Tinjauan  Hukum  Islam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Melalui E-Commerce Di Gowa

## Nur Azizah, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nura14443@gmail.com
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  langsung  bagaimana  prosedur  dalam perjanjian  jual  beli  tanah  melalui  e-commerce  dan  bagaimana  hukumnya  dalam  Islam  (Fiqh Muamalah/jual  beli).  Dalam  rangka  mendorong  pengembangan  ekonomi  Islam  kontemporer, keuangan  dan  perbankan  syariah  secara  nasional,  diperlukan  upaya  meneliti  dan  memperluas keilmuan  ekonomi  Islam  tentang  perjanjian  jual  beli  tanah  melalui  E-commerce  sesuai  dengan syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luas lebih khusus umat Islam dalam Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli tanah dalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut terjerumus riba dan kepastian hukum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalam hukumnya, bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasil analisis sementara Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam adalah mubah. Kata kunci : Perjanjian; Jual Beli; e-commerce; Hukum Islam

## Pendahuluan
Tanah adalah objek properti yang rawan sengketa, proses pembelian dan penjualannya pun tidak mudah, karena memerlukan perjanjian hitam di atas putih yang melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pengetahuan tentang hukum jual beli tanah penting untuk diketahui siapapun yang berniat melakukan transaksi jual beli tanah. Dengan begitu setiap Negara menerapkan peraturan yang berbeda terkait hukum jual beli tanah. Di Indonesia, aturan jual beli tanah mengacu pada beberapa instrument hukum, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah. Adapun jual  beli  tanah  dalam  kitab  undang-undang  hukum  Perdata  ialah  dalam  KUH  Perdata,  tanah dikategorikan sebagai benda-benda yang tidak bergerak sesuai dengan pasal 506 undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ketika membeli tanah, yang berpindah bukan lagi objeknya tetapi hak kepemilikan atas tanah tersebut. 1
Ekonomi  Syari’ah  sebagai  sebuah  peraturan, 2 pada  saat  ini  merupakan  pilihan  dalam melakukan  transaksi  E-comersce  sebagai  sebuah  perumpamaan  transaksi    dengan    pengatura- pengaturan  Ekonomi  yang  berada  pada  saat  ini    ( Kapitalisme serta Sosialisme). Di dalamnya menyusun seperangkat nilai asas serta prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan serta pengontrol  yang  tidak  boleh  ada  penyimpangan  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  dalam ekonomi tersebut.
1 Arip Purkon, Bisnis Online Syari’ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet , (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.20
2 Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Dan  Perbankan  Syariah 4,  no.  2  (2020):  15–28, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
Seiring teknologi perkembangan telekomunikasi semakin maju, mereka memperkenalkan teknologi seluler baru, 3 yang juga dikenal sebagai teknologi nirkabel, untuk kebutuhan individu dan  organisasi  untuk  melakukan  transaksi  elektronik  dan  komunikasi  melalui  penggunaan teknologi berkemampuan Web yang dikenal sebagai "perdagangan seluler", "m-commerce," atau "MC." Di beberapa tahun terakhir, konsumen dan organisasi telah mendapatkan keuntungan dari banyak  fitur  teknologi  m-commerce  melalui  berbagai  aplikasi,  seperti  melakukan  transaksi keuangan,  transaksi  jual  beli,  periklanan,  layanan  informasi  dan berita, hiburan dan permainan, serta pendidikan dan pelatihan. Sebagai individu dan organisasi menjadi lebih mobile dan virtual, diharapkan  jumlah  aplikasi  yang  berhubungan  dengan  m-commerce  akan  meningkat  secara signifikan.
Dari  uraian  diatas penulis menyimpulkan  bahwasanya  dengan  munculnya  e-  commerce memang sangat mempermudah masyarakat Khususnya Masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa dalam hal tranksaksi terutama dalam hal jual beli, dan ini bukan lagi hal yang lazim. Namun untuk menghindari adanya penipuan atau ketidaksesuaian dalam bertransaksi penulis berharap bahwa saat  menjalani  proses  tranksaksi  penjual  maupun  pembeli  harus  lebih  teliti  dalam  menyikapi kesepakatan sehingga dapat meminimalisir penipuan dalam hal jaul beli online.

## Metode Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis peneletian lapangan yaitu mengumpulkan data dan mengadakan wawancara, secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Gowa khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Somba Opu terkait penanganan studi kasus dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dimana dalam penelitian ini Kecamatan Somba Opu sudah tidak asing lagi terkait jual beli online (E-Commerce), khususnya dalam jual beli tanah. Pendekatan ini merancang hukum sebagai apa yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan. 4 Selain  itu  pendekatan  normatif  berarti mempelajari hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan  pengukuran,  data  tersebut  sulit diukur  oleh  angka,  hubungan  antar  keadaan  yang berubah-ubah  sampai  lebih  bersifat  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara  dan pengamatan, penggunaan teori yang kurang diperlukan .5 Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana suatu penelitian itu dilakukan oleh situasi yang nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan  untuk menemukan fakta  (fact-finding),  yang  kemudian  menuju  kepada  penentu (problem-identification)  dan  pada akhirnya  menuju  pada  proses  penyelesaian  masalah  (problem-solution). 6 Jadi  berdasarkan pendekatan yuridis ialah pemahaman Agama Islam  secara hukum menurut Islam. Hukum yang digunakan umat Islam berdasarkan al-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi.

## Pembahasan Defenisi Perjanjian
Di  Indonesia  umumnya  digunakan  istilah  “perikatan”  sebagai  padanan  istilah  Belanda
3 Muammar  Bakry  et  al.,  “Strengthening  the  Cyber  Terrorism  Law  Enforcement  in  Indonesia:  Assimilation  from Islamic  Jurisdiction,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021):  1267–1276, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta: Prenada Media 2005), h. 93-95.
5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 77.
6 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.
verbintenis  dan  “perjanjian”  sebagai  padanan  istilah  Belanda  overeenkomst.  Namun  ada  yang menggunakan kata “perjanjian”sepadanan kata Belanda verbintenis dan kata “persetujuan” sebagai terjemahan  overeenkomst.  Ada  pula  yang  menggunakan  istilah  “perutangan”  untuk  memberi padanan kata verbintenis, sedang untuk istilah overeenkomst digunakan “persetujuan.” Akan tetapi kebanyakan  menggunakan  istilah  “perikatan”  sebagai  padanan  kata  Belanda  verbintenis  dan “perjanjian”  dan  hal  ini  identik  dengan  “persetujuan”,  bahkan  dengan  “kontrak”  sebagai terjemahan istilah overeenkomst. Tetapi ada yang menggunakan kata “perikatan” untuk menunjuk perikatan  (verbintenis)  diluar  lapangan  hukum  harta  kekayaan,  sedangkan  untuk  perikatan (verbintenis) dalam lapangan hukum harta kekayaan digunakan istilah “perutangan”.
Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
a. Kesepakatan yang nereka buat mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat perikatan
c. Suatu produk persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Jadi dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana pihak satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu.
Dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana pihak satu  mengikat  pihak  lainnya  dengan  suatu  perjanjian  tertentu.  Unsur-Unsur  dalam  Perjanjian Unsur-unsur perjanjian dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur yaitu : 7 Unsur esensialia pada umumnya di pergunakan dalam memberikan rumusan, defenisi atau pengertian  dari  suatu  perjanjian.  Misalkan  perjanjian  antara  jual-beli  dibedakan  dari  perjanjian tukar-menukar, karena jual-beli mengatur tentang jual-beli sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1457  KUHPerdata  “suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang dijanjikan” sedangkan Pasal 1541 KUHPerdata tentang tukar-menukar yaitu “suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu barang secara timbal- balik sebagai ganti suatu barang lain”
jual  beli  dalam  Islam  khususnya  dalam  pandangan  mazhab  syafi’i  diperbolehkan hukumnya secara ijma’. Dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 29 :  “kecuali dalam perdagangan yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.”  Peraturan  transaksi  elektronik  di Indonesia  mensyaratkan  bahwa  para pelaku  wajib  mempunyai  iktikad  baik  dalam  melakukan transaksinya  tersebut.  Namun  dalam  mazhab  syafi’i  tidak  mensyaratkan  perbuatan  hati  dalam syarat dan rukun jual beli.
Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi’i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.
Tidak jauh berbeda dengan asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya juga di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni: Untuk sahnya suatu perjanjian- perjanjian, dibutuhkan empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan
7 Kartini Muliadi dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 84.
untuk  membuat  suatu  perjanjian,  Suatu  pokok  persoalan  tertentu;  dan  Suatu  sebab  yang  tidak terlarang.
Peraturan mengenai e-commerce selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  Internet  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disingkat  UUITE).  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  kemudian diatur pada  Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Menurut  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan e- commerce juga sangat diperlukan untuk melindungi  konsumen  dan  menumbuhkan  kepercayaan  konsumen,  agar  transaksi  melaui  e- commerce semakin meningkat.
Dalam  pasal  1330  KUHPerdata,  ditegaskan  sebagai  orang-orang  yang belum  dewasa, tidak  cakap  untuk  membuat  suatu  perjajian:  Orang-orang  yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjajian tertentu.
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad berasal  dari  ”al-aqd”  yang  berarti  meningkat  menyambung  atau  menghubungkan  (  ar-rabrt) Sebagai salah satu istilah hukum Islam. Para ulama berpendapat sighat al-aqd ini sangat penting dikarenakan sighat al-aqd menunjukkan keinginan dan keridhaan para pelaku akad, jika pelaku akad tidak melakukan ijab dan kabul (sighat al-aqd) maka dapat diartikan para pihak tidak ridha melakukan sebuah akad.
Islam  adalah  bukan  hanya  mengajarkan  bagaimana  kita  bisa  beribadah,  tetapi  juga mengatur  hal-hal  yang  non-ibadah  ritual,  termasuk  didalamnya  adalah  tranksaksi  muamalah (misalnya jual beli). 8 Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahuihal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini.

## Jual Beli Tanah Menurut Khiyar
Islam  adalah  bukan  hanya  mengajarkan  bagaimana  kita  bisa  beribadah,  tetapi  juga mengatur  hal-hal  yang  non-ibadah  ritual,  termasuk  didalamnya  adalah  tranksaksi  muamalah (misalnya jual beli). 9 Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahuihal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini. 10
Perkembangan  perikatan  akad-akad  dalam  dunia  bisnis  sangatpesat,  seiring  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Ketika ada persoalan baru, fiqih dituntut untuk menjawab  persoalan  baru,  fiqih  dituntut  untuk  menjawab  persoalan  tersebut  dalam  kacamata syariat. Salah satunya adalah jual beli dengan meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada  prinsipnya  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Dengan  demikian  asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT Al-Baqarah/2 : 275 :
ٱﻟﱠ ﺬِﻳ ﻦَ *َ ۡ ﻛُﻠُ ﻮ نَ ٱﻟﺮِّﺑـَ ﻮٰاْ ﻻَ ﻳـَﻘُ ﻮﻣُ ﻮ نَ إِﻻﱠ ﻛَ ﻤَﺎ ﻳـَﻘُ ﻮمُ ٱﻟﱠ ﺬِ ي ﻳـَﺘَ ﺨَﺒﱠ ﻄُﻪُ ٱﻟ ﺸﱠ ﻴۡﻄَٰ ﻦُ ﻣِ ﻦَ ٱﻟۡ ﻤَ ﺲِّۚ ذَٰ ﻟِ ﻚَ Kِ َLﱠُ ﻢۡ ﻗَﺎﻟُ ﻮٓاْ إِﳕﱠَﺎ ٱﻟۡ ﺒـَﻴۡﻊُ ﻣِ ﺜۡﻞُ ٱﻟﺮِّﺑـَ ﻮٰاْ ۗ وَأَ ﺣَ ﻞﱠ ٱ Xﱠُ ٱﻟۡﺒـَﻴۡ ﻊَ وَﺣَ ﺮﱠمَ ٱﻟﺮِّﺑـَ ﻮٰاْ ۚ ﻓَ ﻤَﻦ ﺟَﺎٓ ءَﻩُۥ ﻣَ ﻮۡﻋِ ﻈَﺔ ◌ٞ ﻣِّ ﻦ رﱠﺑِّﻪِ ۦ ﻓَﭑﻧ ﺘـَﻬَ ﻰٰ ﻓـَﻠَﻪ ُۥ ﻣَﺎ ﺳَﻠَ ﻒَ وَأَ ﻣۡﺮُﻩُ ۥٓ إِ ﱃَ ٱ Xﱠِۖ وَﻣَ ﻦۡ ﻋَﺎ دَ ﻓَ ﺄُوْﻟَٰٓﺌ ِ ﻚَ أَ ﺻۡ ﺤَٰ ﺐُ ٱﻟ ﻨﱠﺎ رِۖ ﻫُﻢۡ ﻓِﻴ ﻬَﺎ ﺧَٰﻠِ ﺪُو نَ ٢٧٥
8 Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180 9 Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180 10 Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180
Terjemahnya :
“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba’. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah  diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 11 Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce
Berdasarkan  proses  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  yang  telah  diuraikan  diatas menggambarkan  bahwa  ternyata  jual  beli  tidak  hanya  dapat  dilakukan  secara  konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui  media  internet,  sehingga  orang  yang  saling  berjauhan  atau  berada  pada  lokasi  yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.
Seperti yang dijelaskan pada saat sesi wawancara terhadap tokoh masyarakat keluarahan pallangga sudirman mengenai jual beli tanah melaui e-commerce,informan mengatakan :
“ketika  kita  meakukan  perjanjian  jual  beli  tanah  melalui  e-commerce  atau  online, sebenarnya  agak  rumit  tetapi  ketika  melihat  akad  dari  proses  jual  beli  agar  bisa  dikatakan  sah dalam  jual  beli  tersebut  tidak  terlalu  susah  ketika  dijalani  akadnya,  inilah  mengapa  banyak masyarakat  sekitar  sini  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  melalui  e-  commerce  karena menurutnya sedikit mengurangi tenaga untuk melihat kondisi tanah secara berulang-ulang.
Terjadinya  kata  sepakat  dalam  pejanjian  jual  beli  melalui  e-commerce  ialah  suatu perdagangan online yang  semakin  marak  ini,  sering  kali  terjadi  suatu  kebingungan  antara  para pihak  yang  melakukan  suatu  perjanjian  khususnya  perjanjian  jual  beli  melalui e-commerce . Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan kesepakatan tersebut terjadi?
Dalam penjelasan mengenai teori-teori yang dijelaskan pada bab III dalam penelitian ini, diperlukannya teori baru yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual-beli e-commerce . Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli melalui e- commerce , ada kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli melalui e-commerce. Fenomena  internet  telah  membuka  peluang  pengembangan  sistem  transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern).Pada dasarnya e- commerce menggunakan internet sebagai alat, media, sarana,(wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan  dinamis.Hal  initermasuk  persoalan  teknis  keduniawian,  yang  Rasulullah  pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran   bersama.  Seperti  halnya  dengan  pendapat  hasrullah  sebagai  informan  dalam wawancara, ia mengatakan bahwa :
“sekarang  semua  serba  bisa  dilakukan  lewat  online,  tidak  ada  yang  buat  susah  kecuali malas dan tidak peduli bahkan hal terkecilpun bisa di lakukan lewat online.” 12 Dalam hadis Rasulullah juga, disebutkan sebagai berikut: Artinya :
11 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 263.
12 Hasrullah (51 tahun), “wawancara”. Tanggal 24 mei 2021
"Dari Abdullah bin mas‟ud, dia berkata: “Apa yang dipandang baik menurut orang Islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelekmenurut orang Islam maka jelek menurut Allah”. 13
Walaupun  hukum  Islam  memiliki  “ concern ”  yang  sangat  intensif  terhadap  masalah- masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-prinsip dasarnya.
Teknologi  elektronik  dan  nirkabel  telah  mengubah  cara  kita  berbisnis  selama-lamanya. Kami telah melihat perubahan cepat dalam dekade terakhir, tidak hanya dalam kemajuan teknologi informasi  tetapi  juga  dalam  desain  model  bisnis  dan  arah  strategi  serta  dalam  bertranksaksi. Teknologi  juga  menjadi  pusat  operasi  perusahaan  sebagai  strategi Masa  depan  elektronik  dan aplikasi  teknologi  nirkabel  akan  terus  menjanjikan  bagi  perusahaan mencari  keunggulan kompetitif. Mengikuti kemajuan teknologi tidak pernah lebih sulit atau yang lebih penting bagi perusahaan karena mereka bersaing dalam dunia yang semakin global ekonomi.
Jual-Beli  Online  sekarang  ini  hampir  dilakukan  oleh  semua  orang,  terutama yang  hidup diperkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasi toko jual beli online, seperti, Shopee,  Bukalapak,  Facebook  marketplace  dan  lain-  lain, maka seseorang bisa membeli segala kebutuhan hidupnya hanya dengan duduk manis di rumah atau dikantor. Transfer duit, barang pun datang. Tanpa perlu cape- cape pergi ke pasar.
Khususnya masyarakat Kecamatan Sombaopu yang dominan melakukan transaksi secara online mulai dari barang-barang yang terkecil hingga terbesar bahkan tanah pun menjadi sasaran e-commerce untuk dilakukan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan tersebut  setidaknya  perjanjian  jual  beli  tanah  mereka  sesuai  dengan  prosedur  atau  akad  dalam hukum  Islam, itulah mengapa pentingnya melakukan tinjauan langsung terhadap konsumen yang melakukan  e-commerce  dalam  melakukan  transaksi  agar  rukun  dan  syarat-  syarat  dalam bermuamalah secara online sesuai ketentuan yang ada.

## Kesimpulan
Transaksi  Jual  beli  Online  (e-commerce)  mirip  dengan  akad  salam  yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis e- commerce tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalan hukum Islam. Di samping itu bisnis e-commerce dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perikatanhukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisis pada pihak yang bertransaksi  atau  pelaku  (penjual  dan  pembeli),  obyek  yang  ditransaksikan,  wujud  pernyataan kehendak padasaat terjadi transaksi (ijab qabul) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada e-commerce berdasarkan  ke  empat  rukun  yang  ditetapkan  dalam  perikatan  hukum  Islam. Berdasarkan implikasi di atas, maka tinjauan hukum Islam sebagai pandangan yang digunakan dalam menetukan perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce sesuai dengan akad yang ada dan penjelasan  yang  lengkap  sesuai  nas  hal-qur’an  dan  as-sunnah,  maka  perjanjian  jual  beli  tanah melaui e-commerce ini sah saja dilakukan apabila sesuai tuntunan yang ada dan tidak merugikan satu pihak.

## Daftar Pustaka
Alimi dan Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , Yogyakarta: BPFE, 2004. Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum Cet. VII: Jakarta : Sinar Grafika. 2016. Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah , Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
13 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal , Juz II, h.379
Asyhadie  Zaeni, Hukum  Keperdataan  Dalam  Persoektif  Hukum  Nasional,  Hukum  Islam  dan Hukum Adat . Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Chaerul Risal, Ahmad Ahmad, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction.” International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 1267–1276. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.146.
Basyir Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalah Yogyakarta:UII Press, 1993. BPKN Tim, Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia , dikutip dari www.bpkn.go.id diakses Sabtu, 26 Desember 2020.
Dewi Gemela dkk, Hukum perikatan di Indonesia , Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005. Dewi Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Djamil Fathurahman, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. E-commerce”, Tesis Diponegoro Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas, 2007. Hanindyo Mantri Bagus, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi . Hariri Wawan Muhwan, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Hadi Sutrisono, Metodologi Reseace, Cet. XXVII: Yogyakarta: Andi Offset, 1994. Hendi Suhendi, Membahas Ekonomi Islam Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002. Himpunan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bandung, Fokus Media, 2010.
Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2007. Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, Minhajul Muslim, Mu'amalah , Beirut: Dar al-Fikr, 2003. Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya . Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet,1: Jakarta: Bumi Aksara 2003. Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum Jakarta: Prenada Media 2005. Miru Ahmadi, Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Miru Ahmadi dan Sakka Pati, Hukum Perikatan , Jakarta: Raja Wali Pers, 2016. Muliadi  Kartini  dan  Gunawan  Wijaya, Seri  Hukum  Perikatan:  Perikatan  Yang  Lahir  dari Perjanjian , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
Muhammad, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia , Depok: Rajawali Pers, 2019.
Musyahid Achmad Idrus, Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Jurnal Al-Daulah: 3, no 1, 2014. Nurhasanah Neneng dan Panjin Adam , Hukum perbankan Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Organization World Trade, Hukum Perdagangan Internaasional Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Prodjodikoro Wiryono, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Bandung: PT Bale, 1986. RI Agama DepartemenI , Al Quran dan Terjemahnya , Solo: Qomari, 2010.
Sahroni  Oni  dan  M.  Hasanuddin, Dinamika  Teori  Akad  dan  Implementasinya  dalam  Ekonomi Syariah, Depok: Rajawali Pres,2017. Shomad  Abd, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2010.
Subaily Al Yusuf, Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad Saud,t.t.
Suryabarta Suryadi , Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1998. Sugiono, Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfa Beta, 2009. Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 1982, Grafika, 2016. Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Wijaya Abdi, Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syariah , Jurnal Al-Daulah: 7, no 1, 2018. Wijaya Abdi, Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , Jurnal Al-Daulah: 6, no 2, 2018. Wiley, John dan Sons Ltd Baffins Lane. E-commerce fundamentals and applications Chichester, England : West Sussex, 2001.