## Peluang Jepang untuk menjadi Anggota Tetap DK PBB

## PELUANG JEPANG UNTUK MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB
Oleh :

## Erna Kurniawati
ernahpw@yahoo.com
Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN ‘Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No.2, Tambakbayan, Yogyakarta

## Abstract
Nowadays Japan has been known as one of the largest financial contribution to the UN. Moreover, Japan has many times sent its military forces, Self Defence Forces (SDF) for some peace keeping mission under Peace Keeping Operation of the UN, either. In its situation, Japan feels it is really unfair, because Japan has done some important contribution and role for the existence of UN operation, but poorly, Japan is not a member of Security Council Permanent Member with its ‘veto’ privilege yet. So that, Japan asks members of the UN to do some reformation which it means that Japan will be have an chance to be a Security Council Permanent Member . This article will explore what  has Japan been done to achieve its ‘dream’ and how its chance will be.

## Keywords : Japan, UN Permanent Member , effort, chance
Pendahuluan
Sejak tahun 1992, tepatnya setelah revisi Undang-Undang Peace  Keeping  Operation (PKO ), secara resmi PM Miyazawa Kiichi untuk pertama  kalinya  mengungkapkan  keinginan Jepang  untuk  menjadi  anggota  Tetap  Dewan Keamanan  PBB.  Setelah  itu,  beberapa  kali  dan dalam  berbagai  kesempatan,  pemerintah  Jepang baik melalui Perdana Menterinya maupun melalui Duta  Besar  Jepang  di  PBB  mengungkapkan keinginan yang sama.
Jepang  yang  telah  bergabung  di  PBB sejak  1956  telah  menjadikan  kerjasamanya dengan  PBB  menjadi  pijakan  bagi  politik  luar negeri  Jepang.  Selain  itu,  Jepang  yang  telah tumbuh  menjadi  kekuatan  ekonomi  kedua terbesar  di  dunia,  serta  benyak  berkontribusi dalam  memelihara  perdamaian  dunia  melalui lembaga tersebut , membuat Jepang merasa sudah saatnya  untuk  siap  mengemban  tanggungjawab yang  lebih  besar  sebagai  anggota  tetap  Dewan Keamanan  PBB.  Komitmen  Jepang  sebagai negara  donor  terbesar  melalui  Bantuan  resmi Pembangunan (Official Development Assistance /  ODA)  juga  semakin  memperkuat  argumen Jepang  tersebut.  Pemerintah  Jepang,  melalui situs  resmi  Kemeterian  Luar  Negeri  (Ministry of  Foreign  Affairs)  mengajukan,  setidaknya  4
(empat) alasan, sehingga Jepang pantas menjadi anggota  Tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  ( www. mofa.go.jp/policy/un/japan.html)
Pertama, Kerjasama  Personil .  Sejak tahun 1992, bersamaan dengan diberlakukannya Peace Cooperation Law , Jepang  telah mengirim kontingen  Pasukan  Bela  Diri  Jepang  ( Self Defence Forces / SDF ) untuk berperan [sebagai] polisi  sipil,  pemantau  gencatan  senjata,    dan pemantau  Pemilu  dalam  6  operasi  Pasukan Pemelihara  Perdamaian  PBB,  dua  operasi bantuan kemanusiaan di United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), dan United  Nations  Transnational  Administration in  East  Timor  (UNTAET), dimana    keduanya dilakukan pada tahun 1999.
Kedua , Kerjasama  Keuangan .  Dengan menyediakan sekitar 20,6 % bagi budget  PBB, Jepang  merupakan  pendukung  finansial  kedua setelah  Amerika  Serikat  dalam  berkontribusi terhadap  organisasi  (PBB).  Dengan  demikian, kontribusi  Jepang  telah  melampaui  (kontribusi) empat anggota Tetap Dewan Keamanan lainnya. Selain  itu,  kontribusi  Jepang  juga  merupakan sebagian  dari  Trust  Fund  yang  memungkinkan negara-negara  berkembang  untuk  berpartisipasi dalam  pasukan  multinasional  yang  dikirim  ke Timor Timur.
Ketiga, Kontrol Persenjataan,
Pelucutan Senjata dan Non Proliferasi. Jepang berkomitmen  untuk  mendorong  perlucutan senjata  dan  non  proliferasi  internasional,    dan dilain pihak tetap mempertahankan Tiga Prinsip Non  Nuklir Jepang,  yaitu  untuk  tidak  memilki, tidak  memproduksi  dan  tidak  mengizinkan negara  lain  menempatkan  senjata  nuklir  di wilayah Jepang.  Sejak tahun 1994, Jepang telah mengajukan draft Resolusi Penghapusan Senjata Nuklir  di  Majelis  Umum  PBB,  yang  kemudian diadopsi  dengan  dukungan  penuh.  Jepang juga  secara  aktif  berkontribusi  pada  suksesnya Konferensi  Review  2000  Non  Proliferation Treaty  (NPT),  dan  berinisiatif  memfasilitasi agar dimasukkan ke dalam Comprehensive Test Ban  Nuclear.  Disamping  itu,  Jepang  juga  telah menjalankan peranan memimpin dalam pelucutan senjata  konvensional,  termasuk  diantaranya senjata ringan (small arms)  dan ranjau. Jepang telah  menambahkan  bantuan  finansial  untuk mendukung program ini, dan bersama PBB, pada tahun  2000  Jepang    membentuk  Dana  Senjata Ringan.
Keempat, Lainnya ,  Jepang  telah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama enam kali. Selama tahun 1992-1993 misalnya, Jepang secara aktif berkontribusi pada pencapaian  perjanjian  damai  dengan  Kamboja. Selama  tahun  1997-1998  Jepang  juga  telah membantu menengahi perdebatan dalam berbagai isu baik isu regional maupun global. ( World Bank : 2 0 0 0 )

## Upaya-Upaya Jepang

## 1. Diplomasi Melalui Pidato dalam Forum PBB
Untuk  mendapatkan  keinginan  tersebut ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Jepang,  diantaranya  upaya  Diplomasi  melalui pidato  di  berbagai  forum  PBB.  Jepang,  melalui forum  PBB  berupaya  meyakinkan  ‘dunia’ bahwa  keinginannya  tersebut  semata-mata  agar mempermudah  upayanya  memberi  kontribusi lebih  besar  dalam  memelihara  perdamaian. Pidato  Menteri  Luar  Negeri  Haraguchi  Koichi pada era Koizumi antara lain menyatakan : “  Japan’s  position on  Security Council Reform, as Prime Minister Koizumi stated in the General Debate, is that in order for the security council to
effectively address its new threats and challanges, countries  with  the  will  and  resources  to  play  a major role in international peace and security..”. ( www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=789 ) Peran  aktif  Jepang  memang  banyak mendapat  pengakuan,  diantaranya  tampak  dari pujian  dari  Sekretaris  Jendral  PBB  waktu  itu, Kofi Annan. Dalam pidatonya di depan Parlemen Jepang,  Annan mengakui :
..”Today,  in  an  age  of  interdependence,  your role [Japan] is more pivotal than ever...We need Japan  to  remain  involved  in  the  organization’s political,  peacekeeping  and  human  rights  work. Just  ask  the  people  of  Tajikistan,  Cambodia, East  Timor,  Mozambique  and  Rwanda  for example, how much they appreciate your efforts to  help  them  emerge  from  conflict  and  rebuild stable, funcioning states. As consider how much Japan  has  done  for  Afghanistan-organizing  a successfull  pledging  conference  two  years  ago here in Tokyo, and I was preveleged to attend that conference and continouing to play a leading role in the country’s reconstruction” ( www.un.org/apps/ sg/sgstats.asp?nid=789 )

## 2. Usulan Jepang Terhadap Reformasi Dewan Keamanan
Sejak  tahun  1965,  yakni  ketika keanggotaan Dewan keamanan diperluas dari 11 menjadi 15 anggota, maka sejak itu pula Dewan Keamanan  belum  melakukan  reformasi  lagi. Namun,  dorongan  untuk  melakukan  reformasi mulai  mengemuka  kembali  sejak  tahun  1992. Terdapat  3  (tiga)    usulan  reformasi  Dewan Keamanan,  yakni  menyangkut  keanggotaan, transparansi dan kepemilikan hak veto. Dorongan agar Dewan Keamanan direformasi tampak dari usulan  lebih  dari  150  negara  dalam  pertemuan Millenium  Summit dan Millenium  Assembly di New York dari 6-22 September 2000.
Salah satu negara yang gencar mengusulkan  reformasi  di  Dewan  Keamanan PBB  adalah  Jepang.  Menurut  Jepang,  Dewan Keamanan  harus  direformasi  karena  komposisi Dewan  Keamanan  saat  ini  tidak  mencerminkan perubahan ekonomi maupun politik yang terjadi pada  masyarakat  internasional  dalam  50  tahun terakhir.  Ketika  PBB  didirikan  tahun  1945, atau  beberapa  saat  setelah  berkhirnya  Perang Dunia  II  ,  PBB  beranggotakan  50  negara  dan
Dewan  Keamanan  terdiri  11  negara,  dengan komposisi  5  anggota  tetap  dan  6  anggota  tidak tetap. Dengan adanya amandemen Piagam pada tahun  1965  terkait  dengan  semakin  banyaknya negara  yang  bergabung  di  PBB  pada  awal 1960an, anggota tidak tetap kemudian ditambah menjadi 10. Sampai dengan bulan Oktober 2000, PBB  memiliki  anggota  189  anggota  ,  namun jumlah anggota Dewan Keamanan tidak berubah (tetap15).  Selain  itu  pada  awal  berdirinya, memang kelima anggota tetap Dewan Keamanan (Permanent 5/ P5) menanggung mayoritas biaya finansiil  PBB  yakni  total  sebesar  71%    (tahun
maju maupun negara Berkembang yang memiliki kemampuan  dan  kemauan  bagi  tanggungjawab global  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Jepang  siap  untuk  memikul tanggungjawab  lebih  besar  sebagai  anggota Dewan Keamanan yang sudah direformasi.
2) Terkait dengan peningkatan yang pesat anggota PBB, maka menjadi penting pula bagi PBB untuk memperluas anggota tidak tetap; 3) Dalam rangka memelihara keefektifan dan keterwakilan, ukuran yang  sesuai  bagi  perluasan  Dewan  Keamanan seharusnya  24  anggota,  dengan  menambahkan 2  dari  negara  Berkembang  dan  3  negara  Maju
1946),  namun  pada  saat  ini  sumbangan  mereka semakin menurun.
Dari  Tabel  1  berikut  tampak  kontribusi Jepang untuk belanja reguler Dewan Keamanan (20%)  bahkan  jauh  lebih  besar  jika  dibanding dengan  gabungan  keempat  anggota  lain  yakni Inggris, Perancis, Uni Sovyet (Rusia) dan Perancis (< 15%). Besarnya kontribusi Jepang juga dapat dilihat pada tabel 1 dimana rata-rata anggota tetap Dewan Keamanan memberi kontribusi yang jauh lebih  kecil  jika  dibanding  Jepang  yang  bukan anggota  tetap  Dewan  Keamanan.  Kontribusi China misalnya, bahkan hanya 1% . (tabel 1)
Tabel 1 Kontribusi Negara-Negara Besar Untuk PBB (2000) Amerika Serikat Jepang Kanada Inggris Raya Italia Perancis Jerman Federasi Rusia China 20.6% 20% 2.7% 5.1% 5.4% 6.5% 9.9% 1.1% 1.0%
Sumber : The Ministry of Foreign Affairs of Japan, An Argument for Japan’s Becoming Permanent Member , www.mofa.go.jp/policy/un/japan.html , hal 1-2.
Tabel 2 berikut juga menunjukkan, meskipun secara prosentase komitmen Jepang mengalami penurunan,  namun  kontribusi  Jepang  tetap  menduduki  peringkat  kedua  terbesar  setelah Amerika Serikat.

## Tabel 2
Kontribusi Negara-Negara Besar Untuk PBB (2013) Amerika Serikat Jepang Kanada Inggris Raya Italia Perancis Jerman Federasi Rusia China 22.0% 10.83% 2.98% 5.18% 4.45% 5.59% 7.14% 2.44% 5.15%
Sumber : diolah dari Assesement of Member States’ Contribution to the UN Reguler Budget of the year 2013 and of New Member States’ Advance to the working Capital Fund for the Biennium 2011- 2012  and  contribution  to  the  UN  Reguler  Budget  2011-2012, http://www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=ST/ADM/SER.B/866 , 24 Desember 2012, hal 2-6.
Ketimpangan  kontribusi  ini  diyakini Jepang  dapat  berpengaruh  terhadap  tidak berimbangnya  respons  Dewan  Keamanan terhadap berbagai konflik. Jika Dewan Keamanan ingin  tanggungjawabnya    menjadi  lebih  efektif dalam  memelihara  perdamaian  dan  keamanan pada abad mendatang, maka kapasitasnya harus diperkuat  melalui  serangkaian  reformasi  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  legitimasinya. Untuk  reformasi  PBB,  Jepang  mengajukan beberapa usulan : 1) untuk memperluas anggota tetapnya dengan menambahnya baik [dari] negara
untuk  anggota  tetap  dan  4  bagi  anggota  tidak tetap; 4) Dalam memberi jatah perluasan anggota Dewan Keamanan baik tetap maupun tidak tetap bagi kelompok regional, maka harus diputuskan bagaimana memilih anggota tetap dari kelompok tersebut; 5) Terkait dengan [hak] veto, seharusnya tidak ada perbedaaan antara anggota tetap lama dan baru. Dalam pandangan Jepang penyelesaian bagi  isu  ini  akan  membutuhkan  kemauan politis  dari  seluruh  negara;  6)  Metode  kerja Dewan  Keamanan  harus  dikembangkan  untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas. (The Ministry of Foreign Affairs of Japan, ibid.)

## 3. Pembentukan Group of 4 (G4)
Selain  pidato  di  forum  PBB  dan  usulan terhadap  Reformasi  Dewan  Keamanan  PBB, Jepang  juga  berkoalisi  dengan  negara-negara yang  juga  ‘berminat’  menjadi  anggota  tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Brazil, India dan Jerman  dengan  membentuk  Group  of  4  (G4). Pada  8  Juli  2005  dengan  bertempat  di  London, Menteri  Luar  Negeri  Brazil  Celso  Amorim, Wakil  Konselor  sekaligus  Menteri  Luar  Negeri Jerman  Joscha  Fischer,  Menteri  Luar  Negeri India  Natwar  Singh  dan  Menteri  Luar  Negeri Jepang  Machimura  Nobutaka  berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, sepakat untuk selain akan mereview perkembangan African Union Summit di  Syrte,  mereka  juga  sepakat  untuk  membahas prospek aksi bersama  untuk tujuan perluasan dan reformasi  Dewan  Keamanan.    Pertemuan  yang menghasilkan G4 London Declaration ini antara lain sepakat  bahwa kelima negara tersebut tetap berpendirian  terhadap  perlunya  reformasi  PBB, khususnya reformasi Dewan Keamanan termasuk perluasan anggota tetap dan tidak tetap DK, dan akan  bekerjasama  untuk  mensukseskannya. ( www.mofa.go.jp/policy/un/reform/press0507.html .) Disamping G4  London  Declaration ,  G4 juga  mengeluarkan  pernyataan  bersama  yang antara lain disampaikan pada 21 September 2004. Pernyataan bersama pada pertemuan G4 di New York ini berisi 4 poin :1) Bahwa adanya berbagai ancaman  pada  masyarakat  internasional,  untuk mengefektifkan (Dewan Keamanan), maka adalah penting  untuk  mereformasi  Dewan  Keamanan secara  keseluruhan.  2).  Sebagai  wakil  dari anggota, maka Majelis Umum harus direvitalisasi.
Efisiensi agen dan organ PBB juga harus dilakukan untuk menghadapi tantangan yang mendesak. 3) Dewan  Keamanan  harus  merefleksikan  realitas komunitas  internasional  pada  abad  21.  (Dewan Keamanan)  harus  representatif,  legitimate  dan efektif.  Bahwa  penambahan  anggota  tetap  dan tidak  tetap  termasuk  dengan  memperhatikan perwakilan negara maju dan negara Berkembang harus  dilakukan.  4)  Brazil,  Jerman,  India  dan Jepang  yang  telah  mengajukan  diri  untuk menjadi  kandidat  resmi  anggota  tetap  dalam perluasan anggota Dewan Keamanan mendukung pencalonan  negara  lain.  Afrika  harus  diwakili di  anggota  tetap  Dewan  Keamanan,  dimana kami  akan  berkerjasama  untuk  merealisasikan reformasi  yang  berarti  di  Dewan  Keamanan. ( www.mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0409.html .) Pada 22 Juni 2005 bertempat di Brussels serta  ditandatangani oleh keempat Menteri Luar Negeri Jepang, Jerman, India dan Brazil, keempat negara  yang  tergabung  di  G4  ini  mengeluarkan pernyatakan  bersama  yang  isinya:  1)  bahwa mendesaknya  kebutuhan  untuk  memperkuat PBB  dalam  mengefektifkan  tantangan  saat  ini, dan perlunya reformasi PBB yang komprehensif, termasuk pembangunan, keamanan dan hak azasi manusia.  2)  Bahwa  Dewan  Keamanan  harus direformasi  untuk  mewakili  realitas  global  saat ini,  dan  bukan  (mewakili)  dunia  60  tahun  yang lalu.  Untuk  itu  Dewan  Keamanan  baik  anggota tetap maupun tidak tetap harus diperluas dengan perwakilan  yang  seimbang  termasuk  antara negara  maju  dan  negara  Berkembang.  (www. mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0506..html ) Meski  pada  tahun  2006  Jepang  sempat hampir menarik diri dari G4 karena tidak sepakat dengan  ketiga  anggota  lainnya,  namun  dalam pertemuan terakhir mereka pada bulan September 2012,  Jepang  beserta  ketiga  negara  lainnya tersebut kembali menunjukkan kekompakannya. Pada  tanggal  25  September  2012,  di  sela pembukaan  Sidang  ke-67  Majelis  Umum  PBB, Menteri  Hubungan  Eksternal  Brasil,  Menteri Federal  untuk  Luar  Negeri  Jerman  ,  Menteri Luar  Negeri  Jepang  dan  Menteri  Luar  Negeri India  bertemu  di  New  York  kembali  bertemu untuk  bertukar  pandangan  mengenai  reformasi Dewan Keamanan. Keempat negara menyatakan Joint  Declaration  sebagaimana  termuat  dalam situs  Kementrian  Luar  Negeri  Jepang  ,  MOFA
(Ministry  of  Foreign  Affairs)  dengan  judul Ministerial Meeting of the G4 Countries (Brazil, Germany, India and Japan) in the margins of the 67th  of  the  UN  General  Assembly  Joint  Press Statement,  New  York,  25  Sepetember  2012. (www.mofa.go.jp/policy/un/pko/joint_1209.
html)
Tidak  jauh  berbeda  dengan  pernyataan bersama  mereka  sebelumnya,  para  Menteri menegaskan  kembali  visi  mereka  tentang reformasi
Dewan Keamanan, dengan mempertimbangkan  kontribusi  yang  diberikan oleh negara untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan  internasional  dan  tujuan  organisasi lainnya,  serta  kebutuhan  untuk  meningkatkan representasi negara-negara berkembang di kedua kategori, yang menurut pandangan mereka agar lebih  mencerminkan  realitas  geopolitik  saat ini  .  Negara-negara  G4  menegaskan  komitmen mereka  sebagai  calon  anggota  tetap  baru Dewan Keamanan PBB, serta dukungan mereka untuk  pencalonan  masing-masing  .  Mereka juga  menegaskan  kembali  pandangan  mereka tentang pentingnya Afrika untuk diwakili dalam keanggotaan  permanen  dari  Dewan  diperbesar .  Untuk  itu  G4  memperluas  konsepnya  yang dikenal  G4+1,  dimana  1  anggota  yang  diajak bergabung  meperjuangkan  reformasi  adalah Ghana untuk mewakili kawasan Afrika.
Upaya terus menerus dilakukan  Jepang. Pernyataan  bersama  G4  yang  dikeluarkan  7 November  2013    Dalam  teks  yang  diberi  judul “Joint Statement by Brazil, Germany, India and Japan” yang disampaikan oleh Wakil Tetap Jepang di PBB, Motohide Yoshikawa, yang disampaikan dalam Joint Debate sesi 68 Majelis Umum, pada Agenda  Item  123  dengan  tema  “The  Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council and Related Matters  “  dan  Item  29:  Report  of  the  Security Council, Yoshikawa antara lain menyatakan :
“our  side,  in  response  to  your  call  in  the letter  of  6  November,  the  G4  countries  are ready  to  take  part  in  “collective  actions”, in  order  to  search  common  ground  on  the issue of Security Council reform. We stand ready  to  actively  contribute  to  this  process in  a  spirit  of  flexibility. We  also  encourage others to show the same spirit of compromise
required to engage in a negotiation process that deserves to be called so in content and not  in  name  only.  Objection  to  text-based negotiations  not  only  runs  counter  to  the spirit of the Outcome Document, but also the basic logic of multilateral diplomacy. Let us strive together to fulfill the outstanding task and prove that a reform of the UN Security Council is possible.” ( http://www.un.emb-japan. go.jp/statements/yoshikawa110713.html ,)
Dari  pernyataan  tersebut,  tampak konsistensi keempat negara yang tergabung dalam G4  yang  mengingatkan  kembali  PBB  melalui Majelis  Umum  terhadap  upaya  reformasi  yang sudah diwacanakan sejak tahun 2005, dan bahwa reformasi dalam tubuh PBB bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

## Bagaimana Peluang Jepang ?
Dari  uraian  diatas,  tampak  Jepang  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  mendapatkan impiannya  tersebut,  namun  demikian  Jepang harus  menghadapi  berbagai  kenyataan  berikut. Pertama, Usulan terhadap Reformasi PBB sudah muncul sejak tahun 1992, namun sampai dengan akhir  tahun  2013,  upaya  tersebut  masih  belum membuahkan hasil. Terhadap Reformasi Dewan Keamanan,  setidaknya  ada  3  isu  sentral,  yakni menyangkut  :  1)  keanggotaan;  2)  transparansi; dan 3) hak veto. Terhadap usulan Reformasi ini, mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam Proposal yang berjudul In Larger Freedom 31 Maret 2005 mengajukan 2 opsi yang dikenal dengan Plan A dan Plan B. Plan A berisi usulan untuk menambah 6 anggota Tetap baru dan 3 anggota Tidak Tetap , sehingga total jumlah anggota Dewan Keamanan akan  menjadi  24  dari  semula  15  anggota. Sementara  Plan  B  menawarakan  penambahan 8  anggota  baru  dalam  klasifikasi  keanggotaan yang baru. 8 anggota bertugas 4 tahun dan bisa diperpanjang,  ditambah  1  anggota  tidak  tetap, sehingga  total  anggota  juga  24  .  Untuk  soal inipun masih belum ada kesepakatan.
Namun demikian, upaya intensif untuk  melakukan  reformasi  sebetulnya  terus diupayakan, antara lain tampak dari dibentuknya kelompok  kerja  reformasi  pada  tahun  1993. Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan juga pernah memperingatkan  kurangnya  reformasi  dapat
melemahkan kedudukan dewan di dunia. Upaya intensif juga tampak  dari kembali diadakannya diskusi  antar  pemerintah  yang  diwakili  para Menteri  untuk    membahas  kemajuan  reformasi Dewan  Keamanan  pada  tahun  2012.  Dalam pertemuan  ini,  para  Menteri  berbagi  penilaian bahwa mayoritas negara-negara anggota menyuarakan dukungan untuk perluasan Dewan Keamanan,  baik  keaaggotaan  Tetap  maupun Tidak Tetap. Untuk tujuan tersebut, para Menteri membuat  penilaian  yang  kemudian  diajukan dalam  surat  yang  ditanda  tangani  oleh  Ketua perundingan  antar  pemerintah,  Duta  Besar Zahir  Tanin,  tertanggal  25  Juli  2012  kepada Presiden Majelis Umum. Surat tersebut membuat rekomendasi    para  Menteri  yang  menyatakan pandangan  dukungan yang kuat untuk ekspansi di kedua kategori harus tercermin dalam proses negosiasi antara negara anggota dan menyerukan penyusunan dokumen kerja singkat sebagai dasar untuk  negosiasi  lebih  lanjut,  sejalan  dengan rekomendasi dari Ketua .
Para Menteri menyambut baik keputusan Majelis Umum untuk segera melanjutkan proses negosiasi antar pemerintah dalam pleno informal Sidang  ke-67.  Mereka  menyatakan  komitmen kuat  untuk  meningkatkan  kerjasama  yang fleksibel dan menekankan perlunya tekad mereka untuk  membuat  momentum  politik  yang  lebih besar  dalam  proses  reformasi,  termasuk  dengan maksud  untuk  penyelenggaraan  pertemuan tingkat  tinggi  tentang  reformasi  Dewan Keamanan  ,  seperti  juga  dianjurkan  oleh  Ketua dalam  suratnya  yang  diedarkan  oleh  Presiden sesi  ke-66  Majelis  Umum  PBB  kepada  negara- negara anggota pada tanggal 27 Juli 2012. Namun demikian, sampai saat ini, upaya tersebut masih belum  mencapai  kesepakatan  yang  lebih  detail, terutama menyangkut penambahan kursi anggota tetap Dewan Keamanan.
Kedua, meski  Jepang  telah  berupaya mendapat  dukungan  dari  China,  namun  tidak adanya  dukungan  dari  China  yang  merupakan negara  tetangga  Jepang  sekaligus  satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan  PBB.  China  bahkan  cenderung menentang  uoaya  Jepang  tersebut.  Pendekatan melalui upaya dialog telah dilakukan Jepang pada 26 Desember 2005 di Beijing dengan konsultasi yang  diwakili  oleh  deputi  Menteri  Luar  Negeri
Jepang, Masaharu Kono, sedang China diwakili oleh  Asisten  Menteri  Luar  Negerinya,  Shen Guofang. ( www.chinaembassy.org.in/eng/zgbd/t228256. html, )
Penolakan tampak dari pernyataan Wakil Menteri  Luar  Negeri  Qiao  Zonghuai  sehari sesudah pertemuan tersebut dengan  menegaskan posisi  China  di  PBB,  yang  lebih  mendukung perwakilan dari negara Berkembang terutama dari negara  di  Afrika  (daripada  mendukung  Jepang yang notabene merupakan negara maju), apabila Dewan  Keamanan  akan  direformasi  dengan menambah kursi anggota tetap. Qiao menyatakan “priority  (of  the  reform)  should  be  given  to increasing  the  representation  of  developing countries  especially African  Countries.”  (www. chinaembassy.org.in/eng/zgbd/t228256.html).
Ketidaksetujuan  China  ini  bahkan dipertegas dengan sikapnya yang akan  menjegal Jepang yang berupaya mengajukan voting untuk mengatasi  ketidaksepakatan  dalam  Majelis Umum  untuk  masalah  reformasi  PBB.  Hal  ini sebagaimana  ditegaskan  Qiao,  “China  opposes voting  of  any  reform  plan  over  which  there is  a  large  amount  of  disagreement  between UN  members”.  ( www.china.org.cn/english/2005/ Dec/153276.html ).  Penegasan China ini disampaikan untuk  mengantisipasi  kemungkinan  Jepang dengan  G4nya  menggunakan  opsi  voting  untuk merealisasikan  keinginannya.  Sikap  China  ini antara lain didasari dihentikannya upaya Jepang (G4)  untuk  mengagendakan  proposal  mereka pada salah satu sesi sidang Majelis Umum pada bulan  September  2006,  setelah  mereka  gagal mendapat dukungan yang memadai.
Menanggapi pernyataan China itu, Jepang berupaya  meyakinkan  bahwa  opsi  voting  untuk merealisasikan  keinginannya  adalah  suatu  hal yang  wajar  dan  masuk  akal.  Hal  ini  didasarkan pada  : pertama, pernyataan  Sekjen  PBB  Kofi Annan  dalam  laporannya,  bahwa  reformasi dalam  PBB  tidak  akan  lengkap  tanpa  reformasi Dewan  Keamanan,  dan  agar  kesepakatan dibuat  sebelum  pertemuan  bulan  September, dan  kesepakatan  adalah  opsi  yang  paling  baik, namun apabila kesepakatan tidak tercapai, maka hal  ini  hendaknya  tidak  menjadi  alasan  untuk menundanya.( www.mofa.go.jp/announce/speech/ un2005/un0504-7.html ). Dengan  kata  lain,  secara implisit  dapat  dikatakan  bahwa  reformasi  PBB,
termasuk  di  Dewan  Keamanan  adalah  suatu keharusan  dan  harus  segera  dilakukan.  Jepang mendukung    pandangan  Annan  ini  dengan menyatakan  pandangan  tersebut  sebagai  absah, realistik  dan  wajar. Kedua ,  opsi voting apabila tidak terdapat kesepakatan adalah absah, hal ini berdasar  pada    Artikel  108  Piagam  (PBB)  dan Resolusi 53/30 tahun 1998 Majelis Umum.
Selain  argumen  absahnya  voting  dalam pengambilan  suara  jika  mengalami  deadlock, Jepang  juga  mengingatkan  bahwa  perluasan anggota tetap Dewan Keamanan dari 6 menjadi 10 pada tahun 1963 diambil berdasar voting dan bukan melalui konsensus. Seandainya konsensus yang  digunakan,  anggota  Dewan  saat  ini  pasti akan  tetap  11,  dan  bukan  15. 1 ( www.mofa.go.jp/ announce/speech/un2005/un0504-7.html )
Ketiga ,  Penolakan  terhadap  pencalonan  Jepang juga  tampak  dari  sikap  Korea  Utara  yang menyatakan  menentang  keras  pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Menurut Pemerintah Korea Utara :
“Japan  has  no  qualification  to  be  a  permanent member of the UN Security Council in all respects, describing  Japan  behavior  to  make  desperate efforts  for  the  Security  Council  membership  as “impudent  and  imprudent”.  This  issue  can  not be solved by money or backing of big countries but  by  the  recognition  of  the  international community”.(http://english.peopledaily.com. cn/200503/14/eng20050314_176690.html)
Eratnya  hubungan  Jepang  dan  Amerika Serikat,  yang  notabene  ‘musuh’  Korea  Utara, semakin  memperkuat  penolakan  Korea  Utara terhadap  pencalonan  Jepang  tersebut.  Korea Utara  menganggap  bahwa  jika  Jepang  menjadi anggota  tetap  di  Dewan  Keamanan,  maka sama halnya dengan menambah satu suara bagi Amerika  Serikat.  Menurut  DPRK,  “  if  Japan,  a servant  following  the  United  States,  becomes  a permanent  member  of  the  UNSC,  it  will  only result in adding one vote to the US in harassing world security and international order”.
Selain  penolakan  dari  kedua  negara tetangga  tersebut,  negara  tetangga  Jepang  yang lain, Korea Selatan, juga menyatakan penokannya dengan bergabungnya Korea Selatan (dan Cina) dalam Uniting for Consensus yang secara tegas menyatakan  penolakan  penambahan  kursi  di
Dewan Keamanan PBB. Berikut penjelasannya. Keempat ,  bergabungnya  ,  50  negara  dalam Uniting  for  Consensus (dijuluki  Coffee  club) dapat  dikatakan  sebagai  kontra  terhadap  G4, termasuk  didalamnya  G4+1.  ( http://en.wikipedia. org/wiki/Uniting_for_Consensus )    Kelompok    yang dipimpin  Italia,  Pakistan,  Argentina,  Meksiko dan  beranggotakan  antara  lain  Pakistan,  China, Korea  Selatan,  Pakistan  Costa  Rica  dan  Turki, ini  menentang  keras  penambahan  kursi  di Dewan  Keamanan  PBB  karena  dianggap  akan semakin memperburuk disparitas antar anggota. Uniting  for  Consensus  menyatakan  akan  tetap mempertahankan  keanggotaan  5  anggota  Tidak Tetap,  sebagaimana  adanya,  dan  menawarkan penambahan  anggota  Tidak  tetap  sebanyak 10  kursi,  sehingga  total  menjadi  20  kursi.  Hal ini  mudah  dipahami  mengingat  negara-negara yang  tergabung  dalam  Uniting  for  Consensus tersebut  adalah  negara  negara  yang  sebagian ‘berseberangan’  dengan  anggota  G4.  Pakistan, misalnya jelas tidak akan rela jika India menjadi Anggota Tetap Dewan keamanan PBB, demikian juga  dengan  Argentina,  jelas  akan  menentang pencalonan  Brazil,  dengan  alasan  meski  Brazil merupakan negara terbesar di kawasan Amerika Selatan, namun dianggap tidak mewakili kawasan tersebut, karena Brazil berbahasa resmi Portugis. Italia dan Spanyol juga menolak keras pencalonan Jerman karena Jerman yang merupakan kekuatan ekonomi Eropa akan menjadi negara yang makin kuat posisi tawarnya.

## Simpulan
Dari  uraian  diatas  tampak  bahwa  alasan Jepang  untuk  menjadi  anggota  Tetap  Dewan Keamanan PBB sebenarnya merupakan hal yang masuk  akal  mengingat  kontribusi  Jepang  yang besar  dalam  organisasi  internasional  tersebut. Demikian  pula,  Jepang  juga  sudah  melakukan berbagai  upaya  yang  relatif  strategis  dan  tepat untuk  mewujudkan  keinginannya  tersebut. Namun demikian Jepang harus bersikap realistis menghadapi  kenyataan  bahwa  keinginannya tersebut akan sulit dicapai dalam beberapa tahun mendatang,  dan  bahkan  mungkin  keinginan tersebut hanya akan menjadi angan angan belaka. Hal ini mengingat semakin banyaknya tentangan terhadap penambahan kursi di Dewan Keamanan, terutama  Anggota  Tidak  Tetap,  meski  sebagian
besar  Negara  anggota  juga  mengakui  bahwa reformasi  perlu  dilakukan  oleh  PBB.  Demikian pula,  meski  berbagai  upaya  kearah  Reformasi sudah  dirintis  sejak  tahun  2005,  namun  sampai saat  ini  belum  menunjukkan  kemajuan  yang berarti.

## Referensi:
China Through A Lens, China: Developing Nations Should Be Priority of the UN Reform, www.china. org.cn/english/2005/Dec/153276.html
“DPRK: Japan has no Qualification for Permanent Member of UNSC”, People’s Daily online ,updated March 14, 2005, http://english.peopledaily.com. cn/200503/14/eng20050314_176690.html http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_for_Consensus
“World Development Indicators” , World Bank , 2000.
Joint Statement by Brazil, Germany, India and Japan, http://www.un.emb-japan.go.jp/statements/ yoshikawa110713.html .
Ministerial Meeting of the G4 Cpuntries (Brazil, Germany, India and Japan) in the margins of the 67th of the UN General Assembly Joint Press
Statement, New York, 25 Sepetember 2012http:// www.mofa.go.jp/policy/un/pko/joint_1209.html .
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan,  “An Argument for Japan’s Becoming Permanent Member  “, http://www.mofa.go.jp/policy/ un/japan.html)
Secretary General Office of the Spokesman, “Tokyo, Japan, 24 February 2004-The Secretary General’s Address to the Japanese Parliament,” www.un.org/ apps/sg/sgstats.asp?nid=789 ,
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “ A Statement by H.E Mr Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan At The Meeting of the General Asembly on Item 11: Report of the Security Council and Item 53: Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and Related Matters ”, 11 October 2004, www.mofa.go.jp/ announce/speech/un2004/un0410-5.html.
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “G4 London Declaration”, www.mofa.go.jp/policy/un/reform/ press0507.html .
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Meeting of the Leaders of Brazil, Germany, India, and Japan on UN Reform Joint Press Statement,” www.mofa. go.jp/policy/un/reform/joint0409.html .
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Joint Statement Concerning Cooperation Among Federative Republic of Brazil, Federal Republic of Germany,
India and Japan on United Nations Reform,”, www. mofa.go.jp/policy/un/reform/joint0506..html .
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Consultations Between Japan and China Concerning UN Reform, www.mofa.go.jp/announce/event/2005/12/1222. html.
Embassy of the PRC’s in India, China, Japan discuss UN Reform(2005/12/27), www.chinaembassy. org.in/eng/zgbd/t228256.html, hal 1,diakses 15 September 2006
The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Statement by H.E Ambassador Kenzo Oshima: Permanent Representative of Japan to the United Nations At The Informal Thematic Consultation of the General Assembly On Cluster IV (The Imperative for Collective Action: Strengthening the United Nations), www.mofa.go.jp/announce/speech/ un2005/un0504-7.html .
(Endnotes)