## BAGAIMANA PRAKTIK MANAJEMEN LABA DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID19 DI INDONESIA?
Amrie Firmansyah 1
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
Risanto Ardiansyah 2
2Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRACT
This study investigates the difference between tax avoidance and earnings management, consisting of accrual earnings management and real earnings management. Also, this study investigates the association  between  accrual  earnings  management  and  real  earnings  management  with  tax avoidance in the pandemic era. The research data is sourced from financial reports of consumers goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2020, obtained from www.idx.co.id.  Based  on  purposive  sampling,  the  total  sample  in  this  study  amounted  to  74 observations.  Hypothesis  testing  in  this  study  employed  paired  sample  t-test  or  Wilcoxon  Non- Parametric Test to examine the comparative hypothesis and multiple regression analysis for cross- section data to examine the correlative hypothesis. This study suggests no difference in tax avoidance, accrual earnings management, real earnings management level in the pandemic era compared to the  pra-pandemic  era.  This  study  also  concludes  that  real  earnings  management  is  negatively associated  with  tax  avoidance  during  the  pandemic,  while  accrual  earnings  management  is  not associated with tax aggressiveness. The Indonesia Tax Authorities need to improve monitoring and control procedures related to tax avoidance activities conducted by companies.
Keywords: accrual  earnings  management;  pandemic  era;  real  earnings  management;  tax avoidance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan penghindaran pajak dan manajemen laba yang terdiri dari manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh manajemen laba akrual dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak di era pandemi. Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan industri barang  konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2019  hingga  2020,  yang diperoleh dari www.idx.co.id. Berdasarkan purposive sampling , jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 observasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan paired sample t-test atau Wilcoxon Non-Parametric Test untuk menguji hipotesis komparatif dan analisis regresi berganda untuk data cross-section untuk menguji hipotesis korelatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat penghindaran pajak, manajemen laba akrual, manajemen laba riil  di  era  pandemi  dibandingkan  dengan  era  pra-pandemi.  Penelitian  ini  juga  menyimpulkan bahwa manajemen laba riil berhubungan negatif dengan penghindaran pajak selama era pandemi, sedangkan manajemen  laba  akrual  tidak  berhubungan  dengan  agresivitas pajak.  Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Pajak Indonesia perlu meningkatkan prosedur pengawasan dan pengendalian terkait kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
Kata kunci: manajemen laba akrual; masa pandemi; manajemen laba riil; penghindaran pajak Klasifikasi JEL: M40; M41; G38

## 1. PENDAHULUAN
Lebih dari satu tahun Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, selain menyebabkan krisis kesehatan  pandemi  ini  juga  memicu  terjadinya  krisis  ekonomi  yang  bahkan  berujung  resesi (Asmara,  C.  G.,  2020).  Pemerintah  telah  melakukan  banyak  upaya  agar  ekonomi  negara  tidak

## 33 | Bina Ekonomi
semakin  terpuruk  (Rahma  Nidya,  2020).  Salah  satunya  adalah  peningkatan  kegiatan  ekonomi dengan cara pemberian stimulus kepada masyarakat berupa program insentif perpajakan kepada pelaku  usaha  (Kementerian  Keuangan  RI,  2020). Program  yang  merupakan  bagian  dari Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  ini  terdiri  dari  penurunan  tarif  PPh  Badan  sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perppu nomor 1 Tahun 2020 dan Insentif perpajakan seperti pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sesuai dengan PMK 23 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 110 Tahun 2020.
Perusahaan  merespon  dengan  baik  atas  insentif  ini,  sesuai  dengan  paparan  Menteri Keuangan tanggal 25 November 2020 yang menyatakan bahwa lebih dari 451.026 perusahaan sudah mengajukan permohonan insentif pajak dan sebanyak 214.097 permohonan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Nordiansyah, 2020). Atas pemberian insentif ini, selama tahun 2020 Pemerintah  mengeluarkan  dana  sebesar  56,12  Triliun  Rupiah  atau  terealisasi  sekitar  46,51 persen dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar 120,61 triliun rupiah (Fathimah Timorria, 2021) . Kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan ini diharapkan dapat mengurangi beban perusahaan dan dapat membantu arus kas perusahaan selama periode pandemi.
Pemberian insentif ini dapat direspon oleh manajer perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak selama periode pandemi. Pajak penghasilan dalam porsi yang signifikan akan mengurangi  sebagian  dari  laba  yang  telah  diperoleh  perusahaan  (Pipatnarapong  et  al.,  2020). Selain  itu,  meminimalisir  utang  pajak  juga  termasuk  dalam  rangka  memaksimalkan  nilai perusahaan selama manfaatnya melampaui biayanya (Desai & Dharmapala, 2009), pihak pemilik perusahaan pun akan mendorong manajemen untuk mengurangi beban pajak yang timbul dengan melaksanakan agresivitas pajak (Chen et al., 2010).
Selain motivasi internal dari perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, pemberian insentif perpajakan dapat menjadi sarana dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Selain itu, selama pandemi dapat menurunkan pengawasan yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  penghindaran  pajak  (Rayahu,  2010).  Penurunan pengawasan ini selama kondisi pandemi karena kegiatan-kegiatan pelayanan perpajakan banyak dilakukan  dengan  aktivitas work  from  home sehingga  proses  kontrol  pemberian  stimulus perpajakan akan menurun, terlebih  lagi jumlah permohonan stimulus yang sangat tinggi serta persetujuan  atas  permohonan  pemberian  stimulus  yang  diharapkan  dapat  diselesaikan  dalam waktu  sesingkat mungkin.  Oleh  karena itu,  aktivitas  penghindaran  pajak dan  manajemen  laba perlu diinvestigasi lebih lanjut khususnya terkait dengan pandemi covid19.
Penelitian  yang  menguji  penghindaran  pajak  telah  banyak  dilakukan  dalam  penelitian sebelumnya. Di level internasional, penghindaran pajak diuji dengan menggunakan manajemen laba (Desai & Dharmapala, 2009; Wang & Chen, 2012; Pipatnarapong et al., 2020), enterprise risk management (Eastman et al., 2020) directors connected to a tax office (Zhao et al., 2020), external audit firm (McGuire et al, 2012), corporate social responsibility (Huseynov & Klamm, 2012; Liu & lee,2019), nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009). Arham et al. (2020) telah menginvestasi pengujian penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan data Indonesia. Beberapa pengujian  terhadap  penghindaran  pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  manajemen  laba (Nugroho & Firmansyah, 2017; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Pratama, 2020; Tiaras & Wijaya, 2017), likuiditas (Dewi & Cynthia, 2018; Ardy & Kristanto, 2015; Suyanto & Supramono, 2012; Tiaras & Wijaya, 2015), leverage (Nurhandono & Firmansyah, 2017; Turyatini, 2017; Suyanto & Supramono,  2012),  ukuran  perusahaan  (Turyatini,  2017;  Harnovinsah  &  Septyana,  2016; Tandean,  2016;  Dewi  &  Cynthia,  2018),  kepemilikan  institusional  (Hanna  &  Haryanto,  2017; Tandean,2016; Turyatini, 2017), komisaris independen (Sandy & Lukviarman, 2015; Maraya &
Yendrawati, 2016; Turyatini, 2017), kualitas audit dan ukuran KAP (Sandy & Lukviarman, 2015; Maraya  &  Yendrawati,  2016;  Saputra  et  al.,  2015),  komite  audit  (Tandean,  2016;  Hanna  & Haryanto,  2016;  Sandy  &  Lukviarman,  2015),  kepemilikan  manajerial  (Maraya  &  Yendrawati, 2016), corporate governance (Gunawan, 2017), bankruptcy risk (Nurfauzi & Firmansyah, 2018), lindung  nilai  (Nurhandono  &  Firmansyah,  2017),  kepemilikan  keluarga  (Hidayati  &  Diyanty, 2018; Hanna & Haryanto, 2017; Ardy & Kristanto, 2015), corporate social responsibility (Maraya & Yendrawati, 2016; Gunawan, 2017; Dewi & Cynthia, 2018), pemanfaatan tax heaven countries (Damayanti & Prastiwi, 2017; Falbo & Firmansyah, 2018).
Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  kebijakan  manajemen  dalam  perencanaan pajak  (Hanlon  &  Heitzman,  2010).  Kebijakan  penghindaran  pajak  erat  kaitannya  dengan kebijakan  manajemen  lainnya  seperti  kebijakan  akuntansi,  karena  jumlah  pajak  yang  dibayar perusahaan  dipengaruhi  jumlah  pendapatan  sebelum  pajak  yang  dilaporkan  oleh  perusahaan. Selain  itu,  adanya  diskresi  manajer  terkait  dengan  informasi  angka-angka  akuntansi mengakibatkan  manajer  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  manajemen  laba.  Disisi  lain, pembayaran pajak yang rendah seharusnya didapat dari pendapatan sebelum pajak yang rendah pula.  Hal  ini  tentu  saja  akan  bertentangan  dengan  keinginan  pemilik  perusahaan  yang menginginkan pendapatan setinggi-tingginya. Nugroho & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan manajemen laba untuk menaikkan laba bersih dengan diikuti turunnya  penghasilan  kena  pajak  perusahaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Frank  et  al. (2004) bahwa manajemen laba untuk tujuan fiskal dan komersial dapat dilakukan bersamaan. Hasil penelitian yang sejalan juga ditemukan oleh Geraldina (2013) yang menyimpulkan bahwa perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  akan  meningkatkan  kemungkinan  perusahaan untuk melakukan kegiatan tax shelter , atau dapat diduga perusahaan yang melakukan manajemen laba intensif juga melakukan penghindaran pajak yang agresif (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).
Dalam melaksanakan manajemen laba, perusahaan dapat menggunakan dua metode yaitu manajemen  laba  akrual  dan  manajemen  laba  riil.  Badertscher  (2011)  menyatakan  bahwa manajemen laba akrual dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan pendapatan atau biaya akrual untuk mengubah laporan keuangan. Cara ini cukup populer karena dapat dilakukan pada akhir periode setelah laba pra-akrual diketahui dan dapat dilaksanakan dalam batasan-batasan yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Opsi manajemen laba riil secara sengaja dilakukan oleh manajer untuk mengubah laba dalam laporan keuangan dengan mengubah waktu dan struktur dari keputusan operasi, investasi, atau pendanaan. Kelebihan dari metode ini dibanding dengan metode akrual adalah sulit dideteksi oleh auditor atau pemerintah. Di Amerika Serikat setelah penerapan  Sarbanes-Oxley  Act  penggunaan  manajemen  laba  akrual  mengalami  penurunan, sedangkan penggunaan manajemen laba riil meningkat secara signifikan (Badertscher, 2011).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  menguji  pengaruh  manajemen  laba  terhadap agresivitas  pajak,  namun  masih  memperlihatkan  adanya  inkonsistensi  hasil  pengujiannya. Pratama  (2020),  Machdar  (2019),  Tiaras  &  Wijaya  (2015)  dan,  Suyanto  &  Supramono  (2012) menemukan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditemukan oleh Simamora (2017) menyatakan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Selain  itu,  Machdar  (2019)  menyimpulkan  bahwa manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nugroho & Firmansyah (2017)  juga  menyimpulkan  temuan  yang  sama,  namun  hanya  untuk  manipulasi  penjualan, sedangkan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi dan manipulasi beban diskresioner memiliki pengaruh yang berkebalikan. Hasil yang berbeda ditemukan Ferdiawan & Firmansyah (2017) dan Simamora (2017) bahwa manajemen laba riil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  Adanya  kemungkinan  insentif  pajak  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  melaksanakan

## 35 | Bina Ekonomi
manajemen  laba  dengan  tujuan  penghindaran  pajak  dan  masih  terdapatnya  perbedaan  hasil penelitian  pengaruh  manajemen  laba  akrual  dan  manajemen  laba  riil  terhadap  penghindaran pajak perlu adanya pengujian kembali dalam penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji manajemen laba akrual dan manajemen laba riil terhadap  penghindaran  pajak  pada  era  pandemi.  Selain  itu,  penelitian  ini  menguji  perbedaan praktik manajemen laba akrual, manajemen laba riil, penghindaran pajak sebelum dan selama era pandemi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor consumer goods industry karena merupakan  salah  satu  sektor  yang  terbanyak  memanfaatkan  insentif  pajak  (Kusuma,  2020). Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  karena  dalam  penelitian  ini membandingkan tingkat praktik manajemen laba baik akural maupun riil dan penghindaran pajak dalam periode berbeda, dimana penelitian sebelumnya hanya membandingkan manajemen laba akrual  saja  seperti  Azizah  (2021)  dan  penghindaran  pajak  seperti  Suhaidar  et  al.  (2021), sedangkan penelitian ini membandingkan tingkat pengaruh manajemen laba akrual, manajemen laba  riil  dan  penghindaran  pajak  dalam  periode  sebelum  dan  pandemi  covid19.  Penelitian Simamora  (2017),  Machdar  (2019),  dan  Pipatnarapong  et  al.  (2020)  menguji  manajemen  laba terhadap agresivitas pajak pada periode tertentu, sedangkan penelitian ini menguji manajemen laba akrual dan riil terhadap penghindaran pajak dalam periode pandemi covid19.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  penelitian  bidang akuntansi  keuangan  khususnya  praktik  manajemen  laba  dan  hubungannya  dengan  agresivitas pajak di era pandemi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran perbaikan kebijakan  dibidang  perpajakan  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Kementerian  Keuangan dalam  mengambil  keputusan  yang  berhubungan  dengan  pemberian  insentif  pajak,  audit pengguna jasa, atau pencapaian target penerimaan pajak.
Dalam  teori  keagenan,  manajemen  selaku  agen  dituntut  untuk  dapat  memenuhi kepentingan  prinsipal  seperti  menjaga  kondisi  perusahaan  serta  tetap  mencapai  target  laba selama periode pandemi. Untuk mencapai kepentingan prinsipal ini agen diberikan otoritas dan kewenangan pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, adanya perbedaan kondisi ekonomi selama masa pandemi memaksa manajer selaku agen untuk melakukan upaya ekstra untuk memenuhi kepentingan prinsipal.  Bahkan manajer akan menggunakan  teknik  manajemen  laba  akrual  demi  mencapai  laba  yang  ditargetkan,  karena manajemen laba dapat digunakan sesuai dengan tujuan spesifik yang diinginkan termasuk income maximization (Scott, 2015).
Penggunaan manajemen laba didukung dengan motivasi keuntungan pribadi manajemen perusahaan  berupa  bonus  jika  target  laba  tercapai  (Scott,  2015).  Selain  itu,  adanya  informasi asimetri  akibat  hubungan  antara  agen  dan  prinsipal  serta  kewenangan  yang  diberikan  oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan termasuk pemilihan kebijakan akuntansi dapat menjadi alat  dan  kesempatan  untuk  melakukan  tindakan  manajemen  laba  akrual.  Azizah  (2021) menemukan  perbedaan  tingkat  manajemen  laba  akrual  pada  Q1  periode  pandemi  dimana nilainya  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Q1  pada  periode  sebelum  pandemi.  Selain  itu penggunaan  manajemen  laba  akrual  cukup  populer  digunakan  oleh  Perusahaan  di  Indonesia bahkan setelah penerapan IFRS Tahun 2012 (Firmansyah & Irawan, 2018).
Kondisi  ekonomi  yang  tidak  menentu  selama  masa  pandemi  memaksa  manajer  selaku agen  harus  melakukan  upaya  ekstra  termasuk  manajemen  laba  demi  mencapai  laba  yang ditargetkan.  Selain  itu  Tindakan  oportunistik  manajemen,  adanya  informasi  asimetri,  serta pemberian  otoritas  berupa  diskresi  manajer  atas  kebijakan  akuntansi  tertentu  pada  laporan
H 1 :  Terdapat  Perbedaan  tingkat  manajemen  laba  akrual  sebelum  dan  setelah  masa pandemi
Selain pemilihan kebijakan akuntansi, manajemen perusahaan selaku agen juga mendapat otoritas  terkait  kegiatan  operasi  riil  perusahaan.  Dengan  adanya  informasi  asimetri  antara prinsipal dan agen, manajemen perusahaan dapat menggunakan otoritas ini untuk melakukan manajemen laba riil dengan cara merubah waktu atau struktur operasi, investasi atau pendanaan (Zang, 2011) atau bahkan dengan melakukan kegiatan yang menyimpang dari aktivitas operasi normal (Cohen & Zahrowin, 2010). Namun, kondisi pandemi menuntut manajemen perusahaan beradaptasi termasuk dalam kegiatan manajemen laba. Manajemen dapat melakukan manipulasi Beban  Diskresioner  melalui  penundaan  pelatihan  pegawai  dengan  alasan  mentaati  peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai sejak Bulan April 2020.
Selain itu sesuai dengan Zang (2011) manajemen dalam memilih metode manajemen laba mempertimbangkan  biaya  relatif  dari  metode  tersebut,  dimana  salah  satu  biaya  relatif  dari manajemen laba riil adalah peningkatan beban pajak. Namun, dengan adanya insentif perpajakan berupa turunnya tarif pajak selama pandemi manajemen dapat lebih leluasa dalam menggunakan metode manajemen laba riil. Manipulasi laba melalui metode manajemen laba riil juga memiliki keunggulan, yaitu lebih sulit untuk dideteksi (Cohen et al., 2007),
Selain  menggunakan  manajemen  laba  akrual,  untuk  menyiasati  tercapainya  tujuan manajemen  perusahaan,  baik  dalam  mencapai  target  laba  perusahaan  maupun  tujuan oportunistik  pribadinya  pada  periode  pandemi,  manajer  menggunakan  alternatif  lain  yaitu manajemen laba riil. Manajemen laba riil memiliki keunggulan lebih sulit dideteksi oleh auditor dan  otoritas  perpajakan.  Dengan  adanya  insentif  berupa  penurunan  tarif  pajak  maka  biaya penerapan manajemen laba riil ini dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, praktik manajemen laba riil  diduga  mengalami  peningkatan  selama  periode  pandemi,  sehingga  hipotesis  kedua  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 2 : Terdapat Perbedaan tingkat manajemen laba riil sebelum dan setelah masa pandemi Dengan  adanya  insentif  perpajakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia, terdapat  adanya  resiko  meningkatnya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan. Perusahaan  dapat  memanfaatkan  peraturan  perpajakan  termasuk  insentif  perpajakan  untuk melakukan  penghindaran  pajak  (Zain,  2008).  Motivasi  penghindaran  pajak  dapat  timbul  dari internal perusahaan karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan dalam porsi yang signifikan akan mengurangi sebagian dari laba yang telah diperoleh perusahaan (Pipatnarapong et al., 2020). Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk mengurangi beban pajak yang timbul dengan melakukan penghindaran pajak (Chen et al., 2010).
Selain motivasi internal dari perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, proses  kontrol  atau  pengawasan  pemberian  stimulus  perpajakan  yang  menurun  akibat pelaksanaan  kegiatan work  from  home selama  pandemi  dihadapi  dengan  jumlah  permohonan stimulus  yang  sangat  tinggi  serta  persetujuan  atas  permohonan  pemberian  stimulus  yang diharapkan  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  sesingkat  mungkin  akan  meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko penghindaran Pajak pada masa pandemi (OECD, 2020). Suhaidar et  al.  (2021)  menemukan  terdapat  perbedaan  penghindaran  pajak  berupa  naiknya  tingkat penghindaran pajak selama periode Covid-19 dibandingkan sebelum periode Covid-19. Penelitian

## 37 | Bina Ekonomi
tersebut  juga  menyimpulkan  bahwa  peningkatan  penghindaran  pajak  dapat  terjadi  karena pemberian  insentif  perpajakan  mendorong peluang  bagi  manajer  untuk  menyalahgunakan kewajiban perpajakan.
Adanya  pemberian  insentif  berupa  penurunan  tarif  pajak  dapat  digunakan  oleh manajemen perusahaan untuk melakukan Tindakan penghindaran Pajak. Kondisi ini didukung oleh motivasi internal perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban dan dapat mengurangi laba dalam porsi yang cukup signifikan ditambah dengan adanya dorongan dari pihak pemegang saham  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan (Irawan  &  Turwanto,  2020).  Selain  itu,  selama  pandemi  tingkat  kontrol  dan  pengawasan  atas pemberian  insentif  perpajakan  kemungkinan  mengalami  penurunan.  Oleh  karena  itu,  praktik penghindaran pajak selama periode pandemi menjadi meningkat, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
H 3 : Terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak sebelum dan setelah masa pandemi Salah satu bentuk informasi asimetri yang dimanfaatkan oleh manajer adalah tindakan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki motivasi untuk melakukan penghindaran pajak karena pajak penghasilan dalam porsi yang signifikan akan mengurangi sebagian dari laba yang telah diperoleh  perusahaan  (Pipatnarapong  et  al,  2020),  namun  pembayaran  pajak  yang  rendah seharusnya  dihasilkan  dari  pendapatan  sebelum  pajak  yang  rendah.  Hal  ini  tentu  saja  akan bertentangan  dengan  keinginan  pemilik  pemilik  perusahaan  untuk  mendapatkan  pendapatan setinggi-tingginya.
Nugroho  &  Firmansyah  (2017)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dapat  menggunakan manajemen laba untuk menaikkan laba bersih dengan diikuti turunnya penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Frank et al (2004) bahwa manajemen laba untuk tujuan fiskal dan komersial dapat dilakukan bersamaan. Geraldina (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  akan  meningkatkan  kemungkinan  perusahaan untuk melakukan kegiatan tax shelter , atau dapat diduga perusahaan yang melakukan manajemen laba intensif juga melakukan penghindaran pajak yang agresif (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).
Dalam melakukan tindakan manajemen laba ini manajemen didukung oleh beberapa hal yaitu  adanya  asimetri  informasi  dimana  manajemen  selaku  agen  lebih  mengetahui  kondisi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Selain itu pemberian kewenangan dan otoritas oleh prinsipal  kepada  manajemen  perusahaan  selaku  agen  berupa  keleluasaan  dalam  memilih kebijakan akuntansi dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan Tindakan manajemen laba  akrual  untuk  tujuan  tertentu  termasuk  penghindaran  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan Pajriyansyah & Firmansyah (2017), Surahman & Firmansyah (2017), dan Machdar (2019) yang menemukan  bahwa  manajemen  laba  akrual  merupakan  strategi  manajer  untuk  melakukan penghindaran pajak.
Adanya insentif perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah mengakibatkan intensi manajemen  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  yang  semakin  tinggi.  Untuk melakukan  penghindaran  pajak,  manajer  dapat  menggunakan  praktik  manajemen  laba  akrual melalui diskresi manajer atas kebijakan akuntansi tertentu pada laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:
H 4 : Manajemen laba akrual memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak Adanya masalah keagenan mengakibatkan manajer tetap mencari celah untuk melakukan
Volume 24 No 2 Tahun 2020 | 38 aktivitas  manajemen  laba  untuk  motif-motif  tertentu.  Meskipun  manajemen  laba  riil  memiliki kelebihan lebih sulit untuk dideteksi oleh auditor atau otoritas perpajakan (Cohen et al., 2008), penggunaan manajemen laba riil masih masih belum sepopuler manajemen laba akrual bahkan setelah penerapan standar akuntansi IFRS di Indonesia karena perusahaan masih dengan leluasa untuk  menggunakan  manajemen  laba  akrual  akibat  rendahnya  pengawasan  pemangku kepentingan (Firmansyah & Irawan, 2018). Selain itu, terdapat biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan  jika  memilih  untuk  menggunakan  manajemen  laba  riil  yaitu  meningkatnya  beban pajak pada periode saat ini (Zang, 2012).
Pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada manajemen perusahaan, termasuk kewenangan dalam menjalankan operasi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, manajer memiliki informasi  yang  lebih  sempurna  atas  kondisi  keuangan  perusahaan  dibandingkan  pemegang saham, sehingga kondisi asimetri informasi juga dapat digunakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Manajemen dapat menggunakan manajemen laba riil untuk tujuan yang ingin dicapai,  baik  demi  mengejar  tujuan  oportunistik  pribadi  maupun  untuk  tujuan  penghindaran pajak. Beberapa penelitian sebelumnya mendapatkan bukti bahwa manajemen laba riil memiliki pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Surahman  &  Firmansyah  (2017),  Machdar  (2019), Nugroho & Firmansyah (2017) menemukan bahwa manajemen laba riil digunakan oleh manajer untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Walaupun  di  Indonesia  terdapat  kecenderungan manajemen  laba  riil  belum  terlalu  banyak  digunakan  sebagaimana  manajemen  laba  akrual, namun manajer berusaha untuk melakukan manajemen laba yang kecil kemungkinannya dapat dideteksi oleh auditor dan otoritas perpajakan di Indonesia.
Pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada perusahaan dalam kondisi pandemi covid19. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mendapatkan keuntungan dari perencanaan  perpajakan  melalui  tindakan  manajemen  laba  riil.  Tindakan  manajemen  laba  riil merupakan salah satu alternatif yang digunakan manajer selain manajemen laba akrual dalam memanfaatkan  kesempatan  insentif  perpajakan.  Manajemen  laba  riil  dapat  dilakukan  dengan pemanfaatan  insentif  yang  diberikan  otoritas  perpajakan  supaya  perusahaan  dalam  bertahan dalam kondisi pandemi. Namun, adanya motif untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari perencanaan pajak melalui manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini sebagai berikut:
H 5 : Manajemen laba riil memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## 2. METODE DAN DATA
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang  diperoleh  dari  laporan  keuangan  Tahun  2019  sampai  dengan  Tahun  2020  perusahaan consumers good industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan tersebut bersumber dari www.idx.co.id dan laman resmi perusahaan. Adapun ringkasan kriteria sampel berdasarkan purposive sampling adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Sampel Penelitian Kriteria Jumlah Perusahaan Consumer Good Industry yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 65 Perusahan Listing di BEI (2) Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2019 (13) Perusahaan yang telah mengumumkan Laporan Keuangan Tahun 2020 sebelum 7 Mei 2021 (13) Jumlah perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian ini 37

## 39 | Bina Ekonomi
Observasi 2 Total observasi 74

## Sumber: data diolah
Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama yaitu penghindaran pajak, manajemen laba akrual, dan manajemen laba riil yang digunakan dalam uji hipotesis 1, 2, dan 3.  Sementara itu, dalam  uji  hipotesis  4  dan  5,  variabel  dependen  penelitian  ini  adalah  penghindaran  pajak, sedangkan  variabel  independennya  adalah  manajemen  laba  akrual  dan  manajemen  laba  riil. Hanlon  &  Heitzman  (2010)  menyebutkan  bahwa  ada  12  cara  dalam  menghitung  proksi Penghindaran Pajak dan dalam Penelitian ini akan menggunakan 2 diantaranya sebagai proksi. Proksi pertama adalah effective tax rate (ETR) proksi ini membandingkan jumlah beban Pajak tahun  berjalan  dengan  jumlah  pendapatan  sebelum  Pajak.  Nilai  ETR  yang  rendah  dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran Pajak karena rendahnya nilai ETR dapat diartikan sebagai rendahnya jumlah beban pajak yang ditanggung pada periode tersebut.  ETR digunakan sebagai sebagai proksi untuk mengukur penghindaran pajak mengikuti Suhaidar et al. (2021), Makhfudloh et al. (2018), dan Hidayati & Diyanty (2018) yaitu:

## ETR = Beban Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak
Sementara itu proksi kedua penghindaran pajak adalah cash effective tax rate (Cash ETR) yang  menggambarkan  rasio  pajak  yang  dibayar  oleh  perusahaan  per  rupiah  penghasilan  yang diterima (Cheng et al. 2012). Nilai Cash ETR yang rendah dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Proksi Cash ETR mengikuti Handayani et al. (2016), Firmansyah & Muliana (2018), dan Ferdiawan & Firmansyah (2017) dengan formula sebagai berikut:

## Cash ETR = Pajak Penghasilan Yang dibayar Laba Sebelum Pajak
Manajemen laba akrual dalam penelitian ini menggunakan akrual  diskresioner dengan menggunakan model Kothari et al. (2005) atau performance matched discretionary accrual . Proksi ini juga digunakan oleh Firmansyah & Irawan (2018), Talab et al. (2018), dan Bouchareb et al. (2014). Nilai akrual diskresioner didapatkan dengan menggunakan persamaan:
Accruals TA t − 1 = β0 ( 1 TA t − 1 ) + β1 ∆REV − ∆REC TA t − 1 + β2 PPE TAt − 1 + β3 ROA + ε Keterangan Accruals : income after tax – cash from operation TA t-1 : total aset perusahaan tahun sebelumnya ∆ REV : perubahan pendapatan dari periode sebelumnya ∆ REC : perubahan piutang dari periode sebelumnya PPE : plant, property, dan equipment ROA : return on asset didapat dari net income dibagi total asset 𝜀 : residual regresi yang merupakan estimasi akrual diskresioner
Manajemen laba riil dalam penelitian ini mengikuti Zang (2012) yaitu penjumlahan dari abnormal overproduction dan abnormal discretionary expense . Penelitian ini menggunakan model estimasi  untuk  biaya  produksi  normal  Roychowdhury  (2006).  Adapun  formula  untuk mendapatkan nilai abnormal overproduction dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
PROD At−1 = α0 + ( 1 At−1 ) + β1 ( St At−1 ) + β2 ( ∆St At−1 ) + β3 ( ∆St−1 At−1 ) + ε
Keterangan:
PROD/At- 1
:  biaya produksi pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1, dimana PRODt = COGSt + ∆INVt.
1/At-1 :  intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan tujuan supaya arus  kas  kegiatan  operasi  tidak  memiliki  nilai  0  ketika  penjualan  dan  lag penjualan bernilai 0
St/At-1 :  penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1. ∆ St/At-1 :  penjualan  pada  tahun  t  dikurangi  penjualan  pada  tahun  t-1  yang  diskala dengan total aktiva pada tahun t-1
∆ St-1/At- 1
:  Perubahan  penjualan  pada  tahun  t-1  yang  diskala  dengan  total  aktiva  pada tahun t-1 α0 :  Konstanta
𝜀 :  residual pada tahun t
Apabila  hasil  residual  bernilai  positif  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  melakukan tindakan manajemen laba riil melalui manipulasi biaya produksi.  Selanjutnya, manipulasi laba dengan  cara  menurunkan  beban  diskresioner  dihitung  dengan  menggunakan  model Roychowdhury (2006) sebagai berikut :
𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃𝑖
𝐴𝑡−1 = 𝛼0 + 𝛼1 ( 1 𝐴𝑡−1 ) + 𝛽1 ( 𝑆𝑡 𝐴𝑡−1 ) 𝑖 + 𝜀
Keterangan:
DISEXP/At-1 :  beban  diskresioner  didefinisikan  sebagai jumlah dari beban iklan, beban riset dan pengembangan ( research and development ), beban penjualan, dan beban administrasi & umum t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 1/At-1 :  intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan tujuan  supaya  arus  kas  kegiatan  operasi  tidak  memiliki  nilai  0  ketika penjualan dan lag penjualan bernilai 0 St/At-1 :  penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1. α0 :  Konstanta 𝜀 :  error term/residual pada tahun t
Jika  hasil  residual  bernilai  negatif,  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  melakukan tindakan  manajemen  laba  riil  melalui  manipulasi discretionary  expense ,  maka  nilai  residual dikalikan  dengan  -1.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  variabel  kontrol  yang  terdiri  dari profitabilitas, leverage ,  ukuran  perusahaan,  dan  arus  kas  operasi.  Dalam  penelitian  ini profitabilitas  diukur  menggunakan  proksi Return  On  Equity (ROE)  yaitu  membandingkan  laba setelah pajak dengan jumlah ekuitas perusahaan. Proksi ini mengikuti Silaban & Siagian (2020), Utomo et al. (2016), dan Salim (2015) dengan formula sebagai berikut:

## 𝑅𝑂𝐸 = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Dalam  penelitian  ini  nilai  leverage  diukur  menggunakan debt  to  equity  ratio (DER) sebagaimana Cahyono et al. (2016), Utomo et al. (2016), dan Salim (2015) dengan formula sebagai berikut:

## 𝐷𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

## 41 | Bina Ekonomi
Penelitian ini menggunakan logaritma natural asset untuk mengukur ukuran perusahaan sebagaimana Nugroho & Firmansyah (2017), Alviyani (2016), dan Prasetia et al. (2014). Variabel arus kas operasi, dalam penelitian sebelumnya diukur dengan arus kas operasi dengan total as s et seperti  Dewi  &  Maifoza  (2018),  Jayanti  &  Sapari  (2016),  dan  Purwanti  (2014),  namun  dalam penelitian  ini  dilakukan  penyesuaian  dengan  membagi  arus  kas  operasi  dengan  rata-rata  aset tahun berjalan dan aset tahun sebelumnya sebagaimana formula sebagai berikut:
𝑂𝐶𝐹 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
( 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡 + 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1 2 )
Pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan uji beda. Sementara itu, untuk pengujian hipotesis 4 dan 5 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk data cross sectional. Untuk menguji Hipotesis 4 dan 5 digunakan 2 model penelitian sebagai berikut:
Model 1 ETR it = β 0 + β 1 AEM it + β 2 REM it + β 3 ROE it + β 4 DER it + β 5 SIZE it+ β 6 OFC it Model 2 Cash ETR it = β 0 + β 1 AEM it + β 2 REM it + β 3 ROE it + β 4 DER it + β 5 SIZE it+ β 6 OFC it Keterangan: ETR :  penghindaran pajak menggunakan effective tax rate perusahaan i pada tahun t Cash ETR  :  penghindaran pajak menggunakan cash effective tax rate perusahaan i pada tahun t AEM :  manajemen laba akrual perusahaan i pada tahun t REM :  manajemen Laba Riil perusahaan i pada tahun t ROE :  profitabilitas perusahaan i pada tahun t DER :  leverage perusahaan i pada tahun t SIZE :  ukuran Perusahaan perusahaan i pada tahun t OFC :  srus kas operasi perusahaan i pada tahun t

## 3. PEMBAHASAN
Tabel  2  menunjukkan  statistik  deskriptif  untuk  setiap  variabel  pada  periode sebelum Pandemi.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Era Sebelum Pandemi Variabel Mean Median Max Min Std. Dev. Obs ETR 2019 0,237236 0,248524 0,585280 -0,736976  0,189767 37 C ETR 2019 0,436659 0,219946 5,725730 -0,329189  1,014333 37 AEM 2019  -9.00x10 -18 -0.026302 0.468247 -0.194329  0.116195 37 REM 2019  5.24x10 -16 0.014221 0.741335 -0.793909  0.330202 37 CFO 2019 0 -0.008131 0.270168 -0.308387  0.114921 37 PROD 2019 4.47x10 -16 0.000809 0.427618 -0.496498  0.191272 37 DISEX 2019 4.05x10 -17 0.035283 0.313717 -0.361159  0.161759 37 ROE 2019 0,149308 0,123260 1,399665 -0,684485  0,317238 37 DER 2019 0,751159 0,544200 2,909487 -2,127341  0,812703 37 SIZE 2019  28.924590  28.470340  32.725608  25.779658  1.695034 37
OCF 2019 0,111486 0,105728 0,461258 -0,194849  0,143502 37 Sumber: data diolah
Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk setiap variabel pada era Pandemi.
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Era Pandemi Variabel Mean Median Max Min Std. Dev. Obs. ETR 2020 0,258322 0,224778 1,008319 -0,194929  0,262399 37 C ETR 2020 0,190693 0,169162 0,885453 -0,377420  0,236101 37 AEM 2020  5.25x10 -18 -0.028766 0.582984 -0.131569  0.115375 37 REM 2020  -1.34x10 -16 0.032473 0.735582 -0.988752  0.348796 37 CFO 2020  -2.18x10 -17 0.015697 0.149781 -0.174628  0.080169 37 PROD 2020 -1.20x10 -16 0.024491 0.498764 -0.539228  0.175688 37 DISEX 2020 0.53x10 -17 0.047702 0.248586 -0.924277  0.216370 37 ROE 2020 0,146417 0,117356 1,454829 -0,467160  0,351201 37 DER 2020 0,893157 0,754652 3,159024 0,079410  0,736132 37 SIZE 2020  28.842540  28.567582  32.197435  25.752520  1.636945 37 OCF 2020 0,116342 0,112454 0,406177 -0,030143  0,098159 37 Sumber: data diolah
Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif untuk setiap variabel pada era Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi.
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Era Sebelum dan Saat Pandemi Variabel Mean Median Max Min Std. Dev.  Obs ETR 0,247779 0,242205 1,008319 -0,736976  0,227655 74 C ETR 0,313676 0,205507 5,725730 -0,377420  0,741762 74 AEM -1.88x10 -18 -0.026864 0.582984 -0.194329  0.114990 74 REM 1.97x10 -16 0.026317 0.741335 -0.988752  0.337292 74 CFO -1.09x10 -17 0.000195 0.270168 -0.308387  0.098400 74 PROD 1.80x10 -16 0.012650 0.498764 -0.539228  0.182383 74 DISEX 2.06x10 -17 0.038070 0.313717 -0.924277  0.189713 74 ROE 0,147862 0,119606 1,454829 -0,684485  0,332354 74 DER 0,822158 0,654441 3,159024 -2,127341  0,773345 74 SIZE 28.883565  28.518961  32.725608  25.752520  1.655306 74 OCF 0,113914 0,108207 0,461258 -0,194849  0,122119 74 Sumber: data diolah
Ringkasan uji Komparatif yang menguji hipotesis 1, 2 dan 3 terdapat dalam Tabel 5 dan 6 sebagai berikut:
Tabel 5. Ringkasan Uji Komparatif “Ranks” Var. Negative Ranks Positive Rank Ties Total Q Q Mean Sum Q Mean Sum Q ETR 25 18.40 460.00 12 20.25 243.00 0 37 CETR 21 20.52 430.92 15 15.67 235.05 1 37 AEM 20 17.15 343.00 17 21.18 360.0 0 37

## 43 | Bina Ekonomi
REM 15 17.67 265.00 22 19.91 438.0 0 37 PROD 20 18.75 375.00 17 19.29 328.00 0 37 DISEX 11 13.64 150.00 26 21.27 553.00 0 37 Sumber: data diolah Tabel 6. Ringkasan Uji Komparatif Variabel Uji Paired Sample t-Test PROD 1.00 Variabel Uji Wilcoxon Asymp. Sig. (2-tailed) ETR 0.102 C ETR 0.124 AEM 0.898 REM 0192 DISEX 0.002 Sumber: data diolah
Sementara, uji hipotesis 4 dan 5, terdapat dapat Tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Ringkasan Uji Hipotesis 4 dan 5 Model 1 (ETR) Model 2 (C ETR) Var. Coeff. t-Stat. Prob. Coeff. t-Stat.  Prob. C 1.688 2.408 0.022 ** 0.557 0.805  0.427 AEM -0588 -0.960  0.345 -0.298  -0.494  0.625 REM 0.243 2.027 0.052 * 0.130 1.099  0.280 DER 0.143 2.362 0.025 **  -0.119  -1.992  0.055 * OCF -0.273 -0.471  0.641 -0.946  -1.649  0.109 ROE 0.025 0.136 0.893 0.347 1.920  0.064 * SIZE -0.051 -2.036  0.051 * -0.006  -0.251  0.804 R 2 0.373 0.245 Adj. R 2 0.246 0.094 F-stat. 2.970 1.620 Prob(F-stat.) 0.021 0.176 Sumber: data diolah
Dari Tabel 7, terlihat bahwa nilai Prob F-stat dari Model 2 yang menggunakan Cash ETR sebagai proksi penghindaran pajak adalah sebesar 0.176, dimana hasil ini lebih besar dari 0,05 dan  sesusai  dengan  uji  F  maka  model  2  dinyatakan  tidak  layak  untuk    memprediksi  variabel dependen, sedangkan untuk model 1 yang menggunakan ETR sebagai Proksi penghindaran Pajak dinyatakan layak untuk memprediksi variabel dependen karena memiliki nilai Prob F-stat lebih kecil dari 0.05 dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini.

## Perbedaan tingkat manajemen laba akrual sebelum dan setelah masa pandemi
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat manajemen laba akrual sebelum dan setelah masa pandemi. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2021). Hasil yang berbeda ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah sampel, sektor,  periode,  dan  proksi  yang  dipilih  dalam  menentukan  tingkat  manajemen  laba  akrual. Pengujian  yang  dilakukan  oleh  Azizah  (2021)  menggunakan  62  perusahaan  manufaktur  dan menggunakan proksi manajemen laba akrual dengan model Dechow et al. (1995) pada periode Q1  Tahun  2019  dan  Q1  Tahun  2020.  Sementara  itu,  penelitian  ini  menggunakan  data  37 Perusahaan sektor barang konsumsi dan menggunakan proksi manajemen akrual dengan model
Kothari  et  al.  (2005)  serta  perhitungan  menghitung  manajemen  laba  akrual  untuk  data perusahaan dalam satu tahun pada periode untuk tahun 2019 dan tahun 2020.
Dari  analisa  deskriptif  pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  perusahaan  sampel  tetap melakukan kegiatan manajemen laba akrual pada masa pandemi, tetapi secara rata-rata aktivitas manajemen  laba  menjadi  turun  dibandingkan  dengan  periode  sebelum  pandemi.  Dari  sudut pandang  pemegang  saham,  tindakan  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  manajer  dianggap sebagai  tindakan  yang  wajar  dalam  kondisi  perlambatan  ekonomi  secara  nasional  bahkan internasional yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 (Azizah, 2021). Kondisi pandemi bukan dijadikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba akrual yang dipengaruhi oleh motif-motif pribadi. Tindakan manajemen laba dapat juga dipengaruhi oleh tujuan spesifik lainnya  yang  ingin  diperoleh  dari  laba  yang  dilaporkan  (Scott,  2015).  Tujuan-tujuan  ini  dapat berupa penghindaran pajak. Manajer diduga lebih memikirkan keberlangsungan perusahaan di masa depan dibandingkan hanya menggunakan diskresinya untuk melakukan manajemen laba yang menguntungkan pribadinya. Dalam kondisi pandemic, manajer tetap mempertimbangkan kondisi  perusahaan  sebagai  dasar  penentuan  tingkat  manajemen  laba  yang  dilakuan.  Sebagai contoh perusahaan BUMN Farmasi yang mendapat tugas pengadaan vaksin yaitu PT KAEF dari analisis deskriptif dilaporkan bahwa perusahaan ini menurunkan tingkat manajemen laba akrual pada periode pandemi dan tetap dapat mencatatkan kenaikan laba. Disisi lain, perusahaan farmasi PT  KLBF  yang  pada  periode  Tahun  2020  belum  mendapat  tugas  pengadaan  vaksin  juga mencatatkan kenaikan laba namun bersamaan dengan kenaikan tingkat manajemen laba akrual.

## Perbedaan tingkat Manajemen Laba Riil sebelum dan setelah masa pandemi
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  tingkat manajemen laba riil sebelum dan setelah masa pandemi. Pada penelitian ini, nilai REM merupakan penjumlahan dari nilai manipulasi produksi dan manipulasi  beban diskresioner sesuai dengan model Zang (2012), sehingga akan lebih mudah dijelaskan jika kita melihat dari dua manipulasi ini.  Pertama  dari  sisi  manipulasi  produksi,  manajemen  dapat  meningkatkan  laba  perusahaan dengan  cara  mengurangi  COGS  melalui  kegiatan overproduction .  Namun  manipulasi  ini  tentu memiliki konsekuensi penambahan b, seperti biaya penyimpanan dan penanganan. Oleh karena itu, opsi manipulasi ini dipandang kurang menarik bagi manajemen sehingga sesuai dengan hasil uji  beda  lebih  banyak  perusahaan  yang  melakukan  penurunan  tingkat  manipulasi  produksi. Kondisi  ini  dapat  terjadi  karena  manajemen  dalam  memilih  metode  manajemen  laba  akan dipengaruhi oleh biaya dari metode tersebut (Zang, 2012).
Selanjutnya, dari sisi manipulasi beban diskresioner, hasil pengujian menunjukkan bahwa pandemi  menaikkan  tingkat  manipulasi  beban  diskresioner.  Kondisi  pandemi  mengakibatkan kegiatan ekonomi perusahaan menjadi tidak pasti. Perusahaan-perusahaan berusaha menekan beban-beban diskresioner. Selain itu, peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai amanat  Peraturan  Pemerintah  nomor  21  Tahun  2020  yang  dimulai  sejak  Bulan  April  2020 kemungkinan  juga  mempengaruhi  perusahaan  untuk  menunda  pelaksanaan  peningkatan kompetensi  pegawainya  yang  membuat  beban  diskresioner  berupa  beban  pelatihan  pegawai menjadi turun.
Dalam  kondisi  pandemi,  selain  di  sisi  investor  dan  shareholder  yang  memaklumi  jika kinerja operasi perusahaan pada periode pandemi tidak sesuai yang diharapkan, laba yang terlalu tinggi akan dipandang “ too good to be true ” sehingga hanya akan menimbulkan kecurigaan bagi publik,  auditor,  bahkan shareholders. Oleh karena itu, manajemen laba agresif yang dilakukan oleh manajer pada periode pandemi malah dapat mengancam kedudukan manajemen tersebut (Azizah, 2021). Walaupun pada hasil uji beda terdapat lebih banyak perusahaan yang melakukan peningkatan manajemen laba riil, kondisi ini lebih diakibatkan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penekanan beban diskresioner, dimana penekanan beban ini dianggap dapat diterima atau bahkan dianggap wajar oleh pemegang saham mengingat terjadinya kondisi pandemi yang berasal dari faktor eksternal perusahaan.

## Perbedaan Tingkat Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Masa Pandemic

## 45 | Bina Ekonomi
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  tingkat penghindaran pajak sebelum dan setelah masa pandemi. Walaupun pada saat pandemi terdapat kesempatan bagi manajer untuk memanfaatkan penghindaran pajak lebih besar seperti adanya insentif  perpajakan,  kondisi  tersebut  tidak  mengakibatkan  manajer  lebih  agresif  dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan Suhaidar et al. (2021). Meskipun  perusahaan  menganggap  pajak  sebagai  beban,  dalam  porsi  yang  signifikan  akan mengurangi  sebagian  dari  laba  yang  telah  diperoleh  perusahaan  (Pipatnarapong  et  al.,  2020), sehingga pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk mengurangi beban pajak yang timbul dengan melaksanakan agresivitas pajak (Chen et al., 2010). Walaupun pandemi memaksa diadakannya work  from  home bagi  para  Pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak  mengurangi tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian insentif perpajakan. Disisi lain dalam kondisi pandemi, insentif perpajakan berupa penurunan tarif Pph dapat membuat manajemen perusahaan memfokuskan pada tujuan lain selain penghindaran pajak, seperti mencapai target laba yang ditentukan karena pada masa pandemi menjadi tantangan tersendiri terkait dengan melambatnya  perekonomian.  Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  pada  periode  pandemi walaupun pemerintah telah memberikan insentif perpajakan ditemukan kenaikan nilai rata-rata rasio beban pajak terhadap pendapatan sebelum pajak, yaitu menjadi 25,83%, sedangkan periode sebelumnya hanya sebesar 23,72%. Untuk nilai median ditemukan adanya penurunan dimana pada  periode  sebelum  pandemi  nilai  median  sebesar  24,85%  turun  menjadi  22,47%,  namun penurunan ini tidak dapat dikategorikan sebagai peningkatan penghindaran pajak karena Selama masa  Pandemi  melalui  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020,  Pemerintah  Indonesia  memberikan penyesuaian  tarif  Pajak  untuk  tahun  2020  menjadi  sebesar  22%,  Selain  itu  Perusahaan  yang sudah Go Public dan telah memenuhi persyaratan pada Pasal 5 ayat 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, berhak mendapatkan tarif PPh sebesar 19%.

## Pengaruh Manajemen Laba Akrual terhadap Penghindaran Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  selama  periode  pandemi  tindakan manajemen  laba  akrual  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan Pajriyansyah & Firmansyah (2017), Tiaras & Wijaya (2015), dan Suyanto & Supramono (2012). Meskipun manajemen laba untuk tujuan fiskal dan komersial dapat  dilakukan  bersamaan  (Frank,  et  al,  2004),  sehingga  perusahaan  dapat  menaikkan  laba bersih  dengan  diikuti  turunnya  penghasilan  kena  pajak  perusahaan  (Nugroho  &  Firmansyah, 2017).  Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  akan  meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan kegiatan tax shelter (Geraldina, 2013). Akan tetapi, manajemen  laba  akrual  pada  sektor consumers  good  industry dilakukan  bukan  untuk  tujuan penghindaran pajak, tetapi digunakan untuk tujuan lainnya diduga untuk memperoleh bonus dan mendapatkan tambahan utang (Saksessia & Firmansyah, 2020).
Adapun  kondisi  pandemi  saat  ini  memberikan  dampak  negatif  terhadap  kinerja perusahaan,  terutama  untuk  perusahaan consumers  goods  industry .  Penurunan  konsumsi mengakibatkan perusahaan juga mengalami masalah terkait penjualan, sehingga manajer dapat meningkatkan  penyisihan  piutang  tak  tertagih.  Akibatnya,  laba  menjadi  semakin  kecil  dan menurunkan corporate tax turun. Maka dapat disimpulkan bahwa kesempatan akibat pandemi tidak  menyebabkan  manajer  untuk  meningkatkan  laba  akrual  karena  motivasi  dari  manajer hanya untuk memberikan full-disclosure.
Pada era pandemi penghindaran pajak mungkin sudah tidak menjadi tujuan utama dari manajemen  laba  disebabkan  penurunan  tarif  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  manajer  dapat menggunakan manajemen laba untuk tujuan lain seperti mengejar insentif berupa bonus melalui income smoothing (Scott, 2015). Namun, penggunaan manajemen laba untuk tujuan insentif ini tetap dilakukan secara terukur serta menggunakan manipulasi yang dapat dianggap wajar seperti manipulasi beban diskresioner pada manajemen laba riil. Hal ini dilakukan demi menghindari kecurigaan  dari  para  pemegang  saham  atau  auditor  yang  dapat  membahayakan  jabatannya (Azizah,  2021).  Di  sisi  lain,  pada  perusahaan  terbuka  manajemen  laba  yang  digunakan  untuk tujuan  penghindaran  pajak  seringkali  terbentur  dengan  tekanan  dari  pemegang  saham  untuk dapat meningkatkan laba (Rahmadani et al., 2020).

## Pengaruh Manajemen Laba Riil terhadap Penghindaran Pajak
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada periode pandemi manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap ETR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada periode  pandemi tingkat  penghindaran  pajak  menjadi  turun  ketika  manajer  dalam  perusahaan  menggunakan manipulasi laba melalui aktivitas riil. Hasil penelitian ini sejalan dengan Machdar (2019), namun tidak sejalan dengan Surahman & Firmansyah (2017), Ferdiawan & Firmansyah (2017), Handrian (2018),  dan  Putra  (2018).  Periode  pandemi  mengakibatkan  tingginya  ketidakpastian  kondisi perekonomian  mengakibatkan  penggunaan  manajamen  laba  riil  oleh  manajer  diduga  tidak ditujukan untuk aktivitas penghindaran pajak. Manajemen laba riil dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan  laba  perusahaan  demi  mencapai  target  laba  yang  sudah  ditentukan.  Meskipun pandemi cenderung tidak mengganggu perusahaan di sektor consumers goods industry sebesar perusahaan sektor lain, namun peningkatan laba perlu dilakukan perusahaan untuk meyakinkan pemilik perusahaan terkait dengan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Usaha manajer untuk  mencapai  laba  yang  sudah  ditargetkan  ini  dapat  didasari  demi  meraih  kepercayaan pemegang  saham dengan  harapan  tetap  diberi  kesempatan  untuk  menduduki  jabatan  yang dijalankan saat ini. Oleh karena itu, manajer melakukan seluruh upaya agar dapat memenuhi laba yang di targetkan salah satunya dengan strategi melakukan praktik manajemen laba riil. Akan tetapi,  dengan  adanya  insentif  dari  pemerintah  berupa  penurunan  tarif  pajak,  membuat  biaya relatif  penggunaan  praktik  manajemen  laba  riil  menjadi  lebih  rendah  sehingga  manajer  lebih leluasa dalam melakukan praktik manajemen laba riil. Di sisi lain, kelebihan manajemen laba riil berupa  lebih  sulit  dideteksi  oleh  pegawai  Otoritas  Pajak  membuat  perusahaan  tidak menggunakan diskresinya dalam melakukan manajemen laba untuk motif penghindaran pajak yang  rentan  dengan  pemeriksaan  pajak  di  masa  mendatang  dan  berisiko  membahayakan jabatannya.
Adanya  pandemi  mengakibatkan  manajer  menggunakan  manajemen  laba  riil  untuk tindakan  efisiensi  (Scott,  2015;  Siregar  &  Utama,  2008)  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan kepercayaan  pemegang  saham  dan  keberlangsungan  perusahaan  di  masa  mendatang.  Faktor eksternal perusahaan yang dapat mengakibatkan risiko kebangkrutan perusahaan cenderung utk menurunkan informasi asimeteri antara manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam kondisi ini masalah keagenan sebagaimana dalam teori keagenan dapat diminimalisir.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat manajemen laba akrual  sebelum dan setelah masa pandemi. Manajer tidak memanfaatkan kondisi pandemi untuk mengubah tingkat manajemen laba akrual. Manajemen  perusahaan  tetap  mempertimbangan  kondisi  internal  perusahaan  sebagai  dasar penentuan tingkat manajemen laba yang digunakan. Sementara itu, secara umum tidak terdapat perbedaan  tingkat  manajemen  laba  riil  sebelum  dan  setelah  masa  pandemi.  Manajer  tidak menggunakan diskresinya untuk meningkatkan biaya produksi, namun terdapat indikasi adanya penurunan  beban  diskresioner  dalam  masa  pandemi  untuk  mempertahankan  sejumlah  laba tertentu. Selain itu, tidak terdapat perbedaan tingkat Penghindaran Pajak sebelum dan setelah masa pandemi. Secara umum memang terdapat penurunan rata-rata ETR pada periode pandemi, namun  kondisi  tersebut  tidak  menunjukkan  adanya  kenaikan  penghindaran  pajak  pada  masa pandemi  secara  signifikan,  namun  lebih  dipengaruhi  karena  adanya  pemberian  insentif penurunan tarif PPh oleh Pemerintah. Selanjutnya, manajemen laba akrual tidak dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak, sedangkan tindakan manajemen laba riil malah menurunkan aktivitas penghindaran  pajak.  Manajer  perusahaan  memanfaatkan  manajemen  laba  cenderung  untuk meningkatkan efisiensi dan mempertahankan kinerja perusahaan dalam kondisi yang tidak pasti akibat faktor eksternal.
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini

## 47 | Bina Ekonomi
hanya menguji perusahaan sektor consumer goods industry , sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi seluruh perusahaan di Indonesia. Selain itu, rentang waktu dalam penelitian ini terlalu pendek yaitu dari tahun 2019 dan 2020 yang mengakibatkan jumlah sampel yang relatif kecil. Penelitian  Selanjutnya  dapat  menggunakan  rentang  waktu  penelitian  yang  lebih  panjang  dan sampel yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.  Untuk mengatasi adanya  perbedaan  tarif  PPh  antara  periode  sebelum  pandemi  dan  saat  pandemi,  penelitian selanjutnya dapat menggunakan Book Tax Difference (BTD) sebagai proksi penghindaran pajak.
Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Otoritas  Perpajakan  di  Indonesia  perlu memperhatikan  kemungkinan  tindakan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan selaku wajib pajak selama masa pandemi termasuk dengan menggunakan teknik manajemen laba. Selain  itu,  dalam  menghadapi  kondisi-kondisi  yang  tidak  mendukung  secara  eksternal  seperti adanya  pandemi,  Otoritas  Perpajakan  di  Indonesia  perlu  untuk  meningkatkan  prosedur monitoring dan pengendalian terkait dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviyani, K. (2016). Pengaruh corporate governance, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). JOM Fekon , 3(1), 2540-2554.
Ardy,  A.,  &  Kristanto,  A.  B.  (2015).  Faktor  finansial  dan  non  finansial  yang  mempengaruhi agresivitas pajak di indonesia. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 15(1), 31-48.
Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. (2020). a bibliographic study on tax avoidance research in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24(7), 9526-9554
Asmara,  C.  G.  (2020). Indonesia  resmi  resesi,  ini  buktinya  “perihnya”  di  masyarakat.
CNBCIndonesia.com . Diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201107082302-4-200008/indonesia-resmi- resesi-ini-buktinya-perihnya-di-masyarakat
Azizah, W. (2021). Covid-19 in Indonesia: analysis of differences earnings management in the first quarter . Jurnal Akuntansi , 11 (1), 23 – 32. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.23-32
Badertscher,  B.  A.  (2011).  Overvaluation  and  the  Choice  of  Alternative  Earnings  Management Mechanisms. The  Accounting  Review, 86(5),  1491 – 1518. https://doi.org/10.2308/accr- 10092
Bouchareb,  M.,  Ajina,  A.,  &  Souid,  S.  (2014).  Does  the  adoption  of  IAS/IFRS  with  a  strong governance mechanism can deter earnings management ? International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences , 3 (1), 264-282.
https://doi.org/10.6007/ijarems/v3-i1/645
Cahyono, D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan  komisaris,  ukuran  perusahaan  (Size),  leverage  (DER)  dan    profitabilitas  (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak ( tax avoidance ) pada perusahaan perbankan yang listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. Journal Of Accounting , 2(2), 1-10.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non- family firms? Journal of Financial Economics , 95 (1), 41 – 61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T.Z. (2008). real and accrual-based earnings management in the pre- and post- sarbanes oxley period. The Accounting Review , 83 (3), 757 – 787.
Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2 – 19 .
Damayanti,  H.  H.,  &  Prastiwi,  D.  (2017).  Peran  OECD  dalam  meminimalisasi  upaya  tax agresiveness pada perusahaan multinationality . Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) , 8 (1), 1 – 227.
Dechow,  P.,  Sloan,  R.  &  Sweeney,  A.  (1995).  Detecting  earnings  management .  The  Accounting Review , 70, 193-225.
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelters, and book- tax alignment. National Tax Journal , 62 (1), 169 – 186. https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08 ..
Dewi, S. P., & Cynthia, C. (2018). Aggressiveness tax in indonesia. Jurnal Akuntansi , 22 (2), 239. https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.350 .
Eastman, E., Ehinger, A., & Xu, J. (2020). Enterprise risk management and corporate tax avoidance. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3717865 .
Fathimah  Timorria,  I.  (2021). Apindo:  Pemanfaatan  Insentif  Pajak  Tetap  Terbatas . Bisnis.com. Diunduh pada 1 Juni 2021, dari
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/12/1352175/apindo-pemanfaatan-insentif- pajak-tetap-terbatas.
Ferdiawan, Y. & Firmansyah A. (2017). Pengaruh political connection,                      foreign activity , dan real earnings management terhadap tax avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 5 (3), 2017, 1601-1624.
Firmansyah, A., & Irawan, F. (2018). Adopsi IFRS, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 7 (2), 81. https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3310
Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2004). Does aggressive financial reporting accompany aggressive tax reporting (and vice versa) . Working Paper. Available in https://doi.org/10.2139/ssrn.647604
Geraldina,  I.  (2013).  Preferensi  Manajemen  Laba  Akrual  Atau  Manajemen  Laba  Riil  Dalam Aktivitas  Tax  Shelter. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 10 (2),  206 – 224. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11
Gunawan, J. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. Jurnal Akuntansi , 21 (3), 425. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246
Handayani,  M.,  Harimurti,  F.,  &  Kristianto,  D.  (2016).  Standar  ukuran  perusahaan  yang  telah melakukan manajemen pajak dengan indikator cash ETR (studi empiris pada perusahaan food  and  beverage  yang  terdaftar  di  bursa  efek  indonesia  periode  2013-2016). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 15 (2), 123 – 131.
Handrian, M. (2018). Pengaruh manajemen laba riil dan tata kelola terhadap penghindaran pajak pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  bursa  efek  indonesia  periode  2010-2016 . Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics , 50 (2 – 3), 127 – 178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 .
Hanna, H., & Haryanto, M. (2017). Agresivitas pelaporan keuangan, agresivitas pajak, tata kelola perusahaan  dan  kepemilikan  keluarga. Jurnal  Akuntansi , 20 (3),  407 – 419. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.6 .
Harnovinsah, & Septyana. (2016). Dampak tax accounting choices terhadap tax aggressive . Jurnal

## 49 | Bina Ekonomi
Akuntansi, 20(02), 267 – 284.
Hidayati,  W.,  &  Diyanty,  V.  (2018).  Pengaruh  moderasi  koneksi  politik  terhadap  kepemilikan keluarga  dan  agresivitas  pajak. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 22 (1),  46 – 60. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5 .
Huseynov,  F.,  &  Klamm,  B.  K.  (2012).  Tax  avoidance,  tax  management  and  corporate  social responsibility.
Journal of Corporate Finance , 18 (4), 804 – 827.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005 .
Irawan,  F.,  &  Turwanto,  T.  (2020).  The  effect  of  tax  avoidance  on  firm  value  with  tax  risk  as moderating variable. Test Engineering & Management , 83, 9696 – 9707
Jayanti, A., & Sapari. (2016). Pengaruh positive accounting theory , profitabilitas dan operating cash flow terhadap penerapan konservatisme. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen , 5 (10), 1 – 17. Jensen, M. C., & Meckling, W. H . (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure . Journal of Financial Economics 3 (1976) 305-360.
Kementerian Keuangan RI. (2020). Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Dukung Dunia Usaha dan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan . Diunduh 1 Juni 2021, dari  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-berikan-insentif- pajak-untuk-dukung-dunia-usaha-dan-masyarakat-selama-pandemi-covid-19/.
Kothari,  S.  P.,  Leone,  A.  J.,  &  Wasley,  C.  E.  (2005).  Performance  matched  discretionary  accrual measures . Journal of Accounting and Economics, 39(2005), 163-197.
Kusuma,  H.  (2020). 5  Sektor  Usaha  yang  Paling  Banyak  Nikmati  Insentif  Pajak. detikfinance . Diunduh 1 Juni 2021, dari  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5070074/5.
Makhfudloh,  F.,  Herawati,  N.,  &  Wulandari,  A.  (2018).  Pengaruh corporate  social  responsibility terhadap perencanaan agresivitas pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 18 (1), 48. https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235 .
Maraya,  A.  D.,  &  Yendrawati,  R.  (2016).  Pengaruh  corporate  governance  dan  corporate  social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 20 (2), 147 – 159. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7 .
Machdar,  N.  M.  (2019).  Agresivitas  pajak  dari  sudut  pandang  manajemen  laba. Jurnal  Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT , 4 (1), 183 – 192.
Nordiansyah,  E.  (2020). Lebih  dari  451  Ribu  Pengusaha  Minta  Insentif  Pajak,  Berapa  yang Disetujui?. medcom.id. Diunduh pada 1 June 2021, dari https://www.medcom.id/ekonomi/makro/nbwlQwxk .
Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh financial distress, real earnings management dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. Journal of Business Administration , 1(2), 17-36.
Nurfauzi, R., & Firmansyah, A. (2018). Managerial ability, management compensation, bankruptcy risk,  tax  aggressiveness. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  &  Informasi , 18 (1),  75-100. https://doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2775
Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung nilai, financial leverage , manajemen laba dan agresivitas pajak. Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 17 (1), 31 – 52.
OECD. (2020) Tax Administration: Privacy, Disclosure and fraud Risk Related to Covid-19.
Pajriyansyah,  R.,  Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  leverage,  kompensasi  rugi  fiskal  dan
manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Keberlanjutan, 2(1), 431-459.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  23/PMK.  03/2020  Tentang  Insentif Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Wabah  Virus  Corona.  Diakses  dari https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/23~PMK.03~2020Per.pdf
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  44/PMK.  03/2020  Tentang  Insentif Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019.  Diakses  dari Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/137005/Pmk-No-44pmk032020
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK. 03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019.  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144381/pmk-no-110pmk032020
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan Pandemic  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  dan/  atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/  atau  Stabilitas  Sistem Keuangan.  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1- tahun-2020
Pipatnarapong,  J.,  Beelitz,  A.,  &  Jaafar,  A.  (2020).  Tax  avoidance  and  earnings  management: accrual-based  vs  real-activity  earnings  management  evidenced  from BRICS .  International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 4800 – 4808.
Prasetia,  T.  E., Tommy,P.,  Saerang,  I.  S.  (2014).  Struktur  modal,  ukuran  perusahaan  dan  risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Jurnal EMBA , 8792 (2),
879 – 889.
Pratama, J. (2020). Pengaruh manajemen laba terhadap penghidaran pajak dengan kepemilikan asing sebagai pemoderasi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
Rahma Nidya, I. (2020). 5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional.
KOMPAS.com . Diunduh 1 Juni 2021, dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/16224171/5.
Roychowdhury, S. (2006). Earning management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics , 42, 335-370.
Saksessia, D., & Firmansyah, A. (2020). The role of corporate governance on earnings quality from positive  accounting  theory  framework. International  Journal  of  Scientific  and  Technology Research , 9 (1), 808 – 820.
Salim, S. (2015). Pengaruh leverage (DAR, DER, dan TIER) terhadap ROE perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Jurnal Perbanas Review , 1 (November), 19 – 34.
Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance                   terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 19 (2), 85 – 98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1 .
Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter  eksekutif  terhadap  tax  avoidance  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 19 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1 . Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory seventh edition . Toronto: Pearson
Silaban, P., & Siagian, H. L. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai

## 51 | Bina Ekonomi
perusahaan yang terlisting di BEI Periode 2017-2019. Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 3 (2), 54 – 67.
Simamora, A. L. (2017). Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Siregar,  S.  V.,  &  Utama,  S.  (2008).  Type  of  earnings  management  and  the  effect  of  ownership structure,  firm  size,  and  corporate-governance  practices:  Evidence  from  Indonesia .  The International Journal of Accounting , 43(1), 1-27.
Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 16 (2), 167 – 177.
Tandean, V. A. (2016). Good corporate governance dan ukuran perusahaan pengaruhnya pada tax avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 11 (1), 54 – 62. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p07
Tiaras,  I.,  &  Wijaya,  H.  (2015).  Pengaruh  likuiditas,  leverage,  manajemen  laba,  komisaris independen  dan  ukuran  perusahaan  terhadap  agresivitas  pajak. Jurnal  Akuntansi ,  19(3), 380-397. https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87 .
Turyatini, T. (2017). The analysis of tax avoidance determinant on the property and real estate companies. Jurnal Dinamika Akuntansi , 9 (2), 143 – 153. https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385 .
Wang,  S.,  &  Chen,  S.  (2012). The  motivation  for  tax  avoidance  in  earnings  management . International Conference on Engineering and Business Management, 447-450
Zain, M.. (2008). Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Zang, A. Y. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-
based earnings
management.
Accounting Review , 87 (2), 675 – 703. https://doi.org/10.2308/accr-10196
Zhao, C. X., Meng, L., Taylor, G., & Richardson, G. (2020). Let’s get connected: the effect of directors connected to a tax office on corporate tax avoidance                  in China. Journal of Accounting and Public Policy , 106817. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106817(n.d.).