## EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (STUDI PADA LKBH FH UNIVERSITAS PROKLAMASI 45)
Sulfi Amalia 1
Fakultas Hukum-Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

## Abstract
Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Law Number 16 of 2011 concerning legal Aid is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.

## Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification

## Abstrak
Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam  pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45.
Kata Kunci : Efektifitas, Bantuan Hukum, LBH, dan Verifikasi
1 Sulfi Amalia berasal dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Alamat korespondensi: amalia.sulfi@gmail. com

## Latar Belakang Masalah
Un d a n g - Un d a n g   No m o r   1 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Bantuan Hukum) merupakan salah satu produk legislasi yang memayungi hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan
hukum. Kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum merupakan kewajiban moral dan konstitusional dalampemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ( prodeo ). Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin bukanlah suatu hal
dalam penegakan hukum pidana, yaitu mengedepankan kesetaraan ( the same levelling playing field ) antara pihak pemeriksa dengan terperiksa dalam suatu sangkaan peristiwa pidana. 5 Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa Miranda mendapatkan bantuan hukum dari para penasehat hukumnya di pengadilan.
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa pengecualiannya. Jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk akan pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum dapat terlaksana sesuai fungsi dari bantuan hukum tersebut.
Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dalam hal masalah hukum guna menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang- wenang dari pihak lain. Bantuan Hukum mengatur penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja, sementara Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
5 Ibid .
yang baru 2 , namun sudah berlangsung sejak masyarakat mulai kenal apa yang dinamakan “pengadilan” terutama di zaman Romawi. Sejarah pengadilan menjadi cukup menarik sejak sistem Anglo Saxon dan Eropa Kontinental mulai digunakan.
Salah satu contoh kasus yang terjadi pada masa itu yaitu kasus Miranda versus Arizona yang terjadi di Amerika Serikat. 3
Penangkapan dan penginterogasian terhadap Ernesto Miranda oleh pihak kepolisian pada awal tahun 1963 di Poenix, Arizona, US merupakan peristiwa monumental di bidang penegakan hukum pidana. Miranda ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan karena dituduh melakukan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Hasil pemeriksaan dituliskan dalam berita acara yang kemudian digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 4
Para penasehat hukum Miranda mengajukan keberatan pada lembaga peradilan setelah hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam proses persidangan, sehingga kasus ini berlanjut sampai dengan tingkat Supreme Court yang pada akhirnya diputus oleh US Supreme Court . Putusan kasus tersebut menjadi yurisprudensi karena isi putusan memperkenalkan adanya konsep baru
2 “UU Bantuan Hukum: Penting Tapi Rumit?”, Desain Hukum , Vol 13, No. 6, 2013,  hlm. 6.
3 Ibid .
4 “Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles”, https://www.djkn. kemenkeu.go.id/artikel/detail/pemberian- bantuan-hukum--pendampingan-terkait-tindak- pidana-sebagai-upaya-penegakan-miranda- principles- , diakses 19 September 2016.
disebut dengan UUD 1945)  jo Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penerima bantuan hukum adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat rentan akan masalah hukum.
Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum ( legal service ) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/ terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. 6 Sejarah dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum. Meskipun sudah ada undang- undang yang mengatur tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum dirumuskan secara khusus. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima
6 IGN. Ridwan Widyadharma, 2010, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum , Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 26.

## pembayaran honorarium. Lembaga
Bantuan Hukum didirikan dengan tujuan awal yaitu untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka.
Un d a n g - Un d a n g   No m o r   1 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Hal  ini mengingat banyak masyarakat yang belum mengerti hukum, meskipun pada teorinya, semua warga negara Indonesia dianggap tahu hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain 7 . Kesadaran hukum dalam diri masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum bisa mencapai sebuah hasil yang sempurna karena masih banyak masyarakat yang buta hukum, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah (miskin), sehingga ketika mereka mempunyai masalah hukum merekatidak tahu ke mana harus meminta bantuan hukum.
Hal ini dapat dicontohkan dari sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Madura. Seorang anak perempuan yang berkebutuhan khusus menerima pelecehan seksual dari remaja laki-laki di sekitar tempat tinggalnya, hal ini dikarenakan perempuan itu
7 Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.
dianggap tidak akan mampu bersaksi di depan penegak hukum, sehingga ketika si anak perempuan hamil,maka orang tua memaksanya untuk menikah siri dengan sembarang laki-laki, demi menyelamatkan muka keluarga. Situasi semakin menyedihkan karena perangkat desa dan tokoh desa juga tidak mempedulikan nasib warga yang terpinggirkan ini. 8 Kasus tersebut di atas, menjadi sangat miris sekali karena tidak ada upaya pendampingan hukum. Kasus yang seharusnya diproses secara hukum, menjadi suatu hal yang biasa saja karena kurangnya kesadaran hukum dari warga setempat.
Undang-Undang Bantuan Hukum mengingatkan kembali akan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, sehingga permasalahan atau kerumitan yang mendera rakyat miskin dan marginal, khususnya persoalan hukum, negara diharapkan hadir mengentaskan dari persoalan tersebut. 9 Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan utama dari pembentukan Undang- Undang Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang
8 Sulfi Amalia et.al., “Peminggiran Perempuan B e r k e b u t u h a n   K h u s u s   d i   M a d u r a : Potret Kemiskinan Secara Fisik, Psikis dan Budaya”, Makalah , disampaikan dalam acara Call For Paper Seminar Nasional“Empowering Self” pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2 April 2016, hlm. 43.
9 “UU Bantuan Hukum Masih Dilema”, Desain Hukum , op.cit. ,  hlm. 2.
membutuhkan. 10
Dasar filosofis lahirnya Undang- Und ang   B antu an   Hu ku m   y aitu Pancasila, sedangkan yang menjadi dasar konstitusional baik secara formil dan materiil atas terbentuknya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu Pasal 28 D ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas p e n g a k u a n ,   j a m i n a n , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.”
Pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
Dasar sosiologis dari Undang- Undang Bantuan Hukum adalah menguatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hak-hak dasar mereka serta semakin berkembangnya organisasi bantuan hukum di berbagai wilayah di Indonesia. Ini cerminan bahwa negara menjamin setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
10 Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses, Jakarta:Kontras dan PSHK, hlm.1.
sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Ruhut Sitompul berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum menunjukkan pemerintah sudah peduli dengan memfasilitasi masyarakat tidak mampu agar hak-hak hukum mereka terlindungi secara maksimal dan keberadaaan Lembaga Bantuan Hukum baik intra kampus maupun ekstra kampus dapat menjadi mitra pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu perlindungan bantuan hukum untuk masyarakat, sehingga saat ini tinggal pelaksanaannya saja perlu dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. 11
Undang-Undang Bantuan Hukum memposisikan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam sebuah perguruan tinggi sebagai bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Hal ini menunjukkan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum perguruan tinggi dimaknai sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. 12
Undang-undang ini menegaskan bahwa
11 Rohut Sitompul, “Melibatkan Mahasiswa dan Dosen itu Sangat Luar Biasa”, Desain Hukum , Vol. 13, No. 6, 2013, hlm. 16.
12 Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 32.
yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada Advokat, namun juga pemberi bantuan hukum lain yaitu daridosen dan paralegal yang bernaung di dalam Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, di mana mereka juga diberikan peluang untuk mendampingi perkara hukum yang melibatkan masyarakat tidak mampu.
Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dalam melakukan pengabdian masyarakat menjadi sangat penting mengingat fakta di atas, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di kampus dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum, karena Undang- Undang Bantuan Hukum mempunyai tujuan untuk pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional seluruh warga negara berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan perwujudan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga Bantuan Hukum.
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi bantuan hukum adalah belum meratanya organisasi bantuan hukum terakreditasi, karena berdasarkan hasil evaluasi Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 13 terhadap organisasi bantuan hukum mayoritas sebarannya di Pulau Jawa, sementara rakyat miskin di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan akses keadilan bagi kaum miskin di wilayah yang tidak terdapat organisasi bantuan hukum. Selain itu, mekanisme pengucuran dana bantuan hukum dari pemerintah kepada pelaksana bantuan hukum melalui reimburse 14 berpotensi menghambat proses pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk belum maksimalnya sosialisasi program ini juga akan menjadi kendala dalam implementasinya, sehingga patut kiranya kita tunggu sejauh mana efektifitas penerapan Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Peran institusi-institusi terkait dengan pelaksanaan Undang- Undang Bantuan Hukum ini seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan mitra-mitra pelaksana bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum), Biro Konsultasi Bantuan Hukum Kampus menjalin sinergi untuk secara bersama-sama mengemban amanat Undang-Undang Bantuan Hukum ini sebagaimanayang sudah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum telah disampaikan bahwa syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang- undang, memiliki kantor atau sekretariat
13 “UU Bantuan Hukum Masih Dilema”, op.cit. hlm. 3. 14 Ibid .
yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.
Pasal 1 Undang-Undang Bantuan Hukum didefinisikan bahwa Bantuan Hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Cuma-cuma yang dimaksud dalam pasal ini ditegaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum ini ditegakkan untuk menjangkau keadilan bagi orang miskin.
Lembaga Bantuan Hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini seharusnya tidak memungut biaya dari klien. Hal ini disebabkan telah adanya anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Kemenkumham) kepada Lembaga Bantuan Hukum tersebut, sementara Lembaga Bantuan Hukum yang menerima bantuan dana dari Kemenkumham adalah lembaga yang sudah melakukan verifikasi dan memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah dijadikan standar oleh Kemenkumham. Hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan nyata masih ada Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi, sehingga terkadang menjadi sebuah hambatan bagi lembaga tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dikarenakan keterbatasan dana. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam kehidupan masyarakat. Penulis ingin mengetahui sejauh mana
efektivitas Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mendirikan Lembaga Bantuan Hukum dengan nama L emb aga Konsu lt asi d an Bantuan Hukum Fakultas Universitas Proklamasi 45 (LKBH FH UP45). LKBH ini digunakan sebagai laboratorium mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk dapat mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapatkan di kelas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. LKBH FH UP45 ini dijalankan oleh para dosen Fakultas Hukum serta mahasiswa hukum yang turut bergabung dalam lembaga tersebut.
Alasan penulis kemudian memilih Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (LKBH FH UP45) sebagai objek dalam penelitian terdiri dari dua hal, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif, yaitu karena penulis ingin menunjukkan kepada khalayak umum tentang peranan penting LKBH FH UP45 dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagian pengabdian kepada masyarakat, baik dalam memberikan konsultasi maupun bantuan hukum. Alasan subjektif, penulis bermaksud mendapatkan ilmu yang lebih luas dan pemahaman mendalam tentang pendirian dan pengelolaan Lembaga Bantuan Hukum, sehingga dapat berkontribusi lebih di LKBH FH UP45. Selain itu, dengan melakukan
penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai bekal penulis untuk dapat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di tanah kelahiran yaitu Madura, pada saat menjadi seorang sarjana hukum nanti.
Dari beberapa alasan tersebut diatas maka penulis bermaksud menulis tentang Lembaga Bantuan Hukum dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Studi Pada LKBH FH UP45)”.
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta? 2) Bagaimana kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi? 3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yog ya kar t a d a l am p el a ks anaan pemberian bantuan hukum?

## Metode Penelitian
Pada p enelitian ini, p enulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui pendekatan studi kasus ( case study ). Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti. Secara umum, studi
kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan “ how ” atau “ why ”, sehingga peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. 15
Pe nd ek at an   p e nel it i an   y ang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian deduktif menuju induktif yang mana dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Penelitian yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Penelitian ini merupakan studi kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dalam penulisan ini, penulis membatasi lingkup masalah terbatas pada efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan
15 Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja TA. 2015- 2016, 2015, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , hlm. 15.
Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tanpa meneliti lebih jauh bagaimana efektivitas undang- undang tersebut pada lembaga bantuan hukum lainnya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data penelitian menunjukkan bahwa peranan LKBH FH UP45 cukup membantu dalam kehidupan masyarakat, k hu s u s ny a   d a l a m   p e l a k s a n a a n pemberian bantuan hukum litigasi. Berdasarkan data tersebut, dari 6 kasus yang ditangani, LKBH FH UP45 mampu menyelesaikan setengah dari jumlah kasus yang ada, sebagian lagi masih ada yang sedang dalam proses penanganan. Meskipun terdapat satu kasus yang dihentikan pada tahun 2015 karena terbatasnya SDM dan pendanaan, hal tersebut tidak mengurangi kredibiltas LKBH FH UP45 di mata klien. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus yang ditangani LKBH FH UP45 pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh LKBH masih mendapat kepercayaan dan dapat diterima di masyarakat. Pasalnya, menurut Hindra Pamungkas selaku lawyer LKBH FH UP45 mengungkapkan bahwa LKBH berusaha terus memperbaiki dan berusaha tidak mengulangi lagi adanya penghentian kasus seperti yang terjadi pada perkara Herta Fernando. Saat ini, LKBH FH UP45 mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan pendampingan dan pemberian bantuan hukum yang terbaik untuk para pencari keadilan.
Data pemberian bantuan hukum bidang Nonlitigasi yang dilakukan oleh LKBH FH UP45 cukup banyak dan hampir semua kegiatan diselesaikan dengan baik, meskipun masih ada juga yang sedang dalam proses penanganan, khususnya pada program pendampingan non litigasi (di luar pengadilan). Hasil rekapan jumlah data pelaksanaan pemberian bantuan hukum bidang nonlitigasi oleh LKBH FH UP45 dapat ditampilkan sebagai berikut.
1.  Penyuluhan Hukum sebanyak 5 kali (selama tahun 2016)
2.  Pelayanan Konsultasi Hukum selama jam kantor
3.  Investigasi perkara setiap diperlukan
4.  Pengupayaan mediasi pada setiap perkara
5.  Pendampingan di luar pengadilan sebanyak 5 kasus, dengan rincian :
a)  Kasus  yang selesai ditangani sebanyak 1 perkara, yaitu : Perkara atas nama Murdono (2016)
b)  Kasus yang sedang dalam proses penanganan sebanyak 4 perkara, yaitu :
1)  Perkara atas nama Hendri Anur (2016)
2)  Perkara atas nama Sri Murni (2016)
3)  Perkara atas nama Marheni
(2016)
4)  Perkara atas nama Sujiyem
(2016)
LKBH FH UP45 cukup aktif dalam memberikan bantuan hukum bidang nonlitigasi. Terbatasnya perkara yang
ditangani di bidang litigasi tidak membuat semangat LKBH menjadi surut, namun sebaliknya, LKBH FH UP45 tetap mengupayakan peranan dan fungsinya semaksimal mungkin dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, salah satunya aktif dalam pemberian bantuan hukum bidang nonlitigasi. LKBH FH UP45 tidak hanya aktif berkiprah di lingkungan eksternal, namun di lingkungan internal pun tetap diprioritaskan. Demi menunjang kualitas mahasiswa dan kegiatan Fakultas Hukum, LKBH FH UP45 juga menyelenggarakan kegiatan akademisi, meliputi Mimbar Justitia, Proklamasi Lawyers Club , Pembuatan Rekes, Gelar Perkara, dan menyelenggarakan diskusi internal.
Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 LKBH FH UP45 mengalami progres yang bagus. Awal tahun 2016 LKBH FH UP45 mulai dikelola oleh beberapa dosen dan mahasiswa FH UP45. Sosialisasi mulai sering dilakukan melalui kegiatan penyuluhan ke desa-desa, sehingga banyak masyarakat yang mulai mengenal nama LKBH FH UP45. Sepanjang tahun 2016 ini, LKBH FH UP45 aktif melakukan kegiatan penyuluhan, menyelenggarakan kegiatan diskusi, mengadakan pelatihan bagi mahasiswa, dan aktif menangani perkara-perkara yang masuk ke LKBH FH UP45. Beberapa kasus yang secara berangsur-angsur masuk ke LKBH ditangani secara konsisten. Setiap kasus yang sudah dilimpahkan kuasa ke LKBH FH UP45 pasti segera ditindaklanjuti oleh LKBH FH UP45, dalam artian kasus yang masuk tidak hanya dibiarkan begitu
saja. Kasus yang ditangani ada yang sampai proses mediasi, pendampingan ke instansi, penyidikan, pembuatan memori kasasi, bahkan ada yang sampai proses putusan pengadilan. Setiap ada klien yang datang ke LKBH FH UP45 diterima dengan baik oleh pengelola LKBH FH UP45.
Keberadaan peraturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sangat membantu, sehingga memudahkan LKBH FH UP45 untuk merekrut dosen dan mahasiswa untuk mengelola LKBH FH UP45 dan mendampingi advokat ketika beracara di Pengadilan, mengingat kapasitas advokat di LKBH sangat terbatas. LKBH FH UP45 baru memiliki satu advokat saja.
Undang-Undang Bantuan Hukum juga membantu LKBH memiliki hak untuk dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat yang membutuhkan dan dapat memberikan konsultasi hukum serta program akademisi lainnya berdasarkan Pasal 9 huruf (c) Undang- Undang Bantuan Hukum. Kondisi yang demikian menjadikan penerapan Undang-Undang Bantuan Hukum cukup efektif terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LKBH FH UP45 mengingat peranan LKBH yang tetap terus aktif dan konsisten dalam penanganan perkara dan siap sedia memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
Pemberian bantuan hukum akan berkaitan dengan adanya peranan organisasi atau lembaga bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum
menjelaskan hak-hak dari pemberi bantuan hukum (dalam hal ini organisasi atau lembaga bantuan hukum) sudah disamaratakan dengan pencantuman hak-hak tersebut. Praktik di lapangan membuktikan bahwa organisasi atau lembaga bantuan hukum yang sudah berjalan sesuai tugasnya masih ada yang belum mendapatkan hak-haknya, salah satunya dalam hal penerimaan anggaran dari negara. Ketidaksamaan hak yang didapatkan ini berpangkal dari masalah verifikasi dan akreditasi lembaga. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan mendefinisikan verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sedangkan akreditasi dijelaskan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham tersebut bahwa akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
Berbicara mengenai verifikasi lembaga bantuan hukum, maka perlu juga dibahas mengenai kekuatan bantuan hukum yang diberikan, baik oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi maupun lembaga yang belum terverifikasi. Verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan bantuan hukum
yang diberikan oleh sebuah lembaga. Verifikasi hanya akan membedakan hak atas anggaran untuk setiap lembaga. Lembaga yang terverifikasi mendapatkan anggaran dari negara untuk biaya penanganan perkara, sedangkan lembaga yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan anggaran. Kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan adalah sah bagi lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.
LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 diberikan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan hukum bantuan hukum. Menurut Hindra Pamungkas, selaku lawyer sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, setiap lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sama-sama memiliki kekuatan hukum bantuan hukum yang sah selama lembaga tersebut sudah berbadan hukum. Apabila lembaga bantuan hukum tersebut berdiri sendiri, maka harus terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki akta pendirian. Lembaga Bantuan Hukum di bawah universitas harus ada Surat Keputusan (SK) dari pihak yang menaungi, baik fakultas maupun universitas. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan juga menjelaskan bahwa lembaga yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi sudah berstatus sebagai badan hukum. Hal ini pun berlaku juga terhadap status badan hukum LKBH FH UP45.
Hak sebuah Lembaga Bantuan Hukum dapat beracara, baik Lembaga Bantuan Hukum Kampus maupun Lembaga Bantuan Hukum Independen, baik yang terverifikasi atau tidak, kekuatan hukum bantuan hukumnya diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, yang mengabulkan permohonan dari Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadyah Malang. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu berarti bahwa ketentuan Pasal
31 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menghalangi sebuah Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum selayaknya peran Advokat.Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara, dapat diuraikan mengenai kendala- kendala yang dialami oleh LKBH FH UP45 dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum.
Pertama, LKBH FH UP45 belum memiliki statuta kelembagaan, termasuk juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, padahal statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan. Statuta dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan lembaga. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operational yang berlaku di lembaga yang bersangkutan.
Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersedia suka rela membantu pelaksanaan kegiatan atau program LKBH FH UP45. SDM ini meliputi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UP45. Daya tarik dari dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk membantu mengembangkan LKBH FH UP45 sangatlah minim, padahal jika semua dosen FH UP45 bersinergi dalam mengembangkan LKBH FH UP45 akan memunculkan ide-ide baru untuk kemajuan LKBH FH UP45, demikian pula  dengan mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sangat sedikit mahasiswa yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan LKBH FH UP45, karena Ketika ada pendampingan klien ke pengadilan pun bahkan mahasiswa tidak tertarik untuk mengikuti. Berdasarkan wawancara pada salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu Wardi menyampaikan bahwa ketidaktertarikannya berdasarkan anggapannya LKBH FH UP45 terlalu kaku, sedikit kurang cocok dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Menurutnya, dilihat dari nama “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum” sudah jelas bukan tempat berkumpulnya mahasiswa sebagaimana BEM dan sejenisnya. Wardi merasa LKBH FH UP45 lebih tepat digunakan sebagai arena mahasiswa untuk belajar mengenai praktik hukum, bukan untuk berorganisasi.
Ketiga, kurangnya sosialisasi LKBH FH UP45 kepada masyarakat dalam jangkauan luas dan kurangnya sosialisasi LKBH FH UP45 melalui media internet. LKBH FH UP45 sudah memiliki Akun Facebook dan blogsite untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, namun kondisi Akun Facebook dan blogsite belum berjalan aktif. Menurut penulis, media sosial merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mensosialisasikan LKBH FH UP45, karena melalui internet, masyarakat dapat mengakses informasi tentang LKBH FH UP45.
Keempat, kurangnya dana yang dimiliki oleh LKBH FH UP45. LKBH FH UP45 tidak memiliki pendapatan tetap
untuk persediaan pendanaan kegiatan LKBH FH UP45, termasuk pendanaan untuk pemberian bantuan hukum hingga ke pengadilan. Sumbangan dari anggota pun belum mencukupi kebutuhan. Begitu juga dengan dana yang didapat dari kampus, belum dapat memenuhi kebutuhan LKBH dalam melakukan pendampingan klien hingga ke pengadilan.
Kelima, kurangnya fasilitas yang ada di LKBH FH UP45. Fasilitas yang paling utama sangat mendukung berjalannya proses administasi dan belum ada di LKBH FH UP45 yaitu komputer dan printer . Fasilitas tersebut seharusnya menjadi hal utama yang ada di LKBH FH UP45. Hal ini karena berdasarkan keluhan bagian kesekretariatan ketika diwawancarai, tidak adanya komputer dan printer menjadi penghambat yang utama dalam proses berjalannya administrasi di LKBH, sehingga pekerjaan menjadi sering tertunda. Pembuatan surat kuasa khusus untuk pendampingan klien pun terkadang harus menunggu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Hal ini menyebabkan pelayanan LKBH untuk klien menjadi kurang maksimal.
Keenam, kurangnya dukungan dari banyak pihak, terutama dari pihak universitas. Tidak jarang LKBH FH UP45 dipandang sebelah mata karena dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Padahal, tujuan utama dari didirikannya LKBH FH UP45 bukanlah sebagai ajang pemasaran untuk
mendapatkan mahasiswa baru dengan jumlah yang semakin banyak, namun bertujuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan kosultasi dan bantuan hukum. Walaupun pada akhirnya, secara tidak langsung dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menyediakan forum konsultasi ke berbagai kalangan, dan memberikan bantuan hukum hingga ke pengadilan, LKBH FH UP45 sudah membantu mempromosikan nama baik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

## Kesimpulan
Undang-Undang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam  pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 sampai mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan hukum dalam memberikan bantuan hukum. Ada enam (6) hal yang menjadi kendala bagi LKBH FH UP45 dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, yaitu : 1) Belum adanya statuta kelembagaan; 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersedia membantu pelaksanaan kegiatan atau program LKBH FH UP45; 3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan melalui media sosial; 4) Kurangnya dana yang dimiliki oleh LKBH FH UP45. LKBH FH UP45 tidak memiliki pendapatan tetap untuk persediaan pendanaan kegiatan LKBH FH UP45; 5) Kurangnya fasilitas yang ada
di LKBH FH UP45; dan 6) Kurangnya dukungan dari banyak pihak, terutama dari pihak universitas.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis sumbangkan  dalam  tulisan  ini,  sebagai berikut  :  1)  LKBH  FH  UP45  sebaiknya segera  membentuk  statuta  kelembagaan, termasuk AD/ART.  Hal  ini  karena  statuta, termasuk  AD/ART  merupakan  kendala utama  secara  hukum  dalam  mengelola LKBH  FH  UP45;  2)  Paralegal  yang bergabung  di  LKBH  FH  UP45  sebaiknya mengikuti  Pelatihan  Paralegal.  Pelatihan Paralegal dapat membantu mahasiswa dalam memahami secara praktis mengenai apa saja yang  dibutuhkan  dalam  proses  pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari  keadilan;  dan  3)  Mahasiswa  FH UP45,  hendaknya  turut  bergabung  aktif dalam mengembangkan LKBH FH UP45.

## Daftar Pustaka
Buku Chrisbiantoro, dkk., 2014, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses , Kontras dan PSHK, Jakarta.
Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja TA. 2015-2016, 2015, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Sumenep.
Raharjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Widyadharma, IGN. Ridwan 2010, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

## Artikel Jurnal
Afandi, Fachrizal.  “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Bantuan Hukum”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 2, No. 1, 2013. Sitompul, Ruhut, “Melibatkan Mahasiswa dan Dosen itu Sangat Luar Biasa”, Desain Hukum , Vol. 13, No. 6, 2013. “UU Bantuan Hukum Masih Dilema”, Desain Hukum , Vol 13, No. 6, 2013. “UU Bantuan Hukum: Penting Tapi Rumit?”, Desain Hukum, Vol 13, No. 6, 2013.

## Makalah
Amalia, Sulfi, et.al., “Peminggiran Perempuan Berkebutuhan Khusus di Madura: Potret Kemiskinan Secara Fisik, Psikis dan Budaya”, Makalah , disampaikan dalam acara Call For Paper Seminar Nasional “Empowering Self ” pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2 April 2016.

## Internet
“ P e m b e r i a n   B a n t u a n   H u k u m Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles”, https://www. djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/ pember ian-bantuan-hukum- -pendampingan-terkait-tindak- pidana-sebagai-upaya-penegakan- miranda-principles- , diakses 19 September 2016.

## Peraturan Perundang-undangan sebagai referensi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan L emb aran Negara R epubli k Indonesia Nomor 5248) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222)