Implementation  Of  Murabaha  Financing  At  BTPN  Syariah  For  Poverty  Alleviation Through Empowerment Of Female Customers
Implementasi  Pembiayaan  Murabahah  Pada  BTPN  Syariah  Untuk  Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan
Irma Berliana Chandra Dewi 1* , Renny Oktafia 2 , Fauzatul Laili Nisa 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 1,2,3 20011010058@student.upnjatim.ac.id 1 , renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id 2 , halo.lailynisa@gmail.com 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
To learn how BTPN Syariah's murabahah financing has helped its female customers in Srengat District, Blitar Regency become financially independent and so reduce poverty, this study was undertaken. The case study approach is used to conduct this qualitative research. Customers of BTPN Syariah, and particularly those  at  MMS  Srengat,  are  the  subjects  of  this  investigation.  Primary  data,  collected  via  in-depth interviews  with  customers  and  CO,  supplemented  secondary  data.  The  Central  Bureau  of  Statistics's website and the Bank BTPN Syariah Financial Report were mined for secondary information. According to the findings of this study, BTPN Syariah clients put their sharia finance to good use in expanding their businesses,  particularly  in  the  realm  of  providing  working  capital.  Because  sharia  finance  from  BTPN Syariah reaches those who aren't reached by commercial banking, it has the potential to reduce poverty. Then, this may aid clients in establishing or growing preexisting enterprises, which is empowering for them economically.
Keywords: Murabahah Financing, BTPN Syariah, Poverty, Economic Empowerment

## ABSTRAK
Untuk  mempelajari  bagaimana  pembiayaan  murabahah  BTPN  Syariah  telah  membantu  nasabah perempuannya  di  Kecamatan  Srengat,  Kabupaten  Blitar  menjadi  mandiri  secara  finansial  sehingga mengurangi kemiskinan, penelitian ini dilakukan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif ini. Nasabah BTPN Syariah, khususnya yang ada di MMS Srengat, menjadi subyek investigasi  ini.  Data  primer,  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  pelanggan  dan  CO, melengkapi data sekunder. Website Badan Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah digali untuk  informasi  sekunder.  Berdasarkan  temuan  kajian  ini,  nasabah  BTPN  Syariah  memanfaatkan keuangan  syariahnya  dengan  baik  dalam  mengembangkan  usahanya,  khususnya  dalam  bidang penyediaan modal kerja. Karena pembiayaan syariah dari BTPN Syariah menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan komersial, maka berpotensi untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian, hal ini dapat membantu klien dalam membangun atau mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya, yang memberdayakan mereka secara ekonomi.
Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, BTPN Syariah, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan merupakan isu yang menarik untuk diperdebatkan karena merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini. Banyak penyebab memiliki dampak ekonomi,  budaya,  dan  politik,  yang  semuanya  berkontribusi  terhadap  kemiskinan.  Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen, naik 0,03 persen dari rentang waktu Maret 2022. Pada September 2022, sebanyak 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, naik 0,20 juta dari Maret 2022. Kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis BBM yang tidak bersubsidi menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan.
Gambar 1. Bagan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2022 (Juta Jiwa) Sumber : Badan Pusat Statistik
Jika  dilihat  dari  data  jumlah  penduduk  miskin  selama  5  tahun  ke  belakang,  terlihat bahwa  pada  2019  kemiskinan  sudah  mulai  mengalami  penurunan  namun  pada  tahun  2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh pandemi covid-19 yang terjadi. Pada  tahun  2021  dan  2022,  Kemiskinan  di  Indonesia  mulai  bisa  diturunkan  kembali  karena beberapa program yang sudah dapat dijalankan dengan baik.
Negara-negara di dunia mulai melakukan upaya serius untuk mengatasi kemiskinan di negaranya.  Pengadopsian  Tujuan  Pembangunan  Milenium  oleh  189  negara  dan penandatanganan perjanjian oleh 147 negara bagian dan pemerintah pada bulan September 2000  menunjukkan  tingkat  komitmen  ini.  Pertemuan  para  pemimpin  dunia  (atau  "kepala negara") di New York. Sejak MDGs disetujui pada tahun 2000, terdapat jeda waktu yang cukup lama  di  Indonesia  sebelum  diberlakukan.  Pemerintah  Indonesia  menyalahkan  lambatnya pemulihan  negara  dari  krisis  tahun  1998  sebagai  penyebab  penundaan  tersebut. menginformasikan kepada masyarakat bahwa pada bulan September 2015 Sidang Umum PBB memutuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), yang tujuannya  adalah  untuk  tetap  menjaga  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat,  menjaga kelangsungan  kehidupan  sosial  masyarakat,  dan  menjaga  kualitas.  Peningkatan  taraf  hidup masyarakat dapat dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan inklusif serta penerapan tata pemerintahan yang baik (Ardiansyah & Nawawi, 2022)
Tanggapan  pemerintah  terhadap  masalah  kemiskinan  adalah  dengan  meningkatkan lingkungan  sosial  ekonomi  sehingga  usaha  kecil  dan  menengah  dapat  berkembang.  Dengan mengatasi  akar  penyebab  kemiskinan  dan  keterbelakangan,  pemberdayaan  masyarakat berupaya mengembalikan harga diri anggota masyarakat yang menderita karena keduanya. Ada dua kategori dasar penyebab yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan keterbelakangan, dan keduanya  bersifat  internal  dan  eksternal.  Motivasi  kinerja  yang  rendah,  uang  yang  tidak mencukupi,  kontrol  administrasi  yang  tidak  memadai,  dan  teknologi  yang  ketinggalan  jaman adalah contoh penyebab internal yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Lalu ada masalah eksternal yang terkait dengan keadaan institusi yang tidak menguntungkan. Potensi masyarakat juga terhambat oleh minimnya infrastruktur dan kemampuan pendukung lainnya (Samer et al., 2015)
Pemberdayaan  identik  dengan  pertumbuhan  dalam  arti  teknis.  Pertumbuhan  dalam perusahaan berbanding lurus dengan kompetensi pemilik bisnis dan manajer. Pengembangan diartikan sebagai “suatu proses, cara, dan pengembangan yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keterampilan kerja masa depan disorot melalui kombinasi integrasi strategi dan aktivitas lain yang ditujukan untuk mengubah pola kerja (Maulidah & Oktafia, 2020). Ketika sebuah komunitas terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbelakangan, salah satu strategi untuk memperbaiki keadaan  mereka  adalah  dengan  menumbuhkan  rasa  pemberdayaan  atau  pengembangan
komunitas  di  antara  para  anggotanya.  Ada  dua  kategori  dasar  penyebab  yang  berkontribusi terhadap kemiskinan, yang keduanya saling berhubungan: faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi  berprestasi  yang  rendah,  uang  yang  tidak  mencukupi,  penguasaan  manajerial  yang tidak memadai, dan fitur teknologi adalah contoh penyebab internal yang berasal dari dalam diri seseorang  atau  kelompok  yang  miskin.  Selain  itu,  pengaturan  kelembagaan  yang  tidak menguntungkan terkait dengan masalah eksternal. Kurang berkembangnya potensi masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan daya dukung lainnya (Faisal, 2020)
Strategi pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada pemahaman tentang apa yang membuat masyarakat rentan terhadap ketidakberuntungan dan kemiskinan harus melihat ke dalam maupun ke luar untuk menemukan solusi atas masalah yang mengganggu mereka. Tujuan  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  adalah  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap  kesempatan  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  kemampuan  mereka  untuk  mencari nafkah  dan  meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  perlu  mengeluarkan  banyak  usaha.  - Pertimbangan  baik  dari  individu  dan  bidang  pemerintahan  masyarakat.  Bank  dan  lembaga keuangan  non-bank  lainnya  tersedia  untuk  membantu  masyarakat  yang  berjuang  untuk memenuhi kebutuhan dan membangun usaha mereka.
Bank  adalah  sejenis  organisasi  keuangan  yang  mengumpulkan  tabungan  orang  dan meminjamkannya  kembali  kepada  mereka  dalam  bentuk  kredit  atau  layanan  lain  untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Lembaga perbankan menjadi mitra masyarakat yang tidak  terpisahkan,  memenuhi  semua  kebutuhan  moneter  masyarakat.  Ada  kepercayaan  luas bahwa  bank  mewakili  "jiwa"  dari  setiap  ekonomi  yang  berfungsi.  Anggapan  ini  masuk  akal karena pekerjaan yang dilakukan bank sangat penting untuk berfungsinya sistem moneter kita.
Berdasarkan  filosofi  inklusi  keuangan,  PT  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  (BTPN) Syariah  melayani  masyarakat  kurang  mampu  dan  mampu  di  seluruh  Indonesia.  Untuk memastikan kesuksesan nasabah dan pertumbuhan masyarakat yang lebih harmonis, PT BTPN Syariah  menawarkan  pendidikan  keuangan  mendasar  melalui  program  Daya  (BTPN  Syariah, n.d.). Pada tahun 2022, BTPN Syariah akan memiliki 4,25 juta nasabah pembiayaan aktif, yang semuanya adalah perempuan kurang mampu yang bergerak di bidang ekonomi. Nasabah yang menggunakan pembiayaan BTPN Syariah masuk dalam kategori ultra mikro yang paling rentan terhadap wabah.

## Gambar 2. Bagan Total Pembiayaan BTPN Syariah Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)
Sumber : Laporan Keuangan BTPN Syariah
Dari grafik diatas terlihat bahwa total pembiayaan syariah dari BTPN Syariah meningkat tiap  tahunnya,  artinya  semakin  banyak  orang  yang  melakukan  pembiayaan  di  BTPN  Syariah. Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN ini menggunakan sistem kelompok atau sentra produktif dengan jadwal angsuran 2 mingguan di rumah ketua sentra. Angsuran ini nantinya akan diambil oleh petugas MMS yaitu CO atau Community Officer.
Pembiayaan murabahah, bersama dengan BTPN Syariah, merupakan jenis pembiayaan perbankan  syariah  yang  paling  diminati.  Proses  aplikasi  untuk  pembiayaan  murabahah  tidak
rumit  dibandingkan  dengan  pinjaman  konvensional.  Secara  teori,  pembiayaan  murabahah seharusnya  tidak  membuat  bank  terancam  gagal,  tetapi  beberapa  ahli  percaya  bahwa  risiko dapat dikurangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat (K & Wahyudi, 2019).
BTPN Syariah mengusung istilah MMS atau Mobile Marketing Syariah yang digunakan untuk  menjalankan  bisnisnya  berupa  wisma  sebagai  perwakilan  di  setiap  kecamatan  yang pusatnya  berada  di  daerah-daerah  yang  berpotensi  memperkuat  keduanya.  Usaha  kecil  dan sumber  daya  manusia  di  daerah  akan  didukung  melalui  pelatihan  usaha  yang  dikelola masyarakat,  terutama  bagi  ibu-ibu  prasejahtera  produktif.  Program  tersebut  digambarkan sebagai program keuangan syariah yang sebenarnya. Untuk pembiayaan wanita berpenghasilan rendah yang produktif, PT BTPN Syariah menawarkan pembiayaan murabahah sebagai salah satu  produk  usaha  mikronya.  BTPN  Syariah  juga  memberikan  dukungan  pelatihan  dan peningkatan kapasitas agar usaha kelompok perempuan desa dapat tumbuh dan berkembang. Pembiayaan  murabahah  BTPN  Syariah  atau  dikenal  dengan  Tepat  Pembiayaan  Syariah menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah dengan sistem pengembalian dimana programnya meliputi  pemberian  pembiayaan,  asuransi  jiwa,  tabungan  Wadiah  dan  segala  dukungan pembiayaan untuk suami nasabah yang meninggal dunia.
Pembahasan tentang pembiayaan syariah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia telah diteliti oleh beberapa peneliti, termasuk studi oleh (Rahmadani & Safarida, 2020), yang menemukan  bahwa  optimalisasi  fungsi  koperasi  jasa  keuangan  syariah  dapat  mengurangi tingkat kemiskinan dari 512 pada tahun 2018 menjadi 329 di tahun 2019 atau dapat mengurangi kemiskinan hingga 38 persen dari garis kemiskinan.
Penelitian  tentang  “Implementasi  Pembiayaan  Murabahah  di  BTPN  Syariah  Dalam Rangka  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Pemberdayaan  Ekonomi  Nasabah  Wanita”  menarik bagi peneliti dengan melihat konteks di atas.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BTPN Syariah?
2. Bagaimana dampak implementasi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan?

## 2. Tinjauan Pustaka Kemiskinan
Kemiskinan  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan mendasar  seseorang  karena  kurangnya  sumber  daya  keuangan.  Ketika  pendapatan  anggota komunitas tidak cukup tinggi untuk menghidupi diri sendiri, mereka dikatakan hidup di bawah garis  kemiskinan.  Ini  termasuk  kebutuhan  seperti  makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal. Ambang kemiskinan adalah tingkat pendapatan di mana kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi. Faktor-faktor berikut mungkin memengaruhi hal ini:
1) persepsi tentang kebutuhan yang diperlukan seseorang,
2) posisi seseorang di lingkungan sekitarnya,
3) kebutuhan objektif manusia untuk hidup secara manusiawi. Baik  negara  kaya  maupun  negara  berkembang  telah  lama  mengakui  perlunya membahas masalah kemiskinan. Hal ini karena fakta bahwa kemiskinan dianggap sebagai akar penyebab dari semua efek negatif siklus yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi. Abdul Ghofuri berpendapat bahwa perang melawan kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan sejalan dengan keuangan mikro Islam. Mirip dengan temuan Erna, inisiatif keuangan mikro Islam telah terbukti sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kondisi kehidupan, status sosial, dan status ekonomi masyarakat miskin (Ahmad, 2020). Dalam studinya,  Rashid  berpendapat  bahwa  keuangan  mikro  Islam  sangat  penting  untuk  mencapai Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  karena  membantu  mengentaskan  kemiskinan  dan
menyediakan lapangan kerja baru. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Samer, Mamun et al. dari Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), sebuah lembaga keuangan mikro Islam, bahwa program yang dilaksanakan di lembaga keuangan mikro Islam tersebut meningkatkan situasi sosial dan ekonomi peminjam. Sehingga jika disimpulkan bahwa peran keuangan mikro syariah yang saat ini  menghadapi  tantangan  kemiskinan  dapat  membantu  mengatasi  masalah  kemiskinan, terutama melalui peningkatan penggunaan instrumen keuangan sosial.

## Pembiayaan Murabahah
Yang dimaksud dengan murabahah adalah sejenis akad jual beli dimana pembeli dan penjual menyepakati markup persentase di atas harga dasar. Murabahah dibedakan oleh fakta bahwa  penjual  harus  mengungkapkan  harga  barang  dan  markup  yang  disepakati  kepada pelanggan (Wiroso, 2005 dalam Maulidah & Oktafia, 2020).
Murabahah  adalah  produk  populer  yang  digunakan  oleh  bank  syariah  untuk mendistribusikan dana dan memberi konsumen akses ke keuangan. Hal ini disebabkan sifat akad murabahah yang menguntungkan, penanganan yang sederhana, dan profil risiko yang rendah (Maulidah & Oktafia, 2020). Perdagangan Muslim-ke-Muslim yang dikenal dengan murabahah dilakukan  tidak  hanya  untuk  keuntungan  finansial  tetapi  juga  untuk  memberi  manfaat  bagi masyarakat (Ependi & Thamrin, 2021).
Tepatnya Pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah merupakan produk murabahah  yang  ditawarkan  oleh  beberapa  lembaga  keuangan  syariah.  Pembiayaan berdasarkan  akad  jual  beli  (Akad  Wakalah  Wal  Murabahah)  merupakan  salah  satu  contoh pembiayaan  syariah  yang  tepat  sasaran,  yang  ditujukan  untuk  pemberdayaan  perempuan ekonomi lemah. Eksperimen, Disiplin, Berkarya, dan Gotong Royong (BDKS) adalah empat pilar yang mendasari pendanaan syariah ini.
Empat pilar utama pembiayaan syariah yang baik, yaitu:
1) Paket keuangan
Bantuan keuangan untuk bisnis diarahkan untuk membantu klien mereka berhasil di pasar. Pembayaran  dua  mingguan  dilakukan  untuk  melunasi  pinjaman  ini.  Nasabah  juga mendapatkan  kesempatan  menabung  dan  pembayaran  Idul  Fitri  gratis  di  samping perlindungan asuransi jiwa yang telah disebutkan sebelumnya untuk diri mereka sendiri dan pasangan  mereka.  Jika  klien  berhasil  melewati  ketiga  fase  tersebut,  mereka  dapat mengajukan pinjaman untuk membayar hal-hal seperti renovasi atau biaya kuliah anak-anak mereka.
2) Program Daya
Nasabah  selalu  dapat  meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  mereka  melalui program kesehatan, informasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
3) Sistem Keanggotaan
Klien disatukan dalam sebuah pusat yang anggotanya dipilih oleh klien sendiri.
4) CO (Community Officer)
CO yang terlatih secara rutin memberikan pendampingan dan membantu nasabah dengan bertemu di PRS (Pertemuan Rutin Sentra)
Bisnis  dapat  memperoleh  modal  kerja  dan  berinvestasi  dalam  perlengkapan  yang diperlukan  dengan  bantuan  keuangan  melalui  kontrak  Wakalah  Wal  Murabahah.  Ketentuan kontrak menetapkan bahwa klien harus mengetahui sifat dan biaya barang yang akan diperoleh, serta ketentuan pembiayaan untuk perolehan barang dan margin yang disepakati.

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Ketika  orang  merasa  diberdayakan,  mereka  terinspirasi  untuk  mewujudkan  potensi penuh  mereka  dan  bekerja  untuk  mewujudkan  tujuan  mereka.  Yang  dimaksud  dengan "pemberdayaan ekonomi masyarakat" adalah serangkaian inisiatif yang meningkatkan kondisi
keuangan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat bekerja untuk meningkatkan akses masyarakat dan kontrol atas sumber daya ekonomi, pembentukan usaha baru, generasi pendapatan yang lebih tinggi, dan pengentasan kemiskinan.
Proses  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melibatkan  berbagai  faktor,  antara  lain pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  akses  permodalan  dan  permodalan,  penguatan kelembagaan lokal, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan  perempuan  merupakan  komponen  penting  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat. Pemberdayaan perempuan adalah tentang mendorong peran aktif dan kesetaraan gender  dalam  kegiatan  ekonomi.  Melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan  akses  ke  sumber  daya, perempuan  dapat  berpartisipasi  lebih  penuh  dalam  kegiatan  ekonomi,  memperoleh pendapatan lebih tinggi, dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka. .
Dalam  konsep  pemberdayaan  masyarakat  dianggap  sebagai  objek  yang  dapat  membawa perubahan,  sehingga  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  dikenal  dengan  singkatan  ACTROS, yaitu:
1) Authority atau kekuasaan dilaksanakan ketika orang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang meningkatkan kualitas hidup mereka.
2) Dimungkinkan  untuk  memulai  proses  pemberdayaan  individu  dengan  membantu  mereka mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri.
3) Truth atau keyakinan, Agar merasa diberdayakan, orang lain perlu memiliki keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berkembang.
4) Opportunity, memungkinkan individu untuk memilih dari pilihan yang tersedia.
5) Tanggung  jawab,  Secara  khusus,  penting  untuk  menekankan  akuntabilitas  sosial  atas perubahan yang telah terjadi.
6) Support atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat memperbaiki masyarakat.
Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, sering disebut sebagai contoh prinsip Islam tentang kesetaraan ekonomi bagi perempuan. Bahkan ada saatnya Nabi SAW menjadi “agen” yang  menjajakan  dagangannya.  Setiap  makhluk  hidup,  apa  pun  jenis  kelaminnya,  memiliki peluang yang sama untuk berhasil di bidang keuangan.
Istilah  "pemberdayaan  ekonomi  perempuan"  menyinggung  fakta  bahwa  perempuan merupakan  60  persen  dari  tenaga  kerja  manajemen  bisnis.  Karena  jumlahnya  yang  tinggi, pemilik  usaha  perempuan  memainkan  peran  penting  dalam  stabilitas  ekonomi  dengan menciptakan lapangan kerja baru.

## 3. Metode Penelitian Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan teknik studi kasus kualitatif untuk desain studi mereka. Karena penelitian  dilakukan  oleh  narasumber  primer  seperti  konsumen  BTPN  Syariah  dan  CO  MMS Srengat, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan studi kasus.

## Lokasi Penelitian
Kajian akan dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Blitar, tepatnya pada nasabah BTPN Syariah  yang  masuk  di  MMS  Srengat.  Alasan  peneliti  memilih  MMS  Srengat  adalah  karena wilayah Blitar sendiri masih merupakan wilayah yang kecil dan termasuk dalam kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur sehingga masih banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelanggan dan CO, digunakan dengan data sekunder. Website Badan Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah digali untuk informasi sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:
a. Observasi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  dikenal  dengan  “observasi partisipatif pasif”. Untuk penelitian ini, peneliti mengunjungi lokasi kegiatan yang dia minati tetapi tidak mengambil bagian di dalamnya dengan cara apa pun, hanya sebagai pengamat. Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan  observasi  saat  mendatangi  langsung  rumah  dan tempat kerja pelanggan serta mengamati aktivitas yang dilakukan pelanggan selama periode pengamatan selama 1 bulan (Sugiyono, 2015, hal. 226).
b. Wawancara Wawancara  terstruktur  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  umum  digunakan  oleh peneliti.  Wawancara  ini  terdiri  dari  serangkaian  tanya  jawab  antara  pewawancara  dan informan (nasabah) yang sebelumnya telah ditulis pertanyaan dan kemungkinan jawabannya oleh pewawancara (Sugiyono, 2015, hlm. 233). Studi ini menggunakan wawancara mendalam untuk  mengetahui  upaya  peserta  penelitian  dalam  mempelajari  keuangan  syariah  untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
c. Dokumentasi Peneliti menggunakan pengumpulan data dokumenter di mana dokumentasi tersebut adalah peristiwa masa lalu seperti proses pencairan pembiayaan, pertanyaan wawancara, foto-foto selama  proses  penelitian,  biasanya  dalam  bentuk  artikel,  tulisan  atau  gambar.  Dengan demikian semua foto, pertanyaan, dan dokumentasi saat bekerja langsung dengan nasabah terkait penelitian harus disertakan sebagai hasil pendukung penelitian (Sugiyono, 2015, hal. 240).

## Teknik Analisis dan Interprestasi Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama dilapangan model Miles dan Huberman yang terdapat dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 2019).
a. Pengurangan data
Untuk  lebih  mengkategorikan  informasi  yang  dikumpulkan  dari  wawancara  dan  catatan lapangan,  studi  ini  berfokus  pada  bagaimana  pemberdayaan  perempuan  secara  ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Kemudian dapat digunakan sebagai kumpulan data mandiri. Peneliti melakukan reduksi data agar temuannya dapat disajikan dengan lebih efektif.
b. Presentasi data Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk  naratif,  termasuk  kutipan  yang  dikumpulkan  dari  wawancara  pelanggan  yang mengeksplorasi  bagaimana  pemberdayaan  perempuan  secara  ekonomi  dapat  membantu mengurangi kemiskinan.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data. Artikulasi keprihatinan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui emansipasi konsumen diantisipasi untuk dijawab pada tahap ini.

## Uji Kredibilitas
Untuk  menentukan  keabsahan  penelitian  digunakan  teknik  triangulasi.  Dalam pengujian, triangulasi mengacu pada praktik konfirmasi data secara independen dari tiga atau lebih  sumber  pada  beberapa  titik  waktu.  Ada  banyak  jenis  triangulasi,  termasuk  yang
berdasarkan waktu, teknik, dan sumber asli. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk memverifikasi keandalan data yang dikumpulkan. Untuk memastikan keandalan data yang dikumpulkan  untuk  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  sejumlah  teknik  triangulasi  yang berbeda (Moleong, 2015).
a. Triangulasi sumber
Kredibilitas data dapat diperiksa melalui penggunaan triangulasi sumber, yang melibatkan konfirmasi  data  yang  dikumpulkan  dari  banyak  sumber  atau  informan  lain.  Peneliti mempelajari  data  yang  dikumpulkan  dan  sampai  pada  kesimpulan  berdasarkan  temuan mereka. Di sini, peneliti langsung mendatangi narasumber, yaitu konsumen yang juga pemilik perusahaan, untuk memverifikasi kebenaran klaim narasumber.
b. Triangulasi teknik Kredibilitas data dapat diperiksa menggunakan triangulasi, di mana data dari sumber yang sama diverifikasi secara independen melalui tiga metode berbeda. Tujuannya adalah untuk memeriksa  kembali  keabsahan  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan menggunakan sumber informasi lain dan wawancara selanjutnya.
c. Triangulasi waktu Menggunakan  triangulasi  waktu,  informasi  yang  dapat  diandalkan  dapat  dikumpulkan.
Analisis  data  mengandalkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  memastikan keakuratan  informasi  yang  diperoleh  melalui  penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  melalui wawancara akan diperiksa ulang oleh peneliti. Ulangi tes sebanyak yang diperlukan sampai Anda memiliki data konklusif.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah
Akad Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan saling bantu (BDKS) atau akad jual beli yang digunakan dalam implementasi produk syariah bagi perempuan ekonomi aktif dari latar belakang kurang mampu menekankan pada pengembangan karakter dan kebiasaan konsumen yang baik. Pilihan pembiayaan seperti mudharabah dan wakalah tersedia berkat produk syariah ini. Dalam hal ini tepat pembiayaan syariah dilakukan oleh BTPN Syariah tepatnya MMS Srengat dengan jumlah nasabah sebanyak 2000 orang. Tepat pembiayaan syariah memiliki tujuan yaitu salah  satunya  adalah  pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  ekonomi  nasabah perempuan.
Sepengetahuan kami, operasi produk murabahah terdiri dari bank, bertindak sebagai agen  klien,  membeli  produk  dari  pemasok/penjual,  dan  kemudian  mengalihkan  kepemilikan barang tersebut kepada pelanggan dengan imbalan pembayaran ke bank. Pembiayaan syariah untuk kontrak murabahah tidak digunakan dalam kenyataan.
Opsi pembiayaan syariah BTPN Syariah mencakup akad murabahah dan akad wakalah, di  mana  bank  menunjuk  perwakilan  untuk  bertindak  atas  nama  klien  dalam  pendelegasian wewenang. Dalam penggunaan sebenarnya, pembiayaan syariah BTPN Syariah melibatkan bank yang meminjamkan uang kepada nasabah sehingga mereka dapat melakukan pembelian yang akan  membantu  ekonomi  lokal,  dengan  peminjam  menetapkan  syarat  dan  ketentuan bagaimana dana pinjaman akan dibubarkan.
Pencairan  dana  dilakukan  sebagai  berikut:  pertama,  dilakukan  survei  lapangan  oleh pengawas  pusat  untuk  mengetahui  tingkat  ekonomi  calon  nasabah;  kedua,  nasabah mengajukan pinjaman dengan memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga tanpa akses agunan dari  bank;  dan  ketiga,  dana  dicairkan  dua  minggu  kemudian,  dengan  potongan  10%  sebagai simpanan pokok, asalkan keuntungannya mencukupi. Di BTPN Syariah, pembiayaan dilakukan melalui  pembentukan  kelompok  dalam  pembinaan  pembiayaan  yang  diawasi  oleh  otoritas pusat, dan kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan yang diminati masyarakat secara keseluruhan, dalam hal ini akad wakalah wal murabahah.
Nasabah dapat memperoleh keuntungan dari keuangan, tabungan, dan asuransi melalui pembiayaan Syariah yang sesuai. Fasilitas keuangan dalam kisaran Rp 2-50 juta dapat diperoleh melalui  pembiayaan  syariah  yang  sesuai,  dengan  pembayaran  yang  tersebar  selama  satu setengah  tahun  hingga  dua  tahun  dengan  interval  dua  mingguan  dan  tidak  memerlukan jaminan. Pelanggan yang memiliki sejarah melakukan pembayaran tepat waktu akan ditawarkan pembiayaan dua kali lipat tanpa agunan pada akhir jangka waktu pembayaran.
Pendanaan ini dimaksudkan untuk digunakan untuk pendirian perusahaan syariah baru atau perluasan yang sudah ada. Pembiayaan yang melanggar standar syariah, seperti penjualan daging babi, kupon judi, alkohol, atau penggunaan cicilan pinjaman, dilarang.
Bedasarkan  wawancara  dengan  CO  MMS  Srengat  dan  Nasabah  yang  bersangkutan penerapan dari pembiayaan murabahah di BTPN Syariah sebagai berikut:
1. Pertama,  nasabah  mengajukan  permohonan  pembiayaan  untuk  membeli  alat  atau  bahan usaha dengan membawa berkas yang dibutuhkan misalnya fotokopi ktp dan kartu keluarga, kemudian BTPN Syariah melakukan proses analisis pembiayaan.
2. BTPN  Syariah  menyetujui  permohonan  pembiayaan  pembelian  alat  atau  bahan  usaha, kemudian  melakukan  akad  wakalah  dengan  nasabah  untuk  pembayaran  uang  transaksi pembelian alat atau bahan atas nama BTPN Syariah kepada Developer.
3. Nasabah melakukan akad berdasarkan prinsip murabahah selama 1 tahun atau 1,5 tahun untuk pembelian alat atau bahan usaha dengan pembayaran angsuran 2 kali dalam 1 bulan.
4. Setelah pihak BTPN Syariah memberikan uang kepada nasabah, maka nasabah membeli alat atau bahan, sehingga mendapatkan alat atau bahan tersebut beserta kuitansi asli pembelian yang akan diserahkan ke pihak BTPN Syariah.
5. Nasabah menyerahkan kuitansi asli pembelian alat atau bahan usaha kepada BTPN Syariah dan nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran.
Hampir semua nasabah BTPN Syariah sudah memiliki usaha aktif. Sehingga pembiayaan yang  diberikan  oleh  BTPN  Syariah  digunakan  untuk  penambahan  modal  usaha  yang  telah berjalan.  Berikut  ini  adalah  implementasi  pembiayaan  syariah  dari  BTPN  Syariah  sebagai kebutuhan anggota untuk penambahan modal usaha:
Tabel 1. Kebutuhan Anggota Pembiayaan No Nama Nominal yang diminta Kebutuhan Anggota Pembiayaan 1 Antika Nuraini Rp 7.000.000 Budidaya Jamur Tiram 2 Peni Utami Tidak Disebutkan Usaha Catering 3 Utami Rp 7.000.000 Usaha Warung Kelontong 4 Sulastri Tidak Disebutkan Usaha Warung Kelontong 5 Kartini Tidak Disebutkan Usaha Catering 6 Finta  Widya  Oktora Maha Tidak Disebutkan Usaha Donat 7 Binti Sholikah Tidak Disebutkan Usaha Produksi Gula Kelapa 8 Kholifatul Nikmah Rp 15.000.000 Usaha Produksi Gula Kelapa 9 Nuning Maesaroh Tidak Disebutkan Usaha Warung Bakso dan Mie Ayam 10 Sunarmi Rp 15.000.000 Usaha Kayu Gelondongan 11 Siti Amina Rp 7.000.000 Usaha Roti Canai 12 Arifina Rinanti Rp 10.000.000 Usaha Toko Kelontong 13 Retno Uus Kristanti Rp 8.000.000 Usaha Ternak Puyuh 14 Sulistyowati Rp 15.000.000 Pertanian 15 Siti Roazah Tidak Disebutkan Usaha Bengkel Sumber : Asessment Nasabah (Diolah)
Dampak  Implementasi  Pembiayaan  Murabahah  pada  BTPN  Syarah  untuk  Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan
Pembiayaan syariah yang diberikan oleh BTPN Syariah memiliki potensi dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Dalam  konteks  ini,  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  merupakan  strategi  penting  dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa dampak positif dari implementasi pembiayaan syariah dari BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan:
1) Akses Keuangan yang Lebih Baik: Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi nasabah perempuan.

## Gambar 3. Bagan Presentase Nasabah yang Tidak Memiliki Akses ke Perbankan Konvensional
Sumber : Assessment Nasabah (Diolah)
Melalui  pembiayaan  ini,  perempuan  yang  sebelumnya  terbatas  dalam  akses  ke  bank konvensional  atau  sistem  keuangan  formal,  dapat  memperoleh  akses  ke  sumber  daya finansial  yang  dapat  membantu  mereka  memulai  atau  mengembangkan  usaha  mereka. Dengan  demikian,  pembiayaan  syariah  dapat  membantu  mengatasi  hambatan  keuangan yang dihadapi oleh nasabah perempuan dalam memajukan usaha mereka.
2) Pemberdayaan  Ekonomi:  Pembiayaan  syariah  dari  BTPN  Syariah  dapat  membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Dengan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, perempuan dapat menggunakan dana tersebut untuk mendirikan atau mengembangkan usaha mereka. Ini memberi mereka kendali lebih besar atas keputusan keuangan mereka sendiri dan memberikan peluang untuk menjadi mandiri secara  ekonomi.  Keluarga  dan  masyarakat  mendapat  manfaat  dari  kemandirian  ekonomi perempuan karena uang tambahan yang mereka bawa dapat digunakan untuk kebutuhan dasar,  digunakan  untuk  meningkatkan  standar  hidup,  dan  diinvestasikan  dalam perekonomian.
Gambar 4. Bagan Jenis Usaha Nasabah Sumber : Assessment Nasabah (Diolah)
Nasabah memiliki banyak usaha produktif yang mereka geluti, seperti budidaya jamur tiram, katering,  budidaya  ikan  koi,  salon  kecantikan  dan  beberapa  kegiatan  perdagangan,  yang membuktikan  bahwa  perempuan  pedesaan  memiliki  banyak  peluang  tetapi  tidak dipromosikan karena kurangnya motivasi. dan hambatan modal awal, setelah diorientasikan dan dididik tentang pemberdayaan perempuan dari bank sebagai perwakilan masyarakat, mengembalikan  semangat  dan  kepercayaan  diri  perempuan  desa  berani  untuk meningkatkan  kemampuannya  dalam  berkreasi  dan  meningkatkan  pendapatan  untuk memperbaiki kehidupan. ekonomi keluarga dimana pendapatan ini dapat menjadi sumber pendapatan sekunder atau sumber pendapatan utama.
Dengan  memberikan  pendampingan  tersebut,  banyak  nasabah  yang  merasakan  dan menikmati  manfaatnya,  salah  satunya  adalah  nasabah  merasa  terbantu  dalam  mengatasi hambatan  dan  tantangan  yang  mungkin  muncul  dalam  bisnisnya  karena  dalam  proses pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pendampingan  dengan  fasilitator  nasabah sudah  terlebih  dahulu  melakukan  analisis  SWOT  untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan kelemahan usaha serta peluang dan ancaman yang ada di sekitarnya. Hal ini tentunya dapat membantu nasabah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan usahanya.
3) Pengurangan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama dari implementasi pembiayaan syariah untuk  pemberdayaan  ekonomi  nasabah  perempuan  adalah  pengentasan  kemiskinan. Dengan  memberikan  akses  keuangan  dan  pelatihan  bisnis  yang  tepat,  perempuan  dapat memanfaatkan  pembiayaan  tersebut  untuk  memulai  atau  mengembangkan  usaha  mikro atau kecil mereka. Usaha-usaha ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga,  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dalam komunitas. Melalui pembiayaan syariah, BTPN Syariah dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## Gambar 5. Bagan Kemiskinan dan Ketimpangan di Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022 (Ribu Jiwa)
Sumber: Badan Pusah Statistik Jawa Timur Jika  dilihat  pada  grafik  diatas  maka  terdapat  penurunan  pada  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Blitar  maupun  di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2022.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari BTPN Syariah yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi ndasabah perempuan ikut serta dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar.
4) Pemberdayaan  Sosial:  Selain  memberdayakan  secara  ekonomi,  pembiayaan  syariah  juga dapat memberikan pemberdayaan sosial bagi nasabah perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang  sama  dengan  pria.  Melalui  pembiayaan  syariah,  BTPN  Syariah  dapat  mengubah paradigma  sosial  dan  mendorong  perubahan  positif  dalam  norma  dan  sikap  terhadap perempuan dalam bidang bisnis dan keuangan. Hal ini dapat membuka jalan bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Hasil analisis peneliti, Program Tepat Pembiayaan Syariah sesuai dengan teori bahwa Program  Tepat  Pembiayaan  Syariah  telah  memberikan  manfaat  bagi  keluarga  pedesaan khususnya  ibu  rumah  tangga,  selama  pelaksanaan  BTPN  Syariah  juga  terus  memastikan  dan mengontrol pelaksanaan pendanaan syariah yang tepat. Salah satu strategi untuk memastikan tujuan  yang  telah  ditetapkan  berhasil  diselesaikan  adalah  dengan  memberikan  bantuan  dan inspirasi kepada anggota kelompok pusat pada setiap pertemuan. Bukti menunjukkan bahwa dukungan  yang  diberikan  dapat  memungkinkan  nasabah  untuk  mengembangkan  dan menggunakan  kemampuannya  untuk  menjalankan  usaha,  yang  pada  gilirannya  dapat menghasilkan  dan  memberikan  pendapatan  yang  menguntungkan  bagi  nasabah  itu  sendiri melalui penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif.
Namun, perlu diingat bahwa implementasi pembiayaan syariah dari BTPN Syariah untuk pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  ekonomi  nasabah  perempuan  juga  dapat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin timbul meliputi kurangnya literasi keuangan, permasalahan hukum dan regulasi, serta ketidakseimbangan gender dalam akses  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan  bisnis.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pendekatan holistik  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  keuangan,  dan masyarakat,  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  bagi  pemberdayaan  ekonomi perempuan melalui pembiayaan syariah.

## 5. Penutup
Berdasarkan data  serta  hasil pengamatan,  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan oleh peneliti  pada nasabah MMS Srengat, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Program  Pembiayaan  Syariah  pada  BTPN  Syariah  untuk  Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan adalah nasabah  dapat membuka usaha  sendiri  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki.  Misalnya,  nasabah  yang  memiliki kemampuan untuk rias dapat membuka salon dan nasabah yang memiliki kemampuan untuk berdagang dapat menggunakan kemampuannya untuk membuka toko kelontong  setelah mengajukan pembiayaan syariah dan dengan adanya pendampingan saat pertemuan rutin kelompok, nasabah dapat mendapatkan pendampingan dari BTPN Syariah atau tambahan edukasi sehingga dapat membentuk karakter nasabah yang menjadi lebih disiplin dan berani untuk membuka usaha.
2. Dampak Implementasi Program Pembiayaan Syariah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemisikinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan, yaitu:
a. Akses  keuangan  yang  lebih  baik,  nasabah  yang  sebelumnya  tidak  terjangkau  oleh perbankan konvensional dapat memperoleh akses ke sumber daya finansial yang dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka.
b. Pemberdayaan  ekonomi,  dengan  adanya  pendampingan  yang  dilakukan  oleh  BTPN Syariah membuat banyak nasabah yang merasakan dan dapat menikmati manfaatnya, salah satunya adalah nasabah merasa terbantu dalam mengatasi hambatan bisnis dan tantangan yang mucul.
c. Pengentasan kemiskinan, dengan memberikan akses keuangan dan pelatihan bisnis yang tepat,  perempuan  dapat  memanfaatkan  pembiayaan  tersebut  untuk  memulai  atau mengembangkan usaha mikro atau kecil mereka. Usaha-usaha ini memiliki potensi untuk menciptakan  lapangan  kerja  baru,  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga,  dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam komunitas.
d. Pemberdayaan sosial, perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan pria. Melalui pembiayaan syariah, BTPN Syariah dapat mengubah paradigma sosial dan mendorong perubahan positif dalam norma dan sikap terhadap perempuan dalam bidang bisnis dan keuangan.
Berdasarkan  temuan  yang  telah  dibahas  di  atas,  penulis  memberikan  rekomendasi berikut  yang  diharapkan  dapat  dipertimbangkan  dan  diterapkan  untuk  kepentingan  semua pihak yang terlibat.
1. Bagi pihak bank
Peneliti  berharap  agar  BTPN  Syariah  dapat  terus  memberikan  pemberdayaan  ekonomi nasabah  perempuan  melalui  pelatihan  wirausaha.  Namun,  sebisa  mungkin  materi  yang diberikan lebih dikhususkan lagi karena masih banyak materi yang terlalu umum sehingga sudah banyak diketahui oleh nasabah itu sendiri.
2. Bagi nasabah Penulis studi ini optimis bahwa nasabah BTPN Syariah dapat memanfaatkan dana pinjaman yang tersedia melalui Proper Pembiayaan Syariah, mewujudkan potensi penuh mereka dan menjadikan program ini kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.  Kemampuan  pelanggan  untuk  membayar  kembali  uang  pinjaman  dengan  segera akan  sangat  membantu  dalam  mendapatkan  kepercayaan  bank  dan  membina  hubungan yang lebih positif antara kedua pihak.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  R.  A.  (2020).  Tantangan  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan :  Peran  Lembaga  Keuangan Mikro  Islam  Dan  Keuangan  Sosial. Prosiding  Seminar  Nasional  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 49–59.
Ardiansyah,  M.,  &  Nawawi,  Z.  (2022).  Urgensi  Dan  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat Di Indonesia : Studi Literatur. STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam , VII (2), 242–255. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13617 BTPN  Syariah.  (n.d.). BTPN  Syariah .  Website.  Retrieved  June  13,  2023,  from https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah
Ependi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International Finance Syariah Pekan Baru . 4 (1), 26–36. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057 Faisal, M. (2020). Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low-Income Households in Makassar. Society , 8 (2), 517–528. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.180 K, A., & Wahyudi. (2019). Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah Dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000. AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 1 (1), 43–56.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.108
Maulidah,  F.  L.,  &  Oktafia,  R.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Usaha  Kecil  Dan  Mikro  Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3), 571. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211
Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Rahmadani, S., & Safarida. (2020). Optimalisasi Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kelurahan  Cupak  Tangah  Kota  Padang. Jurnal Pendidikan Tembusai , 4 (2), 1785–1791.
Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., Sarah-Halim, & Rashid, N. (2015). The Impact of Microfinance  on  Poverty  Reduction:  Empirical  Evidence  from  Malaysian  Perspective.
Procedia - Social and Behavioral Sciences , 195 , 721–728.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.343 Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Alfabeta.