P-ISSN: 1411-5743
Vol. 26 No. 2 Juni - Desember 2020, 215 – 249 DOI. 10.22373/albayan. v27i1.7107
Diterima : Juni 2020. Disetujui : Agustus 2020. Diterbitkan : Desember 2020

## THE IDEAL FORMAT FOR THE IMPLEMENTATION
OF ISLAMIC DA'WAH TO STRENGTHEN THE ENFORCEMENT OF ISLAMIC SHARIA IN ACEH (A STUDY OF THE VIEWS OF DAYAH ISLAMIC SCHOLARS)

## Teuku Zulkhairi
Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: teuku.zulkhairi@ar-raniry.ac.id

## Abstract
This paper explores the views of dayah scholars towards the ideal format of the  implementation  of  Da'wah  Islamiyah  in  order  to  strengthen  the enforcement  of  Islamic  Sharia  in  Aceh.  The  implementation  of  Islamic Sharia which has been running for a dozen years is need to be supported by the massive implementation of Da'wah Islamiyah because the da'wah calls on  people  to  do  what  is  right  and  leave  evil.  To  achieve  this  goal,  the implementation  of  da'wah  must  be  in  accordance  with  the  advice  of  Islam itself,  both  the  delivery  method,  material,  criteria  for  preaching  and  the involvement of various elements to ensure the successful implementation of da'wah.  This  research  takes  a  study  of  the  views  of  the  dayah  scholars because  it  considers  that  the  scholars  are  a  very  influential  element  in Acehnese  society.  The  method  of  writing  this  article  uses  a  qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with a number of dayah scholars and preachers in Aceh. The results of this study describe the responses and views of Islamic dayah scholars in Aceh to the methods and strategies of Da'wah Islamiyah that can be used in order to strengthen the enforcement  of  Islamic  Sharia  in  Aceh.  The  results  of  this  study  can  be useful for the formulation of policies of the Aceh government, especially in compiling  policies  on  the  implementation  of  Da'wah  Islamiyah  so  that  the process of implementing the Islamic Shari'ah that is running can reach the goals that are aspired.
Keywords : Islamic Shari'ah, Da'wah Islamiyah, ulama dayah

## Abstrak
Tulisan  ini  mengupas  pandangan  ulama  dayah  terhadap  format  ideal pelaksanaan  Dakwah  Islamiyah  dalam  rangka  memperkuat  penegakan Syari‟at  Islam  di  Aceh.  Implementasi  Syari‟at  Islam  yang  telah  berjalan belasan  tahun  dianggap  perlu  didukung  oleh  pelaksanaan  Dakwah Islamiyah  secara  massif.  Sebab,  dakwah  menyeru  manusia  untuk mengerjakan  yang  ma‟ruf  dan  meninggalkan  kemungkaran.  Namun  untuk mencapai  tujuan  ini,  maka  pelaksanaan  dakwah  harus  sesuai  dengan anjuran  Islam  itu  sendiri.  Baik  metode  penyampaian,  materi,  kriteria pendakwah,  hingga  perlunya  keterlibatan  berbagai  elemen  untuk menyukseskan  pelaksanaan  dakwah.  Maka  penelitian  ini  mengambil  studi pandangan  ulama  dayah  karena  menimbang  bahwa  para  ulama  adalah elemen  yang  sangat  berpengaruh  di  tengah-tengah  masyarakat  Aceh. Metode  penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah ulama dayah dan  pendakwah  di  Aceh.  Hasil  penelitian  dalam  artikel  ini  menunjukkan respons  dan  pandangan  ulama  dayah  di  Aceh  terhadap  format  ideal  dan strategi  Dakwah  Islamiyah  yang  dapat  digunakan  dalam  rangka memperkuat  penegakan  Syari‟at  Islam  di  Aceh.  Hasil  penelitian  ini  dapat bermanfaat untuk perumusan kebijakan pemerintah Aceh khususnya dalam menyusun  kebijakan  tentang  pelaksanaan  Dakwah  Islamiyah  sehingga proses  implementasi  Syari‟at  Islam  yang  sedang  berjalan  dapat  sampai kepada tujuan yang dicita-citakan.
Kata Kunci: dakwah Islamiyah, ulama dayah, syari‟at Islam

## Pendahuluan
Pelaksanaan dakwah Islamiyah adalah kebutuhan mutlak dalam  dalam  agama  Islam.  Apalagi  dimana  Provinsi  Aceh menjadikan  Syari‟at  Islam  sebagai  hukum  resmi.  Dakwah senantiasa  dibutuhkan  karena  manusia  selalu  membutuhkan hidayah,  bimbingan  dan  pembinaan  spiritual.  Sementara  itu, aktivitas  dakwah  selalu  menyeru  dan  mengingatkan  manusia pada  nilai-nilai  kebaikan  dan  amal-amal  mulia  serta  hal-hal yang dapat meninggikan derajat mereka, memperbaiki keadaan mereka,  dan  menjauhkan  mereka  dari  kesalahan  dan
kejahatan. 1 Tanpa  dakwah,  manusia  akan  kehilangan  sentuhan agama  yang  menyebabkan  kehilangan  arah  dan  tujuan perjalanan  hidup  di  dunia  sehingga  terjadilah  berbagai pelanggaran Syari‟at Islam. Tanpa dakwah, manusia akan lepas dari  nilai-nilai rabbaniyah sehingga  kemudian  dikepung  oleh nilai-nilai  hidup  yang  berlandaskan  pada  materialisme  dan hedonisme  yang  bermuara  pada  pengingkaran  atas  Zat  Allah Swt. Bahkan tanpa dakwah, manusia akan menjauh dari agama, yang  ma‟ruf  dianggap  mungkar,  dan  yang  mungkar  dianggap ma‟ruf.
Realitas  yang  bisa  disaksikan  di  setiap  zaman, pembangkangan  atas  perintah  Allah  Swt  terjadi  di  berbagai dimensi  kehidupan  dan  dilakukan  di  semua  level  manusia.  Ini menandakan bahwa dakwah Islamiyah harus terus berjalan dan agar  terus  menerus  diperkuat  jangkauannya  sehingga  cahaya Islam terus menyinari jiwa manusia. Jika dakwah melemah dan tanpa  strategi,  maka  penyimpangan-penyimpangan  terhadap Syari‟at  Islam  dipastikan  akan  terjadi  lebih  massif.  Secara logika, adanya dakwah saja namun pengingkaran atas perintah Allah  tetap  terjadi,  lalu  bagaimana  jika  dakwah  tidak  ada, melemah,  dan  apalagi  berhenti?  Tentu  angka  penyimpangan akan  semakin  meningkat.  Maka  tugas  dakwah  Islamiyah merupakan  tugas  para  Rasul,  karenanya  ia  merupakan  tugas yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, pahalanya di sisi Allah Swt sangat besar dan sekaligus merupakan sumber yang melimpah bagi perbekalan, ketakwaan dan keimanan. 2
َيِمِلْسُمْلا َنِم  ِنَِّنِإ َلاَقَو ااِلِاَص َلِمَعَو َِّللَّا  َلَِإ اَعَد ْنَِّمِ  الًْوَ ق ُنَسْحَأ ْنَمَو
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh,
1 Syaikh  Musthafa  Masyhur, Fiqh  Dakwah ,  terj.  Abu  Ridho  dkk, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2000),  hal: 128 2 Syaikh Musthafa Masyhur, Fiqh Dakwah .....,  hal: 127

## dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang
yang menyerah diri?” (QS. Fushshilat: 33).
Oleh sebab itu, dengan Aceh yang sudah lebih dari dua dekade silam berjuang mewujudkan pelaksanaan Syari‟at Islam secara kaffah dalam setiap dimensi kehidupan, maka penguatan dakwah  Islamiyah  adalah  sebuah  kebutuhan  mutlak  dan mendesak.  Apalagi,  realitasnya,  pelanggaran  atas  hukum- hukum  Syari‟at  masih  terus  terjadi.  Dalam  konteks  inilah dipahami  bahwa  gerakan  dakwah  dan  Syari‟ah  tidaklah  dapat dipisahkan.  Ibarat  kereta  api  dengan  masinis,  tidak  mungkin kereta  api  dapat  berjalan  tanpa  dipandu  oleh  masinis.  Maka demikian pula dengan Syari‟at Islam di Aceh, sulit untuk dapat berjalan secara kaffah dan serentak tanpa gerakan dakwah yang bersahaja, terencana, bermekanisme, taktik dan strategi. 3
Terkait dengan praktek pelanggaran Syari‟at Islam, kita bisa  menyaksikan  sendiri  perjalanan  Aceh  sebagai  sebuah bangsa  dewasa  ini.  Di  balik  hiruk  pikuk  diskursus  Syari‟at Islam,  pelanggaran-pelanggaran  atas  nilai-nilai  Islam  terus terjadi.  Kasus-kasus  pembunuhan  masih  senantiasa  menghiasa media  massa  kita  yang  menunjukkan  bahwa  pelakunya  tidak memiliki  hati  nurani  dan  rasa  takutnya  kepada  Allah,  padahal Islam  secara  tegas  melarang  penghilangan  nyawa  manusia tanpa hak. Lalu perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nampaknya  juga  kian  mentradisi,  padahal  Islam  dengan  tegas melarang  perbuatan  mungkar  tersebut.  Berbagai  kemaksiatan lainnya  juga  tetap  terjadi  seperti  perzinaan  dimana  media massa kita tidak henti mengkabarkan kasus-kasus mesum, lalu bayi-bayi  hasil  perzinaan  yang  dibuang.  Praktek  aborsi  dan bahkan  juga  ditemukan  kasus  gay  yang  menimpa  masyarakat kita  akut.  Kehampaan  jiwa  dan  kekosongannya  dari  aspek agama ini juga telah menyebabkan merebaknya praktek haram
3 Jasafat  dkk, Dakwah,  Media  Aktualisasi  Syari‟at  Islam ,  (Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam Prov. Aceh, 2011),  hal: 102
ribawi  juga  masih  terus  dipraktekkan  oleh  dunia  perbankan umumnya  dan  bahkan  sepertinya  belum  ada  upaya  maksimal untuk menghentikannya.
Bahkan,  yang  juga  sangat  ironis  adalah  semakin merajalelanya  Narkoba  (Nakotika  dan  obat-obatan  terlarang lainnya) di Aceh sehingga hal ini menjadi bahaya terbesar yang paling  mematikan  bagi  masyarakat  dan  pemuda  kita.  Padahal, bukan saja obat-obatan terlarang tersebut haram dari perspektif agama,  namun  juga  terlarang  dari  perpspektif  hukum  negara. Bahkan,  yang  lebih  tragis,  menurut  K ep ala  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Aceh,  Mahdi  Effendi,  Aceh saat ini untuk penyalahgunaan narkoba menduduki peringkat 8 nasional  dengan  penyalahgunaan  narkoba  sebanyak  60.486 (jiwa  dari  total  5.024.  300).  Bahkan  narkoba  jenis  ganja  Aceh menjadi nomor 1. 4
Mereka  telah  melalaikan  hakikat  bahwa  di  sana  ada Tuhan  yang  telah  menciptakan  mereka  dan  mengawasi  semua gerak-geriknya.  Lalai  mengingat  dan  mentaati  Allah.  Lalai terhadap  berbagai  anugerah  dan  nikmatnya  yang  diberikan kepada  mereka.lalai  terhadap  rahasia  keberadaan  dan  misi mereka  dalam  kehidupan,  sebagaimana  mereka  lalai  terhadap masa  depan  yang  pasti  akan  mereka  tuju.  Dan  lalai  terhadap perhitungan  dan  pembalasan  amal  yang  akan  mereka  alami. Kita melihat banyak di antara mereka yang seakan akal mereka telah  terbengkalai,mata  mereka  seakan  buta,  dan  telinga mereka  seakan  tuli  sehingga  mereka  menjadi  seperti  binatang bahkan lebih sesat. 5
Di  lain  sisi,  fenomena  ini  semakin  diperparah  dengan tampilan  sejumlah  berita  di  media  massa  cetak,  online  dan elektronik  yang  menampilkan  pola  hidup  dan  budaya  yang sangat  jauh  dari  nilai-nilai  Islam.  Pada  saat  yang  bersamaan,
4 Berita  dikutip  dari  situs nusantaranews.co .  Judul:  Aceh  Peringkat Ke-8 Nasional Dalam Penyelahgunaan Narkoba, .  Diakses 7 Oktober 2017.
5 Syaikh Musthafa Masyhur, Fiqh Dakwah .....,  hal: 328-329
Aceh  juga  dihadapkan  pada  serangan-serangan  pemikiran ( ghazwul  fikri )  yang  kian  hari  terasa  semakin  dahsyat,  seperti propaganda liberalisme dan sekularisme yang merusak Syari‟at Islam  dan  pandangan  hidup  ( world  view )  umat  Islam.  Sebab, jika Syari‟at Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan  manusia  agar  selamat  di  dunia  dna  akhirat,  maka liberalisme  dan  sekularisme  justru  sebaliknya,  yaitu  ingin menjauhkan  manusia  dari  kehidupan  yang  berlandasarkan aturan Syari‟at Islam. Pada sisi lain, kerisauan umat Islam juga terjadi  karena  gencarnya  upaya  kristenisasi  yang  semakin marak saja di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh. 6 Tidak  sampai  di  sini,  Aceh  juga  dihadapkan  pada  “serbuan” aliran sesat  yang datang dan muncul silih berganti. Dari aliran Laduni,  hingga  Millata  Abraham  (yang  kemudian  berganti nama  menjadi  Gafatar)  dan  aliran-aliran  sesat  lainnya  yang kemudian mendorong fatwa
sesat dari
Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh.
Masalah  lainnya  juga  muncul  dimana  dalam  hal keagamaan  di  Aceh  mulai  berubah  sangat  signifikan  pasca tsunami di Aceh. Pasca tsunami hampir semua aliran di dunia, bahkan  golongan  non-Muslim  masuk  ke  Aceh  dengan  misi masing-masing. 7 Muncul  aliran-aliran  baru  yang  „asing‟  bagi masyarakat  Aceh  disinyalir  telah  membuka  celah  terjadinya konflik.  Sebab,  banyaknya  pendatang  sekaligus  membawa aliran baru mampu mengubah tatanan sosio-kultural dan sosio- religi  masyarakat  Aceh.  Dalam  tatanan  sosio-kultural masyarakat mengalami berbagai perubahan, di antaranya dalam adat  perkawinan,  kelahiran,  dan  kematian.  Dalam  tatanan sosio-religi  masyarakat  mengalami  berbagai  perubahan  dalam tata  cara  ibadah,  pendidikan,  pergaulan,  dan  dakwah.
6 Jasafat dkk, Dakwah, Media Aktualisasi ...,  hal: 100 7 Marzuki, Berebut  Masjid:  Resistensi  Dan  Penolakan  Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, hal: 367
Perubahan-perubahan ini terjadi sangat halus dan hampir tidak disadari.  Ketika  masyarakat  lokal  menyadari,  mereka  harus berjuang  keras  melawan  dan  menjaga  tatanan  sosio-kultural dan religi di lingkungan mereka. Inilah yang kemudian menjadi akar  terjadinya  konflik  internal  masyarakat  Islam  di  Aceh, ketika  pengamalan  Islam  aliran  masyarakat  lokal  telah digantikan dengan pengamalan Islam model baru. 8
Maka  fenomena  di  atas  merupakan  pertanda  bahwa  di satu sisi, aktivitas dakwah di Aceh membutuhkan aturan-aturan yang  mengikat  bagaimana  prosedur  dan  etika  menjalankan praktik  dakwah  di  Aceh.  Diharapkan  bahwa  penyelenggaraan dakwah  oleh  sekelompok  orang  atau  warga  tidak  justru menimbulkan  perpecahan  di  masyarakat.  Sebab  praktek dakwah  itu  sejatinya  mampu  menghadirkan  persatuan  bagi umat Islam.
Di  sisi  lain,  pelaksanaan  dakwah  harus  berlangsung secara  komprehensif,  meliputi  semua  segmentasi  masyarakat Aceh.  Maka  dalam  konteks  inilah,  para  ulama  dayah  di  Aceh sebagai  pemegang  wacana  keagamaan  di  Aceh  semestinya diketahui  pandangan mereka tentang penyelenggaraan dakwah yang ideal di Aceh. Para ulama sebagai pengayom masyarakat Aceh  adalah  elemen  penting  yang  senantiasa  hidup  membaur dengan  masyarakat.  Mengetahui  pandangan  mereka  tentang format  ideal  dan  strategi  penyelenggaraan  dakwah  akan memudahkan pola dakwah  Islamiyah  yang dapat dilaksanakan sehingga  kegiatan  dakwah  Islamiyah  dapat    mencapai  target atau hasil yang maksimal.

## Metode Penelitian
Berdasarkan objek kajiannya, penelitian ini mengunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara
8 Marzuki, Berebut  Masjid:  Resistensi  Dan  Penolakan  Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, hal: 361
mendalam.  Penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan  format ideal  dan  strategu  pelaksanaan  dakwah  Islamiyah  dalam penguatan  Syari‟at  Islam  di  Aceh  dalam  pandangan  ulama dayah. Diharapkan nantinya dapat menjelaskan serta menjawab permasalahan-permasalahan  yang  diteliti,  yaitu  bagaimana pandangan ulama dayah di Aceh terhadap pelaksanaan dakwah yang  ideal  dalam  menyukseskan  penerapan  Syari‟at  Islam  di Aceh.  Disamping  itu,  penelitian  kualitatif  ini  membentuk hipotesis-hipotesis lama yang relevan dengan fokus permasalahan  suatu  penelitian  dan  pada  akhirnya  dapat membentuk  teori-teori  atau  mempertegaskan  teori-teori  yang ada. 9 Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara mendalam dengan sebanyak enam ulama dan teungku dayah di Aceh  yang  dipilih  dengan  teknik purposif  sampling .  Empat  di antaranya  adalah  ulama  kharismatik.  Sementara  dua  lainnya yaitu  teungku  dayah  biasa  namun  berprofesi  sebagai pendakwah.  Sampel yang terpilih dianggap dapat memberikan gambaran  umum  tentang  pandangan  ulama  dayah  di  Aceh terhadap  format  ideal  dan  strategi  pelaksanaan  dakwah Islamiah  di  Aceh.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis secara deskriptif.

## Hasil Penelitian
Format  Ideal  Pelaksanaan  Dakwah  Islamiyah  Untuk Memperkuat Penegakan Syariat Islam
Terjadinya  pelanggaran  atas  hukum-hukum  Syari‟at Islam menandakan bahwa penguatan dakwah Islamiyah secara massif,  sistematis  dan  terencana  adalah  kebutuhan  mutlak.  Di sinilah  peran  fundamental  dakwah  Islam  diharapkan  bisa memperkuat  seruan  kepada  masyarakat  untuk  terus  berada  di
9 Koenjaraningrat, Metode  Penelitian  Masyarakat ,  (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 25
atas jalan Iman dan Islam, dengan cara mengamalkan perintah- perintah  Allah  Swt  dan  RasulNya  dan  meninggalkan  segala larangan.
ِمْزَع ْنِم َكِلَذ َّنِإ َكَباَصَأ اَم ىَلَع ِْبِْصاَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َهْناَو  ِفوُرْعَمْلِبِ ْرُمْأَو

## ِروُمُْلْا
“Dan  suruhlah  (manusia)  mengerjakan  yang  baik  dan cegahlah  (mereka)  dari  perbuatan  yang  mungkar  dan bersabarlah  terhadap  apa  yang  menimpa  kamu. Sesungguhnya  yang  demikian  itu  termasuk  hal-hal  yang diwajibkan (oleh Allah)” (QS. Luqman: 17).
Dakwah yang yang bermakna ajakan, seruan, undangan atau panggilan 10 mempunyai peran penting dalam mengaktualisasikan  Syari‟at  Islam  di  Aceh.  Tentunya  jika gerakan  dakwah  tersebut  dapat  berjalan  dengan  teratur  rapi, karena  setiap  gerakan  yang  dilakukan  secara  teratur  dan berencana  maka  akan  mendapatkan  hasil  yang  baik  pula. 11
Artinya,  diperlukan  gerakan  dakwah  yang  massif  dan sistematis untuk menyadarkan manusia untuk tidak melakukan pelanggaran  atas  Qanun-qanun  Syari‟at  Islam  khususnya,  dan perintah Allah Swt dan RasulNya lainnya yang tidak termaktub dalam  qanun.  Maka  dakwah  Islamiyah  diharapkan  dapat menjadi “jembatan” yang menghubungkan agenda implementasi  Qanun-qanun  Syari‟at  Islam  dengan  manusia sebagai objek hukum. Jadi, kegiatan dakwah Islamiyah di Aceh juga  diharapkan  dapat  menggiring  masyarakat  untuk  patuh pada  Qanun-qanun  Syari‟at  Islam  yang  telah  diberlakukan, seperti Qanun Jinayat dan qanun-qanun lainnya.
10 Misbach Malim, Dinamika Dakwah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah , (Jakarta: Media Dakwah, 2005), hal: 2 11 Jasafat  dkk, Dakwah,  Media  Aktualisasi  Syari‟at  Islam .....,  hal: 101
Bahkan,  dakwah  Islamiyah  diharapkan  bukan  hanya menggugah
kesadaran
spiritual masyarakat untuk meninggalkan perilaku  yang melanggar Syari‟at  Islam,  namun juga menggiring mereka untuk semakin konsisten mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui serangkaian amalan-amalan baik yang  bersifat  wajib  maupun  amalan  sunat.  Aktivitas  dakwah yang  maju  akan  membawa  pengaruh  bagi  terhadap  kemajuan agama. Sebaliknya, aktivitas dakwah  yang lesu akan berakibat pada  kemunduran  agama.  Karena  adanya  hubungan  timbal balik  seperti  itu,  maka  dapat  dimengerti  jika  agama  Islam meletakkan  kewajiban  dakwah  di  atas  pundak  setiap pemeluknya. 12
Allah Swt berfirman:
ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْ نَ تَو  ِفوُرْعَمْلِبِ َنوُرُمَْتَ ِساَّنلِل ْتَجِرْخُأ ٍةَّمُأ َرْ يَخ ْمُتنُك ِه َّللِبِ َنوُنِمْؤُ تَو
“Kalian  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk manusia, menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang  munkar,  dan beriman  kepada  Allah.”  (QS:  Ali  Imran: 110) .
Secara historis, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia adalah hasil dari kegiatan dakwah dengan berbagai metodenya, baik  dakwah bi  al-ḥāl ,  maupun  dakwah bi  al-lisān .  Ini menandakan  bahwa  kegiatan  dakwah  memiliki  tingkat urgensitas  yang  tinggi  dalam  memperluas  dan  memperkuat
12 Maimun  Yusuf,  Strategi  Dakwah  Bagi Masyarakat  Gampong ,  Jurnal  Mentari  Unmuha, Vol. 12, No 1, 2009, hal:  30
pengaruh  ajaran  Islam.  Peranan  dakwah  akan  lebih  intens  lagi dalam  kehidupan  masyarakat  karena  dakwah  dalam  hal  ini berfungsi  untuk  menata  kehidupan  yang  agamis  menuju terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  sesuai dengan kerangka masyarakat ideal dalam Islam. 13
Perlunya Izin Kegiatan Dakwah dan Keteladanan
Pendakwah

## Izin Pelaksanaan Dakwah Islamiah
Dari sejumlah ulama yang menjadi narasumber penelitian ini, sejumlah di antaranya mengatakan perlunya sertifikasi atau izin  bagi  pendakwah.  Tujuannya  agar  kegiatan  dakwah  si penceramah  tidak  menjadi  ajang  untuk  caci  maki  dan  lucu- lucuan.  Hal  ini  misalnya  seperti  pendapat  Tgk  H.  Hasanoel Basry (Abu Mudi), Pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga. 14
Menurut  Abu  Mudi,  Khatib-Khatib  dan  penceramah  lainnya tidak  boleh  dari  sembarangan  orang.  Beratnya  tugas  khatib sehingga  menurut  Abu  Mudi  tidak  bisa  siapa  saja  bisa  jadi khatib.  Abu  Mudi  mengusulkan  agar  harus  adanya  perizinan bagi  khatib.  Dan  yang  ada  izin  inilah  yang  diundang  untuk bekrhutbah atau berceramah. Abu Mudi mengatakan:
“Realitas selama ini kegiatan dakwah banyak kasus yang penceramahnya  cenderung  berdasarkan  suka-suka  warga yang  mengundang.  Maka  sering  penceramah  itu  seperti orang  yang meukat  ubat (penjual  obat)  dan  hikayat, amburadul.  Efeknya,  penyampaian  dakwah  hanya
13 M.  Ali  Azizi, Ilmu  Dakwah ,  Edisi  I,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2004), hal: 37 14 Wawancara  dengan  Abu  Mudi  berlangsung  pada  tanggal  17 Oktober 2017 di Ruang Kantor Dayah Mudi Mesra Samalanga.
menurut  kemauan  si  penceramah,  sehingga  tidak  jarang justru tidak mengarah ke arah pendidikan Islam.
Pendapat  ini  juga  diutarakan  Tgk  H.  Sirajuddin. 15
Menurut Tgk Sirajuddin, para penceramah umum jangan hanya memikirkan  enak  didengar  oleh  audiensi  seperti  yang  terjadi selama  ini,  sehingga  lucu-lucuan  itu  tidak  jarang  justru  bisa menjurus ke penyimpangan Aqidah.
Tgk  Sirajuddin  juga  mengusulkan,  agar  penceramah- penceramah  keagamaan  jangan  dari  “ ureung  meukat  ubat ” (penjual  obat).  Seorang  penceramah  yang  diundang  warga hendaknya harus diakui  reputasinya dalam bidang keagamaan. Tgk.  H. Muhammad Yusuf A. Wahab 16 , seorang  ulama dayah kharismatik  di  Bireuen  mengatakan,  terkait  dengan  perizinan dan  atau  sertifikasi  da‟i,  menurut  beliau,  izin  boleh  diberikan kepada  pendakwah  dari  luar  kalau  ia  sesuai  dengan  qanun- qanun  syari‟at  Islam  di  Aceh,  mazhab  masyarakat  Aceh  dan aturan-aturan  lainnya.  Dan  setelah  itu,  setiap  pendakwah  juga harus  memperhatikan mau‟izhah  hasanah supaya  tidak merusak nilai dakwah.
Sementara itu, terkait sertifikasi penceramah, Abu Mudi memberi  contoh,  di  Malaysia  penceramah  telah  lama  di  atur. Tidak  bebas  sehingga  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam kegiatan dakwah bisa diantisipasi sejak di awal. Pada akhirnya, warga akan selalu dalam kedamaian dan  terisi ruhiyah mereka dengan nilai-nilai pendidikan yang membangun dan mencerdaskan. Namun, ada juga narasumber yang berpendapat penyelenggaraan dakwah oleh masyarakat pada dasarnya tidak
15 Wawancara  dengan  Tgk.  H.  Sirajuddin  Hanafi  berlangsung  pada tanggal 18 Oktober 2017 di Komplek Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara.
16 Wawancara  dengan  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab berlangsung  pada  tanggal  17  Oktober  2017  di  Rumahnya  di  Komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Jeunieb, Bireuen.
perlu  surat  izin.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Tgk  Amarduna Mustafa. 17
Namun  demikian,  Tgk  Amarduna  sepakat  bahwa  tidak semua  pendatang  dari  luar  Aceh  bisa  dengan  mudahnya berdakwah  dan  menyebarkan  alirannya,  sebab  Aceh  sudah ditetapkan  dalam  Qanun  bahwa  hanya  dibolehkan  Aqidah Ahlusunnah  wal  Jama‟ah  dan  Mazhab  Fiqh  yang  empat.  Dari penjelasan  Tgk  Amarduna,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk penyelenggaraan  dakwah  di  Aceh  oleh  para  penceramah  yang sudah  memiliki  reputasi  baik  agar  tidak  terlalu  ribet  dengan perizinan. Jadi tujuan beliau agar kegiatan dakwah tidak justru menjadi  sulit.  Kendatipun  demikian,  Tgk  Amarduna  sepakat bahwa  caci  maki  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang penceramah dalam kegiatan dakwahnya. Sebagai  juga seorang penceramah  terkenal,  Tgk  Amarduna  Mustafa  sangat  tidak setuju  dengan  adanya  caci  maki  dalam  kegiatan  dakwah.  Ia juga  mengusulkan  agar  ceramah  atau  dakwah  Islamiyah  harus tegas, tidak pandang bulu atas nama hukum dan kebenaran.

## Perizinan Lembaga Dakwah dan Pendidikan
Lembaga  pendidikan  Islam  dianggap  sebagai  juga lembaga dakwah. Sebab, proses dakwah di lembaga pendidikan Islam  berlangsung  dalam  prosesi  pendidikannnya.  Oleh  sebab itu,  dimana  lembaga  pendidikan  Islam  ini  berperan  dalam mendidik  generasi,  maka  ia  harus  dipastikan  agar  sesuai dengan  target-target  pendidikan  Islam  di  Aceh  berdasarkan Qanun-Qanun  Syari‟at  Islam  yang  telah  disahkan.  Maka memperhatikan  realitas  di  lapangan,  Abu  Mudi  mengusulkan perlunya perizinan pemerintah untuk mendirikan Dayah, Balai Pengajian  dan  termasuk  Taman  Pengajian  Alquran  (TPA), termasuk  perizinan  penyelenggaraan  ibadah  Sulok.  Sementara
17 Wawancara  dengan  Tgk  Amarduna  Mustafa  berlangsung  pada tanggal 18 Oktober 2017 di Keude Kupi Matangkuli Aceh Utara
itu,  terkait  dengan  pendirian  lembaga  dakwah  dan  lembaga pendidikan,  menurut  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab boleh  diberikan  izin  kalau  si  pendakwah  dan  kegiatan dakwahnya ini sesuai dengan qanun-qanun Aceh
Masukan  perlunya  perizinan  dari  Abu  Mudi  ini  tentu saja bertujuan untuk memastikan agar institusi pendidikan yang didirikan  di  Aceh  memenuhi  kualifikasi  layaknya  sebuah lembaga  pendidikan  Islam,  dan  sesuai  dengan  agenda  Syari‟at Islam di Aceh dengan segala Qanun-qanunnya. Sementara soal perizinan  penyelenggaraan  kegiatan  dakwah  Islamiyah, menurut  Tgk  H  Sirajuddin,  pihak  keamanan  dalam  memberi izin  harus  berkoordinasi  dengan  ulama  seperti  MPU  dan institusi resmi lainnya. Terakhir, Abu Mudi juga mengusulkan agar  pelaksanaan  kegiatan Sulok juga  harus  ada  izin.  Tempat praktek  amalan  sulok  Tariqat  Naqsyabandiyah.  Dalam  hal  ini dinas  terkait  yang  menangani  perkara  ini  harus  berkonsultasi dengan Mursyid.

## Pendakwah  Harus  Menjadi  Teladan  dan  Diketahu  Publik Reputasi Baik
Narasumber  atas  nama  Tgk  H.  Sirajuddin  Hanafi menyampaikan agar Seorang pendakwah harus sudah diketahui publik  reputasi  baiknya,  atau track  record .  Hal  semacam  ini tentu  beralasan  mengingat  dalam  beberapa  kasus  di  Aceh, setelah  mengundang  penceramah  dari  luar  Aceh,  kemudian diketahui  ternyata  memiliki  aliran  yang  menyimpang  secara Aqidah.  Seperti  diketahui,  di  Aceh  dalam  beberapa  kasus terjadi  keributan  di  masyarakat  oleh  karena  dihadirkannya seorang  penceramah  yang  baru  beberapa  waktu  masuk  Islam. Akibatnya,  penyampaian  materi  dakwahnya  menimbulkan keresahan di masyarakat. Tgk H Sirajuddin juga menyampaikan,  hendaknya  para  pendakwah  itu  sudah diketahui publik reputasinya dalam penguasaan ilmu keislaman.
Tgk  H.  Sirajuddin  juga  mengusulkan  agar  para  penceramah dalam setiap ceramahnya bisa menjelaskan kesimpulan dari isi ceramahnya,  agar  jamaah  bisa  menyimpulkan  secara  lebih akurat. Pendapat seperti itu disampaikan Tgk. H. Muahammad Yusuf  A.  Wahab  di  Bireuen,  beliau  menegaskan  agar  dakwah jangan dijadikan sebagai ajang hiburan oleh si pendakwahnya.
Seorang narasumber, Tgk Muniruddin Kiran mengatakan pentingnya da‟i menjadi teladan bagi
masyarakat. 18 Artinya  bahwa  tidak  boleh  menjadi  atau diundang sebagai pendakwah seseorang yang dalam kesehariannya tidak bisa diteladani oleh masyarakat. Jadi, Da‟i harus  menjadi  teladan.  Tujuannya  menurut  Tgk  Muniruddin yaitu  agar  masyarakat  melihat  bahwa  apa  yang  disampaikan oleh da‟i itu ada pada dirinya sendiri, maka dia  harus mampu membuat  orang  menjadi  berpetunjuk.  Dan  ini  berlaku  untuk seluruh  da‟i  atau  penceramah.  Pemerintah  menurut  Tgk Muniruddin  bisa  mengontrol  bagaimana    standar  da‟i  harus dimiliki oleh setiap da‟i. Dalam hal ini, khusus da‟i yang digaji oleh  pemerintah,  menurut  Tgk  Muniruddin,  maka  perekrutan da‟i juga harus sesuai standar Islam.
Para  juru  dakwah  tentu  saja  terikat  oleh  aturan-aturan Islam  sehingga  kegiatan  dakwah  yang  dilakukannya  tidak justru  menimbulkan  perpecahan  di  masyarakat,  misalnya dengan  cara  tidak  mempertajam  perbedaan  dalam  urusan khilafiyah  fikh, tidak  menjadikan  dakwah  sebagai  panggung hiburan  yang membuka peluang nasihat agama  menjadi  bahan tertawaan  masyarakat.  Selain  itu  para  da‟i  di  Aceh  tentu  juga diharapkan  untuk  tidak  materialistis  (berdakwah  demi  uang) dan  juga  betul-betul  memiliki  keteladanan  dalam  perilaku, perkataan  dan  perbuatan  sehingga  masyarakat  tidak  hanya mendapat nasihat secara lisan, namun juga yang paling penting
18 Wawancara  dengan  Tgk.  Muniruddin  Kiran  berlangsung  pada tanggal 18 Oktober 2017 di Keude Samalanga, Kab. Bireuen. Beliau adalah pimpinan Dayah Babul „ilmi di Kiran, Pidie Jaya.
adalah  keteladanan  nyata  yang  membuat  mereka  semakin terpikat dengan Islam.

## Materi dan Strategi Penyampaian Dakwah Islamiyah
Di samping perlunya penguatan dakwah di atas realitas berbagai penyimpangan yang terjadi di semua level kehidupan, maka perumusan materi, strategi dan metode yang tepat dalam aktivitas  dakwah  yang  bakal  dikembangkan  di  Aceh  adalah juga  sebuah  keniscayaan.  Dalam  konteks  implementasinya, kegiatan dakwah dibebankan kepada setiap pribadi muslim dan juga kepada penguasa atau pemerintahan. Keterlibatan berbagai komponen  masyarakat  dan  pemerintahan  diharapkan  dapat memperluas ekspansi dakwah serta cakupan dan jangkauannya. Sementara  itu,  aktivitas  dakwah  di  Aceh  juga  harus memperhatikan  berbagai  aspek  agar  dakwah  berjalan  sukses. Setidaknya,  aktivitas  dakwah  memperhatikan  bagaimana idealnya  seorang  pelaku  dakwah  (da‟i),  kondisi  penerima dakwah  ( mad‟u ),  materi  ( maddah ),  media  ( wasilah ),  metode ( tharīqah )  dan  efek  ( atsar )  yang  mungkin  ditimbulkan  dari kegiatan dakwah. 19
Bagi para da‟i (baca: juru dakwah), setidaknya terdapat tiga  bentuk  metode  dakwah  yang  lazim  digunakan,  yaitu: Pertama ,  metode bil  hikmah (dengan  cara  bijaksana),  yaitu dakwah yang dilakukan dai untuk menjelaskan doktrin-doktrin Islam sesuai dengan realitas yang ada dengan argumentasi logis dan  bahasa  yang  komunikatif  sehingga  mudah  dipahami mad‟u . Kedua ,  metode mau‟izah  hasanah (dengan memberikan  pelajaran  yang  baik),  yaitu  suatu  metode  dakwah yang berlangsung dalam bentuk bimbingan, pengajaran, kisah- kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  kehidupan,  agar  tercapai
19 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah....., hal: 21-34
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan 232
keselamatan  dunia  dan  akhirat. 20 Ketiga ,  metode dakwah  bil mujadalah (berdiskusi,  berdialog,  tanya  jawab  dengan  cara yang  baik). 21 Tentu,  penggunaan  metode-metode  ini  adalah berdasarkan kebutuhan lapangan dan objek dakwah.
Pentingnya seorang pendakwah memperhatikan strategi dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan  dakwah  Islamiyah  karena strategi  dan  metode  akan  menentukan  hasil.  Jika  strategi  dan metode  tidak  tepat,  maka  target  dakwah  tidak  akan  tercapai. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt dalam Alquran:
ُنَسْحَأ َيِه ِْتَِّلِبِ ْمُْلِْداَجَو ِةَنَسَْلِا ِةَظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِْلِِبِ َكِّبَر ِلْيِبَس  َلَِإ ُعْدُا
“ Serulah  (manusia)  kepada  jalan  Rabb-mu  dengan  hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik ”.  [An Nahl:125].
Ayat  ini  menandakan  bahwa  tugas  dakwah  Islamiyah juga sepatutnya memperhatikan metode-metode penyampaiannya sehingga target dakwah bisa tercapai. Metode dakwah sebagai pendekatan ( approach ), yaitu berupa cara-cara yang  dilakukan  oleh  seorang  da‟i  untuk  mengajak  orang  lain kepada  suatu  tujuan  tertentu  atas  dasar  hikmah  dan  kasih sayang. 22 Dari  sini  di-pahami,  metode  dakwah  merupakan strategi  maupun  cara-cara  yang  dilakukan  dai  pada  saat
20 M.  Arifin, Psikologi  Dakwah;  Suatu  Pengantar  Studi ,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal: 21.
21 Lihat,  Syekh  Muhammad  Abu  Al  Fatah  Al  Bayanuny, Ilmu Dakwah:  Prinsip  dan  Kode  Etik  Berdakwah  Menurut  Alquran  dan  As Sunnah , terj. Dedi Junaedi (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal: 309- 334.
22 Toto  Tasmara, Komunikasi  Dakwah, (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1997), hal: 43
berdakwah  sehingga  dakwah  yang  dilakukan  efektif  dan efisien. 23
Dari  aspek  media,  wasilah  proses  dakwah  tidak  boleh lagi hanya memada dakwah bi al-lisān (mulut), tapi tentu saja harus  diperkuat  dengan  dakwah bi  al-hāl (perbuatan), bi  al- kitābah (tulisan), bi  al-ḥikmah dan  seterusnya.  Begitu  juga terkait  dengan  langkah-langkah  dakwah  yang  perlu  diterapkan di  Aceh,  diharapkan  diawali  dari  proses  memperbaiki  diri sendiri  ( islaḥu  an-nafs ),  memperbaiki  keluarga  ( islaḥu  al- usrah ), memperbaiki atau membimbing masyarakat ( islaḥu al- mujtama‟ )  hingga  memperbaiki  keadaan  negara  ( islaḥu  al- balād ), sampai kemudian umat Islam menjadi  guru bagi dunia ( ustaziyatul „alam ).
Jadi, fungsi dakwah Islamiyah di Aceh diharapkan terus diperkuat  dalam  rangka  meminimalisir  pelanggaran  Syari‟at Islam  serta  menggiring  masyarakat  menuju  ketaatan  mutlak kepada  Sang  Pemilik  Alam  Semesta.  Dibutuhkan  partisipasi semua  elemen  masyarakat,  media  massa  cetak  dan  elektronik, organisasi  massa,  instansi  pemerintah  dan  juga  institusi pendidikan  dalam  rangka  memperkuat  gerakan  dakwah  di Aceh. Dan di sisi lain, juga diperlukan pengaturan mekanisme dakwah,  strategi  dan  metodenya  agar  kegiatan  dakwah  dapat mencapai  target-target  perubahan  yang  diharapkan,  khususnya yaitu  mendekatkan  ummat  dengan  Allah  Swt  sehingga terwujudnya  kesealihan  individu  dan  keshalihan  masyarakat secara kolektif.

## Materi dari Referensi yang Shahih dan Tidak Menghasut
Sebagai  pendakwah  tentu  terikat  dengan  aturan-aturan. Aturan ini setidaknya berdasarkan pada bagaimana
23 Mawardi Siregar, Mendakwahi Orang-Orang Yang Sudah Percaya : Pembentukan  Perilaku  Sosial  Masyarakat  Nelayan  Pesisir  Kuala  Langsa Propinsi Aceh , Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, hal: 135
penyelenggaraan  dakwah  di  masa  Rasulullah  Saw  dan  para sahabatnya.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  memastikan agar  kegiatan  dakwah  betul-betul  memberi  efek  terjadinya perubahan  di  masyarakat  ke  arah  yang  dicita-citakan  Islam. Tgk  H  Sirajuddin  mengkritik  penyampaian  kisah  para  Nabi yang tidak bersumber dari Nash yang jelas ( sharih ). Oleh sebab itu,  para  pendakwah  selayaknya  memperhatikan  referensi akurat  dari  penyampaian  isi  ceramahnya  sehingga  tidak  justru menyampaikan  sesuatu  yang  tidak  memiliki  referensi  yang kuat.  Sementara,  narasumber  lainya,  yaitu  Abu  Sufyan mengatakan  agar  materi  dakwah  juga  harus  membetulkan makhraj dan  tajwid  bacaan  Alquran  umat  Islam.  Hal  ini penting  menjadi  perhatian  karena  masyarakat  membutuhkan bimbingan terus menerus untuk bisa membaca Alquran dengan benar.
Selain  itu,  penyampaikan  materi  dakwah  diharapkan juga  tidak  memceah  belah  masyarakat  dengan  materi-materi yang menghasut. Hal ini disampaikan oleh Abu Mudi. Menurut Abu  Mudi,  selama  ini  dalam  penelusurannya  ada  khatib  yang menghasut  dengan  tujuan  “ peu  phep  gop ”  (menjelek-jelekkan orang  lain).  Contohnya,  kata  Abu  Mudi,  yaitu  adanya  isi khutbah yang menyebut “Dayah kalau sudah ada sekolah maka bukan  lagi  dayah”.  Apa  yang  disampaikan  Abu  Mudi  seperti ini  tentu  layak  diperhatikan  secara  serius  mengingat  mimbar jum‟at  sesungguhnya  mestilah  menjadi  media  yang  bisa menyatukan ummat, bukan justru memecah belah. Tidak perlu seorang  da‟i  menggunakan  mimbar  jum‟at  untuk  menjelek- jelakkan  pihak  lain.  Apalagi  menjelek-jelekkan  institusi pendidikan Islam seperti dayah.

## Khutbah Jum‟at Ringkas, Shalat Panjang
Sementara  terkait  penyampaikan  Khutbah,  Abu  Mudi juga  menyampaikan  mekanisme  penyampaikan  khutbah.
Khutbah  Jum‟at  menurut  Abu  Mudi  hendaknya  disampaikan tidak  lebih  dari  10  menit,  dan  untuk  shalat  agar  diperpanjang sampai  15  menit.  Jadi,  bukan  sebaliknya  Hal  ini,  kata  Abu Mudi adalah berdasarkan keterangan dari sejumlah kitab. Maka bagi  Imam  shalat  disarankan  agar  bisa  menguasai  surat-surat Alquran  yang  panjang.  Sementara  untuk  khatib  harus mengusahakan  khutbahnya  agar  ringkas.  Jikapun  khatib  ingin berinteraksi  panjang  lebar  dengan  jamaah,  maka  bisa mengambil waktu sebelum atau setelah shalat jum‟at.
Terkait  dengan  isi  materi  dakwah,  Abu  Mudi mengusulkan  agar  materi  dakwah  yang  disampaikan  atau disusun pengurus Masjid mestilah berjenjang, seperti halnya isi kitab-kitab  yang  memiliki  bab-bab  pembahasannnya.  Maka penyelenggaraan  dakwah  juga  harus  memenuhi  tuntutan  itu agar  para  jamaah  memperoleh  gambaran  yang  komprehensif tentang  luasnya  ajaran  Islam.  Maka  materi  dakwah  harus berjenjang,  baik  Tauhid,  Fiqh  dan  Tasawuf.  Abu  Mudi  juga mengusulkan  agar  materi  dakwah  memperhatikan  kondisi masyarakat dimana dakwah itu disampaikan.

## Konten Materi Sesuai Kondisi dan Kebutuhan Jama‟ah
Para  pendakwah  harus  memperhatikan  problematika apa  yang  menimpa  masyarakat.  Para  da‟i,  kata  Abu  Mudi, harus  memilih  tema  yang  tepat  sesuai  dengan  kondisi  dan tingkat  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Bedah masalah  di  masyarakat  yang  keliru  dipahami,  dan  bedah dengan  penjelasan  keilmuan  yang  argumentatif  dan  punya referensi. Maka seorang penceramah, kata Abu Mudi, haruslah menguasai  materi  yang  akan  disampaikan,  harus  betul-betul mempelajari  dulu  apa  yang  akan  disampaikannya  untuk memberikan pencerahan kepada jamaah.
Jadi  tidak  hanya  memadai  dengan  pengetahuan  lama. Penceramah  juga  dituntut  untuk  terus  belajar  dan  mengkaji.
Hal senada diutarakan Tgk Amarduna Mustafa, menurut beliau, pendakwah  jangan  pelucu  ( ureung  meukat  ubat ),  dan  jangan Pendakwah  jangan  sengaja  mencari  perhatian  untuk  melucu seperti  sering  disaksikan  selama  ini.  Diharapkan  juga  agar seorang pendakwah mestilah memiliki ilmu agama.
Terkait  hal  ini,  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab mengatakan  bahwa  pengembangan  materi  dakwah  harus inkulsif  (terintegrasi  tiga  nilai,  keadilan,  ihsan,  dan syafaqah „aladdin (menyayangi  agama).  Inilah  tugas  ulama.  Sasaran dakwah  juga  harus  inklusif,  harus  masuk  ke  semua  level, dengan  materi  dan  cara  yang  sesuai  dengan  masing-masing kelompok  tersebut.  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab menyampaikan:
“Da‟i ada kelemahan, maka kaji apa saja yang harus diperkuat  pada  diri  da‟i.  Materi  yang  ada  pada mereka  itu  kapasitasnya  untuk  siapa.  Contoh  waktu khutbah  jum‟at,  disitu  ada  jamaah  dari  kalangan penguasa,  pengusaha,  masyarakat  awam.  Apa  yang harus  diperbaiki  oleh  penguasa,  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pengusaha,  masyarakat  awam  dan sebagainya  ketika  mereka  bertanya  apa  yang  harus saya  lakukan  untuk  agama  agar  hidup  saya  bernilai ibadah dengan posisi saya saat ini?”
Jadi, menurut ulama dayah, penyampaikan dakwah dari mimbar  masjid  harus  dapat  menjawab  kebutuhan  jama‟ah dalam  posisinya  masing-masing.  Nilai-nilai  dakwah  harus menjawab  kebutuhan  atas  profesi  mereka  agar  mereka  dapat menjalani profesinya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Jangan Pertajam Khilafiyah
Tgk H. Sirajuddin Hanafi juga menyampaikan agar para penceramah  tidak  mempertajam  khilafiyah.  Urusa  Khilafiyah
menurut Tgk Sirajuddin sebaiknya  tidak  dibicarakan dibicarakan di depan publik oleh penceramah, kecuali ia betul- betul  sudah  mampu.  Tentu  ini  sangat  beralasan  mengingat permasalahan Khilafiyah cukup sering menimbulkan kekisruhan  di  tengah-tengah  masyarakat  atau  jama‟ah.  Masih terkait dengan materi dakwah, seorang narasumber penceramah, pengajar  dan  juga  Guru  di  Dayah  Modern,  yaitu  Tgk  Ahmad Fauzi  mengutarakan  pentingnya  Aqidah  Ahlusunnah  wal Jama‟ah Asy‟ariyah dan Maturidiyah dijaga di Aceh oleh sebab sejak  dulu  Aceh  telah  menganut  mazhab  ini  dalam  bidang aqidah. 24
Realita  selama  ini  kata  Tgk  Ahmad  Fauzi  banyak penceramah yang menyampaikan dakwah bertentangan dengan Aqidah  Ahlusunnah.  Oleh  sebab,  Tgk  Ahmad  Fauzi mengusulkan  agar  seorang  pendakwah  harus  memberikan penjelasan tentang kesesatan paham-paham di luar Ahlusunnah wal  jama‟ah,  tujuannya  yaitu  agar  masyarakat  jangan  sampai tergelincir  dari  paham  Ahlusnnah  wal  Jama‟ah.  Hal  senada juga  disampaikan  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab, seorang ulama di Bireuen. Menurut beliau boleh saja diberikan izin  kepada  penceramah  dari  luar  kalau  ia  memenuhi  syarat- syarat  sebagai  pendakwah  dan  menghormati  apa  yang  sudah ditetapkan d Aceh.

## Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Dakwah di Dalam Masjid
Di  antara  hal  yang  perlu  mendapat  pengaturan  dalam kaitannya dengan Masjid sebagai  pusat  kegiatan dakwah  yaitu agar  mimbar  Jum‟at  tidak  dijadikan  arenda  kampanye kelompok  politik  tertentu.  Selama  ini,  menurut  Abu  Mudi,  di Aceh  tidak  jarang  Mimbar  Jum‟at  menjadi  arena  kampanye saat  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Masukan
24 Wawancara dengan Tgk. Ahmad Fauzi berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2017 di Keude Lhokseumawe, depan Masjid Baiturrahman.
Abu Mudi semacam ini tentu memiliki latar belakang kejadian dan  fakta  di  lapangan  dimana  masjid  dijadikan  sebagai  arena kampanye.  Abu  Mudi  juga  menyampaikan,  masjid-masjid  dan atau pengurus Masjid tidak perlu phobia dengan amalan sunnat di  masjid,  sebab  terdapat  Hadis  Nabi  yang  berbunyi: “Senantiasalah umatku untuk amalan sunat”.   Terkait dengan pembangunan  masjid,  dimana  posisi  masjid  sebagai  pusat dakwah.  Abu  Mudi  Mengusulkan  agar  pemerintah  haruslah menangani perihal pendirian masjid. Sebagai contoh yang perlu diperhatikan,  yaitu berapa desa  yang seharusnya  masuk dalam sebuah masjid. Abu Mudi mengingatkan agar jangan sampai di satu  desa  terdapat  dua  masjid.  Sementara  itu,  seorang  tokoh ulama di Matangkuli, yang juga seorang pendakwah, yaitu Abu Sufyan,  beliau  mengusulkan  agar  setelah  shalat  wajib  di masjid-masjid  bisa  diisi  dengan  pembacaan  hadis.  Intinya, menurut Abu Sufyan, perlunya manfaatkan waktu selesai shalat untuk  kegiatan  dakwah  meskipun  dalam  waktu  yang  ringkas mengingat  inilah  momentum  masyarakat  berkumpul.  Jadi diharapkan agar pengurus Masjid harus melaksanakan kegiatan semacam ini.

## Menyampaikan Prinsip Politik dan Ekonomi Islam
Menurut  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,  dalam politik realitasnya terdapat kezaliman-kezaliman dan
penyimpangan.  Maka  oleh  sebab  itu,  melarang  kezaliman  di atas mimbar adalah keharusan. Di atas mimbar bicaralah untuk melawan kezaliman, penegakan ketidak adilkan, menghancurkan kezaliman.  Ini  wajib disampaikan. Sampaikan agama.  Jadi  bahasan  politik  yang  disampaikan  bukan  untuk kepentingan politik, tapi merupakan kekuatan untuk menghancurkan kezaliman, bukan untuk menghancurkan lawan. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab mengatakan:
“Jadi  menyampaikan  dakwah  tentang  politik  yang idealnya  bukan  untuk  kepentingan  pribadi,  tapi kepentingan agama.
Hal seperti ini bukan mendakwahkan politik partisan, melainkan
mendakwahkan keadilan  yang harus ada dalam politik, mendakwahkan  kezaliman  yang  harus  dijauhkan  dari politik.
Selain  memanfaatkan  fungsi  mimbar  untuk  dakwah politik yang bukan mengarah ke partisan, Tgk. H. Muhammad Yusuf  A.  Wahab  juga  mengatakan  perlunya  mendakwah ekonomi  Islam.  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab mengatakan:
“Begitu  juga  bagaimana  memfungsikan  mimbar  untuk mendakwah  ekonomi  agar  menjadi  kekuatan  dakwah, ilmu  dan  sebagainya.  Kalau  dakwah  tidak  integratif, maka  akan  banyak  lahan  yang  kosong  yang  akan menjadi penyakit bagi masyarakat bahkan juga menjadi daya penghancur bagi agama.”
Menurut beliau, ini juga dipahami sesuai dengan prinsip dakwah yang integratif. Fakta di lapangan saat ini, kata Tgk. H. Muhammad  Yusuf,  dalam  masyarakat  kita  akan  dapati  di antara mereka satu kelompok yang mencari sendiri ilmu agama, sementara kelompok lainnya, dengan ada sedikit  dorongan dia baru  akan  mencari  ilmu  agama  (dakwah).  Kelompok berikutnya  baru  akan  mencari  jalan  kebenaran  kalau  ada dorongan  yang  betul-betul  massif  dan  sistemik.  Kalau  ketiga ini  adalah  mayoritas.  Maka  disinilah  dibutuhkan  kekuatan kekuasaan,  maka  kekuasaan  saat  ia  bergerak  maka  harus bergerak dengan sistem. Maka lahirkan sistem supaya kekuatan mereka difungsikan untuk mendorong kegiatan dakwah.

## Perlunya Kehadiran Pemerintah di Semua Tingkatan

## Instansi Pemerintah di Semua Level Harus Perkuat Dakwah
Ulama-ulama  dayah  di  Aceh  berharap  kehadiran pemerintah untuk memperkuat dakwah Islamiah di Aceh. Para ulama  menganggap  bahwa  tanpa  kehadiran  pemerintah  maka dakwah  Islamiah  untuk  memperkuat  Syariat  Islam  di  Aceh tidak  akan  berjalan  maksimal.  Tgk  Muniruddin  misalnya, beliau  mengatakan  bahwa  kegiatan-kegiatan  pengajian  yang diselenggarakan  oleh  para  ulama  di  berbagai  wilayah  di  Aceh sesungguhnya merupakan kegiatan dakwah  yang paling nyata. Dan  selama  ini,  menurut  Tgk  Muniruddin,  pengajian  yang dibuat di masyarakat selama ini telah mampu memberikan efek nyata  perubahan  di  masyarakat.  Maka  pengajian  itu  adalah kegiatan  dakwah.  Contohnya  kata  Tgk  Muniruddin  yaitu seperti  Tastafi, Sirul  Mubtadiin dan  sebagainya.  Seperti pengajian  Tastafi  kata  Tgk  Muniruddin,  selama  ini  Tastafi bergerak menawarkan konsep untuk ummat yang berstandarkan Tauhid, sehingga masyarakat bisa hidup dengan mengerjakan standar  amalan minimal,  tasawuf dan fiqh dalam setiap  aktivitas  di  masyarakat.  Pentingnya  pengajian  ini,  Tgk Muniruddin mengatakan sebagai berikut:
“Pentingnya  pengajian  ini  karena  ia  memberikan  ilmu kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip dakwah. Jadi, intinya , apapun  yang  dibuat  oleh  masyarakat  luas haruslah diawali oleh ilmu sebelum berbuat, niat ketika berbuat(Fiqh),  sabar  saat  berbuat  (Tasawuf)  dan kemudian ikhlas”.
Maka  peranan  dakwah  semacam  ini  sangat  urgen diterapkan  dalam  masyarakat  muslim.  Apalagi,  seperti dijelaskan  di  atas,  Aceh  yang  sedang  berupaya  menerapkan
Syari‟at  Islam  secara  kaffah,  maka  kebutuhan  terhadap penguatan  dakwah  yang  massif  dan  berkesinambungan  adalah suatu  kerniscayaan.  Agar  Syari‟at  Islam  di  Aceh  terus berkembang, maka kegiatan dakwah harus berjalan massif dan maju  dengan  melibatkan  pemerintah  dan  seluruh  komponen masyarakat.  Seluruh  Instansi  pemerintah,  institusi  pendidikan di  semua  levelnya,  diharapkan  menjadi  pelopor  dakwah Islamiyah, minimal di ruang lingkup dan level masing-masing.
Kehadiran  pemerintah  Aceh  dalam  upaya  memperkuat dakwah  Islamiyah  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Bagi pemimpin sendiri,  sebenarnya tugas antara kepemimpinan dan tugas  da‟i  dapat  dilakukan  sekaligus. 25 Rasulullah  Saw  adalah teladan  paripurna  mengenai  perihal  ini.  Beliau  bukan  saja seorang  Rasul,  namun  juga  pemimpin  “pemerintahan”  yang menjadikan  dakwah  sebagai  “nafas”  kekuasaan.  Hal  demikian juga  diterapkan  oleh  para  Khulafaurrasyidin,  hingga  khalifah- khalifah  berikutnya  dalam  berbagai  imperium  Islam,  seperti Bani  Umawiyah,  Bani  Abbasiyah, Andalusia,  Ottoman hingga Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Kegiatan  dakwah  selalu  menjadi fokus  perhatian  mereka.  Pada  masa  Khulafaurrasyidin misalnya, telah banyak muncul organisasi negara yang dikelola secara  baik,  yang  merupakan  pendukung  dakwah  Islamiyah. Sebutan  organisasi  pada  masa  ini  adalah an-Nidham ,  yang memiliki  infrastruktur  dan  struktur  organisasi  yang  telah terorganisir dengan baik. 26
Sebagai  contoh  misalnya,  sejarah  Aceh  menunjukkan adanya perhatian besar para Sultan Aceh terhadap pengembangan  dakwah  Islamiyah  di  Aceh  sehingga  Islam menjadi pusat dakwah Islamiyah. Bahkan, kuatnya
25 Bahri  Ghozali, Dakwah  Komunikatif,  Membangun  Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal: 36. 26 M.  Munir  dan  Wahyu  Ilahi, Manajemen  Dakwah, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), hal: 60
penyelenggaraan  dakwah  di  masa  Sultan  Iskandar  Muda, sehingga  ikut  juga  diatur  tentang  larangan  masuknya  aliran- aliran kelompok yang 72 27 di luar Ahlusunnah wal Jama‟ah ke Aceh. 28
Seluruh narasumber
menyatakan
pentingnya
keterlibatan  ekstra  pemerintah  Provinsi  maupun  Kabupaten kota  khususnya  dalam  penyelenggaraan  dan  menyukseskan kegiatan dakwah di  Aceh. Utamanya, aspirasi  itu disampaikan mengingat  selama  ini  minimnya  peran  dan  partisipasi pemerintah  dalam  kegiatan  dakwah  di  instansinya  masing- masing.  Menurut  Abu  Sufyan,  pentingnya  peran  pemerintah dalam  aktivitas  dakwah  di  semua  instansi  khususnya  dan  di semua  elemen  masyarakat  umumnya  adalah  karena  dakwah merupakan  jantung  umat  Islam.  Kalau  denyut  nadi  jantung berhenti,  kata Abu Sufyan, maka Islam akan mati. Dalam hal ini,  Tgk  Amarduna  Mustafa  mengatakan  bahwa  aparatur pemerintahan  di  semua  instansi  harus  menyukseskan  kegiatan dakwah  dan  jangan  lepas  tangan  seperti  yang  sering  terjadi selama  ini.  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab menyampaikan  bahwa  selama  ini  realitasnya  belum  semua pihak  terlibat  atau  dilibatkan  dalam  kegiatan  dakwah  di masyarakat.  Akibatnya  banyak  terjadi  kerusakan-kerusakan  di masyarakat  oleh  karena  pergerakan  dakwah  masih  parsial, belum menyentuh semua sendi kehidupan.
Menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, dakwah harus  masuk  ranah  pemerintahan.  Sebab,  dakwah  bukan sekedar ilmu, bukan sebatas aktivitas ta‟lim (lisan), namun juga terkait dengan pentingnya faktor pendukung dari semua pihak. Selama  ini  kata  Tu  Sop,  dakwah  kelompok  ulama  cenderung
27 Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw bahwa umat Islam akan terpecah  dalam  73  kelompok,  dan  hanya  satu  yang  selamat,  yaitu  yang mengikuti Sunnah Rasul dan sahabat (jama‟ah).
28 Lihat Qanun  Meukuta  Alam  Al-Asyi ,  terj.  Kalam  Daud  dan  TA Sakti, (Banda Aceh: Unsyiah, 2009), hal:
hanya  dalam  ranah  dakwah  ilmu.  Adapun  dakwah  kekuatan, ekonomi, jabatan dan kekuasaan sebenarnya sangat dibutuhkan. Disinilah diutuhkan kekuasaan untuk memfungsikan semua hal tersebut  menjadi  kekuatan  dakwah.  Kelemahan-kelemahan  ini yang perlu diperkuat. 29 Jadi. Intinya menurut Tu Sop, perlunya melibatkan  semua  pihak  dalam  kapasitas  masing-masing, sehingga  menjadi  kekuatan  dakwah.  Kalau  kita  berharap dakwah  dari  keilmuan  saja,  maka  ini  ada  kelemahan.  Lalu siapa yang akan sempurnakan?
Adapun soal strategi, kata Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab Strategi pelibatan semua pihak tersebut dalam kegiatan dakwah,  misalnya  menjadikan  kepemimpinan  struktural menjadi kekuatan untuk pergerakan dakwah secara konstitusional.  Menurut  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab, tugas  penguasa  adalah  untuk  menggiring  semua  potensi menjadi  kekuatan  dakwah.  Kekuasan  dijalankan  dengan memfungsikan kekuatan dari tingkat atas sampai tingkat bahwa menjadi  kekuatan  dakwah.  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A. Wahab    menerangkan,  saat  semua  kekuatan  menjadi  kekuatan dakwah maka harus dimengeri setiap bentuk kekuatan tersebut. Orang  yang  mengerti  tentang  ekonomi,  maka  dia  harus mengeri peran ekonomi untuk dakwah. Orang yang punya ilmu harus mengerti  bagaimana memfungsikan ilmu  untuk  kegiatan dakwah. Dunia kesehatan juga harus menjadi kekuatan dakwah. Integrasikan  semua  bidang  kehidupan  dalam  nilai-nilai kebaikan,  yang  wajib  dan  sunat.  Pada  intinya,  kata  Tgk  H Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,  rumus  dasar  pemikiran  yaitu pastikan  seluruh  bidang  kehidupan  umat  Islam  terintegrasikan nilai-nilai  Islam  di  dalamnya,  meskipun  itu  bukan  ibadah mahdhah . Mislanya amalan, sikap, pemikiran dan lain-lain.
29 Wawancara  pada  tanggal  17  Oktober  2017  di  Rumahnya  di Komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Jeunieb, Bireuen.

## Pengajian di Seluruh Tingkat Instansi pemerintah
Sebagai  wujud  partisipasi  langsung  pemerintah  dalam kegiatan dakwah, khususnya dalam rangka mengisi pengetahuan  aparatur  pemerintahan  dengan  keilmuan  Islam, maka Abu Mudi menyerukan di kantor-kantor pemerintah agar dibuatnya  pengajian  untuk  para  pegawainya.  Begitu  juga kantor  swasta.  Sebab,  pembinaan  religiusitas  pegawai  dan karyawan  adalah  tugas  atasan.  Dalam  Islam  kita  diajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pengajian  yang  dibuatnya  di  instansi  pemerintahan    maupun swasta  bukan  saja  penting  karena  kewajiban  agama,  namun juga  dalam  rangka  mewujudkan  instansi  pemerintahan  yang bersih, transparansi dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  yang  sering  dikeluhkan  bangsa  kita  dari  dulu. Menurut Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, khusus kepada instansi  pemerintah  agar  menyelenggarakan  kegiatan  dakwah dengan  materi  yang  sesuai  dengan  profesi  pegawai  di  instansi tersebut dan dengan bahasan-bahasan yang kontekstual dengan problem  kekinian  yang  dihadapi  para  pegawai  di  instansi tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  pesan  Rasulullah  Saw, “ Khatibunnas  „ala  hasabi  „uquulihim ”.  Prinsip-prinsip  dasar ajaran  Islam  berkaitan  dengan  profesi  pegawai  di  instansi tersebut  harus  disampaikan  para  penceramah.  Dalam  hal    ini, kata  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,    MPU  dan  Dinas Syariat  Islam  mesti  mewajibkan  kepada  seluruh  instansi pemerintah  untuk  menyelenggarakan  dakwah  di  satu  sisi,  dan untuk  menyesuaikan  materi  dakwah  dengan  profesi  para pegawai. Selain itu, Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab  juga menyampaikan perlunya menghidupkan pengajian-pengajian di Desa-desa  di  seluruh  Aceh  dalam  rangka  mengisi  kekosongan wawasan  agama  Islam  di  masyarakat.  Di  desa  misalnya, perlunya  adanya  kebijakan  pemerintah  agar  kegiatan  dakwah
bisa  menjadi  program  dari  kepala  desa  dan  perangkatnya. Begitu juga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam hal ini pengajian  merupakan  langkah  awal  yang  bisa  dilakukan. Begitu juga pengamalan.
Menurut  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,  ketika ulama  atau  da‟i  ingin  mengajarkan  banyak  orang/masyarakat, maka  bagaimana  menghadirkan  objek  dakwah  diperlukan keterlibatan  pihak  lain,  dalam  hal  ini  dibutuhkan  kehadiran kekuasaan, yaitu perangkat pemerintah di semua levelnya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, bagaimana memfunngsikan mereka  sesuai  kapasitas  masing-masing.  Misalnya  hari  ini orang dinas syari‟at Islam datang ke instansi lain, apakah Dinas Syari‟at  Islam  bisa  mendakwahkan  instansi  lain?  Sulit.  Maka perlu keterlibatan pimpinan mereka di instansi tersebut, karena mereka  tidak  akan  terlubat  kalau  atasannya  tidak  terlibat. Begitu juga persoalan di desa, dibutuhkan keterlibatan aparatur desa, dan pemerintah harus memberikan penekanan.
Menurut  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,  jangan sampai  untuk  cari  jamaah  dibebankan  kepada  da‟i  –da‟i  dan penceramah, sebab faktanya yang tidak berkiblat kepada ulama itu banyak. Misalnya, kata Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, tugas  memberantas  Narkoba,  siapa  yang  akan  halangi ketamakan  para  bandar  narkoba  dan  masyarakat  lainnya  yang terlibat  dalam  peredaran  Narkoba?  Maka  pergerakan  dakwah harus seimbang. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau tidak ada orang yang ahli, maka sulit juga.
Beliau  juga  berharap  agar  Camat  dapat    menjadi sebagai  penggerak  dakwah  bagi  para  Keuchik  (kepala  desa), begitu juga bupati harus menjadi penggerak dakwah oleh para camat.  Pihak-pihak  ini  menurut  Tgk  H  Muhammad  Yusuf  A. Wahab  harus  menyadari  bahwa  kegagalan  agama  di masyarakat  juga  merupakan  kegagalan  pemerintahan.  Ukuran sukses  pemerintahan  bukan  hanya  pada  pembangunan  fisik, tapi  juga  pembangunan  bidang  agama.  Menurut  Tgk  H
Muhammad  Yusuf  A.  Wahab,  selama  pemerintah  tidak memfungsikan  kekuasaan  untuk  penguatan  dakwah  maka selama ini pula kerusakan akan terus terjadi.
Tgk Muniruddin
mengusulkan agar perlunya
pemerintah  mensupport  masyarakat  yang  sudah  terpengaruh oleh dakwah Islamiyah. Tujuannya, kata Tgk Muniruddin yaitu agar dia tetap dalam hidayah dan kebaikan, dan jangan kembali lagi  pada  kehidupan  yang  jauh  dari  kebaikan  (kemaksiatan). Dalam rangka menyukseskan kegiatan dakwah, Tgk Sirajuddin menyarankan  dibuatnya  Forum  Koordinasi  Penceramah dibawah pimpinan ulama. Tujuannya, menurut  Tgk Sirajuddin yaitu untuk  mengingatkan penceramah  yang menyimpang dari ketentuan,  atau  memiliki  potensi  penyimpangan.  Dan  agar supaya  kegiatan  dakwah  terpetakan  dengan  baik  sehingga memudahkan  dalam  penyusunan  strategi  dan  perencanaan, maka  Tgk  Muniruddin  Kira  mengusulkan  agar  setiap  wilayah harus  punya  peta  dakwah  di  daerah  masing-masing  sehingga pemerintah tahu masalah dan cara mengobatinya. Dalam hal ini, pemerintah  disarankan  bisa  kerja  sama  dengan  Ormas-ormas Islam,  santri,  mubaligh  dan  sebagainya.  Masukan  ini disampaikan Tgk Muniruddin karena selama ini penyelenggaraan dakwah seperti tanpa strategi dan perencanaan. Dalam hal ini, Tgk Munirddin menyarankan agar pemerintah  bisa  memantau  keadaan  ummat.  Tgk  Muniruddin mengatakan:  “Kalau  mereka  sudah  baik,  maka  dipertahankan. Kalau belum baik, nah bagaimana agar baik”.

## Menghentikan Aktivitas Saat Azan Berkumandang
Banyak  ulama  yang  kegelisahannya  mengutarakan realitasnya  banyaknya  ummat  yang  abai  dari  kewajiban  shalat saat  Adzan  dikumandangkan.  Baik  di  Kedai  Kopi  dan sebagainya. Misalnya seperti disampaikan Abu Mudi,  di Kedai Kopi  banyak  yang  tidak  shalat  pelanggannya,  maka  pemilik Kedai  Kopi  dan  Pemerintah  khususnya  harus  perintahkan
jajarannya  untuk  tutup  warung-warung  kopi  saat  Adzan berkumandang. Hal senada disampaikan Abu Sufyan, menurut beliau,  Saat  shalat  harus  hentikan  aktivitas  apapun  dan  agar masyarakat semuanya bergegas menuju Masjid. Terkait dengan hal  ini,  ulama  lainnya,  yaitu  Tgk.  H.  Muhammad  Yusuf  A. Wahab mengatakan, Warung Kopi boleh ditutup saat azan agar tidak terbukanya pintu pelanggaran (meninggalkan shalat), tapi harus  seimbang  dengan  kekuasaan,  jangan  sampai  orang  yang bisa  didakwah  dengan  lembut  tapi  didakwahkan  dengan kekuatan.  Intinya, beliau ingin  pendekatan lain juga dilakukan karena  manusia  memang  ada  yang  perlu  dipaksa  untuk  shalat, namun ada juga yang perlu pendekatan lain.

## Penutup
Dari  ulasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  para ulama  dayah  di  Aceh  memandang  pentingnya  izin  bagi pelaksanaan  dakwah  dan  perlunya  keteladanan  dari  para pendakwah.  Tujuannya  adalah  agar  pelaksanaan  dakwah Islamiyah  dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal,  khususnya dalam  rangka  penguatan  Syari‟at  Islam  di  Aceh.  Selain  itu, penyajian materi dakwah juga diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan juga hendaknya menjauhi provokasi dan tidak mempertajam khilafiyah. Begitu juga,  para  pendakwah  perlu  memperhatikan  penggunaan metode  dalam  berdakwah.  Selain  itu,  keterlibatan  ekstra  dan kontrol  pemerintah  menurut  ulama  dayah  juga  sangat dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  dakwah  Islamiyah.  Kegiatan dakwah  harus  dihidupkan  di  semua  tingkatan  pemerintahan. Sebab,  dakwah  Islamiyah  adalah  janutung  bagi  denyut  nadi eksistensi  umat  Islam.  Maka  tanpa  peran  pemerintah,  dakwah akan melemah. Syari‟at Islam akan ikut melemah.

## Daftar Pustaka
Masyhur,  Syaikh  Musthafa. Fiqh  Dakwah ,  terj.  Abu Ridho dkk, Jakarta: Al-I‟tishom, 2000. Jasafat  dkk, Dakwah, Media Aktualisasi Syari‟at Islam ,
Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam Prov. Aceh, 2011.
Malim,  Misbach. Dinamika  Dakwah  dalam  Perspektif Alquran dan Sunnah , Jakarta: Media Dakwah, 2005. Azizi,  M.  Ali. Ilmu  Dakwah ,  Edisi  I,  Jakarta:  Prenada Media, 2004.
Ghozali,  Bahri. Dakwah  Komunikatif,  Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi  Dakwah, Jakarta:  Pedoman Ilmu Jaya, 1987.
Munir,  M.    dan  Ilahi,  Wahyu, Manajemen  Dakwah, Jakarta: Rahmat Semesta, 2009.
Qanun Meukuta Alam Al-Asyi , terj. Kalam Daud dan TA Sakti, Banda Aceh: Unsyiah, 2009. Arifin,  M. Psikologi  Dakwah;  Suatu  Pengantar  Studi , Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Al  Bayanuny,  Syekh  Muhammad  Abu  Al  Fatah. Ilmu Dakwah: Prinsip  dan Kode Etik Berdakwah Menurut Alquran dan  As  Sunnah ,  terj.  Dedi  Junaedi,Jakarta:  Akademika Pressindo, 2010.
Tasmara,  Toto. Komunikasi  Dakwah, Jakarta:  Gaya Media Pratama, 1997. Marzuki, Berebut  Masjid:  Resistensi  Dan  Penolakan Masyarakat  Islam  Lokal  Di  Aceh  Terhadap  Aliran  Islam Pendatang, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober- Desember 2016.
Maimun  Yusuf,  Strategi  Dakwah  Bagi  Masyarakat Gampong , Jurnal Mentari Unmuha, Vol. 12, No 1, 2009. Mawardi  Siregar, Mendakwahi  Orang-Orang  Yang Sudah  Percaya : Pembentukan  Perilaku  Sosial  Masyarakat
Nelayan Pesisir Kuala Langsa Propinsi Aceh , Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013.