ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 86-98

## PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Tara Eria Blencisca
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi taraeriablencisca319a@gmail.com
Eko Nuriyatman
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ekonuriyatman@unja.ac.id

## ABSTRACT
In  this  modern  era,  all  things  are  suitable  for  consumption,  including  health  information.  In health  services,  it  is  known  that  there  are  patient  medical  secrets,  patient  medical  secrets containing personal health data of a person including information that is exempt from being disclosed to the public. However, in a pandemic situation like now all information in the health sector is needed to overcome the spread of the Covid-19 virus, in this case, information about a person's medical secrets is no exception. From this article, it can be seen that it turns out that a person's  medical  secrets  can  be  disclosed  to  the  public,  this  is  done  as  a  form  of  government efforts  to  prevent  the  spread  of  the  Covid-19  virus.  The  Law  on  Health  and  Medical  Practice provides an exception to the confidentiality of patient data if it is related to the public interest so that Patient confidentiality can be disclosed to the public. However, the disclosure of medical secrets of Covid-19 patients is only limited to complete identities such as names and addresses as  a  condition  for  knowing  the  patient's  contact  tracing,  while  regarding  the  history  of  the disease  that  has  been  experienced  by  patients,  it  remains  the  domain  of  private  law  between patients and health service providers, so it is not justified. for the general public to disseminate information about the medical history of Covid-19 patients.
Keywords: Public Information, Covid-19 Patient Medical Secrets, Covid-19 Pandemic.

## ABSTRAK
Dalam  era  modern  seperti  sekarang  ini,  semua  hal  menjadi  layak  untuk  dikonsumsi termasuk  informasi  kesehatan.  Dalam  pelayanan  kesehatan  dikenal  adanya  rahasia  medis pasien,  rahasia  medis  pasien  berisi  data  pribadi  kesehatan  seseorang  yang  termsuk informasi  yang  dikecualikan  untuk  dapat  dibuka  kepada  public.  Namun,  dalam  situasi pandemic  seperti  sekarang  segala  informasi  di  bidang  kesehatan  sangat  diperlukan  untuk mengatasi  penyebaran  virus  Covid-19,  dalam  hal  ini  tidak  terkecuali  informasi  tentang rahasia  medis  seseorang.  Dari  artikel  ini  dapat  diketahui  bahwa  ternyata  rahasia  medis seseorang dapat dibuka kepada public, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Undang-Undang  tentang  Kesehatan  dan Praktek  Kedokteran  memberikan  pengecualian  terhadap  kerahasian  data  pasien  apabila berhubungan  dengan  kepentingan  umum  maka  kerahasiaan  pasien  dapat  dibuka  kepada public. Namun, keterbukaan rahasia medis pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
sepeti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui contact tracing pasien, sedangkan mengenai  riwayat  penyakit  yang  selama  ini  dialami  oleh  pasien  tetaplah  menjadi  ranah hukum private antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi  masyarakat  umum  untuk  menyebarluaskan  informasi  mengenai  riwayat  kesehatan pasien Covid-19.
Kata Kunci: Informasi Publik, Rahasia Medis Pasien Covid-19, Pandemi Covid-19

## A. Pendahuluan
Era  modern  seperti  saat  ini,  semua  hal seolah  menjadi  layak  untuk  di  konsumsi oleh  setiap  orang.  Salah  satunya  adalah informasi kesehatan. Hal ini mengakibatkan menipisnya  batas  antara  ruang pribadi dan ruang  publik. 1 Hal  ini  terjadi  karena  pada saat  ini  keterbukaan  informasi  menjadi kebutuhan  bagi  setiap  orang.  Pemanfaatan tekonologi yang semakin modern memungkinkan masyarakat untuk mempunyai  hubungan  yang  tanpa  batas. Masyarakat  akan  segera  mengetahui berbagai  informasi  yang  ada  di  dunia dengan  sangat  cepat.  Tentunya  hal  ini menimbulkan dampak positif bagi perkembangan  peradaban  masyarakat,
namun hal ini tentunya juga harus dibarengi dengan  pengaturan  dan  perlindungan hukumnya.
Peningkatan  kebutuhan  masyarakat terhadap  informasi  juga  terjadi  dalam pelayanan kesehatan. Sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  meliputi  pelaporan,  pendataan
1 Endang  Wahyati  Yustina.  “Hak  atas Informasi  Publik  dan  Hak  atas  Rahasia  Medis: Problem  Hak  Asasi  Manusia    dalam  Kesehatan,” Padjajaran  Jurnal  Hukum ,  Volume  1,  Nomr  2, Tahun 2012.
dan  pemetaan  kasus-kasus  kesehatan,
termasuk informasi mengenai suatu penyakit.  Bersamaan  dengan  semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap  pelayanan  kesehatan,  maka semakin  meningkat  pula  perkembangan peraturan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjelaskan  bahwa  Pelayanan  kesehatan merupakan  hak  setiap  orang.  Selain  itu, pelayanan  kesehatan  juga  diatur  dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan  “setiap  orang  mempunyai  hak yang dalam memproleh pelayanan kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau.” Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat  terhadap  informasi  publik, dimana  salah  satunya  adalah  informasi mengenai  pelayanan  kesehatan,  disisi  lain menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius. Hal ini terjadi apabila informasi yang dibutuhkan  oleh  publik  ternyata  informasi yang menyangkut tentang kondisi kesehatan  seseorang  dalam  hal  ini  seorang
pasien.  Informasi  yang  menyangkut  data diri pasien merupakan hal yang berhubungan dengan rahasia pasien, dalam kesehatan  hal  ini  masuk  ke  dalam  rahasia medis/rahasia kedokteran. Di dunia kesehatan  rahasia  medis  merupakan  hak pasien  yang  harus  dihormati  yang  diatur dalam  Pasal  32  huruf  i  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit,  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, dan  Pasal  17  huruf  h  angka  2  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Selain  itu jaminan  perlindungan  rekam  medis  juga diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Seluruh  negara  di  dunia saat  ini  tengah di guncang oleh wabah virus Covid-19, tidak terkecuali  Negara  Indonesia.  Dalam  situasi seperti ini Penyediaan informasi data Pasien Covid-19 secara transparan dan menyeluruh menjadi  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  Nasional  hal  ini dilakukan  berdasarkan  perintah  Undang- Undang  dan  juga  demi  kepentingan masyarakat.  Dalam  kondisi  tersebut  maka timbul suatu benturan antara perlindungan hak  privat  dengan  kepentingan  publik.  Hal ini  dikarenakan  data  rekam  medis  pasien merupakan  bagian  hak  asasi  yang  melekat pada  diri  individu  yang  bersangkutan  dan bersifat rahasia yang tidak dapat dilepaskan
dari  pasien,  sehingga  perlu  adanya  suatu perlindungan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, dalam  kaitannya  dengan  Pelayanan Publik  Dibidang  Kesehatan,  maka penulis tertarik untuk membuat artikel dengan  judul  “Pembukaan  Rahasia
Medis Pasien Covid-19 Sebagai Implementasi  Di  Era  New  Normal Dalam Pelayanan Kesehatan”.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis normative,  yaitu  penelitian  terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika  hukum  yang  berhubungan dengan  informasi  public,  rahasia  medis pasien Covid-19 dan Pandemic Covid-19.
C. Prespektif  Berbagai  Aturan  Hukum Nasional Terhadap Hak Atas Informasi  Publik  Pada  Data  Rekam Medis Pasien Penderita Covid-19 Sebelum membahas mengenai bagaimana aturan hukum nasional terhadap hak  atas  informasi  publik  pada  data  rekam medis  pasien  penderita Covid-19 terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari hak dan  informasi.  Notonegoro  memberikan definisi bahwa hak merupakan suatu kuasa seseorang  untuk  dapat  menerima  atau melakukan  suatu  hal  yang  memang seharusnya  diterima  ataupun  memang
sudah  seharusnya  dilakukan. 2 Hal  ini berarti, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  memberikan  definisi informasi  pada  Pasal  1  ayat  (1)  yang menyatakan  “Informasi  adalah  keterangan, pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan  baik data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara elektronik ataupun non elektronik.”
Sedangkan,  dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi memberikan  definisi  tentang  Informasi
Publik  yang  menyatakan  “Informasi  Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik”. Dari pengertian diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  informasi publik  adalah  suatu  informasi  yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, yang nantinya  akan  diterima  oleh  khalayak umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun
2 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum ,  Cet.  V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 131.
penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan  dengan  kepentingan  umum  yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang.
Sistem  hukum  nasional  menggolong- kan  informasi  atas  kesehatan  menjadi  dua yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat.  Kemudian  informasi  kesehatan dalam  aspek  hukum  publik  dibagi  menjadi dua yaitu informasi kesehatan yang bersifat umum  dan  informasi  kesehatan  yang bersifat  khusus.  Informasi  kesehatan bersifat  umum  terdiri  dari  biaya  rumah sakit,  jenis  dan  mekanisme  pelayanan rumah  sakit,  standar  operasional  rumah sakit, serta fasilitas rumah sakit. Sedangkan, informasi  publik  bersifat  khusus  meliputi hasil  penelitian  atas  suatu  penyakit,  suatu program  yang  dilakukan  untuk  mencegah dan  menanggulangi  wabah  penyakit,  data perkembangan  jenis-jenis  penyakit  yang berbahaya  dan  menular,  pola  penyebaran atau  penularan  suatu  penyakit,  area penyebaran atau penularan suatu penyakit.
Dari  dua  jenis  informasi  kesehatan tersebut,  hanya  jenis  informasi  kesehatan yang  bersifat  Publik  yang  wajib  dibuka kepada  umum  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang.  Bebe- rapa  alasan  yang  menjadi  dasar  urgensi keterbukaan  informasi  kepada  publik diantaranya  adalah:  Pertama,  pemerintah dituntut  untuk  membuka  diri  terhadap segala  akses  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik. Kedua, informasi publik sebagai impilkasi dari penegakan Hak Asasi
Manusia yaitu dengan melibatkan
masyarakat  secara  aktif  untuk  mengontrol kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Ketiga,  kemajuan  teknologi yang  menjadikan  masyarakat  yang  cerdas sehingga mudah untuk mendapatkan segala informasi  secara  cepat.  Keempat,  landasan hukum good  governance adalah  kebijakan transparansi  informasi.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, transparansi hak akses masyarakat atas informasi kesehatan diatur dalam  Pasal  169  yang  menyatakan “Pemerintah memberikan kemudahan kepada  masyarakat  untuk  memperoleh akses  informasi  kesehatan  dalam  upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.” Pada  masa  Pandemi Covid-19 seperti sekarang  ini,  pemberian  informasi  yang transparan  dan  aktual kepada  publik  harus dilakukan oleh pemerintah seperti Informasi mengenai perkembangan penanganan kasus Covid-19 , tingkat kenaikan  kasus  positif Covid-19 serta penurunannya, prosedur penanganan
pasien  hingga  prosedur  penanganan jenazah  pasien Covid-19 ,  hingga  prosedur lamanya  masa  karantina.  Hal  ini  dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dalam
masyarakat.
Keterbukaan  Hak  atas  informasi kesehatan  menjadi  permasalahan  utama dalam  hal  pemenuhan  hak  pasien  dalam
penyelenggaraan layanan kesehatan.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  88  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit.
Perlindungan konsumen yang mengakomodasi secara jelas bagi konsumen dalam  hak  untuk  memperoleh  informasi yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan  atau  jasa. Jika  hal  ini  dikaitkan  dengan  ketentuan pemenuhan  hak  atas  informasi  kesehatan yang  bersifat  publik,  maka  secara  tidak langsung dapat dikatakan bahwa masyarakat  selaku  konsumen  atau  pasien pengguna jasa kesehatan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dalam  menerima  layanan  kesehatan  oleh penyelenggara.
Rumah  sakit  sebagai  entitas penyedia layanan  kesehatan  memiliki  kewajiban transparansi  atas  pemberian  informasi kesehatan  yang  diatur  dalam  Pasal  29  ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2009 tentang  Rumah  sakit  yang  menyatakan bahwa  rumah  sakit  memiliki  kewajiban untuk  menyediakan  informasi  yang  benar atas  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Hal-hal  yang  wajib  diberikan informasi secara akurat dan transparan oleh rumah sakit terkait jenis layanan, anggaran, kemudahan  akses,  dan  kewajiban  publik lainnya  yang  berkenaan  dengan  statusnya sebagai badan layanan publik.
Dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang  ini,  keterbukaan  data  informasi kepada  masyarakat  merupakan  implikasi dari  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  yang terkandung  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  Pasal  28E  dan  28F  yang  memberikan jaminan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia untuk memiliki, memperoleh dan menyebarluaskan  berita  informasi  kepada masyarakat.  Jika  dihubungkan  dengan penanganan Covid-19 saat  ini,  pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan data yang  valid,  akurat  dan  terus  diperbaharui sesuai  dengan  kondisi  terkini  kepada seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali.
Koordinasi keterbukaan informasi
pemerintah  pusat  dan  daerah  pun  menjadi kunci utama dalam mengontrol penyebaran
Covid-19.
Penyampaian  informasi  terkait Covid-
19 juga  digunakan  sebagai  tombak pencegahan  sekaligus  juga  pembelajaran dalam masyarakat terkait dengan
penggunaan  disinfektan,  penggunaan  obat- obatan,  suplemen  vitamin  yang  disarankan dan termasuk juga pencegahan dengan cara penimbunan alat-alat kesehatan. Sedangkan jenis  informasi  kesehatan  yang  bersifat privat  terdiri  dari  data  dan  kondisi kesehatan  pasien  yang  dirumuskan  dalam data  rekam  medis  pasien  ataupun  yang diketahui  oleh  penyelenggara  pelayanan kesehatan  seperti  rumah  sakit,  klinik termasuk  dokter.  Data  rekam  medis  pasien merupakan  data  pribadi  yang  bersifat
sangat  sensitif.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  269  Tahun  2008  tentang Rekam  Medis  menyatakan  bahwa  rekam medis  merupakan  catatan  dan  dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan pelayanan  lain  yang  diberikan  kepada pasien.
Segala  informasi  yang  tercantum dalam  rekam  medis  memiliki  sifat  yang rahasia.  Sehingga  rekam  medis  tersebut wajib  dilindungi  dari  pembocoran  sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  32 huruf  I  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  bahwa  unsur kerahasian  data  rekam  medis  terdiri  dari hasil  pemeriksaan  pasien  yang  dilarang untuk disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Pada prinsipnya pasien memiliki hak untuk mendapatkan
kerahasian dan privasi atas penyakit yang ia derita.
Secara  prinsipnya  data  rekam  medis terbagi  menjadi  dua  yaitu  informasi  yang bersifat  rahasia  dan  informasi  yang  tidak mengandung  kerahasiaan. 4 Informasi  yang
3 Anny  Retnowati,  “Tinjauan  Hukum Terhadap  rekam  Medis,” JUSTITIAETPAX ,  Juni Volume 26, Nomor  1, 2006, hlm. 6.
4 Anny  Retnowati,  “Politik  Hukum  dalam Menata  Rekam  Medis  Sebagai  Alternatif perlindungan  Hukum  Terhadap  Rumah  Sakit, Pasien  dan  Dokter. Jurnal  Yustisia ,  Volume  2 Nomor 2, Mei-Agustus, 2013, hlm. 145.
bersifat  rahasia  terdiri  dari  laporan pemeriksaan  kesehatan  pasien,  data  ini dilarang  untuk  disebarluaskan  kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.  Sedangkan,  informasi  yang
tidak  mengandung  kerahasian  terdiri  dari identitas dan informasi non medis . Informasi rekam  medis  milik  penderita Covid-19
merupakan  jenis  informasi  yang  bersifat privat,  sedangkan  terkait  data  pribadi pasien merupakan informasi yang
dikecualikan untuk diungkap kepada publik.
Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan  “setiap  orang  berhak  atas rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang telah  dikemukakan  kepada  penyelenggara pelayanan  kesehatan.”  Informasi  yang berisikan rekam medis maupun data pribadi non  medis  pasien Covid-19 menjadi informasi  yang  dikecualikan  bersifat  ketat dan  terbatas  untuk  di  publikasikan  kepada masyarakat.  Hal  ini  berarti,  data  tersebut dapat dibuka atas ijin pemilik rekam medis tersebut  atau  berdasarkan  perintah  aturan Undang-Undang.
Hal  ini  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  informasi  mengenai  kesehatan  yang bersifat  publik  dapat  diakses  oleh masyarakat secara terbuka, karena informasi  tersebut  tergolong  ke  dalam bagian  hak  dasar  sosial  untuk  mengakses layanan  kesehatan.  Namun,  tidak  demikian
dengan data rekam medis yang
mengandung  hak  individual  yang  bersifat rahasia,  hal  ini  dikarenakan  keterbukaan akses data  rekam  medis  tersebut  sangatlah dibatasi secara hukum.

## D. Keterbukaan  Informasi  Identitas Pasien Covid-19
Berbicara  mengenai  rahasia  medis maka  sangat  erat  hubungannya  antara dokter  dan  pasien.  Sesuai  dengan  Sumpah Dokter  Indonesia  butir  4  yang  menyatakan “Saya  akan  merahasiakan  segala  sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”. Sumpah  tersebut  kemudia  di  pertegas dengan  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia Tahun  2012  pada  Pasal  16  yang menyatakan “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya  tentang  seorang  pasien, bahkan  juga  setelah  pasien  itu  meninggal dunia”. Hal-hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran  Pasal  48  ayat (1)  yang  menyebutkan  “Setiap  dokter  gigi dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”.
Pembukaan  rahasia  kedokteran dapat dilakukan  apabila  terdapat  alasan-alasan etika  yang  kuat  dan  juga  harus  dilakukan dengan  penuh  kehati-hatian.  hal  diatas sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (3)  Kode  Etik Kedokteran  Indonesia  Tahun  2012  yang menjelaskan  “Seorang  Dokter  tidak  boleh menggunakan  rahasia  pasiennya  untuk
merugikan  pasien,  keluarga  atau  kerabat dekatnya  dengan  membuka  kepada  pihak ketiga atau pihak yang tidak berkaitan.”
Pembukaan informasi identitas pribadi  dan data  rekam  medis  milik  pasien positif Covid-19 pun  pada  akhirnya menimbulkan perdebatan dalam masyarakat.  Permohonan  untuk  mengung-
kapkan  data  positif Covid-19 oleh  sebagian kelompok  dianggap  perlu  dilakukan  agar dapat  menahan  laju  tingkat  penularan kepada  masyarakat.  Dengan  pembukaan informasi  medis  milik  pasien Covid-19 diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui  tentang  subyek,  lokasi  domisili dan  riwayat  interaksi  sosial  pasien  atau terduga Covid-19. Para pendukung pengungkapan  data  rekam  medis  memiliki pandangan bahwa transparansi dibutuhkan sebagai sarana proteksi lebih dini terhadap resiko  penularan  dengan  melakukan pembatasan interaksi.
Secara  hukum  pengungkapan  data pasien  positif Covid-19 merupakan  suatu pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang bersifat  sensitif.  Sejumlah  resiko  yang terjadi  akibat  pembukaan  data  medis pribadi terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP),  Pasien  Dalam  Pengawasan  (PDP), pasien  positif  dan  pasien  sembuh  yaitu banyak dari mereka yang diusir dari tempat tinggal  mereka  dan  bahkan  hingga penolakan  pemakaman  bagi  pasien  yang meninggal karena positif Covid-19 .
Dalam  praktek  dilapangan  beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggara jasa pelayanan  kesehatan  harus  berhadapan dengan  dua  pilihan  yaitu  Pertama,  dokter atau  petugas  medis  tetap  memberikan informasi  tentang  kondisi  kesehatan seorang pasien sebagai tindakan peringatan dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari  penularan  wabah Covid-19 .  Kedua,
dokter atau petugas medis tetap berpedoman  pada  regulasi  dengan  tetap menjaga  rahasia  medis  pasiennya.  Jika dokter dan petugas medis tetap berpedoman pada aturan untuk
mengungkapkan  data  rekam  medis  pasien positif  Covid-19  secara  normative  menurut Undang-Undang, maka informasi data medis pasien  mendapatkan  pengecualian  agar tidak disebarluaskan kepada masyarakat.
Ketentuan  ini  di  pertegas  oleh Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  269  Tahun  2008  yang mengatur bahwa sarana pelayanan kesehatan  bertanggung  terhadap  rekam medis. Pihak penyedia pelayanan kesehatan diwajibkan  membuat  atau  mencatat  semua kejadian  terkait  dengan  layanan  yang dilakukan  terhadap  pasien,  mengelola sebaik-baiknya  dan  menjaga  kerahasiaan- nya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa data  kesehatan  pasien  termasuk  informasi yang  wajib  dijaga  dan  dilindungi  hanya dapat dibuka kepada umum atas izin pasien penderita Covid-19 yang  bersangkutan  atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan  dapat  disampaikan kepada publik.
Tanggung  jawab  dan  kewajiban penyelenggara  layanan  kesehatan  untuk melakukan rekam medis diatur dalam Pasal
29 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  sakit  yang menyatakan “setiap rumah sakit mempunyai  kewajiban  menyelenggarakan rekam  medis.” Dalam  hal  ini  apabila ketentuan  dalam  pasal  tersebut  dilanggar oleh  penyelenggara  layanan  kesehatan, maka akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan  izin  rumah  sakit.  Aturan  ini dipertegas  dengan  Pasal  70  dan  pasal  71 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  menekan  bahwa setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan  kesehatan  perseorangan  wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan  yang  harus  segera  dilengkapi setelah  penerima  pelayanan  kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.
Komisi Informasi Pusat mengeluarkan panduan tambahan agar mencegah terjadinya  penyalahgunaan  data  pribadi subjek  positif Covid-19 yaitu  menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan  Informasi  Publik  Dalam  Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid- 19. Surat edaran ini mengatur batasan data yang  boleh  diberikan  kepada  publik mengenai  layanan  informasi  terkait  Covid-
19 yang meliputi jenis
penyakut,
persebaran, area apisentrum, serta pencegahannya.  Penyampaian  informasi dilakukan secara ketat dan terbatas dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan  (PDP),  pasien  positif,  dan orang yang dinyatakan sembuh. Informasi merupakan kebutuhan pokok  setiap  orang  bagi  pengembangan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta merupakan  bagian  penting  bagi  ketahanan nasional,  hak  memperoleh  informasi merupakan  hak  asasi  manusia  dan keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang  baik,  keterbukaan  informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap  penyelenggaraan  negara  dan Badan  Publik  lainnya  dan  segala  sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satunya mengenai data informasi  pasien Covid-19 yang  saat  ini bukan  lagi  termasuk  dalam  katagori  ranah private  yang  harus  dirahasiakan  tapi  telah menjadi  ranah  publik  setelah  pemerintah mengeluarkan  peraturan  yang  menyatakan bahwa  penyebaran  virus Covid-19 merupa- kan bencana nasional dan internasional.
Kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang  yang  saling  mengikatkan  diri  dalam
perjanjian  terapeotik,  namun  atas  asas tersebut terdapat 3 pengecualian, yaitu:
1. Peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian  izin  untuk  mengungkapkan dari  pasien  sebagai  yang  berha  atas rahasia; dan
3. Konflik  kepentingan  yang  berkaitan dengan perbedaan kewajiban. Sedangkan menurut Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Praktek Kedokteran, pengungkapan  rahasia  kedokteran  dapat dilakukan untuk untuk kepentingan kesehatan  pasien,  Memenuhi  permintaan aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka penegak hukum, Permintaan pasien sendiri,
Permintaan  institusi  atau  lembaga  dan Berdasarkan ketentuan
perundang- undangan.  Undang-undang  Nomor  36
Tahun  2009  tentang  Kesehatan  pada  Pasal
57  ayat  (2)  juga  mengatur  Ketentuan mengenai  hak  atas  kerahasian  data  pasien setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, tetapi kondisi kerahasiaan  informasi  kesehatan  pribadi tidak berlaku dalam hal:
1. Perintah undang-undang;
2. Perintah pengadilan;
3. Izin yang bersangkutan;
4. Kepentingan masyarakat; atau
5. Kepentingan orang tersebut. Dalam  undang-undang  kesehatan terdapat Asas keseimbangan yang mengartikan bahwa pembangunan
kesehatan  harus  dilaksanakan  antara kepentingan  individu  dan  masyarakat.
Kepentingan masyarakat saat ini merupakan  hal  yang  paling  penting  untuk diutamakan,  menjaga  keselamatan  dan kesehatan  seluruh  masyarakat  merupakan tujuan  utama  yang  harus  diacapai pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Demi kepentingan masyarakat kerahasiaan  informasi  mengenai  data pasien dianggap dapat dikecualikan. melihat kondisi  penyebaran  virus Covid-19 yang sangat masif menjadikan alasan diperbolehkannya pemerintah untuk
membuka  data  informasi  kerahasiaan pasien  khusunya  mengenai  identitas  dan alamat  pasien,  Pengecualian  terhadap kerahasian  kedokteran  dapat  diungkapkan pada suatu keadaan. Antara lain:
1. Atas izin Pasien;
2. Keperluan asuransi;
3. Dokter perusahaan;
4. Dokter penguji kesehatan;
5. Kuasa Hukum;
6. Menjalankan undang-undang;
7. Pengadilan;
8. Daya paksa;
9. Konsultasi professional; dan
10. Pendidikan dan pelatihan.
Dalam  Pasal  10  Undang-undang Keterbukaan  Informasi  Publik  terdapat suatu  informasi  yang  wajib  diumukan secara  sertamerta  apabila  terdapat  suatu informasi  yang  dapat  mengancam  hajat
hidup  orang  banyak  dan  ketertiban  umum,
kewajiban menyebarluaskan informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah dijangkau  dengan  masyarakat  luas  dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Berdasarkan  pasal  ini  kita  bisa menyimpulkan bahwa ketakutan pemerintah ketika menyampaikan informasi kerahasian pasien positive Covid- 19 harusnya  dapat  terjawab  dengan  cara memberikan  penjelesan  yang  mudah dipahami  dan  dengan  mengedukasi  kepada masyarakat  luas  tentang  penyebaran  virus Covid-19 sehingga  tidak  terjadi  lagi diksriminasi  kepada  pasien,  keluarga bahkan  jenazah  pasien  ketika  hendak dikuburkan.
Keterbukaan  informasi  kerahasian pasien Covid-19 hanya  sebatas  identitas lengkap  seperti  nama  dan  alamat  sebagai syarat  untuk  mengetahui contact  tracing pasien,  sedangkan  mengenai  riwayat penyakit  yang  selama  ini  dialami  oleh pasien  tetaplah  menjadi  ranah  hukum private  antara  pasien  dan  pemberi pelayanan  kesehatan,  sehingga  tidak dibenarkan  bagi  msyarakat  umum  untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat  kesehatan  pasien Covid-19 .  Hal  ini sejalan  dengan  Surat  Keputusan  Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran  Nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020  tentang  Fatwa Etik  Kedokteran,  Kebijakan  Kesehatan,  dan Penelitian dalam Konteks Pandemi Covid-19 , identitas  pasien,  dengan  atau  tanpa  gejala,
serta  kasus  positif  tetap  harus  dilindungi. Pada  keadaan  tertentu,  informasi  dapat dibuka  sebatas  inisial  nama,  jenis  kelamin, status kesehatan singkat seperti meninggal, klinis  kritis  berat,  ataupun  sembuh.  Usia dan  kronologis  yang  relevan  terhadap penelusuran penularan.
Adapun  informasi  klinis  lainnya  yang mendalam,  yang  tidak  ada  kepentingan kesehatan  masyarakat  yang  luas,  seperti status  kesehatan  terperinci,  penyakit penyerta,  dan  tata  laksana  sebaiknya  tidak dibuka  kepada  pihak  ketiga  ataupun  pihak yang  tidak  memiliki  hubungan  dengan pasien. Akan tetapi, hal ini kembali lagi pada pengecualian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang menyangkut  pembukaan  nama  penjabat public dan nama tenaga medis yang menjadi korban  dapat  diberikan penghargaan  dunia profesi kedokteran dan negara.
Dengan  dibukanya  data  pasien/orang terknfeksi Covid-19 berupa  nama  dan alamat  maka  diharapkan  masyarakat  akan dengan  mudah  mengetahui  apakah  mereka pernah  melakukan  kontak  dengan  pasien tersebut  hal  ini  akan  memudahkan  dan membantu  pemerintah  dalam  mentraching perjalanan  pasien  dan  akan  lebih  mudah menghentikan  penyebaran  virus Covid-19 . Yang  perlu  diperhatikan  dalam  setiap proses  keterbukaan  informasi  kerahasian pasien Covid-19 hanya boleh dilakukan oleh pemerintah  selaku  pihak  yang  akan bertanggung  jawab  dalam  penanggulangan
penyebaran virus Covid-19 sehingga masyarakat  umum  tidak  diberkenankan untuk menyebarluaskan kerahasian informasi pasien sebelum adanya pengumuman  resmi  dari  pemerintah  atau satgas  penanggulangan  penyebaran  virus Covid-19.
E. Kesimpulan Data Rekam Medis Pasien dikategorikan  oleh  sejumlah  peraturan Undang-Undang  sebagai  Hak  individu  yang bersifat  privat  dan  rahasia,  sehingga  tidak bisa  dipublikasikan  kepada  umum  tanpa persetujuan pihak pasien yang bersangkutan., Sejumlah Peraturan perundang-undangan  secara  terpisah  telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien. Namun belum cukup optimal. Sistem  kerahasian  data  pasien  merupakan hal  yang  sangat  penting  dan  menjadi  hak pasien  dalam  proses  perjanjian  kesehatan antara  seorang  pasien  dengan  pemberi layanan  kesehatan.  berberapa  undang- undang  seperti  undang-undang  kesehatan, praktek  kedokteran  dan  keterbukaan informasi  publik  menjamin  hak  hak  bagi setiap pasien untuk dijaga kerahasian dalam proses pelayanan kesehatan, namun ada hal berbeda  dengan  kondisi  penyebaran  virus Covid-19 pemerintah  Indonesia  telah menetapkan  penyebaran  virus Covid-19 sebagai  suatu  bencana  nasional  non  alam artinya  pihak  pihak  yang  terlibat  dalam
kerahasian data seorang pasien tidak hanya mengikat  pasien  dan  pemberi  layanan kesehatan  tetapi  juga  pemerintah  selaku pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam penanggulangan bencana wabah ini.
Sehingga sebagai upaya dalam mencegah  penyebaran  virus Covid-19 pemerintah  dituntut  untuk  membuka identitas  pasien  positf Covid-19 karena dianggap salah satu cara yang efektif untuk memutus  matarantai  penyebaran  virus Covid-19. Undang-undang  kesehatan  dan praktek kedokteran memberikan pengecualian  terhadap  kerahasiaan  data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasian pasien dapat  dibuka  hal  ini  akan  sejalan  dengan kondisi  saat  ini  dikarenakan  penyebaran virus Covid-19 telah  menjadi  bencana nasional  dan  menyangkut  kepentingan seluruh masyarakat indonesia.

## F. Saran
Diperlukannya  kebijakan  regulasi yang menunjang untuk jaminan
perlindungan  hukum  terhadap  informasi- informasi  pribadi  dan  data  rekam  medis pasien  dengan  mengacu  kepada  sumber daya  hukum  yang  ada,  agar  dapat mewujudkan  tertib  hukum  dengan  segala aspek pertanggung jawabannya, serta dalam regulasi  atau  peraturan  tersebut  haruslah disertai  dengan  pengecualian-pengecualian pembukaan  rahasia  medis  serta  data
pribadi  seseorang,  terutama  dalam  situasi pandemic seperti sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan Anny Retnowati. “Tinjauan Hukum Terhadap rekam Medis.” JUSTITIAETPAX .  Volume  26.  Nomor  1.
Juni. 2010.
Anny  Retnowati.  “Politik  Hukum  dalam Menata  Rekam  Medis  ssebagai  alt perlindungan Hukum Terhadap Rumah  Sakit,  Pasien  dan  Dokter.”
Jurnal  Yustisia .  Volume  2.  Nomor  2.
Mei-Agustus. 2013.
Jafar  Faisal  Herisetiawan.  “Aspek  Hukum
Keterbukaan Informasi Identitas Pasien  Covid-19”. Jurnal  Hukum.
Volume  2,  Nomor  1.  Universitas Sembilan Belas November.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum . Cet. V.
Citra Aditya Bakti. Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004
Tentang Praktek Kedokteran.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2009
Tentang Rumah Sakit Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Surat  Keputusan  Majelis  Kehormatan  Etika Kedokteran Nomor: 015/PB/K.MKEK/ 03/2020 tentang Fatwa Etika Kedokteran, Kebijakan Kesehatan dan Penelitian  dalam  Konteks  Pandemi Covid-19.