## AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL
TERKAIT PINJAMAN KEPADA CHINA DALAM PERSPEKTIF

## HUKUM INTERNASIONAL
Bilateral Agreement Legal Cancellation Due Loans Related To China In The International Legal Perspective
Tri Murti Lubis
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
trimurti@usu.ac.id
Naskah dikirim : 29 September 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3830

## ABSTRACT
The  One  Belt  One  Road  (OBOR)  project  initiated  by  the  Chinese  Government  has  gripped countries  in  the  international  community.  Especially  to  Southeast  Asia,  where  Malaysia  and Indonesia  are  borrowing  countries  to China.  Replacement of  government  in  Malaysia  related to corruption  cases  1  MDB,  resulting in  changes  in  government  policy  Malaysia.  The  cancellation basis, because all the raw materials or the materials used are from China following also engineers and unskilled laborers, thus causing a massive migration from China to Malaysia. In the case of this  cancellation,  of  course  the  legal  consequences  for  Malaysia  as  a  borrowing  country  and China  as  a  lending  country.  Unlike  Indonesia,  which  until now,  it  is  known  that  the  Indonesian Government  has  established  bilateral  relations  with  the  Chinese  Government  in  terms  of infrastructure development, such as : toll road and airport in Indonesia. The main problem in this study,  namely  if  this  bilateral  dispute  is  brought  to  the  International  Court  of  Justice,  is  the mechanism for executing an international court decision to be issued later.
Keywords: Cancellation of Bilateral Agreement, Loans to China, and International Law.

## ABSTRAK
Proyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisasi oleh Pemerintahan China telah mencengkram negara-negara  di  dunia  internasional.  Terkhusus  kepada  Asia  Tenggara,  dimana  Malaysia  dan Indonesia sebagai negara peminjam kepada China. Penggantian pemerintahan di Malaysia terkait dengan  kasus  korupsi  1  MDB,  mengakibatkan  perubahan  kebijakan  Pemerintahan  Malaysia. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan tersebut, pemerintahan yang baru membatalkan perjanjian  bilateral  pembangunan  infrastruktur  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Dasar  pembatalan tersebut, dikarenakan seluruh bahan baku atau material yang digunakan berasal dari China berikut juga  insinyur-insinyur  dan  buruh-buruh  kasarnya,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  migrasi penduduk  besar-besaran  dari  China  ke  Malaysia.  Dalam  hal  pembatalan  ini,  tentunya  berakibat hukum kepada Malaysia sebagai negara peminjam dan China sebagai negara yang meminjamkan. Berbeda  dengan  Indonesia  yang  sampai  dengan  saat  ini,  diketahui  bahwasanya  Pemerintahan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Pemerintahan China dalam hal pembangunan infrastruktur,  seperti  :  jalan  toll  dan  bandara  di  wilayah  Indonesia.  Permasalahan  utama  dalam kajian  ini,  yaitu  jika  sengketa  bilateral  ini  dibawa  ke  Mahkamah  Internasional,  bagaimana mekanisme  untuk  melakukan  eksekusi  putusan  pengadilan  internasional  yang  akan  dikeluarkan nantinya.
Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian Bilateral, Pinjaman Kepada China, and Hukum Internasional.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia telah mengenal sistem perdagangan internasional sudah sejak berabad- abad lalu dimulai dari dibukanya jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti : India dan China.  Kedua  negara  tersebut  merupakan  pelopor  dari  perdagangan  yang  bersistem  di Indonesia. Dalam kaitannya, ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum  (pelaku  dalam  perdagangan)  melakukan  transaksi  dagang  internasional.  Fakta yang  sekarang  ini  terjadi  adalah  perdagangan  internasional  sudah  menjadi  tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. 1
Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional terus meningkat, hal ini  terlihat  dari  semakin  berkembangnya  arus  peredaran  barang,  jasa,  modal,  dan  tenaga kerja  antar  negara.  Kegiatan  bisnis  dapat  terjadi  melalui  hubungan  ekspor-impor, investasi,  perdagangan  jasa,  lisensi,  dan  waralaba  ( license  and  franchise ),  hak  atas kekayaan  intelektual,  atau  kegiatan-kegiatan  bisnis  lainnya  yang  terkait  dengan perdagangan  internasional,  seperti  :  perbankan,  asuransi,  perbankan,  dan  sebagainya. Dalam mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum  dalam  bentuk  peraturan-peraturan,  baik  nasional  maupun  internasional  seperti perdagangan internasional ( international trade law ). 2
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwasanya  perang  dagang  antar  Negara  China  dengan Amerika  Serikat  membawa  dampak  luas  kepada  dunia  internasional.  Salah  satu dampaknya  adalah  kinerja  perdagangan  Indonesia  terhadap  China  mengalami  defisit mencapai  US$.  48  miliar  pada  periode  Januari  –  Mei  2019.  Angka  tersebut  meningkat dari  defisit  Januari  –  Mei  2018  yang  sebesar  US$.  8,11  miliar.  Tercatat,  nilai  ekspor Januari  –  Mei  2019  hanya  sebesar  US$.  9,55  miliar, padahal  ekspor  periode  yang  sama tahun yang lalu mencapai US$. 10,25 miliar. Artinya, terjadi penurunan ekspor mencapai US$.  700  juta  dalam  5  (lima)  bulan  pertama  tahun  ini  dibandingkan  tahun  yang  lalu. Sementara itu, penurunan impor dari China ke Indonesia lebih rendah, yaitu hanya sekitar US$. 330 juta dari US$. 18,36 miliar menjadi US$. 18,03 miliar. 3
Skema  perjanjian One  Belt  One  Road (OBOR)  atau Belt  and  Road  Inisiative (BRI)  antara  Indonesia  dengan  China  dinilai  banyak  pihak  akan  menimbulkan  kerugian tidak langsung bagi negara-negara terkait. 4 Pada tahun 2017, China menggelontorkan duit pinjaman  sebesar  US$.  1,5  miliar  (sekitar  Rp.  21  triliun).  Namun,  perjanjian  tersebut berujung  mudarat  bagi  Sri  Lanka,  lantaran  negara  tersebut  harus  menyerahkan pelabuhannya  kepada  pemerintah  China  karena  tidak  dapat  melunasi  hutangnya. Penyerahan  tersebut  berbentuk  sewa-menyewa  selama  99  (sembilan  puluh  sembilan) tahun  pelabuhan  Sri  Langka  di  perairan  laut  dalam  di  Hambantota.  Izin  sewa  tersebut menjadi  jalan  keluar  setelah  negara  Sri  Lanka  tidak  mampu  membayar  tagihan pinjamannya kepada China. 5
1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.
2.
2 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.
3 Website Resmi CNN Indonesia, “Perang Dagang Bikin RI Makin „Tekor‟ Dari China”, diterbitkan
pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190624151044-92-405895/perang-dagang-bikin-ri- makin-tekor-dari-china., diakses Senin, 02 September 2019.
4 Majalah Tempo, “Walhi : Proyek OBOR Cina Bisa Timbulkan Jebakan Utang Baru”, diterbitkan Senin, 29 April 2019.
5  Harian  Kompas,  “Sri  Langka  Bantah  China  Dirikan  Pangkalan”,  diterbitkan  Rabu,  10 Oktober 2018.
Berbeda dengan Malaysia, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwasanya “Jika meminjam uang dalam jumlah besar dari China, kemudian tidak  sanggup  melunasi,  pihak  peminjam  di  bawah  kontrol  pemberi  pinjaman”.  Hal  ini disampaikan Mahathir Mohamad kepada ABS-CBN News saat kunjungannya dua hari di Filipina,  mengutip  The  Straits  Times.  Sebelumnya,  Pemerintahan  Malaysia  sewaktu  di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, Najib Razak telah membuat hutang kepada China tanpa  persetujuan  Parlemen  Malaysia  dan  Yang  Dipertuan  Agong  Malaysia  sebesar Rp.4.500  triliun.  Dengan  adanya  perubahan  situasi  politik  dari  Najib  Razak  kepada Mahathir  Mohamad,  berubah  pula  haluan  politik  negara  Malaysia.  Saat  ini,  Malaysia enggan  untuk  membayar  hutang  kepada  China  karena  sewaktu  Najib  Razak  berhutang kepada  China  dilakukan  tanpa  persetujuan  Parlemen  Malaysia  dan  Yang  Dipertuan Agong  Malaysia.  Atas  dasar  hal  tersebut,  Mahathir  Mohamad  tidak  bersikap  tidak  mau membayar  hutang  kepada  China  dan  mengakibatkan  China  menggugat  Malaysia  ke Pengadilan Arbitrase Internasional. 6
Indonesia  juga  ternyata  adalah  salah  satu  negara  peminjam  dari  negara  China. Pinjaman  tersebut  dilakukan  kepada Asian  Infrastructure  Investment  Bank (AIIB)  yang merupakan  lembaga  keuangan  multilateral  yang  dipelopori  China.  Menurut  Luky  Eko Wuryanto,  Vice  President  Chief  Administration  Officer  AIIB,  bahwasanya  saat  ini jumlah  pinjaman  atau  utang  Indonesia  kepada  AIIB  mencapai  US$.  950  juta  atau  setara Rp.  13,48  triliun. 7 Apakah  Indonesia  berani  seperti  Malaysia  yang  membatalkan  secara sepihak perjanjian bilateral terkait pinjamannya kepada China.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian  ini  dapat dirumuskan, sebagai berikut:  Apakah akibat  hukum  dari pembatalan perjanjian internasional dengan China dalam perspektif hukum internasional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. 8 Sifat  penelitian  adalah  deskriptif analisis. 9 Jenis  data yang  digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. 10 Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data
6 Law-Justice Portal Berita dan Investigasi, “PM Malaysia Mahathir Berani Tolak Bayar Hutang  dan  Usir  Pekerja  China”,  diterbitkan  Senin,  01  April  2019,  https://www.law- justice.co/artikel/62831/pm-malaysia-mahathir-berani-tolak-bayar-hutang-dan-usir-pekerja-china/., diakses Senin, 02 September 2019.
7  Majalah  Tempo,  “Utang  Indonesia  di  Bank  Yang  Dipelopori  China  Tembus  Rp.  13 triliun”, diterbitkan Senin, 02 September 2019.
8 Penelitian  hukum  normatif,  yaitu  menganalisis  data  didasarkan  pada  asas-asas  hukum dan  perbandingan-perbandingan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Lihat:  Soerjono  Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.
9 Penelitian  hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada saat  tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Lihat:  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2007), hlm. 93-95.
10 Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainya yang saling berhubungan dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Lihat:  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.
sekunder.  Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ). 11 Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. 12

## PEMBAHASAN
Kaitan Pinjaman Luar Negeri Dengan Proyek One Belt One Road (OBOR) Konsep  Jalur  Sutra    atau  yang  dikenal  dengan One  Belt  One  Road (OBOR)  ini bukanlah  hal  baru,  melainkan  sebuah  konsep  lama  di  masa  lampau  untuk  menamakan jalur  perdagangan  dan  budaya  antara  Tiongkok  dengan  Asia  Tengah  dan  Asia  Selatan, serta  dengan  Eropa  dan  Timur  Tengah  yang  dibangun  pada  masa  Dinasti  Han,  sekitar tahun  200  SM. 13 Adanya  jalur  sutra  ini  bertujuan  menumbuhkan  perdagangan  global dengan  kemudahan  infrastruktur  antar  negara  yang  dilalui  oleh  jalan-jalan  baru  untuk mempermudah  akses  kerjasama  antar  negara  yang  dilaluinya  dengan  tujuan  mendorong Investasi  berupa  pembangunan  jembatan  atau  jalan-jalan  antar  benua.  Hal  ini  diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diterima oleh masyarakat luas.
Pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) One  Belt  One  Road (OBOR)  yang berlangsung  pada  tanggal  14-15  Mei  2017  di  Beijing,  Tiongkok,  Xi  Jinping  mengajak para  pemimpin  negara  yang  hadir  dalam  forum  tersebut  untuk  bergabung  dalam  proyek yang  diharapkan  akan  menjadi  jalan  menuju  perdamaian  dan  kemakmuran  bagi  dunia. OBOR adalah  model baru kerja sama internasional  yang  mengusung  konektivitas dalam berbagai sektor perdagangan, pembangunan infrastruktur serta relasi antar manusia. Masa kejayaan perdagangan  internasional  melalui Silk Road kuno  dapat dikembalikan  melalui Proyek  OBOR.  Dalam  rangka  mendukung  proyek  ini,  pemerintah  tiongkok  juga  sudah menyiapkan  dana  bantuan  dari Tiongkok  Development  Bank (CDB)  dan  Bank  Ekspor- Impor.
OBOR terdiri dari “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru” ( New Silk Road Economic Belt )  yang  mengindikasikan  hubungan  ekonomi  yang  lebih  kuat  dengan Asia  Tengah dengan  fokus  pada  perdagangan.  Kemudian,  para  pemimpin  Tiongkok  menambahkan satu  konsep  lagi  yakni  “Jalur  Sutra  Maritim  Abad  ke-21”  ( 21st  Century  Maritime  Silk Road )  yang  dipandang  sebagai  upaya  untuk  mempererat  hubungan  dengan  Asia  Selatan dan  Asia  Tenggara  yang  difokuskan  pada  keamanan  perdagangan  maritim. 14 OBOR adalah  cara  baru  untuk  mendorong  pembangunan.  Pembangunan  tersebut  bertujuan memperluas  hubungan  antara  Asia,  Afrika,  Eropa  dan  wilayah  lainnya  yang  didukung investasi infrastruktur miliaran dolar.
Jalur One  Belt  One  Road  ( OBOR)  merupakan  kesempatan  bagi  Indonesia  yang membutuhkan  pembangunan  infrastruktur  untuk  menghubungkan  antar  pulau  di Indonesia sebagai penghubung aktivitas perdagangan melalui infrastruktur tentunya dapat mendukung kawasan industri. Akan tetapi, banyak juga hal-hal negatif yang dapat terjadi
11 Studi  kepustakaan  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Informasi  itu  dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku  tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.
12 Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu  gambaran  yang  tuntas  terhadap  proses  tersebut;  dan  2)  Menganalisis  makna  yang  ada  di balik  informasi,  data,  dan  proses  suatu  fenomena.  Lihat :  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif  : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153.
13 Indriana  Kartini,  “Kebijakan  Jalur  Sutra  Baru  Cina  dan  Implikasinya  bagi  Amerika Serikat” , Jurnal Kajian Wilayah Vol. 6 No. 2 , 2015, hlm. 131.
14 Ibid. , hlm. 131.
dengan  melakukan  pinjaman  kepada  China,  salah  satunya  adalah  migrasi  besar-besaran dari  China  ke  Indonesia  sebab  China  memberikan  persyaratan  bahwasanya  infrastruktur di  negara  peminjam  dapat  dibangun  hanya  oleh  tenaga  kerja  China  yang  khusus didatangkan  untuk  mengerjakan  proyek  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  dampak  yang tidak  langsung  kepada  Indonesia.  Adapun  hubungan  pinjaman  internasional  dengan proyek-proyek  infrastruktur yang  dilakukan bahwasanya pinjaman tersebut adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut.

## Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  Bilateral  Terkait  Pinjaman  Kepada  China Dalam Perspektif Hukum Internasional
Terkait  dengan  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  bilateral  terhadap  pinjaman kepada  China  dalam  perspektif  hukum  internasional,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian bilateral.

## A. Syarat Sahnya Perjanjian Internasional
Syarat  sahnya  perjanjian  internasional  diatur  dalam  Konvensi  Wina  1969. Konvensi ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Naskah Rancangan Konvensinya  disusun  oleh  Panitia  Hukum  Internasional  (yang  disingkat  ILC),  yaitu sebuah  Panitia  Ahli  dan  dibentuk  berdasarkan  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  No. 174/II/1947. 15
Konvensi Wina tentang perjanjian tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan  hukum  kebiasaan  internasional  dalam  bidang  perjanjian,  melainkan juga  merupakan  pengembangan  secara  progresif  hukum  internasional  tentang  perjanjian. Konvensi  Wina  masih  tetap  mengakui  eksistensi  hukum  kebiasaan  internasional  tentang perjanjian,  khususnya  tentang  persoalan-persoalan  yang  belum  diatur  dalam  Konvensi Wina. 16
“ An  International  agreement  concluded  between  States  in  written  form  and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related  instruments  and  whatever  its  particular  designation ”. 17 (Perjanjian  internasional adalah  semua  perjanjian  yang  dibuat  oleh  negara  sebagai  salah  satu  subjek  hukum internasional,  yang  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  berisi  ikatan-ikatan  yang mempunyai akibat-akibat hukum).
Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan  antara  masyarakat  bangsa-bangsa  dan  bertujuan  untuk  mengakibatkan  akibat- akibat  hukum  tertentu.  Berdasarkan  definisi  tersebut  bahwa  subyek  hukum  internasional yang  mengadakan  perjanjian  adalah  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa,  termasuk  juga lembaga-lembaga  internasional  dan  negara-negara.  Dari  definisi-definisi  ini  dapat  ditarik persamaan  mengenai  ciri-ciri  perjanjian  internasional  bahwa  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian saling menyetujui antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. 18
Dalam  Konvensi  Wina  1969,  yaitu  dalam  Pasal  1  membatasi  diri  dalam  ruang lingkup  berlakunya  hanya  berlaku  untuk  perjanjian-perjanjian  antar  negara,  seperti dinyatakan “ The present conventions applies to treaties between states ”. Namun demikian konvensi  menganggap  perlu  untuk  mengatur  perjanjian-perjanjian  yang  diadakan  oleh
15 United  Nation,  “ Vienna  Convention  on  The  Law  of  Treaties  Between  States  and International  Organization  or  Between  International  Organizations ”, Indonesian  Journal  of International Law Vol. 3 No. 1 , Oktober 2005, hlm. 94.
16 Ibid. , hlm. 95.
17 Ibid. , hlm. 95.
18 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 84.
subyek-subyek  hukum  lainnya  secara  tersendiri,  seperti  perjanjian  antar  negara  dengan subyek hukum. 19
Adapun  dasar  tidak  sahnya  perjanjian  yang  tersebut  di  dalam  Konvensi  Wina 1969, antara lain:
1. Pengaruh dari pembatasan hukum nasional terhadap wewenang suatu Negara untuk membuat perjanjian
2. Larangan  hak  wakil  sesuatu  Negara  untuk  bertindak  dalam  menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian
3. Kekeliruan dalam suatu perjanjian
4. Bujukan  sesuatu  Negara  untuk  membuat  perjanjian  dengan  tindakan  kecurangan dari Negara lain
5. Kelicikan  wakil  sesuatu  Negara  yang  meyatakan  kesepakatan  Negara  untuk mengikatkan diri pada perjanjian
6. Paksaan  dari  wakil  sesuatu  Negara  untuk  menyatakan  kesepakatan  Negara  untuk mengikat diri pada perjanjian
7. Paksaan  sesuatu  Negara  untuk  membuat  perjanjian  dengan  ancaman  atau penggunaan kekerasan
8. Perjanjian  yang  bertentangan  dengan  norma  yang  sudah  baku  dalam  hukum internasional ( jus cogens )
Berdasarkan  Pasal  16-53  tentang  tidak  sahnya  suatu  perjanjian  terbagi  3  (tiga) golongan :
1. Ketentuan-ketentuan mengenai wewenang untuk membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat untuk membuat perjanjian.
3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  kaidah-kaidah  yang  menentukan  dalam  hukum internasional secara umum ( jus cogens ).
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  terdapat  unsur-unsur  yang  harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu perjanjian internasional, yaitu:
1. Kata Sepakat
Kata sepakat adalah inti dari perjanjian internasional. Tanpa adanya kata sepakat antara pihak  yang  mengadakan perjanjian,  maka tidak akan ada perjanjian. Kata sepakat ini tertuang dalam pasal-pasal perjanjian.
2. Subjek-Subjek Hukum
Subjek  hukum  yang  dimaksud  adalah  subjek-subjek  hukum  internasional  yang terikat  pada  perjanjian.  Dalam  perjanjian  yang  tertutup  dan  isinya  lebih  teknis,  maka pihak-pihak  yang  melakukan  perundingan  adalah  pihak-pihak  yang  terikat  pada perjanjian. Sedangkan, dalam perjanjian  internasional  yang terbuka dan  isinya  mengenai melakukan  perundingan  dan  pihak-pihak  yang  terikat  pada  perjanjian  internasional tersebut status hukumnya tidak sama.
3. Berbentuk Tertulis
Berbentuk  tertulis,  maksudnya  sebagai  perwujudan  dari  kata  sepakat  yang  sah dan  mengikat  para  pihak.  Kata  sepakat  tersebut  dirumuskan  dalam  bahasa  dan  tulisan yang dapat dimengerti dan dipahami serta disepakati oleh para pihak.
4. Objek Tertentu
Objek  tertentu  maksudnya  adalah  objek  atau  hal  yang  diatur  dalam  perjanjian. Setiap  perjanjian  mengandung  objek  tertentu.  Objek  tersebut  ada  kalanya  menjadi  nama dari  perjanjian  tersebut.  misalnya  Konvensi  Hukum  Laut  objek  dari  perjanjian  tersebut adalah tentang laut.
5. Tunduk Kepada atau Diatur oleh Hukum Internasional Maksudnya  sejak  perundingan  dimulai  untuk  merumuskan  naskah  perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaannya  dengan segala permasalahan yang timbul sampai  dengan
19 United Nation, Loc.cit ., hlm. 95.
pengakhiran  perjanjian,  seluruhya  tunduk  kepada  hukum  internasional  maupun  hukum perjanjian internasional.
B. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional
Berdasarkan  jumlah  negara  yang  menjadi  pesertanya,  perjanjian  internasional terbagi atas :
1. Perjanjian Internasional Bilateral ( Bipartite Treaty )
Seperti yang telah dibahas pada awal artikel diatas bahwa perjanjian bilateral ini adalah  perjanjian  antara  2  (dua)  negara  atau  organisasi  tertentu  dalam  membuat  sebuah perjanjian.  Pihak  yang  terkait  dalam  perjanjian  internasional  tersebut  hanya  ada  2  (dua) subjek  hukum  internasional  saja.  Biasanya  peraturan  atau  kaidah  penetapan  perjanjian bilateral  tersebut  bersifat closed  treaty atau  perjanjian  tertutup  yang  memastikan  kedua belah  pihak  harus  saling  patuh  terhadap  apapun  yang  diputuskan  di  dalam  perjanjian tersebut nantinya. 20
2. Perjanjian Internasional Multilateral ( Multipartite )
Perjanjian  Internasional  Multilateral  merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian internasional  yang  memiliki  pihak-pihak  atau  peserta  yang  akan  terkait  dan  dijadikan sebagai  peserta  di  dalam  perjanjian  tersebut  lebih  dari  2  (dua)  jenis  subjek  hukum  atau banyak.  Sedangkan  jenis  perjanjian  yang  dihasilkan  tidak  bersifat  tertutup  melainkan bersifat terbuka atau publik seperti tujuan perjanjian renville. 21
Berikut  beberapa  syarat-syarat  yang  digunakan  dan  diharuskan  dalam  sebuah perjanjian Internasional tersebut:
1. Adanya beberapa negara yang tergabung dalam sebuah organisasi.
2. Setuju dan bersedia dalam membuat sebuah jaringan atau ikatan hukum tertentu.
3. Dapat melakukan mufakat dan sepakat dalam membuat sebuah perjanjian.
4. Bersedia  dalam  menanggung  baragam  akibat  maupun  segala  masalah  hukum yang kemungkinan terjadi nantinya bila kesepakatan ini terjadi.

## C. Pembatalan Perjanjian Internasional
Pasal  46  Konvensi  Wina,  terdapat  3  (tiga)  faktor  yang  bisa  menjadi  dasar  bagi sesuatu  Negara  untuk  membatalkan  kesepakatannya  untuk  mengikatkan  diri  pada perjanjian, yaitu:
1. Ketentuan  hukum  nasional  yang  dilanggar  tersebut  adalah  ketentuan  tentang wewenang untuk membuat perjanjian.
2. Ketentuan yang dilanggar mempunyai arti yang mendasar.
3. Pelanggaran  itu  harus  benar-benar  bukan  saja  untuk  Negara  yang  bersangkutan tetapi juga untuk pihak-pihak lainnya.
Pasal  48  Konvensi  Wina  menyatakan  bahwa  sesuatu  Negara  hanya  boleh meminta  bahwa  sesuatu  kekeliruan  dalam  suatu  perjanjian  itu  dapat  membatalkan kesepakatnnya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, jika kekeliruan itu terkait dengan suatu kenyataan atau situasi yang ditanggung oleh negaranya tersebut pada waktu perjanjian  ditandatangani  dan  membentuk  dasar  pokok  dari  kesepakatannya  untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu.
Adapun berakhirnya atau penarikan diri sesuatu pihak dapat terjadi, yaitu:
1. Sesuai dangan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, atau
2. Setiap  waktu  dengan  kesepakatan  dari  semua  pihak  setelah  mengadakan konsultasi dengan Negara-negara perunding lainnya.
Tidak  memungkinkannya  untuk  melaksanakan  suatu  perjanjian,  menyangkut penangguhan  suatu  perjanjian  atau  berakhirnya  suatu  perjanjian  tersebut  sebagai  akibat
20 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional , (Jakarta: Tata Nusa, 2008), hlm. 13. 21 Ibid. , hlm. 15.
dari  hilangnya  atau  lenyapnya  obyek  yang  sangat  diperlukan  untuk  melaksanakan perjanjian, baik bersifat sementara maupun untuk selamanya.
Suatu  Negara  boleh  menggunakan  adanya  perubahan  keadaan  sebagai  alasan untuk  mengakhiri atau menarik diri  dari perjanjian bila dapat dibuktikan bahwa keadaan itu benar-benar sudah berubah  dan para pihak sama-sama setuju  dan perubahan tersebut benar-benar  akan  dapat  merubah  secara  radikal  kewajiban-kewajiban  yang  harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian ( rebus sic stantibus ).
Putusnya  hubungan  diplomatik  atau  konsuler  tidak  memutuskan  perjanjian kecuali  jika adanya hubungan diplomatik atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan  perjanjian  itu.  Timbulnya jus  cogen baru,  dan  setiap  perjanjian  yang bertentangan dengan hal tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan berakhir.

## D. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Internasional
Pada  dasarnya,  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa  melalui  lembaga arbitrase  ini  dilakukan  menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak sesuai Pasal 34  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase).
UU  Arbitrase  menganut  asas  teritorial  dalam  menentukan  apakah  suatu  putusan arbitrase  termasuk  dalam  putusan  arbitrase  nasional  atau  internasional.  Dalam  Pasal  1 angka  9  UU  Arbitrase,  telah  ditentukan  bahwasanya  putusan  arbitrase  internasional adalah  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perorangan  di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan  yang  menurut  ketentuan  hukum  Republik  Indonesia  dianggap  sebagai  suatu putusan arbitrase internasional.
Dengan  demikian  menurut  frase  “di  luar  wilayah  hukum  Republik  Indonesia” tersebut,  seluruh  putusan  arbitrase  yang  dijatuhkan  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia kedudukannya menjadi Putusan Arbitrase Internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya, merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65 - Pasal 69 UU Arbitrase.
Sedangkan  berdasarkan  frase  “yang  menurut  ketentuan  hukum  Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum Republik Indonesia yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga penentuan suatu putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase Nasional atau Internasional, didasarkan pada di negara mana putusan tersebut dijatuhkan.
Sebagai  contoh,  suatu  perkara  arbitrase  antara  perusahaan  Indonesia  dengan perusahaan  dari  Australia,  berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama, penyelesaian sengketa yang ada dilakukan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC).  Dengan  demikian,  kedudukan  Putusan  SIAC  tersebut  menurut  UU  Arbitrase termasuk dalam kategori putusan arbitrase internasional. 22
Namun kemudian timbul permasalahan, dimana putusan tidak dapat dibacakan di negara  tempat  diselenggarakannya  serangkaian  proses  pemeriksaan  arbitrase  tersebut, yaitu di Singapura. Hal tersebut dikarenakan terjadinya sesuatu hal di luar kekuasaan para pihak  ( force  majeure ).  Atas  dasar  kesepakatan  para  pihak  tersebut,  akhirnya  ditentukan proses pembacaan putusan  dilakukan  dalam  wilayah  Negara Republik Indonesia. Dalam hal  demikian,  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  Arbitrase,  dengan  adanya  perpindahan lokasi pembacaan putusan di Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut menjadi putusan arbitrase nasional, bukan lagi arbitrase internasional.
Selanjutnya,  maka  perlakuan  dan  pelaksanaan  dari  putusan  arbitrase  tersebut, menggunakan  aturan-aturan  yang  diperuntukkan  bagi  putusan  arbitrase  nasional.  Antara
lain  yaitu  adanya  kewajiban  untuk  mendaftarkan  putusan  tersebut  di  Pengadilan  Negeri dalam  wilayah  hukum  Termohon  dalam  kurun  waktu  30  hari  sejak  putusan  dibacakan sesuai  Pasal  59  ayat  (1)  Jo. Pasal  1 angka  4  UU  Arbitrase.  Serta  dapat  diberlakukannya aturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU Arbitrase.
Lain hal jika perkara arbitrase tersebut diperiksa dan diputus di dua negara yang berbeda,  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  hal  demikian,  maka kedudukannya  tetap  sebagai  putusan  arbitrase  internasional,  yang  mana  baru  dapat dilaksanakan  di  Indonesia  setelah  memperoleh  penetapan  eksekutorial  dari  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 65 UU Arbitrase.

## KESIMPULAN
Akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  bilateral  terkait  pinjaman  dengan China  menurut  perspektif  hukum  internasional  harus  diselesaikan  dengan  jalur hukum  internasional  juga pada Mahkamah Internasional.  Jika terjadi pembatalan sepihak,  maka  kemungkinan  terjadi  China  akan  menempuh  jalur  arbitrase. Apabila  dimenangkan  oleh  China,  maka  putusan  arbitrase  tersebut  harus didaftarkan  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Putusan  arbitrase internasional  yang  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  hanyalah  untuk  putusan arbitrase  dari  suatu  negara  atau  arbiter  yang  terikat  pada  suatu  perjanjian mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  dengan Indonesia.
Pada intinya, putusan arbitrase internasional yang tidak dilaksanakan oleh negara  yang  dinyatakan  bersalah  tidak  ada  kekuatan  eksekusinya.  Hal  ini dikarenakan  kewenangan  eksekusi  berada  di  tangan  Ketua  Pengadilan  Negeri yang  notabene  adalah  warga  negara  Indonesia.  Sehingga  sedikit  banyak  tentulah ada  sedikit  nasionalismenya  untuk  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase internasional  yang  menyatakan  Indonesia  kalah.  Jadi,  jika  China  mengajukan penyelesaian  sengketa  dengan  Indonesia  menggunakan  jalur  arbitrase dimungkinkan putusan tidak dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala., Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Bungin,  Burhan., Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta: Kencana, 2009. Fajar,  Mukti.,  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum-Normatif  dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Harian Kompas, “Sri Langka Bantah China Dirikan Pangkalan”, diterbitkan Rabu, 10 Oktober 2018.
Kartini,  Indriana.,  “Kebijakan  Jalur  Sutra  Baru  Cina  dan  Implikasinya  bagi Amerika Serikat” , Jurnal Kajian Wilayah Vol. 6 No. 2 , (2015). Kusumaatmadja,  Mochtar., Pengantar  Hukum  Internasional ,  Bandung:  Alumni, 2003.
Law-Justice  Portal  Berita  dan  Investigasi,  “PM  Malaysia  Mahathir  Berani  Tolak Bayar Hutang dan Usir Pekerja China”, diterbitkan Senin, 01 April 2019, https://www.law-justice.co/artikel/62831/pm-malaysia-mahathir-berani- tolak-bayar-hutang-dan-usir-pekerja-china/.,  diakses  Senin,  02  September 2019.
Majalah Tempo, “Utang Indonesia di Bank Yang Dipelopori China Tembus Rp. 13 triliun”, diterbitkan Senin, 02 September 2019.
Majalah  Tempo,  “Walhi  :  Proyek  OBOR  Cina  Bisa  Timbulkan  Jebakan  Utang Baru”, diterbitkan Senin, 29 April 2019.
Marzuki,  Peter  Mahmud., Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2007.
Soekanto,  Soerjono., Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Sood,  Muhammad., Hukum  Perdagangan  Internasional ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011.
Suryokusumo,  Sumaryo., Hukum  Perjanjian  Internasional ,  Jakarta:  Tata  Nusa, 2008.
United Nation,  “ Vienna  Convention  on  The  Law  of  Treaties  Between  States  and International  Organization  or  Between  International  Organizations ”,
Indonesian Journal of International Law Vol. 3 No. 1 , (2005). Website  Resmi  CNN  Indonesia,  “Perang  Dagang  Bikin  RI  Makin  „Tekor‟  Dari China”, diterbitkan Senin, 24 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190624151044-92- 405895/perang-dagang-bikin-ri-makin-tekor-dari-china., diakses Senin, 02 September 2019.
Zed, Mestika., Metode Penelitian Kepustakaan , Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.