## KOMITMEN INDONESIA DALAM PELINDUNGAN WARISAN BUDAYA BAWAH AIR DI PERAIRAN INDONESIA
A.D. Agung Sulistyo Fakultas Hukum Universitas Indonesia email: ad.agung@ui.ac.id
Arie Afriansyah
Fakultas Hukum Universitas Indonesia email: arie.afriansyah@ui.ac.id
disampaikan 26/10/2020 – di -review 02/11/2020 – diterima 02/11/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i2.4339

## Abstract
This  article  discusses  the  extent  to  which  Indonesia  provides  legal  protection  to  prehistoric  and historical object, especially shipwrecks, found within its national waters.  It is known that Indonesia has  not  decide  to  ratify  the  UNESCO  2001  Convention  on  the  Protection  of  Underwater  Cultural Heritage  (UNESCO  2001  Convention).    Legal  audit  performed  to  existing  national  rules  and regulations reveals that, legally wise, Indonesia has shown its commitment to ensure that underwater cultural  heritage  within  its  maritime  zones  enjoy  protection.  In  addition,  it  may  be  argued  that therefore Indonesia is not in a position having to ratify the UNESCO 2001 Convention soon.
Keywords:
UNESCO 2001 Convention; underwater cultural heritage; protection of shipwreck

## Abstrak
Tulisan  ini  mengangkat  masalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  Indonesia  melalui  hukum nasional  pada  objek  purbakala  dan  bersejarah,  khususnya  kapal  karam,  di  perairan  Indonesia. Sementara  itu  diketahui  bahwa  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  meratifikasi  Konvensi  UNESCO 2001  tentang  Perlindungan  Warisan  Budaya  Bawah  Air  (Konvensi  UNESCO  2001).  Penelusuran atas  sumber-sumber  hukum  nasional  berkaitan  dengan  hal  ini  menghasilkan  simpulan  bahwa aturan perundang-undangan nasional telah  cukup menunjukkan  adanya komitmen negara untuk melindungi  warisan  budaya  bawah  air  dan  selanjutnya  Indonesia  tidak  perlu  terburu-buru memutuskan untuk meratifikasi Konvensi UNESCO 2001.
Kata kunci:
Konvensi UNESCO 2001; warisan budaya bawah air; kapal karam

## Pendahuluan
Wilayah  Perairan  Indonesia,  yakni  laut  teritorial  beserta  perairan kepulauan  dan  perairan  pedalaman  merupakan  wilayah  laut  Indonesia  yang melekat  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 1 Di  wilayah  laut  yang
1 Undang-undang R.I., No. 32 Tahun 2014, Kelautan, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 294, pasal 5 ayat (2) dan 7 ayat (1).
sangat  luas  itu  bersemayam  ratusan  kapal  karam  asing  beserta  Benda  Berharga Asal  Muatan  Kapal  yang  Tenggelam  (BMKT)  yang  mengandung  nilai  sejarah, budaya  dan  ekonomi  yang  tinggi.  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI mengidentifikasi  setidaknya  terdapat  463  titik  lokasi  BMKT. 2 Oleh  Organisasi Pendidikan,  Keilmuan,  dan  Kebudayaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( United Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization/UNESCO ),  kapal  karam beserta  muatannya  itu  dikategorikan  sebagai  Warisan  Budaya  Bawah  Air ( Underwater Cultural Heritage/UCH ). Nilainya yang luar biasa telah menarik minat banyak  pihak  atau  kepentingan,  baik  Negara  bagi  kepentingan  publik  maupun swasta  dalam  tujuan  komersial.  Pengangkatan  BMKT  di  wilayah  Perairan Indonesia  yang  diklaim  sebagai  milik  Negara  asing  adalah  salah  satu  isu  yang seringkali  mencuat. 3 Beberapa  kasus  penjarahan  kapal  karam  asing  pun  telah berujung kecaman pada Indonesia. 4 Kondisi ini telah memantik berbagai pendapat dan  diskusi  tentang  komitmen  Indonesia  dalam  melindungi  warisan  budaya bawah  air,  khususnya  kapal  karam  asing  yang  tenggelam  di  wilayah kedaulatannya.
Semula,  keberadaan  peninggalan  bawah  laut  dianggap  tidak  layak  secara ekonomi.  Minimnya  kemampuan  manusia  dalam  melakukan  eksplorasi  bawah laut  menjadi  penyebab  utama  arkeologi  maritim  hampir  tidak  pernah diperhatikan. Sebagian besar dari rezim hukum arkeologi maritim tersebut telah menjadi topik yang terabaikan. 5 Hingga di tahun 1940-an, kemunculan teknologi
2 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia,  FAQ  Barang  Muatan  Kapal Tenggelam  (BMKT)  (Maret,  2018),  https://kkp.go.id/artikel/2639-faq-barang-muatan-kapal- tenggelam-bmkt, diakses 9 April 2020.
3 Maria  Rita  Hasugian,  24  Kapal  Perang  Asing  Karam  di  Perairan  Indonesia  (Maret,  2019), Tempo.co,  https://dunia.tempo.co/read/1181105/24-kapal-perang-asing-karam-di-perairan- indonesia,  diakses  18  April  2020; Natali  Pearson , Finders  not  keepers (Maret,  2016),  Inside Indonesia, https://www.insideindonesia.org/finders-not-keepers, diakses 10 November 2020; Linton  Besser ,  " HMAS  Perth:  WWII  warship  grave  stripped  by  salvagers," https://www.abc.net.au/news/2013-12-13/outrage-as-warship-grave-stripped-by- salvagers/5156320, diakses 17 April 2020.
4 Rio  Apinino,  Respons  Prihatin  AS  &  'Kutukan'  Inggris  Soal  Aksi  Penjarahan  Kapal  (Januari, 2018),  Tirto.id,  https://tirto.id/respons-prihatin-as-kutukan-inggris-soal-aksi-penjarahan- kapal-cDZd, diakses 6 Maret 2021.
5 Lowell Bautista, Ensuring the Preservation of Submerged Treasures for the Next Generation: The Protection  of  Underwater  Cultural  Heritage  in  International  Law,  prosiding  LOSI  Conference Papers "Securing the Ocean for the Next Generation" at Seoul, Korea, Mei, 2012, hlm., 4.
selam  yang  dikenal  dengan Self-contained  Underwater  Breathing  Apparatus (SCUBA) telah mengubah secara drastis aktivitas manusia di bawah air. Aqua-Lung yang dikembangkan oleh Jacques-Yves Cousteau memungkinkan penyelam tinggal di  bawah  air  lebih  lama  dari  yang  bisa  dilakukan  dengan  satu  tarikan  nafas. 6 SCUBA telah membuat peninggalan bawah laut yang semula tak terjamah semakin mudah ditemukan, dipulihkan, dan dipindahletakkan.
Teknologi  ini  dimanfaatkan  oleh  industri  maritim  komersial  untuk melakukan  eksplorasi,  pemulihan,  dan  disposisi  yang  menguntungkan  secara ekonomi.  Pemanfaatannya  terus  berkembang  hingga  muncul  tindakan recovery dan  perdagangan  UCH  secara  ilegal  di  tingkat  nasional  maupun  internasional. Hingga  akhirnya,  perusakan  dan  penjarahan  obyek  arkeologi  dan  bersejarah  itu tak terelakkan, merajalela, dan sulit diatasi.
Untuk  itu,  UNESCO  menyusun  dan  mengembangkan  prinsip-prinsip  dan standar umum yang sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Prinsip dan standar  umum  pelindungan  UCH  yang  terangkum  dalam The  UNESCO  2001 Convention  on  the  Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage (Konvensi UNESCO 2001) telah diterima pada sesi ke-31 Sidang Umum UNESCO pada tanggal 2  November  2001.  Hingga  15  November  2019,  Konvensi  telah  diterima  atau diratifikasi oleh 63 negara. 7 Berlaku efektif sejak 2 Januari 2009, yakni tiga bulan setelah  tanggal  penyimpanan  instrumen  kedua  puluh  Negara  awal.  Selanjutnya, sesuai  Pasal  27,  Konvensi  ini  mulai  berlaku  untuk  masing-masing  Negara  pihak tiga bulan setelah tanggal di mana Negara itu menyimpan instrumennya. 8
6 Ryan  Patrick  Jones,  Jacques  Cousteau  and  the  History  of  Scuba  Diving,  Deepblu, https://www.deepblu.com/  post/81641b20107c11e7aa9ad181bc785596,  diakses  17  April 2020;  lihat  juga National  Association  of  Underwater  Instructors,  NAUI  Leadership  and Instruction, 3rd Ed., NAUI, United States of America, 2009.
7 UNESCO,  Daftar  Negara  peratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001  hingga  15  November  2019, http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language=E&order=alpha, diakses 16 April, 2020.
8 UNESCO  Convention  on  the  Protection  of  Underwater  Cultural  Heritage,  art.  27,  November  2, 2001, UNESCO Doc 31C/Res 24; 41 ILM 37 2002.
Konvensi ini merupakan instrumen internasional keempat yang menangani warisan  budaya  di  bawah  naungan  UNESCO, 9 dan  yang  pertama  dalam  hukum internasional  yang  secara  khusus  membahas  tentang  pelindungan  UCH.  Standar umum yang ditetapkan oleh Konvensi sebanding dengan standar warisan budaya lainnya  yang  selama  ini  telah  ditetapkan  oleh  UNESCO  dalam  pengaturan mengenai  warisan  budaya  di  darat. 10 Prioritas  utamanya  adalah  memperkuat pelindungan  UCH  dari  penjarahan  dan  perusakan  yang  dilakukan  oleh  para pemburu  harta  karun  ( treasure  hunters )  dan  pihak  yang  terlibat  dalam penyelamatan kapal karam beserta muatannya ( salvors ).
Karena  pelindungan  hukum  atas  benda  purbakala  dan  bersejarah  yang terletak  di  perairan  internasional  pada  saat  itu  belum  cukup  diatur  oleh  hukum internasional  yang  ada,  maka  kehadirannya  diharapkan  dapat  mengisi kekosongan hukum tersebut. Secara khusus Konvensi membahas celah dari rezim pelindungan  yang  sangat  terbatas,  kurang  jelas,  dan  kontradiktif  dari  kerangka Hukum  Laut  PBB  tahun  1982  ( United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea /UNCLOS  1982), 11 yakni  celah  yurisdiksi  di  luar  Zona  Tambahan (Contiguous Zone) dan Landas Kontinen (Continental Shelf) .
Konvensi  UNESCO  2001  meyakini  bahwa  komitmen  untuk  meningkatkan efektivitas  langkah-langkah  di  tingkat  internasional  membutuhkan  kerja  sama antara  Negara,  organisasi  internasional,  lembaga  ilmiah,  organisasi  profesional, serta  pihak  berkepentingan  lainnya.  Instrumen  ini  mendorong  Negara-negara pihak untuk melakukan kerja sama arkeologi bawah laut, transfer teknologi, dan berbagi  informasi, 12 dengan  menggunakan  standar  etika  dan  ilmiah  yang  tinggi,
9 Tiga  konvensi  lainnya  adalah: The  1954  Hague  Convention  on  the  Protection  of  Cultural Property in the Event of Armed Conflict (294 UNTS 215); the 1970 Convention on the Means of Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import,  Export  and  Transfer  of  Ownersihp  of  Cultural Property (10  ILM  289);  dan the  1972  Convention  Concerning  the  Protection  of  the  World Cultural and Natural Heritage (1037 UNTS 151).
10 UNESCO, The UNESCO 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Frequently Asked Questions, 2001, hlm., 4-6 dan 18.
11 Lowell Bautista, supra no. 5, hlm., 2.
12 lihat preambule  Convention  on  the  Protection  of  The  Underwater  Cultural  Heritage,  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris, 2 November 2001.
serta  kerja  sama  Negara  yang  efektif. 13 Kepedulian  internasional  untuk  menjaga obyek  berharga  tersebut  mengarah  pada  pengakuan  akan  arti  penting  UCH sebagai  bagian  integral  dari  warisan  budaya,  sekaligus  penghubung  manusia dengan  sejarahnya  di  masa  lalu.  Alasan  tersebut  turut  mendorong  sebuah kesadaran  bahwa  budaya,  sejarah,  dan  arkeologi  merupakan  sumber  daya  yang terbatas dengan nilai yang sangat tinggi, melebihi sumber daya ekonomi.
Hingga  saat  ini,  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001. Terdapat  keengganan  pula  dari  beberapa  Negara  untuk  menerima  Konvensi, terutama karena kepekaan politik atas pemberlakuan pembatasan pada kegiatan ekonomi  penting  di  landas  kontinen. 14 Beberapa  alasan  lain  pun  muncul,  yakni terkait  perbedaan  konsep  pengelolaan,  penafsiran  hukum  dan  ilmiah, pemberlakuan prinsip-prinsip dalam kebiasaan internasional, serta pertimbangan manfaat  yang  dapat  diperoleh. 15 Alasan-alasan  itu  tidak  bisa  dilepaskan  dari sejarah  kelahiran  Konvensi  berupa  proses  negosiasi  melelahkan  selama  satu dekade.  Dalam  proses  tersebut,  telah  terbentuk  garis  pemisah  baru  antara komunitas  arkeologi  dan  komunitas  penyelamat  harta  karun  ( treasure  salvage ) dengan  membawa  nilai  dan  kepentingan  masing-masing  yang  saling bertentangan. 16
Makalah  ini  bermaksud  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana kebijakan  nasional  Indonesia  dalam  melindungi  warisan  budaya  bawah  air,  dan kaitannya  dengan  Konvensi  UNESCO  2001?  Mengingat  hubungan  yang  tak terpisahkan antara Konvensi UNESCO 2001 dan UNCLOS 1982, maka dibutuhkan
13 Ulrike  Guérin,  What  benefits  can  States  derive  from  ratifying  the  UNESCO  Convention  on  the Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage?  (November,  2001), UNESCO , http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ Advantages%202001%20Convention.pdf, diakses 16 April, 2020.
14 Hans Peeters, Geoff Bailey, and Nena Galanidou, The Legal, Historical and Industrial Context of Underwater Heritage: Introduction, dalam Bailey G., Galanidou N., Peeters H., Jöns H., Mennenga M.  (eds.)  The  Archaelogy  of  Europe's  Drowned  Landscapes,  Coastal  Research  Library,  vol  35, Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-37367-2_25, 2020, hlm., 488.
15 Sorna Khakzad, Underwater Cultural Heritage Sites on the Way to World Heritage: To Ratify the 2001 Convention or not to Ratify? 2 (1) Journal of Anthropology and Archaeology , 2014, hlm., 11.
16 Anastasia Strati, The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea , Kluwer Law International, The Hague, 1995, hlm., 99; 117- 121; Paul Fletcher-Tomenius and Craig Forrest, Historic Wreck in International Waters: Conflict or Consensus?, 24 Marine Policy, 2000, hlm., 1.
analisis  dari  keduanya  untuk  mengetahui  substansi  pengaturan  yang  terdapat dalam Konvensi UNESCO 2001,  serta keterkaitannya dengan UNCLOS 1982  yang telah  lebih  dahulu  ada  dan  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Selain  itu,  perlu  juga diketahui mengenai masalah kontroversial atau aturan-aturan dan prinsip-prinsip dari Konvensi yang hingga kini masih diperdebatkan, sehingga sulit diterima oleh banyak Negara, termasuk Indonesia.
Sebagai  sebuah  penelitian  doktrinal,  penelitian  ini  akan  menyediakan ekspos  sistematis  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  UCH, menganalisis  hubungan  antarperaturan,  dan  menjelaskan  ruang  hukum  yang mengalami  hambatan.  Hukum  internasional  utama  yang  dikaji  adalah  Konvensi UNESCO 2001 dan UNCLOS 1982. Sedangkan, hukum nasional yang dikaji adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya). Pendekatan  interdisipliner  diterapkan  secara  kritis  terhadap  obyek  penelitian, dengan  melakukan  penjelajahan  ilmiah  para  ilmuwan  dalam  berbagai  disiplin ilmu, terutama pemikir di bidang ilmu hukum dan arkeologi. Analisa berita media turut digunakan dalam metode penggalian data.

## Pembahasan

## Substansi  Pengaturan  dalam  Konvensi  UNESCO  2001  dan  Keterkaitannya dengan UNCLOS 1982
Konvensi  UNESCO  2001  adalah  instrumen  internasional  pertama  yang menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  bagi  pelindungan,  perawatan  dan  penelitian warisan  budaya  bawah  air  (UCH)  secara  eksklusif;  serta  mempromosikan  kerja sama  internasional  dalam  pelestarian  dan  pelindungannya. 17 Pelindungan  dan pelestarian  menjadi  konsep  inti  dari  Konvensi  UNESCO  2001.  Ditujukan  bagi semua  jejak  keberadaan  manusia  yang  memiliki  karakter  budaya,  sejarah,  atau arkeologi, yang sekurang-kurangnya telah 100 tahun berada di bawah air secara keseluruhan  atau  sebagian,  berkala  atau  terus  menerus.  Definisi  dari  warisan budaya bawah air ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) (a) Konvensi, yakni:
17 Sorna Khakzad, supra no. 15, hlm., 8.
"[A]ll  traces  of  human  existence  having  a  cultural,  historical  or archaeological  character  which  have  been  partially  or  totally  under  water, periodically or continuously, for at least 100 years.." 18
Definisi  tersebut  telah  mendasari  seluruh  rezim  pelindungan  dan pelestarian  UCH  dengan  cakupannya  yang  luas,  dalam  dua  persyaratan  utama, yakni: pertama ,  berada  di  dalam  air,  baik  keseluruhan  maupun  sebagian; kedua , dalam  jangka  waktu  tidak  kurang  dari  100  tahun.  Batasan  ini  tampaknya  tidak berlaku  ketat.  Meskipun  persyaratan  batasan  100  tahun  harus  dihormati  oleh Negara-negara  pihak,  namun  mereka  dapat  berbuat  lebih  banyak  dari  yang ditentukan.  Beberapa  Negara  telah  melindungi  situs-situs  terendam  yang  lebih baru, seperti situs perang dunia abad ke-20 Truk Lagoon di Mikronesia dan Scapa Flow di dekat Skotlandia. 19 Hal ini menunjukkan sifat "kontrak" dari Konvensi, di mana  Negara  pihak  dalam  memenuhi  kewajibannya  juga  memiliki  hak  untuk menjamin  pelindungan  yang  lebih  baik,  melebihi  apa  yang  disyaratkan  oleh Konvensi.
Penerapan  batas  waktu  yang  tidak  ketat  dengan  melampaui  persyaratan minimum  100  tahun,  pada  akhirnya  dianggap  sebagai  cara  terbaik  yang  dapat dipraktekkan. Hal ini menunjukkan bahwa definisi UCH dengan cakupannya yang luas juga mengandung sifat inklusif dalam definisinya--terbuka atas kemungkinan interpretasi yang lebih dari yang telah ditentukan.
Ciri dasar dari Konvensi UNESCO 2001 adalah menyediakan aturan praktis yang dapat diakui secara luas, berupa teks utama dan lampiran, yang menetapkan aturan-aturan bagi setiap aktivitas yang berkenaan dengan UCH. Tujuannya cukup singkat  dan  jelas,  yakni  memastikan  dan  memperkuat  pelindungan  UCH 20 bagi kemanusiaan  ( humanity )  atau  kepentingan  umat  manusia  secara  keseluruhan. 21
Untuk itu, Negara-negara pihak dibebankan kewajiban untuk bekerja sama 22 dan mengambil  semua  tindakan  yang  tepat  dan  dianggap  perlu,  sesuai  dengan
18 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, art. 1 (1) (a).
19 UNESCO , supra no. 7, hlm., 10.
20 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 2 (1).
21 Id ., art. 2 (3).
Konvensi dan hukum internasional. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara terbaik yang dapat dipraktekkan dan yang sesuai dengan kemampuan. 23
Definisi dengan sifat inklusi yang luas juga tampak pada penyematan frasa "semua  jejak  keberadaan  manusia  yang  memiliki  karakter  budaya,  sejarah,  atau arkeologi." 24 Dalam  pengertian  biasa,  definisi  ini  akan  mencakup  setiap  objek apapun  yang  terkait  dengan  campur  tangan  manusia. 25 Definisi  yang  dapat diinterpretasikan  begitu  luas  ini  telah  menimbulkan  perdebatan  sejak  masa perundingan  Konvensi,  hingga  kini. 26 Perdebatan  yang  melampaui  diskusi semantik ini seiring dengan masalahnya yang lebih nyata dan kompleks. 27
Prinsip  konservasi  tampak  kental  dalam  aturan  pengelolaan  situs,  yakni dengan adanya keharusan penyediaan pelindungan dan pengelolaan in situ . UCH yang  dipulihkan  harus  disimpan,  dilestarikan  dan  dikelola  dengan  cara  yang menjamin  pelestarian  jangka  panjang. 28 Prinsip  pelestarian in  situ ini  harus menjadi pilihan pertama sebelum diizinkannya aktivitas apapun atas UCH, dengan memastikan  bahwa  aktivitas  yang  diarahkan  pada  UCH  telah  menggunakan teknik-teknik  non-destruktif  dan  metode  survei  yang  utamanya  ditujukan  bagi pemulihan  objek-objek  arkeologi  dan  bersejarah. 29 Akses  non-intrusif  yang bertanggung  jawab  pun  didorong  oleh  Konvensi  untuk  mencapai  kesadaran publik,  apresiasi,  dan  pelindungan  UCH;  kecuali  akses  yang  tidak  sesuai  dengan pelindungan dan pengelolaannya. 30
Larangan  eksploitasi  komersial  atas  UCH  diatur  oleh  Konvensi  dengan kewajiban  bagi  Negara-negara  Pihak  untuk  mengambil  langkah-langkah pencegahan  masuknya  UCH  ke  wilayah  mereka,  serta  perdagangan  dan
23 Id ., art. 2 (4).
24 Id ., art. 1 (1) (a).
25 Lowell Bautista, supra no. 5, hlm., 13.
26 lihat David  J.  Bederman,  The  UNESCO  Draft  Convention  on  Underwater  Cultural  Heritage:  A Critique and Counter-Proposal, 30 (2) Journal of Maritime Law and Commerce , 1999, hlm., 331; David J. Bederman, The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage:  Panacea or Peril for Resource Managers? dalam Jennifer R. Richman dan Marion P. Forsyth, Legal Perspectives on Cultural Resources, Altamira Press, United States, 2004, hlm., 143-145.
27 Craig Forrest, Defining Underwater Cultural Heritage, 31 (1) The Journal of Nautical Archeology , 2002, hlm., 3.
28 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 2 (6).
29 Id. , art. 2 (5); rule 4 of the Annex.
30 Id. , art. 2 (10); rule 7 and 8 of the Annex.
kepemilikannya  yang  diekspor  secara  ilegal. 31 Aturan  ke-2  dari Annex Konvensi cukup  jelas  menyatakan  bahwa  UCH  tidak  boleh  diperdagangkan,  dijual,  dibeli, atau dibarter sebagai barang komersial . 32
Sebagai  ketentuan  hukum  yang  mengatur  subyek  benda  atau  situs  yang sebagian  besar  berada  di  lautan,  maka  tentu  saja  Konvensi  UNESCO  2001  ini terkait  erat  dengan  hukum  laut,  di  mana  terkodifikasi  dalam  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  ( United  Nations  Convention  on the Law of the Sea /UNCLOS 1982). Utamanya, adalah terkait dengan konteks siapa atau  negara  mana  yang  memiliki  otoritas  hukum  atas  warisan  budaya  tersebut. Terdapat  hubungan  yang  saling  melengkapi  di  antara  kedua  konvensi  tersebut. Keduanya merupakan konvensi dalam sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai  perangkat  hukum  yang  selaras. 33 UNCLOS  1982  berfokus  pada  masalah yurisdiksi,  sedangkan  Konvensi  UNESCO  2001  berfokus  pada  pelindungan warisan budaya.
UNCLOS  1982  memberikan  keharusan  pemeliharaan  dan  penggunaan obyek  bawah  laut  untuk  kemanfaatan  umat  manusia  sebagai  suatu  keseluruhan. Senada  dengan  hal  tersebut,  Konvensi  UNESCO  2001  yang  mengedepankan prinsip pelindungan dan penghilangan eksploitasi komersial dari kepemilikan atas kapal  karam  bersejarah  juga  mengakui  pentingnya  UCH  sebagai  bagian  integral dari warisan budaya manusia dan warisan bersama umat manusia.
Klaim atas UCH telah ditentukan dalam konteks zona maritim yang diatur oleh  UNCLOS  1982  sebagai  kesepakatan  internasional  yang  telah  menghasilkan rezim  yurisdiksi.  UNCLOS  1982  mengakui  batas-batas  dan  zona  maritim  suatu Negara  pantai,  serta  menyeimbangkan  hak-hak  Negara  pantai  dengan  hak-hak Negara  bendera  di  setiap  zona  maritim  dengan  preferensi  yang  lebih  besar  bagi hak  Negara  pantai  di  zona  terdekat  pantainya.  Sebagaimana  telah  disinggung  di
31 Id. , art. 2 (7); rule 2 of the Annex.
32 Id. , rule 2 of the Annex.
33 UNESCO Secretariat, the Harmony of the 2001 Convention with UNCLOS, Protection of Culutral Heritage in International Waters,
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural- heritage/protection/protection-of-cultural-heritage-in-international-waters/, diakses, 10 November, 2020.
awal  tulisan,  salah  satu  alasan  utama  Negara-negara  mendorong  aturan  hukum internasional  dalam  rezim  Konvensi  UNESCO  2001  adalah  agar  kerjasama antarnegara  dan  koordinasi  pelindungan  situs  arkeologi  bawah  air  dapat dilakukan di semua zona maritim.
Rezim  yurisdiksi  yang  ditetapkan  UNCLOS  1982,  terutama  yang  terkait dengan  benda-benda  purbakala  dan  bersejarah,  tetap  berlaku  dalam  Konvensi UNESCO  2001.  Konvensi  UNESCO  2001  menyatakan  bahwa  Konvensi  ini ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks dan dengan cara yang konsisten dengan hukum  internasional;  serta  menegaskan  bahwa  tidak  ada  sesuatupun  dalam Konvensi  yang  dapat  mengurangi  hak,  yurisdiksi  dan  kewajiban  Negara berdasarkan  hukum  internasional,  termasuk  yang  telah  diatur  oleh  UNCLOS 1982. 34
Persoalan yang Masih Diperdebatkan ( contentious issues )
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  beberapa  persoalan  terkait  pengaturan dalam  Konvensi  yang  masih  banyak  diperdebatkan;  yang  juga  menjadi pertimbangan  Indonesia  sehingga  belum  meratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001 sampai  saat  ini.  Persoalan  yang  dimaksud  adalah  tentang  ketidakjelasan  status kepemilikan  kapal  karam  di  beberapa  zona  maritim;  kekebalan  berdaulat  yang melekat  pada  kapal  perang  yang  tenggelam  ( sunken  warship );  dan  prinsip pelestarian in situ yang tidak sesuai .

## Ketidakjelasan Status Kepemilikan Kapal Karam di Wilayah Laut Kedaulatan
Baik  UNCLOS  1982  maupun  Konvensi  UNESCO  2001  tidak  mengatur dengan  jelas perihal  kepemilikan  kapal  yang  tenggelam.  UNCLOS  1982  berperan dalam memberikan kerangka kerja bagi pelindungan hukum terhadap UCH, yakni melalui  Pasal  149  dan  Pasal  303.  Sementara,  Konvensi  UNESCO  2001  hanya berfokus pada aspek pelindungan, tanpa secara eksplisit menyatakan hak terkait
34 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 3.
kepemilikan. 35 Kegagalan  Konvensi  untuk  meletakkan  dasar-dasar  aturan mengenai  kepemilikan bangkai  kapal  itulah  yang menyebabkan  persoalan  masih terus  terjadi  dan  sulit  untuk  diselesaikan.  Potensi  konflik  yang  dapat  terjadi adalah  antara  penemu  bangkai  kapal  beserta  benda-benda  di  dalamnya;  Negara asal atau Negara bendera kapal; Negara dari mana muatannya berasal atau Negara asal kebudayaan; maupun Negara pantai di mana kapal tersebut karam.
Meskipun  UNCLOS  1982  berlaku  untuk  seluruh  lingkungan  laut,  namun Pasal 149 hanya menetapkan pelindungan di Area yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional; 36 dan Pasal 303 hanya memberi kekuatan pelindungan efektif hingga batas Zona Tambahan ( Contiguous Zone ). UCH yang berada di wilayah laut dari  batas  akhir  Zona  Tambahan  hingga  batas  terluar  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) tidak turut dilindungi oleh UNCLOS 1982. 37
Secara  umum,  pasal  303  mengatur  tentang  benda-benda  purbakala  dan benda-benda  bersejarah  yang  ditemukan  di  laut  ( archaelogical  and  historical objects  found  at  sea), 38 tanpa menjelaskan  lebih  jauh  mengenai  pengertian "pemilik" maupun hak-haknya. Meskipun demikian, ayat (2) pasal ini menegaskan tentang  benda-benda  purbakala  dan  bersejarah  yang  diambil  tanpa  persetujuan Negara  pantai  yang  bersangkutan  akan  merupakan  suatu  pelanggaran  dalam wilayah atau laut teritorialnya. 39 Atas ketentuan UNCLOS 1982 tersebut Konvensi UNESCO  2001  menambahkan  pengaturan  dengan  memberi  hak  bagi  Negara
35 Guido  Carducci, New  Development  in  the  Law  of  the  Sea:  The  UNESCO  Convention  on  the Protection of  Underwater Cultural Heritage, (96) America Society of International Law, 2002, hlm. 420.
36 Pasal 149 UNCLOS 1982 menyebut bahwa semua benda bersifat arkeologi dan bersejarah yang ditemukan  di Area harus  dilestarikan  dan  diperuntukkan  bagi  kepentingan  umat  manusia secara keseluruhan. Area yang dirujuk oleh Pasal 1 ayat (1) UNCLOS 1982 adalah dasar laut, dasar  samudera  dan  lapisan  tanah  di  bawahnya,  yang  berada  di  luar  batas-batas  yurisdiksi nasional.
37 Negara  memiliki  hak  untuk  mengklaim  Laut  Teritorial  tidak  melebihi  12  mil  laut  dari  garis pangkal (UNCLOS 1982, art. 3), Zona Tambahan ( contiguous zone ) yang tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal (UNCLOS 1982, art. 33) dan ZEE tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal  (UNCLOS  1982,  art.  57).  Penentuan  garis  pangkal  sesuai  dengan  Pasal  5-7  UNCLOS 1982.
38 Id. , art. 303 .
39 Id. , art. 303 (2) .
pantai  untuk  mengatur  dan  mengesahkan  kegiatan  yang  diarahkan  pada  UCH  di Zona Tambahan. 40
Dari situ dapat terlihat bahwa meskipun kedua konvensi tidak memberikan status kepemilikan yang jelas atas UCH yang terdapat di wilayah laut kedaulatan, namun muncul syarat sebuah persetujuan dari Negara pantai, agar segala aktivitas terkait benda-benda purbakala dan bersejarah tidak melanggar ketentuan hukum nasional Negara pantai. Sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa status kepemilikan sekalipun, hukum nasional Negara pantai wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar.
Hal ini senada dengan prinsip pokok yang muncul dari konvensi UNESCO lainnya,  yakni The  UNESCO  1970  Convention  on  the  Means  of  Prohibiting  and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (Konvensi  UNESCO  1970).  Konvensi  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi perdagangan  warisan  budaya  secara  ilegal  ini  mengakui  keberlakuan  hukum nasional Negara dalam hal kepemilikan, sebagaimana disebut dalam pasal 13, "The States  Parties  to  this  Convention  also  undertake,  consistent  with  the  laws  of  each State:..." 41 Pada  situasi  di  mana  konvensi  diterapkan  secara  retroaktif,  pembeli benda  warisan  budaya  dapat  memperoleh  hak  kepemilikan  setelah  memenuhi beberapa persyaratan dan aturan yang berlaku di bawah yurisdiksi negara. 42
Terkait  penyelamat  dan  penemu  kapal  yang  tenggelam,  skema  komersial seringkali  diterapkan  pada  UCH  dengan  merujuk  pada  hukum  penyelamatan ( salvage  law )  dan  hukum  penemuan  ( law  of  finds ).  Atas costumary  international law tersebut  Konvensi  UNESCO  2001  menegaskan  untuk  tidak  tunduk  pada keduanya: "Any  activity  relating  to  underwater  cultural  heritage  to  which  this Convention applies shall not be subject to the law of salvage or law of finds,..." 43 Oleh
40 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 8.
41 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, art. 13, November 14, 1970, Treaty Series v.11806 U.N.T.S .
42 Meike  Rachmana, The  Conception  of  Historic  Shipwrecks  Ownership  in  Accordance  with International Law, 12 (3) Jurnal Hukum Internasional, 2015, hlm. 361.
43 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 4.
karena  itu,  menurut  Konvensi  UNESCO  2001,  baik  penemu  maupun  penyelamat UCH tidak akan diakui sebagai pemilik UCH yang dimaksud.

## Status Hukum Kapal Perang yang Karam
Terdapat  kontroversi  doktrinal  pada  status  hukum  kapal  perang  yang karam  ( sunken  warship )  yang  hingga  kini  masih  menjadi  perdebatan.  Ketika sebuah kapal  perang yang  karam ditemukan,  Negara  bendera  atau  tempat  kapal itu terdaftar seringkali merujuk pada sebuah rules yang dikenal dengan sovereign immunity .  Di  dalam  UNCLOS  1982,  kekebalan  berdaulat  ini  ditujukan  bagi  kapal Negara, yakni kapal perang atau kapal pemerintah lainnya yang sedang digunakan untuk tujuan non-komersial. 44 Ketentuan ini hanya mengatur tentang kapal yang masih  dapat  berlayar  dengan  normal,  namun  tidak  mengatur  perihal  status hukum atas kapal perang yang karam.
Beberapa  pendapat  muncul,  di  antaranya  menyatakan  bahwa  hak  bagi kapal  perang  yang  karam  hanya  dapat  ditinggalkan  dengan  penolakan  secara tegas oleh negara pemilik, dan bahwa penyelamatan/pengamanan ( salvage ) pada kapal tersebut benar-benar dilarang. 45 Senada dengan pendapat ini, bahwa kapal perang yang digunakan oleh suatu Negara untuk tujuan non-komersial pada saat tenggelam memiliki status " sovereign wreck ". 46
Konvensi  UNESCO  2001  pun  menyebut  bahwa  kapal  laut  dan  pesawat udara  yang  dimiliki  atau  dioperasikan  oleh  Negara,  jika  pada  saat  tenggelam sedang  digunakan  untuk  tujuan  non-komersial  maka  memenuhi  definisi  sebagai UCH. 47 Rezim hukum yang baru ini telah melanjutkan status kekebalan penuh atas kapal  Negara  yang  tenggelam.  Pasal  1  ayat  (8)  Konvensi  itu  lah  yang  kemudian dipersoalkan, di mana status kedaulatan tetap melekat pada bangkai kapal Negara yang karam.
44 United Nations Convention on the Law of the Sea , art. 95 dan 96 .
45 David J.  Bederman, Rethinking the Legal Status of Sunken  Warships, 31 Ocean  Development of International Law , 2000, hlm., 97.
46 Craig Forrest, Culturally and Environmentally Sensitive Sunken Warships. 26 Australian and New Zealand Maritime Law Journal, 2012, hlm., 84.
47 UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage , art. 1 (8).
Secara khusus, UNCLOS 1982 sendiri telah memberikan definisi dari kapal perang,  yakni  kapal  yang  dimiliki  oleh  angkatan  bersenjata  sebuah  Negara  di bawah komando seorang perwira yang diangkat oleh Pemerintah Negaranya, dan diawaki  oleh  awak  kapal  yang  tunduk  pada  disiplin  militer. 48 Pasal  29  UNCLOS 1982  ini  memberikan  batasan  dengan  jelas  bahwa  kapal  perang  hanya  menjadi organ Negara selama mereka diawaki oleh awak kapal yang dipimpin oleh seorang perwira di bawah disiplin militer, serta berlayar dalam tugas pelayanan Negara.
Oleh karena itu, patut diartikan bahwa kapal perang yang karam tidak lagi menyandang  hak  berdaulat  ( sovereign  immunity )  dari  Negara  bendera.  Secara logis,  alasannya  adalah  karena  kapal  yang  karam  itu  sudah  tidak  mungkin beroperasi di bawah komando seorang perwira maupun memiliki awak kapal lagi, baik karena ditinggalkan atau karena tenggelam bersama awaknya. Sederhananya, kapal  perang  yang  karam  dan  telah  ditinggalkan  oleh  krunya  tidak  bisa  lagi menjadi organ Negara, sehingga tidak menyandang hak berdaulat.
Penerapan Prinsip Pelestarian In Situ yang Kurang Tepat
Frasa in situ dipahami sebagai istilah yang merujuk pada pelestarian benda atau situs arkeologi di tempat atau lokasi aslinya alih-alih dipindahkan ke tempat lain, 49 dan biasanya berarti pelestarian tanpa gangguan. Hal ini menjadi sulit jika memperhatikan aktivitas berbagai kepentingan yang ada. Bahkan, bagi kelompok ilmuwan  (arkeolog)  sekalipun  akan  sulit  mempertahankan  keadaan  alami  dari situs karena kegiatan kunjungan dalam penelitian ( research impact ).
Dalam  dokumen "The  Benefit  of  the  Protection  of  Underwater  Cultural Heritage  for  Sustainable  Growth,  Tourism  and  Urban  Development", 50 UNESCO bersama  Badan  Penasihat  Ilmiah  dan  Teknis  Konvensi  UNESCO  2001  telah mempromosikan wisata selam dan kapal pesiar sebagai salah satu manfaat yang dapat  diambil  dari  UCH.  Dokumen  promosi  ini  menyampaikan  bahwa  37%  dari
48 United Nations Convention on the Law of the Sea , art. 29.
49 Cambridge  Dictionary,  "in  situ", https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in-situ; lihat juga Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20situ.
50 UNESCO  Secretariat  dan  the  Scientific  and  Technical  Advisory  Body  of  the  Convention  on  the Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage,  The  Benefit  of  the  Protection  of  Underwater Cultural Heritage for Sustainable Growth, Tourism and Urban Development, 2001.
pariwisata global memiliki motivasi budaya,  sehingga keterkaitan antara budaya dan  pariwisata  tidak  dapat  dihindari. 51 Promosi  ini  tentu  saja  menjadi  bentuk ketidakkonsistenan  prinsip  pelestarian in  situ yang  dibuat  oleh  UNESCO  sendiri, jika in situ merujuk pada pelestarian "tanpa gangguan".
Pelindungan tidak lah identik dengan menjaga agar tidak dapat dilihat atau disentuh. 52 Kemampuan  model  ini  dalam  melestarikan  situs  pun  belum  terbukti dan  masih  memerlukan  penyelidikan  lebih  lanjut.  Akhirnya,  pelestarian in  situ diibaratkan  sebagai  "cara  menyaksikan  pembusukan  benda  purbakala  melalui program pemantauan yang mahal." 53
Pelestarian in  situ hanyalah  salah  satu  alat  yang  tersedia  bagi  arkeolog, konservator,  dan  pengelola  sumber  daya  budaya,  terutama  menjadi  solusi pragmatis  untuk  menstabilkan  situs  atau  penyimpanan  jangka  panjang  saat sumber  daya  tidak  tersedia  bagi  konservasi  dan  kurasi. 54 Maka,  definisi in  situ harus  diformulasikan  dengan  gambaran  model  yang  lebih  jelas,  agar menghilangkan  ambiguitas  pengertian  yang  berdampak pada  model  pengelolaan situs yang salah atau dianggap bertentangan.

## Kebijakan Indonesia dalam Pengelolaan Warisan Budaya Bawah Air Asas Kemanfaatan
Politik  hukum  Indonesia  terkait  peninggalan  purbakala  dan  sejarah  telah mendorong  pengelolaan  warisan  budaya  agar  dipergunakan  bagi  kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 55 Asas kemanfaatan yang diusung oleh Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  (UU  Cagar
51 Id, hlm., 6.
52 Randal  James  Sasaki, The  History,  Present,  and  Future  of  Underwater  Cultural  Heritage Management in Japan, Disertasi Texas A&M University, 2019, hlm. 115.
53 Bulletin  of  The  Maritime  Affairs  Group,  Institute  of  Field  Archaeologists,  Winter  2008, sebagaimana  dikutip  oleh David  Gregory,  In  Situ  Preservation  of  Marine  Archaeological  Sites: Out  of  Sight  but  Not  Out  of  Mind ,  dalam Vicki  Richards  and  Jennifer  McKinnon  (eds.),  In  Situ Conservation  of  Cultural  Heritage:  Public,  Professionals  and  Preservation,  Flinders  University Program in Maritime Archaeology, Victoria, 2009, hlm., 1.
54 David Gregory, In Situ Preservation of Marine Archaeological Sites: Out of Sight but Not Out of Mind, dalam Vicki  Richards  and  Jennifer  McKinnon  (eds.),  In  Situ  Conservation  of  Cultural Heritage:  Public,  Professionals  and  Preservation,  Flinders  University  Program  in  Maritime Archaeology, Victoria, 2009, hlm., 1-2.
55 Id., Pasal 1 (21), (33); 3 (d); 78 (3)
Budaya)  dimaksudkan  untuk  pengembangan  dan  pelestarian  cagar  budaya  bagi kepentingan rakyat. 56 Undang-undang ini melihat bahwa dalam upaya pelestarian warisan  budaya,  Negara  bertanggung  jawab  dalam hal  pengaturan,  pelindungan, pengembangan,  dan  pemanfaatan. 57 Di  samping  itu,  perubahan  paradigma pelestarian  memerlukan  keseimbangan  antara  aspek  ideologis,  akademis, ekologis, dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 58
Para ilmuwan arkeologi dan sejarah mengakui bahwa manusia merupakan faktor  penting  dalam  pelestarian  peninggalan  bawah  laut,  bukan  semata-mata kapal,  kargo,  peralatan  dan  perlengkapan  yang  ditemukan. 59 Arkeologi  maritim tidak  sekedar  mempelajari  aspek  teknologi  belaka,  melainkan  kebudayaan maritim yang lebih luas yang mengandung aspek sosial, ekonomi, politik, agama, dan yang lainnya. Hingga akhirnya, pemanfaatan benda-benda arkeologi ini harus berguna bagi masyarakat.
Disiplin  ilmu  sosial  budaya  yang  diarahkan  pada  manajemen  pengelolaan UCH telah diakui secara internasional. Pengelolaannya mengarah pada tiga aspek utama,  yakni:  penelitian,  pelindungan,  serta  interpretasi  dan  akses  publik.  Baik pelindungan maupun pemanfaatan yang dilakukan terhadap UCH harus konsisten dalam  meningkatkan  pembangunan  sosial  budaya  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat lokal. 60
Konsep  kemitraan  yang  melibatkan  banyak  kepentingan  menjadi  contoh keberhasilan  manajemen,  yang  tidak  dapat  bekerja  secara  efektif  tanpa  minat lokal pada nilai-nilai historis dan tujuan keberlangsungan industri (wisata) jangka panjang. 61 Kemitraan tersebut mencakup industri wisata alam lokal, lembaga atau kelompok  masyarakat  lokal,  kelompok  kepentingan  lokal  lainnya,  serta
56 Id., Pasal 2 (f) dan 78 (1).
57 Undang-undang R.I., No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya, L.N.R.I. Tahun 2010 No. 130, bagian Menimbang huruf (b).
58 Id., bagian Menimbang huruf (d).
59 lihat Keith Muckelroy, Maritime Archaelogy, Cambridge, London, 1978.
60 Massimiliano Secci & Pier Giorgio Spanu, Critique of Practical Archaelogy: Underwater Cultural Heritage and Best Practices, 10 J Mari Arch. , 2015, hlm., 29-30.
61 David  Nutley , Protected  Zones  and  Partnerships:  Their  Application  and  Importance  to Underwater  Cultural  Heritage  Management ,  dalam  ICOMOS  (ed.), Heritage  at  Risk  Special Edition , 2006, hlm., 34.
pemerintah daerah. Untuk itu, pengelolaan situs yang efektif berarti memberikan pelindungan  kepada  warisan  budaya  sekaligus  pengalaman  berkualitas  pada pengunjung  situs.  Dampak  jangka  panjangnya  adalah  manfaat  bagi  industri pariwisata  serta  masyarakat  lokal  yang  secara  finansial  bergantung  pada  situs- situs tersebut, dengan manfaat tambahan bagi ekonomi lokal dan regional. 62
Contoh  pengelolaan  situs  kapal  karam  tanpa  menerapkan  prinsip in  situ yang  telah  dikembangkan  di  Indonesia  adalah  pengelolaan  situs  kapal  karam United  States  Army  Transport ( USAT)  Liberty di  Desa  Tulamben,  Bali. Dikembangkan  sebagai  obyek  wisata  berbasis  kearifan  lokal  dengan  konsep kemitraan. 63 Penelitian  tentang  "kualitas  ketertarikan  fisik  dan  kenyamanan wisatawan"  telah  dilakukan  atas  situs USAT  Liberty untuk  mengetahui kemampuan  daya  dukung  fisik  situs. 64 Penelitian  tersebut  menyimpulkan keberhasilan  pengelolaan  situs  dengan  prinsip-prinsip  konservasi,  meskipun tanpa menerapkan pelestarian in situ .
Terkait prinsip eksploitasi non-komersial yang diusung Konvensi UNESCO 2001,  Keputusan  Presiden  tentang  Panitia  Nasional  Pengangkatan  dan Pemanfaatan  Benda  Berharga  Asal  Muatan  Kapal  yang  Tenggelam  (BMKT) memberikan  pertimbangan  bahwa  sejarah,  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan ekonomi  merupakan  sumber  daya  kekayaan  laut  yang  pemanfaatannya  perlu dikelola  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dan  pembangunan  nasional. 65 Pada prinsipnya, BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara dan dikelola oleh Pemerintah. 66 Atas  BMKT  yang  tidak  dinyatakan  sebagai  milik  negara  akan
62 Joanne Edney, A Framework for Managing Diver Impacts on Historic Shipwrecks. 11 (3) Journal of Maritime Archaeology, 2016, hlm., 271-297.
63 Gde Yadnya Tenaya, Pengelolaan Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal (2017), Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/pengelolaan-situs-kapal-usat-liberty-berbasis- kearifan-lokal/, diakses 19 April 2020.
64 Mohamad Febrian Gamma Rizaldy dan Ida Bagus Suryawan, Studi Daya Dukung Fisik Wisata Bahari Usat Liberty Wreck di Desa Tulamben Bali, 7 (1) Jurnal Destinasi Pariwisata, 2019, hlm., 166.
65 Keputusan Presiden R.I., No. 19 Tahun 2007, Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, bagian Menimbang (a).
66 Keputusan Presiden R.I., No. 12 Tahun 2009, Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, Pasal 2.
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 67 Saat ini, terdapat  Galeri  BMKT  Kementerian  Kelautan,  tempat  dipamerkannya  temuan- temuan  dari  beberapa  lokasi  BMKT  di  perairan  Indonesia.  Di  antaranya,  berasal dari Kargo Belitung, Kargo Cirebon, dan Kargo Pulau Buaya. 68
Kebijakan nasional terbaru  pun membuka kembali peluang pengangkatan BMKT dari dasar laut. Melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang  Usaha  Penanaman  Modal,  pemerintah  menetapkan  bidang  usaha pengangkatan BMKT yang terbuka untuk investasi asing. Perpres ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai Pasal 77 dan 185 huruf b.
Opsi  pengangkatan  BMKT  ini  dipilih  oleh  pemerintah  mengingat banyaknya  kapal  karam  bermuatan  benda  berharga  yang  berlokasi  di  perairan dangkal.  Lokasi-lokasi  tersebut  relatif  mudah  dicapai  sehingga  berpotensi  pada perusakan  dan  pencurian.  Alih  kebijakan  terhadap  BMKT  yang  mengubah pengelolaan  menjadi  pengangkatan  sesungguhnya  didorong  oleh  nilai  BMKT  itu sendiri  yang  begitu  kompleks.  Selain  mendukung  kajian  arkeologi,  sejarah  dan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, BMKT juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  Data  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  (KKP)  tahun  2000  menyebutkan  bahwa  terdapat  463  titik lokasi  BMKT.  Hingga  tahun  2018  telah  dilakukan  20%  verifikasi  dan  3% dieksplorasi. Dari setiap lokasi, KKP menaksir nilai ekonomi sebesar US$ 80.000 hingga US$ delapan belas juta. 69

## Kebijakan Indonesia atas Kapal Negara yang Karam
Klaim  atas  UCH  tidak  hanya  terjadi  di  laut  bebas  di  mana  tidak  ada yurisdiksi  Negara  atas  perairan  tersebut.  Persoalan  semakin  rumit  saat  lokasi
67 Id., Pasal 4 (2).
68 DJKN Kementerian Keuangan RI, Sebanyak Apa Harta Karun yang Ada di Perairan Indonesia Sekarang? (Februari, 2017), Kemenkeu RI, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritamedia/sebanyak-apa-harta-karun-ada- perairan-indonesia-sekarang, diakses 9 April 2020.
69 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) (Maret, 2018), KKP RI, https://kkp.go.id/artikel/2639-faq-barang- muatan-kapal-tenggelam-bmkt, diakses 9 April 2020.
bangkai  kapal  Negara  berada  di  Laut  Teritorial  Negara  lain.  Terkait  status kepemilikannya,  UU  Cagar  Budaya  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  UCH  yang disebut sebagai Cagar Budaya tersebut dikuasai oleh Negara, kecuali telah terjadi pengalihan hak yang mekanismenya diatur oleh undang-undang. 70
Hingga  kini  tercatat  46  titik  kerangka  kapal  perang  asing  yang  berada  di Perairan  Indonesia. 71 Beberapa  kasus  terkait  kapal  perang  yang  karam,  baik  di wilayah Perairan Indonesia maupun wilayah Yurisdiksi Indonesia sempat muncul. Penyelesaian  dan  sikap  resmi  yang  diambil  menjadi  gambaran  sikap  politik hukum Indonesia atas kapal perang asing tersebut dan kebijakan nasional secara umum yang diterapkan atas UCH.
Dalam  Rapat  Koordinasi  Tindak  Lanjut  Pengelolaan  Benda  Berharga  Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT) yang dilakukan secara daring pada 1 April 2020,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  (KKP) menjelaskan  kembali  inisiasi  penetapan  Kawasan  Konservasi  Maritim  atas kerangka  kapal  perang  asing  yang  berada  di  Teluk  Banten.  Dalam  pertemuan tersebut ditekankan kembali pula perihal lokasi BMKT yang dapat dikelola sebagai kawasan  lindung  guna  mendukung  atraksi  wisata  selam.  Sedangkan  bagi  BMKT yang  dapat  diangkat,  mekanismenya  akan  mengikuti  ketentuan  dalam  perizinan lokasi dan perizinan pengelolaan. 72
Dalam  beberapa  kasus,  diplomasi  maritim  antarnegara  dilakukan  untuk menghindari ketegangan yang muncul. Pada akhir tahun 2013, HMAS Perth yang tenggelam  oleh  Jepang  pada  tahun  1942  telah  dihancurkan  oleh commercial salvagers . 73 Situs kapal perang HMAS Perth yang tenggelam dalam Perang Dunia II di  Selat  Sunda  itu  akhirnya  dijadikan  Kawasan  Konservasi  Maritim  oleh
70 Undang-undang R.I., No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya, L.N.R.I. Tahun 2010 No. 130, Pasal 1 (9); 12 (3); 13.
71 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) (April, 2020), DJPRL KKP RI, https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/18385-koordinasi-tindak-lanjut-pengelolaan-benda- muatan-kapal-tenggelam-bmkt, diakses 17 April 2020.
72 Id.
73 Natali Pearson , Finders, not keepers (Maret 2016), insideindonesia.org, https://www.insideindonesia.org/finders-not-keepers, diakses 10 November 2020.
Indonesia. 74 Dalam  diplomasi  ini,  dengan  didampingi  pejabat  KKP,  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten,  dan  TNI  AL;  utusan  pemerintah  dan  militer  Amerika Serikat  dan  Australia  dapat  menggelar  upacara  mengenang  dan  menghormati kapal  perang  dan  sejumlah  marinir  mereka  yang  tewas  dan  hilang  di  perairan Selat Sunda. 75
Di  lain  kasus  pada  tahun  2017,  keluarga  pelaut  Belanda  dikejutkan  atas hilangnya kapal perang HNLMS Java dan HNLMS De Ruyter yang karam di dekat Pulau Bawean pada tahun 1942. Kapal ini pun hilang diambil oleh para pemburu kapal  karam. 76 Atas  kasus  ini,  Indonesia  menolak  tuduhan  telah  lalai  menjaga bangkai  kapal  perang.  Angkatan  Laut  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI  AL) memberikan pernyataan resmi melalui juru bicaranya bahwa bangkai kapal-kapal perang milik Belanda dan Inggris yang tenggelam di perairan Indonesia itu sudah selayaknya  tidak  diganggu.  Namun,  TNI  AL  pun  menyatakan  bahwa  bukan tanggung  jawab  Indonesia  untuk  melindungi  kapal-kapal  karam  tersebut, terutama  karena  luasnya  wilayah  Perairan  Indonesia  yang  tidak  memungkinkan untuk dipantau sepanjang waktu. 77 Senada dengan hal ini, Kepala Pusat Arkeologi Nasional  di  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menyatakan  bahwa kejadian tersebut bukan menjadi tanggung jawab Indonesia; Indonesia tidak dapat disalahkan  karena  tidak  pernah  ada  permintaan  resmi  dari  Negara-negara  yang merasa dirugikan itu untuk melindungi kapal-kapalnya. 78

## Kedaulatan Negara dan Pilihan Rasional
Tidak  ada  Negara  yang  dapat  memaksakan  yurisdiksi  atas  Negara  lain. Sebagai anggota masyarakat internasional, pada prinsipnya setiap Negara adalah
74 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I., No. 21/KEPMEN-KP/2018, Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten.
75 Maria  Rita  Hasugian, 24  Kapal  Perang  Asing  Karam  di  Perairan  Indonesia (2  Maret  2019), tempo.co,  https://dunia.tempo.co/read/1181105/24-kapal-perang-asing-karam-di-perairan- indonesia, diakses 18 April 2020.
76 Linton  Besser , HMAS  Perth:  WWII  warship  grave  stripped  by  salvagers (Desember,  2013), abc.net.au, https://www.abc.net.au/news/2013-12-13/outrage-as-warship-grave-stripped- by-salvagers/5156320, diakses 17 April 2020.
77 hp  (afp,dpa),  Indonesia  Tolak  Tuduhan  Lalai  Atas  Bangkai  Kapal  Perang  (November,  2016), dw.com, https://p.dw.com/p/2StAY, diakses 10 November 2020.
78 Natali Pearson , supra no 65.
sama  atau  memiliki  kedudukan  yang  setara.  Indonesia  sebagai  negara  berdaulat memiliki  hak  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  secara  independen  dari  kekuatan asing,  apapun  bentuk  konstitusi  internalnya. 79 Dalam  hubungan  internasional sendiri  tidak  terdapat  agen  sentral  dengan  otoritas  yang  dapat  memaksa berlakunya  hukum  internasional. 80 Meskipun  sistem  penghargaan  dan  sanksi dapat  diterapkan,  namun  hukum  internasional  lebih  memiliki  dasar  kekuatan mengikat  dari  adanya  kepentingan  dan  kebutuhan  untuk  terjadinya  ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan tersebut. 81
Dalam konsep decission making approach , pilihan rasional setiap keputusan akan  berusaha  memaksimalkan value yang  didapat  dengan  mempertimbangkan antara cost yang  harus  dikeluarkan  dan benefit yang  akan  didapatkan.  Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keamanan dan kepentingan nasional. 82 Uniknya, dua  Negara  dengan  kepentingan  nasional  yang  berbeda,  bahkan  bertolak belakang,  berujung  pada  keputusan  yang  sama,  yakni  dalam  hal  ini  menolak ratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001.  Sebagai  contoh,  Inggris  mengkritik kemungkinan  meluasnya  yurisdiksi  Negara  pantai  (dikenal  pula  dengan  istilah 'creeping  coastal  State  jurisdiction' )  yang  dapat  mengganggu  keseimbangan yurisdiksi  yang  telah  dicapai  dalam  UNCLOS  1982.  Bersama  itu  pula  Inggris menganggap telah terjadi pengikisan prinsip sovereign immunity yang diterapkan pada kapal perang dan kapal Negara lainnya. 83
Sebaliknya, bagi Indonesia, kedaulatan yang melekat pada sunken warship merupakan  persoalan  bagi  kedaulatan  nasional.  Banyaknya  kapal  perang  dan kapal  Negara  asing  yang  tenggelam  di  wilayah  Perairan  Indonesia  dapat
79 Henry Wheaton, Elements of International Law: with a Sketch of the History of the Science. Carey, Lea & Blanchard Philadephia, 1836. hlm., 51.
80 Markus  Burgstaller,  Theories  of  Compliance  with  International  Law:  Development  in International Law, Vol. 52, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2005, hlm., 85.
81 Andrew T. Guzman, How International Law Works a Rational Choice Theory, Oxford University Press, New York, 2008, hlm., 20-21.
82 Graham  T.  Allison,  Conceptual  Models  and  the  Cuban  Missile  Crisis,  Vol.  63  (3),  The  American Political Science Review , 1969, hlm., 694.
83 Michael V. Williams, UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage: An  Analysis  of  the  United  Kingdom's  Standpoint,  proceedings  of  the  Burlington  House  Seminar October  2005 , published  for  the  Joint  Nautical  Archaelogy  Policy  Committee,  The  Natutical Archaeology Society , 2006, hlm., 3.
menimbulkan persoalan. Jika sunken warship itu karam di Laut Teritorial, itu sama dengan  terdapat  hak  berdaulat  Negara  asing  di  wilayah  kedaulatan  Indonesia. Indonesia  akan  menemui  kesulitan  dalam  pengawasan  kapal-kapal  karam  di seluruh  perairan  Indonesia  yang  begitu  luas.  Indonesia  pun  akan  dirugikan  jika hanya  dituntut  untuk  mengawasi  namun  tidak  diizinkan  mengeksploitasi  secara komersial.
Pada  akhirnya,  Indonesia  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  meratifikasi sebuah  konvensi,  pun  tidak  ada  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  masyarakat internasional  jika  tidak  meratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001.  Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu negara menunjukkan persetujuannya  untuk  terikat  pada  suatu  perjanjian. 84 Di  bawah  hukum internasional,  tidak  ada  kewajiban  umum  yang  dibebankan  pada  suatu  Negara untuk  meratifikasi  sebuah  perjanjian.  Ratifikasi  merupakan  pernyataan  dari kebijakan Negara, yang dapat tidak dilakukan sampai kapanpun dan untuk alasan apapun.  Bahkan,  tidak  ada  alasan  yang  perlu  diberikan  dalam  hal  menolak meratifikasi sebuah perjanjian. 85 Hal ini terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan kebebasan yang dimiliki olehnya untuk terikat ataupun tidak terikat dengan hukum internasional.

## Penutup
UU  Cagar  Budaya  adalah  salah  satu  bukti  yang  menunjukkan  komitmen Indonesia  dalam  upaya  pelindungan  warisan  budaya  bawah  air.  Paradigma pelestarian  dalam  UU  Cagar  Budaya  yang  mengarah  pada  keseimbangan  aspek ideologis,  akademis,  ekologis,  dan  ekonomis  bagi  peningkatan  kesejahteraan rakyat  telah  memberi  dasar  pengertian  pelindungan  UCH  yang  ditujukan  bagi semua  pemangku  kepentingan  nasional.  Meskipun  aturan  nasional  masih memberikan peluang bagi pengangkatan BMKT, namun hal tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan  prinsip  konservasi dan kehati-hatian. Kebijakan ini harus
84 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, art. 2 (1) (b), Mei 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M.
85 John Mervyn Jones, Full Powers and Ratification: A Study in the Development of Treaty-making Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 1949, hlm., 79.
dilihat  sebagai  upaya  Negara  untuk  mengambil  semua  tindakan  yang  tepat  dan dianggap perlu, sesuai kemampuannya, dalam melindungi UCH di wilayah lautnya yang  sangat  luas  dari  tindakan-tindakan  yang  berujung  pada  perusakan  dan perdagangan  secara  ilegal.  Model  pengelolaan  UCH  yang  dibangun  sebagai kawasan konservasi maritim maupun obyek kunjungan wisata selam, merupakan pilihan logis yang secara efektif dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi, pengalaman  berkualitas  bagi  banyak  pihak,  sekaligus  peningkatan  kesadaran masyarakat luas akan nilai dan arti penting melindungi sumber daya budaya dan bersejarah yang dimiliki.
Keengganan  Indonesia  untuk  meratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001  yang juga dialami oleh banyak negara lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: adanya  persoalan  politik  hukum  yang  rumit;  ketidakpastian  status  kepemilikan warisan  budaya  bawah  air;  prinsip sovereign  immunity dari  kapal  Negara  yang karam; serta beberapa definisi dan aturan di dalam Konvensi UNESCO 2001 yang hingga kini masih banyak diperdebatkan. Contentious issues yang masih bertahan tersebut dan perbedaan paradigma pelestarian yang dianut menunjukkan bahwa Konvensi  UNESCO  2001  belum  memadai  maupun  memberi  manfaat  bagi Indonesia dalam upaya pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya bawah air di  wilayah  Perairan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  pun  sampai  pada pendapat  bahwa  Indonesia  tidak  perlu  tergesa-gesa  dalam  menentukan  sikap untuk  meratifikasi  Konvensi  UNESCO  2001,  hingga  benar-benar  yakin  bahwa Konvensi tersebut telah memadai dan dapat memberi manfaat bagi Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku: Andrew T. Guzman, How International Law Works a Rational Choice Theory , Oxford University Press, New York, 2008.
Anastasia Strati, The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objective  of  the  Contemporary  Law  of  the  Sea ,  Kluwer  Law  International, Netherlands, 1995.
Geoff Bailey, Nena Galanidou, Hans Peeters, Hauke Jöns, Moritz Mennenga (eds.), The Archaelogy of Europe's Drowned Landscapes, Coastal Research Library, Volume 35, USA, 2020.
Jennifer  R.  Richman  and  Marion  P.  Forsyth, Legal  Perspectives  on  Cultural Resources Altamira Press, United States, 2004.
John  Carman, Archaeology  and  Heritage:  An  Introduction ,  Continuum,  New  York, 2001.
John Mervyn Jones, Full Powers and Ratification: A Study in the Development of Treaty-making Procedure, Cambridge University Press, UK, 1949.
Keith  Muckelroy, Maritime  Archaeology ,  Cambridge  University  Press,  London, 1978.
National Association of Underwater Instructors, NAUI Leadership and Instruction, NAUI, third edition, USA, 2009. Sarah Dromgoole, Underwater Cultural Heritage and International Law. Cambridge University Press, UK, 2014.
Vicki  Richards  and  Jennifer  McKinnon  (eds.), In  Situ  Conservation  of  Cultural Heritage:  Public,  Professionals  and  Preservation, Flinders  University Program in Maritime Archaeology, Victoria, 2009.

## Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:
Craig  Forrest, Defining  Underwater  Cultural  Heritage, 31  (1)  The  Journal  of Nautical Archeology, 2002
_______Culturally and Environmentally Sensitive Sunken Warships. 26 Australian and New Zealand Maritime Law Journal , 2012 .
David J. Bederman, The UNESCO Draft Convention on Underwater Cultural Heritage: A  Critique  and  Counter-Proposal, 30  (2)  Journal  of  Maritime  Law  and Commerce, 1999.
_______Rethinking  the  Legal  Status  of  Sunken  Warships ,  31  Ocean  Development  of International Law, 2000.
David Nutley, Protected Zones and Partnerships: Their Application and Importance to  Underwater  Cultural  Heritage  Management. Heritage  at  Risk  Special Edition edited by ICOMOS, 2006.
Geoff Bailey, The Significance of Underwater Cultural Heritage , Makalah disajikan dalam  Kolokium  Ilmiah  UNESCO  tentang  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Warisan  Budaya  Bawah  Air,  Brussel:  Royal  Library  of Belgium, 2011.
Graham  T.  Allison, Conceptual  Models  and  the  Cuban  Missile  Crisis, 63  (3)  The American Political Science Review, 1969.
Joanne Edney , A Framework for Managing Diver Impacts on Historic Shipwrecks, 11 Journal of Maritime Archaeology , 2016.
Lowell  Bautista, Ensuring  the  Preservation  of  Submerged  Treasures  for  the  Next Generation: The Protection of Underwater Cultural Heritage in International Law, prosiding  LOSI  Conference  Papers  "Securing  the  Ocean  for  the  Next Generation", Seoul, Korea, Mei, 2012.
Massimiliano  Secci  &  Pier  Giorgio  Spanu, Critique  of  Practical  Archaelogy: Underwater Cultural Heritage and Best Practices, 10 J Mari Arch,  2015. Michael  V.  Williams, UNESCO  Convention  on  the  Protection  of  the  Underwater Cultural  Heritage:  An  Analysis  of  the  United  Kingdom's  Standpoint, proceedings of the Burlington House Seminar October 2005, published for the Joint Nautical Archaelogy Policy Committee, The Natutical Archaeology Society, 2006.
Mohamad  Febrian  Gamma  Rizaldy  dan  Ida  Bagus  Suryawan,  Studi  Daya  Dukung Fisik Wisata Bahari Usat Liberty Wreck di Desa Tulamben Bali, 7 (1) Jurnal Destinasi Pariwisata. 2019.
Paul Fletcher-Tomenius and Craig Forrest, Historic Wreck in International Waters:
Conflict or Consensus? 24 Marine Policy 24, 2000.
Sorna Khakzad, Underwater Cultural Heritage Sites on the Way to World Heritage: To  Ratify  the  2001  Convention  or  not  to  Ratify? 2  (1)  Journal  of Anthropology and Archaeology, 2014.
Ulrike  Guérin, What  benefits  can  States  derive  from  ratifying  the  UNESCO Convention  on  the  Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage  2001? Draft Frequently Asked Questions: UNESCO internal material , 2001. UNESCO dan the Scientific and Technical Advisory Body of the Convention on the Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage  2001. The  Benefit  of  the Protection of Underwater Cultural Heritage for Sustainable Growth, Tourism and Urban Development, 2001.

## Internet:
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  RI,  Sebanyak  Apa Harta  Karun  yang  Ada  di  Perairan  Indonesia  Sekarang?  (2013),  DJKN Kemenkeu RI, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritamedia/ sebanyak-apa-harta-karun-ada-perairan-indonesia-sekarang,  diakses  9 April 2020.
Kate Lamb, UK in talks with Indonesia over missing sunken WWII warships (Maret, 2018), the Guardian International edition, https://www.theguardian.com/ world/2018/mar/07/uk-in-talks-with-indonesia-over-missing-sunken- wwii-warships, diakses 17 April 2020 . Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Koordinasi  Tindak  Lanjut  Pengelolaan Benda  Muatan  Kapal  Tenggelam  (BMKT)  (April,  2020),  DJPRL  KKP  RI, https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/18385-koordinasi-tindak-lanjut- pengelolaan-benda-muatan-kapal-tenggelam-bmkt, diakses 17 April 2020.
Linton Besser, HMAS Perth: WWII warship grave stripped by salvagers (Desember, 2013), Australian Broadcasting Association,
https://www.abc.net.au/news/ 2013-12-13/outrage-as-warship-grave- stripped-by-salvagers/5156320, diakses 17 April 2020.
Maria Rita Hasugian, 24 Kapal Perang Asing Karam di Perairan Indonesia (Maret,
2019), Tempo.co, https://dunia.tempo.co/read/1181105/24-kapal- perang-asing-karam-di-perairan-indonesia, diakses 18 April 2020.
Markus Burgstaller, Theories of Compliance with International Law: Development in International Law, Vol. 52, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2005.
Natali  Pearson, Finders,  not  keepers (Maret  2016),  insideindonesia.org, https://www.insideindonesia.org/finders-not-keepers, diakses 10
November 2020.
R. Patrick Jones, Jacques Cousteau and the History of Scuba Diving (Maret, 2017), Deepblu,https://www.deepblu.com/post/81641b20107c11e7aa9ad181bc 785596, diakses 17 April 2020.
UNESCO, Daftar Negara peratifikasi Konvensi UNESCO 2001 hingga 15 November 2019,http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language =E&order=alpha, diakses 16 April, 2020.

## Perundangundangan dan Konvensi:
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2007,  19  September 2007,  tentang  Panitia  Nasional  Pengangkatan  dan  Pemanfaatan  Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
_____  Nomor  12  Tahun  2009,  22  April  2009,  tentang  Perubahan  atas  Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  R.I.,  No.  21/KEPMEN-KP/2018, tentang  Kawasan  Konservasi  Maritim  HMAS  Perth  di  Perairan  Provinsi Banten.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010,  24  November  2010,  LNRI  Tahun  2010 Nomor 5168 Tentang Cagar Budaya.
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea ( adopted  10  December  1982, entered into force 16 November 1994 ), 1833 UNTS 396.
Convention  on  the  Protection  of  the  Underwater  Cultural  Heritage ( adopted  2 November 2001, entered into force 2 January 2009 ), UNESCO Doc 31C/Res 24; (2002) 41 ILM 37.