## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4202/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif

## Marianus Mendrofa
Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia
Artikel Info ABSTRACT Article history: Received : 6  Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 The  research  entitled settlement  of  brand  criminal  cases  through  restorative justice  efforts aims to be able to provide understanding to the complainant/owner of registered and reported brands to take restorative justice efforts if the case has entered the investigation stage, through these  efforts  the  complainant  and  reported  can  be  reconciled,  with  agreements  such  as compensation payments and termination of all acts of use of the reporter's brand. Of the few cases that have ever existed, most of the criminal acts are more in prison sentences, while the complainant does not get compensation, therefore he must sue in the Commercial Court for a very long time until a decision with legal force remains. This legal instrument is expected to be used and pursued both in the police and in the rosecutor's office as described in this study.
Juridical normative research uses qualitative methods obtained from literature studies and related legislation rules. The results obtained from the study include utilizing the instrument of restorative justice law as a solution for the recovery of victim losses quickly and provide justice for both parties to the litigant.
Kata Kunci Brand Crime; Brand Violation; Restorative Justice

## Artikel Info
ABSTRAK Article history: Received : 6  Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Penelitian  berjudul  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  merek  melalui  upaya restorative justice ini bertujuan agar mampu memberikan pemahaman kepada pelapor/pemilik merek terdaftar maupun terlapor untuk menempuh upaya restorative justice apabila perkara sudah masuk tahap penyidikan, melalui upaya ini pelapor maupun terlapor dapat berdamai, dengan tercapai kesepakatan seperti adanya pembayaran ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan penggunaan merek milik pelapor. Dari beberapa kasus yang pernah ada kebanyakan tindak  pidana  merek  lebih  pada  pemidanaan  hukuman  penjara  sedangkan  pelapor  tidak mendapatkan ganti rugi oleh karenanya harus menggugat di pengadilan niaga dengan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen hukum ini  diharapkan  dapat  digunakan  dan  ditempuh  baik  di  kepolisian  maupun  di  kejaksaan sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian normatif yuridis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari studi pustaka dan aturan perundang-undangan terkait. Hasil yang diperoleh  dari  penelitian  antara  lain  adalah  memanfaatkan  instrument  hukum  restorative justice sebagai solusi untuk pemulihan kerugian korban secara cepat dan memberikan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Marianus Mendrofa
Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia Email: marianusmendrofa304@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Merek  terdaftar  mendapatkan  pelindungan  dari  negara  sejak  merek  tersebut  terdaftar  dan pemilik merek memilik hak atas merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan cara pemberian lisensi. Meskipun merek sudah terdaftar  tetap  saja  ada  pelanggaran  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  yang  dengan sengaja dan tanpa hak meniru atau menggunakan merek tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya  maupun  keseluruhannya.  Maksudnya  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan  antara  merek  yang  satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.
Pemilik merek dapat menempuh upaya hukum kepada siapa saja pihak-pihak yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  merek  terdaftar,  upaya  hukum  yang  dilakukan  seperti mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan meminta gantirugi dan/atau penghentian semua
perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  Merek  tersebut,  bisa  juga  melalui  Artbitase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau  dapat  mengajukan  laporan dan/atau  pengaduan  di  kepolisian  maupun  ke  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ada  di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sanksi hukum terhadap pelanggaran merek merupakan perwujudan dari penegakan hukum. Penegakan  hukum  merupakan  upaya  aparat  yang  dilakukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila  berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga  keselarasan  dan  keserasian  antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera ke pelaku sebagaimana ancaman hukuman yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  102  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Persoalan  yang  mungkin  terjadi  apabila pelakunya  adalah  orang  biasa  atau  UMKM  yang  tidak  sengaja  memproduksi  atau memperdagangkan merek terdaftar karena tidak mengetahui sebelumnya atau belum melakukan penelusuran apakah merek tersebut sudah terdaftar atau tidak. banyak pelaku pelanggaran merek yang dilaporkan ke kepolisian atau ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil berakhir dipengadilan dan dijatuhi hukuman penjara sedangkan korban/pelapor tidak mendapatkan gantirugi sehingga harus menggugat  di  pengadilan  yang  tentu  saja  akan  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Saat  ini  telah  hadir  beberapa  aturan  hukum  yang  dapat  digunakan  seperti  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Restoratif,  dan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak dan tentu saja ada tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi agar penyelesaian melalui Restorative Justice dapat tercapai.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1). Bagaimana mekanisme dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek? (2). Bagaimana ketentuan dan tata cara penerapan penyelesaian tindak pidana merek melalui Restorative Justice?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji penerapan kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  ada  dalam  hukum  positif  berupa  pasal-pasal, asas  hukum  dan perbandingan hukum. metode yuridis normatif ini lebih pada analisis suatu norma hukum positif baik  dalam  bentuk  kajian  perundang-undangan  maupun  kajian  literatur.  hal  ini  sejalan  dengan beberapa  pendapat  mengenai  pengertian  dari  penelitian  hukum  normatif  adalah  langkah  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi
Data  yang  digunakan  dalam  mendukung  penelitian  ini  yakni  data  sekunder.  dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan berupa tulisan-tulisan, arsip, data resmi, dan  data  lainya  yang  berhubungan  dan  ditemukan  di  perpustakaan  maupun  pusat  dokumentasi arsip  yang  disediakan  untuk  itu.  Selain  itu  bahan  hukum  primer  yang  memiliki  keabsahan  dan kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Tindakan  UMKM  melakukan  pelanggaran  memproduksi  atau  memperdagangkan merek terdaftar dan terkenal
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena. kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Sehingga terjadi pergeseran pada tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada persaingan bebas Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) timbul kekhawatiran  dan  sekaligus  upaya  pemalsuan  produk-produk  yang  yang  dijual  kepada masyarakat, akibat persaingan yang ketat dengan usaha sejenis.
Sebagian  besar  UMKM  banyak  meproduksi  barang  palsu  dengan  bermodalkan  alat produksi  yang  sederhana  dan  mencantumkan  merek  terkenal  tertentu  pada  barangnya sehingga menghasilkan barang palsu contohnya pada pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia pakaian selalu melekat pada badan manusia setiap harinya sehingga pakaian merupakan  kebutuhan  pokok  manusia.  Oleh  sebab  itu  tingkat  penggunaan  pakaian  sangat tinggi  menyebabkan  banyaknya  peluang  usaha  untuk  memproduksi  pakaian.  Teknik pembuatan  pakaian  yang  sangat  mudah  menjadi  solusi  banyaknya  pertumbuhan  produsen pakaian yang memproduksi barang-barang termasuk barang palsu, yaitu teknik sablon. Teknik menyablon pakaian sangat bervariatif dan sebagian besar mudah dilakukan, oleh karena itulah dengan  teknik  yang  mudah  maka  banyaklah  diproduksinya  barang.  Namun  untuk memasarkannya dibutuhkan strategi agar barang diminati oleh konsumen dan dapat di terima oleh  masyarakat.  Karena  permasalahan  itulah  muncul  cara  atau  ide  memproduksi  barang dengan  mencantumkan  merek  terkenal  tertentu  agar  diminti  oleh  masyarakat.  Dengan kebiasaan  mengkonsumsi  barang  yang  memiliki  merek  tertentu  inilah  yang  menyebabkan banyaknya UMKM memproduksi barang dengan mencantumkan merek terkenal pada barang produksinya atau barang palsu.
Permasalahan yang selalu terjadi adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  kurang  peduli  sanksi  terhadap  pelanggaran  Merek,  Mereka  lebih  mementingkan keuntungan yang sangat cepat dari pada mencari tahu apa akibat dari perbuatan tersebut atau sudah tahu bahwa merek tersebut adalah merek terdaftar dan terkenal tetap saja digunakan, Produk-produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia banyak meniru merek-merek terdaftar dan terkenal.
Tentu  saja  merek  yang  sudah  terdaftar  dan  terkenal  Apabila ada  pihak  lain  yang  ingin memproduksinya  tentunya  harus  dengan  seijin  Pemegang  Hak-nya,  di  sinilah  letak  nilai ekonomi  dari  produk  yang  telah  dilindungi  Hak  Merek.  Di  mana  pihak  lain  yang  ingin memproduksi  barang  yang  sama  berkewajiban  mendapatkan  lisensi  terlebih  dahulu  dari  si Pemegang Hak dan membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi Hak Merek tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum.
Akibat  memproduksi  dan  memperdagangkan  merek  terdaftar  dan  terkenal  berakibat pelaku  UMKM  tersebut  dapat  dipidanakan  sebagaimana  dalam  Pasal  100  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemidanaan ini bertujuan agar memberikan efek jerah bagi pelaku yang dengan sengaja menggunakan, namun tentu saja bagi pelaku  UMKM  yang  benar-benar  tidak  paham  dan  tidak  mengetahui  sebelumnya  bahwa merek  yang  digunakan  tersebut  adalah  merek  terdaftar  orang  lain  dan  terkenal,  harus  ada solusi karena dilakukan tanpa niat atau tidak sengaja, upaya penyelesaian  melalui keadilan restoratif menjadi solusi yang harus ditempuh baik ditingkat kepolisian atau kejaksaan.
3.2. Instrumen Hukum Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek
Ada banyak pilihan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar apabila mengetahui ada pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek terdaftar miliknya  baik  karena  ada  persamaan  pada  pokonya  atau  keseluruhannya.  yang  dimaksud dengan  "persamaan  pada  pokoknya"  adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur
yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Pemilik merek  terdaftar  mempunyai  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  untuk  menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dalam hal ini melalui perjanjian lisensi.
Pelanggaran  merek  terdaftar  bisa  terjadi  karena  disengaja  ataupun  tidak  disengaja, disengaja  maksudnya  sudah  mengetahui sebelumnya  bahwa merek  tersebut  sudah  terdaftar dan merek untuk barang dan/atau jasa tersebut juga banyak diminati oleh pembeli sehingga muncul  niat  tidak  baik/  etikad  tidak  baik  untuk  meniru  dan  menggunakannya.  pengertian iktikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang  lain,  serta  tingkah  laku  yang  mengabaikan  kewajiban hukum  untuk  mendapat  keuntungan.  Bisa  juga  diartikan  sebagai  perbutan  yang  tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesthy purpose). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng  kemasyuran  merek  orang  lain  dianggap  sebagai  perbuatan  pemalsuan, penyesatan  atau  memakai  merek  orang  lain  tanpa  hak (unauthorized  use) yang  secara harmonisasi  dalam  perlindungan  merek  dikualifikasikan  sebagai  persaingan  curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment). Sedangkan tidak disengaja maksudnya seseorang memakai merek terdaftar tidak mengetahui  dan  tidak  ada  niat  untuk  meniru  yang  kebetulan  merek  yang  digunakan  ada kesamaan  sebagian  atau  keseluruhan  dari  merek  oranglain  yang  sudah  terdaftar  terdahulu, namun baru diketahui setelah ada somasi/teguran hukum dari pemilik merek terdaftar karena merasa dirugikan.
Berkenaan  dengan  itu,  pemilik  merek terdaftar  dapat melakukan  upaya  hukum  kepada pihak lain yang telah sengaja ataupun tidak disengaja menggunakan merek miliknya, gugatan tersebut dapat diserta dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan  penggunaan  merek  tersebut.  Berikut  diuraikan  mekanisme  pilihan  upaya  hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar.
3.2.1. Penyelesaian melalui Gugatan di Pengadilan Niaga
Perlindungan  hukum  represif  terhadap  pelanggaran  merek  telah  memberikan jaminan  kepada  pemilik  merek  terdaftar  atau  penerima  lisensi  untuk  mengajukan gugatan  kepada  pihak  yang  telah  dengan  sengaja  tanpa  hak  menggunakan  merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau sejenis. Hal ini telah diatur didalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi:
Pemilik  Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan ini tidak tidak hanya berlaku kepada pemilik merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saja, tetapi ada jaminan perlindungan juga kepada merek terkenal  meskipun  tidak  terdaftar,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  83  ayat  (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal  berdasarkan  putusan  pengadilan.” Lebih  lanjut  maksud  dari  ayat  ini  adalah pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.
Gugatan  tersebut  hanya  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Niaga,  untuk  menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat mengajukan permohon kepada hakim untuk
meminta Tergugat menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa tersebut. Tentu saja memilih upaya hukum gugatan dipengadilan ada konsekuensinya meskipun asas hukum acaranya adalah asas sederhana, cepat dan biaya  ringan  tapi  dalam  prakteknya  akan  memakan  waktu  yang  sangat  lama  sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3.2.2. Penyelesaian Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa
Selain gugatan di pengadilan niaga, pemilik merek terdaftar dapat juga menempuh dengan memilih penyelesaian melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  83  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase  atau alternatif  penyelesaian  sengketa.” Maksud  dari  pasal  ini  telah  dijelaskan  dalam penjelasan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.” Apabila  pilihan  penyelesaian  sengketa  melalui  ketentuan  pasal  ini,  maka  harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Yang perlu diperhatikan apabila memilih penyelesian ini ada dua yaitu:
1. Arbitrase,  pilihan  penyelesaian  ini  lebih menekankan  adanya  perjanjian  arbitrase yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak jika terjadi sengketa, lebih lanjut telah ditegaskan  dalam  Pasal  2  yaitu  “Undang-undang  ini  mengatur  penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul  atau  yang  mungkin  timbul  dari hubungan  hukum  tersebut  akan  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  atau  melalui alternatif  penyelesaian  sengketa”. Dengan  demikian  menurut  penulis  pilihan arbitrase ini lebih tepat digunakan untuk perjanjian lisensi sebagaimana dalam Pasal 42  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  karena  didalam  perjanjian  tersebut didalamnya dapat dimuat pilihan hukum penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau  penilaian  ahli.  Penyelesaian  ini  didasarkan  atas  itikad  baik  untuk mengesampingkan penyelesian di pengadilan niaga, teknisnya adalah diselesaikan dalam  pertemuan  langsung  oleh  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3.2.3. Penyelesaian  melaui  Laporan/Pengaduan  Tindak  Pidana  Merek  Ke  Kepolisian Atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM
Pemilik merek terdaftar dapat juga menempuh upaya hukum dengan melaporkan pihak  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  merek  miliknya  kepada Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  merek,  dalam Pasal  99  ayat  (2)  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  telah  menguraikan  kewenangan tersebut, sebagai berikut:
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
a. pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan  dengan  tindak pidana di bidang Merek;
b. pemeriksaan  terhadap  Orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  di  bidang Merek;
c. permintaan  keterangan  dan  barang  bukti  dari  Orang  sehubungan  dengan  tindak pidana di bidang Merek;
d. pemeriksaan  atas  pembukuan,  pencatatan,  dan  dokumen  lain  berkenaan  dengan tir.dak pidana di bidang Merek;
e. penggeledahan  dan  pemeriksaan  di  tempat  yang  diduga  terdapat  barang  bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
g. permintaan  keterangan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana di bidang Merek;
h. permintaan  bantuan  kepada  instansi  terkait  untuk  melakukan  penangkapan, penahanan,  penetapan  daftar  pencarian  orang,  dan  pencegahan  terhadap  pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
i. penghentian  penyidikan  jika  tidak  terdapat  cukup  bukti  adanya  tindak  pidana  di bidang Merek.
Pengaduan  terhadap  pelanggaran  kekayaan  intelektual  khususnya  merek  saat  ini lebih  mudah,  pemilik  merek  dapat  langsung  mengunjungi  alamat  website https://e- pengaduan.dgip.go.id/.  dengan  mengisi  formulir  pengaduan  tindak  pidana  kekayaan intelektual,  selanjutnya  pengaduan  tersebut  akan  diproses  oleh  penyidik  untuk dilakukan verifikasi.
3.3. Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Merek melalui Restoratif Justice
Sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  merek  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat bervariasi tergantung modus pelanggaran yang dilakukan, sebagai berikut:

## Pasal 100
Ayat  (1)  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat  (2)  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Ayat (3) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2),  yang  jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 102
“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau  patut  diduga  mengetahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa  dan/atau  produk  tersebut merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  dan  Pasal  101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung  pada  vonis  pengadilan  merupakan  suatu  penegakan  hukum (law  enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi  bahkan  sampai  ke  Mahkamah  Agung.  Pada  akhirnya  berdampak  pada  penumpukan perkara  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  di  pengadilan.  Selain  itu,  keadilan  yang  diharapkan melalui  jalan  formal  ternyata  belum  tentu  mencerminkan  rasa  keadilan,  mahal, berkepanjangan,  melelahkan  dan  tidak  menyelesaikan  masalah  serta  yang  lebih  parah  lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu diperlukan adanya  terobosan  baru  dalam  penegakan  hukum  salah  satunya  dengan  cara  penyelesaian
secara keadilan restorative (restorative justice) yang saat ini sedang diterapkan di kepolisian maupun  di  kejaksaan.  Dalam  perspektif ius  constituendum ,  diperlukan  kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik  di  tingkat  Penyidikan,  Penuntutan  dan  Peradilan.  Menurut  Abdul  Hakim  Garuda Nusantara, politik hukum adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum (legal policy) oleh  suatu  pemerintahan  negara  tertentu,  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  konsistensi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada proses pembaruan dan pembuatan hukum yang diarahkan pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta penegasan fungsi lembaga serta pembinaan para penegak hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Keadilan  restoratif  atau restorative  justice adalah  upaya  untuk  memberikan  suatu pemulihan  hubungan  dan  penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana  (keluarganya)  terhadap  korban  tindak  pidana  tersebut  (keluarganya)  (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul  akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Penerapan  penyelesaian  secara  keadilan  restorative (restorative  justice) tidak  ada keseragaman  baik  di  Kepolisian  di  tahap  penyidikan  maupun  di  Kejaksaan  di  tahap penuntutan, kedua aturan ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Restoratif,  dan  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  memiliki  visi  yang  sama  namun  syarat-syarat  dan mekanisme yang berbeda. Untuk perlu diuraikan lebih detail agar muda dipahami. Gagasan ini sudah ditanggapi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. STR/583/VIII/2012  tanggal  08  Agustus  2012  tentang  Penerapan  Restorative  Justice,  surat telegram  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  penyidik  dalam  penyelesaian  perkara  pidana dengan keadilan restorative. Seiring dengan Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana. Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.
Pengertian dari Restoratif Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah  penyelesaian  Tindak  Pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku, keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  adalah  syarat materiil dan syarat formil, sebagai berikut: Syarat Materiil:
a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
Syarat formil:
a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; maksudnya adalah harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak
b. pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk  Tindak  Pidana Narkoba;  maksudnya  adalah  a.  mengembalikan  barang;  b.  mengganti  kerugian;  c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
Berdasarkan  persyaratan  tersebut  diatas,  menurut  penulis  tidak  ada  batasan  ancaman hukum  dan  batas  maksimal  kerugian  yang  dialami,  untuk  itu  penerapan  Restoratif  Justice terhadap pelanggaran tindak pidana merek lebih tepat di tingkat Kepolisian.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  memuat  mengenai  kewenangan  Jaksa  untuk menghentikan  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  menjadi  terobosan  dalam penyelesaian  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif (restorative  justice) merupakan  pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui  pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat mencapai  perdamaian  dengan  mengedepankan win-win  solution ,  dan  menitikberatkan  agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Pengertian Restoratif Justice menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020, sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan persyaratan tersebut diatas pada Pasal 5  ayat huruf c, adanya pembatasan terkait nilai kerugian yang ditumbulkan, pada jika kita melihat pelanggaran terhadap merek dapat  menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar,  untuk  itu  menurut  Penulis  penerapan Restoratif Justice terhadap tindak pidana merek di Kejaksaan tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

## 4. KESIMPULAN
Terdapat dua kesimpulan dari penelitian diatas, sebagai berikut:
1. Pelanggaran  dan  penggunaan  tanpa  hak  terhadap  merek  terdaftar  semakin  banyak  terjadi, berbagai modus  yang  dilakukan  sehingga  pemilik merek  terdaftar  merasa  terus  dirugikan, untuk  itu  perlindungan  hukum  preventif  harus  dilakukan  terutama  jika  perbuatan  tersebut jelas-jelas  berdampak  pada  kerugian  yang  lebih  besar,  kebanyakan  pemilik  merek  lebih memilih  untuk  menggugat  di  pengadilan  niaga  meskipun  demikian  belum  tentu  gugatan diterima atau dikabulkan oleh hakim dan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Meskipun upaya Restorative Justice bukan jaminan  untuk  pembayaran  ganti  rugi  karena  harus  atas  kesepakatan  bersama  dan  juga kesanggupan dari terlapor, paling tidak instrument hukum yang telah ada ini dapat menjadi jalan yang ditempuh lebih dahulu dengan melaporkan ke kepolisian atas tindak pidana merek sehingga nantinya dapat dilakukan mediasi dan negosiasi, apabila tidak tercapai maka tentu proses hukum tetap jalan sampai ke pengadilan.
2. Restorative  Justice  salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  apalagi  jika  pelakunya  adalah UMKM  yang  pada  dasarnya  tidak  ada  niat  atau  dengan  sengaja  untuk  meniru  atau menggunakan merek terdaftar tersebut karena tidak mengetahui sebelumnya. Sebagaimana diuraikan oleh penulis bahwasanya tidak semua Restorative Justice dapat diterapkan dalam tindak pidana merek, Pasal 100 ayat (1) dan (2) dimungkinkan bisa dilakukan karna hanya
berdampak bagi pemilik merek saja sedangkan Pasal 100 ayat (3) tidak tepat untuk dilakukan Restorative Justice karena dampak yang dirugikan adalah kepada semua orang.

## SARAN
1. Kepada pemilik merek terdaftar apabila mengetahui adanya pihak yang dengan sengaja dan tanpa  hak  menggunakan  merek  dapat  menempuh  upaya  hukum  melalui  laporan  ke  polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Ham.
2. Kepada pihak terlapor atau  khususnya UMKM untuk dapat menempuh upaya  Restorative Justice  baik  di  kepolisian  atau  kejaksaan  dan  bersedia  untuk  membayar  ganti  rugi  dan menghentikan  segala  perbuatan  menggunakan  merek  terdaftar  pihak  lain  tersebut, mengupayakan  agar  tercapainya  perdamaian  dengan  pihak  pelapor  atau  pemilik  merek terdaftar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal
Andri  Kristanto, Kajian  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif , LEXRenaissance NO. 1 VOL. 7 Januari 2022 Emmy  Yuhassari, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum, 2004
Hanafi  Arief,  dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018
I  Made  Tambir, Pendekatan  Restorative Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  di  Tingkat Penyidikan , Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4, 2019
Jesylia  Hillary  Lawalata,  dkk, Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan , TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1. 2022
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi , Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 Putuhena, M.I.F, Politik Hukum  Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif , Jurnal Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 3, 2013
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta, Kompas, 2003

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis