## ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA
Muhamad Azhar * , Suhartoyo ** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro azhar@undip.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui aspek  hukum  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  jenis  penelitian  eksplanatoris,  serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain  penjelas  dari  peraturan  tersebut.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literatur  atau melalui  studi  kepustakaan  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa  upaya  pemerintah Indonesia dalam  memanfaatkan  Geothermal  Energi masih  belum  optimal  sehingga  belum  dapat  mendukung  ketahanan  energi  nasional. pemanfaatan geothermal energi  dalam  rangka  ketahanan energi  nasional belum  sepenuhnya  maksimal  jika dikaitkan dengan  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  selama  ini. Energy  panas  bumi  hanya termanfaatkan  sejulam  05  %  dari  keseluruhan  sumberdaya  panas  bumi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah  saatnya  pemerintah  mulai  mengoptimalkan  pengelolaan  Geothermal  Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.

## Kata Kunci : Geothermal Energi; Kebijakan Pemerintah; Ketahanan Energi Nasional
* Penulis Pertama
** Penulis Kedua

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya akan  bahan  galian  (tambang).  Bahan  galian itu  meliputi  emas,  perak,  tembaga,  minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. 1
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  33  ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa:  “ Bumi dan  air dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat. ” Dikuasai  oleh Negara  memaknai  Hak  Penguasaaan  Negara atas  aset  kekayaan  alam.  Negara  berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Hak kepemilikan  yang  sah  atas  kekayaan  alam adalah  rakyat  Indonesia.  Kedua  makna  ini merupakan  satu  kesatuan.  Hak  penguasaaan negara  merupakan  instrumen  sedangkan “sebesar - besarnya kemakmuran rakyat” adalah  tujuan  akhir  pengelolaan  kekayaan alam. 2
Hak  Penguasaan  Negara ini berisi wewenang  untuk  mengatur,  mengurus,  dan mengawasi  pengelolaan  atau  pengusahaan
1 H. Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia,
Revisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.
2 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.
bahan  galian,  serta  berisi  kewajiban  untuk mempergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan  oleh  pemerintah. 3 Sehingga, peran pemerintah dalam sektor pertambangan terkait dengan hak penguasaan yang dimilikinya menjadi  sangat  penting untuk mengelola  kekayaan  sumber  daya  alam  agar dapat  dinikmati  oleh  rakyat  banyak  dengan tujuan  terciptanya masyarakat  yang  adil  dan makmur
Diskursus mengenai hukum sumber daya alam di Indonesia khususnya hukum pertambangan  menjadi  diskursus  menarik dalam konteks pembangunan nasional. Sektor pertambangan yang memiliki karakteristik  pengelolaan  yang high  cost, high  risk,  high technology merupakan  salah satu  sektor  yang  menjadi  tulang  punggung pembangunan Indonesia. 4 Pengelolaan sektor pertambangan sangat terkait dengan penanaman modal asing di Indonesia.
Karakteristik  pengelolaan  pertambangan yang  demikian Indonesia masih mengalami keterbatasan baik  dari  segi  modal,  tenaga ahli,  dan  teknologi sehingga  diperlukan adanya  kerjasama  dengan  investor  asing.
3 H. Salim HS., Loc.Cit.,
4 Felix Oentoeng Soebagjo, sebagaimana dikutip dari Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. xiii.
Keterbatasan bangsa Indonesia baik dari segi dana maupun ilmu pengetahuan dan teknologi  tersebut  lah  yang  mendorong pemerintah Indonesia  membuka  akses  yang sebesar-besarnya (open access) bagi investor asing  yang  ingin  menanamkan  modalnya dalam bidang pertambangan.
Mengingat pemanfaatan energi panas bumi dalam UU No. 27 Tahun  2003 dikategorikan
sebagai kegiatan penambangan/  pertambangan,  maka  hal tersebut mengakibatkan munculnya beberapa kendala hukum  terkait  dalam  pelaksanaan pemanfaatannya. Berdasarkan  uraian  latar belakang  masalah  tersebut  maka  proposal penelitian  tentang Kebijakan Pemberian Izin
Pemanfaatan Tenaga Panas Bumi (Geothermal)    nasional dalam Rangka
Ketahanan Energi Nasional,  mengemukakan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kebijakan  pemberian  izin pemanfaatan  Panas  Bumi  (Geothermal) dalam rangka ketahanan energi nasional?
2. Bagaimanakah prospek pemanfaatan Geothermal Energi dalam rangka
ketahanan  energi  nasional  bila  dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini?

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014 tentang Panas Bumi merupakan hasil perubahan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini mengatur  lebih  komprehensif  pemanfaatan panas  bumi  di  Indonesia.  Panas  bumi merupakan  sumber energi terbarukan 5 dan merupakan  kekayaan  alam  yang  berada  di dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa  yang  mempunyai  peranan  penting  untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Panas  bumi  merupakan  energi  ramah lingkungan yang  potensinya  besar  dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong  dan  ditingkatkan  secara  terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan  terhadap  energi  fosil.  Fokus utama  dalam  penyelenggaraan  panas  bumi adalah  untuk  pemanfaatan  tidak  langsung
5 Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dihasilkan dari sumber daya berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Bab I, Pasal 1 angka 6.
sebagai  pembangkit  tenaga  listrik  guna menjaga  keberlanjutan  dan  ketahanan  energi nasional.
Saat  ini  kebutuhan  energi  nasional semakin  meningkat  seiring  dengan  pesatnya pertumbuhan ekonomi sehingga untuk mengimbangi ketersediaan energi, maka pemerintah  meningkatkan  peran  pemanfaatan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan terhadap peran energi fosil. Panas bumi adalah salah  satu  sumber  energi  terbarukan  yang bersifat  ramah  lingkungan  yang  sangat berpotensi sebagai alternatif pengganti sumber energi fosil yang bersifat tidak terbarukan dan menghasilkan  dampak  lingkungan  berupa emisi  gas  rumah  kaca  CO 2 .  Emisi  CO 2 dari plant 6 berbahan  bakar  batu  bara  adalah 940g/kWhe, plant berbahan bakar gas menyumbang  370  g/kWhe,  sedangkan  rata- rata  dunia  untuk plant panas bumi  dengan siklus  terbuka  untuk  lapangan  panas  bumi suhu tinggi adalah 120 g/kWhe. Bahkan, untuk plant siklus tertutup, dimana fluida panas bumi diinjeksikan  kembali  ke  dalam  tanah  tanpa hilangnya uap atau gas ke atmosfer, emisi CO 2
6 Plant adalah teknologi pembangkit tenaga listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mengenal Teknologi Pembangkit Listrik Panas Bumi. http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56- artikel/3418-mengenal-teknologi-pembangkit-listrik- panas-bumi.html . diakses pada tanggal 8 Juni 2016 Pukul 06.33
nya  adalah  nol. Plant panas  bumi  terbaru, hampir  semuanya  di  desain  sebagai  siklus tertutup.  Emisi  CO 2 dari  pembangkit  listrik panas  bumi  sangat  rendah  bila  dibandingkan dengan  minyak  dan  batubara.  Penggunaan panas  bumi  akan  menurunkan  konsentrasi  gas rumah  kaca. 7 Pengembangan pemanfaatan panas bumi dapat menjadi nilai strategis dalam upaya  penghematan  penggunaan  energi  fosil yang juga berperan dalam penghematan devisa negara untuk pembiayaan impor energi.
Hal  ini  tentunya  selaras  dengan  tujuan penyelenggaraan  pemanfaatan  panas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 bertujuan untuk mengendalikan  kegiatan  pengusahaan  panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat, meningkatkan  pemanfaatan  energi  terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan  energi  nasional,  dan  meningkatkan pemanfaatan  energi  bersih  yang  ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.
7 Zurias Ilyas, Pemanfaatan Energi Geothermal dan Dampak Perubahan Iklim, disampaikan pada Seminar Nasional VIII SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 31 Oktober 2012.
Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki potensi  panas  bumi  yang  sangat  besar merupakan  aset  yang  dapat  digunakan  untuk menunjang  pembangunan  nasional.  Panas bumi  merupakan  kekayaan  alam  yang  harus dikuasai  negara  dan  dikelola  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Tanggung jawab negara dalan mewujudkan kemakmuran rakyat  tersebut  dilaksanakan  oleh  pemerintah melalui kewenangan yang dimilikinya.
Pemanfaatan  panas  bumi  bertujuan  untuk dapat  menumbuhkan  pusat  pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat kebutuhan Indonesia  akan  energi-energi  di  mana  terus meningkat  seiring  dengan  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi,  dan  bertambahnya jumlah penduduk, namun tidak diimbangi oleh penyediaan energi yangng memadai.
Sementara  itu,  sumber  energi  fosil  semakin berkurang  ketersediaannya  dan  tidak  dapat diperbaharui, serta dapat menimbulkan masalah  lingkungan,  sehingga  pemanfaatan energi  terbarukan,  khususnya  panas  bumi terutama yang digunakan untuk pengembangan tenaga listrik perlu ditingkatkan.
Kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan panas bumi dibagi secara tegas di
dalam  undang-undang  panas  bumi  baik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota. Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Panas  Bumi menyebutkan  bahwa penyelenggaran  panas bumi  oleh  pemerintah  pusat  dilakukan terhadap: Pertama: Panas bumi untuk pemanfaatan  langsung  yang  berada  pada: lintas  wilayah  provinsi  termasuk  kawasan hutan  produksi  dan  kawasan  hutan  lindung; kawasan hutan konservasi; kawasan konservasi  di  perairan;  dan wilayah  laut  lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh  Indonesi: Kedua, Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang  berada  di  seluruh  wilayah  indonesia, termasuk  kawasan  hutan  produksi, kawasan hutan  lindung,  kawasan  hutan  konservasi,  dan wilayah laut.
Adapun  dalam  Pasal  6  disebutkan  bahwa kewenangan  untuk  menyelenggarakan  usaha panas  bumi  tersebut  dilaksanakan  dan/atau dikoordinasikan  oleh  menteri,  yang  meliputi: pembuatan  kebijakan  nasional; pengaturan  di bidang  panas  bumi; pemberian  izin  panas bumi; pemberian  izin  pemanfaatan  langsung pada  wilayah  yang  menjadi  kewenangannya; pembinaan  dan  pengawasan; pengelolaan  data dan informasi geologi serta potensi panas bumi
inventarisasi  dan  penyusunan  neraca  sumber daya  dan  cadangan  panas  bumi; pelaksanaan eksplorasi,  eksploitasi,  dan/  atau  pemanfaatan panas  bumi;  dan pendorongan  kegiatan penelitian,  pengembangan  dan  kemampuan perekayasaan
2. Ijin Pemanfaatan Geothermal.
Pengembangan  usaha  panas  bumi di Indonesia  sejatinya  sudah  dilakukan  sejak jaman penjajahan Belanda, namun sampai saat ini  pengembangan  sumber  panas  bumi  masih tergolong  kecil  akibat  terdapat  begitu  banyak kendala.  Pengembangan  panas  bumi  yang pertama  dilakukan  di  Indonesia  adalah terhadap  sumber  panas  bumi  Kamojang, Garut, Jawa Barat. 8
Pelaksanaannya  pengusahaan  panas  bumi dibedakan  menjadi  dua  macam  bentuk,  yakni: Pertama, Pengusahaan  panas  bumi  untuk pemanfaatan langsung, yaitu kegiatan pengusahaan  pemanfaatan  panas  bumi  secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis lain  untuk  keperluan  nonlistrik.  Untuk  dapat melakukan  pengusahaan  panas  bumi  langsung dan  tidak  langsung  wajib  terlebih  dahulu memiliki  izin,  yang  meliputi: Pertama; Izin
8 Kasbani, Panas bumi Pengembangan dan Dukungan Kebijakan, www.esdm.go.id , diakses pada tanggal 03 Februari, Pukul 21.51
pemanfaatan  langsung,  yakni  izin  untuk melakukan  pengusahaan  panas  bumi  untuk pemanfaatan  langsung  pada  lokasi  tertentu; Kedua; Izin pemanfaatan tidak langsung, yakni izin  untuk  melakukan  pengusahaan  panas bumi  untuk  pembangkitan  tenaga  listrik  pada lokasi tertentu.
Kegiatan  pengusahaan  panas  bumi  untuk pemanfaatan  tidak  langsung  meliputi  3  (tiga) aspek,  yaitu: Eksplorasi; Eksplorasi  adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi,  geofisika,  geokimia,  pengeboran  uji, dan  pengeboran  sumur  eksplorasi  yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi  bawah  permukaan  guna  menemukan dan  mendapatkan  perkiraan  cadangan  Panas Bumi. Eksploitasi; Eksploitasi adalah rangkaian  kegiatan  pada  Wilayah  Kerja tertentu  yang  meliputi  pengeboran  sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya,  serta  operasi  produksi  Panas Bumi. Pemanfaatan. Pemanfaatan  adalah kegiatan  mengambil  manfaat  panas  bumi untuk  pembangkitan  tenaga  listrik  untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum.
Badan usaha yang melakukan pengusahaan  panas  bumi  untuk  pemanfaatan tidak  langsung wajib terlebih dahulu memiliki
izin  panas  bumi.  Pasal  1  angka  4  Undang- Undang  Panas  Bumi  menjelaskan  bahwa  izin panas  bumi  adalah  izin  untuk  melakukan pengusahaan  panas  bumi  untuk  pemanfaatan tidak  langsung  pada  wilayah  tertentu.  Izin panas  bumi  diberikan  oleh  Menteri  kepada badan  usaha  berdasarkan  hasil  penawaran wilayah  kerja,  dan  badan  usaha  wajib mengembalikan  secara  bertahap  sebagian  atau seluruh wilayah kerja kepada pemerintah.  Izin panas  bumi  di  larang  dialihkan  kepada  badan usaha lain.
Sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2014,  izin  yang  digunakan untuk  melakukan  pengusahaan  panas  bumi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2003  tentang  Panas  Bumi adalah  Izin  Usaha  Pertambangan  Panas  Bumi (IUP),  yakni  izin  untuk  melaksanakan  usaha pertambangan  panas  bumi.  Namun  setelah dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2014  dan  dihapuskannya  istilah pertambangan dalam pengusahaan panas bumi, maka pengusahaan panas bumi tidak termasuk lagi  ke  dalam  kategori  usaha  pertambangan. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Panas Bumi  dinyatakan  bahwa  Izin  Panas  Bumi sebagaimana  harus  memuat  ketentuan  paling sedikit: nama  Badan  Usaha; nomor  pokok
wajib  pajak  Badan  Usaha; jenis  kegiatan pengusahaan; jangka  waktu  berlakunya  Izin Panas  Bumi; hak  dan  kewajiban  pemegang Izin  Panas  Bumi; Wilayah  Kerja;  dan tahapan pengembalian Wilayah Kerja.
Izin  panas  bumi  memiliki  jangka  waktu paling  lama  37  (tiga  puluh  tujuh)  tahun  dan dapat  diperpanjang  untuk  waktu  paling  lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan. Izin  tersebut  diberikan  untuk  melakukan eksplorasi,  eksploitasi,  dan  pemanfaatan. Pelaksanakan  kegiatan  eksplorasi,  pemegang izin panas bumi wajib memiiki izin lingkungan. Eksplorasi memiliki jangka waktu paling  lama  5  (lima)  tahun  sejak  Izin  Panas Bumi  diterbitkan  dan  dapat  diperpanjang  2 (dua)  kali,  masing-masing  selama  1  (satu) tahun.  Waktu  tersebut  sudah  termasuk  untuk melaksanakan  kegiatan  studi  kelayakan.  Studi kelayakan  adalah  kajian  untuk  memperoleh informasi  secara  terperinci  terhadap  seluruh aspek  yang  berkaitan  untuk  menentukan kelayakan  teknis,  ekonomis,  dan  lingkungan atas  suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
Eksploitasi  dan  pemanfaatan  panas  bumi memiliki  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  tahun  sejak  studi  kelayakan  disetujui oleh  menteri.  Sebelum  melakukan  Eksploitasi
dan  pemanfaatan,  pemegang  Izin  Panas  Bumi wajib memiliki izin lingkungan yang termasuk dalam  Studi  Kelayakan;  dan  menyampaikan hasil  Studi  Kelayakan  kepada  Menteri  untuk mendapatkan  persetujuan.Izin  panas  bumi dapat  berakhir  karena  alasan  sebagai  berikut: habis masa berlakunya; dikembalikan; dicabut; atau dibatalkan.

## 3. Prospek  Pemanfaatan    Geothermal Energi Dan Ketahanan Energi Nasional
Potensi  energi  panas  bumi  di  Indonesia yang  mencapai  27  GWe  sangat  erat  kaitannya dengan  posisi  Indonesia  dalam  kerangka tektonik dunia. Ditinjau dari munculnya panas bumi di permukaan per  satuan luas,  Indonesia menempati urutan keempat dunia, bahkan dari segi temperatur yang tinggi, merupakan kedua terbesar.  Sebagian  besar  energi  panas  bumi
yang  telah  dimanfaatkan  di  seluruh  dunia merupakan  energi  yang  diekstrak  dari  sitem hidrotermal,  karena  pemanfaatan  dari  hot- igneous  system  dan  conduction-dominated system  memerlukan  teknologi  ekstraksi  yang tinggi.  Sistem  hidrotermal  erat  kaitannya dengan  sistem  vulkanisme  dan  pembentukan gunung  api  pada  zona  batas  lempeng  yang aktif di mana terdapat aliran panas (heat flow) yang  tinggi.  Indonesia  terletak  di  pertemuan tiga lempeng aktif  yang  memungkinkan panas bumi  dari  kedalaman  ditransfer  ke  permukaan melalui  sistem  rekahan.  Posisi  strategis  ini menempatkankan  Indonesia  sebagai  Negara paling kaya dengan energi panas bumi system hidrotermal  yang  tersebar  di  sepanjang  busur vulkanik.  Sehingga  sebagian  besar  sumber panas bumi di Indonesia tergolong mempunyai
entalpi tinggi.
Panas  bumi  merupakan  sumber  daya energy baru terbarukan yang ramah lingkungan (clean energy) dibandingkan dengan  sumber  energy  fosil.  Dalam  proses eksplorasi dan eksploitasinya tidak membutuhkan  lahan  permukaan  yang  terlalu besar.  Energi  panas  bumi  bersifat  tidak  dapat diekspor,  maka  sangat  cocok  untuk  untuk
memenuhi  kebutuhan  energi  di  dalam  negeri. Sampai  tahun  2004,  sebanyak  252  area  panas bumi telah di identifikasi melalui inventarisasi dan  eksplorasi.  Sebagian  besar  dari  jumlah area  tersebut  terletak  di  lingkungan  vulkanik, sisanya  berada  di  lingkungan  batuan  sedimen dan  metamorf.  Dari  jumlah  lokasi  tersebut mempunyai  total  potensi  sumber  daya  dan cadangan panas inventarisasi  dan  eksplorasi.  Sebagian  besar dari jumlah area tersebut terletak di lingkungan  vulkanik,  sisanya  berada  di lingkungan  batuan  sedimen  dan  metamorf. Dari  jumlah  lokasi  tersebut  mempunyai  total potensi sumber daya dan cadangan panas bumi
sebesar sekitar 27.357 MWe. Dari total potensi tersebut  hanya  3%  (807  MWe)  yang  telah dimanfaatkan  sebagai  energi  listrik  dan menyumbangkan sekitar 2% dalam pemakaian energi listrik nasional.
4. Ketahanan Energi Nasioanal di

## Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi  emas,  perak,  tembaga,  minyak  dan gas  bumi,  batu  bara,  dan  lain-lain.  Bahan galian  itu  dikuasai  oleh  negara. 9 Sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa:  “ Bumi dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat. ” Dikuasai  oleh  Negara memaknai  Hak  Penguasaaan  Negara  atas  aset kekayaan  alam.  Negara  berdaulat  mutlak  atas kekayaan sumber daya alam. Hak kepemilikan yang  sah  atas  kekayaan  alam  adalah  rakyat Indonesia.  Kedua  makna  ini  merupakan  satu kesatuan. Hak penguasaaan negara merupakan instrumen sedangkan “sebesar -besarnya kemakmuran  rakyat”  adalah  tujuan  akhir pengelolaan kekayaan alam. 10
Hak Penguasaan Negara ini berisi wewenang  untuk  mengatur,  mengurus,  dan mengawasi  pengelolaan  atau  pengusahaan
9 H. Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia, Revisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.
10 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, hlm. 24.
bahan  galian,  serta  berisi  kewajiban  untuk mempergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Penguasaan  oleh  negara diselenggarakan  oleh  pemerintah. 11 Sehingga, peran pemerintahdalam  sektor  pertambangan terkait dengan hak penguasaan yang dimilikinya menjadi  sangat  penting untuk mengelola  kekayaan  sumber  daya  alam  agar dapat  dinikmati  oleh  rakyat  banyak  dengan tujuan  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Saat usai kemerdekaan RI, pengembangan sumber  panas  bumi  bisa  dikatakan  berhenti atau tidak ada kegiatan. Hal ini bisa dimaklumi karena,  bangsa  Indonesia  ketika  itu  tengah mengalam peperangan mempertahankan kemerdekaan.  Pengembangan  panas  bumi mulai  dilakukan  lagi  pada  tahun  1970-an  atau era  pra  UU  nomor  27  tahun  2003.  Kegiatan pengembangan panas bumi berlangsung cukup intensif dengan dikeluarkannya Keppres nomor 16 tahun 1974. Keppres ini menugaskan Pertamina (saat itu belum ada UU Migas)  untuk  melaksanakan  survei  dan eksplorasi sumber daya panas bumi khususnya di  Jawa  dan  Bali.  Sedang  untuk  survei  dan eksplorasi  di luar  Jawa-Bali  dilakukan  oleh pemerintah  yang  dilakukan  oleh  Direktorat
11 H. Salim HS., Loc.Cit.,
Vulkanologi.  Survei  dilakukan  di  pegunungan Kerinci  Jambi  dan  Lahendong,  Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1981 dikeluarkan Keppres  nomor  22  tahun  1981  dan  Peraturan Menteri  Pertambangan  dan  Energi  nomor 10/P/M/MENTAMBEN/81 serta Keppres nomor  23  tahun  1981.  Berdasarkan  ketentuan ini  Pertamina  diberi  Kuasa  Pengusahaan eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  panas bumi di seluruh Indonesia untuk membangkitkan  listrik  dan  wajib  menjual energi  listrik  yang  dihasilkan  kepada  PT  PLN (Persero).
Selain itu juga berlaku pula UU nomor 44 Prp  tahun  1960  dan  UU  nomor  8  tahun  1971. Pengeculian adalah dalam hal Pajak Perseroan dan  Pajak  Bunga,  Deviden  dan  Royalty. Ketentuan ini juga mengatur pajak pengusahaan  sumber  daya  panas  bumi  yaitu pajak  46  persen  dari  penerimaan  bersih  usaha hasil  pelaksanaan  pengusahaan  sumber  daya panas  bumi.  Pada  saat  ini  Pertamina  bersama kontraktor tergolong intensif melakukan eksplorasi sumber panas bumi.
Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan  Keppres  nomor  45  tahun  1991 sebagai  penyempurnaan  Keppres  nomor  22 tahun  1981.  Selain  itu  juga  dikeluarkan Keppres nomor 49 tahun 1991 yang mencabut
Keppres  nomor  22  tahun  1981.  Berdasarkan ketentuan  ini  Pertamina  dapat  menjual energi uap atau listrik hasil pengusahaan sumber daya panas bumi kepada PT PLN (Persero), instansi lain,  badan  usaha  nasional  lain  yang  berstatus badan  hukum  termasuk  koperasi.  Adapun pajak  pengusahaan  sumber  daya  panas  bumi sebesar  34  persen  dari  penerimaan  bersih usaha  hasil  pelaksanaan  pengusahaan  sumber daya panas bumi.
Selanjutnya  pada  tahun  2000  dikeluarkan Keppres nomor 76 tahun 2000 yang mencabut Keppres  nomor  22  tahun  1981  dan  Keppres nomor 45 tahun 1991. Ketentuan yang lahir di era reformasi ini mencabut monopoli pengusahaan  panas  bumi  oleh  Pertamina. Perlakuan  sama  terhadap  semua  pelaku  bisnis geothermal  di  Indonesia.  Sedang  untuk  pajak masih  berlaku  ketentuan  lama  sebelum  ada ketentuan  baru  (iuran  eksplorasi)  dan  pajak pengusahaan  dsbnya.  Sebelum diberlakukan UU  nomor  27  tahun  2003  diawali  dengan diterbitkannya  KUBE  tahun  1998  yang mengatur diversifikasi energi dan intensifikasi pencarian  sumber  energi.  Berdasarkan  KUBE 1998  dilahirkan  Kebijakan  Energi  Nasional 2003. Pada sisi pengaturan Kebijakan Industri Hulu dilakukan dengan meningkatkan inventarisasi  dan  evaluasi  potensi  melalui
eksplorasi  secara  intensif  untuk  mengubah status  potensi  sumber  daya  spekulatif  dan hipotetik  menjadi  cadangan  terduga,  mungkin dan terbukti.
Pada  tahun  2003  DPR  dan  Pemerintah berhasil  menyelesaikan  UU  nomor  27  tahun 2003 tentang Panas Bumi. Materi penting dari UU ini adalah memberikan kewenangan, peran aktif  dan  peluang  yang  lebih  besar  kepada daerah  untuk  dapat  mengelola  sumber  daya panas  bumi  (aspek  legislasi,  perijinan  dan pengawasan).  Selain  itu  juga  diatur  melalui peraturan  turannnya  bahwa  pengusahaan sumber melalui  proses  lelang  Wilayah  Kerja Panasbumi  (WKP)  sebelum  mendapat  Ijin Usaha Pengusahaan (IUP).
Pada tahun 2005, melalui Strategi Pengelolaan  Energi  pada  Pengembangan Industri  Energi  Nasional  2005  ditegaskan mengenai  peningkatan  keamanan  pasokan energi.  Selain  itu  juga  ditetapkannya  target peningkatan  kontribusi  sumber  daya  panas bumi  dalam  sasaran  bauran  energi  nasional dari  2  persen  pada  tahun  2005  menjadi 5 persen (9500 Mwe) pada tahun 2025.
Pemanfaatan  energi  panas  bumi  untuk listrik  saat  ini  masih  kecil  dibandingkan dengan  potensi  sumber  daya  dan  cadangan yang ada, pengembangan  energi   panas  bumi
baru  mencapai  1.341  MW  atau sebesar 4,6% dari  potensi  yang  ada.  Berbagai  upaya  dalam rangka  mempercepat  pemanfaatan  energi panas  bumi  di  Indonesia  telah  dilakukan  oleh Pemerintah.  Dengan  terbitnya  UU  No.  27 Tahun  2003  tentang  Panas  Bumi,  PP  No.  59 Tahun 2007  tentang  Kegiatan  Usaha  Panas Bumi    sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP No.  70  Tahun  2010  serta  Peraturan-Peraturan Menteri  sebagai  implementasi  PP  tersebut semakin  memberikan  kejelasan  pijakan  dan kepastian  hukum  dalam  pengusahaan  panas bumi di Indonesia.
Keseriusan
Pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi ini  makin terlihat    jelas    dalam    Road    Map Pengembangan    Panas    Bumi  2004 – 2025. Ditargetkan  pada  Tahun  2025  itu,  Indonesia sudah  memanfaatkan  9.500  MW  panas buminya  atau  memberikan  kontribusi  energi terhadap konsumsi energi nasional sebesar 5% (lima  persen)  sebagaimana    tertuang    dalam Peraturan    Presiden    No.    5    Tahun    2006 tentang  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN). Kemudian,  berbagai  ketentuan  dikeluarkan pemerintah  untuk  mendorong  pengembangan potensi  sumber  daya  panas  bumi.  Seperti Permen  ESDM  nomor  005/2007  dan  Permen ESDM  nomor  2/2009  mengenai  penugasan
Survei  Pendahuluan  oleh  Menteri  kepada badan usaha yang dilaksanakan atas biaya dan resiko  sendiri.  Permen  ESDM  nomor  11/2008 tentang  Tata  Cara  Penetapan  WKP  Panas Bumi.  Permen  ESDM nomor  14/2008  tentang Harga  Patokan  Penjualan  Tenaga  Listrik  dari PLTP. Permen ESDM nomor 269- 12/26/600.3/2008
tentang Biaya PokokPenyediaan  Tenaga  Listrik  tahun  2008 yang disediakan oleh PT PLN. Permen ESDM nomor  05/2009  mengenai  Pedoman  Harga Pembelian  Tenaga  Listrik  oleh  PT  PLN  dari Koperasi atau badan usaha lain. Serta Permen ESDM  nomor  11/2009  mengenai  Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki  kewenangan  melakukan  Survei Pendahuluan (termasuk  eksplorasi), perijinian, pembinaan dan pengawasan usaha panas bumi sesuai  kewenangan  masing-masing.  Hal  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang dijadikan dasar penetapan WKP Oleh Menteri ESDM.  Selanjutnya,  WKP  inilah  yang  proses pelelangannya  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah.  Untuk  WKP  yang  berada  di  lokasi Kabupaten/Kota dilakukan Pemerintah
Kabupaten/Kota.  Untuk  yang  berlokasi  di antara  wilayah  Kabupaten/Kota  dilakukan Pemerintah  Provinsi.  Selanjutnya  untuk  yang
berlokasi diantara dua Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Penetapan WKP Panas bumi sebagaimana diatur  dalam  Permen  ESDM  nomor  11  tahun 2008 meliputi tingkat penyelidikan dan statuts lahan.  Tingkat  penyelidikan  bertujuan  untuk mendapatkan  data  sudah  dapat  mendeliniasi gambaran  awal  sistem  panas  bumi  yang meliputi  sumber  panas,  reservoir  (luas  dan kedalaman),  batuan  tertutup,  sifat  fisik  dan kimia fluida (temperatur dan unsur kimia) dan daerah  recharge  dan  discharge.  Mengenai status lahan (tata ruang dan penggunaan lahan) bahwa  diluar  kawasan  konservasi  (Taman Nasional)  dan  daerah  terlarang  lainnya menurut Undang-Undang yang berlaku.
Selain  melakukan  Survei  Pendahuluan, pemerintah juga memiliki hak untuk menugaskan  pihak  lain  untuk  melakukan Survei  Pendahuluan.  Pada  dasarnya  Survei Pendahuluan  ini  merupakan  right  Pemerintah, artinya  bisa  diberikan  kepada  pihak  lain  atau dilakukan  sendiri.  Beberapa  indikasi  sumber daya  panas  bumi  di  beberapa  daerah  telah diberikan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan Survei Pendahuluan.
Sebenarnya, berdasarkan
Survei
Pendahuluan berupa Survei Geologi, Geokimia  dan  Geofisika  bisa  didapatkan
gambaran  awal  sistem  panas  bumi.  Baik  itu mengenai  dimensi  reservoir,  suhu  atau temperatur  fluida  dsbnya.  Ini  menunjukan bahwa manifestasi permukaan merupakan path finder  tentang  keberadaan  reservoir.  Artinya, keberadaan  sumber  panas  bumi  ditandai beberapa manifestasi dipermukaannya.
Misalnya, jika ada sumber air panas permukaan maka besar  kemungkinan dibawah permukaan terdapat sumber panas bumi.
Oleh  sebab  itu  keberadaan  sumber  panas bumi  sangat  berbeda  dengan  minyak  dan  gas bumi.  Umumnya,  keberadaan  sumber  daya migas  lebih  sulit  di  duga  dibanding  sumber panas  bumi.  Antara  terbentuk,  terkumpul maupun  keberadaan  migas  memiliki  tingkat kesulitan  yang  lebih  tinggi  untuk  mencarinya dibanding sumber  panas  bumi.  Asal  sumber panas bumi tergolong dewasa, tidak muda dan tidak  tua,  bisa  diduga  dibawah  permukaan terdapat  sumber  panas  bumi.  Gambaran Manifestasi  permukaan  sumber  panas  bumi tersebut  antara  lain  bisa  dilihat  pada  dua gambar berikut ini, yaitu manifestasi permukaan model high terrain dan flat terra

## C.PENUTUP
1. Simpulan
Keseluruhan  bahasan  tentang Kebijakan Pemberian Izin Pemanfaatan Tenaga  Panas Bumi (Geothermal) Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional tersebut maka dapat disimpulan bahwa
a. Kebijakan  pemberian  izin  pemanfaatan
Panas  Bumi  (Geothermal)  dalam  rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya mendukung kegiatan pemanaafatan energi panas bumi. Pemberian  izin  masih  meniti  beratkan pada  pengendalian  pemerintah  terhadap sumber  daya alam  yang  berakibat  pada lamanya waktu pengurusan ijin.
b. Prospek  pemanfaatan geothermal energi dalam  rangka  ketahanan  energi  nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan  dengan  upaya  hukum  yang dilakukan  oleh  pemerintah  selama  ini. Energy  panas  bumi hanya  termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya  panas  bumi  yang  dimiliki oleh  pemerintah  sehingga  ke  depan, pemerintah  harus  dapat  memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada.

## 2. Saran
Bersarkan simpulan tersebut maka penelitian  tentang Kebijakan Pemberian Izin Pemanfaatan
Tenaga
Panas Bumi (Geothermal) Dalam Rangka
Ketahanan Energi Nasional tersebut  maka  dapat  tarik suatu saran sebagai berikut:
1. Seharusnya  kebijakan  pemberian  izin pemanfaatan  Panas  Bumi  (Geothermal) dalam  rangka  ketahanan energi  nasional dapat  sepenuhnya  mendukung  kegiatan pemanaafatan energi panas bumi.
Pemberian  izin  masih  meniti  beratkan pada  pengendalian  pemerintah  terhadap sumber  daya  alam  yang  berakibat  pada pada  mempersingkat  lamanya  waktu pengurusan ijin.
2. Pemanfaatan geothermal energi  dalam rangka  ketahanan  energi  nasional harus didorong  sepenuhnya  agar  maksimal  agar upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  selama  ini dapat  berjalan dengan  baik. Energi  panas  bumi  hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki  oleh  pemerintah  sehingga  ke depan, pemerintah harus dapat memanfaatkan  secara  maksimal  potensi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Hukum  Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
Budi  Darmawan,  “Menyegarkan  Iklim Pengembangan Panas Bumi”, Warta, Edisi 07, Agustus  2010,  Direktorat  Jenderal  Mneral, Batubara, dan Panas Bumi
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1999. Hlm. 60.
Dewan  Energi  Nasional  RI, Outlook Energi Indonesia 2014,
Djiteng  Marsudi, Pembangkitan  energi listrik, Jakarta: Erlangga, 2005,
F. Istanto Sugeng, 2005, Uraian
Tambahan Petunjuk Penulisan Usulan
Penelitian Dan Thesis Pada Program Pascasarjana  UGM  Program  Studi  Hukum, Yogyakarta,
F.  Sugeng  Istanto,  2007, Penelitian Hukum ,CV. Ganda. Yogyakarta,
Felix  Oentoeng  Soebagjo,  sebagaimana dikutip dari Ahmad Redi, Hukum Pertambangan,  Gramata  Publishing,  Bekasi,
2014,
Felix  Oentoeng  Soebagjo,  sebagaimana dikutip dari Ahmad Redi, Hukum Pertambangan,  Gramata  Publishing,  Bekasi, 2014,
H. Salim  HS., Hukum  Pertambangan  di Indonesia,  Revisi  III,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia Publishing, Malang,
Jonathan  Crowther,  Kathryn  Kavanagh and  Michael  Ashby, Oxford  Advanced Learner’s Dictionary of Current English . fifth edition  ,  1995,  Oxford  University  Press. Oxford New York.,
Kasbani, Panas  bumi  Pengembangan  dan Dukungan Kebijakan, www.esdm.go.id ,
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,
“Mendorong Minat Investor
Berinvestasi  di  Indonesia” ,  ESDMMAG, Edisi 07, 2012,
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral,
“Mendorong
Minat
Investor
Berinvestasi di Indonesia” , ESDMMAG
Komunitas Dian aksara, Energi alternatif, Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.
Maria  S.W.  Sumarjono,  2001, Pedoman Pembuatan
Usulan
Penelitian, Sebuah Panduan  Dasar.  Gramedia  Pustaka  Umum,
Jakarta. Mestika  Zed,  2004, Metode  Penelitian Kepustakaan, Penerbit Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
Pusat  Data  dan  Informasi  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral. Kajian  Indonesia Energy Outlook, Jakarta: Kementerian ESDM, 2012,
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003.
Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
Supriyanto  Suparno, Energi  Panas  Bumi

## A Present From The Heart of The Earth, Edisi
I,  Jakarta:  Departemen  Fisika-FMIPA  UI, 2009,
Zurias
Ilyas,
Pemanfaatan
Energi
Geothermal  dan  Dampak  Perubahan  Iklim, disampaikan  pada  Seminar  Nasional  VIII SDM  Teknologi  Nuklir,  Yogyakarta, 31 Oktober 2012.