ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 13 No.2, Desember 2020 Halaman  198-218

## The Role of Islamic Communication in Responding to the Human
Rights Issues in Indonesia

## Hamdan
Universitas Al Asyariah Mandar hamdanunasman@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  describe  the  role  of  Islamic  communication  in addressing human rights issues especially in Indonesia. The problems are explained  in  a  descriptive  qualitative  method  by  exploring  the  Islamic conception  of  human  rights  and  the  role  of  Islamic  communication  in upholding  it.  The  results  showed  that  Islam  has  a  teaching  respect  for human  rights  that  can  be  explored  from  various  sources  of  Islamic teachings.  Thus,  Muslims  must  be  proactive  people  of  encouraging  the growth  of  awareness  of  human  rights.  In  this  context,  Islamic communication  gets  its  urgency.  The  da'i,  both  institutionally  and individually, must have the ability to become expert in understanding the human rights issues. Muslims must be actively involved in today’s world, so that they should be the important part and contribute positively in order to make the Islamic campaign as rahmatan li al-'alamin .
Keywords : Human Rights; Rahmatan lil 'alamin; Islamic Communication.

## ABSTRAK
Artikel ini betujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran komunikasi Islam  dalam  menyikapi  persoalan  HAM  khususnya  di  Indonesia? Penguraian  masalah  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif,  yakni mengeksplorasi dan menjelaskan konsepsi Islam tentang HAM dan peran komunikasi Islam dalam menegakkannya. Hasil penelitian menunjukkan, Islam  memiliki  ajaran  penghargaan  terhadap  Hak  Azasi  Manusia  yang dapat dieksplor dari berbagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam wajib menjadi bagian aktif untuk mendorong tumbuhnya kesadaran terhadap  hak-hak  kemanusiaan.  Dalam  konteks  inilah  komunikasi  Islam
memperoleh  urgensitasnya.  Para da’i baik  secara  kelembagaan  maupun individu  harus  memiliki  kemampuan  penguasaan  materi  atas  isu-isu HAM.  Umat  Islam  harus  aktif  terlibat  dalam  proses  global  yang  tengah berlangsung,  menjadi  bagian  penting  dan  berkontribusi  positif,  baik  di Indonesia  maupun  dalam  masyarakat  global,  sembari  melakukan kampanye Islam rahmatan li al-‘alamin .
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Rahmatan lil ‘alamin; Komunikasi Islam.

## PENDAHULUAN
Secara umum terma Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sesuatu yang dibawa dan dimiliki  sebagai  pemberian  Tuhan.  Hak  ini  berlaku  pada  setiap  manusia tanpa  memperhatikan  faktor-faktor  pembeda  seperti  ras,  agama,  warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan. Mengacu pada makna  tersebut,  Islam  sesungguhnya  memiliki  konsep  serta  ajaran  yang sangat  prinsip  untuk  menghargai  dan  menegakkan  HAM.  Dengan demikian umat Islam idealnya tidak menjadi elemen yang kontra produktif atau alergi dengan isu HAM, dan mestinya menjadi elemen penting dalam penegakannya.  Hal  ini  memungkinkan  dengan  mendoorong  peran komunikasi Islam dalam mengkampanyekan isu HAM.
Konsepsi serta ajaran HAM, fondasinya pertama kali telah dibangun oleh  Islam  sejak  kemunculannya  pada  abad  ke-6  Masehi.  Sementara Amerika  Serikat  mengembangkannya  baru  pada  abad  ke-18  M,  melalui American Declaration of Independence (1776) dan American Bill of Rights (1791). Perancis menggunakannya abad ke-18 M, melalui Declaration des Droits de l’home et du Citoyen (1789). Jauh setelahnya, Rusia melalui UUD (1937) dan sepuluh  tahun  kemudian  PBB  mendeklarasi The  Universal  Declaration  of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948 (Washil, Izzuddin & Ahmad 2017), (Nawawi 2017).
Eggi  Sudjana  mengemukakan  bahwa  pada  hakekatnya  manusia memiliki  dua  hak  fundamental  yang  ada  pada  setiap  diri  yaitu  hak persamaan dan hak kebebasan. Mengacu pada kedua hak tersebut lahirlah sejumlah  hak-hak  turunanyang  mencakup  segala  hak-hak  dasar,  seperti; hak  hidup,  hak  beragama,  hak  berpendapat,  hak  persamaan  di  depan hukum,  hak  berpenghidupan  yang  layak,  hak  mendapatkan  kecerdasan intelektual, hak milik dan lain sebagainya (Sudjana 2002).
Apa yang dijelaskan Eggi Sudjana tersebut kurang tepat, sebab hak persamaan  dan  hak  kebebasan  masih  merupakan  turunan  dari  “hak hidup”.  Hak  hiduplah  yang  menjadi  pokok  dari  semua  hak.  Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan hidup kepada siapa pun, dan karenanya  setiap  orang  berhak  menjalani  hidup  itu  dengan  baik.  Dalam rangka  menjaga  dan  menjalani  hak  hidup  yang  baik  inilah,  muncul  hak turunan lainnya yang sangat bervariatif. Misalnya hak mendapatkan hidup layak,  pendidikan,    kebebasan  mengajukan  pikiran  dan  ekspresi, persamaan  di  depan  hukum,  atau  lebih  umum  lagi  disebut  hak  ekosob (ekonomi, sosial, budaya).
Keberadaan  HAM  berkembang  secara  proporsional  (seimbang, sebanding)  dengan  eksistensi  manusia,  sesuai  dengan  kemampuan pemikirannya  serta  perkembangan  lingkungannya.  Kejahatan  HAM senantiasa  menjadi  bayang-bayang  kelam  bentang  sejarah    peradaban manusia. Dapat dilihat betapa Jerman memikul beban moral atas kejahatan HAM  masa  lalu  atas  perlakuan  Hitler.  Jepang  menanggung  beban  masa kolonial  atas  kejahatan  HAM  oleh  militernya.  Begitu  juga  Rwanda, Kamboja,  Irak,  Amerika  Serikat  di  Afghanistan,  Bosnia  Herzegovina, tahanan Guantanamo, Indonesia, dan lain-lain.
Walaupun konsep HAM yang dikenal saat ini lahir antara abad ke- 17 dan ke-18 M lalu dikembangkan oleh Eropa dan Amerika, namun secara mendasar konsep serupa  dapat dilacak  mundur sampai  ke tradisi-tradisi luhur yang hidup di jaman dulu. Jauh sebelum kemunculan konsep HAM yang sekular-rasional, tradisi keagamaan yang pernah mengisi peradaban kuno  telah  memberikan  semacam  pondasi  bagi  pengembangan  HAM selanjutnya. Tradisi keagamaan tersebut menjadi alternatif bagi penegakan HAM  yang  lebih  positif  meskipun  belum  cukup  kuat  untuk  dijadikan fondasi  HAM  bagi  masyarakat  plural.  Olehnya  itu,  tidak  keliru  bila dipandang bahwa pendekatan sejarah masih diperlukan dalam mengkaji persoalan HAM (Rukmana 2019).
Kuatnya  pengaruh  opini  internasional  tidak  dapat  dipungkiri mendorong keberadaan pegadilan HAM di Indonesia yang secara hukum berdasar pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Kenyataan ini, memicu kesadaran  Indonesia  sebagai  negara  agar  menanggalkan  pola  laku  Orde Lama  maupun  Orde  Baru  yang  dipandang  masih  kurang  kuat mengimplemetasikan HAM dan demokrasi. Pasca Orba, Indonesia nampak mulai  mengubah  sikap  dalam  merespon  isu  HAM.  Hal  ini  diwujudkan malaui  pencabutan  sejumlah Undang-undang  yang  dipandang  tidak  lagi memiliki  relevansi  sosial-politik  dan  selanjutnya  merumuskan  dan memberlakukan Undang-undang yang menghargai serta menjamin nilai- nilai  HAM  dan  demokrasi.  Tidak  hanya  memberi  jaminan  ketentuan tentang  HAM  dengan  mengamandemen  UUD  1945,  Indonesia  juga memberlakukan  sejumlah  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  HAM di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000  tentang  Pengadilan  HAM,  serta  meratifikasi  sejumlah  konvensi internasional terkait HAM (Suteng 2006),(Triwahyuningsih 2018).
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.198-218
Penghayatan  akan  urgensi  penghormatan  dan  penghargaan terhadap sesama manusia serta kesadaran akan urgensi HAM, lahir secara koheren  dengan  kesadaran human  centred  development, kesadaran a kan pentingnya  memposisikan  manusia  sebagai  titik  sentral  dalam pembangunan . Konsep  HAM  berakar  pada  penghargaan  terhadap martabat  kemanusiaan,  sehingga  manusia  didudukkan  sebagai  mahluk yang  begitu  bernilai.  Memposisikan  manusia  sebagai  subjek  dan  bukan objek. Memandang manusia sebagai makluk yang dihargai dan dihormati tanpa dikacaukan oleh perbedaan jenis kelamin, ras, ideologi, suku bangsa, bahasa dan agama (Pengestuti, Naniek & Khamdan 2017).
HAM  memberi  ajaran  prinsip  universal  berupa  persamaan  dan kebebasan  manusia.  Dengan  begitu  sejatinya  tidak  boleh  ada  kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap sesama manusia, serta segala bentuk pembatasan dan pengungkungan terhadap kebebasan dasar manusia. Dari kerangka  inilah  pentingnya  mengelaborasi  nilai-nilai  universal  HAM dalam  sudut  pandang  Islam  dan  mengkomunikasikannya  secara  baik  di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia.
Sejak  kedatangannya,  Islam  telah  mengajarkan  dan  menerapkan penghapusan perbudakan sebagai salah satu aspek utama dalam isu hak asasi manusia saat ini. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui  hak-hak  hidup  seseorang,  sebab  setiap  individu  manusia masing-masing  telah  diberikan  kemuliaan  oleh  Allah  SWT,  sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al- Isra’/17:70 sebagai berikut;
ُهََٰنْلَّضَف َو ِتََٰبِ يَّطلٱ َنِ م مُهََٰنْق َز َر َو  ِرْحَبْلٱ َو  ِ رَبْلٱ ىِف ْمُهََٰنْلَمَح َو َمَداَء ٓىِنَب اَنْم َّرَك ْدَقَل َو ْم
ًلي ِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِ م  ٍريِثَك  َٰىَلَع
Terjemahnya:
“ Dan  sesungguhnya  telah  kami  muliakan  anak-anak  Adam,  Kami angkut  mereka  di  daratan  dan  di  lautan,  Kami  beri  mereka  rezki  dari yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan ” .
Islam  mengajarkan  bahwa  setiap  orang  harus  menghormati  setiap orang  lainnya,  tidak  saling  merendahkan  satu  dengan  yang  lain,  dan bahkan tidak merendahkan diri sendiri. Hal ini misalnya dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat/49:11 sebagai berikut:
َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ٌءاَسِن  َلَ َو ْمُهْنِم ا ًرْيَخ اوُنوُكَي  ْنَأ  َٰىَسَع ٍم ْوَق  ْنِم ٌم ْوَق  ْرَخْسَي  َلَ اوُنَمآ َسْئِب ۖ ِباَقْلَ ْلْاِب او ُزَباَنَت  َلَ َو ْمُكَسُفْنَأ او ُزِمْلَت  َلَ َو ۖ َّنُهْنِم ا ًرْيَخ َّنُكَي  ْنَأ  َٰىَسَع ٍءاَسِن  ْنِم
اَمي ِ ْلْا َدْعَب ُقوُسُفْلا ُمْس ِلَا َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئََٰلوُأَف  ْبُتَي ْمَل  ْنَم َو ۚ ِن
Terjemahnya:
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan  kumpulan  yang  lain,  boleh  jadi  yang  ditertawakan  itu lebih  baik  dari  mereka.  Dan  jangan  pula  sekumpulan  perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan  gelaran  yang  mengandung  ejekan.  seburuk-buruk  panggilan adalah  (panggilan)  yang  buruk  sesudah  iman  dan  barangsiapa  yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim ” .
Islam  atau  lebih  tepatnya  umat  Islam,  khususnya  di  Indonesia seyogyanya  ikut  berperan  aktif  dan  memberi  kontribusi  positif  terhadap Negara  dan  agama  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  HAM.  Islam mestinya dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai agama yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan.  Dan  sebaliknya  tidak memandang isu-isu HAM dengan mengkonfrontasi pemikiran Barat dan Islam,  sebab  Islam  ditujukan  untuk  menjadi rahmat bagi  seluruh  umat manusia (Atqiya 2014).
Dalam  konteks  inilah  diperlukan  peran  maksimal  dan  konstruktif dari  komunikasi  Islam  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  Dakwah.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.198-218
Dengan berperannya komunikasi Islam, ajaran-ajaran Islam yang rahmatan li  al-alamin khususnya dalam  aspek  HAM,  sejatinya  dapat  diterima  dan diresapi  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  memandang  apa  agamanya. Penting untuk merumuskan konsep dan strategi komunikasi Islam dalam menanamkan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Konsepsi HAM dalam Ajaran Islam
Islam disebut sebagai agama universal serta komprehensif sebab isi ajaran  Islam  mancakup  serta  melingkupi  segenap  dimensi  waktu  dan ruang  (kapan  dan  di  mana  pun)  kehidupan  manusia.  Konsep  dimaksud yakni  aqidah, ibadah,  serta  muamalat.  Dengan  ketiga  dimensi ini,  ajaran Islam  menjadi  kompleks  dan  cukup  komplit;  tidak  hanya  mengandung ajaran iman dan tauhid, tetapi juga memiliki dimensi ajaran yang didasari oleh ketentuan hukum berupa syari’at atau fiqhi .
Ada  dua  konsep  dasar  dalam  Islam  terkait  dengan  hak,  menurut Abu al'Ala al-Maududi yakni; pertama , hak dasar manusia (huquq al-insan al-dharuriyyah) ; dan kedua , hak Allah (huquq Allah) (Al-Maududi 1998). Jika hendak dilihat dari tingkatannya,  ajaran Islam memiliki tiga bentuk HAM . Pertama , disebut sebagai darury, atau hak-hak dasar ( premier ), yakni sesuatu yang  dipandang  sebagai  hak  paling  dasar.  Sebab  itu,  bila  mana  hak  ini dilanggar, tidak sekedar hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia tetapi  juga  kehilangan  eksistensi  dan  bahkan  harkat  kemanusiaannya. Contohnya, bila seseorang dilanggar hak hidupnya, maka orang tersebut sama artinya telah mati. Kedua, disebut sebagai hajy, hak sekunder, yakni hak yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan hilangnya hak-hak primer  atau  elementer  tadi.  Misalnya,  seseorang  yang  kehilangan  hak memperoleh kebutuhan sandang serta pangan yang layak, mengakibatkan
pada hilangnya hak hidup yang primer. Ketiga, disebut tahsiny, hak tersier, yakni semua hak yang posisinya lebih rendah dari hak sekunder (Alfaruqi 2017).
Ajaran Islam tentang HAM tentunya tidak sulit ditemukan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yakni al- Qur’an dan al -Hadits. Kedua sumber ini  berfungsi  sebagai  sumber  normatif  sekaligus  sebagai  sumber  praksis dalam kehidupan umat Islam. Pada praktiknya, HAM dalam Islam dapat ditandai  dengan  dua  peristiwa  penting  yakni  Piagam  Madinah  atau al- Dustur al-Madinah dan Deklarasi Cairo atau The Cairo Declaration (Rosyada 2005) , (Washil, Izzuddin & Ahmad 2017). Kedua peristiwa tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

## al-Dustur al-Madinah
Ajaran  pokok  dalam al-Dustur  al-Madinah atau  Piagam  Madinah yakni: Pertama ,  interaksi  yang  baik  terhadap  sesame  manusia,  baik  antar pemeluk Islam maupun terhadap non Muslim. Kedua , sesama warga saling bantu-membantu  dalam  menghadapi  musuh  bersama. Ketiga ,  membela siap  pun  yang  teraniaya. Keempat ,  saling  nasehat-menasihati.  Dan kelima saling menghormati kebebasan beragama. Dasar ini telah diletakkan pada Piagam  Madinah  sebagai  landasan  kehidupan  bernegara  bagi masyarakatnya yang majemuk saat itu.
a. Deklarasi Cairo (The Cairo Declaration), memuat ketentuan HAM dalam Al- Qur’an yakni;
1. Hak persamaan dan kebebasan (Q.S. al-Nisa: 58, 105, 107, 135, al- Isra: 70, dan al-Mumtahanah: 8);
2. Hak hidup (Q.S. al-Maidah: 45 dan al- Isra’: 33);
3. Hak perlindungan diri (Q.S. al-Balad: 12-17, al-Taubah: 6);
4. Hak kehormatan pribadi (Q.S. al-Taubah: 6);
5. Hak  keluarga  (Q.S.  al-Baqarah:  221,  al-Rum:  21,  al-Nisa:  1,  al- Tahrim: 6);
6. Hak  keseteraan  wanita  dan  pria  (Q.S.  al-Baqarah:  228  dan  al- Hujurat: 13);
7. Hak anak dari orang tua (Q.S. al-Baqarah: 233 dan al-Isra: 23- 24);
8. Hak mendapatkan pendidikan (Q.S. al-Taubah: 122, al-`Alaq: 1- 5);
9. Hak  kebebasan  beragama  (Q.S.  al-Kafirun:  1-6,  al-Baqarah:  136 dan al-Kahfi: 29);
10. Hak kebebasan mencari suaka (Q.S. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9);
11. Hak memperoleh pekerjaan (Q.S. al-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15);
12. Hak memperoleh perlakuan yang sama (Q.S. al-Baqarah: 275-278, al-Nisa 161, Ali `Imran: 130);
13. Hak kepemilikan (Q.S. al-Baqarah: 29, al-Nisa: 29); dan
14. Hak tahanan (Q.S. al-Mumtahanah: 8).
Imam  al-Syathibi  mengemukakan  bahwa,  pada  prinsipnya  HAM dalam Islam mengacu pada al-dharuriyat al-khamsah atau juga biasa disebut al-huquq al-insaniyah fi al-islam yakni hak-hak manusia dalam Islam (Kasdi 2014), (Suhaili 2019). Lima hal pokok yang dikemukakan oleh  al-Syathibi yang wajib ditegakkan oleh setiap pribadi yaitu:
Menjaga  agama  ( hifdz  al-din ).  Dapat  dilihat  dalam  soal  perang, bahwa  argumen  diwajibkannya  perang  dengan  jalan  jihad,  hanya  jika perang  itu  bertujuan  untuk  melawan  musuh  atau  untuk  tujuan  yang senada.  Dari  pemaknaan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa; pertama ,  Islam menjaga  hak  dan  kebebasan  menghayati  dan  menjalankan  keyakinan
seseorang serta beribadah. Artinya bahwa tiap muslim memiliki hak atas agama  dan  mazhabnya,  dan  karena  hak  itu,  ia  tidak  boleh  dipaksakan untuk mengikuti atau meninggalkan agama tersebut. (Q.S. al-Baqarah: 256, dan Q.S. Yunus: 99). Kedua , Islam menjaga rumah-rumah ibadah baik milik muslim  maupun  non  muslim,  menjaga  kehormatan  syiar  mereka.  Lebih dari  itu  bahkan  Islam  membolehkan  perang  demi  menjaga  kebebasan beribadah  (Q.S.  al-Hajj:  39-40).  Hal  ini  menjelaskan  Islam  begitu menghargai sikap toleransi dengan prisip bahwa orang-orang kafir dzimmi yang  hidup  dalam  kekuasaan  negara  Islam,  mereka  berada  dalam tanggungan  negara  sebagaimana  orang-orang  muslim  lainnya.  toleransi dalam hal ini terbatas pada bidang mu`amalah , tidak pada bidang ‘ubudiyah (Q.S. al-Kafirun: 1-6).
Menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs ).  Dapat  dirujuk  pada  hal qishash .  Dalil wajibnya qishash ,  berdasar  pada  Q.S.  al-Baqarah:178-179)  di  antaranya menjaga kebebasan dan kemuliaan jiwa, Islam sangat menghormati jiwa. Karena hanya Allah sajalah Sang pemberi kehidupan dan Dia pulalah yang mengambilnya (Q.S. al-Mulk: 2 dan al-Isra: 33).
Menjaga akal ( hifdz al- ‘aql ). Dapat dilihat pada soal khamar atau zat yang memabukkan, atas dalih diharamkannya setip zat atau benda yang mengakibatkan mabuk, seperti narkotika dan sejenisnya. Diketahui bahwa akal  merupakan  alat  vital  untuk  memperoleh  pengetahuan,  jalan  bagi hidayah dan menjadi media pencapaian kebahagiaan manusia di dunia dan akhlirat.  Peran  manusia  sebagai khalifah  fi  al-ardh dapat  dijalankan  oleh manusia  melalui  akalnya.  Dan  manusia  dapat  menjadi  berbeda  dengan makhluk lain yang ada di alam inijuga karena akalnya. Atas akal pulalah, manusia dimuliakan Allah dari makhluk lain (QS. al- Isra’:70). Karenanya Islam  begitu  ketat  menjaga  dan  melindungi  akal,  dengan  sangat  ketat
menentukan  sanksi  atas  pelanggaran  yang  menyebabkan  rusaknya  akal. Dapat dilihat dalam soal meminum khamr (QS. al- Nisa’:43 dan al - Ma’idah: 90)  dan  penggunaan  benda-benda  lain  yang  menurut  kebiasaan  dapat menyebabkan rusak atau hilang akalnya.
Menjaga harta (hifdz al-mal ). Dapat dilihat dalam hal pencurian, suap, riba, serta mengambil milik orang dengan cara batil. Diketahui bahwa Harta adalah  satu  di  antara  inti  kebutuhan  hidup.  Manusia  tidak  mungkin dijauhkan dengan harta (Q.S. al-Kahfi: 46). Adapun cara memperoleh harta harus  dengan  kerja  dan  usaha (kasb ) atau  melalui  proses mawarits . Sebab itulah  Islam  melarang  umatnya  mencari  dan  mendapatkan  harta dengan jalan  batil (Q.S.  al-Baqarah:  188,  Al- Nisa’:  29,  al -Baqarah:  275-276,  al- Baqarah: 278-280). Islam  dengas tegas melarang  perbuatan  mencuri (Q.S. al-Maidah: 38).
Menjaga keturunan ( hifdz al-nasl ). Dapat dilihat dari dalih haramnya zina dan qadzaf. Dengan  larangan  itu,  Islam  sangat  menganjurkan pernikahan  bagi  mereka  yang  dipandang  sanggup  melakukannya  guna menjaga  kehormatan,  keturunan,  dan  harta.  Hal  ini  guna  menegakkan secara  kukuh  aturan-aturan,  serta  mengyomi  dan  memberikan  jaminan kehidupan.
Bagi  setiap  muslim,  lima  hal  pokok  di  atas  mesti  dirawat  untuk membina kehidupan yang manusiawi, melalui mengamalkan sikap saling menghormati antar sesama individu serta individu dengan kelompok keil maupun yang lebih besar seperti negara.
Walau  Islam  mempunyai  konsepsi  yang  dapat  dianggap  cukup dalam  aspek  HAM,  tetapi  tuntunan  yang  baik  itu  tidak  disosialisasikan secara  dinamis  melalui  aktivitas  dakwah  yang  terencana,  ajaran-ajaran yang baik itu tidak mungkin dapat dimengerti dan dihayati secara baik oleh
masyarkat  secara  umum.  Salah  satu  yang  dapat  dikemukakan  misalnya, problem  kekurang-pahaman  masyarakat  Barat  secara  umum  terhadap kandungan ajaran Islam, misalnya terhadap isu HAM dan isu kontemporer lainnya.  Keadaan  ini  justru  membuat  misunderstanding  atas  Islam  dan bahkan menggencarkan ‘tuduhan’ negatif. Islam dipandang tidak memi liki kompatibilitas  terhadap  perkembangan  jaman,  kondisi  kontemporer terutama bila dihadapkan dengan isu HAM
Tuduhan-tuduhan  negatif  itu  misalnya,  sitem  pemerintahan  Islam berbentuk  monarki-teokrasi  sehingga  rakyat  hanya  menjadi  pelayan kepentingan  penguasa.  Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  sistem pemerintahan  demokrasi.  Islam  lebih  meninggikan  derajat  laki-laki daripada kaum hawa. Contohnya dalam urusan waris, Islam melebihkan laki-laki  dengan  menjadikannya qawwamun .  Pandangan  ini  dibenturkan dengan  isu  persamaan  dan  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan.  Hukum potong  tangan  dalam  Islam  juga  dipandang  merupakan  pelanggaran HAM.
Setidaknya  ada  dua  kisah  yang  dapat  dilihat,  ungkap  Ebrahim Moosa  yang  dikutip  oleh  Syamsul  Arifin,  yang  terkandung  bukti  yang menguatkan secara kompatibel antara Islam dan HAM. Pertama , isi pidato Rasulullah  dalam  pelaksanaan  haji wada' yang  sekaligus  sebagai  pidato perpisahan,  yang  menegaskan  kembali  visi  Islam  atas  perlindungan terhadap  hak  dasar  manusia.  Menurut  Moosa,  substansi  dari  pidato tersebut,  sejatinya  merupakan  penegasan  terhadap  ajaran  Islam  yang terkandung  dalam  al-Qur'an,  tentang  perlindungan  martabat  serta kehormatan  manusia,  dan  pemilihan  harta. Kedua ,  beberapa  kebijakan khalifa  al-rasyidin dalam  menindak  pelanggaran  HAM.  Sebagai  contoh adalah  tindakan  Khalifah  Umar  ibn  Khattab  yang  menegur  Gubernur
Mesir,  Amr  ibn  Ash  ketika  memutuskan  sanksi  hukum  tanpa  melewati proses pengadilan. Dua histori di atas, acapkali menjadi rujukan bagi umat Islam guna memperkokoh argumen teologis yang mengkorelasikan antara ajaran Islam dengan HAM di era kontemporer  (S. Arifin 2011).
Perkembangan  pemikiran  yang  demikian  maju — bahkan  dalam perpektif  tertentu  cendrung  liar,  para da’i atau  praktisi  dakwah  dituntut agar  benar-benar  mampu  memahami  perkembangan.  Praktisi  dakwah dituntut  agar  lebih  bersungguh-sugguh  mempersiapkan  segala  yang dibutuhkan seperti materi dakwah, media dakwah, serta metode yang baik, cermat dan tepat. Diperlukan kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, serta  menganalisis  problem-problem  yang  dihadapi.  Menghimpun informasi  sebanyak  mungkin,  menyusun  rencana  pemecahan  masalah, memverifikasi,  melakukan  ekperimentasi,  melakukan  revisi  atas  rencana dan kegiatan. Seluruhnya dalam rangka proses pencapaian titik maksimal kegiatan dakwah menghadapi isu-isu HAM.
Beberapa dalil al-Quran serta sunnah, dan sejumlah kaidah umum dapat  dirujuk  para  ulama  dalam  mengakomodir  serta  menjawab permasalahan yang berkembang. Dengan begitu Islam sebagai agama yang universal  serta  dinamis,  mampu  mengajukan  jawaban  terhadap  semua persoalan  dalam  segala  perbedaan  tempat  dan  waktu  serta  situasi  dan kondisi.  Perkembangan  saintek,  bahkan  akan  semakin  memperlihatkan nilai utama Islam dan tidak memungkinkan untuk tercerabut dari misinya sebagai agama rahmatan li al- ’alamin .

## Tantangan HAM di Indonesia
Indonesia  yang  mayoritas  warganya  menganut  Islam,  jika  secara luas masyarakatnya kurang memahami dan tidak ingin mengerti dengan isu-isu  HAM,  maka  sesungguhnya  umat  Islam  terkesan  melawan  ajaran
agamanya sendiri yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan pada posisi yang tinggi. Namun, sangat disayangkan seringkali HAM dipahami keliru bahkan  ditafsir  keliru sebagai  “produk  impor”.  Produk isu  yang  secara sengaja  diinjeksikan  oleh  Barat  kepada  masyarakat  penganut  Islam  guna mengaburkan  nilai  akidah  yang  diyakininya.  Dengan  bacaan  seperti  itu, tertolaknya isu HAM oleh umat Islam lebih disebabkan problem teologis.
Jika  hendak  ditelisik  lebih  dalam,  hal  tersebut  tentunya  tidak seluruhnya  dapat  dianggap  benar.  Terdapat  variable  lain  yang  dapat diajukan,  yakni  problematika  politik  Islam sejak  akhir  abad  ke-15  yang memang  mulai  mengalami  kemerosotan,  meliputi  beragam  aspek kehidupan umat islam, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.  Ketika  Barat  membentuk Universal  Declaration  of  Human  Rights (UHDR) pada 1948, mereka tampil mempelopori HAM dan penegakannya, saat itu masyarakat Islam khususnya bangsa-bangsa Arab, merasa bahwa UHDR  bukan  bagian  dari  tuntunan  Islam.  Karenanya,  misi  HAM dipandang tidak sejalan dengan Islam.
Untuk  konteks  Indonesia,  penegakan  HAM  masih  menemukan sejumlah tantangan (R. Arifin 2018), yaitu:
a. Sistem  pemerintahan  belum  dapat  dipandang  memiliki komitmen  yang  kuat  terhadap  ikhtiar  penegakan  HAM  dan belum  mampu  mengimplementasikan  secara  efektif  kebijakan tentang HAM, seperti yang ditugaskan oleh konstitusi.
b. Di  sisi  lain  kemampuan  masyarakat  ( civil  society )  masih  lemah untuk  proaktif  secara  demokratis  menekan  pemerintah,  agar pemerintah dapat bersikap lebih serius dan peduli menjalankan agenda-agenda penegakan HAM.
Dua  cara  yang  dapat  dilakukan  sebagai  ikhtiar  dalam  rangka penegakan  HAM,  yaitu  dengan  cara  pencegahan  dan  penindakan (Nawawi,  2017).  Upaya  pencegahan  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan (Suteng, 2006);
a. Semakin  melengkapi  perundang-undangan  HAM,  termasuk  di dalamnya ratifikasi sejumlah instrument HAM internasional.
b. Membuat  beberapa  lembaga  atau  institusi  yang  berfungsi memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan  HAM.  Institusi dimaksud  dapat  berupa  institusi  negara  bersifat  independen serupa  Komnas  HAM,  maupun  institusi-institusi  bentukan masyarakat  serupa organisasi non-pemerintah/LSM yang  fokus bergerak pada pemantauan pemantauan HAM).
c. Membuat  perundangan  dan  membentuk  institusi  peradilan HAM.
d. Mendorong  pelaksanaan  pendidikan  HAM  bagi  warga  negara melalui  keluarga,  sekolah  serta  upaya  edukasi  lainnya.  Dalam konteks  ini,  seluruh  media  (media  massa,  media  cetak,  media elektronik) serta NGO yang berhikmad membangun kesadaran sosial, memperoleh peran sangat urgen.
Penegakan  HAM  dalam  bentuk  penindakan,  antara  lain  dapat  di dilaksanakan upaya dalam bentuk (Suteng, 2006);
1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang  menghadapi  kasus  HAM.  Dalam  hal  ini,  lembaga-lembaga advokasi  dan  bantuan  hukum  serta  organisasi  non-pemerintah memainkan  peran  penting  untuk  bergerak  dalam  bidang  advokasi masyarakat.
2. Memastikan akses penerimaan pengaduan korban pelanggaran HAM. Komnas  HAM,  LBH,  dan  LSM  HAM  dalam  hal  ini  memiliki  peran penting,.
3. Menguatkan  investigasi,  mencakup  pencairan  data,  informasi,  dan fakta  berkaitan  peristiwa  yang  patut  diduga  sebagai  pelanggaran HAM. Upaya ini menjadi tugas Komnas HAM. Namun secara umum. baik LSM HAM maupun media, juga dapat melaksanakan investigasi independen.
4. Penyelesain  perkara  melalui  perdamaian,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
5. Mengupayakan  penyelesaian  perkara  atau  kasus  pelanggaran  HAM berat  di  pengadilan  HAM  melalui  proses  peradilan.  Hal  yang  di anggap sebagai pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, yakni;  (1)  menghancurkan,  dan  atau  memusnahkan  seluruh  atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu; (2) kejahatan terhadap kemanusiaan berupa serangan  meluas  serta  sistematik  yang  di  tujukan  langsung  kepada warga atau masyarakat sipil).

## Peran Komunikasi Islam dalam Menghadapi Isu HAM
Isu-isu  kontemporer  terkait  masalah  HAM  tidak  tepat  bila disodorkan kepada halayak ( mad’u ) dalam bentuk pilihan; “harus menolak atau  harus  menerima”.  Jum’ah  Amin  Abdul  Azis  mengemukakan  10 kaidah  dalam  berdakwah,  yang  salah  satu  di  antaranya  menyebutkan; “pahamkan  lebih  dahulu sebelum  membebankan” (Azis  2018).  Khalayak harus lebih dahulu diberi pemahaman akan prinsip-prinsip Islam tentang manusia, terutama terkait dengan tiga soal; dari mana manusia, untuk apa mereka  hidup  di  dunia  dalam  jumlah  yang  banyak,  dan  akan  ke  mana manusia setelah mati.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.198-218
Secara historis, kosmopolitanisme Islam pernah menjadi kenyataan sejarah,  yang  membentangkan  jalan  terbentuknya  warisan  kemanusiaan bagi seluruh kebudayaan (ruang dan waktu) yang tidak dikerdilkan oleh perpektif sempit dan parokialistik.
Komunikasi  Islam  sangat  menentukan  seberapa  baik  publik memahami dan menerima ajaran Islam untuk menjadi tuntunan kehidupan bersama.  Semakin  baik  cara  Islam  dikomunikasikan,  semakin  baik penerimaan publik, baik pada level global maupun nasional. Dalam hal ini, dakwah  menjadi  aspek  utama  dalam  mengkomunikasikan  nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Untuk maksud tersebut, tidak ada pilihan lain yang  dapat  dilakukan,  kecuali  dengan  merekonstruksi  pemahaman terhadap  teks-teks  dalil  dan  mengkontekstualisasikan  dengan  kondisi waktu dan tempat yang menjadi sasaran dakwah.
Hal  tersebut  di  atas  hanya  bisa  diwujudkan  dengan  dakwah  yang terorganisir,  bukan  dakwah  yang  parsial  digerakkan  sendiri-sendiri  oleh para da’i sesuai keinginannya masing-masing.
Olehnya itu, ada beberapa hal yang dapat penulis ajukan, yang patut menjadi  perhatian  bersama  dalam  mendorong  urgensitas  komunikasi Islam  atau  dakwah  dalam  menghadapi  isu-isu  HAM  khususnya  di Indonesia. Hal tersebut adalah sebagai berikut;
1. Sangat  relevan  bila  dakwah  juga  menjadi  jalan  melakukan kampanye  global  terkait  Islam rahmatan  li  al- ‘alamin untuk menumbuhkan  semangat  kemanusiaan  universal  dalam  hal  ini HAM.  Al-Quran  dengan  konsep rahmatan  li  al- ‘alamin mengandung  makna  serta  konsekwensi  bahwa  al-Quran mestinya  selalu  menjadi  relevan  sepajang  masa  pada  setiap ruang kebudayaan di dunia. Teks-teks al- Qur’an mestinya dapat
ditafsir  sesuai  konteks  ruang  dan  waktu.  Kampanye  Islam rahmatan li al- ‘alamin dirasakan akan menguntungkan umat Islam khususnya di Indonesia dalam menghadapi isu HAM karena bisa membantu  meredakan  berbagai  konflik  yang  melibatkan  umat Islam, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Memperkuat kelembagaan dakwah untuk lebih mengintensifkan kampanye  Islam rahmatan  li  al- ‘alamin agar  diimplementasikan lewat pendekatan sikap tawasuth (moderat) dan i’tidal (lurus atau adil), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran),  serta tasyawur
(bermusyawarah).  Apalagi,  Islam  sendiri  pada  dasarnya mengajarkan  konsep ukhuwah (persaudaraan)  kepada  umat manusia di seluruh dunia.
3. Membent uk  jejaring  da’i  yang  khusus  berkonsentrasi  pada  isu HAM,  baik  ditingkat  global,  nasional,  maupun  regional.  Umat Islam  di  Indonesia,  tetap  harus  aktif  terlibat  di  dalam  proses global yang tengah berlangsung terkait isu HAM, menjadi bagian penting  dan  berkontribusi  positif  dalam  kerangka Global  Civil Society , sembari melakukan kampanye global Islam rahmatan li al- ‘alamin dan  kemanusiaan  universal , di  samping  juga  bersikap kritis terhadap dampak negative yang muncul dari isu-isu HAM.
4. Kegiatan  dakwah  harus  dikonsolidasikan  antara  kelompok- kelompok  organisasi  dakwah,  untuk  menyusun  target  capaian dakwah  sesuai  sasaran  tempat dan  kondisi  sosial  budaya  yang dihadapi.
5. Dakwah tematik semisal HAM dan isu-isu kontemporer serupa, perlu  lebih  diorganisir  dan  digencarkan,  sehingga  tidak  terjadi
pemahaman  yang  “hitam - putih”  di  tengah  ummat  yang  justru mempertajam konflik.
Kegiatan dakwah sebagai bagian dari upaya mengkomunikasikan Islam kepada publik, masih memerlukan penyesuaian terus menerus sesuai dengan  perkembangan  jaman.  Sangat  diharapkan  dengan  upaya-upaya yang  maksimal,  Islam  tidak  menjadi  agama  menakutkan  yang  acap  kali dihubungkan  dengan  aktifitas  terorisme  dan  fundamentalisme  sebagai kelompok yang mengabaikan nilai kemanusiaan universal.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  uraian  singkat  di  atas,  penulis  mencoba mengemukakan  beberapa  kesimpulan. Pertama ;  konsep  penegakan  HAM dalam  Islam  sebagai rahmatan  li  al- ‘lamin dapat  ditemui  dalam  sejumlah ayat al- Qur’an seperti; hak hidup, hak perlindungan diri, hak persamaan dan kebebasan, hak kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak keluarga, hak anak,  hak  memperoleh  pendidikan,  kebebasan  beragama,  hak  mencari suaka,  hak  mendapatkan  pekerjaan,  hak  memperoleh  perlakuan  yang sama, hak kepemilikan, serta hak tahanan. Selain itu, secara praktek terlihat dalam Piagam Madinah atau al-Dustur al-Madinah dan Deklarasi Cairo atau The  Cairo  Declaration . Kedua ;  tantangan  HAM  di  Indonesia  masih  sangat besar. Masih membutuhkan penguatan komitmen atas upaya menegakkan HAM dan komitmen untuk implementasi kebijakan HAM secara efektiif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ketiga ; peran komunikasi Islam dalam menghadapi isu HAM semakin relevan dan urgen. Dakwah harus diolah lebih professional dan menjadi ruang bagi kampanye Islam rahmatan li al- ‘alamin untuk penegakan HAM, serta mengedukasi masyarakat dalam penegakan  HAM.  Umat  Islam  di  Indonesia  harus  berkontribusi  dalam
mengkomunikasikan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

## REFERENCE
Al-Maududi, Abu A`la. 1998. Hak Asasi Manusia Dalam Islam . 1st ed. Jakarta: YAPI.
Alfaruqi, Daniel. 2017. “Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.”
Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 1V(1).

## Arifin,  Ridwan.  2018.  “Tinjauan  Atas  Permasalahan  Penegakan  Hukum
Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Legality 26(1).
Arifin,  Syamsul.  2011.  “Diskursus  Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia  Persp ektif  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan.” Jurnal UMM 14(2).
Atqiya, Naimatul. 2014. “HAM Dalam Perspektif Islam.” Islamuna 1(2).
Azis, Jum’ah Amin Abdul. 2018. Al- Da’wah; Qawaid Wa Ushul . Terjemahan.
Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
Kasdi,  Abdurrahman.  201 4.  “Maqasyid  Syari’ah  Perspektif  Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat.” Yudisia 5(2).
Nawawi, Asror. 2017. “Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di
Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif 9(1).
Pengestuti,  Naniek  &  Khamdan,  Muh.  2017. Konsep  Dasar  HAM .  Jakarta:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
Rosyada,  Dede  et  all.  2005. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat
Madani . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Rukmana,  Aan.  2019.  “Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia.” Islamic  Cultural Centre  Jakarta .  https://icc-jakarta.com/2019/03/22/islam-dan-hak-asasi- manusia/.
Sudjana, Eggi. 2002. Hak Dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas Yang Hakiki . 1st ed. Jakarta: Nuansa Madani.
Suhaili,  Achmad.  2019.  “Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Dalam  Penerapan
Hukum Islam Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist 2(2).
Suteng,  Bambang.  2006. Pendidikan  Kewarganegaraan .  1st  ed.  Jakarta: Erlangga.
Triwahyuningsih, Susani. 2018. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham ) Di Indonesia.” Jurnal Hukum Legal Standing 2(2).
Washil, Izzuddin & Ahmad, Khoirul Fata. 2017. “HAM Islam Dan DUHAM PBB.” Miqot XLI(2).