## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.870
Korelasi Praktek Sukuk Ijarah dengan Investasi di Indonesia: Bentuk Perspektif Hukum Syariah

## Winda Fitri*
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam *correspondence email: winda@uib.ac.id
Abstrak . Pada saat ini instrumen sukuk banyak diminati investor dalam berinvestasi karena sukuk memberikan return yang lebih tinggi daripada bunga deposito dengan resiko yang jelas lebih kecil. Sukuk dengan jenis akad ijarah merupakan jenis sukuk yang paling populer baik sejak pertama penerbitannya maupun hingga sekarang  di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini tercermin dari serapan pasar yang cukup baik terhadap sukuk  dimana pada tahun 2020  mencapai 162 seri sukuk  yang diterbitkan dan 64% nya menggunakan  akad  Ijarah.  Namun  dalam  praktik  pelaksanaannya  sukuk  ini  ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  prinsip-prinsip syariah  yang ditanamkan di  awal,  dimana  sukuk  menunjukan arah  yang  hampir  menyerupai praktik obligasi konvensional.  Dari latar belakang yang ada, tujuan penelitiannya untuk mengetahui konsep sukuk sebagai investasi, prinsip syariah yang berlaku d i dalam sukuk ijarah, dan kenyataan dari praktik Sukuk Ijarah di dalam masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum syariah serta ketidaksesuaiannya  dengan  hukum  Islam.  Pembahasan  terhadap  permasalahan  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif secara yuridis serta analisis kualitatif deskriptif melalui data sekunder. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam masyarakat ditemukan praktik akad Ijarah yang tidak murni dan mengarah pada akad muntahiya bi al-tamlik menyerupai dengan mekanisme yang ditawarkan dalam obligasi konvensional pada umumnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kata kunci : Sukuk, Ijarah, Investasi, Hukum Syariah .
Abstract. At this time, there were many investors interested in sukuk in investing because sukuk gave higher returns than deposit rates with a clearly smaller risk. Sukuk with the type of ijarah contract are the most popular types of sukuk, both since they were first  issued and until  now during  this Covid-19 pandemic. This is sufficient from the good market  absorption of sukuk  where in 2020  there  will  be  162  sukuk  series  issued  and  64%  Ijarah  contracts.  However,  in  practice  this  sukuk  was  found  to  be incompatible with the sharia principles that were implanted at the beginning, where the sukuk showed a direction similar to the practice  of  conventional  bonds.  From  the  existing  background,  the  purpose  of  this  research  are  the  concept  of  sukuk  as  an investment, Islamic principles that apply in Ijarah Islamic bonds. The discussion of this problem uses normative juridical research methods  and  descriptive  qualitative  analysis  through  secondary  data.  The  results  of  data  analysis  show  that  in  society,  the practice of Ijarah contracts that are not pure and leads to the muntahiya bi al-tamlik contract is similar to the mechanism offered in conventional bonds in general so that it does not run in accordance with sharia principles.
Keywords: Sukuk, Ijarah, Investment, Sharia Law .

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan zaman saat ini semakin pesat, hal ini mendorong manusia berpikir lebih  maju  dalam  menciptakan  perekonomian  yang  inovatif  demi  memenuhi  keperluan  hidup  baik  dalam  kebutuhan primer  ataupun  sekunder  dengan  menghasilkan  keuntungan  sebesar-  besarnya  dalam  dunia  usaha.  Dalam  rangka menyikapi  perkembangan  perekonomian  yang  semakin  pesat,  inovatif  dan  kreatif  menjadi  poin  utama  yang  dituntut dari setiap masyarakat di dunia, di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi syariah juga sudah mengalami kemajuan yang  cukup  pesat.  Momentum  berkembangnya  ekonomi  syariah  ini  sudah  ada  sejak  tahun  1992  sejak  didirikannya Bank-Bank  Muamalat,  dan  dari  masa  ke  masa  semakin  banyaknya  muncul  sektor-sektor  lembaga  keuangan  syariah lainnya dalam bidang investasi. 1
Pada  dasarnya,  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  sudah  terikat  hidupnya  dalam  masyarakat  untuk memenuhi  keperluan  hidup  yang  saling  terhubung  satu  dengan  lainnya.  Apapun  yang  dilakukan  manusia  sebagai usaha  ataupun  langkah  dalam  memenuhi  keperluan  hidupnya,  tidak  mungkin  dapat  diatasi  seorang  diri,  pihak  lain sebagai bagian kecil penopang hidup harus saling membantu sesama, seperti halnya ketika seorang pengusaha berniat dalam memperluas pekerjaannya agar dapat merogoh keuntungan yang lebih besar dibanding sebelumnya, maka tentu saja  ia  harus  berkontribusi  dengan  pengusaha  dari  perusahaan  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  ia  memerlukan modal  lebih  besar  dalam  memperluas  bisnisnya.  Kontribusi  yang  dilakukan  pengusaha  tersebut  dalam  rangka mendapatkan modalnya dapat dalam bentuk pinjaman inti pada bank, ataupun melakukan pencarian modal dari pasar modal.
1 Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2, no.3, (November 2016): 29-40
Pada  era  yang  sudah  maju  seperti  sekarang  ini  sudah  sangat  banyak  sekali  perusahaan  ataupun  investor  yang memanfaatkan pasar uang dan pasar modal untuk dijadikan benih pembiayaan atau pendanaan dalam memodali usaha para  pebisnis,  bukan  hanya  yang  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  bahkan  hingga  mencapai go  international sekalipun.  Begitu  pula  dengan  para  masyarakat  yang  merasa  memiliki  kelebihan  fulus  atau  dengan  kata  lainnya surplus dana, semakin mendorong minatnya untuk berinvestasi melalui pasar modal ataupun pasar uang. 2 Investasi  sendiri  erat  kaitannya  dengan  keberadaan  pasar  modal  atau  “ capital  market” . 3 Pasar  modal  sendiri memiliki  pengertian  sebagai  pasar  untuk  berbagai  instrumen  keuangan  yang  bersifat  jangka  panjang  dan  dapat diperjualbelikan. 5 Keberadaan  pasar  modal  sangatlah  penting  dalam  perekonomian  di  Indonesia,  yaitu  pasar  modal hadir  sebagai  sarana  perusahaan  dalam  memperoleh  dana  atau  modal  dari  luar  perusahaan  dan  juga  digunakan masyarakat sebagai sarana berinvestasi. Instrumen yang paling banyak diperdagangkan dalam pasar modal terutama di Indonesia, antara lain saham atau obligasi atau surat berharga atau sukuk ataupun reksa dana. 4
Dalam  dunia  Hukum  Islam  sendiri  investasi  dipandang  sebagai  kegiatan  muamalah  yang  disarankan keberadaannya.  Islam memandang dengan berinvestasi  harta menjadi lebih produktif dan  mendatangkan  keuntungan bagi orang lain. 5 Dasar hukum diperbolehkannya berinvestasi dalam hukum Islam ini adalah Al-Qur’an, Al-Hadist dan Ijma dari para ulama, atau kesepakatan yang dilakukan para ulama.
Anjuran  berinvestasi  secara  halal  sudah  tertuang  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  Ayat  261  yang  berbunyi “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan (ganjaran)  bagi  siapa  yang  dia  kehendaki,  dan  Allah  Maha  luas  (karuniaNya)  lagi  Maha  Mengetahui”.  Ayat  ini menyampaikan  tentang  beruntungnya  orang  yang  menginfakkan  hartanya  dijalan  Allah.  Ayat  ini  kalau  dibaca  dari perspektif  ekonomi  jelas  akan  mempengaruhi  kehidupan  kita  didunia.  Maksudnya  jika  infaq  orang-orang  kaya diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada  orang yang berhak untuk hal-hal  yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia-akhirat.
Kegiatan berinvestasi ini juga diriwayatkan dalam “ al-Muwaththa dari Zaid Ibn Aslam”, di mana meminjamkan uang  kepada  mereka  yang  membutuhkan,  dengan  sistem  mengembalikan  modal  yang  dipinjamkan  dengan  tidak mengambil keuntungan di dalamnya. 6 Kegiatan berinvestasi juga diperkuat dengan sabda dari Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. 7
Instrumen  investasi  yang  paling  umum  dipilih  oleh  para  pengusaha  dan  masyarakat  adalah  jenis  instrumen obligasi  atau  dikenal  juga  dengan  nama  Sukuk  atau  surat  berharga.  Selain  saham,  sukuk  dinilai  lebih  aman  dengan resiko  aktiva  yang  lebih  kecil,  fleksibel,  dan  lebih  kompetitif  dalam  hal  keuntungan  yang  diperoleh  ketimbang pembagian keuntungan dalam investasi saham, serta tidak ada campur tangan dari pemilik sukuk terhadap perusahaan.
Dalam  hukum  nasional  Indonesia  terkait  dengan  surat  berharga  ini  juga  sudah  diakui  dan  dilegalisir  di  dalam UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara menjelaskan bahwa surat berharga berupa surat pengakuan utang baik  dalam  bentuk  mata  uang  rupiah  maupun  dalam  bentuk  valuta  asing  yang  pembayaran  pokok  utang  dan  kupon bunga  dijamin  oleh  Negara  Indonesia  dan  berlaku  sesuai  dengan  masa  waktu  yang  telah  ditentukan,  jadi  tergolong dalam  surat  berharga  yang  memiliki  kekuatan  hukum  di  dalamnya.  Secara  umum,  dikenal  dua  jenis  obligasi  di Indonesia,  yaitu  surat  berharga  konvensional  atau  surat  berharga  yang  umum  diambil  oleh  masyarakat  dan  surat berharga Syariah yang dikenal dengan sebutan Sukuk.
Sukuk  merupakan  surat  berharga  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip-  prinsip  syariah.  Dasar  hukum  di Indonesia yang menjadi pedoman aturan pelaksanaan (das sollen)  Sukuk yaitu terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  Fatwa  DSN  MUI),  yang  mengatur  terkait  Sukuk  atau Surat  Berharga  adalah  Fatwa  DSN  MUI  No.137/DSN-MUI/IX/2020  dan  Fatwa  DSN  MUI  No.  32/DSN- MUI/IX/2002. Selain itu dalam “UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (selanjutnya disebut SBSN)” juga menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai Sukuk di Indonesia.
Dalam  pelaksanaannya  (das  sein)  Sukuk  juga  banyak  diminati  oleh  masyarakat,  karena  Sukuk  memberikan return yang  lebih  tinggi  daripada  bunga  deposito  dengan  resiko  yang  jelas  lebih  kecil.  Namun  dalam  praktik pelaksanaan  Sukuk  ini  ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  ditanamkan  di  awal.  Dalam
2 Yenni  Samri  Juliati  Nasution,  “Peranan  Pasar  Modal  Dalam  Perekonomian  Negara”, HUMAN  FALAH, Vol.2,  No.  1, (Juni 2015): 95-112
3 Anna  Nurlita,  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Kajian  Islam”, Kutubkhanah:  Jurnal  Penelitian  sosial keagamaan , Vol.17, No.1, (Juni 2014): 1-20
4 Ibid
5 Diana  Wiyanti,  “Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Pasar  Modal  Syariah  Sebagai  Alternatif  Investasi  Bagi  Investor”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 20, No. 2, (April 2013): 234 - 254
6 Nurul  Fatma  Hasan  dan  M.  Mujib  Utsmani,  “Rekonstruksi  Obligasi:  Investasi  Dalam  Perspektif  Syariah”, Journal  of Economic Syaria Law , Vol 1, No 1 (Mei 2017): 1-25.
7 Ibid
praktiknya di lapangan, Sukuk menunjukan arah yang hampir menyerupai praktik obligasi konvensional.  Sukuk yang dimaksudkan  peneliti  adalah  terkhusus  untuk  Sukuk  dengan  menggunakan  jenis  akad  Ijarah  yang  saat  praktik pelaksanaannya  dinilai  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  di  mana  memunculkan  adanya  unsur  riba  di dalamnya. Sukuk ijarah merupakan jenis sukuk yang paling populer baik sejak pertama penerbitannya maupun hingga sekarang di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini tercermin dari serapan pasar yang cukup baik terhadap sukuk ijarah baik  yang  diterbitkan  oleh  negara  maupun  yang  diterbitkan  oleh  korporasi.  Ketertarikan  masyarakat  terhadap  sukuk ijarah  dikarenakan  pengelolaan  sukuk  ijarah  yang  dinilai  lebih  memudahkan  penjamin  emisi  karena  rate  atau  kupon yang tetap. Meskipun manfaat yang dirasakan dari sukuk ijarah (Surat berharga syariah) dengan surat berharga milik negara  (obligasi  konvensional)  hampir  sama,  namun  secara  konsep  pengaturannya  berbeda  terutama  dengan menggunakan akad Ijarah.
Inilah  yang  ingin  dicari  tahu  lebih  lanjut  terkait  bentuk  ketidaksesuaian  dalam  praktik  Sukuk  Ijarah  dalam masyarakat  Indonesia, dengan tujuan untuk  memperjelas  keberadaan atau meluruskan perbedaannya dengan obligasi konvensional.    Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas  maka  dapat  diidentifikasi  beberapa permasalahan  dalam  penelitian  ini,  sebagai  berikut pertama; bagaimana  konsep  Sukuk  Ijarah, kedua; apa  saja ketentuan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  Sukuk  Ijarah, ketiga ;  bagaimana  kenyataan  praktik  Sukuk  Ijarah  di  dalam masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan ketidaksesuaiannya dengan prinsip syariah.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  agar  dapat  terjawab  dengan  baik  dan  sistematis  seluruh  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan, serta agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka peneliti menggunakan  jenis metode penelitian normatif. Dengan pendekatan yuridis normatif, yang melihat dan membahas permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan dalam Hukum Islam. Guna mencari pembenaran dari praktik penyimpangan yang terjadi dalam Sukuk Ijarah melihat dari hubungannya dengan peraturan-peraturan tertulis yang  terkait  Sukuk  Ijarah.  Hal  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  yakni  Sukuk  Ijarah  di  Indonesia.  Studi  terhadap penyimpangan yang terjadi dalam praktik  Sukuk Ijarah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di awal. Bahan hukum utama yang diambil untuk penelitian ini merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat  secara  hukum  berupa  peraturan  yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  Sukuk,  antara  lain:  Fatwa  DSN MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kedudukan dari Fatwa DSN MUI sebagai objek penelitian dan dasar  hukum  Islam  yang  digunakan  ini  tergolong  dalam  Al-  Ijma,  atau  kesepakatan  dari  para  ulama  yang  disatukan dalam bentuk yang lebih sistematis.
Teknik  pengumpulan  data  sekunder  yang  peneliti  gunakan  adalah  teknik  pengamatan  melalui  penelusuran aturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum  Sukuk  Ijarah,  dan  juga  penelusuran  dokumen, seperti jurnal dan artikel ilmiah terkait praktik lapangan Sukuk Ijarah yang dapat digunakan untuk menganalisis dalam upaya membuat kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Di mana dalam mengolah dan menganalisis data dilakukan secara  deskriptif  dari  hasil  pengamatan  dan  literatur  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya.  Menghasilkan  data  dalam bentuk  narasi  deskriptif  yang  dapat  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Pemilihan  metode  kualitatif  mengingat metode ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Sukuk Ijarah
Secara internasional dan disahkan oleh AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for  Islamic Financial Institution ), salah satu akad yang umum digunakan dalam Sukuk adalah akad Ijarah. Sukuk Ijarah ini adalah obligasi yang  diterbitkan  berdasarkan  perjanjian  akad  Ijarah.  Akad  Ijarah  merupakan  akad  yang  mengambil  manfaat  dengan menggunakan  jalan  penggantian,  artinya  pemilik  harta  atau  asset  memberikan  hak  untuk  menggunakan  atau memanfaatkan  objek  melalui  kepemilikan  sementara  akan  aset  atau  harta  tersebut.  Pemanfaatan  sementara  aset tersebut  diiringi  dengan  pembayaran  imbalan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  pelaksanaannya  sukuk berbeda dengan obligasi konvensional pada umumnya. 8
Sukuk Ijarah haruslah dilaksanakan sesuai dengan akad Ijarah itu sendiri. Ijarah dapat diartikan sebagai akad di mana  suatu pihak memberikan hak kepada pihak lain  untuk menikmati secara sementara akan suatu aset.  Sementara yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  memiliki  batas  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan.  Dasar  dari  akad  Ijarah adalah jual beli manfaat suatu aset dengan tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan akan aset tersebut. Dalam akad Ijarah, disyaratkan pemenuhan rukun Ijarah yang terdiri atas:
8 Arum Melati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Sewa Sukuk Ijarah”, Accounting Analysis Journal , Vol 2, No
1. Orang yang berakad ( mu’ajjir dan musta’jir )
Disyaratkan  adalah  bagi  mereka  yang  cakap  hukum,  yaitu  telah  dewasa  dan  berakal  sehat  atau  tidak  di  bawah pengampuan.
2. Shigah/lafaz akad
Yang dimaksud di sini adalah berupa ijab dan qabul.
3. Manfaat
Diartikan sebagai nilai-nilai yang baik menurut kebiasaan maupun menurut prinsip-prinsip syariah.
4. Upah
Di mana harus ada harga yang telah ditetapkan secara pasti dalam akad jual beli manfaat aset tersebut.
5. Waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dan harus jelas.
Dalam  praktik  lapangan,  setelah  jatuh  temponya  Sukuk  Ijarah,  harusnya  memindahkan  kepemilikan  aset  yang telah dipakai secara sementara kemanfaatannya kepada pemilik asetnya melalui akad jual-beli. Pemilik aset membayar kembali  sejumlah  harga  sesuai  saat  pemilik  aset  menjual  pemanfaatan  aset  tersebut.  Akad  Ijarah  yang  dipraktikan dalam masyarakat ini, bukanlah akad Ijarah murni yang dimaksudkan. Melainkan ini adalah akad Ijarah “ muntahiya bi al-tamlik” .  Akad  Ijarah  “ muntahiya  bi  al-tamlik” ini  lebih  menyerupai  dengan  mekanisme  yang  ditawarkan  dalam obligasi konvensional pada umumnya. 9 Dengan demikian, itu artinya praktik Sukuk Ijarah sudah tidak berjalan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
Sukuk  ijarah  merupakan  suatu  sukuk  mewakili  kepemilikan  akan  aset  yang  keberadaanya  sudah  jelas  dan diketahui.   Aset  ini  mengikuti  pada  kontrak  sewa  beli  dimana  return  akan  diberikan  pada  pemegang  sukuk.  Sukuk Ijarah  adalah  jenis  Sukuk  yang  paling  umum  dan  banyak  ditemukan  dalam  dunia  pasar  modal.  Hal  ini  dikarenakan Sukuk  Ijarah  memberikan  keuntungan  yang  sangat  baik  kepada  para  investor  dengan  sifatnya  yang  fleksibel  dan terbuka. 10 Secara singkat dan sederhananya,  Ijarah dapat diartikan  sebagai kegiatan sewa-menyewa. Sehingga Sukuk Ijarah  dapat  dimaknai  sebagai  kegiatan  sewa-menyewakan  sejumlah  aset  oleh  pemilik  aset  kepada  investor,  dalam bentuk  pemanfaatan  aset  tersebut,  tanpa  menyebabkan  perpindahan  kepemilikan  akan  aset  tersebut.  Dengan membayar  nilai  obligasi  beserta  nilai  bagi  hasil  yang  bersifat  tetap  dan  periodik  kepada  pemilik  aset  sesuai  batas waktu atau waktu akhir yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, maka dalam Sukuk Ijarah secara teknis terdiri atas:
1. Pemilik aset atau yang dikenal juga dengan nama emiten. Pemilik aset adalah pihak yang memiliki sejumlah aset yang kemudian disewakan kemanfaatannya kepada investor melalui perantara.
2. Pihak  perantara  atau  dikenal  juga  wali  amanat  yang  menjadi  pihak  yang  memperantarai  pemilik  aset  dengan investor  yang  akan  menyewa  pemanfaatan  aset  tersebut.  Terkait  aset  miliki  emiten,  wali  amanat  juga  bertugas melindungi  kepentingan  pemegang  obligasi,  melakukan  pengawasan  terhadap  aset  emiten.  Sehingga  wali  amanat ini dapat juga berfungsi sebagai Special Purpose Vehicle (SPV).
3. Investor adalah pihak yang menyewa pemanfaatan aset tersebut yang diterbitkan dalam bentuk obligasi.
Pengaturan mengenai keberadaan Sukuk Ijarah ini diatur secara spesifik dalam sumber Hukum Islam, yaitu Al- Ijma  atau  kesepakatan  para  ulama  terkait  permasalahan  yang  tidak  dapat  ditemukan  dalam  sumber  hukum  Islam, seperti Al-Qur’an dan Al  Hadits ,  berupa  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Di  dalam  Fatwa  DSN  MUI  tersebut dimuat landasan hukum Islam terkait pelaksanaan kegiatan sukuk Ijarah.  Hal yang menjadikan  Sukuk  Ijarah  berbeda dengan  obligasi  konvensional  pada  umumnya  adalah  adanya  penggunaan  akad  Ijarah  dalam  penerbitan  Sukuk  yang tidak dapat ditemukan dalam obligasi konvensional.
Dalam  Sukuk  Ijarah,  bentuk  pendapatan  yang  dikenal  adalah  pendapatan  berdasarkan  margin  atau fee . 11 Di mana hasil yang diterima adalah jelas dan pasti jumlahnya. Jumlah pendapatan yang akan diperoleh telah diperkirakan sebelumnya.  Sedangkan  dalam  “Fatwa  DSN  MUI  No.  32/DSN-MUI/IX/2002”  menyatakan  pendapatan  sukuk  yang diterima sukuk Ijarah adalah berupa upah sewa atau fee sebagai timbal-balik atas manfaat objek sewa atau aset yang disewakan dari pemilik aset kepada investor.
Dalam  ketentuan  akad  Ijarah,  objek  yang  dapat  dijadikan  aset  adalah  barang  atau  harta  yang  berwujud  fisik, seperti aset bergerak maupun tidak bergerak, dan juga harta perdagangan, serta harta tak berwujud seperti halnya jasa. Terkait manfaat dan nilai objek tersebut haruslah diketahui dan disepakati kedua belah pihak yang terlibat. Termasuk di  dalamnya  jangka  jatuh  tempo  yang  spesifik  dan  juga  cara  bagi  hasil  dalam  bentuk  imbalan  yang  telah  diketahui dengan jelas sebelum terjadi kesepakatan.
9 Muhammad  Ardi,  “Pengaruh  Sukuk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam , Vol. 9, No. 1 , (Juni 2018), 36-46.
10 Ibid
11 Dede  Abdul  Fatah,  “Perkembangan  Obligasi  Syariah  (Sukuk)  Di  Indonesia:  Analisis  Peluang  dan  Tantangan”, AL- ‘ADALAH, Vol. 10, No. 1 , (Juni 2011), 35-46.
Sukuk  Ijarah  dapat  dilakukan  dalam  dua  bentuk.  Pertama,  di  mana  investor  dapat  bertindak  sebagai  penyewa ( musta’jir ). Dalam hal ini emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum di mana biasanya merupakan sebuah perusahaan,  dalam  hal  ini  emiten  tersebut  berperan  sebagai  wakil  investor.  Sedangkan  pemilik  aset  yang  akan menyewakan asetnya dikenal dengan nama  mu’jir. Dalam cara ini terjadi dua kali transaksi pada kedua belah pihak yaitu  transaksi  antara  investor  dan  emiten,  di  mana  investor  mewakilkan  dirinya  kepada  emiten  untuk  melakukan transaksi  sewa-menyewa  sesuai  akad  Ijarah.  Transaksi  kedua adalah transaksi antara emiten dan pemilik aset yang melakukan  tahap  sewa-menyewa  dengan  akad  Ijarah.  Cara  kedua  yang  bisa  dilakukan  adalah  investor  memperoleh hak  sewa,  kemudian  menyewakan  aset  itu  kembali  kepada  emiten. 12 Berdasarkan  transaksi  tersebut,  diterbitkanlah Sukuk  Ijarah.  Dengan  penerbitan  obligasi  itu,  emiten  wajib  membayar  sejumlah  hasil  kepada  investor  dalam  bentuk fee  atau  bagi  hasil  serta  membayar  kembali  dana  inti  obligasi  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  antara  kedua  belah pihak.

## Prinsip-prinsip Syariah dalam Sukuk Ijarah
Prinsip-prinsip  syariah  ada  untuk  memberikan  batasan  terhadap  Sukuk,  terutama  sukuk  Ijarah.  Prinsip-prinsip syariah menjadi ciri khas Sukuk, termasuk Sukuk Ijarah jika dibandingkan dengan obligasi konvensional. Keberadaan prinsip-prinsip syariah ini hukumnya wajib diterapkan dalam pelaksanaan praktik  Sukuk dan dalam penerapan akad- akadnya, termasuk akad  Ijarah. Keberadaan prinsip syariah ini tidak boleh dilanggar atau tidak dilaksanakan. Jika itu sampai  terjadi,  maka  praktik  Sukuk  yang  dijalankan  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  haram,  dan  tidak  diperbolehkan dalam hukum Islam.
Dalam ketentuan angka 2 huruf a dalam “Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK  Nomor:  Kep-  130/BL/2006  tentang  Penerbitan  Efek  Syariah”  memaparkan  terkait  kegiatan  usaha  yang  dinilai bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  hukum  Islam  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal  Dan  Lembaga Keuangan, 2004), antara lain:
1. Perjudian atau permainan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang.
2. Penyelenggaraan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi (konsep jual beli barang yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang diatur dan ditetapkan dalam syari’at, jika terjadi maka ini tergolong dalam riba), dan beresiko mengandung gharar (ketidakpastian dalam transaksi yang dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam bertransaksi,  sehingga  mengandung  pendzoliman  atas  salah  satu  pihak  yang  bertransaksi  di  dalamnya)  dan  atau maisir  (bentuk  permainan  yang  jika  seorang  didalamnya  mengalami  kemenangan  maka  ia  akan  mengambil keuntungan dari mereka yang kalah). 13 3. Memproduksi,  mendistribusikan,  memperdagangkan,  dan  menyediakan  barang  dan  atau  jasa  yang  haram  baik karena  zatnya  maupun  karena  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI,  serta  barang  dan  atau  jasa yang bersifat merusak moral dan mudarat.
4. Melakukan  investasi  pada  perusahaan  yang  memiliki  transaksi  utang  lebih  besar  ketimbang  dana  intinya,  kecuali investasi itu dinyatakan kesyariahannya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam “Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk” dalam ketentuan khusus yang menyatakan bahwa tidak boleh berlawanan dengan syariah dengan memperhatikan  ketentuan dalam  “Fatwa  DSN  MUI.  No.  20/DSN-  MUI/IV/2001  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Investasi  untuk  Reksadana Syariah”.
Prinsip-prinsip  syariah ini  ada dengan  tujuan baik,  untuk menghindari perbuatan buruk yang dapat  merugikan investor  maupun  pemilik  aset  dalam  melaksanakan  investasi  secara  syariah  melalui  Sukuk,  termasuk  di  dalamnya Sukuk  Ijarah. Prinsip-prinsip ini menjadikan  investasi tersebut halal menurut hukum  Islam dan boleh dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak akan menimbulkan unsur riba dan tidak akan memunculkan sifat mudarat.
Transaksi  investasi  harus  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  ( ihtiyath ),  dan  tidak  diperbolehkan  melakukan spekulasi  yang  mengandung  unsur  gharar  atau  mengandung  unsur  penipuan,  seperti  penawaran  palsu  ( najsy ), penjualan barang yang belum dimiliki (“ Bai al-Ma’dum” ), menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki utang lebih besar ketimbang modalnya. 14

## Praktik Sukuk Ijarah dalam Masyarakat berdasarkan Perspektif Hukum Syariah
Dalam  penerbitan  sukuk  di  Indonesia,  akad  yang  digunakan  sampai  saat  ini  adalah  akad  ijarah,  akad mudharabah, dan akad wakalah. Pada tahun 2020 ada beberapa korporasi yang menerbitkan sukuk, dan rata-rata jenis
12 Ibid
13 Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, (Juli 2020), 98-113.
14 Muhammad Iqbal Fasa, “Sukuk: Teori dan Implementasi”, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), 80-94.
sukuk yang banyak dipilih adalah sukuk ijarah, karena dianggap mempunyai lebih banyak investor base dibandingkan sukuk menggunakan  akad mudharabah dan akad wakalah. Berdasarkan pada data  statistik tahun 2019 tentang sukuk korporasi  yang  beredar  ada  sebanyak  143  seri  sukuk  yang  beredar  dari  korporasi  yang  berbeda.  Dari  143  Sukuk korporasi  yang  outstanding  saat  ini  terdapat  96  seri  sukuk  korporasi  (67,13%)  yang  memakai  akad  ijarah,  41  seri sukuk  korporasi  (28,67%)  memakai  akad  mudharabah,  dan  6  seri  sukuk  korporasi  (4,20%)  memakai  akad  wakalah. Masing-masing  akad  tersebut  mencapai  nilai  Rp16,62  triliun  (55,71%)  untuk  ijarah,  Rp11,76  triliun  (39,43%)  untuk mudharabah, dan Rp1,45 triliun (4,86%) untuk akad wakalah. 15
Pada tahun 2020 terdapat 162 seri sukuk korporasi yang beredar (outstanding) saat ini terdapat 107 seri sukuk korporasi  (64%)  yang  memakai  akad  ijarah,  49  seri  sukuk  korporasi  (30%)  memakai  akad  mudharabah,  dan  6  seri sukuk  korporasi  (4%)  untuk  akad  wakalah. 16 Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  sukuk  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat  adalah  sukuk  dengan  menggunakan  akad  ijarah.  Tanggapan positif  masyarakat  terhadap  akad  ini  dikarenakan  bagi  hasil  yang  dominannya  memberikan  rate  yang  lebih menguntungkan ketimbang sukuk dengan akad lain. Walaupun pada tahun 2020 hingga 2021 saat ini merupakan masa pandemi  Covid-19  yang  berakibat  melemahnya  daya  beli  masyarakat  untuk  produk secondary ,  namun  sukuk  ijarah masih tetap bisa stabil.
Dalam  sukuk  ijarah,  perlu  diketahui  harus  adanya  kepastian  mengenai  batas  jatuh  tempo  kegiatan  sewa- menyewa tersebut. Ini jugalah yang menjadi ciri khas yang membedakan  Sukuk Ijarah dengan obligasi konvensional pada  umumnya.  Akad  Ijarah  dimaknai  sebagai  perjanjian  atau  akad  yang  mengikat  diri  untuk  memberikan  kepada pihak  lain  sebuah  pemanfaatan  akan  suatu  barang  dan  atau  jasa  selama  waktu  yang  telah  diketahui  bersama  dan disepakati,  serta  dengan  pembayaran  sejumlah  harga  yang  besaran  pembayarannya  telah  ditentukan  dan  disepakati oleh pihak-pihak terkait.
Ulama Hanafi, Maliki, Syafi’I, maupun Hanbali turut menyampaikan pendapatnya mengenai akad  Ijarah. Akad Ijarah  dimaknai  sebagai  akad  yang  mengikat,  dan  ketika  syarat-syaratnya  telah  dipenuhi  maka  akad  tersebut  akan mengikat sepenuhnya dan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa membatalkan saat belum sampai pada waktu yang disepakati suatu kesepakatan tersebut tanpa persetujuan dari pihak lain yang turut terlibat.
Dalam  praktiknya  Sukuk  dengan  penerapan  akad  Ijarah  ini  tidak  menjalankan  akad  Ijarah  pada  umumnya, melainkan akad Ijarah “ muntahiya bi al-tamlik” . Pernyataan ini diperkuat dengan adanya persyaratan kepemilikan hak sewa  kembali  kepada  emiten  pada  waktu  jatuh  tempo  dari  Sukuk  Ijarah  tersebut. 17 Hal  ini  wajar  terjadi  mengingat akad  Ijarah merupakan akad yang bersifat fleksibel dan terbuka untuk dilakukan modifikasi di dalamnya. Walaupun bersifat  mudah  beradaptasi,  bukan  berarti  akad  Ijarah  bisa  dimodifikasi  sesuai  keinginan  investor  dan  emiten.  Tetap dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditekankan dalam dasar hukum praktik  Sukuk  Ijarah,  yaitu  pada  “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No.  32/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Sukuk” dan juga “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Sukuk Ijarah”.
Pelaksanaan akad Ijarah yang lebih mengarah kepada akad Ijarah “ muntahiya bi al-tamlik” sesungguhnya tidak ada  bedanya  dengan  praktik  obligasi  konvensional  yang  dijalankan  pada  umumnya.  Jika  terjadi  modifikasi  terhadap akad  Ijarah  dalam  kepentingan  berinvestasi  secara  halal  menurut  hukum  Islam,  maka  haruslah  bukan  suatu  bentuk upaya hiyal hukum atau mencari celah kesalahan dalam hukum Islam yang membolehkan sesuatu yang sesungguhnya tidak diperbolehkan.
Praktik pelaksanaan akad Ijarah “ muntahiya bi al-tamlik” adalah pemilikan hasil atau nilai dari suatu aset yang pada  waktu  yang  telah  ditentukan  dengan  bayaran  atau  sewa  yang  sifatnya  lebih  dari  sewa  yang  seharusnya  dengan ketentuan  yang  menyewa  akan  menyerahkan  barang  yang  disewakan  kepada  penyewa  sesuai  perjanjian  yang  awal tentang  kepemilikan  barang  yang  disewakan  tersebut  pada  waktu  berakhirnya  atau  pada  masa  pertengahan  tempo waktu sewa sesudah upah sewa dibayar secara menyeluruh. Dalam hal ini perpindahan aset membutuhkan akad baru, baik  itu  akad  hibah  maupun  akad  jual  beli. 18 Dikarenakan  akad  Ijarah  yang  fleksibel,  maka  dalam  pelaksanaannya dapat  dimasukan  akad-akad  lainnya.  Akad  Ijarah  “ muntahiya  bi  al-tamlik” ini  biasanya  ditemukan  dalam  praktik pelaksanaan Sukuk Ijarah di perbankan syariah. Di mana objek atau aset tersebut tidak kembali pada pemilik aset yang semula.
Praktik pelaksanaan Sukuk Ijarah yang perlu dikritisi lainnya adalah adanya keserupaan dengan bai” al-inah. 19 Hal  yang  dimaksudkan  dari bai”  al-inah adalah  jual  beli  yang  memenuhi  rukun-rukun  akad  dan  syarat-syarat  yang ditentukan,  namun  dalam  praktik  pelaksanaannya  secara  kebiasaan  cenderung  mengarah  atau  menjembatani  ke  arah
15 Muhammad  Iqbal  Fasa,  “Eksistensi  dan  Popularitas  Sukuk  di  Indonesia:  Sukuk  Ijarah”, Jurnal  Akuntansi  dan Perpajakan Indonesia UNIME, Vol. 9, No. 1 , (April 2021), 95-102.
16 Ibid
17 Nevada Della Mena Amertha, “Sukuk di Indonesia, Studi terhadap Jenis Akad dan Penerapan Akad, serta Perlindungan Bagi Investor”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm.99.
18 Ibid
19 Ibid
penyampaian  praktik  riba.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  praktik  riba  ini  dilarang  keberadaannya  atau  tergolong haram  dalam  kondisi  dan  bentuk  apapun.  Dalam  sistem bai” al-inah, objek  transaksi  hanyalah  alat  yang  digunakan untuk menghalalkan pinjaman yang mengandung unsur riba. Sedangkan kepemilikan barang itu  sendiri tidak pernah berpindah tangan kepada pihak lain.
Secara sederhana, riba diartikan sebagai penetapan nilai tambahan atau bisa dikatakan bunga. Riba dipraktekkan dengan  melebihkan  jumlah  pinjaman  saat  pengembalian  pinjaman  berdasarkan  persentase  tertentu  dari  jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. 20 Dalam hukum Islam, praktik riba sudah ditegaskan sejak awal oleh Allah SWT pada Al-Qur’an dan Al-Hadits kepada umatnya, dan kemudian dipertegas lagi dalam Al-Ijma berupa ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang mengatur secara khusus mengenai praktik Sukuk di Indonesia.
Ini  jelas  telah  menunjukan  praktik  yang  tidak  sesuai  dengan  akad  Ijarah  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah MUI,  dan  telah  melanggar  prinsip-prinsip  syariah.  Sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan,  Sukuk  Ijarah  hanya meminjamkan  pemanfaatan  kepada  pihak  tertentu,  dengan  sistem  pembayaran  kembali  pinjaman  pokok  beserta  bagi hasil  yang  tetap  dan  secara  periodik,  serta  telah  ditetapkan  dengan  jelas  waktu  jatuh  temponya.  Tidak  dibenarkan adanya pengembalian pinjaman yang melebihi dari pinjaman inti di awal, karena ini akan menjadi sesuai yang haram sifatnya.
Inilah  yang  terjadi  dalam  praktik  Sukuk  dengan  akad  Ijarah  yang  dalam  praktiknya  menggunakan  akad  Ijarah “ muntahiya bi al- tamlik”, di mana kepemilikan akan suatu aset tidak pernah berpindah secara fisik kepada investor. Ketika  waktu  sewa  habis,  aset  akan  kembali  kepada  pemilik  aset  tersebut.  Sederhananya  pemilik  aset  memperoleh keuntungan  dari  praktek  sewa-menyewa  dalam  Sukuk  Ijarah  tersebut  yang  diharamkan  dan  tidak  sesuai  dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN
1. Dalam  pelaksanaannya,  Sukuk  menerapkan  akad-akad  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  di dalamnya.  Salah  satunya  adalah  penerapan  akan  Ijarah  dalam  Sukuk  yang  dimaknai  sebagai  kegiatan  sewa- menyewa  sejumlah  aset  oleh  pemilik  aset  kepada  para  investor,  dalam  bentuk  pemanfaatan  aset  tersebut,  tanpa menyebabkan perpindahan kepemilikan akan aset tersebut. Dengan membayar nilai obligasi beserta nilai bagi hasil yang bersifat tetap dan periodik kepada pemilik aset sesuai batas waktu atau waktu akhir yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
2. Dalam pelaksanaan praktik obligasi dengan sifat yang syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah  ditetapkan  oleh  para  ulama  melalui  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  MUI  No.  20/DSN- MUI/IV/2001”  dan  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  No.  32/DSN-  MUI/IX/2002  tentang  Obligasi Syari’ah”.  Prinsip-prinsip  syariah  itu,  yaitu:  penghasilan  yang  diterima  pemilik  aset  obligasi  adalah  seperti  bagi hasil  yang diterima secara periodik, perjanjian yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin adalah perjanjian  yang sepenuhnya  diperbolehkan  dari  tahap  awal  pelaksanaan  hingga  akhir  perjanjian,  dalam  praktik  Sukuk  tidak dibenarkan yang bersifat  utang dan berkewajiban membayar bunga di dalamnya, dilaksanakan berdasarkan  akad- akad  dalam  Sukuk  (dalam  hal  Sukuk  Ijarah,  haruslah  berdasarkan  akad  Ijarah  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan hukum Islam), hasil investasi yang dibagikan kepada pemilik aset haruslah bersih dari unsur non- halal atau haram dan tidak boleh mengandung unsur riba di dalamnya.
3. Hal  yang  telah  dicanangkan  dalam  aturan,  terkadang  tidak  sesuai  dengan  prakteknya  dalam  masyarakat.  Sama halnya  dengan  praktik  Sukuk  Ijarah  yang  diterapkan  dalam  masyarakat  selama  ini,  ditemukan  telah mempraktekkan  akad  Ijarah  yang  tidak  murni,  yang  lebih  mengarah  pada  akad  Ijarah muntahiya  bi  al-tamlik , ditambah  lagi  adanya  keserupaan  dengan bai”  al-inah ,  yang  dimaknai  sebagai  jual  beli  yang  memenuhi  aturan- aturan akad dan syarat-syarat yang ditentukan, namun dalam praktik pelaksanaannya secara  kebiasaan  cenderung mengarah  atau  menjembatani  ke  arah  penyampaian  praktik  riba.  Akad  Ijarah  “ muntahiya  bi  al-tamlik” ini  lebih menyerupai dengan mekanisme  yang ditawarkan dalam obligasi  konvensional pada  umumnya. Jika demikian,  itu artinya  praktik  Sukuk  Ijarah  sudah  tidak  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-  prinsip  syariah.  Solusi  yang  dapat dilakukan  adalah  meluruskan  kembali  akad  Ijarah  yang  ditetapkan  di  awal  oleh  para  ulama  yang  tertuang  dalam Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  dan  dengan  adanya  pengawasan  dari  badan  pengawas  yang  telah  ditunjuk dan  ditetapkan  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  hukum  Islam.  Tujuannya  agar  investasi berbentuk  Sukuk  dengan  akad  Ijarah  ini  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dan tergolong  halal,  serta  tidak  mengandung  unsur  riba  yang  telah  dilarang  praktiknya  dalam  segala  kegiatan  oleh Allah SWT.
20 Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 1 , (Juni 2015), 647-662.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Ardi, Muhammad. “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , Vol. 9, No. 1 , (Juni 2018), 36-46. Fasa, Muhammad Iqbal. “Sukuk: Teori dan Implementasi”, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), 80-94.
Fasa,  Muhammad  Iqbal,  “Eksistensi  dan  Popularitas  Sukuk  di  Indonesia:  Sukuk  Ijarah”, Jurnal  Akuntansi  dan Perpajakan Indonesia UNIME, Vol. 9, No. 1 , (April 2021), 95-102.
Fatah,  Dede  Abdul.  “Perkembangan  Obligasi  Syariah  (Sukuk)  Di  Indonesia:  Analisis  Peluang  dan  Tantangan”, AL- ‘ADALAH, Vol. 10, No. 1 , (Juni 2011), 35-46. Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2, no.3, (November 2016): 29-40 Melati, Arum. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Sewa Sukuk Ijarah”, Accounting Analysis Journal , Vol 2, No 2 , (Mei 2013), 233-242.
Nasution, Yenni Samri Juliati. “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara”, HUMAN FALAH, Vol.2, No. 1, (Juni 2015): 95-112
Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 1 , (Juni 2015), 647-662.
Nurlita,  Anna.  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Kajian  Islam”, Kutubkhanah:  Jurnal  Penelitian  sosial keagamaan , Vol.17, No.1, (Juni 2014): 1-20 Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, (Juli 2020), 98-113. Utsmani, Nurul Fatma Hasan dan M. Mujib. “Rekonstruksi Obligasi: Investasi Dalam Perspektif Syariah”, Journal of Economic Syaria Law , Vol 1, No 1 (Mei 2017): 1-25.
Wiyanti, Diana. “Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”,
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 20, No. 2, (April 2013): 234 – 254

## Skripsi
Amertha,  Nevada  Della  Mena.  “Sukuk  di  Indonesia,  Studi  terhadap  Jenis  Akad  dan  Penerapan  Akad,  serta Perlindungan Bagi Investor”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

## Peraturan Undang-Undang
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan  Nomor  IX.A.13  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  Nomor:  Kep-  130/BL/2006  tentang Penerbitan Efek Syariah
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 32/DSN- MUI/IX/2002 tentang Sukuk Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Sukuk Ijarah Fatwa DSN MUI. No. 20/DSN- MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah