Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Desember  2021, Hal.168-178 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
Dhestiani Amara Putri , Fatma Ulfatun Najicha Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret dhestianii.amara@student.uns.ac.id , fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  pendapatan  Negara  yang  sangan  dominan  untuk  berlangsungnya hidup suatu  bangsa.Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang  terjadinya  reformasi  perpajakan  serta  tujuan  dari  reformasi  perpajakan  ini diadakan.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. harapan Pemerintah ini tidaklah sia-sia sebab terbukti dalam perkembangannya penerimaan pajak terus menjadi dominan. Dalam Repelita VI, dominasi penerimaan pajak kondisinya telah terbalik, yakni jumlahnya dua kali lipat  bila  dibandingkan  dengan  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  migas.  reformasi  perpajakan bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian  bangsa  dalam  membiayai  pembangunan  nasional  dengan  jalur  lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan.
Kata Kunci: Reformasi Pajak, tujuan reformasi pajak dan latar belakang reformasi pajak.

## ABSTRACT
Tax is one of the dominant sources of state income for the survival of a nation. The purpose of this paper is to find out more about the background of the tax reform and the purpose of this tax reform. The research method used is a qualitative approach. The Government's hope is not in vain because it  is  proven  in  its  development  that  tax  revenue  continues  to  be  dominant.  In  Repelita  VI,  the domination of tax revenues has been reversed, ie the amount is doubled when compared to state revenues from oil and gas. Tax reform aims to realize the independence of the nation in financing national development by optimizing all domestic capabilities, especially in the field of taxation.
Keywords: Tax Reform, tax reform objectives and tax reform background.
Dhestiani Amara Putri : Reformasi Perpajakan...

## A. PENDAHULUAN
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangan dominan untuk  berlangsungnya  hidup  suatu  bangsa.  Salah  satu  indikator  kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi  bagi    keuangan  yang  tercermin  dalam  APBN  ataupun  APBD.  Untuk meningkatkan  pemahaman  dan  tanggung  jawab  bernegara,bagi  para  wajib pajak,maka  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  senantiasa  dikaji  serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi. 1
Pajak  juga  merupakan  gejala  sosial  dan  hanya  terdapat  dalam  suatu masyarakat.  Tanpa  ada  masyarakat,  tidak  mungkin  ada  suatu  pajak.  Masyarakat yang  dimaksudkan  adalah  masyarakat  hukum  atau  Gemeinschaft  menurut  istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat Geselschaft. Perlu diketahui, bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (individu) membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Perlu diketahui juga  dalam  hal  in  ada  pembatasan  hak-hak  asasi  manusia  (individu)  oleh masyarakat. 2
Pajak  menurut  Soemitro  dalam  Mardiasmo  (2009:1)  merupakan  sebagai iuran  yang  dibayarkan  oleh  rakyat  ke  kas  negara  berdasarkan  Undang.Undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  ada  timbal  balik  langsung.  Sedangkan Smeets  dalam Waluyo,  (2011:2) pajak merupakan Prestasi  yang terutang  kepada pemerintah  melalui  norma.norma  umum  dan  dapat  dipaksakan,  tanpa  ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 3
Pajak  mempunyai  2  fungsi  utama,  ialah  fungsi  budgeter  serta  fungsi regulasi. fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak selaku perlengkapan untuk
1 Ngadiman, ‘Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan’, Miips , 2008, 165–75.
2 Dewi  Kania  Soemitro,  Rochmat.Sugiharti, Asas  Dan  Dasar  Perpajakan ,  ed.  by  Aep  Gunarsa, kesatu (Bandung: PT.Refika Aditama, 2004).
3 Bondan  Catur  Pertiwi,Rizka  Novianti.Azizah,Devi  Farah.Kurniawan,  ‘Analisis  Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Bangunan’, Jurnal Perpajakan , 3 (2014), 1–7.
mengumpulkan  dana  dari  warga  yang  setelah  itu  digunakan  buat  membiayai administrasi  pemerintahan  serta  kegiatan-  kegiatan  pembangunan.  Sebaliknya fungsi  regulasi  merupakan  fungsi  pajak  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  pajak dalam  mengendalikan  perekonomian,  alokasi  sumber  energi,  redistribusi pemasukan, mengkonsumsi serta investasi publik.
Dengan  memandang  2  fungsi  diatas  hingga  telah  jelas  bahwasanya perpajakan ialah produk kebijakan pemerintah di bidang fiskal/ keuangan. Sudah kita  cermati  kebijakan  perpajakan  (dengan  terdapatnya  sistem  perpajakan)  di indonesia sudah hadapi bermacam perubahan-perubahan besar dalam kurun waktu semenjak  Indonesia  merdeka  sampai  masa  reformasi  saat  ini.  Sistem  perpajakan tetap  wajib  disesuaikan  dengan  pergantian  keadaan  sosial  ekonomi  Indonesia. Sistem  perpajakan  hadapi  perubahan-perubahan  yang  lumayan  berarti  sebab didasari bermacam aspek yang mewajibkan terdapatnya sesuatu sistem perpajakan yang lebih cocok dengan keadaan realitas yang terdapat. Bisa kita sediakan realitas kala masa" 80- an" disaat itu terjalin penyusutan harga minyak bumi dunia yang. menimbulkan  penyusutan  pula  terhadap  penerimaan  dari  zona  migas  selaku penerimaan  utama  negeri  waktu  itu,  yang  mewajibkan  pemerintah  menggali sumber-sumber  pemasukan  negeri  dari  sektor-sektor  lain  yang  salah  satunya merupakan  pajak  yang  belum  dikelola  secara  maksimal.  Oleh  sebab  seperti  itu timbul  kebijakan  baru  perpajakan  buat  merangsang  kenaikan  penerimaan  negeri. Perihal  tersebut  selaku  salah  satu  contoh  bahwasanya  sistem  perpajakan  selaku sebuah  kebijakan  negeri  di  bidang  keuangan  wajib  berganti  seiring  pergantian keadaan sosial ekonomi yang terdapat.
Guna menunjang ke arah penerimaan pemasukan dari sektor pajak secara maksimal, pemerintah mencanangkan terdapatnya reformasi perpajakan pada tahun 1983,  Sesungguhnya  kebutuhan  buat  melakukan  reformasi  ini  telah  tertanam semenjak lama. Tetapi mengingat permasalahan pajak pada masa kemudian sudah membagikan  citra  kurang  baik  apalagi  semacam  trauma  pada  warga  Indonesia, hingga  upaya  reformasi  ini  baru  dimulai  pada  tahun  1983.  Perihal  ini  dilakukan
Dhestiani Amara Putri : Reformasi Perpajakan...
mengingat keadaan warga telah lebih siap buat diajak membangun bangsa dengan mengedepankan sektor pajak selaku modal utama. 4
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  reformasi  adalah  perubahan secara  drastis  untuk  perbaikan  (bidang  sosial,  politik,  atau  agama)  dalam  suatu masyarakat  atau  negara;  ekonomi  perubahan  secara  drastis  untuk  perbaikan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.
Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara  signifikan  serta  komprehensif  yang  meliputi  pembenahan  administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, hingga peningkatan basis pajak. 5
Di Indonesia, reformasi perpajakan dimulai pada akhir tahun 1983, dengan keluarnya  lima  undang-undang  perpajakan  yang  baru.  Hal  ini  dilakukan  karena undang-undang yang berlaku sebelumnya dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dan  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman.  Kelima  undang- undang tersebut,ialah:
• Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
• UU No 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
• UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
Reformasi  pajak  di  Indonesia  di  mulai  tahun  1983,  yaitu  dengan diperkenalkannya  prinsip self  assessment dalam  menghitung  PPh  (Pajak Penghasilan)  sejak  tahun  1984,  dan  diberlakukannya  PPN  (Pajak  Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak  yang  signifikan  terjadi  lagi  pada  tahun  1994  dan  1997  melalui  paket
4 Budi Santoso Handoyo, ‘Tax Reform Dan Kendalanya’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 7.15 (2000), 183–93 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art14>.
5 Reformasi perpajakan.(2021).Diakses pada 16 November 2021,dari https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/ .
komprehensif  perubahan  atau  penyusunan  baru  undang-undang  perpajakan. Reformasi  1994  dan  1997  ini  masing-  masing  meliputi  4  dan  5  undang-undang dalam bidang perpajakan.
Berdasarkan uraian mengenai  latar  belakang  di  atas   terdapat beberapa permasalahan    yang      dapat      dirumuskan      dalam    penelitian      ini      dan      akan dikemukakan      rumusan      masalah  yaitu  Apa  latar  belakang  terjadinya  reformasi perpajakan dan Apa tujuan dari reformasi perpajakan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  pendekatan kualitatif,  peneliti  melaksanakan  kegiatan  penelitian  yang  diperuntukan  untuk menguasai  secara  mendalam  serta  berorientasi  pada  gejala-gejala  yang  bersifat alamiah. Dengan demikian, sebab orientasi serta karakteristiknya demikian, hingga sifatnya  naturalistik  serta  mendasar  dan  tidak  bisa  dilakukan  di  laboratorium konvensional, melainkan wajib memandang fenomena secara langsung.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Latar Belakang Terjadinya Reformasi Perpajakan
Latar belakang dilakukannya Reformasi Perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, setidaknya terdapat beberapa hal dalam situasi perpajakan nasional pada saat itu yang melatar belakangi adanya tax reform:
a. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikala itu adalah sebagai warisan zaman kolonial Belanda yang pemikiran, dan tujuan yang dibuat  pada  zaman  tersebut  dirasakan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  telah  merdeka  dan  berdaulat  sejak Proklamasi  19  Agustus  1945.  Pada  zaman  kolonial,  pemungutan  pajak semata-mata  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kepentingan  pemerintah penjajahan.  Sedangkan  dalam  alam  kemerdekaan,  pemungutan  pajak dijiwai oleh pancasila dan UUD 1945 untuk kemakmuran bangsa;
Dhestiani Amara Putri : Reformasi Perpajakan...
b. Selain  tidak  sesuai  kehidupan  Bangsa  Indonesia  yang  telah  merdeka  dan berdaulat,  peraturan  pajak  warisan  hindia  belanda  dirasakan  tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi:
c. Performa  instansi  pajak  dan  aparatnya  yang  kurang  baik  sehingga menimbulkan  sikap  masyarakat  apatis  dan  berprasangka  jelek  terhadap pajak.  Baik  karena  sistem  perpajakan  yang  ada  saat  itu  bukan  saja  tidak sesuai  dengan  perekonomian  Indonesia  yang  makin  modern,  tapi  juga sangat  rumit  dan  sukar  dipahami  oleh  pemungut  pajak  maunpun  oleh pembayar  pajak,maupun  sikap  moral  korup  oknum-oknumnya.  Dan berlanjut  pada  jumlah  penerimaan  Pajak  yang  belum  Optimal  dan  bisa dikatakan masih minim sekali terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang masih sedikit  dengan  jumlah  penerimaan  yang  sedikit  pula  terlihat  dari  Jumlah Penerimaan pada tahun anggaran 1983/1984 hanya sebesar Rp 2,3 trilyun. Serta sampai dengan akhir 1983 tax ratio penerimaan pajak dengan produk domestik bruto hanya sebesar 6,35 persen saja. 6
Latar  belakang  terbentuknya  Reformasi  Perpajakan  yakni  karena  UU  yang berlaku pada kala itu (tahun 1983 dan sebelumnya) terbuat dizaman kolonial yang mempunyai landasan, pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang dialami tidak cocok lagi dengan harkat, martabat, hakikat serta jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka serta berdaulat.
Pada  era  kolonial,  pungutan  pajak  sekedar  dimaksudkan  untuk  memenuhi kepentingan pemerintah penjajah, sedangkan dalam alam kemerdekaan, pungutan pajak  dijiwai  oleh  Pancasila  serta  Undang-undang  dasar  1945  serta  merupakan perwujudan  kewajiban  kenegaraan  serta  partisipasi  anggota  masyarakat  dalam pembiayaan negara dn pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dn kemakmuran yang menyeluruh, baik material ataupun spiritual. Sistem perpajakan yang  ada  saat  itu  bukan  saja  tidak  sesuai  dengan  perekonomian  Indonesia  yang semakin  modern,  namun  pula  sangat  rumit  dan  sukar  dipahami  oleh  fiskus  dan
6 Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global (Semarang, 1997).
wajib pajak.
Tampaknya  harapan  Pemerintah  ini  tidaklah  sia-sia  sebab  terbukti  dalam perkembangannya penerimaan pajak terus menjadi dominan. Dalam Repelita VI, dominasi  penerimaan  pajak  kondisinya  telah  terbalik,  yakni  jumlahnya  dua  kali lipat bila dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari migas. Untuk APBN 1994/1995  penerimaan migas Rp 13.537 milyard, sedangkan penerimaan pajak-pajak Rp 46.448,- milyard dan untuk APBN 1995/1996 penerimaan migas Rp  16.055,-  milyard  sedangkan  penerimaan  pajak-pajak  sebesar  Rp  49.174,- milyard. 7

## 2. Tujuan Dari Reformasi Perpajakan
Tujuan  reformasi  perpajakan  merupakan  dalam  rangka  mewujudkan kemandirian bangsa       dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalur lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan.Pemerintah
telah menyadari bahwa
untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa  yang  akan datang kita tidak dapat lagi bergantung pada penerimaaan negara  dari  sumber  minyak  bumi  dan  gas  alam  maupun  utang  luar  negeri.  Oleh sebab itu peningkatan penerimaan pajak merupakan keharusan bagi terpenuhinya kebutuhan dana untuk pengeluaran negara terutama pembangunan.
Reformasi perpajakan hendak mempermudah tercapainya kehendak tersebut.
Tujuan  utama  dari  Reformasi  Perpajakan  adalah  sebagaimana  diuraikan  oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro,yang dikutip oleh : Ali  Kadir,  pada  sidang  Sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada  tanggal  5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam pembiayaan pembangunan  nasional  dengan  jalan  lebih  mengarahkan  segenap  potensi  dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber diluar migas. Untuk membiayai dan
7 Suhardjito,  ‘Reformasi  Perpajakan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Tata Kelola Yang Baik Serta Kemandirian Bangsa’, Lembaran Publikasi  Ilmiah  Pusdiklat  Migas ,  13, 30–39.
Dhestiani Amara Putri : Reformasi Perpajakan...
menjamin berhasilnya Repelita IV, kita tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor migas, melainkan juga dari usaha peningkatan penerimaan pajak (non migas). Guna meningkatkan penerimaan dimaksud dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan Sistem Perpajakan. 8
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  ,  terdapat  5  alasan  mengapa  Reformasi perpajakan perlu dilakukan,yaitu :
1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah
2. Target penerimaan pajak setiap tahun meningkat
3. Jumlah  SDM  tidak  sebanding  dengan  penambahan  jumlah  Wajib Pajak.Kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum
4. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat
5. Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan
Sementara  itu  tujuan  dari  program  Reformasi  Kebijakan  Perpajakan  dan Kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  (sebagai  otoritas  dibidang  pajak  dan  kepabeanan  di  Indonesia), adalah :
1).  Terciptanya sistem perpajakan yang kompetitif, dan
2).   Terciptanya  sistem  perpajakan  yang  sehat,  yaitu  :  cimplicity,  fairness  dn certainty. Untuk itu perlu suatu pedoman reformasi yang baik untu bisa mencapai tujuan  reformasi  diatas,  yaitu  :  a).  dalam  jangka  pendek  adalah  netral  terhadap penerimaan, serta b). dalam jangka panjang adalah posistif terhadap penerimaan. 9
Reformasi pajak ini pula mengubah sistem official assessment – yang ditandai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Sedangkan pada awal tahun dan SKP Rampung pada akhir tahun – mengarah sistem self assessment. Selain karena alasan  efisiensi,  self  assessment  system  pula  diharapkan  mengurangi  kontak langsung antara wajib pajak serta otoritas sehingga menjauhi suap.
Satu  hal  yang  pasti,  reformasi  pajak  sudah  menyelamatkan  kondisi  fiskal Indonesia, paling utama yaitu pada saat sektor migas tidak lagi dapat diharapkan
8 Suhardjito.
9 Suhardjito.
selaku  penopang  pendapatan  negara.  Reformasi  pajak  1984  pula  menyebabkan perubahan atas struktur penerimaan perpajakan di Indonesia.
Pertama,  meningkatnya  peran  PPN  selaku  money  machine.  Berbeda  dengan sistem pajak penjualan, PPN yang tidak menyebabkan cascading  effect dianggap lebih  netral  serta  less  distortive.  Dengan  demikian,  pihak  yang  tadinya ‘bersembunyi’ serta tidak patuh di bawah rezim PPn, memiliki kesukarelaan untuk berpartisipasi.
Kedua, meningkatnya penerimaan dari PPh. Sistem PPh didesain lebih modern, adil, serta berkepastian hukum. Selaku ilustrasi, tarif PPh disederhanakan dengan hanya tiga lapisan pemasukan.
Dari sisi administrasi pemungutan serta menjamin kepatuhan, pemerintah juga memperkenalkan  terdapatnya  sistem  pajak  final  serta  mekanisme  potong/pungut (withholding tax) yang pada 1990-an kembali diperluas. 10
Menyimpulkan  alasan-alasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  reformasi perpajakan  dilakukan  karena  seperti  layaknya  peraturan  pada  umumnya diberlakukan, peraturan perpajakan merupakan sebuah landasan atau fondasi yang sangat  berpengaruh  dalam  menentukan  arah  kebijakan  pemerintah  dalam perpajakan.
Dengan adanya landasan yang kuat, yang berupa data dan informasi basis pajak yang  handal  serta  pemetaan  kepatuhan  pajak,  diharapkan  peraturan  perpajakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Karena landasan tersebut merupakan modal utama untuk menentukan arah masa depan strategi perpajakan. 11

## D. PENUTUP
Pajak  merupakan  sumber  terutama  penerimaan  negara,  maka  oleh  sebab  itu, reformasi pajak wajib dilaksanakan secara objektif dengan target serta sasaran yang jelas. Reformasi pajak pula wajib mencermati aspek keadilan, daya saing ekonomi di  dalam  negeri  maupun  dengan  negara-negara  pesaing,  kelancaran  serta
10 Tinta  Emas  Reformasi  Pajak  (1984-1997),  diakses  pada  21  November  2021  ,  dari https://news.ddtc.co.id/tinta-emas-reformasi-pajak-1984-1997-23268?page_y=0 .
11 Reformasi Pajak di Indonesia. Diakses pada 21 November 2021 , dari https://indopajak.id/reformasi-pajak-di-indonesia/ .
Dhestiani Amara Putri : Reformasi Perpajakan...
kemudahan  dalam  penerapannya,  dan  dengan  bayaran  yang  efektif.  Reformasi pajak tahun 1983, tahun 1994, serta tahun 1997 pada umumnya dinilai sukses serta leluasa  dari  muatan  politik.  Sejalan  dengan  angin  reformasi,  seyogyanya Pemerintah tidak perlu menonjolkan campur tangannya.Bagaimana supaya metode tersebut  bisa  tercapai,  perumusannya  hendak  diserahkan  kepada  Lembaga  yang benar-benar independen (pemerintah telah menunjuk Ketua Badan Analisa Fiskal departemen  Keuangan).  Merekalah  yang  secara  obyektif  hendak  menyaring  dan memformulasikan seluruh masukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Miyasto.  1997. Sistem  Perpajakan  Nasional  Dalam  Era  Ekonomi  Global . Semarang.
Soemitro,  Rochmat.Sugiharti,  Dewi  Kania.  2004. Asas  Dan  Dasar  Perpajakan . Edited by Aep Gunarsa. Kesatu. Bandung: PT.Refika Aditama.

## 2. Artikel Jurnal Online
Handoyo, Budi Santoso. 2000. “Tax Reform Dan Kendalanya.” Jurnal Hukum 15,
183–93.
Ngadiman.  2008.  “Modernisasi  Dan  Reformasi  Pelayanan  Perpajakan.” Miips 7,
165–75.
Pertiwi,Rizka  Novianti.Azizah,Devi  Farah.Kurniawan,  Bondan  Catur.  2014. “Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Dan  Bangunan.” Jurnal Perpajakan 3, 1–7.
Suhardjito.  n.d.  “Reformasi  Perpajakan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kepatuhan Wajib  Pajak,  Tata  Kelola  Yang  Baik  Serta  Kemandirian  Bangsa.”
Lembaran Publikasi Ilmiah Pusdiklat Migas 13, 30–39.

## 3. Sumber di Website
“Reformasi  Pajak  Di  Indonesia.”  n.d.  Accessed  November  21,  2021. https://indopajak.id/reformasi-pajak-di-indonesia/
“Reformasi Perpajakan.” 2021. 2021. https://www.gramedia.com/best-seller/cara- menulis-daftar-pustaka/
“Tinta  Emas  Reformasi  Pajak.”  n.d.  Accessed  November  21,  2021. https://news.ddtc.co.id/tinta-emas-reformasi-pajak-1984-1997- 23268?page_y=0