Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)

## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA LIMBANGAN DI BREBES)

## Fahmi Firmansyah
Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti tegal
Fahmifirmansyah @upstegal.ac.id
Received: June 11 , 2024 . Revised: July 02, 2024 . Accepted: July 16, 2024 .  Issue Period: Vol.8 No.3 (2024), Pp. 526-531
Abstrak: Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  pemerintah  guna  melaporkan  serta  menyajikan  kegiatan  yang  telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan lahan untuk  pelaksanaan  transparansi  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menilai  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Brebes  Kabupaten Brebes.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  alat  bantu Nvivo  12  Plus.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  yaitu  wawancara. Wawancara  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak  pemerintahan  desa  yang berjumlah  3  orang  informan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Limbangan sudah sesuai dengan undang- undang  yang  berlaku.  proses  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa, yakni  menggunakan  media  informasi  berupa  banner  rincian  dana  yang  ditempatkan di kator desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa  cukup  baik,  namun  masih  tetap  harus  ditingkatkan,  serta  harus  mengadakan sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dengan  pelaksanaan  dan pemanfaatan dana desa.
Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan dana Desa
Abstract: Accountability is a form of accountability carried out by the government to report  and  present  activities  that  have  been  carried  out  to  the  public.  This accountability can be used as a basis for implementing transparency in every activity implementation.  This  research  aims  to  determine  and  assess  accountability  and transparency  in  the  management  of  village  funds  carried  out  by  the  Brebes  Village Government,  Brebes  Regency.  This  research  uses  descriptive  qualitative  methods with the Nvivo 12 Plus tool. The data collection technique used was interviews. This interview was conducted involving the village government, totaling 3 informants. The results of this research indicate that the financial management of village funds by the Limbangan  Village  Government  is  in  accordance  with  applicable  laws.  the transparency  process  carried  out  by  the  village  government,  namely  using information media in the form of a banner detailing funds placed at the village office. Even though the management of village funds that has been carried out by the village government is quite good, it still needs to be improved, and there must be outreach to the community to participate in the implementation and utilization of village funds.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village funds

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  terdiri  dari  banyak  desa  sebagai  wilayah  pemerintahan  terkecil  suatu negara.  Desa  merupakan  kelompok  sosial  yang  berhak  berdiri  sendiri  untuk  menentukan  arah  tindakannya sendiri.  Desa  merupakan  instansi  sosial  yang  memiliki  posisi  sangat  penting  di  masyarakat.  Desa  merupakan suatu lembaga  yang terbentuk dari berbagai macam tradisi, adat istiadat, kebiasaan  yang  menjadi hukum  yang telah menjadi pedoman dalam bermasyarakat.[1]
Mengelola  dana  desa  tidak  terlepas  dari  akuntabilitas,  artinya  adanya  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan dana desa itu sendiri. Penanggung jawab administrasi keuangan desa adalah administrasi keuangan yang dapat diwakili  mulai  dari  penyusunan,  pelaksanaan,  pengorganisasian,  hingga  pengumuman  keuangan  desa. Pengakuan tanggung jawab adalah tujuan mendasar dari perubahan area publik. Sebagai aturan umum, tanggung jawab dicirikan sebagai jenis komitmen untuk mewakili pencapaian atau kekecewaan dari pelaksanaan asosiasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan untuk periode masa lalu yang diselesaikan secara periodik [2]
Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik  [3]  Akuntabilitas  di  dalam  pemerintah  desa melibatkan  pemerintah  desa  untuk  mempertanggung  jawabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya dengan  pembangunan  dan  pemerintahan  desa.  Pertanggung  jawaban  tersebut  menyangkut  masalah  finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis
Selain  akuntabilitas  atau  bertanggung  jawab,  masyarakat  juga  menuntut  agar  pemerintah  mempunyai  sifat transparansi agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas. transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah [4] yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam  memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa limbangan di  Kabupaten  Brebes terkait penggunaan  Dana Desa,  mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

## II. METODE DAN MATERI
Penelitian ini dilaksanakan di Desa  Limbangan  Kecamatan  Brebes Kabupaten  Brebes.  Penelitian  ini ialah penelitian  deskriptif  yang  dijalankan  melalui  perangkat  lunak  NVivo  12  plus  dan  metode  kualitatif,  yakni penelitian  yang  dijalankan  guna  menginterpretasikan  serta  mendeskripsikan  suatu  objek  berdasarkan  sifat- sifatnya Data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen akan dianalisis dan dinilai secara deskriptif kualitatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini yakni wawancara yang dipilih adalah semistruktural, yang  memungkinkan spontanitas yang lebih besar dan memperoleh pendapat dan pemikiran responden. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan analisis transkrip wawancara.
Adapun yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara  Desa  dimana  mereka  adalah  orang-orang  yang  berkompeten  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  serta benar-benar  menangani  secara  langsung  dan  dapat  memberikan  dengan  jelas  keterangan-keterangan  yang dibutuhkan  di  dalam  penelitian  ini.  Setelah  itu,  data  dianalisis,  dideskripsikan,  dan  dikembangkan  menjadi deskripsi  dan  pembahasan.  Uji  validitas  dan  uji  hasil  penelitian  merupakan  tahapan  selanjutnya.  Validasi dilakukan  melalui  triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  adalah  proses  dimana  peneliti  membandingkan  data ataupun informasi yang didapatkan dari berbagai sumber atau partisipan.

## III. PEMBAHASA DAN HASIL
Pengumpulan data dilaksanakan dengan interviu dan meminta ijin kepada informan untuk merekam pelaksanaan interviu. Sebelum melaksanakan interviu, penginterviu memperkenalkan diri dan menjelaskan interaksi pribadi
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
penginterviu  dengan  perangkat  desa  limbangan.  Selain  itu,  selama  interviu  berlangsung  penginterviu menggambarkan ketertarikan dan kedekatan antara penulis dengan objek yang sedang dibicarakan.

## Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan
Mekanisme penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan akan diawali dengan penjelasan menggunakan map hasil olahan dari aplikasi NVivo 12 Plus.

## Gambar 1
Analytical Map Mekanisme Penggunaan Dana Desa Limbangan

## Perencanaan Penggunaan Dana Desa
Hasil  dari  rencana  kerja  pemerintah  desa  limbangan  membuat  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa (RKP  Desa)  yang  dibuat  setiap  tahun  dan  dimasukkan  ke  dalam  rancangan  APBDesa  tahun  itu  dan  dicatat dalam pendapatan dan belanja desa merupakan dasar dari RPJM Desa. APBDesa atau RAPBDesa. Kepala Desa membuat  RKPD  Desa  dengan  melibatkan  orang-orang  di  desa.  Kegiatan  RPJM  Desa  mencakup  tahapan penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa,  pembentukan  tim  penyusun  RPJM  Desa,  pencermatan  pagu indikatif  desa,  penyelarasan  program  dan  kegiatan  yang  masuk  ke  desa,  pencermatan  ulang  dokumen  RPJM Desa,  penyusunan  rancangan  RPJM  Desa,  diskusi  rancangan  RPJM  Desa  melalui  musrenbangdes,  penetapan RPJM Desa, perubahan RPJM Desa, dan pengajuan daftar usulan RPJM Desa.Pemerintah Desa mulai menyusun RKP Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114.
Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Keputusan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah  desa  untuk  menyusun  rancangan  RKP  Desa  dan  daftar  usulan  RKP  Desa.  Perencanaan  desa  akan menentukan  skala  prioritas  pembangunan.  Kepala  Desa  menggunakan  berita  acara  sebagai  pedoman  dalam menyusun RKP Desa, yang diatur oleh peraturan desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Kades Limbangan:
“ RKP  Desa  merupakan  alat  penting  dalam  pengelolaan  pembangunan  desa  yang  efektif  dan partisipatif,  yang  memungkinkan  desa  untuk  merencanakan  dan  mengimplementasikan  program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat ” Sementara pendapat lain dari Bapak  mengatakan irwan selaku Sekretaris Desa mengatakan “ Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa sangat penting untuk memastikan bahwa rencana  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Partisipasi
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
masyarakat  juga  meningkatkan  rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  program pembangunan ”

## Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. TPK, yang bertanggung jawab atas masing-masing, kemudian mengajukan permohonan anggaran. Setiap kegiatan  membutuhkan  tenaga  kerja  lokal.  Orang-orang  setempat  juga  menerima  gaji  dari  Dana  Desa  atau swakelola. Sebagian besar aktivitas di Desa Limbangan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur seperti cor blok, pengerasan, bangket, dan jembatan. TPK akan membuat laporan tentang kegiatan yang mereka ampu pada akhir kegiatan, atau setelah kegiatan selesai, dan dilaporkan ke kepala desa dan bendahara desa. Untuk tahun ini, Desa Limbangan telah mencapai 90% penyerapan dan rata-rata selesai. Hal ini disampaikan oleh Bapak irwan selaku Bendahara :
“ Angka  yang  telah  dianggarkan  seringkali  berubah  karena  harga  pasar  yang  tidak  menentu,  tetapi angka tersebut tidak akan melebihi angka yang telah dianggarkan ” Sementara pendapat lain dari Bapak Budi selaku Kades :
“ Sangat  penting  untuk  menggunakan  Dana  Desa  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Semua  acara  harus mempekerjakan  warga  setempat.  Sesuai  dengan  SKB  Nomor  49  Tahun  2015  tentang  Percepatan Penyaluran,  Pengelolaan,  dan  Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2023,  pembangunan,  rehabilitasi,  dan pemeliharaan  sarana  prasarana  dilakukan  secara  swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya  dan bahan  baku  lokal,  dan  diharapkan  untuk  lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja  dari  masyarakat  desa setempat ”
Dari  informasi  tersebut  desa-desa  di  Kecamatan  brebes  dalam  hal  perencanaan  keuangannya  sudah mengikuti aturan yang ada, hanya saja dalam hal penetapan terjadi keterlambatan dikarenakan Peraturan Bupati yang lama disampaikan ke Kecamatan.
Sementara pendapat lain dari Bapak Agung selaku sekertaris desa:
“ karena kita tidak dapat menyusun jika tidak ada regulasi kabupaten. Sementara peraturan kabupaten baru ada sekitar bulan Mei, kita harus melihat pagu anggaran kabupaten terlebih dahulu. Selain itu, keterlambatan  ini  disebabkan  oleh  SDM  yang  kurang  pengalaman,  terutama  dalam  penggunaan komputer, dan kurangnya pelatihan khusus untuk perangkat desa ”

## Pelaporan Penggunaan Dana Desa
Pada proses pelaporan, Desa Limbangan membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Setiap tahunnya, Desa  Sendangsari  juga  membuat  Peraturan  Desa  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDes.  Untuk Dana  Desa  tahun  2023  ini,  berbagai  pihak  banyak  yang  membantu  pengawasan,  mulai  dari  kepolisian, kecamatan, kabupaten, serta inspektorat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi:
“ Desa  Limbangan  selalu  menyerahkan  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  dengan  tepat waktu.  Meskipun  pelaksanaannya  telah  mencapai  100%,  Laporan  Realisasi  2023  menunjukkan  bahwa  masih ada sisa dana yang akan digunakan untuk periode selanjutnya ”
Sementara pendapat lain dari Bapak Agung selaku seketaris desa:
“ Desa Limbangan selalu mengirim laporan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ”

## Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Limbangan
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)
Gambar 2

## Analytical Map Akuntabilitas dan Transparansi Desa Limbangan

## Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  merupakan  konsekuensi  atas  pemanfaatan  dana  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah desa.  Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  atas  penggunaan  dana  desa  secara  langsung  mempengaruhi  proses pertanggungjawaban  dana  APBDesa.  Hal  tersebut  tentunya  harus  diwujudkan  dengan  adanya  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa  yang  dibuat  pemerintah  desa.  Laporan  tersebut  selalu  terkait  dengan  laporan penyelenggaraan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa,  dan  setelahnya  hal  yang  harus  dilakukan  adalah penginformasian  kepada  masyarakat  desa  sebagai  bentuk  pertanggungawaban  kepada  masyarakat.  Bentuk pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Limbangan  yakni  berupa  transparansi  yang dilakukan  melalui  penempatan  banner  atau  papan  informasi  terkait  rincian  dana  di  depan  kantor  desa.  Hal  ini disampaikan oleh Budi :
“ Untuk  transparansi,  papan  pengumuman  berisi  rincian  tentang  dana  yang  telah  digunakan  serta anggaran tahunan untuk dana tersebut ”
Sehingga  didapati  bahwa  pemerintah  desa  Limbangan  telah  mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Peraturan tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa, yang dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dan papan informasi tentang penggunaan dana.

## Pelaporan
Salah satu  tahap pertanggungjawaban dan cara pengungkapan informasi tentang  laporan keuangan pemerintah desa  kepada  masyarakat  adalah  melalui  pelaporan.  Pelaporan  di  Desa  Limbangan  setelah  wawancara  dan pengamatan proses dilakukan dengan menggunakan Siskeudes. Hal ini disampaikan oleh irwan :
“ Semua  catatan  dan  laporan  telah  menggunakan  Siskeudes,  yang  dapat  diakses  secara  online.  Oleh karena itu, jika ada kesalahan kecil, kesalahan tersebut pasti akan diketahui ” Setiap  penggunaan  dana  dapat  langsung  dimasukkan  ke  dalam  sistem  tersebut,  dan  laporan  keseluruhan  akan dibuat  pada  akhir  tahun.  Menurut  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018,  yang  mengatur  pengelolaan  keuangan desa,  laporan  realisasi  harus  disampaikan  kepada  Bupati  atau  Wali  Kota  melalui  camat  pada  akhir  tahun anggaran.  di  mana  laporan  tersebut  dikirim  tidak  lebih  dari  tiga  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran  yang disepakati melalui Perdes.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No.3   (August 2024)

## IV. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  Limbangan  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  Kademangan  telah  melaksanakan  prinsip  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  akuntabilitas. Namun,  pemerintah  desa  masih  kurang  transparan  kepada  masyarakat  desa,  hanya  menggunakan  banner  di depan Kantor Desa Limbangan sebagai sarana informasi.
2. Penggunaan  dana  desa  di  Desa  Limbangan  dilakukan  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  terkait. Namun, pengelolaan dana desa hanya berfokus pada program pembangunan fisik.
3. Pemerintah Desa Kademangan melaporkan pengelolaan dana desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang  dapat  diakses  secara  online.  Selain  itu,  pemerintah  desa  menjalankan  SID,  atau  Sistem  Informasi  Desa dengan baik.

## REFERENASI
[1] Arimanondang,  P.  D.,  Kesuma,  A.  I.,  &  Kurniawan,  I.  S.  (2022). Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (  APBDes  )  di  Desa  Jembayan  Kecamatan  Loa  Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara . 7 (113).
[2] Astuti,  P.  (2021). Tranparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pencapaian  Good Governance : Studi Kasus Desa . 10 (2), 164–180.
[3] Bazeley,  &  J.  (2013).  Qualitative  data  analysis  with  nvivo.  In Sage  Publication (3rd  ed.). https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106948
[4] Creswell,  J.  W.  (2014).  Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five  approaches.  In Sage Publication (4th ed., Vol. 5, Issue 1). Sage Publication. https://doi.org/10.24036/wra.v7i2.106937
[5] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). Titik Kritis Dana Desa . Akuntan, 7.
[6] Kumalasari,  D.  (2016). Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa . 5 (November).
[7] LAN,  &  BPKP.  Akuntabilitas  dan  Good  Governance,  Modul  1  dari 5  Modul  Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (2000). Indonesia
[8] Moleong,  L.  J.  (2014).  Metodologi  penelitian  kualitatif.  In Remaja  Rosdakarya (Vol.  5,  Issue  1). https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104567
[9] Nengsih, W., Adnan, M. F., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang Widya . 2 (1), 112–124.
[10] Perbub Brebes. (2021). Alokasi Dana Desa .
[11] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014). Indonesia.
[12] Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (2014). Indonesia.
[13] Purwanti,  U.  (2021). Transparansi  pengelolaan  dana  desa  di  desa  melilian  kecamatan  gelumbang  kabupaten muara enim . 3 , 79–90.
[14] Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Indonesia.
[5] Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Indonesia.
[16] Santoso, B. (2015). Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan (R. Sikumbang (ed.); 1st ed.). Bogor : GhaliaIndonesia.
[17] Tomuka,  S.  (2015). Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli) . E-journal Unsrat, 2(2), 1–15.