*Corresponding Author Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul
Ardika Awan Indralaksmana 1 *,
Arni Surwanti 2 ,
Alni Rahmawati 3
1 Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
2 Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
3 Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
penilitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh    pemberian  sanksi  Pajak  Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Permasalahan terkait PBB-P2  masih  terdapatnya  fenomena  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini  adalah  Kuantitatif  dengan  jenis  data  primer.  Metode    pengambilan    sampel menggunakan purpossive  sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 430 responden. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Bantul.  Waktu    pelaksanaan  di  mulai  bulan Januari 2022 sampai dengan selesai. Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap  variabel  terikat  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Meskipun  butir  pertanyaan memiliki nilai mean yang tinggi , namun pada nyatanya hadirnya sanksi pajak dianggap  belum  memberikan  dampak  kepada  wajib  pajak  di  Kabupaten  Bantul khususnya di Kecamatan Bantul. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Butir pertanyaan pada variable  ini  memiliki  nilai  mean  yang  tinggi  yang  sebanding  lurus  dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh  Kesadaran  Wajib  Pajak.  Penelitian terkait  kepatuhan  wajib  pajak  pernah  dilakukan  oleh  Yohana  Wigati  Pada Universitas  Sanata  Dharma  Yogyakarta  tentang  “Pengaruh  kesadaran  WP, Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan  Trhadap      Kepatuhan  Wajib  Pajak”. Namun  isi  dari  permasalahan  yang  diteliti  sangatlah  berbeda,  dimana  Yohana Wigati  menekankan  pada  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  sedangkan  penulis menekankan pada pengaruh pemberian sanksi pajak. Perbedaan  lainya  terdapat pada  objek  penelitian,  penulis  menekankan  pada      objek      Pajak      Bumi      dan Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBB-P2) sedangkan Yohana Wigati tidak melakukan hal tersebut. ISSN : 2774-4256
Keywords:
Pajak PBB-P2, Kepatuhan Wajib
Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Pendahuluan
Kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : Kesadaran WP dan adanya  Pemberian  Sanksi  Pajak.  Dapat  dijelaskan  bahwa  WP  akan  patuh  untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bergantung dengan bagaimana para petugas yang bekerja dalam memberikan pelayanan. Kesadaran WP tidak hanya bergantung pada Pelayanan yang optimal saja, melainkan juga terletak pada system pengolahan data yang tepat. Kemudian untuk semua WP yang melanggar terhadap ketentuan dan peraturan yang ada, akan diberikan sanksi pajak agar menimbulkan efek jera dan bisa lebih mematuhi peraturan perpajakan kedepanya.
Secara  tidak  sadar  hadirnya  Sanksi  Pajak  akan  memberikan  dampak  psikis  dan psikologis  bagi  WP.  Hal  tersebut  tentu  sangat  efektif  sebagai  control  dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. Kedepanya agar lebih optimal dalam rangka proses pengelolaan pajak, maka perlu dilakukanya evaluasi  terhadap  pemberian  sanksi  pajak  tersebut.  Saat  ini  fokus  dari  perpajakan terletak  pada  perkembangan  administratif  untuk  kebutuuhan  Wajib  Pajak  (WP), dimana WP sebagai pihak yang dibutuhkan oleh petugas pajak  sudah sewajarnya jika wajib pajak memiliki hak untuk dapat menuntut pelayanan yang baik dari petugas pajak.
Keistimewaan  penelitian  ini  terletak  pada  obyek  peneltian  dan  variable  yang digunakan.  Adanya  perbedaan  hasil  yang  tidak  terlalu  signifikan  dari  penelitian sebelumnya  membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkombinasikan  kedua  penelitian tersebut.  Peneliti  ini  dilakukan  pada  lokasi  penelitian  yang  berbeda  dari  peneltian sebelumnya yaitu wilayah Kabupaten Bantul khususnya pada Kecamatan Bantul yang sekaligus terletak pada lokasi pusat pemerintahan. Hal yang  sangat penting dalam pemungutan  pajak  adalah  kepatuhan  WP  untuk  membayar  pajak.  Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  terperinci,  peringatan  atas  aduan  maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Hidayat dan Nugroho, 2009).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang  inkonsistensi,  dimana peneletian yang  dilakukan oleh Ni Komang (2016) mengatakan tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan WP sedangkan penelitian lainya memberikan hasil yang sebaliknya.
Kepatuhan  WP  dapat  kita  lihat  dengan  patuh  atau  tidaknya  mereka  dalam mendaftarkan dirinya terkait dengan kewajiban perpajkan. Kepatuhan tersebut juga dapat  dilihat  dari  WP  mampu  menyetorkan  kembali  surat  pemberitahuan  pajak, proses  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang  serta  kepatuhan  WP  dalam membayar  adanya  tunggakan.  Ketidak  patuhan  pajak  akan  brakibat  berkurangnya kuantitas  penyetoran  dana  pajak  terhadap  kas  negara  (Sassmita,  2015).  PBB-P2 merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu  penyumbang  pendapatan  di  Kabupaten  Bantul.  Pencermatan  terhadap  PAD, Pajak  Daerah  dan  Pajak  PBB-P2  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  1.  Terlihat  bahwa pendapatan  dari  sektor  pajak  PBB-P2  selalu  mengalami  peningkatan  dari  setiap tahunya, dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
Tabel 1 PAD, Pajak Daerah dan Pajak PBB-P2 Kabupaten Bantul 2017 – 2020 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak PBB-P2 Realisasi (Rupiah) Pertum buhan (Persen) Realisasi (Rupiah) Pertum buhan (Persen) Realisasi (Rupiah) Pertum buhan (Persen) 2016 404.454.703.746,07 - 133.474.742.165,22  - 31.001.325.408 - 2017 494.179.068.471,97 22,18 165.562.359.004,37 24,04 36.517.914.632 15,1 2018 462.653.956.229,75 - 6,37 182.127.309.683,88 10,01 39.327.997.070 7,14 2019 505.929.472.001,63 9,35 213.628.741.844,18 17,29 54.785.787.180 28,2 2020 479.610.812.119,42 - 5,2 200.826.187.668,00 - 5,99 56.328.043.101 2,73
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Berdasarkan  tabel  1  diatas  dapat  kita  lihat  bersama  bahwa  Pajak  PBB-P2 memberikan  kontribusi  cukup  besar  terhadap  pendapatan  dari  sektor  Pendapatan Daerah,  misalnya  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  36.517.914.632,  -  dari  Rp. 165.562.359.004,37,- apabila di persentasikan makan diperoleh nilai sebesar 22%.

## Tinjauan Pustaka
Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (tax compliance) adalah WP memiliki kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan  maupun  temuan,  atau  pun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum maupun  administrasi  (Hidayat  dan  Nugroho,  2009).  Kepatuhan  WP  juga  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  WP,  Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Pajak (Halimah Karim, 2015).
Pajak diartikan sebagai iuran kepada Negara bersifat dapat dipaksakan, terutama oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan – peraturan  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk  yang  gunanya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  Negara menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. P. J. A. Adriani, 2013).
Pendapat lainya terkait pajak diutarakan oleh Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) yang  mendefinisikan  pajak  sebagai  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan Undang-undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  memperoleh  jasa  timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Dari definisi yang dinyatakan oleh Soemitro (2001) dalam Efilia (2011) maka Mardiasmo (2009) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikiut;
a. Hanya  negara  yang  memiliki  hak  untuk  memungut  pajak,  iuran  tersebut berupa uang dan bukan barang;
b. Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang – undang  serta aturan pelaksanaanya;
c. Tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk.  Dalam  pelaksanaan  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
d. Pajak berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara, berupa pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Wajib Pajak
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Pasal 1 Undang – undang  No.  16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan  menjelaskan  bahwa  wajib  pajak  adalah  orang pribadi atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut pajak  yang memiliki    hak    dan    kewajiban    perpajakan    sesuai    dengan    ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Subjek pajak dibedakan menjadi  2, yaitu:
a.  Subjek Pajak Orang Pribadi (WP OP)
Orang Pribadi (OP) merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal  atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Subjek pajak menjadi WP apabila memenuhi kriteria subjektif  dan  objektif.  Untuk WP OP kriteria subjektifnya  yaitu  apabila orang  tersebut  lahir  di  Indonesia  dan atau  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183 hari,  kewajiban  ini  akan  berhenti apabila  WP  meninggal  dunia  atau  meninggalkan Indonesia    untuk  selama-lamanya.    Sedangkan  kriteria    objektifnya    yakni    ketika subjek  pajak  memiliki penghasilan,  yaitu  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  baik dari dalam negeri maupun luar negri dalam bentuk apapun.
b.  Subjek Pajak Badan (WP Badan)
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,  baik  yang melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan usaha  yang  meliputi  perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma, kongsi    koperasi,    dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi massa, organisasi sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Menurut Mardiasmo (2013) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Supramono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan WP dapat diartikan sebagai tindakan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.  Menurut Nurmantu (2005:148) dalam Ananda (2015) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakan itu sendiri.
Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, kepatuhan dianggap sebagai istilah yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler, 2010).
Keputusan  kepatuhan  pajak  sering  diasumsikan  membutuhkan  pemrosesan informasi yang substansial, karena informasi tentang pendapatan, probabilitas audit, tarif  pajak,  dan  denda  harus  diintegrasikan.  Di  sisi  lain,  individu  dengan kecenderungan  untuk  mengikuti  norma  dan  moral  pajak  yang  tinggi  cenderung mengambil keputusan lebih heuristik ke arah perilaku patuh (Janina Enachescu, 2019).
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  sebuah kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri, disiplin waktu dalam membayar pajak,  ketepatan  dalam  menyampaikan  SPT  serta  pelaporan  Wajib  Pajak  dengan melakukan pembayaran tepat waktu.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Desain Penelitian
Variabel Independen
Variabel Dependen

## Metode Penelitian
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  yaitu  berupa  kuesioner. Adapun yang menjadi subyek penelitian (responden) dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak PBB-P2 yang memiliki kewajiban pajak di Kabupaten Bantul. Pengambilan data dilakukan  dengan  memberikan  kuesioner  di  Kantor  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Bantul.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  purpossive  sampling,  yaitu  teknik  pengambilan  sampel didasarkan tujan dan situasi tertentu dengan pemilihan responden fokus hanya pada pajak  terutangnya  saja.  Jumlah  responden  yang  digunakan  sebagai  data  dalam penelitian ini berjumlah 430 orang.
Uji  validitas  data  ini  merupakan  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat kevalidan  suatu  instrumen.    Suatu  instrumen  dinyatakan  valid  apabila  mampu mengukur apa yang diinghikan. Uji validitas dilaksanakan dengan rumus berkorelasi bivariate pearson dengan alat bantu program SPSS 15. Tetapi pertanyaan dalam uji validitas dikatakan valid jika hasil perhitungan pada validitas item lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013)
Uji Reliabilitas yaitu pengujian yang menunjukkan sejauh mana ketahanan dan konsistensi  dari  alat  pengukur  yang  digunakan,  sehingga  memberikan  hasil  yang
Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
relatif konsisten jika pengukuran diulangi.  Untuk uji reabilitas teknik yang diguankan adalah  dengan  menggunakan  koefisien  Cronbach  Alpha  (Azwar,  2003  dalam Efilia,2011). Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka variable dikatakan reliabel (Sekaran, 2000 dala, Efilia, 2011). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  statistic  deskriptif.  Statistic  deskriptif  berfungsi  untuk mendeskriptif atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Purnamasari, 2019).
Menurut  Ghozali  (2011:19),  statistik    deskriptif    memberikan    gambaran  atau deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi, varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skewness  (kemencengan distribusi).  Analisis ini merupakan teknik diskriptif  yang  memberikan  informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan kelas interval dan frekwensi serta katagori. Ada lima katagori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan keadaan hasil penelitian dari sampel yang diolah, mulai dari katagori sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Dalam mendiskripsikan data tentang Kepatuhan WP di Kabupaten Bantul.
Statistik  inferensial  (sering  juga  disebut  statistik  induktif  atau  statistic probabilitas), adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara Random dengan ciri analisis data inferensial adalah digunakannya rumus statistik tertentu (Sugiyono, 2015). Untuk lebih jelasnya, pada Uji Inferensial dapat dijelaskan sebagai berikut;
Persamaan Regresi Linier Berganda
Menurut  Ghozali  (2011),  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  dua  variabel  independen  atau  lebih  terhadap  variabel  dependen. Persamaan umum regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = α + β1SIP + β2KWP + β3KSP + β4PMP + e Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
α = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien Regresi
SIP = Sanksi Pajak KWP = Kesadaran Wajib Pajak KSP = Kualitas Pelayanan
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
PMP = Pemahaman Pajak

## e
= Eror Term
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Uji  normalitas  data  dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  uji  statistik  dan  analisis  grafik.  Uji  statistik dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov  Smirnov.  Jika  nilai  Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Untuk analisis grafik  dilakukan  dengan  PP  plot  standardized  residual.  Jika  PP  plot  standardized residual menyebar mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2011).
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik adalah  model  regresi  yang  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Salah  satu  cara  yang digunakan untuk mendeteksi heteroskesdatisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara nilai absolut residual terhadap variabel variabel independen.  Jika  probabilitas  di  atas  tingkat  signifikansi  0,05,  maka  model  regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Jika  variabel independen saling berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak ortogonal. Jika antar variabel  independen  terdapat  korelasi  yang  cukup  tinggi  (umumnya  di  atas  0,90), maka  hal  ini  merupakan  indikasi  adanya  multikolinearitas.  Uji  multikolinearitas dapat  dilakukan  dengan  melakukan  uji  korelasi  antar  variabel  independen  dengan menggunakan  Variance  Inflating  Factor  (VIF).  Model  regresi  dikatakan  tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance value lebih dari 0,10 (Ghozali, 2011).
Uji  nilai  F  digunakan untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).
Jika  p  value  <  α  (0,05),  artinya  variabel  independen  secara  bersama -sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Jika  p  value  >  α  (0,05),  artinya  variabel  independen  tidak  berpengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Uji nilai t digunakan untuk melihat secara parsial apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).
Jika  p  value  <  α  (0,05),  maka  hipotesis  diterima  Artinya  variabel  inde penden berpengaruh terhadap variabel dependen.
Jika p value > α (0,05), maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Pengujian  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur  pengaruh  semua variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Besarnya  koefisien  determinasi antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien determinasi semakin mendekati angka nol, maka  semakin  kecil  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Sebaliknya, jika koefisien determinasi semakin mendekati angka satu, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011)

## Result and Discussion
Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum  Sum Mean Statistic  Statistic Statistic  Statistic  Statistic  Std. Error Kepatuhan Wajib Pajak 1 430 2.00 5.00  1816.00  4.2233 .03111 Kepatuhan Wajib Pajak 2 430 2.00 5.00  1791.00  4.1651 .02957 Kepatuhan Wajib Pajak 3 430 2.00 5.00  1774.00  4.1256 .03011 Kepatuhan Wajib Pajak 4 430 2.00 5.00  1772.00  4.1209 .03575 Kepatuhan Wajib Pajak 5 430 2.00 5.00  1740.00  4.0465 .03917 Sanksi Pajak 1 430 2.00 5.00  1784.00  4.1488 .03550 Sanksi Pajak 2 430 2.00 5.00  1784.00  4.1488 .03110 Sanksi Pajak 3 430 2.00 5.00  1710.00  3.9767 .03709 Sanksi Pajak 4 430 2.00 5.00  1779.00  4.1372 .03614 Sanksi Pajak 5 430 2.00 5.00  1730.00  4.0233 .03950 Kesadaran Wajib Pajak 1 430 2.00 5.00  1859.00  4.3233 .02946 Kesadaran Wajib Pajak 2 430 2.00 5.00  1783.00  4.1465 .03156 Kesadaran Wajib Pajak 3 430 2.00 5.00  1780.00  4.1395 .03138 Kesadaran Wajib Pajak 4 430 2.00 5.00  1730.00  4.0233 .03340 Kesadaran Wajib Pajak 5 430 2.00 5.00  1789.00  4.1605 .03421
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Penelitian deskritif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Skoran, 1994).
Tabel  diatas  menunjukkan  Statistik  deskriptif  dari  variabel  -  variabel  yang  diteliti, berikut pendeskripsian untuk masing – masing variabel:
a. Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  2,00,  nilai miximum sebesar 5,00, Mean 4,22 dan nilai standar deviasi sebesar 0,65.
b. Variabel  Sanksi  Pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  2,00,  nilai  miximum sebesar 5,00, Mean 4,15 dan nilai standar deviasi sebesar 0,74.
c. Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  2,00,  nilai miximum  sebesar  5,00,  Mean  4,32  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,61.Uji Kualitas Instrumen

## Uji Kualitas Instrumen dan Data

## Uji Kualitas Instrumen
1.Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2018). Untuk menguji validitas kuesioner akan dilakukan dengan melihat nilai pearson correlation. Kriteria item pertanyaan dikatakan valid apabila memiliki nilai total person correlation dari seluruh item yang membentuk variabel > 0,25.

## Tabel 3. Hasil Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

## Correlations
KWP 1  KWP 2    KWP 3 KWP 4  KWP 5 Total Score KWP 1 Pearson Correlation 1 .402 ** .266 ** .285 ** .305 ** .636 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Correlations
KWP 1  KWP 2    KWP 3 KWP 4  KWP 5 Total Score KWP 2 Pearson Correlation .402 ** 1 .457 ** .336 ** .275 ** .684 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KWP 3 Pearson Correlation .266 ** .457 ** 1 .431 ** .361 ** .709 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KWP 4 Pearson Correlation .285 ** .336 ** .431 ** 1 .389 ** .720 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KWP 5 Pearson Correlation .305 ** .275 ** .361 ** .389 ** 1 .710 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 Total Score  Pearson Correlation .636 ** .684 ** .709 ** .720 ** .710 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430
Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai criteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05 ini menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrument penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.
Tabel 4. Hasil Uji Validasi Variabel Sanksi Pajak
Correlations SPK 1  SPK 2    SPK 3 SPK 4  SPK 5 Total Score SPK 1 Pearson Correlation 1 .331 ** .364 ** .221 ** .273 ** .644 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 SPK 2 Pearson Correlation .331 ** 1 .411 ** .286 ** .280 ** .656 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Correlations
SPK 1  SPK 2    SPK 3 SPK 4  SPK 5 Total Score SPK 3 Pearson Correlation .364 ** .411 ** 1  .386 ** .297 ** .730 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 SPK 4 Pearson Correlation .221 ** .286 ** .386 ** 1 .352 ** .669 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 SPK 5 Pearson Correlation .273 ** .280 ** .297 ** .352 ** 1 .674 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 Total Score Pearson Correlation .644 ** .656 ** .730 ** .669 ** .674 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430

## Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukkan  variabel  Sanksi  Pajak  mempunyai  kriteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05, ini menandakan bahwa  untuk  semua  butir  pertanyaan  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan diukur  pada  instrument  penelitian  dan  dapat  digunakan  untuk  pengujian  data selanjutnya.
Tabel 5. Hasil Uji Validasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak
Correlations KSP 1  KSP 2    KSP 3 KSP 4 KSP 5 Total Score KSP 1 Pearson Correlation 1  .424 ** .314 ** .351 ** .343 ** .673 ** Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KSP 2 Pearson Correlation .424 ** 1  .488 ** .352 ** .220 ** .696 ** Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KSP 3 Pearson Correlation .314 ** .488 ** 1  .432 ** .249 ** .699 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Correlations
KSP 1  KSP 2    KSP 3 KSP 4 KSP 5 Total Score N 430 430 430 430 430 430 KSP 4 Pearson Correlation .351 ** .352 ** .432 ** 1  .557 ** .774 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 KSP 5 Pearson Correlation .343 ** .220 ** .249 ** .557 ** 1 .687 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 N 430 430 430 430 430 430 Total Score Pearson Correlation .673 ** .696 ** .699 ** .774 ** .687 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 N 430 430 430 430 430 430
Berdasarkan  Tabel  diatas  menunjukkan  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak mempunyai kriteria valid untuk semua pertanyaan dengan nilai signifikan lebih kecil 0,05, ini menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  pada  instrument  penelitian  dan  dapat  digunakan  untuk pengujian data selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
Uji  realibilitas  digunakan  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dapat  dikatakan  handal (reliable)  apabila  jawaban  dari  responden  terhadap  pertanyaan  adalah  stabil  atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).
Tabel 6. Hasil Uji Setiap Variabel Variabel Cronbach's Alpha N of Items Kesimpulan Kepatuhan Wajib Pajak .723 5 Reliabel Sanksi Pajak .699 5 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak .748 5 Reliabel
Tabel  6  menunjukkan  nilai  Cronbach's  Alpha  atas  variabel  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  0,723,  Sanksi Pajak  sebesar  0,699  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  sebesar  0,748.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai  nilai  Cronbach's  Alpha  lebih  besar  dari  0,6  dan  tergolong  reliabilitas tinggi.  Artinya  bahwa  pernyataan  dari  semua  variable  dalam  penelitian  ini  dapat dikatakan konsisten dari instrument penelitian.

## Uji Kualitas Data (Uji Asumsi Klasik)

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2018).  Untuk mengetahui  data  berdistribusi  normal  atau  tidak  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan uji  statistik, yaitu dengan cara Uji  One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp.sig (2-tailed)> 0,05.
Tabel 7. Kolmogorov Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual Kepatuhan Wajib Pajak 1 Sanksi Pajak 1 Kesadaran Wajib Pajak 1 N 430 430 430 430 Normal Parameters a,b Mean .0000000 4.2233 4.1488 4.3233 Std. Deviation .63054229 .64517 .73614 .61083 Most Extreme Differences Absolute .168 .319 .315 .313 Positive .168 .319 .275 .313 Negative -.165 -.300 -.315 -.254 Test Statistic .168 .319 .315 .313 Asymp. Sig. (2-tailed) .000 c .000 c .000 c .000 c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas  (Ghozali,  2018).  Uji  heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini menggunakan metode chart (Diagram Scatterplot).
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Gambar 1. Scatterplot
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk pola yang jelas teratur serta menyebar keatas dan kebawah pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari Hasil olah data maka secara keseluruhan tidak terjadi pelanggaran asumsi Klasik.

## Ujii Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  Alat  statistik  yang digunakan adalah dengan Variance Inflation Factor (VIF) atau tollerance > 0.1. Syarat bebas multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF <10 atau nilai tollerance > 0.1.
Tabel 8. Uji Multikolinearitas Coefficients (a) Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Sanksi Pajak .995 1.005 Kesadaran Wajib Pajak .990 1.010 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka tolerance > 0,10 dan VIF < 10, yaitu tolerance untuk variabel Sanksi Pajak (X1) sebesar 0,995 dan VIF sebesar 1,005, tolerance untuk variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  sebesar  0,990  dan  VIF  1,010,  Jadi  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel penelitian ini.

## Uji Hipotesis dan Analisis Data

## Regresi Linear Berganda
Persamaan Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui adanya perubahan nilai variabel dependen akibat perubahan dari nilai variabel independen. Berikut hasil pengelolahan data dengan menggunakan SPSS versi 2. Adapun rumus dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:
Y= β_1 X_(1 )+ β_2 X_2 + e
Table 9. Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) 3.904 .391 9.982  .000 Sanksi Pajak -.105 .042 -.120 - 2.520 .012 .995  1.005 Kesadaran Wajib Pajak .137 .050 .129  2.714  .007 .990  1.010
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari hasil tabel 9.17 maka dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = -0,120 X1 + 0,129 X2
Uji Nilai F (Uji Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara  simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan nilai sig 0.05.  Hasil  uji  F  dilihat  pada  tabel  ANOVA,  jika  nilai  probabilitas  <0.05  maka dikatakan terdapat pengaruh signifikan simultan antara variabel bebas dan variabel terikat.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## Tabel 10. Uji F

## ANOVA
a Model Regression Sum of Squares df Mean Square  F Sig 1 Regression 8.004 4 2.001 4.968 .001 b Residual 170.563 425 .401 Total 178.567 429
Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak Predictors : (Constant, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak nan
Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 25
Dari Hasil olah data diatas diperoleh bahwa P Value 0,01 < 0,05 atau sebesar 5 % maka dapat disimpulkab bahwa model layak digunakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan F hitung dengan F tabel adalah H0 ditolak karena F hitung 4.986 > F tabel 2,42 dan mempunyai angka signifikan 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama - sama berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Uji Nilai t (Uji Parsial)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel penjelas/independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen. Hasil uji t dilihat pada tabel coefficient kolom significance. Uji nilai t ini yang akan menjawab apakah hipotesis diterima atau tidak. Kriteria hipotesis diterima jika nilai sig <α (0,05) sedangkan jika nilai sig >α (0,05) maka hipotesis ditolak.

## Tabel 11 Uji t Coefficient
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.904 .391 9.982  .000 Sanksi Pajak -.105 .042 -.120  -2.520  .012 Kesadaran Wajib Pajak .137 .050 .129 2.714  .007
Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25
Uji t menggunakan tingkat signifikasi 5% (0,05), maka di peroleh t tabel sebesar 1,960. Berdasarkan table diatas maka dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com

## a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel Sanksi Pajak sebesar -2,520 dan signya adalah 0,012. Didalam hal ini t hitung -2,520 < t tabel 1,960  dan  mempunyai  angka  signifikan  sebesar  0,012  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  H1  ditolak,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sanksi  Pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  pada  tabel  4.17  diatas  diperoleh  nilai  t  hitung  untuk  variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,714 dan signya  adalah 0,007 . didalam hal ini t hitung 2,714 > t tabel 1,960 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,007 < 0,05. Maka  dapat  disimpulkan  H2  diterima,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

## Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Uji Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y) berikut hasil output pengujian Koefisien Determinasi dengan program SPSS.
Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi Model Summary
Model Summary b
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .212 a .045 .036 .63350
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 25
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  determinasi  atau  R square adalah sebesar 0,036 atau senilai 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak) mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan  Wajib  Pajak)  sebesar  4,5%  sedangkan  sisanya  96,4%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  butir  pertanyaan  poin  pertama.  Butir pertenyaan tersebut adalah “Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.” Meskipun butir pertanyaan memiliki nilai mean yang tinggi , namun pada nyatanya hadirnya sanksi pajak dianggap belum memberikan dampak kepada wajib pajak di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Bantul.
Wajib Pajak belum yakin terhadap pengenaan Sanksi yang di berikan yang terletak pada  SPT.  Ketidak  yakinan  tersebut  menyebabkan  Kepatuhan  Wajib  pajak  belum optimal.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Sanksi  Pajak  tidak  berepengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul kususnya di Kecamatan Bantul.
Menurut  Mardiasmo  (2009:59)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang – undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak  akan memenuhi kewajiban perpajakan bila  memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  bayak  merugikannya.  Maka dari itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi perpajakan yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya, diduga bahwa semakin tinggi ketidakpatuhan wajib pajak baik ketidakpatuhan formal dan material, maka sanksi yang dikenakan semakin banyak. Oleh sebab itu, semakin tinggi persepsi atas sanksi pajak  meliputi  sanksi  pidana,  sanksi  administrasi  dan  25  pengenaan  sanksi  tanpa negosiasi diduga berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.Oleh karena itu, dengan kuatnya sanksi yang diterapkan maka Kepatuhan WP juga akan meningkat. Dari pengertian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
H 1 : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada butir pertanyaan kuesioner poin pertama.. Butir pertenyaan tersebut adalah “Pajak harus dibayar karena pajak adalah  kewajiban  kita  sebagai  w arga  negara”.  Butir  pertanyaan  ini  memiliki  nilai mean yang tinggi yang sebanding lurus dengan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.
Wajib Pajak dengan sadar mengetahui arti pentingnya membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi memiliki hubungan dengan motivasi wajib pajak yang pada akhirnya motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadran Wajib  Pajak  berepengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kabupaten Bantul kususnya di Kecamatan Bantul.
Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada butir pertanyaan poin pertama. Butir pertanyaa n tersebut adalah “Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran” . Butir ini menunjukkan adanya  hubungan  positif  dengan  variable  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak.  Wajib pajak yang telah sadar akan kewajiban terhadap piutang pajaknya maka mereka akan segera  untuk  melaksanakan  kewajibanya  dalam  kaitanya  membayar  pajak  dengan tepat waktu.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  faktor  terpenting  dalam  sistem  perpajakan modern  (Harahap,  2004:43).  Sehingga  diperlukan  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan  demi kepentingan dan kesejahteraan umum.
Kesadaran  dinilai  mampu  untuk  menggerakkan  WP  dalam  mematuhi  dan memenuhi  kewajibanya  untuk  membayar  pajak.  Kesadaran  juga  dapat  dikaitkan dengan  perihal  inisiatif  yang  dimiliki  WP  untuk  melakukan  kewajibanya  terkait perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Efilia (2011), menyatakan bahwa semakin tinggi  kesadaran  WP  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  memenuhi kewajiban perpajaknya. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan penelktian yang dilakukan oleh Arum (2012), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran WP
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
maka semakin tinggi juga kepatuhan yang dimiliki oleh WP. Dengan ini menunjukan bahwa, semakin tingginya tingkat Kesadaran WP dimana masyarakat sadar bahwa Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  dan  dapat  menunjang  pembangunan negara  maka  Kepatuhan  WP  juga  akan  26  semakin  meningkat.  Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Paja

## Kesimpulan
Sanksi  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kususnya di Kecamatan Bantul. Wajib Pajak belum yakin terhadap pengenaan Sanksi yang di berikan yang terletak  pada  SPT.  Ketidak  yakinan  tersebut  menyebabkan  Kepatuhan  Wajib  pajak belum  optimal.  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kususnya di Kecamatan Bantul. Wajib Pajak dengan sadar mengetahui arti pentingnya membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait  persepsi  masyarakat  tentang  pajak.  Persepsi  memiliki  hubungan  dengan motivasi wajib pajak yang pada akhirnya motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kontribusi  atau  Implikasi  dari  penelitian  ini  yakni  memberikan  hasil  evaluasi penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. Selanjutnya Sosialisasi pajak yang  diberikan  kepada  pemilik  rumah  dan  bangunan  dapat  meningkatkan pengetahuan  perpajakan,  sehingga  WP  memahami  peran  dan  tanggungjawabnya sebagai WP.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penilitian  yang  telah  dilakukan,  Saran  yang  dapat diberikan sesuai dengan hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut:
1.  Bagi Pemerintah
Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  diharapkan  dapat  memberikan sanksi  tegas  yang  dikeluarkan  khususnya  terkait  dengan  pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
2.  Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Perlunya  meningkatkan  sistem  administrasi  perpajakan  modern  mengenai penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 3.  Bagi Wajib Pajak
Pajak  sejatinya  adanya  kewajiban  setiap  warga  negara  yang  memiliki  hak atasnya.  Wajib  Pajak  yang  tertib  membayar  pajak  tentu  akan  memberikan dampak yang positif untuk pembangunan negara. Sebaiknya wajib pajak dapat lebih paham akan pentingnya kewajiban sebagai warga negara.

## Ucapan terimakasih
Penghargaan terbesar adalah peneliti ucapkan terimakasih kepada semua  pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## References
Abu  Samman  Lubis.  2015.  Pengelolaan  Sumber  Penerimaan  Pajak  sebagai  Sumber Pendanaan  Utama  dalam  Pembangunan.  Jakarta:  Badan    Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan.
Adriani, P.J.A, 2009 waluyo.  akuntansi pajak. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
Ananda.  2015.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel    Moderating    (Studi    pada    Wajib    Pajak    di    Kota    Medan).  Tesis: Universitas Sumatera Utara.
Efilia,  Riska.  2011.  Pengaruh  Kewajiban  Wajib  Pajak,  Sanksi,  Kesadaran  dan Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ghozali,  Imam. 2013.  Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
*Corresponding Author
Email address: ardikaawan3@gmail.com
Janina Enachescu. 2019. Journal of Economic Psychology. North-Holland
Kirchler,  E  &  Wahl,  I.  (2010).  Tax  compliance  inventory  TAX-I:  Designing  an inventory  for  surveys  of  tax  compliance.  Journal  of  Economic  Psychology. vol.31, no. 3, pp. 331 – 346.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta: C.V ANDI
Nur  Cahyonowati.  2011.  Model  Moral  dan  Kepatuhan  Perpajakan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. JAAI. Volume 15 No. 2 Desember.
Nurmantu Safitri, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit.
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat    atas    Undang-undang    Nomor    6    Tahun    1983    tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  8.  Jakarta:  Salemba  Empat. Retribusi Daerah.
Sekaran, Uma, 2006, Metodologii Penelitian untuk Bisnis, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Supramono  &  Damayanti,  Theresia  Woro.  2010.  Perpajakan  Indonesia, Yogyakarta:
Andi Offset.
Tjiptono,  Fandy.  2005.  Strategi  PemasaranI.  Edisi  Kedua.  Yogyakarta:  Andi Offset.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia.  Buku 2.  Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
_____________.  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 544/KMK.04/2000  tentang  Kriteria  Wajib  Pajak  Yang  Dapat  Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.