## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei : 255 - 265 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4127

## PRESPEKTIF  HUKUM  KESEHATAN  DALAM
PENYELENGGARAAN  LAYANAN  KESEHATAN  BERBASIS DIGITAL  KEDOKTERAN  JARAK  JAUH (TELEMEDICINE)
Junia  Putri 1) ,  Yuyut  Prayuti 2) ,  Yudhan  Triyana 3) ,  M.Ibnu  Farhan 4) , Arman  Lany 5) ,  Aziz  Fahrudin 6)
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Nusantara,  Bandung,  Indonesia 1,2,3,4,5,6)
Corresponding  Author: putrijunia 21@gmail.com 1) , prayutiyuyut@gmail.com 2) , yudhantriya na@gmail.com 3) , muhamma dfarha n.sh@gmail.com 4) , arman_lany@yahoo.com 5) , fahrudinaziz82@gmail.com 6)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted : 14 Mei 2024 Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  membuka  jalan  menuju  sistem  kesehatan  baru,  di mana reformasi sistem kesehatan didukung oleh kemajuan teknologi yang tak terelakkan. Pelayanan kesehatan berbasis digital jarak jauh (telemedicine) kini semakin  populer  di  masyarakat.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  telah meluas, namun aspek keamanan data dan perlindungan pasien masih sangat rentan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengawasan  hukum  yang  jelas  untuk melindungi konsumen dari kejadian tidak diinginkan dalam praktik konsultasi kesehatan  ini.  Perlindungan  konsumen harus mencakup prosedur pelaporan dan pengaduan pasien jika mengalami kerugian dalam layanan ini. Keamanan data  dalam  digitalisasi  juga  rentan  terhadap  kejahatan  siber.  Jurnal  hukum perdata  ini  bertujuan  menganalisis  perlindungan  konsumen  dalam  layanan kesehatan  berbasis  digital  jarak  jauh  (telemedicine)  berdasarkan  hukum perdata yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan perlunya kejelasan hukum yang  langsung  mengatur  pelaksanaan  praktik  telemedicine  agar  keamanan data dan risiko kelalaian medis dapat diminimalkan.
Kata  Kunci:  Telemedicine,  Perlindungan  Konsumen,  Telemedicine, Praktik  Kedokteran

## Abstract
The  Covid-19  era  yesterday  has  increasingly  opened  and  brought  us  to  a new  health  system,  health  system  reform  supported  by  technological advances  is  now  inevitable,  the  introduction  of  remote  digital-based health  services  (telemedicine)  is  increasingly  mushrooming  in  the
community.  The  utilization  of  information  technology  is  currently  also  very extensive,  but  the  aspects  of  data  security  and  patient  protection  in  this case  are  also  very  vulnerable.  Consumer  protection  from  undesirable events  in  the  practice  of  Health  consultation  is  very  necessary  to  be supervised  by  clear  laws,  how  the  flow  of  reporting  and  patient complaints  if  they  experience  losses  in  this  service.  Data  security  used  in this  digitization  is  also  vulnerable  to  cybercrime.  The  writing  of   this  civil law  journal  aims  to  analyze  the  applicable  civil  law  regarding  consumer protection  in  remote  digital-based  health  services  (telemedicine)  The results  of  the  analysis  in  this  journal  writing  show  that  legal  protection  of this  medical  practice  needs  clarity  aimed  directly  at  the  implementation  of telemedicine  practices  so  that  the  security  of  users  both  in  terms  of  data and  the  possibility  of medical  negligence  can  be avoided.
Keywords:  Telemedicine,  Consumer  Protection,  Telemedicine, Medical  Practice

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  di  berbagai  aspek kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan  penting  dalam  pembangunan  (Suradi  2018).  Teknologi  informasi telah  mengubah  dunia  menjadi  lebih  terhubung  tanpa  batas,  mempercepat perubahan  sosial  secara  signifikan.  Fenomena  layanan  kesehatan  berbasis aplikasi  online  berkaitan  erat  dengan  pelayanan  kesehatan  yang  diatur oleh Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Undang-undang  ini menjelaskan  bahwa  upaya  kesehatan  mencakup  setiap  kegiatan  yang dilakukan  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  untuk  memelihara  dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, peningkatan  kesehatan,  pengobatan,  dan  pemulihan,  baik  oleh  pemerintah maupun  masyarakat. Perlindungan pasien juga diatur dalam undang-undang ini.  Namun,  undang-undang  ini  tidak  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  pelayanan  kesehatan  online  yang  terkait  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai dasar  hukum  untuk  aplikasi  online  tersebut.  Contoh  perusahaan  aplikasi layanan  kesehatan  online  di  Indonesia  antara  lain:  Halodoc,  yang memungkinkan  pengguna  berkonsultasi dengan dokter, membeli obat secara online  dari  apotek,  dan  mengecek  hasil  laboratorium  secara  online  dengan petugas  yang  bisa  mengambil sampel darah di rumah atau kantor pengguna; Alodokter,  yang  menyediakan  informasi  kesehatan,  konsultasi  langsung dengan  dokter,  dan  tips  hidup  sehat;  Dokter.id,  yang  menawarkan  akses informasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, dan platform untuk memeriksa bagian tubuh yang sakit.
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  juga  memberikan  manfaat  di bidang  pelayanan  kesehatan,  termasuk  telemedicine.  Meskipun memberikan banyak manfaat dan kemudahan, telemedicine juga menghadirkan tantangan,
terutama karena posisi pasien yang lemah sebagai penerima layanan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara  kualitatif.  Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yang mencakup prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  dan  Surat  Izin  Praktik,  serta  penyimpanan rekam  medis.  Larangan-larangan  bagi  dokter  dalam  telemedicine  juga berfungsi  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pasien.  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  (Fasyankes)  yang  memberikan  atau  menerima  layanan konsultasi  harus  melakukan  registrasi.  Hak  dan  kewajiban  pasien  dalam telemedicine  juga  dilindungi,  sebagaimana  disebutkan secara eksplisit dalam Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 20  Tahun  2019.  Jika terjadi  pelanggaran  dalam  praktik  telemedicine  yang  merugikan  pasien, penyelesaian  dapat  dilakukan  melalui  pengaduan  ke  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia,  gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  serta penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

## M ETODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Diharapkan penulis akan  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  perlindungan  hukum bagi konsumen  pengguna  layanan  telemedisin  di  Indonesia.  Hasil  penelitian diharapkan  berupa  uraian  atau  penjelasan  komprehensif  mengenai perencanaan,  pelaksanaan,  hambatan,  dan  solusi  terkait  perlindungan konsumen (Lestari 2023).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  secara  kualitatif,  yaitu dengan mengumpulkan informasi objektif dari berbagai sumber menggunakan metode  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka.  Teknik  ini  digunakan  untuk melakukan  analisis  komprehensif  terhadap  pengelolaan  piutang  dari  sudut pandang  hukum.  Studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  adalah  metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, karya  ilmiah,  artikel  di  internet  atau  website,  dan  semua  hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian  Perlindungan  Konsumen  M enurut  UU  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan  konsumen  mencakup  seluruh  peraturan  dan  hukum  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  produsen  dalam  usaha memenuhi kebutuhan mereka. Perlindungan ini juga mencakup upaya-upaya untuk  menjamin  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39).
Hal  ini  berlaku  untuk  semua  transaksi  jual  beli,  baik  secara  langsung maupun  online  yang  semakin  marak.  Meskipun  transaksi  tidak  dilakukan
secara tatap muka, konsumen tetap berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi sebelumnya atau sesuai dengan yang dijanjikan.

## 1. Hak Konsumen
Hak  sebagai  konsumen  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Republik Indonesia,  yang  berlandaskan  pada  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1),  Pasal  21  ayat  (1),  Pasal  27,  dan  Pasal  33.  Hak-hak  tersebut  mencakup berbagai  aspek  perlindungan  bagi  konsumen,  termasuk  hak  atas  informasi yang  benar,  hak  untuk  memilih,  hak  atas  keamanan,  dan  hak  untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk atau layanan yang diterima.
1) Hak  Dalam  Memilih  Barang:  Konsumen  memiliki  hak  penuh  untuk memilih barang yang akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada pihak, termasuk produsen, yang berhak mengatur pilihan konsumen. Konsumen juga  memiliki hak untuk meneliti kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli atau mengonsumsinya.
2) Hak  Mendapat  Kompensasi  Dan  Ganti  Rugi:  Konsumen  berhak mendapatkan  kompensasi  atau  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialami dalam  suatu  transaksi  jual  beli.  Jika  terdapat  ketidaksesuaian  antara gambar  atau  kualitas  produk  yang  diterima  dengan  yang  dijanjikan, konsumen berhak mengajukan tuntutan terhadap produsen.
3) Hak Mendapat Barang/Jasa Yang Sesuai: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan  produk  dan  layanan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang tertera.  Misalnya,  dalam  transaksi  online,  jika  ada  penawaran  layanan gratis  ongkos  kirim,  maka  harus  diterapkan  sesuai  dengan  yang disepakati. Jika tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
4) Hak  Menerima  Kebenaran  Atas  Segala  Informasi  Pasti:  Hal  yang  paling penting  bagi  konsumen  adalah  memiliki  akses  terhadap  informasi  yang lengkap  terkait  produk  yang  akan  dibelinya.  Produsen  tidak diperbolehkan  untuk  menutupi  atau  mengurangi  informasi  mengenai produk atau layanannya. Sebagai contoh, jika ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada konsumen.
5) Hak  Pelayanan  Tanpa  Tindak  Deskriminasi:  Perilaku  diskriminatif terhadap  konsumen  merupakan  bentuk  pelanggaran  hak  konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh membedakan antara satu  konsumen  dengan  konsumen  lainnya.  Perlindungan  konsumen diperlukan  untuk  menciptakan  rasa  aman  dalam memenuhi kebutuhan hidup.  Perlindungan  konsumen  harus  bersifat  tidak  memihak  dan  adil. Asas  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
a) Asas  Manfaat:  Konsumen  maupun  pelaku  usaha  atau  produsen memiliki  hak  untuk  memperoleh  manfaat  yang  adil  dan  seimbang. Manfaat  yang  diberikan  tidak  boleh  bersifat  pihak-pihak,  sehingga
tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  merasakan  manfaat  sementara  pihak lain merasakan kerugian.
b) Asas  Keadilan:  Konsumen  dan  produsen  atau  pelaku  usaha  dapat bertindak  secara  adil  dengan  memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang seimbang atau merata.
c) Asas  Keseimbangan:  Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban produsen  serta  konsumen  dapat  dicapai  dengan  mengacu  pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
d) Asas Keamanan Dan Keselamatan: Sebuah jaminan hukum diperlukan untuk  memastikan  bahwa  konsumen  akan  memperoleh  manfaat  dari produk  yang  dikonsumsi  atau  digunakan,  sementara  sebaliknya, produk  tersebut  tidak  akan  mengancam  keselamatan  jiwa  dan  harta bendanya.
e) Asas  Kepastian  Hukum:  Pemberian  kepastian  hukum  bagi  produsen dan konsumen penting untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan peraturan  hukum  dengan  jelas  menetapkan  hak  dan  kewajiban mereka. Hal ini dilakukan tanpa memberatkan tanggung jawab kepada salah satu pihak, dan negara menjamin kepastian hukum.

## 2. Penjelasan UU Perlindungan Konsumen
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  perlindungan  konsumen  bertujuan untuk  memberikan  kepastian,  keamanan,  dan  keseimbangan  hukum antara produsen  dan  konsumen.  Tujuan  dibuatnya  perlindungan  konsumen  diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen  untuk  melindungi  diri. 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari  ekses  negatif  pemakaian  dan/atau  jasa.
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai  konsumen.
4) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses untuk  mendapatkan  informasi.
Berdasarkan  pasal  11  angka  1  dari  Syarat  dan  Ketentuan  Aplikasi, hubungan  antara  perusahaan  aplikasi  dalam  pelayanan  kesehatan online  dengan  konsumen  dapat  dikategorikan  sebagai  perjanjian  terkait tata  cara  dan  ketentuan  penggunaan  aplikasi.  Dalam  hal  ini,  konsumen setuju  bahwa  hubungan  antara  mereka  dan  perusahaan  aplikasi adalah  independen,  tanpa  adanya  hubungan  keagenan,  kemitraan, usaha patungan, karyawan-perusahaan, atau pemilik waralaba- pewaralaba  yang  akan  timbul  dengan  adanya  Ketentuan  Penggunaan ini.  Dengan  mengunduh,  memasang,  dan/atau  menggunakan  aplikasi atau  web  app,  konsumen  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  telah membaca,  memahami,  mengetahui,  menerima,  dan  menyetujui  seluruh informasi,  syarat-syarat,  dan  ketentuan-ketentuan  penggunaan  aplikasi
atau web-app  yang  terdapat  dalam  Ketentuan  Penggunaan  ini. Ketentuan  penggunaan  ini  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  sah yang  berkaitan  dengan  tata  cara  dan  persyaratan  penggunaan  aplikasi, web  app,  atau  website  antara  konsumen  dengan  pengelola  aplikasi,  web app,  atau  website,  yang  merupakan  penyedia  layanan.  Kewajiban  dari perusahaan aplikasi yang berstatus sebagai penghubung  adalah menyediakan  aplikasi  sebagai  platform  bertemunya  penyedia  jasa dengan  konsumen  (pengguna  jasa).  Selain  itu,  sebagai  pelaku  usaha penghubung,  perusahaan  aplikasi  menghubungkan  konsumen  dengan penyedia  jasa  jika  terdapat  pertanyaan,  keluhan,  atau  permohonan ganti  rugi  dari  konsumen  kepada  penyedia  jasa.  Hak  yang  diterima  oleh perusahaan  aplikasi  adalah  menerima  pembayaran  yang  kemudian akan  dibagi  sesuai  kesepakatan  dalam  perjanjian  kemitraan  antara perusahaan  aplikasi  dan  penyedia  jasa  kesehatan.  Sementara  itu, kewajiban  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  diatur  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  yakni:
1) Konsumen  memiliki  kewajiban  untuk  membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan.
2) Konsumen  diharapkan  memiliki  beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa.
3) Konsumen  diharapkan  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang telah  disepakati  dalam  transaksi.
4) Konsumen diharapkan mengikuti upaya  penyelesaian  hukum sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.  Hak  yang  diterima oleh  konsumen  dari  perusahaan  aplikasi  adalah  kemampuan untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi elektronik  dengan  penyedia  jasa.  Selain  itu,  konsumen  juga  berhak didengar dan dibantu untuk penyelesaian apabila terdapat pertanyaan,  keluhan,  atau  permohonan  ganti  rugi  karena  adanya kerugian.
B.Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis  Aplikasi  Online
Setiap  transaksi  tidak  terlepas  dari  risiko,  baik  yang  dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk memberikan perlindungan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi,  perlu adanya pertanggungjawaban dari masing-masing pihak. Tanggung jawab adalah hasil dari hubungan hukum  yang  menyebabkan timbulnya  hak  dan  kewajiban  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Transaksi elektronik  antara  perusahaan  aplikasi  dalam  pelayanan  kesehatan online dan konsumen dimulai saat konsumen atau pengguna mengunduh  aplikasi  layanan  kesehatan  online  tertentu.
Dalam  proses  instalasi,  calon  konsumen  diminta  untuk  memberikan pilihan  untuk  setuju  atau  tidak  setuju  pada  syarat  dan  ketentuan  yang
ditetapkan  oleh  perusahaan  aplikasi  dalam  layanan  kesehatan  online. Jika  calon  konsumen  memilih  opsi  setuju,  pada  saat  itu  kontrak elektronik  terbentuk.  Tahap  ini  seringkali  dilewati  dengan  cepat  oleh pengguna  saat  menginstal  aplikasi,  di  mana  calon  konsumen  mungkin tidak  sepenuhnya  memahami  dan  membaca  dengan  cermat  syarat  dan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan  aplikasi  dalam  layanan kesehatan  online.  Secara  sederhana,  kesepakatan  dalam  syarat  dan ketentuan  ini  terbentuk  saat  pihak  yang  menerima  penawaran,  yaitu konsumen,  melakukan  klik  pada  bagian  persetujuan  (agreement). Meskipun begitu, konsumen tetap memiliki kemampuan untuk menolak.  Ini  biasanya  diatur  dalam  sistem  elektronik  sehingga seseorang masih bisa membatalkan. Dengan menyediakan opsi pembatalan,  perjanjian  yang  ditawarkan  akan  terbebas  dari  unsur pemaksaan.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kesepakatan  ini adalah  penempatannya  harus  jelas  terlihat  oleh  konsumen.
Secara  sistem,  pihak  yang  menawarkan  harus  mengatur  sistem elektroniknya  sedemikian  rupa  agar  pengguna  tidak  dapat  melakukan klik  sebelum  membaca  syarat  dan  ketentuan  yang  ditawarkan.  Hal  ini biasanya  diatur  dengan  melakukan  scrolling  terhadap  dialog  box  yang muncul  pada  sistem  elektronik.  Untuk  dapat  memberikan  tanda  tangan elektronik  pada  syarat  dan  ketentuan,  konsumen  harus  melakukan verifikasi  dan  autentikasi  untuk  memastikan  bahwa  syarat  dan ketentuan  yang  ditandatangani  itu  valid.  Untuk  memahami  tanggung jawab  hukum  perusahaan  aplikasi  dalam  layanan  kesehatan  online, perlu  dipahami  bahwa  usaha  melalui  teknologi  aplikasi  bukanlah  suatu klasifikasi  bidang  usaha  yang  tercantum  dalam  Klasifikasi  Baku Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  maupun  Daftar  Negatif  Investasi Indonesia.  Hal  ini  karena  teknologi  aplikasi  dalam  konteks  ini  berfungsi sebagai  penghubung  atau  saluran  kegiatan  usaha,  bukan  sebagai bidang  usaha  secara  khusus.

## C. TELEM EDICINE  Berdasarkan  UU  No.  36 Tahun  2009
Di
Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan  kesehatan  sebagai  bagian  penting  dari  kesejahteraan umum,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Pancasila  dan  semangat  yang terkandung  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Berdasarkan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  setiap individu  memiliki  hak  untuk  hidup  sejahtera  secara  fisik  dan  mental, memiliki  tempat  tinggal,  serta  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat,  serta  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Dengan mempertimbangkan  pentingnya  kesehatan  bagi  kesejahteraan  manusia, pembangunan kesehatan yang holistik perlu dilakukan, yang melibatkan  semua  aspek  kehidupan  dan  menegaskan  peran  penting serta  tanggung  jawab  yang  sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.
Pembangunan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran,  motivasi,  dan  kemampuan  individu  untuk  menjalani  gaya hidup  sehat,  sehingga  masyarakat  dapat  mencapai  derajat  kesehatan yang  optimal.  Hal  ini  dianggap  sebagai  investasi  penting  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  berkontribusi  secara positif  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  setiap  upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan  dengan  prinsip-prinsip  yang  tidak  diskriminatif,  melibatkan partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat,  dan  berkelanjutan. Hal  ini  menjadi  kunci  penting  dalam  membentuk  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  berkualitas,  serta  dalam  meningkatkan  ketahanan  dan daya  saing  bangsa  dalam  pembangunan  nasional.
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum terhadap  upaya  peningkatan,  pengaturan,  dan  pengembangan  dasar- dasar  pembangunan  di  bidang  kesehatan,  diperlukan  sebuah  kerangka hukum  yang  dinamis  yang  dikenal  sebagai  Hukum  Kesehatan.  Hukum Kesehatan  merujuk  pada  serangkaian  ketentuan  hukum,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan  masalah  kesehatan  serta  hubungan  antara pasien  atau  masyarakat  dengan  tenaga  kesehatan  dalam  konteks pelaksanaan  layanan  kesehatan.
Hukum  Kesehatan  merangkum  semua  regulasi  hukum  yang  secara langsung  terkait  dengan  pemeliharaan  kesehatan  serta  penerapan hukum  perdata,  hukum  pidana,  dan  hukum  administratif  dalam konteks  tersebut.  Pedoman  internasional  hukum  kebiasaan,  prinsip- prinsip  otonom,  ilmu  dan  literatur,  serta  jurisprudensi  yang  berkaitan dengan  pemeliharaan  kesehatan  juga  menjadi  sumber  hukum  dalam domain  Hukum  Kesehatan.  Selain  itu,  Hukum  Kesehatan  memiliki  asas dan  tujuan  yang  menjadi  dasar  serta  panduan  dalam  pengembangan upaya  kesehatan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran, motivasi,  dan  kemampuan  individu  dalam  menjalani  gaya  hidup  sehat sehingga  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal  dapat  tercapai tanpa  membedakan  status  sosial.  Dalam  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  ditegaskan  bahwa  pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keseimbangan, manfaat,  perlindungan,  penghormatan terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  kesetaraan  gender,  serta nondiskriminatif,  sejalan  dengan  norma-norm a  agama.
Hukum  Kesehatan  juga  bertujuan  untuk  memperkuat  pembangunan kesehatan  dengan  meningkatkan  kesadaran,  motivasi,  dan  kapasitas individu  untuk  menjalani  gaya  hidup  sehat,  dengan  tujuan  mencapai derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal.  Hal  ini  dipandang  sebagai investasi  strategis  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  dampak  positif  baik  secara  sosial  maupun  ekonomis.
Secara  terminologi,  Telemedis,  berasal  dari  kata  “tele”  yang  berarti “jauh”, dan “medis” yang berarti “kedokteran”. Jadi, secara keseluruhan,  layanan  telemedis  merujuk  pada  pelayanan  medis  yang
menggunakan  teknologi  komunikasi  elektronik  untuk  memberikan dukungan  atau  pelayanan  medis  tanpa  perlu  bertemu  langsung  secara fisik.
Fasilitas komunikasi yang digunakan dalam telemedis sangat bervariasi,  mulai  dari  telepon,  panggilan  video  (video  call),  situs internet,  hingga  teknologi  canggih  lainnya.  Selain  itu,  Telemedis  juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk elektronika,  telekomunikasi,  komputer,  dan informatika, untuk mentransfer informasi kedokteran guna meningkatkan  pelayanan  klinis,  seperti  diagnosis  dan  terapi,  serta untuk  keperluan  pendidikan.
Telemedicine  dalam  praktiknya  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis utama,  yaitu  synchronous  (real  time)  dan  asynchronous  (store-and- forward).  Telemedicine  secara  real  time  (synchronous)  bisa  dimulai  dari metode  sederhana  seperti  telepon  hingga  penggunaan  teknologi  yang lebih kompleks seperti robot bedah. Synchronous Telemedicine memerlukan  kehadiran  kedua  pihak  secara  bersamaan,  sehingga memerlukan  media  yang  memungkinkan  interaksi  waktu  nyata  agar penanganan kesehatan dapat dilakukan. Salah satu bentuk Synchronous  Telemedicine  adalah  penggunaan  peralatan  kesehatan yang  terhubung  ke  komputer,  memungkinkan  pemeriksaan  interaktif. Sebagai  contoh,  tele-otoskop  memungkinkan  dokter  melihat  kondisi pendengaran pasien dari jarak jauh, sedangkan telestetoskop memungkinkan  dokter  mendengarkan  detak  jantung  pasien  secara remote.  Prinsip  layanan  telehealth  secara  langsung  hampir  serupa, dengan  menggunakan  video  konferensi  untuk  memfasilitasi  komunikasi antara  pasien  dan  penyedia  layanan  kesehatan.
Meskipun  belum  ada  undang-undang  khusus  di  Indonesia  yang secara  eksplisit  mengatur  telemedicine,  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  telah  mengatur  mengenai  teknologi  kesehatan secara  umum.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  Telemedicine  telah  diakui  sebagai  salah satu  teknologi  kesehatan  yang  dapat  menunjang  pelayanan  kesehatan, membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien, dan meningkatkan  efektivitas  serta  efisiensi  proses  kerja.  Meskipun  tidak secara spesifik didefinisikan dalam undang-undang, Telemedicine termasuk  dalam  ruang  lingkup  penerapan  E-Kesehatan  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  46  Tahun  2017. Pengaturan  mengenai  Telemedicine  juga  dapat  merujuk  pada  Undang- Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  di  mana prinsip  praktik  Telemedicine  diselenggarakan  berdasarkan  kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan  kesehatan.
Pelaksanaan Telemedicine memerlukan pengaturan yang sama dengan praktik kedokteran melalui tatap  muka.  Ini  mencakup
administrasi  praktik  kedokteran,  standar  profesi,  SOP,  atau  standar pelayanan  (PNPK),  rahasia  kedokteran,  rekam  medis,  kendali  mutu  dan biaya,  serta  teknologi  kedokteran.  Dengan  demikian,  pengaturan Telemedicine  harus  memperhitungkan  semua  aspek  yang  relevan dengan  praktik  kedokteran  konvensional  untuk  memastikan  bahwa pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  tetap  berkualitas  dan  aman  bagi pasien.

## SIM PULAN
Praktik  kedokteran  telemedicine  harus  mematuhi  undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku. Ini mencakup hak-hak konsumen  terkait  privasi,  keamanan  informasi  kesehatan,  dan  hak untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  mengenai  layanan  yang mereka  terima.  Kedokteran  telemedicine  juga  harus  sesuai  dengan undang-undang  kesehatan  yang  berlaku,  termasuk  ketentuan  tentang lisensi,  regulasi  obat,  dan  standar  perawatan  kesehatan  yang  harus diikuti  oleh  penyedia  layanan  kesehatan  dalam  konteks  telemedicine. Praktik kedokteran telemedicine perlu mematuhi undang-undang praktik  kedokteran  untuk  mencegah  kelalaian  medis.  Ini  melibatkan penentuan kualifikasi dan lisensi para profesional kesehatan, pemantauan  dan  pengawasan  layanan  telemedicine,  serta  pemenuhan standar  etika  dan  praktik  medis  yang  berlaku.  Aspek  administratif dalam kedokteran telemedicine, seperti rekam medis  elektronik, penjadwalan layanan, dan manajemen informasi pasien, harus mematuhi standar administratif yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan  dan  administrasi  medis.  Undang-undang  mal  praktek  juga harus  diterapkan  secara  ketat  dalam  konteks  kedokteran  telemedicine untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik-praktik  yang  merugikan, termasuk  tindakan  hukum  terhadap  praktik  medis  yang  menyebabkan kerugian  atau  bahaya  bagi  pasien.

## DAFTAR  PUSTAKA
Andrianto,  Wahyu  and  Athira,  Amira  Budi  (2022)  "TELEMEDICINE  (ONLINE MEDICAL  SERVICES)  DALAM  ERA  NEW  NORMAL  DITINJAU BERDASARKAN
HUKUM
KESEHATAN (STUDI: PROGRAM TELEMEDICINE  INDONESIA/TEMENIN  DI  RUMAH  SAKIT  DR.  CIPTO MANGUNKUSUMO),"  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan:  Vol.  52:  No.  1, Article  11.  DOI:  https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331  Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/11.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.
Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.
Sekretariat Negara. Jakarta

## Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan Konsumen. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kementrian  Kesehatan,  KEPMENKES  RI  no  HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang  pedoman  pelayanan  Kesehatan  melalui  telemedicine pada masa covid19  KEMENKES. Jakarta
Kementrian Kesehatan, Permenkes No.20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Telemedicine  antar  FASKES,  KEMENKES. Jakarta
Lestari,  Rinna  Dwi.  2023.  “Rekonstruksi  Regulasi  Perlindungan Hukum Bagi Dokter  Dan  Pasien  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan.”
M.  Azhar,  and  U.  Handayani,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine," Law, Development and Justice Review, vol. 6, no. 1, pp. 51-65, Jul. 2023. https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.51-65
Presiden  Indonesia,  KEPRES NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS  PANDEMI COVID di INDONESIA. Jakarta.
Suradi,  Ahmad.  2018.  “Pendidikan  Berbasis  Multikultural  Dalam Pelestarian Kebudayaan  Lokal  Nusantara  Di  Era  Globalisasi.”  Wahana  Akademika: Jurnal Studi  Islam Dan Sosial 5(1): 111–30.