## KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN
MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN 
M. Sidi Ritaudin

## Abstrak
Pemikiran  paternalistik  yang  bertumpu  pada  seorang  tokoh  dan ideolog  sangat  kuat  dipegang  oleh  Ikhwanul  Muslimin,  loyalitas terhadap penguasa,  baik  itu  penguasa  negara  atau  pun  penguasa pemerintahan  merupakan  keniscayaan,  di  mana  rakyat  harus patuh  pada  pemimpin.  Tantangan  terhadap  sekularisasi  dan dominasi  Barat  menambah  amunisi  spiritual  bahwa  Islam  itu ya’lu  wala  yu’la  ‘alaih  yang  ha rus  ditegakkan  dan  tidak  perlu meniru  Barat.  Hal  ini  membenarkan  bahwa adanya radikalisme Islam  politik  dalam  negara  sudah  pasti  muncul  dengan  setting sosiologis  yang  berusaha  merujuk  pada  corak  penafsiran  ajaran- ajaran  tradisional,  di  hadapan  sains  yang  membawa  sekularisasi. Sebagai  diketahui,  bahwa  konsep  pembagian  kekuasaan  menjadi tiga;  eksekutif,  judikatif  dan  legislatif,  sebagai  fenomena  baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock dan Moutesquie, pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan  praktek  feodalisme  dan  menjadikan  rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis).

## Kata  Kunci  :  Kekuasaan  Negara, Kekuasaan  Ekskutif,  Ideologi Ikhwanul Muslimin

## Pendahuluan
Simon  Petrus  L., dalam  bukunya, Petualangan  Intelektual, yang diterbitkan  oleh  Kanisius  Yogyakarta  mengatakan  bahwa,  Organisasi
 Tulisan  ini  diturukan  dari  hasil  penelitian  individu  M.  Sidi  Ritaudin (penulis)  dengan  judul Kekuasaan  Negara  Menurut  Pandangan  Politik  Ikwanul Muslimin  :  Kontribusi Pemikiran  Terhadap  Sistem  Demokrasi  Indonesia  Diajukan Kepada  Lembaga  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP2M)  IAIN Raden  Intan  Lampung yang Dibiayai  Dari  Dana  Penelitian  Dipa Tahun  Anggaran 2013
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Pergerakan  Ikhwanul  Muslimin  di  dunia  Islam mengalami  pasang  surut, menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  kaum  Muslimin,  terutama pascatragedi 11 September 2001, yaitu dengan runtuhnya gedung World Trade  Center  (WTC)  di  New  York  Amerika  Serikat,  dengan  Al-Qaedah yang  dijadikan  kambing  hitamnya,  dan  juga  disebut-sebut  ideologi Ikhwanul  Muslimin  yang  mendasarinya,  sehingga  diklaim  sebagai terorisme global.  Terlepas dari hal itu semua, menarik dikaji lebih jauh pernyataan  spektakuler  yang  dikemukakan  oleh  Dr.  Muhammad  Sayyid Al-Wakil,  bahwa  pada  abad  14  Hijriyah  ada  jamaah  Islam  terbesar  di dunia,  yang  bernama  Ikhwanul  Muslimin  yang  lahir  di  Mesir  yang menjadi icon perubahan di dunia Islam.
Perubahan  itu,  dalam  konteks  pengkajian  pemikiran  modern, mungkin  dimulai  dari  sistem  kekuasaan.  Kekuasaan  negara  (Islam), secara  konsepsional  modern,  ada  lima,  yaitu: tanfîdziyah (eksekutif), tasyrî’iyah (legeslatif),  qhadâiyah (yudikatif),  kekuasaan  kontrol  dan evaluasi,  dan  kekuasaan  moneter. 1 Rancangan  konstitusi  baru menyebutkannya  sebagai  “tugas  negara”.  Ikhwan  telah  menetapkan bahwa  karena  sistem  parlementer  konstitusional  adalah  sistem  yang sesuai  dengan  sistem  pemerintahan  di  Islam,  maka  menjadi  suatu keharusan  jika  dilakukan  pemisahan  antara  berbagai  kekuasaan  itu  dan pembatasan fungsi masing-masingnya.
Konsep  kekuasaan  negara  yang  terpisah  ini  agaknya  memiliki beberapa  persamaan  dengan  konsep  kekuasaan  negara  dengan  sistem demokrasi  Pancasila  di  Indonesia.  Mengkaji  dan  menggali  konsep kekuasaan  negara  yang  telah  diformulasikan  oleh  Ikhwanul  Muslimin memilki  relevansi  dalam kerangka  menemukan  rumusan  kontribusi  bagi demokrasi  Indonesia  (mayoritas  penduduk  Muslim)  yang  tidak  identik dengan kekuasaan negara Islam.
Artikulasi  nilai  Islam  agaknya  menjadi  dasar  pemikiran  para aktivis muslim beraliran substansial, berseberangan dengan mereka yang beraliran  fundamental  yang  meniscayakan  Islam  sebagai  asas  negara
1 Abdul  Qadir  Auda, Al- Islam  wa  Audha’una  As -Siyasiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th), h. 243.
yang tidak bisa ditawar-tawar karena Islam merupakan ajaran yang kâffah untuk  Ideologi way  of  life.  Sementara  pada  spektrum  yang  lain  adalah kelompok liberal yang lebih condong kepada pemikiran sekularistik yang tidak mengaitkan sama sekali urusan agama dengan masalah kenegaraan.
Tampilnya  gerakan  organisatoris  Ikhwanul  Muslimin  di  pentas politik  Mesir,  didasari  oleh  dua  faktor  penting; pertama, peralihan  dari alam  pemikiran  ke  dalam  gerakan  yang  terorganisir,  artinya  ke  dalam bentuk  tindakan  yang  kongkrit  secara  nyata; kedua, penolakan  terhadap pemikiran  reformis  yang  berkembang  sebelumnya.    Hasan  Al-Banna menyatakan  bahwa  al-Afghani,  Abduh  dan  Rasyid  Ridha  adalah  produk zaman  liberal  dan  tindakan  politik  mereka  adalah  tindakan  politik perorangan,  tidak  dalam  kerangka  organisasi.  Pada  waktu  yang  sama, Hasan  Al-Banna  memperkenalkan  organisasinya  sebagai  pewaris  unsur- unsur  konstruktif  dalam  pemikiran  Sunni  dan  melukiskannya  sebagai “ risalah  salafiyyah ”,  jalan  taswuf  sunni,  sistem  politik,  tim  olah  raga, masyarakat  ilmiyah  dan  budaya,  aktivitas  ekonomi  dan  pemikiran masyarakat. 2
Ada  di  antara  pemikir  yang  mengatakan  bahwa  kemunculan organisasi  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  yang  dipimpin  oleh  Hasan  Al- Banna  sebagai  reaksi  terhadap  dihapuskannya  khilafah  di  Turki  tahun 1924  (romantisisme kekhilafahan  dalan  Islam).  Meskipun  faktor  pemicu lahirnya gerakan ini adalah sebagai akibat dari adanya konflik kekuasaan di  Mesir  antara  partai  al-Wafd  dan  partai  Liberal  Konstitusionalis, perdebatan  politik  telah  bmembawa  percekcokan  dalam  menghadapi Inggris setelah revolusi 1919, adanya kecenderungan murtad dan nihilism yang  melanda  dunia  Islam  dan  serangan  terhadap  tradisi  dan  kaum ortodoks yang semakin menguat kala itu. 3
Idealitas  politik  Islam  yang  dipraktikkan  dalam  negara  Madinah oleh Ra sulullah SAW dan para Khulafa’urrasyidin serta Umar bin ‘Abdul ‘Aziz,  paling  tidak  dapat  diidentifikasi  sebagai  berikut  : pertama, kesederhanaan dan kbersahajaan. Kedua, kejujuran yang akan membawa
2 Lihat, Johannes dan Heijir (red.), Islam Negara dan Hukum, (Jakarta : Seri INIS XIV, 1993), h. 53.
3 Lihat, Johannes dan Heijir (red.), Islam Negara dan Hukum, (Jakarta : Seri INIS XIV, 1993), h. 52. Lihat juga, Harun Nasution (Ketua Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992), h. 412.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
negara kepada kondisi aman dan tentram, ketiga, keadilan dan kebenaran yang  secara  prinsip  harus  dipegang  erat-erat  untuk  mengendalikan negara, keempat, pembasmian  fiodalisme,  karena  hal  ini  dapat  merong- rong  kedaulatan  negara. 4 Sejalan  dengan  pemikiran  idealisme  politik Islam  ini,  Ikhwanul  Muslimin  mendasarkan  gerakan  mereka  pada pemikiran sebagai berikut :
1. Islam pada dasarnya  adalah suatu sistem yang komplit dan integral dan  merupakan  tahap  akhir  dalam  perjalanan  kehidupan  dalam berbagai seginya.
2. Islam  bersumber  pada  dua  pokok  ajaran,  yaitu  al- Qur’ân  dan Sunnah 5
3. Islam  cocok  untuk  diterapkan  pada  setiap  tempat  dan  waktu kapanpun.
Bertitik  tolak  dari  pemikiran  tersebut,  Hasan  Al-Banna berpendapat bahwa kaum muslimin seluruhnya telah alpa dan berdosa di hadapan  Allah  SWT  karena  mereka  tidak  menegakkan  syrai’ah  Isla m. Kegagalan  ini  tidak  hanya  dianggap  kegagalan  kaum  muslimin  semata, melainkan  kegagalan  seluruh  umat  manusia.    Di  sini  terlihat  bahwa Hasan  Al-Banna  memandang  bahwa  agama  dan  negara  bersifat  integral yang  tidak  dapat  dipisahkan, addîn  huwa  addawlah, yang menjadi semboyan,  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  program  nyata perserikatannya  ke  dalam  pandangan  sosial,  politik,  ekonomi  dan kebudayaan yang berkaitan dengan aktivitas dan perserikatan tersebut.
Pada  sisi    lain,  informasi  secara  komprehensif  tentang  Ikhwanul Muslimin  sebagai  gerakan  formalisasi  Islam  dalam  politik,  ternyata belum  sebanding  dengan  nama  besarnya.  Akibatnya  penafsiran  yang beragam  tentang  gerakan  ideologisasi  politik  (Islamisasi  politik)  sulit
4 Lihat  pemaparan  secara  luas  pada  Rohadi  Abdul  Fatah, Meniti  Jalan Kearifan  Politik  Umar  bin  Abdul  Aziz  Perjuangan  Idealisme  Politik  Islam  dalam Praktik, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 7-9.
5 Ikhwanul  Muslimin,  adalah  sebuah  gerakan  Islam  yang  aktif mempromosikan  dan  menerapkan  ajaran  agama  berdasarkan  al- Qur’ân  dan  Sunnah secara ketat dalam kehidupan umat. Lihat, Harun Nasution (Ketua Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1992), h. 411.
untuk  dihindari,  termasuk  berbagai  stigma  yang muncul,  baik  di  dunia Islam  maupun  di  kancah  Internasional.  Atas  dasar  inilah  penelitian  ini menjadi  lebih  signifikan  untuk  melihat  model  kegigihan  perjuangan mereka  dalam  menegakkan  syari’ah  Islam  dalam  semua  lini  kehidupan, terutama dalam kehidupan politik.
Ideologi  Politik  Ikhwanul  Muslimin  berpegang  pada  prinsip; Islam adalah al-Dîn wa al-Dawlah dapat dipahami bahwa fungsionalisasi agama  dalam  negara  merupakan  suatu  keniscayaan.  Penerapan  syari’ah Islam  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing-masing pemimpin  dan  rakyat  (kaum  muslimin).  Umat  Islam  mencakup  kaidah kebangsaan  dengan  segenap  keluasannya,  yang  meliputi  semua  umat Islam,  kemudian  umat  menyerahkan  kekuasaan  kepada  pemimpin. Dengan  begitu  dia  menjadi  wakil  dari  umat  dalam  segala  aspek perbuatannya.
Dengan  peranan  kepemimpinan  wakil  dari  umat  tersebut,  rakyat menyerahkan  pekerjaan  dan  tugas  kepada  para  menteri,  gubernur, pejabat, hakim dan lain-lainnya, sehingga terbentuk suatu kepemimpinan yang  menggambarkan  secara  riil  tentang  kehidupa n  politis  dan  syari’ah Islam.  Masing-masing  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang harus  dilaksanakan  di  bawah  aturan  tertentu  bagi  umat  Islam,  sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibuat, yang puncak tujuannya ialah berbakti kepada syari’ah Islam.
Seluruh  umat  harus  bertanggung  jawab  atas  diterapkannya syari’ah  Islam  dalam  negara.  Islam  meiliki  umat  yang  mengembannya dan  harus  memiliki  kekuasaan  untuk  menjaganya.  Umat  dan  pemimpin berada  pada  posisi  yang  sama  memberi  satu  jaminan  tanggung  jawab, men inggikan  satu  kalimat,  yaitu  tanggung  jawab  menegakkan  syari’ah Allah  di  muka  bumi  dan  meninggikan  kalimatnya,  even  melalui perwakilan di parlemen, pemerintahan atau peradilan.
Para penguasa, merupakan simbol dawlah dan tampuk kekuasaan. Mereka  dapat  meletakkan  kekuatan  dan  kekuasaan  di  belakang  tuntutan penerapan  syaria’t  Islam,  mereka  dapat  berbuat  lebih  banyak  dan  lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Sementara setiap anggota masyarakat harus  meyakini  tujuan  yang  tinggi  ini  dan  mengerahkan  potensi  dirinya untuk  tujuan  itu.  Karena  itu  harus  diketahui  kewajiban  dan  tanggung
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
jawab pemimpin terhadap umat, baik secara individu maupun sosial, dan apa pun hak yang harus diterima pemimpin atas umat, apa kewajiban dan tanggung  jawab  rakyat,  apa  hak-hak  yang  diterimanya  di  bawah lindungan syari’ah Islam yang adil.
Mendirikan  negara  merupakan  tugas  suci  keagamaan,  dan  salah satu  perangkat  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah.  Sebagai  seorang mujahid  Ikhwân  al-Muslimîn,  Sayyid  Quthb  berpandangan  bahwa membentuk  negara  Islam  merupakan  tugas  pokok  Ikhwân  al-Muslimîn, masalahnya,  secara  ideologis,  kegiatan al-amr  bi  al- ma’rûf  wa  al -nahiy ‘an  al -munkar seperti  diterangkannya  dalam  kitab tafsirnya Fî  zhilâl  al- Qur’ân , tidak akan dapat berjalan efektif tanpa peranan negara.

## Kekuasaan Negara Menurut Ikwanul Muslimin
Kekuasaan  negara  yang  bertumpu  pada  satu  tangan,  akan mengakibatkan  sang  penguasa  (raja  atau  khalifah  atau  presiden  dan  apa pun  istilahnya)  berpotensi  besar  untuk  menyalahgunakan  kekuasaannya. Maka  teori  politik  menawarkan  adanya  pemisahan  kekuasaan  menjadi pembagian kekuasaan, seperti adanya konsep trias politica, yaitu sebagai konsep normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada  orang  yang  sama  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  pihak  yang  berkuasa.  Dengan  demikian  diharapkan  hak-hak  azasi warga negara lebih terjamin. 6
Ikhwanul  Muslimin  menegaskan  bahwa  kekuasaan  negara  atau kekuasaan  politik  adalah  hal  yang  memikirkan  tentang  persoalan- persoalan internal maupun eksternal umat. 7 Secara inter-nal politik berarti
6 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, (Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 151.
7 Antony  Black  menegarai  bahwa  untuk  mewujudkan  umat  (komunitas) Islam  yang  berlandaskan  wahyu  Tuhan,  maka  umat  harus  memiliki  kekuasaan politik,  dan  untntuk  mewujudkan  kekuasaan  politik  mesti  menjadi  upaya  bersama dengan  menghimpun  masyarakat  yang  berdedikasi  pada  satu  tujuan  yaitu mewujudkan sistem yang benar. Lihat, Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari
mengurus  persoalan  pemerintahan,  menjelaskan  fungsi-fungsinya, merinci  kewajiban  dan  hak-haknya,  melakukan  pengawasan  terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Namun demikian, sering kali  terjadi  bahwa  penguasa  yang  telah  mabuk  kekuasaan  sering menganggap  kritik  sebagai  tindakan  pengkhianatan,  karena  dalam bayangan diri penguasa itu telah menjadi personifikasi dari kebenaran itu sendiri. 8 Oleh karena itu, soal ketaatan kepada penguasa hasil konsensus ini,  Rasulullah  SAW  bersabda  :  “ Barang  siapa  yang  melepaskan pegangan tangannya dari taat maka Allah SWT menjumpainya pada hari kiamat  dengan  tanpa  hujah  baginya.  Dan  siapa  yang  mati  dan  tidak melaksanakan baiat, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah”. 9
Mencermati  bunyi  hadits  di  atas,  agaknya  menunjukkan  bahwa Rasulullah SAW menegaskan akan pentingnya sebuah sistem kekuasaan dalam suatu komunitas. Kiranya dari sinilah titik tolak akan keniscayaan adanya  sebuah  institusi  negara  sebagai  suatu  keperluan  dasar  dalam sistem masyarakat. 10 Keniscayaan manusia hidup dalam suatu komunitas didukung  oleh  pendapat  Ibnu  Sina,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridawan Sayyid,  bahwa  manusia  tidak  akan  dapat  berdiri  dengan  aturannya sendiri,  kecuali  bersekutu  dengan  komunitas  sejenisnya,  dan  manusia wajib  untuk  berinteraksi  secara  adil  dalam  pengawasan  syara’  yang teratur oleh keistimewaan syâri’ dengan hak dan ketentuan. 11
Secara  internal,  mengapresiasi  kekuasaan  politik  bagi  Ikhwanul Muslimin  merupakan  suatu  keniscayaan,  agaknya  hal ini  sejalan  dengan pandangan  politik  para  aktivis  muslim  Indonesia.  Karena  pemikiran  ini
Masa  Nabi  Hingga  Masa  Kini, Penerjemah  Abdullah  Ali  &  Maria  Ariestyawati, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 575-576.
8 A.  Rahman  Zainuddin, Pokok-Pokok  Pemikiran  Islam  dan  Masalah Kekuasaan  Politik,  dalam  Aneka  Pemikiran  tentang  Kuasa  dan  Wibawa, (Jakarta  : Sinar Harapan, 1984), h. 194.
9 Imam  Muslim, Sahih  Muslim, Juz  3,  (Baeirut  :  Dar  Ehya  al-Turats  al- Arabi, t.th), h. 1478, Hadits no. 1851.
10 Ibrâhîm al-Ubâdî, Jadaliyât al-fikr al-Islâmi al- Mu,’âsir, (Lebanon : Dâr al-Hâdi, 2001), h. 49.
11 Ridwan  Sayyid, al-Ummah  wa  al- Jamâ’ah  wa  al -Sultah,  Dirâsât  fî  al- Fikr al-siyâsi al-Arabi al-Islâmi, cet I, (Dâr Iqra, 1984), h. 180-181.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
mendorong  intelektual  muslim  pasca  Orde  Baru  untuk  memasuki lembaga  eksekutif  dan  birokrasi  umumnya. Hal  ini,  kata  Agussalim Sitompul  merupakan  langkah  yang  diambil  para  intelektual  Islam  yang didukung  legitimasi  historis.  Lebih  jauh  dijelaskan  bahwa  jika  tidak dilakukan  maka terjadi kerugian besar yang akan menimpa umat Islam. Karena  keterlibatan  dalam eksku-tif  dan  birokrasi  itu  merupakan  modal dasar  dalam  membangun  masyarakat  dan  bergerak  di  bidang  pemikiran sebagai  suatu  hal  yang  startegis  dan  merupakan  setengah  dari kemenangan/ keberha-silan dengan kost  yang murah dan bermuara pada kemunculan pembaharuan yang dilakukan dari dalam pemerintahan yang diniscayakan lebih efektif dan efesien. 12
Secara  eksternal,  politik  adalah  memelihara  kemerdekaan  dan kebebasan  bangsa,  menghantarkan  mencapai  tujuan  yang  akan menempat-kan  kedudukannya  di  tengah-tengah  bangsa  lain,  serta membebaskannya  dari  penindasan  dan  intervensi  pihak  lain  dalam urusan-urusannya.  Secara  keseluruhan  konsepsi  di  atas  terkait  erat dengan  prinsip  aqidah.  Sehingga  daapat  digaris  bawahi  bahwa  Islam  itu adalah ‘ aqîdah dan siyâsah. Politik tidak bisa dipisahkan dengan aqidah. Dengan  kata  lain,  pemerintahan  Islam  adalah  pemerintahan  yang  para pejabatnya  adalah  orang-orang  Islam,  melaksanakan  kewajiban- kewajiban  Islam  dan  tidak  melakukan  kemaksiatan  dan  konstitusinya bersumber  dari  al- Qur’ân  dan  Sunnah,  alias  menerapkan  syari’at  Islam dalam sendi-sendi kekuasaan negara.
Concern perjuangan  Ikhwanul  Muslimin  adalah  memba-ngun karakter kepemimpinan yang menjabat yang harus benar-benar konsisten dan  konsekuen  dengan  ajaran  Islam.  Jabatan  politik,  skecil apa  pun posisinya,  merupakan  amanah. 13 Oelh  karena itu, Rasulullah  SAW  telah
12 Lihat,  Agussalim  Sitompul, Menyatu  dengan  Umat  Menyatu  dengan Bangsa  Pemikiran  Keislaman  Keindonesiaan  HMI  (1947-1997),  Pengantar Azyumardi  Azra,  (Ciputat:  PT  Logos  Wacana  Ilmu  dan  Lembaga  nIndonesia Adidaya, 2002), h. 579.
13 Disini  sudah  masuk  kepada  domain  karakter.  Kesulitan  yang dihadapi sekarang  ini  adalah  mencari  sosok  pemimpin  yang  kharismatik  dan  memilki integritas  yang  tinggi  sehingga  ia  betul-betul  amanah  dengan  kepemimpinannya.
memperingatkan  bahwa  tidak  boleh  meminta-minta  jabatan  politik,  baik di  eksekutif,  judikatif  maupun  di  legislatif,  sebagaimana  ditegaskan dalam sabdanya berikut ini :
Dari  Abu  Said Abdurrahman  Ibn  Samurah  r.a,  dia  berkata  :  “Rasu - lullah  SAW  bersabda  kepada  saya  :  Hai  Abdurrahman  Ibn  Samurah, janganlah engkau meminta jabatan karena apbila kamu diberi jabatan tanpa  meminta  maka  kamu  akan  ditolong  dalam  melaksanakannya, dan  apabila  kamu  diberinya  karena  meminta,  maka  jabatan  itu  sepe- nuhnya  diserahkan  kepadamu.  Apabila  kamu  bersumpah  atas  suatu sumpah lalu kamu melihat ada yang lebih baik selain dari sumpah itu maka  kerjakanlah  yang  lebih  baik  itu  dan  bayarkanlah  kafarah sumpahmu”. (H.R . Bukhari-Muslim). 14
Dari  Abu  Dzar  r.a  dia  berkata  :”Saya  berkata  :  Wahai  Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepada saya?, beliau langsung menepukkan  tangannya  ke  atas  pundak  saya,  kemudian  beliau  ber- sabda : Wahai Abi Dzar sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu  adalah  amanah,  pada  hari  kiamat  ia  akan  menjadi  kehinaan  dan penyesalan  kecuali  bagi  orang  yang  mengambilnya  dengan  haknya dan  menaikan  hak  jabatan  yang  menjadi  kewajibannya ”.  (H.R. Muslim). 15
Jabatan-jabatan  politik  dalam  negara  dan  pemerintahan  cukup banyak,  namun  demikian,  jabatan  yang  terkait  dengan  kekuasaan  yang cukup  besar  dalam  pemerintahan  negara,  paling  tidak  merujuk  pada konsep  pembagian  kekuasaan  menjadi  tiga;  eksekutif,  judikatif  dan
Muhammad Quthb secara berseloroh mengatakan bahwa agaknya jurang terjal yang dihadapi  dalam  membangkitkan  kembali  Islam  sebagai  hal  yang  mustahil,  karena manusia  sepert  Umar  bin  Khattab  tidak  lahir  setiap  hari,  karena  personaliti  seperti sosok Umar kelihatannya merupakan pengecualian. Lihat, Muhammad Quthb, Islam The Misunderstood Religion, (Kuwait : Dept, of Islamic Affairs, Ministry of Awqaf & Islamic Affairs State of Kuwait, 1967), h. 328.
14 Imam Nawawi, Riyadhus Sholihin, Jilid 1, Terjemah Agus Hasan Bashori Al- Sanuwi  dan  Muhammad  Syu’aib  Al -Faiz  Al-Sanuwi,  (Surabaya  :  Duta  Ilmu, 2006), h. 637.
15 Imam Nawawi, Riyadhus Sholihin, Jilid 1, Terjemah Agus Hasan Bashori
Al- Sanuwi  dan  Muhammad  Syu’aib  Al -Faiz  Al-Sanuwi,  (Surabaya  :  Duta  Ilmu, 2006), h. 637.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
legislatif,  sebagai  fenomena  baru  abad  modern  yang  terbit  dari  Barat (John  Lock  (1632-1704)  dan  Montes-quieu  (1689-1755),  pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan  penguasa  (raja-raja  di  Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demok-ratis).
Meski    konsep  ini  disepakati  oleh  Ikhwa-nul  Muslimin,    karena ada  beberapa  alasan  latar  bela-kang  yang  mirip/sama,  namun  pemikiran politik  Islam  sesung-guhnya  banyak  berbicara  tentang  badan  politik (body  of  politic),  penguasa  (ruler)  dan  pemerintahan  (government).  Jika konsep negara di Barat tidak bisa dipisahkan dari konsep-konsep tentang individualisme, kebebasan dan hukum, maka konsep Islam tentang body of  politic tidak  bisa  dipisahkan dari  konsep-konsep  tentang  kelompok ( jamâ’ah atau ummah), keadilan ( ‘adl atau ‘adâlah ) dan kepemim-pinan (imâmah atau khalîfah). 16
Setelah menelisik risalah-risalah Syeikh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, selaku penggagas dan pendiri organisasi pergerakan Ikhwanul Muslimin,  nampaklah  bahwa  tekadnya  adalah  menyampaikan  risalah Islamiyah  atau  dakwah  sebagai  implementasi  kepedulian  terhadap jama’ah  atau  ummat,  yaitu    bagaimana  implementasi  ajaran  Islam  yang sebenarnya berdasarkan al- Qura’ân dan Sunnah. 17 Maka yang mula-mula menjadi  aktivitas  Ikhwanul  Muslimin  adalah  berdakwah.  Dalam  hal  ini, mereka  terlihat  lebih  cenderung  mengikuti  tradisionalisme  konservatif historis  yang  mereka  warisi  dari  para  pendahulu  mereka.  Mereka
16 Nazih Ayubi, Political Islam : Religion and Politics in the Arabs World, (London : Roultedge, 1991), h. 7 17 Ahli-ahli  Islam,  kata  Stoddard,  telah  menetapkan  bahwa  gerakan  salaf, seperti  yang  diperjuangkan  oleh  Ikhwanul  Muslimin,  bertujuan  utama mengembalikan  agama  Islam  kepada  dua  sumbernya  yang  murni,  yakni  al- Qur’ândan Sunnah. Lihat, L. Stoddard, Dunia Baru Islam, (Jakarta, Panitia Penerbit, 1966), h. 298.
menganut  pemikiran  yang  agak  romantis  dan  statis  tentang perkembangan akidah dan praktik Islam. 18
Kemudian  Ikhwanul  Muslimin  melihat  realitas  masyarakat muslim di Mesir miskin dan tertindas terutama dari segi ekonomi, maka juga  menjadi concernnya  pula  melakukan  gerakan  ekonomi  kerakyatan, menciptakan  lapangan  kerja,  yaitu  dengan  mengorgani-sir  hasil pengumpulan  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  dijadikan  modal  awal ekonomi  lemah  jika  ingin  berusaha,  dan  juga  menya-lurkan  dana  yang terkumpul  kepada  orang-orang  miskin.  Hal  ini  merka  lakukan  karena adanya ketidakadilan sosial dalam negara. 19
Ketimpangan  sosial  masyarakat  tidak  luput  dari  perhatian Ikhwanul  Muslimin  dengan  memberikan  tausiah  dan  pemberdayaan masyarakat  untuk  dapat  berserikat  dan  membangun  usaha,  terutama rumah sakit-rumah sakit, panti-panti asuhan serta memberikan ad-vokasi kepada masyarakat dhu’afâ’ . Di samping untuk menang-gulangi masalah sosial,  juga  untuk  mengejar  ketertinggalan  masya-rakat  lemah  dalam bidang pendidikan, maka Ikhwanul Muslimin juga membangun sekolah- sekolah, pengajian-pengajian serta mem-berikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. 20
Ikhwanul  Muslimin  memandang  bahwa  ketertinggalan  kaum muslim  di  Mesir  sehingga  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  kubangan kemiskinan  dan    kebodohan  yang  menjadi  muaranya  adalah  kegagalan pemerintah  mengimplementasikan  ajaran  Islam  secara  murni  dan
18 Lihat  penjelasan  kritis  John  L.  Esposito  mengenai  hal  ini  pada  bukunya, Islam  Warna  Warni,  Ragam  Ekspresi  Menuju  Jalan  Lurus, (Jakarta  :  Paramadina, 2004), h. 192.
19 Salah  seorang  ideolog  Ikhwanul  Muslimin  yang  sangat  keras  menyoroti persoalan ini, Sayyid Quthb  mengarang buku khusus  yang berjudul, al- ‘Adâlah al - Ijtimâ’iyyah fî al -Islâm, Cet, ke-7 Beirut, Kairo : Dâr  al- Surûq,1981, ia mengupas tuntas  persoala  tersebut  dengan  cermat  dan  rasionalistis,  dan  menjadi  rujukan  para pemikir dan pemerhati sosial-politik-ekonomi Islam.
20 Lihat  penjelasan  kritis  Jhon  L.  Esposito  mengenai  hal  ini  pada  bukunya, Islam  Warna  Warni,Ragam  Ekspresi  Menuju  Jalan  Lurus, (Jakarta  :  Paramadina, 2004), h. 186.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
konsekuen.  Oleh  karena  itu,  perjuangan  aktivitas  pergerakan  mengarah kepada persoalan politik.
Orientasi  perjuangan  Ikhwanul  Muslimin  ditujukan  kepada trenasformasi  politik  bukan  tidak  beralasan,  karena  ketimpangan  sosial dan  ekonomi    disebabkan  karena  “salah  urus”  negara  oleh  pemerintah, merka  melihat  adanya  “monopoli”  kekuasaan  dan  oleh  karena  itu  harus ada  pembagian  kekuasaan  dalam  negara,  mereka  merujuk  pada  praktik politik  Rasulullah  dan  Kh ulafâ’urrâsyidîn,  yang  mana  pada  waktu  itu telah  ada  pembedaan  kekuasaan,  seperti  kekuasaan  legislatif,  judikatif dan  eksekutif  atau  pun  nama  yang  lain.  Namun  berbeda  dengan  kondisi zaman Rasul, karena memang fungsi dan posisinya berbeda. 21 Pemikiran ini muncul sebagai concern politik Islam membahas masalah leadership.
Audah  berpendapat  bahwa  kekuasaan  negara  (Islam)  ada  lima, yaitu: tanfîdziyah (eksekutif) ,  tasyrî’iyah (legeslatif),  qhadâ  iyah (yudikatif),  kekuasaan  control  dan  evaluasi,  dan  kekuasaan  moneter. 22
Rancangan  konstitusi  baru  menyebutkannya  sebagai  “tugas  Negara”. Ikhwanul Muslimin  telah  menetapkan  bahwa  karena  sistem  parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Islam,  maka  menjadi  suatu  keha-rusan  jika  dilakukan  pemisahan  antara berbagai kekuasaan itu dan pembatasan fungsi masing-masingnya. 23
21 Muchotob Hamzah, Menjadi Politisi Islami, (Fikih Politik, (Yogyakarta : Gama Media, 2004), h. 76-77.
22 Abdul  Qadir  Audah, Al- Islam  wa  Audha’una  As -Siyasiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami), h. 243.
23 Atas  dasar  pandangan  ini  pula  maka  Mesir  dapat  dikategorikan  sebagai penganut  paham  demokrasi,  karena  menurt  filsafat  demokrasi,  menghargai  kebe- basan  individu  serta  kedaulatan  rakyat,  terlepas  dari  apakah  ia  berorientasi  pada kemajuan  sosial  ekonomi  serta  asas  persamaan    dan  kemerdekaan, yang  selalu menjaga  keseimbangan  antara  konflik  dan  konsensus  atau  berorientasi  pada kebaikan  bersama,  identitas  bersama  (unity  in  diversity),  distribusi  kekuasaan, konstitusional  (rule  of  law),  serta  mekanisme  pasar.  Lihat,  Muhammad  Azhar, Filsafat  Politik  Perbandingan  Antara  Islam dan  Barat, (Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada, 1996), h. 177.

## Kekuasaan Eksekutif menurut Ikhwanul Muslimin
Kekuasaan eskekutif, dalam Islam dipegang oleh khalifah. Dalam sistem  ulil amri,  pemegang  kekuasaan eksekutif  disebut  khalifah.  Istilah ini  berasal  dari  al- Qur’ândan  Hadis. 24 Kata  khalifah  yang  mengandung pengertian  sebgai  “Wakil  Tuhan  di  bumi,  yakni  Nabi  Adam  dan  anak cucunya. 25 Ada pula kata khalifah dengan pengertian umat Islam sebagai penguasa  di  muka bumi. 26 Perspektif  Islam  menegaskan  bahwa pengertian  khalifah  adalah  pemimpin  mengenai  urusan  agama  dan dunia. 27 Sementara  kata  khalifah,  imam  dan  imarah  (amir)  adalah  tiga pernyataan  yang  memiliki  pengertian  yang  sama,  yaitu  pemerintahan Islam yang mengatur tentang kepentingan keagamaan dan keduniaan. 28
Pengertian  khalifah  dalam  Islam,  jika  dilihat  dari  sudut  pandang ilmu negara maka maksudnya adalah kepala negara (pimpinan eksekutif). Namun  demikian,  perspektif  Islam  menegaskan  bahwa  khalifah  sebagai kepala negara tidak identik dengan presiden dalam sistem negara sekuler. Perbedaan  yang  paling  mendasar  adalah  tidak  adanya  ambisi  untuk menjadi  khalifah,  sebab  jika  ada  calon  yang  ambisi  menurut  Ibnu Taimiyah gugur haknya untuk dipilih. 29 Maududi bahkan mengharamkan hal tersebut. 30
Selain tidak dibenarkan meminta-minta jabatan dalam Islam, juga seorang pimpinan eksekutif itu haruslah beraqidah murni dan bebas dari
24 Kata  khalifah  yang  berasal  dari  hadis;  H.R  Abu  Daud  tentang  khalifah kenabian,  dan  sunnah  khalifah- khalifah.  HR.  Muslim  tentang  dibai’at  dua  orang khalifah. HR. Bukhari Muslim, tentang khalifah-khalifah sesudah Nabi saw.
25 Lihat, al-Baqarah 30, Shad : 26.
26 Lihat, al-an- ‘Am : 65, al-Fathir, : 39.
27 Pendapat ini diajukan oleh Imam ‘Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Abul Hasan al-Mawardi, Syaeih Muhammad Farid Wajdi dan Abdul Qadir Audah, lihat, Abdul  Qadir  Djaelani, Sekitar  Pemikiran  Politik  Islam, (Jakarta  :  Penerbit  Media Da’wah, 1994), h. 118.
28 Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  Rasyid  Ridha,    lihat,  Abdul Qadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : Penerbit Media Da’wah, 1994), h. 118.
29 Taqiyuddin  Ibnu  Taimiyah, Pokok-Pokok  Pedoman  Islam  dalam Bernegara, terj. (Bandung : Diponegoro, 1967), h. 26.
30 Abul  A’la  Maududi, Teori  Politik  Islam, terj.  (Jakarta  :  Media  Da’wah, 1985), h. 69.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
syirik,  taat  beribadah,  berakhlak  mulia  dan  hidup  seder-hana.  Sifat    lain yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  istiqamah  dalam  berpendirian  serta rela  berkorban  untuk  kepentingan  Islam,  di  samping  memilki  ilmu pengetahuan yang luas, terutama tentang syari’ah Islam. 31
Azyumardi Azra mengutip kitab Tâj al-Sâltîn, mengaskan bahwa syarat-syarat  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  eksekutif  (dalam  buku tersebut  disebut  raja),  haruslah  seorang  laki-laki  yang  sudah  akil  baligh, tampan,  gagah,  berani,  berpengetahuan  luas,  pemurah  dan  mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji lainnya. Secara ruhaniah; seorang raja haruslah adil,  terbuka,  lemah  lembut,  mematuhi  hukum  Allah,  tabah,  tidak  riya, mawas  diri,  dermawan  dan  suka  meminta  nasihat  alim  ulama. 32 Secara normatif,  agaknya  apa  yang  diungkapkan  oleh  Azra  dari  kitab  tersebut sudah  representatif    mewakili  pandangan  yang  sama  dari  para  aktivis pemikir  politik  Islam,  baik  pada  zaman  klasik,  pertengahan  hingga modern.
Kekuasaan  eksekutif  dijabat  oleh  seorang  presiden,  yang  dalam menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh  para  menteri  yang  membawahi berbagai  departemen.  Sebab,  tanggung  jawab seorang  kepala  negara (khalifah/ presiden) dalam mengemban amanah yang dibebankan di atas pundaknya  teramat  berat  dan  luas.  Tugas  itu  tidak  mungkin  bisa dilaksanakan  dengan  seorang  diri,  tanpa  para  pembantunya.  Karena  itu, memilih  para  menteri  sebagai pembantu  kepala  negara  merupakan kewajaran  yang  dibolehkan. 33 Presiden  bisa  saja  disebut  hakim,  imam, atau  khalifah,  yang  jelas  ia  adalah  kepala  negara,  apa pun  istilahnya,
31 Pendapat  ini  didukung  oleh,  Al-Farabi,  Al-Amidy,  Al-Ghazali,  Ibnu Taimiyah, Abul A’la Maududi, S. Waqar Ahmad Husaini. Lihat, Qamaruddun Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Terj. (Bandung : Penerbit Pustaka, 1983), h. 232- 233.
32 Lihat,  Azyumardi  Azra,  “Syaria t  Islam  dalam  Bingkai Nation  State ”, dalam    Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF  (editor), Islam  Negara  &  Civil Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer, (Jakarta  :  Paramadina,  2005), h. 39.
33 Hasan Al-Banna, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, (Jakarta : Media Dakwah, 1987), h. 383.
sesuai  pendapat  Audah. 34 Lembaga  eksekutif  merupakan  lembaga  yang sentral  dalam  sebuah  negara,  yang  memilki  tugas  utama  melaksanakan kebijakan politik dan pemerin-tahan baik ke dalam maupun ke luar.
Istilah  khalifah  sudah  muncul  di  Arabia  sebelum  kedatangan Islam.  Dalam  sebuah  prasasti  Arab  abad  ke-6  Masehi  kata  khalifah tampaknya dipakai untuk menyebut raja muda atau letnan yang bertindak sebagai  wakil  dari  pemilik  kedaulatan  yang  berada  di  tempat  lain. 35 Dalam al- Qur’ân kata khalifah muncul sebanyak dua kali, yang pertama mengacu  kepada  Adam  (al-Baqrah :  38)  dan  yang  kedua  mengacu kepada Dawud (shad : 26).
Pada surat al-Baqarah 30 : Innî Jâ’ilun fî al -Ardi khalî-fatan,yaitu berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam al- Qur’ân yang ditujukan kepada Nabi Adam. Kahlifah pertama ini adalah manusia pertama (adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia. Berbeda dengan keadaan pada  masa  Nabi  Dwud.  Beliau  menjadi  khalifah  setelah  berhasil membunuh Jalut, al- Qur’ân dalam hal ini menginformasikan bahwa : Hai  Daud,  Sesungguhnya  kami  menjadikan  kamu  khalifah (penguasa)  di  muka  bumi,  Maka  berilah  Keputusan  (perkara)  di antara  manusia  dengan  adil  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa nafsu,  Karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya  orang-orang yang  sesat  darin  jalan  Allah  akan mendapat  azab  yang  berat,  Karena  mereka  melupakan  hari perhitungan. (Q.S. Shad, 26).
Ayat  ini  menegaskan  adanya  kedaulatan  yang  didelegasikan kepada  Dawud,  dan  jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  menurut  tradisi  Islam,
Dawud adalah seorang Nabi sekaligus Penguasa, yang mengkombinasikan otoritas keagamaan dan otoritas politik. 36
34 Abdul  Qadir  Auda, Al- Islâm  wa  Audhâ’una  As -Siyâsiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi, t.th), h. 243.
35 Kata khalifah diterjemahkan menjadi para pengganti atau para ahli waris, para  pemilik, atau  bisa  juga  diartikan  sebagai  raja  muda.  Lihat  Bernard  Lewis, Political  Language  of  Islam, diterjemahkan  oleh  Ihsan  Ali  Fauzi. Bahasa  Politik Islam, (Bandung : Mizan, 1994), h. 61.
36 Dawud  memperoleh  kekuasaan  tertentu  dalam  mengelola  satu  wilayah atau disebut juga sebagai kekuasaan politik, lihat. M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’ânTafsir Maudhu’i    atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung : Mizan, 1997), h. 422-423.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah, di samping sebagai Rasul ia juga adalah sebagai seorang Kepala Negara. 37
Penegakkan  kepala  negara  adalah fardhu  kifayah. Bagi  kaum muslimin, wajib  ‘ain hukumnya  untuk  memilih  kepala  negara  jika jabatan  itu  kosong. Kepemimpinan  negara  dan  pemerintahan  harus ditegakkan  berdasarkan  persetujuan  rakyat  melalui  pemi-lihan.  sebuah pemerintahan    atau  sebuah  otoritas  yang  ditegakkan  dengan  cara-cara non- syari’ah adalah tidak sah dan tidak dapat memaksa ketaatan rakyat. 38
Jadi  cara-cara  memperoleh  kekuasaan  tanpa  proses  pemilihan,  seperti kudeta  (imarat  al- istila’, penggulingan  pemerintahan)  dan  pewarisan tahta  kerajaan  secara  turun  temurun,  adalah  tidak  sesuai  dengan  hukum syari’ah.
Orang  yang  memenuhi  jabatan  itu  harus  memiliki  beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim,  laki-laki, mukhalaf dan adil.  Sebagian  lainnya  masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat ijtihad, kemampuan fisik, berkebangsaan Quraisy. Jadi, terlepas dari masih dalam perdebatan, kulaifikasi-kualifikasi  Islam  dalam  pengetahuan,  kompetensi,  kejujuran, etika  sosial  dan  etika  individu  yang  harus  dipenuhi.  Adapun  keputusan-
37 Menurut  bahasa  John  L.  Esposito,  ia  sekarang  adalah  nabi  pemimpin komunitas religio-politik, ia adalah arbitran atau hakimbagi seluruh komunitas, baik yang  Muslim  maupun  non-Muslim.  Lihat,  John  L.  Esposito, Islam  Warna  Warni Ragam  Ekspresi  Menuju  Jalan  Lurus, terj.  Arif  Maftuhin,  (Jakarta  :  Paramadina, 2004),  h. 14 dan  44.   Penegasan  bahwa  Rasulullah  di  Madinah  merangkap  sebagai kepala  negara,  lihat  juga    Harun  Nasution, Islam  ditinjau  dari  Berbagai  aspeknya, jilid  I,  (Jakarta  :  UI  Press,  1986),  h.  92.  Muhammad  Dhiyâ  al-Dîn  al-Rayis, al- Nazhariyât  al-Siyâsat  al-Islâmiyat, (Mishr  :  Maktabat  Al-Anjlu,  1957),  h.  15. Thomas W. arnold, The Caliphate, (London : Routledge an Kegan Paul LTD, 1965), h. 30. Fazlur Rahman, “The Islamic Concept pf State”, dalam John J. Donohue and John  L.  Esp[osito  (eds), Islam  in  Transition  :  Muslim  Perspective, (New  York  : Oxford University Press, 1982), h. 261.
38 Lihat H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, (Boston : Beacon Press,  1962), h.  162-164.  E.I.J.  Rosental, Political  Thought  in  Medieval  Islam, (Cambridge  :  Cambridge  University  Press,  1958), h.  45,  51,  135,  153,  195,  278 Bandingkan  M.A.Ahmad, Khilafat  and  Dictatorship (Karachi  :  University  Studies, 1967), h. 1-26.
keputusan politik dalam negara diselesaikan melalui proses musyawarah (majlis  al-sy ủ ra)  yang  meliputi  ekskutif  (presiden)  beserta  para  anggota kabinet, yudikatif (ahl al hll wa al- al’aqd ). Lembaga perwakilan rakyat. Yang  jhelas,  semua  unsur  masyarakat  harus  terwakili,  termasuk  opihak minoritas yang berseberangan (oposisi) pemerintah wajib tunduk kepada otoritas negara. 39
Sedangkan  rancangan  konstitusi  baru  yang  direkomen-dasikan Dewan  Pendiri  Ikhwanul  Muslimin  menyebutkan  bahwa  orang  yang dipilih  sebagai  presiden  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  untuk  anggota  Dewan    Umat  (poin  25). Syarat  yang  mereka tentukan untuk anggota Dewan Umat itu adalah: umur minimal 40 tahun, memiliki tingkat wawasan yang memadai,  dan memiliki citra yang baik (poin  4).  Dengan  demikian,  sebagai  wakil  rakyat  di  parlemen,  maka anggota Dewan Umat harus memilki kualifikasi integensia yang unggul, cerdas,  berbakat,  memilki  integritas  yang  tinggi  dan  mempunyai  rekam jejak/ citra yang baik serta akseptabel.
Penulis  tidak  tahu  apakah  ada  keterpengaruhan  dengan pendangan  Al-Mawardi  tentang  syarat-syarat  seseorang  yang  dapat dipilih  menjadi  pemimpin  eksekutif,  yang  jelas  ada  kemiripan  dan kesamaan  keriteria,  sebagimana  menurut  al-Mawardi  bahwa  seo-rang eksekutif  itu  harus  adil,  alim  dengan  kemampuan  berijtihad,  sehat jasmani  dan  rohani,  berwawasan  luas,  pemberani  dan  memilki  garis keturunan dengan Quraisy. 40
Ikhwanul  Muslimin  menyebutkan  bahwa  satu-satunya  cara pengangkatan  kepala  negara,  berdasarkan  hasil  seleksi  dari  beberapa calon yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah disebutkan, adalah melalui  pemilihan ahlul  halliwal  ‘aqdi (anggota  Dewan  Umat)  yang dipilih  oleh  rakyat  dan  kesediaan  yang  bersangkutan  untuk  menerima jabatan  itu.  Jabatan  kepresidenan  merupakan  “kontrak”    antara  Dewan Umat dan presiden. 41 Karena itu, transaksi tidak terjadi secara sah kecuali
39 Untuk  mempelajari  persoalan  hak-hak  negara  Islam,  lihat  Muhammad Asad, The Principle of State and Government in Islam, (Los Angeles : University of California Press, 1961), h. 64-81.
40 Abu  al-Hasan  Al-Mawardi, al-Ahkâm  al-Sulthâniyyah, (Beirut  :  Dâr  al- Kutub al-ilmiyah, t.th), h. 6-7.
41 Teori  kontrak sosial,  yang  belakangan  sering  disebut  sebagai  kontrak politik, diperkenalkan pertama kali oleh Al-Mawardi, pada awal abad ke XI M, baru
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
melalui pemilihan bebas dari ahlu asy-syûrâ wa at- tasyrî’ (dalam hal ini anggota Dewan Permusyawaratan  dan Dewan Legeslatif) dan kesediaan kepala  negara.  Transaksi  yang  diikuti  dengan  “bai’ah  secara  sukarela” itulah  menurut  pendapat Ikhwanul  Muslimin  satu-satunya  cara  yang harus  ditempuh  untuk  jabatan  eksekutif. 42 Ini  artinya,  mereka  menolak pada  akhirnya  pemerintah  warisan,  atau  yang  diperoleh  melalui  kudeta militer.
Rancangan konstitusi baru, Audah, dan Al-Hudaibi mene-gaskan bahwa presiden dipilih dari umat melalui majelisnya, untuk masa jabatan tertentu  atau  sepanjang  hayat.  Dengan  demikian,  ia  menjadi  wakil mereka, sekaligus mempresentasikan mereka. 43
Ikhwanul Muslimin mengaskan bahwa kepala negara bertanggungjawab  kepada  Dewan  Umat tentang  tindakan-tindakannya dalam  mengurus  negara,  baik  secara  politik  maupun  secara  hukum.  Ia dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  perdata  di  hadapan peradilan  biasa,  jika  melakukan  kejahatan  yang  berkaitandengan pelaksanaan tugasnya, yakni diadili di hadapan  Dewan Umat. Dalam hal ini statusnya sama saja dengan status semua warga negara lainnya. Setiap warga  negara  berhak  mengajukan  gugatannya  terhadapnya  di  depan pengadilan-pengadilan sipil, namun tidak boleh ditangkap kecuali dengan izin Dewan Umat. 44
lima  abad  kemudian  (pertengahan  abad  XVI)  mulai  bermunculan  terori  kontrak sosial  di  Barat  seperti  Hubert  Lanhuet  (1519-1581),  Thomas  Hobbes  (1588-1679), Jhon Lock (1632-1704) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Lihat, Muhammad Azhar, Filsafat  Politik  Perbandingan  Antara  Islam  dan  Barat, (Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 180.
42 Sayyid  Quthb, Ma’rakah  Al -Islâm  wa    Ar- Ra’sumâliyah, (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisme), Cey Ke-9, (Beirut, Kairo : Dâr Asy-Syurûq, 1983), h. 73.
43 Hasan Al-Hudhaibi, Dustûrunâ (Undang-Undang Kami), (Kairo : Dâr Al- Kitâb Al-Arabi, t.th, dan Dâr Al-Anshâr, 1977), h. 11. Abdul Qadir Auda, Al-Islâm wa  Audhâ’unâ  As -Siyâsiyah (Islam  dan  Kondisi  Politik  Kita),  (Kairo  :  Al-Mukhtâr Al-Islâmi), h. 186.
44 Abdul  Qadir  Auda, Al- Islâm  wa  Audhâ’unâ  As -Siyâsiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmi), h. 186.
Ikhwanul  Muslimin  menyebutkan  bahwa  kepala  negara  adalah wakil.  Karena  itu,  bila  tidak  memenuhi  syarat wakalah (perwakilan), sepantasnya  diturunkan  dari  jabatannya. 45 Poin  27,  39,  dan  31  dalam rancangan konstitusi baru, menjelaskan prosedurnya. Jadi, seorang kepala negara itu, di samping visioner ia juga harus aspiratif, memenuhi tuntutan reformaasi. Kriteria wakil di sini, menegaskan bahwa ia harus memenuhi petunjuk-petunjuk wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul dalam melaksanakan kepemim-pinannya.  Apabila menyeleweng,  mka  ia  harus  dimakzulkan dari kedudukannya sebagai kepala negara.
Mengenai  ketentuan  seorang  kepala  negara  yang  harus  mentaati Allah  dan  Rasul-Nya,  Qurasih  Shihab  menjelaskan  bahwa  rdaksi  ayat  : athî’ullâh  wa  athî’urrasûl  wa  ulil  amri  minkum, (Q.S. al-Nisa :  59),  di sini tidak  disebutkan  kata  taat  pada ulil  amri untuk  memberi  isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat  dengan  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul,  dalam  arti  bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini terkenal kaidah  yang  sangat  populer  yaitu  : Tidak  dibenarkan  adanya  ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah). 46
Pemerintah atau kepala negara dan pembantunya berhak dipatuhi oleh  rakyat  selama  mereka  berkomitmen  kepda  syarat-syarat wakalah yaitu:  menegakkan  kedilan,  memegang  teguh  syura,  dst.  Mereka (pemerintah)  berhak  memberikan  instruksi  kepada  individu-individu, sedang  individu  harus  tunduk  kepada  mereka.  Namun  demikian,  kedua belah pihak terikat oleh syarat. Perintah kepala negara diisyaratkan tidak
45 Abdul  Qadir  Auda, Al- Islâm  wa  Audhâ’unâ  As -Siyâsiyah (Islam  dan Kondisi  Politik  Kita),  (Kairo  :  Al-Mukhtâr  Al-Islâmi),  h.198.  Al-Mawardi merupakan  satu-satunya  pemikir  politik  Islam  sampai  abab  pertengahan  yang berpendapat  bahwa  kepala  negara  dapat diganti  kalau  ternyata  tidak  mampu  lagi melaksanakan tugas dengan baik disebabkan oleh persoalan moral, maupun masalah lainnya.  Terlepas  dari  ada  atau  tidaknya  pengaruh  pemikiran  al-Mawardi  dalam pemikiran Ikhwanul Muslimin, tetapi pemikiran tentang pemakzulan penguasa zalim sudah  ada  jauh  sebelum  Ikhwanul  Muslimin  Muncul.  Lihat, Muhammad  Azhar, Filsafat  Politik  Perbandingan  Antara  Islam dan  Barat, (Jakarta  :  PT  RajaGrafindo Persada, 1996), h. 180.
46 M.  Qurasih  Shihab, Wawasan  Al- Qur’ânTafsir  Maudhu’i  atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung : Mizan, 1997), h. 427.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
bertentangan dengan syariat, dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya. 47
Kepatuhan kepada  presiden,  sebgaimana  ditegaskan    Sayid Qutub,  tidak  lain  karena  ketaatan  presiden  kepada  syariat,  juga  karena kearifannya  memegang  teguh  prinsip  keadilan.  Jika  me-nyimpang, gugurlah  keharusan  patuh  kepadanya,  dan  perintahnya  tidak  harus dilaksanakan. 48 Al-Mawardi  menegaskan  bahwa  penyebab  utama gugurnya kontrak antara kepala negara atau presiden dengan rakyat, yaitu jika kepala negara berlaku tidak adil dan ketika ia mengalami cacat fisik, maka  dimungkinkan  terjadinya  pemberhentian  kepala  negara  dari jabatannya. 49
Kekuasaan  kepala  negara,  menurut  mereka,  adalah  membuat konstitusi,  mengeluarkan  instruksi,  mengangkat  dan  menurunkan  para jenderal, menurunkan perang, baik defensif maupun ofensif, tentu sudah bermusyawarah dengan Dewan Umat-melaksanakan perjanjian, mengangkat  dan  menurunkan  diplomat,  memberikan  grasi  dan  amnesti.
Semua  itu  dalam  batas-batas  konstitusi.  Disamping  itu,  kepala  negara bisa  memainkan  kekuasaannya  dengan  sendirian  atau  bersama  menteri- menteri  yang  dipilihnya,  yang  secara  politik  bertangggung  jawab kepadnya  dan  kepada  Dewan  Umat  secara  pidana.  Kepala  negara dimintai  pertanggung  jawaban  di  depan  Dewan  Umat  tentang  tindakan- tindakan para menterinya. 50
Tampak  ada  kesesuaian  antara  gagasan  Ikhwanul  Muslimin tentang  kekuasaan  eksekutif  dan pemikiran  mereka  tentang  watak pemerintahan  dan  jenis  kekuasaan.  Perlu  diingatkan  di  sini  bahwa
47 Abdul  Qadir  Auda, At- Tasyrî’  Al - Jinâ’i  Al -Islâmi  Muqâranah  bi  Al- Qânûn Al- Wadh’i ( Hukum Pidana Islam Perbandingan dengan Hukum Positif),Vol.
I,  (Beirut, Lebanon : Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th), h.560-561.
48 Sayyid  Quthb, al- ‘Adâlah  al - Ijtimâ’iyyah  fî  al -Islâm, Cet,  ke-7  (Beirut, Kairo : Dâr  al- Surûq,1981), h. 106-108.
49 Abu  al-Hasan  Al-Mawardi, Al-Ahkâm  Al-Sulthâniyyah, (Beirut  :  Dâr  al- Kutub al-Ilmiyyah, t. th), h. 19.
50 Abdul  Qadir  Auda, Al-Islâ m  wa  Audhâ’unâ  As -Siyâsiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), (Kairo : Al-Mukhtâr Al-Islâmî), h. 2. Lihat juga, Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual, (Yogyakarta : Kanisius, 2004), h. 236-247.
mereka,  dengan  itu  menghadapi  realita  yang  terjadi  pada  periode  antara 1948-1954 khususnya. Penulis melihat, hal ini merupakan perkembangan pola pemikiran politik Islam pada umumnya, dan Mesir khususnya.

## Penutup
Kekuasaan  negara  dan  kekuasaan  pemerintahan,  kekuasaan  apa pun  dia,  jika  ia  mematuhi  kehendak  yang  secara  universal  valid,  dan bertindak sesuai hukum, maka akan terwujudlah cita-cita bersama dalam negara.Hal ini menjadi starting point bagi penyelenggaraan negara yang akuntabel,  amanah,  transparan,  jujur,  adil,  dan  dapat  dipercaya.  Rakyat pasti  akan  merasa  aman  dan  nyaman  jika  secara  ideal    kekuasaan  ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan adil.
Penguasa  Negara  dan  Pemerintahan  yang  jujur  dan  adil akan membawa  manfaat  secara  aksiologis  bagai  rakyat,  manakala  pelakunya memilki  komitmen  moral  yang  tinggi,  integritas  pribadi,  etika  politik yang  imperatif.  Justru  itulah  akal  budi  manusia memegang  peranan penting  untuk  mengontrol  pengalaman  indera  yang  ambisius,  korup, tamak dan haus kekuasaan. Dari sini terlihat jelas bahwa calon pemimpin kedepan  harus  memiliki  wawasan  akademis  yang  luas,  visioner,  dan akuntebel serta responsif terhadap rakyat yang mendukungnya.
Pemikiran  politik  tentang  kekuasaan  baik  kekuasaan  negara maupun  kekuasaan  pemerintahan  (eksekutif)  merupakan  bukti  bahwa pemikiran  politik  Ikhwanul  Muslimin  bersifat  modern,  namun  tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam realisasinya.

## Daftar  Pustaka
Ahmad,  M.A., Khilafat  and  Dictatorship Karachi  :  University  Studies, 1967.
Arnold,  Thomas  W. The  Caliphate, London  :  Routledge  an  Kegan  Paul
LTD, 1965.
Asad, Muhammad , The Principle of State and Government in Islam, Los Angeles : University of California Press, 1961.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Auda,  Abdul  Qadir, Al- Islam  wa  Audha’una  As -Siyasiyah (Islam  dan Kondisi Politik Kita), Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th. Auda,  Abdul  Qadir, At- Tasyrî’  Al - Jinâ’i  Al -Islâmi  Muqâranah  bi  Al- Qânûn  Al- Wadh’i (  Hukum  Pidana  Islam  Perbandingan dengan  Hukum  Positif),Vol.  I,    Beirut,  Lebanon  :  Dâr  Al-
Kitâb Al-Arabi, t.th.
Ayubi, Nazih, Political Islam : Religion and Politics in the Arabs World, London : Roultedge, 1991.
Azhar,  Muhammad, Filsafat  Politik  Perbandingan  Antara  Islam  dan Barat, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Azra,  Azyumardi, “Syariat  Islam  dalam  Bingkai Nation  State ”,  dalam Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF  (editor), Islam Negara  &  Civil  Society  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam Kontemporer, Jakarta : Paramadina, 2005.
Banna,  Hasan  Al-, Konsep  Pembaruan  Masyarakat  Islam, Jakarta  : Media Dakwah, 1987.
Black,  Antony, Pemikiran  Politik  Islam  Dari  Masa  Nabi  Hingga  Masa
Kini, Penerjemah  Abdullah  Ali  &  Maria  Ariestyawati,
Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Djaelani,,  Abdul  Qadir, Sekitar  Pemikiran  Politik  Islam, Jakarta  : Penerbit Media Da’wah, 1994 .
Esposito, John  L., Islam  Warna  Warni,  Ragam  Ekspresi  Menuju  Jalan
Lurus, Jakarta : Paramadina, 2004.
Fatah, Rohadi Abdul, Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz
Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003.
Gibb,  H.A.R., Studies  on  the  Civilization  of  Islam, Boston  :  Beacon Press, 1962.
Hamzah, Muchotob, Menjadi Politisi Islami, (Fikih Politik), Yogyakarta : Gama Media, 2004.
Hudhaibi,  Hasan  Al-, Dustûrunâ (Undang-Undang  Kami),  Kairo  :  Dâr Al-Kitâb Al-Arabi, t.th, dan Dâr Al-Anshâr, 1977.
Johannes dan Heijir (red.), Islam Negara dan Hukum, Jakarta : Seri INIS XIV, 1993.
Khan,  Qamaruddun, Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyah, Terj.  Bandung  : Penerbit Pustaka, 1983.
Lewis,  Bernard, Political  Language  of  Islam, diterjemahkan  oleh  Ihsan Ali Fauzi. Bahasa Politik Islam, Bandung : Mizan, 1994.
Maududi,  Abul  A’la , Teori  Politik  Islam, terj.  Jakarta  :  Media  Da’wah, 1985.
Mawardi,  Abu  al-Hasan Al-, al-Ahkâm  al-Sulthâniyyah, Beirut :  Dâr  al- Kutub al-ilmiyah, t.th.
Muslim,  Imam, Sahih  Muslim, Juz  3,  Baeirut  :  Dar  Ehya  al-Turats  al-
Arabi, t.th.
Nasution,  Harun, (Ketua  Tim), Ensiklopedi  Islam  Indonesia, Jakarta  : Penerbit Djambatan, 1992. Nasution, Harun, Islam ditinjau dari Berbagai aspeknya, jilid I. Nawawi,  Imam, Riyadhus  Sholihin, Jilid  1,  Terjemah  Agus  Hasan Bashori  Al- Sanuwi  dan  Muhammad  Syu’aib  Al -Faiz  Al- Sanuwi, Surabaya : Duta Ilmu, 2006.
Quthb,  Muhammad, Islam  The  Misunderstood  Religion, Kuwait  :  Dept, of  Islamic  Affairs,  Ministry  of  Awqaf  & Islamic  Affairs
State of Kuwait, 1967.
Quthb,  Sayyid, al- ‘Adâlah  al - Ijtimâ’iyyah  fî  al -Islâm, Cet,  ke-7  Beirut, Kairo : Dâr  al- Surûq,1981. Quthb,  Sayyid, Ma’rakah  Al -Islâm  wa    Ar- Ra’sumâliyah, (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisme), Cey Ke-9, Beirut, Kairo : Dâr Asy-Syurûq, 1983.
Rahman, Fazlur, “The Islamic Concept pf State”, dalam John J. Donohue and  John  L.  Esp[osito  (eds), Islam  in  Transition  :  Muslim Perspective, New York : Oxford University Press, 1982.
Rayis,  Muhammad  Dhiyâ  al-Dîn  al-, al-Nazhariyât  al-Siyâsat  al-
Islâmiyat, Mishr : Maktabat Al-Anjlu, 1957.
Rosental,  E.I.J., Political  Thought  in  Medieval  Islam, Cambridge  : Cambridge University Press, 1958.
Sayyid,  Ridwan, al-Ummah  wa  al- Jamâ’ah  wa  al -Sultah,  Dirâsât  fî  al- Fikr al-siyâsi al-Arabi al-Islâmi, cet I, (Dâr Iqra, 1984. Shihab,  M.  Quraish, Wawasan  Al- Qur’ân Tafsir  Maudhu’i        atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung : Mizan, 1997.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Sitompul,  Agussalim, Menyatu  dengan  Umat  Menyatu  dengan  Bangsa Pemikiran  Keislaman  Keindonesiaan  HMI  (1947-1997), Pengantar  Azyumardi  Azra,  Ciputat  :  PT  Logos  Wacana Ilmu dan Lembaga nIndonesia Adidaya, 2002. Stoddard, L., Dunia Baru Islam, Jakarta, Panitia Penerbit, 1966. Taimiyah,  Taqiyuddin  Ibnu, Pokok-Pokok  Pedoman  Islam  dalam
Bernegara, terj. Bandung: Diponegoro, 1967.
Ubâdî, Ibrâhîm al-, Jadaliyât al-fikr al-Islâmi al- Mu,’âsir, Lebanon : Dâr al-Hâdi, 2001.
Zainuddin,  A.  Rahman, Pokok-Pokok  Pemikiran  Islam  dan  Masalah Kekuasaan  Politik,  dalam  Aneka  Pemikiran  tentang  Kuasa dan Wibawa, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.