## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 25 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 997 - 1011 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3258

## MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
Yogi Prabowo 1 , Achmad Hafizar 2 , Muhammad Afif Kafandi 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta , Indonesia Corresponding Author: yogiprabowo1911@gmail.com 1* , hafizar22@gmail.com , afifkafandi@gmail.com 3

## Abstrak
Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat  diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap  kebijakan,  harus  mempertimbangkan  dengan  sangat  cermat  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis.  Penelitian  ini  mencoba  menjawab  bagaimana  usulan perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  dalam  perspektif  negara  hukum  yang  demokratis?  Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menganalisis  data  sekunder  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  usulan  perpanjangan  masa jabatan  Kepala  Desa  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  karena  hal sebagai  berikut:  pertama,  terancamnya  demokrasi  dan  pemerintahan  desa.  Kedua,  bertentangan  dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.
Kata Kunci : Masa Jabatan, Kepala Desa, Negara Hukum Yang Demokratis

## Abstract
The  proposal  to  extend  the  term  of  office  for  Village  Chiefs  to  9  (nine)  years  and  allow  them  to  serve  for  3  (three) consecutive  terms  has  garnered  both  support  and  opposition.  As  a  democratic  rule  of  law  state,  Indonesia  must carefully  consider  such  policy  proposals  in  accordance  with  the  principles  of  a  democratic  rule  of  law.  This  research aims to address how the proposal to extend the term of office for Village Chiefs from the perspective of a democratic rule of law state. The research utilizes normative legal research methodology, analyzing secondary data such as legislation and literature. The findings of this research indicate that the proposal to extend the term of office for Village Chiefs is inconsistent with the principles of a democratic rule of law state for the following reasons: First, it poses a threat to democracy and village governance. Second, it contradicts the principle of the limitation of powers. Third, it weakens the political  rights  of  village  communities.  Fourth,  it  increases  the  potential  for  corruption  in  village  governance. Therefore, the author suggests that the government reject the proposal to extend the term of office for Village Chiefs.
Keywords : Term of Office, Village Chief, Democratic Rule of Law

## PENDAHULUAN
Desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  ini  sudah  dikenal  bahkan  sejak  zaman  kerajaan-kerajaan  Nusantara,  masih mempertahankan  tatanan  aslinya  sesuai  dengan  adat  istiadatnya.  Pada  masa  ini  desa sudah  merupakan  wilayah-wilayah  otonom  yang  mengatur  dan  mengurus  wilayah  dan penduduknya  (Sujadi,  2014).    Setelah  Indonesia  merdeka,  turut  memberikan  pengaruh besar terhadap eksistensi desa. Pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (sebelum  amandemen)  menyebutkan  bahwa  “ Dalam territori  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250  zelfbesturende  landchappen  dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa ”.
Desa  yang  merupakan  daerah  otonom,  mulai  kehilangan  kehilangan  jati  dirinya ketika  pemerintahan  Orde  Baru  mulai  melakukan  pengaturan  desa  dengan  Undang- Undang  yang  diberlakukan  secara  nasional.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Pemerintah  Orde  Baru  mengarahkan  bentuk  dan susunan  pemerintahan  desa  untuk  disatukan  ke  dalam  corak  kebangsaan,  dan pemerintahan  desa  ditetapkan  sebagai  organisasi  pemerintahan  tingkat  terendah  di bawah  Camat  dan  berhak  mengatur  keluarganya  sendiri  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dengan  diberlakukannya  undang-undang  yang  sangat  sentralistik, identitas  pemerintahan  sendiri  desa  perlahan  mulai  menghilang.  Sentralisasi  telah mengubah  institusi  pedesaan  dengan  fungsi  sosial  yang  berat  menjadi  bagian  dari pemerintahan  nasional  dengan  fungsi  administratif.  Orde  Baru  banyak  membatasi masyarakat desa dalam berdemokrasi. Desa tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan kepentingan  masyarakat  desa.  Pemilihan  kepala  desa  bukan  lagi  hak  penuh  masyarakat untuk  memilih  pemimpinnya.  Sebab,  pembentukan  dewan  desa  sebagai  saluran himbauan  masyarakat  menetapkan  bahwa  kepala  desa  menjabat  sebagai  ketua  dewan desa, dan sekretaris desa menjabat sebagai sekretaris dewan desa (Trisantono, 2011).
Pasca  runtuhnya  orde  baru  dan  dimulainya  era  Reformasi,  terjadi  pergeseran paradigma  kehidupan  politik  dan  administrasi  nasional  di  Indonesia,  dari  otoriter menjadi  demokratis,  dari  sentralistik  menjadi  otonom.  Desa  pun  kembali  memperoleh otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan yang  sangat  penting  dalam  undang-undang  ini  adalah  bahwa  asas  yang  melandasi pembangunan  pemerintahan  desa  yang  semula  merupakan  bagian  dari  kebijakan desentralisasi  menjadi  asas  rekognisi  dan  subsidi  (Budiman  &  Yando,  2015).  Perubahan asas  ini  berdampak  besar  terhadap  kewenangan  desa,  apalagi  kewenangan  yang bersumber  dari  hak  akar,  semakin  tinggi  jumlah  dana  yang  diterima  desa  semakin penting  status  desa  dalam  wilayah  pemerintahan/kota  dan  bukan  dalam  sistem pemerintahan  provinsi/kota.  Dengan  perubahan  ini  diharapkan  pemerintahan  desa mampu  menyelenggarakan  desa  lebih  leluasa  dan  lebih  baik  dengan  melakukan
akselerasi  pelaksanaan  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa serta  mewujudkan  desa  yang  lebih  mandiri  dengan  masyarakat  desa  yang  lebih sejahtera (Rauf, 2018).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menegaskan  bahwa  desa bukan  lagi  local  state  government  tetapi  sebagai  pemerintahan  masyarakat  yang  hybrid antara self governing community dan local self government . Pemerintah pusat tidak lagi puas menyerahkan  urusan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  desa  kepada  pihak  lain. Pemerintah  pusat  kini  mendorong,  meyakini  dan  mendukung  prakarsa  dan  tindakan desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa.  Dengan  pergeseran paradigma  ini.  Kepala  desa  memiliki  peran  penting  sebagai  orang  yang  memperluas negara,  dekat  dengan  masyarakat  dan  merupakan  pemimpin  masyarakat.  Kepala  desa adalah  kepala  pemerintahan  desa.  Kepala  desa  memiliki  kekuasaan  yang  besar  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  mewujudkan  pembangunan  desa,  memajukan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa (Raharjo, 2021).
Kepala  desa  adalah  seseorang  yang  dipilih  secara  demokratis  oleh  penduduk melalui  pemilihan  langsung  dan  mempunyai  hak  pilih  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk  menjaga  kesinambungan  penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi  di  desa,  proses  pemilihan  kepala  desa  dilakukan  dan  diselenggarakan  secara seragam. Pemilihan Kepala Desa satu kali  dilaksanakan pada hari yang sama di  seluruh desa  pada  wilayah  Kabupaten/Kota.  Pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan  secara  berkala dengan  metode  pemungutan  suara  langsung  setiap  6  (enam)  tahun  sekali.  Kepala  Desa terpilih  menjabat  selama  6  tahun  dan  dapat  menjabat  paling  lama  3  (tiga)  kali  berturut- turut  atau  berselang-seling.  Sehingga  seseorang  dapat  menjadi  Kepala  Desa  hingga  18 (delapan  belas)  tahun.  Hal  ini  membuat  masa  jabatan  kepala  desa  lebih  lama  jika dibandingkan  dengan  jabatan  lain  yang  lahir  dari  masa  jabatan  masyarakat  seperti presiden, kepala daerah dan anggota DPRD (Rauf, 2018).
Kewenangan  yang  besar  dan  masa  jabatan  yang  relatif  lama,  menjadikan  jabatan Kepala  Desa  sebagai  posisi  yang  sangat  strategis.  Banyak  diantara  masyarakat  yang mencoba peruntungan untuk mengikuti ajang kontestasi pemilihan Kepala Desa dan tak sedikit pula Kepala Desa yang berusaha mempertahankan jabatannya dengan mengikuti kembali  pemilihan  Kepala  Desa  bahkan  mengusulkan  perpanjangan  masa  jabatan. Terutama  ketika  ratusan  kepala  desa  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pemerintah  Desa Seluruh  Indonesia  (Apdesi)  melakukan  protes  di  depan  gedung  DPR  menuntut perpanjangan masa jabatan mantan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. dapat diselenggarakan selama 3 (tiga) periode. Sehingga seseorang dapat menjabat sebagai  Kepala  Desa  hingga  27  (dua  puluh  tujuh)  tahun  lamanya.  Argumen  yang disampaikan oleh para Kepala Desa dalam menuntut perpanjangan masa jabatan adalah adanya  konflik  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  yang  dianggap  berdampak
terjadinya  pembelahan  sosial  yang  tidak  kunjung  selesai  dihadapi  kepala  desa,  dan adanya dampak terhadap pembangunan desa yang terbengkalai akibat konflik.
Secara historis, masa jabatan Kepala Desa telah mengalami 5 (lima) kali pengaturan sejak  Indonesia  merdeka  hingga  sekarang.  Pertama,  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  1965  tentang  Desa  Sebagai  Bentuk  Peralihan  Percepatan  Pelaksanaan  Daerah Tingkat  III  Seluruh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  masa  jabatan  Kepala  Desa adalah 8 (delapan) tahun tanpa batasan waktu. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa  menetapkan  bahwa  masa  jabatan  kepala  desa  dapat diperpanjang selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali. Ketiga, dalam Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  No.  22  Tahun  1999,  masa  jabatan  kepala  desa  kembali ditingkatkan menjadi maksimal 10 (sepuluh tahun) atau 2 (dua) masa jabatan tergantung pada  sosial  budaya  setempat.  .  Keempat,  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah No.  32  Tahun  2004,  masa  jabatan  kepala  desa  kembali  ditingkatkan  menjadi  6  (enam) tahun  dan  dapat  dipilih  kembali.  Dan  kelima,  dalam  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014,  masa jabatan kepala desa diatur menjadi 6 (enam) tahun dan dapat menjabat sampai dengan 3 (tiga)  kali  masa  jabatan  berturut-turut  atau  tidak  berturut-turut.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa merupakan ruang publik yang sangat aktif dalam kehidupan politik Indonesia.
Kemudian  timbul  pro  kontra  terhadap  usulan  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala Desa.  Beberapa  elit  politik  mendukung  usulan  para  Kepala  Desa  dalam  rangka  menjaga stabilitas  dari  pembangunan  desa.  Disisi  lain,  banyak  dari  ahli  ketatanegaraan  dan Organisasi  Non-Pemerintah  menolak  usulan  tersebut  karena  dianggap  dapat  merusak iklim demokrasi dan memperbesar potensi korupsi. Pemerintah sendiri mengambil sikap terbuka  dalam  menanggapi  usulan  tersebut  sebagai  bentuk  mewujudkan  keikutsertaan masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis.  Selain  itu,  usulan perubahan  UU  No  6  Tahun  2014  terkait  desa  kerajinan  telah  masuk  dalam  program legislasi jangka menengah nasional 2020-2024 sebagai inisiatif DPD RI.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  harus  dapat  hadir  dalam menjawab  dan  memenuhi  aspirasi  masyarakat  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi. Namun  dalam  mengambil  keputusan  atas  aspirasi  tersebut  harus  tetap  dalam  koridor aturan hukum. Oleh karena itu terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, negara  harus  hadir  untuk  menerima  aspirasi.  Namun,  dalam  memutuskan  aspirasi tersebut,  pertimbangan  yang  cermat  harus  diberikan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  di bawah  supremasi  hukum.  Berdasarkan  konteks  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  usulan  perluasan  kewenangan  kepala  desa  dalam perspektif negara demokrasi yang berhukum?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  untuk  mengetahui  asas-asas  hukum, doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  hukum  yang  muncul
(Marzuki & Sh, 2020). Pustaka Dukungan Pengguna mencakup 2 (dua) bantuan hukum, yaitu:
1) Dokumen  hukum  dasar  yang  meliputi  aturan  atau  peraturan  dasar,  ketentuan atau  peraturan  dasar,  serta  ketentuan  undang-undang;  dan  2)  Dokumen  hukum sekunder  adalah  dokumen  hukum  yang  memberikan  penjelasan  tambahan  dari dokumen  hukum  utama  berupa  dokumen  terkait,  artikel  dan  hasil  penelitian (Soerjono,  1986).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mempelajari  literatur buku, artikel, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif sebagai jawaban atas rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dalam  negara  hukum  yang  demokratis,  terdapat  dua  kedaulatan yang bersintesis dan  diintegrasikan  menjadi  satu  yakni  kekuasaan  hukum  dan  kekuasaan  rakyat. Kekuasaan  Hukum  memiliki  arti  bahwa  kedaulatan  didasarkan  pada  hukum (nomokrasi),  yang  menjadikan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar penyelenggaraan negara. Sedangkan hak sipil berarti kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi),  sehingga  rakyat  memiliki  kendali  penuh  atas  negara.  Suatu  negara  yang menyelaraskan  prinsip  negara  hukum  dengan  prinsip  negara  demokrasi  akan  saling melengkapi.  Negara  hukum  tanpa  demokrasi  akan  berubah  menjadi  negara  fasis  dan represis  dan  sebaliknya  negara  demokrasi  tanpa  hukum  akan  terjebak  menjadi  negara anarki. Pembangunan hukum di suatu negara adalah baik jika dicapai secara bersamaan melalui proses yang demokratis dan berdemokrasi. Demokrasi mensyaratkan pembuatan hukum  dilakukan  berdasarkan  kehendak  suara  terbanyak,  sedangkan  demokrasi mensyaratkan  pembuatan  hukum  dilakukan  melalui  prosedur  yang  adil  dan  filosofi hukum.  Hukum  tidak  dapat  dibuat  hanya  dengan  suara  mayoritas,  tetapi  harus  sesuai dengan  filosofi  dan  logika  ketentuan  undang-undang  yang  menyertainya  (Airlangga, 2019).
Sejak  Amandemen  III  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Indonesia  adalah  negara  hukum  sekaligus  negara  demokrasi.  Hal  ini  tercermin  pada Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar” dan  Pasal  1  ayat  (3)  ya ng  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”. Berdasarkan  ayat  tersebut,  maka  jelaslah  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang demokratis. Dimana aturan hukum dibatasi dan diatur, bagaimana kedaulatan rakyat itu didistribusikan,  ditegakkan  dan  ditegakkan,  begitu  pula  sebaliknya,  hukum  harus mencerminkan kepentingan dan rasa keadilan rakyat.
Mencuatnya  usulan  perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  yang  dapat  menjabat hingga  27  (dua  puluh  tujuh)  tahun  sangat  bertentangan  dengan  tujuan  utama  dari lahirnya  konsepsi  negara  hukum  yang  demokratis  yakni  untuk  melindungi  masyarakat dari  kesewenang-wenangan  penguasa.  Dalam  negara  hukum  yang  demokratis,  hukum harus  dibentuk  dengan  mekanisme  yang  demokratis,  bukan  membuat  undang-undang untuk  kepentingan  kelompok  tertentu,  kepentingan  penguasa  akan  melahirkan  negara hukum yang otoriter (Konstitusi, 2016). Indonesia sebagai negara yang memproklamirkan diri  sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  tidak  boleh  membentuk  hukum  yang digunakan  untuk  mengakomodir  kepentingan  penguasa  dengan  mengorbankan kepentingan masyarakat.
a. Terancamnya Demokrasi Desa
Semua  negara  yang  mengaku  demokratis  pasti  akan  mengadakan  pemilihan umum sebagai bagian dari pergantian pemimpin dan pemilihan wakil rakyat. Karena itu pemilihan  umum  menjadi  salah  satu  pilar  utama  dalam  mempresentasikan  kedaulatan rakyat.  Pemilihan  umum  dalam  negara  demokrasi  berfungsi  untuk  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya.  Seiring  dengan  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia,  di  tingkat  desa  juga terjadi  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades).  Pelaksanaan  Pilkades  merupakan  manifestsi kedaulatan masyarakat desa yang paling nyata (Yani, 2022).
Pilkades  merupakan  peristiwa  politik  penting  di  tingkat  desa,  perjuangan  politik disertai  dengan  pertarungan  strategi  dan  aksi  politik  untuk  supremasi  di  desa.  Dalam konteks  Pilkades,  terjadi  perdebatan  apakah  Pilkades  merupakan  perwujudan  nilai-nilai demokratis? Pada pihak yang setuju berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses Pilkades merupakan bentuk demokrasi sebab Pilkades dilakukan melalui proses  pemilihan  langsung.  Sebaliknya,  mereka  yang  tidak  setuju  berpendapat  bahwa praktik  pemerintahan  desa  dan  Pilkades  bukanlah  bentuk  demokrasi  karena  prinsip pemerintahan  desa  bersifat  patriarki,  oligarki,  dan  otokratis.  Kepala  desa  tidak  dipilih tetapi ditentukan berdasarkan genetika atau jika dipilih hanya dari kalangan terbatas. Hal ini sekali lagi menimbulkan pertanyaan apakah masih ada demokrasi di desa atau hanya kekuasaan penguasa di desa (oligarki)? (Hidayat, 2020).
Oligarki desa membangun dinasti politik keluarga di era desentralisasi. Kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  desa  memberi  peluang  munculnya  oligarki  desa  yang memerintah  melalui  Pilkades.  Politik  dinasti  adalah  kekuasaan  politik  yang  dilakukan oleh  sekelompok  orang  yang  masih  berkerabat  atau  dekat.  Politik  dinasti  menimbulkan banyak  keuntungan  dan  kerugian.  Ada  yang  melihatnya  sebagai  hal  yang  baik  karena stabilitas  politik  terjaga  dan  ada  pula  yang  menilai  bahwa  politik  dinasti  hanyalah  alat yang  digunakan  pejabat  untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Politik  dinasti  dapat mengurangi  kemampuan  orang  lain  untuk  berpartisipasi  dalam  institusi  politik,  karena kandidat  untuk  posisi  kepemimpinan  dari  politik  dinasti  umumnya  lebih  mendapat dukungan.  Politik  dinasti  atau  keluarga  memiliki  ciri  khusus  yaitu  berperan  besar  di
tingkat  tertinggi  pemerintahan  sedangkan  rakyat  memilih  hanya  berperan  di  belakang. Dalam politik ini, hampir tidak ada tempat bagi politisi tanpa ikatan keluarga (Lestariono, 2022).
Pilkades  secara  langsung  menjadi  tolok  ukur  kemajuan  demokrasi  negara Indonesia.  Namun,  dibalik  itu  ternyata  muncul  oligarki  desa  yang  membangun  politik dinasti.  Praktek  politik  dinasti  tidak  dapat  dilarang  karena  menyangkut  hak konstitusional  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih.  Namun  politik  dinasti  di  desa akan  berdampak  buruk  terhadap  demokrasi  desa.  Dikarenakan  adanya  kepentingan oligarki  dalam  memperoleh  kekuasaan  sehingga  perilaku  korupsi, kolusi  dan  nepotisme semakin  sulit  diberantas.  Selain  itu,  regenerasi  pemerintahan  desa  hanya  akan  berputar pada satu atau beberapa kelompok saja.
Dalam  mempertahankan  kekuasaannya,  oligarki  desa  turut  menggunakan  politik uang  untuk  memperoleh  kemenangan  dalam  Pilkades.  Uang  sering  digunakan  sebagai alat  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Bentuk  dan  kemasan  kebijakan  moneter  sendiri semakin  beragam,  seperti  menyediakan  uang  untuk  transportasi,  sembako,  penunjang tempat  ibadah,  dan  lain-lain.  Masyarakat  semakin  kehilangan  keinginan  untuk melawannya,  sebaliknya  semakin permisif  terhadap  berbagai  bentuk  kebijakan  moneter. Tradisi  memberi  uang  bukanlah  hal  baru  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa,  namun pada  masa  lalu,  memberi  uang  lebih  bersifat  sukarela  dan  lebih  sebagai  tanda  kasih sayang  untuk  memohon  berkah  bagi  warga.  Dalam  konteks  saat  ini,  pemilihan  kepala desa  lebih  bersifat  transaksional,  dilakukan  secara  terbuka  dan  mengarah  pada  jual  beli suara (Astuti & Marlina, 2022).
Dalam  proses  pemilu,  kebijakan  moneter  adalah  cara  yang  paling  disukai  untuk memobilisasi  dukungan.  Penggelapan  uang  dalam  politik  merupakan  penghambat lahirnya  demokrasi  yang  sesungguhnya,  karena  demokrasi  yang  dihasilkan  adalah demokrasi palsu atau demokrasi palsu.  Eksistensi politik uang meningkatkan partisipasi dari  pemilih.  Namun  demikian  partisipasi  tersebut  hanya  bersifat  semu  karena  suara mereka  telah  dibeli.  Oligarki  desa  menyasar  masyarakat  ekonomi  rendah  yang  mereka tidak memikirkan konsekuensi atas tindakan menerima suap dan jual beli suara. Pilkades menjadi  ajang  masyarakat  miskin  untuk  mendapatkan  uang  dari  siapapun  yang  mau membeli suara mereka (Diamond, 2003).
Indonesia  yang  menganut  paham  demokrasi  seharusnya  tidak  memperbolehkan adanya  oligarki  desa.  Karena  sistem  oligarki  hanya  berfokus  pada  kelompok  tertentu. Sehingga cara berpolitik yang inklusif menjadi mustahil. Orang-orang yang berada di luar lingkaran  oligarki  desa  akan  sulit  untuk  mendapatkan  kekuasaan  secara  adil  karena sistem  telah  dikendalikan.  Oligarki  desa  akan  menghambat  proses  pembangunan  desa yang  dicita-citakan.  Karena  mereka  hanya  akan  menggunakan  kekuasaan  untuk kepentingan pribadi dan kolektifnya, bukan untuk masyarakat.
Memperpanjang  masa  jabatan  kepala  desa  hanya  akan  menguntungkan  oligarki desa,  menciptakan  suasana  demokrasi  yang  tidak  sehat.  Desa  akan  berpotensi  akan
dikuasai  oleh  kelompok  tertentu  dalam  waktu  puluhan  tahun.  Oligarki  desa  akan menggunakan  segala  cara  untuk  memenangkan  Pilkades  demi  berkuasa  dalam  waktu yang sangat lama. Partisipasi masyarakat desa untuk turut dalam penyelenggaraan desa menjadi terbatas dengan menguatnya oligarki di desa. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan merusak demokrasi.

## b. Bertentangan dengan Prinsip Pembatasan Kekuasaan
Dalam  sebuah  negara  hukum,  setidaknya  ada  dua  belas  prinsip  pokok  sebagai pilar-pilar  utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  negara,  yaitu  Supermasi  Hukum, Persamaan  dalam  Hukum,  Asas  Legalitas,  Pembatasan  Kekuasaan,  Organ-Organ Eksekutif  Independen,  Peradilan  Bebas  dan  Tidak  Memihak,  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  Peradilan  Tata  Negara,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  Bersifat  Demokratis, Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, serta Transparansi dan Kontrol Sosial (Jimly Asshiddiqie, 2021). Dari kedua belas prinsip di atas, pembatasan kekuasaan senantiasa menjadi salah satu prinsip yang menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum kedepannya.
Pembatasan  kekuasaan  perlu  dilakukan  karena  setiap  kekuasaan  pasti  memiliki kecenderungan  untuk  berkembang  menjadi  sewenang-wenang  seperti  pernyataan  Lord Acton  “ Power  tends  to  corrupt and  absolute  power  corrupts  absolutely ”  yang  dapat  diartikan “Kekuasaan  cenderung  korup  dan  kekuasaan  absolut  pasti  korup  secapa  absolut”. Kekuasaan  cenderung  untuk  bertindak  dominan,  menguasai  dan  mempengaruhi  agar kekuasaan  itu  tetap  kokoh  dan  dipertahankan.  Mengingat  bahwa  pemerintahan dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelemahan, maka perlu membatasi kekuasaan sedemikian rupa sehingga demokrasi berjalan menurut konstitusi, yaitu menurut hukum adat  masyarakat  dan  ketentuan  hukum.  Pembatasan  kekuasaan  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia  tidak  hanya  diberlakukan  pada  unit  pemerintahan  tertinggi, tapi diberlakukan juga hingga unit pemerintahan terendah yaitu Kepala Desa.
Bentuk  pembatasan  kekuasaan  kepada  Kepala  Desa  tercermin  pada  Pasal  39  ayat (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  berbunyi  “(1) Kepala Desa memgang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2)  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  menjabat  paling  banyak  3 (tiga)  kali  masa  jabatan  secara  berturut-turut  atau  tidak  secara  berturut- turut”.  Namun belakangan,  para  Kepala  Desa  yang  tergabung  dalam  Apdesi  menuntut  perpanjangan masa  jabatan  menjadi  9  (sembilan)  tahun  dan  dapat  diemban  selama  3  (tiga)  periode. Sehingga seorang dapat menjadi Kepala Desa hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun.
Lamanya  seorang  menduduki  jabatan,  akan  sangat  rentan  memunculkan penyimpangan  dengan  menyalahgunakan  posisi  dan  wewenangnya.  Hal  ini  tentu  saja dapat  terjadi  kepada  Kepala  Desa.  Apabila  Kepala  Desa  telah  meyalahgunakan kewenangannya  akan  terjadi  kemunduran  demokrasi  di  desa.  Apirasi  masyarakat  tidak didengar,  elit  di  desa  akan  menguat  sehingga  melahirkan  “raja  kecil”  desa  yang menempatkan  dirinya  sebagai  penguasa  tunggal  dan  penentu  kebijakan  sesuai  dengan
keinginannya.  Hasilnya  beragam  akses  politik,  sosial  dan  ekonomi  hanya  akan  dikuasai oleh Kepala Desa beserta elit-elit desa. Tujuan bersama akan dikalahkan ambisi individu dan kepentingan publik akan dilalaikan demi kepentingan individu. Akhirnya kekuasaan akan  ia  gunakan  sebagai  alat  untuk  memperkaya  diri  beserta  golongannya  dan mempertahankan jabatan bahkan memperbesar kekuasaannya.
Diperbolehkannya seseorang menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagai Kepala  Desa  bertentangan  dengan  cita-cita  hukum  dan  demokrasi.  Hal  tersebut mengesampingkan  prinsip  pembatasan  kekuasaan  pada  negara  hukum  dan  justru  lebih dekat  dengan  negara  kekuasaan.  Dimana  kekuasaan  dipimpin  otoriter  dan  kekuasaan terpusat. Sehingga berjalannya roda pemerintahan desa sangat bergantung dengan selera, kehendak dan kemauan Kepala Desa yang berakibat Kepala Desa akan bertindak di luar kapasitasnya.  Perasaan  berkuasa  dalam  diri  Kepala  Desa  akan  meniadakan  peran  orang lain  sekaligus  menjadikan  dirinya  sebagai  figur  utama  desa.  Selain  itu  terlalu  lamanya Kepala  Desa  menjabat  juga  akan  membuat  warga  desa  lain  yang  ingin  berkonstribusi membangun desa semakin kecil kesempatannya. Jabatan Kepala Desa bukan dikhususkan bagi  orang  yang  memiliki  harta  dan  status  sosial.  Setiap  warga  desa  berpeluang  untuk mengabdikan  diri  selaku  pemimpin  desa  dan  menyumbangkan  tenaga,  pikiran  dan waktunya dalam upaya pembangunan desa. Dengan begitu tidak akan muncul penguasa tunggal  di  desa  yang  mendominasi  beragam  kehidupan  masyarakat  dan  akan menghadirkan generasi pemimpin baru penerus kepemimpinan desa (Luthfy, 2019).
Kekuasaan pada desa mempunyai kesamaan dengan kekuasaan negara. Keduanya memiliki  logika  berpikir  yang  serupa.  Kepala  Desa  dibebani  dengan  tanggung  jawab, tuntutan, kewajiban serta kewenangan layaknya pemimpin nasional namun  dalam  skala kecil.  Sehingga  kekuasaan  desa  harus  dijauhkan  dari  potensi-potensi  kesewenangan seperti  yang  dilakukan  kepada  kekuasaan  negara.  Jika  tidak  dikendalikan  dan  dibatasi, bisa  saja  kekuasaan  desa  dapat  menjadi  kemalangan  bagi  masyarakat  desa  bahkan negara.  Moral  kekuasaan  tidak  boleh  diberikan  hanya  karena  niat  atau  sifat pemegangnya,  namun  harus  senantiasa  diatur  dan  dibatasi.  Karena  kekuasaan  memiliki banyak  godaan  dan  banyak  mengubah  watak  atau  keperibadian  seseorang.  Kekuasaan akan  menggerogoti  karakter  pemegangnya  dan  akhirnya  menyelewengkan  kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.
Pembatasan  kekuasaan  Kepala  Desa  melalui  masa  jabatan  sangat  erat  dengan psikologi manusia. Kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi faktor-faktor psikologis. Kepala  Desa  yang  terlalu  lama  menjabat,  akan  menimbulkan  kejenuhan  antara  Kepala Desa  sebagai  pemimpin  dengan  masyarakat  yang  dipimpinnya.  Sehingga  dalam perjalanan  mengemban  kekuasaan,  antara  Kepala  Desa  dan  masyarakat  akan  terjadi konflik-konflik  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  terjadi  karena  hilangnya  rasa  kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa. Kondisi ini hanya akan menimbulkan banyak kerugian daripada  manfaat.  Selain  itu  dengan  terlalu  lamanya  masa  jabatan,  manusia  akan cenderung  bosan  karena  terjebak  rutinitas  yang  sama  dalam  waktu  yang  cukup  lama.
Akhirnya akan menurunkan kreativitas dan kinerjanya. Dalam tingkat yang lebih ekstrim, semakin  lama  seorang  menjabat,  semakin  ia  merasa  bahwa  jabatan  itu  milik  pribadi. Sehingga  ia  akan  bersifat  anti  kritik  karena  menganggap  kritik  terhadap  jabatan  adalah kritik  terhadap  pribadi.  Dan  juga  sebaliknya,  kritik  terhadap  pribadi  akan  dianggap sebagai kritik terhadap jabatannya.

## c. Melemahkan Hak Politik Masyarakat Desa
Salah  satu  ciri  khas  negara  hukum  yang  demokratis  adalah  adanya  mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) konstitusional dengan perlindungan hukum bagi penegakan tuntutan melalui serangkaian aturan proses yang adil. Perlindungan hak asasi manusia sebagian besar telah disosialisasikan atas dasar penghormatan dan perlindungan hak  asasi  manusia.  Pelaksanaan  kekuasaan  oleh  suatu  pemerintah  tidak  boleh mengurangi  arti  atau  pentingnya  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  merupakan  pilar  yang  sangat  penting  dari setiap negara hukum yang demokratis. Jika hak asasi manusia dengan sengaja diabaikan atau  dilanggar  dan  penderitaan  yang  ditimbulkannya  tidak  dapat  ditangani  secara  adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi di bawah supremasi hukum dalam arti sebenarnya dari kata tersebut.
Jaminan  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  hanya  akan  ada  dalam negara  demokrasi  yang  diatur  oleh  negara  hukum.  Karena  hanya  negara  hukum  yang demokratis  yang  dapat  membuat  hukum  yang  sensitif  bahkan  progresif  bagi  nilai-nilai dasar dan fundamental manusia berdasarkan martabatnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hanya di negara- negara yang supremasi hukumnya adalah “rule of law” dan di  pemerintahan  yang  menjunjung  tinggi  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dapat  muncul. Inilah  mata  rantai,  titik  temu  dan  hubungan  antara  hukum,  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Hukum  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum,  sarana  dan  alat  untuk  menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia  merupakan  kesatuan  dan  urgensi  karena  sama-sama  menempatkan  nilai  dan kepentingan  rakyat  sebagai  manusia  yang  harus  dihormati  dan  diperhatikan  dalam tatanan kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat (Qamar, 2013).
Hak  politik  merupakan  hak  yang  dimiliki  seseorang  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Hak politik mencakup hak-hak sebagai berikut:
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran;
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul;
3. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan;
4. Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama; dan
5. Hak untuk memilih dan dipilih.
Usulan  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  yang  dapat  menjabat  hingga  27 (dua puluh tujuh) tahun, apabila disetujui akan berdampak pada melemahnya hak politik masyarakat  desa.  Hal  ini  terjadi  karena  akan  munculnya  aktor  politik  dominan  yakni Kepala  Desa  yang  menjabat  dengan  waktu  lama  dan  menguatnya  oligarki  di  desa. Setidaknya ada 3 (tiga) hak politik yang akan  sulit diakses oleh  masyarakat desa karena disebabkan oleh hal tersebut, yakni adalah sebagai berikut:
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran.
Dengan  menguatnya  oligarki  di  desa,  kesempatan  masyarakat  untuk  dalam  ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  akan  sangat  minim.  Masyarakat  desa  akan sedikit  sekali  diikut  sertakan  dalam  pembangunan  desa.  Oligarki  desa  hanya  akan melibatkan  orang-orang  dalam  kelompoknya  untuk  ikut  dalam  perencanaan pembangunan  desa  agar  tujuan  mereka  dapat  tercapai  tanpa  banyak  hambatan. Sehingga  masyarakat  desa  tidak  memiliki  ruang  untuk  terlibat  langsung  dan memberikan  pendapatnya  dalam  membangun  desa  menjadi  lebih  baik.  Peran pemerintah  desa  akan  sangat  dominan  dalam  pembangunan  desa,  sehingga pembangunan dicapai tanpa partisipasi masyarakat dan pada hakikatnya bersifat top- down. Pembangunan yang bersifat top down akan menimbulkan kerugian yang besar bagi  masyarakat  desa  karena  arah  pembangunan  dilakukan  berdasarkan  kehendak pemerintah  desa,  bukan kehendak  masyarakat.  Pembangunan  seperti  ini tentu  tidak akan efektif dan efisien bagi masyarakat  (Maros et al., 2021).
2. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan. Kewenangan  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  berada  pada tangan seorang Kepala Desa. Namun dengan menguatnya oligarki desa, Kepala Desa dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk memilih perangkat desa yang dapat menguntungkan  diri  sendiri  atau  golongannya.  Tindakan  nepotisme  akan  semakin sering  terjadi.  Hal  ini  berdampak  kepada  masyarakat  desa  yang  akan  semakin  kecil kesempatannya untuk turut serta ambil bagian dalam pemerintahan desa. Masyarakat yang  mempunyai  niat  dan  kemampuan  untuk  membangun  desa  akan  dikalahkan oleh orang yang memiliki hubungan dekan dengan Kepala Desa.
3. Hak untuk memilih dan dipilih.
Semakin panjangnya masa jabatan Kepala Desa, dapat mengurangi kesempatan bagi calon-calon  lain  untuk  bersaing  dalam  pemilihan  kepala  desa,  yang  berpotensi mengurangi  pluralitas  politik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  demokrasi Pihak-pihak  yang  menginginkan  keuntungan  pribadi  akan  menggunakan  berbagai cara “kotor” untuk memenangkan Pilkades. Salah satunya dengan melakukan politik uang  ( money  politic ).  Politik  uang  sangat  berbahaya  dalam  membangun  sebuah demokrasi  karena  sifatnya  yang  sangat  merusak.  Masalah  yang  ditimbulkan  dari politik uang dalam Pilkades diantaranya adalah situasi dan iklim politik desa menjadi tidak  stabil  serta  menghilangkan  kesempatan  munculnya  pemimpin  desa  yang
berkualitas.  Hak  memilih  akan  perlahan  tergerus  karena  politik  uang.  Masyarakat memilih  pemimpin  bukan  karena  pilihannya  sendiri,  namun  memilih  karena suaranya telah dibeli.
d. Meningkatkan Potensi Korupsi dalam Pemerintahan Desa
Sudah  hampir  1  (satu)  dasawarsa  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa berlaku. Sehingga masyarakat seharusnya sudah dapat melihat bagaimana hasil dari implementasi  Undang-Undang  Desa.  Salah  satu  yang  menjadi  tujuan  utama ditetapkannya  Undang-Undang  Desa  adalah  membentuk  pemerintahan  desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka  serta  bertanggung  jawab.  Sehingga  diharapkan terwujudnya  desa  yang  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  agar  dapat  menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Namun  kenyataannya  penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih banyak kelemahan mulai dari kemampuan manajemen pemerintahan  desa,  kompetensi  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  dan  kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  jalannya  pemerintahan  desa.  Hal  ini  juga  diperparah dengan  lemahnya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan  desa oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Besarnya kewenangan  Kepala  Desa  dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  tanpa disertai  dengan  pengawasan  yang  ketat,  akhirnya  menimbulkan  bentuk-bentuk penyelewengan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  salah  satunya  adalah korupsi.
Korupsi  dana  desa  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  optimalnya  pelayanan publik di desa untuk masyarakatnya. Korupsi terjadi bukan hanya karena anggaran yang diberikan  ke  desa  sangat  besar,  namun  juga  dikarenakan  tidak  dibarengi  prinsip transparan, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Jauhnya desa dari  pantauan  pengawasan  pusat  dan  penegak  hukum  memberikan  peluang  bagi aparatur  desa  bertindak  korupsi.  Selain  itu  masyarakat  desa  yang  kurang  teredukasi terkait  pengelolaan  keuangan  dan  kurangnya  partisipasi  terhadap  program  pemerintah desa,  membuat  aparatur  desa  semakin  bebas  untuk  menyelewengkan  dana  desa. Berdasarkan  data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  korupsi  di  level  desa  konsisten menempati  urutan  pertama  sebagai  sektor  yang  paling  banyak  ditindak  atas  kasus korupsi  oleh  aparat  penegak  hukum  sejak  2015  hingga  2021.  Selama  7  (tujuh)  tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 433,8 miliar. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak langsung kepada masyarakat desa. Hingga sekarang  belum  ada  solusi  ampuh  untuk  pencegahan  efektif  dalam  rangka  menekan korupsi di desa.
Secara  umum  terdapat  5  (lima)  modus  korupsi  dana  desa  oleh  Pemerintah  Desa, yakni: (Zakariya, 2020)
1. Penggelembungan anggaran atau mark up khususnya pada pengadaan barang dan jasa;
2. Membuat kegiatan/proyek yang sebenarnya tidak ada (fiktif) namun dibuat seolah- olah kegiatan/proyek itu dilakukan untuk memperoleh pencairan dana desa;
3. Membuat  laporan  fiktif  dimana  laporan  yang  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan kondisi  pelaksanaan  kegiatan/proyek  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang sebenarnya;
4. Melakukan penggelapan dana desa; dan
5. Penyalahgunaan anggaran.
Terdapat  2  (dua)  celah  dalam  terjadinya  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan desa, yakni perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pada perencanaan, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat desa dalam membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (RAPBDes)  melalui  musyawarah  desa.  Pemerintah  desa  hanya  melibatkan elit-elit  desa  atau  orang-orang  terdekat  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa.  Akibatnya RAPBDes  akan  disusun  berdasarkan  keinginan  Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kendali. Dengan  tidak  dilibatkannya  masyarakat  desa,  Kepala  Desa  akan  dengan  mudah melakukan  penggelembungan  anggaran  atau  penurunan  anggaran.  Kemudian  pada pelaksanaan anggaran, korupsi terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dimana pengadaan  yang  dilaksanakan  telah  diakali  dengan  menaikan  harga  atau  menurunkan kualitasnya.  Hal  itu  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kolusi  bersama  pihak  ketiga (rekanan) sebagai penyedia barang dan jasa (Yulianto, 2017).
Penggunaan  jabatan  dan  kekuasaan  tersebut  menjadi  landasan  teori  bagi  kepala desa  untuk  memiliki  hak  penuh  dalam  penggunaan  dana  desa,  karena  pada  dasarnya peran  kepala  desa  cukup  penting  dalam  memutuskan  penggunaan  dana  desa.  Peran masyarakat  dalam  mengawasi  kepala  desa  belum  berkembang  secara  maksimal,  karena masih banyak model masyarakat desa yang bersifat protektif sehingga cenderung respek ketika  mengkritik  pemimpin.  Selain  itu,  masyarakat  desa  tidak  ikut  serta  dalam penggunaan dana desa dan tidak melakukan pengawasan sehingga memudahkan kepala desa untuk mengambil keuntungan dari dana desa tersebut (Lituhayu, 2019).
Dana  desa  yang  semula  dialokasikan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, justru menjadi lahan subur  baru  bagi  kepala  desa  koruptor  untuk  menjadi  kaya.  Korupsi  dana  desa  akan menghancurkan  cita-cita  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan.
Perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  yang  dapat  menjabat  hinggal  27  (dua puluh  tujuh)  tahun  akan  berpotensi  lebih  bayak  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan ( abuse  of  power )  berupa  korupsi.  Panjangnya  masa  jabatan  akan  membuat  Kepala  Desa memandang  bahwa  wewenang  yang  diberikan  sebagai  sarana  melaksanakan  tugas adalah  kekuasaan  pribadi.  Akibatnya  Kepala  Desa  merasa  mempunyai  hak  untuk menggunakan  kewenangannya  secara  bebas  dan  akhirnya  dipakai  untuk  kepentingan
pribadi.  Semakin  lama  seseorang  memegang  jabatan  atau  kekuasaan,  akan  semakin memperbesar  pula  kesempatan  seseorang  untuk  menyalahgunakan  jabatan  atau kekuasaannya untuk memperkaya diri.

## SIMPULAN
Usulan  Masa  Perpanjangan  Kepala  Desa  menjadi  9  (sembilan)  tahun  dan  dapat diemban selama 3 (tiga) sehingga seseorang dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun,  sangat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis. Konsepsi  lahirnya  negara  hukum  yang  demokratis  memiliki  tujuan  utama  untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Usulan ini terlihat hanya untuk  melanggengkan  kekuasaan  Kepala  Desa  bukan  untuk  kepentingan  masyarakat desa.
Usulan  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  karena  hal  sebagai  berikut:  Pertama, terancamnya  demokrasi  dan  pemerintahan  desa  karena  semakin  suburnya  oligariki  di desa. Dimana oligarki di desa akan menggunakan cara-cara agar dapat berkuasa di desa mulai  dari  membangun  dinasti  politik  hingga  praktik  politik  uang  (money  politic). Kedua,  bertentangan  dengan  prinsip  pembatasan  kekuasaan  sehingga  akan memperbesar  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan.  Ketiga,  melemahkan  hak  politik masyarakat  desa  sehingga  tidak  tercipta  jaminan  dan  perlindungan  HAM  masyarakat desa.  Keempat,  meningkatkan  potensi  korupsi  di  pemerintahan  desa  yang  akan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  penulis  menyarankan  kepada  pemerintah  untuk menolak  usulan  perpanjangan  masa  jabatan  Kepala  Desa  menjadi  9  (sembilan)  tahun dan  dapat  diemban  selama  3  (periode).  Pemerintah  harusnya  lebih  fokus  untuk melakukan  penataan  pemerintahan  desa  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunnan desa demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. Cepalo , 3 (1), 1 – 10.
Astuti,  P.,  &  Marlina,  N.  (2022).  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa:  Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 7 (2), 151 – 162. Budiman,  S.,  &  Yando,  Z.  (2015).  Desa  Kuat,  Indonesia  Hebat. Yogjakarta:  PUSTAKA YISTISIA .
Diamond,  L.  (2003). Developing  Democracy;  Toward  Consolidation,  alih  bahasa  Tim  IRE Yogyakarta, Yogyakarta . IRE Press. Hidayat, E. (2020). Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkades . Airlangga University Press. Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia . Sinar Grafika.
Konstitusi,  M.  (2016).  Modul  Pendidikan  Negara  Hukum  dan  Demokrasi. Jakarta:  Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . Lestariono,  W.  (2022).  POLITIK  DINASTI  DALAM  KEPEMIMPINAN  DESA. JURNAL SOCIOPOLITICO , 4 (1), 49 – 57.
Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 4 (1), 17 – 25.
Luthfy,  R.  M.  (2019).  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Dalam  Perspektif  Konstitusi. Masalah- Masalah Hukum , 48 (4), 319 – 330.
Maros,  A.,  Sunaryo,  J.,  &  Esdhona,  H.  (2021).  Model  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora , 4 (2), 145 – 153. Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori Hukum . Prenada Media.
Qamar,  N.  (2013). Hak  asasi  manusia  dalam  negara  hukum  demokrasi  (Human  Rights  in Democratiche Rechtsstaat) .
Raharjo, M. M. (2021). Kepemimpinan kepala desa . Bumi Aksara.
Rauf,  R.  (2018).  Perubahan  Kedudukan  Kelurahan  Dari  Perangkat  Daerah  Menjadi Perangkat  Kecamatan. WEDANA:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  Dan  Birokrasi , 3 (1), 221 – 232. Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum . UI Press, Jakarta.
Sujadi,  F.  (2014). Pedoman  umum  penyelenggaraan  pemerintah  desa:  Manajemen  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa . Penerbit Bee Media Pustaka.
Trisantono, B. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Fokusmedia.
Yani,  A.  (2022).  Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 19 (2), 456 – 478. Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Wacana. Suara Merdeka. Selasa , 10 .
Zakariya,  R.  (2020).  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi untuk  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa:  Peningkatan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  untuk  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik di Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263 – 282.