TIPOLOGI NILAI-NILAI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DI PDAM KABUPATEN MAMASA
Oktovianus 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: oktovianus@gmail.com
Aco Dahrul Saharuddin 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: aco_dahrul@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the value of the typology of motivation for public services in PDAM Mamasa Regency. Research is carried out systematically,  factually  and  accurately  regarding  the  facts  and facts of certain populations. The results show that the typology of the value  of  public  service  motivation  is  commitment  to  the  public interest;  empathy;  and  self-sacrifice  of  relatively  high  value. Meanwhile,  the  value of  the  importance  of  public  policy  making  is relatively  low  compared  to  other  values.  The  value  of  interest  in public  policy  making  is  the  lowest  proportion.  Commitment  to  the greatest  presentation  public  interest.  The  second  largest  percentage value  of  empathy.  The  value  of  self-sacrifice  obtained  in  the  third presentation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  tipologi  nilai-nilai motivasi  pelayanan  publik di  PDAM  Kabupaten  Mamasa . Penelitian  dilakukan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta  dan  karakteristik  populasi  tertentu.  Hasil  menunjukkan Tipologi  nilai  motivasi  pelayanan  publik  adalah  komitmen  untuk kepentingan  umum;  empati;  dan  pengorbanan  diri  dengan nilai  yang relatif  tinggi.  Sedangkan  nilai  kepentingan  pembuatan  kebijakan publik  relatif  rendah  dibandingkan  ketiga  nilai  lainnya.  Nilai kepentingan  dalam  pembuatan  kebijakan  publik  mendapatkan persentase  terendah.  Komitmen  terhadap  kepentingan  umum diperoleh  presentasi  terbesar.  Nilai  empati  diperoleh  persentase terbesar  kedua.  Nilai  pengorbanan  diri  yang  didapat  pada presentasi ketiga.
Kata Kunci : Tipologi, Nilai, Motivasi dan Pelayanan Publik, PDAM
84 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa,  dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang disebutkan Hamdan (2019) bahwa ruang publik merupakan  elemen  pokok  dari  suatu  Negara  bangsa.  Semakin  sehat  ruang publiknya, semakin sehat pula Negara itu berjalan, begitu pula sebaliknya.
Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) mengamanatkan kepada  negara  agar  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warganya demikesejahteraannya,  sehingga  efektivitas  suatu  sistem  pemerintahan  sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah, juga termuat  dalam  sila-sila  yang  terkandung  dalam  Pancasila  terutama  sila  ke-2, kemanusian  yang  adil  dan  beradab  dan  sila  ke-5,  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Konstitusi  dan  ideologi  tersebut  menjadi  pedoman  bagi pemerintah  sebagai  upaya  mendukung  terciptanya  pelayanan  publik  yang prima dalam sistem pemerintahan.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, diharapkan  dapat  memberikan  dampak  secara  nyata  yang  luas  dan bertanggungjawab  dalam  penyelenggaran  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien  guna  meningkatkan  pemberian  layanan  kepada  masyarakat.  Dengan adanya  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Daerah  melalui kebijakan  desentralisasi,  dekosentrasi  dan  tugas  pembantuan  memungkinkan terjadinya pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih mudah.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  tuntutan  masyarakat  atas pelayanan  yang  berkualitas  tidak  dapat  terelakkan.  Hal  ini  adalah  wajar mengingat  sumber  penerimaan  negara  terbesar  adalah  pungutan  pajak  dari masyarakat.  Hal  ini  sepatutnya  menjadi  pendorong  bagi  pemerintah  untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Upaya  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  secara mikro  telah  diatur  dalam  UU  No.25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Undang-undang  ini  memuat  asas,  tujuan,  ruang  lingkup,  aspek penyelenggaraan hingga sanksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang kemudian  diturunkan  kedalam  peraturan  -  peraturan  lain  di  setiap  daerah hingga  instansi  terkait.  Sedangkan  secara  makro,  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  dituangkan  dalam  UU  No.  32  tentang  Otonomi  Daerah. Undang-undang  ini  pada  hakekatnya  berfungsi  untuk  menghilangkan  jarak antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 85
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Salah  satu  poin  penting  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  seorang pegawai  dalam  menjalankan  tugasnya  ialah  motivasi.  G.R.  Terry  (dalam Drs.H.  Malayu  S.P.  Hasibuan,  2002;145)  mengemukakan  bahwa  motivasi adalah  keinginan  yang  terdapat  pada  diri  seseorang  individu  yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.
Di  indonesia  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  berkaitan  dengan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dari  aspek  manusia  ialah  dengan kebijakan remunerasi. Kebijakan remunerasi merupakan salah satu produk dari Program  Reformasi  Birokrasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  motivasi kerja pegawai negeri Indonesia. Banyak pihak yang berpendapat bahwa materi atau  uang/gaji  adalah  faktor  yang  sangat  dominan  mempengaruhi  kinerja seorang  pegawai.  Pandangan  tersebut  adalah  kekeliruan  cara  pandang  karena materi  adalah  bukanlah  satu-satunya  yang  mampu  memotivasi  pegawai. Bahkan  jika  kita  telah  kembali  kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan tunjangan  bagi  pegawai,  hal  ini  tidak  cukup  memberikan  kontribusi  dalam peningkatan  kinerja  pegawai.  Dalam  bidang  pendidikan  misalnya,  sertifikasi guru  tidak  cukup  membantu    dalam    meningkatkan    presentase    kelulusan peserta    didiknya.    Di  tingkat  SMA  presentase  kelulusan  pada  tahun  2015 mencapai  99,52%,  capaian  ini  turun  0,01%  dari  tahun  sebelumnya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  buruknya  pelayanan bagi  masyarakat tidak  sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor motivasi yang berupa materi tetapi ada hal lain yang tidak  cukup  diperhatikan  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap pelayanan yakni motivasi yang tidak berupa materi.
Motivasi pelayanan publik membangun  teori motivasi yang berasal dari tiga jenis motif yakni;  afektif, normatif, dan rasional.  Dari dimensi afektif, hal ini  diklaim  bahwa  individu  tertarik  pada  pelayanan  publik  seperti  keyakinan tentang  pentingnya  pelayanan  publik.  Dimensi  normatif  menunjukkan  daya tarik  didasarkan  pada  alasan  etis  seperti  ekuitas  dan  keadilan,  sedangkan dimensi rasional menunjukkan dasar  yang  sejalan  dengan  kepentingan individu  untuk  tertarik  pada  pembuatan  kebijakan  untuk  mempromosikan kepentingan publik (Perry dan Wise 1990).
Berdasarkan kerangka  teori  Motivasi  Pelayanan  Publik  yang dikembangkan  oleh  Perry  (1990)  ada  4  dimensi  yang  dimiliki  oleh  seorang pegawai sektor publik yaitu: 1) Ketertarikan Terhadap Pembuatan Kebijakan Publik  ( Attraction  to  Public  Policy  Making ),  2)  Tanggung  Jawab  Terhadap Kepentingan Publik ( Commitment To Public Interest ), 3) Perasaan Simpati Atau Kasihan ( Compassion ), dan 4) Pengorbanan Diri ( Self Sacrifice ).
Konsep Motivasi Pelayanan Publik  adalah konsep  yang  interaktif  dan dibentuk    oleh    tiga    domain,    yaitu    institusi,    pegawai    sektor    publik/PNS, dan perilaku. Perilaku sebagai acuan penilaian terhadap pelayanan adalah citra
86 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
(image)  yang  keluar  sebagai  output  dari  budaya  organisasi  dan  karakter individu  pegawai.  Perilaku  merupakan  wujud  dari  perpaduan  antara  budaya, system  dan  mekanisme  kerja  yang  ditransmisikan  kepada  masing-masing pegawai  sektor  publik  dan  berkolaborasi  dengan  ciri  atau  watak  pegawai  itu sendiri (Wahyu Eko Yudiatmaja, 2012;212).
Fenomena  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Indonesia  kurang  lebih  menunjukkan  rendahnya  motivasi  pelayanan  publik dari  para  penyelenggara  pelayanan  publik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari permasalahan  yang  banyak  dikeluhkan  masyarakat  ialah  perilaku  pegawai sektor  publik  yang  tidak  mencerminkan  bagaimana  seharusnya  seorang pelayan masyarakat bertindak. Ketika seorang  pegawai sektor publik memiliki Motivasi  pelayanan  publik    yang    baik    itu    artinya    tidak    akan    ada    lagi perilaku  yang  menimbulkan  permasalahan  bagi  masyarakat  karena perilakunya  adalah  cerminan  institusi  dan  pribadinya  (Syamsir  dan Muhammad Ali Embi, 2011).
Pegawai    sektor    publik    yang    memiliki    motivasi    pelayanan    publik yang  tinggi  tentunya  akan  menghasilkan  pelayanan  yang  prima  bagi masyarakat. Pelayanan prima (Atep  Adya  Brata,  2003;27)  adalah  pelayanan yang  mengutamakan  kepuasan  pelanggan,  membuat  pelanggan  merasa penting,  melayani  pelanggan  dengan ramah,  tepat  dan  cepat,  pelayanan  yang menempatkan  pelanggan  sebagai  mitra,  kepedulian  kepada  pelanggan  untuk memberikan rasa puas
Dalam  pelaksanaannya,  masih  menemui  permasalahan-permasalahan yang  cukup  mengkhawatirkan  dan  menggambarkan  kurang  maksimalnya kinerja Dinas PDAM Kabupaten Mamasa. Permasalahan yang masih menjadi keluhan masyarakat terkait pelayanan, yaitu keterlambatan dalam menangani kebutuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan

## METODE PENELITIAN
Jenis   penelitian   yang   digunakan   oleh   peneliti   berdasarkan   tujuan penelitian  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat perbandingan. Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Berdasarkan teknik  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  penelitian  survei,  dimana dalam penelitian ini penelitian mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun dalam kuisioner
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 87 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## HASIL PENELITIAN

## Tipologi Nilai-Nilai Motivasi Pelayanan Publik
Motivasi Pelayanan Publik  ialah  motivasi yang  mencakup kepercayaan, nilai,  dan  sikap  yang  melampaui  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan organisasi,  mendorong  seorang  pekerja  (pegawai)  untuk  berbuat  baik  kepada orang  lain  dan  menyumbangkan  darma  baktinya  kepada  kesejahteraan organisasi  dan  masyarakat.  Terdapat  4  (empat)  nilai-nilai  dalam  motivasi pelayanan  publik  yakni ketertarikan  terhadap  pembuatan  kebijakan  publik, komitmen  pada  kepentingan  publik,  rasa  empati  dan  pengorbanan  diri .  Dari keempat  nilai  inilah  dapat  dilihat  bagaimana  tipologi    motivasi    pelayanan publik  pada  sebuah  instansi  pemberi pelayanan publik.
Adapun permasalahan yang terjadi di  PDAM Kabupaten Mamasa ialah keterlambatan  penyelesaian  pelayanan  dan  adanya  pungutan  liar  (pungli). Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kedua  kasus  ini  adalah permasalahan  yang  paling  dikeluhkan  oleh  masyarakat.  Keterlambatan penyelesaian pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat  umumnya  2-3  hari dari  waktu  yang  dijanjikan  oleh  pegawai. Umumnya masyarakat mengurus surat izin usaha dan surat izin mendirikan bangunanlah yang mengeluhkan hal ini. Selain itu, peneliti menemukan permasalahan pungutan liar  (pungli) dalam pemberian
pelayanan  bagi  masyarakat.  Para  pengguna  layanan mengeluhkan  adanya  biaya-biaya  tambahan  yang  harus  diberikan  kepada pegawai atas izin yang diurus masyarakat. Ketika dikonfirmasi kepada bagian informasi  dan  pengaduan    PDAM  Kabupaten  Mamasa    kedua    permasalahan ini    memang    menjadi    citra  negatif  instansi  yang  selalu  diupayakan  untuk dihilangkan.
Berdasarkan  kondisi  aktual  yang  diperoleh  dari    PDAM  Kabupaten Mamasa  dari  4  nilai  terdapat  1  nilai  dengan  tingkatan    sedang    dan    3    nilai lainnya    dengan    tingkatan    tinggi.    Maka    dapat  diketahui  tipologi  motivasi pelayanan  publik  di    PDAM  Kabupaten  Mamasa  ialah  Komitmen  pada kepentingan  Publik,  Rasa  Empati  dan  Pengorbanan  Diri.  Jika  mengacu kepada teori motivasi pelayanan publik yang disampaikan oleh James L.Perry, Hal  ini  menunjukkan  bahwa      pegawai        PDAM  Kabupaten  Mamasa  adalah instansi yang berkomitmen pada kepentingan publik, memiiliki rasa empati dan rasa pengorbanan diri dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa  PDAM Kabupaten Mamasa memiliki kepercayaan, nilai dan sikap untuk melayani masyarakat dengan baik tanpa  menempatkan  kepentingan  pribadi  maupun  kepentingan  organisasi diatas  kepentingan  masyarakat.  Pada hakekatnya, pegawai sebagai  abdi  masyarakat  memang  sudah  seharusnya  memiliki  motivasi
88 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pelayanan  publik  yang  tinggi  agar  mampu  memberikan  kepuasan  terhadap pelayanan yang diberikan bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian kuesioner, maka dapat dilihat bahwa secara umum  PDAM Kabupaten Mamasa telah memiliki  motivasi  pelayanan  publik yang    baik.  Namun,    jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  banyak dikeluhkan  oleh  masyarakat  yakni  adanya  pungutan  liar  (pungli)  atas pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  terjadinya keterlambatan penyelesaian  pelayanan.  Jika  sebuah  organisasi  telah  memiliki  motivasi pelayanan  publik  yang  baik,  tentunya  hal  semacam  ini  tidak  akan  terjadi. Kurangnya profesionalisme, beragamnya watak dan karakter pegawai pemberi layanan  serta  kurangnya  pengorbanan  diri  terhadap  masyarakat  ialah penyebab  motivasi    pelayanan    publik    belum    mampu    diimplementasikan dengan  optimal pada masyarakat.

## Ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik
Ketertarikan  pada  pembuatan  kebijakan  publik (Attraction  to  public policy making), menurut  Perry  dan  Wise  erat  kaitannya  dengan  motivasi untuk  mencapai  prestasi.  Kebijakan  publik  ialah  pilihan  pemerintah  atas program  yang  akan  dilakukan  bagi  masyarakat  yang  mempengaruhi  motivasi seorang pegawai untuk mencapai prestasi dalam bekerja.
Dalam  teorinya,  Perry  (1990)  mengungkapkan  bahwa  Seorang  pegawai yang  bermotivasi  pelayanan  publik  yang  tinggi  memiliki  pandangan  positif terhadap  proses  politik  dalam  pembuatan  kebijakan  publik,  memiliki ketertarikan terhadap kehidupan  para  politisi  dan memiliki  ketertarikan  pada proses yang bersih dalam proses politik pembuatan kebijakan publik.
Pandangan  positif  terhadap  proses  pembuatan  kebijakan  publik berkorelasi  secara  positif  terhadap  sikap  dan  perilaku  seorang  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang pegawai memiliki pandangan  yang  positif  terhadap  pembuatan  kebijkan  publik  itu  artinya sebagai  seorang  pelaksana  kebijakan  publik  ia  yakin  dan  percaya  bahwa  apa yang  dikerjakan  adalah    sebuah    hal    yang    positif    dan  bermanfaat    bagi masyarakat.  Ketertarikan  pada  kehidupan  para  politisi  seorang  pegawai  juga berdampak  kepada  sikap  dan  perilaku  pegawai  karena  pribadi  dan  karakter politisi  yang  baik  akan  berdampak  positif  pula  bagi  motivasi  kerja  seorang pegawai  untuk  dapat  berperilaku  kerja  sama  ataupun  melebihi  karakter  dari politisi  tersebut.  Setiap  pegawai  tentunya  mampu  memilah  dan  memilih dengan  baik  pribadi  yang  pantas  untuk  dijadikan  tauladan  dalam  bekerja. Sedangkan  Ketertarikan  pada  hal  memberi  dan  menerima “take  and  give” dalam pembuatan kebijakan publik akan berkorelasi  positif  terhadap  kinerja seorang    pegawai.    Hal    ini    dikarenakan  memberi  dan  menerima  dalam pembuatan  kebijakan  publik  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dapat      memacu
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 89 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
perilaku  kerja  seorang  pegawai  yang  pada  hakekatnya  bekerja  untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kondisi aktual yang terjadi di  PDAM Kabupaten Mamasa ialah tingkat ketertarikan  responden  (pegawai)  terhadap  pembuatan  kebijakan  publik tergolong  sedang.  Hal  ini  dpat  dilihat  dari  jawaban  terhadap  3  buah pertanyaan  tentang  ketertarikan  pembuatan  kebijakan  publik  yang  diajukan. Ketiga  pertanyaan  tersebut  dijawab  dengan  tingkatan  sedang.  Hal  ini membuktikan    bahwa    pegawai    tidak    begitu    tertarik    dengan    pembuatan kebijakan  publik.  Hal  ini  didukung  pula  dengan  hasil  wawancara  dengan kepala  bagian  kepegawaian      PDAM    Kabupaten  Mamasa (  Daniel Boggakaiyyang,  SE  ) yang  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  pegawai  tidak begitu  tertarik  dengan  kebijakan  pemerintah  secara  umum,  para  pegawai hanya  fokus  terhadap  perintah  ataupun  tugas  yang  diberikan  oleh  atasannya masing-masing.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketertarikan  pegawai  hanya berada pada level tugas dan perintah dari atasan masing-masing bagian. Salah Seorang  pegawai (Alfian  (27  tahun) menjelaskan  bahwa  ketidaktertarikan mereka  diakibatkan  karena  sebagian  besar  waktu  mereka  telah  tersita  untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

## Komitmen pada kepentingan publik
Komitmen  pada  kepentingan  publik (Commitmen  to  public  interest) adalah  motif  atau  keinginan  untuk  melayani  kepentingan  publik  yang  dapat berupa  kepentingan  individu  dalam  program  atau  pelayanan  publik  tertentu indikatornya  adalah  sikap  kasih  sayang  atau  keyakinan  yang  tulus terhadap  kepentingan sosial. Komitmen yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai  bukan  hanya  komitmen  untuk  organisasinya  saja  melainkan  harus memiliki komitmen kepada kepentingan publik.
Dalam  teorinya,  Perry (1990)  menulis bahwa  dalam  motivasi pelayanan publik  seorang  pegawai  haruslah  memiliki  keyakinan  dan  kepercayaan penuh  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk  selalu  menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Hal ini menyiratkan makna dari seorang abdi masyarakat yang sesungguhnya karena,  seorang  pegawai  adalah  pelayan  masyarakat  yang  sudah  seharusnya mengabdikan  dirinya  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Seorang  pegawai  yang memiliki  komitmen  pada  kepentingan  publik    yang    tinggi  memiliki ketertarikan  terhadap  hal-hal  yang  terjadi  dilingkungan  sekitarnya, berkontribusi  terhadap  lingkungan  sekitar  tanpa  ada  rasa  egois,  memiliki kesadaran  akan  pentingnya  makna  pelayanan  publik,  mampu  menempatkan kepentingan  masyarakat  diatas  kepentingan  diri  sendiri,  dan  memiliki kesadaran bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab terhadap negara.
90 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Secara  umum,  untuk  menilai  komitmen  pada  kepentingan  publik  ini dapat  kita  lihat  bahwa  pegawai    PDAM  Kabupaten  Mamasa  sudah  tergolong baik, namun jika dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi maka secara normatif nilai ini belum mampu diaplikasikan dengan baik.
1. Rasa Empati
James  L.Perry  menuliskan  bahwa  seorang  pegawai  yang  memiliki  rasa empati yang tinggi memiliki perasaan empati terhadap nasib orang-orang yang kurang  beruntung,  memiliki  ketertarikan  terhadap  program-program  sosial, memiliki  perasaan  iba  ketika  melihat  orang  lain  dalam  kesusahan,  memiliki kesadaran  bahwa  patriotisme  adalah  bagaimana  melihat  orang  lain  sejahtera, memiliki  perhatian  terhadap  kesejahteraan  orang  lain  meskipun  tidak  dikenal secara  personal,  memiliki  kesadaran  bahwa  hidup  kita  selalu  bergantung terhadap satu sama lain, memiliki perasaan kasihan terhadap orang-orang yang tidak  mau  membantu  dirinya  sendiri,  dan selalu  memberi  dukungan  terhadap program-program untuk kepentingan publik.
Kondisi  aktual  yang  terjadi  di    PDAM  Kabupaten  Mamasa  ialah tingkat  rasa  empati  tergolong  tinggi.  Hal  ini  dapat dilihat dengan jawaban dari  8  buah  pertanyaan  yang  rata-rata  dijawab  dengan  skor    4    atau    dalam skala  likert  tergolong  tinggi.  Jika  mengacu  kepada  teori motivasi pelayanan publik,  kondisi  ini  sudah  mampu  memotivasi  pegawai  dalam  memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Sudah seharusnya seorang pegawai terlebih bagi  pegawai  yang  memberikan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  untuk memiliki  rasa  empati  dalam  melaksanakan  tugasnya  karena, hal inilah  yang menjadi  dasar  seorang  pegawai  untuk  mampu  memberikan  pelayanan  yang terbaik bagi masyarakat.
Secara  umum,  nilai  rasa  empati  di    PDAM  Kabupaten  Mamasa  sudah baik  (berdasarkan  hasil  kuesioner)  namun,  jika  dikaitkan  dengan permasalahan  yang  diperoleh  dari  berbagai  media  kondisi  ini  kurang  lebih menggambarkan masih buruknya rasa empati pegawai pada instansi ini. Ketika dikonfirmasi  dengan  beberapa  pegawai (  Depparinding  (39  tahun),  Adam  S, S.Kom (35 tahun) dan Esra Bataragoa (30 tahun)), mereka menjelaskan bahwa rasa  empati  mereka  kepada  masyarakat  tidak  seluruhnya  baik  dikarenakan tidak  semua  pegawai  memilik   hati  dan  jiwa  penolong  meskipun pegawai memiliki      jiwa      penolong      belum      tentu      ia      mau      menolong      semua masyarakat,  dengan alasan waktu dan tenaga yang  terbatas,  ini bukanlah hal yang  seharusnya  dilakukan  oleh seorang  abdi masyarakat  dan  hal inilah  yang menjadi  penyebab  rasa  empati  tersebut  sulit  untuk  diimplementasikan  secara optimal kepada masyarakat.
2. Pengorbanan Diri
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 91 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
James.L.Perry  menuliskan  bahwa  seorang  pegawai  yang  memiliki  rasa pengorbanan diri yang tinggi memiliki karakteristik yakni memiliki keyakinan bahwa  membuat  perubahan  masyarakat  lebih  berarti  dibandingkan  dengan membuat  prestasi  pribadi,  selalu  mendahulukan  tugas  kantor  dibandingkan kepentingan diri sendiri, selalu mengutamakan pemberian pelayanan yang baik kepada  masyarakat  dibandingkan  pemenuhan  kebutuhan  finansial,  memiliki pandangan  bahwa  apa  yang  dikerjakan  adalah  untuk  kepentingan  yang  lebih besar  bukan  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri,  memiliki  perasaan  senang ketika  melayani  masyarakat  meskipun  tidak  ada  imbalan  untuk  itu,  memiliki pandangan  bahwa  kita  harus  lebih  banyak  memberi  kepada  masyarakat dibandingkan  apa  yang  telah  masyarakat  berikan,  rela  mengambil  resiko untuk  kepentingan  orang  lain,  dan  siap  berkorban  demi  kepentingan masyarakat.
Nilai  pengorbanan  diri    PDAM  Kabupaten  Mamasa  berdasarkan  hasil penilaian  kuesioner  tergolong  baik,  namun  jika  melihat  permasalahan  yang banyak dikeluhkan masyarakat yakni adanya pungutan liar dan keterlambatan penyelesaian  layanan  dapat  dilihat  bahwa  para  pegawai  tidak  memiliki  rasa pengorbanan diri bagi  masyarakat.  Ketika  dikonfirmasi  dengan  beberapa pegawai (Mardonal.  B  (39  tahun),  Pilon  (30  tahun),  dan  Paillin,S.Sos  (40 tahun) yang memberikan pelayanan bagi masyarakat,  mereka mengungkapkan bahwa  pengorbanan  diri  memang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang  pegawai namun, kita  harus tetap  memperhatikan  diri  sendiri,  karena  jika  kita  bekerja tanpa  memperdulikan  kesehatan  dan  kebugaran  jiwa  dan  fikiran  diri  sendiri maka, pekerjaan tidak akan ada yang mampu terselesaikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  tipologi  nilai-nilai motivasi  pelayanan  publik  di    PDAM  (  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  ) Kabupaten Mamasa ialah komitmen pada kepentingan publik, rasa empati dan pengorbanan diri dengan nilai relatif tinggi. Sedangkan nilai ketertarikan pada pembuatan  kebijakan  publik  pada  PDAM  Kabupaten  Mamasa  relatif  rendah dibandingkan  ketiga  nilai  lainnya.  Nilai  ketertarikan  pada  pembuatan kebijakan  publik  memperoleh  presentase  terendah  dengan  perolehan  348  atau 58% dari nilai maksimum pada variabel ini. Nilai komitmen pada kepentingan publik  memperoleh  presentasi  terbesar  dengan  perolehan  797  atau  79,7%  dari nilai maksimum pada variabel ini. Nilai  rasa  empati  memperoleh  presentase kedua  terbesar  dengan perolehan 1247 atau 77,93% dari nilai maksimum pada variabel  ini.  Nilai  Pengorbanan  diri  memperoleh  presentasi  ketiga  dengan perolehan 1234 atau 77,125% dari nilai maksimum pada variabel ini
92 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## SARAN
Secara  umum,  agar  nilai-nilai  motivasi  pelayanan  publik  dapat  di terapkan di  PDAM Kabupaten Mamasa maupun instansi lainnya, nilai-nilai ini harus  diterapkan  mulai  dari  rekruitmen  pegawai.  Pemilihan  pegawai  tidak hanya harus memperhatikan kecerdasan intelektual seorang pegawai tetapi juga harus  memperhatikan  nilai-nilai  perilaku  prososial  yang  terkandung  dalam motivasi  pelayanan  publik.  Jika  hal  ini  dapat  dilakukan,  maka  pegawai  yang terjaring adalah pegawai yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Batinggi A dan Badu Ahmad. 2013. Manajemen Pelayanan Publik . Yogyakarta: Andi Offset
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung . CV.Alfabeta.
Dwiyanto,  Agus.  2012. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan Kolaboratif. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi 3.
BPUndip. Semarang
Hamdan,  H.,  &  Ikhsan,  M.  I.  M.  (2019).  The  Future  of  Public  Spaces  and Inclusive Islam. PROCEEDING IAIN Batusangkar , 4(1).
Istianto,  Bambang.  2009. Manajemen  Pemerintah  dalam  Perspektif  Pelayanan Publik . Jakarta: Mitra Wacana Media
Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik . Jakarta: Pustaka Arif
Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika
Aditama
Perry,  James  L.  And  Annie  Hondeghern,  eds.  2008. Motivation  in  Public Management: The Call of Public Service . Oxford: Oxford University Press.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2008. Manajemen  Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Santosa,  Pandji.  2008. Administrasi  Publik:  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance . Bandung. Refika ADITAMA.
Sedarmayanti.  2007. good  governance  (kepemerintahan  yang  baik)  dan  Good Corporate  governance  (Tata  kelola  perusahaan  yang  baik). Bandung: Mandar Maju
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 93 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta Thoha, Miftah. 2007. Perilaku Organisasi . Jakarta. Raja Grafindo.
Waluyo. 2007 . Manajemen Publik . Sumedang. CV.Mandar Maju.
DR.Paiman,  M.Si.  2007. Pelayanan  Publik  dan  Costumer  Satisfaction . Bandung. PT.Alumni.
Sinambela,  Lijan Poltak. 2006. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta. PT.Bumi Aksara.
Moenir.  2006. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta.  Bumi Aksara. Napitupulu,
Prasetyo,  Bambang  dan  Jannah,  Lina  Miftahul.  2005. Metode  Penelitian Kuantitatif . Depok. Rajawali Pers.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Adya,  Atep  Brata.  2004. Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima .  Jakarta.  PT.Alex Media Komputindo.
Dunn,  William  N,  2003, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hasibuan,  Malayu.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta.  Bumi Aksara.
Yudiatmajaa, Wahyu Eko. 2012. Dinamika Administrasi Negara Kontemporer: Konsep dan Isu. Yogyakarta. Capiya Publishing.