## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

## Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya
Hananto Widodo, Eny Sulistyowati, Mahendra Wardhana, Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang No.i8, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231 Telp: 031-8280009, Fax: +6231-8281466 Email: alimasnun@unesa.ac.id ( corresponding author )
Naskah Diterima: 11-08-2020 Direvisi: 15-03-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5051
How to cite:
Hananto Widodo, Eny Sulistyowati, Mahendra Wardhana, Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti (2021). “Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 73-87

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan dan  permasalahannya  dengan  studi  di  Kota  Surabaya  yang  telah  mulai  diterapkan  dengan dasar  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraaan  Usaha  Pemondokan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  non doktrinal khususnya jenis sociolegal . Penelitian sociolegal adalah penelitian pada ilmu hukum yang  tidak  hanya  mengkaji  sistem  norma  dalam  aturan  perundangan  saja,  namun  juga mengamati  aspek  sosial  (ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya)  yang  mempengaruhi. Berdasarkan  hasil  kajian  dan  analisis,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan pemberlakuan  izin  usaha  pemondokan  relatif  masih  terdapat  beberapa  kendala  diantaranya dalam  hal  tingkat  pengetahuan  masih  relatif  sangat  sedikit,  hal  ini  dikarenakan  pemerintah baru  sebatas  mengundang stakeholder terkait,  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Kelurahan, dan  beberapa  perwakilan  pemilik  usaha  pemondokan  (kos-kosan)  dalam  menggali  aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat  pengetahuan  masyarakat  akan  diberlakukannya  izin  pemondokan  masih  sangat terbatas.  Kedua,  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  penyelenggara  rumah  pemondokan  terkait kewajiban  memiliki  Izin  Usaha  Pemondokan  relatif  masih  rendah.  Karena  dari  empat indikator  kesadaran  hukum  yakni  pengetahuan,  pemahaman,  sikap,  dan  perilaku,  hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi.

## Kata Kunci: Izin Usaha, Pemondokan, Permasalahannya

## Abstract
This study aims to analyze the policy for lodging business permits and their problems with a study  in  the  City  of  Surabaya  which  has  been  applied  on  the  basis  of  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraaan  Usaha  Pemondokan. This  research  uses  non-doctrinal  research  types,  especially  sociolegal  types.  Sociolegal research  is  research  in  the  science  of  law  which  not  only  examines  the  system  of  norms  in laws  and  regulations,  but also  relates  to  the  social  (economic,  political  and cultural)  aspects that influence it. Based on the results of the study and analysis, it can be concluded that there are  still  relatively  few  policies  to  enforce  lodging  business  permits,  in  terms  of  the  level  of

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
knowledge  is  still  relatively  low,  this  is  because  the  government  has  only  invited  relevant stakeholders,  the  Village  Community  Resilience  Institution,  and  several  representatives  of business  owners.  boarding  (kos-kosan)  in  changing  aspirations  for  guardianship  and socialization  of  guardians  after  being  passed.  With  the  limitation  of  quantity,  the  level  of community  knowledge  about  the  application  of  lodging  permits is  still  limited.  Second,  that the level of legal awareness of housing operators related to the obligation to have a lodging business  permit  is  still  relatively  low.  Because  of  the  four  indicators  of  legal  awareness, namely  knowledge,  understanding,  attitudes,  and  behavior,  only  attitude  indicators  fulfill, while other indicators still do not.

## Keywords: Business Permit, Boarding House, The Problem

## PENDAHULUAN
Kebutuhan dasar manusia terdiri dari pangan, sandang dan papan. Kebutuhan papan dapat dipenuhi  dengan  berbagai  cara,  misalnya  membeli  rumah  atau  apartemen,  menyewa  rumah atau  apartemen,  atau  tinggal  di  rumah  pemondokan,  dan  lain-lain.  Bagi  anggota  masyarakat tertentu,  mereka  memilih  tinggal  di  rumah  pemondokan.  Misalnya,  mereka  sudah  memiliki rumah  di  kota  asalnya  tetapi  karena  tuntutan  pekerjaan  harus  bekerja  di  kota  lain  atau mahasiswa yang memilih studi lanjut di kota lain maka alternatifnya adalah tinggal di rumah pemondokan.
Kondisi  ini  merupakan  suatu  peluang  yang  menjanjikan  bagi  masyarakat  kota  Surabaya yang memiliki usaha rumah pemondokan. Bahkan rumah pemondokan merupakan salah satu bentuk  investasi  potensial  (Rahbany,  2015).    Surabaya  sebagai  kota  terbesar  kedua  di Indonesia,  memiliki  penduduk  pendatang  sejumlah  43.495  pada  tahun  2016  (Badan  Pusat Statistik, 2016). Di Surabaya, usaha rumah pemondokan tumbuh pesat baik di perkampungan maupun perumahan.
Salah  satu  penyebab  pesatnya  pertumbuhan  usaha  rumah  pemondokan  adalah  memberi keuntungan  secara  ekonomi.  Rahbany  (2015)  mengemukakan  bahwa  keuntungan  ekonomi usaha  pemondokan  diantaranya  meningkatkan  penghasilan  bagi  penyelenggara  usaha pemondokan,  terbukanya  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  di  sekitarnya,  muncul  peluang usaha baru yang sejenis maupun tidak sejenis.
Data jumlah usaha pemondokan yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah  Kota  Surabaya  (selanjutnya  disebut  BPKPD)  sebanyak  580  rumah  pemondokan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2019). Data yang ada pada BPKPD  adalah  data  rumah  pemondokan  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10  dengan  nilai sewa  kamar  Rp.  750.000,00/per  bulan.  Hal  ini  didasarkan  kriteria  rumah  pemondokan  yang dikenai  pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  4  Tahun 2011  tentang  Pajak  Daerah  (selanjutnya  disebut  Perda  Pajak  Daerah).  Berdasar  Perda  Pajak Daerah,  rumah  pemondokan  yang  dikenai  pajak  daerah  hanya  menyebutkan  kriteria berdasarkan:
1. Jumlah kamar lebih dari 10 (Pasal 1 angka 10);
2. Adanya jasa penunjang yaitu telepon, faximile, telex, internet, fotocopy , pelayanan cuci setrika dan fasilitas sejenis lainya (Pasal 3 ayat (3));
3. Jumlah kamar lebih dari 10 dengan nilai sewa minimal Rp. 750.000/per kamar per bulan (Pasal 3 ayat (4) huruf g).
Perda  tersebut  tidak  mensyaratkan  adanya  kewajiban  kepemilikan  penyelenggara  usaha pemondokan  sebagai  wajib  pajak  untuk  memiliki  Izin  Usaha  Pemondokan  sehingga  di BPKPD tidak ada data tentang kepemilikan Izin Usaha Pemondokan. Faktanya, masih banyak rumah  pemondokan  yang  tidak  sesuai  kriteria  Perda  Pajak  Daerah.  Misal,  usaha  rumah pemondokan  bernilai  sewa  kurang  dari  Rp.  750.000,00/per  bulan  per  kamar  dengan  jumlah kamar  di  bawah  10  atau  di  atas  10  kamar,  maka  rumah  pemondokan  tersebut  tidak  dikenai pajak daerah. Dengan demikian, rumah pemondokan yang tidak menjadi wajib pajak daerah maka tidak terdata oleh BPKPD Kota Surabaya.
Pada tahun 2018, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Tatacara  Penyelenggaraan  Usaha  Pemondokan  (untuk selanjutnya  disebut  Perwali  Usaha  Pemondokan).  Salah  satu  pasalnya  mewajibkan  bagi masyarakat  yang  memiliki  usaha  pemondokan  wajib  memiliki  Izin  Usaha  Pemondokan. Kewajiban  tersebut  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Perwali  Usaha  Pemondokan  yang menyebutkan bahwa “Setiap penyelenggara wajib memiliki Izin Usaha Pemondokan”.
Terkait  kewajiban  kepemilikan  Izin  Usaha  Pemondokan  tersebut,  Kepala  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Nanis  Chairani  membenarkan  bahwa belum  ada  pengusaha  kos-kosan  yang  mengajukan  izin  pemondokan  untuk  usaha  mereka (Jatim  Tribunnews,  2019).  Padahal,  izin  merupakan  sarana  yuridis  untuk  mengemudikan tingkah  laku  masyarakat  (Ngadino,  2012).  Perwali  Usaha  Pemondokan  diterbitkan  dengan beberapa  kejadian  di  masyarakat  diantaranya  tragedi  bom  pada  tahun  2018  dan  adanya kejadian  kebakaran  di  perkampungan  padat  yang  digunakan  untuk  usaha  pemondokan.    Izin Usaha Pemondokan merupakan bentuk kontrol pemerintah pada usaha pemondokan, baik dari aspek keamanan maupun kesehatan.
Pemerintah  Kota  Surabaya  memberikan  tenggang  waktu  paling  lambat  tanggal  31 Desember  2019  bagi  semua  penyelenggara  usaha  pemondokan  untuk  memilik  Izin  Usaha Pemondokan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perwali Usaha Pemondokan bahwa “Pada  saat  Peraturan  Walikota  ini  berlaku,  maka  semua  usaha  pemondokan  yang  belum memiliki Izin Usaha Pemondokan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama  1  (satu)  tahun”.  Perwali  Usaha  Pemondokan  berlaku  sejak  tanggal  diundangkan  yaitu mulai tanggal 31 Desember 2018.
Sisa  waktu  yang  masih  ada  untuk  mengajukan  permohonan  dan  memiliki  Izin  Usaha Pemondokan  hanya  tinggal  9  (sembilan)  bulan.  Adanya  teori  fiksi  hukum  bahwa  pada  saat norma  hukum  diberlakukan  maka  pada  waktu  itu  pula  setiap  orang  dianggap  tahu  hukum, permasalahannya,  apakah  masyarakat  yang  memiliki  usaha  pemondokan  sudah  mengetahui Perwali  Usaha  Pemondokan  yang  mewajibkan  penyelenggara  usaha  pemondokan  memiliki Izin  Usaha  Pemondokan.  Pasal  17  Perwali  Usaha  Pemondokan  yang  menyebutkan  bahwa: “Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.”
Pasal 17 Perwali Usaha Pemondokan merupakan suatu bentuk fiksi hukum bahwa begitu norma  hukum  diberlakukan  maka  pada  waktu  itu  pula  setiap  orang  dianggap  tahu  hukum. Dengan  diundangkannya  Perwali  Usaha  Pemondokan  pada  31  Desember  2018,  apakah penyelenggara  usaha  pemondokan  sudah  mengetahuinya?  Sebagaimana  dikemukakan  Nanis Chairani, bahwa pelayanan perizinan pemondokan sudah dibuka di lantai satu Mall Perizinan tetapi  sampai  saat  ini  belum  ada  yang  mengajukan  izin  pemondokan  dan  diduga penyelenggara  usaha  pemondokan  belum  mengajukan  izin  lantaran  banyak  yang  belum mengetahui  Perwali  tentang  Usaha  Pemondokan  (Jatim  Tribunnews,  2019).  Berdasarkan paparan  tersebut  maka  diadakan  penelitian  tentang  “Kebijakan  Pemberlakuan  Izin  Usaha Pemondokan dan Permasalahannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara sistematis,  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan secara  ilmiah,  baik  bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif,  eksperimental  maupun  non- eksperimental,  interaktif  maupun  non  interaktif  (Efendi  &  Ibrahim,  2016).  Melalui  proses riset,  dilakukan  analisis  serta  konstruksi  terhadap  -datadata  yang  telah  dikumpulkan  dan diolah.  Oleh  karena  itu,  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus  sesuai  dengan  ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu  lainnya  mempunyai  identitas  masing-masing  sehingga  antara  satu  disiplin  ilmu  dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodoloogi penelitian (Z. Ali, 2016).
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  non  doktrinal  khususnya  jenis sociolegal . Penelitian sociolegal adalah  penelitian  pada  ilmu  hukum  yang  tidak  hanya  mengkaji  sistem norma dalam aturan perundangan saja, namun juga mengamati aspek sosial (ekonomi, politik, sosial  dan  budaya)  yang  memengaruhi.  Irianto,  Sulistyowati  dan  Lim  Sing  Meij  (Irianto  & Meij,  2013)  mengemukakan  bahwa  metode sociolegal dengan  menggunakan  pendekatan berupa studi dokumen terhadap teks hukum dan studi lapangan. Penelitian ini memilih lokasi di kota Surabaya Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Kota Surabaya sebagai salah satu kota  terbesar  kedua  di  Indonesia  dengan  pertumbuhan  usaha  pemondokan  yang  relatif  terus meningkat.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara.  Wawancara mendalam  dilakukan  dengan  pedoman  wawancara.  Selanjutnya  peneliti  melakukan  tanya jawab  secara  langsung  dan  mencatat  semua  informasi  dari  subjek  penelitian.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  dengan  model  Miles  Huberman.  Analisis  data  model ini terdiri atas data collection, data reduction, data display dan conclusion drawing/verifying (Sugiyono, 2014).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI  1945,  maka  konsekuensinya  dalam  segala  penyelenggaraan  dan  kegiatan  harus berdasarkan  dan  didasarkan  atas  hukum.  Friedman  mengungkapkan  bahwa  berhasil  atau tidaknya suatu sistem hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya
hukum.  Unsur  pertama,  struktur  hukum  atau legal  structure merupakan  institusionaliasi  ke dalam  entitas-entitas  hukum  yang  berkaitan  dengan  aparatur  pelaksana  dan  penegakkan hukumnya. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum berupa struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga (Toha & dkk, 2009).
Unsur  kedua,  substansi  hukum  atau legal  substance merupakan  aturan,  norma,  dan  pola perilaku manusia yang berada dalam sistem (Toha & dkk, 2009). Unsur ketiga, budaya hukum atau legal culture yang menurut  Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.  Kultur hukum terdiri dari kesadaran hukum  masyarakat  dan  realitas  sosial  yang  ada  dimasyarakat  (Ramadhani,  2017).  Teori Friedman mengenai sistem hukum, dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengukur proses pelaksanaan  pengaturan  kewajiban  izin  usaha  pemondokan  bagi  para  pelaku  usaha.  Dalam artikel ini lebih memfokuskan salah satu peran sub sistem hukum, yakni struktur hukum dan kultur hukum dalam hal ini adalah pemerintah Kota Surabaya yang memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan tersebut. Aspek substansi tidak kami elaborasi secara mendalam karena dari sisi aturan sudah baik dari sisi politik dan formulasi hukum.
Sebelum  analisis  terkait  perizinan  usaha pemondokan  perlu  diuraikan  bahwa  definsi  izin atau  perizinan  itu  sendiri  sulit  didefinisikan  secara  pasti  sehingga  masing-masing  ahli memiliki  definisi  sendiri-sendiri.  Adrian  Sutedi  menyebutkan  dalam  bukunya  bahwa perizinan  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  bersifat  pengendalian yang  dimiliki  oleh  pemerintah  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Perizinan  dapat  berbentuk  pendaftaran,  rekomendasi,  sertifikasi,  penentuan  kuota,  dan  izin untuk  melakukan  suatu  usaha  yang  biasanya  harus  dimiliki  atau  diperoleh  suatu  organisasi perusahaan  atau  seseorang  sebelumyang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu  kegiatan  atau tindakan (Sutedi, 2017) .
Berdasarkan hal tersebut maka perizinan adalah instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  upaya  mengatur  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  peluang  menimbulkan gangguan  bagi  kepentingan  umum  melalui  mekanisme  perizinan,  sehingga  kebijakan perizinan  seyogyanya  mendasarkan  pada  prinsip  bahwa  kegiatan  yang  berpotensi  dapat menimbulkan  gangguan  (pada  dasarnya  dilarang),  kecuali  jika  telah  memiliki  izin  dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau induvidu  dan  badan  hukum  dilaksanakan  melalui  surat  keputusan  atau  ketetapan  yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara (Nurbaningsih, 2017).
Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu (Ridwan, 2006) :
a. Dispensasi  ialah  keputusan  administrasi  Negara  yang  membebaskan  suatu  perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa ( relaxation legis ).
b. Lisensi  adalah  suatu  suatu  izin  yang  meberikan  hak  untuk  menyelenggarakan  suatu perusahaan.  Lisensi  digunakan  untuk  menyatakan  suatu  izin  yang  meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa.
c. Konsesi  merupakan  suatu  izin  berhubungan  dengan  pekerjaan  yang  besar  di  mana kepentingan  umum  terlibat  erat  sekali  sehingga  sebenarnya  pekerjaan  itu  menjadi
tugas  pemerintah,  tetapi  pemerintah  diberikan  hak  penyelenggaraannya  kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu
Implementasi  kebijakan  kewajiban  izin  usaha  pemondokan  secara  resmi  mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2019, sehingga ketika mulai secara resmi aturan tersebut mulai diberlakukan, maka fiksi hukum pun berlaku. Konsekuensinya, tidak boleh ada pelaku usaha  kos-kosan  yang  tidak  memiliki  ijin  dengan  alasan  tidak  tahu  peraturannya.  Bahwa ketidaktahuan aturan tidak menjadi alasan pemaaf tidak dapat dipidananya seseorang, karena menurut fiksi hukum, semua orang dianggap mengetahui hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  dinas  terkait  bahwa  Pemerintah Kota  Surabaya  telah  dua  kali  mengundang  para stakeholder terkait,  LKMK.  Pertama, mengundang  pelaku  usaha  kos-kosan  dalam  penyusunan  draft  rancangan  perwali  untuk mendapat  masukan  dan  saran  untuk  perbaikan  substansi  isi  rancangan  perwali.  Kedua, mengundang  dalam  rangka  sosialisasi  perwali  setelah  rancangan  tersebut  ditetapkan  agar diketahui oleh masyarakat luas.
Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dari pemilik usaha  kos-kosan,  bahwa  belum  pernah  diundang  oleh  pemerintah  Kota  Surabaya  maupun melalui  LKMK  atau  kecamatan  terkait  kegiatan  penyerapan  aspirasi  dan  sosialisasi  perwali mengenai  kewajiban  ijin  usaha  pemondokan  salah  satunya  adalah  pelaku  usaha  kos-kosan. Berdasarkan  data  tersebut,  artinya  informasi  penyerapan  aspirasi  maupun  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Surabaya  masih  terbatas  jumlahnya.  Pelaku  usaha  dan LKMK, yang mengikuti tersebut masih belum meneruskan informasi perihal draft rancangan perwali. Hal tersebut penting menjadi catatan pemerintah Kota Surabaya jika pada akhir tahun benar-benar  diimplementasikan,  karena  faktanya  hasil  wawancara  dengan  empat  informan belum ada yang tahu sama sekali.
Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah perwali yang  aspiratif  dan  partisipatif  ini,  di  dalamnya  mengandung  dua  makna,  yaitu:  proses  dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perwali yang harus dilakukan secara transparan,  sehingga  dari  aspirasi  masyarakat  dapat  berpartisipasi  memberikan  masukan- masukan  dalam  mengatur  suatu  permasalahan.  Dalam  hal  proses  ini,  pemerintah  Kota Surabaya  telah  melakukan  dengan  mengundang stakeholder ,  LKMK,  dan  pelaku  usaha. Namun demikian, informasi tersebut masih sangat terbatas, oleh karena itu  diperlukan teknik tertentu  agar  informasi  tersebut  dapat  tersebar  luas.  Misalnya,  melalui  LKMK  untuk menginformasikan  kepada  pelaku  usaha  kos-kosan  agar  fiksi  hukum  benar-benar  dapat diimplementasikan.
Substansi  adalah  materi  perwali  yang  akan  diatur  harus  ditujukan  bagi  kepentingan masyarakat  luas,  sehingga  menghasilkan  suatu  perwali  yang  benar-benar  demokratis, aspiratif,  partisipatif  dan  berkarakter  responsif/populistis  (Mahfud,  2011).  Partisipasi, transparansi,  dan  demokratisasi  dalam  pembentukan  perwali  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  satu  negara  demokrasi.  Penyerapan  aspirasi  dalam
pembentukan perwali tiada lain tujuannya untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan  sebagai  upaya  penyampaian  kepentingan  masyarakat,  dan  hal  itu  adalah bentuk/wujud nyata dari demokrasi. Pemerintah Kota Surabaya, dalam merepresentasikan ide, rakyat  tetap  dapat  menyuarakan  aspirasinya  sebaiknya  tidak  hanya  melalui  undangan konvensional  melainkan  dapat  melalui  berbagai  media  baik  media  cetak  maupun  elektronik yang secara konstitusional dijamin dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan  memahami  pentingnya  aspirasi  masyarakat,  maka  materi  muatan  perwali  akan lebih  berpihak  untuk  kepentingan  rakyat.  Adanya  penyelewengan  terhadap  materi  muatan yang  ditujukan  untuk  kepentingan  rakyat  berarti  mengingkari  hakikat  keberadaan perwali  di tengah-tengah masyarakat. Berlakunya perwali yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.
Pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam konteks ini perwali) dinilai aspiratif, apabila  dalam  prosesnya  memperhatikan  aspirasi  masyarakat.  Menurut  Satjipto  Rahardjo (1986),  suatu  perundang-undangan  dikatakan  aspiratif  dan  partisipatif,  apabila  dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat- sifat yang khusus dan terbatas;
2. bersifat universal, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
3. dan  memiliki  kekuatan  untuk  mengoreksi  dan  memperbaiki  dirinya  sendiri.  Apakah lazim  bagi  suatu  peraturan  untuk  mencantumkan  klausul  yang  memuat  kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.
Aspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas,  serta  diharapkan  akan  melahirkan  kebijakan  yang  akomodatif.  Ketika  suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan ”siapa mendapat apa”. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah (Susanti dalam Riskiyono Joko, 2015. 2).
Hal  yang  menarik  juga  adalah  terkait  sosialisasi  perwali  kewajiban  ijin  usaha pemondokan.  Sebuah  peraturan  perundang-undangan  (dalam  konteks  ini  adalah  perwali) merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah atas diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan.  Bahwa  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  diterapkannya  sebuah kebijakan merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara (dalam konteks ini perwali menjadi tanggung jawab pemerintah kota). Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari  intensitas  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Surabaya  kepada  masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan sosialisasi hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum.
Sosialisasi hukum berkaitan langsung dengan fiksi hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus  didukung  dengan  sosialisasi  hukum  secara  memadai.  Fiksi  hukum  adalah  asas  yang menganggap semua orang tahu hukum ( presumptio iures de iure ). Semua orang dianggap tahu
hukum,  tak  terkecuali  petani  yang  tak  lulus  sekolah  dasar,  atau  warga  yang  tinggal  di pedalaman.  Dalam  bahasa  Latin  dikenal  pula  adagium ignorantia  jurist  non  excusat , ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Pelaku usaha kos-kosan tidak bisa mengelak dari jeratan  hukum  (sanksi)  dengan  berdalih  belum  atau  tidak  mengetahui  adanya  hukum  dan perwali tersebut.
Fiksi  hukum  sejatinya  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  kota  Surabaya.  Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas kemudian ada pelaku usaha kos-kosan yang kemudian ditutup sementara karena belum memiliki izin usaha pemondokan, padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Kewajiban  penyebaran  peraturan  itu  kemudian  dituangkan  Presiden  dalam  Perpres  No.  1 Tahun  2007  tentang  Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Dalam  Pasal  29  Perpres  No  1  Tahun  2007  mengenai  Penyebarluasan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Diundangkan bahwa:
1. Pemerintah  wajib  menyebarluaskan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  Menteri,  Sekretariat  Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kementerian/Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  yang  memprakarsai  rancangan peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  atau  disahkan  oleh  Presiden  dan menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen/Pimpinan  Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
3. Pemerintah  Daerah  wajib  menyebarluaskan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  dan  peraturan  di  bawahnya  yang  telah diundangkan dalam Berita Daerah.
4. Penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (3)  dimaksudkan  agar  masyarakat  mengerti,  dan  memahami  maksud-maksud yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  dimaksud,  sehingga  dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
5. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah:
a. Lembaran Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya; dan
b. masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.
6. Penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (3) dilakukan melalui:
a. media cetak;
b. media elektronik; dan
c. cara lainnya.
Oleh karena itu sosialisasi yang baru satu kali dilakukan perlu dioptimalkan frekuensinya, mengingat perwali tersebut akan segera diimplementasikan. Sosialisasi tersebut tentu dengan melibatkan stakeholder ,  LKMK  dan  pelaku  usaha  yang  jumlah  lebih  banyak.  Optimalisasi
peran  LKMK  juga  perlu  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  kota  Surabaya  agar  tingkat pengetahuan  pemerintah  lebih  baik.  Sub  sistem  hukum,  yakni  strukutur  hukum  tidak  hanya bicara  soal  penegakan  hukum,  hal  yang  tidak  kalah  penting  juga  yang  menjadi  peran  dari pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi atas substansi hukum yang sudah ada.
Sub  sistem  hukum  yang  ketiga  adalah  budaya  hukum  atau legal  culture yang  menurut Friedman  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum,  kepercayaan,  nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Hukum  bukan  sekedar  rumusan  hitam  di  atas  putih  saja sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  tetapi juga  hukum  dapat  dilihat  sebagai  suatu  gejala  yang  dapat  diamati  dalam  kehidupan masyarakat  melalui  pola  tingkah  laku.  Hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  non- hukum  seperti  nilai,  sikap,  dan  pandangan  masyarakat  yang  biasa  disebut  dengan  budaya hukum.  Budaya  hukum  inilah  yang  menyebabkan  perbedaan  penegakan  hukum  di  antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain.
Peranan  budaya  hukum  terhadap  bekerjanya  hukum,  ini  berarti  menyangkut  bagaimana cara  pembinaan  kesadaran  hukum.  Masalah  pembinaan  kesadaran  hukum  erat  kaitannya dengan  berbagai  faktor,  khususnya  sikap  para  pelaksana  hukum,  para  penegak  hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan  berfungsi  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan  antara  peraturan  hukum  dengan tingkah laku anggota masyarakat.
Kesadaran  hukum  mengenai  perijinan  usaha  pemondokan  merupakan  alat  untuk mengontrol  supaya  hukum  dapat  diterapkan  dengan  baik  dalam  masyarakat  karena  itu dibutuhkan  upaya  ke  arah  pembinaan  kesadaran  hukum  masyarakat,  terkait  tindakan terorisme, faktor keamanan, dan kontrol bagi pemerintah bagi orang keluar masuk dan tinggal di  Surabaya.  Dengan  demikian,  harus  diperhatikan  terkait  penyebarluasan  peraturan perundang-undangan  supaya  dapat  diketahui  oleh  masyarakat  sebagai  sasaran  peraturan tersebut. Kesadaran hukum semakin tereliminasi seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi  informasi  yang  memungkinkan  setiap  orang  dapat  mengakses  informasi  serta mempublikasikannya  kepada  siapapun  (Ferdian,  2018).  Konteks  penelitian  ini,  bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat variabel utama, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Pengetahuan hukum ( legal awareness )
Pengetahuan  hukum  adalah  pengetahuan  tentang  hukum  tertentu  dalam  wujud  peraturan mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu.  Pengetahuan  hukum  merupakan  adanya kesadaran hukum yang paling minimal (Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum berkaitan erat dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  dianggap  mengetahui  isi  suatu  peraturan  manakala peraturan  tersebut  telah  diundangkan  (Salman,  1989).  Wignjosoebroto  Soetandyo  (2013) mengemukakan  bahwa  pengetahuan  hukum  berkaitan  dengan  gatra  kognitif  yang  merujuk pada pengetahuan seseorang berkaitan dengan ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang  sedang  ia  lakukan  atau  yang  tengah  menjadi  perhatian  yang  utama.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  bahwa  tingkat  pengetahuan  masyarakat  mengenai  peraturan
perijinan usaha pemondokan masih belum ada sama sekali. Sebagaimana ditabulasikan pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Pengetahuan Hukum Penyelenggara Izin Usaha Pemondokan No. Indikator Jawaban Ya Tahu Tidak Tahu 1. Pengetahuan  hukum  penyelenggara  Izin  Usaha rumah pemondokan - 4 Sumber: Pribadi (Hasil Wawancara), 2019
Bahwa berdasarkan tabel 1 maka  5 (lima) variabel informan yang terdiri dari Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Media Sosial Yang Dimiliki tidak berpengaruh sama  sekali.  Bahwa  pengetahuan  hukum sebagaimana  diungkapkan  oleh  Soerjono  Soekanto merupakan tingkat kesadaran yang paling minim seharusnya diketahui oleh masyarakat tidak ada  sama  sekali  yang  tahu,  sehingga  perlu  dievaluasi  kembali  bagaimana  sosialisasi  atas perwali perijinan usaha pemondokan.
Penyebarluasan perwali perlu diperhatikan untuk dapat diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran  peraturan  tersebut.  Selain  itu,  pemerintah  kota  harus  menyadari  bahwa  dengan mengeluarkan  perwali  tersebut  bukan  berarti  pekerjaan  telah  selesai,  namun  masih  berlanjut dan  merupakan  suatu  proses  yang  panjang.  Untuk  itu  perlu  dipikirkan  apakah  sarana  yang diperlukan supaya peraturan hukum itu dapat dijalankan sesuai dengan yang seharusnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Pemahaman hukum ( legal acquaintance )
Pemahaman  hukum  merupakan  sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang  tentang  isi, tujuan  dan  manfaat  dari  peraturan  tersebut  bagi  kehidupannya.    (Soekanto,  1982) mengemukakan  pemahaman  hukum  dipengaruhi  oleh  internalisasi  dan  imitasi.  Tingkat pemahaman  informan  didasarkan  atas  dua  pertanyaan  utama,  yakni  tujuan  adanya  izin  dan materi (isi substansi) peraturan tersebut. Pemahaman hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari indikator pengetahuan hukum, karena bagaimanapun orang tidak akan paham jika tidak tahu apa  yang  akan  dipahami.  Tingkat  pemahaman  relatif  masih  sangat  rendah,  karena  masih belum  memahami.  Hanya  satu  memahami  substansi,  itu  pun  menurut  hemat  penulis  hanya sebatas jawaban yang menebak saja.
Tabel 2 Pemahaman Hukum Penyelenggara Izin Usaha Pemondokan No. Indikator Jawaban Ya Memahami Tidak Memahami 1. Pemahaman hukum penyelenggara rumah - 4
pemondokan  tentang  tujuan  pemerintah  Kota Surabaya  mengharuskan  pemilik  usaha  rumah pemondokan wajib memiliki izin usaha pemondokanan
2. Pemahaman hukum penyelenggara rumah pemondokan  tentang  sanksi  bagi  bagi  pemilik usaha  rumah  pemondokan  yang  tidak    memiliki izin usaha pemondokanan 1 3
Sumber: Pribadi (Hasil Wawancara), 2019
Bahwa  berdasarkan  tabel  2  maka  lima  variabel  informan  yang  terdiri  dari  Usia,  Jenis Kelamin,  Pendidikan  Terakhir,  Pekerjaan,  dan  Media  Sosial  Yang  Dimiliki  tidak  terlalu berpengaruh  atas  tingkat  pemahaman  hukum.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Otje  Salman bahwa  seseorang  memiliki  pemahaman  hukum  apabila  seseorang  mudah  mengerti  suatu aturan  yang  mengatur  hal  tertentu.  Lebih  lanjut  ditekankan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa untuk  membangun  suatu  kehidupan  hukum  yang  baik,  tidak  hanya  diperlukan  pengetahuan hukum,  melainkan  juga  internalisasi  dan  pemunculan  pengetahuan  tersebut  ke  dalam pemahaman, sikap dan perilaku.

## Sikap Hukum ( Legal Attitude )
Sikap  hukum  merupakan  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena  hukum  tersebut bermanfaat.  Menurut  Otje  Salman  bahwa  sikap  hukum  melibatkan  pilihan  warga  terhadap nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  dirinya  sehingga  masyarakat  menerima  hukum.    Sikap  hukum yang  berdimensi  nilai  merujuk  pada  gatra  afektif.  Guna  menggali  sikap  hukum  informan, digunakan  dua  pertanyaan  utama,  yakni  berkaitan  adanya  kewajiban  izin  dan  penerapan sanksi  bagi  pelaku  usaha  kos-kosan  yang  tidak  memiliki  izin.  Pada  dasarnya,  tujuan  dari kewajiban  ijin  adalah  untuk  pengendalian  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  segala aktivitas  dalam  hal-hal  tertentu  berdasarkan  ketentuan  yang  berisi  pedoman-pedoman  yang harus  dilaksanakan  baik  pihak  yang  berkepentingan  maupun  oleh  pejabat  yang  berwenang (Rosdiana,  2018).  Berdasarkan  tabel  3  bahwa  para  informan  memiliki  sikap  hukum  yang sangat  bagus,  terbukti  dengan  memiliki  sikap  yang  setuju  dengan  diberlakukakannya peraturan  kewajiban  ijin  usaha  pemondokan  untuk  alasan  jaminan  keamanan,  kebaikan,  dan perlindungan.
Tabel 3 Sikap Hukum Penyelenggara Izin Usaha Pemondokan No. Indikator Jawaban Ya Setuju Tidak Setuju 1. Pemilik  usaha  rumah  pemondokan wajib memiliki izin usaha pemondokan 4 Alasan: Demi keamanan, kebaikan dan kenyamanan. - 2. Pemahaman hukum penyelenggara 4 -
rumah pemondokan tentang sanksi bagi bagi pemilik usaha rumah pemondokan yang  tidak    memiliki  izin  usaha pemondokan Alasan : Aturan dibuat untuk memberi perlindungan bagi masyarakat Izin  Usaha Pemondokan adalah kewajiban, jika tidak melaksanakan kewajiban maka dikenai
sanksi.
Sumber: Pribadi (Hasil Wawancara), 2019
Bahwa  berdasarkan  tabel  3  maka  lima  variabel  informan  yang  terdiri  dari  Usia,  Jenis Kelamin,  Pendidikan  Terakhir,  Pekerjaan,  dan  Media  Sosial  Yang  Dimiliki  tidak  terlalu berpengaruh  atas  sikap  hukum.  Berkaitan  dengan  sikap,  A.  Podgoresky  (dalam  Soekanto, 1982)  mengemukakan  dua  sikap  yaitu fundamental  attitudes dan instrumental  attitudes. Seseorang  yang  bersikap  fundamental  berarti  cenderung  untuk  menerima  beberapa  norma hukum  karena  merupakan  hukum  yang  sah.  Seseorang  yang  bersikap  instrumental  memiliki kecenderungan  untuk  menerima  norma  atau  aturan  hukum  karena  menguntungkan  atau bermanfaat bagi dirinya.
Perilaku hukum ( legal behavior )
Indikator  keempat  dari  kesadaran  hukum  adalah  perilaku  hukum.  Menurut  Lawrence  M. Friedman, perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau  undang-undang  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Selanjutnya  Friedman mengemukakan  bahwa  perilaku  hukum,  bukan  hanya  taat  dan  tidak  taat  melainkan  juga menggunakan  atau  tidak  menggunakan  (Ali,  2009).  Bahwa  sikap  hukum  dalam  konteks perwali ini adalah bagaimana menyikapi atas kewajiban ijin usaha pemondokan dengan cara izin ke pemerintah kota Surabaya.  Berdasarkan tabulasi tabel 4, maka belum ada sam sekali yang memiliki ijin usaha pemondokan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator perilaku hukum belum dimiliki sama sekali.
Tabel 4 Perilaku Hukum Penyelenggara Izin Usaha Pemondokan No. Indikator Jawaban Ya memiliki Tidak memiliki 1. Kepemilikan Izin Usaha Rumah Pemondokan - 4 Sumber: Pribadi (Hasil Wawancara), 2019
Komunikasi  hukum  merupakan  faktor  yang  memengaruhi  perilaku  hukum.  Peraturan harus  dikomunikasikan  kepada  masyarakat  supaya  masyarakat  mengetahui  isinya. Komunikasi hukum harus memperhatikan aturan itu diberlakukan pada golongan masyarakat yang mana. Achmad Ali (2009) mengemukakan bahwa aturan hukum berlaku bagi segelintir
orang ( apply to only a few people ), semua golongan ( apply to a whole class ), dan setiap orang ( apply  to  every  body ).  Aturan  yang  tehnis  dan  aturan  administratif  yang  terperinci  harus disampaikan  secara  khusus  kepada  anggota  masyarakat,  begitu  pula  aturan  yang  bersifat khusus lebih mudah menyampaikannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  analisis,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan pemberlakuan  izin  usaha  pemondokan  relatif  masih  terdapat  beberapa  kendala  diantaranya dalam  hal  tingkat  pengetahuan  masih  relatif  sangat  sedikit,  hal  ini  dikarenakan  pemerintah baru  sebatas  mengundang  stakeholder  terkait,  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Kelurahan, dan  beberapa  perwakilan  pemilik  usaha  pemondokan  (kos-kosan)  dalam  menggali  aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat  pengetahuan  masyarakat  akan  diberlakukannya  izin  pemondokan  masih  sangat terbatas.  Kedua,  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  penyelenggara  rumah  pemondokan  terkait kewajiban  memiliki  Izin  Usaha  Pemondokan  relatif  masih  rendah.  Karena  dari  empat indikator  kesadaran  hukum  yakni  pengetahuan,  pemahaman,  sikap,  dan  perilaku,  hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi.

## SARAN
Kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, namun demikian  berdasarkan  hasil  analisis  sebelumnya,  ada  beberapa  pekerjaan  rumah  yang  perlu diselesaikan yakni melakukan sosialisasi berkaitan dengan Perwali, bagaimanapun sistem hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum bagi pemiliki usaha pemondokan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) . PT. Kencana Prenada Media Group. Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum . PT. Sinar Grafika.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. (2019). Daftar Objek Pajak . Bpkpd.Surabaya.Go.Id.
Badan Pusat Statistik. (2016). Kota Surabaya Dalam Angka . Badan Pusat Statisitk.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Prenada Media.
Ferdian,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Penjualan  Obat  Yang Tidak  Sesuai  Label. Jurnal  Ilmu  Hukum  De  Lega  Lata.  Fakultas  Hukum  UMSU,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , 3 (2), 171.
https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3158/2876 Irianto,  S.,  &  Meij,  L.  S.  (2013). Memperkenalkan  Studi  Sociolegal  dan  Implikasi Metodologisnya (Sulistyowa). PT. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jatim  Tribunnews.  (2019). Ada  Perwali  Surabaya  Baru  Tentang  Izin  Kos,  Pengusaha  Kos Harus Urus Izin, Gratis Biaya Retribusi . Jatim.Tribunnews.Com. Mahfud, M. (2011). Politik Hukum di Indonesia . PT. Rajawali Press.
Ngadino, A. (2012). Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis . Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Nurbaningsih,  E.  (2017). Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Mengenai  Mekanisme  Perizinan Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berinvestasi  di  Indonesia .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Rahardjo, S. (1986). Hukum dan Masyarakat . PT. Angkasa.
Rahbany,  M.  A.  H.  (2015).  Studi  Kelayakan  Pendirian  Rumah  Pemondokan  (Kost)  Kelas Menengah di Tegalgondo Malang. Jurnal Manajemen Bisnis , 5 (1), 36.
Ramadhani,  R.  (2017).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam  Sertipikat  Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu , 2 (1).
Ridwan, H. (2006). Hukum Administrasi Negara . PT. Raja Grafindo Persada.
Rosdiana, Y. (2018). Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Studi pada Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu ). Jurnal  Ilmu  Hukum  De  Lega  Lata.  Fakultas  Hukum  UMSU,  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara , 3 (1), 88. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3149
Salman, O. (1989). Sosiologi Suatu Pengantar . PT. Amrico.
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum . Rajawali Press.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kuaitatif  dan  R&D (Cetakan-21).  CV. Alfabeta.
Susanti  dalam  Riskiyono  Joko.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan Perundang-Undangan  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Public  Participation  In  The Formation  Of  Legislation  To  Achieve  Prospperity  islation  To  Achieve  Prospe. Jurnal Asprasi , 6 (2), 52.
Sutedi, A. (2017). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik . PT. Sinar Grafika.
Toha,  S.,  &  dkk.  (2009). Penelitian  Hukum  tentang  Dampak  Penyuluhan  Hukum  Terhadap Tingkat  Kesadaran  Hukum .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum dalam Masyarakat . PT. Graha Ilmu.