## STRATEGI MENGEFEKTIFKAN GAPOKTAN SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DIPERDESAAN
Abdullah Usman Mahasiswa S3 EPN SPs IPB Bogor, dosen Agribisnis Universitas Mataram

## ABSTRACT
Farmers group union (Gapoktan) can bee perceived as a breaktrough to enhance farmer’s bargaining position in market both output market, input market and money market.  This isyu is getting relevant especially in liberalisation era. Such institution is extremly important to shield farmers dan informal sectors from modern sector’s invation.  Farmer’s weak position in global competition can be the  cause  of  why  modern  retail  like  Alfamart  which  has  been  partly  owned  by Carrefour dominates the outlet of agribussness products.  This paper attempt to highlight  some  thoughs  related  to  strategy  to  emprove  the  union  to  be  more effective.  This descriptive study uses qualitatif data and information, presented to encourage scientific discussion.  After doing overviewing union concept, this paper  attempts  to  raise theoretical  fondation  to  evaluate  the  union.    By  then,  it can be  evaluate  the  position of  current union, understanding  the problems and their  solutions.    The  union  can  be  studied  using  public  good  theory,  market structure,  market  separation  dan  price  discrimination,  market  information, producer behavour.  To enhance efectiveness of the union can use the strategi concern  to  bottom  up  initial  establishing,  and  by  maintaining  condusive bussiness climate.

## ABSTRAK
Gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa dipandang sebagai terobosan usaha untuk memperkuat posisi rebut tawar (bargaining position) petani dipasar. Isyu ini semakin relefan dikaji terutama dalam konteks liberalisasi perdagangan dan  membentengi  usaha  lokal  dalam  persaingan  global  dengan  menggunakan kelembagaan  modern  seperti  ritel  alfamart  yang  sekarang  sebagian  sahamnya sudah  diacquisisi  oleh  Carrefour,  yang  membuat  pengusaha  lokal  semakin terpinggirkan.    Paper  ini  berupaya  menelaah  beberapa  kemungkinan  strategi didalam  mengefektifkan  gapoktan  yang  selama  ini  masih  belum  terasa peranannya.    Kajian  ini  bersifat  diskriptif  dengan  menggunakan  data  dan informasi  qualitatif  yang  dikemas  dalam  format  diskusi  ilmiah.    Paper  ini menyoroti (overview) gapoktan dan mencari landasan teoritisnya sebagai acuan
dalam pengkajian.  Empirik dilapangan dievaluasi dengan teoritis sehingga bisa dipahami  posisi  pelaksanaan  gapoktan,  masalah  dan  solusinya.    Gapoktan dapat  dikaji  dengan  menggunakan  teori  public  good,  struktur  pasar,  market separation  dan  price  discrimination,  informasi  pasar,  dan  prilaku  produsen. Untuk meningkatkan efektiifitas gapoktan bisa digunakan strategi pembentukan yang bottom up dan strategi membangun iklim usaha yang kondusif.
Key words:  farmer group union, strategy, market Kata kunci:  gabungan kelompok tani (Gapoktan), strategy, pasar

## Latar belakang
Memasuki  era  perdagangan  bebas  kawasan  Asia  Cina,  ACFTA  (Asean Cina Free Trade Area), masalah rendahnya daya saing produk petani semakin serius,  baik  dari  sisi  mutu  (quality),  jumlah  (quantity)  dan  sisi  keajegan (kontinuitas)  produksi.    Keadaan  semakin  diperburuk  oleh  adanya  acquisisi (pembelian)  sebagian  saham  perusahaan  ritel  PT  Alfa  Retailindo  Tbk  oleh Carrefour  sehingga  Alfa  Mart  tumbuh  semakin  banyak,  menjamah  semua lini/daerah  konsumen  sehingga  bisa  dikatakan  tidak  tersisakan  pangsa konsumen  untuk  toko  kecil,  kios  dan  pasar  rakyat.    Produk  produk  yang dipasarkan  oleh  ritel  tersebut  adalah  hasil  buatan  industri  maju  dan  produk impor  yang  sudah  melakukan  standarisasi  dengan  kemasan  modern  yang memenuhi  syarat  untuk  dipajang  di  pasar  modern.    Pemasarannya  dilakukan dengan  memenuhi  kaidah  manajemen  modern  dengan  meletakan  pembeli sebagai  raja  dengan  memperhatikan  kenyamanan  berbelanja  dengan  harga yang  terjangkau.    Ditambah  lagi  dengan  upaya  upaya  khusus  untuk mempromosikan  produk  baru,  atau  lokasi  baru  sehingga  timbul  kesan  bahwa berbelanja  di  minimarket  dan  retil  sejenis  lebih  berdaya  saing  dari  pada  pasar rakyat.  Paparan diatas mengedepankan betapa tidak berimbangnya daya saing antara  produk  dan  pengusaha  lokal  yang  umumnya  dihasilkan  oleh  petani dengan lembaga pertaniannya dengan produk modern/impor.
Di  sisi  lain,  sebagian  besar  produk  pertanian,  dan  agroindustri  di Indonesia masih ketinggalan teknologinya dibandingkan dengan Thailan, China dan  Korea  Selatan.    Hal  ini  ada  kaitannya  dengan  kondisi ukuran  usahatani  di Indonesia  yang  kecil  (rata  rata  0.33  ha  per  petani)  dan  mutu  SDM  pertanian yang  belum  memadai.    Akibatnya,  produk  pertanian  yang  dihasilkan  masing masing  individu  petani  sangat  sedikit,  jauh  dari  memenuhi  syarat  skala ekonomis.    Selain  itu,  mutu  juga  sulit  di  jamin  karena  dikelola  oleh  banyak tangan dengan teknologi yang tidak seragam, demikian juga dengan kontinuitas produksi  sulit  untuk  dijamin  karena  masing  masing  petani  memiliki  hak  untuk memutuskan jenis usahanya yang sesuai dengan pertimbangannya.
Jauh  sebelum  ACFTA  dilounchingkan  Januari  2010,  pemerintah Indonesia  sudah  mengantisipasi  keadaan  yang  akan  dihadapi  terutama  yang berkaitan  dengan  lemahnya  daya  saing  produk  Indonesia  di  kancah  pasar
dunia.    Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  memperkuat  kelembagaan petani  antara  lain  dengan  pembentukan  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan) yang  sudah  dilakukan  sejak  awal  tahun  1990an.    Keberadaan  Gapoktan menjadi lebih diperkuat posisinya dengan dikeluarkannya kebijakan  Revitalisasi Pertanian,  Perikanan,  dan  Kehutanan  (RPPK)  2005-2025  dan  juga  Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan  Kehutanan  (Badan  Litbang  Pertanian,  2005).    Pembentukan  Gapoktan pada dasarnya didorong oleh keadaan dimana petani mengalami kesulitan dalam akses pasar baik pasar input dan pasar tenaga kerja maupun pasar output, lemah terhadap  lembaga  keuangan,  juga  terhadap  lembaga  penyedia  sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi.
Syahyuti  (2005)  melakukan  kajian  secara  kritis  kebijakan  Gapoktan  dan mengidentifikasi  sejumlah  hambatan  dan  tantangan  dalam  pengembangan kelembagan.    Dikedepankannya  bahwa  kesalahan  umum  yang  terjadi  dalam pengembangan  kelembagaan  adalah  (1)  Kelembagaan  yang  dibangun  belum cukup handal karena hanya memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal;  (2)  pembentukannya  lebih  dititikberatkan  untuk  tujuan  distribusi bantuan  dan  memudahkan  tugas  kontrol  bagi  pelaksana  program  (3) Kelembagaan  yang  dibentuk  tidak  gunakan  secara  efektif  terutama  dalam pembinaan  dimana  terjadi  kecenderungan  pembinaan  secara  individual,  yaitu hanya  kepada  pengurus;  (4)  Pengembangan  kelembagaan  mengandalkan jalur struktural, sedangkan aspek kulturalnya sangat lemah.
Walaupun  Gapoktan  sudah  hampir  berusia  sekitar  10  tahun,  namun fakta  menujukan  bahwa  daya  saing  produk  domestik  termasuk  pelaku  usaha kecil  dan  menengah  tidak  mengalami  kemajuan.    Kehadiran  hypermarket mematikan  banyak  pasar  tradisional  dimana  produk  Gapoktan  banyak dipasarkan disitu.  Sejumlah produk hasil dari home industri atau individu petani yang  mencoba  dan  berupaya  untuk  mendapatkan  kesempatan  memasarkan produknya  di  pasar  retil  modern  seperti  minimarket,  supermarket  apalagi hypermarket  lebih  banyak  terkesan  sebagai  ‘belas  kasihan’,  sekedar  untuk mengindahkan aturan, atau upaya perusahaan untuk meredam penilaian publik yang negatif sekaligus memunculkan kesan positif bahwa perusahaan itu telah melibatkan  dan  memperdulikan  pembangunan  ‘wong  cilik’.    Prilaku  dan  sikap yang  demikian  masih  jauh  dari  prinsip  kerja  sama  win  win  solution,  sebagai syarat sustainnya kemitraan.
Karena  sifatnya  yang  demikian,  maka  pemutusan  kerjasama  bisa  saja terjadi  kapan  saja  bila  muncul  hal  hal  yang  kurang  mendukung  terjalinnya kerjasama  misal  jika  produk  yang  dihasilkan  Gapoktan  dan  anggotanya  tidak memenuhi persyaratan mutu retil dan karenanya meninggalkan dampak negatif pada  retil  akan  rendahnya  mutu  barang  yang  dijualnya.    Akibatnya,  sejumlah unit usaha kecil dan menengah mengalami kebangkrutan, setiap tahun terdapat delapan  pasar  tradisional  dan  400  kios  terpaksa  tutup  karena  kalah  bersaing dengan  hipermarket  dan  pasar  modern  lainnya  yang  beruwujud  minimarket-
minimarket  (Mathari,  2008).    Demikian  juga,  dipasar  input  (termasuk  pasar tenaga  kerja)  dan  pasar  uang  (kredit)  dan  pasar  technology,  Gapoktan  dan anggotanya,  belum  mampu  memainkan  peran  yang  meningkatkan  posisi  rebut tawar (bargaining position) sebagaimana merupakan tujuan utama pembentukan Gapoktan.
Paper  ini  menyandingkan  Gapoktan  dengan  ritel  modern  seperti  alfa mart,  sebagai  dua  agen  yang  saat  ini  bersaing,  satu  mengalahkan  yang  lain. Masalah  yang  disoroti  adalah  bahwa  keberadaan  Gapoktan  belum  mampu menjadi  wadah  kelembagaan  petani  perdesaan  yang  memberikan  peluang untuk  meningkatkan  daya  saing  petani  di  pasar  baik  di  pasar  output  dimana petani  melakukan  pemasaran  hasil  produksi  maupun  di  pasar  input  dimana petani  membeli  bahan  dan  input  pertanian  serta  di  pasar  uang  dimana Gapoktan  dan  petani  anggotanya  mendapatkan  kredit  untuk  pendanaan kegiatannya  sehingga  mampu  membeli  teknologi  produksi  yang  digunakan dalam proses produksi sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar  mutu  yang  ditentukan  pasar  ritel  modern,  juga  didalam  mendapatkan teknologi dan manajemen pemasaran sehingga produk Gapoktan bisa bersaing di pasar global dan terbuka.
Paper  ini  mengelaborasi  kemungkinan  terbentuknya  jalinan  kerjasama yang  memenuhi  prinsip  win  win  condition  antara  kedua  lembaga  tersebut, Gapoktan sebagai representasi usaha tradisional dan ritel modern (sejenis alfa mart)  sebagai  representasi  usaha  modern,  atau  kemungkinan  lain  yang  dinilai tepat dilakukan Gapoktan untuk mempertahankan keberadaan sebagai lembaga ekonomi  perdesaan  atau  bahkan  mengembangkannya,  dengan  kata  lain  perlu penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusive  agar  para  pelaku  ekonomi  dalam spektrum  yang  luas  masing  masing  memilki  ruang  gerak,  tidak  saling mematikan satu sama lain.
Secara spesifik, paper ini bertujuan untuk:
 Menyoroti kebijakan Gapoktan secara umum (overview) dengan penekanan pada  aspek  yang  dinilai  berpotensi  sebagai  sebab  gagalnya  Gapoktan dalam memainkan perannya sebagai lembaga ekonomi perdesaan.  Untuk itu  dilakukan  inventarisir  global  aspek  aspek  (variabel)  yang  yang  dinilai mempengaruhi performa Gapoktan sebagai lembaga ekonomi perdesaan.
 Melakukan expert judgment secara kualitatif teoritis faktor faktor yang perlu dilakukan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  efektifitas  kebijakan Gapoktan,  dan  menawarkan  alternatif  solusi  dan  langkah  praktis implementatif didalam meningkatkan kinerja Gapoktan.

## Over view Gapoktan
Gabungan  Kelompok  Tani  atau  GAPOKTAN  adalah  gabungan  dari beberapa  kelompoktani  yang  melakukan  usaha  agribisnis  di  atas  prinsip kebersamaan  dan  kemitraan  sehingga  mencapai  peningkatan  produksi  dan
pendapatan  usahatani  bagi  anggotanya  dan  petani  lainnya.    Tujuan  utama pembentukan  dan  penguatan  Gapoktan  adalah  untuk  memperkuat kelembagaan  petani  yang  ada,  sehingga  pembinaan  pemerintah  kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006).
Gapoktan dibentuk sebagai wadah kerja antar kelompok dan dibedakan dengan asosiasi petani dan nelayan yang sudah memiliki satu atau lebih usaha secara  komersial.    Gapoktan  merupakan  suatu  proses  lanjut  dari  lembaga petani  yang  sudah  berjalan  baik,  misalnya  kelompok-kelompok  tani,  dan diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di  bawahnya.    Selain  Gapoktan,  kelembagaan  pertanian  yang  lain  meliputi kelembagaan  penyuluhan  (BPP),  Koperasi  tani  (Koptan),  penangkar  benih, pengusaha  benih,  institusi  perbenihan  lainnya,  kios,  KUD,  pasar  desa, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA dan  lain-lain  yang  memerlukan  jaringan  kerjasama  untuk  meningkatkan kinerja organisasi sehingga terjadi sinergis yang tinggi.  Gapoktan  adalah  kumpulan beberapa  Kelompok  Tani  yang  bergabung  dan  bekerja  sama  untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/2/2008)
Gapoktan  merupakan  kelembagaan  tani  pelaksana  PUAP  untuk penyaluran  bantuan  modal  usaha  bagi  anggota.  Untuk  mencapai  hasil  yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping  dan  Penyelia  Mitra  Tani.  Gapoktan  PUAP  diharapkan  dapat menjadi  kelembagaan  ekonomi  yang  dimiliki  dan  dikelola  petani.    Dari  sisi perannya,  kelembagaan  pertanian  dibedakan  atas  lembaga  pengelolaan sumberdaya alam (misalnya P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja sambat  sinambat ),  untuk  pengembangan  usaha  (KUA  dan  koperasi),  untuk melayani  kebutuhan  informasi  (kelompok  Pencapir),  untuk  tujuan  representatif politik (HKTI)
Gagasan pembentukan Gapoktan didorong oleh adanya kemauan politik dan  pemerintah  untuk  meningkatkan  posisi  rebut  tawar  (bargaining  position) petani  di  pasar  output,  pasar  input  dan  tenaga  kerja,  dan  pasar  uang  (kredit). Pada  pasar  uang,  petani  secara  individu  sulit  untuk  mendapatkan  akses  kredit untuk  mendapatkan  dana  segar  yang  akan  digunakan  untuk  mengelola usahanya  secara  profesional  agar  bisa  menghasilkan  produk  yang  bermutu. Tingginya  resiko  dalam  usaha  pertanian  dan  agribisnis  merupakan  salah  satu penyebab rendahnya akses kredit yang didapatkan petani.  Lembaga keuangan yang  ada  enggan  untuk  melayani  dan  mengucurkan  kredit  kepada  petani karena  risikonya  yang  tinggi  dimana  penyelenggaraan  kegiatan  pertanian  dan usahatani  masih  sangat  rentan  dengan  pengaruh  alam  dan  perubahan  iklim yang belum sepenuhnya belum bisa dimanipulasi teknologi, sehingga tidak ada jaminan bahwa usaha pertanian yang dilakukan akan membuahkan hasil sesuai dengan  rencana.    Sebagai  lembaga  keuangan  yang  mencari  profit,  maka pengucuran dana kreditnya harus melibatkan pertimbangan risiko pengembalian
kredit  dan  untuk  itu  diperlukan  jaminan/agunana/collateral  dimana  sebagian besar petani tidak memilikinya.
Pembentukan  Gapoktan  dimaksudkan  untuk  menangani  masalah  itu. Kelompok  tani,  koperasi,  dan  Kelompok  Usaha  Agribisnis  merupakan kelembagaan yang khusus untuk kegiatan ekonomi perdesaan.  Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih (opsi) di samping lembaga-lembaga lain yang  juga  terlibat  dalam  aktivitas  ekonomi  secara  langsung.    Selama  ini, kelembagaan  telah  dijadikan  alat  yang  penting  untuk  menjalankan  sebuah program (
Peran  pokok  Gapoktan  dapat  di  bedakan  atas  tiga  macam  (1) difungsikan  sebagai  lembaga  sentral  dalam  sistem  yang  terbangun, misalnya  terlibat  dalam  penyaluran  benih  bersubsidi;  (2)  dibebankan  untuk peningkatan  ketahanan  pangan  di  tingkat  lokal  melalui  pembimbingan kelompok  tani  (3)  dianggap  sebagai  Lembaga  Usaha  Ekonomi  Perdesaan (LUEP)  sehingga  dapat  menerima  Dana  Penguatan  Modal  (DPM)  sejak tahun  2007  walapun  kegiatan  DPM  sendiri  dimulai  semenjak  tahun  2003 (Syahyuti, 2005).
Deptan  membenahi  kelembagaan  penyuluhan  antara  lain  berupa bantuan  sewa/kontrak  bagi  1698  BPP,  pengembangan 88 BPP Model di 6  Propinsi  RPPK,  serta  penguatan  kelompok  tani  dan  pengembangan  koperasi tani  (Badan  SDM  Pertanian,  2006).  Selain  itu,  akan  dilakukan  pengangkatan 3.000 tenaga penyuluh pertanian honorer 1 , semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan  peran  lembaga  pertanian  termasuk  yang  berkaitan  dengan transfer informasi teknologi pertanian dan informasi pasar.
Pada  tahun  2006  dilakukan  pendatan  profile  kelompok  tani,  dan hasilnya ditindaklanjuti tahun 2007 dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan  sehingga  kelompok  menjadi  lebih  siap  untuk  mengikuti  dan melaksanakan program.  Dengan adanya wadah ini, maka evaluasi capaian program dilakukan melalui Gapoktan  yang keberadaannya  akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas.

## Dasar Teoritis dan Assessment
Dasar teoritis yang disajikan berikut dimaksudkan untuk mengkaji secara teroritis  performa  dari  Gapoktan,  kinerja  dan  kemungkinan  pencapaian  tujuan
1 komunikasi  langsung  dengan  pejabat  Deptan  10/12/09,  program  ini mengalami  stagnasi  karena  tenaga  kontrak  yang  direkrut  menuntut  untuk diangkat menjadi pegawai negeri, tidak sesuai dengan isi kontrak
lembaga.    Dengan  membandingkan  teori  dengan  realitas  implementasi dilapangan  maka  bisa  dinilai  performa  dan  efektifitas  kebijakan  yang  dibuat. Dasar teoritis yang disajikan mencakup: teori barang publik (public good), teori struktur pasar, dan teori prilaku produsen.

## Public good
Kajian  Gapoktan  bisa  didekati  dengan  memandang  Gapoktan  sebagai barang  publik  (public  goods).    Hal  ini  bisa  dimengerti  karena  Gapoktan merupakan media (wadah) yang menghimpun sejumlah kelompok tani (poktan) yang didalamnya terdapat banyak individu petani.  Tindakan Gapoktan bersifat kolektif  dan  pengambilan  keputusannya  dilakukan  oleh  pengurus  inti  sebagai perwakilan dan penjelmaan dari seluruh anggota baik melalui asas musyawarah untuk  mufakat,  maupun  melalui  voting.    Didalam  mekanisme  ini, dimungkinkan hadirnya ‘free rider’ yaitu individu yang mengambil manfaat tanpa memberikan kontribusi.    Penyusunan  proposal  dan  rencana  kegiatan  termasuk  pengajuan kredit  dilakukan  oleh  sebagian  orang  (pengurus,  mungkin  dibantu  anggota) untuk dinikmati oleh seluruh elemen gapoktan, baik pengurus maupun anggota.
Myles  (2001) membedakan  barang  publik  atas 2 macam: Barang publik murni  (pure  publik  goods)  dan  barang  publik  tidak  murni  (inpure).    Jika  terjadi penambahan  pengguna  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kepuasan pengguna  yang  sudah  ada  sebelumnya,  maka  tergolong  barang  publik  tidak murni  dan  sebaliknya.    Myles  juga  membedakan  barang  publik  atas  barang (1)non-exludability  dan  (2)  non-rivalry  good.    Yang  pertama  dicirikan  oleh keadaan  dimana  penggunaan  barang  publik  itu  tidak  bisa  dikecualikan,  semua orang bisa menikmati, tidak ada tambahan biaya untuk melayani tambahan satu pengguna.    Yang  kedua  dicirikan  oleh  konsumsi  oleh  rumahtangga/individu tidak  akan  menyebabkan  berkurangnya  barang  tersebut  untuk  kepentingan orang lain.
Selain  itu  isyu  free  rider  dalam  Gapoktan  adalah  suatu  hal  yang  sulit dihindari.    Dalam  pengambilan  keputusan  kolektif,  ketua  kelompok  bertindak mewakili  anggotanya  dalam  pengambilan  keputusan.    Anggota  kelompok menyerahkan  haknya  dan  mendelegasikan  haknya  untuk  pengambilan keputusan  yang  berkaitan  dengan  hak  dirinya  yang  mekanisme  dilakukan melalui kelompok dan Gapoktan.  Keputusan yang diambil oleh ketua Gapoktan bisa  saja  melalui  mekanisme  musyawarah  dengan  menghadirkan  anggota. Dalam keadaan bahwa musyawarah itu dihadiri oleh semua anggota kelompok, pengambilan keputusan didengar dan disaksikan oleh semua aggota kelompok, tetapi tidak berarti keputusan itu merupakan kemauan semua anggota, terutama kalau musyawarah itu berakhir dengan voting, pengambilan keputusan dengan memilih  suara  terbanyak.    Dalam  hal  ini  suara  yang  kalah  mestinya  tidak mengeluarkan  diri  dari  keputusan  itu,  namun  secara  naluriah,  maka  kelompok yang kalah ini tidak merasa memiliki keputusan itu dan karenanya tidak memiliki
rasa  kewajiban  untuk  mendukung  dan  menyukseskannya.    Walaupun keputusan  sudah  bersifat  demokratis,  namun  pada  tataran  pelaksanaan sehari hari banyak ditentukan oleh keputusan individu yang tidak selalu sesuai dengan keputusan  kolektif.    Kalaupun  kelompok  yang  kalah  dalam  voting  ini  mau berpartisipasi, biasanya hanya sebatas formalitas saja, tidak datang dari dalam hati.    Selain  itu,  keputusan  individu  juga  dipengaruhi  oleh  informasi  dan keyakinan yang dimilikinya sehingga mengalahkan keputusan kolektif.  Sebagai contoh,  secara  kolektif  diputuskan  bahwa  dana  revolving  yang  diterima  harus digulirkan  ke  anggota  lain,  namun  karena  dipengaruhi  oleh  pemikiran  yang menganggap bahwa uang pinjaman pemerintah tidak mesti dikembalikan, maka terjadilah  kemacetan  dana  terutama  dalam  program  yang  berkaitan  dangan dana revolving.
Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa Gapoktan merupakan aksi kolektif  sejumlah  kelompok  tani,  masing  masing  kelompok  tani  berisi  individu petani  yang  memiliki  perbedaan  latar  belakang  dan  kepentingan.    Walaupun diupayakan  dalam  satu  kelompok  terkumpul  petani  yang  memiliki  kepentingan yang sama, namun secara utuh, petani memiliki peran dan kewajiban lain diluar peran yang berkaitan dengan kelompok.  Sebagai contoh, Petani A dan petani B dari kelompok tani yang sama, yang mengusahakan padi sawah, bisa memiliki kepentingan yang sama dalam hal mendapatkan benih padi unggul, pupuk, dan pestisida  berkaitan  dengan  kebutuhannya  dalam  penyelenggaraan  usahatani padi  sawah.    Namun  petani  A  dan  petani  B  bisa  berbeda  dalam  banyak  hal berkaitan  dengan  kebutuhan  hidupnya,  yang  mempengaruhi  mereka  dalam berprilaku  dan  dalam  pengambilan  keputusan  individu  dan  rumahtangganya. Petani  A  dengan  anak  yang  sudah  masuk  kuliah,  membutuhkan  banyak  uang untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya dibanding petani B yang anaknya baru  SD,  misal.    Perbedaan  keadaan  ini  menyebabkan  berbedanya  mereka dalam bertindak dan mengambil keputusan.  Kredit macet yang disalurkan lewat Gapoktan kelak bisa dijelaskan karena keadaan ini.  Petani B dengan anaknya yang  mahasiswa,  bisa  saja  menggunakan  dana  yang  semestinya  untuk melunasi  kreditnya,  tetapi  tidak  dilakukannya  karena  uangnya  digunakan  dulu untuk  melunasi  spp  anaknya.    Hal  ini  menjadi  penting  di  dalam  melakukan pengawasan  dan  pembinaan,  dan  tidak  bijak  kalau  di  perlakukan  sama  untuk kasus  yang  berbeda.    Inilah  alasan  lain  kenapa  pembentukan  Gapoktan  yang bottom  up  menjadi  penting  untuk  menyerap  sebanyak  mungkin  faktor  faktor (variabel) yang mempengaruhi efektifitas kegiatan Gapoktan .
Preferensi  setiap  individu  dalam  mengkonsumsi  jasa  barang  publik  dan kesediaan  konsumen  membayar  kompensasi  kepada  pihak  penyedia  produk merupakan  indikator  kunci  dalam  pembuatan  keputusan  penyediaan  barang publik  tersebut  (Delis  A,  2008).    Hal  ini  berkaitan  dengan  besarnya  iuran  yang dibebankan ke anggota, dikaitkan dengan jasa yang didapatnya dari Gapoktan. Pemikiran  ini  relevan  untuk  dihubungkan  dengan  upaya  menciptakan  kondisi yang bisa membuat Gapoktan tetap bertahan.  Sejauh ini, anggota tertarik untuk
menjadi anggota Gapoktan karena adanya alokasi dana bantuan terutama yang berkaitan  dengan  bantuan  pupuk  bersubsidi  dan  bantuan  kredit  usaha,  yang hanya bisa didapat aksesnya kalau masuk menjadi anggotya Gapoktan , berarti jika  bantuan  tersebut  sudah  tidak  ada,  maka  hilanglah  daya  tarik  petani  untuk menjadi anggota Gapoktan ,  selesai proyek, selesai kegiatan.

## Struktur Pasar
Di dalam mebeli input pertanian (seperti pupuk, pestisida) dan alat mesin pertanian  (alsintan),  petani  secara  individu  sebagai  elemen  terkecil  Gapoktan berhadapan  dengan  pasar  monopoli  (satu  penjual).    Keputusan  seorang monopolis mengacu pada keseimbangan dimana marjinal revenue (MR) sama dengan marginal cost (MC)
Gambar  1  menunjukan  bahwa  keseimbangan  monopolis  dicapai  pada  titik Gapoktan (MR=MC).
Dengan acuan itu, monopolis menetapkan harga unit sebesar P* dengan jumlah  yang  dijual  sebanyak  Q*.    Inilah  ekploitasi  yang  dialami  oleh  petani secara individu, mereka akan membeli dengan harga yang lebih mahal, dengan jumlah transaksi yang lebih sedikit.
Jika  pasarnya  bersaing,  maka  penetapan  harganya  mengacu  pada prinsip  Marginal  cost  (supply) sama  dengan  demand  (MC=D),  sehingga  harga yang  ditetapkan  lebih  murah  dari  harga  monopolis  yaitu  setinggi  P1  dengan jumlah transaksi lebih banyak yaitu sebesar Q1 (Gambar 1).
Di pasar uang, petani juga berhadapan dengan pasar monopoli, dimana petani  bertindak  sebagai  price  taker,  tingkat  bunga  kredit  ditentukan  oleh kreditor.  Bahkan pasar uang lebih rumit lagi karena bukan saja masalah bunga yang  ditetapkan  sepihak,  tetapi  juga  syarat  cairnya  kredit  ditentukan  sepihak oleh  pihak  bank  sehingga  petani  yang  tidak  mampu  memenuhi  syarat  (seperti harus memiliki collateral) yang ditentukan tidak akan dapat kredit.
Dengan  konsep  pembentukan  Gapoktan  maka  monopolis  pada  pasar input  akan  berhadapan  dengan  monopsoni  (satu  pembeli)  yaitu  Gapoktan, artinya  petani  dihimpun  dalam  satu  kekuatan  Gapoktan  seolah  olah  menjadi satu  pembeli  tunggal  input  (monopsoni),  sehingga  memiliki  kekuatan  di  dalam menentukan harga beli input, yang lebih rendah dari harga jual yang ditentukan oleh  monopoli.    Gap  harga  yang  ditentukan  monopoli  dan  yang  ditentukan monopsoni  merupakan  arena  saling  tawar  menawar  (bargaining)  toko  supplier input  dengan  petani  (  Gapoktan  )  dan  harga  yang  disepakati  tergantung  pada kekuatan posisi masing masing.

## Market Separation dan Price Discrimination
Dalam menjalankan perannya menyalurkan pupuk urea bersubsidi untuk tanaman  pangan,  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  Gapoktan dapat dikaji dengan menggunakan  konsep  Market  Separation  dan  Price  Discrimination,  dimana harga  pupuk  urea  bersubsidi  untuk  tanaman  pangan  lebih  murah  dari  pupuk urea untuk tanaman non pangan.  Kebijakan pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Gapoktan kurang efektif (tidak mengenai sasaran yang ditargetkan), bukan semata  karena  masalah  Gapoktan,  melainkan  juga  kelemahan  dari  sisi substansi kebijakan paling tidak ditinjau dari sudut teoritis.
Kebijakan  subsidi  pupuk  untuk  tanaman  pangan,  secara  teoritis  bisa ditelaah  menggunakan  teori  pasar  dengan  diskriminasi  harga,  yaitu  harga dengan subsidi dan harga tanpa subsidi.  Pasar dengan diskriminasi harga akan efektif berjalan jika dipenuhi tiga syarat: (1) elestisitas demand produk tersebut berbeda  antara  pasar  satu  dengan  pasar  lainnya;  (2)  tidak  terjadi  penjualan kembali  (resell)  atas  produk  tersebut  dan  (3)  terdapat  penciri/pembeda  antara produk yang dijual di pasar A dengan di pasar B (Nicholson, 2007).
Ketiga  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  dalam  impelementasinya.    Pupuk urea  yang  disubsidi  tidak  dibedakan  secara  substantial,  walaupun  kemasan luarnya  dibubuhi  label  pupuk  bersubsidi.    Akibatnya,  resell  terjadi  dengan mudah  bahkan  sudah  ada  yang  ijon  kan  sebelum  pupuknya  sampai  ke  lokasi, guna mendapatkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Hal  ini  bisa  dimengerti  terutama  kalau  dihubungkan  dengan  kedaan  dimana
pengawasan  (kontrol)  pelaksanaan  kebijakan  yang  lemah.    Keadaan  ini  sulit untuk  ditanggulangi,  karena  kalaupun  petani  diancam  untuk  tidak  diberi  pupuk bersubsidi,  mereka  juga  tidak  terlalu  bergeming,  berubah  sikapnya,  karena memang kebijkan ini bukan inisiatif mereka.  Mereka tidak merasa memiliki dan merasa perlu mengamankan kebijakan itu.
Dari  sisi  kebijakan  subsidi  pupuk  itu  sendiri  terkandung  kelemahan substansial  yang  bisa  dikaji  secara  teoritis.    Pertama,  subsidi  pupuk  diberikan kepada pabrik pupuk agar mereka bisa menjual dengan harga lebih murah dari harga pasar.  Secara implisit, praktek ini mengandung dua hal: adanya jaminan pasar  pupuk  bagi  pabrik  pupuk,  dan  jaminan  harga  yang  disepakati  bersama pemerintah.    Akibatnya  adalah  bahwa  tidak  cukup  kuat  dorongan  bagi  pabrik untuk mencari dan melakukan terobosan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan  menekan  biaya  produksi,  sehingga  pupuk  bisa  dijual  dengan  harga  lebih murah.  Bahkan disinyalir bahwa pihak pabrik menggunakan harga yang mahal sebagai angka yang diajukannya ke pemerintah.  DPR menolak usulan subsidi pupuk  7 triliun untuk  tahun  2008,  karena  dinilai  terlalu  tinggi  perhitungan biaya produksi dan distribusinya 2
Berkaitan  dengan  cara  pemberian  subsidi  pupuk,  ide  yang  ditawarkan adalah  suatu  pemikiran  yang  berdampak  ganda,  selain  bisa  mendorong produsen  pupuk  untuk  melakakuan  terobosan  teknologi,  petani  juga  bisa mendapatkan  keringanan  harga  yang  didapatnya  melalui  subsidi.    Untuk  itu, instrumen  yang  perlu  dijajaki  adalah  kebijakan  harga  eceran  pupuk  tertinggi (HET)  untuk  pasar  dalam  negeri,  sedangkan  pasar  ekspor  diserahkan  pada harga  dunia  yang  berlaku.    Pemberian  subsidi  tidak  lagi  diserahkan  kepada pabrik  tetapi  ke  petani  sasaran  melalui  wadah  Gapoktan  .    selajutnya  perlu pemikiran  yang  mengarah  kepada  adanya  jaminan  bahwa  kebijakan  berjalan dengan efisien dan efektif, misalnya pemikiran kearah mekanisme pengawasan yang murah tetapi berdaya hasil.
Ditambahkan  bahwa,  para  aparat  petugas  (agent)  pelaksana  kebijakan di  lapangan  memiliki  target  kerja  kuantitatif  untuk  menyalurkan  pupuk  tersebut sampai  ke  sasarannya  sesuai  dengan  rencana  yang  dibuat,  yang  dijadikan ukuran  prestasi  dan  reputasi  kerja  petugas.    Hal  ini  merupakan  dilema  bagi petugas  karena  kalau  diperketat  distribusinya  (tidak  diberi)  karena  salah sasaran,  maka  target  kuantitatif  tidak  tercapai,  sebaliknya  kalau  pencapaian target  yang  diutamakan,  maka  sebagian  pupuk  bersubsidi  akan  didapat  oleh petani non pangan.
2 Suara-Karya, 13 Juli 2007, Seputar-Indonesia 13 Juli 2007,

## Informasi Pasar, Asimetris
Lemahnya posisi petani secara individu menyebabkan terjadinya double exploitasi  atas  diri  petani  (Saragih,  1997).   Hal  ini  dimungkinkan  terjadi  karena transfer  informasi  harga  (pasar)  bersifat  asimetris  dimana  kenaikan  harga  di tingkat  konsumen  akhir  ditransfer  begitu  lambat  ke  petani,  sebaliknya penurunan  harga  pada  tingkat  konsumen  akhir  dengan  serta  merta disampaikan  ke  petani  sehingga  harga  segera  diturunkan  ditingkat  petani mengikuti  penurunan  harga  ditingkat  konsumen  akhir.    Demikian  petani mengalami  eksploitasi  ganda  dimana  disaat  kenaikan  harga,  petani  tidak  bisa menikmati  kenaikan  tersebut,  sebaliknya  jika  terjadi  penurunan  harga,  maka petanilah  yang  pertama  kali  memikulnya.    Yang  barusan  terjadi  pada  pasar output, belum lagi eksploitasi yang dialami petani di pasar input.
Di  pasar  output  petani  cenderung  berhadapan  dengan  pasar monopsoni/oligopsoni (satu atau beberapa pembeli), sedangkan di pasar input, petani  berhadapan  dengan  struktur  pasar  monopoli/oligopoli  (satu  atau beberapa penjual).  Dalam hal ini, perlu kebijakan kelembagaan pertanian untuk menekan dampak negatif dari praktek pasar yang tidak bersaing.

## Produsen rational
Kalau Gapoktan dapat berperan  sebagai wadah untuk meningkatkan efisiensi  produksi,  pemasaran  dan  manajemen,  maka  terdapat  dorongan yang  kuat  bagi  petani  untuk  bergabung  menjadi  anggota  Gapoktan,  tidak sebaliknya menghindar menjadi anggota kelompok seperti yang dialami oleh koperasi.    Hal  ini  bisa  dijelaskan  secara  teoritis  dengan  menggunakan konsep prilaku produsen.
Asumsi  klasik  yang  umum  digunakan  dalam  kajian  prilaku  produsen adalah  bahwa  produsen  berprilaku  rational,  artinya  produsen  akan memanfaatkan  setiap  peluang  untuk  memaksimumkan  keuntungan  (profit maksimisasi),  termasuk  keputusan  untuk  penggunaan  input  modern  dan teknologi  diarahkan  ke  tujuan  maksimisasi  profit,  termasuk  juga  untuk bergabung menjadi anggota Gapoktan .
Menggunakan  alur  berpikir  demikian  maka  bisa  dimengerti  kenapa selama  petani  mengeluarkan  biaya  untuk  membeli  input  pertanian  maka mereka  tidak  berkepentingan  memaksimumkan  produksi  fisik,  melainkan berupaya  untuk  memaksimumkan  keuntungan.    Produksi  fisik  maksimum dicapai  pada  saat  turunan  pertama  (first  order  condition,  FOC)  fungsi produksi  disamakan  dengan  nol  dengan  kata  lain  produk  marginal  (PM) sama  dengan  nol,  sedangkan  untuk  meksimisasi  profit  maka  produk marjinal  disamakan  dengan  ratio  harga.    Dalam  hal  kebijakan  pemerintah ingin  memaksimumkan  produksi  fisik,  pemerintah  bisa  melakukannya dengan  meberikan  input  gratis  kepada  petani  sehingga  ratio  harga  =nol,
dengan  kata  lain  dicapai  PM=0  yang  merupakan  kondisi  yang  harus dipenuhi agar produksi fisik mencapai titik maksimum.
Untuk  memudahkan  pemerintah  dalam  penyaluran  input,  maka kelompok  tani  dan  Gapoktan  bisa  memainkan  peranan  penting  dalam penyaluran tersebut.  Yang sering menjadi masalah adalah data yang akurat untuk  menjadi  dasar  penyaluran  input  tersebut.    Kalau  pendekatannya hamparan,  tida  semua  lahan  dalam  hamparan  tersebut  digunakan  untuk mengusahakan  tanaman  yang  sama  sehingga  perlu  dibedakan  inputnya. Kelemahan  data,  bisa  menyebabkan  terjadinya  over  estimasi  atau  under estimasi input yang diperlukan sehingga pelaksanaan usahatani dilapangan tidak optimal.

## Strategi peningkatan efektifitas fungsi Gapoktan
Setelah  memahami  secara  teoritis  performa  Gapoktan  dan  diperoleh sejumlah pelajaran dari sana, maka pemikiran selanjutnya adalah mencari cara dan  strategis  untuk  meningkatkan  efektifitas  fungsi  Gapoktan  .    beberapa pemikiran  yang  dikemukan  pada  paper  ini  adalah  yang  berkaitan  dengan pembentukan  Gapoktan  yang  lebih  efektif,  dan  berkaitan  dengan  iklim  usaha (kegiatan) Gapoktan .

## Pembentukan yang Bottom up
Organisasi  (kelembagaan)  yang  dibentuk  akan  efektif  didalam memainkan perannya sesuai dengan tujuan pembentukannya jika organisasi itu dilengkapi  dengan  piranti  (instrumen)  pelaksana  dan  pengawasan,  tidak sekedar administrasi keanggotaan serta AD/ART statis.  Priranti ini akan efektif jika  terbangun  motor  penggerak  baik  pada  tataran  pengurus  maupun  pada tataran anggota.  Berarti perlu adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang akan  bergerak  sebagai  faktor  pendorong  yangg  memunculkan  rasa  tanggung jawab  segenap  elemen  lembaga  didalam  menjalankan  fungsinya.    Untuk  itu, haruslah  lembaga  itu  dibangun  dari  bawah  oleh  elemen  terrendah  (individu petani)  atas  kesadaran  yang  mendasar  akan  pentingnya  wadah  kelembagaan tersebut sebagai media untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi rebut  tawar  yang  pada  gilirannya  akan  menaikan  daya  saing  dan  pendapatan petani.  Inisiatif lokal sangat diperlukan dalam pembangunan perdesaan, baik dari  sisi  pemerintah  maupun  komunitas  setempat  Taylor  dan  Mckenzie (1992).    Kemandirian  lokal  juga  menegaskan  bahwa  organisasi seharusnya  dikelola  dengan  lebih  mengedepankan  partisipasi  dan  dialog dibandingkan  semangat  pengendalian  yang  ketat  sebagaimana  dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).
Literatur  klasik  mengedepankan  dua  orientasi  dalam  keputusan berproduksi  yaitu  orientasi  pasar  dan  orinetasi  produk.    Jika  barangnya  belum
punya,  dan  mau  merencanakan  produk  apa  yang  mau  dihasilkan,  maka pertimbangnnya  adalah  bahwa  barang  yang  dihasilkan  adalah  barang  yang dibutuhkan  pasar,  karena  itu  perlu  survey  pasar  untuk  mengenal  kebutuhan pasar.  Sebaliknya jika produknya sudah ada seperti tegakkan kayu dua banga di  Hutan  Calabai  Dompu,  maka  dalam  hal  ini  adalah  tidak  tepat mempertanyakan  mau  produk apa  karena  barangnya sudah  ada.   Pertanyaan yang  relevan  untuk  kasus  ini  adalah  bagaimana  menjual  kayu  dua  banga tersebut agar memberikan hasil yang optimal.  Dalam hal ini orientasinya adalah orientasi produk, barangnya sudah ada.
Alur  berpikir  tersebut  bisa  digunakan  secara  asosiatif  berkaitan  dengan pemikiran  menemukan  strategis  yang  bisa  meningkatkan  efektifitas  Gapoktan. Dalam  kontek  ini,  barangnya  (yaitu  Gapoktan)  diidentifikasi  terlebih  dahulu, apakah  sudah  ada  atau  belum.    Jika  sudah  ada,  maka  pemikirannya  adalah bisakah  koperasi  tersebut  diberdayakan  sehingga  bisa  memainkan  fungsi sesuai  dengan  tujuan  pembangunan.    Pertanyaan  yang  muncul  selanjutnya adalah, apakah biaya untuk memberdayakan koperasi dan juga Gapoktan lebih murah  dibandingkan  dengan  melakukan  pembentukan  baru  sama  sekali? Jawaban  atas  pertanyaan  itu  bersifat  subjektif  dan  kasuistis,  tidak  bisa digeneralisasi untuk semua.
Pemikiran ini sekaligus menepikan kebiasaan yang sering ditemui bahwa negara  ini  rajin  membuat  tetapi  tidak  cukup  pandai  memelihara.    Kultur  yang demikian  tidak  mendukung  munculnya  instrumen  yang  efektif.    Dicontohkan bahwa  Gedung  besar  yang  belum  lama  selesai  dibangun  dan  digunakan, ditumbuhi oleh lumut dan tidak terawat dengan baik 3 .  Inilah kultur yang lemah di  negeri  ini,  pandai  membuat  dan  kurang  pandai  merawat  termasuk  di  aspek kelembagaan sosial ekonomi, banyak bermunculan papan nama lembaga tetapi tidak nampak kegiatannya.
Kembali ke Gapoktan, agar Gapoktan tidak sekedar simbolis organisasi belaka, maka dalam tahap awal pembentukannya, perlu diinventarisir kasus per kasus masing masing daerah dan wilayah, apakah sudah memiliki wadah atau belum.  Jika sudah, maka wadah yang ada diberdayakan/diremajakan sehingga pekerjaan tidak mulai dari nol.
Bagi  masyarakat  yang  belum  maju  dan  belum  paham  tentang oragnisasi,  sulit  dihindari  pembentukan  organisasi  yang  top  down  approach. Untuk  tujuan  pendidikan  dan  memberdayaan,  maka  pendekatan  top  down dilakukan  bagi  masyarakat  tertinggal,  sebagai  triger  sekaligus  contoh  kepada masyarakat  yang  belum  memilki  kemampuan  manajerial  didalam  membangun lembaga.    Pada  prinsipnya,  selama  memungkinkan  maka  pendekatan  bottom up  dinilai  lebih  efektif.    Setelah  lembaga    Gapoktan  dibentuk,  proses
3 Pengamatan langsung penulis pada sebuah gedung besar milik pemerintah di kawasan Indonsia Bagian Timur, tahun 1991
pendampingan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  bersifat  mendidik  dan mengkader  masyarakat  lokal  terus  dilakukan  secara  intensif  sehingga  suatu waktu  akan  muncul  keadaan  dimana  masyarakat  setempat  bisa  mengurus sendiri organisasinya.
Dalam  pembentukan  kelompok  terutama  yang  bersifat  top  down  seperti yang  terjadi  pada  kasus  Gapoktan,  agen  (deptan)  mempunyai  target  jumlah Gapoktan  yang  harus  terbentuk  dalam  jangka  waktu  tertentu.    Dorongan  kejar target  sering  menjadi  alasan  pembentukan  kelompok  yang  kurang  bermutu, misal  saja  keanggotaan  fiktif,  ada  nama  tetapi  orangnya  tidak  ada.    Dalam menyusun  rencana  definitif  kelompok  (RDK),  nama  fiktif  diperhitungkan sehingga  turun  dana  kredit  untuk  nama  fiktif  tersebut.    Demikian  seterusnya hingga pencairan kredit, ditandatangankan.  Uang yang cair tersebut sudah dari awal  direncanakan  untuk  digunakan  hal  lain,  bukan  untuk  usahatani  sesuai dengan  peruntukan  yang  direncanakan  dalam  rencana  kerja  kelompok. Terjadilah  penyimpangan  penggunaan  dana,  yang  berujung  pada  terjadinya tungakan kredit.
Dari  diskripsi  tersebut  ditarik  kesimpulan  sementara  bahwa  penyaluran kredit  melalui  Gapoktan  bisa  terjadi  penyimpangan  dan  karenanya  perlu disiapkan  dulu  kondisi  mental  petani  untuk  bisa  mengelola  dana  yang digunakan.  Dengan  demikian,  pemikiran  dan  orientasi  kegiatan  yang  bersifat mengejar target dan bersifat administrasi proyek kurang efektif dilakukan.  Perlu dimunculkan  pengelolaan  kegiatan  yang  alamiyah,  tidak  dikarbit,  dan  berdiri pada akar masalah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di perdesaan.

## Membangun Iklim usaha yang kondusive
Track  record  koperasi  di  mata  masyarakat  yang  negatif  sebagai  kesan sejarah  yang  ditunjukan  oleh  pelaksanaan  koperasi  sebagai  lembaga  sosial ekonomi perdesaan menyebabkan masyarakat menjaga jarak dan tidak memilih koperasi sebagai entry point dalam melibatkan dirinya di pasar (Syahyuti, 2005). Di Kalimantan Selatan, sebanyak 40% koperasi berada dalam status masalah 4 , sehingga  citra  koperasi  masih  belum  cukup  kuat  untuk  menarik  minat masyarakat untuk menggunakannya sebagai lembaga ekonomi perdesaan.
Kehadiran  koperasi  dan  Gapoktan  dimaksudkan  untuk  membantu memperjuangkan posisi rebut tawar agar diperoleh harga yang rasionable yang pada  gilirannya  akan  memberikan  pendapatan  yang  lebih  tinggi,  dirasakan anggota  sebagai  beban,  dimana  anggota  dipungut  iuran  wajib  dan  iuran sukarela serta iuran lainnya yang bersifat insidental.  Akibatnya, individu petani lebih  cenderung  untuk  berhubungan  dengan  rentenir  dan  candak  kulak  untuk menjual  produknya  dan  juga  untuk  mendapatkan  pinjaman  modal  usaha
dibandingkan  dengan  berhubungan  dengan  koperasi.    Kelemahan  interaksi  ini adalah  bahwa  nasib  ekonomi  petani  banyak  ditentukan  oleh  keputusan tengkulak,  yang  sifatnya  sepihak  dan  cenderung  eksploitatif.    Sebagai gambaran, kredit yang diberikan rentenir ke petani dikenakan bunga yang tinggi yang  terkadang  petani  tidak  menyadarinya  karena  sistem pembayaran  yang  in natura,  satu  kuintal  beras  yang  dipinjam  pada  saat  awal  musim  tanam, dikembalikan menjadi dua kuintal setelah panen, artinya tingkat bunganya 100% dalam  empat  bulan,  300%  se  tahun,  pada  hal  tingkat  bunga  di  lembaga perbankan  berkisar  dibawah  20%  per  tahun.    Petani  menerima  keputusan tersebut karena tidak ada pilihan lain.  Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan  yang  beroperasi  dengan  tingkat  bunga  pasar  tidak  mereka  miliki aksesnya  baik  karena  lokasi  bank  yang  jauh  dari  tempat  tinggal  mereka,  juga karena  tidak  adanya  collateral  yang  dimiliki  petani  sebagai  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  pengajuan  kredit.    Selama  masih  didapatnya  hasil  lebih  dari usahanya,  petani  menerima  keredit  dengan  bunga  tinggi.    Jika  tidak,  kesulitan (survival)  petani  menjadi  terancam,  karena  berkaitan  dengan  pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan sehari hari.  Hal ini bisa dimengerti karena desakan kebutuhan dasar begitu kuat sehingga pertimbangan untung rugi dikesampingkan.
Untuk itu solusinya bisa didekati melalui dua sisi (1) sisi internal dimana petani  dituntut  dan  dibina  agar  berproduktivitas  tinggi  sehingga  terdapat kelebihan  produiksi  yang  bisa  ditabung  (saving)  sehingga  terjadi  akumulasi modal  untuk  pengembangan  (ekspansi)  usaha  terutama  untuk  membeli teknologi  dan  input  produksi  untuk  meningkatkan  mutu  dan  jumlah  produksi; dan (2) dari sisi eksternal yaitu perlunya upaya yang sistematis, dan ajeg untuk menumbuhkan pasar yang kompetitif (bukan yang eksploitatif) baik pasar  input dan tenaga kerja, pasar output dan pasar uang.  Jadi, iklim usaha yang kondusif merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  didalam  memberdayakan  Gapoktan sehingga menjadi lebih efektif didalam menjalankan fungsinya.
Dalam  meningkatkan  efektifitas  fungsi  Gapoktan,  Warsana  (2009) menekankan  pentingnya  pembinaan  yang  intensif  dan  mencukupi  sampai Gapoktan tumbuh mandiri dan dapat bersaing di pasar.  Untuk itu pembentukan Gapoktan  dawali  dengan  inventarisir  kegiatan  yang  akan  dilakukannya,  baru dibentuk  disesuaikan  dengan  kegiatan  yang  umumnya  terdiri  dari  penyediaan saprotan,  penyediaan  modal,  penyediaan  air  irigasi,  kegiatan  usahatani, pengolahan, pemasaran, penyediaan informasi teknologi, penyediaan informasi pasar
Dalam  hal  petani  enggan  untuk  berhubungan  dengan  koperasi  karena track  recordnya  yang  negatif,  maka  petani  cenderung  untuk  menggunakan lembaga  lain  seperti  rentenir  dan  lembaga  non  formal  lainnya  untuk mendapatkan  kebutuhannya  baik  untuk  kegiatan  produksi  maupun  untuk kegiatan  konsumtif.    Kelemahan  posisi  petani  secara  individu,  sangat  rentan sehingga  mudah  di  eksploitasi.    Pelaku  usaha  yang  tidak  kuat  dengan  nilai
moral,  tidak  sulit  untuk  memanfaatkan  kesempatan  itu  untuk  berinteraksi dengan  petani  dengan  sifat  yang  eksploitatif.    Petani  lemah  dalam  bargaining dan  cenderung  menerima  saja  keputusan  dari  rentenir,  walaupun  berpotensi menimbulkan  kesulitan  di  kemudian  hari  misal  terjadi  akumulasi  hutang dikarenakan  petani  tidak  mampu  melunasi  kredit  tepat  waktu  sehingga  perlu diperpanjang dengan prinsip bunga berbunga yang tidak jarang akhirnya  petani menjual  rumah  atau  aset  lain  untuk  melunasi  hutangnya  di  rentenir  dan tengkulak.  Inilah gambaran kasar proses marjinalisasi (pemiskinan) masyarakat kecil  sehingga  tidak  sulit  ditemukan  petani  yang  menjadi  buruh  dibekas ladangnya sendiri 5 . Solusi  untuk  kasus  ini  bisa  didekati  dengan  tiga  cara  yaitu  pertama, membuat  piranti  (instrumen)  hukum  yang  bisa  membatasi  dan  mengatur hubungan  yang  berkeadilan  dan  berkemanusiaan  diantara  kedua  pihak  yang terlibat dalam usaha, misalnya ditentukan tingkat bunga maksimum untuk kredit uang  dan  harga  minimum  untuk  barang  panenan  petani.    Empirik  menunjukan bahwa  piranti  ini  sulit  jalan  dengan  efektif  karena  didalamnya  terdapat  moral hazard dan sifat ‘rakus’ sehingga mengenyampingkan nilai etika kemanusiaan. Low  enforcement  yang  rendah  diperburuk  lagi  oleh  pengawasan  aturan  yang lemah sehingga terkesan aturan yang dikeluarkan tidak efektif;
Kedua,  membangun  lembaga  keuangan  mikro  yang  beroperasi  secara proaktif  di  wilayah  petani  sehingga  petani  tidak  terlibat  dalam  interaksi  dengan rentenir.  Faktor faktor kemudahan dan non collateral prinsip merupakan kondisi yang  harus  diciptakan  sehingga  petani  kebanyakan  bisa  mendapatkan  akses kredit  murah  dan  mudah  tanpa  mengabaikan  aspek  penidikan.    Prilaku konsumtif  petani  yang  membelanjakan  uang  secara  tidak  ekonomis  dan  tidak memenuhi  prinsip  skala  prioritas,  perlu  di  masukan  sebagai  syarat  pencaraian kredit sehingga uang yang dikucurkan menjadi lebih efektif dan produktif untuk memperbaiki  produktivitas  dan  pendapatan  serta  kesejahteraan  petani.    Untuk itu,  pengawasan  dilapangan  adalah  mutlak  perlu  yang  tidak  saja  menakuti petani  untuk  tidak  berbuat  curang  dengan  ancaman  dan  hukuman  tetapi  yang lebih  penting  adalah  menumbuhkan  kesadaran  petani  akan  pentingnya manajemen  usaha  dan  finansial  yang  tepat,  guna  memperbaiki  taraf  hidup petani.    Karena  itu,  prinsip  reward  and  punishment  lebih  banyak  diarahkan sebagai instrumen untuk mengefektifkan proses pendidikan petani, membangun kesadaran  dan  keterampilan  untuk  meninggalkan  praktek  yang  bersifat subsisten ke yang bersifat modern.
Ketiga,  membangun  kemitraan  vertikal  antara  Gapoktan  dengan stakeholder usaha seperti supermarket dan sejenisnya.  Tindakan mengabaikan
5 Petani  jambu  mete  di  Calabai  Dompu  NTB,  menjual  kebun metenya,  uangnay  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif,  uang  habis, jadilah dia buruh di mantan kebunnya sendiri.,
petani dalam pembangunan adalah tindakan yang keliru.  Hal ini bisa dijelaskan sebagai  berikut.    Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  menggantungkan kehidupannya  pada  sektor  pertanian,  baik  sebagai  petani  atau  profesi  lain  di sektor pertanian.  Di sisi produksi, petani adalah produsen bahan pangan utama dan  bahan  baku  industri,  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  menuju induistrialisasi.    Untuk  itu,  mutu  dan  kontinuitas produksi  harus  terjamin  sesuai dengan kebutuhan industri, dus itu berarti diperlukan petani yang tangguh yang mampu  menejahwantahkan  dan  menerjemahkan  kebutuhan  industri  akan bahan bakunya.  Berarti jika segmen masyarakat pertanian tidak diberdayakan, maka berarti kehilangan dua hal sekaligus, (1) mendapatkan bahan pangan dan baku industri  yang memenuhi  persyaratan mutu dan kontinuitas  (2) kehilangan segmen  pasar  yang  besar,  yang  berarti  kerugian  besar  bagi  industri  termasuk pangsa  pasar  ritel.    Jadi,  terabaikannya  penguatan  daya  beli  di  segmen pertanian  akan  merupakan  bumerang  bagi  sektor  industri  karena  cepat  atau lambat  sektor  industri  akan  mengalami  kesulitan  pangsa  pasar  langsung (domestik)  dan  yang  kedua  adalah  timbulnya  kerawanan  dan  kecemburuan sosial  yang  menyebabkan  tidak  adanya  jaminan  keamanan  dalam  proses produksi  industri.    Jika  ini  disadari,  kenapa  masih  ragu  untuk  membuat kebijakan yang berpihak pada petani yang nota benenya adalah pasar potensial untuk sektor industri?
Aspek  lain  yang  bisa  dipandang  sebagai  penciptaan  iklim  usaha  yang kondusive  adalah  upaya  yang  mengarah  ke  peningkatan  kemampuan  petani didalam  mendapatkan  akses  keuangan  dan  perkreditan.    Sehubungan  dengan agunan (collateral) yang sering dijadikan syarat dalam permohonan kredit, maka perlu  dilakukan  registrasi  dan  sertifikasi  lahan  sehingga  petani  bisa  memiliki agunan  untuk  kepentingan  kredit.    Program  nasional  (pronas)  sertifikasi  tanah yang  sudah  berjalan  sejak  jaman  orde  baru  perlu  diefektifkan  kembali  dan membenahi sejumlah aspek untuk meningkatkan kinerja prona.  Keluhan umum yang dijumpai dilapangan adalah kurangnya sosialisasi dan kontrol pelaksanaan kegiatan  tersebut.    Sebagian  besar  petani  tidak  memiliki  akses  informasi program  sehingga  mereka  tidak  bisa  memanfaatkan  kesempatan  itu  untuk pengurusan sertifikat tanahnya. 6

## Closing remark
Sering  muncul  dipermukaan  bahwa  konsep  yang  dipikirkan  mapan dengan mempertimbangkan banyak  aspek, tidak bisa dijadikan jaminan bahwa konsep pemikiran tersebut akan bisa diterapkan dan diimpelementasikan secara efektif.  Pada tataran konsep, diupayakan mempertimbangkan faktor faktor yang
6 Misal  dialami  oleh  warga  Desa  Mapak  dan  sekitarnya  di  Kecamatan Labu Api Lombok Barat tahun 2007an.
mempengaruhi  pencapaian  tujuan.    Di  sisi  lain,  konsep/teori  berupaya  untuk menyederhanakan  fenomena  sehingga  lebih  mudah  dikaji  dan  dibahas. Akibatnya,  banyak  konsep  yang  dihasilkan,  menjadi  kesulitan  dalam  tataran impelentasinya,  karena  terlalu  banyak  menggunakan  asumsi  sebagai  upaya untuk penyederhanaan kajian.
Konsep  koperasi  dinilai  oleh  banyak  kalangan  sebagai  konsep  yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena fungsinya yang ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi.  Seiring dengan perjalanan waktu dan pekembangan pemikiran,  belakangan  disadari  kalau  konsep  koperasi  tidak  populer dimasyarakat  bahkan  banyak  masyarakat  menghindari  menjadikan  koperasi sebagai  entry  point  usahanya.    Salah  satu  penjelasnnya  adalah  adanya  sikap free rider yang terjadi pada tindakan kolektif koperasi.  Alur pikir demikian juga berlaku untuk kasus Gapoktan .
Akhirnya,  keberhasilan  impelemntasi  kebijakan  ini  akan  banyak tergantung  pada  good  will  dan  komitment  yang  kuat  dari  semua  pihak  (stake holders)  terutama  dari  pihak  pemerintah  yang  mengendalikan  kekuasaan  di negara ini.

## Reference
Badan  Litbang  Pertanian.  2005.  Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan,  dan
Kehutanan  2005 –  2025.  Dalam: http://www.litbang.deptan.go.id/rppk,
25 oktober 2005.
Booth, D.  2002.  Poverty Reduction And National Policy Process.  In Handbook
On  Development  Policy  And  Management.Edited  By  Colin  Kirkpatrick,
Ron Clarke, Charles Polidano.  Edward Elgar Publishing, Inc.  USA.
Delis,  A.    2008.    Peran  infrastruktur  sebagai  pendorong  dinamika  sektoral  dan
regional  berbasis  pertanian,    Disertasi  S3  pada  Major  Ilmu  Ekonomi
Pertanian Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan Dengan DPD-RI, Tanggal 19 Juni
2006. Deptan, Jakarta.
Erwidodo.    2004,  Analisis  Harga  Dasar  Pembelian  Gabah  Dan  Tarif  Impor
Beras,  Makalah  Disiapkan  Dalam  Kerangka  Food  Policy  Supporrt Activities (FPSA)
Garsoni,  S.    2010.    Kendalikan  Gejolak  Harga  Beras,  Terapkan  Sistim  Resi
Gudang.  Harian Pikiran Rakyat.com. Minggu 24 Januari 2001.
Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
16/Permentan/OT.140/2/2008
Mathari, R.  2008.  Carrefour Mulai Masuk Kampung, Rusdi goBlog
Myles, GD 2001.  Public Economics.  Cambridge University Press, New York.
Nicholson,  W.  2007.  Microeconomic  Theory:  Intermediate  Principles  and
Extensions, ninth edition. South-Western, Thomson, Canada.
Philip  Blond.    2008    `The  Failure  Of  Neo  Liberalism`.    Herald  Tribune  Edisi  23
Januari 2008.
Saragih,  B.    1997.    Tantangan  Dan  Strategipengembangan  Agribisnis  Di
Indoneisa.  Jurnal Agribisnis, Volume 1 & 2, Jan-Jun & Jul-Des 1997
Sekretaris  Jenderal  Departemen  Pertanian.  2006.  Sambutan  Dalam  Acara
Apresiasi  Wartawan  Di  Balai  Pendidikan  Dan  Latihan  Hortikultura,
Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Sinaga,  BM.    2009.    Catatan  Kuliah  MK  Ekonometrika  Lanjut.    EPN  SPs  IPB
Bogor.
Syahyuti.    2007.    Kebijakan  Pengembangan  Gabungan  Kelompok  Tani
(Gapoktan)  Sebagai  Kelembagaan  Ekonomi  Diperdesaan’    Pusat
Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Bogor Dalam .Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35
Usman,  A.    2004.    Bench  Mark  Socio-Economic  Survey  Of  JIFPRO  Planting
Project,  Collaboration  Between  Forest  Resource  Study  Centre  (PKSK) Agricultural  Faculty,  Mataram  University  With  Japan  International Forestry Promotion And Cooperation Center (JIFPRO).
Usman,  A.    2009.    Neolib.    Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  Forum
Pascasarjana IPB.  Fri 08/06/09
Usman, A., Agustina, K., Faizah, R., Siradjuddin SN., Dan Dessy  2009.  Potret
Kemiskinan  Dan  Strategi  Penanggulangannya  Dalam  Dokumentasi Perjalan,  International  Roundtable  Discussion  (Ird)  Forum  Wacana Sekolah Pasca Sarjana IPB Tahun 2009.  Bogor
Warsana.    2009.    Masalah  dalam  pemantapan  kelembagaan.    Tabloid  Sinar
Tani, 8 April 2009