## KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BUDAYA HUKUM

## Abstract
Sutrisno, 1 Choirul Anam 2
STAI At-Tahdzib, Jombang, Jawa Timur, email:
megaluhsatu@gmail.com 123choirulanam@gmail. com
Background.  The  practice  of  corruption  in  Indonesia  is  like  an  “illegal inheritance”  without  a  will.  Law  enforcement  and  its  enforcement  are constantly evolving and adapting the actions, or types of corruption crimes that exist in society. The majority of corruptors are Muslims. Calculatively, Muslims are bigger than non-Muslims who are involved in corruption.

## Aim. This study aims to reflect eclectically on the problem of corruption in
Indonesia from the perspective of Islam and legal culture.
Methods.  This  research  is  a  literature  study  (library  research).  Research data  comes  from  books,  scientific  articles,  journals,  magazines  and  other sources  relevant  to  the  object  of  discussion.  The  research  data  were analyzed and conclusions were drawn descriptively-analytically.
Results. Islam expressly  condemns and curses thieves and looters of other people's  property,  except  for  the  corrupt.  The  legal  culture  shows  that corruption  is  influenced  by  individual  and  collective  needs  and  demands, and  is  also  supported  by  the  socio-cultural  environment  that  inherits  the tradition  of  corruption.  The  government  prioritizes  the  social,  economic and  political  economic  status  of  corruptors.  The  internal  legal  culture  of law  enforcement  does  not  support  resolving  corruption  in  court proceedings.
Keywords:  corruption, Islamic perspective, legal culture

## PENGANTAR
Korupsi merupakan salah satu problema akut kebangsaan yang belum terselesaikan. Pelbagai upaya telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengurai benang kusut  korupsi, tetapi hasilnya belum maksimal. 1 !ndeks  persepsi  korupsi  Indonesia  berada  di  urutan  37  dari  rentang  0-100. 2 Indeks  ini menjadi  indikator  pemberantasan  korupsi  masih  jauh  dari  harapan,  walau  sudah  ada  perbaikan. Bandingkan dengan Malaysia yang berada di angka 50 dalam indeks persepsi korupsi. 3
Fenomena  ini  menjadi  sangat  rasional,  ketika  kita  mencermati  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  selama  medio  2004  hingga  Juni  2017  telah  ada  78 kepala  daerah  yang  terjerat  korupsi,  yaitu  18  gubernur  dan  60  wali  kota/bupati  dan  wakil  wali kota/bupati. 4 Pada  2018,  Bupati  Hulu  Sungai  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  Abdul  Latif;  Bupati Jombang,  Nyono  Suharli  Wihandoko;  Gubenur  Provinsi  Jambi,  Zumi  Zola  Zulkilfi;  Bupati  Subang, Imas  Aryumningsih;  Bupati  Halmahera,  Timur,  Rudi  Erawan;  Bupati  Ngada,  Marianus  Sae;  Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan; Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. menambah deret panjang kepala daerah di pusaran korupsi. 5
1 Mukodi  &  Afid  Burhanudin  Haryono, Active  learning  101  cara  pembelajaran  anti  korupsi  di  sekolah , (Sugiyono, Ed.) (1 st ed.), Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press, 2019.
2 Harvard Bussiness Review Oktober 2017.
3 Ihsanuddin,  KPK: Anggota DPRD yang terjerat korupsi 3.600 orang. Kompas.Com , 2014. p.1. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1027618/k pk-indeks-persepsi-korupsi.
4 Mukodi  &  Afid  Burhanudin  Haryono, Model  penyadaran  anti  korupsi:  Redesain  konseptual  dan aplikatif melalui Teenager Corruption Wacth , (Sugiyono, Ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press, 2017.
5 Mukodi,  Tela’ah  filosofis  arti  pendidikan  dan  faktor-faktor  pendidikan  dalam  ilmu  pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan , 2018, 10, 1, 1426-1438.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Bila  kasus  korupsi  dilekatkan  pada  DPRD  dan  DPR-RI  jumlahnya  lebih  memprihatinkan. Data KPK hingga 2014 setidaknya sudah ada 3.600-an. Artinya, kira- kira per tahun 300 orang terlibat korupsi. 6 Walau belum ada release terbaru pada 2018 berapa jumlah DPRD dan DPR-RI yang terlibat kasus  korupsi,  tetapi  dipastikan  jumlah  tersebut  semakin  meningkat  drastis.  Hal  ini  dilihat  dari  tren pemberitaan  kasus  korupsi,  dan  OTT  yang  menyasar  anggota  dewan  dari  waktu  ke  waktu  semakin meningkat. 7
Pemberitaan  korupsi,  sosialisasi  pencegahan  dan  OTT  yang  gencar,  berbanding  terbalik dengan kasus korupsi di sejumlah daerah. Fakta ini menjadi sinyal dari akibat dari rendahnya efek jera tindakan  korupsi.  Koruptor  masih  akan  terus  beraksi.  Pejabat-pejabat  baru  juga  mulai  mencoba-coba korupsi.  KPK  dalam  laporan  tahunan  menyebutkan,  tahun  2016  merupakan  jumlah  OTT  terbanyak sepanjang sejarah. 8
Korupsi  yang  melibatkan  elit  politik  dan  pemerintahan  tidak  hanya  tejadi  di  Indonesia. Pemimpin oposisi Chen Shiu Bian Taiwan 2009 dihukum mati atas tuduhan pidana penggelapan, suap dan pencucian uang (money loundering ). Presiden Filipina, Joseph Estrada pada 2001 terjungkal dari kepemimpinan  pemerintahan  karena  terduga  kuat  terkait  mega-skandal  korupsi.  Roh  Moo  Hyun, mantan Presiden Korea Selatan, nekat bunuh diri akibat tidak kuasa menahan malu, istri dan anaknya menerima suap sebesar 6 miliar US dolar. 9 Di Arab Saudi, setidaknya 208 koruptor ditangkap dengan total korupsi mencapai Rp. 1.352,8 triliun (kurs Rp 13.528 per dollar AS) per November 2017. 10
Praktik  korupsi  di  Indonesia  ibarat  “warisan  haram”  tanpa  surat  wasiat.  Korupsi  diharamkan oleh  aturan  hukum  di  setiap  rezim  pemerintahan,  tetapi  tetap  lestari.  Korupsi  mengjangkit  hampir semua segi kehidupan. Korupsi secara sederhana disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi pelaku. Faktor eksternal menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di luar pelaku. 11
Faktor internal meliputi aspek moral (misal; lemah iman, tidak jujur, tidak punya rasa malu); aspek  sikap  atau  perilaku  (missal,  pola  hidup  konsumtif),  dan;  aspek  sosial  (seperti  keluarga  yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup). Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi pelaku (missal,  pendapatan  atau  gaji  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan);  aspek  politis  (misal,  instabilitas politik,  kepentingan  politis,  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan);  aspek  manajemen  dan organisasi  (misal,  ketiadaan  akuntabilitas  dan  transparansi);  aspek  hukum  (misal,  wujud  perundang- undangan  yang  buruk  dan  penegakkan  hukum  yang  lemah),  serta;  aspek  sosial  (lingkungan  atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi). 12
Penindakan  hukum  dan  penegakannya  senantiasa  berkembang  dan  menyesuaikan  tindakan, ataupun  jenis  kejahatan  korupsi  yang  ada  dalam  masyarakat.  Teori  hukum  progresif  memberikan kontribusi  sangat  penting  dalam  menciptakan  hukum  yang  sensitif  dan  tidak  ketinggalan  dengan perkembangan  masyarakat. 13 Kondisi  ini  dapat  dicermati  dari  kasus  pencabutan  remisi  I  Nyoman Susrama,  pembunuh  wartawan  Radar  Bali,  AA  Gde  Bagus  Narendra  Prabangsa  oleh  Presiden  Joko Widodo.  Langkah  ini  dinilai  oleh  sejumlah  ahli  hukum  sebagai  perwujudan  dari  teori  hukum responsif. 14 Hukum  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  senantiasa  responsif  dan  adaptif  dengan perubahan.
6 Ihsanuddin. Ibid . 7 Kemendikbud, Buku  pendidikan  anti  korupsi  untuk  perguruan  tinggi/anti  korupsi ,  Jakarta:  Kemendikbud Cetakan 1, 2011.
8 Laporan Tahunan KPK 2016.
9 Ahmad  Khoirul  Umam,  Islam,  korupsi  dan  good governance  di  negara-negara  Islam, Al-Ahkam ,  2014, 24, 2, 195-224.
10 Aprillia  Ika,  2017. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/10/054852826/korupsi-di-arab-saudi- tembus-rp-13528-triliun
11 Kemendikbud. Ibid . 12 Ibid . 13 Natal  Kristiono, Penanaman  nilai  anti  korupsi  bagi  mahasiswa  FIS  Unnes  melalui  mata  kuliah pendidikan anti korupsi, Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 2018, 9, 1, 41-45.
14 Andi Saputra, Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications, Jurnal Dokumentasi dan Informasi , 2019, 40, 2, 207-216.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Praktik  koruptif  senantiasa  terjadi.  Tumbuh kembang  silih  berganti.  Para  koruptor  mayoritas orang  muslim.  Secara  kalkulatif,  kaum  muslim  lebih  besar  dibandingkan  orang  non  muslim  yang terlibat korupsi. KH. Said Agil Siraj, pernah ‘geram’ dan berpendapat,  “Siapa saja yang mampu dan dipercaya  rakyat,  pemimpin  yang  adil  meski  itu  non-  Muslim,  tetapi  jujur,  itu  lebih  baik  daripada pemimpin  Muslim  tetapi  zalim,  di  mana  saja  dan  siapa  saja.” 15 Hal  ini  menjadi  wajar,  tatkala  dilihat secara  kuantitas  penduduk  di  Indonesia.  Namun  demikian,  sebagai  otokritik  ternyata  mentalitas  dan keimanan kaum muslim mudah rapuh, jika ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Kondisi yang demikian,  tentu  harus  dijadikan  refleksi  kritis  perbaikan  kaum  muslim.  Utamanya,  dalam  area pendidikan  Islam,  baik  dalam  bentuk  formal  (dunia  persekolahan),  non  formal  (dunia  pondok pesantren, lembaga kursus), maupun informal (dunia pendidikan rumah tangga).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan ( library research ). Data penelitian berasal dari  sumber-sumber  kepustakaan  berupa  buku-buku,  artikel  ilmiah,  jurnal,  majalah  dan  sumber  lain yang  relevan  dengan  objek  bahasan.  Penelitian  bersifat  deskriptif-analitik,  yaitu  berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis objek kajian lalu menganalisis bahasan penelitian. 16 Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk  mencari  relevansi  atau  titik-temu  kedua  konsep  tersebut.  Sumber  data  dalam  kajian  ini  terdiri dari  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah  jurnal  dan  buku-buku  pendidikan  anti  korupsi,  dan model  pendidikan  anti  korupsi  dalam  perspektif  Islam.  Data  sekunder  adalah  berbagai  buku,  jurnal penelitian,  majalah  dan  sumber-sumber  lain  yang  terkait  dengan  pokok  bahasan,  khususnya pendidikan,  model pencegahan korupsi.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif-analitik,  dan  sebisa mungkin memberi penjelasan mengenai objek riset secara detail. 17

## REVIEW LITERATUR

## Korupsi
Korupsi  secara  umum  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan pribadi.  Perilaku  koruptif  acap  kali  terjadi  karena  ada  kesempatan  dan  kekuasaan  yang  dominan. Menurut Robert Klitgaard 18 korupsi terjadi akibat dari monopoli kekuatan oleh pimpinan ( monopoly of power )  ditambah  dengan  kekuasaan  yang  sangat  seseorang  tingginya  ( discretion  of  official )  tanpa adanya pengawasan yang memadai ( minus accountability ), maka lahirlah korupsi. C = M + D – A (C: korupsi; M: monopoly of power ; D: discretion of official ; A: accountability ).
Korupsi  Menurut  Jack  Bologne  bisa  terjadi  karena  empat  faktor,  yaitu Greed , Opportunity , Need ,  dan Exposes (GONE  teori):  1) Greed terkait  dengan  keserakahan  dan  kerakusan  para  pelaku korupsi.  Koruptor  termasuk  tipologi  manusia  yang  selalu  tidak  puas  dengan  keadaan  diri;  2) Opportunity ,  terkait  dengan  sistem  yang  memberi  peluang  korupsi.  Hal  ini  disebabkan  sistem pengawasan  yang  tidak  baik  dan  memungkinkan  seseorang  bekerja  dengan  tidak  baik.  Kondisi  ini berpeluang  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan;  3) Need ,  berhubungan  dengan  sikap  mental yang tidak pernah cukup. Gaji tidak menjamin manusia puas dengan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tidak  pernah  usai  dan  tidak  pernah  cukup  jika  sikap  konsumerisme  terlampau  mendominasi;  4) Exposes ,  berkaitan  dengan  hukuman  pada  pelaku  korupsi  yang  rendah.  Hukuman  yang  tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain menjadi bagian dari penyebabnya. 19
Munas  Alim  Ulama  NU  di  Jakarta,  Agustus  2002  mengeluarkan  fatwa:  1)  Korupsi  dalam pandangan  syariat  adalah  penghianatan  berat  ( ghulul )  terhadap  amanat  rakyat.  Korupsi  dilihat  dari cara  kerja  dan  dampaknya,  dapat  dikategorikan  sebagai  pencurian  ( sariqah ),  perampokan  ( nahb );  2)
15 Mukodi. Ibid . 16 Ibid . 17 Lexi J. Moleong, Metode penelitian kualitatif . Bandung: Pemuda Rosda Karya, 2000.
18 Robert  Klitgaard, Penuntun  pemberantasan  korupsi  dalam  pemerintahan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia (edisi ke-3), 2005.
19 Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Pengembalian  uang  korupsi  tidak  menggugurkan  hukuman.  Karena  tuntutan  hukuman  adalah  hak Allah, dan pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak adamiy ). Hukuman yang  layak  untuk  koruptor  adalah  potong  tangan  sampai  dengan  hukuman  mati;  3) Money  politics sebagai  pemberian  (berupa  uang  atau  benda  lain)  untuk  mempengaruhi  dan  atau  menyelewengkan keputusan  yang  adil  dan  objektif  dalam  pandangan  syariat  merupakan  suap  ( risywah )  yang  dilaknat Allah,  baik  yang  memberi  ( rasyi ),  yang  menerima  ( murtasyi ),  maupun  yang  menjadi  perantara ( raaisyi ). 20
William  J.  Chambliss 21 menyatakan  bahwa  tindakan  korupsi  melibatkan  banyak  pihak  yang disebut  sebagai cabal atau  jejaring  korupsi.  Korupsi  merupakan  bagian  integral  dari  setiap  birokrasi yang  bertemu  dengan  kepentingan  segelintir  pengusaha,  penegak  hukum,  dan  politisi  yang  sulit dibongkar.  Jejaring  korupsi  melibatkan  para  elit  di  pusat  kekuasaan:  pucuk  pimpinan  eksekutif,  elit partai politik, petinggi lembaga peradilan dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu  sendiri.  Korupsi  tidak  mudah  untuk  diberantas  karena  aparat  penegak  hukum  sering  berada  pada situasi  dilematis.  Korupsi  bukan  kejahatan  di  luar  sistem,  tetapi  di  dalam  sistem.  Jejaring  korupsi sangat  sulit  diterobos  dari  dalam  karena  ada  kolusi  antara  pengusaha  dengan  politisi  dan  aparat penegak  hukum.  Jejaring  korupsi  juga  sulit  diterobos  dari  luar,  karena  aparat  penegak  hukum  dapat menyediakan penjahat kelas teri yang siap dikorbankan untuk melindungi pelaku sesungguhnya yang berada dalam jejaring tersebut.
Dalam  Penelitian  Syed  Husein  Alatas 22 di  Asia,  terutama  di  Malaysia  dan  Indonesia menunjukkan  tujuh  kategori  korupsi:  1)  Korupsi  transaktif,  yaitu  uang  yang  menunjukkan  adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan penerima untuk keuntungan bersama. Kedua pihak  sama-sama  aktif  dalam  menjalankan  transaksi;  2)  Korupsi  pemerasan,  yaitu  pihak  pemberi dipaksa  untuk  menyuap  demi  mencegah  kerugian  yang  mengancam  dirinya,  kepentingannya,  atau orang-orang  dan  hal-hal  yang  dihargainya.  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  Polisi  lalu  lintas  termasuk jenis  korupsi  pemerasan;  3)  Korupsi  investif,  yaitu  pemberian  barang  atau  jasa  tanpa  ada  pertalian langsung  dengan  keuntungan  tertentu,  selain  keuntungan  yang  diharapkan  akan  diperoleh  pada  masa mendatang. Bentuk korupsi seperti ini dilakukan oleh yang memberi uang bulanan secara rutin kepada hakim. Harapannya kelak ketika kasusnya masuk ke pengadilan, hakim yang telah digajinya langsung menangani  perkaranya;  4)  Korupsi  perkerabatan  (nepotisme),  yaitu  penunjukan  secara  tidak  sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk  yang  bertentangan  dengan  norma  atau  peraturan  yang  berlaku;  5)  Korupsi  defensive,  yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan  kepentingannya.  Korupsi  defensive  sering  dilakukan  oleh  keluarga  terdakwa  yang tidak  ingin  terdakwa  ditahan  atau  diproses  lebih  lanjut;  6)  Korupsi  otogenik,  yaitu  korupsi  yang dilakukan  oleh  seorang  diri  karena  mempunyai  kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari sesuatu  yang  diketahuinya  sendiri.  Panitera  pengadilan  kerap  melakukan  korupsi  otogenik  dalam administrasi  pendaftaran  perkara.  Ketidakjelasan  tarif  pendaftaran  membuatnya  leluasa  menentukan harga  yang  harus  dibayar  oleh  pengacara;  (7)  Korupsi  dukungan,  yaitu  dukungan  terhadap  korupsi yang  ada  atau  penciptaan  suasana  yang  kondusif  untuk  dilakukaknnya  korupsi.  Korupsi  dukungan dilakukan  oleh  elit  di  lembaga  peradilan  yang  tidak  mempunyai  kemauan  politik  untuk  menindak tegas bawahannya.
Paul Heywood 23 mendefinisikan korupsi politik dengan penekanan pada ruang publik sebagai “ corrupt activities which take place either wholly within the public sphere or at interface between the public  and  private  spare  –such  as  when  politicians  or  functionaries  use  their  privileged  acces  to resources  (in  whatever  form)  illegitimately  to  benefit  themselves  or  others . ” Definisi  tersebut membatasi  korupsi  politik  dengan  kriteria  pelaku,  yaitu  politisi,  termasuk  kategori  politisi  adalah pejabat  publik,  seperti  pemimpin  birokrasi,  pemimpin  peradilan  dan  komandan  polisi.  Korupsi  di
20 M Syamsudin, Korupsi dalam perspektif budaya hukum, Unisia , 2007, 30, 64, 183-194.
21 William  J. Chambliss, Corruption, bureaucracy and power, in  Chambliss (ed). Sociologcal reading  in the conflict perspective , 1973.
22 Syed Husein Alatas, Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi , Jakarta: LPIS, 1987.
23 Paul Heywood, Political corruption: Problems and perspectives, Political Studies , 1997, 45, 3, 417-435.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
sektor  bisnis  atau  korupsi  keuangan  ( financial  corruption )  seperti  manipulasi  laporan  keuangan, manipulasi  audit,  tidak  termasuk  kategori  korupsi  politik.  Kecuali  aktivitas  korupsi  tersebut melibatkan pejabat publik.

## Korupsi dalam perspektif Islam
Kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “ corruptio ”  atau corruptus . Corruptio berasal  dari  kata corrumpere ,  suatu  kata  dari  Bahasa  Latin  yang  lebih  tua. Corrumpere kemudian  menurunkan  istilah corruption , corrups (Inggris), corruption (Perancis), corruptie / korruptie (Belanda)  dan  korupsi (Indonesia). 24 Georg  Cremer 25 menyatakan  korupsi  adalah  perilaku  yang  menyimpang  dari  perilaku yang  satu  dan  perilaku  lainnya  dalam  hal  kepercayaan  ( trust )  dan  biasanya  terjadi  dalam  model persekongkolan ( bribery ), penyalahgunaan jabatan ( misappropriation ), dan nepotisme ( nepotism ). Korupsi  dalam  prespektif  Islam  terkait ghulûl .  Secara  leksikal, ghulûl dimaknai akhdh  al- shay’  wadassuhû  fî  matâ‘ihi ,  artinya  mengambil  sesuatu  dan  menyembunyikannya  dalam  hartanya. Secara terminologi, ghulûl muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep ghulûl , ada istilah rishwah yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat  pula  diberikan  arti  sebagai  uang  sogok.  QS.  al-  Mâi’dah  [5]:  38,  menyinggung  masalah gasab dan sarakah . 26
Islam secara tegas mengutuk dan melaknat para pencuri dan perampas harta benda orang lain, tidak kecuali koruptor. Surat Al-Baqarah ayat 188, dan surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif dan manipulatif:
ْوُلُكْأَت  َلَ َو اَهِب ا ْوُلْدُت َو ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ِلا َوْمَا  ْنِِّم اًقْي ِرَف ا ْوُلُكْأَتِل  ِماَّكُحْلا ىَلِا ْمُتْنَا َو  ِمْثِ ْلَاِب  ِساَّنلا
َن ْوُمَلْعَت
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).
ي ا  َنْيِذَّلا اَهُّيَا ْوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَم َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْمُكْنِِّم  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا َلَ َو ْوُلُتْقَت ا ْمُكَسُفْنَا َٰاللّ َّنِا

## اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. AN-Nisa: 29).
Secara  ontologis,  korupsi  dalam  Islam  mempersoalkan  hakikat  material  korupsi  itu  sendiri. Asal  muasal  korupsi, dari  mana  ide,  gagasan  dan  motif  korupsi  menjadi  objek  material  korupsi.  Jika korupsi dalam pandangan Islam diharamkan, maka pemberi ide, gagasan dan konsep berkorupsi juga diharamkan.  Motif  koruptif  seseorang  bisa  saja  berasal  dari  eksternal  (lingkungan),  maupun  internal (keluarga) pelaku. Allah SWT dalam Alquran Surat At Taghaabun ayat 14 berfirman:
اَي ا اَهُّيَا ا  َنْيِذَّل ْوُنَم ْمُه ْو ُرَذْحاَف ْمُكَّل ا ًّوُدَع ْمُكِد َلَ ْوَا َو ْمُك ِجا َو ْزَا  ْنِم َّنِا ا َّنِاَف ا ْو ُرِفْغَت َو ا ْوُحَفْصَت َو ا ْوُفْعَت  ْنِا َو َٰاللّ ٌمْي ِح َّر  ٌر ْوُفَغ
24 Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. Op.Cit .
25 Georg  Cremer, Corruption  and  development  aid : Confronting  the  challenges ,  USA:  Lynne  Rienner, 2008, p169.
26 Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi  musuh  bagimu,  maka  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka  dan  jika  kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S: At Taghaabun: 14).
Secara  fenomenologi,  korupsi  dalam  Islam  pada  hakikatnya  merupakan  objek,  metode, mekanisme,  dan  cara  untuk  memperoleh  materi  korupsi  itu  sendiri.  Alih  kata,  Serangkaian  proses untuk mendapatkan ‘sesuatu’ dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam.
Secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi.  Hasil dari tindakan  koruptif  tidak  boleh  digunakan  untuk  beramal  dan  beribadah,  seperti  sedekah,  zakat  dan infak.  Walaupun,  sedekah,  zakat,  dan  infak  dalam  pandangan  Islam  dibenarkan,  tetapi  pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan dan ditolak oleh- Nya. , Nabi  Muhammad  SAW  dalam  Hadis  yang  diriwayatkan  Bukhori  dan  Muslim  dengan  tegas menegaskan kesucian material pemberian:

## ُت  َلَ ٍلوُلُغ  ْنِم ٌةَقَدَص  َلَ َو  ٍروُهُط  ِرْيَغِب ٌة َلََص ُلَبْق
“Tidaklah      sholat      diterima      tanpa  bersuci,  dan  shodaqoh  tidak  diterima  jika  dari  (hasil ketidakjujuran)” (H.R Muslim)
Hal ini pun secara eksplisit telah disabdakan Nabi Muhammad SAW:
ْيِمَيِب  اَهُلَبْقَي  َالله  َّنِإَف   َبِِّيَّطلا  َّلَِإ  ُالله  ُلَبْقَي  َلَ َو  ٍبِِّيَط  ٍبْسَك   ْنِم  ٍة َرْمَت  ِلْدَعِب  َقَّدَصَت   ْنَم اَهْيِِّب َرُي  َّمُث  ِهِن

## َف ْمُكُدَحَأ ْيِِّب َرُي اَمَك ِهِب ِحاَصِل
.ِلَبَجْلا َلْثِم َن ْوُكَت ىَّتَح ،ُه َّوُل
Barangsiapa yang bershodaqoh sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali  yang baik,  Allah  akan  menerima shodaqoh itu dengan  Tangan Kanan-Nya kemudian Allah  akan  memelihara  untuk  orang  yang  ber shodaqoh itu  sebagaimana  salah  seorang  dari kalian  memelihara  anak  unta,  sampai  tumbuh  menjadi  sebesar  gunung”  (H.R  Bukhari  dan Muslim). 27

## Korupsi dalam perspektif budaya hukum
Istilah budaya hukum pada awalnya dikemukakan oleh Friedman 28 untuk menyebut kekuatan- kekuatan  sosial  ( social  forces )  yang  mempengaruhi  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  yang  berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat yang berhubungan dengan institusi hukum.
Social  forces  are  constantly  at  work  on  the  law  -destroying  here,  renewing  there; inigorating here,  deadening  there;  choosing  what  parts  of  “law”  will  oprerate,  which part  will  not,  what  subtitute,  detours,  and  bypasses  will  spring  up;  what  changes  will take  place  openly  or  secretly.  For  want  of  a  better  term,  we  can  call  some  of  these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value .
Lebih lanjut Friedman 29 menyatakan bahwa istilah budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum.
The term legal culture has been loosly used to discribe a number of related phenomena. It  refers  to  public  knowlege  of  and  attitudes  and  behavior  patterns  toward  the  legal system.  Do  people  feel  and  act  as  if  courts  are  fair?  When  are  they  willing  to  use courts? What part of the law do they consider legitimate? What do they know about the
27( HR. Bukhari, no. 1410 dan Muslim, no. 1014)
28 Lawrence M. Friedman, The legal system: A social science perspective , NY: Russel Sage Fondation, 1975.
29 Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the  legal  culture  of  a  country  or  a  group,  if there  are  patterns  that  distinguish  it  from the culture of the countries or groups.
Friedman 30 menganalisis  budaya  hukum  dari  pelbagai  perspektif.  Perspektif  internal merupakan  budaya  hukum  warga  masyarakat  yang  melaksanakan  tugas-tugas  hukum  secara  khusus, seperti  polisi,  jaksa  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya.  Perspektif  eksternal  merupakan  budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan  perpajakan,  perceraian  dan  sebagainya.  Perspektif  nasional  menyatakan  budaya  hukum dibedakan  dari  sub-budaya  hukum  yang  berpengaruh  secara  positif  atau  negatif  terhadap  hukum nasional.  Perspektif  pluralisme  menyatakan  dengan  adanya  pelbagai  sistem  hukum  dalam  suatu komunitas  politik  tunggal,  maka  disebut  pluralisme  hukum.  Pluralisme  berbentuk  horizontal  atau vertical,  pada  pluralisme  hukum  horisontal  masing-masing  subsistem  atau  sub-budaya  mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.
Friedman, 31 berpedapat budaya hukum mengacu pada dua hal, yakni: 1) unsur nilai dan sikap sosial;  dan  (2)  unsur  adat  istiadat  yang  organis  berkaitan  dengan  kebudayaan  secara  menyeluruh. Sistem hukum yang terdiri dari struktur dan subtansi, bukan merupakan mesin yang bekerja. Apabila unsur  adat  istiadat  dan  unsur  nilai  dan  sikap  sosial  berfungsi  dalam  masukan  dan  keluaran  proses hukum,  maka  kekuatan-kekuatan  sosial  tertentu  berpengaruh  terhadap  sistem  hukum.  Kekuatan- kekuatan  sosial  merupakan  variabel  tersendiri  yang  disebut  ‘budaya  hukum’.  Variabel  berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hokum.
Friedman 32 memandang  hukum  tidak  layak  jika  hanya  dipandang  dari  segi  struktur  dan subtansinya  saja,  melainkan  juga  dari  segi  unsur  tuntutan-tuntutan  ( demands )  yang  berasal  dari kepentingan-kepentingan  ( interests )  individu  dan  kelompok  masyarakat  ketika  berhadapan  dengan institusi  hukum.  Kepentingan  dan  tuntutan  merupakan  kekuatan  sosial  ( social  forces )  yang  tercemin dalam sikap dan nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial disebut sebagai budaya hukum ( legal culture ). 33 Tuntutan-tuntutan datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan  menghendaki  suatu  penyelesaian  atau  pemilihan  cara-cara  penyelesaian  dari  alternatif-alternatif penyelesaian.  Pilihan  tersebut  didasarkan  pada  pengaruh  faktor orientasi,  pandangan, perasaan,  sikap dan  perilaku  seseorang  dalam  masyarakat  terhadap  hukum.  Faktor  pilihan  didasarkan  pada  besarnya pengaruh  dorongan  kepentingan,  ide,  sikap,  keinginan,  harapan,  dan  pendapat  orang  tentang  hukum. Jika  orang  memilih  pengadilan,  hal  tersebut  disebabkan  karena  orang  mempunyai  persepsi  positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong pilihan pengadilan.
Bila  konsep budaya  hukum  dipakai untuk  melihat  penanganan korupsi,  maka  makna  korupsi tampak akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi. Korupsi adalah prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosial, agama dan hukum. Korupsi sangat dipengaruhi  oleh  tuntutan-tuntutan  kebutuhan  individual  maupun  kelompok,  serta  didukung  oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan  hukum,  akan  tetapi  lebih  mementingkan  status  sosial,  ekonomi dan politik para  koruptor. Budaya hukum internal penegakan hukum tidak mendukung pemberantasan korupsi, yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan ( judicial corruption ).
Dari  temuan  penelitian  yang  dilakukan  Wasingatu  Zakiyah  dkk. 34 Menunjukkan  korupsi terjadi di seluruh lembaga peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Korupsi melibatkan  hampir  seluruh  pelaku  di  peradilan  seperti  hakim,  jaksa,  polisi,  pengacara  dan  panitera. Pihak  luar  peradilan  juga  menjadi  bagian  dari  praktek  korupsi,  seperti  calo  perkara.  Korupsi  terjadi secara  meluas  di  pengadilan,  publik  lalu  menjuluki  dengan  istilah  mafia  peradilan.  Mafia  peradilan
30 Lawrence M. Friedman. Ibid .
31 Ibid . 32 Ibid . 33 Satjipto Rahardjo, Membedah hukum progresif . Joni Emirzon, dkk (ed), Jakarta: Kompas, 1980.
34 Wasingatu Zakiyah, dkk., Menyingkap tabir mafia peradilan, Jakarta: ICW, 2002.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
lebih  berkonotasi  pada  praktek  korupsi  antara  hakim,  pengacara,  dan  jaksa,  serta  pihak-pihak  lain  di peradilan, yaitu merujuk pada konspirasi untuk memenangkan salah satu pihak tertentu.
Praktek  korupsi  selama  bertahun-tahun  dibiarkan  dan  akhirnya  korupsi  peradilan  menjadi sistemik.  Hal  ini  karena  mafia  peradilan  menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  itu  sendiri.  Praktek mafia  peradilan  seakan-akan  menjadi  sebuah  kebiasaan  yang  wajar  dan  natural  di  lingkungan peradilan. Calo-calo perkara di peradilan merasa aman beroperasi di depan hakim, panitera, jaksa dan polisi. Data hasil penelitian menunjukkan sekitar 300 responden yang menjadi sumber data penelitian, mengakui terjadinya korupsi di pengadilan. 35
Pola-pola prilaku korupsi menunjukkan mafia peradilan terjadi pada setiap tahapan ber-acara, baik  pada  peradilan  perdata,  pidana  dan  niaga.  Pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam peradilan pidana, sebagai contoh, jika ada uang, tersangka tidak harus mendekam di tahanan. Bahkan kalau  negosiasi  lancar,  tersangka  dapat  bebas  begitu  saja.  Keadaan  yang  sama  juga  terjadi  di kejaksaan.  Pasal-pasal  meringankan  yang  dikenakan  dalam  tuntutan  jaksa  dianggap  sebagai  sebuah kebaikan  yang  harus  dihargai  dengan  uang.  Di  kalangan  hakim,  vonis  yang  dijatuhkan  bisa  ditawar dengan imbalan uang dan fasilitas. 36
Fakta-fakta  korupsi  membuat  sebagian  kalangan  beranggapan  bahwa  korupsi  sudah  menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. 37 Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat,  mulai  dari  mengurus  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  proyek  pengadaan  di  instansi- instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang  dianggap  lumrah  dan  wajar  oleh  masyarakat  umum,  seperti  memberi  hadiah  kepada  pejabat/ pegawai  negeri  atau  keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah  pelayanan.  Kebiasaan  itu  dipandang lumrah  dilakukan  sebagai  bagian  dari  budaya  ketimuran.  Kebiasaan  lama-lama  menjadi  bibit-bibit korupsi  yang  nyata. 38 Prilaku  korupsi  sudah  sedemikian  hebatnya  mewarnai  keseharian  bangsa Indonesia. M. Hatta 39 menyatakan, korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa, walaupun pada akhirnya dapat dibuktikan legalitasnya, korupsi sebenarnya bukanlah korupsi, melainkan  mempunyai  makna  lain  seperti  komisi,  kompensasi,  hadiah,  insentif, return  fee ,  tali  asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa. 40
Sahlan  Said 41 menyaksikan  perilaku judicial  corruption sering  dilakukan  oleh  rekan-rekan seprofesi,  terutama  terhadap  kasus-kasus  yang  dianggap  “basah”  seperti  kasus  korupsi.  Misal,  pada waktu  menangani  kasus  korupsi  di  Banyumas,  di  mana  terdakwa  adalah  seorang  pemborong  yang disinyalir  kasusnya  melibatlan  pejabat-pejabat  daerah.  Putusan  majelis  hakim  pada  waktu  itu membebaskan  terdakwa,  tetapi  Sahlan  Said  sebagai  salah  satu  anggota  majelis  berbeda  pendapat dengan  2  hakim  lainnya,  karena  menurutnya  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Putusan tersebut sempat membuat berang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengindikasikan adanya KKN. Setelah timbul kontroversi, 2 hakim tersebut diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.
Kasus yang lain, perkara korupsi Jogja Expo Center (JEC)  dengan terdakwa seorang anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Tingkat  I  Yogyakarta.  Majelis  hakim  menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan jabatan untuk meminta uang  Tunjangan  Hari  raya  (THR).  Pada  kasus  ini  terdapat  perlakuan  diskriminatif,  yaitu  beberapa orang  yang  mestinya  berpotensi  untuk  menjadi  terdakwa  ternyata  tidak  diajukan  ke  pengadilan, sehingga terkesan hanya ada 1 terdakwa “martil” yang diajukan ke pengadilan. Kasus ini sarat dengan muatan  politis.  Pada  waktu  itu,  Kejaksaan  Tinggi  menyatakan  tidak  ada  terdakwa  lain.  Padahal sebelumnya sudah ada beberapa nama yang disidik dan tidak pernah dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh jaksa. 42
35 Wasingatu Zakiyah, dkk. Ibid . 36 Ibid . 37 Sutandyo Wignjosoebroto, Kompas, 4 September 2000.
38 Laporan Tahunan KPK 2016.
39 Sahlan Said, Penegakan hukum anti korupsi, Jurnal Demokrasi , 2005, II, 7.
40 Toto Sugiharto, Mengebor sumur tanpa dasar, Jurnal Demokrasi , 2005, II, 7.
41 Sahlan Said. Ibid . 42 Sahlan Said. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Yosanna  H.Laoly,  berpendapat  bagi  sebagian  besar  praktisi  hukum,  dugaan  adanya  kolusi bahkan  korupsi  di  lingkungan  peradilan,  bukan  suatu  yang  aneh  atau  mengejutkan.  Sudah  bukan rahasia  lagi  di  kalangan  pengacara,  mereka  tidak  hanya  bergantung  pada  logika  hukum  saja  untuk memenangkan perkara, tetapi juga bergantung pada pendekatan-pendekatan non-hukum. Pendekatan- pendekatan  nonhukum  justru  dianggap  lebih  penting.  Kasus  pemalsuan  putusan  Mahkamah  Agung juga menjadi bukti adanya praktek KKN di lingkungan peradilan. Bukti konkrit KKN yang terjadi di lembaga peradilan yang dilakukan oleh hakim terjadi pada saat akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an  ketika  digelar  operasi  tertib  pusat  (obtibpus).  Pada  saat  itu  banyak  hakim  yang  kena  jaring operasi  karena  tertangkap  basah  menerima  uang  suap  di  kantornya. 43 Ada  juga  kasus  seorang  hakim meminta uang suap kepada seorang nyonya sebesar 50 juta rupiah untuk memenangkan perkaranya. 44 Bahkan  pada  dekade  itu  pernah  ada  seorang  hakim  pria  senior  yang  karena  terbukti  meminta  dan menerima uang suap, akhirnya hakim tersebut diadili dan dijatuhi pidana penjara, serta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim.

## PENUTUP
Kejahatan kemanusiaan yang hidup sejak kelahiran Islam masa Nabi Muhammad SAW. yang sampai  kini  sulit  ditumpas  adalah  korupsi.  Korupsi  hidup,  berkembang,  dan  beranak-pinak  bersama mentalitas (jiwa) manusia yang tamak, rakus dan aji mumpung (memanfaatkan kesempatan). Apalagi di  Indonesia,  korupsi  sudah  menjadi  budaya  bagi  masyarakat  Indonesia. 45 Korupsi  hampir  terjadi  di setiap  tingkatan  dan  aspek  kehidupan  masyarakat,  mulai  dari  mengurus  Ijin  Mendirikan  Bangunan (IMB),  proyek  pengadaan  di  instansi-instansi  pemerintah  sampai  proses  penegakan  hukum.  Tanpa disadari,  korupsi  muncul  dari  kebiasaan  yang  dianggap  lumrah  dan  wajar  oleh  masyarakat  umum, seperti  memberi  hadiah  kepada  pejabat/  pegawai  negeri  atau  keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah pelayanan.  Kebiasaan  itu  dipandang  lumrah  dilakukan  sebagai  bagian  dari  budaya  ketimuran. Kebiasaan  ini  lama-lama  menjadi  bibit-bibit  korupsi  yang  nyata  (KPK,  2006).  Dengan  demikian, mentalitas  manusia  yang  koruptif,  dan  perilaku  koruptif  harus  dikikis,  dibasmi,  dan  bunuh  termasuk dalam  alam  ide  manusia  sekalipun.  Model  pendidikan  anti  korupsi  dalam  perspektif  Islam  hadir sebagai  bagian  dari ijtihâdul  al  fikr (kesungguhan  pemikiran)  agar  manusia  dapat  selamat  dari kejahatan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, S. H. (1987). Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi . Jakarta: LPIS. Chambliss,  W.  J.  (1973). Corruption,  bureaucracy  and  power, in  Chambliss  (ed). Sociologcal  reading  in  the conflict perspective .
Cremer, G. (2008). Corruption and development aid : Confronting the challenges . USA: Lynne Rienner, p.169. Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective . NY: Russel Sage Fondation. Heywood, P. (1997). Political corruption: Problems and perspectives. Political Studies , 45 (3) , 417-435.
Ihsanuddin. (2014). KPK: Anggota DPRD yang terjerat korupsi 3.600 orang. Kompas.Com , 2014, p.1. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1027618/k pk-indeks-persepsi-korupsi.
Ika , A . ( 2017 ) . https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/10/054852826/korupsi-di-arab-saudi-tembus-rp- 13528-triliun
Kemendikbud. (2011). Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi/anti korupsi. Jakarta:  Cetakan 1. Klitgaard,  R. (2005). Penuntun  pemberantasan korupsi  dalam pemerintahan .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia (edisi ke-3).
Kristiono,  N. (2018). Penanaman nilai  anti korupsi  bagi  mahasiswa FIS Unnes melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 9 (1) , 41-45.
43 Yosanna H. Laoly, Kolusi: Fenomene atau penyakit koronis, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, (Ed). Menyingkap kabut peradilan-peradilan kita – menyoal kolusi di Mahkamah Agung , Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996.
44 Syed Husein Alatas. Ibid .
45 Sutandyo Wignjosoebroto. Ibid .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Laoly, Y. H. (1996). Kolusi: Fenomene atau penyakit koronis, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, (Ed). Menyingkap  kabut  peradilan-peradilan  kita  –  menyoal  kolusi  di  Mahkamah  Agung ,  Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera. Laporan Tahunan KPK 2016. Moleong, L. J. (2000). Metode penelitian kualitatif . Bandung: Pemuda Rosda Karya. Mukodi  &  Haryono,  A.B.  (2017). Model  penyadaran  anti  korupsi:  Redesain  konseptual  dan  aplikatif  melalui teenager corruption wacth , (Sugiyono, Ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press. Mukodi  &  Haryono,  A.B.  (2019). Active  learning  101  cara  pembelajaran  anti  korupsi  di  sekolah ,  (Sugiyono, Ed.) (1 st ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press.
Mukodi.  (2018).  Tela’ah  filosofis  arti  pendidikan  dan  faktor-faktor  pendidikan  dalam  ilmu  pendidikan. Jurnal Penelitian Pendidikan , 10 (1) , 1426-1438.
Rahardjo, S. (1980). Membedah hukum progresif . Joni Emirzon, dkk (ed). Jakarta: Kompas. Said, S. (2005). Penegakan hukum anti korupsi. Jurnal Demokrasi , II, 7.
Saputra,  A.  (2019).  Survei  penggunaan  media  sosial  di  kalangan  mahasiswa  kota  padang  menggunakan  teori uses and gratifications. Jurnal Dokumentasi dan Informasi , 40 (2) , 207-216. Sugiharto, T. (2005). Mengebor sumur tanpa dasar. Jurnal Demokrasi , II, 7. Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam perspektif budaya hukum. Unisia , 30 (64) , 183-194. Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. Al-Ahkam , 24 (2) , 195-224. Wignjosoebroto, S. (2000). Kompas, 4 September . Zakiyah, W., dkk. (2002). Menyingkap tabir mafia peradilan . Jakarta: ICW.