## IDENTITAS DAN PERLAWANAN SEORANG BURONAN DALAM KONFLIK ACEH: MENJELAJAHI TANAH SURGA MERAH KARYA ARAFAT NUR
Yusri Fajar 1
1 Universitas Brawijaya, yusri_fajar@ub.ac.id

## ABSTRAK
Berbagai  persoalan  dalam  sejarah  Aceh  bersemayam  dalam  dunia  kreatif  novelis Arafat  Nur,  termasuk  novel  Surga  Tanah  Merah,  yang  lebih  membuka  mata  pembaca  pada konflik  yang  terjadi  antar  sesama  orang  Aceh  di  era  sekarang.  Dalam  makalah  ini,  saya menguraikan bagaimana Arafat Nur menghadirkan identitas hibrid yang ambigu melalui sosok Murad, seorang pahlawan yang sekaligus buronan. Di satu sisi, Murad adalah seseorang yang dirayakan  sebagai  pahlawan  karena  dianggap  memperjuangkan  kemerdekaan  Aceh  dari penjajahan  pemerintah  pusat  Indonesia.  Namun,  dalam  narasi  novel,  Murad  sudah  menjadi buronan  dari  pemerintah  pusat  dan  orang-orang  Aceh  yang  ingin  menghabisinya.  Memori masa  lalu  ini  berdialektika  dengan  kondisi  Murad  saat  ini,  menghasilkan  keterasingan  yang mengkonstruksi identitas Murad. Dengan narasi seperti ini, Surga Tanah Merah menyodorkan kritik bagi Aceh yang disertai harapan akan kesejarahteraan dan kedamaian.
Aceh  dalam  narasi  sejarah  Indonesia  selalu  membangkitkan  memori  tentang pergolakan  dan  perlawanan.  Identitas  Aceh  di  masa  lalu  dikenal  sebagai  daerah  yang  tak mudah  ditaklukkan  oleh  Belanda  di  masa  penjajahan.  Di  masa  pascakolonial  selepas  dari cengkeraman  Belanda,  Aceh  juga  tak  mudah  dikontrol  oleh  pemerintah  pusat.  Kelompok ‘Gerakan  Aceh  Merdeka’  terus  melakukan  perlawanan  terhadap  penjajahan  yang  dilakukan pemerintah.  Bumi  berjuluk  ‘Serambi  Mekkah’,  namun  juga  dikenal  sebagai  daerah  ladang subur  ganja  ini,  pernah  menjadi  daerah  operasi  militer  (DOM)  di  era  orde  baru.  Bahkan setelah  perjanjian  damai,  Aceh  masih  dalam  bayang-bayang  kecamuk  pertikaian.  Berbagai peristiwa  ini  bersemayam  dalam  dunia  kreatif  novelis  Arafat  Nur,  yang  dalam  novel- novelnya selalu menyuguhkan lanskap konflik Aceh. Tokoh-tokoh beridentitas kultural Aceh berada  dalam  pusaran  konflik  yang  mengharuskan  mereka  menegosiasikan, mentransformasikan  identitas  mereka,  serta  melakukan  perlawanan  terhadap  hegemoni pemerintah.  Novel-novel  Arafat  Nur,  mulai  “Lampuki”  (pemenang  penghargaan  Kusala Sastra Khatulistiwa 2011), “Burung Terbang di Malam Kelam” (2014), hingga “Tanah Surga Merah” (2016, pemenang unggulan sayembara novel DKJ, diterbitkan Gramedia), memang memiliki  benang  merah  sebagai  novel  yang  mengungkapkan  konflik  horisontal  di  Aceh. Ruang  kreatif  Arafat  Nur  diwarnai  konstelasi  sejarah  dan  pergolakan  politik  Aceh  yang bersemayam di alam pikiran banyak generasi bangsa, sehingga narasi-narasi dalam novel ini bukan semata imaji yang hampa.
Meskipun  melalui  novel  “Surga  Tanah  Merah”  Arafat  Nur menarasikan  suara-suara perlawanan  terhadap  ‘penjajah’,  untuk  menyebut  pihak  yang  menghegemomi  Aceh  di  era sebelum  dan pasca perjanjian perdamaian  GAM  dan Pemerintah, Arafat  Nur sesungguhnya tidak  sedang  mengajak  dan  menggugah  kita  untuk  melafalkan  narasi  sastra  perang  seperti Hikayat  Perang  Sabil sebagai  pelecut  untuk  melawan  penjajah  dengan  bertempur  langsung setelah  hikayat  tersebut  dibacakan  di  rumah,  di dayah-dayah (pesantren),  dan meunasah-
meunasah (surau-surau) pada masa pendudukan penjajah Belanda di Aceh. Arafat Nur lebih membuka  mata  pembaca  pada  konflik  yang  terjadi  antar  sesama  orang-orang  Aceh  di  era sekarang, dan melakukan kritik tajam terhadap para elite baru Aceh yang lupa tujuan mulia perjuangan ketika mereka dulu tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka. Rasanya menarik jika  bisa  mendengar  tanggapan  para  pemanggul  amanah  dalam  pemerintah  Aceh  sekarang jika mereka sudah membaca novel “Surga Tanah Merah”. Dulu Hikayat Perang Sabil begitu ditakuti  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  sehingga  hikayat-hikayat  perang  sabil  ini  disita karena membangkitkan kesadaran rakyat Aceh untuk mengangkat senjata (Alfian, 2003:181). Lalu  apakah  novel  beraroma  kritik  politik  dan  konflik  Aceh  ini  ketika  selesai  dibaca  akan juga disita karena dikhawatirkan membangkitkan kewarasan berpikir untuk melawan tirani? Di era keterbukaan ini novel Arafat Nur tentu tak perlu dikhawatirkan karena novel ini justru bisa menjadi medium berkaca diri dan melakukan kritik demi Aceh yang lebih baik. Dalam perspektif  sosiologi  sastra,  pada  konteks  ini  kita  bisa  mempertanyakan,  sebagaimana disinggung Faruk, sejauh mana sastra berfungsi sebagai perombak masyarakatnya (2010:5). Apakah  novel  “Surga  Tanah  Merah”  dengan  muatan  kritik  tajamnya  tentang  kondisi  Aceh bisa  meneteskan  embun  kesadaran  bagi  elite  Aceh  untuk  melakukan  perubahan  yang  lebih baik?  Tak  mudah  untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  karena  karya  sastra  berperan  dalam perubahan  secara  tidak  langsung,  namun  bisa  menjadi  medium  intropeksi  dan  pembangkit kesadaran untuk perubahan.
“Tanah  Surga  Merah”  digerakkan  melalui  narator  utama  bernama  Murad  yang merupakan seorang bekas anggota GAM yang terlibat konflik dengan kawan-kawannya, yang kini  menduduki  jabatan-jabatan  penting  dalam  pemerintahan  Aceh.  Di  tangan  Arafat  Nur, identitas Murad sebagai pelarian politik Aceh menjadi sangat kompleks, dinamis dan hibrid. Konstruksi identitas Murad dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar diri sang pelarian, mulai politik,  budaya  dan  agama.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Hall,  identitas  bukanlah  sesuatu yang natural melainkan hasil konstruksi, selalu mengalami transformasi dan dengan mengutip pendapat  Laclau  dan  Bhabha,  Hall  lebih  jauh  menegaskan  bahwa  identitas  terkonstruksi dalam  permainan  kekuasaan  dan  pembatasan  (1996:5).  Arafat  Nur  menyajikan  pada  kita melalui  novel  ‘Tanah  Surga  Merah’  tentang  bagaimana  Murad  tersingkir  dan  terasing  dari pusat  kekuasaan  lokal  Aceh,  hingga  dia  teralineasi  dan  diburu,  5  tahun  lebih  hidup  dalam pelarian  di  luar  Aceh.  Dalam  eskalasi  sosial  dan  historis  yang  begitu  dinamis,  penuh fragmentasi  dan  polarisasi,  identitas  Murad  mengalami  perubahan-perubahan  mulai  secara fisik,  politik,  religius  dan  kultural  karena  situasi  konflik  Aceh  yang  tegang  dan  penuh kecurigaan. Sementara, dalam pelarian dan persembunyiannya hingga ia muncul kembali di Aceh,  Murad  tak  habis-habis  mengkritik  penguasa  lokal  Aceh,  seakan  terus  melakukan perlawanan.  Oleh  karena  itu,  novel  “Surga    Tanah  Merah”  bagi  saya  merupakan  medium Arafat  Nur  sebagai  penulis  dari  Aceh,  untuk  mengekspresikan  pandangan,  tanggapan  dan pemikiran kritisnya tentang kondisi Aceh dulu dan sekarang.

## KONSTRUKSI IDENTITAS MURAD
Sebelum  lari  dari  Aceh,  Murad  menyandang  identitas  sebagai  pahlawan  karena dianggap  memperjuangkan  kemerdekaan  Aceh  dari  penjajahan  pemerintah  pusat  Indonesia. Identitas  pahlawan  ini  bisa  dipandang  sebagai  penghargaan  dan  penghormatan  sebagian
warga Aceh atas perjuangan yang dilakukan Murad untuk meraih ‘kedaulatan’ dan ‘otonomi’ Aceh.
Sebelum  tuntutan  peristiwa  yang  menyebabkan  aku  harus  melarikan  diri  dan bersembunyi  di  tempat  yang  asing,  tidak  lama  setelah  kesepakatan  damai  dimulai, aku adalah pejuang kemerdekaan bersama tiga ratus lebih pejuang lain yang dipuja- puji, ditakuti, dan juga disegani banyak orang.  Sekarang arah telah berbalik tajam, aku bukan lagi pahlawan, melainkan penjahat buronan yang diintai polisi  dan diburu oleh  orang-orang    Partai Merah  yang  menaruh  dendam  kesumat  (Arafat  Nur, 2016: 10)
Arafat Nur membangun identitas hibrid yang ambigu: pahlawan dan buronan. Di satu sisi  Murad  pernah  dianggap  sebagai  pejuang  yang  dielu-elukan  masyarakat  Aceh  yang merindukan  kebebasan  dari  cengkeraman  ‘penjajah’.  Di  sisi  lainnya  Murad  menjadi  sosok yang diburu dan distereotipkan negatif, sebagai buronan. Konstruksi identitas pahlawan dan buronan serta orang yang dianggap pecundang, dengan demikian, sangat ditentukan oleh cara pandang masyarakat yang bisa saja mengalami polarisasi dalam memandang seseorang.
Murad  berada  dalam  memori  masa  lalu  dan  masa  kini.  Ia  seperti  berusaha menyatukan kembali kepingan-kepingan romantika masa lalu dan menemukan kembali hari- hari indah yang sebelumnya hilang dari hidupnya. Narasi Arafat Nur ini mengingatkan saya pada kisah-kisah orang-orang yang harus pergi dari kampung halamannya karena pergolakan politik seperti yang dikisahkan penulis keturunan India, Salman Rusdhi, dalam bukunya yang bertajuk Imaginary  Homeland (1992);    Ingatan  orang-orang  yang  keluar  dari  teritori kampung  halamannya  bagi  Rushdi  selalu  mengalami  fragmentasi,  tak  mudah  bagi  mereka untuk menyatukan kembali ingatan-ingatannya tentang kampung halaman karena telah lama tinggal  di  teritori  lain,  sebagaimana  yang  dialami  Murad  yang  selalu  menyemaikan kerinduannya pada kampung halamannya demi merawat kecintaannya. Kepulangan Murad ke Aceh dari pelariannya mencerminkan gelora dalam diri Murad untuk menapaktilasi kembali kenangan dan meneguhkan kembali identitasnya sebagai putra Aceh.
Dialektika masa lalu dan masa kini serta sikap yang ditunjukkan Murad dalam “Surga Tanah  Merah”  dalam  merespon  dialektika  tersebut  menjadi  sumber  pembentuk  identitas Murad, sebagai generasi Aceh yang mencintai Aceh, namun mengkritik dan memprotes keras hegemoni para elite lokal baru, para pemimpin Partai Merah, yang ingin menyingkirkannya. Meskipun Murad adalah lelaki asli Aceh, dia oleh para elite aceh dianggap ‘sang liyan’ ( the other ), terutama oleh elite partai merah. Bahkan Murad merasa asing dengan dirinya sendiri.
Perasaan  terasing  yang  dialami  Murad  pada  dasarnya  disebabkan  perbedaan  antara identitas terdahulu dan identitas sekarang.  Terbentang jurang menganga di antara keduanya yang  membuat  Murad  tak  mudah  menjembataninya.  Keterasingan  Murad  lebih  jauh  juga disebabkan kondisi di mana dia harus menjadi pelarian selama lima tahun lebih dan tak lagi bisa  mengikuti  perkembangan  daerahnya  selama  dalam  pelariannya.  Dia  terpisah  dari kampung halaman dan berbagai praktik sosial kultural keagamaan di Aceh.  Setelah kembali ia harus beradaptasi kembali:
Tiba-tiba saja aku merasa asing pada tanah kelahiranku yang pulang ke rumah sendiri pun harus diam-diam dan sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Orang-orang dekat dan
sahabat karib kini menjadi musuh, bahkan mereka hendak membunuhku. Sementara aku  harus  menjauhi  keluarga  dan  teman-teman  dekat  yang  tidak  terlibat  politik. Sungguh asing rasanya negeri ini, tapi aku terlanjur tidak bisa hidup di tempat lain. Tanah ini rumahku, surgaku; surga tanah merah (Arafat Nur, 2016: 129)
Perasaan  terasing  Murad  pada  dasarnya  juga  disebabkan  penolakan  beberapa  orang Aceh  atas  kehadirannya.  Teman  dan  sahabat  dekat  telah  mengambil  posisi  berkonfrontasi dengannya.  Konstalasi  politik  Aceh  yang  membuat  Murad  menjadi  pelarian  telah menciptakan  jarak  antara  Murad  dan  kampung  halamannya  serta  keluarga  serta  teman- temannya.  Kedekatan  dan  sosialisasi  sebagai  prasyarat  menjalani  hidup  secara  nyaman  dan bersama-sama  tak  bisa  Murad  dapatkan  lagi  seperti  sedia  kala.  Kondisi-kondisi  yang membuatnya  tak  memiliki  akses  leluasa  pada  kampung  halamannya  dan  keterbatasan berkomunikasi  dengan  teman-temannya  di  Aceh  mengantarkan  Murad  dalam  perasaan terasing dari hari demi hari.
Perubahan  identitas  ini  disadari  Murad  sebagai  strategi  untuk  menghadapi  tindakan represif dan melakukan  penetrasi ke kampung halamannya, beradaptasi dan berharap untuk berjuang  kembali  mewujudkan  idealismenya.  Perubahan  identitas  fisik  Murad  dikisahkan Arafat Nur sebagai cara yang dipilih oleh Murad untuk menyelamatkan diri dari perburuan orang-orang  yang  akan  menghabisi  Murad.  Orang-orang  dari  Partai  Merah  memusuhi  dan ingin  menyingkirkan  Murad.  Sebelumnya  Murad  dikenal  dari  nama  dan  ciri-ciri  fisiknya seperti cambang dan jenggot:
“Akhirnya  aku  terpaksa  merontokkan  cambang,  janggut,  dan  mengubah  nama, sehingga mereka sulit untuk menemukanku” (Arafat Nur, 2016:27)
Murad  secara  fisik  memang  berubah.  Tampangnya  tidak  lagi  seperti  ketika  dia menjadi  gerilyawan  Gerakan  Aceh  Merdeka,  namun  sesungguhnya  semangat  dan  prinsip perjuangannya untuk kemajuan Aceh tak pernah padam dan berubah.
Sementara  Konstruksi  identitas  politik  Murad  dibangun  Arafat  Nur  secara  dinamis dan  dialektis  yaitu  melalui  konflik  horisontal  di  Aceh,  yang  melibatkan  GAM  dan pemerintah.  Murod  menjadi  bagian  dari  pejuang  yang  bergerilya  di  hutan.  Identitas  yang terkait  kemampuan  Murad  beradaptasi  dengan  medan  sulit  dan  hidup  berkesusahan  telah terbentuk sejak dia menjadi pejuang.
“Aku hanya seorang tentara gerilya yang menjabat Wakil Panglima Sagoe merangkat juru bicara dan beberapa kali sempat menulis artikel di surat kabar lokal dengan nama samaran,  yang  semuanya  berupa  gagasan  pentingnya  mendirikan  Partai  Jingga” (Arafat Nur, 2016: 14)
Jabatan Murad merupakan jabatan politis dan strategis dalam GAM. Ia juga dicitrakan Arafat  Nur  sebagai  buronan  yang  memiliki  kompetensi  intelektual.  Salah  satu  indikasinya adalah  kemampuan  Murad  dalam  menyampaikan  gagasannya  di  media  massa  lokal.  Tanpa kemampuan berpikir yang kritis, tak mungkin Murad mampu menyampaikan tulisan-tulisan propagandanya di media massa. Kita bisa membaca bahwa keterlibatan Murad dalam dunia gerilya  dan  orientasi  politiknya  telah  membentuk  jati  dirinya.  Latar  dan  orientasi  ini  pada dasarnya tidak terlepas dari keinginan Murad untuk memperjuangkan kemajuan bumi Aceh.
Gagasan  mendirikan  partai  Jingga  menunjukkan  cara  dan  strategi  perjuangan  politik  yang ingin dijalankan Murad.
Sebelumnya, dalam paparan Arafat Nur, Murad sebenarnya pernah bergabung dengan partai Merah Aceh, namun karena tidak puas maka dia keluar dan sempat juga terlibat dalam partai yang dianggap kecil, yaitu partai Jingga. Dia menilai banyak politisi partai merah yang tak lagi memperjuangkan rakyat Aceh. Cita-cita perjuangan mulia partai telah diselewengkan. Mereka lebih senang menimbun keuntungan pribadi dan untuk partai.  Identitas Murad juga dikenal  sebagai  orang  yang  tak  kenal  kompromi  dengan  tindakan  asusila  dan  bertentangan dengan  prinsip  perjuangan.  Murad  adalah  juga  pejuang  yang  tegas  dalam  membela kebenaran. Ia misalnya menembak mati seorang Aceh yang hendak memerkosa seorang gadis Aceh. Hal ini menunjukkan Murad tak mau berkompromi dengan tindakan yang dia pandang sebagai kejahatan dan merendahkan martabat serta harga diri warga Aceh.
Hal menarik terkait identitas religius dan kultural yang dinarasikan Arafat Nur dalam “Surga  Tanah  Merah”  adalah  perubahan  identitas  Murad  yang  dulu  dikenal  pejuang kemerdekaan Aceh, politisi seperti yang saya bahas di atas, kemudian setelah diburu sepulang dia  dari  pelarian,  kemudian  bersembunyi  lagi  di  padalaman  Aceh,  dia  berubah  identitas sebagai  seorang  Teungku  (yang  sebenarnya  dia  merasa  tak  pantas  menyandangnya).  Demi keamanan  Murad  dari  perburuan  orang-orang  partai  Merah,  sahabat  Murad  yang  bernama Imran  mengirim  Murad  ke  suatu  daerah  di  pedalaman  yang  sangat  jauh  dan  sulit  dijagkau. Imran  juga  mengubah  nama  Murad  menjadi  nama  yang  identik  dengan  tokoh  agama:  “ Sekarang  kau  bukan  lagi  Murad,  tapi  kau  Teungku  Ghafar  Sabi.”  (Arafat  Nur,  2016:191) Tentu  saja  identitas  baru  yang  disandang  oleh  Murad  membuat  Murad  tidak  nyaman  dan cenderung ingin melepas identitas tersebut. Namun Murad tak bisa menghindar dan menolak. Perubahan identitas ini harus dilakukan karena konstelasi politik dan keamanan serta sebagai upaya membaurkan masyarakat desa Klekklok dengan Murad:
“Saudara-saudara!  Ini  adalah  Teungku  Ghafar  Sabi,  pandai  agama  yang  dikirimkan pemerintah kemari!” teriak Dahli pada sekalian orang yang membuat perutku mual. “Kalian perlu belajar agama dan semoga Allah melindungi kalian semua dari bencana Alam dan petaka dunia!” (Arafat Nur, 2016: 201)
Peran  seorang  Teungku  menuntut  Murad  memancarkan  aura  sebagai  seorang  tokoh agama,  yang  dianggap  mampu  menuntun  dan  menyelamatkan  warga  kampung  serta melindungi mereka dari bencana dan marabahaya. Ketergantungan warga klekkkok terhadap seoramng  teungku  seperti  membangun  alegori  terhadap  kebutuhan  aceh  akan  seorang pemimpin  yang  mampu  membawa  aceh  keluar  dari  kegelapan,  konflik  dan  kemiskinan. Identitas  sebagai  Teungku  bagi  Murad  menjadi  beban  berat  dan  membuatnya  sangat  tidak nyaman karena dia memang bukan ahli agama:
Betapa teganya meraka (Imran dan Dahli) mengirimkan aku kemari sebagai seorang teungku palsu hanya untuk menipu orang-orang kampung terbelakang ini. Tidakkah mereka  berpikir  bahwa  aku  harus  mengkhianati  diri  sendiri  dengan  berpura-pura menjadi  pandai  agama  yang  disanjung-sanjung?  Lalu  bagaimana  nanti  bila  aku disuruh  mengajar  mereka  mengaji?  Tidakkah  mereka  tahu  aku  sendiri  tidak  terlalu pandai membaca Alqur’an?! (Arafat Nur: 209)
Perang batin berkecamuk dalam diri Murad. Alih-alih identitas religius sebagai tokoh agama  membuat  Murad  senang  dan  merasa  terhormat,  Murad  justru  merasa  menanggung beban  berat  sekaligus  mengenakan  topeng  kepalsuan.  Konstruksi  identitas  Murad  sebagai pelarian berbeda antara kenyataan dan harapan. Pada konteks ini identitas bisa dilihat sebagai suatu proses yang dinamis, yang dipengaruhi kondisi-kondisi ekternal diri, dan bisa terbentuk melalui  proses  yang  disengaja.  Identitas  lama  yang  dimiliki  Murad  pada  kutipan  di  atas bernegosiasi  dengan  identitas  yang  diharapkan  muncul  dari  dalam  dirinya  oleh  dua sahabatnya  dan  juga  oleh  masyarakat  Klekklok.  Pertentangan-pertentangan  batin  ini digambarkan  Arafat  Nur  untuk  menegaskan  bagaimana  Murad  harus  menghadapi  berbagai tekanan dan persoalan rumit selama dalam pelarian.
Namun  demikian,  realitas  peran  yang  dihadapinya  membuat  Murad  mau  tidak  mau harus  melakukan  adapatasi  dan  mempelajari  bagaimana  masyarakat  Klekklok  memandang dan menempatkan seorang Teungku. Salah seorang warga kampung Klekklok menyampaikan peran  teungku  pada  Murad.  Bagi  orang  kampung,  peran  seorang  teungku  berkaitan  dengan hal-hal religius dan juga supranatural. Warga menganggap ada relasi antara tindakan buruk dengan akibat buruk yang menimpa. Pada konteks inilah identitas seorang Murad yang telah dikenal sebagai teungku dipertaruhkan. Apakah kehadirannya akan membawa kemaslahatan bagi waga dan menjauhkan warga desa dari mara bahaya? Demi menjalankan peran seorang teungku, Murad juga mengalami perubahan identitasnya. Penampilan Murad tidak lagi seperti sebelumnya. Dia mengenakan jubah putih. Identitas yang sebenarnya ditolaknya itu, perlahan memengaruhi kehidupan Murad.

## Aku  harus  memikirkan  setiap  tindakan  yang  harus  aku  lakukan,  semua  disebabkan jubah putih yang kupakai ini (Arafat Nur, 2016: 217)
Tuntutan  sebagai  seorang  teungku  telah  membuat  Murad  akhirnya  mengenakan pakaian yang mencirikan identitas teungku. Transformasi identitas yang prosesnya cenderung tidak  alamiah,  terpaksa,  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  yang  menuntutnya.  Woodward memadahkan identitas terbentuk dalam konteks sosial dan melalui pemikiran individu tentang apa  yang  menghubungkan  dirinya  dengan  dunia  luar,  yang  misalnya  berkaitan  dengan pakaian  yang  dikenakan  dan  tingkah  laku  yang  ditunjukkan  (2004:12).  Pada  konteks  ini selain  tampilan  luar  yang  ditunjukkan  Murad  melalui  baju  yang  dia  kenakan,  tuntunan tingkah laku dan berbagai kompetensi sebagai teungku juga diharapkan  oleh masyarakat di kampung Klekklok.
Murad di  satu sisi ia harus beradaptasi dengan identitas sebagai teungku  dan di sisi lain  ia  merasa  tidak  memiliki  kemampuan  dan  bekal  untuk  menyandang  identitas  sebagai seorang teungku.
Aku  lebih  nyaman  bila  orang-orang  ini  tidak  peduli  padaku,  membiarkan  apa  saja yang  kulakukan.  Gara-gara  jubbah  dan  peci  inilah  aku  menjadi  kaku;  menjadi manusia  lain  yang  sangat  asing,  bahkan  bagi  diriku  sendiri.  Sialnya  aku  terpaksa menjalaninya  sebagaimana  keniscayaan  yang  dilakukan  seorang  teungku.  Sungguh ini  cobaan  berat  sangat  bertentangan  dengan  diriku  yang  sebenarnya,  sebab  aku  ini adalah seorang pembunuh! (Arafat Nur, 2016: 2018)
Selama di kampung Klekklok, Murad dianggap memiliki kemampuan seperti seorang teungku  yang sebelumnya pernah tinggal di kampung itu. Dia juga harus bersosialisasi dan membangun  peran-peran  permberdayaan  kultural  masyarakat  kampung  yang  terbelakang secara  intelektual  dan  ekonomi.  Lebih  dari  itu  seorang  teungku  diharapkan  mampu menangkal  sihir,  mengobati  orang  sakit,  hingga  mengurus  hal  ihwal  metafisik.  Harapan masyarakat  ini  mengindikasikan  bahwa  identitas  teungku  sesungguhnya  begitu  kompleks, berhubungan tidak hanya dengan peran-peran sosial, namun juga kultural dan religius.
Justru  di  kampung  Klekklok  yang  terpencil  itu,  Murad  lebih  bisa  melihat  realitas masyarakat Aceh di  pedalaman  yang tak diperhatikan secara pendidikan  dan kesejahteraan, namun  mereka  bisa  hidup  secara  nyaman  dan  damai.  Dia  makin  terlibat  secara  sosial  dan kultural  serta  makin  menyadari  pentingnya  peningkatan  kehidupan  masyarakat  bawah  yang jauh dari perhatian pemerintah. Keterlibatan Murad terasa mengakar di bawah, dan dirasakan oleh masyarakat. Pada konteks ini Murad dengan identitas barunya memainkan peran-peran sosial budaya keagamaan. Dia tidak lagi berkutat pada hal-hal politik yang banyak mewarnai hidupnya sebelumnya. Hiruk pikuk politik dan aroma konflik seperti menjauh dari hidupnyan selama dia tinggal di Klekklok. Kita bisa melihat konstruksi identitas seorang teungku yang dijalaninya di kampung Klekklok telah membawanya dalam kondisi sosial yang dulu belum pernah  dialaminya.  Lambat  laun  dia  merasakan  kehidupan  damai  di  pedalaman  tersebut. Dalam  salah  satu  kutipan  di  novel  “Surga  Tanah  Merah”  Arafat  Nur  seperti  sedang menegaskan harapan itu melalui suara Murad:
Sungguh bila perang dan kekacauan tidak ada di Aceh, rasanya tanah ini benar-benar menjadi  Surga,  hijau  sebagaimana  bayanganku  masa  kanak  dulu.  Kini  semuanya telah  berubah  menjadi  surga  merah;  bagaimana  pun  banyaknya  darah  yang  tumpah membasahi  tanah  ini,  aku  tetap  tidak  bisa  hidup  di  tempat  lain  (Arafat  Nur,  2016: 274)
Pernyataan Murad dalam kutipan di hampir bagian akhir novel “Surga Tanah Merah” di  atas  seakan  menegaskan  identitasnya  sebagai  orang  Aceh  yang  mencintai  kampung halamannya,  yang  tak  rela  sebenarnya  tanah  Aceh  menjadi  merah  dan  amis  karena pertumpahan darah. Meskipun Aceh dilanda konflik, Murad tetap ingin tinggal di bumi Aceh. Perjalanan hidupnya yang dinamis dan menyandang berbagai identitas baik sebagai pejuang kemerdekaan, buronan konfik Aceh, politisi partai Merah dan Jingga, hingga seorang teungku makin  menegaskan  bahwa  Aceh  adalah  bagian  dari  hidupnya.  Identitasnya  yang  dinamis, berlapis  dan  terbentuk  oleh  berbagai  faktor  eksternal  pada  dasarnya  memetaforakan kompleksitas persoalan Aceh sebagaimana yang dinarasikan oleh Arafat Nur.
Setelah  kesepakatan  damai  terjadi  di  Aceh,  Murad  justru  berkonflik  dengan  sesama warga  Aceh.  Keputusan  Murad  untuk  bersembunyi  di  luar  Aceh  mencerminkan  upaya menyelamatkan  diri  dengan  cara  tinggal  di  tempat  di  luar  Aceh  dan  beradaptasi  dengan tempat yang secara budaya berbeda dengan budaya tanah kelahirannya. Namun, Arafat Nur menunjukkan  melalui  novelnya  bahwa  seorang  buronan  tak  akan  bisa  melepaskan  diri  dari bayang-bayang kampung halamannya. Kecintaaan Murad pada kampung halamannya, Aceh, begitu  mendarah  daging,  merasuk  dalam  jiwanya:  “Kerinduan  dan  kecintaanku  terhadap tanah  ini  Melebihi  apapun.  Tanah  surga  tempat  jiwaku  bersemayam;  Tanah  Surga  merah” (Arafat  Nur,  2016:123).  Secara  fisik  Murad  berada  di  luar  Aceh  untuk  bersembunyi  dan
mengasingkan  diri,  namun  secara  batin  ia  sesungguhnya  tak  pernah  pergi  dari  Aceh,  tanah kelahirannya.  Ada  relasi  naluriah  antara  Murad  dengan  tanah  Rencong  yang  keindahan alamnya  tak  tertandingi.  Migrasi  Murad  keluar  Aceh  adalah  kesementaraan  (temporal), karena  tempatnya  pulang  tetaplah  kampung  halamannya  sebenarnya  ( true  homeland )  yang telah memiliki ikatan batin dengannya. Ia tidak memungkiri kenyataan tanah airnya tak lagi damai,  banyak  pertikaian  dan  pertumpahan  darah,  namun  ia  mengakui  tetap  sepenuh  hati mencintai Aceh:
Inilah kampung halaman yang kurindukan, Aceh yang kusayang, telah banyak darah tumpah  di  sini,  dan  sepertinya  akan  terus  tumpah.  Dulu  tempat  ini  surga  menawan yang  menenangkan, memberitakan berjuta harapan dan impian indah. Sekarang dan sampai kapan pun rasanya aku tidak bisa meninggakan tanah ini, yang kini tetap saja menjadi surga aneh bagiku; ya, tanah surga merah (Arafat Nur, 2016: 121)
Murad berada dalam dialektika masa lalu dan masa kini. Ia membangkitkan masa lalu untuk  bernostalgia sekaligus  merekonstuksi  fragmentasi  berbagai  harmoni  yang  pernah  ada dan masih dengan baik diingatnya. Surga adalah metafora kampung halamannya yang penuh keindahan;  Sementara  ‘merah’  menjadi  penanda  berbagai  tragedi  yang  terjadi  di  dalamnya. Gambaran  keindahan  kampung  halaman  di  masa  lalu  inilah  yang  dia  oposisikan  dengan kondisi sekarang yang penuh teror, rasa ketidaknyamanan, bahkan ancaman pembunuhan.

## PERLAWANAN MURAD
Sebagai  orang  yang  memiliki  identitas  Aceh  Murad  mengkritisi  dan  menginginkan perubahan atas kondisi Aceh yang tak kunjung damai. Murad misalnya mengkritik kebijakan DOM  saat  orde  baru  dan  juga  mengkritik  pemerintah  dan  kondisi  Aceh  masa  kini.  Narasi perlawanan yang digaungkan Arafat Nur ini mengingatkan kita pada tokoh GAM, Teungku Hasan  diTiro,  yang  pada  4  Desember  1976  membangkitkan  semangat  perlawanan  dengan mendeklarasikan Negara Aceh Merdeka dan menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan kelanjutan  perjuangan  rakyat  Aceh  melawan  penjajah;  Dia  merujuk  pada  orang-orang Indonesia  sebagai  penjajah  baru  yang  melakukan  penjajahan  di  Aceh  (Abubakar,  2015:55) Tokoh Murad dalam “Tanah Surga Merah” menunjukkan perlawanan ketika melihat tindakan represif aparat militer di Aceh:
Aku memutuskan untuk dan bergabung dengan pejuang atas kemauan sendiri karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan tentara yang begitu kasar dan kejam; mereka kerap  membunuh,  menculik,  menjarah  dan  memukuli  orang-orang  seakan  hanya itulah tugas utama para tentara yang dianjurkan negara (Arafat Nur, 2016: 33)
Murad menempatkan dirinya beroposisi dengan hegemoni militer. Kritik keras Murad lebih jauh menyasar eksitensi tentara di Aceh yang seakan dikirim untuk hanya mementaskan berbagai  adegan  horror  kekekasan,  tanpa  misi  perdamaian  dan  mendamaikan.  Narasi pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  aparat  mengingatkan  kita  pada  pada  orang-orang  Aceh yang  melawan  dan  rela  mengorbankan  nyawanya.  Mereka  adalah  sosok-sosok  nyata  yang hadir kembali dalam narasi di “Surga Tanah Merah”. Narasi sejarah pertumpahan darah dan kematian  ini  dalam  kaitannya  dengan  eksitensi  tokoh-tokoh  dalam  novel  Arafat  Nur mengingatkan  saya  pada  pernyataan  Hasan  di  Tiro  dalam  persembahan  naskah  drama
berjudul “Drama Sejarah Orang-Orang Aceh 1973-1978: Drama dalam delapan babak, yang ditulisnya:
Untuk anakku, Karim di Tiro. Untuk mengenang 500.000 para lelaki, perempuan dan anak-anak  Aceh  yang  pemberani-Seperempat  dari  total  populasi-yang  meninggal untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh dalam perang dengan Belanda dari tahun 1873  sampai  1942.  Mereka  adalah  penulis-penulis,  para  pemain  yang  nyata  dari drama ini. (1979)
Jika  dulu  lawan  yang  dihadapi  orang-orang  Aceh  adalah  jelas  penjajah  Belanda, namun setelah  Indonesia merdeka justru  yang harus dihadapi adalah orang-orang  Indonesia sendiri  yang  menjelma  ‘penjajah’  baru.  Dan  melalui  Murad,  Arafat  Nur  membangun  kritik pada pengelolaan pemerintahan di Aceh yang buruk, menelanjangi sepak terjang para politisi Aceh sebagai politisi-politisi yang tidak mempejuangkan nasib rakyat kecil, dan mengkritisi program-program  pemerintah  yang  semata  didesain  untuk  tujuan  keuntungan  pribadi  dan kelompok (partai) dan masih terlihat tunduk dengan kelompok ‘penjajah’.
Kecintaan  Murad  pada  kampung  halamannya,  Aceh,  telah  membangun  kesadaran dalam dirinya dan membangkitkan daya kritis melihat ketimpangan, kesewenang-wenangan dan tindakan eksploitatif. “Namun, negeri ini sudah dirusak oleh tangan-tangan penjajah dan pemimpin bodoh sehingga bagaimanapun petani bekerja keras, mereka tak akan pernah bisa makmur”  (Arafat  Nur,  2016:  123)  Istilah  ‘penjajah’  digunakan  Arafat  Nur  untuk menggambarkan  orang-orang  lokal  yang  berlaku  eksploitatif  dan  cenderung  menguasai  dan menjadikan  rakyat  semata  sebagai  objek.  Bagi  Arafat  Nur,  ‘penjajah’  bukan  lagi  identitas yang  berhubungan  dengan  penjajah  barat  dan  Jepang  yang  pernah  bercokol  di  Indonesia, namun  juga  para  elit  pusat  dan  lokal  yang  bertindak  eksploitatif  dan  melakukan  praktik- praktif penyalahgunaan kekuasaan.
Murad  muak  dengan  teman-temannya  dulu  yang  kini  menduduki  posisi  berbagai pucuk pimpinan di partai penguasa. Ketika Murad menemui sahabat lamanya yang bernama Abduh, Murad makin mendapatkan gambaran tentang sepak terjang orang-orang Aceh yang ada di Partai Merah yang tengah berkuasa:
Abduh mengatakan bahwa sikap orang-orang partai merah yang sedang berkuasa ini makin  menjadi-jadi  dan  menjengkelkan  sekali,  seolah  Aceh  sudah  merdeka  dan berada dalam genggaman tangan mereka, dengan dinaungi ramhat Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal setiap hari mereka lalu lalang di depan tangsi tentara dan kantor polisi yang  bertebaran  di  mana-mana,  dengan  tubuh  membungkuk  dan  leher  menekuk serupa budak malang di tanah jajahan (Arafat Nur, 2016: 25)
Sikap inferior yang ditunjukkan oleh orang-orang partai merah diumpamakan Arafat Nur  sebagai  sikap  orang-orang  yang  terjajah.  Pengumpamaan  ini  menunjukkan  mental ‘inlader’ yang pernah menjangkiti orang-orang Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Aceh dianggap belum sepenuhnya ‘merdeka’, bebas dari hegemoni pusat. Pada konteks kutipan di atas, tentara dan polisi direpresentasikan Arafat Nur sebagai kepanjangan tangan pemerintah ( state apparatus ), yang dianggap sebagai ‘penjajah’. Murad secara berani mengartikulasikan kritik-kritiknya dengan bahasa-bahasa sarkastik dan tajam, termasuk kritik pada teman-teman perjuangan Murad dulu yang sekarang banyak menjadi anggota dewan di Aceh. Pada konteks
ini,  saya  sebagai  pembaca  memiliki  kesan  atas  keberanian  Arafat  Nur  dalam  menelanjangi sepak terjang partai dan para politisi partai itu yang brobrok.
Bagi  Arafat  Nur  dalam  novelnya,  selepas  dari  cengkeraman  kebijakan  represif  dan eksplotatif  pemerintah  pusat,  rakyat  Aceh  justu  harus  menghadap  praktik  penindasan  dan tirani baru dari para penguasa lokal. Kehidupan rakyat Aceh dinilai belum sejahtera. Padahal Aceh  kaya  sumber  daya  alam,  seperti  di  bidang  migas.  Banyak  kepentingan  asing  melalui perusahan-perusahaannya  yang  mengeksploitasi  bumi  Aceh.  Proyek  Blang  Lancang  LNG misalnya adalah perpaduan kolaborasi dari kepentingan Jakarta, Jepang dan Amerika Serikat. Bahkan kepentingan ekonomi Amerika di Aceh sangat jelas dengan perusahaan Exxon-Mobil (Fortune  2001;  The  Ecologist  2001,  sebagimana  dipaparkan  dalam  Matthews  N  Davies, 2006). Realitas ini membuka peluang dan potensi bagi elite Aceh dan pemerintah pusat untuk meraih  keuntungan  pribadi  dan  kelompok.  Dulu  para  elite  pemerintah  Aceh  itu,  ketika mereka  masih  bergerilya  memperjuangkan  kedaulatan  Aceh  mereka  menyuarakan kemerdekaan,  kebebasan,  namun  ketika  mereka  menjabat  mereka  justru  merampas  hak-hak warga dan melegitimasi kebijakan pemerintah pusat:
Orang-orang yang dulu berteriak-teriak demi kemerdekaan, demi martabat, dan demi Aceh  yang  hebat,  justru  merekalah  yang  merusaknya.  Kekuasaan  di  tangan  mereka bukannya  membuat  Aceh  tambah  baik.  Aceh  masih  jauh  lebih  bagus  ketika  masih berada  di  bawah  pemerintahan  sebelumnya,  sekalipun  dikuasai  orang-orang  yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Jakarta (Arafat Nur, 2016: 51)
Orang-orang lokal yang dulu dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, setelah menjabat justru  makin  membuat  Aceh  tidak  mengalami  kemajuan  berarti.  Tindakan  dan  kebijakan mereka,  bagi  Arafat  Nur,  justru  lebih  buruk  dibanding  dengan  penguasa  sebelumnya  yang dianggap  ‘penjajah’.  Seringkali  memang  ketika  penjajah  sebelumnya  angkat  kaki,  maka tindakan  eksploitasi  dan  diskriminasi  banyak  dilakukan  oleh  para  elite  lokal  yang memanfaatkan  kesempatan  untuk  memperkaya  diri.  Masyarakat  Aceh  seperti  keluar  dari cengkraman  penjajah  lama  namun  masuk  ke  perangkap  penjajah  baru.  Arafat  Nur menggambarkan:
“Penduduk  negeri  ini  semakin  merana  saja  di  bawah  kendali  orang-orang  gunung bodoh  yang  telah  berhasil  merebut  kekuasaan  setelah  mereka  berdamai  dengan pemerintah Indonesia. Melalui Partai Merah, partai lokal yang selalu  memenangkan pemilihan  umum,  mereka  menduduki  tempat-tempat  penting  terhormat  di pemerintahan,  baik  sebagai  kepala  pemerintah,  pejabat  maupun  anggota  dewan (Arafat Nur, 2016:60)
Istilah  orang-orang  gunung  digunakan  oleh  Arafat  Nur  untuk  menggambarkan  eks para pejuang atau gerilyawan gerakan Aceh Merdeka yang banyak bermukim di pedalaman dan area pegunungan. Mereka dinilai tak berpendidikan dan berpengetahuan, sehingga ketika mereka  menjabat  mereka  tak  mampu  menggunakan  kekuasaan  untuk  kemaslahatan  rakyat Aceh.  Narasi  Arafat  Nur  ini  menunjukkan  penciptaan  hegemoni  para  elite  lokal  yang bernaung di bawah Partai Merah.
Melihat realitas sepak terjang para oknum penguasa lokal Aceh yang menyengsarakan dan  memikirkan  keuntungan  pribadi,  Murad  tidak  hanya  melontarkan  kritik-kritik  tajam, namun juga melakukan ‘perlawanan’ dengan doa yang menunjukkan betapa kesal ia melihat ulah culas para pejabat: Mereka bersenang-senang ketika keluar Aceh, sementara rakyat Aceh masih sengsara:
Aku  tetap  menguatkan  doaku;  semoga  Tuhan  tetap  menyempitkan  liang  kuburnya, juga kubur para anggota dewan lain, sekalian kuburan gubernur, bupati, walikota, dan pejabat-pejabat tukang korupsi yang suka melacur ke Medan dan Jakarta. Ya Allah, kuakkan lebar-lebar liang neraka agar mereka dapat merasakan kesengsaraan rakyat Aceh yang mereka zalimi selama di dunia (Arafat Nur, 2016:124)
Doa  di  atas  adalah  ekspresi  yang  mengandung  kritik  sekaligus  kekesalan.  Murad seakan  tak  bisa  menutupi  rasa  marahnya  terhadap  para  oknum  elite  Aceh  yang  mengeruk keuntungan  sendiri  dan  melupakan  nasib  rakyat  Aceh.  Ironis  rasanya  memang,  Murad melintasi  batas  Aceh  untuk  keluar  karena  diburu  dan  hendak  dihabisi,  sementara  para elite Aceh pergi dari Aceh untuk berpesta pora menikmati hasil korupsi.  Sungguh ironis.
Surga  Tanah  Merah telah  secara  menarik  menggambarkan  konstruksi  identitas seorang  pejuang  Aceh,  Murad,  yang  dipengaruhi  oleh  konstalasi  politik  dan  konflik  Aceh serta  bagaimana  dia  melakukan  resistensi  demi  untuk  Aceh  yang  lebih  baik.  Arafat  Nur sesungguhnya  melalui  novel  ini  membangun  kritik  pada  Aceh  dengan  harapan  Aceh berlimpah kesejahteraan dan kedamaian. Surga Tanah Merah menarasikan konflik berdarah, pertentangan  dan  pertikaian  antar  orang  Aceh,  serta  berbagai  persoalan  seperti  korupsi, ketidakadilan,  ketimpangan  sosial,  untuk  menyuarakan  Aceh  yang  lebih  baik,  terbebas  dari belenggu-belenggu konflik horisontal yang menguburkan kedamaian dan terlepas dari kuasa para elite yang menyengsarakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abubakar  Muhammad  bin.  2015.  The  Politics  of  National  Integration  in  Indonesia:  An Analysis  of  The  Role  of  Military  in  the  Province  Of  Aceh.  Lhokseumawe:  Unimal Press.
Alfian,  Teuku    Ibrahim.  2003.  “Sastra  sebagai  Arena  Pertarungan  Politik”.  Dalam  Sastra Interdisliner: Menyandingkan Sastra dan Disiplin Ilmu Sosial. (Muh. Arif Rokhman, dkk). Yogyakarta: Qalam.
Davies, Matthew N. 2006.  Indonesia’s War over Aceh:  Last stand on Mecca’s porch.  New York: Routledge
Faruk. 2010. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hall, Stuart. 1996. “Who Needs Identity?”. The Question of Cultural Identity. Ed. Stuart Hall and Paul Du Gay. London/ Thousand Oaks/ New Delhi: Sage Publications.
Nur, Arafat. 2016. Surga Tanah Merah. Jakarta: Gramedia.
Rushdie,  Salman.  1992.  Imaginary  Homelands:  Essays  and  Criticism:  1981-91.  London:
Granta Books.
Tiro, Tengku Hasan M. Di. 1979. The Drama of Acehnese History 1873-1978: A Play In VIII Acts. Ministry Of Education State Of Aceh.
Woodward,  Kath  (Ed).  2004.  Questioning  Identity:  Gender,  Race  and  Nation.  New  York: Routledge.