## KAJIAN TATA KELOLA KEUANGAN GEREJA

## Tombek Robert Tua Sihombing
Universitas Kristen Indonesia Email: tomsihombing@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Tata kelola, Laporan keuangan Gereja, akuntabilitis, transparansi Gereja  sebagai  wadah  perkumpulan  umat  percaya  tentulah  mempunyai  tujuan dalam pelayanannya. sebagai organisasi nirlaba yang mendapatkan sumber daya keuangannya dari jemaat tentulah, tentulah tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari  keuntungan.  Pelayan  sebagai  pengurus  gereja  yang  bekerja  secara sukarela  tentulah  tidak  selalu  dituntut  profesionalitas.  Karena  pelayan  gereja merupakan orang yang dipilih Tuhan untuk melayani dalam gereja berdasarkan pangglan  hati.  Oleh  sebab  itu,  peranan  tata  kelola  gereja  bukanlah  tuntunan mutlak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literature yang memperoleh  data  melalui  berbagai  sumber  di  internet,  buku  ataupun  media lainnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah 15 sumber yang terdiri atas 13 jurnal mengenai tata kelola, buku serta 1 Peraturan umah Tangga gereja HKI. Hasil penelitian adalah bahwa tidak semua gereja menerapkan prinsip tata kelola  yang  baik.  Prinsip  transparasi  dan  akuntabiliti  merupakan  prinsip  yang kerap  muncul  pada  berbagai  jurnal  tata  kelola  gereja.      Himbauan  untuk melakukan alih tata kelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik amat diperlukan,  oleh  sebab  itu  pendampingan  terhadap  gereja  dalam  membuat  tata kelola yang baik juga diperlukan.
ABSTRACT Keywords: Governance, Church financial reports, accountability, transparency The  church  as  a  gathering  place  for  believers  certainly  has  a  purpose  in  its ministry. as a non-profit organization that gets its financial resources from the congregation,  of  course,  it  certainly  has  no  responsibility  to  make  a  profit. Servants as church administrators who work voluntarily are certainly not always required to be professional. Because church servants are people chosen by God to  serve  in  the  church  based  on  a  calling.  Therefore,  the  role  of  church governance  is  not  an  absolute  guide.  The  method  used  in  this  research  is  a literature study that obtains data from various sources on the internet, books or other  media.  The data obtained  in  this  study  were  15  sources  consisting  of  13 journals  on  governance,  books  and  1  HKI  church  household  regulations.  The result  of  the  research  is  that  not  all  churches  apply  the  principles  of  good governance.  The  principles  of  transparency  and  accountability  are  principles that  often  appear  in  various  church  governance  journals.  Calls  to  transfer governance by applying the principles of good governance are urgently needed, therefore assistance to churches in making good governance is also required.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri,  oleh  sebab  itu,  untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, manusia hidup secara berkelompok. Sekumpulan orang yang membentuk kelompok bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan yang sama.  Hal ini sesuai  dengan  pendapat  (Robbins,  2006)  dalam  (McGuire  et  al.,  2015)  bahwa  organisasi merupakan  sekolompok  individu  yang  bersama-sama  bekerja  pada  suatu  pembagian  kerja  agar tujuan bersama dapat terwujud.
Lebih lanjut (Fuhrotun, 2022) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, suatu organisasi membutuhkan berbagai strategi. Oleh sebab itu organisasi harus membuat sistem yang memandu suatu  organisasi  dalam  mengelola  geraknya  dalam  mencapai  tujuan.  Dengan  kata  lain, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh tata kelola organisasi.
Tata kelola atau biasanya disebut Good Coorporate Governance (GCG) merupakan sutu prinsip  dimana  perusahaan  dikelola  dan  dikendalikan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara kekuasaan dan otoritas dalam pertanggungjawaban kepada stakeholders (jemaat). Sabrina (2021) mengemukakan bahwa tata kelola harus menerapkan 5 prinsip, yaitu transparency (keterbukaan), accountability  (akuntabilitas), responsibility (pertanggungawaban), independency (kemandirian) dan fairness (kewajaran). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara no PER-01/MBU/2011, Sabrina menyatakan bahwa prinsip transparancy atau keterbukaan tercermin  dalam  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  yang  terbuka  dan  memberikan  informasi yang benar perihal kondisi perusahaannya. Akuntabilitas adalah kepastian bahwa perusahaan atau organisasi memiliki fungsi pelaksaanaan serta pertanggungjawaban yang jelas serta efektif. Pilar pertanggungjawaban  maksudnya  adalah  perusahaan  atau  organisasi  dikelola  berdasarkan peraturan  serta  prinsip  yang  baik.  Kemandirian  yakni  ketika  pengelolaan  perusahaan  dilakukan secara professional dan terlepas dari tekanan atau kepentingan orang lain. Dan yang terakhir adalah kewajaran dimana hak-hak stakeholders diberikan secara wajar dan tak berlebhan.
Organisasi  gereja merupakan persekutuan manusia yang tersistem pada kesehatian yang bersama-sama menjalankan misi tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Bentuk kerja sama ini  harus  resmi  mengatur  orang-orang  yeng  terlibat  didalamnya  untu  melakukan  tugas  dan tanggung jawabnya. Gereja dapat di sbeut organisasi karena merupakan sistem perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Kata gereja bersal dari bahasa Yunani, yakni dari kata Ekklesia, Ek dan Klesia. Ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Ekklesia artinya dipanggil keluar (dari lingkungan pribadinya) untuk bersekutu dengan sesama.
Untuk memenuhi kebutuhannya, gereja bergantung pada  jemaatnya karena sumber dana pada umumnya berasal dari jemaat. (SINAGA, 2023) menyatakan donator gereja sebagai pemberi sumber daya tidak mengharapakan keuntungan dari sumbangan yang mereka berikan. Oleh sebab itu, gereja harus dapat mengelola dengan baik agar tujuan organisasi dalam melayani kepentingan jemaatnya tercapai. (Adi et al., 2020) menyatakan bahwa karena pendanaan berasal dari jemaat, maka penilain jemaat sebagai pemberi dana diperlukan agar muncul rasa percaya dan puas yang memastikan bahwa dana yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan. (Lisa & Hermanto, 2021) menyatakan bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang terlihat dalam  laporan  keuangan  gereja.  Hal  ini  sangat  penting  karena  dengan  laporan  keuangan  yang terpercaya akan memungkinkan jemaat mempercayakan lebih besar lagi pemberian dananya.
Berdasarkan  pandangan  bahwa  tugas  pelayanan  merupakan  kerja  panggilan  hati  maka kompetensi profesional bukanlah persyaratan utama. Karena sifat pelayanan ini berdasarkan asas
kerelaan hati dalam memberikan waktu  dan pikiran tanpa dibayar. Oleh sebab itu, pengawasan atas  kinerja  pelayan  sebagai  pengurus  gereja  enggan  dilakukan  oleh  jemaat.  Bagi  jemaat, mempercayai gereja merupakan bagian dari imam percaya. Lemahnya pengawasan jemaat serta kompetensi pelayan gereja memungkinkan munculnya problematika dalam gereja sebagai akibat dari  pengunaan  dana  yang  tidak  efektif,  penyelewengan  keuangan,  dan  laporan  keuangan  yang tidak actual. Kondisi ini tentu saja akan mengarah kearah konflik dalam gereja. Ketidakpercayaan jemaat  dalam  keuangan  tentu  saja  akan  menimbulkan  keenganan  jemaat  dalam  memberikan dukungan  dana  baik  berupa  persembahaan  pada  saat  ibadah,  persembahan  bulanan  jemaat  atau bahkan sumbangan pada saat ada kegiatan pendanaan.
Laporan keuangan gereja menjadi salah satu cara untuk memberikan kepercayaan jemaat terhadap gereja. Pengelolaan keuangan gereja tentu saja akan tercermin dalam laporan keuangan. Transparansi  pengunaan  keuangan  gereja  memberikan  rasa  nyaman  dalam  memberikan sumbangan  dana  untuk  mendukung  tugas  pelayanan  gereja.  Hal  ini  tentu  saja  memperlihatkan akuntabilitas pelayan sebagai pengelola gereja yang diawasi oleh jemaat gereja. Berdasarkan latar belakang  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  maka  perlu  diadakan  penelitian  mendalam  mengenai bagaimana peranan tata kelola keuangan gereja dapat memberikan kepercayaan jemaat terhadap pelayanan gereja.
Sebagai  organisasi  nirlaba,  gereja  dapat  menggunakan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  45  untuk  mencatat  laporan  keuangannya.  (Dinanti  &  Nugraha,  2018) mengemukakan bahwa Ikatan Akutansi  Indoensia (IAI) menyebutkan ciri entitas nirlaba adalah sumber  dana  berasal  dari  pemberi  sumber  dana  yang  tidak  mengharapkan  keuntungan  dan  bila memang terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak untuk dibagi-bagikan. PSAK No. 45/2011 ini terdiri dari laporan psosisi keuangan, laporan aktivitas atapun arus kas. Namun pada kenyataannya, banyak gereja yang belum menerapkan PSAK 45 ini sebagai laporan keuangannya.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dilakukanlah kajian apakah prinsip tata kelola mengenai gereja sebagai suatu organisasi nirlaba sudah dijalankan untuk menghindari resiko  yang  akan  berdampak  buruk  bagi  gereja  sehingga  pelayanan  gereja  tidak  dapat  berjalan dengn baik dan efektif.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran internet mengenai jurnal tata kelola gereja dan yang berkaitan yang dipublikasikan tahun 2018-2023, Jumlah sumber yang dianalisis sebanyak 15 sumber yang terdiri dari 13 jurnal, 1  buku,  dan  1  Peraturan  gerejawi.  Data  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi pentingnya tata kelola pada suatu pelayanan gereja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
(Borrong,  2019)  menyatakan  gereja  merupakan  wadah  berkumpulnya  sekelompok  orang yang bertujuan untuk melayani kepentingan anggotanya yakni jemaat gereja tersebut dalam bidang agama.  Organisasi  gereja  lahir  sebagai  inisiatif  dari  pelayan-pelayan  Tuhan  yang  bermaksud mengatur dan menata pelayanan. Hal ini memerlukan struktur jabatan yang dipilih oleh anggota dalam pelayanan gerejawi. Pelayan gereja adalah orang yang percayai dipilih oleh Tuhan melalui
jemaat. Oleh sebab itu pelayan gereja harus memahami tanggung jawab yang diberikan. Karena secara konsepsi tugas pelayanan di gereja menitikberatkan sebagai tanggung jawab pribadi antara pelayan  dan  Tuhan.  Hal  ini  meminimalkan  tuntutan  kerja  secara  profesional  sehingga menyebabkan  pelayanan  gereja  memungkinkan  jauh  dari  tata  kelola  yang  baik.  Namun  hal  ini bukan bearti semua gereja tidak mempehatikan unsur profsionalitas pelayannya. (Panggabean & Hariwibowo, 2021) menyatakan bahwa gereja memperhatikan profesionalitas pelayannya dalam pertanggungjawaban  keuangan,  gereja  menuntut  bendahara  gereja  dan  majelis  perbendaharaan harus jujur, memiliki pendidikan minimal setingkat SMA dan memahami manajemen keuangan. Dalam  menerapkan  prinsip  transparansi,  gereja  Merisi  Indah  menyelenggarakan  Persidangan Majelis jemaat (PMJ) dalam membuat keputusan bersama mengenai rencana kerja baik program rutin maupun program non rutin. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, gereja juga menyelenggarakan Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD) (Adi et al., 2020). Dalam PMJD ini jemaat gereja diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun mengevaluasi kinerja pelayan  gereja.  Selain  itu,  gereja  membuat  warta  jemaat  yang  memuat  informasi  mengenai program  kerja  yang  sudah  dilakukan  di  minggu  lalu  atau  yang  akan  dilakukan  di  minggu  yang akan  dating.  Selain  itu,  warta  jemaat  juga  memuat  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  ini berisikan laporan uang masuk atau pun uang keluar.
Gereja  Huria  Kristen  Indonesia  (HKI)  menyelenggarakan  sinode,  yakni  rapat  tertinggi sebagai  ajang  musyawarah  mencari  mufakat  dalam  pengambilan  keputusan.  Sinode  ini dilaksanakan oleh pimpinan pusat HKI yang beada di Pematang Siantar. Untuk di tingkat cabang (daerah)  dan  di  tingkat  jemaat  (gereja),  penyelenggaraan  rapat  di  sebut  sidang.  Selain  sebagai kegiatan  untuk  memilih  pengurus,  sinode  ataupun  sidang  ini  juga  berfungsi  sebagai  wadah pertanggungajawaban pelayanan gereja termasuk perihal laporan keuangan gereja.
(Muslih et al., 2021) mengungkapkan hasil penelitiannya di Gereja Bethei Indonesia (GBI) Rawa Kalong bahwa konsep transparansi gereja tidak terpenuhi, karena meskipun gereja memberikan laporan  keuangan  gereja  namun  pada  rapat  perencanaan  tahun  yang  dilakukan  pada  pertemuan tahunan yang dihadiri dan disetujui oleh Gembala dan jajaran namun sayangnya tidak dihadiri oleh jemaat gereja.
Penerapan akuntabilitas di gereja GKI Merisi  Indah dilakukan dengan cara melaksanakan pertanggungjawaban  keuangan  gereja  yang  terstandarisasi.  Standarisasi  laporan  keuangan  ini ditentukan  oleh  Badan  Pelayanan  Majelis  Klasis  (BPMK)  berupa  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Posisi  Keuangan,  Laporan  Aktivitas  Keuangan,  Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  dan  ditambah Catatan  Arus  Kas  yang  mengacu  pada  PSAK  45  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  gereja. Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Palopo masih memerlukan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangannya karena laporan keuangan masih berupa laporan uang pemasukan dan uang keluar saja. Laporan keuangan yang berkenaan dengan posisi keuangan, aktivitas keuangan, arus kas dan catatan keuangan belumm memenuhi standar akutansi yang baik berdasarkan PSAK 45 (Lilomboba, 2021).
(Adi et al., 2020) menyatakan GJKI Eklesia Salatiga belum memenuhi standar laporan keuangan yang  merujuk  pada  PSAK  45.  Oleh  sebab  itu,  peningkatan  standar  laporan  keuangan  yang memenuhi  standar  PSAK  45  diupayakan  oleh  GJKI  Ekklesia  Salatiga  melalui  pengabdian masyarakat  sebagai  wujud  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  yang  dilakukan  civitas  akademika Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga.
Gereja GBI Rawa Kalong telah membuat laporan keuangan baik secara bulanan dan tahunan secara  sederhana.  Laporan  ini  dibuat  berdasarkan  prinsip  Takut  Kepada  Tuhan  oleh  sebab  itu, jemaat  sebagai  stakeholder  tidak  mempertanyakan  keakuratan  data  laporan  karena  mereka memiliki  keyakinan  sebagai  umat  percaya.  Gereja  Bethel  Rawa  Kalong  tidak  memiliki  auditor eksternal  maupun  internal  untuk  memvalidasi  laporan  keuangan.  Sistem  pertanggungjawaban laporan keuangan adalah berdasarkan falsafah takut akan Tuhan (Sambara & Beloan, 2019).
Berdasarkan  Peraturan  Rumah  Tangga  (PRT),  Gereja  HKI  membentuk  BPK  (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertugas untuk memeriksa harta kekayaan gereja. Terdapat 4 tingkatan BPK, yakni BPK pusat, BPK daerah, BPK resort dan BPK jemaat. BPK bertugas untuk mengawasi serta  memeriksa  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  pelayan  gereja  (BPH).  BPK  ini  juga bertanggung-jawab untuk membuat laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada jemaat. Dengan kata  lain,  gereja  HKI  melakukan  mekanisme  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  sebagai bagian dari tata kelola gereja (Mony & Suhartini, 2022).
(Sriwardhani, 2021) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat gereja-gereja yang belum  dapat  menerapkan  PSAK  45  dalam  laporan  keuangan  nya.  Tercatat  23  gereja  tidak memahami laporan keuangan berdasarkan PSAK 45, 9 gereja sudah mengetahui sistem laporan keuangan namun belum dapat menerapkannya, dan hanya 5 gereja yang sudah dapat memenuhi standar PSAK 45 dalam laporan keuangannya.
(Darnita  &  Triadi,  2022)  menyatakan  bahwa  sebagai  seorang  ahli  manajemen  pelayanan gereja, Hariono Soemarsono, berpendapat bahwa gereja perlu menerapkan tata kelola organisasi yang  bernuansa  nasrani  yang  memadukannya  dengan  dasar-dasar  firman  Tuhan.  Lebih  lanjut Angin dan Yeniretnowati mengemukakan bahwa pemimpin suatu gereja perlu memahami bahwa tata kelola gereja bukan hanya suatu tuntutan tapi juga suatu juga kebutuhan.

## KESIMPULAN
Tata kelola organisasi gereja belum diterapkan pada semua gereja hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pelayan gereja sebagai pengurus gereja bekerja sebagai kerelaan hati sehingga  tidak  ada  tuntutan  untuk  menjadi  profesional  dalam  menjalankan  tugas  panggilannya. Ketidakpahaman  akan  manajemen  organisasi  yang  benar  utamanya  dalam  bidang  keuangan mengakibatkan resiko-resiko atas layanan gereja seperti terjadinya penyimpangan dana, ketidak percayaan jemaat sebagai stakeholders, ketidakakuratan laporan keuangan bahkan mengarah akan kesulitan  pencapaian  tujuan.  Kehadiran  gereja  sebagai  organisasi  yang  melayani  jemaat  harus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan terus meningkatkan kualitas tata kelola gereja sesuai
dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  benar,  memungkinkan  gereja  mampu  melayani  dengan lebih baik.  Oleh sebab itu, pendampingan terhadap gereja akan memberi solusi bagi gereja agar dapat menerapkan tata kelola gereja yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, P. H., Setyaki, R. S., Gunawan, N. B. A., Odu, J. R., Anggraeni, K. S., Samundu, A. T. M.,
Sibi, P. A., & Nainggolan, F. N. H. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Sesuai PSAK No. 45/2011. Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 17– 24.
Borrong, R. P. (2019). Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayanan. Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama , 2 (2).
Darnita, C. D., & Triadi, D. (2022). Strategi Manajemen Keuangan Gereja Kalimantan Evangelis Dalam Bentuk Badan Usaha. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) , 4 (2), 152– 164.
Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (1).
Fuhrotun,  I.  (2022).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Good  Corporate  Governance  Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan , 2 (1), 98–108. Lilomboba, N. (2021). Profesionalitas Pelayan Gereja. JURNAL RUMEA: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen , 1 (2).
Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The effect of tax amnesty and taxpayer awareness to taxpayer compliance  with  financial  condition  as  intervening  variable. E-Repository  Dosen Universitas Gajayana Malang .
McGuire, A. L., Bennett, S. C., Lansley, S. M., Popowicz, N. D., Varano della Vergiliana, J. F., Wong, D., Lee, Y. C. G., & Chakera, A. (2015). Preclinical assessment of adjunctive tPA and DNase for peritoneal dialysis associated peritonitis. PloS One , 10 (3), e0119238.
Mony, T. F. G., & Suhartini, D. (2022). Analisis tata kelola keuangan pada gereja kristen indonesia merisi indah. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (10), 4523–4537.
Muslih, M., Delfira, A., Silalahi, M. U., & Amelia, T. R. (2021). Tata Kelola Gereja Pada Gereja Bethel  Indonesia  (Gbi)  Rawa  Kalong. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  TRI  PAMAS , 3 (2), 101–117.
Panggabean,  J.  S.  E.  A.,  &  Hariwibowo,  I.  N.  (2021).  Keterbukaan  budaya  lokal  dalam akuntabilitas keuangan Gereja Kristen. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 12 (3), 601–619. Robbins,  S.  P.  (2006).  Perilaku  Organisasi,  Alih  Bahasa:  Benyamin  Molan. Jakarta:  PT. Prenhalindo .
Sambara,  K.,  &  Beloan,  B.  (2019).  Laporan  Keuangan  Organisasi  Gereja:  Anlisis  Penerapan PSAK  No.  45  (Studi  Kasus  Pada  Gereje  Toraja  Eben  Haeizer  Di  Palopo). Jurnal  Mirai Management , 4 (2), 354–365.
SINAGA, N. (2023). Penyajian Laporan Keuangan Gereja Hkbp Lawe Sigala-Gala Berdasarkan Isak 35 .
Sriwardhani,  A.  (2021).  Evaluasi  Penerapan  Psak  No.  45  Dan  Pengendalian  Internal  Gereja  Di Wilayah Surabaya, Sidoarjo Dan Gresik. Jurnal Bisnis Terapan , 5 (1), 1–22.

## This Work is Lisensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License