## IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia
Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe
Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah
Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis
Miftahuddin, Decky Hendarsyah
Pengaruh Return On Asset , Investment Opportunity Set Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan LQ45
Lukman Hakim

## Wakaf Produktif Di Malaysia
Sri Rahmany
Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam)
Susilawati
Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Iis Sutardi
Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong
Irawan Fakhrudin Mahalizikri
Analisis Produksi Lempuk Durian Di Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam)
Ade Suhartini
Fenomenologi Ramadanomic Di Negeri Junjungan Bengkalis Saiful Bahri

## Market Share Islamic Banking In Indonesia
Zulfikar Hasan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis
Mashuri, Eriyana, Ezril IQTISHADUNA  Vol.8 No.1 Hal: 1- 154 Juni 2019 pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228

## DEWAN REDAKS I
IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Penanggung Jawab Khodijah Ishak, SHI., M.E.Sy. STIE Syariah Bengkalis
Pimpinan Redaksi Zakaria Batubara, MA. STIE Syariah Bengkalis
Sekretaris Redaksi Suhailah Amatullah STIE Syariah Bengkalis

## Team Editor
Muhammad Elsa Tomisa, SE.I., M.E.Sy.
STIE Syariah Bengkalis

## Sirkulasi Dan Bendahara
Yessi STIE Syariah Bengkalis
MitraBestari Muhammad Isa Selamat, MA. Editor In Chief Al-Falah Publication Sdn. Bhd Malaysia

## Penerbit
LPPM Publishing & Printing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## Alamat Redaksi
Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734 Telp. +628117501025 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com

## SEKAPUR SIRIH
Alhamdulillah berkat  rahmat  Allah  SWT  dan  kerja  keras  tim  redaksi, akhirnya  Jurnal  IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita  edisi  Juni  2019 (Vol.8 No.1) merupakan jurnal edisi kedelapan yang digagas oleh Pusat Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE  Syariah  Bengkalis  sehingga dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun online .
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE
Syariah  Bengkalis  mengajak  kalangan  akademisi  dan  praktisi  untuk mempublikasikan  hasil  penelitian,  karya  ilmiah  dan  hasil  karya  pengabdian kepada masyarakat baik dalam pengembangan pemikiran, keilmuan  ekonomi dan ilmu ekonomi syariah serta keilmuan yang ada kaitannya dengan ekonomi  dalam membangun kesejahteraan umat.
Redaksi  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  dosen,  peneliti  dan praktisi  atas  kontribusinya  serta  tim  redaksi  dan  semua  pihak  yang  telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini.
Kami  dari  tim  redaksi  menyadari  masih  banyak  terdapat  kekurangan, kelemahan  dalam  jurnal  ini  dan  kami  akan  terus  berbenah  diri  untuk kesempurnaan  terbitan  jurnal  berikutnya.  Oleh  karena  itu,  kami  mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

## Wassalam
Pimpinan Redaksi

## DAFTAR ISI
Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe ......................................................................  1-15
Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis Miftahuddin, Decky Hendarsyah ...................................................................  16-32
Pengaruh Return On Asset , Investment Opportunity Set Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan LQ45 Lukman Hakim ...............................................................................................  33-42 Wakaf Produktif Di Malaysia Sri Rahmany ...................................................................................................  43-64 Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam) Susilawati .......................................................................................................  65-76 Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Iis Sutardi .......................................................................................................  77-88

## Membangun Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dengan
Budidaya Tanaman Pucuk Merah Pada Unit Usaha BUMDes Desa Sepotong Irawan Fakhrudin Mahalizikri .....................................................................  89-100 Analisis Produksi Lempuk Durian Di Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam) Ade Suhartini ..............................................................................................  101-116 Fenomenologi Ramadanomic Di Negeri Junjungan Bengkalis Saiful Bahri ................................................................................................  117-123 Market Share Islamic Banking In Indonesia Zulfikar Hasan ...........................................................................................  124-137

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang
Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis Mashuri, Eriyana, Ezril ..............................................................................  138-154

## KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Eko Priadi, Mhd. Erwin Munthe Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan, STIE Syariah Bengkalis Email: eko.syariah@gmail.com, bmtherwinmunthe@gmail.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dalam tiga dasawarsa terakhir juga  berdampak  pada  semakin  meningkatnya  potensi  timbulnya  sengketa.  Untuk penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  efektif  dan  efisien,  para  pihak  yang bersengketa  cenderung  memilih  penyelesaian  nonlitigasi  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS),  salah  satunya  adalah  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewenangan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  pada  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah ditentukan  berdasarkan  ada  atau  tidaknya  Perjanjian  Arbitrase,  baik  sebelum timbul sengketa ( Pactum Compromittendo ) maupun setelah timbul sengketa ( Acta Compromis ).  Dengan  demikian,  legitimasi  kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  didasarkan  pada  Asas Pacta  Sunt  Servanda dan  Asas  Konsensual  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata. Lebih lanjut pendaftaran dan eksekusi terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam upaya hukum  untuk  pembatalan  atas  Putusan  tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada  dua faktor:  (1)  dasar  legalitas  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; dan (2) dasar relevansi substansi hukum Islam yang digunakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.
Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Arbitrase, Arbitrase Syariah.

## ABSTRACT
The  growth  of  Sharia  Economic  accelerating  in  the  last  three  decades  is  also affecting  the  increase  of  potential  disputes  on  sharia  economic  field.  For  the purposes  of  fast,  effective  and  efficient  dispute  settlement,  the  disputing  parties tend  to  prefer  non-litigation  dispute  settlement  through  alternative  dispute resolutions  (ADR),  one  of  which  is  through  the  National  Sharia  Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration  Board  on  sharia  economic  dispute  settlement  is  determined  by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo)  or  after  the  dispute  arises  (Acta  Compromise).  Thereby,  the legitimacy  of  the  authority  of  the  National  Sharia  Arbitration  Board  on  Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual  Principles  contained  in  the  Civil  Code.  Further,  registration  and execution of the National Sharia Arbitration Board verdict should be carried out by  the  Religious  Courts,  including  the  cancellation  of  the  legal  action  on  the
verdict. It is based on two factors: (1) the basic legality of absolute competence of the  Religious  Courts  in  the  Islamic  economic  dispute  resolution  as  set  out  in Article  49  of  Regulation  No.  3/2006  on  the  Religious  Courts;  and  (2)  the  basic relevance  of  the  substance  of  Islamic  law  which  is  implemented  by the  National Sharia Arbitration Board.
Keywords: Sharia Economic Dispute Settlement, Arbitration, Sharia Arbitration.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dalam  tiga  dasawarsa terakhir  menunjukkan  peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Sebagai  konsekuensi logis  dari  hal  tersebut,  maka  potensi  timbulnya  sengketa  di  antara  para  pelaku usaha  ekonomi  syariah  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tidak  mungkin dihindari.  Sejak  mulai  massifnya  aktifitas  perbankan  syariah  di  tahun  1998, penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  pada  umumnya  dilakukan  melalui proses  Arbitrase  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas).  Hal  ini dikarenakan  pada  umumnya  di  dalam akad (perjanjian)  antara  bank  syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan arbitration clause.
Gagasan  berdirinya  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia,  diawali  dengan bertemunya  para  pakar  ekonomi  Islam,  cendekiawan  muslim,  praktisi  hukum, para  kyai  dan  ulama  untuk  bertukar  pemikiran  tentang  perlunya  dibentuk  suatu lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia.  Pertemuan  ini  dimotori  Dewan  Pimpinan MUI  pada  tanggal  22  April  1992.  Setelah  mengadakan  beberapa  kali  rapat  dan setelah  dilakukan  beberapa  kali  penyempurnaan  terhadap  rancangan  struktur organisasi  dan  prosedur  beracara  lembaga  arbitrase  tersebut,  akhirnya  pada tanggal  23  Oktober  1993  telah  diresmikan  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI),  yang  saat  ini  telah  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas)  berdasarkan  keuputusan  dalam  Rakernas  MUI  tahun  2002. Perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI  tersebut  dituangkan  dalam  Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang menegaskan  kedudukan  Basyarnas  sebagai  lembaga  arbitrase  yang  menangani penyelesaian  perselisihan  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah.  (Sumitro  2004, 167)
Pada awalnya  yang menjadi kendala hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan  syariah  dan  perekonomian  syariah  secara  umum  adalah  berkenaan dengan  pilihan  forum  penyelesaiannya,  karena  Pengadilan  Negeri  tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Dalam hal  ini  Pengadilan  Negeri  lebih  menggunakan  hukum  positif  sebagai  landasan hukumnya,  padahal  perjanjian  dalam  perbankan  syariah  ataupun  usaha  ekonomi syariah  lainnya  selalu  menggunakan akad yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip syariah.  Sementara  itu,  Pengadilan  Agama  yang  diasumsikan  lebih  tepat  untuk menangani  sengketa  ekonomi  syariah  ini,  secara  normatif  tidak  berhak menanganinya karena tidak termasuk dalam kompetensi absolutnya. 1
1 Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  menentukan  bahwa Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) Wakaf dan shadaqah.
Pada dasarnya, aturan yang dijalankan oleh Basyarnas, baik secara konsep- tual dan implementasi, masih merujuk kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  undang-undang  pokok pelakasanaan arbitrase di Indonesia. Basyarnas yang menerapkan konsepsi syariah dalam  menyelesaikan  urusan  yang  berbasis  syariah,  berbeda  secara  filosofis dengan  aturan  yang  ada  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  yang  tidak mengakomodir  nilai  filosofis  tersebut  secara  sempurna.  Akibatnya,  terdapat persoalan  yang  muncul,  diantaranya  adalah  kewajiban  Basyarnas  mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri.
Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal putusan  diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase  diserahkan dan  didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri. Berikutnya  dalam  ketentuan  Pasal  59  ayat  (4)  UU  Nomor  30  Tahun  1999 dinyatakan  bahwa  tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  di  atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 juncto Pasal 59 ayat (2)  UU  Nomor 48 Tahun 2009, menentukan  bahwa  Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Akan  tetapi  putusan  arbiter  hanya mempunyai  kekuatan  eksekutorial  setelah  memperoleh  izin  atau  perintah  untuk dieksekusi  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Oleh  sebab  itu,  merupakan  keharusan bagi  lembaga  arbitrase  untuk  mendaftarkan  putusan  arbitrase  di  Pengadilan Negeri.
Pada  tahun  2006  diundangkan  UU  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan  Agama  yang  memasukkan  ekonomi  syariah  sebagai  salah  satu kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama. 2 Keberadaan  undang-undang  tersebut menimbulkan  polemik  baru  dalam  pengaturan  operasional  Basyarnas.  Demi menjamin  eksistensi  Basyarnas,  MUI  menanggapi  munculnya  UU  Nomor  3 Tahun  2006  tersebut  dengan  menjadikan  Basyarnas  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non litigasi) (Sufriadi 2007, 253).
Permasalahan berikutnya adalah mengenai pelaksanaan (eksekusi) Putusan Basyarnas.  Kompetensi  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  eko- nomi  syariah  ternyata  tidak  mudah  direalisasikan  karena  UU  Nomor  30  Tahun 1999  membatasi  kompetensi  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU Nomor  30  Tahun  1999  yang  menentukan  bahwa,  yang  berwenang  menjadi lembaga  eksekutorial  adalah  Pengadilan  Negeri.  Ketentuan  ini  berlaku  bagi putusan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  Basyarnas  dan  lembaga arbitrase  lainnya.  Masalah  eksekusi  putusan  Basayarnas  menimbulkan  banyak pertanyaan dan perdebatan di kalangan praktisi, akademisi, dan pengamat hukum, karena secara normatif, eksekusi atas putusan badan arbitrase menurut UU Nomor 30  Tahun  1999  merupakan  kewenangan  peradilan  umum.  Dengan  demikian, terjadi konflik antar norma hukum atau antinomi hukum dalam hal ini.
Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  terdapat  dua  rumusan  masalah  yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama membahas tentang  kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam
2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang  kedua  mengenai  keabsahan  pelaksanaan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah di Indonesia
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini  adalah: Pertama, untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kewenangan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di Indonesia;  dan Kedua, untuk  mengkaji  dan  menganalisis  keabsahan  pelaksanaan Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Penelitian  megenai  tema  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ini  bukanlah  penelitian  yang  pertama  kalinya dilakukan.  Pada  prinsipnya,  penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dan kelanjutan  dari  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya.  Berikut  ini  dipaparkan beberapa penelitian yang telah membahas mengenai tema yang sama.
(Hidayanto  2003,  71-72)  melalui  penelitiannya  yang  berjudul “Lembaga Keuangan  Syariah  dan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia”, mengungkapkan  bahwa lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah merupakan representasi dari kesadaran  untuk  menerapkan  Islam  secara kaffah (menyeluruh)  dalam  semua aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  bidang  perekonomian.  Sikap  mengutamakan lembaga  keuangan  syariah  daripada  lembaga  keuangan  konvensional  merupakan refleksi  dari  komitmen  keimanan  dan  keislaman  seorang  muslim.  Dengan demikian,  pelaksanaan  kegiatan  lembaga  keuangan  syariah  sudah  seharusnya senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis Islam, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pelaku ekonomi syariah tersebut.
Lebih  lanjut,  Hidayanto  juga  mengungkapkan  bahwa  meskipun  sistem peradilan  Islam  telah  eksis  dan  diakui  kedudukanya  dalam  sistem  peradilan nasional  melalui  UU  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  namun kompetensi  absolutnya  belum  mencakup  bidang  ekonomi  syariah.  Dengan demikian,  kebutuhan  akan  adanya  suatu  Lembaga  Arbitrase  Islam  yang  khusus menangani  sengketa-sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  merupakan  suatu  hal yang  mendesak.  Oleh  sebab  itu,  pada  tanggal  4  Mei  1992  Dewan  Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari dan  mempersiapkan  berdirinya  Lembaga  Arbitrase  Islam  melalui  SK  MUI Nomor:  Kep.392/MUI/V/1992  Tentang  Kelompok  Kerja  Pembentukan  Badan Arbitrase Hukum Islam. Setelah melalui banyak penyempurnaan terhadap konsep dan  rancangan  yang  ada,  akhirnya  pada  tanggal  21  Oktober  1993  diresmikanlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). (Hidayanto 2003, 87)
Kemudian  pada  tahun  2003,  setelah  beberapa  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah (UUS) mulai berdiri, BAMUI  kemudian diubah namnaya menjadi Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas).  Perubahan  tersebut  berdasarkan Surat  Keputusan  MUI  Nomor:  Kep-09/MUI  XII/2003  tertanggal  24  Desember 2003.  Dalam  hal  ini,  secara  yuridis,  Basyarnas  merupakan  satu-satunya  badan hukum otonom yang dimiliki oleh MUI.
Jaih  Mubarok  dalam  bukunya  yang  berjudul “Ekonomi  Syariah” menyebutkan  sedikirnya  tiga  alasan  yang  melatarbelakangi  berdiri  dan beroperasinya Basyarnas. Pertama, alasan teks al-Qur’an dan Sunnah, antara lain adanya  ayat  al-Qur’an  yang  menganjurkan  penunjukan hakam apabila  ada
perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalalm QS al-Nisa (4)  : 35. Kedua, dalam sejarah Islam, yang biasa disebut sebagai badan tahkim (arbitrase). Perintah tahkim sendiri termasuk qath‟i al-wurud di dalam al-Qur’an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah; yaitu penyelesaian  sengketa  secara ishlah.  Ketiga, alasan  kepentingan  sosio-ekonomi ialah  bahwa  dalam  kondisi  perekonomian  umat  Islam  Indonesia  yang  semakin meningkat  dan  berkembang  tentu  akan  ditemukan  berbagai  persoalan  dan sengketa  yang  memerlukan  penyelesaian  yang  cepat  dan  efisien  agar  tidak mengganggu perputaran roda perekonomian umat. (Mubarok 2013, 81)
Berkenaan  dengan  hal  ini,  Sufriadi  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Luar  Pengadilan” (Sufriadi  2007,  249), menjelaskan  bahwa    keberadaan  Basyarnas  secara  yuridis  memiliki  legitimasi yang  kuat  di  Indonesia.  Terdapat  landasan  hukum  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan yang memungkinkan lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa  keperdataan yang terjadi diantara para pihak. Pada dasarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan  pada  badan  peradilan  yang  berpedoman  pada  UU  Nomor  14  Tahun 1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kehakiman  (sebelum  diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pada  Pasal  3  ayat  (2)  UU  Nomor  14  Tahun  1970  tersebut  terdapat ketentuan bahwa hanya badan peradilan negara yang menetapkan dan menegakan hukum  di  Indonesia.  Akan  tetapi  pada  penjelasan  Pasal  3  ayat  (2)  tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau  melalui  wasit  (arbitrase)  tetap  diperbolehkan.  Dengan  demikian,  ketentuan dalam  UU  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kehakiman  pada  prinsipnya  membuka  ruang  bagi  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Hanya saja, putusan arbitrase akan mempunyai kekuatan eksekutorial ( executoir )  setelah  didaftarkan  di  lembaga  peradilan,  yang  ditegaskan  dalam ketentuan  Pasal  59  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Sufriadi 2007, 258) Setelah diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  maka  kentuan-ketentuan  dalam  Pasal  377 Het Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR)  dan  Pasal  705 Rechtsreglement Bitengewesten (RBg) yang menentukan Buku Pertama, Bagian Ketiga Reglement op  de  Rechtsvordering (RV)  Pasal  615  -  Pasal  651  yang  sebelumnya  berfungsi menjadi  aturan  umum  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  dengan  demikian dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  (Harahap  1993,  222)  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  81  UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Undang-undang  ini  adalah  aturan  pokok  bagi setiap lembaga arbitrase di indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI)  dan  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri. (Sufriadi 2007, 258)
Oleh  sebab  itu,  Sufriadi  memandang  bahwa    aturan  paling  tepat  yang mendasari pembentukan dan operasional Basyarnas adalah penjelasan UU Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dan UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  APS.  Namun  dalam perkembangannya  terakhir,  ketentuan  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999
menimbulkan  perdebatan  setelah  diundangkannya  UU  Nomor  3  tahun  2006 tentang  Pengadilan  Agama.  Dalam  menyikapi  hal  ini,  pandangan  para  pakar terbagi  menjadi  dua  arus  utama.  Di  satu  pihak,  terdapat  pakar  yang mengemukakan  pendapatnya  dengan  kesan  mencukupkan  aturan  yang  dipakai Basyarnas  sebatas  aturan  ini  saja.  Namun  di  pihak  lain,  juga  terdapat  pakar menentang  aturan  yang  tidak  spesifik  mengatur  tentang  Basyarnas,  terutama mengenai operasional dan langkah lebih lanjut setelah klausa arbitrase dihasilkan, sehingga  cenderung  mendesak  agar  pengaturan  yang  lebi  spesifik  mengenai Basyarnas  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Alasannya,  antara Basyarnas  yang  menerapkan  konsepsi  syariah  dalam menyelesaikan  urusan  yang berbasis syariah, secara filosofis sangat berbeda dengan pengaturan yang termuat dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang tidak mengakomodir konsepsi syariah. (Sufriadi 2007, 258-259)
Lebih  lanjut  mengenai  hal  ini,  Irham  Rahman  dalam  penelitiannya  yang berjudul “Analisis  Pasal  59  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  di  Bidang  Arbitrase  Syariah” (Rahman,  2014) mengungkapkan  bahwa  hadirnya  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  telah  memunculkan  permasalahan  hukum  baru  dan  berakibat  pada kaburnya  kewenangan  absolut  Peradilan  Agama  dalam  menangani  sengketa ekonomi  syariah  dan  tarik menarik  kewenangan  antara  Peradilan  Agama  dengan Peradilan  Negeri  dalam  hal  eksekusi  putusan  arbitrase  syariah.  Hasil  penelitian menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama ,  bahwa  perkembangan  pengaturan  kewenangan  pengadilan agama  dalam  bidang  ekonomi  syariah  yakni  dalam  pasal  49  Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  UU  Peradilan  Agama  dan  pasal  55 Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  belum konsisten  terhadap  pasal  59  ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Untuk  itu kewenangan  kekuasaan  kehakiman  agar  memberikan  kewenangan  terkait penyelesaian  (pemeriksaan,  putusan  sampai  dengan  pelaksanaan  eksekusi) sengketa  ekonomi  syariah  khusunya  perbankan  syariah  di  berikan  kepada peradilan agama karena kekhasan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan kewenangan  absolut  peradilan  agama  dan  kepastian  hukum. Kedu a,  bahwa  Pasal 59  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  belum  memenuhi  unsur  kepastian  hukum  karena  tidak  memenuhi unsur-unsur  kepastian  hukum  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  dan  DPR  perlu  untuk melakukan perubahan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusuhnya  pasal  59  ayat  (1)  dengan  mengedepankan  aspek  kepastian  hukum. (Rahman 2014, 13)

## METODE PENELITIAN
Objek  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  keabsahan  putusan Badan  Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan metode yang  berpijak  pada  analisis  hukum  normatif.  Sedangkan  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  sebab objek  yang  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus tema sentral dari penelitian (Ibrahim 2011, 302). Pendekatan perundang-undangan
( statue  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan yang penormaannya berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti.  Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Sementara  itu  bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan  yang memberikan  penjelasan  kepada  bahan  hukum  primer,  berupa  buku  teks,  jurnal ilmiah,  makalah,  dan  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  lainya. (Ibrahim 2011, 392)
Penelusuran  bahan  hukum    primer,  sekunder  dan  tersier  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  ( library  researh )  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  relevan dengan  tema  penelitian,  yang  terdapat  pada  pusat-pusat  dokumentasi  dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkret  yang dihadapi  (Ibrahim  2011,  393).  Sedangkan  analisis  terhadap  bahan  hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

## KEWENANGAN  BADAN  ARBITRASE  SYARIAH  NASIONAL  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak.  Banyak  sekali  para  pelaku  bisnis  memilih  Arbtrase  sebagai  jalur penyelesaian  sengketa  mereka.  Menurut  Subekti,  Arbitrase  adalah  penyelesaian atau  pemutusan  sengketa  oleh  seorang  hakim  atau  para  hakim  yang  berdasarkan persetujuan  bahwa  mereka  akan  tunduk  kepada  atau  menaati  keputusan  yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih. (Rahman 2003, 341)
Secara  historis,  Arbitrase  diperkenalkan  di  Indonesia  melalui  Ketentuan- ketentuan  tersebut  di  atas  sudah  tidak  berlaku  lagi  dengan  diundangkannya Undang  Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa. 3 Eksistensi  arbitrase  juga  ditegaskan  kembali  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang diatur  pada  Bab  XII  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  dari  Pasal  58 sampai  Pasal  61.  Dalam  Pasal  58  menentukan  bahwa  “upaya  penyelesaian
3 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  UU  Nomor  30  Tahun  1999  terdapat persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, yaitu:
1. sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  dibidang perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  perundang- undangan dikusai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut  peraturan  perundang-  undangan  dengan  tidak  dapat  diadakan perdamain.
Namun  demikian,  dalam  praktiknya  terdapat  badan-badan  arbitrase  secara spesifik  ditujukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tertentu  oleh  pihak  tertentu. Salah  satunya  adalah  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  yang  secara khusus  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  sengketa  ekonomi syariah ( muamalah ) yang dihadadpi oleh umat Islam.
Basyarnas  adalah  lembaga  arbitrase  permanen  yang  didirikan  oleh  MUI yang  berfungsi  menyelesaikan  sengketa muamalah  yang  timbul  dalam  hubungan perdagangan,  industri,  keuangan,  dan  jasa. 4 Bila  melihat  kedudukan,  tugas,  dan wewenang antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Basyarnas adalah berbeda, namun kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  sementara  Basyarnas  berdiri  di  luar struktur  dan  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum  yang  menangani  perselisihan terhadap LKS. (Hartini, 2007, 13) Apabila Basyarnas tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka jalan terakhir adalah maju bersama di muka persidangan. Peradilan  Umum  pada  awalnya  adalah  pemutus  dari  sengketa  ini,  karena;  (1) kompetensi  absolut;  dan  (2)  kepentingan  umum  akibat  kepentingan  politik terhadap a  priori umat  Islam  yang  berakibat  mengganggu  sistem  perbankan syari`ah.  Akan  tetapi  kelemahan  utamanya  adalah  pada  Hakim  di  Pengadilan Negeri  tidak  banyak  yang  mengerti  tentang  konsep  sistem    dan akad yang digunakan oleh LKS (Hartini 2007, 13).
Basyarnas  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Mardani 2011, 104):
1. Menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa-sengketa  keperdataan  dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian atau ishlah ;
2. Menyelesaikan  sengketa-sengketa  bisnis  yang  operasionalnya  menggunakan hukum Islam dengan menggunakan hukum Islam;
3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan  antara  sesama  umat  Islam  yang  melakukan  hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya;
4. Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa muamalat/perdata  yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan,  industri, keuangan, jasa, dan lain-lain;
Sementara  itu  berdasarkan  Anggaran  Dasar  Yayasan  Badan  Arbitrase Syariah Nasional, yurisdiksi dari Basyarnas sendiri meliputi (Mardani 2011, 104):
4 Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (SK  MUI)  Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003  tentang  perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS.
1. Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  hubungan  perdagangan,  industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
2. Memberikan  suatu  pendapat  yang  mengikat  tanpa  adanya  suatu  sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Tujuan dan yurisdiksi Basyarnas sebagaimana telah disebutkan di atas  pada prinsipnya  selaras  dengan  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pada pinsipnya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak  yang  melakukan  akad  dalam  ekonomi  syariah,  di  luar  jalur pengadilan  untuk  mencapai  penyelesaian terbaik  ketika  upaya  musyawarah  tidak menghasilkan  mufakat.  Arbitrase  ini  dilakukan  dengan  menunjuk  dan  memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat  Islam  dan  prosedur  hukum  yang  berlaku.  Namun  demikian,  keberadaan Basyarnas  tak  bisa  begitu  saja  difungsikan.  Harus  digarisbawahi,  penyelesaian melalui  Basyarnas  hanya  bisa  dilakukan  apabila  dalam  akad  dibuat  klausula mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbriter.  Hal  ini  mengacu  pada ketentuan  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kompetensi  absolut  dari  lembaga  arbitrase  ditentukan  oleh  ada  tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik sebelum terjadi sengketa ( pactum de  compromittendo ) . ataupun  setelah  terjadi  sengketa  ( acta compromis ).  Dalam ketentuan  Pasal  11  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  kewenangan  absolute  seluruh  badan- badan peradilan, termasuk dalam hal ini lingkungan Peradilan Agama tidak dapat menjangkau  sengketa  atau  perkara  yang  timbul  dari  perjanjian  yang  didalamnya terdapat klausula arbitrase. (Basir 2009, 109)
Legitimasi  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  ini  adalah  bahwa perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pihak-pihak  yang  membuatnya (sesuai  dengan  Asas Pacta  Sunt  Servanda yang  diatur  dalam  Pasal  1388  KUH Perdata),  dan  bahwa  hukum  perjanjian  menganut  sistem  terbuka  ( open  system ), dimana  terdapat  kebebasan  bagi  para  pihak  dalam  menentukan  materi/isi perjanjian,  pelaksanaan  perjanjian,  dan  juga  termasuk  cara  menyelesaikan sengketa  (sesuai  dengan  Asas  Konsensual  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata) (Anshori 2010, 68). Sehingga secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 30  Tahun  1999  bahwa  arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum terjadinya sengketa ( pactum de compromittendo ) maupun sesudah terjadi sengketa ( acta compromis ).
Peradilan  Agama  yang  memiliki  kompetensi  absolut  menjadi  tidak  lagi absolut menurut pendapat beberapa para ahli, yakni dengan diundangkannya  UU Nomor 21 Tahun 2008 Tetang Perbankan Syariah. Pendapat tersebut didasari pada Pasal  55  UU  Nomor  21  Tahun  2008  yang  memberikan  pengaturan  tersendiri
tentang  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  (Umam  2014,  6).  Pasal  55  UU Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa:
(1) Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
(3) Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Dalam  penjelasan  Pasal  55  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui:  a.  Musyawarah;  b.  Mediasi  perbankan;  c.  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Implikasi dari adanya ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut  Penjelasan  Pasal  52  UU  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  tersebut  berpotensi  menimbulkan  adanya  ketidakpastian  hukum  dan tumpang  tindih  pengaturan  mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Padahal  sudah  jelas  bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama  menurut  UU  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan  Agama.  Dalam  Pasal  49  huruf  i  UU  Nomor  3  tahun  2006  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain  meliputi:  (a)  bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan  surat berharga berjangka menengah  syariah;  (g)  sekuritas  syariah;  (h)  pembiayaan  syariah;  (i)  pegadaian syariah;  (j)  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah;  dan  (k)  bisnis  syariah. Dengan  adanya  ketentuan  ini,  Pengadilan  Agama  tidak  saja  berwenang  dalam menerima, memeriksa, memutus mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan juga di bidang ekonomi syariah.
Oleh  sebab  itu,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  Putusan  Nomor
93/PUU-X/2012  perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia,  menyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Dengan  demikian  yang  dinyatakan  tidak  berlaku melalui  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  adalah  bagian  penjelasan  Pasal  55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008, sehingga pokok Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tersebut tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut  Hakim  Konstitusi  Khotibul  Umam,  ketentuan  Pasal  55  ayat  (2) UU  Nomor  21  Tahun  2008  tetap  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar 1945 dan dapat dibenarkan, karena  pasal tersebut telah mewadahi prinsip  umum  dalam  penyelesaian  sengketa  muamalah,  yakni  berupa  asas kebebasan  berkontrak  (al-hurriyah).  Dengan  demikian,  keberadaan  Pasal  55  ayat (2)  tersebut  juga  memberikan  legitimasi  bagi  para  pihak  untuk  memilih  sarana
penyelesaian  sengketa  alternatif  (non-litigasi),  termasuk  melalui  Arbitrase. 5 Dalam  hal  ini,  jelaslah  bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan kepada  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  untuk  menangani  kasus tentang  sengketa  ekonomi  syariah,  sebab  dalam  ketentuan  Pasal  52  ayat  (3)  UU Nomor  21  Tahun  2008  ditegaskan  bahwa  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

## KEABSAHAN  PUTUSAN  BADAN  ARBITRASE  SYARIAH  NASIONAL PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Pada  ketentuan  Pasal  49  UU  Nomor  3  Tahun  2006  disebutkan  bahwa Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  Islam,  diantaranya disebutkan  berwenang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Dengan demikian, dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengertian  kata „Orang-Orang‟ yang  dimaksud  dalam  undang-undang  tersebut,  disamping  orang dalam arti sebagai person, juga mencakup orang dalam arti sebagai badan hukum. Mengacu pada ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, maka sengketa  yang  timbul  dalam  praktik  ekonomi  syariah  harus  diselesaikan  melalui Pengadilan  Agama,  kecuali  jika  para  pihak  menyatakan  lain  dalam  akad perjanjiannya.  Sebagai  contoh misalnya,  jika  para  pihak  mencantumkan  klausula arbitrase di dalam akadnya, maka Pengadilan Agama tidak lagi berwenang untuk menangani  sengketa  tersebut.  Namun  demikian,  lembaga  arbitrase  sebagai  jalur penyelesaian non-litigasi ternyata masih tetap membutuhkan kekuasaan peradilan, yakni  dalam  hal  pendaftara,  eksekusi,  dan  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase.  Dalam  hal  ini,  tugas  dan  wewenang  Pengadilan  Agama  relatif  sama dengan Pengadilan Negeri dalam merespon putusan lembaga arbitrase.
Pada prinsipnya, pelaksanaan Putusan Basyarnas sama dengan aturan yang berlaku  terhadap  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal 59 sampai dengan Pasal  64 UU Nomor 30 Tahun 1999.  Putusan Arbitrase  ini,  pada  dasarnya  para  pihak  harus  melaksanakan  putusan  secara sukarela.  Namun  dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  secara sukarela, maka  putusan  arbitrase  dapat  dipaksakan  pelaksanaanya,  dengan  syarat bahwa  putusan  tersebut  harus  diserahkan  dan  didaftarkan  pada  kepaniteraan Pengadilan  Negeri  dengan  mendaftarkan  dan  menyerahkan  lembar  asli  atau salinan  autentik  Putusan  Arbitrase  oleh  Arbiter  atau  kuasanya  ke  Panitera Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  arbitase diucapkan.
Putusan  Arbitrase  bersifat  mandiri,  final  dan  mengikat  (seperti  putusan yang  mempunyai  kekeuatan  hukum  tetap)  sehingga  Ketua  Pengadilan  tidak diperkenankan  memeriksa  alasan  atau  pertimbangan  dari  putusan  arbitrase tersebut.  Kewenangan  memeriksa  yang  dimiliki  Ketua  Pengadilan,  terbatas  pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau  majelis  arbitrase.  Dalam  hal  pelaksanaan  putusan  Basyarnas  ini  juga  sama dengan  ketentuan  Pasal  59  –  Pasal  64  UU  Nomor  30  Tahun  1999.  Berdasarkan
5 Khotibul Umam, Loc.Cit., hlm. 6.
Pasal  62  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  sebelum  memberi  perintah  pelaksanaan, Ketua  Pengadilan  memeriksa  dahulu  apakah  putusan  arbitrase  memenuhi ketentuan  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  (khusus  untuk  arbitrase internasional).  Bila tidak  memenuhi  maka,  Ketua  Pengadilan  dapat  menolak  permohonan  arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun (Budiman 2016).
Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  UU  Nomor  30  tahun  1999 yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  mengadili  sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak  dan  tidak  ikut  campur  tangan  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang telah  ditetapkan  melalui  arbitrase.  Hal  tersebut  merupakan  prinsip limited  court involvemen t (Soemartono 2006, 70-71).
Eksistensi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dibentuk  karena  adanya kekosongan hukum, dan dalam rangka:
1. Menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa-sengketa  keperdataan  dengan prinsip  mengutamakan  usaha-usaha  perdamaian (islah) sebagaimana  yang dimaksud oleh QS. al-Hujurat ayat: 9 dan QS. An-Nisa ayat: 128;
2. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa- sengketa  bisnis  yang  operasionalnya  menggunakan  Hukum  Islam  dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam.
3. Adanya  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  sebagai  suatu  lembaga  permanen, berfungsi  untuk  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa  perdata diantara  bank-bank  Syariah  dengan  para  nasabahnya  atau  pengguna  jasa mereka  pada  khususnya  dan  antara  sesama  umat  Islam  yang  melakukan hubungan keperdataan yang menjadikan Hukum Islam sebagai dasarnya, pada umumnya  adalah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sungguh-sungguh  nyata. Dikatakan  selanjutnya  bahwa  Basyarnas  akan  lebih  menitikberatkan  pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih  melalui  proses  yang  digali  dari  tujuan  Hukum  Islam  disyariatkan menuju  jalan  perdamaian  hakiki (islah) ,  tanpa  merasa  ada  pihak  yang dimenangkan atau dikalahkan.
4. Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa  ekonomi syariah  yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang erat kaitannya dengan bisnis syariah.
5. Atas  permintaan  pihak-pihak  dalam  suatu  perjanjian,  dengan  memberikan suatu  pendapat  yang  mengikat  mengenai  suatu  persoalan  berkenaan  dengan perjanjian tersebut.
Sebagaimana yang termuat dalam hukum perjanjian dikenal adanya istilah sistem  terbuka  termasuk  didalamnya  mengenai  pilihan  hukum  oleh  para  pihak yang  akan  diberlakukan  dalam  perjanjian  dan  penyelesaian  perselisihan sengketanya  jika  di  antara  mereka  terjadi  persengketaan  dan  diselesaikan  secara arbitrase.  Tentang  pilihan  hukum  ini  para  pihak  harus  sudah  sepakat  sebelum penandatanganan  perjanjian  atau  pada  saat  terjadinya  kesepakatan  untuk menyelesaikan sengketanya diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional.
Dalam  Pasal  56  ayat  (2)  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  ditetapkan  bahwa para  pihak  berhak  menentukan  pilihan  hukum  yang  akan  berlaku  terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara  para pihak. Dalam
penjelasannya  ditegaskan  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  diberi  keleluasaan untuk  menentukan  hukum  mana  yang  akan  diterapkan  dalam  proses  arbitrase. Apabila  para  pihak  tidak  menentukan  pilihan  hukum,  maka  hukum  yang  akan diterapkan  adalah  hukum  tempat  arbitrase  dilakukan.  Dengan  adanya  kebebasan menentukan atau memilih hukum bagi para pihak inilah salah satu dari kelebihan sistem  arbitrase.  Bagi  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  SWT.  dan kemudian  diperintahkan  untuk  menjadi  seorang  muslim  untuk  masuk  ke  dalam Islam  secara kaffah (termasuk  berhukum  dengan  hukum  Islam)  maka  dengan sendirinya dan sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada alternatif lain selain akan memilih  Hukum  Islam  untuk  diberlakukan  dalam  kontrak-kontrak  bisnisnya, termasuk  sebagai  dasar  bagi  penyelesaian  sengketanya,  telah  mendapatkan jaminan  secara  konstitusional  dan  tidak  ada  suatu  halangan  yuridis  apapun  juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (2) tersebut.
Basyarnas dalam memeriksa dan memutus perkara selalu dilandasi dengan Hukum  Islam  atau  dengan  kata  lain  bahwa  eksistensi  Basyarnas  merupakan sebuah  pilihan  hukum  bagi  umat  Islam  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis syariah  yang  eksistensinya  telah  diperkuat  dengan  UU  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  dan  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  putusan  tersebut dapat dimintakan eksekusinya melalui Pengadilan Agama.
Namun demikian Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan Basyarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik,  dan  apabila  putusan  arbitrase  itu  melanggar  ketertiban  umum.  Pengadilan Agama harus menghormati lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan  suatu  putusan  arbitrase  masih  diperlukan  peran  pengadilan.  Agar sejalan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  beberapa perUUan  harus  diamandemen  antara  lain  Pasal  59  UU  Nomor  30  Tahun  1999 yang  mengharuskan  pendaftaran  putusan  BANI  pada  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  diubah  mejadi  pendafatran  putusan  Basyarnas  didafatarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  demikian  pula  UU  lain  yang  erat  kaitannya dengan  arbitrase  syariah.  Namun  oleh  karena  adanya  kekosongan  hukum  maka ketentuan  pendaftaran  harus  melalui  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri,  maka Pengadilan Negeri disini dapat diartikan dengan Pengadilan Agama.
Upaya  hukum  atas  putusan  Basyarnas  dan  eksekusi  sebagaimana  halnya putusan arbitrase lainnya adalah ke Pengadilan Negeri, akan tetapi menurut Muh. Nasikhin,  sengketa  perbankan  syariah  yang  diselesaikan  Basyarnas,  maka pengajuan  permohonan  pembatalan  terhadap  putusan  Basyarnas  tersebut  ke Pengadilan  Agama.  Alasan  tersebu  didasarkan  pada  dua  hal;  pertama  dasar legalitas wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan alasan kedua; dasar relevansi subtansi hukum (Nasikhin, 2010, 140).
Dengan  maksud  dan  landasan  tersebut  praktik-pratik  perbankan  syariah adalah  hukum  Islam,  hal  ini  relevan  dengan  lembaga  Peradilan  Agama  sebagai institusi  penegakkan  hukum  Islam  di  Indonesia,  baik  bagi  orang  yang  beragama Islam,  atapun  orang  dan  badan  hukum  yang  secara  sukarela  menundukkan  diri terhadap hukum Islam  berdasarkan asas personalitas keislaman.
ISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  kewenangan Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  pada  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah ditentukan  berdasarkan  ada  atau  tidaknya  Perjanjian  Arbitrase,  baik  sebelum timbul sengketa ( Pactum Compromittendo ) maupun setelah timbul sengketa ( Acta Compromis ).  Dengan  demikian,  legitimasi  kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  didasarkan  pada  Asas Pacta  Sunt  Servanda dan  Asas  Konsensual  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata.
Lebih lanjut, pendaftaran dan eksekusi terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional seharusnya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam upaya hukum  untuk  pembatalan  atas  Putusan  tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada  dua faktor:  (1)  dasar  legalitas  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; dan (2) dasar relevansi substansi hukum Islam yang digunakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  memberikan  saran atau  rekomendasi  terkait  perlunya  revisi  terhadap  UU  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  atau  setidak-tidaknya pembentuk  undang-undang  menerbitkan  peraturan  pelaksananya  baik  berupa Peraturan  Pemerintah  atau  peraturan  perundang-undangan  lain  dibawahnya  yang memuat  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  Arbitrase  dan  lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2010. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah:
Analisis  Konsep  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Cet.  Ke-1 . Yogyakarta: UGM Press.
Basir,  Cik.  2009. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah:  Di  Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah Cet. Ke-1 . Jakarta: Kencana. Harahap,  M.  Yahya.  1993. Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi Cetakan I . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ibrahim,  Johnny.  2011. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Surabaya: Bayumedia Publishing.
Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Mubarok,  Jaih.  2013. Hukum  Ekonomi  Syariah:  Akad  Mudharabah ,  Bandung: Fokus Media.
Nasikhin,  Muh.  2010. Perbankan  Syariah  &  Sistem  Penyelesaian  Sengketanya . Semarang: Fatawa Publishing.
Rahman,  Hasanuddin.  2003. Contract  Drafting:  Seri  Keterampilan  Merancang Kontrak Bisnis , Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Soemartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Sumitro,  Warkum.  2004. Asas-Asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-Lembaga Terkait  (BAMUI,  Takaful  dan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia) .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal Ilmiah
Hartini, Rahayu. 2007. Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui  BASYARNAS  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Pengadilan  Agama. Naskah  Publikasi  Hasil  Penelitian , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Hidayanto,  Muhammad  Fajar.  2003.  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  Arbitrase Muamalat  Indonesia .  Jurnal  Hukum  Islam  “Al-Mawarid”  No.  10,  tahun 2003 , Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Rahman,  Irham.  2014.  Analisis  Pasal  59  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah , Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum,  Agustus  2014,  Malang:  Universitas Brawijaya.
Sufriadi.  2007.  Memberdayakan  Peran  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Luar  Pengadilan .  Jurnal Ekonomi  Islam  “La  Riba”  Vol.  1  No.  2,  Desember  2007 ,  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Umam,  Khotibul.  2014.  Opini  Konstitusi. Majalah  Konstitusi  Edisi  No.  79, September 2013 . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## Peraturan Perudang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang
Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Internet
Budiman, Budhy, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 , diakses  dari  laman  website:  http://www.uikabogor.ac.id,  pada  tanggal  1 Desember 2016.