## Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di
Indonesia

## Abdul Rahman
Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar E-mail: abdul.rahman8304@unm.ac.id
Article History: Received: 17 Maret 2022 Revised: 29 Maret 2022
Accepted: 30 Maret 2022
Abstract: Dalam  perjalanan  sejarah  Republik Indonesia  kekuatan  masyarakat  sipil  selalu  memiliki peranan penting dalam mengawal proses demokrasi, termasuk pada gerakan reformasi 1998. Penelitin ini bertujuan untuk mengelaborasi mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi 1998  yang  berhasil  memberhentikan  Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesai yang memerintah sekitar 32 tahun. Metode yang digunakan ialah  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  atas empat  tahap  yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses  reformasi  dimulai  dari  adanya  kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam hal ini mahasiswa, peneliti,  dan  dosen  aktif  melakukan  diskusi-diskusi sebagai  bentuk  keprihatinan  atas  kondisi  ekonomi pada  tahun  1997.  Aksi  tersebut  berujung  pada gerakan  massa  berupa  demonstrasi  di  berbagai wilayah  Republik  Indonesia  yang  pada  akhirnya membuat  Soeharto  berhenti  sebagai  Presiden Republik  Indonesia  pada  21  Mei  1998.  Hasil penelitian  ini  penting  sebagai  penguatan  bahwa kekuatan  masyarakat  sipil  memiliki  peranan  penting dalam  mengawal  demokratisasi  di  Indonesia, sekaligus  menekankan  bahwa  pemerintahan  yang ditopang oleh berbagai kekuatan politik tetapi korup dan tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dapat berakhir dengan kekuatan massa sipil.
Keywords: Masyarakat sipil, Reformasi 1998, Demokratisasi

## PENDAHULUAN
Jika ditilik dari sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, maka tidak bisa dilepaskan dari adanya proses suksesi politik. Dinamika sosial masyarakat eropa, pada khususnya Perancis yang kemudian dikenal dengan adanya sebuah revolusi politik yang terjadi pada tahun 1789 (Christmas & Purwanti, 2020; Puspitasari, 2018). Revolusi ini tentunya membawa angin segar terhadap politik liberal  yang  diperjuangkan  sejak  kekuasaan  monarki  absolut  para  kaisar  di  Eropa.  Walaupun demikian,  revolusi  ini  juga  memunculkan  kekacauan  sosial  dan  ketidakmampuan  struktur masyarakat.  Dari  fenomena  inilah,  kemudian  Auguste  Comte  mencetuskan  filsafat  positif  yang tujuannya  adalah  mengembalikan  kualitas  tatanan  masyarakat  yang  damai  tanpa  mereduksi kemerdekaan  politik.  Revolusi  industri  di  Eropa  yang  mengubah  model  produksi  tradisional
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menjadi  model produksi  moderen menghasilkan  produk secara secara masal  telah ikut berperan dalam mengubah struktur sosial masyarakat Eropa pada awal abad I9 (Haqqi & Wijayati, 2019). Kemunculan  kelompok-kelompok  pemilik  modal  yang  menguasai  kegiatan  perekonomian    ikut pula menjadi penyebab tertindasnya kalangan  yang tidak memiliki sumber daya modal. Kondisi masyarakat  yang  sedemikian  inilah  yang  menghantarkan  Karl  Marx  dalam  menganalisis masyarakat berdasarkan perspektif konflik.
Pengamatan  terhadap  fenomena  konflik  dan  dinamika  sosial  juga  sudah  mulai  muncul  di Afrika  beberapa  abad  sebelum  kelahiran  sosiologi  secara  resmi  di  Eropa.  Pada  abad  XIV  yang ditandai  dengan  runtuhnya  Dinasti  Abbasyiah  sebagai  ujung  dari  serangan  bangsa  Mongol (Zulfikar, 2018). Masa ini ditandai dengan adanya proses pergantian kekuasaan yang sedemikian rupa sehingga membawa kondisi politik yang labil. Berbagai elemen yang memiliki kepentingan tertentu  melakukan  gerakan  perebutan  kekuasaan  terhadap  penguasa  yang  sah  sehingga menyebabkan  masyarakat  dalam  kondisi  politik  yang  dinamis.  Kondisi  inilah  yang  kemudian memunculkan  teori  konflik  kelompok  dan  hukum  sosial  masyarakat  yang  diprakarsai  oleh  Ibnu Khladun.      Masyarakat  selalu  mengalami  perubahan  sosial  baik  pada  nilai  dan  strukturnya  baik secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan- gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut peran politik/kekuasaan (Susan, 2014).
Perubahan sosial, oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang  melekat  di  dalam  setiap  masyarakat,  akan  tetapi  lebih  daripada  itu  malahan  dianggap bersumber di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, suatu hal yang kurang diperhatikan  oleh  para  penganut  pendekatan  fungsionalisme  struktural.  Perubahan  sosial  yang sedemikian terutama timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat. Kontradiksi interen tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas secara tidak merata (Nasikun, 2008).
Perubahan sosial, termasuk perubahan politik dan kekuasaan dalam lingkungan internasional juga mulai menggejala sekitar tahun 1990-an. Runtuhnya Uni Soviet mengakhiri periode panjang konflik  internasional  yang  melibatkan  dua  kekuatan  besar  yakni  negara-negara  yang  berhaluan kapitalisme liberal yang dipelopori oleh Amerika Serikat (Blok Barat) versus negara-negara yang berkongsi  dalam  Blok  Timur,  yang  mana  Uni  Soviet  sendiri  sebagai  pelopor  utama  dengan menjadikan Komunis sebagai ideologi mereka. Sebaliknya, konflik internal, konflik etnis, konflik separatis dan konflik perebutan kekuasaan pada banyak negara ternyata berubah menjadi suatu hal yang lazim. Sebagai contoh adalah gerakan people power yang berhasil menggulingkan Marcos dari  tampuk  kepresidenan  di  Philipina.  Demikian  pula  suatu  peristiwa  yang  melanda  Negara Republik  Indonesia,  yang  di  Kenal  sebagai  gerakan  reformasi  yang  menghantarkan  Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya (Rahman, Ahmadin, & Rifal, 2021).
Tentunya  ketika  hal  tersebut  direnungkan  secara  mendalam,  tidaklah  mungkin  seorang presiden yang memiliki kendali dan kontrol kekuasaan secara penuh terhadap seluruh perangkat- perangkat  kenegaraan  termasuk  kekuatan  militer  dapat  ditumbangkan.  Akan  tetapi  ketika fenomena itu dipandang dari perspektif filsafat sejarah yang menerangkan bahwa segala yang ada di muka bumi selalu silih berganti, mengalami pergeseran terus menerus baik secara cepat ataupun lambat, tentunya akan berakhir, apakah itu berakhir dalam kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan merupakan sesuatu yang lumrah, dan tidak  bisa  dilepaskan  dari  adanya  peran  masyarakat  sipil yang  menginginkan  perbaikan  dan
penataan praktek pengelolaan negara yang telah dianggap menyimpang dari dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Runtuhnya rezim orde baru membawa perubahan terutama dalam peta konfigurasi politik di Indonesia  (Mughits,  2016).  Momen  itu  begitu  menentukannya  sehingga  seolah  menjadi  batas berakhirnya masa kegelapan akan order silam. Segala respon sikap menjadi begitu reaktif setelah melewati  masa-masa  yang  diselimuti  oleh phobia hantu  otoritarianisme  itu.  Bandul  kekuasaan bergeser yang tadinya terpusat begitu dominan di tangan seorang presiden, khawatir akan ingatan kelam masa silam, begitu saja berbalik secara berlawanan di tangan lembaga perwakilan. Tidak hanya  itu,  dalam  ranah  sosial-budaya,  wacana  tentang  penguatan  masyarakat  sipil  semakin mengemuka,  kebebasan  berekspresi,  berpendapat  makin  mendapat  tempat  karena  model pemerintahan  yang  terpusat  dan  dominan  telah  sama  sekali  ditolak  berganti  dengan  model pemerintahan demokratis. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi menjadi pilihan yang cukup ideal untuk membenahi berbagai persoalan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang telah  demikian  korup.  Pasca  Soeharto  merupakan  momen  untuk  berbenah  diri  terutama  dalam memantapkan  demokratisasi  agar  dapat  berlangsung  sepenuhnya  di  Indonesia.  Para  demokrat sering menyebut Indonesia kini sedang berada dalam track yang benar selama pembenahan dapat dilakukan  secara  bertahap  namun  pasti  menjadi  untuk  negara  yang  demokratis.  Semangat melakukan perubahan, mereformasi pemerintahan dan tatanan sosial merupakan bagian dari apa yang  disebut  sebagai  tahap  transisi  menuju  demokrasi.  Dalam  masa  ini  perangkat-perangkat demokrasi  seperti  pengakuan  dan  penegakan  HAM,  kebebasan  pers,  dan  kebebasan  berserikat sedikit demi sedikit dipersiapkan menuju konsolidasi, hingga demokrasi sepenuhnya. Tahapan ini bergerak  secara  linear  tapi  pasti  dimana  yang  pertama  menjadi  syarat  bagi  yang  selanjutnya. Reformasi menjadikan Indonesia telah beranjak dari rezim otoriter ke era yang penuh keterbukaan, setidaknya  ia  telah  membuat  masyarakat  justru  menjadi euforia yang  dipenuhi  dengan  harapan akan hadirnya tatanan kenegaraan yang baru. Kehadiran reformasi di Indonesia tentu bukan hanya kerja-kerja  kelompok  elite.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  peran masyarakat sipil pada saat digulirkannya reformasi pada tahun 1998.

## LANDASAN TEORI
Negara  Indonesia  mengakui  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  ideal  dalam menjalankan praktik-praktik kenegaraan. Menurut Friederich A.Hayek, demokrasi merupakan alat untuk  mencapai  tujuan  sekaligus  sebuah  sistem  untuk  memberikan  perlindungan  internal  dan kemerdekaan individual (Mufti, 2013). Dalam konteks Indonesia pada masa Orde Baru, demokrasi yang dijalankan ialah prinsip demokrasi Pancasila. Namun pada pelaksanaannya Pancasila diberi tafsir tunggal oleh pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk menegakkan stabilitas nasional. Atas nama menjaga stabilitas nasional, masyarakat dibatasi untuk ikut pada partai politik, tetapi lebih banyak diarahkan ke Golkar.
Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial.  Gerakan  sosial  merupakan  aksi  kolektif  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam memperjuangkan  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  sosial  politik  dalam  masyarakat (Sukmana, 2016). Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia tidak terlepasa dari berbagai gejolak sosial  yang  bermula  pada  tahun  1997.  Pembangunan  yang  digalakkan  oleh  rezim  Orde  Baru ditopang oleh hutang luar negeri yang sudah mulai jatuh tempo pembayarannya. Akibatnya terjadi krisis moneter yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat akibat kebutuhan pokok mulai langka dan mahal.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Jika  diulas  dari  pandangan  Vilfredo  Pareto,  reformasi  merupakan  proses  sirkulasi  elite. Pareto  merupakan  orang  yang  sezaman  dengan  Max  Weber  dan  Emile  Durkheim.  Pareto mempertahankan  pandangan  bahwa  setiap  bidang  usaha  memiliki  elitenya  sendiri,  terdiri  dari orang-orang  yang  sepertinya  paling  baik  dalam  aktivitas  yang  sedang  diperhatikan  (Mustofa, 2019).  Masuknya  seseorang  untuk  dikategorikan  sebagai  elite  adalah  kemampuan,  bukan kebaikannya di berbagai bidang para pendukungnya terikat untuk menjadi lebih berbakat dari yang lainnya., sehingga mengangkat mereka ke atas. Di antara kelompok elite ini, ada orang-orang elite yang memerintah, dibuktikan dengan kemampuan mereka yang paling baik dalam perpolitikan.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  empat  langkah  metode  penelitian  sejarah  yaitu heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  (Kuntowijoyo,  2003).  Heuristik  dimaksudkan sebagai  upaya mencari dan mengumpulkan sumber berupa buku dan jurnal  yang terkait dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  reformasi  1998.  Kritik  dimaksudkan  untuk  memberikan penilaian  dan  pengecekan  informasi  dengan  cara  mengkomparasikan  berbagai  data.  Interpretasi adalah  penafsiran  terhadap  data  dan  fakta  serta  penetapan  makna  yang  dikaitkan  dengan  hasil penelitian terdahulu maupun teori sebagai alat analisis. Sedangkan historiografi ialah rekonstruksi secara tertulis terhadap data dan fakta yang terkait dengan reformasi 1998 sebagai bahan informasi dalam mendukung pengembangan ilmu sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Menjelang Suksesi Politik 1998
Seiring  dengan  pergantian  rezim  pemerintahan,  yakni  peralihan  pemerintahan  Republik Indonesia  dari  Presiden  Soekarno  yang  diidentikkan  sebagai  Orde  Lama,  ke  Soeharto  sebagai representasi yang mengklaim diri sebagai Orde Baru, maka terjadi gaya sistem politik corporatic dan bureaucreatik  authoritarian. Dalam  sitem  politik  yang  demikian  ini,  sama  sekali  tidak  ada arena publik yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik, sepenuhnya dikendalikan oleh rezim berkuasa yag terdiri atas lembaga kepresidenan, militer dan para  konglomerat.  Dalam  formasi  politik  seperti  ini,  yang  terjadi  adalah  lembaga  kepresidenan yang memiliki kekuasaan penuh dan mutlak, namun dilain sisi muncul kabinet yang tersubordinat, parlemen yang sekedar tukang stempel, dan lembaga peradilan yang tidak otonom (Maliki, 2018).
Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Orde Baru ketika memasuki tahun 1973 adalah melakukan fusi terhadap partai politik (Yusup, 2021). Pada era ini, Indonesia hanya mengenal sitem satu setengah partai, yaitu, tiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang terdiri dari PPP dan PDI, ditambah satu golongan fungsional, yaitu Golongan Karya. Jika ditilik dari perspektif hukum, Golkar bukanlah partai politik, tetapi dalam perjalanannya organisasi ini memainkan peran dan  fungsi-fungsi  sebagaimana  layaknya  partai  politik.  Karena  Golkar  mendominasi  kehidupan kepartaian, bahkan sejak pemilu 1971 yang diikuti 11 kontestan, maka sesungguhnya kepartaian di Indonesia hanya berjalan dengan sitem satusetengah partai. Kisah selanjutnya, dari sistem ini sudah menjadi milik publik, yaitu bahwa sistem kepartaian, bersama dengan birokrasi dan militer, telah menjadi mesin politik yang efektif bagi Orde Baru (Sulistyo, 2002).
Ringkasnya,  tidak  ada  ruang  manufer  apapun  bagi  oposisi  dari  partai.  Pada  akhir  1970an, PPP sempat tumbuh menjadi saingan yang potensial terhadap Golkar. Dalam pengandaian sejarah yang  paling  mustahil  pun,  seperti  jika  PPP  mengusai  sepenuhnya  kursi  di  parlemen,  jumlahnya belumlah signifikan untuk menghadang kekuatan Soeharto. Pada masa itu, ABRI masih mendapat
jatah  kursi  sebanyak  15  persen  di  parleman,  sementara  anggota  parlemen  (500  orang)  hanya setengah dari jumlah seluruh anggota MPR (1000 orang). Begitu pula halnya dengan PDI, yang bahkan lebih lemah dibandingkan dengan PPP. Perolehan suara tertinggi PDI terjadi pada pemilu 1992, dengan 11 persen. Dengan jumlah sekecil ini saja, pemerintah sudah beranggapan, PDI bisa merupakan  ancaman  yang  berbahaya,  sehingga  perlu  dikendalikan.  Suatu  pencegahan  yang berpuncak pada apa yang kemudian dikenal dengan Tragedi 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan markas PDI.
Dilihat  dari  posisi  Soeharto,  lembaga  yang  paling  menentukan  adalah  MPR.  Padahal  57 persen anggota MPR diangkat oleh presiden. Sisanya,  yang secara teknis dipilih melalui pemilu (untuk  anggota  DPR)  harus  melalui  proses  skrining.  Semua  calaon  harus  melalui  proses administratif  yang  dirancang  untuk  menyeleksi  siapa  yang  berpotensi  untuk  mendukung  rezim pemerintahan,  dan  siapa  yang  berpotensi  menjadi  oposisi.  Setelah  seleksi  ketat  seperti  itupun, Presiden  Soeharto  masih  memiliki  wewenang  untuk  memutus  kata  akhir  mengenai  pencalonan. Jadi, baik anggota DPR dan terutama anggota MPR , pastilah seorang loyalis. Tidak mengherankan kalu mereka sulit menangkap hati nurani rakyat. Karena itu pula, mereka tidak mampu menangkap gejala awal krisis moneter, dan bahkan gejala tengah krisis kepercayaan. Pada bulan Januari 1998, misalnya ketua DPR/MPR Harmoko menegaskan, mayoritas rakyat Indonesia masih menghendaki Soeharto  sebagai  Presiden  RI  untuk  masa  jabatan  1998-2003.  Dengan  sikap  serupa,  Akbar Tandjung dengan penuh percaya diri memimpin Golkar untuk memilih kembai Soeharto sebagai Presiden RI dalam SU MPR bulan maret 1998.
Sementara dalam bidang perekonomian, skala dan merebaknya dampak krisis ekonomi yang meninmpa Indonesia sejak pada tahun 1997 sudah sangat melebihi perkiraan hampir semua pihak saat terjadinya krisis nilai tukar yang melanda sebagian besar negara-negara Asia Timur. Dalam jangka waktu hanya 13 bulan, perekonomian Indonesia mengalami guncangan hebat yang nyaris meruntuhkan seluruh bangunan perekonomiannya, mulai  dari sektor perbankan, sektor produksi hingga ke sektor pedesaan.
Apabila dilihat urutannya, krisis ini dimulai dengan krisis nilai tukar yaitu melemahnya nilai tukar  Rupiah  yang  dimulai  sekitar  bulan  Juli  1997  dan  mencapai  titik  terendah  pada  bulan  Mei 1998.  Imbasnya  secara  langsung  mempengaruhi  sektor  moneter,  terutama  memalui  penutupan beberapa bank sakit dan terkurasnya likuiditas perbankan. Munculnya krisis kepercayaan investor dan ekspektasi terhadap membesarnya skala krisis menyebabkan arus pelarian modal keluar dan diikuti oleh pengetatan kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga melonjak pesat. Sektor riil, terutama  sektor  produksi,  yang  sudah  sempat  terpukul  akibat  melemahnya  rupiah  yang  secara drastis menaikkan kewajiban membayar kembali hutang luar negerinya semakin terpuruk dengan naiknya  tingkat  bunga.  Terganggunya  beberapa  sektor  produksi  penting  pada  akhirnya  kembali menekan sektor perbankan dalam bentuk peningkatan kredit bermasalah dan krisis likuiditas. Pada tahap  ini  efek  bola  salju  dan  keterkaitan  antar  sektor  bekerja  bersama  dalam  menarik  turun perekonomian Indonesia menuju krisis ekonomi terburuk selama 35 terakhir.
Ada  dua  kelompok  pendapat  yang  berbeda  mengenai  peyebab  krisis  ekonomi  di  Asia, khususnya di Indonesia kelompok pertama lebih menekankan bahwa krisis ini tidak dipengaruhi oleh  inkonsistensi  kebijakan  pemerintah  atau  faktor-faktor  internal  suatu  negara,  tetapi  lebih disebabkan  oleh  perilaku random para  pelaku  di  pasar  modal.  Seperti    yang  dikemukakan  oleh Griffith-Jones  (1998),  serangan  spekulator  tidak  didorong  oleh  lemahnya  fundamental  ekonomi tetapi lebih disebabkan oleh ekspektasi  memburuknya kondisi  makroekonomi suatu negara, yang ironisnya merupakan dampak dari perilaku para spekulan tersebut, sehingga para spekulan dapat melakukan aksi profit taking yang sebesar-besarnya melalui selisih antara nilai tukar sebelum krisis
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dan pasca krisis. Hal ini mengimplikasikan bahwa fundamental perekonomian adalah syarat perlu tapi bukan syarat cukup untuk menghindari krisis ekonomi.
Pendapat  kedua  diajukan  oleh  ekonom  terkenal,  Montes  yang  menyatakan  bahwa  krisis adalah hukuman bagi dosa yang dilakukan oleh negara-negara Asia pada umumnya (Wolf, 2007). Dosa tersebut berupa inkosistensi kebijakan pemerintah yang menyebabkan sektor finansial yang lemah dan rentan terhadap gejolak eksternal. Permasalahan moral hazard dan maslah pemberian pinjaman. Secara sederhana, moral hazard tersebut terjadi bila ada perbedaan persepsi antara pihak swasta  dengan  pemerintah.  Pihak  swasta  meyakini  bahwa  pemerintah  akan  membantu  dan memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kewajiban luar negeri apabila terlibat kesulitan. Hal ini meyebabkan  tidak  adanya  insentif  untuk  melakukan  manajemen  risiko  pinjaman,  justru  akan mendorong mereka untuk melaksanakan pinjaman beresiko tinggi. Ditambah dengan pelaksanaan pengawasan  perbankan  yang  lemah  menghadapi  struktur  sektor  keungan  yang  sangat  rentan terhadap goncangan eksternal.
Untuk dapat membuktikan pendapat kelompok mana yang lebih relevan dalam memjelaskan kasus  Indonesia,  tampaknya  perlu  dilihat  secara  lebih  mendalam  kondisi  makroekonomi  dan mikroekonomi  Indonesia  pada  saat  menjelang  krisi,  indikator  makroekonomi  Indonesia memberikan  gambaran  yang  cukup  baik.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  sejak  tahun  1990 mencapai  rata-rata  7  persen  dan  merupakan  salah  satu  tertinggi  di  dunia.  Tingkat  inflasi  juga bertahan pada tingkat di bawah dua digit, bahkan mencapai hanya sekitar 6 persen pada tahun 1996 yang secara psikologis dianggap aman (Putra & Indrajaya, 2013).
Anggaran pemerintah dikelola secara berhati-hati dan mencatat angka surplus  yang cukup besar  sehingga  mampu  melakukan  percepatan  pembayaran  hutang.  Tingkat  tabungan  domestik juga  mencata  angka  pertumbuhan  yang  mengesankan.  Gencarnya  proses  industrialisasi  yang dilakukan  menyebabkan  tingkat  tabungan  dan  memberi  justifkasi  bagi  masuknya  tabungan  luar negeri dalam bentuk arus modal masuk. Di sektor luar negeri, meskipun neraca perdagangan terus mencatat defisit, namun diimbangi dengab besarnya surplus neraca modalsehingga nilai akumulasi cadangan  devisa  terus  meningkat  dan  mencapai  puncaknya  pada  Juni  1997  senilai  20,3  milyar dollar  AS  (Andrianus  &  Niko,  2006).  Kondisi  makroekonomi  internasional  saat  itu  juga  relatif stabil  serta  rendahnya  tingkat  bunga  internasional    yang  mengindikasikan  tidak  adanya permasalahan  dalam  pembayaran  angsuran  hutang.  Tidak  mengherankan  jika  sampai  Agustus 1997,  lembaga-lembaga  pemeringkat  internasional  seperti Moody’s dan Euromoney yang  selalu menjadi  acuan  para  investor  masih  tetap  memberikan  evaluasi  yang  positif  bagi  kinerja perekonomian Indonesia.
Namun  apabila  kita  menelaah  lebih  lanjut  beberapa  indikator  ekonomi  secara  lebih mendalam  dan  melakukan  interpretasi  ulang  serta  melihat  keterkaitan  antara  indikator  tersebut maka akan terlihat sudah adanya sinyal bahaya ke arah krisis. Sinyal bahaya tersebut dalam bentuk dalam  bentuk  ketidakseimbangan  eksternal  serta  beberapa  indikator  keuangan  yang  luput  dari perhatian. Ketidakseimbangan eksternal dapat dilihat dari neraca pembayaran Indonesia. Meskipun defisit neraca berjalan sudah menjadi fenomena umum, namun antara 1990-1996, besarnya defisit tercatat sekitar 3,5 persen dari GDP yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 1985-1989 sebesar 2 persen dari GDP  (Hakim, 2016). Selama ini neraca berjalan  Indonesia dianggap tidak membahayakan,  terutama  karena  dikompensasi  oleh  surplus  neraca  modal  yang  sangat  besar, artinya defisit ini menunjukkan arus investasi yang besar dan bukan disebabkan oleh defisit fiskal, malah pemerintah selalu mencatat surplus fiskal.
Namun,  menurut  Stiglist,  defisit  neraca  berjalan  merupakan  cerminan  dari  defisit  sektor swasta mengindikasikan bahwa pembiayaan swasta selama ini mengandalkan pembiayaan hutang
dan bukan pembiayaan modal (Hariyanto, 2020). Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah selama ini defenisi surplus anggaran di Indonesia berbeda dengan defisit umum terutama karena pembiayaan luar negeri, termasuk hutang dianggap sebagai penerimaan pemerintah. Implikasi dari defisit  neraca  berjalan  yang  berkepanjangan  adalah  besarnya  arus  modal  masuk.  Yang  menjadi pertanyaan selanjutnya adalah efisiensi pengelolaan arus modal masuk.
Secara  umum  dalam  ilmu  ekonomi  dapat  diterima  bahwa  arus  modal  masuk,  baik  berupa hutang dan investasi, adalah sesuatu yang mutlak diperlukan suatu negara yang menganut paham ekonomi  terbuka.  Namun,  khususnya  untuk  hutang  harus  dapat  diubah  untuk  menjadi income generating  asset yang  natinya  akan  digunakan  untuk  membayar  kembali  angsuran  pokok  dan bunga.  Hal  inilah  yang  tampaknyaterjadi  di  Indonesia  yaitu  masalah  ketidaksesuaian  struktur waktu arus dana luar negeri. Semakin pendek jangka waktu arus dana yang masuk, semakinrentan kondisi perekonomian terhadap gejolak domestik dan internasional. Hal ini juga dikaitkan dengan sumber  pembiayaan  domestik  yang  mendorong  terjadinya maturity  mismatch yang  dapat menimbulkan masalah likuiditas jika terjadi gejolak eksternal yang besar (Djambak, 2008).

## Masyarakat Sipil dan Berakhirnya Orde Baru
Pidato  singkat  pada  pukul  09.00  WIB  tanggal  21  Mei  1998  di  Istana  Merdeka  sungguh merupakan suatu antiklimaks. Sejak awal tahun 1990-an sebenarnya Soeharto sudah memberikan isyarat-isyarat ia sudah tidak ingin dipilih lagi sebagai Presiden. Beredar pula isu secara luas yang menyatakan  bahwa  kalau  pun  ia  terpilih  lagi,  Soeharto  pasti  akan  mengundurkan  diri  di  tengah jalan. Beberapa pihak yang skeptis menyimpulkan bahwa hal itu hanya sekedar basa-basi politik untuk meredam keresahan publik meningat panjangnya periode masa jabatannya sebagai Kepala Negara  Pemerintahan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  mereka  yang  optimis,  sibuk  menyiapkan jago mereka untuk memperebutkan jabatan Wakil Presiden yang mendadak berubah dari sekedar ban serep menjadi posisi strategis.
Tahun  demi  tahun  berlalu.  Isyarat  dan  isu  terus  bergulir.  Kedudukan  Soeharto  ironisnya malah terlihat  semakin kuat.  Banyak orang  yang  percaya bahwa ia bukan lagi  semata  Presiden, melainkan  Raja.  Secara  politis,  ia  tidak  mungkin  digantikan.  Baik  yang  skeptis  maupun  yang optimis    hanya  tinggal  berharap  kepada  satu  faktor  tunggal  yang  jelas  tidak  akan  dapat dimanipulasinya,  yakni  faktor  usia.  Kredonya  seakan  menjadi  “biarlah  Soeharto  terus  menjadi Presiden, suatu saat yang dapat dipastikan tidak lama lagi, toh ia akan mati”. Karena itu alih-alih menegakkan demokrasi dan keadilan, para bawahannya yang sebenaranya sudah tertekan dan muak atas  kepemimpinannya  yang  termasuk  paling  lama  di  dunia  itu  malah  sibuk  menhitung-hitung, melihat  isyarat  kapan  Soeharto  akan  uzur  atau  bahkan  meninggal.  Analisis  politik  murni  mulai ditinggalkan  sejumlah  pengamat  tertentu  justru  lebih  suka  membuat  prediksi  medik,  klenik  dan historis.
Beberapa pengamat memperhatikan kondisi kesehatan Soeharto. Terlepas dari latar belakang pendidikan  dan  profesinya,  para  pengamat  lebih  tertarik  untuk  menelaah  keadaan  jantung, kolesterol, liver, ginjal, dan kelenjar prostat seorang pasien orang nomor satu. Berita dan isu bahwa yang bersangkutan mengalami stroke, koma,  pingsan, atau sekedar menjalani general check-up di suatu rumah sakit jelas merangsang mereka untuk membuat berbagai spekulasi yang kontroversial. Masih segar dalam ingatan bagaimana seorang Soharto sambil tersenyum, berdiri gagah melayani pertanyaan para wartawan nasional dan internasional pada awal 1998, hanya untuk memperlihatkan bahwa kondisi kesehatannya masih stabil, tidak perlu memakai kantong infus ke mana-mana.
Ada  pula  sebagian  pengamat  justru  memperhatikan  sejumlah  fenomena  alam  kasat  mata mulai dari gunung, gempa bumi, banjir dan juga kebakaran serta kecelakaan yang notabene murni
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
akibat ulah manusia itu sendiri, hingga fenomena halus yang bersifat supernatural seperti kegiatan perdukunan, keris, wangsit, mimpi, ilham, Nyi Roro Kidul dan sebagianya. Bagi para pengamat tersebut, aktifnya kembali Gunung Merapi atau terbakarnya Keraton Solo misalnya, bukan suatu peristiwa alam semata, melainkan juga justru pertanda bahwa wangsit kekuasaan Soeharto mulai menurun.  Bahkan  mungkin  usianya  itu  sendiri.  Melihat  begitu  banyaknya  peristiwa  alam  dan musibah yang terjadi di Indonesia selama Orde Baru, bukan hal yang mengejutkan bila sebagain pengamat itu merasa frustasi.
Pengamat  lainnya  lebih  memperhatikan  fakta-fakta  masa  lampau.  Mereka  percaya  bahwa sejarah pasti berulang. Soekarno dulu jatuh karena hantaman krisis ekonomi berupa hiperinflasi, dan krisis politik berupa pembunuhan para perwira tinggi ABRI. Hal yang sama pula akan terjadi pada Soeharto. Lebih jauh,  para pengamat ini berkeyakinan bahwa Soeharto akan dijatuhkan oleh plot persekongkolan politik tinggi.  Konsekuensinya, bukan hal  yang mengherankan bila suksesi kepresidenan akan membawa implikasi terhadap rakyat banyak.
Dengan menggunakan kearifan penjelasan expost facto¸ sebenarnya ada satu tanda signifikan yang menunjukkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia sedang bergolak, bahwa kelompok- kelompok dalam kedua unit sosial tersebutsedang berupaya mencari berbagai legitimasi kekuasan Orde  Baru  sudah  habis,  dan  bahwa  dalam  kelompok-kelompok  dalam  negara  dan  masyarakat tersebut sedang berupaya mencari berbagai cara untuk mengakhiri masa jabatan Soeharto sebagai Presiden.  Tanda  itu  adalah  apa  yang  kemudia  disebut  secara  populer  sebagai  kerusuhan.  Jauh sebelum  pidatonya  yang  bersejarah  pada  21  Mei  1998,  Indonesia  telah  mengalami  berbagai peristiwa kerusuhan. Terlepas dari kondisi ekonomi dan politik yang sebetulnya cukup baik saat itu, negeri ini setidaknya sejak tahun 1995 mengalami banyak kerusuhan massal, dan intensitasnya condong  terus  meningkat  hingga  berpuncak  pada  pertengahan  bulan  Mei  1998.  Kerusuhan- kerusuhan massal inilah, utamanya insiden Jakarta 13-14 Mei, yang mendorong terjadinya suksesi kepemimpinan nasional yang terasa bagaikan suatu antiklimaks itu.
Tidak  seperti  prediktor  lainnya,  kerusuhan  cenderung  bersifat  halus  dan  tidak  spesifik merujuk  secara langsung kepada ramalan bahwa  Soeharto akan jatuh.  Berbagai  kerusuhan  yang marak terjadi dalam 4 tahun terakhir hanya sekedar menunjukkan bahwa sesuatu yang salah dalam masyarakat  dan  negara  kita.  Dan  salah  satunya  adalah  ketidak  sediaan  mereka  untuk  terus diperintah oleh seorang yang dianggap tirani dalm berkuasa.
Awalnya  masyarakat  menduga  bahwa  rangkaian  kerusuhan  itu  merupakan  hasil  rekayasa negara,  sebagai  bagia  dari  strategi  politik divide  et  impera. Tidak  kurang  dari  ketua  PBNU, Abdurrahaman Wahid, yang di suatu ketika pada tahun 1996 pernah menduga adanya suatu operasi yang  dinamakannya  sebagai  Naga  Hijau.  Dugaan  itu  bertalian  erat  dengan  fakta  bahwa  banyak kerusuhan terjadi di kota-kota kecil yang notabene merupakan basis tradisional kekuatan NU.
Uniknya, pimpinan republik ini memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, kerusuhan- kerusuhan  yang banyak  terjadi di  kota-kota kecil itu merupakan suatu  strategi  komunisme gaya Mao  untuk  mengepung  kota  besar.  Dengan  kata  lain,  kerusuhan  justru  merupakan  upaya masyarakat  untuk  merongrong  kewibawaan  negara,  bahkan  puncaknya  akan  diakhiri  dengan mendongkel kepala negara dan pemerintah yang sedang berkuasa. Tidak diketahui secara pasti di sini apakah pernyataan Soeharto itu hanya merupakan rekaan spekulatif para pembantunya, atau berdasarkan  kewaskitaannya  sebagai  negarawan  yang  berpengalaman.  Faktanya,  Soeharto memang akhirnya terjungkal dari kekuasaannya setelah rentetan kerusuhan yang terjadi di berbagai kota kecil itu akhirnya menerpa Jakarta.
Lengsernya rezim Orde Baru disebut-sebut sebagai kemenangan civil society. Berkat aliansi dari gerakan mahasiswa, kelas menengah, LSM dan sejumlah intelektual reformis telah memaksa
the  untouchable Soeharto  untuk  melepaskan  jabatan  kepresidennya.  Berbarengan  dengan bergulirnya  proses  demokratisasi,  perbincangan  sekitar civil  society serta  merta  muncul  ke permukaan, karena ada persepsi suksesnya demokratisasi hanya dimungkinkan jika terdapat civil society yang kuat. Dalam pandangan Zinecker civil society terwujud sebagai sebuah struktur dan perkumpulan yang dibentuk oleh pelaku-pelaku yang mengisi ruang-ruang sosial masyarakat baik dalam perpektif keluarga, ekonomi ataupun negara. Masyarakat sipil merupakan bagian dari rezim politik,  makanya  ia  bersifat  politis. Civil  Society mencakup  segmen  demokratis  dan  non- demokratis, beradab dan barbarian sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab  ( civilized ),  namun  masyarakat  sipil  yang  beradab  tidak  selamanya  demokratis  (Jb  & Darmawan, 2016).
Salah satu elemen yang dikategorikan sebagai civil society itu adalah para intelektual. Bulan Januari  1998  adalah  bulan  puasa.  Suhu  politik  tampak  menurun,  karena  setiap  orang  berusaha untuk menahan diri dalam berkomentar maupun melakukan tindakan permusuhan lainnya di dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, sebagaimana ditakutkan oleh sebagian kalangan intelektual, dan seperti yang telah diprediksikan, beberapa kerusuhan berskala kecil telah pecah di Jawa Tengah dan  Jawa  Timur,  khususnya  di  sepanjang  pantai  utara,  Sulawesi  Selatan,  dan  Sumatera  Utara. Sebagaian kalangan intelektual mulai khawatir atas perkembangan situasi, tetapi tak seorang pun tampak berbuat sesuatu untuk mencegahnya.
Kesadaran,  bahwa  semakin  lama  semakin  banyak  warga  masyarakat  yang  mengalami kesulitan  mendapatkan  makanan  pokok,  yang  umumnya  dikenal  sebagai  sembako  telah menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman di  kalangan kaum  intelektual. Sebagaian Kalangan intelektual yang tergabung dalam LIPI ikut prihatin atas kondisi tersebut. Puncak dari keprihatinan mereka adalah ketika dikeluarkannya petisi oleh 19 peneliti LIPI yang intinya menghedaki adanya suksesi kepemimpinannasional.
Intelektual lain yang memiliki peranan dalam suksesi kepemimpinan nasional adalah mereka yang menamakan dirinya kelompok 234. Mereka menamakan dirinya kelompok 234 karena pada umumnya anggota dari kelompok ini mengkomsumsi rokok Dji Sam Soe (234). Mereka itu antara lain MS Zulkarnaen, Heri Akhmadi, Ermawan Wangsaatmadja, Sjaiful Bachri Harahap, Bernard Napitupulu, Batara Lumbanraja, Manahara Hutagaol, Meilono Soewondo, Dadan Umar Daihani, Herman Suparman, Bakti Santosa dan Djazli. Mereka ini adalah alumni dari ITB. Diskusi-diskusi yang dilakukan bersama dengan kelompok mahasiswa telah membangunkan tekad bersama untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang sanggup membebaskan negara dari terpaan krisis.
Kaum intelektual di luar jakarta juga memiliki peranan dalam proses suksesi ini. Di Surabaya, kelompok  intelektual  yang  dimotori  oleh  Tjuk  Sukiadi,  Daniel  Sparingga  dan  Dede  Oetomo. Ketiganya adalah dosen di Universitas Airlangga, dan memiliki jaringan luas di Jawa Timur. Tjuk Sukiadi  misalnya,  pada  tahun  1998  menjabat  sebagai  koordinator  jaringan  pesantren  di  Jawa Timur. Mereka ii bukan hanya bergerak melakukan penyadaran di kalangan mahasiswanya sendiri, tetapi  juga  merambah  mahasiswa  di  perguruan  tinggi  lain,  misalnya  ITS  atau  kampus-kampus swasta.  Bahkan  tidak  lama  kemudian,  mereka  bersama-sama  mahasiswa  melakukan  program penyadaran masyarakat di sekeliling berbagai kampus. Tindakan yang pada masa-masa seperti itu jelas mengundang resiko yang tidak kecil.
Daniel  dan  Tjuk  menghadapi  kendala-kendala  yang  serupa  dengan  kaum  intelektual  di Jakarta  atau  Yogyakarta,  meskipun  berbeda,  dalam  mendukung  gerakan  mahasiswa.  Mereka bekerja keras untuk menetapkan sejumlah batasan, antara lain demo-demo supaya dilakukan secara damai  dan  tanpa  kekerasa,  supaya  tidak  memancing  kerusuhan.  Sebagian  dari  upaya  dan  kerja keras  merekalah  maka  unsur  kekerasa  hadir  secara  minimum  di  Surabaya,  dan  kerusuhan  tidak
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
terjadi secara masif. Tentu  saja, ada lebih banyak lagi  intelektual  di  Surabaya  yang terlibat dan memberikan kontribusi mereka di dalam gerakan politik pada umumnya, dan gerakan mahasiswa pada  khususnya.  Para  dosen  di  Universitas  Surabaya  (Ubaya)  dan  Universitas  Dr  Sutomo (Unitomo), ITS, dan kampus-kampus lain.
Ketika krisis ekonomi mulai menyeret Orde Baru, banyak kalangan intelektual yang dalam berbagai cara mulai bergerak ikut menentang Rezim Orde Baru. Mereka terlibat secara langsung, bukan  hanya  pada  tataran  wacana,  dalam  proses  demokratisasi  secara  mendalam.  Namun,  di permukaan, hanya tampak bahwa sumbangan kaum intelektual terbatas pada tulisan-tulisan mereka di  media  massa  dan  komentar  atas  isu-isu  kontemporer  di  pers.  Di  bawah  permukaan,  banyak anggota kelas intelektual yang aktif menyebarkan kesadaran sosial, dan bahkan menfasilitasi serta mendorong mahasiswa untuk melancarkan demo-demo damai. Meskipun peran ini bukan hal yang baru bagi kelas intelektual Indonesia, skala mereka yang terlibat kegiatan politik secara aktif adalah yang terbesar di bawah era Orde Baru.
Banyak ilmuwan dan intelektual  yang mendasrkan tindakan mereka pada penilaian ilmiah dan akademik, bahwa Soeharto tidak akan mungkin menyelesaikan krisis, karena dirinya sendiri adalah  bagian  dari  sumber  persoalan,  dan  bukan  sumber  penyelesaian  masalah.  Kapasitas intelektual  mereka  memungkinkan  penerimaan  publik  secara  luas.  Mereka  lebih  diterima masyarakata awam dibandingkan suara politisi atau para aktivis tradisional lainnya. Afiliasi para akademisi dan intelektual ini bervariasi, meskipun sebagian besar terkait dengan universitas atau dunia kampus.
Kaum  intelektual  di  Yogyakarta  dan  Surabaya  tidak  hanya  ikut  aktif  membentuk  opini publik, tetapi juga membantu mahasiswa untuk melancarkan demo-demo pertama mereka. Kisah Daniel Sparingga dan Tjuk Sukiadi di Surabaya adalah contoh mengenai peran yang khas tersebut. Begitu pula halnya dengan kaum intelektual di kota-kota lain. Peran yang dijalankan pada tingkat minimum  ialah  memberi  kerangka  analisis  yang  kritis  trhadap  perkembangan  situasi,  terutama pada  masa  krisis.  Pada  tahap  selanjutnya,  mereka  berperan  sebagai  pembimbing  moral  bagi mahasiswa,  khususnya  dalam  target-target  aksi.  Pada  tingkat  maksimun,  peran  itu  berupa keterlibatan  langsung  dalam  demo-demo  mahasiswa,  termasuk  menyampaikan  orasi  dan “mempropaganda” mahasiswa. Beberapa dosen muda di UGM bahkan ikut membubarkan kelas mereka kalau ada demo, supaya mahasiswanya bisa ikut.
Yogyakarta  adalah  contoh  terbaik  mengenai  peran  kaum  intelektual  sebagai concorned scholars (Ilmuwan  yang  memiliki  kepedulian)  atau  bahkan engaged  scholars (ilmuwan  yang terlibat)  sepanjang  masa  krisis.  Sejak  awal  banyak  akademisi  dari  UGM  yang  tidak  hanya menyuarakan  keprihatinan  mereka  secara  terbuka,  melainkan  juga  membantu  mahasiswa melancarkan  demo-demo  mereka.  Peran  yang  sangat  menonojol  ini  antara  lain  dilakukan  oleh Ichlasul Amal (Rektor UGM), Bambang Kartiko (Purek III UGM) dan Loekman Soetrisno. Tanpa keteguhan  hati  dan  dukungan  nyata  mereka,  mahasiswa  akan  sulit  menaikkan  eskalasi  demo, sehingga semakin lama semakin membesar. Juga, tanpa “bimbingan” mereka mungkin saja demo- demo itu berujung dengan bentrokan yang diwarnai kekerasan dalam menghadapi aparat.
Aksi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  kalangan  mahasiswa  semakin  gencar  setelah pemerintah  mengeluarkan  maklumat  tentang  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  serta  tarif angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Aksi mahasiswa yang berpusat di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998,yang pada awalnya berlangsung secara damai, namun akhirnya semakin memuncak bahkan telah mengarah kepada tindakan  yang bernuansa  kekerasan pasca tertembaknya mahasiswa dari Universitas  Trisakti  yakni  Hendriawan  Sie,  Elang  Mulya  Lesmana,  Hafidin  Royan  dan  Heri Hartanto.  Tragedi  Trisakti  inilah  yang  kemudian  memunculkan  solidaritas  dari  kalangan
masyarakat  umum  maupun  kampus  yang  berujung  pada  penilaian  terhadap  pemerintah  yang dianggap tidak demokratis serta tidak memihak pada kepentingan rakyat.
Soeharto  kembali  ke  Indonesia,  namun  tuntutan  dari  masyarakat  agar  Presiden  Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR /  MPR  untuk  melakukan  dialog  dengan  para  pimpinan  DPR/MPR  akhirnya  berubah  menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden  Soeharto  mengundurkan  diri  akhirnya  mendapat  tanggapan  dari  Harmoko  sebagai pimpinan  DPR/MPR.  Maka  pada  tanggal  18  Mei  1998  pimpinan  DPR/MPR  mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Presiden  Soeharto  mengadakan  pertemuan  dengan  tokoh-tokoh  agama,  tokoh-tokoh masyarakat  di  Jakarta.  Kemudian  Presiden  mengumumkan  tentang  pembentukan  Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan  kembali  sebagai  Presiden.Dalam  perkembangannya,  upaya  pembentukan  Dewan Reformasi  dan  perubahan  kabinet  tidak  dapat  dilakukan.  Akhirnya  pada  tanggal  21  Mei  1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara (Suparman, 2013).

## KESIMPULAN
Dinamika  kekuasaan  di  Indonesia  pada  era  pemerintahan  Presiden  Soeharto  yang  lebih populer  dikenal  dengan  pemerintahan  orde  baru  memang  tidak  terlepas  dari  adanya  implikasi positif  ataupun  negatif.  Dalam  hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tidak  ada  sebuah  rezim pemerintahan  yang  selamnya  demokratis  ataupun  otoritarian,  karena  pada  dasarnya  praktek pemerintahan  tidak  terlepas  dari  sebuah  praktek  kebudayaan  yang  dilakukan  oleh  para  aktor. Penilaian  yang  negatif  terhadap  pemerintahan  orde  baru  muncul  ketika  terjadinya  krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Pada awalnya gerakan tersebut hanya berupa aksi- aksi demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus di berbagai daerah. Tetapi pada gilirannya, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi/tuntutan mereka seolah-olah diacuhkan oleh pihak penguasa  bahkan  cenderung  tidak  mendapatkan  jalan  keluar.  Gerakan  reformasi  tahun  1998 mempunyai  enam  agenda  antara  lain  suksesi  kepemimpinan  nasional,  amandemen  UUD  1945, pemberantasan  KKN,  penghapusan  dwifungsi  ABRI,  penegakan  supremasi  hukum,  dan pelaksanaan  otonomi  daerah.  Agenda  utama  daripada  gerakan  reformasi  adalah  menghendaki turunnya  Soeharto  dari  tampuk  kekuasaan.  Turunnya  Soeharto  dari  kursi  pemerintahan  tidak terlepas dari adanya elemen-elemen civil society ( Masyarakat sipil ) yang turut ambil bagian dari proses  tersebut  yang  kemudian  dikenal  dengan  suksesi  kepemimpinan  nasional  yang  mengarah kepada reformasi.

## DAFTAR REFERENSI
Andrianus, F., & Niko, A. (2006). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 1997: 3 –2005: 2. Economic Journal of Emerging Markets , 11 (2). Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.3, April 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2), 222–235.
Djambak, S. (2008). Faktor Dominan Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 6 (1), 23–38.
Hakim, L. nul. (2016). Transformasi Ekonomi-Politik Jerman dan Regionalisasi Ekonomi di
Asia. Jurnal Kajian Wilayah , 1 (1), 79–100. Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif . Anak Hebat Indonesia.
Hariyanto, E. (2020). Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya . @ jualinbukumu.
Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif , 10 (2), 35–64.
Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Maliki, Z. (2018). Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mufti, M. (2013). Teori-Teori Demokrasi . CV. Pustaka Setia. Mughits, A. (2016). Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri-Abangan. Millah: Jurnal Studi Agama , 3 (2), 276–288.
Mustofa, M. U. (2019). Tinjauan kritis populisme di indonesia, antara gagasan atau cara baru sirkulasi elit? Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 70–84.
Nasikun. (2008). Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Puspitasari, R. (2018). Revolusi Prancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalsme, Sosialisme, Liberalisme, dan Demokrasi; dan Dampaknya bagi Masyarakat Dunia,
Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji dan Dampakanya Di Dalam dan Di Luar Negeri . Cirebon, IAIN Syeikh Nurjati.
Putra, I., & Indrajaya, I. G. B. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi, Utang Luar Negeri Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2011. E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 2 (11), 492–546.
Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2021). Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme. Jurnal Artefak , 8 (2),
97–110.
Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial . Malang: Intrans Publishing.
Sulistyo, H. (2002). Lawan: Jejak-Jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto . Jakarta: Pensil- 324.
Suparman, D. (2013). Jejak Kudeta (1997-2005): Catatan Harian Jenderal (Purn) TNI Djadja Suparman . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Susan, N. (2014). Pengantar Sosiologi Konflik . Jakarta: Kencana. Wolf, M. (2007). Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan . Yayasan Obor Indonesia. Yusup, Y. (2021). Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila Era Orde Baru. Shalom: Jurnal Teologi Kristen , 1 (1), 1–22.
Zulfikar, A. (2018). Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah). Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan , 6 (1), 87–106.