Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## ANALYSIS OF ILLEGAL INVESTMENT IN THE PERSPEKTIVE OF PANCASILA
Analisis Hukum Investasi Bodong dalam Perspektif Pancasila
Arie Ramadhani 1a *, Desi Yunita Putri 2b , Roudhotul Jannah 3c
123 Universitas PGRI Banyuwangi Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari Banyuwnagi
a arieramadhani@unibabwi.ac.id b desiyunita93@gmail.com c roudhotuljannah@unibabwi.ac.id
(*) Corresponding Author arieramadhani@unibabwi.ac.id
How to Cite: Ramadhani (2020) Analisis Hukum Investasi Bodong Dalam Perspektif Pancasila          doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract
Received    : 30-03-2023 Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 20-07-2023 Keywords: Law, illegal investment, Pancasila, This study aims to find out the contract or investment cooperation agreement made by partners and PT. IMB is legally  valid, to  find out the agreement between PT. MIB with partners is an investment agreement, to find out the business run by PT. MIB with partners is an illegal investment to know PT. IMB commits fraud under the guise of investing in victims  as  partners,  to  find  out  about  illegal  investment  laws  from  the  perspective  of Pancasila. In this study, researchers used field research methods and used a qualitative approach. The results of the research found that the cooperation agreement entered into by partners and PT.IMB was not legally valid. The agreement between PT.MIB and partners is an investment agreement but there are some irregularities, PT. IMB commits fraud under the guise of investment. Conclusion The agreement between PT. MIB and partners is an investment  agreement  even  though  there  are  some  irregularities,  but  PT.  MIB  is  not competent at law because it does not have permission to accept investment from investors, both domestic and foreign. If seen from the characteristics of fraudulent investment, PT.
MIB is running an illegal investment business.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  individu  dan  dan  makhluk  sosial.  Manusia  sebagai  makhluk individu  karena  manusia  lahir  dengan  individulitas,  keunikan,  kelebihan  dan  kekurangan.  Jadi manusia  mempunyai  mentalitas,  kemauan,  dan keingingan  sendiri.  Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia perlu beraktivitas dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa cara  memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut  bisa  melalui  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang, kerjasama, dan lain-lain.
Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  manusia  dengan  manusia  lainnya  yaitu  Kerjasama investasi.  Menurut  KBBI  pengertian  investasi  adalah  penanaman  uang  atau  modal  dalam  suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kerjasama investasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tapi juga perusahaan, dimana dapat meningkatkan profit perusahaan itu sendiri. PT  MIB  (Maha  Agung  Indonesia  Bersama)  adalah  pusatnya  kemitraan  ternak  lebah klanceng yang berpusat di Bali, Indonesia. Visi PT MIB adalah menebar kebaikan madu klanceng
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
(trigona)  dan  memberdayakan  masyarakat  agar  menjadi  pengusaha  lokal  yang  sehingga  bisa menaikan pendapatan tambahan dengan menjadi mitra PT MIB.
Adapun kronologis kejadian singkat yang dialami PT MIB (Maha Agung Indonesia Bersama) sebagai berikut :
1. Beredar informasi tentang sistem Kerjasama lebah klanceng di masyarakat. Adapun perusahaan yang mengelola adalah PT Maha Agung Indonesia Bersama (PT MIB). Apabila mitra setuju untuk bekerjasama maka mitra harus membeli paket lebah klanceng yang terdiri ari stup (kotak) dimana 1  paket  terdiri  dari  2  stup  seharga  Rp.  1.500.000,-.  Jika  sudah  sepakat  maka  mitra  akan mengkonfirmasi  niat  pembelian  tersebut    ke  hotline  PT  MIB  di  No  +6282216500100  dengan mengirimkan bukti fotocopy KTP. Proses Kerjasama ini pun terkonfirmasi langsung pada hari itu juga oleh admin PT MIB. Dan akan disampaikan oleh admin melalui chat wa waktu pengiriman paket lebah klancengnya.
2. Selanjutnya mitra melakukan pembayaran ke PT MIB melalui rekening BRI ke rekening PT MIB setelah itu stup bibit lebah klanceng dikirim ke rumah mitra.
3. Setelah proses pembayaran selesai mitra pun kemudian menandatangi perjanjian Kerjasama bermaterai Rp 10.000 antara korban sebagai mitra dengan PT MIB. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangi  diatas  materai  rangkap  dua  yang  disaksikan  oleh  saksi  beserta  dua  staff operasional PT MIB yang mengirim stup bibit lebah klanceng.
4. Selama kurun waktu 4 bulan hingga masa panen yg jatuh tempo pada sebagai mitra  harus memelihara dengan baik stup stup bibit lebah tersebut dengan rutin mengecek lubang keluar masuk  lebah  menuju  kotak  stup  serta  menyediakan  vegetasi  tanaman  yg  banyak  sebagai sumber makanan lebah klanceng tersebut, sesuai dengan isi kontrak Kerjasama dengan PT. MIB.
5. Pada saat panen pun tiba PT IMB akan melakukan pembelian Kembali setup2 lebah tersebut dengan memberikan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Namun PT  IMB tidak  dapat  melakukan pembelian  Kembali  sesuai  denga  nisi kontrak  yang  telah  di tanda tangani.
Data permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti mengambil judul penelitian yaitu Analisa  Hukum  Investasi  Bodong  Peternakan  Lebah  Klanceng  Pt  Mib  (Maha  Agung  Indonesia Bersama) Di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun jenis pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual (asli) yang diperoleh dari perusahaan maupun dari masyarakat yang berhubungan dengan akad kerjasama  investasi,  pembagian  keuntungan,  serta  penanggungan  resiko  dalam  kerjasama investasi antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Lokasi di Jalan Giri Utara No. 3, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.  Lokasi  ini  dipilih  karena  tempat  tersebut  merupakan  alamat  kantor  pusat  PT.  MIB  sebagai tempat pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT. MIB dengan para mitra.
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: a. Wawancara
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  proses  tanya  jawab  lisan  yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (MIB),  karyawan  PT.MIB,  masyarakat  sebagai  mitra,  dan  orang-orang  yang  berkaitan  dengan
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
investasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  yakni  (1)  mengenai  sah  atau  tidaknya kerjasama antara korban/mitra dengan PT IMB yang dirasa perjanjian tidak sah karena tidak cakap hukum  atau  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  maka  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.  Dalam  hal  ini,  kesesatan/kekhilafan  ini  berkaitan  dengan  syarat  pertama  mengenai kesepakatan,  di  mana  adanya  kesesatan  menjadikan  kehendak  salah  satu  pihak  cacat.  Dapat dibatalkannya  suatu  perjanjian  dimaksudkan  bahwa  perjanjian  tersebut  dapat  dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. (2) Mengenai apakah perjanjian antara PT. MIB dengan mitra  merupakan  perjanjian  investasi,  Perjanjian  antara  PT.MIB  dengan  mitra  adalah  perjanjian investasi meskipun terdapat beberapa kejanggalan, namun PT. MIB tidak cakap hukum karena tidak memiliki izin menerima investasi dari investor baik dari dalam maupun luar negeri.(3) Usaha yang dijalankan oleh  PT. MIB dengan mitra merupakan  investasi bodong karena tidak berizin/izin palsu, menawarkan keuntungan sangat besar, diminta mencari nasabah baru, dapat berhenti kapan saja, perusahaan/produk  tidak  jelas,  keuntungan  macet.  (4)  PT  IMB  melakukan  penipuan  berkedok investasi (5) Hukum investasi bodong dalam perspektif Pancasila merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

## Pembahasan
1. Tentang Sah atau tidaknya kontrak Kerjasama antara korban/ mitra dengan PT IMB Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau  lebih. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  terdapat  syarat-syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata,
Adapun  suatu  Perjanjian  dapat  menjadi  sah  dan  mengikat  para  pihak  maka  perjanjian dimaksud  haruslah   memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  1320
KUHPer, sebagai berikut:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Artinya  sepakat  antara  para  pihak  untuk  melakukan  suaru  perjanjian  yang  mana  atas perjanjian dimaskud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat
b. Cakap untuk membuat perikatan Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terkualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330  KUHPer.  Dalam  hal  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  tidak  cakap sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  Perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  (Pasal  1446 KUHPer).
c. Suatu hal tertentu
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu
perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut  batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas
d. Suatu sebab atau causa yang halal
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa  causa  yang  halal  adalah  batal  demi  hukum,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang- undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Analisa Perjanjian PT IMB dengan mitra/korban
a. Dilakukan oleh 2 subyek hukum, mitra atau korban adalah orang dan PT IMB adalah badan hukum, keduanya adalah cakap hukum
b. PT MIB dalam legalisasinya memiliki bidang usaha di bawah ini :
a) 47920 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
b) 01613 Jasa Pemanenan
c) 01715 Perburuan dan Penangkapan Insekta
d) 02307 Pemungutan Madu
e) 47112 Perdagangan Eceran berbagai macam barang yg utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
f) 01725 penangkaran insekta
g) 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah
h) 52101 Pergudangan dan Penyimpanan
Dari jenis bidang usaha ini jelas PT MIB tidak mempunyai izin usaha di bidang investasi.
c. Perjanjian  Kerjasama  ini  merupakan  perjanjian  Kerjasama  investasi  karena  ada pengembangan  dana  milik  investor  dalam  hal  ini  mitra  dengan  persyaratan  dan  kondisi khusus yang diatur di dalam perjanjian.
d. Apabila hanya perjanjian tentang penjualan bibit lebah klanceng sendiri maka ketika barang di serahkan perjanjian jual beli tersebut selesai mungkin ada diatur masa garansi jika bibit tersebut baik,namun yang diatur adalah keuntungan jika dijual Kembali dan garansi jika mati dst, ini menandakan bahwa yang di buat adalah Kerjasama investasi.
Kekhilafan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian
Terkait  dengan  status  dari  perjanjian kerjasama  kemitraan  Lebah Klanceng  yang  dibuat antara investor dalam hal ini mitra dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT. MIB) yang bergerak di bidang usaha seperti yang tercantum pada point 2 apabila belakangan diketahui bahwa PT. MIB tersebut tidak memiliki izin usaha  investasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata “belakangan” dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor atau mitra setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini telah terjadi cacat  kehendak atas  perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut  yaitu  suatu  keadaan  yang  dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (vernietigbaar).
Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pihak investor merupakan pihak yang mengalami kesesatan/kekhilafan (dwaling) terhadap keadaan sesungguhnya dari PT MIB  tersebut.  Kesesatan atau kekeliruan (dwaling)  diatur  lebih  lanjut  dalam Pasal  1322  KUH Perdata yang berbunyi:
Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan,  jika  kekhilafan itu  hanya terjadi mengenai  diri orang  yang  dengannya seseorang bermaksud  untuk  mengadakan  persetujuan,  kecuali  jika  persetujuan  itu  diberikan  terutama karena diri orang yang bersangkutan.
Sehingga, suatu kesesatan dianggap terjadi apabila pernyataan sesuai dengan kehendak tetapi kehendak tersebut didasarkan atas gambaran yang keliru, baik mengenai orangnya (eror
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
in persona) atau objeknya (eror in substantia). Dalam kasus ini, kesesatan yang dimaksud adalah mengenai orang (error in persona). Menurut peradilan, kesesatan adalah gambaran yang keliru yang harus berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang bagi pihak yang tersesat mempunyai makna yang menentukan. Dengan kata lain, seandainya pihak yang tersesat tahu bahwa sebenarnya tidak ada sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang dia kira ada, maka ia tidak akan menyepakati perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menyepakati perjanjian dengan syarat yang sama.
Sebagaimana telah kami sampaikan, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Dalam  hal  ini,  kesesatan/kekhilafan  ini  berkaitan dengan  syarat  pertama  mengenai  kesepakatan,  di  mana  adanya  kesesatan  menjadikan kehendak  salah  satu  pihak  cacat.  Dapat  dibatalkannya  suatu  perjanjian  dimaksudkan  bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
2. Apakah perjanjian antara PT. MIB dengan mitra merupakan perjanjian investasi?

## Komponen dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi
Secara umum, ada 3 komponen penting yang wajib ada dalam surat perjanjian kerja sama investasi. Ketiga komponen yang harus Anda perhatikan dengan baik adalah:
a. Unsur  perbuatan.  Komponen  ini  berhubungan  dengan  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian sekaligus konsekuensinya.
b. Pihak  yang  terlibat.  Ada  setidaknya  2  pihak  yang  bisa  melakukan  perjanjian  kerja  sama investasi. Pihak-pihak ini bisa berbentuk perusahaan maupun individu.
c. Pengikat. Surat perjanjian itu bersifat mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kesimpulan  Perjanjian  antara  PT.MIB  dengan  mitra  adalah  perjanjian  investasi meskipun terdapat beberapa kejanggalan, namun PT. MIB tidak cakap hukum karena tidak  memiliki  izin  menerima  investasi  dari  investor  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Kalau  demikian  siapakah  yang  bertanggung  jawab  ?  tentu  direksi  dari perusahaan MIB karena :
Dalam  menjalankan  pengurusan  perusahaan  dan  mewakili  Perseroan,  kedudukan Direksi adalah  mandiri.  Hal  ini  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  92  ayat  (1)  dan  (2)  UU PT yang mengatur:
1. Direksi  menjalankan  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan  kebijakan  yang  dipandang  tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar Selanjutnya, Pasal 98 ayat (3) UU PT mengatakan:
Kewenangan  Direksi  untuk  mewakili  Perseroan baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Direksi  pada  dasarnya  memiliki kebebasan  dalam  menjalankan  dan  mengelola  perusahaan,  namun  demikian  terdapat pembatasan kewenangan yang diatur di dalam:
1. Undang-undang;
2. Anggaran Dasar; atau
3. Keputusan RUPS. Sedangkan  larangan  bagi  Direksi  untuk  mewakili  Perseroan  diatur  di  dalam ketentuan Pasal 99 (1) UU PT, di mana dikatakan bahwa: UU  PT  hanya  mengatur  bahwa  seorang  Direksi  dianggap  melampaui kewenangannya, apabila Direksi tersebut dalam menjalankan perseroan:
1. Tindakan pengurusan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Tindakan Direksi melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
Tindakan  Direksi  tersebut  dapat  juga  dikategorikan  sebagai Ultra  Vires yang menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 65-66) adalah sebuah  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  Direksi  yang tidak  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan serta  kegiatan  usaha Perseroan  yang  ditentukan  dalam  AD. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” Perseroan.
3. Apakah usaha yang dijalankan oleh  PT. MIB dengan mitra merupakan investasi bodong? Investasi bodong Di bawah ini merupakan ciri-ciri investasi bodong.
1. Tidak berizin/Izin palsu
a. Sebelum kamu memutuskan berinvestasi, silakan cek apakah perusahaan investasi itu memiliki  izin  atau  tidak.  Biasanya  badan  hukum  dari  perusahaan  investasi  bodong tersebut tidak jelas perizinannya.
b. Perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan investasi harus terdaftar secara resmi sebagai anggota dari OJK untuk memverifikasi keamanan transaksinya.
3.    Menawarkan keuntungan sangat besar
a. Ciri  investasi  bodong  lainnya  adalah  menawarkan keuntungan yang  besar  dan  tidak masuk akal. Selain itu, ciri lainnya adalah keuntungan besar ditawarkan dalam jangka waktu tetap dan hasil keuntungan yang tetap pula.
b. Selalu ingat, jika keuntungan investasi besar, pasti akan diikuti oleh risiko yang besar juga.
4. Diminta mencari nasabah baru Jika kamu diminta untuk merekrut nasabah baru yang sifatnya wajib dan memaksa, maka bisa dipastikan investasi tersebut adalah investasi bodong.
5. Dapat berhenti kapan saja
Biasanya,  investasi  bodong  akan  mengatakan  bahwa  Anda  dapat  berhenti  melakukan investasi  kapan  saja  dan  mengambil  keuntungan  pada  saat  memutuskan  berhenti berinvestasi. Tentu hal ini merupakan penawaran yang sangat tidak masuk akal.
6. Perusahaan atau produk tidak jelas
Ciri-ciri investasi bodong lainnya adalah perusahaan atau produk tidak jelas. Maksudnya, kamu  sulit  menemukan  informasi  mengenai  perusahaan  dan  produk  investasi  melalui website resmi.

## 7. Keuntungan macet
Ini merupakan ciri utama investasi bodong: keuntungan untuk investor macet. Biasanya, investor akan menerima keuntungan investasinya secara teratur dalam beberapa bulan. Namun, lama kelamaan, keuntungan macet. Ternyata, uang yang kamu setorkan sebagai modal investasi dibawa kabur oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
4.Apakah  PT. MIB telah melakukan penipuan berkedok investasi kepada mitra ?

## Tindak Pidana Penipuan oleh Korporasi
Tindak  pidana  penipuan,  apapun  kedok  yang  digunakan,  termasuk  kedok  investasi,  diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena penipuan dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
R.  Soesilo dalam  bukunya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penipu itu pekerjaannya (hal. 261):
a. Membujuk orang  supaya  memberikan  barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang;
b. Maksud  pembujukan  itu  ialah hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan melawan hak;
c. Membujuknya itu dengan memakai:
1. Nama palsu;
Nama  yang  digunakan  bukanlah  namanya  sendiri,  sebagai  contoh  nama
‘saimin’ dikatakan ‘zaimin’,  tidak  dapat  dikatakan  menyebut  nama  palsu,  akan  tetapi jika ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu
2. Keadaan palsu Misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
3. Akal cerdik (tipu muslihat); atau
Suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. 4. Karangan perkataan bohong;
Satu  kata  bohong  tidaklah  cukup,  harus  terdapat  banyak  kata-kata  bohong  yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan  benar. Apabila  tindak  pidana  penipuan  tersebut  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi,  merupakan  tindak  pidana  oleh  korporasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“PERMA 13/2016”).
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  korporasi,  hakim  dapat  menilai  kesalahan  korporasi antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
d. Jika melihat bahwa yang berperan tidak sesuai peruntukan PT MIB dalam hal ini Direksi  dan  jajarannya  maka  dapat  kami  simpulkan  yang  melakukan  penipuan bukanlah PT.MIB namun jajaran direksi dan pengurus lainnya. Jika ternyata PT MIB mempunyai  ijin  usaha  di  bidang  investasi  maka  dapat  di  katakan  yang  melakukan penipuan adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan), sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum sebagaimana pengertian Perseroan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menerangkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Mengutip Chidir  Ali dalam  bukunya Badan  Hukum,  dinyatakan bahwa badan  hukum pada  pokoknya  adalah  suatu  badan  atau  perkumpulan  yang dapat  memiliki  hak-hak  dan  melakukan  perbuatan  seperti  seorang  manusia,  serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 e. Masih  bersumber  dari  artikel  yang  sama,  perbedaan  pemidanaan  korporasi  dengan manusia  sebagai  subjek  hukum  adalah  korporasi  tentunya  tidak  dapat  dikenakan pemidanaan  berupa  pidana  yang  merampas  kemerdekaan  badan  (penjara).  Oleh karena  itu, Pasal  23  ayat  (1)  PERMA  13/2016 juga  mengatur  bahwa  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi  atau  pengurus,  atau korporasi  dan pengurus.
f. Selanjutnya,  sanksi  atau  hukum  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi menurut Pasal  25  ayat  (1)  PERMA  13/2016 adalah  pidana  pokok  dan/atau  pidana tambahan.  Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  adalah  pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi Kerugian  yang  dialami  oleh  para  investor  yang  telah  menyerahkan  uangnya  dapat diminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi: Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat  dimintakan  ganti  rugi  melalui mekanisme  restitusi menurut  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.
Secara khusus, kami akan menjelaskan permohonan ganti rugi secara perdata. Kami  mengasumsikan  bahwa  jumlah  korban  yang  menderita  kerugian  tidak  hanya beberapa  orang  saja,  melainkan  meliputi  banyak  orang  yang  masing-masingnya  telah membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak korporasi.
Oleh  karenanya,  permohonan  ganti  kerugian  dapat  didasarkan  pada  gugatan wanprestasi  atau  cidera  janji  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  debitur  (korporasi)  untuk mengganti biaya kerugian akibat telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Permohonan  ganti  kerugian  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan perwakilan kelompok (class action).

## Gugatan Perwakilan
Pengertian  dari  gugatan  perwakilan  kelompok  menurut Pasal  1  huruf  a Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok (“PERMA 1/2002”) adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri  dan  sekaligus  mewakili  kelompok  orang  yang  jumlahnya  banyak,  yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
Laras  Susanti dalam  artikel Materi  dan  Prosedur  Penetapan  Gugatan  Pewakilan Kelompok:  Studi  Perbandingan  Indonesia  dan  Amerika  Serikat dalam Jurnal Mimbar Hukum mengutip pernyataan Mas Achmad Santosa, yaitu (hal. 348):
Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah  yang  tidak  banyak  misalnya  satu  atau  dua  orang)  sebagai  perwakilan  kelas  (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan  orang  lainnya  yang  juga  sebagai  korban.  Ratusan  atau  ribuan  orang  yang  diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.
Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila:
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
a. Jumlah  anggota  kelompok  sedemikian  banyak sehingga  tidaklah  efektif  dan  efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang  bersifat  substansial,  serta  terdapat kesamaan  jenis  tuntutan di  antara  wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
c. Wakil  kelompok  memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan  untuk  melindungi  kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
d. Hakim  dapat  menganjurkan  kepada  wakil  kelompok  untuk  melakukan  penggantian pengacara,  jika  pengacara  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.Selain memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat:
1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
3. Keterangan  tentang  anggota  kelompok  yang  diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita  dari  seluruh  kelompok  baik  wakil  kelompok  maupun  anggota  kelompok,  yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
a. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
b. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan  tentang  mekanisme  atau  tata  cara  pendistribusian  ganti  kerugian  kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
Masih  bersumber  dari  jurnal  yang  sama, Ujang  Abdullah menyatakan  persyaratan untuk gugatan kelompok, yaitu (hal. 350 – 351):
a. Numerosity, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (class representation) yang mewakili selaku anggota kelompok (class action).
b. Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
c. Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (class members).
d. Adequacy  of  Representation,  artinya  harus  ada  kelayakan  perwakilan,  yaitu  mewajibkan perwakilan kelas (class of representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.
PERMA  1/2002 tidak  mengatur  jenis  perkara  yang  dapat  diajukan dengan  gugatan perwakilan  kelompok  (hal.  357).  Namun  sepanjang  gugatan  memenuhi  kriteria  dan  syarat formal gugatan, maka majelis hakim mengesahkan dengan penetapan. Sementara jika tidak memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan, majelis hakim akan mengeluarkan putusan (hal. 359).
Contoh Kasus Sebagai  contoh,  melalui Putusan  Pengadilan  Negeri  Garut  Nomor
12/PDT.G/2013/PN.GRT,  Pengadilan  menilai  bahwa  gugatan  perwakilan  kelompok  (class action) yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan PERMA 1/2002 (hal. 84).Para Penggugat pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa  Para  Tergugat telah  melakukan  perbuatan  ingkar
2 3
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
janji (hal.  87). Para  Penggugat  adalah  nasabah dari  sebuah  bank  perkreditan  rakyat berbentuk badan usaha milik daerah (hal. 87). Bahwa Para Penggugat tidak dapat mengambil tabungan  maupun  simpanan  berjangka,  padahal  simpanan  tersebut merupakan  hak  Para
Penggugat (hal. 87). Pengadilan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat sebagian atas perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (hal. 54 & 107 – 108). Pengadilan  di  antaranya  menetapkan  Para  Tergugat mempunyai  kewajiban  pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka kepada Para Penggugat sebesar Rp3.807.200.000 dan mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp150.186.372 (hal. 108).
5. Hukum Investasi Bodong dalam Perspektif Pancasila Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala merupakan bangsa yang religius atau bangsa yang  mempercayai  adanya  Tuhan  Penciptanya.  Selain  itu  bangsa  Indonesia  dalam  struktur kehidupan sosialnya, eksistensi setiap manusia sebagai makhluk pribadi dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial diakui dihargai dan dihormati. Selain itu juga terdapat cita cita terwujudnya  hubungan yang  harmonis  dan  serasi  antara  manusia  dengan  dirinya  sendir,  antara  manusia  dengan  sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui, menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap tiap manusia, tiap-tipa golongan dan tiap-tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, tiap-tiap anggota masyaraka, tiap-tiap golongan dan tiap- tiap bagian sadar akan kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang harmonis antara semua pihak. Hubungan antara hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang itu merupakan cita cita keadilan sosial.
Pancasila  yang  terdiri  dari  lima  sila  merupakan  satu  kesatuan  yang  bersifat  majemuk tunggal dan ber sifat hierarkhis serta berbentuk pirmaidal (Lasiyo dkk, 2019). Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk pyramidal tersebut adalah:
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mendasari, meliputi, dan menjiwai sila sila Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan/perwakilan; serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Sila Persatuan Indonesia adalah didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  mendasari,  meliputi  dan  menjiwai  sila-sila Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan/perwakilan  serta  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah didasari, diliputidan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia serta mendasari, meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari, diliputidan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan. Pancasila  harus  dihayati  daoleh  bangsa  Indonesia  sebagai  mana  juga tercantum  dalam dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kesatu  sampai  kelima  Pancasila  harus  terpancar  dalam  semnagat  tingkah  laku  dan  perbuatan maupun sikap bangsa Indonesia.misalnya nilai keagamaan sebagai wujud dari sila Ketuhanan Yang Maha  Esa,  nilai  berperikemanusiaan  yang terkandung  dalam  sila  dua,  nilai kebangsaan  sebagai manifestasi sila persatuan Indonesia, nilai kerakyatan sebagai perwujudan dari sila kerakyatan yang
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusayawaratan  perwakilan,  dan  nilai  yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari sila kelima, semua tercermin dalam setiap tingkah laku dan sikap bangsa Indonesia.
Sila pertama: Ketuhanan Ynag Maha Esa
Secara epistimologis pemahaman tentang hakikat sila Ketuhanan yang Maha Esa ini bukan dimaksudkan bahwa negara mendasarkan suatu paham agama tertentu atau bahkan negara tidak masuk  pada  ruang  keimanan/akidah  para  warga  negaranya  dalam  menjalankan  ibadah  sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bangsa Indonesia melalui founding fathers menyadari akan pluralisme kehidupan beragama dalam negara oleh karena itu dirumuskan dasar filosofi Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberi jaminan sesuai denga  keyakinan dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kehidupan warganegara tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang Anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Ketuhanan Yang Maha Esa smestinya diikuti dengan  toleransi  terhadap  kebebasan untuk memeluk  agama  sesuai  dengan  keyakinan masing- masing.  Sila    pertama  Pancasila  menjadi  sumber  pokok  nilai  nilai  kehdupan  bangsa  Indonesia, menjiwai  dan  mendasari  serta  membimbing  perwujudan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, penggalangan  persatuan  yang  telah  membentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdaulat  penuh  yang  bersifat  kerakyatan  dan  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaran/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Inti  pokok  sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  adalah  manusia  yang  merupakan bentuk kata dasar dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi piker, rasa, karsa, dan cipta. Manusia juga memiliki susunan, sifat dan kedudukan kodrat yakni jiwa raga, makhluk individu dan sosial, makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. Manusia dengan hati nuraninya menyadari nilai nilai dan norma norma. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran dan perbuatan manusia yang di dasarkan pada hati  nurani dalam hubungannya dengan norma norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri , sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab maka setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya baik yang menyangkut hubungan dengan Tuha, setiap manusia, negara, masyarakat dan  menyangkut  pula kemerdekaan  menyatakan pendapat  dan  mencapai  kehidupan yang  layak sesuai dengan hak hak dasar manusia. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, mendasari dan menjiwai sila sila sesudahnya yaitu sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.
Sila Ketiga: Persatuan Pancasila
Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup arti ideologi. Politik, sosial, dan budaya serta keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang Bersatu karena di dorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Persatuan  bangsa  merupakan  factor  yang  dinamis  dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluriuh tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta mewujudkan  perdamaian  dunia.  Semangt  persatuan  dahulu  merupakan  kunci  yang  menentukan terwujudnya Indonesia merdeka, kini persatuan dan atau nasionalisme merupakan hal pokok yang harus ada dan ditingkatkan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi paham persatuan kebangsaan Indonesia tidaklah sempit atau chauvinistic melainkan dalam arti  menghormati  bangsa  lain  sesuai  dengan  sifat  kehidupan  bangs  aitu  sendiri.  Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa dalam Upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang utuh dan tidak terpecah belah.
Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti  bahwa  rakyat  dalam  melaksanakan  tugas  kekuasaannya  baik  secara  langsung  maupun
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
melalui  perwakilan  ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan-keputusan dalam  musyawarah  yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat ini merupakan sandi yang penting dalam asas kekeluargaan  masyarakat  Indonesia.  Sila  keempat  juga  merupakan  suatu  asas  bahwa  tata pemerintahan  Republik  Indonesia  di  dasarkan  atas  kedaulatan  rakyat,  sebagaimana  ditegaskan dalam  Alinea  keempat  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka  disusunlah  kemerdekaan kembangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

## Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  berarti  bahwa  setiap  orang  Indonesia mendapat  perlakuan  yang  adil  dalam  bidang  hukum,  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  kebudayaan. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 maka keadilan sosial mencakup pengertian adil dan Makmur. Keadilan yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialisme dan komunisme karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima tersebut adalah bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan masyarakat tempat hidup dan berkembang  pribadi  sedangkan  pribadi  merupakan  komponen  masyarakat.  Tidak  boleh  hanya mementingkan masyarakat (sosialisme), sebaliknya  juga tidak boleh terjadi liberalistic yang hanya mementingkat  pribadi.  Keadilan  sosial  mengandung  arti  tercapaianya  keseimbangan  antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga mencakup pengertian adil dan Makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan pada asas kekluragaan, sebab keadilan adalah keadilan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa investasi bodong dalam pandangan Pancasila merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

## PENUTUP
Kesimpulan  Perjanjian  antara  PT.MIB  dengan  mitra  adalah  perjanjian  investasi  meskipun terdapat  beberapa  kejanggalan,  namun  PT.  MIB  tidak  cakap  hukum  karena  tidak  memiliki  izin menerima investasi dari investor baik dari dalam maupun luar negeri.Jika dilihat dari ciri-ciri investasi bodong maka PT.MIB menjalankan usaha investasi bodong dan dalam perspektif Pancasila investasi bodong  sangat  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  tercermin  dalam  kesatuan  sila-sila Pancasila.  Dean  untuk  Masyarakat  harus  berhati-hati  terhadap  jenis  dan  bentuk  investasi  yang beredar di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardani.  2020.  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Yogyakarta.  CV.  Pustaka  Ilmu  Grup Yogyakarta.
Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Laras  Susanti.  2018.   Materi  dan  Prosedur  Penetapan  Gugatan  Pewakilan  Kelompok:  Studi Perbandingan  Indonesia  dan  Amerika  Serikat. Jurnal  Mimbar  Hukum –  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 30. No. 2 Lasiyo, dkk.2019. Pancasila. Tangerang Selatan: Universitas terbuka PT. Maha Agung Bersama Indonesia, Lebah Klanceng, dalam httops: lebahklanceng.com/. Diakses pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022
R.  Soesilo.  1991.   Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia