ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 13, No: 01, Juli - 2024 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## URGENSI MUFTI PEREMPUAN DI DUNIA KONTEMPORER PERSPEKTIF MUBADALAH DAN GENDER
Submited: June 2024 Revised: July 2024 Published: July 2024

## Muhammad Syarif Hidayat

## Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
muhammadsyarif@walisongo.ac.id
Abstract: The mufti's position in society is very important in responding to the problems of  the  people.  Moreover,  in  this  contemporary  era  where  science  and  technology  are developing  so  rapidly.  However,  many  women's  problems  do  not  receive  serious attention. This research is intended to find out what is the position and involvement of women  in  a  fatwa  institution  or  becoming  a  mufti.  How  important  its  role  is  in  the contemporary world is seen from the perspective of gender and gender. This research uses qualitative  methods  with  a  type  of  library  research  related  to  several  related  literature. This research also uses thematic analysis to identify the main themes that emerge from the data that has been collected. From this research, it is known that there is no provision or requirement that a mufti must be a man so that women who have adequate qualities and  capabilities  are  worthy  of  being  a  mufti.  Apart  from  that,  the  presence  of  female muftis in the contemporary era is very important to ensure gender justice in society, apart from being an enlightener and provider of solutions to people's problems, especially those related  to  women's  issues.  With  an  effective  empowerment  strategy,  it  is  hoped  that female muftis  can make a major contribution to realizing more equal gender justice in society.
Keywords : Mufti, Women, Contemporary, Mubadala, Gender
Abstrak: Kedudukan  mufti  di  tengah-tengah  masyarakat  sangatlah  penting  dalam merespon problematika umat. Terlebih lagi di era kontemporer ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat. Namun, banyak permasalahan perempuan  kurang  mendapat  perhatian  yang  serius.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagaimana  kedudukan  dan  keterlibatan  perempuan  dalam  sebuah  instusi fatwa atau menjadi seorang mufti? Seberapa penting peranannya di dunia kontemporer dilihat dari sudut pandang mubadalah dan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan beberapa literatur terkait. Penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema- tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Dari penelitian ini, diketahui bahwa  tidak  ada  ketentuan  atau  persyaratan  seorang  mufti  haruslah  laki-laki,  sehingga perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni layak menjadi seorang mufti. Selain itu, kehadiran mufti perempuan di  era kontemporer sangat  penting untuk memastikan  keadilan  gender  dalam  masyarakat,  selain  tentunya  menjadi  pencerah  dan
pemberi solusi problematika umat khususnya terkait dengan masalah perempuan. Dengan strategi  pemberdayaan  yang  efektif,  diharapkan  mufti  perempuan  dapat  memberikan kontribusi  besar  dalam  mewujudkan  keadilan  gender  yang  lebih  merata  dalam masyarakat.
Kata Kunci : Mufti, Perempuan, Kontemporer, Mubadalah, Gender

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  demikian  pesat  memberi warna  baru  dalam  kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Diakui  bahwa  kemajuan  tersebut memberikan dampak positif yang signifikan. Berbagai macam kemudahan, kecepatan dan kesenangan juga kebahagiaan dirasakan oleh masyarakat dalam setiap lini kehidupan. Di sisi  lain,  realita  ini  juga  meniscayakan  lahirnya  problematika  baru  yang  tidak  pernah ditemui bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Lebih dari itu, berbagai macam model dan corak umat Islam dengan kesadarannya masing-masing semakin tumbuh subur dan meningkat  cepat.  Imbas  dari  hal  ini,  umat  pun  bertanya-tanya  bagaimana  problem- problem yang ada tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
Dalam  konteks  ini,  fatwa  menemukan  momentumnya  sebagai  jawaban  atas problematika hukum yang diajukan oleh penanya yang dalam istilah ushūliyyīn disebut dengan al-mustafti (peminta  fatwa).  Fatwa  merupakan  produk  ijtihad  para  ulama mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  hukum  Islam.  Sebagai upaya pengembangan hukum Islam, Ijtihad tidak hanya membutuhkan metodologi yang sistematis dan berakar Islam yang kuat, namun juga landasan teori yang lebih kokoh dan konsisten.  Hal  ini  dimaksudkan,  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Yusdani  dalam Peranan  kepentingan  umum  dan  reaktualisasi  hukum:  kajian  konsep  hukum  Islam Najmuddin  al-Thufi yang dikutip Faridatus  Suhadak,  untuk  memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan dikembangkan secara konsisten. 1 Demikian pentingnya fatwa, maka kedudukan mufti sebagai pemberi fatwa patut diperhatikan. Tidak semua orang layak dan boleh berfatwa. Seorang mufti haruslah orang yang  kapabel  dan  tentunya  paham  dengan  baik  realitas  sosialnya.  Sebuah  fatwa  yang disampaikan  oleh  mufti  cenderung  hanya  berlaku  di  wilayah  tertentu,  karena  adanya perbedaan demografi, struktur sosial, iklim, dan lain sebagainya. 2 Demikian pula, Mufti juga harus memahami dengan baik keadaan mustafti, sehingga jawaban atau fatwa yang dikeluarkan teliti bernas dan tidak membingungkan. 3 Hal ini sesuai dengan prinsip Ushul Fiqih: “Dampak suatu fatwa kadang-kadang lebih berat dari pada fatwa itu sendiri.” Oleh sebab itu, kedudukan mufti dalam Islam sangatlah berat dan penuh dengan risiko, baik di dunia maupun di akhirat. Fatwa yang keliru bisa menyesatkan orang. Mufti juga berbeda
1 Faridatus Syuhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 5, no. 2 (June 30, 2013), https://doi.org/10.18860/J-FSH.V5I2.3010.
2 Muhammad Maulana Hamzah, Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia, Millah , vol. XVII, no.1 (Agustus 2017), 129.
3 Ali Jum’ah, Ṣinā’at al-Fatwā , (Kairo: Nahdet Misr, 2008), hal. 41.
dengan  hakim  dalam  hal  akibat  hukum  dari  produk  hukum  masing-masing.  Para  ahli merumuskan fatwa tersebut sebagai produk hukum tidak mengikat terhadap al-Mustafti . Artinya, apabila seseorang meminta fatwa dan mufti mengusulkan penyelesaian secara hukum,  maka al-Mustafti dapat  menerima dan melaksanakan fatwa tersebut,  namun  ia juga dapat menolak dan tidak melaksanakannya. 4
Begitu  krusialnya  posisi  mufti,  muncul  sebuat  pertanyaan,  apakah  kedudukan mufti itu hanya terbatas pada laki-laki saja atau tidak. Fakta yang ada selama ini bahwa posisi mufti lazimnya dipegang oleh laki-laki. Hal ini tentunya menimbulkan polemik di tengah-tengah umat, ada yang pro dan kontra. Di sisi lain, masalah-masalah yang dihadapi oleh  perempuan  kurang  mendapat  perhatian  yang  memadai. 5 Dinamika  yang  terjadi kemudian  terus  berkembang  menyangkut  keterlibatan  perempuan  untuk  berkiprah  di ranah publik. Jika perempuan diizinkan untuk menjadi pemimpin atau menduduki posisi- posisi tertentu di ranah publik, bagaimana dengan keterlibatannya dalam sebuah instusi fatwa dan menjadi seorang mufti? Seberapa penting  peranannya di  dunia kontemporer dilihat dari sudut pandang mubadalah dan gender? Tulisan ini ingin mengelaborasi lebih jauh mengenai hal tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang  berkaitan  dengan  beberapa  literatur  terkait.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  hukum-normatif,  dengan  menggunakan  sumber  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Adapun  metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode penelusuran  dan  penelitian  dokumentasi  terhadap  bahan  hukum  yang  digunakan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui verifikasi dan  validasi  data  yang  diperoleh.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  induktif dengan mengembangkan hipotesis darinya, dan pencarian data dilakukan  secara iterasi hingga  data  yang  terkumpul  dapat  digunakan  untuk  menyimpulkan  apakah  hipotesis tersebut diterima atau tidak. 6
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis  tematik  untuk mengidentifikasi  tema-tema  utama  yang  muncul  dari  data  yang  telah  dikumpulkan. Menurut Braun dan Clarke, analisis tematik merupakan metode yang sangat efektif dan layak  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  melaporkan  pola-pola  (tema)  dalam sebuah data. Penggunaan analisis tematik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
4 Ibnu  Elmi  Achmad  Slamet  Pelu  dan  Jefry  Tarantang,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Sebagai  Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam , vol. 14, no. 2 (Desember 2020). 307-316. Lihat juga: Mohamad Abdun Nasir, The ʿUlamāʾ, Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia, Islam and Christian-Muslim Relation , vol.25 no.4 (2 Oktober 2014), 489-505.
5 Kuni  Nasihatun  Arifah  and  Dewi  Novitasari,  “Telaah  Feminist  Legal  Theory  Dalam  Kebijakan Pembangunan Nasional,” Jatijajar Law Review 1, no. 2 (October 10, 2023), http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1247., 185
6 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).
mendalam dan komprehensif terhadap urgensi mufti perempuan dalam konteks modern, serta perspektif mubadalah dan gender terhadap peran mufti perempuan. 7

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Fatwa dan Ketentuannya
Fatwa merupakan salah satu hasil dari ijtihad yang memiliki sifat dinamis, tidak mengikat  dan  bisa  dikatakan  lebih  luas  daripada  hasil  ijtihad  ulama  lainnya. 8 Secara Bahasa, fatwa dalam bahasa Arab memiliki asal kata fatwā ( ىوتف ) , yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat, baik menyangkut hukum syariat atau tidak. 9 Dalam istilah ulama ushul, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih  sebagai  jawaban  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa  dalam  suatu  kasus  yang berkaitan dengan hukum syariat. 10 Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan  yang  meminta  fatwa  disebut mustafti .  Peminta  fatwa  bisa  perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. 11
Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa  selain  dirinya.  Adapun  kalau  tidak  ada  orang  lain  yang  bisa  memberi  fatwa  dan masalah  yang  difatwakan  itu  cukup  mendesak  maka  ia  pun  secara  fardu  ‘ain  wajib memberi fatwa atas peristiwa itu. 12
Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain  adalah:  (a)  Fatwanya  harus  didasarkan  kepada  kitab-kitab  induk  yang mu’tabar (menjadi rujukan) agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. (b) Apabila  ia  berfatwa  berdasrkan  qoul  seseorang  alim,  maka  ia  dapat  menunjukan  dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.  (c)  eorang  mufti  harus  mengerti  atau  mengetahui  berbagai  macam  pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya. (d) Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. 13

## 2. Mufti
Seorang  mufti  (pemberi  fatwa)  haruslah  orang  yang  mempunyai  wawasan keilmuan  yang  luas  terutama  dalam  bidang  syariat,  agar  apa  yang  difatwakannya  atas suatu masalah hukum sesuai dan tidak mengada-ada. Al-Imam al-Nawawi menyatakan
7 Virginia  Braun  and  Victoria  Clarke, Thematic  Analysis:  A  Practical  Guide ,  1st  ed.  (London:  SAGE Publications, 2021). 35
8 Zainul Mun’im, “Argumen Fatwa MUI Tentang Kelompok Sempalan Dan Paham Menyimpang 1994- 2011”  ( Thesis ,  UIN  Syarif  Hidayatullah,  2016);  Sofyan  A.  P.  Kau,  “Posisi  Fatwa  Dalam  Diskursus Pemikiran Hukum Islam,” Al-Ulum 10,
no. 1 (June 2010): 177–84, https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/18.
9 Muhammad Taqi Al-Uthmani, Usul Al-Ifta Wa Adabuh (Karachi: Maktabah Ma’arif al-Qur’an, 2011).
10 Muhammad Musthafa al-Zuhayli, ِ Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh al-Islami , 2nd ed., vol. 2 (Beirut: Dar al- Khair, 2006).
11 Abu Zakarya Yahya b. Syarf Al-Nawawi, Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988).
12 Fuad Thohari, Fatwa-Fatwa Di Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).32
13 Fuad Thohari, Fatwa-Fatwa Di Indonesia , 32-33
bahwa seorang mufti haruslah orang yang menjaga keshalihannya. 14 Ini merupakan salah satu syarat penting mengingat posisi seorang mufti yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat. Al-Nawawi juga menguraikan bahwa seorang mufti hendaknya merupakan seorang mukallaf, muslim, terpercaya dan aman dari sifat-sifat tercela, jauh dari kefasikan yang dapat merusak maruah atau kewibawaan dirinya, faqih, cerdas dan punya pikiran jernih,  baik  tindak-tanduk  dan  cara  pengambilan  hukumnya,  dan  memiliki  sikap  yang waspada. 15
Lebih lanjut, Abu Ishaq Ibrahim sebagaimana dikutip Fuad Tohari, menguraikan secara detail tentang syarat-syarat seorang mufti, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mengetahui  sumber hukum,  yaitu al-Qur‟an dan sunah, baik qauliyah , fi’liyah dan taqririyah ;  (2)  Mengetahui  cara  mengambil  hukum  dari  keduanya;  (3)  Mengetahui kaidah-kaidah  ushul  fiqh;  (4)  Mengetahui  bahasa  Arab  dan  tata  bahasa  Arab;  (5) Mengetahui  nasakh,  mansukh,  dan  hukum-hukumnya;  (6)  Mengetahui  ijma’  dan khilafiyah  ulama  terdahulu;  (7)  Mengetahui  cara  mengqiyas  dan  hukum-hukumya;  (8) Mengetahui  ijtihad;  (9)  Mengetahui  cara  mengambil  ‘illat  dan  urutan  dalil-dalil;  (10) Mengetahui cara mentarjih; (11) Harus orang yang dipercaya dan jujur; dan (12) Orang yang tidak menganggap enteng dalam soal agama. 16
Di  sisi  lain,  Fuad  Tohari  mengutip  Imam  Ahmad  Ibn  Hambal  yang mengidentikkan syarat-syarat seorang mufti dengan sifat-sifat yang harus dimiliki, yaitu: (1) Mufti memberi fatwa dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk  sesuatu  kepentingan  seperti  untuk  mencari  pangkat,  kedudukan,  kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Dengan adanya niat yang seperti itu, maka Allah SWT akan memberinya  petunjuk  dalam  melaksanakan  tugasnya.  (2)  Hendaklah  seorang  mufti  itu berwibawa,  sabar  dan  dapat  menguasai  dirinya,  tidak  cepat  marah  dan  tidak  suka menyombongkan  diri.  (3)  Mufti  itu  hendaklah  seorang  yang  berkecukupan  hidupnya, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan itu ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah  dan  Rasul-Nya,  sukar  dipengaruhi  pendapatnya  oleh  orang  lain.  (4)  Hendaklah seorang  mufti  mengetahui  ilmu  kemasyarakatan,  karena  ketetapan  hukumnya  harus diambil  setelah  memperhatikan  kondisi  masyarakat,  memperhatikan  perubahan- perubahan dan sebagainya, sehingga fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat,  sekaligus  dapat  diterima  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Allah  dan Rasul-Nya. 17
Berdasarkan  syarat-syarat  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  seorang  mufti  bukanlah orang sembarangan, namun harus memiliki kapabilitas dan kualitas yang memadai. Tidak hanya  cerdas  secara  intelektual,  matang  secara  emosional,  memiliki  integritas  dan
14 Al-Nawawi, Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti . 18
15 Al-Nawawi, Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti . 19.
16 Fuad Thohari, Fatwa-Fatwa Di Indonesia. 47-48.
17 Fuad Thohari, Fatwa-Fatwa Di Indonesia. 48-49.
keteladanan, namun juga kuat dalam spiritualnya. Hal ini merupakan modal penting bagi seorang mufti dalam kiprahnya untuk umat.

## 3. Urgensi Mufti Perempuan di Masa Kini
Kontroversi keterlibatan perempuan dalam ranah publik khususnya dalam fatwa, belakangan  kembali  mencuat.  Sebagaimana  dilansir  dari  beberapa  media  online, fenomena  ini  mencoba  mengangkat  dan  menghadirkan  ke  tengah-tengah  masyarakat bahwa  sumbangsih  perempuan  di  tengah-tengah  masyarakat  patut  untuk  diperhatikan, meskipun masih ditemui pro dan kontra.
Keputusan  Arab  Saudi  pada  2017  lalu  misalnya  sebagaimana  dilansir  dari NUOnline  yang  telah  mengumumkan  secara  perdana  bahwa  mereka  mengizinkan  dan mendukung  kontribusi  perempuan  untuk  mengeluarkan  fatwa. 18 Jika  Arab  Saudi  telah mengizinkan  secara  resmi,  negara-negara  Arab  lain  semisal  Mesir,  Emirat,  dan  Jordan sejatinya  juga  telah  mengemukakan  kebolehan  mufti  dari  perempuan,  meskipun  tidak secara resmi. 19 Bahkan, di negara tetangga, Malaysia, isu pengangkatan mufti perempuan juga sempat mencuat. 20
Sejatinya,  dalam  literatur-literatur  fiqh,  tidak  ada  ketentuan  atau  persyaratan seorang mufti haruslah laki-laki. Imam al-Nawawi dalam karyanya Adāb al-Fatwā wa al- Mufti  wa  al-Mustafti sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  sama  sekali  tidak menyebutkan kriteria mufti haruslah laki-laki atau perempuan. 21 Dalam syarat itu, Imam An-Nawawi  tidak  membeda-bedakan  orang  merdeka,  budak,  perempuan,  penyandang tunanetra, dan penyandang tunarungu. Selama mereka punya syarat tersebut.
Islam sendiri tidak pernah mengkotak-kotakkan bahkan meninggikan salah satu antara perempuan dan laki-laki. Hanya saja memang ketentuan syariat kepada perempuan lebih  detail  dibandingkan  laki-laki.  Sebagaimana  kewajiban  menuntut  ilmu  yang disyariatkan  untuk  seluruh  umat  muslim  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Tidak  ada larangan  atau  pembatasan  bagi  seorang  perempuan  untuk  belajar  dan  mengajarkan, bahkan berkiprah di bidang apapun yang bermanfaat baginya dan sekitar.
18 “Pertama  Dalam  Sejarah,  Arab  Saudi  Izinkan  Ada  Mufti  Perempuan,”  accessed  July  6,  2024, https://nu.or.id/internasional/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-izinkan-ada-mufti-perempuan-9PXyw .
19 Hasnae  Malih,  “Mufti  Dubai  Yujiz  Al-Fatwa  Li  al-Nisa,”  accessed  July  6,  2024, https://www.france24.com/ar/20090304-united-arab-emirates-islam-mufti-announce-fatwa-allow- muslim-women-become-mufti  ;  Ahmed  al-Shareef,  “Fatwa  Imaratiyah  Tujiz  Li  Al-Mar’aj  an  Takun Muftiyah
Rasmiyah Li al-Duwal,” accessed July 6, 2024, https://www.alarabiya.net/articles/2009%2F03%2F01%2F67505?__cf_chl_tk=JcVaeQ5MBX1G89RThK GMElaMlOUq6f1unGLYOW84USc-1704556514-0-gaNycGzNFhA  ;  “ جي :ةعمج يلع  .د بصنم  يلوت  ةأرملل  زو يتفملا - داحتلاا رابخلأل,”  accessed  July  6,  2024,  https://www.aletihad.ae/article/11394/2013/%D8%AF- %D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9:- %D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9- %D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8- %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A.
20 Irwan Mohd Subri et al., “Pelantikan Mufti Wanita Di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti,” Journal of Fatwa Management and Research 9, no. 1 (July 12, 2017): 75–85, https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL9NO1.40.
21 Al-Nawawi, Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti . 19-20
Kita juga perlu melihat sejarah masa-masa awal Islam. Pada masa Khalifah Umar bin  Khattab, penentuan  orang-orang yang boleh  berfatwa sangatlah selektif. Ada lebih dari  130  sahabat  yang  berfatwa,  namun  hanya  beberapa  sahabat  yang  fatwanya  paling banyak, salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah r.a yang juga merupakan sahabat perempuan  yang  paling  banyak  meriwayatkan  hadis.    Para  sahabat  Nabi  lainnya  pun banyak yang merujuk dan bertanya perihal agama kepada Aisyah r.a semenjak wafatnya Nabi Muhammad saw., terutama perihal perempuan dan juga rumah tangga.
Selain itu, tak sedikit  pula perempuan terdahulu  yang mahir dan alim  sehingga menjadi mufti dan pengajar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya riwayat figur ulama besar laki-laki yang setelah ditelusuri berguru pada perempuan ulama.
Husein Muhammad dalam bukunya Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah menyebutkan bahwa Al-Sakhawi mencatat bahwa pada kamus-kamus biografi terdapat 1.075 perempuan ulama dan ahli fikih terkemuka, 405 diantaranya adalah ulama hadis atau  ahli  fikih.  Banyak  sekali  deretan  perempuan  ulama  yang  cemerlang  pada  masa dahulu. Seperti salah satunya Sayyidah Nafisah (cicit dari nabi Muhammad saw.) yang sudah lazim di telinga kita bahwa beliau merupakan Waliyullah perempuan dan guru dari Imam Syafi’i juga Imam Ahmad bin Hanbal. 22
Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  dalam  Islam,  terutama dalam  bidang  keilmuan  Islam  seperti  fiqh,  dan  fatwa,  sangat  penting  dan  patut dipertimbangkan.  Selain  itu,  di  era  modern  saat  ini,  di  mana  banyak  masalah  yang dihadapi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perempuan,  Artinya,  sangat  penting  untuk memiliki  mufti  perempuan.  Perempuan  yang  memiliki  kemampuan  untuk  memahami kesulitan yang terkait dengan al-Ahwāl al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) lebih sulit bagi perempuan  yang  mufti  laki-laki  tidak  dapat  mencapainya.  Akibatnya,  kebutuhan masyarakat akan mufti perempuan meningkat.
Jika  dilihat  dalam  sudut  pandang  mubadalah,  hal  ini  akan  semakin  relevan. Konsep mubadalah atau resiprokal menekankan akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan.  Teori yang dikembangkan  oleh  Faqihuddin  Abdul  Kodir  ini  sebagai  sebuah  cara  pandang  dalam relasi  antara  dua  pihak  yang  mengandung  nilai  dan  semangat  kemitraan,  kerja  sama, kesalingan,  timbal  balik,  dan  prinsip  resiprokal.  Relasi  tersebut  berlaku  secara  umum antara sesama manusia, negara dan rakyat, guru dan murid, orang tua dan anak, mayoritas dan  minoritas  dan  lainnya.  Dalam magnum  opus -nya  “Qira’ah  Mubadalah  Tafsir Progresif  untuk  Keadilan  Gender,  Islam”  Faqihuddin  menitikberatkan  pembahasan tentang  mubadalah  pada  relasi  laki-laki  dan  perempuan  di  ruang  publik  maupun domestik. 23 Terma  Mubadalah  ini  juga  diterapkan  sebagai  sebuah  metode  interpretasi terhadap  teks-teks  sumber  Islam  yang  meniscayakan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai
22 Husein  Muhammad, Perempuan  Ulama  Di  Atas  Panggung  Sejarah ,  1st  ed.  (Yogyakarta:  IRCiSoD, 2020). 33-65
23 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 55-95
subjek yang setara, yang keduanya disebut oleh teks dan harus tercakup  dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. 24
Konsep atau term mubadalah dilandasi oleh tiga premis dasar berikut, antara lain: (1)  Bahwa  Islam  hadir  untuk  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  teks-teksnya  harus menyasar  keduanya.  (2)  Bahwa  prinsip  relasi  antara  keduanya  adalah  kerja  sama  dan kesalingan,  bukan  hegemoni  dan  kekuasaan.  (3)  Bahwa  teks-teks  itu  terbuka  untuk dimaknai ulang agar memungkin kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. 25
Dalam  perspektif  ini,  maka  sejatinya  sah-sah  saja  jabatan  mufti  dipegang  oleh perempuan. Apalagi jika memang dia memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni. Sudah selayaknyalah, mufti perempuan tampil di tengah-tengah masyarakat, bersinergi dengan mufti laki-laki lainnya dalam menjawab problematika umat di era kontemporer ini.
Menegaskan hal tersebut, perspektif gender juga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir. Gender mengacu pada peran, perilaku, spiritualitas, dan karakteristik emosional yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan, dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis mereka, termasuk sejarah dan budaya (non-biologis) Itu adalah sebuah konsep. Gender menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin atau biologi. Konsep budaya ini bertujuan untuk menekankan perbedaan peran, perilaku, spiritualitas, dan  karakteristik  emosional  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Pemahaman  tentang  seks,  sebaliknya,  tidak  mengenal  ruang  dan  waktu, bersifat universal, tidak berubah, dan tidak tergantikan. Karena seks merupakan anugerah kodrati dari Tuhan yang tidak dapat tergantikan, bersifat biologis dan kodrati serta tidak dapat diubah, begitu pula secara sosial dan budaya. budaya dan tradisi. 26
Menurut  Mansour  Fakih,  ketidaksetaraan  gender  diwujudkan  dalam  berbagai bentuk ketidakadilan: 1) proses marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, 2) subordinasi atau keyakinan bahwa seseorang tidak berperan  dalam pengambilan keputusan politik, dan  3)  fiksasi  melalui  pembentukan  gagasan  atau  pelabelan  negatif,  4)  kekerasan (violence), 4) stres, jam kerja yang panjang dan beban kerja yang lebih tinggi, sosialisasi ideologi, dan nilai-nilai peran gender. 27
Pada  poin  subordinasi  kaum  muslimat,  sudah  menjadi  keyakinan  di  tengah masyarakat bahwa kedudukan perempuan cenderung ‘di bawah’ laki-laki. Hal ini ternyata memiliki akar sejarah yang kuat, mengacu pada tafsiran agama dalam teks-teks syariat. Dalam  ayat al-rijāl  qawwāmūn  ‘ala  al-Nisā’ (Q.S.  Al-Nisa:34),  seringkali  dimaknai bahwa  laki-laki  merupakan  pemimpin  bagi  perempuan.  Menurut  Ali  Engineer, sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakih, makna qawwām tersebut hendaknya dipahami
24 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam . 117-124.
25 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam . 124-135
26 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial , 15th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
27 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial , 12-23.
sebagai  deskripsi  keadaan  struktur  dan  norma  sosial  masyarakat  pada  masa  itu  dan bukanlah  suatu  ajaran  yang  harus  dipraktekkan.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman, realita  yang  dihadapi  pun  berbeda.  Jika  dahulu  perempuan  dianggap  lebih  rendah  dari laki-laki dan harus mengabdi  padanya dengan landasan ayat  tersebut,  kini pemahaman tersebut  perlahan berubah.  Dari uraian ini pula, terlihat  bahwa tafsiran terhadap ajaran agama  sangat  dipengaruhi  oleh  sudut  pandang  sang  penafsir,  yang  kebanyakannya berkaitan erat dan ditentukan oleh sejauh mana keuntungan spiritual dan material yang diperoleh.  Artinya,  bahwa  tafsiran  agama  itu  memiliki  keterkaitan  dari  segi  aspek ekonomi, politik, budaya dan ideologi yang melingkupinya. 28
Menurut  Fakih,  keyakinan  tersebut  sejatinya  tidaklah  menjadi  masalah  selama ‘kepemimpinan’ laki-laki itu adil dan tidak menindas. Namun problem lain justru timbul yang  menganggap  bahwa  perempuan  adalah  ‘subordinasi’  dari  laki-laki,  meskipun nyatanya jika perempuan tersebut lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak, dia tetaplah harus dipimpin. Cara pandang ini beimplikasi pada semua tafsiran agama yang ujungnya melahirkan ketidakadilan. Hal ini kemudian berpengaruh pada posisi kaum perempuan, dari tataran rumah tangga, masyarakat,  ibadah keagamaan, politik atau bahkan sebagai pemangku  kebijakan  dalam  suatu  tatanan  organisasi  dan  dunia  kerja.  Bentuk  ketidak adilan gender ini haruslah disingkirkan, sehingga perempuan mempunyai peluang yang sama  dengan  laki-laki  untuk  memimpin  rumah  tangga,  peribadatan,  organisasi  bahkan menjadi  kepala  negara. 29 Jika  terus  dibiarkan,  pandangan  semacam  ini  akan  dianggap lumrah dan biasa. 30
Dengan kacamata ini, kedudukan mufti perempuan di tengah-tengah masyarakat pun layak untuk diperhitungkan. Realita kontemporer yang semakin maju dalam segala hal,  menuntut  untuk  dicari  solusinya.  Berbagai  macam  problematika  yang  dihadapi perempuan, harus dipecahkan yang tentunya akan lebih tepat jika dicermati dan tanggapi secara serius oleh perempuan itu sendiri. Pada tataran ini, kedudukan mufti perempuan menemukan momentumnya.

## D. Kesimpulan
Dalam  dunia  kontemporer,  kehadiran  mufti  perempuan  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan  dapat  menangani  masalah  khusus  yang dihadapi  oleh  perempuan.  Dengan  menggunakan  perspektif  gender  dan  mubadalah, diharapkan  mufti  perempuan  dapat  memberikan  fatwa  yang  lebih  berfokus  pada kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga masyarakat dapat mencapai  keadilan yang  lebih  merata.  Strategi  pemberdayaan  yang  efektif  diperlukan  untuk  mengatasi tantangan budaya, sosial, institusional,  dan legal yang dihadapi  oleh mufti perempuan.
28 Mansour  Fakih,  “Posisi  Kaum  Perempuan  Dalam  Islam:  Tinjauan  Analisis  Gender,” Tarjih:  Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 1, no. 1 (June 6, 1996): 22–37, https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/1103.
29 Mansour Fakih, “ Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender ,” 30.
30 Mohd. Anuar Ramli, “Analisis Gender Dalam Hukum Islam,” Jurnal Fiqh 9, no. 1 (December 30, 2012): 137–62, https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL9NO1.6.
Oleh  karena  itu,  diharapkan  bahwa  mufti  perempuan  dapat  berkontribusi  besar  dalam mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV. Syakir Media Press,
2021.
Al-Nawawi, Abu Zakarya Yahya b. Syarf. Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti . Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.
al-Shareef, Ahmed. “Fatwa Imaratiyah Tujiz Li Al-Mar’aj an Takun Muftiyah Rasmiyah
Li al-Duwal.” Accessed July 6, 2024. https://www.alarabiya.net/articles/2009%2F03%2F01%2F67505?__cf_chl_tk=Jc VaeQ5MBX1G89RThKGMElaMlOUq6f1unGLYOW84USc-1704556514-0- gaNycGzNFhA.
Al-Uthmani, Muhammad Taqi. Usul Al-Ifta Wa Adabuh . Karachi: Maktabah Ma’arif al- Qur’an, 2011.
al-Zuhayli,  Muhammad  Musthafa. Al-Wajiz  Fi  Usul  al-Fiqh  al-Islami .  2nd  ed.  Vol.  2. Beirut: Dar al-Khair, 2006.
Arifah,  Kuni  Nasihatun,  and  Dewi  Novitasari.  “Telaah  Feminist  Legal  Theory  Dalam Kebijakan  Pembangunan  Nasional.” Jatijajar  Law  Review 1,  no.  2  (October  10, 2023). http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1247.
Braun,  Virginia,  and  Victoria  Clarke. Thematic  Analysis:  A  Practical  Guide .  1st  ed. London: SAGE Publications, 2021.
Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial . 15th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
———.  “Posisi  Kaum  Perempuan  Dalam  Islam:  Tinjauan  Analisis  Gender.” Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 1, no. 1 (June 6, 1996): 22–37. https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/1103.
Kau, Sofyan A. P. “Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam.” Al-Ulum 10, no. 1 (June 2010): 177–84. https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/18.
Kodir, Faqihuddin Abdul. Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam . Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Malih,  Hasnae.  “Mufti  Dubai  Yujiz  Al-Fatwa  Li  al-Nisa.”  Accessed  July  6,  2024. https://www.france24.com/ar/20090304-united-arab-emirates-islam-mufti- announce-fatwa-allow-muslim-women-become-mufti.
Mohd  Subri,  Irwan,  Ahmad  Wifaq  Mokhtar  ii,  Azman  Ab  Rahman  iii,  Hishomudin Ahmad  iv,  Norzulaili  Mohd  Ghazali,  and  Nur  Fatin  Halil  vi.  “Pelantikan  Mufti Wanita  Di  Malaysia:  Analisis  Pandangan  Jabatan  Mufti.” Journal  of  Fatwa Management and Research 9, no. 1 (July 12, 2017): 75–85.
https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL9NO1.40.
Muhammad, Husein. Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah . 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
Mun’im,  Zainul.  “Argumen  Fatwa  MUI  Tentang  Kelompok  Sempalan  Dan  Paham Menyimpang 1994-2011.” Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
“Pertama Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Ada Mufti Perempuan.” Accessed July 6,
2024. https://nu.or.id/internasional/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-izinkan-ada- mufti-perempuan-9PXyw.
Ramli,  Mohd.  Anuar.  “Analisis  Gender  Dalam  Hukum  Islam.” Jurnal  Fiqh 9,  no.  1 (December 30, 2012): 137–62. https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL9NO1.6.
Syuhadak,  Faridatus.  “Urgensi  Fatwa  Dalam  Perkembangan  Hukum  Islam.” De  Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 5, no. 2 (June 30, 2013). https://doi.org/10.18860/J- FSH.V5I2.3010.
Thohari, Fuad. Fatwa-Fatwa Di Indonesia . 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
“د.  ةعمج  يلع:    يتفملا  بصنم  يلوت  ةأرملل  زوجي-  رابخلأل  داحتلاا.”  Accessed  July  6,  2024.
https://www.aletihad.ae/article/11394/2013/%D8%AF- %D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9:- %D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2- %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9- %D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8- %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A.