## KAJIAN DAN ADVIS PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) GARUT
Budiman 1 , Lilis Sulastri 2 , Agus Joharudin 3 1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: budiman@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji,  serta  memberikan  advis  tentang  jumlah  penyertaan modal ideal per tahun anggaran, yang selayaknya direalisasikan oleh Pemkab Garut pada PT LKM,  serta  proyeksi  perolehan  bagian  laba  (deviden)  bagi  pihak owner sebagai  dampak penyertaan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  verifikatif  dengan pendekatan  kuantitatif,  berbasiskan  data  laporan  keuangan  PT  LKM  tahun  2014-2018. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum kinerja keuangan PT LKM Garut tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu diindikasikan dengan  pertumbuhan Asset dari  Rp.  16,40  milyar  menjadi  Rp.  38,37  milyar;  penyaluran  Kredit  dari  Rp.  12,16  milyar menjadi Rp. 32,60 milyar; Tabungan dari Rp. 8,53 milyar (2016) menjadi Rp. 11,28 milyar (2018)  dan  Deposito  dari  Rp.  11,86  milyar  menjadi  Rp.  17,60  milyar  (2018).  Dari  aspek kesehatan,  sepanjang  periode  tersebut  PT  LKM  Garut  pun,  berkategori  Sehat  sebagaimana yang ditunjukkan dengan capaian: Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Non  Perfoming  Loan  (NPL), Cash  Ratio ,  perbandingan  Biaya  Operasional  dengan Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Asset (RoA ) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) . Perkembangan  tersebut  membawa  konsekuensi  pada  meningkatnya  kebutuhan  realisasi penyertaan  modal  dari  pihak owner .  Guna  meningkatkan  kinerja  dan  perolehan  Laba  PT LKM, Pemkab disarankan untuk melakukan penyetoran modal minimal Rp. 1 milyar.
Kata Kunci : Advis, Penyertaan Modal Daerah, Kinerja PT LKM Garut.

## Abstract
This  study  was  aimed  to  examine  and  advise  PT.  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  on capital  inclusion  adequacy.  This  study  used  a  quantitative  approach  by  using  parametric statistics, and financial report analysis from 2014 to 2018. In this period, the performance of LKM  was  great.  Its  asset  increased  from  Rp.  16.40  billion  to  Rp.  38.37  billion;  its  credit increased  from  Rp.  12.16  billion  to  Rp.  32.60  billion;  its  savings  increased  from  Rp.  8.53 billion  to  Rp.  11.28  billion;  and  its  deposits  increased  from  Rp.  11.86  billion  to  Rp.  17.60 billion.  Furthermore,  LKM  also  has  good  key  performing  indices.  The  Capital  Adequacy Ratio (CAR), Productive Asset Quality (PAQ), Non-Performing Loan, Cash Ratio, Operating Expense  Ratio,  (OER),  Return  on  Asset,  and  Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR)  are  all  within healthy  limits. This  brings  a  good  consequence  in  improving  realization  need  in  capital injection from the owner. As to increase PT. LKM performance, the government is suggested to give a  capital at least 1 billion Rupiah.
Keywords :  Advice,  Municipal  Capital  Injection,  Non-Bank  Financial  Institution Performance.

## A. PENDAHULUAN
Peran  pemerintah  dalam  perekonomian,  termasuk  di  dalamnya  pemerintah  daerah sangatlah  strategis,  baik  dalam  kapasitasnya  sebagai  fasilitator,  regulator  atau  stimulator, bahkan  sebagai  pelaku  ekonomi  sekalipun.  Peran  tersebut  tidak  lagi  diperdebatkan,  baik dalam  teori-teori  maupun  khasanah  pemikiran  ekonomi.  Melalui  berbagai  kebijakan  pada sektor publik, pemerintah mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal ( government investment ), berupaya menarik investor,  mendorong  perkembangan  teknologi,  atau  menghasilkan  tenaga  kerja  yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja (Hamid & Anto, 1997).
Di beberapa negara, baik di negara sosialis maupun kapitalis, peran pemerintah dalam bidang  investasi  dan  pembentukan  modal (capital) cukup  menonjol.  Bahkan  di  Jepang  dan Taiwan,  lebih  dari  separuh  pembentukan Gross  Domestic  Capital -nya  dilakukan  oleh pemerintah.  Yang  menarik,  bahwa  salah  satu  bentuk  pengejawantahan  peran  pemerintah  di negara-negara  tersebut  “dipercayakan”  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang diperankan  sebagai  salah  satu  mesin  penggerak  ekonomi,  seperti  halnya  di  Singapura  dan Malaysia  (Akadun,  2007).  Dalam  menjalankan  peran  tersebut,  tentunya  setiap  negara memiliki  strategi  yang  berbeda-beda.  Di  Indonesia,  strategi  menggerakkan  roda perekonomian melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  secara  konstitusional  dituangkan  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, pasal 33. Untuk BUMD, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah.
PT.  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  Garut  merupakan  BUMD  relatif  muda, berstatus sebagai Lembaga Keuangan Non Bank hasil merger dari 3 (tiga) lembaga keuangan sejenis pada tahun 2014 yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2015 sebagai BUMD milik bersama, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah  Kabupaten  Garut,  dengan  komposisi  kepemilikan  saham:  91%  Pemkab  Garut, dan  9%  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Sebagai  BUMD  yang  masih  berada  dalam  tahap introduksi,  sekalipun  dalam  4  (empat)  tahun  masa  awal  perjalanannya,  menunjukkan trend kinerja  yang  terus  membaik  dan  berkategori  sehat,  namun  tingkat  efisiensinya  belum maksimal,  karena  sejauh  ini  pemenuhan  kebutuhan  modalnya  masih  menggunakan  dana pinjaman,  dengan  bunga  yang  relatif  tinggi.  Hal  itu  dikarenakan  belum  terpenuhinya kewajiban  setoran  modal  dari  pihak owner sesuai  dengan  jumlah  modal  dasar  yang ditentukan.  Apabila  kondisi  ini  terus  berlangsung,  sangat  mungkin  perkembangan  PT  LKM Garut  ke  depan  akan  terkendala.  Untuk  itu,  diperlukan  kajian  dan  advis  guna  mendorong konsistensi pihak owner dalam memenuhi kewajiban setoran modal dimaksud, sesuai dengan skema yang ditentukan dalam Perda Penyertaan Modal. Selain dari itu, seluruh costumers PT LKM, diharapkan dapat menjadikan kajian ini, sebagai pegangan dalam upaya meningkatkan kinerja  BUMD  tersebut,  sehingga  misi  utamanya  sebagai  kontributor  PAD,  dan  penopang pengembangan sektor UKM, dapat tercapai.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran,  sekaligus  masukan  kepada  pihak owner PT.  LKM Garut  berkenaan  dengan  rencana  penyertaan  modal  Pemkab  Garut khususnya, dan perkiraan return dan benefit yang akan didapat oleh owner serta stake holders lainnya,  apabila  direalisasikan  secara  tepat  waktu  dan  tepat  jumlah.  Penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  memberikan investment  advise atau  rekomendasi  kepada  pihak owner dan
manajemen PT LKM terkait dengan pengalokasian dana penyertaan modal secara efektif dan produktif.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Investasi
Menurut  Sukirno  (2001)  kegiatan  investasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara terus  menerus  akan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan  kesempatan  kerja,  meningkatkan pendapatan  nasional  dan  taraf  kemakmuran  masyarakat.  Pandangan  ini  bertolak  dari  tiga fungsi penting kegiatan investasi, yakni:
a. Investasi  merupakan  salah  satu  komponen  dari  pengeluaran  agregat,  sehingga kenaikan  investasi  akan  meningkatkan  permintaan  agregat,  pendapatan  nasional serta kesempatan kerja;
b. Pertambahan  barang  modal  sebagai  akibat  investasi  akan  menambah  kapasitas produksi;
c. Investasi  umumnya  diikuti  pula  dengan  perkembangan  teknologi  untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

## 2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri,  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  1  Undang-Undang  RI Nomor  33  Tahun  2004).  Dengan  kata  lain,  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber pendapatan asli dan berasal dari potensi daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan  sumber  PAD  tersebut  melalui  berbagai  kebijakan,  baik  secara  ekstensif maupun intensif. Sumber-sumber PAD secara umum berasal dari:
a. Hasil Pajak Daerah
Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang    terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan,  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009).
b. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi  Daerah,  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  (Pasal  1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagi  daerah  yang  memiliki  BUMD  seperti:  Perusahan  Daerah  Air  Minum,  Bank Pembangunan  Daerah  Badan  Kredit  Kecamatan,  PD  Pasar,  atau  tempat hiburan/rekreasi  dan  sejenisnya,  maka  sebagian  laba  yang  didapatkan  oleh  badan usaha atau atas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, merupakan sumber penghasilan  bagi  daerah  yang  bersangkutan  (Nurcholish,  2005).  Menurut  Ahmad Yani (2002) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain berupa bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
d. Lain-lain PAD yang Sah
Menurut Pasal  6 Undang-undang  RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  yang  dimaksudkan  dengan  Lain- lain  PAD  yang  Sah  meliputi:  Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah daerah.

## 3. Penyertaan Modal Daerah
Modal (capital) merupakan  sumber  daya  utama  penggerak  aktivitas  perusahaan. Keberadaan modal dalam sebuah perusahaan, berkaitan dengan keseluruhan harta perusahaan yang  diputarkan  atau  digunakan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha.  Ketidakmemadaian modal usaha akan berimplikasi pada keterbatasan perusahaan dalam mengelola aktivitasnya, dan  akan  bermuara  pada  kemampuan  mendapatkan  laba.  Menurut  Riyanto  (2001)  yang dikutip  dari  pendapat Meij ,  modal  diartikan  sebagai  kolektivitas  dari  barang-barang  modal yang  terdapat  dalam  neraca  sebelah  debet,  sedangkan  yang  dimaksudkan  dengan  barang- barang modal  adalah semua barang  yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya  untuk  membentuk  pendapatan.  Dengan  demikian,  modal  adalah  keseluruhan harta  perusahaan  yang  terdapat  pada  sisi  pasiva  neraca,  baik  yang  termasuk  ke  dalam golongan  hutang  lancar,  maupun  harta  tetap.  Riyanto  (2001)  dengan  mengutip  pendapat Polak,  mengartikan  modal  sebagai  kekuasaan  untuk  menggunakan  barang-barang  modal. Dengan  kata  lain,  modal  adalah  barang-barang  modal  yang terdapat pada  neraca  sebelah kredit.  Yang  dimaksud  dengan  barang-barang  modal  adalah  barang-barang  yang  terdapat dalam  perusahaan  yang  belum  digunakan,  yang  terdapat  dalam  neraca  sebelah  debet.  Dari beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  modal  adalah  keseluruhan  harta
perusahaan  yang  ditanam (invested) dalam  kegiatan  usaha,  baik  berupa    harta  tetap,  harta lancar maupun harta tak terwujud, yang dicatat dalam neraca.
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah, mengartikan  Penyertaan  Modal  Daerah  sebagai  setiap  usaha  dalam  menyertakan  modal daerah  pada  suatu  usaha  bersama  antar  daerah,  dan/atau  dengan  badan  usaha  swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan  dan  imbalan  tertentu.  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  dimaksudkan  sebagai upaya  meningkatkan  produktivitas  pemanfaatan  tanah  dan/atau  bangunan  serta  kekayaan lainnya  milik  Pemerintah  Daerah  dengan  membentuk  usaha  bersama  dan  saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah;
b. Pertumbuhan ekonomi;
c. Pendapatan masyarakat; dan
d. Penyerapan tenaga kerja.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  seyogianya berpegang  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  usaha  yang  baik (good  corporate  governance). Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Tim Penasihat  Investasi  Pemkab  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian (prudent) agar  penyertaan modal tersebut berjalan efektif, efisien dan produktif..

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  verifikatif  yang  didukung  dengan pendekatan  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan  dalam  menghitung  nominal  rencana penyertaan modal dan proyeksi laba yang akan didapat (regresi linier sederhana dan Analisis Rasio  Keuangan).  Pendekatan  deskriptif  dimaksudkan  sebagai  metode  deskriptif  analisis, guna  menggambarkan  suatu  keadaan  secara  utuh  dalam  bentuk  tulisan  dan  dianalisis  secara sistematis.  Data  dari  Laporan  Keuangan    PT.  Lembaga  Keuangan  Mikro  Garut  tahun  2014 sampai dengan 2018 dan Laporan Keuangan Pemkab Garut tahun 2012-2018. Data kemudian dihimpun  dan  dianalisis  guna  memperoleh  penjelasan  mengenai  korelasi  antar  variabel penelitian. Studi bertujuan menganalisis kontribusi penyertaan modal daerah terhadap kinerja PT LKM.
Untuk  menghitung  besaran  penyertaan  modal,  digunakan  dua  analisis.  Pertama, analisis perkembangan usaha PT.  LKM  tahun 2014-2018 dilihat dari nilai  aset,  pendapatan, likuiditas  dan  volume  kredit.    Kedua,  analisis  kinerja  keuangan  PT  LKM  yang  meliputi  : Capital  Adequacy  Ratio  (CAR),  Return  on  Asset  (ROA),  Loan  to  Deposits  Ratio  (LDR), Operating Expense Ratio (OER), Cash Ratio, Non Performing Loan (NPL), dan rasio Aktiva Produktif  (Mulyawan, 2015; Setia Mulyawan, 2015).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Perkembangan Usaha PT. LKM Garut
Perkembangan  usaha  PT  LKM  Garut  sepanjang  tahun  2014-2018 trend -nya  terus meningkat.  Hal  ini  diindikasikan  dengan  bertambahnya  nilai  aset,  likuiditas,  volume  kredit dan pendapatan bunga. Pada tahun 2014 (awal merger ) nilai aset berjumlah Rp. 16,40 miliar,
dan  akhir  tahun  2018  meningkat  menjadi  Rp  38,37  milyar.  Kas  dan  setara  kas  (likuiditas) mencapai  Rp.  2,6  milyar,  sehingga  mampu  meningkatkan  volume  Kredit  menjadi  Rp  32,60 milyar  atau  naik  sebesar  133,96%    dan  menghasilkan  pendapatan  yang  berasal  dari  jasa (bunga)  sebesar  Rp.0,456  milyar.  Dengan  demikian,  sepanjang  tahun  2014-2018 perkembangan  usaha  PT  LKM  Garut  terus  meningkat  sebagaimana  tampak  pada  Gambar  1 dan  Gambar 2 di bawah ini:

## Gambar 1. Perkembangan Nilai Aset PT LKM Garut Tahun 2014-2018
Gambar di atas, memperlihatkan nilai aset PT LKM yang terus meningkat sepanjang 4 (empat) tahun terakhir. Dari Rp. 16,40 milyar pada tahun 2014,  menjadi Rp. 20,94 milyar pada  tahun  2015  atau  naik  27,68%;  tahun  2016  bertambah  menjadi  Rp.  28,54  milyar,  atau naik  40,66  persen.  Tahun  2017  menjadi  Rp.  34,67  milyar,  atau  meningkat  sebesar  21,48 persen,  dan  pada  tahun  2018  berjumlah  Rp.  38,37  milyar,  atau  naik  10,76%.  Dengan demikian, nilai aset rata-rata perusahaan per tahun, mencapai Rp. 5,65 milyar, atau 25,75%. Peningkatan  aset  tersebut  meningkatkan  kapasitas  PT  LKM  Garut  dalam  menyalurkan kreditnya, baik kredit produktif, kredit konsumtif, sehingga memperbesar peluang perolehan Laba secara kumulatif.
Perkembangan  Tabungan,  Deposito  dan  Volume  Kredit  sepanjang  tahun  2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 2  di bawah ini:

## Gambar 2.  Perkembangan Kredit, Tabungan dan Deposito PT LKM Garut Thn. 2014- 2018
Jumlah  Tabungan  PT  LKM  sepanjang  tahun  2016  sampai  tahun  2018  terus meningkat.  Dari  Rp.  8,53  miliar  (2016),  menjadi  Rp.  9,92  miliar  (tahun  2017)  dan  naik menjadi Rp. 11,28 miliar pada tahun 2018. Deposito pada kurun waktu yang sama meningkat cukup  pesat,  yaitu  sebesar  30%  (dari  Rp  11,86  menjadi  Rp  15.440  milyar).  Pesatnya pertumbuhan  dana  deposito  tersebut  mendorong  PT  LKM  untuk  menaikkan  suku  bunga
deposito menjadi sebesar 8,25%. Kondisi ini memungkinkan PT LKM mampu meningkatkan volume  kreditnya  dari  tahun  ke  tahun,  yaitu:  dari  Rp.  12,16  milyar    (tahun  2014)  naik menjadi  Rp.  16.29  milyar  (tahun  2015),  artinya  meningkat  Rp.4,13  milyar    (33,96%)  dan pada  tahun  2016  meningkat  kembali  menjadi  Rp.  20,61  milyar  atau  naik  Rp.4,32  milyar (26,52%). Pada tahun 2017, bertambah menjadi sebesar Rp. 25,97 milyar, atau naik menjadi 5,36 milyar rupiah (26 %), sehingga per tahun `rata-rata naik sebesar Rp. 4.6 milyar (28,82 persen).
Perolehan  dan  pertumbuhan  Laba  bersih  PT  LKM  Garut  tahun  2014-2018,  tampak pada Gambar 3 di bawah ini:

## Gambar 3. Perkembangan Laba Setelah Pajak PT. LKM Garut Tahun 2014- 2018
Jumlah Laba Setelah Pajak PT LKM, selama 4 tahun berturut turut, meningkat dari Rp.  203,37  juta  (tahun  2014)  menjadi  Rp.  312,40    juta  pada  tahun  2015,  kemudian  naik menjadi  Rp.  332,11  juta  (tahun  2016),  meningkat  kembali  menjadi  Rp.  449,78  juta  pada tahun  2017,  dan  tahun  2018  mencapai  Rp.  479,37  juta.  Hal  ini  mengandung  arti  kenaikan Laba  PT  LKM  Garut  rata-rata  per  tahun,    mencapai  sebesar    Rp.  55,2  juta  atau  sebesar 25,48%.

## 2. Kinerja Keuangan PT. LKM Garut
Secara umum kinerja keuangan PT LKM Garut berkategori sehat , hal ini tampak dari sejumlah  indikator  kinerja  keuangannya  yang  meliputi: CAR ,  KAP, NPL , ROA ,  BOPO, CASH RATIO dan LDR .  Capaian  indikator  kinerja  PT  LKM  tahun  2016  -2018,  secara  rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tingkat Kesehatan PT. LKM Garut Tahun 2016-2018 (%)
Indikator Kriteria Sehat Rasio Tahun 2016 Keterangan Proyeksi 2017 Ktgn Proyeksi 2018 Ktgn CAR >=8 29,16 Sehat 19,4 Sehat 23.58 Sehat KAP <=10,35 2,11 Sehat 2,65 Sehat 1.60 Sehat NPL GROS <=10 3,03 Sehat 2,60 Sehat 1.74 Sehat NPL NET <=10 0,64 Sehat 2,60 Sehat ROA >=1,215 1,20 Sehat 1,46 Sehat 1.55 Sehat
BOPO <=93,52 94,42 Kurangsehat   93,42 Sehat 91.76 Sehat CASH RATIO >=4,05 24,37 Sehat 8,00 Sehat 10.40 Sehat LDR <=94,75 72,94 Sehat 84,66 Sehat 85.63 Sehat
Sumber: Laporan Tahunan PT LKM Garut Tahun 2018.
Capital  Adequacy  Ratio  (CAR) PT  LKM    Garut  tahun  2017  sebesar  19,4%,  atau menurun sebesar 9,76% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 29,16%, dan tahun 2018 meningkat menjadi 23,58%. Walaupun CAR tahun 2016-2018 masih berada pada batas aman  yaitu > = 8, namun bagi  pihak manajemen, penurunan  tersebut  patut  menjadi  catatan, mengingat semakin rendah CAR akan berdampak pada turunnya kemampuan lembaga dalam menanggung  risiko  kredit/aktiva  produktif.  CAR  yang  semakin  menurun,  mengandung  arti pula, bahwa kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional dan probabilitas capaian  laba  akan menurun.  Secara normatif, rasio kecukupan moda/CAR  PT  LKM Garut, masih tergolong baik.
Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  pada  tahun  2016  tercatat  sebesar  2,11%  atau berpredikat  Sehat,  karena  batas  maksimal  dinyatakan  sehat  sebesar  10,35%.  Periode  2017 sebesar 2,65% atau mengalami kenaikan sebesar 0,54%, dan tahun 2018 sebesar 1,60%. Hal ini terjadi akibat menurunnya jumlah Aktiva Produktif yang disalurkan, dan kenaikan jumlah Aktiva Produktif yang berisiko. Walaupun masih berada dalam batas normal,  sesungguhnya mengindikasikan  kondisi yang kurang baik,
Rasio  Non  Performing  Loan  (NPL) tahun  2017  sebesar  2,60,  artinya    mengalami kenaikan  sebesar  0,43%  dibandingkan  dengan  tahun  2016,  dan  tahun  2018  mencapai  angka 1,74%. Apabila dilihat perkembangannya sepanjang tahun 2016-2018, secara normatif  rasio tersebut masih termasuk dalam kategori sehat, karena di bawah 5%.
Dari  data  diketahui,  nilai  ROA  periode  2017  adalah  1,46%  yang  diperoleh  dari  laba sebelum pajak. Nilai ROA periode 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,26% dan tahun 2018 mencapai  angka  1,55%,  hal  ini  dimungkinkan  karena  terdapat  kenaikan  total  aktiva  yang diikuti  dengan  kenaikan  laba.  Jadi,  ROA  periode  2016-2018  berpredikat  sehat/baik,  karena naik di atas 1,22%.
Rasio  BOPO  tahun  2016  sebesar  94,42%.    Artinya  berpredikat  kurang  sehat  karena nilainya lebih dari 93,52%. Rasio BOPO tahun 2017 sebesar 93,42% atau turun sebesar 1%. Tahun  2018  turun  kembali  menjadi  91,76%.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penurunan  beban operasional  dibanding  periode  sebelumnya,  akan  tetapi  diimbangi  dengan  adanya  kenaikan pada sisi pendapatan operasional. Jadi, BOPO periode 2016-2018 berpredikat sehat karena di bawah angka maksimal (93,52%).
Dari  tabel  di  atas  diketahui  nilai  CR  periode  2016  sebesar  24,37%.  Standar  CR berpredikat  sehat  adalah  minimal  4,05%.  Jadi,  CR  periode  2016  berpredikat  sehat  karena nilainya  lebih  dari  4,05%.  Nilai  CR  periode  2017  diketahui  sebesar  8%.  Atau  mengalami penurunan sebesar 16,37%. Tahun 2018 naik menjadi 10,40%, dimungkinkan karena jumlah utang  lancar  bertambah  dan  ketersediaan  dana  likuid  bertambah.  Secara  umum,  LDR  PT LKM tahun 2016-2018 termasuk sehat karena kurang dari 93,75%.

## 3. Pembagian Laba PT LKM Garut
Besarnya bagian laba tahunan bagi pemilik (deviden), dihitung dari jumlah perolehan laba tahun berkenaan, berdasarkan besaran pemilikan saham dan realisasi  setoran modal dari masing-masing owner , sebagaimana tergambar pada tabel berikut:
Tabel 2. Komposisi Saham Pemkab Garut dan Pemprov Jabar pada PT LKM Garut
No Pemegan Saham Besarnya (Rp) % Modal Disetor (Rp) 1 Pemprov. Jabar 1,350,000,000 9 1,350,000,000 2 Pemkab. Garut 13,650,000,000 91 9,500,000,000 Jumlah 15,000,000,000 100 10,850,000,000
Bagian saham PT LKM Garut yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 9%,  dengan  Realisasi  Modal  Disetor  sejumlah  Rp.1.350.000.000,  sedangkan  Pemerintah Kabupaten  Garut  menguasai  saham  sebesar  91%  dengan  jumlah  realisasi  Modal  Disetor sebesar  Rp.9.500.000.000.  Jumlah  Laba  PT  LKM  Garut  tahun  2018  sebesar Rp.479.367.731,00  atau  naik  sebesar  Rp.29.589.295,00  (6,58  persen)  jika  dibandingkan dengan  Laba  Tahun  2017  yang  mencapai  Rp.  449.775.436.  Dengan  komposisi  kepemilikan saham tersebut, pembagian laba masing-masing share holder sebagai berikut :
Tabel 3. Pembagian Laba PT LKM Tahun 2018 No Pemegang Saham % Laba 2018 1 Pemprov. Jabar 9 479,367,731 43,143,096 2 Pemkab. Garut 91 479.367.731 436.224.635 Jumlah 100
Tahun  2018  Pemrov  Jabar  mendapatkan  deviden  sebesar  Rp.43.143.096,  sedangkan Pemkab Garut dengan kepemilikan saham 91%, mendapatkan bagian Laba (deviden)  sebesar Rp. 436.224.635 .

## 4. Kontribusi Penyertaan Modal Daerah Terhadap  Laba PT. LKM Garut
Analisis  keterkaitan  Penyertaan  Modal  Daerah,  Nilai  Aset  dan  volume  Kredit  PT LKM Garut selama 4 tahun (tahun 2014-2018), memperlihatkan kaitan yang positif. Artinya, bahwa meningkatnya jumlah penyertaan modal berdampak positif terhadap peningkatan asset PT LKM. Demikian pula terhadap volume kredit yang diberikan, dan pendapatan perusahaan. Peningkatan  ini  menghasilkan  kenaikan  kontribusi  PT  LKM  dalam  bentuk  bagian  Laba (deviden)  bagi  para owner ,  sekalipun    bila    dibandingkan  dengan  pertumbuhan  aset-nya, pertumbuhan laba  tersebut sesungguhnya masih tergolong rendah.
Grafik  berikut  menggambarkan  Perkembangan  Asset,  Laba  Setelah  Pajak,  dan Kontribusi  Laba  PT  LKM  Garut  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah    Kabupaten  Garut,  dari tahun 2014 sd tahun 2018:
Untuk  memprediksi  perolehan  Laba  PT  LKM  dan  jumlah  deviden  atau  bagian  Laba pihak  pemilik,  dihitung  dengan  cara  memproyeksikan  Penyertaan  Modal  Daerah  terhadap Laba Setelah Pajak, melalui model regresi linier sederhana. Dalam hal ini, Laba setelah Pajak ditempatkan  sebagai  variabel  dependen  dan  Penyertaan  Modal  Daerah  sebagai  variabel independen, dengan formulasi sebagai berikut:
Keterangan: PMD : Penyertaan Modal Daerah (dalam Ribuan Rupiah)
Hipotesis  dari    perhitungan  tersebut  adalah:  Jika  Pemkab  Garut  tidak  melakukan penyertaan  modal,  maka  PT  LKM  akan  mendapatkan  Laba  sebesar  Rp.  49.289.133,  dan bilamana  dilakukan  Penyertaan  Modal  sebesar  Rp.  1  milyar,  maka  Laba  BUMD  akan  naik sebesar  0.065 kali  jumlah  nominal  penyertaan  modal,  ditambah  dengan  Rp.  49.289.133. Jumlah  tersebut  bersifat prediktif ,  yang  dihitung  melalui  model  regresi linear sederhana dengan taraf signifikansi sebesar 5% (F hitung = 0,028), dan untuk variabel dependen dengan nilai  konstanta  sebesar  0,065.  Meskipun  nilai  konstanta  tidak  signifikan,  model  ini,  lazim digunakan untuk memprediksi jumlah Laba PT LKM untuk satu tahun ke depan/mendatang. Proyeksi  perolehan laba  PT LKM per tahun atas setiap realisasi penyertaan modal  Pemkab Garut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Proyeksi Laba PT. LKM Garut pada Berbagai Jumlah Penyertaan Modal
Tahun 2014-2019 Tahun Penyertaan Modal Pemkab Garut (Rp) Proyeksi Laba BUMD (Rp) Y = 49,298,133+ 0.065 (X) Laba BUMD Riil (Rp) s.d 2014 4,020,325,209 310,619,271.6 203,371,604 2015 6,520,325,209 473,119,271.6 312,399,306 2016 8.520.325.209 603,119,271.6 332,106,128 2017 9.000.000.000 634,298,133 447,777,000 2018 9.500.000.000 666,798,133 479.367.731 2019 10.000.000.000 699,298,133
Sumber: Laporan Keuangan PT. LKM Garut, 2014-2018, Diolah Kembali.

## LABA BUMD =  49,298,133+ 0.065 PMD
Jumlah  penyertaan  modal  pada  tabel  di  atas  merupakan  akumulasi  selama  6  tahun anggaran.  Untuk  mendapatkan  gambaran  perolehan  bagian  laba  (deviden),  dapat  dihitung dengan  cara  mengurangkan  jumlah  Penyertaan  Modal  tahun  yang  diproyeksikan,  dengan jumlah penyertaan modal pada tahun sebelumnya. Misalnya untuk mendapatkan Laba setelah Pajak  sebesar  Rp.  699.298.133,-  Pemkab  Garut  pada  tahun  2019  perlu  melakukan penambahan Penyertaan modal, minimal sebesar Rp. 500.000.000,-. Angka tersebut, dihitung dari asumsi jumlah akumulasi Penyertaan Modal Pemkab  Garut sampai dengan tahun 2019, yaitu Rp. 10.000.000.000 dikurangi dengan  Rp. 9.500.000.000,-

## E. KESIMPULAN
Kinerja  keuangan  PT  LKM  Garut  sepanjang  Tahun  Anggaran  2016  sampai  dengan Tahun Anggaran 2018, tergolong Sehat sebagaimana tercermin dari sejumlah indikator utama kinerja keuangan lembaga tersebut,  yang meliputi: Capital  Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva  Produktif  (KAP), Non  Perfoming  Loan  (NPL),  Cash  Ratio ,  perbandingan  Biaya Operasional  dengan  Pendapatan  Operasional  (BOPO), Return  on  Asset  (RoA )  dan Loan  to Deposit Ratio (LDR).
Penambahan  Penyertaan  Modal  Daerah/Pemkab  pada  PT  LKM  Garut,  berdampak positif terhadap kenaikan nilai aset, volume kredit dan Laba setelah Pajak (Earning after Tax) Setiap  penambahan  penyertaan  modal  sebesar  Rp.  1  milyar,  diprediksi  mendapatkan  Laba sebesar 0,065 kali jumlah nominal  realisasi penyertaan modal plus Rp. 49.289.133, dan jika tidak  dilakukan  penyertaan  modal,  PT  LKM  akan  mendapatkan  laba  sebesar  Rp. 49.289.133,00.
Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  PT  LKM  Garut,  sekaligus  mendorong peningkatan deviden, pada  setiap tahun anggaran Pemkab Garut disarankan dapat menambah Penyertaan  modal  kepada,  minimal  Rp.  1  milyar.  Pihak  manajemen  PT  LKM  Garut, diharapkan  dapat  meningkatkan  sejumlah  indikator  kinerja  keuangan  yang  masih  tergolong rendah atau bahkan mengalami penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun. (2007). Administrasi Perusahaan Negara . Bandung: Alfabeta.
Hamid, E. S. & Anto, M. B. H. (1997. Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets , 2(1), 16-28.
Mulyawan, S. (2015). Manajemen Keuangan . Bandung: Pustaka Setia.
Mulyawan,  S.  (2015).  The  Benefits  of  Financial  Ratios  as  the  Indicators  of  Future Bankruptcy on the Economic Crisis. International  Journal of Nusantara Islam , 3(1), 21–30.
Nurcholish,  H.  (2005) Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Penyertaan  Modal Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Investasi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Riyanto, B. (2001). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE.
Sukirno, S. (2001). Pengantar Teori Makro . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Yani,  A.  (2002). Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada.