Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 1

## MODEL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

## Siful Arifin
Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

## Abstract
Beberapa  perguruan  tinggi  Islam  maupun  umum,  Pendidikan  anti  korupsi  sudah menjadi  mata  kuliah  wajib.  Ada  yang  menjadikannya  sebagai  mata  kuliah tersendiri,  ada  juga  yang  hanya  menyisipkan  dalam  setiap  mata  kuliah  dan  atau hanya  meyisipkan  dalam  setiap  kegiatan.  Beragamnya  cara  penerapan  pendidikan anti korupsi tersebut menarik untuk dijadikan bahan kajian. Oleh karena itu, dalam paper  ini  akan  dibahas  tentang  model  implementasi  pendidikan  anti  korupsi  di perguruan  tinggi  Islam.  Sejauh  ini,  ada  4  model  implementasi  pendidikan  anti korupsi  yang  terlacak  digunakan  oleh  beberapa  perguruan  tinggi  Islam.  Di antaranya  adalah  model  independen-otonom,  model  integrative,  model  suplemen dan model kulturisasi/pembudayaan.
Keywords : Implemetasi, pendidikan anti korupsi, Perguruan Tinggi Islam

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  masalah  akut  bagi  bangsa  ini.  Ia  seperti  kanker  yang semakin  lama  semakin  menggerogoti  tubuh  keindonesian  kita.  Korupsi merupakan  masalah  yang  tak  kunjung  punah di  negeri  ini.  Seperti  kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Itulah gambaran penyakit korupsi di negeri ini. Korupsi di  negeri  ini  sudah  mencapai  titik  kulminasi  akut  yang tidak  hanya  mewabah  di struktur  birokrasi  pemerintahan  tapi  juga menjangkiti  kultur-budaya  masyarakat. Korupsi  bukan  hanya  fenomena  dimensional  tapi  multi  dimensional.  Korupsi bukan  hanya  merupakan  bencana  material tapi  juga bencana  spiritual.  Di  negeri ini,  korupsi  sangat  digemari.  Korupsi  sudah  dianggap  makhluk  ajaib  yang  bisa

## Siful Arifin
2 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
merubah penderitaan menjadi kebahagian dan kemiskinan menjadi kekayaan. Ya, korupsi sudah membolak-balikkan anasir-anasir sendi kehidupan kebangsaan dan keagamaan kita. Yang benar menjadi tersalah, yang sakral menjadi profan begitu juga sebaliknya.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perlawanan  bersama  untuk  membumi hanguskan kanker korupsi  dari bumi pertiwi  ini.  Korupsi harus dijadikan musuh bersama  ( common  enemy ).  Sebagai  musuh  bersama,  maka,  upaya  pemberantasan korupsi  bukan  hanya  tanggung  jawab  KPK  dan  institusi-institusi  terkait  saja. Segenap komponen bangsa harus turun tangan dan terlibat serta bersinergi dalam upaya tersebut.
Berbagai  upaya  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  sejak  orde  lama sampai  orde  post-reformasi.  Mulai  dari  upaya  membuat  produk  legislasi  yang menjadi dasar penuntutan pelaku
korupsi,  hingga  pembentukan  badan-badan  khusus  yang  bertugas memberantas  korupsi.  Di  awal  reformasi  pemerintah  sudah  berupaya  untuk membentuk  lembaga  khusus,  Komisi  Pemberantasana  Korupsi  (KPK)  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi.  KPK  memiliki  kewenangan  besar  dalam melakukan  upaya  pemberantasan  korupsi.  Diantara  kewenangan  tersebut  adalah KPK  bisa  melakukan  penyidikan,  penyelidikan  dan  tuntutan  tanpa  melibatkan lembaga  lain,  POLRI  dan  kejaksaan 1 .  Selain  itu,  KPK  juga  bisa  melakukan koordinasi  dengan  dua  lembaga tersebut  yang  juga  berwenang  untuk  menangani kasus  korupsi.  Kewenangan  lainnya  adalah,  KPK  juga  berwenang  melakukan penyadapan  telepon  terhadap  orang-orang  yang  dicurigai  melakukan  tindak pidana tertentu. 2
Meskipun  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  memberantas korupsi,  namun  kenyataannya  praktik  korupsi  terus  tumbuh  subur.  Hal  ini ditenggarai  karena  belum  maksimalnya  peran  dan  fungsi  masyarakat  dalam mensukseskan  program-program  pemerintah  dalam  pemberantasan  korupsi. Dengan  kata  lain,  peran  aktif  masyarakat  sangatlah  diperlukan  dalam  upaya pemberantasan korupsi.
Berkaitan  dengan  hal  terakhir  ini,  KPK  pada  tahun  2007  sudah mencanangkan  program  kerja,  yang  salah  satunya  adalah  melakukan  upaya preventif dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Upaya preventif yang dimaksud  adalah  dengan  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi  kepada  semua
1 Diana,Napitupulu, KPK in Action (Jakarta: Ras, 2010), 75.
2 Ibid; 59.
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 3
pihak.  Salah  satunya  adalah  KPK  meminta  lembaga  pendidikan  untuk memasukkan  dan  menyisipkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dalam  pelajaran-pelajaran tertentu.  Dengan  demikian,  generasi  penerus  bangsa  ini  diharapkan  menjadi generasi anti korupsi.
Korupsi  sudah  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) sehingga  penanganannya  tidak  bisa  hanya  dengan  cara  biasa  tapi  harus menggunakan  cara-cara  yang  extra  luar  biasa.  Tindak  pidana  korupsi  harus dilawan  dengan  gerakan  antikorupsi  yang  bersifat  massif.  Oleh  karena  itu, perlawanan  terhadap  tindakan  korupsi  harus  dilakukan  oleh  semua  pihak  tidak terkecuali  oleh  lembaga  pendidikan  sebagai  institusi  yang  sangat  bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dan budaya bangsa.
Lembaga  Pendidikan  harus  menjadi  garda  terdepan  untuk  melakukan pencegahan  perilaku  korupsi  sejak  dini.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan memasukkan  materi  pelajaran  Pendidikan  Anti  korupsi  (PAK)  dalam  kurikulum pendidikannya.  Pendidikan  Antikorupsi  (PAK)  bisa  diberikan  sebagai  materi pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan materi-materi pelajaran lainnya. PAK merupakan suatu keniscayaan yang harus diberikan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar, sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman dan kesadaran akan bahaya perilaku korupsi terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. PAK harus  ditanamkan  secara  evolusioner  melalui  pendekatan  preventif  dan  harus disampaikan secara holistik pada semua jenjang pendidikan.
Gagasan  untuk  memasukkan  materi  korupsi  dalam  lembaga  pendidikan  ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa lembaga pendidikan, termasuk juga dari beberapa perguruan tinggi Islam. Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, maka  kemudian  dibuatlah  sebuah  acuan  kurikulum  dan  strategi  pembelajaran yang  bisa  digunakan  untuk  memasukkan  materi  korupsi  dalam  lingkungan pendidikan, khususnya dalam perguruan tinggi.
Beragamnya  latar  belakang,  visi  misi,  tujuan  dan  orientasi  dari  setiap perguruan  tinggi  kemudian  memunculkan  suatu  tanggapan  dan  aksentuasi  yang berbeda  dalam  menerapkan  dan  memasukkan  materi  pendidikan  anti  korupsi dalam  rencana  kurikulumnya.  Di  antaranya  adalah,  ada  perguruan  tinggi  yang menjadikan  materi  pendidikan  anti  korupsi  sebagai  materi  kuliah  tersendiri  ada juga  yang  menjadikan  materi  anti  korupsi  dengan  cara  disisipkan  dalam  mata kuliah tertentu yang isi materinya terkait dengan materi pendidikan anti korupsi. Penyisipin ini dilakukan dengan asumsi bahwa Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan

## Siful Arifin
4 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
nilai-nilai  pendidikan  anti  korupsi  dapat  dipelajari  di  mata  pelajaran  lain  seperti Pendidikan  Agama  Islam, civic  education ,  sosiologi  atau  ilmu  social  atau  juga dalam  beberapa  mata  pelajaran  lainnya  yang  sub-bab  materi  pelajarannya  bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Selain itu, masih ada lagi strategi-stategi lain yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  mencoba  memotret  sekaligus menawarkan  beberapa  alternatif  model  implementasi  pendidikan  antikorupsi  di perguruan tinggi Islam Indonesia  sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

## Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan  anti  korupsi  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  menanggulangi  perilaku  korupsi  di  negeri  ini.  Ketika  upaya represif  dan  kuratif  melalui  penegakkan  hukum  masih  belum  maksimal  maka diupayakanlah pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal di sekolah. Hal ini  berdasarkan  Inpres  RI  NO  17  Tahun  2011  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi 2012. Di tahun yang sama, Inpres tersebut ditindak lanjuti oleh  pemerintah  melalui  KPK  dan  Kemendikbud  dengan  melakukan penandatanganan  Nota Kesepahaman  (MoU)  pendidikan  antikorupsi di  Gedung Kemendikbud,  Jakarta. 3 Kerjasama  tersebut  meliputi  pendidikan  antikorupsi, penelitian  dan  pengembangan,  pertukaran  data  dan  informasi,  laporan  harta kekayaan  penyelenggara  negara  (LHKPN),  program  pengendalian  gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. 4
Urgensi  pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah/kampus  menemukan  titik pijaknya ketika realitas menunjukan bahwa korupsi sulit diberantas hanya melalui penegakan  hukum.  Pencegahan  korupsi  harus  dilakukan  dengan  menanamkan nilai-nilai  dan  budaya  anti  korupsi.  Pada  dasarnya,  pendidikan  antikorupsi bukanlah  suatu  sistem  atau  pola  pendidikan  yang  baru,  pendidikan  antikorupsi sejalan  dengan  konsep  pendidikan  karakter  yang  belakangan  ini  gencar dikampanyekan  oleh  Kemendikbud.  Pendidikan  karakter  dan  pendidikan antikorupsi sama-sama berpijak pada kondisi moralitas bangsa yang kian terpuruk akibat  korupsi  yang  kian membudaya.  Oleh  karena itu, Sebagai upaya preventif, pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah/kampus  tidak  boleh  hanya  bersifat  kognitif-
3 http://www.tribunnews.com/nasional/2012/03/09/kpk-kemendikbud-kerjasama-pendidikan-anti- korupsi, di akses: 22-05-2015
4 Ibid.,
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 5
teoritis  saja  tapi  harus  lebih  menekankan  pada  aspek  afektif,  psikomotorik  dan praktek  bagi  peserta  didik.  Pendidikan  antikorupsi  bukan  hanya  mengenalkan nilai-nilai  antikorupsi  saja,  akan  tetapi,  berlanjut  pada  pemahaman  nilai, penghayatan  nilai  dan  pengamalan  nilai  antikorupsi  dalam  kebiasaan  hidup sehari-hari
Secara  konseptual,  dalam  pendidikan  anti  korupsi,  peserta  didik,  siswa  atau mahasiswa diajak  untuk mengenali  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  korupsi mulai dari  definisi  korupsi,  jenis,  penyebab  dan  dampak  korupsi  serta  nilai-nilai  dan prinsip-prinsip  anti  korupsi  dan  lain  sebagainya.  Materi-materi  ini  harus disampaikan dengan baik dan integral agar pendidikan anti korupsi ini tidak hanya sebagai wacana. Berikut ini adalah penejalasan singkat terkait dengan materi dasar yang diberikan kepada peserta didik dalam pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi Islam.

## Definisi dan jenis-jenis korupsi
Mengenai definisi korupsi dapat kita lacak dari berbagai pustaka dan bahasa. Dalam  satu  sumber  disebutkan  Korupsi  dan  koruptor  berasal  dari  bahasa  latin corruptus atau corruptio, yang berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, kebejatan, tidak bermoral dan penyimpangan. Atau  berubah dari kondisi yang  adil,  benar  dan  jujur  menjadi  kondisi  yang  sebaliknya. 5 Sementara,  dalam bahasa Inggris korupsi disebut corrupt, corruption berasal dari kata kerja corrumpere , yang  berarti  busuk,  rusak,  jahat,  curang,  menggoyahkan,  memutar  balik, menyogok,  orang  yang  dirusak,  dipikat,  atau  disuap. 6 Dalam  bahasa  Perancis korupsi  disebut corruption ,  orang  Belanda  menyebut Corruptive/Korruptie artinya sama  dengan  korupsi  dalam  bahasa  Inggris  di  atas.  Orang  Malaysia  menyebut korupsi  dengan  “ resuah ”  berasal  dari  bahasa  Arab  “ risywah ”,  kata  ini  dalam Kamus umum Arab-Indonesia berarti sama dengan korupsi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup  dan korupsi diartikan, buruk, rusak,  busuk,  suka  memakai  barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat sogok, dan penyelewangan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi dan orang
5 Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hal 28.
6 Jhon M.Echols dan Hassan Shadiliy, Kamus Inggris Indonesia , (Jakarta: Gramedia, 1996), hal, 149. Lihat juga, Ridwan, Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer (Surabaya: IAIN Press & LKiS. 2006), 281-282.

## Siful Arifin
6 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
lain. 7 Dari  tinjauan  berbagai  bahasa  sebagaimana  tersebut  di  atas,  korupsi mempunyai  makna  yang  sama  yakni,  suatu  perbuatan  jahat  dan  menyimpang yang  bisa  merugikan  orang  lain.  Dalam  bahasa  keseharian  masyarakat  kita,  ada tiga  istilah  yang  sering  diucapkan  yakni,  korup,  korupsi  dan  koruptor.  Definisi korupsi juga bisa telusuri dari pendapat para tokoh. Seperti, Sayyid Husein Alatas, menyatakan  bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan  immoral  dari  dorongan  untuk memperoleh sesuatu dengan cara pencurian atau penipuan. 8
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  kedalam  tiga  puluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  dikelompokkan;  kerugian keuangan  negara,  suap-menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. 9
Ada  beberapa  unsur  yang  selalu  melekat  pada  perilaku  korupsi, Pertama , tindakan  mengambil,  menyembunyikan,  menggelapkan  harta  negara  atau masyarakat. Kedua ,  melawan  norma-norma  yang  sah  dan  berlaku. Ketiga , penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat , demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima , merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Secara umum, menurut Reza A.A. Wattimena pengertian korupsi disesuaikan dengan  konteks  bidangnya  masing-masing.  Jika  korupsi  dalam  perspektif  moral, berarti segala sesuatu yang merusak atau yang bertentangan dengan moral. Dalam ranah  hukum,  korupsi  berarti  sesuatu  yang  melanggar  hukum.  Dalam  konteks politik,  korupsi  berarti  penyalahgunaan  wewenang  atau  kekayaan  negara  untuk kepentingan diri dan kelompoknya. 10
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  korupsi  mempunyai  makna  dan  cakupan yang  luas  dan  beragam.  Dengan  demikian  maka,  tidak  ada  definisi  legal  dari istilah  korupsi.  Pengertian  dan  pemaknaannya  sangat  dinamis  sesuai  dengan
7 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1995),527.
8 Sayyid Husein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab , dan Fungsi (Jakarta: LP3S, 1987), 225
9 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi;  Buku  Saku  Untuk  Memahami  Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. ), 20.
10 Reza A.A. Wattimena, Filsafat Anti-korupsi (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 8.
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 7
perkembangan  pemahaman  masyarakat  terhadap  perilaku  korupsi  yang ditemuinya.
Ditinjau  dari  jenisnya,  korupsi  juga  mempunyai  jenis  yang  beragam  sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Dilihat dari bentuk dan wujud perbuatan, jenis-jenis  korupsi  meliputi  penjajaan  pengaruh,  pemerasan,  pemalsuan, penggelapan,  penyuapan,  pemberian  uang  pelicin,  dan  lain-lain. 11 Ditinjau  dari perbuatan  dan  kaitannya  dengan  hukum,  korupsi  dapat  dikategorikan  menjadi administrative corruption (korupsi administrasi) dan against the rule corruption (korupsi yang  sepenuhnya  bertentangan  dengan  hukum). 12 Jenis  korupsi  jika  dilihat  dari cara  mendapatkan  keuntungan  dibagi  menjadi  dua;  yakni  korupsi  aktif  dan korupsi pasif. 13
Sementara,  Amien  Rais  sebagaimana  dikutip  oleh  Anwar.  mengklasifikasi korupsi  dalam  empat  kategori,  diantaranya:  1).  Korupsi  ekstortif,  yakni  berupa sogokan  atau  suap  yang  dilakukan  pengusaha  kepada  penguasa.  2).  Korupsi manipulatif,  seperti  permintaan  seseorang  yang  memiliki  kepentingan  ekonomi kepada  eksekutif  atau  legislatif  untuk  membuat  peraturan  atau  UU  yang menguntungkan  bagi usaha  ekonominya.  3).  Korupsi  nepotistik,  yaitu  terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4). Korupsi subversif,  yakni  mereka  yang  merampok  kekayaan  negara  secara  sewenang- wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. 14

## Penyebab dan Dampak Korupsi
Sebagaimana  beragamnya  definisi  dan  jenis  korupsi,  penyebab  dan  dampak korupsi  juga  beragam.  Ganjar  Pranowo  dalam  sebuah  tulisannya  menyatakan bahwa  penyebab  terjadinya  korupsi  ada  dua  yakni,  penyebab  struktural  dan penyebab kultural. 15 Penyebab struktural terjadi karena system birokrasi yang ada memberi  ruang  terjadinya  korupsi.  Sementara  penyebab  kultural  karena  faktor
11 Asyiq  Amrulloh  dalam  Ervyn  Kaffah,  Moh,  Asyiq  Amrulloh  (ed), Fiqih  Korupsi  Amanah  Dan Kekuasaan , (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 270.
12 Ibid ,  atau  Keterangan  lebih  lengkap  mengenai  penjelasan  jenis  korupsi  ini  bisa  dilihat  dalam Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002), 10-11.
13 Penjelasan lengkap lihat , Asyiq Amrulloh dalam Ervyn Kaffah, Moh, Asyiq Amrulloh (ed), Fiqih Korupsi Amanah…..269-270.
14 Syamsul,  Anwar, Fikih  Antikorupsi  Perspektif  Ulama  Muhammadiyah  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP
Muhammadiyah (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP),2006),
15 Ganjar, Pranowo, Model Pembelajaran Anti Korupsi Terintegrasi Dengan Mata Pelajran Bahasa Indonesia di SMA, Makalah Pendamping Bidang Pengajaran, Tidak Diterbitkan .

## Siful Arifin
8 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
budaya  kolonialisme  sudah  terpatri  dan  mendarah  daging  dalam  budaya masyarakat kita. 16
Ada  juga  yang  membagi  penyebab  korupsi  dari  aspek  motivasi. Pertama, motivasi  intrinsik,  yaitu  motivasi  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  korupsi. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. 17 Sementara Alatas, membagi penyebab korupsi menjadi penyebab internal dan eksternal. Faktor internal semisal sifat  rakus  terhadap  harta,  atau  terbentur  kebutuhan  mendesak  yang  memicu seseorang  melakukan  korupsi.  Sedangkan  faktor  eksternal  terjadi,  seperti  adanya sistem  pemerintahan  yang  memberikan  peluang  korupsi,  lemahnya  pengawasan- hukum, dan tidak adanya akuntabilitas dll. 18
Secara  implisit,  merangkum  dari  berbagai  penyebab  di  atas,  sebagaimana sering  difatwakan  oleh  para  pengamat,  penulis  juga  ingin  memfatwakan  dalam tulisan  ini,  bahwasanya  penyebab  terjadinya  korupsi  seringkali  disebabkan  oleh tiga  hal. Pertama,  corruption  by  greed (keserakahan).  Korupsi  karena  keserakahan. Ini  terjadi  pada  orang  yang  sebenarnya  tidak  butuh  atau  bahkan  sudah  kaya. Namun  karena  mental  serakah  dan  rakus  menyebabkan  mereka  terlibat  korupsi. Korupsi  faktor  keserakahan  inilah  yang  sering  menjadi  pemandangan  umum dalam lingkaran pemerintahan Negara kita. Kedua, corruption by need (kebutuhan) . Korupsi  ini  disebabkan  karena  keterdesakan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar hidup (basic need). Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi  atau  prajurit  rendah  dan  lain-lain. Ketiga,  corruption  by  chance (peluang). Korupsi  ini  dilakukan  jelas  karena  adanya  peluang  yang  besar  untuk  berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya.
Berkaitan  dengan  factor  penyebab  korupsi  ini  Penkauskien ė et  al (2006) sebagaimana  dikutip  Dairabi  Kamil  berpendapat   bahwa  cikal  bakal  korupsi adalah  adalah  sifat  egois  yang  ada  pada  diri  manusia.  Semua  orang  memiliki kecenderungan  untuk  bersifat egosentris, mementingkan  diri  sendiri. Dengan kondisi  seperti  ini,  tendensi  untuk  korupsi  akan  semakin  besar  seiring  dengan
16 Ibid, .
17 Syamsul, Anwar, Fikih Antikorupsi……13.
18 Alatas, sosioligi korupsi........hal. 46.
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 9
meningkatnya  kebutuhan  konsumtif  serta  semakin  pentingnya  kesejahteraan pribadi dibandingkan kesejahteraan umum. 19
Korupsi  sebagai  perbuatan  negatif  yang  menyimpang  juga  mempunyai  efek turunan  yang  beragam.  Dampak  yang  ditimbulkannya  juga  bermacam-macam sesuai dengan jenis korupsi yang dilakukan. Secara umum, korupsi dalam segala bentuk dan jenisnya berdampak negatif, yakni merugikan kepentingan masyarakat ( public  interest ).  Dari  sisi  sosial-ekonomi,  korupsi  mengakibatkan  harga  bahan pokok menjadi melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Akibatnya,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  sangat  rendah.  Dari  aspek hukum  dan  politik,  korupsi  mengakibatkan  dunia  peradilan  kita  menjadi  kacau, penegakan  hukum  mudah  diperjualbelikan  sehingga  kepastian  dan  supremasi hukum  menjadi  lemah.  Dunia  perpolitikan  kita  selalu  berada  dalam  situasi turbulensi, akibatnya, sering terjadi politik dagang sapi.

## Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi
Sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  salah  satu  penyebab korupsi  adalah  faktor  internal,  yakni  faktor  individu  seseorang  yang  meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, perlu kiranya menanamkan nilai-nilai  anti  korupsi  sebagai  upaya  pencegahan.  Ada  beberapa  nilai-nilai  anti korupsi  yang  perlu  ditanamkan  diantaranya  adalah;  kejujuran,  kepedulian, kemandirian,  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  kerja  keras,  sederhana,  keberanian, dan keadilan. Komponen nilai-nilai anti korupsi bersifat dinamis, bisa bertambah sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi dan kondisi keperibadian seseorang.
Nilai-nilai  anti  korupsi  sebagaimana  tersebut  di  atas  perlu  diterapkan  oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk  mencegah  terjadinya  faktor  eksternal,  selain  memiliki  nilai-nilai  anti korupsi,  setiap  individu  perlu  memahami  dengan  mendalam  prinsip-prinsip  anti korupsi  yaitu  akuntabilitas,  transparansi,  kewajaran,  kebijakan,  dan  kontrol kebijakan  dalam  suatu  organisasi/institusi/masyarakat. 20 Oleh  karena  itu hubungan  antara  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  anti  korupsi  merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
19 http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model.pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam .pendekatan.mikrorekulturisasi.
20 Penjelasan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi ini bisa dibaca di  Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi (Jakarta:Kemendikbud, 2011), 73.
10 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015

## Perguruan Tinggi Islam
Perguruan  Tinggi  Islam  adalah  perguruan  tinggi  di  Indonesia  yang pengelolaannya  berada  di  bawah  Departemen  Agama.  Secara  teknis  akademis, pembinaan  Perguruan  Tinggi  Islam  Negeri  dilakukan  oleh  Departemen Pendidikan  Nasional,  sedangkan  secara  fungsional  dilakukan  oleh  Departemen Agama.  Saat  ini  Perguruan  Tinggi  Islam  negeri  terdiri  atas  3  jenis  yakni: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 21 Selain ada Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN),  ada  juga  Perguruan  Tinggi  Islam  swasta  (PTAIS)  yang  berbentuk Univesitas, Institut maupun Sekolah Tinggi.
Pendidikan Tinggi Islam merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk terus  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  melalui  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Secara  umum  Perguruan  Tinggi  Islam  mempunyai  tugas  pokok untuk  menyelenggarakan  pendidikan,  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  di  bidang  ilmu  pengetahuan  agama  Islam  sesuai  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Penyelenggaraan  tugas  pokok  tersebut merupakan  persyaratan  bagi  perguruan  tinggi  dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  nasional,  termasuk  perguruan  tinggi  Islam.  Berkaitan  dengan  tugas pokok  perguruan  tinggi  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional,  perguruan tinggi  Islam  memberikan  penekanan  pada  aspek  moral  agama  Islam  yang melandasi  semua  bidang  ilmu  pengetahuan  yang  dikembangkannya.  Hal  ini merupakan visi dan misi perguruan tinggi Islam dalam mencetak generasi bangsa yang bermoral islami.
Pendidikan Tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan yang lebih menekankan terhadap aspek moral maka pengembangan keilmuannya harus dinamis dan harus peka  terhadap  perubahan  pola  dan  perilaku  hidup  masyarakat.  Dalam  beberapa dekade belakangan ini masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia sedang  mengalami  krisis  moral.  Hal  ini  ditandai  dengan  fenomena  perilaku korupsi  yang  hampir  terjadi  disegala  lini  kehidupan  masyarakat  dan  perilaku  ini sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu merespon dengan  mengadakan  agenda-agenda  pendidikan  yang  berorientasi  pada pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Hal  ini  sesuai  dengan  perundang- undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan perguruan tinggi.
21 http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 11
Berikut ini Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur  tentang  fungsi,  tujuan,  pengembangan  ilmu  dan  lainnya  di  perguruan tinggi.  Dalam  tulisan  ini  akan  dikutipkan  bagian-bagian  tertentu  dari  undang- undang  tersebut  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  antikorupsi  di  perguruan tinggi.
Pertama ,  Pasal  3  yang  memuat  asas  pendidikan  tinggi  menyebutkan  bahwa diantara  asas-asas  pendidikan  tinggi  adalah  kejujuran,  keadilan,  kebajikan,  dan tanggung jawab. Kedua , Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi, di  antaranya,  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat,  mengembangkan  Sivitas  Akademika  yang inovatif,  responsif,  kreatif,  terampil,  berdaya  saing,  dan  kooperatif  melalui pelaksanaan  Tridharma,  dan  mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
Ketiga ,  Pasal  5  tentang  tujuan  pendidikan  tinggi  menjelaskan  bahwa Pendidikan  Tinggi  bertujuan,  diantaranya,  berkembangnya  potensi  Mahasiswa agar menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Keempat , Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Pendidikan  Tinggi  diselenggarakan  dengan  prinsip:  “pencarian  kebenaran  ilmiah oleh  civitas  Akademika,  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  agama,  nilai  budaya, kemajemukan,  persatuan,  dan  kesatuan  bangsa,  keteladanan,  kemauan,  dan pengembangan  kreativitas  Mahasiswa  dalam  pembelajaran,  pembelajaran  yang berpusat  pada  Mahasiswa  dengan  memperhatikan  lingkungan  secara  selaras  dan seimbang”.
Kelima , Pasal 8 menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,  dan  otonomi  keilmuan.  Hal  ini  yang  membedakan  pendidikan  tinggi dengan  jenjang  pendidikan  di  bawahnya. Keenam ,  Pasal  13,   tentang  mahasiswa menyebutkan bahwa: “Mahasiswa sebagai anggota civitas Akademika diposisikan sebagai  insan  dewasa  yang  memiliki  kesadaran  sendiri  dalam  mengembangkan potensi  diri  di  Perguruan  Tinggi  untuk  menjadi  intelektual,ilmuwan,  praktisi, dan/atau  profesional.  Mahasiswa  memiliki  kebebasan  akademik  dengan mengutamakan  penalaran  dan  akhlak  mulia  serta  bertanggung  jawab  sesuai dengan budaya akademik.”
Secara prinsip,  pasal-pasal  di  atas  selaras  dengan  semangat  antikorupsi.  Jika ini  dikembangkan  secara sistematis  dan  sistemik,  dapat  menjadi  tempat  lahirnya
12 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
dan  tumbuhnya  ide-ide  dan  model-model  pendidikan  antikorupsi  yang  inovatif dan dinamis.

## Model Implementasi
1. Model Independen-Otonom
Model  independen-otonom,  model  ini  memposisikan  PAK  sebagai  mata kuliah  tersendiri.  Sebagai  mata  kuliah  tersendiri,  maka  perlu  mempersiapkan secara baik dan matang seluruh perangkat yang dibutuhkan, serta perlu adanya rumusan  yang  jelas  seputar  standar  isi,  kompetensi  dasar,  silabus,  rencana pembelajaran,  bahan  ajar,  metodologi  dan  evaluasi  pembelajaran  dan  juga dosen yang akan mengajar. Jadwal perkuliahan dan alokasi waktu merupakan konsekuensi lain dari model ini. Sebagai mata kuliah tersendiri PAK akan lebih terstruktur  dan  terukur.  Dosen  mempunyai  otoritas  yang  luas  dalam perencanaan  dan  membuat  variasi  program  karena  ada  alokasi  waktu  yang proporsional. Dalam model ini, materi PAK akan lebih bisa terdesign  dengan baik.
Namun  demikian,  model  ini  dengan  pendekatan  formal  dan  struktural kurikulum  tidak  boleh  hanya  menyasar  aspek  kognitif  mahasiswa,  sub  materi yang  ada  dalam  silabus  atau  dalam  perencanaan  perkuliahan  harus  juga menyentuh aspek afektif dan psikomotoriknya. Salah satu kelemahan model ini adalah  biasanya  tanggung  jawab  pembentukan  perilaku  anti  korupsi  hanya menjadi  tanggung  jawab  dosen  pengampu  mata  kuliah  sehingga  keterlibatan dosen  lain  sangat  kecil.  Kelemahan  lain  dari  model  ini  adalah  terlalu  fokus pada  materi  perkulian  yang  bersifat  teoritis  saja  sehingga  hanya  menyasar ranah  kognitif-intelektual  an-sich.  Sementara,  aspek  afektif,  psikomotorik, emosional dan spiritualnya tidak terjamah.

## 2. Model Integratif
Model  berikutnya  adalah  model  integrasi.  Model  ini  mengintegrasikan PAK  dengan  seluruh  mata  kuliah  dengan  asumsi  bahwa  semua  dosen/guru adalah  pengajar  PAK  tanpa  terkecuali.  Semua  mata  kuliah  diasumsikan memiliki  misi  moral  dalam  membentuk  mahasiswa  yang  anti  korupsi.  Para pengajar  dapat  memilih  nilai-nilai  yang  akan  ditanamkan  melalui  materi bahasan  mata  kuliahnya.  Nilai-nilai  anti  korupsi  dapat  ditanamkan  melalui beberapa  pokok  atau  sub  pokok  bahasan  yang  berkaitan  dengan  nilai-nilai hidup. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri mahasiswa tidak melulu
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 13
bersifat  informative-kognitif,  melainkan  bersifat  terapan  pada  tiap  mata pelajaran.
Dengan  model  ini  maka  PAK  menjadi  tanggung  jawab  kolektif  seluruh pengajar  dan  civitas  akademika  lainnya.  Model  ini  bisa  menjadi  alternative untuk memasukkan PAK dalam setiap mata kuliah, terutama mata kuliah yang isi materinya sangat berkaitan dengan materi pendidikan anti korupsi. Namun demikian,  model  integrasi  ini  memerlukan  kesiapan,  wawasan  moral  dan keteladanan  dari  seluruh  pengajar.  Pada  sisi  lain,  model  ini  juga  menuntut kreatifitas  dan  keberanian  para  pengajar  dalam  menyusun  dan mengembangkan silabus dan rencana perkuliahannya.
Sebagaimana  model  independen-otonom,  model  integrasi  ini  juga mempunyai  kelemahan,  yakni  kelemahan  pada  aspek  materi  yang  diberikan, terutama  materi  PAK  yang  bersifat  teoritis.  Meyisipkan  materi  PAK  dalam setiap mata kuliah tentu tidak bisa maksimal. Hal ini terkait alokasi waktu yang hanya dibatasi pada pertemuan tatap muka saja.
3. Model Suplemen
Model  berikutnya  adalah  model  suplemen.  Model  ini  menawarkan pelaksanaan PAK melalui sebuah kegiatan di luar jam perkuliahan. Model ini dapat  ditempuh  melalui  dua  cara. Pertama, melalui  suatu  kegiatan ekstrakurikuler  yang  dikelola  oleh  pihak  kampus  dengan  seorang  penanggung jawab  atau  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  diadakan  oleh  mahasiswa  secara mandiri  tanpa  melibatkan  kampus.  Seperti,  adanya  kegiatan  seminar,  loka karya atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi intra kampus atau  organisasi  ekstra  kampus  yang  melibatkan  mahasiswa.  Dalam  kegiatan- kegiatan  ektrakurikuler  ini  maka  mahasiswa  diharapakan  bisa  dan  mau mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan materi korupsi. Di samping itu, secara  tekhnis  mahasiswa  diharapkan  mampu  untuk  membuat  laporan pertanggung  jawaban  terkait  dengan  pelaksanaan  acara  kepada  pihak-pihak terkait secara transparan dan akuntabel.
Kedua, melalui kemitraan dengan lembaga lain yang mempunyai concern untuk  mencegah  perilaku  anti  korupsi.  Proses  ini  bisa  dilakukan  oleh mahasiswa  melalui  acara-acara  formal  maupun  non-formal.  Seperti, mengadakan  acara-acara  diskusi  dan  saresehan  ilmiah  secara  intens  dengan lembaga-lembaga  yang  bergerak  dan  conceren  dalam  bidang  pemberantasan korupsi.
14 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
Model  ini  memiliki  kelebihan  berupa  pengalaman  kongkret  yang  dialami para mahasiswa dalam pembentukan perilaku anti korupsi. Ranah afektif dan perilaku  mahasiswa  akan  banyak  tersentuh  melalui  berbagai  kegiatan  yang dirancang.  Keterlibatan  mahasiswa  dalam  menggali  nilai-nilai  kehidupan melalui kegiatan tersebut akan membuat PAK lebih praktis dan teraplikasikan. Pada  tahap  ini  kampus  harus  menjalin  kemitraan  dengan  keluarga  dan masyarakat  sekitar  kampus.  Masyarakat  dimaksud  adalah  keluarga, mahasiswa,  organisasi,  tetangga,  dan  kelompok  atau  individu  yang berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan mahasiswa di kampus.
4. Model kulturisasi/pembudayaan
Kulturisasi atau pembudayaan merupakan proses holistik yang melibatkan semua  komponen  perguruan  tinggi. Penanaman  nilai-nilai  anti  korupsi  dapat ditanamkan  melalui  pembudayaan  dalam  seluruh  aktivitas  dan  suasana perguruan tinggi. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan  budaya  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi  perlu  merencanakan suatu  budaya  dan  kegiatan  pembiasaan  yang  mengarah  pada  perilaku  anti korupsi. Model ini tidak hanya berlangsung saat jam perkuliahan namun juga berlangsung  diluar  jam  perkuliahan  yang  meliputi  semua  kegiatan  kampus. Seperti  pengelolaan  keuangan  yang  transparan,  pengelolaan  kampus  yang akuntabel  dan  profesional  serta  perilaku  masyarakat  kampus  (Dosen, mahasiswa,  stake  holder  dan  lain  sebagainya)  yang  bersikap  disiplin  dan bertanggung jawab.
Dengan  model  kulturisasi  ini  maka  semua  masyarakat  pendidikan diharapkan dapat secara aktif menjadi subjek yang mampu menunjukan sikap dan  perilaku  yang  menteladankan    sikap  dan  perilaku  anti  korupsi.  Hal  ini berlaku  tidak  hanya  dalam  lingkungan  pendidikan  tapi  juga  bisa  diwujudkan dalam  kehidupan  masyarakat.  Model  kulturisasi  ini  sangatlah  penting mengingat lembaga pendidikan sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai keadaban, selama ini hanya berusaha mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai keadaban hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Di samping itu, selama ini yang menjadi sasaran tembak untuk dirubah perilakunya hanya mahasiswanya saja.  Sementara,  masyarakat  kampus  yang  lainnya  tidak  pernah  dipantau perilaku  dan  sikapnya.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  model  kulturisasi  ini maka  diharapkan  semua  masyarakat  kampus  dengan  penuh  kesadaran  tinggi
Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun  2015 | 15
mau  memberi  teladan  dan  mau  ikut  berpartisipasi  dalam  menanamkan  dan membudayakan nilai-nilai anti korupsi.

## Penutup
Memasukkan  materi  korupsi  dalam  pendidikan  formal  merupakan  usaha nyata untuk memberantas perilaku korupsi di negeri ini. Namun demikian, usaha ini perlu dukungan dan kesungguhan dari semua pihak terutama dari stake holder terkait. Di tingkat lembaga pendidikan misalnya, Implementasi PAK tidak hanya dipasrahkan kepada pengajar yang ditunjuk tapi semua masyarakat pendidikan di lembaga terkait  harus berpartisipasi  dan  bersinergi agar  penerapan  PAK  berjalan efektif dan efisien.
Mengacu  pada  pembahasan  dalam  tulisan  ini  setidaknya  ada  4  model  yang bisa  digunakan  untuk  menerapkan  PAK,  khususnya  di  perguruan  tinggi  Islam. Yakni;  1)  Model  Independen-otonom  2)  Model  integratif  3)  Model  suplemen  4) Model kulturisasi/pembudayaan. Tentu, keempat model ini mempunyai kelebihan dan  kekurangan  masing-masing.  Namun  demikian,  keempat  model  ini  bisa diterapkan secara simultan atau diterapkan secara bergantian. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan kepentingannya.
Terlepas  dari  empat  model  implementasi  PAK  di  atas,  penerapan  PAK sebagai mata kuliah harus terus dikembangkan, agar lembaga pendidikan sebagai alternatif  untuk  mencegah  perilaku  korupsi  di  negeri  ini  dapat  berfungsi  dengan baik sesuai dengan harapan kita semua.

## Daftar Pustaka
Abd,  Haris,  dkk  (ed), Inovasi  Pendidikan  Dan  Pembelajaran ,  Surabaya:  Imtiyaz, 2015.
Asyiq  Amrulloh  dalam  Ervyn  Kaffah,  Moh,  Asyiq  Amrulloh  (ed), Fiqih  Korupsi Amanah Dan Kekuasaan , Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.
Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung:Citra Aditya Bakti,
2002.
Edi,  Suwandi,  Hamid,  dkk  (ed), Menyingkap  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  Di Indonesia , Yogyakarta: Aditya Media, 1999. Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi;  Buku  Saku  Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
16 | Kariman , Volume 01, No. 01, Tahun 2015
Muhammad  Azhar  (Et.al), Pendidikan  Antikorupsi, Yogyakarta:  LP3  UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003. Napitupulu,Diana, KPK in action , Jakarta: Ras, 2010. Jhon M.Echols dan Hassan Shadiliy, Kamus Inggris Indonesia , Jakarta: Gramedia, 1996.
Ridwan, Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, Surabaya: IAIN
Press & LKiS. 2006.
Sayyid Husein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab , dan Fungsi ,Jakarta: LP3S, 1987. Syamsul,  Anwar, Fikih  Antikorupsi  Perspektif  Ulama  Muhammadiyah  Majelis  Tarjih dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah (Jakarta:  Pusat  studi  Agama  dan  Peradaban (PSAP), 2006. Reza A.A. Wattimena, Filsafat Anti-korupsi , Yogyakarta: Kanisius, 2012.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1995.
Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi , Jakarta:Kemendikbud, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012 http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model.pendidikan.antikorupsi.di.pergu
ruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi. di akses 22-05-2015 http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia
di akses 22-05-2015. http://www.tribunnews.com/nasional/2012/03/09/kpk-kemendikbud- kerjasama-pendidikan-anti-korupsi, di akses: 22-05-2015