Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi  Ekonomi
Sulthon Sjahril Sabaruddin Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia E-mail: Sulthon.sjahril@kemlu.go.id

## Abstrak
Studi  ini  mencoba  menyusun  sebuah blueprint diplomasi  ekonomi  Indonesia  dengan  merumuskan  Indeks Diplomasi Ekonomi (IDE). Hasil IDE mengambarkan bahwa negara-negara sahabat dengan nilai IDE tertinggi dan masuk dalam kategori negara strategis yaitu Tiongkok, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jepang. Banyak negara-negara di pasar non-tradisional bagi  Indonesia masuk dalam kategori negara strategis. Ditemukan beberapa negara  mitra  strategis  bagi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  seperti  Mauritius,  Republik  Demokratik  Kongo,  Angola, Ghana,  dan  Uganda  masih  belum  terdapat  perwakilan  Indonesia  dan  hubungan  diplomatik  dirangkap  dari perwakilan  Indonesia  di  negara  sahabat  lainnya.  Sedangkan  negara-negara  kategori  „mitra  biasa‟  seperti  Laos, Bosnia  Herzegovina,  Fiji,  Suriname,  Vatikan,  dan  Noumea  Pemerintah  Indonesia  justru  menempatkan perwakilannya dengan pertimbangan politis dan sosial budaya seperti keterikatan sejarah seperti diaspora Indonesia.
Kata Kunci : indeks diplomasi ekonomi (IDE), diplomasi ekonomi Indonesia

## Abstract
This studies try to arrange Indonesian economic diplomacy by conceive Economic Diplomacy Index (EDI). The  result  of  (EDI)  describes  that  countries  with  high  EDI  and  included  to  strategic  partnership  are  China, Singapore, Malaysia, United States of America, and Japan. Many countries in non-traditional markets for Indonesia included  to  strategic  country  category.  There  are  several  strategic  partner  country  for  Indonesian  economic diplomacy like Mauritius, Democratic Republic of Congo, Angola, Ghana, Uganda are not exist Indonesian envoy and  diplomatic  relation  have  merged  from  Indonesian  envoy  in  other  partner  countries.  Meanwhile,  category  of common  countries  partner  are  Laos,  Bosnia  Herzegovina,  Fiji,  Suriname,  Vatican,  and  Noumea.  Indonesian government has placed its envoy by politic consideration and social cultural like history attachment like Indonesian diaspora.
Keywords : economic diplomacy index, Indonesian economic diplomacy

## Latar Belakang
Sesuai  visi  dan  misi  program  era Pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi)  periode 2015-2019,  salah  satu  program  prioritas  utama dalam kebijakan luar negeri adalah  memperkuat kinerja  diplomasi  ekonomi  Indonesia  dengan
tujuan  untuk  turut  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu,  di  beberapa kesempatan  Presiden  Jokowi  mengemukakan diplomat  Indonesia  harus menjadi  „ salesperson ‟ Indonesia di luar negeri dan tugas Duta Besar RI
ke  depan dititikberatkan pada diplomasi dagang ketimbang  diplomasi  politik.  Guna  mencapai tujuan  tersebut,  diplomat  Indonesia  dituntut untuk  memahami  benar  kebutuhan  di  negara tujuan  dan  proaktif  untuk  memasarkan  produk Indonesia  untuk  memenuhi  permintaan  negara tujuan  tersebut.  Namun  demikian,  dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia tentu terdapat  berbagai  tantangan  baik  dari  lingkup domestik  maupun  global.  Kondisi  geoekonomi global merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan,  di  lingkungan  domestik,  lemahnya infrastruktur  dan  daya  saing  ekspor  masih merupakan tantangan besar Indonesia.
Dalam  mendukung  tujuan  tersebut, Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  RI  sebagai ujung  tombak  atau  garda  terdepan  diplomasi Indonesia telah menekankan diplomasi ekonomi menjadi  salah  satu  prioritas  utama  dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tertuang dalam  Arah  Kebijakan  dan  Strategi  Renstra Kemlu  Tahun  2015-2019,  dimana  penguatan diplomasi ekonomi merupakan salah satu dari 8 arah  kebijakan  yang  disepakati.  Selain  Kemlu, instansi  Pemerintah  terkait  lainnya  seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pariwisata, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)  turut  berperan  penting  dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.
Menlu  RI,  Retno  L.P.  Marsudi  pada suatu kesempatan menjelaskan bahwa Kemlu RI
memiliki  tekad  “ Diplomasi  untuk  Rakyat, Diplomasi  Membumi ” dalam arti kinerja Kemlu tidak  akan  memiliki  jarak  dengan  rakyat  serta dapat  dirasakan  manfaatnya  secara  langsung oleh  rakyat.  Dalam  membumikan  diplomasi ekonomi,  Menlu  RI  dalam  pernyataan  pers tanggal 29 Oktober 2014 menekankan setidaknya  terdapat  4  pilar  diplomasi  ekonomi yakni:  melakukan  perluasan  dan  peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong  perubahan mindset para  diplomat Indonesia  agar  lebih  aktif  melakukan  diplomasi ekonomi  bahkan  terjun  langsung  di  lapangan (blusukan);  penguatan  kapasitas  dan  sumber daya  perwakilan  RI  di  pasar  non-tradisional, atau  “ untapped  market ”;mendorong  investasi asing pada sektor prioritas Indonesia, sebaliknya juga  melindungi  investasi  Indonesia  di  luar negeri;  serta  pemanfaatan ASEAN  Economic Community (AEC).
Salah  satu aspek  penting dari diplomasi ekonomi adalah meningkatkan kerjasama perdagangan,  investasi  dan  pariwisata  ( Trade, Tourism,  Investment /  TTI).  Adapun  tujuan utama kerjasama TTI tersebut adalah mendorong ekspor  Indonesia,  meningkatkan  investasi  dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Selain itu, TTI merupakan sumber devisa penting bagi perekonomian  Indonesia  dan  sebagaimana diamanatkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019, Indonesia memiliki sasaran TTI yaitu:
pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar  11.6  persen  per  tahun;  meningkatnya realisasi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN) menjadi  Rp.  933  triliun  pada  tahun  2019;  serta meningkatnya  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  menjadi  20  juta  orang  pada  tahun 2019.
Dalam  menjalankan  kerjasama  TTI, Pemerintah  Indonesia  secara  garis  besar  telah memetakan  negara-negara  mitra  baik  dalam pasar  non-tradisional  (pasar  alternatif)  maupun pasar  tradisional.  Secara  umum,  pasar  non- tradisional  merupakan  negara-negara  yang potensial secara ekonomi dan prospektif sebagai tujuan  pasar  seperti  negara-negara  di  kawasan Amerika  Latin,  Eropa  Tengah  dan  Timur, Afrika,  Asia  Tengah  dan  Pasifik  Selatan. Sedangkan,  pasar  tradisional  merupakan  negara mitra  Indonesia  seperti  Amerika  Serikat  (AS) dan  Eropa  Barat  yang  telah  memiliki  hubungan kerjasama ekonomi yang kuat sejak lama. Dalam implementasinya,  negara-negara  yang  masuk dalam  kategori  pasar  tradisional  masih  cukup lebih  dominan  dalam  mendapat  perhatian
Pemerintah  Indonesia  dibandingkan  negara- negara  di  pasar  non-tradisional.  Hal  ini  dapat tercermin  dari  masih  rendahnya  frekuensi kunjungan  Kepala  Pemerintahan  di  negara- negara pasar non-tradisional. Selain itu, keseriusan Pemerintah dalam menggarap potensi pasar  non-tradisional  masih  dianggap  belum optimal.  Padahal  banyak  negara-negara  yang masuk  dalam  kategori  pasar  non-tradisional  ini merupakan  negara-negara  potensial  secara ekonomi maupun politis.
Namun  jika  ditelusuri  selama  periode 1989-2014, tergambarkan ilustrasi yang berbeda. Pangsa  pasar  perdagangan  Indonesia  di  pasar tradisional di 10 mitra dagang utama menunjukkan  tren  penurunan  yang  cukup signifikan  dari  sebesar  73.85  persen  (1989) menjadi 64.36 persen (2014). Sedangkan pangsa pasar  perdagangan  Indonesia  di  kawasan  pasar non-tradisional mengalami peningkatan walaupun  tidak  signifikan.  Pangsa  pasar Indonesia  di  Amerika  Latin  pada  tahun  1989 hanya  sebesar  1.29  persen,  dan  kini  pada  tahun 2014 mencapai 2.375 persen.
Tabel 1: Pangsa Pasar Indonesia di Pasar Tradisional Periode 1989-2014
Sumber: Diolah oleh Penulis
Lebih lanjut, tren saat ini menggambarkan  kerjasama  hubungan  ekonomi Selatan-Selatan dan antar negara-negara berkembang  semakin  meningkat  khususnya sejak  krisis  ekonomi  di  AS  dan  Eropa  Barat mulai  tahun  2008.  Dalam  kaitan  ini,  Indonesia termasuk  salah  satu  negara  yang  mencoba melakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama  ekonominya  di  pasar  non-tradisional seperti  Amerika  Latin,  Asia  Tengah,  Eropa Tengah dan Timur dan Afrika. Namun demikian upaya  tersebut  masih  belum  membuahkan  hasil yang  optimal.  Salah  satu  alasan  belum optimalnya  pencapaian  tersebut  dikarenakan
yang  seringkali  menjadi  perhatian  di  banyak kalangan  yakni  belum  terdapatnya  sebuah blueprint atau grand  design diplomasi  ekonomi Indonesia sehingga saat ini arah dan pelaksanaan roda diplomasi ekonomi Indonesia serta negara- negara prioritas untuk kepentingan perekonomian dan diplomasi ekonomi Indonesia masih belum jelas dan terukur.
Tulisan  ini  mencoba  untuk  menjawab salah  satu  tantangan  diplomasi ekonomi Indonesia  saat  ini  yakni  upaya  penyusunan blueprint diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Dalam penyusunan blueprint diplomasi ekonomi Indonesia, penulis bermaksud untuk membentuk
58.00% 60.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tra d e Sh ar e (% ) Year Indonesian Trade Share in Traditional Market Trade Share Linear (Trade Share)
indeks  diplomasi  ekonomi  Kemlu  RI  sehingga dapat  mengetahui  mana  negara-negara  yang sepatutnya  menjadi prioritas diplomasi ekonomi Indonesia  dan  besaran  alokasi  sumber  daya seperti  anggaran  dan  personel  yang  dibutuhkan. Diharapkan terdapatnya indeks diplomasi ekonomi  ini,  ke  depannya  diplomasi  ekonomi Kemlu  RI  dalam  pelaksanaannya  dapat  lebih terarah,  efisien,  efektif  dan  tak  kalah  penting adalah terukur.
Studi Pustaka dan Konsep Diplomasi

## Ekonomi
Sejak  berakhirnya  perang  dingin  dan semakin menguatnya globalisasi ekonomi dunia, diplomasi  ekonomi  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  telah menjadi  prioritas  utama  bagi  banyak  negara  di berbagai  belahan  dunia  (Bayne  &  Woolcock, 2011).  Walaupun  isu  politik  dan  keamanan sempat  kembali  menjadi perhatian besar  setelah terjadinya  serangan  teroris  11  September  2001, namun  diplomasi  ekonomi  kembali  menjadi  isu utama  global  setelah  terjadinya  krisis  ekonomi dan  keuangan  dunia  terutama  di  AS  dan  Eropa Barat  pada  tahun  2008,  diikuti  dengan  resesi ekonomi yang berkelanjutan dan hingga saat ini masih belum pulih sepenuhnya.
Di  era  globalisasi  saat  ini,  kondisi perekonomian  suatu  negara  tidak  dapat  lepas dari  perkembangan  perekonomian  dunia.  Salah satu  indikator  untuk  melihat  kinerja  dampak perekonomian luar negeri terhadap suatu negara tercermin melalui perkembangan neraca
pembayaran. Neraca pembayaran sangat bermanfaat karena dapat menggambarkan struktur  dan  komposisi  transaksi  ekonomi  dan posisi  keuangan  internasional  suatu  negara (Tambunan, 2001). Selain itu, neraca pembayaran  merupakan  salah  satu  indikator fundamental  ekonomi  suatu  negara  dan  bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan  negara-negara  donor  juga  menggunakan neraca  pembayaran  sebagai  salah  satu  indikator bahan  pertimbangan  dalam  pemberian  dana bantuan kepada suatu negara (Tambunan, 2001).
Neraca pembayaran merangkum seluruh hubungan  ekonomi  suatu  negara  di  sektor  luar negeri  selama  jangka  waktu  tertentu.  Secara umum,  kegiatan  kerjasama  ekonomi  luar  negeri mencakup: transaksi perdagangan yaitu kegiatan ekspor  dan  impor  barang  dan  jasa;  transaksi yang  berhubungan  dengan  barang  modal  dan investasi  yaitu  penanaman  modal  langsung ( foreign  direct  investment )  dan  investasi portofolio.  Selain  itu,  terangkum  pula  transaksi lainnya  seperti  transaksi  yang  terkait  pinjaman, penghasilan  seperti  pembayaran  bunga  dan pembagian  dividen,  serta  transaksi  yang  terkait dengan  transfer,  seperti  hibah  dan remittance (pengiriman  uang).  Seluruh  aliran  dana  dari kegiatan  transaksi  tersebut  akan  mempengaruhi jumlah cadangan devisa di suatu negara.
Sebagaimana  disampaikan  pada  bab sebelumnya,  Presiden  Jokowi  menargetkan untuk  meningkatkan  kinerja  diplomasi  ekonomi
Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan  devisa  nasional.  Sasaran  diplomasi ekonomi  Indonesia  yakni  meningkatkan  kinerja TTI tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019.  Secara  garis  besar,  target  diplomasi ekonomi  Indonesia  dibawah  kepemimpinan Presiden  Jokowi  ini  mengambarkan  salah  satu teori  pandangan  ekonomi  internasional  klasik yaitu  paradigma  ekonomi  merkantilis.  Aliran merkantilisme  pertama  kali  ditulis  oleh  Antinio Serra  pada  tahun  1613  dan  dapat  diartikan sebagai  suatu  paradigma  dimana  suatu  negara memiliki pemahaman bahwa untuk meningkatkan kekuatan negaranya dapat dicapai dengan mengorbankan kekuatan negara pesaingnya (Perrotta, 2013). Dalam perdagangan internasional, suatu negara akan berupaya untuk mencapai  neraca  perdagangan  surplus  dengan mengekspor produk sebesar-besarnya dan membatasi impor dengan maksud  untuk memperoleh  devisa  sebesar-besarnya  yang merupakan  salah  satu  tolak  ukur  kesejahteraan suatu  negara  (Basri  &  Munandar,  2010).  Maka, tergambarkan  bahwa  peran  negara  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi sangat dominan.
Dalam  mencapai  sasaran  diplomasi ekonomi, di  tengah  tantangan persaingan  global yang  semakin  ketat  dan  sulit  ini,  Pemerintah Indonesia  harus  mampu  untuk  memperkuat kemampuan serta mempertajam arah dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Diplomasi
ekonomi  dapat  didefinisikan  sebagai  upaya sistematis  yang  dijalankan  suatu  negara  dengan memanfaatkan  sejumlah  kekuatan  dan  sumber daya ekonomi yang dimiliki seperti pemberlakuan  sanksi  atau  pemberian rewards agar  tercapai  tujuan  politik  luar  negerinya. Dalam  hal  ini,  tujuan  utama  mendorong  kinerja diplomasi ekonomi adalah demi tujuan kemajuan atau peningkatan pembangunan ekonomi  nasional  yang  memang  termaktub dalam  salah  satu  tujuan  politik  luar  negeri Indonesia  saat  ini  pada  Renstra  Kementerian Luar Negeri 2015-2019. Dalam Renstra Kementerian  Luar  Negeri  (2015),  diplomasi ekonomi  merupakan  salah satu sasaran strategis Kementerian  Luar  Negeri  dan  didefinisikan sebagai  pemanfaatan  alat  politik  internasional untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ekonomi  melalui berbagai  kerja  sama  seperti  pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian), energi,  lingkungan  hidup,  keuangan,  dan pangan.
Menurut  Aleksius  Jemadu  (2015), asumsi  utama  bagi  para  pendukung  promosi diplomasi  ekonomi  adalah  bahwa  negara berkembang seperti Indonesia sepatutnya memprioritaskan  kepentingan  ekonomi daripada kepentingan  politik  karena  dengan  ekonomi yang  kuat  yang  pada  gilirannya  mampu membiayai pertahanan dan keamanan yang kuat dan  meningkatkan bargaining  power serta  tak kalah  penting, relative  power .  Maka  penguatan diplomasi  ekonomi  Indonesia  dapat  setidaknya menentukan  tiga  arah  (dan  tujuan)  kebijakan
luar  negeri  yaitu:  penguatan  diplomasi  maritim dalam  rangka  menjaga  kedaulatan  Indonesia, peningkatan  peran  dan  pengaruh  Indonesia sebagai  negara middle  power di  dunia internasional  serta  penguatan  kepemimpinan Indonesia  di  ASEAN.  Dari  definisi  ini  tampak bahwa peningkatan kinerja TTI sudah selayaknya  menjadi  prioritas  utama  bagi Pemerintah Indonesia jika ingin mencapai tujuan tersebut.
Saat  ini,  Indonesia  merupakan  negara dengan  kekuatan  ekonomi  terbesar  di  Asia Tenggara  dan  ketiga  terbesar  di  Asia  setelah Tiongkok dan India, dan masih memiliki potensi ekonomi  yang  sangat  besar  yang  belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Dilihat dari nilai  Produk  Domestik  Bruto  (harga  berlaku), Indonesia merupakan ekonomi ke-16 terbesar di dunia dan  merupakan  salah satu  anggota Group 20 (G20).  Lebih  lanjut,  Indonesia  memiliki banyak  kekuatan  dan  potensi  ekonomi  seperti sumber daya alam dan bonus demografi (surplus pekerja  usia  produktif)  yang  jika  dikekola  dan dioptimalkan  dengan  baik  dapat  membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat  perekonomian  nasional  di  masa mendatang. PricewaterhouseCoopers (2015) bahkan  memprediksi  Indonesia  akan  menjadi negara  ke-4  perekonomian  terbesar  dunia  pada tahun  2050.  Namun  upaya  untuk  mencapai target tersebut tentu tidak  terlepas dari  berbagai tantangan  yang  ada  saat  ini  dan  di  masa mendatang.
Studi  ini  mencoba  untuk  merumuskan sebuah  Indeks  Diplomasi  Ekonomi  (IDE) Kementerian  Luar  Negeri  RI  dan  diharapkan indeks  ini  dapat  menjadi  salah  satu  rujukan setidaknya  dalam  menentukan  negara-negara prioritas  untuk  kepentingan  perekonomian  dan diplomasi  ekonomi  nasional  yang  dimana banyak  yang  berpandangan  bahwa  hingga  saat ini  penentuan  prioritas  negara-negara  bagi diplomasi ekonomi Indonesia masih belum jelas serta  tidak  terukur.  Dirumuskannya  IDE diharapkan  dapat  menjadi  titik  awal  dalam menjawab  tantangan  dimaksud  sehingga  pada akhirnya  diplomasi  ekonomi  dapat  terlaksana dengan  lebih  efektif,  terarah,  dan  fokus.  Selain itu,  IDE  ini  dapat  menjadi  salah  satu  masukan dan  rujukan  dalam  mendesain  suatu blueprint atau grand design diplomasi ekonomi Indonesia ke depannya.
Dalam menyusun IDE, studi ini memanfaatkan variabel sasaran diplomasi ekonomi  Indonesia  yaitu  ekspor,  Penanaman Modal  Asing  (PMA),  wisatawan  mancanegara (wisman), serta transfer penghasilan ( remittances ) yang seluruhnya merupakan sumber  devisa  negara.  Pendapatan  sumber devisa  negara  ini  penting  dalam  upaya Pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan utama dari  dibentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Tujuan  ini  dimaksud  agar
kemakmuran  dan  kecerdasan  dapat  terus berkembang  sehingga  ke depan  Indonesia dapat menjadi  negara  yang  makmur  dan  maju  (Ismail et  al,  2014).  Selain  itu,  akan  dimanfaatkan  pula dua  indikator  sosio-ekonomi  yaitu  jumlah populasi  dan  nilai  Produk  Domestik  Bruto (PDB) dari negara-negara mitra untuk mengukur potensi  pasar  dari  negara-negara  mitra.  Kedua indikator  ini  dianggap  sangat  penting  untuk mengukur  kekuatan  ekonomi  sekaligus  potensi pasar  negara-negara  sahabat  bagi  diplomasi ekonomi Indonesia.
Setelah  diperoleh  angka  IDE  tersebut, selanjutnya  akan  dilakukan  ranking  dan cluster negara-negara tujuan diplomasi ekonomi Indonesia  sehingga  dapat  tergambarkan  negara- negara  yang  seharusnya  menjadi  prioritas diplomasi  ekonomi  Indonesia  saat  ini  dan kedepannya.  Adapun cluster negara-negara sahabat  akan  merujuk  definisi  kategorisasi Kajian Mandiri Pusat Pengkajian dan Pengembangan  Kebijakan  Kawasan  Amerika dan  Eropa  (Pusat  P2K2  Amerop)  pada  tahun 2013  yang  dibagi  menjadi  tiga  klasifikasi: negara  strategis,  negara  penting,  dan  negara mitra.  Namun  definisi  dan  klasifikasi  ini disesuaikan dan dimodifikasikan hanya berdasarkan  pertimbangan  tujuan  diplomasi ekonomi  semata 1 .  Adapun  definisi  masing-
1 Kajian  Mandiri  Pusat  P2K2  Amerop  (2013) menjelaskan  kategorisasi  status  hubungan  Indonesia dengan  negara-negara  sahabat  dilihat  berdasarkan kontribusi  hubungannya  atas  pencapaian  prioritas hubungan  luar  negeri  Indonesia  yaitu:  penguatan kerjasama  ASEAN  dan  regional  di  Asia  Timur,
masing  status  (atau  kategorisasi)  hubungan negara-negara sahabat adalah sebagai berikut:
1. Strategis,  yang  berarti  hubungan memegang  peranan  kunci  bagi pencapaian  tujuan  hubungan  luar negeri.
2. Penting,  yang  berarti  hubungan memainkan  peranan  penting  namun bukan  kunci  dalam  pencapaian tujuan hubungan luar negeri.
3. Kemitraan (atau mitra), yang berarti hubungan  berperan  minimal  atau bahkan tidak ada sama sekali dalam pencapaian tujuan prioritas
hubungan luar negeri.
Dalam penyusunan IDE, adapun penjelasan  terkait  definisi  dan  pentingnya penggunaan variabel sasaran diplomasi ekonomi Indonesia  dan  indikator  sosio-ekonomi  tersebut adalah sebagai berikut: pertama, ekspor merupakan salah satu variabel dalam perdagangan  internasional  dan  variabel  ini penting sebagai salah satu cara untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan sebagai  salah  satu  sumber  devisa  negara.  Nilai atau  volume  barang  yang  keluar  atau  ekspor suatu negara tercatat dalam neraca perdagangan. Jika  ekspor  lebih  besar  daripada  impor,  maka
mewujudkan  stabilitas  keamanan  dan  perdamaian  di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi melalui  penguatan  diplomasi  ekonomi,  khususnya melalui  peningkatan  dagang  dan  ekspansi  pasar tujuan  ekspor  produk-produk  Indonesia  dan  menarik investasi asing.
saldo  neraca  perdagangan  positif  (surplus),  dan sebaliknya  jika  impor  lebih  besar  daripada ekspor, maka saldo neraca perdagangan menjadi defisit.  Namun  perlu  dicatat  bahwa  kinerja ekspor tidak hanya diukur dari nilai atau volume ekspor  saja,  akan  tetapi  harus  dilihat  pula  dari tingkat  diversifikasinya,  baik  dalam  arti  variasi produk  (pendalaman  struktur  ekonomi)  maupun diversifikasi  pasar  negara  tujuan  ekspor  atau perluasan  jenis-jenis  komoditas  ekspor  dan pasarnya (Tambunan, 2001).
Dalam mendorong kinerja ekspor nasional,  promosi  perdagangan  seperti  melalui penyelengaraan  dan  partisipasi  dalam  pameran dan  misi  dagang  internasional  merupakan  salah satu upaya penting dalam mendukung diplomasi ekonomi  Indonesia.  Pameran  dan  misi  dagang internasional  dapat  dilakukan  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dengan  melibatkan berbagai stakeholders terkait. Saat ini,
Pemerintah  Indonesia  memiliki  133  Perwakilan RI di luar negeri 2 , atase perdagangan di 24 kota besar  dunia  dan Indonesian  Trade  Promotion Center (ITPC)  di  19  kota  perdagangan  dunia untuk  turut  mendukung  pelaksanaan  diplomasi ekonomi  Indonesia  (Badan  Pengkajian  dan Pengembangan Kebijakan, 2014).
2 Perwakilan  RI  diluar  negeri  mencakup  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik  Indonesia  (KJRI),  Konsulat  Republik Indonesia  (KRI),  dan  Perwakilan  Tetap  Republik Indonesia  (PTRI).  Selain  itu,  terdapat  pula  Konsul Kehormatan  di  sejumlah  negara-negara  sahabat dalam  rangka  memperkuat  hubungan  kerjasama seperti dalam bidang ekonomi dan sosial-budaya.
Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia  juga telah  menjalankan  serangkaian  upaya  diplomasi ekonomi  seperti  pembukaan  akses  pasar  serta meningkatkan daya saing dengan mengoptimalkan  peran  instrumen  perdagangan yang ada (FTA, GSP, trade agreement ). Namun hasil  upaya  meningkatkan  kinerja  ekspor Indonesia  dimaksud  masih  belum  optimal. Selama  beberapa  tahun  terakhir  nilai  ekspor Indonesia  mengalami  tren  penurunan  yang cukup  besar.  Pada  tahun  2011,  nilai  ekspor Indonesia  mencapai  US$203  milyar  dan  kini pada  tahun  2014  menurun  menjadi  US$176 milyar.  Penurunan  kinerja  ekspor  tidak  hanya akibat  dari  ketidakpastian  perekonomian  global saat  ini,  tetapi  sejumlah  permasalahan  dalam negeri seperti masih lemahnya daya saing ekspor perekonomian  nasional  dan  kurang  efektifnya kinerja  koordinasi  diplomasi  ekonomi  antar Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah  terkait dengan  termasuk stakeholders terkait  masih menjadi  kendala  besar  dalam  meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi (dalam hal ini kinerja ekspor Indonesia).
Tabel 2: Nilai Ekspor Indonesia Selama Periode 2011-2014 (Dalam Milyar US$)
2012 2013 2014 190.02 182.55 176.29 Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2015) Kedua, investasi asing (PMA)
merupakan  salah  satu  variabel  penting  dalam mendukung  roda  perekonomian  nasional.  PMA
merupakan  investasi  langsung  yang berasal dari luar negeri, ataupun dana yang berasal dari para investor  luar  negeri  yang  ditanamkan  di  suatu negara (Fahmi, 2010). Pada negara berkembang ( developing  countries )  dan  terbelakang  ( least developed countries ), kebijakan menarik investasi  asing  menjadi  salah  satu  agenda diplomasi ekonomi yang digalakkan.
Sebagaimana  tujuan  diplomasi  ekonomi  di banyak  negara-negara  berkembang  lain  pada umumnya, Indonesia juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya  ke  dalam  negeri  dengan tujuan  untuk  memperoleh  devisa  negara  dan mendukung  perekonomian  nasional.  Cukup banyak manfaat yang bisa diperoleh dalam PMA ini.  Selain  untuk  membuka  lapangan  kerja  dan memberikan  kontribusi  devisa  bagi  negara, melalui  PMA  diharapkan  dapat  terjadinya  alih teknologi dan alih konsep manajemen.
Sebagai  gambaran,  pada  tahun  2012 nilai  investasi  asing  di  Indonesia  mencapai US$19.1  milyar  dan  kini  pada  tahun  2014 meningkat  menjadi  US$22.6  milyar.  Potensi untuk  meningkatkan  nilai  investasi  asing  masih cukup besar. Menurut The Economist Corporate Network  –  Asia  Business  Outlook  2015 , Indonesia masih merupakan destinasi penanaman  modal  yang  menarik  dan  relatif aman  dan  berdasarkan  hasil  survei,  Indonesia merupakan  negara  prioritas  tujuan  penanaman modal kedua setelah Tiongkok, dan mengungguli  negara-negara  potensial  seperti India, Malaysia dan Vietnam (Wardhana, 2015).
Tabel 3: Nilai Investasi Asing di Indonesia
Selama Periode 2012-2014 (Dalam Milyar US$) 2012 2013 2014 19.1 18.8 22.6 Sumber: World Investment Report UNCTAD
(2013-2015)
Dalam  upaya  menarik  investasi  asing, beberapa  upaya  Pemerintah  yang  dijalankan antara lain: meningkatkan kegiatan promosi TTI termasuk penguatan image building dan promosi yang lebih fokus ( targeted promotion ); melakukan  kajian market  intelligence ;  serta melalui  sejumlah  kebijakan  seperti  memberikan sejumlah  insentif  atau  kemudahan-kemudahan penanaman  investasi  asing,  seperti tax  holiday , insentif,  penghilangan  bea  masuk,  dan  lainnya (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan,  2014).  Selain  itu,  Pemerintah Indonesia  telah  membuka Indonesia  Investment Promotion Centre (IIPC) di 8 negara besar yang merupakan  investor  utama  bagi  Indonesia. Secara  teknis,  promosi  investasi  Indonesia  di luar  negeri  lebih  banyak  dipusatkan  kepada negara-negara  investor  utama,  namun  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  juga tetap  melakukan  promosi  di  sejumlah  negara lainnya  yang  dipandang  potensial.  Mengingat prioritas  dan  keterbatasan  biaya  promosi  yang tersedia,  intensitas  kegiatan  promosi  masih relatif  sedikit  dilaksanakan  di  negara-negara selain negara utama.
Ketiga,  jumlah  kunjungan  wisman merupakan  salah  satu  variabel  yang  semakin penting sebagai sumber penghasil devisa negara. Salah satu dari berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman adalah kebijakan  pembebasan  visa  kunjungan  ke Indonesia.  Pada  tahap  pertama,  Indonesia  telah membebaskan  visa  kunjungan  untuk  30  negara per 9  Juni 2015, di  luar 15  negara  ASEAN  dan mitra  utamanya  yang  sudah  lebih  dulu memperoleh bebas visa kunjungan ke Indonesia. Pada  tahap  kedua,  diusulkan  akan  terdapat  47 negara  tambahan  bebas  visa  kunjungan  ke Indonesia  efektif  Oktober  2015,  sehingga  total bebas  visa  kunjungan  yang  diberikan  mencapai 92 negara (Putra, 2015). Kebijakan pembebasan visa  kunjungan  diharapkan  dapat  meningkatkan devisa  nasional  melalui  peningkatan  jumlah kunjungan wisman.
Berbagai upaya kegiatan promosi internasional  telah  dijalankan  oleh  Pemerintah Indonesia  untuk  menarik  wisatawan  asing. Kegiatan  promosi  selama  ini  dilaksanakan melalui  kegiatan-kegiatan  antara  lain  bursa pariwisata  untuk  mempertemukan  penjual  dan pembeli, Sales  Mission,  Festival  Indonesia, Familiarization  Trips  (Famtrip), dan Direct Selling  at  Malls (Badan  Pengkajian  dan Pengembangan
Kebijakan,
2014).Guna mendukung kegiatan promosi pariwisata Indonesia  diluar  negeri,  Pemerintah  Indonesia telah  membuka  15  kantor Visit  Indonesia
Tourism  Officer (VITO)  di  negara-negara prioritas  target  pariwisata  Indonesia.  Sebagai
gambaran,  pada  tahun  2013  jumlah  kunjungan wisman  di  Indonesia  mencapai  8.8  juta  orang dan  pada  tahun  berikutnya  meningkat  menjadi 9.4 juta orang. Sektor pariwisata Indonesia harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perekonomian nasional serta meningkatkan sumber devisa negara.
Tabel 4: Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara ke Indonesia Selama Periode 2012-2014 2012 2013 2014 8.04 juta 8.8 juta 9.43 juta Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2015) Keempat, remittances (transfer penghasilan)  merupakan  salah  satu  variabel penting  dalam  meningkatkan  sumber  penghasil devisa  negara.  Kontribusi  transfer  penghasilan terhadap  perekonomian  Indonesia  cukup  besar. Banyak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang bekerja diluar negeri dan memperoleh pendapatan  di  negara  penerima  ( host )  dan kemudian  melakukan  transfer  pendapatan  ke negara  asal  ( remittances ).  Selama  beberapa tahun  terakhir,  jumlah  remitansi  mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah remitansi sebesar  US$7.01  milyar  dan  kini  pada  tahun 2014 menjadi US$8.34 milyar. Besarnya jumlah remitansi  ini  dalam  mendukung  perekonomian nasional  membuat  TKI  sering  dijuluki  sebagai pahlawan devisa nasional.
Tabel 5: Jumlah Remitansi ke Indonesia Selama Periode 2012-2014
2012 2013 2014 7.01 milyar 7.41 milyar 8.34milyar Sumber: Bank Indonesia (2015) Selain keempat indikator variabel sasaran  diplomasi  ekonomi  diatas,  pada  IDE akan menggunakan dua indikator sosio-ekonomi yaitu jumlah populasi dan nilai PDB dari negara- negara mitra untuk mengukur potensi pasar dari negara-negara  mitra.PDB  secara  umum  dapat digunakan sebagai indikator kinerja
perekonomian  suatu  negara  dan  sebagai  salah satu  tolok  ukur  kesejahteraan  masyarakat. Sedangkan indikator jumlah populasi menggambarkan  besarnya  potensi  konsumen  di suatu perekonomian. Pemanfaatan kedua indikator  ini  menjadi  tolok  ukur  potensi  pasar dan  dianggap  penting  sebagai  pertimbangan dalam  diplomasi  ekonomi  Indonesia  mengingat kedua variabel sosio-ekonomi tersebut menggambarkanpotensi dan daya beli konsumen di  negara-negara  sahabat  untuk  tujuan  ekspor produk Indonesia.

## Metodologi Penelitian
Mengapa
Pemerintah Indonesia
memerlukan  IDE?  Pertama,  IDE  dibutuhkan untuk  memberikan  sinyal  kemana  sepatutnya diplomasi  ekonomi  diarahkan.  Siapa  pun  yang berkepentingan  dengan  pengambilan  keputusan akan  membutuhkan  informasi  yang  dapat menentukan  arah  dan  prioritas  kebijakan  dalam hal kebijakan dalam diplomasi ekonomi. Kedua, hingga saat ini masih belum terdapat suatu tolok ukur  yang  jelas  dalam  menentukan  negara-
negara  yang  seharusnya  menjadi  prioritas diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Berdasarkan alasan  tersebut  serta  mengingat  diplomasi ekonomi  menjadi  salah  satu  prioritas  dalam politik  luar  negeri  di  era  Pemerintahan  Jokowi, maka  penyusunan  IDE  diperlukan  setidaknya untuk  keperluan  di  lingkungan  Kemlu  yang merupakan  garda  terdepan  diplomasi  Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.
Dalam  penyusunan  IDE,  studi  ini  akan memanfaatkan variabel sasaran diplomasi ekonomi  Indonesia  yaitu  ekspor  Indonesia  ke negara  tujuan,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) di  Indonesia,  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara (wisman), serta transfer penghasilan ( remittances ) dari negara host yang seluruhnya  merupakan  sumber  devisa  negara. Selain itu, akan dimanfaatkan pula dua indikator sosio-ekonomi  yaitu  jumlah  populasi  dan  nilai PDB  dari  negara-negara  mitra  untuk  mengukur potensi  pasar  dari  negara-negara  mitra.  Seluruh indikator  ini  dipilih  akan  menjadi  masukan dalam membentuk IDE.
RPJMN 2015-2019, menekankan pentingnya  meningkatkan  ekspor  Indonesia, menarik  investasi  asing  dan  wisman  asing sebesar-besarnya  untuk  meningkatkan  devisa negara.  Dalam  RPJMN  tidak  disampaikan prioritas  dari  ke-tiga  variabel  ekonomi  tersebut. Mengingat  sasaran  diplomasi  ekonomi  dalam RPJMN  2015-2019  tidak  mencantumkan  skala prioritas dan bobot, serta belum terdapatnya pula
landasan  teori  dalam  penyusunan  IDE,  maka dalam  studi  ini  diasumsikan  memiliki  prioritas yang sama. Begitu pula dengan indikator potensi pasar, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan populasi negara mitra juga diasumsikan memiliki  bobot  yang  sama.  Maka  dari  itu, pendekatan  indeks  yang  akan  digunakan  dalam menyusun  IDE  adalah  metode  bobot  timbangan
sama  ( equally  weighted )  dengan  metode agregatif  sederhana.  Karena  semua  variabel diasumsikan  sama  penting,  maka  pendekatan penghitungan  IDE  dapat  disebut  pula  metode angka  indeks  tidak  tertimbang  yaitu  metode yang  tidak  menggunakan  faktor  penimbang dalam menghitung suatu indeks.

## Tabel 6: Metode Angka Indeks Tidak Tertimbang
Angka Indeks Relatif Angka Indeks Agregatif Sederhana Angka Indeks Rata-Rata Relatif Sederhana
0 100 n o n P
P P   100 n o n o P P P     Rata-Rata Hitung 100 n o P P IRH k     0 100 n o n Q Q Q   100 n o n o Q Q Q     Rata-Rata Ukur log 100 n o P P LogIRH k     0 0 . 100 . n n o n P Q V P Q   . 100 . n n o n o o P Q V P Q    

## Sumber: Saleh (1986)
Pendekatan  ini  dapat  dikatakan  salah satu  pendekatan  yang  paling  sederhana  dalam penyusunan  sebuah  indeks,  namun  masih terdapat  beberapa  kelemahan  dalam  metode  ini. Kelebihan  model  ini  bersifat  sederhana  dan mudah  cara  penghitungannya.  Namun  terdapat beberapa  kelemahan  dari  model  ini  seperti: setiap  variabel  mempunyai  bobot  yang  sama,
meskipun  mungkin  besar  pengaruhnya  berbeda; serta  dipengaruhi  oleh  satuan,  dan  bila  satuan berubah,  maka  akan  mempengaruhi  ukuran indeks.
Setelah  diolah  dan  diperoleh  hasil  IDE Indonesia  dengan  seluruh  negara-negara  mitra, penulis  akan  melakukan  ranking  seluruh  negara berdasarkan  prioritas  dan  mengkategorisasikan
seluruh  negara  berdasarkan  status  hubungannya dengan pendekatan yang telah dirangkum dalam
Kajian Mandiri Pusat Pengkajian dan Pengembangan  Kebijakan  Kawasan  Amerika dan  Eropa  Kemlu  RI  (2013).  Adapun  tiga kategorisasi  status  hubungan  Indonesia  dengan negara-negara sahabat adalah sebagai berikut:
1. Strategis, yang berarti hubungan memegang  peranan  kunci  bagi pencapaian  tujuan  hubungan luar negeri.
2. Penting,  yang  berarti  hubungan memainkan  peranan  penting namun  bukan  kunci  dalam pencapaian  tujuan  hubungan luar negeri.
3. Kemitraan  (mitra  biasa),  yang berarti hubungan berperan
minimal  atau  bahkan  tidak  ada sama  sekali  dalam  pencapaian tujuan  prioritas  hubungan  luar negeri.
Dalam  kategorisasi  status  hubungan Indonesia tersebut disusun berdasarkan pertimbangan  kontribusi  hubungan  tersebut  atas pencapaian  prioritas  hubungan  luar  negeri  RI. Dalam  studi  ini  akan  dimodifikasi  menjadi sesuai dengan tujuan sasaran diplomasi ekonomi dan pertimbangan potensi pasar di negara-negara sahabat.  Adapun  pendekatan  kategorisasi  status hubungan  Indonesia  dengan  negara-negara sahabat dengan metode timbangan sama ( equally weighted ).  Dalam  studi  ini,  penulis  telah
melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka dan melakukan kunjungan ke Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia  yang berperan  strategis  dalam  pelaksanaan  diplomasi ekonomi,  seperti  Kementerian  Perdagangan, Kementerian  Pariwisata,  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal,  Kementerian  Luar  Negeri dan Bank Indonesia khususnya untuk memperoleh  masukkan  indikator  ekonomi  yang lebih komprehensif dalam penyusunan IDE.

## Pembahasan Hasil
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya,  hasil  IDE  2014  menjelaskan seberapa  penting  negara  sahabat  Indonesia  bagi diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Tergambarkan bahwa  nilai  IDE  tertinggi  yaitu:  Tiongkok sebesar  52.807  poin,  diikuti  Singapura  (47.752 poin),  Malaysia  (44.599  poin),  Amerika  Serikat (40.745 poin), dan Jepang (31.366 poin). Cukup banyak  negara-negara  di  pasar  non-tradisional yang  sepatutnya  menyandang  sebagai  „negara strategis‟.  Di  kawasan  Amerika  Latin,  terdapat negara-negara  yang  cukup  potensial  seperti Brazil, Meksiko, Argentina, Kolombia, Venezuela, Peru, dan Cili masuk dalam kategori negara-negara strategis bagi kepentingan diplomasi  ekonomi  Indonesia.  Sedangkan  di kawasan  Eropa  Tengah  dan  Timur  negara- negara  seperti  Turki,  Polandia,  Ukraina,  dan Rumania  masuk  dalam  daftar  negara-negara strategis bagi Indonesia.
Di  kawasan  Asia,  negara-negara  besar Asia Timur seperti Singapura, Malaysia, Jepang,
Korea  Selatan,  Thailand,  dan  Filipina  masuk dalam  negara  mitra  strategis  papan  atas.  Selain itu,  terdapat  pula  negara-negara  dari  kawasan Timur  Tengah  dan  Asia  Selatan  seperti  India, Arab  Saudi,  Persatuan  Emirat  Arab,  Pakistan, Bangladesh,  dan  Iran  yang  turut  masuk  dalam kategori negara-negara mitra strategis. Sedangkan untuk kawasan Afrika, negara-negara seperti  Nigeria,  Mesir,  Mauritius,  Ethiopia,  dan Republik Demokratik Kongo turut masuk dalam
daftar  negara-negara  strategis  bagi  kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia. Hal yang menarik adalah  dengan  negara  sahabat  kategori  mitra strategis,  hingga  kini  Indonesia  masih  belum menempatkan  perwakilannya  di  negara-negara seperti Mauritius,  Republik  Demokratik  Kongo, Angola, Ghana,  dan  Uganda.  Hubungan diplomatik  Indonesia  dengan  negara-negara tersebut  masih  dirangkap  dari  perwakilan Indonesia di negara sahabat lainnya.
Ranking Negara Nilai IDE Ranking Negara Nilai IDE 1 Tiongkok 52.807 33 Polandia 1.286 2 Singapura 47.752 34 Ethiopia 1.266 3 Malaysia 44.599 35 Argentina 1.198 4 Amerika Serikat 40.745 36 Myanmar 1.127 5 Jepang 31.366 37 Kolombia 1.065 6 India 26.397 38 Ukraina 0.940 7 Australia 19.612 39 Yordania 0.901 8 Arab Saudi 17.502 40 Kongo, Republik Demokratik 0.898 9 Korea Selatan 12.829 41 Venezuela 0.893 10 Inggris 9.399 42 Brunei Darussalam 0.844 11 Belanda 9.005 43 Qatar 0.828 12 Jerman 6.973 44 Aljazair 0.821 13 Thailand 6.257 45 Tanzania 0.814 14 Brazil 5.793 46 Swedia 0.797 15 Perancis 4.870 47 Kenya 0.758 16 Italia 4.843 48 Peru 0.722 17 Filipina 4.332 49 Irak 0.683 18 Rusia 4.307 50 Oman 0.661
Tabel 7: Negara Sahabat Kategori Strategis Berdasarkan Indeks Diplomasi Ekonomi Tahun 2014

## Sumber: Diolah oleh Penulis
Pada  kategori  negara  sahabat  „penting‟,  pada tahun  2014  hasil  IDE  menemukan  bahwa  5 negara kategori penting teratas adalah: Kamboja (0.504  poin),  Yunani  (0.475  poin),  Portugal (0.464  poin),  Selandia  Baru  (0.453  poin),  dan Uzbekistan  (0.442  poin).  Di  kawasan  Eropa, negara-negara  Eropa  Barat  seperti  Yunani, Portugal,  Irlandia,  dan  Luksemburg  masuk dalam  negara  sahabat  „penting‟.  Sedangkan  di kawasan  Eropa  Tengah  dan  Timur,  terdapat negara-negara  seperti  Ceko,  Hongaria,  Belarus, Slovakia, Serbia, Slovenia, Kroasia dan Georgia yang masuk dalam kategori negara penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia.
Di  kawasan  Amerika  Latin,  sejumlah negara  masuk  dalam  kategori  ini  seperti Ekuador,  Guatemala,  Bolivia,  Panama,  Kuba, Paraguay,  Uruguay,  Kosta  Rika  dan  Honduras. Selanjutnya,  di  kawasan  Afrika,  negara-negara seperti  Pantai  Gading,  Mozambik,  Madagaskar, Kamerun  dan  Senegal  masuk  dalam  kategori negara  „penting‟.  Sedangkan  di  kawasan  Asia Tenggara,  Kamboja  dan  Timor  Leste  masuk dalam  kategori  ini.  Untuk  kawasan  Arab, terdapat  negara-negara  seperti  Yaman  dan Kuwait  masuk  dalam  kategori  negara  mitra penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia.
19 Persatuan Emirat Arab 4.209 51 Swiss 0.628 20 Pakistan 3.979 52 Sudan 0.605 21 Spanyol 3.462 53 Sri Lanka 0.602 22 Meksiko 3.353 54 Cili 0.592 23 Nigeria 3.194 55 Norwegia 0.589 24 Kanada 3.158 56 Afghanistan 0.579 25 Bangladesh 3.097 57 Maroko 0.572 26 Vietnam 3.054 58 Denmark 0.564 27 Turki 2.917 59 Austria 0.556 28 Afrika Selatan 2.276 60 Angola 0.533 29 Mesir 2.272 61 Romania 0.517 30 Iran 1.651 62 Ghana 0.513 31 Mauritius 1.617 63 Uganda 0.507 32 Belgia 1.564
Tabel 8: Negara Sahabat Kategori Penting Berdasarkan Indeks Diplomasi Ekonomi
Tahun 2014 Ranking Negara Nilai IDE Ranking Negara Nilai IDE 1 Kamboja 0.504 33 Mali 0.210 2 Yunani 0.475 34 Papua Nugini 0.206 3 Portugal 0.464 35 Haiti 0.198 4 Selandia Baru 0.453 36 Bulgaria 0.197 5 Uzbekistan 0.442 37 Tunisia 0.194 6 Mozambik 0.422 38 Zimbabwe 0.193 7 Kazakhstan 0.420 39 Azerbaijan 0.192 8 Yaman 0.417 40 Belarus 0.191 9 Finlandia 0.416 41 Guinea 0.188 10 Kuwait 0.410 42 Togo 0.186 11 Ceko 0.387 43 Timor Leste 0.179 12 Nepal 0.375 44 Chad 0.176 13 Pantai Gading 0.362 45 Slovakia 0.174 14 Ekuador 0.357 46 Bolivia 0.171 15 Seychelles 0.345 47 Panama 0.171 16 Irlandia 0.343 48 Somalia 0.159 17 Madagaskar 0.340 49 Rwanda 0.157 18 Kamerun 0.336 50 Lebanon 0.155 19 Suriah 0.318 51 Libya 0.142 20 Hongaria 0.316 52 Kuba 0.140 21 Korea Utara 0.307 53 Serbia 0.133 22 Benin 0.291 54 Slovenia 0.132 23 Guatemala 0.275 55 Burundi 0.131 24 Luksemburg 0.261 56 Mauritania 0.130 25 Bahrain 0.251 57 Paraguay 0.128 26 Senegal 0.246 58 Uruguay 0.127
27 Niger 0.245 59 Kosta Rika 0.125 28 Djibouti 0.233 60 Kroasia 0.125 29 Burkina Faso 0.232 61 Honduras 0.125 30 Malawi 0.221 62 Georgia 0.123 31 Rep Dominika 0.213 63 Turkmenista n 0.113 32 Zambia 0.210 Sumber: Diolah oleh Penulis
Sedangkan negara-negara sahabat yang dianggap sebagai „teman biasa‟ dalam diplomasi ekonomi  Indonesia  (berdasarkan  urutan  5 teratas)  yakni:  Tajikistan  (0.112  poin),  El Salvador  (0.111  poin),  Republik  Kongo  (0.102 poin),  Lithuania  (0.100  poin),  dan  Laos  (0.099 poin). Indonesia telah menempatkan perwakilannya  di  beberapa  negara  sahabat
kategori  „mitra  biasa‟  ini  seperti  Laos,  Bosnia Herzegovina,  Fiji,  Suriname,  Vatikan,  dan Noumea.  Penempatan  perwakilan  Indonesia  di negara-negara  tersebut  lebih  pada  pertimbangan politis  dan  sosial  budaya  seperti  keterikatan sejarah seperti diaspora Indonesia, serta pertimbangan  seperti  sebagai  sesama  negara anggota ASEAN.
Tabel 9: Negara Sahabat Kategori Biasa Berdasarkan Indeks Diplomasi Ekonomi Tahun 2014
Ranking Negara Nilai IDE Ranking Negara Nilai IDE 1 Tajikistan 0.112 34 Maladewa 0.023 2 El Salvador 0.111 35 Islandia 0.020 3 Kongo, Republik 0.102 36 Swaziland 0.019 4 Lithuania 0.100 37 Kepulauan Marshall 0.015 5 Laos 0.099 38 Guyana 0.015 6 Sierra Leone 0.098 39 Montenegro 0.014 7 Nikaragua 0.097 40 Suriname 0.013 8 Eritrea 0.091 41 Kaledonia Baru 0.013 9 Latvia 0.090 42 Uni Comoros 0.011 10 Estonia 0.085 43 Barbados 0.010 11 Kyrgyzstan 0.079 44 Malta 0.009 12 Siprus 0.078 45 Cape Verde 0.007
13 Liberia 0.072 46 Vanuatu 0.006 14 Bosnia Herzegovina 0.066 47 Belize 0.005 15 Afrika Tengah 0.060 48 Tonga 0.004 16 Gambia 0.055 49 Antiqua & Barbuda 0.004 17 Albania 0.053 50 Sao Tome Dan Principe 0.004 18 Gabon 0.052 51 Persemakmuran Dominika 0.003 19 Mongolia 0.052 52 Saint Lucia 0.003 20 Samoa 0.052 53 Grenada 0.002 21 Moldova 0.051 54 Mikronesia 0.002 22 Armenia 0.050 55 Saint Vincent and Grenadines 0.001 23 Jamaika 0.044 56 Saint Kits and Nevis 0.001 24 Namibia 0.044 57 Andorra 0.001 25 Botswana 0.040 58 Zambia 0.001 26 Makedonia 0.038 59 Palau 0.001 27 Fiji 0.031 60 Palestina 0.001 28 Lesotho 0.028 61 Monaco 0.001 29 Trinidad & Tobago 0.027 62 Liechsteinten 0.000 30 Guinea Equatorial 0.026 63 San Marino 0.000 31 Guinea-Bissau 0.026 64 Vatikan 0.000 32 Bahama 0.023 65 Noumea 0.000 33 Kepulauan Salomon 0.023 Sumber: Diolah oleh Penulis

## Kesimpulan dan Saran Kebijakan
Diplomasi  ekonomi  kini  menjadi  salah satu  prioritas  dalam  politik  luar  negeri Indonesia,  namun  hasil  diplomasi  ekonomi Indonesia  seringkali  dianggap  belum  optimal. Salah satu alasannya dikarenakan belum adanya sebuah blueprint atau grand  design diplomasi ekonomi  Indonesia  sehingga  saat  ini  arah  dan pelaksanaan  roda  diplomasi  ekonomi  Indonesia
serta  negara-negara  prioritas  untuk  kepentingan perekonomian dan diplomasi ekonomi Indonesia masih  belum  jelas  serta  terukur.  Tulisan  ini mencoba  untuk  menjawab  salah  satu  tantangan diplomasi ekonomi Indonesia yakni penyusunan blueprint diplomasi ekonomi Indonesia.
Hasil IDE mengambarkan bahwa negara sahabat  dengan  nilai  IDE  tertinggi  dan  masuk dalam  kategori  negara  strategis  yaitu  Tiongkok,
Singapura,  Malaysia,  Amerika  Serikat,  dan Jepang.  Banyak  negara-negara  di  pasar  non- tradisional  masuk  dalam  kategori  negara strategis seperti Brazil, Meksiko, Turki, Polandia,  dan  hingga  Pakistan,  Bangladesh, Nigeria  dan  Iran  yang  turut  masuk  dalam kategori negara-negara mitra strategis.
Hubungan  diplomatik  dengan  beberapa  negara strategis  bagi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  ini seperti Mauritius,  Republik  Demokratik  Kongo, Angola,  Ghana,  dan  Uganda  masih  dirangkap dari  perwakilan  Indonesia  di  negara  sahabat lainnya.  Sedangkan  negara-negara  kategori „mitra biasa‟ seperti Laos, Bosnia Herzegovina, Fiji,  Suriname,  Vatikan,  dan  Noumea  justru Pemerintah Indonesia menempatkan perwakilannya  dengan  pertimbangan  politis  dan sosial  budaya  seperti  keterikatan  sejarah  seperti diaspora  Indonesia,  serta  pertimbangan  seperti sebagai sesama negara anggota ASEAN.
Jika penekanan hanya pada kepentingan diplomasi  ekonomi  semata,  maka  sepatutnya Pemerintah  Indonesia  membuka  perwakilan  di Mauritius, Republik Demokratik Kongo,
Angola,  Ghana,  dan  Uganda;  dan  menutup perwakilan  di  negara-negara  seperti  Laos, Bosnia  Herzegovina,  Fiji,  Suriname,  Vatikan, dan  Noumea.  Hasil  IDE  juga  menyimpulkan bahwa  negara-negara  di  pasar  non-tradisional pada umumnya merupakan negara-negara strategis  bagi  kepentingan  ekonomi  Indonesia, namun  negara-negara  di  pasar  non-tradisional juga  tak  kalah  penting  dalam  potensinya  untuk
turut mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Tulisan  ini  hanya  melihat  IDE  dengan data  tahun  2014  saja  sebagai  rujukan  guna melihat  negara  mana  saja  yang  sepatutnya menjadi  mitra  strategis,  mitra  penting,  serta „mitra  biasa‟  bagi  kepentingan  diplomasi ekonomi  Indonesia.  Rujukan  ini  setidaknya dapat  menjadi  catatan  awal  bagi  Pemerintah Indonesia  dalam  memperkirakan  negara-negara mana  saja  yang  sepatutnya  perlu  mendapat perhatian dalam menjalankan diplomasi ekonomi  Indonesia.  Selain  itu,  IDE  ini  dapat menjadi  sebuah  embrio  atau  titik  awal  untuk mengajak dan mendorong para peneliti, akademisi,  mahasiswa,  serta  praktisi  yang tertarik  untuk  melakukan  kajian  IDE  lanjutan dengan  metode  yang  lebih sophisticated ke depannya  dalam  merumuskan  sebuah grand design diplomasi ekonomi Indonesia ke depannya.

## Daftar Pustaka
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  (2014),  “TTI  Diplomacy: Kajian atas Kinerja Promosi
Perdagangan,  Investasi,  dan  Pariwisata Indonesia”,  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia (2015),  “Data  Pariwisata:  Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia  Menurut  Negara  Tempat Tinggal  2002-2014”, Badan  Pusat Statistik  Online ,  Jakarta.  Dapat  diunduh pada situs:http://www.bps.go.id/linkTabelStat
is/view/id/1388#accordion-daftar- subjek2
Bank  Indonesia  (2015),  “Remitansi  Tenaga
Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan”,SitusBank Indonesia, Jakarta.  Dapat  diunduh  pada  situs: www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pd f
Basri, F., & Munandar, H., (2010), “Dasar-Dasar Ekonomi  Internasional:  Pengenalan  dan Aplikasi  Metode  Kuantitatif”,  Kencana Prenada  Media  Group,  Edisi  Pertama, Jakarta.
Bayne,  N.,  &  Woolcock, S.,  (2011),  “The New
Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International
Economic  Relations”,  Global  Finance Series, Ashgate, Third Edition, Surrey.
Fahmi, I., (2010), “Pengantar Politik Ekonomi”, Alfabeta,  September,  Edisi  Pertama, Bandung.
Ismail,  M.,  Santosa,  D.B.,  &  Yustika,  A.E.,
(2014),  “Sistem  Ekonomi  Indonesia: Tafsiran  Pancasila  dan  UUD  1945”,
Penerbit Erlangga, 15 Oktober, Malang.
Jemadu,  A.,  (2015),  “Diplomasi  Ekonomi Indonesia:  Menuju  Solusi  yang  lebih Komprehensif”, Jurnal  Hubungan  Luar Negeri, Edisi  Januari-Juni,  Vol.  30,  No. 2,  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, Jakarta.
Kelana, I., (2015), “Tantangan Kemiskinan pada 2015”, Republika  Online, 2  Januari. Dapat diunduh pada situs: http://www.republika.co.id/berita/koran/
pareto/15/01/02/nhjny6-tantangan- kemiskinan-pada-2015
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, (2015),  “Rencana  Strategis  2015-2019 Kementerian  Luar  Negeri  Republik
Indonesia”,  6  April,  Jakarta.  Dapat diunduh pada situs:
http://www.kemlu.go.id/Documents/RE
NSTRA_PK_LKJ/RENSTRA%20KEM ENLU%202015- 2019%20FINAL%20DONE%20SK%20 MENLU%20pdf%20version.pdf
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,
(2015),  “Neraca  Perdagangan  Indonesia –  Total  Periode  2010-2015”,  Jakarta.
Dapat diunduh pada situs: http://www.kemendag.go.id/id/economic -profile/indonesia-export- import/indonesia-trade-balance Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia  (2015), “Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2015-2019”,  Buku  I  Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta.
Kuncoro,  M.,  (2013),  “Mudah  Memahami  &
Menganalisis Indikator Ekonomi”,  UPP STIM  YKPN,  Yogyakarta,  Maret,  Edisi Pertama. Perrotta, C., (2013), “Antonio‟s Serra
Development  Economics:  Mercantilism, Backwardness, Dependence”, History of Economic  Thought  and  Policy .  Dapat diunduh pada situs: http://www.francoangeli.it/riviste/Sched a_Rivista.aspx?IDArticolo=49477&Tip o=ArticoloPDF
PricewaterhouseCoopers, (2013), “The World in 2050: Will the Shift in Global Economic Power  Continue?”,  Februari,  United Kingdom.  Dapat  diunduh  pada  situs: https://www.pwc.com/gx/en/issues/the- economy/assets/world-in-2050-february- 2015.pdf
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan  Amerika  dan  Eropa,  (2013), “Membangun  Masa  Depan  Hubungan Indonesia  dan  Amerika  Latin  Melalui Peningkatan  Kerjasama  Perdagangan”, Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, Desember, Jakarta.
Putra,  E.P.,  (2015),  “Pemerintah  Tambah  47
Negara Bebas Visa Indonesia”, Republika Online, 1 September, Jakarta. Dapat diunduh pada
situs: http://www.republika.co.id/berita/nasion al/umum/15/09/01/ntziag334- pemerintah-tambah-47-negara-bebas- visa-indonesia
Saleh, S., (1986), Statistik Deskriptif.
Yogyakarta: AMP YKPN.
Tambunan,
T., (2001), “Perdagangan
Internasional  dan  Neraca  Pembayaran:
Teori  dan  Temuan  Empiris”,  LP3ES,
Cetakan Pertama, Jakarta.
Wardhana,  S.,  (2015),  “Indonesia  Remains Attractive  for  Investment”, Tempo.Co , 25 Agustus, Jakarta. Dapat diunduh pada situs: http://en.tempo.co/read/news/2015/08/2 5/056694861/Indonesia-Remains- Attractive-for-Investment