersangka didalam  perkara  korupsi  tersebut  dan  penuntutan  adalah  tahap  selanjutnya  dari penyelidikan  dan  penyidikan,  yaitu  untuk  menyusun  surat  dakwaan  sesuai  dengan bukti,  bukti  dan  saksi-saksi  yang  ditemukan  pada  tahap  penyidikan  untuk dilimpahkan  ke  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  ketiga  kewenangan  yang  dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi merupakan bagian-bagian terpenting dalam menindak maslah korupsi, karena bagian-bagian tersebut sangan berkesinambungan.
Dari  pemaparan  diatas  memandang  bahwa  untuk  memberantas  masalah korupsi  merupakan  suatu  permasalahan  yang  santa  rumit  serta  sulit  untuk diberantas,  oleh  karena  itu,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  diberikan kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan,  penyidikan dan penuntutan  harus  bisa untuk  mengoptimalkan  berbagai  keweangan  yang  dilimpahkan  agar  dapat memberantas  setiap  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  dilaporkan  ke  KPK  sehingga dapat  menjawab  berbagai  interfensi  yang  dibuat  untuk  memangkas  kewenangan tersebut.

## B. PEMBAHASAN
Masalah  korupsi  di  Indonesia  terjadi  dengan  sangat  kompleks  baik  dari penyelewengan uang negara, penyuapan, politik uang serta kolusi bisnis dan masih
banyak modus yang dilakukan dalam melakukan praktik-praktik korupsi yang terjadi di  Indonesia.Praktek-praktek  korupusi  tersebut  menjadi  permasalahan  yang  sulit untuk diungkap karena para koruptor saling melindungi.Selain itu, korupsi yang telah terjadi di Indonesia merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah serta telah membudidaya, dan permasalahan ini yang sangat menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.
Dengan melihat permasalahan tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan  berbagai  kewenangan  yaitu  kewenangan  melakukan  penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.Untuk itu, kinerja dari direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat dibutuhkan dalam menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan ke KPK.
Penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  merupakan  faktor  yang  sangat penting  dalam  memproses  setiap  laporan  yang  berkaitan  dengan  tindakan kejahatan,  salah  satunya  yaitu  kejahatan  korupsi.  Proses  penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan sangat berkaitan erat dan berkesinambungan dalam menindaklanjuti setiap perkara-perkara korupsi.
Dalam  rangka  penyelesaian  masalah  korupsi  yang  telah  masuk  ke  internal KPK,  direktorat  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  setiap  perkara kasus  korupsi.Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan perkara  korupsi yang telah diproses,setiap direktorat  memiliki tanggung jawab  untuk  menyampaikan  laporan  perkembangan  penanganan  perkara  korupsi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  inilah  akan  menunjukan kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  apabila  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh direktorat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat ditindak lanjuti sampai selesai, karena keberhasilan suatu lembaga/organisasi ditentukan dari hasil kegiatan yang telah dicapai.

## B.1. Kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan .
Direktorat  penyelidikan  merupakan  sub  bidang  dari  deputi  penindakan  Komisi Pemberantasan  Korupsi.Dalam  pelaksanaan  penyelidikantindak  pidana  korupsi, direktorat  penyelidikan  bekerjasama  dalam  kegiatan  penyelidikan  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
Tugas  dan  fungsi  dari  direktorat  penyelidikan  adalah  melakukan  penyelidikan awal terhadap perkara korupsi untuk ditindak lanjuti ke direktorat  penyidikan.Dalam melakukan  penyelidikan  perkara  kasus  korupsi,  direktorat  penyelidikan  mempunyai tanggungjawab  untuk  melaporkan  perkembangan  hasil  penyelidikan  ke  pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  disetujui  dan  ditindak  lanjuti  ke  tahap penyidikan.
Proses tindak lanjut yang dilakukan direktorat penyelidikan adalah menetukan peristiwa  yang  terjadi  merupakan  tindak  pidan  korupsi  atau  tidak  seperti membandingkan  validitas  data  laporan  perkara  korupsi  yang  disampaikan  ke Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan  melakukan  penyelidikan  awal  pada instansi-instansi  atau  lembaga-lembaga  yang  menjadi  tempat  terjadinya  praktek korupsi.  Laporan  tersebut  akan  ditindak  lanjuti  apabila  dalam  penyelidikan  awal ditemukan 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan masalah korupsi.
Ditahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013,  direktorat  penyelidikan  melakukan penyelidikan  perkara  kasus  korupsi  dengan  beragam  macam  kasus  korupsi  yang menyeret nama petinggi negara sampai ke tingkat daerah. Berikut merupakan data
yang  berhasil  dihimpun  dari  KPK  mengenai  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh direktorat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2012-2013.
Tabel. 1

## Rekapitulasi Penyelidikan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013
Tahun Penyelidikan Perkara yang ditindak lanjuti di direktorat penyidikan Tunggakan Perkara Korupsi Anggaran Jumlah anggota Pagu anggaran Penyerapan 2012 77 48 29 7.072.500.000 2.745.015.105  56 2013 81 70 11 8,133,300,000 3,230,550,998  49 Jumlah 158 118 40 15,205,800,000  5,975,566,103
Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.
Data  diatas  merupakan  hasil  tindak  lanjut  perkara  korupsi  di  direktorat penyelidikan  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013,  dari  penyelesaian penyelidikan  tersebut,  maka  perkara  korupsi  akan  ditindak  lanjuti  di  direktorat penyidikan.
Hasil  penyelidikan  perkara  korupsi  menunjukan  bahwa  dari  laporan  yang masuk ke direktorat penyelidikan berjumlah 158 perkara di tahun 2012 sampai tahun 2013  untuk  ditindak  lanjuti  ke  tahap  penyidikan,  direktorat  penyelidikan  berhasil menyelesaikan  118  perkara  atau  sebesar  74,6  %,  sedangkan  tunggakan  perkara sebanyak  40  perkara  atau  sebesar  25,3%.  Dari  rekapitulasi  tabel  penggunaan anggaran  diatas  menunjukan  bahwa  pagu  anggaran  sebesar  Rp  63,157,737,000 dan  penyerapan  anggaran  sebesar  Rp  34,352,361,619,  dengan  hasil  presentasi 54,39 %.
Pada  direktorat  penyelidikan  jumlah  anggaran  yang  terpakai  hanya 5,975,566,103 rupiah  dari total anggaran untuk direktorat  penyelidikan tahun 2012 dan    2013  sebesar  15,205,800,000  rupiah.  Untuk  itu,  direktorat  penyelidikan  harus bisa  mengoptimalkan  jumlah  anggaran  yang  dilimpahkan  dengan  memanfaatkan sisa  anggaran  untuk  menambah  jumlah  anggota  penyelidikan,  karena  jumlah anggaran yang tidak digunakan cukup besar yaitu 9,230,233,897 rupiah.Penambahan  jumlah  penyelidik  merupakan  prioritas  yang  harus  dilakukan agar kegiatan penyelidikan bisah lebih baik lagi.
Di  tahun  2012-2013  direktorat  penyelidikan  berhasil  menindaklanjuti  berbagai perkara  korupsi dengan beragam jenis praktek korupsi. Untuk lebih  jelasnya,  dapat dilihat  pada  tabel  penyelesaian  perkara  berdasarkan  jenis  korupsi  yang  ditindak lanjuti oleh direktorat penyelidikan.

## Tabel. 2

## Jenis Korupsi

## Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penyelidikan berdasarkan jenis
korupsi 2012-2013
Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.
Dari  hasil  proses  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  direktorat  penyelidikan menunjukan  bahwa,    parkara  yang  paling  banyak  ditindak  lanjuti  di  direktorat penyelidikan  adalah  perkara  korupsi  yang  berkaitan  dengan  gratifikasi  yaitu sebanyak  48  perkara  yang  berhasil  ditindak  lanjuti,  sedangkan  36  perkara merupakan  korupsi  yang  berkaitan  dengan  penyuapan,  adapun  jenis  korupsi pengadaanbarang  yang  berhasil  ditindak  lanjuti  sebanyak  18  perkara,  dan  jenis korupsi  dengan  penyalahgunaan  anggaran  sebanyak4  perkara,  sedangkan  8 perkara  merupakan  jenis  korupsi  pencucian  uang,  serta4  perkara  korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang.
Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja direktorat penyelidikan dalam  memahami  jenis  korupsi  yang  berkaitan  dengan    penyuapan,  gratifikasi  dan pengadaan  barang  cukup  baik,  sehingga  aspek  terpenting  yang  perlu  ditingkatkan oleh direktorat penyelidikan yaitu penambahan sumber daya manusia dan penikatan kompetensi pada direktorat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari  data  penyelidikan,  di  atas  menunjukan  bahwa  jenis  korupsi  yang  paling banyak terjadi di tahun 2012 dan 2013 adalah jenis korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, penyuapan dan pengadaan barang, dengan melihat data tersebut, Komisi Pemberantasan  Korupsi  dapat  melakukan  pencegahan  pada  sektor-sektor  yang memungkinkan  terjadinya  gratifikasi,  penyuapan  dan  pengadaan  barang,  sehingga dapat menekan perkembangan korupsi di Indonesia.

## B.2. Kinerja KPK dalam melakukan Penyidikan
Direktorat  penyelidikan  merupakan  sub  bidang  dari  deputi  penindakan  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  dalam  pelaksanaan  penyidikan  perkara  tindak  pidana korupsi,  direktorat  penyidikan  bekerjasama  dalam  kegiatan  penyidikan  yang dilakukan oleh aparat  penegak  hukum  lain  seperti  kepolisan dan  kejaksaan. Tugas dan  fungsi  dari  direktorat  penyidikan  adalah  melakukan  penyidikan  (pemeriksaan) terhadap  pelaku  korupsi  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka,  dan  seterusnya akan ditindak lanjuti ke direktorat penuntutan.
Dalam  menjalankan  tugas  melakukan  penyidikan  perkara  kasus  korupsi, direktorat penyidikan mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan hasil penyidikan ke  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  disetujui  dan  ditindak  lanjut  ke direktorat  penuntutan.  Proses  tindak  lanjut  perkara  korupsi  di  direktorat  penyidikan yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku korupsi.Pada tahap penyidikan anggota penyidik  akan  melakukan  pengumpulan  berbagai  bukti  tambahan  dan  saksi-saksi untuk menetukan tersangak  serta dari bukti-bukti dan saksi akan digunakan sebagai pedoman  untuk  memberatkan  tersangka  pada  saat  diadili  di  pengadilan  Tipikor, bukti-bukti  tersebut  akan  disertakan  dalam  persidangan.  Selain  itu  dalam  masa
Tahu
n Penyua pan Gratifika si Penyelagun aan Anggaran Penyalahgu naan Wewenang Pengad aan Barang Pencucia n Uang total 2012 12 20 1 4 10 1 77 2013 24 26 3 - 8 7 81 Juml ah 37 48 4 4 18 8 118
penyidikan terhadap pelaku korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menahan tersangka selama 120 hari terhitung saat tersangka menjalani pemeriksaan di KPK.
Ditahun  2012  sampai  dengan  2013,  direktorat  penyidikan  melakukan penyidikan  perkara  kasus  korupsi  dengan  beragam  macam  perkara  kasus  korupsi yang menyeret nama petinggi negara sampai ke tingkat daerah. Berikut merupakan data  yang  berhasil  dihimpun  dari  KPK  mengenai  penyidikan  yang  dilakukan  oleh direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2012-2013:

## Tabel. 3

## Rekapitulasi Penyidikan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013
Tahun Penyelidik an Perkara yang ditindak Lanjuti di direktorat penuntutan Tunggak an Perkara Korupsi Anggaran Jumlah anggot a
Pagu Penyerapa n 2012 72 63 9 6.957.500.0 00 6.685.970. 944 60 2013 102 73 29 8,015,100,0 00 7,522,737, 829 75 Jumlah 174 136 38 14,972,600, 000 14,208,708 ,773
Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.
Data  diatas  merupakan  penyelesaian  perkara  korupsi  di  direktorat  penyidikan dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013,  dari  penyelesaian  tindak  lanjut penyidikan  perkara  korupsi,  maka  akan  ditindak  lanjuti  di  direktorat  penuntutan. Disamping  itu,  penyidikan  ditahun  2013,  direktorat  penyidikan  melakukan  kegiatan penyidikan  sebanyak  sebanyak  70  perkara,  ditambah  perkara  sisa  tahun  2012 sebanyak 32 perkara sehingga total penyidikan sebanyak 102 perkara.
Hasil penyidikan perkara korupsi menunjukan bahwa dari laporan yang masuk ke  direktorat  penyidikan  berjumlah  174  perkara  korupsi  di  tahun  2012  dan  2013 untuk  ditindak  lanjuti  ke  tahap  penuntutan,  direktorat  penyidikan  berhasil menyelesaikan  136  perkara  atau  sebesar  78,1  %,  sedangkan  tunggakan  perkara sebanyak 38 perkara atau sebesar 21,8%.
Pada  direktorat  penyidikan,  penggunaan  anggaran  sudah  cukup  optimal dengan  penyerapan  anggaran  14,208708,773  atau  mencakup  95%,  dari  total anggaran  yang  dilimpahkan  untuk  direktorat  penyidikan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  yaitu,  14,957,500,000  rupiah.  Dengan  melihat  cakupan  anggaran  yang diserap  oleh direktorat  penyidikan,  dapat  digambarkan bahwa  direktorat  penyidikan butuh  penambahan  anggaran  apabila  terjadi  penambahan  sumber  daya  manusia nantinya, namun melihat jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ketahun makan  julah  sumber  daya  manusia  harus  ditambah,  sehinggasumber  dana  untuk direktoratpun penyelidikan harus ditambah.
Di  tahun  2012-2013  direktorat  penyidikan  berhasil  menindaklanjuti  berbagai perkara  korupsi  dengan  beragam  jenis  korupsi.  Untuk  lebih  jelasnya,  dapat  dilihat pada tabel penyelesaian perkara berdasarkan jenis korupsi yang ditindak lanjuti oleh direktorat penyidikan :
Tabel.4

## Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penyidikan berdasarkan jenis
korupsi 2012-2013
Sumber: KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.
Dari  hasil  proses  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  direktorat  penyelidikan menunjukan  bahwa  parkara  yang  paling  banyak  ditindak  lanjuti  di  direktorat penyelidikan adalah perkara korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi sebanyak 46 perkara  yang  berhasil  ditindak  lanjuti,  sedangkan  44  perkara  merupakan  korupsi yang  berkaitan  dengan  penyuapan,  adapun  jenis  korupsi  pengadaanbarang  yang berhasil  ditindak  lanjuti  sebanyak  21  perkara,  dan  jenis  korupsi  dengan penyalahgunaan  anggaran  sebanyak8  perkara,  sedangkan  3  perkara  merupakan jenis korupsi pencucian uang, serta12 perkara korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang  dan  ditambah  perkara  sisa  di  direktorat  penyidikan  tahun  2011  dan penyidikan  sisa  tahun  2012  mengenai  mengenai  jenis    korupsi  korupsi  penjualan aset negara sebenyak 2 perkara.
Dengan  melihat  data  penyelesaian  perkara  berdasarkan  jenis  korupsi,  maka dapat  dilihat  bahwa  kinerja  direktorat  penyidikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dapat  menindak  lanjuti  berbagai  jenis  perkara  yang  terjadi  di  Indonesia,  dan  yang paling  mencolok  dari  kinerja  direktorat  penyidikan  adalah  dalam  menindak  lanjuti jenis  korupsi  yang  berkaitan  dangan  penyuapan  dan  gratifikasi  selain  itu  jenis korupsi yang berkaitan dengan penjualan aset negara juga telah menunjukan kinerja yang baik. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya  manusia penyidik, sehingga dalam menindak lanjuti setiap perkara dapat berjalan lebih dengan optimal, karena  jumlah  laporan  perkara  korupsi  terus  meningkat  di  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Dari  hasil  data  yang  dihimpun  diatas  menunjukan  bahwa  dalam  melakukan penyidikan  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013  yang  dilakukan  oleh direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi tunggakan perkara yang ditindak  lanjuti  pada  tahun  berikut,  hal  ini  sebenarnya  menghambat  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  karena  terjadi penumpukan perkara.

## B.3. Kinerja KPK dalam melakukan Penuntutan
Direktorat  penuntutan  merupakan  sub  bidang  dari  deputi  penindakan  Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam  pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan tindakan hukum  lainnya  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  direktorat
Tahu
n Jenis Korupsi Penyuap an Gratifika si Penyela hgunaa n Anggara n Penyala hgunaa n Wewen ang Pengad an Barang Penjual an aset Negara Pencuci an Uang total 2012 19 18 6 6 12 1 1 63 2013 25 28 2 6 9 1 2 73 Juml ah 44 46 8 12 21 2 3 136
penyidikan berpedoman  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tindaklanjut  di  direktorat  penuntutan  adalah  membuat  surat  dakwaan  untuk melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku  korupsi  berdasarkan  saksi-saksi  serta temuan  bukti  dari  proses  penyidikan  dan  akan  dilimpahkan  ke  kejaksaan  untuk dieksekusi.
Dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku  korupsi,  direktorat  penuntutan mempunyai  tanggungjawab  untuk  melaporkan  tuntutan  yang  akan  dilimpahkan kepada  tersangka  ke  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  disetujui  dan seterusnya  dilimpahkan  ke  kejaksaan  untuk  dilakukan  eksekusi  kepada  tersangka korupsi.
Berikut  merupakan  data  yang  berhasil  dihimpun  dari  KPK  mengenai  hasil tindaklanjut  yang  dilakukan  oleh  direktorat  penuntutan  Komisi  Pemberantasan Korupsi terhadap perkara korupsi yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk eksekusi di tahun 2012-2013:

## Tabel. 8 Rekapitulasi Penuntutan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013
Tahun Penuntutan Kejaksaan   Tunggakan Perkara yang Belum di Eksekusi Anggaran Jumlah anggota Eksekusi Pagu Penyerapan 2012 63 32 31 15.774.000.000 7.096.388.688 59 2013 73 44 29 17,205,337,000 7,098,698,055 47 Jumlah 136 76 60 32,979,337,000  14,195,086,743
Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.
Data  diatas  merupakan  penyelesaian  perkara  korupsi  direktorat  penuntutan dari  tanun  2012  sampai  dengan  tahun 2013,  yang  dilimpahkan  ke  kejaksaan untuk dilakukan  eksekusi  dipengadilan.  Dari  rekapitulasi  data  tindak  lanjut  diatas menunjukan  bahwa  terjadi  peningkatan  penyelesaian  perkara  di  direktorat penuntutan di tahun 2013.
Hasil penuntutan perkara korupsi menunjukan bahwa dari laporan yang masuk ke  direktorat  penuntutan  berjumlah  136  perkara  korupsi  di  tahun  2012  sampai dengan tahun 2013 untuk dilimpahkan ke pengadilan, dan yang berhasil dieksekusi dipengadilan  berjumlah  76  perkara  atau  55,8  %,  sedangkan  tunggakan  perkara sebanyak 60 perkara atau sebesar 44,1%.
pada  direktorat  penuntutan  KPK,  dapat  dilihat  bahwatotal  anggaran  yang dilimpahkan  cukup  besar  dibandingkan  dengan  direktorat  penyelidikan  dan penyidikan  yaitu  sebesar  32,979,337,000  rupiah  namun  penyerapannya  masih belum  optimalkarena  penyerapan  hanya  14,195,086,743  rupiah  atausebesar  43,01 %.  Anggaran  yang  dilimpahkan  ke  direktorat  penuntutan  sebenarnya  bisa dilimpahkan sebagian ke direktorat penyidikan agar pada saat penambahan sumber daya manusia di direktorat penyidikan, nantinya tidak terlalu memberatkan APBN.
Dari  hasil  analisi  anggaran  yang  dilimpahkan  ke  masing-masing  direktorat diatas yaitu, direktorat penyelidikan, penidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan  Korupsi  menunjukan  bahwa  anggaran  yang  paling  kecil  yang
dilimpahkan  ke  setiap  direktorat  adalah,  anggaran  untuk  direktorat  penyidikan, sedangkan dibandingkan dengan jumlah perkara korupsi yang ditangani yang begitu banyak,  maka  anggaran  untuk  direktorat  penyidikan  harus  ditambah  dari  anggaran yang  tidak  dioptimalkan  oleh  direktorat  penyelidikan  dan  direktorat  penuntutan, karena  melihat  penyerapan  anggaran  oleh  direktorat  penyelidikan  dan  direktorat penuntutan  belum  optimal,  oleh  karena  itu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  harus bisa  merancang  penganggaran  ditahun  berikut  sesuai  dengan  jumlah  penyerapan masing-masing direktorat ditahun 2012 dan 2013.
Di  tahun  2012-2013  direktorat  penuntutan  berhasil  menindak  lanjuti  berbagai perkara  korupsi  dengan  beragam  jenis  perkara  korupsi  di  pengadilan.  Untuk  lebih jelasnya,  dapat  dilihat  pada  tabel  penyelesaian  perkara  berdasarkan  jenis  korupsi yang ditindak lanjuti oleh direktorat penuntutan :

## Tabel. 9

## Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penuntutan di pengadilan berdasarkan jenis korupsi 2012-2013
Sumber: KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah
Dari  hasil  proses  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  direktorat  penuntutan menunjukan  bahwa  parkara  yang    berhasil dieksekusi  di pengadilan oleh  direktorat penuntutan  adalah  perkara  korupsi  yang  berkaitan  dengan  gratifikasi  sebanyak  26 perkara  berhasil  ditindak  lanjuti,  sedangkan  22  perkara  merupakan  korupsi  yang berkaitan  dengan  penyuapan,  adapun    jenis  korupsi  dengan  pengadaan  barang sebanyak  14  perkara,  dan  jenis  korupsi  dengan  penyalahgunaan  anggaran sebanyak 7 perkara, sedangkan 1 perkara merupakan jenis korupsi pencucian uang dan  6  perkara  korupsi  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  wewenang  serta  perkara yang bekaitan dengan penjualan aset negara belum di eksekusi dipengadilan.
Melihat  data  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  oleh  direktorat  penuntutan seharusnya  semua  perkara  yang  dilimpahkan  ke  pangadilan  dapat  di  eksekusi ditahun tersebut, karena perkara-perkara korupsi telah melewati tahap penyelidikan dan  penyidikan,  namun  kenyataannya  masih  terdapat  tunggakan  perkara  yang belum  dieksekusi  dipengadilan.  Oleh  karena  itu,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi seharusnya  mempunyai  pengadilan  Tipikor  sendiri  untuk  mengadili  pelaku-pelaku korupsi,  karena  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  lembaga  yang  bersifar ad  hoc atau    lembaga  yang  dibentuk  untuk  menjalankan  tugas  tertentu  yaitu menangani  masalah  yang  berkaitan  korupsi,  sehingga  Komisi  Pemberantasan Korupsi mempunyai hak untuk memiliki pengadilan Tipikornya sendiri.
Pemerintah  seharusnya  melihat  kondisi  tersebut  dan  membentuk  pengadilan Tipikor untuk  Komisi Pemberantasan Korupsi agar pengeksekusian terhadap pelaku korupsi  jauh  lebih  optimal  dan  masalah  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  bisah
Tahun Jenis Korupsi Penyuapan Gratifikasi Penyelaguna an Anggaran Penyalahguna an Wewenang Pengadaa n Barang Penjualan aset Negara Pencucia n Uang total 2012 12 4 4 2 10 - - 32 2013 10 22 3 4 4 - 1 44 Jumlah 22 26 7 6 14 - 1 76
ditekan  penyebarannya,  karena  melihat corruption  perception  index (CPI)  indonesia yang  dikeluarkan  oleh  Transparansi  Indonesia  tahun  2013,  Indonesia  berada  di peringkat  114    dari  179  negara  dengan index korupsi  terbesar.  Disamping  itu, intensitas hukuman bagi para koruptor harus ditambah, seperti pemiskinan terhadap koruptor, pencabutan hak politk bagi pelaku korupsi, tidak diberikan remisi hukuman, dan  bila  perlu  dikenakan  sanksi  hukuman  mati,  pertimbangannya,  karena  korupsi dapat  menghacurkan  suatu  negara,  Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang kalau dilihat dari  aspek ekonomi, masih belum memadai ditambah dengan masalah korupsi.  Sehingga    apabila  masalah  korupsi  tidak  segera  diminimalisir  maka, Indonesia berada pada ambang kehancuran.

## C. PENUTUP
Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan terlihat sudah optimal karena proses tindak lanjut perkara korupsi yang berhasil diselesaikan sebesar 74 %, namun anggota penyelidikan KPK masih perlu dilakukan  pembenahan,  misalnya  pada  sumber  daya  manusiadankompetensi, karena  terdapat  tunggakan  perkara  korupsi  yang  tidak  diselesaiakan  yang disebabkan  dari  kurangnya  sumber  daya  manusaia  dan  kompetensi  akibatnya proses  penyelidikan  menjadi  lambat,  baik  dari  pemeriksaan  laporan  TPK  dan pengumpulan bukti.
Pada  tahap  Penyidikan  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerjanya  sudah  optimal karena proses tindak lanjut dalam melakukan penyidikan mampu menyelesaikan 78 %  perkara  korupsi  dari  laporan  yang  masuk  ke  direktorat  penyidikan.  Namun direktorat  penyidikan  juga  mengalami  permasalahan  yang  sama  dengan  direktorat penyelidikan  yaitu  pada  kompetensi  dan  jumlah  sumber  daya  manusia,  sehingga dalam  menindak  lanjuti  perkara  korupsi  terjadi  tunggakan  perkara  yang  akan  di tindak  lanjuti  di  tahun  selanjutnya,  permasalahan  ini  menyebabkan  terjadinya penumpukan perkara korupsi.
Sedangkan    penuntutan  Komisi  Pemberantasan  koruspi  juga  sudah  terlihat baik  dengan  berhasil  menindak  lanjuti  perkara  korupsi  sebesar  55  %  yang  telah dieksekusi  di  pengadilan,  hanya  saja  yang  menjadi  permasalahannya  pada pelimpahan  berkas  ke  pengadilan  yang  kadang  terjadi  salah  penafsiran  seperti penyalahgunaan  APBD  sebagai  kesalahan  administratif.  Selain  itu,terjadi jugaketidak  pahaman  antara  hakim  dan  jaksaterhadap  berkas-berkas  korupsi  yang dilimpahkan ke pengadilan.
Selain  kendala  sumber  daya  manusia  dan  kompetensi,  terdapat  juga  kendala lain yang menyebabkan tertundanya peroses tindak lanjut terhadap perkara korupsi, kendala tersebut disebebkan oleh kurangnya sarana prasarana penunjuang, seperti ruangan  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka,  selain  itu,  kurangnya  juga  ruangan operasional kerja bagi para staf.