## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika

## Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Author’s Email Correnspondence: dewirahayu190897@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dasar  pertimbangan hakim  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  penyalahguna narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri.  Metode  penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  Yuridis  Normatif.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan  berbeda  terhadap  kedua  kasus  ini  karena  terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Pada studi kasus  keadaan  yang  meringankan  yang  dipertimbangkan  oleh hakim  yaitu:  karena  terdakwa  merupakan  korban  penyalahguna narkotika  yang  sudah  kecanduan  serta  didukung  dengan keterangan  saksi  di  persidangan.  Oleh  karena  itu  hakim  harus mempertimbangkan  fakta  yuridis,  fakta  persidangan  dan  fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa  hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  sesuai  dengan perbuatan terdakwa.
Kata Kunci: Dasar
pertimbangan; putusan; tindak pidana narkotika

## ARTICLE HISTORY
Submission: 13 December 2020
Accepted: 03 February 2020 Publish: 07 February 2020 KEYWORDS: Considerations of judgdes; verdict; narcotics offender

## ABSTRACT
This article aims to analyze the basic considerations of judges in  convicting  criminals  against  class  I  narcotics  abusers themselves.  This  research  method  is  a  normative  legal research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  cause  of the judge handed down a different verdict in these two cases because  there  were  circumstances  that  alleviated  the  two defendants.  In  the  case  study  the  mitigating  circumstances considered by the judge are: because the defendant is a victim of  narcotics  who  are  addicted  and  supported  by  witness testimony  at  the trial.  Therefore  the  judge must consider  the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendant. This was done so that the defendant felt that the  judge handed down  the  criminal  verdict  according  to  the defendant's actions.

## A. Pendahuluan
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis  dan  di  perlukan  untuk  pengobatan  penyakit  tertentu.  Namun  jika  di salahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perorangan  atau  masyarakat khususnya  generasi  muda.  Hal  ini  akan  lebih  merugikan  jika  disertai  dengan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  dapat  mengakibatkan  bahaya
yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional. 1
Pada  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam undang-undang ini.
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  saat  ini  mengancam  berbagai aspek  kehidupan  serta  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  Negara,  karena  pengguna narkotika  tidak  lagi  didominasi  oleh  kalangan  orang  dewasa  tetapi  juga  remaja  dan anak-anak yang merupakan asset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus meningkat.
Secara  yuridis  penggunaan  narkotika  hanya  digunakan  untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi  muda. 2 Kebijakan  pemerintah  di  bidang  kesehatan  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  yang  merata materil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan,  diperlukan peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan  dengan  upaya mengusahakan  ketersediaan  narkotika  jenis  tertentu  serta  melakukan  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  prekursor  Narkotika. 3 Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah bertekad  bulat,  bahwa  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika merupakan  bahaya  yang  harus  ditangani  secara  dini  dengan  melibatkan  seluruh potensi  yang  ada,  baik  oleh  Pemerintah,  masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak yang terkait. 4
Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  bermanfaat  juga  untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Tetapi  di  sisi  lain  narkotika  juga  dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan. 5 Saat ini  penyebarluasan  terhadap  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika    semakin meluas  dan  hampir  tidak  bisa  dicegah,  mengingat  setiap  orang  dapat  mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 6 Pemakaian narkotika  secara  terus  menerus  akan  mengakibatkan  orang  itu  bergantung  pada
1 Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kalanga  Mahasiswa,  Jurnal Pengabdian  pada  Masyarakat,
Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember (2014), hlm.1.
2 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.
3 Siswanto  S, Politik  Hukum  Dalam  Undang-undang  Narkotika  (Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009), (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012), hlm.1.
4 Siswanto S, Politik Hukum, hlm. 1. 5 Siswanto S, Politik Hukum , hlm. 1.
6 Siswanto S, Politik Hukum, hlm.2.
narkotika,  secara  mental  maupun  fisik,  yang  dikenal  dengan  istilah  ketergantungan fisik dan mental. 7 Seseorang yang sudah pada tingkat ketergantungan narkotika, akan berusaha memperoleh narkotika itu dengan segala macam cara, tanpa memperhatikan norma-norma  sosial,  norma  agama  maupun  norma  hukum  yang  berlaku,  yang  pada akhirnya  tidak  menutup  kemungkinan  akan  melakukan  tindakan-tindakan  kriminal dan  tindakan-tindakan  lain  yang  dapat  meresahkan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat sekitar.
Penyalahgunaan narkotika maksudnya adalah menggunakan narkotika:
a. Secara terus-menerus/berkesinambungan
b. Sekali-kali (kadang-kadang)
c. Secara berlebihan
d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik). 8
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat  penegak  hukum,  bukan  tak  sedikit  yang  telah  melalui  putusan  pengadilan. 9 Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa kurang  tepat,  yang  semestinya  terhadap  penyalahguna  narkotika  tersebut  dijatuhi dengan  tindakan  rehabilitasi  ,  sehingga  penyalahguna  dapat  melepaskan  diri  dari ketergantungan  narkotika  itu  sendiri  akan  tetapi  terhadap  penyalahguna  tersebut dijatuhi  dengan  pidana  penjara  tanpa  direhabilitasi.  Hal  ini  berimplikasi  kepada penegakan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri,  salah  satunya terhadap  pelaku  yang  menggunakan  narkotika  atau  penyalahguna  narkotika,  karena kekurang  tepatan  penjatuhan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap penyalahguna  narkotika  tersebut.  Meskipun  dalam  praktek  peradilan,  konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkotika baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana. 10 Agar tindak pidana penyalahguna narkotika tidak terus berkembang  dan  pelakunya  jera  untuk  mengulangi  perbuatannya  maka  perlu dilaksanakan  ketentuan  hukum  pidana  yang  sebenar-benarnya  dengan  melarang tindak  pidana  narkotika  dan  diterapkan  pidananya  atas  para  pelaku  sesuai  dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Penegak  hukum  harusnya  dilandasi  dengan  etika  dan  moral  sehingga  terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan  hukum  pidana  yang  hanya  mengedepankan  sisi  kepastian  hukum  saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya.
Salah  satu  proses penegakan  hukum  adalah  terdapat  pada  institusi  pengadilan. Institusi  pengadilan  berperan  untuk  mengadili,  dan  kemudian  memutuskan  tentang bersalah  atau  tidaknya  seseorang  yang  disertai  dengan  penetapan  pertanggung
7 Racham Hermawan, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 84.
8 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 489.
9 A. W. Widjaja, Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Palembang: Amrico, 1985), hlm. 3.
10 Adi Kusno, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, (Malang: Umm Press, 2009), hlm. 19.
jawaban  pidananya.  Di  sini  diperlukan  keahlian,  integritas,  damn  kecermatan  hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Keahlian  hakim  sangat  diperlukan  dalam  penguasaan  terhadap  sebuah  kasus. Hakim  harus  menguasai  aspek-aspek  lain  dalam  penegakan  hukum  (sosial,  ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat)  elemen  penting  tersebut.  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  putusan  hanya berdasarkan  frasa  yang  disebutkan  oleh  undang-undang,  karena  hakim  bukan merupakan  corongnya  undang-undang.  Hakim  harus  mampu  berfikir  dan  bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.
Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  penyalahgunaan narkotika  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  persoalan  bagaimana  hakim  dalam menjatuhkan  putusan.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  akan sangat  menetukan  apakah  putusan  seorang  hakim  dianggap  adil  atau  menentukan apakah putusannya dapt dipertanggung jawabkan atau tidak. 11
Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika salah satunya  terhadap  penyalahguna  narkotika  tentunya  tidak  terlepas  dari  etika  tentang hukuman legal yaitu:
1. Hak  moral  untuk  menghukum  seseorang  didasarkan  semata-mata  atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi  keadilan  retributive  maka  hukuman  harus  seimbang  dengan  bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar  moral  pemberian  hukuman  ialah  hukuman  merupakan  “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi  hukuman  sebagai  pencegahan  agar  di  masa  yang  akan  dating kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman  itu  memberikan  kepuasan  baik  kepada  si  korban  maupun  kepada orang lain. 12
Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi terdapat beberapa  putusan terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika  yang  menggunakan  narkotika    yang  melanggar  Pasal 127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pada  Pasal  127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa:
(1) Setiap penyalahguna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 1 (satu) tahun.
11 Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.
12 Yong Ohoitimur, Teori Etika Tentang hukuman Ilegal, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 17-18.
(2) Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,  Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam  hal  penyalahguna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibuktikan atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika,  penyalahguna  tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Putusan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2018, misalnya, terdapat beberapa putusan terhadap pelaku yang menggunakan narkotika yang dapat dilihat pada tabel 1.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  perkara  Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.JMB dimana dalam perkara tersebut terdakwa yang bernama M. Hafiz  Bin  Abdul  Fatah  telah  terbukti  menggunakan  shabu Amphetamine Metamphetamine yang  terdaftar dalam narkotika  Golongan I  (Satu)  pada  nomor  urut 53  dan  nomor  61  pada  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Pada  Perkara  tersebut  M.  Hafiz  Bin  Abdul  Fatah  telah  terbukti  melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan  hal  yang    dipertimbangkan  oleh  hakim,  terdakwa  M.  Hafiz  Bin  Abdul Fatah  diputus  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  15  (lima  belas)  hari dan  menetapkan  agar  terdakwa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti rehabilitasi narkotika LIDO  Bogor    selama  2  (dua)  bulan  yang  diperhitungkan  dengan  masa  pidana  yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Jika  mengacu  pada  tuntutan  jaksa  yang  mana  menuntut  pelaku  dengan  pidana penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  tentunya  nampak  bahwa  putusan  hakim    lebih ringan  dari  apa  yang  menjadi  tuntutan  dari  jaksa.  Sedangkan  pada  perkara  nomor 587/Pid.Sus/2018/PN.JMB  dimana  dalam  perkara  tesebut  terdakwa  yang  bernama Kemas  Muhammad  Chaerudin  Als  Chaerul  Bin  Abdullah  Chalik  yang  sama-sama terbukti  telah  menggunakan  shabu  yang  mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada nomor urut 53  dan  nomor  61  dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Namun dalam penjatuhan putusannya terhadap perkara tersebut terdapat perbedaan,  hakim  memutuskan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  tanpa  ada pemberian tindakan berupa rehabilitasi, sementara jika mengacu pada tuntutan jaksa yang menuntut pelaku Kemas Muhammad Chaerudin Als Chaerul Bin Abdullah Chalik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Padahal dengan tuntutan yang ringan tersebut  hendaknya  hakim  juga  mencantumkan  tindakan  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  dalam  putusan  yang  dijatuhkan  tersebut.  Karena  tindakan rehabilitasi  tersebut  sangat  penting  untuk  diberikan  kepada  terdakwa  dalam  rangka penyembuhan dari penyalahguna narkotika tersebut sehingga putusan yang jatuhkan menjadi  bermanfaat  dan  tepat  bagi  terdakwa.  Oleh  Karena  itu  pada  tulisan  ini  akan menganalisis  perkara  Nomor  :  563/Pid.Sus/2018/PN.JMB  dengan  perkara  Nomor  : 587/Pid.Sus/2018/PN.JMB.
Jika  dipandang  secara  normatif,  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa  penyalahguna  narkotika  tidaklah  salah  dan  juga  di  pandang  sudah  tepat, dimana  tindakan  tersebut  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada terdakwa  itu  sendiri  dan  juga  kepada  orang  lain  ataupun  masyarakat  sebagai  agar tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama.  Akan  tetapi,  untuk  membebaskan  terdakwa
dari  penyalahguna  narkotika  juga  diperlukan  tindakan  rehabilitasi  agar  terdakwa sembuh  secara fisik disamping  dijatuhi  dengan  pidana  penjara  sebagai  efek jera  bagi terdakwa. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Jo. Pasal 103 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dimana  pada  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  disebutkan  bahwa:  “Pencadu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sementara  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika disebutkan bahwa:
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
a. Memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2) Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narkotika sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman.
Tabel 1 Putusan Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Jambi No.  No.perkara Tuntutan Putusan  Rehabilitasi  Pidana 1. No. 563/Pid.Sus/2018/PN. JMB 10 bulan 8 bulan 15 hari  - 2. No. 587/Pid.Sus/2018/PN. JMB 8 bulan 6 bulan -  3. No. 560/Pid.Sus/2018/PN. JMB 10 bulan 8 bulan 15 hari -  4. No. 586/Pid.Sus/2018/PN. JMB 8 bulan 6 bulan -  5. No. 163/Pid.Sus/2018/PN. JMB 1 tahun 6 bulan 1 tahun - 
Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung/PN. Jambi

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. . Penelitian Yuridis  Normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  dapat dilakukan  terutama  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang  bahan- bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

## C. Pembahasan
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses  yang  sangat  panjang,  yaitu  melalui  proses  beracara.  Dalam  proses  tersebut hakikat  yang  hendak  dicapai  adalah  hendak  menemukan  kebenaran  materil,  yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan  yang  adil dapat  diperoleh  apabila  ditangani  oleh  seorang  hakim  yang  bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul  karimah.  Namun  perlu  pula  kita  sadari  bahwa  di  dunia  itu  tidak  ada  lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.
Norma  juga  diartikan  sebagai  patokan  perilaku  dalam  suatu  kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan  fungsinya  yang  demikian  itu,  tentu  saja  norma  harus  mempunyai kekuatan  hukum  yang  bersifat  memaksa.  Paksaan  ini  tertuju  kepada  para  anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhinya. 13
Hukum  sebagai  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang  menentukan tingkah  laku  manusia  salam  lingkungan  masyarakat,  yang  dibuat  oleh  badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu. 14
Dalam  konteks  putusan  hakim,  maka  kaidah  atau  norma  hukum  memegang peranan  sebagai  pedoman  ( leiding )  dan  instrument  pengujian  ( toetsingrecht )  bagi aktivitas  manusia  atau  seseorang  yang  diatur  dalam  ruang  lingkup  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sifat  norma  hukum  merupakan  sisi “das  sollen” sebuah  putusan  hakim.  Tanpa  memperhatikan  norma  hukum,  maka  sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.
Pada  dasarnya  tugas  hakim  adalah  memberi  keputusan  dalam  setiap  perkara atau  konflik  yang  dihadapkan  kepadanya,  menetapkan  hal-hal  seperti  hubungan hukum,  nilai  hukum  dari  perilaku  serta  kedudukan  hukum  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  suatu  perkara,  sehingga  untuk  dapat  menyelesaikan  perselisihan  atau  konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan. 15 Putusan  hakim  adalah  bersifat  sangat  penting,  karena  di  dalamnya  terdapat sebuah  nilai  yang  dapat  bersentuhan  langsung  dengan  hak-hak  asasi  manusia.  Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V ,2000), hlm. 27.
14 JCT. Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 6.
15 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4 , 2018) , hlm.2.
apabila  dikeluarkan  melalui  sebuah  persidangan  yang  terbuka  dan  transparan  dan tidak  adanya  upaya  hukum  lain  ya  ng  diajukan,  selain  itu  putusan  hakim  yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan  disertai  berbagai  prasyarat  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  197 KUHAP  Ayat  (1)  diantaranya  huruf  f  (pasal  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  pemidanaan  atau  tindakan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  hukum  dari  putusan,  disertai  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan  terdakwa)  dan  huruf  h  (pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan telah  terpenuhi  semua  unsur  dalam  rumusan  tindak  pidana  disertai  dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).
Putusan  hakim  pada  dasarnya  adalah  hukum  ( judge-made-law ),  sebagaimana hukum  pada  umumnya  itu  harus  ditaati  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam  arti  bahwa  putusan  hakim  itu  harus  dianggap  benar  sampai  dibatalkan  oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar ( res justicate veritate habetur ). 16
Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:
1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
Hakim  dalam  kedudukannya  yang  bebas  diharuskan  untuk  tidak  memihak (impartial  judge). Sebagai  hakim  yang  tidak  memihak  dalam  menjalankan  profesi, mengandung  makna  bahwa  hakim  harus  selalu  menjamin  pemenuhan  perlakuan sesuai  dengan  hak-hak  asasi  manusia  khususnya  bagi  terdakwa.  Sebelum  hakim memutuskan  perkara  terlebih  dahulu  ada  serangkaian  keputusan  yang  harus dilakukan, yaitu:
1. Keputusan  mengenai  perkaranya  yaitu  apakah  perbuatan  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan  mengenai  hukumnnya,  yaitu  apakah  perbuatan  yang  dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana 17
Putusan hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti- bukti  yuridis  yang  berhasil  diungkapkan  Jaksa,  melainkan  perlu  didukung  pula  oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang ahkim Dari  posisi  kasus  yang  sudah  di  uraikan  sebelumnya,  adapun  dasar pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  tindak  pidana  narkotika  Pasal  127  ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.JMB dengan Nomor 587/ Pid.Sus/2018/PN.JMB) maka, dapatlah diketahui  bahwa dasar-dasar pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:
16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2006), hlm. 251.
17 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm.74.
1. Pertimbangan Yuridis
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Pada kasus Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb di dakwakan dengan dakwaan alternatif, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 114, Pasal 112 dan  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009    Tentang Narkotika.
- Pada kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb di dakwakan dengan dakwaan alternatif,  dan  tuntutan  dari  jaksa  penuntut  umum  yaitu  dalam  Pasal  114, Pasal  112  dan  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
2. Fakta di Persidangan
Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari alat-alat bukti yang ada  pada  saat  pemeriksaan  dipengadilan,  alat-alat  bukti.  Dalam  Pasal  184  KUHAP menyatakan:
(1) Alat bukti yang sah ialah:
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa 18
a. Keterangan Saksi
Dari  kedua  kasus  yang  terjadi,  para  saksi  yang  berada  di  TKP  memberikan keterangan  yang  pada  intinya  membenarkan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.
b. Keterangan Ahli
- Pada  kasus  Nomor:  563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb,  Saksi  Dr.  Victor  Eliezer,  SpKj adalah  dokter  yang  melakukan  perawatan  terhadap  terdakwa  selama menjalani  rehabilitasi  di  Rumah  Sakit  Jiwa,  saksi  melakukan  asessment terhadap  terdakwa  M.  Hafiz  Bin  Abdul,  berdasarkan  hasil  Tim  Asesmen Terpadu telah disimpulkan bahwa terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan  melalui  rehabilitasi  medis  dilembaga  rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah putusan hakim, Bahwa sesuai dengan surat  rekomendasi  rehabilitasi  dari  kepala  BNNP  Jambi  nomor  : R/445/IV/Ka/RH.00.00/2014/BNNP-JBI  tanggal  18  April  2018  terdakwa pernah dilakukan pengobatan melalui Rehabiliasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi  Jambi  sejak  tanggal  20  April  2018  sampai  dengan  tanggal  27  Juli 2018,  Bahwa  Terdakwa    pertama  kali  menggunakan  narkotika  jenis  sejak tahun  2009  hingga  tertangkap  dan  terdakwa  menggunakan  shabu-shabu dalam satu minggu 3 (tiga) kali.
- Pada  kasus  Nomor:  587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb  ia  tidak  ada  menghadirkan saksi ahli kepersidangan.

## c. Surat
- Surat yang dijadikan alat bukti pada kasus Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.JMB adalah  Hasil  Surat  Keterangan  Pengujian  dari  Balai  POM  Jambi  Nomor: PM.01.05.881.04.18.1002 tanggal 03 April 2018,
- Sedangkan  pada  kasus  Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb  adalah  Hasil
Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.03.18.773 tertanggal 13
Maret 2018.
d. Petunjuk
Yaitu persesuaian antara semua alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.
e. Keterangan Terdakwa
- Dalam  kasus  Nomor:  563/Pid.Sus/2018/PN.JMB  terdapat  keterangan  dari Victor Eliezer, yang dari keterangannya dapat meringankannya dan terdakwa membenanrkan  semua  keterangan  saksi  yang  diajukan  dipersidangan. Sementara itu
- pada  kasus  Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb    terdakwa  tidak  mengajukan saksi  yang  dapat  meringankannya  (ade  charge)  dan  membenarkan  semua keterangan saksi yang diajukan ke persidangan.
Kedua kasus ini dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. masing-masing pidana:
- kasus  Nomor:  563/Pid.Sus/2018/PN.JMB  dengan  pidana  penjara  8 (delapann)  bulan  10  (sepuluh)  hari  dan  menjalani  rehabilitasi  medis  dan sosial.
- kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb  dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan Sosiologis
Pada kasus Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN.JMB, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah:
a. Keadaan  yang  memberatkan:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa  tidak  mendukung  pogram  pemerintah  untuk  memberantas penyalahgunaan Narkotika.
b. Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa  menyesali  perrbuatannya  dan  berkeinginan  untuk  sembuh  dari ketergantungan Narkotika.
- Terdakwa memilik tanggungan keluarga.
Pada kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah:
a. Hal-hal  yang  memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  serta  berjanji  tidak  akan mengulangi lagi.
Hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  selama  8  (delapan)  bulan  dan  15  (lima belas)  hari  dan  menjalani  rehabilitasi  pada  kasus  Nomor:  563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb karena  terdakwa  merupakan  korban  penyalahguna  narkotika  yang  sudah  kecanduan dimana hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Dr. Victor Eliezer, SpKj. Bahwa saksi adalah dokter yang pernah melakukan perawatan terhadap terdakwa selama menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa, terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak tahun 2009 hingga tertangkap, sehingga menurut saksi, upaya  untuk  menghilangkan  ketergantungan  menggunakan  narkotika  adalah  dengan melakukan rehabilitasi.
Sementara pada kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb terdakwa merupakan pelaku  penyalahguna  narkotika,  tentu  jika  kedudukan  kedua  terdakwa  tersebut berbeda  yang  mana  satunya  sebagai  korban  dan  yang  satunya  sebagai  pelaku. Kemudian  tidak  ada  keterangan  dari  dokter  yang  menyatakan  ketergantungan,  atas dasar  ini  lah  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama    6  (enam)  bulan  terhadap terdakwa.  Jika  kita  kaji  mengenai  berat  ringannya  putusan  hakim  yang  dijatuhkan terhadap  kedua  kasus  tersebut,  Dalam  tulisan  ini  putusan  hakim  pada  kasus  Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN.Jmb  lebih  ringan  dari  putusan  hakim  pada  kasus  Nomor: 563/Pid.Sus/2018/PN Jmb.
Adapun  selanjutnya  sebagai  tolak  ukur  tindakan  yang  dapat  dikenakan  bagi seorang pecandu penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127. Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  diatas  dapat  juga  dijadikan tolak  ukur  bagi  seorang  penyalahguna  yang  diancam  pidana  penjara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Karena secara  logika,  antara  pecandu  dengan  penyalahguna  adalah  sama-sama menyalahgunakan  narkotika,  hanya  saja  untuk  membedakannya  perlu  terlebih  dahulu dilakukan asesmen atau pembuktian bagi terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap  narkotika  ataukah  hanyalah  penyalahguna  yang  bukan  seorang  pecandu. Berdasarkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010  tersebutlah  yang  memperkuat  keyakinan hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  putusan  berupa  tindakan  rehabilitasi  pada  kasus Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN-Jmb, karena terdakwa tidak mengalami ketergantungan narkotika dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pemakaian satu hari yang tidak mencapai 1 gram. Ini berati tidak memenuhi butir 2 huruf a adalah Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial.  Akan  tetapi  meskipun  demikian hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bukan  saja  hanya  mempertimbangkan  berat ringannya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  tetapi  juga  harus  memperhatikan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat serta manfaat pidana itu sendiri bagi si terdakwa.
Putusan  hakim  akan  berakibat  fatal  apabila  dihubungkan  dengan  kepercayaan masyarakat  pencari  kedailan.  Sebab,  hal  ini  bila  tidak  segera  diatasi  atau  paling  tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidak percayaan terhadap lembaga peradilan,  kemudian  ketidakpuasan  masyarakat  karena  ketidakadilan  hakim  dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  pada  kasus Nomor:  563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb  dengan  kasus  Nomor:  587/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tentang  Narkotika  tersebut  sudah  tepat.  Karena  Dasar  Pertimbangan  Hakim menjatuhkan  putusan  tersebut  yaitu  mempertimbangkan  hal-hal  pada  pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan  unsur delik  pada  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  dan  pertimbangan  fakta  dipersidangannya  ialah  dengan  melihat  alat-alat bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan,  alat-alat  bukti  tersebut  ialah  keterangan  saksi- saksi,  keterangan  ahli  yaitu  keterangan  dari  Victor  Eliezer,    surat  yaitu  surat rekomendasi  dari  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  petunjuk  dan  keterangan terdakwa.  Pertimbangan  hakim  yang  bersifat  sosiologis  yaitu  hal-hal  yang memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  yang  bersifat  yuridis  dan sosiologis.
Pertimbangan  Hakim  pada  kasus    Nomor:  587/Pid.Sus/2018/PN  Jmb  hakim menjatuhkan pidana penjara tersebut sudah tepat karena terdakwa merupakan pelaku bukan korban penyalahguna narkotika dan tidak  adanya  keterangan yang menyatakan bahwa  pelaku  mengalami  ketergantungan  narkotika,  serta  pelaku  menggunakan narkotika jenis shabu pemakaian satu hari yang tidak mencapai 1 gram. Ini berarti tidak memenuhi  butir 2 huruf a  Surat Edaran Mahkamah  Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi  Sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen  Hukum Jambi, Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2018/PN.Jmb
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Buku
Adi  Kusno. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Anak, Malang: Umm Press, 2009.
Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1,Cet.4, Jakarta, 2018.
A. W. Widjaja. Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Palembang: Amrico, 1985.
Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001.
JCT. Simorangkir. Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
Leden  Marpaung. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana, Jakarta:  Sinar  Grafika,  Cetakan Ketiga, 2006.
Muhammad  Rusli. Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia, Jakarta : PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Racham  Hermawan. Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Para  Remaja, Bandung:  Eresco, 1987.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, 2000.
Siswanto  Sunarso. Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Siswanto  S. Politik  Hukum  Dalam  Undang-undang  Narkotika  (Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1,2012.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: PT.Alumni, 2010.
Yong  Ohoitimur. Teori  Etika  Tentang  hukuman  Ilegal, Jakarta: PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1997. ,
Jurnal Sri  Rahayu,  Bambang  Subiyantoro.  Yulia  Monita,  Dheny  Wahyudhi, Penyuluhan Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kalanga  Mahasiswa,  Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Vol. 29, No. 4 Agustus – Desember 2014.
Yulia  Monita  dan  Dheny  Wahyudhi. Peranan  Dokter  Forensik  Dalam  Pembuktian Perkara Pidana . Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 7, 2013.