## ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION THROUGH VALUE FOR MONEY APPROACH IN TERMS OF NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE GROWTH IN RIAU PROVINCE

## Helly Aroza Siregar
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

## ABSTRACT
The aims of this study are to see the results of financial performance evaluation of Riau Province Government based  on  Value  for  Money  approach  and  to  see  the  effect  of  financial  performance  on  development  in  Riau Province. The research methods are descriptive analysis and multiple linear regression analysis with the research sample  is  the  financial  data  of  Riau  Province  consisting  of  Regional  Expenditure,  Employee  Expenditure, Capital  Expenditure,  Total  Revenue  and  Local  Revenue  datas  for  the  last  ten  years  from  2007  to  2016.  The results  showed  that  the  financial  performance  of  Riau  Province  Government  was  in  very  economical  category and effected on Capital Expenditure Growth in  Riau Province, even thought this impact was insignificant. The performance  of  local  financial  efficiency  on  average  was  in  efficient  category  and  had  no  effect  on  Capital Expenditure  Growth  in  Riau  Province,  and  the  performance  of  local  financial  effectiveness  overall  were inefficient and had no effect on Capital Expenditure Growth in Riau Province.
Keywords: Financial Performance; Economical Category; Efficiency Category, Effectiveness Category; Capital Expenditure Growth.

## ANALISIS EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DALAM KONTEKS NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  hasil  evaluasi  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  berdasarkan pendekatan Value for Money dan melihat pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap pembangunan di Provinsi Riau.  Metode  penelitian  adalah  dengan  metode  desktiprif  dan  analisis  menggunakan  analisis  deskriptif  dan analisis  regresi  linear  berganda  dengan  sampel  penelitian  adalah  data  keuangan  Provinsi  Riau  yang  terdiri  dari data Belanja Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal, Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kinerja keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  sangat  ekonomis  dan  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau namun tidak signifikan. Kinerja efisiensi keuangan daerah secara rata-rata adalah  efisien  dan  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau. Kinerja  efektifitas  keuangan  daerah  secara  keseluruhan  adalah  tidak  efisien  dan  tidak  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisien, Efektif, Pertumbuhan Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian  dari  laporan  pertanggung  jawaban  setiap  kepala  daerah.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh Pemerintah  Daerah  merupakan  keharusan  dalam  mewujudkan good  government  governance atau  tata  kelola pemerintah yang baik. Tuntutan terhadap  pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good  government  governance tersebut    diharapkan  dapat  mengurangi  terjadinya  pemborosan, kebocoran  dana  dan  mendeteksi  program-program  yang  tidak  layak  secara  ekonomi.  Penyajian  Laporan Keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat berkaitan dengan konsep New Public Management.
Menurut  Bovaird  dan  loffer  (2013:17) New  Public  Management adalah  sebuah  gerakan  perampingan sektor  publik  dan  membuatnya  lebih  komparatif  dan  mencoba  untuk  membuat  administrasi  publik  yang  lebih responsif  terhadap  kebutuhan  warga  dengan  menawarkan  pengukuran  ekonomi,  efesiensi  dan  efektifitas  ( value for money), fleksibilitas pilihan, dan transparansi. Menurut  Mardiasmo  (2009:  82)  munculnya  konsep New  Public  Management berpengaruh  langsung terhadap  konsep  anggaran  publik.  Salah  satu  pengaruhnya  adalah  terjadinya  perubahan  sistem  anggaran  dari model  anggaran  tradisional  menjadi  anggaran  yang  lebih  berorientasi  pada  kinerja.  Konsep  ini  mengharuskan Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  anggaran  berbasis  kinerja  dimana  pelaksanaannya  harus  bersifat transparan  dan  akuntabel.  Dengan  demikian  maka  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  government governance) akan dapat tercapai.
Tabel 1 berikut menunjukkan perbedaan anggaran antara anggaran tradisional dengan anggaran berbasis New Public Management:
Tabel 1. Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM
Anggaraan Tradisional New Public Management Sentralistis Desentralisasi & development management Berorientasi pada input Berorientasi  pada  input,  output,  dan  outcome ( value for money) Tidak  terkait  dengan  perencanaan  jangka panjang Utuh  dan  komprehensif  dengan  perencanaan jangka panjang Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja Menggunakan aturan klasik: vote accounting Zero-base  Budgeting,  Planning  Programming Budgeting System Prinsip anggaran bruto Sistematik dan rasional Bersifat tahunan Bottom-up budgeting
Spesifik Sumber: Mardiasmo (2009: 83)
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  data  diketahui  bahwa  teori  tentang New  Public  Management mengharuskan  pemerintah  untuk  melaksanakan  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  didasarkan  pada  kondisi desentralisasi yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus dapat mengelola anggaran dengan berorientasi pada input, output dan outcome, atau dengan kata lain menggunakan konsep value for money audit. Menurut (Putra  &  Wirawati,  2015), value  for  money merupakan  jembatan  untuk  menghantarkan pemerintah  daerah  mencapai good  governance yaitu  pemerintah  daerah  yang  transparan,  ekonomis,  efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga konsep value for money ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah.
Sementara Mardiasmo (2009: 7) menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas  lembaga sektor publik  dan  memperbaiki  kinerja  pemerintah  maka  perlu  dilakukan  pengukuran  kinerja  pemerintah  dengan menggunakan metode value for money audit. Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode value for money ini sangat penting karena bertujuan untuk  mengukur kinerja Pemerintah Provinsi  Riau dalam  mengelola  keuangan daerah.  Prinsip value for money dalam  rangka  pengukuran  kinerja  dipengaruhi  oleh  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya. Artinya, hasil dari pengukuran dengan menggunakan metode value for money  audit ini  menjadi  penting  karena  bertujuan  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah  dalam  rangka melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.
Pembangunan  di  daerah  sangat  ditentukan  dengan  besarnya  alokasi  Belanja  Modal  yang  dianggarkan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal merupakan jenis belanja daerah yang dikhususkan untuk pembangunan  infrastruktur  di  daerah.  Pada  kenyataannya,  alokasi  Belanja  Modal  tidak  selalu  mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:
ISSN 2549-5704
Tabel 2. Pertumbuhan Belanja Modal pada APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2007-2016
Tahun Dasar Belanja Modal Pertumbuhan Belanja Modal*** Keterangan 2006 162,339,014,710* - - 2007 1,508,724,965,300* 829.37 Bertambah 2008 1,195,266,682,620* (20.78) Berkurang 2009 1,119,393,868,687* (6.35) Berkurang 2010 1,238,786,885,739** 10.67 Bertambah 2011 1,342,180,098,717** 8.35 Bertambah 2012 1,961,665,412,098** 46.16 Bertambah 2013 2,245,307,027,148** 14.46 Bertambah 2014 623,644,302,765** (72.22) Berkurang 2015 2,014,487,685,481* 223.02 Bertambah 2016 2,035,635,833,790* 1.05 Bertambah
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Data Diolah (2018)
Pembangunan  akan  berjalan  dengan  lancar  dan  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  jika  Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan tersebut. Namun demikian, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa  alokasi  Belanja  Modal  sebagai  sumber  dana  pembangunan  di  Provinsi  Riau  berfluktuasi.  Hal  ini  dapat menyebabkan pembangunan yang tidak optimal.

## New Public Management
Mardiasmo  (2009:  78)  menyebutkan  bahwa  sejak  pertengahan  1980-an  telah  terjadi  perubahan  manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi  model  manajemen  sektor  publik  yang  fleksibel  dan  lebih  mengakomodasi  pasar.  Perubahan  tersebut telah mengubah peran pemerintah tetutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Konsep New  Public  Management secara  tidak  langsung  muncul  dari  kritik  keras  terhadap  organisasi sektor  publik  dan  telah  menimbulkan  gerakan  dan  tuntutan  terhadap  reformasi  manajemen  sektor  publik. New Public  Management kemudian  mempengaruhi  proses  perubahan  organisasi  sektor  publik  secara  komprehensif hampir  diseluruh  dunia.  Pelaksanaan  desentralisasi,  devolusi,  dan  modernisasi  pemberian  pelayanan  publik merupakan  penekanan  gerakan New  Public  Management. Menurut  Mardiasmo  (2009:  83)  reformasi  sektor publik  yang  salah  satunya  ditandai  dengan  munculnya New  Public  Management telah  mendorong  usaha  untuk mengambangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik.
Organisasi  sektor  publik  sering  digambarkan  tidak  produktif,  efisien,  selalu  rugi,  rendah  kualitas, kurang  inovasi,  serta  berbagai  kekurangan  lainnya  (Mahmudi,  2007:34).  Gambaran  ini  sesungguhnya  sangat merugikan, mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terjadinya reformasi lembaga publik.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Bastian  (2010),  kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian      pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan  sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa  yang ingin dicapai tertuang  dalam    perumusan    strategi    ( strategic  planning )  suatu  organisasi.  Secara  umum,  kinerja  merupakan prestasi   yang   dicapai   oleh   organisasi   dalam periode tertentu.
Sementara  Tika  (2010)  mendefinisikan  kinerja  sebagai  hasil-hasil  fungsi  pekerjaan  atau  kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi  dalam  periode  waktu  tertentu.  Kinerja  merupakan  proses  penilaian  atau  evaluasi  terhadap  prestasi kerja dalam suatu organisasi.
Kemudian  menurut  Syafrial  (2009),  kinerja  merupakan  kuantitas  dan  kualitas  pekerjaan  yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu  prestasi  yang  dicapai  oleh  pegawai  pemerintah  atau  instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan  pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Daerah  adalah pencapaian  dari  pelaksanaan  suatu  kegiatan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk mencapai realisasi anggaran yang akuntabel dalam suatu periode.

## Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka (18), Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

## Belanja Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,  pengertian Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

## Belanja Modal
Belanja  Modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  50  huruf  c  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  tentang perubahan  Permendagri  Nomor  13/2006  Tentang  pengelolaan  Keuangan  Daerah  digunakan  untuk  pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Menurut  Halim  (2008:  73),  Belanja  Modal  merupakan  belanja  pemerintah  daerah  yang  manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan  menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan  menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan  mesin, gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  dan  aset  tetap  lainnya.  Dengan  kata  lain  Belanja  Modal merupakan  salah  satu  bagian  dari  Belanja  Langsung,  dimana  peruntukannya  adalah  digunakan  dalam  rangka pembangunan dan pelayanan fasilitas publik.

## Value for Money
Value  for  money menurut  Mardiasmo  (2009:  4)  merupakan  konsep  pengelolaan  organisasi  sektor  publik  yang mendasarkan  pada  tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Ekonomi  berarti  pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan  moneter.  Efisiensi berarti pencapaian otput  yang  maksimum dengan input tertentu  untuk  penggunaan  input  yang  terendah  untuk  mencapai  output  tertentu.  Efisiensi merupakan  perbandingan  output/input  yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output . Value For Money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya  di  tinjau  dari  aspek  keuangan  saja,  tetapi  menggunakan  aspek  non  keuangan  untuk  menilai  tingkat keberhasilan  suatu  program  kerja  sektor  publik.  Konsep value  for  money merupakan  konsep  untuk  mengukur ekonomi,  efektivitas  dan  efesiensi  kinerja  program,  kegiatan  dan  organisasi.  Konsep value  for  money adalah konsep  yang  penting  dalam  organisasi  sektor  publik  sehingga  sering  kali  disebut  dengan  inti  dari  pengukuran kinerja sektor publik (Ardila & Putri, 2015: 29).
Menurut  Ulum  (2009) Value  for  Money  (VFM) menyangkut  apa  yang  dikenal  dengan  3  E  yaitu:  (1) Ekonomi  adalah  pratek  pembelian  barang  dan  jasa  dengan  tingkat  kualitas  tertentu  pada  harga  terbaik  yang dimungkinkan ( spending less ). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga  pengelolaan  secara  hati  –  hati  /  cermat  ( prudency )  dan  tidak  ada  pemborosan.  Suatu  kegiatan  operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.  (2) Efisiensi adalah perbandingan  antara output yang  dihasilkan  terhadap input yang  digunakan  ( Cost  of  Output ).  Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  sumberdaya  dan  dana  yang  serendah  –  rendahnya ( spending  well ).  (3)  Efektivitas  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  atau  target  kebijakan (hasil  guna).  Efektifitas  merupakan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Kegiatan operasional  dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  ahir  kebijakan  ( spending wisely ).

## Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan VFM
Menurut Mahsun (2009: 179) rasio ekonomi adalah  mengukur tingkat kehematan dari pengeluaranpengeluaran yang  dilakukan  organisasi  sektor  publik,  dimana  pengukuran  tersebut  memerlukan  data  anggaran  pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis  maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut.
ISSN 2549-5704
Tabel 3. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100 % Tidak ekonomis 90% - 100% Kurang ekonomis 80% - 90% Cukup ekonomis 60% - 80 % Ekonomis 60% Sangat ekonomis
Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996
Halim (2008: 164) menyebutkan bahwa efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi. Hal itu berarti bahwa rasio  menggambarkan  perbandingan  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memungut  pendapatan  dengan realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintah  semakin  baik. Kriteria efisiensi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat sebagai berikut.

## Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100 % Sangat efisien 90% - 100% Efisien 80% - 90% Cukup efisien 60% - 80 % Kurang efisien 60% Tidak efisien
Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996
Halim (2008: 234) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria  efektivitas sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 5. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100 % Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup efektif 60% - 80 % Kurang efektif 60% Tidak efektif
Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Nugrahani  (2007)  membuktikan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  DIY cukup ekonomis. Kinerja keuangan pemerintah yang terbukti ekonomis dibuktikan pula oleh Ariana, dkk (2012), Andriani  (2013),  Sari  (2015),  bahkan  Putra  dan  Wirawati  (2015)  membuktikan  bahwa  kinerja  keuangan pemerintah  sangat  ekonomis.  Kurrohman  (2013)  juga  membuktikan  bahwa  Pemerintah  daerah  lebih  ekonomis dan efisien dalam pengelolaan  keuangannya setelah  menggunakan anggaran berbasis kinerja. Namun  Ardila & Putri (2015), membuktikan sebaliknya dimana kinerja keuangan pemerintah tidak ekonomis.
Kinerja  keuangan  pemerintah  yang  efisien  dibuktikan  oleh  penelitian  Nugrahani  (2007),  Ariana,  dkk (2012),  Andriani  (2013),  Sari  (2015),  Putra  dan  Wirawati  (2015), Julita  (2015)  dan  Hidayat  &  Riharjo  (2015). Namun  Gozaliem (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah ternyata tidak efisien.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  penelitian  dari  Pangkey  dan  Pinatik  (2015)  juga  Ardila  &  Putri  (2015) membuktikan dimana kinerja keuangan pemerintah daerah ternyata tidak efisien.
Kinerja  keuangan  pemerintah  yang  efektif  dibuktikan  oleh  Ariana,  dkk  (2012),  Purnamasari  (2014), Hidayat & Riharjo (2015), Ardila & Putri (2015),  Sari (2015). Putra dan Wirawati (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah sangat efektif. Namun Nugrahani (2007) membuktikan sebaliknya dimana kinerja keuangan  pemerintah  pada  kenyataannya  masih  kurang  efektif.  Demikian  pula  dengan  Kadafi  (2014)  yang menyatakan bahwa efektifitas masih belum maksimal.

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dengan  menjelaskan  hasil  rasio Value  For  Money untuk    melihat  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  apakah  sudah  berjalan  dengan
ekonomis, efisien dan efektif.  Untuk  menilai kinerja Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan evaluasi Value For Money maka  langkah  pertama  adalah  menentukan  apakah  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  sudah memenuhi  kriteria  efektif,  efisien  dan  ekonomis  berdasarkan  kriteria  dari    Kepmendagri  Nomor  600.900.327 Tahun 1996 yang dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4 di atas.
Untuk  menghitung  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  melalui  metode Value  for  Money , dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ekonomis, menurut Ardila dan Putri (2015) merupakan perbandingan  antara  masukan  yang  terjadi  ( input )  dengan  nilai  masukan  yang  seharusnya  (nilai input ). Sementara ekonomi menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan perbandingan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kemudian menurut Mahsun (2009: 179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Ekonomis dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Ekonomis = 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 ×100 %
Nilai input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara  keseluruhan  berasal  dari  dana  Belanja  Daerah.  Sementara input dalam  penelitian  ini  adalah  Belanja Pegawai  sementara  Nilai  Input  adalah  Belanja  Daerah.  Belanja  Pegawai  menjadi input karena  untuk melaksanakan seluruh mekanisme anggaran maka diperlukan pegawai untuk melaksanakannya, dengan demikian maka pegawai pemerintah daerah diberikan gaji sebagai balas jasa atas pekerjaannya yaitu dalam bentuk Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk melaksanakan Belanja Daerah maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah semakin ekonomis.
Efisiensi,  menurut  Ardila  dan  Putri  (2015)  merupakan  pencapaian  keluaran  ( output )  yang  maksimum dengan  masukan  tertentu  ( input )  atau  penggunaan  masukan  terendah.  Efesiensi  dapat  diukur  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Efesiensi = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 ×100 %
. Output dalam rumusan ini adalah  Pendapatan Daerah sementara input  yang digunakan adalah Belanja Daerah.  Output  merupakan  pencapaian  yang  diperoleh  oleh  Pemerintah  Daerah  sehingga  Pendapatan  Daerah menggambarkan seberapa banyak pencapaian keuangan yang diperoleh daerah dengan menggunakan input yang ada yaitu Belanja Daerah.
Efektifitas, menurut Ardila dan Putri (2015) merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output . Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 × 100 %
Outcomes merupakan capaian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, sehingga outcomes dalam rumusan  di  atas  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  keluaran  dari  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  karena  menunjukkan  seberapa  baik  pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri tanpa bantuan dari luar (Pusat). sementara output adalah Pendapatan Daerah.
Setelah  memperoleh  hasil  dari  penghitungan  ketiga  rasio  di  atas  maka  hasilnya  akan  disandingkan dengan rasio pertumbuhan Belanja Modal, dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal = BMn− BMn−1 BMn−1 x 100%
Keterangan: BM n = Belanja Modal pada tahun berjalan BM n-1 = Belanja Modal tahun berjalan dikurangi Belanja Modal tahun sebelumnya
Langkah selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS untuk melihat pengaruh Ekonomis Kinerja Keuangan (X 1 ), Efisiensi Kinerja Keuangan (X 2 ) dan Efektivitas Kinerja Keuangan (X 3 )  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  (Y).  Sebelum  melakukan  uji  regresi  maka  dilakukan  uji  normalitas dan  uji  asumsi  klasik  untuk  melihat  apakah  model  regresi  sudah  baik  dan  layak  untuk  dilakukan  pengujian. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e Keterangan:
Y = Pertumbuhan Belanja Modal X1 = Ekonomis Kinerja Keuangan X2 = Efisiensi Kinerja Keuangan X3 = Efektifitas Kinerja Keuangan e = error

## HASIL PENELITIAN Hasil Uji Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan
Hasil uji rasio ekonomi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau
Tahun Belanja Daerah Belanja Pegawai Rasio Ekonomi Kriteria 2007* 3,726,765,114,050 868,254,274,940 23.30 Sangat Ekonomis 2008* 3,657,889,802,469 896,176,629,470 24.50 Sangat Ekonomis 2009* 3,757,480,844,229 910,402,348,184 24.23 Sangat Ekonomis 2010** 3,791,406,471,379 945,974,032,438 24.95 Sangat Ekonomis 2011** 4,265,129,660,304 936,141,543,993 21.95 Sangat Ekonomis 2012** 6,670,765,136,944 1,037,795,827,289 15.56 Sangat Ekonomis 2013** 7,525,282,506,040 1,197,323,164,780 15.91 Sangat Ekonomis 2014** 5,602,074,495,738 1,125,446,031,248 20.09 Sangat Ekonomis 2015* 7,760,972,468,295 1,195,181,661,127 15.40 Sangat Ekonomis 2016* 8,731,938,149,823 1,295,797,050,729 14.84 Sangat Ekonomis
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018 )
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  kinerja  keuangan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam kriteria “sangat ekonomis”

## Hasil Uji Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan
Hasil uji rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau
Tahun Belanja Daerah Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi Kriteria 2007* 3,726,765,114,050   3,413,009,702,200 91.58  Efisien 2008* 3,657,889,802,469   4,209,288,614,510 115.07  Sangat Efisien 2009* 3,757,480,844,229   3,231,912,090,401 86.01  Cukup Efisien 2010** 3,791,406,471,379   4,305,465,216,039 113.56  Sangat Efisien 2011** 4,265,129,660,304   5,440,440,485,157 127.56  Sangat Efisien 2012** 6,670,765,136,944   6,847,315,819,648 102.65  Sangat Efisien 2013** 7,525,282,506,040   6,994,646,204,554 92.95  Efisien 2014** 5,602,074,495,738   8,132,409,891,832 145.17  Sangat Efisien 2015* 7,760,972,468,295   7,407,059,641,183 95.44  Efisien 2016* 8,731,938,149,823   6,942,926,673,091 79.51  Kurang Efisien
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018)
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  pada  kriteria  yang beragam.  Pada  tahun  2007  kinerja  keuangan  pemerintah  berada  pada  kriteri  ‘efisien’,  kemudia  kinerja  ini meningkat  pada  tahun  2008  menjadi  ‘sangan  efisien’.  Namun  demikian,  pada  tahun  2009  kinerja  pemerintah menurun  menjadi  ‘cukup  efisien’,  sementara  pada  tahun  2010  sampai  dengan  2015  kinerja  pemerintah meningkat  kembali, akan tetapi pada  tahun 2016 berada pada  tingkat  kinerja  terendah  dengan kriteria  ‘kurang efisien’.

## Hasil Uji Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan
Hasil  penelitian    menunjukkan  bahwa  proporsi  PAD  masih  berada  di  bawah  Pendapatan  Daerah.  Kondisi  ini menggambarkan bahwa daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari luar dan belum mandiri. Hal ini  juga menunjukkan  bahwa  kinerja keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  selama  sepuluh  tahun  terakhir  masih  berjalan dengan ‘tidak efektif’.
Hasil uji rasio efektifitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau
Tahun Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Rasio Efektifitas Kriteria 2007* 3,413,009,702,200 3,413,009,702,200 36.83 Tidak Efektif 2008* 4,209,288,614,510 4,209,288,614,510 36.16 Tidak Efektif 2009* 3,231,912,090,401 3,231,912,090,401 41.85 Tidak Efektif 2010** 4,305,465,216,039 4,305,465,216,039 39.51 Tidak Efektif 2011** 5,440,440,485,157 5,440,440,485,157 40.62 Tidak Efektif 2012** 6,847,315,819,648 6,847,315,819,648 37.81 Tidak Efektif 2013** 6,994,646,204,554 6,994,646,204,554 38.97 Tidak Efektif 2014** 8,132,409,891,832 8,132,409,891,832 39.90 Tidak Efektif 2015* 7,407,059,641,183 7,407,059,641,183 46.94 Tidak Efektif 2016* 6,942,926,673,091 6,942,926,673,091 44.80 Tidak Efektif
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018)

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Setelah  dilakukan  uji  normalitas  data  dan  uji  asumsi  klasik  maka  diperoleh  hasil  bahwa  data  yang  digunakan memenuhi asumsi normalitas, kemudian tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas. Dengan demikian maka dilakukan uji regresi linear berganda dengan hasil sebagai berikut.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R 2 ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji Koefisien Determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .465 a .217 -.175 288.83055
a. Predictors: (Constant), Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis b. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal Sumber: Hasil Data Diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  (R 2 )  adalah  sebesar  0,217.  Hal  ini berarti  variabel  independen  yaitu  kinerja  keuangan  dari  aspek  ekonomi,  efisiensi  dan  efektifitas  dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 21,7% sedangkan sisanya yaitu 78,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

## Hasil Hipotesis
Uji  t  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  dari  variabel  bebas  (independen)  terhadap  variabel  terikat  (dependen) dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan alpha (α) = 5%. Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ho 1 : ρ  =  0  Kinerja  ekonomi  keuangan  daerah    tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.
Ha 1 : ρ  ≠  0  Kinerja  ekonomi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada Pemerintah Provinsi Riau.
Ho 2 : ρ = 0 Kinerja efisiensi keuangan daerah  tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.
Ha 2 : ρ  ≠  0  Kinerja  efisiensi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada Pemerintah Provinsi Riau.
Ho 3 : ρ  =  0  Kinerja  efektifitas  keuangan  daerah    tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.
Ha 2 : ρ  ≠  0  Kinerja  efektifitas  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada Pemerintah Provinsi Riau.
Adapun hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

## Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

## Sumber: Hasil Data Diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dibuat  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Persamaan  regresi  yang terbentuk adalah:
Y = 1326,209 + 9,522 X 1 – 6,003 X 2 – 19,434 X 3 + e (2)  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  pada  X 1 adalah  0,357 dengan  sig.  0,733  lebih  besar  dari  0,05 sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kinerja  ekonomi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau namun tidak signifikan. (3) Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung  pada  X 2 adalah  -1,182  dengan  sig.  0,282  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa kinerja  efisiensi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada  Pemerintah Provinsi  Riau. (4) Hasil uji t  menunjukkan bahwa  nilai t  hitung pada X 3 adalah  -0,588 dengan  sig. 0,578 lebih besar  dari  0,05  sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kinerja  efektifitas  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

## PEMBAHASAN
New Public Management pada dasarnya mengarahkan Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik agar dapat  menyelenggarakan  keuangan  yang  dikelolanya  dengan  memenuhi  prinsip value  for  money yaitu pengelolaan  keuangan  yang  ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Dengan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  maka diharapkan pembangunan di daerah akan meningkat dan berkembang ke arah yang positif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  pada  periode  tahun anggaran  2007  sampai  dengan  2016  secara  umum  adalah  ‘sangat  ekonomis’.  Artinya  rasio  ekonomi  tersebut digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah,  dengan hasil bahwa pengeluaran dari anggaran untuk Belanja Pegawai berada dalam kategori yang sangat ekonomis jika dibandingkan  dengan  total  Belanja  Daerah  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  Belanja  Pegawai  tersebut. Belum terdapat ukuran yang ideal tentang berapa proporsi yang baik dari biaya yang dikeluarkan dalam bentuk Belanja Pegawai untuk melaksanakan anggaran dengan optimal. Sehingga implikasinya adalah kinerja keuangan yang  ekonomis  ini  memberikan  pengaruh  pada  petumbuhan  pembangunan  di  daerah  yang  diukur  dengan pertumbuhan Belanja Modal namun sangat kecil dan tidak signifikan.
Sementara  kinerja  keuangan  berada  dalam  kriteria  yang  ‘sangat  ekonomis’  selama  sepuluh  tahun berturut-turut,  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  berada  dalam  kriteria  yang  ‘kurang  efisien’  pada tahun 2016, kemudian berada pada kriteria ‘cukup efisien’ pada tahun 2009, berada pada kriteria ‘efisien’ pada tahun 2007, 2013 dan tahun 2015, dan berada pada kriteria ‘sangat efisien’ pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2014. Kinerja keuangan yang menunjukkan kriteria beragam ini pada akhirnya tidak memberikan pengaruh pada pembangunan di Provinsi Riau yang diukur dengan pertumbuhan Belanja Modal.
Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi  Riau berada dalam  kriteria  yang  ‘tidak efektif’ selama  sepuluh tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi PAD yang jauh lebih kecil dari Pendapatan Daerah. Artinya, keuangan Pemerintah Provinsi Riau masih sangat mengandalkan bantuan dari luar sehingga menunjukan bahwa Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam meraih pendapatan secara mandiri di daerah. Kinerja keuangan pemerintah  yang  masih  ‘tidak  efektif’  ini  jelas  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  terhadap  pertumbuhan pembangunan di Provinsi Riau ini.
Idealnya,  kinerja  keuangan  yang  baik  dengan  memenuhi  kriteria value  for  money sudah  seharusnya memberikan  pengharuh  pada  kinerja  pembangunan  yang  baik.  Namun  demikian,  penelitian  ini  menunjukkan hasil  yang  tidak  demikian,  dimana  kinerja  yang  ‘sangat  ekonomis’  dan  efektif  pada  kenyataanya  tidak mempengaruhi keputusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal yang bertujuan untuk peningkatan  pembangunan  di  Provinsi  Riau  ini.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  hambatan-hambatan dalam pengaloikasian Belanja Modal tersebut yang dapat disebabkan karena keputusan politik di pemerintahan. Namun demikian dugaan ini masih belum diteliti.
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1326.209 1771.850 .748 .482 Ekonomis 9.522 26.640 .151 .357 .733 Efisiensi -6.003 5.080 -.459 -1.182 .282 Efektifitas -19.434 33.048 -.249 -.588 .578
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  sangat ekonomis. Meski berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir namun secara rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Provinsi  Riau  adalah  efisien.  Sementara  itu,  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  masih  tidak efektif. (2) Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  yaitu  Pertumbuhan  Belanja  Modal  sebesar  21,7%.  (3)  Kinerja ekonomi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau namun tidak signifikan. (4) Kinerja efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Riau.  (5)  Kinerja  efektifitas  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.
Kemudian  saran  yang  dianjurkan  diantaranya  sebagai  berikut:  (1)  Diharapkan  kepada  Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya menjadi lebih baik dan stabil atau meningkat dari waktu  ke  waktu  sehingga  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  pembangunan.  (2)  Diharapkan  kepada Pemerintah  Provinsi  Riau  agar  dapat  meningkatkan  jumlah  alokasi  Belanja  Modal  sehingga  pembangunan  di daerah akan semakin optimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardila,  Isna  dan  Ayu  Anindya  Putri.  2015.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Dengan  Pendekatan  Value  For  Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi . Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 15 (1) : 78 – 85. Ariana,  Hermawati , Suharyono  dan  Dwi  Risma  Devianti.  2012. Analisis  Pendapatan  Pendapatan  dan  Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Bovaird, T.Loffer, E., 2013, Public Management and Governance, New York, Routledge. Buhr, N., 2010, From Cash  to  Accrual  and  Domestic  To  International  Government  Accounting  Standard  Setting  in  Last  30 Years, Makalah disajikan pada Sixth Accounting History Internaional Conferenc, Wellington 19 August.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba
Empat.
Hidayat,  Taufik  Wahyu  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo.  2015. Pengukuran  Kinerja  Unit  Kerja  Pemerintah  Daerah Dalam Perspektif Value For Money. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 11. Kadafi,  Laode.  2014. Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Melalui  Pendekatan  Value  For  Money  Pada  Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang.
Kurrohman, Taufik. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui  Kinerja  Keuangan yang berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, pp. 1- 11.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Jakarta. UPP AMP YKPN. Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo.. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nugrahani,  Tri  Siwi.  2007.  Analisis  Penerapan  Konsep  Value  For  Money  Pada  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta . Akmenika UPY. Volume I.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja Instansi Pemerintah
Putra, Agus Purnomo Adi dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tabanan .  E-jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana.
11.1 : 252-268. Sari, Nindy Cahya Feriska. 2015. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money
(Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013 ).
Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Tesis.  Medan: Universitas Sumatera Utara.
Tika, Moh. Pabundu. 2010. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja  Perusahaan. Bumi Aksara. Jakarta. Ulum, MD Ihyanul. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Bumi Aksara. Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah