Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON ELECTRONIC CONTRACTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2019 CONCERNING TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS
Ida Friatna, Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ida.friatna@ar-raniry.ac.id , azka.jihad@ar-raniry.ac.id , 170102096@student.ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The mode of trading transactions continues to develop day by day, one of which is the presence of trading transactions through electronic systems. Sellers and buyers no longer need to meet face to face to carry out buying and selling transactions, but can be created remotely and form agreements using electronic media. The Indonesian government has issued special regulations governing trade transactions  through  this  electronic  system,  namely  Government  Regulation  Number  80  of  2019 concerning Trading Through Electronic Systems, and the rules regarding electronic contracts are contained in articles 50 to 57. This study aims to find out how the regulations regarding electronic contracts  in  PP  No.  80  of  2019  and  the  view  of  Islamic  law  on  electronic  contracts.  The  type  of research  used  is  library  research,  with  the  primary  sources  of  this  research  being  Government Regulation Number 80 of 2019, the Civil Code, and fiqh books. While secondary sources include writings  on  electronic  contracts  in  the  form  of  books,  journals,  and  other  writings  related  to electronic contracts. The result of this research is that electronic contracts in PP No. 80 of 2019 are created when the parties mutually agree to carry out trading transactions using an electronic system.  Regarding  the  mechanism  of  the  contract itself, it is  left  to the parties  to  determine  what kind of contract they want. Electronic contracts in muamalah contracts as regulated in PP No. 80 of 2019 from the perspective of Islamic law is legal and permissible, in accordance with fiqhiyah rules,  namely  the  law  of  origin  of  muamalah  is  permissible  (al-ibahah)  as  long  as  there  is  no evidence that prohibits it. Electronic contracts, in this case, are legal and permissible according to Islam  as  long  as  they  fulfill  the  pillars  and  conditions  of  the  contract  (akad)  and  there  are  no elements that are invalidated and damaged by it such as fraud, coercion, usury and etc.
Keywords: Islamic Law, Electronic Contracts, PP No. 80 of 2019

## ABSTRAK
Mode  transaksi  perdagangan  kian  hari  terus  mengalami  perkembangan,  salah  satunya  adalah kehadiran  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Penjual  dan  pembeli  tidak  perlu  lagi bertatap muka untuk melaksanakan transaksi jual beli, melainkan bisa tercipta secara jarak jauh dan membentuk kesepakatan menggunakan media elektronik. Pemerinta Indonesia telah mengeluarkan peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ini yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik, dan aturan mengenai kontrak elektronik termuat dalam pasal 50 sampai 57.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai kontrak elektronik dalam PP No. 80 Tahun  2019  dan  pandangan  hukum  Islam  terhadap  kontrak  elektronik.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research ), dengan sumber primer dari penelitian ini  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019,  KUHPerdata,  dan  buku-buku  fiqh. Sedangkan  sumber  sekunder  antara  lain  tulisan-tulisan  tentang  kontrak  elektronik  baik  berupa
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan kontrak elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah  kontrak  elektronik  dalam  PP  No.80  Tahun  2019  tercipta  ketika  para  pihak  saling  sepakat untuk melaksanakan transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik. Mengenai mekanisme kontrak  itu  sendiri  diserahkan  kepada  para  pihak  untuk  menetapkan  kontrak  seperti  apa  yang diinginkan. Kontrak elektronik dalam akad muamalah sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  adalah  sah  dan  diperbolehkan,  sesuai  dengan  kaidah fiqhiyah  yaitu  hukum  asal  muamalah  adalah  boleh  ( al-ibahah )  selama  tidak  ada  dalil  yang melarangnya.  Kontrak  elektronik  dalam  hal  ini,  sah  dan  diperbolehkan  menurut  Islam  selama memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat  kontrak  (akad)  juga  tidak  terdapat  unsur-unsur  yang  menjadi batal dan rusak karenanya seperti penipuan, pemaksaan, riba dan sebagainya.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrak Elektronik, PP No.80 Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi ini menghadirkan berbagai layanan yang dapat mempermudah dan mempercepat rule aktivitas kehidupan manusia. Tak terkecuali kehadiran media jual beli berbasis elektronik atau di kenal dengan e-commerce .
Melalui e-commerce ini, seorang penjual ( merchant ) tidak harus bertemu langsung ( face to face ) dengan pembeli ( consumers ) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat  menyurat  melalui email ,  pemesanan  melalui  media  sosial  dan  lain-lainnya.  Pembayaran ( paymen t) bisa dilakukan juga melalui internet. Pesan data yang berisi agreement (perjanjian atau kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh seorang diantara pihak yang terkait kepada pihak lain (si  penerima, adressee )  secara  langsung  atau  melalui  mediator  ( intermediary )  melalui  jasa elektronik. 1
Pada  tahun  2019  disahkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Mengenai  kontrak  elektonik  secara  khusus  termuat dalam pasal 50 sampai 57.
Kontrak  (akad  dalam  hukum  Islam)  merupakan  hal  penting  yang  harus  diperhatikan. Dikarenakan  setiap  transaksi  muamalah  haruslah  memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.  Dimana dalam akad ini terdapat ijab dan kabul. Ijab dan kabul atau kesepekatan antara penjual dan pembeli ini  harus  sesuai  terhadap  harga  dan  jenis  barang  yang  ditawarkan.  Jika  terdapat  perbedaan  harga dan/atau jenis barang yang dimaksud, maka jual belinya menjadi batal. Hal ini tentu berpengaruh terhadap sah atau tidaknya kontrak yang dilakukan secara elektronik menurut hukum Islam.
1 M.  Arsyad  Sanusi,  “Transaksi  Bisnis  dalam  Elektronik  Commerce  (E-Commerce): Studi  Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, Jurnal Hukum . No.16 Vol 8, (Maret 2001), hlm.11.
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Permasalahan  hukum  lain  yang  timbul  dari  kontrak  elektronik  adalah  mengenai  tingkat orisinalitas  kontrak  tersebut.  Karena  dalam  kontrak  elektronik  tidak  adanya  pertemuan  secara langsung antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan akad, sehingga jika terjadi sengketa atau wanprestasi akan sulit untuk dibuktikan dan kepastian kapan terjadinya kata sepakat antara penjual dan pembeli dalam kontrak elektronik juga menjadi pertimbangan penulis mengkaji lebih lanjut.
Penelitian  ini  penulis  lakukan  dengan  metode library  research, yaitu  penelitian kepustakaan  dengan  bertumpu  pada  PP  No.  80  Tahun  2019  dan  buku-buku  fiqh  yang  berkaitan dengan  kontrak  elektronik,  serta  tulisan-tulisan  dari  jurnal,  makalah,  dan  buku-buku  lain  sebagai bahan sekunder.

## B. PEMBAHASAN
1. Teoritis Mengenai Kontrak Elektronik Dan Kontrak Dalam Hukum Islam
a. Pengertian Kontrak dan Kontrak Elektronik
Dalam  Black’s  Law  Dictionary  mengartikan  bahwa  kontrak  adalah  suatu  perjanjian  ( an agreement )  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  menciptakan  kewajiban  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Secara prinsip kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat  para  pihak  dalam  kontrak,  sehingga  esensi  dari  kontrak  itu  sendiri  adalah  perjanjian ( agreement ).  Pada  pasal  1313  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa:  “Kontrak  atau  perjanjian  adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Menurut  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  perdagangan melalui  sistem  elektronik  pasal  1  angka  4  disebutkan  bahwa  kontrak  elektronik  adalah  perjanjian para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem  Elektronik.  Sistem  elektronik  yang  dimaksudkan  adalah perjanjian  dilakukan  menggunakan  media  elektronik  seperti  komputer, gadget ,  atau  alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.
Adapun ciri-ciri kontrak elektronik adalah sebagai berikut: 2
a. Kontrak elektronik bisa terjadi secara jarak jauh, bahkan hingga  melampaui ke batas- batas luar negara melalui internet;
b. Pada  umumnya  para  pihak  dalam  kontrak  elektronik  tidak  pernah  bertatap  muka ( faceless nature ), atau bertemu langsung.
Kontrak  elektronik  menggunakan  digital  sebagai  pengganti  kertas.  Penggunaan  data  ini akan  memberikan  kemudahan  yang  maksimal  terutama  bagi  perusahaan  yang  menjalankan  bisnis
2 Cita Yustisia Serfiani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
online  melalui  jaringan  internet.  Kontrak  elektronik  dalam  transaksi  elektronik  harus  memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.
Adapun dasar hukum kontrak elektronik adalah:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
Melalui  syarat  sahnya  kontrak  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  yang  diterapkan menjadi  intergritas  dalam  transaksi  elektronik  menggunakan  kontrak  elektronik  ( e- contract ), yaitu kesepakatan para pihak, cakap hukum, objek  tertentu dan kausa yang halal.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,
Pasal  65  UU  perdagangan  mewajibkan  pelaku  usaha  transaksi  elektronik  ( e- commerce )  untuk  menyediakan  data atau  informasi  yang  lengkap  dan  benar  sehingga memudahkan untuk menulusuri legalitasnya. 3 Dari penjelasan undang-undang tersebut jelaslah  bahwa  kontrak  elektronik  harus  didasarkan  kesepakatan  juga  kejujuran  dari para pihak yang melakukan perjanjian.
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  serta  PP  No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Transaksi  Dan Elektronik (PP PSTE).
Pada pasal 47 PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Dan  Elektronik  poin  b  menerangkan  bahwa  kontrak  elektronik  dianggap  sah  apabila: 1). Terdapat kesepakatan para pihak, 2). Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang yang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3). Terdapat hal tertentu, 4). Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 4
Pasal  9  UU  ITE  dan  pasal  49  PP  PSTE  menegaskan  bahwa  pelaku  usaha  yang menawarkan  produk  atau  barang  melalui  sistem  elektronik  harus  menyediakan informasi  yang  benar  sesuai  kondisi barang  yang  akan  ditawarkan  kepada  konsumen. Dapat  dipahami  bahwa  proses  transaksi  elektronik  dalam  UU  ITE  dan  PP  PSTE terdapat banyak persamaan.
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik
3 Deky  Pariadi,  “Pengawasan  E-Commerce  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,  tahun  ke-48 ,  No.3  (Juli-September 2018), hlm. 656
4 Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi dan Elektronik
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
PP  No.  80  Tahun  2019  adalah  peraturan  terbaru  mengenai  transaksi  elektronik sekaligus menjadi dasar hukum dan rujukan bagi para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi  secara  elektronik  ( e-commerce ).  PP  ini  merupakan  amanat  dari  peraturan sebelumnya  yaitu  UU  No.  7  tahun  2014  Tentang  Perdagangan  serta  penyempurnaan dan pengkhususan mengenai transaksi elektrronik dari UU ITE.
Kontrak  (perjanjian)  dalam  hukum  Islam  merupakan  kegiatan  muamalah  yang  dilakukan seseorang  dengan  orang  lain,  baik  yang  bersifat tabarru’ (saling  tolong-menolong  tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena Allah) maupun yang bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). 5
Pada  Pasal  262  kitab Mursyid  al  Hairan disebutkan  bahwa  akad  (kontrak)  merupakan pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul) yang melahirkan akibat hukum pada objeknya. 6 Hukum asal dari akad (kontrak) dan syarat adalah sah, kecuali . yang dibatalkan  atau  dilarang . oleh . agama. 7 ini  didasarkan  pada  nash  Al-Quran  nash  Al-Quran  yang menunjukkan  kebolehan  akad  secara  umum.  Firman  Allah  dalam  surah  Al-Maidah  ayat  1  yang berbunyi:
ٰ ي ٓ ْٰوُ نَم اَٰنْيِذَّلاٰاَهُّ يَا ٓ ِٰدْوُقُعْلاِبٰاْوُ فْوَاٰا ٓ ٰ ِٰدْيَّصلاٰىِّلُِمَُٰرْ يَغْٰمُكْيَلَعٰى لْ تُ يٰاَمٰ َّلِْاِٰماَعْ نَْلْاُٰةَمْيَِبَْٰمُكَلْٰتَّلِحُا ٰ مُرُحْٰمُتْ نَاَو ٓ ٰ

## ُٰدْيِرُيٰاَمُٰمُكَْيََٰه  للاَّٰنِا
Artinya:  wahai  orang-orang  yang  beriman  penuhilah  olehmu  akad-akad  itu  hewan  ternak dihalalkan  bagimu,  kecuali  yang  akan  disebutkan  kepadamu,  dengan  tidak  menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (QS. Al-Maidah: 1).
b. Asas-asas Kontrak
1. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik adalah asas yang kedua pihak yaitu produsen dan konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keyakinan atau itikad serta kemauan teguh dari kedua pihak. Pelaksanaan perjanjian ini harus mengacu pada apa yang patut dilaksanakan dan seyogyanya diikuti sesuai dalam pergaulan masyarakat.
2. Asas Konsensualisme ( Mabda ar-Radha’iyyah )
5 Abdul  Manan ,  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama) , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.72
6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68
7 Ibn al-Qayyim , I’lam al-Muwaqqi’in , Jilid 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 344.
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Asas  ini  menyatakan  bahwa  untuk  terciptanya  suatu  perjanjian  cukup  dengan tercapainya  kata  sepakat  tanpa  membutuhkan  formalitas-formalitas  tertentu.  Pada umunya  perjanjian-perjanjian  dalam  hukum  Islam  bersifat  konsensual  (saling meridhai).
3. Asas Ibahah ( Mabda’ al-Ibahah )
Asas  ini  dirumuskan  dalam  adagium  “pada  dasarnya  segala  sesuatu  itu  boleh dilakukan  hingga  ada  dalil  yang  melarangnya.”  Bila  dikaitkan  dengan  tindakan hukum,  khususnya  perjanjian,  maka  ini  berarti  bahwa  tindakan  hukum  dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan mengenai hal tersebut.
4. Asas Kebebasan Berakad ( Mabda Hurriyah at-Ta’qud )
Asas  kebebasan  berakad  atau  berkontrak  merupakan  suatu  prinsip  hukum  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  akad  jenis  apapun  tanpa  terikat nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam  akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya selama tidak berakibat pada hal-hal yang dilarang atau haram, misalnya memakan harta sesama dengan cara yang bathil.
5. Asas Keadilan
Keadilan  adalah  tujuan  yang  hendak  diwujudkan  oleh  semua  hukum.  Dalam hukum Islam, keadilan merupakan titah dari Al-Quran yang menegaskan “ Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ” (QS. Al-Maidah: 8).
6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad dan  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  ( mudharat )  atau  keadaan  memberatkan (m asyaqqah ).
c. Rukun dan Syarat-Syarat Kontrak (Akad)
Pada  dasarnya,  kontrak  lahir  ketika  tercapainya  kesepekatan  antara  dua  pihak  yang melakukan  kontrak  mengenai  hal  pokok  atau  unsur  esensial.  Dalam  KUH  Perdata, syarat-syarat  sahnya  kontrak  tertuang  dalam  pasal  1320  yang  memuat  empat  syarat, yaitu:
1. Kesepakatan Para Pihak
Kesepakatan  para  pihak  adalah  hal  mutlak  untuk  terciptanya  suatu  kontrak. Kesepakatan  bisa  terjadi  dengan  berbagai  cara,  namun  yang  paling  mendasari
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
adalah  adanya  penawaran  ( offerte )  dan  penerimaan  atas  penawaran  tersebut ( acceptatie ).
2. Kecakapan
Kecakapan  menurut  hukum  adalah  termasuk  kewenangan  untuk  melakukan tindakan  hukum  pada  umumnya,  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat perjanjian  kecuali  orang-orang  yang  menurut  undang-undang  dinyatakan  tidak cakap.
3. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  itu  paling  sedikit  ditentukan  jenisnya,  atau  asalkan  jumlahnya dapat  di  taksir  atau  dapat  dihitung.  Sebab  apabila  suatu  objek  kontrak  tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya atau tidak tentu jumlahnya, maka perjanjian itu dianggap  tidak  sah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  sifat  dan  luasnya  kewajiban  para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan.
4. Sebab atau kausa yang halal
Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan  undang-undang  ketentuan  umum,  moral  dan  kesusilaan.  Menurut yurispudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian.
Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun dan syarat yang membentuk akad (kontrak) adalah:
a. Sighat (pernyataan  kehendak),  Sighat  yang  dimaksudkan  adalah ijab dan qabul (serah  terima).  Ijab  adalah  ungkapan  pertama  yang  muncul  dari  satu  pihak  yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak yang pertama tersebut. 8
b. Aqidain (dua  pihak  yang  melakukan  kontrak),  Pelaku  akad  disyaratkan  haruslah orang yang mukallaf (aqil-baligh, berakal sehat, dan dewasa), sama hal nya dengan kecakapan hukum dalam KUH Perdata.
c. Objek  akad  ( mahallul  aqd ),  Objek  akad  sama  dengan  suatu  hal  tertentu  dalam KUH Perdata. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi.
d. Tujuan akad ( maudhu’ aqd ), merupakan tujuan utama untuk apa kontrak itu dibuat, prinsipnya  sama  dengan  kausa  yang  halal  dalam  KUH  Perdata,  syaratnya  adalah tidak bertentangan dengan syara’.
8 Oni Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
d. Konsep Transaksi Dagang Elektronik ( E-Commerce )
E-commerce adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui  media  internet.  Pada  pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 disebutkan  bahwa  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  adalah  perdagangan  yang  transaksinya dilakukan  dengan  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik.  Lebih  lanjut  pada  ayat  ke  (3) nya,  diterangkan  bahwa  sistem  elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik. 9 Para pihak dalam transaksi e-commerce ini sering disebut merchant dan customer . Kedudukan merchant dan customer ini  sama  seperti  kedudukan  para  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam  perdagangan secara konvensional.Ulasan pihak-pihak terkait dalam transaksi e-commerce adalah:
1. Penjual  atau merchant atau  pengusaha  yang  menawarkan  sebuah  produk  melalui internet . sebagai . pelaku , usaha.
2. Pembeli  atau  konsumen,  yaitu  setiap  orang  yang  dibolehkan  dan  tidak  dilarang  oleh undang-undang melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh merchant.
3. Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana . dari  pembeli , atau , konsumen  kepada  penjual  atau pelaku . usaha/ merchant .
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
Electronic  commerce merupakan  kumpulan  teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi . elektronik dan . pertukaran  barang,  jasa . dan  informasi  secara  elektronik.  Transaksi  elektronik  mengenai penjualan  barang  yang  ditawarkan  merupakan  bentuk  transaksi  tertulis.  Jual  beli  dapat menggunakan  transaksi  secara  lisan  ataupun  tulisan.  Keduanya . memiliki  kekuatan  hukum yang . sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqhiyah:  “ Tulisan  (mempunyai  kekuatan  hukum) sebagaimana ucapan ”
E-commerce sebagai  dampak  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi yang  secara  signifikan  telah  mengubah  cara  manusia melakukan  interaksi  dengan  lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. 10
E-commerce dalam hukum Islam diqiyaskan dengan transaksi as-salam atau salaf . Secara sederhana  salam  dapat  diartikan  sebagai  jual  beli  yang  ditangguhkan  dengan  harga . disegerakan.
9 Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik
10 Panggih P. Dwi atmojo, Internet Untuk Bisnis I , (Yoygakarta: Dirkomnet Training, 2002), hlm. 6
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Haris  Faulidi  berpendapat,  bahwa  cikal  bakal e-commerce pada  masa  Nabi  yang  ditandai  dengan surah Al-Baqarah ayat 282:
ٰ ي ٓ ْٰوُ نَم اَٰنْيِذَّلاٰاَهُّ يَا ٓ ٰ لِاٍٰنْيَدِبْٰمُتْنَ ياَدَتٰاَذِاٰا ٓ ُٰهْوُ بُتْكاَفٰىًّمَسُّمٍٰلَجَاٰى ٓ ٰ
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dapat  dikatakan  bahwa  transaksi as-salam diperbolehkan  dalam  hukum  Islam,  dengan hukum  dasar  adanya  kejelasan  dan  kepentingan  bersama  (maslahat).  Unsur . lain  yang  juga diperbolehkan dalam syara’ jika hukum asal terhadap sesuatu itu dibolehkan, kecuali ada illat yang dapat  memengaruhi  hukum  asal. Illat yang  dimaksud  misalnya  jika e-commerce tidak terdapat . adanya  jaminan . kepercayaan . yang  saling  merelakan  (ridha)  antar  para  pihak,  maka illat tersebut dapat merubah hukum asal.
e. Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  menghasilkan  transformasi  aktivitas  bisnis  atau perdagangan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Di  Indonesia,  fakta  menunjukkan  bahwa  tingkat pengguna  internet  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  yang  cukup  pesat.  Aktivitas ekonomi digital menjadi daya tarik yang besar bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara e-commerce , dimana data diakses melalui internet yang biasa digunakan melalui komputer atau handphone (HP).
Hasil  survei e-commerce 2020,  setiap  tahun  terjadi  peningkatan  jumlah  usaha  yang  baru beroperasi  di  platform e-commerce .  Tercatat  45,93  persen  usaha  baru  mulai  beroperasi  pada rentang  tahun  2017-2019.  Sebanyak  38,58  persen  usaha  sudah  memulai  usahanya  pada  rentang tahun 2010-2016, dan hanya 15,49 persen usaha yang sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun. 11 Bank  Indonesia  (BI)  memproyeksikan  bahwa  pertumbuhan  transaksi e-commerce tahun 2021 mencapai hingga 33,2% dengan estimasi 337 triliun, meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 205,5 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp 253 triliun. 12
Disamping data tersebut, potensi besar transaksi e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh gaya belanja online , terutama oleh generasi milenial. Menurut Indonesia Millenial Report, milenial
11 https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce- 2020.html, diakses pada 17 Juni 2021
12 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122114013-37-217989/bi-proyeksi-transaksi-e- commerce-tahun-ini-tembus-rp-337-t, diakses pada 17 Juni 2021
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
sangat gencar dan suka mencari perbandingan harga, fitur, program discount dan kualitas barang di beberapa e-commerce sebelum memutuskan membeli sebuah product .
2. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Kontrak  Elektronik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No. 80 Tahun 2019
1. Regulasi mengenai Kontrak Elektronik dalam PP No. 80 Tahun 2019
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  diterbitkan  oleh  pemerintah  sebagai  implementasi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  dan  pengawasan terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) serta pelakunya dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan dan keadilan.
Lingkup  pengaturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  didalamnya  mencakup  semua  kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan dengan menggunakan mode dan jenis sistem komunikasi elektronik.
Pengaturan  dalam  PP  ini  tidak  hanya  terkait  mengenai  jual  belinya,  melainkan  juga  mencakup mekanisme  pengiriman, payment ,  iklan  elektronik,  perlindungan  data  pribadi,  kontrak  elektronik dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan secara komprehensif mengenai PP ini  karena  terkait  banyak  aspek,  salah  satu  yang  paling  penting  untuk  dibahas  adalah  mengenai kontrak elektronik karena bersangkutan langsung dengan para pihak dalam  mengadakan transaksi secara elektronik ( e-commerce ) ini.
Pada pasal 50 disebutkan bahwa “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menggunakan  mekanisme  Kontrak  Elektronik  atau  mekanisme  kontraktual  lainnya  sebagai perwujudan dan kesepakatan para pihak”. Lebih lanjut pada pasal 51 ayat 1 disebutkan “Kontrak elektronik  dapat  berupa  perjanjian/perikatan  jual  beli  atau  perjanjian/perikatan  lisensi.”  Artinya dalam  hal  pembuatan  kontrak  sepenuhnya  diserahkan  kepada  para  pihak  untuk  menyetujui mekanisme  kontrak  yang  bagaimana  diinginkan  para  pihak.  Para  pihak  dapat  menggunakan mekanisme kontrak elektronik sebagaimana yang termuat dalam PP No. 80 Tahun 2019 ini ataupun mekanisme kontraktual lainnya yang dibuat sendiri oleh para pihak sebagai bentuk perwujudan dan kesepakatan para pihak tanpa ada unsur paksaan.
Tidak  ada  format  baku  atau  standar  khusus  yang  ditentukan  dalam  pembuatan  suatu kontrak  atau perjanjian, ini  sesuai  dengan  konsep  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  konsensus, yakni setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak dengan pihak lain, dan bebas menentukan isi serta bentuk perjanjian yang mereka kehendaki.
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Perjanjian  atau  kontrak  dalam e-commerce menggunakan  media  elektronik  yang  berisi form atau  blanko  klausul  perjanjian  yang  dibuat  oleh merchant /penjual  yang  ditulis  dan ditampilkan  dalam  media  elektronik  (halaman  web),  kemudian  pihak  konsumen  cukup  menekan tombol yang disediakan sebagai bentuk persetujuan dan mengikat diri terhadap kontrak tersebut.
Kontrak  elektronik  baik  itu  berupa  perjanjian jual beli  maupun  perjanjian lisensi  menjadi sah  dan  mengikat  para  pihak  apabila  memenuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam kontrak itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 PP No. 80 Tahun 2019.
Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:
a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik;
b. Informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik;
c. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
e. Terdapat hal tertentu; dan
f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Kontrak  elektronik  akan  menjadi  sah  dan  mengikat  para  pihak  apabila  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan.  Terciptanya  hubungan  hukum  antara  penjual  dan  pembeli  dalam kontrak  elektronik  diawali  dengan  proses  penawaran  yang  dilakukan  oleh merchant atau  penjual kepada pembeli.  Jika proses penawaran yang berupa pertukaran informasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, maka di lanjutkan pada tahap terjadinya transaksi elektronik yang kemudian diikat dengan  sebuah  kontrak  elektronik.  Informasi  yang  dimuat  dalam  kontrak  elektronik  juga  harus sesuai  dengan  penawaran  yang  dilakukan  oleh  penjual,  sebagaimana  perintah  dalam  Pasal  53  PP No.80 Tahun 2019 dengan memuat paling sedikit:
a. Identitas para pihak;
b. Spesifikasi barang dan/atau jasa;
c. Legalitas barang dan/atau jasa;
d. Nilai transaksi perdagangan;
e. Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
f. Prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa;
g. Prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
h. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan
i. Pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.
Berdasarkan  Pasal  ini,  dalam  kontrak  elektronik  juga  dilarang  mencantumkan  klausula baku  yang  dapat  merugikan  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  mengenai perlindungan konsumen.
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Kontrak  elektronik  sebagaimana  kontrak  konvensional  juga  memiliki  kekuatan  hukum layaknya  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  (pasal  1338  KUH  Perdata).  Sifat kontrak  elektronik  yang  tidak  tertulis  tidak  menjadi  sebab  kontrak  itu  menjadi  tidak  sah,  karena bahwa  memang  tidak  ada  ketentuan  tertentu  mengenai  suatu  kontrak  yang  harus  dibuat  secara tertulis.
Mengenai hal ini, menurut Pasal 54 PP No. 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa para pihak dapat  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  sebagai  tanda  persetujuan  para  pihak.  Tanda  tangan elektronik  adalah  adalah  suatu  tanda  tangan  yang  dibuat  secara  elektronik  yang  berfungsi  sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen atau kertas biasa. 13
Pada kontrak atau perjanjian pada umumnya memiliki tahapan dalam melakukan transaksi bisnisnya,  tak  terkecuali  dalam  perjanjian  elektronik.  Pelaksanan  transaksi  jual  beli  secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 14
1. Penawaran, dilakukan oleh merchant atau pelaku usaha melalui website di internet.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
3. Pembayaran,  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kontrak Elektronik
Menurut  hukum  Islam,  apabila  suatu  kontrak  atau  perjanjian  telah  memenuhi  rukun  dan syarat-syaratnya,  maka  perjanjian  tersebut  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  para  pihak  dan berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan implikasi hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. 15
Dalam  hukum  Islam  kontemporer  digunakan  istilah  “ iltizam ”  untuk  menyebut  perikatan ( verbintesis )  dan  istilah  “akad”  untuk  menyebut  perjanjian  ataupun  kontrak  ( contract ). 16 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Akad  Jual  Beli  disebutkan  bahwa:  “Akad  jual  beli  boleh  dilakukan  secara  lisan,  tertulis,
13 Asril Sitompul, Hukum Internet , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 42 14 Carolina  Novi  Budiman,  “Kekuatan  Mengikat  Perjanjian  Dalam  E-Commerce  (Elektronik Commerce )” Lex Privatum 2 , No.2 (2014), hlm. 94 15 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah) , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 263
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ..., hlm. 43
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17
Transaksi jual beli termasuk didalamnya transaksi jual beli elektronik ( e-commerce ) dapat dilakukan dengan segala macam penyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh para pihak yang melakukan  transaksi,  baik  dalam  bentuk  perkataan,  perbuatan,  isyarat  maupun  dalam  bentuk tulisan. 18 Namun umumnya pada kontrak elektronik, perjanjian dimaksudkan dalam bentuk tulisan, dimana merchant /pelaku usaha menyediakam storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang diberikan melalui website.
Menurut pandangan ulama fiqh kontemporer dijelaskan bahwa konsep jual beli dalam fiqh muamalah  yang  sepadan  dengan  konsep e-commerce adalah  jual  beli as-salam .  Sehingga  isi perjanjian yang tercantum dalam kontrak elektronik pada transaksi e-commerce sebagai bagian dari jual  beli salam haruslah  jelas  dan  sesuai  dengan  koridor  syariah  mulai  dari  spesifikasi,  ukuran, jenis, ciri-ciri dan sebagainya terhadap barang yang ditawarkan oleh merchant atau penjual.
Untuk sahnya kontrak (akad) dalam hukum Islam haruslah dipenuhi rukun dan syarat dari suatu  akad,  yaitu:  adanya  pihak  yang  melakukan  akad,  obyek  akad  dan  lafazh  (sighat)  akad. Adapun  kontrak  elektronik  secara  konsep  memenuhi  tiga  rukun  ini,  yaitu  adanya  pihak  yang melakukan akad ( merchant dan konsumen), obyek akad berupa barang yang ditampilkan dan akan dikirimkan penjual kepada pembeli setelah terjadi proses pembayaran dan sighat yaitu kata sepakat antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi e-commerce ini.
Konsep kontrak elektronik dalam transaksi bisnis termasuk dalam tiga syarat sah terjadinya jual beli. Sehingga kontrak elektronik dalam konteks hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, karena  tidak  ada  larangan  yang  secara  tegas  melarang  dan  tidak  memperbolehkan  hal  tersebut. Praktek  kontrak/akad  ini  mendapat  pengakuan  dari  syara  dan  sah  dilaksanakan  atau dioperasionalkan dalam kehidupan manusia, ini didasarkan pada dalil-dalil yang telah para ulama telaahkan.
Menurut  penulis,  sahnya  akad  atau  kontrak  elektronik  ini  didasarkan  pada  argumentansi ulama  kontemporer  yang  menyatakan  bahwa  terealisasinya  sebuah  transaksi  ditandai  dengan adanya  pernyataan  kehendak  yang  menunjukkan  kerelaan  (ridha)  dari  para  pihak  yang  terikat dalam kontrak. Hal ini tercipta pada kontrak elektronik, dimana saat pembeli memesan (menerima penawaran) lalu melakukan proses pembayaran kepada merchant atau penjual, maka pembeli telah
17 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  Fatwa  No:  110/DSN-MUI/IX/2017  tentang Akad Jual Beli, Fatwa kedua No.2
18 Azhar  Muttaqin,  “Transaksi  E-Commerce  dalam  Tinjauan  Hukum  Jual  Beli  Islam” Ulumuddin , Vol.VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010), hlm. 463-464
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
rela  dan  menunjuki  kata  sepakat  untuk  membeli  barang  dari  penjual  tersebut.  Sah  dan diperbolehkannya kontrak elektronik juga ditandai dengan adanya Fatwa DSN-MUI No.110 yang menyatakan  bahwa  terjadinya  akad  dapat  dilakukan  secara  elektronik  selama  tidak  menyalahi aturan syariat Islam.
Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat korelasi aturan mengenai kontrak elektronik yang termaktub dalam PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan konsep  hukum  Islam  mengenai  akad.  Dimana  untuk  sahnya  suatu  kontrak  atau  akad  haruslah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sehingga diharapkan terbentuklah transaksi muamalah yang sehat, terhindar dari riba, gharar , maisir dan penipuan serta dapat menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dengan dengan tidak menzalimi dan saling bertukar manfaat.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dituliskan  pada  bab-bab sebelumnya,  maka  dalam  bab  ini  penulis  akan  mengambil  kesimpulan  akhir  dari  semua pembahasan yang berkaitan sebagai berikut:
1. Perdagangan  melalui  sistem  elektronik  adalah  perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan dengan  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik.  Para  pihak  bebas  menentukan mekanisme  kontrak  yang  diinginkan  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan  melalui sistem  elektronik.  Perdagangan  secara  elektronik  ( e-commerce ) tercipta  ketika  para  pihak yaitu merchant mengirimkan  penawaran  pada  platform e-commerce kemudian  disetujui oleh  penerima  (pembeli)  maka  setelah itu terjadilah  kontrak  elektronik  antar  kedua  pihak dan saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak tersebut. Para pihak dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan.
2. Kontrak  elektronik  dalam  akad  muamalah  sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.  80  Tahun 2019 ditinjau dari hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, hal ini sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu boleh ( al-ibahah ) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kontrak elektronik  memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  akad  jual  beli,  yaitu sighat akad  (ijab  dan kabul),  objek  akad,  dan  pihak  yang  melakukan  akad.  Dimana  menurut  ulama  fiqh kontemporer  kontrak  elektronik  pada  transaksi  melalui  sistem  elektronik ini  dianalogikan dengan  konsep as-salam pada  fiqh  muamalah.  Transaksi  melalui e-commerce diperbolehkan  menurut  hukum  Islam  selama  tidak  mengandung  unsur-unsur  yang  dapat merusaknya  seperti  riba,  penipuan,  pemaksaan  dan  lain  sebagainya.  Sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI  No.110  yang  menyatakan  bahwa  terjadinya  akad  dapat  dilakukan  secara elektronik selama tidak menyalahi aturan syariat Islam.
Analisis of Islamic Law on Electronic........ Ida Friatna , Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## DAFTAR PUSTAKAAN
M. Arsyad Sanusi, “ Transaksi  Bisnis  dalam  Elektronik  Commerce  (E-Commerce):  Studi  Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya , Jurnal Hukum. No.16 Vol 8, Maret 2001.
Cita  Yustisia  Serfiani, Buku  Pintar  Bisnis  Online  dan  Transaksi  Elektronik ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Deky  Pariadi,  “Pengawasan  E-Commerce  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dan  Undang- Undang  Perlindungan Konsumen”. Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Tahun  ke-48,  No.3. Juli-September 2018.
Abdul  Manan ,  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama) , Jakarta: Kencana, 2012.
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Ibn al-Qayyim , I’lam al-Muwaqqi’in , Jilid 1, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
Oni  Sahroni,  Fikih  Muamalah:  Dinamika  Teori  Akad  dan  Implementasinya  dalam  Ekonomi Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce- 2020.html, diakses pada 17 Juni 2021
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122114013-37-217989/bi-proyeksi-transaksi-e- commerce-tahun-ini-tembus-rp-337-t, diakses pada 17 Juni 2021
Asril Sitompul, Hukum Internet , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Azhar  Muttaqin,  “ Transaksi  E-Commerce  dalam  Tinjauan  Hukum  Jual  Beli  Islam ” , Ulumuddin, Vol VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.
Carolina  Novi  Budiman,  “ Kekuatan  Mengikat  Perjanjian  Dalam  E-Commerce ( Electronik Commerce)” Lex Privatum 2, No.2. 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Transaksi  dan Elektronik