## Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang

## Bananda Janu Candra, Widhi Handoko, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : banandajanucandra@gmail.com

## Abstract
Land in general has an important role in social life, especially in Jepara City, therefore the land is often  used  by  the  people  of  Jepara  to  develop  their  business  in  the  furniture  sector  for  furniture companies in Jepara. There are regulations on limiting land rights to a maximum of 5 plots, so the company Jepara is  affected by these restrictions, and the authors examine whether the  regulations regarding these restrictions are ideal for furniture companies in Jepara. In discussing this problem the author uses the empirical juridical research method and in this study the author finds that there are positive and negative impacts of limiting the land to a maximum of 5 fields and legal consequences for  the  Jepara  company,  namely  the  positive  impact  is  the  absence  of  monopoly  by  furniture companies in Jepara, but the negative With the limitation, furniture entrepreneurs are hampered in developing their business.
Keywords: Land Rights; UUPA; Land Policy.

## ABSTRAK
Tanah pada umumnya memiliki  peran penting dalam kehidupan sosial, khususnya di  Kota Jepara, maka dari itu tanah sering kali dijadikan oleh masyarakat Jepara untuk mengembangkan usahanya dalam bidang Meubel. Bagi perusahaan meubel di Jepara adanya peraturan tentang pembatasan hak atas  tanah  maksimal  5  bidang,  membuat  perusahaan  di  Jepara  terkena  dampak  dari  pembatasan tersebut,  dan  dalam  tuisan  ini  penulis  meneliti  apakah  peraturan  mengenai  pembatasan  tersebut apakah  sudah  ideal  untuk  perusahaan  meubel  di  Jepara.  Dalam  membahas  permasalahan  tersebut penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dan  dalam  penelitian  ini  penulis mendapatkan ada dampak positif maupun negatif dari pembatasan tanah maksimal 5 bidang tersebut dan berakibat hokum bagi perusahaan jepara, yakni dampak positifnya adalah tidak adanya monopoli oleh  perusahaan  meubel  di  Jepara,  namun  negatifnya  dengan  adanya  pembatasan  para  pengusaha meubel jadi terhambat dalam melakukan pengembangan usahanya.
Kata Kunci : Hak Atas Tanah; UUPA; Kebijakan di Bidang Pertanahan.

## A. Pendahuluan
Berkaitan  dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia dewasa ini maka sangat perlu diperhatikan mengenai pengelolaan lahan bumi, air dan kekayaan alam yang berada di Indonesia sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya dalam tulisan ini
akan disingkat dengan UUPA, dengan adanya peraturan yang mengatur di bidang agraria tersebut maka  diharapkan  tercipta  suatu  pengolahan  yang  ideal  dan  adil  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.
Tanah menjadi elemen yang essensial bagi kehidupan manusia karena memiliki keterkaitan yang  erat  dengan  keberlangsungan  kehidupan  manusia  di  lingkungannya  dan  dilandasi  pula dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi bagi masyarakat modern dan faktor religio- magis bagi masyarakat hukum adat. Tanah menjadi sesuatu yang melekat di kehidupan manusia, karena manusia menjalankan kehidupan diatas tanah dan bahkan ketika meninggal dunia manusia dikebumikan  di  dalam  tanah,  artinya  bahwa  tanah  memiliki  makna  filosofis  bagi  kehidupan manusia (Wignjodipuro, 1982).
Tanah  berkembang  menjadi  bagian  penting  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kebutuhan dasar setiap individu. Namun saat ini permasalahan mengenai perkembangan jumlah penduduk menjadi  salah  satu  penyebab  tanah  menjadi  langka  dan  terbatas  untuk  memenuhi  kebutuhan setiap individu. Hal ini dapat memicu krisis sosial yang melanda masyarakat akibat dari tidak terpenuhinya  kebutuhan  dasarnya  tersebut  (Hasan,  1996).  Hal  ini  kemudian  menjadi  landasan betapa  pentingnya  peranan  negara  dalam  mengatur  perihal  pertanahan  di  wilayahnya  demi mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi.
Kenyataannya  sebuah  peraturan  tidak  selalu  bersifat  dinamis  yang  selalu  mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan pengolahan lahan pada tulisan ini adalah dalam konteks agraria. Berbicara mengenai agraria maka tanah merupakan hal yang penting untuk dibahas. Dalam hal Pelaksanaan pendaftaran tanah Hak-Hak Atas Tanah tersebut harus memperhatikan asas-asas dalam pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 PP 24 tahun 1997 yaitu asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan terbuka.
Dalam  hal  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  hak-hak  atas  tanah  tersebut  harus memperhatikan asas-asas dalam tanah sebagaimana diatur dalam pasal 2 PP 24 tahun 1997 yaitu melalui  empat  perihal  yakni  kesederhanaan,  keamanan,  keterjangkauan,  keterbukaan  dan mutakhir. Perihal  tersebut  adalah landasan utama  yang dijadikan sebagai dasar dari asal  mula suatu kegiatan. Keempat perihal tersebut wajib dijadikan sebagai dasar dari sebuah pendaftaran tanah. (Handoko, 2014)
Terdapat  sebuah  system  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah,  sistem  tersebut  berperan penting dalam penentuan pembuktian dalam kekuatan hokum atas hak tanah yang didapatkan. Kaitannya adalah masyarakat wajib untuk memerhatikan sebuah sistem publikasi di pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria bukan sistem publikasi positif yang membuahkan
hasil  surat  tanda  bukti  hak  yang  terjamin  atas  kebenarannya  dari  negara,  kemudian  memiliki sebuah kekuatan pembuktian yang benar adanya (Arba, 2015).
Luasan  maksimal  tanah  dapat  dihaki  oleh  seseorang  wajib  menganut  dengan  peraturan undang-undang,  namun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tidak  mewajibkan  ketetapan  tentang luasan maksimal tanah yang dipunya atau dihaki oleh seseorang, maka dari itu penetapan tersebut diatur dengan sebuah peraturan pemerintah. (Harsono, 2008)
Sebagai  pelaksanaannya  diundangkan  di  Undang-Undang  nomor  56  Prp  tahun  1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, dan untuk pelaksanaannya perturan tersebut penetapan dari peraturan dari pemerintahan yaitu PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembagiannya atas sebuah tanah dan pengganti kerugian. Aturan tersebut diganti dan ditambahi dengan PP No. 41 Tahun  1964  tentang  dirubahnya  dan  ditambahkannya  sebuah  aturan  daripada  peraturan sebelumnya yaitu PP No. 224 Tahun 1961.
Tentang pembatasan maksimal hak milik atas tanah yang bukan pertanian yang khususnya tentang  rumah  tinggal  diatur  dalam  KEPMENAG/Kepala  BPN  No.  6  Th.  1998,  tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal.
Pada penelitian ini, penulis mengkaji dari sisi kewenangan batas pemberian hak atas tanah (non pertanian) yang dapat dimiliki dari setiap perusahaan-perusahaan meubel di Jepara dari apa status tanah yang dimiliki oleh perusahaan meubel di Jepara tersebut. Bagi perusahaan meubel di Jepara yang status tanahnya diperuntukkan sebagai rumah tinggal namun oleh pelaku usaha juga dijadikan sebagai tempat usaha baginya, maka dalam peningkatan status yang semula tanah tersebut berstatus Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai untuk menjadi Hak Milik oleh Keputusan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  1998,  tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal dibatasi bahwa tidak boleh melebihi 5 bidang.  Sedangkan  bagi  perusahaan  meubel  yang  dalam  mengembangkan  usahanya  ingin mengajukan kepada Negara suatu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Maupun Hak pakai maka terdapat peraturan yang menaungi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti  tentang  ketentuan  pembatasan kepemilikan hak atas tanah. yaitu Kepemilikan Perseorangan Hak Atas Tanah Hak Milik Oleh Yayasan  di  Kabupaten  Karanganyar  yang  ditulis  oleh  (Wijaya,  2019), Kajian  Terhadap  Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat yang ditulis oleh (Ismail, 2012), dan Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria yang ditulis oleh (Reki, 2018).
Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ketentuan kepemilikan hak atas
tanah. Pada tahun 2012, Ilyas  Ismail meneliti tentang landasan hukum dan tata cara perolehan hak  milik  dalam  hukum  adat,  selama  belum  ada  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  hal tersebut.  Dalam  penelitiannya,  Ismail  juga  mengkaji  mengenai  permasalahan  kedudukan  hak milik dalam hukum adat tersebut pada sistem hukum tanah nasional di Indonesia (Ismail, 2012).
Natanael  Dwi  Reki  pada  penelitiannya  pada  tahun  2018  meneliti  tentang  urgensi pembatasan pemilikan dan penguasaan yang didasarkan pada Pancasila demi kepentingan umum. Oleh  karena  itu,  selain  dikarenakan  kewenangan  atribusi  dari  undang-undang,  Pemerintah berwenang  membatasi  kepemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah  dikarenakan  fungsi  sosial yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  Pemerintah  berwenang  untuk  melakukan tindakan  pengambilalihan dan pencabutan ijin hak atas tanah sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UUPA (Reki, 2018).
Pada Tahun 2019, Aditya Dimas Wijaya dan M.  Hudi Asrori meneliti tentang kekuatan hukum kepemilikan hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua Yayasan, hal ini ditinjau dalam permasalahan hukum dimana ketua Yayasan tersebut meninggal dunia sehingga menimbulkan kendala dalam proses balik nama menjadi atas nama Yayasan (Wijaya, 2019).
Ketiga  penelitian  diatas  sama-sama  meneliti  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah,  dan  di dalam penelitian Natanael Dwi Reki memfokuskan kajiannya pada pembatasan pemilikan dan penguasaan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Namun  yang  menjadi  perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  lainnya  adalah  penelitian  ini  meneliti  apakah  dampak pembatasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  maksimal  5  (lima  bidang)  terhadap  perkembangan perusahaan  meubel  di  Jepara  dan  juga  apakah  peraturan  tersebut  dirasa  sudah  ideal  bagi perkembangan meubel di Jepara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode  yuridis  empiris atau  penelitian  lapangan  yang  mengkaji  tentang  peraturan  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  Pembatasan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Maksimal  Lima Bidang, di antaranya adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  tesis,  laporan  yang  terkait  tentang pembatasan  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Penulis  turut  pula  menggunakan  sumber  data  primer untuk  menunjang  penelitian  ini  yakni  dengan  menggunakan  data  hasil  wawancara  pemilik perusahaan mebeul di Jepara.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1.  Dampak Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal 5 Bidang terkait dengan Penguasaan Tanah untuk Bangunan Pendukung Pengembangan Meubel di Jepara.
Dalam berlangsungnya hidup dan kehidapan bangsa ini untuk selamanya, tanah adalah sebuah  karunia  yang  diberikan  Tuhan  YME  untuk  Negara  Indonesia.yang  diharapkan  tanah tersebut  diperuntukkan  demi  makmurnya  semua  masyarakat  Indonesia  melingkupi  keadilan social  secara  rata  didalamnya.  Kemudian  hasil  dari  itu,  seharusnya  tanah  digunakan  dan diusahakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  riil.  Berhubungan  dengan  penggunaan, penguasaan,  peruntukan,  pemeliharaan  dan  penyediaan  juga  wajib  ada  didalam  peraturan, sehingga dapat dijamin hokum yang mengikat secara pasti dalam menguasai dan pemanfaatan nya, serta dapat diselelnggarakannya sebuah perlindungan dalam segi hokum bagi masyarakat khususnya dalam segi pertanian juga dapat dilestarikan, tidak lupa juga agar dapat dilakukan pembangunan untuk masa depan. (Harsono, 2008)
Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria sesuai dengan sebutannya hanya memuat asas-asas  dan  pokok-pokok  tentang  pertanahan.  Pelaksanaan  lebih  lanjut  yaitu  termasuk pembatasan  kepemilikan  tanag  yang  diatur  dalam  berbagai  undang  undang  dan  peraturan lainnya sebagian telah terwujud dan sebagian masih belum terwujud. Maka alangkah baiknya kita mengetahui pengertian tanah dan penguasaan serta menguasai terlebih dahulu.
Sedangkan  pengertian  ‘penguasaan’  dan  ‘menguasai’  bisa  digunakan  dalam  arti  fisik maupun yuridis, juga memiliki unsur perdata dan unsur publik. Dalam arti yuridis penguasaan adalah  suatu  hak  yang  terlindung  oleh  hokum  dan  berlaku  bagi  pemegang  haknya  dalam menguasai fisik tanah yang dihaki.
Terdapat penguasaan  yuridis,  sebagaimana diberikannya kewenangan menguasai  tanah yang  secara  fisik  di  haki,  dalam  faktanya  penguasaan  fisik  digunakan  pihak  lain.  Semisal, terdapat orang mempunyai tanah yang disewakan kepada orang lain, peristiwa ini maka orang tersebut  hanya  memilikitidak  mempunya  hak  fisik,  hak  fisik  dimiliki  oleh  penyewa  tanah. Terdapat    yang  menguasai  secara  yuridis  namun  penguasaan  berada  pada  pihak  lain,  seperti contoh, pihak bank memiliki kuasa atas penguasaan yuridis atas tanah tersebut sebagai kreditor, namun debitor masih dapat menguasai fisik atas tanah tersebut. (Santoso, 2010).
a. Dampak Positif Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal 5 Bidang terkait dengan  Penguasaan  Tanah  untuk  Bangunan  Pendukung  Pengembangan  Meubel  di Jepara
Setelah mengetahui secara umum mengenai aturan yang telah diterngkan diatas maka agar  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  maka  pemerintah  berusaha membuat  peraturan  yaitu  peraturan  yang  salah  satunya  mengatur  tentang  pembatasan kepemilikan  hak  atas  tanah  non  pertanian  yang  sebagaimana  diketahui  terdapat  dalam Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun 1998  pada  pasal  4  ayat  3  terdapat  aturan  mengenai  pengurusan  permohonan  hak  milik sebagaimana harus terlampir pernyataan oleh pemohon hak yaitu tidak dapat memiliki hak milik atas tanah rumah tinggal melebihi 5 (lima) bidang tanah.
Menurut  Nyatnyono  selaku  Direktur  dari  perusahaan  CV.  Mandiri  Abadi,  dari peraturan  tersebut  memiliki  beberapa  dampak  positif  bagi  perusahaannya.  Salah  satunya yang  pertama  adalah  dengan  tidak  adanya  pembatasan  atas  luasan  tanah  dalam  1  (satu) bidangnya, maka perusahaan dapat melakukan investasi atas pembelian Hak Milik atas tanah seluas-luasnya  mengingat  bahwa  luasan  tanah  adalah  tidak  terbatas  dalam  1  (satu) bidangnya. Karena dalam peraturan tersebut tidak ada sanksi yang diatur bagi si pelanggar. Yang kedua dengan memiliki hak milik atas tanah seluas luasnya tersebut dengan mengingat harga tanah dalam setiap waktunya bersifat invlatif dalam arti nilai tanah setiap waktunya terus  meningkat.  CV.  Mandiri  Abadi  dengan  keuntungan  dari  investasi  tersebut  maka perusahaan dapat melakukan pengembangan dari hasil penjualan tanah  yang luas tersebut untuk  dialihfungsikan  dengan  tujuan  pengembangan  perusahaan  meubel  CV.  Mandiri Abadi.
Dampak Positifnya bagi  perusahaan di  jepara adalah dengan adanya pembatasan ha katas  tanah  maksimal  5  bidang  tersebut  maka  para  perusahaan  meubel  tidak  bias memonopoli  tanah  untuk  dirinya  sendiri  demi  memperluas  perusahaannya  yang mengakibatkan perusahaan lain tidak bias mengembangkan usahanya karena kepemilikan tanah dimiliki perusahaan yang memonopoli tanah tersebut, mengingat bahwa hanya zona tanah tertentu yang dapat di bangun gudang untuk perusahaan meubel.
b. Dampak  Negatif  Pembatasan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Maksimal  5  Bidang terkait  dengan  Penguasaan  Tanah  untuk  Bangunan  Pendukung  Pengembangan Meubel di Jepara
Nyatnyono 1 ,  selaku  pemilik  perusahaan  CV  Mandiri  Abadi  dan  juga  selaku  subyek hukum  perorangan  memberi  keterangan  dalam  kewenangannya  hanya  dapat  memiliki sebatas  5  (lima)  bidang  sertifikat  tanah.  Menurutnya,  hal  tersebut  adalah  sebuah  dampak negatif  bagi  perusahaannya.  Yang  pertama  jika  perusahaan  CV.  Mandiri  Abadi  telah memiliki batas maksimal hak milik atas tanah, maka Perusahaan ini tidak dapat membangun bangunan  lagi  untuk  mendukung  perkembangan  perusahaannya  di  tempat  lain  yang notabene menurut beliau tempat tersebut mempunyai potensi besar dalam mengembangkan perusahaannya.  Yang  kedua,  Nyatnyono  menyimpulkan  bahwa  bangunan  pendukung perusahaan  meubel  tersebut  tidak  dapat  terpecah  lebih  dari  5  (lima)  bidang  yaitu  hanya bersifat terpusat dan berdampak negatif bagi perusahaannya.
Nyatnyono memberi keterangan bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan meubel yang  memiliki  demand atau  permintaan  pembelian  tinggi  seperti  perusahaan  miliknya tersebut,  maka secara otomatis produksi  dalam membuat  meubel  juga ikut tinggi,  apalagi dalam  penghematan  biaya  produksi  perusahaan  untuk  jangka  panjang,  Nyatnyono  selain membangun  beberapa  gudang  untuk  mendukung  produksi  meubel,  Nyatnyono  juga  telah membangun gudang-gudang tersendiri untuk pembuatan besi meubelnya, kayu triplek, serta kardus untuk  kemasan pengiriman meubelnya tersebut.  Lebih  lagi perusahaan meubelnya tersebut telah mencakup permintaan pembeli hingga dalam negeri maupun luar negeri seperti yang  dialami  perusahaannya  yang  bernama  CV  Mandiri  Abadi  tersebut,  sehingga perusahaan CV Mandiri Abadi hingga sekarang telah memiliki lebih dari 5 (lima) bangunan produksi, lebih tepatnya memiliki 8 (delapan) bangunan produksi untuk memproduksi segala kebutuhan  yang  diperlukan  perusahaannya  tersebut  dan  terdapat  kemungkinan  untuk menambah lagi.
Begitupun juga sama halnya dengan Eunike Lenny Silas 2 selaku Pemilik Perusahaan Meubel  Els  Artsindo,  yang  telah  memiliki  sebanyak  kurang  lebih  250  karyawan,  dan mempunyai gudang-gudang produksi meubel dengan status hak milik sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah, bahwa untuk saat ini Eunike Lenny Silas tetap mengabaikan peraturan tersebut karena  menurutnya  peraturan  pembatasan  hak  milik  tersebut  dapat  menghambat  sebuah perusahaan meubel di Jepara dengan pendapat yang serupa dengan perusahaan meubel CV.
1 Wawancara dengan Nyatnyono, pemilik perusahaan CV Mandiri Abadi, tanggal 5 Januari 2020., di Jepara.
2 Wawancara dengan Eunike Lenny Silas, pemilik perusahaan Meubel Els Artsindo, tanggal 7 Januari 2020., di Jepara.
Mandiri  Abadi  milik  Nyatnyono.  Dengan  demikian  maka  dapat  dilihat  bahwa  peraturan pembatasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  memiliki  dampak  positif  dan  negative  bagi perusahaan-perusahaan meubel di Jepara.
Dampak  Negatifnya  adalah  para  pengusaha  meubel  di  Jepara  tidak  dapat mengembangkan  usahanya  dalam  membangun  gudang  produksinya  lebih  dari  5  bidang tanah,  dengan  demikian  bagi  perusahaan  yang  telah go  international terhambat perkembangannya.

## 2.  Konsep  Ideal  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dalam  Bidang  Terbatas  yang  dapat Mendukung Pengembangan Meubel di Jepara.
Kepemilikan Hak atas tanah di Jepara seharusnya sesuai dengan Perda yang menyangkut kepemilikan  tanah  di  jepara  yang  sesuai  dengan  peraturan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di Kabupaten  Jepara.  Kepemilikan  Hak  tanah  tersebut  yang  dimaksud  adalah  dalam  hal kepemilikan ha katas tanah oleh para pengusaha meubel di Kabupaten Jepara sehingga dalam pengembangan  perusahaan  meubel  di  Kabupaten  Jepara  tersebut  tidak  terjadi  monopoli kepemilikan hak atas tanah oleh para pengusaha meubel di Jepara.
Perlu diketahui, hak milik adalah sebuah hak yang memiliki kewenangan paling tinggi diantara hak lainnya, dapat diartikan sebuah induk dari hak lain, semisal seorang pemegang hak milik  berbeda  dengan  seorang  pemegang  hak  sewa,  hak  sewa  hanya  dapat  menguasai  tanah tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan hak milik selamanya. Atas keistimewaan tersebut pemerintah memberi perhatian khusus  atas hak milik tersebut  sehingga  pemerintah memberi peraturan  yang  khusus  pula  untuk  hak  milik  tersebut.  Dapat  juga  diartikan  hak  milik  adalah sebagai hak yang terkuat dan terpenuh. (Supriadi, 2012).
Maka  dari  itu,  ketentuan  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah  sebuah  persoalan yang  butuh  dibuatkannya  sebuah  perlindungan  yang  ketat.  Perlindungan  ketat  tersebut bertujuan untuk dalam pemberian status kepada calon pemegang hak harus dipilih secara ketat demi terhindarnya penguasaan atas status hak milik atas tanah tersebut. (Sutedi, 2010)
Maka dari itu untuk membahas permasalahan diatas perlu diperhatikan kepemilikan hak atas  tanah  di  Kabupaten  Jepara  harus  juga  sesuai  dengan  peraturan  daerah  Jepara  agar terhindarnya monopoli penguasaan hak milik atas tanah di Jepara oleh para pengusaha meubel di Jepara.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa :
“Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Maka,  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah,  maka  kebijakan  publik dalam permasalah ini yaitu Kabupaten Jepara diwajibkan membuat suatu peraturan daerah, dan dalam hal perkembangan perusahaan meubel di Jepara dibuat suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031  bahwa  dalam  hal  pengembangan  perusahaan  meubel  tersebut  para  perusahaan meubel  di  Jepara  tidak  dapat  semena-mena  membangun  sebuah  perusahaan  di  atas  tanah  di Kabupaten Jepara.
Menurut  Abdul  Khalim,  selaku  Kabag  Hukum  Pemerintahan  Kabupaten  Jepara, pengembangan  meubel  di  Jepara  dibatasi  oleh  peraturan  zonasi,  dalam  hal  ini  adalah  zonasi hijau yaitu tanah dengan status hak tanah pertanian dan tidak boleh lebih dari 5000 m2, sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, namun dalam perusahaan meubel dapat didirikan di semua Kecamatan di Jepara. 3
Pengaturan Pembatasan Kepemilikan Tanah yang sesuai bagi Perkembangan Meubel di Jepara dan Nilai Keadilan yakni diperlukan sebuah peraturan bisa menerima keperluan hukum dapat berjalan lurus bersama falsafah Pancasila.
Adapula  substansi  yang  tetap  dilihat  dalam  rangka  merancang  aturan  hukum  tentang pembatasan  kepemilikan  tanah  kedepannya  harus  sesuai  dengan  Pancasila,  Sila  kelima; Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  khususnya  Pasal  33  ayat  3; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 7 dan Pasal  17,  Undang-undang  No.  56  tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian, Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik  atas  Tanah  Untuk  Rumah  Tinggal.  Serta  seimbang  dengan  Kepentingan  Umum  dan sesuai Kebutuhan Masyarakat.
Selain  faktor  Sumber  Daya  Manusia,  dalam  hal  pengembangan  meubel  di  Jepara  juga harus  memperhatikan  Sumber  Daya  Alamnya  dalam  hal  ini  adalah  tanah.  Dalam  rangka pencegahan  terjadinya  kepemilikan  dan  kepenguasaan  tanah  yang  melebihi  batas  dari  orang dan  golongan  tertentu  kemudian  bisa  menimbulkan  sebuah  rasa  adil  di  rakyat  umum  dan pemerataan sosial dalam penggunaan tanah. Selain itu peraturan tersebut harus mementingkan
3 Wawancara, Abdul Khalim, selaku Kabag Hukum Pemerintahan Kabupaten Jepara, 12 Januari 2020.
kepentingan umum sesuai pasal 7 UUPA dan juga harus mementingkan kebutuhan masyarakat salah satunya adalah perkembangan meubel di Jepara.
Menurut  Eunika  Lenny  Silas  selaku  pemilik  perusahaan  Elsartsindo  berharap  agar Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik  atas  Tanah  Untuk  Rumah  Tinggal.  untuk  selanjutnya  terdapat  perubahan  mengenai pembatasan  kepemilikan  atas  tanah  yang  semula  maksimal  5  bidang  menjadi  maksimal  10 bidang  sertifikat  tanah.  Dikarenakan  menurut  Eunika  Lenny  Silas  berdasarkan  peraturan kepemilikan  atas  tanah  untuk  saat  ini  sangat  membatasi  perusahaan  perusahaan  meubel  di jepara  dan  dirasa  kurang  untuk  menampung  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan- perusahaan meubel tersebut.
Serta sesuai dengan Penjelasan Pasal-Pasal, Ketegasan Sanksi dan Kinerja Instansi. Dapat dilihat  terdapat  hambatan-hambatan  yuridis  maupun  non-yuridis  maka,  menurut  Ernawati 4 yaitu  tentang  hambatan  yuridis.  Melihat  Peraturan  Menteri  Agraria/KBPN  Nomor  6  Tahun 1998 pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa dalam pengajuan permohonan hak milik atas tanah maka yang bersangkutan hanya akan memiliki hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5000m 2 . Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 6 Tahun 1998 tersebut memiliki celah untuk diabaikan atau dilanggar karena peraturan tersebut masih belum jelas dan belum terdapat sanksi yang mengikat. Mengenai pembatasan kepemilikan tanah peraturan tersebut yang akan datang diharapkan bisa  mengatur lebih spesifik  dengan memberikan sanksi  yang lebih nyata kepada  pelaku  yang  melanggar  peraturan  tersebut  yaitu  pencabutan  hak  bagi  si  pelanggar. Karena  selama  ini  solusi  yang  diberikan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  hanya  sebatas penolakan  pendaftaran  atas  tanah  yang  melebihi  batas  maksimal  kepemilikan  atas  tanah dan/atau pengalihan agar hak milik diatasnamakan kepada orang lain.
Sedangkan untuk hambatan non yuridis dalam peningkatan pencegahan dan pengawasan penguasaan dan pembatasan hak milik atas tanah diperlukan sebuah sistem pemberitahuan yang teruntregasi dan terpusat di kantor pertanahan di setiap wilayah daerah membuat sebuah data base mengenai kepemilikan tanah setiap perorangan bersama menggunakan sistem e-KTP yang telah  berlaku  sekarang,  maka  dari  itu  mendapati  informasi  yang  akurat  dan  cepat  tentang pembidangan tanah yang sudah hak milik pemohon atau dengan kata lain online system . Dengan adanya online system tersebut maka Pemerintah dapat mengetahui secara lengkap seluruh data mengenai kepemilikan tanah setiap orangnya, sehingga dengan dibuatnya sistem tersebut dapat mengurangi pelanggaran atas peraturan mengenai pembatasan kepemilikan.
4 Wawancara, Ernawati, Selaku Notaris di  Kabupaten Jepara, 5 Januari 2020, di Jepara.
Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ideal menurut para pengusaha meubel di Jepara kedepannya  diharapkan  dapat  membantu  dan  memperhatikan  perkembangan  perusahaan- perusahaan  meubel  di  Jepara  yang  notabene  sudah  memiliki  kapasitas go  international mengharapkan lebih dari 5 bidang sertifikat tanah dan seharusnya berdasarkan dari pendapat para  pelaku  usaha  meubel  di  Jepara  tersebut  peraturan  idealnya  dirubah  menjadi  10  bidang sertifikat  tanah.  Namun,  penambahan  Pemberian  Hak  Milik  atas  tersebut  dirasa  tidak  sesuai dengan keadilan bagi masyarakat, maka Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional memberikan sanksi yang tegas yaitu Pencabutan Hak bagi si pelanggar.
Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal kedepannya diharapkan juga memiliki sanksi yang tegas  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  Warga  Negara  Indonesia  dan  untuk  mempermudah penerapan  peraturan  tersebut  disarankan  oleh  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  demi dalam  peningkatan  pencegahan  dan  pengawasan  penguasaan  dan  pembatasan  hak  milik  atas tanah  diperlukan  sebuah  sistem  pemberitahuan  yang  teruntregasi  dan  terpusat  di  kantor pertanahan di setiap wilayah.
Dibuatnya  sebuah  data  base  mengenai  kepemilikan  tanah  setiap  perorangan  bersama menggunakan sistem e-KTP yang telah berlaku sekarang, maka dari itu mendapati informasi yang akurat dan cepat tentang pembidangan tanah yang sudah hak milik pemohon  dalam hal ini pelaku usaha meubel di Jepara.
Kemudian  diharapkan  peraturan  tersebut  dinaikkan  tingkatannya  menjadi  peraturan perundang-undangan  agar  dapat  dengan  mudah  dibuatkan  peraturan  atas  sanksi  bagi  si pelanggar. Dengan demikian makasecara otomatis akan berkurangnya tingkat pelanggaran atas kepemilikan hak atas tanah maksimal 5 bidang atau 5000m 2 di Kota Jepara.

## D. Simpulan
Peraturan pembatasan kepemilikan hak atas tanah dalam hal ini Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal memiliki dampak positif maupun negatif bagi perusahaan meubel di Jepara. Yang pertama dampak  positifnya  adalah  perusahaan  meubel  tidak  bisa  memonopoli  tanahnya  semena-mena dengan  dibangunkan  perusahaan  meubelnya  secara  seluas-luasnya  secara  sepihak  tanpa mementingkan perusahaan lainnya. Selanjutnya untuk dampak negatif bagi perusahaan meubel di Jepara  adalah  jika  perusahaan  telah  memiliki  batas  maksimal  hak  milik  atas  tanah,  maka Perusahaan  ini  tidak  dapat  mengembangkan  perusahaannya  lebih  dari  5  (lima)  bidang  dan/atau 5000m 2 .
Peraturan  yang  ideal  bagi  para  pengusaha  meubel  di  Jepara  kedepannya  diharapkan Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  RI  No.  6  Tahun  1998  diharapkan  mengatur tentang  sanksi  bagi  pelanggar  tentang  aturan  pembatasan  lahan  non  pertanian  dengan  cara mencabut  Hak  Atas  Tanah  si  pelanggar  dan  juga  mengatur  tentang  luasan  tanah  hak  milik maksimal yang dapat dimiliki oleh setiap Warga Negara khususnya pelaku perusahaan meubel di Jepara.  Kepala  Kementrian  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan para pengusaha meubel di Jepara agar dibentuk peraturan lebih lanjut mengenai sanksi dan menerapkan online system bagi Instansi Pemerintahan yang besangkutan dengan pertanahan yang berbasis data base mengenai kepemilikan tanah setiap perorangan Warga Negara Indonesia, dalam  tesis  ini  khususnya  warga  Kabupaten  Jepara  dengan  bantuan  program  e-KTP  yang  telah berjalan sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Wignjodipuro, S. (1982). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung.
Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Handoko,  W.  (2014). Kebijakan  Hukum  Pertanahan  sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif. Yogyakarta: Thafa Media
Arba. (2015 ). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta timur: Sinar Grafika Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Harsono,  B.  (2007). Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta:  Badan  Penerbit Universitas Trisakti.
Santoso, U. (2010). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenada Media Grup.
Sihombing,  E.  (2005). Segi-Segi  Hukum  Tanah  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan . Jakarta: Universitas Trisakti.
Supriadi. (2012). Hukum Agraria , Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian. (2010 ). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel Jurnal:
Ismail,  I.  (2012).  Kajian  terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  yang  Terjadi  Berdasarkan  Hukum  Adat.
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 ,(No.14),pp.1-11.
Reki,  N.  D.  (2018).Pembatasan  Pemilikan  dan  Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  dalam  Perspektif Reforma Agraria, Jurnal Hukum Magnum Opus , Vol.1 ,(No.1), pp.36-42
Wijaya,  D.  (2019).  Kepemilikan  Perseorangan  Hak  Atas  Tanah  Hak  Milik  Oleh  Yayasan  di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 ,(No.1),pp.1-15.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  1998,
tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal
Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.