Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya ISSN 2087-8907 (Print); ISSN 2052-2857 (Online) Vol. 12, No. 1, Januari 2022, hlm. 69-79 Tersedia online: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA
DOI: 10.25273/ajsp.v12i1.11887
Copyright@Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Some rights reserved

## Zonasi  kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek berbasis CBT (community-based tourism )
Yudi Hartono 1 *, Andri Saputra 1
1 Universitas PGRI Madiun, Jl. Setia budi No. 85 Madiun,Indonesia Email: yudihartono@unipma.ac.id* ; andrisaputraminato@gmail.com
Informasi artikel: Naskah diterima: 11/11/2021; Revisi: 25/11/2021; Disetujui: 25/1/2022
Abstrak: Desa  Kresek  Kecamatan  Wungu  Kabupaten  Madiun  telah  mengembangkan kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  melalui  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis) “MEKAR”.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  belum  adanya  kesepakatan  tentang  zonasi  yang berdampak  pada  kurang  tertata  dan  kurang  jelasnya  arah  pengembangan  wisata  serta memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  potensi  dan  masalah  dalam  penataan  zona  wisata  sejarah  Monumen Kresek  dan  memetakan  zona  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  berbasis  CBT  ( Community- Based Tourism) . Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Penelitian terdiri dari 2 tahapan: 1) Menganalisis potensi dan masalah penataan zona kawasan wisata Monumen Kresek;  dan  2)  Memetakan  zona  wisata  Monumen  Kresek.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  diperlukan  zonasi  kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek,  yaitu  zona  inti,  zona penyangga, zona  pengembangan,  dan zona  penunjang. Zonasi kawasan  wisata  terdiri  dari: pertama, area apa yang harus dipertahankan keasliannya; kedua area transisi yang berfungsi edukasi, dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih . Kata kunci : zonasi; wisata sejarah; CBT; Kresek
Abstract : Kresek Village, Wungu District, Madiun Regency has developed a historical tourism area for the Kresek Monument through the “MEKAR” Tourism Awareness Group. The obstacle faced is that there is no agreement on zoning which has an impact on being less organized and less  clear  on  the  direction  of  tourism  development  and  giving  rise  to  other  problems  such  as traders from outside the area who illegally occupy certain places to open their wares. This study aims  to  identify  the  potential  and  problems  in  structuring  the  historical  tourism  zone  of  the Kresek Monument and to map the historical tourism zone of the Kresek Monument based on CBT (Community-Based Tourism). The research was conducted with a qualitative descriptive method. Data was collected through observation, interviews, FGDs, and documentation studies. The  research  consisted  of  2  stages:  1)  Analyzing  the  potential  and  problems  of  zoning  the Kresek  Monument  tourism  area;  and  2)  Mapping  the  Kresek  Monument  tourism  zone.  The results  of  the  study  indicate  that  it  is  necessary  to  zoning  the  historical  tourism  area  of  the Kresek Monument, namely the core zone, buffer zone, development zone, and support zone. The zoning of tourist areas consists of: first, what areas must be preserved in their originality; the second is a transitional area that functions as an education, and the third is a commercial zone. The three zones must not overlap each other.
Keywords : zoning; historical tourims; CBT; Kresek

## Pendahuluan
Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional saat ini. Banyak manfaat dari pengembangan  pariwisata.  Pariwisata  merupakan  sektor  ekonomi  yang  terbukti  mampu
Yudi Hartono, Andri Saputra
mengentaskan kemiskinan di daerah karena dalam pengelolaan pariwisata akan memiliki trickle down  efect  bagi  masyarakat  lokal  (Rohim,  2013)).  Terlebih  pengembangan  wisata  berbasis masyarakat  yang  menekankan  peran  penting  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan manfaat  terhadap  kehidupan  dan  lingkungan  (Usman,  2008).  Desa  Kresek  Kecamatan  Wungu Kabupaten  Madiun  merupakan  desa  dengan  berbagai  potensi  wisata,  diantaranya  kawasan wisata  sejarah  Monumen  Kresek,  wisata  alam  Grape,  wisata  tani    Kajar,  wisata  edukasi  “Sapi Perah”, dan wisata Nongko Ijo Kare. Kresek merupakan daerah subur dengan ketersediaan air yang melimpah dari mata  air  gunung Wilis. Panorama gunung Wilis  juga menambah  keasrian desa  ini.  Kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  merupakan  wisata  unggulan  Desa  Kresek. Monumen ini menggambarkan peristiwa Pembrontakan PKI di Madiun 1948. Bagi masyarakat Madiun,  peristiwa  tersebut  meninggalkan  memori  kolektif  dan  luka  batin  yang  dalam.  Syafii Maarif dalam Soe Hok Gie (1999) menyebut Peristiwa Madiun 1948 meninggalkan segala luka dan  memori  kolektif  traumatik  (Gie,  1999).  Monumen  Kresek  dibangun  untuk  mengenang pejuang yang gugur dalam peristiwa tersebut.
Monumen  Kresek  merupakan  kawasan  wisata  sejarah  dan  budaya  yang  dikelilingi panorama  alam.  Keberadaan  Monumen  Kresek  semakin  memiliki  signifikansi  sosial  bagi masyarakat  setempat  dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.  Monumen  Kresek  menjadi kawasan wisata sejarah yang banyak dikunjungi, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Pada akhir pekan mencapai  500 orang per hari, sedangkan saat musim liburan seperti Lebaran maupun  tahun  baru  bisa  mencapai  ribuan  orang  per  hari  (Madiunpos.com,  22/1/2018). Kawasan wisata sejarah Monumen Kresek telah dikembangkan cukup lama. Masyarakat terlibat aktif  melalui  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  “MEKAR”  yang  disahkah  melaui  Surat Keputusan  (SK)  Kepala  Desa  Kresek,  merujuk  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi  Jawa Timur  Tahun  2017–  2032.  Penelitian  Soemardiono,  dkk  menunjukkan  partisipasi  aktif masyarakat  melalui  Pokdarwis  “MEKAR”  seperti  dalam  pengembangan  infrastruktur pendukung  wisata,  menghilangkan  stigma  angker  dari  monumen  Kresek  melalui  berbagai kegiatan  publikasi  yang  rekreatif,  dan  pengembangan  objek  wisata  baru  di  sekitar  monumen (Soemardiono, B., Hartono, Y., Soebijantoro, 2021).
Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  adalah  belum  adanya  kesekapatan  tentang  zonasi. Masalah  tersebut  selain  berdampak  pada  kurang  tertata  dan  kurang  jelasnya  arah pengembangan, juga memunculkan masalah lain seperti pedagang dari luar daerah yang secara liar menempati tempat-tempat tertentu untuk membuka lapak dagangannya. Pemerintah desa dan  masyarakat  setempat  tidak  memiliki  landasan  yang  kuat  untuk  menatanya.  Modal  sosial berupa  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengembangan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek menjadi  penting  dalam  penataan  zona  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  dalam  kerangka pariwisata berbasis masyarakat ( community based tourism /CBT). Penelitian ini akan merancang penataan  zona  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  berbasis  CBT  sebagai  acuan  pengembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek. Penelitian bertujuan memetakan zona wisata sejarah Monumen  Kresek  berbasis  CBT  ( community  based  tourism )  sebagai  acuan  pengembangan
kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kresek  sehingga  arah  pengembangan  kawasan  wisata sejarah  Monumen  Kresek  menjadi  lebih  jelas  dan  memiliki  landasan  yang  kuat  dengan partisipasi  aktif  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  menggali  problem zonasi wisata kawasan wisata sejarah Monumen Kresek.

## Metode
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan karena jauh  lebih  subjektif  daripada  penelitian  atau  survei  kuantitatif.  Proses  yang  dilakukan  dalam mengumpulkan  informasi,  terutama  dalam  mendapatkan  informasi  pada  tiap  individu,  adalah dengan  cara  menggunakan  wawancara  secara  mendalam  dan  grup  fokus  (Sugiyono,  2008). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  di  kawasan  wisata  sejarah  Monumen  Kreses. Wawancara  dilakukan  baik  secara  terstruktur  dengan  daftar  pertanyaan  yang  telah disistematisasikan  berdasarkan  gambaran  awal  yang  didapat  maupun  secara  bebas  dengan melakukan  diskusi  (FGD)  yang  terkait  dengan  topik  penelitian.  Informan  penelitian  ini  adalah ahli  pariwisata,  ahli  sejarah,  pemerintah  daerah,  kepala  desa,  Pokdarwis,  dan  masyarakat setempat.  Pemilihan  informan  dilakukan  secara  selektif  berdasarkan  kebutuhan  data.  Selain data primer, juga mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, profil Monumen Kresek, dan data-data  wilayah  secara  umum,  serta  data  wisata  di  lokasi  penelitian  dari  sumber  buku  dan literatur lain, serta penelusuran berbagai informasi yang dipublikasikan dalam media elektronik maupun cetak.  Alur dalam mendapatkan data penelitian diawali dengan mengungkap sejarah dan perkembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek. Data sejarah dan perkembangan diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  studi  dokumen.  Wawancara  dilakukan dengan ahli sejarah, pemerintah daerah, kepala desa, Pokdarwis, dan masyarakat setempat. Data sejarah  dan  perkembangan  dianalisis  deskriptif  kualitatif.  Data  sejarah  dan  perkembangan kawasan wisata sejarah Monumen Kresek dijadikan acuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah  penataan  zona  wisata.  Data  potensi  dan  masalah  penataan  zona  wisata  Monumen Kresek  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  lapangan,  dan  studi  dokumen.  Variabel  yang akan  ditanyakan  berdasarkan  kajian  literatur  yang  sudah  dianalisis.  Variabel  tersebut diantaranya  adalah  mengenai  perkembangan  kondisi  monumen,  objek/atraksi  dan  daya  tarik wisata,  transportasi,  infrastruktur,  akomodasi  (tempat  menginap),  usaha  makanan  dan minuman, jasa pendukung lainnya, informasi, promosi, kebudayaan lokal, dan aktivitas perilaku masyarakat.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  deskriptif  guna  mendapatkan  potensi  dan masalah dalam penataan zona wisata Monumen Kresek.

## Hasil dan Pembahasan

## Zonasi wisata
Zonasi  wisata  digunakan  untuk  mempermudah  menentukan  kebijakan  pengembangan wilayah  (Waidah,  2015).  Adanya  peraturan  zonasi  yang  jelas  untuk  melindungi  kawasan
Yudi Hartono, Andri Saputra
konservasi  agar  tetap  terjaga.  Aturan  zonasi  ini  juga  berfungsi  untuk  memberikan  arahan pengembangan  dan  pelestarian  kawasan  (Atsnansyah,  M.M.,  Kusuma  Dewi,  2015).  Sasono  & Umilia  dalam  penelitian  studi  kasus  wisata  budaya  mengungkap  bahwa  secara  spasial pengembangan  kawasan  wisata  budaya  dapat  dilakukan  dengan  penentuan  zona  wisata  yang menggunakan teknik overlay. Analisa overlay bertujuan menentukan zona wisata pada kawasan wisata budaya, setelah mengetahui penyusun dari setiap zona. Berikut adalah pembagian zona wisata budaya hasil dari analisis overlay (Sasono, A.P.M., & Umilia, 2015).

## Gambar 1

## Penyusunan zona kawasan wisata
Setiap zona memiliki fungsinya sendiri. Zona inti adalah zona yang disusun oleh variabel daya tarik seperti ketersediaan bangunan bersejarah; pentas dan pagelaran festival; daya tarik indoor seperti  bangunan cagar  budaya; daya tarik outdoor dalam  hal ini ketersediaan elemen path,  nodes,  districts,  dan  landmark;  serta  kondisi  situs.  Zona  pendukung  langsung  memiliki penyusun dari ketersediaan akomodasi yang dilihat dari jarak akomodasi, ketersediaan jaringan jalan,  dan  ketersediaan  transportasi.  Zona  pendukung  tidak  langsung  memiliki  penyusun kawasan disekitar Jalan Besar Ijen yang tidak memiliki konsentrasi variabel didalamnya, serta ditambah bangunan rumah bersejarah yang berubah bentuk maupun fungsi. Penyusunan zona didasari  oleh  hasil  observasi  kondisi  lapangan  dan  pendapat  pemerintah  yang  juga  memiliki pandangan yang sama dalam menentukan zona kawasan pariwisata. Dari penyusun zona yang telah disebutkan, lalu kemudian dipetakan, sehingga diketahui daerah atau kawasan mana saja yang  menjadi  zona  pengembangan.  Selanjutnya  peta  tersebut  di  overlay  dengan  alat  analisis Geographic Information System (GIS) sehingga menghasilkan  tiga zona  pengembangan. Untuk mendapatkan  rumusan  kriteria  diperlukan  pendekatan  kebijakan  yang  didasarkan  Peraturan Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  No.  KM.18/HM.001/MKP/2011,  yakni  dengan  membuat rumusan kriteria dibagi menjadi dua setiap zona, yaitu fisik dan non fisik. Atsnansyah & Kusuma Dewi  dalam  studi  kasus  kawasan  Situs  Cagar  Budaya  merumuskan  arahan  pengembangan dengan terlebih dahulu menetapkan zonasi pada kawasan tersebut. Penentuan zonasi dilakukan
dengan analisis delphi dengan meminta pendapat dari beberapa ahli. Hasil dari analisis delphi kemudian dikomparasikan dengan UU Cagar Budaya  No. 11 Tahun 2010 untuk  menghasilkan arahan zonasi dengan pembagian sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona  penunjang. Zona inti  merupakan kawasan  utama penemuan fosil yang menjadi ikon dan daya tarik Kawasan Situs Cagar Budaya. Pada kawasan inti terdapat radius pemeliharaan zona inti  adalah  500  m  dari  lokasi  penemuan.  Jarak  500  m  didapatkan  dari  hasil  konsensus  atau kesepakatan dari analisis delphi. Dalam menjaga zona inti maka dilakukan tindakan pelestarian secara dinamis dan akif, yaitu konservasi pada kawasan inti. Selain itu juga harus ada sterilisasi zona  inti  dari  kegiatan  manusia,  yaitu  dengan  memberikan  barrier  antara  lokasi  inti  dengan aktivitas  manusia.  Kegiatan  yang  dilakukan  di  zona  ini  adalah  kegiatan  yang  berhubungan dengan penelitian dan kegiatan pelestarian. Zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat. Lokasi zona penyangga terletak pada radius 500 m dari zona inti terluar. Jarak 500 m didapatkan dari hasil konsensus atau kesepakatan dari analisis delphi.
Kegiatan  yang  berada  di  lokasi  zona  penyangga  ada  kegiatan  yang  dilakukan  dengan komunitas  masyakat  untuk  melestarikan  situs  cagar  budaya  yang  berupa  peningkatan pemeliharaan melalui perawatan di sekitar lokasi titik temu, agar kondisi lahan tidak terjadi alih fungsi  oleh  kegiatan  manusia.  Mengadakan  kerjasama  antara  komunitas,  kelompok  sadar wisata, pemerintah dan masyarakat. Tujuan kerjasama ini adalah untuk melindungi situs cagar budaya. Zona Pengembangan merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan wisata  cagar  budaya  yang  merupakan  pusat  dari  fasilitas  pelayanan  kegiatan  pariwisata  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  juga  wisatawan  seperti  perdagangan  jasa.  Zona pengembangan berada kurang lebih sekitar 500 m – 1 km dari zona penyangga. Jarak 500 m – 1 km  didapatkan  dari  hasil  konsensus  atau  kesepakatan  dari  analisis  delphi.  Pada  zona pengembangan  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  melakukan  tindakan  pemeliharaan  terhadap objek  wisata  alam  dan  wisata  budaya,  agar  tetap  terjaga  kelestariannya.  Dalam  menjaga kebudayaan  lokal,  maka  harus  lebih  banyak  diadakan  pagelaran  seni.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengajak masyarakat lokal untuk lebih menjaga dan mewarisi tradisi lokal.
Zona  penunjang  adalah  area  yang  diperuntukkan  bagi  sarana  dan  prasarana  penunjang serta untuk kegiatan  komersial  dan rekreasi umum.  Zona  penunjang  pengembangan  kawasan wisata  budaya  terletak  pada  radius  500  m  dari  zona  pengembangan.  Jarak  500  m  didapatkan dari  hasil  konsensus  atau  kesepakatan  dari  analisis  delphi.  Pada  zona  ini  juga  harus  tersedia sarana  akomodasi  dan  sarana  pendukung  wisata  serta  berbagai  sarana  penunjang  lainnya. Selain  itu  juga  harus  tersedia  sarana  pariwisata  berupa  gedung  pertunjukkan  budaya  lokal, museum, galeri seni dari masyarakat lokal serta penyediaan lahan untuk perbelanjaan sebagai pendukung  wisata  budaya.  Zona  penunjang  merupakan  lokasi  yang  tepat  sebagai  sarana meningkatkan  promosi  (informasi)  cagar    budaya  secara  langsung  (fisik)  dan  meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara tidak langsung (non fisik). Upaya dalam mendukung pengembangan  kawasan  wisata  budaya  di  Kawasan  Situs  Cagar  Budaya  juga  perlu  untuk menyediakan  signage  sebagai  penanda  untuk  sarana  informasi  di  beberapa  objek  wisata,
Yudi Hartono, Andri Saputra
membangun  penginapan  berupa  homestay  yang  berijin  resmi  untuk  mendekatkan  wisatawan kepada kebudayaan lokal.

## Community based tourism /CBT
Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) merupakan  pendekatan  pemberdayaan  yang  melibatkan  dan  meletakkan  masyarakat  sebagai pelaku  penting  dalam  konteks  paradigma  yang  berkelanjutan  (sustainable  development paradigma).  CBT  memberi  peluang  untuk  menggerakkan  segenap  potensi  dan  dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat  bukan  merupakan  upaya  kecil  dan  lokal  semata,  tetapi  diletakkan  dalam  konteks kerjasama  masyarakat  secara  global.  Masyarakat  setempat  memainkan  peranan  penting  dan utama  dalam  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  dan  memberi  manfaat  terhadap kehidupan  dan  lingkungan  mereka  (Usman,  2008).  Suansri    mendefinisikan  CBT  sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya (Suansri, 2001). Pembangunan pariwisata berkelanjutan, merupakan pembangunan yang dapat didukung secara  ekologis  sekaligus  layak  secara  ekonomi,  juga  adil  secara  etika  dan  sosial  terhadap masyarakat.  Artinya,  pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  terpadu.  dan  terorganisasi untuk  mengembangkan  kualitas  hidup  dengan  cara  mengatur  penyediaan,  pengembangan, pemanfaatan. dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan (Rizkianto, N., 2018).
Pariwisata  dilihat  sebagai  sebuah  fenomena  sosial  dan  industri  pariwisata  merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi dunia hingga paruh akhir abad 20. Pariwisata telah menjadi kekuatan ekonomi utama di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia,  yang  mengubah  pola  kerja,  standar  hidup,  dan  distribusi  pendapatan  (Soebijantoro, 2021).  Sebagai  contoh  pembangunan  destinasi  wisata  Mloko  Sewu  di  Desa  Pupus  Ponorogo dapat  meningkatkan  mutu  hidup  masyarakat,  peningkatan  kedudukan  pengelola  Mloko  Sewu dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  peningkatan  pemasukan  warga  yang  membuka  usaha  di dekat  wisata  Mloko  Sewu,  terciptanya  peluang  kerja,  disamping  dapat  menimbulkan  potensi penyimpangan sosial (DA Maharani, M Hanif, 2021). Banyak potensi wisata di tingkat lokal yang membutuhkan partisipasi masyarakat lokal. Di Madiun, Situs Sunan Rejodanu potensial sebagai wisata sejarah dan wisata religi (Imelda Eka Aprilia & Anjar Mukti Wibowo, 2021).
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  wisata  terdiri  dari  atas  dua  maksud,  yaitu dalam  mekanisme  pengambilan  keputusan  dan  partisipasi  dalam  menerima  keuntungan  dari pengelolaan  wisata. Oleh karena itu  pada dasarnya  terdapat  tiga prinsip  pokok  dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisatan yang berbasis pada masyarakat, yaitu: a) Melibatkan masyarakat dalam pengambilan; keputusan; b) Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat; c) Pemberihan edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal (Sunaryo, 2013). Dalam  konsep  CBT  terkandung  didalamnya  konsep  pemberdayaan  masyarakat  yang  selalu dihubungkan  dengan  karakteristik  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  dimulai  dengan menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam  mencapai  tujuan  pemberdayaan,  berbagai  upaya  dapat  dilakukan  melalui  berbagai
macam strategi, yaitu: 1) Property dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil. Jenis pariwisata ini secara ekologis aman dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional; 2) Mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi  wisata  berskala  kecil  dan  dapat  dikelola  oleh  komunitas-komunitas  dan pengusaha-pengusaha lokal; 3) Komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan  wisata  dan  itu  lebih  memberdayakan  masyarakat  (Nasikun,  2000).  Pola pembinaan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  mengembangkan  objek  wisata  menitikberatkan kepada  partisipasi  masyarakat.  Diberdayakan  dalam  arti  filosofi  hidup  di  masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan  masyarakat  itu  sendiri  (Sastrayuda,  2010).  Masyarakat  terlibat  dalam  pemilihan, perencanaan  dan  pelaksanaan  program,  sehingga  ada  jaminan  pola  sikap  dan  pola  pikir  serta nilai-nilai dan pengetahuan yang ikut dipertimbangkan.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif. Munculnya partisipasi masyarakat mendasarkan atas dua perspektif,  yaitu  pertama,  pelibatan  masyarakat  setempat  dalam  pemilihan,  perancangan, perencanaan  dan  pelaksanaan,  program  yang  akan  mewarnai  kehidupan  masyarakat,  dan kedua; partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri. Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan  yang  ada  juga  merupakan  suatu  daya  tarik  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dipertahankan terutama  penampilan  yang  membuat  wisatawan  merasa  aman,  tenteram,  dan  menimbulkan semangat  hidup  untuk  berkarya  dan  bersikap  ke  arah  yang  lebih  baik.  Keterampilan  yang dimiliki oleh masyarakat  juga merupakan  kunci pengembangan  kepariwisataan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau .keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun  informasi  yang  dibutuhkan,  sampai  pada  keterampilan  dalam  membuat  berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan.
Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu  dipupuk  dan  dikembangkan.  Yaman  &  Mohd    menggarisbawahi  beberapa  kunci pengaturan  pembangunan  pariwisata  dengan  pendekatan  CBT  yaitu:  pertama,  adanya dukungan  pemerintah.    CBT  membutuhkan  dukungan  struktur  yang  multi  institusional  agar sukses  dan  berkelanjutan.  Pendekatan  CBT  berorien  -tasi  pada  manusia  yang  mendukung pembagian  keuntungan  dan  manfaat  yang  adil  serta  mendukung  pengentasan  kemiskinan dengan  mendorong  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  tetap  menjaga  SDA  dan  budaya. Pemerintah  akan  berfungsi  sebagai  fasilitator,  koordinator  atau  badan  penasehat  SDM  dan penguatan kelembagaan (Yaman, A.R & Mohd, 2004). Kedua, partisipasi dari stakeholder. CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Konservasi  sumber  daya  juga  dimaksudkan sebagai  upaya  me-lindungi  dalam  hal  memperbaiki  mata  pen-caharian  /penghidupan
Yudi Hartono, Andri Saputra
masyarakat. CBT secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri Peningkatan skope par -tisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hu-bungan langsung/tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan  mendorong  pembangunanan  aktiv  itas  ekonomi  yang  lain  seperti  industri,  jasa  dan sebagainya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulai bisnis baru.  Menjadi  seorang  entreprenuer  diperlukan  sikap  kemandirian  dalam  mencari  peluang sekaligus  mandiri  dalam  menanggung  segala  resiko.  Sikap  tersebut  dapat  dibangun  apabila tersedia  bahan  ajar  yang  berisi  wawasan  yang  jelas  akan  peluang  ekonomi  serta  resiko  yang harus dihadapi (Soebijantoro, Furqon Hidayatullah, Syamsi Hariyanto, 2019). Ketiga, pembagian keuntungan  yang  adil.  Ti  dak  hanya  berkaitan  dengan  keuntungan  langsung  yang  diterima masyarakat  yang  memiliki  usaha  di  sector  pariwisata  tetapi  juga  keuntungan  tidak  langsung yang  dapat  dinikmati  masyarakat  yang  tidak  memilki  usaha.  Keuntungan  tidak  langsung  yang diterima  masyarakat  dari  kegiatan  ekowisata  jauh  lebih  luas  antara  lain  berupa  proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.
Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Di mana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun  kelompok,  termasuk  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  keuangan.  Hal  itu  bisa menumbuhkan  kepedulian,  penghargaan  diri  sendiri  dan  kebanggaan  pada  seluruh  anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi  alasan  mengapa  pengunjung  ingin  datang  ke  desa.  Kelima,  penguatan  institusi  lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting  untuk  melibatkan  komite  dengan  anggota  berasal  dari  masyarakat.  Tujuan  utamanya adalah  mengatur  hubungan  antara  penduduk,  sumber  daya  dan  pengunjung.  Hal  ini  jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di sana. Yang paling baik adalah terbentuk lembaga  dengan  pimpinan  yang  dapat  diterima  semua  anggota  masyarakat.  Penguatan kelembagaan  bisa  dilakukan  melalui  pelatihan  dan  pengembangan  individu  dengan  ketra mpilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman  organisasi.  Penguatan  kelembagaan  dapat  berbentuk  forum,  perwakilan,  dan manajemen komite.  Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional. Kom unitas lokal seringkali  kurang  mendapat  link  langsung  dengan  pasar  nasional  atau  internasional,  hal  ini menjadi  penyebab  utama  mengapa  menfaat  ekowisata  tidak  sampai  dinikmati  di  level masyarakat.  Perantara  yaitu  yang  menghubungkan  antara  aktifitas  ekowisata  dengan masyarakat dan turis justru memetik keutungan lebih banyak.

## Zonasi kawasan wisata sejarah Monumen Kresek
Monumen  Kresek  di  Desa  Kresek  Kecamatan  Wungu  Kabupaten  Madiun  merupakan kawasan  wisata  sejarah  dan  budaya  yang  dikelilingi  panorama  alam.  Penelitian  Soemardiono, dkk  (2019)  menunjukkan  bahwa  masyarakat  dalam  pengembangan  wisata  Monumen  Kresek
melalui  Pokdarwis  “MEKAR”  seperti  dalam  dalam  pengembangan  infrastruktur  pendukung wisata,  menghilangkan  stigma  angker  dari  monumen  Kresek  melalui  berbagai  kegiatan publikasi  yang  rekreatif,  dan  pengembangan  objek  wisata  baru  di  sekitar  monumen.  Motivasi dan  inisiatif  warga  cukup  tinggi  untuk  mengembangkan  kawasan  wisata,  namun  belum mendapat fasilitasi yang memadai dari para pemangku kepentingan di desa Kresek. Sinergitas kebijakan diantara para pemangku kepentingan sering menjadi kendala untuk pengembangan kawasan  wisata  Desa  Kresek.  Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  adalah  belum  adanya kesekapatan  tentang  zonasi.  Masalah  tersebut  selain  berdampak  pada  kurang  tertata  dan kurang  jelasnya  arah  pengembangan,  juga  memunculkan  masalah  lain  seperti  pedagang  dari luar  daerah  yang  secara  liar  menempati  tempat-tempat  tertentu  untuk  membuka  lapak dagangannya.  Pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat  tidak  memiliki  landasan  yang  kuat untuk menatanya.
Untuk  mengatasi  beberapa  masalah  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  zonasi  wisata, maka diadakan FGD dengan mengundang para stakeholder. Hasil analisis potensi dan masalah kemudian dieksplorasi untuk menentukan zonasi dan arahan pengembangannya melalui FGD. Para  ahli  diminta  mengkaji  hasil  FGD,  kemudian  diberikan  kewenangan  untuk  merancang penatanaan zona wisata ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang.  FGD merumuskan hasil-hasil zonasi kawasan wisata, yaitu pertama, area apa  yang  harus  dipertahankan  keasliannya;  kedua  area  transisi  yang  berfungsi  edukasi,  dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih.  Peran Pokdarsis sejauh ini cukup baik sebagai penggerak dan komunikator pengembangan wisata di lapangan, menjaga sapta pesona, dan menggerakkan kreativitas kuliner.

## Kesimpulan
Desa  Kresek  Kecamatan  Wungu  Kabupaten  Madiun  telah  mengembangkan  wisata berbasis  masyarakat  (Community  Based  Tourism/CBT)  melalui  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis) “MEKAR”. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tentang zonasi yang  berdampak  pada  kurang  tertata  dan  kurang  jelasnya  arah  pengembangan  wisata  serta memunculkan  masalah  lain  seperti  pedagang  dari  luar  daerah  yang  secara  liar  menempati tempat-tempat  tertentu  untuk  membuka  lapak  dagangannya.  Untuk  mengatasi  masalah  dan kendala yang dihadapi dalam zonasi wisata, maka diperlukan penatanaan zona wisata ke dalam 4  zona,  yaitu  zona  inti,  zona  penyangga,  zona  pengembangan,  dan  zona  penunjang.    Zonasi kawasan  wisata  terdiri  dari  pertama,  area  apa  yang  harus  dipertahankan  keasliannya;  kedua area transisi yang berfungsi edukasi, dan ketiga zona komersial. Ketiga zona tersebut tidak boleh saling tumpang tindih.

## Daftar Pustaka
Atsnansyah,  M.M.,  Kusuma  Dewi,  D.  .  (2015).  Arahan  Zonasi  dan  Pengembangan  Di  Kawasan Situs Cagar Budaya Patiayam Kabupaten Kudus. Teknik , 36 (2), 96–104.

## Yudi Hartono, Andri Saputra
DA  Maharani,  M  Hanif,  P.  P.  (2021).  Dampak  Pembangunan  Destinasi  Wisata  Mloko  Sewu
Terhadap  Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Pupus  Kecamatan  Ngebel. Jurnal Pendidikan Indonesia , 2 (5), 790–802. https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/168
Gie, S. . (1999). Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan . Yogyakarta: Bentang Budaya.
Imelda  Eka  Aprilia,  Anjar  Mukti  Wibowo.  (2021).  Situs  Sunan  Rejodanu  Desa  Pucang  Rejo Kecamatan  Sawahan  Kabupaten  Madiun  Sebagai  Wisata  Sejarah  Dan  Religi.
Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 11 (1), 108–119. https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.8219.
Nasikun. (2000). Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas. In F. & Mukhlison (Ed.), Pengusahaan Ekowisata (pp. 26–27). Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Rizkianto,  N.,  &  T.  (2018).  Penerapan  Konsep  Community  Based  Tourism  Dalam  Pengelolaan Daya  Tarik  Wisata  Berkelanjutan  (Studi  Pada  Desa  Wisata  Bangun,  Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). Jurnal Administrasi Bisnis , 58 (2), 20–26.
Rohim. A. (2013). Pengembangan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata . Yogyakarta: : Pustaka Pelajar.
Sasono, A.P.M., & Umilia, E. (2015). Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Jalan Besar Ijen Kota Malang. Jurnal Teknik ITS , 4 (2), 100–103.
Sastrayuda, G. . (2010). Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure . Yogyakarta: AMPTA Press.
Soebijantoro, Furqon Hidayatullah, Syamsi Hariyanto, S. H. (2019). PENGUATAN BAHAN AJAR ENTREPRENUER  SEJARAH  BERBASIS  ELECTRONIC  PUBLICATION  MELALUI ANALISA  KEBUTUHAN  MAHASISWA  DAN  STAKE  HOLDER.  In  Ikhsanudin  (Ed.), Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE) (pp. 1–8). Universitas Tanjung Pura. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/icote/article/view/33887.
Soebijantoro. (2021). Entreprenuer sejarah (sumber elektronis) . Madiun: CV. AE Media Grafika.
Soemardiono,  B.,  Hartono,  Y.,  S.  (2021).  Community-Based  Tourism  in  Kresek  Village,  Madiun, East Java. International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events , 5 (1), 22– 31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2366.
Suansri, P. (2001). Community Based Tourism Handbook . Thailand: REST Project.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Pendidikan,  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) . Bandung: Alfabeta.
Sunaryo,  B.  (2013). Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Usman, S. (2008). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Waidah, A. (2015). Zonasi Pariwisata Berdasarkan Potensi Sumber Daya Tarik Wisata (SDTW) di Kabupaten  Kebumen  Berbantuan  Sistem  Informasi  Geografis. Geo  Educasia , 2 (3), 334–344.
Yaman,  A.R  &  Mohd,  A.  (2004).  Proportion  for  Sustainable  Development  and  Environment Conservation  in  Malaysia. Journal  of  Applied  Science , 4 (4),  583–589. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2006.00156.x.