## ANALISIS KEBIJAKAN AGRARIA PASCA REFORMASI

## Heriyanto
Notaris di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan E-mail: Heri.id91@gmail.com

## Abstract
More  than  20  years  of  reform  in  Indonesia,  however,  specifically  in  the  issue  of  agrarian reform, many civic groups and academics consider that the agenda has not become a serious concern  for  every  post-Reform  Indonesian  President.  People  still  often  have  to  deal  with Corporations in order to defend their own land, which has been occupied and cultivated for so long. The high level of agrarian conflicts shows that this commitment is not serious. Especially with the birth of the Job Creation Act which is considered to be a big obstacle for the people. This  paper  aims  to  analyze  the  post-reform  agrarian  policy,  and  uses  the  perspective  of  the Fifth  Precepts  of  Pancasila  and  Article  33  of  the  1945  Constitution  as  the  philosophical, ideological,  and  juridical  foundations.  And  using  normative  research.  Researchers  try  to elaborate  on  how  the  ideal  conception  of  agrarian  reform  in  Indonesia  and  also  the realization of policies from this ideal conception by Indonesian leaders post-reform.
Keywords: agrarian reform; goverment policy; post-reform

## Abstrak
Reformasi  di  Indonesia  telah  lebih  dari  20  tahun,  namun  dalam  hal  reforma  agraria,  banyak kalangan  dan  akademisi  menganggap  agenda  tersebut  belum  menjadi  perhatian  serius  oleh presiden-presiden Indonesia pasca Reformasi. Sering kali masyarakat harus berurusan dengan perusahaan  untuk  mempertahankan  tanah  mereka  sendiri,  yang  telah  lama  diduduki  dan digarap.  Tingginya  konflik  agraria  menunjukkan  bahwa  komitmen  ini  tidak  serius.  Apalagi dengan  lahirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  dinilai  menjadi  kendala  besar  bagi masyarakat.  Tulisan ini  bertujuan  untuk menganalisis  kebijakan agraria  pasca  reformasi, dan menggunakan  perspektif  Sila  Kelima  Pancasila  dan  Pasal  33  UUD  1945  sebagai  landasan filosofis,  ideologis,  dan  yuridis.  Dan  menggunakan  penelitian  normatif.  Peneliti  mencoba menguraikan  bagaimana  konsepsi  ideal  reforma  agraria  di  Indonesia  dan  juga  realisasi kebijakan dari konsepsi ideal tersebut oleh para pemimpin Indonesia pasca reformasi.
Kata Kunci : reforma agraria, kebijakan pemerintah, pasca reformasi

## PENDAHULUAN
Sudah sekitar 23 tahun Indonesia hidup  di  bawah  panji  reformasi.  Sejak tahun 1998 yang monumental,
Indonesia  telah  mengalami  kemajuan yang  cukup  jauh  ke  arah  yang diinginkan,  meskipun  bukan  berarti tidak  ada  catatan  khusus  mengenai evaluasi  agenda  reformasi  ini.  Mulai dari masalah kepemimpinan tirani yang menjadi  demokratis,  hingga  agenda
reforma  agraria  yang  terus  menjadi jargon  politik  para  elite  di  setiap menjelang musim Pemilu.
Sudah  ada  beberapa  Presiden setelah  Presiden  Suharto,  tetapi  tidak ada yang memperhatikan agenda reforma  agraria  secara  serius.  Seolah agenda  ini  tidak  penting,  padahal dalam  statistik  banyak  sekali  angka- angka  yang  dapat  menjelaskan  kepada publik betapa pentingnya agenda
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
reforma agraria sehingga segera menjadi  perhatian  utama  Pimpinan Nasional,  sehingga  berbagai  macam konflik  dan  korban  jiwa  yang  tidak diperlukan dapat dihindari sejak dini.
Namun, karena persoalan pertanahan  ini  berbenturan  langsung dengan  agenda  industrialisasi  yang melibatkan  korporasi  global,  apalagi jika dikaitkan dengan persoalan penanaman modal asing dan pertumbuhan  ekonomi  yang  seringkali menjadi  indikator  keberhasilan  sebuah Rezim, maka tentu saja masalah agraria ini  harus  diatasi  dengan  berbagai  cara menghadapi proyek-proyek besar bergengsi..
Menurut  catatan  LIPI,  saat  ini  di Indonesia  telah  terjadi  aksi  ribuan petani  dari  Desa  Senyerang,  Tanjab Barat  Jambi,  yang  tergabung  dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ) berupaya menduduki  kembali  tanah  pertanian dan tanah adat mereka yang telah disita oleh anak perusahaan Sinarmas Forestry , PT. Wira Karya Sakti (WKS). Untuk  menuju  lahan  yang  akan ditempati, para petani terpaksa membangun  jembatan  darurat  karena jembatan  semula  sengaja  diputus  oleh perusahaan.  Konflik  antara  petani  dan perusahaan  telah  terjadi  sejak  tahun
2001  dimulai  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Daerah  Nomor  52  oleh Bupati  Tanjung  Jabung  Barat,  Usman Ermulan.  Perda  tersebut  berisi  tentang konversi  areal  pengelolaan  rakyat seluas  52.000  hektar  dengan  status Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan Produksi (HP), kemudian diserahkan kepada PT. WKS untuk  dikelola  menjadi  usaha  Hutan Tanaman Industri (HTI). 1
Berbekal  SK  Menteri  Kehutanan No.  64/Kpts-II/2001,  tanpa  proses negosiasi dengan masyarakat, PT WKS menggusur tanah petani dan tanah adat masyarakat  Senyerang  dan  sekitarnya untuk  ditanami  tanaman  akasia  – tanaman eucalyptus . Kegiatan pembukaan lahan perusahaan dilakukan  dengan  cara  kekerasan, dikawal oleh aparat kepolisian/TNI dan preman.  Pada  tahun  2010  bentrokan antara petani dan polisi yang dikerahkan oleh perusahaan menyebabkan satu warga tewas. Tuntutan  petani  adalah  pengembalian seluruh  7.224  hektar  lahan  yang terletak  dari  kanal  1  hingga  kanal  19 yang  disita  oleh  PT.  WKS.  Menurut
1 Pandu  Yuhsina  Adaba,  “Urgensi  Reforma Agraria Di Indonesia,” link: http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik- nasional/776-urgensi-reforma-agraria-di- indonesia.pdf, 2021.
para  petani,  lahan  tersebut  merupakan satu-satunya  lahan  yang  dikelola  oleh masyarakat  Senyerang  yang  masih tersedia  untuk  meningkatkan  taraf hidup mereka. 2
Sementara  itu,  Komnas  HAM merilis,  konflik  agraria  terus  meluas. Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak  terpenuhinya  rasa  keadilan  bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan  hidupnya  pada  tanah dan  sumber  daya  alam.  Pada  tahun 2017  terdapat  1.162  kasus  pengaduan ke  Komnas  HAM,  269  kasus  atau 23,14%  terkait  konflik  agraria.  Pada periode  2018  sampai  April  2019, tercatat  196  kasus  konflik  agraria  di Indonesia  yang  ditangani  Komnas HAM, insiden terbesar di 29 provinsi. 3
Komnas  HAM  telah  mengamati lima  kasus  konflik  agraria  yang  belum terselesaikan,  yaitu  pertama,  sengketa tanah  di  Taman  Nasional  Baluran, Situbondo,  Jawa  Timur.  Ada  sekitar 500 KK dan 1.450 jiwa yang menghuni lahan seluas 363 hektar sebagai petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
Mereka  menjadi  korban  penetapan lokasi  sebagai  Suaka  Margasatwa
2 Pandu Yuhsina Adaba 3 Lusia  Arumingtyas,  “Catatan  Akhir  Tahun: Reforma  Agraria  Masih  Jauh  dari  Harapan,” https://www.mongabay.co.id/2019/12/31/catata n-akhir-tahun-reforma-agraria-masih-jauh-dari- harapan/, 2021.
Baluran  pada  tahun  1937.  Pada  tahun 1975,  izin  PT  Gunung  Gumitir dikeluarkan di kawasan Taman Nasional. Kedua, ada 61 tersangka dari kalangan petani dan Suku Anak Dalam Jambi  (versi  Polda  Jambi)  atau  119 orang  dari  versi  Pemkab  Batanghari. Ketiga,  kasus  meninggalnya  35  orang di bekas lubang tambang di Kalimantan Timur, keempat, penolakan izin pengusahaan hutan tanaman industri di Siberut, Kepulauan Mentawai. Kelima, sengketa tanah di Urut Sewu, Kebumen, Jawa  Tengah  yang  memicu  konflik berkepanjangan  antara  petani  dengan TNI. 4
Berdasarkan  data  Komnas  HAM dalam  lima  tahun  terakhir,  pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan  bahwa  konflik  agraria merupakan  masalah  mendasar  dan butuh  solusi  yang  mendesak.  Luas wilayah  konflik  mencapai  2.713.369 hektar  dan  tersebar  di  33  provinsi  di berbagai  sektor.  Tercatat  42,3%  atau 48,8  juta  penduduk  desa  berada  di kawasan hutan. 5
Pemikiran tentang perlunya memperbaiki struktur kepemilikan tanah dalam masyarakat telah berkembang  jauh  sebelum  Undang-
4 Lusia Arumingtyas
5 Lusia Arumingtyas
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Undang Pokok Agraria (UUPA)
diundangkan pada tahun 1960. Menurut  Tjondronegoro,  para  pemikir negara  ini  setelah  masa  kemerdekaan telah  menyadari  pentingnya  perbaikan struktur pemilikan tanah dalam masyarakat,  selain  berkaitan  dengan hak  atas  penghidupan  yang  lebih  baik, upaya ini menjadi dasar untuk mengubah  struktur  ekonomi  agraris menjadi struktur ekonomi yang didasarkan pada pembangunan industri dan  pertanian  yang  seimbang.  Untuk mencapai  keseimbangan  di  atas,  hanya mungkin ketika pertanian telah menjadi basis  ekonomi  yang  kuat  di  pedesaan, masalahnya sekarang adalah bahwa apa yang  dicanangkan  para  pemikir  ini tidak  secara  konsisten  dilaksanakan oleh  para  pelaksana  dan  perencana pembangunan setelah itu.
Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk mengangkat  tema  reforma  agraria  ini, khususnya  masalah  yang  berjudul “ analisis  kebijakan  agraria  pasca reformasi ”  sebagai  bahan  penelitian penulis,  dengan  harapan  kedepannya penelitian  ini  dapat  menjadi  dasar analisis.  dan  kajian  oleh  Pemerintah dan  pemangku  kepentingan  lainnya dalam  merumuskan  kebijakan  di  yang berkaitan  dengan  permasalahan  agraria
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.  Sehingga  dalam  penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana konsepsi Agraria yang ideal di  Indonesia  menurut  Undang-Undang Pokok Agraria serta bagaimana realisasi  kebijakan  agraria  menurut Undang-Undang  Pokok  Agraria  pasca reformasi.

## PEMBAHASAN

## A. Konsepsi Ideal Reforma Agraria
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria 1. Periode  Sebelum  Agrarische Wet
Konflik pendekatan antara Liberal  dan  kelompok  konservatif  di Belanda mengakibatkan raja mengeluarkan instruksi kepada Gubernur  Jenderal  untuk  melakukan survei  di  Jawa,  pada  tahun  1870  (hasil survei  tanah  di  Jawa  belum  disusun), Pemerintah Belanda mengeluarkan Agrarische Wet yang isinya menekankan  dua  hal:  kemungkinan perusahaan swasta membuka perkebunan dan pengakuan keberadaan tanah adat atas hak ulayatnya.
Kaum liberal menekankan perlunya  perusahaan  swasta  untuk diizinkan mengolah tanah, yaitu dengan  mengakui  hak  kepemilikan individu  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
penduduk  asli  Indonesia  sehingga tanah tersebut  dapat  disewa atau dijual oleh  mereka;  dan  menyatakan  semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan  sebagai  tanah  negara.  Oleh karena  itu,  tersedia  lahan  yang  cukup untuk  disewakan  kepada  pihak  swasta untuk  jangka  waktu  yang  lama  (99 tahun)  dengan  tingkat  harga  yang rendah. Konservatif menentang proposal ini dengan berargumen bahwa hak  masyarakat  adat  atas  tanah didasarkan pada kondisi asli, kepemilikan  bersama  dan  adat  yang tidak dapat  didamaikan  dengan konsep barat modern tentang "hak milik". 6
Hingga awal abad ke-19, kebijakan Agrarische Wet tidak berubah  secara  mendasar,  pemerintah hanya mengeluarkan sewa tanah tahunan  yang  berlaku  untuk  jangka waktu  tertentu.  Tujuan  dari  kelompok Liberalis adalah: 7
1. Agar pemerintah memberikan pengakuan  penguasaan  tanah  oleh penduduk  asli  sebagai  hak  milik mutlak (eigendom),
yang
memungkinkan  penjualan  dan  sewa
6 J.S.  Furnivall, Netherlands  India,  A  Study  of Rural Economy (London: Cambridge University  Press,  1939),  dalam  Mochammad Tauchid, Masalah Agraria II (Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952).
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008).
karena  tanah  di  bawah  hak  ulayat tidak boleh dijual atau disewakan.
2.  Sehingga  dengan  prinsip  domain, pemerintah memberikan kesempatan kepada  pihak  swasta  untuk  dapat menyewakan  tanah  yang  berjangka panjang  dan  murah  yang  nantinya akan diberikan hak erfpacth.
Agrarisce  Wet adalah  Undang- undang  (yang  dalam  bahasa  Belanda kata " Wet " berarti Hukum) yang dibuat di Belanda pada tahun 1870, Agrarisce Wet diundangkan  pada  S-1870-55 selain  paragraf  baru  dalam  Pasal  62 Regerings  Reglement Hindia  Belanda tahun 1854, awalnya terdiri dari 3 ayat. Dengan  penambahan  5  paragraf  baru (paragraf  4  sampai  8)  oleh Agrarisce Wet , Regerings Reglement terdiri dari 8 paragraf. Sebagai peraturan pelaksanaan Agrariche  Wet ,  dengan Keputusan  Raja  tanggal  20  Juli  1980 No.  15  dikeluarkan  Keputusan  Agraria ( Agrarisch  Besluit atau  Perpu)  dengan S. 1870-118, yang berlaku untuk Jawa- Madura. Sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pada  masa  penjajahan  Jepang peraturan  pertanahan  yang  berlaku sebelum masa penjajahan Jepang masih berlaku, karena masa penjajahan begitu singkat  sehingga  belum  terpikirkan
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
untuk merubah undang-undang pertanahan.  Tidak  banyak  yang  bisa dideskripsikan  tentang  hukum  agraria di  zaman  Jepang,  kecuali  kekacauan dan ketidakpastian penguasaan dan hak atas  tanah  seperti  dalam  keadaan perang.  Pemerintah  Jepang  dalam menerapkan kebijakan pertahanan dapat  dikatakan  hampir  sama  dengan kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda. Penduduk Jepang mengeluarkan kebijakan  yang  dituangkan  dalam Osamu Serey nomor 2 tahun 1944, dan yang  terakhir  Osamu  Serey  nomor  4 dan 25 tahun 1944. 8
Dalam  Pasal  10 Osamu  Serey disebutkan  bahwa  untuk  sementara waktu  dilarang  keras  menyimpan barang  tidak  bergerak,  surat  berharga, deposito  bank,  dan  sebagainya  tanpa mendapat  izin  terlebih  dahulu  dari tentara Dai Nippon . Tanah-tanah pribadi itu dikelola oleh kantor siryooty kanrikosya , di mana tanah-tanah khusus  itu  tidak  lagi  diusahakan  atas dasar hak ketuanan. 9

## 2. Periode Agrarische Wet
Agrarische  belsuit hanya  berlaku di  Jawa  dan  Madura,  sehingga  apa
8 AP. Parlindungan, Penerapan Masalah dalam UUPA (UndangUndang Pokok Agraria ) (Bandung: Mandar Maju, 1993).
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria
yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  yang berbunyi  “dengan  tidak  mengurangi berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal  2 dan  3 Agrarische  Wet ,  asas  semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak  lain  sebagai  hak eigendom , adalah domein  (milik) negara".  Hal  ini dikenal  dengan  istilah Varklaring domein (pernyataan  domain)  yang semula  hanya  berlaku  di  Jawa  dan Madura saja, tetapi kemudian pernyataan  domain  juga  diterapkan untuk  wilayah  pemerintahan  langsung di  luar  Jawa  dan  Madura,  dengan peraturan  yang  diundangkan  dalam S.1875-119.
Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan peraturan perundang- undangan  mempertahankan domain verklaring , yang berfungsi:
1. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah  yang  diwakili  oleh negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan  tanah  dengan  hak-hak barat yang diatur dalam KUHPerdata,  seperti  hak efparth , hak  opstal  dan  lain-lain.  Dalam rangka verklaring domain, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan mengalihkan  hak  milik  negara kepada penerima tanah. 2. Di bidang “bukti kepemilikan”. Pada tahun 1874 pemerintah
mengeluarkan Staadblad Nomor  97 yang  mengatur  bahwa  tanah-tanah
yang  menjadi  kewenangan  desa adalah tanah penggembalaan
bersama,  tanah  untuk  pertanian penduduk yang terus menerus, tanah untuk  kepentingan  umum,  selain tanah-tanah  tersebut,  bila  akan digunakan harus dengan izin pemerintah.  Faktanya, staadblad ini menimbulkan  berbagai  kontradiksi. Dengan berbagai kontradiksi
tersebut, pemerintah akhirnya mendapatkan hak ulayat atas kepemilikan  sebidang  tanah  yang berasal dari pengolahan atau pengambilan  hasil  hutan  dengan diakui  dan  disetujui  oleh  tetangga, kepala  desa  dan  warga.  Sejak  saat itu terjadi penguatan konflik kepentingan  antara  masyarakat  adat dengan  pemerintah  terkait  tanah dengan hak milik dan hak ulayat. 10
Kemudian  pada  waktu  itu  juga ada tanah yang disebut
Landerijenberzitrecht oleh Gouw  Giok Siong disebut  sebagai  tanah Tioghoa , karena subyeknya terbatas pada golongan Asia Timur khususnya orang Tionghoa ,  golongan  ini  memiliki banyak  tanah  di  sekitar  Jakarta, Karawang  dan  Bekasi  yang  disebut “tanah  pribadi”  dengan  “hak  usaha”, seperti  hak  masyarakat  hukum  adat apabila tanah pribadi yang bersangkutan dikembalikan kepada negara, maka hak usaha pemegang hak
10 Boedi Harsono
tersebut menjadi hak milik ulayat, yang subyeknya  adalah  asing  timur,  pada mulanya disebut “ altijddurende erfpacht ",  maka  dengan  S.1926-121 menjadi Landerijenberzitrecht ,  pada hakikatnya  hak  ini  tidak  berbeda dengan hak milik ulayat.
Kemungkinan  bagi  masyarakat non-pribumi  untuk  memperoleh  hak atas tanah ulayat dibatasi oleh peraturan yang dikenal dengan larangan pemindahtanganan tanah ( ground  vervreemdingsverbod )  yang diatur dalam S.1875-179, yang menyatakan  bahwa  “hak  milik  ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat tidak  dapat  dialihkan  kepada  bukan penduduk  asli”,  oleh  karena  itu  segala perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan  secara  langsung  atau tidak  langsung  mereka  batal  demi hukum. 11

## 3. Setelah Indonesia Merdeka
Tahun  1960  merupakan  tahun emas  bagi  hukum  agraria  nasional, karena  pada  tahun  itulah  lahir  UU  No. 5  Tahun  1960  yang  disebut  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA yang memakan waktu 12  tahun  persiapan  memiliki  arti penting  bagi  persoalan  pertanahan
11 Boedi Harsono
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
nasional,  khususnya  bagi  kaum  tani.
Tak  heran,  juga  dikeluarkan  keputusan presiden  yang  menyatakan  bahwa  24 September merupakan hari lahir UUPA sebagai  Hari  Tani.  UUPA  bermaksud untuk mengatasi dualisme hukum yang masih berlaku dalam pengaturan sumber daya agraria di Indonesia, yaitu hukum  barat  warisan Agrarisch  Wet Belanda 1870 dan hukum adat. Dengan demikian,  UUPA  1960  merupakan hukum  nasional  baru  yang  disesuaikan dengan  kondisi  baru  di  bidang  agraria dan  ditujukan  untuk  mewujudkan tatanan  agraria  yang  berkeadilan. Terutama pentingnya perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah (pekerja  tani  dan  petani  miskin). Namun  UUPA  1960  yang  secara formal melegitimasi pelaksanaan Reforma agraria dan khususnya implementasi  Reformasi  Tanah  di Indonesia,  sejauh  ini  belum  dapat disimpulkan  bahwa  UUPA  1960  telah dilaksanakan. 12
Peraturan  dan  keputusan  yang dicabut  karena  berlakunya  Undang- undang Pokok Agraria, antara lain: 13
12 Berharnhard Limbong, Reforma Agraria (MP Pustaka Margaritha,2012).
13 Berharnhard Limbong
1.  Seluruh  pasal  51  IS  juga  memuat ayat-ayat  yang  merupakan Agrarich Wet .
2.  Semua  pernyataan  domain  dari pemerintah Hindia Belanda.
3.  Peraturan  Tentang  Hak  Milik Pertanian  (S.1872-117  dan  S.1873- 38).
4.  Pasal-pasal  Buku  II  KUHPerdata tentang agraria.
Pada  era  ini,  aroma  kapitalisme semakin  kuat,  sehingga  mempengaruhi kebijakan  negara  di  bidang  agraria. Dalam  pandangan  Noer  Fauzi,  politik agraria  dan  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  kapitalistik  dilakukan  Orde Baru  secara  terpusat,  otoriter  dan sektoral  selama  32  tahun.  Kondisi  ini tidak  memberikan  ruang  kosong  bagi program-program agraria yang berpihak  pada  rakyat.  Sebaliknya, ekspansi kapitalisme perkebunan semakin  kuat  dan  merampas  tanah rakyat  sehingga  memicu  maraknya konflik agraria di kemudian hari.
Program reforma agraria bertujuan  untuk  memperkuat  dan memperluas  kepemilikan  tanah  bagi warga  negara  Indonesia,  khususnya kaum tani. Juga menghapus sistem tuan tanah dan pemilikan tanah tanpa batas. Dalam hal ini kepemilikan tanah secara tidak  terbatas  tidak  diperbolehkan  lagi sehingga  diatur  luas  maksimum  tanah yang  dapat  dimiliki.  Kelebihan  tanah
dari  batas  maksimum  diambil  oleh pemerintah dengan ganti rugi kemudian dibagikan kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dalam program  redistribusi  tanah.  Sejak  awal pelaksanaannya  pada  tahun  1961, program reformasi tanah sering dianggap  sebagai  gagasan  PKI  yang berkonsep  komunis,  terutama  pasca Gerakan  30  September  PKI.  Dengan bubarnya  partai  komunis,  program reformasi  tanah  juga  dianggap  perlu dibubarkan  dan  tanah-tanah  yang  telah dibagikan kembali kepada rakyat harus dikembalikan  kepada  pemilik  aslinya. Padahal,  konsep  reformasi  tanah  yang memberikan ganti rugi berbeda dengan konsep komunis yang tanahnya diambil oleh  negara  tanpa  ganti  rugi.  Jatuhnya Soekarno  sebagai  Pemimpin  Besar Revolusi tidak menyurutkan pelaksanaan reformasi tanah. Di bawah payung  Orde  Baru,  reformasi  tanah terus berlanjut. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menyatakan,
“Pelaksanaan  reformasi  tanah  harus tetap  berjalan,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan agar pelaksanaannya dapat diselesaikan secepatnya”.
Namun,  sekali  lagi,  tujuan  mulia ini  hanyalah  sebuah  pintu  gerbang.
Dalam  praktiknya,  pemerintah  Orde Baru berupaya mengelola lahan seluas- luasnya  bagi  para  pengusaha  yang memiliki modal.  Hal  ini  sesuai  dengan arah politik pemerintah Orde Baru saat itu yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi.  Rekayasa  dan  intimidasi adalah  bagian  dari  praktik  pelepasan hak  atas  tanah  dari  petani  kecil. Sekarang,  ketika angin reformasi bertiup,  ketika  Orde  Baru  telah  jatuh, kaum  tani  kembali  bersuara.  Mereka menuntut  kembali  tanah  mereka  yang sebelumnya  diambil  dalam  gerakan reklamasi. Tak jarang reklamasi tersebut  disertai  dengan  ketegangan fisik dan upaya destruktif.

## 4. Setelah Reformasi
Salah satu tuntutan Gerakan Sipil pada  tahun  1998  ketika  pemerintahan Orde Baru jatuh adalah reforma agraria, yang ditanggapi oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  pada  tahun 2001  dengan  mengeluarkan  Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam,  dan  Ketetapan MPR.  RI  Nomor  5/MPR/2003  tentang Penugasan  kepada  Pimpinan  MPR untuk menyampaikan usulan pelaksanaan  keputusan  MPR  oleh Presiden, DPR, MA, BPK.
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Dalam TAP MPR
Nomor IX/MPR/2001  disebutkan  bahwa  arah kebijakan  reforma  agraria  di  Indonesia adalah  mengkaji  berbagai  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dalam rangka sinkronisasi  kebijakan  antar  sektor, guna mewujudkan legislasi berdasarkan  prinsip-prinsip  agraria. reforma  agraria,  dan  melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penggunaan  tanah  (reformasi  tanah) secara  adil  dengan  memperhatikan pemilikan  tanah  untuk  rakyat,  baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.  Melihat  TAP  MPR  dapat dikatakan bahwa pengaturan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  (reformasi tanah)  telah  dijadikan  sebagai  salah satu  asas  dan  arah  kebijakan  dalam reforma agraria di Indonesia.
Dalam  Pasal  2,  Pasal  4,  Pasal  5 ayat  (1)  TAP  MPR  NO  IX/MPR/2001 bertujuan  untuk  mewujudkan  konsep, kebijakan,  dan  sistem  pertanahan nasional  yang  utuh  dan  terpadu, sehingga pengelolaan pertanahan benar-benar dapat menjadi sumber bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. dimungkinkan  besarnya  kemakmuran
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Menindaklanjuti  amanat  TAP  MPR NO  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,  Presiden  selaku  pemegang horizontal  MPR  dan  penyelenggaraan utama  bidang  pembangunan  termasuk pembangunan  bidang  agraria,  pada tahun  2003  mengeluarkan  Keputusan Presiden  Nomor  34  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  Nasional  Bidang Pertanahan.
Dalam  Pasal  1  Keppres  tersebut disebutkan  bahwa  untuk  mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan  nasional  yang  utuh  dan terpadu,  serta  pelaksanaan  Ketetapan MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan Pertanahan Nasional  melakukan  langkah-langkah percepatan: 14
a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyempurnaan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan Rancangan
14 Supriadi, Hukum  Agraria (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006).
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Undang-Undang Hak atas Tanah dan peraturan perundang-undangan  lainnya  di bidang pertanahan. b. Pengembangan sistem
informasi dan pengelolaan pertanahan yang meliputi:
1) Penyusunan  database  aset tanah milik negara/pemerintah pusat/pemerintah  daerah  di seluruh Indonesia;
2) Penyiapan  aplikasi  data tekstual  dan  khusus  dalam layanan  pendaftaran  tanah
dan  penyiapan  database penguasaan dan kepemilikan  tanah  yang terkait dengan e- government,  e-commerce, dan e-payment;
3) Pemetaan  kadaster  dalam rangka  inventarisasi  dan pendaftaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  dengan menggunakan teknologi citra  satelit  dan  teknologi informasi untuk mendukung kebijakan pelaksanaan reformasi tanah  dan  pemberian  hak atas tanah;
4) Pengembangan  tata  guna dan pemanfaatan lahan melalui  sistem  informasi geografis, dengan mengutamakan  penetapan lahan sawah beririgasi,
dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
Undang-Undang  Pokok  Agraria Nomor  5  Tahun  1960  sebagai  dasar hukum pertanahan nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  ketentuan pertanahan ditujukan untuk mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh  masyarakat  dalam  kaitannya dengan  perolehan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam.  sumber  daya  alam, khususnya  tanah.  Pasal  7  Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  mengatur  pembatasan  seperti larangan penguasaan tanah yang melebihi  batas  agar  tidak  merugikan kepentingan umum. , karena terbatasnya  pasokan  lahan  pertanian, terutama di daerah padat penduduk, hal ini  mengakibatkan  sempitnya,  jika tidak dikatakan, hilangnya kemungkinan  banyak  petani  untuk memiliki tanah. 15
B. Realisasi Kebijakan Agraria Menurut  UU  Pokok  Agraria Pasca Reformasi
Di  tengah  euforia  reformasi belakangan ini, reforma agraria semakin  digaungkan  oleh  berbagai
15 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya,  Jilid  1, Hukum  Tanah  Nasional (Jakarta:  Djambatan, 2008).
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
pihak.  Dalam  berbagai  pertemuan terkait  pertanahan,  rasanya  belum lengkap  jika  reforma  agraria  tidak dibicarakan setidaknya disebutkan. Namun, batas-batas reforma agraria itu sendiri belum didefinisikan secara jelas. Bahkan  untuk  istilahnya  saja  ada perbedaan penyebutannya,
Tjondronegoro  (1999)  dan  Bachriadi (1999) menyebutnya Agrarian Reform, sedangkan  Putera  (1999)  menyebut Reforma Agraria dan Nasoetion (1999) menulis  Transformasi  Agraria.  Mereka juga tidak secara eksplisit menyebutkan  batasan  Reforma  agraria atau  Reforma  Agraria.  Wiradi  (2000) mengungkapkan  bahwa  istilah  reforma agraria  berasal  dari  bahasa  Spanyol yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut agrarian  reform,  dan  dalam  pengertian itu  agrarian  reform  adalah  land  reform plus.  Artinya  reforma  agraria  adalah landreform yang disertai dengan program-program pendukung, termasuk program pascareformasi.
Secara  sederhana,  inti  dari  reforma agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan  tanah  untuk  kepentingan rakyat.  Dengan  keterbatasan  seperti  di atas,  pengertian  reforma  agraria  jauh lebih luas daripada reformasi tanah.
Pemikiran tentang perlunya perbaikan  struktur  kepemilikan  dalam masyarakat  telah  berkembang  jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA)  diundangkan  pada tahun  1960.  Menurut  Tjondronegoro, para  pemikir  negeri  ini  setelah  masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya  perbaikan  struktur  tanah. kepemilikan  dalam  masyarakat,  selain berkaitan dengan hak atas penghidupan yang  lebih  baik,  upaya  ini  menjadi dasar untuk mengubah struktur ekonomi  agraris  menjadi  struktur ekonomi yang didasarkan pada pembangunan  yang  seimbang  antara industri dan pertanian. Untuk mencapai keseimbangan  di  atas,  hanya  mungkin ketika  pertanian  telah  menjadi  basis ekonomi  yang  kuat  di  pedesaan, masalahnya sekarang adalah bahwa apa yang  dicanangkan  para  pemikir  ini tidak  secara  konsisten  dilaksanakan oleh  para  pelaksana  dan  perencana pembangunan  setelah  itu.  Pada  awal pemerintahan  Orde  Baru  hingga  tahun 1974,  pemerintahan  Orde  Baru  masih konsisten  dengan  semangat  penguatan sektor  pertanian  di  pedesaan,  dan sayangnya upaya tersebut tidak dibarengi  dengan  perbaikan  struktur agraria masyarakat.
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Padahal,  sejak  tahun  1975  telah terjadi  perubahan  mendasar  dalam kebijakan  pembangunan  di  Indonesia, dengan mengutamakan upaya mendorong  pertumbuhan.  Hal  ini terlihat dengan dikeluarkannya Permendagri  No.  15  Tahun  1975 tentang  “Ketentuan  Tentang  Tata  Cara Pengadaan  Tanah”  yang  pada  intinya memberikan kemudahan kepada investor  dalam  memperoleh  tanah. Berawal dari kebijakan ini dan kebijakan serupa lainnya yang mengikutinya,  dimulailah  era  dimana tanah  menjadi  komoditas  yang  dibeli dengan  berbagai  kemudahan  bagi investor untuk mendapatkannya. 16
Secara  umum  kebijakan  ini menyebabkan tiga hal, yaitu:
(1)  Kerentanan  lahan  pertanian  dan tanah  adat  milik  masyarakat  adat berpindah  tangan  kepada  investor  di berbagai bidang usaha,
(2)  Maraknya  sengketa  tanah  secara vertikal dan horizontal,
(3)  Pengembangan  penguasaan  tanah untuk kegiatan spekulatif.
Khusus  untuk  yang  terakhir, menurut  Roosita,  menjadi  salah  satu penyebab  awal  runtuhnya  Pemerintah
16 Andrew,  1986  dalam  Suhendar  dan  Kosim, Tanah  Sebagai  Komoditas,  Kajian  Kritis  atas Kebijakan  Pertanahan  Orde  Baru (Jakarta: ELSAM, 1996).
Orde  Baru,  hasil  analisis  Pusat  Studi Properti Indonesia, di Jabodetabek saja, dari  sekitar  87.500  hektar  lahan  yang menjadi objek spekulasi dan terbengkalai,  tertanam  pinjaman  bank senilai 65 triliun rupiah.
Kemudian  pembahasan  lengkap tentang  prasyarat  pelaksanaan  reforma agraria  dapat  dilihat  di  Wiradi,  dan secara  umum  disebutkan  bahwa  untuk pelaksanaan reforma agraria perlu: 17
(a) Kemauan politik pemerintah;
(b)  Data  yang  lengkap  dan  akurat tentang agraria;
(c) organisasi rakyat/petani yang kuat; dan
(d) Elit penguasa/birokrasi terpisah dari elit bisnis.
Empat  hal  di  atas  merupakan syarat  wajib  bagi  pelaksanaan  reforma agraria  dan  dilengkapi  dengan  syarat kecukupan,  yaitu:  adanya  lembaga khusus  yang  menangani  masalah  ini, menurut  Wiradi,  semacam  Badan Kewenangan. Pengalaman negara- negara  yang  berhasil  melaksanakan reforma  agraria  adalah  pengelolaannya ditangani oleh badan khusus.
17 Wiradi,  G.  “Data  yang  Lengkap  dan  Teliti Penunjang  Utama  Program  Reforma  Agraria,” Makalah dalam Semiloka Metodologi Penelitian  Agraria,  Tanggal  13-15  September 2000, PKA-IPB Bogor.
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Selain  hal  di  atas,  secara  teknis pelaksanaan  reforma  agraria  perlu didukung oleh:
(a)  Adanya  personel  pelaksana  yang jujur,
(b)  Tersedianya  data  yang  lengkap tentang  penguasaan  dan  kepemilikan tanah, dan (c) Dukungan keuangan berkelanjutan. Menurut  Silalahi,  keberhasilan Jepang  dalam  melaksanakan  reforma agraria didukung oleh semua hal di atas. Sementara  itu  di  banyak  negara  lain, terutama  Amerika  Latin,  reforma agraria  belum  berhasil  dilaksanakan karena  dukungan  pemerintah  yang tidak  konsisten,  dana  yang  tersedia tidak jelas dan data/peta penguasaan/kepemilikan  tanah  yang tidak  lengkap,  di  samping  tantangan besar dari tuan tanah.
Reforma  agraria  sejak  awal  juga perlu  menentukan  pola  yang  akan dijalankan,  apakah  Reforma  Kolektif atau Redistributif. Yang pertama mengambil  dari  yang  kecil  untuk diberikan  kepada  yang  besar  dan  yang kedua  mengambil  dari  yang  besar untuk  diberikan  kepada  yang  kecil. Bagi Indonesia, tampaknya lebih mengarah  pada  Redistributive  Reform,
dengan  menentukan  luas  maksimum dan minimum kepemilikan tanah.
Pada masa pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,
pelaksanaan reformasi tanah difokuskan  pada  penjadwalan  ulang redistribusi  tanah.  Tidak  persis  sama dengan  periode  pertama,  reforma agraria  periode  kedua  menggunakan istilah  reformasi  aset  dan  reformasi akses dalam Program Nasional Pembaruan  Agraria  (PPAN)  serta kebijakan penguasaan dan pemanfaatan lahan  terlantar  yang  dituangkan  dalam PP  No.  11/2010  tentang  Penguasaan dan  Pemanfaatan  Tanah  Terlantar. Penataan  agraria periode ketiga berupa pelaksanaan  reforma  agraria  yang tertuang dalam Strategi Nasional Kantor  Staf  Presiden  (Stranas  KSP), dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015- 2019.
Kebijakan Reforma Agraria dapat  dilihat  pada  6  aspek  terpenting yang  dirumuskan  oleh  Kantor  Staf Presiden,  antara  lain  (I)  Penguatan kerangka  regulasi  dan  penyelesaian konflik agraria (II) Penataan penguasaan  dan  kepemilikan  tanah objek  reforma  agraria,  (III  )  Kepastian hukum  dan  legalitas  hak  atas  tanah
untuk  objek  reforma  agraria,  (IV) pemberdayaan masyarakat dalam prnggunaan, pemanfaatan, dan produksi  tanah  yang  tunduk  pada reforma  agraria,  (V)  alokasi  sumber daya  hutan  untuk dikelola  oleh masyarakat,  (VI)  lembaga  pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. Oleh karena  itu,  agar  kita  dapat  menilai apakah peraturan-peraturan yang terdiri dari  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah tersebut benar-benar sebagai  instrumen  pendukung  program reforma  agraria,  kita  dapat  menilainya dengan  tata  kelola  pertanahan  yang tercermin  dalam  4  asas,  yaitu  (I)  Asas Keadilan Sosial. (II) Asas Transparansi (keterbukaan), (III)
Asas
Kepemilikan/Hak  Rakyat,  dan  (IV)
Asas Perlindungan Hukum.
Tabel 1 Analisis TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pokok-Pokok Tata Kelola Pertanahan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat dijelaskan  tentang  asas  keadilan  sosial bahwa  Pemerintah  berupaya  menata kembali pengelolaan sumber daya alam agar dapat dilaksanakan secara optimal,
berkeadilan,  dan  berkelanjutan.  Kata optimal,  adil,  dan  berkelanjutan  dapat diartikan  sebagai  upaya  Pemerintah untuk menjamin penguasaan dan pemilikan  sumber  daya  agraria  yang lebih adil bagi rakyat Indonesia sebagai akibat  dari  pengelolaan  sumber  daya agraria  dan  sumber  daya  alam  pada masa  pemerintahan  sebelumnya  yang mengalami penurunan kualitas. mengakibatkan ketidakseimbangan dalam  struktur  kontrol,  kepemilikan, pemanfaatan, dan pemanfaatan sehingga  menimbulkan  konflik  agraria dan  ketimpangan  sosial.  Atas  asas transparansi (keterbukaan) dalam salah satu pasal Pemerintah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dengan  memberikan  akses  terbuka kepada masyarakat  dan  perolehan aset, hal  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah dengan  bertindak  sebagai  pengatur pengelolaan  sumber  daya  agraria  dan sumber  daya  alam  dengan  tujuan sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Pada  asas  perlindungan  hukum,  dapat dijelaskan  bahwa  Pemerintah  berusaha menyusun  peraturan-peraturan  untuk memberikan  arah  dan  landasan  bagi reforma agraria dan pengelolaan sumber  daya  alam  yang  optimal,  adil dan  berkelanjutan.  Dimana  hal  ini
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
disebabkan  oleh  pengelolaan  sumber daya  agraria  dan  sumber  daya  alam yang  tidak  dilakukan  secara  optimal, adil, dan berkelanjutan, sehingga mengakibatkan  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya agraria  saling  tumpang  tindih  dan bertentangan.
Tabel 2 Hasil Penelitian Kebijakan Produk Hukum Reforma Agraria tentang Pokok-Pokok Tata Kelola Pertanahan
Terkait  pengesahan  UU  Cipta Kerja di era kepresidenan Joko Widodo, pada dasarnya UU ini banyak mendapat  penolakan  dan  tanggapan negatif  dari  kalangan  sipil.  Wahana Lingkungan Hidup  Indonesia (WALHI) menyatakan,  dari  hulu  hingga  hilir, undang-undang ini mengandung persoalan yang sangat pelik. Di bagian hulu,  penyederhanaan  proses  perizinan memudahkan pencaplokan wilayah adat untuk investasi perkebunan,
kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Ketentuan UU Cipta Kerja juga  melanggar  hak  konstitusional masyarakat  hukum  adat,  khususnya Pasal  18B  ayat  (2)  dan  28I  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara  di  hilir,  UU  ini  semakin melemahkan posisi tawar kelas pekerja di perkotaan. Anggapan bahwa pengesahan  UU  Cipta  Kerja  akan memperluas  kesempatan  kerja  juga salah. Sebab, dengan menyederhanakan izin  operasional  perusahaan,  justru akan  mematikan  lapangan  pekerjaan yang  ada.  Padahal,  dari  pekerjaan inilah masyarakat bertahan.
Sementara  itu,  Dewi  Kartika,
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sependapat dengan  pernyataan  WALHI  di  atas. Menurut  Dewi,  UU  Cipta  Kerja mengandung persoalan mendasar karena  melanggar  konstitusi.  Selain prosesnya  yang  gelap  dan  manipulatif karena  perumusannya  sejak  awal  tidak melibatkan kelompok kepentingan yang  akan  terpengaruh,  dari  segi substansi,  menurut  Dewi,  ada  10 (sepuluh)  persoalan  mendasar  UU Cipta  Kerja.  Di  antaranya,  UU  Cipta Kerja telah melanggar Pasal 33 ayat (3)
dan  (4)  UUD  1945  tentang  kewajiban negara  atas  sumber  daya  agraria Indonesia  untuk  digunakan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  melalui demokrasi  ekonomi.  Parahnya,  banyak putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) yang  menguatkan  hak  konstitusional rakyat,  khususnya  petani,  nelayan, masyarakat  adat,  dan  produsen  pangan kecil  justru  terkungkung  oleh  undang- undang ini.
Orientasi ekonomi-politik undang-undang  ini  adalah  membangun sistem  ekonomi-politik  yang  liberal dan kapitalistik. Pemilik modallah yang semakin  mendapatkan  akses  utama terhadap  hak  atas  tanah  dan  sumber daya alam. Sementara itu, petani, buruh tani,  masyarakat  miskin  dan  tak bertanah  akan  mengalami  krisis  yang berlapis-lapis.  Hal  ini  mengkhianati cita-cita  para  founding  fathers  bangsa dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  1960  bahwa  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial,  UU  Cipta Kerja  mendorong  liberalisasi  sumber daya agraria di Indonesia, karena tanah menjadi  barang  komoditi,  yang  bebas ditransaksikan  bagi  pemilik  modal  dan badan  usaha  raksasa.  Sederhananya, penjualan tanah dan sumber daya alam negara  adalah  karakter  dari  undang-
undang ini. Dengan orientasi seperti ini, mustahil  membayangkan  kehancuran bumi di masa depan.
Akibatnya,  undang-undang  ini semakin  menjauhkan  rakyat  dari  cita- cita  reforma  agraria.  Semangatnya bukan untuk memperbaiki ketimpangan struktur  agraria.  Itu  hanya  akan memperburuknya.  Tak  heran,  alasan utama  masuknya  persoalan  tanah  dan pengadaan tanah dalam undang-undang ini berasal dari argumen yang dikembangkan Menteri ATR/BPN terkait pengaduan badan usaha (investor)  kesulitan  memperoleh  tanah di  Indonesia.  Melalui  argumentasi “norma baru” menjadi jalan bagi RUU Pertanahan  yang  gagal  disahkan  pada September  2019  karena  mengandung sejumlah  persoalan  pokok,  yang  dapat diselundupkan  (copy-paste)  ke  dalam UU  Cipta  Kerja.  Undang-undang  ini “malu-malu” bermaksud menggantikan prinsip-prinsip UUPA. 18
Dewi  mengatakan,  paradigma domein verklaring atau prinsip "bangsawan tanah" pada masa pemerintahan  kolonial  yang  telah dihapuskan  oleh  UUPA,  nyatanya dihidupkan  kembali  oleh  UU  Cipta Kerja. Caranya adalah dengan
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
menyimpang  dari  Hak  Penguasaan Negara  (HMN)  atas  tanah  melalui rumusan  masalah  Hak  Pengelolaan (HPL)  dalam  UU  ini.  Seolah-olah Negara  adalah  pemilik  tanah.  Ini adalah pelanggaran lain terhadap Konstitusi. Dari HPL tersebut,
Undang-Undang memfasilitasi penerbitan  berbagai  jenis  hak,  salah satunya  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang menyebabkan  banyak  konflik  agraria struktural di berbagai daerah.
Sayangnya,  proses  perpanjangan  dan pembaruan HGU bisa dilakukan secara bersamaan.
Dengan  berlakunya  kembali  asas domain  verklaring ,  maka  setiap  tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya  oleh  rakyat  otomatis menjadi tanah negara. Pada kenyataannya,  sistem  penatausahaan dan pendaftaran tanah belum dilaksanakan  secara  adil  sejak  UUPA diundangkan.  Akibatnya  perampasan dan  penggusuran  petani  atas  nama penguasaan tanah negara dan kebutuhan tanah untuk proyek pembangunan  akan  semakin  meluas. Penyesatan  publik  tentang  reforma agraria telah disampaikan oleh Pemerintah  dan  DPR.  Klaim  bahwa pendirian  Bank  Tanah  (BT)  penting
untuk  pelaksanaan  reforma  agraria, dengan  memasukkan  reforma  agraria sebagai  tujuan  pendirian  BT.  Reforma agraria adalah operasi untuk mengoreksi  negara  dari  ketimpangan struktur  agraria  dan  konflik  agraria. Menurut  Dewi,  menempatkan  reforma agraria  bagi  petani  dalam  mekanisme pengadaan  tanah  bagi  kelompok  usaha merupakan penyimpangan besar- besaran  dari  agenda  reforma  agraria bangsa. Sayangnya, TAP MPR IX/2001  tentang  Pembaruan  Agraria dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam telah mengadopsi undang-undang ini. 19

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Konsepsi  Ideal  Reforma  Agraria melalui  perkembangan  mulai  dari periode sebelum Agrarische Wet hingga  pasca  reformasi.  Berkaitan dengan  agenda  reforma  agraria,  pada dasarnya setiap kepemimpinan Presiden  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  telah  memiliki  kontribusi tersendiri  untuk  mewujudkan  cita-cita agraria  Indonesia  yang  tertuang  dalam Sila Kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  juga dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Tentunya
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
kontribusi  ini  sangat  bergantung  pada berapa  lama  rentang  kepemimpinan masing-masing  Presiden,  dan  seberapa besar  agenda  reforma  agraria  yang menjadi perhatian
Pemerintah. Terdapat berbagai peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia, baik pada masa kepemimpinan  Bung  Karno  hingga Jokowi  yang  terakhir  mengeluarkan Undang-Undang  Penciptaan  Lapangan Kerja,  yang  secara  langsung  dan  tidak langsung berdampak signifikan terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat.  Dan  tentunya  menjadi bukti  bahwa  pemerintah  Indonesia ingin  keluar  dari  jerat  undang-undang yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah kolonial Belanda, Inggris dan Jepang.
Pasca  reformasi  ini,  muncul optimisme  di  kalangan  aktivis  agraria dan juga masyarakat Indonesia, dengan disahkannya  TAP  MPR  RI  No. IX/2001  yang  meskipun  kemudian merupakan  garis  politik  Pemerintah Republik Indonesia, pada masa pemerintahan  Abdurrahman  Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi, sepertinya tidak tepat menjadikan agenda reformasi  ini  sebagai  agenda  prioritas nasional karena dinamika politik
kekuasaan yang sangat dinamis, membuat  Pemerintah  pada  akhirnya harus memprioritaskan kebijakan kerakyatan  yang  lebih  berdampak langsung pada komunitas pemilih.
Dengan  berlakunya  UU  Cipta Kerja,  garis  politik  agraria  Jokowi praktis  bergeser,  dari  berorientasi  pada cita-cita  Bangsa  (sila  kelima  Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945) menjadi lebih berorientasi  pada  garis  liberal,  karena perhatian  Jokowi  yang  besar  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  politik pembangunan ekonomi, guna mengejar target  investor  asing  agar  tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew,  1986  dalam  Suhendar  dan Kosim, Tanah
Sebagai
Komoditas,  Kajian  Kritis  atas
Kebijakan Pertanahan Orde
Baru , Jakarta: ELSAM, 1996.
AP. Parlindungan, Penerapan Masalah dalam  UUPA  (UndangUndang Pokok Agraria ), Bandung:
Mandar Maju, 1993. Berharnhard Limbong,
Reforma
Agraria , MP Pustaka Margaritha,
2012.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ,  Jakarta:  Djambatan,
2008.
Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi,  Halaman 434-453
Boedi Harsono, Hukum Agraria
Indonesia,  Sejarah  Pembentukan
Undang-Undang  Pokok  Agraria, Isi  Dan  Pelaksanaannya,  Jilid  1, Hukum  Tanah  Nasional ,  Jakarta:
Djambatan, 2008.
Mochammad
Tauchid, Masalah
Agraria  II ,  Jakarta:  Penerbit
Tjakrawala, 1952.
Lusia  Arumingtyas,  “Catatan  Akhir
Tahun:  Reforma  Agraria  Masih Jauh
dari Harapan,”
https://www.mongabay.co.id/201 9/12/31/catatan-akhir-tahun- reforma-agraria-masih-jauh-dari- harapan/, 2021.
Pandu  Yuhsina  Adaba,  “Urgensi
Reforma  Agraria  Di  Indonesia,” http://www.politik.lipi.go.id/in/k olom/politik-nasional/776- urgensi-reforma-agraria-di- indonesia.pdf, 2021.
Supriadi, Hukum  Agraria ,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.
Wiradi,  G.  “Data  yang  Lengkap  dan
Teliti  Penunjang  Utama  Program
Reforma Agraria,” Makalah dalam Semiloka Metodologi
Penelitian Agraria, 2000.