## MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, 1 Sabri Samin, 2 Muh. Jamal Jamil 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: hafidzramadan2017@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada  masa  pandemi covid-19 di  Pengadilan  Agama  Maros  perspektif  hukum  Islam.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis. Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Maros kelas 1B berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun  2016,  pandemi Covid-19 mengakibatkan  perubahan  prosedur,  yaitu  harus  melakukan tes Covid-19 dan  juga  mematuhi  protokol  kesehatan.  Pada  tahun  2019-2021  kasus  mediasi yang  berhasil  dan  tidak  berhasil  mengalami  naik  turun,  kasus  mediasi  yang  berhasil meningkat pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021, sedangkan mediasi tidak berhasil menurun  pada  tahun  2020  dan  meningkat  pada  tahun  2021.  Al-Qur’an  menjelaskan  konflik dan  sengketa  yang  terjadi  di  kalangan  umat  manusia  adalah  suatu  realitas.  Manusia  sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan perselisihan.
Kata Kunci : Mediasi; Pandemi Covid-19 ; Perceraian; Hukum Islam.

## Abstract
The main problem being studied is how to mediate in the settlement of divorce cases  during the  COVID-19  pandemic  at  the  Maros  Religious Court  from  the  perspective  of  Islamic  law. This  type  of  research  is  a  descriptive  qualitative  approach  with  juridical,  normative  and sociological  theology.  Data  collection  methods  used  are  observation,  interviews  and documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  descriptive  analysis.  The  results  of  the study  found  that  the  mediation  procedure  at  the  Maros  Religious  Court  class  1B  based  on PERMA Number 1 of 2016, the Covid-19 pandemic resulted in a change in procedure, namely having to do a Covid-19 test and also comply with health protocols. In 2019-2021 successful and  unsuccessful  mediation  cases  experienced  ups  and  downs,  successful  mediation  cases increased  in  2020  and  decreased  in  2021,  while  unsuccessful  mediation  decreased  in  2020 and increased in 2021. The Qur'an explains Conflicts and disputes that occur among human beings are a reality. Humans as caliphs on earth are required to resolve disputes.
Keywords: Mediation; Covid-19 Pandemic; Divorce; Islamic Law.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil

## A. Pendahuluan
Pernikahan memiliki makna dan tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui  pernikahan,  dua  orang  dari  lawan  jenis  dapat  secara  resmi  menjalin  hubungan dan  membentuk  sebuah  ikatan  keluarga.  Selain  itu,  keluarga  dapat  terus  berkembang hingga  pada  akhirnya  membentuk  sebuah  kelompok  masyarakat.  Pernikahan  juga ditujukan  untuk  mencapai  kebahagiaan  dalam  hidup,  di  masa  kini  dan  di  masa mendatang. 1
Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara. Dalam sebuah perkawinan/pernikahan  yang  diharapkan  adalah  terciptanya  kesejahteraan  dan kebahagiaan dalam keluarga serta senantiasa mendapat ridha Allah Swt. 2 Namun untuk melakukan hal tersebut bukanlah hal yang yang mudah karena membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. 3
Islam  telah  mengakui  perkawinan  sebagai mίtsqan  ghalίzhan (perjanjian  yang  sangat kuat).  Hukum  syariat  perkawinan  dalam  Islam  berkaitan  dengan  dimensi  teologis, filosofis  dan  sosiologis.  Atas  dasar  tersbut  maka  asas  mempersulit  perceraian  dengan mewajibkan  pengadilan  untuk  menceraikan  adalah  asas  yang  dianut  dalam  Undang- Undang  Perkawinan. 4 Islam  menempatkan  akal  di  tempat  yang  tinggi  karena  manusia memiliki  kemampuan  untuk  mempertimbangkan  hal  yang  baik  dan  buruk,  memiliki kehendak  sendiri  dan  dapat  mewujudkan  apa  yang  dikehendakinya. 5 Apabila  seorang manusia  ingin  menikah,  ia  pasti  menginginkan  untuk  menikah  dengan  pasangan  yang diinginkannya.  Perkawinan  harus  didasari  dengan  rasa  saling  mengasihi  antara  kedua
1 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  dibawah  umur  (dini)”, Jurnal  Al-Qadau 2,  no.  1  (2015): hlm.1.
2 Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, “Konsep Kafaa’ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”, Qadauna 2, no. 1 (2020): hlm.2.
3 Muhammad  Saleh  Ridwan, Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012), hlm.5.
4 Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Ahkam 14, no.1 (2014): hlm.105.
5 Muh.  Rasywan  Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective  of Islamic Law” , Al-Risalah 21, no. 1 (2021): hlm.14-15.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
belah  pihak  yakni  pria  dan  wanita  dalam  membentuk  keluarga sakinah  mawaddah warahmah. 6
Ikatan  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  erat  yang  menyatukan  antara  seorang  laki- laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri berkomitmen atau  kesepakatan  untuk  saling  memenuhi  berbagai  hak  dan  kewajiban  yang  telah ditetapkan. 7
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan pada  pasal  1  menyebutkan  bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri. 8
Pada  hakikatnya  Al-Qur’an  telah  mengingatkan  agar  umat  Muslim  menghindari perceraian, sebab dampak perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi  juga  keturunan  mereka,  bahkan  akan  berdampak  pula  bagi  keluarga  kedua  belah pihak.  Namun,  dampak  yang  paling  dirasakan  dari  perceraian  ialah  dampak  psikologis yang  akan  ditanggung  oleh  anak-anak  dari  pasangan  suami  istri  yang  melakukan perceraian.
Banyak  pasangan  memilih  untuk  pergi  ke  pengadilan  dengan  tujuan  untuk  mengakhiri pernikahan yang mereka sepakati sebelum  akad  nikah, dengan syarat  bersumpah untuk setia  dan  hidup  selama  mungkin.  Ada  banyak  faktor  yang  dapat  mengganggu keharmonisan  hubungan  keluarga  dan  pada  akhirnya  berujung  pada  perpisahan,  baik
6 Ahmad  Assidik  dan  A.  Qadir  Gassing,  “Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” , Qadauna 1, no. 1 (2019): hlm.4-5.
7 Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya  Pasangan Tunanetra  dalam Membentuk Keluarga  Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Shautuna 2, no.1 (2021): hlm.147.
8 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
karena  kematian  atau  faktor  lain  seperti  perbedaan  psikologis,  fisik,  finansial,  dan pandangan hidup. Seringkali menjadi penyebab masalah dalam sebuah pernikahan. 9
Perceraian merupakan perkara yang dihalalkan,  namun  ada faktor  penyebab  yang tidak bisa  dihindari  diantaranya  pernikahan  dini  yang  dinilai  menyebabkan  kurangnya kesiapan  baik  dari  segi  mental,  finansial  dan  kesehata.  Sementara  faktor  penyebab pernikahan dini  salah satunya  ialah karena  pergaulan bebas yang mengakibatkan  hamil luar nikah. 10 .
Tidak ada pernikahan tanpa mengalami pertengkaran ( syiqaq ) di dalamnya, hal ini biasa terjadi  untuk  melepaskan  atau  melampiaskan  emosi  yang  buruk.  Dengan  adanya  hal tersebut,  diharapkan  kedua  belah  pihak  yakni  baik  suami  maupun  istri  dapat menyesuaikan  diri  sehingga  muncul  keselarasan,  keserasian, mawaddah dan rahmah .
Namun  apabila  pertengkaran  terus  terjadi  dalam  sebuah  rumah  tangga  tanpa  adanya usaha untuk menemukan solusi, maka akan muncul perasaan jenuh yang  pada akhirnya dapat  berujung  pada  perceraian,  sekalipun  perceraian  yang  tidak  diinginkan  dalam sebuah rumah tangga. 11
Perceraian diperbolehkan apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil yang baik antara  kedua  belah  pihak  dalam  artian  apabila  rumah  tangga  sudah  diusahakan  untuk dipertahankan  namun  terus  menimbulkan  kesengsaraan  jangka  panjang  bagi  keluarga dan melanggar ketentuan Allah. 12 Ancaman terhadap rusaknya perkawinan (perceraian) ada  bermacam-macam,  dan  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keutuhan  rumah tangga,  baik  eksternal  maupun  internal,  baik  materiil  maupun  non-materiil,  di  antara berbagai  faktor  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan  gugatan
9 Ananda Abdi dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama  Bantaeng  Kelas  II  (Studi  Kasus  Putusan  No.  50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, Al-Qadauna 1,  Edisi  Khusus (2020): h. 292.
10 Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, Al-Daulah 5, no. 1 (2016): hlm.144.
11 M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, Mazahibuna 2, no. 2 (2020): hlm.12.
12 Yayu Purnama Intan dan Patimah, “Analisa Penyebab Timgginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”, Al- Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): hlm.3.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
perceraian. 13
Seiring waktu, nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat banyak mengalami perubahan sehingga  membuat  tingkat  perceraian  semakin  tinggi. 14 Banyak  faktor  yang  menjadi penyebab runtuhnya keutuhan rumah tangga ini baik dari faktor ekstren maupun intern, termasuk  faktor  Pandemi Covid-19 .  Pandemi Covid-19 yang  berlangsung  di  berbagai Negara  khususnya  di  Indonesia  berpengaruh  terhadap  berbagai  lini  di  kehidupan manusia. 15
Pandemi Covid-19 erat kaitannya dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai aturan protokol kesehatan yang menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi baik  dalam  segi  penurunan  pendapatan  keluarga  ataupun  yang  lain.  Sehingga  hal  ini memicu  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sehingga  berujung  pada  perceraian. 16 Selama  pandemi Covid-19 berlangsung,  Indonesia  mengalami  peningkatan  kasus perceraian sebesar 5%, disebabkan sebagian keluarga mengalami kesulitan ekonomi. 17
Melihat  fenomena  tersebut,  maka  ada  beberapa  upaya  perdamaian  yakni  melalui musyawarah bersama antara suami dan istri atau melalui mediasi yakni dengan bantuan pihak  ketiga  sebagai  penengah,  hal  ini  ditujukan  untuk  tetap  mempertahankan  rumah tangga. 18
Mediasi  dijadikan  sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  konflik  pada  lembaga peradilan, serta sebagai  cara untuk mengurangi tingkat perceraian. Mediasi tidak hanya
13 Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A”, Al- Qadauna 2, no. 3 (2021): hlm.2.
14 Sahrawati  Nurdin,  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  (studi  kasus  di Pengadilan Agama Sinjai)”, Skripsi. (Makassar: fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH), h. 2. 15 Salsabila  Rizky  Ramadhani  dan  Nunung  Nurwati,  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Angka Perceraian”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (Universitas Padjajaran, 2021), h. 89
16 Radhitya,  dkk,  “Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2, no. 2 (2020), h. 111-119.
17 Fauziah, dkk, “Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 ” , Jurnal Islamic Law 4, no. 2 (2020), h. 181-192.
18 Rika  Lestari,  “Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Perceraian  Secara  Mediasi  di  Pengadilan  dan diluar Pengadilan di Kabupaten Kampar”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 2 (2014), h. 311.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
menguntungkan  pihak-pihak  yang  berkonflik  tetapi  juga  menawarkan  sejumlah keuntungan  bagi  lembaga  peradilan.  Pertama,  memaksimalkan  fungsi  lembaga Pengadilan  untuk  menjalankan  perannya  dalam  menyelesaikan  konflik,  penggunaan mediasi  diperlukan  agar  dapat  mengatasi  duduk  perkara  atas  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan. Kedua, sejumlah kecil kasus Pengadilan akan memfasilitasi kontrol apabila terjadi  penundaan  atau  disengaja  dalam  mempertimbangkan  suatu  kasus  untuk  tujuan tidak  terpuji.  Ketiga,  dibandingkan  dengan  proses  putusan  hakim,  proses  mediasi dipandang sebagai cara yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan sengketa. 19

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  teologi  normatif  dan sosiologis.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  metode  observasi, wawancara dan dokumentasi.  Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode  analisis  ini  digunakan  dalam  penelitian  untuk  menggambarkan  karakteristik bidang penelitian, informan dan distribusi faktor dari masing-masing variabel.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Bentuk  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  pada  Masa  Pandemi

## Covid-19 di Pengadilan Agama Maros
Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  1B  berdasarkan  pada  PERMA Nomor  1  Tahun  2016,  dikarenakan  pandemi Covid-19 mengakibatkan  perubahan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  penggugat    maupun  tergugat  agar  bisa  dilaksanakan mediasi,  yaitu  harus  melakukan  tes Covid-19 dan  juga  mematuhi  protokol  kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Adapun tahap-tahap mediasi
19 Arum Kusuma, dkk. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”, Law Jurnal 6, no. 1 (2017), h. 2.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yaitu: 20
a. Tahap Pra Mediasi
1) Pada  hari  sidang  pertama  Hakim  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh mediasi dan dihadiri kedua belah pihak.
2) Hakim  memberikan  kesempatan  proses  mediasi  paling  lama  30  Hari  Kerja  dan menunda proses persidangan perkara.
3) Hakim  menjelaskan  tata  cara  mediasi  kepada  para  pihak  yang  berkonflik.  Para pihak  memilih  Mediator  dari  daftar  nama  yang  diberikan  kepada  mereka,  baik pada hari sidang pertama maupun selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja berikutnya.
4) Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut  dalam  poin  ke-4  para  pihak  tidak  dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
5) Ketua  Majelis  Hakim  segera  menunjuk  Hakim  bukan  pemeriksa  pokok  perkara untuk menjalankan tugas sebagai Mediator.
b. Tahap Proses Mediasi.
1) Dalam  waktu  paling  lambat  5  hari  kerja  setelah  para  pihak  menunjuk  seorang Mediator  sesuai  kesepakatan  atau  setelah  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis  Hakim, masing-masing  pihak  dapat  mengirimkan  ringkasan  perkara  kepada  Mediator yang  disepakati  kedua  belah  pihak  atau  setelah  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis Hakim.
2) Proses  Mediasi  berlangsung  selambat-lambatnya  30  hari  kerja  sejak  Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
3) Mediator  wajib  mempersiapkan  jadwal  pertemuan  Mediasi  kepada  para  pihak untuk disepakati.
4) Apabila  dianggap  perlu  Mediator  dapat  melakukan  “Kaukus”.  Jika  salah  satu pihak  atau  para  pihak  atau  Kuasa  Hukumnya  telah  dua  kali  berturut-turut  tidak menghadiri  pertemuan  Mediasi  sesuai  jadwal  yang  telah  disepakati  setelah
20 Pengadilan Agama  Maros Kelas 1 B, “Prosedur Mediasi Pengadilan Agama (PERMA  No. 1 Tahun 2016)”, Official  Website  Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  1  B, http://www.n.pa-maros.go.id/layanan- hukum/mediasi/296-prosedur-mediasi-peradilan-agama (21 Juni 2022).
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
dipanggil  secara  resmi  tanpa  menjelaskan  alasannya,  Mediator  berkewajiban menyatakan bahwa mediasi telah Gagal.
c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
1) Mediasi wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian.
2) Para  pihak  wajib  menyatakan  secara  tertulis  persetujuan  atau  kesepakatan  yang dicapai Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum.
3) Untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut, maka para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan.
4) Para pihak dapat mengajukan “Akta Perdamaian” kepada Hakim sebagai penguat kesepakatan perdamaian.
5) Para pihak harus membuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan  perkara  telah  selesai  apabila  para  pihak  tidak  menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk “Akta perdamaian”.
d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
1) Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan  kegagalan  tersebut  kepada  Hakim  apabila  mediasi  tidak menghasilkan kesepakatan.
2) Hingga  sebelum  pengucapan  Putusan  pada  tiap  tahapan  pemeriksaan  perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian.
3) Pernyataan  dan  pengakuan  para  pihak  dalam  proses  mediasi  yang  gagal  tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya
f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
1) Para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang  mengadili  apabila  bersepakat  menempuh  perdamaian  di  tingkat  Banding  / Kasasi / Peninjauan Kembali.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
2) Ketua  Pengadilan  Agama  yang  mengadili  segera  memberitahukan  tentang kehendak  para  pihak  untuk  menempuh  perdamaian  kepada  Ketua  Pengadilan Tinggi  Agama  (bagi  perkara  Banding)  atau  Ketua  Mahkamah  Agung  (bagi perkara Kasasi  dan Peninjauan Kembali). Hakim Banding  / Kasasi  /  Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
3) Para  pihak  dapat  mengajukan  Kesepakatan  perdamaian  secara  tertulis  kepada Majelis  Hakim  Banding  /  Kasasi  /  Peninjauan  Kembali  untuk  dikuatkan  dalam Akta  perdamaian  melalui  Ketua  Pengadilan  Agama.  Akta  perdamaian ditandatangani  dalam  waktu  selambat-lambatnya  30  hari  kerja  sejak  dicatat dalam Register Induk Perkara oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  bentuk  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros ialah mediasi yang dilakukan di  dalam  Pengadilan  sebab  Hakim  mediator  dilarang  mengadakan  mediasi  di  luar Pengadilan  hal  ini  sesuai  dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  Pasal  11  Ayat  (2)  Mediator  Hakim  dan  Pegawai  Pengadilan  dilarang menyelenggarakan  mediasi  di  luar  Pengadilan. 21 Kemudian  pada  Bagian  Ketiga mengenai  keterlibatan  Ahli  dan  Tokoh  Mayarakat  di  Pasal  26  Ayat  (1)  dan  (2) meyebutkan:
a. Atas  persetujuan  Para  Pihak  dan/atau  kuasa  hukum,  Mediator  dapat  menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh publik.
b. Para  Pihak  harus  terlebih  dahulu  mencapai  kesepakatan  tentang  kekuatan  mengikat  atau tidak  mengikat  dari  penjelasan  dan/atau  penilaian  ahli  dan/atau  tokoh  masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 22
21 Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peratturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 11 Ayat (2).
22 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peratturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2).
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
2. Realisasi  Hasil  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros
Berikut laporan mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahun 2019, 2020 dan 2021:
Tabel 1. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2019
No Bulan Perkara yang dimediasi Perkara yang tidak bisa dimediasi Keterangan Berhasil Tidak berhasil 1 Januari 8 46 0 6 2 Februari 13 40 0 13 3 Maret 12 61 1 9 4 April 13 45 1 7 5 Mei 8 53 0 7 6 Juni 4 29 0 3 7 Juli 9 78 0 5 8 Agustus 14 57 1 11 9 September 11 40 0 10 10 Oktober 10 82 1 6 11 November 8 53 0 7 12 Desember 7 48 0 5 Total 117 632 4 89 Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2019

## Tabel 2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2020
No Bulan Perkara yang dimediasi Perkara yang tidak bisa dimediasi Keterangan Berhasil Tidak berhasil 1 Januari 7 37 2 3 2 Februari 12 42 1 6 3 Maret 11 33 0 10 4 April 6 13 1 4 5 Mei 5 25 0 3 6 Juni 8 31 2 4 7 Juli 15 69 1 8 8 Agustus 13 37 1 8
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
9 September 11 70 0 10 10 Oktober 17 48 0 12 11 November 11 67 0 10 12 Desember 5 62 0 2 Total 121 534 8 80 Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2020

## Tabel 3. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Tahun 2021
No Bulan Perkara yang dimediasi Perkara yang tidak bisa dimediasi Keterangan Berhasil Tidak berhasil Berhasil seluruhnya Berhasil sebagian Berhasil dengan pencabutan 1 Januari 10 12 0 0 0 8 2 Februari 14 47 0 0 0 10 3 Maret 14 64 0 0 0 10 4 April 35 44 0 0 1 10 5 Mei 11 31 0 0 1 7 6 Juni 10 60 0 0 1 7 7 Juli 5 65 0 0 0 4 8 Agustus 10 69 2 0 0 7 9 September 13 45 0 0 0 12 10 Oktober 14 43 0 0 0 9 11 November 0 0 0 0 0 0 12 Desember 16 62 0 0 0 15 Total 152 542 2 0 3 99

## Sumber: data panitera muda Pengadilan Agama Maros kelas 1B tahun 2021
Sejumlah 117 perkara dimediasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada tahun 2019, yaitu yang berhasil dimediasi sejumlah 4 perkara, tidak berhasil 89 perkara. Pada tahun 2020 sejumlah 121 perkara mediasi, yaitu yang berhasil di mediasi sejumlah 8 perkara, tidak berhasil 80 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 152 perkara dimediasi, yaitu  yang  berhasil  dimediasi  sejumlah  5  perkara,  tidak  berhasil  99  perkara.  Pada umumnya  pihak-pihak  yang  berhasil  dimediasi  ialah  pihak-pihak  yang  berperkara  dan masih memiliki kesadaran diri setelah mendengar masukan/pandangan dari para Hakim Mediator.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasa  tersebut,  disimpulkan  bahwa  prosedur  Mediasi  di  Pengadilan Agama  Maros  kelas  1B  berdasarkan  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  akan  tetapi dikarenakan  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  perubahan  persyaratan  yang  harus dipenuhi  penggugat    maupun  tergugat  agar  bisa  dilaksanakan  mediasi,  yaitu  harus melakukan tes Covid-19 dan juga mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga  jarak  dan  mencuci  tangan.  Berdasarkan  data  perceraian  di  Pengadilan  Agama Maros  diketahui  mediasi  yang  tidak  berhasil  lebih  banyak  dibanding  mediasi  yang berhasil.  Pada  tahun  2019  terdapat  4  mediasi  yang  berhasil  dan  89  mediasi  yang  tidak berhasil,  pada  tahun  2020  terdapat  8  mediasi  yang  berhasil  dan  80  mediasi  yang  tidak berhasil,  sedangkan  pada  tahun  2021  terdapat  5  mediasi  yang  berhasil  dan  99  mediasi yang  tidak  berhasil.  Berdasarkan  pemaparan  hasil  grafik  tersebut  disimpulkan  bahwa pada  tahun  2020  jumlah  mediasi  yang  berhasil  mengalami  peningkatan  dan  tidak berhasil  mengalami  penurunan  dibandingkan  tahun  2019,  sedangkan  pada  tahun  2021 jumlah  mediasi  yang  berhasil  dan  tidak  berhasil  mengalami  peningkatan  dibandingkan tahun  2019.  Menurut  perspektif  Hukum  Islam  mengajarkan  manusia  untuk  selalu menjaga perdamaian, perdamaian merupakan jalan yang terbaik. Al-Qur’an menjelaskan konflik dan sengketa adalah suatu realitas yang biasa terjadi di kalangan umat manusia. Al-Qur’an  dan  hadis  telah  menawarkan  solusi  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa kepada  umatnya  di  pengadilan  dengan  dua  cara,  yaitu  pembuktian  fakta  hukum (adjudikasi),  dan  penyelesaian  melalui  perdamaian  ( islṣāh ).  Proses  penyelesaian sengketa  melalui  adjudikasi  tidak  dapat  menjamin  kepuasan  para  pihak  yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti.

## Daftar Pustaka
Abdi, Ananda dan Lomba Sultan, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 50/Pdt.G/2018/PA.Batg)”, Al-Qadauna Volume1 Edisi Khusus (2020).
Asni,  “Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, Ahkam Volume 14 Nomor 1 (2014).
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial  Agreement  atau  Perjanjian  Pra  Nikah” ,  Al-Qadauna  Volume  1  Nomor  1 (2019).
Fauziah, dkk, “Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Islamic Law Volume 4 Nomor 2 (2020).
Haerul  dan  Rahmatiah  HL,  “Upaya  Pasangan  Tunanetra  dalam  Membentuk  Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, Shautuna Volume 2 Nomor 1 (2021).
HL,  Rahmatiah,  “Studi  Kasus  Perkawinan  di  Bawah  Umur”, Al-Daulah  Volume  5  Nomor  1 (2016).
Intan,  Yayu  Purnama  dan  Patimah,  “Analisa  Penyebab  Timgginya  Volume  Cerai  Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)”, Al- Qadauna Volume 2 , Edisi Khusus (2021).
Kementerian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  Edisi  Penyempurnaan  2019,  (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peratturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Kusuma,  Arum,  dkk.  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Negeri Semarang”, Law Jurnal Volume 6 Nomor 1 (2017).
Maloko,  M.  Tahir  dan  Arif  Rahman,  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Isteri  Perspektif  Ulama Mazhab”, Mazahibuna Volume 2 Nomor 2 (2020).
Nurdin,  Sahrawati. “Efektivitas  Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (studi  kasus di  Pengadilan  Agama  Sinjai)”.  Skripsi  Universitas  Muhammadiyah  Makassar. Makassar, 2021.
Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B. “Prosedur Mediasi Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun  2016)”.  http://www.n.pa-maros.go.id/layanan-hukum/mediasi/296-prosedur- mediasi-peradilan-agama. Diakses Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022.
Radhitya,  dkk,  “Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga”,
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 Nomor 2 (2020).
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ridwan, Muhammad  Saleh, “Perkawinan dibawah umur (dini)”, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 (2015).
Ridwan,  Muhammad  Saleh, Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah, Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Rika Lestari, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar Pengadilan di Kabupaten Kampar”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21 Nomor 2 (2014).
Sakban Lubis,  “Pandangan  Islam terhadap Mediasi  di  Pengadilan dalam  Sengketa perdata”,
Jurnal Hukum Responsif Volume7 Nomor 7 (2019): 5-6.
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros (Perspektif Hukum Islam)
Moh. Ifan Andrianto, Sabri Samin, Muh. Jamal Jamil
Salsabila  Rizky  Ramadhani  dan  Nunung  Nurwati,  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Angka Perceraian”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 1 (2021).
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah , Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir, “Konsep Kafaa’ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1 (2020).
Syarif,  Muh.  Rasywan, “Rational  Ideas  Harun  Nasution  Perspective  of  Islamic  Law” , Al- Risalah Volume 21 Nomor 1 (2021).
Yudha, Muhammad Alif dan Andi Safriani, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan  Cerai  Pasca  Berlaku  PERMA  No.  1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama Makassar kelas 1A”, Al-Qadauna Volume 2 Nomor 3 (2021).