Al Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 3, No. 2, 2018 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah

## Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal

## Nabila Zatadini
Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor Email: zatadini.nabila@gmail.com

## Syamsuri
Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Economic inequality is a common problem for all people in the world. To overcome this inequality government intervention is needed through fiscal policy. Successful fiscal policy took place during the Caliphate  Umar  bin  Abdul  Aziz  who  used  maqashid  sharia  as  its  foundation.  One  Muslim scholar who has deep thoughts about maqashid sharia and contributes to the economy is Imam al- Syatibi. For this reason, research is needed on Maqashid Shari'ah and its contribution to fiscal policy. This paper aims to examine al-Syatibi's thought about maqashid syari'ah followed by its contribution to fiscal policy. The results of this study are maqashid sharia according to al-Syatibi aimed  at  maslahah  which  is  classified  into  three  dimensions:  primary,  secondary,  and complementary. Maqashid Shari'ah has a big contribution in three aspects of fiscal policy, namely state expenditure, tax collection and household costs.
Keywords: Maqashid Shariah ; al-Syatibi ; Fiscal Policy, Inequality, and Common Problem

## Abstrak
Ketimpangan  ekonomi  menjadi  masalah  umum  bagi  seluruh  masyarakat  di  dunia.  Untuk mengatasi  ketimpangan  tersebut  dibutuhkan  intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal. Kebijakan fiskal sukses terjadi pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz yang menggunakan maqashid  syariah  sebagai  landasannya.  Salah  satu  ulama  muslim  yang  memiliki  pemikiran mendalam  mengenai  maqashid  syariah  dan  berkonstribusi  dalam  ekonomi  adalah  Imam  al- Syatibi. Untuk itu diperlukan adanya penelitian mengenai maqashid syari’ah dan kontribusinya dalam  kebijakan  fiskal.  Paper  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pemikiran  al-syatibi  tentang maqashid  syari’ah  dilanjutkan  dengan  kontribusinya  dalam  kebijakan  fiskal.  Hasil  dari penelitian ini adalah maqashid syariah menurut al-Syatibi bertujuan maslahah yang terklasifikasi menjadi tiga dimensi: primer, sekunder, dan pelengkap. Maqashid syari’ah memiliki andil besar dalam  tiga  aspek  kebijakan  fiskal  yaitu  belanja  negara,  pemungutan  pajak  dan  biaya  rumah tangga.
Kata  Kunci: Maqashid  Syariah;  Al-Syatibi;  Kebijakan  Fiskal,  Ketimpangan  dan  Masalah Umum
112 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018

## PENDAHULUAN
Masalah ekonomi ‘kemiskinan’ masih belum terselesaikan hingga saat ini meskipun  sudah  sangat  amat  banyak  cara,  program  yang  dilaksanakan  namun program  tersebut  masih  saja  belum  membuahkan  hasil  yang  berarti.  Dunia  ini masih dihantui dengan ketimpangan ekonomi, baik antar Negara maupun antar individu.  Seperti  republic  afrika  timur  yang  memiliki  GDP  perkapita  sebesar 325.70 USD di bulan Desember lalu, sedangkan Qatar memiliki GDP perkapita sebesar 66.415.30 USD. 1 Data tersebut menjelaskan betapa jauhnya ketimpangan ekonomi yang terjadi di dunia ini.
Untuk  mengatasi  ketimpangan  tersebut  dibutuhkan  adanya  intervensi pemerintah.  Salah  satu  bentuk  intervensi  pemerintah  adalah  kebijakan  fiskal. Untuk  mencapai  kesuksesan  kebijakan  fiskal  diperlukan  adanya  analisa kesuksesan  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam  memimpin  negaranya.  Pada masanya,  tidak  terjadi  ketimpangan  ekonomi,  bahkan  penyalur  zakat  bingung akan  menyalurkan  zakat  kemana  karena  asnaf  penerima  zakat  hampir  punah. Selain  itu  pembangunan  infrastruktur  pada  masanya  sangat  berkembang  pesat dan tidak ditemukan lingkungan kotor yang menimbulkan penyakit. 2
Jika  ditelaah  terlihat  bahwa  rahasia  Umar  bin  Abdul  Aziz  adalah kebijakan yang berlandaskan maqashid syariah. Maqashid syari’ah sangat penting dalam  ekonomi  Islam  dan  menduduki  tempat  yang  amat  penting  dalam menentukan  hukum.  Banyak  hal  baru  yang  muncul  dan  belum  tertera  dalam fiqh. Hal tersebut menjadikan maqashid sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Diperlukan kriteria dan standar agar bisa menentukan maqashid hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata. 3
Standar  dan  kriteria  penentuan  maqashid  telah  dibahas  oleh  berbagai ulama klasik, salah satunya Imam al-Syatibi. Al-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah ta ‟ lil , dan al-mashâlih wa al-mafâsid . Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid. Ketiga, operasionalisasi ijtihad al-maqâsyid. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa maqashid  syariah bertujuan maslahah . 4 Maslahah  memiliki  peran  penting untuk  membangun  sistem  ekonomi  yang  holistic.  Nilai-nilai  maslahah  yang
1 Lihat  di  https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita,  Diakses  pada 10/10/2018. Pukul 10:30 wib.
2 Radieah Mohd Nor, “Success Factors for Baitul mal Management during the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz”, Open Journal of Social Sciences , Vol.03 No.05(2015), 1-2.
3 Aminah,  “Maqā ṣ id  Asy-Syarī‘Ah  Pengertian  Dan  Penerapan  Dalam  Ekonomi  Islam”, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 182
4 Moh.  Toriquddin,  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah  Perspektif  Al-Syatibi”, De  Jure,  Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014 , 47
dikenalkan oleh al-Syatibi akan membawa ekonomi Islam kepada ekonomi yang holistic.  Implementasi  maslahah  dapat  dilakukan  dalam  konsep  pemenuhan kebutuhan  manusia,  paradigma  aktifitas  ekonomi,  dan  standar  utility  dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 5
Untuk  mengetahui  implementasi  nilai-nilai  maslahah  yang  diajukan  al- Syatibi,  diperlukan  adanya  pembahasan.  Pembahasan  yang  terfokus  dengan kontribusi maqashid syari’ah dalam kebijakan fiskal guna menyelesaikan masalah ketimpangan  ekonomi.  Mengingat  al-Syatibi  merupakan  ulama  yang  terkenal dengan konsep maqashid syari’ah-nya.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian kepustakaan. 6 Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  dokumenter, yang  bersumber  dari  buku,  jurnal,  internet,  dan  makalah  tentang  pemikiran  al- Syatibi  mengenai  maqashid  syariah  dan  kebijakan  fiskal.  Metode  analisis  data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Imam al-Syatibi
Imam  Al-Syatibi  bernama  lengkap  Ibrahim  bin  Musa  bin  Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq. 7 Tidak banyak referensi yang menjelaskan biografi tentangnya. Orang pertama yang menulis biografi beliau adalah Ahmad Baba  yang  hidup  200  tahun  setelah  Al-Syatibi. 8 Maka,  keterangan  mengenai hidup  beliau  tidak  terlalu  banyak.  Beliau  merupakan  seorang  hafidz  qur’an, mujtahid, ahli ushuliyah , tafsir, fiqh, hadits, dan Bahasa. 9
Dinisbahkan  dari  jukukannya,  Imam  Al-Syatibi  lahir  di  Syatiba,  dan kemudian tumbuh besar di Gharnathah atau Granada. 10 Granada pada saat itu menjadi  pusat  keilmuan.  Orang-orang  Afrika  Utara  berbondong-bondong  ke sana  untuk  menuntut  ilmu.  Granada  menjadi  ibu  kota  kerajaan  Nasri  yang dipimpin  oleh  Sultan  Muhammad  V  al-Gani  Bilah,  pemimpin  masa  kejayaan
5 Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Assets Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012, 183
6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D , (Bandung: Alfabeta, 2014),
240 7 Ahmad  Baba  al-Tanbakti, Nailu  al-Ibtihaj  bi  Tathridzi  al-Dibaj, (Tripoli:  Daar  al-Katib, 2000), 48 8 M. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works”, Islamic Studies Vol. 14, No.
2 (Summer 1975), h. 145-161 , 145
9 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, 48
10 Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89, 79
114 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
Granada.  Salah  satu  ulama  yang  belajar  di  Granada  adalah  ibnu  Khaldun  dan Ibnu Khatib. 11
Pendidikan  pertama  yang  didapat  oleh  Syatibi  adalah  pelajaran  Bahasa Arab.  Guru  pertamanya dalam  pelajaran  Bahasa Arab  dan  Nahwu adalah Abu Abdullah  Muhammad  Al-Biri  yang  terkenal  sebagai  master  Nahwu  (Syaikh  al- Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353 M. Kemudian Syatibi  melanjutkan  belajar  Bahasa  Arab  dan  Nahwu  kepada  Abul  Qasim  al- Sharif al-Sibti yang memiliki julukan ‘pemegang standar retorika’ dalam Bahasa Arab, selain itu al-Sibti diberi julukuan sebagai ‘ rais al-Ulum al-Lisaniyah ’ atau raja linguistic.  Syatibi  belajar  kepadanya  hingga  al-Sibti  meninggal  pada  tahun  760 H/1358 M. 12
Setelah  mengenyam  pendidikan  mengenai  Bahasa  Arab,  Syatibi melanjutkan  studinya  mempelajari  fiqh.  Ia  mempelajari  fiqh  di  Granada  dari seorang  mufti  dan  khatib  yaitu  Abu  Sa’id  bin  Lubb.    Syatibi  menguasai  fiqh berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide yang bertentangan mengenai beberapa masalah fiqh. Tidak hanya kepada tiga guru tersebut, Syatibi belajar ke guru-guru  lain  di  Granada.  Seperti,  Abu  Abdullah  al-Maqarri,  Abu  Ja’far  al- Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Hufaz, dan lain-lain. 13 Dari segenap  guru  Syatibi,  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  keilmuan  Syatibi adalah Abu Abdullah al-Maqarri.
Abu Abdullah al-Maqarri merupakan seorang qadhi atau hakim ternama di Fez. Kemudian Maqarri diutus menjadi diplomat oleh Sultan Abu Inan dan dikirim  ke  Granada.  Saat  di  Granada  ia  ditangkap  dan  dipulangkan  ke  Fez. Kepulangannya diantar oleh Abu al-Qasim al-Sabti dan Abu al-Barakat bin  al- Hajj al-Balfiqi qadhi di Granada. Mereka mengantar Maqarri sampai ke Fez guna memastikan  keselamatannya.  Maqarri  adalah  penulis  buku  Nahwu  dan  ia mendapat  derajat muhaqqiq atau  seseorang  yang  sangat  ahli  dalam  madzhab Maliki di bidang fiqh. Selain itu, Maqarri menulis buku tasawwuf, dan ushul fiqh. Maqarri adalah ulama yang membawa syatibi ke dalam dunia sufi. 14
Syatibi  juga  mempelajari  ilmu  rasional  atau  ulum  al-aqliyyah.  Ia mempelajarinya  dari  dua  ilmuwan  besar  Abu  Ali  Mansur  al-Zawawi  dan  Abu Abdulllah al-Sharif al-Tilmisani. 15 Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H- 765 H, ia merupakan ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan
11 M. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works”, 147
12 M. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works, .....
13 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, 49
14 M. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works”, 148
15 Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al- Muwafaqat”, Al Daulah Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015, h. 289-300 , 293
Nabila Zatadini & Syamsuri — Konsep Maqashid Syariah... | 115
teologi. Sedangkan Tilmisani terkenal sebagai ‘ al-Imam al-Muhaqqiq A’lamu Ahli Waqtihi ’ atau orang yang paling berilmu pada masanya. Ia penulis buku Miftah al- Usul ila Bina al-Furu’ ‘ala al-Usul , sebuah maha karya dalam ilmu ushul fiqh. 16
Adapun murid yang belajar dari Syatibi hanya diketahui tiga orang dari keseluruhan.  Dua  bersaudara  Imam  ternama  yaitu  Abu  Yahya  bin  ‘Asim  dan Abu Bakar bin ‘Asim. Abu Bakar adalah ketua qadhi atau hakim di Granada dan terkenal  dengan  karyanya Tuhfat  al-Hukkam ,  kumpulan  undang-undang  yang digunakan oleh hakim di Granada. Muridnya yang ketiga adalah Abu Abdullah al-Bayani. 17
Selama hidupnya al-Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis. Pertama, Al-Khulashah  fi  al-Nahwi  fi  Asfari  Arba’ati  Kibar yaitu  buku  yang  menjelaskan komentar-komentar Syatibi mengenai buku al-Khulasa al-Alfiyyah karangan Ibnu Malik. Kedua, Al-Muwafaqat , maha karya Syatibi yang paling utama. Buku yang menjelaskan  mengenai  ilmu  ushul  fiqh  dan  pengenalan  terhadap  konsep maslahah  dan  maqashid  menurut  Syatibi.    Ketiga, Kitab  al-Majalis ,  buku  yang menjelaskan bab jual beli dalam kitab sahih bukhari . Keempat, Kitab al-Ifadat wa al-Insyadat , menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa Arab. Kelima, Kitab Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilmi al-Isytiqaq . Keenam, Kitab Ushul al-Nahwi . Selain itu Syatibi menciptakan berbagai fatwa dan juga syair-syair Arab. 18

## Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi
Sebelum  memahami  maqashid  syariah,  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu pengertian  maqashid  syariah.  Maqashid  shariah  secara  harfiah  berarti  tujuan hukum.  Maqashid,  dari  kata qashada yang  berarti  tujuan.    Tujuan  atau  hasilnya yang  diharapkan  dari  perundang-undangan  undang-undang. 19 Maqasid  al- Syari'ah  telah  secara  langsung  disebutkan  dalam  Al-Qur'an  dan  Sunnah  atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan  maslahah  ( jalb  al-masalih )  dari  semua  manusia  dan  untuk menyelamatkan mereka dari bahaya ( daf’'u al-mafasid / dar’u al-mafasid ).
Secara terminologi, maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus,  guna  memastikan  maslahat  hamba-Nya.  Maksud  dari  ‘makna’  di  sini adalah  sebab,  maksud  dan  sifat.  ‘Hikmah’  berarti  sifat,  sifat  syariat  Islam  yaitu
16 Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid,
http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, 11.41
WIB, 2
17 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj, 50 18 Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid, h. 3-4
19 Kamil Iskandar, Al-Munjid Al Wasith , (Beirut:Daar al-Masyriq), 855
116 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
mendapatkan  mahlahah.  ‘Dikehendaki  tuhan  dalam  tiap  syariat’  dimaksudkan bahwa  tuhan  menginginkan  dalam  syariat-Nya.  Arti  dari  ‘baik  umum  dan khusus’ adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari ‘guna memastikan maslahat hamba-Nya’  adalah  bahwa  apa  yang  yang  disyariatkan  Tuhan  tidak  lain  untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat. 20
Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung  menjelaskan  detil  isi  maqashid  syariah  dari  pembagiannnya.  Syatibi membagi  maqashid  menjadi  dua, qashdu  al-syari’ (tujuan  Tuhan)  dan qashdu  al- mukallaf 21 (tujuan mukallaf ).  Kemudian  ia  membagi qashdu  syari’ menjadi  empat macam. Pertama, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah ; kedua, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah  li  al-ifham ;  ketiga,  qash du  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah  li  al-taklif  bi muqtadhaha ; keempat, q a shdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah . Sedangkan  bagian qashdu  al-mukallaf ,  Syatibi  tidak  menyebutkan  macam- macamnya. 22
Selanjutnya  akan  dijelaskan  macam-macam  dari qashdu  al-syari’ satu persatu. Macam pertama adalah qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah (tujuan Tuhan meletakkan  syariah).  Maksud  Allah  menetapkan  syariah  tidak  lain  guna kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga  derajat  beurutan  dari  kebutuhan  manusia  dari  padanya,  yaitu: dharuriyyah , hajjiyyah , dan tahsiniyyah . Dharuriyyah memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia  tidak  dapat  hidup  tanpanya.  Jika  seseorang  tidak  terpenuhi  maslahah dharuriyyah -nya,  maka  akan  terjadi  kerusakan  di  dunia  dan  akhirat.  Kadar kerusakan  sesuai  dengan  maslahah dharuriyyah yang  hilang. 23 Maslahah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam. 24
Maslahah  setelah dharuriyyah adalah  maslahah hajjiyyah .  Masalahah hajjiyyah merupakan  masalahah  yang  bersifat  memudahkan,  menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan maslahah hajjiyyah tidak menyebabkan  kerusakan  di  dunia  maupun  akhirat. 25 Contoh  dari  maslahah
20 Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 37-38 21 Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya
22 Abu  Ishaq  al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushuli  al-Syariah, (Beirut:  Dar  Al-Kotob  Al- Ilmiyah, 2004), 219
23 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, (Virginia: IIIT, 1995),
145-146
24 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 221
25 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, 146
Nabila Zatadini & Syamsuri — Konsep Maqashid Syariah... | 117
hajjiyyah  adalah rukhsah dalam  ibadah,  dan  jual  beli salam dalam  muamalat. 26
Terakhir  adalah  maslahah tahsiniyyah .  Maslahah tahsiniyyah ialah  pelengkap  atau penyempurna  dari  dua  maqashid  sebelumnya,  meliputi  adat  kebiasaan  dan akhlak mulia. 27 Salah satu dari maslahah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.
Kedua, qashdu  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah  li  al-ifham atau  maksud  Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah  menurunkan  syariat  agar  dipahami  hamba-Nya.  Allah  menurukan  al- Qur’an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab.  Dalam buku Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam qashdu al-syari’ fi wadh’i  al-syari’ah  li  al-ifham menjadi  dua  poin.  Poin  tersebut  ialah  syariat ditetapkan  dengan  Bahasa  Arab  dan  syariat  ditetapkan  sesuai  dengan  umat. Maksud  dari  poin  pertama  adalah  bahwa  syariat  diturunkan  dengan  Bahasa Arab,  maka  untuk  memahaminya  harus  memahami  Bahasa  Arab.  Poin  kedua berarti  bahwa  syariat  memahami  kondisi  umat,  maka  ia  diturunkan  sesuai kondisi umat tersebut. 28
Ketiga, qashdu  al-syari’  fi  wadh’i  al-syari’ah  li  al-taklif  bi  muqtadhaha yang berarti  maksud  Tuhan  meletakkan  syariat  untuk  memberi  beban  / tanggungjawab pada hamba-Nya.  Dalam qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al- taklif  bi  muqtadhaha ,  Syatibi  menulis  dua  belas  masalah  mengenainya,  masalah tersebut  dapat  dipersingkat  menjadi  dua  masalah. 29 Pertama, al-taklif  bima  la yuthaqu ,  pembebanan  diluar  kemampuan  hamba  dan  kedua,  al- taklif  bima  fihi masyaqqah pembebanan  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  kesulitan.  Dalam masalah  pertama, 30 Syatibi  menjelaskan  bahwa  Allah  memberlakukan  syariat pada  hamba-Nya  yang  mampu,  jika  hamba  tersebut  tidak  mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya. 31 Kedua,  Allah  akan  meringankan  beban  bagi  hamba-Nya  jika  dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama’ bagi musafir. 32
Keempat, qashdu  al-syari’  fi  dukhuli  al-mukallaf  tahta  ahkami  al-syari’ah berarti  maksud  tuhan  menugaskan  hamba-Nya  untuk  melaksanakan  syariat. Syatibi  membahas  hal  ini  ke  dalam  dua  puluh  masalah. 33 Menurut  Raisuni,
26 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 222-223
27 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , 146
28 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ..., 149
29 Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”, 36 30 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, 150
31 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 281
32 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat ... , 288
33 Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”, 37
118 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan  bahwa  Allah  tidak  memberlakukan  pengeculian  bagi  hamba-Nya dalam  masalah taklif .  Semua  umat  Islam  memiliki  tanggungan  untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda. 34
Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan qashdu al-syari’ , bagian ini  akan  menjelaskan  mengenai qashdu  al-mukallaf atau  tujuan mukallaf .  Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam qashdu al-mukallaf . Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan. Masalah pertama, anna al- a’mal  bi  al-niyyat sesungguhnya  amal  bergantung  pada  niat.  Segala  qashdu  atau maksud  amal  mukallaf  tergantung  pada  niatnya.  Jika  niatnya  benar  maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak  hanya  itu  ibadah  dan  riya’-nya  seseorang  dalam  beramal  dinilai  dari niatnya.  Dalam  masalah  ini,  bayi,  orang  gila,  dan  tidak  sadarkan  diri  tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya. 35
Kedua, qashdu  al-mukallaf  fi  al-amal  muwafiqan  li  qashdi  al-syari’  fi  al-tasyri’ maksud  atau  tujuan mukallaf harus  sama  dengan  tujuan  Allah.  Jika  Allah menghendaki  tujuan  suatu  syariat  adalah  maslahat  hamba-Nya  secara  umum, maka  mukallaf  harus  memiliki  tujuan  yang  sama.  Contohnya  dalam  penjagaan maslahah,  seseorang  harus  menjaga  maslahah  dirinya  sendiri  yang  termasuk dalam  maslahah  dharuriyyah.  Sebagaimana  hadits  Rasulullah:  “Kau  adalah pemimpin  dan  kau  bertanggung  jawab  atas  rakyatnya”.    Setiap  orang  memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya. 36
Ketiga, man  ibtagha  fi  al-takalifi  ma  lam  tusyra’  lahu,  fa  ‘amilahu  bathilun barang  siapa  yang  mengerjakan  sesuatu  yang  tidak  disyariatkan  maka  itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah ia akan  berdosa,  namun  jika  hal  itu  masih  sesuai  dengan  qashdu  Allah  maka hukumnya boleh.  Untuk mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa  yang  tidak  disyariatkan,  maka  hendaknya  ia  melakukan  tiga  hal  berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari  ibadah  pada  Allah  semata.  Kemudian,  berniat  bahwa  apa  yang  dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah. 37
34 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , 155
35 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 413
36 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat ... , 417-418
37 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , 164-165

## Metode Penentuan Maqashid Menurut Al-Syatibi
Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan maqashid syariah  dari  suatu  hal.  Al-Syatibi  memiliki  empat  metode  untuk  menentukan maqashid  syariah.  Metode  tersebut  adalah  menganalisa  lafadz  perintah atau al- amr dan  lafadz  larangan  atau al-nahyu, memperhatikan  maqashid  turunan  ( at tabi’ah ), menganalisa sukut al-syari’ dan istiqra’ .
1. Analisa Lafadz al-Amr dan al-Nahyu
Lafadz al-amr dan al-nahyu menjadi  salah  satu  metode  penentuan maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. Al-amr dan al-nahyu merupakan dua pembahasan dalam usul lughawi dalam hal permintaan. Al-amr adalah permintaan atas suatu perbuatan dan al-nahyu adalah permintaan untuk  meninggalkan  suatu  perbuatan.  Analisa  lafadz al-amr dan al-nahyu dilihat dari  dua  hal  yaitu: Mujarrad  al  amr  wa  an  nahy  al  ibtida’i  at  tasrihi dan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan. 38
Mujarrad  al  amr  wa  an  nahy  al  ibtida’i  at  tasrihi berarti  melihat  suatu perintah  dan  larangan  dalam  dalil  secara  eksplisit,  dan  eksistensi  keduanya  ada secara mandiri ( ibtidai’i ). Contohnya surat al-jumu’ah ayat 9: “…maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”. 39 Dalam ayat tersebut terlihat jelas  terdapat  perintah  dan  larangan  di  dalamnya  tanpa  harus  menganalisa  ayat secara  mendalam.  Perintah  dan  larangan  yang  tertulis  adalah  perintah  untuk segera mengingat Allah (shalat jum’at) dan larang berjualan (saat sholat jum’at). 40
Sedangkan  memperhatikan  konteks illah dari  setiap  perintah  dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit  namun  harus  dipahami  lebih  mendalam  terlebih  dahulu.  Contohnya seperti  dalam  dalil  mengenai  perintah  shalat:  “dan  laksanakanlah  shalat, tunaikanlah  zakat,  dan  rukuklah  beserta  orang  yang  rukuk”. 41 Perintah  yang terlihat  secara  eksplisit  dalam  ayat  tersebut  adalah  perintah  shalat  padahal  di dalamnya  juga  mengandung  perintah  implisit,  yaitu  perintah  bersuci.  Bersuci merupakan illah dari  shalat,  jika  shalat  diperintahkan  maka  bersuci  juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil. 42

## 2. Memperhatikan Maqashid Turunan (at tabi’ah)
Maksud  dari  maqashid  turunan  atau at  tabi’ah adalah  maqashid  yang muncul  turunan  dari  maqashid  awalnya.  Contohnya  nikah  dengan  maqashid
38 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ... , 296
39 QS. Al-Jumu’ah: 9
40 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi ,  298
41 QS. Al-Baqarah: 43
42 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 393
120 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
awalnya  menyambung  keturunan,  sedangkan  maqashid  turunan  dari  nikah adalah  berbagi  tempat  tinggal,  saling  membantu  dalam  maslahah  dunia  dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyariatkan Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya. 43
3. Menganalisa sukut al-syari’
Maksud dari menganalisa sukut al-syari’ adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh al-syari’. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal  tersebut  dikatakan  tidak  boleh  atau  tidak  dikerjakan  karena  sesuangguhnya hal  inilah  yang  membuka  pintu  ijtihad.  Ijtihad  dapat  dilakukan  dengan mengidentifikasi maslahah dan mudharat di  dalamnya.  Jika  terkandung maslahah, maka  perkara  tersebut  dapat  dilakukan.  Sedangkan  jika  terindikasi  adanya mudharat di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan maslahah mursalah. 44

## 4. Istiqra’
Syatibi berpendapat bahwa istiqra’ merupakan metode yang paling utama untuk  mengetahui  maqashid  syari’ah. 45 Istiqra’ adalah  metode  induktif  yang digunakan  untuk  menentukan  maqashid  yang  khusus  dari  yang  umum.  Jika maqashid  khusus  bertentangan  dengan  maqashid  umum,  maka istiqra’ tidak dianggap  benar  dalam  tersebut. 46 Contoh  dari istiqra’ adalah  bolehnya  jual-beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam qur’an: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 47

## Kontribusi al-Syatibi Dalam Kebijakan Fiskal
Bagi  al-Syatibi  adanya  pemerintahan  yang  mengatur  rakyat  merupakan salah  satu maslahah  dharuri yang  harus  dipenuhi.  Pemerintah  diwujudkan  guna memenuhi maslahah dunia para rakyatnya. Maslahah akhirat tidak akan terwujud jika maslahah dunia  tidak  terpenuhi. 48 Maka  dari  itu  wujud  pemerintahan merupakan maslahah  dharuri bagi  manusia.  Segala  kebijakan  pemerintah  juga
43 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , 300
44 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, 393a 45 Maher Hamid al-Hauli, al-Istiqra’ wa Dauruhu fi Ma’rifati Maqashid al-Syari’ ‘Inda al-Imam al-Syatibi, (Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010), 18
46 Nu’man  Jughaim, Thuruq  al-Kasyfi  ‘an  Maqashid  al-Syari’ah, (Yordania:  Dar  Alnafaes,
2014), 252
47 QS. Al-Baqarah: 275
48 Hammadi al-Ubaidi, al-Syatibi wa Maqashid al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992),
241
Nabila Zatadini & Syamsuri — Konsep Maqashid Syariah... | 121
harus bertujuan maslahah sebagaimana kaidah fiqh tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah segala  macam  perbuatan  pemimpin  harus  berlandaskan  maslahah rakyatnya. 49
Guna mempraktekkan maslahah dalam pemerintahan, al-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu: (1) belanja negara, (2) pajak, dan (3) biaya rumah tangga. 50 Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan fiskal menurut al-Syatibi.

## 1. Kebijakan Mengenai Belanja Negara
Al-Syatibi  memiliki  pemikiran  mengenai  asas-asas  manajemen  belanja negara.  Ia  berpendapat  bahwa  manajemen  belanja  negara  harus  memenuhi kriteria  tertentu.  Kriteria  tersebut  adalah  maqashid  syariah  harus  ditegakkan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Maka  dari  itu,  ia  berargumen bahwa  kepentingan  publik  terdiri  dari  tiga  kategori,  yaitu:  primer  ( dharuriyah ), sekunder  ( hajjiyah ),  dan  pelengkap  ( tahsiniyah ).  Secara  lebih  terperinci, al-Syatibi menjelaskan  bahwa  belanja  negara  harus  memenuhi  kebutuhan  primer  yang mencakup lima dimensi fungsi. Lima dimensi tersebut adalah fungsi keagamaan ( din ),  fungsi  kebutuhan  dasar  ( nafs ),  fungsi  pendidikan  (‘ aql ),  fungsi  ketahanan dan pemberdayaan keluarga ( nasl ), dan fungsi ekonomi ( mal ). Segenap klasifikasi kebutuhan  yang  dipaparkan  al-Syatibi  menunjukkan  bahwa  manajemen  belanja negara  bertujuan  syari’ah  yang  focus  pada  kesejahteraan  masyarakat  atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. 51

## 2. Kebijakan Mengenai Pajak
Tidak  hanya  dalam  hal  belanja  negara,  al-Syatibi  juga  menegakkan maslahah  dalam  pemungutan  pajak.  Ia  berpendapat  bahwa  pemungutan  pajak harus  berasaskan  maslahah  sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra’. Ia berargumen bahwa kepentingan umum atau  maslahah  bersama  adalah  tanggung  jawab  seluruh  lapisan  masyarakat. 52 Untuk mencapai maslahah bersama diperlukan adanya bantuan dari orang yang lebih kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan orang kaya untuk orang miskin.  Demi  memudahkan  dan  meratakan  distribusi  harta,  pemerintah dibolehkan  untuk  membangun  baitul  mal  yang  bertugas  memungut  pajak  dari
49 Abu Hanifah, al-Dar al-Mukhtar, jilid 4, (Beirut: Daar al-Fikr, 1386), 193 50 Karl E. Case, Principles Of Macroeconomics , 10th ed., (USA: Pearson, 2012), 165
51 Aan  Jaelani,  “Manajemen  pengeluaran  publik  di  Indonesia:  Tinjauan  ekonomi  Islam pada APBN 2017”, MPRA Paper No. 77423, posted 11 March 2017 10:27 UTC, 8 52 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,(Jakarta:  Rajawali  Press,
2004), 385-386
122 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
berbagai pihak meskipun pajak belum pernah ada dalam sejarah Islam. 53 Hal ini dibolehkan karena pajak semata-mata untuk maslahah umat. Namun jika pajak sudah  tidak  berlandaskan  maslahah  bahkan  mendzolimi  masyarakat,  maka pemungutan pajak harus dihentikan.

## 3. Kebijakan Mengenai Biaya Rumah Tangga
Dalam hal biaya rumah tangga, al-Syatibi memiliki pemikiran dalam hal regulasi upah minimum. Ia berpendapat bahwa syariah meliputi aqidah, amaliyah dan  juga  khuluqiyah.  Regulasi  upah  minimum  masuk  ke  dalam  amaliyah  yang harus  dikerjakan  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Upah  minimum  rakyat  diregulasi berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Penentuan kebutuhan rakyat tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah. 54
Penentuan  kebutuhan  manusia  dilakukan  dengan  maqashid  syariah karenanya  indicator  terlengkap  untuk  kebutuhan. Menurut  Maslow,  kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan namun bertahap sesuai dengan hirarkinya.  Maslow  memiliki  konsep hierarchy  of  needs yang  berarti  kebutuhan manusia  berjenjang  berdasarkan  skala  prioritasnya.  Hirarki  tersebut  adalah kebutuhan  fisiologi,  kebutuhan  keamanan,  kebutuhan  sosial,  kebutuhan  akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 55 Jika dianalisa mendalam, Nampak bahwa  hirarki  Maslow  sepenuhnya  telah  terkandung  dalam  maqashid  syariah. Bahkan konsep maqashid yang dipaparkan al-Syatibi memiliki keunggulan yaitu meletakkan agama sebagai factor utama dalam elemen kebutuhan. 56

## PENUTUP
Dalam  pembahasannya,  Imam  al-Syatibi  tidak  mendenisikan  maqashid syariah.  Ia  langsung  membahas  kepada  pembagian  maqashid  syariah.  Syatibi membagi  maqashid  menjadi  dua, qashdu  al-syari’ (tujuan  Tuhan)  dan qashdu  al- mukallaf (tujuan mukallaf ). Qashdu  al-syari’ bertujuan  utama maslahah manusia. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia  dari  padanya,  yaitu: dharuriyyah , hajjiyyah ,  dan tahsiniyyah .  Sedangkan untuk  metode  penentuannya  Al-Syatibi  memiliki  empat  metode,  yaitu: menganalisa  lafadz  perintah  atau  al- amr dan  lafadz  larangan  atau al-nahyu,
53 Nur  Chamid, Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017), 283
54 Adin  Fadilah,  “Komponen  Kebutuhan  Hidup  Dalam  Regulasi  Upah  Minimum Perspektif Maqashid”, Al-Shari’ah Muslim Heritage , Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016, 25-26
55 James H. Donnelly, et. al. Fundamentals of Management , (New York: Irwin McGraw-Hill,
1998), 270-271
56 Boedi  Abdullah, Peradaban  Pemikiran  Ekonomi  Islam, (Bandung:  Pustaka  Setia,  2010), 278
Nabila Zatadini & Syamsuri — Konsep Maqashid Syariah... | 123
memperhatikan  maqashid  turunan  ( at  tabi’ah ),  menganalisa sukut  al-syari’ dan istiqra’ .
Maqashid syari’ah dapat diimplementasikan dalam ketiga aspek kebijakan fiskal,  yaitu:  belanja  negara,  pemungutan  pajak  dan  biaya  rumah  tangga. Manajemen  belanja  negara  harus  memenuhi  kriteria  maqashid  syariah  guna mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam hal pemungutan pajak, pajak dibolehkan semata-mata untuk maslahah umat. Namun jika pajak sudah tidak berlandaskan maslahah  bahkan  mendzolimi  masyarakat,  maka  pemungutan  pajak  harus dihentikan.  Sedangkan  menyangkut  biaya  rumah  tangga,  dijelaskan  mengenai penetapan  upah  minimum.  Regulasi  upah  minimum  harus  didasarkan  pada maslahah dharuriyyah yang mengandung  lima  dimensi.  Dimensi  keagamaan  ( din ), kebutuhan dasar ( nafs ), pendidikan (‘ aql ), ketahanan dan pemberdayaan keluarga ( nasl ), dan ekonomi ( mal ).■

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Boedi. Peradaban  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Bandung:  Pustaka  Setia,
2010.
Abu Hanifah, al-Dar al-Mukhtar , jilid 4, Beirut: Daar al-Fikr, 1386.
Al-Hauli, Maher Hamid. al-Istiqra’ wa Dauruhu fi Ma’rifati Maqashid al-Syari’ ‘Inda al-Imam al-Syatibi , Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah , Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2004.
Al-Tanbakti, Ahmad Baba. Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj , Tripoli: Daar al- Katib, 2000.
Al-Ubaidi, Hammadi. al-Syatibi wa Maqashid al-Syari’ah , Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.
Al-Yubi,  Muhammad  Saad  bin  Ahmad  bin  Mas’ud. Maqashidu  al-Syariah  al- Islamiyah  wa  ‘Alaqatuha  bi  al-Adillati  al-Syariyyah ,  Riyadh:  Daar  al-Hijrah, 1998.
Aminah.  “Maqā ṣ id  Asy-Syarī‘Ah  Pengertian  Dan  Penerapan  Dalam  Ekonomi Islam”,  Fitrah  Jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu  Keislaman,  Vol.  03  No.  1  Juni (2017).
Case, Karl E. Principles Of Macroeconomics , 10th ed. , USA: Pearson, 2012.
Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
124 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.3, No.2, 2018
Djalaluddin,  Muhammad  Mawardi.  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  dalam Kitab Al-Muwafaqat”, Al Daulah Vol. 4 / No. 2 / Desember (2015).
Donnelly,  James  H.  et.  al. Fundamentals  of  Management ,  New  York:  Irwin McGraw-Hill, 1998.
Fadilah, Adin. “Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqashid”, Al-Shari’ah Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober (2016).
https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid, http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf,  diakses  pada tanggal 25 Juli 2018, 11.41 WIB, p. 2
Iskandar, Kamil. Al-Munjid Al Wasith , Beirut:Daar al-Masyriq.
Jaelani,  Aan.  “Manajemen  pengeluaran  publik  di  Indonesia:  Tinjauan  ekonomi Islam  pada  APBN  2017”,  MPRA  Paper  No.  77423,  posted  11  March 2017 10:27 UTC.
Jughaim,  Nu’man. Thuruq  al-Kasyfi  ‘an  Maqashid  al-Syari’ah ,  Yordania:  Dar Alnafaes, 2014.
Kara, Muslimin. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Syariah”,  Assets  Volume  2  Nomor  2 (2012).
Karim,  Adiwarman  Azwar. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2004.
Mas’ud,  M.  Khalid.  “Abu  Ishaq  Shatibi:  His  Life  and  Works”,  Islamic  Studies Vol. 14, No. 2 (Summer 1975)
Nor,  Radieah  Mohd.  “Success  Factors  for  Baitul  mal  Management  during  the Reign  of  Caliph  Umar  ibn  Abdul  Aziz”.  Open  Journal  of  Social Sciences, Vol.03 No.05 (2015).
Raysuni, Ahmad. Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi , Virginia: IIIT,
1995.
Rosyadi,  Imron.  “Pemikiran  Asy-Syatibi  Tentang  Maslahah  Mursalah”,
Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni (2013).
Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan R  &  D ,  Bandung:  Alfabeta, 2014.
Toriquddin,  Moh.  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah  Perspektif  Al-Syatibi”,  De  Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni (2014).