## UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA
Markum 1* , Winarno 2
1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta *Email: markuml@dsn.ubharajaya.ac.id
Abstract. Today there are 2 (two) threats faced by the Indonesian people, namely 1) the decline in living out of the values of Pancasila in the life of the nation and state, and 2) the existence of radicalism that leads to violence and terrorism. This study  wants  to  explain  how  the  role  of  the  government  as  state  organizer  in anticipating threats as an effort to build the nation's character. Data sources from literature  study,  relevant  current  news  and  interviews  with  several  experts.  Data analysis was performed interactively and presented qualitatively descriptive. The study's  findings  show  that  the  role  of  government  in  building  the  nation's character is carried out through various activities and instruments that accompany it.  Pancasila  ideology  guidance  has  been  provided,  for  example  with  the  PPKn lessons  and  the  establishment  of  the  Pancasila  Ideology  Development  Board (BPIP). Efforts to prevent acts of radicalism and terrorism are through preventive and  repressive  activities  and  de-radicalization  programs  developed  in  order  to minimize  the  development  of  radical  attitudes  and  understandings  through  the establishment of the National Counterterrorism Agency (BNPT).
Keyword: National Character, Radicalism Terrorism, Deradicalization

## PENDAHULUAN
Cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia  4  yakni  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial, perlu menjadi  acuan  bersama  dalam  hidup berbagsa dan bernegara.
Guna mencapai hal tersebut dirumuskan  Pancasila  sebagai  dasar pijakan  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  sebagai  pandangan  hidup bangsa Indonesia yang harus dipedomani  dan  diamalkan  dalam segala  sendi  kehidupan  masyarakat dan  bangsa  Indonesia  serta  menjadi dasar  pijakan  dalam  membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya kemerdekaan  yang  telah  diperoleh harus  dipertahankan  dan  diwujudkan cita  citanya  melalui  pembangunan berdasar Pancasila oleh seluruh komponen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia . Suatu kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat diwujudkan  apabila  tercipta  stabilitas nasional,  untuk  mewujudkan  stabilitas nasional perlu tercipta kondisi Kamtibmas  yang  mantab  dan  dinamis serta  dimilikinya  sikap  kewaspadaan nasional dari seluruh komponen bangsa. Untuk mewujudkan hal
tersebut  diperlukan  peran  maksimal pemerintah. Dinamika stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan strategis yang terus berkembang  dan  berubah  mengikuti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dipengaruhi  oleh  perkembangan  isu strategis  baik  yang  bersifat  nasional, regional  maupun  global.  Isu  global, demokratisasi,  penegakan  HAM,  dan fenomena  terorisme  telah  memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas  ancaman  yang  ada. Stabilitas  nasional  merupakan  salah satu  prasyarat  untuk  berlangsungnya proses pembangunan nasional mewujudkan  cita-cita  nasional  yakni terwujudnya  masyarakat  adil  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi  nasional  yang  stabil  adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia serta terjaganya  keutuhan  wilayah  Negara Republik Indonesia dan  kedaulatan  Negara  dari  ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.
Salah  satu  ancaman  yang  dapat mengganggu  terwujudnya  stabilitas nasional  dan  keamanan  dalam  negeri adalah  munculnya  sikap  dan  tindakan radikal/kekerasan dan terorisme. Akhir- akhir  ini  masyarakat  sering  kali dihinggapi rasa ketakutan dan kekawatiran  karena  teror  dan  tindakan radikal/kekerasan, yang sepertinya terus  berlangsung  dengan  modus  dan sasaran  yang  berubah-ubah,  semula sasarannya adalah simbol-simbol negara, termasuk kepada aparat keamanan  yang  dianggap  mengusik kebebasan  para  teroris  dalam  bergerak dan  kini  telah  bergeser  menjadi  target individu/  perorangan.  Dengan  kondisi seperti ini diperlukan kehadiran negara agar rasa aman dan jaminan keamanan benar-benar dirasakan
oleh
masyarakat. Namun peran  serta
seluruh  warga  masyarakat  juga  sangat penting  dan  diperlukan  karena  negara dan  pemerintah  harus  dapat  bekerja sama dengan seluruh rakyatnya.
Pemerintah  maupun  masyarakat luas  pada  umumnya  meyakini  bahwa fenomena  teror  dan  terorisme  ini belum  akan  hilang  dengan  begitu mudah, masih terdapat kalangan masyarakat  yang  menganggap  bahwa mereka mampu melakukan teror. Teror ini  dilihat  sebagai  suatu  aktivitas menyimpang  yang  bermotif  politik, ideologi,  ekonomi  bahkan agama dalam  rangka  menciptakan  ketakutan di masyarakat atau untuk mempengaruhi
masyarakat luas dengan  penanaman ideologi atau
keyakinan  agama.  Dalam  kehidupan masyarakat  masih  kita  rasakan  adanya kelompok  individu  atau  kelompok- kelompok  yang memiliki paham bahwa melakukan teror memang dibenarkan  dalam  rangka  mencapai kepentingan  para  teroris.  Hal  inilah yang  memudahkan  para  tokoh-tokoh jaringan  terorisme  tadi  untuk  merekrut pengikutnya atau bahkan dengan mudahnya mendapatkan dan
meyakinkan calon “pengantin” (pelaku bom  diri).  Tentu  dengan  motif-motif yang  sangat  bervariasi  baik  politik, ekonomi,  ideologi,  agama  maupun keamanan.
Motif  yang  menjadikan  potensi kerawanan  dari  teror  bermotif  agama saat  ini  melebihi  motif-motif  lainnya seperti  motif  separatis  (GAM  Aceh dan  OPM  Papua)  dan  motif  lain-lain (konflik  horisontal  antar  kelompok Poso,  Ambon  dan  lain  lain).  Potensi kerawanan  terorisme  dengan  motif agama ini sangatlah beralasan mengingat  jumlah  pemeluk  agama Islam Indonesia merupakan  yang
terbesar  diantara  10  (sepuluh)  negara muslim  di  dunia  yang  rentan  terhadap sasaran  teroris.  Namun  demikian, apabila  sebagian  dari  pemeluknya masih  awam  tentang  ajaran  agamanya misalnya  bagi  orang  Islam  yang memahami bahwa Islam sebagai rahmatan  lil’alamin akan  menjadi rawan  untuk dikontaminasi oleh paham  radikal  dengan  menyuarakan prinsip jihad  fisabilillah agar  dapat memperoleh  mati  sahid.  Hal  ini  tentu akan  dapat  berimplikasi  terhadap terganggunya  persatuan  dan  kesatuan bangsa,  khususnya  umat  Islam  akan terpecah  antara  yang  menyetujui  dan tidak  menyetujui  adanya  aksi  teror tersebut.
Berdasar  urian  di  atas,  dewasa  ini ada 2 (dua) ancaman (dalam pengertian  luas)  yang  tengah  dihadapi bangsa  Indonesia,  yakni  pertama, masih lemahnya pemahaman, penghayatan  dan  pengamalan  nilai nilai  Pancasila  secara  komprehensif oleh  masyarakat  Indonesia  dan  kedua, berkembangnya gejala radikalisme pada  sebagian  kelompok  masyarakat, yang selanjutnya dapat  mengarah pada tindakan  kekerasan  dan  terorisme. Pemerintah sebagai komponen penyelenggara  negara,  dan  juga  salah satu  unsur  negara  tentunya  memiliki peran penting di dalam menanggulangi ancaman  tersebut.  Tulisan  ini  ingin menyajikan  dan  mengkaji  apa  peran penting yang dapat dilakukan pemerintah guna mengantisipasi ancaman di atas.

## METODE PENULISAN
Pengkajian  ini  dilakukan  dengan cara  deskriptive  kualitatif.  Artinya berupaya menyajikan fenomena disertai pembahasan  berdasar
kenyataan  yang  sebenarnya.  Sumber data adalah pustaka, berita terkini yang relevan  dan  beberapa  informan  terkait yani  guru  bidang  PPKn  dan  dosen bidang  pendidikan  kewarganegaraan dan  dosen  Pancasila,.  Sejalan  dengan sumber data tersebut, teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi dokuentasi  dan  wawancara  informan. Trianggulasi menggunakan trianggulasi sumber. Analisis menggunakan analisis interaktif, sedang  sajian  datanya  dikemukakan secara naratif kualitatif.
PENGUATAN

## PANCASILA SEBAGAI  KARAKTER  BANGSA INDONESIA
Menurut  Yudi  Latif  (Kompas  ,  28 Mei  2011),  bahwa:  setelah  70  tahun Pancasila  hadir  sebagai  dasar  dan haluan  kenegaraan,  langit  kejiwaan bangsa  ini  lebih  diliputi  awan  tebal pesimisme, ketimbang cahaya optimisme.  Suasana  kemurungan  itu amat  melumpuhkan.  Impian  kemajuan suatu bangsa tak bisa dibangun dengan pesimisme.  Tentu  saja  yang  kita perlukan  bukanlah  suatu  optimisme yang  buta,  melainkan  suatu  optimisme dengan  mata  terbuka.  Suatu  harapan yang berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan.
Pancasila sesungguhnya bisa memberikan landasan visi transformasi sosial  yang  holistik  dan  antisipatif. Berdasarkan
pandangan hidup Pancasila,  perubahan  sistem  sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah  mental-kultural  (sila  ke-1,  2,  3), ranah  politikal  (sila  ke-4),  dan  ranah material  (sila  ke-5).  Tiga ranah revolusi untuk mengatasi krisis multidimensional yang  melanda
bangsa ini, imperatif Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar  secara  akseleratif,  yang melibatkan  revolusi  material,  mental- kultural, dan politikal. Revolusi (basis) material  diarahkan  untuk  menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan  usaha  tolong-menolong (gotong  royong)  dan penguasaan negara  atas  cabang-cabang  produksi yang  penting-yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak,  serta  atas  bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya
memberi  peluang  bagi  hak  milik pribadi  dengan  fungsi  sosial.  Revolusi (superstruktur) mental-kultural diarahkan untuk menciptakan masyarakat religius yang
berperikemanusiaan, yang egaliter, mandiri,  amanah,  dan  terbebas  dari berhala  materialisme-hedonisme;  serta sanggup  menjalin  persatuan  (gotong royong)  dengan  semangat  pelayanan (pengorbanan). Revolusi (agensi) politikal  diarahkan  untuk  menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan  nasional  melalui  demokrasi permusyawaratan  yang  berorientasi persatuan  (negara  kekeluargaan)  dan keadilan (negara kesejahteraan); dengan  pemerintahan  negara  yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian,  dan  keadilan.  Ketiga ranah  revolusi  itu  bisa  dibedakan, tetapi  tak  dapat  dipisahkan.  Satu  sama lain  saling  memerlukan  pertautan secara sinergis.
Selaras  dengan  gagasan  Trisakti
Bung Karno, revolusi material diusahakan agar bangsa  Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian;  revolusi  mental  agar bangsa  Indonesia  bisa  berkepribadian dalam  kebudayaan;  revolusi  politik, agar  bangsa  Indonesia  bisa  berdaulat dalam  politik.  Secara  sendiri-sendiri dan  secara  simultan  ketiga  ranah revolusi  itu  diarahkan  untuk  mencapai tujuan Revolusi Pancasila: mewujudkan perikehidupan kebangsaan  dan kewargaan yang merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan makmur (material dan spiritual). Revolusi mental ini diorientasikan agar mental  Pancasila  bisa  menjiwai  dan mendorong perubahan di bidang material  dan  politik  yang  sejalan dengan  idealitas  Pancasila.  Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan  dan  pola  pikir  (mindset) seseorang  atau  sekelompok  orang. Berdasarkan  pengertian  itu,  inti  dari Revolusi  Mental  adalah  perubahan mendasar  pada  pola  pikir  dan  sikap kejiwaan  bangsa  Indonesia,  sebagai prasyarat  bagi  perwujudan  karakter yang  bisa  membuat  bangsa  berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik,  dan  berkepribadian  dalam kebudayaan.
Gerakan  Revolusi  Mental  ini berangkat  dari  asumsi  bahwa  dengan mengubah
mentalitas akan menimbulkan perubahan perilaku; perilaku  yang  terus  diulang  akan menjadi kebiasaan (adat istiadat/moralitas); sedangkan
kebiasaan  yang  terus  dipertahankan akan  membentuk  karakter.  Dengan demikian,  yang  dikehendaki  dari gerakan  "Revolusi Mental"  tidak berhenti pada perubahan pola pikir dan
sikap  kejiwaan  saja,  tetapi  tujuan akhirnya  adalah  adaanya  perubahan kebiasaan  sehingga  menjadi  karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas.
Dasar  dan  haluan  pembangunan mental-karakter  ini  adalah  nilai-nilai Pancasila,  terutama  sila  ke-1,  2  dan  3. Menurut  pandangan  hidup  Pancasila, keberadaan manusia merupakan keberadaan  yang  diciptakan  oleh  sang maha Pencipta yang penuh sinta kasih. Di  hadapan  sang  maha  pengasih, semua manusia sederajat, yang melahirkan semangat-mental egalitarisme. Setiap pribadi dimuliakan sang  pencipta  dengan  bawaan  hak asasi  yang  tak  bisa  dirampas,  seperti hak  hidup,  hak  milik  dan  hak kehormatan-kemerdekaan, dengan kedudukan  sama  di  depan  hukum. Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus  mengarah  pada  individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan  unit  dasar  dari  seluruh pengalaman  manusia.  Postulat  dasar dari  individualisme  adalah  otonomi independen dari setiap pribadi. Ungkapan  yang  sangat  terkenal  dari individualisme  menyatakan:  "Kamu datang  ke  dunia  seorang  diri  dan meninggalkan  dunia  seorang  diri." Meski kenyataannya tidak ada seorang pun  yang  lahir  ke  dunia  secara sendirian.  Selalu  ada  ibu  dan  budaya komunitas  yang  menyertainya,  bahkan mengantarnya  hingga  ke  "tempat peristirahatan  yang  terakhir".  Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme adalah keyakinan implisit  bahwa  relasi  sosial  bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling
fundamental. Dengan kata lain, perseorangan  tak  dipandang  sebagai produk  relasi-relasi  sosial.  Relasi sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu  ketimbang  sesuatu  yang mendefinisikan identitas dan
mengoordinasikan  eksistensi  individu. Individu  tidaklah  dibentuk  dan  diubah secara  fundamental  oleh  relasi  sosial. Karena  itu,  tetap  sebagai  pribadi  yang otonom-independen (Gilbert, 2014:
29-34). Berbeda dengan individualisme,  Pancasila  memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi  dan  hak  asasinya,  setiap pribadi  manusia  tidaklah  bisa  berdiri sendiri  terkucil  dari  keberadaan  yang lain.  Setiap  pribadi  membentuk  dan dibentuk  oleh  jaringan  relasi  sosial. Semua  manusia,  kecuali  mereka  yang hidup  di  bawah  keadaan  yang  sangat luar  biasa,  bergantung  pada  bentuk- bentuk  kerja  sama  dan  kolaborasi dengan  sesama  yang  memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi  kemanusiaannya  dan  dalam mengamankan kondisi-kondisi material  dasar  untuk  melanjutkan kehidupan  dan  keturunannya.  Tanpa kehadiran  yang  lain,  manusia  tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik.
Oleh  karena  itu,  selain menjadi manusia  yang  baik,  manusia  harus membentuk  kolektivitas  yang  baik. Dalam  kaitan  ini,  pengembangan mental-karakter harus berorientasi ganda:  ke  dalam  dan  ke  luar.  Ke dalam,  pengembangan  mental-karakter harus  memberi  wahana  kepada  setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai
"perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam.
Proses pengembangan mental- karakter  harus  membantu  manusia menemukan  kekhasan  potensi  diri sekaligus kemampuan untuk menempatkan  keistimewaan  diri  itu dalam  konteks  keseimbangan  dan keberlangsungan  didunia  yang  luas danbesar. Pengembangan mental- karakter  harus  memberikan  wahana setiap  orang  untuk  mengenali  dan mengembangkan  kebudayaan  sebagai sistem  nilai,  sistem  pengetahuan,  dan sistem  perilaku  bersama,  melalui  olah pikir,  olah  rasa,  olah  karsa,  dan  olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk  lingkungan  sosial  yang dapat  menentukan  apakah  karakter seseorang  berkembang  menjadi  lebih baik atau lebih buruk. Dalam menghadirkan  kolektivitas  yang  baik, setiap  pribadi  memiliki  kewajiban sosial bahkan dituntut untuk mendahulukan  kewajiban  di  atas  hak. Seturut  dengan  itu,  selain  ada  hak individu  ada  pula  hak  kolektif  seperti dalam  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya. Pesan  moral  dari  alinea  pertama  UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala bangsa".  Sikap  mental  yang  harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian.  Kemandirian  tidaklah sama dengan
kesendirian.
Kemandirian adalah sikap mental yang bisa  dan  berani  berpikir,  bersikap,  dan bertindak  secara  berdaulat,  bebas  dari intervensi  dan  paksaan  pihak-pihak lain.  Menumbuhkan  mental  mandiri, selain  mensyaratkan  mental  egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan, kreativitas,  dan  produktivitas  berbasis sains dan teknologi. Kemandirian
kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara konsisten jika warga bangsa  Indonesia  bisa  menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan    kemandirian bangsa. Dalam   suatu    bangsa    jika     suatu perbuatan korupsi      merajalela, kedaulatan  bangsa     tersebut    mudah jatuh ke dalam intervensi bangsa lain. Selain    semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan      juga      harus membebaskan dirinya dari mentuhankan/mengagung-agungkan materialisme dan hedonisme. Dalam nilai-nilai Pancasila
sebagai  pandangan  hidup  Pancasila sangat  penting  dalam  kehidupan  kita, tetapi  tak  boleh  diagung-agungkan.  Di hadapan  tuhan  yang  maha  kuasa, materi  itu  bersifat  relatif  yang  tidak dapat  dimutlakkan.  Dengan  semangat ketuhanan  yang  berperikemanusiaan, materi  sebagai  hak  milik  itu  memiliki fungsi  sosial  yang  harus  digunakan dengan  semangat  altruistis/murah  hati. Dengan  mental  altruistis,  manusia Indonesia  sebagai  makhluk  sosial dapat mengembangkan pergaulan
hidup kebangsaan yang ditandai
dengan segala kemajemukannya dengan  mentalitas  gotong  royong,
Bhinneka  Tunggal  Ika  (persatuan dalam  keragaman).  Dengan  semangat gotong royong, persatuan warga
Indonesia  bisa  dikembangkan  dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan  dalam  perbedaan  bisa memelihara  persatuan.  Untuk  bisa menumbuhkan  mentalitas  persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-mental pengorbanan dan
pelayanan. Ujung dari semangat persamaan,  kemandirian,  kejujuran, alturisme dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan.
Makna
pelayanan  di  sini  bukan  hanya  dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan  kewajiban  sosial  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi,  tetapi  juga dalam  bentuk  kerja  keras  dan  kerja profesional  dalam  mengaktualisasikan potensi  diri  hingga  meraih  prestasi tertinggi  di  bidang  masing-masing, yang  dengan  itu  memberikan  yang terbaik  bagi  kemuliaan  bangsa  dan umat manusia. Demikianlah pandangan  hidup  Pancasila  sudah mengandung  bawaan  mentalitasnya tersendiri.  Oleh  karena  itu,  gerakan Revolusi Mental tidak perlu memungut jenis-jenis  mentalitas  dari  yang  lain. Yang  diperlukan  adalah  menentukan mentalitas inti sebagai prioritas perubahan. Logika revolusi menghendaki, "sekali revolusi
dicetuskan, ia harus diselesaikan; tidak boleh  ditinggalkan  di  tengah  jalan sebelum  tujuan  revolusi  itu  tercapai, setidaknya  hingga  taraf  minimum". Oleh  karena  itu,  kita  menunggu realisasi  gerakan  Revolusi  Mental yang  dicanangkan  pemerintahan  ini secara konsisten.
Upaya membangun karakter bangsa  Indonesia  melalui  pemahaman, penjiwaan, penghayatan dan
pengamalan kembali nilai-nilai
Pancasila  sebagai  karakter  bangsa yang diimplementasikan dalam kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan bermasyarakat oleh seluruh
penyelengara  negara  dan seluruh warga  masyarakat  perlu  terus  menerus dilakukan dan dimaksimalkan sehingga mencapai hasil yang  nyata
dan  dirasakan  oleh  masyarakat  dan bangsa Indonesia.
Berdasarkan  hasil  seminar  yang dilaksanakan  oleh  Pusat  Studi  Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK- Indonesia) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan          Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik  Indonesia  di  UIN  pada tanggal  29  September  2016,  bertema “Pendidikan Karakter sebagai Basis Revolusi Mental” dengan menampilkan  pembicara  antara  lain Dr.  Yayah  Nurmaliah  (Dosen  UIN
Jakarta);  Yudi  Latif,  Ph.D  (Intelektual Muslim);  dan  Ferdinal  Lafendri,  M.A (Motivator  Great  Teacher).  Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Pendidikan merupakan fondasi utama  dan    terpenting    untuk menambah             wawasan, membentuk      karakter        dan meningkatkan       daya     saing seseorang. Namun       dalam konteks ke-Indonesiaan,
pendidikan  dimaknai   sebagai upaya   untuk        menciptakan sumber     daya    manusia     yang berkualitas   dan    berdasarkan falsafah  dan  pandangan  hidup bangsa, Pancasila.
b. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan,
meningkatkan  kualitas,  pribadi, dan  watak  serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
Karena itu, tolak ukur keberhasilannya adalah menghasilkan warga negara yang mampu  berkarya  dan  memiliki budi pekerti luhur.
c. Pendidikan karakter menjadi sangat  penting  karena  nilai-nilai baik (positif) seperti;
kesetiakawanan  sosial,  tanggung jawab  sosial  dan  disiplin  sosial, serta  sikap  moral  yang  baik  ada dalam konsep pendidikan karakter  tersebut.  Untuk  tujuan baik  itulah  pendidikan  karakter kembali diselenggarakan di berbagai sekolah-sekolah di seluruh Nusantara. d. Pemerintahan  di  bawah  presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Menjadikan Indonesia baru dengan  agenda  besar  Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM)  akan  mengubah  cara pandang  pikiran,  sikap,  dan perilaku  kita  untuk  berorientasi pada  kemajuan,  termasuk  dalam pendidikan.  Harapannya,  pada siswa  mampu  menjiwai  nilai- nilai
Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan sehari-hari. Dari
pendidikan  karakter,  diharapkan melahirkan  pribadi-pribadi  yang berintegritas,  mau  bekerja  keras, dan  punya  semangat  gotong royong.
Upaya penguatan pendidikan karakter sesuai nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila  sebagai karakter bangsa yang diimplementasikan kedalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat
oleh seluruh
penyelengara  negara  dan seluruh warga  masyarakat,  telah  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  terbitnya  : “Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun 2017  tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter”,  yang  dalam  konsideran pertimbangannya  menjelaskan  hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya
merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya  melalui  penguatan nilai-nilai religius, jujur,
toleran,  disiplin,  bekerja  keras, kreatif,  mandiri,  demokratis, rasa  ingin  tahu,  semangat kebangsaan,  cinta  tanah  air,
menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan,  peduli  sosial,  dan bertanggung jawab, perlu
penguatan pendidikan karakter;
c. bahwa  penguatan  pendidikan karakter sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  b merupakan  tanggung  jawab bersama keluarga, satuan
pendidikan,  dan  masyarakat; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a, huruf  b,  dan  huruf  c  perlu menetapkan Peraturan Presiden  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam rangka pembinaan pengamalan nilai-nilai Pancasila pemerintah  juga  telah  menerbitkan
Peraturan  Presiden  nomor  7  tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dalam konsideran pertimbangannya menjelaskan:
a. bahwa  Pancasila  sebagai  dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya  pada  tanggal  1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui  Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang  Hari  Lahir  Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara;
b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-
nilai  Pancasila  perlu  dilakukan pembinaan  ideologi  Pancasila melalui  program  yang  disusun secara  terencana,  sistematis,  dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara,
komponen  bangsa,  dan  warga negara Indonesia;
c. bahwa  Unit  Kerja  Presiden Pembinaan  Ideologi  Pancasila yang  selama  ini  melakukan pembinaan  ideologi  Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi  organisasi,  tugas dan  fungsinya  sehingga  menjadi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila  yang  dapat  efektif menjalankan tugas dan fungsinya;
d. bahwa Peraturan Presiden
Nomor  54  Tahun  2077  tentang
Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan Ideologi  Pancasila  perlu  diganti dalam rangka penguatan pembinaan  ideologi  Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila.
Peraturan Presiden tersebut menggambarkan  adanya  upaya  serius yang  dilakukan  pemerintah  untuk memperkuat  karakter  bangsa  yang bersumber  dari  nilai-nilai  Pancasila, oleh  karena  itu  mewujudkan  dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menjadi  hal yang  mutlak  harus  dilakukan  oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia. Permasalahannya, sejauh mana kebijakan  tersebut  telah  dijabarkan implementasinya sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan agar membangun  karakter  dan  jati  dirinya sebagai warga bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai  Karakter  bangsa  Indonesia. Mari  kita  kaji,  kita  amati,  kita  kritisi dan  kita  berikan  masukan  terus menerus  agar  kita  juga  mampu berperan dalam mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila
sebagai  karakter  bangsa  Indonesia. Guna  mencegah  terjadinya  berbagai bentuk  ganguan  keamanan  yang  dapat melumpuhkan  sendi-sendi  kehidupan berbangsa  dan  negara  seperti  bentuk- bentuk kegiatan radikal dan teror yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat tidak tenteram.
PANCASILA DAN RADIKALISME Radikalisme menurut kamus
bahasa  Indonesia  berarti  paham  atau aliran  yang  menginginkan perubahan atau  pembaharuan  sosial  dan  politik dengan  cara  kekerasan  atau  drastis.
Radikalisme itu adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan,  meyakinkan  dengan  satu tujuan yang dianggap benar  tapi
dengan menggunakan cara yang salah.  Namun,  dalam  arti  lain,  esensi radikalisme  adalah  konsep  sikap  jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara  itu  radikalisme  menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan
itu cenderung menggunakan kekerasan.
Yang dimaksud  dengan  radikalisme  adalah gerakan  yang  berpandangan  kolot  dan sering  menggunakan  kekerasan  dalam mengajarkan keyakinan mereka.
Faktor-faktor penyebab munculnya  gerakan  radikalisme  ada dua  faktor,  pertama  faktor  internal, yakni adanya legitimasi teks keagamaan, dalam melakukan “perlawanan” itu sering kali menggunakan  legitimasi  teks  (baik teks keagamaan maupun teks “cultural”)  .  Faktor  internal  lainnya adalah dikarenakan gerakan ini mengalami  frustasi  yang  mendalam karena  belum  mampu  mewujudkan cita-cita  berdirinya  ”Negara  dengan ideologi  agama  tertentu”  sehingga pelampiasannya  dengan  cara  anarkis; mengebom fasilitas publik dan terorisme.  Kedua  faktor  eksternal, yakni  disebabkan  oleh  beberapa  hal antara  lain:  a)  Aspek  ekonomi- politik,  kekuasaan  pemerintah  yang menyeleweng dari nilai-nilai
fundamental  keagamaan.  b)  Aspek budaya,  aspek  ini  menekankan  pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya sekularisme yang  dianggap  sebagai  musuh  besar yang  harus  dihilangkan  dari  bumi.  c) Aspek  sosial  politik,  pemerintah  yang kurang  tegas  dalam  mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat beragama.
Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  segala  sumber  hukum  di
Indonesia, sehingga berbagai perundangan  dan  peraturan  baik  di pemerintahan  maupun  pemerintahan daerah  seharusnya  tidak  boleh  keluar dari koridor Pancasila dan UUD 1945. Namun  demikian,  sampai  sejauh  ini masih  banyak  perundangan  yang  tidak mengedepankan nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam pancasila  dan  UUD  1945.  Bahkan  uji materiil  perundangan-undangan  sering hanya  diuji  pada  batang  tubuh  (pasal- pasal)  tetapi  tidak  diuji  dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945.
Dengan  demikian  Pancasila  sebagai „pusat  kekuatan  hukum„  kurang berdampak pada kehidupan bangsa dan negara  secara  keseluruhan  dalam menangkal ideologi radikalisme.
Beberapa  upaya  mendasar  dalam menangkal ideologi radikalisme global antara lain :
1. Memperkuat ketahanan nasional dalam  bidang  ideologi.,  antara lain dengan meningkatkan implementasi    Pancasila   dalam kehidupan      bermasyarakat , berbangsa       dan        bernegara, sehingga    rakyat    bukan     saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secra psikomotoris.  Dengan  demikian, bukan    saja kewibawaan Pancasila   semakin    meningkat karena        didukung oleh implementasi nilai-nilai Pancasila oleh warga masyarakat secara    nyata, tetapi      juga menjadikan      ideologi radikal global semakin menurun.
2. Mengkaji  pola  pikir  yang  paling dalam  dari  ideologi radikal global tersebut dan membuktikan
kekeliruan  dan  kelemahan  dalil- dalil  yang  dianutnya,  bukan  saja dari  aspek  internal  tetapi  juga dari aspek eksternal.
3. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut,  antara  lain  dengan menegakkan keadilan kebenaran, menghargai  harkat  dan  martabat manusia,  mencegah  terjadinya diskriminasi, mencegah dan mengambil  tindakan  terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
4. Mengambil  tindakan  preventif serta  represif  yang  tepat  dan cepat  terhadap  indikasi  telah adanya  aksi-aksi radikal di dalam masyarakat.
5. Melakukan
deradikalisasi terhadap  ideologi  radikal  dan teror  dengan  berbagai  langkah strategis  dan  teknis  secara  tepat dan persuasif.

## DERADIKALISASI
SEBAGAI

## UPAYA  MENCEGAH  PERILAKU RADIKAL DAN TEROR
Upaya melakukan penanggulangan  aksi  terorisme  salah satunya telah dijawab oleh Pemerintah RI  dengan  diterbitkannya  Peraturan Presiden  No  46  Tahun  2010  Tentang Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme  (BNPT),  dimana  tugas penanggulangan  aksi  terorisme  tidak lagi ditangani sendiri oleh Polri namun melibatkan  instansi  terkait  lainnya dengan tetap mengedepankan penegakan hukum di bawah koordinasi BNPT.  Meskipun  dewasa  ini  belum bekerja  optimal,  Pemerintah  berharap lembaga  ini  dapat  menjadi  sebuah solusi  dalam  menanggulangi  aksi terorisme.
Merespons  hal  itu,  masyarakat secara  umum  masih  belum  puas dengan  kebijakan,  strategi  dan  operasi penanggulangan  terorisme  saat  ini mengingat terorisme belum bisa dikatakan  lumpuh  atau  mati  sama sekali  walau  telah  ratusan  teroris diadili dan puluhan yang lain ditembak  mati.  Sehingga  dipandang perlu adanya upaya-upaya untuk menemukan  langkah-langkah  startegis dalam  rangka  mengatasi  ancaman  dan gangguan  terhadap  bangsa  dan  negara guna mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Beberapa  langkah  memang  telah diambil pemerintah dalam menanggulangi  hal  tersebut,  namun perlu  dimaksimalkan  dan  diberikan atensi  khusus  dalam  implementasinya, antara lain pertama melakukan pemahaman,  penjiwaan,  penghayatan dan  pengamalan  kembali  nilai-nilai Pancasila  sebagai  karakter  bangsa yang diimplementasikan kedalam kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan bermasyarakat
oleh seluruh penyelengara  negara dan seluruh warga  masyarakat. kedua melakukan upaya  deradikalisasi  guna  mencegah tindakan  radikal  dan  teror  yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung  jawab. ketiga melakukan tindakan  hukum  yang  benar-benar menimbulkan efek jera serta menumpas secara tuntas sampai keakar- akarnya  dengan  tetap  memperhatikan nilai-nilai  Pancasila
Perlu dipahami bahwa untuk mencegah  berkembangnya  radikalisme yang  lebih  luas,  Pemerintah  melalui Polri,  TNI  dan  BNPT  memerlukan optimalisasi secara strategis dan teknis dengan cepat dan tepat sasaran dengan pendekatan emosional  soft  approach dalam program deradikalisasi. Deradikalisasi  sendiri  adalah  segala upaya  untuk  menetralisir  paham- paham  radikal  melalui  pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi,  agama  dan  sosial-budaya bagi  mereka  yang  dipengaruhi  atau terekspose  paham  radikal  dan/atau  pro kekerasan.
Program deradikalisasi ini sesungguhnya  sejalan  dengan  Nawa Cita Pemerintah 1 poin ke 1 (satu) yaitu “ Menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan  rasa  aman  pada  seluruh warga  negara,  melalui  politik  luar negeri  bebas aktif,  keamanan nasional yang  terpercaya  dan  pembangunan pertahanan  negara  Tri  Matra  terpadu yang dilandasi kepentingan nasional ...”.  Program  deradikalisasi merupakan  upaya  untuk  menetralisir ideologi  radikal  yang  menjadi  pemicu utama  terjadinya  aksi  radikalisme  / terorisme.  Namun  secara  spesifik program  deradikalisasi  belum  menjadi program yang komprehensif, terlegislasi,  terintegrasi  dan  permanen di Indonesia. Program deradikalisasi di Indonesia  idealnya  dilakukan  untuk menetralisir  berkembangnya  faham radikal,  dengan  sasaran  para  napi,
dan prinsip-prinsip HAM dan
kemanusiaan.
Satu  langkah  lagi  yang  dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi adanya tindakan radikal dan teror adalah melakukan deradikalisasi,
1 Kompas.com.  "Nawa  Cita",  9  Agenda Prioritas  Jokowi-JK.  Diakses  Tanggal 10 Juni 2016. (http://nasional.kompas.com/read/201 4/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agend a.Prioritas.Jokowi-JK).
mantan  napi,  keluarga  napi,  mantan Mujahidin Afganistan, ISIS dan kelompok-kelompok  potensial  lainnya. Proses
deradikalisasi dilakukan
melalui  rangkaian  kegiatan  konseling, re-edukasi  dan  rehabilitasi.  Upaya yang  dilakukan  Polri  selama  ini  lebih bersifat Represif  and  Trial dengan motif  kebutuhan  dan  inisiatif  untuk mengungkap  kasus  secara  maksimal dan mengajukannya ke sidang pengadilan.  Faktor  pendorong  utama program  deradikalisasi  ini  yaitu  untuk menggali info dari para tersangka agar mereka kooperatif dalam proses interogasi  sehingga  dapat  memberikan info  tentang  motif  dan  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  kelompok jaringan. Konsepsi dasar dalam menangani  jaringan  terorisme  dan paham  radikal  adalah  kemampuan memahami  secara  akurat,  mulai  dari visi,  misi,  ideologi,  sudut  pandang politik, tujuan organisasi,  administrasi, Hubungan  dan  Tata  Cara  Kerja (HTCK)  organisasi,  kekuatan  personil, kekuatan  militer  (persenjataan  yang dimiliki),  sistem  rekrutmen,  pola operasi dan budaya organisasi. Dengan mengoptimalkan program deradikalisasi ini, pencegahan terhadap berkembangnya  terorisme  /  paham radikal  diyakini  dapat  berjalan  secara efektif,  sehingga  pelaksanaan  program deradikalisasi nantinya dapat dijadikan barometer           dalam mencegah berkembangnnya radikalisme / terorisme khususnya di indonesia.
Saat ini  berbagai  aksi  teror  sudah memasuki tahap destruktif yang membawa korban  harta  benda  dan bahkan  nyawa,  sehingga  mengganggu keamanan  dalam  negeri,  dimana  para pelaku  teror  tergiring  dengan  opini kekerasan yang menjadi pilihannya.
50
Kondisi  ini  tentunya  harus  ditindak lanjuti  dengan  dibangunnya  sikap kewaspadaan  nasional  kepada  seluruh komponen  bangsa  melalui  keuletan dan  ketangguhan  dalam  menghadapi ancaman serta mewujudkan kesejahteraan  dan  keamanan  nasional.
Cerminan kewaspadaan nasional terwujud  dalam  program  Nawa  Cita Pemerintah 2 poin  ke  4  (empat)  yaitu “ Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum ...”, ini dapat diartikan  bahwa  Negara menolak lemah terhadap berbagai aksi terorisme dan radikalisme.
Kewaspadaan nasional merupakan suatu  sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang  dibangun  dari  rasa  peduli  dan rasa  tanggung  jawab  seorang  warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya  dari  suatu  ancaman. Kewaspadaan  nasional  juga  sebagai suatu  kualitas  kesiapan  dan  kesiagaan yang  harus  dimiliki  olah  bangsa Indonesia  untuk  mampu  mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan  aksi  pencegahan  berbagai bentuk  potensi  ancaman  keamanan terhadap      NKRI. Kewaspadaan nasional  dapat  juga  diartikan  sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung  jawab  bangsa  Indonesia terhadap  keselamatan  dan  keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu, Kewaspadaan  nasional  harus  bertolak dari       keyakinan       ideologis      dan
2 Kompas.com.  "Nawa  Cita",  9  Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Tanggal 10 Juni 2016. (http://nasional.kompas.com/read/201 4/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agend a.Prioritas.Jokowi-JK).
nasionalisme  yang  kukuh  serta  perlu didukung  oleh  usaha-usaha  mulai  dari early  warning (peringatan  dini), early detection (deteksi  dini),  tangkal  awal, tanggap  awal  dan  cegah  awal  secara terus menerus terhadap berbagai implikasi  dari  situasi  serta  kondisi yang  berkembang  termasuk  terorisme dan radikalisme baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk mewujudkan  hal  tersebut, tentu diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah, peran pemerintah dalam hal  ini  adalah untuk memprioritaskan  agenda  deradikalisasi sebagai  bagian  kewaspadaan  nasional dalam program-program  pembangunan daerah.  Hal  ini  penting  mengingat stabilitas  keamanan  yang  kokoh  dan mantap sebagai perwujudan dari
sebuah  kewaspadaan  nasional  yang merupakan salah satu syarat dan faktor pendorong dalam pembangunan nasional  maupun  daerah.  Program pembangunan  yang  paling  berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah program-program
seputar pembangunan  sosial-ekonomi  secara adil  dan  merata  termasuk  penguatan idiologi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan  hidup  negara.  Karena  hal paling  mendasar  yang  menyebabkan suburnya  radikalisme  / terorisme adalah  kemiskinan,  ketidakadilan  serta lemahnya  pemahaman  terhadap  nilai- nilai  luhur  Pancasila,  dan  hal  tersebut menjadi penyebab sangat mudah dimasuki faham-faham radikal.
Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah harus menyadari bahwa pembiaran  persoalan  radikalisme  akan berujung       pada terganggunya keamanan,  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat. Ketika keamanan,
ketentraman dan ketertiban  wilayah
terganggu,  akan  berimplikasi  pada terhambatnya  pelayanan  publik  dan pembangunan  daerah,  oleh  karena  itu pemerintah  baik  dari  tingkat  pusat sampai  daerah,  memiliki  kewajiban untuk  memformulasikan  strategi  guna meminimalisir faktor-faktor yang menjadi penyebab berkembangnya faham  radikal  /  radikalisme,  bersama- sama  dengan  segenap  elemen  bangsa lainnya sesuai prinsip keadilan, kesetaraan  serta  kebhinekaan  dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh dan mantap.

## PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN
TERORISME

## DAN MASALAHNYA
Mengutip  tulisan  Jenderal  Polisi Tito Kanrnavian pada makalah Seminar Sespimmen Polri Angkatan 56  tanggal  11  Oktober  2016,  bahwa sejumlah  peristiwa  teror  menunjukkan adanya  mata  rantai  antara  kelompok dalam  dan  luar  negeri.  Berdasarkan hasil pengungkapan kasus di Indonesia diketahui  terdapat  jaringan  teroris internasional  dimana  keberadaannya dan  segala  aktifitasnya  tidak  dapat terdeteksi  secara  dini  sehingga  sulit untuk  dicegah  dan  ditangkal.  Kondisi saat ini tidak bisa terlepas dari kondisi sebelumnya,  yaitu  pada  masa  orde lama,  orde  baru  dan  orde  reformasi saat ini.
1. Perkembangan
strategi
penanggulangan  teror  di  Indonesia dapat  digambarkan  dalam  3  (tiga) periode politik :
a. Pertama,  periode  politik  orde lama yang mengutamakan operasi  militer.  Pada  periode  ini, kekuatan  militer,  dalam  hal  ini ABRI (kini TNI), menjadi fungsi
utama  dan  Kepolisian  sebagai fungsi pendukung dalam penanggulangan serta pemberantasan  terorisme  beserta gerakan-gerakan separatisme yang marak berkembang di tanah air  pada  masa  itu  yang  ingin merubah  sistem  negara  kesatuan dan ingin menggulingkan Pemerintah  RI  yang  sah  pada saat  itu,  sehingga  dikhawatirkan menimbulkan disintegrasi bangsa  serta  runtuhnya  NKRI. Presiden  RI  pada  saat  itu,  Ir. Soekarno,  menempuh  operasi militer yang ditindaklanjuti dengan  cara  diplomasi  sebagai solusi pemecahan persoalan negara pada saat itu.
b. Kedua,  periode  politik  orde  baru yang mengutamakan operasi
intelijen.  Pada  periode  Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan pola pemberantasan  terorisme  hampir sama  dengan  yang  digunakan oleh  Presiden  Soekarno  pada masa Orde Lama, namun operasi militer yang digunakan Pemerintah Orde Baru mengedepankan  fungsi  intelijen, khususnya  dari  kalangan  TNI- AD  sebagai  fungsi  utama.  Hal itu  merupakan  bagian  operasi militer  dengan  fungsi  utama operasional ada pada TNI. Kepolisian hanya digunakan sebagai  fungsi  pendukung  untuk penegakan hukum.
Fungsi  ini  mengutamakan  upaya represif secara hard power dengan  pendekatan  militeristik yang  didukung  oleh  perangkat Undang-Undang Subversi (PNPS nomor 11 tahun 1963) serta undang-undang dan peraturan  Pemerintah  lainnya yang  bertujuan  mempersempit ruang  gerak  terorisme  serta gerakan separatis lainnya. Terbukti  upaya  ini  sangat  efektif pada masa itu namun meninggalkan bom waktu berupa maraknya gerakan-gerakan
bawah  tanah  melalui  Organisasi- Organisasi  Tanpa  Bentuk  (OTB) yang  pada  akhir  periode  Orde Baru lalu berkembang pesat.
c. Ketiga,  periode  Reformasi  yang mengutamakan
penegakan hukum (law enforcement) Seiring dengan beralihnya Pemerintahan  dari  tangan  serta kekuatan  militer  pada  kekuatan sipil,  terjadi  pergeseran  fungsi dimana  Kepolisian  Negara  RI dikedepankan  untuk  melakukan upaya  penegakan  hukum  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk  gangguan  keamanan  dari dan  di  dalam  negeri  menjadi tugas  pokok  fungsi  Kepolisian, termasuk tindakan terorisme berdasarkan  Instruksi  Presiden (INPRES) No.4/2002 dan ditindaklanjuti dengan Perpu
No.1 tahun 2002 dan No. 2 tahun 2002. Untuk pemberantasan terorisme,
Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No.15  Tahun  2003  dan  UU No.16 Tahun 2003 yang merupakan  penetapan  dari  kedua Perpu  tersebut,  UU  No.  16
Tahun  2003  dan  belakangan telah  ditolak  oleh  Mahkamah Konstitusi RI.
2. Permasalahan yang dihadapi
Dari  berbagai  upaya  yang  telah dilakukan Pemerintah khususnya aparat  keamanan  dalam  pengungkapan pelaku  terorisme,  maka  terlihat  masih ada  beberapa  permasalahan  pokok sebagai berikut:
a. Permasalahan secara umum 1) Pemetaan  terhadap  kelompok radikal  pro  kekerasan  dan intoleransi  belum  terlaksana secara  optimal,  dikarenakan pergerakan  kelompok  yang dinamis  karena  polri  belum memiliki single national radicalism mapping . 2) Pembangunan peran masyarakat  melalui  strategi pencegahan, baik melalui impelementasi  kontra  radikal, kontra  naratif,  dan preventif justicial belum  mampu  untuk “menggugah” partisipasi
masyarakat.
3) Identifikasi  baru  sebatas  pada kelompok  besar  saja,  belum menyentuh  pada  kelompok  kecil yg tersebar, sehingga pelaksanaan  fungsi  pre  emptif dan        preventif belum komprehensif karena belum mampu  untuk  merangkul  tokoh agama  dan  tokoh  masyarakat,
pemda dan masyarakat setempat. 4) Kegiatan dialogis belum berjalan maksimal, peran Bhabinkamtibmas belum berjalan secara maksimal 5) Upaya penegakkan hukum masih menimbulkan komplain dari sebagian masyarakat karena dianggap  mengekang  kebebasan berekspresi b. Belum optimalnya strategi
penanggulangan  terorisme  guna memperoleh hasil yang lebih
komprehensif  sehingga  gerakan terorisme  dapat  ditekan  serta akar permasalahannya dapat diselesaikan. Termasuk deradikalisasi  yang  diupayakan BNPT, dengan melibatkan ogranisasi  yang  mengakar  pada masyarakat seperti Muhammadiyah,  NU,  MUI  dan- lain-lain.
c. Belum optimalnya segenap potensi sumber daya negara guna penanggulangan terorisme mengingat belum terlibatnya semua  unsur  yang  terkait  dalam supra struktur, infrastruktur maupun sub struktur.
d. Belum  terdapatnya  sinergi  atas semua  insiatif  sektoral  dalam rangka penanggulangan terorisme  yang  telah  dilakukan oleh  berbagai  komponen  bangsa dalam  rangka  memberikan  hasil yang  optimal  dan  tidak  terkotak- kotak.
e. Belum  optimalnya  kerja  sama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara optimal  untuk  menekan  jaringan terorisme  yang  memiliki  afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan  yang  melibatkan isu  di  luar  teritorial  Indonesia, melalui  peningkatan  peran  aktif Indonesia  dalam  forum  regional dan  internasional  yang  khusus terkait penanggulangan
terorisme.
BEBERAPA TEORI

## PENANGGULANGAN TERORISME
Beberapa  pendapat  para  ahli tentang teori dalam penanggulangan
terorisme  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Teori tentang Ambiguitas Terorisme 3 Dalam menjelaskan
tentang terorisme,  Walter  mengutip  definisi terorisme  dari  Departemen  Pertahanan Amerika Serikat (1990) sebagai berikut, “The  unlawful  use  of,  or threatened  use,  of  force  or  violence against  individuals  or  property  to coerce  and  intimidate  governments  or societies,  often  to  achieve  political, religious  or  ideological  religious objectives.”
Berdasarkan definisi tersebut, Walter sampai pada kesimpulan bahwa terorisme terlalu ambigu untuk didefinisikan ataupun dijelaskan. Terorisme  terlalu  besar  dalam  ide, hebat dalam visi namun sekaligus amat absurd  dalam  realisasi  karena  pilihan terorisme adalah menghancurkan.
Aksi  terorisme  tidak  lagi  menjadi suatu  tindakan  yang  memiliki  muatan isu  sektoral  (sectoral  issues)  dari  tiap- tiap negara yang mengalaminya.
Namun,  terorisme  melampaui  semua itu  karena  adanya  muatan  dimensi politik  tingkat  tinggi.  Kekuatan  yang terkandung dalam sebuah aksi terorisme  yang  dirancang  sedemikian rupa menyimpan potensi yang menakutkan,  tidak  saja  bagi  warga dunia  yang  pernah  mengalaminya secara langsung, namun juga ketakutan tersebut telah menjalar kepada
3 Walter  Laquer, The  New  Terrorism, Fanaticism  and  the  Arms  of  Destruction ,
UK:  Oxford  University  Press,  1999  dalam makalah  Usman  Hamid, “Pengembangan
siapapun,  dimanapun  dan  kapanpun mereka berada.
2. Teori tentang Penyebab Terorisme Louis  Richardson    menjelaskan bahwa        terorisme setidaknya diakibatkan oleh kombinasi 3 faktor penyebab   yaitu disaffected person, enabling    group dan legitimizing ideology.4 Disaffectedpersons adalah orang-orang yang kecewa dan tidak puaskarena  berbagai persoalan diantaranya     marjinalisasi politik, kemiskinan,    ketidakadilan hukum, konflik    budaya     dan sebagainya. Namun individu-individu yang kecewa ini tidak akan menjadi masalah besar jika hanya   terjadi   pada     tingkat individu. Mereka akan berbahaya jika terdapat     enabling     group,     yaitu kelompok    yang   memobilisasi   para individu tersebut, mengorganisir mereka dan memberikan kemampuan sehingga mereka menjadi kelompok yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dan emosional. Kelompok ini akan menjadi sangat berbahaya jika terdapat ideologi yang membolehkan dan melegitimasi mereka untuk melakukan cara kekerasan guna memenuhi keinginan dan membalas kekecewaan mereka.
Dalam      konteks
Indonesia,
enabling groups tersebut sudah terbentuk yaitu jaringan Islamis radikal yang  bersumber  dari  gerakan  Darul Islam.  Kelompok  utama  yang  aktif melakukan  aksi  serangan  teror  adalah al  Jamaah  al  Islamiyyah  (JI).  Jaringan ini  melakukan  aktifitasnya  didasarkan pada  ideologi  Salafi  Jihadi  yang membolehkan  penggunaan  kekerasan
pemikiran dan Solusi Strategis Penanggulangan  Aksi  Terorisme  dalam Perspektif  Hukum  dan HAM”,  Diskusi Meja Bundar Lemhannas RI, 15 Mei 2011
4 Richardson,  Louise, What  Terrorists Want:  Understanding  Enemy,  Containing Threat , London, John Murray, 2006, p. 93.
atas  nama  jihad  untuk  menegakkan Negara  Islam  Indonesia  berlandaskan syariah  Islam.  Dengan  demikian  dua unsur  utama  terjadinya  terorisme  telah ada,  sehingga  jika  unsur  ketiga  yaitu disaffected persons hadir akan terbentuk  potensi terorisme yang besar. Oleh karena itu, untuk mencegah  terorisme  disamping  upaya menetralisir ideologi radikal dan melemahkan  enabling  groups  baik dengan  cara  keras  maupun  lunak, diperlukan juga upaya untuk mencegah munculnnya kekecewaan anggota masyarakat, terutama terhadap pemerintah di berbagai bidang
kehidupan.
3. Teori  tentang  Dampak  Terorisme Puslitbang Strahan  Kementerian
Pertahanan  (2004)  dalam  makalahnya menjelaskan  bahwa  dampak  terorisme terjadi  di  bidang  politik,  hukum, Pemerintahan,  antara  lain  berupa:  (1)
Gangguan
terhadap kehidupan demokrasi;  (2)  Hukum  dan  tata  tertib terganggu;  (3)  Roda  Pemerintahan tidak  berjalan  lancar;  (4)  Pada  tahap tertentu  bisa  mengakibatkan  vacuum of  power  dimana  suatu  Pemerintahan yang lemah bisa jatuh.
Dalam bidang ekonomi, dampaknya bisa berupa antara lain: (1) Gangguan terhadap mekanisme ekonomi  seperti  kegiatan  produksi, distribusi barang dan jasa, harga saham jatuh;  (2)  Investasi/penanaman  modal menurun  drastis;  (3) Kehancuran sarana  prasarana  ekonomi;  serta  (4)
Timbul  pengangguran  dalam  jumlah besar.
Dalam bidang psikologi, dampak  antara  lain  berupa:  (1) Timbulnya  rasa  takut  dan  trauma  di masyarakat; serta (2) Akibat trauma,
masyarakat  lalu  bersikap  apatis  dan bereaksi tidak wajar.
Dampak  dalam  bidang  sosial, antara  lain:  (1)  Tatanan  law  and  order dalam  masyarakat  terganggu;  (2)  Bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat; serta (3) Bisa
menyebabkan  terjadinya  perubahan nilai  dan  pergeseran  norma  dalam masyarakat.  Dalam  bidang  keamanan, antara  lain,  (1)  Kamtibmas  terganggu; serta (2) Ruang gerak anggota masyarakat terganggu. Sedangkan dampaknya  dalam  bidang  hubungan internasional, adalah terganggunya hubungan antar negara.
4. Teori  tentang  Penanggulangan
Terorisme
Konsep “Penanggulangan” berasal dari  kata  “tanggul”  yang  menunjuk suatu bangunan sederhana yang berfungsi sebagai penahan atau pembatas  air  agar  tidak  mengalir kemana-mana.  Jadi,  terhadap  suatu masalah  yang  hendak  ditanggulangi, maka  penanggulangan  bisa  berarti menghancurkan, mengurangi, membatasi, menghilangkan atau
mencegah.  Sebaliknya,  untuk  bisa melakukan satu atau lebih hal tersebut, mesti dimiliki sebelumnya suatu kekuatan,  enerji  atau  daya  yang  jauh lebih  besar  dari  obyek  yang  hendak ditanggulangi.
Upaya  penanganan  terorisme sebelumnya  memerlukan  pemahaman mendalam  tentang  aktivitas  yang dilakukan  teroris.  Berdasarkan  studi dan pengalaman empiris dalam menangani  terorisme  yang  dilakukan oleh  PBB  disimpulkan  karakteristik psikologis dan sasaran gerakan
terorisme. 5 Karakteristik terorisme meliputi:  a)  Para  teroris  umumnya mempunyai  persepsi  tentang  adanya kondisi  yang  menindas  secara  nyata atau  khayalan  yang  harus  diubah;  b) Teroris  menganggap  proses  damai untuk  perubahan  tidak  akan  diperoleh dan  kekerasan  sah  dilakukan  agar tujuan  tercapai;  c)  Pilihan  tindakan berkaitan  dengan  ideologi  yang  dianut dan  tujuan  yang  dirasakan  sebagai kewajiban          sehingga
konsep penangkalan (deterrence) yang konvensional  tidak  efektif  lagi  dalam upaya  pemberantasan  terorisme;  d)
Tanpa  resosialisasi  dan  reintegrasi, mereka akan lebih radikal dan penerus atau pengagumnya akan berbuat kekerasan lebih lanjut yang menempatkan mereka sebagai pahlawan (dan korban sekaligus). Lindsay  Clutterbuck  menjelaskan bahwa  pada  dasarnya  terdapat  dua paradigma dalam memperlakukan terorisme .6.
Pertama,  paradigma war model yang  menganggap  bahwa  terorisme adalah  musuh  perang  sehingga  perlu dihadapi  dengan  pendekatan  militer. Model  ini  pada  dasarnya  digunakan jika  terorisme  merupakan  jaringan internasional yang lebih banyak elemen  asingnya,  dan  kekuatan  militer jaringan  terorisme  berada  di  luar kemampuan penegak hukum. Penggunaan kekuatan militer biasanya
5 South East Asia Counter Terrorisme
(SEACT), (2008), Terorisme dan
Penanggulangannya
(http://seact.info/index.php.p=articles&la ng=id)
6 Lindsay Clutterbuck, ”Law
akan  mendatangkan  hasil  yang  cepat namun  resiko  penggunaan  kekuatan eksesif  yang  dapat  menimbulkan antipati masyarakat dan dunia internasional.
Kedua  adalah  penegakan  hukum (criminal justice model), yang mengedepankan lembaga penegak hukum pada garis depan dan memandang  terorisme  sebagai  suatu kejahatan  luar  biasa.  Umumnya  model ini  diadopsi  jika  pelaku  teror  lebih dominan  unsur  dalam  negeri  (home- grown terrorist) dan  kemampuan militernya  masih  mampu  diatasi  oleh penegak  hukum.  Model  ini  disukai  di negara
demokratis karena mengindahkan  HAM  dan  penggunaan upaya paksa minimal (minimum force),  namun  hasilnya  cenderung lebih  lamban  karena  kendala  pada sistem pembuktian hukum.
Konsepsi  strategi  penanggulangan terorisme
seyogyanya mempertimbangkan  kedua  model  ini mana yang lebih tepat dengan karakteristik  unsur  dalam/luar  negeri jaringan terorisme di Indonesia, kemampuan  militer  terorisme  dan sistem  politik,  sosial  dan  hukum Indonesia, serta sikap kawasan regional dan global  terhadap terorisme di Indonesia. 5. Teori tentang Berakhirnya Terorisme Mendasarkan  pada  penelitiannya tentang  berakhirnya  sejumlah  gerakan terorisme di dunia,
Cronin menyimpulkan  bahwa  ada  6  cara gerakan  terorisme  berakhir  yakni sebagai berikut :7

## Enforcement”, dalam Audrey Kurth
Cronin, op. Cit, 2004.
7 Audrey Kurth Cronin, How Terrorism
Ends: Undertanding the The Decline and
a. Decapitation : terbunuhnya atau  tertangkapnya  pimpinan gerakan terorisme dimana peranan  pimpinan  tersebut amat sentral dalam gerakan.
b. Negotiation :  negosiasi  untuk transisi gerakan terorisme
untuk  masuk  ke  dalam  proses politik yang berlaku di negara. c. Success of achieving objectives :  gerakan  terorisme telah mampu mencapai tujuan gerakan.
d. Losing public support: hilangnya dukungan masyarakat  kepada  gerakan terorisme karena faktor- faktor tertentu sehingga gerakan terorisme tidak mendapat tempat di masyarakat. e. Repression:  tekanan  negara yang amat kuat dengan upaya paksa sehingga gerakan terorisme tidak mampu berkembang.
f. Reorientation of tactics : perubahan taktik untuk mencapai tujuan gerakan, misalnya dengan perang gerilya  atau  dengan  cara  non kekerasan.
6. Teori  tentang  Penggunaan Hard Power dan Soft Power
Copeland  menerangkan  bahwa untuk menghadapi terorisme negara
( soft  approach )  secara simultan. 8 Untuk  pendekatan  keras,  menurut Lindsay  Clutterbuck,  negara  memiliki 3 instrumen yaitu militer, intelijen dan penegak hukum. 9 Sedangkan pendekatan lunak diantaranya
menggunakan cara pengembangan ekonomi,  pendekatan  sosial  budaya, negosiasi  politik,  dan  sebagainya, termasuk Deradikalisasi.

## PENANAMAN NILAI LUHUR

## PANCASILA
DALAM UPAYA

## MENJADIKAN KARAKTER BANGSA
Dalam  rangka  penanaman  nilai luhur  Pancasila  agar  menjadi  karakter bangsa guna penangulangan radikalisme dan terorisme, perlu penanaman  nilai-nilai  luhur  pancasila yang benar-benar membumi dan mengakar  sehingga  menjadi  karakter bangsa Indonesia,  hal  ini  perlu dilakukan dengan langkah menentukan kebijakan  yang  tepat  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  peran pemerintah melalui BPIP harus dioptimalkan  sesuai  tugas pokok fungsi dan perannya.
Beberapa  Langkah  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  melalui optimalisasi  fungsi  dan  peran  BPIP antara lain adalah :
1. Segera  melakukan  perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan penyusunan garis-garis  besar dapat  menggunakan  pendekatan keras
( hard approach ) dan pendekatan lunak
Demise of Terrorist Campaigns , Princeton University Press, Princeton, 2009.
8 Daryl Copeland, Hard Power vs Soft Power , pada http:/www.themarknews.com/articles/ 895-hard-power-vs-soft-power. diakses tgl 14 Mei 2011. 9 Lindsay Clutterbuck, “Law Enforcement”,  dalam Audrey Kurth Cronin, op. Cit, 2004.
haluan pembinaan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; 2. Segera  melakukan  penyusunan dan  pelaksanaan  rencana  kerja dan      program pembinaan ideologi  Pancasila  yang  link  and macth  dengan  seluruh  instansi pemeintah,  swasta  dan  lembaga pendidikan;
3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi,  dan  pengendalian pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila secara inten dan berkelanjutan  dengan  strategi yang tepat; 4. Melakukan  pengaturan  secara teknis      dalam
pembinaan ideologi Pancasila; 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 6. Terus  menerus  melaksanakan sosialisasi  dan  kerja  sama  serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 7. Terus menerus melakukan pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila  untuk  seluruh  lapisan masyarakat  baik  melalui  jalur pendidikan formal, informal maupun non formal dan mengevaluasi  terus  materi  yang diberikan;
8. Melakukan Advokasi dalam
penerapan pembinaan ideologi
Pancasila  dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi/perundang-undangan secara menyeluruh; 9. Melakukan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara nyata dengana  berbagai  teknik  dan metode  yang  dapat  menyentuh hati masyarakat;
10.
Terus-menerus memberikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Apabila beberapa langkah tersebut dapat  dilaksanakan  dengan  baik  maka dampaknya  akan  dapat  dirasakan  oleh masyarakat,  sebagaimana  pada  era sebelumnya  dengan  gaung  penataran P4,  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak selamanya  salah  namun  hal-hal  yang baik  tidak  ada  salahnya  diterapkan kembali          dalam mewujudkan masyarakat  yang  mengmalkan  nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

## PENANGGULANGAN
RADIKALISME DAN

## TERORISME
1. Adanya  strategi  penanggulangan terorisme  yang  komprehensif sehingga dapat menekan gerakan terorisme dan juga menyelesaikan akar permasalahannya melalui
penegakan  hukum  yang  kuat, menghilangkan  tindakan  represi dan  ekstra  yudisial  kepada  fihak yang  kritis,  dan  memaksimalkan koordinasi  antar  instansi  dan aparat terkait.
2. Mengoptimalisasikan segenap potensi sumber daya negara guna penanggulangan terorisme mengingat belum terlibatnya semua  unsur  yang  terkait  dalam supra struktur, infrastruktur maupun  sub  struktur.  Melalui peningkatan pengembangan wawasan  kebangsaan,  merubah pola  pikir  yang  primordialistik dan  berfikir  kelompok,  sektoral, menghindari  sikap  hipokrit  atau euphemisme dalam rangka mendidik generasi muda, Penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai universal. 3. melindungi orang-orang dan memberikan  pengakuan  yang
sama atas hak-hak dan
kewajiban semua orang di bidang  sosial,  ekonomi,  politik dan  budaya  dan  sebagainya tanpa membedakan asal-usul
keturunan,  agama,  suku,  ras  dan seterusnya
4. Adanya  sinergi  terkait  seluruh insiatif  sektoral  dalam  rangka penanggulangan  terorisme  yang telah  dilakukan  oleh  berbagai komponen  bangsa  dalam  rangka memberikan  hasil  yang  optimal dan tidak terkotak-kotak.
5. Adanya  kerjasama  luar  negeri yang optimal di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal untuk menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi  dengan  luar  negeri  serta menyelesaikan akar permasalahan  yang  melibatkan isu di luar teritorial Indonesia 6. Melibatkan  unsur  terkait  dan seluruh elemen masyarakat
dalam penanggulangan terorisme
melalui  program  deradikalisasi, dalam bentuk:
a. Dilakukan dialog antar tokoh- tokoh agama untuk
meningkatkan  toleransi  antar umat  beragama  dan  nilai pluralistik bangsa Indonesia.
b. Khususnya tokoh agama Islam melakukan kegiatan dialog  antar  tokoh  Islam  baik yang  moderat  maupun  radikal guna  mengubah  pemahaman radikal  dari  kelompok  radikal menjadi moderat dan masyarakat memahami bahaya faham radikal. c. Tokoh  pemuda  dan  tokoh masyarakat aktif menyampaikan dukungan mereka  terhadap  Pemerintah untuk menanggulangi terorisme,  menyatakan  perang terhadap  aksi  terorisme,  aktif ikut  memantau  pergerakan jaringan terorisme di lingkungannya masing- masing  dan  melaporkannya kepada otoritas keamanan dan intelijen serta penegak hukum untuk dilakukan tindakan hukum.
d. Tokoh  adat  menyampaikan dukungan  kepada  Pemerintah dalam  memberantas  terorisme dan  menyatakan  antipatinya terhadap  gerakan  terorisme, serta  aktif  mengajak  anggota komunitas adatnya untuk tidak terpengaruh faham radikal  serta  aktif  melaporkan informasi  gerakan  terorisme kepada pihak Pemerintah yang berwenang.
e. Organisasi kepemudaan,
organisasi massa dan berbagai
kelompok masyarakat termasuk  pecinta  alam  dan organisasi  seni  dan  budaya menyatakan dukungan kepada Pemerintah untuk memberantas  terorisme  dan memerangi  terorisme  serta aktif dalam pencegahan, perlindungan,  kampanye  anti terorisme  serta  memberikan informasi tentang gerakan terorisme kepada pihak
Pemerintah yang berwenang.

## PENUTUP
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan  dalam  rangka  pembinaan karakter  bangsa  melalui  pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, dalam rangka mencegah dan menanggulangi
radikalisme dan terorisme. Perlu ditegaskan  bahwa  salah  satu  ancaman yang ada di depan mata saat ini adalah merosotnya  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia karena kurang pemahaman,

## REFERENSI
Audrey  Kurth  Cronin.  (2009). How
Terrorism Ends: Undertanding the The Decline  and  Demise  of  Terrorist Campaigns , Princeton University Press, Princeton.
Daryl Copeland, Hard Power vs  Soft Power. (2011) pada
http:/www.themarknews.com/articles/ 895-hard-power-vs-soft-power. diakses tgl 14 Mei 2011.
Hasil  Seminar  oleh  Pusat  Studi  Islam  dan
Kenegaraan-Indonesia (PSIK- Indonesia) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Republik Indonesia di UIN pada
penghayatan  dan  pengamalan  nilai- nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku  hidup  berbangsa  dan bernegara,  serta  terjadinya  ancaman radikalisme  yang  mengarah  pada kekerasan dan terorisme.
Oleh  karena  itu  Pembinaan  ideologi Pancasila  harus  benar-benar  segera diwujudkan  secara  nyata  dan  untuk mengatasi  tindakan  radikalis  dan  teror maka  disamping  upaya  preventif  dan represif  yang  telah  dilakukan,  upaya deradikalisasi  merupakan  salah  satu upaya  yang  harus dikembangkan dalam rangka meminimalisir berkembangnya  sikap  dan  faham radikal yang mengarah kepada kekerasan  yang  dapat  mengganggu stabilitas  nasional.  Oleh  karena  itu perlu  dimaksimalkan  peran  utama pemerintah  dan  seluruh  komponen masyarakat dalam menjaga agar negara  ini  mampu  memberikan  rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat.
tanggal 29 September 2016, dengan tema: “Pendidikan Karakter sebagai Basis Revolusi Mental”. https://nasional.kompas.com/read/2015 /05/28/1514003/Mental Pancasila Kompas.com.
"Nawa  Cita",  9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Tanggal 10 Juni 2016. ( http://nasional.kompas.com/read/2014 /05/21/0754454/ .
Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi - JK). Lindsay Clutterbuck. (2004). ”Law Enforcement ”,  dalam  Audrey  Kurth
Cronin. Peraturan  Presiden  No  46  Tahun  2010 Tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Peraturan  Presiden  nomor  7  tahun  2018 tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter”, Richardson, Louise. (2006). What Terrorists Want: Understanding
Enemy ,  Containing  Threat,  London, John Murray.
South  East  Asia  Counter  Terrorisme (SEACT).   (2008), Terorisme  dan
Penanggulangannya (http://seact.info/index.php.p=articles
&lang=id)
Walter Laquer. (2011). The New
Terrorism, Fanaticism and the Arms of Destruction,  UK :  Oxford  University Press,  1999  dalam  makalah  Usman Hamid,  “Pengembangan  pemikiran dan  Solusi  Strategis  Penanggulangan Aksi  Terorisme  dalam  Perspektif Hukum  dan  HAM”,  Diskusi  Meja Bundar Lemhannas RI, 15 Mei 2011 Yudi  Latif,  (2015) Pemikir  Kenegaraan dan Kebangsaan * Artikel ini terbit di harian  Kompas  edisi  28  Mei  2015 dengan judul "Mental Pancasila".