## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT  UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG
Gst Ngr Adhistya Prawiradika, Dewa Gede Sudika Mangku, I Nengah Suastika
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: { prawiradikaadhis@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , nengah.suastika@undiksha.ac.id}
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implementasi  Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2009 Tentang Ketertiban Umum Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum serta mengetahui dan menganalisis Faktor- Faktor  Penghambat  Dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum  Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, maka Sifat  penelitan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif,  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data primer dan data sekunder, bahan hukum yang dugunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan  data  yang  dugunakan  dengan  teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi  dan  pengamatan,  teknik wawancara  dengan  teknik  penentuan  sampel  penelitian  secara  non  probability  sampling  dan  Data  penelitian  ini diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  (1)  implementasi  Peraturan  Daerah  Tersebut sudah  berjalan  namun  belum  maksimal  di  karenakan  masih  terjadinya  berbagai  permasalahan  yang  harus diselesaikan, (2) Factor yang menimbulkan terhambatanya Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban  Umum  di  kabupaten  buleleng  disebabkan  oleh  factor  internal  yaitu  factor  dari  dalam    yakni  pihak pelaksana dari Penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.
Kata-kata kunci: Penegakan Hukum, Faktor Penghambat, PERDA .

## Abstract
The purpose this research were to find out and analyze the form of the Implementation of Regional Regulation No. 6  of  2009  concerning  Public  Order  Related  to  Parking  of  Vehicles  in  Public  Places  and  knowing  and  analyzing inhibiting  factors  in  the  enforcement  of  Regional  Regulation  No.  6  of  2009  concerning  Public  Order  against Parking of Vehicles in Public Places. The type of research used is the type of empirical legal research, so the nature of the research used in this research is descriptive, the data sources used are primary data and secondary data, the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used were document  study  techniques,  observation  and  observation  techniques,  interview  techniques  with  non-probability sampling,  and  the  research  data  were  processed  and  analyzed  qualitatively.  The  results  showed  (1)  the implementation  of  the  Regional  Regulation  has  been  running  but  not  maximally  because  there  are  still  various problems that must be resolved, (2) the factors that cause obstruction in the application of Regional Regulation No. 6  of  2009  concerning  Public  Order  in  Buleleng  Regency  is  caused  by  internal  factors,  namely  internal  factors, namely the implementing party of the Application of Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning Public Order.
Key Words : Law Enforcement, Inhibiting Factors, PERDA.

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945
menyebutkan  bahwa  tujuan  bernegara  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Peraturan Daerahmaian  abadi,  dan  keadilan  sosial. Sehingga  perlindungan  segenap  bangsa  dan peningkatan  kesejahteraan  merupakan  tanggung jawab  penting  bernegara.  Untuk  mendukung perwujudan  yang  tertuang  dalam  pembukaan Undang-Undang dasar tersebut pemerintah telah melakukan  pengelolaan  pemerintahan  pusat maupun darerah untuk terciptanya kesejahteraan umum.
Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah.  Sebagai  negara yang  menganut  desentralisasi  mengandung  arti bahwa  urusan  pemerintahan  itu  terdiri  atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan  daerah.  Artinya  ada  perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah,  yang  diberi  otonomi  yakni  kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan  rumah  tangga  daerah.1  Pada  dasarnya tujuan  otonomi  daerah  adalah  tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Kabupaten  Buleleng merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di indonesia,  Buleleng  adalah  kabupaten  yang terluas  wilayahnya  di  antara  kabupaten  lain  di Bali.  Batas  pegunungan  yang  membujur  timur- barat  sepanjang  pertengahan  Bali  termasuk  ke dalam  wilayah  Buleleng.  Karenanya,  Buleleng adalah  wilayah  yang  lengkap  memiliki  gunung, daratan, dan laut utara Pulau Bali.
Penduduk  di  Kabupaten  Buleleng    dari tahun  ketahun  semakin  padat,  pertambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan  transportasi  yaitu  peningkatan kebutuhan moda transportasi. Kebutuhan transportasi pada saat ini ialah merupakan suatu kebutuhan  yang  tidak  bisa  dipinggirkan, mengingat saat ini pergerakan manusia dari satu tempat  ke  tempat  lain  juga  memerlukan transportasi  serta  dalam  melakukan  kegiatan sehari  hari  pun  memerlukan  mode  transportasi, dengan adanya transportasi dan sarana transportasi  kita  dapat  menuju  ke  berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta
mengembangkan transportasi serta sarana transportasi.
Permasalahan  utama  adalah  banyaknya pelanggaran  parkir  seperti  parkir  di  tempat umum. Selain itu masih banyak oknum anggota masyarakat  yang  tidak  taat  terhadap  rambu- rambu  pelarangan  parkir  dan  pelarangan berhenti  yang  terdapat  di  beberapa  titik  lalu lintas  jalan  Kota.  Perkembangan  Kabupaten Buleleng  dari  tahun  ke  tahun  sangat  pesat diberbagai  bidang  baik  ekonomi,  pendidikan maupun  kebudayaan.  Keinginan  masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan  guna  menunjang  aktivitas  membuat Kota  ini  semakin  padat  dan  sesak.  Hal  ini menyebabkan  ketersediaan  lahan  yang  semakin terbatas,  kesadaran  masyarakat  yang  kurang dengan  parkir  sembarangan  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  kemacetan  dan  terganggunya ketertiban  umum.Semakin  banyaknya  toko, minimarket  dan  tempat-tempat  hiburan  lainnya memaksa pengguna parkir untuk  memanfaatkan tempat  yang  bukan  semestinya  seperti,  bahu jalan  yang  dapat  menggangu  kepentingan umum.  Sebab,  parkir  sendiri  merupakan  tempat pemberhentian  kendaraan  bermotor  dan  tempat untuk  menurunkan  serta  menaikkan  orang  dana tau barang yang bersifat tidak segera sesuai yang tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (15)  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  No  6  tahun  2009 Tentang Ketertiban Umum.
Meningkatnya  penggunaan  kendaraan serta  aktivitas  masyarakat  dari  satu  tempat  ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat  akan  lahan  atau  ruang  parkir. Kendaraan  tidak  selamanya  bergerak,  ada saatnya  kendaraan  itu  berhenti,  menjadikan tempat  parkir  sebagai  unsur  terpenting  dalam transportasi.  Tidak  seimbangnya  pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan  dan  menyusul  banyaknya  ruko, minimarket,  pusat  perbelanjaan  dan  jenis bangunan  lainnya  yang  didirikan  tanpa  lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir.
Melihat  hal  tersebut  tentunya  sangat diperlukan  kerja  ekstra  dari  pihak  terkait  untuk menjaga ketertiban umum khususnya penertiban  terkait  dengan  penggunaan  lahan umum  sebagi  tepat  parkir  kedaraan.  Sehingga merujuk  pada  permasalahan  tersebut  penulis
tertarik  untuk  membahas  penelitian  berkaitan dengan  implementasi  Peraturan  Daerah  No  6 Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum  Terkait Parkir  Kendaraan  Di  Tempat  Umum  serta Faktor-Faktor  Penghambat  Dalam  Penegakan Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2009  Tentang Ketertiban  Umum  Terhadap  Parkir  Kendaraan Di Tempat Umum. Mengingat masih banyaknya terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Sehingga,  penulis  tertarik  untuk mengambil judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap  Pelanggaran  Parkir  Kendaraan  Di Tempat  Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng”.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  1) Untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2009  Tentang Ketertiban  Umum  Terkait  Parkir  Kendaraan  Di
Tempat Umum. 2) Untuk mengetahui
bagaimana  Faktor-Faktor  Penghambat  Dalam Penegakan  Peraturan  Daerah  No  6  Tahun  2009 Tentang  Ketertiban  Umum  Terhadap  Parkir Kendaraan  Di  Tempat  Umum.  3)  Memahami lebih  jelas  mengenai  akibat  hukum  terhadap pelanggaran  pemalsuan  merek  terkenal  bagi pelaku  usaha.  Untuk  memberikan  masukan mengenai  optimalisasi  penerapan  pemalsuan merek terkenal yang ada di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  penelitian hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji berlakunya  hukum  di  dalam  masyarakat  (Ishaq, 2017:70). Sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, Dalam penelitian  hukum  empiris  data  yang  diteliti  ada dua  jenis  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder, teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi,  dan Wawancara, Penelitian ini teknik yang digunakan  adalah  teknik non  probability sampling, Data  penelitian  ini  diolah  dan dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  semua  hasil penelitian dideskripsikan yang kemudian disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah data  yang  terkumpul  di  olah  dan  selanjutnya dikategorikan  atau  diklasifikasikan  antara  data
satu dengan data yang lain, kemudian diilakukan interprestasi  untuk  memahami  makna  data dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan  penafsiran dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami keseluruhan kualitas data.

## PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009  Tentang  Ketertiban  Umum  Terkait Parkir Kendaraan Di Tempat Umum
Terkait  Dengan  penerapan  Peraturan Daerah  No  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum  Terkait  Parkir  Kendaraan  Di  Tempat Umum  khususnya  di  kabupaten  buleleng    dapat dilihat  dari  pelaksanaan  di  masyarakat  terkait dengan penggunaan tempat umum sebagai lahan parker.  Melihat  data  dilapangan  bahwa  di kabupaten  buleleng  masih  sering  terjadi  terkait dengan pelanggaran parker kendaraan di tempat umum.
Sesuai  dengan  data  dilihat  bahwa pelanggaran  terkait  dengan  parker  kendaraan  di tempat umum khususnya di kabupaten Buleleng masih  Banyak  di  temukan  oleh  Satpol  PP kabupaten  Buleleng.  Wilayah  kelurahan  yang paling  banyak  terjadi  pelanggaran  parkir kendaraan  di  tempat  umum  adalah  Kaliuntu, Kampung Anyar, Kampung Kajanan, Kelurahan Kendran,  Banyuning  dan  Penarukan.  Untuk wilayah  yang  tidak  mengalami  perubahan ataupun penurunan setelah diadakannya pemberitahuan  pertama  atau  Razia  yang dilakaukan oleh polisi pramong Praja Kabupaten Buleleng  adalah  Kaliuntu,  Kampung  Anyar, Banjar Bali, Banjar Jawa, Penarukan, Kampung Baru.  Berikut  Tabel  Pelat  Kendaraan  yang melakukan  pelanggaran  Parkir  di  tempat  umum secara  berturut,  walaupaun  sudah  mendapat peringatan saat pemberitahuan pertama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  beberapa  masyarakat  juga menyatakan  bahwa,pelanggaran  terkait  dengan pemakaian  tempat  umum  sebagai  lahan  parker memang  sangat  sering  terjadi,  pelanggaran tersebut  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  karena jarak rumah atau akses pemilik mobil dari jalan raya  yang  sempit  sehingga  terpaksa  memarkin kendaraan  di  tepi  jalan  raya,  kemudian  yang melakukan pelanggaran juga di karenakan tidak memeiliki  garase  atau  tempat  parker  dan  juga akibat  adanya  penduduk  atau  masyarakat  yang
tidak  menetap  ataupun  pulang  pergi  dari  luar kota dalam waktu yang singkat.
Hukum  itu  tidak  hanya  berfungsi sebagai  sosial  kontrol,  tetapi  dapat  juga menjalankan fungsi perekayasaan so sial (social- engineering atau instrument of change). Dengan demikian,  efektivitas  hukulll  itu  dapat  dilihat baik  dari  sudut  fungsi  sosial  kontrol  maupun dari  sudut  fungsinya  sebagai  alat  untuk melakukan perubahan.
Hukum  mempunyai  pengaruh  langsung atau  pengaruh  yang  tidak  langsung  di  dalam mendorong  terjadinya  perubahan  sosial.  Cara- cara  untuk  memengaruhi  masyarakat  dengan sistem  yang  teratur  dan  direncanakan  terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning (soekanto , 1982:115).  Agar  hukum benar-benar  dapat  memengaruhi  perlakuan masyarakat,  maka  hukum  harus  disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat  komunikasi  tertentu  merupakan  salah satu  syarat  bagi  penyebaran  serta  pelembagaan hukum.  Komunikasi  hukum  tersebut  dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.
Efektivitas  penegakan  hukum  sangat berkaitan  erat  dengan  efektivitas  hukum.  Agar hukum  itu  efektif,  maka  diperlukan  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan  sanksi tersebut.  Suatu  sanksi  dapat  diaktualisasikan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan  adanya  indikator  bahwa  hukum tersebut adalah efektif (soekanto, 2007:110).
Membahas  efektivitas  suatu  peraturan harus  mengetahui  terlebih  dahulu  faktor-faktor yang  dijelaskan  oleh  Lawrence  M.Friedman. Suatu  aturan  hukum  ditaati  oleh  sebagian  besar target  masyarakat  atau  badan  hukum  yang menjadi  sasaran  ketaatannya  maka  akan dikatakan  bahwa  aturan  hukum  tersebut  telah efektif.4  Menurut  Romli  Atmasasmita  bahwa faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada sikap  mental  aparatur  penegak  hukum  (hakim, jaksa,  polisi  dan  penasihat  hukum)  akan  tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Romli, 2001:55).
Pada  dasarnya  efektivitas  merupakan tingkat  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan. Efektivitas  adalah  pengukuran  dalam  arti
tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum  memiliki  fungsi  sebagai a  tool  of  social control yaitu  upaya  untuk  mewujudkan  kondisi seimbang  di  dalam  masyarakat,  yang  bertujuan terciptanya  suatu  keadaan  yang  serasi  antara stabilitas  dan  perubahan  di  dalam  masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a  tool  of  social  engineering yang maksudnya  adalah  sebagai  sarana  pembaharuan dalam  masyarakat.  Hukum  dapat  berperan dalam  mengubah  pola  pemikiran  masyarakat dari  pola  pemikiran  yang  tradisional  ke  dalam pola  pemikiran  yang  rasional  atau  modern. Efektivikasi  hukum  merupakan  proses  yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.
Dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto, bahwa  suatu  sikap  tindakan  perilaku  hukum dianggap  efektif,  apabila  sikap,  tindakan  atau perilaku  lain  menuju  pada  tujuan  yang dikehendaki,  artinya  apabila  pihak  lain  tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi  efektif  jika  peranan  yang  dilakukan pejabat penegak hukum semakin  mendekati apa yang  diharapkan  oleh  undang-undang  dan sebaliknya  menjadi  tidak  efektif  jika  peranan yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  jauh  dari apa  yang  diharapkan  undang-undang  (soekanto, 2005:9)
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan menetapkan  bahwa  pejalan  kaki  berhak  atas ketersediaan  fasilitas  pendukung  yang  berupa trotoar,  tempat  penyebrangan,  dan  fasilitas  lain. Hal  tersebut  berarti,  trotoar  hanya  difungsikan untuk  pejalan  kaki.  Trotoar  merupakan  wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki sehingga dapat  meningkatkan  kelancaran,  keamanan,  dan kenyamanan  bagi  pejalan  kaki  (Iawanto, 2006:21).
Pasal  13  Ayat  (1)  Huruf  C  Undang-
Undang No.12 Tahun 2008 Tentang
Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa “ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat pada  ketentuan  ini  termasuk  penyelenggaraan perlindungan  masyarakat”.  Definisi  tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung  bagi  kegiatan  pemerintah  dan rakyatnya  dalam  melaksanakan  pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan  ketentraman  masyarakat  adalah  suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat dapat  melakukan  kegiatannya  dengan  tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan beberapa definisi di  atas  ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan yang  aman,  tenang  dan  bebas  dari  gangguan atau  kekacauan  yang  menimbulkan  kesibukan dalam  bekerja  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  seluruhnya  yang  berjalan  secara teratur  sesuai  hukum  dan  norma-norma  yang ada.  Hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting  dan  menentukan  dalam  kelancaran jalannya
pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan  serta  pembinaan  kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut  pasal  1  Peraturan  daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  tahun  2009 menyatakan  Ketertiban  umum  adalah  suatu keadaan  dimana  Pemerintah  dan  rakyat  dapat melakukan  kegiatan  secara  tertib  dan  teratur. Kemudian,  Tempat  umum  adalah  sarana  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  swasta  atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung  perkantoran  milik  Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng  Kecamatan Buleleng dapat diketahui bagaimana implementasi penerapan atau efektifitas penerapan  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2009 Tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  terkait dengan  implementasi  penerapan  Peraturan Daerah  No.  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum  dapat  dijumpai  berbagai  permasalahan baik  dari  segi  hukum,  masyarakat,  maupun aparatur  atau  pihak-pihak  yang  memiliki kewajiban serta kewenangan terhadap pelanggaran  parkir  kendaraan  di  tempat  umum yang  terjadi  d  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng.
Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  teori Lawrence M. Friedman sehingga sangat penting untuk  membahas  sistem  hukum  Lawrence  M.
Friedman untuk mengetahui bagaimana efektivitas suatu peraturan hukum yang berlaku, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor,  yang  kita kenal  sebagai  efektivitas  hukum,  dimana  ketiga faktor  tersebut  adalah  Substansi  Hukum  (legal substance),  Struktur  Hukum  (legal  structure), dan  Budaya  Hukum  (  legal  culture),  ketiga komponen  tersebut  dapat  menjadi  indikator keberhasilan  dalam  pelaksanaan  hukum  yang berlaku (Dhianta, 2016:98).
Faktor-Faktor Penghambat
Dalam
Penegakan  Peraturan  Daerah  No  6  Tahun 2009  Tentang  Ketertiban  Umum  Terhadap Parkir Kendaraan Di Tempat Umum
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng asing menemukan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dari peraturan tersebit  sehingga  ketertiban  umum  terkait dengan  parkir  kendaraan  di  tempat  umum khususnya  dikabupaten  bualeleng  belum  dapat teratasi dengan masksimal.
Adapun factor yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik dari peraturan Daerah No.6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban  Umum tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  factor internal  dan  factor  eksternal.  Factor  internal sendiri  merupakan  factor  yang  muncul  dari dalam  yaitu  pelaksana  atau  pihak  yang menerapkan  peraturan  tersebut  dalam  hal  ini adalah  satuan  polisis  pramong  praja  kabupaten buleleng. Kemudian factor eksternal yaitu factor yang  muncul  dari  luar  yaitu  masyarakat, keadaan  social  budaya  serta  adat  istiadat  yang ada di daerah tersebut.
Factor  Internal  yang  menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah  No.6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum  di  Kabupaten  Buleleng  disebabkan  oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Fasilitas  yang  kurang  tersebut  belum terselesaikan  terkait  dengan  pengadaan mobil  derek,  serta  bergol  kendaraan  agar mobil  yang  di  nyatakan  melanggar  tidak melarikan diri ketika di tinggalkan.
2. Dalam penyidaan hanya dilakaukan pembinaan  semata  terhadap  pihak  yang melakukan  pelanggaran,  belum  di  berikan
sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban  Umum  Di  Kabupaten  Buleleng dimana  diberikan  sanksi  berupa  denda sebesar  Rp.  500.000,-  dan  pidana  kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam  penerapan  satuan  polisi  pamong praja  kabupaten  buleleng  untuk  menindak lanjuti para pelanggar yang ditemukan tidak dapat melakukan penyitaan barang bukti, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung  untuk  menyita  kendaraan  yang melakukan  pelanggaran  tersebut,  kemudian keterbatassan  tempat  penyimpanan  mobil ataupun kendaraan sitaan yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja itu sendiri.
4. Sehingga  dengan  minimnya  fasilitas  yang dimiliki  maka  setiap  pelanggaran  tidak sampai  pada  proses  pengadilan,  sehingga tidakmemberikan efek jera terhadap pihakyang meakukan pelanggaran.
5. Kurangnya  anggota  satuan  polisis  pamong praja  yang  melakukan  pengawasan,  sebab dalam  melakukan  operasi  hanya  dilakukan beberapa  saat atau  waktu tertentu  saja  tidak secara rutin maupun berkala.
6. Terbatasnya  lahan  parkir  yang  tersedia untuk  digunakan  sebagai  tempat  parkir. Oleh  masyarakat  sehingga  dengan  terpaksa mereka  parkir  di  tempat  umum  padahal sudah tidak diperbolehkan.
Terkait  dengan  factor  eksternal  yang menyebabkan terhambatanya penerapan Peraturan  Daerah  No.6  Tahun  2009  Tentang Ketertiban  Umum  Di  Kabupaten  Buleleng  juga diakibatakan oleh beberapahal yaitu sebagaiberikut:
1. Dari  masyarakat  sendiri  karena  rumah mereka berada di dalam dan tidak ada akses masuk  ke  dalam  rumah  yang  bias  dilewati oleh kendaraan roda empat.
2. Karena  bukan  penduduk  asli  kabupaten buleleng  atau  bukan  masyarakat  yang tinggal secara menetap dikabupaten buleleng melainkan hanya sebatas kunjungan  atau  liburan  kepada  keluarga yang ada di kabupaten buleleng.
3. Kemudian  dikarenakan  karena  kebiasaan sekitar  yang  dinilai  secara  terus  menerus melakukan parkir di tempat umum sehingga
masyarakat  mengikuti  kebiasaan  yang  ada dalam lingkungannya.
4. Kemudian hal  yang  paling  menonjol  adalah dikarenakan  adanya  upacara  adat  di  daerah tersebut  sehingga  menggunakan  tempat umum,  trotoal  atau  tepi  jalan  raya  sebagai tempat parkir oleh masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak  menggunakan  fasilitas  trotoar  sebagai tempat parkir dan/atau kepentingan komersil,
6. Kurangnya  sarana  atau  fasilitas  untuk memarkirkan  kendaraan,  dimana  sering terjadi di toko atau warung kecil yang tidak menyiapkan lahan parkir sehingga memanfaatkan  trotoar  untuk  memarkirkan kendaraannya.  Apabila  masyarakat  yang sudah mengetahui Peraturan ini akan merasa tidak peduli dan terjadi pelanggaran lagi.
Dikaitkan  dengan  teori  yang  dijelaskan Lawrence  M.Friedman  ini  terdapat  faktor  yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2009  Tentang Ketertiban Umum, yaitu:
1. Substansi hukum (legal substance)
Dalam  teori  Lawrence  Meir  Friedman,  hal  ini dikatakan  sebagai  sistem  substansial  yang menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  bisa  atau  tidaknya pelanggaran  dikenakan  sanksi  jika  perbuatan tersebut  sanksinya  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan. Hambatan mengenai substansi  hukum  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  2  6  Tahun  2009 tentang  Ketertiban  Umum  yaitu  tidak  mengatur mengenai  ketentuan  administratif  sebagaimana dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
2. Struktur hukum/pranata hukum (legal structure)
Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai  sistem  struktural  yang  menentukan  bisa atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan  dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak  ada  aparat  penegak  hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Hambatan  mengenai  struktur  hukum  tertuju pada  kurangnya  ketegasan  dari  pihak  aparat penegak  hukum  yang  jika  melanggar  hanya memberi pembinaan dan teguran, tidak langsung
dikenakan  sanksi  pidana  yang  sudah  tertera  di Ketentuan  Pidana  dalam  Perda  tersebut.  Alasan pembinaan  dilakukan  karena  masyarakat  belum mengetahui  peraturan  tersebut  dan  pembinaan ini  sekaligus  sosialisasi  terhadap  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun 2009  Tentang  Ketertiban  Umum    ini  dan pemahaman terhadap fungsi trotoar, selanjutnya kurangnya  sarana  atau  fasilitas  yang  disediakan agar  tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  parkir diatas trotoar untuk berkelanjutan.
3. Budaya hukum (legal culture)
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman  budaya hukum  merupakan  sikap  manusia  terhadap hukum  yang  lahir  melalui  sistem  kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang  menjadi  satu  di  dalamnya.  Budaya hukum  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Jika  masyarakat sadar  akan  peraturan  tersebut  dan  mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung,  jika  sebaliknya  masyarakat  akan menjadi  faktor  penghambat  dalam  penegakkan peraturan  terkait.  Hambatan  mengenai  budaya hukum  yaitu    masyarakat  belum  mengetahui adanya  Peraturan  Daerah  tentang  Ketertiban Umum khususnya mengatur larangan menggunakan  trotoar  tidak  sesuai  dengan fungsinya  dan  kesadaran  masyarakat  akan fasilitas troar yaitu diperuntukkan untuk pejalan kaki  itu  kurang  sehingga  banyak  menimbulkan pemikiran bahwa trotoar bisa dijadikan aktivitas untuk parkir atau kepentingan komersil.

## SIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Diatas Dapat Disimpulkan Sebagai berikut:
1. Implementasi  Penerapan  Peraturan  Daerah No.  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum berkaitan dengan parkir kendaraan di tempat  umum  sesuai  dengan  pasal  14  ayat (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng nomor  6  tahun  2009  yang  berbunyi  setiap pemilik  mobil,  dilarang  memondokkan mobilnya  di  Tepi  Jalan  Umum.  Dan  sesuai pasal  21  ayat  (1)  dapat  diancam  pidana
kurungan  selama-lamanya  3  bulan  atau denda sebanyaknya-banyaknya Rp. 500.000,-. Sehingga implementasi Peraturan Daerah  Tersebut  sudah  berjalan  namun belum  maksimal  di  karenakan  masih terjadinya  berbagai  permasalahan  yang harus diselesaikan.
2. Factor  yang  menimbulkan  terhambatanya Penerapan  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di kabupaten  buleleng  disebabkan  oleh  factor internal yaitu factor dari dalam  yakni pihak pelaksana  dari  Penerapan  Peraturan  Daerah No.  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum  dalam  hal  ini  adalah  satuan  polisi pamong praja, dimana terhambatnya pelaksanaan  Penerapan  Peraturan  Daerah No.  6  Tahun  2009  Tentang  Ketertiban Umum  dikarenakan  kurangnya  fasilitas, yang  digunakan  dalam  penerapan  sehingga berakibat  terhadap  penerapan  sanksi  yang tidak dapat dilakukan, tidak dapat dilanjutkan ke proses pegadilan, keterbatasan  pihak  pengawasan,  dan  tidak tersedianya  tempat  parkir  yang  ada  pada daerah  tersebut.  Kemudian  factor  ekstenal yaitu factor yang timbul dariluar yaitu yang timbul  dari  lingkungan  masyarakat  yaitu tidak  ada  akses  jalan  sebagai  jalan  untuk kerumah  dikarenakan  padatnya  rumah masyarakat,  karena  kebiasaan  masyarakat memarkir  kendaraan  di  tempat  umum, bukan merupakan penduduk asliatau bertempat  tinggal  di  wilayah  tersebut, kemudian  dikarenakan  adanya  kegiatan upacara  adat  amupun  upacara  keluarga sehingga  karena  keterbatasan  tempat  parkir sehingga  menggunakan  tempat  umum  yaitu troroal, tepi jalan sebagai tempat parkir.

## SARAN
Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan di atas sebagai berikut:
1. Bagi  masyarakat  diharapkan  untuk  lebih memperhatikan  serta  memahami  terkait dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang  Ketertiban  Umum  Di  Kabupaten Buleleng agar tidak melakukan pelanggaran  dengan  memarkir  kendaraan
di tempat umum yang bukan sebagaitempat parkir.
2. Bagi satuan polisi pamong praja, dan pihak terkait  seperti  aparatur  desa  diharapkan untuk  meningkatkan  pengawasan  serta tindakan  yang  tegas  terhadap  masyarakat yang memarkir kendaraan di tempat umum di  wilayah  masing-masing  agar  tidak terjadinya  pelanggaran  terhadap  Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng. Bagi  pemerintah  di  harapkan  dapat membantu  dalam  memberikan  dukungan terkait dengan kurannya fasilitas
yangdiperlukan dalam pelaksanaan Peraturan  Daerah  No.6  Tahun  2009 Tentang  Ketertiban  Umum  Di  Kabupaten
Buleleng  agar  dapat  di  tindak  lanjuti dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdulkadir  Muhammad,  2006,    Etika  Profesi Hukum.  PT.  Citra  Aditya  Bakti.,
Bandung.
Ade  Saptomo,  2009,  Pokok-Pokok  Metodologi Penelitian  Hukum  Empiris  Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Alvin  S  Johnson,  2004.  Sosiologi  Hukum.
RinekaCipta.  Jakarta.  Yulies  Tina Masriani, 2004. PengantarHukum Indonesia. SinarGrafika. Jakarta.
Andi  Hamzah,  2008,  Asas-Asas  Hukum  Pidana
(Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan  Ruang  Terbuka  Hijau Publik Kota Yogyakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2002,  Kebijakan  Hukum Pidana,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Barda  Nawawi  Arief,  2003,  Kapita  Selekta Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  dan
Penulisan skripsi, Tesis, Serta
Desertasi . Bandung: Alfa Beta.
Iswanto,  Danoe,  2006,  Pengaruh  Elemen- Elemen  Pelengkap  Jalur  Perdestrian Terhadap  Kenyamanan  Pejalan  Kaki, Jurnal  Ilmiah  Perancangan  Kota  dan Pemukiman.
Lamintang,  2011,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia,  Bandung  :  Citra  Aditya
Bakti,
Lawrence  M.Friedman,  2009,  Sistem  Hukum: Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal System A Social Science Perspective),
Nusamedia, Bandung Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation
On Land Border Management Between  Indonesia  And  Papua  New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-
86.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015). Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International  Journal  of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan Darat  Antara  Indonesia  Dan  Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation,
Universitas Gadjah Mada).
Moeljatno. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung. Rineka Cipta. Muhammad  Ali,  1997,  Penelitian  Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung,
Angkasa.
Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi,  Bandung,  PT.  Mandar Maju.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 191-200.
Prakoso, Djoko.1985. Proses Pembuatan Peraturan  Daerah ,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia.
Prodjodikoro.  2000.  Penegakan  Hukum  Lalu Lintas. Jakarta. Pustaka Media. PTRaja Grafindo.
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).  Legal Instrument of the Republic of Indonesia  on  Border  Management
Using  the  Perspective  of  Archipelagic State. International Journal
of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A.
(2019,  May).  Dispute  Settlements  of Oil  Spills  in  the  Sea  Towards  Sea Environment Pollution. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.
(2019).  Sistem  Pembinaan  Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasai
Perusahaan,  Jakarta,  Erlangga,  hlm  87 7 Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109
Romli  Atmasasmita,  2001,  Reformasi  Hukum Hak  Asasi  Manusia  &  Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap  Pencemaran  Lingkungan Laut  Akibat  Tumpahan  Minyak  Di Laut  Perbatasan  Indonesia  Dengan Singapura  Menurut  Hukum  Laut
Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Salim,H.S  dan  Erlis  Septiana  Nurbani.  2013. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis dan  Disertasi ,  Edsis  Pertama,  ctk Kesatu. Jakarta:Rajawali Press.
Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S. (2020).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputri, Maharani Dagi. (2014). Evaluasi Lokasi Eksisting  Shelter  dan  Karakteristik Pengguna  Bus  Rapid  Transit  (BRT) Trans-Semarang  Pada  Dua  Koridor Pelayanan  di  Kota  Semarang.  Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM. Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,
N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum  Internasional  (Studi  Kasus Sengketa  Perebutan  Pulau  Dokdo antara  Jepang-Korea  Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250. Soejito, Irawan. 1989. Teknik Membuat Peraturan Daerah . Jakarta:Bina
Aksara.
Soekanto,  Soerjono.  1985. Efektivitas  Hukum dan  Peranan  Saksi .  Bandung:Remaja Karya.
Soekanto,  Soerjono.  2005. Faktor-faktor  yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2007. Pokok-pokok Sosiologi  Hukum (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.1982. Kesadaran  Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjono  Soekanto,  1983.  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum.
Raja Grafindo. Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2005,  Pengantar  Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta.
Soerjono,  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2001.
Penelitian Hukum Empiris . Jakarta:
Soerjono,  Soekanto,  dan    Sri  Mamuji.  2015.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sudikno Mertokusumo.
1986,
Hukum Mengubah, Siberty : Yogyakarta.
Sunggono,  Bambang.  1997. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisis Pertama, Yogyakarta, BPFE, Waluyo,  Bambang.  2000. Penelitian  Hukum
Dalam    Praktek .  Jakarta:    Sinar

## Grafika.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  SH,  M. (2019).  Penggunaan  Tentara  Anak
Dalam  Konflik  Bersenjata  Ditinjau Dari  Perspektif  Hukum  Humaniter (Studi  Kasus:  Konflik  Bersenjata  Di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Website/Internet K oranbuleleng.com ,  2018. Polisi  Pamong  Praja Tempel Teguran di Kendaraan, dalam: http://www.koranbuleleng.com/201 8/04/06/polisi-pamong-praja tempel- teguran-di-kendaraan/ ,  diakses  pada  1 februari 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun  2010  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.12 Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan Daerah  (TAMBAHAN  LEMBARAN NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA
NOMOR 4844).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6
Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja.