Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance

## Dhita Destria
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: dhitadestria94@gmail.com
Abstrak. seluruh prinsip Good Corporate Governance dapat menunjang terwujudnya Good Corporate Governance dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  organ-organ  perseroan. Tuntutan  yang  dihadapi  perseroan  terbatas adalah mengenai transaksi  yang dilakukan oleh organ-organnya, khususnya oleh  direksi perseroan terbatas  dengan  pihak  lain  yang  mempunyai  hubungan  dekat  dengan  direksi  perseroan  terbatas tersebut yang menimbulkan benturan kepentingan.  Bahwa tindakan seperti self dealing, menerima hadiah  atau  manfaat  termasuk  segala  bentuk  penyuapan  dan  kick-back  fee,  menjajakan  pengaruh (influence  pedding),  memanfaatkan  aset  perseroan  untuk  kepentingan  pribadi  (using  employer’s propety  for  private  advantage)  dan  memanfaatkan  informasi  rahasia  (using  confidential information) merupakan beberapa bentuk Benturan Kepentingan. Faktor-faktor yang menimbulkan Benturan  Kepentingan  adalah  faktor  internal  yaitu  merupakan  transaksi  Benturan  Kepentingan dilakukan  di  dalam  peseroan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  dilakukan  oleh  direksi,  sedangkan faktor  eksternal  merupakan  transaksi  Benturan  Kepentingan  dilakukan  oleh  direksi  untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam dan kolusi.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Benturan Kepentingan, Direksi.
Abstract.  All  principles  of  Good  Corporate  Governance  can  support  the  realization  of Good Corporate Governance in order to prevent abuse of power and illegal acts committed by the organs of the company. Demands faced limited liability company is about transactions conducted by the relevant organs, in particular by the  board of directors of a limited liability company with others  having  a  close  relationship  with  the  board  of  directors  of  a  limited  liability  company  that raises a conflict of interest. That actions such as self dealing, accepting gifts or benefits include all forms of bribery and kick-back fee, peddling influence (influence pedding), utilizing company assets for  personal  benefit  (using  employer's  propety  for  private  advantage)  and  take  advantage  of confidential  information  (using  confidential  information)  is  some  form  of  Conflict  of  Interest. Factors  that  cause  the  Conflict  of  Interest  is  the  internal  factors  are  derived  from  transactions Conflict  of  Interest is  done  inside  the  company  may  for  personal  benefit  of  its  board  of  directors, while external factors are transactions Conflict of Interest made by the  board of directors to gain own private not for profit company, but do it in silence and collusion.
Key Words: Good Corporate Governance, Conflict of Interest, Directors.

## PENDAHULUAN
Peran Direksi dalam suatu perusahaan sangatlah  penting  terutama  dalam  mengurus jalannya  perusahaan  tersebut.  Direksi  yang menjalankan peran dan tugasnya dengan  baik akan  berpengaruh  baik  pula  terhadap  tujuan perusahaan, begitupula sebaliknya jika Direksi  dalam  menjalankan  peran  dan
tugasnya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dan kaidah  yang  berlaku,  maka  perusahaan tersebut akan menciptakan pengelolaan perusahaan yang kurang baik.
Suatu  perusahaan  dalam  menjalankan bisnisnya  perlu  menerapkan  prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Milik  Negara  Nomor  PER-01/MBU/2011 Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance ) Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Direksi yang bertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan diharapkan mampu untuk menjalankan  tata  kelola  perusahaan  sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai  pengurus  Perseroan,  Direksi mempunyai peran yang sangat penting, selain dengan  peran  yang  penting  tersebut,  Direksi juga mempunyai kekuasaan dalam melakukan tindakan  dan  dengan  kekuasaannya  itu  pasti ada  kemungkinan  tindakan  yang  dilakukan oleh Direksi menyebabkan kerugian Perseroan.
Salah  satu  contoh  yang  merupakan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance dalam  bentuk  tindakan  benturan kepentingan  adalah  dalam  kasus  yang dilakukan  Direktur  PT  Energy  Management Indonesia  (Persero)  yakni  perusahaan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  sebagaimana telah diputus dengan Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst  tanggal  21 Nopember  2018  pada  tingkat  pertama,  dan diputus  dengan  Putusan  Nomor  7/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI  pada  tingkat  banding, terjadi  pelanggaran  prinsip Good  Corporate Governance, salah  satu  tindakan  yang dilakukan  Direksi  tersebut  adalah  melakukan tindakan benturan kepentingan.
Direksi  PT  Energy  Management Indonesia  (Persero)  melakukan  kerjasama dengan  PT  Gaung  Bakti  Utama  dalam kegiatan Earth Day 2015, dimana seharusnya PT  Energy  Management  Indonesia  (Persero) lah yang mengerjakan dan menerima pembayaran  atas  kegiatan Earth  Day 2015 akan tetapi PT Energy Management Indonesia (Persero)  yang  mengeluarkan  sejumlah  uang dan  digunakan  oleh  PT  Gaung  Bakti  Utama dan  belakangan  kegiatan Earth  Day 2015 dibatalkan  dan  tidak  ada  pertanggung- jawaban  dari  PT  Gaung  Bakti  Utama. Sebelum  dilakukannya  kerjasama  dimaksud, PT.  Energy  Management  Indonesia  (Persero) tidak  melakukan  kajian  bisnis,  dimana seharusnya  sebelum  kontrak  ditandatangani, PT.  Energy  Management  Indonesia  (Persero)
harus melakukan kajian bisnis yang dilakukan oleh  Direktur  Pemasaran  tetapi  karena Direktur  Pemasaran  belum  ada,  maka  yang melakukan  kajian  bisnis  dilakukan  langsung oleh  Direksi  yang  bersangkutan  selaku Direktur  PT.  Energy  Management  Indonesia (Persero).  Oleh  karena  PT  Gaung  Bakti Utama  adalah  perusahaan  yang  dijalankan oleh Isteri dari Direksi PT Energy
Management Indonesia (Persero), hal tersebut melanggar  Pasal  23  Peraturan  Menteri  Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate  Governance )  Pada  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  berbunyi  “Para  anggota Direksi  dilarang  melakukan  tindakan  yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil  keuntungan  pribadi  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung dari pengambilan  keputusan  dan  kegiatan  BUMN yang  bersangkutan  selain  penghasilan  yang sah”.
Pengelolaan perusahaan yang baik saat ini  merupakan  suatu  hal  yang  sudah  menjadi kewajiban  bagi  setiap  manajemen  dalam menjalankan  perusahaan  yang  dipimpinnya. Salah  satu  organ  perusahaan  yang  berperan penting  dalam  menciptakan  dan  menjalankan pengelolaan  perusahaan  yang  baik  adalah Direksi perusahaan.
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara  seharusnya  menerapkan  prinsip- prinsip  GCG  berdasarkan  Peraturan  Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/M- MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate Governance ) Pada Badan Usaha Milik Negara pada  Pasal  2  yang  memuat  hal-hal  sebagai berikut:
1. BUMN  wajib  menerapakan  GCG  secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  ini dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan, dan  norma  yang  berlaku  serta  anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana  diamaksud  pada  ayat  (1), Direksi  menyusun  GCG  manual  yang diantaranya  dapat  memuat board  manual ,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian  Intern,  Sistem  Pengawasan Intern,  mekanisme  pelaporan  atas  dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan,  Tata  Kelola  Teknologi Informasi,dan  Pedoman  Perilaku  Etika ( Code of Conduct ).
3. Prinsip-prinsip  GCG meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggung jawaban, dan kewajiban.
Prinsip-prinsip  tersebut  diatas  harus dijalankan dengan baik oleh organ perusahaan terutama Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseron, Direksi berwenang menjalankan kepengurusan  sebagaimana  dimaksud  sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh undang–undang.
Perusahaan  yang  berkaitan  dengan Badan  Usaha  Milik  Negara  dilakukan  oleh Direksi,  Direksi  bertanggung  jawab  penuh secara  hukum  atas  pengurusan  perusahaan untuk  kepentingan  dan  tujuan  Perusahaan serta  mewakili  perusahaan  baik  diluar maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan  tugasnya  Anggota  Direksi harus  mematuhi  Anggaran  Dasar  Perusahaan dan  peraturan  perundang-undangan  serta wajib  melaksanakan  kaidah  Tata  Kelola Perusahaan  Yang  Baik  Good  Corporate Governance  yaitu  Profesionalisme,  efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.
Direksi  adalah  pihak  yang  paling penting  memiliki  peran  penting,  baik  dalam mengatur  perusahaan,  mengelola,  maupun untuk  memajukannya,  oleh  sebab  itu  Direksi wajib  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang Saham.
Tujuan  Perseroan  Terbatas  (PT)  akan dapat  dicapai,  apabila  organ  perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan  Prinsip-Prinsip  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik (Good  Corporate Governance Principle). Kemampuan bersaing dan  kesuksesan  suatu  korporasi  merupakan hasil  kerja  sama  yang  terwujud  dari  berbagai
pihak  yang  telah  memberikan  kontribusi  dan sumber daya, baik berupa kapital, menejemen,  ketrampilan,  keahlian,  jasa, produk,  dan  lain-lain.  Atas  dasar  inilah perseroan  hendaknya  mengenali  dengan  baik kontribusi  dari  masing-masing  pemangku kepentingan,  baik  itu  investor,  karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan maupun regulator  yang  semunya  disebut  sebagai stakeholders .
Pada  suatu  badan  hukum  seperti perseroan terbatas melakukan aktivitas kegiatan  usahanya  dilakukan  oleh  organ. Organ  perusahaan  ini  terdiri  dari  direksi, komisaris  dan  pemegang  saham.  Prinsip- prinsip Good  Corporate  Governance yang terdiri dari  transparansi ( transparency), kewajaran
( fairness), akuntabilitas ( accountability) dan responsibilitas ( responcibility) dapat  dilaksanakan  apabila yang  bertugas  mengelola  perusahaan,  yakni direksi dan komisaris sebagai organ perseroan,  menjalankan  tugas  dan  fungsinya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk tujuan perseroan.
Rumusan Masalah Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan  penulisan  artikel  ilmiah  dengan judul  Tindakan  Benturan  Kepentingan  Yang Dilakukan  oleh  Direksi  Perusahaan  Sebagai Bentuk  Pelanggaran  Prinsip Good  Corporate Governance .  Dengan  fokus  pada  rumusan permasalahan : bagaimana pentingnya penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Direksi Perusahaan?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis  dan  memahami  pentingnya penerapan
prinsip-prinsip
Good
Corporate  Governance dalam  perusahaan untuk  mencegah  terjadinya  tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan.
2. Manfaat Penelitian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, terutama  bidang  hukum  ekonomi  dan hukum  perusahaan  khususnya  mengenai prinsip Good  Corporate  Governance . Sedangkan  secara  praktis,  hasil  penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber kajian ilmu  pengetahuan  bagi  masyarakat  umum pada  umumnya  dan  kepada  akademisi pada khususnya.
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Ketentuan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Tujuan  Perseroan  Terbatas  (PT) akan  dapat  dicapai,  apabila  organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya  melaksanakan  Prinsip-
Prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik (Good  Corporate  Governance Principle). Kemampuan  bersaing  dan kesuksesan  suatu  korporasi  merupakan hasil  kerja  sama  yang  terwujud  dari berbagai  pihak  yang  telah  memberikan kontribusi  dan  sumber  daya,  baik  berupa kapital, menejemen, ketrampilan, keahlian, jasa, produk, dan lain-lain. Atas dasar inilah perseroan hendaknya mengenali  dengan  baik  kontribusi  dari masing-masing  pemangku  kepentingan, baik  itu  investor,  karyawan,  kreditur, pemasok,  pelanggan  maupun  regulator yang semunya disebut sebagai stakeholders .
Sebagai  salah  satu  pilar  utama dalam  perseroan,  tanpa  adanya  Direksi suatu  PT  tidak  akan  dapat  menjalankan kegiatannya,  dapat  diketahui  bahwa perseroan  dianggap  sekan-akan  sebagai subjek  hukum,  di  mana  perseroan  tidak dapat  berbuat  apa-apa  tanpa  adanya bantuan anggota Direksi sebagai manusia pribadi yang bertindak mewakili PT.
Good Corporate Governance (GCG)  secara  definitive  merupakan sistem yang mengatur dalam
mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan  nilai  tambah  ( valueadded ) untuk  semua stakeholder .  Konsep Good
Corporate Governance (GCG) di
Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan  perusahaan  yang  baik.  Ada dua  hal  yang  ditekankan  dalam  konsep ini.  Pertama,  pentingnya  hak  pemegang saham  untuk  memperoleh  informasi denganbenar  (akurat)  dan  tepat  pada waktunya.  Kedua,  kewajiban  perusahaan untuk melakukan pengungkapan
( disclosure )  secara  akurat,  tepat  waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja  perusahaan,  kepemilikan,  dan stakeholder .
Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, stakeholder dapat  dibagi  menjadi  dua, yaitu :
a. Primary stakeholder , yaitu para pemegang  saham,  investor  karyawan dan  manajer,  supplier,  rekanan  bisnis, dan masyarakat;
b. Secondary stakeholder , yaitu pemerintah,  institusi  bisnis,  kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.
Suatu  sistem corporate  governance yang  efektif  harus  mampu  memberikan insentif  yang  memadai  bagi  Komisaris dan  Direksi  untuk  mencapai  tujuan perusahaan demi  kepentingan perusahaan dan para pemegang sahamnya. Sistem ini juga  harus  mampu  memfasilitasi  adanya pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan  sumber  daya  perusahaan yang ada dengan lebih efisien.
a. Memaksimalkan  nilai  perseroan  dan nilai  perseroan  bagi  pemegang  saham dengan  cara  meningkatkan  prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya,  bertanggung  jawab,  dan adil  agar  perusahaan  memiliki  daya saing yang kuat;
b. Mendorong  pengelolaan  perseroan secara  profesional,  transparan,  dan efisien; dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. Mendorong  agar  pemegang  saham, anggota  dewan  komisaris  dan  anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan  tindakan  dilandasi  nilai moral  yang  tinggi  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan  serta  bertanggung  jawab terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Direksi  adalah  organ  perseroan yang  diberikan  kewenangan  beradilan. Direksi adalah satu organ yang melaksanakan fungsi pengurusan
perseroan  dan  bertanggung  jawab  untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
Selanjutnya  menurut  Pasal  97  ayat  (3) Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  anggota direksi  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian  perseroan  yang  timbul  akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan  tugas  pengurusan.  Dalam kaitan dengan tanggung jawab direksi ini, Dunfee  et  al .,  dengan  tegas  mengatakan bahwa:
“ Corporate  officials  clearly  do have  a  responsibility  to  follow  both general  laws  and  the  specifics  statutes under  which  their  corporation  was formed  and  operates.  Thus,  if,  with  or without  guilty  intent,  the  involve  the corporation  in  an  illegal  act  or  one which  is  ultra  vires—they  may  be  held personally  liable  for  any  damage  that result.”
Penyalahgunaan  perseroan,  posisi direksi dan komisaris perseroan, pemegang  saham  mayoritas,  terjadinya kolusi dan benturan kepentingan ( conflict of  interest )  serta  korupsi  adalah  hal-hal yang banyak terjadi pada tubuh perseroan.  Tidak  dapat  diingkari  bahwa semua  persoalan  tersebut  antara  lain disebabkan  oleh  tidak  dihormatinya prinsip-prinsip good corporate governance . Hasil pengamatan ini bukanlah  suatu  penyederhanaan  soal yang  berlebihan,  tetapi  korupsi,  kolusi, nepotisme,  benturan  kepentingan,  dan sebagainya adalah hal-hal yang
menyimpang  dari  cara-cara  berusaha yang  baik  seperti  yang  diatur  didalam peraturan perundangan dan akta perseroan.
Prinsip-prinsip  GCG  yang  lebih umum  yang  ditemukan  dalam  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  salah  satunya  yakni prinsip Kemandirian ( independency ) yang ditemukan pada:
a. Larangan  kepemilikan  saham  silang ( cross  holding ),  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dengan beberapa  pengecualian;  (Pasal  36  ayat (1) UU PT).
b. Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris  dan  karyawan  perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam  RUPS  terkait  pemungutan suara; (Pasal 85 ayat (4) UU PT).
c. Larangan adanya benturan
kepentingan dalam melakukan
tindakan  pengurusan  perseroan  dan sanksi  apabila  ternyata  menimbulkan kerugian,  serta  larangan  bagi  Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan;  (Pasal  97  ayat  (5)  huruf  c dan 99 ayat (1) huruf b UU PT).
d. Kewajiban  setiap  anggota  direksi untuk  melaporkan  pemilikan  saham miliknya dan keluarganya untuk menghindari  benturan  kepentingan dengan konsekuensi pertanggungjawaban  pribadi  jika tidak dipatuhi. (Pasal 101 ayat (1) UU PT).
Kepengurusan pada perseroan dijalankan oleh direksi (pasal 92-107 UU No  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas),  rincian  dari  lingkup  kerja  dan tanggung  jawab  direksi  ini  diatur  secara lebih  spesifik  di  dalam  akta  perseroan, sehingga  praktis  sebetulnya  direksi  tidak dapat  menyimpang  dari  semua  prinsip- prinsip hukum yang mendasari terjadinya good corporate governance . Pelaksanaan corporate  governance di Indonesia tergolong masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan  bahwa  perusahaan-perusahaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
di  Indonesia  belum  sepenuhnya  memiliki corporate  culture sebagai  inti  dari corporate governance . Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat  belum  dikelola  dengan  benar dan belum menjalankan governasi.
Kemudian  etika  menjadi  penting  dalam sebuah  tata  kelola  perusahaan.  Melalui internalisasi etika pada praktik tata kelola perusahaan  diharapkan  dapat  tercipta budaya organisasi mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,
dankeadilan. Jadi bila etika tidak dijalankan  maka  yang  terjadi  adalah persaingan
yang tidak sehat, ketidakadilan,  munculnya moral  hazard , penyuapan  dan  perilaku  menyimpang lainnya.
2. Tindakan  Benturan  Kepentingan  yang Dilakukan oleh Direksi Perusahaan
Sebagai salah satunya organ perseroan  yang  diberikan  hak  dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka direksi berhak dan berkewajiban menjalankan perseroan termasuk  pengelolaan  harta  kekayaan perseroan.  Sebagai  orang  kepercayan yang diangkat oleh RUPS untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan,  Direksi  diharapkan  dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat  yang  optimum  bagi  pemegang saham  perseroan.  Sebagai trustee bagi perseroan  maka  selayaknya  jika  direksi dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang
mengatasnamakan kepentingan  perseroan  harus  dilakukan secara  benar  dan  tidak  memihak  untuk kepentingan  manapun  juga.  Oleh  sebab itu,  direksi  tidak  boleh  mempergunakan kepercayaan  itu  untuk  dipergunakan dalam  kapasitasnya  untuk  merugikan kepentingan  satu  atau  lebih  pemegang saham tertentu dalam perseroan meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut baik bagi perseroan menurut
pertimbangannya.
Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” ( conflict of interest ) dalam melaksanakan pengurusan  perseroan.  Setiap  tindakan pengurusan  yang  mengandung  benturan kepentingan,  dikategori  sebagai  tindakan iktikad buruk ( bad faith ). Sebab tidankan yang  demikian  melanggar  kewajiban kepercayaan  ( breach  of  his  fiduciary duty )  dan  kewajiban  menaati  peraturan perundang-undangan.
Seorang Direktur perseroan
dikatakan  telah  mempunyai  Benturan Kepentingan,  jika  terjadi  hal-hal  sebagai berikut :
1. Berperkara  di  pengadilan  mewakili perseroan,  tetapi  pihak  lawan  ada hubungannya dengan Direktur.
2. Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi  atau  terselubung  dari suatu  transaksi  perseroan  (Corporate Opportunity).
3. Terjadinya  transaksi  untuk  pribadi (Self Dealing).
4. Seorang  Direktur  dalam  menjalankan tugasnya  di  Perseroan  tidaklah  boleh melakukan  Benturan  Kepentingan, sebab,  jika  terjadi  tindakan  Direktur disangsikan  tidak  objektif  lagi  dan tidak melaksanakan kepentingan Perseroan.  Karena  itu,  jika  seseorang melakukan transaksi yang mengandung  Benturan  Kepentingan dikatakan  bahwa  Direktur  tersebut telah  melanggar  prinsip fiduciary duties yang berlaku kepadanya.
Undang-undang  PT  menentukan bahwa  anggota  Direksi  tidak  berwenang mewakili perseroan apabila :
1. Terjadi  perkara  di  depan  pengadilan antara  perseroan  dengan  anggota Direksi bersangkutan; atau
2. Anggota  Direksi  yang  bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan  dengan  kepentingan perseroan. Di dalam anggaran dasar ditetapkan yang  berhak  mewakili  perseroan  apabila terdapat benturan kepentingan dari
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
anggota  Direksi,  akan  tetapi  dalam anggaran  dasar  tidak  menetapkan  hal tersebut,  maka  RUPS  dapat  mengangkat 1  (satu)  orang  pemegang  saham  atau lebih  untuk  mewakili  perseroan,  di samping  itu  Komisaris  juga  diangkat untuk  melaksanakan  tugas  tersebut, karena Komisaris pun dapat ditunjuk oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) atau  anggaran  dasar  untuk  menjalankan tugastugas tertentu dari perseroan.
Pada  umumnya  pemegang  saham independen  adalah  pemegang  saham publik  atau  pemegang  saham  minoritas yang  harus  mendapatkan  perlindungan hukum,  dan  Peraturan  Bapepam  Nomor IX.E.1.  merupakan  penghormatan  hak dan  perlindungan  kepentingan  pemegang saham  minoritas.  Ketentuan  mengenai transaksi  benturan  kepentingan  tertentu menunjukkan  bahwa  peraturan  UUPT menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan  asas  kesetaraan.  Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan  perseroan  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  dalam  RUPS yang teramat penting dan membawa bagi kepentingan pemegang saham.
Secara  prinsip  Peraturan  Bapepam Nomor  IX.E.1.  ini  bertujuan,  sebagai berikut :
1. Melindungi  kepentingan  pemegang saham  independen  yang  umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui
kewenangan  Direksi  dan  Komisaris serta  pemegang  saham  utama  dalam melakukan transaksi benturan
kepentingan tertentu.
2. Mengurangi kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi,  Komisaris  atau  pemegang saham  untuk  melakukan  transaksi yang mengandung
benturan kepentingan tertentu. 3. Melaksanakan  prinsip  kerterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang  saham  berdasarkan  asas
kesetaraan, persetujuan pemegang saham  independen  yang  mewakili lebih  dari  50%  saham  yang  ada merupakan keharusan.
Faktor-faktor  yang  timbul  dari benturan  kepentingan  yang  dilakukan Direktur  secara  langsung  maupun  tidak langsung, sebagai berikut :
a. Faktor Internal. Transaksi  benturan  kepentingan dilakukan  di  dalam  peseroan  untuk kepentingan  perseroan  yang  dilakukan oleh  Direktur,  dimana  transaksi  benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan  dan  sah  bila  mengikuti Peraturan  IX.E.1  angka  2  yaitu  :  “harus terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan oleh  pemegang  saham  independen”. Peraturan  Nomor  IX.E.1  angka  9  dan  10 mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi  yang  benturan  kepentingan dapat  dilakukan  sampai  3  (tiga)  kali, sebagai berikut :
1. RUPS  Pertama  :  a.  Harus  dihadiri pemegang  saham  independen  yang mewakili  lebih  dari  50%  saham  yang dimiliki oleh pemegang saham independen.  b.  Harus  disetujui  oleh pemegang  saham  independen  yang mewakili  lebih  dari  50  %  saham pemegang saham indepeden.
2. Dalam  hal  RUPS  pertama  tidak tercapai  korum,  maka  RUPS  kedua harus  segera  dilakukan,  adalah  :  a.
Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili oleh saham yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham independen. b. Disetujui oleh pemegang  saham  independen  yang mewakili  lebih  dari  50%  saham  yang dimiliki oleh pemegang saham independen.  c.  Pemberian  suara  dapat dilakukan  langsung  oleh  pemegang saham atau kuasanya.
3. Dalam  hal  korum  RUPS  kedua  tidak tercapai,  maka  RUPS  ketiga  harus dilakukan,
RUPS,
adalah: a. Mendapatkan
persetujuan dari
Bapepam. b. Telah diumumkan kepada masyarakat.  c.  Disetujui  pemegang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
saham  independen  yang  mewakili lebih  dari  50%  saham  yang  dimiliki oleh  pemegang  saham  independen yang hadir.
Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga  mendapat  persetujuan  pemegang saham  independen,  maka  transaksi  tidak boleh  diajukan  kembali  dalam  jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan.
Setiap  rencana  transaksi  yang mengandung benturan kepentingan, harus diungkapkan  terlebih  dahulu,  karena informasi itu merupakan panduan penting bagi  pemegang  saham  atau  investor, untuk  mengambil  keputusan.  Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan  dua  hari  hari  setelah transaksi dilakukan.
b. Faktor Eksternal.
Transaksi  benturan  kepentingan dilakukan oleh Direktur untuk
keuntungan  pribadinya  sendiri  bukan untuk  keuntungan  perseroan,  melainkan dilakukannya  secara  diam-diam,  dimana perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik oleh Direktur tadi, seperti contoh :
1.  Tindakan  anggota  Direktur  yang mengakibatkan  perseroan  membeli barang  atau  tanah  dan  bangunan  dari pihak  lain  dengan  harga  yang  lebih tinggi  dari  harga  yang  wajar,  atau menjual  harta  kekayaan  perseroan kepada  pihak  lain  dengan  harga  yang jauh  lebih  rendah  dari  harga  yang wajarnya,  sehingga  Direktur  tadi memperoleh  keuntungan  pribadi  dari transaksi  tersebut,  maka  hal  itu merupakan  salah  satu  perbuatan  yang tidak dilandasi dengan itikad baik.
2.  Transaksi  self  dealing  yang  tidak langsung  dan  keuntungannya  untuk kepentingan  Direktur  sendiri  yang semua  dilakukan  dengan  diam-diam dan berkolusi misalnya:
a) Transaksi antara anggota famili dan teman-temannya dari Direksi dengan perseroan.
b) Transaksi  antara  2  (dua)  perseroan dengan Direktur yang sama.
c) Transaksi  antara  perseroan  dengan perseroan yang lain dalam perusahaan mana pihak mempunyai kepentingan  finansial  tertentu  yang dilakukan  oleh  Direktur  secara pribadi.
d) Transaksi  antara  perusahaan  induk (holding) dengan anak perusahaan.
e) Transaksi  orang  dalam  (Insider Trading)  di  dalam  perseroan  yang dilakukan  oleh  Direktur  secara tidak langsung.

## KESIMPULAN
Adanya transaksi benturan
kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Direksi perusahaan  akan  menimbulkan  kerugian  bagi perusahaan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya dalam  pengurusan  perusahaan,  Direksi  harus selalu berdasarkan itikad baik dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan.
Seluruh  prinsip Good  Corporate Governance dapat  menunjang  terwujudnya Good  Corporate  Governance dalam  rangka mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan mencegah  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  organ  perusahaan  seperti Direksi.  Tujuan  penerapan  prinsip Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan  tata  kelola  perusahaan  yang baik,  sehingga  organ  perusahaan  terutama Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kaidah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunfee,  Thomas  W.  et  al.. Business  and  Its Legal  Environment ,  3rd.  Ed.  New Jersey: Presentice. 1992.
Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Dalam Corporate  Law  Dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
Gregory,  Holly  J.  and  Marsha  E.Simms. The Article  Publishing  Of  Corporate Governance , OECD  By  The  The Business  Sector  Advisiory  Group On Corporate Governance . Hamdani. Good  Corporate  Governance  : Tinjauan  Etika  dalam  Praktik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bisnis .  Jakarta:  Mitra  Wacana
Media. 2016. https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho l2593/menuju-igood-corporate- governancei-i?page=3, Todung Mulya Lubis, Menuju Good Corporate  Governance  (I), Artikel,
Hukumonline, di akses pada tanggal 15 Oktober 2020. Indonesia. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Negara  Badan Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER- 01/MBU/2011  tentang  Penerapan Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik Good Corporate Governance.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1995 tentang Pasar Modal.
Kaihatu, Thomas S. Good Corporate Governance  dan  Penerpannya  di
Indonesia  Jurnal  Manajemen  dan
Kewirausahaan ,  Vol.  8,  No.  1, Maret 2006. 2006.
Lipton,  Philip  dan  Abraham  Herzberg.
Understanding  Law  Book .  Sydney: Lawbook Co. 2004.
Nasarudin,  Irsan  dan  Indra  Surya. Aspek Hukum  Pasar  Modal  Indonesia. Jakarta: Kencana. 2004.
Saliman,  R. Hukum  Bisnis  Perusahaan  Teori Dan  Contoh  Kasus .  Jakarta:  PT Kencana. 2005. Sembiring,  Sentosa. Hukum  Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas . Bandung: Nuansa Aulia. 2007. Surya,  Indra  dan  Ivan  Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana. 2006.
Susilo,  Leo  J.  dan  Karlen  Simarmata. Good
Corporate  Governance,  Tanggung Jawab  Direksi  dan  Komisaris
Dalam Melaksanakannya.
Bandung: Hikayat Dunia. 2007.
Tumbuan, Fred B. G. Presentation on Organs of the Perseroan Terbatas According  to  Law  No.  40  Year 2007 , makalah pada Seminar Sehari “Aspek-aspek  Penting  Undang- Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas”, Diselenggarakan oleh Peradi (Perhimpunan  Advocat  Indonesia). Jakarta. 2007.
Vanderloo,  Jeremy  Charles. Encouraging Corporate  Governance  for  the Closely  Held  Business . Mississippi College  Law  Review,  Volume  24, Fall 2004.
Woon, Walter. Company Law . Hongman: Fith Reprint. 1994.