J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid)

## Suardi Kaco. H
Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas al-Asyariah Mandar, Email: kamarallingsuardi@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini berjudul: Fiqh Lokalitas: Pertautan Hukum Islam dan Budaya Lokal Studi  Pemikiran  Hukum  Kontekstual  Abdurrahman  Wahid.  Adapun  rumusan masalah  dibagi  ke  dalam  beberapa  rumusan  yaitu:  bagaimanakah  biografi  hidup Abdurrahman Wahid dan bagaimanakah pemikiran hukum Islam di Indonesia serta bagaimanakah diskursus pemikiran hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) ,  yakni  jenis penelitian  yang  menganalisis  data  secara  kualitatif  dan  terfokus  pada  kajian kepustakaan  atau  literatur.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif, sosiologis,  historis,  dan  filsafat.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  mendokumentasikan  dan  menganalisis  sumber  primer  dan  sekunder  dalam bentuk buku, majalah, surat kabar dan sebagainya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemikiran  hukum  Abdurrahman  Wahid adalah  pemikiran  hukum  kontekstual  yang  berlandaskan  pada  konsep  bahwa hukum Islam diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  diantaranya  adalah  hukum  adat  yang  tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Pemikiran  hukum  Abdurrahman Wahid disebut  fiqh  lokalitas,  yakni  fiqh  yang  dirumuskan  dengan  mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan  lokal  tanpa  mengubah  hukum  itu  sendiri.  Abdurrahman Wahid merespon banyak kasus-kasus hukum kontekstual di Indonesia diantaranya adalah  hukum  menegakkan  negara  Islam,  hukum  pemimpin  perempuan,  hukum pemimpin non muslim, relasi hukum Islam dengan hukum positif, integrasi hukum Islam dan hukum adat, dan sebagainya.
Kata  Kunci: fiqh  lokalitas,  hukum  Islam,  Budaya  Lokal,  hukum  kontekstual, Abdurrahman Wahid

## Abstract
This  research  is  entitled:  Locality  Fiqh:  Integration  of  Islamic  Law  and  Local Culture Thought Study of Abdurrahman Wahid's Contextual Law. The formulation of  the  problem  is  divided  into  several  formulations,  namely:  how  is  the  life biography  of  Abdurrahman  Wahid  and  how  is  Islamic  legal  thinking  in  Indonesia and how is the discourse of Abdurrahman Wahid's contextual legal thinking. This type of research is library research, namely the type of research that analyzes data qualitatively and focuses on the study of literature or literature. The approach of this research is normative, sociological, historical, and philosophical approaches. The method of data collection in this study is to document and analyze primary and secondary sources in the form of books, magazines, newspapers and so on. The  results  of  this  study  indicate  that  Abdurrahman  Wahid's  legal  thinking  is contextual legal thinking that is based on the concept that Islamic law is enforced in Indonesia  is  a  law  that  is  suitable  and  meets  the  needs  of  the  Indonesian  people,
including  customary  law  that  does  not  conflict  with  Islamic  principles. Abdurrahman  Wahid's  legal  thinking  is  called  locality  fiqh,  namely  fiqh  which  is formulated  by  considering  local  needs  without  changing  the  law  itself. Abdurrahman  Wahid  responded  to  many  contextual  legal  cases  in  Indonesia including  the  law  of  enforcing  an  Islamic  state,  women's  leader  law,  non-Muslim leader law, Islamic legal relations with positive law, integration of Islamic law and customary law, and so on.
Keywords :  locality  fiqh,  Islamic  law,  local  culture,  contextual  law,  Abdurrahman Wahid

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pada  hakekatnya  dibuat  dan  diperuntukkan  untuk  umat  manusia  di muka  bumi.  Demikian  disebutkan  di  dalam  al  Qur’an  surat  al  Baqarah  ayat  185. Dimana tujuan al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Jadi, al- Qur’an  adalah  representasi  dari  hukum  Islam  yang  tentunya  dituntut  selalu kompatibel dengan perubahan zaman. Akan tetapi, fenomena-fenomena hukum yang muncul  belakangan  tidak  semuanya  terdapat  jawabannya  di  dalam  al-Qur’an  dan Hadis.  Di  sinilah  dituntut  peran  seorang  ahli  hukum  Islam  ( fuqaha )  untuk memahami kedua sumber hukum Islam tersebut dengan metodologi yang tepat agar formulasi hukum Islam tetap sesuai dengan waktu ( zaman ) dan tempat ( makan ).
Menggali hukum syara’ dengan penuh kesungguhan yang terdapat di dalam kedua sumber hukum di atas disebut ijtihad atau istinbath. 1 Mujtahid sebagai subjek yang  melakukan  ijtihad  tentunya  memilki  kualifikasi  yang  memadai  dalam mentransformasikan  teks  al-Qur’an  dan  Hadis  menjadi jurisprudensi  hukum  ( fiqh ) 2 yang  aplikatif  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Hukum  Islam  aplikatif  inilah diharapkan  bersifat  akomodatif  dan  kontekstual  terhadap  realitas  kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai produk Ijtihad, hukum Islam tidak bisa lepas dari konteks dimana ia lahir.  Mengapa  demikian?  Sebab  pijakan  hukum  Islam  tidak  semata  berupa  teks ( nash ) tetapi juga realitas masyarakat hukum itu sendiri sebagai objeknya. Maka dari itu,  tidak  mengherankan  jika  tipologi  mazhab  fikih  dalam  bentangan  sejarahnya selalu  dilatari  oleh  konteks  realitas  sekitarnya.  Misalnya,  mazhab  Hanafi,  yang identik dengan rasionalisme, karena Abu Hanĩfah (w. 150 H) lahir dan dibesarkan di masyarakat perkotaan yang cenderung berpikiran rasional. Karenanya Abu Hanĩfah lebih sering menggunakan dalil analogi ( qiyas ) ketimbang teks hadis yang terkadang diragukan  otoritas  kesahihannya.  Sebaliknya,  Imam  Malik  (w.  179  H)  lahir  dan
1 Lihat  Suyatno, Dasar-dasar  Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih (Cet.  I;  Jogjakarta:  Ar- Ruzz  Media,  2011)  h.  172.  Lihat  juga  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqih (Cet.  IV;  Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009) h. 135
2 Lihat Abdullah Ahmed An-Na’im, Toword an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human  Right,  and  International  Law, terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin  ar-Rany, Dekonstruksi Syari’ah (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2011) h. 26
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dibesarkan di Madinah yang establish, cenderung membangun formula mazhab fikih tradisional. 3
Pada  konteks  Indonesia,  metodologi  ini  sangat  tepat  digunakan  dalam mentransformasikan  hukum  Islam  di  Indonesia,  sebuah  negara  yang  dikenal menganut  sistem  demokrasi  Pancasila,  dan  sekaligus  sebagai  bangsa  yang multikulturalistik  dan  pluralistik.  Dimana  terdapat  di  dalamnya  tumbuh-kembang berbagai agama, budaya, etnis dan kepercayaan lokal.
Jadi,  kontekstualisasi  hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  upaya  menjadikan Islam  sebagai  agama  yang rahmatan lil ‘alâmĩn. Indonesia  sebagai  negara  dimana Islam  berkembang  mau  tidak  mau  harus  memproduksi  yurisprudensi  hukum  Islam yang  selaras  dengan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  bangsa  dan  negara Indonesia.  Dan  bukan  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum  formal  negara seperti  yang  diperjuangkan  oleh  kelompok–kelompok  Islam  radikal-ekstrimis  yang belakangan ini muncul keruang publik.
Formulasi hukum  Islam  yang terdapat dalam  kitab-kitab fiqih klasik dalam beberapa  hal  sudah tidak  lagi  relevan  dengan  konteks  saat  ini.  Bilamana  formulasi hukum  Islam  tersebut  dipaksakan  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  masyarakat kontemporer, maka dihawatirkan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang justru akan membuat masyarakat sangsi terhadap eksistensi Islam itu sendiri. Karena itu,  hukum  Islam  perlu direkontruksi untuk lebih akomodatif  dan dinamis  terhadap persoalan-persoalan  hukum  di  masyarakat  tanpa  kehilangan  prinsip-prinsip dasarnya. 4
Kontekstualisasi  pemikiran  hukum  Islam  atau  menurut  istilah  Gus  Dur “dinamisasi  Hukum  Islam”  dalam  menjawab  segala  fenomena-fenomena  hukum yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  saat  ini  sangat  dibutuhkan. Sehingga  atas  dasar  itulah,  peneliti  mengangkat  judul  penelitian,  yakni  “Fiqh Lokalitas:  Pertautan  Hukum  Islam  dan  Budaya  Lokal  Studi  Pemikiran  Hukum Kontekstual  Abdurrahman  Wahid”.  Pilihan  judul  ini  bukan  tanpa  alasan  akademis dan ilmiah, melainkan melalui proses pengamatan mendalam tentang perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang nampak masih sangat lambang dan tidak strategis.  Lewat  penelitian  pemikiran  hukum  Islam  Abdurrahman  Wahid  ini setidaknya  dapat  mendorong  kelambanan  tersebut  demi  menghasilkan  gagasan hukum Islam di Indonesia yang lebih strategis dan kontekstualis.
3 Lihat Abu Yasid, Ed, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. ix.
4 Lihat  Imam  Syaukani, Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  di  Indonesia  dan Relevansinya  bagi  Pembangunan  Hukum  Nasional (Cet.  I;  Jakarta:  Raja  GrafindoPersada, 2006) h. 23
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## II. METODE

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan ( library research) yang menganalisis data secara kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur.

## B. Pendekatan Penelitian
Untuk  mengaji  suatu  permasalahan  secara  lebih  komprehensif  diperlukan beberapa  pendekatan.  Dalam  suatu  penelitian,  dimana  semakin  banyak  pendekatan yang  digunakan,  maka  semakin  dapat  menghasilkan output penelitian  yang  lebih berkualitas .
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  merujuk  pada  hukum  Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis.
2. Pendekatan sosiologis,
3. Pendekatan historis, yakni pendekatan yang merujuk pada kejadian-kejadian masa  lalu  yang  mungkin  turut  mempengaruhi  diskursus  pemikiran Abdurrahman Wahid..
4. Pendekatan filsafat.. 5

## C. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu:
1. Sumber data Primer
2. Sumber data Sekunder
3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Metodologi Pemikiran Hukum Abdurrahman Wahid
Sebagai  seorang  santri,  Gus  Dur  memiliki  dasar  keilmuan  pesantren  yang sangat  kuat  terkait  pemikiran  hukum  Islam.  Menurut  KH.  Ahmad  Mustafa  Bisri, Gus Dur pernah mengaji kepada KH. Wahab Hasbullah dan KH. Abdul Fattah (ahli usul fiqh dan tasawuf). Juga pernah mengaji kepada KH. Ali Ma’sum, Mbah Imam, Mbah  Zubair,  KH.  Khudlari. 6 Gus  Dur  bahkan  pernah  mengajar  kitab  yang
5 Lihat Asmoro Achmadi, Filsafat Umum (Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2008),  h.  6  dapat  juga  dilihat  dalam  Akhyar  Yusuf  Lubis, Filsafat  Ilmu:  Klasik  hingga Kontemporer, (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 3
6 Lihat Ceramah KH. Ahmad Mustafa Bisri dalam acara Seribu Hari Wafatnya Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
bertemakan  pemikiran  hukum  Islam,  seperti  kitab al-Asybâh  wa  al-Nadhâir karya Imam Jalaluddin as-Suyuti dan kitab al-fawâid al-Janiyyah karya  Syeikh  Yasin al- Fadani. 7
Dari  sini  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  Gus  Dur  adalah  seorang intelektual  yang  menguasai  banyak  cabang  pengetahuan.  Intelektualisme  Gus  Dur ini pernah dianalogikan oleh Al-Zastrouw. Ng dalam bukunya, “Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?”  sebagai  sebuah  teks  yang  multitafsir.  Dengan  menggunakan  teori independensi  teks  dari  Karl  R.  Popper,  Al-Zastrouw.  Ng  mengatakan  bahwa Abdurrahman  Wahid  diibaratkan  sebuah  teks  dimana  semua  orang  bebas menafsirkan  setiap  pemikiran  dan  tindakannya  dengan  perspektif  dan kepentingannya masing-masing. 8
Salah  satu  bidang  ilmu  yang  dikuasai  oleh  Gus  Dur  adalah  bidang  hukum Islam.  Kapasitasnya  di  bidang  ini  dapat  dilihat  pada  karya  tulisnya  yang  sudah dibukukan  oleh  generasi  pengikutnya  saat  ini.  Salah  satu  di  antaranya  adalah, “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan”. Tulisan ini terdapat di dalam buku yang berjudul, “Islam Kosmopolitan” yang diterbitkan oleh lembaga “The Wahid Institute” pada tahun 2007. 9
Di dalam karya tulisnya tersebut Gus Dur menyebutkan bahwa hukum Islam harus  bersifat  dinamis,  tidak  bersifat  apologetis,  yang  cenderung  menggambarkan dunia terlalu ideal. Hukum Islam bagi Gus Dur harus mampu menjawab persoalan- persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. Dengan kata lain,  hukum Islam harus  memiliki  pendekatan  multi-dimensional  dalam  menjawab  setiap  persoalan- persoalan hukum  yang dihadapi, dan tidak boleh terikat kepada ketentuan normatif yang  telah  mengendap  sekian  lama,  bahkan  hampir-hampir  menjadi  fosil  yang mati. 10

## A. Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal
1. Konsep Fiqh Lokalitas Menurut Abdurrahman Wahid
Para  pemikir  hukum  Islam  di  Indonesia  sejak  dari  dulu  telah  berupaya mendemonstrasikan secara baik tata cara menyantuni aspek lokalitas di dalam ijtihad
7 Lihat  Moh.  Lutfi  Nurcahyono, Abdurrahman  Wahid  Sebagai  pemikir  Hukum Islam:  Studi  Metodologi  Gus  Dur  Dalam  Merespon  Persoalan  Waqi’iyyah  di  Indonesia, (htttps://www.academia,edu/9341606/Abdurrahman_Wahid_Gus_Dur_Sebagai_Pemikir_Hu kum_Islam_Studi_Metodologi_Gus_Dur_Dalam_Merespon_Persoalan_Waqi’iyyah_ di Indonesia, di akses hari Senin Tanggal 7 Januari 2019) h. 4.
8 Lihat  Al-Zastrouw.  Ng, Gus  Dur  Siapa  sih  Sampeyan?:Tafsir  Teoritis  kata Tindakan dan Pernyataan Gus Dur, Cet. I, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 3.
9 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, (Cet. I; Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 44.
10 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 50.
hukum  yang  mereka  lakukan.  Hasilnya,  walaupun  tidak  sampai  muncul  seorang mujtahid mustaqil, tentunya dengan independensi metode penemuan hukum sendiri, kita  dapat  melihat  lahirnya  berbagai  karya  dengan  memuat  analisis  penemuan hukum yang kreatif, cerdas, dan inovatif. 11
Dalam  pemikiran  hukum  Islam  yang  berkembang  di  Indonesia  pada dasarnya  memberikan  ruang  gerak  bagi  pengembangan  hukum  Islam  yang berkepribadian  Indonesia  dengan  melalui  ijtihad-ijtihad  baru.  Dasar-dasar  hukum Islam  yang  selama  ini  sudah  dianggap  mapan,  seperti ijma’ , qiyas , maslahat mursalah,  ‘urf dan  prinsip  perubahan  hukum  karena  perubahan  masa  dan  tempat, justru  akan  menuai  ketidaksesuaian  ketika  tidak  ada  lagi  ijtihad  baru.  Membuka pintu ijtihad baru di dalam pemikiran hukum  Islam adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan,  dan  gerakan  menutup  pintu  ijtihad (insidâd  bâb  al-ijtihad) merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan. 12
Mempertimbangkan  kehadiran  tradisi  (adat)  di  dalam  pemikiran  hukum Islam  Indonesia  menjadi  satu  keniscayaan.  Sebab  syariat  Islam  menganut  asas persamaan.  Egalitarianisme  Islam  memandang  semua  masyarakat  adalah  sama  di hadapan Tuhan. Jadi, semua ‘ urf (adat) dari setiap masyarakat dapat menjadi sumber hukum, tidak hanya ‘urf dari masyarakat Arab saja. Islam datang tidak dimaksudkan untuk  menghapus  kebudayaan  dan  syariat  agama  yang  sudah  ada,  selama  ia  tidak bertentangan  dengan  prinsip  ajaran  Islam,  yakni  tauhid.  Dengan  demikian,  semua ‘ urf dalam  batas-batas  tertentu  akan  selalu  dapat  diterima  sebagai  sumber  hukum Islam. 13 Dari sinilah, dapat dikembangkan konsep fiqh lokalitas, sebuah konsep fiqh yang mempertimbangkan aspek lokalitas di dalam formulasi dan aplikasi hukum di masyakarat.
Dari gambaran di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa fiqh lokalitas atau fiqh yang beridentitas Indonesia yang digagas oleh Gus Dur dalam pribumisasi Islam,  berlandaskan  pada  konsep  bahwa  hukum  Islam  yang  diberlakukan  di Indonesia  adalah  hukum  yang  sesuai  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Di dalam teori pribumisasi Islam, hukum Islam dirumuskan dengan
mempertimbangkan  kebutuhan-kebutuhan  lokal,  salah  satunya  adalah  hukum  adat. Jadi,  fiqh  Indonesia  menurut  Gus  Dur  adalah  fiqh  yang  dirumuskan  dengan mempertimbangkan  kebutuhan-kebutuhan  lokal  tanpa  mengubah  hukum  itu sendiri. 14
Gagasan  fiqh  lokalitas  Gus  Dur  terdapat  di  dalam  tulisannya  tentang pribumisasi  Islam.  Meskipun  Gus  Dur  sendiri  di  dalam  tulisannya  itu  tidak menyebutkan  istilah  fiqh  lokalitas,  namun  setidaknya  ia  menyampaikan  bahwa pribumisasi Islam memiliki semangat di dalam merekonstruksi hukum Islam dengan
11 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, h. 62. 12 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, h. 67.
13 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, h. 68.
14 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, h. 119
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
mempertimbangkan  kebutuhan-kebutahan  lokal  yang  berkembang  di  Indonesia. Berikut adalah kutipan dari tulisan Gus Dur tentang pribumisasi Islam di Indonesia:
“...Pribumisasi  bukan  upaya  menghindarkan  timbulnya  perlawanan  dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang.  Inti  pribumisasi  Islam  adalah  kebutuhan  bukan  untuk  menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak  terhindarkan...wahyu  dipahami  dengan  mempertimbangkan  faktor- faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam proses  ini  pembaruan  Islam  dengan  budaya  tidak  boleh  terjadi,  sebab berbaur  berarti  hilangnya  sifat-sifat  asli.  Islam  harus  tetap  pada  sifat Islamnya. Al-Qur’an adalah harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam salat,  sebab  hal  ini  telah  menjadi  norma.  Sedang  terjemahan  al-Qur’an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan
menggantikan  al-Qur’an  sendiri....pribumisasi  Islam  bukanlah  jawanisasi atau  sinkretisme,  sebab  pribumisasi  Islam  hanya  mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan  lokal  di  dalam  merumuskan  hukum-hukum  agama, tanpa  menguba  hukum  itu  sendiri.  Juga  bukannya  upaya  meninggalkan norma  demi  budaya,  tetapi  agar  norma-norma  itu  menampung  kebutuhan- kebutuhan dari budaya dengan mempergunahakan peluang yang disediakan oleh  variasi  pemahaman nash, dengan  tetap  memberikan  peranan  kepada ushul fiqh dan qaidah fiqh...” 15

## 2. Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal
Sebelum membahas lebih jauh mengenai integrasi hukum Islam dan hukum adat. Namun terlebih dahulu, penulis akan mengetegahkan konsep hubungan  Islam dan  budaya.  Di  antara  pemikir  keislaman  kontemporer  yang  konsisten  mengkaji hubungan  Islam  dan  budaya  yaitu,  Nashar  Hamid  Abu  Zaid,  Muhammad  Arkoun, Muhammad Abed al-Jabiri, Khalil Abdul Karim, dan Abdurrahman Wahid.
Kelima  pemikir  keislaman  kontemporer  di  atas  pada  pokoknya  sepakat bahwa  Islam  dan  budaya  saling  terintegrasi.  Bagi  mereka,  Islam  diturunkan  tidak mengabaikan  kebudayaan  masyarakat  setempat,  melainkan  kebudayaan  digunakan sebagai media transformasi nilai-nilai keislaman. Menurut Nashar Hamid Abu Zaid, pesan-pesan  Tuhan  atau  firman  Tuhan  tidak  akan  bisa  ditangkap  maknanya  jika tidak  menggunakan  bahasa  manusia. 16 Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Tuhan  dalam QS Yusuf/12:2.
َنوُلِقْعَت ْمُكَّلَعَل اًّيِب َرَع اًنآ ْرُق ُهاَنْل َزْنَأ اَّنِإ
15 Lihat  Abdurrahman  Wahid, Pergulatan  Negara,  Agama,  dan  Kebudayaan, (Cet. II; Depok: Desantara, 2001), h. 119.
16 Lihat Nashar  Hamid  Abu  Zaid, mafhûm  an-Nash  Dirâsah  fi  ‘Ulûm  al-Qur’an, Terj. Khoiron Nahdliyyin, Tekstualitas al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an, (Cet. III; Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 47.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Terjemahnya:
Sesungguhnya  kami  menurunkannya  berupa  al-Qur’an  dengan  berbahasa Arab, agar kamu memahaminya 17
Dengan  demikian,  ayat  ini  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  Islam  tidak bisa lepas dengan kebudayaan. Bahkan bisa dikatakan kesempurnaan Islam terletak sejauh mana kandungan unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. KH. Muchit Muzadi mengatakan,  Islam  tidak  akan  bisa  diterapkan  tanpa  pengaruh  dan  percampuran dengan  kebudayaan.  Karena  Islam  itu  untuk  manusia  dan  manusia  di  mana  pun selalu  dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Pengaruh  lingkungan  itulah  yang menumbuhkan  tradisi  dan  budaya.  Salah  satu  contoh,  Islam  mengajarkan  shalat dengan  cara  menutupi  aurat.  Di  Indonesia,  khususnya  oleh  yang  perempuan, menutupi  aurat  itu  diolah  dengan  mengenakan rukuh atau  mukena.  Dan  mukena sendiri merupakan produk khas Indonesia. 18
Gus Dur sendiri dalam banyak kesempatan mengakui Islam tidak bisa lepas dari  kebudayaan.  Meskipun  menurut  Gus  Dur  Islam  merupakan  ajaran  normatif yang permanen sedangkan budaya adalah produk manusia, yang berkembang sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  cenderung  selalu  berubah.  Perbedaan  ini,  bagi Gus  Dur  tidak  menghalangi  kemungkinan  manifestasi  kehidupan  beragama  dalam bentuk budaya, seperti budaya santri menghormati kyai. 19
Dari  sinilah  Gus  Dur  merumuskan  teori  integrasi  Islam  dan  budaya  yang dikenal dengan sebutan “Pribumisasi Islam”. Menurutnya, pribumisasi Islam bukan upaya  menghindarkan  timbulnya  perlawanan  dari  kekuatan-kekuatan  budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam, kata Gus Dur adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya,  sebab  polarisasi  demikian  memang  tidak  terhindarkan.  Pribumisasi  Islam juga  bukan  merupakan jawanisasi atau  sinkretisme,  sebab  pribumisasi  Islam  hanya mempertimbangkan  kebutuhan-kebutuhan  lokal  di  dalam  merumuskan  hukum- hukum  agama,  tanpa  mengubah  hukum  itu  sendiri.  Juga  bukannya  upaya meninggalkan  norma  demi  budaya,  tetapi  agar  norma-norma  itu  menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan qaidah fiqh. 20
17 Lihat Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 235.
18 Lihat  KH.  Muchit  Muzadi, Tidak  Mungkin  Agama  Terlepas  dari  Tradisi  Lokal, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Agama Tradisi dan Tradisi Agama: Pertarungan, Negosiasi, dan Akomodasi, (Edisi 23; Jakarta: LAKPESDAM NU, 2007), h. 110.
19 Lihat  Abdurrahman  Wahid, Pergulatan  Negara,  Agama,  dan  Kebudayaan, (Cet. II; Depok: Desantara, 2001), h. 117.
20 Lihat Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, h. 120.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## B. Respon Abdurrahman Wahid Terhadap Kasus-kasus Hukum Kontekstual di Indonesia
1. Hukum Menegakkan Negara Islam di Indonesia
Menurut  Gus  Dur,  hukum  menegakkan  negara  Islam  di  Indonesia  tidaklah wajib.  Sebab  hukum  Tuhan  bisa  diterapkan  oleh  masyarakat  tanpa  harus diformalkan  menjadi  hukum  negara.  Misalnya,  shalat  Jum’at  dilaksanakan  bukan karena  perintah  undang-undang  negara,  melainkan  karena  perintah  syariat  Islam. Masyarakat  yang  secara  moral  berpegang  pada  Islam  dan  dengan  sendirinya melaksanakan syariat Islam. Kata Gus Dur, jika negara menerapkan  hukum Tuhan, maka  pihak  minoritas  agama  maupun  minoritas  lainnya  tidak  mau  berada  dalam negara ini. Karena itu, demi menjaga pluralitas bangsa, hukum menegakkan negara Islam tidaklah wajib. 21
Namun pada dasarnya, menurut Gus Dur, konsep negara Islam tidak  ada di dalam Islam ataupun disebutkan di dalam al-Qur’an maupun hadis. Bahkan kata Gus Dur,  istilah  “ daulah” yang  kerap  dimaknai  sebagai  “negara”  oleh  ormas-ormas Islam  tersebut  tidak  dikenal  di  dalam  al-Qur’an.  Kata daulah dalam  al-Qur’an mempunyai arti, yaitu “berputar” atau “beredar”, 22 seperti dalam QS al-Hasyr/59:7.
ْمُكْنِم ِءاَيِنْغَ ْلْا َنْيَب ًةَلوُد َنوُكَي  َلَ ْيَك
Terjemahnya:
Agar  harta  yang  terkumpul  itu  tidak  berputar/beredar  antara  orang-orang kaya saja di lingkungan anda semua 23
Ayat  tersebut  di  atas  menurut  Gus  Dur  berkaitan  dengan  sistem  ekonomi dari  sebuah  negara,  bukan  bentuk  dari  sebuah  negara  itu  sendiri.  Jadi,  pembuktian tekstual  ini  menunjukkan  Islam  tidak  memandang  penting  bentuk  negara,  atau dengan  kata lain,  Islam  tidak  mementingkan  konsep negara itu  sendiri.  Islam  lebih mementingkan fungsi negara dari pada bentuknya.
Terkait dengan itu, Gus Dur mengambil contoh di dalam sejarah Islam yang dimana  bentuk  kepemimpinan  senantiasa  mengalami  perubahan.  Bermula  dari sistem  prasetia  ( bai’at )  dari  suku-suku  kepada  Sayyidina  Abu  Bakar,  melalui pergantian  pemimpin  dengan  penunjukkan  dari  beliau  kepada  Sayyidina  Umar, diteruskan  dengan  sistem  para  pemilih  ( ahli  al-halli  wa  al-aqdi) baik  langsung maupun  tidak,  diteruskan  dengan  sistem  kerajaan  atau  keturunan  di  satu  sisi  dan kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan  dipilih  oleh  lembaga  perwakilan,  serta memimpin  melalui coup  d’etat di  sementara  negara,  semuanya  menunjukkan tiadanya konsep pergantian pemimpin negara secara jelas dalam pandangan Islam. 24
21 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 109.
22 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 112.
23 Lihat Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 551.
24 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Cet. I; Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 112.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Demikian juga, kata Gus Dur, Islam tidak menentukan besarnya negara yang akan  dibentuk.  Di  zaman  Nabi  saw,  negara  meliputi  satu  wilayah  kecil  saja,  yaitu kota  Madinah  dan  sekitarnya,  diteruskan  dengan  imperium  dunia  di  masa  para khalifah  dan  kemudian  dinasti  Umaiyyah  dan  Abbasyiah.  Setelah  itu,  berdirilah kerajaan-kerajaan  lokal  dari  Dinasti  Murabbitin  di barat  Afrika  hingga  Mataram  di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model negara: model negara-bangsa ( nation-state) dan negara kota ( city state). 25
Dengan  tidak  jelasnya  konsep  Islam  tentang  pergantian  pemimpin  negara dan  bentuk  negara  seperti  yang  diterangkan  di  atas,  maka  boleh  dikatakan  bahwa Islam tidak mengenal konsep negara Islam. Karena itu, tidaklah wajib menegakkan negara  Islam,  apalagi  di  negara  yang  penduduknya  terdiri  dari  banyak  agama  dan suku, seperti Indonesia. Yang wajib kata Gus Dur, adalah tiap kaum  muslim untuk melaksanakan syariat Islam. 26
Indonesia  bagi  Gus  Dur  sudah  sangat  tepat  mengambil  Pancasila  sebagai dasar  negara,  bukan  negara  Islam  maupun  negara  sekuler.  Pancasila  bagi  Gus  Dur adalah  konsep  “ austhuha” (tengah),  hal  ini  berdasar  pada  istilah “khairu  al-umûr ausathuha” (sebaik-baik  persoalan  adalah  yang  berada  di  tengah).  Pancasila  justru sangat  penting  untuk  dijunjung  tinggi,  karena  hanya  dengan  demikian  sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat didirikan. 27

## 3. Formalisme Hukum Islam
Menurut  Gus  Dur,  di  sinilah  pentingnya  pengembangan  watak  dinamis hukum  Islam  agar  dapat  menunjang  perkembangan  hukum  nasional.  Dinamisasi hukum  Islam  itu  terjadi  jika  hukum  Islam  diletakkan  titik  berat  perhatiannya  pada persoalan-persoalan  yang  aktual  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hukum  Islam  harus bersifat cair ( fluida situation) dan tidak terikat pada gambaran dunia khayali. 28
Jadi,  kata  Gus  Dur  bukan  formalisme  hukum  Islam  atau  penerapan  hukum Islam  secara  langsung,  tetapi  bagaimana  mengintegrasikan  hukum  Islam  ke  dalam hukum nasional. Dengan integrasi ini akan melahirkan produk hukum nasional yang disemangati oleh hukum Islam. Karena itu, langkah yang harus dilakukan kata Gus Dur  adalah  membentuk  sebuah  lembaga  yang  mampu  menciptakan  sarana administratif  untuk  mengintegrasikan  keduanya,  minimal  menyusun  indeks  yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum yang tersebar di dalam literatur fikih saat ini. 29
25 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 113.
26 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 102.
27 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, h. 116.
28 Lihat  Abdurrahman  Wahid, Islam  Kosmopolitan:  Nilai-nilai  Indonesia  dan Transformasi Kebudayaan, (Cet.I; Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 50
29 Lihat Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 60 .
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## 4. Hukum Pemimpin Non Muslim
Demonstrasi  berjilid  penolakan  pencalonan  Basuki  Cahya  Purnama  alias Ahok  menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  oleh  sejumlah  ormas  Islam  beberapa  tahun lalu,  yang  akhirnya  membuat  Ahok  gagal  menjadi  Gubernur  hingga  kemudian dijebloskan  ke  dalam  penjara  karena  kasus  penistaan  agama.  Selain  pemantiknya adalah  kasus  penistaan  agama,  juga  tidak  lain  karena  Ahok  adalah  non  muslim. Wacana kepemimpinan non muslim di Indonesia sepertinya belum menemukan jalan mufakat  dalam  domain  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia.  Meskipun  sistem demokrasi  telah  memberikan  hak  semua  warga  untuk  menjadi  presiden,  gubernur, dan  bupati/walikota  tanpa  memandang  latar  belakang  agama,  suku,  dan  ras.  Akan tetapi,  sebagian  umat  Islam  di  Indonesia  masih  memandang  dan  menyikapi kepemimpinan  di  Indonesia  pada  lokus  agama.  Dalam  artian  bahwa  non  muslim tidak  bisa  memimpin  warga  muslim.  Menurut  kalangan  yang  berpandangan demikian, memilih pemimpin non muslim hukumnya haram.
Kasus  Ahok  ini  menarik  untuk  dikaji  kembali  dalam  konteks  hukum kepemimpinan  non  muslim  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  sistem demokrasi.  Jadi,  mengkaji  ulang  hubungan  Islam  dan  demokrasi  terkait  dengan hukum  kepemimpinan  non  muslimdalam  sebuah  negara  demokrasi.  Karena  itu, pemikiran  hukum  Gus  Dur  patut  dijadikan  sebagai  pisau  analisis  dalam  membaca status  kepemimpinan  non  muslim  di  Indonesia.  Gus  Dur  adalah  pemikir  yang semasa  hidupnya  banyak  mengkaji  tentang  relasi  Islam  dan  demokrasi.  Pada relasi Islam dan demokrasi inilah akan ditemukan seperti apa pemikiran Gus Dur tentang hukum pemimpin non muslim dalam sebuah negara demokrasi.
Di  dalam  tulisannya  tentang  “Negara  dan  Kepemimpinan  Islam”  Gus  Dur mengatakan  bahwa  kepemimpinan  haruslah  berorientasi  pada  pencapaian kesejahteraan publik. Sebagaimana ia mengutif kaidah fikih “ tasharrufal-imâm ‘alâ al-ra’iyah  manûtun  bi  al-maslahah” (kebijakan  dan  tindakan  seorang  pemimpin haruslah terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin). Jika seorang pemimpin  hanya  mengurusi  kelangsungan  kekuasaan  saja,  maka  itulah  yang bertentangan  dengan  Islam.  Karenanya,  dalam  menilai  kepemimpinan  selalu barometernya  adalah  kesejahteraan,  yang  dalam  kaidah  fikih  disebut “al- mashlahahal-‘ammah” (kepentingan publik). 30
Dari pemikiran Gus Dur di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Gus Dur  tidaklah  mempersoalkan  seorang  pemimpin  yang  berasal  dari  latar  belakang agama  yang  berbeda.  Apakah  ia  beragama  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha, Konghucu,  atau  bahkan  tak  beragama  sekalipun.  Namun  seorang  pemimpin  harus bertanggung  Jawab  terhadap  yang  dipimpinnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadis  Nabi
30 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Cet. II; Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 99.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
saw “ kullukum râ’in wa kullu râ’in mas’ûlun ‘an-ra’iyyatihi” (setiap kalian adalah penggembala,  dan  seorang  penggembala  akan  ditanya  tentang  gembalannya). Meskipun  pemimpinnya  beragama  Islam,  jika  tidak  mampu  bertanggung  jawab terhadap  rakyatnya,  atau  kata  Gus  Dur  tidak  berorientasi  pada  pencapaian kesejahteraan  orang  banyak,  maka  itu  bertentangan  dengan  Islam.  Begitu  pula sebaliknya,  walaupun  pemimpinnya  non  muslim,  jika  ia  mampu  menjalankan amanah  sebagai  seorang  pemimpin,  untuk  kemaslahatan  publik (al-maslahaal- ummah), maka harus diberikan dukungan.

## 5. Hukum Pemimpin Perempuan
Sub tema ini sengaja penulis pilih, sebab konsep kepemimpinan perempuan dalam  pandangan  umat  Islam  masih  diperdebatkan  hingga  kini.  Dimana  sebagian umat  Islam  berpandangan  bahwa  perempuan  tidak  bisa  menjadi  pemimpin, sementara sebagian lainnya membolehkan. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji lebih jauh dan bagaimana korelasi pandangan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang konsep atau hukum kepemimpinan perempuan dalam Islam.
Namun sebelumnya, terlebih dahulu penulis ingin mengetengahkan dua arus pandangan  yang  berbeda  tentang  hukum  kepemimpinan  perempuan. Pertama, pandangan yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan ini diwakili  oleh  kalangan  tekstualis-simbolik  dengan  berdasar  pada  hadis  Nabi  saw. “tidak  akan  pernah  sukses  sebuah  kaum  yang  menyerahkan  kepemimpinannya kepada  perempuan”.  Asbabulwurud  hadis  ini  adalah  ketika  Nabi  saw.  mendengar Buwaran binti Syairawaih bin Kisra diangkat  menjadi ratumenggantikan raja Kisra di  Persia.  Selain  hadis  Nabi  saw,  kalangan  tekstualis-simbolikjuga  berpegang  pada QS an-Nisa/4:34.
ِءاَسِ نلا ىَلَع َنوُما َّوَق ُلاَج ِ رلا
Terjemahnya:
Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan 31
Kedua  dalil  naqli  di  atas,  al-Qur’an  maupun  hadis  merupakan  dasar pandangan  mereka  dalam  menghukumi  bahwa  perempuan  tidak  bisa  menjadi pemimpin,  bahkan  hukumnya  haram.  Perempuan  dalam  konteks  pemahaman kalangan  tekstualis-simbolikadalah  kaum  yang  lemah,  Dimana  ia  lebih mengedepankan  perasaan  dari  pada  akal  sehat.  Atas  dasar  kelemahan  perempuan, kalangan ini sangat membahayakan bilamana perempuan menjadi pemimpin, sebab kodratnya  yang  lemah  itu  bisa  membawa  kehancuran  sebuah  negeri  yang dipimpinnya.
Kedua ,  pandangan  yang  membolehkan  perempuan  menjadi  pemimpin. Pandangan  ini  berasal  dari  kalangan  kontekstualis.  Mereka  berpendapat  bahwa  di dalam  konteks  kepemimpinan  modern  ( nation - state ) yang  berdasarkan  pada  sistem demokrasi,  yakni  sebuah  negara  yang  tatakelolanya  secara  kolektif-kolegial,  bukan secara  individual,  maka  siapapun  bisa  menjadi  pemimpin,  termasuk  perempuan.
31 Lihat Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 240.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Alasannya adalah sebab di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, negara tidak hanya  dikendalikan  oleh  satu  otoritas  saja,  yakni  presiden  tetapi  juga  dibantu  oleh kabinet-kabinet yang lain, yang disebut eksekutif. Selain itu, juga terdapat lembaga legislatif  dan  yudikatif  yang  masing-masing  memiliki  kewenangan  berbeda  dalam mengelola  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  sistem  negara  demokrasi,  perempuan boleh saja menjadi presiden.
Jadi  bagaimana  kedua  dalil  naqli  yang  menjadi  pedoman  bagi  kalangan tekstualis-simbolik  di  atas?  Kelompok  kontekstualis  dalam  memahami  kedua  dalil naqli  tersebut  punya  perspektif  yang  lain.  Misalnya,  pandangan  tentang  hadis diangkatnya Buwaran binti Syairawaih bin Kisra menjadi ratu. Menurut Abu Yazid, jika  dipahami  secara  kontekstual  asbabulwurud  hadis  ini,  maka  larangan  nabi tentang  diangkatnya  Buwaran  menjadi  ratu,  bukan  karena  jenis  kelaminnya,  tetapi karena  usia  Buwaran  yang  masih  labil  dan  sistem  kekuasaan  saat  itu  bersifat kerajaan.  Karena itu, larangan  Nabi  tentang  pemimpin  perempuan  tidaklah  berlaku secara universal, melain temporer. Nabi melarang mengangkat pemimpin dari kaum perempuan  karenasistem  kepemimpinan  saat  itu  bersifat  tunggal.  Dalam  artian bahwa, raja adalah pemegang otoritas tunggal.
Sedangkan  pandangan  kelompok  kontekstualisterhadap  surat  an-Nisa  ayat 34,  yakni  seperti  dalam  tafsir  Quraish  Shihab,  yang  menyebutkan  bahwa  surat  na- Nisa ayat 34 berbicara tentang konteks kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga, bukan kepemimpinan secara umum, termasuk politik. Tafsir QuraishShihab ini  memang  lebih  rasional  dibandingkan  dengan  pendekatan  tekstualis  oleh kelompok pertama di atas. Sebab lanjutan dalam ayat ini disebutkan secara spesifik tentang tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi isterinya.
Kelompok  kontekstualis  juga  berpegang  pada  sebuah  hadis  yang menyebutkan  bahwa  “ kullu  ra’i  mas’ulun  al-ra’iyyah” (setiap  pemimpin bertanggung  jawab  terhadap  yang  dipimpinnya).  Menurut  kalangan  kontekstualis, kata kullu pada  hadis  tersebut  menunjukkan  siapa  saja,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Mengapa  demikian?  sebab  yang  menjadi  tujuan  dalam  sebuah kepemimpinan  adalah  menjalankan  amanah  yang  baik,  berbuat  adil,  dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.
Di  mana  posisi  pandangan  Abdurrahman  Wahid  terhadap  dua  arus pandangan  di  atas?  Tentu  Gus  Dur  lebih  sepakat  pada  pandangan  kedua,  yakni kalangan  kontekstualis.  Bagi  Gus  Dur  seorang  pemimpin,  baik  laki-laki  maupun perempuan  haruslah  berorientasi  pada  pencapaian  kesejahteraan  umum.  Ia berpegangan  pada  adagium  dalam  hukum  Islam  “ tasharruful-imâm  ‘alâ  al-ra’iyah manûtun  bi  al-maslahah” (kebijakan  dan  tindakan  seorang  pemimpin  haruslah terkait  langsung  kepada  kesejahteraan  rakyat  yang  dipimpin)  atau al-mashlahahal- ammah (kepentingan publik). 32
32 Lihat  Abdurrahman  Wahid, Islamku  Islam  Anda  Islam  Kita:  Agama  Masyarakat Negara Demokrasi, (Cet. II; Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 99.
Dalam  tulisannya  tentang  “Islam  dan  Kepemimpinan  Wanita”  Gus  Dur menafsirkan  surat  An-Nisa  ayat  34  yaitu  laki-laki  bertanggung  jawab  fisik  atas keselamatan wanita. Karena itu, Tafsir Gus Dur tentang ayat ini bukan pada konteks kepemimpinan,  melainkan  peran  laki-laki  terhadap  perempuan.  Namun,  Gus  Dur sangat  menyayangkan  sebab  banyak  kalangan  memanfaatkan  ayat  ini  untuk kepentingan  politik.  Mereka  memahami  ayat  ini  bahwa  laki-laki  lebih  pantas menjadi pemimpin negara. 33
Gus  Dur  di  dalam  tulisannya  itu  hendak  meluruskan  pandangan  yang memposisikan perempuan di bawah dari pada laki-laki dengan mengacu pada QS al- Hujurat/49:13.
َّنِإ ۚ اوُف َراَعَتِل َلِئاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَج َو  ٰىَثْنُأ َو  ٍرَكَذ  ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ۚ ْمُكاَقْتَأ ِهَّللا َدْنِع ْمُكَم َرْكَأ
ٌريِبَخ
Terjemahnya:
“Sesunggunya  kuciptakan  kalian  sebagai  laki-laki-dan  perempuan....  dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 34
Menurut  Gus  Dur  ayat  ini  mengisyaratkan  persamaan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Perbedaan  keduanya  hanyalah  bersifat  biologis,  bukan  institusional sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur klasik.
Di  dalam  tulisannya  itu,  Gus  Dur  bercerita  tentang  didatanginya  seorang ulama  asal  Pakistan  saat  dirinya  menjabat  sebagai  Ketua  Umum  PBNU.  Ulama Pakistan  itu  meminta  Gus  Dur  untuk  membacakan  surat  al-Fatihah  bagi  bangsa Pakistan  agar  mereka  terhindar  dari  malapetaka,  sebab  terpilihnya  Benazir  Bhutto menjadi Perdana Menteri, nasib Pakistan akan seperti yang disampaikan Nabi yaitu “tidak  akan  pernah  sukses  sebuah  kaum  yang  menyerahkan  kepemimpinannya kepada  perempuan”.  Namun  Gus  Dur  justru  menjawab  bahwa  hadis  ini  perlu penafsiran  baru  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi. 35 Hadis  ini  hanya  berlaku pada  zamannya,  yang  penerapannya  berbeda dengan zaman  sekarang. 36 Sebab  kata Gus  Dur  Nabi  menunjuk  kepemimpinan  abad  VII  hingga  IX  M  di  Jazirah  Arab, kepemimpinan  berdasarkan  suku,  yakni  berbentuk  perseorangan (individual leadership), sedangkan sekarang kepemimpinan negara justru dilembagakan, dimana keputusan diambil berdasarkan sidang kabinet dengan para menteri yang mayoritas laki-laki.
Pandangan  Gus  Dur  di  atas  jelas  menunjukkan  bahwa  ia  membolehkan kepemimpinan  politik  perempuan.  Meskipun  hadis  tersebut  menyebutkan  secara tekstual  larangan  perempuan  menjadi  pemimpin.  Namun  bagi  Gus  Dur  membaca
33 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita , h. 128.
34 Lihat Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517 35 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, h. 130.
36 Lihat Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, , h. 377.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sebuah hadis mutlak menggunakan metode yang tepat. Metode yang digunakan Gus Dur  membaca  hadis  ini  adalah  metode  hermeneutika,  yang  menempatkan  hadis sebagai sebuah teks yang tidak lepas dari konteks historis yang melingkupi lahirnya teks  tersebut.  Karena  itu,  Gus  Dur  tak  ingin  terjebak  dengan  makna  tekstual  dari hadis  tersebut,  tetapi  ia  hendak  menggali  makna  yang  sesungguhnya  dibalik  teks hadis  itu  dengan  melalui  pendalaman  asbabulwurud  dan  sejarah  sosial  yang  hidup pada masa itu.

## IV. KESIMPULAN
1. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah seorang ulama  atau  pemikir  hukum  Islam  yang  lahir  dari  keluarga  ulama  pula.  Ia tumbuh  dan  dibesarkan  di  lingkungan  pesantren.  Dari  lingkungan  pensantren itulah, ia dapat menguasai banyak khasana keilmuan Islam klasik, seperti ilmu fiqh,  ushul  fiqh,  tafsir,  bahasa  Arab,  sejarah  Islam,  dan  sebagainya.  Setelah beranjak  dewasa,  ia  menempuh  pendidikan  di  luar  dan  berkesempatan mendalami  berbagai  khasana  ilmu  pengetahuan  modern,  seperti  filsafat,  ilmu sosial-budaya kontemporer, dan bahasa asing. Kedua khasana tradisi keilmuan itu  kemudian  diintegrasikan  dalam  ruang  keindonesiaan.  Salah  satu  gagasan yang lahir dari semangat integrasi ini adalah gagasan pribumisasi Islam. Suatu gagasan  keislaman  yang  memadukan  tiga  nilai,  yakni:  nilai  keislaman,  nilai kemanusiaan, dan nilai keindonesiaan.
2. Hukum  Islam  atau  fiqh  adalah  hukum  yang  bersifat  praktis.  Kepraktisan  fiqh itulah  yang  menjadikan  fiqh  atau  hukum  Islam  bersifat  dinamis,  kontekstual, dan  senantiasa  kompatibel  dengan  perubahan  zaman.  Di  Indonesia  sendiri, hukum  Islam  mengalami  perkembangan  yang  cukup  dinamis  dan  panjang, mulai  sejak  masuknya  hingga  keberadaannya  saat  ini.  Dari  sejarah perkembangan hukum Islam itulah ada banyak teori hukum Islam yang lahir di Indonesia, di antaranya adalah: teori syahadat, teori receptio in complexu, teori receptie, teori receptie exit, teori receptie a contrario, teori eksistensi, dan teori recoin ( receptie contextual interpretario ).  Tujuh  teori  inilah  yang menggambarkan setiap periode perkembangan hukum Islam di Indonesia.
3. Kontekstualisasi  atau  dinamisasi  pemikiran  hukum  Islam  Gus  Dur  pada dasarnya  adalah  semangat  mendorong  lahirnya  produk  hukum  Islam  di Indonesia yang mempertimbangkan identitas lokal seperti adat-istiadat. Karena itu, penulis memakai istilah “Fiqh Lokalitas” untuk menggambarkan pemikiran hukum Islam Gus Dur tersebut. Fiqh lokalitas adalah fiqh yang bersifat dinamis dan  kontekstual.  Karena  itu,  gerak  dinamisasi  atau  kontekstualisasi  di  dalam pemikiran  hukum  Gus  Dur  adalah  suatu  keharusan  untuk  kemajuan  hukum Islam  di  Indonesia.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Gus  Dur  ini  juga  membuka pemahaman  kita  bahwa  fiqh  atau  hukum  Islam  adalah  korpus  terbuka,  bukan korpus  tertutup.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  harus  dicairkan  dari  segala pandangan  dan  asumsi  yang  menganggap  bahwa  hukum  Islam  tidak  boleh
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
berubah, ijtihad terhadapnya sudah tertutup. Tetapi bagi Gus Dur, ijtihad adalah syarat  utama  di  dalam  mendinamisasi  hukum  Islam  agar  tetap  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  zaman  dan  tempat.  Hukum  Islam  tanpa  ijtihad  akan menjadikan Islam semakin terbelakang dan jumud. Dan dengan demikian, umat Islam  boleh  jadi  akan  membelakangi  atau  bahkan  meninggalkan  Islam  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zaid,  Nasr  Hamid,  2003, Naqd  al-Khitâb  ad-Dîni, terj.  Khoiron  Nahdiyyin, Kritik Wacana Agama, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS)
2013, Mafhûm  an-Nash  Dirâsah  fi  ‘Ulûm  al-Qur’an, Terj.  Khoiron Nahdliyyin, Tekstualitas  al-Qur’an:  Kritik  Terhadap Ulumul  Qur’an, (Cet. III; Yogyakarta: LKiS)
Achmadi,  Asmoro, 2008, Filsafat Umum (Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
Agama  RI,  Kementerian,  2012, al-Qur’an  dan  Terjemanya, (Cet.  I;  Bekasi:  Cipta Bagus Segera)
Ahmed An-Na’im, Abdullah, 2011, Toword an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human  Right,  and  International  Law, terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin ar-Rany, Dekonstruksi Syari’ah (Cet. I; Yogyakarta: LKiS)
Al-Zastrouw.  Ng,  1999, Gus  Dur  Siapa  sih  Sampeyan?:Tafsir  Teoritis  kata Tindakan dan Pernyataan Gus Dur, (Cet. I; Jakarta: Erlangga)
Baso,  Ahmad,  2015, Islam  Nusantara:  Ijtihad  Jenius  dan  Ijma’  Ulama Indonesia,
(Cet. I; Tangeran Selatan: Pustaka Afid)
Damsir,  2000, Formulasi  Fiqh  Indonesia:  Studi  Komparatif  atas  Gagasan  Fiqh Indonesia Hasbi dan Mazhab Indonesia Hazairin, (Cet. I; Yogyakarta: IAIN SUKA)
Imam  Mawardi,  Ahmad,  2010, Fiqh  Minoritas:  Fiqh  Al-Aqaliyyatdan  Evolusi Maqashid  Al-Syari’ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan (Cet.  I;  Yogyakarta: LkiS)
Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid, 1964, Ihya’ ‘Ulumuddin, (Kairo: Dar al-fikir)
Muzadi,  Muchit,  2007, Tidak  Mungkin  Agama  Terlepas  dari  Tradisi  Lokal, dalam Jurnal  Tashwirul  Afkar, Agama  Tradisi  dan  Tradisi  Agama:  Pertarungan, Negosiasi, dan Akomodasi, (Edisi 23; Jakarta: LAKPESDAM NU)
Nurcahyono, Moh. Lutfi, Abdurrahman Wahid Sebagai pemikir Hukum Islam: Studi Metodologi Gus Dur Dalam Merespon Persoalan Waqi’iyyah di Indonesia,
(htttps://www.academia,edu/9341606/Abdurrahman_Wahid_Gus_Dur_Seba gai_Pemikir_Hukum_Islam_Studi_Metodologi_Gus_Dur_Dalam_Merespon
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## _Persoalan_Waqi’iyyah_ di Indonesia, di akses hari Senin Tanggal 7 Januari
2019
Rumadi,  2006, Perda  Syariat  Islam:  Jalan  Lain  Menuju  Negara  Islam, di  dalam Jurnal TashwirulAfkar, Perda Syariat Islam Menuai Makna, (Edisi No. 20; Jakarta Selatan: LAKPESDAM NU)
Suyatno,  2011, Dasar-dasar  Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih (Cet.  I;  Jogjakarta:  Ar- Ruzz Media)
Syaukani,  Imam,    2006, Rekonstruksi  Epistemologi Hukum  Islam di  Indonesia  dan Relevansinya  bagi  Pembangunan  Hukum  Nasional (Cet.  I;  Jakarta:  Raja GrafindoPersada)
Amir  Syarifuddin,  Amir,  2009, Ushul  Fiqih (Cet.  IV;  Jakarta:  Kencana  Prenada Media group)
Wahid,  Abdurrahman,  2006, Islamku,  Islam  Anda,  Islam:  Agama  Masyarakat Negara Demokrasi, (Cet. I; Jakarta: The Wahid Institute)
2010, Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam  Transnasional  di Indonesia (Cet.  I;  Jakarta:  The  Wahid  Institut,  Gerakan  Bhinneka  Tunggal Ika, dan Al-Ma’arif)
2010, Prisma Pemikiran Gus Dur (Cet. II; Yogyakarta: LKiS)
2010, Gus  Dur  Menjawab  Perubahan  Zaman, (Cet.IV,  peny.  Frans  M. Parera, T. Jakob Koekerits, Jakarta: Kompas)
2007, Islam  Kosmopolitan:  Nilai-nilai  Indonesia  dan  Transformasi
Kebudayaan, (Cet. I; Jakarta: The Wahid Institute)
2001, Pergulatan  Negara,  Agama,  dan  Kebudayaan, (Cet.  II;  Jakarta:
Desantara)
Yasid, Abu, Ed, 2005, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
2004, Islam  Akomodatif:  Rekonstruksi  Pemahaman  Islam  sebagai  Agama
Universal (Cet. I; Yogyakarta: LKiS)
Yusuf  Lubis,  Akhyar,  2015, Filsafat  Ilmu:  Klasik  hingga  Kontemporer, (Cet.  II; Jakarta: Rajagrafindo Persada)
Zada,  Khamami,  2006, Perda  Syariat:  Proyek  Syariatisasi  yang  Sedang Berlangsung, di dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Perda Syariat Islam Menuai Makna, (Edisi 20; Jakarta: Lakpesdam NU)