## WEBSIG UNTUK EFISIENSI INVENTARIS PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA BENER, KECAMATAN SARADAN, KABUPATEN MADIUN)
Dimas Aprian Nugroho 1 , Hepi Hapsari Handayani 2
1,2 Departemen Teknik Geomatika, FTSPK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia e-mail: 2 hapsari@geodesy.its.ac.id

## Abstrak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak daerah yang penting bagi daerah. Kontribusi PBB terhadap besarnya pembiayaan daerah cukup tinggi. Maka diperlukan adanya efisiensi dalam proses pengelolaannya. Hal ini perlu dimulai dari lingkup kecil seperti Desa. Dengan berkembangnya teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), tentu dapat dimanfaatkan  untuk  mengefisiensikan  pengelolaan  PBB  dengan  menggunakan  teknologi  WebSIG.  Penelitian  ini menggunakan data PBB dari buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Bener Tahun 2019, Peta bidang tanah versi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun, dan versi Kantor Desa Bener. Data buku DHKP diolah menjadi tabel basis data pada WebSIG. Data bidang tanah pada kedua peta bidang tanah disatukan menjadi data spasial WebSIG. Bidang tanah pada WebSIG berjumlah 1634 bidang. Dari 1634 bidang, 1323 sudah memiliki informasi PBB yang lengkap, 95 belum memiliki  kejelasan NOP, dan 216 lainnya belum teridentifikasi. Dari hasil pengujian WebSIG yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencarian data  informasi objek PBB. Data posisi objek PBB diperoleh dengan lebih mudah, tanpa menggunakan peta cetak berukuran besar dan memakan banyak tempat. Dengan adanya WebSIG  ini  informasi  objek  PBB  dapat  diakses  dimana  saja  dan  kapan  saja  melalui  komputer  maupun smartphone , selama terdapat koneksi internet sehingga dapat mempermudah dalam proses pengelolaan PBB.
Kata Kunci: Peta Desa, Pembangunan Desa, Data Spasial, Penyajian Peta

## Abstract
Land and Building Tax (PBB) is one of the important local taxes for the region. PBB contribution to the amount of regional budget  is  quite  high.  Therefore,  efficiency  is  needed  in  the  management  process.  This  needs  to  start  from  small publications such as the Village. By developing Geographic Information System (GIS) technology, of course it can be used to streamline the management of the PBB by using WebGIS technology. This study uses PBB data from the 2019 Bener Village Tax Assessment Book (DHKP) List, Maps of Madiun District from Office of National Land Agency (BPN), and Maps of Madiun District from the Bener Village Office. DHKP book data is processed into tables based on data on WebGIS. Land  plot  data  in  the  field  map  is  integrated  into  WebGIS  spatial  data.  There  are  1634  fields  plots  of  land  on WebSIGergian 1634.  From those 1634 fields, 1323 already  have complete  PBB information, 95 do not  yet have NOP clarity, and 216 others have not been identified. The result show improvement of efficiency in the search for information on PBB object data. The object position data is obtained more easily, without using a large printed map  which takes a lot of space. With this WebGIS, information on tourist attractions can be accessed anywhere and anytime through  a computer or smartphone, as long as there is an internet connection so that it can facilitate the PBB management process.
Keywords: Village Map, Village Development, Spatial Data, Map Presentation

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 tahun 2010 tentang pajak daerah, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  merupakan  pajak  atas  bumi  dan/atau bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  individu  maupun  Badan, terkecuali  kawasan  perhutanan,  pertambangan, dan  perkebunan  (Bupati  2010).  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD), pengelolaan  atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (P2)  ditangani oleh Kabupaten/Kota (DPR 2009).
Berdasarkan  Undang – Undang  PDRD pasal  80,  tarif  PBB-P2  dari  masing-masing Kabupaten/Kota dapat ditentukan sendiri dengan ketentuan  paling  tinggi  sebesar  0,3%  dari  nilai sebelumnya yang hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal)  sebesar  0,1%  atau  0,2%.    Hal  ini menyebabkan munculnya ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya  secara  legal.  Dengan  adanya pengalihan  ini,  penerimaan  PBB-P2  akan sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  sehingga  diharapkan  mampu meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)nya (Budi 2014).  Seperti halnya Di Kabupaten Madiun, dalam  pemungutan  PBB  Pemerintah  Kabupaten Madiun  bekerja  sama  dengan  pihak  desa  dan kelurahan dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan  adanya  pengelolaan  PBB  yang  efisien agar  penerimaan  yang  didapatkan  menjadi  lebih maksimal.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih dilakukan  secara  tidak  efisien,  seperti  di  Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
Di kantor Desa Bener kegiatan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan PBB masih  dilakukan  secara  tidak  efisien.  Misalnya ketika  petugas  ingin  mencari  posisi  objek  PBB, petugas harus mencocokan data yang ada di Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT)  dengan peta bidang berukuran A0 berjumlah 6 lembar. Hal ini tentu akan membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan memakan waktu lebih lama. Maka dari itu  adanya  sebuah  sistem  informasi  objek  PBB untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah sektor PBB.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Studi  kasus  penelitian  ini  berada  di  Desa  Bener, Kecamatan  Saradan,  Kabupaten  Madiun.    Secara astronomis Desa  Bener  terletak  pada  7°30’25’ - 7°31’29” LS dan 111°40’25” - 111°41’20” BT , dengan luas wilayah sekitar 2,29 km 2 .

## Gambar  1. Peta Lokasi Penelitian
Batas administratif dari Desa Bener dibatasi oleh:
Sebelah Utara : Desa Duren Sebelah Barat : Desa Kedungmaron Sebelah Selatan : Desa Sukorejo Sebelah Timur : Desa Sumbersari

## Data dan Peralatan
Data  yang  dipakai  pada  penelitian  kali  ini  meliputi yaitu:
a. Data Spasial
1) Peta  Bidang  Tanah  Desa  Bener  yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun
2) Peta  Bidang  Tanah  Desa  Bener  versi cetak  yang  diperoleh  dari  Kantor  Desa Bener.
b. Data  non-spasial  berupa  salinan  buku Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP) Desa Bener Tahun 2019.
Untuk  peralatan  yang  dipakai  pada penelitian kali ini meliputi yaitu :
a. Perangkat Keras
1) Laptop
b. Perangkat Lunak
1) Perangkat lunak pengolah kata
2) Perangkat lunak pengolah angka
3) Perangkat  lunak  pemrosesan  grafis berupa  Sistem  Informasi  Geografis (SIG)
4) QuantumGIS (QGIS) 3.10.1
5) Sublime Text

## Tahapan Pengolahan Data
Pengolahan  data  pada  penelitian  kali  ini digambarkan pada diagram alir pada Gambar 2.
Gambar  2. Diagram Alir Pengolahan Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peta Objek PBB
Peta  bidang  versi  BPN  Kabupaten  Madiun disamakan  informasinya  dengan  peta  bidang tanah  versi  cetak  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Desa dengan cara digitiasi. Proses ini diperlukan untuk
menyamakan  jumlah  bidang  serta  memberikan informasi  kepemilikan  tiap  bidang  tanah  di  peta bidang  yang  didapatkan  dari  BPN  Kabupaten Madiun.  Tampilan  dari  hasil  penggabungan  ini digambarkan kedalam peta objek PBB pada Gambar 3.
Gambar 3. Peta PBB Desa Bener
Berdasarkan  analisa  peta  objek  PBB  yang telah  dibuat  terdapat  262  bidang  yang  berbeda penggambarannya  antara  pihak  BPN  Kabupaten Madiun  dengan  Kantor  Desa.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  adanya  perbedaan  informasi  jumlah lahan pada peta bidang objek PBB versi Kantor Desa dengan versi BPN Kabupaten Madiun.
Informasi lain yang dapat didapatakan dari peta objek PBB yang dibuat ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1. dari total 1640 bidang tanah yang  ada  di  Desa  Bener,  baru  1317  bidang  yang telah  memiliki  informasi  PBB  yang  lengkap. Sebanyak 216 bidang belum memiliki informasi PBB sama  sekali,  hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan informasi  jumlah  objek  PBB  yang  didapatkan  dari peta  bidang  versi  BPN,  peta  bidang  versi  Kantor Desa, dan data dari buku DHKP Desa Bener.
Tabel 1. Hasil Analisa Peta Objek PBB Hasil Penggabungan Data Spasial No Keterangan Jumlah 1 Jumlah total keseluruhan bidang 1640 2 Jumlah  bidang  yang  belum jelas informasi kepemilikannya 216 3 Jumlah  bidang  yang  belum lengkap informasi PBBnya 101
Sebanyak  1424  bidang  sudah  memiliki informasi PBB, akan tetapi ter dapat bidang tanah yang  informasinya  masih  belum  jelas.  Sebanyak 101  bidang  tanah  masih  belum  memiliki  Nomor Objek Pajak (NOP) yang jelas tetapi sudah memiliki informasi  kepemilikannya.  Hal  ini  dapat  terjadi salah  satunya  dikarenakan  adanya  proses penggabungan,  pemecahan,  maupun  transaksi lahan yang belum tercatat sehingga terjadi ketidak sesuaian  data  antara  buku  DHKP  Desa  Bener dengan peta Bidang Tanahnya.

## Basis Data Objek PBB
Basis  data  dibuat  menggunakan  perangkat  lunak pengolah angka. Semua data yang ada di salinan buku  DHKP  Desa  Bener  Tahun  2019  dimasukkan kedalam tabel. Kemudian tabel disimpan kedalam file  berformat  .csv  agar  bisa  diolah  kedalam WebSIG yang dibuat. Basis data pada penelitian ini terdiri  dari  4  tabel,  yaitu  tabel  lahan,  lokasi, pembayaran  dan  penggunan.  Hubungan  antar tabel  digambarkan  pada  rancangan  basis  data yang  digambarkan  kedalam  model  konseptual, logikal, serta fisikal berikut:
a. Rancangan Model Konseptual
Model konseptual digambarkan kedalam bentuk diagram Entity
Relationship (E-R).  Diagram  ini  berisikan entitas, hubungan entitas, dan atribut dari entitas.  Rancangan  Model  Konseptual digambarkan pada Gambar 4.
Hubungan antar entitas yang ditunjukkan pada gambar 4.4,
menggunakan hubungan 1 to 1 dan many (m) to 1.  Hubungan  1 to 1  menunjukkan hubungan  antara  dua  entitas  A  dan  B, dengan elemen dari A hanya berhubungan dengan  satu  elemen  dari  B.  Contohnya pada    hubungan  entitas  bidang  dengan lahan  menunjukkan  satu  bidang  hanya memiliki satu informasi lahan. Sedangkan
pada  hubungan  m to 1  menunjukkan hubungan  antara  dua  entitas  A  dan  B, dengan  beberapa  elemen  dari  A  dapat berhubungan  dengan  salah  satu  elemen dari  B.  Contohnya  pada  hubungan  antara lahan dan lokasi menunjukkan bahwa lebih dari satu lahan dapat berada di satu lokasi.
Gambar 4. Rancangan Model Konseptual
b. Rancangan Model Logikal

## Gambar 5. Rancangan Model Logikal
Model  logikal  berisikan  rangkaian  hasil dari  perancangan  model  konseptual.  Pada model  logikal,  proses  perancangan  basis data  mulai  dipetakan.  Model  logikal berisikan rancangan atribut beserta penentuan primary key (PK) dan foreign key (FK) yang digunakan untuk menghubungkan tiap  entitasnya.  Rancangan  model  logikal
pada  penelitian  ini  digambarkan  pada Gambar 5.
c. Rancangan Model Fisikal Model Fisikal berisi implementasi dari perancangan  logikal  menjadi  suatu  basis data  yang  digunakan  pada  WebSIG  yang dibuat  pada  penelitian  Tugas  Akhir  ini. Rancangan  Model  Fisikal  digambarkan dengan tabel skeleton, seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Skeleton Rancangan Model Fisikal No Entitas Atribut 1 Bidang #OBJECTID, geometri 2 Lahan #OBJECT_ID, OBJECTID, ID_Lokasi, ID_Penggunaan, ID_Status, Nama, NOP, Tagihan, Total Pajak, Tahun Pajak, Luas Bidang, Alamat Wajib Pajak, Keterangan 3 Lokasi #ID_Lokasi, Uraian
4 Penggunaan #ID_Penggunaan, Uraian
5 Pembayaran #ID_Status, Uraian

## WebSIG Objek PBB Desa Bener
Tujuan  dibuatnya  WebSIG  dalam  penelitian  ini yaitu,  untuk  menyajikan  berbagai  informasi  data PBB  objek  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  efisiensi  dari  kegiatan  yang berkaitan  dengan  PBB  di  Desa  Bener.  Misalkan, petugas dari Kantor Desa ingin mencari informasi tentang  objek  PBB  beserta  posisinya.  Petugas tidak  perlu  lagi  harus  mencari  nama  pemilik  dan NOP  di  buku  DHKP  kemudian  mencari  lokasinya pada  peta  cetak  ukuran  A0  sejumlah  6  lembar. Petugas  hanya  perlu  mengakses  WebSIG  yang dibuat dan memilih nama pemilik dari objek PBB yang  ingin  diketahui  informasinya,  kemudian informasi data dan posisi dari objek PBB tersebut akan muncul pada tampilan WebSIG.
WebSIG  Desa  Bener  yang  dibuat  pada penelitian  ini  dapat  diakses  melalui domain www.pbbbener.id.  Saat  mengunjungi domain,
pengguna akan diarahkan menuju laman login yang ditunjukkan pada gambar 6.
Gambar 6. Laman Login WebSIG Desa Bener
Setelah  proses login pengguna  akan diarahkan menuju laman utama dari WebSIG Desa Bener.  Laman  utama  ini  terdiri  dari  beberapa konten yaitu laman selamat datang, konten tentang Desa,  konten  profil  desa,  konten  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  konten  sistem  informasi,  dan  konten kontak pengembang.
Gambar 7. Laman Selamat Datang WebSIG Desa Bener
Gambar 8. Konten Tentang Desa WebSIG Desa Bener
Gambar 8 merupakan tampilan dari konten tentang Desa. Konten ini berisikan gambaran umum mengenai Desa Bener.

## Gambar 9. Konten Profil Desa WebSIG Desa Bener
Gambar  9  merupakan  tampilan  dari  konten profil  Desa.  Konten  ini  berisikan  struktur pemerintahan Desa, batas administrasi Desa, dan daftar Kepala Dusun wilayah Desa Bener.

## Gambar 10. Konten Pajak Bumi dan Bangunan WebSIG Desa Bener
Gambar 10  merupakan tampilan  dari  konten tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Konten  ini berisikan ringkasan mengenai PBB.
Gambar 11. Konten Sistem Informasi WebSIG Desa

## Bener
Gambar  11.  merupakan  tampilan  dari konten  sistem  informasi.  Konten  ini  berisikan sistem  informasi  objek  PBB  yang  dibuat.  Pada konten  sistem  informasi,  pengguna  dapat mengakses data spasial dan non-spasial Objek PBB
Desa Bener. Terdapat 2 menu pilihan, yang pertama Peta Desa  yang  berisikan  peta  bidang  tanah  objek PBB beserta basis data informasi objek PBB.
Gambar 12. Menu Peta Desa WebSIG Desa Bener
Gambar 13. Penyajian Informasi Objek PBB Pada Peta WebSIG
Pada bagian Peta PBB ini terdapat beberapa fitur – fitur  pencarian  data  infomasi  objek  PBB beserta posisi bidang tanahnya. Fitur yang pertama yaitu seleksi objek PBB berdasarkan jenis objeknya. Fitur  ini  berfungsi  untuk  memilah  data  yang ditampilkan pada peta WebSIG.
Gambar 13. Tampilan Fitur Seleksi Objek Pada Peta WebSIG Desa Bener
Fitur  selanjutnya  yaitu  fitur  pencarian berdasarkan  lokasi  tempat  tinggal  sang  pemilik lahan.  Lokasi  ini  dibedakan  menjadi  3  kategori yaitu  di  dalam  Desa,  di  luar  Desa,  dan  di  luar Kabupaten.

## Gambar 14. Contoh Tampilan Fitur Pencarian Berdasarkan Lokasi Pada Peta  WebSIG Desa Bener
Selanjutnya  terdapat  fitur  pencarian berdasarkan  penggunaan  Lahan.  Fitur  ini berfungsi  untuk  memilih  informasi  posisi  objek PBB  yang  ditampilkan  pada  peta  berdasarkan penggunaan lahan objek PBB. Terdapat 5 kategori dalam  fitur  ini yaitu  kategori  pemukiman,  sawah irigasi,  sawah  non  irigasi,  lahan  kosong,  dan tegalan.

## Gambar 15. Contoh Tampilan Fitur Pencarian Berdasarkan Penggunaan Lahan WebSIG Desa Bener
Selanjutnya  fitur  pencarian  berdasarkan status  pembayaran.  fitur  ini  berfungsi  untuk memilih  informasi  posisi  objek  PBB  yang ditampilkan  pada  WebSIG  berdasarkan  status pembayaran tagihan PBB. Kategori ini dibedakan menjadi 2 yaitu kategori lunas dan belum bayar.

## Gambar 16. Contoh Tampilan Fitur Pencarian Berdasarkan Status Pembayaran WebSIG Desa Bener
Fitur  yang  terakhir  yaitu  fitur  pencarian berdasarkan nama pemilik lahan. Fitur ini  berfungsi untuk  memilih  informasi  posisi  objek  PBB  yang ditampilkan  pada  WebSIG  berdasarkan  nama pemilik  lahan  objek  PBB.  Fitur  pencarian    ini memiliki peranan yang penting, dikarena satu orang bisa  saja  memiliki  tidak  hanya  satu  lahan,  tetapi beberapa  lahan.  Untuk  itu  fitur  pencarian  ini  akan sangat membantu dalam mensortir informasi objek PBB mana yang ingin didapatkan dari sang pemilik lahan.

## Gambar 16. Contoh Tampilan Fitur Pencarian Berdasarkan Status Pembayaran WebSIG Desa Bener
Menu lainnya yang ada pada konten Sistem informasi yaitu menu tabel PBB. Menu ini berisikan data informasi objek PBB yang dapat diunduh untuk keperluan pengelolaan PBB seperti misalnya untuk proses monitoring pembayaran tagihan PBB.

## Gambar 12. Menu Tabel PBB WebSIG Desa Bener
Konten terakhir pada WebSIG Objek PBB Desa  Bener  pada  penelitian  ini  yaitu  konten kontak  pengembang.  Konten  ini  berisikan informasi kontak yang dapat dihubungi dari sang pengembang  WebSIG.  Konten  ini  berfungsi sebagai  jembatan  bagi  pengguna  jika  ingin bertanya  seputar  WebSIG objek PBB  Desa  Bener kepada  pengembang.  Kontak  disini  berisikan  3 opsi yaitu  kontak  melalui facebook, twitter,  atau instagram.

## Gambar 12. Konten Kontak Pengembang WebSIG Desa Bener

## Pengujian WebSIG Objek PBB Desa Bener
Tahap  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan  pembuatan  sistem  informasi  PBB. Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan pengujian  sistem  dan  pengujian usability .
Pengujian  sistem  dilakukan  dengan  pemilihan informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna, berdasarkan fitur pencarian yang telah disediakan pada WebSIG. Hasil dari pemilihan ini menunjukan status berhasil atau tidaknya fitur pencarian yang berada pada sistem.
Pengujian sistem digunakan untuk mengetahui  ketepatan visualisasi  hasil  pencarian data  informasi  dalam  bentuk  spasial.  Untuk pengujian usability dilakukan  mengacu  pada penelitian  Amarrohman  (2017)  dengan  cara
memberikan kuesioner kepada 7 orang pihak Kantor Desa  yang  menangani  bidang  PBB  dan  skoring menggunakan metode likert . Hasil pengujian sistem ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil pengujian sistem No Fitur Yang Diuji Status 1 Seleksi Objek Pada Peta Menampilkan objek jembatan Berhasil menampilkan objek jalan Berhasil menampilkan objek perairan Berhasil Menampilkan Bidang Tanah Berhasil 2 Pencarian berdasarkan kediaman pemilik lahan Menampilkan bidang tanah yang pemiliknya di dalam Desa Berhasil Menampilkan bidang tanah yang pemiliknya di luar Desa Berhasil Menampilkan bidang tanah yang pemiliknya di luar Kabupaten Berhasil 3 Pencarian berdasarkan penggunaan lahan Menampilkan bidang tanah untuk pemukiman Berhasil Menampilkan bidang tanah untuk sawah irigasi Berhasil Menampilkan bidang tanah untuk sawah non irigasi Berhasil Menampilkan bidang tanah untuk lahan kosong Berhasil Menampilkan bidang tanah untuk tegalan Berhasil 4 Pencarian berdasarkan status pembayaran Menampilkan bidang tanah dengan status pembayaran Lunas Berhasil Menampilkan bidang tanah dengan status pembayaran belum membayar Berhasil 5 Pencarian berdasarkan nama Menampilkan bidang tanah atas nama pemilik lahannya Berhasil
Berdasarkan  pengujian  WebSIG  pada tabel 3, semua pengujian fitur berstatus berhasil. Dari  5  fitur  pencarian  yang  telah  diuji menghasilkan  informasi  dan  lokasi  yang  tepat sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan persamaan (Sugiono 2012):
𝑃 = 𝑓 𝑁 𝑥 100%
P       : persentase hasil pengujian f        : frekuensi dari setiap jawaban N      : jumlah skor ideal 100   : bilangan tetap.
Dapat  dihitung  tingkat  keberhasilan pengujian  sistem  sebesar  100%.  Persentase keberhasilan      ini  menunjukkan  bahwa  WebSIG yang  dibangun  telah  mampu  untuk  melakukan pencarian  data  dengan  menghasilkan  informasi yang tepat.
Pengujian Usability dilakukan  dengan menyebar  kuesioner  yang  berisikan  5  kriteria pengujian kepada responden. Hasil dari pengujian usability ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil pengujian usability Pengujian Jumlah Responden Sangat Setuju Setuju  Ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 1 0 7 0 0 0 2 0 7 0 0 0 3 0 7 0 0 0 4 0 7 0 0 0 5 0 7 0 0 0
Berdasarkan  hasil  dari  kuesioner  yang ditunjukkan  pada  tabel  4,  ketujuh  responden memberikan penilaian “setuju” untuk pengujian 1 sampai  dengan  pengujian  5.  Berdasarkan perhitungan  dengan  menggunakan  persamaan (Sugiono 2012):
Pr = 𝑆𝐶 𝑆𝐼 𝑥 100%
Keterangan :
Pr : persentase capaian SC : jumlah skor capaian SI : jumlah skor ideal
100 : bilangan tetap
Diperoleh hasil persentase capaian sebesar 80%. Berdasarkan kriteria kelayakan yang mengacu pada  penelitian  Amarrohman  (2017),  dengan persentase  pencapaian  80%  maka  WebSIG  yang dibangun  termasuk  kedalam  kategori  “layak”. Dengan hasil ini maka WebSIG yang dibangun telah berjalan  dengan  baik  dan  dengan  pemanfaatan WebSIG  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan efisiensi inventaris pendapatan Daerah sektor PBB.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. WebSIG  yang  dibangun  dalam  penelitian  ini, memiliki  jumlah  bidang  tanah  sebanyak  1634 bidang.  Dari  1634  bidang,  1323  bidang  sudah memiliki informasi PBB yang lengkap, 95 bidang belum memiliki NOP yang jelas, dan 216 bidang lainnya belum teridentifikasi informasi PBB-nya.
2. Dari  hasil  analisa  dan  pengujian  menunjukkan WebSIG  yang  dibuat  dapat  membantu  mencari data  informasi  secara  tepat  dan  lebih  mudah dibandingkan dengan cara yang lama.
3. Dari  hasil  pengujian  dan  analisa  menunjukkan WebSIG  objek  PBB  yang  dibangun,  dapat mempermudah  proses  monitoring  PBB  di  Desa Bener. Karena WebSIG ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui situs www.pbbbener.id  pada  komputer  maupun smartphone ,  selama  terdapat  jaringan  koneksi internet.
4. WebSIG  yang  dibangun  memiliki  beberapa kekurangan  seperti,  untuk  proses update data belum  bisa  otomatis  langung  pada  WebSIG. Selain  itu  waktu  pemrosesan  untuk  memuat tampilan  data  peta  dan  tabel  masih  tergolong sedikit lambat.
5. Untuk menambah tingkat efisiensi, kedepannya WebSIG ini dapat
dikembangkan  lagi  dengan  menambahkan fitur updating data secara otomatis langsung pada situs web -nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amarrohman,  F.  J.,  Levitasari,  W.,  dan  Nugraha,  A.  L. 2017.  Kajian  Pendahuluan  Penggunaan  Basis  Data
Spasial  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Berbasis Open  Source .  Jurnal  Geodesi  Undip,  Volume  6,
Nomor 4, Tahun 2017. Budi, C. 2014. 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota Wajib  Kelola  PBB . https://www.pajak.go.id/id/1- januari-2014-semua-kabupatenkota-wajib-kelola- pbb. Diakses tanggal 22 Januari 2020.
Bupati.  2010.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun
Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Daerah Kabupaten Madiun.
DPR  dan  Presiden.  2009.  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah (PDRD). Indonesia.
Sugiono.  2012.  “Metodologi  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualita tif  dan  R  &  D”. Bandung: Alfabeta.