## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 5 No 1 – Desember 2024, Hal. 962-968 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.9070.962-968

## SANKSI PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Nunsuhaini 1 , Basuki Rekso Wibowo 2 , Rio Christiawan 3 , Tuti Widyaningrum 4
1, 2, 3, 4 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
1 nunsuhaini@yahoo.co.id, 2 basukireskowibowo@gmail.com, 3 rio.christiawan@uta45jakarta.ac.id,
4 tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan keadilan kepada anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum.  Keadilan  tersebut  diukur  dengan  mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan di mana pidana penjara lebih sering digunakan daripada alternatif lain. Profesor Acmad Ali dalam bukunya "Menguak Tabir Hukum" menjelaskan bahwa  penyelesaian  perkara  hukum  terakhir  dilakukan  melalui  pranata  pengadilan  melalui  putusan  hakim. Putusan  tersebut  hanya  mempertimbangkan  unsur-unsur  delik  dari  dakwaan,  tanpa  memperhatikan  secara mendalam kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, dalam kasus anak, pidana penjara cenderung lebih banyak dijatuhkan  daripada  alternatif  lainnya.  Padahal,  pidana  penjara  seharusnya  merupakan  opsi  terakhir,  terutama jika  pelanggaran  yang  dilakukan  anak  tidak  serius  dan  tidak  menimbulkan  dampak  besar  bagi  masyarakat. Permasalahan  yang  dibahas  meliputi  analisis  mengenai  penjatuhan  sanksi  pelatihan  kerja  untuk  mewujudkan asas  kepentingan  terbaik  untuk  anak,  serta  seperti  apa  rasio  legislatif  seharusnya  mengoptimalkan  sistem tersebut  sesuai  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku,  dan  data dari  internet  serta  wawancara  dengan  Hakim  Anak.  Hasil  penelitian  mengatakan  bahwa dalam penjatuhan sanksi untuk anak, hakim seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masa depan anak. Tindakan tersebut  tidak  hanya  mempertimbangkan  kepastian  hukum,  tetapi  juga  keadilan  bagi  korban,  anak,  dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Terutama  untuk  tindak  pidana  ringan,  seperti  pencurian  biasa  atau  tawuran tanpa  korban  jiwa,  sanksi  yang  bersifat  pembinaan  dan  pendidikan  seperti  pelatihan  kerja  seharusnya  lebih diutamakan daripada pidana penjara untuk menghindari stigma yang merugikan bagi anak.
Kata Kunci: Keadilan; Anak; Sanksi; Pelatihan

## ABSTRACT
The purpose of this study is to provide justice to children, particularly in the imposition of sanctions for those involved  in  violations  of  the  law.  Such  justice  is  measured  by  considering  the  best  interests  of  the  child. However, in practice, there is a gap where imprisonment is more often used than other alternatives. Professor Acmad Ali in his book "Menguak Tabir Hukum" explains that the final settlement of legal cases is carried out through court institutions through judge decisions. The decision only considers the elements of the offense from the  indictment,  without  taking  into  account  the  best  interests  of  the  child.  For  example,  in  juvenile  cases, imprisonment tends to be imposed more than other alternatives. In fact, imprisonment should be the last option, especially if the offense committed by the child is not serious and does not have a major impact on society. The problems discussed include an analysis of the imposition of work training sanctions to realize the best interest principle for children, as well as what the legislative ratio should be to optimize the system in accordance with Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System.  The  research  method  used  is normative juridical, by referring to various legal sources such as laws, books, and data from the internet as well as interviews with Juvenile Judges. The results of the study said that in imposing sanctions for children, judges should  pay  more  attention  to  the  interests  of  the  child's  future.  The  action  should  not  only  consider  legal certainty,  but  also  justice  for  victims,  children,  and  society  as  a  whole.  Especially  for  minor  crimes,  such  as ordinary theft or brawl without casualties, sanctions that are coaching and educational in nature such as job training should be prioritized over imprisonment to avoid harmful stigma for the child.
Keywords: Justice; Children; Sanctions; Training

## I. PENDAHULUAN
Asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  prinsip  hukum  dan  etika  yang  menetapkan kesejahteraan  dan  kepentingan  anak  sebagai  faktor  utama  dalam  semua  keputusan,  kebijakan,  atau tindakan  yang  melibatkan  mereka,  yang  diatur  dalam  penerapan  sistem  peradilan  pidana  anak (Indonesia, 2012). Maksud dari anak yang tercantum dalam Pasal 1(2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  “anak    yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak    yang menjadi korban tindak pidana, dan anak  yang menjadi saksi tindak pidana.” Fokus dari penelitian ini adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1(3) UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  “anak  yang  dimaksud adalah yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.”
Dalam  implementasi  sistem  peradilan  pidana anak, dari tahap  penyidikan,  penuntutan,  hingga penjatuhan  pidana  oleh  pengadilan,  kepentingan  terbaik  anak,  khususnya  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  harus  menjadi  prioritas  utama.  Namun,  terdapat  kesenjangan  antara  idealitas  dan realitas,  di  mana  pidana  penjara  sebagai  opsi  terakhir  seharusnya  lebih  jarang  dijatuhkan  terhadap anak,  namun  kenyataannya  lebih  sering.  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  anak  belum sepenuhnya  memperhatikan  kepentingan  terbaik  anak  untuk  masa  depan  mereka.  Kondisi  anak  saat dan  setelah  keluar  dari  penjara  juga  belum  selalu  menjadi  pertimbangan  utama.  Hoefnagels menyatakan  bahwa  stigmatisasi  terjadi  ketika  identitas  seseorang  terganggu  atau  rusak  karena pandangan  masyarakat  terhadapnya.  Dampak  psikologis  dari  stigma  ini  merupakan  kerugian  besar bagi  pelaku  tindak  pidana,  karena  hal  ini  mengungkapkan  kepada  publik  bahwa  mereka  merupakan penjahat, dengan segala konsekuensinya (Muladi & Arief, 1992).
Memberikan label atau stigma kepada seorang anak dapat berdampak pada perkembangan dan kesejahteraan  mental  mereka.  F.  M.  Lemert  menjelaskan  bahwa  pemberian  label  atau  stigmatisasi terjadi  ketika  masyarakat  memberikan  label  kepada  seseorang,  yang  kemudian  cenderung mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya (Ratomi, 2013). Howard Becker juga menekankan bahwa label  kriminal  sering  melekat  pada  individu  yang  telah  menghadapi  proses  peradilan,  meskipun akhirnya  mereka  mungkin  dinyatakan  tidak  bersalah  (Sunarto,  2004).  Teori  ini  bertujuan  untuk memberikan  arahan  dan  pandangan  kepada  penegak  hukum,  terutama  hakim,  dalam mempertimbangkan dampak dari penjatuhan sanksi, terutama penjara, terhadap anak. Hal ini penting karena  sanksi  tersebut  dapat  menimbulkan  label  negatif  yang  melekat  pada  anak,  yang  sulit  untuk dibantah,  dan  berpotensi  memengaruhi  masa  depan  mereka  bahkan  hingga  dewasa.  Anak  dapat merasa  terbebani  oleh  stigma  masa  lalu  mereka  sebagai  pelaku  tindakan  yang  buruk,  terutama  jika mereka dijatuhi sanksi penjara, yang dapat menjadi trauma psikologis.
Hakim  harus  memberikan  pertimbangan  matang  untuk  anak  agar  hukuman  yang  diberikan bersifat  mendidik  serta  pembinaan,  tidak  hanya  sekadar  hukuman.  Ini  bertujuan  untuk  mencegah penggunaan pidana penjara sebagai opsi utama. Sebagai alternatif, sanksi berupa pelatihan kerja dapat memberikan anak keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka setelah menjalani sanksi. Hal ini demi menjauhi labeling untuk anak, terutama dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian atau tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang besar.
Berlandaskan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari  penerapan  sanksi  pelatihan  kerja  terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum. Permasalahan yang  akan  dijelaskan  mencakup  bagaimana implementasi  sanksi pelatihan  kerja  dapat memperhatikan  prinsip-prinsip  yang  menjunjung  tinggi  kepentingan  terbaik  anak,  serta  strategi  apa yang  dapat  diterapkan  dalam  meningkatkan  efektivitas  sistem  penjatuhan  sanksi  pelatihan  kerja sejalan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## II. METODE PENELITIAN
Cara  untuk  menyelesaikan  masalah  melalui  penelitian  disebut  sebagai  metode  penelitian (Soekanto, 2010). Metode hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian  ini,  oleh  karena  itu  bergantung  pada  analisis  bahan  kepustakaan  (Christiawan,  2020). Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari  sumber-sumber  tertulis  atau  data  sekunder. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang berasal dari berbagai asas, norma, dan aturan yang tercantum dalam perpu, keputusan pengadilan, serta pandangan ahli. Dalam penelitian ini, sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UU dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti  literatur,  doktrin,  hasil  penelitian,  jurnal  ilmiah,  dan  literatur  terkait.  Analisis  data  yang
digunakan  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dimana  data  diuraikan  atau  digambarkan  mengenai  aturan- aturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sub Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja dalam Rangka Mewujudkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak
UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menerapkan sistem  double track, yang merupakan sistem dengan dua jalur dimana selain sanksi pidana, juga mengatur tindakan (Pandor  dkk.,  2023).  Konsep  dari  penerapan double  track  system ini  adalah  sebagai  usaha  dari Pemerintah  Indonesia  untuk  mencari  alternatif  selain  sanksi  pidana  yang  dapat  menghindari  stigma negatif,  seperti  label  buruk,  terutama  ketika  pidana  penjara  diberlakukan,  yang  dapat  tetap  melekat meskipun  pelaku  tidak  lagi  melakukan  tindak  kejahatan,  terutama  jika  pelakunya  adalah  anak-anak. Dari segi efektivitasnya, pidana penjara dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan (Arief dkk., 2012).
Sanksi  pidana,  menurut  berbagai  teori  pemidanaan,  cenderung  lebih  menekankan  pada  aspek pembalasan,  dengan  keyakinan  bahwa  pemidanaan  dapat  mencapai  tiga  tujuan;  untuk  menjaga ketertiban  hukum,  mencegah  individu  melakukan  kejahatan,  dan  memberikan  efek  jera  kepada mereka yang melakukan kejahatan (Lamintang & Lamintang, 2017). Di sisi lain, sanksi tindakan lebih bersifat mendidik.
Andi  Zainal  Abidin  Farid  juga  menjelaskan  konsep  terakhir  dari  ultimum  remedium.  Dalam pandangan  van  Bemmelen  yang  disitir  olehnya,  hukum  pidana  dianggap  sebagai  langkah  terakhir untuk  memperbaiki  perilaku  manusia,  terutama  para  pelaku  kejahatan,  dan  memberikan  tekanan psikologis untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana  sebaiknya  dibatasi  sebisa  mungkin,  hanya  digunakan  ketika  sanksi  hukum  lainnya  tidak memadai (Farid, 1995).
Madhe Sadhi Astuti, dalam penelitiannya, mengemukakan dampak negatif dari pidana penjara terhadap terpidana, antara lain:
1. Narapidana  kehilangan  kemampuan  untuk  menjalani  kehidupan  secara  produktif  karena  terikat dalam lembaga penjara untuk jangka waktu yang terlalu lama.
2. Setelah keluar dari penjara, terpidana cenderung melakukan tindak pidana lagi.
3. Terpidana menjadi lebih terampil dalam melakukan kejahatan dan menjadi lebih jahat.
4. Terpidana mendapat cap buruk dari masyarakat.
5. Masyarakat tidk menerima bekas narapidana.
6. Aturan  dan  catatan  yang  terkait  dengan  perilaku  narapidana  mempengaruhi  keputusan  tentang pekerjaan, profesi, izin, asuransi, kredit, pendidikan, dan sebagainya.
7. Gabungan stigma dan kehilangan kebebasan yang diberlakukan oleh pemerintah dianggap sebagai tekanan yang berat dan merendahkan martabat manusia (Sutatiek, 2013).
Dalam  usaha  menangani  perilaku  bermasalah  anak  melalui  pemberlakuan  sanksi,  sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia memiliki peran yang krusial (Indonesia, 2012). Berbagai pihak yang  terlibat  dalam  penegakan  hukum  anak,  seperti  penyidik,  jaksa,  hakim,  pembimbing  sosial, tenaga  sosial,  keluarga,  wali,  advokat  yang  mendampingi  anak,  lembaga  rehabilitasi  anak,  lembaga penampungan  anak  sementara,  lembaga  yang  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial,  dan  lembaga pemasyarakatan, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberhasilan negara dalam membimbing anak-anak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum  untuk  kembali  ke  jalur  yang  benar.  Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak tersebut, anak-anak dapat diajari dan dibimbing untuk menjadi generasi yang lebih baik.
Setiap  lembaga  tersebut  memiliki  peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam  menetapkan  hukum sesuai dengan hak dan kapasitasnya. Pendekatan ini dalam tata kelola hukum pidana dikenal sebagai model  kemudi.  Semua  ini  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  penegakan  hukum,  yang  dalam konteks  kriminologi  dikenal  sebagai "crime  control". Prinsipnya  adalah  bahwa  berbagai  tindakan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Sudarto, 1981). Sistem Peradilan Pidana  adalah  sistem  yang  dibuat  masyarakat  demi  mengatasi  kejahatan.  Selain  itu  untuk  dengan tujuan:  pertama,  agar  masyarakat  tidak  menjadi  korban  kejahatan.  Kedua,  menuntaskan  perkara kriminal  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  merasa  bahwa  keadilan  telah  dilaksanakan  dan  pelaku
yang  bersalah  telah  diproses  hukum.  Dan  ketiga,  berupaya  agar  para  pelaku  tindak  kriminal  tidak mengulangi perilaku mereka (Reksodiputro, 1937).
Ketika  anak  sedang  dalam  konflik  hukum,  sanksi  yang  diberikan  harus  dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan apakah sanksi tersebut akan memberikan manfaat lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tingkat kenakalan  anak  dapat  meningkat  setelah  mereka  keluar  dari  penjara.  Meskipun  banyak  Anak  yang ditahan  karena  berkonflik dengan  hukum,  hal ini tidak  menjamin  bahwa  Negara  akan menjadi lebih aman;  bahkan,  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  risiko  kenakalan  Anak  yang  dapat  mengarah  pada perilaku kriminal.
Abintoro  Prakoso,  seorang  ahli  kriminologi,  berpendapat  bahwa  disiplin  ilmu  kriminologi bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai  fenomena  sosial  yang  terkait dengan  tindak  kriminal  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  fokusnya  adalah  memahami alasan  atau  motif  di  balik  perilaku  jahat  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  (Prakoso,  2013).  Hukuman dijatuhkan tidak  hanya  bersifat pembalasan, menjerakan  akan tetapi  lebih  ke pemulihan.  Anak  yang semula  baik  kembali  menjadi  baik  setelah  dikenakan  sanksi.  Segala  aspek  yang  menyangkut  anak dapat  dijadikan  pertimbangan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menjatuhkan  sanksi  yang  terbaik terhadap  anak.  Tidak  ada  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  kecuali  untuk  kebaikan  dan  demi kepentingan terbaik bagi anak.
Pelatihan  kerja  adalah  alternatif  lain  dari  sanksi  pidana  pokok    dalam  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak, merupakan bentuk pertanggungjawaban anak, yang mana anak dididik menjadi generasi yang berdisiplin, terampil dan bermanfaat bagi masa depan diri sendiri, tanggung jawab memulihkan kepercayaan masyarakat, lebih utama tanggung jawab sebagai  generasi penerus berbagai cita bangsa Indonesia.  Dengan  demikian  dalam  Pelatihan  Kerja  ada  suatu  pertanggungjawaban  anak  atas perbuatannya  dan  ada  tindakan  keikutsertaan  negara  pemerintah  berupa  pengawasan  oleh  jaksa penuntut umum dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan selama anak menjalani pelatihan kerja dalam waktu yang ditetapkan dalam amar putusan hakim.
Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  menjadi  panduan  bagi  pelaksanaan  program  rehabilitasi  sosial  dan reintegrasi  sosial  bagi  anak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum.  Dalam  Pasal  31,  peraturan tersebut  menjelaskan  tentang  “sanksi  pelatihan  kerja  yang  bertujuan  untuk  mengarahkan  minat  dan bakat  serta  mempersiapkan  anak-anak  untuk  kehidupan  mandiri  setelah  dewasa  melalui  pendidikan dan/atau  pelatihan  keterampilan  kerja  atau  magang  kerja.”  Sedangkan,  pasal  27(2)  huruf  d menegaskan bahwa “pelatihan tersebut merupakan upaya intervensi bagi anak-anak yang berhadapan dengan  hukum.”  Di  sisi  lain,  Pasal  38  menetapkan  bahwa  “pelatihan  vokasional  dan  pembinaan kewirausahaan  bertujuan memberikan  keterampilan kepada  anak-anak  agar  dapat hidup mandiri dan produktif.”  Pasal  35(1)  huruf  c  menjelaskan  bahwa  “rehabilitasi  sosial  terhadap  anak-anak  yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.”
Oleh  karena  itu,  penerapan  sanksi  berupa  pelatihan  untuk  mengembangkan  minat,  bakat,  dan kemandirian  anak  saat  mereka  dewasa,  baik  melalui  keterampilan  kerja  maupun  magang  kerja, bertujuan  untuk  memberikan  persiapan  yang  lebih  baik  bagi  masa  depan  mereka.  Hal  ini  sangat mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan masa depan mereka.
Kelak  perlakuan  terhadap  Anak  yang  dibebani  tanggung  jawab  atas  perbuatannya  lebih diutamakan kepada hal-hal positif berupa pembelajaran melalui pendidikan, ketrampilan-ketrampilan yang  bermanfaat bagi  kepentingan masa  depan  Anak,  namun tetap memperhatikan  faktor  sosiologis dan  filosofis  yakni  perasaan  korban  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakatnya.  Dengan mengalihkan pola fikir Para Aparat Penegak Hukum Anak, agar tercipta satu persepsi dan penerapan sanksi hukuman yang dijatuhkan demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah berupa Pelatihan Kerja saja daripada berupa penjara.

## 3.2 Rasio  Legis  yang  Seharusnya  guna  Mengoptimalkan  Sistem  Penjatuhan  Sanksi  Pelatihan Kerja sebagaimana Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Ratio  legis  merujuk  pada  pemikiran  hukum  yang  didasarkan  pada  akal  sehat  atau  nalar,  yang menjadi  alasan  atau  tujuan  di  balik  pembuatan  peraturan  hukum.  Dalam  konteks  undang-undang, konsep ini hampir identik dengan esensi hukum, yang merupakan inti atau dasar dari undang-undang
tersebut.  Proses  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  haruslah  mengikuti  prinsip-prinsip pembentukan undang-undang atau ilmu perundang-undangan. Ini menegaskan bahwa undang-undang tidak  boleh  disusun  semata-mata  karena  kepentingan  sesaat  atau  situasi  mendesak.  Bagir  Manan menekankan  bahwa  untuk  menciptakan  undang-undang  yang  kuat  dan  bermutu,  peraturan  tersebut haruslah didasarkan pada prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis (Manan, 1992).
Dalam  perspektif  Jimly  Asshiddiqie,  tahapan  pembuatan  undang-undang  di  Indonesia  perlu mencerminkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai  fondasi  filosofis  negara (Asshiddique,  2010).  Ini  berarti  bahwa  undang-undang  yang  dibentuk  tidak  boleh  mencerminkan prinsip-prinsip  filosofis  dari  bangsa  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia. Dengan  demikian,  Pancasila  menjadi  pijakan  utama  dalam  pembentukan  semua  produk  hukum  di Indonesia. Sistem keadilan pidana berharap bahwa pemangku kebijakan di sektor hukum, khususnya Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Departemen  Kehakiman  dan  HAM,  Kepolisian,  dan  DPR, dapat  bersatu,  berdialog,  dan  merumuskan  kebijakan  kriminal  yang  didasarkan  pada  falsafah pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (Harkrisnowo, 2003).
Pada  dasarnya,  saat  ini  kebijakan  pidana  dalam  aspek  legislasi,  terutama  dalam  penerapan hukuman,  sangat  penting  dan  mendesak.  Packer  pernah  menekankan  bahwa  penggunaan  sanksi pidana tanpa pertimbangan yang matang dan secara paksa akan membuat hukuman menjadi ancaman utama  (Packer,  1968).  Muladi  mengajukan  gagasan  mengenai  tujuan  pemidanaan  yang  dikenal sebagai  tujuan  pemidanaan  yang  integratif,  yang  berasal  dari  keyakinan  bahwa  tindak  pidana mengacaukan  keseimbangan  dan  keselarasan  dalam  kehidupan  masyarakat,  serta  menimbulkan kerusakan  bagi individu  dan  masyarakat.  Pemidanaan  bertujuan untuk memperbaiki  kerusakan  yang diakibatkan oleh tindak pidana (Sholehuddin, 2007).
M.  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  yang  diatur  oleh  KUHAP merupakan  sistem yang terpadu.  Sistem ini berlandaskan  pada  prinsip  diferensiasi  fungsional  antara aparat  penegak  hukum  sesuai  dengan  tahapan  proses  yang  diatur  oleh  undang-undang  (Harahap, 1993).  Satjipto  Rahardjo  menegaskan  bahwa  untuk  meningkatkan  sistem  tersebut,  pendekatan diferensiasi  internal  dapat  digunakan.  Diferensiasi  internal  ini  mencakup  perangkat  peraturan, implementasi  aturan,  pengadilan,  penegakan  hukum,  serta  dampak  diferensiasi  lembaga  dalam masyarakat terhadap elemen-elemen dasar tersebut (Rahardjo, 1979).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memperbarui  sistem  peradilan  pidana  anak  dengan  mengalihkan penekanan dari sanksi penjara menjadi lebih mengutamakan pelatihan kerja. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:
1. Ketika  membahas  keadilan,  manfaat,  dan  kepastian  hukum,  penting  untuk  mempertimbangkan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan kepastian dalam penegakan hukum. Namun, dalam hal ini, perlindungan hak anak juga harus diprioritaskan, sehingga  sanksi  yang  diberlakukan  harus  adil  sesuai  dengan  tindakan  anak  dan  dampak  yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan oleh D. H. M. Meuwissen yang menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan hukum (Meuwissen & Sidharta, 2007).
2. Anak dianggap sebagai titipan dan pemberian yang memiliki martabat dan hak yang setara sebagai individu.  Karena  itu,  perlindungan  istimewa  terhadap  anak,  terutama  dalam  bidang  hukum  dan sistem peradilan, sangatlah esensial.
3. Sebagai  negara  peserta  Konvensi  Hak-hak  Anak,  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi anak secara khusus, terutama yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak yang diatur dalam konvensi tersebut.
4. Pentingnya adanya kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum yang menangani kasus anak untuk  memberlakukan  sanksi  yang  sesuai  demi  kepentingan  terbaik  dan  masa  depan  anak  yang bermanfaat  serta  untuk  menghindari  terjadinya  stigma.  Terlalu  banyaknya  anak  yang  berada  di penjara dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tidak semua perkara di pengadilan diselesaikan melalui diversi dan pendekatan restorative justice untuk menghindari anak dari hukuman penjara.
6. Penjara  dapat memberikan  stigma  negatif  yang  berlangsung  lama  bagi  anak,  yang  dapat menjadi bagian dari ingatan mereka bahwa mereka pernah berada di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan anak  memperoleh  pengetahuan  baru  dan  menjadi  lebih  terampil  dalam  melakukan  tindakan kriminal selama berada di dalam penjara daripada sebelumnya.
Dengan  mempertimbangkan  argumen  yang  telah  diuraikan  dari  poin  a  hingga  g,  adalah  tepat untuk  mengangkat  sanksi  pelatihan  kerja  sebagai  prinsip  utama  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara penjara harus diterapkan hanya dalam kasus-kasus yang  serius  dan  menyebabkan  kerugian  besar  sehingga  sulit  bagi  korban  atau  masyarakat  yang terdampak  untuk  memaafkan  anak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pembentukan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang bertujuan untuk kepentingan terbaik masa depan anak-anak, dapat tercapai secara optimal.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penjatuhan sanksi pelatihan kerja dalam rangka mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi  anak belum  optimal  dilaksanakan  karena  dalam  praktek  penjara  lebih  dominan  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap  anak  daripada  sanksi  pelatihan  kerja.  Sarana  prasarana  pendukung  yakni  tempat pelaksanaan  putusan  berupa  sanksi  pelatihan  kerja  belum  tersedia,  masih  beraneka  ragam tergantung amar putusan hakim.
2. Rasio legis yang seharusnya guna mengoptimalkan sistem penjatuhan sanksi pelatihan kerja belum terlaksana secara optimal. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan masih diutamakan untuk kepastian  hukum  belum  mengutamakan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  anak.  Akibatnya  sanksi penjara lebih dominan dibanding pelatihan kerja, sehingga roh dan filosofi yang diamanatkan oleh pembentuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak tercapai.

## 4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran: 1. Agar  terdapat  persamaan  persepsi  di  kalangan  aparat  penegak  hukum  anak  untuk  lebih  memilih penjatuhan  sanksi  demi  kepentingan  terbaik  bagi  masa  depan  anak,  yang  tidak  menimbulkan stigma,  adalah  berupa  pelatihan  kerja  daripada  mengirim  mereka  ke  penjara.  Terutama  untuk tindak  pidana  yang  bersifat  ringan,  seperti  pencurian  biasa  atau  tawuran  tanpa  korban  jiwa  dan nilai  kerugian  yang  tidak  melebihi  UMR  daerah  tersebut,  penulis  menyarankan  cukup  dijatuhi sanksi  berupa  Pendidikan  dan  pembinaan  berupa  pelatihan  kerja.  Harus    memastikan  adanya konsep  atau  model  sarana  dan  prasarana  pendukung,  seperti  Standar  Operasional  Prosedur, Petunjuk  Pelaksanaan,  dan  Anggaran  untuk  mendukung  efektivitas  penjatuhan  sanksi  pelatihan kerja.
2. Penulis  menekankan  pentingnya  komitmen,  konsistensi,  dan  konsekuensi  dari  aparat  penegak hukum, masyarakat, dan negara dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan harus lebih  mengutamakan  kemanfaatan  bagi  Anak,  serta  keadilan  dibanding  kepastian  hukum.  Bahwa penjatuhan sanksi demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah pelatihan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.,  Purwoto,  &  Ramadhani,  G.  S.  (2012).  Sistem  Pidana  dan  Tindakan  “ Double  track system ” dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro Law Review , 1 (4). Asshiddique, J. (2010). Perihal Undang-undang . Jakarta: Rajawali Pers. Christiawan, R. (2020). Politik Hukum Kontemporer: Covid dan Normal Baru Hukum (1 ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Farid, Z. A. (1995). Hukum Pidana I (1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  M.  (1993). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  Hukum (3  ed.).  Jakarta:  Pustaka Kartini.
Harkrisnowo,  H.  (2003). Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  terhadap  Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia . Jakarta: UI Press.
Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub.  L.  No.  11,  Pemerintah  Pusat  Indonesia  (2012).  Indonesia:  LN.2012/No.  153,  TLN  No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM.
Lamintang,  P.  A.  F.,  &  Lamintang,  T.  (2017). Hukum  Penitensier  Indonesia (2  ed.).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Manan, B. (1992). Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia . Jakarta: Ind-Hill. Meuwissen, D. H. M., & Sidharta, B. A. (2007). Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan  Filsafat  Hukum:  “Vijf  Stellingen  Over  Rechts.” (A.  Gunarsa,  Ed.).  Bandung:  Refika Aditama.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana (2 ed.). Bandung: Alumni. Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction . California: Stanford University Press. Pandor,  P.,  Damang,  M.,  &  Syukur,  R.  (2023).  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Kampus  (Relasi Aku dan Liyan).
Jurnal Filsafat Indonesia , 6 (1), 115–125.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42178 Prakoso, A. (2013). Kriminologi dan Hukum Pidana (1 ed.). Yogyakarta: Laksbang Grafika. Rahardjo, S. (1979). Hukum dan Perubahan Sosial . Bandung: Alumni.
Ratomi,  A.  (2013).  Penyeleasian  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dalam  Konteks  Sosial Masyarakat  (Penghindaran  Labeling  terhadap  Anak). Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syar’iah , 5 (2), 134–145.
Reksodiputro,  M.  (1937). Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Melihat  kepada  Kejahatan  dan Penegak Hukum dalam Batas-batas Toleransi . Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Sunarto,  K.  (2004). Pengantar  Sosiologi (Revisi).  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Sutatiek,  S.  (2013). Rekonstruksi  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  Anak  di  Indonesia:  Urgensi Penerbitan  Panduang  Pemidanaan  (The  Sentencing  Guidelines)  untuk  Hakim  Anak . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.