Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## ANALISIS MODEL PERUBAHAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BEKASI
DI MASA PANDEMI COVID-19
1 Ririn Sri Oktaviani, 2 Lina Aryani, 3 Dewi Noor Azijah
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang e-mail korespondensi: 1810631180204@student.unsika.ac.id
Abstrak :  Masa  pandemi  ini  memberikan  pandangan  baru  terkait  pengelolaan  birokrasi. Birokrasi  dalam  situasi  apapun  harus  tetap  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  (masyarakat) karena  menyangkut  dengan  pelayanan  publik.  Sehingga  walaupun  terbatasnya  ruang  gerak karena mengikuti  protokol  kesehatan  di masa  pandemi  seperti  sekarang  ini,  masyarakat  tetap diberikan  haknya  sebagai  warga  negara  untuk  dilayani  dengan  menyesuaika_n  situasi,  salah satunya  melalui  layanan  elektronik.  Pandemi  Covid-19  merupakan  suatu  kondisi  yang membuat  birokrasi  beradaptasi  dengan  perubahan  model  pelayanan  dari  kebiasaan  dalam melayani masyarakat dengan kondisi normal, menjadi  ke arah new normal. Dalam penelitian ini  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan ( library  research) .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perubahan  birokrasi  terjadi  dalam dimensi  organisasi  dan  dimensi  sistem  kerja  baru.  Di  dalam  dimensi  organisasi  telah  terjadi perubahan  model  birokrasi  yang  dijalankan  semula  dengan  normal,  kemudian  adanya gangguan  dalam  hal  ini  Covid-19  menuntut  organisasi  untuk  melakukan  perubahan  ke new normal ,  sedangkan  dalam  dimensi  sistem  kerja  terdapat  dua  pilihan,  yaitu  bekerja  di  rumah dan tetap bekerja di kantor namun tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kata kunci: Pandemi, Pelayanan, Kebijakan, New Normal
Abstract:  This  pandemic  period  provides  a  new  perspective  on  bureaucratic  management. Bureaucracy in any situation must continue to meet the needs of customers (society) because it  is  related  to  public  services.  So  even  though  there  is  limited  space  for  movement  due  to following health protocols during the current pandemic, people are still given their rights as citizens to  be  served  by  adjusting  the  situation,  one of  which is  through  electronic  services. The  Covid-19  pandemic  is  a  condition  that  makes  the  bureaucracy  adapt  to  changes  in service  models  from  habits  in  serving  the  community  with  normal  conditions  to  the  new normal.  In  this  study,  the  author  uses  a  qualitative  descriptive  method,  with  the  type  of library  research  (library  research).  The  results  of  the  survey  indicate  that  bureaucratic changes occur in the dimensions of the organization and the measurements of the new work system. In the organizational size, there has been a change in the bureaucratic model which was initially run usually, then a disturbance; in this case, Covid-19 requires the organization to make changes to the continuing to new normal, while in the work system dimension, there are  two  choices,  namely  working  at  home  and  work  at  home.  Office  but  still  comply  with health protocols .
Keywords: Pandemic, Service, Policy, New Normal.
SUBMIT : 12 Februari 2022   REVIEW: 20 Februari 2022   ACCEPTED: 22 Februari 2022
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## PENDAHULUAN
Penyebaran virus Covid-19 yang berbahaya  dan  mematikan  masih  menjadi persebaran  yang  masif  di  berbagai  negara termasuk  Indonesia.  Virus  ini  menular  sangat cepat  dan  telah  menyebar  ke  hampir  semua negara,  termasuk  Indonesia  dalam  kurun waktu  beberapa  bulan.  Adanya  virus  tersebut memaksa  kita  untuk  melihat  kenyataan  bahwa dunia  sedang  berubah. Corona  Virus  Diseases 2019 atau dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan  serius  dan  menjadi  perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia (Heryanto, 2021). Sejak kemunculannya pertama  kali  pada  akhir  tahun  2019    yang ditengarai  berawal  dari  kota  Wuhan,  provinsi Hubei,  China,  kini  kasus  penyebarannya sebanyak  149.309.249  (149  juta)  kasus  di dunia  (kompas.com,  28  April  2021).  Menurut data  persebaran  di  kota  Bekasi  sendiri menunjukan  jumlah  kematian  di  kota  Bekasi yang disebabkan oleh Covid-19 mencapai 560 orang,  positif  18.690  orang,  sembuh  43.037 orang, sehingga terkonfirmasi jumlah persebaran  virus  Covid-19  di  Kota  Bekasi sebanyak 44.067 orang
(Corona.Bekasikota.go.id,  28  Mei  2021). Bekasi  sendiri  sempat  menduduki  urutan pertama dalam penanganan Covid-19. Penilaian tersebut berdasarkan aspek penanganan Covid-19 yang sejauh ini dilakukan pemerintahan kota
Bekasi.
Diantaranya melalui testing , tracking , treatment ,  pencegahan,  tata  kelola  dan kapasitas rumah sakit, yang mana membuahkan hasil (liputan.com, 2020).
Negara-negara  dengan  tingkat  kasus yang  tinggi  dengan  cepat  telah  mengeluarkan regulasi-regulasi  baru  untuk  menanggulangi penyebaran  virus  dan  mengatasi  terjadinya KLB  (Kejadian  Luar  Biasa).  Sebagai  bagian masyarakat  dunia,  Negara  Indonesia  juga berkewajiban untuk melakukan eksekusi penanganan  terhadap  terjadinya  kedaruratan kesehatan  pada  masyarakat  yang  meresahkan dunia  (Hasrul,  2020),  sebagaimana  termuat  di dalam regulasi kesehatan internasional ( International  Health  Regulations /IHR  tahun 2005).  Dalam  melawan  pandemi  Covid-19  ini pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah bersinergi  untuk  membuat  dan  menjalankan kebijakan strategis guna menyesuaikan kehidupan  normal  baru  atau new  normal.
Pemerintah Indonesia tidak melakukan karantina wilayah ( lockdown ) tetapi menggunakan  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penanganan ini dimulai dari kota Jakarta, kemudian disusul dengan penerapan di wilayah lainnya, termasuk  Kota  Bekasi.  Selain  kebijakan PSBB, pemerintah juga dengan cepat mengeluarkan  kebijakan  mengenai social distancing , physcial  distancing , Work  From Home dan  juga  pelayanan  publik  berbasis online yang  bertujuan  untuk  memutus  mata rantai penyebaran virus Covid-19 .
Berbagai penelitian terus dilakukan oleh para peneliti sampai akhirnya awal tahun 2021 berhasil  ditemukan  vaksin Covid-19 dan dengan  cepat  didistribusikan  secara  bertahap di Indonesia yaitu salah satunya vaksin buatan Sinovac .  Orang  yang  pertama  kali  disuntik vaksin jenis Sinovac adalah presiden
Indonesia, Joko Widodo. Kemudian
pendistribusian  diberikan  kepada  tim  tenaga kesehatan dimana untuk memberikan kekebalan khusus agar terhindar dari penularan  atau  sakit  berat  akibat Covid-19 karena  harus  berkontak  langsung  dengan pasien.  Setelahnya,  disusul  pendistribusian vaksin  kepada  ASN  dan  masyarakat  dari  hulu ke hilir.
Pada  masa  pandemi  ini,  pemerintah didorong untuk melakukan berbagai perubahan dan  inovasi  sebagai  model  pendekatan  baru dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sektor  publik.    Hal  ini  dilakukan  sebagai respon  berbagai  keluhan  masyarakat  atas kebijakan  publik  yang  lambat  dan  kurang terstruktur  (Salam,  2021).  Pemerintah  dituntut untuk  membuat  kebijakan  guna  memperbaiki kondisi Indonesia tetap produktif, namun tetap mematuhi  protokol  kesehatan.  Saat  ini, Indonesia  telah  memasuki  fase  baru  yaitu new normal .  Suatu  kondisi  di  mana  masyarakat kembali  dapat  beraktivitas  seperti biasa  dalam bekerja,  ataupun  beribadah,  namun  dengan tampilan  yang  baru  yaitu  tetap  mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah telah menggandeng  seluruh  elemen  masyarakat untuk  merumuskan  protokol  atau  SOP  supaya masyarakat  dapat  beraktivitas  kembali  namun
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
tetap  aman  dari  virus Covid-19 ini.  Berbagai protokol  menyambut  era new  normal telah dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk dalam tatanan  birokrasi  guna  memberikan  pelayanan publik di era Covid-19 . Masa pandemi ini memberikan pandangan  baru  terkait  pengelolaan  birokrasi. Birokrasi  dalam  situasi  apapun  harus  tetap menjadi  prioritas  dalam  menjawab  perubahan yang  terjadi  dan  tetap  bisa  memenuhi kebutuhan  pelanggan  (masyarakat)  karena menyangkut dengan pelayanan publik.
Menurut  (Moenir,  2002)  menyatakan  bahwa adanya  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui aktivitas  orang lain  yang  langsung inilah  yang disebut pelayanan. Jadi dapat dikatakan bahwa pelayanan  adalah  kegiatan  yang  tujuannya untuk  membantu  atau  mengurus  apa  yang diperlukan oleh orang lain. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa suatu kegiatan  pelayanan  itu  memerlukan  sebuah proses  manajemen  dalam  rangka  mencapai tujuan organisasi tersebut.
Pasal  1  Ayat  1  Nomor  25  Tahun  2009 menyebutkan,  bahwa  pelayanan  publik  adalah kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi pelayanan  barang  publik  dan  jasa  publik  serta pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi pendidikan,  pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha, tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  energi,  jaminan sosial,  perbankan,  pariwisata,  perhubungan, sumber  daya  alam,  dan  sektor  strategis lainnya.
Adanya penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan  yang  dapat  berkualitas  untuk masyarakat agar fungsinya berjalan sebagaimana  mestinya  (Dewi  &  Tobing, 2021).  Sehingga  walaupun  terbatasnya  ruang gerak  karena  mengikuti  protokol  kesehatan  di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tetap  diberikan  haknya  sebagai  warga  negara untuk  dilayani  dengan  menyesuaikan  situasi, salah  satunya  melalui  layanan  elektronik.
Penyesuaian pelayanan ditandai dengan adanya  sistem  manual  atau  datang  ke  kantor menjadi  elektronik  terus  mengalami  lonjakan yang  signifikan  di  masa  Covid-19.  Tidak berhenti  sampai  disana,  penggunaan  teknologi juga  diterapkan  pada  rapat  kantor,  pengisian kinerja  pegawai, survey  online dan  aktivitas- lainnya. Kondisi seperti ini sudah jelas terlihat dan memerlukan perubahan menuju kehidupan new  normal ,  termasuk  bagaimana  birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
Perubahan  selalu  terjadi,  disadari  atau tidak.  Begitu  pula  halnya  dengan  organisasi. Perubahan  organisasi  adalah  usaha  untuk mempertahankan  kelangsungan  hidup  agar tetap  dapat survive menghadapi  permasalahan yang tidak pasti seperti Covid-19. Kita ketahui perubahan birokrasi  memerlukan ide-ide kreatif  yang  dikembangkan  melalui  sebuah inovasi  dalam  pelayanan  publik  sehingga, pelayanan  publik  tetap  berjalan  dengan semestinya,  tanpa  kendala  meskipun  dalam kondisi  badai  Covid-19.  Organisasi  hanya dapat  bertahan  jika  organisasi  itu  dapat melakukan mengikuti perkembangan perubahan.
Penelitian  ini  menarik  untuk  dikaji, karena tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana  perubahan  birokrasi  di  era new normal melalui  pendekatan  model  perubahan organisasi.  Di  mana  dalam  perubahan  dan inovasi  birokrasi  sangat  dipengaruhi  oleh adanya faktor kepemimpinan. Oleh karena itu, tulisan  ini  juga  mengulas  betapa  pentingnya kepemimpinan yang transformatif agar menghasilkan perubahan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi dan juga dapat  melahirkan  inovasi  dalam  sebuah birokrasi di pemerintahan Kota Bekasi.
METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library research ). Penelitian pustaka adalah rangkaian kegiatan  yang  berkaitan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian (Zed,  2004).  Penelitian  ini  dilakukan  melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, menganalisis, mencatat, dan membaca berbagai sumber pendukung terkait pembahasan birokrasi maupun kebijakan di era Covid-19 secara umum pada setiap
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
pembahasan  hasil  penelitian,  artikel,  maupun berita  yang  didapatkan  dalam  literatur- literatur, dan website lembaga resmi pemerintah,  maupun  lembaga  internasional, serta  sumber-sumber  lainnya  yang  relevan dengan studi ini. Kedua, mengelaborasi segala temuan,  baik  teori,  model  maupun  konsep perubahan  pada  organisasi  ataupun  pelayanan publik.  Ketiga,  menganalisis  setiap  temuan dari  berbagai  bacaan,  baik  dari  sisi  kelebihan, kekurangan,  maupun  keterkaitan  tentang perubahan  birokrasi  di  era new  normal pada pemerintahan kota Bekasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN Transformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Bekasi di Era Pandemi Covid-19
Pandemi  Covid-19  menjadi  perhatian seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintahan  kota  maupun  pemerintahan  di bawahnya.  Pemerintah  mengimbau  semua masyarakat harus mengikuti informasi perkembangan  tentang  penyakit  virus  Covid- 19  ini  karena  penyebarannya  yang  masih masif.  Pandemi  Covid-19  dihadapkan  pada perubahan  model  pelayanan  pada  sistem administrasi  dan  pola  kerja  di  lingkungan instansi  pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah. Pasalnya, untuk mewujudkan peraturan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah seperti  menjaga  jarak  atau social  distancing maka  proses  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh pelaku  pelayanan  publik  bergeser  semula bekerja di kantor (Work From Office ) menjadi bekerja dari rumah (Work From Home).
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa  Keputusan  Kementerian  Kesehatan nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020  tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid- 19  di  tempat  kerja  dan  industri  dalam mendukung  keberlangsungan  usaha  pada situasi  pandemi  covid-19 (covid19.go.id.
2020). Terdapat protokol kesehatan yang wajib dipatuhi  oleh  kantor,  industri,  dan  pekerja dalam menghadapi era new normal. Sementara itu,  khusus  untuk  birokrasi  dari  Kementerian Pendayagunaan  birokrasi  mengeluarkan  Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB) No.  58/2020  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  Tatanan Normal  Baru (new  normal) dimana  jelas ditegaskan  bahwa  ASN  tetap  menjalankan tugas dan fungsi secara produktif. Penyesuaian
tersebut dilakukan sebagai bentuk mewujudkan  budaya  kerja  yang  adaptif  dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai  aparatur  sipil  negara  serta  menjawab permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan surat tersebut, terdapat dua mekanisme  penyesuaian  sistem  kerja  bagi Pegawai  ASN  di  Indonesia  pada  kondisi pandemi,  yaitu:  pertama  pelaksanaan  tugas kedinasan di kantor ( Work From Office ), yakni melaksanakan  tugas  kedinasan  di  kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan  di  bidang  kepegawaian;  dan  kedua pelaksanaan  tugas  kedinasan  di  rumah  ( Work From  Home ),  yakni  melaksanakan  tugas kedinasan dilakukan di rumah dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang kepegawaian. Pemerintahan kota Bekasi  sendiri  merespon  peraturan  tersebut dengan  menerapkan  pula  kebijakan  bekerja dari  rumah  ( Work  From  Home) untuk  para pegawai  birokrat  dan  membatasi  kehadiran para  pegawai  yang  memungkinkan  untuk bekerja  di  kantor  ( Work  From  Office )  dengan maksimal  50%  kehadiran  para  pegawai  dalam tiap  departemen  dalam  satu  kantor  karena mengikuti  perkembangan  Covid-19.  Pada proses pelayanan, administrasi maupun koordinasi  antar  pegawai  terus  dilakukan dengan  sistem online dan  dikembangkan semaksimal  mungkin  pada  masing-masing lingkungan  instansi  pemerintah  agar  tidak adanya  kerumunan  pada  tempat  publik. Terlepas  kondisi  yang  ada  saat  ini,  birokrasi tetap menjadi tumpuan utama untuk memberikan pelayanan publik
Wajah  tatanan  birokrasi  dihadapkan pada  kondisi  kehidupan new  normal akibat dari  badai  pandemi  Covid-19  sehingga diperlukan sebuah model perubahan pelayanan yang  mampu  menjawab  tantangan  tersebut. Pandemi  Covid-19  merupakan  suatu  kondisi yang  membuat  birokrasi  beradaptasi  dengan perubahan  model  pelayanan  dari  kebiasaan dalam  melayani  masyarakat  dengan  kondisi normal,  menjadi  ke  arah new  normal. Perubahan dilakukan mengarah pada peningkatan  efektivitas  organisasi  dengan bertujuan  supaya  memperbaiki  kemampuan organisasi  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan lingkungan, serta perubahan perilaku  anggota  organisasi  (Robbins,  S.  P.  & Judge,  2013).  Ada  dua  fokus  utama  dalam
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
melakukan  perubahan  terhadap  birokrasi  di masa  pandemi  Covid-19  menuju  era new normal (Taufik,  2020),  yaitu  Pertama  pada dimensi perubahan institusi (organisasi)
pemerintahan  Bekasi  dengan  melihat  pada kekuatan organisasi dalam melakukan perubahan secara adaptif. Kedua pada dimensi perubahan  sistem  kerja,  termasuk  dalam perilaku  pegawai  birokrat  kota  Bekasi  dalam memberikan pelayanan publik normal, menuju new normal.
1. Dimensi Perubahan Instansi Birokrasi
Menurut  teori  klasik  Lewin  dalam Mellita (2020), perubahan dapat terjadi karena adanya  tekanan-tekanan  terhadap  individu, organisasi, maupun kelompok. Atas pernyataan  tersebut,  Lewin  menyimpulkan bahwa  kekuatan  tekanan  ( driving  forces )  akan berhadapan  dengan  keengganan  ( resistance ) untuk  melakukan  perubahan.  Perubahan  itu sendiri  dapat  terjadi  dengan  memperkuat “ driving forces ”, atau melemahkan “ resistances  to  change ”.  Di  era  perubahan baru,  jika  melihat  dari  pendapat  Lewin, dituntutnya  perubahan  birokrasi  dikarenakan terjadi dari kekuatan dari eksternalnya. Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 ini diharapkan  birokrasi  untuk  cepat  tanggap dalam  beradaptasi  dan  merespon  kondisi tersebut.  Meski  faktanya,  masih  dijumpai masalah  yang  disebabkan  birokrasi,  seperti birokrasi  yang  belum  maksimal  pada  sistem satu  pintu,  lambat  dalam  merespon,  dan  alur yang berbelit-belit dalam menentukan kebijakan  sehingga  pelayanan  menjadi  tidak efektif.
Masalah birokrasi belum mampu merespons kebijakan dalam menangani Covid- 19.  Padahal  di  era  pandemi  Covid-19  ini, birokrasi harus dapat beradaptasi dengan cepat demi  merespons  perubahan  (Purwanto,  2019). Seperti  halnya  terkait  proses  pendistribusian Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  yang  membuat kerumunan  di  tiap  kantor  pos  di  kota  Bekasi. Pasalnya,  dalam  pendistribusian  BST  tersebut ternyata  tidak  dibentuk shift ataupun  sistem giliran  yang  jelas  sehingga  terjadi  kerumunan yang  tentu  melanggar  protokol  kesehatan.  Hal tersebut menunjukan bahwa satuan pemerintah atau  pelaku  pelayanan  publik  belum  optimal terhadap  perencanaan  dalam  pendistribusian BST  terlebih  yang  mana  harus  dapat menyesuaikan  dengan  kondisi  saat  ini.
Seharusnya pendistribusian bantuan memperhatikan  antisipasi  pandemi  Covid-19 karena  khawatir  jika  hal  itu  terus  menerus dibiarkan  tanpa  evaluasi  akan  berakibat  pada lonjakan  kenaikan  penularan  virus  Covid-19 akibat kerumunan yang terjadi.
Meski  demikian,  tidak  sepenuhnya birokrasi  di  kota  Bekasi  bekerja  lambat  dan mendapatkan  penilaian  buruk.  Masih  ada kebijakan    yang  dilakukan  bersifat  cepat merespon keadaan dalam menangani Covid-19 di  Bekasi.  Bersama  kementerian  pendidikan, telah  dikeluarkan  panduan  penyelenggaraan pembelajaran dalam menjalani kebiasaan baru. Adapun  panduannya  adalah  sekolah  di  zona merah,  oranye,  dan  kuning  belum  diizinkan melakukan  pembelajaran  tatap  muka.  Hanya pada sekolah di zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan tatap muka dan kehadiran hanya 50%.
Dengan tetap memenuhi beberapa kesiapan,  baik  mengenai  protokol  kesehatan maupun  kesiapan  institusi  penyelenggara sekolah  yang  bersangkutan.  Panduan  tersebut adalah  sebuah  bentuk  respon  pemerintah dalam  penyelenggaraan  pembelajaran  dengan tujuan  mempersiapkan  satuan  pendidikan  saat menjalani masa kebiasaan baru.
Selain  itu,  ada  pula  dalam  kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG)  di  tingkat  kota.  Kota Bekasi  sudah  menerapkan  musrenbang  secara virtual  demi  mencegah  penularan  Covid-19 dan  menciptakan  website  e-musrenbang  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas  sehingga terkait  informasi  atau  keperluan  usulan perencanaan  dapat  melalui  website  saja  tanpa harus  datang  ke  kantor  mengingat  situasi pandemi Covid-19.
Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo
mengatakan,  sudah  seharusnya  penguatan  dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kinerja ASN harus dilakukan  dalam  rangka  penerapan  tatanan sistem kenormalan baru atau era normal .
Dengan demikian, pemanfaatan
teknologi  informasi  dalam  menunjang  kinerja ASN sangat diperlukan sehingga memaksimalkan  pelayanan  dalam  kondisi pandemi  saat  ini  yang  merupakan  suatu keharusan demi mewujudkan pelayanan publik yang  cepat  dalam  merespon  situasi.  Hal  ini
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
menunjukan  bahwa  pemerintah  kota  Bekasi mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini.
Berkaitan  dengan  permasalahan  di  atas, teori Lewin mengidentifikasi beberapa hal dan alasan  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang pimpinan  organisasi  dalam  merencanakan suatu perubahan, yaitu:
a. Perubahan  hanya  boleh  dilakukan  untuk alasan yang baik/positif;
b. Perubahan harus secara bertahap;
c. Semua  perubahan  harus  direncanakan  dan tidak secara drastis.
Metode Lewin dalam manajemen perubahan  digambarkan  dengan  tiga  tahap model  perubahan  yang  terencana  menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi  proses  perubahan.  Tiga tahapan model perubahan itu adalah:
a. Unfreezing (Awal Perubahan) Unfreezing atau  pencarian  merupakan tahapan  yang  memfokus  pada  penciptaan motivasi  untuk  berubah.  Individu  didorong untuk mengganti perilaku dan sikap yang lama dengan  yang  diinginkan  manajemen  (sistem baru).  Tahap  pertama  ini  sering  disebut sebagai  tahap  persiapan  diri  baik  secara individual  maupun  tim  kerja,  sebelum  suatu perubahan dilakukan.
b. Movement atau Changing (Proses Transisi) Changing adalah  tahapan  pembelajaran dimana  pekerja  diberi  informasi  baru,  model perilaku  baru,  atau  cara  baru  dalam  melihat atau  menilai  sesuatu.  Maksudnya  adalah membantu  individu  untuk  belajar  konsep  atau titik  pandang  baru.  Dengan  demikian,  perlu dibangun  kesadaran  bahwa  pada  dasarnya kehidupan  adalah  suatu  proses  terus  menerus yang berjalan mengikuti perkembangan.
c. Refreezing (Pembekuan Kembali) Refreezing adalah  lebih  mengarah  pada upaya-upaya  untuk  menguatkan  perubahan yang  telah  dilakukan  sebelumnya  agar  dapat berjalan dengan dinamis dan stabil. Organisasi membuat  perubahan  tersebut  sebagai  norma yang baru.
Berdasarkan model
perubahan organisasi
Lewin, kondisi
birokrasi pemerintahan  kota  Bekasi  memasuki  era new normal melalui  tahapan  terdapat  gangguan dalam  aktivitas  normal  yang  dijalankan  oleh birokrasi  dalam  sistem  pelayanan  publik. Birokrasi yang melayani dalam kondisi normal dihadapkan  pada  kondisi  Covid-19  yang
mengharuskan  birokrasi  melakukan  adaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi secara  maksimal  dalam  seluruh  kegiatan pelayanan.  Selain  optimalisasi  penggunaan teknologi informasi, pelayanan yang diberikan oleh  birokrasi  tetap  mematuhi  protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker,  mencuci  tangan  dan  menutup  akses yang  memungkinkan  terjadinya  kerumunan untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Perubahan  inilah  yang  dijadikan  sebagai tahapan refreezing dalam  birokrasi  sebagai bentuk  norma  atau  aturan  yang  baru  dalam memberikan pelayanan publik.
2. Dimensi Perubahan Sistem Kerja
Pemerintah  sudah  menerapkan  tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai  5  Juni  2020.  Tjahjo  Kumolo  sebagai Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap seluruh  ASN  dapat  beradaptasi  dengan perubahan  tatanan  hidup  pada  situasi  pandemi Covid-19  ini.  Sesuai  dengan  Surat  Edaran Menteri  PANRB  No.  58/2020  tentang  Sistem Kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Tatanan Normal Baru, dimuat terkait penyesuaian  sistem  kerja  bagi  ASN  untuk menjaga  keberlangsungan  pelaksanaan  tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyongsong  tatanan  normal  baru  yang produktif  dengan tetap  memprioritaskan  aspek kesehatan  dan  keselamatan  bagi  ASN  dengan cara  menjalankan  protokol  kesehatan  dalam aktivitas  keseharian  sehingga  aman  dari Covid-19.
Adaptasi  terhadap  tatanan  normal  baru di  lingkungan  kementerian,  lembaga  atau daerah  meliputi  penyesuaian  sistem  kerja, dukungan  dari  SDM,  dukungan  infrastruktur, yang memperhatikan protokol  kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Penyesuaian Sistem Kerja ASN masuk kerja dan menaati ketentuan  jam  kerja  yang  berlaku.  Namun untuk  beradaptasi  dengan  kondisi  pandemi, perlu  dilakukan  penyesuaian  sistem  kerja dengan  menjalankan  protokol  kesehatan  yang berlaku dalam aktivitas keseharian. Penyesuaian  sistem  kerja  dapat  dilaksanakan melalui  fleksibilitas  dalam  pengaturan  lokasi bekerja,  yakni  pelaksanaan  tugas  kedinasan  di kantor ( Work From Office /WFO) atau
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
pelaksanaan  tugas  kedinasan  di  rumah  ( Work From Home /WFH).
b. Dukungan SDM Aparatur Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  sistem  manajemen  SDM aparatur  antara  lain  penilaian  kinerja  oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK); pemantauan  dan  pengawasan  oleh  pimpinan unit  kerja;  dan  juga  PPK  memastikan kedisiplinan pegawai. Adapun model penilaian kinerja, monitoring ,  dan  evaluasi  dapat disesuaikan  dengan  kondisi  pandemi  Covid- 19.  Model  tersebut  dapat  dibentuk  dengan mempertimbangkan  asas  fleksibilitas  dan berbasis digitalisasi.
c. Dukungan infrastruktur Dalam  penyesuaian  dengan  tatanan kenormalan baru, pejabat
pembina kepegawaian (PPK) diminta untuk mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  oleh  ASN.  Dalam  pelaksanaan tugas  dapat  dipertimbangkan  fleksibilitas lokasi  bekerja  dan  memastikan  penerapan teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta keamanan siber. Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah  paradigma  sistem  kerja  ASN menjadi bersifat fleksibel karena lebih berorientasi  pada  hasil  dari  pada prosedural . ASN  tetap  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  prima  di  tengah  pandemi Covid-19.  Namun  demikian,  kesehatan  dan keselamatan  kerja  ASN  menjadi  prioritas utama di masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu,  meski  sudah  diberlakukan  kebijakan new normal , ASN tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam bekerja.
Pada  pemerintahan  Kota  Bekasi,  para aparatur  birokrat  secara  bertahap  sudah  mulai kembali bekerja di kantor ( Work From Office ). Regulasi  penerapan  adaptasi new  normal atau tatanan hidup baru di masa Pandemi Covid-19 masih terus menyesuaikan situasi dan kondisi. Kepala  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Daerah  (BKPPD)  Kota  Bekasi, Karto, mengemukakan bahwa ASN di lingkungan  Pemerintahan  kota  Bekasi  akan kembali  berkantor.  Dengan  catatan,  pegawai yang  berusia  di  atas  50  tahun  dan  memiliki
riwayat  penyakit  tetap  bekerja  dari  rumah (Work  From  Home) pun  demikian  untuk  usia produktif  yang  mengidap  penyakit  juga  tidak diperbolehkan  untuk  bekerja  di  kantor,  hanya bisa  bekerja  dari  rumah  saja (Work  From Home ).
3. Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kota Bekasi Era Pandemi Covid-19 Konsep inovasi dalam kajian administrasi  publik  sejalan  dengan  konsep New  Public  Management dan Reinventing Government . Konsep ini menjelaskan bagaimana  kemampuan  organisasi  untuk bisa survive dan  meningkatkan  kinerja  dengan mengadopsi  semangat  dalam  sektor  swasta  ke sektor publik (Osborne & Ted Gaebler, 1996). Rogers  berpendapat  bahwa ”an  innovation  is an idea, practice, or object that is perceived as new  by  individual  or  other  unit  of  adopter” (Rogers,  2003).  Artinya  sebuah  inovasi  dapat dianggap  sebagai  sebuah  ide,  praktek,  atau objek  yang  dianggap  baru  oleh  individu  atau satu  unit  adopsi  lainnya.  Sehingga  dari pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa inovasi  dapat  berupa  sebuah  konsep  baru  atau juga  adopsi  dari  inovasi  lainnya  yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan sistem administrasi.
Dalam situasi pandemi Covid-19, pentingnya  inovasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Inovasi  pelayanan  publik dapat  berupa  pelayanan  yang  diberikan  secara online dan  pelayanan offline .  Hal  ini mengingat  kondisi  geografis  Indonesia  tidak sama  dalam  ketersediaan  infrastruktur  yang mendukung  pelayanan  berbasis online .  Masih terdapat wilayah atau daerah di Indonesia yang sulit  untuk  mendapatkan  akses  internet. Daerah-daerah  seperti  ini  dapat  dilayani melalui  layanan offline .  Namun  tetap  sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Pemerintah  kota  Bekasi  memberikan pelayanan offline dalam  bidang  kesehatan yang  berkoordinasi  dengan  Dinas  kesehatan kota Bekasi dimana memberikan tes kesehatan massal  secara  manual  dengan  mendatangi rumah  penduduk  atau door  to  door .  Menurut ketua  Siaga  Darurat  Bencana  Penyebaran Corona  Kota  Bekasi,  Tri  Adhianto,  ada perubahan  pola  di  mana surveyor (petugas medis)  yang  akan  mendatangi  rumah-rumah warga  yang  sudah  mendaftar  dan  masuk
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
kriteria yang sudah disampaikan Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Selain  itu,  pemerintah  kota  Bekasi  pun membentuk  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP). MPP  ini  sudah  diresmikan  pada  tanggal  10 Maret  2021  oleh  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PANRB)  Tjahjo  Kumolo,  bersama  Gubernur Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  dan  Wali  Kota Bekasi Rahmat Effendi. MPP tersebut berlokasi  di  pusat  perbelanjaan  Bekasi  yaitu Bekasi Trade Center (BTC) Mall lantai ground yang  beralamat  di  Jl.  HM.  Joyo  Martono  No. 42  DE,  RT.  003/021,  Margahayu  Bekasi Timur,  Kota  Bekasi.  Keberadaan  MPP  ini diharapkan  juga  menjadi  pusat  pelayanan publik  yang  efektif  dimana  di  dalamnya terdapat  23  instansi  yang  melayani  143  jenis layanan  perizinan  dan  nonperizinan.  Selama masa  transisi  Covid-19  ini,  MPP  sempat menutup  akses  secara offline .  Menurut  kepala bagian  humas  Kota  Bekasi,  Sajekti  Rubiah, bahwa semua pelayanan tatap muka ditiadakan sementara  dan  pelayanan  bisa  dengan  sistem online saat  pandemi  Covid-19  ini  serta menyesuaikan situasi dan kondisi.
Beradaptasi  dengan  situasi  pandemi, MPP  Kota  Bekasi  juga  menyediakan  berbagai fasilitas untuk menerapkan protokol kesehatan seperti thermal  scanner, wastafel  cuci  tangan, dan hand  sanitizer .  Tidak  hanya  itu,  sarana dan  prasarana  yang  disediakan  juga  ramah bagi  kaum  difabel,  seperti  adanya  kursi  roda, jalur  landai,  ruang  tunggu,  toilet,  dan  juga loket  khusus  disabilitas.  Langkah  tersebut menjadi upaya pemerintah kota Bekasi sebagai peningkatan  kewaspadaan  terhadap  penularan wabah Covid-19.
Penerapan e-government yang  semakin masif  sebagai  dampak  WFH  perlu  terus ditingkatkan  pemanfaatannya  pada  masa new normal , hal ini sebagai perwujudan implementasi dari proses digitalisasi. Beberapa contoh  layanan  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah  seperti:  webinar,  penyuluhan online, e-budgeting , e-perizinan, system delivery , e-controlling , e-reporting ,  serta program Smart  city yang  terus  menjadi perhatian  pemerintah  demi  meningkatkan pelayanan  publik  yang  berbasis  digital. Kehadiran  layanan  elektronik  ini  merupakan salah satu bentuk inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah  dalam  masa  pandemi  Covid-19
dimana  penyelenggaraan  pelayanan  publik dijalankan melalui sistem online.
Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan new  normal sangat  berpengaruh  oleh  faktor kepemimpinan.  Kepemimpinan  menjadi  kunci keberhasilan  setiap  pelaksanaan  kebijakan. Dalam hal ini dibutuhkan pemimpin phronesis , atau  pemimpin  menggabungkan  etika  dan tindakan  sehingga  masyarakat  dapat  hidup dengan  baik  dan  bahagia.  Oleh  karena  itu, masyarakat  membutuhkan  pemimpin  yang dapat berinovasi demi kepentingan umum.
Kita  telah  memasuki  kehidupan new normal ,  di  mana  baik  pegawai  ASN, masyarakat,  maupun  swasta  dihadapkan  pada perubahan  dari  kebiasaan  lama  ke  kebiasaan baru  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan yang  berlaku.  Adapun  dua  strategi  perubahan dalam  organisasi  yaitu  strategi  perubahan transformasional  dan  perubahan  inkremental (Osborne,  S.  P.,  &  Brown,  2005).  Perubahan transformasional  adalah  tipe  pemimpin  yang menginspirasi para pengikutnya untuk memiliki  kemampuan  mempengaruhi  yang luar  biasa  (Kharis,  2015),  sehingga  dapat digambarkan  sebagai  bentuk  perubahan  yang radikal dan inovatif. Kepemimpinan yang tepat sasaran akan melahirkan transformasi organisasi  yang  sukses  dan  menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi kompeten dan kuat. Sementara model perubahan  inkremental  menurut  Osborne dalam  Fitriandi  (2020)  menunjukkan  bahwa suatu  perubahan  harus  dilaksanakan  secara bertahap.
Jika  diamati  dari  dua  model  perubahan tersebut,  perubahan  birokrasi  pemerintah  kota Bekasi  di  era new  normal ini cenderung mengarah  pada  perubahan  inkremental.  Hal tersebut  sesuai  dengan  perubahan  organisasi birokrasi  yang  dilakukan  melalui  beberapa tahapan,  sehingga  bukan  termasuk  perubahan yang radikal atau disebut dengan transformasional.  Adanya  perubahan  yang telah  dilakukan  oleh  birokrasi,  misalnya saja sebelum pandemi Covid-19 birokrasi beroperasional secara normal (WFO), kemudian  Indonesia  dilanda  dengan  situasi pandemi  Covid-19  menjadikan  pemberlakuan operasional  birokasi  secara  jarak  jauh  yakni dari rumah (WFH). Dengan kondisi yang terus mengikuti  perkembangan  covid-19  maka kebijakan  bersifat  tentatif.  Para  aparatur
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
birokrat  kota  Bekasi  saat  ini  memasuki  era new  normal diberikan  kelonggaran  untuk bekerja  di  kantor  (WFO),  namun  dengan kondisi  kehidupan  normal  baru  dimana  harus memenuhi  syarat,  yaitu  tidak  lengah  untuk mengedepankan  protokol  kesehatan  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## SIMPULAN
Pandemi  Covid-19  merupakan  suatu kondisi  yang  membuat  birokrasi  beradaptasi dengan  suatu  perubahan.  Di  dalam  dimensi organisasi  telah  terjadi  perubahan  model birokrasi  yang  dijalankan  semula  dengan sistem  normal,  kemudian  adanya  gangguan dalam  hal  ini  Covid-19  menuntut  organisasi untuk  melakukan  perubahan  ke  kondisi new normal , sedangkan dalam dimensi sistem kerja terdapat  dua  pilihan,  yaitu  bekerja  di  rumah (WFH)  atau  tetap  bekerja  di  kantor  namun selalu  mematuhi  protokol  kesehatan  yang berlaku.  Adanya  perubahan  birokrasi  tentu sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  SDM  dan infrastruktur. Kondisi Covid-19 menuntut para aparatur birokrat Bekasi untuk dapat menghasilkan  kreativitas  dan  inovasi  dalam pelayanan publik secara online sebagai bentuk respon  terhadap  kondisi  saat  ini.  Berbagai layanan  berbasis online semakin  masif dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik.  Namun,  masih  terdapat beberapa  kendala  di  mana  birokrasi  masih kurang  tanggap  dalam  memberikan  pelayanan publik dari segi pengelolaaan maupun rencananya  sehingga  diperlukan  peningkatan kualitas pelayanan publik agar tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan pemerintah  semakin  tinggi  meskipun  dalam kondisi  pandemi  Covid-19.  Hal  yang  harus diperhatikan  pula  adalah  kesehatan  dan keselamatan  para  pekerja  dan  masyarakat dalam  kondisi  Covid-19.  Oleh  karenanya, penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  seluruh daerah  termasuk  daerah  kota  Bekasi  dan sekitarnya  harus  selalu  mematuhi  protokol kesehatan, agar dapat memutus rantai penyebaran  Covid-19  dan  pelayanan  publik dapat berjalan kembali normal.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio Juao. (2021). Viral Warga
Berkerumun  Saat  Pendistribusian  BST di  Kantor  Pos  Bekasi.  Diakses  dari https://bekaci.suara.com/read/2021/01/1
3/070500/viral-wargaberkerumun-saat-
pendistribusian-bst-di-kantor-pos- Bekasi pada Juni 2021
Bam Sinulingga. (2020). Kota Bekasi Peringkat  Pertama  Untuk  Penanganan Covid-19 Di Jawa Barat. Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/4398852/
kota-bekasi-peringkat-pertama-untuk- penanganan-covid-19-di-jawa-barat pada  Mei 2021 BEKASIKOTA.go.id. (2020). Layanan Perizinan Non Tatap Muka Diperpanjang  Hingga  12  Mei  2020. Diakses dari https://www.bekasikota.go.id/detail/laya nan-perizinan-nontatap-muka-
diperpanjang-hingga-12-mei-2020 pada
Juni 2021 Covid19.go.id.  (2020).  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/328/2020. Diakses dari https://covid19.go.id/p/protokol/pandua n-pencegahan-dan-pengendalian- corona-virus-disease-2019-covid-19-di- tempat-kerja-perkantoran-dan-industri- dalam-mendukung-keberlangsungan- usaha-pada-situasi-pandemi pada  Mei 2021 Dandy  Bayu.  (2020).  UPDATE  Corona  28 April: 10 Negara Kasus Tertinggi| WHO
Ungkap  Sebab   Tsunami Covid-19 di India.  Diakses  dari laman https://www.kompas.com/tren/read/202
1/04/28/072919065/update-corona-28- april-10-negara-kasus-tertinggi-who- ungkap-sebab-tsunami?page=all pada
Mei 2021
Data  Sebaran  Kota  Bekasi.  Diakses  dari https://corona.bekasikota.go.id/ pada
Mei 2021
Deti  Mega  Purnamasari.  (2020).  Kinerja  ASN Saat  New  Normal,  Fleksibel  hingga Harus  Kuasai Teknologi  Informasi. Diakses   dari https://nasional.kompas.com/read/2020/ 06/23/09325401/kinerja-asn-saat- newnormal-fleksibel-hingga-harus- kuasai-teknologi?amp=1&page=2 pada Juni 2021
Dewangga Putra. (2020). Era New Normal dan Perubahan  Perilaku  Birokrasi.  Diakses dari https://yoursay.suara.com/news/2020/12
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
/29/115822/era-new-normal-dan- perubahanperilaku-birokrasi pada  Mei 2021.
Dewi,  D.  S.,  &  Tobing,  T.  N.  W.  (2021). Optimalisasi  Penyelenggaran  Pelayanan Publik Dalam Masa Perubahan Melawan Covid-19 Di Indonesia. Journal of Information System, Applied,
Management, Accounting and Research ,
5 (1), 210.
https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.36 2 Dita  Mellyanika.  (2020).  Peran  Masyarakat Dalam  Pelayanan  Publik.  Diakses  dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel --peran-masyarakat-dalam-pelayanan- publik pada Mei 2021 Fitriandi,    dkk.  (2020).  Bunga  Rampai
Keuangan  Negara  2020:  Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia. In
Politeknik  Keuangan  Negara  STAN (November  2).  Politeknik  Keuangan Negara STAN.
Hasrul.  (2020).  Aspek  Hukum  Pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Psbb)  Dalam  Rangka  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Jurnal Legislatif . Heryanto,  T.  (2021). Pandemi  Covid-19 Sebagai  Inovasi  Dalam  Pelayanan Publik Di Era New Normal . 1 (16).
Iwan Supriyatna. (2020). ASN di Bekasi Siap-
siap  Ngantor,  Usia  di  Atas  50  Tahun
Tetap WFH. Diakses dari https://www.suara.com/bisnis/2020/06/0 1/112750/asn-di-Bekasisiap-siap- ngantor-usia-di-atas-50-tahun-tetap-wfh pada Juni 2021
Kharis,
I. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap  Kinerja  Karyawan  Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Karyawan Bank Jatim Cabang Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 3 (1).
Mellita,  D.,  &  Elpanso,  E.  (2020).  Model Lewin  Dalam  Manajemen  Perubahan Teori  Klasik  Menghadapi  Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis. Mbia , 19 (2),
142–152. https://doi.org/10.33557/mbia.v19i2.98 Menpan.go.id. (2020). ASN Bersiap
Menyongsong  Tatanan  Normal  Baru.
Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/asn-bersiap-menyongsong- tatanannormal-baru pada Juni 2021 Menpan.go.id.  (2020).  Sistem  Kerja  Tatanan
Normal  Baru Bagi  ASN, Menyesuaikan Status PSBB. Diakses dari https://menpan.go.id/site/berita- terkini/sistem-kerja-tatanannormal-baru- bagi-asn-menyesuaikan-status-psbb pada Mei 2021
Menpan.go.id.  Merayakan  Ulang  Tahun  Kota Bekasi dengan Kehadiran MPP. Diakses dari laman https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/merayakan-ulang-tahun- kotabekasi-dengan-kehadiran-mpp pada Juni 2021 Moenir,  A.  S.  (2002). Manajemen  Pelayanan Umum di Indonesia . Bumi Aksara.
Osborne,  S.  P.,  &  Brown,  K.  (2005). Managing  Change  and  Innovation  in Public Service Organizations . Routledge. Osborne & Ted Gaebler. (1996).
Mewirausahakan  Birokrasi,  terj.  Abdul Rasyid . Pustaka Binaman Pressindo. Purwanto,  E.  A.  (2019). Kebijakan  Publik
Yang Agile dan Inovatif Dalam
Memenangkan Persaingan di Era
VUCA  (Volatile,  Uncertain,  Complex, and  Ambiguous)  Pidato  Pengukuhan Guru Besar .
Robbins,  S.  P.  &  Judge,  T.  A.  (2013).
Organizational  Behavior (Fifteenth).
Pearson.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations
(5th editio). The Free Press.
Salam,  R.  (2021).  Perubahan  dan  Inovasi Pelayanan  Publik  Di  Era  New  Normal
Pandemi Covid-19 Changes and Innovations  in  Public  Services  in  the New Normal. Journal of Public Administration  and  Government , 3 (1
April), 28–36. Setkab.go.id. (2020). Menteri PANRB
Terbitkan  SE  Nomor  58  Tahun  2020 tentang Sistem Kerja Pegawai  ASN dalam Tatanan Normal Baru. Diakses   dari https://setkab.go.id/menteri-panrb- terbitkan-se-nomor-58-tahun-2020-
Page 80-90/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
tentang-sistemkerja-pegawai-asn-dalam- tatanan-normal-baru/ . pada Mei 2021 Taufik,  H.  W.  (2020).  Birokrasi  Baru  Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan  Birokrasi  Dalam  Pelayanan Publik  di  Era  Covid-19. Dialogue Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 2 (1), 1–18. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/d ialogue/article/view/8182 Zed, M. (2004). Metode Penelitian
Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia. Wisnu Yusep. (2020). Pola Tes Massal Corona di  Bekasi  Diubah  Jadi Door  to  Door. Diakses dari https://megapolitan.okezone.com/read/2 020/03/24/338/2188098/pola -tes- massalcorona-di-Bekasi-diubah-jadi- door-to-door pada Juni 2021