Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penanaman Modal Sebagai Penggerak Penguatan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi

## Muhammad Fadhilah
Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email : medfadhil1602@gmail.com
Abstrak .  Ketika  kita  membahas  indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  sangat  kaya  dan berlimpah hasil alamnya, maka turut pula mengkaji tugas-tugas administrasi pemerintahan dan negara, baik secara aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau aturan yang terkumpul di hukum konstitusi untuk mengelola secara efektif Sumber Daya Alam yang  Indonesia punya. Mengingat Indonesia merupakan negara  hukum,  maka  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)  dan  Hukum  Investasi  sangat  dibutuhkan sebagai instrumen untuk memantau penggunaan kekuasaan pemerintahan. Kajian ini mengakomodir dua permasalahan,  yaitu  batasan  definitif  dari  peraturan  perundang-undangan  tentang  hukum  Investasi, kebijakan,  dan  keputusan  menurut  HAN  dan  asas-asas  dan  norma-norma  HAN  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan,  peraturan  kebijakan,  dan  keputusan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  hukum  normatif  atau  studi  pustaka  hukum.  Hasil  studi  ini  menyatakan  bahwa  Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum ( general ). Sementara Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Hukum Administrasi negara, Hukum Investasi, Ekonomi Pembangunan
Abstract.  When  we  discuss  that  Indonesia  is  an  archipelagic  country  that  is  very  rich  and examines its natural products, it also examines the tasks of the government and the state, both in terms of written legal rules in the constitution or rules collected in constitutional law to effectively carry out Indonesia's  natural  resources.  have.  Considering  that  Indonesia  is  a  state  based  on  law,  the  State Administration  Law  (HAN)  and  Investment  Law  are  needed  as  instruments  for  implementing governmental power. This study accommodates two problems, namely the definitive limits of Investment regulations, policies and decisions according to HAN and the principles and norms of HAN in making regulations,  policy  regulations,  and  decisions.  This  research  was  conducted  with  a  normative  legal approach or legal literature study. The results of this study state that a regulation is a law that is abstract or  general  norm  which  is  generally  binding  (generally  accepted)  and  its  task  is  to  regulate  general matters.  While  policy  regulations  only  function  as  part  of  the  operational  tasks  of  government,  they cannot change or deviate from statutory regulations.

## Keywords: State Administration Law, Investment Law, Economics Development

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum dengan tujuan  mencapai  kesejahteraan  masyarakatnya membutuhkan  suatu  hukum  yang  digunakan oleh  pemerintah  untuk  mengatur  masyarakat tersebut  agar  tercipta  suatu  kesejahteraan  yang dikehendaki. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat
(3)  UUD  negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  “Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum”.  Indonesia  sebagai  negara  hukum, setiap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Laporan World Food Programme menyebutkan  bahwa  satu  dari  setiap  sembilan penduduk  bumi,  yaitu  805  juta  orang, kekurangan  makanan  untuk  hidup  yang  sehat dan  aktif.  Dengan  pertumbuhan  populasi  yang diekspektasikan  menjadi  lebih  dari  9  miliar orang dalam 30 tahun ke depan, jumlah produksi makanan  harus  ditingkatkan  lagi  sebesar  70 persen.  Kalau  tidak,  masyarakat  dunia  akan semakin kelaparan lagi. Tantangan ini muncul di tengah pembahan iklim. Temperatur meningkat dan  air  minum  menjadi  sumber  daya  yang semakin  langka  (70  persen  air  bersih  di  dunia digunakan untuk agrikultur).
Agrikultura  yang  presisi  menjanjikan akan mengumpulkan dan mengevaluasi kekayaan  data real  time Berdasarkan  faktor- faktor seperti cuaca, air, level nitrogen, kualitas udara,  dan  penyakit.  Semua  faktor  ini  tidak spesifik  untuk  masing-masing  pertanian  atau lahan  per  hektare, melainkan  spesifik  ke setiap inci persegi lahan tersebut. Lahan pertanian akan dipagari  barisan  sensor  yang  memberikan puluhan  bentuk  data  ke  cloud.  Data  tersebut akan dikombinasikan dengan data dari GPS dan pola  cuaca.  Setelah  informasi  terkumpul  dan dievaluasi, algoritme akan menghasilkan serangkaian  instruksi  bagi  pelani  tentang  apa yang harus mereka lakukan, kapan, dan di mana.
Hal  tersebut  diatas  merupakan  contoh dari salah satu dari banyaknya pekerjaan rumah yang  harus  dilakukan  oleh  bangsa  ini.  Sebagai contoh lainnya adalah pengelolaan sumber daya berupa  tambang  yang  harus  benar-benar  kita harus  kelola  dengan  baik.  Supaya  pengelolaan sumber  daya  alam  kita  berjalan  dengan  baik tentunya  memerlukan  seperangkat  aturan  yang baik,  termasuk  penanaman  modalnya.  Aturan penanaman  modal  juga  sangat  penting  untuk diperhatikan  agar  cita-cita  bangsa  kita  dalam penguasaan sumber daya yang ada di negara kita manfaatnya  dirasakan  bagi  segenap  bangsa indonesia.  Sehingga  pembangunan  ekonomi indonesia dapat berjalan dengan baik.
Untuk  mengkaji  permasalahan  tersebut digunakan metode penelitian melalui
pendekatan  analisis  data  bersifat  normatif kualitatif (bertitik tolak dari perundang-undang, tidak menggunakan rumus statistik), serta teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer (perundang-undangan),  bahan  hukum  sekunder (pendapat  para  ahli),  dan  bahan  hukum  tersier (internet)  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan informasi langsung berkenaan Jurnal Hukum ini.
Dari  uraian  diatas  muncul  beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:
1. Bagaimana  konsep  peraturan  perundang- undangan  Indonesia  untuk  mengakomodir suatu  kebijakan  atau  keputusan  terkait dengan penanaman modal ?
2. Bagaimana  seharusnya  kebijakan  terkait dengan penanaman modal sebagai penggerak  penguatan  hukum  dan  ekonomi pembangunan ?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal dengan studi terhadap buku – buku, literatur – literatur, dan sumber hukum Penanaman Modal.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data yang  berasal  dari  studi  kepustakaan,  baik literatur hukum, peraturan perundang-undangan, maupun  bahan-bahan  kepustakaan  terkait. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan  dari  hasil  penelitian,  kedua  bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder dianalisis  dengan  metode  kualitatif  untuk selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep
Peraturan Perundangan-

## undangan Indonesia
Menurut  Pasal  1  angka  2  UU  No.  10 Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perundang-undangan,  yang  dimaksud  dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat  yang  berwenang  dan  mengikat  secara umum.  Peraturan  perundang-undangan  yang bersifat mengikat umum ( algemeen verbindend voorschrift ) disebut juga dengan istilah undang- undang dalam arti materiil ( wet in materiele zin ), yaitu ieder  rechtsvoorschrift  van  de  overheid met  algemeen  strekking (semua  hukum  tertulis dari  pemerintah  yang  mengikat  umum). Berdasarkan  kualifikasi  norma  hukum  di  atas peraturan  perundang-undangan  itu  bersifat umum-abstrak.  Perkataan  bersifat  umum- abstrak  dicirikan  oleh  unsur-unsur  sebagai berikut.
Merujuk  pada  rumusan  tujuan  negara yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan  kesejahteraan  umum”,  ada  yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara  kesejahteraan  ( welfare  state ),  seperti Azhary  dan  Hamid  S.  Attamimi.  Menurut Hamid  S.  Attamimi,  bahwa  negara  Indonesia memang  sejak  didirikan  bertekad  menetapkan dirinya  sebagai  negara  yang  berdasar  atas hukum, sebagai rechtsstaat . Bahkan rechtsstaat Indonesia itu ialah rechtsstaat yang memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara  hukum  materil  merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering  di  sebut  dengan  Negara  hukum  modern ( modern  rechtsstaat ).  Pada  tipe  Negara  hukum materil,  lingkup  tugas  pemerintah  bukan  saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang- undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara  tidak  hanya  bertugas  sebagai  penjaga malam,  melainkan  berkewajiban  pula  secara aktif  untuk  terlibat  dalam  berbagai  bidang kehidupan  masyarakat  demi  tercapainya  tujuan bernegara.
Gagasan ini muncul pada akhir abad-19 yang  menjadi  pelopor  negara  hukum  modern,
yaitu  Prof.  Kranenburg  yang  terkenal  dengan istilah “ welfare state ” atau Negara kesejahteraan.  Teori  ini  dikenal  dengan  negara hukum material, karena adanya pandangan yang menyatakan  bahwa  negara  selain  bertugas membina ketertiban hukum juga ikut bertanggung  jawab  dalam  membina  dan mewujudkan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya. Gagasan  bahwa  pemerintah  dilarang  campur tangan  dalam  urusan  warga  Negara,  baik  di bidang  sosial  maupun  bidang  ekonomi, sebagaimana  yang  telah  di  kemukakan  oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru,  bahwa  pemerintah  harus  bertanggung jawab  atas  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah tidak  boleh  bersifat  pasif  atau  berlaku  sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif  dalam  melaksanakan  upaya-upaya  untuk membangun  kesejahteraan  masyarakat  dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.
Gagasan  baru  ini,  mencakup  dimensi ekonomi  dengan  sistem  yang  dapat  menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil  perbedaan  sosial  dan  ekonomi, terutama  dalam  mengatasi  ketidak  merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah  yang  selanjutnya  melahirkan  konsep negara hukum welfare state (Negara kesejahteraan).
Tipe utama Negara hukum kesejahteraan adalah  adanya  kewajiban  pemerintah  untuk melakukan bestuuruzorg atau service publik yakni  penyelenggaraan  kepentingan  umum. Dapat  pula  dirumuskan  sebagai  kewenangan yang  sah  bagi  pemerintah  untuk  turut  campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas- tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.
Mengacu pada teori negara kesejahteraan  ( welfare  state,  verzorgingsstaat ), tugas  pemerintah  tidak  hanya  terbatas  untuk melaksanakan  undang-undang  yang  telah  telah dibuat  oleh  lembaga  legislatif.  Menurut perspektif welfare  state ,  pemerintah  dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum ( bestuurszorg ) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
menyelenggarakan  kewajiban  itu  pemerintah diberi  kewenangan  untuk  campur  tangan ( staatsbemoeienis )
dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Bersamaan dengan campur tangan tersebut, pemerintah juga diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan peraturan  perundang-undangan. Arti  lain, pemerintah memiliki kewenangan dalam bidang legislasi.
Dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat  sesuai  pergeseran liberal  rechtstaat menjadi sociale  rechstaat (de  haan  cs) menyebabkan  pemerintah  atau  penguasa  harus proaktif mencampuri bidang kehidupan rakyatnya.  Dengan  timbulnya  perubahan  pola kehidupan  masyarakat  dari  masyarakat  agraris menjadi masyarakat industrialis, banyak timbul masalah yang tidak mungkin ditanggulangi oleh masyarakat sendiri. Masalah-masalah kehidupan yang berkaitan dengan memperoleh nafkah yang layak menimbulkan masalah-masalah di bidang ketengakerjaan,  pendidikan,  keselamatan  kerja, kesehatan, lingkungan dan seterusnya berakibat campur tangan pemerintah di bidang kependudukan, pengelolaan kesejahteraan.
Semuanya  menyebabkan  pemerintah  harus proaktif  mengatur  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian,  pelaksanaan  atau  penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Semua hal itu  menyebabkan  semakin  banyaknya  hukum yang mengatur hubungan antar pemerintah dan masyarakat  yang  dapat  dipergunakan  sebagai dasar hukum bagi tindakan penguasa.
Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah  itu  semakin  mendesak  sejak berkembangnya  ajaran  negara  kesejahteraan, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  sosial  dan mewujudkan  kesejahteraan  umum,  yang  untuk menopang  peranan  ini  pemerintah  dilekati dengan  kewenangan  legislasi.  Artinya  tidak mungkin meniadakan kewenangan legislasi bagi pemerintah.Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata
Usaha  Negara,  peraturan  perundang-undangan adalah semua peraturan  yang bersifat mengikat secara  umum  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah  yang juga mengikat secara umum. Rumusan pengertian peraturan perundang-undangan seperti  demikian  ini  mencakup  pengertian materiil dan formil. Maka dari itu, Berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 1 angka 2, UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan  dari  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara seperti peraturan dari Badan Koordniasi Penanaman Modal misalnya, merupakan pengaturan  yang  bersifat  umum  ( besluit  van algemene  strekking )  dan  termasuk  peraturan perundang-undangan  ( algemeen  verbindende voorschriften ).
2. Kebijakan  Terkait  Dengan  Penanaman Modal dan hubungannya dengan

## Pembangunan Ekonomi
Menurut  Dornbusch  dan  Fischer  Dalam pengertian  umum,  investasi  diartikan  sebagai pembelian  (dan  berarti  juga  produksi),  baik terhadap  aktiva  fisik  seperti  membangun  rel kereta  api,  membangun  pabrik,  pembukaan lahan,  dan  lain  sebagainya,  maupun  aktiva finansial  (keuangan)  seperti  membeli  sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas. Sebagai contoh, seseorang yang membeli saham atau  obligasi.  Namun  dalam  ekonomi  makro pengertian  investasi  lebih  dipersempit  yakni sebagai pengeluaran masyarakat yang ditujukan untuk  menambah  stok  modal  fisik.  Dalam perhitungan  pendapatan  nasional  dan  statistik, pengertian  investasi  adalah  seluruh  nilai pembelian  para  pengusaha  atas  barang-barang modal  dan  pembelanjaan  untuk  mendirikan industri  dan  pertambahan  dalam  nilai  stok barang  perusahaan  yang  berupa  bahan  mentah, bahan belum diproses, dan barang jadi.
Investasi  sangat  dibutuhkan  untuk memacu  perekonomian  yang  pada  akhirnya dapat  mengatasi  berbagai  permasalahan  di daerah,  baik  dibidang  ekonomi  maupun  sosial. Dinamika investasi sangat mempengaruhi tinggi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
rendahnya  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran.Salah satu sebab utama dari lambatnya pemulihan ekonomi sejak krisis 1997,  yaitu  buruknya  kinerja  investasi  akibat sejumlah permasalahan yang mengganggu pada setiap  tahapan  penyelenggaraannya.  Keadaan tersebut  menyebabkan  lesunya  kegairahan melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang  telah  ada  maupun  untuk  investasi  baru. Masalah  ini  akan  sangat  berpengaruh  pada pertumbuhan  perekonomian  yang  selama  ini lebih  didorong  oleh  pertumbuhan  konsumsi ketimbang investasi atau ekspor.
Dalam  investasi  tercakup  dua  tujuan utama,  yakni  untuk  mengganti  bagian  dari penyediaan  modal  yang  rusak  (depresiasi)  dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi neto).  Sedangkan  tujuan  lainnya  menyebutkan bahwa  pengeluaran  investasi  adalah  pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan  keuntungan  di  masa  mendatang. Artinya,  pertimbangan  yang  diambil  oleh perusahaan  dalam  memutuskan  membeli  atau tidak  barang  dan  jasa  tersebut  adalah  harapan dari perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang  bisa  diperoleh  (dengan  dijual  atau digunakan  untuk  proses  produksi).  Harapan keuntungan  ini  merupakan  faktor  utama  dalam keputusan investasi.
Investasi  dapat  dibedakan  menjadi  tiga komponen, yaitu pertama, investasi tetap dunia usaha  ( business  fixed  investment ),  yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru, pembelian peralatan produksi dan mesinmesin baru. Kedua, investasi tempat  tinggal  ( residential  investment )  yang sebagian  besar  berupa  investasi  perumahan. Ketiga, investasi persediaan ( inventory investment )  yaitu  pengeluaran  yang  ditujukan untuk menambah stok persediaan.
Adapun motif suatu perusahaan menanamkan  modalnya  ke  Indonesia  adalah mencari keuntungan. Keutungan tersebut diperoleh dari berbagai factor: upah buruh yang murah,  dekat  dengan  sumber  bahan  mentah,
luasnya  pasar  yang  baru,  menjual  teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif  untuk  investor,  dan  status  khusus Negara-negara  tertentu  dalam  perdagangan internasional.
Nilai  Investasi  yang  tinggi  akan memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perekonomian  bangsa  dan  sebaliknya  jika investasi  rendah  maka  akan  menghambat pembangunan  dan  implikasinya  adalah  jumlah pengangguran  secara  otomatis  juga  akan meningkat.  Namun  dalam  perkembangannya perekonomian  Indonesia  menekankan  kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ternyata memang masih terjadi rentan pada kemampuannya  menetralisir  efek  negatif  dari globalisasi  dan  gejolak  pasar  internasional. Ketidaksiapan Indonesia dengan tidak berperannya  sistem  hukum,  politik  dan  sosial yang dapat menyikapi berbagai kesempatan dari keterbukaan  ekonomi  ini,  semuanya  ini  sangat berperan dalam menciptakan prestasi semu dari pembangunan Nasional.
Untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi, diperlukan adanya peningkatan nilai penanaman modal yang positif bagi kelangsungan  pelaku  usaha  karena  sumber pembentukan  modal  yang  paling  efektif adalah tabungan domestik, namun pembentukan modal domestik  di  Indonesia  masih  rendah,  sehingga masih  diperlukan  peranan  ekspor  dan  investasi asing.  Investasi  yang  lazim  disebut  dengan istilah  penanaman  modal  atau  pembentukan modal  merupakan  salah  satu  komponen  yang mempengaruhi  tingkat  pengeluaran  agregat. Pengeluaran  dalam  perekonomian  terdiri  dari pengeluaran  rumah  tangga,  investasi  oleh perusahaan,  dan  pengeluaran  ekspor-impor. Dengan demikian naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi  ditentukan  oleh  perubahan  masing- masing  faktor  atau  gabungan  dari  faktor-faktor tersebut. Namun masing-masing faktor mempunyai  pengaruh  yang  berbeda  didalam mempengaruhi fluktuasi ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Di  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia. Sementara  itu  pada  angka  2  dan  3  penanaman odal  terbagi  menjadi  2  yaitu  penaman  modal dalam  negeri  dan  penaman  modal  asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam  negeri dengan  menggunakan  modal  dalam  negeri. Sedangkan  Penanaman  modal  asing  adalah kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam modal dalam negeri.
Terkait dengan kebijakannya pemerintah berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 memberi perlakuan yang  sama  bagi  penanam  modal  dalam  negeri dan  penanam  modal  asing  dengan  tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian  hukum,  kepastian  berusaha,  dan keamanan  berusaha  bagi  penanam  modal  sejak proses  pengurusan  perizinan  sampai  dengan berakhirnya  kegiatan  penanaman  modal  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan  kepada  usaha  mikro,  kecil, menengah, dan koperasi.
Dalam  pasal  7  ayat  1  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan Pemerintah tidak  akan  melakukan  tindakan  nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman  modal,  kecuali  dengan  undang- undang. Jaminan ini memberi kepastian hukum kepada  penanam  modal  atas  kelangsungan, keberadaan usaha di Indonesia.
Selain itu, penanaman modal juga harus didukung  oleh  kualitas  infrastruktur  yang memadai.  Yang  dimaksud  dengan  infrastruktur adalah  berbagai  instalasi  dan  kemudahan  dasar terutama dalam sistem transportasi, komunikasi dan  listrik)  yang  diperlukan  oleh  masyarakat dalam  melakukan  aktivitas  usaha  baik  untuk industri  maupun  untuk  perdagangan  dan kelancaran  pergerakan  orang,  barang,  dan  jasa dari suatu daerah ke daerah lain atau ke negara lain.  Faktor  infrastruktur  fisik  dibagi  menjadi dua,  yakni  ketersediaan  infrastruktur  dan kualitas  serta  akses  infrastruktur.  Ketersediaan infrastruktur  fisik  adalah  untuk  kelancaran kegiatan  usaha  yang  perlu  didukung  oleh ketersediaan  infrastruktur  fisik  seperti  jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi seperti telepon dan pos serta sumber energi  seperti  listrik.  Sedangkan  kualitas  dan akses terhadap infrastruktur fisik adalah kualitas infrastruktur  harus  dalam  keadaan  baik. Infrastruktur  fisik  yang  tersedia  belum  tentu menjamin  kelancaran  usaha  bila  infrastruktur yang  tersedia  berada  dalam  kondisi  yang  tidak baik. Kualitas infrastruktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan kemudahan  akses  terhadap  infrastruktur  yang ada.
Infrastruktur yang baik akan
meningkatkan  produktivitas  dan  menurunkan biaya produksi. Jadi, infrastruktur juga merupakan  faktor  yang  ikut  mendorong terciptanya  iklim  investasi  yang  kondusif. Keadaan jalan yang baik, tersedianya pelabuhan yang memadai, tersedianya sumber energi yang dibutuhkan oleh perusahaan, tersedianya transportasi,  telekomunikasi  akan  membantu meningkatkan kegiatan investasi. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tesebut maka pengeluaran  pemerintah  (pusat  atau  daerah) sangat menentukan untuk membiayai peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Sehingga
Kebutuhan tambahan modal diperlukan Indonesia untuk menutupi kemampuan  Angararan  Pendapatan  Belanja
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Negara  (APBN)  yang  sangat  kecil  terpenuhi Untuk  mengolah  sumber  alam  yang  melimpah, Indonesia memerlukan modal yang besar.
Berbicara
mengenai hubungan penanaman modal dengan pembangunan ekonomi,  maka  perlu  dijelaskan  pengertian pembangunan  yang  dimaksud.  Pembangunan adalah kata yang digunakan dalam semua media massa  di  seluruh  dunia  dan  merupakan  konsep yang sering kali disebut dan dibahas oleh semua lapisan  masyarakat,  baik  di  Timur  maupun  di Barat, Terutama di kalangan politisi, wartawan, dan  ilmuwan  sosial.  Pengertian  pembangunan perlu  dihayati  sebelum  seseorang  dapat memahami  keseluruhan  proses  dan  teori pembangunan. Usaha untuk memahami konsep pembangunan  itu  sendiri  jauh  lebih  sulit daripada memahami proses dan teori pembangunan.  Namun  demikian,  ada  beberapa pengertian yang biasanya disinonimkan dengan konsep pembangunan, yaitu konsep
pertumbuhan ekonomi,
modernisasi, industrialisasi,  normative  atau  hak  kebutuhan dasar, dan environmentalisme.
Pengertian  konsep  pembangunan  yang paling  mudah  dan  popular  ialah  kemakmuran ekonomi.  Kemakmuran  ekonomi  dengan  taraf kehidupan  yang  lebih  baik,  terutamanya  dari segi modal dan kekayaan sebuah negara. Negara yang  kaya-raya  dianggap  sebagai  negara  yang makmur. Kemakmuran ekonomi sebuah negara dinilai  dari  segi  pertumbuhan  ekonomi  yang dicapai oleh negara tersebut dari masa ke masa.
Terdapat  tiga  elemen  penting  yang berkaitan  dengan  pembangunan  ekonomi. Pertama ,  Pembangunan  sebagai  suatu  proses. Pembangunan  sebagai  suatu  proses,  artinya bahwa  pembangunan  merupakan  suatu  tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa.  Sebagai  contoh,  manusia  mulai  lahir, tidak  langsung  menjadi  dewasa,  terapi  untuk menjadi  dewasa  harus  melalui  tahapan-tahapan pemimbuhan.  Demikian  pula,  setiap  bangsa harus  menjalani  tahap-tahap  perkembangan untuk  menuju  kondisi  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.
Kedua,  Pembangunan  sebagai  suatu usaha  untuk  meningkatkan  pendapatan  per kapita.  Sebagai  suatu  usaha,  pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh  suatu  negara  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan  semua  elemen  yang  terdapat  dalam  suatu negara  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses pembangunan.  Hal  ini  dilakukan  karena kenaikan  pendapatan  per  kapita  mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
Ketiga,  Peningkatan  pendapatan  per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu  perekonomian  dapat  dinyatakan  dalam keadaan  berkembang  apabila  pendapatan  per kapita  dalam  jangka  panjang  cenderung meningkat.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa pendapatan  per  kapita  harus  mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara tenadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian  negara  tersebut  mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat  sementara  yang  terpenting  bagi  negara tersebut  kegiatan  ekonominya  secara  rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan  terpenuhinya  tambahan  modal untuk  mengolah  sumber  alam  yang  melimpah, maka Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan  produksi  tetapi  juga  kesempatan kerja.  Dengan  terbukanya  kesempatan  kerja yang  lebih  luas,  maka  tingkat  pendapatan masyarakat  bertambah  dan  berbagai  macam kebutuhan  rakyat  terpenuhi.  Dengan  demikian kenaikan  laju  investasi  akan  meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat memberikan  instrumen  maupun  perlengkapan bagi  aparat  dan  penegak  hukum  lainnya.  Oleh sebab  itu  investasi  merupakan  jalan  keluar utama  dari  masalah  yang  dihadapi  negara  dan merupakan  kunci  utama  menuju  penguatan hukum dan pembangunan ekonomi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## KESIMPULAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar atas  hukum,  sebagai rechtsstaat .  Bahkan rechtsstaat Indonesia itu ialah rechtsstaat yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Maka  tugas  pemerintah  tidak  hanya  terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah telah  dibuat  oleh  lembaga  legislatif.  Menurut perspektif  welfare  state,  pemerintah  dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum ( bestuurszorg ) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan  kewajiban  itu  pemerintah diberi  kewenangan  untuk  campur  tangan ( staatsbemoeienis )
dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan  oleh  hukum,  salah  satunya adalah  menangani  masalah  penanaman  modal untuk meningkatkan nilai investasi.
Nilai Investasi yang tinggi akan memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perekonomian  bangsa  dan  sebaliknya  jika investasi  rendah  maka  akan  menghambat pembangunan  dan  implikasinya  adalah  jumlah pengangguran  secara  otomatis  juga  akan meningkat.  penanaman  modal  juga  harus didukung  oleh  kualitas  infrastruktur  yang memadai. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan  produktivitas  dan  menurunkan biaya produksi. Jadi, infrastruktur juga merupakan  faktor  yang  ikut  mendorong terciptanya  iklim  investasi  yang  kondusif. Dengan demikian  kenaikan laju investasi akan meningkatkan  pendapatan  nasional  sehingga dapat memberikan instrumen maupun perlengkapan  bagi  aparat  dan  penegak  hukum lainnya  dan  merupakan  kunci  utama  menuju penguatan hukum dan pembangunan ekonomi. Saran
1) Pemerintah  Harus  berusaha  menghilangkan
Budaya Hukum Korupsi. Indonesia
merupakan  negara  dengan  tingkat  korupsi tinggi.  Banyak  penelitian  menunjukkan bahwa  Indonesia  merupakan  tempat  yang
subur  tumbuhnya  budaya  korupsi.  Dari penelitian  yang  dilakukuan  oleh  lembaga pemerhati korupsi internasional menempatkan  Indonesia  sebagai  negara terkorup  di  kawasan  asia  pasifik.  Masalah kebijakan hukum korupsi tidak akan terlepas dengan kekuasaan ekonomi dan politik suatu negara  sehingga  stigma  korupsi  dapat menjadi simbol elastis mengakarnya korupsi ketatanegaraan sebagai korupsi sistemik atau korupsi  kelembagaan.  Pejabat  negara  yang telah  memiliki  gaji  besar  tetap  melakukan korupsi. Pola hidup mewah yang berkembang  dalam  masyarakat  memberi motivasi  bagi  pejabat  melakukan  korupsi. Tindakan  korupsi  telah  menjadi  budaya dalam  birokrasi  di  Indonesia.  dilakukan dengan  terus  terang,  sistematis,  dan terorganisasi.  Tidak  ada  budaya  malu  dari pejabat  negara.  Pejabat  negara  mempunyai anggapan  bahwa  korupsi  yang  dilakukan merupakan  tindakan  yang  secara  umum dapat  dipahami  masyarakat  Indonesia. Karena dengan korupsi ini tingkat kepercayaan investor yang ingin berinvestasi menjadi  berkurang,  khawatir  modalnya sebagai orang atau badan usaha tidak dapat untung  maupun  kembali.  Untuk  mencegah terjadinya  tidak  pidana  korupsi  yang  lebih luas adalah dengan cara salah satunya adalah kampanye  anti  korupsi  dan  penegakkan hukum  yang  kuat  berupa  peningkatan hukuman bagi para pelaku korupsi.
2) Jangan  Terlalu  terlena  dengan  Penanaman Modal  Asing.  Indonesia  memang  saat  ini untuk mengelola sumber daya alamnya yang melimpah masih terus membutuhkan modal yang  tidak  sedikit.  Sebagai  alternatif  harus mencari  penanaman  modal  atau  investasi dari  luar  demi  mendapatkan  pemasukan negara  untuk  mengelola  sumber  daya alamnya.  Namun  dalam  hal  ini  penulis mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu lama  membiarkan  kekayaan  alam  dikelola oleh  asing  lewat  penanaman  modal  asing tersebut, karena selain mengganggu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kedaulatan hukum, juga mengganggu kedaulatan  ekonomi  yang  mana  jika  kita kelola sendiri keuntungan bagi negara akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alec Ross, 2019, Industri-Industri Masa Depan (Diterjemahkan dari The  Industries of The  Future) Jakarta,  Rene  Turos
Indonesia
Amir  A,  2009, Perekonomian  Indonesia ,  FE. UNJA. Jambi Dumairy,  1996 ,  Perekonomian  Indonesia , Erlangga, Jakarta Erman Radjagukguk, 2006, Hukum Investasi Di Indonesia , Universitas indonesia
Fakultas Hukum, Jakarta,
Marbun, Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum  Administrasi  Negara ,  Penerbit Liberty, Yogyakarta Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Press Jakarta Windhu  Putra,  2019, Perekonomian  Indonesia (Penerapan  beberapa  Teori  Ekonomi Pembangunan  di  Indonesia ,  Rajawali
Pers, Depok Tesis Didi Latip, 2009, “ Analisa Pengaruh Penanaman  Modal  Asing  Langsung (FDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Regional  Propinsi  Tahun 2000-2006
”.  Tesis.  Universitas
Indonesia

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal