## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

## M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih
Universitas Mataram NTB bianaadha@gmail .com

## Abstract
This study aims to obtain empirical evidence about the effect of applying government accounting standards, competence human resources, and the role of internal audits of the quality of financial reporting information to the internal control system as moderating variable. the population in this study were all civil servants (PNS) in the regional work units (SKPD) Pemprov NTB. Sampling was done by purposive sampling of employees in the process of financial administration, an employee who makes the financial statements and the workers who are the subject of examination APIP of the Inspectorate. Analysis of the data used in this research is regression with moderating variables. the  results  of  this  study  indicate  that  the  government  penewrapan  government  accounting standards,  competency  of  personnel  the  role  of  internal  audit  had  no  significant  effect  on  the quality of financial reporting information with the internal control system as moderating variable. Keywords: Government  Accounting  Standards,  Competence  Apparatus,  Internal  Audit,  Quality Information Financial Statements, Internal Control System.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  tentang  pengaruh  penerapan standar  akuntansi  pemerintah,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan  peran  audit  internal terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  dengan  sistem  pengendalian  internal  sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemprov  NTB.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan  purposive  sampling  yaitu  pegawai  pada  bagian  proses  penatausahaan  keuangan, pegawai  yang  membuat  laporan  keuangan  dan  pegawai  yang  menjadi  subjek  pemeriksaan APIP  dari  Inspektorat.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi dengan  variabel  moderating.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintahan penewrapan  standar  akuntansi  pemerintah,  kompetensi  aparatur,  peran  internal  audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating . Kata  Kunci: Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur,  Audit  Internal,        Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur

## PENDAHULUAN
Reformasi  bidang  akuntansi  pemerintahan  ditandai  dengan  terbitnya  PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah dikeluarkannya paket  Undang-Undang  keuangan  Negara  yaitu  UU  No.17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara, maka  informasi  keuangan  Negara  yang  meliputi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  harus  dilengkapi  dengan  informasi  Laporan  Realisasi  APBN/APBD,  Neraca, laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 tahun 2005 ditambah lagi dengan terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006  jo.  Permendagri  No.59  Tahun  2007  tentang  pedoman  Pengelolaan  Keuangan daerah, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada  akuntansi  keuangan  daerah  dan  standar  akuntansi  pemerintah,  sebagai  kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat (Afiah, 2009).
Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan. Penelitian  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah  telah  dilakukan  oleh  Nugraheni dan Subaweh (2008) serta Kusumah (2012). Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  penerapan  SAP,  pengetahuan pengelola  UAPPA  EI  dan  UAPPB  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan  keuangan.  Demikian  pula  penelitian  Kusumah  (2012)  menunjukkan  bahwa penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  kualitas  laporan  keuangan  pada SKPD/OPD  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  masuk  kategori  baik  dan  terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  sehat  dalam  rangka  menciptakan  good governance juga harus diikuti dengan sumberdaya aparatur yang kompeten. Namun sudah  menjadi  permasalahan  umum  diinstansi  pemerintah  daerah  bahwa  untuk penataan  personil,  seringkali  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  baik  secara
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
kuantitas  maupun  kualitas  (cakap).  Dari  aspek  kualitas  penataan  personil  yang dilakukan kerapkali tidak mengikuti prinsip “the right man on the right place” . Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan  sementara  kualitas  sumberdaya  aparatur  yang  ada  belum  memenuhi kompetensi  yang  seharusnya  dipenuhi  (Aruan,  2003).  Kemampuan  sumber  daya manuasia  yang  kompeten  terhadap  pengelolaan  keuangan  tentunya  akan meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  SKPD.  Kompetensi  aparatur  adalah kemampuan  yang  harus  dimiliki  seseorang  aparatur  berupa  pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya.
Penelitian  mengenai  kompetensi  aparatur  (SDM)  telah  dilakukan  oleh Indriasari  dan  Nahartyo  (2008)  dalam  Sukmaningrum  (2012),  yang  hasilnya menunjukkan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia,  tidak  mempengaruhi  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  secara  signifikan,  sedangkan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian  intern  akuntansi  mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh  Sukmaningrum  (2012)  bahwa  kompetensi  Sumberdaya  manusia  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  informsai  laporan  keuangan.  Sedangkan  hasil  yang berbeda  ditunjukkan  oleh  Winidyaningrum  dan  Rahmawati  (2010)  dalam Sukmaningrum  (2012)  menunjukkan  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan  terhadap  ketepatwaktuan.  Sedangkan  pemanfaatan  TI  berpengaruh  positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatwaktuan.
Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat   pada   peraturan   perundang-undangan,   efisien,   ekonomis,   efektif, transparan      dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan  sebagai  satu  prasyarat  untuk  mendukung  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan  Negara.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  maka  suatu  instansi  juga membutuhkan  suatu  sistem  pengendalian  intern  yang  kuat  serta  peran  dari  audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudi, 2005). Dengan dukungan system pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan  SKPD.  Sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  peran  audit  internal  tentunya  mengawasi  dan  mengevaluasi  prosedur, kebijakan  dan  laporan  keuangan  yang  sudah  dihasilkan  suatu  instansi,  agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penelitian  mengenai  peran  audit  internal  telah  dilakukan  oleh  Sari  dan Raharja  (2011)  namun  menguji  pengaruh  peran  audit  internal  terhadap  mekanisme Good  Corporate  Governance,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG. Nugraha dan Susanti (2010) dalam Sukmaningrum  (2012)  meneliti  penelitian  pengaruh  system  pengendalian  internal terhadap  reliabilitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitiannya menyatakan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  keandalan laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  Nugraha  dan  Susanti  (2010)  sejalan  dengan penelitian  Sukmaningrum  (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  system  pengendalian intern  berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  motivasi  dilakukannya  penelitian  ini adalah  karena  1).  masih  adanya  kesenjangan  (research  gap)  pada  penelitian sebelumnya;  2).  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  pada  SKPD  di  Prov.  NTB  karena Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2011 yang didapat oleh  Pemprov  NTB  atas  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Keuangan  BPK  RI,  yang merupakan lompatan besar, mengingat hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan keuangan tahun Anggaran 2010 adalah tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang merupakan predikat terendah hasil pemeriksaan keuangan yang disandang oleh suatu daerah,  padahal  tahun  2009  opini  LHP  Pemprov  NTB  oleh  BPK  RI  adalah  wajar dengan  pengecualian.  Disclaimer  tahun  2010  yang  diberikan  BPK  RI  atas  LHP Pemprov  NTB  disebabkan  karena  ketidaksesuaian  penyajian  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  kelemahan  pengendalian  intern,  ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  perundang-undangan  serta  ketidakcukupan  pengungkapan
laporan    keuangan  (Pidato  anggota  BPK  RI  atas  LHP  Pemprov  NTB,  2010, http://www.mataram.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2011 ).
Motivasi-motivasi tersebut menjadi topic yang menarik untuk diteliti, artinya bagaimana  peran  dari  audit  internal,  kompetensi  aparatur,  penerapan  SAP,  system pengendalian  intern  mengalami  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Penelitian  ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012); Nugraheni & Subaweh (2008); Kusumah (2012) serta Sari & Raharja (2011). Tujuan dari penelitian ini  adalah  pertama,  untuk  memberikan  bukti  empiris  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  kompetensi  aparatur,  peran  audit  internal  mempengaruhi  kualitas informasi  laporan  keuangan  pada  SKPD;  Kedua,  untuk  memberikan  bukti  empiris tentang system pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  kompetensi  aparatur  dan  peran  audit  internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Kegunaan Informasi  (Decision-Usefulness Theory)
Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (decision- usefulness theory) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of  Financial  Accounting  Concepts  (SFAC)  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat. Kegunaan  keputusan  informasi  akuntansi  mengandung  komponen-komponen  yang perlu dipertimbangkan  oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Definisi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menurut  Bastian  (2005)  dalam Kusumah  (2012),  selanjutnya  disebut  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah dikuatkan dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan.
PP No.24 tahun 2005 adalah SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  berbasis  kas,  serta  mengakui  aset,

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
utang,dan  ekuitas  dana  berbasis  akrual.  Laporan  keuangan  pokok  terdiri  dari:  (a) Laporan  Realisasi  Anggaran;  (b)  Neraca;  (c)  Laporan  Arus  Kas;  (d)  Catatan  atas Laporan  Keuangan.  Selain  laporan  keuangan  pokok  tersebut,  entitas  pelaporan diperkenankan  menyajikan  Laporan  Kinerja  Keuangan  dan  Laporan  Perubahan Ekuitas (Zeyn, 2011). Penelitian ini belum menggunakan PP No.71/2010 tentang SAP karena masih dalam tahap sosialisasi dan belum diimplementasikan.

## Kompetensi Aparatur
Kompetensi  diartikan  sebagai  kemampuan  dasar  dan  kualitas  kerja  yang diperlukan  untuk  mengerjakan  pekerjaan  dengan  baik  (Furham,  1990  dalam  Aruan, 2003).  Kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  berarti  kemampuan  yang  harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya, Aruan (2003).

## Peran Audit Internal
Berkaitan  dengan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara,  dalam  pasal  9  ayat  (1)  UU  Nomor  15  Tahun  2004  disebutkan bahwa:  “Dalam  menyelenggarakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara,  BPK  dapat  memanfaatkan  hasil  pemeriksaan  aparat  pengawasan intern  pemerintah.”  Peran  dan  fungsi  audit  internal  termasuk  unsur  yang  penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.

## Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  menjelaskan  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik  kualitatif  yaitu  relevan,  andal, dapat  dibandingkan,  dapat  dipahami  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

## Sistem Pengendalian Intern
PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  SPI  merupakan  kegiatan  pengendalian  terutama  atas pengelolaan  system  informasi  yang  bertujuan  untuk  memastikan  akurasi  dan kelengkapan informasi.

## Pengaruh      Penerapan      Standar      Akuntansi      Pemerintah      Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005:134) dalam Kusumah  (2012),  selanjutnya  disebut  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Jika pemerintah  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  SAP  maka kualitas  informasi  keuangan  menjadi  semakin  baik.  Penelitian  mengenai  pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan  oleh  Kusumah  (2012);  Nugraheni  dan  Subaweh  (2008).  Hasil  penelitian Kusumah  (2012)  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.  Demikian  juga  hasil  penelitian  Nugraheni  dan  Subaweh  (2008) menunjukkan  terdapat  pengaruh  penerapan  SAP  di  Inspektorat  Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesa yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H1:      Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan
Guy  et  al.  (2002)  dalam  Sukmaningrum  (2012),  menyatakan  bahwa kompetensi  adalah  pengetahuan  dan  keahlian  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan tugas.  Kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  berarti  kemampuan  yang  harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya. Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.
Indriasari (2008) dalam Sukmaningrum (2012) membuktikan dalam penelitian bahwa  kapasitas  sumberdaya  berpengaruh  terhadap  keterpautan  dan  keterandalan informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kota  Palembang  dan  Kabupaten Ogan  Hilir  provinsi  Sumatera  Selatan.  Bukti  penelitian  ini  didukung  oleh  hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012).
Berdasarkan  uraian  diatas,  sehingga  hipotesa  yang  dibangun  adalah  sebagai berikut:
H2:    Kompetensi    aparatur    berpengaruh    positif    terhadap    kualitas    informasi laporan keuangan

## Pengaruh  Peran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan
Internal  auditor  merupakan  salah  satu  profesi  yang  menunjang  terwujudnya GCG  yang  pada  saat  ini  telah  berkembang  menjadi  komponen  utama  dalam meningkatkan  instansi  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  semakin  baiknya  proses kegiatan pengawasan atau reviuw yang dilakukan oleh peran auditor internal (APIP) ke  instansi-instansi  pemerintah  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas  informasi laporan  keuangan  Pemda.  Penelitian  mengenai  peran  audit  internal  telah  dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit  internal  terhadap  mekanisme  GCG.  Sedangkan  penelitian  tentang  pengaruh peran  audit  internal  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  belum  banyak dilakukan.
Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H3:  Peran  audit  internal  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan  dengan  Sistem  pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel Moderating
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
Sistem  pengendalian  intern  merupakan  prasyarat  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  amanah.  Karena  dengan  SPI yang  baik  maka  suatu  organisasi  akan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sistem pengendalian  intern  yang  baik  tentunya  tidak  akan  berguna  jika  tidak  didukung dengan sumber daya aparatur yang kompeten, fungsi audit internal yang baik serta penerapan standar akuntansi didalam penyelenggaraan keuangan dalam menghasilkan laporan  keuangan.  Dengan  demikian  adanya  penerapan  SAP,  aparatur  yang kompeten,  fungsi  audit  internal  yang  baik  serta  diperkuat  dengan  system pengendalian intern yang memadai maka akan menghasilkan keluaran berupa kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.
Penelitian dengan menempatkan system pengendalian intern sebagai pemoderasi atas pengaruh  penerapan  SAP,  kompetensi  aparatur,  peran  audit  internal  terhadap kualitas  informasi  laporan  keuangan  belum  pernah  dilakukan,  sehingga  peneliti mencoba  menguji  hal  tersebut  berdasarkan  asumsi  yang  sudah  dipaparkan  diatas. Namun  system    pengendalian  intern  sebagai  variable  independen  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan telah dilakukan oleh Sukmaningrum (2012); Nugraha dan Susanti (2010), yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  hipotesa  yang  dirumuskan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4:    Sistem  pengendalian    intern    memoderasi    pengaruh    penerapan    SAP,
ompetensi  aparatur  dan  fungsi  audit  internal  terhadap  kualitas  informasi laporan keuangan

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  survey ( survey  research )  yang  berupa  penjelasan  dan  pengujian  hipotesa  ( explanatory )  yang menggunakan metode deskriptif dan eksploratori karena inti pembahasannya adalah pertanyaan-pertanyaan  tentang  penerapan  SAP,  kompetensi  aparatur,  peran  audit intern  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  dengan  system  pengendalian

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
intern  sebagai  variable  moderating.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov.NTB. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  non  probability  sampling (purposive  sampling).  Kriteria  sampel  adalah  1).  Pegawai  pada  bagian  proses penatausahaan  khususnya  keuangan;  2).  Pegawai  yang  membuat  laporan  keuangan;
3). pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan APIP dari Inspektorat.
Variable-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  diidentifikasi sebagai berikut: Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kompetensi Aparatur; peran audit internal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Laporan keuangan. Variable moderating adalah variable independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variable independen lainnya terhadap variable dependen (Ghozali, 2005). Variable moderating dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern. Definisi  operasional  dan  pengukuran  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah  (Bastian,2005  dalam  Kusumah,  2012).  Kuesioner  penerapan  SAP dikembangkan oleh peneliti berdasarkan PP No.24 Tahun 2005. Penerapan SAP terdiri dari 12 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
2. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa landasan kepribadian, kemampuan berkarya, pengetahuan & ketrampilan, sikap  dan  prilaku  serta  pemahaman  kaidah  kehidupan  bermasyarakat  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  (Mendiknas,2002  dalam  Aruan  2003). Kompetensi aparatur diadaptasi dari Aruan (2003) namun juga dimodifikasi oleh peneliti.  Kompetensi  aparatur  terdiri  dari  23  pertanyaan  dengan  menggunakan skala likert 4 point.
3. Peran  audit  intenal  adalah  pemeriksa  yang  berperan  dalam  mengawasi, mengevaluasi  suatu  sistem  akuntansi  serta  menilai  kebijakan  pemerintah  yang dilaksanakan oleh suatu Instansi. Peran audit internal dikembangkan oleh peneliti, terdiri dari 9 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point
4. Kualitas  informasi  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya  (PP No.24  Tahun  2005).  Kualitas  informasi  laporan  keuangan  dikembangkan berdasarkan  PP  no.24  tahun  2005.  Kualitas  informasi  laporan  keuangan  terdiri dari 10 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
5. Sistem  Pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan (PP No.60 Tahun 2008). Pertanyaan pada sistem pengendalian intern sebagian besar diadaptasi dari PP No. 60 tahun 2008. Sistem Pengendalian intern terdiri dari 23 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
Persamaan matematis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
KILP = a + b1PSAP + b2KP + b3PAI + b4SPI + b5PSAP.SPI + b6KP.SPI + b7PAI.SPI + e
Keterangan:
KILP = Kualitas informasi laporan keuangan PSAP = Penerapan standar akuntansi pemerintahan KP = Komptensi aparatur PAI = Peran audit internal PSAP.SPI  = Interaksi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan sistem pengendalian intern
KP.SPI = Interaksi antara kompetensi aparatur dengan sistem pengendalian
intern
PAI.SPI = Interaksi antara peran audit intern dengan sistem pengendalian intern

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hipotesis  pertama  menyatakan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  0.358  dengan  signifikansi  sebesar  0.723  ( ≥ 10%)

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
yang  berarti  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (PSAP)  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  (KILP).  Temuan  penelitian  ini  tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  seperti  Kusumah  (2012)  dan Nugraheni  dan  Subaweh  (2008),  di  mana  hasil  penelitian  Kusumah  (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan  pada  Pemerintah  Kota  dipengaruhi  oleh  penerapan  SAP.  Demikian  juga hasil  penelitian  Nugraheni  dan  Subaweh  (2008)  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Hipotesis  kedua  menyatakan  kompetensi  aparatur  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  t hitung  sebesar  1.106  dengan  signifikansi  sebesar  0.227  ( ≥ 10%)  yang  berarti Kompetensi  Aparatur  (KP)  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan  (KILP).  Temuan  penelitian  ini  tidak  mendukung  hipotesis  yang  diajukan sebelumnya.  Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu  seperti Indriasari  (2008)  dalam  Sukmaningrum  (2012)  membuktikan  kapasitas  sumberdaya berpengaruh  terhadap  keterpautan  dan  keterandalan  informasi  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dan  penelitian  Winidyaningrum  dan  Rahmawati  (2010)  yang menyatakan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap keterandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun  demikian  hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Sukmaningrum  (2012)  yang  menunjukkan bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  tidak  berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  Peran  audit  internal  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  informsai  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  t hitung  sebesar  -1.406  dengan  signifikansi  sebesar  0.169  ( ≥ 10%)  yang  berarti  peran audit internal (PAI) tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan (KILP). Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Sari
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
dan Raharja (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG.
Hipotesis  keempat  menyatakan  sistem  pengendalian  internal  memoderasi pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kompetensi  aparatur  dan fungsi  audit  internal  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian berturut  turut  menunjukkan  nilai  t  hitung  untuk  moderasi  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  dengan  moderasi  sistem  pengendalian  internal  (PSAP*SPI) sebesar  0.382  dengan  signifikansi  sebesar  0.705  ( ≥ 10%);  kompetensi  aparatur  yang dimoderasi  oleh  sistem  pengendalian  internal  (KP*SPI)  sebesar  -0.240  dengan signifikansi  sebesar  0.812  ( ≥ 10%);  dan  peran  audit  internal  yang  dimoderasi  oleh sistem  pengendalian  internal  (PAI*SPI)  sebesar  0.058  dengan  signifikansi  sebesar 0.953  ( ≥ 10%).  Temuan  ini  memberikan  hasil  bahwa  seluruh  sistem  pengendalian internal  tidak  dapat  memoderasi  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  (PSAP) kompetensi aparatur, dan peran pengendalian internal.
Seluruh  temuan  penelitian  di  atas  menolak  teori  yang  menyatakan  bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), kompetensi aparatur (KP), peran audit  internal  (PAI),  dan  peran  sistem  pengendalian  intern  (SPI)  tidak  mendukung kualitas laporan keuangan (KILP). Simpulan akhir penelitian ini berdasarkan jawaban responden  karena  yaitu  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (PSAP)  masih belum  maksimal  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  kompetensi  aparatur  yang  minimal. Temuan  ini  juga  diperkuat  berdasarkan  hasil  survey  di  lokasi  yang  memberikan gambaran  banyaknya  pengelola  keuangan  yang  bukan  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi,  pemahaman  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baru  masih belum  mapan  dan  peran  pembinaan  melalui  audit  internal  yang  kurang  (belum independen).  Hasil  penggunaan  variabel  moderasi  yang  menunjukan  tidak  adanya pengaruh juga memberikan simpulan kurang efektifnya sistem pengendalian internal pada  pemerintah  (SKPD  di  Provinsi  NTB).  Selanjutnya  temuan  penelitian  juga menolak teori sebagaimana dijelaskan dalam dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang  dikeluarkan  oleh  Konsorsium  Organisasi  Profesi  Audit  Internal  (2004)  yang menyatakan dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) entitas memerlukan peran internal audit yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
akuntansi  serta  menilai  kebijakan  manajemen  yang  dilaksanakan,  di  mana  Internal auditor  merupakan  salah  satu  profesi  yang  menunjang  terwujudnya  GCG. Keberadaan  internal  auditor  diharapkan  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi organisasi  sebagai  fungsi  yang  independen,  menciptakan  sikap  professional  dalam setiap aktivitasnya. Internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi (Sari dan Raharja,2011).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mencoba  memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan,  kompetensi  aparatur,  peran  audit internal,  kualitas  laporan  keuangan  dan  system  pengendalian  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal  dan  sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan.
Impikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara  empiris  sebagai  bahan  pembelajaran  tentang  gambaran  penerapan  SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal, kualitas informasi laporan keuangan dan system  pengendalian  intern  yang  dilaksanakan  pada  SKPD.  Serta  dapat  digunakan sebagai  acuan  untuk  penelitian  penelitian  selanjutnya  dan  bagi  pembuat  keputusan sebagai  bahan  informasi  dan  pertimbangan  dalam  menetapkan  kebijakan  terkait dengan pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan berbagai faktor pembentuk keberhasilan  kualitas  informasi  laporan  keuangan  seperti  penerapan  SAP, Kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internya sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama  sampel  yang  digunakan  hanya  pada  SKPD  di  Provinsi  NTB  sehingga  hasil temuan  tidak  dapat  digeneralisasi  di  wilayah  lain.  Kedua,  hasil  pengumpulan  data diperoleh  hanya  berjumlah  40  orang  responden  dikarenakan  keterbatasan  waktu penelitian  sehingga  belum  dapat  sepenuhnya  mencerminkan  seluruh  keadaaan  di
Akuntabilitas Vol. 9 No. 1 April  2016
lapangan.  Disarankan  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk  mencoba  menggunakan sampel lebih luas (misalnya pada SKPD Provinsi lain) dengan jumlah responden lebih banyak  untuk  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  utuh  mengenai  pengelolaan keuangan  di  SKPD.  Pemerintah  provinsi  NTB  disarankan  juga  untuk  dapat meningkatkan kompetensi aparatur melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dan menempatkan  aparatur yang tepat pada bidang pengelolaan keuangan.

## PUSTAKA ACUAN
Afiah  N.  N,  (2009).  “ Akuntansi  Pemerintahan:  Implementasi  Akuntansi    keuangan pemerintah Daerah” . Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Penerbit Prenada Media Group Jakarta.
Aruan  N,  (2003).  “ Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  di  Jawa Timur”.
Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. ISBN: 979 – 682–
672 – 0.
Ghozali  I,  (2005).  “ Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS  “. Edisi  3, ISBN:979.704.015.1, Badan Penerbit – Undip.
http://www.mataram.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2011)  ”  (Pidato  anggota BPK RI atas LHP Pemprov NTB, 2010)”.
Kiswara  .E,(2011).  “ Nilai  Relevan  dan  Reliabilitas  Kegunaan  Keputusan  Informasi Akuntansi  Menurut  SFAC  No.2  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  dengan Metode-Metode  Pembebanan  Pajak  Penghasilan  Berbeda .  Disertasi  Undip, dipublikasi.
Kusumah A.A, (2012). “ Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survei  pada  SKPD/OPD  Pemerintahan  Kota Tasikmalaya).
Nugraha D.S.dan Susanti. A, (2010). “ The Influence of Internal Control System to The Reliability  of  Local  Goverment  Financial  Statement  (Case  Study  at  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat). Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Perbankan  dan  Akuntansi.
Vol.2 No.2.

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
Nugraheni  P  dan  Subaweh  I,  (2008). “  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  “. Jurnal  Ekonomi  Bisnis No.1 Vol 13, April 2008.
Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  2005  tentang  “Standar  Akuntansi Pemerintahan”
Peraturan  Pemerintah  No.60  Tahun  2008  tentang  “Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah”
Sekaran, U (2003). “ Research Methods for Business: A Skill Building ”.
Sari P.M dan Raharja, (2011). “ Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia Sugiyono  (2007). “ Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, akualitatif, dan R  & D” Penerbit Alfabeta.
Sukmaningrum T, (2012). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi dipublikasi.
Sugiyono, (2007). “Metode Penelitian Bisnis”. CV. Alfabeta. Bandung.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan negara
Wakhyudi,  (2005). “Pemberdayaan  Peran  Audit  Internal  Dalam  Mewujudkan  Good Governance Pada Sektor Publik “.
Winindyaningrum, C dan Rahmawati. (2010). “ Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening Pengendalian  Intern  Akuntansi  (Studi  Empiris  di  Pemda  Subosukawonosraten),” dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.
Zeyn.  E,  (2011). “Pengaruh  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai Pemoderasi”. Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan  Keuangan,  ISSN:2088-0685  Vol.1.
No.1. April 2011, P.21-37.