## POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK
(Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo)

## Rahmad Hidayat
Jurusan Ilmu Administrasi, STISIP Mbojo Bima rahidsmart@gmail.com
Abstract:  this  paper  tries  to  explore  deeply  about  the  potential  of  violation  of citizens’ economic, social, and cultural rights by state (government) in the public infrastructure building project. One of EcoSoC rights that potential to be violated is right to private property i.e. individual house and land. Such rights violation is manifested  in  the  form  of  forced  eviction  conducted  by  government  to  take  over the citizens’ asset and land that defined as a site or location for building certain public  facilities.  The  construction  of  Kulonprogo  International  Airport  in Yogyakarta  is  positioned  as  the  main  object  of  analysis.  To  find  out  the  right answer,  I  use  a  case  study  approach  while  utilizing  the  case  of  construction  of Lombok International Airport in 2006-2011 as a comparison.
Keywords:  right  to  private  property;  forced  eviction;  eminent  domain; land acquisition.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  sebuah  fasilitas publik  kadang-kadang  menghendaki agar individu atau penduduk direlokasi  secara  paksa  dari  wilayah di  mana  mereka  tinggal.  Di  hampir semua  negara,  membangun  fasilitas atau infrastruktur publik selalu mensyaratkan pembebasan tanah privat  dan/atau  bahkan  relokasi penduduk. Untuk memastikan bahwa fasilitas  tersebut  dibangun  dengan
biaya  proporsional  dan  letak  yang tepat, pemerintah menggunakan kekuasaan  legal  “ Eminent  Domain ” 1 guna mengambil-alih tanah atau aset tetap lainnya milik individu (masyarakat). Eminent domain adalah hak pemerintah atau lembaganya  mengambil  alih  properti privat  bagi  penggunaan  publik,
1 Eminent  domain  adalah  hak  pemerintah atau  lembaganya  mengambil  alih  properti privat  bagi  penggunaan  publik,  dengan membayar kompensasi.
dengan membayar kompensasi.
Dalam  penerapan  kewenangan  ini, secara de  jure ,  pemerintah  dituntut membayar kompensasi dengan “adil” atau  “fair”  atas  properti  privat individu  yang  diambil-alih  (World Bank, 2004: xxiv).
Ketika ingin mendirikan
infrastruktur publik, pemerintah seringkali  mengalami  keterbatasan lahan.  Untuk  mengatasi  persoalan ini,  maka  pemerintah  melakukan pengadaan  tanah  ( land  acquisition ).
Proses  pengadaan  tanah  ada  kalanya dilakukan  secara  baik-baik  oleh pemerintah,  seiring  dengan  hadirnya respon positif masyarakat atas proyek pembangunan yang dicanangkan.  Namun,  proses  inipun bisa  dilakukan  secara  semena-mena, brutal,  dan  tidak  demokratis  dalam bentuk  tindakan  penggusuran  paksa jika  masyarakat  tidak  kooperatif mendukung  program  pembangunan. Forced  eviction dapat  bertrans- formasi  menjadi  aksi  perampasan tanah  ( land  grabbing )  dalam  situasi dan  konteks  tertentu,  khususnya ketika  individu  atau  masyarakat secara bulat bersikap menolak
pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah.
Penggusuran paksa terhadap individu  atau  kelompok  dari  rumah dan tanah mereka merupakan sebuah fenomena  global  yang  mempenga- ruhi  kelangsungan  hidup  jutaan orang  baik  yang  berada  di  wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam banyak  kasus,  orang  miskin  dan kelompok  marjinal-lah  yang  kerap menjadi korban involuntary resettlement dalam  setiap  proyek pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah. Mereka dipaksa menyerahkan properti privat
miliknya  demi  kelancaran  pelaksa- naan  proyek  yang  sangat  mungkin tidak  menguntungkan  atau  tidak mendatangkan  manfaat  apapun  bagi kelangsungan hidup mereka (COHRE, 2008: 1).
Penggusuran paksa dan/atau pemindahan  tidak  sukarela  dihasil- kan  dari  situasi  dan  sebab  yang berbeda.  Hal  ini  bisa  berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan ( development  projects ),  yang  secara umum, memiliki konsekuensi
“penggusuran dan pemindahan individu,  keluarga, dan  masyarakat.”
Proyek  pembangunan  tersebut  dapat berupa  (1)  pendirian  bendungan, jalan,  jembatan,  dan  kerja-kerja perbaikan  transportasi;  (2)  proyek industri  dan  pertambangan;  (3) proyek  pertanian;  (4)  pembaruan kota; (5) pembangunan mega infrastruktur  olahraga;  (6)  proyek pemulihan lingkungan dan konservasi; (7) proyek yang didesain untuk menghilangkan atau
mengurangi  resiko  bagi  daerah- daerah rawan bencana; (8) pembangunan  bandara;  (9)  dan  lain sebagainya (Ibid: 2-3).
Forced  eviction adalah  pemin- dahan  paksa  orang-orang  dari  tanah dan  rumah  mereka,  secara  langsung atau  tidak  langsung  dilakukan  oleh negara.  Ia  merupakan  pemindahan tetap atau sementara individu, keluarga, dan masyarakat dari rumah serta  tanah  yang  mereka  tempati, tanpa akses penuh pada perlindungan hukum  dan  perlindungan  lainnya, padahal  hak  untuk  tidak  digusur secara  paksa  merupakan  elemen HAM atas perumahan yang memadai ( adequate  housing )  [OHCHR,  2011:
2].
Penggusuran paksa, oleh karenanya,  bukan  hanya  bersifat tidak  adil  dan  ilegal,  tetapi  juga kontra-produktif bagi upaya pembangunan  manusia  seutuhnya. Ketika penggusuran-penggusuran paksa dilaksanakan, tindakan tersebut akan melanggar serangkaian hak asasi yang diakui secara internasional,  yakni:  (1) right  to adequate  housing ;  (2) right  to security  of  the  person,  and  security of  the  home ;  (3) right  to  health ;  (4) right  to  food ;  (5) right  to  water ;  (6) right  to  work/livelihood ;  (7) right  to education ;  (8) right  to  freedom  from cruel, inhuman and degrading treatment ;  (9) right  to  freedom  of movement ; (10) right to information ; dan  (11) right  to  participation  and self-expression (Cabannes  et  al., 2007: 2-3).
Penggusuran  paksa  merupakan sebuah  fenomena  global,  muncul  di negara  maju,  negara  berkembang, negara demokratis dan otoriter sekalipun.  Penggusuran  paksa  dapat disebabkan  oleh  satu  faktor  dan/atau kombinasi  faktor,  yakni:  (1)  proyek pembangunan dan infrastruktur, yang didanai oleh lembaga-lembaga
keuangan  internasional  besar;  (2) event-event internasional besar, mencakup  konferensi  global  dan kejuaraan olahraga internasional
seperti Olimpiade; (3) Urban redevelopment dan inisiatif
“ beautification ”,  yang  bertujuan menarik investasi  ke dalam  wilayah- wilayah  yang  diabaikan  sebelumnya dan menciptakan “kota kelas dunia”; (4)  tekanan  atau  paksaan  pasar properti,  seringkali  didukung  oleh intervensi  pemerintah,  menghasilkan “ gentrification ”  sistematis  wilayah, biasanya  menjadi  beban  langsung penduduk miskin; (5) ketidakhadiran dukungan  negara  kepada  orang miskin  yang  menghadapi  kondisi- kondisi  ekonomi  yang  memburuk; dan (6) konflik politik yang mengakibatkan  pembersihan  etnis  di seluruh  komunitas  dan  kelompok (Landford & Plessis, 2004: 4). Kasus  yang  hendak  dikaji  dalam tulisan ini adalah
proyek pembangunan  bandara  internasional Kulonprogo.  Bandara  Internasional Kulonprogo  dengan  luas  680  (enam ratus delapan puluh) hektar dan biaya sebesar  Rp.  600  Triliun  akan dibangun pada area yang berlokasi di
7  (tujuh)  Desa  Kecamatan  Temon, yakni  Sindutan,  Jangkaran,  Glagah, Palihan,  Temon  Kulon,  Temon Wetan, dan Kebonrejo. Pelaksananya adalah PT. Angkasa Pura I,
bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  dan Pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo. Proyek pembangunan fasilitas publik tersebut  diasumsikan  oleh  penulis mengandung  potensi  pelanggaran terhadap  hak  atas  properti  privat individu  atau masyarakat, khususnya dalam  proses  pengadaan  tanah  yang sedang  dilakukan  saat  ini,  ketika prosesnya mengarah pada pengguna- an  aksi  penggusuran  paksa  terhadap segenap individu (beserta rumah dan tanah  miliknya)  yang  mendiami lokasi pembangunan bandara.
Hal ini patut dikhawatirkan mengingat  tindakan  penggusuran paksa  selalu  menyertai  pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas publik,  khususnya  bandara  berskala internasional, yang memerlukan tanah  ribuan  hektar  sebagai  lokasi pendiriannya.  Selain  mendayaguna- kan  tanah  milik  sendiri,  negara  atau pemerintah juga memerlukan
tambahan  tanah  milik  penduduk untuk  memenuhi  luasan  tanah  yang dibutuhkan. Berkaca pada proyek pem-
bangunan Bandara Internasional
Lombok  (BIL)  di  tahun  2006-2011,
yang dijadikan sebagai kasus pembanding dalam studi ini, pengadaan tanah menjadi satu proses penting,  pelik,  dramatis,  sekaligus menegangkan.  Lokasi  pembangunan BIL  seluas  552  Hektar  terletak  di
Desa Tanak Awu, Kabupaten Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Dalam proses
pengadaan  tanah  untuk  memenuhi kebutuhan area pembangunan bandara, pemerintah mula-mula menggunakan  cara  diplomatis  dan persuasif  (seperti public  hearing , sosialisasi,  atau  konsultasi  publik) untuk  membujuk  masyarakat  agar mereka bersedia menyerahkan properti  miliknya.  Namun,  rencana ini  tidak  serta-merta  mendapatkan persetujuan masyarakat. Proyek
pembangunan  BIL  memicu  aksi penentangan dan
perlawanan penduduk  desa  dengan  beragam alasan  dan  pertimbangan  rasionil (salah satunya adalah proyek itu akan
menghilangkan  sumber  penghasilan andalan  mereka  selama  ini,  yakni tanah  pertanian  subur  yang  diolah demi menyambung hidup).
Penolakan  masyarakat  tersebut lantas  memicu  konflik  laten  dan terbuka  antara  masyarakat  dengan pemerintah  daerah.  Merespon  resis- tensi  ini,  atas  nama  pembangunan dan  kemajuan  daerah,  pemerintah melakukan tindakan represif terhadap  para  penduduk  dengan mengikut-sertakan  aparat  kepolisian dan militer. Hal ini sengaja dilakukan  untuk  merubah  sikap  dan pendirian  masyarakat  agar  mereka setuju  dengan  rencana  pembangunan BIL. Perlawanan warga yang semula mewarnai  proses  pengadaan  tanah, kemudian  merembet  pada  tahapan- tahapan  lain  proyek.  Meskipun masyarakat belum secara bulat menyetujui  persyaratan-persyaratan land  acquisition yang  ditawarkan, pemerintah daerah tetap melanjutkan ke  tahapan  berikutnya.  Tindakan pemerintah  ini  semakin  memantik respon  negatif  warga  desa.  Contoh kasus:  pada  tahap Ground-Breaking (Juni 2006), pemerintah lokal beserta aparat  keamanan  yang  menghadiri
proses  tersebut,  dihadang,  didemo, dan  dilempari  batu  oleh  penduduk. Aparat keamanan kemudian bereaksi dengan menyerang balik dan melakukan  penembakan.  Imbasnya, 37  (tiga  puluh  tujuh)  warga  sipil terluka. 2
Saat  ini,  BIL  sudah  beroperasi melayani  penerbangan  domestik  dan internasional  (sejak  peresmiannya  di tahun 2011 hingga sekarang), namun proses  pendiriannya  di  masa  silam masih  menyisakan  kenangan  pahit bagi masyarakat yang pernah menjadi  korban  penggusuran  paksa oleh  pemerintah.  Hal  ini  merupakan bukti otentik bahwa proyek pembangunan
fasilitas publik seringkali menyertakan tindakan pelanggaran  hak  asasi  individu, khususnya  hak  atas  properti  privat yang  menjadi  salah  satu  determinan kelangsungan hidupnya. Contoh buruk semacam itu,
hendaknya menjadi pelajaran
berharga dan harus dihindari
2 Asian  Human  Rights  Commission.  2006.
Indonesia:  Excessive  Force  Used  by  Police in  Central  Lombok .  Article  on  Website. Http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/200 6/1812. Diakses pada Minggu, 23 Nopember 2014, Jam 21.55 WIB.
kemunculannya pada saat pemerintah ingin  melaksanakan  pembangunan fasilitas  publik  untuk  kepentingan umum.  Demikian  halnya  dengan Pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo yang  saat  ini  sedang  menyelengga- rakan  proses  pengadaan  tanah  untuk pendirian  bandara  internasional  di wilayahnya, diharapkan sebisa mungkin  proses  tersebut  dilakukan secara adil, demokratis, serta menjunjung  tinggi  asas  kemanusiaan dan  menghindari  aksi  penggusuran paksa  dalam  memperoleh  luasan tanah yang diinginkan bagi pembangunan bandara tersebut.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui studi ini, yaitu:
1. Bagaimanakah relasi aktor (negara  dengan  masyarakat) dalam  proses  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  bandara internasional Kulonprogo?
2. Adakah  potensi  pelanggaran terhadap right to private
property dalam proses pengadaan tanah tersebut?

## LITERATURE REVIEW
Fenomena  penggusuran  paksa dalam  proyek  pembangunan  fasilitas publik  sudah  familiar  terjadi  di hampir  semua  negara  berkembang, terlebih  lagi  negara-negara  yang  ada di  benua  Afrika  dan  Asia.  Berikut akan  diketengahkan  kajian-kajian para analis dengan beragam perspektif tentang penggusuran
paksa  yang  terjadi  di  negara-negara
tertentu.
Romero (2007) menganalisis
kemunculan  doktrin-doktrin  inter- nasional dan domestik yang dipengaruhi oleh pelanggaran- pelanggaran  HAM  akibat  dilaksana- kannya  operasi  Murambatsvina  di Zimbabwe.  Pada  tahun  2005,  700 ribu  penduduk  terdiri  dari  laki-laki, perempuan,  dan  anak-anak  yang tinggal  di  pemukiman  informal (pemukiman yang dikonstruksi tanpa izin  yang  disyaratkan,  tanpa  bukti sah  kepemilikan  atas  tanah  yang digunakan)  digusur  (Romero,  2007: 275). Penghormatan pemerintah terhadap  hak  warga  negara  atas perumahan alternatif menjadi langkah  substantif  guna  memini- malisir  dampak  yang  ditimbulkan
oleh  penggusuran  paksa.  Intervensi internasional  juga  disyaratkan  untuk penegakan aturan hukum oleh pemerintah  dan  juga  membantu Zimbabwe dalam rangka pemulihan. Otiso  (2012)  mengkaji forced evictions yang  muncul  di  Kenya, khususnya  penggusuran  terhadap penduduk  perkotaan.  Penggusuran paksa  terjadi  dikarenakan  adanya konflik  atas  hak  tanah, non-payment terhadap sewa rumah dan tanah yang berlebih,  serta urban  redevelopment . Namun,  secara  lebih  mendasar, penggusuran  adalah  disebabkan  oleh faktor-faktor  yang  melekat  pada ekonomi politik negara dan timpangnya  struktur  kepemilikan tanah  yang  menyebabkan  orang miskin  “sulit”  mengakses  tanah  dan tempat tinggal yang layak. Penggusuran paksa tersebut menghadirkan kesulitan sosio- ekonomi bagi individu-individu, mempengaruhi  kota  dan  seluruh negeri  (Otiso,  2012:  252).  Guna menghindari forced evictions , pemerintah  Kenya  harus  menjadikan ekonomi-politiknya  lebih  inklusif, melaksanakan land reform , mendomestikasi  perencanaan  wila-
yah  dan  berelasi  dengan  ketentuan hukum,  serta  menciptakan  sebuah kebijakan  pemukiman  kumuh  yang proaktif.
Mgbako et al (2010) mencer-mati penggusuran  paksa  di  Phnom  Penh, Kamboja sebagai imbas dari proyek- proyek pembangunan, sengketa tanah,  dan  perampasan  lahan,  yang hingga  kini  tetap  menjadi  pemicu utama pelanggaran-pelanggaran HAM  di  sana.  Terdapat  lebih  dari 150  ribu  jiwa  yang  saat  sekarang masih  berada  dalam  resiko  dan situasi  untuk  digusur  secara  paksa oleh  pemerintah.  Kajian  tersebut fokus  pada  dampak  kebijakan  “ land resettlement ”  terhadap  masyarakat
yang telah digusur dan/atau
masyarakat yang
beresiko mengalami  penggusuran  paksa  dari rumah mereka (khususnya komunitas Boeung  Kak  Lake  di  Phnom  Penh dan  orang-orang  yang  mengidap penyakit HIV/AIDS) [Mgbako et al., 2010: 40-41].
Kondisi-kondisi  perumahan  dan tempat  tinggal  bagi  mayoritas  orang India  di  wilayah  pedesaan  dan perkotaan  adalah  tidak  layak  dan tidak  memadai.  Kekurangan  akut
atas  perumahan  yang  terjangkau adalah disebabkan oleh faktor-faktor: akses  yang  sukar  dan  rendah  pada layanan  dasar;  absensi  jaminan hukum  kepemilikan  atas  rumah  dan tanah; serta penggusuran dan pemindahan  paksa.  Faktor  tersebut merupakan  isu-isu  penting  yang mempengaruhi orang miskin perkotaan  dan  pedesaan  di  seluruh negeri.  Jutaan  orang  dipaksa  tinggal dalam  kondisi-kondisi  yang  sangat buruk  di  perumahan  sub-standar, yakni  di  pemukiman  informal  atau kumuh (Chaudhry, 2014: 2).
Involuntary  displacement dapat mencakup  rangkaian  pelanggaran HAM  berat.  Hal  ini  dibuktikan  oleh tindakan  penggusuran  paksa  yang terjadi  di  Bangladesh.  Penggusuran paksa menyebabkan penderitaan bagi penduduk  miskin  perkotaan  dan memiskinkan  mereka  lebih  jauh. Atas  nama  pembangunan,  antara tahun  1989  dan  1998,  terjadi sebanyak  20  pembongkaran  ( demo- litions ) rumah di Bangladesh. Selama periode  tersebut,  lebih  dari  100.000 orang  dijadikan  “gelandangan”  oleh pemerintah  (COHRE  &  ACHR, 2001: 14).
Sama  halnya  dengan  yang  terjadi di  Bangladesh,  pada  tahun  1994, penduduk  miskin  Kota  Bombay- India  yang  menjadi  penghuni  liar  di trotoar  dan  tanah  milik  pemerintah juga  mengalami  penggusuran  paksa yang diinisiasi oleh pemerintah guna melaksanakan  proyek  pembangunan. Kota  Bombay  telah  melalui  tahapan baru penggusuran skala besar terhadap penghuni pemukiman kumuh  dan  trotoar.  Pemerintah memutuskan  untuk  mengubah  Kota Bombay menjadi semacam Singapura  mini  karena  terpikat  oleh kondisi “ modernity ” Singapura.
Pemerintah  percaya  bahwa  tujuan tersebut  hanya  dapat  dicapai  dengan mem- bulldozing -kan penduduk miskin  dan  membakar  sisa-sisa rumah mereka. Yang lebih miris lagi,
pemerintah mengundang para
“mafia”  untuk  menteror  penduduk
miskin tersebut. Di bawah perlindungan  polisi,  di  setiap  tempat di kota, mafia atau gangster beroperasi  memaksa  orang  miskin untuk meninggalkan rumahnya
dengan  menawarkan  ganti  rugi sejumlah  uang.  Tim  pembongkar yang  ditugaskan  pemerintah,  pada
awalnya hanya menghancurkan rumah, namun kemudian tim tersebut meluberkan  bensin  untuk  membakar rumah  penghuni  liar  (Kendra,  1994: 1). Di Pakistan, pemindahan penduduk dapat terjadi karena alasan perang, gempa bumi, banjir, penggusuran  paksa  yang  disebabkan oleh proyek besar, upaya perampasan/penyerobotan tanah, dan kerusuhan komunal. Contoh penggu- suran  paksa  sebagai  akibat  dari pelaksanaan  proyek  besar  adalah pembangunan Lyari  Expressway , Karachi  Circular  Railway ,  dan  lain sebagainya,  di  mana  ratusan  ribu orang miskin yang hidup di perdesaan  (tepatnya  286.300  jiwa) dan  tinggal  di  40.900  unit  rumah telah menjadi korban. Rumah mereka telah  dihancurkan  oleh  lembaga- lembaga pemerintah dari tahun 1992 hingga  2006.  Tidak  ada  kompensasi atau  tanah  alternatif  yang  diberikan kepada  korban-korban  penggusuran tersebut.  Tanpa  ada  pemberitahuan sebelumnya kepada penduduk, pemerintah melakukan penghancuran rumah.  Tindakan  pemerintah  ini, lantas  mencuatkan  resistensi  dari masyarakat, di mana mereka
mengorganisir  diri  untuk  melawan aksi  brutal  pemerintah.  Masyarakat juga  mendapatkan  dukungan  dari NGOs  nasional  dan  internasional. Jaringan  NGOs  yang  bekerja  dalam domain “ housing rights ” tumbuh dan berkembang kemudian, selaras dengan perlawanan masyarakat terhadap forced  evictions (Younus,
2013: 3-4).
Dari  sejumlah literature yang ditinjau  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  penggusuran  paksa  kerap dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap penduduk  ketika  hendak  melaksana- kan  proyek-proyek  pembangunan, baik  untuk  alasan  menata  keindahan kota/desa maupun menyediakan fasilitas  publik  yang  berguna  untuk menggenjot laju perekonomian
(kesejahteraan) negeri. Menurut penulis, literature-literature tersebut tidak  mengetengahkan  secara  detil perihal relasi negara dengan masyarakat  dalam  proses  pengadaan tanah untuk kepentingan pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan.
Meskipun ada literature yang menyinggung  perihal  sengketa  tanah
( land dispute ) dan perampasan tanah ( land grabbing ) sebagai faktor
pemicu  penggusuran  paksa,  namun relasi  aktor  dalam  proses land acquisition luput dari kajian.
Untuk  itu,  kajian  ini  berangkat dari optimisme menghadirkan sebuah bahasan  komprehensif  tentang  relasi aktor  dalam  proses  pengadaan  tanah dan mendeteksi potensi pelanggaran- pelanggaran terhadap hak atas properti privat individu oleh pemerintah.

## KERANGKA TEORI
Kajian ini memfokuskan perhatian  pada  potensi  penggusuran paksa  dalam  proyek  pembangunan bandara  internasional  Kulonprogo. Hal  itu  diidentifikasi  dalam  proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi DIY  dan  Pemerintah  Kabupaten Kulonprogo  di  Kecamatan  Temon saat  ini.  Bagaimanakah  relasi  kuasa yang  terbentuk  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dalam  proses pembebasan  tanah,  apakah  relasi tersebut  bersifat adversarial ataukah collaborative , menjadi garapan utama.
Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah Pengadaan tanah merupakan tahapan  awal  yang  harus  dilalui ketika  pemerintah  hendak  menye- lenggarakan  proyek  pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Hal ini  menjadi  keharusan  yang  melekat pada  kondisi  terbatasnya  luas  lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangu- nan fasilitas tersebut. Untuk menang- gulangi  masalah  ini,  pemerintah berusaha  mendapatkan  lahan  yang memadai  dan  ideal  dari  properti privat milik individu atau masyarakat. Di  Indonesia,  acuan  pelaksa-naan pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum. Pembangunan fasilitas publik  untuk  kepentingan  umum
memerlukan tanah, dan upaya
perolehannya dilakukan melalui
upaya  pengadaan  tanah.  Pengadaan tanah  adalah  kegiatan  menyediakan tanah  dengan  cara  memberi  ganti kerugian  yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak. 3 Pengadaan tanah tersebut  harus  dilaksanakan  dengan mengedepankan  prinsip  kemanu- siaan, demokratis, dan adil. 4
Prinsip  pengadaan  tanah  yang manusiawi,  demokratis,  dan  adil diejawantahkan, terutama, dalam bentuk  pemberian  ganti-rugi  atau kompensasi yang layak dan memadai kepada  para  pemegang  hak  (pemilik properti  privat  yang  diambil-alih pemerintah)  sesuai  dengan  besaran harga  tanah  di  pasaran.  Harus  ada perimbangan  dan  titik  temu  antara kebutuhan  warga  pemegang  hak dengan kepentingan pemerintah yang ingin  melaksanakan  pembangunan fasilitas  publik.  Idealnya,  pembeba- san  tanah  harus  dilakukan  berda- sarkan  konsensus  di  antara  kedua belah pihak (pemerintah-masyarakat) perihal besaran dan bentuk ganti rugi yang  diberlakukan  dalam  proses pemindahan  kepemilikan  properti privat tersebut.
3 Ayat (2), Pasal 1, Bab I; Ketentuan Umum, UU No. 2 Tahun 2012.
4 Konsideran  (b),  UU  No.  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dengan demikian, tahapan pengadaan  tanah  yang  paling  krusial adalah
musyawarah untuk menentukan  bentuk  dan  besaran ganti  kerugian  antara  pemerintah yang  membutuhkan  tanah  dengan masyarakat  pemilik  tanah.  Perlu disadari bersama, sebagaimana disinggung  di  awal,  bahwa  ganti- kerugian  adalah  penggantian  yang layak  dan  adil  (memenuhi  standar minimal pemberian kompensasi) kepada  pihak  yang  berhak  dalam proses  pengadaan  tanah.  Pemenuhan prinsip  ini  menjadi  penting  artinya dalam  mengurangi  kadar  kegusaran dan  kesulitan  yang  dirasakan  oleh masyarakat yang terkena dampak.
Pada  ranah  pengadaan  tanah demi  pembangunan  untuk  kepen- tingan  publik,  pemerintah  memiliki satu kewenangan  legal khusus, sebagaimana  disinggung  sebelum- nya,  dalam  rangka  mengambil-alih tanah  dan  properti  privat  lainnya milik warga negara dengan
membayarkan  sejumlah  kompensasi.
Namun, sering dijumpai jika eminent domain sebagai hak legal pemerintah untuk  mendapatkan  properti  ( power taking ), diterapkan dengan
menyertakan  pemaksaan  ketimbang dengan  pertukaran  sukarela  (Munch, 1976: 473).
Di  banyak  negara  berdaulat, abilitas  pemerintah  untuk  menggu- nakan  kekuasaan eminent  domain guna  mendapatkan  properti  dibatasi oleh  ketentuan-ketentuan  konstitu- sional  yang  menetapkan  bahwa properti privat wajib diperoleh hanya untuk  “kegunaan  publik”  atau “tujuan publik”. Dasar rasionil tujuan publik  menggarisbawahi  kekuasaan mengambil pemerintah harus bersandar  pada  prinsip  “kesejah- teraan  rakyat  adalah  hukum  maha penting  dan  keperluan  publik  adalah lebih  besar  ketimbang  kepentingan privat.”  Syarat  “tujuan  publik” memaknai  bahwa  pemerintah  tidak boleh  mengambil  alih  tanah  untuk tujuan  “privat”  meski  dengan memberi kompensasi sekalipun. Ketentuan  lain  menegaskan  bahwa setiap  subyek  memiliki  hak  untuk didengar aspirasinya oleh pemerintah sebelum  dicabut  hak  atas  properti yang  ia  miliki.  Ketentuan  tersebut menempatkan  batasan-batasan  khu- sus  bagi  penggunaan  kekuasaan eminent  domain negara  sehingga
dapat  dibatasi  penyalahgunaannya (Aggarwala, dalam Fish, 2011: 12).
Meskipun penerapan eminent
domain oleh  pemerintah  telah  diatur dalam ketentuan perundang- undangan, terkadang pemerintah menyalahi  ketentuan  tersebut  dan melakukan  proses  pengadaan  atau pengambil-alihan  tanah  dengan  cara yang  tidak  patut,  brutal,  dan  tidak demokratis.  Penyalahagunaan  kewe- nangan eminent domain bisa
diidentifikasi melalui tindakan sepihak pemerintah dalam
menentukan  tujuan  publik  sesuai selera  mereka  dan  memaksakan penentuan  sepihak  tersebut  kepada individu  atau  masyarakat  pemilik properti  yang  hendak  diambil-alih. Selain itu, penentuan besaran kompensasi  pun  rawan  disalah- gunakan dan distortif, sebab pemerintah bisa saja mendikte penetapan harga pasar ( market value ) dalam mengkompensasi properti privat  individu  yang  kepemilikannya telah dipindah-tangankan kepada mereka  (Kaufman,  dalam  Benson (ed.), 2010: 2).

## Relasi Negara-Masyarakat
Relasi  kuasa  ( relation  of  power ) dapat bersifat coercive dan collaborative .  Relasi  kuasa  koersif menunjuk  pada  praktek  kekuasaan oleh individu, kelompok, atau negara yang  dominan  terhadap  individu, kelompok,  atau  negara  lain  yang inferior atau subordinatif.
Sebaliknya,  relasi  kuasa  kolaboratif mencerminkan  pemaknaan  kekuasa- an  sebagai  “menjadi  mampu  dan berdaya”  untuk  menggapai  sesuatu yang  lebih.  Dalam  relasi  kuasa kolaboratif, kekuasaan bukan sebuah kuantitas tetap, melainkan diproduksi melalui  interaksi  dengan  yang  lain (Cummins,  2009:  263).  Versi  lain menegaskan bahwa karakteristik hubungan  antara  aktor  masyarakat sipil  dengan  institusi-institusi  negara bisa  berwujud  (1) adversarial  /  con- flictual dan  (2) collaborative/  colle- giate (Habib, 2005: 672).
Sifat  hubungan  antara  negara dengan  masyarakat  yang adversarial dan collaborative dapat  kita  lekatkan pada  proses  pembebasan  tanah  yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka  pembangunan  fasilitas  publik.
Jika  muncul  resistensi  masyarakat
atas proses pengadaan tanah
(khususnya) dan pada proyek pembangunan (umumnya), maka sifat relasi negara-masyarakat adalah adversarial , sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan
penggusuran  paksa  dalam  rangka mengambil  alih  tanah  dan  rumah milik masyarakat. Namun, jika masyarakat  bersedia  secara  sukarela mengikuti  setiap  tahapan  proses pengadaan tanah dan mematuhi segala
tuntutan
pemerintah dalam
penyuksesan  pembangunan  fasilitas publik,  dapat  disimpulkan  bahwa hubungan  negara-masyarakat  adalah bersifat collaborative dan  pemerintah tidak perlu menerapkan upaya penggusuran paksa.

## Kerangka Pemikiran
Keterkaitan unsur-unsur penting  yang  terdapat  dalam  konsep atau  teori  yang  disajikan  di  atas dapat kerangkai dalam skema berikut:

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).
Penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif, berupa kata-kata tertulis/lisan dan  perilaku  dari  orang-orang  yang
dapat  diamati  dan  dipilih  (Nasution, 1996:  24).  Penelitian  kualitatif  juga bertujuan untuk memahami berbagai isu dan  mencari  jawab  atas  berbagai pertanyaan  dengan  menguji  berbagai setting  sosial  dan  individu  (Creswell, 2007: 4).
Proyek
Pembangun an Fasilitas
Publik
(Bandara Internasion al Kulonprogo ) Realizing a Development Project without Forced Eviction or Involuntary Displacement Relasi Negara- Masyaraka t dalam Proses Pembebasa n Lahan (Land Acquisition) Collaborative / Collegiate (Avoiding Forced Evictions)
Adversarial / Conflictual (Doing Forced Evictions)
Alasan  pemilihan  metode  kualitatif sebagai  metode  riset,  karena  studi  ini membuat  peneliti  bakal  terlibat  dalam setting sosial; tidak berjarak, dalam  arti mengenal  siapa  dan  apa  yang  akan diriset, serta perlu melakukan pengenalan  ini  dalam  lingkungan  asli subyek  yang  akan  diteliti;  dapat mengetahui  apa-apa  yang  ada  di  balik realitas  versi  “publik”  dan  “resmi” dalam  rangka  mengungkap  pemahaman yang tersembunyi dan tidak diungkapkan  (Devine,  dalam  Harrison, 2007: 86).
Melalui  studi  kasus,  tentunya,  akan dicari jawaban tentang potensi pelanggaran  hak  atas  tanah  dan  rumah warga negara dalam proyek pembangunan  bandara  internasional Kulonprogo,  dengan  merefleksikannya pada  kasus  pembangunan  Bandara
Internasional
Lombok. Potensi pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan “ Kulonprogo Inte- rnational Airport ” diidentifikasi melalui proses  pengadaan  tanah  yang  sedang dilakukan pemerintah.
DINAMIKA

## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULONPROGO
Bandara  internasional  Kulon-progo, sedianya  akan  dibangun  di  atas  tanah seluas 680 hektar, berlokasi di 7 (tujuh) Desa lingkup wilayah Kecamatan Temon,
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi  DIY.  Komposisi  kepemilikan tanah  pembangunan  bandara,  25%  di antaranya  diklaim  sebagai  milik  Paku Alaman  Ground  (PAG),  sementara sisanya  adalah  properti  privat  sejumlah warga desa. Saat ini, proyek pembangunan  bandara  tersebut  sedang memasuki  tahapan  pengadaan  tanah ( land  acquisition )  yang  diinisiasi  oleh Pemerintah  Provinsi  DIY  melalui  Tim
Persiapan Pem-bangunan Bandara Baru/P2B2 (bentukan Gubernur)
bersama  jajaran  Pemerintah  Kabupaten Kulonprogo.  Pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bandara  memiliki  4 (empat)  tahap,  yakni  perencanaan  (PT. Angkasa  Pura  I),  persiapan  (P2B2), pelaksanaan  (Kanwil  BPN  DIY),  dan penyerahan hasil (dari P2B2 kepada PT. Angkasa  Pura  I).  Proses  pengadaaan tanah  sudah  dapat  diselenggarakan setelah P2B2 mengantongi Izin Penetapan Lokasi (IPL) dari Pemerintah Pusat dan Gubernur DIY.
Sebagai wujud pendekatan persuasif, pemerintah,  melalui  P2B2  mengadakan kegiatan  sosialisasi  atau  konsultasi publik  guna  mengidentifikasi  aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat terkait  segala  sesuatu  yang  berkenaan dengan  pelaksanaan  proyek,  khususnya tanggapan mereka atas proses pengadaan tanah yang hendak dilakukan.  Kegiatan  ini  merupakan bagian  penting  dari  tahap  persiapan yang  dijadikan  metode  oleh  pemerintah untuk finalisasi data warga yang terkena dampak pembangunan bandara.
Penghitungan  ganti-rugi  juga  menjadi bagian pelengkap dalam tahapan tersebut  untuk  menentukan  besaran kompensasi  terhadap  tanah,  ruang  atas tanah  dan  bawah  tanah,  bangunan, tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan tanah,  serta  kerugian  lain  yang  dapat dinilai. Sedang dikalkulasi segala kemungkinan terbaik berkenaan dengan bentuk ganti-rugi yang diberikan, apakah  dalam  bentuk  uang,  tanah pengganti, pemukiman alternatif, kepemilikan  saham,  atau  bentuk  lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
“ Penilaian  dilakukan  per  bidang sehingga bidang satu dengan bidang tanah lain yang bersebelahan, harganya  bisa  berbeda.  Penilaian dari  tim  apraisal,  berdasarkan  nilai tanah,  benda  di  atasnya  dan  benda-
benda di bawahnya. Setelah sosialisasi  tahap  awal  yang  sudah kami  gelar  pada  September  2014 yang lalu, kegiatan selanjutnya akan kami  fokuskan  pada  pendataan lahan. Apapun aspirasi  masyarakat akan kami dengarkan, dan jika masih ada  yang  menolak  akan  kami  dekati secara persuasif, berulang-ulang pun tidak apa-apa. Uang ganti rugi yang nanti  diberikan  akan  kami  sesuaikan dengan permintaan warga, dan tentu saja harus selaras dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Bisa  dalam  bentuk  uang  atau  tanah pengganti  atau  kepemilikan  saham. Tahap  lanjutan  proses  pengadaan tanah belum dapat kami rampungkan mengingat  masih  banyak  kendala yang  kami  temui  di  lapangan, terutama terkait dengan belum bulatnya  sikap  masyarakat  terhadap rencana pemerintah. Pemerintah tidak mau gegabah dan memaksakan kehendak sedikitpun pada
masyarakat, sebab kami ingin melaksanakan pembangu-nan bandara  ini  tanpa  catatan  buruk. ” (wawancara dengan Bapak Arie Yuriwin, Kepala  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY), 2014)
Rencana pemerintah membangun bandara  internasional  ini  tidak  serta- merta  mendapatkan  dukungan  penuh dari  masyarakat,  artinya  penerimaan warga  terhadap  rencana  pemerintah  ini tidak bersifat tunggal, ada yang pro dan ada  juga  yang  kontra.  Sejumlah  warga yang  menyetujui  rencana  pembangunan bandara,  siap  menyerahkan  properti miliknya  asalkan  besaran  ganti  rugi yang  diberikan  cocok  dengan  harga
pasaran  tanah  saat  proses  pembebasan berlangsung. Oleh karenanya, di masing-masing  desa,  beberapa  warga membentuk Kesatuan  Sosial  Desa (KSD) sebagai  wadah  “urun-rembug” untuk  mendiskusikan  segala  hal  yang berhubungan dengan pembangunan bandara, termasuk perkembangan besaran kompensasi yang akan ditawarkan  pemerintah  ketika  “tahap pelaksanaan” pengadaan nantinya berlangsung.
“ KSD tidak akan ikut-ikutan mengintervensi penentuan harga dan besaran ganti-rugi untuk tanah milik warga.  Kami  hanya  ingin  mengan- tisipasi  dampak  sosial,  ekonomi, budaya dan pendidikan yang ditimbukan oleh pembang-unan bandara tersebut. ” ( wawancara dengan  Bapak  R.  Karmadi,  Koordinator KSD Kulonprogo, 2014 )
Sementara  itu,  warga  (umumnya petani)  yang  tidak  setuju,  lantas menggabungkan diri dalam Paguyuban Wahana  Tri  Tunggal (WTT) ,  sebuah wadah gerakan yang mengusung agenda utama  “penolakan  dan  penentangan seluruh  tahapan  proyek  pembangunan bandara”  dengan  alasan  bahwa  lahan pertanian  palawija  yang  selama  ini menjadi sumber pencahariannya terancam hilang lantaran adanya rencana  pemerintah  tersebut.  WTT kerap  melakukan  aksi  demonstrasi
untuk  menyampaikan  kepada  pemerin- tah perihal ketidak-setujuannya.
“ Alasan  kami  sudah  sangat  jelas, kami  ingin  mempertahankan  tanah warisan  untuk  kesejah-teraan  anak cucu  di  masa  mendatang.  Jadi apapun komentar pejabat Pemerintahan  Kabupaten  Kulon- progo  tidak  akan  pernah  kami gubris. Apalagi rencana pembangunan bandara tersebut hanya akan menguntung-kan segelintir  mantan  pejabat  Pemkab yang  memiliki  lahan  sangat  luas  di sekitar sini. Setelah kami menyampaikan aspirasi menolak rencana pembangunan bandara kepada  Bupati  beberapa  waktu  lalu,
kami langsung menginventarisir warga untuk bergabung dalam pergerakan  ini.  Prinsipnya,  kami menolak rencana pemerintah
tersebut,  tanpa  syarat,  tanpa  tedeng aling-aling.  Penolakan  kami  adalah harga  mati  dan  tidak  bisa  ditawar- tawar.  Terlebih  lagi,  hingga  saat  ini Bupati  Kulonprogo  belum  sekalipun mengeluarkan pernyataan resmi tentang rencana pembangunan mega proyek  tersebut. ”  ( wawancara  dengan
Bapak  Suradi,  Sekretaris  Paguyuban
WTT, 2014)
Pada dasarnya, pembangunan bandara  internasional  Kulonprogo  yang sebagian  tahapannya  sudah  dilalui pemerintah,  memiliki  tujuan  mendasar yakni menyejahterakan seluruh masyarakat,  tak  terkecuali  masyarakat Kulonprogo. Akan tetapi, proyek pembangunan  tersebut  akan  berhasil ketika semua stakeholder terlibat secara
aktif (pemerintah, instansi, dan masyarakat).  Oleh  karenanya,  dengan tetap mempertahankan penggunaan
pendekatan  persuasif,  menyampaikan
secara  gamblang  kepada  masyarakat
perihal hak dan kewajiban serta wilayah terdampak, termasuk
urgensi pembangunan  bandara  untuk  masa depan seluruh lapisan masyarakat.

## PROSES  PENGADAAN  TANAH: RELASI  AKTOR  DAN  POTENSI PENGGUSURAN PAKSA
Mencermati dinamika proses pengadaan  tanah  yang  baru  mencapai tahap  persiapan  dari  4  (empat)  tahapan yang ada (tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan), maka sifat relasi antara negara (pemerintah)
dengan  masyarakat  7  (tujuh)  desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo adalah collaborative sekaligus adversarial . Hubungan kolaboratif antara negara dengan masyarakat  ditunjukkan  oleh  kemauan
sebagian  warga  desa  menerima  rencana pembangunan  bandara  dan  bersedia menyerahkan  properti  privat  milik mereka  kepada  pemerintah.  Dengan sifat  relasi  semacam  ini,  maka  besar kemungkinan  proses  pengambil-alihan properti  privat  oleh  pemerintah  dari masyarakat  tidak  akan  diwarnai  oleh tindakan  penggusuran  paksa,  sebab tidak  ada  faktor  substantif  yang  akan memicu forced  evictions .  Terbukti warga  dari  tujuh  desa  yang  bergabung dalam Kesatuan  Sosial  Desa  (KSD), sudi  menerima  rencana  pembangunan bandara  dengan  tangan  terbuka  asalkan
Ket: Ratusan warga dari desa Paliyan dan Glagah yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT)  menggelar  aksi  demonstrasi  dan  memblokir  jalan  Daendels  Kulonprogo.  Aksi  ini dipicu  oleh  ketidaksetujuan  mereka  terhadap  rencana  pembangunan  bandara  internasional Kulonprogo  (Sumber:  http://www.liputan6.com/sctv.2013.html/.  Diakses  pada  Kamis,  11 Desember 2014, Jam 21.30 WIB) .
besaran  ganti  rugi  yang  nantinya diberikan  pemerintah,  dinilai  layak, adil, dan sesuai dengan harga pasaran. Sementara  itu,  sifat  relasi  yang adversarial tercermin  dari  munculnya penolakan  sejumlah  warga  (khususnya petani)  yang  melembagakan  diri  dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap  mega-proyek  pembangunan bandara internasional Kulonprogo. Meskipun adversarial ,  sangat  kecil kemungkinan  pemerintah  melakukan penggusuran  paksa,  sebab  sebagaimana dinyatakan  oleh  Bapak  Ari  Yuriwin, Kepala  Kanwil  BPN  DIY,  bahwa pemerintah akan tetap menghormati dan mendengarkan apapun aspirasi masyarakat,  dan  jika  masih  ada  yang menolak  akan  tetap  didekati  secara persuasif,  hingga  masyarakat  yang menolak tersebut merubah pendiriannya dan bersikap kooperatif pada pemerintah.
Hal  ini  sangat  bertolak  belakang dengan  relasi conflictual antara  negara dengan masyarakat yang pernah tercipta dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bandara  Internasional Lombok beberapa tahun silam, di mana penggusuran  paksa  dengan  penggunaan kekerasan  fisik  diterapkan  pemerintah guna  mengambil-alih  properti  privat
warga Desa Tanak Awu yang dijadikan sebagai  lokasi  proyek.  Pelibatan  aparat kepolisian  dalam  penggusuran  paksa dan  peredaman  aksi  demonstrasi  warga yang  menolak  rencana  pembangunan BIL  menjadi  bukti  sahih  pelanggaran terhadap right  to  private  property individu.
Meskipun di awal-awal proses pengadaan tanah, pemerintah menggunakan pendekatan persuasif dan menawarkan  besaran  kompensasi  yang memadai (menurut perspektif pemerintah)  agar  supaya  masyarakat mau  menyerahkan  tanahnya  kepada pemerintah,  namun  pada  akhirnya pemerintah  menggunakan  pendekatan represif dan memaksa warga yang tidak kooperatif meninggalkan lahan pemukiman yang ditempati.
Kini,  BIL  sudah  berdiri  kokoh sebagai  salah  satu  bandara  berskala internasional  di Indonesia,  namun proses pendiriannya menyisakan kenangan  pahit  bagi  setiap  korban penggusuran  dan  penindakan  aparat kepolisian yang opresif.

## KESIMPULAN
Tindakan  penggusuran  paksa  selalu menyertai pelaksanaan proyek
pembangunan  fasilitas  publik  tertentu,
seperti  bandara  berskala  internasional. Sebagaimana  kasus forced  eviction yang  pernah  terjadi  dalam  proyek pembangunan  BIL  (diposisikan  sebagai kasus  pembanding  dalam  kajian  ini), potensi  kemunculan  tindakan  pelang- garan  HAM  semacam  itu  hendak diidentifikasi  dalam  kegiatan  pembang- unan bandara internasional Kulonprogo. Kenyataan membuktikan bahwa respons  masyarakat  di  7  (tujuh)  desa Kecamatan Temon tidak bersifat tunggal.  Ada  yang  menerima  dan  ada juga  yang  menolak  rencana  pemerintah tersebut. Secara khusus, sikap
pemerintah terhadap warga  yang kontra dengan  pembangunan  bandara,  masih persuasif dengan mengintensifkan sosialisasi, public hearing , atau konsultasi publik. Besar harapan pemerintah  bahwa  dengan  memper- tahankan  metode  edukatif  tersebut, masyarakat  akan  terenyuh,  berubah pendirian,  dan  sadar  akan  signifikasi atau implikasi positif yang akan tercipta seiring  kehadiran  bandara  internasional di wilayah mereka. Pemerintah bersikukuh bahwa pembangunan
bandara  akan  semakin  meningkatkan taraf  kemajuan  daerah  dan  kesejah- teraan masyarakat.
Dengan  demikian,  dapat  dikon- klusikan bahwa dalam konteks sekarang,  belum  didapati  tindak-tanduk pemerintah  yang  mencitrakan  potensi kemunculan forced  eviction .  Saat  ini, sangat  kecil  kemungkinan  penggunaan metode penggusuran paksa oleh pemerintah  guna  memuluskan  tahapan pembangunan  bandara  agar  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa  usulan  penting  yang  harus diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam melaksanakan pengadaan tanah berdasarkan prinsip manusiawi,
demokratis,  dan  adil  adalah  sebagai berikut:
1. Jika  polemik  mengenai  status kepemilikan  tanah  seluas  170 hektar  antara  PLPP  dengan  PAG dianggap telah selesai dan menjadi  properti  sah  PAG,  maka Paku  Alam  IX  perlu  turun  tangan memberikan nasehat kepada sejumlah  petani  yang  mengolah tanah  miliknya  agar  bersedia pindah dengan segera tanpa perlawanan atau penolakan berarti demi kelancaran pelaksanaan pembangunan  bandara  yang  akan mendatangkan  manfaat  signifikan bagi mereka;
2. Gubernur DIY perlu segera mengeluarkan  surat  penetapan mengenai besarnya ganti kerugian yang  layak  bagi  masyarakat  yang propertinya  akan  diambil-alih, didasari  oleh  hasil  konsensus dengan masyarakat. Jika ini dilakukan,  maka  respons  positif masyarakat  akan  muncul  dengan sendirinya  seiring  akomodatifnya pemerintah terhadap aspirasi
mereka;
3. Kewenangan eminent domain harus digunakan secara
proporsional, tanpa tendensi
mengambil  keuntungan  sepihak
dari proses  pengadaan tanah  yang dilakukan.  Dengan  kata  lain,
pengadaan tanah harus menjunjung tinggi prinsip manusiawi, demokratis, dan adil;
4. Perlu  pendalaman  lebih  lanjut melalui  studi  ilmiah  tentang pengadaan tanah untuk kepenting- an umum, yang tidak hanya fokus pada  masalah  konflik  tanah, mekanisme penetapan dan pemberian  kompensasi,  melain- kan  juga  pada  masalah  hubungan agraria  pada  umumnya.  Studi tersebut  akan  menemukan  nilai- nilai  yang  hidup,  cara  pandang,
dan  paradigma  pengadaan  tanah yang terpatri dalam pikiran masyarakat.  Dengan  demikian akan tergambar secara jelas bagaimana  kaitan  kepentingan, motif,  dan  kebutuhan  berbagai pihak  yang  terlibat  dalam  proses pengadaan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Benson, L. Bruce (ed.). (2010).
Property Rights: Eminent Domain and Regulatory Takings Re-Examined . New York:
Palgrave Macmillan.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative
Inquiry  and  Research  Design:
Choosing Among Five Approaches .  Second  Edition.
Sage  Publications.  Thousand Oaks.
Harrison,  Lisa.  (2007). Metodologi Penelitian Politik . Jakarta:
Penerbit Kencana.
Nasution,  S.  (1996). Metode  Research . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
World Bank. (2004). Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects .
Washington:  The  International
Bank  for  Reconstruction  and Development, the World Bank.

## Jurnal:
Fish, Chelsea. (2011) . Land Acquisition for  Special  Economic  Zones  in India .  Thesis.  USA:  Temple University Graduate Board. Cabannes,  Yves  et  al.  (2007). Finding Solutions  to  Forced  Evictions Worldwide:  A  Priority  to  Meet the  MDGs  and  Implement  the
Habitat Agenda . Geneva,
Switzerland: Advisory Group on Forced Evictions (AGFE). Chaudhry,  Shivani.  (2014). How  to Respond  to  Forced  Eviction:  A Handbook  for  India .  India:
Housing and Land Rights Network.
COHRE. (2008). Successes and Strategies:  Responses  to  Forced Evictions .  Sri  Lanka:  Wits
Associates.
COHRE  &  ACHR.  (2001). Forced Evictions  in  Bangladesh:  We
Didn’t Stand a Chance . Geneva:
COHRE & ACHR. Cummins,  Jim.  (2009). Pedagogies  of Choice:  Challenging  Coercive Relations of Power in Classrooms  and  Communities .
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 12, No. 3, pp. 261-271. Habib, Adam. (2005). State-Civil Society Relations in Post-
Apartheid  South  Africa .  Social Research,  Vol.  72,  No.  3,  South Africa:  The  Second  Decade (FALL), pp. 671-692.
Kendra, Jagruti. (1994). Forced
Evictions:  An  Indian  Peoples Tribunal Enquiry into the Brutal Demolitions  of  Pavement  and Slum Dwellers Homes by Justice Hosbet Suresh . India: The
Committee  for  the  Right  to Housing (CRH).
Landford,  Malcolm  &  Jena  du  Plessis.
(2004). Dignity  in  the  Rubble? Forced  Evictions  and  Human Rights  Law .  Geneva:  Centre  on Housing  Rights  and  Evictions (COHRE).
Mgbako,  Chi  et  al.  (2010). Forced Eviction  and  Resettlement  in Cambodia:  Case  Studies  from Phnom Penh . Washington
University  Global  Studies  Law Review,  Vol.  9,  No.  39,  pp.  39- 76.
Munch,  P.  (1976). An  Economic Analysis  of  Eminent  Domain . Journal  of  Political  Economy, Vol 84, No. 3, pp. 473-498. Office  of  the  High  Commissioner  for
Human  Rights.  (2011). Forced Evictions Assessment Questionnaire . Geneva:
OHCHR, United Nations.
Otiso,  M.,  Kefa.  (2012). Forced Evictions  in  Kenyan  Cities.
Singapore  Journal  of  Tropical Geography,  Vol.  23,  No.  3,  pp. 252-267.
Romero,  Sean.  (2007). Mass  Forced Evictions  and  the  Human  Right to Adequate Housing in Zimbabwe . Northwestern
Journal  of  International  Human Rights, Vol. 5, Issue 2, pp. 275- 297. Younus, Muhammad. (2013). Pakistan:
Forced  Evictions  and  Socio- Economic  Costs  for  Vulnerable Communities: An Overview . Karachi, Pakistan: Urban
resource Centre.
Dokumen :
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

## Internet:
Asian  Human  Rights  Commission.
(2006). Indonesia:  Excessive
Force Used by Police in Central Lombok .  Article  on  Website.
Http://www.Ahrchk.net/ua/main file.php/2006/1812.
Diakses pada  Minggu,  23  Nopember 2014, Jam 21.55 WIB. Liputan 6 SCTV. (2013). Aksi Demonstrasi  dan  Pemblokiran Jalan Daendels Kulonprogo oleh  Paguyuban  Wahana  Tri Tunggal.
http://www.liputan6.com/2013. sctv.html/.  Diakses  pada  Kamis, 11  Desember  2014,  Jam  21.30 WIB.
Tempo  Interaktif.  (2009). Belanda Wariskan Sengketa Tanah Sultan dan Pakualam . http://www.tempointeraktif.com /hg/nusa/2009/05/20/brk.
Diakses pada Minggu, 28
Desember  2014,  Jam  22.45
WIB.

## Wawancara:
Bapak  Arie  Yuriwin,  Kepala  Kantor
Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY,  pada  Senin,  29  Desember 2014.
Bapak  R.  Karmadi,  Koordinator  KSD
Kulonprogo,  pada  Sabtu,  27 Desember 2014.
Bapak  Suradi,  Sekretaris  Paguyuban WTT, pada Sabtu, 27 Desember 2014.