Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024

## Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19
Giovani Rizki Dhia Aldila 1* , Sri Dwi Estiningrum 2
1,2) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung giovanirizkidhiaaldila@gmail.com , sdestiningrum@gmail.com *Corresponding Author Diajukan
: 7 Juli 2022
Disetujui : 27 Juli 2022 Dipublikasikan  : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
The  existence  of  Covid-19  in  the  government  sector  led  to  the  issuance  of  Presidential Instruction  Number  4  of  2020  which  contains  a  budget  priority  policy  for  handling  Covid-19, namely refocusing the budget for regional work units (SKPD). In making policy, a leader needs to pay attention to the situation, condition, and observe when carrying out the strategy to be taken, of  course  by  taking  into  account  the  inhibiting  factors  and  supporting  factors,  and communication.  In  taking  action  decisions,  it  is  necessary  to  look  at  the  positive  and  negative sides and think about the consequences of making a decision. With this regulation, it is hoped that the budget can be allocated optimally through several strategies. From the strategies carried out, among  others,  delaying  programs  and  activities,  reducing  this  spending  budget  also  has  an impact on UMKM actors because not all can participate due to target restrictions, and training is postponed.  This  study  aims  to  see  and  examine  the  steps  taken  in  optimizing  the  budget.  This research  method  is  qualitative,  data  collection  is  done  by  triangulation  (combined  observation, interviews, documentation). This research begins by conducting a survey to the research location, then collecting data which includes observation, interviews, documentation of the results of data collection, then analyzes the data by means of identification. Based on the results of observations and  interviews,  it  is  known  that  the  strategies  carried  out  include  budget  revisions,  program delays or budget absorption activities that have been quite successful, as can be seen through the Government Performance Report (LKJIP) 2020-2021.
Keywords: Covid-19, budget refocusing, strategy, budget absorption

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  tahun  2019  kemunculan  wabah  covid-19  terjadi  di  Wuhan  Cina  yang  kemudian menyebar hampir pada keseluruhan negara, Indonesia sebagai suatu negara yang terkena dampak terdapatnya  wabah  covid-19.  Berbagai  sektor  yang  terkena  dampak  karena  virus  corona diantaranya  sektor  kependidikan,  pemerintahan,  perekonomian,  manufaktur,  kepariwisataan, sosial, transportasi, hingga pangan.
Dampak  covid-19  salah  satunya  pada  sektor  pemerintah,  aspek  keuangan  menjadi  sangat penting karena menyangkut revisi anggaran maka dilaksanakan penerbitan Perpu No.1/2020 dan Perpres  No.54/2020  yang  bertujuan  memberikan  landasan  hukum  bagi  pemerintah  untuk memperhatikan kebijakan dan strategi yang tepat dalam penanganan krisis ekonomi, kemanusian, dan  keuangan.  Untuk  sektor  finansial  dan  perekonomian,  pemerintahan  memeriksa  mengenai upaya  menghemat  anggaran  khususnya  belanja  modal  dan  barang,  hal  tersebut  tujuannya  guna mendukung dalam mengatasi pandemi.
Untuk  mengatasi  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  mempercepat  upaya  menanggulangi covid-19  maka  dikeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  agar  seluruh  kementerian dan  lembaga  serta  pemerintah  daerah  mampu  untuk  merespon  penyebaran  virus  covid-19 harus melakukan refocusing kegiatan,  alokasi  anggaran  untuk  prioritas  masalah  kesehatan  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
penyebaran covid-19 serta pengadaan barang dan jasa terutama untuk bidang kesehatan meliputi alat kesehatan, alat pelindung diri,  merupakan prioritas. Realisasi anggaran  yang  mempengaruhi meliputi  belanja  bagi  karyawan,  belanja  bagi  benda  operasional,  non-operasional  serta  belanja yang memicu modal. Tapi kebijakan tersebut tidak ada perincian apa saja komponen dari belanja tidak terduga yang berdampak pada target alokasi anggaran dan refocusing kegiatan (Yuniza et al., 2022)
Pada refocusing prioritas  anggarannya  guna  mengatasi  pandemi  Covid-19  dan  realokasi anggaran,  belanja  yang  berkaitan    dengan  pandemi  meliputi  3  (tiga)  “sektor”  utama  yaitu kesehatan,  perekonomian,  dan  jaring  pengamanan  sosial (social  safety  net). Beberapa  masalah muncul ketika adanya refocusing dan alokasi anggaran. Penyebabnya mencakup anggaran kurang mumpuni, refocusing yang  kian  berkelanjutan  serta  traumatik  saat  mengelola  Belanja  Tidak Terduga akibat bencana yang mendunia ini, seperti pandemi Covid-19.
Dalam pertanggungjawaban anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi instrumen  untuk  pengesahan  inventaris  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dalam  hal  pelaksanaan sumberdaya  milik  daerah  untuk  penanggulangan    pandemi  Covid-19  dalam  proses  penyusunan anggaran    menggunakan  pendekatan  teknokratis  dan  politik  wajib  diadaptasi  dengan  kebijakan yang  bersifat top-down, perubahan  aturan  yang  teknokratis-politik,  serta  pertanggungjawaban yang  nantinya  menggunakan  pelibatan  auditor  eksternal  (Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia)  BPK  RI.  Dengan  demikian  LKPD  penting  sebagai  instrumen  akuntabilitas (Steccolini,2004).  Dengan  adanya refocusing anggaran  itu  berarti  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro  Kota  Blitar    menerapkan  metode  supaya  anggarannya  bisa  terserap  dengan  maksimal dengan  menyesuaikan  kebijakan  pemerintah  pusat  realisasi  menyerap  anggaran  yang  optimal ditunjang dari rencana anggaran secara benar.
Uraian  di  atas,  riset  berikut  tujuannya  guna  melaksanakan  observasi  serta  pengkajian bagaimanakah langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan anggaran yang ada. Riset berikut bermetodekan  riset  kualitatif.      Sugiyono  (2017:9)  menyampaikan  yakni  “Metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  dilaksanakan  dengan  triangulasi  (kombinasi  diantara  mengobservasi, wawancara,  mendokumentasi),  data  yang  diperoleh  cenderung  data  kualitatif,  analisis  data bersifat  induktif/kualitatif”.  Pelaksanaan  riset  ini  secara  khusus  mengobservasi  pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar.
Berdasarkan  (Creswell.J.W,  2015),  studi  kasus  berarti  riset  yang  menjelajahi  sistem  yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya atau suatu kasus yang dijumpai pada suatu rentang waktu  dengan  penghimpunan  data  yang  rinci  dalam  sumber  informasi  yang  ada  dan  terpercaya kebenaran  persaksianya.  Menurut  Creswell  pengumpulan  informasi  dapat  diperoleh  melalui kegiatan  wawancara  kepada  informan,  mengobservasi,  serta  dokumentasi  yang  berbentuk audiovisual. Penelitian sebelumnya mengenai strategi penyerapan realisasi anggaran lebih banyak menggunakan  metode  riset  kuantitatif,  seperti  Suyitno  (2020),  Basri  dan    Gusnardi  (2021), Wibawa dan Wibowo (2021),  Mirani, dkk (2021) ,  Saogi  (2020).

## Rumusan Masalah
Permasalahan  penelitian  adalah  mengkaji  dan  mengobservasi  bagaimana  strategi  yang diambil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terkait refocusing anggaran pada pandemi Covid-19.

## Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi seperti apa yang dilakukan agar anggaran dapat terserap secara efektif.

## STUDI LITERATUR
Adanya  pandemi  Covid-19  yang  membawa  dampak  kepada  seluruh  sektor  misalnya  sektor pemerintahan,  untuk mengatasi  keterpurukan  ekonomi  sebagai  dampak  virus  covid-19, Presiden Joko  Widodo  sudah  menerbitkan  RUU  (Perppu)  No  1  Tahun  2020  terkait  Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019). (M. S. Wahyudi S.,  2020).  Dengan  dikeluarkan  regulasi  Perpu  No.1  Tahun  2020  terkait refocusing dan  alokasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
anggaran  maka  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  salah  satunya  pada  Dinas  Koperasi  dan Usaha Mikro dalam melakukan tugas pemerintahan di bidang kegiatan koperasi dan usaha mikro yang  sudah  diberi  pengaturan  pada  UU  No.  23  Tahun  2014  yakni  merupakan  satuan  kerja perangkat  daerah  pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  akan  melaksanakan  memperoleh sentuhannya lebih dekat terhadap penentuan kebijakan.(JDIH BPK RI, 2014) dituntut untuk dapat mengalokasikan anggaran secara bijak
Dampak  Covid-19  pada  sektor  publik  yaitu  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Blitar  , salah  satu  strategi  yang  dilakukan  agar  bisa  mengelola  anggaran  dengan  baik  maka  perlu dilakukan  strategi,  hal  ini  didukung  penelitian  oleh  Basri  dan  Gusnardi  (2021)    hasil  penelitian tahapan  anggaran  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  melakukan  pergeseran  anggaran  sebanyak  4 kali,  pertanggungjawaban  Belanja  Tidak  Terduga  mengalami  kendala,  pencatatan  untuk  aset untuk bantuan Covid-19 mengalami kendala.
Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro banyak  pertimbangan  dalam  usaha  UMKM  yaitu  dengan  tetap  bertahan  menjual  produk  yang telah  dijalankan  atau  menjual  produk  baru  yang  diminati  masyarakat.(I  Andayani,  MV Roesmniningsih, 2021)
Penelitian yang dilakukan oleh Suyitno (2020) hasil penelitian dampak pandemi Covid-19 pada penyerapan  anggaran  dilihat  dari  perolehan  nilai  kepatuhan  terhadap  target  penyerapan  pada triwulan II 40% tapi data penyerapan anggaran  yang diperoleh hanya 22,59%sehingga  kategori belum  baik.  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Wibawa  dan  Wibowo  (2021).  Hasil  penelitian penyusunan  anggaran  tahun  2020  pada  KPPBC  TMP  A  Marunda  menunda  pelaksanaan  sesuai dengan  regulasi  yang  baru,  melakukan  revisi  anggaran,  pengujian  terhadap  akun  khusus penanganan Covid-19 tidak memiliki kualifikasi khusus. Perbedaan penelitian ini ada pada objek penelitian, metode penelitian.
Adanya refocusing dan  alokasi  anggaran  menyebabkan  permasalahan  antara  lain  anggaran yang  kurang  memadai,  regulasi  yang  semakin  banyak.(Basri  &  Gusnardi,  2021).  Tidak  dapat diketahui kapan kondisi pandemi ini akan berakhir, maka kebijakan penyesuaian program sebisa mungkin  dapat  memberikan  manfaat  yang  berkesinambungan  untuk  masyarakat(Jaweng  et  al., 2020). Berdasarkan Glueck dan Jauch (1998:12),  strategi berarti perencanaan yang dikumpulkan, keseluruhan, serta terpadukan yang menghubungkan kelebihan strategi industri terhadap kendala lingkungan  dan  disusun  guna  menjamin  bahwasanya  tujuan  dasar  industri  bisa  digapai  dengan penyelenggaraan yang sesuai dari organisasinya. Wright (1996) strategi yaitu peralatan bantu atau tindakan yang dipakai manajemen guna meraih hasil kerja berkonsisten terhadap tujuan serta misi organisasi.  Dalam  kehidupan  organisasi  dan  instansi  pemerintah  dibutuhkan  suatu  strategi  agar meraih tujuannya organisasi. (Saogi, 2020). Strategi harus disusun dan dilaksanakan secara baik serta  maksimal  guna  kelangsungan  kehidupan  warga  pada  masa  pandemi  covid-19  secara  baik. Muhyiddin (2020) mengungkapkan sebelumnya perancangan dalam  menyusun anggaran belanja negara  ditujukannya  guna  alokasi  pada  program  kerja  dilaksanakan  dengan  maksimal  yang bertujuan  untuk  pembangunan  bangsa.  Tapi  mengalami  perubahan  setelah  munculnya  pandemi, dengan adanya peraturan terkait upaya penanganan dengan alokasi anggaran pemerintah berharap agar masyarakat merasakan hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah. Dalam proses menyusun anggaran  diciptakan  dengan  sebaiknya  agar  dilakukan  penyaluran  terhadap  bidang  kesehatan sampai pemaksimalan usaha memulihkan perekonomian nasional.
Dalam pengambilan kebijakan seorang pimpinan perlu memperhatikan situasi, kondisi, , dapat mengamati  ketika  melakukan  strategi  yang  akan  diambil,  tentunya  dengan  memperhitungkan faktor-faktor penghambat dan faktor penunjangnya, dan komunikasi. Dalam mengambil tindakan keputusan maka perlu dilihat juga dari sisi positif dan negatifnya dan memikirkan apa akibat jika mengambil  keputusan  tersebut.  Pengertian  dari  diagnosis  adalah  “apa  yang  sesungguhnya terjadi”,  maka pimpinan  mendalami dengan  mengamati dokumen  dan informasi  yang disajikan. Pada  masa  pandemi  sekarang,  berarti  pimpinan  mendiagnosis  bahwasanya  dunia  sedang  ada kekacauan serta permasalahan terkait  menyerap anggaran, sehingga pemimpin wajib  memahami berbagai kendala pada proses menyerap anggaran tersebut.(Saogi, 2020). Kebijakan yang diambil pemerintah  dalam  penyusunan  anggaran  akan  mempengaruhi  pada  penyerapan  anggaran  yang akan  dilakukan  pada  setiap  periodenya,  Menurut  Ramadhani  dan  Anisa  (2017)  penyerapan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
anggaran  adalah  wujud  dari  kemampuan  serta  pertanggungjawaban  SKPD  pada  tiap  aktivitas penyelenggaraan  anggarannya  (Rahmawati,  2020)  sudah  diberi  pengaturan  mengacu  pada Keppres  No.  42  Tahun  2002  terkait    Pedoman  Pelaksanaan  APBN  yang  merupakan  landasan hukum  penyelenggaraan  APBN.  Langkah  siklus  anggaran  yang  pertama  kegiatan merencanakan,  menetapkan,  dan  mengesahkan  DPR,  penyerapan,  pengawasan,  dan  yang terakhir  pertanggungjawaban,    tahapan  kedua  pelaksanaan  anggaran,  tahapan  ketiga pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai kewenangan Presiden.
Berdasarkan  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2019)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU No.  1  Tahun  2020  pasal  3  ayat  1  yakni  kewenangan  guna  mengutamakan  dalam  pemakaian alokasi  anggaran  guna  aktivitas  tertentunya,  pengubahan  pengalokasian,  pemakaian  APBD. Perlu  diketahui  bahwa  kebijakan  ini  memfokuskan  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  negara menurut tingkat skala prioritas bisa juga dari program dan kegiatan yang tujuan nya agar tidak ada  penyimpangan  penyerapan  anggaran  yang  dilaksanakan  dari  berbagai  oknum  tak bertanggung  jawab.  Adanya  aturan  yang  berubah-ubah  mengakibatkan  sebagian  pelaksanaan kegiatan  sehingga  terjadi  keterlambatan  dalam  penyerapan  anggaran.(Yesi  Mutia  Basri,  Ayu Larasati, 2022)
Penganggaran  adalah  rencana  terperinci    yang  dialokasikan  untuk  proses  distribusi  sumber daya  yang  terbatas  untuk  permintaan  yang  tidak  terbatas  (Freeman  &  Shoulders,2003), pengeluaran penganggaran disebut anggaran (budget).
Perlu  diperhatikan  tujuan  dari  anggaran  daerah  yaitu  digunakan  sebagai  instrumen  rencana maupun  instrumen  pengendalian  pemda,  instrumen  rencana  dapat digunakan  untuk  menyusun aktivitas  pertanggungjawaban,  jika  pelaksanaan  aktivitas  sesuai  yang  telah  ditetapkan keberadaan  anggaran  akan  memudahkan  satuan  kerja  perangkat  daerah  dalam  estimasi  biaya yang  harus  dikeluarkan  untuk  suatu  kegiatan  (Hafiz,  2021).  Sedangkan  fungsi  nya  adalah sebagai alat pengendalian, karena jika anggaran dapat terserap secara efektif  maka tolak ukur kinerja pusat berarti sudah baik yang artinya dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo,2001).
Laporan  keuangan  berisi  informasi  yang  akurat  mencangkup  seluruh  transaksi  pada  satu periode  pelaporan.  Tujuan  untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan dalam  melaksanakan  kegiatan  operasional  pemerintah,  menilai  kondisi  keuangan,  evaluasi efektivitas dan efisiensi.(Ifat Fauziah, 2018)
Dalam  laporan  kinerja  instansi  pemerintahan  (LKJIP)  penyerapan  anggaran  cukup  efektif maka  dari  itu,  upaya  pencegahan  peristiwa  tidak  efektif  pada  penyerapan  anggaran    ipemda perlu melakukan kajian pada standar belanja yang akurat.(Freddy Semuel Kawatu, 2019)

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Blitar.  Pemakaian metodenya  pada  riset  berikut  yakni  kualitatif.  Metode  riset  kualitatif  berarti  suatu  metode yang  merujuk kepada filsafat positivisme, dipakai guna meneliti dalam keadaan objek  yang alami, yang mana peneliti selaku instrumen kuncinya. teknik menghimpun data dilaksanakan dengan triangulasi yang berarti menggabung observasi, dokumentasi, wawancara.  Data yang didapatkan  condong  ke  data  kualitatif,  menganalisis  data  sifatnya  induktif/kualitatif,  serta hasil riset kualitatif.
Pada riset kualitatif, aktivitas penghimpunan data lebih sering dilakukan dengan bersama- sama.  Sehingga,  periset  menghimpun  data  sekaligus  menguji  kredibilitas  data mempergunakan teknik triangulasi.
Triangulasi  berarti  teknik  penghimpunan  data  melalui  penggabungan  berbagai  teknik penghimpunan  data  yang  sudah  tersedia.  Menurut  Iskandar,  Nehru  &  Cicyn  (2021:  37) desain  triangulasi  merupakan  metode  campuran  yang  bersifat  konkuren,  dimana  proses penelitian  dilakukan  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Ciri  dari  desain  triangulasi  adalah  fase pengumpulan  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif  dilakukan  dalam  waktu  bersamaan    dan dengan bobot yang sama. Dalam arti lain, tidak ada salah satu metode yang menjadi metode utama dan metode lainya menjadi pendukung.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
Observasi Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner Analisis Data
Menarik Kesimpulan Observasi Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner Analisis Data Menarik Kesimpulan
Teknik  triangulasi  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  dengan  melakukan  wawancara dengan  informan  kunci  terkait refocusing anggaran  pada  saat  pandemi  covid  19.  Informan tersebut meliputi:
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian No Nama Karakteristik informan Jabatan 1 Sri Mubayanah  S.Sos. Informan kunci Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian 2   Siti Mutmainah SE. Informan kunci Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi 3 Andari Susanti Destapanti A.Md Informan kunci Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang 4 Erna Zulaikah Informan tambahan  Pelaku UMKM
Penelitian  ini  dimulai  dengan  melakukan  survey  ke  lokasi  penelitian,  kemudian  melakukan pengumpulan  data  yang  meliputi  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dari  hasil  pengumpulan data  maka  selanjutnya  menganalisis  data  dengan  cara identifikasi.  Dari  hasil identifikasi  setelah itu dilakukan pembahasan. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil analisis.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Sumber: (Nurhidayah & B, 2020)

## HASIL
Data yang diambil diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2020- 2021  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  alokasi  dan  penggunaan  anggaran  yang  dikelola  dalam satu periode. Ditujukan dalam Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2.Realisasi Penyerapan Anggaran Total 2020 2021 Program Anggaran  Realisasi % Program Anggaran Realisasi % Pelayanan perkantoran 610.229.40 0 594.995.80 1 97,5 0 Penunjang kepentingan  pemda kabupaten/kota 4.766.783.639 4.508.195.21 5 94,58 Peningkatan kapasitas perangkat daerah 49.049.200  49.014.000 99,93 Pelayanan  perizinan usaha simpan pinjam 31.255.200  31.255.200  100 Meningkatkan pengembangan sistem laporan pencapaian hasil kerja beserta finansial 5.800.000  5.800.000  100 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi 141.629.100  141.629.100  100 Program pembinaan maupun pengembangan usaha mikro 246.266.90 0 245.640.70 0 99,7 5 Evaluasi  kesehatan KSP/USP koperasi 65.383.200  65.383.200  100 Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang usaha mikro) 203.010.10 0 202.065.75 3 99,5 3 Pendidikan dan pelatihan perkoperasian 459.181.000  457.665.200 99,67 Pembinaan dan  712.257.80 710.698.50 99,7 Pemberdayaan  dan 94.124.200  94.102.900  99,98
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
pengembangan koperasi 0 0 8 perlindungan koperasi Pemberdayaan UMKM 430.569.000  429.460.000 99,74 Program pengembangan UMKM 372.448.600  367.072.128 98,56
Sumber : LKJIP Tahun 2020-2021
Laporan  realisasi  anggaran  meliputi  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya  keuangan yang dilaksanakan pemerintah pusat atau daerah.(Ifat Fauziah, 2018)
Tabel 3. Kriteria Pelaksanaan Efektifitas Anggaran Persentase realisasi Kategori 100% Sangat Efektif 90% s.d > 100% Efektif 80% s.d > 90% Cukup Efektif 60% s.d > 80% Kurang Efektif Di bawah dari 60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006
Tabel diatas  dapat dilihat bahwa strategi yang dilakukan cukup berhasil dan bisa dinilai dari hasil  laporan  kinerja  instansi  pemerintah  tahun  2020-2021  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kota  Blitar  pada  tahun  2020-2021  efektif  ,  hal  itu  dinilai  melalui  persentase  penyerapan anggaran yang diatas 90%. Sedangkan penyerapan anggaran yang begitu rendah, seperti kurang dari  90%  dievaluasi  kurang  baik,  dikarenakan  menandakan  ada  kekurangan  pada  rencana anggaran  seperti  timbul  penggelembungan (mark  up) belanja  dari  belanja  lazimnya  atau banyaknya program maupun aktivitas yang tidak dilaksanakan.
Tabel 4. Data Jumlah Peserta Pelatihan No Jenis Pelatihan Tahun Pelatihan Total Peserta 2020 2021 1 Pembuatan es puter 2 Pembuatan kemasan produk 35 35 3 Pembuatan aksesoris batik
4 Pembuatan aksesoris kain perca
5 Pembuatan olahan kedelai
6 Pembuatan hantaran manten
7 Pembuatan souvenir
manten 8 Pembuatan kue kering 40 35 115 9 Pembuatan rajut benang 40 35 75 10 Pembuatan desain baju 35 70 11 Pemasaran online 75 70 225 12 Manajemen pemasaran
bersama marketplace
Shopee
13 Kewirausahaan CSR
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
Alfamart 14 Workshop pengembangan usaha mikro 150 150 15 Tata rias rambut 35 35 TOTAL 375 175 705
Dengan  adanya refocusing anggaran    maka  perlu  dilakukan  strategi  yang  dilakukan  hal  itu ditunjang  melalui  hasil  wawancara  bersama  SubBagian  Program  dan  Kepegawaian  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar menyatakan:
....” Setelah  adanya  peraturan  tentang  refocusing  anggaran  atau  pemangkasan  anggaran akibat  adanya  pandemi  covid-19  maka  perlu  adanya  strategi-strategi  yang  dilakukan  untuk mengoptimalkan  anggaran  strategi  tersebut  antara  lain  memprioritaskan  kegiatan  penting  dan tidak  bisa  ditunda  ,mengurangi  kegiatan  yang  mengumpulkan  banyak  masa,  mengurangi  target kegiatan  atau  pelatihan,    mengurangi  biaya  perjalanan  dinas,  rapat  melalui  zoom,  mengurangi belanja  modal,  mengurangi  belanja  bersifat  jangka  panjang  misalnya  peralatan,  pemeliharaan gedung”
Dalam  proses input hingga output kebijakan  dinilai  berdasarkan  instrumen  diagnostik kebijakan  yang  digunakan  secara  tepat  untuk  evaluasi  secara  menyeluruh.  Sebagai  instansi pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dituntut guna menangani masalah dalam  alokasi anggaran dan penyesuaian program, agar dapat mencapai tujuan dari pengambilan kebijakan.
Refocusing anggaran  yang  berdampak  pada  kegiatan  dan  program  untuk  prioritas  anggaran untuk  kegiatan  dan  program  dilihat  dari  segi  memungkinkan  atau  tidak  kegiatan  untuk dilaksanakan.  Melalui  wawancara  dengan  Sub  Bidang  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Sub  Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyatakan bahwa:
....“adanya  perubahan  atau  penundaan  kegiatan  dan  program  akan    berdampak  pada masyarakat karena pembatasan sasaran dan percepatan program serta kegiatan agar mencapai target  dalam  pelaksanaan  refocusing  anggaran  sehingga  mampu  menyerap  anggaran  secara tepat, efisiensi dan akuntabel. penyesuaian program dan kegiatan pada saat pandemi juga harus memiliki  manfaat  konkret  yang  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat,misalnya  pada  saat  pandemi mengalami  keterpurukan  ekonomi  yang  berpengaruh  pada  UMKM  maka  perlu  adanya  strategi marketing  agar  produk  yang  dihasilkan  mampu  menarik  konsumen  dan  cara  agar  produk tersebut  semakin  dikenal  masyarakat  pada  pandemi  covid-19  produk    UMKM  yang  paling banyak  peminatnya  yaitu  masker  kain,  konektor  masker,  jamu  tradisional  instan    hal  tersebut perlu  diperhatikan  agar  bisa  menjadi  acuan  saat  menilai  implementasi  program  pada  satu periode, ini merupakan sebuah tantangan.”
Jadi strategi saat refocusing dan realokasi anggaran terdapat rincian pagu anggaran yang diubah dengan mengurangi anggaran belanja antara lain: Perjalanan dinas, pengadaan barang dan cetak, barang  habis  pakai,  pemeliharaan,  program  yang  direncanakan  seperti  pelatihan,  sosialisasi,  dan workshop tetap  dilaksanakan  dengan  mengurangi  peserta  atau  juga  bisa juga  ditunda.  Menyusul refocusing dan realokasi juga dilakukan penghematan belanja yang tidak ada hubunganya dengan penanggulangan Covid-19.
Kondisi  perekonomian  tahun  2020  cukup  menurun  salah  satunya  dirasakan  oleh  para  pelaku UMKM di Kota Blitar yang kebanyakan masih memasarkan produk secara konvensional kondisi ini  diperparah  dengan    adanya  pandemi  Covid-19,  kebijakan  pemerintah  pembatasan  sosial berskala  besar  (PSBB)  maka  dari  itu  tempat  wisata  juga  ditutup,  pemutusan  hubungan  kerja. Banyak  pelaku  UMKM  yang  mengalami  penurunan  omzet  penjualan  produk,  tapi  ada  beberapa produk  yang  mengalami  kenaikan  omzet  antara  lain  produk  jamu,  masker  kain  dan  konektor upaya menghadapi situasi pandemi Covid-19 berbeda-beda ada yang penjualan dilakukan secara door to door, melalui marketplace, menitipkan produk.
Perkembangan UMKM di Kota Blitar mengalami perbaikan selama pandemi terutama untuk di tahun  2021  itu  karena  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Blitar  mengeluarkan  beberapa program  salah  satunya  pelatihan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  UMKM. Dalam pelatihan tersebut para pelaku UMKM terbantu karena bisa mendapatkan pelatihan secara
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
gratis, dibantu dalam pemasaran produk dengan melalui media sosial instagram dan bazar saat ada festival yang diselenggarakan Kota Blitar.
Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Blitar menyatakan bahwa: ....”adanya  pelatihan  pemasaran  online  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro  membantu  kami  karena  kami  diajarkan  pemasaran  secara  online  misalnya melalui  marketplace  sehingga  penjualan  meningkat,  apalagi  setelah  mengikuti  pelatihan produk  yang  kami  jual  juga  dipromosikan  melalui  media  sosial  dari  Dinas  Koperasi  dan Usaha Mikro dan tentunya dengan narasumber yang mumpuni”
Gambar 2. Siklus Akuntansi Pemda Sumber : Akuntansi Keuangan  SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah
Untuk  penyusunan  laporan  keuangan  setelah  adanya refocusing melalui  hasil  wawancara dengan Sub Bagian Bendahara menyatakan:
....”Proses  penyusunan  laporan  keuangan  setelah  tetap  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  agar mendapatkan transparan,  akuntabilitas akuntansi pemerintahan dan memberikan  peningkatan  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  (LKPP)  dan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  ”
Dalam pelaporan keuangan dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tidak ada penambahan akun  selama  pandemi  Covid-19,  ini  terjadi  karena  anggaran refocusing ditujukan  untuk penanganan  pandemi  dan  pemulihan  ekonomi  terutama  untuk  sektor  kesehatan.  Untuk  alat kesehatan  misalnya  persediaan  antiseptik (hand  sanitizer) ,  termometer,  desinfektan  dan  tes swab sudah ditanggung oleh pemerintah.
Dalam  pemerintah  baik  pemerintahan  pusat,  pemerintahan  kabupaten  atau  kota, pemerintahan  provinsi  akan  melakukan  proses  penganggaran (budgeting) yang  bagian  dari sistem pengendalian manajemen (management control system).
Anggaran  merupakan  aspek  yang  penting  karena  sudah  disusun  dan  direncanakan  pada periode  yang  sudah  ditentukan.  Satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  baik  dalam  proses perencanaan anggaran yang dapat membantu menyalurkan dana dan pertanggungjawaban.
Agar anggaran dapat terserap secara optimal dilakukan pergeseran anggaran sejalan terhadap Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan menurut petunjuk dari BPKAD Bidang Anggaran ada beberapa belanja yang harus di refocusing antara lain:Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Pegawai,  Biaya  Perjalanan  Dinas,  Belanja  Tidak  Terduga,  Belanja  yang    tidak  mungkin dilakukan  di musim pandemi, dan Belanja modal yang tidak diperlukan.

## KESIMPULAN
Adanya  Covid-19  yang  berdampak  pada  sektor  publik  maka  dilakukan refocusing anggaran maka  diperlukan  strategi,  strategi  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Blitar
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1024
antara lain  memprioritaskan  kegiatan  penting  dan  tidak  bisa  ditunda  ,mengurangi  kegiatan  yang mengumpulkan  banyak  masa,  mengurangi  target  kegiatan  atau  pelatihan,    mengurangi  biaya perjalanan  dinas,  rapat  melalui zoom ,  mengurangi  belanja  modal,  mengurangi  belanja  bersifat jangka panjang misalnya peralatan, pemeliharaan gedung. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi yang  dilakukan  meliputi  percepatan  kegiatan  dan  program,  prioritas  pencairan  anggaran  pada kegiatan  yang  berdampak  pada  masyarakat,  melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara transparan,  mengurangi  kapasitas  dalam  kegiatan  pelatihan,  kegiatan  prioritas  mampu meningkatkan  persentase    realisasi  anggaran  yang  dapat  dilihat  pada  LKJIP  yang  dimulai  pada tahun  2020-2021,  artinya  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Blitar  mampu  dan bertanggungjawab  terhadap    alokasi  anggaran  dan  sebagai  organisasi  perangkat  daerah.  Proses perencanaan  anggaran  dapat  dilihat  pada  periode  sebelumnya  yang  digunakan  sebagai  acuan, dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  masih  tetap  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  melalui  aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan”  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  yang terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

## REFERENSI
Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid 19 (kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1), 33- 48. ://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803 Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik . Deepublish. Hafiz, M. S., Wahyuni, S. F., & Ilham, F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas
Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 21 (1), 63-78.
Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Nonformal , 16 (1), 12-20. Fauziah, I. (2018). SAP: Standar Akutansi Pemerintahan . Ilmu Cemerlang Group. Jaweng, R. N. A., Ramda, E. E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (refocusing Program): Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. Unitied Cities and Local GOvernments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) and APEKSI, Jakarta . JDIH BPK RI. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Undang-Undang , 1 – 311 , 1–311.
M. S. Wahyudi S., H. K. (2020). Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19 (W. S. MS & K. Hendra (eds.)). Universitas Muhammadiyah Malang.
https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Indonesia_di_Tengah_Pandemi_Covi/zc wOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=restrukturisasi+kredit&printsec=frontcover%0Ahttps: //books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zcwOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&dq=bel anja+tidak+terduga+un
Nurhidayah, N., & Indayani, B. (2020). Analisis Kualitatif Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit:(Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene). Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 4 (2), 505-516. Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N . 2019 (1), 46.
Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan
Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 180-189. Saogi, A. (2020). Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian di Masa PandemiCovid-19: StudiKasus Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Jurnal Ilmiah Publika , 8 (2). Basri, Y. M., Larasati, A., & Oktari, V. KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN COVID-19: APAKAH DIPENGARUHI OLEH REGULASI, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI?. JURNAL AL-IQTISHAD , 18 (1), 117-132.
Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri, G. T., & Inggarwati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 10 (1).