INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12190-12201 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia
Fatmawati 1 ✉ , Raihana 2
(1) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
(2) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
Email: fatmapanjaitan022@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  pembangunan  di  era  globalisasi  dan  modernisasi  semakin menuntut. Demikian pula, penyebaran data dan akses ke media menjadi lebih sederhana dan lebih cepat.  Internet  adalah  hasil  dari  kemajuan  rasional  dan  kreatif  yang  dilakukan  oleh  manusia,  dan keuntungan  dari  Internet  sangat  beragam,  salah  satunya  adalah  kumpulan  jaringan  yang menyediakan hiburan online.  Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat dan sebagai  akibat  dari  perkembangan  itu, dunia  telah  menambah  dimensi  kehidupan  sejalan  dengan perkembangan  kejahatan  teknologi.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  kecerdasan  buatan dalam  kejahatan  malware  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  komputer,  karena    komputer  dan teknologi  kecerdasan  buatan  digunakan  sebagai  alat  untuk  melakukan  kejahatan.  Hukum  pidana yang  dapat  menjerat  kegiatan  tersebut antara  lain  KUHP,  UU  Hak  Cipta,  UU  Pencucian  Uang,  UU Transfer  Uang,  UU  Dokumen  Dagang,  Permencominfo  No.  20  Tahun  2016  dan  UU  Terorisme. Namun,  undang-undang  Lex  Specialis  dan  Lex  Posterior  ITE  adalah  undang-undang  agresif  yang paling cocok untuk mengatasi kejahatan ini, meskipun kelemahannya adalah istilah terkait malware dan kecerdasan buatan tidak disebutkan secara spesifik.
Kata Kunci: Malware, Artificial Intelligence, Cyber Crime.

## Abstract
Advances in science and development in the era of globalization and modernization are increasingly demanding.  Likewise,  data  dissemination  and  access  to  media  becomes  simpler  and  faster.  The Internet is the result of rational and creative progress made by humans, and the advantages of the Internet are very diverse, one of which is a collection of networks that provide online entertainment. Technological developments have changed people's lives and as a result of these developments, the world has added a dimension of life in line with the development of technological crimes. This study shows that the application of  artificial intelligence in malware crimes is included in the category of computer  crimes,  because  computers  and  artificial  intelligence  technology  are  used  as  tools  to commit crimes. Criminal laws that can ensnare these activities include the Criminal Code, Copyright Law, Money Laundering Law, Money Transfer Law, Trade Documents Law, Permencominfo No. 20 of 2016  and  the  Terrorism  Law.  However,  the  Lex  Specialis  and  Lex  Posterior  ITE  laws  are  the  most suitable  aggressive  laws  to  tackle  this  crime,  although  the  drawback  is  that  the  terms  related  to malware and artificial intelligence are not specifically mentioned.
Keywords: Malware, Artificial Intelligence, Cyber Crime

## PENDAHULUAN
Internet  memudahkan  manusia  untuk  berinteraksi  dan   mencari  informasi,  batas ruang  dan  waktu  menjadi  hilang  dengan  adanya  jaringan  internet.  Dengan  adanya perkembangan  teknologi  informasi  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  melahirkan tindak pidana  baru,  yang  membedakan  adalah  kejahatan  ini  dilakukan  dengan  media maya  atau  media  virtual  dan  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Tindak pidana dalam bentuk media maya atau dunia virtual disebut cyber crime. Cyber crime adalah kejahatan di dunia maya atau dunia maya, yaitu kejahatan  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  revolusi  teknologi  informasi.  Cyber  crime mengacu  pada    kejahatan  yang  berkaitan  dengan  dunia  maya    dan    kejahatan  yang melibatkan penggunaan komputer (Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005) .
Cyber crime memiliki berbagai jenis tindak pidana, antara lain: hacking dan cracking (memasuki komputer  atau  sistem  elektronik  tanpa  ijin), carding  (mencuri  nomor  kartu kredit milik orang lain), phising (penipuan website yang namanya hampir sama dengan aslinya), defacing  (mengalihkan  website  asli  ke  website  lain),  spamming  (pengiriman informasi atau berita secara berulangulang), malware (program atau software jahat yang menyusup  ke  dalam  komputer  atau  sistem  komputer)  dan  masih  banyak  lagi  bentuk tindak  pidana cyber  crime  tersebut. Serangan Malware  di  Indonesia  cukup memperihatinkan,  hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  data  keamanan  siber Microsoft  pada
akhir 2018, Indonesia berada di posisi ke-3 negara yang paling banyak terkena malware di perangkat  komputer.  Berdasarkan  data  internal  pusat  keamanan  siber perusahaan  di Washington,  AS,  serangan  siber  yang  paling  banyak  menyerang  Indonesia  adalah  jenis Malware.  Malware  masih  menjadi  momok  di  dunia  siber  karena  malware  dibuat  secara khusus agar  tersembunyi  sehingga  mereka  bisa  tetap  berada  di  dalam  sebuah  sistem untuk  periode waktu  tertentu  tanpa  sepengetahuan  pemilik  sistem  tersebut  sehingga keamanan  sebuah  sistem  tersebut  tidak  dapat  mengetahui  bahwa  sistemnya  telah terinfeksi malware. Era teknologi sekarang memasuki  era  kecerdasan  buatan  atau  yang sering  disebut Artificial  Intelligence  disingkat  AI.  AI  mengacu  pada  simulasi  kecerdasan manusia  oleh  mesin  yang  diprogram  untuk  berpikir  secara  manusiawi  dan  meniru tindakannya,  kecerdasan  buatan  sendiri  dicirikan  oleh  kemampuan  untuk  bernalar  dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.
Pemanfaatan  kekuatan  teknologi  AI  bisa  dibilang  salah  satu item  agenda  penting diiringi berkembangnya revolusi Industri 4.0 dimana kunci dari revolusi tersebut terletak pada Big  Data  dan  AI.  AI  dalam  banyak  organisasi  bisnis  di  seluruh  dunia  digunakan untuk  mengontrol  data  perusahaan  dan  menggunakan  pembelajaran  mesin  untuk memahami  tren  bisnis  adalah  hal  biasa.  Namun  disisi  lain  peretas  juga  mengeksplorasi teknologi  ini  untuk  membuat malware  yang  ditenagai  AI  yang  dapat  menyebarkan aplikasi  berbahaya  yang  tidak  bisa  dilacak  dalam  muatan  data  yang  tidak  berbahaya. Teknik  AI  dapat  menyembunyikan  kondisi  yang  diperlukan  untuk  membuka  muatan berbahaya  sehingga  hampir  tidak  mungkin  untuk  merekayasa  ulang  ancaman,  teknik tersebut juga berpotensi melewati sistem deteksi intrusi anti-virus dan malware moderen. Malware berteknologi AI dapat dilatih untuk menunggu hingga terjadi tindakan spesifik yang memicu muatan bermusuhan. Ini mungkin digerakkan oleh pengenalan suara atau wajah, atau bahkan oleh properti geo-lokasi. Dapat dikatakan bahwa malware AI dapat dilatih untuk mendengarkan kata- kata tertentu atau suara orang yang ditargetkan
Salah  satu  hal  sulit  yang  akan  ditemukan  dalam  penangan  hukum  tindak  pidana penyebaran  malware  adalah  saat  proses  hukum  terkandang  menjadi  terkendala  karena pelaku  tidak  dapat  ditemukan  atau  tidak  ada  orang/  kelompok  yang  dapat mempertanggungjawabkan  kejahatan  tersebut  dan  biasanya  pelaku  berasal  dari  luar negeri. Di Indonesia memang belum terjadi penyerangan deepfake atau modus malware- AI lainnya, namun serangan malware sudah marak terjadi dan teknologi AI saat ini sudah mulai berkembang sehingga membuat kita mawas diri akan hal keamanan siber (cyber security).
Berdasarkan  kecenderungan  tersebut,  malware  yang  mengimplementasikan kecerdasan buatan belum diatur secara khusus dalam UU Informasi dan Elektronika atau disingkat    UU  ITE.  Undang-undang  tidak  secara  optimal  mengatur  penegakan  hukum dalam  kasus  kejahatan  dunia  maya,  terutama  terkait  malware  yang  diimplementasikan oleh kecerdasan buatan, sehingga  penegakan hukum tidak seaktif dan represif mungkin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana mengatur kejahatan cyber- malware dengan menggunakan teknologi AI berdasarkan undang-undang ITE saat ini di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas hukum,  terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian  hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum doctrinal  (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018).  Pada  dasarnya,  globalisasi menciptakan  berbagai  tantangan  dan  permasalahan  baru  yang  harus  dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep atau naskah kemudian  dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan komputer saat ini merespon perubahan zaman dan apa yang terjadi dengan  masyarakat  dunia  yang  selalu  ingin  menemukan  sesuatu  yang  baru  melalui pengolahan, penelitian dan pengembangan serta membuat penemuan-penemuan baru yang  kompleks  dan  modern  dari  hasil  pemikiran  mereka  (Suisno,  2014). Kecerdasan buatan  yang  selanjutnya  disebut  AI  merupakan  sebuah  studi  tentang  bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.  Banyaknya  permasalahan  kompleks  yang  dihadapi  manusia  saat  ini  membuat manusia  bahkan  komputer  sulit  untuk  menyelesaikannya  (Elaine  Rich  &  Kevin  Knight, 1991). Malware atau Malicous Software merupakan perangkat lunak yang secara eksplisit didesain  untuk  melakukan  aktifitas  berbahaya  atau  perusak  perangkat  lunak  lainnya  (S. Kramer & Bradfield, 2010). Keduanya merupakan buah dari perkembangan teknologi, AI yang merupakan hadiah dari inovasi teknologi pada akhirnya dapat menjadikan Malware yang merupakan bencana perkembangan teknologi menjadi senjata yang mematikan dan mengancam  keamanan.  Contoh  dari  tindak  pidana  Malware-AI  sudah  banyak  terjadi seperti deepfake video atau voice, Jackpotting, phising spear dan masih banyak lagi.
Malware  memiliki  berbagai  jenis  dan  perkembangan  jenis  malware  semakin  hari semakin  beragam,  dalam  berbagai  jenis  terebut  malware  memilik  nama  yang  berbeda. Secara garis besar modus operandi malware terangkum kedalam 4 insiden siber. Malware dalam 4 insiden siber tersebut digunakan untuk:
1. Penolak Akses
Malware berbentuk virus juga dimanfaatkan pelaku untuk membuat serangan DDoS dengan  cara  menyebarkan  file  yang  berisi  virus  di  berbagai  situs  internet  dengan rekayasa  sosial  yang  membuat  korban  mengundu  file  tersebut  dan  membuat komputer tersebut terinfeksi virus. Ketika komputer telah terinfeksi virus DDoS maka akan secara otomatis virus terebut akan melaksanakan protokol serangan DDoS.
2. Pemerasan
Terdapat  beberapa  malware  yang  dirancang  untuk  mengenskripsi  data  korban sehingga korban tidak memiliki akses untuk menggunakan datanya kembali. Untuk mendapatkannya  kembali biasanya pelaku akan meminta korban untuk membayar tebusan  berupa  “kunci”  untuk  mengenkripsi  data  korban  kembali.  Ada  beberapa pelaku  yang  memanfaatkan  kepanikan  korban  sehingga  pelaku  melakukan pemerasan  lebih  yang  menguras  uang  korban.  Malware  yang  memiliki  modus operandi  ini  adalah  Ransomware,  Lockscreen,  Ransomware  WannaCry  hingga
Ransomware  palsu  dan  berbagai  nama  ransomware  yang  memiliki  nama  yang beragam karena perkembangannya.
3. Spionase
Spionase  yang  dilakukan  mulai  dari  akses  pada  layar  komputer,  webcam  (kamera pada komputer) hingga merekam ketikan keyboard (keyologger) kegiatan ini dapat disebut  juga  sebagai  Spyware,  program  malware  yang  mampu  memata-matai aktivitas pengguna komputer seseorang. Pelaku telah melakukan penerobosan akses tanpa  seizin  pemilik  komputer  sehingga  hal  ini  telah  melanggar  hukum  karena mebuat  rasa  tidak  nyaman  korban  dan  berpotensi  menyalahgunakan  informasi- informasi yang telah didapatkan korban. Biasanya pelaku menjual infromasi korban kepada  penyedia  layanan  iklan  sehingga  dapat  menampilkan  iklan  yang  relevan. Kondisi terburuknya adalah  pelaku  dapat mengendalikan komputer  dari  jarak  jauh karena telah memiliki akses komputer tersebut
4. Pencurian Informasi
Pencurian  informasi  oleh  malware  adalah  serangan  yang  paling  umum  dari  ketiga modus  operandi  diatas  karena  cara  kerja  malware  yang  selalu  bermuara  kepada pencurian  informasi.  Pelaku  yang  menerapkan  malware  dalam  serangannya  telah merencanakan targetnya terlebih dahulu untuk menentukan jenis malware apa yang digunakan. Perkembangan teknologi sekarang yang memasuki revolusi industri 4.0 melibatkan banyak data didalamnya, akses serba digital menjadi target populer oleh cyber threat actor untuk melakukan serangan terhadapnya. Pencurian informasi data pribadi  sangat  populer  belakangan  tahun  ini,  karena  pelaku  dapat  memanfaatkan data tersebut untuk berbagai insiden siber.
Perkembangan  Malware  melahirkan  berbagai  jenis  modus  operandi  demi melaksanakan  niat  jahatnya,  penerapan  AI  didalamnya  dapat  mengotomatisasi  modus- modus  sehingga  memudahkan  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan.  Pembuat  malware dapat memanfaatkan AI yang selanjutnya disebut Malware-AI digunakan untuk:
a. Menghasilkan  jenis  malware  baru  yang  tak  terdeteksi.  Melalui  algoritma  dan pembelajaran mesin menghasilkan sebuah teknik yang dapat diciptakan kembali dan selalu meningkat untuk mempelajari jenis malware yang memiliki kemungkinan kecil untuk terdeteksi kemudian melakukan serangan dengan karakteristik yang sama.
b. Menyembunyikan malware dari jaringan. Malware dapat memonitor perilaku jaringan korban dan membangun pola yang sama seperti jaringan yang legal.
c. Mengkombinasi  berbagai  teknik  serangan.  Teknik  yang  dilakukan  untuk
menggabungkan serangkaian teknik untuk menemukan opsi paling efektif agar tidak terdeteksi dan memprioritaskan alternatif dari serangan yang kurang berhasil
d. Menyesuaikan fitur/fokus malware berdasarkan kondisi lingkungan. Penyerang yang ingin  menyerang  sebuah  browser  tidak  perlu  lagi  memasukkan  daftar  lengkap browser,  pelaku  hanya  perlu  menerapkan  informasi  umum  saja  karena  dengan bantuan algoritma AI yang telah dilatih dan belajar, AI lebih memahami seluk beluk browser sehingga dengan mudah dapat menyusup.
e. Menerapkan  mekanisme  penghancuran  diri  dalam  malware  jika  terdeteksi  perilaku ganjil.  Malware  telah  diterapkan  penghancuran  diri  (self  destruction)  untuk menghindari deteksi.
f. Mendeteksi lingkungan yang mencurigakan. Malware dapat menghindari lingkungan yang mencurigakan seperti alat-alat yang digunakan oleh peneliti anti-malware dan menghentikan aktivitasnya untuk menghindari deteksi.
g. Meningkatkan  kecepatan  serangan.  Kecepatan  serangan  bisa  menjadi  sangat penting,  terutama  dalam  kasus-kasus  seperti  pencurian  data.  Algoritma  dapat melakukan  ekstraksi  jauh  lebih  cepat  daripada  manusia,  membuatnya  lebih  sulit untuk dideteksi dan hampir tidak mungkin  dicegah  - karena  mesin  dapat menyalin data dari perimeter yang dilindungi sebelum anti-malware dapat beraksi.
h. Membiarkan  perangkat  lain  belajar  bersama  dan  mengidentifikasi  bentuk  serangan yang  paling  efektif  dalam  satu  jaringan  botnet,  masing-masing  bot  dimanfaatkan untuk menguji hasil teknik infiltrasi dalam satu waktu dan memberikan laporan untuk mempelajari target dalam waktu singkat.
Dengan  kata  lain  penerapan  AI  dalam  tindak  pidana  malware  dapat  dikatakan sebagai computer-related crime  dimana teknologi AI dan komputer sebagai alat bantu kejahatan  dalam  meretas  dan  melakukan  tindak  kejahatan  siber  lainnya.  Berdasarkan penelitian  penulis,  tindak  pidana  Malware-AI  belum  diatur  secara  gramatikal  dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Namun terdapat berbagai aturan pidana diluar UU  ITE  yang  sekiranya  mampu  untuk  menerat  tindak  pidana  tersebut  karena  UU  ITE merupakan  peraturan  yang  paling  baru  dan  paling  khusus  untuk  menangani  tindak pidana siber.
Lex  Specialis  derogat  lege  generali  adalah  asas  yang  mengandung  makna  bahwa hukum  yang  bersifat  khusus  (Lex  Specialis)  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat umum (Lex generali). Lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (Lex Posterior) mengesampingkan hukum yang
lama  (Lex  prior).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  11  tahun  2008  tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 19  tahun  2016  merupakan  Lex  Specialis  dan  Lex  Posterior  yang  saat  ini  paling  sesuai mengatur perbuatan Malware-AI. Penulis mengkaji beberapa pasal yang menurut penulis dapat diterapkan pada tindak pidana Malware-AI.
Pasal 31 ayat (2) UU ITE:
Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atas  transmisi  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik  orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun  maupun  yang menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau  penghentian  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
Pas al (3) menyebutkan “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2),  intersepsi  yang  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan undang- undang.”
Berdasarkan  uraian  pasal  diatas  mengenai  penyadapan,  perubahan  dan pengilangan  data  diluar  intersepsi  yang  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum adalah  dilarang.  Perbuatan  Malware-AI  dalam  pelaksanaan  tujuannya  adalah  untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan melalui jalan kriminal.
Pasal 32 ayat (1) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”
Pasal 32 ayat (2) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  dengan  cara  apa  pun  memindahkan  atau  mentransfer  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”
Pasal 32 ayat (3) UU ITE “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”
Berdasarkan uraian pasal diatas yang melarang perbuatan perusakan, pemindahan dan  penghilangan  data  karena  dapat  mengakibatkan  terbukanya  suatu  informasi  yang bersifat  rahasia  menjadi  dapat  diakses  oleh  publik  karena  malfungsi  sebuah  program
yang sengaja dibentuk oleh pelaku. Malware-AI akan mengenskripsi data yang mana data tersebut  dapat  sewaktu-waktu  disebarluaskan  pelaku  jika  keinginannya  tidak  dapat dituruti.
Pasal 33 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat  terganggunya  sistem  elektronik  dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.” Menurut Pasal ini perbuatan yang  dilarang  adalah perbuatan yang dapat membuat sistem tidak dapat  bekerja  atau  memperlambat  sebuah  sistem  tersebut.  Virus  dan  Worm  yang merupakan  produk  dari  Malware-AI  memang  diciptakan  untuk  mengganggu  sistem komputer  milik  orang  lain  agar  sistem  komputer  tersebut  menjadi  lambat  bahkan  bisa sampai sistem tersebut tidak berfungsi.
Pasal 34 ayat (1) UU ITE:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,  mengadakan  untuk  digunakan,  mengimpor,  mendistribusikan,  menyediakan, atau memiliki:
a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer  yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. Sandi  lewat Komputer, Kode Akses, atau hal  yang  sejenis  dengan  itu yang  ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.”
Pasal  34  ayat  (2)  UU  ITE  “Tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bukan tindak  pidana  jika  ditujukan  untuk  melakukan  kegiatan  penelitian,  pengujian  Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”
Berdasarkan  uraian  pasal  diatas  Malware-AI  termasuk  kedalam  penylahgunaan perangkat  keras atau perangkat  lunak yang  dilarang  didalam pasal tersebut. Perangkat keras  yang  tujuan  awalnya  bukan  untuk  kejahatan,  disalahgunakan  pelaku  untuk memfasilitasi tindak kejahatan mereka. Sama halnya dengan perangkat lunak teknologi AI yang  ditujukan  untuk  membantu  manusia  malah  digunakan  untuk  menyerang  dan membuat susah pekerjaan manusia. Salah satu teknik Jackpotting pada ATM merupakan bentuk nyata penyalahgunaan perangkat keras.
Pasal 36 UU ITE “Setiap orang den gan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  sampai  dengan  pasal  34
yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain.”  Pasal  ini  melarang  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  merugikan  orang  lain.  Malware-AI  banyak  menimbulkan kerugian pihak lain karena Malware-AI menghambat aktifitas komputer korban, membuat korban  tidak  dapat  menyelesaikan  perkerjannya  dan  meminta  tebusan  untuk membebaskan file yang telah dikunci oleh pelaku Malware-AI.
Penyimpangan  penerapan  teknologi  AI  pada  tindak  pidana  malware  (Malware-AI) merupakan  sisi  gelap  dalam  berkembangnya  teknologi.  Masalah-  masalah  yang ditimbulkan rumit  dan menyentuh berbagai aspek  dalam satu kali aksi. Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat memberikan jalan bagi perkembangan-perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat,  terutama  dalam perkembangan  teknologi.  Untuk  itu  pengaturan  alih  teknologi  sebagai  tolak  ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur secara hukum tersendiri (O. C. Kaligis (Otto Cornelis), n.d.).
Perbuatan Malware-AI sendiri dapat dikriminalisasi menjadi tindak pidana siber atau kejahatan  mayantara  (cyber  crime)  karena  telah  memenuhi  karakteristik  cyber  crime sebagaimana  kejahatan  tersebut  telah  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Namun hukum  positif  di  Indonesia  sebenarnya  tidak  terlalu  kuat  untuk  menjerat  pelaku  tindak pidana Malware-AI karena dalam peraturan berbagai sektor yaitu KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer dana, UU Dokumen Perusahaan, Permenkominfo no 20 tahun 2016 dan, UU terorisme maupun Undang-Undang ITE sebagai hukum positif terbaru sebagai pengenaan  tindak  pidana  ini  belum  mengatur  secara  jelas  dan  rinci  yang  mana  secara gramatikal  tidak  dituangkannya  kata  Malware  dan  juga  kecerdasan  buatan  (Artificial Intelligence atau AI) didalam peraturan tersebut.

## SIMPULAN
Penerapan  KUHP  untuk  menerapkan  penyimpangan  AI  dalam  kejahatan  malware dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  meskipun  secara  gramatikal  hal tersebut  tidak  tertuang  dalam  peraturan  terkait  yaitu  UU  ITE.  Tindakan  AI  malware diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  komputer  karena  kecerdasan  buatan  dan  teknologi komputer  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan.  Hukum  pidana  yang  relevan menganggap  penggunaan  dan  penyimpangan  kecerdasan  buatan  sebagai  kejahatan dunia maya terhadap malware. UU Pidana, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Pengiriman Uang, UU  Surat  Perusahaan,  Permencominfo  No.  20  Tahun  2016  dan  UU  Terorisme  dapat diberlakukan terhadap UU ini namun mengacu pada Lex specialis derogat lege generali
dan  Lex  posterior  derogat  lege  priori.  UU  ITE  adalah  Ahli  Lex  dan  Lex  berdasarkan ketentuan  ini  paling  cocok  untuk  menuntut  penggunaan  kecerdasan  buatan  dan penyimpangan malware.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Kumedi Ja’far. (2010).  PENGARUH GLOBALISASI  TERHADAP  PEMBANGUNAN  HUKUM EKONOMI DI INDONESIA. ASAS, 2(2), 16.
Barda  Nawawi  Arief.  (2005).  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
DHARMA  SETIAWAN  PAGARALAM.  (2014).  IMPLIKASI  GLOBALISASI  DAN  PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. KEADILAN PROGRESIF, 2(1), 24.
Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Geofani  Milthree  Saragih.  (2022a).  Pancasila  Sebagai  Landasan  Filosofis  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.  JUPANK :  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 2(1), 20.
Geofani  Milthree  Saragih.  (2022b).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Lanjut  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia [Skripsi]. Universitas Riau.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohammad  Maiwan.  (2014).  MEMAHAMI  POLITIK  GLOBALISASI  DAN  PENGARUHNYA DALAM  TATA  DUNIA  BARU:  ANTARA  PELUANG  DAN  TANTANGAN.  Jurnal PAMATOR, 7(1), 2.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.  Randy  Pradityo.  (2017).  MENUJU  PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA INDONESIA:  SUATU  TINJAUAN SINGKAT. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 140.
Ratno  Lukito.  (2022). “Compare But  Not  to Compare”: Kajian  Perbandingan  Hukum  di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 287.
Sudarto. (1989). Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Sudiyana.  (2016).  PENGARUH  GLOBALISASI  TERHADAP  PEMBANGUNAN  EKONOMI
DAN  IMPLIKASI HUKUMNYA. JURNAL KAJIAN HUKUM, 1(1), 23.
Syprianus  Aristeus.  (2018).  TRANSPLANTASI  HUKUM  BISNIS  DI  ERA  GLOBALISASI TANTANGAN  BAGI INDONESIA. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(4), 515.