## ASPEK HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
( Studi Terhadap Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung)
oleh Dini Ramdania, S.H.,M.H.

## ABSTRAK
Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang sakral yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Semua orang menginginkan suatu perkawinan yang sakinah mawadah dan warahmah sampai ajal memisahkannya, tetapi tidak sedikit pasangan yang mengalami kegagalan dalam perkawinannya. banyak hal yang menjadi penyebab dalam gagalnya perkawinan seperti masalah ekonomi, adanya perbedaan pendapat, tidak punya anak/keturunan dan masalah lainnya yang dapat menjadi penyebab perceraian terjadi. Di Pengadilan Agama Kota Bandung sendiri ternyata tingkat perceraian sangat tinggi dan 90 % perkara yang masuk ke PA Bandung adalah perceraian dan 60 % adalah karena cerai gugat dimana istri yang menggugat untuk diceraikan dan sebagian besar dari gugart cerai tersebut adalah karena masalah ekonomi. Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk menekan tingkat perceraian salah satunya adalah dengan besarnya biaya perceraian dibandingkan dengan biaya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dengan baik mengatur syarat dari perkawinan agar terciptanya perkawinan yang sakinah mawadah dan warahmah tetapi pada kenyataannya tetap saja tingkat perceraian tinggi apakah akibat dari tren gaya hidup atau telah ada perubahan tatanan hidup di masyarakat.
Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Ekonomi

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahluk sosial ( zoon politicon ) pasti memerlukan orang lain dalam hidupnya, terutama sebagai pendamping hidup yang akan menemaninya dalam suka maupun duka. Hidup bersama itu biasanya diwujudkan dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Di Indonesia perkawinan ini dilaksanakan menurut aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No 16 tahun 2019 terutama mengenai masalah batas umur bagi wanita yang asalnya 16 tahun menjad 19 tahun.
Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi: ” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini memberikan pengertian bahwa asas hukum perkawinan adalah adalah mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 1 Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa :
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-asing agamanya dan kepercayaannya,
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.38
Dari pasal ini jelas bahwa perkawinan di Indonesia ini dilangsungkan berdasarkan ketentuan dan aturan agama masing-masing karena bagaimanapun kita tidak dapat menutup mata dari keberagaman beragama dan adat yang ada di Indonesia.
Salah satunya yang beragama islam, perkawinannya diaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada di Hukum Islam, salah satunya yaitu adanya wali, saksi , mahar dan petugas KUA sebagai ”Lebe/ penghulu” yaitu petugas yang berhak untuk mengawinkan.
Bidang perkawinan yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 ialah :
1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus;
3) Dispensasi kawin;
4) Pencegahan perkawinan;
5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6) Pembatalan perkawinan;
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8) Perceraian karena talak;
9) Gugatan perceraian;
10) Penyelesaian harta bersama;
11) Mengenai penguasaan anak-anak;
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jwab tidak memenuhinya;
13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16) Pencabutan kekuasaan wali;
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seoarang wali di cabut;
18) Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20) Penetapan asal-usul anak;
21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
Dalam perjalanannya perkawinan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan karena banyak dari para pasangan tersebut mengakhiri hubungan perkawinannya dengan perceraian. Sebenarnya adalah hal yang wajar apabila terjadi kesalahpahaman dalam suatu pasangan hidup yang terikat perkawinan, karena suatu perkawinan adalah merupakan ikatan dua orang yang berbeda dalam latar belakang hidupnya.
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 2 Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang
2 Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 113Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. 3
Begitupun dengan perceraian di dasarkan pada agama masing-masing bagaimana mengaturnya , tetapi bagi yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian karena putusan pengadilan dilaksanakan di Pengadilan Agama yang memang khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang Islam salah satunya adalah perceraian.
Pada dasarnya perceraian itu ada dua yaitu cerai talak apabila pihak suami yang mengajukan gugatan cerai dan cerai gugat apabila pihak istri yang mengajukan cerai. Dari hasil penelitian penulis ke PA Kota Bandung ternyata dari sekian banyak gugatan perceraian terjadi di PA Kota Bandung 75 % adalah cerai gugat yang berarti istri yang mengajukan cerai. Dan dari 75% cerai gugat yang diajukan 60% adalah karena masalah ekonomi, padahal kalau kita lihat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah ekonomi bukan merupakan penyebab dapat dijukannya cerai gugat.

## Identifikasi Masalah
1. Apakah yang menjadi penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung dari sudut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat perceraian?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Dan Syarat Sahnya Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti pendapat dari Anwar Haryono dalam bukunya Riduan Syahrani, mengatakan bahwa “pernikahan adalah suatu perjanjian suci seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluaga bahagia”. 4 Begitu juga dengan pendapat dari sajuti thalib dalam bukunya riduan syahrani mengatakan bahwa “Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan”. 5 Tujuan perkawinan tersebut hanya mungkin dicapai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil. 6 Menurut A.A.Fyzee dalam bukunya Lili Rasjidi menyebutkan bahwa dalam setiap perkawinan terdapat tiga aspek penting yaitu aspek hukum ( legal aspect ), sosial ( social aspect ) dan keagamaan ( religious aspect ). 7
Perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu, yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
3 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-qadha , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 151.
4 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 2006, hlm. 61
5 Ibid
6 Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Alumni, Bandung, 1983, hlm.2
7 Ibid
6. Bagi suami istri yang sudah bercerai , lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk kedua kalinya
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
Dari segi hukum perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian di antara seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan seperti adanya kata sepakat, dan lain sebagainya. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat akibat jika ikatan perjanjian tersebut ternyata tidak dipenuhi. Dengan aspek sosial dimaksudkan bahwa perkawinan itu memberikan pada seorang wanita status yang lebih tinggi di masyarakat dari statusnya sebelum kawin, terdapat pembatasan- pembatasan terhadap kebebasan poligami seperti yang terjadi semasa sebelum Islam, dan anjuran Rosul terhadap mereka yang mampu untuk melakukan suatu perkawinan. Sedang dari sudut keagamaan bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral sifatnya dan perkawinan sementara diharamkan dalam Islam. 8 Bukti bahwa perkawinan sudah dilangsungkan adalah adanya Akta Nikah dan tidak ada alat bukti lain.
Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang perkawinan yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 PP No. 9/1975 yang menetapkan : 9
1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Oencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

## Tinjauan Umum Tentang Cerai
Pasal 14 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 menyabutkan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu (Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan) :
a. Kematian;
b. Perceraian;
c. Atas keputusan pengadilan.
Putusnya perkawinan karena perceraian adalsh putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnys perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. 10
8 Ibid , hlm. 4 9 Moch. Isnaeni, Op.Cit .,hlm. 39-40
10 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, 2006, hlm. 99
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in cracht). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah in cracht terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.
Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 39). Perkawinan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial, apabila putus akibat cerai dampaknya pasti akan terasa bagi sendi kehidupan masyarakat. Besar kecilnya angka perceraian, sering dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menelaah kembali kebijakan bidang-bidang sosial lain yang mempengaruhinya. Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasenya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di muka sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. 11
Undang-undang mengatur dengan ketat terjadinya perceraian karena tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri adalah untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.
Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut adalah :
a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemauannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukumun penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Alasan-alasan tersebut bersifat limitatif yang artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain dari yang disebutkan undang-undang. 12
Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam Perceraian yang dikenal di masyarakat Indonesia ada (2) yaitu cerai talaq apabila yang menceraikan pihak laki-laki dan cerai gugat gugat apabila yang menceraian adalah pihak istri, tetapi setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991, adanya cerai jenis baru yaitu cerai khuluk yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan
11 Moch. Isnaeni, Op. Cit .,hlm.101.
12 R. Sardjono dalam bukunya Lili Rasjidi , Op. Cit .,hlm. 5
mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar) atau istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi. 13
Syekh Imad Zaki mengulas tentang fatwa beberapa ulama mengenai persoalan ini, secara garis besar tujuan dari sebuah pernikahan ada tiga hal yaitu: 14
1. Memenuhi tuntutan syahwat;
2. Menghasilkan keturunan;
3. Menggapai ketenangan dari pasangannya, yang mampu memberikan bantuan tatkala menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan.
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Hukum Islam tidak merinci secara limitatif alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak salng mencintai lagi, saka sang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal ta’liq talaq dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni :
1) Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah;
2) Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah;
3) Kalau suami menggantung istri dengan tidak bertali ( sebuah kiasan bahwa suami tidak memperlakukan istri sebagai istri tetapi juga tidak mencerainya;
4) Kalau suami memukul istri sampai berbekas. 15
Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Perceraian (BP4) Badan ini adalah badan yang didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa adanya dasar hukum tetapi seiring dengan berjalannya waktu BP4 ini kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasehat perkawinan perseloisihan dan perceraian (BP-4) Pusat. Badan ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam memberikan nasehat nasehat perkawinan, artinya Pengadilan Agama dapat meminta bantuan BP 4 tetapi mereka yang berperkara perlu tidaknya
13 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134.
14 Muhyiddin, Tiga Tujuan Pernikahan dalam Islam, Republika , Minggu, 22 Desember 2019, hlm. 18
15 Lili Rasjidi, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Alumni, 1981, hlm. 120.
menghubungi dan meminta nasehat BP-4 adalah merupakan kewenangan mutlak dari hakim Pengadilan Agama.
BP-4 ini biasanya baru menjalankan tugas adalah ketika adanya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## PEMBAHASAN
Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bandung Dari Sudut Hukum Islam
Kewenangan Pengadilan Agama adalah tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian saja tetapi juga mebnyelesaikan masalh lain seperti penetapan ahli waris, penetapan anak angkat, wasiat, hibah dan juga ekonomi syariah tetapi ternyata kalau melihat data statistic tentang kasus yang masuk ke Pengadilan Agama dominan adalah kasus perceraian yang mencapai jumlah yang sangat kontras dengan kasus permohonan, dapat dilihat dari data berikut ini:
Gambar 1. Statistik Jenis Perkara Gugatan dan Pemohonan 2019
Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara dua insan yang diikrarkan disepan petugas yang berwenang, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akherat atau ada juga yang menyebut untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.
Tetapi tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus, karena banyak juga perkawinan berakhir karena kematian dan karena perpisahan. Perkawinan yang putus karena kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena setiap manusia tidak bisa menolak kematian. Tetapi yang jadi masalah adalah apabila perpisahan itu terjadi karena perceraian, dimana perceraian baru dapat dilakukan dan dikeluarkan akta cerai apabila telah ada putusan hakim Pengadilan Agama, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan.
Perkawinan yang putus karena perceraian adalah sesuatu yang wajar karena perkawinan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda sehingga kemungkinan terjadi perbedaan pendapat adalah sangat besar, disebabkan karena perbedaan cara pandang dan juga kebiasaan hidup.
Setiap orang yang melakukan perkawinan pada awalnya pasti bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berumur panjang perkawinannya tetapi dalam perjalan perkawinan rtersebut banyak sekali godaan. Bahkan di dalam UU Perkawinan dan juga kompilasi hukum islam dimungkinkan terjadinya perceraian, ada beberapa alasan perceraian yang diperbolehkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 116 KHI.
Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bandung , tingkat perceraian dari tahun ke tahun meningkat tajam yang dapat di jelaskan dengan data statistic berikut:

## Tabel 1. Jenis Perkara Detil
NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 Cerai Gugat 3989 4105 4350 4007 2 Cerai Talak 1211 1309 1319 1227 3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 222 357 301 267 4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 222 256 251 230 5 Dispensasi Kawin 28 48 61 66 6 Lain-lain 40 116 104 59 7 Perwalian 11 38 62 54 8 Penguasaan Anak 32 27 23 27 9 Harta Bersama 32 34 36 26 10 Asal usul anak 0 19 16 24 11 Kewarisan 36 12 22 20 12 Ekonomi Syariah 1 2 2 11 13 Izin Poligami 12 10 13 8 14 Wali adhol 5 4 5 7 15 Pembatalan Perkawinan 9 7 3 4 16 PengesahanAnak 1 0 1 1 17 Hibah/Wakaf 1 0 1 1
Walaupun alasan perceraian yang diperbolehkan dalam UU Perkawinan dan KHI sudah jelas, ternyata pada kenyataannya di pengadilan Agama Kota Bnadung dari sekian banyak kasus perceraian yang masuk ke PA Kota Bandung ternyata hamper 75 % adalah karena alasan ekonomi padahal alasan ekonomi tidak termasuk salah satu alasan yang diperbolehkan dalam UU Perkawinan dan KHI untuk bercerai.

## Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian
NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 Ekonomi 1965 2295 2449 2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1359 1640 1748 3 Meninggalkan salah satu pihak 324 374 391 4 Kekerasan dalam rumah tangga 87 92 69 5 Mabuk 30 46 27 6 Poligami 24 21 20 7 Murtad 14 19 20 8 Judi 14 13 15 9 Dihukum penjara 4 4 12 10 Madat 4 2 3 11 Cacat badan 2 2 2 12 Kawin paksa 1 1 2 13 Zina 1 1 1 JUMLAH 3829 4510 4759
Hal inilah yang menyebabkan peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah yang dianggap biasa dikalangan warga kota Bandung sebagai warga yang dikategorikan hidup di kota modern, padahal adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT sehingga seharusnya perlu dihindari dan bukan merupakan suatu solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan apabila memang tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh apabila terjadi suatu pertentangan dalam suatu rumah tangga antara suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya pengaturan tentang syarat diperbolehkanya salah satu pasangan mengajukan cerai adalah :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak; adalah Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah;Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah;Kalau suami menggantung istri dengan tidak bertali ( sebuah kiasan bahwa suami tidak memperlakukan istri sebagai istri tetapi juga tidak mencerainya;Kalau suami memukul istri sampai berbekas.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Dari alasan-alasan tersebut diatas terlihat dengan jelas tidak ada satupun alasan perceraian yang diatur dalam Hukum Islam dan KHI adalah karena alasan ekonomi. Karena di dalam Hukum Islam juga ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau sudah ada niat untuk menikah, maka menikahlah karena menikah adalah merupakan ibadah mengenai ekonomi atau biaya hidup itu adalah rahasia Allah SWT dan biasanya kalau ada tujuan baik pasti akan ada jalan.
Ekonomi yang menjadi alasan perceraian adalah kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya dapat diukur dengan fulus (uang). Dari statistic Pengadilan Agama dapat dilihat bahwa perceraian didominasi oleh cerai gugat (istri) yang mengajukan gugatan dan alasan yang diajukan para istri tersebut adalah masalah ekonomi, sehingga penulis berasumsi bahwa kehidupan berumahtangga, faktor ekonomi adalah merupakan faktor yang berpengaruih besar bagi keberlangsungan suatu perkawinan. Tanpa didukung oleh faktor ekonomi yang kuat seolah-olah perkawinan menjadi rapuh. Walaupun perceraian karena alasan perekonomian tidak diperbolehkan secara agama karena tidak ada aturannya dalam KHI, tetapi pada kenyataannya di lapangan perceraian karena alasan ekonomi menduduki urutan tertinggi, berate disini sudah terlihat bahwa nilai- nilai agama di masyarakat sudah mulai hilang seiring dengan kemajuan teknologi dimana setiap manusia akan dikendalikan oleh gaya hidup bukan mengendalikan gaya hidup, yang biasanya ditiru dari acara TV, Instragram, facebook dan sosial media lainnya.
Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menekan Tingkat Perceraian Tingginya angka perceraian di Kota Bandung, menimbulkan keprihatinan bagi semua kalangan terutama pemerintah kota dan propinsi. Tingginya tingkat perceraian tidak hanya terjadi di Kota Bandung tetapi hamper disemua kota dan kabupaten se Indonesia tingkat perceraian yang terdata di tiap Pengadilan Agamanya juga tinggi dengan dominan adalah cerai gugat dan karena alasan ekonomi.
Hal ini menimbulkan keprihatinan pemerintah pusat, yang kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adalah merevisi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai batas usia melangsungkan perkawinan yaitu bahwa dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 batas usia perkawinan baik perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, dengan harapan bahwa dalam usia tersebut telah tercapai kedewasaan dari masing-masing pihak sehingga diharapkan bisa menekan angka perceraian. Tetapi dari hasil pengamatan peneliti bahwa tingginya perceraian di Pengadilan Kota Bandung kalau dilihat dari usia, paling tinggi adalah dalam rentang usian 30-40 tahun yang merupakan usia dimana manusia melewati suatu fase.

## Tabel 3. STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT
NO RENTANG UMUR TAHUN 2018 TAHUN 2019 1 <= 20 TAHUN 153 173 2 21 - 30 TAHUN 1863 1775 3 31 - 40 TAHUN 2489 2275 4 41 - 50 TAHUN 1808 1800 5 51 - 60 TAHUN 844 910 6 > 60 TAHUN 612 637
Gambar 2. Statistik Berdasarkan umur Pemohon/Penggugat 2019
Apabila melihat dari data statistic tersebut diatas berarti faktor umur kawin muda bukan merupakan salah satu pemicu tingginya perceraian karena terbukti bahwa perceraian paling banyak di lakukan oleh pasangan yang berumur 30-40 tahun. Memang dalam suatu perkawinan biasanya dalam usia perkawinan menginjak usia 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya para pasangan ini akan dilanda suatu masa adanya rasa bosan dengan pasangan hidupnya mungkin karena rutinitas yang selalu dilaluinya bersifat stagnan atau tetap. Tindakan lain yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah untuk menekan angka perceraian adalah dengan adanya program sertifikasi layak nikah yang dikeluarkan oleh
Departemen agama yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin, membekali informasi kesehatan fisik dan psikis serta memastikan calon pengantin siap berumah tangga. Dengan program ini diharapkan dapat menekan angka perceraian karena dengan adanya serangkaian tes yang dilakukan pada pra nikah. Tetapi program ini juga belum dapat diukur apakah dapat menekan angka perceraian atau tidak, karena belum berlaku secara nasional.
Tetapi sebetulnya program ini sudah terlaksana ketika UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yaitu adanya BP 4 yang bertugas sebagai lembaga penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah. Badan ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam memberikan nasehat nasehat perkawinan, artinya Pengadilan Agama dapat meminta bantuan BP 4 tetapi mereka yang berperkara perlu tidaknya menghubungi dan meminta nasehat BP-4 adalah merupakan kewenangan mutlak dari hakim Pengadilan Agama. Tetapi sayangnya BP 4 ini baru bekerja apabila ada gugatan ke Pengadilan Agama, jadi lebih bersifat persuasive bukan preventif.
Sehingga kemudian pemerintah menambah syarat lain dari syarat perkawinan yang sudah ada yaitu adanya sertifikasi layak nikah bagi calaon mempelai yang akan ditempuh dalam waktu paling lama 3 bulan dari rencana perkawinan, sebagai persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan N1,N2 dan N4. Program ini sebetulnya di DKI Jakarta telah ada diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus DKI Nomor 185 tahun 2017 yaitu adanya serangkaian tes kesehatan dan konseling bagi calon pengantin yang dipersiapkan 1 (satu) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan. Dimana calom pengantin harus melalui 3 tahap pemeriksaan yaitu :
1. Calon pengantin melakukan konsultasi kesehatan dengan tenaga kesehatan di puskesmas terdekat untuk medeteksi penyakit genetic calon pengantin;
2. Calon pengantin melakukan tes pemeriksaan fisik yaitu status gizi dan konseling, yaitu berupa kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.
3. Calon pengantin melakukan tes darah di lab. Puskesmas GPS (Gula Darah Sewaktu), IMS (Infeksi Menular Seksual), HIV (Human Immunodecieny virus) Malaria, thalassemia dan hepatitis serta TT.
Setelah selesai melaksanakan 3 hal tadi maka akan diberikan surat keterangan /sertifikasi telah melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan, dan sekarang hal ini di wajibkan dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah untuk menekan angka perceraian.

## KESIMPULAN
1. Tingginya tingkat perceraian di Kota Bandung tercatat di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah disebabkan karena factor ekonomi yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus dan akhirnya pengajuan gugatan ke PA untuk bercerai. Jika kita telaah lebih mendalam dari data tersebut yang paling rawan mengajukan perceraian adalah pada usia 30-40 tahun bukan usia muda tetapi merupakan usia mapan dari seseorang. Dan rata-rata perkawinan yang mengalami perceraian ini bukan perkawinan yang baru. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian lebih didominasi oleh cerai gugat dimana pihak istri yang menceraikan padahal ini dilarang dalam Agama Islam, sehingga sepertinya tatanan dimasyarakat yang berdasarkan agama telah dikalahkan dengan semakin tingginya biaya hidup di kota besar seperti Kota Bandung. Karena dalam persyaratan cerai ang diatur dalam KHI tidak ada satupun yang menyebutkan alas an karena alasan ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka perceraian sudah cukup banyak seperti dengan memperbesar biaya perceraian disbanding biaya perkawinan, adanya BP4 sebagai badan penyuluhan untuk mencegah terjadinya perceraian yang
merupakan lembaga swadaya yang tergabung di Departemen Agama, selain itu upaya terbaru adalah dengan menaikan batas usia perkawinan pihak perempuan yang asalanya dalam UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 tahun dangan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan batas usia perkawinan baik perempuam dan laki-laki adalah sama 19 tahun, karena dianggap dengan usia 19 tahun maka baik pihak laki maupun wanita telah ada pada posisi kedewasaan, yang terakhir yang akan diberlakukan pada tahun 2020 yaitu adanya sertifikasi pranikah selama 3 bulan sebelum perkawinan dilaksanakan, hal ini sudah dilaksanakan di DKI Jakarta yang dikenal dengan sertifikat layak nikah berdasarkan Peraturan Gubernur DKI, tetapi sepertinya upaya ini belum bisa menjamin turunnya angka perceraian apabila melihat dari akibat tingginya perceraian tersebut yaitu karena masalah ekonomi. Memang upaya terakhir ini beru akan dilaksanakan tahun 2020 tetapi tidak bisa diharpkan untuk menekan tingkat perceraian karena kalau dari pendangan peneliti yang paling tepat untuk menekan perceraian adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakatnya karena dilihat dari penyebab tingginya perceraian tersebut karena sepertinya fluktuasi pendapatan perkapita berbanding lurus dengan angka perceraian, salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang menjanjikan sehingga dapat menopang hidup keluarga agar menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia demi terciptanya generasi SDM yang unggul untuk Indonesia maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-qadha , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2016.
Lili Rasjidi, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Alumni, 1981.
Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Alumni, Bandung, 1983. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2009.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 2006.
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan , Refika Aditama, Bandung ,2019.