## PENGARUH FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP

## KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA
Aufa Nadya 1 , Syafri 2*
1 Bank DBS Jl. Gajah Mada, No. 3-5, Petojo Utara, Jakarta 10130, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Corressponding Author Email: Syafrimandai@yahoo.com
ABSTRACT Purpose : This study is analyze the impact of economic growth, education and unemployment  on  the  inequality  of  income  distribution  and  see which  provinces  contribute  the  most  to  income  inequality  in Indonesia Design/Methodology/ Approach : This  study  used  Panel  regression  analysis  with  the  Eviews  8 analysis tool. The data used in this research are Gini ratio, GDRP growth rate, mean of school duration, and open unemployment rate from 33 Provinces within 2007 to 2016 (330 observations). Findings : The  results  show  that  economic  growth  has  no  impact  on  income inequality,  at  the  same  time  education  has  a  positive  impact  and unemployment  has  a  negative  impact  on  income  inequality  in Indonesia.  The  results  show  that  Banten  is  a  province  with  the highest level of income inequality. Keywords : Inequality, Economics Growth, Education, Unemployment JEL Classification : I20, J64, O40, R11

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  pembangunan  ekonomi  Indonesia  telah  menunjukkan kinerja  yang  cukup  luar  biasa  selama  kurang  lebih  dua  dasawarsa  setelah  terjadinya Krisis  Asia.  Sebagai  hasil  dari  kebijakan  ekonomi  yang  berhati-hati  dan  reformasi kebijakan  yang  efektif  sehingga  bangsa  Indonesia  dapat  menikmati  kemajuan  selama beberapa  tahun  terakhir.  Kinerja  tersebut  sebagian  besar  dihasilkan  melalui  reformasi kebijakan,  khususnya  dalam  hal  kerangka  kerja  ekonomi  makro  yang  kokoh.  Sebagian besar  dari  pertumbuhan  tersebut  di  dorong  dari  dalam  negeri,  dimana  konsumsi  rumah tangga  secara  khusus  meberikan  landasan  yang  mantap  dan  kuat.  Kondisi  pasar  tenaga kerja yang  mulai  membaik serta program pengentasan kemiskinan yang semakin efektif telah  membantu  meningkatkan  pendapatan  dan  kepercayaan  rumah  tangga  (OECD Indonesia, 2015).
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 : 37-52
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5300 ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 17 Agustus 2019
Accepted date: 19 Agustus 2019
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Keberhasilan  program  pengentasan  kemiskinan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  penurunan presentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  sepuluh  tahun  terakhir.  Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan juga memberikan dampak perluasan pada kelas penduduk menengah.  Namun  pada  kenyataannya,  keberhasilan peningkatan  pertumbuhan ekonomi serta  pengentasan  kemiskinan  tidak  sejalan  dengan  penurunan  ketimpangan  distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dikatakan telah berhasil tersebut ternyata hanya dinikmati oleh 20% dari penduduk terkaya dan sisanya 80% penduduk atau kurang lebih 205  juta  orang  rawan  merasa  tertinggal  (World  Bank,  2015).  Menurut  Badan  Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan antar  individu  tidak  merata.  Gini  rasio  digunakan  menjadi  salah  satu  indikator  dalam menggambarkan  tingkat  ketimpangan  di  Indonesia.  Koefisien  gini  diukur  berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa dan non-jasa.

## Tabel 1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Ketimpangan  di  Indonesia  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  hal  tersebut membuktikan  bahwa  penurunan  tingkat  kemiskinan  dan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  memang  tidak  sejalan  dengan  penurunan  ketimpangan  distribusi  pendapatan. Menurut (Tambunan, 2014), Ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara masyarakat berpendapatan  tinggi  dengan  masyarakat  berpendapatan  rendah  adalah  masalah  besar yang  selalu  di  hadapi  oleh  negara  yang  sedang  berkembang.  Menurut  (Oxfam,  2017) Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  dengan  ketimpangan  paling  parah  di  dunia,  dimana harta  empat  orang  terkaya  di  Indonesia  sama  dengan  harta  yang  dimiliki  oleh  100  juta orang  miskin  di  negara  tersebut.  Dengan  demikian,  Ketimpangan  distribusi  pendapatan menjadi  masalah  besar  yang  tidak  boleh  diabaikan.  Ketimpangan  memang  tidak  dapat dihilangkan  tetapi  bisa  dikurangi  hingga  pada  tingkat  yang  dapat  diterima  oleh  suatu sistem  tertentu  agar  keselarasan  dalam  sistem  tersebut  terpelihara  dalam  proses pertumbuhannya (Supriyantoro, 2005).
Tahun Tingkat Kemiskinan 2007 16,58 2008 15,42 2009 14,15 2010 13,33 2011 12,49 2012 11,66 2013 11,47 2014 10,96 2015 11,13 2016 10,7 Sumber: BPS
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________

## Tabel 2 Gini Rasio di Indonesia
Jika ketimpangan di Indonesia dilihat berdasarkan provinsi, terdapat lima provinsi dengan tingkat ketimpangan diatas 0,40 pada tahun 2017, yaitu DKI Jakarta sebesar 0.413, Jawa Barat  sebesar  0,403,  Yogyakarta  sebesar  0,432,  Sulaweasi  Selatan  0,407  dan  Gorontalo sebesar  0,430  (BPS,  2017).  Provinsi  dengan  tingkat  ketimpangan  tertinggi  perlu diperhatikan  lebih  khusus  dan  penyebab  dari  ketimpangan  di  provinsi  tersebut  harus diatasi  dengan  seksama,  karena  dengan  penurunan  tingkat  ketimpangan  pendapatan  si kaya  dan  si  miskin  di  provinsi-provinsi  tersebut  maka  diharapkan  dapat  menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional (Ilham, 2016)
Menurut  (Iryanti,  2014)  deputi  kemiskinan  ketenagakerjaan  dan  UMKM,  penyebab kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di Indonesia terdiri dari empat  masalah yang saling berkaitan yaitu, [1] Kebijakan sektoral, salah satunya adalah kebijakan pemerintah non-propoor.  [2]  Kebijakan  tenaga  kerja,  yaitu  kakunya  pasar  tenaga  kerja  formal terutama  kebijakan  tentang  UMR  (Upah  minimum  regional).  [3]  Konektivitas,  yaitu kurangnya  akses  terhadap  sarana-prasarana  pendukung  ekonomi  untuk  masyarakat menengah  kebawah  dan  secara  umum  di  Indonesia  bagian  timur.  [4]  Pertumbuhan penduduk  kelompok  ekonomi  menengah  kebawah  yang  relatif  tinggi.  Menurut  (M Kuncoro,  2003)  ketimpangan  bukan  hanya  semata-mata  soal  kekayaan,  melainkan  juga kesempatan  terhadap  akses  pendidikan  dan  kesehatan.  Maka  dari  itu  pendidikan  juga menjadi penyebab dari kesenjangan dikarenakan pembiayaan subsidi untuk pendidikan di Indonesia  yang  diambil  dari  20%  anggaran  APBN  dirasa  belum  tepat  sasaran,  hal  ini terjadi  karena  sistem  pendidikan  hingga  saat  ini  masih  mengalami  masalah  yang  serius dalam hal kualitas dan akses sehingga tingkat pendidikan di Indonesia belum sepunuhnya dalam kondisi yang baik.
Distribusi  pendapatan  merupakan  suatu  konsep  tentang  penyebaran  pendapatan  diantara seseorang dengan orang lainnya atau diantara rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan  biasanya  di  ukur  oleh  dua  konsep  pokok,  yaitu  konsep  ketimpangan  absolut dan  ketimpangan  relatif.  Ketimpangan  absolut  adalah  konsep  pengukuran  ketimpangan yang  didasarkan  pada  sebuah  nilai  mutlak.  Sedangkan  ketimpangan  relatif  merupakan konsep  pengukuran  ketimpangan  distribusi    pendapatan  yang  membandingkan  besarnya pendapatan yang diterima seseorang atau suatu kelompok dengan total pendapatan yang
Tahun Gini Rasio 2007 0,376 2008 0,368 2009 0,367 2010 0,378 2011 0,388 2012 0,413 2013 0,406 2014 0,414 2015 0,402 2016 0,394 Sumber: BPS
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
diterima oleh masyarakat di daerah tersebut secara keseluruhan (Ahluwalia, 1976) dalam (Sukirno, 2006).
Ketimpangan  merupakan  konsep  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  kemiskinan, karena  pada  dasarnya  konsep  pengukuran  ketimpangan  adalah  konsep  yang  mengukur sebuah  populasi  yang  besar,  bukan  hanya  sebatas  mengukur  populasi  masyarakat  yang hidup  dibawah  garis  kemiskinan  (Khandker,  Koolwal,  &  Samad,  2010).  Ketimpangan bukan hanya diukur melalui rata-rata distritribusi melainkan melalui aspek lain. Menurut (Khandker,  Koolwal,  &  Samad,  2010),  cara  pengukuran  ketimpangan  yang  paling sederhana adalah dengan membagi populasi menjadi seperlima (kuintil) dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, dan melaporkan tingkat atau proporsi pendapatan (atau pengeluaran) yang bertambah ke setiap level.
Distribusi  pendapatan  merupakan  salah  satu  aspek  kemiskinan  yang  perlu  diperhatikan karena  pada  hakikatnya  distribusi  pendapatan  merupakan  pengukuran  dari  kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.  Kemiskinan  absolut  adalah  suatu  kondisi  dimana  seseorang  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  pokoknya  seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  dan kesehatan  atau  dengan  kata  lain  pendapatannya  tidak  mencukupi  biaya  hidupnya. Sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah  perhitungan  kemiskinan  berdasarkan  proporsi pendapatan di suatu daerah atau wilayah (Sukirno,2013).
Menurut  (Mudrajad  Kuncoro,  1997)  terdapat  dua  jenis  ketimpangan  didalam  studi empiris yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan antar golongan masyarakat yang  di  ukur  oleh  Gini  Rasio  dan  berapa  kue  nasional  yang  di  nikmati  oleh  40  persen golongan  berpendapatan  rendah.  Ketimpanganyang  terus  meningkat  di  ukur  melalui ketimpangan distribusi pendapatan dimana gini rasio meningkat. Ironisnya penurunan kue nasional  40  persen  orang  termiskin  justru  diikuti  oleh    peningkatan  kue  nasional  yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya. Ternyata ada sebuah indikasi yang kuat terjadinya trickle-up effect, efek “muncrat” keatas, dalam proses pembangunan kita.
Menurut  (Todaro,  1989),  semakin  timpang  pola  distribusi  pendapatan,  semakin  tinggi pula  laju  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  meningkatnya aggregat  saving  rate yang diikuti oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di akibatkan oleh orang- orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin. Jika diasumsikan  tujuan  masyarakat  satu-satunya  hanyalah  laju  pertumbuhan  PDRB,  maka strategi  terbaik  adalah  membuat  pola  distribusi  pendapatan  setimpang  mungkin. Sebaliknya apabila keinginan masyarakat adalah pemerataan distribusi pendapatan maka laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat.
Menurut  (Karl  Mark,  1787)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahap  awal pembangunan  akan  meningkatkan  tenaga  kerja.  Kenaikan  tingkat  kenaikan  upah  dari tenaga  kerja  akan  berpengaruh  terhadap  kenaikan  resiko  kapital  terhadap  tenaga  kerja sehingga  akan  menurunkan  permintaan  tenaga  kerja.  Akibatnya  akan  menimbulkan masalah  pengangguran  dan  meninngkatkan  ketimpangan  pendapatan.  Bisa  disimpulkan bahwa  pentumbuhan  ekonomi  cenderung  hanya  akan  mengurangi  masalah  kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di tahap awal pembangunan saja, dan selanjutnya
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
akan terjadi sebaliknya. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya suatu trade off antara  ketimpangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  menurut  (M  Kuncoro,  2003), tergantung  dari  jenis  data  yang  digunakan,  apakah  cross  section  atau  time  series  atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan  menghasilkan perhitungan yang berbeda karena menggunakan pendapatan yang berbeda.
Teori Harrod-Domar menjadi sebuah tambahan teori pertumbuhan ekonomi dimana teori Harrod-Domar  adalah  teori  yang  di  kembangkan  oleh  Sir  Roy  F.  Harrod  dan  Evsey Domar.  Teori  ini  merupakan  sebuah  perkembangan  dari  teori  keynes.  Dasar  pemikiran teori  ini  adalah  analisis  yang  dilakukan  oleh  Keynes  di  anggap  kurang  lengkap  karena tidak membahas tentang masalah-masalah ekonomi pada jangka panjang. Harrod-Domar mencoba  untuk  menganalisis  syarat-sayarat  yang  di  perlukan  agar  perekonomian  dapat tetap tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang ( steady growth )
Pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan. Pendidikan menjadi faktor  penting  dalam  menentukan  tingkat  upah  seseorang  dan  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  distribusi  pendapatan  masyarakat.  Sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa  bekerja  merupakan  sumber  utama  dalam  memperoleh  suatu  pendapatan  bagi sebagian  besar  individu  dalam  masyarakat,  dimana  status  pekerjaan  merupakan  sumber utama penentu tingkat upah. Pendidikan menjadi faktor penting dalam memperoleh status pekerjaan,  dimana  semakin  tinggi  seseorang  memperoleh  pendidikan,  maka  semakin tinggi pula status pekerjaan yang akan dimiliki.
Mengingat  biaya  pendidikan  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  membuat  sebagian individu  dalam  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin  memperoleh  pendidikan  yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  masyarakat  kaya,  begitu  pula  dengan  kualitas  yang dapat  diperoleh  akan  berbeda  pula.  Hal  ini  memperkuat  bahwa  pendidikan  memang menjadi  faktor  penentu  dari  tingkat  upah,  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan ketimpangan pendapatan.
Menurut  (Schultz  &  Schultz,  1982),  perubahan  pada  modal  manusia  merupakan  faktor dasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Ahluwalia (1976) menyatakan proses pendidikan  dalam  mempengaruhi  distribusi  pendapatan,  melalui  peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam bekerja. Hal tersebut akan menghasilkan pergeseran dari pekerja bergaji rendah dengan pekerja tidak terampil menjadi pekerja bergaji tinggi yang terampil. Pergeseran ini akan menghasilkan tingkat  pendapatan yang lebih tinggi.
Faktor  demografis  suatu  wilayah  meliputi  perbedaan  tingkat  pertumbuhan  dan  struktur dari  kependudukan,  perbedaan  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan,  perbedaan  yang memiliki  masyarakat  suatu  daerah.  Faktor  demografis  merupakan  faktor  penting  dalam mempengaruhi  tingkat  produktivitas  kerja  masyarakat  di  suatu  daerah.  Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Tingkat  pengangguran  yang  tinggi akan  mempengaruhi  tingkat  produktivitas  suatu  daerah,  sehingga  akan  menyebabkan suatu  wilayah  tidak  optimal  dan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut  tertinggal dengan  wilayah  lain.  Jika  dilihat  melalui  kondisi  demografis  dari  sisi  pengangguran  di
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
suatu  daerah,  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  akan  menyebabkan  ketimpangan  yang tinggi pula (Syafrizal, 2017).
Pengangguran  menurut  Sukirno  (1994)  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang termasuk  dalam  angkatan  kerja  ingin  bekerja    tetapi  belum  memiliki    atau  memperoleh pekerjaan.  Penganguran  terjadi  akibat  kurangnya  pengeluaran  agregat.  pengusaha memperoleh keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang mereka produksi, semakin banyak  barang  atau  jasa  yang  diminta  maka  semakin  banyak  jumlah  tenaga  kerja  yang dibutuhkan. Pengangguran merupakan masalah makroekonommi yang berpengaruh pada kelangsuangan hidup seseorang secara lansung, bagi sebagian orang kehilangan pekerjaan merupakan  penurunan  standar  kehidupan.  Maka  tak  heran  pelaku  politik  melakukan penawaran  membuat  kebijakan  dalam  membantu  terciptanya  lapangan  pekerjaan (Mankiw, 2000).
Pada saat berbicara mengenai Teori  ketimpangan daerah  sama dengan berbicara tentang teori  pertumbuhan  ekonomi  karena  keduanya  mempunyai  keterkaitan.  Melanjutkan pembahasan  diatas  tentang  dua  buah  teori  ketimpangan  yaitu  Harrod-Domar  dan  Neo- Klasik memberikan perhatian khusus dimana  peranan kapital sangatlah penting. Investasi modal  yang  ditanamkan  di  suatu  daerah  akan  menarik  modal  tersebut  masuk  ke  dalam daerahnya,  dengan  begitu  pembangunan  di  daerah  tersebut  meningkat  sejalan  dengan meningkatnya penghasilan daerah tersebut. Hal tersebut pula yang membuat daerah satu dengan yang lainnya menjadi timpang.  Daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin  cepat  sedangkan  untuk  daerah  yang  relatif  tertinggal  akan  tumbuh  dengan lambat. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah, sehingga perlu dirancang mekanisme  khusus  dalam  mengarahkan  alokasi  investasi    menuju  suatu  kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah (Mauliddiyah, 2014).
Menurut  (Williamson,  1965)  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  merupakan  aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  kandungan  sumberdaya  alam  dan  perbedaan  kondisi geografi  yang  terdapat  pada  masing  –  masing  daerah.  Akibat  dari  perbedaan  ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila  pada  setiap  daerah  biasanya  terdapat  daerah maju  ( Development  Region )  dan  daerah  terbelakang  ( Underdevelopment  Region ).
Terjadinya  ketimpangan  antar  daerah  ini  membawa  implikasi  terhadap  tingkat kesejahteraan  masyarakat  antar  daerah.  Karena  itu,  aspek  ketimpangan  pembangunan antar  daerah  ini  juga  mempunyai  implikasi  pula  terhadap  formulasi  kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut  (Myrdal,  Duckworth,  &  Londres,  1957)  membangun  sebuah  teori  tentang keterbelakangan dan pembangunan dalam ruang lingkup ketimpangan regional pada taraf nasional  dan  internasional.  Untuk  menjelaskan  teorinya,  Mydral  memakai  ide “Spread effect” dan “backwash  effect” . Spread  effect atau  dalam  bahasa  Indonesia  berarti dampak  sebar    adalah  suatu  pengaruh    yang  menguntungkan (favorable  effect), yang mencakup  aliran  kegiatan-kegiatan  investasi  di  pusat  pertumbuhan  ke  daerah  sekitar. Backwash effect atau dampak balik didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan yang
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
mencakup  aliran  manusia  dari  wilayah  sekitar  termasuk  aliran  modal  ke  wilayah  inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya model bagi pembangunan wilayah pinggiran yang sebenarnya  di  perlukan  untuk  mengimbangi  perkembangan  wilayah  inti.  Terjadinya ketimpangan  regional  di  negara  terbelakang  menurut  Mydral  (1997)  disebabkan  oleh besarnya  pengaruh  dari  “dampak  balik”  dibandingkan  dengan  “dampak  sebar”. Perpindahansuatu modal cenderung  meningkatkan ketimpangan regional, meningkatnya permintaan ke wilayah maju akan memarik investasi masuk ke wilayah tersebut sehingga meningkatkan  pendapatan  wilayah  itu  sendiri.  Hal  itu  membuat  wilayah-wilayah  sental yang  maju  akan  berkembang  lebih  cepat  di  bandingkan  dengan  wilayah-wilayah  yang tertinggal karena kurangnya modal masuk.
Penelitian  ini  dapat  di  hipotesakan  diduga  Laju  Pertumbuhan  PDRB  berpengaruh terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Diduga  pendidikan  berpengaruh  terhadap ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Diduga  pengangguran  berpengaruh  negatif  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  regresi  data  panel  memiliki  tiga  macam  model yaitu:  model Common  Effect,  Fixed  Effect  dan  Random  Effect .  Untuk  menjawab pertanyaan  didalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel-variabel  antara  lain  (1).  Gini Rasio merupakan koefisien gini atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukan tingkat  ketimpangan  pendapatan  secara  menyeluruh.  Nilai  koefisien  gini  berkisar  0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukan tingkat ketimpangan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. (2). Laju PDRB, menurut (Sukirno, 2006) berpendapat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perubahan  tingkat  kegiatan ekonomi  yang  berlaku  dari  tahun  ke  tahun.  Sehingga  untuk  mengetahuinya  harus diadakan  perbandingan  pendapatan  nasional  dari  tahun  ke  tahun,  yang  di  kenal  dengan laju    pertumbuhan  ekonomi.  (3).  Rata-rata  Lama  Sekolah,  menurut  BPS  rata-rata  lama sekolah  (RLS)  adalah  suatu  ukuran  yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam  menjalani pendidikan  formal.  Rata-rata  lama  sekolah  digunakan  untuk  mengetahui  kualitas pendidikan  masyarakat  dalam  suatu  wilayah.    Pendidikan  saat  ini  tidak  lagi  di  proksi dengan  angka  melek  huruf  di  karena  angka  melek    huruf  sudah  tidak  relevan  dalam mengukur  sebuah  pendidikan  secara  utuh  karena  tidak  dapat  menggambarkan  kualitas pendidikan.  Maka  dari  itu  penelitian  ini  memilih  rata-rata  lama  sekolah  sebagai  proksi dari  pendidikan.  (4).Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  dalam  sensus  penduduk  2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang  dari  dua  hari  selama  seminggu  sebelum  pencacahan  dan  berusaha  memperoleh pekerjaan (BPS, 2001).
Tabel 3 Ringkasan Metode Pengumpulan Data No Variabel Proksi Sumber 1 Ketimpangan distribusi pendapatan Gini Rasio Provinsi Susenas & BPS 2 Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan PDRB BPS 3 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah BPS 4 Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka BPS
Data panel merupakan kombinasi data cross section dengan time series . Jika setiap unit cross  section  memiliki  jumlah  observasi  time  series  yang  sama  maka  disebut  sebagai balanced  panel (total  jumlah  observasi  =  N  x  T).  Sedangkan  jika  jumlah  observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka disebut unbalanced panel . Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengujimodel terbaik antara common effect dengan fixed effect (yang diwakilkan oleh model fixed effect) dapat digunakan pengujian Chow Test.
Tabel 4 Hasil Uji Chow Metode Prob. Chi-Square Keputusan Keterangan Chow Test 0,000 Ho ditolak Fixed Effect Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil estimasi, nilai probabilitas yang dihasilkan adalah sebesar 0,000 < 0,05 maka  Ho  ditolakdan  Ha  diterima,  yang  berarti  bahwa  model  yang  lebih  tepat  adalah model Fixed Effect. Uji kedua yang harus dilakukan adalah Uji Hausman untuk memilih model mana yang lebih tepat antara Fixed Effect dan Random Effect.
Mengambil  keputusan  apakah  menggunakan fixed  effect atau random  effect dapat menggunakan Haustman Test . Penilaian akan menggunakan nilai probabilita Chi-Square sehingga  keputusan  pemilihan  kedua  model  tersebut  akan  dapat  ditentukan  secara statistik.
Tabel 5 Hasil Uji Hausman Metode Prob. Chi-Square Keputusan Keterangan Hausman  Test 0.0018 Ho ditolak Fixed Effect Sumber: Data diolah
Dengan  melakukan  pengujian  menggunakan Hausman  Test diperoleh  nilai  Probabilitas dari Chi-square sebesar  0.0018  <  0,05.  Dengan  demikian  hipotesa  null  (Ho)  ditolak, sehingga model yang lebih baik digunakan adalah estimasi dengan Fixed  Effect .
Kesimpulan Pemilihan Model . Berdasarkan pengujian di atas, model Fixed Effect telah terpilih  2  (dua)  kali  yaitu  pada Chow  Test dan Hausman  Test .  Dengan  demikian  dapat
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
disimpulkan  bahwa  dari  ketiga  model ( Common  Effect,  Fixed  Effect, dan Random Effect ) ,  model Fixed  Effect lebih  baik  dalam  menginterpretasikan  regresi  data  panel untuk menjawab tujuan  penelitian.
Tabel 6 Hasil Estimasi Fixed Effect Variable Coefficient Prob. C 0.290183 0.0000 Growth PDRB 0.032247 0.5501 Education 0.014530 0.0276 Unemployment -0.007834 0.0000 R-squared 0.654067 Adjusted R-squared 0.612884 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil estimasi nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti  bahwa  setidaknya  terdapat  satu  variabel  independen  yang  berpengaruh  terhadap variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  estimasi  uji  R 2 menunjukan  angka  sebesar  0,6129 atau 61,29% yang berarti variabel pendapatan perkapita, pertumbuhan PDRB, pendidikan dan pengangguran dapat menjelasakan variabel ketimpangan pendapatan sebesar 61,29% sedangkan sisanya sebesar 38,71% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ( Error ).
Tabel 7 Rata-Rata Ketimpangan di Tiap Provinsi Rank Provinsi Konstanta Rank Provinsi Konstanta 1 _BANTEN 0.359672 18 _MALUKU 0.28632 2 _SULSEL 0.351069 19 _RIAU 0.283288 3 _PAPUA 0.350375 20 _SULTENG 0.281075 4 _JABAR 0.35014 21 _NTT 0.280012 5 _GORONTALO 0.338752 22 _KALSEL 0.27923 6 _PAPBAR 0.32249 23 _BALI 0.278227 7 _JOGJA 0.313413 24 _SULBAR 0.267204 8 _JAKARTA 0.312839 25 _BENGKULU 0.266091 9 _SULUT 0.312411 26 _KEPRIAU 0.264185 10 _NTB 0.303605 27 _ACEH 0.261887 11 _JATENG 0.300749 28 _SUMBAR 0.258136 12 _SULTARA 0.300215 29 _SUMUT 0.249508 13 _JATIM 0.297359 30 _JAMBI 0.246003 14 _KALTIM 0.29409 31 _MALUT 0.239545 15 _SUMSEL 0.289958 32 _KALTENG 0.238185 16 _KALBAR 0.289632 33 _BANGKA 0.221545 17 _LAMPUNG 0.28883

## Sumber: Data diolah
Dari  hasil  penjumlahan  antar  individul effect dan  Intersep  model  regresi  tersebut  dapat dilihat Banten memiliki nilai konstanta paling tinggi yaitu sebesar 0,3596 artinya apabila variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran dianggap sama dengan nol
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
maka  besarnya  ketimpangan  di  provinsi  Banten  sebesar  0,3596.  Dari  10  provinsi  yang memiliki  nilai  konstanta  tertinggi,  empat  diantaranya  merupakan  provinsi  yang  terdapat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jogja, dan Jakarta. sisanya merupakan provinsi yang  terdapat  di  Indonesia  bagian  timur  yaitu,  Sulawesi  Selatan,  Gorontalo,  Papua,  dan Papua Barat. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia terjadi di wilayah yang padat penduduk dan wilayah yang pembangunannya masih rendah.
Provinsi  Banten  merupakan  provinsi  tertimpang  di  Indonesia.  Menurut  Wahidin, Gubernur Banten,  pembangunan di wilayah Banten  Selatan dan Banten Utara memang relatif  timpang,  dimana  pembangunan  hanya  di  fokuskan  ke  daerah  perkotaan  saja. Ketimpangan  pembangunan  tersebut,  diantaranya  di  bidang  pendidikan,  layanan kesehatan,  infrastruktur  jalanan  dan  jembatan.  Selain  di  provinsi  Banten,  Jawa  Barat mengalami  hal  serupa.  Menurut  (Yusuf,  Sumner,  &  Rum,  2014),  ketimpangan  yang terjadi  di  Jawa  Barat  disebabkan  oleh  kurangnya  biaya  untuk  mengakses  pendidikan, dimana  pendidikan  merupakan  hal  penting  yang  selalu  di  prioritaskan  sehingga pengeluaran  di  bidang  pendidikan  menjadi  relatif  cukup  tinggi,  selain  biaya  SPP, kebutuhan  yng  di  perlukan  adalah  Seragam,  alat  tulis,  buku  dan  transport.  Bantuan pemerinntah  dalam  entuk  BOS,  BSM,  dll  diarasa  belum    mencukupi  baik  dari besarnya dana maupun cakupan target penerima. Selain itu pertumbuhan ekonomi jawa barat yang cukup  tinggi  di  daerah  perkotaan  tidak  diikuti  dengan  penurunan  kemiskinan  sehingga orang-orang  miskin  tidak  dapat  ikut  merasa  e uforia kebahagiaan  aktivatas  ekonomi. Sehingga  ada  hak  masyarakat  kurang  beruntung  dari  dana  APBD  yang  jelas-jelas bersumber dari perputaran aktivitas ekonomi tersebut.
DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  yang  memiliki  ketimpangan  yang  cukup  tinggi, penambahan jumlah penduduk  akibat urbanisasi yang terjadi di Jakarta merupakan salah satu hal yang menyebabkan ketimpangan terjadi di Jakarta. Edison, Kepala Dukcapil DKI Jakarta, mengatakan bahwa jumlah penduduk di Jakarta meningkat menjadi 10,3 Juta di tahun 2016. Menurut Edison (2017), Setiap tahunnya pendatang baru di Jakarta mencapai 100.000 orang pertahun.
Ketimpangan  yang  terjadi di  Papua dan  Papua  Barat memiliki  sebab  yang  sama  dengan provinsi lainnya  yaitu  akses untuk memperoleh pendidikan yang sulit dan dirasa kurang layak.  Selain  itu  ketimpangan  terjadi  diakibatkan  oleh  terdapat  beberapa  masyarakat Papua yang  bekerja di Freeport dan  pemerintahan. Di Gorontalo rendahnya aksesibilitas pelayanan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  sosial  terutama  untuk  masyarakat  pedesaan merupakan  sebab  terjadinya  ketimpangan  di  gorontalo.  Selain  itu  bedanya  potensi ekonomi  dari  wilayah  satu  dengan  yang  lainnya  membuat  perekonomian  di  beberapa wilayah Gorontalo menjadi tertinggal (Bappenas Gorontalo, 2016).
Hasil  ini  diharapkan  bahwa  daerah  yang  memiliki  ketimpangan  tertinggi  harus diperhatikan  secara  khusus  dalam  menanggulangi  Ketimpangan  distribusi  Pendapatan, sehingga diharapkan ketimpangan di Indonesia dapat berkurang.
Hasil  pengujian  menunjukkan  pengaruh  pendapatan  perkapita,  pertumbuhan  PDRB, pendidikan  dan  pengangguran  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  diperoleh
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
nilai  koefisien  regresi  untuk  setiap  varibel  dalam  penelitian  dengan  persamaan  sebagai berikut:
Gini it =  0.290183  +  0,03225  GRPDRB it + 0,01453 EDU it – 0.0078 UnEmp it + e Keterangan:
Gini = Ketimpangan (Gini Index) GRPDRB = Growth Produk Domestik Regional Bruto Edu = Education / Pendidikan UnEmp = Unemployment / Pengangguran
Koefisien  regresi  Pertumbuhan  PDRB  sebesar  0,03225  dan probability sebesar  0,5501 yang  artinya  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  (Hidayat,  2014),  menyatakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  dan  IPM  tidak  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan.
Menurut  Todaro  (2006),  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  laju  pertumbuhan  ekonomi pola  distribusi  pendapatan  akan  semakin  timpang  dikarenakan  adanya  peningkatan agregat saving rate yang di ikuti meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan  oleh  orang-orang  kaya  memiliki  rasio  tabungan  yang  lebih  besar dibandingkan  orang-orang  yang  miskin.  Apabila  alasan  terjadinya  ketimpangan  yang disebabkan pertumbuhan hanya di ukur oleh rasio tabungan dirasa belum relevan karena porsi  rasio  tabungan  terhadap  PDB  hanya  sekitar  20  persen.  Hal  tersebut  menjadi  salah satu  alasan  mengapa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  cukup  berpengaruh  terhadap ketimpangan  distribusi  pendapatan.  Selain  itu  menurut  Teori  Harrod  Domar  dan  Neo klasik, menyatakan bahwa peranan kapital sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu  wilayah  dimana  wilayah  dengan  potensi  yang  tinggi  akan  memiliki  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  pula.  Karena  perbedaan  potensi  tersebutlah  yang  menjadikan wilayah  satu  timpang  dengan  wilayah  lainnya.    Sedangkan  dari  tiap  periode  kondisi potensi  suatu  wilayah  terdapat  pasang  surut,  misalkan  di  Kalimantan  Timur  pada  tahun 2013  pertumbuhannya  meningkat  akibat  terdapat  sektor  galian  tetapi  pada  tahun  2016 menurun  karena  sektor  galian  pada  tahun  2016  sedang  mengalami  penurunan  secara agregat. Contoh lain terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dimana sektor pertambangan dan  galian  pada  tahun  2013  masi  lesu,  dan  pada  tahun  2015  sektor  tersebut  mengalami peningkatan luar biasa akibat meningkatnya produksi biji logam dan ada nya kelonggaran ekspor hasil galian.
Dalam  rangka  mengatasi  keterbelakangan  ekonomi,  dikenal  adanya  istilah trickledown effect (efek menetes ke bawah). Singkatnya, pengertian trickledown effect adalah kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil. Namun, pada kenyataannya teori ini sudah  tidak  berjalan  seperti  sebagaimana  mestinya.  Kenyataannya  yang  terjadi  justru trickle  up  effect,  orang-orang  kaya  cenderung  lebih  mendapatkan  kemudahan  secara ekonomi,  justru  lupa  untuk  membangun  perekonomian  kecil  yang  berada  di  bawahnya.
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Akibatnya, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Oleh  karena  itu,  pembagian  kue  pambangunan  pun  justru  semakin  dinikmati  oleh kalangan  atas.  Hal  tersebut  menjadi  penyebab  lain  pertumbuhan  ekonomi  tidak  cukup berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi pendidikan menunjukan angka  0,01453  dan  memiliki  probabilitas  0,0276  yang  artinya  bahwa  pendidikan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  apabila pendidikan  naik  sebesar  1  persen  maka  ketimpangan  akan  meningkat  sebesar  0,01453 persen.    Hal  tersebut  sesuai  dengan    penelitian  wahyuni  dan  monika  (2016)  yang menyatakan  bahwa  pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  ketimpangan pendapatan.
Pengaruh  positif  pendidikan  terhadap  ketimpangan  menurut,  dikarena  tenaga  kerja  yang berpendidikan  tinggi  melakukan  pekerjaan  yang low-skill sehingga  mendapatkan pendapatan  lebih  rendah.  Pendapatan  lebih  rendah  yang  dihasilkan  oleh over-education akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan.  Ketidakcocokan  pendidikan  dan kemampuan mengakibatkan tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi ( over-education )  atau  terlalu  rendah  ( under-education )  dari  apa  yang  dibutuhkan  oleh pekerjaan  tertentu.  Sebagai  contoh,  seorang  sarjana  bekerja  sebagai  pegawai  tata  usaha, yaitu  jabatan  non-manual  yanng  membutuhkan  kemampuan  atau  keterampilan  rendah, dianggap pendidikannya terlalu tinggi. Sedangkan lulusan SMA bekerja sebagai insinyur, yaitu  suatu  jabatan  yang  membutuhkan  keteraampilan  dan  kemampuan  yang  tinggi, dianggap  memiliki  pendidikan  yang  rendah.  Kondisi ini  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun 2014  dimana  56  persen  tenaga  kerja    di  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat,  37  persen sangat cocok, dan sisannya melaupaui syarat (ILO, 2015).
Selain over-education , kemungkinan lain yang bisa terjadi yaitu adanya ketidakmampuan sebagian  masyarakat  dalam  memperoleh  pendidikan  sehingga  sebagian  masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah tertinggal hanya memperoleh pendidikan seadanya saja,  sedangkan  sebagian  lagi  dapat  memperoleh  pendidikan  bahkan  hingga  perguruan tinggi.  Hal  tersebut  menimbulkan  adanya  ketimpangan  pendidikan  di  Indonesia. Ketimpangan  pendidikan  yang  terjadi  dapat  mengakibatkan  adanya  perbedaan keterampilan  antara  masyarakat  berpendidikan  tinggi  dengan  masyarakat  berpendidikan rendah.  Menurut  (Shaffer, 1961)  pendidikan  dapat  menggeser  komposisi angkatan  kerja jauh  dari  tidak  terampil  menjadi  terampil  yang  dalam  jangka  panjan  diharapkan  dapat mengurangi ketimpangan pendpatan.
Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  ketimpangan  pendapatan  adalah dengan  menambah  investasi  di  bidang  pendidikan.  Seperti  yang  sudah  kita  tahu  bahwa keseriusan  pemerintah  dalam  menanggulangi  masalah  pendidikan  dengan  menetapkan alokasi  anggaran  pendidikan  minimal  20  persen  dari  APBN  dan  APBD  (Kemenkeu, 2014).  Selain  itu  harus  diadakannya  peningkatan  sarana  prasarana  di  daerah  tertinggal yang dirasa hingga sampai saat ini belum memadai.
Koefisien  regresi  pengangguran  yang  dihasilkan  sebesar  -0,0078  dengan  probability 0,000  yang  artinya  bahwa  pengangguran  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
ketimpangan  distribusi  pendapatan,  apabila  jumlah  pengangguran  naik  sebesar  satu persen  maka  ketimpangan  akan  menurun  sebesar  0,0078  persen.  Hal  tersebut  sesuai dengan  penelitian  (Ilham  &  Pangaribowo,  2017),  menyatakan  bahwa  pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Pada dasarnya semakin banyak orang bekerja maka semakin menurun tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi  kebutuhan hidupnya (Yacoub, 2012). Menurut World Bank (2016), sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor  informal  dengan  penghasilan  yang  rendah  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan pemerataan  pendapatan  masyarakat,  akan  tetapi  pemerataan  tersebut  berada  kelas perekonomian yang rendah. Pendapatan yang didapat sebagian besar masyarakat itu dapat di  katakan  di  bawah  rata-rata  sehingga  orang  yang  bekerja  itu  masuk  pada  kriteria pengangguran.  Sehingga  hal  tersebut  mengacu  pada  hasil  penelitian  ini  dimana pengangguran  yang  tinggi  menyebabkan  pemerataan  perekonomian.  Pemarataan  yang terjadi  bukanlah  pemerataan  yang  diharapkan  karena  pemerataan  yang  dimaksud  yaitu pemerataan  pendapatan  pada  kelas  perekonomian  rendah.  Pemerataan  yang  terjadi  tidak menyebabkan  kesejahteraan  masyarakat.  Maka  dari  itu  pengangguran  tetap  perlu ditanggulangi  dengan  seksama,  meningkatkan  upah  minimum  regional  dan  membuka lapangan  pekerjaan  merupakan  cara  yang  cukup  efektif,  sehingga  penghasilan  orang- orang yang bekerja dapat dikatakan layak. Selain itu dengan memperketat pemberantasan gelandangan atau pengemis dan memasukan ke departemen sosial juga dapat mengurangi terjadinya  pemerataan  pada  tingkat  perekonomian  yang  rendah.  Sehingga  diharapkan pengangguran  tidak  lagi  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  tetapi  dapat berpengaruh  positif  dimana  menurunnya  tingkat  pengangguran  akan  menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  pertumbuhan  ekonomi, pendidikan  dan  pengangguran  terhadap  ketimpangan  yang  terjadi  di  Indonesia  dengan analisis  regresi  panel  dimana  objek  penelitiannya  merupakan  33  provinsi  di  indonesia pada  periode  2007-2016.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  maka dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukan tanda positif tetapi  tidak berpengaruh signifikan    terhadap  ketimpangan    di  Indonesia.  Hal  ini  di  karenakan  pertumbuhan ditiap  wilayah  memiliki  potensi  sektor  perekonomian  yang  berbeda  dan  sektor perekonomian  tersebut dapat mengalami pasang surut tiap periodenya, sehingga laju pertumbuhan  PDRB  tidak  dapat  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap ketimpangan.
2. Variabel Pendidikan menunjukan tanda positif dan signifikan terhadap ketimpangan di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  terjadinya over-education dan  pendidikan menyebabkan  perbedaan  keterampilan  yang  sangat  jauh  antara  yang  berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah sehingga terjadinya ketimpangan, dimana sebagian  besar  anak  usia sekolah  dapat  mencapai  pendidikannya  pada  tingkat  yang
cukup  tinggi  sedangkan  beberapa  daerah  tertinggal  seperti  Indonesia  bagian    timur tetap pada kondisi pendidikan yang rendah.
3. Variabel  pengangguran  menunjukan  tanda  negatif  dan  signifikan  terhadap ketimpangan  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  pemerataan  pada penduduk  di  kelas  bawah.  Karena  menurut  world  bank  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  bekerja  pada  sektor  informal  dimana  pendapatan  yang  dihasilkan tergolong rendah.
4. Sepuluh  peringkat  provinsi  dengan  tingkat  ketimpangan  diurutkan  dari  tertinggi hingga  terendah  yaitu  Banten,  Sulawesi  Selatan,  Papua,  Jawa  Barat,  Gorontalo, Papua Barat, Jogja, Jakarta, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

## Saran
1. Dari  hasil  penelian,  pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  ketimpangan, sehingga diharapkan adanya usaha peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang  tertinggal  sehingga  pendidikan  di  tiap  provinsi  dapat  merata,  pemerataan pendidikan  dapat  meningkatkan  pemerataan  distribusi  pendapatan.  Selain  dapat mencerdaskan  kehidupan  bangsa  pendidikan  juga  berpengaruh  terhadap  masalah pengangguran di Indonesia.
2. Dari  hasil  penelitian,  pengangguran  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  dimana pengangguran  yang  dimaksud  bukanlah  pengangguran  absolut.  Maka  diharapkan pemerintah  atau  sektor  swasta  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  sehingga para  pengangagur  yang  sebenarnya  bekerja  itu  memiliki  tempat  bekerja  dan penghasilan yang lebih layak.
3. Dari  hasil  peringkat  provinsi  timpang  maka  diharapkan  provinsi  yang  memiliki tingkat  ketimpangan  tertinggi    menjadi  provinsi  yang  diprioritaskan  dalam  proses pembangunan dibidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial.
4. Model  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan,  oleh karena  itu  diperlukan  penelitian  lanjutan  yang  lebih  mendalam  dengan  data  dan metode  yang  lebih  lengkap,  sehingga  dapat  melengkapi  hasil  penelitian  yang  telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahluwalia,  M.  S.  (1976).  Income  distribution  and  development:  some  stylized  facts.
American Economic Association Income, American Economic Review , 66 (2), 128– 135. https://doi.org/10.7202/800721ar
Hidayat,  M.  H.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi,  dan  IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. Skripsi Universitas Diponegoro , 1–74. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/43810/1/20_HIDAYAT.pdf
Ilham,  M.,  &  Pangaribowo,  E.  H.  (2017).  Analisis  Ketimpangan  Ekonomi  Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. Jurnal Bumi Indonesia , 6 (4).
Khandker,  S.  R.,  Koolwal,  G.  B.,  &  Samad,  H.  A.  (2010). Handbook  on  Impact Evaluation  Quartitative  Methods  and  Practices .  Washington,  D.C:  The  World
Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia__________________________________________________
Bank.
Kuncoro, M. (2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad.  (1997). Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan . Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
Mankiw, N. G. (2000). Teori Makroekonomi (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
Martins, P. S., & Pereira, P. T. (2004). Does education reduce wage inequality? Quantile regression  evidence  from  16  countries. Labour  Economics , 11 (3),  355–371. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2003.05.003
Myrdal,  G.,  Duckworth,  G.,  &  Londres,  C.  (1957).  Economic  Theory  And  Under- Developed  Regions. International  Bank  for  Recons-  Truction  and  Development:
Washington , 115–116. Retrieved from http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/567/12/RCE11.pdf
Oxfam. (2017). Menuju Indonesia Yang Lebih Setara:Laporan Ketimpangan Indonesia .
Schultz,  T.  W.,  &  Schultz,  T.  W.  (1982). Investing  in  people:  The  economics  of population quality . California: Universitas of California Press.
Shaffer,  H.  G.  (1961).  Investment  in  Human  Capital:  Comment. American  Economic Association , 51 (5). https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_340
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan (2nd ed.). indonesia: Kencana Prenada Media Group.
Supriyantoro,  G.  (2005).  Analisis  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten-Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Dan  Manajemen,  Institut Pertanian Bogor .
Tambunan,  T.  (2014). PPerekonomian  Indonesia:  Era  Orde  Lama  Hingga  Jokowi Jakarta . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tim Ekonomi Moneter BI. 2015. “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Triwulan I 2015: Sulawesi Tengah”. Sulawesi Tengah: Bank Indonesia
Tim  Ekonomi  Moneter  BI.  2016.  “Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV 2015”.Kalimantan Timur: Bank Indonesia
Todaro, M. P. (1989). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: PT Erlangga.
Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. The University of Chicago Press Journal , 13 (4).
World Bank. 2015. “Meluasnya ketimpangan di Indonesia”. Indonesia: World bank World Bank (2016). Ketimpangan yang Semakin Lebar. Jakarta: World Bank.
World  Bank  Group  (2017).  Doing  Business2017  Equal  Opportunity  for  All  Economy Profile 2017 Indonesia. World Bank Group.
Yacoub,  Y.  (2012).  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  terhadap  Tingkat  Kemiskinan
Media Ekonomi Vol. 27 No. 1 April 2019 ____________________________________________
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Yarlina. Reposty Polned , 8 (3), 176– 158.
Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2014). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 50 (2), 243–254. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.939937
_________.  2015.  “Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Provinsi  Sulawesi  Tengah Triwulan II-2015”. Sulawesi Tengah: Bank Indonesia
_________.  2013.  “Kajian  Ekonomi  Regional  Provinsi  Kalimantan  Timur  Triwulan  II- 2013”.Kalimantan Timur: Bank Indonesia