Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK
Fernando Manurung 1* , Bagio Kadaryanto 2 , Yelia Nathassa Winstar 3 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia fernando@gmail.com 1* , bagio@gmail.com 2 , yelia@gmail.com 3
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
In Article 5 letter e of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that the Material Requirements as intended in Article 4 letter a, are not perpetrators of repeat criminal acts based on Court Decisions. The purpose of this research is to analyze the implementation of material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the legal area of the Siak Police, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in  the  implementation  of  material  restorative  justice  requirements  for  repeat  criminals based on court decisions in the legal area. Siak Police. The method used is sociological legal  research.  Based  on  the  research  results,  it  is  known  that  the  implementation  of material  requirements  for  restorative  justice  for  perpetrators  of  repeat  crimes  based  on court  decisions  in  the  jurisdiction  of  the  Siak  Police  is  not  running  optimally  because especially at the Siak Police, restorative justice is not carried out repeatedly because in general  the  same  criminal  acts  are  given  sanctions.  in  accordance  with  applicable regulations. Obstacles in implementing material restorative justice requirements for repeat criminals based on court decisions in the jurisdiction of the Siak Police are social stigma against  recidivist  perpetrators,  lack  of  understanding  in  implementing  these  police regulations in the jurisdiction of the Siak Police, and law enforcers at the Siak Police show resistance to implementation. restorative justice, and taking a more repressive approach. Efforts  to  overcome  obstacles  in  implementing  material  requirements  for  restorative justice for repeat offenders based on court decisions in the Siak Police jurisdiction include encouraging policies that support improving social stigma towards recidivist offenders, improving  education  and  training,  and  law  enforcers  can  strive  for  second  Restorative Justice. Repeat offender of the same crime.
Keywords: Restorative Justice, Repeat Offender, Criminal Offense
* Alamat korespondensi: Universitas Lancang Kuning E-mail: fernando@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Konsep  pendekatan  restoratif  merupakan  suatu  perkembangan  dari  pemikiran  manusia  yang didasarkan  pada  tradisi-tradisi  peradilan  dari  peradaban  Bangsa  Arab  Purba,  Yunani,  dan  Romawi dalam  menyelesaikan  masalah.  Istilah  umum  tentang  pendekatan  Restorative  Justice  pertama  kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dalam penulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa Restorative Justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif.
Pada  tanggal  19  Agustus  2021,  Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs.  Listyo  Sigit  Prabowo,  M.Si. menandatangani  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2021  tentang Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  restoratif,  tercatat  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif merupakan  sebagai  langkah  Polri  dalam  mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan mengedepankan Keadilan restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  merupakan  landasan  hukum  yang  memberikan  panduan  bagi  kepolisian  dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana. Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.
Residivis  merupakan  alasan  pemberatan  hukuman  dan  residivis  bisa  digolongkan  ke  dalam gabungan. Pompe berpendapat bahwa persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim.  Sedangkan  Vos  berpendapat  bahwa  persamaan  antara  keduanya  ialah  (dengan  lebih  menitik beratkan samenloop/concurcus realis) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannnya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.
Perpol  Nomor  08  tahun  2021,  meskipun  memiliki  tujuan  yang  baik  dalam  menangani  kasus penyalahgunaan narkotika secara restoratif, dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus pengulangan tindak pidana karena tidak adanya putusan pengadilan formal. Oleh karena itu, perlu ada  penyesuaian  kebijakan  untuk  memastikan  bahwa  ada  catatan  formal  tentang  kasus-kasus  yang diselesaikan melalui restorative justice sehingga dapat menangani residivisme dengan lebih efektif.
Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam concursus relais, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap.
Persyaratan formil terdiri dari perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku  berupa  mengembalikan  barang,  mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana,  kecuali  untuk  tindak  pidana  narkoba.  Selanjutnya  Pasal  3 menyatakan bahwa:
(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a) umum; dan/atau
b) khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikanatau Penyidikan.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan TindakPidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan  khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  untuk  kegiatan  menjalankan  fungsi  Reserse  Kriminal, penyidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan  khusus  hanya  berlaku  bagi  tindak  pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan.
Pasal  9  ayat  1  Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba
a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
b. Pada saat tertangkap tangan:
1) ditemukan  barang  bukti  Narkoba  pemakaian  1  (satu)  hari  dengan  penggolongan narkotika  dan  psikotropika  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
2) tidak  ditemukan  barang  bukti  Tindak  Pidana  Narkoba,  namun  hasil  tes  urine menunjukkan positif Narkoba;
c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
e. Pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan  Penyelidikan lanjutan.
Pasal  9  Ayat  2  Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa tim asesmen terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Pasal  5  Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif peryaratan materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
a. Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
b. Tidak berdampak konflik sosial
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
e. Bukan pelaku penggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Persyaratan Materiil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  a,  bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
Tanpa adanya putusan pengadilan yang mencatat tindak pidana sebelumnya, tidak dapat secara resmi  dianggap  sebagai  pelaku  pengulangan  tindak  pidana.  Hal  ini  menyebabkan  masalah  dalam penegakan hukum karena meskipun jelas bahwa telah mengulangi tindak pidana, secara hukum status residivis  tidak  dapat  diterapkan.  Salah  satunya  adalah  bahwa  pelaku  bukan  merupakan  pelaku penggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ketika seorang tersangka pertama kali ditangkap  dan  kasusnya  ditangani  melalui  keadilan  restoratif,  pendekatan  ini  bertujuan  untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari hukuman pidana formal. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai  kesepakatan  yang  memulihkan  kerugian  korban  dan  membantu  pelaku  kembali  ke masyarakat.
Pasal  5  dan  Pasal  9  yang  diatur  dalam  Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk tindak pidana narkotika ini dapat dilakukan Restoratif Justice berkali-kali, hal tersebut dikarenakan bukan pelaku penggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
Namun  pada  kenyataanya,  bahwa  Polres  Siak  tidak  melakukan  Restoratif  Justice  perkara penyalahgunaan narkotika yang ditangkap 2 (dua) kali, maksudnya disini adalah pertama dilakukan Restoratif  Justice,  kemudian  pelaku  ditangkap  lagi  dengan  permasalahan  yang  sama  sehingga dilanjutkan ke pengadilan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
b. Pendekatan Analisis ( Analytical Approach ) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah  istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak  Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak
Suatu  peraturan  pada  dasarnya  tidak  dapat  dibentuk  tanpa  adanya  landasan  yang  menjadikan dasar pembentukan peraturan. Pembentukan suatu peraturan harus melalui beberapa tahapan kebijakan publik agar peraturan tersebut dapat dibentuk dan disahkan serta diberlakukan. A. Hamid S. Attamimi mengutip pendapat I.C Van Der Vlies yang mengemukakan bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik terdapat 2 (dua) klasifikasi penyusunan, yaitu berdasarkan asas formil dan asas materiil. Asas materiil meliputi muatan tentang tujuan yang jelas, yaitu Asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual (Het Beginsel Van De Indiv Iduale Rechtbedeling), Asas kepastian hukum  (Het  Rechszekerheids  Begin  Sel),  dan  asas  terminologi  dan  sistematika  yang  benar  (Het Beginsel Van Du Idelijke Terminologi En Duidelijke Systematiek), serta asas perlakuan yang sama dimata  hukum  (Het  Rechtsgelijkheidsbeginsel)  dan  asas  yang  dapat  dikenali  (Het  Beginsel  Van  De Kenbaarheid). Sedangkan asas-asas formal meliputi Asas tujuan jelas, Asas lembaga yang tepat, Asas perlunya pengaturan, dan Asas dapat dilaksanakan serta Asas Konsensus.
Peraturan Polri (Perpol) yang telah dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya  adalah  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dibentuk oleh Kepolisian sebagai bentuk inovasi atas perkembangan, kebutuhan, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia perihal keadilan  berdasarkan  restoratif.  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  dibentuk  dan  disahkan  berdasarkan perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  pembentukan  Perpol  tersebut  merupakan bentuk  representatif  negara  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  hukum  di  dalam  masyarakat  yang didelegasikan kepada institusi Polri sesuai dengan tugas pokok beserta fungsinya seperti yang telah disebutkan  dalam  Pasal  4  Peraturan  Kepala  Kepolisian  (Perkap)  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Perpol)  Nomor  8  Tahun  2021  membahas tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  dibentuk  oleh  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  disahkan  melalui  pengundangan  dalam  Berita  Negara Republik  Indonesia.  Perpol  dibentuk  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri), Dimana Kapolri merupakan pimpinan tertinggi Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan kewenangan dalam membentuk Peraturan Kepolisian. Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian yang menegaskan bahwa, Ayat (1) “Pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan Kepolisian,  huruf  a  adalah  Kapolri”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b menyebutkan bahwa kewenangan Kapolri dalam membentuk Peraturan Kepolisian sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  17  memiliki  wewenang  dalam  membentuk  Peraturan  Polri  (Perpol)  dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap).
Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  menurut  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula.  Dengan  demikian  Restorative  Justice  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemulihan  hubungan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  pihak  korban  dengan  pelaku  yang dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Perpol)  Nomor  8  Tahun  2021  memiliki paradigma  yang  menjadikan  dasar  Kepolisian  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  berdasarkan keadilan restoratif, dilaksanakan secara inisiatif oleh Kepolisian dalam mencari alternatif penyelesaian perkara  diluar  sistem  peradilan  pidana,  baik  melalui  upaya  mediasi  maupun  rekonsiliasi.  Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 merupakan salah satu bagian daripada pembangunan bidang hukum dalam mewujudkan cita negara hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan hukum merupakan kegiatan pembaharuan dan pengembangan ketentuan hukum yang telah ada, dengan adanya pembaharuan ketentuan hukum yang lebih terbarukan dan  dikembangkan  dalam  hal  ini  adalah  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, dapat diperuntukkan sebagai landasan dalam memenuhi tuntutan perkembangan pada kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan.
Keadilan  Restoratif  adalah  Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.
Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif harus  memenuhi  persyatan  umum dan  khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  pada  kegiatan  Penyelenggaraan  fungsi  Reserse  Kriminal, penyelidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan  khusus  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.
Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:
1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  berupa  pengembalian  barang, mengganti  kerugian,  mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana  dan/atau mengganti  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana.  Dibuktikan  dengan  surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)
Persyaratan  Khusus,  dalam  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya:
a. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik;
Persyaratan  Khusus  Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  untuk  tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:
1. Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
2. Pelaku  bersedia  menghapus  konten  yang  sedang  diunggah,  diserahkan  kepada  Penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;
3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial diserati  dengan  pemintaan  untuk  menghapus  konten  yang  telah  menyebar,  diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan
4. Pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan  penyelidikan lanjutan.
b. Tindak Pidana Narkoba
Persyaratan  Khusus  Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  untuk  tindak pidana Narkoba, meliputi:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan  penggolongan  narkotika  dan  psikotropika  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku  bersedia  bekerja  sama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan  penyelidikan lanjutan.
c. Tindak Pidana Lalu Lintas
Persyaratan  Khusus  Penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  untuk  tindak pidana Lalulintas, meliputi:
1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Penghantian  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak  lain  yang  terkait  dengan  dilengkapi  surat  persyaratan  perdamian  dan  bukti  telah  dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.
Berdasarkan  surat  permohonan  pengentian  penyelidikan  dan  penyidikan,  penyidik  dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan  surat  perintah  penghentian  penyelidikan  (SPP-Lidik)  dan  surat  ketetapan  penghantian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.
Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan  akan  melakukan  pemeriksaan  tambahan  yang  dituangkan  dalam  berita  acara,  klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi  maka  akan  diterbitkan  surat  perintah  penghentian  penyidikan  (SP3)  dan  surat  ketetapan penghantian  penyidikan  (SK.Sidik)  dengan  alasan  demi  hukum  berdasarkan  keadilan  restoratif, mengirim  surat  pemberitahuan  penghentian  dengan  melampirkan  surat  ketetapan  pengentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum. Dasar Pertimbangan :
a. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  perlu  mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat  yang  memenuhi  rasa  keadilan  semua  pihak  diberikan  kewenangan  sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  perlu  merumuskan  konsep  baru  dalam  penegakan  hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak  Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Restoratif Justice (RJ) berfokus pada  pemulihan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  dan  memperbaiki  hubungan  antara pelaku, korban, dan komunitas. Namun, penerapan RJ untuk pelaku yang mengulangi tindak pidana yang  sama  memerlukan  pertimbangan  khusus.  Uuntuk  persayaratan  khususnya  sudah  diatur  dalam Peraturan  Polisi  Nomor  8  Tahun  2021,  Dimana  dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  bukan  pelaku pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan,  sehingga  pencatatan  dari  tindak  pidana tersebut mesti menunggu putusan pengadilan. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
putusan  pengadilan  mengacu  pada  seseorang  yang  tidak  dianggap  sebagai  residivis  (orang  yang melakukan  tindak  pidana  berulang  kali)  oleh  pengadilan.  Dengan  kata  lain,  orang  tersebut  belum terbukti  melakukan  tindak  pidana  berulang  kali  atau  sebelumnya  telah  dihukum,  dan  putusan pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana.
Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah apabila mengacu kepada Pasal 9 ayat 1 Peraturan  Polisi  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  bahwa  Persyaratan  khusus  untuk  Tindak  Pidana  Narkoba,  Pecandu  Narkoba  dan  korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; Pada saat tertangkap tangan: ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun  hasil  tes  urine  menunjukkan  positif  Narkoba;  Tidak  terlibat  dalam  jaringan  Tindak  Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar; Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
Menurut Bapak berinisial J selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di  Wilayah  Hukum  Polres  Siak  adalah  ketika  dilakukan  Restoratif  Justice  ini  di  Polres  Siak  hanya dilakukan sekali dan apabila diulangi maka akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.
Menurut Bapak berinisial H selaku Pelaku / Tersangka mengatakan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah pernah dilakukan Restoratif Justice, sehingga kami melakukan lagi maka penyidik memberikan saran untuk diberikan rehabilitasi dan selanjutnya akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah khusunya di Polres Siak ini memang tidak dilakukan Restoratif Justice secara berulang karena pada umumnya tindak pidana yang sama diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), penerapan restoratif justice bisa menjadi tantangan tersendiri. Residivis adalah individu yang telah melakukan tindak pidana berulang kali dan biasanya  dianggap  memiliki  risiko  tinggi  untuk  kembali  melakukan  kejahatan.  Namun,  dengan pendekatan  yang  tepat,  restoratif  justice  masih  dapat  diterapkan  untuk  pelaku  pengulangan  tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
Secara  teoritis  terdapat  beberapa  jenis  tindak  pidana.  Tindak  pidana  dapat  dibedakan  secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang- undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut mala in se. Artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan  jahat  karena  sifat  perbuatan  tersebut  memang  jahat.  Sedangkan  pelanggaran  adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya  sebagai  delik.  Perbuatan-perbuatan  ini  dianggap  sebagai  tindak  pidana  oleh masyarakat  oleh  karena  undang-undang  mengancam  dengan  sanksi  pidana.  Tindak  pidana  jenis  ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).
Restoratif justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan  pada  pemulihan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  yang terdampak  akibat  tindak  pidana.  Pendekatan  ini  berfokus  pada  penyelesaian  konflik  dan  perbaikan hubungan  yang  rusak  akibat  tindak  pidana,  alih-alih  sekadar  memberikan  hukuman  kepada  pelaku. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut ini beberapa cara penerapan restoratif justice dalam konteks ini:
1. Penyadaran dan Pendidikan Pelaku Pendekatan restoratif justice berusaha untuk menyadarkan pelaku mengenai dampak tindak pidana yang mereka lakukan terhadap korban dan masyarakat. Program  pendidikan  dan  konseling  dapat  membantu  pelaku  memahami  konsekuensi  dari tindakan mereka dan membangun empati terhadap korban. Pendidikan juga bisa difokuskan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada pengembangan keterampilan hidup dan pekerjaan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mengubah perilaku mereka.
2. Mediasi  dan  Dialog  Mediasi  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dapat  menjadi  langkah penting  dalam  restoratif  justice.  Proses  ini  memungkinkan  pelaku  untuk  bertanggung  jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat, serta menawarkan kesempatan bagi korban untuk  menyampaikan  perasaan  dan  kebutuhan  mereka.  Dialog  yang  konstruktif  ini  bisa membantu memperbaiki hubungan yang rusak dan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana.
3. Program Pemulihan dan Reintegrasi Restoratif justice menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan pelaku. Program pemulihan dapat mencakup kompensasi materiil kepada korban, layanan dukungan psikologis, serta kegiatan komunitas yang melibatkan pelaku dalam upaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Selain itu, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat adalah bagian penting dari proses ini. Masyarakat harus diberikan dukungan untuk menerima kembali pelaku, sementara pelaku perlu dibantu untuk beradaptasi dan berperan positif dalam komunitas.
4. Pengawasan dan Dukungan Berkelanjutan Untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, penting  untuk  menyediakan  pengawasan  dan  dukungan  berkelanjutan.  Ini  bisa  melibatkan pembimbing atau mentor yang membantu pelaku dalam menghadapi tantangan hidup sehari- hari, serta akses ke layanan kesehatan mental, pelatihan kerja, dan dukungan sosial lainnya. Program  pengawasan  yang  efektif  juga  bisa  membantu  pelaku  menjaga  komitmen  mereka untuk tidak kembali melakukan kejahatan.
5. Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung Implementasi restoratif justice memerlukan dukungan  dari  kebijakan  dan  kerangka  hukum  yang  ada.  Pengadilan  dan  sistem  peradilan pidana harus terbuka untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus residivis.  Ini  mungkin  memerlukan  perubahan  hukum  atau  penerapan  kebijakan  yang mendukung penggunaan mediasi, program pemulihan, dan reintegrasi pelaku.
Secara  keseluruhan,  penerapan  restoratif  justice  untuk  pelaku  pengulangan  tindak  pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Meskipun menghadapi tantangan, upaya ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan fokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi, restoratif justice bisa menjadi alat yang efektif untuk mengurangi Tingkat residivisme dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
Dalam hal ini, mazhab modern berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah melindungi masyarakat  dari  kejahatan  dan  memberikan  hukuman  atas  kejahatan  dengan  memperhatikan  pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Paham ini sedikit banyak terpengaruhi pola peemikiran kriminologi, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat6 Selain dipengaruhi oleh mazhab modern, paradigm restorative justice juga dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound.  Dalam  hal  ini,  Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  sarana  pembaharuan masyarakat (law is a tool of social engineering). Dalam perspektif Indonesia, maka pemikiran Pound disempurnakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo.
Dalam  hal  ini,  Prof,  Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  hukum  harus  ditegakkan  dengan menggunakan  hati  nurani  manusia  sebagai  unsur  utama  dalam  penyelesaian  pidana.  Dalam perjalanannya,  pemikiran  Roscoe  Pound  yang  disempurnakan  oleh  Prof.  Satjipto  Rahardjo  dikenal dengan  mazhab  atau  aliran  progresivitisme.  Dimana  aliran  ini  secara  esensial  memandang  bahwa hukum harus ditegakkan dengan mengedepankan unsur kemanusiaan. Dengan mendasarkan diri atas argumentasi  yang  demikianlah,  maka  dapat  dipahami  bahwa  paradigma  restorative  justice  menjadi salah  satu  aspek  positif  yang  dapat  mendukung  keberlangsungan  pembangunan  sistem  pidana  di Indonesia.  Namun  perlu  dipahami,  bahwa  pembangunan  sistem  hukum  pidana  Indonesian  tentunya tidak akan menghasilkan kemajuan yang signifikan jika hanya dilakukan dalam tataran teoritis belaka.
Dengan kata lain, perkembangan teori yang ada haruslah didukung dengan perkembangan praktis dilapangan.  Teoritis  yang  diimplementasikan,  tentu  akan  mampu  untuk  lebih  dikembangkan kedepannya.  Hal  ini  terjadi,  karena  dalam  penerapan  itulah  teori  akan  mendapatka  antitesisnya. Antitesis  inilah  yang  kemudian  akan  dipergunakan  sebagai  salah  satu  sarana  pengembang  teoritis tersebut. Dalam perjalanannya, hal ini akan menghadirkan konsekuensi positif berupa kesesuaian antara teoritis dengan praktis atau yang dalam bahasa hukum dipahami sebagai das sein dan das sollen.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dengan mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatan yang demikianlah, penulis dalam hal ini berusaha untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penegakan keamanan  umum,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  tentunya  juga  berwenang  untuk menangani  perkara  pidana.  Dalam  hal  ini,  peneliti  mempersempit  kewenangan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani perkara pidana hanya pada tataran penyidikan.

## Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak
Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sistem  hukum  nasional  Indonesia.  Secara  historis,  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia  merupakan sistem  hukum  peninggalan  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Sistem  hukum  pidana  Indonesia,  pada awalnya  diberlakukan  secara  berbeda-beda.  Pembedaan  pemberlakuan  sistem  hukum  pidana  di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah colonial Belanda pada masa itu. Dalam hal ini, pemerintah kolonial Belanda membagi penduduk menjadi golongan eropa dan yang dipersamakan, golongan timur asing, dan golongan pribumi.
Dengan berlandaskan pembahasan sejarah perkembangan hukum pidana, maka dapat dipahami bahwa  sistem  hukum  pidana  Indonesia  saat  ini  merupakan  sistem  yang  berasal  dari  hukum  pidana pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, pemberlakuan sistem hukum pidana pemerintahan kolonial Belanda hanya bersifat sementara. Dengan kata lain, pemerintahan yang memegang kendali atas negara harus mampu untuk merumuskan hukum pidana yang baru sebagai amanah proklamasi dan wujud  atas  nasionalisme  suatu  bangsa  yang  berdaulat.  Dewasa  ini,  perkembangan  hukum  pidana Indonesia  mulai  mengalami  progresivitas  yang  signifikan.  Kemajuan  dalam  pembangunan  hukum pidana  Indonesia  tersebut,  merupakan  upaya  positif  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam  rangka menyelaraskan hukum nasional dengan paradigma internasional yang berlaku.
Pada  tahapan  inilah,  hukum  pidana  Indonesia  mengenal  istilah  restorative  justice.  Istilah restorative justice dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. Secara harfiah konsepsi  restorative  justice  adalah  paham  yang  menyatakan  bahwa  permasalahan  pidana  dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat yang  merasa  dirugikan.  Sehingga  secara  sederhana,  restorative  justice  adalah  upaya  yang  dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pidana tanpa harus melalui pengadilan atau dipahami juga sebagai bentuk penyelesaian non litigasi. Perkembangan paradigma restorative justice, tentunya tidak dapat dipisahkan dari supremasi hak asasi manusia (HAM).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri  dalam  mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan  serta  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat  sebagai  solusi  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaku pengulangan delik atau recidivist disebut juga menggunakan istilah “bromocorah”. Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna bromocorah sebagai “orang yang  mengulangi  delik  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan  undang-undang;  misalnya,  perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.
Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku “Intisari Hukum Pidana” menerjemahkan kata recidive sebagai “tanggung jawab ulang”. Dijelaskan dalam bahasa aslinya:
“Recidive  itu  terjadi  apabila  seseorang  yang  pernah  dipidana  karena  bertanggung  jawab  atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan recidive merupakan hal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  memberatkan  pidana  (grond  van  strafverzwaring).  Ancaman  pidananya  ditambah  sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal recidive ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar.  Oleh  karena  itu  undang-undang  memberikan  kelonggaran  kepada  hakim  untuk  menjatuhkan pidana  yang  lebih  berat  kepadanya.  Bentuk  ini  (recidive)  bila  dibandingkan  dengan  samenloop mempunyai persamaan dan perbedaan”. Persamaannya: baik pada samenloop maupun recidive terjadi apabila  seseorang  melakukan  beberapa  peristiwa  pidana.  Sementara  perbedaannya:  dalam  hal samenloop di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada recidive di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana”.
Doktrin hukum pidana memandang, recidive itu dapat diperinci: 1) Algemeene recidive/recidive umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun. 2) Speciale Recidive/Recidive khusus, yaitu pengulangan peristiwa  pidana  yang  semacam/sejenis  dengan  peristiwa  pidana  yang  pernah  menyebabkan dijatuhkannya  pidana.  Di  samping  kedua  sistem  tersebut  terdapat  pula  yang  disebut  dengan  sistem antara/tussen  system,  yakni  dengan  beberapa  kejahatan  menurut  sifatnya  dianggap  sama, dikelompokkan  dalam  satu  kelompok  (groeps  recidive).  Selain  secara  doktrin,  dalam  ilmu  hukum pidana  modern,  dikenalkan  perincian  recidive  yang  lain  yaitu:  Accidentele  recidive/pengulangan kebetulan (terpaksa) dan Habituale recidive/pengulangan kebiasaan.
Mengenai accidentele recidive ini dapat diberi contoh misalnya seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan keluarganya. Pada akhirnya menyebabkan ia terdesak melakukan kembali kejahatan.
Menurut Vos, untuk accidentele recidive tidak diperlukan peraturan pemidanaan yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pemidanaan biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokok.  Sebaliknya  dalam  hal  habituale  recidive  perlu  dikenakan  peraturan  recidive  (pemberatan), karena  sipembuat  itu  ternyata  sudah  membiasakan  diri  untuk  melakukan  peristiwa  pidana  (beroep misdadiger atau gewoonte misdadiger).
Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya recidive dalam doktrin secara umum yakni:
a. Pernah  menjalankan  pidana  penjara  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  atau  pidana  itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluarsa.
b. Jangka  waktu  antara  peristiwa  pidana  pertama  dan  yang  kedua  adalah  tidak  lebih  dari  lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.
Adam Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan pemaknaan  pengulangan  (recidive)  oleh  masyarakat  dengan  pemaknaannya  secara  hukum  pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan,  tanpa  memperhatikan  syarat-syarat  lainnya.  Tetapi  pengulangan  dalam  arti  hukum pidana,  yang  merupakan  dasar  pemberat  pidana  ini,  tidaklah  cukup  hanya  melihat  berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.
Pemberatan atau penambahan hukum dalam perbuatan pengulangan sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pemidanaan. Mengenai teori ini, Teguh Presetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” menjelaskan bahwa:
“Pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang  dapat  ditinjau  dari  dua  segi,  yaitu  prevensi  umum  dan  prevensi  khusus.  Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya”.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Jika  dikaitkan  dalam  konteks  konsep  recidive  ini,  maka  pemberatan  hukuman  diharapkan memberi  efek  prevensi  khusus  kepada  para  terpidana  atau  mantan  terpidana,  yakni  agar  takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.
Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah stigma Sosial terhadap  Pelaku  Residivis  bahwa  Pelaku  pengulangan  tindak  pidana  sering  kali  menghadapi  stigma sosial yang kuat, baik dari masyarakat maupun dari sistem peradilan itu sendiri. Stigma ini membuat sulit  bagi  pelaku  untuk  mendapatkan  kesempatan  kedua  dan  merintis  jalan  menuju  perbaikan. Masyarakat mungkin menolak reintegrasi pelaku, dan program pemulihan menjadi tidak efektif karena kurangnya dukungan sosial.
Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan polisi tersebut di wilayah hukum Polres Siak, karena peraturan polisi tersebut baru berjalan efektif 3 tahun sehingga urangnya pemahaman dan kesadaran mengenai konsep dan manfaat pendekatan ini. Baik aparat penegak hukum, pelaku, korban, maupun masyarakat sering kali belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip restoratif justice, sehingga cenderung lebih memilih pendekatan konvensional yang berfokus pada penghukuman.
Menurut  Bapak  berinisial  J  selaku  Pelaku  /  Tersangka  mengatakan  bahwa  Hambatan  Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah penegak hukum masih mengacu kepada aturan yang berlaku, karena penegak hukum di Polres Siak menunjukkan resistensi terhadap penerapan restoratif justice, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih represif.
Menurut  Bapak  berinisial  H  selaku  Pelaku  /  Tersangka  mengatakan  bahwa  Hambatan  Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah di Polres Siak lebih menekankan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku penggulangan sehingga penerapan Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana hanya dilakukan sekali.
Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Di Wilayah  Hukum  Polres  Siak  adalah  stigma  sosial  terhadap  pelaku  residivis,  kurangnya  pemahaman dalam  mengimplementasikan  peraturan  polisi  tersebut  di  wilayah  hukum  Polres  Siak,  dan  penegak hukum  di  Polres  Siak  menunjukkan  resistensi  terhadap  penerapan  restoratif  justice,  dan  lebih melakukan pendekatan yang lebih represif.

## Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak
Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar  hukum,  tetapi  juga  melukai  korban  dan  masyarakat.  Setiap  upaya  untuk  mengatasi konsekuensi  dari  perilaku  kriminal  harus,  bila  memungkinkan,  melibatkan  pelaku  serta  pihak-pihak yang  terluka,  selain  menyediakan  yang  dibutuhkan  bagi  korban  dan  pelaku  berupa  bantuan  dan dukungan.  Sedangkan  menurut  Clifford  Dorn,  seorang  sarjana  terkemuka  dari  gerakan  restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.  Menurut  Centre  for  Justice  &  Reconciliation  (CJR)  bahwa  restorative  justice  adalah  teori keadilan  yang  menekankan  memperbaiki  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perilaku  kriminal.  Hal  ini paling  baik  dilakukan  ketika  para  pihak  bersama-  sama  secara  sadar  bertemu  untuk  memutuskan bagaimana  untuk  melakukan  hal  ini.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  transformasi  hubungan  antar masyarakat.
Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prisipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.
Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing  masing  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana        diberikan        kesempatan        untuk bermusyawarah,    restorative    justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.
Proses Restorative Justice mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Korban  setuju  terlibat  dalam  proses  yang  dapat  dilakukan  dengan  aman  dan  menghasilkan keputusan.
b. Pelanggar memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untukkemudian bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparasi.
c. Langkah-langkah  fleksibel  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang  menekankan  untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan sedapat mngkin juga mencegah pelanggaran.
d. Pelanggar  membuat  komitmen  mereka  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang  dilakukan  dan berusaha untuk mengatasi faktor- faktor yang menyebabkan prilaku mereka.
e. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali bergabung dengan masyarakat.
Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua  puluh  tahun  yang  lalu  sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana.  Kelompok  Kerja  Peradilan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana  tertentu  duduk  bersama-sama  untuk  memecahkan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversi. Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika:
1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.
Sasaran  dari  proses  peradilan  pidana  menurut  perspektif  keadilan  restoratif  adalah  menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.
Menurut Bapak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Siak mengatakan bahwa  Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah  mendorong  kebijakan  yang  mendukung  untuk  memperbaiki  stigma  Sosial  terhadap  Pelaku Residivis,  seperti  mengadvokasi  perubahan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung  penerapan restoratif  justice,  serta  memastikan  bahwa  kerangka  hukum  yang  ada  memberikan  ruang  bagi pendekatan ini, terutama dalam kasus residivis. Dan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala  terhadap  implementasi  restoratif  justice  untuk  mengidentifikasi  tantangan  dan  keberhasilan, serta  melakukan  penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  program.  Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan implementasi restoratif justice di wilayah hukum Polres Siak dapat berjalan lebih efektif, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak.
Menurut Bapak Aipda Jhon Napitupulu selaku Kanit Narkoba Polres Siak mengatakan bahwa Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, seperti elakukan pendidikan dan pelatihan mengenai restoratif justice bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku. Ini bisa mencakup workshop, seminar, dan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mediasi dan pemulihan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut  Bapak  berinisial  J  selaku  Pelaku  /  Tersangka  mengatakan  bahwa  Upaya  Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah penegak hukum dapat mengupayakan Restoratif Justice kedua Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang sama sehingga mengupayakan  integrasi  prinsip-prinsip  restoratif  justice  dalam  kebijakan  yang  mengikat  aparat penegak hukum di Polres Siak.
Menurut  Bapak  berinisial  H  selaku  Pelaku  /  Tersangka  mengatakan  bahwa  Upaya  Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah pelaku pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mencegah residivisme. Namun, meskipun penerapan restoratif justice untuk pelaku pengulangan tindak pidana hanya dilakukan sekali. Meskipun saat ini penerapan restoratif justice hanya dilakukan sekali, penting untuk terus memberikan pendidikan dan  pelatihan  berkelanjutan  kepada  aparat  penegak  hukum  mengenai  manfaat  jangka  panjang  dari pendekatan ini.
Berdasarkan  observasi  penulis  dilapangan  bahwa  Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Siak  adalah  adalah  mendorong  kebijakan  yang mendukung untuk memperbaiki stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis, Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan,  dan  penegak  hukum  dapat  mengupayakan  Restoratif  Justice  kedua  Untuk  Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang sama.

## IV. KESIMPULAN
Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah belum berjalan dengan  maksimal  karena  khusunya  di  Polres  Siak  ini  memang  tidak  dilakukan  Restoratif Justice secara berulang karena pada umumnya tindak pidana yang sama diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), penerapan restoratif justice bisa menjadi tantangan tersendiri. Residivis adalah individu yang telah  melakukan  tindak  pidana  berulang  kali  dan  biasanya  dianggap  memiliki  risiko  tinggi untuk kembali melakukan kejahatan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, restoratif justice masih  dapat  diterapkan  untuk  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan.
Hambatan  Dalam  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice  Untuk  Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah  stigma  sosial  terhadap  pelaku  residivis,  kurangnya  pemahaman  dalam mengimplementasikan peraturan polisi tersebut di wilayah hukum Polres Siak, dan penegak hukum di Polres Siak menunjukkan resistensi terhadap penerapan restoratif justice, dan lebih melakukan pendekatan yang lebih represif.
Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Implementasi  Syarat  Materiil  Restoratif  Justice Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Di  Wilayah Hukum Polres Siak adalah adalah mendorong kebijakan yang mendukung untuk memperbaiki stigma Sosial terhadap Pelaku Residivis, Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, dan penegak hukum  dapat  mengupayakan  Restoratif  Justice  kedua  Untuk  Pelaku  Pengulangan  Tindak Pidana yang sama.

## REFERENSI
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Dvannes, Restorative  Justice  Briefing  Paper-2 ,  Centre  for  Justice  &  Reconciliation, November 2008
E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , (Jakarta: Stori Grafika, 2012)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2011) Fitri  Wahyuni, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia, (Tangerang  Selatan:  PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari,  “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Al’Adl Vol. X No. 2 (2018) : 174 Marida  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan.  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
Mc  Cold  and  Wachtel ,  Restorative  Practices ,  (The  International  Institute  for  Restorative Practices (IIRP), 2003)
Mien  Rukmini, Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga  Rampai), (Bandung: Alumni, 2009)
Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad, Intisari  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1986)
Rufinus  Hotmaulana  Hutahuruk, Penggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum , (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014) Satjipta Rahardja, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Satjipta Rahardja, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 (2011) : 1. Susan  C.  Hall, Restorative  Justice  in  the  Islamic  Penal  Law.  A  Cintribution  to  the Global System , Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)