## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Oleh : Albert Kardi Sianipar 1)
Ester 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
albertkardisianipar@gmail.com 1) estersiutjen@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has placed outsourcing workers into question about the position and protection of the rights of  outsourcing workers. With the concept of labor flexibility through the Job Creation Act, it will have an impact on the rights and obligations of workers. Therefore, it is necessary to study the legal protection for  outsourcing  workers  after  the  birth  of  the  Job  Creation  Act.  Some  of  the  problem formulations  that  are  the  focus  of  the  study  are:  What  are  the  legal  arrangements  for outsourcing  workers  in  Indonesia?,  What  are  the  rights  and  obligations  of  outsourcing workers  in  Indonesia  based  on  laws  and  regulations?,  and  What  are  the  forms  of  legal protection for outsourcing workers after the enactment of the Law Job Creation Act?
The  research  method  used  is  normative  research  that  examines  legal  norms  related  to  the problems  studied.  Data  analysis  was  carried  out  using  qualitative  methods  by  prioritizing secondary  data  made  in  the  research  proposal.  The  results  of  the  study  say  that  first,  the legal arrangements for outsourcing workers in Indonesia are regulated in several laws and regulations, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 11 of 2020 concerning  Job  Creation,  Regulation  of  the  Minister  of  Manpower  and  Transmigration Number 19 of 2012 concerning Conditions for Submission of Partial Work Implementation to Other  Companies,  and  Government  Regulation  Number  35  of  2021  concerning  Work Agreements  for  Certain  Time,  Outsourcing,  Time  and  Rest  Time,  and  Termination  of Employment.  The  results  of  the  second  study  are  that  the  regulation  of  the  rights  and obligations  of  outsourcing  workers  in  Indonesia  is  based  on  legislation  including  religious rights,  health  rights,  work  safety  rights,  wage  rights,  non-discrimination  rights,  women's rights, political rights (union), and legal rights. The results of the third study that the form of legal  protection  for  outsourcing  workers  after  the  enactment  of  the  Employment  Copyright Act  include  protection  of  workers'  wages,  protection  from  discrimination,  guarantee  of career development in the outsourcing system, social security for workers Keywords: Outsourcing Workers, Job Creation Act, Legal Protection

## ABSTRAK
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Lapangan  Kerja  telah menempatkan tenaga kerja Outsourcing dipertanyakan kedudukan dan perlindungan hak-hak pekerja  Outsourcing.  Dengan  adanya  konsep  fleksibilitas  tenaga  kerja  melalui  Undang- Undang Cipta Kerja maka akan berdampak pada hak dan kewajiban pekerja. Oleh Karena itu,
perlu  dilakukan  kajian  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  outsourcing  pasca lahirnya  Undang-  Undang  Cipta  Kerja.  Adapun  beberapa  rumusan  masalah  yang  menjadi focus  kajian  adalah:  Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  pekerja  outsourcing  di Indonesia?,  Apa  yang  menjadi  hak-hak  dan  kewajiban  pekerja  outsourcing  di  Indonesia berdasarkan  peraturan  perundang-undangan?,  dan  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hokum pekerja  outsourcing  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja?    Adapun  metode penelitian  digunakan  adalah  penelitian  normatif  yang  mengkaji  mengenai  norma-norma hokum  terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dengan mengutamakan data sekunder yang dibuat dalam proposal penelitian.  Hasil penelitian mengatakan  bahwa  pertama,  Pengaturan  hukum  terhadap  pekerja  outsourcing  di  Indonesia diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-  undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012  tentang Syarat-  Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,  Waktu  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Hasil  penelitian  yang kedua  bahwa  pengaturan  hak-hak  dan  kewajiban  pekerja  outsourcing  di  Indonesia berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  diantaranya  hak  religi,  hak  Kesehatan,  hak keselamatan  kerja,  hak  upah,  hak  non  diskriminasi,  hak  sebagai  perempuan,  hak  politik (serikat  pekerja),  dan  hak  hukum.  Hasil  penelitian  yang  ketiga  bahwa  Bentuk  perlindungan hokum  pekerja  outsourcing  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  diantaranya perlindungan terhadap Upah Pekerja, perlindungan dari diskriminasi, Jaminan perkembangan karir dalam sistem Outsourcing, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Kata Kunci: Pekerja Outsourcing, Undang-Undang Cipta Kerja, Perlindungan Hukum
1. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional tidak saja memerlukan  “modal  ekonomi-finansial”, tetapi  juga  memerlukan  “modal  sosial- kultural” yang satu sama lainnya memperkukuh (mutualy reinforcing). Peningkatan  mutu  nilai  tambah  social cultural sebagai hasil pembangunan nasional  akan  selanjutnya  meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  modal  ekonomi- finansial,  dengankain  berputar  seterusnya. Dengan  demikian,  pembangunan  nasional merupakan suatu “pemberdayaan nasional” terhadap manusia Indonesia, untuk menjadikan  lebih  bermakna  dan  produktif, tangguh,  dan  mandraguna,  selanjutnya mampu untuk mentransformasikan keseluruh  anak  bangsa  dari  sekedar memampukan rakyat memiliki lebih banyak  kebutuhan  materinya,  tetapi  juga sekaligus  membuatnya  lebih  berharkat- martabat, lebih berjati-diri, memiliki integritas, dan berkebahagiaan.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan  tetap  memfokuskan  pada landasan  Pancasila  dan  UUD  1945  serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembangunan nasional yang komprehensif pada prinsipnya  tidak  hanya  sekedar  sector ekonomi,  tetapi  juga  meliputi  keseluruhan seperti  hukum,  politik,  sosial,  budaya, teknologi,  pendidikan,  industri,  sumber daya  manusia,  lingkungan  dan  lainnya. Oleh karena itu, dalam prespektif kesejahteraan sosial, maka sector pembangunan  ekonomi,  sector  teknologi, industry serta hukum dan politik tetap. juga harus  saling  mengontrol  dan  mengawasi, jangan  sampai  persoalan  dilapangan  tidak dapat diselesaikan.
Di  Era  revolusi  Industri  4.0  saat  ini, pesatnya perkembangan industri dan teknologi  tetap  juga  harus  menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang menjadi pekerja/buruh dalam sector industri.  Dalam  hal  ini,  posisi  dan
kedudukan  pekerja/buruh  walaupun  dalam stigma  ekonomi  kelas  buruh/pekerja  dalam kelas  bawah,  tetapi  tetap  hak-hak  manusia sebagai  seorang  pekerja/buruh  tetap  harus dilindungi  oleh  Pemerintah  melalui  hukum yang berlaku.
Sejarah  mencatat  bahwa  secara  social ekonomi,  posisi  para  pekerja  sangat dominan  dalam  proses  industrialisasi. Dengan  sederhana,  bias  dikatakan  bahwa tidak  akan  ada  industrialisasi  tanpa  ada angkatan  kerja  yang  mendukugnnya.  Akan tetapi  secara  sosiologis,  para  pekerja  dapat pula  kita  katakana  sebagai  kreasi  langsung dari proses akumulasi kapital. Oleh proses- proses  tertentu  didalam  sejarah  Eropa, termasuk temuan-temuan teknologi, peperangan,  dan kompetensi  diantara berbagai  negara  dikawasan  itu.  Telah muncul  kekuatan-kekuatan  modal  baru yang  melalui  investasinya  kedalam  sektor- sektor  non  agraris,  membentuk  struktur ekonomi  tersendiri  dimana  sumber-sumber utamanya tidak lagi bergantung pada sector agraris.  Para  ahli  menyebut  proses  ini sebagai ekonomi industri, teknologi, kecakapan,  dan  keahlian  khsusus  yang bersifat  fungsional  serta  komplementer merupakan landasan utamanya.
Dalam  jangka  waktu  tertentu,  ekonomi industry ini mulai memperlihatkan dominasinya  yang  pada  umumnya  ditandai oleh  transformalstruktural,  seperti  terbaca dalam literature ekonomi bahwa sumbangan  dan  peran  sector  pertanian semakin  mengecil  sementara  peran  dan sumbangan  sektor-sektor  non  pertanian dalam  perekonomian  nasional  semakin membesar.  Inilah  yang  disebut  dengan industrialisasi, yaitu sebuah kegiatan ekonomi  yang  sepenuhnya  menggunakan teknologi  modern,  kemampuan  teknikal, keahlian  manajerial  serta  keterampilan- keterampilan  yang  lebih  bersifat  spesifik tetapi saling berkaitan satu sama lain dalam memproduksi  barang-barang  dan  jasa berskala besar atau massif untuk kepentingan pasar (market oriented).
Akan  tetapi,  seperti  telah  dinyatakan diatas, struktur dan proses kerja perekonomian  semacam  ini  tidak  mungkin terbentuk  tanpa  adanya  kapital  yang diinvestasikan. Berbeda dengan sifat ekonomi  disektor  pertanian,  perekonomian industrial  bukan  saja  membutuhkan  alat- alat  teknologi  dan  kemampuan  kerja  yang spesifik,  melainkan  juga  jumlah  kapital- kapital  atau  modal  yang  sangat  besar. Melalui  investasi  capital  besar-besaran inilah penelitian-penelitian, dan eksperimen-eksperimen  dan  berbagai  hal yang relevan bias dilakukan yang menyebabkan perekonomian industrial bukan saja survive, tetapi juga berkembang pesat dan dominan.
Dalam  konteks  inilah,  aka  rsosiologis lahirnya  kaum  pekerja.  Investasi  kapital yang  melahirkan  industrialisasi  tersebut memerlukan  tenaga  kerja  dalam  jumlah yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan sector  pertanian.  Akan  tetapi  karena  sifat kerja  industrial mensyaratkan adanya keterampilan tertentu tidak berkaitan dengan  (keterampilan)  di  sector  pertanian, maka  dengan  sendirinya  golongan  atau kelas  pekerja  industrial  ini  semakin membentuk  sifat-sifat  dan  budaya  tertentu berbeda dengan kaum petani pada umumnya.
Di Indonesia, perjuangan kaum pekerja atau  buruh  dimulai  tanggal  1  Mei  1924 merupakan momentum penting bagi kaum Marxis-komunis untuk
Menguatkan kesadaran kelas buruh melalui penyelenggaraan  perayaan  hari  buruh internasional.  Sampai  hari  ini,  perjuangan kaum  pekerja/buruh  dikukuhkan  dengan lahirnyaUndang-Undang  Nomor  13  tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,
sebelumnya  di  diawali  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  dan  ditahun  2004 disahkan  Undang-UndangNomor  2  tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial.  Artinya,  pergerakan kaum  pekerja/buruh  di  Indonesia  telah dilindungi  dalam  peraturan  perundang-
undangan,  walaupun  dalam  realitasnya, penerapan  atau  implementasi  materi undang-undang yang terkait dengan pekerja/buruh masih sangat minim diterapkan sehingga perlindungan terhadap  hak-hak  kaum  pekerja/buruh masih menjadi impian semata.
Permasalahan  ketenagakerjaan,  dari masa ke masa semakin luas dan komplek, karena  tidak  hanya  dengan  kepentingan pekerja/buruh selama sebelum dan sesudah  masa  kerja  tetapi  juga  ada keterkaitan terhadap pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
Didalam  ruang  hubungan  industrial, terbentuknya  hubungan  hokum  antara pekerja dengan perusahaan dilakukan atas dasar  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  ketika para  pihak melalukan  pelanggaran  hokum masih
penyelesaiannnya melalui
Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) yang dalam masyarakat Indonesia penyelesaian  sengketa  semacam  ini  sudah lama  dikenal  melalui  musyawarah  baik dengan  melibatkan  pihak  lain  maupun tidak.
Pembuatan  perjanjian  kerja  antara pekerja/buruh dengan pengusaha (majikan)  akan  menimbulkan  hubungan kerja  diantaranya  keduanya.  Hubungan kerja  tersebut  akan  melahirkan  hak  dan kewajiban diantara pekerja dan pengusaha.  Dengan  lahirnya  hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, maka kedua  belah  pihak  memiliki  hak  dan kewajiban yang harus ditunaikan. Apabila salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajibannnya  maka  dapat  dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Didalam  Pasal  50  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa“ hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh”.  Dari  pengertian  tersebut jelaslah  bahwa  hubungan  kerja  sebagai bentuk  hubungan  hokum  antara  pekerja dengan  pengusaha.  Oleh  karena  itu substansi  perjanjian  kerja  yang  dibuat
tidak boleh bertentangan dengan perjanjian  perburuhan  atau  kesepakatan kerja  (KKB)  yang  ada.  Demikian  halnya dengan
peraturan perusahaan, substansinya  tidak  boleh  bertentangan dengan perjanjian kerja maupun KKB.
Saat  ini,  ditahun  2021  masyarakat industrial  dihadapkan  dengan  sahnya Undang-Undang  Cipta  Kerja  dimana ketentuan Undang-Undang Cipta merupakan  omnibus  law  dari  beberapa undang-undang. Walaupun ada reaksi dari serikat  pekerja  untuk  mempertanyakan pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja akan tetapi senyatanya Pemerintah Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang Cipta  Kerja  dengan  dalil  bahwa  Undang- Undang  Cipta  Kerja  tersebut  merupakan payung hukum bagi tenaga kerja Indonesia.
Kedudukan  pekerja  yang  masuk  dalam kategori  pekerja  outsourcing  menjadi dipertanyakan tempat dan kedudukan serta perlindungan  hak-haknya  sebagai  tenaga kerja  pasca  lahirnya  Undang-Undang Cipta  Kerja.  Dengan  adanya  konsep fleksibilitas  tenaga  kerja  melalui  Undang- Undang Cipta Kerja maka akan berdampak  pada  hak  dan  kewajiban pekerja.  Konsep  fleksibilitas  tenaga  kerja adalah  keleluasaan  pengusaha  untuk mengurangi tenaga kerja, termasuk mengubah  jam  kerja.  Hal  ini  sering mensyaratkan  pengaturan  tenaga  kerja secara  minimal  (tidak  ada  upah  minimum dan lemahnya serikat buruh). Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  kajian  mengenai perlindungan hokum bagi pekerja outsourcing  pasca lahirnya  Undang- Undang Cipta Kerja.
Adapun  beberapa  rumusan  masalah yang menjadi focus kajian adalah:
1. Bagaimana pengaturan hokum terhadap  pekerja  outsourcing  di Indonesia?
2. Apa  yang  menjadi  hak-hak  dan kewajiban  pekerja  outsourcing  di Indonesia  berdasarkan  peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana  bentuk  perlindungan hokum pekerja outsourcing menurut  Undang-Undang  Cipta Kerja?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pemborongan Pekerjaan
Bedasarkan ketentuan Pasal 65
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenaga kerjaan, yaitu penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan  lain  dilaksanakan  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  yang dibuat  secara  tertulis.  Outsourching  dalam bentuk  pemborongan  pekerjaan  memiliki syarat-syarat yakni:
a. Dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
c. Merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara keseluruhan
d. Tidak menghambat
proses produksi secara langsung Apabila  ketentuan  sebagai  badan hukum dan/atau tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis tidak dipenuhi, demi hukum status  hubungan  kerja  pekerja,  beralih menjadi  hubungan  kerja  antara  pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini menyebabkan  hubungan  kerja  beralih antara pekerja, dengan perusahaan pemberi  pekerjaan,  dapat  berupa  waktu tertentu  atau  untuk  waktu  tertentu, tergantung  pada  bentuk  perjanjian  kerja semula.
2. Penyedia Jasa
Penyedia  jasa  diatur  dalam  Pasal  66 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pengusaha  yang memasok  penyediaan  tenaga  kerja  kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan  di  bawah  perintah  langsung  dari perusahaan pemberi kerja, disebut perusahaan penyedia jasa pekerja. Perusahaan  penyedia  jasa  pekerja  wajib berbadan  hukum  dan  memiliki  ijin  dari instansi  ketenagakerjaan.  Dalam  Pasal  66 ini  pekerja  dari  perusahaan  penyedia  jasa
pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja  untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok atau  kegiatan  langsung  yang  berhubungan dengan  proses  produksi,  kecuali  untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Penyedia jasa pekerja dalam praktiknya  haruslah  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
a. Adanya  hubungan  kerja  antara pekerja  dan  perusahaan  penyedia jasa pekerja.
b. Perjanjian  kerja  yang  berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf  a  adalah  perjanjian  kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan atau dibuat secara  tertulis dan ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak. c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta  perselisihan  yang  timbul menjadi tanggungjawab
perusahaan penyedia jasa pekerja. d. Perjanjian  antara  pengguna  jasa pekerja dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia  jasa  pekerja  dibuat secara  tertulis  dan  wajib  memuat pasal-pasal  sebagaimana  yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  proposal Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normative yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau norma-norma  hukum  positif.  Oleh  karena itu,  penelitian  dengan  judul  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pekerja  Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang akan melakukan  kajian  kepada  perlindungan terhadap  hak-hak  pekerja  outsourcing
dilihat  dalam  prespektif  undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Sifat  penelitian  dalam  Penelitian  ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan, dan  menganalisis  suatu  peraturan  hukum. Bahan-bahan  yang  sudah  dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan permasalahan  yang  dihimpun  dalam  latar belakang  penelitian  Penelitian  ini.  oleh karena  itu  dilakukan  dengan  mengkaji kepustakaan yang sudah dikumpulkan.
2. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  dalam penelitian dengan judul Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Outsourcing  Berdasarkan Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, outsourcing, dan peradilan hubungan
industrial  dan  Pengadilan  di
Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  adalah  berupa  buku- buku  rujukan  yang  relevan,  hasil karya  tulis  ilmiah,  dan  berbagai makalah  yang  berkaitan  dengan judul Penelitian ini yakni tentang tenaga  kerja,  outsourcing,  dan peradilan hubungan industrial,
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hokum sekunder  berupa  kamus  umum, kamus  bahasa,  surat  kabar,  artikel, internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Penelitian Kepustakaan (Library
Reseaarch).  Penelitian  kepustakaan  ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder  dengan  mempelajari  literatur- literatur,  peraturan  perundang-undangan, teori-teori,  pendapat  para  sarjana  dan  hal- hal  lain  yang  berkaitan  dengan  tenaga kerja, penyelesaian sengketa indutrial, dan Outsourcing,  serta  Pengadilan  Hubungan Industrial.
4. Analisis Data Data yang digunakan dalam penelitian  Penelitian  ini  dianalisis  secara kualitatif. Menganalisis  data  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data,  sehingga  dapat  ditemukan jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti dan  akhirnya  menemukan  solusi  atas permasalahan yang diteliti terutama mengenai  perlindungan  hokum  hubungan industrial dan putusan pengadilan hubugan industrial.

## 4. HASIL DAN PENELITIAN
Hak-Hak  Dan  Kewajiban  Pekerja Outsourcing Di Indonesia
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-
Undangan
A. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja Pembuatan  perjanjian  kerja  antara pekera/karyawan/buruh
dengan pengusaha (majikan) akan menimbulkan  hubungan  kerja  di antara  keduanya.  Hubungan  kerja tersebut  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban diantara pekerja dan pengusaha.  Hubungan  kerja  adalah hubungan  antara  pengusaha  dan pekerja  berdasarkan  perjanjian  kerja yang  memiliki  unsure  pekerjaan, upah,  dan  perintah.  Dengan  lahirnya hubungan  kerja  antara  pekerja  dan pengusaha,  maka  kedua  belah  pihak memiliki  hak  dan  kewajiban  yang harus  ditunaikan.  Apabila  salah  satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya  maka  dapat  dikatakan telah  melakukan  ingkar  janji  atau wanprestasi.
Di  dalam  ketentuan  Pasal  50 Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa“  hubungan  kerja  terjadi  karena adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha dan  pekerja/buruh”.  Dari  pengertian tersebut,  jelaslah  bahwa  hubungan  kerja sebagai  bentuk  hubungan  hukum  antara pekerja  dengan  pengusaha.  Substansi perjanjian  kerja  yang  dibuat  tidak  boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan  atau  perjanjian  kerjasama (KKB) yang ada. Demikian halnya dengan peraturan  perusahaan,  substansinya  tidak boleh  bertentangan  dengan  perjanjian kerja maupun KKB.
Jadi, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha  yang  terjadi  setelah  adanya perjanjian  kerja  yakni  suatu  perjanjian dimana  pekerja  menyatakan  kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan/majikan dengan  menerima upah dan majikan/perusahaan menyatakan kesanggupannya  untuk  mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.
Ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  harus mencerminkan  isi  perjanjian  perburuhan  / kesepakatan kerja bersama (KKB).  Kedua perjanjian  inilah  yang  mendasri  lahirnya hubungan  kerja  dengan  kata  lain  hak  dan kewajiban  pekerja  dan  pengusaha  dalam satu  hubungan  kerja  harus  dituangkan dalam KKB dan Perjanjian Kerja.
Di  dalam  perjanjian  kerja  terdapat  unsur- unsur  yang  harus  dipenuhi  yakni:  Adanya unsur Work atau Pekerjaan.
Suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada  suatu  pekerjaan  yang  diperjanjikan dan  dikerjakan  sendiri  oleh  pekerja  yang membuat perjanjian kerja tersebut, pekerjaan  mana  yaitu  yang  dikerjakan oleh  pekerja  itu  sendiri,  hanya  dengan seijin  pengusaha  dapat  menyuruh  orang lain  untuk  mengerjakannnya,  pekerjaan tersebut haruslah berdasarkan dan berpedoman pada hubungan kerja.
Ketentuan perjanjian kerja harus dikerjakan  sendiri  oleh  buruh  dijelaskan dalam  Pasal  1603  KUHperdata  yang menyatakan  bahwa:  “  siburuh  wajib melakukan sendiri pekerjaannya, tak boleh lahia  selain  dengan  ijin  simajikan  dalam melakukan  pekerjaannya  itu  digantikan oleh  orang  ketiga.  Hanyalah  dengan seiizin  majikan  dapat  menyuruh  orang seorang ketiga menggantikannya”.
Negara wajib mengakui pula mengenai hak  untuk  bekerja  yang  meliputi  setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan  yang secara  bebas  dipilihnya  atau  diterimanya dan  akan  mengambil  tindakan-  tindakan yang  layak  dalam  melindungi  hak  ini; sebagaimana  ketentuan  Pasal  6  (1) International  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR 1966). Pasal 7 ICESCR 1966 memberikan jaminan  terhadap  pekerja  diantaranya: pemberian  upah  bagi  semua  pekerja, kondisi  kerja  yang  aman  dan  sehat, persamaan kesempatan untuk setiap orang untuk  liburan  berkala  dengan  upah  dan juga upah pada hari libur umum, istirahat, santai, dan pembatasan dan jam kerja yang layak,  serta  adanya  hak  bagi  para  pekerja untuk  ikut  serta  dalam  serikat  pekerja. Mengenai serikat pekerja, Pasal 8 ICESCR  1966  menjamin  setiap  pekerja bahwa  mereka  memiliki  hak  untuk membuat  serikat  pekerja,  hak  mendirikan konfederasinasional,  hak  untuk  berperan secara  bebas,  dan  hak  mogok  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Awal  mula  ide  Outsourcing  diawali sejak  tahun  1776,  ketika  seorang  Adam Smith  menjadi  pelopor  system  ekonomi kapitalis,  yang  juga  filosofi  ekonomi, melontarkan  ide  bahwa  perusahaan  akan lebih efektif dan efisien apabila salah satu unit  bisnisnya  diserahkan  pengerjaannya kepada  perusahaan  lain  yang  memiliki kompetensi  dan  spesialisasi  dalam  proses produksi. Ide tersebut dikembangkan oleh Coasa  pada  tahun  1973  yang  menyatakan bahwa  proses  produksi  suatu  barang seharusnya hanya diorganisir oleh
perusahaan  apabila  ongkos  produksi  lebih rendah dari pada harga di pasar.
Pada awalnya, outsourcing berkembang untuk  membagi  risiko  usaha  dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan.  Pada  tahap  awalnya, outsourcing belum diidentifikasikan secara  formal  sebagai  strategi  bisnis.  Hal initerjadi
dikarenakan banyaknya perusahaan
yang semata-mata
mempersiapkan  diri  pada  bagian-bagian tertentu  yang  bias  mereka  kerjakan, sementara bagian yang tidak bias dikerjakan  secara  internal  dikerjakan melalui  outsource.  Menariknya  pada  saat ini banyak perusahaan yang menggunakan outsourcing  untuk  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas perusahaan serta meningkatkan produktifitas secara keseluruhan. Sistem outsourcing di Indonesia  diberlakukan  dengan  tujuan meningkatkan
lapangan pekerjaan. Meningkatnya penggunaan tenaga outsourcing pada tahun- tahun belakangan muncul  sejak  krisis  ekonomi  dan moneter yang  melanda  Indonesia  dan  telah membuat  banyak  perusahaan  mengalami penurunan  penjualan;  karena  kemampuan ekonomi  secara  nasional  menurun,  tetapi disisi  lain  kebutuhan  biaya  cenderung meningkat,  sehingga  dilakukan  efisiensi dengan metode outsourcing.
Di  Indonesia,  secara  yuridis  didalam Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  pada  dasarnya tidak dikenal istilah atau sistem Outsourcing. Walapun kenyataannya,
banyak  tuntutan  dari  masyarakat  atau tenaga  kerja  untuk  menghapuskan  sistem Outsourcing didalam UU
Ketenagakerjaan.  Hal  ini  memperlihatkan ketidakpahaman masyarakat tentang sistem Outsourcing.
Di  dalam  UU  Ketenagakerjaan  yang diatur  tidak  Outsourcing  tetapi  istilah tersebut  diganti  dengan  “penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan lain”, yang saat ini di kalangan masyarakat awam (khususnya pengusaha), disebut  dengan  istilah  alih  daya,  atau  alih
daya  tenaga  kerja  dari  luar  (outsource), yang  misi-nya  adalah  adanya  perlakuan yang sama (dalam syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban) di tempatkerja yang sama, walau  berbeda  entitasnya  (vide  Pasal  65 ayat  [4]  dan  penjelasan  Pasal  66  ayat  [2] huruf c UU Ketenagakerjaan).
Penjelasan  makna  alih  daya  atau “penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan  lain”, adalah:
a. Penyerahan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan  kepada  perusahaan  lain, adalah  penyerahan  suatu  bagian, bagian-bagian atau sub-bagian pekerjaan  dari  suatu  perusahaan pemberi pekerjaan, termasuk perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh  (dalam  hal  ini  -dhi- “perusahaan persero”) kepada perusahaan penerima pemborongan (vendor) dan/atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
(service  provider)  yang  Saudara sebut  “perusahaan  outsourcing”, baik melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan, atau melalui  perjanjian  penyediaan  jasa pekerja/buruh  (vide  Pasal  64  UU Ketenagakerjaan).
b. Kata  “sebagian”,  diartikan  bahwa tidak  semua  rangkaian  dan  jenis pekerjaan  dari  suatu  perusahaan pemberi pekerjaan dapat diserahkan  kepada  vendor  atau service  provider  (dhi.  “perusahaan outsourcing”),  akan  tetapi  hanya kegiatan  penunjang  perusahaan (supporting)  secara  keseluruhan dari  rangkaian  proses  produksi, dan/atau hanya kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung  dengan  proses  produksi yang  bias  diserahkan  (vide  Pasal 65 ayat [2] huruf c dan  Penjelasan Pasal 66 ayat [1] UU
Ketenagakerjaan).
c. Bahwa  yang  diserahkan  dalam perjanjian  pemborongan  pekerjaan atau  perjanjian  penyediaan  jasa
pekerja/buruh  adalah  “pekerjaan“ (yakni  sekumpulan  kegiatan  atau aktivitas,  baik  dalam  rangkaian proses  produksi,  maupun  dalam pelaksanaan usaha secara
keseluruhan) tanpa menyebut jumlah orang –tenaga kerjanya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, artinya, yang diperjanjikan dalam “outsourcing agreement” bukan perjanjian sewa-menyewa  manusia  atau  bahkan- bukan  jual  beli  tenaga  kerja  atau  sumber- daya  seperti  dalam  makna  outsourcing yang  sebenarnya  (sebagaimana  tersebut dalam  kamus),  akan  tetapi  haruslah memperjanjikan  “paket  pekerjaan”  atau “sub-pekerjaan”  dengan  suatu  nilai tertentu  atau  harga  paket  yang  disepakati dengan  berbagai  varian  jumlah  tenaga kerja dan - sesuai- kompetensinya.
Dengan
perkataan
lain,
“outsourcing”  versi  UU  Ketenagakerjaan, tidak boleh ada perjanjian untuk penyerahan sejumlah pekerja/buruh (tenaga  kerja)  dari  vendor  atau  service provider  untukdi”perintah”  langsung  oleh management User Company yang ditentukan jumlah (orang)-nya dan dihargai  orang  demi  orang  dengan persentase fee tertentu  -per-orang- kepada vendor  atau  service  provider.  Kalau  ada praktik  semacam  yang  terakhir  ini,  maka inilah  yang  oleh  Serikat  Pekerja  disebuts ebagai human trafficking atau perbudakan modern,  bahkan  eksploitasi  manusia  oleh sesame  manusia  (exploitation  de  l'homme par l'homme).
Berkenaan  dengan  hak-hak  tenaga kerja  outsourcing  (yang  nota  bene  non- organik),  pada  umumnya  sama  saja  hak- haknya  dengan  tenaga  kerja  organik  di perusahaan user.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Pekerja Outsourcing
Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Perlindungan Hukum Pekerja
Outsourcing  Pasca  Disahkannya  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Hak  untuk  mendapat pekerjaan yang lain adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada sebuah negara hukum
yang demokratis, maka perlindungan terhadap HAM menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Di dalam perkembangan tatanan negara  hukum,  negara  ikut  terlibat  secara aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan  masyarakt.  Hal  tersebut sejalan dengan pendapat dari Mien Rukmini  yang  menyatakan  bahwa:  “ Dengan  demikian,  keterlibatan  negara dalam semua sector kehidupan  dan penghidupan  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu”.
Indonesia yang menyatakansebagai negara  hukum  sebagaimana  yang  diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka Pemerintah
Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada  setiap  warga  negaranya,  terutama terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  lain  bagi masyarakat.
Berkaitan  dengan  peranan  negara  yang bersifat  ganda,  diaturlah  fungsi  negara dengen penyelenggaraan hak dan kewajiban  asasi  manusia.  Di  satu  pihak negara  dituntut  untuk  bertindak  sesuai hukum.  Senantiasa  melindungi  hak-hak asasi  manusia,  namun  dipihak  lain diharuskan  menyelenggaran  kepentingan umum yang berupa kesejahteran masyarakat.  Salah  satu  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, Pemerintah  harus  dapat  memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  atau buruh  outsourcing  sangatlah  diperlukan mengingat  kedudukan  pekerja  atau  buruh berada pada kedudukan yang lebih rendah atau lemah. Perlindungan terhadap pekerja atau  buruh  dimaksudkan  agar  dapat menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk menciptakan  sebuah  kesejahteraan  bagi pekerja atau buruh.
Berbicara mengenai perlindungan hukum,  maka  Istilah  perlindungan  hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa
belanda dikenal
dengan Rechts
Bescherming. Kamus Besar Bahasa Indonesia  perlindungan  hukum  diartikan sebagai  (1).  Tempat  berlindung,  (2).  Hal perbuatan,  (3).  proses,  cara,  perbuatan melindungi.  Sebuah  perlindungan  hukum mempunyai  makna  sebagai  perlindungan dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, perlindungan  tersebut  ditunjukkan  kepada kepentingan-kepentingan  tertentu  yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu  dilindungi  kedalam  sebuah  hak hukum.

## 5. SIMPULAN
1. Pengaturan hukum terhadap pekerja outsourcing  di  Indonesia  diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun 2012 tentang Syarat- Syarat Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya, Waktu  dan  Waktu  Istirahat,  dan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Hak-hak  dan  kewajiban  pekerja outsourcing di Indonesia berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  diantaranya  Hak  non- diskriminasi  untuk  memperoleh pekerjaan, Hak
memperoleh perlakukan  dan  hak-hak  yang  sama di tempat kerja –tanpa diskriminasi,
hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan serta pengakuan kompetensi kerja, Memperoleh kesempatan  yang  sama  dalam memilih/mendapatkan pekerjaan,
pindah  kerja  dan  memperoleh penghasilan  yang  layak  di  dalam atau  di  luar  negeri,  hak  untuk
memperoleh  upah  dan/atau  upah kerja  lembur  apabila  dipekerjakan melebihi  waktu  kerja  normal,  atau bekerja  lembur  pada  hari  istirahat mingguan atau hari libur resmi, Hak menunaikan ibadah (termasuk ibadah  dalam  jangka  waktu  yang lama)  dengan  hak  upah,  Hak  untuk tidak  bekerja  pada  saat  (sakit)  haid –khusus bagi wanita-, walaupun no work  no  pay,  Hak  cuti  hamil  dan melahirkan (termasuk gugur
kandung)  dengan  hak  upah,  dan
Hak dan perlindungan atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3),  perlindungan  moral  dan kesusilaan  serta  perlakuan  yang sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia  serta  nilai-nilai  agama) serta  Hak  jaminan  social  tenaga kerja,  Berhak  membentuk  dan menjadi  anggota  serikat  pekerja sesuai kertentuan dan hak memperoleh “pesangon” bila hubungan  kerjanya  PKWTT  atau dianggap  –dan  memenuhi  syarat- PKWTT, Mengenai hak atas bantuan hokum bagi tenaga kerja.
Bentuk perlindungan hukum pekerja  outsourcing  pasca  disahkannya Undang-Undang  Cipta  Kerja  diantaranya perlindungan  terhadap  Upah  Pekerja, perlindungan  dari  diskriminasi,  Jaminan perkembangan karir dalam sistem Outsourcing, Jaminan Sosial Tenaga Kerja

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU - BUKU
Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan  Konsumen, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan  Kerja, Lubuk  Agung, Bandung, 2011.
Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi, Sinar  Grafika, Jakarta, 2010 Broto  Suwiryo, Hukum  Ketenagakerjaan (Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan  Industrial  Berdasarkan
Asas Keadilan), Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
Ali  Fachry, Ekonomi  Politik  Indonesia,
Sketsa  Historis  dan  Masa  Depan, Intrans Publishing, Malang, 2018. Khairani, Kepastian  Hukum  Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan  Kerja  antara  Pekerja dengan  Pemberi  Kerja, PT.  Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016. Husni  Lalu, Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, PT.  Raja  Grafindo Persada, Yogyakarta, 2015.
Marojahan  JS  Panjaitan, Politik,  Hak Asasi  Manusia  dan  Demokrasi: Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan  dan  Kebahagiaan Menurut UUD 1945, Pustaka Reka
Cipta, Bandung, 2018. Muslan  Abdurrahman, Sosiologi  dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM .Press, 2009. Swasono Sri Edi, Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan  dan  Kemandirian, UST Press, Yogyakarta, 2015 Marbun Jaminuddin, Manfaat PerjanjianKerja  Bersama  Dalam Hubungan Industrial Bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh,
USU Press, 2015.
devi,  Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun
2012 tentang Syarat- Syarat
Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun
2021  tentang  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor
Per-01/Men/1999  tentang  Upah
Minimum

## C. Jurnal, Karya Ilmiah

## Aziz  Prama  Pramuditya,  Agus  Mulya
Karsona,  Holyness  Singadimedja,
Perlindungan  Hukum  Anak  Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Cakrawala  Hukum,  Volume  11 No. 2 Agustus 2020. Catur  J  S,  Djongga,  Heriyandi,  Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, Bambang Wiyono, Perlindungan  Hukum  Terhadap Kesejahteaan Pekerja Melalui Undang-Undang  Nomor  11  tahun
2020  tentang  Cipta  Kerja, Jurnal
Lex  Specialis,  Vol.1,  No.2,  Tahun
2020.
Endry  Loman  dan  Andari  Yurikosari, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Outsourcing dengan Status Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu yang Dipekerjakan Pada Pekerjaan  Inti  Perusahaan, Jurnal
Hukum  Adigama,  Vol.3,  No.  1,
2020.
Glenn  Heski  Obilga  Hutagalung,  Sonhaji, Solechan, Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Jurnal
Dipenogoro  Law  Journal,  Vol.  6, No.1, 2017.
Indung  Sudarso, “Outsourcing  Versus Insourcing  Sumber  Daya  Manusia
Pengaruhnya  terhadap  Kinerja pada Industri Manufaktur BUMN”, Jurnal Apl Manaj Vol. 6,
No.1, tahun 2008
Kristianus Jimy Pratama, Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Dalam Keadaan Pandemi, Jurnal Rechtvinding,
Vol.10, No.1, Edisi April 2021.
Suyoko  dan  Mohammad  Ghufron  AZ,
Tinjauan  yuridis  terhadap  system alih  daya  (outsourcing)  pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No. 1,
Edisi April 2021.
Susanto  dan  Idhan  Halim, Pengaruh Human  Relation  Dan  Lingkungan KerjaTerhadap  Kinerja  Karyawan Pada  PT.  Kompas  Gramedia Cabang  Karawaci, Proceedings,
Seminar  Nasional  Program  Studi Manajemen,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Pamulang, Vol.1, No.1, Tahun 2019 Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &  Yasid,  M. (2020). PENEGAKAN  HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung , 28 (2), 269-285.
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  Dhevi,  Ria
Sinta; Yasid, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285,  aug.  2020.  ISSN  2654-3915. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnaluda/article/view/649 >. Devi,  Ria  Sintha;  Zulkarnaen,  Novi  Juli
Rosani; Pratiwi, Rani Ika.
TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH  STUDI  PELAKSANAAN DI  UNIT  PELAYANAN  PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211,  sep.  2021.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/11
77 >
Devi,  Ria  Sintha;  Simarsoit,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG  –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN. JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v.  2,  n.  2,  p.  119-128,  july  2020. ISSN  2684-7973.  Available  at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/64 4 >.