## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp.93-106. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking
Legal Protection of Children as Commercial Sex Workers in Human Trafficking Crime
Intan Syapriyani intansyapriyani1996@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum; Anak; Human Trafficiking.
Keywords: Legal Protection; Children; Human Trafficking.
DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2040
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan  anak  secara  wajar,  baik  secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam kaitannya  dengan  hukum  tertulis  maupun hukum  tidak  tertulis.  Namun  di  Indonesia penegakan  Hak  Asasi  Manusia  nampaknya tidak begitu memperhatikan aspek perlindungan anak. Tingginya angka kejahatan perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan  perlindungan  anak.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  secara pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka. Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  di  atur  di  dalam  Pasal  68
Submitted: Jul 14, 2020; Reviewed: Jul 30, 2020; Accepted: August 21, 2020
yang  menyebutkan  bahwa  Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan  dan/atau  perdagangan  dilakukan melalui  upaya  pengawasan,  perlindungan, pencegahan,  perawatan  dan  rehabilitasi. Sedangkan Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan  Undang-undang.  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai  perlindungan  saksi  dan  korban, tindak  pidana  dilaksanakan  berdasarkan Undang-undang.  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Model  perlindungan  berdasarkan  Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO tidak  membedakan  antara anak  dengan  orang dewasa.  Saksi  korban  dan  pelapor  dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan  bantuan  hukum.  Implementasi  Undang Undang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan  secara  sungguh-sungguh  dan masih  menjadi  kendala.  Penyebabnya  tidak lain  dari  banyaknya  yang  turut  menjadi konsumen  atau  pengguna  jasa  pekerja  seks anak.
Abstract Child  protection  is  any  effort  made  to  create conditions  so  that  every  child  can  carry  out their rights and obligations for the development and growth of children naturally, physically,  mentally  and  socially.  Child protection activities bring legal consequences, both  in  relation  to  written  law  and  unwritten law.  But  in  Indonesia  the  enforcement  of human  rights  does  not  seem  to  pay  much attention  to  aspects  of  child  protection.  The high crime rate of child trafficking shows that the  government's  efforts  to  protect  child protection  are  not  yet  serious.  The  research method  used  is  a  normative  juridical approach. The data used in this paper is data obtained from library materials. The results of this  study  note  that  the  form  of  protection provided  by  Law  No.  35  of  2014  concerning Child  Protection  is  stipulated  in  Article  68 which  states  that  special  protection  for  child
victims of abduction, sale and / or trafficking is carried out through surveillance, protection, prevention  efforts,  care  and  rehabilitation. While the protection of children as victims of trafficking  in  persons,  based  on  the  law. Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking  in  Persons  Crimes  regulates  the protection  of  witnesses  and  victims,  criminal acts carried out under the Law. Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.  The  protection  model  based  on  Law Number 21 Year 2007 regarding PTPPO does not differentiate between children and adults. Victim witnesses and reporters in child cases must  receive  protection  and  legal  assistance. The  implementation  of  the  Child  Protection Act (UUPA) in Indonesia is still very difficult to  be  taken  seriously  and  is  still  an  obstacle. The  reason  is  none  other  than  the  number  of people who have become consumers or users of child sex worker services.

## A. Pendahuluan
Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990,  menginstruksikan  kaidah  tersebut  ke  dalam  hukum  nasional,  maksudnya pemerintah  memiliki  sebagai  negara  peserta (state  party) mengikatkan  diri  dan  sekaligus menggunakan  konvensi  tersebut  sebagai  sumber  hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan implementasi konvensi hak anak, mempunyai 2 konsekwensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (legislation  of  children  right), kewajiban  negara  untuk  melaksanakan  dan  menjamin terlaksananya  hak-hak  anak (enforcement  of  children  rights) . 1 Secara  universal  anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatan. 2
Anak merupakan generasi bangsa  yang akan datang, kehidupan anak merupakan cermin kehidupan  bangsa  dan  negara.  Kehidupan  anak  yang  diwarnai  dengan  keceriaan  merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Banyak kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya adalah  anak  menjadi  korban Human  Trafficking. Anak-anak  seringkali  dijadikan  objek eksploitasi  ekonomi  dan  lain  sebagainya,  dikota-kota  besar  anak-anak  dijadikan  objek  belas kasihan  oleh  orang  tuanya  dengan  cara  mendorong  anak-anaknya  supaya  menjadi  pengemis dan lain-lain. 3 Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran
1 Eka Intan Putri, “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2019): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764. hlm 77.
2 Ardianto,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Dari  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota Pekanbaru." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4; No. 1, (accessed July 16,
2020): 1-31, https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041/1034. hlm 2.
3 Laurensius Arliman Simbolon, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran  Hukum,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 3,  no.  2  (October  20,  2016):  310–29, https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5. hlm 311.
terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan  kejam,  dan  bahkan  perlakuan  serupa  perbudakan. 4 Salah  satu  aspek  perbudakan modern  yang  memprihatinkan  adalah  dijadikannya  kehidupan  manusia  sebagai  komoditi perdagangan, penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria, atau anak-anak. 5 Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 6
Masalah Perdagangan Orang (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, hingga sampai saat ini belum dapat  diatasi  secara  tepat,  baik  oleh  pemerintah  setiap  Negara,  maupun  oleh  organisasi- organisasi  internasional  yang  berwenang  dalam  menangani  masalah  perdagangan  orang tersebut. Akhir-akhir ini di Indonesia maupun di negara lain terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk anak, dimana salah satunya Anak diperdagangkan sebagai Pelaku Seks Komersial. Human Traficking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak  asasi  manusia. 7 Human  trafficking terjadi  baik  dalam  tingkat  nasional  maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus  kejahatan human  trafficking pun  semakin  canggih .  Human  trafficking merupakan kejahatan  yang  luar  hbiasa (extra  ordinary), terorganisir (organized), dan  lintas  negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime (TOC). 8 Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan  potensi  dan  penerus  citacita  perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,  dan  seimbang. 9 Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  tanggung  jawab  orang  tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-hak  anak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  juga  dapat  bersosialisasi  di  lingkungan  sekitarnya.  Sebagian  besar  korban perdagangan  manusia  adalah  perempuan.  Mereka  dijual  untuk  menjadi  pekerja  di  sektor berbahaya,  seperti  seks  komersial. 10 Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  upaya  penanggulangan kejahatan  perdagangan  orang  melalui  hukum  pidana  formal  (sarana  penal)  mengarah  pada penegakan hukum secara represif. 11
4 Henny Nuraeny, “Penyuluhan  Hukum Mengenai Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi Smk/Sma/Ma Se-Kabupaten Cianjur,” Journal Of Empowerment , vol. 1, No. 1, (July 1, 2017): 25-38, https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE. hlm 29.
5 Agung Sulistiyo, “Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) , vol. 7, No. 2 (2012): 156-170, http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta. hlm 158.
6 tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana  Perdagangan Orang (Trafficking), ” Wacana Hukum , vol. 9, No. 1 (September 22, 2012): 107-120, http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308. hlm 107. .
7 Gultom Maidin, Perlindungan Hukum  Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm  41.
8 Ikhlasiah Dalimoenthe, “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban Human Trafficking Pada Perempuan Pekerja Seks Komersial,” JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL , vol. 10, No. 1(June 29, 2018): 91-103, https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8430.G9061. hlm 92.
99 Ayu Amalia Kusuma, “Efektivitas  Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia,” LEX  ET  SOCIETATIS ,  vol.  3,  (February  13,  2015):  64-71, http://news.okezone.com/read/2014/. hlm 64.
10 Asiyah Jamilah and  Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penanggulangan  Kejahatan Perdagangan Orang  Dari Perspektif Politik Kriminal,” JUSTITIA JURNAL HUKUM. Vol.4, no. 1 (April 15, 2020): 1-18, https://m.liputan6.com/regional/read. hlm 1.
11 Hasyim  Azizurrahman,  "  Pembaharuan  Kebijakan  Pidana  Kejahatan  Perdagangan  Orang  (Studi  Di  Wilayah  Perbatasan Kalimantan  Barat-Sarawak)." Yustisia  Jurnal  Hukum, Vol.  3,  No.  2  (accessed  July  16,  2020):  88-99, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11100/9932. hlm 88.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang  (TPPO)  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan. 12 Kemudian,  pemalsuan,  penipuan  dan  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang  terekploitasi.  Pengertian  eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik, seksual,  organ  reproduksi  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  Atau  mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
Perlindungan Anak diatur didalam Undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 menyatakan  bahwa  setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan,  dan  penganiayaan;  ketidakadilan;  dan  perlakuan  salah  lainnya.  Pengaturan pencegahan  perdagangan  sangat  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  hak  asasi  manusia  di Indonesia., dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. 13
Banyak  regulasi  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang (human trafficking) untuk anak, salah satunya Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan:  “Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini  sejalan  dengan  amanat  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang berdasarkan  amanat  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa  anak  korban  perdagangan  orang  mendapatkan  perlindungan  khusus  yang  wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).
Permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). 14 Maraknya kasus perdagangan anak belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan.  Indonesia  merupakan  negara  sumber,  transit  dan  tujuan  dari  perdagangan  orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan ekpolitasi terhadap anak.
12 Okky  RI  Chahyo  Nugroho,  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, Vol. 18, No. 4 (December 10, 2018): 16–27, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560. hlm 544.
13 Herlyanty And Yuliana Angraeny Bawole, “Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia,” LEX CRIMEN , vol. II, August 16, 2013): 97-111, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2429. hlm 97.
14 Muh  Abdul  Qudus,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap  Tindak  Pidana  Human  Trafficking  Di  Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (November 17, 2019): 26–39,
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18237. hlm 27.
Fenomena  perdagangan  orang  dewasa  ini  semakin  beragam  bentuk  dan  modusnya.  Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan. 15 Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin perkembang  di  Indonesia.  Materi  pengaturan  pasal  mengenai  hal  tersebut  sudah  diatur  pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. 16 Upaya Perlindungan  terhadap  anak  sebagai  pekerja  seks  komersial  merupakan  hal  yang  kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
Masalah human trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi  dan  penyelesaian  terhadap  penanganan  kasus.  Sementara  upaya  pencegahan  dan pemenuhan  terhadap  hak  anak  kurang  menjadi  perhatian.  Peran  serta  masyarakat  sangat  di butuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para  pihak  yang  berpotensi  terjadinya  tindak  pidanaperdagangan  orang.  Pentingnya  tugas Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  untuk mensejahterakan  warganya,  untuk  bisa  memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan Sosialisasi tentang trafficking harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena seungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan. 17
Adapun  salah  satu  kasus human  trafficking yang  terjadi  di  lampung.  Dimana  Polres Lampung Timur berhasil membongkar praktik prostitusi pelajar. Praktik prostitusi pelajar itu didalangi ibu dan anak di Raman Utara, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tersangka PI (36) dan BA (21) mengaku telah menjalankan perdagangan anak di bawah umur selama kurang lebih tiga bulan. Dengan keuntungan 30 persen dari tarif yang disepakati. Keduanya telah menjual kesucian  Senja  (16),  Jingga  (16),  dan  Rona  (15),  bukan  nama  sebenarnya,  kepada  pria-pria hidung  belang  dengan  tarif  bervariasi,  Rp  500  ribu  hingga  Rp  900  ribu.  kedua  tersangka (muncikari) diduga melakukan perdagangan dan mempekerjakan tiga wanita di bawah umur yang masih berstatus pelajar, untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan imbalan uang. Profesi yang dijalani para tersangka sudah berlangsung sejak Desember 2018.
Adapun modus  yang digunakan dengan cara menawarkan kepada pria-pria melalui jalur komunikasi telepon. Setelah sepakat, muncikari akan memberikan nomor telepon ABG kepada calon klien mesumnya. Ibu dan anak tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun  2007  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. 18
Perdagangan  anak  merupakan  masalah  serius  yang  harus  ditangani  secara  sungguh- sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara  lain  di  Asia  dalam  hal  perdagangan  anak.  Bahkan  beberapa  lembaga  donor  telah
15 https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/ Diakses pada 10 Februari 2019 pukul 19:40 WIB.
16 Alfan Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime  Victims  of  Human  Trading,” Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  9,  No.  3  (2015):  331-339, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603. hlm 332.
17 Irwanto, Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu diskripsi Awal, Kantor Peburuhan Internasional,  Jakarta, 2001, hlm. 71.
18 http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/12/prostitusi-pelajar-di-lampung-terbongkar-ibu-anak-jadi-muncikari- beginimodusnya?page=all#gref Diakses pada 10 Februari 2019 pukul 19:40 WIB.
memberi warning dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan  merumuskan  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Pelindungan  Anak  yang  sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  adalah  sebuah undang-undang  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  hak  anak  yang  mengacu pada  prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak.  Undang-undang  ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi  atau  seksual  serta  kekerasan  dan  pelecehan  terhadap  anak.  Anak  mempunyai kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam  bangsa,  negara,  masyarakat  maupun  keluarga.  Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh  karena  itu  kondisi  anak  perlu  diperlakukan  secara  khusus  agar  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  wajar  baik  fisik,  mental  maupun  rohaninya.  Karenanya,  dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.
Ketentuan Perdagangan Orang terdapat Undang-undang khusus yang mengaturnya, yaitu Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam  proses,  cara,  atau  semua  bentuk  eksploitasi  yang  mungkin  terjadi  dalam  praktik perdagangan  orang,  baik  yang  dilakukan  antarwilayah  dalam  negeri  maupun  secara antarnegara,  dan  baik  oleh  pelaku  perorangan  maupun  korporasi.  Perlindungan  anak sebenarnya bagian yang terintegral dengan penegakan hak asasi manusia. Namun di Indonesia penegakan HAM nampaknya tidak begitu memperhatikan aspek perlindungan anak. Tingginya angka kejahatan perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan  perlindungan  anak.  Hal  tersebut  sama  artinya  negara  juga  belum  serius  dalam menegakkan hak asasi manusia. 19
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  menganalisa bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Seks  Komersial  dalam Tindak  Pidana Human  Traficking dan  bagaimana  perlindungan  anak  sebagai  pekerja  seks komersial dalam perspektif hukum progresif. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah  secara  pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

## B. Pembahasan
I. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking
Secara yuridis adanya delik tentang Perdagangan Orang kedalam Undang-Undang sangat diperlukan dengan mutlak untuk memakasa seseorang maupun masyarakat untuk mematuhi dan memberikan  hukum  yang  mutlak  dalam  untuk  siapapun  yang  melakukan  setiap  kejahatan tersebut. 20 Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak  terlepas  dari  materi  Hak  Asasi  Manusia  yang  diatur  baik  dalam  peraturan  perundang- undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  antara  lain  menyatakan  bahwa  pemahaman  HAM  bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:
19 Muhtaj El Majda, Dimensi-dimensi HAM: MenguraI Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,  hlm. 118.
20 Sitania, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 1 (accessed July 16, 2020): 38-53, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7209/3695. hlm 41.
“Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak  dasar  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ,  maka  pengertian  Hak  Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”
Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang ( child trafficking) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 21 Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.
Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang menyebutkan
“Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  penculikan,  penjualan  dan/atau  perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.”
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief terdapat dua model perlindungan, yaitu: model hak-hak  prosedural (the  procedural  right  model) dan  model  pelayanan (the  service  model) . Model hak-hak prosedural (the procedural right model) , menekankan korban berperan aktif di dalam  proses  peradilan  pidana.  Model  pelayanan (the  service  model) menekankan  pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan sehingga diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan oleh polisi. Korban akan merasa dijamin  kembali  kepentingannya  dalam  suasana  tertib  sosial  yang  adil.  Model  ini  dapat menghemat  biaya  sebab  adanya  pedoman  bantuan  yang  baku,  serta  mempertimbangkan kerugian-kerugian  yang  dialami  korban.  Model  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak pidana perdagangan lebih sesuai dengan model pelayanan, yang dilakukan dengan pemberian ganti  kerugian  dalam  bentuk  kompensasi,  restitusi,  dan  upaya  pengembalian  kondisi  korban yang  mengalami  trauma,  rasa  takut,  dan  tertekan  akibat  kejahatan.  Pemulihan  kondisi  anak sebagai korban akan lebih sulit dilakukan dan memakan waktu yang lama. 22
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  dilengkapi  dengan  PP.  No.  9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana perdagangan orang, yang di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa dalam hal saksi dan/atau  korban  adalah  anak,  maka  pelayanan  diberikan  secara  khusus  sesuai  dengan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya di dalam penjelasannya diuraikan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan  reintegrasi  sosial  terhadap  anak  sebagai  saksi  dan/atau  korban  ditentukan  sesuai  dengan prinsip  konvensi  hak  anak, antara  lain  prinsip  nondiskriminasi  dan  kepentingan  terbaik  bagi anak. 23
Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan UU. No. 21 Tahun  2007  tentang  PTPPO,  Bab  V,  Pasal  43  menyebutkan  perlindungan  saksi  dan  korban tindak  pidana  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
21 Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm 10.
22 Muladi dan Barda Nawai Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 2010, hlm. 85.
23 Muchamad  Iksan, Hukum  Perlindungan  Saksi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hlm.  201.
Perlindungan Saksi dan Korban. Model perlindungan berdasarkan Undang-undang. Nomor 21 Tahun  2007  tentang  PTPPO  tidak  membedakan antara  anak  dengan  orang  dewasa,  Pasal  44 menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta keluarganya  sampai  derajat  kedua.  Pasal  47  memberikan  tugas  kepada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
Anak  sebagai  korban  perdagangan  orang  merupakan  perampasan  terhadap  hak-hak, seperti:  kebebasan  bergerak,  kebebasan  berkumpul  dan  kebebasan  memiliki  serta kebebasan bersenang-senang atau bermain. Kehidupan anak di jalan sangat mempengaruhi partumbuhan fisik,  sosial,  emosional  dan  kesehatan.  Khusus  untuk  anak  terdapat  beberapa  pengalaman terhadap  tumbuh  dengan  resiko  yang  tinggi,  termasuk:  (a)  tidak  dapat  dilindunginya  dari eksploitasi seksual, dan obat terlarang; (b) Kurang gizi, depresi dan kurang percaya diri; dan (c)  Tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  da  kehidupan  yang  layak  serta  perlindungan terhadap dirinya.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  tidak  menyebutkan  secara  spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang  tersebut.  Hanya  di  dalam  Pasal  78  disebutkan  bahwa  siapa  saja  yang  mengetahui  dan sengaja  membiarkan  anak-anak  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan akan dikenakan pidana.
Pasal 71 D disebutkan bahwa anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak  yang  diperdagangkan  berhak  mengajukan  ke  pengadilan  berupa  hak  atas  restitusi  yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  hanya  memfokuskan  pada  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang.  Untuk  anak  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  undang- undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam 9 buah Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.
Upaya  hukum  perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  baik  di  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku  tindak  pidana  dan  tahap  setelah  putusan  pengadilan.  Adapun  uraian  3  tahap  tersebut yaitu:
1. Tahap  perlindungan  pada  saat  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang  meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014)
2. Tahap  perlindungan  pada  saat  persidangan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang meliputi: (UU RI No. 21 Tahun 2007)
a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban  anak  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
c. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
e. Pemeriksaan  terhadap  saksi  dan/atau  korban  anak,  atas  persetujuan  hakim,  dapat dilakukan  di  luar  sidang  pengadilan  dengan  perekaman  yang  dilakukan  di  hadapan pejabat yang berwenang.
3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi  yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014  Jo  UU  No  23  Tahun  2002  dan  Pasal  48  sampai  dengan  Pasal  50  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). 24
Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya berbatas pada  pemberian  hak  restitusi  yang  terlebih  dahulu  harus  diajukan  oleh  korban  dan/atau  ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan  perdata  maupun  melalui  proses  pengadilan  pidana.  Dalam  proses  peradilan  pidana dilakukan  dengan  cara  mengajukan  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP.
Namun  disisi  lain  dalam  penerapannya,  Beberapa  hal  yang  menjadi  hambatan  dalam melakukan  perlindungan  serius  terkait human  trafficking ini  adalah  sebenarnya  justru  dari korban  itu  sendiri  yang  terkadang  melalukan  pembiaran  karena  yang  pertama  tidak  mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas. 25

## I. Perlindungan  Anak  Sebagai  Pelaku  Seks  Komersial  dalam  perspektif  hukum progresif
Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia  terutama  sejak  terjadinya  reformasi  pertengahan  tahun  1997.  Jika  fungsi  hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami  di  Indonesia  sekarang  ini  adalah  sangat  bertolak  belakang  dengan  cita-cita  ideal tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Tetapi pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin  suatu  teori  menganggap  hukum  sesuatu  yang  mutlak-otonom  dan  final.  Semakin bergeser kemanusia, semakin teori tersebut ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.
Penyelenggaraan  Perlindungan  anak  berasaskan  pancasila  dan  berasaskan  Pancasila  dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinisip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:
a. Nondiskriminasi b. Kepentingan terbaik bagi Anak c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
24 Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonsia , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 19.
25 Alfan Alfian, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No 3, Juli-September 2015.
Hukum progresif sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir mauoun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia. 26
Peradilan pidana (the juvenile justice system) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang  diberikan  hukum  kepada  anak  yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Orientasi  dari keseluruhan  proses  peradilan  pidana  anak  ini  harus  ditujukan  pada  kesejahteraan  anak  itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for children) bahwa adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu:
1. Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile) , berarti prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagi fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.
2. Mengedepankan  prinsip  proporsionalitas (theprinciple  of  proporsionality), merupakan sarana  untuk  mengekang  penggunaan  sanksi  yang  bersifat  menghukum  dalam  arti membalas.  Hal  ini  dipertegas  Paul  H.  Hann  mengemukakan  pendapatnya  bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial. 27
Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain:
1) Hak untuk diberitahukannya tuduhan,
2) Hak untuk tetap diam,
3) Hak untuk memperoleh penasehat    hukum,
4) Hak untuk hadirnya orang tua/wali,
5) Hak untuk menghadapkan saksi danpemeriksaan silang para saksi
6) Hak untuk banding ke tingkat yang lebihtinggi.
Namun  masih  banyak  kekurangan  didalam  peraturan  Perundang-undangan  yang  secara terpisah  mengatur  tentang  perlindungan  saksi  dan  Korban  yang  seharusnya  secara  hukum banyak pihak yang dijadikan saksi engan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa  dan  keluarganya  terhadap  apa  yang  disampaikan,  baik  ditingkat  penyidikan  sampai  di Pengadilan.  Bahkan  yang  semulanya  menjadi  saksi  akan  tetapi  akhirnya  ditetapkan  sebagai tersangka. 28
Oleh  karena  itu,  baik  saksi  korban  dan  pelapor  dalam  perkara  anak  mesti  mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya tidak lain dari banyaknya yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak.
Selanjutnya  Satjipto  Raharjo  mendeskripsikan  bahwa  lemahnya  penegakan  hukum  pada hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep-konsep  tentang  keadilan,  kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep- konsep  yang  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  dan  penggunaan  hukum  adalah  dua  hal yang  berbeda.  Seseorang  dapat  menegakkan  hukum  untuk  memberikan  keadilan,  tetapi
26 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia , Semarang, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 192
27 Valentina, Perdagangan  perempuan  dan  Anak  Dalam  Pandangan  Seorang  Aktivis  Perempuan;  Sulistyowati Irianto  (ed).  Perempuan  dan    Hukum,  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan ,  Yayasan Obor, Jakarta,  2008, hlm. 115.
28 Laurensius  Arliman  Simbolon, Partisipasi  Masyarakat  di  dalam  Perlindungan  Anak  yang  Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum , Vol 3, No 2 (2016), Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
seseorang  juga  dapat  menegakkan  hukum  untuk  digunakan  bagi  pencapaian  tujuan  atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. 29 Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process). 30
Menurut  Hans  Kelsen  tujuan  ilmu  hukum  harus  terbebas  dari  semua  ideologi  politik menuju  perubahan  yang  lebih  baik  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  masyarakat.  Jika dihubungkan  dengan  hukum  pidana  maka  tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. 31
Mengingat  kasus  kekerasan  pada  anak  biasanya  lebih  banyak  terjadi  pada  anak  dari kalangan  bawah,  sebagai  contoh,  pihak  kepolisian  umumnya  akan  malas  menanganinya. Karenanya,  kasus-kasus  anak  itu  tidak  bisa  dijadikan  lahan  memperoleh  uang.  Sebaliknya, kalau pelaku kekerasan berasal dari golongan kaya, yang mampu membayar polisi, jaksa dan hakim, pelaku akan dibebaskan dengan mudah, dan layak. Dalam konteks Negara Indonesia, keadilan  yang  hendak  diwujudkan  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  sila  ke  3  Pancasila. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian,  sistem  tidak  hanya  untuk memidana  pelaku  tetapi  mewujudkan  keadilan  bagi  korban  kejahatan  dan  memanusiakan manusia yang sesuai dengan tujuan hukum progresif.

## J. Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di  dalam  Pasal  68  yang  menyebutkan  bahwa  “Perlindungan  khusus    bagi  anak  korban penculikan,  penjualan  dan/atau  perdagangan  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”. Sedangkan Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan Undang-undang. Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur  mengenai perlindungan saksi dan korban. Saki korban dan pelapor sudah seharusnya mendapatkan perlindungan  dan  bantuan  hukum  diamana  tindak  pidana  dilaksanakan  berdasarkan Undang-undang. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Model perlindungan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  tidak membedakan antara anak dengan orang dewasa.

## Daftar Pustaka
A. Buku
El  Majda, Muhtaj.  2008. Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya. Jakarta: Rajawali Pers.
Hatta,  Moh.  2012. Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Teori  Dan  Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta..
29 Satjipto  Rahardjo,  Qodri  Azizy  dkk, Menggagas  Hukum  Progresif  Indonesia, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2006, hlm. 84..
30 https://nasional.sindonews.com/read/761534/18/penegakan-hukum-sebagai-jalan-hidup-1373948653 Diakses pada  10 Februari 2019 pukul  21: 07 WIB.
31 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 13.
Iksan,  Muchamad. Hukum  Perlindungan  Saksi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Irwanto. 2001. Perdagangan Anak di Indonesia , Suatu diskripsi Awal, Jakarta: Kantor Peburuhan Internasional
Maidin, Gultom.  2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
Muladi dan Arif, Barda Nawai. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Nashrina. 2014. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonsia. Jakarta: Rajawali Pers. Rahardjo, Satjipto dkk, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rosidah, Nikmah. 2014. Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister. Valentina.  2008. Perdagangan  perempuan  dan  Anak  Dalam  Pandangan  Seorang  Aktivis Perempuan; Sulistyowati Irianto (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor.
B. Jurnal Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4; No. 1, (accessed July 16, 2020): 1- 31, https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041/1034.
Alfian, Alfan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 3, 2015: 331-339 https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603. Dalimoenthe, Ikhlasiah. “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pemetaan Jaringan Sosial Dan Motif Korban  Human  Trafficking  Pada  Perempuan  Pekerja  Seks  Komersial.” JUPIIS:  JURNAL PENDIDIKAN  ILMU-ILMU  SOSIAL .  vol.  10,  No.  1,  June  29,  2018:  91- 103,https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8430.G9061.
El  Majda, Muhtaj.  2008. Dimensi-dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya. Jakarta:  Rajawali  Pers  Herlyanty,Yuliana  Angraeny  Bawole.  “Implementasi  Hukum  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Pengaturan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di Indonesia.” LEX CRIMEN .
vol. II, August 16, 2013: 97-111 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2429.
Hatta,  Moh.  2012. Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Teori  Dan  Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta..
Hasyim Azizurrahman, " Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah  Perbatasan  Kalimantan  Barat-Sarawak)." Yustisia  Jurnal  Hukum, Vol.  3,  No.  2 accessed July 16, 2020: 88-99, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11100/9932.https://endangshastuti.wordpress.co m/perdagangan-manusia/
Iksan,  Muchamad. Hukum  Perlindungan  Saksi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Irwanto. 2001. Perdagangan Anak di Indonesia , Suatu diskripsi Awal, ,  Jakarta: Kantor Peburuhan Internasional
Jamilah,  Asiyah,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  “Justitia  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 2.” JUSTITIA JURNAL HUKUM 4, Vol.4, no. 1, April 15, 2020: 1-18,. https://m.liputan6.com/regional/read.
Kusuma, Ayu Amalia. “Efektivitas  Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang  Di  Indonesia.” LEX ET SOCIETATIS . vol. 3, February 13, 2015: 64-71. http://news.okezone.com/read/2014/.
Nuraeny, Henny. “Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Bagi  Guru  Bimbingan  Konseling  Dan Siswa/Siswi Smk/Sma/Ma Se-Kabupaten Cianjur.” JOURNAL OF EMPOWERMENT . vol. 1, No. 1, July 1, 2017: 25-38. https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE.
Okky  RI  Chahyo  Nugroho,  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (State’s  Responsibility  in  Mitigation  of  Human  Trafficking  Crime),” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 18,  Vol.  18,  No.  4,  December  10,  2018:  16–27,
https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560. Putri, Eka Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
A Bandar
Qudus, Muh Abdul. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di  Indonesia.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 5,  no.  2,  November  17,  2019:  26–39. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18237.
Rahardjo, Satjipto dkk, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rosidah, Nikmah. 2014. Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister. Simbolon,  Laurensius  Arliman.  “Partisipasi  Masyarakat  Di  Dalam  Perlindungan  Anak  Yang Berkelanjutan  Sebagai  Bentuk  Kesadaran  Hukum.” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) 3, no. 2, October 20, 2016: 310–29. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5. Sitania,  "Akomodasi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Aspek  Hukum Internasional Dan Nasional." J urnal Pembangunan Hukum Indonesia. ” Vol. 2 No. 1, accessed July 16, 2020: 38-53. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7209/3695. Sulistiyo,  Agung.  “Perlindungan  Korban  Kekerasan  Kejahatan  Perdagangan  Manusia  Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) . Vol. 7, 2012. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta. Valentina.  2008. Perdagangan  perempuan  dan  Anak  Dalam  Pandangan  Seorang  Aktivis Perempuan;  Sulistyowati  Irianto  (ed).  Perempuan  dan  Hukum,  Menuju  Hukum  yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor.
Widiastuti, Tri Wahyu. “Upaya  Pencegahan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Trafficking).”
Wacana Hukum . vol. 9, No. 1, September 22, 2012. http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308.
C.  Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.
Undang-Undang Dasar 1945.
K. Internet
http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/12/prostitusi-pelajar-di-lampung-terbongkar-ibu-anak- jadimuncikari-beginimodusnya?page=all#gref. https://nasional.sindonews.com/read/761534/18/penegakan-hukum-sebagai-jalan-hidup- 1373948653