Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Windy Valentina, Yasir Arafat, Edduar Hendri)

## Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang)
Windy Valentina 1 , Yasir Arafat 2 , Edduar Hendri 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, windyvalentina4@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yasirarafat@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendriedduar71@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze how land and building tax revenues, advertisement taxes and entertainment taxes are received during the Covid-19 pandemic in Palembang City. The population used in this research is land and building tax revenue, advertisement tax and Palembang city entertainment tax. The sample technique used is a saturated sample where all members of the population are sampled, namely land and building tax revenues, advertisement taxes and entertainment taxes for the City of Palembang in 2019, 2020 and 202. The analytical method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that at the beginning of the Covid-19 pandemic, namely in 2020, tax revenues decreased, both land and building tax revenues, advertisement taxes and entertainment taxes. However, in 2021 land and building tax receipts as well as advertisement taxes experienced a significant increase in revenue, except for entertainment tax revenues which continued to decline from 2020 to 2021.
Keywords : land and building tax, advertisement tax, entertainment tax, Covid-19 Pandemic

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan pada saat masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Populasi yang digunakan didalam penelitian ini ialah penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan Kota Palembang. Teknik sampel yang digunakan ialah sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel yaitu penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan Kota Palembang tahun 2019, 2020 & 202. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan, baik penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak bumi & bangunan serta pajak reklame mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan, kecuali penerimaan pajak hiburan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021.
Kata Kunci : Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pandemi Covid-19
A. PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber penerimaan hal ini sangat penting bagi negara- negara termasuk Indonesia menghitung dapat membantu pembangunan & mendukung jalannya pemerintahan di suatu negara. Selain daripada itu pajak juga penting didalam penggunaan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekomian. Fungsi pemerintahan akan mengalami kesulitan apabila tidak ada kepatuhan masyarakatnya didalam membayar pajak.
Di Indonesia pemerintah telah menetapkan untuk memberlakukan pemungutan pajak daerah. didalam rangka membentuk serta menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan dana yang itu berasal dari pendapatan pajak daerah. Penerimaan Pajak Daerah Kotamadya Palembang merupakan penerimaan yang berpotensi besar terhadap pendapatan asli daerah , diantaranya penerimaan Pajak
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
bumi & bangunan, pajak iklan & hiburan. kantor Pajak Daerah (BPPD) sebagai dinas yang ditetapkan pemerintah didalam melakukan pemungutan, mengatur & mengolah pendapatan daerah kabupaten/kota Palembang.
Palembang dengan luas 400,61 km 2 & penduduk 1,6 juta (Wikipedia, 2020), tidak heran jika Palembang banyak terdapat bangunan-bangunan. Sehingga pajak bumi & bangunan sangat berpotensi didalam mendukung penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.
Dengan besarnya jumlah populasi di Kota Palembang, kemudian banyak dari mereka yang menjadi pelaku usaha. Lalu mereka melakukan strayegi untuk mempromosikan produk atau jasanya menggunakan reklame. Sehingga penerimaan pajak reklame juga cukup berpotensi.
Semakin berkembangnya zaman, tempat hiburan di Kota Palembang semakin banyak & menjadi lebih update mengikuti tren yang sedang viral. Hal ini menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya. Semakin banyak tempat hiburan & semakin banyak pengunjung, maka akan semakin besar penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang.
Berdasarkan tabel, penerimaan pajak Palembang dari tahun 2019 hingga 2021 naik turun. Dimana tahun 2020 penerimaan tidak sesuai target, & pada tahun 2021 hanya PBB & pajak reklame yang memenuhi target. Pada awal tahun 2020, Indonesia terdampak Pandemi COVID-19, juga dikenal sebagai virus Novel Coronavirus 2019 (nCov-19) . yang telah melemahkan perekonomian di Indonesia.
Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 untuk membendung penyebaran virus Covid-19. Terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana peraturan ini membatasi berbagai kegiatan dimasyarakat seperti pembatasan kegiatan di sekolah sehingga diberlakukan sekolah online, pembatasan jumlah pegawai di kantor bahkan terjadi PHK, pembatasan pengunjung tempat hiburan & hal-hal yang dapat menyebabkan kerumunan.
Karena hal ini pendapatan masyarakat maupun pelaku usaha mengalami penurunan. Hal ini turut mempengaruhi bagaimana pemungutan & penerimaan pajak daerah di Kota Palembang khususnya pajak bumi & bangunan, pajak iklan & hiburan.
Sesuai dengan penelitian Wahyuningsih & Atmadja, S.S. (2021) yang berjudul Analisis dampak wabah virus corona (COVID-19) terhadap pencapaian pembayaran pajak daerah di Kabupaten Sido Argo. Hasilnya, ditemukan dampak COVID-19 berdampak pada pencapaian pembayaran pajak daerah.
Juga sesuai dengan penelitian Fatma Guswati (2021) yang berjudul Gambaran Dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Padang. Dari hasil survei diketahui bahwa pajak hiburan tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak hiburan di Padang lalu 2019. Peneitian ini terinspirasi dari dari beberapa penelitian terdahulu, dimana penulis ingin mengetahui & menganalisis bagaimana penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan pada saat masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.
B. KAJIAN TEORI 1. Definisi Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019:03) mengatakan bahwa “pajak ialah Kontribusi orang kepada kas (yang dapat dikenakan) sesuai dengan undang-undang tanpa menerima layanan kinerja timbal balik yang dapat diberikan dan digunakan secara langsung untuk pembayaran pengeluaran publik.
a) Pajak Daerah UU No.28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Pasal 28, Pasal 1, “Pajak daerah (selanjutnya disebut pajak) tidak diimbangi dengan kewajiban yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah menurut undang-undang, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal.”
b) Pajak Bumi & Bangunan UU No. 2009 tentang Pajak Daerah & Pajak Daerah. Pajak bumi & bangunan di bawah usia 28 tahun ialah pajak atas bumi & bangunan yang dimiliki, dikuasai, &/atau digunakan oleh individu pribadi atau badan hukum, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, & pertambangan.
c) Pajak Reklame
Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak & Retribusi Daerah, pajak reklame ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame menurut bentuk & corak suatu benda, alat, tata cara, atau media untuk tujuan komersial.
d) Pajak Hiburan
Pajak hiburan ialah pajak yang dipungut atas penyediaan hiburan. Hiburan ialah tentang pemandangan, pertunjukan, permainan, &/atau keramaian yang dapat dimainkan secara gratis. (Sitanggang, 2014)

## 2. Kerangka Pemikiran

## Gambar Kerangka Pemikiran
Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas menunjukkan pada saat masa Pandemi Covid-19 bagaimana penghasilan dari pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan kota Palembang apakah meningkat atau menurun.

## C. METODE PENELITIAN
1)

## Obyek & Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Palembang yang berlokasi di JL. Merdeka No.21 Palembang , Provinsi Sumatera Selatan.

## 2) Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan, deskriptif & mengelaborasi data objektif permasalahan yang dianalisis melalui wawancara & observasi terkait dengan pelaporan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & analisis pajak hiburan. pada saat masa Pandemi Covid- 19 di Kota Palembang.

## 3) Populasi & Sampel
Populasi didalam penelitian ini ialah data penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak hiburan & pajak reklame tahun 2019. 2020 & 2021 Di administrasi pajak lokal kota Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini ialah sampel jenuh dimana populasi juga menjadi sampel penelitian. Sampel ialah data penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame, & data penerimaan pajak hiburan tahun 2019, 2020, & 2021 yang terdaftar di kantor pajak kota Palembang.

## 4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data untuk penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:
a. Data Primer Data dikumpulkan oleh peneliti Langsung dari sumber pertama atau dimana topik penelitian sedang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara & observasi dengan petugas pajak daerah kota Palembang, pegawai PHD,
Pada Saat Masa Pandemi
Covid-19
Penerimaan Pajak Bumi &
Bangunan Penerimaan Pajak reklame Penerimaan Pajak Hiburan Meningkat atau Menurun
wajib pajak & pegawai Jakabaring Sport City untuk mencari informasi sesuai topik.
b. Data Sekunder Didalam penelitian ini, data sekunder berupa laporan penerimaan pajak bumi & bangunan pajak reklame & pajak hiburan tahun 2019, 2020 & 2021.
5) Teknik Pengumpulan Data
Didalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa:
a. Dokumentasi
Dokumen yang digunakan didalam penelitian ini berupa bukti penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Palembang.
b. Observasi
Apa yang kami amati didalam penelitian ini ialah peneliti mengamati langsung administrasi pajak daerah kota Palembang kemudian mencatat gejala-gejalla & kendala yang ditemui pada saat proses penelitian berlangung.
c. Wawancara
Didalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pegawai administrasi pajak daerah kota Palembang, wajib pajak, pegawai PHD & penjaga pintu masuk Jakabaring Sport City.
6) Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles & Huberman menurut Miles & Huberman didalam Sugiono (2021: 133), & analisis data kualitatif dibagi menjadi empat langkah:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan secara objektif didalam bentuk wawancara, memo, & dokumen di lapangan. Didalam hal ini penulis diwawancarai bersama pegawai BPPD Kota Palembang, wajib pajak, pegawai PHD & pegawai Jakabaring Sport City mengenai pengelolaan Batasan & upaya memaksimalkan penerimaan pajak terkait pajak bumi & bangunan, pajak reklame & perhotelan, serta administrasi selama pandemi COVID-19 daerah Kota Palembang.
b. Reduksi Data Reduksi berarti Dia memutuskan untuk fokus menyederhanakan, mengabstraksi, & mengubah data "mentah" yang muncul dari catatan lapangan tertulisnya. Setelah mendapatkan hasil wawancara, penulis akan melalui proses pengorganisasian data primer menjadi laporan lengkap, yang akan disajikan didalam hasil penelitian & pembahasan.
c. Penyajian Data Disini kumpulan informasi yang terstruktur memberikan kemampuan untuk menarik kesimpulan & mengambil tindakan. Setelah mengelola data wawancara, penulis menyajikan data yang diolah secara berurutan. Kesimpulan dari berbagai interpretasi juga disertakan.
d. Pengambilan Kesimpulan Disini peneliti berupaya Menyelidiki, menguji, menegaskan kembali, memahami makna, keteraturan, interpretasi pola, jalur kausal, atau preposisi. Kesimpulan berupa objek dapat muncul didalam bentuk interaksi kausal, hipotesis, atau teori, meskipun pada saat penelitian masih jelas.
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
Penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah dengan menggunakan persamaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Hakim (2013).

## D. HASIL PENELITIAN 1) Deskriptif Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah dengan menggunakan persamaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Hakim (2013) Palembang:
a. Pajak Bumi & Bangunan
Pada tabel di atas, target penerimaan pajak bumi & bangunan untuk tahun 2019 ialah sebesar Rp. Tercapai 2.756.000.000,00 rupiah 232.834.459.988.00. Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak bumi & bangunan pada 2020 menjadi 1 juta won. 250.000.000.000.00 namun realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp.229.251.907.196,00. Pad tahun 2021 pemerintah kembali menurunkan target penerimaan pajak bumi & bangunan menjadi Rp.225.000.000.000,00 & realisasi penerimaannya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.241.731.534.589,00.

## b. Pajak Reklame
Pada Seperti yang bisa Anda lihat dari tabel di atas, target penerimaan pajak reklame 2019 ialah 5 juta won. 20.00,000,000.00 & Take Profit ialah Rs.
19.561.159.386.00. Pada tahun 2020, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak menjadi 10 miliar won. Realisasinya sebesar 30.000.000.000,00 hanya sebesar Rp. 18.307.596.568.00. Target penerimaan pajak reklame tahun 2021 diturunkan menjadi Rp. 18.000.000.000.000.000 & realisasi penerimaannya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.22.938.852.522,00.
c. Pajak Hiburan
Dapat dilihat dari tabel di atas, target penerimaan pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp81.1220.000.000.000 & realisasi penerimaan sebesar Rp.32.903.791.600,00. Pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hiburan menjadi sebesar Rp.48.000.000.000,00 namun realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp.12.186.485.560,00. Pada tahun 2021 target pajak hiburan turun menjadi Rp.30.000.000.000,00 & realisasi penerimaannya mengalami penurunan menjadi Rp.11.202.910.881,00.
2) Hasil Analisis Data
Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara & Melihat data ditjen Pajak Provinsi Palembang memberikan penerimaan pajak daerah tahun ini 2019, 2020 & 2021 atau selama masa Pandemi Covid-19 penerimaan beberapa jenis pajak mengalami penurunan 2020-2021 dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah 2019. Sesuai rumus efektivitas adapun rasio penrimaan Pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai berikut:
a. Tahun 2019
Rasio = x 100% = 75,73%
b. Tahun 2020
Rasio = x 100% = 79,19%
c. Tahun 2021
Rasio = x 100% = 101,52%
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
Jika melihat perhitungan rasio diatas tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan tetapi masih kurang efektif. Kemudian pada tahun 2021 rasio efektivitas mengalami peningkatan yang signiifikan & sangat efektif.
Dilihat dari tabel target penerimaan beberapa jenis pajak, khususnya pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan pada tahun 2020 & 2021 mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama ibu Intan Kumalasari, SE., selaku bendahara penerimaan Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang mengatakan bahwa:
“alasan dilakukannya penurunan target penerimaan ada tahun 2020 & tahun 2021 yaitu karena adanya Pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar serta melarang pembukaan tempat hiburan karena dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dimana peraturan ini menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis. Sehingga BPPD Kota Palembang menurunkan target penerimaan tahun 2020 & 2021”
Tabel di atas menunjukkan SPT pajak bumi & bangunan tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp.229.251.907.196,00 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 yaitu Rp.232.834.459.988,00 selisih penurunan ini sebesar Rp.3.582.552.792,00. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak bumi & bangunan mengalami peningkatanjika dibandingkan tahun 2019 & tahun 2020 yaitu menjadi Rp.241.731.534.589,00 selisih kenaikan penerimaan tahun 2019 & 2021 sebesar Rp.8.897.074.601,00 serta selisih kenaikan penerimaan tahun 2020 & tahun 2021 sebesar Rp.12.479.627.393,00.
Penerimaan pajak reklame tahun 2020 juga mengalami penurunan penerimaan jika dibandingkan penerimaan pajak reklame tahun 2019, dimana tahun 2019 penerimaan pajak reklame sebesar Rp.19.561.159.386,00 & pada tahun 2020 penerimaan menjadi Rp.18.307.596.568,00 selisih penurunan ini sebesar Rp.1.253.562.818,00. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan tahun 2019dan tahun 2020 yaitu menjadi Rp.22.938.852.522,00 selisih kenaikan penerimaan tahun 2019 da tahun 2021 sebesar Rp.3.377.693.136,00 serta selisih kenaikan penerimaan tahun 2020 & tahun 2021 sebesar Rp.4.631.255.954,00.
Penerimaan pajak hiburan terus mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana tahun 2019 penerimaan pajak reklame sebesar Rp.32.903.791.600,00 & penerimaan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.12.186.485.560,00 selisih penurunan penerimaan ini sebesar Rp.20.717.306.040,00. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami
penurunan penerimaan menjadi Rp.11.202.910.881,00 selisih penurunan tahun 2019 & tahun 2021 sebesar Rp.21.700.880.719,00 serta selisih penurunan penerimaan tahun 2020 & 2021 sebesar Rp.983.574.679,00.
E. PEMBAHASAN Penerimaan beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan peneriman dari tahun 2020 sampai tahun 2021disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Masyarakat mengalami sulitnya perekonomian Hilangnya pekerjaan atau bisnis yang tidak berjalan semulus sebelum pandemi memberikan tekanan kepada wajib pajak didalam situasi ini untuk memilih memenuhi kewajiban perpajakan & memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan hasil Wahyuningsih & Atmadja, SS (2021), yang mengatakan bahwa dampak wabah Covid-19 mempengaruhi pencapaian pembayaran pajak daerah.
Jakarta, 25 Agustus 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Indonesia mengalami kontraksi impor nasional yang sangat signifikan pada tahun 2020 sementara belanja meningkat sangat signifikan selama pandemi COVID-19. Realisasi penerimaan negara didalam APBN 2020 sebesar Rp. 1.647,7 triliun atau 96,9% dari APBN 2020.
Dengan realisasi penerimaan & pengeluaran tersebut, defisit APBN 2020 sebesar KRW 10 miliar. $947.6 triliun dari penurunan pendapatan & peningkatan pengeluaran. Defisit anggaran nasional yang besar digunakan untuk menekan masyarakat & ekonomi yang hancur akibat pandemi COVID-19.
Penerimaan pajak bumi & bangunan di awal pandemi COVID-19 tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak bumi & bangunan sebesar Rp.232.834.459.988,00 namun pada tahun 2020 penerimaan hanya sebesar Rp.229.251.907.196,00. Akan tetapi pada tahun 2021 penerimaan pajak bumi & bangunan mengalami peningkatan penerimaan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019 & tahun 2020, diman atahun 2021 penerimaannya menjadi sebesar RP.241.731.794.5050,00.
Hasil wawancara bersama Ibu Asih selaku wajib pajak tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak bumi & bangunan selama tahun 2019, 2020 & 2021? “Pada tahun 2019 saya membayar PBB tepat waktu & sesuai yang tercantum di SPPT karena perekonomian saya masih lancar, namun pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 muncul saya mengalami kesulitan perekonomian karena suami
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
saya dirumahkan sementara karena pandemi sedang memuncak sehingga pendapatan kami menurun. & akhirnya kami menunda membayar pajak karena lebih memilih memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun 2021 perekonomian kami mulai bangkit kembali, suami saya sudah mulai kembali bekerja. & saya kembali membayar pajak tepat waktu”
Dari wawancara tersebut dapat sisimpulkan & dianalisis bahwa mengapa penerimaan PBB tahun 2020 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2021 penerimaan PBB mengalami kenaikan. Karena pada tahun 2020 merupakan awal mula pandemi Covid-19 melanda Indonesia & kasusnya melambung tinggi, sehinga pembatasan kegiatan sosial sangat diperketat oleh pemerintah daerah. yang menyebabkan banyak pegawai di PHK, & membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar pjak. Pada tahun 2021 perekonomian di Indonesia mulai membaik, ada pelonggaran peraturan, dimana perusahaan mulai meperkerjakan kembali pegawainya. & imbas baiknya, para wajib pajak bisa kembali pemenuhan kewajiban membayar pajak, khususnya pajak bumi & bangunan.

## 1) Analisis Penerimaan Pajak Reklame
TABEL REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2019-2021
No Tahun Target Realisasi 1. 2019 20.000.000.000,00 19.561.159.386,00 2. 2020 30.000.000.000,00 18.307.596.568,00 3. 2021 18.000.000.000,00 22.938.852.522,00
Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019-2021
Penerimaan pajak reklame pada awal masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Dimana tahun 2019 penerimaan pajak reklame sebesar Rp.19.561.159.38,00 sedangkan pada tahun 2020 penerimaannya menurun hanya sebesar Rp.18.307.596.568,00. Namun, pendapatan pajak iklan pada tahun 2021 peningkatan menjadi Rp.22.938.852.522,00. Hasil wawancara bersama pegawai PHD yang menggunakan jasa reklame. “Tahun 2020 karena ketatnya peraturan pemerintah & sulitnya perekonomian tempat ini menjadi sepe pembeli, tapi tahun 2021 saat peraturan mulai melonggar kami mencoba gebrakan baru dengan mengadakan diskon. Untuk memperkenalkan & menarik perhatian pembeli perusahaan kami emnggunakan reklame sebagai promosi penjualan kami, & ternyata berkat reklame banyak pembeli yang tertarik & alhamdulillah tempat ini mulai ramai kembali. Tidak heran kalau dimasa pandemi sekarang banyak pelaku usaha yang menggunakan reklame untuk mempromosikan barang atau jasanya, karena memang efektif untuk meningkatkan daya tarik pembeli”.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa madsa pandemi Covid-19 yaitu tahuhn 2020 pada awalnya memang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, karena pada awal masa pandemi Covid-19 pemerintah melakukan seluruh kebijakan & peraturan yang sangat ketat terkait dengan pembatasan kegiatan sosial yang membuat melemahnya perekonomian masyarakat Kota Palembang. Namun seiring berjalannya waktu yaitu tahun 2021, masyarakat mulai membenahi perekonomiannya kembali & banyak pelaku usaha yang menggunakan reklame sebagai teknik periklannan untuk mepromosikan produk ataupun jasanya. &
penggunaan reklame sebagai ajang promosi ini sangat berdampak baik bagi pelaku usaha untuk tetap produktif menghasilkan penghasilan untuk memperbaiki erekonomiannya. Tidak heran banyak pelaku usaha yan menggunakan jasa reklame pada tahun 2021, & mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak reklame.

## 2) Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Tabel Realisasi Penerimaan pajak Hiburan Periode 2019-2021
No Tahun Target Realisasi 1. 2019 81.120.000.000,00 32.903.791.600,00 2. 2020 48.000.000.000,00 12.186.485.560,00 3. 2021 30.000.000.000,00 11.202.920.881,00
Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019-2021
Lain halnya dengan pajak hiburan yang terus mengalami penurunan penerimaan yang sangat signifikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana tahun 2019 penerimaan pajak hiburan sebesar RP.32.903.791.600,00 sedangkan pada tahun 2020 penerimaannya hanya sebesar Rp.12.186.485.560,00 kemudian tahun 2021 turun kembali menjadi Rp.11.202.910.881,00.
Hasil wawancara bersama bapak Budi penjaga tiket di Jakabring Sport City tentang jumlah pengunjung selama pandemi Covid-19.
“Selama pandemi memang tempat olahraga jakabaring ini sempat ditutup beberapa kali atas pemerintah terutama saat lebaran, karena untuk mencegah penyebaran angka virus corona. Pengunjung juga sepi mbak tidak seperti sebelum pandemi”.
Selain Jakabring Sport City, masih ada beberapa tempat hiburan yang ditutup sementara oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 diantaranya, wisata alam punti kayu, waterboom OPI, Bird Park Palembang & juga mall yang ada di Kota Palembang.
Dari hasil wawancara & observasi dapat saya simpulkan & analisis mengapa penerimaan pajak hiburan terus mengalami penurunan. Karena pandemi sangat berdampak pada tempat hiburan baik mall maupun obyek wisata lainnya. Karena ketatnya peraturan pemerintah yang membuat tempat hiburan sepi, karena memang tempat hiburang paling rentan menimbulkan kerumunan yang dapat meningkatkan penyebaran virus Covid-19 lebih cepat. Karena penutupan inilah yang membuat penerimaan pajak hiburan terus menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1)
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana menganalisis pendapatan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan selama masa pandemi COVID-19 di Palembang. Berdasarkan temuan penelitian berupa catatan, wawancara & dokumen yang menunjukkan rumusan & tujuan penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
2) Saran
a. Berdasarkan rangkaian penelitian Hasil yang dilakukan menunjukkan adanya penurunan penerimaan dibandingkan tahun 2019 didalam analisis penerimaan pajak bumi & bangunan di Palembang, khususnya tahun 2020, pada awal pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, penerimaan pajak bumi & bangunan meningkat.
b. Berdasarkan rangkaian penelitian Hasil analisis penerimaan pajak reklame Kota Palembang pada tahun 2020 tahap awal pandemi COVID-19 diketahui bahwa penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Namun penerimaan pajak reklame dari Kota Palembang pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan. oleh pemerintah sehingga terjadi peningkatan pendapatan.
c. Berdasarkan kajian yang dilakukan, analisis penerimaan pajak hiburan Palembang selama pandemi COVID-19 masih mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2020 hingga 2021, jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Peneliti berharap hasil ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan pada saat mas Pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Akan tetapi peneliti masih memiliki kekurangan & keterbatasan. Peneliti harap kekurangan & keterbatasan ini bisa menjadi peluang sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik. Ada saran dapat dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya diantaranya: a. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena data yang diberikan oleh pihak BPPD Kota Palembang kurang lengkap. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kuantitatif sehingga data yang diperoleh dapat menjadi lebih akurat mengenai analisis penerimaan pajak bumi & bangunan, pajak reklame & pajak hiburan pada saat masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang.
b. Penelitian ini hanya menggunakan tahun 2019, 2020 & 2021. Bagi peneliti swelanjutnya diharapkan dapat menambah tahun sebelum & yang akan datang lebih baru lagi agar data yang diperoleh lebih banyak & penelitian lebih akurat.
c. Bagi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang agar dapat mempertahankan & meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak serta kebijakan yang tegas kepadda para wajib pajak agar realisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi & bangunan, pajak reklame & hiburan selama pandemi Covid-19 di Kota Palembang bisa mencapai target agar pembangunan & pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatma Guswati. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.
Kemenkeu.go.id (2021) Mardiasmo. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.
Sitanggang, S. (2014). Pengaruh Pajak Reklame & Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Yogyakarta : Sanata Darma.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & R&D). Bandung. Alfabeta.
Wikipedia. (2020). Luas Kota Palembang. www.palembang.go.id
Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. EMBISS