## PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN LEBAK
¹Sulasno, ²Wahyuddin, ³Fitria Agustin
¹·³ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Banten.
² Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Serang Raya, Serang, Banten.
Correspondent email : sulasno1971@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved :
: : :
21 April 2021
20 Juni 2021
23 Juni 2021 26 Juni 2021

## Abstrack
This  Research  is  aimed  at  knowing  the  development  and  strategy  of  law  protection  against Traditional  Cultural  Expressions  in  the  Lebak  district.  In  this  Research,  theoretically  useful for  society’s  undergrad  students.  Practices  are  useful  to  both  art  and  cultural  users,of  the Education  and  Cultural  Services,of  the  Tourism  service  and  associated  agencies.  But currently  researchers  have  not  found  any  particular  protection  against  Traditional  Cultural Expressions  in  the Lebak district.  The expressions of  traditional  culture is  a trademark of  a people  worthy  of  protection.  The  provision  was  intended  to  avoid  the  actions  of  foreigners who  might  damage  cultural  values.  Since  the  role  of  the  government  to  provide  protection was  necessary,  it  was  necessary  to  bring  out  specific  law.  The  qualitative  work  involves  an empirical normative study method of law research by digging into the regulatory regulations. In addition to that researchers do retrieve direct data from communities.
Keywords: Development; Strategy; Protection; Culture; Intellectual Property.

## A. PENDAHULUAN
Budaya tradisional merupakan suatu karya yang tidak hanya perlu dikembangkan namun  juga dilestarikan  dan dimanfaatkan.  Indonesia dikenal  sebagai  bangsa  yang kaya akan  seni  dan  budaya  tradisionalnya.  1.128  suku  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia dengan  lebih  dari  300  dialek  bahasa  dan  lebih  dari  3000  tarian  asli  Indonesia  juga terdapat  berbagai  kesenian  lain  seperti  lagu-lagu  tradisional,  kesenian  adat  daerah  dan lainnya. 1 Seni  dan  budaya  tradisional  atau  disebut  juga  Ekspresi  Budaya  Tradisional (EBT) adalah sebagai identitas jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya aturan  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  khusus  yang  mengatur  mengenai ekspresi  budaya tradisional.  Ekspresi  budaya tradisional  merupakan  wujud material  dari keragaman etnik dan suku bangsa di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia termasuk ke dalam lima besar negara-negara di dunia yang memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam 2 .
Pemerintah  telah  melakukan  upaya-upaya  perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi ekspresi  budaya  tradisional  dengan  membuat  RUU  Perlindungan  dan  Pemanfaatan Kekayaan  Intelektual  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  walau hingga saat ini belum diundangkan sebagai Undang-Undang. Pengaturan tentang ekspresi budaya  tradisional  dalam  sistem  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  telah  ada  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  namun  belum  sepenuhnya dapat diberlakukan secara optimal, karena belum adanya peraturan pelaksananya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengaturan tentang ekspresi budaya tradisional  diatur dalam Bab V pasal  38. Kewajiban negara dalam pemeliharaan dan  pengelolaan  ekspresi  budaya  tradisional  dimuat  dalam  Pasal  38  ayat  (2)  yaitu “Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya.
Provinsi Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia yang paling dekat dengan Ibu  Kota  Negara  yang  memiliki  keunggulan  fisik  geografis  yang  strategis.  Secara administratif  4  (empat)  Kabupaten  yaitu,  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Lebak, Kabupaten  Serang,  Kabupaten  Tangerang  dan  4  (empat)  Kota,  Kota  Tangerang,  Kota Cilegon,  Kota  Serang,  Kota  Tangerang  Selatan 3 .  Masing-masing  daerah  baik  kota maupun  kabupaten  memiliki  ekspresi  budaya  tradisional  yang  berbeda-beda.  Kabupaten
1 Bayangsari  Wedhatami,  Budi  Santoso,  Jurnal: Upaya  Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dengan Pembentukan Peraturan Daerah , hlm. 33
2 Miranda  Risang,  dkk,  2014, Hukum  Sumber  Daya  Genetic  Pengetahuan  Tradisional  Dan  Ekspresi  Budaya Tradisional di Indonesia , penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 4
3 Sulasno,  Wahyuddin,  Fitria  Agustin,  draft  Jurnal  PTUPT :  Penerapan  Kebijakan  Dan  Strategi  Kekayaan Intelektual  (KI)  Serta  Perlindungan  Hukum  Atas  Produk  Unggulan  Daerah,  Seni  Dan  Budaya  Di  Provinsi Banten
Lebak  dikenal  sebagai  daerah  yang  masih  kental  akan  budaya  tradisional.  Terdapat banyak budaya tradisional lebak yang saat ini eksistensinya masih dilestarikan misalnya, Seba  Baduy,  Seren  Taun,  Upacara  Kawal,  Pokplod,  Debus,  Jaipongan,Toleat  dan  lain sebagainya.
Semua  jenis  ekspresi  budaya  tradisional  tersebut  sangatlah  perlu  memiliki perlindungan  hukum  dengan  mengeluarkan  kebijakan  secara  tertulis  berupa  peraturan perundang-undangan  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  agar  terjamin  kepastian hukumnya. Salah satu isu yang pernah terjadi adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya  tradisional  yang  dilakukan  oleh  Malaysia.  Dalam  sebuah  iklan Discovery  Channel  dan  Enigmatic  Malaysia ,  ditayangkan  tari  Pendet,  Wayang,  Reog Ponorogo,  yang  diklaim  merupakan  ekspresi  budaya  tradisional  Malaysia,  padahal ketiganya  merupakan  ekspresi  budaya  tradisional  Indonesia 4 .  Agar  menghindari  hal tersebut pemerintah diharapkan secara aktif melakukan upaya untuk melindungi ekspresi budaya  tradisional  salah  satunya  dengan  menciptakan  produk  hukum.  Berdasarkan fenomena  diatas,  peneliti  merumuskan  masalah  sebagai  berikut  :  Bagaimana Pengembangan  dan  Strategi  perlindungan  hukum  terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional di Kabupaten Lebak? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode penelitian  hukum  normatif  empiris.  Metode  penelitian  normatif  empiris  merupakan penelitian  melihat  dari  hukum  yang  bekerja  pada  segi  kaidah/norma  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  ekspresi  budaya  tradisional  dengan  tidak terlepas  dari  unsur  sosial/empiris  yakni  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  adanya pemahaman juga perlindungan yang kurang maksimal terkait ekspresi budaya tradisional. Teknik  dalam  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  pustaka  yaitu  teknik  pengumpulan dan  informasi  dengan  menelaah  sumber-sumber  tertulis  yang  relevan  dan  berhubungan dengan  objek  yang  sedang  diteliti  sehingga  mampu  menjawab  permasalahan  yang dihadapi.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  dengan  menelaah  seluruh  data yang  tersedia  kemudian  dilakukan  reduksi  data  sehingga  menghasilkan  penafsiran  data yang sesuai dengan tujuan penelitian.
4 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, Perlindungan Kekayaan Intelektual  Atas  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Masyarakat  Adat ,  penerbit  P.T Alumni, Bandung, hlm.3

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Strategi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  di Indonesia
Sebelum  berbicara  tentang  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  ekspresi budaya  tradisional,  lebih  dulu  kita  harus  memahami  konsep  perlindungan  hukum secara  umum  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  yaitu  Perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 1993:74).
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  bersifat represif. 5 Perlindungan  hukum  preventif  adalah  upaya  perlindungan  hukum  yang dilakukan  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  suatu pelanggaran.  Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi  seperti,  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. 6 Perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Walaupun  terdapat  Rancangan  Undang-Undang  Mengenai  Pengetahuan  Tradisional dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (RUU  PTEBT)  namun  sampai  saat  ini  belum diundang-undangkan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  pasal  38 Ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:
1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
2. Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  Ekspresi  Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
3. Penggunaan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  sebagaimana  Ayat  (1)  harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang  dipegang  oleh  negara  atas Ekspresi  Budaya  Tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5 Anak  Agung,  Sagung  Putri,  jurnal: Perlindungan  Hukum Ekspresi  Budaya  Tradisional dalam  Bingkai  Rezim Hak Cipta, Universitas Udayana , hlm, 10.
6 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: bina ilmu, hlm. 2
Pada pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan Ekspresi  Budaya  Tradisional  mencakup  salah  satu  atau  kombinasi  bentuk  ekspresi sebagai berikut:
1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam  berbagai  tema  dan  kandungan  isi  pesan,  yang  berbentuk  karya  sastra maupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni  rupa,  baik  bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang  terbuat  dari berbagai  macam  bahan  seperti  kulit,  kayu,  bambu,  ,logam,  batu,  keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat. Negara sebagai pemegang Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional  mempunyai  hak  eksklusif  atau  khusus  sebagaimana  dalam pengertian Hak Cipta pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  berbunyi:”  Hak  Cipta  yaitu  hak  eksklusif  pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Hak-hak  eksklusif  tersebut  antara lain  hak  untuk  menerbitkan,  menggandakan,  menerjemahkan,  mengadaptasi, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan dan mengumumkan.
Negara  sebagai  otoritas  tertinggi,  dan  pemerintah  daerah  sebagai  representasi negara  dalam  perlindungan  dan  pengaturan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dapat mencegah  adanya  monopoli  atau  komersialisasi  serta  tindakan  yang  merusak  atau pemanfaatan oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Dalam Pasal  60  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta menyebutkan “Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud  pada Pasal  38 Ayat  (1)  berlaku tanpa batas  waktu”.  Ini  jelas bertujuan  untuk  melindungi  hak  cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  yang  dapat merugikan  negara.  Meskipun  demikian,  tujuan  pada  Pasal  60  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  adalah  untuk  melindungi  karya- karya intelektual berupa seni, budaya dan adat istiadat juga nilai-nilai yang terkandung dalam  masyarakat  asli,  namun  kenyataan  yang  dirasakan  sangatlah  berbeda.  Usaha negara  dalam  melindungi  karya-karya  tradisional  yang  dieksploitasi  oleh  negara  lain atau  pihak  lain  sebagai  pihak  asing  yang  tidak  memiliki  hak  untuk  mengeksploitasi dirasa kurang maksimal.
Salah satu isu yang pernah terjadi adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya  tradisional  terhadap  Pendet,  Wayang  dan  Reog  Ponorogo  yang
dilakukan  oleh  Malaysia.  Selain  itu,  pengetahuan  pengobatan  tradisional  Indonesia, oleh masyarakat Jawa telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah diterbitkan sertifikatnya oleh Japan Patent Office (JPO). Tidak hanya  itu,  pematenan  yang  dilakukan  oleh  Jepang  termasuk  pada  Ubi  Cilembu  yang merupakan  tanaman  jenis  ubi  yang  rasanya  khas  dan  tumbuh  di  daerah  Jawa  Barat, Indonesia. Produk olahan makanan dengan bahan dasar Ubi Cilembu ini ternyata telah dipatenkan dan merek panganan Ubi Cilembu telah didaftarkan di Jepang. Hal tersebut dapat  terjadi  karena  dalam  sisi  legalitas  belum  tersedianya  peraturan  perundang- undangan  yang  memadai  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional.
Perlindungan ekspresi  budaya tradisional  melalui  hukum  hak cipta dipandang salah  satu  bentuk  yang  paling  relevan  dalam  prinsip-prinsip  hukum  kekayaan intelektual.  Namun,  bukan berarti perlindungan  melalui hak cipta bukan berarti tidak menemui masalah ketika persyaratan dan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta akan diterapkan,  seperti  bentuk  karya  berwujud  ( fixation  work ),  keaslian  ( originality ), pencipta  teridentifikasi  ( identification  of  author )  dan  jangka  yang  dibatasi.  Dalam persyaratan bentuk karya berwujud ( fixation work ) dalam hukum hak cipta merupakan salah  satu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  jika  suatu  karya  ingin  mendapatkan perlindungan hukum. Persyaratan tersebut tentu menjadi hambatan apabila diterapkan pada  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  karena  hampir  sebagian  besar  karya budaya  tradisional  mempunyai  karakter oral  transmisi atau  tidak  tertulis  misalnya, sebagian  besar  dongeng,  legenda,  mitos,  tarian  dan  lagu  rakyat. 7 Dengan  kata  lain hukum  hak  cipta  ternyata  tidak  sepenuhnya  sesuai  ( compatible )  dengan  karakteristik perlindungan ekspresi budaya tradisional.
Perbedaan  karakter  antara  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  Hak  Cipta  dan Ekspresi Budaya Tradisional membuat sistem hukum hak cipta tidak dapat melindungi secara  utuh  Ekspresi  Budaya  Tradisional.  Walaupun  sama-sama  bersumber  dari kreativitas  intelektual  manusia  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  keduanya. Perbedaan tersebut berupa perlindungan hukum hak cipta diwujudkan dalam ekspresi nyata.  Selain  hal  itu  dalam  perlindungan  hukum  hak  cipta  teridentifikasi  secara  jelas siapa  pencipta,  pemegang  hak  cipta  ataupun  penemunya  dan  orientasi  ciptaan  atau temuannya  lebih  ke  motif  ekonomi.  Sedangkan  dalam  ekspresi  budaya  tradisional, identifikasi  pencipta  asli  tidak  diketahui  karena  bersifat  komunal  dari  masyarakat tradisional  dan  secara  turun-menurun.  Permasalahan  mendasar  adalah  bahwa  nilai- nilai budaya masyarakat setempat tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu
7 Dyah Permata Budi, 2018, Journal of Intellectual Property: Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya  Tradisional  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta , Vol. 1, No. 1, hlm. 17
karya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  sastra  dan  seni.  Keadaan  ini  tampak  jelas dalam  penghargaan  atas  kreativitas  dan  karya  seni  dalam  masyarakat  tradisional.  ( Riswandi, 2005:204)
Ekspresi  budaya  tradisional  merupakan  milik  bersama  (komunal)  tidak  ada individu yang memiliki ekspresi budaya tradisional. Berbeda dengan Hak Cipta seperti Lagu,  Merek  dan  Paten  yang  merupakan  milik  individual.  Sehingga  perlu  perbedaan pengaturan komponen perlindungan yang tepat untuk diterapkan antara Hak Cipta dan ekspresi  budaya  tradisional.  Sehingga  diperlukan  upaya  perlindungan  yang  bersifat preventif juga represif . Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan  yang diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  suatu sengketa  atau  pelanggaran.  Misalnya  membentuk  suatu  peraturan  perundang- undangan tersendiri yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dengan tujuan untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  batasan-batasan  dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum Represif yaitu perlindungan hukum akhir  yang  diberikan  bila  terjadi  suatu  sengketa  atau  pelanggaran  berupa  denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya.
Kabupaten  Lebak  yang  merupakan  bagian  dari  Provinsi  Banten  mempunyai begitu  banyak  ekspresi  budaya  tradisional  yang  bisa  dimanfaatkan  pemerintah setempat  untuk  memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakatnya.  Beberapa kebudayaan khas Lebak antara lain Seba Baduy, Seren Taun dan lain-lain. Salah satu perangkat  hukum  yang  paling  penting  adalah  basis  data  ( data  base )  yang  akurat tentang  ekspresi  budaya  tradisional  di  Kabupaten  Lebak  yang  nantinya  akan digunakan  dalam  rangka  melakukan  klaim  terhadap  pihak  luar  yang  telah  melanggar hak-hak  masyarakat  lokal. 8 Dalam  hal  menyajikan  basis  data  yang  akurat  tidaklah mudah.  Banyak  yang  perlu  disiapkan  terutama  masalah  anggaran  yang  akan dikeluarkan. Oleh karena itu perlu dipikirkan sistem basis data dan pengembangannya dengan relatif mudah dan murah. Untuk prosesnya penyajian data base bisa dilakukan dari  setiap  sektor  baik  instansi  pemerintah  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  atau  warga  masyarakat  pada  umumnya  yang  memiliki  data  atau  informasi tentang ekspresi budaya tradisional di Lebak.
Untuk  melindungi  warisan  budaya  Indonesia  tidak  cukup  dengan  hanya sekedar  membuat  aturan  hukum  melainkan  proses  dokumentasi  dan  kompilasi data base budaya lokal maupun ekspresi budaya tradisional khususnya di Kabupaten Lebak merupakan  hal  vital  untuk  aspek  pelestarian  budaya  sebagai  upaya  mencegah kepunahan. Apabila suatu warisan budaya tradisional  pada suatu daerah  punah maka hilang  juga  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  atas  budaya  tersebut,  sebagai akibatnya budaya tersebut menjadi milik umum dan public dominan .
8 Ibid , hlm, 19.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  di  Kabupaten Lebak
Indonesia  dikenal  sebagai  bangsa  yang  kaya  baik  dari  sumber  daya  alam maupun  kebudayaannya.  Terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  menjadikan  Indonesia sebagai  bangsa  yang  majemuk  dan  beragam,  keberagaman  budaya  itulah  yang menjadikan  Indonesia  memiliki  begitu  banyak  seni  dan  budaya  yang  harus dilestarikan. 9 Uniknya  setiap  daerah  yang  tersebar  di  Indonesia  pada  umumnya memiliki sistem  budayanya masing-masing. Sistem  budaya itu meliputi  kepercayaan, sistem  nilai,  dan  norma, ekspresi  keindahan,  dan  cara  komunikasi.  Salah  satu  daerah tersebut adalah Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.
Kabupaten  Lebak  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi Banten terletak antara 6º18´-7°00´ Lintang Selatan dan 105º25´-106°30´ Bujur Timur. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) yang terdiri atas 28  Kecamatan  dengan  5  Kelurahan  dan  340  Desa.  Ibukota  Kabupaten  Lebak  adalah Rangkasbitung.  Kabupaten  Lebak  berbatasan  dengan  Kabupaten  Serang  dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. 10 Kabupaten Lebak memiliki  kekhasan  dalam  budaya  dan  tradisi.  Kekhasan  tersebut  dapat  dilihat  dari keragaman  budaya  yang  berbeda  dengan  wilayah  lain  di  Provinsi  Banten  yaitu  dari dua  kelompok  masyarakat  adat  yang  ada  di  Kabupaten  Lebak.  Dua  kelompok masyarakat tersebut adalah Masyarakat Adat Baduy dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten  Kidul.  Kongres  Kebudayaan  Indonesia  2018  menyebutkan  beberapa  jenis Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Lebak antara lain:
1. Tradisi Lisan: Nyipohaci dan Sulanjana
2. Adat  Istiadat:  Munar  Lembur,  Ngarengkong,  Ngukus  di  Pandaringan, Nyawang  Bulan/Mapag  Purnama,  Nyebor,  Prah  Prahan,  Seba  Baduy,  Rasul Mulud, Rasul Riwah, Sedekah Bumi, Seren Taun, dan Upacara Kawalu
3. Seni: Pokplod, Gegendeh, Beluk Saman, Koromong Baduy, Angklung Buhun, Ubrug,  Dogdog  Lojor,  Calung  Renteng,  Wayang  Ulin,  Debus,  Jaipongan, Toleat,  Gondang,  Cisungsang,  Sintren,  Karinding,  Rengkong  dan  lain sebagainya.
4. Bahasa:  Bahasa  Sunda  Lebak  dan  Bahasa  Banyumasan  atau  Bahasa  Jawa Banten
5. Olahraga  Tradisional:  Bebentengan,  Egrang/Jajangkungan,  Galah  Asin,  Oray- Orayan, Dagongan, Lari Balok, Patok Lele, dan Sumpitan.
9 Yollanda  Oktavitri,  Jurnal: Resepsi  Masyarakat  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten  Terhadap  Upacara  Seba Suku Baduy , hlm. 2
10 Sulasno, Wahyuddin, Fitria Agustin, Op.Cit , hlm. 5.
Keanekaragaman  budaya  tersebut  tentunya  menjadi  kebanggaan  masyarakat dan merupakan  aset  yang tidak ternilai  bagi  pemerintah daerah, karena menjadi nilai jual bagi wisatawan  yang berkunjung ke Kabupaten Lebak. Salah satu lembaga  yang berperan  dalam  rangka  pelestarian  dan  pengembangan  kebudayaan  Indonesia  adalah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.    Dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2 menyebutkan  tugas  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  adalah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar, pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  masyarakat  serta  pengelolaan  kebudayaan untuk  membantu  presiden  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  negara.  Pasal  561 Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2015  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  menyebutkan,  mengenai  pengelolaan  dalam  rangka  perlindungan terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  yang  menjadi  tugas  dari  Subdit  Pengetahuan dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam  hal  ini  seksi  Ekspresi  Budaya  Tradisional mempunyai  tugas  melakukan  penyusunan  bahan  perumusan,  koordinasi,  dan pelaksanaan  kebijakan,  norma,  standar,  prosedur,  kriteria,  bimbingan  teknis  dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi dan laporan di bidang Ekspresi Budaya Tradisional.
Salah satu cara perlindungan ekspresi budaya tradisional juga dapat dilakukan melalui arsip dan dokumentasi nasional di tiap-tiap negara sehingga setiap orang dapat menemukan  ekspresi  budaya  tradisional  yang  terdapat  di  negara  masing-masing (Rafian  dan  Sabrina,  2014:  504).  Pencatatan  warisan  budaya  juga  dianggap  karena beberapa elemen warisan budaya tak benda mulai terancam punah. Guna menghindari hal  tersebut  pemerintah  mulai  tanggap  dan  menetapkan  perlindungan  warisan  tak benda  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2007  Tentang  Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage yaitu konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda.
Hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  bertujuan  untuk  menjaga  dan melindungi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dari  hal-hal  yang  bertentangan sehingga  menghindari  segala  bentuk  sengketa  di  dalamnya.  Seperti  yang  kita  tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum  yang berarti segala bentuk  aktivitas di negara Indonesia  harus  ada  pengaturan  hukumnya.  Ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan yang  dibuat  oleh  masyarakat  merupakan  kesepakatan  bersama  untuk  mengatur hubungan  perilaku  diantara  anggota  masyarakat-masyarakat  dan  antara  perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Dalam UUD 1945 memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia  tanpa  terkecuali,  untuk  itu  setiap  produk  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan baik  dari  lembaga  legislatif  atau  pemerintah  daerah  harus  senantiasa  memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi  hukum  dan  keadilan  yang  berkembang  di  masyarakat.    Berdasarkan hasil  penelitian  perlindungan  ekspresi  budaya  tradisional  di  Kabupaten  Lebak  belum maksimal  karena  belum  adanya  aturan  dan  kebijakan  yang  bersifat  teknis  tentang perlindungan  hukum  atas  ekspresi  budaya  tradisional  di  Kabupaten  Lebak.  Hal tersebut  sangat  mungkin  terjadi  karena  dalam  lingkup  pemerintah  pusat  pula  belum terbentuk  peraturan  perundang-undangan  khusus  tentang  ekspresi  budaya  tradisional. Padahal  kebijakan berupa produk hukum  seperti  Undang-Undang dirasa sangat  perlu dibentuk sebagai jaminan adanya kepastian hukum.

## D. KESIMPULAN
Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional melalui hukum hak cipta saat ini dianggap  salah  satu  bentuk  yang  paling  relevan  dalam  prinsip-prinsip  hukum  kekayaan intelektual.  Namun  bukan  berarti  hal  tersebut  tidak  mengalami  permasalahan,  ketika adanya  perbedaan  karakteristik  antara  Ekspresi  Budaya  Tradisional  seperti  pada  karya berwujud,  keaslian,  pencipta  teridentifikasi  dan  jangka  waktu  yang  dibatasi  menjadi  hal yang mendasar untuk dibentuk peraturan perundang-undangan tersendiri tentang Ekspresi Budaya Tradisional. Karena dari perbedaan karakteristik tersebut hukum hak cipta tidak cukup mampu melindungi ekspresi budaya tradisional.
Belum  adanya  belum  adanya  aturan  dan  kebijakan  yang  bersifat  teknis  tentang perlindungan  hukum  atas  ekspresi  budaya  tradisional  di  Kabupaten  Lebak,  hal  ini mungkin  terjadi  karena  pada  lingkup  pemerintah  pusat  pula  belum  terbentuk  peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Ekspresi Budaya Tradisional.
Penulis  mengharapkan  peran  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam penjaminan  hukum  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  dengan  membuat  peraturan perundang-undangan  yang  khusus  untuk  ekspresi  budaya  tradisional  agar  mendapatkan perlindungan hukum secara pasti dan terhindar dari sengketa seperti klaim-klaim negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM    Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI,  2013,
Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  Atas  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat , penerbit P.T Alumni, Bandung
Hadjon,  M.  Philipus,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  Bina Ilmu
Imaniyati,  Neni  Sri  dan  Putra  ,Panji  Adam  Agus,  2017,  Hukum  Bisnis,  Penerbit,  Refika Aditama, Cetakan Kesatu
Risang,  Miranda,  dkk,  2014, Hukum  Sumber  Daya  Genetic  Pengetahuan  Tradisional  Dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia , penerbit PT Alumni, Bandung
Roisah  Kholis,  2015,  Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  9Sejarah,  Pengertian  dan Filosofi Pengakuan HKI dari masa ke masa, Setara Press Malang
Sardjono,  Agus,  2010 ,  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional ,  Bandung  : PT.  Alumni
Jurnal : Anak Agung, Sagung Putri, jurnal: Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta, Universitas Udayana
Bayangsari  Wedhatami,  Budi  Santoso,  Jurnal: Upaya  Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah
Dyah  Permata  Budi,  2018,  Journal  of  Intellectual  Property: Perlindungan  Hukum  Preventif Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta ,  Vol.  1, No. 1
Sulasno, Wahyuddin, Fitria Agustin, draft Jurnal PTUPT :Penerapan Kebijakan Dan Strategi Kekayaan  Intelektual  (KI)  Serta  Perlindungan  Hukum  Atas  Produk  Unggulan Daerah, Seni Dan Budaya Diprovinsi Banten
Yolanda Oktavitri, Jurnal: Persepsi Masyarakat Kabupaten Lebak Provinsi Banten Terhadap Upacara Seba Suku Baduy .

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (TLN) 5599
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republic  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan
Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak