## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## DI SMP NEGERI 3 MENGWI
I Rai Wahyudi Putra Ida Ayu Putu Sri Widnyani*

## Abstrack
In  accordance  with  the  Minister  of  Education  and  Culture  Regulation  No.  28  of 2016, the quality  assurance system  for primary  and secondary education aims to ensure  the  fulfillment  of  standards  in  the  education  unit  systematically, holistically,  and  sustainably,  so  that  the  culture  grows  in  the  education  unit independently.  The  problems  of  this  study  are:  1.  How  is  the  implementation  of the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016 concerning the quality  assurance  system  for  primary  and  secondary  education  in  SMP  Negeri  3 Mengwi,  2.  What  factors  are  hampering  the  implementation  of  Minister  of Education  and  Culture  Regulation  number  28  of  2016  concerning  the  quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi. This  research  is  a  qualitative  research.  In  this  study  the  authors  found  several research  results,  namely:  1.  At  SMP  Negeri  3  Mengwi,  the  education  quality mapping  process  has  been  carried  out,  namely  by  using  an  internal  quality mapping  system  conducted  by  the  School  through  the  dapodik  system,  which contains  all  School  data  and  annually  completes  the  quality  mapping questionnaire  by  utilizing  the  quality  mapping  application  and  the  results  of  the quality mapping process. this is a school having a School quality mapping report card. From the report card, it can be seen how the school quality conditions are in accordance  with  8  Education  Quality  Standards.  Every  5  years  the  quality mapping  process  is  also  carried  out  by  the  National  Accreditation  Board  of  the Provincial  Government.  2.  The  obstacles  in  implementing  Permendikbud  No.  28 2016  are  the  obstacles  that  occur  from  environmental  conditions  both within  the School's internal environment and from the School's external environment.
Keywords: Policy Implementation, Education Quality Standards, Primary and Secondary Education
*Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Email : raiwahyudiputra@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  mengembangkan  system  informasi  mutu  pendidikan  untuk mendukung  proses  pemetaan  mutu  pendidikan  yang  mengintegrasikan  seluruh data  dan  informasi  tentang  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  Standar  Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data informasi dalam system informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.
Mutu  Pendidikan  dapat  diketahui  dengan  mengadakan  penilaian  atau mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrument yang dikembangkan  oleh  Direktorat  Jenderal    Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Standar nasional pendidikan dijabarkan ke dalam 8 standar mutu pendidikan yakni : 1. Standar Isi Pendidikan, 2. Standar Penilaian Pendidikan, 3. Standar Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  4.  Standar  Kompetensi  Lulusan,  5.  Standar  Proses Pembelajaran,  6.  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  7.  Standar  Pengelolaan,  dan  8. Standar Pembiayaan.
Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  3  Mengwi,  terletak  di  Desa Buduk  Mengwi  tepatnya  di  Banjar  Sengguan  Desa  Buduk  Kecamatan  Mengwi
Kabupaten Badung. Telp (0361) 8484148 , email :
smpnegeri3mengwi@gmail.com.  SMP  Negeri  3  Mengwi  merupakan  salah  satu Sekolah  faporit  di  Kabupaten  Badung  khususnya  di  Kecamatan  Mengwi,  selalu berupaya  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Saat  ini  jumlah  peserta  didik  1101 siswa, yang didukung 88 Guru dan 23 orang Pegawai. Jumlah rombongan belajar sebanyak 34 rombel dengan ruang kelas sebanyak 22 ruang, dengan demikian di SMP Negeri 3 Mengwi dilakukan 2 kelompok pembelajaran yaitu kelompok pagi dan  siang.  Dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  yang  tertuang  dalam Permendikbud  No.  28  tahun  2016,  Sekolah  selalu  mengembangkan  model  – model pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Peningkatan prestasi sekolah tidak  hanya  mengedepankan  pada  bidang  akademik,  tetapi  juga  perlu  dilegkapi dengan  prestasi  non  akademik,  seperti  keberadaan  gedung  maupun  alat  sarana
prasarana  sesuai  kebutuhan  siswa.  Dengan  demikian  tentunya  banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah.
Tabel 1.1 Indikator Standar Nasional Pendidikan
No Tingkat Kategori Batas Bawah Batas Atas 1 * Menuju SNP 1 0 2.04 2 ** Menuju SNP 2 2.05 3.7 3 *** Menuju SNP 3 3.71 5.06 4 **** Menuju SNP 4 5.07 6.66 5 ***** SNP 6.67 7
Sumber : https//vervaldata.kemdikbud.go.id
Pada  table  indikator  Standar  Nasional  Pendidikan  diatas  menunjukan standar  capaian  batas  bawah  dan  akhir  dari  Standar  nasional  pendidikan  yang dikategorikan ke dalam  5 kategori yaitu Menuju SNP  1, menuju SNP  2, menuju SNP 3, Menuju SNP 4, dan SNP (standar nasional pendidikan).

## Tabel 1.2 Tabel Capaian SNP SMP Negeri 3 Mengwi tahun 2018
No Standar Nasional Pendidikan Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018 Kab. Badung 2016 Prov. Bali 2017 Nasional 2018 1 Standar Kompetensi Lulusan 5.69 6.44 6.81 6.6 6.5 6.27 2 Standar Isi 4.5 6.44 6.08 5.87 5.96 5.83 3 Standar Proses 5.46 6.82 6.54 6.64 6.61 6.47 4 Standar Penilaian Pendidikan 3.54 6.37 5.92 6.31 6.27 6 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.02 3.74 3.87 3.67 3.72 3.4 6 Standar Sarana dan Prasarana 5.51 4.62 4.76 4.07 3.93 3.95 7 Standar Pengelolaan 4.84 6.38 6.09 6.16 6.05 5.79 8 Standar Pembiayaan 4.16 5.21 5.94 5.55 5.83 5.76
Sumber : https//vervaldata.kemdikbud.go.id
Dari  table  di  atas  menunjukan  bahwa,  capaian  SMP  Negeri  3  Mengwi pada  tahun  2018  masih  belum  sepenuhnya  memenuhi  Standar  Nasional Pendidikan.  Dari  8  Standar  Nasional  Pendidikan  hanya  standar  kompetensi
lulusan  yang  sudah  dikategorikan  SNP,  standar  isi  masih  pada  kategori  menuju SNP  4,  standar  proses  masih  pada  kategori  menuju  SNP  4,  standar  penilaian pendidikan  masih  pada  kategori  menuju  SNP  4,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan  pata  kategori  menuju  SNP  3,  standar  sarana  dan  prasarana  masi pada kategori menuju SNP 3, standar pengelolaan pendidikan masi pada kategori menuju SNP 4, dan standar pembiayaan juga masih dikatagorikan menuju SNP 4. Dari  uraian  ini  maka  tentunya  masih  banyak  yang  bisa  dikembangkan  atau dicarikan  solusi  mengenai  hambatan  pengimplementasian  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  28  tahun  2016  demi  terwujudnya  Standar Nasional Pendidikan
Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  implementasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan nomor  28  tahun  2016  tentang  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?
2. Factor  –  factor  apa  yang  menghambat  implementasi  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?

## 2. Konsep Dan Landasan Teori

## 2.1. Konsep Kebijakan Publik
Menurut  Ealau  dan  Prewit  dalam  Suharto  (2010:7)  kebijakan  adalah “sebuah  ketetapan  yang  berlaku  yang  dicirikan  oleh  perilaku  yang  kosisten  dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”. Titmuss dalam Suharto  (2010:7)  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  “prinsip-prinsip  yang mengatur  tindakan  yang  diarahkan  kepada  tujuan-tujuan  tertentu”.  Kebijakan menurut  Titmuss  senantiasa  berorientasi  kepada  masalah (problemoriented )  dan berorientasi  kepada  tindakan (action-oriented ).  Dengan  demikian  dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

## 2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Pendapat  Cleaves  yang  dikutip  dalam  Wahab  (2008;187),  yang  secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan  kebijakan  dengan  cara  langkah  administratif  dan  politik”.  Keberhasilan atau  kegagalan  implementasi  sebagai  demikian  dapat  dievaluasi  dari  sudut kemampuannya  secara  nyata  dalam  meneruskan  atau  mengoperasionalkan program-program  yang  telah  dirancang  sebelumya.  Menurut  Mazmanian  dan Sebastiar  dalam  Wahab  (2008:68) Implementasi  adalah pelaksanaan  keputusan kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan  badan  peradilan.   Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab (2008:65)  Implementasi  adalah  “tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dalam keputusan kebijakan”.

## 2.3. Standar Nasional Pendidikan
Dengan  demikian,  implementasi  merupakan  tindakan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan,  tindakan  tersebut dilakukan  baik  oleh  individu,  pejabat  pemerintah  ataupun  swasta.  Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  merupakan  suatu  proses yang  dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  aktivitas  atau  kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  adalah  kriteria  minimal  mengenai sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  SNP  berfungsi  sebagai  pedoman  utama  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Standar  Nasional  Pendidikan  mencakup  delapan  kriteria  yang  wajib terpenuhi  dalam  upaya  menuju  pendidikan  yang  berkualitas.  Delapan  standar nasional tersebut terdiri dari:
1. Standar  Isi,  memuat  kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum,  beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik.
2. Standar  Proses,  standar  kedua  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran  di  masing-masing  satuan  pendidikan.  Pelaksanaan  dan pencapaian  standar  proses  diselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan.
3. Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  merupakan  kriteria  atau  kualifikasi yang  menyangkut  kemampuan  lulusan  yang  terbagi  atas  kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar  Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan  merupakan  kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik  dan mental,  serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar  Sarana  dan  Pra  Sarana,  standar  ini  mencakup  tentang  kriteria minimal  sarana  dan  media  yang  menyokong  pembelajaran,  misalnya ruang  belajar,  tempat  berolahraga,  tampat  melaksanakan  ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya.
6. Standar  Pengelolaan,  merupakan  standar  yang  berkaitan  pengeloaan. Standar  pengelolaan  tersebut  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efesien, pada tingkat satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi  hingga  pengelolaan  tingkat nasional.
7. Standar  Pembiayaan,  merupakan  aturan  yang  merinci  komponen  dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun satu tahun.  Standar  biaya  tersebut  terbagi  menjadi  biaya  investasi,  biaya operasi, dan biaya personal.
8. Standar  penilaian,  standar  ini  berkaitan  dengan  segala  macam mekanisme,  prosedur,  instrumen  penilaian  untuk  mengetahui  hasil belajar  peserta  didik.  Pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah, penilaian  pendidikan  terdiri  dari:  penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik, penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan  pendidikan  (sekolah),  dan  penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

## 2.4. Konsep Sistem
Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3): Sistem adalah rangkaian  dari  dua  atau  lebih  komponen-komponen  yang  saling  berhubungan,
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Pengertian sistem  menurut  Anastasia  Diana  &  Lilis  Setiawati  (2011:3),  Sistem  merupakan “serangkaian  bagian  yang  saling  tergantung  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan  tertentu”.  Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem adalah  kumpulan  dari  komponen-komponen  yang  saling  berkaitan  satu  dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok.

## 2.5. Konsep Pendidikan
Menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 Pendidikan  adalah  usaha sadar dan  terencana untuk  mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## 2.6. Konsep Penjamin Mutu Pendidikan
Nanang  Fattah  (2012:  2)  berpendapat  bahwa  mutu  tidak  berdiri  sendiri, artinya  banyak  faktor  untuk  mencapainya  dan  untuk  memelihara  mutu.  Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu ( Quality Assurance System ) sangat dibutuhkan. Lebih lanjut Nanang Fattah (2012:2) menjelaskan, penjaminan mutu ( Quality Assurance /QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian ( review ) mutu. Kegiatan  penjaminan  mutu  tertuju  pada  proses  untuk  membangun  kepercayaan dengan  cara  melakukan  pemenuhan  persyaratan  atau  standar  minimum  pada komponen  input,  komponen  proses,  dan  hasil  atau  outcome  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  stake  holders.  Penjaminan  mutu  memiliki  dua  bentuk,  yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan ( continuous quality improvement ), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu ( quality culture ) yang mengandung tata nilai ( values ) yang menjadi keyakinan  stake  holders  pendidikan  dan  prinsip  atau  asas-asas  yang  dianutnya. Dengan  demikian  penjaminan  mutu  sebagai  suatu  sistem  mengandung  tata  nilai
dan  asas  dalam  proses  perubahan,  perbaikan  dan  peningkatan  mutu  secara berkelanjutan.

## 2.7. Konsep Pendidikan Dasar dan Menengah
Menurut  UU  No  20  Tahun  2003  Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang pendidikan  yang  melandasi  jenjang  pendidikan  menengah.  Berdasarkan  pasal  17 UU RI No. 20 tahun 2003 menerangkan bahwa:
a.  Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan    yang  melandasi  jenjang pendidikan menengah.
b. Pendidikan dasar berbentuk  sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan madrasah tsanawiyah (MTs), atsu bentuk lain yang sederajat.
c. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah.  Penjelasan  atas  pasal  17 ayat (2) menyatakan bahwa  “Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program  seperti  Paket  B  yang  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan nonformal.  Dalam  UU  No.  2  tahun  1989,  Pendidikan  dasar  diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan  pengetahuan dan  keterampilan  dasar  yang  diperlukan  untuk  hidup  dalam  masyarakat  serta mempersiapkan  peserta  didik  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mengikuti pendidikan menengah.
Pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  sembilan  tahun  dengan  pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau  satuan  pendidikan  sederajat.  Secara  terminologis  pendidikan  dasar  dapat diartikan  sebagai  pendidikan  yang  diselenggarakan  pada  jenjang  pendidikan terendah  atau  atau  Sekolah  Dasar  (SD)  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Pendidikan  dasar  secara  epistemologis,  merupakan  pem-besikan  peserta  didik dengan  sejumlah  dasar-dasar  ilmu  pengetahuan  dan  menjadi  pengetahun  dasar pada jenjang pendidikan berikutnya.
Pendidikan  menengah  adalah  jenjang  pendidikan  pada  jalur  pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah
Atas,  Madrasah  Aliyah,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  dan  Madrasah  Aliyah Kejuruan  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Dalam  UU  NO  20  Tahun    2003 disebutkan bahwa:
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3.  Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA),  madrasah aliyah  (MA),  sekolah  Menengah  kejuruan  (SMK),  dan  madrasah  aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

## 3. Landasan Teori

## 3.1. Kebijakan Publik
Menurut Irfan  Islamy  (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada tujuan  tertentu  demi  kepentingan  seluruh  masyarakat.  Ditegaskan  bahwa kebijakan  publik  dibuat  benar-benar  atas  nama  kepentingan  pubik  untuk mengatasi  masalah  dan  memenuhi  keinginan  serta  tuntutan  seluruh  anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:
1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan- tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik  itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi  dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3.  Bahwa  kebijakan  publik,  baik  untuk  melakukan  sesuatu  ataupun  tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4.  Bahwa  kebijakan  publik  itu  harus  senantiasa  ditujukan  bagi  kepentingan seluruh anggota masyarakat

## 3.2. Implementasi Kebijakan Publik
George C. Edward III  dalam Dwiyanto (2017: 31-33) menunjuk empat variabel    yang  berperan  penting    dalam  keberhasilan  implementasi  .  Empat variabel    tersebut  adalah  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.
a)  Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan  akan dapat dilaksanakan dengan    baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif    antara  pelaksana  program (kebijakan) dengan kelompok  sasaran  (target grup). Tujuan dan sasaran  dari program  /kebijakan    dapat  disosialisasikan    secara  baik    sehingga  dapat menghindari    adanya    distorsi  atas  kebijakan    dan  program.  Ini  menjadi penting  karena semakin tinggi pengetahuan kelompok  sasaran atas program, maka  akan  mengurangi  penolakan    dan  kekeliruan    dalam  mengaplikasikan program dan kebijakan  dalam ranah sesungguhnya.
b)  Sumberdaya,  yaitu  menujuk  setiap  kebijakan    harus  didukung      oleh  sumber daya      yang  memadai,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya finansial  .  Sumber  daya  manusia  adalah  kecukupan  baik  kualitas  maupun kuantitas  implementor  yang  dapat    melingkupi  seluruh    kelompok  sasaran.
Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program /kebijakan  .  Keduanya    harus  diperhatikan    dalam  implementasi program/kebijakan  pemerintah.  Sebab  tanpa  kehandalan  implementor, kebijakan  menjadi  kurang  enerjik  dan  berjalan  lambat    dan  seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.    Tanpa  ada  dukungan  finansial    yang  memadai,  program tidak akan  berjalan  efektif  dan cepat  dalam mencapai tujuan  dan sasaran .
c)  Disposisi    yaitu  menunjuk  karakteristik    yang  menempel  erat  kepada implementor  kebijakan/program.  Karakter  yang  penting    dimiliki  oleh implementor  adalah  kejujuran  ,  komitmen  tinggi  dan  jujur  akan  senantiasa bertahan    diantara  hambatan    yang  ditemui    dalam  program/kebijakan.
Kejujuran  mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan  dalam guidline program. Komitmen  dan kejujurannya membawanya  semakin  antusias  dalam  melaksanakan    tahap-tahap  program
secara  konsisten.  Sikap  demokratis  akan  meningkatkan    kesan  baik implementor  dan kebijakan  dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan  resistensi dari masyarakat  dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sarsan terhadap implementor dan program/kebijakan.
d)  Struktur  Birokrasi,  menunjuk    bahwa  struktur    birokrasi    menjadi  penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi  ini mencakup dua hal penting  pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme  implementasi  program    biasanya    sudah  ditetapkan  melalui standard  operating  procedur  (SOP)  yang  dicantumkan  dalam  guidline program  kebijakan  .  SOP  yang      baik  mencantumkan    kerangka  kerja  yang jelas , sitematis tidak terbelit dan mudah dipahami oleh siapapun  karena akan menjadi acuan  dalam bekerjanya implementor. Sedangkan Struktur organisasi pelaksana  pun sejauh mungkin  menghindari hal  yang yang berbelit,  panjang dan  kompleks.  Struktur  organisasi  pelaksana    harus  dapat  menjamin    adanya pengambilan keputusan  atas kejadian  luar biasa  dalam program secara cepat. Dan  hal  ini  hanya  dapat  lahir  jika  struktur    didesain  secara  ringkas    dan fleksibel  menghindari  “virus  weberian”  yang  kaku,  terlalu  hirarkhis  dan birokratis.
Keempat  variabel  di  atas    dalam  model    yang  dibangun  oleh  Edward  memiliki keterkaitan    satu  sama  lain    dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran program/kebijakan. Semuanya  saling bersinergi dalam mencapai tujuan  dan  satu variabel  akan sangat mempengaruhi  variabel yang lain

## 4. Metode Penelitian

## 4.1. Jenis Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    kualitatif.  Menurut Sugino  (2008  :  9),  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berdasarkan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

## 4.2.Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  mengambil  lokasi  di  SMP  Negeri  3 Mengwi yang berlokasi di Banjar Sengguan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena mutu pendidikan  SMP  Negeri  3  Mengwi  masih  belum  sepenuhnya  memenuhi  8 standar  mutu  pendidikan  yang  ditunjukan  di  dalam  standar  indicator  SNP (Standar  Nasional  Pendidikan),  untuk    itu  penulis  ingin  meneliti  dan mengetahui  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  Sekolah  dalam mengimplementasikan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  No.  28  tahun  2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah..

## 4.3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis  –  jenis  data  dapat  dibagi  berdasarkan  sifatnya,  sumbernya,  cara memperolehnya,  dan  waktu  pengumpulannya.  Menurut  sifatnya,  jenis  – jenis data yaitu :
1. Data kualitatif
Data  kualitatif  yaitu  data  yang  penulis  peroleh  melalui  observasi  dan wawancara  dengan  informan  mengenai  implementasi  kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 3 Mengwi.
2. Data Kwantitatif
Data  kuantitatif  adalah  data  yang  penulis  peroleh  mengenai implementasi  kebijakan  peningkatan  mutu  pendidikan  pada  SMP Negeri  3  Mengwi  berupa  data  jumlah  Guru,  Jumlah  Pegawai,  Jumlah Siswa, dan lain lain yang disajikan dalam bentuk angka.

## b. Sumber Data
Sumber data dalampenelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis  yaitu :
a. Data Primer
Menurut  Umar  (2007  :  41  )  data  primer  merupakan  data  dari  sumber pertama,  seperti  hasil  dari  wawancara  atau  hasil  dari  pengisian kuisioner  yang  biasa  dilakukan  oleh  peneliti.  Sejalan  dengan
pernyataan  diatas,  Sugiyono  (  2008  :  222)  mengemukakan  sumber primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data  atau  peneliti.  Jadi  data  primer  yang  dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dari sumbernya yaitu lokasi penelitian dan responden yang  bersangkutan.  Atau  dengan  kata  lain,  terdapat  kontak  langsung antara peneliti dan responden pada lokasi penelitian.
b. Data Sekunder
Umar (2007 : 42 ) memaparkan bahwa, data sekunder merupakan data primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan,  baik  oleh  pihak pengimpul  data  primer  atau  oleh  pihak  lain,  misalnya  dalam  bentuk table  –  table,  atau  diagram  –  diagram.  Sedangkan  Sugiyono  (  2008  : 224)  menyatakan  bahwa,  terkait  dengan  sumbernya,  sumber  sekunder merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen.  Jadi yang dimaksudkan data data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang  telah  diolah  pihak  lain,  sehingga  sudah  dapat  langsung dimanfaatkan,  sepeti  data  struktur  organisasi,  uraian  tugas,  jabatan, statistic kepegawaian dan lain – lain.

## 4.4. Instrumen Penelitian
Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan secara langsung ke lapangan dengan didukung  dengan alat alat seperti:  pedoman wawancara, perekam suara atau kamera foto.

## 4.5. Teknik Penentuan Informan
Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono  (2009  :  218  )  mengatakan  dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  sampling yang  sering  digunakan  adalah  Purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan
memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek  /  situasi  social  yang  diteliti.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa informan yaitu: Kepala SMP Negeri 3  Mengwi,    Kepala  Tata  Usaha  SMP  Negeri  3  Mengwi,  Wakil  Kepala  Sekolah bidang Kurikulum, Koordinator Guru SMP Negeri 3 Mengwi.

## 4.6. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  bentuk  penelitian  kualitatif  dari  jenis  sumber  data  yang digunakan,  maka  teknik  yang  digunakan  untuk  proses  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu,  percakapan  itu dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  Wawancara  digunakan  oleh  peneliti  untuk  memperoleh  data  tentang proses  implementasi    peraturan  Menteri  pendidikan  nomor  28  tahun  2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di SMPN 3 Mengwi.
Adapun  hal  yang  yang  dicari  atau  pedoman  wawancara  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  dari  Peraturan  Menteri  Pendidikan  nomor  28 tahun  2016  tentang  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?
2. Apa  kendala  atau  factor  –  factor  yang  menghambat  pengimplementasian Peraturan  Menteri  Pendidikan  nomor  28  tahun  2016  tentang  sistem penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  SMP  Negeri  3 Mengwi?
b. Dokumentasi
Cara  pengumpulan  data  melalui  peninggalan  tertulis  seperti  arsip  termasuk juga  buku  tentang  teori,  pendapat,  dalil  atau  hukum,  dan  lain  –  lain  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian  tersebut  disebut  teknik  documenter atau studi documenter.
c. Observasi
Yaitu  penelitian  dengan  cara  menggunakan  data  yang  diperoleh  secara langsung  yang  disesuaikan  dengan  objek  yang  diteliti.  Observasi  yang dilakuka  dalampenelitian  ini  adalah  penulis  terjun  langsung  dan  berinteraksi dengan  objek  penelitian  untuk  mendapatkan  informasi  yang  seobjektif mungkin.
d. Online
Merupakan teknik pengumpulan data skunder dengan cara mendapatkan  data dengan menggunakan fasilitas internet yang berkaitan dengan objek penelitian demi  kesempurnaan  dalam  melakukan  analisa.  Bukti  nyata  yang  digunakan adalah  hasil  penelitian  –  penelitian,  produk  dan  lain  –lan  yang  berhubungan dengan implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan nomor 28 tahun 2016.

## 4.7. Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  langkah  selanjutnya  untuk  mengolah  hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menyimpulkan  persoalan  yang  diajukan  dalam menyusun  hasil  penelitian  itu.  Teknik  analisi  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  model  analisisi  interaktif.  Seperti  yang  dikembangkan  oleh Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014:  246-253)  mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini mempunyai 3 komponen analisis yaitu :
a) Data Reduction (Reduksi Data)
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu  maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.untuk itu perlu segera dilakukan  analisis  data  melalui  reduksi  data.  Mereduksi  data  berarti merangkum,  meneliti  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting , dicari tema dan polanya.

## b) Data Display
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart,  dan  sejenisnya.  Yang paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif adalah  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.
c) Conclusion Drawing/Verivication
Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  menjawab  rumusan masalah  yang  dirumuskan  sejak  awal,  tetapi  mungkin  juga  tidak,  karena sepeerti  telah  dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan  masalah  dalam penelitian  kualitatif  masi  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang  setelah penelitian  berada  di  lapangan.  Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada.temuan  dapat berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  obyek  yang  sebelumnya  masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.

## 4.8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan  data  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  penelitian  yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang  diperoleh.  Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  meliputi  uji, credibility,  transferability,  dependability,  dan  confirmability  dalam  Sugiyono (2007:270).  Agar  data  dalam  penelitian  kualitatif  dapat  dipertanggungjawabkan sebagai  penelitian  ilmiah  perlu  dilakukan  uji  keabsahan  data.  Adapun  uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan pada penelitian ini adalah uji credibility (kredibilitas)  atau  uji  kepercayaan  terhadap  data  hasil  penelitian  yang  disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan, antara lain :
a.  Perpanjangan  Pengamatan  Perpanjangan  pengamatan  dapat  meningkatkan kredibilitas/  kepercayaan  data.  Dengan  perpanjangan  pengamatan  berarti
peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan  berarti  hubungan  antara  peneliti  dengan  sumber  akan  semakin terjalin,  semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi  yang  diperoleh  semakin  banyak  dan  lengkap.  Perpanjangan pengamatan  untuk  menguji  kredibilitas  data  penelitian  difokuskan  pada pengujian  terhadap  data  yang  telah  diperoleh.  Data  yang  diperoleh  setelah dicek  kembali  ke  lapangan  benar  atau  tidak,  ada  perubahan  atau  masih  tetap. Setelah  dicek  kembali  ke  lapangan  data  yang  telah  diperoleh  sudah  dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri
b.  Meningkatkan  kecermatan  dalam  penelitian  Meningkatkan  kecermatan  atau ketekunan  secara  berkelanjutan  maka  kepastian  data  dan  urutan  kronologis peristiwa  dapat  dicatat  atau  direkam  dengan  baik,  sistematis.  Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data  yang  telah  dikumpulkan,  dibuat,  dan  disajikan  sudah  benar  atau  belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai  referensi,  buku,  hasil  penelitian  terdahulu,  dan  dokumen-dokumen terkait  dengan  membandingkan  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh.  Dengan cara  demikian,  maka  peneliti  akan  semakin  cermat  dalam  membuat  laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas.
c.  Triangulasi  Wiliam  Wiersma  (1986)  mengatakan  triangulasi  dalam  pengujian kredibilitas  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan berbagai  waktu.  Dengan  demikian  terdapat  triangulasi  sumber,  triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).
1) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Data  yang diperoleh  dianalisis  oleh  peneliti  sehingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan selanjutnya  dimintakan  kesepakatan  (member  check)  dengan  tiga  sumber data (Sugiyono, 2007:274).
2)  Triangulasi  Teknik  Untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda. Misalnya  untuk  mengecek  data  bisa  melalui  wawancara,  observasi, dokumentasi.  Bila  dengan  teknik  pengujian  kredibilitas  data  tersebut menghasilkan  data  yang  berbeda,  maka  peneliti  melakukan  diskusi  lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).
3)  Triangulasi  Waktu  Data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  di pagi  hari  pada  saat  narasumber  masih  segar,  akan  memberikan  data  lebih valid  sehingga  lebih  kredibel.  Selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi  yang  berbeda.  Bila  hasil  uji  menghasilkan  data  yang  berbeda,  maka dilakukan  secara  berulang-ulang  sehingga  sampai  ditemukan  kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).
d.  Analisis  Kasus  Negatif  Melakukan  analisis  kasus  negatif  berarti  peneliti mencari  data  yang  berbeda  atau  bahkan  bertentangan  dengan  data  yang  telah ditemukan.  Bila  tidak  ada  lagi  data  yang  berbeda  atau  bertentangan  dengan temuan,  berarti  masih  mendapatkan  data-data  yang  bertentangan  dengan  data yang  ditemukan,  maka  peneliti  mungkin  akan  mengubah  temuannya (Sugiyono, 2007:275).
e.  Menggunakan  Bahan  Referensi  Yang  dimaksud  referensi  adalah  pendukung untuk  membuktikan  data  yang  telah  ditemukan  oleh  peneliti.  Dalam  laporan penelitian,  sebaiknya  data-data  yang  dikemukakan  perlu  dilengkapi  dengan foto-foto  atau  dokumen  autentik,  sehingga  menjadi  lebih  dapat  dipercaya (Sugiyono, 2007:275).
f.  Mengadakan  Membercheck  Tujuan  membercheck  adalah  untuk  mengetahui seberapa  jauh  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  apa  yang  diberikan  oleh pemberi  data.  Jadi  tujuan  membercheck  adalah  agar  informasi  yang  diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).
5 . Pembahasan
1. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  28  tahun  2016  sudah diimplementasikan di SMP Negeri 3 Mengwi yang ditunjukan dengan adanya suatu  bukti  yaitu  rapor  mutu  pendidikan  yang  isinya  capaian  sekolah mengenai  8  standar  mutu  pendidikan.  Dari  8  Standar  Nasional  Pendidikan hanya  standar  kompetensi  lulusan  yang  sudah  dikategorikan  SNP,  standar  isi masih  pada  kategori  menuju  SNP  4,  standar  proses  masih  pada  kategori menuju SNP 4, standar penilaian pendidikan masih pada kategori menuju SNP 4,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pata  kategori  menuju  SNP  3, standar  sarana  dan  prasarana  masih  pada  kategori  menuju  SNP  3,  standar pengelolaan  pendidikan  masih  pada  kategori  menuju  SNP  4,  dan  standar pembiayaan  juga  masih  dikatagorikan  menuju  SNP  4.  Maka  tentunya  masih banyak  yang  bisa  dikembangkan  atau  dicarikan  solusi  mengenai  hambatan pengimplementasian  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  28 tahun 2016 demi terwujudnya Standar Nasional Pendidikan.
2. Masih  ada  hambatan  yang  dihadapi  SMP  Negeri  3  Mengwi  dalam pengimplementasian  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor    28  tahun  2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Hambatan – hambatan  itu  tidak  hanya  berasal  dari  dalam  Sekolah  tetapi  juga  berasal  dari luar  Sekolah  yang  menyebabkan  pengimplementasian  Permendikbud  No.  28 tahun  2016  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  menjadi  kurang  optimal. Hambatan  internal  yang  dimaksud  adalah  hambatan  yang  ada  didalam lingkungan sekolah. Kualitas Guru sebagai pendidik masih perlu ditingkatkan, mengingat  Sekolah  sudah  mengimplementasikan  kurikulum  terbaru  yaitu kurikulum  2013  yang  menuntut  Guru  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam mengajar, masih ada Guru yang belum memenuhi standar pendidikan minimal juga mempengaruhi capaian sekolah pada rapor mutu pendidikan. Sarana dan prasarana  yang  ada  saat  ini  juga  tidak  sebanding  dengan  jumlah  rombongan belajar. Saat ini jumlah siswa adalah 1101 yang terbagi menjadi 11 rombel kls 7,  11  rombel  kls  8,  dan  12  rombel  kelas  9.  Jadi  rombel  saat  ini  adalah  34, sedangkan  kelas  yang  tersedia  hanya  22  ruang  kelas  menyebabkan  Sekolah
membagi  proses  pembelajaran,  yaitu shift pagi  dan shift sore.  Selain  itu, warga  sekolah  masih  belum  paham  betul  regulasi  Peraturan  menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  28  tahun  2016,  menyebabkan  warga sekolah menjadi kebingungan dalam pengimplementasian peraturan ini.
Kajian  teoritis  dari  George  C.  Edward  III  yang  menyebutkan  ada  hal yang  mempengaruhi  pelaksanaan  implementasi.  Teori  ini  akan  membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti dibawah ini :
1. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakuakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi.
Sejauh  ini  telah  terjalin  komunikansi  antara  Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan  dengan  Sekolah,  ini  ditunjukan  dengan  diadakannya  pertemuan dengan  Perwakilan  Sekolah  secara  singkat  pada  rapat  atau  pelatihan. Disekolah  sosialisasi  peningkatan  mutu  pendidikan  telah  dilakukan  dalam setahun 2 kali, tetapi ini masi dirasa kurang karena belum sepenuhnya warga Sekolah memahami tentang Permendikbud ini.
2. Sumber Daya
Walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila  implementor  kurang  sumber  daya  untuk  menjalankan,  implementasi tidak berjalan efektif. Dari rapor Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2018 yaitu hasil  dari  pengimplementasian  Permendikbud  nomor  28  tahun  2016,  terlihat bahwa  capaian  SMP  Negeri  3  Mengwi  pada  standar  pendidikan  dan  tenaga kependidikan masih belum mencapai SNP. Hal ini dikarenakan karena masih ada  Guru  dan  Pegawai  yang  berpendidikan  belum  memenuhi  standar  sesuai regulasi  yang  berlaku.Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  SMP  Negeri  3 Mengwi  juga  masih  belum    memenuhi  standar  karena  perbandingan  jumlah rombongan  belajar  dan  jumlah  kelas  yang  tersedia  tidak  sebanding  yang menyebabkan implementasi menjadi kurang efektif.
3. Disposisi
Watak  dan  karakter  yang  dimiliki  implementor  seperti  komitmen,  kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Sikap  warga  Sekolah  saat  ini  sebagian  besar  sudah ikut  andil  dalam  pengimplementasian  Permendikbud  ini,  ini  ditunjukan dengan  sudah  dilaksanakannya  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing  masing pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi selama ini juga masih ada beberapa warga  sekolah  yang  dinilai  kurang  disiplin  didalam  melaksanakan  tugasnya yang  menyebabkan  implementasi  Permendikbud  No.  28  tahun  2016  kurang optimal.
4. Struktur Birokrasi
Yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Ada  dukungan  dari  birokrasi dalam hal ini dari Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah dalam implementasi Permendikbud tersebut, walaupun masih terjadi hambatan dalam pelaksanaanya.  Segala  bantuan  sudah  diberikan  untuk  mengimplementasikan Permendikbud ini salah satunya dari Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu setiap bulannya  ada  kunjungan  ke  Sekolah  untuk  memotivasi  dan  memonitoring Sekolah. Tetapi dukungan dari Komite Sekolah dirasa kurang, ini ditunjukan dengan  kunjungan  Komite  Sekolah  sangat  jarang.  Sehingga  apabila  ada permasalahan  yang  dihadapi  Sekolah,  Komite  kurang  mengetahui permasalahan.

## 6. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  peneliti  uraikan,  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1. SMP  Negeri  3  Mengwi  sudah  mengimplementasikan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  sistem  penjaminan  mutu pendidikan dasar dan menengah, tetapi didalam pelaksanaannya masih belum optimal.
2. Hambatan  –  hambatan  dalam  pengimplementasian  Permendikbud  Nomor  28 Tahun  2016  adalah  hambatan  –  hambatan  yang  terjadi  karena  factor  internal dan factor  eksternal.  Faktor internal  yang dimaksud adalah  seperti masih ada regulasi  dari  Permendikbud  yang  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh  warga Sekolah,  Sumber  daya  yang  dimiliki  (  sumber  daya  manusia  dan  sarana prasarana)  masih  perlu  ditingkatkan.  Faktor  ekternal  yang  dimaksud  adalah  : hambatan  yang  tidak  terduga  dari  luar  lingkungan  Sekolah  misalnya  suatu kegiatan  tak  terduga  dari  instansi  diluar  Sekolah  yang  harus  diikuti,  peran komite dalam membantu dan memotivasi Sekolah dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 28 tahun 2016 kurang optimal.

## Daftar Pustaka
Abdilah,  Junedi.  2015. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Peserta  Didik  di  SMK Muhammadiyah  1  Paguyangan  Kabupaten  Brebes. (Tesis).  Purwokerto  : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008 .  Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua ,. Jakarta :  Bumi Aksara.
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan ,. Jakarta : Bumi Askara.
Abidin,  Said  Zainal.  2012. Kebijakan  Publik ,  Jakarta,  Penerbit  Salemba Humanika
AG.  Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi,. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
Anita.  2017. Motivasi  Kinerja  Guru  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di Madrazah  Ibtidaiah  Negeri  Krangean  dan  Madrazah  Ibtidaiah  Negeri Wirasada Purbalingga (Tesis). Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
Arikunto, Suharsimi.  2010. Manajemen Penelitian ,.  Jakarta : Rineka Cipta.
Atmaja,  B.  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif :  (Makalah)  disampikan  Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
Dunn  N,  William.  2000. Pengantar  Analisisi  Kebijakan  Publik, Edisi  Kedua,. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dwiyanto,  Agus,    2008. Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan Publik ,. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Fadhli, Muhamad. 2017. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan.
Fattah,  Nanang.  2010. System  penjaminan  mutu  pendidikan ,.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Hidayati. 2015 . Kepemimpian dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
Husaini  Usman.  2006. Manajemen,  Teori,  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan,..
Jakarta: Bumi Aksara.
Husein, Umar. 2007 , Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis ,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kencana Syafiie, Inu. 2014. Ilmu Administrasi ,.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Laksmini,  Ni  Nyoman  Ayu,  2014 .  Implementasi  Kebijakan  Peningkatan  Mutu Pendidikan  Pada  SMP  Negeri  1  Gianyar (Tesis).Denpasar  :  Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Maswan, 2015. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nomor  28  Tahun  2016  Tentang  Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
Praja  Tuala,  Riyuzen.  2016. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Sekolah/ Madrazah
Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), “Sistem Informasi Akuntansi”, Edisi 13 , alih bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari,. Jakarta : Salemba Empat.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2018. Perangkat Instrumen  Pemetaan  Mutu  Pendidikann  Dasar  dan  Menengah.  Jalan Jenderal  Sudirman  Senayan  Jakarta  Pusat  :  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Shobri, Muwafiqus. 2017. Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di  Madrazah Aliyah Hasan Jufri.
Subadiyah,  Siti.  2015. Pengaruh  Budaya  Sekolah  dan  Motivasi  Kerja  Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMKN 1 Pabelan.
Sugiyono,    2014. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D,. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,.   Bandung :

## ALFABETA
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kwantitatif dan R & D,. Bandung : Alfabeta.
Syah  Putra,  Rahmad.  2017. Strategi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Pada  SMA Negeri 3 Mulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.