Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia

## Nama Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email Korespondensi: haqqyga@gmail.com
Abstrak. Indonesia  sebagai  sebuah  negara  memiliki  tujuan  yang  telah  disepakati  oleh  seluruh rakyatnya.  Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  telah diamanatkan  oleh  konstitusi  negara  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Untuk  dapat  mewujudkan tujuan negara tersebut Indonesia harus melakukan pembangunan khususnya di bidang perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, maka segala bentuk kegiatan ekonomi harus didasarkan pada keadilan agar pembangunan di bidang perekonomian dapat berjalan dengan kondusif. Salah  satu  bidang  ekonomi  yang  memiliki  kontribusi  sangat  besar  yaitu  sektor  usaha.  Pemerintah  pada dasarnya  telah  memberikan  ruang  atau  kesempatan  yang  sama  pada  seluruh  masyarakat  untuk  melakukan kegiatan  usaha  dengan  persaingan  secara  sehat .  Namun  dalam  praktiknya,  banyak  ditemukannya perjanjian-perjanjian  atau  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mencegah dan memberikan koridor hukum  yang  jelas,  Indonesia  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dengan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  pelaksana  undang-undang  tersebut.  Dalam  undang-undang tersebut  diatur  secara  rinci  dan  khusus  mengenai  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  dilarang  dalam persaingan  usaha  yaitu  Perjanjian  yang  dilarang  oleh  UU  No.5  Tahun  1999  adalah  oligopoli, penetapan  harga,  pembagian  wilayah,  pemboikotan,  kartel,  trust,  oligopsoni,  intregasi  vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri, termasuk didalamnya  diatur mengenai sanksi hukum bagi yang melanggar yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Kata kunci : Persaingan Usaha, KPPU, Perjanjian Yang Dilarang, Oligopoli, Kartel, Trust
Abstract.  Indonesia  as  a  country  has  goals  that  have  been  agreed  upon  by  all  it’s  people. One  of  the  goals  of  the  Indonesian  state  is  to  promote  general  welfare  as  mandated  by  the  state constitution  in  the  1945  Constitution.  In  order  to  realize  the  country's  goals,  Indonesia  must undertake  development,  especially  in  the  economic  sector  with  a  populist  economic  system  or economic  democracy.  Therefore,  all  forms  of  economic  activity  must  be  based  on  justice  so  that development in the economic sector can run conducive. One of the economic sectors that has a very large  contribution  is  the  business  sector.  The  government  has  basically  provided  equal  space  or opportunity  to  all  people  to  carry  out  business  activities  with  fair  competition.  However,  in practice,  many  agreements  or  business  activities  are  found  that  do  not  reflect  justice for  business actors  and  society  in  general.  In  order  to  prevent  and  provide  clear  legal  corridors,  Indonesia enacted  Law  Number  5  of  1999 concerning  the  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair Business  Competition  with  the  Business  Competition  Supervisory  Commission  (KPPU)  as  the implementer of the law. In this law it is regulated in detail and specifically regarding the forms of agreements prohibited in business competition, namely the agreements prohibited by Law No.5 of 1999  are  oligopoly,  price  fixing,  zoning,  boycotts,  cartels,  trusts,  oligopsony,  and  vertical integration, closed agreements and agreements with foreign parties, including therein are regulated regarding  legal  sanctions  for  those  who  violate,  namely  administrative  sanctions  and  criminal sanctions.
Keywords: Business Competition, KPPU, Prohibited Agreement, Oligopoly, Cartel, Trust
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Negara pada prinsipnya didirikan dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu yang  disepakati  oleh  seluruh  rakyatnya. Demikian  juga  dengan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  memiliki  tujuan tertentu  yang  telah  disepakati  oleh  seluruh rakyat  Indonesia.  Tujuan  tersebut  dinyatakan dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (selanjutnya  akan disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial.
Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  dasar negara tersebut, Indonesia yang diwakili oleh pemerintah melaksanakan pengembangan disegala aspek, khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 33 ayat  (4)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penyelenggaraan pengembangan perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  atau demokrasi  ekonomi  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi  yang  berdasarkan  dengan  asas kekeluargaan.
Sektor  usaha  merupakan  salah  satu  hal yang  memiliki  kontribusi  terbesar  dalam pertumbuhan perekonomian negara khususnya Indonesia. Sektor tersebut tentunya diharapkan  dalam  pelaksanaannya  dapat berjalan  secara  seimbang.  Hal  tersebut merupakan  suatu  bentuk  persaingan  usaha yang  sehat,  dimana  para  pelaku  usaha melakukan kegiatan usaha dengan mengedepankan keadilan dengan memberikan
kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  pelaku usaha.  Persaingan  harus  dipandang  sebagai hal  yang  positif  dan  sangat  esensial  dalam kegiatan usaha. Pelaku usaha akan berlomba – lomba  untuk  terus  menerus  memperbaiki produk  dan  melakukan  inovasi  atas  produk yang  dihasilkan  untuk  memberikan  yang terbaik bagi pelanggan. Selain itu, persaingan usaha  yang  sehat  juga  akan  menciptakan transparansi  dan  desentralisasi  pengambilan keputusan ekonomi yang membuka partisipasi banyak pihak.
Dalam  praktiknya,  ternyata  persaingan usaha  yang  sehat  sulit  dilaksanakan,  karena banyak  kebijakan  pemerintah  yang  pada awalnya  kurang  tepat  sehingga  pasar  atau kegiatan  usaha  menjadi  terdistorsi.  Di  sisi lain, perkembangan para pelaku usaha swasta dalam  kenyataannya  di  masyarakat  atau dalam hal ini adalah konsumen sebagian besar adalah  perwujudan  dari  kondisi  persaingan usaha  yang  tidak  sehat.    Oleh  karena  kondisi tersebut  maka  marak  ditemukan  perjanjian- perjanjian  atau  kegiatan-kegiatan  usaha  yang tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  para pelaku  usaha  maupun  masyarakat  pada umumnya.      Untuk  mencapai  keuntungan yang semaksimal-maksimalnya dalam melakukan  usaha,  tidak  jarang  pelaku  usaha melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat merugikan para konsumennya.
Untuk memberikan koridor hukum serta batasan-batasan  yang  jelas  dalam  mengatur persaingan usaha, Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengesahkan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut UU  No.  5  Tahun  1999).  Undang-undang  ini menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk lebih  mempercepat  pembangunan  ekonomi, meningkatkan  kesejahteraan  umum  dan mewujudkan  semangat  dan  semangat  UUD 1945.
Salah  satu  bentuk  pembatasan  kegiatan berusaha  pelaku  usaha  dalam  UU  No.  5 Tahun  1999  adalah  dengan  mengatur perjanjian yang dilarang. Sebelum diperkenalkannya  istilah  perjanjian  yang  ada dalam  UU  No.  5  Tahun  1999,  istilah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perjanjian  secara  umum  telah  lama  dikenal oleh masyarakat. Wirjono menafsirkan perjanjian  sebagai  perhubungan  hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal  mana  suatu  pihak  berjanji  atau  dianggap berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau untuk  tidak  melakukan  suatu  hal,  sedang pihak  lainnya  berhak  menuntut  pelaksanaan dari  perjanjian  itu.  Sedangkan  Subekti menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu peristiwa, di mana seseorang berjanji kepada orang  lain,  atau  di  mana  dua  orang  saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. Berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1999,  yang dimaksud  dengan  perjanjian  adalah  suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
UU  No.  5  Tahun  1999  mengatur beberapa  perjanjian  yang  dilarang  untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:
1. Oligopoli;
2. Penetapan harga;
3. Pembagian wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni;
8. Integrasi vertikal;
9. Perjanjian Tertutup;
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Dengan  berlakunya  UU  No.  5  Tahun
1999  sebagai  dasar  peraturan  kebijakan diikuti
dengan berdirinya Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha  (selanjutnya akan  disebut  KPPU)  untuk  mengawasi ketentuan Undang-Undang
tersebut.
Keberadaaan UU No.5 Tahun 1999 memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan masyarakat  umum.  KPPU  memiliki  fungsi kekuasaan campuran  yang  dapat  dilihat  pada kewenangan yang dimiliki
KPPU
berdasarkan  Pasal  36  Undang  –  Undang  No. 5  Tahun  1999,  misalnya  KPPU  dapat melakukan penyelidikan
dan atau
pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dalam  perspektif  hukum  persaingan usaha,  dikenal  dua  pendekatan  hukum  untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  tindakan yang  dilarang  tersebut,  yakni  metode rule  of reason dan per  se  illegal .  Metode rule  of reason adalah  metode  yang  digunakan  oleh KPPU  untuk  menyelidiki  suatu  perjanjian dan  atau  kegiatan  yang  dilarang,  dengan menganalisis  lebih  lanjut  apakah  perjanjian atau  tindakan  tersebut  dapat  mengakibatkan persaingan tidak sehat. Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai  ilegal,  tanpa  pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau  kegiatan  usaha  tersebut.  Kegiatan  yang dianggap  sebagai per  se  illegal biasanya meliputi  penetapan  harga  secara  kolusif  atas produk  tertentu,  serta  pengaturan  harga penjualan kembali.
Berdasarkan latar belakang
sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Penulis merumuskan  masalah  yang  akan  dianalisis dalam tulisan ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian  yang  dilarang  berdasarkan perspektif  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  mengenai  sanksi terhadap perbuatan perjanjian yang dilarang  berdasarkan  UU  No.  5  Tahun 1999?

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode preskriptif  yuridis  normatif  yakni  merupakan metode  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka yang  ada.  Dengan  metode  ini  penulis  akan melakukan  penelitian  dengan  melakukan identifikasi  pokok-pokok  permasalahan  yang hendak  dibahas  secara  tuntas  dengan  norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian  Yang  Dilarang  Berdasarkan Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a. Oligopoli Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, di mana  di  dalam  pasar  tersebut  hanya  terdiri dari  sedikit  perusahaan.  Setiap  perusahaan  di pasar  memiliki  kekuatan  (yang  cukup)  untuk mempengaruhi  harga  pasar,  dan  perilaku masing-masing  perusahaan  mempengaruhi perilaku perusahaan lain di pasar.
Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk secara  bersamasama  melakukan  penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat.”
Pasal  4  ayat  (2)  menyatakan  bahwa: “Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap secara  bersama-sama  melakukan  penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua)  atau  3  (tiga)  pelaku  usaha  atau kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  pangsa  pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”
Pasal  4  UU  No.  5  Tahun  1999 merupakan pasal yang ditafsirkan menggunakan pendekatan rule of reason , oleh karena  itu  sebenarnya  tidak  melarang  pelaku niaga  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan pelaku  niaga  lain  untuk  secara  bersama-sama menguasai  produksi  barang  dan  /  atau  jasa. Dan  /  atau  menjual  atau  mengadakan perjanjian oligopoli, sepanjang tidak mengarah  pada  perilaku  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat  dan mempunyai alasan-alasan  yang  dapat  diterima  sebagai dasar  pembenar  dari  perbuatan  mereka tersebut.
Namun  demikian,  pada  umumnya, perjanjian  oligopoli  dapat  mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan  usaha  tidak  sehat.  Hal  ini disebabkan  dalam  oligopoli  sangat  mungkin terjadi  perusahaan-perusahaan  yang  ada  akan saling  mempengaruhi  untuk  menentukan harga  pasar,  menentukan  angka  produksi barang  dan  jasa,  yang  kemudian  dapat
mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar pasar.
Dengan  demikian,  perjanjian  oligopoli dapat  saja  mempunyai  alasan-alasan  yang dapat diterima dan tidak menimbulkan akibat yang begitu merugikan. Oleh karena itu Pasal 4  UU  No.  5  Tahun  1999  yang  mengatur mengenai oligopoli dirumuskan secara rule of reason , agar penegak hukum dalam menegakkan  UU  No.  5  Tahun  1999  dapat mempertimbangkan  secara  baik,  apakah oligopoli  yang  terjadi  merupakan  suatu  hal yang  alamiah,  atau  mempunyai  alasan-alasan yang  dapat  diterima,  ataukah  perjanjian oligopoli  tersebut  dibuat  hanya  bertujuan sekedar untuk membatasi persaingan belaka.
b. Perjanjian Penetapan Harga
Perjanjian  penetapan  harga  merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha  untuk  menghasilkan  keuntungan  yang setinggi-tingginya.  Dengan  adanya  penetapan harga  antar  pelaku  usaha  (produsen  atau penjual), maka akan menghilangkan persaingan  harga  produk  yang  mereka  jual atau jual, yang dapat mengakibatkan terjadinya surplus konsumen yang seharusnya dinikmati  pembeli  atau  konsumen  terpaksa beralih  ke  produsen  atau  penjual.  Kekuatan untuk  mengatur  harga,  pada  dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal. Kekuatan untuk menentukan  harga  pada  dasarnya  adalah perwujudan dari kekuatan untuk mendominasi pasar  dan  menentukan  harga  yang  tidak berarti.
Perjanjian penetapan harga yang dilarang  oleh  UU  No.  5  Tahun  1999  diatur dalam  Pasal  5  UU  No.  5  Tahun  1999,  yang terdiri  dari  perjanjian  penetapan  harga, diskriminasi  harga,  harga  pemangsa  atau  jual rugi, dan pengaturan harga jual kembali.
Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh  konsumen  atau  pelanggan  pada  pasar bersangkutan  yang  sama.”.  Lebih  lanjut menurut  Pasal  5  ayat  (2),  UU  No.  5  Tahun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1999 memberikan pengecualian-
pengecualian, sehingga tidak semua perjanjian  penetapan  harga  dilarang.  Suatu perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu  usaha  patungan  dan  yang  didasarkan kepada  undang-undang  yang  berlaku,  tidak dilarang.  Pasal  tersebut  memiliki  pendekatan secara per  se  illegal ,  sehingga  penegak hukum  dapat  langsung  menerapkan  pasal  ini kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan perjanjian  penetapan  harga  tanpa  harus mencari  alasan-alasan  mereka  melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu membuktikan  apakah  perbuatan  tersebut menimbulkan  terjadinya  praktik  monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak. c. Perjanjian Diskriminasi Harga
Perjanjian  diskriminasi  harga  adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha  lainnya  dimana  produk  yang  sama dijual  kepada  setiap  konsumen  dengan  harga yang berbeda. Singkatnya, diskriminasi harga terjadi ketika ada perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.
Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap  perjanjian  diskriminasi  harga  tanpa memperhatikan  tingkatan  yang  ada  pada diskriminasi  harga,  di  mana  bunyi  dari  pasal tersebut  adalah:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  yang  mengakibatkan pembeli  yang  satu  harus  membayar  dengan harga  yang  berbeda  dari  harga  yang  harus dibayar  oleh  pembeli  lain  untuk  barang dan/atau jasa yang sama.”
Bila melihat rumusan Pasal 6 UU No. 5 Tahun  1999,  diskriminasi  harga  ini  dilarang secara per  se  illegal ,  Oleh  karena  itu,  pelaku usaha  yang  melaksanakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  Pasal  6  dapat  dikenakan  sanksi hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  tanpa terlebih  dahulu  melihat  bahwa  perbuatannya akan  menimbulkan  akibat  tertentu,  dan  tanpa harus mempelajari penyebab terjadinya diskriminasi harga.
d. Predatory Pricing Predatory pricing merupakan salah satu bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha dengan menjual produk di bawah harga pokok.  Tujuan  utama  dari  predatory  pricing adalah  untuk  mengeluarkan  pelaku  usaha
pesaing  dari  pasar  dan  mencegah  pelaku usaha  yang  mungkin  menjadi  pesaing memasuki  pasar  yang  sama.  Setelah  berhasil menarik  peserta  bisnis  pesaing  keluar  dari pasar dan menunda masuknya pemain baru, ia dapat  segera  menaikkan  harga  kembali  dan memaksimalkan kemungkinan keuntungan.
Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku  usaha  untuk  membuat  perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar ( predatory
pricing ) yang dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat.  Oleh  karena  ketentuan  yang mengatur mengenai predatory pricing dirumuskan  dengan  pendekatan rule  of reason , maka dapat dikatakan bahwa sepanjang perilaku tersebut tidak menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat atau pelaku niaga memiliki alasan yang dapat diterima.
e. Resale Price Maintanance
Pasal  8  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang  memuat  persyaratan  bahwa  penerima barang  dan/atau  jasa  tidak  akan  menjual atau memasok  kembali  barang  dan/atau  jasa  yang diterimanya,  dengan  harga  yang  lebih  rendah daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai resale  price  maintenance oleh  UU  No.  5 Tahun  1999  ditafsirkan  dirumuskan  secara rule of reason , Oleh karena itu dapat diartikan sebagai  memperbolehkan  seorang  pelaku usaha  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan pelaku  usaha  lain,  yang  menyatakan  bahwa penerima  produk  tidak  akan  menjual  atau menawarkan  kembali  produk  yang  diterima dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari  harga yang telah disepakati, asalkan tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
f. Pembagian Wilayah
Pada  dasarnya  perjanjian  pembahian wilayah  adalah  perjanjian  di  antara  pelaku usaha  untuk  membagi  wilayah  pemasaran  di antara mereka akan berakibat kepada eksploitasi  terhadap  konsumen,  di  mana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
konsumen  tidak  mempunyai  pilihan  yang cukup baik dari segi barang maupun harga.
Pasal  9  UU  No.  5  Tahun  1999  yang melarang  perbuatan  pembagian  wilayah dengan  menyatakan:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya  yang  bertujuan  untuk  membagi wilayah  pemasaran  atau  alokasi  pasar terhadap  barang  dan/atau  jasa  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”
Tujuan  dari  perjanjian  pembagian wilayah  adalah  adalah  untuk  membagi wilayah  pasar  atau  pasar  distribusi  barang atau  jasa,  yaitu  untuk  menetapkan  ketentuan tempat  pelaku  usaha  diberikan  hak  untuk menjual  barang  atau  jasa.  Tujuan  selanjutnya adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi dan  mencegah  kelebihan  muatan  di  lokasi tertentu
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh UU No. 5 Tahun  1999  khususnya  Pasal  9  memiliki pendekatan rule  of  reason ,  Oleh  karena  itu, perlu  dibuktikan  apakah  perilaku  tersebut telah mengarah pada perilaku monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat, atau apakah pelaku  memiliki  alasan  yang  dapat  diterima secara wajar.
g. Pemboikotan
Perjanjian  pemboikotan  adalah  suatu bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  yang  bertujuan  untuk  mengecualikan pelaku  usaha  lain  dari  pasar  yang  sama,  atau untuk  mencegah  pelaku  usaha  yang  mungkin menjadi  pesaing  memasuki  pasar  yang  sama, dan  kemudian  mempertahankannya  hanya untuk  mendapatkan  keuntungan  perusahaan yang berpartisipasi dalam perjanjian pemboikotan.
UU No. 5 Tahun 1999 mengkategorikan perjanjian  pemboikotan  sebagai  salah  satu perjanjian  yang  dilarang,  yang  diatur  dalam Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5  Thun 1999,  Pasal  10  ayat  (1)  berbunyi:  “Pelaku usaha  dilarang  membuat  perjanjian,  dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk malakukan  usaha  yang  sama,  baik  untuk tujuan  pasar  dalam  negeri  maupun  pasar  luar
negeri.”  Sedangkan  Pasal  10  ayat  (2) berbunyi:  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya, untuk  menolak  menjual  setiap  barang dan/atau  jasa  dari  pelaku  usaha  lain  sehingga perbuatan  tersebut:  a.  merugikan  atau  dapat diduga  akan  merugikan  pelaku  usaha  lain atau;  b.  membatasi  pelaku  usaha  lain  dalam menjual  atau  membeli  setiap  barang  dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.”
Karena  besarnya  dampak  yang  akan ditimbulkan dari pemboikotan, maka Pasal 10 ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5  Tahun  1999  yang mengatur  mengenai  perjanjian  pemboikotan ini  dirumuskan  secara per  se  illegal ,  dengan memperhatikan  konsekuensi  perilakunya  atau alasan  pemboikotan  tersebut,  maka  pelaku usaha tersebut dapat sudah dapat dihukum.
h. Kartel
Kartel secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  bertujuan untuk  mengawasi  produksi,  penjualan  dan harga,  dan  untuk  melakukan  monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.
Pasal  11  UU  No.  5  Tahun  1999 menyebutkan  bahwa  kartel  dapat  terjadi  jika pelaku  usaha  membuat  perjanjian  dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi  atau  pemasaran  suatu  barang  dan atau  jasa  sehingga  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Bentuk  kartel  yang  umum  dilakukan oleh pihak penjual adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah  pasar  atau  pelanggan,  dan  perjanjian pembatasan output .  Sedangkan  kartel  yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah dan bid rigging.
i. Trust
UU  No.  5  Tahun  1999  menyatakan bahwa  trust  merupakan  salah  satu  perjanjian yang dilarang. Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  membentuk  gabungan perusahaan  atau  perseroan  yang  lebih  besar, dengan  tetap  menjaga  dan  mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perusahaan  atau  perseroan  anggotanya  yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan  terjadinya praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.”
Pasal  12  UU  No.  5  Tahun  1999  ini menggunakan  pendekatan rule  of  reason sehingga  dapat  kita  ketahui  bahwa  trust  itu sendiri  tidak  dilarang,  asalkan  trust  tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat, atau  semata-mata  untuk  pemusatan  kekuatan tanpa  mengakibatkan  dampak  negatif  bagi masyarakat.
j. Oligopsoni
Oligopsoni  merupakan  bentuk  suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen  yang  memiliki  kontrol  atas pembelian.  Struktur  pasar  ini  mirip  dengan struktur  pasar  oligopoli,  hanya  saja  struktur pasar ini terkonsentrasi pada pasar input. Oleh karena  itu,  distorsi  akibat  kolusi  antar  pelaku usaha akan mendistorsi pasar.
UU  No.  5  Tahun  1999  memasukkan perjanjian  oligopsoni  ke  dalam  salah  satu perjanjian  yang  dilarang.  Pasal  13  ayat  (1) UU  No.  5  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa: “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian  atau  penerimaan  pasokan  agar dapat  mengendalikan  harga  atas  barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.”
Sedangkan Pasal 13 ayat (2)
menambahkan  bahwa:  “Pelaku  usaha  patut diduga  atau  dianggap  secara  bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”
Oligopsoni  oleh  Pasal  13  UU  No.  5 Tahun  1999  diterapkan  dengan  pendekatan rule  of  reason ,  itu  berarti  sebenarnya oligopsoni  tidak  secara  otomatis  dilarang.
Namun dalam oligopoli, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya kemungkinan adanya kemungkinan terjadinya kolusi  dalam  penetapan  harga  sehingga menimbulkan  efek  anti  persaingan.  Jika produk  yang dibeli berdasarkan perjanjian ini hanya  mencakup  sebagian  kecil  dari  total pembelian  pasar,  perjanjian  tersebut  tidak akan kondusif untuk kolusi harga.
k. Integrasi Vertikal
Integrasi  vertikal  merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan  melakukan  kerja  sama  dengan perusahaan  lain  yang  berada  pada  level  yang berbeda  dalam  suatu  proses  produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan  satu  perusahaan  yang  melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi.
Oleh  karena  terdapat  dampak  negatif yang  mungkin  muncul  dari  suatu  integrasi vertikal,  maka  UU  No.  5  Tahun  1999 memasukan  integrasi  vertikal  ke  dalam pengaturan kelompok perjanjian yang dilarang.  Pasal  14  UU  No.  5  Tahun  1999 menyebutkan  bahwa:  ”Pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang  bertujuan  untuk  menguasai  produksi sejumlah  produk  yang  termasuk  dalam rangkaian  produksi  barang  dan/  atau  jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan  hasil  pengolahan  atau  proses lanjutan,  baik  dalam  satu  rangkaian  langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”
Pasal  14  UU  No.  5  Tahun  1999  yang mengatur integrasi vertikal diterapkan dengan pendekatan rule  of  reason ,  Karena  seperti yang sudah dijelaskan, integrasi  vertikal akan berdampak  positif  pada  persaingan  dan mungkin juga berdampak buruk  pada persaingan.  Dengan  kata  lain,  pelaku  usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  menguasai produksi  berbagai  produk  yang  termasuk dalam  rangkaian  produksi  suatu  barang  atau jasa  yang  masing-masing  diolah  atau  diolah lebih  lanjut,  selama  tidak  menimbulkan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
merugikan  kepentingan  umum  dan  perjanjian tersebut memiliki alasan yang dapat diterima, maka  perjanjian  tersebut  dapat  dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
l. Perjanjian
Tertutup (Exclusive Distribution Agreement) Exclusive
distribution agreement perjanjian yang dilakukan oleh dengan pelaku usaha  lain  yang  yang  menetapkan  bahwa pihak  yang  menerima  produk  hanya  akan memberikan  atau  tidak  menyediakan  produk kepada  peserta  tertentu  atau  di  tempat tertentu. Dengan kata lain, distributor dipaksa untuk hanya menyediakan peserta tertentu dan Lokasi  menyediakan  produk  pelaku  usaha manufaktur.
Permasalahan
dalam exclusive distribution  agreement yaitu  dapat  terjadi bangkrutnya  pelaku  usaha  karena  tidak memiliki  bahan  baku  atau  tidak  ada distributor  yang  menjual  produknya.  Selain itu, kesepakatan eksklusif akan meningkatkan hambatan masuk pasar.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang  pelaku  usaha  untuk  membuat exclusive  distribution  agreement dengan pelaku usaha lain. Pasal tersebut menyatakan: “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat persyaratan  bahwa  pihak  yang  menerima barang  dan/atau  jasa  hanya  akan  memasok atau  tidak  memasok  kembali  barang  dan/atau jasa  tersebut  kepada  pihak  tertentu  dan/atau pada tempat tertentu.”
Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 diterapkan  dengan  pendekatan per  se  illegal , Oleh  karena  itu,  pada  saat  pelaku  usaha mencapai  kesepakatan  dengan  pelaku  usaha lain,  di  dalamnya  terdapat  persyaratan  bahwa pihak  penerima  barang  dan  /  atau  jasa  hanya menyediakan  atau  tidak  memberikan  kembali barang  dan  /  atau  jasa  kepada  pihak  tertentu dan  /  atau  di  tempat  tertentu.  Saat  ini,  tidak perlu  menunggu  konsekuensi  dari  tindakan tersebut, dan pelaku usaha yang menandatangani  perjanjian  dapat  langsung terikat dengan klausul ini.
m. Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Tying agreement Tindakan yang diambil  oleh  perusahaan  untuk  mencapai
kesepakatan  dengan  pelaku  usaha  lain  dari level  yang  berbeda  untuk  mensyaratkan penjualan  atau  sewa  guna  barang  atau  jasa dari  level  yang  berbeda  hanya  dapat dilakukan  jika  pembeli  atau  penyewa  juga akan membeli atau menyewakan barang lain.
Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan  bahwa:  ”Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pihak  lain  yang memuat  persyaratan  bahwa  pihak  yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia  membeli  barang  dan/atau  jasa  lain dari pelaku usaha pemasok.”
Dari  pasal  15  ayat  (2)  tersebut  juga dapat  dilihat  definisi tying  agreement yaitu perjanjian yang dibuat di antara pelaku usaha yang  memuat  persyaratan  bahwa  pihak  yang menerima  barang  atau  jasa  tertentu  harus bersedia  membeli  barang  atau  jasa  lain  dari pelaku usaha pemasok.
UU  No.  5  Tahun  1999  bersikap  cukup tegas terhadap praktik tying agreement , hal itu dapat  dilihat  dari  perumusan  pasal  yang mengatur mengenai tying agreement dirumuskan secara per se illegal , yang artinya bagi  pelaku  usaha  yang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  melakukan suatu  praktik tying  agreement tanpa  harus melihat  akibat  dari  praktik  tersebut  muncul, pasal  ini  sudah  secara  sempurna  dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.
n. Perjanjian Tertutup (Vertical

## Agreement on Discount)
Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  mengenai  harga  atau  potongan harga  tertentu  atas  barang  dan/atau  jasa  yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima  barang  dan/atau  jasa  dari  usaha pemasok:  1.  harus  bersedia  membeli  barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau  2.  tidak  akan  membeli  barang  dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain  yang  menjadi  pesaing  dari  pelaku  usaha pemasok.”
Dengan  kata  lain,  jika  seorang  pelaku usaha  ingin  mendapatkan  potongan  harga untuk  suatu  produk  tertentu  yang  dibeli  dari pelaku usaha lain, maka pelaku usaha tersebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
harus  bersedia  membeli  produk  lain  dari pelaku  usaha  tersebut,  atau  tidak  bersedia membeli  produk  lain  yang  sama  atau  serupa. Akibatnya, khusus mengenai adanya kewajiban  bagi  pelaku  usaha  yang  menerima produk  dengan  harga  diskon,  yang  kemudian diharuskan  untuk  membeli  produk  lain  dari pelaku  usaha  pemasok  sebenarnya  sama dengan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh tying agreement ,  yaitu  menghilangkan  hak  pelaku usaha  untuk  secara  bebas  memilih  produk yang  ingin  mereka  beli,  dan  membuat  pelaku usaha harus membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut.
Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan  secara  per  se  illegal,  sehingga ketika  ada  pelaku  usaha  membuat  perjanjian yang  digambarkan  oleh  Pasal  15  ayat  (3) tersebut,  tanpa  harus  menunggu  sampai munculnya  akibat  dari  perjanjian  tersebut, pelaku  usaha  sudah  dapat  dijatuhkan  sanksi hukum  atas  perjanjian  yang  telah  dibuatnya tersebut oleh penegak hukum.
o. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri
Pasal  16  UU  No.  5  Tahun  1999 menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri  yang  memuat  ketentuan  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa pasal  ini  mengatur  suatu  keadaan  khusus apabila  pelaku  usaha  di  dalam  negeri melakukan  perjanjian  dengan  pihak  pelaku usaha di luar negeri.
2. Sanksi Terhadap Perjanjian Yang Dilarang  Berdasarkan  UU  No.  5  Tahun
1999
a. Sanksi Administratif
Sanksi  administratif  merupakan  satu tindakan  yang  dapat  diambil  oleh  KPPU terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  UU No  5.  Tahun  1999.  Sanksi  administratif  ini diatur dalam Pasal 47 yang berupa:
1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 sampai 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
2) Perintah  untuk  menghentikan  integrasi vertikal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 14; 3) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 4) Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
5) Penetapan pembayaran ganti rugi; 6) Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun  alternatif.  Keputusan  mengenai bentuk  sanksi  tergantung  pada  pertimbangan Komisi  dengan  melihat  situasi  dan  kondisi masing  masing  kasus.  Namun  demikian, sampai  tahun  2008,  terdapat  ketidakjelasan mengenai  sanksi  tersebut.  Untuk  mengatasi hal  tersebut  KPPU  menerbitkan aturan teknis soal  denda  dan  ganti  rugi.  Peraturan  ini tercantum  dalam  Keputusan  KPPU  No. 252/KPPU/Kep/VII/2008  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Ketentuan  Pasal  47  UU  No.  5 Tahun1999, tanggal 31 Juli 2008.
Ketentuan soal denda sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Namun,  Pasal  tersebut  ini  secara  teknis  tidak menyebutkan  jumlah  yang  dapat  dipungut oleh  KPPU.  Penghitungan  kerugian  ekonomi akibat pelanggaran undang-undang persaingan membutuhkan banyak pertimbangan  dan  harus  didasarkan  pada faktor kehati-hatian.
Jika  tidak  ada  kriteria  penghitungan, dasar  KPPU  untuk  menetapkan  denda  tidak tepat.  Untuk  pelanggaran  ringan  bisa  saja terjadi,  KPPU  akan  mengenakan  denda  atau ganti rugi yang berlebihan. Akibatnya, pelaku usaha akan menanggung terlalu banyak denda atau  ganti  rugi  yang  tidak  sebanding  dengan perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan. Oleh karena itu, Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009  tersebut  diharapkan  bisa  mengatasi masalah ini.
Ketentuan  dalam  putusan  tersebut antara  lain  menentukan  nilai  dasar  denda.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dalam  lampiran  nomor  peraturan  KPPU, Pasal  4  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  nilai dasar  denda  berkaitan  dengan  tiga  hal,  yaitu proporsi  nilai  jual,  dan  tingkat  pelanggaran dikalikan  dengan  tahun  pelanggaran.  Setelah mempertimbangkan  semua  keadaan  yang terkait  dengan  kasus  tersebut,  untuk  setiap jenis pelanggaran, tentukan tingkat pelanggaran berdasarkan kasus per kasus.
Persentase  maksimum  penjualan  yang dihitung  adalah  10%  dari  penjualan.  Untuk menentukan apakah rasio nilai penjualan yang dipertimbangkan  dalam  kasus  tersebut  harus merupakan skala skala tertinggi atau terendah, KPPU  akan  mempertimbangkan  berbagai faktor,  yaitu  ukuran  perusahaan,  jenis pelanggaran,  pangsa  pasar  gabungan  pelaku usaha,  geografis.  pelanggaran  cakupan  dan  / atau tidak diterapkan.
Pedoman  tersebut  juga  menunjukkan bahwa perjanjian harga horizontal, pembagian pasar dan pembatasan produksi, dan persekongkolan tender, yang biasanya dilakukan secara rahasia, merupakan pelanggaran serius terhadap persaingan usaha. Oleh  karena  itu,  kesepakatan  tersebut  akan dikenakan  sanksi  berat.  Oleh  karena  itu, proporsi  nilai  penjualan  yang  dihitung  untuk pelanggaran  merupakan  proporsi  tertinggi dalam skala tersebut.
b. Sanksi Pidana Pokok
Pasal  48  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  sanksi  pidana  pokok meliputi pidana denda minimal Rp. 25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar rupiah)  dan  maksimal  Rp.  100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana denda tersebut dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan selama-lamanya  6  (enam)  bulan.  Sanksi pidana  ini  diberikan  oleh  pengadilan  (bukan merupakan kewenangan Komisi) apabila:
1) Terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  4,  9-14,  16-19,  25,  27,  dan  28.
Pelaku  diancam  dengan  pidana  serendah- rendahnya  Rp.  25.000.000.000  (dua  puluh lima  miliar  rupiah)  dan  setingi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)  atau  pidana  kurungan  pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2) Terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  5-8,  15,  20-24  dan  26.  Pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh  lima  miliar  rupiah)  atau  pidana kurungan  pengganti  denda  selamalamanya 5 (lima) bulan.
3) Terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan Pasal  41.  Ancaman  pidananya  adalah serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu  miliar  rupiah)  dan  setinggi  tingginya Rp.  5.000.000.000  (lima  miliar  rupiah) atau  pidana  kurungan  pengganti  denda selama-lamanya 3 bulan.
c. Sanksi Pidana Tambahan
Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1999 menentukan  bahwa  pidana  tambahan  yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha dapat berupa:
1) Pencabutan izin usaha; atau
2) Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap undang-undang  ini  untuk  menduduki jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; atau
3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian pada pihak lain.
Dalam  penjelasan  umum  UU  No.  5 Tahun  1999  disebutkan  bahwa  Komisi  hanya berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif, sedangkan  yang  berwenang  menjatuhkan sanksi  pidana  adalah  pengadilan.  Suatu perkara  yang  ditangani  oleh  KPPU  dapat kemudian  diserahkan  kepada  penyidik  dan karenanya dapat dijatuhi pidana dalam hal:
1) Pelaku  usaha  tidak  menjalankan  putusan Komisi  yang  berupa  sanksi  administratif (Pasal 44 ayat (4)); dan
2) Pelaku  usaha  menolak  untuk  diperiksa, menolak  memberikan  informasi  yang diperlukan  dalam  penyelidikan  dan  atau pemeriksaan,  atau  menghambat  proses penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  (Pasal 41 ayat (2)).
Terhadap  kedua  pelanggaran  tersebut, Komisi  menyerahkan  kepada  penyidik  untuk dilakukan penyidikan. Putusan Komisi merupakan  bukti  permulaan  yang  cukup  bagi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  (Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (5)).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis sampaikan  pada  tulisan  ini,  maka  penulis berkesimpulan:
1. Dalam  ruang  lingkup  hukum  persaingan usaha di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk kegiatan  yang  dianggap  dapat  merugikan para  pelaku  usaha  maupun  masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh UU No.  5  Tahun  1999.  Bentuk  kegiatan  yang dilarang yaitu:
a. Oligopoli.  Yaitu  salah  satu  bentuk struktur pasar, di mana di dalam pasar tersebut  hanya  terdiri  dari  sedikit perusahaan.  Oligopoli  diatur  dalam Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  4  ayat  (2)
UU  No.  5  Tahun  1999  dan  dapat diterapkan  dengan  pendekatan rule  of reason .
b. Perjanjian  Penetapan  Harga  yang merupakan  salah  satu  strategi  yang ditempuh  oleh  pelaku  usaha  untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya.  Perjanjian  tersebut diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999,  yang  terdiri  dari  perjanjian penetapan  harga,  diskriminasi  harga, harga  pemangsa  atau  jual  rugi,  dan pengaturan  harga  jual  kembali  dan memiliki pendekatan per se illegal .
c. Perjanjian  Diskriminasi  Harga  adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku  usaha  lainnya  dimana  produk yang  sama  dijual  kepada  setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 6 UU No.  5  Tahun  1999  dan  memiliki pendekatan per se illegal .
d. Predatory  Pricing ,  yaitu  salah  satu bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  dalam  menjual  produk dengan harga di bawah biaya produksi.  Kegiatan  ini  diatur  dalam Pasal  7  UU  No.  5  Tahun  1999  dan memiliki pendekatan rule of reason.
e. Resale  Price  Maintanance ,  yaitu penetapan  harga  secara  maksimum
atau kesepakatan antar pelaku usaha di mana  pembeli  akan  menjual  kembali barang  yang  dia  beli  pada  harga  di mana tidak boleh di bawah harga yang ditentukan.  Diatur  dalam  Pasal  8  UU No.  5  Tahun  1999  dan  memiliki pendekatan rule of reason .
f. Pembagian  Wilayah,  yang  memiliki pengertian  Pelaku  usaha  membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya  untuk  membagi  wilayah pemasaran  atau  alokasi  pasar.  Diatur dalam  Pasal  9  UU  No.  5  Tahun  1999 dan  memiliki  pendekatan rule  of reason.
g. Pemboikotan,  yaitu  u  bentuk  usaha yang  dilakukan  para  pelaku  usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi  menjadi  pesaing  untuk masuk  ke  dalam  pasar  yang  sama. Diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1999  dan memiliki pendekatan per se illegal.
h. Kartel,  yaitu  salah  satu  strategi  yang diterapkan  di  antara  pelaku  usaha untuk  dapat  mempengaruhi  harga dengan  mengatur  jumlah  produksi mereka.  Diatur  dalam  Pasal  11  UU No.  5  Tahun  1999  dan  memiliki pendekatan rule of reason.
i. Trust,  yaitu  membentuk  gabungan perusahaan  atau  perseroan  yang  lebih besar  (trust),  dengan  tetap  menjaga dan  mempertahankan  kelangsungan hidup masing-masing perusahaan. Diatur  dalam  Pasal  12  UU  No.  5 Tahun  1999  dan  memiliki  pendekatan rule of reason .
j. Oligopsoni,  yaitu  bentuk  suatu  pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen  yang  memiliki  kontrol  atas pembelian. Diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan  memiliki  pendekatan rule  of reason .
k. Integrasi Vertikal, suatu kegiatan yang dilakukan  ketika  satu  perusahaan melakukan kerja sama dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perusahaan  lain  yang  berada  pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi.  Diatur  dalam  Pasal  14  UU No.  5  Tahun  1999  dan  memiliki pendekatan rule of reason .
l. Exclusive  Distribution  Agreement, perjanjian yang dilakukan oleh dengan pelaku usaha lain yang yang menetapkan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memberikan  atau  tidak  menyediakan produk kepada peserta tertentu atau di tempat tertentu. Diatur dalam Pasal 15 ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999  dan memiliki pendekatan per se illegal .
m. Tying  Agreement, yaitu  apabila  suatu perusahaan  mengadakan  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lainnya  yang berada  pada  level  yang  berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun  penyewaan  suatu  barang  atau jasa  hanya  akan  dilakukan  apabila pembeli  atau  penyewa  tersebut  juga akan  membeli  atau  menyewa  barang lainnya.  Diatur  dalam  Pasal  15  ayat (2)  dan  memiliki  pendekatan per  se illegal.
n. Vertical Agreement on Discount, yaitu apabila pelaku usaha ingin
mendapatkan  harga  diskon  untuk produk  tertentu  yang  dibelinya  dari pelaku  usaha  lain,  pelaku  usaha  harus bersedia  membeli  produk  lain  dari pelaku  usaha  tersebut  atau  tidak  akan membeli  produk  yang  sama  atau sejenis  dari  pelaku  usaha  lain  yang menjadi  pesaing.  Diatur  dalam  Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 dan memiliki pendekatan per se illegal.
o. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri, Pasal  16  UU  No.  5  Tahun  1999 menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktik  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi
administratif  yang  dapat  diambil  tindakan oleh KPPU dalam hal ini Komisi terhadap pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  47  UU  No.  5  Tahun  1999.  Komisi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif  secara  kumulatif  maupun alternatif.  Selanjutnya  terdapat  penetapan sanksi pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu  pidana  pokok  sebagaimana  diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 dan pidana  tambahan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1999. Sehingga  dalam  hal  sanksi  UU  No.  5 memberikan penetapan sanksi  yaitu sanksi denda  paling  rendah  Rp.  1.000.000.000 (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  tinggi  Rp. 100.000.000.000  (seratus  miliar  rupiah) atau  dengan  pidana  kurungan  paling sedikit  3  (tiga)  bulan  kurungan  dan  paling lama  pidana  kurungan  pengganti  denda  6 bulan.

## SARAN
Berdasarkan simpulan yang telah penulis  jelaskan  maka  penulis  memberikan saran yaitu terkait dengan semakin berkembang  pesatnya  bidang  ekonomi  dan teknologi  di  dunia.  Pemerintah  Indonesia diharapkan dapat beradaptasi dalam berkembangnya tindakan-tindakan persaingan usaha  secara  tidak  sehat  dengan  cara-cara baru,  sehingga  terkait  undang-undang  yang saat  ini  ada  dapat  diperbaharui  demi melindungi kepentingan masyarakat dan demi tercapainya  tujuan  negara  yaitu  kesejahteraan umum.  Selain  itu  diharapkan  juga  terkait sanksi  yang  cenderung  masing  tergolong ringan melihat dampak dari persaingan usaha tidak  sehat  dalam  hal  ini  perjanjian  yang dilarang  sangat  besar  dan  berdampak  bagi perekonomian  masyarakat  dan  negara  secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Areeda,  P.E.  dan  Louis  Kaplow  (1988).
Antirust  Analysis,  Problems ,  Cases, 4th  Edition.  Boston:  Little  Brown Company.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Black,  Henry  Campbell.  (1999). Black’s Law Dictionary seventh
edition.
Minnesota: West Group.
Castensen,  P.C.  (1986). Predatory  Pricing  in the  Courts:  Reflection  on  Two
Decision . Notre Dame: L. Rev.
Clarke,  P.,  dan  Stephen  Corones.  (2000).
Competition  Law  and  Policy:  Cases and  Materials .  Oxford:  Oxford
University Press.
Hansen, K. (2001). Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practice and  Unfair  Business  Competition. Berlin: GTZ-Katalis Publishing Media Services.
Hermansyah.  (2008). Pokok-Pokok  Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia
Cetakan kesatu. Jakarta: Kencana.
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak Sehat.
Khemani, R. S.  Khemani and D. M.  Shapiro.
(1996). Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law . Paris: OECD. Lipsey,  R.G.  (1993) Ilmu  Ekonomi  Edisi Ketujuh  jilid  2 .  Jakarta:  PT  Rineka
Cipta. Martin,  S.  (1994). Industrial  Economics, Economic Analysis and Public Policy 2nd
edition.
Oxford:
Blackwell Publishers.
Prodjodikoro,  W.  (1989). Azas-azas  Hukum Perjanjian . Bandung: PT Eresto.
Subekti,  R.  (1985). Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Swasono,  S.E.  (1985). Sistem  Ekonomi  dan Demokrasi  Ekonomi .  Jakarta:  UI-
Press. Usman, R. (2013). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.