BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 4,  2023, pp. 2535-2543 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.6306

## Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Pelaku  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Di KUBE Talaga Berkah Abadi Kabupaten Lebak
Muhammad Abduh 1* , Muhamad Fakhrudin 2 , Deswita Herlina 3
1,2,3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia *e-mail korespondensi: muhammad.abduh@untirta.ac.id

## ABSTRACT
The  lack  of  micro  and  small  business  actors  who  have  halal  certification  for  micro  and  small  business products is a problem that must be resolved immediately considering that in 2024 halal certification for micro and  small  business  actors,  especially  for  processed  food,  is  a  universal  obligation.  Even  typical  superior products such as smoked catfish, catfish meatballs, and catfish crackers from KUBE Talaga, Berkah Abadi, do not  yet  have  halal  certification. The  service  method  is  carried  out  using  the  Participatory  Action  Research (PAR) approach, which is an approach that has the goal of providing learning and overcoming problems, as well  as  meeting  the  practical  needs  of  the  community  by  integrating  science  and  social  change. These dedication steps are carried out by socializing the importance of halal certification, technical counseling on halal  certification  applications,  and  mentoring  the  Halal  Process  for  Micro  Enterprises. The  result  of  this community service activity is that the community can understand the importance of halal certification in the products it produces. Business actors in KUBE Talaga Berkah Abadi also know about the stages and flow of halal  certification  according  to  business  and  product  criteria  carried  out  through  technical  counseling activities,  and  are  able  to  help  4  superior  products  of  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi  to  apply  for  halal certification and run a halal guarantee system in an effective manner. both in accordance with the provisions of the Law on Halal Product Assurance.
Keywords: Halal Certification, Micro and Small Enterprises, KUBE

## ABSTRAK
Minimnya  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang  memiliki  sertifikasi  halal  atas  produk  usaha  mikro  dan  kecil menjadi  sebuah  masalah  yang  harus  segera  dituntaskan.  Mengingat  di  Tahun  2024  sertifikasi  halal  bagi pelaku usaha mikro dan  kecil khususnya bagi olahan makanan menjadi kewajiban yang  bersifat universal. Hal  ini  tidak  terkecuali  bagi  produk  unggulan  khas  dari  KUBE  Talaga  berkah  abadi  seperti  pada lele  asap, baso ikan lele, dan kerupuk lele yang sampai saat ini belum memiliki sertifikasi halal.  Metode pengabdian dilakukan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan memberikan pembelajaran dan mengatasi masalah, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan memadukan  ilmu  pengetahuan  dan  perubahan  sosial.  Langkah-langkah  pengabdian  ini  dilakukan  dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal,  penyuluhan tekhnis permohonan sertifikasi halal, dan pendampingan  Proses  Halal  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro.  Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  Masyarakat  ini  ialah Masyarakat dapat memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Pelaku usaha di KUBE Talaga Berkah Abadi juga mengetahui  tentang  tahap  dan alur sertifikasi  halal  yang  sesuai  dengan kriteria usaha dan produk yang dijalankan melalui kegiatan penyuluhan tekhnis, serta mampu membantu 4 produk unggulan  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi  untuk  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  dan  menjalankan sistem jaminan halal secara baik sesuai ketentuan UU Jaminan Produk Halal.
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, KUBE
Accepted: 2023-07-29 Published: 2023-10-02

## PENDAHULUAN
Kelompok Usaha Bersama Talaga Berkah Abadi merupakan kelompok usaha yang dibentuk oleh  masyarakat  Kampung  Tajur,  Desa  Pajagan  Kecamatan  Sajira  sebagai  upaya  untuk menjalankan usaha ekonomi produktif agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Tajur yang sebelumnya merupakan korban dari bencana alam sungai karian 3  tahun  lalu.  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi  memiliki  anggota  23  anggota  yang  berasal  dari masyarakat  terdampak  bencana  yang  telah  direlokasi  dari  lokasi  sebelumnya  di  Desa  Seupang Desa Pajagan, Kabupaten Lebak, Banten. Berdirinya KUBE Talaga Berkah Abadi ini juga diharapkan
mampu meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah Desa Pajagan sehingga tidak hanya mengandalkan pendapatannya sebagai petani atau peternak saja, namun juga mampu mendongkrak potensi kemandirian ekonomi lainnya yang bisa menciptakan produk unggulan khas yang benar-benar berasal dari Kampung Tajur, Sajira.  Produk unggulan khas yang ditemui oleh tim pengabdi pada KUBE Talaga Berkah Abadi diantaranya adalah lele asap, baso ikan lele, serta kerupuk  ikan  lele.  Produk  tersebut  dihasilkan  oleh  enggota  KUBE  dan  telah  berlangsung  proses produksinya selama hampir 2 Tahun.
KUBE Talaga Berkah Abadi  merupakan kelompok usaha yang berada pada wilayah yang memiliki  prospek  sebagai  destinasi  wisata  di  Provinsi  Banten.  Destinasi  wisata  yang  ditawarkan cukup menjanjikan bagi para penikmat wisata mengingat Kecamatan Sajira  mampu memadulkan konsep  kearifan  lokal  masyarakat  adatnya  dengan  keindaham  alam  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan ekonomi. Disamping itu, Dengan adanya destinasi wisata tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kampung Tajur Desa Pajagan Sajira untuk memperluas jangkauan bisnis unit usaha mikro dan kecil.
Ditengah meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil olahan pangan di Kecamatan Sajira,  terdapat  beberapa  problematika  baru  yang  dihadapi  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil tersebut. Diantaranya ialah masih minimnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Bahkan pada produk unggulan khas seperti pada lele asap, baso ikan lele, dan kerupuk lele dari KUBE Talaga berkah abadi belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera dituntaskan mengingat di Tahun 2024 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mukro dan kecil khususnya bagi olahan makanan menjadi kewajiban yang bersifat universal.
Tujuan  dari  sertifikasi  halal  juga  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dalam mengkonsumsi  produk  yang  halal  dan  tidak  membahayakan.  Selain  memberikan  kepercayaan kepada  konsumen  sertifikasi  halal  ini  sebagai  cara  untuk  mengajak  masyarakat  menggunakan produk yang sudah teruji kehalalannya.
Oleh karenanya, pengabdi melihat  bahwa pelaku usaha pada KUBE Talaga Berkah Abadi harus  memahami  pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  produk  mereka.  Disamping  itu  upaya  untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan sertifikasi halal ialah tanggung jawab moril yang harus dipenuhi agar kepentingan pelaku usaha juga dapat terakomodir.
Pengabdi  juga  melihat  bahwa  akan  ada  dampak  yang  masif  apabila  pelaku  usaha  tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya, diantaranya ialah :
1.  Sempitnya  Ruang  Pemasaran.  Sertifikasi  halal  memberikan  rasa  aman  bagi  konsumen  dalam aktivitas  konsumsi.  Pasar  yang  lebih  luas  tentu  akan  mampu  memberikan  jumlah  konsumen yang lebih luas pula.
2. Rentan akan kontaminasi bahan yang diharamkan. Sertifikasi halal merupakan aktivitas terpadu yang tidak hanya melihat pada kegiatan pengolahan  bahan baku  semata, lebih dalam ia juga menelisik  mengenai  kehalalan  bahan  baku  yang  barangkali  bagi  pelaku  usaha  belum mengetahui mengenai kehalalan bahan baku tersebut.
3.  Kepercayaan  Konsumen.  Setiap  muslim  mendapatkan  kewajiban  untuk  senantiasa mengkonsumsi makan yang halal lagi thayyib. Dengan adanya sertifikat halal pada produk dpat dipastikan  mampu  menghilangkan  kekhawatiran  konsumen  muslim  dalam  mengkonsumsi produk yang dihasilkan produsen. Dampak yang diberikan jika produk belum memiliki sertifikat halal  ialah  adanya  keraguan  bahkan  keenganan  bagi  konsumen  untuk  mengkonsumsi  produk yang  dihasilkan.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak  pada  kuantitas  produksi  dan  perolehan  omset bagi pelaku usaha.
Oleh  karenanya,  beberapa  alasan  yang  telah  dikemukakan  tersebut.  Pengabdi  merasa perlu untuk melakukan tindakan preventif atau bahkan referentif untuk mengupayakan perbaikan terhadap kondisi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam melaksanakan program pengabdian ini kami
bekerjasama  dengan  Kelompok  Usaha  Mikro  di  Kecamatan  Sajira,  yakni  pada  Kelompok  Usaha Bersama  Talaga  Berkah  Abadi.  Dengan  mengusung  tema  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  pada UMKM Kelompok Usaha Mikro Kecamatan Sajira Provinsi Banten.

## METODE
Pendekatan  yang  dilakukan  pada  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  pendekatan Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran  dan  mengatasi  masalah,  serta  memenuhi  kebutuhan  praktis  masyarakat  dengan memadukan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial pada masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan dengan pengabdian yang akan dilakukan karena memiliki muatan untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif, khususnya dalam mempresentasikan konsep ekonomi halal dalam rutinitas  ekonomi  sehari-hari  agar  tidak  terjerumus  pada  aktivitas  produksi  yang  diharamkan. Kesadaran terkait dengan sertifikasi halal juga diharapkan mampu menjadi kawah candradimuka dalam menghadirkan produk yang higienis dan siap bersaing pada skala usaha yang lebih besar lagi,  sehingga  tidak  hanya  menjadi  produk  endemik  Kampung  Tajur  saja,  namun  juga  dapat diunggulkan sebagai produk khas Provinsi Banten.
1. Tahapan Persiapan (Pra Pengabdian)
a. Survey Awal
Pada  tahap  ini  tim  akan  meninjau  objek  pengabdian  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  lanjutan  mengenai  kondisi  umum  pelaku  usaha  mikro  di  Kampung  Tajur, Kecamatan Sajira. Ini ditujukan agar tim mampu mengukur seberapa banyak masyarakat yang  paham  akan  pentingnya  sertifikasi  halal    serta  berapa  banyak  dari  mereka  yang membutuhkan proses pendampingan sertifikasi halal.
Pada  survey  awal  ini  juga  diharapkan  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar agenda sosialisasi sertifikasi halal ini dapat diikuti oleh masyarakat sekitar.
b. Perijinan
Perizinan  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  bertemu  langsung pihak  Desa  Pajagan  Kecamatan  Sajira  beserta  tokoh  masyarakat  yang  ada.  Hal  ini dilakukan agar pelaksanaan sosialisasi dapat didukung penuh oleh komponen masyarakat yang  ada  di  Lingkungan  Desa  Pajagan.  Perijinan  diharapkan  mampu  memberikan kepastian  mengenai  lokasi  kegiatan  Sosialisasi  dan  jumlah  peserta  pada  kegiatan sosialisasi.
c. Identifikasi Masalah
Pada  Tahap  identifikasi  masalah,  tim  pengebdian  kepada  masyarakat  melakukan inventarisir  data  dan  juga  berbagai  kendala  yang  mampu  menghambat  pada  kegiatan sosialisasi.  Data  didasarkan  pada  jumlah  aktivitas  usaha  mikro  halal  yang  yang  belum tersertifikasi.
d. Pemetaan dan Klasifikasi
Pemetaan  dilakukan  untuk  menentukan  rangkaian  kegiatan  yang  mampu  mendukung kegiatan sosialisasi ini. Diantaranya adalah pendataan pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lainnya yang diperlukan guna pengajuan sertifikasi halal seperti NPWP dan NIB.
e. Diskusi bersama Mitra
Melakukan  pembahasan  dan  kajian  awal  terhadap  berbagai  permasalahan  yang  ada, serta  memutuskan  pola  penyelesaian  permasalahan  yang  dianggap  potensial  pada kegiatan sosialisasi ini.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
2538
a. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Urgensi Sertifikasi Halal
Sosialisasi mengenai Urgensi Sertifikasi Halal bagi masyarakat merupakan kegiatan utama yang diharapkan mampu menggugah kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil untuk taat pada  ketentuan  Jaminan  Produk  Halal,  yang  nantinya  diharapkan  ketaatan  masyarakat tersebut  dapat    diwujudkan  dengan  adanya  sertifikasi  Halal  dengan  mekanisme self declare.
b. Pelaksanaan Penyuluhan Tekhnis Sertifikasi Halal
Disamping  paparan  teoritis,  tim  pengabdian  pada  masyarakat  juga  akan  melakukan penyuluhan  terkait  tekhnis  dalam  pengajuan  permohonan  sertifikasi  halal.  Hal  ini  perlu dilakukan  mengingat  pada  survei  awal  yang  telah  dilakukan  masih  banyak  masyarakat yang belum memiliki persyaratan yang lengkap untuk pengajuan/permohonan sertifikasi halal seperti Nomor Ijin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
c. Pendampingan
Pendampingan  pengisian  Form  Permohonan  Sertifikasi  merupakan  kegiatan  yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil halal agar mampu mengisi formulir permohonan secara baik dan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sosialisasi tentang Urgensi Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil
Sertifikasi  halal  bagi  produk  makanan  dan  minuman  merupakan  salah  satu  ketentuan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bentuk ketaatan pada Undang- undang  Jaminan  Produk  Halal.  Sertifikasi  halal  harus  dimaknai  sebagai  upaya  memberikan kepastian kehalalan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro.
Sosialisasi Urgensi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil KUBE Talag Berkah Abadi dilaksanakan pada 8 Juli dengan dihadiri oleh 25 Peserta pelaku usaha mikro maupun kecil yang  ada  pada  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi.  Materi  disampaikan  oleh  Tim  pengabdi  yang merupakan Pendamping Proses Halal dari Universitas Indonesia Halal Centre.
Dalam  kegiatan  sosialisasi  ini  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  diberikan  penjelasan mengenai  Pengertian  Sertifikasi  halal,  pengertian  produk,  ketentuan  mengenai  jaminan  produk halal, serta tahap sertifikasi halal dalam agenda nasional. Disamping itu, peserta sosialisasi juga diberikan  gambaran  mengenai  alur  dalam  pengajuan  sertifikasi  halal  dalam  format  reguler  dan juga self declare.
Sertifikasi halal ialah rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa  tahapan  pemeriksaan  untuk  membuktikan  bahwa  bahan  baku,  proses  produksi,  dan sistem  jaminan  halal  produk  pada  suatu  perusahaan  sudah  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  auditor  yang  kompeten  dibidangnya  untuk  kemudian  ditetapkan  status kehalalannya  sehingga  tercipta  suatu  fatwa  tertulis  yang  menyatakan  kehalalan  produk  dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014).
Sertifikasi  dan  labelisasi  merupakan  dua  hal  yang  berbeda  namun  saling  memiliki keterkaitan.  Di  Indonesia,  sebelum  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH) diberlakakukan  sertifikasi  halal  adalah  kewenangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Jaminan Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat  JPH  adalah  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.  “Menurut MUI, Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) dinyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikelurkan oleh
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan MUI.
Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa  tahapan  pemeriksaan  untuk  membuktikan  bahwa  bahan  baku,  proses  produksi,  dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sertifikasi  dilakukan  “dengan  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh auditor  yang  kompeten  dibidangnya  untuk  kemudian  ditetapkan  status  kehalalannya  sehingga tercipta  suatu  fatwa  tertulis  yang  menyatakan  kehalalan  produk  dalam  bentuk  sertifikat  halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat” tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan.
Perusahaan  harus  memberikan  jaminan  halal  dengan  selalu  menjaga  konsistensi kehalalan produk.  Secara  berkala  setiap  enam  bulan  sekali  harus  melaporkan  pelaksanaan  Sistem  Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan  produk  halal.  Label  ini  berfungsi  untuk  menunjukkan  kepada  konsumen  bahwa  produk tersebut merupakan produk berstatus halal.
Proses  pemberian  sertifikat  halal  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh  pelaku  usaha  secara  tertulis  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk  dan  daftar  produk  dan  bahan  yang  digunakan  dan  proses  pengolahan  produk8 Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Untuk melakukan pemeriksanaan halal, Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan  Lembaga  Produk  Halal  (LPH)  yang  bertugas  melakukan  pemeriksaan  halaldan/atau pengujian  kehalalan  produk  (Pasal  30  ayat  1).  Pasal  31  mengatur,  pemeriksaan  dan/  atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila  terdapat  bahan  yang  diragukan  kehalalannya  dapat  dilakukan  pengujian  di  laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal- hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan  halal  selanjutnya  LPH  menyelarahkan  hasilnya  ke  BPJPH  dan  kemudian  Badan Penyelengara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  menyerahkannya  kepada  MUI  untuk  memperoleh menetapkan  kehalalan  Produk  (Pasal  32).  Untuk  menentukan  apakah  produk  itu  halal  atau  tidak MUI  melakukan  sidang  Fatwa  Halal  (Pasal  33).  Sidang  Fatwa  MUI  diikuti  oleh  pakar,  unsur kementrian/lembaga dan atau instansi terkait.
Guna  memaksimalkan  program  sertifikasi  halal  Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama memberikan  pelayanan  sertifikasi  halal  secara  gratis  dengan  beberapa  syarat  utama  sebagai berikut:
1. Memiliki NIB;
2. Modal usaha dibawah 2 Miliar;
3. Memiliki usaha secara kontinu minimal 3 tahun;
4. dan mendaftarkan 1 jenis produk dengan nama produk paling banyak 20 produk. Sedangkan syarat khusus yang ditetapkan seperti:
1. Memiliki izin edar;
2. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4. dan bersedia membayar pengujian kehalalan produk secara mandiri jika diperlukan.
Guna  mengukur  tingkat  keberhasilan  dalam  materi  sosialisasi  ini  pengabdi  memberikan sesi  tanya  jawab  yang  banyak  direspon  oleh  peserta  sosialisasi.  Antusias  dari  pelaku  usaha peserta sosialisasi mengarah pada keingintahuan dalam persyaratan sertifikasi halal yang belum dimiliki seperti NIB dan NPWP, serta petunjuk dalam pengisian Portal Sihalal.

## Gambar. 1. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi

## B. Penyuluhan Tekhnis Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro
Agenda  kedua  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  adalah  penyuluhan terkait tekhnis dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada  observasi  awal  tim  pengabdi  ditemukan  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum memiliki persyaratan yang lengkap untuk pengajuan/permohonan sertifikasi halal baik dengan alur reguler maupun self declare.
Masukan yang dapat disampaikan pada penyuluhan tekhnis kepada masyarakat adalah pentingnya pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai salah  satu  syarat  dalam  mengajukan  sertifikasi  halal.    Disamping  itu  peserta  penyuluhan  juga diarahkan untuk memperhatikan berbagai titik kritis pada proses halal seperti penggunaan bahan baku  yang  bersifat  kritis,  bahan  baku  yang  masih  diragukan  kehalalannya,  maupun  proses produksi yang masih berpotensi tercemar pada hal-hal yang diharamkan.
Kegiatan Penyuluhan tekhnis menghasilkan 4 pelaku usaha produk unggulan Kp. Tajur dengan legalitas Nomor Izin Berusaha di Kp. Tajur, Desa Pajagan, Sajira.. Berikut daftar pelaku usaha yang berhasil memperoleh Nomor Izin Berusaha dari kegiatan penyuluhan Tekhnis :
Gambar 2. Pendampingan Tekhnis Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal
Tabel. 1. Nomor Izin Berusaha dari Kegiatan Penyuluhan Tekhnis No. Nama Nomor Izin Berusaha Kode KBLI Tanggal Terbit NIB/KBLI 1. Sarinah 0807230112721 10750 8 Juli 2023 2. Maskur 0807230114782 10750 8 Juli 2023 3. Masruhiah 0807230113722 10750 8 Juli 2023 2. Muhamad Mahrom 0807230115904 10750 8 Juli 2023
Dengan  selesainya  pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  tersebut  maka  proses penyuluhan tekhnis dapat dilakukan pada tahap pengisian sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap.
Pengisian  sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  merupakan  rangkaian  kegiatan  tekhnis yang dilakukan agar para pelaku usaha mampu melakukan pengisian form dengan benar. Pelaku usaha juga dibekali pemahaman untuk membuat format pernyataan halal sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi halal. Pernyataan halal dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk  menggunakan  bahan  baku  yang  sudah  dipastikan  kehalalannya,  memproduksi  dan mengolah  produk  sesuai  dengan  persyaratan  kehalalan;  dan  menghasilkan  produk  yang  dapat dipastikan kehalalannya.
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  tim  pengabdi  ialah  melakukan  tutorial  pengisian form permohonan sertifikasi halal, pengisian pernyataan Ikrar , melakukan perincian bahan dan proses produksi, serta pembuatan akun sihalal bagi pelaku usaha dengan skema self declare agar mudah dalam proses input data pada laman ptsp.sihalal.go.id
Berbagai simulasi dan praktik pada kegiatan penyuluhan tekhnis mampu menyelesaikan permasalahan awal pada proses pra sertifikasi halal (pra pendampingan proses halal). Hal ini juga membuktikan bahwa evaluasi terhadap beberapa kendala sertifikasi halal telah mampu ditangani dengan  baik  oleh  tim  pengabdian  dan  mitra  yang  terlibat.  Setidaknya  4  dari  25  pelaku  usaha yang terdata telah menunjukkan kesungguhannya dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam kegiatan pengabdian ini.
Beberapa  pelaku  usaha  yang  belum  memenuhi  syarat  pada  kegiatan  sertifikasi  halal dengan skema self declare terjadi dikarenakan produk yang diproduksi merupakan produk yang masuk  pada  kualifikasi  bahan  kritis  diantaranya  adanya  unsur  daging  ayam,  sapi  maupun kambing  yang  bukan  berasal  dari  Rumah  Potong  Hewan  tersertifikasi  Halal.  Disamping  itu terdapat  pula  aktivitas  produksi  yang  menggunakan  bahan  baku  yang  belum  tersertifikasi  halal seperti pada ragi pabrikan luar negeri, minyak goreng yang sulit untuk dilakukan pelacakan merk dan  sertifikasi  halalnya,  serta  adanya  keengganan  dari  pelaku  usaha  untuk  meneruskan  proses sertifikasi halal.

## C. Pendampingan Proses Halal
Pendampingan  pengisian  Form  Permohonan  Sertifikasi  halal  merupakan  kegiatan  yang ditujukan  kepada  para  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  agar  proses  produksi  dan  hasil  produksi usahanya telah sejalan dengan ketentuan halal.
Pada kegiatan pendampingan ini, kami kembali melibatkan pengabdi dan Ibu Titis Nistia Sari, ST., ME. yang merupakan Pendamping Proses Halal dari Universitas Indonesia Halal Centre.
Kegiatan pendampingan proses halal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan,  penggunaan  nama  produk,  bahan  yang  digunakan  pada    produksi,  proses  dan produk  yang  dihasilkan.  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  harapan  produk  yang  telah  dihasilkan sesuai dengan kriteria halalan thayyibah.
Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pendampingan ini adalah PPH menerima pengajuan  sertifikasi  halal  yang  ada  pada  laman  ptsp.sihalal.go.id,  kemudian  dilakukan  proses review terhadap kelengkapan administrasi, pemeriksaan bahan baku dan alur proses produksi.
Langkah  kedua  PPH  melakukan  proses  audit  lapangan  pada  kelengkapan  administrasi, nama produk, aktivitas produksi yang dilakukan oleh pemohon sertifikasi halal dari KUBE Talaga Berkah  Abadi  guna  memastikan  bahwa  daftar  bahan  yang  ada  pada  laman  permohonan  telah sesuai  dengan  bahan  baku  yang  ada  di  lapangan.  Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  pengabdi selaku  PPH  melihat  bahwa  pelaku  usaha  telah  mampu  memberikan  aktualisasi  produk  dan produksi  yang  sesuai  denganvketentuan  nama  produk,  isian  bahan  dan  proses  produksi  halal. Sehingga tahap verifikasi pada permohonan sertifikasi halal dapat dilanjutkan pada isian verifikasi dan validasi pada laman ptsp.sihalal.go.id.
Langkah ketiga dari kegiatan pendampingan ini adalah PPH melakukan proses verifikasi dan validasi berdasarkan temuan di lapangan. Hasil Verifikasi dan Validasi kemudian dikirimkan kepada  Komisi  Fatwa  untuk  kemudian  disidangkan  dan  ditetapkan  kehalalannya  menurut pertimbangan majelis komisi fatwa.
Dalam  kegiatan  pendampingan  ini  dihasilkan  beberapa  rekomendasi  oleh  pendamping halal  yang  menyatakan  secara  umum  bahwa  keseluruhan  peserta  pendampingan  halal  di  KUBE Talaga Berkah Abadi telah menggunakan bahan yang memenuhi kehalalan produk, proses dalam kegiatan produksinya juga telah memenuhi aspek kehalalan produk, serta produknya telah sesuai dengan  kehalalan  produk.  Dengan  demikian  seluruh  peserta  dalam  pendampingan  ini  telah memenuhi kriteria jaminan produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.
Tabel. 2. Status Produk setelah Pendampingan Proses Halal berdasarkan Rekomendasi Pendamping Proses Halal No.  Nama Nomor Izin Berusaha Nama Pendamping PPH Catatan Kriteria Sistem JPH 1. Sarinah 0807230112721 Titis Nistia Sari, ST., ME. Telah Dipenuhi 2. Maskur 0807230114782 Titis Nistia Sari, ST., ME. Telah Dipenuhi 3. Masruhiah 0807230113722 Muhammad Abduh, S.Sy., MH Telah Dipenuhi 4 Muhamad Mahrom 0807230115904 Muhammad Abduh, S.Sy., MH Telah Dipenuhi
Keseluruhan  rekomendasi  hasil  verifikasi  dan  validasi  telah  mampu  diselesaikan  sampai dengan  27  Juli  2023,  Setelah  proses  pendampingan  halal  dilakukan,  rekaman  data  pemeriksaan oleh tim pengabdi selaku Pendamping Proses halal akan dilanjutkan oleh Komisi Fatwa dari BPJPH untuk  disidangkan.  Jika  telah  sesuai  dengan  berbagai  ketentuan  yang  ada  komisi  fatwa  dapat melakukan  penerbitan  sertifikat  halal  atas  produk  yang  telah  didampingi  pada  proses  halalnya. Kemudian jika ditemukan hal-hal yang perlu untuk dikoreksi dan diperbaiki pada proses produksi halal  yang  dilakukan  pelaku  usaha  berdasarkan  pertimbangan  komisi  fatwa,  tim  pengabdi  dan pendamping proses halal yang terlibat akan melakukan pendampingan lebih lanjut sampai dengan selesai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  dilaksanakan  pada  Program  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  UMKM (PPSHU) Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kube Kecamatan Sajira  Kabupaten Lebak diatas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :
1. Masyarakat  dapat  memahami  pentingnya  sertifikasi  halal  pada  produk  yang  dihasilkan. Pelaku  usaha  di  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi  juga  mengetahui  tentang  tahap  dan  alur sertifikasi  halal  yang  sesuai  dengan  kriteria  usaha  dan  produk  yang  dijalankan.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  turut  sertanya  produk  unggulan  dari  KUBE  Talaga  Berkah
Abadi dalam program sertifikasi halal yang ditawarkan pada kegiatan pendampingan ini.
2. Kegiatan penyuluhan tekhnis dalam sertifikasi halal sangat diperlukan bagi pelaku usaha mikro mengingat pelaku usaha mikro belum memahami langkah dalam pembuatan NIB dan NPWP, serta akun sihalal bagi pelaku usaha yang menjadi syarat dalam pengajuan sertifikasi  halal.  Dalamkegiatan  ini  pendamping  telah  mampu  membantu  4  produk unggulan KUBE Talaga Berkah Abadi untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal.
3. Pendampingan  Proses  halal  dilakukan  dengan  melibatkan  tim  Pengabdi  dan  perwakilan PPH  Universitas  Indonesia  Halal  Centre  yang  melakukan  proses  pemeriksaan  bahan, proses  dan  produk  dari  pelaku  usaha  di  KUBE  Talaga  Berkah  Abadi.  Dari  kegiatan pendampingan  tersebut  diperloeh  kesimpulan  umum  bahwa  pelaku  usaha  telah  sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal. Rekomendasi dan simpulan tersebut kemudian diserahkan  pada  LPH  dan  BPJPH  untuk  kemudian  diproses  oleh  komisi  fatwa  untuk diterbitkan sertifikat halalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Mohammad  Hashim  Kamali,  “Tourism  and  Halal  Industry;  A  Global  Shariah  Perspective,  diakses pada laman https://www.icrjournal.org/icr /index.php/icr/article/view/32, 2019.
Mutiara Fajrin Maulidya Muhammad, Pengaturan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7 (01), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 2021) Sukri, I, F,  Implementasi Undang-undang Cipta kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia (Majalah Hukum Nasional, 51 (1).
Muhammad „Ali al-Shabuni, Shafwah at-Tafasir (Beirut: Dar al-Rasyad, 1976). Hukumonline.com,  UU  Jaminan  Produk  Halal  Memberikan  Kepastian  Hukum  Kepada  Kosumen, sebagaimana  dalam  http://www.  hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu jaminan-produk-halal-berikan-kepastian hukumbagi-konsumen
Ma‟ruf Amin, Fatwa  Produk  Halal  Melindungi  dan  Menentramkan, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal,
2010).
Indonesia  Halal  Lifestyle  Center.  (2019).  “Indonesia  Halal  Economy  and  Strategy  Roadmap 2018/19: A Preview.” Indonesia Halal Lifestyle Center.
Hasan,  K.N.S.  2014.  Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan.  Jurnal Dinamika Hukum. 14(2): 227-238
LPPOM  MUI  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia.
Data  Sertifikasi  Halal  LPPOM  MUI  periode  2011-2018:  http:// www.halalmui.org /mui14/index.php/ main/go_to_section/59/1368/ page/1
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal