## PERAN KOMUNITAS DALAM MENGELOLA HUTAN KOTA: KASUS SANGGA BUANA, JAKARTA SELATAN

## THE ROLES OF COMMUNITY IN THE URBAN FOREST MANAGEMENT: THE CASE OF SANGGA BUANA, SOUTH JAKARTA

## Kurnia Novianti & Angga Sisca Rahadian
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI) & Pusat Penelitian Kependudukan (P2K-LIPI) kurnia.novianti@yahoo.com, ansira.sofyan@gmail.com

## Abstract
Urban forest is one of few alternatives to balance the deterioration in the quality of environment. Jakarta has 14 urban forests under the coordination of the Department of Marine and Fisheries. In contrast, there is also urban forest located in South Jakarta and managed by local community to provide not only for preserving environment but also providing social life for local inhabitants. This paper aims to analyze the roles of community in the urban forest management. In addition as a city buffer, urban forest is also have an immense economic potential to improve the well-being of local community. The case of urban forest described in this paper is Sangga Buana located at Lebak Bulus, South Jakarta. Through observations, in-depth interviews, and focus group discussions, it is found that the responsibility in managing urban forest depends not solely on the government but also on the community. The Sangga Buana urban forest is one of examples where the local community practically has managed the forest. Since the very first time this urban forest was developed, the contribution of the government in the development of this site is almost unheard. This lack of support, however, initiates the local community to manage and develop the forest. The roles of local community in the urban forest management are arranged as a long-term participation. As such, the local community is transformed from merely a passive stakeholder of urban forest to active management of it. The forest now functions not only as a buffer to prevent floods and drought, but also provides economic benefits for the local community. In this sense, this urban forest has appeared as embodiment of the concept of sustainable green environment.
Keywords: urban forest, Sangga Buana, role of community, green environment, Jakarta

## Abstrak
Hutan kota menjadi salah satu alternatif media untuk menyeimbangkan kualitas lingkungan yang semakin menurun. Jakarta memiliki 14 hutan kota di bawah koordinasi Departemen Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain terdapat hutan kota yang dikelola oleh masyarakat setempat yang letaknya di Jakarta Selatan dan tidak hanya berfungsi untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Tulisan ini sendiri bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam mengelola hutan kota. Selain sebagai penyangga kota, hutan kota juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah hutan kota Sangga Buana yang terletak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi terfokus, diperoleh data bahwa tanggung jawab dalam mengelola hutan kota tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi juga masyarakat. Sangga Buana merupakan salah satu contoh di mana masyarakat setempat berhasil mengelola hutan kota dan mengambil manfaat dari sana. Sejak pertama kali hutan kota ini dikembangkan, kontribusi pemerintah dalam pengembangan hutan ini hampir tidak pernah terdengar. Kurangnya dukungan dari pemerintah kemudian melatarbelakangi masyarakat setempat untuk mengelola dan mengembangkan hutan kota. Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota dilakukan melalui partisipasi jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat berubah dari sekadar pemangku kepentingan pasif menjadi pengelola hutan kota yang aktif. Hutan kota sekarang tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan untuk mencegah banjir dan kekeringan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, hutan kota muncul sebagai perwujudan dari konsep lingkungan hijau yang berkelanjutan.
Kata kunci : hutan kota, Sangga Buana, peran komunitas, lingkungan hijau, Jakarta

## Pendahuluan
Pembangunan hutan kota yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta 1 menjadi wacana yang memberikan angin segar bagi masyarakat Jakarta yang telah lama mendambakan sebuah lingkungan fisik yang lebih hijau. Tingginya tingkat polusi yang berasal dari kendaraan bermotor yang memenuhi jalan-jalan di Jakarta menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya kualitas udara. Tidak hanya itu, curah hujan yang tinggi juga kerap menyebabkan banjir di banyak wilayah Jakarta akibat daerah resapan air yang semakin berkurang.
Kajian yang dilakukan oleh Rushayati, Dahlan, dan Hermawan (2010), serta yang jauh sebelumnya telah dilakukan oleh Dahlan (1992), menunjukkan bahwa hutan kota dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam menjawab permasalahan mengenai memburuknya kualitas lingkungan. Hutan kota sangat bermanfaat untuk menyerap polutan udara sehingga dapat meningkatkan kualitas udara, selain dapat meningkatkan kandungan air tanah. Disamping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hutan kota sangat bermanfaat untuk menurunkan suhu dan memperbaiki iklim.
Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengemukakan bahwa keberadaan hutan kota tidak hanya penting untuk kepentingan konservasi, tetapi juga sebagai alternatif upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang dalam beberapa tahun terakhir dirasakan semakin luas. Sebagai salah satu kota besar yang terus berkembang, Jakarta menjadi kawasan yang sangat rentan akan hal itu. Tulisan inipun bertujuan untuk untuk menganalisis pentingnya
1 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, ditargetkan pada tahun 2017, Kota Jakarta sudah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 11 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 650 kilometer persegi. Salah satu misi yang diusung adalah menjamin ketersedian hunian dan ruang publik yang layak serta terjangka warga kota (diunduh dari http://m.beritasatu.com/aktualitas/95236-rth-jakarta- ditargetkan-capai-11-persen.html yang diakses tanggal 20 Februari 2013).
mempertahankan fungsi hutan kota dan selanjutnya menggugah kesadaran pembaca untuk menjaga dan melestarikan hutan kota di sekitar lingkungan mereka demi kelangsungan kehidupan yang lebih berkualitas.

## Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kota
Selain banjir, kekeringan yang melanda banyak wilayah di Indonesia menunjukkan ketidaksiapan negara kita menghadapi perubahan iklim yang terjadi, padahal dampak tersebut bukan baru saja kita alami. OFDA/CRED 2 International Disaster Database (2007) mencatat bahwa sepuluh kejadian bencana terbesar di Indonesia yang terjadi dalam periode waktu antara 1907 dan 2007 terjadi setelah tahun 1990-an dan sebagian besar merupakan bencana yang terkait dengan iklim, khususnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan ledakan penyakit (RAN PI, 2007 dalam Adibroto, 2011).
Di Indonesia, dalam periode 2003-2005 saja, terjadi 1.429 kejadian bencana. Sekitar 53,3% adalah bencana terkait dengan hidro- meteorologi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006). Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi (34%), diikuti oleh longsor (16%). Kemungkinan pemanasan global akan menimbulkan kekeringan
2 Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Sejak tahun 1988, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) melalui Collaborating Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) telah melakukan pengumpulan data yang dinamai Emergency Events Database EM-DAT. EM-DAT diciptakan melalui dukungan WHO dan Pemerintah Belgia. Tujuan utama dari dibuatnya pangkalan data ( database ) ini adalah untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan pada tingkat nasional dan internasional. Hal ini merupakan tujuan pertama untuk merasionalisasi pembuatan keputusan dalam kesiapan menghadapi bencana ( disaster preparadness ), selain menyediakan dasar obyektif bagi uji kerentanan ( vulnerability assessment ) dan seting prioritas ( priority setting ). EM-DAT berisi data inti yang esensial pada kajadian dan dampak-dampak yang muncul pada lebih dari 18.000 bencana massal di dunia terhitung sejak tahun 1990 hingga saat ini. Pangkalan data ini terkumpul dari berbagai sumber, termasuk agen-agen PBB, NGO-NGO, perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga-lembaga penelitian, dan pers.
dan curah hujan ekstrim, yang pada gilirannya akan menimbulkan resiko bencana iklim yang lebih besar (Trenberth dan Houghton, 1996; IPCC, 2007; Indonesia Country Report 2007). Laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana terkait dengan iklim (Adibroto dkk., 2011: 20-21).
Dalam beberapa hasil kajian, salah satu area yang sangat rentan mengalami dampak buruk akibat perubahan iklim adalah kota (Feiden, 2011; Satterthwaite, 2007; Gill, 2004;). Sebagai kawasan yang menyediakan banyak fasilitas sosial- perekonomian, kota menjadi tujuan orang-orang dari desa untuk mencari pekerjaan. Fenomena urbanisasi yang menyebabkan kota semakin padat penduduk selalu menjadi isu yang dihubungkan dengan kondisi kota yang kualitas lingkungannya semakin menurun. Lankao dan Gnatz (2008) menyebutkan bahwa paling tidak ada empat (4) resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh kota terkait perubahan iklim, yaitu meningkatnya gelombang air laut dan resiko area-area di pesisir, menurunnya ketersediaan air dan masalah manajemennya, resiko terhadap kesehatan penduduk kota, industri dan lingkungan yang dibangun.
Memperhatikan kondisi tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat topik tentang dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kekeringan akibat ketersediaan air tanah yang semakin menipis. Seperti dilaporkan oleh harian Kompas (tanggal 6 September 2012) bahwa sejumlah wilayah di Jakarta mengalami gangguan air bersih selama musim kemarau yang masih berlangsung hingga akhir bulan September. Akibatnya, masyarakat kekurangan pasokan air bersih. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa yang akan datang, diperlukan upaya serius dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrim beberapa tahun belakangan ini (Coner & Enticknap, 2007; Carter, 2010; Malla & Blaser, 2010; Adibroto, 2011).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin merugikan masyarakat adalah memperbaiki
kondisi lingkungan adalah membangun hutan kota. Mengapa hutan kota? Karena hutan kota dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dengan cara meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi atau memecahkan masalah yang terantisipasi (Carter dkk., 2010: 17). Ruang-ruang hijau perkotaan juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, salah satunya melalui manajemen air (Conner & Enticknap, 2007).

## Hutan Kota di DKI Jakarta
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dalam Balitbang Kehutanan, Departemen Kehutanan (2010) menyebutkan bahwa keberadaan hutan kota di DKI Jakarta tidak terlepas dari perjalanan sejarah hutan kota di Indonesia. Dalam dokumen yang penulis kutip, sejarah hutan kota tercatat sejak ditemukannya ornamen tanaman pada candi Borobudur yang dibangun oleh Dinasti Syailendra pada abad ke-8 yang merupakan bentuk sejarah pemanfaatan tanaman. Dengan kata lain, pengadaan hutan kota sebenarnya telah dimulai oleh nenek moyang kita pada saat itu. Mereka telah menanam pepohonan di sekitar tempat tinggalnya untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari.
Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa penanaman pohon secara lebih teratur dimulai oleh bangsa Belanda yang mulai menjajah bangsa kita ketika mereka memasuki negeri ini pada tahun 1602. Bekas-bekas dari kegiatan mereka masih nampak sampai sekarang dengan masih terpeliharanya pohon-pohon besar di tepi jalan di kota Bogor, Bandung, Medan dan beberapa kota lainnya. Setelah merdeka, penanaman secara berkelompok dilakukan pemerintah pada saat menjadi tuan rumah Games of the New Emerging Forces atau yang kita kenal dengan Ganefo pada tahun 1963. Pepohonan yang ditanam di sekitar Gelora Senayan 43 tahun yang lalu masih dapat kita lihat di sana. Namun demikian secara resmi, pembangunan Hutan Kota dicanangkan oleh Pemerintah pada saat menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan Sedunia ke-7 di Jakarta pada tahun 1978. Penanaman pohon oleh para peserta kongres di atas lahan 5 hektar di lingkungan Gedung
Manggala Wanabakti menjadi patok sejarah dicanangkannya pembangunan Hutan Kota. 3
Kiprah dan partisipasi Badan Litbang Kehutanan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan Hutan Kota di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1989, melalui penelitian, seminar di dalam dan luar negeri serta kerjasama dengan instansi terkait (Samsoedin dkk., 1989a, 1989b, Samsoedin dan Sutisna, 1990, Samsoedin, 1991; Samsoedin, 1992; Samsoedin dan Setyawati, 1993; Samsoedin dan Mogea, 1993; Samsoedin, 1994; Samsoedin, 1997a, Samsoedin, 1997b; Samsoedin et. al ., 2006; Samsoedin, 2007a; 2007b; 2007c ). Namun secara aktif kegiatan ini dimulai lagi pada tahun 2006, antara lain, melalui dijalinnya kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang dalam pembuatan Design Engineering Pembangunan Hutan Kota Malvinas seluas 20 hektar serta kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dalam evaluasi keberadaan pepohonan di kawasan hijau. Kerjasama antara Departemen Kehutanan dan PU yang ditandatangani oleh kedua Menteri terkait pada tahun 2006 tentang Penghijauan di kawasan jalan tol juga merupakan langkah nyata dalam membangun RTH di sekitar perkotaan. 4
Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah DKI Jakarta (2012) melaporkan bahwa keadaan hutan di Propinsi DKI Jakarta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu kawasan hutan dan hutan kota. 5 Luas kawasan hutan di DKI Jakarta pada tahun 2005 sekitar 431.2 ha, yang terdiri dari kawasan hutan seluas
3 Pengembangan hutan Kota/Lansekap Perkotaan dalam Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010- 2014 yang disusun oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dalam Balitbang Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
4 Ibid . 5 Hutan Kota adalah suatu areal yang ditumbuhi pohon-pohon dalam wilayah perkotaan pada tanah negara atau tanah hak masyarakat dan dapat berfungsi sebagai pembentuk iklim mikro baik didalam maupun diluar lingkungan sekitarnya, mengatur tata air dan udara, sebagai habitat burung-burung serta memiliki estetika dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai hutan kota dengan luas minimal 0,25 ha (dalam http://dkpjakarta.web.id/index.php/ potensi-sumberdaya/mnu-potensi-kehutanan tanggal 30 Oktober 2012).
172.19 ha, Hutan dengan tujuan istimewa seluas 158.1 ha dan Kawasan Hutan Pulau Seribu seluas 100.91 ha. Di hampir semua wilayah di Jakarta kondisi hutan kota ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab dinas pertanian dan kehutanan DKI Jakarta. Luas kawasan hutan kota di propinsi DKI Jakarta pada tahun 2005 adalah seluas 605.295 Ha, yang tersebar di 6 wilayah propinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat berikut ini. Di wilayah Jakarta Utara luasan kawasan hutan adalah seluas 114.29 ha, wilayah Jakarta Barat seluas 17.49 ha, wilayah Jakarta Timur seluas 138.33 ha, wilayah Jakarta Selatan seluas 315.795 ha, wilayah Jakarta Pusat seluas 21.98 ha dan Kepulauan Seribu seluas 100.91ha.
Hutan kota yang berada di bawah koordinasi DKP DKI Jakarta saat ini ada 14 hutan kota dengan total luas 605 hektar yang keberadaannya tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, di antaranya Hutan Kota Halim Perdanakusuma, Cibubur, Pondok Kelapa dan Cijantung (Jakarta Timur), hutan kota Srengseng di Jakarta Barat, hutan Universitas Indonesia di Jakarta Selatan, dan Danau Sunter di Jakarta Utara. Selama tahun 2009, penanaman pohon di 14 hutan kota lebih banyak dibantu pihak swasta melalui program one man one tree . Hal itu dilakukan karena anggaran penanaman pohon dalam APBD 2009 minim yaitu hanya Rp100 juta. Anggaran ini termasuk untuk penanaman pohon di sepanjang pinggir tanggul Kanal Banjir Timur (KBT).
Masih minimnya lahan yang diperuntukan bagi hutan kota juga tergambar dalam data tentang penggunaan lahan bagi kawasan hutan lindung dan hutan kota di DKI Jakarta (BKPM, 2011). Dari sekitar 661,52 km 2 (66.152 hektar) luas wilayah DKI Jakarta, lahan yang digunakan sebagai kawasan hutan lindung dan hutan kota hanya seluas 832,82 hektar (sekitar 1,26%), seperti digambarkan berikut.
Sumber:   Potensi Investasi DKI Jakarta, BKPM RI 2011.
Kawasan hutan lindung yang mencapai luas 453,24 hektar, terdiri dari Hutan Lindung Muara Angke seluas 44,76 ha, Suaka Marga Satwa di Pulau Rambut 45 ha dan Muara Angke 25,20 ha, Cagar Alam di Pulau Bokor 18 ha, Kawasan Kebon Bibit seluas 98,02 ha, Hutan Wisata Pantai Kapuk 99,32 ha, dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 108,05 ha serta Kebon Bibit Cibubur 14,40 ha. Sementara kawasan hutan kota hanya seluas 379,58 ha dan tersebar di 33 lokasi di lima kotamadya. 6 Deskripsi ini sekaligus memper- lihatkan bahwa pembangunan wilayah di DKI Jakarta belum memprioritaskan Ruang Terbuka Hijau yang sebenarnya berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem.
Tidak hanya kuantitas yang masih jauh dari ideal, beberapa hutan kota di DKI Jakarta digambarkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Di salah satu hutan kota yang terletak di daerah Srengseng, Jakarta Barat, Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Desmon, menyatakan bahwa sampah memang selalu menjadi masalah dalam pengelolaannya. Selain perilaku sebagian pengunjung yang suka membuang bungkus plastik, kertas, atau sisa makanan tidak pada tempatnya, warga sekitar juga masih ada yang melempar sampah di perbatasan antara hutan dan permukiman. Kali Pesanggrahan yang diharapkan mempercantik hutan kota ini juga tidak bisa bersih dari sampah ( Kompas , 6 Juni 2011).
6 Potensi Investasi DKI Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011.
Ketika penulis berkunjung ke hutan kota tersebut terlihat ada aktivitas beberapa orang warga sekitar yang datang untuk memanfaatkan keberadaan hutan kota. Menurut informasi seorang penjaga keamanan, warga masyarakat banyak yang memanfaatkan hutan kota untuk melakukan foto sebelum pernikahan atau hanya sekedar piknik keluarga. Namun sayangnya papan yang dipasang di sekitar area kebanyakan berisi larangan dan bukan informasi tentang hutan kota, hal yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh pengunjung yang datang kesana.

## Permasalahan Hutan Kota di Jakarta
Penulis menganalisis bahwa permasalahan tidak hanya pada kurangnya keseriusan pemerintah terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau, tetapi juga pada rumusan kebijakan yang mendasarinya. UU No. 63 Tahun 2002 tentang hutan kota menggunakan definisi yang sempit tentang hutan kota. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.” Selain itu, Pasal 8 ayat 2 lebih khusus menyoal luasan hutan kota; disebutkan bahwa “Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.” Sementara di sisi lain Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa “Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.”
Dengan demikian, hutan kota merupakan area hijau yang terbatas pada ketetapan pejabat yang berwenang dan harus memenuhi luas minimum yang ditentukan, sehingga dengan kategori seperti itu akan sangat sulit membangun hutan kota terutama di kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi seperti Jakarta. Argumentasi ini muncul dari wawancara penulis dengan Dr. Ismayadi Samsoedin, peneliti Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspijak) Kementrian Kehutanan, tanggal 27 Agustus 2013. Informan menambahkan bahwa difinisi tersebut sangat sempit ruang lingkupnya. Sementara kota dengan karakteristik seperti Jakarta membutuhkan perspektif yang lebih
Foto 1 dan 2 . Papan larangan yang dipasang pengelola hutan kota Srengseng, Jakarta Barat Sumber: Dokumentasi pribadi yang diambil dari penelitian lapangan tanggal 28 Agustus 2013.
luas seperti negara-negara Barat (Eropa, AS atau Australia).
Pengalamannya tinggal selama beberapa tahun di Eropa memberikan wawasan yang lebih luas tentang keberadaan hutan kota. Definisi hutan kota yang ruang lingkupnya luas memungkinkan sederet pohon yang ditanam di tepi jalan dikelola selayaknya hutan kota. Dengan luas lahan yang hanya 1.500 m 2 (kurang dari 0,25 hektar), beragam jenis hewan dapat tumbuh sehingga iklim mikro dapat tercipta. Dengan demikian, empat fungsi yang disebutkan dalam UU No. 63 Tahun 2002 dapat terpenuhi. 7
Dr. Ismayadi juga menginformasikan bahwa dari 4 topik kajian yang diteliti di institusinya (kebijakan, demografi, zonasi, dan kajian pohon potensial), timnya memfokuskan pada kebijakan dan kajian pohon potensial.
7 Pasal 3 menyebutkan bahwa 4 fungsi utama hutan kota adalah memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Perubahan kebijakan sangat penting dilakukan mengingat kondisi Jakarta yang sangat terbatas lahan. Sementara fokus kedua masih termasuk dalam wacana tentang konservasi karena menurut hasil penelitian informan, Indonesia memiliki banyak sekali jenis pohon lokal yang potensial untuk ditanam.
Perjuangan untuk merevisi kebijakan tentang hutan kota masih dilakukan hingga saat ini. Informan juga menegaskan bahwa pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan kontribusi pemikiran dari akademisi-akademisi lain yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda; tidak hanya forestry, tetapi juga urban planning, teknik, dan ilmu-ilmu sosial. Informan juga menegaskan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau adalah satu dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Hutan kota merupakan salah satu area ruang terbuka hijau yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dalam menghadapi ancaman perubahan iklim berupa bencana banjir dan kekeringan yang sangat meresahkan warga Jakarta, pembangunan hutan kota belumlah cukup.
Bagaimanapun, setelah kuantitas hutan ditambah – seperti janji Pemerintah Daerah DKI Jakarta- pengelolaan dan pemeliharaannya pun harus lebih ditingkatkan. Fungsi hutan kota harus dikembalikan seperti tujuan pendiriannya, bukan sebagai tempat pembuangan sampah, seperti yang terjadi di beberapa lokasi.
Putranto (2012) menambahkan bahwa berdasarkan kajiannya, ada beberapa hambatan yang dijumpai dan sering mengakibatkan kurang berhasilnya program pengembangan hutan kota, yaitu: (1) Terlalu terpaku kepada anggapan bahwa hutan kota harus dan hanya dibangun di lokasi yang cukup luas dan mengelompok, (2) Adanya anggapan bahwa hutan kota hanya dibangun di dalam kota padahal harga lahan di beberapa kota besar sangat mahal. Harga tanah misalnya di Jakarta di kawasan Jenderal Sudirman Rp5,5 juta/m 2 , di Jl. Gatot Subroto Rp3,5 juta/m 2 dan dikawasan Jl. Rasuna Said Rp2,2 juta/m 2 (Suara pembaruan, 7-11-1990), (3) Adanya konflik dari berbagai kepentingan dalam peruntukan lahan. Biasanya yang menang adalah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena hutan kota tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka lahan yang semula diperuntukan bagi hutan kota atau yang semula telah dibangun hutan kota, pada beberapa waktu kemudian diubah peruntukannya menjadi supermarket, real estate , perkantoran dan lain-lain, dan (4). Adanya penggunaan lain yang tidak bertanggung jawab seperti: bermain sepak bola, tempat kegiatan a-susila, tempat tuna wisma, pohon sebagai tempat cantolan kawat listrik dan telepon, pangkal pohon sering dijadikan sebagi tempat untuk membakar sampah, sebagai tempat ditancapkannya reklame dan spanduk, vandalisme dalam bentuk coretan dengan cat atau goresan dengan pisau, dan gangguan bintang seperti anjing, kucing, tikus, dan serangga.
Dalam pengelolaan hutan kota, peran masyarakat menjadi sangat dibutuhkan mengingat hutan di perkotaan memiliki fungsi dan peran yang dapat menunjang keberlangsungan hidup masyarakat kota. Hutan kota tidak hanya bermanfaat dalam mendukung pemeliharaan lingkungan fisik agar tetap asri, tetapi juga mengembangkan sektor perekonomian dan sosial-budaya masyarakat di sekitarnya. Carter dkk (2010: 14-16) juga menegaskan bahwa masyarakat dapat menggunakan hutan kota untuk menyesuaikan diri dengan realitas
iklim yang baru dan mengelola hutan kota sehingga mampu bertahan hidup dan berkembang dalam kondisi iklim yang baru.
Dalam bentuk kegiatan seperti inilah definisi tentang urban forestry diimplementasikan. Helms (1998) dalam Konijnendijk (2000: 91) menyebutkan bahwa urban forestry merupakan `seni, ilmu dan teknologi dari pengaturan pohon dan sumber daya hutan di dalam dan sekitar ekosistem komunitas kota untuk memberikan manfaat psikologis, sosiologis, ekonomis dan keindahan pohon bagi masyarakat'. Meskipun dalam praktiknya, sangat sulit memenuhi keinginan atau harapan yang sangat bervariasi dari masyarakat. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Konijnendijk (2008: 177) bahwa mustahil untuk memenuhi semua kebutuhan dan pelayanan dengan sumber daya pengelola hutan kota yang terbatas. Selain itu, orang memiliki pendapat yang berbeda tentang seperti apa kota hutan akan terlihat dan bagaimana mereka harus dirancang dan dikelola. Mengingat kepentingan yang besar dalam hutan kota, misalnya karena peran mereka di tempat pembuatan, dan banyak tuntutan masyarakat, jelas bahwa konflik kepentingan menjadi hal yang wajar terjadi.

## Hutan Kota Sangga Buana: Harapan Baru bagi Jakarta
Hutan kota Sangga Buana merupakan salah  satu area  hijau  terbuka di tengah kota yang pertama kali ditanami oleh seorang warga lokal. Betawi bernama Haji Chaerudin atau dikenal Abah Idin dan Kelompok Tani Sangga Buana. Hutan kota ini telah ada sejak 20 tahun lalu. Idenya adalah untuk memanfaatkan lahan nonproduktif yang pada waktu itu di bawah penguasaan tuan tanah, sebab lahan kosong itu hanya digunakan sebagai tempat membuang sampah dan terlantarkan. Oleh karena itu, ia bersama sekelompok masyarakat pada waktu itu menggagas untuk mengalihkuasakan (“merebut”) lahan tersebut dan menyerahkan penguasaannya kepada pemerintah. Setelah itu, pemerintah mengembalikan kepada masyarakat untuk dikelola menjadi lahan hijau.
Kritiknya atas hutan kota pemerintah bermula dari kekhawatirannya atas minimnya kesadaran masyarakat atas keseimbangan alam. Hutan kota versi pemerintah menurutnya
Foto 3 dan 4 . Lokasi hutan kota dan Abah Idin di Sangga Buana, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Sumber: Dokumentasi pribadi yang diambil dari penelitian lapangan tanggal 21 Agustus 2013
Foto 5. Kunjungan tim peneliti ke hutan kota Sangga Buana, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Foto 6. Peternakan kelinci yang diupayakan oleh Abah Idin bersama masyarakat di hutan kota Sangga Buana Sumber: Dokumentasi pribadi yang diambil dari penelitian lapangan tanggal 21 Agustus 2013
beralihfungsi menjadi area yang tidak semestinya, area pelacuran pada waktu malam dan kegiatan negatif lainnya. Ia kemudian menggagas konsep hutan kota yang terintegrasi yang dapat dirumuskan menjadi empat fakta: rekreasi, produksi, sosial, dan ekonomi.
Sebagai sarana rekreasi, hutan kota Sangga Buana menyediakan fasilitas untuk berolah raga bagi masyarakat sekitar dan menyediakan area hijau di tengah kepungan polusi kota. Sebagai hutan produksi, hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tanpa dipungut bayaran. Sebagai ruang sosial, masyarakat diajak untuk berinteraksi dengan alam sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Di lahan tersebut juga tersedia perpustakaan untuk
anak-anak sekitar sebagai sarana edukasi dan bermain. Sebuah langgar juga menjadi pelengkap bagi pengunjung yang ingin beribadah di sela-sela kunjungannya.
Abah Idin tidak hanya mengajak para pemuda sekitar untuk bergabung dalam Kelompok Tani Sangga Buana, namun ia membentuk jaringan di berbagai daerah seperti Cirebon, Yogya, dsb. Banyak di antara pegiat Sangga Buana berasal dari luar Jakarta. Pembentukan jaringan tersebut menurutnya penting untuk menyebarluaskan ide dan membangun pola distribusi ekonomi. Sebagian hasil hutan, pertanian atau peternakan didistrubusikan ke kota-kota yang membutuhkan. Kegiatan ini menurutnya untuk
menumbuhkan semangat berwirausaha untuk masyarakat.
Upayanya untuk menyebarluaskan ide tentang alam sebagai bagian dari masyarakat memang tidak jarang mendapat tentangan dari masyarakat sekitar, terutama tuan tanah yang lahannya “direbut” paksa oleh pemerintah melalui Abah Idin. Bentuk tentangan bermacam-macam. Abah Idin sendiri tidak secara detil menyebutkan bentuk tentangan itu. Menurut keterangan dari para aktifis Sangga Buana, bentuknya berupa teror, aksi kekerasan, dan lain sebagainya. Kini tentangan itu mulai berkurang, walaupun masih banyak masyarakat sekitar tidak mendukungnya. Pemerintah sendiri menurutnya setengah hati mendukung konsep hutan kota ini. Pernyataannya di media yang menunjuk Jokowi (pemerintah) untuk belajar darinya barangkali bagian dari kekecewaannya terhadap pemerintah. Dukungan konkret pemerintah hanya berupa bantuan finansial untuk membangun gapura Sangga Buana di pintu masuk 2 tahun lalu. Sementara pengelolaan hutan kota ini mengandalkan bantuan dari swadaya masyarakat.
Inisiatif Abah Idin dan Partisipasi Masyarakat: Pendekatan Local Knowledge
Pernyataan yang dituliskan oleh Walsh dan Harvey di dalam bab 2 buku “ Understanding and Engaging Local Knowledge and Practice: Practical Approaches to Natural Resources Research and Development ” (1997: 2) bahwa “......local people do know a great deal about their environment, in which they have often lived for generations; and this knowledge must be taken into account in the planning and implementation of development, if this is to be acceptable to the people, and effective” menggambarkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di sebuah lokasi tertentu dipandang bersifat eksklusif sehingga dalam beberapa diskusi, muncul istilah ‘indigenous knowledge’. Dalam konteks masyarakat di sekitar hutan kota Sangga Buana, tim peneliti melihat bahwa Abah Idin dan warga masyarakat  memiliki norma dan pengetahuan asli mengenai pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya mencakup kegiatan pemanfaatan tetapi juga memiliki perspektif mengenai proteksi, melalui pemanfaatan secara berkesinambungan. Dalam hasil wawancara
dengan Abah Idin tergambar bagaimana ia dan masyarakat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya.
Bagi tim peneliti hal ini menarik karena kami kemudian ‘terprovokasi’ oleh upaya Walsh dan Harvey yang mengajukan konsep local knowledge dibandingkan indigenous knowledge , dan lebih menekankan bahwa ‘ knowledge ’, selalu bersifat socially ( culturally, politically, economically , dan lain-lain) grounded , dan artikulasinya dalam praktik pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan ( power) dan hubungan-hubungan antara aktor-aktor yang berbeda dan para agen yang terlibat (1997: 8). Hal ini merupakan kritik terhadap konsep indigenous knowledge yang begitu meromantismekan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di sebuah lokasi yang seolah-olah ‘steril’ dari pengaruh pihak luar. ‘Pengetahuan’ ini kemudian dianggap hanya dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan tidak berubah sampai kapanpun. Dalam hal ini, tim sependapat dengan kedua penulis bahwa pandangan seperti itu sangat mengabaikan konteks perubahan (masa) sehingga masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang statis.
Pendekatan pengetahuan lokal ( local knowledge ) yang ditawarkan oleh Walsh dan Harvey menjadi satu pendekatan yang berbeda dalam menempatkan masyarakat, pengetahuan yang dimilikinya, dan praktik dalam konteks pembangunan. Dengan menggunakan kasus hutan kota Sangga Buana, tim peneliti mencoba memahami bagaimana pendekatan ini ‘bekerja’. Mengapa kemudian ‘pengetahuan’ dikontraskan atau disandingkan dengan ‘praktik ( practice )’ juga menjadi perdebatan yang diangkat oleh pendekatan ini. Satu hal terpenting dalam catatan kedua penulis di dalam Bab 2 (Walsh dan Harvey, 1997: 10) adalah kita semua mengakui bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial dalam arti bahwa pengetahuan memroduksi dan diproduksi dalam konteks- konteks sosial tertentu yang membentuknya dalam cara-cara yang berbeda. Dalam konteks pembangunan (dan bahasa pembangunan), pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh stakeholder menjadi hal yang relevan, dan
tantangannya adalah untuk mencari pemahaman- pemahaman ( shared understandings ) yang tidak dimiliki oleh sebuah kelompok tertentu ( any single party ).
Yang juga menarik dari pendekatan local knowledge adalah analisisnya yang dinamis karena menggunakan pendekatan aktor ( actor-oriented ) dan pendekatan neo-strukturalist political-economy . Selain itu, lingkup (scope) penelitian yang bersifat ‘lokal’ yang lebih umum dan terbuka daripada misalnya ‘desa’, dan tentu saja tidak berkonotasi merendahkan ( less patronizing ). Dengan demikian, satuan analisis yang more general dan open-ended ini memberikan ruang yang lebih flekibel dalam melihat dinamika hubungan antara masyarakat dan stakeholders lainnya.
Satu komponen penting dari setiap analisis adalah pemahaman tentang bagaimana praktik ( practice ) terus berubah setiap saat, bagaimana itu berubah sekarang, dan ke arah mana pergerakannya. Hal ini kelihatannya menjadi hal yang penting – pembangunan bagaimanapun, adalah tentang mengelola perubahan ( managing change ) – meskipun seringkali diabaikan. Salah satu alasan dari pengabaian ini, kemungkinan adalah para praktisi pembangunan lebih memerhatikan perubahan-perubahan yang mereka dan stakeholders lainnya ingin wujudkan daripada yang telah ada sebelumnya (Walsh dan Harvey, 1997: 17). Bagaimana kemudian melihat hubungan antara pengetahuan lokal dan praksis yang dilakukan?
Dari deskripsi di atas, diasumsikan bahwa Abah Idin dan masyarakat memiliki pengetahuan lokal untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Pengetahuan lokal dan praktik membentuk sekaligus dibentuk oleh pola-pola diferensiasi sosial dan konteks-konteks sosial- budaya, historis, insitusional, dan politis, di mana mereka muncul dan berubah dari waktu ke waktu (Walsh dan Harvey, 1997: 14). Dengan demikian, pengetahuan dan praktik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari konteks-konteks tersebut. Dari penjelasan ini, tim mencoba menganalisis mengapa Abah Idin keberatan apabila Sangga Buana dikelola oleh pemerintah. Salah satu alasan utama dan terpenting yang terungkap adalah kekhawatirannya bahwa pengelolaan yang dilakukan pemerintah malah akan mengganggu
sistem pengetahuan mereka yang secara historis telah terbukti mampu menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati di sekitar lingkungan hutan kota.
Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lokal ( local groups ) bukanlah bentuk statis dari kebijaksanaan ( static body of wisdom ), melainkan berisikan pandangan-pandangan  yang dinamis ( dynamic insights ) dan teknik-teknik yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui eksperimen dan adaptasi-adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial-ekonomi (Walsh dan Harvey, 1997: 14). Itulah sebabnya, pengetahuan lokal masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam disesuaikan dengan perubahan kondisi fisik dan sosial-ekonomi yang terjadi. Pengetahuan-pengetahuan  lokal itu kemudian dimodifikasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh masyarakat selama berinteraksi dengan aktor-aktor yang lain, terutama Abah Idin, sebagai penggagas pengelolaan hutan kota terintegrasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh juga tidak disimpan tetapi disebarluaskan kepada anggota-anggota lain dalam komunitasnya.
Kemampuan Abah Idin mengubah lahan yang semula terabaikan menjadi hutan kota yang memiliki manfaat yang besar terhadap konservasi dan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tidak lagi bisa dinilai sebagai sesuatu yang ‘ naive ’ tetapi menjadi hal yang canggih (‘ sophisticated ’). Seperti dikatakan oleh Walsh dan Harvey (1997: 1): “ The naive conception is overwhelmingly technical, while the sophisticated conception emphasizes the social (political, economic, etc.) dimensions of IK .” Pengetahuan juga bukanlah entitas yang kaku, melainkan bersifat cair dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi (konteks) politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berubah-ubah. Hal ini karena ia ‘berinteraksi’ dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka menjadi tidak mustahil akan menghasilkan nuansa, gradasi, bahkan perubahan pada ‘dirinya’.
Lebih lanjut, pernyataan Thrupp (1989: 20 dalam Walsh dan Harvey, 1997: 21) bahwa “ engaging success involves supporting the process of local innovation and seeking opportunities for empowering knowledge and practice. Empowerment
here is viewed as helping people to develop confidence in their own knowledge, ideas, insights and capabilities, thus building up their self-esteem and sense of power; this can help them to ‘selectively incorporate, adapt, and take advantage of external technologies and ideas, if they want them ’” juga terepresentasikan dalam kasus ini. Abah Idin dengan kesabaran dan konsistensinya mengajak dan mendampingi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memelihara kelestarian lingkungan sehingga sama- sama menikmati manfaat.
Mengkaji pengelolaan hutan kota Sangga Buana dengan menggunakan pendekatan local knowledge menjadi menarik karena pengetahuan lokal yang dimaksud berbeda dengan pemahaman indigenous knowledge yang cenderung bersifat local bounded , yang seolah-olah hanya dimiliki oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi. Dengan demikian, pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bersifat tradisional dan statis. Sementara dalam pendekatan ini, local knowledge dipahami sebagai segala bentuk pengetahuan yang tidak hanya berupa pengetahuan asli yang telah diwarisi oleh nenek moyang tetapi juga pengetahuan yang sifatnya cair, fleksibel, dan terbuka untuk menerima pengaruh dari luar. Segala perubahan itu (baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya) juga ‘menuntut’ perhatian peneliti pada aspek historis dari dinamika pengetahuan yang dikaji.
Pendekatan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada pengetahuan lokal tetapi juga pada practice yang melibatkan para aktor di dalamnya. Di sinilah definisi tentang ‘lokal’ dipertajam, bukan lagi sebagai sebuah entitas yang kaku, tertutup, atau jelas batas-batasnya ( bounded ) seperti pengertian ‘komunitas’ yang konvensional, melainkan pertemuan antara orang-orang yang secara aktif bertindak atau melakukan sesuatu dengan kepentingan tertentu; dan orang-orang ini tidak hanya masyarakat lokal (termasuk tokoh masyarakat) tetapi juga pemerintah kota, akademisi atau peneliti, NGO, bahkan media.
Pengetahuan lokal dan practice masyarakat di sekitar hutan kota Sangga Buana dalam berpartisipasi mengelola hutan kota menunjukkan dialektika yang sangat menarik. Deskripsi yang
dipaparkan oleh tim, yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan, menunjukkan bahwa proses pengelolaan berjalan dengan dinamika yang beragam; ada yang serta merta mendukung, ada yang memilih untuk memperhatikan terlebih dahulu, ada pula yang berpartisipasi secara setengah-setengah. Namun keberhasilan Abah Idin untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan kota tidak hanya karena perannya sebagai pentransmisi dan pentraslasi pengetahuan melalui upaya yang bersifat mengorganisir secara berkelanjutan selama kurun waktu tertentu, tetapi juga dari interaksinya dengan “dunia luar”.

## Simpulan
Beberapa studi menunjukkan bahwa hutan kota memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan di perkotaan, yaitu untuk mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara. Peran lain dari hutan kota adalah untuk menyerap curah hujan untuk mengurangi risiko banjir di kota. Hutan kota merupakan salah satu pilihan untuk mewujudkan rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan RTH sebesar 11% dari total luas seperti disebutkan dalam cetak biru rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) DKI Jakarta untuk 2013- 2017. Dalam konteks ini, luas daerah yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau akan semakin luas sehingga diharapkan akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kota.
Hasil peneliitian yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kota Sangga Buana tidak terbatas pada upaya konservasi dan preservasi lingkungan tetapi lebih luas mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain, peran komunitas melalui inisiatif seorang tokoh masyarakat, Babeh Idin, bersifat berkelanjutan dalam mengembangkan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan yang dimiliki oleh Sangga Buana. Selain itu, kegiatan yang bersifat sosial-budaya seperti festival dan pagelaran seni pun secara reguler diselenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan hutan kota Sangga Buana berubah dari fungsi primer untuk konservasi dan preservasi lingkungan kepada hutan dengan fungsi sosial-ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Model pengelolaan hutan
kota seperti ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga patut menjadi contoh bagi pengelola hutan-hutan kota di Indonesia.
Pelajaran yang diambil dari penelitian ini adalah keberadaan penduduk lokal sangat penting terutama ketika mereka mengambil peran aktif sebagai " ranger " hutan. Dengan hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan alam, keduanya akan saling mendaperoleh keuntungan. Masyarakat mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam dan disaat yang bersamaan alampun terjaga kelestariannya karena dikelola dengan sangat bijak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran seorang tokoh dalam masyarakat seperti Babeh Idin sangat penting sebagai motivator dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai alam.

## Daftar Pustaka
Adibroto, T.A., dkk. (2011). Iptek untuk Adaptasi Perubahan Iklim: Kajian Kebutuhan Tema Riset Prioritas . Tusy A. Adibroto (ed.).
Jakarta: Penerbit Dewan Riset Nasional.
Armi, W. (2012). Hutan Kota Jadi Tema Inti Kegiatan Hari Menanam Pohon tahun 2012. Diunduh dari http://rri.co.id/index. php/detailberita/detail/33163#.UIDt22_Mj 0c.
Carter, R., dkk. (2010). Urban Forests: A Climate Adaptation Guide . This guide is a part of the program Preparing for Climate Change: Securing BC’s Water Future, also known as the BC Regional Adaptation Collaborative (RAC).
Conner, R. & Enticknap, L. (2007). Climate Change and Urban Green Spaces . Neighbourhoods, Cities and Regions Analysis Division (NCRA). Communities and Local Government. Diunduh dari www.communities.gov.uk.
Davies, C. (2005). People Working for Nature in the Urban Forest in Kowarik I, Körner S (eds). Wild Urban Woodlands. Berlin: Springer-Verlag.
Descola, P. (2004). Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice in Nature and Society . Philippe Descola and Gísli Pálsson (Eds.). Taylor & Francis e- Library.
Fernández-Juricic, E. (2000). “Conservation Education: The Need for Regional Approaches Supporting Local Initiatives”. Wildlife Society Bulletin, 28 (1), 164-167.
Heidt, V. & Neef, M. (2008). “Benefits of Urban Green Space for Improving Urban Climate” in Ecology, Planning, and Management of Urban Forests International Perspectives . Margaret M. Carreiro, Yong-Chang Song, and Jianguo Wu (eds.). New York: Springer.
Hutan kota DKI JAKARTA akan bertambah 6 HA. Tanggal 15 Desember 2009. http://indonesia.go.id/in/pemerintah- daerah/provinsi-dki-jakarta/1238- kehutanan/8937-hutan-kota-dki-jakarta- akan-bertamabah-6-ha&limitstart=10., diakses tanggal 17 Februari 2013.
Hutan Kota Kurang Terurus. Kompas online . Senin, 6 Juni 2011. http://regional. kompas.com/read/2011/06/06/04095945/H utan.Kota.Kurang.Terurus.
Hutan Kota UI Riwayatmu Dulu. Tanggal 23 April 2012. http://suma.ui.ac.id/2012/04/23/ hutan- kota-ui-riwayatmu-dulu/
Hutan Kota Untuk Mengurangi Problem Sosial. 19 January 2012. http://green.kompasiana. com/penghijauan/2012/01/19/hutan-kota- untuk-mengurangi-problem-sosial/
Informasi kehutanan DKI Jakarta. http:// dkpjakarta.web.id/index.php/potensi- sumberdaya/mnu-potensi-kehutanan.
Kominfomas Jaksel. Lahan Hutan Kota Jagakarsa Seluas 11.847 M 2 Dibebaskan. Tanggal 18 Desember 2009. http://selatan.jakarta. go.id/v5/?page=Berita&id=23.
Konijnendijk, C.C. (2008). The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban Woodland . Dragoer: Springer.
Konijnendijk, C.C. (2007). Urban Forestry and
Climate Change . Danish Centre for Forest,
Landscape and Planning University of Copenhagen. Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen. Slide presentasi.
Konijnendijk, C.C., dkk. (2005). Urban Forests and Trees . C.C. Konijnendijk, K. Nilsson, T.B. Randrup, & J. Schipperijn. (Eds.). Berlin: Springer-Verlag.
Kuwado, F.J. (2012). Jakarta Utara Krisis Air Bersih. Kompas, 6 September. Diunduh dari http://megapolitan.kompas.com/read/ 2012/09/06/18335162/Jakarta.Utara. Krisis.Air.Bersih.
Longstreth, R. (2008). Cultural Landscapes: Balancing Nature and Heritage in Preservation Practice . Richard Longstreth (Ed.). Minnesota: the University of Minnesota Press.
Low, S., Taplin, D., & Scheld, S. (2005). Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity . USA: The University of Texas Press.
Naturopa. (2004). “Nature and Culture:
Sustainable spatial planning for nature, culture and landscape”. The Magazine No. 102. Council of Europe.
Malla, Y. & Blaser, J. (2010). The Role of Social Forestry in Climate Change Mitigation and Adaptation in the ASEAN Region . Assessment 2010. Bangkok: RECOFTC – The Center for People and Forests.
Maweikere, A.M. & Laoh, O.E.H. (2004). “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kota: Studi Kasus Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado”. Eugenia , 10 (2), 182-189.
Mosse, D. (2005). Cultivating Development : an Ethnography of Aid Policy and Practice . London: Pluto Press.
RTH Jakarta Ditargetkan Capai 11 Persen. (2013).
Diunduh dari http://m.beritasatu.com/ aktualitas/95236-rth-jakarta-ditargetkan- capai-11-persen.html.
Satterthwaite, D., dkk. (2007). “Adapting to Climate Change in Urban Areas: The possibilities and constraints in low- and middle-income nations.” Human Settlements Discussion Paper Series. A working paper produced by the Human Settlements Group and the Climate Change Group at the International Institute for Environment and Development (IIED).
Swyngedouw, E. & Kaika, M. (2003). The Environment of The City or the Urbanization of Nature dalam A Companion to the City. Gary Bridge and Sophie Watson (eds.). USA: Blackwell Publishers Ltd.
Tilari, T.A.M. (2007). Studi Persepsi Masyarakat tentang Taman Kota. J. Agroland, 14
(1),  38-44.
Walhi. Hutan Kota sebagai Penyeimbang Hutan Beton. Tanggal 31 Desember 2007. http://walhijabar.wordpress.com/2007/12/ 31/hutan-kota-sebagai-penyeimbang- hutan-beton/
Walsh, M.T. & Harvey, S.P. (1997). Understanding and Engaging Local Knowledge and Practice : Practical Approaches to Natural Resources Research and Development . UK: National Resources Institute, University of Greenwich.
Wright, R. & Parlin, M. (2008). Climate Change and Urban Forests: A Dynamic Relationship. Diunduh dari http://www. sensysmag.com/ article/features/3110-climate-change-and- urban-forests-a-dynamic-relationship.html pada 4 Oktober 2012.