## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418
Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi Winarno

## PEMIKIRAN ARISTOTELES TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KONSTITUSI
Oleh : Winarno
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta, Jateng Alamat e-mail : winarno_uns@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Citizenship  includes  elements  of  identity,  participation,  rights,  obligations,  and acceptance  of  shared  social  values.  Aristotle,  the  ancient  Greek  thinker  states  that citizenship  is  a  form  of  citizen  participation  in  public  life.  Good  citizens  are  those engaged  in  public  life  better  while  being  ruled  and  governed.  Citizenship  can  not  be separated from the concept of the constitution. Determining who is a citizen based on the state  constitution.  There  is  a  "Wrong  Constitutions",  which  includes  Tirany,  Oligarchy and  Democracy  and  the  "Right  Constitutions",  covers  Kingship,  Aristocracy  and  Polity or Constitutional Government. The Constitution is important for a country as long as it is intended for the public good and reach a sense of justice.

## I. PENDAHULUAN
Gagasan  tentang  kewarganegaraan ( citizenship ) sesungguhnya dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan kewarganegaraan  yang  bersumber  dari peradaban Yunani Kuno, republik Romawi sampai  pada  modernitas  Barat.  Pemikiran yang  tumbuh  di  masa  Yunani  Kuno  telah memberi  pijakan  kuat  bagi  teorisasi kewarganegaraan khususnya pada kewarganegaraan  modern.  Salah  satunya dari  Aristoteles  (384  -322  SM)  seorang pemikir, ilmuwan, ahli logika dan sekaligus filosof terkenal saat itu. Karyanya  yang  berjudul Politics telah memberikan  inforrmasi  penting  mengenai Athena sebagai suatu negara kota ( polis ) di masa  Yunani  Kuno  yang  demokratis beserta  keberadaan  warganya  di polis tersebut ( polites/politai ).
Istilah polis,  polites dan politeia (bhs  Greek)  menjadi  kata-kata  kunci  atau dikenal  sebagai  bagian  dari Aristotle‟s term , yang nantinya diterjemahkan sebagai state,  citizen dan constitution .  (bhs.
Inggris).  Ketiga  istilah  tersebut  tidak  bisa dipisahkan  dan  untuk  memahami  satu  hal, maka  yang  lain  juga  harus  dipahami  pula. Dikatakan  bahwa  “ to  understand  what  a constitution  (politeia)  is,  we  must  inquire into  the  nature  of  the  city  (polis);  and  to understand that_since the city is a body of citizens  (politai)_we  must  examine  the nature  of  citizenship ”.  (Aristotle,  1995:
84).
Kewarganegaraan ( citizenship ) adalah  suatu  bentuk  dari  identitas  sosial politik  ( a  form  of  social  political  identity ) seseorang  yang  keberadaannya  berkaitan dengan  waktu  yang  berkembang  (Derek Heater, 2004). Di sisi lain, kewarganegaraan  ternyata  tidak  hanya sebuah  identitas,  tetapi  mencakup  pula atribut rights,  obligations,  active  in  public affairs, dan an  acceptance  of  societal values (JJ  Cogan  &  Dericcot,  1998:  2-3). Oleh karena itu pula definisi kewarganegaraan  termasuk  pula  definisi warga  tidaklah  sama,  mencakup  banyak dimensi.  Menurut  Aristoteles,  definisi

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
tentang  warga  ditentukan  oleh  bentuk pemerintahan atau ia sebut bentuk konstitusinya.  Salah  satu  ungkapannya adalah “ „it may be that someone who is a citizen  in  a  democracy  is  not  one  in  an oligarchy” . (Aristotle, 1995: 85).
Pada  buku Politics bagian  III  yang berbicara tentang The Teory of  Citizenship dan  Constitutions, Aristoteles  mengulas secara panjang lebar mengenai kewarganegaraan,  warga  dan  konstitusi. Sekali  lagi  bahwa  ketiga  konsep  tersebut menurutnya  tidak  bisa  dipisahkan.  Bahwa untuk  memahami  apa  itu  konstitusi,  kita mesti mengetahui apa itu negara dan untuk mengetahui  negara  sebagai  tempat  hidup warga  kita  perlu  memperjelas  apa  itu kewarganegaraan.
Artikel  ini  akan  mengupas  gagasan Aristoteles mengenai kewarganegaraan dan konstitusi.  Pemikirannya  mengenai  warga dan kewarganegaraan untuk sebagian besar telah  berkontribusi  terhadap  teorisasi kewarganegaraan  modern,  terutama  atribut atau elemen mengenai partisipasi ( active in public  affairs ).  Bahwa  kewarganegaraan adalah  bentuk  partipasi  warga  dalam kehidupan  publik.  Jadi  kewarganegaraan ditandai dengan adanya partisipasi. Gagasan  ini  untuk  sementara  waktu tergantikan  oleh  konsep  kewarganegaraan sebagai  bentuk  legal  dengan  elemen  hak dan  kewajiban  ( right  and  obligation ).
Bahwa  kewarganegaraan  ditandai  dengan adanya  hak  dan  kewajiban  warga  negara dalam  sebuah  negara  hukum  merupakan warisan dari tradisi Republik Romawi yang muncul setelah masa Yunani Kuno.

## II. SEJARAH SINGKAT ARISTOTELES
Aristoteles  (bhs  Inggris  :  Aristotle) lahir  pada  384  SM  di  Stagira  di  utara Yunani.  Ayahnya  adalah  seorang  dokter istana  untuk  raja  Makedonia.  Seiring dengan gurunya Plato, Aristoteles umumnya  dianggap  sebagai  salah  satu pemikir  kuno  yang  paling  berpengaruh dalam  sejumlah  bidang  filsafat,  termasuk
teori  politik.  Ia  selanjutnya  terkenal sebagai  seorang  filsuf  Yunani,  ahli  logika, dan ilmuwan.
Pada  masa  muda,  ia  belajar  di Akademi Plato di Athena. Setelah kematian  Plato,  Aristoteles  meninggalkan Athena untuk melakukan penelitian filosofis  dan  biologis  di  Asia  Kecil  dan Lesbos,  dan  ia  kemudian  diundang  oleh Raja  Philip  II  dari  Makedonia  untuk  guru putranya, Alexander Agung. Segera setelah Alexander menggantikan ayahnya, dilakukanlah  konsolidasi  dan  penaklukan negara-kota
Yunani, termasuk meluncurkan  invasi  Kekaisaran  Persia. Aristoteles kembali sebagai orang asing ke Athena,  dan  merupakan  teman  dekat  dari Antipater,  penguasa  Macedonia.  Pada  saat bekerja  inilah,  ia  menulis  beberapa  karya termasuk Politics. Ketika Alexander meninggal  mendadak,  Aristoteles  harus melarikan  diri  dari  Athena  karena  koneksi Macedonia,  dan  ia  meninggal  tidak  lama setelah  kejadian  tersebut.  Ia  meninggal pada tahun 322 SM.
Buku Politics sebagai  salah  satu karya  besarnya  berisikan  pemikirannya tentang negara, konstitusi dan warga. Buku tersebut  terdiri  atas  8  bagian,  dimana bagian 3 berbicara tentang Teori Kewarganegaraan  dan  Konstitusi  ( The Teory of Citizenship dan Constitution ).

## III. PEMIKIRAN TENTANG KEWARGANEGARAAN
Menurut Aristoteles, definisi mengenai warga negara  ( citizen ) itu sering membingungkan dan menimbulkan perdebatan.  Bahkan  ia  menyatakan  “ there is  no  general  aggrement  on  who  is  a citizen ”  .  Tidak  terdapat  kesepakatan umum mengenai  siapa  yang disebut warga negara.    Terdapat  pandangan  populer  dan pragmatis  bahwa  warga  negara  adalah mereka  yang  berdasar  kelahiran  atau  lebih lebih  jelas  lagi  berdasar  kewarganegaraan orang  tuanya  atau  kedua  orang  tuanya. Namun menurutnya, pengertian ini menimbulkan  masalah  yang  berhubungan

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
Winarno
dengan  warganegara  secara  permanen. Bagaimana dengan warga negara keturunan-keturunan  sebelumnya?  Apakah orang  pertama  di  negara  tersebut  juga merupakan warganegara? Bagaimana dengan  warganegara  dari  negara  hasil revolusi?  Jadi  pengertian seperti ini tidak adil.
Berdasar  hal  tersebut,  Aristoteles menyatakan  bahwa  penentuan  tentang siapakah  warga  negara  itu  lebih  tepat didasarkan  pada  rezim  konstitusi  atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warganegara. Warganegara  dalam  oligarki  belum  tentu warganegara  dalam  demokrasi.  Warga negara  tidak  ditentukan  berdasar  tempat atau  ketaatan  pada  hukum.  Yang  benar adalah  warganegara  adalah  mereka  yang berperan dalam pemerintahan (share in the administration of justice and in the holding of  office). Dalam  pengertian  yang  lebih tegas warga negara adalah one who shares in making decisions and holding office . Hal ini khususnya yang berlaku dalam konstitusi  dengan    sistem  demokrasi. Orang  –  orang  seperti  inilah  yang seharusnya disebut warga negara.
Di  negara  demokrasi,  pekerja  adalah warganegara,  sedangkan  di  aristokrasi adalah  mereka  yang  memiliki  kehormatan dan  kualitas.  Tenaga  mekanik  dan  pekerja tidak  menjadi  warganegara.    Di  oligarki, yang  menjadi  warganegara  adalah  mereka yang  memiliki  kekayaan.  Jadi,  kita  tidak bisa menganggap semua adalah warganegara.  Anak-anak,  wanita,  orang asing,  pengrajin,  tenaga    mekanik  dan mereka  yang  melakukan  tugas  tugas pelayanan  bukan  bagian  dari  warganegara. Mereka telah memiliki tugas dan posisinya masing  masing.  Warga  negara  terbatas pada  laki-laki  dewasa,  yang  memiliki waktu  luang  serta  berpartisipasi  dalam kehidupan bersama (publik).
Dalam  pandangan  Aristoteles,  ruang publik  ( polis )  merupakan  wilayah  warga
negara  yang  diisi  oleh  mereka  yang  laki- laki  merdeka  dan  kepala  rumah  tangga yang  memiliki  pula  harta  benda  (oikos) termasuk  wanita,  anak  dan  para  budak. Warga  negara  meninggalkan  wilayah privat  yang  telah  dikelola  oleh  para  istri maupun budaknya untuk selanjutnya melakukan kegiatan politik demi kepentingan  bersama  ( public  good ).  Jadi kewarganegaraan  adalah  aktivitas  politik dan  untuk  tujuan  kebaikan  yakni public good.
Berdasar  pada  pemikiran  Aristoteles di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep warga  negara  ( citizen )  pada  awalnya berdimensi  politik.    Dengan  demikian atribut  kewarganegaraan  ( the  atribut  of citizenship )  yang  pokok  adalah  partisipasi dalam kehidupan bernegara.  Warga adalah mahkluk  politik,  sebagaimana  dikatakan manusia  adalah political  animal. Dalam dimensi  politik,  warga  negara  adalah mereka  yang  berbagi  dan  berperan  serta dalam  pemerintahan.  Warga  negara  adalah mereka  yang  suatu  saat  diperintah  dan suatu  saat  memerintah,  yang  masing- masing  memiliki  fungsi  dan  perannya sendiri-sendiri.    Pengertian  warga  negara seperti  di  atas  adalah  warga  negara  yang terdapat pada bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, warga adalah mereka yang aktif dalam  pemerintahan,  baik  yang  sedang memerintah  maupun  yang  diperintah. Suatu saat posisi ini akan berganti. Konsep warga negara dalam pemerintahan demokrasi  tentu  saja  berbeda  dengan konsep  warga  negara  dalam  bentuk  yang lain, misal yang ada di bentuk pemerintahan aristokrasi dan oligarki.
Penentuan warga negara dari Aristoteles di atas, bisa dikatakan memiliki cakupan  yang  eksklusif.  Warga  negara hanya  diperuntukkan  bagi  mereka  yang laki-laki dewasa, merdeka, memiliki waktu luang  ( leisure )  dan  berpartisipasi  dalam masalah  publik.  Sementara  kelompok warga  yang  mengurusi  masalah priva t  dan bersifat  pelayanan,  seperti  wanita,  pekerja,

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
budak dan anak-anak, dikecualikan sebagai warga negara.
Aristoteles tidak hanya berhenti pada penentuan  warga  negara,  tetapi  juga berbicara  perihal  karakter  warga  negara atau  yang  disebutnya  sebagai kebajikan ( virtue). Pertanyaannya  adalah “whether the virtue of a good man and a good citizen is  the  same  or  not?”. Apakah  manusia yang  baik  itu  sama  dengan  warga  negara yang  baik,  apakah  kebajikan  yang  dimiliki oleh  manusia  baik  dan  warga  negara  baik itu sama atau tidak?
Menurutnya,  warganegara  yang  baik ( good  citizen )  berbeda  dengan  orang  yang baik  ( good  man ).  Orang  yang  baik  belum tentu  warganegara  yang  baik,  demikian pula  warganegara  yang  baik  belum  itu  ia adalah  orang  yang  baik.  Perbedaan konstitusi  memberikan  perbedaan  tentang pengertian warganegara yang baik, sementara  orang  yang  baik  selalu  sama. Karakter atau kebajikan warga negara yang baik ditentukan oleh masing-masing konstitusi, yang bisa berbeda kapasistasnya satu  sama  lain.  Warganegara  yang  baik meskipun kapasitasnya berbeda-beda tetapi memiliki  komitmen  sama  terhadap  negara, mampu memerintah dan diperintah. Warganegara  ibarat  seorang  pelaut  yang bisa  melaksanakan  fungsi-fungsi  berbeda, namun  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu keselamatan selama berperahu.
Orang  yang  baik  pada  umumnya sama  yakni  memiliki  satu  perilaku  yang berdasar  pada  suatu  moralitas.  Jadi  sekali lagi,  orang  yang  baik  belum  tentu  warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang  baik  juga  belum  tentu  orang  yang baik.  Namun  demikian,  dapatkah  ini  bisa terjadi  bersamaan?  Ini  bisa  terjadi  dalam diri  penguasa.  Penguasa  yang  baik  adalah orang  yang  baik  dan  bijaksana  sekaligus warganegara  yang  baik.  Pernyataan  ini sekaligus menjadi tuntutan bahwa penguasa  hendaknya  warga  negara  yang baik  sekaligus  orang  yang  baik.  Namun pernyataan  tersebut  tidak  berarti  penguasa yang  baik  ( the  good  ruler )  sama  dengan
orang  yang  baik  yakni  manusia  pada umumnya  atau  yang  bukan  penguasa. Penguasa  sebagai  orang  yang  baik  perlu memiliki  sejumlah  karakter,  terutama karakter  dalam  memerintah.  Oleh  karena itu  perlu  pendidikan  khusus  untuk  para penguasa (the ruler ).
Warga  negara  yang  baik  adalah mereka  yang  mampu  memerintah  dan diperintah dalam kehidupan publik, dimana kedua  posisi  ini  suatu  saat  dapat  berganti ( who  share  in  the  civic  life  of  ruling  and being  ruled  in  the  turn ).  Karena  itu  warga negara perlu belajar dan membiasakan diri untuk  mampu  memerintah  dan  juga diperintah. Pendidikan juga sudah seharusnya  berlaku  untuk  semua  warga negara  dan  bertugas  membiasakan    warga negara untuk mendapatkan sejumlah kebajikan.  Pendidikan  yang  baik  terdiri atas  tulis  menulis,  olahraga,  musik  dan menggambar  ( letters,  gymnastics,  music and  drawing ).  Pelajaran  musik  penting karena  merupakan  sarana  utama  untuk menanfaatkan waktu luang guna mewujudkan  kesenangan  dan  membangun keselarasan jiwa.
Ada 4 kebajikan ( virtue ) yang secara umum  diakui  oleh  orang  –orang  Yunani. Keempat kebajikan tersebut adalah temperance,  justice,  courage,  and  wisdom
(Derek Heater, 2004). Karakter kesederhanaan, yakni yang mampu mengontrol  diri  dan  menghindari  adanya perbedaan-perbedaan.  Memiliki  karakter adil  dan  berani  termasuk  didalamnya  rasa cinta  tanah  air  dan  bijaksana.  Seseorang yang  memiliki  kebajikan  tersebut  akan menjadi  warga  negara  yang  baik  ( good citizen ),  akan  mampu  memerintah  secara baik  dan  baik  pula  ketika  berada  pada kondisi diperintah.
Untuk mewujudkan kebajikan warga negara,  maka  sistem  pendidikan  dalam negara  harus  dibuat  satu  dan  sama  untuk semua orang ( the system educational in the state  must  be  one  and  the  same  for  all ). Argumen  di  balik  ini  adalah  bahwa  warga negara  tidak  hanya  berhubungan  dengan

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
statusnya  sebagai  diri  sendiri  tetapi  juga setiap  warga  negara  harus  juga  merasa memiliki negaranya.

## IV. PEMIKIRAN TENTANG KONSTITUSI
Menurut Aristoteles, konstitusi adalah  pengaturan  mengenai  lembaga lembaga  termasuk  pemegang  kekuasaan dalam  suatu  negara  (  a constitution  is  the arrangement  of  magistracies  in  a  state ), dan  pengaturan  akan  hal  –hal  tersebut berada  pada  tingkatan  tertinggi.  Konstitusi menjadi  kesepakatan  tertinggi  sebuah negara. Pemerintah berdaulat atas negaranya  dan  konstitusi  pada  hakekatnya adalah pemerintahan itu sendiri. Klasifikasi konstitusi  tergantung  pada  1)  tujuan  dari negara  dan  2)  macam  penguasa  yang dijalankan  oleh  pemerintahan  itu.  Tujuan yang  benar  dari  negara  adalah  kehidupan baik  ( good  life )  dan  an  hal  ini  merupakan kepentingan bersama untuk mencapainya.
Pemerintah yang benar adalah kekuasaan  yang  dijalankan  itu  ditujukan untuk mencapai kepentingan umum tersebut, berkebalikan dengan
pemerintahan yang ditujukan untuk
kepentingan sendiri. Kita bisa membedakan  antara  “Right  constitutions” dan    “Wrong  constitutions”  .  “Right constitutions”  adalah  yang  diarahkan  pada kepentingan  umum,  sedang  “wrong constitutions”  adalah  yang    ditujukan hanya untuk kepentingan penguasa.
Ada  dua  2  (tipe)  konstitusi  atau pemerintahan  yang  terbagi  lagi  dalam  tiga sub  bagian  yang  didasarkan  pada  jumlah  : satu orang, sedikit orang dan banyak orang. Sub  bagian  yang  merupakan  tipe  “baik” (correct)  adalah  Kingship,  Aristocracy  dan Polity  atau  Constitutional  Government. Bentuk  pemerintahan  yang  diperintah  satu orang  dengan  memperhatikan  kepentingan bersama disebut Kingship/Kerajaan. Bentuk pemerintahan yang diperintah lebih dari  satu  orang,  tetapi  tidak  banyak  dan ditujukan  untuk  kepentingan  bersama disebut Aristokrasi. Jika masyarakat umum
memerintah  negara  demi  kepentingan bersama  maka  pemerintahan  dimaksud disebut Konstitusi (Constitutional Government) Sub  bagian  lain  yang    merupakan tipe  “buruk”  adalah    Tirani,  Oligarki  dan Demokrasi. Ketiganya disebut pula sebagai deviasi  (penyimpangan)  dari  yang  “baik”. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang yang  ditujukan  untuk  kepentingan    orang yang  bersangkutan  .  Oligarki  adalah pemerintahan ooleh sekelompok orang dan ditujukan  untuk  kebaikan  kelompok  orang yang memimpin, sedang demokrasi ditujukan untuk kepentingan orang – orang miskin.
Pembedaan antara bentuk pemerintahan tersebut sebagai berikut; Ruler Correct Deviant One Ruler Kingship Tyranny Few Rulers Aristocracy Oligarchy Many Rulers Polity Democracy
Dalam  mengurai  sifat  rezim  ini ( wrong constitutions ), kreteria berdasarkan jumlah  sebenarnya  tidak  valid.  Dasar kreteria sebenarnya adalah adanya perbedaan  klas  sosial  (social  class)  yang memimpin.  Kita  temukan  bahwa  tirani adalah  penguasaan  oleh  seorang  penguasa. Oligarki  adalah  penguasaan  oleh  mereka yang    kaya,  sedang  demokrasi  adalah penguasa oleh mereka yang miskin . Dalam kenyataannya  yang  miskin  lebih  banyak daripada  yang  kaya.  Jadi  perbedaan  antara oligarki  dan  demokrasi  adalah  kemiskinan dan kekayaan.
Prinsip dasar dari konstitusi (pemerintahan) adalah konsepsinya tentang keadilan dan ini merupakan dasar fundamental  yang  membedakan  antara oligarki  dengan  demokrasi.  Demokrasi menyatakan  jika  orang  adalah  sama berdasar  kelahirannya  maka  ia  seharusnya

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
memiliki  persamaan  kesempatan  dalam pemerintahan  dan  kehormatan.  Oligarki menyatakan  jika  orang  tidak  memiliki kesamaan  dalam  hal  kekayaan  maka mereka  seharusnya  tidak  sama  dalam  hal berbagi segala sesuatunya
Keadilan  sebenarnya  adalah  mereka yang  berkontribusi  terhadap  tujuan  akhir yaitu  kehidupan  kota  yang  baik.  Tujuan sebenarnya negara bukan sekedar kehidupan negara yang baik dan pertahanan  yang  baik  tetapi  kualitas kehidupan warganegara yang baik. Kehidupan  politik  yang  baik  adalah keadilan.  Ia  mencakup  kesetaraan  atau distribusi  sejumlah  kesamaan  bagi  mereka yang  setara.  Jadi  apa  kreteria  mereka diperlakukan  setara?  Ialah  pada  kontribusi fungsinya  dalam  masyarakat.  Jika  mereka diperlakukan  secara  proporsional  berdasar kontribusi  apa  yang  mereka  buat,  mereka seharusnya  menerima  perlakukan  yang sama.  Ada  proporsi  antara  kontribusi dengan penghargaan. Suatu jenis persamaan  yang  adil  adalah  persamaan proporsional  dan  ini  adalah  esensi  dari keadilan distributif ( distributive justice ).

## V. KONTEKS UNTUK MASA KINI
Pemikiran Aristoteles mengenai kewarganegaraan  dan  konstitusi  telah memberi  pengaruh  bagi  pendeskripsian maupun pengembangan
teori kewarganegaraan masa sekarang.
Gagasannya tentang siapakah warga negara dan  kewarganegaraan  digunakan  untuk menentukan  status  warga  negara  dalam suatu negara. Gagasannya tentang konstitusi  dan  demokrasi  memberikan dasar-dasar etika berpolitik maupun pengaturan praktek bernegara.
Bahwa status warga negara ditentukan  oleh  masing-masing  konstitusi negara  ternyata  diakui  dan  diterima  oleh banyak  negara.  Dewasa  ini,  hampir  semua negara  menetapkan  siapa  yang  menjadi warga negara dalam konstitusinya. Indonesia menetapkan perihal warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal
26  UUD  1945  serta  peraturan  organiknya yakni  Undang-Undang  No  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Hal ini berarti warga negara dari suatu  negara  sebagai  identitas  (identity) akan  berbeda  dengan  warga  negara  dari negara lain.
Sementara  itu,  gagasannya  tentang partisipasi  dalam  kehidupan  publik  (action in  public  affairs)  sebagai  elemen  utama kewarganegaraan,  dewasa  ini  tergantikan oleh  konsep  hak  dan  kewajiban  (right  and obligation). Bahwa kewarganegaraan adalah sebuah legal status dengan hak dan kewajiban  merupakan  warisan  dari  tradisi Republik  Romawi,  yang  muncul  setelah masa  Yunani  Kuno,  yang  kemudian dilanjutkan oleh peradaban Barat, terutama teori  Kewarganegaraan  Liberal  ( Liberal Citizenship ).    Konsep  kewarganegaraan adalah  hak  dan  negara  adalah  sebuah entitas  hukum  ini  amat  mempengaruhi perkembangan kewarganegaraan dan kenegaraan modern, termasuk di Indonesia. UUD  1945  termasuk  undang-undang organik kita lebih banyak berisi pengaturan tentang  hal  dan  kewajiban  warga  negara, sementara  bentuk-bentuk  partisipasi  warga negara hanya sedikit mendapat tempat.
Yang  menarik  adalah  penyataan bahwa  warga  negara  yang  baik  ( good citizen )  tidaklah  sama  dengan  orang  yang baik  ( good  man )  menunjukkan  faktanya dalam  kehidupan  bernegara.  Banyak  kita jumpai  sikap  dan  perilaku  warga  negara yang baik seperti mau membayar pajak dan taat pada hukum, namun belum menunjukkan  karakter  atau  pribadi  yang baik  secara  moral.  Para  politisi  dengan mudahnya  berkata  “sepanjang  saya  belum dinyatakan  bersalah  secara  hukum,  maka saya  tidak  akan  mundur”,    padahal  secara moral  perilakunya  sudah  tergolong  tidak pantas  sebagai  seorang  pejabat  negara. Pesan yang dapat kita petik adalah menjadi penguasa  tidak  hanya  melekat  dalam dirinya  sebagai  warga  negara  yang  baik tetapi  juga  hendaknya  sebagai  manusia yang baik.

## HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015)  ISSN 1412-9418

## Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi
Pemikiran  tentang  konstitusi  dan bentuk  demokrasi  memberi  pemahaman kepada  kita  bahwa  konstitusi  merupakan bentuk  pengaturan  tertinggi  yang  ada  di suatu  negara  dan  bahwa  demokrasi  pada dasarnya  merupakan  wrong  goverment. Dikatakan  bahwa    demokrasi  merupakan bentuk  pemerintahan  yang  buruk,  karena Aristoteles memandang demokrasi dikuasai oleh  oleh  orang  banyak,  tetapi  mereka miskin. Ia lebih memilih model aristokrasi. Konstitusi  penting  bagi  suatu  negara asalkan  ditujukan  untuk  kebaikan  bersama (good  public)  dan  menjangkau  rasa keadilan  (justice).  Inilah  dasar-dasar  etika politik  yakni  nilai  kebaikan  bersama  dan keadilan.
Penilaian  bahwa  demokrasi  adalah bentuk  pemerintahan  yang  buruk  untuk masa  kini  mungkin  tidak  diterima  lagi. Namun  demikian,  pemikiran  demikian memberi pemahaman bahwa faktor ekonomi turut andil bagi tegaknya demokrasi  suatu  negara.  Beberapa  studi menyebut  bahwa  masa  depan  demokrasi untuk  sebagian  ditentukan  oleh  struktur ekonmi  yang  adil  dan  terpenuhinya kebutuhan  pokok  rakyat  (David  Betham dan  Kevin  Boyle,  2000)  dan  bahwa perkembangan  demokrasi  ditentukan  oleh tingkat perkembangan ekonomi
(Bahmuller,  1996).    Memberi  pelajaran pada  kita  bahwa  memajukan  demokrasi harus  disandarkan  dan  diikuti  dengan memajukan ekonomi rakyatnya

## DAFTAR PUSTAKA
Aristotle.  1995. Politics. Translated  by
Benjamin Jowett. Avaliable in http://classics.mit.edu//Aristotle/politic s.html Akses tanggal 9-11- 2014
Aristotle.  1995. Politics. Translated  by Ernest  Barker.  New  York.  Oxford Unversity Press
Aristotle's  Political  Theory. Avaliable  in http://philpapers.org/sep/aristotle- politics. Akses tanggal 8-8-2014
Bahmuller  C.F.    1996. A  Framework  for Teaching  Democratic  Citizenship :  An International Project dan The International Journal of Education
Cogan, John J & Derricott, Ray. Eds. 1998.
Citizenship  Education  For  21  st Century;  Setting  the  Contex .  London: Kogan Page
David  Beetham  &  Kevin  Boyle.  2000.
Demokrasi  dalam  80  tanya  jawab . Yogjakarta : Penerbit Kanisius.
Heater,  Derek.  2004. A  Brief  History  of Citizenship. Edinburgh:  Edinburgh University Press.
Kalidjernih,  F.  K.  2007. Cakrawala  Baru Kewarganegaraan, Refleksi  Sosiologis
Indonesia . Jakarta: Regina.
Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia  Dari  Sosiologis  Menuju Yuridis . Bandung : Alfabeta