JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019

## Yon Daryono
Mahasiswa Pascasarjana Magister Sosiologi FISIP Unpad
E-mail: yon.haagse@gmail.com

## Soni Akhmad Nulhakim
Dosen Departemen Kesejehteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## Muhammad Fedryansyah
Dosen Departemen Kesejehteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah  menerapkan  struktur  kesempatan.  Walaupun  Indonesia  sudah  mempunyai  desain  pemilu  untuk meningkatkan  partisipasi  perempuan,  seperti  kewajiban  30  persen  sebagai  anggota  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu),  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat  partisipasi  politik  perempuan  yang  rendah. Konflik  gender,  motivasi  dan  sistem  patrhiarkhi  dianggap  sebagai  penghalang  partisipasi  perempuan  menjadi pengawas  pemilu.  Sebagian  kalangan  masih  memiliki  sikap  tidak  mempercayai  ruang-ruang  pekerjaan  yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.
Kata Kunci: Gender, Partisipasi Politik, Pekerjaan

## PENDAHULUAN
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan  oleh  seseorang  dengan  maksud memperoleh  atau  membantu  memperoleh pendapatan  atau  keuntungan  dan  lamanya bekerja  paling  sedikit  1  jam  secara  terus menerus dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu  dalam  suatu  usaha/kegiatan ekonomi)  (BPS,  2018).  Ketentuan  ini berlaku  bagi  laki-laki  dan  perempuan. Sehingga  tidak  ada  yang  membedakan keduanya  termasuk  berkerja  di  sektor politik dan seharusnya tidak ada penghalang perbedaan gender dalam ruang ini. Dalam  survey  yang  dilakukan  World Economic Forum (WEF) misalnya, Indonesia  menempati  urutan  97  dari  150 negara  terkait  angka  ketimpangan  gender.
Lebih lanjut, angka keterwakilan perempuan  Indonesia  ada  di  peringkat
tujuh  di  kawasan  Asia  Tenggara,  atau  di angka 16% dalam hal partisipasi politik.
Sementara  jika  kita  mengacu  kepada UU  No  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, sangat terang diatur hak politik perempuan.  Dalam  Bab  I  tentang  KPU Bagian  Kesatu  Umum  Pasal  10  ayat  7 berbunyi  "Komposisi  keanggotaan  KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota
memperhatikan  keterwakilan  perempuan paling  sedikit  30  %  (tiga  puluh  persen). Sementara  Bab  II  Pengawas  Pemilu Bagian  Kesatu  Umum  Pasal  92  ayat  11 menyebutkan;  "Komposisi  keanggotaan Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabuapten/Kota memperhatikan keterwakilan  perempuan  paling  sedikit 30%  (tiga  puluh  persen).  Kemudian  di Pasal  173  ayat  2  huruf  “e”  menyebutkan; "partai  politik  dapat  menjadi  peserta pemilu  setelah  memenuhi  persyaratan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menyertakan  paling  sedikit  30%  (tiga puluh  persen)  keterwakilan  perempuan pada  kepengurusan  partai  politik  tingkat pusat.
Salah  satu  riset  yang pernah  dilakukan Jurnal  Riset  Puskapol  FISIP  UI  (2014) disebutkan,  di  6  provinsi  (Aceh,  Jawa Tengah,  Sumatera  Utara,  Maluku,  Papua, dan  Papua  Barat)  di  tahun  2014,  bahkan tercatat rendahnya jumlah perempuan yang terlibat  sebagai  penyelenggara  pemilu termasuk  pengawas  pemilu.  Menurut kesimpulan Puskapol FISIP UI disebabkan beberapa faktor yaitu:
1. Peraturan/regulasi. UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 telah mengatur keterwakilan 30% perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu,  tetapi  belum  diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen/seleksi sehingga penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah.
2. Budaya.
Hambatan  kultural  masih  dominan membatasi  partisipasi  perempuan di  ranah  publik,  termasuk  juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat.
3. Geografis.
Kendala  geografis  di  wilayah tertentu  yang  kondisinya  bercorak kepulauan dan pegunungan merupakan  tantangan  tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal.
4. Pengetahuan kepemiluan. Hasil  riset  juga  menunjukkan minimnya  pengetahuan  perempuan tentang  informasi  teknis  proses rekrutmen/seleksi  dan  informasi teknis kepemiluan.
Hasil  temuan  riset  Puskapol  UI  di atas menegaskan, meskipun UU Penyelenggara Pemilu sudah mengatur keterlibatan perempuan  (minimal  30%),  kenyataannya di  lapangan  masih  banyak  hambatan  dan
tantangan  bagi  partisipasi  perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh  dan  sistematis  dari berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu khususnya pengawas pemilu. Hingga saat ini keterwakilan perempuan  di  dalam  penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih sangat jauh dari batas  yang  diatur  oleh  UU  tentang kepemiluan  yakni  UU  No  7  Tahun  2017 sebanyak  30  persen,  bahkan  persentase keanggotaan  Bawaslu  RI  terpilih  untuk masa  bakti  2012-2017  hanya  20  persen perempuan.  Dimana  hanya  satu  dari  5 anggota Bawaslu pusat adalah perempuan. Tidak  berbeda  dengan  Bawaslu  pusat, situasi  di  Bawaslu  Provinsi  juga  hampir sama.  Persentase  keterwakilan  perempuan sebagai  anggota  Bawaslu  di  6  provinsi pada  periode  2013-2018  hanya  29,41 persen  atau  5  perempuan  dari  17  anggota Bawaslu  di  enam  provinsi.  Kendala  yang dihadapi  dalam  proses  seleksi  pengawas pemilu  dari  kuota  30  persen  perempuan dikarenakan  susahnya  mencari  sumber daya manusia (SDM). Contoh pada Pemilu 2019  di  Kabupaten  Banyumas  Jawa Tengah,  dimana  hanya  terdapat  14 perempuan  dari  81  orang  atau  17  persen Panwascam.
Artinya, meskipun regulasi tidak menghalangi keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu, namun kenyataannya  jumlah  perempuan  yang berkerja  di  sektor  politik  masih  sedikit. Hal  ini  dimungkinkan  terjadi  karena bBanyak  kebijakan  dan  hukum  negara, perundang-undangan serta program
kegiatan yang masih mencerminkan sebagian  dari  manifestasi  ketidakadilan gender. Dengan demikian dapatlah disimpulkan sementara bahwa, manifestasi ketidakadilan  gender  ini  telah  mengakar mulai  dalam  keyakinan  di  masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara yang bersifat global (Fakih, 2003:22-23).
Berdasarkan  latarbelakang  tersebut, maka  penelitian  ini  akan  mengkaji
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
hambatan  dan  permasalahan  partisipasi perempuan dalam kegiatan politik terutama  sebagai  pengawas  pemilu  yang masih  berada  di  bawah  ketentuan  30 persen sebagaimana terdapat dalam regulasi kepemiluan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  lemahnya  partisipasi perempuan  sebagai  pengawas  pemilu  ini, digunakan  metode  penelitian  dengan menggunakan  metode  studi  literatur, jurnal,  buku,  konten  analisis  dari  media serta  akses  sumber  data  utama  Bawaslu Banyumas,  dan  riset-riset  pemilu  2019 yang  dikaitkan  dengan  teknik  analisa situasi  konflik  dari  kacamata  sosiolog Simon Fisher dkk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  2019 merupakan
salah satu bentuk penyelenggaraan  kehidupan  berdemokrasi di  Indonesia.  Pada  pelaksanaan  Pemilu Serentak 2019, pemerintah memberi komitemen  untuk  memberikan  peluang cukup  besar  perempuan  sebagai  pengawas pemilu. Hal ini diperkuat dengan terbitnya
UU  No  7  Tahun  2017  pengganti  UU  No 15  Tahun  2011  Tentang  Pemilu.  Dimana keterwakilan  30  persen  perempuan  harus diperhatikan dalam proses rekruitmen oleh tim  seleksi.  Hal  ini  sebenarnya  sesuai dengan salah satu tujuan gerakan perempuan selalu berkaitan dengan kewarganegaraan  penuh,  yaitu  kesamaan hak-hak  sipil,  ekonomi  dan  sosial  dengan laki-laki. Secara formal perempuan seperti laki-laki  adalah  warganegara  (Lieteke  van Vucht  Tijsen,  2000  dalam  Turner,  2000: 246)
Fisher  dan  Kartikasari  (2001)  dalam
buku  “ Mengelola  Konflik  Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak ”
menyampaikan  alat  bantu  analisis  konflik dengan  Analogi  Pilar.  Menurut  Fisher dengan  ilustrasi  ini  maka  elemen-elemen atau  kekuatan  pilar  dapat  menahan  situasi
yang  tidak  stabil.  Tujuannya  untuk memahami  bagaimana  struktur  ditopang, kemudian  untuk  mengindentifikasi  faktor- faktor  yang  membuat  situasi  yang  tidak diinginkan  tetap  bertahan.  Selain  Fisher dalam  buku  tersebut  juga  menjelaskan bagaimana untuk mempertimbangkan berbagai cara
mengurangi dan menghilangkan  atau  mengubah  faktor negatif.  Fisher  juga  membatasi  analisanya secara tegas  dengan  menyampaikan  waktu penggunaan  alat  bantu  itu  dipakai. Misalnya  ketika  situasi  tidak  jelas,  maka kekuatan  apa  saja  yang  membuat  situasi tidak  stabil.  Kemudian  berikutnya  ketika situasi  tampak  buntu  dalam  ketidakadilan struktural, maka alat bantu analisis konflik dengan analogi pilar ini dapat digunakan.
Untuk  melihat  konflik  apa  yang terdapat  dalam  Gender  dan  Partisipasi Perempuan  sebagai  Pengawas  Pemilu 2019  di  Indonesia  dengan  mengambil contoh kasus di Kabupaten Banyumas, kita bisa  melihat  pilar-pilar  Fisher  dapat diadopsi.  Sebagai  contoh  adalah  adanya pilar ketersisihan kaum wanita, keterlibatan  politik,  ketakutan,  prasangka, masalah  keamanan,  dan  tak  ada  mediasi yang tepat.

## Alat Bantu Analisis Pilar Simon Fisher

## Ketersisihan Kaum Perempuan
Djoeffan (2001) mengatakan,
perempuan      Indonesia      kini      berada dalam   suatu   era   transisi kebudayaan, ia memiliki peran ganda yang tidak ringan. Ia harus dapat berhati-hati menentukan posisi      dan      perannya,  hingga  dalam melakukan  kegiatannya  hendaknya  tidak menjadi  korban  berbagai  kepentingan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
individu maupun kelompok, swasta maupun birokrat. Dengan demikian perempuan  harus  selalu  berada  dalam koridor  etis  dan  moralis,  dan  diberi perlindungan  hukum  yang  layak  padanya. Karena perempuan Indonesia akan member  kontribusi  yang  penting  terhadap kesejahteraan keluarga, bangsa, negara dan agamanya. Ketidakadilan  gender  dapat  dilihat melalui pelbagai  manifestasi  ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender
termanifestasikan  dalam  pelbagai  bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui  pelabelan  negatif,  kekerasan, beban  kerja  lebih  panjang  dan  lebih banyak, serta sosialiasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2003:12-13)
Sementara  perspektif  feminis  dalam ilmu  politik  cenderung  terfokus  pada  isu seperti diferensial gender dalam representasi  dan  partisipasi  politik.  Kaum feminis  berpendapat  bahwa  yang  bersifat politis  meliputi  kehidupan  pribadi  dan kehidupan privat (domestik), yang didasarkan  atas  hubungan  kekuasaan  yang tidak  seimbang  dimana  kaum  perempuan dan  juga  mempunyai  kekuasaan  daripada perempuan (Lovenduski, 2008: 33).
Situasi  seperti  di  atas  baik  yang disampaikan  Djoeffan  maupun  Fakih  dan Lovenduski  tentu  saja  menjadi  sulit  bagi perempuan  untuk  dapat  keluar  dari stereotip  kehidupan  domestik  dan  lari  ke kehidupan  publik  dalam  aktivitasnya.
Sehingga  sering  perempuan  dianggap remeh  apabila  mereka  berniat  memasuki ruang-ruang yang selama sistem patriarkhi menghegemoni masih menempatkan
perempuan  pada  posisi  yang  berbeda dengan  laki-laki  secara  gender.  Termasuk sebagai pengawas pemilu di Indonesia. Mengamati posisi
perempuan
berdasarkan sejumlah tema besar pemikiran  sosial, Lestari  (2016)  kemudian membagi  mazab  feminisme  untuk  peran perempuan  dalam  politik  sebagai  berikut:
Beberapa madzab feminisme adalah feminisme  liberal,  feminisme  radikal, feminisme post modern, feminisme anarkhis  dan  feminisme  marxis  sebagai berikut;
a. Feminisme liberal Apa  yang  disebut  sebagai Feminisme Liberal ialah pandangan  untuk  menempatkan perempuan yang memiliki
kebebasan secara penuh dan individual.  Aliran  ini  menyatakan bahwa  kebebasan  dan  kesamaan berakar  pada  rasionalitas  dan pemisahan  antara  dunia  privat  dan publik.  Setiap  manusia  -demikian menurut  mereka-  punya  kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan  pada  perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri.
Dalam  dunia  politik,  kaum
feminisme menyampaikan  juga tentang  gerakan  perempuan  berhak bersuara/memilih dan dipilih.
Pendidikan  dasar  yang  sama  juga diperjuangkan  kalangan  feminisme liberal. Cita-cita masa depan feminisme liberal ialah terbentuknya masyarakat yang
baik, setara, adil gender, pemenuhan  individual,  harga  diri, kebaikan moral. b. Feminisme radikal
Trend ini muncul sejak
pertengahan  tahun  1970-an  di mana aliran ini menawarkan ideologi  "perjuangan  separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran  ini  muncul  sebagai  reaksi atas  kultur  seksisme  atau  dominasi sosial  berdasar  jenis  kelamin  di Barat pada tahun 1960-an,
utamanya melawan kekerasan seksual  dan  industri  pornografi. Pemahaman  penindasan  laki-laki terhadap  perempuan  adalah  satu fakta  dalam  sistem  masyarakat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang
"radikal".
c. Feminisme post modern Ide  Posmo  -  menurut anggapan mereka - ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas  dan  pemilahan  secara berbeda-beda  tiap  fenomena  sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat  bahwa  gender  tidak bermakna  identitas  atau  struktur sosial. Mouffe cenderung mengistimewakan perluasan gagasan  politik,  dengan  maksud menjadikan gender kurang signifikan untuk model-model kewarganegaraan (Gaus & Kukathas, 2013:650). d. Feminsme anarkis
Feminisme  Anarkisme  lebih
bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap  negara  dan  sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. e. Feminisme Marxis
Aliran  ini  memandang  masalah perempuan  dalam  kerangka  kritik kapitalisme.  Asumsinya  sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan  menjadi  landasan aliran  ini—status  perempuan  jatuh karena  adanya  konsep  kekayaaan pribadi  ( private  property ).  Laki-
laki  mengontrol  produksi  untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan  perempuan  direduksi menjadi bagian dari property.

## Keterlibatan Politik
Mengacu pada sejumlah mazab feminisme di atas maka kita dapat melihat bahwa pada dasarnya perempuan beraktivitas  di  bidang  politik  sebagai pengawas  pemilu  dan  hak  memilih  adalah bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Hal  ini yang  sepatutnya  diutamakan  di  dalam proses pemilihan umum, karena partisipasi aktif  dari  perempuan  dan  laki-laki  dapat meningkatkan  perkembangan  demokrasi negara.  Sehingga  apabila  dilupakannya kebutuhan  gender,  maka  akan  memiliki implikasi  negatif  terhadap  partisipasi perempuan  sebagai  pemilih,  kandidat, maupun sebagai penyelenggara pemilu.
Berdasarkan  pada  catatan-catatan  di atas  maka  sangatlah  penting  keberadaan perempuan  dan  laki-laki  untuk  terlibat secara  penuh  dan  aktif  dalam  proses  dan pengambilan  keputusan  politik  sebuah negara.  Hak  kesetaraan  perempuan  dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi,  dan  sosial  serta  nondiskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia. Hak-hak ini  sesuai  dengan  peraturan  hak  asasi manusia  tingkat  regional  dan  internasional yang  bersumber  dari  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan  dari  awal  di  Pasal  1,  bahwa “semua  manusia  lahir  dengan  martabat dan hak yang setara.”
Partisipasi  perempuan  dalam  bidang kepemiluan pada realitasnya sering dihalangi  oleh  sejumlah  rintangan  politis, hukum,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang secara  terus-menerus  menjadi  identitas rintangan bagi perempuan. Identitas dengan  sendirinya  merupakan  suatu  unsur kunci  dari  kenyataan  subyektif  dan sebagaimana  semua  kenyataan  subyektif, berhubungan  secara  dialektif  dengan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa yang disampaikan (Berger dan Luckmann, dalam  Parera,  1990:235)  tentang  identitas yang  dibentuk  oleh  proses-proses  sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara,  dimodifikasi  atau  malahan dibentuk  ulang  oleh  bubungan-hubungan sosial.  Proses-proses  sosial  yang  terlibat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dalam  membentuk  dan  mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial Mengacu  hal  tersebut,  kita  bisa mengidentifikasi  dan  melihat  rintangan tersebut  secara  jelas,  dimana  salah  satu rintangan  terhadap  partisipasi  politik perempuan  sebagai  pengawas  pemilu yakni  minimnya  pengetahuan  politik  dan tingkat  pendidikan  mereka  yang  rendah. Berikutnya  adalah  ketersediaan  sumber daya  yang  relatif  lebih  rendah  bagi perempuan,  seperti  sumber  daya  waktu dan  ekonomi  karena perempuan seringkali masih disibukkan dengan kegiatan domestic mereka. Situasi  di  atas  terjadi  akibat  peran gender  yang  sudah  ditentukan  masyarakat itu sendiri, seperti misalnya kecenderungan perempuan untuk mengambil  tanggung  jawab  lebih  besar dalam  mengasuh  anak  dan  urusan  rumah tangga. Situasi tersebut seringkali membuat  perempuan  hanya  memiliki sangat  sedikit  waktu  untuk  berkegiatan dalam  politik  termasuk  menjadi  pengawas pemilu. Sehingga apabila
kita membicarakan peran gender maka sebenarnya  hal  itu  sudah  lama  dilakukan para  sosiolog,  namun  kemudian  menjadi sangat  efektif  dan  empiris  ketika  para pegiat  teori  feminis  di  tahun  1960-an berhasil  menggambarkan  situasi  yang  ada dan  mendudukan  posisi  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  sama  di  masyarakat modern (Giddens dan Sutton, 2017:94).
Menurut Giddens, para pemikir sosiologi  klasik  telah  melihat  adanya eksistensi  laki-laki  terlalu  besar  dalam gender  termasuk  juga  para  pengikut  teori fungsionalisme  yang  menyebutkan  bahwa perbedaan  itu  menjadi  dibutuhkan  oleh masyarakat  dan  bagian  dari  ekspresi dimana  aturan  menempatkan  perempuan bekerja di sektor domestik sementara laki- laki  sebagai  pelaku  utama  di  dalam ekonomi yang formal.
Di sisi lainnya perempuan yang hendak mendaftarkan diri sebagai pengawas pemilu  seringkali  membutuhkan  waktu lama  dan  persyaratan  yang  birokratis
sehingga  tidak  cocok  dengan  tanggung jawab  perempuan  sebagaimana  digariskan masyarakat.  Rintangan  tersebut  akan semakin berat bagi perempuan
penyandang  disabilitas,  ibu  hamil,  lansia, dan  perempuan  kelompok  minoritas  yang mungkin tinggal jauh dari tempat pemungutan suara (TPS).
Connel  (2005)  dalam  Giddens  dan Sutton  (2017:95)  menyebutkan  bahwa setting  utama  dari  teori  yang  paling komplit  tentang  gender  dipengaruhi  oleh patriarkhi dan maskulinitas dalam kaitannya  dengan  gender.  Digambarkan sebagai  contoh  dalam  dunia  kerja  dimana kekuasaan memiliki bagian yang berhubungan  dengan  masyarakat  sebagai komunitas  yang  bersama  dan  bertukar kekuasaan  satu  sama  lain.  Hal  yang  sama dimana  kondisi  yang  terjadi  adalah  rata- rata  kaum  perempuan  yang  berkerja  di sebuah  tempat  memiliki  posisi  subordinat atau  di  bawah  hegemoni  maskulin  atau laki-laki.
Gidden  dan  Sutton  (2017)  juga memberikan  kritik  tentang  gender  sebagai berikut.  "Meskipun  hegemoni  maskulin atau laki laki masih cukup
membingungkan  karena  perempuan  juga tidak dapat secara spesifik untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni tersebut.  Sebagai  contoh  saat  ini  banyak pria  merawat  anak  dan  membesarkannya, padahal  fenomena  ini  merupakan  bagian dari  situai  perlawanan  hegemoni  yang tidak  disadari  oleh  perempuan.  Konsep konsep  gender  masih  terus  menjadi  bahan diskusi dan penting bagi sosiologi terutama  para  peneliti  feminisme  namun tidak  lebih  dari  kajian-kajian  riset  tentang seksualitas  termasuk  sejumlah  teori  yang menggunakan  konsep  tentang  proses transformasi kesetaraan gender.
Angka  kemiskinan  dan  kurangnya kendali  terhadap  sumber  daya  ekonomi juga  menjadi  faktor  yang  membatasi kemampuan  perempuan  untuk  bergerak  di bidang  politik  sebagai  pengawas  pemilu. Kendali  terbatas  terhadap  aset  ekonomi juga  membatasi  kemampuan  perempuan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
untuk  menjadi  pengawas  pemilu.  Hal  ini cukup  beralasan  karena  dalam  banyak kasus,  mereka  memiliki  lebih  sedikit sumber  daya  yang  dapat  digunakan  jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada situasi seperti  ini peran gender perempuan dan  laki-laki  juga  dipengaruhi  oleh  tradisi budaya  dan  agama.  Hal  itu  sering membatasi  kebebasan  perempuan  atau mematahkan  semangat  perempuan  untuk aktif  bekerja  di  sektor  politik  sebagai pengawas pemilu.
Ketidakadilan  gender  dapat  dilihat melalui pelbagai  manifestasi  ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan  dalam  pelbagai  bentuk yakni
marginalisasi atau proses pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau anggapan  tidak  penting  dalam  keputusan politik,  pementukan  stereotip  atau  melalui pelabelan  negatif,  kekerasan,  beban  kerja lebih  panjang  dan  lebih  banyak,  serta sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender (Fakih, 2003:12-13)

## Ketakutan,  Prasangka  dan  Masalah Keamanan
Rintangan-rintangan perempuan menjadi  pengawas  pemilu  diperparah dengan  kekhawatiran  keamanan  spesifik- gender.  Yakni  ketidakpercayaan  publik insecure terhadap perempuan yang bekerja di bidang politik. Misalnya kurangnya staf keamanan  berjenis  kelamin  perempuan  di TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara),  rute perjalanan dalam tugas pengawasan pemilu  dari  satu  titik  ke  titik  yang  lain sering  berbahaya.  Kemudian  minimnya infrastruktur yang mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi  dalam  melakukan  sosialisasi dan  kampanye  antipolitik  uang  serta pencegahan  pelanggaran  pemilu.  Untuk dapat  menyelesaikan  beragam  identitas rintangan  yang  saling  terkait  di  atas membutuhkan  pendekatan  terpadu  di seluruh bagian siklus pemilu.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan  (Berger  dan  Luckmann, dalam  Parera,  1990:235)  dimana  identitas
dengan  sendirinya  merupakan  suatu  unsur kunci  dari  kenyataan  subyektif  dan sebagaimana  semua  kenyataan  subyektif, berhubungan  secara  dialektif  dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses  sosial.  Begitu  memperoleh wujudnya,  ia  dipelihara,  dimodifikasi  atau malahan  dibentuk  ulang  oleh  hubungan- hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan  identitas  ditentukan  oleh struktur sosial. Identitas terkait dengan semua rintangan  di  atas  bagi  perempuan  yang menjadi  pengawas pemilu  kemudian dipelihara  oleh  masyarakat  dan  selalu berulang-ulang. Sehingga pada kesimpulan akhirnya adalah perempuan dianggap tidak cocok  oleh  masyarakat  untuk  bekerja  di sektor  politik  sebagai  pengawas  pemilu secara full  time karena  jenis  pekerjaan  ini memiliki labeling lebih dianggap pekerjaan maskulin. Teori lebeling adalah  prespektif  yang lahir  dari  interaksionisme  simbolik  yang dikenalkan  oleh  Erving  Goffman  (1922- 1982). Dalam bukunya, berjudul Presentation  of self in Everyday Life yang terbit  tahun  1969,  Goffman  dengan  Teori Labeling menyatakan  tertarik  pada  fakta, bahwa  manusia  kadang-kadang  menjadi korban  interpretasi  atau  lebel  orang  lain selama  identitas  sosial  mereka  dapat dipengaruhi atau bahkan menentang kehendak mereka. Teori labeling
berbependapat bahwa kadang-kadang proses labeling itu  berlebihan  karena  sang korban salah  interprestasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya (Jones, 2010:146-147).

## Tak Ada Mediasi yang Tepat
Hadas  Mandel  (2009),  Giddens  dan Sutton  (2017:96-97)  melihat  persoalan gender  telah  menjadi  perhatian  khusus negara-negara berkembang untuk kemudian  muncul  kebijakan  dari  negara dengan  mengintervensi  agar  hak-hak  laki- laki  dan  perempuan  disamakan.  Namun sayangnya justru caranya menjadi berubah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
karena  praktiknya  wanita  dan  anak-anak kemudian  disubsidi  oleh  negara  sebagai bentuk  penghargaan  ekonomi  karena bekerja di rumah. Hal ini sebenarnya tidak menguntungkan  bagi  perempuan  dari  segi ekonomi dan haknya dalam berpolitik.
Di  satu  sisi  hak  perempuan  untuk berpartisipasi  penuh  dengan  basis  yang setara  dengan  laki-laki  dalam  proses politik  dan  kepemiluan  adalah  hak  asasi dasar. Hak-hak ini diakui dalam instrumen hukum regional dan internasional,
termasuk  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia,
Perjanjian  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik  (ICCPR),  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap
Perempuan  (CEDAW),  Resolusi  Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan,  Perdamaian,  dan  Keamanan (UNSC  1325), serta  tercantum juga  dalam Konvensi tentang Hak Penyandang
Disabilitas (CRPD).
Ketentuan  Kunci  Instrumen  Hukum
Internasional  Deklarasi  Universal  HAM
(1948) Pasal 21:
1. Setiap  orang  berhak  turut  serta dalam  pemerintahan  negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil  yang  dipilih  dengan bebas. 2. Setiap orang berhak atas kesempatan  yang  sama  untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. 3. Kehendak  rakyat  harus  menjadi dasar kekuasaan pemerintah;
kehendak  ini  harus  dinyatakan dalam  pemilihan  umum  yang dilaksanakan  secara  berkala  dan murni,  dengan  hak  pilih  yang bersifat umum dan sederajat, dengan  pemungutan  suara  secara rahasia  ataupun  dengan  prosedur lain  yang  menjamin  kebebasan memberikan suara.
ICCPR  (1966)  Pasal  25  Setiap  warga negara  mempunyai  hak  dan  kesempatan, tanpa  adanya  pembedaan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  2  dan  tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk;
1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan  pemerintahan,  baik  secara langsung  ataupun  melalui  wakil- wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada
pemilihan  umum  berkala  yang murni,  dan  dengan  hak  pilih  yang universal dan sama, serta dilakukan melalui  pemungutan  suara  secara rahasia  untuk  menjamin  kebebasan menyatakan keinginan para
pemilih;
3. Memiliki  akses,  dalam  ketentuan kesetaraan  yang  diakui  secara umum,  ke  layanan  publik  di negaranya.
Sesuai  dengan  CEDAW  (1979)  Pasal 7,  maka  disebutkan,  negara  peserta  wajib membuat  peraturan-peraturan  yang  tepat untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap perempuan  dalam  kehidupan  politik  dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya  menjamin  persamaan  hak perempuan dengan lelaki, untuk;
1. memilih dan dipilih;
2. berpartisipasi  dalam  perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan  dalam  pemerintah  dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; 3. berpartisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan  yang  peduli  terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik di sebuah negara…
UNSC  1325  (2000)  dalam  Pasal  1 bahkan  mendorong  negara  Anggota  PBB supaya memastikan perwakilan perempuan ditingkatkan  dan  ditambah  di  seluruh tingkatan  pengambilan  keputusan  dalam institusi-institusi  nasional,  regional  dan antarbangsa serta dalam mekanisme pencegahan, pengurusan serta penyelesaian sengketa.
Dalam  konteks  analisa  pilar  Fisher maka  dapat  dilihat  tentang  partisipasi perempuan  sebagai  pengawas  pemilu sebagai  sebuah  perubahan  sosial  yang merupakan  bagian  fenomena  sosial  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
terus  terjadi  di  dalam  suatu  masyarakat.
Tidak hanya terhadap fenomena perempuan  yang  memiliki  partisipasi  di bidang  pengawasan  pemilu.  Namun  lebih luas  lagi  di  bidang  apapun  perempuan- perempuan  itu  beraktivitas.  Talcot  Parson dikutip Fakih (2001), mengatakan;
“Masyarakat  akan  berubah,  tetapi perubahan dalam satu bagian
masyarakat akan diikuti oleh perubahan  yang  lain.  Dimana  pada tahapan  selanjutnya  masa  depan masyarakat akan menjadi modern.” David Mc Clelland juga menyumbangkan pemikirannya untuk teori yang  didasari  oleh  pertumbuhan  ekonomi melalui  the need  for  achievement  (n-Ach) . Yakni kebutuhan untuk berprestasi, sehingga keinginan, kebutuhan, atau dorongan  untuk  berprestasi  akan  meraih imbalan  material  yang  besar.  Sehingga dengan  kata  lain,  pembangunan  memiliki tujuan  dan  usaha  untuk  memperbaiki  dan memulai  suatu  proses  kegiatan  umat manusia agar dapat mencapai kondisi yang lebih  baik  dari  kondisi  sebelumnya. Sementara  itu  pengaruh  pembangunan terhadap masyarakat sangat kompleks. Hal yang  sama  juga  terjadi  pada  tujuan perempuan ketika mereka beraktivitas baik sebagai individu maupun sebagai kelompok  menjadi  pengawas  pemilu.
Merujuk  pada  pengertian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  aktivitas pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan  sosial  (perubahan  sosial)  baik secara  komunal  maupun  individual  pada perempuan  di  suatu  wilayah  tertentu sebagai bentuk mobilitas sosial.
Dua  ilmuwan  masing-masing  Jary  dan
Jary dalam Muslihudin, (2001:4)
menguraikan soal mobilitas sebagai berikut;  “Mobilitas  sosial  sebagai  suatu pergerakan  dari  individu  atau  kelompok antara  posisi-posisi  yang  berbeda  dalam hierarkhi sosial yang ada dalam masyarakat. Mobilittas sosial dapat bergerak menanjak ( upward mobility ) atau sebaliknya ( downward mobility ).”
Mobilitas  yang  seringkali  diinginkan  oleh
sebagian perempuan adalah mobilitas yang bergerak menanjak, sebab perempuan akan memiliki  status  yang  lebih  tinggi  dalam hal  ekonomi  dan  sosial  di  masyarakat. Mobilitas  menurun  sangat  dihindari  oleh perempuan  karena  ia  akan  menjadi  orang yang  terbuang  di  kelas  sosial  yang  pernah ia tempati baik secara ekonomi dan sosial. Kesempatan perempuan untuk dapat melakukan mobilitas sosial yang menanjak seringkali
dilatarbelakangi dengan meningkatkan  pendidikan,  serta  strata sosial  dalam  masyarakat,  penguasaan sektor-sektor  ekonomi,  jaringan  kerja  dan sistem kekerabatan yang rendah. Kesempatan  tersebut  juga  dapat  terjadi apabila seorang perempuan menjadi pengawas pemilu di lingkungannya. Mereka  akan  terlihat  memiliki  power, kapabilitas, kapasitas dengan pekerjaannya dalam  mengawal  pesta  demokrasi  berupa pemilu.

## KESIMPULAN
Konflik gender dalam pekerjaan
perempuan sebagai politisi maupun penyelenggara  pemilu  sangat  berkaitan dengan  fenomena  perubahan  sosial  dan gender.  Perubahan  sosial  memunculkan banyak  perubahan,  seperti  yang  terjadi pada  struktur  sosial  maupun  sistem  sosial di dalam masyarakat khususnya perempuan  sebagai  pengawas  pemilu. Sehingga  partisipasi  penuh  perempuan dalam  proses  politik  dan  kepemiluan sebenarnya bukanlah kelembagaan
penyelenggara pemilu yang harus mencapainya;  namun  perempuan  sendiri yang  justru  harus  memiliki  dimensi praktis.
Masing-masing  faktor  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengamati  terjadinya perubahan  pekerjaan  perempuan  yang menjadi  pengawas  pemilu  di  wilayah- wilayah  lainnya  di  Indonesia  untuk melengkapi pilar-pilar Fisher terkait ketersisihan  kaum  wanita,  keterlibatan politik,  ketakutan,  prasangka,  masalah keamanan, dan tak ada mediasi yang tepat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Gagalnya melibatkan perempuan secara  penuh  sesuai  regulasi  keterwakilan perempuan  30  persen  sebagai  pengawas pemilu  dapat  berarti  melewatkan  sebuah kesempatan  besar  untuk  menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun  masyarakat  yang  inklusif, demokratis,  dan  makmur.  Sehingga  dasar perubahan jenis pekerjaan dan status sosial seseorang  perempuan  menjadi  pengawas pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor.
a. Faktor  karakteristik  individu  untuk mencapi N-Ach
b. Faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakatnya
c. Faktor  regulasi  dan  kelembagaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  (2018). Statistik indonesia  2018  (statisitical  yearbook of  indonesia  2018). Jakarta.  CV Dharmaputra Berger,  P.L  &  Luckmann,  T.  (2012).
Tafsir  sosial  atas  kenyataan .  Jakarta.
LP3ES. Berry,  D.  (1995). Pokok-pokok  pikiran dalam  sosiologi. Jakarta.  PT  Raja Grafindo Persada.
Budiman,  A.  (2000). Teori  pembangunan dunia  ketiga .  Jakarta.  PT  Gramedia
Pustaka Utama. Fakih,  M.  (2001). Sesat  pikir  teori pembangunan dan
globalisasi . Yogyakarta. Insist Press. Fakih,  M.  (2003). Analisis  gender  dan transformasi sosial . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Giddens,  A  &  Sutton,  W.P  (2017).
Essential concepts in sociology .
Malden.  MA  02148,  USA;  Polity Press.
Jones,  P  (2010). Pengantar  teorit-teori sosial dari teori fungsionalisme hingga postmodernisme. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Muslihudin,  Dkk.  (2001). Mobilitas  sosial di kabupaten
banyumas . Purwokerto.Unsoed Press.
Fisher,  S.,  Kartikasari,  S.N.  (2001).
Mengelola  konflik:  ketrampilan  dan strategi  untuk  bertindak. Birmingham. Zed Book British Council. Turner,  B.S  (2000). Teori-teori  sosiologi modernitas posmodernitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

## Bacaan Lain Pustaka Jurnal dan Web
Amin,  S.  (2013).  Pasang  surut  gerakan feminisme. Jurnal  Perempuan  Agama dan  Gender  Marwah.  12 .  1-11.
Retrieved from http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/marwah/article/v iew/520/500 diakses 31 Maret 2020 Bayu, D.J. (2016). Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara  pemilu  rendah,  apa kendalanya?  (2016,  November,  15). Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2016 /11/15/13553991/keterwakilan.peremp uan.dalam.lembaga.penyelenggara.pe milu.rendah.apa.kendalanya.?page=all diakses 30 Maret 2020
Bibler, S. et.al. (2014). Kesetaraan gender dan  penyelenggaran  pemilu:panduan praktek terbaik . Washington. International  Foundation  for  Electoral System. IFES. Retrieved from https://www.ifes.org/sites/default/files/ gender_equality_and_emb_best_practi ces_guide_final_bahasa.pdf.pdf diakses  12  Desember  2019 diakses  29 Maret 2020 Djoeffan, S.H. (2001). Gerakan feminisme di  Indonesia.  Tantangan  dan  strategi mendatang. Jurnal  Mimbar . 17 .  1-17.
Retrieved from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ mimbar/article/view/49/pdf  diakses  29 Maret 2020. Fisipol UGM. (2017). Partisipasi perempuan  dalam  pemilu.  (2017,  Mei 18). Retrieved from http://fisipol.ugm.ac.id/partisipasi- perempuan-dalam-pemilu/ diakses  31 Maret 2020 Lestari,  K.P.  (2016).  Feminisme  sebagai teori  dan  gerakan  sosial  di  indonesia.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
(2016,  Februari).  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publicati on/293821955_FEMINISME_SEBAG AI_TEORI_DAN_GERAKAN_SOSI AL_DI_INDONESIA diakses 31 Maret 2020 Mursid,  F.  (2018).  Perempuan  dalam lembaga  penyelenggara  minim.  (2018, Juni 10). Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasi onal/politik/18/06/10/pa44c8382- perempuan-dalam-lembaga- penyelenggara-pemilu-minim  diakses 30 Maret 2020
Puskapol  (2015)  Mendorong  peningkatan jumlah perempaun sebagai
penyelenggara  pemilu. UI  Center  for Political Studies . Retrieved from https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_p uskapol/mendorong-peningkatan- jumlah-perempuan-sebagai- penyelenggara-pemilu-6.html diakses 28 Maret 2020 Wiwoho,  B.  (2018).  Perludem:perempuan lebih  sulit  jadi  penyelenggara  pemilu. (2018,  Juni  11).  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20180611021345-32-
305097/perludem-perempuan-lebih- sulit-jadi-penyelenggara-pemilu diakses 28 Maret 2020