Volume 15, Nomor 2 (2020), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v15i2.31960

## Strategi bermukim Suku Bajo di Desa Mola, Kabupaten Wakatobi

## Reside strategy of Bajo Ethnic in Mola Village, Wakatobi Regency
L M Eryano 1 , Sudaryono 1 , dan D A Iskandar 1
1 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM
Corresponding author’s email: musyafir.laode@gmail.com
Abstrak. Desa  Mola  merupakan  salah  satu  permukiman  suku  Bajo  yang  berada  di Kepulauan  Wakatobi  yang  memiliki  kepadatan  cukup  tinggi  dan  berada  di  pesisir Mandati  yang  merupakan  bagian  dari  kawasan  perkotaan  Wangi-Wangi. Perkembangannya  permukiman  suku  Bajo  di  Desa  Mola  yang  cukup  pesat dikhawatirkan akan menciptakan konflik antara masyarakat yang ada di darat dengan suku  bajo  terkait  pemanfaatan  laut  sebagai  tempat  bermukim  yang  di  tuding menguntungkan pihak suku Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa strategi bermukim suku Bajo di Desa Mola yang merupakan wilayah adat orang darat  dan  apakah  strategi  tersebut  berpotensi  menghasilkan  konflik.  Penelitian  ini menggunakan  metode  induktif-kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  yang dalam  tahapannya  melalui  proses grandtour ,  wawancara  mendalam  di  Desa  Mola. Analisa  data  dilakukan  dengan  cara  kualitatif  untuk  menjelaskan  fenomena  yang terjadi terkait ruang, kegiatan dan pelaku yang ada di Desa Mola. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi Suku Bajo dalam bermukim yaitu melalui tata kelola lahan  di  laut  yang  diatur  oleh  lembaga  adat  Sara  Mandati  sebagai  perwakilan masyarakat  yang  ada  di  darat  melalui  pemberian  izin  dan  rekomendasi  terhadap kepemilikan  lahan  dan  pembangunan  di  laut  serta  adanya  pemberian  sanksi terhadap pelanggaran dilakukan. Selain itu, pengelolaan terhadap pemanfataan laut sebagai  tempat  bermukim  Suku  Bajo  oleh  Sara  Mandati  tidak  berpotensi menghasilkan  konflik  karena  adanya  ikatan  sejarah  serta  adanya  hubungan kelembagaan.
Kata Kunci: Bajo; Strategi Bermukim; Tata Kelola Lahan
Abstract. Mola  Village  is  one  of  the  Bajo  settlements  located  in  the  Wakatobi archipelago, which has a high density, and located on the coast of Mandati which is part  of  the  Wangi-Wangi  urban  area.  The  rapid  development  of  the  Bajo  ethnic’s residence in Mola village is feared to create a conflict between the community that exists on land and Bajo ethnic related to the use of the coastal sea as a place to settle which  was  alleged  to  benefit  the  Bajo  ethnic.  This  study  aims  to  find  out  what  the Bajo ethnic residence strategy is like in Mola Village, which is the customary area of people living on land, and whether the strategy has the  potential to cause conflict. This study uses an inductive-qualitative method with a phenomenological approach which  is  through  the  grandtour  process  and  in-depth  interviews.  Data  analysis  is done  in  a  qualitative  way  to  explain  the  phenomena  that  occur  which  related  to space,  activities  and  actors  in  Mola  Village.  The  results  of  this  study  show  that  the strategy  of  the  Bajo  ethnic  in  settling  is  through  the  management  of  land  in  the coastal  sea  which  is  regulated  by  the  Sara  Mandati  customary  institution  as  a representative  of  the  community  on  land.  Customary  institutions  regulate  the granting  of  permits  and  recommendations  on  land  ownership  and  development  in the  coastal  sea  as  well  as  sanctions  for  violations  committed.  In  addition,  the management of the use of the coastal sea as a place of residence for the Bajo ethnic by  Sara  Mandati  does  not  have  the  potential  to  generate  conflict  because  of  the historical ties and institutional relationships.

## Keywords: Bajo; Land Management; Reside Strategy

## 1. Pendahuluan
Suku  Bajo  dikenal  juga  sebagai  suku  laut,  mereka  menggantungkan  hidupnya  dari  laut dan memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut. Banyak orang yang mengatakan bahwa Suku  Bajo  selalu  identik  dengan  perahu,  dan  permukiman  di  atas  air  laut  sebab  dahulu mereka  hanya  tinggal  di  atas  perahu  dan  mengembara/hidup  berpindah-pindah  dari  satu tempat  ke  tempat  yang  lainnya (seanomedic). Kemudian  kebiasaan  hidup  berpindah tergantikan  dengan  budaya  bermukim  menetap  dengan  membangun  rumah  di  atas perairan/laut dangkal.
Perubahan  pola  hidup  orang  Bajo  dari  laut  untuk  kemudian  menetap  dan  membuat permukiman di suatu tempat, menyebabkan mereka mengalami perubahan nilai-nilai sosial yang  dianut.  Menurut  Suyuti  [1]  mengungkapkan  bahwa  perubahan  konsep  permukiman dari  kehidupan  di  laut  lepas  kemudian  tinggal  di  suatu  tempat/daratan  merupakan  usaha untuk  menjustifikasi  kehidupan  laut  dan  darat  melalui  suatu  perspektif  adaptasi  dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya.
Saat ini permukiman Suku Bajo di sepanjang perairan Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu  permukiman  dengan  jumlah  populasi  Suku  Bajo  terbesar  di  Indonesia  [2].  Sebaran komunitas  Bajo  di  Wakatobi  tersebar  di  beberapa  pulau  yaitu  di  Pulau  Wangi-Wangi  (Bajo Mola),  Pulau  Kaledupa  (Bajo  Sampela  dan  Bajo  Mantigola),  (Bajo  Lohoa)  dan  Pulau  Tomia (Bajo  Lamanggau).  Selain  Suku  Bajo  Kepulauan  Wakatobi  sebagai  bagian  dari  wilayah
Kesultanan Buton di huni oleh etnis Buton-Wakatobi sebagai suku asli yang mendiami pulau- pulau yang ada yang terbagi atas beberapa kelompok masyarakat adat.
Desa  Mola  merupakan  salah  satu  permukiman  Suku  Bajo  yang  ada  di  Pulau  Wangi-Wangi dengan luas sebesar ±32 ha dan jumlah populasi di Desa Bajo Mola sebesar 7.779 jiwa [3-4] menjadikan  desa  ini  sebagai  salah  satu  konsentrasi  Suku  Bajo  terbesar  di  Indonesia.  Letak Desa Mola berada di sisi selatan Pulau Wangi-Wangi yang menjadi lokasi ibukota kabupaten tepatnya berada di perairan Mandati yang merupakan bagian dari wilayah masyarakat adat Mandati sebagai salah satu dari tiga masyarakat adat yang menguasai Pulau Wangi-Wangi.
Pada perkembangannya Desa Mola sebagai perkampungan Bajo di wilayah perairan Mandati membuat  kawasan  ini  memiliki  nilai  lebih.  Hal  tersebut  didasari  oleh  letak  perkampungan yang berada di kawasan perkotaan Wangi-Wangi dan dekat dengan ibukota kabupaten yang menjadi  pusat-pusat  kegiatan,  selain  itu  kondisi  wilayah  perairan  yang  potensial  untuk dijadikan  lokasi  permukiman  tersedia  cukup  luas.  Kemudahan  beraktivitas  dan  lengkapnya sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  ada  di  Desa  Mola  sebagai  permukiman  di  atas  air membuat penguasaan atas lahan di lautan menjadi bergitu masif. Hal ini ditambah dengan kemudahan  memiliki  lahan  di  lautan  dan  aktivitas  jual  beli  terhadap  lahan  maupun bangunan di lautan menyebabkan kecemburuan terhadap masyarakat yang ada di darat.
Wilayah  daratan  yang  telah  memiliki  aturan  jelas  melalui  peraturan  zonasi  kawasan membuat  masyarakat  yang  ada  di  darat  tidak  bisa  membuka  lahan  sebagai  kawasan permukiman  maupun  perkebunan  dan  hal  ini  berbanding  terbalik  kondisinya  dengan masyarakat  Bajo  yang  tinggal  di  lautan  yang  belum  memiliki  aturan  yang  jelas.  Hal  ini dikhawatirkan  dapat  memicu  konflik  antara  masyarakat  adat  yang  ada  di  darat  sebagai penghuni  asli dari  Pulau  Wangi-Wangi dengan masyarakat  Bajo  sebagai  pendatang. Tujuan dalam penelitian ini untuk menggambarkan seperti apa strategi bermukim masyarakat Bajo di  Desa  Mola  yang  merupakan  wilayah  adat  orang  darat  dan  apakah  strategi  bermukim tersebut  berpotensi  menghasilkan  konflik.  Desa  Mola  sebagai  perkampungan  Suku  Bajo dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Desa Mola sebagai perkampungan Suku Bajo.

## 2. Metode

## 2.1 Pendekatan penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  induktif-kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  dibahas  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah [5]. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa penelitian kualitatif  dapat digunakan  untuk  menelaah  suatu  latar  belakang  misalnya  tentang  motivasi,  peranan,  nilai, sikap  dan  persepsi  [5].  Studi  feneomenologi  menekankan  pada  fenomena  yang  akan diekplorasi berdasarkan sudut pandang konsep atau ide tunggal dimana dilakukan ekplorasi fenomena  pada  kelompok  individu  terhadap  pengalamannya  terkait  dengan  suatu fenomena.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Inti analisa  kualitatif  terletak  pada  tiga  proses  yang  terkait,  yaitu  mendeskripsikan  fenomena, mengklasifikasikannya  dan  melihat  bagaimana  konsep  yang  muncul  saling  terkait  satu dengan  yang  lain  [5].  Proses  analisis  ini  dilakukan  mulai  dari  unit-unit  informasi  yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk membuat  kategorisasi  data  yang  dapat  terdiri  dari  banyak  sumber  dan  sehingga  menjadi suatu  tema.  Tema-tema  yang  muncul  kemudian  dikelompokkan  berdasarkan  kesamaan substansinya  menjadi  konsep.  Menurut  Bungin  [6],  wawancara  mendalam  secara  umum adalah  proses  memperoleh  keterangan  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil bertatap muka antara pewawancara informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa  menggunakan  pedoman  wawancara.  Lebih  lanjut  Putra  [7]  menambahkan  bahwa dalam  pendekatan  penelitian  fenomonologi  memang  wawancara  mendalam  memiliki kedudukan yang penting dan sentral. Namun, pengamatan, FGD, FGI, dan analisis dokumen tetaplah digunakan sesuai kebutuhan.

## 2.2 Unit amatan dan unit analisis
Unit  amatan  dari  penelitian  ini  yakni  ruang  (permukiman),  pelaku,  kegiatan,  objek, perbuatan,  dan  kejadian  atau  peristiwa  yang  ada  di  Desa  Mola,  Kabupaten  Wakatobi  yang meliputi  pemanfaatan  laut  sebagai  tempat  bermukim.  Unit  analisisnya  berupa  ruang, kegiatan dan pelaku yang ada di Desa Mola.

## 2.3 Sumber data
Sumber  data  diperoleh  melalui  observasi  secara  langsung  dan  pengambilan  dokumentasi keadaan di Desa Mola serta melakukan wawancara mendalam (in-depth Interview) terhadap berbagai  narasumber.  Pemilihan  narasumber  dilakukan  pada  orang-orang  tertentu  yang dinilai  menguasai  permasalahan (purposive  sampling) yang  selanjutnya  akan  dilanjutkan secara  bergulir (snowball) pada daerah penelitian  terutama  yang  menjadi  implikasi  spasial. Dengan  dasar  teori  kejenuhan  (tidak  ada  lagi  tambahan  data  yang  dapat  menambah wawasan  untuk  pertanyaan  penelitian)  ditentukan  sebagai  ukuran  sampel purposive [6].
Sehingga,  dalam  penelitian  ini  informan  yang  dianggap  akan  berperan  banyak  yakni  tokoh adat  Sara  Mandati,  tokoh  masyarakat  Bajo,  serta  masyarakat  Bajo  sebagai  penghuni permukiman Bajo di Desa Mola. Narasumber penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Narasumber penelitian.
Aspek Status Kelembagaan Lembaga Adat Sara Mandati Masyarakat Bajo 18 Responden Tokoh dan Warga Bajo Birokrasi Pemerintah Desa

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1 Temuan tema-tema empiris
3.1.1 Sejarah  orang  Bajo  di Desa Mola. Orang Bajo di Desa Mola bukanlah penduduk asli yang mendiami Pulau Wangi-Wangi, mereka merupakan pendatang dari Pulau Kaledupa.
“Sejarah kedatangan masyarakat Suku Bajo yang tinggal di Desa Mola sebagian besar berasal  dari  Desa Mantigola  di  Pulau  Kaledupa  yang  pada  tahun  1950-an  melakukan perpindahan  ke  Pulau  Wangi-Wangi  dikarenakan  mereka  merasa  tidak  aman  dan terancam yang diakibatkan oleh gangguan dari kelompok DI/TII” [8].
Pada  awal  kedatangannya  mereka  tidak  menempati  Desa  Mola  yang  sekarang  ini  mereka mereka tempati, akan tetapi mereka menempati wilayah Ogu yaitu pesisir utara dari Pulau Wangi-Wangi. Tapi  di tempat  itu  kehidupan  orang  Bajo  jauh dari  kata  aman.  Hal  ini  akibat dari  keadaan  lingkungan  di  pesisir  Ogu  di  Pulau  Wangi-Wangi  yang  merupakan  wilayah terbuka  yang  langsung  menghadap  ke  laut  banda,  wilayah  di  perairan  Ogu  sering  ditempa badai  dan  gelombang  laut.  Proses  untuk  pindah  ketempat  baru  juga  melalui  tahapan  yang panjang.
“...Sebelumnya orang Bajo yang datang dari Pulau Kaledupa ini tinggal di pesisir Wanci tapi  di  sana  angin  dan  ombak  sering  merusak  rumah  kemudian  orang  tua  kita  dulu meminta  izin  kembali  dengan  pihak  Sara  (dewan  adat)  untuk  tinggal  di  pesisir Mandati” [9].
“...Setelah  melakukan  negosiasi  yang  cukup  lama  dengan  pihak  Sara  dan  sanggup menerima  peraturan  yang  ditetapkan  pihak  Sara,  barulah  orang  Bajo  dipersilahkan untuk  menempati  laut  dan  membangun  permukiman  di  sepanjang  Pantai  Wanci  dan Mandati” [8].
Dari  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  status  dalam  kelompok  sosial  dalam  masyarakat  adat yang  ada  di  Pulau  Wangi-Wangi  menempati  urutan  paling  bawah  dikarenakan  masyarakat Bajo sebagai pendatang dan tidak memiliki hak atas lahan di Pulau Wangi-Wangi, sehingga masyarakat Bajo wajib mentaati segala aturan yang dikeluarkan oleh masyarakat adat.
3.1.2 Proses kepemilikan atas lahan dan bangunan di laut. Kepemilikan atas lahan di lautan juga  hampir  sama  prosesnya  dengan  yang  ada  pada  masyarakat  di  darat  yaitu  melalui warisan  maupun  proses  jual  beli.  Untuk  jual  beli  lahan  di  tengah  perkampungan  tidak memiliki hambatan dari masyarakat adat yang ada di darat akan tetapi beda dengan wilayah yang  baru  dibuka  sebagai  permukiman,  hal  tersebut  sangat  dilarang  oleh  masyarakat  adat yang  ada  di  darat  dikarenakan  mereka  hanya  diberikan  hak  atas  pemakaian  bukan  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Adapun  dalam  prosesnya  kepemilikan  lahan  atau  tempat  di  laut  dibagi  menjadi  dua  masa, yaitu;
 Pada saat tempat atau laut masih luas dan belum ada intervensi dari lembaga adat/ Sara  Mandati.  Ini  berlangsung  pada  awal  terbentuknya  permukiman  Suku  Bajo  di Desa  Mola,  hal  ini  dikarenakan  lautan  atau  perairan  dangkal  yang  ada  masih  cukup luas dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Proses kepemilikan tempat di masa itu  hanya  dengan  meminta  izin  dengan  penghuni  awal  yang  ada  di  dekat  tempat tersebut  ataupun  langsung  dengan  memberi  tanda  kepemilikan  pada  tempat tersebut.
“Dulu masih bebas kita membangun disini karena masih luas, kita hanya minta izin saja dengan orang yang dekat dengan tempat kita membangun” [10].
 Aktivitas  kepemilikan  lahan  di  laut  sebelum  adanya  intervensi  dari  lembaga  adat membuat beberapa dari masyarakat Bajo memiliki lahan yang sangat luas di wilayah perairan Mandati, kemudahan untuk memiliki lahan di laut  dengan hanya meminta izin dan memberi tanda di dasar laut menggunakan batu yang diikatkan kain atau tali berwarna sebagai batas atas kepemilikan lahan lahan di laut  menyebabkan semakin meluasnya area permukiman masyarakat Bajo.
 Pada  saat  lembaga  adat  mulai  memperkuat  kembali  kedudukannya  terhadap pengelolaan  wilayah  laut  di  Desa  Mola.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  terjadi aktivitas jual beli lahan di laut  oleh masyarakat Bajo, sehingga lahan yang ada di laut diatur pemanfaatannya oleh lembaga adat yang ada di darat.
“Kita sekarang kalau mau bikin rumah atau fasilitas umum harus seizin Sara itu aturannya Sara sekarang yang sebelumnya tidak seperti itu”  [11].
Kepemilikan  atas  lahan  di  laut  yang  di  atur  oleh  Sara  Mandati  melalui  pemberian  hak  atas lahan di laut melalui hibah maupun izin pakai. Cara ini dilakukan terhadap lahan yang berada di wilayah terluar dan belum terbangun di Desa Mola, hal ini dilakukan untuk mengendalikan bertambah luasnya permukiman masyarakat Bajo di laut.
3.1.3 Status  atas  lahan  dan  bangunan  di  laut. Status kepemilikan  lahan dan bangunan  di Desa  Mola  ada  yang  merupakan  hak  milik  pribadi  dan  hak  pakai  terhadap  Sara  Mandati. Status  kepemilikan  lahan  di  Desa  Mola  yang  merupakan  milik  pribadi  dibuktikan  dengan adanya  Sertifikat  Hak  Milik  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Negara  sebagai lembaga  negara  yang  ditunjuk  untuk  menerbitkan  sertifikat  tanah  di  Indonesia.  Pada prosesnya kepemilikan atas sertifikat hak milik atas lahan yang ada di Desa Mola diterbitkan
hanya pada lahan di laut  yang memiliki timbunan di atas laut (telah menjadi daratan/hasil reklamasi)  atau  status  lahannya  jelas  dan  terlihat  di  atas  laut.  Untuk  lautan  yang  belum memiliki timbunan lahannya masih merupakan milik masyarakat adat yang ada di darat dan masyarakat Bajo diberikan hak pakai terhadap lautan tersebut.
Selain  kepemilikan  atas  lahan  yang  dibuktikan  oleh  sertifikat  hak  milik  maupun  hak  pakai juga  terdapat  kepemilikan  atas  bangunan  yang  juga  dibuktikan  oleh  surat  kepemilikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Bangunan ini merupakan bangunan yang terbangun  di  atas  laut  yang  belum  memiliki  timbunan  (daratan  hasil  reklamasi)  dan  hanya berdiri  di  atas  tiang  kayu  maupun  tiang  beton.  Adapun  lahan  sebagai  tempat  tinggal merupakan  hak  pakai  dari  masyarakat  adat  yang  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Adanya sertifikat  atas  kepemilikan  tanah  dan  surat  kepemilikan  atas  bangunan  di  atas  laut memberikan  kemudahan  bagi  warga  dalam  mendapatkan  modal  usaha  dengan menggunakan surat-surat kepemilikan tersebut sebagai jaminan.  Lahan tertimbun dan lahan perairan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Lahan tertimbun dan lahan perairan.
3.1.4 Ketersediaan  dan  pembangunan  infrastruktur  sebagai  simbol  di  laut .  Ketersediaan prasarana sebagai pendukung aktivitas bermukim masyarakat Bajo cukup lengkap baik yang masih berupa bangunan semi permanen maupun bangunan permanen yang telah dibangun pemerintah.  Sarana pendukung yang ada di antaranya, kantor desa, sarana pendidikan (TK, SMP dan SMA), sarana kesehatan (Poskesdes), dan Masjid yang tersebar di beberapa tempat di Desa  Mola yang lokasinya berada di tengah-tengah permukiman sehingga memudahkan diaksesnya  fasilitas  tersebut  oleh  masyarakat  Bajo.  Adapun  prasarana  pendukung  yang tersedia  di  Desa  Mola  yaitu  jaringan  air  bersih,  septic  tank  komunal  maupun  setempat, jaringan  listrik  PLN/ solar  cell ,  jalan  dan  jembatan  titian  serta  kanal  sebagai  jalur  perahu masyarakat  Bajo.  Pembangunan  infrastruktur  di  laut  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat  Bajo  yang  masih  tetap  tinggal  dan  bertahan  di  laut.  Dalam  setiap pembangunan  infrastruktur  di  laut  selalu  melibatkan  peran  lembaga  adat  Sara  Mandati, pemerintah  desa  dan  tokoh-tokoh  dalam  masyarakat  Bajo.  Hal  tersebut  merupakan  upaya menempatakan  bangunan  tersebut  sebagai  simbol  atau  tanda  terhadap  wilayah-wilayah yang  ada  di  lautan.  Selain  itu,  pembangunan  infrasturktur  yang  ada  memperhatikan  fungsi kemudahan  beraktivitas.  Adanya  batas  yang  jelas  di  lautan  memudahkan  pengarahan  dan pengendalian terhadap perkembangan permukiman masyarakat Bajo. Sarana dan prasarana sebagai simbol/tanda di laut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sarana dan prasana sebagai simbol/tanda di lau t.
3.1.5 Konsensus masyarakat Bajo dengan Sara Mandati tentang batas desa. Di masa lalu terdapat  aturan  yang  jelas  mengenai  batas  permukiman  masyarakat  Bajo  di  Desa  Mola dengan orang  darat. Masyarakat  Bajo diberikan keleluasaan  memiliki  tempat  di  lautan dan dilarang membangun di daratan begitu pula sebaliknya. Pada perkembangannya banyak dari orang darat yang tinggal di pesisir Mandati membangun bangunannya menjorok ke arah laut dan menambah  luas  kepemilikan  tanahnya  dengan  menimbun  lautan. Di  lain pihak banyak pula  dari  masyarakat  Bajo  juga  yang  telah  menimbun  lautan  sebagai  tempat  tinggalnya sehingga  telah  menyatu  dengan  daratan.  Sehingga  dibutuhkan  upaya  dari  dewan  adat  dan masyarakat  Bajo  untuk  mempertegas  batas-batas  desa  untuk  menghidari  konflik  yang mungkin tercipta.
Adanya kesepakatan yang baru mengenai batas desa yang kemudian dijadikan sebagai batas administrasi dari desa-desa yang ada di perkampungan Bajo Mola dengan tanda dan simbol dari  bangunan  yang  terbangun  di  atas  laut.  Sedangkan  untuk  wilayah  yang  tidak  memiliki tanda batas yang jelas dikarenakan masih berupa perairan berdasarkan kesepakatan bahwa bangunan terluar dari permukiman masyarakat Bajo merupakan batas desa yang tidak dapat diperluas lagi oleh masyarakat Bajo. Adanya batas-batas yang jelas pada saat ini memberikan kepastian terhadap wilayah yang dapat terbangun di darat maupun di lautan sehingga tidak menimbulkan konflik. Prasarana sebagai batas desa di laut dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Prasana sebagai batas desa di laut.
3.1.6 Intervensi  lembaga  adat  Sara  Mandati  di  Desa  Mola. Lautan  sebagai  tempat bermukim maysrakat Bajo yang terletak di wilayah perairan Mandati merupakan bagian dari wilayah  masyarakat  adat  Mandati  dan  lembaga  adat  Sara  Mandati  merupakan  perwakilan masyarakat adat yang salah satu tugasnya mengatur mengenai pengelolaan atas hak ulayat
atas  wilayah  adat.  Kewenangan  wilayah  perairan  di  Desa  Mola  oleh  lembaga  adat  Sara Mandati juga diakui oleh masyarakat Bajo yang ada di Desa Mola yang berdasarkan sejarah merupakan etnis pendatang di Pulau Wangi-Wangi.
Peran  lembaga  adat  Sara  Mandati  terhadap  perkembangan  permukiman  yang  ada  di  Desa Mola  yaitu  melalui  pemberian  izin  dan  rekomendasi  terhadap  kepemilikan  lahan  dan pembangunan  rumah  tinggal  di  laut  serta  pembangunan  sarana  maupun  prasarana pendukung.
“Kalau  mau  membangun  di  laut  itu  harus  dengan  seizin  kita  pihak  Sara  Mandati, supaya kita bisa lihat kelayakan tempatnya seperti apa dan mereka juga pasti bersurat kepada kita kalau ingin membangun”[12].
Pemberian  izin  dan  rekomendasi  ini  diberikan  pada  warga  yang  ingin  membangun  pada wilayah-wilayah  tertentu.  Pemberian  izin  dan  rekomendasi  ini  semata-mata  untuk menghindari  kepemilikan  lahan  yang  luas  di  lautan  atas  individu  masyarakat  Bajo  sehingga tidak  dijadikan  sebagai  objek  jual  beli.  Selain  pemberian  izin  dan  rekomendasi  terhadap kepemilikan lahan dan pembangunan di laut terdapat pula sanksi bagi pelanggar yang tidak mengikuti  aturan  yang  dibuat  oleh  Sara  Mandati.  Pemberian  teguran  dan  pembongkaran terhadap  bangunan  di  laut  dapat  dilakukan  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Bajo.  Jembatan  titian  sebagai  pengendali  permukiman  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
"Kita  sudah  pernah  tancapkan  tiang-tiang  rumah  di  lokasi  itu  karena  tidak  minta  izin dengan Sara yang ada di darat dicabut sama mereka” [13].
Gambar 5. Jembatan titian sebagai pengendali permukiman.
3.1.7 Paturu  Ma  Abal  sebagai  filosofi  masyarakat  Bajo  Desa  Mola. Masa  lalu  suku  Bajo yang  tinggal  dan menetap  secara berkelompok di perahu  dan  mengikuti  arah  arus  kemana mereka  akan  dibawa  dengan  tidak  melawan  kehendak  alam  membuat  mereka  dapat bertahan  di  lautan  lepas.  Hal  ini  dikenal  dalam  Bahasa  Bajo  sebagai  Paturu  Ma  Abal  yang
kemudian dijadikan pegangan hidup masyarakat Bajo dalam menjalani hidupnya. Nilai yang terkandung  dalam  filosofi  tersebut  terbawa  hingga  sekarang  sehingga  masyarakat  Bajo  di Desa  Mola tidak memiliki masalah yang berarti dalam perkembangan komunitasnya.
Makna  Paturu  Ma  Abal  juga  dapat  berarti  ikut-ikutan,  utamanya  dalam  pengambilan keputusan dalam komunitas mereka, orang Bajo enggan menghadapi masalah sendirian oleh sebab  itu  mereka  akan  mengikuti  keputusan  yang  diambil  oleh  mayoritas  masyarakat  Bajo yang  diwakili  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  Bajo  maupun  forum-forum  kelembagaan  yang ada  sehingga  dalam  penerapan  terkait  hasil  keputusan  dari  forum  tersebut  tidak  akan mengalami penolakan dari masyarakat Bajo.

## 3.2 Konseptualisasi tema
3.2.1 Tata  kelola  lahan  di  laut  oleh  Sara  Mandati  sebagai  strategi  bermukim  masyarakat Bajo Desa Mola. Kebutuhan akan lahan di laut  sebagai tempat bermukim masyarakat Bajo yang  semakin  besar  membutuhkan  pengelolaan  agar  tidak  menciptakan  konflik  sosial dengan  masyarakat  darat.  Lembaga  adat  Sara  Mandati  yang  mempunyai  kewenangan terhadap  wilayah  ulayat  yang  juga  diakui  oleh  masyarakat  Bajo  mengambil  peran  sebagai pengelola pemanfataan laut sebagai tempat bermukim.
Stein [14] mengungkapkan bahwa instrumen pengaturan atau pengelolaan (regulatory tools) terdiri  atas  (1)  pemintakatan  (zonasi),  yaitu  pembagian  wilayah  menjadi  zona-zona  atau distrik-distrik  tertentu  menurut  kemampuan  lahan  yang  dimiliki,  (2)  perizinan  lokasi,  yaitu perizinan  pembangunan  atau  kegiatan  fungsional  lain  yang  dimaksudkan  untuk mengarahkan dan mengendalikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan lahan serta mengarahkan  ke  lokasi-lokasi  yang  tepat  guna  dari  segi  penyediaan  sarana  prasarana,  dan (3) perizinan bangunan, yaitu izin untuk melaksanakan pembangunan fisik di atas lahan yang telah ditetapkan izin lokasinya.
Peran  lembaga  adat  Sara  Mandati  terhadap  pengelolaan  lautan  yaitu  yang  berfungsi mengeluarkan  peraturan  mengenai  pemanfaatan  lahan  di  laut  melalui  kebijakan  arahan pengembangan  wilayah  permukiman  baru,  pemberian  izin  dan  rekomendasi  atas kepemilikan  lahan  di  lautan  sebagai  tempat  pembangunan  rumah  tinggal  maupun  sebagai tempat pembangunan sarana dan prasarana  pendukung. Selain itu juga lembaga adat juga mempunyai peran sebagai pemberi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
Tata  kelola  lahan  dan  kepemilikan  aset  yang  dilakukan  dan  disepakati  oleh  Sara  Mandati, pemerintah  desa  maupun  masyarakat  Bajo  terhadap  laut  sebagai  tempat  bermukim merupakan  upaya  masyarakat  Bajo  tinggal  dan  bermukim  dengan  nyaman  sehingga  tidak menimbulkan  konflik  dengan  masyarakat  yang  ada  darat.  Selain  itu  pengakuan  akan kepastian  kepemilikan  akan  aset  di  lautan  yang  diakui  oleh  semua  pihak  dapat  menjadi modal finansial untuk dijadikan sebagai modal usaha dalam menjalani kehidupan mereka.
Lembaga adat Sara Mandati sebagai otoritas penguasa di wilayah adat menekankan adanya pemanfaatan  yang  berkeadilan  dengan  masyarakat  yang  ada  di  darat  melalui  penentuan wilayah  yang  dapat  terbangun,  pemberian  izin  dan  rekomendasi  serta  kebijakan penempatan fasilitas yang dapat dijadikan sebagai simbol (batas desa).

## 4. Kesimpulan
Strategi bermukim masyarakat Bajo di Desa Mola melalui tata kelola atas kepemilikan lahan dan  pembangunan  di  laut  yang  diatur  oleh  Sara  Mandati  (Lembaga  Adat  Mandati)  sebagai perwakilan orang darat. Tata kelola atas kepemilikan lahan dan pembangunan di laut melalui pemberian  izin  dan  rekomendasi  terhadap  pembangunan  di  laut  melalui  penunjukan terhadap lokasi penempatan atas pembangunan rumah maupun sarana dan prasarana serta pemberian  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan.  Selain  itu  adanya  pengakuan  yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap lahan di laut yang dibuktikan oleh adanya sertifikat atas lahan di laut  maupun kepemilikan surat kepemilikan bangunan di laut .
Pengelolaan  atas  laut  sebagai  lahan  bermukim  orang  Bajo  yang  diatur  oleh  Sara  Mandati sebagai  perwakilan  dari  orang  darat  juga  tidak  berpotensi  menghasilkan  konflik  karena menghasilkan  keputusan  yang  memuaskan  bagi  pihak  masyarakat  Bajo  yang  bermukim  di laut  maupun  bagi  orang  darat,  hal  tersebut  karena  adanya  ikatan  sejarah  serta  hubungan kelembagaan  antara  pemerintah  desa  dan  lembaga  adat  terkait  pemanfaatan  laut  sebagai tempat bermukim.
Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu : 1) Diperlukan pengaturan tentang permukiman di atas  air  dalam  format  peraturan  daerah,  agar  sesuai  dengan  kondisi  di  daerah.  Dengan demikian,  dapat  mengontrol  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah.  2)  Dalam menetapkan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  ruang  permukiman  Desa Mola, pemerintah harus dapat berkerjasama dengan Dewan Adat utamanya terkait dengan penerbitan  surat  kepemilikan  akan  lahan  maupun  bangunan  di  laut,  pemberian  izin  dan rekomendasi terhadap pembanguan di laut. Hal ini dikarenakan, pengakuan masyarakat Bajo terhadap Dewan Adat sebagai penguasa di wilayah tersebut.

## Referensi
[1] Suyuti N 2011 Orang Bajo di Tengah Perubahan (Yogyakarta: Penerbit Ombak)
[2] Suryanegara  E,  Suprajaka  dan  Nahib  I  2015  Perubahan  Sosial  Pada  Kehidupan  Suku Bajo: Studi Kasus di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara Jurnal BIG 17 1 pp 67- 78  Diakses  dari  https://adoc.tips/perubahan-sosial-pada-kehidupan-suku-bajo- studi-kasus-di-kep.html
[3] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Wakatobi  2017  Wakatobi  Dalam  Angka  Diakses  dari https://wakatobikab.bps.go.id/publication/2017/08/11/4eae39242f474bb877d9af0 8/kabupaten-wakatobi-dalam-angka-2017.html pada 22-04-2017.
[4] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Wakatobi  2017  Wangi-Wangi  Selatan  Dalam  Angka Diakses dari https://wakatobikab.bps.go.id/publication/2017/09/20/8bd82ef57f573cebb161a6a a/kecamatan-wangi-wangi-selatan-dalam-angka-2017.html pada 07-07-2020
[5] Moleong L J 2006 Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
[6] Bungin  B  2010 Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
[7] Putra N 2013 Penelitian Kualitatif IPS (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
[8] Udk 15 Agustus 2017 Komunikasi Personal
[9] Maj 15 Agustus 2017 Komunikasi Personal
[10] Cha 11 September 2017 Komunikasi Personal
[11] Yas 13 September 2017 Komunikasi Personal
[12] Aly 18 Agustus 2017 Komunikasi Personal
[13] Wah 25 Agustus 2017 Komunikasi Personal
[14] Stein  J M 1993 Growth  Management:  The  Planning  Challenge  of  the  1990’s (London: Sage Publication) DOI: 10.2307/143587