## PERSEPSI BUDAYA HUKUM DALAM MERESPON PENCEMARAN MINYAK DI LAUT CILACAP AKIBAT KAPAL TANKER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOSOSIAL
Elly Kristiani Purwendah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : elly_kristiani@yahoo.co.id

## Abstrak
Wilayah  laut  Indonesia  yang  mencapai  luas  3,11  juta  km2  menyebabkan  potensi  sektor kelautan  menjadi  tidak  ternilai,  terutama  dari  sektor  kekayaan  alam  lautnya.    Potensi kekayaan laut menjadi sedemikian penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam Konsep green  economy dan blue  economy. Lingkungan  laut  merupakan  bagian  dari perekonomian  suatu  negara.  Dengan  panjang  garis  pantai  sekitar  95.181  km,  perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada  sebagai  Negara  yang  memiliki  garis  pantai  kedua  terpanjang  di  dunia.  Kasus pencemaran  di  Cilacap  secara  keadilan  ekososial  dalam  perspektif  ekosentrisme  menjadi memenuhi  nilai  keadilan  lingkungan  laut.  Namun  bila  dilihat  secara aphrosentrisme penyelesaian kasus pencemaran minyak di Cilacap menjadi memenuhi nilai keadilan, karena masyarakat meskipun tidak diberi ganti kerugian, mereka diberikan kompensasi pembersihan ceceran minyak di pantai, sehingga penghasilannya selama tidak melaut tergantikan. Prinsip- prinsip hukum lingkungan disimpangi dalam penyelesaian kasus, dan intitusi serta pelaku usaha  minyak  yang  melakukan  pelanggaran  kewajiban  tidak  diberikan  sanksi.  Dominasi negara  dalam  memilah  kepentingan  prioritas  sedemikian  kuat,  mengesampingkan kepentingan lingkungan laut. Pelaku usaha tidak dibebani kewajiban akan tanggung jawab dan risiko yang ketat akan usahanya.
Kata kunci : budaya hukum, pencemaran minyak, keadilan.

## Abstract
Indonesia's sea area which reaches an area of 3.11 million km2 has caused the potential of the maritime sector to be invaluable, especially from its marine natural wealth sector. The potential of marine wealth becomes so important as prioritized by Indonesia in the concept of green economy and blue economy. The marine environment is part of a country's economy. With a coastline of around 95,181 km, Indonesian waters have high potential. The measure is second only to Canada as the country with the second longest coastline in the world. The case of pollution in Cilacap according to eco-social justice from an ecocentrism perspective has  fulfilled  the  value  of  justice  for  the  marine  environment.  However,  when  viewed aphrosentrism, the settlement of the oil pollution case in Cilacap has fulfilled the value of justice, because even though the community is not compensated, they are compensated for cleaning up oil spills on the beach, so that their income as long as they do not go to sea is replaced. The principles of environmental law are deviated in the resolution of cases, and
institutions  and  oil  business  actors  who  violate  obligations  are  not  sanctioned.  The dominance of the state in sorting priority interests is so strong, leaving aside the interests of the  marine  environment.  Businesspersons  are  not  burdened  with  liabilities  for  the  strict responsibilities and risks of their businesses.
Keywords: legal culture, oil pollution, justice.

## Pendahuluan
Wilayah  laut  Indonesia  yang mencapai luas 3,11 juta km2 menyebabkan  potensi  sektor  kelautan menjadi tidak ternilai, terutama dari sektor kekayaan alam lautnya.  Potensi kekayaan laut menjadi sedemikian penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam  Konsep green  economy dan blue economy yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana disampaikan  oleh  Presiden  RI  saat memberikan sambutannya dalam Konferensi  Rio+20  ( United  Nations Conference on Suistanable Development ) di Rio de Jeneiro, Brasil pada tanggal 20- 22 Juni 2012.
Lingkungan  laut  merupakan  bagian dari  perekonomian  suatu  negara.  Dengan panjang  garis  pantai  sekitar  95.181  km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua  setelah  Kanada  sebagai  Negara yang  memiliki  garis  pantai  kedua terpanjang  di  dunia.  Nilai  perekonomian dari laut ditaksir mencapai US$3 triliun - US$5 triliun atau setara dengan Rp. 36.000 triliun - Rp. 60.000 triliun per tahun (Gore, 1995). Angka ini belum termasuk potensi lain  yang  berasal  dari  kekayaan bioteknologi,  wisata  bahari  maupun pengembangan  transportasi  laut.  Potensi maritim  Indonesia  yang  demikian  besar ditangkap  sebagai  salah  satu  visi  misi unggulan  pada  pemerintahan  presiden Jokowi  saat  ini  (http://prasetya.ub.ac.id). Selain  itu,  potensi  besar  ekonomi  dan
ekologi  yang  tersimpan  sebagai  negara maritim,  potensi  kerusakan  alam  yang dapat  ditimbulkan  akibat  eksplorasi berlebihan  yang  dapat  mengancam keberlanjutan  pembangunan  hendaknya juga  mendapat  perhatian.  Untuk  itu,  saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan ekonomi maritim dengan model ekonomi biru. Pada dasarnya ekonomi biru menggabungkan  pengembangan  ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Secara  Geografis,  Laut  Cilacap sangat  menguntungkan  secara  ekonomi, kawasan pesisir dan penghasilan ikan yang besar membuat nelayan tradisional ada di wilayah  pesisir  laut  Cilacap.  Hal menguntungkan  lain  di  wilayah  Cilacap adalah  adanya  hutan  mangrove  dan penetapan  Cilacap  sebagai  kawasan laguna. Kondisi ini menyebabkan kesadaran hukum masyarakat akan potensi wilayahnya menjadi sangat tinggi. Namun disisi  lain,  kota  Cilacap  juga  dikenal sebagai  kota  industri  dengan  adanya  PT. Pertamina RU IV Cilacap, Semen Holcim, dan  PLTU  yang  rawan  akan  pencemaran lingkungan  laut.  Sebagaimana  telah dipaparkan dalam Bab tiga, PT. Pertamina RU IV Cilacap merupakan kilang terbesar dari  enam  kilang  yang  ada  di  Indonesia, Pertamina  Cilacap  mengolah  minyak bumi,  dari crude domestik  dan crude import, masih memproduksi total kapasitas minyak sebesar 348.000 BSD.
Dengan  kondisi  Pertamina  sebagai BUMN  sebagai  penyelanggara  minyak yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk mengelola  minyak  sebagai  aset  negara
menjadikan  Pertamina  primadona  dalam pertumbuhan ekonomi negara. Disisi lain, Laut Cilacap juga potensial dalam industri perikanan  dan  secara  geografis  adanya komunitas nelayan tradisional menjadi hal yang sangat kontradiktif apabila
disandingkan dengan konsep kelautan dan kemaritiman.  Rentanitas  pencemaran minyak  dengan  perlindungan  ekosistem perikanan  dan  daya  dukung  laut  menjadi dua sisi yang saling bertentangan.
Banyaknya  nelayan  di  pesisir  laut Cilacap  menimbulkan  perbedaan  kultur hukum  dengan  wilayah  lain  yang  ada  di Indonesia  saat  menghadapi  bahaya pencemaran minyak, karena mengakibatkan turunnya mata pencaharian  pokok  mereka.  Karakteristik nelayan  Cilacap  sangat  menarik  untuk dianalisis  terkait  dengan  peran  serta masyarakat  dalam  berkontribusi  untuk turut  serta  menegakkan  lingkungan lautnya.  Tiga  Kasus  pencemaran  minyak akibat kecelakaan kapal tanker yang besar cukup  menggegerkan  secara  nasional karena  adanya  tuntutan  dari  nelayan. HNSI Cabang Cilacap sebagai organisasi nelayan  cilacap,  bisa  menjadi  pengerak nelayan  akan  kesadaran  jaminan  sumber daya  lautnya  untuk  mata  pencaharian dengan  kegiatan  menangkap  ikan  di  laut Cilacap,  dan  sebenarnya  mau  tidak  mau, ini  turut  mendukung  perekonomian masyarakat  dan  pemerintah  daerah Kabupaten Cilacap, meskipun pengabaian akan kepentingan lingkungan lautnya oleh pemerintah  daerah  setempat  masih dilakukan. HNSI sebagai penggerak sadar betul  akan  fungsinya,  sehingga  mereka memiliki data pencemaran yang terjadi di lautnya dengan data HNSI Cilacap, 25 Mei 2015  oleh  Ketua  Indon  Tjahjono  dan Sekretaris Tukiman.
Peran  HNSI  sebagai  penggerak menandakan peran serta masyarakat dalam
pengawasan  lingkungan  hidup  dan kesadaran  masyarakat  akan  haknya.  Hal ini sebagaimana pendapat Selo
Soemardjan yang melihat perubahan sosial dari  kacamata  perubahan  lembaga- lembaga  kemasyarakatan  dalam  suatu masyarakat.  Perubahan  lembaga-lembaga kemasyarakatan  mempengaruhi  sistem sosialnya  termasuk  di  dalamnya  nilai- nilai,  sikap  dan  pola  perilaku  diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Ketika struktur masyarakat berubah, maka  fungsi  dan  peran,  pola  pikir  dan sikap masyarakat berubah (Marius, 2006). Masyarakat nelayan Cilacap dalam wadah organisasi  HNSI  membentuk  masyarakat gemeinschaft yang  berciri  tradisional, memiliki  keintiman,  persaudaraan  sosial yang  erat  dan  adanya  ikatan  emosional yang kuat bahwa laut Cilacap sebagai hal penting
untuk keberlanjutan kehidupannya, penanda masyarakat masih bercirikan  paguyuban  ( gemeinschaft )  ini merupakan  penanda  keadilan  lingkungan bercirikan antophosentrisme , masih bermuara pada kepentingan manusia.

## Pembahasan
Persepsi Budaya Hukum Dalam Merespon Pencemaran Minyak Di Laut Cilacap Akibat Kapal Tanker Dalam Perspektif Keadilan Ekososial Sistem Demokrasi Ekonomi Sosialis UUD  1945,  membuat  pemerintah  dan penegak hukumnya semakin memperbesar pemaknaan cabang-cabang produksi yang penting  bagi  masyarakat  dikuasai  oleh negara dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga keberpihakan masih pada Pertamina  selaku  BUMN  pelaksana Migas.  Penanda  ini  mencirikan  keadilan lingkungan  di  Indonesia  untuk  ganti  rugi pencemaran  minyak  kapal  tanker  belum ekosentrisme (belum
memandang lingkungan  sebagai  pusat  keadilan).  Dua
tuntutan  diawal  dikawal  oleh  pemerintah sehingga memperoleh ganti kerugian besar bagi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia  Cabang  Cilacap  (meski  tanpa ganti  kerugian  kepada  lingkungan  dan pemulihan),  dan  satu  tuntutan  terakhir HNSI  Cabang  Cilacap  tidak  mendapat
dukungan  pemerintah  sehingga  tuntutan ganti  kerugian  terhadap  kehilangan  mata pencahariannya  tidak  diberikan  oleh Pelaku  Usaha  Minyak  dalam  hal  ini  PT. Pertamina  RU.  IV.  Berikut  akan  kami sampaikan  data  tiga  pencemaran  minyak kapal tanker di Laut Cilacap :
410

## Tabel 8. Tuntutan Ganti Kerugian Tiga Kecelakaan Kapal Tanker Besar di
Laut Cilacap
No. Nama Kapal Tuntutan
Jumlah Dikabulkan Jumlah 1 MT. King Fisher Kejadian 1 April 2000 Bendera : Malta Bobot 80.000 Long Term Muatan 270.000 Barrel SLC dari Dumai dan 330.000 Barrel dari Ataka Kalimantan
Tumpahan minyak 4.000 Barrel
Tuntutan Nelayan : 1. Kapal 22 x  5.000.000 2. Perahu 646 x  4.000.000
3. Perahu 1.367 x  2.000.000 4.Perahu 873 x  1.000.000
Jumlah Kerugihan keseluruhan
1. Kerugian penghasilan nelayan 21263 x 20.000 x 180 hari 2.  Kerugian alat-alat a. Kapal Ind. bood 22 x 5.000.000 b. Perahu compreng 426 x 4.000.000 c. Jukung fiber 1367 x 2.000.000 e. Kerusakan alat-alat : 1) 97 x 150.000 2)  2 x 200.000
3) 14 x 250.000
Jumlah
110.000.000 2.584.000.000 2.734.000.000 873.000.000 6.301.000.000 76.800.000 110.000.000 2.584.000.000 2.734.000.000
14.550.000
440.000 3.500.000
82.866.250.000 1. Dana Pembagian Armada a. Kapal duduk 32 x 2.500.000 b.Kapal compreng 639 x 2.000.000 c. Kapal fiber 1313 x 1.000.000 d. Kapal kayu 1165 x 250.000
e. Penggantian alat RN Adiraja Jumlah 2. Dana Pembagian Nelayan
a. Sentolokawat 4295 x 650.000 b. Pandanarang 2165 x 650 c. Sidakaya 1521 x 650 d. PPNC 3328 x 650.000 e. Tegal Katilayu 1448 x 650.000 f. Lengkong g. Tambakreja 900x 650.000
h. Donan 1287 x 650.000 i. Karang Talun 419 x 650.000 j. Tritih Kulon 612 x 650.000 k.Adiraja 505 x 650.000 l. Jetis 298 x 650.000 m. Ujungalang 850 x 650.000 n. Ujung gagak 676 x 650.000 n. Kutawaru 225 x 650.000 o. Panikel 454 x 650.000 Jumlah Lain-lain : Dana  DPC  HNSI  dan  TIM  SAR 5% Biaya TIM Janda Jompo dan Masjid Sisa KTA 21.263 -20.675 : 587
Biaya Operasional Total
Jumlah Total 80.000.000 1.278.000.000 1.313.000.000 291.000.000 11.300.000 2.973.550.000 2.791.750.000 1.407.250.000 988.650.000 2.163.200.000 941.200.000 1.100.450.000 585.000.000 722.000.000 230. 450.000 336.600.000 277.750.000 163.900.000 467.500.000 371.800.000 123.750.000 249.700.000 12.971.150.000 900.000.000 147.900.000 331.000.000 381.500.000 294.900.000 2.055.300.000 18.000.000.000
2 MT. Lucky Lady Kejadian 10 September 2004 Bendera : Malta Berisi  Seria  Crude (minyak ringan 30 ⁰ API)  dari  Brunei untuk Cilacap Kompartemen  no 1 ± 5300 m 3 Tuntutan ganti rugi nelayan 1. Perahu sangat kotor terkena limbah 2. Kerusakan alt tangkap 3. Kerusakan biota laut dan ekosistem yang ada pada segara anakan 4. Mengakibakan menurunnya mata pencaharia Tuntutan ganti kerugian : e. anggota nelayan 22.305 org x 30.000 x 180 hr f. inboad 379 x 4.000.000 g. fiberglass 2.826 x 2.000.000 h. jukung kayu 1.224 x 1.000.000
i. alat tangkap 150 x 150.000 Jumlah 120.447.000.000 1.895.000.000 3.292.000.000 5.652.000.000 1.024.000.000 22.500.000
132.332.500.000
Hasil  Negosiasi  Tuntutan  Ganti Rugi 1. Kerugian Ekonomi Kerugian nelayan Kerugian sektor pariwisata 2.  Kerugian  Biaya  Operasional dan Lingkungan Total Biaya operasional : Operasional sekretariat tim Operasional LH Operasional negosiasi Operasional DKP Operasional 4 kecamatan Operasional Dinas Perhubungan Total Biaya PAM : Adpel Kodim Polres TNI AL Total
Jumlah Total 14.000.000.000 25.000.000 14.025.000.000 371.350.950 238.649.050 75.000.000 8.000.000 19.500.000 2.500.000 715.000.000 194.000.000 50.000.000 90.000.000 190.000.000 524.000.000 15.264.000.000
3 MT. Martha Petrol Kejadian  20  Mei
2015 Bendera: Indonesia Tuntutan Ganti Rugi HNSI
1. Pembersihan kawasan Laut Cilacap 2. Kompensasi kepada nelayan anggota HNSI - 13.900 org x 15 harix 100.00 3. Ganti rugi alat tangkap perikanan 20.850.000.000 Berita Acara Tindak Lanjut Penyelesaian  Tumpahan  Minyak (oil  spill)  di  Perairan  Teluk Cilacap, antara Drs. Anjar Mugiono  MM,  Kepala  BLH
IMO 8806199 Jenis minyak Arabian Light Crude - 21.200 jaring x 350.000 4. Ganti rugi pembersihan kapal dan perahu nelayan - kapal duduk 382 x 1.500.000 - kapal compreng 878 x 1.500.000 - perahu jukung kayu 1.984 x 500.000 Total 5.  Ganti  rugi  kerusakan  lingkungan  yang  sebabkan turunnya hasil tangkapan ikan Jumlah Total
7.420.000.000 764.000.000 1.317.000.000 5.230.000.000 8.303.000.000 4.160.000.000 40.733.000.000 Cilacap  dan  Eko  Hermanto, General  Affairs  Manager  PT. Pertamina  RU  IV    Cilacap. Tertanggal  21  September  2015, Hotel Ambarukmo Yogyakarta.
Dituangkan  dalam  Berita  Acara
KLHK dalam sub judul :
A.  Penanganan  masalah  sosial akibat tumpahan minyak.
Karena pencabutan tuntutan ganti rugi  dari  HNSI  Cabang  Cilacap,
Pertaminatelah menyerahkan dana talangan sebagai kompensasi jasa pengambilan ceceran minyak untuk  jumlah  nelayan  10.674
orang Sebesar 4.250.575.000
Jumlah Total
4.250.575.000
Sumber : Disarikan dari hasil penelitian penulis
Tabel 9. Data Produksi dan Raman TPI di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-
2016
Nama TPI Tahun 2015 Tahun 2016 Naik/Turun Produksi (kg) Raman (Rp) Produksi (kg) Raman (Rp) Produksi (kg) Harga (Rp) % Sentolokawat 1.735.109,50 4.905.892.750,00 280.799,50 1.065.269.000,00 1.454.310,00 3.840.623.750,00 -78 Pandanarang 126.870,00 7.358.984.660,00 14.551,50 1.547.289.600,00 112.318,50 5.811.695.060,00 -79 Sidakaya 130.068,10 16.740.124.400,00 71.161,00 9.820.333.100,00 58.907,10 6.919.791.300,00 -41 Tegal katilayu 965.738,70 6.980.046.530,00 274.038,03 3.979.246.000,00 691.700,67 3.000.800.530,00 -6 Lengkong 550.509,20 4.749.258.400,00 53.588,20 782.948.000,00 496.921,00 3.966.310.400,00 -84 TPSC 3.126.368,80 23.267.729.500,00 2.048.267,50  18.931.709.300,00 1.078.101,30 4.336.020.200,00 -19 Kemiren 699.828,85 5.310.818.930,00 218.958,00 3.339.435.440,00 480.870,85 1.971.383.490,00 -37 Donan 598.742,66 3.364.427.280,00 904.936,00 5.799.920.000,00 305.193,34 2.435.492.720,00 -72 Jumlah 7.933.235,81 72.677.282.450,00 3.866.299,73  45.266.150.440,00 4.066.936,08 27.411.132.010,00 -38
Sumber  : Laporan  Pertanggungjawaban  Pengurus  KUD  “Mino  Sroyo”  Cilacap,  Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2016.
Kondisi  pencemaran  yang  menyebabkan  nelayan  tradisional  menjadi korban  langsung,  dapat  dilihat  dari  data  diatas  (Kondisi  perikanan  tangkap menurut  Laporan  Pertanggungjawaban  Pengurus  KUD  Mino  Sroyo  Cilacap). Perolehan ikan menurun, dilihat dari tahun 2015 total tangkapan 7.933.235,81 kg dengan perolehan harga sebesar Rp. 72.677.282.450,- menjadi di tahun 2016 total tangkapan 3.866.299,73 kg dengan perolehan harga sebesar Rp. 45.266.150.440,-
Kondisi  ini  merupakan  kondisi kotor, karena pada tahun 2015 pencemaran terjadi pada bulan Mei 2015. Data inipun hanya  data  milik  HNSI,  sementara pemerintah  tidak  mendukung  tuntutan ganti  kerugian  melalui  data  dinas perikanan  setempat.  Kondisi  penurunan tangkapan  ikan  ini  membuat  nelayan mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian kepada  Pertamina  sebagai  pelaku  usaha minyak  yang  bertanggung  jawab  atas kapal tanker pengangkut minyak
Pertamina. Tuntutan nelayan kepada pihak
Pertamina kali ini berbeda dengan tuntutan ganti  rugi  terdahulu  (dua  kapal  tanker yaitu, MT.  King  Fisher dan MT.  Lucky Lady yang berbendera Malta, mempunyai sertifikat  asuransi  P&I,  CLC,  sehingga mendapat  ganti  kerugian)  yang  di dampingi  oleh  pemerintah.  Kali  ini tuntutan ganti kerugian nelayan dilakukan sendirian  kepada  pihak  Pertamina  atas pencemaran  kapal  tanker MT.  Martha Petrol yang  berbendera  Indonesia  serta tidak  memegang  sertifikat  asuransi  P&I, CLC.
DPC  HNSI  Kabupaten  Cilacap mengajukan  permohonan  Ganti  rugi sebagai berikut :
1. Agar dilakukan pembersihan kawasan laut Cilacap dari tumpahan minyak secara cermat dan menyeluruh baik yang ada diatas permukaan laut dan dibawah permukaan laut;
2. Memberikan kompensasi terhadap warga  nelayan  anggota  HNSI Cilacap  yang  karena  akibat pencemaran tersebut tidak melaut/mencari  nafkah  sebesar 13.900  orang  x  15  hari  x  @  Rp. 100.000,-  =  Rp.  20.850.000.000
(dua  puluh  milyar  delapan  ratus lima puluh juta rupiah);
3. Ganti  rugi  alat  tangkap  perikanan (jaring)  milik  nelayan  yang  rusak akibat  tumpahan  minyak,  jumlah jaring  yang  rusak  21.200  buah jaring  x  Rp.  350.000,-  =  Rp. 7.420.000.000,-  (tujuh  milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
4. Ganti rugi pembersihan kapal dan perahu  nelayan  yang  kotor  akibat tumpahan minyak tersebut berjumlah, kapal duduk 382 buah x Rp. 2.000.000,- = Rp. 764.000.000,-,  kapal  compreng 878 buah x Rp. 1.500.000,- = Rp. 1.317.000.000,-,  perahu  jukung fiber 5.230 buah x Rp. 1.000.000 = Rp. 5.230.000.000,-, perahu jukung  kayu  1.984  buah  x  Rp. 500.000,- jumlah = Rp. 992.000.000,-. Jumlah keseluruhan menjadi 8.303.000.000,-  (delapan  milyar tiga ratus tiga juta rupiah); 5. 1.5.Ganti rugi kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak yang menyebabkan turunnya  hasil  penangkapan  ikan
Rp. 4.160.000.000,- (empat milyar seratus  enam  puluh  juta  rupiah). Total  jumlah  permohonan  ganti rugi  sebesar  Rp.  40.733.000.000,- (empat  puluh  milyar  tujuh  ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
Selanjutnya DPC HNSI mengajukan permohonan kepada Syahbandar setempat untuk menahan Kapal Tanker MT Martha Petrol untuk tidak diijinkan berlayar. Surat tersebutditujukan  kepada  Kepala  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  II  Cilacap  dengan  perihal permohonan  tidak  memberikan  ijin berlayar  bagi  kapal  tanker MT.  Martha Petrol Belawan  IMO.  8806199,  nomor surat A.59/HNSI/Cp/VI/2015, tertanggal 3 Juni  2015.  Dalam  surat  tersebut,  HNSI
meminta kepada syahbandar untuk :
1. Berdasarkan fakta-fakta baru yang kami dapatkan ternyata pencemaran  akibat  tumpahan minyak di laut Cilacap berasal dari kapal  tanker  Martha  Petrol
Belawan IMO. 8806199 yang telah membawa  minyak  jenis  MFO ( Marine  Fuel  Oli )  180  sebanyak 24.000  kilo  liter  dan  telah menabrak  karang  pada  tangal  3 Mei 2015;
2. Penjelasan  resmi  dari  General
Manager Pertamina RU IV Cilacap dalam  konferensi  pers  pada  hari Senin  tanggal  1  Juni  2015 menyatakan bahwa sumber pencemaran  akibat  tumpahan minyak  di  laut  Cilacap  setelah diadakan penelitian secara seksama  di  laboratorium  berjenis MFO  180  yang  diangkut  oleh kapal  tanker MT.  Martha  Petrol Belawan IMO.8806199; Dengan  fakta-fakta  yang  ada  maka untuk  penyelesaian  pertanggungjawaban dari  kapal  tersebut  kami  mohon  kiranya kepada  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Cilacap berkenan  untuk  tidak  memberikan  dan tidak  mengeluarkan  ijin  berlayar  bagi kapal tersebut sampai urusan dengan DPC HNSI  sebagai  satu-satunya  organisasi nelayan  di  Cilacap  diselesaikan. Pada tanggal  22  Mei  2015,  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  mengeluarkan  Surat Keputusan dengan Nomor KL.304/4/11/DN-15  tentang  Pemberian Izin Kegiatan Salvage MT. Martha Petrol Kepada PT. Salvindo Perdanatama. Dirjend Perhubungan Laut memutuskan  tentang  pemberian  ijin kegiatan salvage  MT.  Martha  Petrol kepada  PT.  Salvindo  Perdanatama.  Ini
diberikan  untuk  melaksanakan  kegiatan salvage berupa  penyelamatan  terhadap MT.  Martha  Petrol yang  kandas  di perairan  Cilacap  pada  posisi  koordinat 07045.039’S/109003.178’E,  berdasarkan Surat  Penunjukan Salvage  MT.  Martha Petrol dari  PT.  Waruna  Nusa  Sentana kepada PT. Salvindo Perdanatama Nomor 1910/WNS-JKT/V/2015  tanggal  21  Mei 2015. Kewajiban pemegang ijin kegiatan :
1. melengkapi dengan ijin mempekerjakan  tenaga  asing dari  instansi  yang  berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan untuk penggunaan tenaga asing; 2. mendapatkan clearance  in dan clearance  out atas  kapal  kerja yang digunakan kepada Syahbandar Cilacap; 3. menjaga  kelestarian  lingkungan laut; 4. memasang rambu-rambu navigasi  selama  pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran; 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan  Laut selambat-lambatnya  1  (satu) bulan  setelah  dikeluarkannya ijin  kegiatan  ini  atau  dalam  2
(dua)  minggu  setelah  selesai kegiatan;
6. mentaati ketentuan dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  71  Tahun  2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air; 7. menyediakan  fasilitas  yang diperlukan  bagi  pengawas  yang ditunjuk  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut;
8. dalam  jangka  waktu  selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh ijin kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya; 9. membayar  penerimaan  negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2015  tentang  Jenis  dan  Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, yakni  Jasa  kenavigasian,  Ijin kegiatan Salvage dan/atau
Pekerjaan  Bawah  Air  sebesar Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu rupiah).
Ijin  kegiatan  ini  dapat  dicabut apabila  pemegang  ijin  kegiatan  tidak mematuhi  kewajiban,  pengawasan  dan pelaporan  kegiatan  Salvage MT.  Martha Petrol dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  II  Cilacap.  Berdasarkan  surat  dari HNSI  kepada  KLHK  atas  tuntutan  ganti kerugian  atas  pencemaran  minyak MT. Martha  Petrol ,  pihak  KLHK  melakukan verifikasi lapangan. Pada hari Minggu, 31 Mei  2015,  pukul  15.20  WIB  dilakukan verifikasi  lapangan  adanya  dugaan sengketa lingkungan hidup dari Direktorat Jenderal penegakkan hukum KLHK.
Verifikasi  terkait  insiden  tumpahan minyak  terkait  dugaan  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  terhadap PT.  Pertamina  (Pesero)  RU.  IV  Cilacap dan Media Lingkungan yang tercemar/rusak  :  perairan  pesisir  Teluk Penyu dan sekitarnya,
dengan lokasi/tempat  di  Teluk  Penyu  Cilacap.
Melalui  kegiatan  sebagai  berikut  :  1.
koordinasi  dengan  BLH  dan  DKP Kabupaten Cilacap; 2. Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) RU. IV Cilacap;
3.  Kunjungan  ke Single  Point  Mooring (SPM)  dan  Teluk  Penyu;  4.  Kunjungan dan wawancara dengan nelayan dan HNSI Kabupaten  Cilacap;  5.  Pengambilan foto/dokumen; 6. Pembuatan berita acara. Dari  verifikasi  tersebut  ditemukan fakta-fakta bahwa, PT. Pertamina
(Persero) RU IV adalah perusahaan yang bergerak  di  bidang  pengolahan  minyak bumi; pada tanggal 20 Mei 2015 jam 22.52 WIB, hose string #A SPM RU IV bocor. Jarak SPM dengan terminal tanki timbun RU IV dan pantai adalah 16 mil laut (25,6 km). Akibat bocoran tersebut ada minyak mentah  yang  terlepas  ke  laut.  Bocoran tersebut  langsung  ditanggulangi  oleh  tim RU. IV Cilacap dengan cara, mengisolasi sebaran  minyak  dengan oil  boom untuk mengurangi  minyak  yang  lolos  ke  pantai dan  menyemprot  sebaran  minyak  dengan dispersant termasuk  minyak  yang  lolos dari oil boom ; pada jam 22.53 transfer dari kapal  ke  tanki  darat  dihentikan  dan  pada jam 23.15 WIB, sumber bocoran di string A ditutup. Pada tanggal 21 Mei 2015, PT Pertamina  (Persero)  RU.  IV  telah melakukan  penyisiran  wilayah  pantai mulai  dari  perairan  Teluk  Penyu  sampai Pantai Widara Payung (sepanjang 20 km) untuk  memastikan  ada  tidaknya  sebaran minyak di pantai tersebut. Hasil penyisiran tidak  ditemukan  adanya  sebaran  minyak. Kondisi  perairan  di  SPM  sudah  dalam keadaan bersih.
Pada  tanggal  23  Mei  2015  pukul 13.00  WIB  transfer  ALC  dari  SP dilanjutkan  dengan  menggunakan string #B  dan  dinyatakan  tidak  ada  lagi kebocoran di SPM. proses transfer selesai pada  tanggal  27  Mei  2015  pukul  03.06 WIB; Pada yanggal 23 Mei 2015 sampai 24 Mei 2015 Tim Kementrian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dan  Kementrian Kelautan  dan  Perikanan  melakukan verifikasi  ke  lokasi  kejadian  (SPM  dan
Pesisir  Pantai  Teluk  Penyu),  masih ditemukan  spot-spot  minyak  di  area Karang  Bolong  Nusakambangan  dengan luas 10 x 50 meter persegi. Tim Pertamina (Persero) RU. IV Cilacap tetap melakukan tindakan  penangguangan  untuk  sebaran minyak yang masih tersisa di perairan.
Berdasarkan  informasi  dari  PT. Pertamina (Persero) RU. IV Cilacap pada tangal  3  Mei  2015,  kapal  MT.  Martha Petrol mengalami kandas di antara bouy 1 dan bouy 3  dengan  kemiringan  80  serta mengalami kebocoran bunker bahan bakar dan forward  peak  tank .  Posisi  kapal kandas  berada  di  luar  otoritas  Pertamina
RU. IV (sekitar 3 km sebelah timur Pantai Teluk Penyu). Penanganan kapal selanjutnya  memerlukan  waktu  untuk perijinan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Cilacap.  Ijin dari  Kementrian  Perhubungan  Dirjend Perhubungan  Laut  dikeluarkan  pada tanggal 22 Mei 2015 untuk penyelamatan ( salvage ) kapal; pada tanggal 23 Mei 2015 awak owner  MT  Martha  Petrol akan melakukan ship  to  ship (STS)  transfer kargo,  namun  masih  menunggu MT Medelin  Expo sebagai  kapal  penerima. Kapal MT. Medelin Expo tiba pada 27 Mei 2015; pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 pukul 04.00 WIB ditemukan ada sebaran minyak  di  pantai  Teluk  Penyu.  PT. Pertamina  (Persero)  RU.  IV  langsung melakukan penanggulangan dengan melokalisir  sebaran  minyak  dengan penaburan cellusorb (sejenis absorbent ), serta  dilakukan  pengumpulan  sebaran minyak  yang  ada  di  pantai  Teluk  Penyu untuk selanjutnya dikirim ke kilang.
Pada saat penanggulangan
dilakukan  pengamanan  lokasi  kejadian oleh  Pertamina  dibantu  oleh  aparat  TNI dan  Polri  serta  menghimbau  masyarakat untuk  tidak  turut  serta  melakukan pengumpulan minyak, pada kenyataannya
masyarakat tidak mengindahkan himbauan  tersebut;  pada  tanggal  26  Mei 2015,  PT  Pertamina  (Persero)  RU.  IV bersama masyarakat melakukan pembersihan  pesisir  pantai  dari  sisa-sisa celluorb dan sampah-sampah terkontaminasi minyak yang ada di pantai Teluk Penyu; PT. Pertamina (Persero) RU.
IV  telah  menerima  data-data  otentik  dari masyarakat baik nelayan maupun masyarakat  umum  yang  menuntut  ganti rugi atas kejadian tumpahan minyak; PT.
Pertamina  (Persero)  RU.  IV  juga  telah melakukan  koordinasi  dengan  HNSI Kabupaten Cilacap dalam rangka penyelesaian  tuntutan  untuk  diselesaikan secara kekeluargaan; pada tanggal 28 Mei 2015  pukul  19.00  WIB  dilakukan pemindahan sebagian cargo (35.000 bbl vs 200.000 bbl) ke MT. Medelin Expo setelah mendapat ijin dari Kementrian
Perhubungan  Dirjen  Hubla  tertanggal  22 Mei  2015.  Pada  tanggal  29  Mei  2015 pukul 17.30 WIB kapal MT. Martha Petrol dipindahkan  ke anchorage  area (3  mill dari posisi sebelumnya ke arah laut lepas); pada tanggal 29 Mei 2015 PT.
Pertamina (Persero) RU. IV Cilacap bersama dengan BLH Kabupaten Cilacap, Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang (DCKTR)  Kabupaten  Cilacap,  Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap, DKP2SKSA Kabupaten Cilacap, TNI dan Polri serta peserta Latsitarda Jawa Tengah melakukan coastal clean up di sepanjang pantai Teluk Penyu; pada tanggal 30 Mei 2015,  Tim  KLHK,  BLH  Kabupaten Cilacap,  DKP2SKSA  Kabupaten  Cilacap dan  PT  Pertamina  (Persero)  RU  IV Cilacap  melakukan  tinjauan  lapangan  ke SPM,  lokasi  MT.  Martha  Petrol, masyarakat  dan  HNSI  Cilacap.  Dari paparan kejadian pencemaran minyak oleh Pertamina Cilacap yang merupakan kilang terbesar yang ada di Indonesia kerusakan
yang  ditimbulkan  bagi  ekosistem  laut Cilacap  tentu  saja  sangat  besar.  Namun kepekaan  pemerintah  dan  pihak  pelaku usaha  minyak  tidak  responsif  dalam memahami  kepentingan  ekosistem  laut. Kondisi ini menandakan bahwa, pemahaman  tentang  bagaimana  merawat dan  memelihara  alam  semesta  tempat tinggal mahkluk hidup belum didapat baik oleh  institusi  pemerintah,  dalam  hal  ini KLHK,  KKP,  Kementrian  Perhubungan, serta Pemerintah Propinsi dan Kabupaten setempat. Penanganan pencemaran masih sangat  tradisional  dengan  pemberian kompensasi  pembersihan  bagi  nelayan karena membantu melakukan pembersihan ceceran minyak di sepanjang pantai teluk penyu. Penolakan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dilakukan pertamina tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan alasan kapal
berbendera  Indonesia  dan  tidak  memiliki asuransi  P&I,  CLC.  Dari  sisi  tidak dilaksanakannya kewajiban asuransi P&I, CLC, berarti pertamina sudah melakukan kesalahan  dengan  tidak  melaksanakan kewajiban  sebagai  persyaratan  dari transportasi tanker. Pihak KSOP juga telah lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban sebagai otoritas negara dalam memberikan ijin  kapal  tanker  memasuki  wilayahnya terutama  sebagai  tindakan  pencegahan pencemaran dan kehati-hatian pencemaran. Jika kita berpikir tentang kontradiksi antara pertamina sebagai sumber
penghasilan  ekonomi  negara,  naka  disisi seberang  kita  akan  melihat  pada  sisi potensi  perikanan  dan  pemanfaatannya oleh  masyarakat  dan  nelayan  tradisional. Ada  dua  sisi  yang  sangat  sulit  disatukan, saat  harus  melakukan  pilihan  dalam  hal terjadi  pencemaran  minyak,  pertanyaan terpenting dan mendasar adalah, siapakah yang  harus  diuntungkan?,  atau  siapakah
yang harus dirugikan? atau bagaimanakah menimbang  keadilan  untuk  penyelesaian pencemaran tersebut. Jawaban yang akan dibuat tentu saja harus mendasarkan pada filosofis  dasar  kepentingan  yang  akan dipilih  dalam  peyelesaian  pencemaran tersebut. Secara filosofis, mengingat pada norma  dasar  Pancasila  dan  UUD  1945, Pada  sila  kelima  tentang  Keadilan  Sosial dan Pasal 33 UUD 1945 tentang cabang- cabang  produksi  yang  penting  dikuasai oleh  negara  dengan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  kita  dapat  melihat filosofis ekologis yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
Keadilan  ekologi  sosial  (ekososial) yang dianut sebagai sebuah kombinasi dari demokrasi sosial ekonomi oleh Indonesia. Sebetulnya  dalam  modernitas  demokrasi sosial  ekonomi  Indonesia  sudah  menjadi arah negara dengan ditambahkannya Ayat (4) pada Pasal 33 UUD 1945 yang secara implisit  mencantumkan  keadilan  ekologi dengan  rumusan;  Perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Lebih  lanjut  keadilan  ekososial direalisasikan dalam peraturan perundang- undangan yang tertuang dalam UUPPLH, Undang-undang  Kelautan  serta  kebijakan kelautan  dan  kementrian  yang  terbentuk (Kemenko Kemaritiman dan KKP) untuk konsent merealisasikan keadilan ekososial di  bidang  kelautan.  Modernisasi  ekologis mengimplikasikan sebuah kemitraan dimana  pemerintah,  kalangan  bisnis, pecinta  lingkungan  yang  moderat  dan ilmuwan bekerja sama dalam merestrukturisasi ekonomi politik kapitalis  melalui  pendekatan  pelestarian lingkungan (Giddens, 2000,).
Seperti  kasus  pencemaran  Cilacap, modernisasi  ekologis  akan  tercapai  bila pemerintah melakukan pendekatan pelestarian lingkungan, namun pelestarian lingkungan  ditingalkan.  Ganti  rugi lingkungan  tidak  pernah  disinggung apalagi  sampai  kepada restitutio  in integrum untuk  ekosistem  laut.  Kali  ini Keadilan  eko-sosial  dipahami  sebagai sebuah  kekhususan  demokrasi  ekonomi Pancasila.  Keadilan  lingkungan  adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan ini resultant dalam  parameter  ukuran  yang “adil”.  Adil  berpihak  pada  ekonomi kelautan  dengan  konteks  kemaritiman yaitu  pemahaman  perdagangan  atau keuntungan. Akan sangat jelas adil disini akan  membahas  tentang  sebsar  besar kemakmuran  rakyat.  Apabila  pertamina dipaksakan  membayar  ganti  kerugian termasuk lingkungan dan biaya pemulihan, maka pertamina akan merugi, sedangkan pertamina adalah Badan Usaha Milik negara dimana penghasilan pertamina  untuk  berkontribusi  bagi masyarakat.
Jelas  disini  bahwa  keadilan  eko- sosial bagi lingkungan di Indonesia masih berorientasi antroposentrisme ,  belum pada ekosentrisme . Centris terpenting adalah  manusia,  dalam  hal  ini  adalah masyarakat,  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Jelas  pula  pengabaian  terhadap korban nelayan tradisonal apabila disandingkan dengan kemakmuran rakyat. Keadilan ekososial belum mengarah pada keadilan  ekologis  yang  sesungguhnya karena  masih  bercorak antroposentrisme . Konsep keadilan lingkungan dalam sistem hukum  Indonesia  masih  bercirikan  pada keadilan sosialisme, dengan menegasikan kepentingan  individu,  mengutamakan pada  kebersamaan  dan  kesetaraan. Sebagaimana
Giddens
merumuskan tentang  karakteristik  Sosial  Klasik  (kiri
lama)  yang  bercirikan  antara  lain; keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan  sosial  dan  ekonomi,  negara mendominasi masyarakat madani, kolektivisme,  peran  pasar  yang  dibatasi; ekonomi  sosial  atau  campuran,  dan kesadaran ekologis rendah. Modernitas ekologis yang diharapkan dapat dicapai melalui UUPPLH  dan  Undang-undang  Kelautan, melalui  prinsip-prinsip  kehati-hatian, pertanggungjawaban langsung dan seketika,  dan  pencemar  membayar  serta konsep ekonomi biru sebetulnya mengharapkan  kemajuan  ilmiah  dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan kebebasan individu melakukan eksploitasi terhadap  sumber  daya  laut  namun  harus memenuhi  prinsip  risiko.  Prinsip  bahwa semua  masyarakat  memiliki  kesempatan memanfaatkan lautnya merupakan prinsip fairness  dalam  kesetaraan  berpeluang untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan sebagaimana teori keadilan John Rawls sepanjang terdistribusi secara adil  melalui  pemenuhan  risiko  yang muncul.
Prinsip fairness dalam  mengakses sumber  daya  alam  berbanding  terbalik pada  perlindungan  negara  terhadap warganya secara adil sebagaimana konsep keadilan  distributif  aristoteles.  Hal  ini berlaku  pula  dalam  hal  terjadi  kerugian atau  risiko.  Kerugian  yang  muncul haruslah  diperhitungkan  sebagai  risiko yang harus ditanggung. Sebetulnya konsep ini  sudah  diterapkan  dalam  sistem pertanggungjawaban  pencemaran  minyak akibat  kecelakaan  kapal  tanker  melalui sebuah  pengalihan  risiko  atau  tanggung jawab  (klausula  eksonerasi)  melalui kewajiban  asuransi  laut  (P&I,  CLC).
Keadilan ekososial, seharusnya diterjemahkan sebagai sebuah kesempatan untuk  kesetaraan  atau fairness dalam
memanfaatkan  dan  mengelola  sumber daya  laut,  namun  tentu  saja  dengan pembatasan  tanggung  jawab  atau  risiko yang melekat dalam hal terjadi pencemaran atau kerusakan laut.
Kasus pencemaran di Cilacap secara keadilan  ekososial  dalam  perspektif ekosentrisme  menjadi  memenuhi  nilai keadilan  lingkungan  laut.  Namun  bila dilihat secara aphrosentrisme penyelesaian kasus pencemaran minyak di Cilacap menjadi memenuhi nilai keadilan, karena  masyarakat  meskipun  tidak  diberi ganti kerugian, mereka diberikan kompensasi pembersihan ceceran minyak di pantai, sehingga penghasilannya selama tidak  melaut  tergantikan.  Prinsip-prinsip hukum  lingkungan  disimpangi  dalam penyelesaian  kasus,  dan  intitusi  serta pelaku  usaha  minyak  yang  melakukan pelanggaran  kewajiban  tidak  diberikan sanksi.  Dominasi  negara  dalam  memilah kepentingan  prioritas  sedemikian  kuat, mengesampingkan kepentingan lingkungan  laut.  Pelaku  usaha  tidak dibebani kewajiban akan tanggung jawab dan risiko yang ketat akan usahanya.
Simpulan Modernitas ekologis yang diharapkan dapat dicapai melalui UUPPLH  dan  Undang-undang  Kelautan, melalui  prinsip-prinsip  kehati-hatian, pertanggungjawaban langsung dan seketika,  dan  pencemar  membayar  serta konsep ekonomi biru sebetulnya mengharapkan  kemajuan  ilmiah  dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan kebebasan individu melakukan eksploitasi terhadap  sumber  daya  laut  namun  harus memenuhi  prinsip  risiko.  Prinsip  bahwa semua  masyarakat  memiliki  kesempatan memanfaatkan lautnya merupakan prinsip fairness  dalam  kesetaraan  berpeluang untuk berkontribusi aktif dalam
pembangunan sebagaimana teori keadilan John Rawls sepanjang terdistribusi secara adil  melalui  pemenuhan  risiko  yang muncul.  Kasus  pencemaran  di  Cilacap secara keadilan ekososial dalam perspektif ekosentrisme  menjadi  memenuhi  nilai keadilan  lingkungan  laut.  Namun  bila dilihat secara aphrosentrisme penyelesaian kasus pencemaran minyak di Cilacap menjadi memenuhi nilai keadilan, karena  masyarakat  meskipun  tidak  diberi ganti kerugian, mereka diberikan kompensasi pembersihan ceceran minyak di pantai, sehingga penghasilannya selama tidak  melaut  tergantikan.  Prinsip-prinsip hukum  lingkungan  disimpangi  dalam penyelesaian  kasus,  dan  intitusi  serta pelaku  usaha  minyak  yang  melakukan pelanggaran  kewajiban  tidak  diberikan sanksi.  Dominasi  negara  dalam  memilah kepentingan  prioritas  sedemikian  kuat, mengesampingkan kepentingan lingkungan  laut.  Pelaku  usaha  tidak dibebani kewajiban akan tanggung jawab dan risiko yang ketat akan usahanya.

## Daftar Pustaka
Achmad,  Ali,  1998, Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhdap  Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta. Achmadi, Asmoro, 2009, Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan , RaSAIL,
Semarang.
Adolf, Huala, 2002, Aspek-Aspek Negara Dalam  Hukum  Internasional , Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Agustina,  Rosa,  dkk,  2012, Hukum Perikatan  (Law  of  Obligations), Ed.1., Pustaka Larasan, Denpasar, Universitas Indonesia,
Jakarta,  Universitas  Leiden,
Universitas Groninge.
Albert  Gore,  1995, Marine  Degradation
from  Land  Based  Activities:  A Global  Concern ,  Artikel  dalam U.S.  Department  of  States Dispatch, Vol. 6: No. 46.
Anthony  Giddens,  2000, The  Third  Way, Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Apeldoorn,  L.J.  Van,  1983, Pengantar
Ilmu  Hukum ,  Pradnya  Paramita, Jakarta.  Ariadno,  Melda  Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum  yang  Hidup ,  Diadit Media, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kementeria n-Kelautan-Gandeng-UB- Terapkan-Blue-Economy-  9389- id.htm,
Jelamu  Ardu  Marius,  2006, Perubahan Sosial , Jurnal Penyuluhan, Kajian Analitik, Institut Pertanian Bogor, Vol. 2, No. 2, September 2006 Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk  di  Dalam  Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media  Komunikasi
FIS , 12 (2).
Media Keuangan, Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, 2015, Ekonomi
Biru,  Harapan  Baru  Konsep Pembangunan yang Ramah terhadap  Alam  Potensi  menjadi Landasan Program dan
Kebijakan  di  Sektor  Maritim , Volume  X,  Nomor  91,  April
2015.
Periani,  A.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Implementation Of Asean Convention On Counter Terrorism  In  Eradication  Of Terrorism That Happens In The South Asia Area. Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016). Legal Instrument of the Republic  of  Indonesia  on Border  Management  Using  the Perspective  of  Archipelagic
State. International  Journal  of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwanto, H., & Mangku, D. G. S. Border Security  In  Indonesia  And
Papua New Guinea. Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea  Towards  Sea  Environment Pollution. In First International Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
SETIAWATI, N., Mangku, D. G. S., SH, L.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & SH,  M.  (2019).  Penyelesaian
Sengketa  Kepulauan  Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara Jepang-Korea  Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).