## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI

## THE PROBLEM OF LAND ACQUISITION IN THE FRAMEWORK OF THE CONSTRUCTION OF THE KEDIRI - TULUNGAGUNG TOLL ROAD TO THE
PROBLEM OF THE STATUS OF LAND OBJECTS OBSCURI LIBELLI
Huzaimah Al-Anshori, Suharto, Agus Manfaluthi, Moh. Choirul Hanafi Lubis, Nurul Nabila
Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Manisrenggo Kota Kediri Jawa Timur huzaimah@uniska-kediri.ac.id, suharto.fh@uniska-kediri.ac.id, agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id, mohchoirul@student.uniska-kediri.ac.id, nurul.nabila@student.uniska-kediri.ac.id

## Abstrak
Pengadaan  tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol  Kediri-Tulungagung  untuk kepentingan  umum  tentunya  melalui  tahapan-tahapan  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan,  dan diakhiri  dengan  penyerahan  hasil  dari  pengadaan  tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak  jelas (obscuri  libelli) terjadi  di  Dusun Sumberingin  Desa  Petok  Kecamatan  Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat  tanah,  atau  asal  usul  tanah  ini  menjadi  permasalahan  antara  ahli  waris  Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan  dikonsinyasi  oleh  panitia  pengadaan  tanah.  Tinjauan  yuridis  pengadaan  tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang  tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif  akan  dilaksanakan  eksekusi  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dalam  rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Problematika, Pengadaan Tanah, Obscur Libelli.

## Abstract
Land  acquisition  for  the  Kediri-Tulungagung  toll  road  construction  for  public  purposes naturally  goes  through  some  stages.  Those  stages  are  planning,  preparation,  and implementation. Then, it is closed with the transfer of land acquisition results by the land
acquisition executor to the relevant institution that needs land. The issue of land acquisition for the construction of the Kediri-Tulungagung toll road regarding the unclear status of the  land object  (obscuri  libelli)  occurs  in  the  Sumberingin  Hamlet,  Petok  Village,  Mojo Subdistrict, Kediri Regency. The issue of unclear land objects (obscure libelli) regarding the history or origin of this land becomes a problem between the heirs of Ngali Murtinah and  the  head  of  Petok  Village,  Mojo  Subdistrict,  Kediri  Regency.  To  resolve  this  non- litigation issue, the parties hold discussions (mediation) using the benefit theory and justice values.  If  the  negotiation  fails,  the  Kediri  District  Court  will  execute  it  while  the  land acquisition  committee  consigns  it  normatively.  A  juridical  review  of  land  acquisition regarding  the  issue  of  unclear  land  object  status  (obscure  libelli)  normatively  will  be executed  by  the  land  acquisition  committee  to  acquire  land  for  the  construction  of  the Kediri-Tulungagung toll road for public purposes by filing a consignment request (money deposit) and execution to the Chief Judge of the District Court.
Keywords: Issues, Land Acquisition, Obscur Libelli.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan Jalan tol Kediri-Tulungagung merupakan sejarah baru dalam pembangunan nasional khusunya bagi masyarakat di Kediri dan Tulungagung Jawa Timur  karena  untuk  pertama  kalinya  ada  pembangunan  jalan  tol  di  Kediri  dan Tulungagung dan merupakan suatu bukti pencapaian perkembangan dan kemajuan. Hal ini sesuai dengan teori Haryono yaitu pembangunan bertujuan untuk mencapai perkembangan  dan  kemajuan.  Dengan  demikian  pembanguan  jalan  tol  Kediri- Tulungagung  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang semakin tinggi dan memungkinkan kegiatan perekonomian lebih lancar, cepat dan mudah.  Salah  satu  tujuan  pembangunan  jalan  Tol  ini  akan  mendorong  berbagai kegiatan sektor ekonomi dan industri dan juga pengembangan wilayah.
Kegiatan  pengadaan  tanah  merupakan  salah  satu  contoh  kegiatan  dalam pembangunan  yang  memiliki  banyak  aspek  karena  menyangkut  kepentingan umum,  hak  asasi  manusia  dan  hukum.  Permasalahan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  jalan  tol  Kediri-Tulungagung  di  wilayah  Desa  Petok  Mojo  Kab. Kediri  dan  Kelurahan  Pojok  Kota  Kecamatan  Mojoroto  Kota  Kediri  ini  ada dinamika  yang  unik  dibanding  dengan  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bandar  udara  di  Kabupaten  Kediri  yang  lalu.  Permasalahan  dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure Libelli) ini yang menjadi pembeda dengan permasalahan-permasalahan pengadaan tanah  di  wilayah  lain.  Biasanya  permasalahan  pengadaan  tanah  yang  terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1)  harga ganti rugi yang ditawarkan  (2)  Permasalahan  perbedaan  hasil  ukur  lahan  dan  penetapan  batas bidang tanah/sengketa batas, (3) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (4) Permasalahan pada proses pembayaran. Mengenai permasalahan status tanah  yang (obscure  Libelli) tidak  jelas  riwayatnya,  asal  usul  tanah  dan  saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli waris dari Ngali Murtinah yang
menguasai objek tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangun jalan tol tersebut.
Masalah  objek  tanah  yang  tidak  jelas (obscure  libelli) mengenai  riawayat tanah,  atau  asal  usul  tanah  ini  menjadi  permasalahan  antara  ahli  waris  Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Keluarga ahli waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu  diambil  dan  bukti  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhitung  (SPPT)  diberikan oleh  Kepala  Dusun.  Keluarga  ahli  waris ini  juga memiliki  petunjuk terkait  Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak  Program  Strategis  Nasional  (PSN)  jalan  tol  Dusun  Sumberingin  Desa Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  Sementara  itu  Agus  Santoso  selaku Kepala  Desa  Petok  Kecamatan  Mojo  Kab.  Kediri  saat  dikonfirmasi  beberapoa waktu yang lalu mengaku, terkait tanah tersebut memiliki cerita yang Panjang, hal itu dikarenakan tanah tersebut asalnya dari tanah giliran yang diperuntukkan untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari ornag  tuanya  yang  menggarap  sekarang  itu  perangkat.  Jadi  tanah  itu  di  kuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris  Ngali  Murtinah  hanya  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhitung  (SPPT) tahunan. 1 yang masih saling mengaku dan mengklaim tanah menjadi problematika yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut. Dengan demikian maka problematika pengadaan tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol  kediri-tulungagung  terhadap permasalahan  status  objek  tanah  yang obscuri  libelli penting  untuk  dikaji  lebih lanjut.

## B. Rumusan Masalah
Melatar belakangi dari berbagai permasalahan yang muncul dan menjadi isu di  masyarakat,  dan  dengan  melihat  kutipan  narasi  diatas,  maka  penulis  ingin memberitahukan dan memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  proses  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum.?
2. Bagaimana problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol  Kediri-Tulungagung  terhadap  permasalahan  status  objek  tanah  yang Obscuri Libelli.?
3. Bagaimana  tinjauan  yuridis  pengadaan  tanah  terhadap  permasalahan  status objek tanah yang Obscuri Libelli.?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  normatif  dan  menggunakan  jenis  analisis  kualitatif, penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan
1 Koran Memo, Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol . Jum’at. 19 Mei 2023, hlm 3.
hukum,  asas  hukum,  prinsip  hukum, maupun  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi. 2 Adapun  pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang  ditangani. 3 Pendekatan  kasus (case  approach) pendekatan  ini  dilakukan dengan  cara  melakukan  analisis  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu yang  dihadapi  dan  sudah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan hukum tetap. 4 Pendekatan filosofis (philosopichal approach) dengan sifat filsafat yang  menyeluruh,  mendasar  dan  spekulatif,  maka  penjelajahan  filsafat  akan mengupas  isu  hukum (legal  issues) dalam  penelitian  normatif  secara  radikal  dan mengupasnya  sedalam-dalamnya. 5 Berdasarkan  ciri  khas  filsafat  tersebut  untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat,  yang  melibatkan  penelitian  terhadap  sejarah,  filsafat,  ilmu  bahasa, ekonomi,  serta  implikasi  social  dan  politik  terhadap  pemberlakuan  suatu  aturan hukum. 6

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Pengadaan Tanah
Pembangunan  Negara  yang  dimaksud  adalah  Pembangunan  Infrasrtuktur Negara guna kepentingan umum, sementara yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19  Tahun  2021  pasal  1  ayat  7  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Terdapat  berbagai  macam  pengertian mengenai  pengadaan  tanah  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Istilah pengadaan tanah secara yuridis pertama kali dikenal dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, dalam Pasal 1 angka 1 diamanatkan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan  tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
Penguasaan  tanah  Negara  adalah  kewenangan  Negara  untuk  menguasai sesuatu  yang  dimana  dalam  suatu  penguasaan  ada  hak  yang  dapat  dipegang oleh pemegang  haknya. 7
2 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum” . (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2021), hlm. 134.
3 Ibid,. hlm 134 4 Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum” , (Mataram: Mataram University Pres, 2020). Hlm. 57
5 Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
(Jakarat, Kencana, 2022), hlm 146.
6 Ziegler P, “A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research” dalam Modern Law Review 569, 1988, Sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, Op. Cit., 1988, hlm 10.
7 Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." Journal de Facto 10.1 (2023): 31-44.

## Jurnal de Facto 10(2) : 112-129
Sedangkan Imam Koeswahyono, memaknai pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu. 8

## 2. Kepentingan Umum
Pengertian  dari  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  Negara  atau masyarakat  secara  bersama-sama,  yang  pada  umumnya  diwakilkan  atau dilaksanakan  oleh  Pemerintah  sebagai  wakil  dari  masyarakat.  Secara  sederhana dapat  diartikan  bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja  dikatakan  untuk  keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya. 9
Menurut  Maria  S.W.  Sumardjono  sebagaimana  dikutip  oleh  Oloan  Sitorus,  arti kepentingan umum yang demikian belum menegaskan esensi kriteria kepentingan umum secara konseptual. Kepentingan umum di dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1961  hanya  dinyatakan  dalam  arti  peruntukannya. 10 Idealnya, rumusan undang-undang harus lengkap dan jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Akan  tetapi,  rumusan  undang-undang  yang  jelas  dan  lengkap  cenderung  bersifat kasuistis, sehingga tidak akan mudah mengikuti perkembangan keadaan dan tidak akan bertahan dalam kurun waktu yang lama. 11
Kepentingan  umum  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  menyangkut kepentingan  bangsa  dan  negara.  Ada  tiga  golongan  negara  berkaitan  dengan pengaturan  kepentingan umum dan individu, yaitu paham negara sosialis, paham negara korporasi, dan paham negara sublimasi. 12 Menurut pendapat Adrian Sutedi, prinsip-prinsip  kriteria  kepentingan  umum  dapat  diuraikan  lebih  rinci,  yakni meliputi  sifat  kepentingan  umum,  bentuk  kepentingan  umum,  dan  ciri-ciri kepentingan  umum.  Demikian  metode  penerapan  tiga  aspek  tersebut  sehingga kriteria  kepentingan  umum  dapat  diformulasikan  secara  pasti,  adil  dan  dapat diterima oleh masyarakat. 13
Ada  tiga  prinsip  bahwa  suatu  kegiatan  benar-benar  untuk  kepentingan umum, yaitu :
1. Kegiatan  tersebut  benar-benar  dimiliki  oleh  pemerintah  Mengandung batasan  bahwa  kegiatan  kepentingan  umum  tidak  dimiliki  oleh perorangan atau swasta.
8 Imam  Koeswahyono,  “Melacak  Dasar  Konstitusional  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum,” Universitas Brawijaya: 2008, Malang, hlm 1
9 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, Yogyakarta, hlm 6
10 Ibid, hlm 7 11 Sudikno  Mertokusumo, Teori  Hukum, Edisi  Revisi,  Cahaya  Atma  Pusaka,  2011, Yogyakarta, hlm 71-72
12 Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan , Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm 71
13 Adrian  Sutedi, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm 70
2. Pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah Memberikan batasan bahwa  proses  pelaksanaan  dan  pengelolaan  suatu  kegiatan  untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
3. Tidak  mencari  keuntungan  Membatasi  fungsi  suatu  kegiatan  untuk kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta  yang  bertujuan  mencari  keuntungan  sehingga  terkualifikasi bahwa  kegiatan  untuk  kepentingan  umum  sama  sekali  tidak  boleh mencari keuntungan. 14
Kriteria  kepentingan  umum  diatas  agar  secara  efektif  dapat  dilaksanakan dilapangan harus memenuhi kriteria sifat, kriteria bentuk, dan kriteria karakteristik atau ciri-ciri:
1. Penerapan untuk kriteria sifat suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar  memiliki  kualifikasi  untuk  kepentingan  umum  harus  memenuhi salah satu sifat dari beberapa sifat yang telah ditentukan dalam daftar sifat  kepentingan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak-hak  Atas Tanah  dan  Benda-benda  yang  ada  diatasnya.  Jadi  penggunaan  daftar sifat tersebut bersifat wajib alternatif.
2. Penerapan  untuk  kriteria  bentuk  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan umum agar memenuhi kualifikasi sebagai kegiatan untuk kepentingan umum sebagaimana daftar bentuk kegiatan kepentingan umum terebut tercantum  dalam  Pasal  2  Instruksi  Presiden  tahun  1973  tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda, dan Pasal 5 Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Penerapan untuk suatu kriteria suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar memenuhi kualifikasi ciri-ciri kepentingan umum sehingga benar- benar  berbeda  dengan  bukan  kepentingan  umum,  maka  harus memasukan  ciri  kepentingan  umum,  yaitu  bahwa  kegaitan  tersebut benar-benar dimiliki oemerintah, dikelola pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan. 15
Menurut  Ali  Chomzah,  bahwa  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah pada setiap jenjang pemerintahan untuk mendapatkan hak atas tanah harus selalu didasarkan  pada  kebutuhan  tanah  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintah dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  dirumuskan  pada  alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 16
Dari konsep diatas dapat dipahami bahwa tujuan dan perolehan tanah yang dilakukan  pemerintah  sepenuhnya  untuk kepentingan  umum  dalam  rangka  untuk
14 Ibid, hlm 75
15 Ibid., hlm 76 16 Ali Chomzah, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka Publisher, 2003, Jakarta, hlm 308
memwujudkan keejahteraan masyarakat. Sehingga ketika pemerintah membutuhkan tanah masyarakat haruslah dilakukan dengan cara-cara atau sesuai dengan prosedur hukum sehingga tujuan untuk memwujudkan kesejahteraan umum dan kepentingan umum tidak berseberangan dengan pemilik tanah yang berhak atas tanah tersebut. 17

## 3. Teori Maslahah
Kata  “ maslahah ”  berasal  dari  bahasa  arab  ( maslahah )  yang  secara etimologis  berarti  manfaat,  faidah,  bagus,  baik,  kebaikan,  guna,  atau  kegunaan. Maslahah merupakan  bentuk masdar (adverb)  dari fi’il (verb) salaha ,  juga merupakan isim (noun) bentuk mufrod (singular) dari kata masalih . 18 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan maslahah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti  kegunaan,  kebaikan,  manfaat,  kepentingan. 19 Bisa  juga  dikatakan  bahwa maslahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrod) dari kata al-masalih. Muhammad ibn Mandzur menjelaskan dua arti, yaitu al-maslahah yang berarti al-salah dan al- maslahah yang berarti bentuk tunggal dari al-masalih . Semuanya mengandung arti adanya  manfa’at  baik  secara  asal  maupun  melalui  proses,  seperti  menghasilkan kenikmatan dan faidah, ataupun pencegahan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.  Semua  itu  bisa  dikatan maslahah . 20 Adapun  dilihat  dari  segi  batasan pengertian,  terdapat  dua  pengertian:  yaitu ’urf dan shara’ menurut ‘urf ,  yang dimaksud  dengan al - maslahah adalah  sebab  yang  melahirkan  kebaikan  dan manfaat,  sementara  pengertian al - maslahah secara  syara’  adalah  sebab  yang melahirkan maksud (tujuan) al-Shari’ , baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mu’amalah (al-adat). 21
Imam  Malik  mrnyatakan  bahwa  “rasio  harus  diperhatikan  untuk pertimbangan kemaslahatan al-Mashalih a-Mursalah”. Diskusi tentang rasio legis, telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam menentukan kesesuaian (munasabah). 22 Sebuah  metode  yang  fundamental  dalam  membangun  dan memverikasi  rasio.  Hal ini  karena  hubungan  antara  rasio  dan  kesesuian  ini  yang mengungkap bahwa maslahah dan istishab, berfikir sebagai perluasan dari qiyas. Sebagian  besar  dari  karya  ushul  fiqh  tidak  memberikan  bagian  tersendiri,  tetapi menempatkannya  di  bawah  prinsip  kesesuaian.  Sebagian  penulis  yang  muncul kemudian memasukkan pembahasan tentang persoalan ini dalam bab yang disebut
17 Ibid,. hlm 308-309.
18 Ahmad  Munif  Suratmapura, Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali:Maslahah  Mursalah  dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta, hlm, 21.
19 Depertemen Pandidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 1996, Jakarta, hlm, 634.
20 Muhammad ibn Mandzur, Lisan al-Arab, Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996, Lebanon, hlm, 384.
21 Abd. Rahman Dahlan , Usul Fiqh , Kreasindo Media Cita, t.t, Jakarta, hlm, 305.
22 Hallaq. Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazdhab Sunni (Judul asli A History of Islamic Legal Theories), Terj. Kusnadiningrat, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm. 165-167.
dengan  istishab,  bab  yang  biasa  mencakup  jenis-jenis  penyimpangan  yang  tidak termasuk dalam kategori qiyas. 23
Adapun pandangan teori maslahah menurut Imam Al-Ghazali (450-505 H) memberikan  definisi, maslahah menurut  makna  aslinya  adalah  menarik  manfaat atau  menolak  mudarat/hal-hal  yang  merugikan.  Akan  tetapi,  bukan  itu  yang dimaksudkan,  sebab  meraih  manfaat  dan  menghindari  mudarat  adalah  tujuan manusia.  Kemaslahatan  manusia terletak pada  tercapainya  tujuan mereka. Tetapi yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara’/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta. Setiap  hukum  yang  mengandung  tujuan memelihara  kelima  hal ini  disebut maslahat,  dan  setiap  hal  yang  meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahah. 24 Al-Ghazali menempatkan persoalan  istislah  secara  berbeda.  Bahwa  tujuan  hukum  Al-Ghazali  (maqashid tasriiyah) mencakup pada puncak prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,  menjaga  keturunan,  dan  menjaga  hak  milik  pribadi.  Ciri  tersebut  dapat dibuktikan sebagai prinsip pasti (qath’i) dan universal kulli, maka penalaran yang didasarkan atasnya adalah sah. Universal dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan umat Islam pada umumnya bukan hanya sebagian terlayani. 25
Imam Al-Ghazali mengemukakan yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara’/hukum Islam. Tujuan yang dimaksud adalah memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Menurutnya  setiap  perkara  yang mengandung kelima unsur pokok tersebut maslahah sementara setiap perkara yang keluar  dari  kelima  unsur  tersebut  adalah mafsadah ,  dan  menghindarinya  adalah maslahah . 26
Imam Al-Ghazali salah satu dari ulama usul fiqh mengemukakan, maslahat menurut makna aslinya berarti menarik manfaat atau menolak madarat  atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan  menghindari  dari  madarat  adalah  tujuan  makhluk  (manusia).  Kemaslahatan makhluk  terletak  pada  tercapainya  tujuan  mereka,  tetapi  yang  dimaksud  dengan maslahat adalah memelihara tujuan shara’ atau hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta  mereka.  Setiap  hukum  yang  mengandung  tujuan memelihara  kelima  hal  ini  disebut  maslahat,  dan  setiap  hal  yang  meniadakanya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat. 27
Pada prinsipnya maslahat dalam pemikiran al-Ghazali adalah memelihara lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap  hal  yang    dimaksudkan  untuk  memelihara  kelima  hal  tersebut  adalah maslahat. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari  hal-hal  yang  membahayakan  dan mengancamnnya  dinamakan  maslahat.  Al-
23 Hallaq, Logic Formal Arguments and Formalization of Arguments in Suni Jurisprudence, Arabica 37, 1990, hlm, 317-318.
24 Al-Gazali, al-Mustasfa, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, t.t, Lebanon, hlm, 275.
25 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung, hlm, 73
26 Al-Ghazali, al-Mustasfa ., hlm, 275.
27 Al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Bairut, Dar al-Fikr, 1971, Lebanon, hlm, 275.

## Jurnal de Facto 10(2) : 112-129
Ghazali dalam kitabnya Shifa al-Ghalil menyatakan bahwa semua penelitian dalam bidang munasabah atau maslahah berakhir kepada upaya memelihara maqasid al- shar’iyah dalam berbagai unsur dan tingkatannya. 28
Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok penetapan hukum Islam itu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  telah  menjadi ijma’ ulama  berdasarkan penelitian  secara  induktif  ( istqra’ )  terhadap  sekian  banyak  ayat  al-Qur’an  dan hadits Nabi oleh al-Shatibi penelitian semacam ini menghasilkan pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah. 29
Kemudian  menurut  Imam  al-Shatibi,  salah  satu  Ulama’  Madzhab  Maliki mengatakan bahwa maslahah adalah setiap prinsip shara’ yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan shara’ serta maknanya diambil dari dalil- dalil shara’ .  Makna  prinsip  tersebut  adalah  sah  sebagai  dasar  hukum  dan  dapat dijadikan  bahan  rujukan  sepanjang  ia  telah  menjadi  prinsip  dan  digunakan  oleh shara’ yang qat’i. 30 Dalil-dalil qat’i yang dimaksud itu bukanlah satuan-satuan nas atau teks, melainkan hasil induksi ( istiqra’i ) yang ditarik dari makna keseluruhan nas . Disamping itu ia juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum akliah  yang  banyak  digunakan  ilmu  kalam,  yaitu  wajib,  boleh  dan  mustahil. 31 Dengan  demikian,  pada  prinsipnya  al-Shatibi  mengakui  keabsahan  peranan  dalil akal disamping dalil naql dalam memahami maslahah dengan tiga tingkatan, yakni daruriyah,  hajiyah dan tahsiniyah .  Untuk  mengenal  maksud  Allah  ( maqasid  al- Shari’ ), al-Shatibi berpendapat bahwa dalil akal universal bisa melakukannya tanpa melalui syariat Islam. Bahkan pada agama lain, maslahah juga bagian dari ajaran. 32
Menurut Imam al-Shatibi, “di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah”,  maka  Ibrahim  Hosen  menjadikan  mashalih  al-mursalah  ini  sebagai  dalil hukum. Berdasarkan mashalih al-mursalah ini, menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur’an atau As-Sunnah dan dalil-dalil lainnya, dapat  ditetapkan  hukumnya,  dalam  rangka  reaktualisasi  hukum  Islam.  Ibrahim memandang perlu digalakan pendekatan mashalih al-mursalah dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai karena kemaslahatan umat itu tidak sama dan banyak ragam serta  variasinya,  selalu  berkembang  dan  berubah-ubah  sesuai  dengan  kemajuan zaman. 33

## PEMBAHASAN
1. Proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri- Tulungagung untuk kepentingan umum.
Jual  beli/pembelian  tanah  di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  mirip dengan jual beli tanah pada umumnya, namun disini sebagai pengganti dari jual beli disebut  sebagai  pemberian  ganti  kerugian  kepada  Pemilik  hak  yang  berhak  atas
28 Al-Ghazali, Shifa al-Ghalil , Matb’ah al-Irshad, 1971, Baghdad, hlm, 159-163.
29 Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam , Dar al-Fikr, t.t., Lebanon, II: hlm, 2-3.
30 Al-Shatibi, al-Muwafaqat , Bairut Dar al-Ma’rifah, t.t, Lebanon, II: hlm, 39-40.
31 Hamka Haq, al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat , Erlangga, 2007, Jakarta, hlm, 24.
32 Ibid., hlm, 25.
33 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung, hlm, 74
tanah.  Serta  mengenai  subjek  hukumnya,  yaitu  antara  Pemerintah  yang  diwakili Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah, dengan Orang/Pemegang hak atas tanah. Pihak-pihak  dalam  proses  jual  beli juga menjadi  pembeda  dalam jual  beli  antara orang dan orang, dengan orang dan Negara. Jual beli antara orang dan orang akan dikenakan  biaya  pajak  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  UU  No.  20  tahun  2000 prespektif  UU  No.  21  tahun  1997,  sedangkan  jual  beli  antara  Orang  dan  Negara dalam proses Pengadaan Tanah, tidaklah dikenakan biaya pajak, sesuai ketetapan didalam Pasal 128 PP No. 19 Tahun 2021.
Dalam pelaksanaannya proses Pengadaan Tanah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, dalam PP No. 19 Tahun 2021 dijelaskan yaitu dengan pembentukan sinergi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  daerah,  yang  didalam  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  tersebut  disebut  sebagai  tim  atau  panitia  pelaksanaan pengadaan  tanah.  Terbentuknya  sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah diharapkan  mampu  mengefisienkan  proses  dari  pengadaan  tanah  mulai  dari pemetaan, survey lokasi, publikasi informasi, inventarisasi, negosiasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah sebagai target dari pengadaan tanah.
Alur  mekanisme  dari  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yaitu  melalui  tahap perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan  diakhiri  dengan  penyerahan  hasil  dari pengadaan  tanah  oleh  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  kepada  Instansi  yang memerlukan  tanah  tersebut.  Mekanismen  dari  pelaksasnaan  pengadaan  tanah sendiri harus melalui beberapa tahap, sebelum nantinya berakhir dengan pemberian ganti  kerugian  dari  pemerintah  kepada  pemegang  hak  atas  tanah.  Juga memungkinkan  secara  khusus  terjadi  konsinyasi,  yaitu  penitipan  uang  ganti  rugi kepada pemegang hak melalui pengadilan.
Konsinyasi  dilakukan  apabila  didalam  negosiasi  mengenai  hasil  pemberian ganti rugi tidak terjadi kesepakatan, atau dikarenakan ada hal lain yang menjadikan ketikdak  sepakataan  dalam  negosiasi,  konsinyasi  juga  digunakan  apabila  tanah yang hendak menjadi target dari pengadaan tanah sedang dalam status bersengketa. Hakikatnya konsinyasi digunakan sebagai upaya terakhir bagi Pemerintah/Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mencabut hak dari Pemegang yang merasa keberatan dengan adanya pengadaan tanah serta hasil dari negosiasi bentuk ganti  kerugian  dari  pemerintah  untuk  dikembalikan  pada  pemerintah  guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian tahap perencanaan rencana pengadaan  tanah  setiap  Instansi  yang  didasarkan  pada  rencana  tata  ruang  dan prioritas  pembangunan  yang  tercantum  dalam;  rencana  pembangunan  jangka menengah,  rencana  strategis,  dan/atau  rencana  kerja  pemerintah/Instansi  yang memerlukan tanah.
Tahap persiapan ini diprakarsai langsung oleh Gubernur atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam hal ini Gubernur diberikan wewenang untuk membentuk  sebuah  tim  persiapan  pengadaan  tanah.  Tim  tersebut  beranggotakan Bupati/Wali  Kota,  Perangkat  Daerah  Provinsi  terkait,  Instansi  yang  memerlukan tanah,  Instansi  Pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan  dibidang  Pertanahan, dan  bila  dianggap  perlu  dapat  melibatkan  Instansi  terkait  lainya.  Gubernur  juga sekaligus diberikan wewenang untuk membentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah di Daerah Provinsi untuk memperlancar tugas dari tim persiapan pengadaan tanah.  Dalam  hal  ini  tim  persiapan  melakukan  pemberitahuan  rencana
pembangunan  pada  Masyarakat  di  lokasi  terkait,  isi  dari  pemberitahuan  tersebut adalah penyanmpaian maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan,  tahapan  rencana  pengadaan  tanah,  perkiraan  jangka  waktu  dalam pengadaan  tanah,  serta  perkiraan  jangka  waktu  pembangunan.  Tim  Persiapan melakukan pendataan awal objek pengadaan tanah yang dituangkan dalam bentuk daftar  sementara  pihak  yang  berhak  dengan  mencantumkan  objek  keberhakanya, hasil dari pendataan awal ini nantinya akan digunakan sebagai dasar didalam proses konsultasi publik.
2. Problematika Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung terhadap Permasalahan Status Objek Tanah yang Obscuri Libelli.
Problematika dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung merupakan kegiatan  pengadaan  tanah  merupakan  salah  satu  contoh  kegiatan  dalam pembangunan yang memiliki banyak aspek karena menyangkut kepentingan umum, hak  asasi  manusia  dan  hukum.  Permasalahan  yang  menjadi  problem  pengadaan tanah  untuk  pembangunan  umum  yaitu  jalan  tol  Kediri-Tulungagung  di  wilayah Desa  Petok  Mojo  Kab.  Kediri  dan  Kelurahan  Pojok  Kota  Kecamatan  Mojoroto Kota  Kediri  ini  ada  dinamika  yang  unik  dibanding  dengan  kegiatan  pengadaan tanah  untuk  pembangunan  bandar  udara  di  Kabupaten  Kediri  yang  lalu. Permasalahan  dalam  pengadaan  tanah  yang  terjadi  di  Dusun  Sumberingin  Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri  yaitu Permasalahan  status objek tanah yang tidak jelas (obscure Libelli) ini yang menjadi pembeda dengan permasalahan- permasalahan pengadaan tanah di wilayah lain. Biasanya permasalahan pengadaan tanah yang terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1) harga ganti  rugi  yang  ditawarkan  (2)  Permasalahan  perbedaan  hasil  ukur  lahan  dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas (3) Adanya perbedaan besaran ganti rugi  antar  bidang  tanah  (4)  Permasalahan  pada  proses  pembayaran.  Mengenai permasalahan status tanah yang (obscure Libelli) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli waris dari Ngali Murtinah yang menguasai objek tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangun jalan tol tersebut. Masalah  objek  tanah  yang  tidak  jelas (obscure  libelli) mengenai  riawayat tanah,  atau  asal  usul  tanah  ini  menjadi  permasalahan  antara  ahli  waris  Ngali Murtinah  dengan  kepala  desa  Petok  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri.  keluarga  ahli  waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu  diambil  dan  bukti  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhitung  (SPPT)  diberikan oleh  Kepala  Dusun.  Keluarga  ahli  waris ini  juga memiliki  petunjuk terkait  Surat Pemberitahuan  Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak  Program  Strategis  Nasional  (PSN)  jalan  tol  Dusun  Sumberingin  Desa Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  sementara  itu  Agus  Santoso  selaku Kepala Desa Petok Kecamatan Mojo Kab. Kediri saat dikonfirmasi beberapa waktu yang  lalu  mengaku,  terkait  tanah  tersebut  memiliki  cerita  yang  panjang,  hal  itu dikarenakan  tanah  tersebut  asalnya  dari  tanah  giliran  yang  diperuntukkan  untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari
orang  tuanya  yang  menggarap  sekarang  itu  perangkat.  Jadi  tanah  itu  di  kuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris Ngali Murtinah hanya surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) tahunan. 34 yang  masih  saling  mengaku  dan  mengklaim  tanah  menjadi  problematika  yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut.
Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Kediri- Tulungagung  terhadap  permasalahan  status  objek  tanah  yang obscuri  libelli. Tentunya dalam menyelesaiakan permasalahan ahli waris dari Ngali Murtinah dan Kepala Desa terhadap objek tanah yang terdampak tol Kediri Tulunggagung dengan upaya  penyelesaian  secara  non  litigasi  para  pihak  musyawarah  (mediasi  dan negoisasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  musyawarah  maka  secara  yuridis  normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah  bagi  Pembangunan  jalan  tol  kediri  tulungagung  untuk  kepentingan  umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

## 3. Tinjauan  Yuridis  Pengadaan  Tanah  terhadap  Permasalahan  Status Objek Tanah yang Obscuri Libelli.
Permasalahan  dalam  pengadaan  tanah  yang  terjadi  di  Dusun  Sumberingin Desa  Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  yaitu  Permasalahan  status  objek tanah  yang  tidak  jelas (obscure  libelli) ini  yang  menjadi  pembeda  dengan permasalahan-permasalahan  pengadaan  tanah  di  wilayah  lain.  Biasanya permasalahan pengadaan tanah yang terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1) harga ganti rugi yang ditawarkan (2) Permasalahan perbedaan hasil  ukur  lahan  dan  penetapan  batas  bidang  tanah/sengketa  batas,  (3)  Adanya perbedaan  besaran  ganti  rugi  antar  bidang  tanah,  (4)  Permasalahan  pada  proses pembayaran. Mengenai permasalahan status tanah yang (obscure libelli) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli  waris  dari  Ngali  Murtinah  yang  menguasai  objek  tanah  yang  terdampak Program  Strategis  Nasional  (PSN)  dalam  pembebasan  lahan  untuk  pembangun jalan tol tersebut.
Masalah  objek  tanah  yang  tidak  jelas (obscure  libelli) mengenai  riawayat tanah,  atau  asal  usul  tanah  ini  menjadi  permasalahan  antara  ahli  waris  Ngali Murtinah  dengan  kepala  desa  Petok  Kec.  Mojo  Kab.  Kediri.  keluarga  ahli  waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu  diambil  dan  bukti  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhitung  (SPPT)  diberikan oleh  Kepala  Dusun.  Keluarga  ahli  waris ini  juga  memiliki  petunjuk terkait  Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak  Program  Strategis  Nasional  (PSN)  jalan  tol  Dusun  Sumberingin  Desa
34 Koran Memo, Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol . Jum’at. 19 Mei 2023. hlm 3.

## Jurnal de Facto 10(2) : 112-129
Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  sementara  itu  Agus  Santoso  selaku Kepala  Desa  Petok  Kecamatan  Mojo  Kab.  Kediri  saat  dikonfirmasi  beberapoa waktu yang lalu mengaku, terkait tanah tersebut memiliki cerita yang Panjang, hal itu dikarenakan tanah tersebut asalnya dari tanah giliran yang diperuntukkan untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari ornag  tuanya  yang  menggarap  sekarang  itu  perangkat.  Jadi  tanah  itu  di  kuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris Ngali Murtinah hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) tahunan. yang  masih  saling  mengaku  dan  mengklaim  tanah  menjadi  problematika  yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut.
Tinjauan yuridis terhadap permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di  Dusun  Sumberingin  Desa  Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) ini yang menjadi permasalahan  yang  unik  dan  berbeda  dengan  permasalahan-permasalahan  yang lain, permasalahan status tanah yang (obscure libelli) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara kepala desa dan keluarga ahli waris dari ngali  murtinah  yang  menguasai  objek  tanah  yang  terdampak  program  strategis nasional  (PSN)  dalam  pembebasan  lahan  untuk  pembangun  jalan  tol  Kediri  - Tulungagung.    Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yaitu  jalan  tol  kediri tulungagung  ini  ada  permasalahan  status  objek  tanah  yang obscuri  libelli terjadi permasalahan  dalam  pengadaan  tanah  yang  terjadi  di  Dusun  Sumberingin  Desa Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri  yaitu  permasalahan  status  objek  tanah yang  tidak  jelas (obscure  libelli) secara  yuridis  normatif  akan  dilaksanakan eksekusi  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pengadaan  tanah  bagi Pembangunan  jalan  tol  kediri  tulungagung  untuk  kepentingan  umum  dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada  Ketua Pengadilan  Negeri.  Sebagaimana  diatur  di  pasal  25  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  tahun  2021  tentang  Perubahan  atas    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  dalam  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Proses  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol  Kediri- Tulungagung  untuk  kepentingan  umum.  yaitu  melalui  tahap  perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh  pelaksana  pengadaan  tanah  kepada  Instansi  yang  memerlukan  tanah. Pelaksasnaan  pengadaan  tanah  harus  melalui  beberapa  tahap,  sebelum  nantinya berakhir dengan pemberian ganti kerugian dari pemerintah kepada pemegang hak atas  tanah.  Problematika  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pembangunan  jalan  Tol Kediri-Tulungagung terhadap permasalahan status objek tanah yang obscuri libelli yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri . Tentunya dalam menyelesaiakan permasalahan ahli waris dari Ngali Murtinah dan

## Jurnal de Facto 10(2) : 112-129
Kepala Desa terhadap objek tanah yang terdampak tol Kediri Tulunggagung dengan upaya  penyelesaian  secara  non  litigasi  para  pihak  musyawarah  (mediasi  dan negoisasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Tinjauan yuridis  pengadaan  tanah  terhadap  permasalahan  status  objek  tanah  yang obscuri libelli. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa  Petok  Kecamatan  Mojo  Kabupaten  Kediri.  secara  yuridis  normatif  akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

## B. Saran
Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan  umum  tentunya  Pemerintah  dan  panitia  pengadaan  tanah mengupayakan  terlebih  dahulu  penyelesaian  secara  non  litigasi  pendekatan- pendekatan kepada para pihak dengan musyawarah (mediasi) dan menerapkan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Gazali, al-Mustasfa, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, t.t, Lebanon.
Al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Bairut, Dar al-Fikr, 1971, Lebanon.
Al-Ghazali, Shifa al-Ghalil , Matb’ah al-Irshad, 1971, Baghdad.
Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam , Dar al-Fikr, t.t., Lebanon.
Al-Shatibi, al-Muwafaqat , Bairut Dar al-Ma’rifah, t.t, Lebanon, II.
Ardiansyah Ardiansyah, Latifah Maulidiyah, Nur Iman Saal, TANAH NEGARA DAN  IMPLEMENTASINYA  DALAM  PEMBEBASAN  LAHAN  ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA, Journal De Facto, Vol. 9 No. 1, 2022 Chomzah, Ali, Hukum Pertanahan , Prestasi Pustaka Publisher, 2003, Jakarta.
Dahlan, Abd. Rahman, Usul Fiqh , Kreasindo Media Cita, t.t, Jakarta.
Depertemen Pandidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 1996, Jakarta.
Efendi, Jonaedi. Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, 2022, Jakarta.
Farid, Yahman dan Mujiati, Problematika Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat , STPN Press, 2016, Yogyakarta.
Hallaq, Logic Formal Arguments and Formalization of Arguments in Suni Jurisprudence, Arabica 37, 1990.
Hallaq. Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazdhab Sunni (Judul asli A History of Islamic Legal Theories), Terj.
Kusnadiningrat, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta.
Haq,  Hamka, al-Syathibi:  Aspek  Teologis  Konsep  Maslahah  dalam  Kitab  al- Muwafaqat , Erlangga, 2007, Jakarta.
Ibn Mandzur, Muhammad, Lisan al-Arab, Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi,
1996, Lebanon.
Koeswahyono,  Imam.  “Melacak  Dasar  Konstitusional  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Pembangunan  Bagi  Umum,”  Universitas  Brawijaya:  2008, Malang.
Koran Memo, Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol . Jum’at. 19 Mei 2023.
Manurung, Selvi, “Problematika  Konsinyasi  Pengahdaan  Tanah  Pembangunan Jalan  Tol  Krian    Legundi    Bunder,”  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional, 2018, Yogyakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum” . Kencana Prenada Group, 2021, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, 2011,
Yogyakarta.
Mezak, Meray Hendrik, ‘Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum’, Law Review, 5.3 2006.
Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum” , Mataram University Pres, 2020, Mataram.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, Yogyakarta.
Praja, Juhaya S, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung.
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , CV. Alfabeta, 2008, Banding.
Suratmapura,  Ahmad  Munif. Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali:Maslahah Mursalah  dan  Relevansinya  Dengan  Pembaharuan  Hukum  Islam, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta.
Sutedi,  Adrian, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan , Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
SW.  Sumardjono, Dinamika  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  di  Indonesia  dari Keputusan Presiden sampai Undang-undan g, Gadjah Mada University Press, 2015, Yogyakarta.
Syamsudin, M. Mahir Meneliti Peramasalahan Hukum, Kencana, 2021, Jakarta.
Ziegler P, “A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research” dalam Modern Law Review 569, 1988, Sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, Op. Cit., 1988.