## Wajah Hukum

## Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia

## Setly Selva Yuneida, Retno Kusuma Wardani
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Correspondence: setlyselvayuneida@uinjambi.ac.id ; retnokusumawardani@uinjambi.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis  norma  yang  berhubungan dengan  bantuan  hukum dalam perundang-undangan  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  tersangka  serta  menganalisis  peranan bantuan  lembaga  hukum  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  pada  sistem  pradilan  pidana  di Indonesia.  Adapun  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  mengenai  perumusan  norma  yang  berhubungan dengan  bantuan  hukum  dalam  perundang-undangan  dan  peranan  lembaga  bantuan  hukum  dapat  memberikan perlindungan  jaminan  terhadap  tersangka  dalam  sistem  pradilan  pidana  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  mengumpulkan  data-data  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan menggunakan  pendekatan  konseptual.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  cara menginterpretasikan,  menilai  dan  mengevaluasi.  Berdasarkan  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat norma bantuan hukum, yang masih ada pertentangan satu  dengan  norma  yang  lainnya  ( contradiction  determinis ),  demikian  pula  ketentuan  yang  mengatur  tentang peranan bantuan hukum, dalam hal  ini,  lembaga bantuan hukum belum berperan secara baik, sehingga banyak hak tersangka yang masih terabaikan selama dalam proses pemeriksaan.
Kata Kunci: bantuan hukum, perlindungan hukum, pradilan pidana
Abstract. Research aims to analyze the norms related to legal aid in legislation by providing legal protection for suspects and to analyze the role of legal assistance in legal protection of suspects in the criminal justice system in  Indonesia.  The  problems  to  be  examined  are  regarding  the  formulation  of  norms  related  to  legal  aid  in legislation  and the role of  legal aid  institutions in  providing guarantee protection for suspects in  the criminal justice system in Indonesia. Research uses a normative juridical approach by collecting primary, secondary and tertiary data. Research uses a conceptual approach and data analysis techniques by interpreting, assessing and evaluating. Based on this research, it was found that in the Criminal Procedure Code there are legal aid norms, in  which  there  are  still  contradictions  with  one  another  (contradiction  determinists),  as  well  as  provisions governing the role of legal aid, in this case, legal aid institutions have not played a good role, so many rights of suspects who are still neglected during the examination process.

## Keywords: legal aid, legal protection, criminal justice

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  nasional  khususnya  hukum  acara  pidana  dimaksudkan  agar  masyarakat mengetahui  hak  dan  kewajibannya  serta  untuk  meningkatkan  pembinaan  sikap  para  pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang penegak hukum, keadilan perlindungan terhadap harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  demi  terselenggaranya  negara  hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Perlindungan  HAM  diberikan  setiap  individu  tanpa  harus  melihat  dan  membedakan  latar belakangnya.  Konsekuesi  dari  adanya  hal  tersebut  maka  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  dapat diperlakukan  secara  sama  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law ).  Hal    ini  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintah  dan  wajib  menjujung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya.  Dalam  Pasal  28  huruf  D  ayat  (1)  dan  Pasal  28  huruf  I  ayat  (1)  UUD 1945  hasil  amandemen  tersebut  juga  kembali  menegaskan  adanya  jaminan  dan  perlindungan  atas HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara
Banyak  instrumen  yang  telah  Indonesia  ratifikasi  untuk  bantuan  hukum  namun  dalam prakteknya  instrumen  ini  terkadang  tidak  bisa  diandalkan.    Prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum tersebut harus di artikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus di imbagi persaman perlakukan  ( equal treatment ).  Adanya  persamaan  di  hadapan  hukum  yang  diartikan  secara  dinamis  dipercayai  akan
memberikan  jaminan  adanya  akses  memperoleh  keadilan  bagi  semua  orang.  Sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  filsuf  Aristoteles  bahwa  keadilan  harus  dibagikan  oleh  negara  kepada  semua  orang, hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali 1 . Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal  kebangsaan,  kekayaan,  kelahiran  atau  status  yang  lain-lainnya”.  Hak  untuk  menjunjung tinggi hukum, hak atas jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah merapakan  salah  satu  dari  hak  asasi  yang  harus  diberikan  perlindungan,  dengan  didasarkan  kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut, maka wujud perlindungan harus didasarkan jaminan dalam bentuk  bantuan  hukum.  Oleh  karena  itu  bantuan  hukum  harus  dipandang  sebagai  suatu  bentuk jaminan  yang  keberadaannya  harus  diatur  dengan  undang-undang  serta  adanya  suatu  lembaga  yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum.
Undang-undang  yang  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  atas  bantuan  hukum,  untuk mewujudkan amanah UUD 1945 di atas, di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Lahirnya  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  No.  76),  menimbulkan  perubahan  yang  sangat  mencolok  di  dalam proses  penyelesaian  penanganan  perkara  pidana  di  Indonesia  atau  perubahan  di  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor.  8  Tahun  1981  menjadi  dasar  humanisme untuk  menghindari  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dalam  era  baru  peradilan di Indonesia 2 .
Pengaturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dengan peradilan umum sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981,  di  Indonesia  (wilayah  Jawa  dan  Madura) berlaku Herziene  Inlands Reglement atau HIR, ( staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).  Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951, sedapat mungkin diambil sebagai pedoman tentang acara perkara  pidana  sipil  oleh  semua  pengadilan  dan  kejaksaan  negeri  dalam  wilayah  Negara  Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya, dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun  1951  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengadakan  unifikasi  hukum  acara  pidana,  yang sebelumnya  terdiri  dari  hukum  acara  bagi landraad dan  hukum  acara  pidana  bagi rood  van  justitie, Adanya  dua  jenis.  acara  pidana  tersebut,  hanya  merupakan  akibat  dari  perbedaan  peradilan  bagi penduduk  Bumiputera  dan  peradilan  bagi  golongan  bangsa  Eropa  pada  Hindia  Belanda  yang  masih tetap  dipertahankan,  meskipun  Reglemen  Indonesia  diperbaharui  (RIB).  Karena  tujuan  dan pembaharuan  itu  bukanlah  dimaksudkan  mencapai  satu  kesatuan  hukum  acara  pidana,  tetapi  justru ingin meningkatkan acara pidana bagi road van justitie .
Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum  acara  pidana  yang  berlaku  untuk  seluruh  Indonesia,  yaitu  Reglemen  Indonesia  yang diperbaharui  (RIB),  akan  tetapi  ketentuan  yang  tercantum  di  dalamnya  terayata  belum  memberikan jaminan,  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  sebagaimana  wajarnya  dimiliki  oleh suatu  negara  hukum.  Karena  di  dalam  Reglemen  Indonesia  yang  diperbaharui  (RIB)  atau  Tidak dijumpai  adanya  pengaturan  mengenai  bantuan  hukum  dalam  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau penuntut umum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan Bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  merupakan  anugerahnya  yang  wajib  dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,  hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 3 .
1 Aristoteles,  dalam  Setiyono,  Kewajiban  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat  Dalam kedudukannya Sebagai Officium Nobile. diakses dalam www. mis-consulting, com
2 Pontang  Moerad  B.M.,  Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara  2  Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005, hal. 174
3 Supriyatna, D. (2018). Bantuan hukum yang ideal bagi masyarakat tidak mampu ideal legal aid for the poor society . Jurnal Ilmiah Living Law, 10 , 11–22.
Salah  satu  asas  dalam  Hukum  Acara  Pidana  yang  terkait  erat  dengan  penegakan  hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di  depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah,  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Tersangka  dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan perkara pidana wajib memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah  ditentukan  antara  lain  dalam  Pasal  24, sampai  dengan  Pasal  31,  Pasal  32  sampai  dengan  Pasal 37,  tentang  penggeledahan.,  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  46  tentang  penyitaan,  Pasal  47  sampai dengan Pasal 49 tentang pemeriksaan surat,  Pasal 50 sampai dengan  Pasal 68 tentang  tersangka dan terdakwa,  di  mana  khusus  ketentuan  tentang  tersangka  dan  terdakwa  ini  termasuk  di  dalamnya mengenai  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  pada tingkat  penyidikan  sampai  dengan  pemeriksaan  pada  tingkat  pengadilan.  Sementara  itu  khusus  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  bantuan  hukum  diatur  dalam  Pasal  69  sampai  dengan  Pasal  74 KUHAP.
Masalahnya secara khusus yang berkenaan dengan bantuan hukum oleh advokad sebagaimana yang  ditentukan  di  dalam  berbagai  peratauran  undang-undang  telah  dapat  menjamin  adanya perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan, Sebagaiman yang dinyatakan  oleh  Muladi  juga  menyatakan,  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  di  dalamnya  terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas)  berusaha  mentransformasikan  masukan  (input)  menjadi  keluaran  yang  menjadi  tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan  (jangka  menengah)  dan  kesejahteraan  (jangka  panjang) 4 .  Hak-hak  tersangka  dan  terdakwa telah diatur di dalam KUHAP sebagaimana Pasal yang telah disebutkan di atas.
Sesuai  dengan  pengertian  dari  bantuan  hukum  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  yaitu  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang diberikan  pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-Cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Defenisi yang  sama  juga  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  advokat.  Maka dengan  melihat  defenisi  yang  diberikan  kedua  undang-undang  tersebut,  bahwa  bantuan  hukum mengandung  unsur  jasa  hukum  yang  diberikan  secara  Cuma-Cuma.  Ketentuan  tersebut  ditegaskan kembali  dalam  Pasal  54  KUHAP  Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  ini.  Ketentuan serupa  juga  dijumpai  pada  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang diatur pada Pasal 56 dan Pasal 57.
Dalam  memberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  advokat  wajib  membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sesuai dengan amanat  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  secara cuma-cuma. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis  yang  berisi  paling  sedikit  identitasnya  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan  bantuan  hukum,  menyerahkan  dokumen  yang  berkenaan  dengan  perkara  dan melampirkan  surat  keterangan  miskin  dari  lurah,  kepala  desa  atau  pejabat  yang  setingkat  di  tempat tinggal pemohon. Menurut Peraturan Pemerintah ini, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum  kepada  penerima  bantuan  hukum  diberikan  hingga  masalah  hukumya  selesai  dan/  atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus
Berdasarkan  hal  tersebut,  hakekat  bantuan  hukum  adalah  sarana  yuridis  pengakuan  untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia agar memperoleh harkat dan martabatnya sebagai manusia  secara  proporsional,  melalui  program  bantuan  hukum 5 .  Permasalahan  yang  menarik  untuk dianlisis  adalah  apakah  peranan  Lembaga  bantuan  hukum  dapat  memberikan  perlindungan  jaminan
4 Sugiarto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Jurnal Online Internasional & Nasional, (Jakarta:2019), 9-13.
5 Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, J.P3ES, Jakarta, 1986, hal. 63
terhadap  tersangka  dan  terdakwa  dalam  system  peradilan  pidana  di  Indonesia  serta  bagaimana perumusan  norma  yang  berhubungan  dengan  bantuan  hukum  dalam  perundang-undangan  telah memberikan  perlindungan  hukum  bagi  tersangka  atau  terdakwa.  Mengingat  Bantuan  hukum  harus dikaji secara terus menerus, karena mungkin saja perubahan waktu, struktur sosial politik dan kondisi lokal menuntut perubahan pendekatan, paling tidak dalam penekanan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan  penelitian  hukum  normatif 6 .  Yakni  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma  dalam  hukum  positif 7 . Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan  teori-teori  relevan  dengan  peranan  lembaga  bantuan  hukum  terhadap  tersangka  atau  terdakwa dalam  pemberian  bantuan  hukum.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tiga  jenis  data 8 yaitu  bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
a. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu ( card system ), hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses  pengolahan  bahan  hukum  tersebut  sesuai  dengan topik  yang  akan  dibahas.  Kartu  disusun  berdasarkan  langkah-langkah  yang  telah  disusun,  bahan- bahan dicatat di dalam kartu meliputi permasalahan, arguments, langkah-langkah yang diambil dan alternatif pemecahan masalah kebijakan melalui rumusan norma dalam perundang-undangan yang berhubungan  dengan  bantuan  hukum,  dan  peranan  lembaga  bantuan  hukum  dalam  perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada peradilan pidana di Indonesia.
b. Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kanaus, ensiklopedia.
Setelah  semua  bahan-bahan  tersebut  terkumpul,  maka  dilakukan  analisis  terhadap  pengertian- pengertian  hukum,  norma  hukum,  dengan  melihat  isi  dari  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  lembaga  bantuan  hukum  dan  bantuan  hukum,  dengan  cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan Lembaga Hukum Bagi Hak Tersangka dalam Peradilan Pidana
Norma  tentang  bantuan  hukum  dijumpai  di  berbagai  undang-undang,  dari  berbagai  undang- undang tersebut apakah norma yang dapat menjamin hak tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan  dalam  proses  perkara  pidana,  untuk  itu  berikut  di  uraikan  berbagai  undang-  undang dimaksud yaitu :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Usaha  pembentukan  hukum  acara  pidana  baru  memerlukan  waktu  14  tahun,  yang  diawali dengan diselenggarahkannya Seminar Hukum Nasional  II di semarang tahun 1968. Pada tahun 1973 konsep-konsep  yang  telah  dikumpulkan  sebagai  bahan  II  Menyusun  hukum  acara  pidana  yaitu Kembali    di  musyawarahkan.  Akhirnya  pada  tanggal  12  september  1979,  dengan  amanat  Presiden Republic  Indonesia,  Soeharto,  Rancangan  undang-undang  (RUU)  Hukum  Acara  Pidana  (HAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 12 September 1981 sidang pleno DPR menyetujui disahkannya RUU Hukum  Acara Pidana itu menjadi undang-undang, 31 Desember 1981. dimuat dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 No. 76, undang-undang ini kemudian dikenal dengan  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981,  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Undang-undang ini kemudian dilengkapi dengan penjelasan, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209.
Dalam  pedoman  pelaksanaan  KUHAP,  dijelaskan  tentang  tujuan  hukum  acara  pidana  antara lain,  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiel, ialah  kebenaran  selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan  ketentuan hukum acara
6 Universitas Jambi, Program Magister Ilmu Hukum, "Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum, 22 Jambi", 2006, hal. 12
7 Johnny  Ibrahim,  Teori  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia  Publishing,  23  Surabaya, 2006, hal. 295.
8 HB. Sutopo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Bagian II. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
pidana  secara  jujur  dan  tepat,  dengan  demikian  tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat didakwa  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat disalahkan.
Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  bukan  sebagai  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  tentang  masalah  bantuan hukum, namun di dalamnya memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam  Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Jika diperhatikan dan dipelajari Pasal-Pasal yang mengatur tentang  bantuan  hukum  tersebut,  maka  isinya  merupakan  penjabaran  dari  undang-undang,  tentang Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berlaku  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970  tentang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.    Dalam  Undang-undang  pokok  kekuasaan  kehakiman tersebut terdapat tiga Pasal yang mengatur bantuan hukum, yaitu tentang Bantuan Hukum mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.
Pasal 35, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36, Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.
Pasal  37,  Dalam  memberi  bantuan  hukum  tersebut  pada  Pasal  36  di  atas,  Penasehat  Hukum membantu  melancarkan  penyelesaian  perkara  dengan  menjunjung  tinggi  Pancasila,  hukum  dan keadilan.
Pasal  38  Ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal-Pasal  35,  36  dan  37  tersebut  di  atas  diatur  lebih lanjut dengan Undang-undang.
Pasal  35,  36,  37,  dan  38  dimana  oleh  pembuat  Undang-undang  digunakan  sebagai  dasar pemikiran  timbulnya gagasan untuk merubah HIR menjadi kitab undng-undang hukum acara pidana sendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena amanah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keadaan tersebut terlihat dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 3 disebutkan. Azas yang mengatur perlindungan terhadap  keseluruhan  harkat  serta  martabat  manusia  yang  telah  diletakkan  dalam  Undang-Undang Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  No  14  Tahun  1970  Jo  UU  No  4  Tahun  2004  dan  terakhir  melalui Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  harus  ditegakkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Adapun  azas- azas tersebut antara lain adalah:
a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka  hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b. Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  hanya  dilakukan  berdasarkan  perintah tertulis  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  dan  hanya  dalam  hal  dan  cara  yang diatur dengan Undang-undang.
c. Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  atau  dihadapkan  dimuka  sidang pengadilan,  wajib  dianggap  lidak  bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberikan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi  sejak  tingkat  penyidikan  dan  para  pejabat  penegak  hukum yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  menyebabkan  azas  hukum  tersebut  dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secar konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
f. Setiap orang yang tersangkut perkara  wajib  diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
g. Kepada  seorang  tersangka,  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  atau  penahanan  selain  wajib diberi  tahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang  didakwakan  kepadanya,  juga  wajib  diberi  tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubuugi dan minta bantuan hukum penasehat hukum.
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadiraya terdakwa.
i. Sidang  memeriksa  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam  hal  yang  diatur  dalam Undang-Undang.
j. Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  dilakukan  oleh  ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
Dalam  pedoman  pelaksanaan  KUHAP,  dijelaskan  tentang  tujuan  hukum  acara  pidana  antara lain,  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidaknya  mendekati  kebenaran  materil,  ialah kebenaran  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa  itu  dapat  dipersalahkan.  Selanjutnya  KUHAP  yang  mengatur  tentang  bantuan  hukum mengenai  hak-hak  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  54, 55, 56,  57, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP Pasal 54 Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari seorang  atau  iebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan,menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
Pasal 56
(1) Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati atau  ancaman  pidana  Ihna  belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  yang diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri, pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
(2) Setiap  penasihat  hukum  yang  ditunjuk  untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
Pasal 57
(1) Tersangka  atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  bentuk  menghubungi  penasihat  hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
(2) Tersangka  atau  terdakwa  yang  berkebangsaan  asing  yang  dikenakan  penahanan  berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Pasal 59
Tersangka  atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  berhak  diberitahukan  tentang  penahanan atas  dirinya  oleh  pejabat  yang  berwenang,  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan, kepada keluarganya atau orang Jain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang  bantuannya  dibutuhkan  oleh  tersangka  atau  terdakwa  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau jaminan bagi penangguhannya.
Pasal 60 Tersangka  atau  terdakwa  berhak  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  pihak  yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
Pasal 114
Dalam  hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh  penyidik,  penyidik  wajib  memberitahukan  kepadanya  tentang  haknya  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  atau  bahwa  ia  dalam  perkaranya  itu  wajib  didampingi  oleh  penasihat  hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
Dalam Pasal-Pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  hak  bantuan  hukum.  Hak  atas  bantuan  hukum  bagi  tersangka  atau terdakwa  selama  dalam  proses  peradilan  pidana  hanya  bisa  terealisasi  secara  optimal  jika  didukung oleh  sistem  pengaturan  yang  memadai  yang  memungkinkan  komponen  penasihat  hukum  bisa mengambil  peran  atau  akses  secara  penuh  demi  kepentingan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa,  Ini  berarti  bahwa  secara  ideal  keterpaduan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia harus  juga  mengikutsertakan  komponen  penasihat  hukum  di  samping  komponen  yang  lain  seperti polisi,  jaksa,  hakim,  serta  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat yang tertuang dalam Pasal 5, ayat (1) yaitu bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan”. Adapun wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia,  dengan  profesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini  dalam  bentuk  konsultasi  hukum, bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum,  maka  advokat  melaksanakan  dan  menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya  ( alternative  desputes  or  conflicts  resolution ).  Bahkan, dalam  pengertian  yang  lebih  luas  lagi,  kegiatan  penegakan  hukum  mencakup  pula  segala  aktifitas yang di maksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek  hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  benar-benar  ditaati sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.
Oleh  karena  itu,  keterlibatan  advokat  dalam  proses  peradilan  pidana  sudah  selayaknya keberadaan  advokat  menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana,  sistem  pengaturan  hak  bantuan hukum  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  khususnya  yang  ada  di  dalam  KUHAP  perlu  dikaji  dan dianalisis  secara  sistematis  untuk  mendapatkan  kejelasan  dan  pemahaman  apakah  sistem  pengaturan yang  ada  selama  ini  telah  memadai  untuk  menjamin  perlingdungan  hukum  dan  hak  asasi  bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses peradilan 9 .
Mengingat  sistem  peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHAP  hanya  terdiri  dari empat  sub  sistem  sebagaimana  ungkapan  Barda  Nawawi  dalam  perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, kekuasaan  kehakiman  itu  diwujudkan  dalam  4  (empat)  tahap  yaitu:  kekuasaan  penyidikan  oleh badan/lembaga  penyidik,  kekuasaan  penuntutan  oleh  badan/lembaga  penuntut  umum,  kekuasaan mengadili  oleh  badan/lembaga  pengadilan,  dan  kekuasaan  pelaksana  putusan/pidana  oleh badan/lembaga  eksekusi.  Keempat  tahap  itu  merupakan  satu  kesatuan  sistem  penegak  hubim  pidana atau Sistem Peradilan Pidana yang integral 10 .
Bila  dilihat  dari  proses  perkara  pidana,  peran  penasehat  hukum  sangat  dominan  untuk penegakan  supremasi  hukum.  Hal  ini  bila  dibandingkan  dengan  lembaga  yang  mengenai  perkara pidana  mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kehakiman  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  semua lembaga ini sudah mempunyai undang-undang wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(Pasal 22 ayat (2). Peraturan Pemerintah yang dimakudkan dalam Pasal 22 ayat (2) di atas, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  Secara cuma-cuma Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  meliputi  perkara  di  bidang  pidana,  perdata,  tata  usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yang  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Advokat, Organisai Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak  mampu  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagai  syarat  khusus.  Sedangkan  syarat umum untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 KUHAP (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan  pidana  luna  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  wajib  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan bukym secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada-ayat (1), atau lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 22 ayat (2).
9 Supriyanta,  Pendayagunaan  Hak  Bantuan  Hukum  Dalam  Mendukung  Sistem  Peradilan  71  Pidana Terpadu, 1996.
10 Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 72 Penanggulangan Kejahatan, Cet Kedua, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 49.
Akibat bantuan hukum yang tidak konseptual teoritik, terdapat sejumlah unsur lain yaitu saksi dan korban. Bantuan Hukum saksi dan korban tidak dijamin hak dan kewajibannya 11 . Padahal dalam proses pemeriksaan perkara pidana saksi atau korban kejahatan di dalam praktek sering kali terdapat pelanggaran  terhadap  hak-hak  saksi  dan  korban  kejahatan.  Oleh  karena  itu  penegak  hukum  dalam mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana sering  mengalami  kesulitan  karena  tidak  dapat  menghadirkan  saksi  dan/atau  korban  disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

## Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Terhadap Hak Tersangka
Penegakan  hukum  menyangkut  kegiatan  penindakan  terhadap  setiap  pelanggaran  atau penyimpangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  yang  lebih  sempit  lagi  melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  selain  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus  mendukung  terlaksananya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Salah  satunya  adalah  profesi advokat  yang  bebas,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab”,  sebagaimana  selanjutnya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat
Ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003,  Tentang  Advokat memberikan  status  kepada  Advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  setara dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Kedudukan  tersebut memerlukan  suatu  organisasi  yang  merupakan  satu-satunya  wadah  profesi  Advokat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merapakan satu-satunya wadah  profesi  Advokat  yang  bebas  dan  mandiri  yang  dibentuk  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  ini  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  profesi  Advokat”.  Oleh  karena itu,  Organisasi  Advokat,  yaitu  PERADI,  pada  dasarnya  adalah  organ  negara  dalam  arti  luas  yang bersifat mandiri ( independent state organ ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.
Sebagai  organ  negara,  maka  kedudukan  PERADI  sebagai  lembaga  profesi  yang  menaungi advokat  adalah  sama  dengan  organ  negara  lainnya  yang  mempunyai  wewenang  dalam  proses penegakan  hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Mengingat  bahwa  kedudukan lembaga  advokat  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  organ  penegak  hukum  lainya,  dalam mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  penjelasan  umum Undang-Undag Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukurn, baik pidana, perdata, tata usaha negara,  bahkan  tata  negara,  selalu  melibatkan  profesi  advokat  yang  kedudukannya  setara  dengan penegak hukum lainnya. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi  advokat dan organisasi  advokat  yang  telah  dijamin  kemerdekaan  dan  kebebasannya  dalam  UU  Advokat  sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam penegakan hukum.
Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang  Advokat pada Pasal 1 angka 1 menegaskan, bahwa “advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang  ini”.  Dalam  kedudukannya  sebagai  suatu  profesi  yang  mulia  ( officium  nobile ),  maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich  namun  harus  dipandang  pula  sebagai  bagian  dari  kontribusi  dan  tanggung  jawab  sosial  ( social contribution  and  social  liability )  dalam  kerangka  kajian  koseptual  mengenai  peran  dan  fungsi  sosial profesi advokat terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum terkait dengan kedudukannya sebagai Officium  Nobile  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  Tentang  KUHAP,  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. juncto Kode Etik Advokat Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu tercantum dalam Pasal 50 sampai dengan 68 memuat tentang hak-hak tersangka dan terdakwa Pasal 50 KUHAP
11 Anom Surya, "Kritik Atas KUHAP: Perspektif Teori Hukum". Jurnal Konsititusi Vol 4, (2018):12.
a) Tersangka  berhak  segera  meudapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya  dapat  diajukan kepada penuntut umum.
b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
c) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Dalam surat panggilan  terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan  harus memperhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar  antara  diterimanya  panggilan  tersebut  dan  hari  dimana tersangka  diharuskan  menjalani  pemeriksaan.  Dalam  kenyataannya,  penyidik  seringkali  dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak  memenuhi  panggilan  tersebut  dikarenakan  surat  panggilan  diterima  tersangka  telah  melewati tenggang waktu, sehingga penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
Pada ketentuan Pasal 50 di atas, peran advokat adalah untuk mengawasi terhadap jangka waktu untuk  dengan  segera  dilakukan  pemeriksaan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan,  baik  oleh  penyidik, jaksa  penuntut  umum  maupun  hakim  dipengadilan.  Sebab  tidak  jarang  peroses  pemeriksaan  di Kepolisian dilakukan dengan lamban.
Diberikannya  hak  kepada  tersangka  atau  terdakwa  sehubungan  dengan  ketentuan  Pasal  50 KUHAP,  adalah  untuk  menjauhkan  kemungkinan  terkatung-katungnya  nasib  seorang  yang  disangka melakukan  tindak  pidana  terutama  mereka  yang  dikenakan  penahanan,  jangan  sampai  lama  tidak mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  adanya  perlakuan sewenang-wenang  dan  tidak  wajar.  Selain  itu  juga  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh  negara  karena  belas  kasihan  dari  negara,  hal  ini  penting,  karena  sering  kali  bantuan  hukum diartikan  sebagai  belas  kasihan  bagi  yang  tidak  mampu.  Selain  membantu  orang  miskin  bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun di dalam penerapannya  bantuan  hukum  sebagai  hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  diberikan  oleh  negara tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana yang di harapkan oleh negara melalui undang-undang. adapun  permasalahan  lain  mungkin  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bantuan hukum sebagai hak-haknya  yang  harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari  pejabat  yang  berwenang  dalam  rangka  agar  tersangka  atau  terdakwa  mengetahui  hak-haknya, sehingga  kadang  terkesan  menghalang-halangi  proses  pemberian  bantuan  hukum  sebagai  hak  dari tersangka  atau  terdakwa,  dalam  segala  proses  pemeriksaan  dan  dalam  segala  tingkat  peradilan. Pemenuhan  hak  atas  bantuan  hukum  terhadap  terpidana  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  sedini mungkin  hal  ini  untuk  mencegah  agar  tidak  ada  lagi  terpidana  yang  dirampas  hak-haknya  oleh  para aparatur penegak hukum misalnya dibanyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan  melebihi  masa  pidana  yang  semestinya  dijalani,  kekerasan  sering  muncul  dalam  lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.
Perilaku  ini  tidak  dibenarkan  dalam  aturan  tetapi  selalu  ada  dalam  pemeriksaan,  bahkan  tidak jarang terjadi pelecehan seksual  atau perilaku tidak bermoral lainnya. Serta tidak tidak terpenuhinya hak-nak terpidana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemenuhan hak atas bantuan hukum  rnempunyai  arti  bahwa  negara  harus  menggunakan  seluruh  sumberdayanya  termasuk  dalam bidang  eksekutif,  legislatif  dan  administratif  untuk  mewujudkan  hak  atas  bantuan  hukum  secara progresif.  Negara  seharusnya  membuat  tindakan  dengan  membuat  kebijakan  bantuan  hukum  dalam perspektif acces to justice . Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur  secara  efektif  program  bantuan  hukum  terutama  terhadap  si  terpidana  yang  cendrung diabaikan  bahkan  tidak  di  acuhkan,  Dalam  rangka  perhormatan,  pengakuan  dan  penegakan  atas hukum  dan  HAM  maka  arah  kebijakan  ditujukan  kepada  peningkatan  pemahaman,  menciptakan penegakan  dan  kepastian  hukum  yang  konsisten  terhadap  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  dengan menunjukan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan. bantuan hukum  yang tidak serius  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  berarti  bertentangan  dengan  hak konstitusional  warga  negaranya.  Jadi  yang  menjadi  penghalang  penerapan  bantuan  hukum  ini
diantaranya  juga  adanya  peranan  negara  yang  kurang  menjalankan  kewajibanya,  dalam  memberikan jaminan  atas  batuan  hukum,  jaminan  dalam  arti  mengawal  pelaksanaan  hak-hak  tersangka  atau terdakwa  yang  terdapat  didalam  undang-undang.  Jadi  walaupun  hak-hak  atas  bantuan  hukum  ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum  khususnya  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Disamping  adanya  faktor  penghambat  lain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan,  penuntutan,  persidangan  pengadilan,  maupun  penerapan  hukuman,  yang  melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakukan apparat.
Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk  menyalahgunakan  wewenangnya.  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  ketentuan  perlindungan terhadap  hak  asasi  tersangka  mengarah  pada  kewajiban  utama  negara  melalui  Hukum  Acara  Pidana agar  sejalan  dengan  tujuan  dari  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  untuk  mewujudkan  dan  menjamin kebenaran sesuai.
Diberikannya  hak  kepada  tersangka  atau  terdakwa  sehubungan  dengan  ketentuan  Pasal  50 KUHAP,  adalah  untuk  menjauhkan  kemungkinan  terkatungkatungnya  nasib  seorang  yang  disangka melakukan  tindak  pidana  terutama  mereka  yang  dikenakan  penahanan,  jangan  sampai  lama  tidak mendapat  pemeriksaan  sehingga  dirasakan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  adanya  perlakuan sewenang-wenang  dan  tidak  wajar.  Selain  itu  juga  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  hubunganya  dengan  peranan  advokat  dalam  hubungannya dengan  hak-hak  dan  kewajiban  tersangka  atau  terdakwa  pada  proses  pemeriksaan  pendahuluan  oleh kepolisian, khususnya pada tingkat penyidikan, sering terjadi pelanggaran yaitu:
1. Pelanggaran Administrasi Prosedural
Pada  Pasal  54  dan  56 KUKAP  tersangka  atau  terdakwa  berhak  didampingi  oleh  penasehat hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan di Pengadilan, hak didampingi  penasehat  hukum  ini  dapat  dilakukan  sejak  tersangka  ditangkap.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 115 KUHAP peranan penasehat  hukum pada tahap penyidikan itu  hanya  “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan. Sehingga dengan  adanya  kata  “dapat” dalam rumusan Pasal 54 KUHAP tersebut, peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif,  dengan  demikian  keikutsertaan  penasehat  hukum  mengikuti  jalannya  pemeriksaan  pada tingkat  penyidikan  tidak  ada  suatu  kepastian  bagi  penyidik  untuk  memperbolehkan  seorang penasehat  hukum  hadir  mengikuti  jalannya  pemeriksaan  penyidikan  semata-mata  tergantung kepada  kehendak  penyidik  apakah  memperbolehkan  atau  tidak  hadirnya  penasehat  hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.  Tidak ada  alasan dan daya tersangka atau penasehat hukum,  supaya  pejabat  penyidik  mesti  memperbolehkan  hukum  mengikuti  jalannya  pemeriksaan penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 54 KUHAP bila dikaitkan dengan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, terdapat rumusan norma yang tidak selaras atau kontra ( contradictio determinis ) 2. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum.
Pasal  114  KUHAP  menentukan  bahwa  “Dalam  hal  seorang  disangka  melakukan  suatu tindak  pidana  sebelum  dimulainya  pemeriksaan  oleh  penyidik,  penyidik  wajib  memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib  didampingi  oleh  penasihat  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56”.  Pasal  114 KUHAP  dalam  hubungan  dengan  peranan  penasehat  hukum,  maka  penasehat  hukum  baru mempunyai peranan  setelah perkara tersebut  dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan,  sementara ketentuan  Pasal  54  KUHAP  secara  tegas  menentukan  bahwa  “Guna  kepentingan  pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang  ini”.bahkan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55  tersangka  berhak  untuk  memilih penesehat hukumnya sendiri.
Menurut pendapat penulis, bahwa apa yang ditegaskan pada penjelasan  Pasal 114 KUHAP, hanya  mengingatkan  kepada  tersangka  bahwa  tersangka  mempunyai  hak  didampingi  penasehat hukum  pada  pemeriksaan  di  pengadilan.  Konsep  demikian  mengandung  makna  bahwa  pada tingkat  penyidikan  oleh  kepolisian  tersangka  tidak  mempunyai  hak  untuk  didampingi  penasehat hukum.  Oleh  karena  itu  menurut  penulis  konsep  demikian  justru  menyesatkan,  sebab  justru peranan  penasehat  hukum  sangat  diperlukan  ketika  pada  saat  seseorang  mulai  ditangkap  dalam
proses  penyelidikan,  Karena  konsep  penyelidikan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  5 ditentukan yaitu “serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

## SIMPULAN
1. Peraturan norma tentang hukum di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu
a. Terdapat  rumusan  norma  yang  tidak  selaras  ( contradiction  determanis )  akan  menjadi  lebih tidak selaras apabila rumusan Pasal 115 ayat (1) KUHAP diselaraskan dengan ketentuan  Pasal 69  dan  Pasal  70  ayat  (1).  Dimana  pada  dasarnya  penasehat  hukum  mempunyai  hak  untuk menghubungi  dan  berbicara  dengan  tersangka  sejak  saat  ditangkap  atau  ditahan  pada  semua tingkat  pemeriksa,  termasik  pada  tingkat  penyidik,  sementara  Pasal  115  KUHAP  penasehat hukum hanya diperkenankan dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
b. Tidak  terdapat  konsekuesi  hukum  terhadap  aparat  penegak  hukum  pada  semua  tingkat pemeriksaan. Hanya saja khusus terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut tidak diindahkan maka  konsekuensinya  adalah  bahwa  penyidik  tidak  dapat  diterima,  sesuai  dengan  Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991.
c. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sejak  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di undangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sebagai persyaratan dan tata cara  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  mengalami  kefakuman,  karena  persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma belum ada peraturan yang mengaturnya,  dengan  demikian    apabila  advokat  menolak  untuk  memberikan  bantuan  hukum secara cuma-cuma sebagaimana larangan yang ditentukan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sanksi terhadap advokad sebagaimana yang diatur pada  Pasal 14 tidak dapat  dilaksanakan,  sehimgga  implikasinya  adalah  terhadap  pelaksanaan  bantuan  hukum terhadap tersangka atau terdakwa.
2. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Terhadap hak-hak Tersangka dan Terdakwa a. Tenggang  waktu  pemeriksaan  penyidik  seringkali  dalam  melakukan  pemeriksaan  tidak  di perhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar  sehingga  apabila  tersangka  tidak  memenuhi  panggilan tersebut  dikarenakan  surat  panggilan  diterima  tersangka  telah  melewati  tenggang  waktu. Sehingga penyidik sering menjadikan alasan ketidak hadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
b. Pasal  52  KUHAP  memberikan  hak  kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  memberikan keterangan  secara  bebas  pada  tingkat  penyidik  maupun  di  depan  hakim  di  pengadilan.  Dalam hal  agar  tujuan  pemeriksaan  supaya  dapat  mencapai  hasil  yang  tidak  menyimpang.  Namun ternyata  norma  tersebut  tidak  efektif,  sehingga  dimungkinkan  terjadi  pengabaian  norma  yang dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran,  kondisi  demikian  disebabkan  karena  tidak  dalam proses  tersebut  tidak  melibatkan  advokat,  sehingga  terjadi  ketidak  seimbangan  jenis pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Pontang  Moerad  B.M.,  Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara  2  Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005
Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural , J.P3ES, Jakarta, 1986 Johnny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, 23 Surabaya, 2006
HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Bagian II , Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1990 Supriyanta, Pendayagunaan  Hak  Bantuan  Hukum  Dalam  Mendukung  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu , 1996
Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Cet Kedua, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2007

## Jurnal
Anom Surya, Kritik Atas KUHAP: Perspektif Teori Hukum, Jurnal Konsititusi Vol 4 , 2018 Sugiarto,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Dan  Sekilas  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Beberapa Negara, Jurnal Online Internasional & Nasional, Jakarta, 2019
Supriyatna,  D.  (2018).  Bantuan  hukum  yang  ideal  bagi  masyarakat  tidak  mampu  ideal legal  aid  for the poor society . Jurnal Ilmiah Living Law, 10

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991
Website www. mis-consulting, com