## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014
Meida Anggraeni Setyowati 1 , Endang Larasati 2

## Abstract
Rural Infrastructure Development Program (PPIP) strives to establish and improve the  quality  of  people's  lives,  either  individually  or  in  groups  through  participation  in solving  various  problems  related  to  poverty,  women's  empowerment  and  village  left behind in an effort to improve the quality of life, independence and prosperity. Location of Rural Infrastructure Development Program (PPIP) spreads in 29 provinces, targeting locations  follow  the  provisions  Minister  Decree  of  Public  Works  with  Public  Works Minister's  decision  regarding  the  determination  target  villages  of  Rural  Infrastructure Development  Program  (PPIP).  Which  is  basically  establishes  village  recipients  list  of programs  then  called  as  Rural  Target  of  Rural  Infrastructure  Development  Program (PPIP). The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Rural  Infrastructure  Development  Program  (PPIP)  in  Temanggung  District;  and analyzes  factors  that  support  and  inhibit  the  success  of  the  Rural  Infrastructure Development Program (PPIP) in TemanggungDistrict. The driving factors of this policy is  good  communication  and  disposition  of  Rural  Infrastructure  Development  Program (PPIP) from implementor namely Public Works Department of Temanggung to the public as the program implementers i.e. Getas rural communities. While the inhibiting factors are  affected  by  a  lack  of  human  resources  i.e.  the  number  of  employees  who  are considered insufficient to handle the number of programs in a relatively time together. Another inhibiting factor is the structure of bureaucracy, namely the division of duties and  functions  of  officials  and  employees  with  each  other,  cross  over  the  fieldoften occurred. Besides that, the prominent barriers which felt by rural communities is basic usage  per  sub-district  as  the  main  indicator  of  the  disbursement  of  funds  by  terms  or gradual  disbursement  system.  According  to  the  name  of  this  policy,  namely  Rural Infrastructure  Development  Program  (PPIP),  the  basis  for  the  disbursement  of  funds should  be  per  village,  so  that  the  implementation  of  the  program  can  be  run  more effectively.
Keywords: Implementation,  Policy,  Rural  Infrastructure  Development  Program (PPIP)
1 Konsultan Kebijakan Publik, Kabupaten Temanggung
2 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DIALOGUE

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  ditandai  dengan  ketidakmerataan  dan ketimpangan  pembangunan  terutama  pembangunan  di  daerah  perdesaan.  Sedangkan sumber daya alam perdesaan merupakan aset  yang sangat berharga dan strategis untuk menjamin  kelestarian  mata  pencaharian  masyarakat  perdesaan  yang  menunjang perekonomian  masyarakat.  Kabupaten  Temanggung  merupakan  salah  satu  Kabupaten yang mengalami dampak diberlakukannya UU no 32 tahun 2004 yang mana pelaksanaan pembangunan  perdesaan  melibatkan  tiap  level  pemerintahan  dimulai  dari  pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
PPIP  di  Kabupaten  Temanggung  dimulai  tahun  2010,  Maksud  dari  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yaitu sebagai upaya mendukung percepatan penanggulangan  kemiskinan  dan  memperkuat  implementasi  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  ( good  governance ).  Sedangkan  tujuan  dari  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin,  hampir  miskin,  dan  kaum  perempuan,  termasuk  kaum  minoritas  terhadap pelayanan infrastruktur  dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat  dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kurun waktu 5 tahun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) masih  ada  beberapa  desa  yang  relatif  rendah  belum  mendapatkan  bantuan  secara maksimal. Dari segi pertumbuhan ekonomi pembagian bantuan Program Pembangunan Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  di  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Temanggung, Kecamatan Temanggung termasuk kecamatan yang maju dan berbanding terbalik dengan Kecamatan  Kaloran  yang  cenderung  relatif  tertinggal.  Kurangnya  ketersediaan infrastruktur  yang  memadai,  terutama  di  daerah  perdesaan  yang  berdampak  pada perekonomian  masyarakat  perdesaan.  Program  pemerintah  dalam  meningkatkan pembangunan  infrastruktur  di  perdesaan  yaitu  Program  Pembangunan  Infrasruktur Perdesaan  (PPIP).  Program  Pembangunan  Infrasruktur  Perdesaan  (PPIP)  berupaya menciptakan  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  baik  secara  individu maupun kelompok melalui partisipasi masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan terutama pembangunan didaerah perdesaan  masih  ada  ketimpangan  pembangunan  di  kecamatan  di  Kabupaten Temanggung,  terlihat  masih  ada  kecamatan  yang  tergolong  maju  mendapatkan  lebih

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
banyak bantuan dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sedangkan di kecamatan  yang  relatif  tertinggal  mendapatan  sedikit  bantuan  dari  pemerintah. Pembagian  desa  sasaran  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  di Kabupaten  Temanggung  tidak  merata  terlihat  beberapa  kecamatan  yang  pertumbuhan ekonominya  rendah  masih  belum  mendapat  bantuan  secara  maksimal.  Untuk  itu  perlu dikaji  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  Program  Pembangunan  Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Temanggung hal ini terkait dengan sesuai atau tidaknya pelaksanaan  program  dan  faktor  yang  mendorong  dan  menghambat  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  dalam  penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2014”.
Metode Penelitian

## Jenis penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  yang  diambil  adalah  Implementasi  Kebijakan  Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2014.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Dinas yang menjadi lokasi penelitian  adalah  Dinas  Pekerjaan  umum  di  jalan  Pahlawan  No.  21  Kabupaten Temanggung.

## Fenomena Pengamatan
Fenomena yang diamati dalam penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Program  Pembangunan  Infratruktur  Perdesaan  (PPIP)  di  Kabupaten  Temanggung  dan fenomena  yang  timbul  dalam  penelitian  ini  yang  mendukung  dan  menghambat  pada implementasi Program Pembangunan Infratruktur Perdesaan (PPIP).

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
melalui wawancara. Dan data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui dokumen-dokumen.

## Pemilihan Informan
Pengambilan informan dilakukan dengan pertimbangan pada kebutuhan data yang ingin  diperoleh  yang  mengacu  pada  permasalahan  yang  digarap  dalam  penelitian  ini. Jumlah masyarakat yang akan dijadikan informan dalam penelitian adalah menggunakan teknik purposif.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  utama  dalam  penelitan  ini  adalah  peneliti  sendiri,  peneliti  melakukan perencanaan, pelaksanaan dan melakukan laporan hasil penelitian. Sedangkan alat yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pedoman  wawancara,  pedoman  observasi  dan pedoman penilaian dokumen yang dilengkapi alat perekam (kamera dan tape recorder) dan alat pencatat lain yang diperlukan selama wawancara atau observasi berlangsung.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Selanjutnya  dalam  analisis  data penilis menggunakan teknik taksonomi karena pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada  implementasi  Program  Pembangunan  Infratruktur  Perdesaan  (PPIP)  dengan menggunakan  4  variabel  yang  dijabarkan  dalam  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan struktur birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam teori Edward III.

## PEMBAHASAN

## Standar Isi
Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  mengikuti arahan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Satuan  Kerja  Pemerintah  Provinsi sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## Aktor Yang Terlibat
Sebagai aktor pelaksana program masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum terlibat langsung  dalam  pelaksanaanya.  Dari  tahap  awal  yaitu  musyawarah  desa  untuk memberikan  pengarahan  tentang  alur  pelaksanaan  program  dengan  awal  pembentukan Organisasi Masyarakat setempat untuk penanggung jawab pelaksaan program.

## DIALOGUE

## Prosedur
Prosedur  program  ini  seperti  kebijakan  top-down,  dengan  terbitnya  Surat Keputusan  (SK)  Menteri  Pekerjaan  Umum  yang  menginstruksikan  pemberian  bantuan untuk daerah-daerah sasaran tertentu. Akan tetapi terdapat faktor eksternal yaitu politik, yang  mempengaruhinya. Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP) merupakan program aspirasi dari anggota DPR pusat.
Faktor  Pendorong  dan  Penghambat  Implementasi  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

## Komunikasi
Komunikasi  dalam  implementasi  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan (PPIP) berjalan dengan  baik.  Komunikasi adalah salah satu  kunci  keberhasialan dalam sebuah program. Dengan komunikasi yang baik antara implementor dengan masyarakat program akan dapat tercapai sesuai dengn tujuan bersama.

## Sumber daya
Sumberdaya,  masalah  yang  mendasar  dalam  aspek  sumber  daya  kepegawaian adalah jumlah pegawai yang tidak memadai untuk diberikan tambahan beban pekerjaan. Sumber daya finansial yang mengalami masalah dalam pencairan dana bantuan.

## Disposisi
Masyarakat  memberikan  tanggapan yang  positif  terhadap  program  ini,  dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Namun untuk selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan, supaya sistem produk kebijakan ini dapat lebih efektif mencapai sasaran Struktur birokrasi
Pada saat pelaksanaan, terbentur dengan sejumlah pelaksanaan program-program baru atau program  yang  lain, sehingga tidak sesuai  dengan hasil rapat.  Masalah hanya terdapat  pada  tidak  sesuainya  tupoksi  pejabat  dan  pegawai  dengan  pekerjaan  yang dijalankan.
Faktor  Penghambat  Implementasi  Program  Pembangunan  Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Temanggung.

## Sumber Daya
Jumlah  pegawai  yang  dianggap  tidak  mencukupi  untuk  menangani  sejumlah program dalam waktu yang relatif berdekatan, adanya perubahan aturan internal KPPN

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang hanya memperbolehkan pencairan dana lebih terbatas yaitu bagi enam desa per hari, dan pencairan dana untuk pekerjaan fisik di tingkat desa yang menggunakan sistem termin (per tahap pekerjaan) namun dengan dasar indikator per Kecamatan.

## Struktur Birokrasi
Pembagian tugas pokok dan fungsi antara pejabat dan pegawai  yang satu dengan yang  lain,  sering  terjadi  lintas  bidang.  Selain  itu,  terdapat  ketidaksesuaian  antara kebutuhan  infrastruktur  desa  dengan  data  yang  terdapat  dalam  pedoman  juklak  dari Pemerintah. Hambatan terakhir dalam aspek ini, dirasakan oleh pihak Pemerintah Desa mengenai adanya aturan (SOP) yang mewajibkan dana untuk operasional, hanya senilai 5 persen dari total bantuan 250 juta. Dengan kasus yang dialami Desa Getas yaitu rapat sejumlah  48  kali,  anggaran  senilai  5  juta  tidak  mencukupi  pemenuhan  kebutuhan, sehingga pihak Pemerintah Desa mengeluarkan dana tambahan dari kas desa.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Temanggung pada tahun 2010-2014  sudah  di  implementasikan  dengan  baik.  Terlihat  dalam  Program Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  di  desa  Getas  Kecamatan  Kaloran  telah mencapai  tujuan  Program  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  diantaranya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan dalam program tersebut. Untuk yang  pertama  yaitu  Pengentasan  kemiskinan  dengan  cara  menunjang  perbaikan perekonomian masyarakat desa Getas. Berupa pembangunan jalan yaitu rabat beton yang sehari-hari  digunakan  masyarakat  untuk  pergi  kesawah,  ke  pasar  untuk  menjual  hasil penennya, pergi bekerja dan sebagaianya menjadi lebih efisien.

## Rekomendasi
Dari deskripsi mengenai hambatan-hambatan yang menonjol dalam pelaksanaan Program Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  di  Kabupaten  Temanggung,  diperoleh analisa untuk rekomendasi yaitu:
1) Dari aspek Sumber Daya, penambahan pegawai pada sub bagian cipta karya agar mempermudah  dalam  menjalankan  tugas  sehingga  pegawai  yang  mengampu program  yang  diberikan  dapat  bekerja  secara  maksimal.  Selain  itu  hambatan

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
menonjol  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  desa  adalah  penggunaan  dasar  per Kecamatan sebagai indikator utama pencairan dana dengan sistem pencairan termin atau bertahap. Berdasarkan nama dari kebijakan ini  yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), seharusnya dasar untuk pencairan dana adalah per desa, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, saat ini terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pasal 1 ayat 12 dijelaskan adanya dukungan pemberdayaan masyarakat desa dari  Pemerintah  Pusat.  Dengan  perubahan  indikator  dasar  dari  per  Kecamatan menjadi  per  Desa,  merupakan  salah  satu  wujud  serius  dari  Pemerintah  Pusat menjalankan amanat Undang-Undang tersebut.
2) Dari aspek Struktur Birokrasi, hambatan paling menonjol yang dikemukakan oleh pihak pemerintahan desa, terutama dalam konteks ini adalah Desa Getas, yaitu nilai dana  operasional  yang  digunakan  untuk  rapat  di  desa,  yang  diambil  dari  dana bantuan 250 juta, sebesar 5 persen, dianggap sebagai kendala program ini, karena tidak  mencukupi  kebutuhan  operasional  rapat  sebanyak  48  kali.  Dengan  adanya kasus  seperti  ini,  seharusnya  terjadi  evaluasi  secara  struktur  anggaran  dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, sebagai pihak yang  bertanggungjawab  atas  terlaksana  dan  kelancaran  PPIP,  dengan mengalokasikan  sebagian  APBD  Kabupaten  dan  Provinsi  untuk  membiayai operasional pelaksanaan serta merubah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dicantumkan  dalam  buku  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), sehingga masyarakat desa tidak perlu mengurangi dana bantuan pembangunan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik (Edisi revisi VI), PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Dunn,  William.  N,  2003, Analisis  Kebijakan  Publik, PT.  Hanindita  Graya  Widya,
Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2008, Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Islamy, M. Irfan, 2004, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Sinar Grafika,
Jakarta.
Moleong,  Lexy.  J,  2009, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Nazir, Moh, 2005, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Subarsono, A. G, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono, 2007, Statistik Untuk Penelitian , Alfabeta, Bandung.