Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara

## Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara

## Iwan Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia iwanpermadibrawijaya1972@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini  untuk  menganalisis  pengaturan  Bank Tanah  yang ada di Indonesia dan implikasi  hukum  dari  pengaturannya  terhadap  pengelolaan  dan  penguasaan  tanah  oleh  Negara. Keterbatasan  tanah  dan  jaminan  ketersediannya  untuk  kepentingan  umum  ialah  ugrensi pembentukan  Bank  Tanah,  problemnya  konsep  tanah  sebagai  hak  milik  negara  telah  mencederai konstitusi Indonesia bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan kepemilikannya dianggap tidak ada penguasaan hak di atasnya dan menjadi tanah negara. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  terdapat  konflik  norma  antara  aturan  tentang  Badan  Bank  Tanah  dengan  konstitusi Indonesia.  Sehingga  perlu  dilakukan  uji  materil  terkait  pasal  dalam  aturan  Badan  Bank  Tanah kepada  Mahkamah  Agung.  Terdapat  beberapa  penelitian  yang  mengkaji  tentang  Bank  Tanah namun dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yaitu uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah.
Kata kunci: Bank Tanah; Negara; Penguasaan Tanah

## Abstract
The purpose of this study is to analyse the existing Land Bank arrangements in Indonesia and the legal implications of its arrangements for the management and control of land by the State. The problem is that the concept of land as state property has  harmed the Indonesian constitution that "The land, water and natural resources contained therein shall be controlled by the state for the greatest prosperity of the people". Land that cannot be proven to have ownership is considered to have  no  ownership  rights  on  it  and  becomes  state  land.  The  method  used  in  this  research  is normative juridical. The results of this research show that there is a conflict of norms between the rules  on  the  Land  Bank  Agency  and  the  Indonesian  constitution.  So  it  is  necessary  to  conduct  a material  test  related  to  the  article  in  the  Land  Bank  Agency  regulation  to  the  Supreme  Court. There  are  several  studies  that  examine  the  Land  Bank,  but in  this  study  there  is  novelty, namely judicial review related to articles in the Land Bank Agency rules.
Keywords: Bank of Land; Land Ownership; State
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  kehidupan  berbangsa  dan bernegaranya  mengharuskan  dilindungi  oleh  negara.  Amanat  Pasal  33  ayat  (3) UUD  NRI  1945:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasasi  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  sehingga yang  berhubungan  dengan  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  wajib  dikelola  dan  dimanfaatkan  seluas-luasya  untuk  kemakmuran rakyat.  Tanah  adalah  sumber  daya  alam  yang  dibutuhkan  manusia  dalam memenuhi  kebutuhannya  dalam  bentuk  usaha  seperti  industri,  pembangunan sarana  dan  prasarana. 1 Menurut  Soedjarwo  Soermihardjo  tanah  sebagai  sumber kemanfaatan yang sangat penting dan memiliki nilai manfaat terhadap kehidupan dan  penghidupan  manusia, 2 sehingga  tanah  sebagai  kebutuhan  pokok  dalam kegiatan  berusaha  dan  investasi. 3 Namun  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah menjadi  sangat  penting  dalam  upaya  terselenggaranya  kemamkmuran  dan keadilan yang seluas-luasnya. 4
Bank Tanah sebagai instrumen pendukung pengadaan tanah secara adil dan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, 5 serta untuk mengurangi konflik dan sengketa  pembebasan  tanah  dan  liberalisasi  tanah  di  Indonesia. 6 Konsep  Bank Tanah diatur dalam Pasal 125 – Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021  tentang  Badan  Bank  Tanah.  Pasal  3  ayat  (1)  PP  Badan  Bank  Tanah,  Bank Tanah  memiliki  fungsi  yang  meliputi:  perencanaan,  perolehan  tanah,  pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah dan pendistribusian tanah.
Pengadaan  tanah  yang  bersumber  dari  tanah  merupakan  penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Tanah hasil penetapan pemerintah dimaksud meliputi tanah negara yang bersumber dari tanah bekas hak, tanah terlantar, tanah pelepasan  kawasan  hutan,  tanah  timbul,  tanah  hasil  reklamasi,  bekas  tambang, tanah  pulau-pulau  kecil,  tanah  yang  terdanpak  oleh  kebijakan  perubahan  tata ruang, dan yang tidak terdapat penguasaan atasnya. Hasil penetapan tanah tersebut
1 Suardi, Hukum Agraria (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005).
2 Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah (Jakarta: Republika, 2008).
3 Embun  Sari  et  al.,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca Diberlakukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  50, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
4 Nadia  Aurynnisa  Prihandini,  Supriyadi  Supriyadi,  dan  Zaenal  Arifin,  “Analisis  Yuridis Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas  Minimum  Kepemilikan  Tanah  Pertanian  Karena Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati,” Semarang  Law  Review  (SLR) 2,  no.  2  (2022):  190, https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3849.
5 Nila  Trisna  dan  Ilka  Sandela,  “Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam  Hukum  Agraria  di Indonesia,” Jurnal Ius Civile 5, no. 1 (2021): 187–201,
https://doi.org/http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/3564/2272.
6 Rahma Winati, Yusuf Hidayat, dan Anas Lutfi, “Eksistensi Dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah,” Jurnal Magister Ilmu Hukum 7, no. 1 (2022): 25–40, https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1186.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
kemudian  difungsikan  sebagai  hak  pengelolaan  dan  dijadikan  sebagai  sumber tanah bagi Bank Tanah. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI  Tahun  1945  dimana  pemerintah  melanggar  hak  penguasaan  oleh  negara dengan menjadikannya sebagai hak milik negara. Bank Tanah yang dimaksudkan tanah  sebagai  hak  milik  negara  berarti  telah  mengadopsi  asas domein  verklaring (negaraisasi  tanah)  dan  menyelewengkan  hak  menguasai  dari  negara.  Konsep domein  verklaring pernah  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda untuk  mengusai  tanah  masyarakat,  namun  asas  tersebut  telah  dihapus  oleh Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. Asas tersebut memegang suatu pandangan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan  kepemilikannya  maka  dianggap  tidak  ada  penguasaan  hak  atasnya, maka    otomatis  menjadi  tanah  milik  negara.  Bank  Tanah  menetapkan  perolehan tanah  yang  tidak  dikembangkan  atau  tidak  produktif  maka  akan  dilakukan pengelolaan yang bertujuan pada pengembangan. 7
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, pertama oleh Kafrawi (2022), mengkaji eksistensi badan Bank Tanah yang telah ada secara konstitusional dalam sistem hukum agraria Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Badan  Bank  Tanah  adalah  bentuk  Hak  Mengusai Negara  atas Tanah  (HMN)  yang penyelenggarannya berfungsi  sebagai  pengelola tanah.  Badan  Bank  Tanah  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ialah  investasi menjadi tujuan utama, selain diperuntukan sebagai kepentingan umum, sosial dan pembangunan  nasional,  pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  lahan  serta  reforma agraria.  Perbedaan  penelitian  ini,  membahas  badan  bank  tanah  sebagai  suatu konsep  kekuasaan  hak  menguasai  negara  dan  bertujuan  untuk  mendukung investasi yang ada di Indonesia. 8
Penelitian  kedua  oleh  Erdiana  (2021),  mengkaji  keberadaan  bank  tanah dalam  rangka  pengadaan  tanah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja.  Pengadaan  tanah  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  terdiri dari pertama , pengaturan pembentukan bank tanah, bahwa Bank Tanah dijadikan sebagai  badan  khusus  yang  mengendalikan  pengelolaan  tanah  dan  kekayaannya sebagai  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. Kedua ,  bentuk  organisasi  bank  tanah terbagi  atas  Komite,  Dewan  Pengawas,  serta  Badan  Pelaksana. Ketiga , mempunyai  fungsi  dalam  melakukan  perencanaan,  perolehan,  pengadaan, pengelolaan,  pemanfaatan,  dan  pendistribusian  tanah. Keempat ,  sifat  tugas  dan
7 Celline Gabriella Tampi, “Pembentukan Bank Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun  2020  Dalam  Rangka  Menjamin  Kesejahteraan  Masyarakat,” Jurnal  Lex  Crimen 1,  no.  1 (2021): 174–200,
https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38410.
8 Kafrawi  dan  Rachman  Maulana  Kafrawi,  “Kajian  Yuridis  Badan  Bank  Tanah  Dalam Hukum Gararia Indonesia,” Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 109–38, https://doi.org/https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
wewenang  dari  bank  tanah  yaitu  transparan,  akuntabel,  dan  non  profit. Kelima , sumber  kekayaan  dari  bank  tanah  bersumber  dari  APBN;  pendapatan  sendiri; penyertaan modal negara; dan sumber lain yang menyandang keabsahan. Keenam , tanah  yang  masuk  dalam  pengelolaan  oleh  bank  tanah  mempunyai  hak pengelolaan.  Perbedaan  penelitian  ini,  membahas  pengadaan  bank  tanah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. 9
Selanjutnya  peenlitian  oleh  Tejawati  (2022),  mengkaji  implementasi  Bank Tanah  di  Indonesia  harus  berdasarkan  pada  Teori  Keadilan  Bermartabat. Tujuannya  dalam  rangka  memanusiakan  manusia,  utamanya  kaitannya  dengan pemilik ataupun pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah.  Implementasi Bank Tanah erat kaitannya dengan disediakannya tanah untuk pembangunan yang dilakukan  Pemerintah  penting  berlandaskan  pada  Teori  Keadilan  Bermartabat, sehingga dapat mempersempit dilakukannya penyelewengan terhadap terpenuhinya  penguasaan  hak  atas  tanah.  Perbedaan  penelitian  ini,  membahas mengenai  implementasi  bank  tanah  yang  harus  didasarkan  pada  teori  keadilan bermanfaat. 10
Kelebihan penelitian ini menyajikan pembahasan yang detail dan terperinci. Kekurangan  penelitian sebelumnya  masih  menggunakan dasar hukum  yang telah dicabut yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut telah dicabut dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Perppu  Cipta Kerja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  tentang  Bank  Tanah yang  ada  di  Indonesia  dan  implikasi  hukum  dari  pengaturan  terkait  Bank  Tanah terhadap  pengelolaan  dan  penguasaan  atas  tanah  oleh  negara.  Penguasaan  tanah dalam  konsep  Bank  Tanah  perlu  dikaji  kembali  dan  dilakukan  reformulasi terhadap penguasaan tanah oleh negara.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mana dilakukan  dengan  melalui  kajian  dan  analisa  substansi  dari  aturan  perundang- undangan terkait pokok permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian yang  digunakan  dengan  empat  macam  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang- Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan. 11 Kemudian  dilengkapi  dengan  dua  sumber  bahan  hukum  dalam penelitian ini, yakni sumber bahan hukum primer dan skeunder. Pertama, Sumber bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  sifatnya  autoritatif  yang merupakan  sumber  hukum  dengan  mempunyai  otoritas  terhadap  peraturan
9 Nila  Erdiana,  Budi  Santoso,  dan  Mujiono  Hafidh  Prasetyo,  “Eksistensi  Bank  Tanah Terkait  Pengadaan  Tanah  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Notarius 14,  no. 2  (2021): 930–42, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784.
10 Desy  Nurkristia  Tejawati,  “Penerapan  Bank  Tanah  di  Indonesia  Yang  Berlandaskan Teori  Keadilan  Bermanfaat,” Perspektif 27,  no.  3  (2022):  139–46,  https://doi.org/https://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/841.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005).
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  atau  putusan  pengadilan.  Kedua,  sumber  bahan  hukum skunder merupakan setiap bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam  dokumen-dokumen  resmi,  seperti  buku-buku,  teks,  dan  jurnal  hukum, 12 termasuk  didalamnya  sumber  bahan  hukum  dalam  bentuk  publikasi  dengan memakai  bantuan  media  internet  yang  sangat  terkait  dengan  pembahasan penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  adalah  melalui  studi kepustakaan.  Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  terdiri  dari bahan hukum primer, dan sekunder.  Bahan hukum primer yaitu UUD NRI Tahun 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang  Badan  Bank Tanah. Bahan hukum  sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  ialah  analisis  deskriptif kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan tentang Bank Tanah di Indonesia
Sistem  Bank  tanah  hakikatnya  adalah  bertujuan  untuk  mengumpulkan tanah-tanah  yang  terlantar  dan  tanah-tanah  negara  yang  tidak  difungsikan, kemudian  tanah-tanah  tersebut  dilakukan  pengembangan  dan  diberikan  kembali sebagaimana  rencana pengelolaan tanah. 13 Bank Tanah diatur dalam Pasal  125 – Pasal  135  Perpu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang  pada pelaksanaanya  diatur  dalam  PP  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank Tanah.  Adapun  beberapa  pengaturan  mengenai  Bank  Tanah  dalam  Peraturan Pemerintah tersebut meliputi: (1) fungsi dan tugas Bank Tanah; (2) Kewenangan Bank  Tanah;  (3)  Hak  Atas  Tanah  Bank  Tanah;  (4)  Sumber  Kekayaan  Bank Tanah;  (5)  Struktur/Kelembagaan  Bank  Tanah;  dan  (6)  Jaminan  Ketersediaan Tanah.
Pertama, Fungsi dan Tugas Bank Tanah ialah perencanaan; perolehan tanah; pengadaan  tanah;  pengelolaan  tanah;  pemanfaatan  tanah;  dan  pendistribusian tanah.  Perencanaan  dibagi  ke  dalam  3  jangka  waktu,  yakni  perencanaan  untuk jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Khusus terhadap perencanaan jangka panjang ialah perencanaan terkait langkah dalam kurun waktu 25  (dua  puluh  lima)  tahun.  Kemudian  perencanaan  jangka  menengah  ialah perencanaan  terkait  langkah  untuk  masa  waktu  5  (lima)  tahun.  Dan  perencanaan tahunannya  adalah  rencana  kegiatan  untuk  untuk  kurun  waktu  1  (satu)  tahun. Rencana-rencana  tersebut  berpedoman  kepada  ide-ide  pengelolaan  jangka menengah nasional serta perencanaan tata ruang.
Perolehan  tanah  untuk  bank  tanah  didapatkan  atau  bersumber  dari  tanah yang  merupakan  penetapan  pemerintah;  dan/atau  tanah  yang  berasal  dari  pihak
12 Marzuki.
13 Sandela, “Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria di Indonesia.”
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
lain.  Tanah  yang  berasal  dari  penetapan  pemerintah  meliputi  tanah  negara  yang pada dasarnya dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau- pulau kecil, tanah yang terdampak dari pengaturan perbaikan tata ruang dan tanah yang  tidak  terdapat  pemegang  hak  terhadapnya.  Adapun  tanah  yang  bersumber dari pihak lain berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN; BUMD, badan  usaha,  badan  hukum  dan  masyarakat.  Perolehan  tanah  dari  pihak  lain dilaksanakan  melalui  prosedur  pembelian,  penerimaan  hibah/sumbangan  atau yang sejenis, tukar menukar, pelepasan hak, dan perolehan dengan konsep-konsep lain yang legal.
Berkaitan  dengan  perolehan  tanah  yang  merupakan  bentukan  penetapan pemerintah  yang  diatur  dalam  Pasal  6  huruf  a  dan  Pasal  7  PP  Nomor  64  Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah terdapat konflik norma dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimana “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasasi  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. Menurut Pasal tersebut telah tampak bahwa negara hanya diperbolehkan memiliki dengan  konep  penguasaan  terhadap  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  ter  di dalamnya  termasuk  tanah.  Akan  tetapi  dalam  konsep  Bank  Tanah  dimana  tanah diperoleh  berdasarkan  hasil  penetapan  pemerintah  berarti  Bank  Tanah  telah mengadopsi asas domein verklaring (negarasiasi tanah). Asas domein verkalaring yang  melihat  tanah  sebagai  milik  negara  dengan  mengakuisisi  tanah  masyarakat yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Asas tersebut telah dihapus oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Prinsip pada Bank Tanah yang menguasai dan mengelola tanah milik negara bisa  memunculkan  ulang  terkait  kegiatan  perpindahan  hak  terhadap  tanah  yang ada  pada  waktu  penjajahan  Hindia  Belanda.  Pada  masa  tersebut  asas domein verklaring yakni  merupakan  dasar  hukum  bagi  pemerintah  Hindia  Belanda sebagai dasar penguasaan hak-hak barat yang pada akhirnya memberi kemudahan bagi  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mendapatkan  tanah  secara  legal. 14 Bank Tanah bertujuan untuk memperkenalkan konsep perolehan tanah secara tidak legal dalam  rangka  kepentingan  investor  dengan  mengatasnamakan  pengadaan  tanah yang  tentunya  membelakangi  dari  pedoman  penting  terhadap  perlindungan terhadap hak rakyat dan tujuan dari reformasi tanah. 15
Asas Domein Verklaring diberlakukan terhadap wilayah  yang tidak adanya pembuktian secara sah terhadap tanah-tanah atau lahan tertentu yang oleh negara disebutkan  berada  dalan  penguasaanya.  Dengan  demikian  asas  tersebut  dapat
14 M.  Roem  Syibly  dan  Muhammad  Farhan  Ahsani,  “Pengadaan  Tanah  Dalam  Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perspektif Fikih Agraria,” Jurnal Syari’ah & Hukum 4, no. 1 (2022): 1–14, https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/24614.
15 Muhammad  Farhan  Ahsani,  “Tinjauan  Fikih  Agraria  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP Muhammadiyah Terhadap Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah di Indonesia Menurut PP No. 64 Tahun 2021” (Universitas Islam Indonesia, 2022).
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
membuat permasalahan yang pelik dan rumit ditengah masyarakat terkait dengan diskriminasi  agrarian,  utamanya  terhadap  bidang-bidang  tanah  yang  hak penguasaannya terhadap rakyat yang patuh dan mengikat kepada hukum adat atau hukum asli ( indigenous people law ) Bangsa Indonesia.
Menurut  pendapat  Moh.  Hatta,  terkait  sistem  atau  konsep  gagasan  hak menguasai negara terhadap tanah, pada hakikatnya tanah merupakan milik rakyat Indonesia  dan  negara  adalah  perwujudan  dari  rakyat  yang  memiliki  hak  untuk mengkonsepkan  pemanfaatannya  supaya  dapat  memberikan  kemaslahatan  dan nilai  positif  terhadap  rakyat. 16 Selaras  dengan  itu,  berdasarkan  pendapat Notonegoro, hak penguasaan negara atas tanah disebutkan hak tertinggi yang erat kaitannya  dengan  hak  individu  dan  hak  kolektif. 17 Boedi  Harsono  berpendapat bahwa,  “tanah  sebagai  milik  seluruh  rakyat  atau  tanah  milik  bersama”,  yang kemudian  dikembangkan  menjadi  suatu  sistem  mengenai  “hak  bangsa”  yang diberikan  tugas  dan  wewenang  untuk  memelihara  dan  menstrukturisasikan  tanah bersama  yang  seluas-luasrnya  tujuan  bagi  kemakmuran  rakyat. 18 Ditambahkan oleh  Achmad  Sodiki,  hak  penguasaan  oleh  negara  ialah  membangun  relasi  dan keterkaitan antara negara dan bangsa, dan tidak untuk membangun hubungan hak milik.  Asas domein  verklaring tidak  diterapkan  dalam  UU  Pokok  Agraria disebabkan berbenturannya dengan asas kesadaran hukum bangsa Indonesia. 19
Terdapat  beberapa  bentuk  permasalahan  agraria,  mulai  dari  berlakunya Agrarische  Wet 1870  hingga  berperannya  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih saja terjadi konflik struktural  yang mendominasi.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  perbedaan  prinsip,  asas  bahkan kesalahan penafsiran mengenai hak peguasaan oleh negara yang berlanjutan sejak pemerintahan  Kerajaan  Belanda.  Pasal  1 Agrarische  Besluit (Stb  1870  Nomor 118)  dikatakan  bahwa  tanah-tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan  hak penguasaannya  ialah  tanah  milik  ( domein )  atau domein  verklaring . 20 Konflik struktural  yang  terjadi  saat  ini  yakni  bersumber  dari  pemberian  izin  oleh pejabat kepada  investor  dengan  menjadikan  tanah  adat  untuk  dieksploitasi. 21 Prinsip  dan asas domein  verklaring tidak  diterima  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  terutama  dalam  Pasal  2  UUPA  terkait “hak  menguasai  negara”.  Moh.  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa,  peran  negara
16 Subadi, “Hak Menguasai oleh Negara Atas Tanah Untuk Sebesar Besarnya kemakmuran Rakyat” (Universitas Brawijaya, 2008).
17 Subadi.
18 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013).
19 Achmad  Sodiki  dan  Yanis  Maladi, Politik  Hukum  Agraria (Yogyakarta:  Penerbit Mahkota Kata, 2009).
20 Khaerudin, Waspada Upaya Liberalisme Agraria (Jakarta: Harian Kompas, 2012).
21 Ria Maya Sari, “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” Mulawarman Law Review 6, no. 1 (2021): 1– 14, https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
sesungguhnya harus ditafsirkan sebagai “mengatur” bukan negara memiliki secara mutlak. 22 Kekeliruan  penafsiran  ini  yang  berdampak  dan  menyebabkan permasalahan  struktural  yang  selanjutnya  berakibat  terhadap  salahnya  dalam merealisasikan  kebijakan  oleh  Pemerintah  terhadap  suatu  lahan/tanah. 23 Pada akhirnya,  bermunculan  konflik  agraria  yang  berdasar  dari  dominasi  negara  dan permasalahan  struktural.  Seralas  dengan  hal  tersebut,  Iwan  Nurdin  mengatakan bahwa, sempitnya pandangan terkait  peran negara memberikan dampak terhadap banyaknya  konflik  agraria.  Dapat  diartikan  bahwa,  pengartian  yang  salah kemudian memberikan dampak negatif banyak regulasi terkait agraria dan sumber daya menyebabkan memperburuk keadaan. 24
Sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  telah  berlaku  di  Indonesia  yakni  sistem  hukum  agraria  adat  dan sistem hukum  agraria perdata barat.  Begitu pula  dengan hak  terhadap tanah, hak terhadap tanah sebagaimana ketentuan dalam hukum adat dan hak terhadap tanah sebagaimana  ketentuan  dalam  perdata  barat.  Pada  praktiknya  mayoritas masyarakat Indonesia yang asli menguasai tanah didasarkan terhadap hukum adat yang  utamanya  hak  milik  terhadap  tanah.  Berdasarkan  sifat  terkait  hukum  adat yang  tidak  tertulis  maka  kepemilikan  hak  terhadap  tanah  sesuai  dengan  hukum adat adalah tidak tertulis. 25
Penyelesaian  persoalan  agraria  sementara  ini  belum  memberikan  dampak yang berarti  dikarenakan penyelesaian konflik-konflik tersebut  tidak bersentuhan langsung  akan  permasalahannya.  Maka  dari  itu  Pemerintah  diminta  untuk mengutamakan  persoalan  struktural,  yang  paling  utama  mengenai  pertanahan. 26 Kemudian  juga  hal-hal  yang  menjadi  pusat  permasalahan  sengketa  agraria  dan sistem  pembenahannya  dalam  usaha  mengkonstrusikan  kembali  politik  agraria Nasional.
Pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  mekanisme  tahapan  pengadaan  tanah terhadap  pengembangan  untuk  kepentingan  umum  atau  pengadaan  tanah  secara langsung. Kemudian penyelenggaraan pengelolaan tanah meliputi pengembangan tanah,  pemeliharaan  dan  pengembangan  tanah,  dan  pengendalian  tanah. Selanjutnya pemanfaatan tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak  lain  yang  dapat  berbentuk  jual  beli,  sewa,  kerja  sama  usaha,  hibah,  tukar menukar,  dan  konsep  lain  yang  telah  disetujui  dengan  pihak  lain.  Terakhir
22 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
23 Idham  Arsyad, Konflik  Agraria  Soal  Struktural,  Akar  Masalah  Tidak  Pernah Terselesaikan (Jakarta: Harian Kompas, 2011).
24 Iwan Nurdin, UUPA Tidak Dijalankan (Jakarta: Harian Kompas, 2012). 25 Abdul  Hamid  Usman,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah  Adat  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria,” Jurnal  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan 1,  no.  2 (2020): 60, https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593.
26 Imam B Prasodjo, Potensi Konflik: Selesaikan Struktural Persoalan Masyarakat (Jakarta: Harian Kompas, 2012).
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
pendistribusian  tanah  merupakan  tindakan  penyediaan  dan  pendistribusian  tanah kepada pihak lain.
Kedua,  Bank  Tanah  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan  penyusunan rencana  induk,  berkontribusi  terkait  kemudahan  perizinan  berusaha/persetujuan, melaksanakan  pengadaan  tanah,  dan  menetapkan  tarif  pelayanan.  Berkaitan dengan  kontribusi  bank  tanah  terhadap  pelayanan  kemudahan  perizinan berusaha/persetujuan,  bank  tanah  juga  memusatkan  pelayanan  bantuan  di  aspek pertanahan dan tata ruang.  Ketiga, Hak terhadap  Tanah  yang dikelola oleh Bank Tanah bisa dialokasikan Hak Guna Usaha, Hak  Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Bank  Tanah  bisa  menyelenggarakan  penyerahan  dan  penggunaan  atas  bagian- bagian  tanah  Hak  Pengelolaan  kepada  pihak  lain  dengan  perjanjian.Keempat, sumber  kekayaan  bank  tanah  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  pendapatan  sendiri,  penyertaan  modal  negara,  dan  sumber  lain yang legal dan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, struktur/kelembagaan  bank  tanah  yang  meliputi  atas  Komite,  Dewan  Pengawas dan  Badan  Pelaksana.  Komite  memiliki  tugas  untuk  membuat  suatu  kebijakan strategis  Bank  Tanah.  Dewan  Pengawas  ditugaskan  melaksanakan  pengawasan dan  menyampaikan  arahan  kepada  Badan  Pelaksana  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  pelaksanaan  Bank  Tanah.  Badan  pelaksana  bertanggung  jawab terhadap  merealisaikan  Bank  Tanah  untuk  kepentingan  dan  tujuan  Bank  Tanah, serta  sebagai  perwakilan  Bank  Tanah  baik  di  dalam  ataupun  di  luar  pengadilan. Keenam,  Bank  Tanah  mengendalikan  ketersediaan  tanah  untuk  (1)  kepentingan umum,  (2)  kepentingan  sosial,  (3)  kepentingan  pembangunan  nasional,  (4) pemerataan  ekonomi,  (5)  konsolidasi  lahan  dan  (6)  reforma  agraria.  Keinginan terhadap  jaminan  ketersediaan  tanah  untuk    kepentingan  umum  terdiri  atas pertahanan  dan  keamanan  nasional;  jalan  umum,  jalan  tol,  terowongan,  jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung,  irigasi,  saluran  air  dan  sanitasi,  dan  bangunan  pengairan  lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi  dan  informatika;  tempat  pembuangan  produksi  dan  jaringan  air bersih;  rumah  sakit;  fasilitas  keselamatan  umum;  pemakaman  umum;  fasilitas sosial,  fasilitas  umum,  dan  ruang  terbuka  hijau  publik;  cagar  alam  dan  cagar budaya;  kantor  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  atau  desa;  penataan permukiman serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah; prasarana pendidikan  atau  sekolah;  prasarana  olahraga;  pasar  umum  dan  lapangan  parkir umum; kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan  industri;  kawasan  pariwisata;  kawasan  ketahanan  pangan;  dan  kawasan pengembangan teknologi.
Pengendalian terhadap ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial meliputi jaminan  ketersediaan  tanah  yang  diperuntukkan  bagi  kebutuhan  terhadap
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
pendidikan,  peribadatan,  olahraga,  budaya,  penghijauan,  konservasi,  dan penyelenggaran  sosial  masyarakat  yang  dibutuhkan.  Jaminan  ketersediaan  tanah bagi  keperluan  pembangunan  nasional  adalah  jaminan  penyediaan  tanah  yang dialokasikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  dalam  upaya  memberikan  dukungan  terhadap  peningkatan ekonomi dan investasi.
Adanya  Bank  Tanah  memberikan  kemudahan  terhadap  badan  usaha  asing dalam  melakukan  investasi.  Bank  Tanah  pada  akhirnya  tidak  memihak  dan mendukung terhadap pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah dan tanah-tanah hak  milik  rakyat  yang  patuh  dan  mengakar  kepada  hukum  adat.  Bank  Tanah memerikan  jaminan  dan  mengendalikan  penyediaan  tanah  yang  dialokasikan sebagai  pembangunan  dalam  upaya  meningkatkan  ekonomi  dan  investasi. Sehingga  hal  tersebut  menjadikan  sebuah  ketimpangan  agrarian.  Bank  Tanah memberikan  penguatan  terhadap  pengadaan  tanah  bagi  kelompok  bisnis  dan pemodal.  Dengan  demikian  persoalan  ini  memperluas  diskriminasi  terhadap penguasaan  tanah  antara  masyarakat  dengan  badan  usaha  dan  negara.  Dapat dilihat  saat  ini  semakin  berkembangnya  industri, mall ,  perumahan,  pusat-pusat perdagangan  dan  sektor  usaha  lainnya  yang  dikelola  oleh  swasta.  Maka  dari  itu ketersediaan  tanah  yang  semakin  sedikit  setiap  harinya  perlu  dilakukan pengelolaan  secara  optimal  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  tanah  baik  untuk kepentingan  umum  yakni  masyarakat  maupun  kepentingan  swasta  atau  dalam rangka investasi. 27
Pada  tataran  praktiknya,  investasi  dengan  menggunakan  tanah-tanah  adat yang  ada  di  Indonesia  tidak  berjalan  dengan  lancar.  Malah  terjadi  konflik  antara pemilik tanah-tanah adat dan investor. Hal tersebut menjadikan investasi di tanah- tanah  adat  merupakan  hal  yang  problematik.  Maka  dari  itu  perlu  adanya keseimbangan  kepentingan  antara  masyarakat  dan  investor  agar  tetap  tercapai tujuan dari Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.
Jaminan ketersediaan tanah yang dialokasikan sebagai pemerataan ekonomi merupakan  jaminan  penyediaan  sebagai  sebuah  konsep  yang  pionir,  pembukaan isolasi  wilayah,  pembangunan  pasar  rakyat,  pengembangan  rumah  masyarakat dengan  penghasilan  rendah,  dan  strategi  pemerataan  ekonomi  lainnya.  Jaminan penyediaan  tanah  sebagai  konsolidasi  lahan  adalah  jaminan  ketersediaan  tanah terkait  upaya  pembenahan  wilayah  sebagai  tujuan  memperkuat  dan  memajukan kualitas lingkungan serta untuk efisiensi dan optimalisasi pembangunan. Jaminan ketersediaan  tanah  dalam  program  reforma  agraria  merupakan  pengendalian terhadap  penyediaan  tanah  terkait  upaya  redistribusi  tanah.  Penyediaan  tanah
27 I  Nyoman  Mertayasa  dan  Gusti  Ayu  Kade  Komalasari,  “Penerapan  Pp  No.  64  Tahun 2021  (UU  Cipta  Kerja)  Terhadap  Kedudukan  Bank  Tanah  Di  Indonesia,” Wacana  Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 3 (2022): 53–62,
https://doi.org/http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/183/151.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
untuk  reforma  agraria  paling  kecil  30%  dari  tanah  negara  yang  disediakan  Bank Tanah.
Adapun perbandingan terhadap penyelenggaraan Bank Tanah di negara lain pada  dasarnya  tidak  berbeda  jauh.  Di  Amerika  Serikat  Bank  Tanah  di  proses dengan tiga mekanisme  yaitu pengambilalihan tanah terlantar, pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah. Sedangkan di Belanda konsep Bank Tanah juga memiliki tiga  tahapan  yakni  pengumpulan  tanah,  pengelolaan  tanah  dan  distribusi  tanah, 28 kemudian  realisasi  dari  Bank  Tanah  diharapkan  dapat  mempermudah  proses akuisisi tanah  yang lembaganya bersifat ad hoc. 29 Sebagai negara  yang memiliki produktivitas  tanah  yang  tinggi  Indonesia  membentuk  Bank  Tanah  disediakan guna  konsolidasi  tanah  untuk  kepentingan  umum,  sosial  dan  pembangunan nasional, 30 dengan  didukung  oleh  struktur  kelembagaan  yang  meliputi  komite, dewan pengawas dan badan pelaksana. 31
3.2  Implikasi  Hukum  dari  Pengaturan  Terkait  Bank  Tanah  terhadap Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
Dibentuknya berbagai aturan-aturan terkait masalah pertanahan di Indonesia diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  langkah  pemerintah dalam  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hak  masyarakat  yang  dikemudian hari  tidak  terjadi  sengketa  akibat  tidak  adanya  bukti  kepemilikan  terhadap  tanah dan  mewujudkan tertib  administrasi  terkait pertanahan. 32 Undang-Undang Pokok Agraria  diberlakukan  secara  menyeluruh  terhadap  bidang  tanah  di  Indonesia sebagai  aturan pokok agrarian. 33 Namun diperlukan pengaturan  yang lebih lanjut terhadap hukum tanah dalam UUPA sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan  sumber  daya  alam  tanah  di  Indonesia. 34 Berlakunya  UUPA  tidak hanya  berkaitan  dengan  kebijakan  tanah  secara  umum,  namun  juga  terkait
28 Widyarini  Indriasti  Wardani,  “Harmonisasi  Lembaga  Bank  Tanah  dengan  Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Spektrum Hukum 18, no. 2 (2021), https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476.
29 Muhaimin  Muhammad  Agung  Rojiun,  Arba,  “Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Demi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum,” Jurnal Education and Development 10, no. 2 (2022): 738–48.
30 Roma  Tua  Situngkir  dan  Sri  Untari  Indah  Artati,  “Perbandingan  Pengaturan  Bank  Tanah  Di Negara  Indonesia  Dan  Belanda,” Reformasi  Hukum  Trisakti 4,  no.  3  (2022):  501–10, https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13821.
31 Sandela, “Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria di Indonesia.”
32 Christiana  Sri  Murni  dan  Sumirahayu  Sulaiman,  “Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah Merupakan  Tanda  Bukti  Hak  Kepemilikan  Tanah,” Lex  Librum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  2 (2022): 183–98, https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224.
33 Siregar  Azizah  Febrina  dan  F.X.  Arsin  Lukman,  “Tinjauan  Yuridis  Atas  Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik  Tanah,” Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum 07,  no.  01  (2022):  1–20, https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594.
34 Sari et al., “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.”
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
keabsahan  peralihan  ha  katas  tanah. 35 Upaya  merealisasikan  kepastian  hukum secara sempurna mengenai pertanahan oleh negara diadakanlah pendaftaran tanah diseluruh  pelosok  negeri,  agar  jaminan  terhadap  kepemilikan  tanah  merupakan perlindungan  hukum  yang  nyata.  Bentuk  konkrit  dari  pendaftaran  tanah  ialah sertipikat  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  terhadap  hak  tanah,  bukti  tersebut digunakan sebagai dasar kekuatan hukum hak dan kepemilikan yang sah terhadap penguasaan tanah yang dimiliki. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  bahwa  dalam  upaya terselenggaranya kepastian hukum oleh pemerintah dibentuklah sistem sertipikasi tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  aturan  hukum pertanahan yang berlaku.
Implikasi  berdasarkan  KBBI  adalah  keterlibatan  atau  suatu  kondisi  yang terlibat.  Apapun  kaitannya  dengan  penelitian  ini  arti  dari  implikasi  hukum  yang dipersoalkan ialah keterlibatan atau keterkaitannya berbagai keadaan atau kondisi hukum  sebagai  dampak  dari  pengaturan  Bank  Tanah  terhadap  pengelolaan  dan bentuk  menguasai  terhadap tanah oleh  Negara.  Implikasi  hukum  dari pengaturan terkait Bank Tanah dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah adalah terdapat konflik norma dengan UUD NRI Indonesia Tahun 1945.
Adapun  terhadap  penyediaan  tanah  oleh  Bank  Tanah  dilakukan  dengan mekanisme  akuisisi  (pengadaan  tanah),  jual  beli  dan  tukar  menukar.  Kegiatan tersebut  harus  didukung  dengan  adanya  perencanaan,  survei  tanah,  perencanaan biaya,  dan  verifikasi  status  tanah.  Hal  lain  yang  harus  juga  dilalui  dalam penyediaan tanah oleh Bank tanah  ialah  harus diketahuinya dengan pasti  historis tanah agar dapat dicegah adanya tanah yang berada dalam sengketa kepemilikan. 36 Kemudian  tahapan  pendistribusian  tanah  perlu  didukung  dengan  mekanisme persiapan  data  tanah  terhadap  luas  tanahnya,  potensi  prioritas  tanah  dan  jangka waktu  yang  dibutuhkan  dalam  memantapkan  pendistribusian  tanah.  Pelaksanaan penyaluran tanah juga dilakukan dengan ditentukannya untuk apa dan siapa tanah disalurkan dan berapa jumlah tanah yang tersedia untuk didistribusikan. 37 Namun terdapat  kendala  terhadap  penyelenggaraan  perolehan  aset  oleh  Bank  Tanah diantaranya  persoalan  terbatasnya  sumber  daya  manusia  lembaga,  lemahnya sistem  administrasi  pertanahan  dan  belum  maksimalnya  pendataan  tanah
35 M.  Yazid  Fathoni,  “Kedudukan  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Secara  Adat  Dalam Persfektif Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 190– 205, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.882.
36 Muhammad  Agung  Rojiun,  Arba,  “Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Demi  Pelaksanaan  Pembangunan  Kepentingan Umum.”
37 Maharani  Nurdin,  “Urgensi  Pembentukan  Bank  Tanah  di  Indonesia,” Gorontalo  Law Review 5, no. 2 (2022): 385–90, https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2383.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
cadangan umum negara serta belum tersedianya perencanaan terhadap tata ruang yang baik di Indonesia. 38
Membicarakan berkenaan dengan konflik norma, dengan ini diperlukan ada Pasal  yang  akan  dibandingkan  antara  kedua  peraturan  tersebut.  Pasal  yang  perlu dibandingkan adalah Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 PP Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah mengenai  tanah hasil penetapan pemerintah dengan  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengenai  penguasaan  tanah  oleh  negara.  Kedua Pasal  tersebut  bertentangan  karena  melanggar  hak  menguasai  Negara  yang  telah diamanatkan dalam Konstitusi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menganggap tanah sebagai  hak milik negara bukan hak menguasai  negara sehingga kedua hal tersebut bertentangan.
Ketika  mengidentifikasi  suatu  norma  hukum  maka  akan  ditemui  beberapa kondisi  aturan  hukum,  yakni  kekosongan  hukum  ( leemten  in  het  recht ),  konflik antar  norma  hukum  (antinomy  normen),  dan  norma  yang  kabur  ( vage  normen ) atau  norma  tidak  jelas. 39 Adapun  untuk  mengurai  konflik  antar  norma  hukum ( antinomy  normen ),  berlaku  asas-asas  penyelesaian  konflik  (asas  preferensi), yakni: 40
Pertama, Lex  superiori  derogate  legi  inferiori ,  yakni  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  mengasingkan  peraturan  perundang-undangan  yang dibawahnya  secara  kedudukan  tata  urutan  perundang-undangan  (asas  hierarki). Adapun  dasar  hukum  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia bisa temukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  meliputi  :  a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  b.  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  rakyat;  c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan  Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kedua, Lex specialis derogate legi generali , yakni suatu aturan yang khusus dapat  mengesampingkan  aturan  yang  umum.  Dalam  artian  bentuk  raturan  yang sifatnya khusus  yang harus  dinomorsatukan. Terdapat  beberapa sistematika  yang perlu dicermati dalam asas ini yaitu: a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan  hukum  umum  tetap  diberlakukan  (tidak  dicabut),  kecuali  yang  diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus  sama  kedudukannya  dengan  ketentuan-ketentuan lex  generalis (undang- undang dengan undang-undang); c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus dalam kedudukan wilayah hukum yang serupa dengan lex generalis.
38 Winati, Hidayat, dan Lutfi, “Eksistensi Dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah.”
39 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009).
40 Sudikno  Mertokusumo  &  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Jakarta:  PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
e-ISSN : 2621-4105
Ketiga, Lex  posteriori  derogat  legi  priori ,  yakni  suatu  aturan  hukum  yang baru  mengesampingkan  aturan  hukum  yang  lama.  Asas  ini  memiliki  berbagai prinsip,  yakni:  a)  suatu  norma  hukum  yang  baru  kedudukannya  harus  seimbang ataupun  harus  lebih  tinggi  derajatnya  denagn  aturan  hukum  yang  lama;  dan  b) suatu norma hukum baru dan aturan hukum lama dalam pembahasan aspek yang serupa (tidak berbeda).
Sedangkan pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 41 terdapat berbagai bentuk penyelesaian konflik aturan hukum atau pertentangan norma yang erat  kaitannya  dengan  penggunaan  asas  preferensi  hukum,  yakni:  (1) Pengingkaran ( disavowal ), namun  bentuk  tersebut acapkali bertentangan,  dengan dipertahankannya  pandangan  bahwa  tidak  adanya  konflik  norma.  Konflik  norma acapkali terjadi berkaitan dengan asas lex spesialis dalam konflik pragmatis  atau konflik  logika  ditafsirkan  sebagai  pragmatis.  Jenis  tersebut  menganggap  bahwa tidak  adanya  sebuah  konflik  norma,  sekalipun  ditemukan  sebetulnyanya  terdapat konflik  norma.  (2)  Reinterpretasi  ( reinterpretation ),  mengenai  realiasi  terhadap ketiga asas preferensi hukum harus disendirikan, yang pertama ialah reinterpretasi yang  kemudian  dengan  mengetahui  asas-asas  preferensi  hukum,  penafsiran kembali  terhadap  norma  yang  utama  dengan  proses  yang  lebih  fleksibel.  Kedua, dengan  menginterpretasi  norma  preferensi,  dan  kemudian  menggunakan  norma tersebut  dengan  mengenyampingkan  norma  lain.  (3)  Pembatalan  ( invalidation ), ada  dua  bentuk  pembatalan,  yakni  pembatalan  abstrak  formal  dan  pembatalan pratikal.  Pembatalan  abstrak  dan  formal  yakni  pembatalan  terhadap  norma tertentu yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus, seperti pembatalan Peraturan Pemerintah  ke  bawah  (dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan)  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung  dan  pembatalan  norma  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dilakukan  oleh Mahkamah  Konstitusi.  Dan  pembatalan  praktikal  merupakan  pembatalan  suatu norma  dengan  cara  tidak  digunakannya  norma  tersebut  mengenai  persoalan konkrit.  (4)  Pemulihan  ( remedy ),  mempertimbangkan  pemulihan  dapat membatalkan  suatu  ketentuan.  seperti  mengenai  suatu  norma  yang  unggul  arti overruled  norm,  kaitannya  dengan  aspek  ekonomi  maka  sebagai  ganti membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi. Dari keempat tipe di  atas  tergantung pada perspektif,  kepentingan, tujuan dan  sasaran pihak  yang  akan  melakukan  pemecahan  masalah  yang  pada  akhirnya  selalu  ada pro dan kontra bahkan menjadi permasalahan baru. 42
Ketidakharmonisasian antara suatu produk hukum yang satu dengan produk hukum  yang lainnya, baik  secara vertikal  maupun  horisontal pada akhirnya  akan
41 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
42 Gunanegara,  “Kebijakan  Negara  Pada  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Pasca  Undang- Undang  Cipta  Kerja,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 6,  no.  2  (2022):  161–84, https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
menumbuhkan  kekacauan,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  semestinya diharapkan  dari  aktualisasi  suatu  norma  hukum  yang  telah  disahkan.  Munculnya dampak negatif tersebut  tidak hanya karena disebabkan oleh inkonsistensi  dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, akan tetapi  dampak  yang  paling  dirasakan  ialah  akan  terjadinya  pemicu-pemicu terhadap banyak konflik dan persoalan hukum pada tataran pelaksanaannya. 43
Konflik norma antara PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  tergolong  ke  dalam lex  superiori  derogate  legi inferiori ,  dimana  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945)  mengesampingkan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  (PP  Nomor  64  Tahun  2021 tentang Badan Bank Tanah).
Penyelesaian konflik norma antara PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank  Tanah  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  dengan  mengajukan pembatalan terhadap Mahkamah Agung. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmmonisasi atau seluruh pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitantan  oleh  lembaga/instansi yang  diberikan  wewenang  untuk  membuatnya.  Dalam  hal  ini  mengajukan  uji materiil  terhadap  Pasal  6  huruf  a  dan  Pasal  7  PP  Nomor  64  tahun  2021  tentang Badan Bank Tanah.
Hans Kelsen di dalam Stuffenbau atau Gorund Norm mengatakankan bahwa semua  hukum  bersumber  pada  satu  induk,  dalam  artian  bahwa  semua  peraturan hukum di turunkan dari ground norm yang berbeda pada puncak piramid sehingga semakin  ke  bawah  semakin  melebar  dan  berbagai  macam  keberadaan  aturan- aturan  hukum  dan  diturunkannya  peraturan  hukum  mengikuti  norma  dasar sehingga  terbentuklah  suatu  hierarki.  Aturan  dasar  memiliki  sifat  abstrak mengikat umum semakin ke bawah semakin konkrit mengikat orang tertentu yang sebelumnya tidak dapat  dilaksanakan menjadi dapat dilaksanakan. Gorund Norm menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dan  dianggap  yang  menurnbuhkan hukum  sehingga  membuat  suatu  susunan  hierarki  yang  dengan  bentuk  piramida yang umumnya dinamakan sebagai tertib hukum.
Selanjutnya  Hans  Kelsen  melakukan  pengembangan  terhadap  teori Stuffenbau  des  Recht atau The  hierarchy  of  law dan  mengatakan  bahwa  kaidah hukum  diartikan  sebagai  suatu  susunan  berjenjang,  pada  tiap-tiap  norma  hukum yang  lebih  rendah  derajatnya  harus  berpedoman  kepada  kaidah  hukum  yang derajatnya  lebih  tinggi.  Maka  PP  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank
43 Ratna  Artha  Windari  dan  Dewa  Gede  Sudika  Mangku  Kadek  Widya  Antari,  “Tinjauan Yuridis Mengenai  Antynomy  Normen (Konflik Norma) Antara  Undang-Undang Nomro 5 Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria  Dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal  Terkait  Jangka  Waktu  Perolehan  Hak  Atas  Tanah,” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2, no. 2 (2019): 88–99, https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
Tanah  seharusnya  bersumber  pada  kaidah  hukum  yang  derajatnya  lebih  tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Dalam Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dikatakan bahwa diperlukan untuk  memakai  asas  prioritas  dari  tiga  nilai  dasar  yang  dijadikan  tujuan  hukum. Hal  ini  dikarenakan  terkait  implementasinya,  sering  berbenturan  antara  keadilan hukum  dengan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  begitupula  sebaliknya.  Dari ketiga nilai  dasar tujuan  hukum  tersebut,  ketika terjadi pertentangan satu  dengan lainnya,  harus  ada  yang  dikorbankan.  Oleh  sebab  itulah,  asas  prioritas  yang dikemukan  oleh  Gustav  Radbruch  harus  diimplementasikan  sebagaimana urutannya yakni: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. 44
Berdasarkan urutan prioritas seperti yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  sistem  hukum  bisa  saja  terhalangi  akan  terjadinya  konflik internal.  Secara  historis,  awal  mulanya  Gustav  Radbruch  berpandangan  tujuan kepastian  ditempatkan  pada  urutan  yang  paling  utama  jika  dibandingkan  dengan tujuan  yang  lain.  Namun,  setelah  melihat  kenyataan  bahwa  dengan  teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berpihak  kepada  perikemanusiaan  pada  masa  Perang  Dunia  II  dengan  jalan menjadikan  hukum  yang  mengesahkan  perlakuan  dan  tindak  kejahatan  perang pada  masa  lampau,  Radbruch  pada  akhirnya  merevisi  teorinya  dengan memberikan tempat terhadap tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.
Menurut  Radbruch  ketiga  konsep  tersebut  sifatnya  relatif  atau  dapat berubah-ubah.  Sekaligus  juga  dapat  menunjukkan  keadilan  dan  memaksa penggunaannya serta kepastian hukum dalam suatu wilayah. Dalam keadaan yang lain  dapat  menonjolkan  kepastian  atau  kemanfaatan.  Adapun  hubungan  yang karakternya  relatif  dan  berubah-ubah  pada  ummnya  tidak  sesuai  dengan  sesuatu yang  diharapkan.  Sejalan  dengan  itu,  Meuwissen  memilih  kebebasan  sebagai pedoman  dan  cita  hukum.  Kebebasan  yang  dimaksudkan  bukanlah  sebuah penyelewengan,  sebab  suatu  kebebasan  tidak  selalu  berkenaan  dengan  apa  yang kita  harapkan.  Selanjutnya  mengenai  sesuatu  yang  diinginkan  terhadap  sesuatu yang  kita  harapkan.  Akan  menjadi  sebab  terbukanya  kebebasan  yang  akan  bisa memberi  jalan  dan  hubungan  terhadap  kepastian,  keadilan,  persamaan  dan sebagainya, hal tersebut dapat dikatakan lebih baik dari pandangan Radbruch. 45

## 4. PENUTUP
Bank Tanah diatur dalam Pasal 125 – Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja yang pada pelaksanaanya diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah. Terdapat konflik norma antara Pasal 6 huruf a dan Pasal 7  Peraturan Pemerintah Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah  dengan  Pasal  33  ayat  (3)
44 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
45 Sidharta  Arief, Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum dan Filsafat Hukum (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dimana  Bank Tanah melihat tanah sebagai hak milik negara bukan hak menguasai negara. Maka perlu  dilakukan  uji  materiil  terkait  Pasal  6  huruf  a  dan  Pasal  7  Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah kepada Mahkamah Agung agar tidak terjadi ketimpangan agraria dan terciptanya keadilan bagi setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsani,  M.  Roem  Syibly  dan  Muhammad  Farhan.  “Pengadaan  Tanah  Dalam Peraturan  Pemerintah  No.  64  Tahun  2021  Menurut  Perspektif  Fikih Agraria.” Jurnal  Syari’ah  &  Hukum 4,  no.  1  (2022):  1–14. https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/24614.
Ahsani,  Muhammad  Farhan.  “Tinjauan  Fikih  Agraria  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid PP Muhammadiyah Terhadap Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah di Indonesia Menurut PP No. 64 Tahun 2021.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
Arief,  Sidharta. Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum dan Filsafat Hukum . Bandung: PT Refika Aditama, 2007. Arsyad,  Idham. Konflik  Agraria  Soal  Struktural,  Akar  Masalah  Tidak  Pernah Terselesaikan . Jakarta: Harian Kompas, 2011.
Desy  Nurkristia  Tejawati.  “Penerapan  Bank  Tanah  di  Indonesia  Yang
Berlandaskan  Teori  Keadilan  Bermanfaat.” Perspektif 27,  no.  3  (2022): 139–46.
https://doi.org/https://jurnal-
perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/841.
Djatmiati,  Philipus  M.  Hadjon  dan Tatiek Sri. Argumentasi Hukum .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Erdiana,  Nila,  Budi  Santoso,  dan  Mujiono  Hafidh  Prasetyo.  “Eksistensi  Bank
Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Notarius 14, no. 2 (2021): 930–42.
https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784.
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum . Jakarta: Raja Grafindo, 2012. Fathoni,  M.  Yazid.  “Kedudukan  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Secara  Adat Dalam Persfektif Hukum Positif  Indonesia.” Jurnal Ius Kajian  Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 190–205. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.882.
Febrina,  Siregar  Azizah,  dan  F.X.  Arsin  Lukman.  “Tinjauan  Yuridis  Atas Peralihan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Eks-Kerajaan  Di  Indonesia  Oleh Pihak  Lain  Tanpa  Sepengetahuan  Pemilik  Tanah.” Justicia  Sains:  Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 01 (2022): 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594.
Gunanegara. “Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang- Undang Cipta Kerja.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 161–84. https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanannya .  Jakarta:  Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
Indriasti  Wardani,  Widyarini.  “Harmonisasi  Lembaga  Bank  Tanah  dengan
Pengaturan  Pengadaan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.” Spektrum Hukum 18, no. 2 (2021). https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2476.
Kadek  Widya  Antari,  Ratna  Artha  Windari  dan  Dewa  Gede  Sudika  Mangku. “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Antynomy  Normen  (Konflik  Norma)  Antara Undang-Undang  Nomro  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar-Dasar Pokok  Agraria  Dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  Terkait  Jangka  Waktu  Perolehan  Hak  Atas  Tanah.” e-
Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha 2,  no.  2 (2019): 88–99.
https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/
28775.
Kafrawi,  Kafrawi  dan  Rachman  Maulana.  “Kajian  Yuridis  Badan  Bank  Tanah Dalam Hukum Gararia Indonesia.” Perspektif Hukum 22, no. 1 (2022): 109– 38.
https://doi.org/https://perspektif-
hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119.
Khaerudin. Waspada Upaya Liberalisme Agraria . Jakarta: Harian Kompas, 2012. Maladi, Achmad Sodiki dan Yanis. Politik Hukum Agraria . Yogyakarta: Penerbit Mahkota Kata, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2005. MD,  Moh  Mahfud. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi .  Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
Mertayasa,  I  Nyoman,  dan  Gusti  Ayu  Kade  Komalasari.  “Penerapan  Pp  No.  64 Tahun  2021  (UU  Cipta  Kerja)  Terhadap  Kedudukan  Bank  Tanah  Di Indonesia.” Wacana  Paramarta  Jurnal  Ilmu  Hukum 21,  no.  3  (2022):  53– 62.
https://doi.org/http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/do wnload/183/151.
Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Liberty, 2009.
Muhammad  Agung  Rojiun,  Arba,  Muhaimin.  “Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Demi Pelaksanaan  Pembangunan  Kepentingan  Umum.” Jurnal  Education  and Development 10, no. 2 (2022): 738–48.
Murni,  Christiana  Sri,  dan  Sumirahayu  Sulaiman.  “Sertifikat  Hak  Milik  Atas
Tanah  Merupakan  Tanda  Bukti  Hak  Kepemilikan  Tanah.” Lex  Librum : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022): 183–98.
https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224.
Nurdin, Iwan. UUPA Tidak Dijalankan . Jakarta: Harian Kompas, 2012. Nurdin,  Maharani.  “Urgensi  Pembentukan Bank  Tanah di  Indonesia.” Gorontalo Law Review 5, no. 2 (2022): 385–90.
https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2383. Pitlo, Sudikno Mertokusumo & A. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Prasodjo, Imam B. Potensi Konflik: Selesaikan Struktural Persoalan Masyarakat . Jakarta: Harian Kompas, 2012.
Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara
Prihandini,  Nadia  Aurynnisa,  Supriyadi  Supriyadi,  dan  Zaenal  Arifin.  “Analisis
Yuridis  Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas  Minimum Kepemilikan  Tanah  Pertanian  Karena  Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati.” Semarang Law Review (SLR) 2, no. 2 (2022): 190. https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3849.
Sandela, Nila Trisna dan Ilka. “Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria di Indonesia.” Jurnal Ius Civile 5, no. 1 (2021): 187–201. https://doi.org/http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/3564/2272. Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022): 50. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Sari,  Ria  Maya.  “Potensi  Perampasan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Mulawarman Law Review 6, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506. Situngkir,  Roma  Tua,  dan  Sri  Untari  Indah  Artati.  “Perbandingan  Pengaturan
Bank Tanah Di Negara Indonesia Dan Belanda.” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 3 (2022): 501–10. https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13821.
Suardi. Hukum Agraria . Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005. Subadi.  “Hak  Menguasai  oleh  Negara  Atas  Tanah  Untuk  Sebesar  Besarnya kemakmuran Rakyat.” Universitas Brawijaya, 2008.
Tampi,  Celline  Gabriella.  “Pembentukan  Bank  Tanah  Berdasarkan  Undang- Undang  No  11  Tahun  2020  Dalam  Rangka  Menjamin  Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal  Lex  Crimen 1,  no.  1  (2021):  174–200. https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/ 38410.
Usman, Abdul Hamid. “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 60. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593. Wahid,  Muchtar. Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  atas  Tanah .  Jakarta: Republika, 2008.
Winati,  Rahma,  Yusuf  Hidayat,  dan  Anas  Lutfi.  “Eksistensi  Dan  Prospek Penyelenggaraan  Bank  Tanah.” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 7,  no.  1 (2022): 25–40. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1186.