INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9249-9265 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)
Rosilia Eka Fitriana 1 ✉ , Fadlan 2 ,  Christiani Prasetyasari 3
Fakultas Hukum Universitas Batam Email. rosiliafitri@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Berdasarkan aturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara  tertentu,  apabila  korban  dan terdakwa  telah  sepakat  untuk  mencapai  kesepakatan  damai. Adanya  Perja  Nomor  15  Tahun  2020  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Jaksa  untuk menghentikan  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  merupakan  sebuah  terobosan  dalam penyelesaian  tindak  pidana.  Restorative  justice  merupakan  suatu  pendekatan  dalam  penyelesaian tindak  pidana  yang  saat  ini  kembali  disuarakan  di  berbagai  negara.  Melalui  pendekatan  keadilan restoratif,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat  mencapai  perdamaian  dengan mengedepankan  win-win  solution,  serta  menekankan  agar  kerugian  korban  diganti  dan  korban memaafkan pelaku kejahatan. Batasan suatu tindak pidana dapat berupa penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif yang terdiri dari orang atau pelaku menjadi tersangka pertama yang melakukan tindak pidana. Lalu, ada dua syarat mengenai kejahatan tersebut. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Artinya, pada prinsipnya perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya  berdasarkan  Restorative  Justice,  yang  dibatasi  hanya  pada  pelaku  yang  baru  saja melakukan dan bukan merupakan residivis, serta hanya pada jenis tindak pidana ringan tertentu. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Penuntutan, Keadilan Restoratif

## Abstract
The Attorney General's Office issued Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written Perja No. 15/2020). According to this regulation, the Public Prosecutor (JPU) has the right to stop prosecuting the accused in certain cases, if the victim and the defendant have agreed to an amicable agreement. The existence of Perja No. 15/2020 which gives the Prosecutor's authority to stop prosecutions  based  on  restorative  justice  is  a  breakthrough  in  the  settlement  of  criminal  acts. Restorative justice is an approach in resolving criminal acts which is currently being voiced again in various countries. Through a restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by prioritizing win-win solutions, and emphasizing that the victims' losses are replaced and the victims forgive the perpetrators of the crime. The limitation of a criminal act can be cessation of prosecution for the sake of law and resolved out of court with a restorative justice approach consisting of the person or perpetrator being the first suspect to commit a crime. Then, there are two conditions regarding the crime. First, the crime committed is only punishable by a fine or punishable by imprisonment of not more than five years. Second, the crime is committed with the value of the evidence or the value of the loss caused by the crime of not more than 2.5 million rupiah. This means that, in principle, criminal cases can be closed for the sake of law and the prosecution terminated  based  on  Restorative  Justice,  which  is  limited  only  to  perpetrators  who  have  recently committed and are not recidivist, and only to certain types of minor crimes.
Keywords: Termination, prosecution, restorative justice

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  dengan  landasan  Hukum ( Rechstaat). Dapat diartikan bahwa suatu tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan oleh Hukum.  Hal  tersebut  diperjelas  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebab  itu  Negara diharapkan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  timbul  guna  mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, seorang penguasa maupun tindakan oleh rakyat yang menyimpang pada norma hukum yang berlaku. Dapat terlihat dari segi tujuan norma hukum bertujuan demi terpeliharanya kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai dalam  konsep  lahir  dan  batin  yang  menciptakan  keseimbangan  antara  ketentraman  dan ketertiban  bermasyarakat.  Di  Negara  Indonesia,  peristiwa  hukum  kini  berkembang  menjadi sangat pesat. Hal ini menjadi penyebab munculnya ketimpangan dalam menyelesaikan kasus dalam perkara tindak pidana.
Pengertian  dari  keadilan  restoratif  adalah  upaya  untuk  memberikan  suatu  pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut atau juga disebut upaya perdamaian diluar pengadilan dengan
maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dengan  tercapainya  persetujuan  dan  kesepakatan diantara  para  pihak.  Diharapkan  dengan  pelaksanaan  keadilan  restoratif,  yaitu  keadilan  ini adalah  suatu  proses  dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.
Sebagaimana  dengan  disahkannya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  dapat memberikan  kemanfaatan  yaitu  meminimalisir  permasalahan  yang  timbul  dengan  cara mengefektifkan proses penegakan hukum dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang cepat, biaya ringan serta sederhana, demi mewujudkan keadilan yang berlandaskan hukum dan hati nurani. Dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, keadilan restoratif lebih menekankan untuk pemulihan kembali ke suatu keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan serta kepentingan kedua belah pihak untuk berorientasi mencegah terjadinya tindakan pembalasan.
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  menjadi  terobosan  dalam penyelesaian  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif  ( restorative  justice)  merupakan  pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan diberbagai Negara. Melalui  pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat mencapai  perdamaian  dengan  mengedepankan  win-win  solution,  dan  menitikberatkan  agar kerugian  korban  tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan  pelaku  tindak  pidana.  Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek.  Sedangkan  untuk  jangka  panjang,  sistem  peradilan  pidana  dimaksudkan  untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan. Terwujudnya ketertiban masyarakat Indonesia secara hukum menjadi hal yang sangat penting agar dapat meraih  masyarakat  yang  sejahtera,  damai,  tenteram,  dan  adil  atau  dalam  istilah  jawa  “tata tentrem kerta rahaja”. Untuk mewujudkan hal tersebut  suatu negara  tidak  bisa menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keadilan, dan mengatasi kriminalitas dengan sendirinya sehingga membutuhkan aparatur negara.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  yang  mengusahakan  untuk melukiskan  fakta-fakta  yang  nyata  dan  situasi  yang  berkenaan  dengan  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil  penelitian,  konvensi  dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan  cara  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  pada  Kantor  Kejaksaan Negeri Batam dan Personil sebagai responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## Analisis Data
Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  di  generalisikan  yang  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  data  ini  sebagai  upaya  mencari  dan  menata  data  secara sistematis  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  masalah  yang  diteliti  dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restorat
1. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP
Secara konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:
“Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang”
Dari  penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas  bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah eksekutif/presiden yang mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh negara di bidang penuntutan serta Undang-Undang lain yang mengatur
kewenangan kejaksaan. Sedangkan jaksa sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi :
“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang”
Di sisi lain didalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menuliskan apa yang di maksud dengan penuntut umum yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi:
“Penuntut Umum adalah  jaksa yang diberi wewenang  oleh  Undang - Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”
Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa antara jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda, dimana penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksankan  penetapan hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum.
Secara umum kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yaitu:  (a)  Di  bidang  pidana,  kejaksaan mempunyai  tugas  dan wewenang:  (1)  melakukan penuntutan;  (2)  melaksanakan  penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan  keputusan  lepas bersyarat;  (4)  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan  undang-undang;  (5)  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
a) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
b) Dalam  bidang ketertiban dan  ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:  (1)  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat;  (2)  pengamanan  kebijakan penegakan hukum;  (3)  pengawasan  peredaran  barang  cetakan;  (4)  pengawasan  aliran kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan  negara;  (5)  pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (6)  penelitian  dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, dalam KUHAP menjelaskan bahwa  jaksa  juga  dapat  menghentikan  penuntutan  karena  bukanlah  tindak  pidana,  yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat tahap penuntutan perkara tersebut hendak di limpah ke pengadilan, ternyata perkara tersebut setelah di kaji bukanlah merupakan tindak pidana
melainkan  perbuatan  perdata  atau  administratif,  maka  penuntut  umum  dapat  tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hal  ini yang  dimaksud yaitu apa yang diatur dalam KUHP sebagai  hukum  materil,  KUHP  dalam  bab  VIII  menegaskan  beberapa  pasal  yang  mengatur kewenangan  penuntutan  hapus  karena: (a) Nebis  in  idem “seseorang  t idak  dapat  di  tuntut untuk  ke  dua  kalinya  dalam  perkara  yang  sama  kecuali  putusan  hakim  masih  menyatakan mungkin di ulangi” (Pasal 76 KUHP); (b) Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77); (c) Kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP); (d) Denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82 KUHP, dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam KUHP di luar bab yaitu; Delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP).
2. Kewenangan Jaksa Agung Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang  mana  Jaksa  Agung  merupakan  pejabat  negara  yang  pengangkatan  dan pemberhentiannya di lakukan oleh presiden, dalam menjalankan tugasnya jaksa agung di bantu oleh wakil jaksa agung dan beberapa jaksa agung muda sebagai unsur pembantu pimpinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa agung diberi kewenangan khusus oleh undang- undang yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lain maupun  pimpinan  instansi  penegak  hukum  lainnya,  kewenangan  tersebut  diberikan  secara atribusi  langsung  oleh  undang-undang  yang  terdapat  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: (a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; (b)  Mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh  undang-  undang;  (c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; (d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; (e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; (f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena  keterlibatannya  dalam  perkara  pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan pasal 35 huruf c Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelasakan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah kepentingan Bangsa  dan Negara  dan/atau kepentingan masyarakat  luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas,
yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
Implementasi  Hambatan  Dan  Solusi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)
1. Implementasi  Dalam  Penerapan  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Melalui  Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)
Restorative Justice  berasal dari kata ‘restore’ yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada  keadaan  semula,  sedangkan justice  memiliki  makna  keadilan    sedangkan  dimaksud dengan restorative justice  atau   keadilanrestoratif adalah  suatu konsep  penyelesaian tindak pidana bertujuan  “memulihkan  kembali  hubungan  yang  rusak  akibat  tindak  pidana  antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadil an jadi dalam sistem hukum pidana arti restorative terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  harus  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum, ketertiban  hukum,  keadilan,  kebenaran  berdasarkan  hukum  dan  mengindahkan  norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada  pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan  kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.
Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam Yaitu Amanda, S.H., M.H. Menjelaskan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative adalah suatu produk  hukum  Kejaksaan  RI  yang  di  tunggu-tunggu  oleh  masyarakat,  yang  mana  menurut Amanda hal tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung yang mengatakan agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada  di  hati  para  jaksa,  walaupun  mekanisme  tersebut  tidak  diatur  dalam  sistem  peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.
Tujuan dari PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori Relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute karena keadilan restoratif yang menjadi tujuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu memulihkan keadaan semula dengan cara memperbaiki hubungan antara pelaku  kejahatan  dengan  korban,  namun  menurut  Amanda  ada  beberapa  kendala  terkait dengan  penerapan  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  yaitu  tidak  adanya  data  kriminal  yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  pernah melakukan  tindak  pidana  dan  telah  dihentikan  di  tahap  penyidikan  atau  belum  jaksa  tidak mengetahui.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Tri  Yanuarty  Sembiring,  SH  selaku  Jaksa  Fungsional Kejaksaan Negeri Batam megatakan bahwa: Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung Dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Perja  No.  15  Tahun  2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut.  Dalam  pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi  konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020. Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan  RI  No.  15  Tahun  2020  juga  memuat mengenai  pembatasan  pelaksanaan  keadilan restoratif  sehingga  tidak  hanya  diartikan  sebagai  sebatas  sebuah  kesepakatan  perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara  prosedur  saja  sehingga  kebenaran  (khususnya  kebenaran  materil)  dan  keadilan  tidak dapat tercapai.
Peraturan  ini  juga  dianggap  sebagai  substansi  hukum (legal  substance)  diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif
berlabel  keadilan  restoratif  ( restorative  justice).  Adapun  keadilan  restoratif  merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 10 Berdasarkan ketentuan  Pasal  4  Perja  Nomor  15  Tahun  2020,  kewenangan  Penuntut  Umum  dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: (a) kepentingan  Korban  dan  kepentingan  hukum  lain  yang  dilindungi;  (b)  penghindaran  stigma negatif;  (c)  penghindaran  pembalasan;  (d)  respon  dan  keharmonisan  masyarakat;  dan  (e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  berdasarkan  wawancara  dengan  Tri  Yanuarty  Sembiring,  SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksanaan Negeri Batam mengatakan bahwa: Penuntut Umum dalam Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  juga  dilakukan  dengan mempertimbangkan: (a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; (b) latar belakang terjadinya  dilakukannya tindak  pidana; (c) tingkat ketercelaan; (d)  kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; (e) cost and benefit penanganan perkara; (f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan (g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Adanya Perja No.  15/2020  yang  memberikan  kewenangan  Jaksa  untuk  menghentikan  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.
Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana  yang  saat  ini  kembali  banyak  disuarakan  di  berbagai  negara.  Melalui  pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan  mengedepankan win-win  solution,  dan  menitikberatkan  agar  kerugian  korban tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan  pelaku  tindak  pidana.  Secara  normatif,  sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum.
Tri Yanuarty Sembiring juga menambahkan dalam wawancara bahwa: Penyelesaian perkara pidana bisanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu  melalui  peradilan  yang  seringkali  tidak  memuaskan  kedua  belah  pihak  dan  bahkan mengakibatkan  terjadinya  penumpukan  perkara  yang  berlarut-larut  dalam  penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam  mediasi  yang  mengutamakan  prinsip  musyawarah.  Mediasi  dinilai  lebih menguntungkan  kedua  belah  pihak,  dan  lebih  berorientasi  kepada  keadilan  yang  sifatnya substansil  yang  bertujuan  untuk  menghindari  konsekuensi  balas  dendam  antara  pelaku  dan korban.
Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Batam, setelah ketentuan formil terhadap syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut  terpenuhi,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  sudah  ditunjuk  berdasarkan  Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:
a) Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara. (SOP Form 07)
b) Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. (RJ- 1)
c) Surat  Panggilan  kepada  para  pihak,  yaitu  korban,  anak  korban,  tokoh  masyarakat  dan tersangka yang ditahan dan keluarganya. (RJ-2)
d) Surat  Pemberitahuan  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  berdasarkan  keadilan restoratif kepada penyidik. (RJ-3)
e) Nota Pendapat upaya/ proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian. (RJ-4)
f) Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima. (RJ-5)
g) Kesepakatan Perdamaian. (RJ-7)
h) Berita Acara Proses Perdamaian. (RJ-8)
i) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima. (RJ-9)
j) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. (RJ-10)
k) Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil. (RJ-11)
l) Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (RJ-13)
m) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan. (RJ-14)
n) Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (RJ-15)
2.   Faktor Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)
a. Faktor Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Masalah  penerapan  hukum  merupakan  masalah  yang  tidak  pernah  henti-hentinya dibicarakan.  Istilah  penegakan  hukum  mempunyai  konotasi  menegakkan,  melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih  luas  penegakan  hukum  merupakan  perwujudan  konsep-konsep  yang  abstrak  menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat  dengan  proses  penegakan  hukum  tersebut  yang  harus  ikut  serta,  yaitu  masyarakat  itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep- konsep  yang  mencerminkan  didalamnya  apa  yang  disebut  dengan  keadilan,  ketertiban  dan kepastian  hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perundang-undangan  dengan  maksud
mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturanperaturan hukum yang berlaku  diartikan  telah  lengkap  dan  sempurna,  melainkan  suatu  kerangka  yang  masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan  peraturan-peraturan maupun  di dalam penerapannya.  Berdasarkan penelitian  penulis  penerapan  dan  penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

## 1) Hambatan Internal
Penerapan restorative  justice  oleh  penyidik  dalam  proses  penyidikan  merupakan  suatu terobosan  sebagai  wujud  reformasi  peraturan  untuk  penanganan  perkara  pidana  demi penyelesaian  perkara  dalam  masyarakat  yang  ingin  memperoleh  keadilan  dengan  kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.
Amanda menjelaskan bahwa hambatan kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, beserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu:

## (a) Substansi Hukum
Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila hukum itu di langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.
Saat ini sudah ada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong jaksa  untuk  senantiasa  bertindak  berdasarkan  hukum  dengan  mengindahkan  norma-norma keagamaan,  kesopanan,  kesusilaan  serta  wajib  menggali  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan  yang  hidup  dalam  masyarakat  serta  senantiasa  menjaga  kehormatan  dan martabat profesinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun karena tidak ada aturan  tentang  kewenangan  kejaksaaan  menyelesaikan  perkara  diluar  pengadilan,  maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi restorative justice oleh jaksa.
(b) Struktur Hukum
Penegak  hukum  di  Indonesia  ada  beberapa  jabatan  untuk  membantu  dan  mengurus faktor-faktor  penegakan hukum seperti Pejabat  Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Satpol PP agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Mentalitas atau kepribadian
petugas penegak hukum memainkan  peranan yang sangat  penting, untuk  membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik.
Struktur  hukum  merupakan  aparatur  penegak  hukum  beserta  kelembagaanya  yang menggerakkan  sistem  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  substansi  hukum.  Adapun  struktur hukum  dalam  hal  ini  adalah  lembaga  kejaksaan  beserta  aparaturnya,  khususnya  jaksa.  Bila struktur hukum ini dikaitkan dengan hambatan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, maka hambatan utamanya adalah  karena jaksa  dan  kejaksaan  belum  diberi  kewenangan  untuk  itu.  Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kekuasan Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian yang hidup dalam masyarakat.

## (c) Budaya Hukum
Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki  kebutuahan  dalam  bidang  materiil  dan  spiritual.  Untuk  memenuhi  kebutuhannya sebagian  besar  dipenuhi  kebudayaan  yang  bersumber  pada  masyarakat  itu  sendiri.  Tapi kemampuan  manusia  sangat  terbatas,  dengan  demikian  kemampuan  kebudayaan  yang merupakan  hasil  ciptaannya  juga  terbatas  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan.  Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.
Hambatan bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice  di  Kejaksaan  Negeri  Batam,  secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Batam saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat,  tentu  untuk  memanggil  korban,  pelaku  tindak  pidana,  tokoh  masyarakat  terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya restorative justice tersebut dapat berhasil.
Restorative justice sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung  penuh  sistem restorative  justice  ini  dengan  bisa  dilihat  dengan  ikut  sertanya perwakilan masyarakat saat proses keadilan restoratif berlangsung. Sehingga penerapan dari restorative  justice  sendiri  sudah  berlangsung  cukup  baik.  Tidak  adanya  aturan  hukum  yang mengatur  dan  menjadi  landasan  legitimasi  dalam  mengambil  keputusan  pada  proses penyidikan apakah berdasarkan konsep restorative justice atau konsep pendekatan lain yang
bersesuaian  dengan  aliran sociological  jurisprudence  sehingga  dianggap  sebagai penyalahgunaan  kewenangan  Diskresi.  Tidak  adanya  prosedur  atau  mekanisme  yang  formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan restorative justice.

## 2) Hambatan eksternal
Bentuk  masyarakat  dapat  dibedakan  menjadi  dua  tingkat  kedalaman  yang  berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik  secara  pemikiran  maupun  pola  tingkah  laku  sedangkan  masyarakat  yang  terorganisir memiliki  pola  pikir  yang  baku  dan  banyak  perencanaan  yang  disengaja.  Penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat  itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.
Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat  tolok  ukur  yang  digunakan  sifatnya  sangat  subjektif  yaitu  bergantung  kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:
a. Jika  pelaku  tidak  mampu  memberikan  kompensasi  atau  menyantuni  korban,  atau  pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
b. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
c. Jika  adanya  paksaan  dari  pihak  pelaku  kepada  pihak  korban  dalam  mengupayakan perdamaian.
d. Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
e. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.
b. Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Amanda, S.H., M.H, selaku
Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Batam  beliau  mengatakan  bahwa  : Penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif salah satunya diimplementasikan dalam bentuk mediasi penal atau dalam beberapa istilah disebut juga dengan mediation in criminal cases, atau mediation in penalmatters. Untuk menggambarkan hal ini terdapat beberapa istilah yang digunakan tergantung dari bahasa yang digunakan. Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif salah satunya diimplementasikan dalam bentuk mediasi penal dinilai dan  dirasakan  sangat  signifikan  dalam  proses  penegakan  hukum  meskipun  saat  itu  dapat
dikatakan  masih  menyimpang  dari  prosedur  sistem  hukum.  Oleh  karenanya  penyelesaian perkara pidana prinsip keadilan restoratif yakni dalam bentuk mediasi penal sudah selayaknya dimasukkan atau diatur secara tegas dalam sistem hukum yang berlaku.
Amanda  juga  menambahkan  kelebihan-kelebihan  tersebut  misalnya  dapat menghindarkan  seseorang masuk  dalam lembaga pemasyarakatan, menghindari  stigmatisasi terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan kemasyarakatan, mencapai tujuan pemidanaan (efek jera dan pencegahan) dan lain sebagainya. Penerapan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif antara korban dan  pelaku  dilakukan  dengan  cara-cara  yaitu:  (a)  Menyelenggarakan  pertemuan  yang mengundang  korban,  pelaku  dan  keluarga  yang  mendukung  mereka;  (b)  Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi; (c) Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat  pihak  lain,  beri  mereka  kesempatan  untuk  mengusulkan  solusi  akhir  yang  dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir; (d) Awasi pelaksanaan dari proposal tersebut terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.
Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, komisi yudisial dan advokat. Di samping itu bahwa pelaksanaan atau implementasi  konsep atau pendekatan  keadilan restoratif harus diaplikasikan  dalam  struktural,  subtansial  dan  kultural  sistem  peradilan  pidana  terpadu Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan  keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya kepolisian, dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakataan tidak bisa menerapkan  konsep  keadilan  restoratif.  Oleh  karenanya  pendekatan  atau  konsep  keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan  restoratif  maka  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  itu  sendiri  tidak  akan terealisasi dengan baik. Penyelesaian perkara dengan pemidanaan seringkali tidak memuaskan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak positif baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pemikiran  dan  terobosan  di  bidang  hukum  tepatnya  dalam metode penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dengan prinsip-prinsip atau nilai- nilai keadilan restoratif yakni dengan menerapkan model ADR ( Alternative Dispute Resolution) atau ada pula yang menyebutkan dengan istilah Apropriate Dispute Resolution.

## SIMPULAN
1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan,  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  telah diakomodir penyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah  untuk  mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan secara sukarela.
2. Implementasi hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam, yaitu bagi Jaksa Penuntut Umum dalam  melakukan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Batam, secara eksplisit Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice, selama ini masih mengacu kepada Standart  Operasional Prosedur (SOP)  internal Kejaksaan Negeri Batam saja,  yakni  diberikan  waktu  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari.  Dengan  waktu  yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait,  demikian  juga  menunggu  rekomendasi  dari  atasan  memakan  waktu  yang  tidak sedikit,  sehingga  dibutuhkan  kerja  cepat  dari  jaksa  penuntut  umumnya  agar  upaya restorative justice tersebut dapat berhasil.

## DAFAR PUSTAKA
A. Buku-buku
A.Z. Abidin, 2015, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Arief, Hanafi, dkk. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2.
Armia,  M.  S.  (2022). Penentuan  Metode  dan  Pendekatan  Penelitian  Hukum.  Banda  Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
Atasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bagir Manan , 2015, Sleten Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 2016, Pokok-Pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Pidana Nasional, Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
__________, 2016, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
Bernard L. Tanya, dkk. 2017, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya.
Efendi, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Depok: Kencana.
Eva Achjani Zulfa, 2017, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Handbook, 2016, On Restorative Justice Programme, United Nations, New York.
Jemmy  Rumengan  &  Idham,  2015, Metode  Penelitian  Kuantitatif  &  Kualitatif.  Cipta  Pustaka Media, Bandung.
Jonaedi Efendi, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Depok.
Miriam Liebman, 2016, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London. Muhammad Chairul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institue, Jawa Tengah.
Romli Atasasmita, 2020, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
Sidik Sunaryo, 2016, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Universitas Mahammadiyah Press, Malang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, 2013, Jakarta.
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media. Suketi, Galang Taufani, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Depok. Sukarno Abraera, Muhadar dan Mskun, 2015, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenada Media Group, Jakarta.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2012, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka, 2017, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung.
Wahid, 2016, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.
W.Friedmann, 2015, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yahya Harahap, 2015, Pem bahasan Permasalahan Dan Penerapan Pada KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) Sinar Grafika, Jakarta.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Lembaran Negara 1981/ No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara 2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755;
Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No.  PER-006/A/JA/07/2017  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia BN.2019/No.1094;
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif BN.2020/No.811.

## C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar
Buku pedoman, Penyusunan Proposal dan Skripsi dan Tesis Program Ilmu Hukum dan Magister Ilmu
Hukum Pasca Sarjana (S2), 2014, Universitas Batam.
Hanafi  Arief,  dkk,  2018, “Penerapa n  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. Jakarta.
Johnstone  dan  Van  Ness,  2015, The  Meaning  of  Restorative  Justice,  Makalah  untuk  Konfrensi  Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
Romel Legoh, 2014, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, Lex et Societatis, Vol. II/No.
2/Februari/2014. Yogyakarta.

## D. Website
Amelinda  Nurrahmah,  2021, Restorative  Justice,  http:  //m.  kompasiana.  com/  amelindanurrahmah/ restorative-justice_ 55101738813311ae33bc6294.
Prama  Ikhsan  Anggara,  Fadlan,  Idham, Analisis  Yuridis  Proses  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Anak  (Studi  Penelitian  di  Polsek  Nongsa)  Zona  Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam Vol. 10 No. 02, Agustus 2020, Pages 1-17 P-ISSN: 2087-7307 htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan
Eltavia Firda Rizki, Lia Fadjriani, Christiani Prasetiasari, Idham, Analisis Yuridis penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan), Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam Vol. 10 No. 03, Desember 2020,
Pages 92-109 P-ISSN : 2087-7307 htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan.
Idburhanuddin.Wordpress.com/2020/12/12/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam- metode-penelitian/(internet).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021 https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2095 https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020 https://kejari-batam.go.id/
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169995/peraturan-kejaksaan-no-6-tahun-2019 https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep. http//:152.118.58.226 – Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Desember 2021.