## A. PENDAHULUAN
Tujuan utama didirikan negara adalah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  ketertiban,  keamanan,  dan  perdamaian karena  hal  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan.  Pemerintah memprioritaskan  kesehatan  masyarakat  sebagai  sarana  untuk  melindungi masyarakat.  Pemerintah  memiliki  kapasitas  dan  yurisdiksi  untuk  mengatur  melalui pemberlakuan undang-undang sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi yang dikenal sebagai BPOM untuk mengawasi obat-obatan dan produk makanan tertentu (Febriani, 2021).
Lembaga ini berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini mengawasi alokasi obat-obatan dan makanan di Indonesia. Kedua lembaga tersebut  dibentuk  di  setiap  provinsi  di  Indonesia.  Dalam  mengawasi  kosmetik berbahaya,  ada  dua  masalah  utama  yang  menghambat  pengawasan  yang  efektif

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 15 | Nomor 2 | Juni 2024
KINERJA BALAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR
1 Hilyatul Jannah, 2 Fatmawati A Mappasere, 3 Nuryanti Mustari 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Makassar
1 hilyaarinda@gmail.com, 2 fatmamappasere@gmail.com, 3 ipnuryanti@gmail.com

## ABSTRACT
The goal of this study is to determine how Balai Besar POM Makassar performs in terms of unsafe  cosmetics  distribution.  This  research  employs  a  descriptive  qualitative  approach. Data were collected through observation and interviews. The study's findings indicate that BPOM's  effectiveness  in  supervising  the  circulation  of  harmful  cosmetics  in  Makassar  is satisfactory but might be improved. Despite BPOM's efforts to control illegal cosmetics and reach out to the public, numerous unsafe cosmetic items continue to circulate in the market. As  a  result,  more  serious  and  integrated  efforts  are  required  by  BPOM,  cosmetics manufacturers, and the general public to ensure that cosmetics on the market are safe and do not jeopardize consumer health. This can be seen from the indicators used, namely:1) work  quality,  2)  work  quantity,  3)  timeliness,  4)  performance  effectiveness,  5)  work independence. BPOM Makassar City's performance is said to be optimal if it meets all of these indicators.
Keywords; Performance, Supervision, Distribution, Cosmetics
yaitu  data  yang  salah  dan  kurangnya  informasi  yang  relevan  tentang  peredaran kosmetik  berbahaya.  Kedua  hal  ini  berdampak  negatif  pada  pelaksanaan pengawasan  dan  mengakibatkan  pengawasan  yang  tidak  memadai  .  Pengawasan yang efektif bergantung pada ketersediaan informasi dan data yang memadai (Ulya, 2019).  Pesatnya  perkembangan  global  industri  kosmetik  secara  signifikan mempengaruhi  pertumbuhan  perdagangan  suatu  negara.  Perdagangan,  sebagai sektor ekonomi yang penting, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan produk dan layanan penting (Munawarah, 2019) .
Mengenai pengawasan dan peredaran, hal ini terkait dengan istilah "ilegal". Dalam konteks hukum, "ilegal" mengacu pada tindakan yang tidak sah, tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan, dan bertentangan dengan hukum. Pengawasan peredaran menghadirkan tantangan yang luas, terkadang ditandai dengan kerumitan, dan  merupakan  kewajiban  kolektif  termasuk  pemerintah,  masyarakat  sebagai pelanggan, dan pihak komersial. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan badan usaha  dalam  pengawasan  merupakan  hal  yang  krusial  dan  perlu  ditingkatkan (Susanto et al., 2017).
BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi pengawasan produk farmasi dan makanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Tujuan utama BPOM  adalah  untuk  mengidentifikasi,  mencegah,  dan  mengawasi  kualitas  produk, serta menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan  (SisPOM)  adalah  sistem  yang  sangat  efektif  dan  efisien  yang  mampu mendeteksi,  mencegah,  dan  mengawasi  barang  untuk  menjaga  keselamatan, keamanan,  dan  kesehatan  konsumen  lokal  dan  asing  (Hamidah,  2021).  Untuk mengatasi masalah ini, sebuah tim yang disebut Badan POM dibentuk, yang terdiri dari  para  penegak  hukum  dengan  integritas  profesional  yang  kuat  dan  jaringan nasional dan internasional yang luas (Dai et al., 2019).
BPOM memiliki tiga kegiatan utama yaitu penyaringan produk untuk mengawasi obat dan makanan sebelum memasuki pasar, menyediakan peraturan, standar, dan pedoman untuk pengawasan obat dan makanan, dan menawarkan dukungan regulasi kepada pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan (Nur Kholifatunnisa, 2021). Selain itu, BPOM juga melakukan peningkatan  inspeksi terhadap fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi yang Baik (CDB) (Indriani Sri Lestari, 2024). Pengawasan post-market
obat dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan  obat dan makanan di Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dengan membina kemitraan  yang  lebih  kuat  dengan  para  pemangku  kepentingan.  Tugas  dan  fungsi BPOM,  sebagai  lembaga  pemerintah,  terutama  difokuskan  pada  perlindungan konsumen (Cut Desi Wanda Sari, 2020).
Menurut  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2017  tentang  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan,  Deputi  Bidang  Pengawasan  Obat  Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam struktur organisasi BPOM bertanggung jawab  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengawasan  obat tradisional,  suplemen  kesehatan,  dan  kosmetik.  Perizinan  BPOM  memiliki  tujuan untuk  mengatur,  menstandarisasi,  dan  mensertifikasi  industri  farmasi.  Hal  ini mencakup  berbagai  kegiatan  seperti  mengevaluasi  produk  sebelum  diedarkan, melakukan pengawasan post-marketing melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium,  memeriksa  fasilitas  produksi  dan  distribusi,  menegakkan  peraturan perundang-undangan,  mengaudit  iklan  dan  promosi  produk,  melakukan  penelitian kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi publik, termasuk memberikan peringatan kepada masyarakat (Febriani, 2021).
Namun demikian, di Kota Makassar  terlepas dari pengumuman BPOM tentang prasyarat izin edar dan berbagai larangan yang berkaitan dengan distribusi produk terkait, masih banyak sejumlah produk yang tersedia di pasaran yang tidak memiliki izin  edar  yang  diperlukan.  Penelitian  ini  secara  khusus  meneliti  masalah  kosmetik yang melanggar hukum dan tidak layak di masyarakat. Kosmetik ini memiliki kualitas yang buruk dan tidak memenuhi standar izin yang ditetapkan oleh BPOM (Pitri, 2019). Akibatnya,  kosmetik  ini  dijual  dengan  harga  murah.  Produk  ini  mudah  didapat  dan tidak  memerlukan  nomor  izin  edar  dari  BPOM,  label  kosmetik,  atau  tanggal kadaluarsa, sehingga tidak dipungut biaya. Kosmetik tanpa izin edar mudah diakses oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah didapat, karena tidak memiliki izin edar (Wicaksana, 2016).
Hal  ini  dibuktikan  dengan  laporan  dari  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BBPOM)  Makassar,  yang  menyajikan  hasil  tindakan  penertiban  selama triwulan pertama tahun 2023. Akibatnya, di Kota Makassar ditemukan banyak kasus keberadaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kasus pelanggaran
yang  paling  banyak  ditemukan  adalah  barang  kosmetik  yang  tidak  terdaftar  dan mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri atau rhodamin B. Nilai keseluruhan produk  ilegal  yang  ditemukan  setara  dengan  Rp560,88  juta.  Di  antaranya  adalah komoditas tanpa izin edar yang sering disalahgunakan, suplemen makanan tanpa izin edar, dan makanan olahan tanpa izin edar.
Balai  Besar  POM  di  Makassar  telah  melakukan  tindakan  penegakan  hukum sejak tahun 2022 hingga Juni 2023. Dalam kurun waktu 2022, sebanyak 724 produk ilegal ditemukan, dengan jumlah 66.100 item. Nilai ekonomi dari komoditas yang disita ini adalah sekitar Rp 1,6 miliar. BPOM akan terus melakukan penindakan di kuartal pertama. Penemuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini sangat memprihatinkan,  karena  ini  merupakan  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari penggunaan  obat  dan  makanan  yang  tidak  tepat.  BPOM  Makassar  juga mengeluarkan  peringatan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  produksi  dan distribusi narkotika, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia (Irfani &  Aryani, 2022). Para pelaku dapat dijerat secara hukum dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  15  tahun  penjara  dan denda  paling  banyak  Rp1,5  miliar.  Pelaku  yang  memproduksi  dan  mengedarkan produk  pangan  ilegal  yang  mengandung  bahan  berbahaya  bagi  kesehatan  dapat dijerat dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Selanjutnya, pelanggaran terhadap Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp4 miliar (BBPOM Kota Makassar, 2023).
Diagram 1. Peredaran Kosmetik Ilegal di Sulawesi Selatan
0 200 400 Makassar Sidrap Pinrang
Sinjai Perdaran kosmetik  Ilegal yang di temukan BBPOM Makassar tahun 2023
Pada  tahun  2023,  BPOM  Sulawesi  Selatan  melakukan  investigasi  di  pasar kosmetik ilegal di provinsi tersebut. Mayoritas kosmetik ilegal ini ditemukan di Kota Makassar,  dengan  total  257  sampel.  Selain  itu,  Kabupaten  Sidrap  memiliki  168 sampel, Kabupaten Pinrang memiliki 169 sampel, dan Kabupaten Sinjai memiliki 103 sampel. Secara keseluruhan, BBPOM Makassar menemukan 697 kosmetik ilegal dan berbahaya di pasaran. Dengan demikian, diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat secara efektif dan efisien menggunakan kewenangan yang diberikan oleh  Undang-Undang  untuk  mengatasi  masalah  peredaran  kosmetik  berbahaya  di Kota Makassar (BBPOM Kota Makassar, 2023).
Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam  meningkatkan  efisiensi  suatu  perusahaan  atau  lembaga  pemerintah.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  bagi  Sumber  Daya  Manusia  untuk  memiliki  tingkat kompetensi yang  tinggi, karena pengetahuan dan kemahiran sangat penting dalam meningkatkan  kinerja  dan  prestasi  karyawan  (Fitria,  2018).  Sayangnya,  banyak lembaga  pemerintah  yang  masih  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola domain tertentu secara efektif. Kekurangan ini ditandai dengan produktivitas pegawai yang di bawah standar dan  tantangan  dalam  mengevaluasi  kinerja  pegawai  di  dalam  instansi  pemerintah (Alkurni et al., 2020).
Menurut  (Robbins,  2016),  kinerja  adalah  hasil  yang  dicapai  seseorang  dalam pekerjaannya  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  relevan  dengan  pekerjaannya. Kinerja  biasanya  didefinisikan  sebagai  kemampuan  individu  untuk  berhasil menyelesaikan  suatu  tugas.  Kinerja  organisasi  mengacu  pada  hasil  yang  dapat dicapai  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  suatu  organisasi  dalam  batas-batas wewenang dan tugas mereka. Hasil ini ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan  cara  yang  sah  dan  etis.  Penilaian  kinerja  sangat  penting  karena memungkinkan  organisasi  untuk  menilai  dan  merencanakan  berbagai  aspek operasinya,  termasuk  penyesuaian  kompensasi,  persyaratan  pelatihan  dan pengembangan, dan pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Evaluasi kinerja akan secara akurat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses kerja, sehingga memungkinkan koreksi yang cepat jika ada ketidaksesuaian antara proses kerja dan perencanaan (Alkurni et al., 2020)
George R. Terry, 1958 dalam bukunya Principles of Management membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian),  Actuating  (Pelaksanaan)  dan  Controlling  (Pengawasan). Keempat  fungsi  manajemen  ini  disingkat  dengan  POAC.  Menurut  George  R.  Terry mengemukakan  bahwa  controlling,  yaitu:  “Pengawasan  dapat  dirumuskan  sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan,  sehingga  pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana,  yaitu  selaras  dengan stan dard (ukuran)” (Ulya, 2019).
Menurut  Pasal  1,  Ayat  5  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  (HK.03.1.23.12.11.10052)  pada tahun 2011, istilah "peredaran" mengacu pada kegiatan pengadaan, pengangkutan, penyediaan, penyerahan, penjualan, dan penyimpanan kosmetika, baik untuk tujuan komersil maupun non-komersil. 3.2 Definisi Kosmetik Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  No.220/MenKes/Per/X/1976,  tertanggal  6,  memberikan  definisi yang tepat tentang kosmetik . Menurut peraturan ini, kosmetik mengacu pada zat atau kombinasi zat yang diaplikasikan pada badan atau bagian badan tertentu dengan cara digosokkan,  direkatkan,  dituangkan,  dituang,  ditaburkan,  atau  disemprotkan  .  Oleh karena itu, diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat secara efektif dan  efisien  menggunakan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  untuk mengatasi masalah distribusi kosmetik berbahaya di Kota Makassar. Peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian  untuk  mengevaluasi  efektivitas  Balai  Besar  Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  yang  pertama  untuk mengetahui  bagaimana  Kinerja  BPOM  terhadap  pengawasan  peredaran  kosmetik berbahaya  di  Kota  Makassar  dan  apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  BPOM  dalam pengawasan peredaran  kosmetik di Kota Makassar.

## B.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif  menurut  (Sugiyono, 2016), di mana para peneliti menjelaskan peristiwa dan kejadian yang terjadi selama penelitian.  Pendekatan  validasi  data  diimplementasikan  melalui  triangulasi,  yang melibatkan  penggabungan  berbagai  sumber  informasi  untuk  memastikan keakuratannya.  Sumber  data  utama  dikumpulkan  secara  langsung  dari  subjek
penelitian melalui observasi di lapangan, wawancara langsung dengan informan, dan dokumentasi  berupa  foto-foto  yang  diambil  di  lokasi  penelitian.  Data-data  tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data  observasi  dan  wawancara.  Pendekatan  bola  salju  digunakan  untuk mengidentifikasi informan, khususnya mereka yang dianggap penting atau  memiliki keahlian  terkait.  Setelah  wawancara,  informan  akan  menyarankan  lebih  banyak individu  yang  mungkin  memiliki  pemahaman  atau  pengalaman  yang  luas  terkait subjek penelitian. Informan yang dapat diandalkan yang dapat memberikan data yang akurat  sangat  penting  untuk  mendapatkan  informasi.  Informan  tersebut  antara  lain Koordinator Kelompok Substansi Umum, Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan, Petugas Layanan SKI dan SKE, Petugas Layanan Pengujian, Distributor Kosmetik, dan masyarakat sebagai pengguna kosmetik.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi kinerja BBPOM Makassar dalam penelitian ini dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator  yang  digunakan  dan  diimplementasikan  sesuai  dengan  teori (Robbins,  2016).  Menurut  (Robbins,  2016),  kinerja  mengacu  pada  pencapaian pekerjaan  oleh karyawan berdasarkan kriteria pekerjaan tertentu. Menurut  Robbins (2016),  ada  lima  faktor  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja:  kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

## 1. Kualitas Kerja
Kinerja yang berkualitas mengacu pada kapasitas untuk melaksanakan kegiatan atau  perilaku  yang  selaras  dengan  harapan,  persyaratan,  dan  tujuan.  Tujuan  Balai POM dalam proses pengawasan adalah untuk secara efektif mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan terlarang . Terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh Balai POM selama pelaksanaannya, seperti yang disampaikan oleh Koordinator BPOM  Makassar.  Kamaruddin  SE  menegaskan  bahwa  BPOM  Makassar menunjukkan  kualitas  yang  patut  dipuji.  Oleh  karena  itu,  sangat  diharapkan  bagi setiap individu untuk melindungi diri mereka sendiri dengan membeli kosmetik dengan kualitas yang unggul.
”Hal  ini  terbukti  dalam  upaya  kami  untuk  mengatur  penyimpangan,  dan  kami menangani  masalah  ini  dengan  cara  yang  metodis.  Untuk  melakukan  pengujian internal terhadap kosmetik, kami memeriksa dengan seksama izin edarnya. Sebelum merilis kosmetik ke publik, kosmetik wajib didaftarkan ke BPOM jika belum terdaftar. Pada awalnya, sangat penting untuk memberikan instruksi eksplisit kepada pemilik
fasilitas  distribusi  kosmetik,  diikuti  dengan  mengeluarkan  saran  peringatan  dan perlindungan  kepada  distributor  kosmetik.  Selain  itu,  sangat  penting  untuk memastikan  pengamanan  yang  tepat  terhadap  barang-barang  yang  disita.  Jika jumlahnya  tidak  mencukupi,  kami  akan  menarik  barang  tersebut  dari  pasaran  dan memperingatkan pelaku agar tidak menjualnya kembali”.
Menurut Bapak Kamaruddin, Balai Besar POM di Makassar berharap kesadaran masyarakat  tentang  kosmetik  yang  aman  dapat  membantu  mengurangi  peredaran kosmetik yang mengandung bahan terlarang. Selain itu, Balai Besar POM di Makassar juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  sarana  distribusi  yang  sesuai  dengan persyaratan yang ditentukan, seperti yang dinyatakan di bawah ini:
“kami juga melakukan upaya untuk meminimalisasi peredaran kosmetik berbahaya. Dalam  melakukan  itu  tentunya  ada  target  yang  ingin  dicapai  antara  lain  supaya pengetahuan  masyarakat  tentang  kosmetik    yang  aman  itu  semakin  meningkat, kemudian jumlah kosmetik berbahaya di lapangan semakin berkurang  jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.”
Untuk mencapai tujuan dan memenuhi harapan yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar harus melakukan tindakan secara optimal. Menyadari sulitnya pencapaian tugas  tersebut,  Balai  Besar  POM  di  Makassar  tetap  berupaya  untuk  melakukan kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  melakukan  pembinaan  terhadap  sarana distribusi, melakukan pemeriksaan secara berkala, dan melakukan penegakan hukum terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi  syarat,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Bapak Kamaruddin S.E:
“kita  ada  upaya  strategis  dalam  rangka  pengawasan  kosmetik  yaitu  melakukan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kegiatan  sosialisasi,  melakukan pembinaan  terhadap  sarana  produksi  dan  distribusi  kosmetik  sehingga  produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan memenuhi standar, melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik, melakukan kegiatan sampling dan pengujian  mutu  terhadap  produk  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran,  melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik berbahaya secara ketentuan BPOM.”
Dari  hasil  pengamatan  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  Balai  Besar  POM  di Makassar memiliki kualitas kerja yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  pengawasan  langsung  ke  lapangan,  yaitu dalam  bentuk  pemeriksaan  sarana  distribusi  kosmetik.  Balai  POM  menetapkan sasaran dan tolok ukur kinerja tahunan, yang dilengkapi dengan jumlah kosmetik yang berhasil  ditarik  dari  peredaran  setiap  tahunnya.  Balai  Besar  POM  di  Makassar meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, membina kerja sama lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar juga mendorong keterlibatan masyarakat
dalam  pengawasan  Obat  dan  Makanan,  khususnya  dalam  mengawasi  produk kosmetik  ilegal  dan  produk  yang  tidak  memenuhi  standar  kesehatan,  khasiat,  dan mutu,  sehingga  berpotensi  membahayakan  kesehatan  (Rochmawati  &  Sulisdiani, 2020).  Selain  itu,  Balai  Besar  POM  di  Makassar  secara  konsisten  berupaya  untuk meningkatkan  dan  memajukan  programnya  melalui  kegiatan  evaluasi  yang berkesinambungan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  solusi  di  berbagai bidang,  seperti  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  pengelolaan  perubahan, penataan struktur manajemen, penguatan sistem pengawasan, penataan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 2. Kuantitas kerja
Kuantitas mengacu pada tingkat output  atau produktivitas  yang dihasilkan  oleh karyawan. Tingkat kinerja dapat dinilai berdasarkan tujuan saat menyusun deskripsi pekerjaan. Dengan demikian, memudahkan penilaian metrik kinerja untuk manajemen perusahaan atau organisasi. Kuantitas kinerja berkaitan dengan jumlah output yang dihasilkan  selama  jangka  waktu  tertentu  (Pratiwi  et  al.,  2019).  Kewajiban  dan kewenangan BPOM belum secara efektif dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Ditemukannya  peredaran  kosmetik  ilegal  yang  mencapai miliaran rupiah. Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap  kosmetik ilegal  belum  dilakukan  secara  optimal  oleh  BPOM.  Undang-undang  telah  secara preemptive mengatasi peredaran kosmetik ilegal dengan memberikan kewenangan kepada BPOM sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi kosmetik.  Salah  satu  informan  memberikan  pernyataan  berikut  mengenai  tingkat kinerja BPOM Makassar:
“ untuk kuantitas kinerja dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahaya itu dapat diukur dari beberapa aspek, yang pertama itu jumlah produk kosmetik berbahaya yang berhasil ditangkap dan ditarik dari peredaran.Yang kedua, efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk kosmetik di laboratorium BPOM. Jika BPOM mampu secara efektif melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  produk  kosmetik  di  laboratoriumnya,  maka potensi  produk  kosmetik  berbahaya  yang  lolos  dari  pengawasan  akan  semakin kecil.Terus yang ketiga yaitu tingkat kepatuhan produsen kosmetik terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Semakin tinggi tingkat kepatuhan produsen kosmetik terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh BPOM, semakin kecil kemungkinan produk kosmetik berbahaya beredar di pasaran.Kemudian yang terakhir yaitu kepedulian masyarakat terhadap produk kosmetik berbahaya. BPOM juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap produk kosmetik yang mereka gunakan dan mampu mengidentifikasi produk kosmetik berbahaya.”
Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, terbukti bahwa masalah kosmetik berbahaya tidak dapat diatasi secara efektif. Bahkan, terjadi peningkatan kasus yang mengindikasikan  bahwa  BPOM  telah  gagal  memenuhi  tanggung  jawabnya.  Oleh karena itu, sangat penting untuk menata ulang  atau merestrukturisasi kewenangan BPOM,  dengan  membentuk  departemen  khusus  untuk  mengawasi  distribusi kosmetik.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  meminimalkan  kerugian  finansial  yang disebabkan  oleh peredaran kosmetik ilegal. Pada  tahun 2022, Balai Besar POM di Makassar  telah  menargetkan  total  706  sampel  kosmetik  untuk  diambil  sampelnya. Hingga saat ini, sebanyak 706 sampel kosmetik telah diuji. Dari keseluruhan sampel yang terkumpul, sebanyak 689 sampel telah menjalani pengujian. Namun, 17 sampel tidak dapat diuji karena tidak memiliki izin edar. Di antara sampel yang telah diuji, 672 sampel  ditemukan  sebagai  sampel  MS  dan  17  sampel  TMS.  Temuan  pengujian tersebut  berasal  dari  pengujian  sampel  yang  dilakukan  di  Balai  Besar  POM  di Makassar dan pengujian yang dilakukan oleh sarana lain yang melakukan pengujian terhadap  sampel  barang  kosmetika  yang  diberikan  oleh  Balai  Besar  POM  di Makassar.  Hal  ini  merupakan  kelanjutan  dari  Program  Regionalisasi  Laboratorium BPOM yang dimulai pada tahun 2022. Dalam program ini, berbagai sampel diperiksa di Balai Besar POM atau Balai POM yang ditunjuk, untuk kemudian dianalisis di Balai Besar/Balai  POM.  Terhadap  program  ini  Balai  Besar  POM  Di  Makassar  ditunjuk sebagai Pilot Project Regional 5.
Diagram 2. Peredaran Kosmetik Ilegal di Sulawesi Selatan
Sebanyak 121 sampel dievaluasi pada tahun 2022 untuk Kosmetik Non Rutin, tidak  termasuk  sampel  pengambilan  sampel.  Dari  jumlah  tersebut,  64  sampel
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan dianggap memenuhi syarat, sementara 57 sampel tidak memenuhi kriteria dan dinilai tidak memenuhi syarat. Sampel-sampel tersebut  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  termasuk  sampel  investigasi  dan  pihak ketiga  di  BBPOM  di  Makassar.  Berbagai  macam  parameter  uji  digunakan  untuk menganalisis sampel kosmetik. Kriteria uji mikrobiologi meliputi ALT, AKK, dan deteksi Staphylococcus  aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida  albicans, dan  fragmen DNA  babi.  Kriteria  uji  kimia  mencakup  identifikasi  komponen  yang  dilarang  dalam barang kosmetik, serta kuantifikasi tingkat pengotor logam, pengawet, dan pewarna. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memantau dan mendokumentasikan transaksi e-commerce secara efektif karena proses identifikasi dan pencatatan yang memakan waktu.
Kosmetik berbahaya yang ditemukan oleh BPOM antara lain Cream infant pink, Cream  NH,  Cream  citra  siang  malam,  Cream  SP,  Cream  Temulawak  Extra  Nutri, Cream  NRL,  Handbody  NRL,  Gold  Serum,  Collaplus  NRL,  Pinky  Beauty  Cream, Handbody Pinky Beauty, Cream SYR Glow, Handbody SYR, dan Serum SYR. Selama proses pengawasan, Balai Besar POM di Makassar mengidentifikasi tiga belas jenis kosmetika  berbahaya.  Laboratorium  Keliling  Kosmetik  Aman  (Molkika)  melakukan pengujian  di  tempat  dan  menemukan  keberadaan  kosmetik  berbahaya  tersebut. Pengujian  ini  dilakukan  sebagai  tanggapan  atas  permintaan  dari  masyarakat. Sebanyak tiga belas produk telah diuji, yang terdiri dari tiga lipstik dan 10 krim. Tiga dari krim tersebut dinyatakan positif mengandung merkuri (sumber: Laporan Tahunan BBPOM Makassar).

## 3.  Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu kerja BPOM sangat penting dalam melindungi konsumen dari bahaya  kosmetik  ilegal  dan  berbahaya.  Menurut  Robbins  (2016:  261),  ketepatan waktu mengacu pada sejauh mana tugas-tugas dilakukan dengan segera pada awal periode waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan koordinasi dengan hasil yang diinginkan dan penggunaan waktu yang tersedia secara efisien untuk kegiatan lain.  Respon  BPOM  yang  cepat  terhadap  kejadian-kejadian  ini  akan  mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kosmetik tersebut. Setiap tahunnya, BPOM Kota  Makassar  melakukan  minimal  dua  kali  razia  pasar  atau  inspeksi  langsung  ke lokasi  distributor  kosmetik,  sesuai  dengan  Standard  Operating  Procedure  (SOP). Namun  demikian,  berdasarkan  beberapa  wawancara  yang  dilakukan  di  lokasi
penelitian,  beberapa  informan  mengungkapkan  bahwa  razia  yang  dilakukan  oleh BPOM tidak rutin dan tidak konsisten. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi  kosmetik yakni :
“kalau  selama  saya  disini  sih  BPOM  itu  tidak  tentu  melakukan  pengawasannya, pernah tiba-tiba, tahun 2018 kemaren pernah satu kali datang pengecekan produk, tahun  2019  ini  belum  ada,  tahun  2016  tidak  ada  sama  sekali,  jadi  saya  tidak  tau rentang waktu yang tepatnya kapan”. (Wawancara dengan Hasma,17 Desember 2023 di pasar Sentral Kota Makassar ).
Berdasarkan beberapa wawancara, dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kota Makassar  telah  membuat  rencana  kerja  satu  tahun  di  mana  BPOM  menetapkan bahwa pengawasan harus dilakukan setidaknya satu kali dan paling banyak dua kali dalam  setahun.  Namun,  Balai  POM  di  beberapa  daerah  tidak  mematuhi  jadwal tersebut, karena beberapa daerah tidak pernah mendapatkan pengawasan lapangan selama kegiatan penjualan. Namun demikian, pengawasan tetap dilakukan di daerah lain.  Tampaknya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Besar  POM  di  Makassar tidak konsisten dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, ternyata realisasi pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Makassar.

## 4.  Efektivitas Kinerja
Robbins (2016: 266) menyatakan bahwa agar sebuah organisasi menjadi efektif, sumber daya yang dimiliki (seperti  energi, uang,  teknologi, dan bahan baku) harus digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil dari masing-masing unit. Dalam hal mengawasi kosmetik yang berpotensi berbahaya di Kota Makassar, BPOM harus meningkatkan kinerjanya. BPOM Makassar telah mengambil langkah-langkah, termasuk mengirimkan lebih banyak petugas ke lapangan, untuk memerangi masalah ini. Dengan demikian, BPOM  akan dapat mengawasi bisnis kosmetik dengan lebih efektif,  memastikan  bahwa  konsumen  tidak  membahayakan  kesehatan  mereka. Selain itu, BPOM juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kosmetik berbahaya.  Sebuah  rencana  kerja  tahunan  dikembangkan  oleh  Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan  (BPOM)  di  Makassar  untuk  melakukan  pengawasan.  Bagian inspeksi,  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyelidiki  dan  memberi  saran  kepada fasilitas distribusi yang terlibat dalam  anomali atau pelanggaran, melaksanakannya dalam pelaksanaannya. Setelah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang ditemukan  melanggar  aturan  saat  inspeksi,  seksi  inspeksi  akan  memberitahukan
kepada seksi penyidikan apabila pelaku usaha yang sama melakukan pelanggaran yang  sama  dalam  kurun  waktu  tertentu  setelah  mendapat  peringatan.  Setelah  itu, Balai POM akan membakar komoditas yang telah ditarik dari peredaran di halaman Balai  POM  di  Makassar  untuk  dimusnahkan.  Namun,  dalam  hal  manufaktur, departemen penelitian akan bekerja langsung di lapangan, berbeda dengan fasilitas distribusi. Setelah mengidentifikasi area-area utama untuk distribusi kosmetik ilegal, BPOM  Kota  Makassar  meluncurkan  operasi  pasar  untuk  menindak  perdagangan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPOM berhasil menyita ratusan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.  Setelah kosmetik diperiksa, BPOM Kota Makassar kemudian melakukan penarikan dan pembakaran kosmetik ilegal tersebut. Pedagang  yang  menjual  kosmetik  ilegal  dan  berbahaya  tersebut  juga  diberi peringatan dan sanksi oleh BPOM. Selain itu BBPOM Makassar dalam mengurangi peredaran kosmetik berbahaya dengan memunculkan inovasi-inovasi terbaru seperti yang di ungkapkan oleh ibu Erni Arnida, APT.,MH selaku Pegawai BBPOM Makassar: “pihak  kami  BBPOM  Makassar  telah  meluncurkan  sebuah  Laboratorium  bergerak yang disebut dengan Mobil Laboratorium Keliling Kosmetik Aman. Ini dihadirkan untuk membantu mengurangi peredaran kosmetik berbahaya yang ada dipasaran. Molkika kini hadir untuk melayani uji cepat kosmetik dan melakukan pemeriksaan secara gratis terhadap keamanan kosmetik yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
Masyarakat umum lebih mampu menghindari unsur-unsur berbahaya yang dapat merusak kulit mereka, dan kemajuan terbaru dari BPOM memfasilitasi penyebaran kosmetik  berbahaya  di  pasaran.  Para  peneliti  mengidentifikasi  penyebaran  bahan menggunakan  akun  Instagram,  Facebook,  YouTube,  dan  Tiktok  dari  Balai  Besar POM. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses update kegiatan Balai Besar POM baik melalui akun media sosial maupun website BBPOM. Selain itu, Balai Besar POM juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan  keluhan  atas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  Badan  POM. Untuk  mengakses  pengaduan  ini,  Anda  dapat  mengunjungi  situs  web www.lapor.go.id, mengirimkan SMS ke nomor 1708, atau mengunduh aplikasi LAPOR untuk iOS atau Android.
Selama  periode  lima  tahun  terakhir,  Balai  Besar  POM  telah  melakukan pengawasan terhadap bisnis kosmetika, dan BBPOM telah mengidentifikasi sebanyak 20.550 jenis kosmetika yang diuji. Pada tahun 2018, sebanyak 1.342 dari komoditas
tersebut  dinyatakan  memenuhi  syarat,  sementara  hanya  7  yang  dinyatakan  tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2019, sebanyak 622 komoditas menjalani pengujian, di mana 621 di antaranya dinyatakan memenuhi kriteria, sementara hanya 1 yang tidak memenuhi  kriteria.  Sebanyak  617  spesimen  menjalani  pengujian  untuk  tujuan pengambilan sampel pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 599 spesimen memenuhi standar, sementara 18 spesimen tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya, di antara 717 sampel  yang  dinilai  pada  tahun  2021,  696  sampel  dinyatakan  memenuhi  syarat, sementara 21 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, sebanyak 706 pengujian  sampel  dilakukan  pada  tahun  2022,  menghasilkan  689  sampel  yang memenuhi  kualifikasi  yang  disyaratkan  dan  17  sampel  yang  tidak  memenuhi kualifikasi. Peneliti mengkonfirmasi bahwa tujuan yang ditetapkan  oleh Balai Besar POM telah dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang telah diantisipasi. Temuan lapangan  mendukung  fakta  bahwa  BBPOM  mampu  menyediakan  metode pengawasan yang inovatif. Perkembangan ini memungkinkan Balai Besar POM untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap bahan kimia kosmetik yang berpotensi berbahaya.  Selain  itu,  seluruh  pegawai  BBPOM  telah  dengan  tekun  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  dalam  profesinya masing-masing.
Tabel 1. Daftar Kosmetik Uji Sampling 5 Tahun Terakhir
No Jenis Sampling Tahun Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Total 1 Kosmetik 2018 1342 7 1349 2 Kosmetik 2019 621 1 622 3 Kosmetik 2020 599 21 620 4 Kosmetik 2021 696 18 714 5 Kosmetik 2022 689 17 706

## 5. Kemandirian Kinerja
BPOM menghadapi tugas yang berat dalam mengawasi berbagai macam produk kosmetik  yang  beredar  di  pasaran.  Hambatan  lain  dalam  melaksanakan  tanggung jawab  pengawasan  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  fasilitas.  Oleh karena  itu,  BPOM  harus  meningkatkan  otonomi  operasionalnya  dengan mengalokasikan  sumber  daya  untuk  menambah  jumlah  tenaga  kerja  dan meningkatkan  infrastrukturnya.  Balai  Besar  POM  di  Makassar  bergantung  pada
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan  kombinasi  yang  tepat  antara  keahlian, kemampuan, dan potensi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jumlah pegawai di BPOM saat ini belum mencukupi untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan obat dan makanan secara efektif. Berdasarkan studi beban kerja, telah ditetapkan bahwa BBPOM  di  Makassar  membutuhkan  tambahan  35  sumber  daya  manusia.  Hal  ini sangat penting mengingat upaya untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi  di  berbagai  sektor.  Untuk  memastikan  pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan BBPOM  di  Makassar  yang  efektif,  diperlukan  tenaga  kerja  yang  cukup  dan  tingkat keahlian sumber daya manusia yang memadai.
Ruang  penyimpanan  arsip  di  Balai  Besar  POM  di  Makassar  belum  memadai dalam  memenuhi  persyaratan  dan  memiliki  kapasitas  yang  terbatas  untuk  ruang penyimpanan  arsip  dan  peralatan  yang  diperlukan,  sehingga  menjadi  tantangan tersendiri bagi pengelolaan arsip di Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2022. Selain itu, Balai Besar POM di Makassar mencapai proporsi indikator kinerja utama yang patut dipuji, dengan skor 103,11, yang berhasil mencapai atau melebihi 100% pada  tahun  2022,  sehingga  dikategorikan  Baik.  Hal  ini  mencakup  21  dari  total  29 metrik kinerja utama, yang menunjukkan penurunan sebesar 101.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021. Pada tahun 2022, berbagai upaya substansial telah dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  di  bagian  administrasi  dan  secara proaktif  menghindari  terulangnya  tantangan  serupa,  di  antara  tindakan-tindakan lainnya:  Staf  Bagian  Tata  Usaha  akan  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam mengelola  aplikasi-aplikasi  penting  dengan  mengikuti  pelatihan,  mendapatkan bimbingan  dari  atasan  di  Balai  Besar  POM  di  Makassar,  dan  menyebarluaskan pengetahuan  tersebut  kepada  rekan-rekan  mereka.  Meningkatkan  komunikasi  dan kolaborasi  antara  kedua  lokasi,  terutama  terkait  dengan  upaya  kerja  sama  dengan Balai Besar POM di Makassar. Mengusulkan seleksi pegawai Tata Usaha kepada Biro Umum  dan  SDM  untuk  jabatan  fungsional  tertentu,  serta  meningkatkan pengembangan  ABK  agar  sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga  dapat  menambah sumber daya manusia di Bagian Tata Usaha. Untuk memastikan Balai Besar POM di Makassar  dapat  memenuhi  kebutuhan  ruangan,  maka  pengelolaan  administrasi ruangan  dan  kearsipan  secara  konsisten  dilakukan  melalui  pemeliharaan  dan efisiensi.  Melakukan  supervisi  kepada  pimpinan  dan  pegawai  Balai  Besar  POM  di Makassar  dengan  memonitoring  secara  ketat  seluruh  KPI  terkait.  Adapun  Data
Jumlah  Pegawai  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Makassar  per  31 Desember 2022 adalah 151 orang dengan rincian dibawah ini:
Tabel 2. Jumlah Pegawai BBPOM Makassar 2022
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Balai Besar Pom Makasar
Kolaborasi yang efektif antara BPOM, pihak-pihak terkait, dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan otonomi operasi BPOM. Kolaborasi antar individu memudahkan tugas BPOM dalam mengawasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemandirian  kinerja  BPOM  Kota  Makassar  dicontohkan  dengan  kemampuannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kosmetik tanpa intervensi dari pihak luar.  Penilaian  terhadap  kosmetik  yang  beredar  harus  dilakukan,  termasuk
pengambilan  sampel  untuk  analisis  laboratorium,  dan  penanganan  kosmetik berbahaya secara independen oleh BPOM. Agar dapat mengidentifikasi, menilai, dan merespons  kosmetik  berbahaya  secara  efektif,  BPOM  harus  beroperasi  secara efisien. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan jumlah pegawai yang lebih banyak dan meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak terkait (Munawarah, 2019).
Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Makassar  memiliki  beberapa hambatan  dan  tantangan  dalam  perannya  sebagai  regulator  obat  dan  makanan, terutama dalam upayanya memerangi distribusi kosmetik berbahaya. Meningkatkan fokus pada pengawasan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi kesulitan di tempat kerja merupakan dua aspek di mana bentuk pengawasan ini dapat memperoleh manfaat dari beberapa peningkatan.
Adapun kendala atau hambatan yang di hadapi BBPOM Makassar dalam kinerja nya terhadap pengawasan kosmetik berbahaya yaitu sebagai berikut :
1.  BPOM  menghadapi  hambatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  hambatan internal  atau  eksternal.  Hambatan  internal  muncul  dalam  proses  pengujian sampel  karena  keterbatasan  peralatan  laboratorium,  yang  mengarah  pada keluhan yang meluas tentang pengambilan sampel yang tidak konsisten di semua lokasi. Rintangan eksternal mengacu pada pengawasan di lapangan, yang tidak dapat ditoleransi oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk mengurangi tantangan yang muncul, BPOM sangat menginginkan agar konsumen yang cerdas tidak terpengaruh.
2.  Saat  ini  tidak  ada  pembatasan  sumber  daya  yang  berkontribusi  pada  desain, pelaksanaan, dan pengawasan operasi di dalam organisasi.
3.  Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  BPOM  dalam  mengawasi  peredaran kosmetik adalah adanya perlawanan dari pelaku usaha yang tidak mau menerima pemusnahan produknya dan tidak mau bekerja sama dengan BPOM. Oleh karena itu,  BPOM  Makassar  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  karena  mereka adalah  pihak  yang  berwenang  untuk  menahan  pelaku  usaha  jika  terjadi pelanggaran.
4.  Banyak konsumen yang tidak mengetahui bagaimana cara memilih kosmetik yang berkualitas tinggi dan tepat. Banyak dari mereka yang mengutamakan hasil yang cepat sehingga membeli produk yang termasuk dalam kategori berbahaya.

## D.  SIMPULAN
Dalam penilaian BPOM dalam menangani prevalensi kosmetik berbahaya di Kota Makassar, kami akan menggunakan lima indikator kinerja berdasarkan kerangka kerja Robbins  (2016).  Indikator-indikator  tersebut  meliputi  kualitas  kerja,  kuantitas  kerja, ketepatan waktu, efektivitas kinerja, dan kemandirian kinerja. Mengenai pencapaian kinerja  yang  memuaskan.  Oleh  karena  itu,  hasil  kinerja  dapat  disimpulkan  secara ringkas sebagai berikut:
1) Kualitas  kinerja  BPOM  Makassar  dalam  memberantas  peredaran  kosmetik berbahaya  patut  diapresiasi,  meskipun  masih  perlu  ditingkatkan  lagi.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  BPOM Makassar di lapangan, yaitu melalui sidak ke sarana distribusi kosmetik. 2) Kuantitas kinerja Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja  BPOM  Makassar  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kosmetik berbahaya  telah  memenuhi  kriteria  pengawasan  yang  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya jumlah kosmetik yang telah ditarik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.  3)  Ketepatan  waktu  BPOM  Makassar  dalam  melakukan  pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya masih kurang. Menurut rencana kerja satu tahun  Balai  Besar  POM  di  Kota  Makassar,  BPOM  seharusnya  melakukan pengawasan minimal satu kali dalam setahun dan maksimal dua kali dalam setahun. Namun, komitmen untuk menaati jadwal tersebut masih kurang. 4) Efektivitas BPOM dalam mengatur peredaran kosmetik berbahaya patut diapresiasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak memiliki nomor notifikasi izin edar dari BPOM. 5) BPOM Makassar beroperasi secara independen dalam mengawasi distribusi kosmetik berbahaya.  Namun,  untuk  mengawasi  peredaran  kosmetik  berbahaya  di  Kota Makassar  secara  efektif  dan  spesifik,  BPOM  Makassar  membutuhkan  kerja  sama dengan pihak lain.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  berdasarkan  indikator  kinerja yang didefinisikan oleh Robbins (2016), dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di  Makassar  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  pengawasan  peredaran  kosmetik berbahaya dan memenuhi kriteria kinerja yang baik. Namun demikian, peningkatan lebih lanjut diperlukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah besar kosmetik masih  beredar  meskipun  ada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM.  Secara keseluruhan,  efektivitas  BPOM  dalam  mengawasi  distribusi  kosmetik  berbahaya  di
kota Makassar masih perlu ditingkatkan. Meskipun BPOM telah melakukan berbagai inisiatif, seperti mengatur kosmetik ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat, sejumlah besar barang kosmetik berbahaya terus lolos dari pengawasan dan beredar di pasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kolaborasi yang lebih ketat dan kohesif antara BPOM, produsen kosmetik, dan masyarakat untuk menjamin keamanan  kosmetik  yang  beredar  dan  mencegah  potensi  bahaya  bagi  kesehatan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkurni, M. U., Prahiawan, W., & Kambara, R. (2020). Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Di Pemerintah  Kota  Serang.  Jurnal  Riset  Bisnis  Dan  Manajemen  Tirtayasa,  4(2), 137 –150.
BBPOM Kota Makassar. (2023). BBPOM Kota Makassar.
Cut  Desi  Wanda  Sari.  (2020).  Peran  BBPOM  Terhadap  Pengawasan  Peredaran Kosmetik  Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda  Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. SemanTECH , 1 (1), 316 –331. http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498
Febriani,  E.  (2021).  Efektivitas  Pengawasan  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BBPOM)  dalam  Peredaran  Kosmetik  Berbahaya.  Universitas Muhammadiyah Makassar.
Fitria,  N.  (2018).  Kinerja  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Provinsi  Aceh terhadap  pengawasan  obat  dan  makanan  di  kota  Banda  Aceh  (Issue  1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Hamidah,  A.  (2021).  Pelaksanaan  Pengawasan  Oleh  Balai  Besar  Pengawas  Obat Dan  Makanan  (BBPOM)  Mengenai  Produk  Kosmetik  Tanpa  Izin  Edar  Di  Kota Pekanbaru.109116.https://repository.uir.ac.id/17494/%0Ahttps://repository.uir.ac .id/17494/1/167310745.pdf
Indriani Sri Lestari, N. H. (2024). Implementasi Kebijakan Standarisasi Penggunaan Bahan  Kosmetik  di  DKI  Jakarta.  Jurnal  Administrasi  Publik  Dan  Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL), 3(1), 43 –48.
Irfani,  F.  N.,  &  Aryani,  T.  (2022).  Edukasi  Penggunaan  Kosmetik  Yang  Aman  Bagi
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
Remaja Dan. Abdi Masyarakat, 1(April), 26 –33.
Munawarah.  (2019).  Peran  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Di  Kota Palangkaraya  Terhadap  Produk  Kecantikan.  Institut  Agama  Islam  Negeri Palangkaraya.
Nur Kholifatunnisa,  F. H. (2021). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan  Makanan Dalam Mendistribusikan Kosmetik Ilegal. Ta’zir: Hukum Pidana, 5 (2), 101 –120.
Pitri, A. (2019). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru. Jom Fisip , 6 (1), 1 –15.
Pratiwi,  N.,  Zulkifli,  Derriawan,  &  Agustinus.  (2019).  Analisis  Motivasi  Kerja  Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. 157 –171. nurhayati@gmail.com
Robbins, S. P. (2016). Key Performance Indicators .
Rochmawati,  I.,  &  Sulisdiani,  I.  (2020).  Kinerja  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan Makanan  Dalam  Pengawasan  Peredaran  Kosmetik  Ilegal  Di  Kota  Pontianak. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) , 8 , 1 –13.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif .
Susanto,  A.  E.,  Kurniasih,  D.,  &  Wahyuningrat.  (2017).  kinerja  pelayanan  publik  di kabupaten  cilacap  (Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Komitmen  Pegawai  dan  Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap). Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) , Volume 01, 169 –181.
Ulya, F. (2019). Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di  Serang  dalam  Peredaran  Kosmetik  Berbahan  Terlarang  di  Provinsi  Banten. 75 –77.
Wicaksana, A. (2016). Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran  Kosmetik  Berbahaya.  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Makassar,  4 –7.  https://medium.com/  @arifwicaksanaa/pengertian-use-case- a7e576e1b6bf