## IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI FAKTOR INPUT SEBAGAI VARIABEL PEMBENTUK INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016
Oleh:
Pahrul Fauzi 1 & Mahardhika Cipta Raharja 2
1) Dosen Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto
2) Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, IAIN Purwokerto

## Abstrak
Era globalisasi menuntut setiap daerah (kabupaten-kota, provinsi) untuk dapat menginventarisasi  sekaligus  melakukan  upaya  dalam  mengoptimalkan  semua sumber  daya  (resources)  yang  dimiliki.  Hal  tersebut  dilakukan  guna meningkatkan daya saing daerah  yang bersangkutan. Penelitian ini melakukan analisis  guna  inventarisasi  sekaligus  klasifikasi  faktor-faktor  input  pembentuk indeks  daya  saing  daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Cirebon.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  dengan  metode  wawancara  yang  dilakukan  pada bulan  Oktober-Desember  2016.  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP)  menjadi  alat analisis utama dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  analisis  hierarki  proses  (AHP)  diketahui bahwa faktor input pada level pertama, urutan prioritasnya adalah faktor SDM dan  Ketenagakerjaan  (24,75%).  Pada  level  kedua  yaitu  faktor  Konektivitas Terintegrasi (20,19%), disusul dengan faktor Iklim Usaha Produktif (18,89%). Faktor  Kelembagaan  Daerah  dan  faktor  Perekonomian  Daerah  berada  pada urutan  prioritas  keempat  dan  kelima  dengan  persentase  sebesar  14,46%  dan 11,16% yang disusul oleh faktor keenam yaitu faktor Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan persentase sebesar 10,54%.
Kata Kunci: Daya Saing Daerah, Analytical Hierachy Process, AHP, Kabupaten Cirebon.

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014 World Economic Forum (WEF) melakukan kajian untuk menentukan peringkat  daya  saing  dari  144  negara.  Kajian  yang  dipublikasikan  dalam Global Competitivness  Report tersebut  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  ke-34,  naik  empat peringkat dari kajian tahun sebelumnya. Meski meningkat, posisi Indonesia masih berada di bawah  negara-negara  asia  tenggara  lain  seperti  Singapura  yang  berada  di  urutan  ke-2, Malaysia  di  urutan  ke-20,  bahkan  Thailand  di  peringkat  ke-31  (World  Economic  Forum, 2014). Berdasarkan kajian tersebut tentu Indonesia masih harus terus berbenah untuk mampu terus bersaing.
Berdasarkan perencanaan pembangunan pemerintah, salah satu sasaran pembangunan yang  dicantumkan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari tuntutan jaman pada era globalisasi yang tidak akan lepas dari persaingan pada setiap bidang kehidupan. Berlandaskan hal tersebut, setiap daerah (kabupaten-kota atau provinsi) dituntut untuk mampu menyesuaikan diri pada iklim tersebut sehingga secara nasional dapat tercipta daya saing yang kompetitif.
Pada pelaksanaannya,  pembangunan daerah semakin  dinamis, berdasar hal  itu tentu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi yang terarah dan terpadu sehingga hasilnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  kemajuan  pembangunan  daerah. Pembangunan  daerah  juga  diarahkan  agar  terciptanya  kemandirian  daerah,  hal  tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  daerah  tersebut.  Daya  saing  tidak  hanya berorientasi  pada  indikator  ekonomi,  tetapi  juga  kemampuan  daerah  untuk  menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  mencoba  meneliti  mengenai  faktor-faktor  input pembentuk  daya  saing  daerah.  Adapun  daerah  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu wilayah unggulan di Provinsi Jawa  Barat  yang  diproyeksikan  akan  menjadi  salah  satu  daerah  metropolitan  (RPJMD Provinsi  Jawa  Barat  2013-2018)  Kabupaten  Cirebon  tentu  harus  mampu  melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya sebagai upaya meningkatkan daya saing daerahnya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  mencoba  melakukan  identifikasi  sekaligus  klasifikasi  faktor  input sebagai  variabel  pembentuk  Indeks  Daya  Saing  daerah  di  Kabupaten  Cirebon.  Variabel dalam kajian/penelitian ini dipetakan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam membangun  daya  saing  daerah.  Selanjutnya  diklasifikasikan  dalam  bentuk  model  logika input-output, yaitu faktor input dan faktor output pembentuk daya saing daerah.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada bulan Oktober s/d Desember 2016.  Untuk  melakukan  analisis  yang  lebih  spesifik,  penelitian  ini  dibatasi  hanya  untuk melakukan  analisis  pada  faktor  input  sebagai  variabel  pembentuk  daya  saing  daerah  di Kabupaten Cirebon.

## Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  untuk  kajian  ini  berasal  dari  data  primer  yang  diperoleh  dari sumber (responden) yang telah ditentukan sebelumnya melalui metode purposive sampling . Pemilihan metode sampling ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan penilaian yang obyektif  dari  responden  yang  dinilai  memiliki  kompetensi  memadai  untuk  memberikan jawaban  atas  serangkaian  pertanyaan  yang  diajukan  melalui  kuesioner.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan  cara mengunjungi  responden untuk melakukan deep interview berdasarkan  panduan  pertanyaan  (kuesioner)  yang  telah  dipersiapkan,  maupun mengirimkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel tersebut.

## Definisi Operasional
Variabel  ditetapkan  dengan  mendekatkan  pada  sasaran  strategis  dalam  membangun daya  saing  daerah.  Indikator  kinerja  apa  yang  dapat  merefleksikan  sasaran  strategis  yang ingin  dicapai.  Secara  konsep,  kinerja  ditentukan  terlebih  dahulu  lalu  kemudian  memilih indikator yang sesuai. Pemilihan indikator memperhatikan ketersediaan data dan pertama- tama diarahkan pada data kuantitatif (data sekunder) yang ada. Apabila data sekunder tidak diperoleh maka menggunakan data kualitatif (data primer) dari responden melalui kuesioner yang disampaikan. Dengan demikian, variabel yang dimaksud dalam kajian atau penelitian ini adalah indikator kinerja yang mewakili sasaran strategis untuk membangun daya saing daerah yang menunjukkan besarnya kemampuan suatu daerah dalam mencapainya.
Bobot masing-masing variabel disusun secara bertingkat atau gradual. Level pertama merupakan sasaran strategis, dan level kedua adalah kinerja-kinerja yang menggambarkan masing-masing  sasaran  strategis  tersebut.  Tingkatan  tersebut  disusun  untuk  memudahkan keputusan memilih prioritas dari rangkaian strategi yang ada berdasarkan kemampuan yang dimiliki  (kinerja).  Analisa  yang  demikian  disebut  Proses  Analitis  Hierarki  ( Analytical Hierachy Process ) atau lebih dikenal dengan metode AHP. Hierarki dari rangkaian sasaran strategis dan kinerja digambarkan dalam bagan berikut:

## Tabel 1 Hierarki Faktor Input
NO INPUT LEVEL I LEVEL II Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mendorong aktivitas perekonomian daerah a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah b. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah c. Meningkatkan investasi daerah 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan a. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan b. Meningkatkan derajat kesehatan
c. Meningkatkan kualitas pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan 3. Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi) a. Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan b. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan non perizinan
NO INPUT LEVEL I LEVEL II Sasaran Strategis Indikator Kinerja c. Kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan d. Menciptakan keamanan yang terkendali 4. Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya a. Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar b. Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi c. Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas & cepat 5. Meningkatkan aktivitas perbankan dan lembaga keuangan a. Meningkatkan jumlah kantor bank b. Meningkatkan jumlah kantor non bank (perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi, bursa efek/pasar modal, pegadaian, dll) c. Menambah jenis-jenis layanan perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 6. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan daerah (berdasarkan pendekatan teori kelembagaan, LaPorta, 1999) a. Mendorong menurunnya tingkat korupsi daerah b. Dukungan dan bantuan rill pemerintah daerah dalam mendorong inovasi masyarakat c. Menurunkan waktu tunggu pengurusan berkas administrasi kependudukan dan bisnis d. Kepastian hukum (termasuk perlindungan hukum) atas kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat swasta e. Kualitas demokrasi melalui kebebasan warga untuk berpartisipasi dalam pemilu yang jujur terbuka dan tanpa intervensi pihak birokrasi
Tabel  di  atas menunjukkan hierarki faktor input  yaitu lima sasaran  strategis  beserta indikator  kinerja  yang  mendukungnya.  Model  penilaian  tersebut  diaplikasikan  pada kuesioner penelitian dengan membandingkan faktor input yang menjadi variabel pembentuk daya  saing  daerah  di  Kabupaten  Cirebon  baik  pada  level  pertama  maupun  level  kedua. Pilihan  sasaran  strategis  mana  yang  lebih  prioritas  dibanding  yang  lain  didasarkan  atas persepsi dari responden yang telah ditentukan.
4% 50% 46% Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasar Pendidikan
DIII/Akademi/SMA S1 S2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden

## Tabel 2
Daftar  Responden Penelitian
No Unsur Responden Penelitian Person Unsur Pemerintahan 1 Bappeda 1 2 Sekretariat Daerah 1 3 Dinas Pendapatan (Keuangan) 1 4 Dinas Pariwisata 1 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan 1 6 Dinas Koperasi dan UMKM 1 7 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 1 8 Dinas Pertanian 1 9 BPPT 1 10 Dinas Pertanian 1 11 Dinas Perikanan 1 12 HIPMI Cirebon 1 13 Kadin DAERAH 1 14 Dinas Bina Marga 1 Unsur Akademisi 14 Unswagati 1 15 UMC 1 16 IAIN Syeh Nurjati 1 17 STIE 1 Unsur Pengusaha (Swasta) 18 Kuliner 2 19 Batik 2 20 Rotan 2 21 Perwakilan Perbankan 2 Jumlah 26
Sumber: Data Primer diolah.
Perbankan & LK Perekonomian Daerah Kelembagaan Daerah Iklim Usaha Produktif Konektivitas Terintegrasi SDM & Ketenagakerjaan 10,54 11,16 14,46 18,89 20,19 24,75

## Perhitungan Bobot Pengukuran
Untuk menghitung bobot faktor input pada pengukuran indeks daya saing Kabupaten Cirebon  digunakan  metode  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP)  yang  dikembangkan  oleh Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. Pemilihan alat analisis ini didasarkan pertimbangan bahwa  AHP  merupakan  salah  satu  alat  atau  model  pengambilan  keputusan  dengan  input utama adalah persepsi  manusia. AHP merupakan salah satu  metode  yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hierarki. Dengan AHP pembobotan suatu  faktor  atau  variabel  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  persepsi  manusia  sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya.

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Pertama
Faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon pada level pertama berupa  sasaran  strategis  yang  terdiri  dari  enam  faktor  yaitu:  Mendorong  aktivitas perekonomian daerah;  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; Menciptakan  lingkungan  usaha  produktif  yang  dapat  menarik  minat  dunia  usaha  untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi); Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses  daerah  seluas-luasnya;  Meningkatkan  aktivitas  perbankan  dan  lembaga  keuangan; Meningkatkan  kualitas  tata  kelola  kelembagaan  daerah  (berdasarkan  pendekatan  teori kelembagaan).  Hasil  perhitungan  Analisis  Hierarki  Proses  pada  level  pertama  ini  seperti dijelaskan pada gambar 2 sebagai berikut:

## Gambar 2 Hasil Perhitungan AHP Level Pertama
Berdasarkan  gambar 2   yang merupakan hasil analisis pada level  pertama diketahui bahwa faktor Sumber daya manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan menjadi prioritas pertama dengan persentase sebesar 32,68%. Hal tersebut memberikan arti bahwa pada level pertama responden  menilai  bahwa  perbaikan  sumber  daya  manusia  dan  ketenagakerjaan  menjadi prioritas pertama sasaran strategis dari faktor input yang membentuk daya saing daerah di Kabupaten  Cirebon.  Pada  prioritas  kedua,  yaitu  faktor  Membangun  konektivitas  yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka  akses  daerah  seluas-luasnya.  Faktor  prioritas  kedua  ini  juga  merupakan  hal penting yang sangat menunjang pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon.
Kedua  hal  tersebut  senada  dengan  tiga  strategi  utama  pembangunan  perekonomian nasional  atau  yang  pada  era  Presiden  SBY  dikenal  dengan  istilah  MP3EI  (Masterplan
Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia)  yaitu  mempercepat peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  dengan  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  memaksimalkan  bonus  demografi  yang  sedang  dialami oleh  Indonesia.  Selain  itu  menurut  Krisnamurthi  (2002)  pengembangan  kapasitas  sumber daya manusia meliputi: (1.) kelembagaan; (2.) pendanaan; dan (3.) pelayanan, di samping itu  masalah  internal  yang  harus  dihadapi  adalah  persoalan  efisiensi,  keterbatasan,  dan keterampilan dari sumber daya manusia itu sendiri.
Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi) menjadi faktor prioritas ke tiga pada faktor input  pembentuk  daya  saing  daerah  di  Kabupaten  Cirebon  dengan  persentase  sebesar 18,89%. Lingkungan usaha produktif, yang di dalamnya termasuk pengembangan investasi, dirasa  menjadi  salah  satu  motor  penggerak  perekonomian  daerah  yang  secara  langsung memberikan dampak terhadap daya saing daerah. Pemikiran ekonom-ekonom modern dunia seperti  Joseph  Schumpeter  (dalam  bukunya Capitalism,  Socialism,  and  Democracy tahun 1943) menitikberatkan faktor investasi dalam laju pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi  berarti  akan  menambah  kapasitas  produksi  sehingga  akan  meningkatkan  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  memiliki multiplier  effect dan  dapat  menciptakan growth accelerator .  Investasi  yang  ditanamkan  mampu  menarik  investasi  berikutnya  sehingga menghasilkan  tambahan  berganda  pada  hasil  produksi  dan  pendapatan  masyarakat. Begitupun  dengan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  yang  selanjutnya  akan  menambah kemampuan  daya  beli  ( aggregate  demand ),  kemudian  peningkatan  daya  beli  masyarakat akan meningkatkan produksi dan investasi.
Sementara  pada  prioritas  keempat  dengan  persentase  sebesar  14,46%  yaitu meningkatkan  kualitas  tata  kelola  kelembagaan  daerah.  Sedangkan  faktor  Mendorong aktivitas  perekonomian  daerah  berada  pada  prioritas  kelima  dengan  persentase  sebesar 11,16%,  disusul  dengan  faktor  Meningkatkan  aktivitas  perbankan  dan  lembaga  keuangan pada  posisi  keenam  dengan  persentase  sebesar  10,54%.  Ketiga  faktor  terakhir  tersebut tentunya  mempunyai  peran  sebagai  penunjang  dalam  rangka  menguatkan  faktor  input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon.

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua
Pada  level  kedua perhitungan Analisis Hierarki Proses dilakukan untuk  mengetahui bobot  dari  masing-masing  variabel  pada  faktor  input  pembentuk  daya  saing  daerah  di Kabupaten  Cirebon.  Faktor  Perekonomian  Daerah  terdiri  dari  tiga  variabel  yaitu: Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, dan Meningkatkan Investasi Daerah.

## Tabel 3

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Perekonomian Daerah
Indikator Persentase Prioritas Optimalisasi PAD 32,51 2 Peningkatan Kapasitas Fiskal 27,87 3 Meningkatkan Investasi Daerah 39,62 1 Sumber: Data primer diolah
Seperti  dijelaskan  pada  tabel  3,  variabel  Meningkatkan  investasi  daerah  menjadi prioritas pertama dengan persentase sebesar 39,62%. Sedangkan pada prioritas kedua  dan ketiga yaitu variabel Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan  persentase  32,51%  dan  27,87%.  Sedangkan  pada  tabel  4  merupakan  perhitungan Analisis Hierarki Proses level kedua pada faktor SDM & Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga variabel. Prioritas pertama ditempati variabel Meningkatkan Kualitas Pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan dengan persentase sebesar 34,43%, disusul variabel Meningkatkan  derajat  kesehatan  di  peringkat  kedua  dengan  33,98%.  Sedangkan  variabel peningkatan  pendidikan  dan  keterampilan  menjadi  prioritas  ketiga  dengan  persentase 31,59%.

## Tabel 4

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor SDM & Ketenagakerjaan
Indikator Persentase Prioritas Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan 31,59 3 Meningkatkan Derajat Kesehatan 33,98 2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan 34,43 1

## Sumber: Data primer diolah
Pada tabel 5 merupakan hasil perhitungan Analisis Hierarki Proses level kedua pada faktor Menciptakan Usaha Produktif yang dapat menarik minat dunia usaha yang terdiri dari empat  variabel.  Pada  prioritas  pertama  dengan  persentase  sebesar  29,94%  variabel keamanan  dinilai  responden  menjadi  variabel  paling  perlu  diprioritaskan  pada  faktor Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif sebagai faktor input pembentuk daya saing daerah di  Kabupaten Cirebon. Keamanan  yang terkendali dinilai responden sebagai  tolok ukur  utama  apakah  suatu  daerah  mempunyai  kelayakan  untuk  dijadikan  tempat  untuk menanamkan investasinya. Pada prioritas kedua, variabel Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, dengan persentase sebesar 28,34%. Sedangkan pada prioritas ketiga dan keempat yaitu variabel  Harmonisasi  Peraturan  dan  Kemudahan  dalam  proses  pembebasan  lahan  dengan persentase masing-masing sebesar 22,80% dan 18,91%.

## Tabel 5 Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Lingkungan Usaha Produktif
Indikator Persentase Prioritas Harmonisasi Peraturan 22,80 3 Pelayanan Perizinan Terpadu 28,34 2 Pembebasan Lahan 18,91 4 Keamanan 29,94 1

## Sumber: Data primer diolah
Sementara pada tabel 6 merupakan hasil perhitungan Analisis Hirarki Proses (AHP) pada level dua yaitu faktor Membangun Konektivitas yang terintegrasi yang terdiri dari tiga variabel. Pada prioritas pertama yaitu variabel Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar  arus  barang,  jasa,  manusia  dan  menjadi  penghubung  yang  efisien  antara
sumber  bahan  baku,  pusat  produksi  dan  pasar,  dengan  persentase  sebesar  36,99%.  Pada prioritas  kedua  yaitu  variabel  ketersediaan  sumber  tenaga  listrik  sebesar  35,69%,  yang disusul  pada  peringkat  ketiga  yaitu  variabel  Ketersediaan  sarana  telekomunikasi  dengan persentase sebesar 27,33%.

## Tabel 6
Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Membangun Konektivitas Terintegrasi Indikator Persentase  Prioritas Infrastruktur 36,99 1 Listrik 35,69 2 Sarana Komunikasi 27,33 3

## Sumber: Data primer diolah
Tabel 7 menjelaskan mengenai hasil perhitungan Analisis Hierarki Proses (AHP) level kedua faktor Meningkatkan aktivitas Perbankan dan lembaga keuangan yang terdiri dari tiga variabel. Pada prioritas peringkat pertama yaitu variabel menambah jenis layanan perbankan dan  lembaga  keuangan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  persentase  sebesar 36,91%. Sementara pada prioritas kedua dan ketiga yaitu variabel menambah jumlah kantor bank  dan  juga  kantor  non  bank  dengan  persentase  sebesar  36,36%  dan  26,74%.  Peran perbankan  dirasa  cukup  penting  dalam  menunjang  perkembangan  perekonomian  di Kabupaten Cirebon yang secara langsung juga berpengaruh terhadap faktor pembentuk daya saing daerahnya.

## Tabel 7

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Meningkatkan Aktivitas
Perbankan dan Lembaga Keuangan Indikator Persentase  Prioritas Meningkatkan Jumlah Kantor Bank 36,36 2 Meningkatkan Jumlah Kantor Non Bank 26,74 3 Menambah Jenis Layanan BLK 36,91 1

## Sumber: Data primer diolah
Faktor  input  terakhir  (keenam)  pembentuk  daya  saing  daerah  Kabupaten  Cirebon adalah  Meningkatkan  Kualitas  Tata  Kelola  Kelembagaan  Daerah  yang  terdiri  dari  lima variabel.  Peran  tata  kelola  kelembagaan  daerah  dirasa  cukup  penting  dan  signifikan pengaruhnya  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  daerah,  termasuk  di  dalamnya  sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan daya saing daerah.
Tabel 8

## Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah
Indikator Persentase Prioritas Menurunkan tingkat korupsi 27,87 1 Dukungan riil pemerintah untuk mendorong inovasi 20,83 3 Memangkas waktu pengurusan berkas administrasi kependudukan & bisnis 17,83 4 Kepastian hukum 22,72 2 Meningkatkan kualitas demokrasi 11,19 5

## Sumber : Data primer diolah
Seperti dijelaskan pada tabel 8 variabel  yang menjadi prioritas pertama pada Faktor Meningkatkan  Kualitas  Tata  Kelola  Kelembagaan  Daerah  adalah  variabel  menurunkan tingkat  korupsi  dengan  persentase  sebesar  27,87%.  Pada  peringkat  kedua  yaitu  variabel kepastian  hukum  dengan  persentase  sebesar  22,72%,  sedangkan  variabel  Dukungan  riil pemerintah  untuk  mendorong  inovasi  masyarakat  pada  urutan  ketiga  dengan  persentase 20,83%. Pada prioritas keempat dan kelima yaitu memangkas waktu pengurusan berkas dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan persentase sebesar 17,83% dan 11,19%.
Pada  tabel  9  merupakan  rekapitulasi  perhitungan  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP) faktor input pembentuk daya tarik daya saing darah Kabupaten Cirebon. Pada level pertama prioritas pertama sampai ke enam secara berturut-turut adalah: SDM dan Ketenagakerjaan, Konektivitas  Terintegrasi,  Meningkatkan  Iklim  Usaha  Produktif,  Meningkatkan  Kualitas Tata Kelola  Kelembagaan, Perekonomian Daerah, dan Meningkatkan  Aktivitas Bank dan Lembaga Keuangan.

## Tabel 9

## Hierarki Faktor dan Variabel Faktor Input Pembentuk Daya Saing Daerah Kabupaten Cirebon
Level Pertama (Kriteria) Level Kedua (Indikator) Faktor Bobot (%) Priorit as Indikator Bobot (%) Prioritas Perekonomian Daerah 11,16 P5 Optimalisasi PAD 3,63 P14 Meningkatkan Kapasitas Fiskal 3,11 P17 Meningkatkan Investasi 4,42 P9 SDM & Ketenagakerjaan 24,75 P1 Pendidikan & Keterampilan 7,82 P3 Meningkatkan Derajat Kesehatan 8,41 P2 Meningkatkan Kualitas & Kompetensi Pendidikan- keterampilan 8,52 P1 Meningkatkan Iklim Usaha Produktif 18,89 P3 Harmonisasi Peraturan 4,31 P10 Pelayanan Perizinan Terpadu 5,35 P8 Kemudahan Pembebasan Lahan 3,57 P15 Keamanan 5,66 P6 Menciptakan Konektivitas Terintegrasi 20,19 P2 Ketersediaan Infrastruktur 7,47 P4 Ketersediaan Energi Listrik 7,21 P5 Ketersediaan Sarana Telekomunikasi 5,52 P7
Level Pertama (Kriteria) Level Kedua (Indikator) Faktor Bobot (%) Priorit as Indikator Bobot (%) Prioritas Meningkatkan Aktivitas Bank & Lemb. Keuangan 10,54 P6 Menambah Jumlah Kantor Bank 3,83 P13 Menambah Jumlah Kantor Non Bank 2,82 P19 Menambah Jumlah Pelayanan 3,89 P12 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah 14,46 P4 Mendorong Menurunnya Tingkat Korupsi 4,03 P11 Mendorong Inovasi Masyarakat 3,01 P18 Memangkas Waktu Pengurusan Berkas Kependudukan & Bisnis 2,51 P20 Kepastian Hukum 3,29 P16 Meningkatkan Kualitas Demokrasi 1,62 P21 Jumlah 100,0 0

## Sumber: Data primer diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil analisis hierarki proses pada level pertama diketahui bahwa prioritas pertama yang perlu diutamakan sebagai faktor input pembentuk daya saing daerah Kabupaten Cirebon adalah faktor SDM dan Ketenagakerjaan dengan persentase sebesar 24,75%.
2. Pada level kedua yaitu faktor Konektivitas Terintegrasi (20,19%), disusul dengan faktor Iklim Usaha Produktif (18,89%). Faktor Kelembagaan Daerah dan Faktor Perekonomian Daerah  berada  pada  urutan  prioritas  ke  empat  dan  ke  lima  dengan  persentase  sebesar 14,46%  dan  11,16%  yang  disusul  oleh  faktor  kelima  yaitu  faktor  Perbankan  dan Lembaga Keuangan dengan persentase sebesar 10,54%.
Kemudian  setelah  disimpulkan,  penelitian  ini  juga  menghasilkan  beberapa rekomendasi diantaranya yaitu:
1. Meningkatkan  ketersediaan,  kualitas  (pendidikan  dan  keterampilan)  dari  sumber  daya manusia dan ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.
2. Menyediakan  dan  melakukan  pemerataan  fasilitas  infrastruktur  fisik  berupa  berbagai instalasi  dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi,  komunikasi, dan listrik), yang  diperlukan  oleh  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  perekonomian  dan memperlancar mobilitas, sehingga tercapai konektivitas secara terintegrasi.
3. Mewujudkan  kondisi  hubungan  timbal  balik  sosial  politik  yang  kondusif  bagi  iklim investasi dan iklim usaha yang meliputi jaminan keamanan, stabilitas sosial politik, dan nilai-nilai  budaya  masyarakat  yang  mencerminkan  keterbukaan  terhadap  masuknya dunia usaha dan investasi.
4. Mendorong  pemanfaatan  potensi  ekonomi  daerah  secara  berkelanjutan  bagi pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  dengan  menyediakan  fasilitas  pendukung  jasa
perekonomian  seperti  ketersediaan  dan  aksesibilitas  dunia  usaha  terhadap  dunia perbankan
5. Adanya  penguatan  fungsi  kelembagaan  untuk  memberikan  jaminan  pada  kepastian hukum,  penggunaan  keuangan  daerah  untuk  alokasi  kemudahan  sistem  pelayanan perizinan, peningkatan kemampuan aparatur & sistem pelayanan, dan produk peraturan dan kebijakan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Piter dkk. 2002. Daya Saing Wilayah : Konsep dan Pengukuranya diIndonesia . Pusat pendidikan dan studi kebanksentalan Bank IndonesiaYogyakarta. BPFE.
Yogyakarta.
Cho, Dong-Sung & Hwy-Chang Moon. 2003. From Adam Smith To Michael Porter (Evolusi Teori Daya Saing) . Salemba Empat.Jakarta.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
2014. Kajian  Atas  Kebijakan  Penguatan  Daya  Saing  Daerah  dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat . Laporan Penelitian.
Krisnamurthi,  Bayu.  2002. RUU  Keuangan  Mikro:  Rancangan  Keberpihakan  Terhadap Ekonomi Rakyat .
Millah, Anita Nur. 2013. Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah (Studi Kasus: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal Tahun 2009-2011) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  2012. Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Tahun  2013 .  Sumber: http://rocana.kemenperin.go.id/index.php/download/category/36- 2012?download=343%3A10-p-p-pp.
Kuncoro,  Mudrajad.  2011. Metode  Kuantitatif.  Teori  dan  Aplikasi  untuk  Bisnis  dan Ekonomi . UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Porter, Michael E. 1990. The Competitive Advantage of Nations . London: The. Macmillan Press Ltd.
World  Bank  Institute,  2001. City  Strategy  to  Reduce  Urban  Proverty  Trough  Local Economic Development: City Strategy and Governance , IBRD.
Saaty,  Thomas  L. 1986. Pengambilan  Keputusan Bagi Para Pemimpin. Edisi terjemahan Bahasa  Indonesia .  Lembaga  Pendidikan  dan  Pembinaan  Manajemen  dan  PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.