INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 834-847 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Di Kawasan Perbatasan Negara Aruk-Sajingan Kabupaten Sambas
Muhammad Sani 1 ✉ , Arifin 2 , Martoyo 3
Universitas Tanjungpura
Email: muhammad.sani.ponty@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  pembangunan  ekonomi di  daerah  perbatasan Aruk-Sajingan Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.  Sumber data primer  adalah  para  ahli  atau  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  kawasan perbatasan dan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan  pemerintah  nomor  34  tahun  2019  tentang  perdagangan  perbatasan  belum  sepenuhnya efektif  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan.  Aspek  penting  yang  sebagai  penghambat  utama  kinerja kebijakan adalah aspek lingkungan serta operasionalisasi kebijakan yang memerlukan diskresi kebijakan. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah pusat mendirikan PLBN Aruk tidak hanya sebagai tempat penyeberangan  orang  tetapi  perlu  ditetapkan  sebagai  pintu  gerbang  ekspor.  arus  barang  impor  di perbatasan. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap nilai transaksi perdagangan lintas negara yang ingin ditingkatkan.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Ekonomi, Wilayah Perbatasan Aruk - Sajingan

## Abstract
This research aims to analyze economic development policies in the Aruk-Sajingan border area, Sambas Regency. The research method used is descriptive qualitative. Primary data sources are experts or people who are directly involved in border area management and economic development in border areas. The research results show that government regulation number 34 of 2019 concerning border trade has not been fully effective in achieving policy objectives. Important aspects that are the main obstacles to policy performance are environmental aspects and policy operationalization which require policy discretion. Therefore, it is recommended that the central government establish PLBN Aruk not only as a crossing point for people but also as an export gateway. flow of imported goods at the border. Then there needs to be an evaluation of the value of cross-border trade transactions that want to be increased.
Keywords: Policy  Evaluation,  Economic  Development,  Border  Area,  Aruk- Sajingan

## PENDAHULUAN
Perbatasan negara mempunyai arti penting untuk menetapkan suatu batas wilayah kedaulatan,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  menjaga  keamanan  dan  keutuhan  wilayah suatu  negara  .  Secara  fungsional,  kawasan  perbatasan  memiliki        nilai  strategis  dalam berbagai dimensi: kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi [1] – [3]. Dewasa ini kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya penataan dan optimalisasi potensi wilayah perbatasan  semakin  tinggi,  menggantikan  kesadaran  lama  bahwa  wilayah  perbatasan merupakan  halaman  belakang  negara  yang  cukup  dikelola  ala  kadarnya.  Lahir  berbagai kebijakan yang berdimensi kewilayahan maupun sektoral untuk mendukung perwujudan pembangunan kawasan perbatasan sebagai “halaman depan” negara, yaitu sebagai pintu gerbang  aktivitas  sosial  budaya  maupun  interaksi  ekonomi  yang  saling  menguntungkan dengan    negara    tetangga [4] – [6]. Sebagai  daerah  perbatasan  menghadapi  berbagai permasalahan yang kompleks yang harus dipecahkan  secara  bersama-sama  oleh  semua pihak [7] .
Permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan antara lain pembangunan yang cenderung menjadikan kawasan perbatasan ini sebagai sabuk keamanan. Aspek pelayanan, kebutuhan anggaran  dan kebutuhan aparatur serta infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas. Penataan ruang yang belum maksimal sehingga  terjadinya  konflik  akibat dari eksploitasi dan tumpang tindih pemanfaatan lahan pertanian dengan kegiatan perkebunan yang berkaitan dengan ekonomi dan pendapatan masyarakat, mengingat kawasan tersebut yang semula milik masyarakat sebagai lahan untuk mata pencaharian. Masuknya berbagai perusahaan  perkebunan  yang  menggarap  perkebunan  sawit  di  atas  lahan  adat  milik
masyarakat  setempat  menambah  persoalan  baru,  karena  berakibat  menganggu  mata pencaharian masyarakat yang selama ini  bercocok  tanam  karet  dan  lada.
Masyarakat  yang  tinggal  diperbatasan    negara    sering  mengalami  permasalahan kehidupan yang pelik, selain itu letak geografis mereka sangat jauh dari ibukota sehingga terpencil  dari  ibukota  provinsi  kota/kabupaten.  Masyarakat  Indonesia  yang  tinggal  di perbatasan  banyak  mengalami  kekurangan  terutama  sumber  daya  ekonomi  yang  sulit. Sebagai    wilayah    terdepan  negara  seharusnya  pengembangan  kawasan  perbatasan mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  baik  pusat    atau    daerah    dikarenakan wilayah perbatasan juga termasuk kawasan  strategis  yang  mana kawasan yang secara nasional menyangkut  hajat  hidup  banyak orang dilihat dari sudut kepentingan politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  lingkungan  atau  pertahanan  keamanan.  Salah  satu  wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia terletak pada wilayah Kalimantan Barat.
Permasalahan  tersebut  sudahpun  diatasi  dengan  mengimplementasikan  berbagai program untuk mengeliminir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat [8], [9] . Berbagai upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  di  wilayah  perbatasan tersebut  salah  satunya  dengan  perundang-  undangan  nasional  terkait  pengelolaan perbatasan  negara  dalam  pembangunan    baik    bidang  ekonomi  dan  politik  yaitu diturunkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan  7  (Tujuh)  Pos  Lintas  Batas    Negara    Terpadu    dan    Sarana  Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang menyatakan bahwa melakukan                langkah- langkah percepatan untuk  pengalihan  barang milik negara dan    memodernisasi sarana prasarana  kepabeanan,  Mempercepat  penyediaan  sarana  dan  prasarana/  infrasturktur ketenagalistrikan di Pos Lintas Batas Negara  Terpadu    dan     Kawasan Sekitarnya serta menyediakan/ memperbaharui  sarana prasarana keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu.  Berbagai  upaya  dalam  mengatasi  masalah  yang  ada  di  wilayah  perbatasan terutama masalah perekonomian yang telah dilakukan perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan oleh pemerintah ataupun pihak lain untuk melihat kinerja dan efektivitas program. Oleh  karena itu berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam pembangunan Ekonomi di Kawasan   Perbatasan Negara Aruk Sajingan   Kabupaten Sambas”.
Dasar konsep evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep William Dunn yang melihat aspek-aspek evaluasi meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,  responsibilitas  dan  ketepatan [10]  [11] .  Penelitian  terkait  dengan  pengembangan
ekonomi wilayah perbatasan telah banyak dilakukan. Penelitian lain hanya melihat proses pelaksanaan  program  pengembangan [8],  [12],  [13] .  Penelitian  lain  juga  hanya  melihat  aspek keberlangsungan  interaksi  antarmasyarakat  [14].  Sementara  itu,  penelitian  yang  peneliti lakukan adalah terfokus pada evaluasi terkait dengan kebijakan pengembanan ekonomi dan implikasinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Peneliti menggambarkan  objek  penelitian  di  lapangan  secara  detil  dalam  mengungkap permasalahan penelitian [15], [16]. Lokasi penelitian di Kecamatan Aruk Kabupaten Sambas wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia Timur. Penelitian yang dilakukan kurang lebih  tiga  bulan.  Adapun  subjek  penelitian  adalah  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam pengimplementasian  kebijakan  pengembangan  ekonomi  kawasan.  Data  yang  didapat divalidasi dan dianalisis kemudian memaparkan data tersebut yang kemudian disimpulan akan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Aruk – Sajingan bukan hanya menjadi usaha perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Sajingan atau lebih khusus lagi masyarakat Aruk, pedagang dari berbagai daerah dalam wilayah Kabupaten Sambas, bahkan dari luar Kabupaten Sambas juga banyak menjadi pedagang di wilayah perbatasan Aruk,  Sajingan – Biawak,  Negara  Bagian  Sarawak.  Murahnya  harga  bahan  pokok  dari Malaysia dengan kualitas yang lebih unggul pada beberapa komoditas disbanding dengan komoditas  yang  berasal  dari  wilayah  Indonesia,  serta  mahalnya  harga  jual  berbagai komoditas pertanian atau perkebunaan dan perikanan yang dihasilkan dari wilayah Sajingan menyebabkan  perbatasan  negara  Aruk-Sajingan  memberikan  harapan  bagi  masyarakat Kecamatan  Sajingan  Besar  maupun  masyarakat  sekitarnya  untuk  mengantungkan  hidup dari usaha perdagangan di wilayah tersebut.
Kegiatan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sajingan Besar umumnya bertani atau berkebun. Perkebunan sahang atau lada, sereh, serta buah- buahan seperti durian, rambutan,  buah  naga  dan  sayur  mayur  umumnya  komoditas  yang  dihasilkan  oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar untuk menghidupi keluarganya. Tanaman produksi juga  banyak  ditanam  oleh  penduduk,  seperti  karet,  kayu  jati,  dan  semuanya  sumber penghasilan  mereka.  Hasil  dari  usaha  pertanian  dan/atau  perkebunan  itu  biasanya
diperdagangkan  ke  negara  tetangga  dan  hampir  tidak  pernah  mereka  jual  ke  ibukota kabupaten, karena jaraknya yang cukup jauh.
Kegiatan mata pencaharian penduduk Kecamatan Sajingan Besar umumnya bertani atau berkebun. Perkebunan sahang atau lada, sereh, serta buah- buahan seperti durian, rambutan,  buah  naga  dan  sayur  mayur  umumnya  komoditas  yang  dihasilkan  oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar untuk menghidupi keluarganya. Tanaman produksi juga  banyak  ditanam  oleh  penduduk,  seperti  karet,  kayu  jati,  dan  semuanya  sumber penghasilan  mereka.  Hasil  dari  usaha  pertanian  dan/atau  perkebunan  itu  biasanya diperdagangkan  ke  negara  tetangga  dan  hampir  tidak  pernah  mereka  jual  ke  ibukota kabupaten, karena jaraknya yang cukup jauh.
Dalam  kaitan  dengan  perdagangan  di  wilayah  perbatasan,  pemerintah  melalui Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  34  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Perbatasan  pada  Pasal  2  menyatakan  bahwa  (1)  Setiap  warga  negara  Indonesia  yang bertempat  tinggal  diwilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara  lain  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  perbatasan;  (2)  Perdagangan  Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut; dan    (3) Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan  berdasarkan  Perjanjian  Bilateral  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut secara tegas memberikan kesempatan kepada masyarakat wilayah perbatasan untuk melakukan perdagangan dengan penduduk negara tetangga  (dalam  hal  ini  masyarakat  Sajingan  Besar  dengan  penduduk  di  negara  bagian Sarawak. Argumentasi yang disampaikan pemerintah dalam penjelasan PP Nomor 34 Tahun 2019 antara lain: (1) agar tercipta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan; (2) memberikan manfaat timbal balik pada penduduk kedua negara yang berbatasan [17].
Kebijakan  perdagangan  perbatasan  sebagaimana  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  tahun  2019  tentang  Perdagangan  Perbatasan,  bagi  masyarakat Kecamatan Sajingan Besar secara substantif oleh masyarakat di wilayah tersebut dipandang sebagai  sebuah  kebijakan  yang  sesungguhnya  sangat  baik  dan  efektif  bagi  mereka. Bertahun-tahun  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar  melakukan  perdagangan  dengan penduduk di wilayah Negara Bagian Sarawah, Malaysia  secara illegal     karena    untuk belanja    ke ibukota kabupaten dirasakan sangat jauh. Kehadiran PP Nomor 34 Tahun 2019 memberikan  rasa  aman  pada  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar  dalam  setiap
melakukan  transaksi  perdagangan  dengan  penduduk  Negara  Bagian  Sarawak.  Hal  ini dikemukakan oleh Kepala Desa Sebunga sebagaimana berikut :
“Sejak dulu kami sebenarnya sudah melakukan jual -beli barang keperluan sehari-hari dengan  masyarakat  sekitar  Lundu,  bahkan  Kuching,  Sarawak.  Masyarakat  di  sini merasa  kalau  harus  ke  Sambas  terlalu  jauh.  Lagi  pula  dulu  jalan  belum  sebagus sekarang  sehingga  tambah  sulit  ke  Sambas.  Satu-satunya  yang  bisa  kami  lakukan adalah dengan belanja atau menjual hasil kebun kami ke Malaysia. Kehadiran PLBN Aruk justru membuat kami sulit untuk melakukan jual-beli ke Malaysia. Kami merasa diaawasi sangat ketat. Aturan yang banyak membuat kami khawatir jangan-jangan kami dianggap salah, dan akhirnya ditangkap. Kami bersyukur adanya kebijakan pusat yang mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan ini dapat membuat kami tak perlu khawatir lagi akan dipersalahkan. Banyak kemudahan yang kami dapat dengan peraturan tersebut”(hasil wawancara).
Ungkapan Kepala Desa Sebunga di atas menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan perbatasan  yang  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2019  memberikan harapan optimistis akan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Harapan tersebut muncul  karena  ada  aturan  yang  lebih  longgar  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah perbatasan untuk melakukan transaksi perdagangan.
Pernyataan  yang  hampir  serupa  juga  dikemukakan  oleh  bapak  Hendra,  tokoh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.    Beliau menuturkan kepada peneliti seperti dikutip berikut:
“Sebenarnya  dari  dulu  sebelum  ada  PLB  Aruk,  kami  belanjanya  ke  Lundu  atau  ke Kuching. Habis mau ke Sambas apalagi ke Singkawang terlalu jauh, makan waktu yang cukup lama diperjalanan. Meskipun jalan dari Sambas ke Sajingan sekarang  sudah bagus,  kami  tetap  merasa  lebih  dekat  belanja  ke  Malaysia  dibanding  ke  Sambas apalagi  Singkawang.  Dulu  banyak  yang  belanja  sembunyi-  sembunyi  ke  Malaysia, takut  dipersalahkan.  Kami  bersyukur  pemerintah  sekarang  membuat  kebijakan perdagangan  perbatasan  bagi  kami  penduduk  yang  langsung  berbatasan  dengan negara tetangga. Kami berharap kebijakan itu bisa membawa kesejahteraan bagi kami, khususnya masyarakat Kecamatan Sajingan (Hasil wawancara) “.
Meskipun     secara     substantive Peraturan    Pemerintah    Nomor    34 Tahun 2019 tentang  perdagangan  perbatasan  memberikan  harapan  optimistik  bagi  Masyarakat Kecamatan Sajingan Besar yang wilayahnya langsung berbatasan dengan wilayah Malaysia, namun  Pandemi  Covid-19  menyebabkan  asa  optimistik  masyarakat  perbatasan  menjadi
tertunda karena Negara Malaysia melakukan lockdown terhadap    semua    pintu    masuk ke wilayah negaranya, termasuk juga pintu masuk mereka di wilayah Biawak, Lundu. Oleh sebab itu, manfaat ekonomi yang diharapkan masyarakat melalui kebijakan tersebut belum dirasakan. Hal ini dinyatakan    oleh    Camat    Sajingan Besar seperti berikut :
“Sebenarnya PP Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan memberikan angin  segar  bagi  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar.  Mereka  semestinya  bisa berdagang lebih leluasa tanpa khawatir dipersalahkan secara hokum. Namun, baru setengah  tahun  kebijakan  itu  berjalan,  muncul  covid-  19.  Malaysia  menutup  pintu masuk ke negaranya. Akibatnya, perdagangan perbatasan menjadi lesu, tidak seperti sebelum pandemi Covid- 19 “(Hasil wawancara).
Sebelum  Pandemi  Covid-19,  diresmikannya  PLBN  Aruk – Sajingan  ternyata berdampak pada aktivitas ekonomi antar pedagang dari kedua negara. Di sepanjang zona bebas yaitu 500 m dari titik 0 km antara masing-masing batas negara, dilakukan praktek dagang  yang  berlangsung  dari  pagi  sampai  tengah  hari,  karena  pedagang  dari  negara Malaysia  akan  segera  menjualnya  kembali  ke  pasar-pasar  di  negaranya.  Pedagang  dari negara  Indonesia,  tidak  terbatas  dari  desa  Sabunga,  tetapi  juga  dari  desa  Sei  Bening, menjual hasil bumi di zona bebas tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala PLBN Aruk Sajingan Bapak Purwoto, SE:
“Dulu sebelum Covid -19 wilayah perdagangan di kawasan PLBN Aruk ini cukup ramai. Orang dari mana- mana datang ke sini untuk berbelanja. Bukan hanya orang Sajingan, tapi orang dari luar Sajingan pun banyak yang dengan sengaja dapat ke sini untuk berbelanja. Harga barang- barang berkualitas dari Malaysia yang dijual di sini cukup murah sehingga banyak yang tertarik untuk berbelanja di pasar perbatasan ini. Begitu terjadi Pandemi Covid-19, pasar di sini nyaris mati karena Malaysia menutup pintu masuk ke negeri nya” (Hasil wawancara).
Perdagangan  perbatasan  di  wilayah  Aruk-Sajingan  didukung  oleh  berbagai  sarana dan  prasarana  perdagangan.  Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya,  di kawasan PLBN Aruk – Sajingan terdapat sejumlah fasilitas perdagangan.    Semua    fasilitas itu  dapat  didayagunakan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar  untuk  melakukan transaksi  perdagangan.  Selain  tersedia  pasar,  di  kawasan  Aruk – Sajingan  juga  terdapat sejumlah ATM. Setidaknya ada 4 (empat) ATM Bank yang ada di wilayah ini. Camat Sajingan Besar menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut:
“Pada    awal    berdirinya    Border PLBN Aruk Sajingan hanya ada 1 ATM yakni Bank Kalbar, nilai transaksi    diperkirakan    hanya    1 Milyar. Saat ini sudah ada 4 ATM Bank
BRI,  Mandiri  dan  BNI,  nilai  transaksi  juga  meningkat  diperkirakan  sudah  12  Milyar dalam 1 bulan. Salah satu sebab kenaikan nilai transaksi ini adalah masyarakat yang bekerja pada perkebunan sawit umumnya gajinya dibayarkan melalui Rekening Bank (Hasil wawancara).
Meskipun dijelaskan bahwa transaksi dengan memanfaatkan fasilitas ATM meningkat tajam,  namun  peningkatan  tersebut  lebih  disebabkan  penarikan  gaji  oleh  karyawan perusahaan perkebunan sawit yang digaji melalui bank. Penggunaan sarana dan prasarana dan  adanya  dukungan  dari  pihak  perbankan  sesungguhnya  memberikan  peluang  pada kebijakan  perdagangan  perbatasan  untuk  berhasil.  Hanya  saja  kebijakan  perdagangan perbatasan di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini menyebabkan kebijakan tersebut kurang dirasakan kemanfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.
Aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Aruk-Sajingan tidak hanya penjualan barang tetapi juga terjadi pengiriman barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli. Pedagang dari negara Malaysia menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa minyak, gula, beras bahkan sampai tong gas, terutama bagi pemiliki warung atau toko di desa terdekat. Peran penjaga  PLB  terutama  bagian  Custom,  dalam  memeriksa  lalulintas  barang  antar  negara cukup longgar, terlebih kalau pedagang tersebut dikenal dan bertempat tinggal di desa Aruk. Kecuali penduduk dari luar warga Aruk dan tidak dikenal, maka pemeriksaan barang oleh  petugas  Custom,  akan  memeriksa  barang  bawaan  pelintas  batas.  Kondisi  tersebut sebenar  cukup  menghawatirkan  akan  disalahgunakan  oleh  oknum-oknum menyelundupkan barang terlarang seperti narkoba.
Dengan demikian, maka makin jelas bahwa kebijakan perdagangan perbatasan dapat menjadi efisien karena, tidak saja didukung oleh sarana dan prasana perdagangan termasuk perbankan,  namun  didukung  juga  oleh  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  PLBN  Aruk – Sajingan.  Ketersediaan  sumberdaya  manusia  yang  berada  di  wilayah  perdagangan perbatasan yang cukup baik dari segi kemampuan kewirausahaan maupun jumlah mereka yang  berdagang  di  area  tersebut,  dapat  membuat  kebijakan  perdagangan  perbatasan menjadi lebih efektif.
Berdasarkan  penelitian  mengenai  kebijakan  perdagangan  perbatasan  sebagaimana diatur  dalam  PP  Nomor  34  tahun  2019  di  kawasan  perbatasan  Aruk-Sajingan  dalam indikator  kecukapan  bahwa  perbaikan  ekonomi  masyarakat  masih  belum  dirasakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Sajingan Besar. Hanya segelintir masyarakat yang memang sudah merasakan perbaikan ekonomi karena adanya kebijakan tersebut.
Dalam  hubungannya  dengan  indikator  kecukupan  dalam  kebijakan  perdagangan perbatasan Aruk – Sajingan, Kepala PLBN Aruk mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:
“Sebenarnya  kalau  tidak  dalam  situasi  Pandemi  Covid -19,  kebijakan  perdagangan perbatasan  yang  diatur  melalui  PP  Nomor  34  tahun  2019  relatif  cukup  mampu menyelesaikan persoalan perdagangan bagi masyarakat     Kecamatan     Sajingan Besar  ini.  Peluang  untuk  melakukan  transaksi  perdagangan  melalui  kebijakan  ini terbuka lebar, sehingga masalah kecukupan kebutuhan pokok masyarakat bisa diatasi dengan kebijakan tersebut” (Hasil wawancara)
Meskipun  diproyeksikan  kebijakan  tersebut  dapat  mengatasi  ketersediaan  barang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan, namun PP Nomor 34 tahun 2019 dirasakan masih ada  kekurangan.  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Dinas  Perindag  Kabupaten Sambas  menunjukkan  bahwa  perlu  ada  peraturan  yang  lebih  teknis  semisal  peraturan menteri  yang  mengatur  lebih  jauh  tentang  perdagangan  perbatasan.  Kadis  Perindag Kabupaten Sambas mengungkapkan sebagai berikut:
“Peraturan  pemerintah  Nomor  34  tentang  perdagangan  perbatasan  memang berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  meningkatkan perenomian masyarakat, namun perlu ditingkatkan  lagi dengan adanya  penguatan melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Arus Eksport- Import di perbatasan “ (Hasil Wawancara).
Jadi, jelas bahwa dari indikator kecukupan, kebijakan perdagangan perbatasan yang diimplementasikan  di  kawasan  perbatasan  Aruk-  Sajingan,  secara  garis  besar  belum sepenuhnya  mampu  menyelesaikan  masalah  ekonomi  masyarakat  Kecamatan  Sajingan Besar. Masih dibutuhkan adanya aturan tambahan yang    lebih    teknis    agar  kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Ditinjau  dari  indikator  perataan,  kebijakan  perdagangan  perbatasan  sesungguhnya dapat  dianggap  sudah  Besar  sebagai  masyarakat  yang  mendiami  wilayah  perbatasan diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  melakukan  transaksi  perdagangan  dengan penduduk wilayah Malaysia.
Pada saat situasi dalam Covid-19, maka indicator perataan menjadi diukur karena tidak saja  Malaysia  menutup  pintu  masuk  ke  negaranya,  namun  juga  karena  masyarakat Kecamatan  Sajingan  Besar  masih  banyak  yang  enggan  untuk  melaksanakan  aktivitas perdagangan di wilayah Aruk.  Hal ini dikemukakan oleh bapak Hendra sebagai berikut:
“Saat  ini  Malaysia  menutup  bordernya.  Kita  menjadi  kewalahan  mengusahakan bagaimana supaya bisa    masuk    ke    wilayah    Malaysia untuk berbelanja. Masyarakat kita juga khawatir jika perdagangan perbatasan dibuka akan berdampak buruk bagi kesehatan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  banyak  di  antaranya  yang  memilih  tidak melakukan aktivitas perdagangan” (hasil wawancara).
Informasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut juga dibenarkan oleh Kepala PLBN Aruk. Menurutnya, perdagangan perbatasan saat ini menjadi persoalan karena para pedagang  tidak  bisa  berdagang  sebagaimana  dalam  kondisi  normal.  Bahkan,  banyak  di antara  pedagang  yang  berjualan  di  pasar  perbatasan  mengaku  pendapatannya  jauh berkurang dari waktu sebelumnya.
Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 tahun 2021  sebenarnya  ditujukan  agar  masyarakat  perbatasan  mendapatkan  manfaat  besar terutama  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya.  Ada  dua  manfaat  dari  kebijakan perdagangan  perbatasan,  yakni:  (1)  mendapatkan  fasilitas  perdagangan  dan  kegiatan ekspor; serta (2) mensejahterakan penduduk perbatasan melalui keuntungan perdagangan perbatasan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas perdagangan, dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Banyak  fasilitas  perdagangan  yang  disiapkan  oleh pemerintah namun tidak semuanya digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sajingan Besar. Dari  3  (tiga)  fasilitas  perdagangan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  di  wilayah  Aruk- Sajingan, berupa kios, pasar los dan pasar belampar terdapat 111 pedagang, namun dari jumlah  tersebut  hanya  16  orang  yang  merupakan  penduduk  Kecamatan  Sajingan.  Pada pasar kios tak satupun penduduk Sajingan Besar menempati pasar tersebut. Pada pasar los, dari 2 (dua) pedagang,       dua       diantaranya       adalah penduduk Kecamatan Sajingan. Sedangkan pada pasar belampar, dari 94 pedagang, ada 12 pedagang adalah penduduk Kecamatan Sajingan Besar (Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Sambas, 2021).
Fakta  yang  dikemukakan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan  perdagangan perbatasan yang selayaknya  dinikmati  oleh  masyarakat Kecamatan Sajingan  Besar justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang bukan berasal dari Kecamatan Sajingan Besar. Keadaan seperti ini boleh jadi akibat akses masyarakat Kecamatan Sajingan Besar terhadap pasar perbatasan terbatas. Banyak di antara penduduk Kecamatan Sajingan Besar yang tidak mendapatkan informasi tentang pasar perbatasan. Di samping itu, masyarakat Kecamatan Sajingnan  Besar  selalu  kalah  dalam  setiap  perebutan  akses  terhadap  sumberdaya  pasar
perbatasan  yang  disiapkan  oleh  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sambas,  maupun pemerintah pusat.
Ketepatan (appropriateness) berhubungan dengan rasionalitas dan subtantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn,  2003).  Dengan  kata  lain,  tingkat  ketepatan  sebuah  kebijakan  berkaitan  dengan jawaban atas pertanyaan, “Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar -benar berguna atau bernilai”.
Dalam kaitan dengan kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019, dengan mengacu pada data sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2 tampak bahwa kebijakan perdagangan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi unsur ketepatan  sebuah  kebijakan.  PP  Nomor  34  Tahun  2019  sebenarnya  dimaksudkan  untuk masyarakat yang bertempat tinggal langsung berbatasan dengan negara tetangga, yang dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Sajingan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa baru 12,5 persen  masyarakat Kecamatan Sajingan Besar menikmati  kebijakan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Camat Sajingan Besar, yang menyatakan:
“Kenyataan memang demikian. Pasar - pasar di sini nyatanya sebagian besar diisi oleh orang-orang yang bukan berasal dari Kecamatan Sajingan Besar. Meskipun demikian masyarakat  Sajingan  Besar  juga  menikmati  kebijakan  perdagangan  perbatasan tersebut. Orang-orang Sajingan Besar bisa belanja lebih mudah baik barang-barang dari dalam negeri maupun barang-barang dari Malaysia ( hasil wawancara).
Hal senada disampaikan juga oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan     Menengah Industri dan Perdagangan (Kumindag) Kabupaten Sambas. Beliau menyatakan:
“Prinsipnya  siapa  saja  boleh  berdagang  di  wilayah  perbatasan  Aruk -Sajingan. Pemerintah Kabupaten Sambas tidak membatasi bagi mereka yang mau berdagang di  wilayah  perbatasan.  Memang  tujuan  awal  dari  pasar  perbatasan  adalah memfasilitasi  agar  masyarakat  perbatasan  dalam  hal  ini  masyarakat  Kecamatan Sajingan  Besar  bisa  memanfaatkan  pasar  yang  disediakan  tersebut.  Namun kenyataannya,  justru  masyarakat  dari  luar  Sajingan  Besar  yang  memanfaatkannya” (Hasil wawancara).
Dari informasi yang diperoleh dan dukungan data sebagaimana dikemukakan di atas, maka kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019,  ternyata  belum  sepenuhnya  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan.  Keberadaan  PP
Nomor  34  tahun  2019  tentang  Perdagangan  Perbatasan,  tampaknya  masih  perlu ditindaklanjuti  dengan  berbagai  upaya  pembelajaran  kepada  masyarakat  Sajingan  Besar agar  mereka        mampu        bersaing        dengan  pihak  luar  yang  lebih  dahulu  menikmati kebijakan tersebut.

## SIMPULAN
Kebijakan  perdagangan  perbatasan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 ternyata belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan kebijakan. Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:
a. Kebijakan perdagangan perbatasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2019 dari dimensi efektivitas program ternyata belum sepenuhnya efektif. Ketidak efektivan itu, berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu misalnya dalam suasana pandemic covid-19.
b. Dilihat    dari    dimensi    efisiensi kebijakan, ternyata PP Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur  Perdagangan  Perbatasan  juga  belum  sepenuhnya  efisien.  Di  samping karena masih membutuhkan aturan teknis dari Kementerian Perdagangan.
c. Dari    dimensi    kecukupan,    PP Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur kebijakan perdagangan  perbatasan  juga  belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria  kecukupan dalam pengimplentasian kebijakan.
d. Kebijakan perdagangan perbatasan ternyata belum banyak menyentuh kepentingan sebagian  besar  masyarakat  Kecamatan  Sajingan  Besar.  Kebijakan  itu  justru  lebih banyak dinikmati oleh orang-orang dari luar Kecamatan Sajingan Besar.
e. Responsivitas  dan  tingkat  ketepatan  kebijakan  perdagangan  perbatasan  baru mencapai sebagian kecil masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.
Sampai  saat  ini  PLBN  Aruk  Sajingan  hanya  sebagai  pos  perlintasan  orang, pemerintah malaysia belum menetapkan Perbatasan Kampong Biawak malasyia dengan PLBN Aruk Indonesia sebagai tempat perlintasan barang atau arus Eksport – Import. Oleh sebab  itu  masih  ada  keterbatasan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Arifin  and R. Rupita, “The Effect of  Environmental Factors to the Local Government Publik Service at the Border Region,” Sosiohumaniora, vol. 23, no. 3, p. 299, Nov.
2021, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31515.
M. Astaneh, F. Taghipour, and Davazdah Emami  Hamid, “Developing a Model for Social Capacity Building and Water Crisis Socialization,” Strateg. Rssearch  Soc. Probl. Iran Univ. Isfahan, vol. 8, no. 2, pp. 107 – 138, 2019, doi: 10.22108/srspi.2020.121105.1492.
A.  Arifin  and  R.  Yuniarsih,  “Developing  Border  Area:  A  Study  of  the  Village  Internet Program in Kaliau Village, Sambas Regency,” no. 1, 2022, doi: 10.14421/jpm.2022.061 - 03.
Benny  and  M.  Rifky,  “Aruk,  Gerbang  Indonesia  di  Kalimantan  Barat,” Badan  Pengelola Kawasan Perbatasan, 2021.
H. P. Zainudin, “Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan,” J. Walisongo, vol. 21, no. 2, p. 8, 2023.
Wuryandari, Reformulasi  Kebijakan  Pengelolaan  Perbatasan  di  indonesia,  Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
I. Rochmawati, R. Rusdiono, and A. Arifin, “The Involvement and Conflict of Authority of Actors Managing the Indonesia- East Malaysia Border Area,” J. Gov., vol. 7, no. 3, 2022, doi: 10.31506/jog.v7i3.16714.
F. Firdaus, “Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,” J. Ilm. Ilmu Pemerintah., vol. 3, no.
2, p. 109, 2019, doi: 10.14710/jiip.v3i2.3881.
S. Douglas, C. Ansell, C. F. Parker, E. Sørensen, P. ‘T Hart, and J. Torfing, “Understanding Collaboration:  Introducing  the  Collaborative  Governance  Case  Databank,” Policy Soc., vol. 39, no. 4, pp. 495 – 509, 2020, doi: 10.1080/14494035.2020.1794425.
F. F. Satrio, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di  Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,” JPASDEV  J. Public Adm. Sociol. Dev., vol. 1, no. 2, p. 111, 2020, doi: 10.26418/jpasdev.v1i2.43439.
W. Dunn, Analisis Kebijakan Publik : terjemahan. Yogyakarta, 2003.
M. Nopriani, A. Fauzi, and N. Nuva, “Analisis Prospektif untuk Keberlanjutan Pengelolaan TPS 3R di Kota Pangkalpinang,” J. Pendidik. Tambusai, vol. 6, no. 3, pp. 13791 – 13808, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4504.
A. Arifin, “Analisis Daya Saing dalam strategi Pengembangan Kompetensi Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, ” Intelektiva J. Ekon. Sos. Hum., vol. 2, no. 06, pp. 29 – 38, 2021,
[Online]. Available: https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/394/272
G. W. Fatmawati and S. S. Purwanto, “Social Control Pattern Based on Local Regulation in the Area of Falm Plantation in Sanggau Regency,” Int. J. Sci. … , vol. 6, no. 1, pp. 602 –
609, 2016, [Online]. Available:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.736.3301&rep=rep1&typ e=pdf
A. Tohardi, “Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ” Tohardi ”,” JPASDEV  J. Public Adm. Sociol.  Dev.,  vol.  1,  no.  1,  pp.  58 – 77,  2020,  [Online].  Available: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora
J.  W.  Creswell, Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches,  Fourth  Edi.  London,  United  Kingdom:  Sage  Publications  Ltd.,  2014. [Online].
Available: https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/54 8173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think- asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  N0.  34  Tahun  2019  tentang  Perdangan Perbatasan. Indonesia, 2019.