## PENDIDIKAN KARAKTER MODEL MADRASAH:

## SEBUAH ALTERNATIF

## USWATUN HASANAH
Email: uswatunhasanah@radenintan.ac.id
JURUSAN PAI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

## Abstrak
Amanat  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  (baca:  UUD  1945)  telah menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa” merupakan  kewajiban  konstitusional  Pemerintah  Negara.  Untuk  itu  pula, Konstitusi  Negara  telah  memberikan  jaminan  bahwa  "Setiap  warga  negara berhak  mendapat  pendidikan",  bahkan  ditegaskan  bahwa  "Setiap  warga  negara wajib mengikuti  pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya". Dalam rangka  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  itu  Pemerintah  Negara  telah diamanatkan agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  serta  akhlak  mulia.  Perspektif  UU-Sisdiknas  sebagaimana  tercermin  dalam konstruksi  “terminologi  authentik  pendidikan”,  formulasi  fungsi  dan  tujuan pendidikan  nasional  telah  sangat  jelas  mendeskripsikan  konseptual  “pendidikan karakter”  dalam sistem pendidikan nasional  Indonesia.  Konseptual “pendidikan karakter”  dimaksud,  tentu  saja  berintikan  pada  transformasi  pembentukan karakter  peserta  didik,  dan  sekaligus  merupakan  perwujudkan  konseptual “pendidikan  berkarakter”  melalui  seprangkat  sistem,  iklim  belajar  dan  proses pembelajaran.
Kata kunci: Pendidikan karakter

## A. PENDAHULUAN
Perspektif  Pendidikan .  Mengawali  trending  topic  “Pendidikan  Karakter” dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  di  bawah  payung  Undang-Undang No.20  Tahun  2003  (selanjutnya  disebut UU-Sisdiknas )  (Undang-Undang  No.20 Tahun  2003,  perlu  terlebih  dahulu  mengetengahkan  perspektif  fundamental pendidikan  nasional  Indonesia,  yang  sekaligus  menjadi platform karakter pendidikan nasional. Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  “ mencerdaskan  kehidupan  bangsa ” merupakan  kewajiban  konstitusional  Pemerintah  Negara.  Untuk  itu  pula, Konstitusi  Negara  telah  memberikan  jaminan  bahwa  " Setiap  warga  negara berhak  mendapat  pendidikan ",  bahkan  ditegaskan  bahwa  " Setiap  warga  negara
wajib mengikuti  pendidikan dasar  dan pemerintah wajib membiayainya ".  Dalam rangka  “ mencerdaskan  kehidupan  bangsa ”  itu  Pemerintah  Negara  telah diamanatkan  agar  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Inilah platform fundamental karakter pendidikan nasional Indonesia yang diamanatkan untuk dijalankan oleh Pemerintah Negara.
Karakter  Pendidikan .  Amanat  Konstitusi  Negara Republik  Indonesia (UUD 1945)  telah  dengan  tegas  menggariskan  bahwa  penyelenggaraan  sistem pendidikan  nasional  adalah  merupakan  usaha  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kemudian, mandat UU-Sisdiknas bahwa  Pemerintah  Negara  bertanggung  jawab  menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berakar  pada  nilai-nilai  agama , kebudayaan nasional  Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan  zaman. Pada sisi lain, mandat UU-Sisdiknas telah dengan sangat jelas menentukan bahwa diantara  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  adalah  pendidikan  diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa.
Sederhananya,  jelaslah  bahwa  konstruksi  “karakter  pendidikan”  yang diamanatkan  untuk  dijalankan  oleh  Pemerintah  Negara,  adalah;  (a)  pendidikan yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang berakar pada nilai-nilai agama, dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
(b) pendidikan  yang meningkatkan akhlak mulia yang berakar pada kebudayaan nasional  Indonesia, dengan  menjunjung  tinggi  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa; (c) pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak  diskriminatif,  dengan  menjunjung  tinggi  tinggi  hak  asasi  manusia;  (d) pendidikan yang tanggap ( responsif ) terhadap tuntutan perubahan zaman.
Terminologi  authentik  pendidikan .  Atas platform fundamental  “karakter pendidikan”  tersebut,  dalam UU-Sisdiknas telah  dikonstruksi  “ terminologi authentik  pendidikan ”  yang  sekaligus  merepresentasikan  “pendidikan  karakter” dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  dibawah  payung UU-Sisdiknas.
Dalam perspektif UU-Sisdiknas bahwa pendidikan dimaknai  sebagai  usaha sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Sehingga,  pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Konstruksi  “ terminologi  authentik  pendidikan ”,  formulasi  fungsi  dan tujuan pendidikan nasional dalam perspektif UU-Sisdiknas itu, tentu saja menjadi basis  konseptual  “pendidikan  karakter”  dalam  sistem  pendidikan  nasional Indonesia.  Sederhananya,  bahwa    kajian  tentang  “pendidikan  karakter”  niscaya perlu  dikonstruksi  konsistensinya  berdasarkan  “karakter  pendidikan”  itu  sendiri. Lalu,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah  eksistensi  satuan  pendidikan sebagai pranata layanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional telah secara konsisten merepresentasikan “karakter pendidikan” Indonesia, dan apakah satuan pendidikan  telah  dengan  sungguh-sungguh  menjalankan  operasional  “pendidikan karakter”??

## B. PEMBAHASAN
1. Perspektif Pendidikan Karakter
a. Diterminasi konseptual
Etimologi karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Lazimnya, istilah karakter senantiasa dikonotasikan positif dengan istilah  etika,  ahlak,  nilai,  dan/atau  berkaitan  dengan  kekuatan  moral.  Sehingga, pemaknaannya  sering  dipertukarkan  antara  satu  dengan  lainnya.  Karena  itu, karakter  menjadi  unik  dipahami  sebagai  seperangkat  nilai  baik  yang  terpateri dalam  diri  dan  terejawantahkan  dalam  perilaku.  Koherensi  perilaku  karakter
terpancar dalam dan dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.
Kalangan  para  ahli  cukup  banyak  versi  mengenai  karakter  dan  dan determinasi  pendidikan  karakter  ini.  Satu  diantaranya,  Lickona,  misalnya sebagaimana  dinukilkan  Haryanto  (2012),  menuturkan  bahwa  karakter  berkaitan dengan konsep moral ( moral knonwing ), sikap moral ( moral felling ), dan perilaku moral  ( moral  behavior ).  Berdasarkan  ketiga  komponen  ini  dapat  dinyatakan bahwa  karakter  yang  baik  didukung  oleh  pengetahuan  tentang  kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Sementara itu, Suyanto menuturkan  bahwa  karakter  sebagai  cara  berpikir  dan  berperilaku  yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun  Negara.
Blog wordpress.com menukilkan perspektif Foerster, seorang pencetus pendidikan  karakter berasal  dari  Jerman,  yang  pada  pokoknya menuturkan bahwa;
1) Pendidikan  karakter  menekankan  setiap  tindakan  berpedoman  terhadap  nilai normatif.  Anak  didik  menghormati  norma-norma  yang  ada  dan  berpedoman pada norma tersebut.
2) Adanya  koherensi  atau  membangun  rasa  percaya  diri  dan  keberanian, sehingga  anak  didik  akan  menjadi  pribadi  yang  teguh  pendirian  dan  tidak mudah  terombang-ambing  dan  tidak  takut  resiko  setiap  kali  menghadapi situasi baru.
3) Adanya otonomi, bahwa anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Sehingga, anak didik mampu mengambil  keputusan mandiri tanpa  dipengaruhi  oleh  desakan  dari  pihak luar.
4) Keteguhan  dan  kesetiaan.  Keteguhan  adalah  daya  tahan  anak  didik  dalam mewujudkan  apa  yang  dipandang  baik.  Dan  kesetiaan  marupakan  dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.
Perspektif UU-Sisdiknas sebagaimana  tercermin  dalam  konstruksi “ terminologi  authentik  pendidikan ”,  formulasi  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional  telah  sangat  jelas  mendeskripsikan  konseptual  “pendidikan  karakter”
dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia.  Konseptual  “pendidikan  karakter” dimaksud,  tentu  saja  berintikan  pada  transformasi  pembentukan  karakter  peserta didik,  dan  sekaligus  merupakan  perwujudkan  konseptual  “pendidikan berkarakter”  melalui  seprangkat  sistem,  iklim  belajar  dan  proses  pembelajaran. Konseptual  “pendidikan  karakter”  dimaksud,  setidaknya  meliputi  indikator berupa;  (1)  membentuk  kemampuan  peserta  didik  untuk  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak  mulia;  (2)  membentuk  kemampuan  peserta  didik  untuk  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kepribadian  dan  kekuatan pengendalian  diri,  menjadi  warga  negara  yang  demokratis,  bertanggung  jawab, dan mampu mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat; (3) membentuk kemampuan  peserta  didik  untuk  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kecerdasan,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  dan  mandiri;  (4) membentuk kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
b. Pilar pendidikan karakter
Terminologi “membentuk watak” sebagai pilar fungsi pendidikan nasional dalam  perspektif UU-Sisdiknas adalah  tidak  lain  bahwa platform pendidikan nasional  adalah  “pendidikan  berkarakter”  yang  menjadi  wahana  transformasi pembentukan  karakter  peserta  didik  untuk  menjadi  warga  negara  yang berperadaban dan bermartabat.
Blog  wordpress.com  menukilkan  Enam  Pilar  Pendidikan  Berkarakter, berupa;
1) Trustworthiness (Kepercayaan). Jujur,  jangan  menipu,  menjiplak  atau mencuri,  jadilah  handal-melakukan  apa  yang  anda  katakan  anda  akan melakukannya,  minta  keberanian  untuk  melakukan  hal  yang  benar,  bangun reputasi yang baik, patuh – berdiri dengan keluarga, teman dan negara.
2) Recpect (Respek). Bersikap  toleran  terhadap  perbedaan,  gunakan  sopan santun, bukan bahasa yang buruk, pertimbangkan perasaan orang lain, jangan
mengancam,  memukul  atau  menyakiti  orang  lain,  damailah  dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan.
3) Responsibility (Tanggungjawab). Selalu  lakukan  yang  terbaik,  gunakan kontrol  diri,  disiplin,  berpikirlah  sebelum  bertindak  –  mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan anda.
4) Fairness (Keadilan). Bermain  sesuai  aturan,  ambil  seperlunya  dan  berbagi, berpikiran terbuka; mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan.
5) Caring (Peduli). Bersikaplah  penuh  kasih  sayang  dan  menunjukkan  anda peduli,  ungkapkan  rasa  syukur,  maafkan  orang  lain,  membantu  orang  yang membutuhkan.
6) Citizenship (Kewarganegaraan). Menjadikan  sekolah  dan  masyarakat menjadi lebih baik, bekerja sama, melibatkan diri dalam urusan masyarakat, menjadi  tetangga  yang  baik,  mentaati  hukum  dan  aturan,  menghormati otoritas, melindungi lingkungan hidup.
Sementara itu, kajian empirik Pusat Kurikulum dalam rangka memperkuat pelaksanaan  pendidikan  karakter  telah  mengidentifikasi  18  (delapan  belas)  nilai yang  bersumber  dari  agama,  Pancasila,  budaya,  dan  tujuan  pendidikan  nasional, berupa:
Jujur,
Toleransi,
Disiplin,
Kerja keras,
Kreatif,
Mandiri,
Demokratis,
Rasa Ingin Tahu,
Semangat Kebangsaan,
Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial,
Tanggung Jawab dan
Religius.
Sederhananya,  bahwa  “pendidikan  karakter”  dalam  perspektif UU- Sisdiknas pada  intinya  bertujuan;  membentuk  bangsa  yang  tangguh,  kompetitif, berakhlak  mulia,  bermoral,  bertoleran,  bergotong  royong,  berjiwa  patriotik, berkembang  dinamis,  berorientasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang
semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Karena itu, Pendidikan karakter berfungsi untuk;
1) Mengembangkan  potensi  dasar  agar  berhati  baik,  berpikiran  baik,  dan berperilaku baik;
2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;
3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
Jika demikian halnya, lalu mengapa tindakan tawuran antar penduduk desa kini  telah  menjadi  lazim  terjadi  ?  Bahkan,  tidak  jarang  pula  kita  dipertontonkan tindakan  tawuran  siswa  di  lingkungan  berbagai  satuan  pendidikan,  atau  tindakan tawuran  mahasiswa  intra  dan/atau  antar  kampus.  Lebih  dari  itu,  kita  pun  masih kerap kali diperdengarkan kabar tindakan tidak terpuji yang justru dilakukan oleh kalangan  pendidik  di  lingkungan  berbagai  satuan  pendidikan.  Sementara  itu, setiap  saat  kita  juga  dipersaksikan  berita  mega  kasus  korupsi  yang  justru dilakukan  oleh  kalangan  petinggi  birokrasi  dan/atau  oleh  kalangan  pembesar penyelenggara  negara  (legislatif,  eksekutif,  yudikatif).  Begitu  seterusnya  kasus pelecehan  seksual,  pornografi,  penyalahgunaan  obat-obatan  dan  lain-lain. Mungkinkah  semua  itu,  dapat diklaim sebagai  bukti  gagalnya  hasil  pendidikan karakter???
2. Pendidikan Karakter Model Madrasah: Sebuah Alternatif
Telah  tidak  diragukan  lagi  bahwa  eksistensi  Madrasah  dalam  perspektif UU-Sisdiknas, merupakan bagian utuh dalam totalitas sistem pendidikan nasional. Artinya,  meskipun  kondisi  faktual  pendidikan  Madrasah  masih  terperangkap dalam pola kebijakan “ diskriminatif”, sehingga akibatnya operasional pendidikan Madrasah  dirundung  serba  kekurangan  dalam  segala  aspek,  namun  harus  diakui bahwa  eksistensi  satuan  pendidikan  Madrasah  dalam  totalitas  sistem  pendidikan nasional sesungguhnya lebih mencerminkan karakter pendidikan nasional sebagai pranata  sosial  berkarakter.  Betapa  tidak,  karena  faktualnya  operasional  Visi  dan Misi  pendidikan  Madrasah  pada  pokoknya  berintikan  pada  capaian  kualifikasi output peserta didik sebagaimana terpatri dalam konstruksi “ terminologi authentik pendidikan ”, formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Sederhananya, bahwa secara faktual dalam operasional satuan pendidikan Madrasah belum ada catatan tindakan tawuran kalangan siswa, dan tidak pula ada
momok tindakan  tidak  terpuji  yang  dilakukan  oleh  kalangan  pendidik.  Bahkan, sebaliknya  dari  lingkungan  satuan  pendidikan  Madrasah  justru  banyak bermunculan  praktisi  yang  melakukan  tindakan  pencerahan  di  hampir  semua lapisan  sosial  kemasyarakatan.  Artinya,  jika  saja  kebijakan  pendidikan  sungguh- sungguh  diselenggarakan  secara  berkeadilan,  dan  tidak  diskriminatif,  maka  cita “pendidikan  karakter”  dalam  perspektif UU-Sisdiknas tentu  akan  lebih bersenyawa  dalam  operasional  pendidikan  Madrasah.  Bahkan,  operasional pendidikan  Madrasah  akan  menjadi  sangat  prima  menjalankan  “pendidikan karakter”, dan sekaligus merepresentasikan citra “pendidikan berkarakter”.
Betapa tidak, karena bagaimanapun terminologi “ berkeadilan” dan “ tidak diskriminatif” dalam perspektif UU-Sisdiknas , sesungguhnya erat berkait dengan dua hal utama yang justru sekaligus menjadi tantangan Madrasah.
a. Erat  berkait  dengan  jaminan  hak  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  Dalam  konteks  ini,  tentu  saja operasional pendidikan
Madrasah belum sepenuhnya dapat merepresentasikan  keunggulan  dalam mutu,  hanya  lantaran  terus berlangsungnya  kebijakan  “ diskriminatif”. Padahal, UU-Sisdiknas telah dengan  tegas  menentukan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara tanpa  diskriminasi. Artinya,  bahwa  perspektif  “ berkeadilan” dan  “ tidak  diskriminatif” dalam konteks  jaminan  hak  konstitusional  setiap  peserta  didik  untuk  memperoleh pendidikan bermutu, mestilah dimaknai bahwa operasional layanan mutu dan mutu layanan pendidikan tentu saja tidak boleh terhalangi oleh “ ego sektoral ” status  satuan  pendidikan  “negeri”  dan  “swasta”,  bahkan  sama  sekali  tidak boleh  pula  dipisahkan  oleh  “tembok”  satuan  pendidikan  Madrasah  dan Sekolah.  Karena  itu,  capaian  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  (SPM) telah  menjadi  hak  konstitusional  setiap  satuan  pendidikan  yang  tidak  boleh diabaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
b. Erat  berkait  dengan  jaminan  ketersediaan  dana  dan  akuntabilitas pengelolaannya  bagi  terselenggaranya  pendidikan.  Dalam  konteks  ini, praktisnya  operasional  pendidikan  Madrasah  sama  sekali  belum  didukung
kecukupan  sumber  pendanaan  pendidikan  secara  berkelanjutan.  Padahal, mandat UU-Sisdiknas telah  dengan  tegas  menentukan  bahwa  pendanaan pendidikan (Madrasah dan Non Madrasah) menjadi tanggung jawab bersama antara  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Dalam  konteks tanggung  jawab  pendanaan  pendidikan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah daerah, UU-Sisdiknas telah dengan tegas menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  menyediakan  anggaran  pendidikan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  dialokasikan  minimal  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan dan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Bahkan,  menurut UU-Sisdiknas Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib menjamin  tersedianya  dana guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Artinya, bahwa  perspektif “ berkeadilan” dan “ tidak diskriminatif” dalam konteks  jaminan  ketersediaan  dana  pendidikan  melalui  APBN  oleh  Pemerintah, dan  melalui  APBD  oleh  Pemerintah  Daerah  tentu  saja  tidak  boleh  ada diversifikasi  alokasi  anggaran  berbasis  status  satuan  pendidikan  “negeri”  dan “swasta”,  apalagi  adanya  diversifikasi  alokasi  anggaran  berbasis  satuan pendidikan  Sekolah  dan  Madrasah.  Karena  itu,  capaian  mutu  akreditasi  melalui pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) telah menjadi parameter kelayakan operasional  setiap satuan pendidikan,  juga tidak  boleh diabaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perspektif “ berkeadilan” dan “ tidak diskriminatif” dalam konteks jaminan ketersediaan  dana  pendidikan,  telah  dipertegas UU-Sisdiknas bahwa  sumber pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan prinsip  keadilan ,  kecukupan,  dan keberlanjutan, (Pasal  47  ayat  (1)  UU - Sisdiknas ) dimana  operasional  pengelolaan dana pendidikan mestilah dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan , efisiensi, transparansi,  dan  akuntabilitas  publik.  Bahkan, UU-Sisdiknas juga  telah menegaskan  bahwa  dana  pendidikan  dari  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah untuk  satuan  pendidikan  diberikan dalam  bentuk  hibah sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena  itu,  tanggung  jawab  pendanaan  pendidikan  oleh  masyarakat, sebagaimana  dalam  penjelasan  Pasal  46  ayat  (1) UU-Sisdiknas antara  lain disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat dapat mencakup sumbangan  pendidikan,  hibah,  wakaf,  zakat,  pembayaran  nadzar,  pinjaman, sumbangan  perusahaan,  keringanan  dan  penghapusan  pajak  untuk  pendidikan, dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah ,  mestilah  juga  dikelola  berbasis  dan  dalam kerangka prinsip  keadilan ,  kecukupan,  dan  keberlanjutan,  efisiensi,  transparansi, dan  akuntabilitas  publik.  Artinya,  bahwa  sumber  pendanaan  pendidikan  yang menjadi  tanggung  jawab  bersama  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat  sebagaimana  mandat UU-Sisdiknas mestilah  diperhitungkan  secara porporsional  melalui  pola anggaran  indikatif .  Bahkan,  akuntabilitas  publik  tata kelolanya mestilah di- audit bersama secara transparan.
Fakta Kebijakan Anggaran.  Telah dapat  dipahami  bahwa secara essensial perspektif  “ berkeadilan” dan  “ tidak  diskriminatif” dalam  konteks  jaminan ketersediaan  dana  pendidikan,  pada  pokoknya  berintikan  pada  jaminan pemenuhan hak konstitusional setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermutu.  Artinya,  bahwa  alokasi  anggaran  pendidikan  tidak  ditentukan  berbasis pembedaan  status  satuan  pendidikan  “negeri”  dan  “swasta”,  dan  tidak  pula berbasis  pembedaan  status  satuan  pendidikan  Madrasah  dan  Sekolah,  melainkan alokasi anggaran “ berkeadilan” untuk semua satuan pendidikan secara setara dan proporsional.
Sungguhpun  begitu,  faktualnya  konstruksi  kebijakan  alokasi  anggaran pendidikan  melalui  APBN  dan/atau  APBD  masih  terjebak  pada  pola  kebijakan “ diskriminatif”. Artinya, sama sekali belum terbebas dari basis pembedaan status satuan  pendidikan  “negeri”  dan  “swasta”.  Sehingga,  satuan  pendidikan  berbasis masyarakat  seakan  “ dianak-tirikan ”,  dan  sebaliknya  satuan  pendidikan  bersatus “negeri”  seakan  menjadi  “ ahli-waris ”  yang  sah.  Bahkan,  lebih  dari  itu  bahwa kebijakan alokasi anggaran pendidikan melalui APBD, setidaknya dalam wilayah Provinsi Lampung justru sama sekali tidak memuat “ pagu anggaran ” untuk atas nama  satuan  pendidikan  Madrasah.  Meskipun  begitu,  tidak  berarti  satupun Pemerintah  Daerah  tidak  memberikan  bantuannya  kepada  satuan  Madrasah. Karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  faktualnya  eksistensi  satuan  pendidikan
Madrasah  dalam  otonomi  daerah  sungguh-sungguh  diposisikan  sebagai  “ orang asing di negeri sendiri ”, dan bahkan menjadi “ tamu di rumah-tangga sendiri ”.
Implikasinya,  jelas  bahwa  jaminan  pemenuhan  hak  konstitusional  setiap peserta  didik  untuk  memperoleh  pendidikan  bermutu  di  Madrasah  dengan sendirinya  menjadi  terabaikan,  atau  setidak-tidaknya  sangat  kurang  maksimal. Dalam  perspektif  lain,  bahwa  kontribusi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka “ mencerdaskan  kehidupan  bangsa ”,  yang  sesungguhnya  sebagai  bukti  nyata menjalankan kewajiban konstitusional Pemerintah Negara seakan tidak bermakna dan tidak membekas. Alias , seakan hanya menjadi angin lalu.
Lalu,  sampai  kapan  peserta  didik  di  Madrasah  akan  terus  berharap  untuk dapat  menikmati pendidikan  berkeadilan ??  Jawabnya, wallahu  a’lam !!  Tapi, satu  hal  yang  pasti  bahwa  kondisi  faktual  keterjebakan  pola  kebijakan “ diskriminatif” ini  perlu  menjadi  pemikiran  bersama  segenap stakeholders pendidikan untuk dikoreksi secara total dan komprehensif. Karena bagaimanapun, eksistensi satuan pendidikan Madrasah dalam totalitas sistem pendidikan nasional bukanlah  merupakan  institusi  satuan  kerja  vertikal  sebagaimana  halnya  institusi Kementerian Agama.

## C. KESIMPULAN
Demikian,  sinopsis  kajian  “pendidikan  karakter”  dan  “pendidikan berkarakter”  dalam  perspektif UU-Sisdiknas ini,  disajikan  sebagai  bagian kontribusi  pemikiran  untuk  menjadi  perhatian  segenap stakeholders pendidikan.
Tentu  saja,  sekaligus  diharapkan  menjadi  bahan  pemikiran  bersama  bagi “ revivalisasi  pendidikan  berkeadilan ”  di  mana  eksistensi  Madrasah  sebagai “pranata  layanan  pendidikan  karakter”  akan  sungguh-sungguh  dapat maujud menjadi  bagian  utuh  dalam  totalitas  sistem  pendidikan  nasional.  Operasional satuan  pendidikan  Madrasah  akan  mampu  menjadi  “benteng  moral  bangsa”  dan sekaligus  dapat  merepresentasikan  konseptual  “pendidikan  berkarakter”  dalam perspektif UU-Sisdiknas. Insya Allah...!!

## D. DAFTAR PUSTAKA
Puskur.  2009.  Pengembangan  dan  Pendidikan  Budaya  &  Karakter  Bangsa: Pedoman Sekolah. (Nilai dan deskripsinya terdapat dalam Lampiran 1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional , diundangkan  pada  tanggal  8  Juli  2003  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  No.78  Tahun  2003,  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  RI No.4301).
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
https://pndkarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-fungsi-pendidikan- karakter/