## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2580/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar
Mustabir Daming 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idkhan 3 , Rifdan 4
1 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
2 Program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar
3 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar
4 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
Article Info Abstract Article history: Received 16 November 2021 Publish 18 November 2021 Penelitian  ini  bertujuan;  1)  Untuk  menganalisis  dan  mengkaji  secara  empirik Implementasi kebijakan makassar recover dalam penanganan Covid-19 di Makassar, 2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi kebijakan  makassar  recover  dalam  penanganan  Covid-19  di  Makassar.Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  berusaha  menggambarkan  realita empiris  dibalik  fenomena  yang  terjadi  dan  mencocokkan  dengan  teori  yang  ada dengan  pendekatan  studi  kajian  pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai adalah  studi  pustaka  ( library  research). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa;  (1) Pelaksanaan  kegiatan  Makassar Recover  Ecosystem (MRE)  yang  dilaksanakan melalui  tiga  tahapan  yaitu  Imunitas  Kesehatan,  Adaptasi  Sosial,  dan  Pemulihan Ekonomi.  (2)  Ada  empat  faktor  yang  saling  berinteraksi  dalam  implementasi kebijakan  makassar  recover  dalam  penanganan  Covid-19  di  kota  Makassar,  yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.
Keywords:
Implementasi, Kebijakan,
Makassar Recover System. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mustabir Daming Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar. Email: andiagust63@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi  masyarakat  saat  ini  sejak  mewabahnya  Covid-19  banyak  membawa  dampak sosial  dengan  tata  sosial  masyarakat  dengan  budayanya  yang  luar  biasa  diobrak  abrik  dengan virus ini. Berbagai hal yang selama ini dilakukan dibatasi, seperti penghentian sementara aktifitas sosial  budaya  yang  menimbulkan  kerumunan  orang,  penghentian  sementara  aktifitas  ditempat fasilitas umum dan audiensi diatas 5 orang. Tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti  dengan Work  From  Home (WFH)  dan  sekolah  ditutup  atau  siswa  belajar  dari  rumah. Kondisinya  sangat  terasa di  kehidupan  masyarakat  saat  ini  atau  setidaknya  masyarakat  telah sedikitnya  merasakan  perubahan.  Tata  sosial  dan  budaya  masyarakat  kita  ini  terkenal  dengan ramah  tamahnya,  bertemu  bersalaman,  bahkan  cipika  cipiki  senyum  sapa  hangat  yang  selalu terpancar. Saat ini, yang terjadi, senyum itu seakan hilang tertutup masker yang beraneka ragam bentuk dan warna, tidak lagi bisa bersalaman dan cipika cipiki karena saat ini harus jaga jarak akibat  wabah  ini.  Kebiasaan  masyarakat  kita  berkumpul  untuk  menghadiri  kegiatan  arisan, undangan hajatan, kegiatan kegiatan kemasyarakatan, beribadah bersama dan lainnya dilakukan dan menjadi hal yang rutin. Saat ini, kondisi tersebut menjadi hal yang sangat dirindukan bahkan diimpikan,  sementara  kita  harus  lebih  banyak  berdiam  diri  di  rumah  dan  hanya  diperbolehkan keluar bila benar benar ada keperluan yang urgent. Meskipun demikian ada beberapa hal yang masyarakat  merasakan  hal  positif  yang  bisa  menjadi  pembelajaran  berharga  dan  dirasakan langsung, diantaranya orang jadi semakin dekat dengan suami dan anak anak, ngobrol, bercanda
dan mengeluarkan hal hal yang terpendam dan selama ini susah dilakukan. Orang semakin kreatif di  rumah,  selalu  berkreasi  untuk  seluruh  anggota  keluarga  supaya  lebih  nyaman  dan  betah  di rumah. Lainnya adalah orang semakin sensitif dengan hal hal yang biasanya tidak kita pedulikan, misalnya  kepedulian  dengan  kebersihan  rumah,  kepedulian  dengan  dengan  kondisi  rumah lainnya.
Kebijakan  pemerintah  yang  baik  menjadi  syarat  utama  untuk  menangani  pandemi COVID-19  saat  ini,  hal  ini  merubah  cara-cara  baru  dalam  berbagai  bidang  kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan  masyarakat  untuk  memastikan  seluruh  kegiatan  di  berbagai  bidang  berjalan  secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 [1]. Lebih lanjut, menurut [2] terbitnya  kebijakan  publik  dilandasi  kebutuhan  untuk  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di masyarakat.  Menurut  [3]  kebijakan  publik  ditetapkan  oleh  para  pihak  (stakeholders),  terutama pemerintah  yang  diorientasikan  pada  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat. Menurut [4]dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi maka dibutuhkan serangkaian rencana program,  kegiatan,  tindakan,  hasil  akhir,  perilaku,  untuk  melakukan  tindakan  maupun  tidak bertindak yang dilaksanakan oleh aktor (pihak-pihak), itulah yang dinamakan dengan kebijakan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul  ‘ ’ Implementasi  Kebijakan  Makassar  Recover  Dalam  Penanganan  Covid-19  di Makassar’’.

## 2. METODE
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Makassar.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  memberikan  gambaran  tentang implementasi Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/ library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber  data primer yang digunakan adalah buku saku makassar recover. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian  ini  adalah  buku-buku  tentang  impementasi  kebijakan.  Dalam  penelitian  ini,  teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka ( library research) . Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data- data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi  Kebijakan  Makassar  Recover  Dalam  Penanganan  Covid-19  Di  Kota Makassar.
Kajian implementasi kebijakan publik pada hakikatnya memahami apa yang senyatanya terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  [5].  Sehingga  fokus implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkanya  pedoman-pedoman  kebijakan  negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sebab setiap kebijakan yang diimplementasikan pasti menimbulkan dampak, baik  dampak  yang  diharapkan  maupun  dampak  yang  tidak  diharapkan  ( intended  risk  and unintended risk). Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan atau lembaga  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dimaksud, dan  menciptakan  ketaatan  bagi  kelompok  sasaran,  melainkan  juga  menyangkut  jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat
dan pada akhirnya menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dengan  kata  lain,  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial masyarakat,  kondisi  perekonomian,  jaringan  kekuatan  politik  dan  perangkat  administrasi pelaksanaan kebijakan sendiri. Berbagai cara saat ini dilakukan masyarakat dalam mendorong meningkatnya imunitas diri agar tidak mudah sakit dimasa Pandemi Covid- 19. Sebagaimana diketahui bahwa s istem imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas tubuh harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan  tubuh  atau  sistem  imun  yang  baik  dapat  melindungi  kita  sejak  pertama  kali  kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, memiliki daya tahan tubuh  yang kuat  sangat  penting  untuk  mencegah  kita  jatuh  sakit,  terutama  di  masa  mewabahnya  virus Covid-19.  Adapun pelaksanaan kebijakan Makassar Recover  dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar, yaitu: 1. Imunitas Kesehatan
Sebagai implementasi visi dan misi yang terkandung dalam misi ke-2 Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2021-2024, telah disusun sebuah Inovasi  yang merupakan strategi  dalam  penanggulangan  Covid-19  secara  kompreghensip  diseluruh  wilayah  Kota Makassar.
2.Adaptasi Sosial
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  adaptasi  sosial  diartikan  sebagai langkah penyesuaian diri yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial pada masing-masing individu. Dimasa pandemic Covid-19 Artinya bahwa adaptasi sosial menjadi penting  untuk  menyusun  skenario  untuk  mempercepat  penanganan  Covid-19  dari  aspek kesehatan  dan  sosial  ekonomi.  Bahkan  Menteri  Kesehatan  RI  telah  menyiapkan  protocol terkait kehidupan adaptasi kebiasaan baru melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor  usaha  dan  perdagangan  dalam  mendukung  keberlangsungan  usaha.  Sekaitan  dengan itu,  Pemerintah  Kota  Makassar  telah  menyusun  9  strategi  dalam  adaptasi  sosial  dimasa pandemi  Covid-19  sebagai  langkah  penanggulangannya.  Langkah-langkah  tersebut dikhususkan  kepada  penerapan  protokol  kesehatan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  Kota Makassar.
3.Pemulihan Ekonomi. Dalam  konteks  pemulihan  ekonomi  Pemerintah  Kota  Makassar  berupaya  untuk mengurangi  dampak  COVID-19  terhadap  perekonomian  di  daerahnya.  Ikut  menyokong berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, UMKM, jasa pariwisata (hotel, Restoran dan lainnya),  dan  perlindungan  sosial.  Termasuk  juga  sektor  pendidikan  dasar  yang  menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Makassar khususnya, dalam membantu melancarkan proses pembelajaran  jarak  jauh  dan  membantu  kesejahteraan  hidup  para  pendidik  dan  tenaga kependidikan terutama kepada para guru Non PNS atau honorer.
B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Makassar  Recover  Dalam Penanganan Covid-19 Di Makassar.
Implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  tahapan  yang  terletak  diantara  perumusan kebijakan  dan  hasil-hasil  atau  konsekuensi-konsekuensi  ( Out  put dan out  comes )  yang ditimbulkan  oleh  kebijakan.  Edwars  III  menyebutkan  “  ada    empat  (4)  faktor  yang  saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi”.
Faktor-faktor  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Komunikasi ( Communication )
Komunikasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  usaha  manusia  untuk menyampaikan yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap  sebagai  faktor  yang  sangat  penting  karena  dalam  setiap  proses  kegiatan  yang melibatkan  setiap  unsur  manusia  dan  sumber  daya  akan  selalu  berusaha  dengan permasalahan  “  bagaimana  hubungan  yang  dilakukannya’’.    Menurut  [6]  pencapaian
keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus  dilakukan  secara  jelas;  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  diinformasikan  kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.
Dalam implementasi menurut George C.Edward III dalam [7] komunikasi mempunyai peranan penting, tidak hanya bagi para implementor tetapi juga bagi policy maker. Untuk itu, penting adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah yang tegas dan jelas sehingga tidak  ada  kelonggaran  bagi  pelaksana  untuk  menafsirkannya  berbeda,  perlunya  ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan, informasi mengenai mekanisme dan aturan pelaksanaan kebijakan disampaikan pada orang yang tepat [8].
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima  melalui  media  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan    tanggapan  dari penerima.  Komunikasi  merupakan  sarana  untuk  menyebarluaskan    informasi.  Untuk menghindari terjadinya  gangguan pada komunikasi, perlu  adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang  disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan  informasi. Komunikasi ada  dalam setiap kehidupan manusia. Baik verbal maupun non verbal. Manusia berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.
Komunikasi memiliki tiga komponen dasar yang penting yaitu pengirim pesan, pesan dan penerima pesan. Dalam kebijakan beras miskin, komunikasi merupakan penyampaian informasi  dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada penerima makassar recover. Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat  satu arah yaitu  hanya  dari  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan.  Umpan    balik  dari pelaksana  kebijakan  kepada  pembuat  kebijakan  sangat  kecil.  Sedangkan    penerusan penyampaian  informasi  dari  pelaksana  kebijakan  kepada  peserta  berupa    sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan  dalam hal ini pemerintah kota Makassar dan penerima kebijakan yaitu masyarakat kota Makassar.
2. Faktor Sumber Daya ( Resources )
Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau aturan serta akuratnya komunikasi, namun  jika  personil  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakann  kurang  memiliki sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut  tidak  akan  bisa  efektif.  Menurut  [9]  pelaksanaan  kebijakan  harus  ditunjang  oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan  secara  cermat,  jelas,  dan  konsisten,  tetapi  jika  para  pelaksana  kekurangan sumberdaya  yang  diperlukan,  maka  pelaksanaaan  kebijakan  akan  cenderung  tidak  dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa
Sumber – sumber dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf  yang  harus  mempunyai  keahlian  dan  kemampuan  melaksanakan  tugas,  perintah,  dan anjuran atasan (pimpinan). Disamping itu, ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki. Termasuk juga fasilitas yang merupakan sarana untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : gedung (kantor), peralatan, dan dana intensif yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Sumber  daya  merupakan  suatu  hal  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  suatu maksud    tertentu  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  daya  berguna  untuk  menunjang implementasi  dari  suatu  kebijakan.  Tanpa  adanya  sumber  daya  yang    mencukupi  dan memadai,  implementasi  sebuah  kebijakan  akan  terganggu.    Sumber  daya  yang  ada  pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah  memadai dan mencukupi sesuai dengan apa  yang  tertera  dalam  peraturan.  Pihak    pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  haruslah
menggunakan  sumber  daya  secara    cermat  dan  sesuai  dengan  apa  yang  tertulis  dalam peraturan.
Keberhasilan sebuah program di dukung oleh sumber daya yang  memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia  yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program.  Sumber  daya  pelaksana  program  makassar  recover  boleh  dikatakan  cukup berpendidikan  dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.
3. Faktor Disposisi
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan [10]. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana  harus  mengetahui  apa  yang  mesti dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Disposisi adalah  kepribadian  atau  pandangan  pelaksanaan  dalam  implementasi  kebijakan  publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan  berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan  pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan  yang  dimiliki.  Staf-staf  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dipilih  karena  memiliki sikap dan  pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup.
Sikap  positif  ditunjukkan  dengan  adanya  kesanggupan  dalam  melaksanakan  tugas dengan  tanggung  jawab,  kesungguhan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  patuh  terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan  terhadap tugas dari atasan dan lain- lain.  Jika  pelaksana  implementasi  kebijakan    mempunyai  kecenderungan  sikap  positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Namun apabila  sikap  pelaksana    kebijakan  cenderung  bernilai  negatif  maka  pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat bahkan gagal. Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi. Penempatan staf yang  tepat  akan  menjamin  terlaksananya  kebijakan  dengan  baik.  Manusia  akan  bekerja secara  optimal  apabila  ditempatkan  pada  bagian    spesialisasinya.  Agar  pelaksanaan kebijakan  berjalan  dengan  optimal,  staf  yang    ada  pada  badan  implementor  harus ditempatkan pada bagian keahliannya masing- masing. Pandangan  staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan  harus selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain  agar  staf  tersebut  dapat    termotivasi  dan  melakukan  hal  terbaik  untuk  melaksanakan tugasnya.
4. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Suatu  kebijakan  cukup  dan  para  pelaksana  memahami  tujuan  dan  bagaimana  cara melaksanakannya,  serta  mereka  pun  mempunyai  keinginan  untuk  melakukannya,  namun implementasi masih belum efektif karena ketidakefektifan struktur birokrasi ( disefficiensies bureaucratic structur ) yang ada. Sebab keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu  adanya  fragmentasi  organisasi  (organisasi  yang  terpecah-pecah)  dapat  merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu  kebijakan yang kompleks. Inefisiensi  struktur  birokrasi  juga  dapat  memboroskan  sumber-sumber  daya  yang  langka, terjadinya  kekacauan  dan  kebingungan  yang  kesemuanya  akan  mengarah  pada penyimpangan  pelaksanaan  kebijakan  dari  tujuannya.  Menurut  [11]  kewenangan  ini berkaitan  dengan  struktur  birokrasi  yang  melekat  pada  posisi/  strata  kelembagaan  atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi. Struktur  birokrasi  mencakup  aspek  –  aspek  seperti    struktur  organisasi,  pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan  hubungan  organisasi  dengan  organisasi  luar.  Menurut    Edward  III  (1980),  variabel keempat  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  adalah struktur  birokrasi.  Walaupun  sumber-sumber  untuk    melaksanakan  suatu  kebijakan  sudah
tersedia atau para pelaksana kebijakan sudah  mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan  suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut  tidak  dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapatnya  kelemahan  struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang,  ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah  diputuskan  dengan  jalan melakukan  koordinasi  dengan  baik.  Dalam  penelitian ini,  struktur   birokrasi  standar  yang dimaksudkan  adalah  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  Fragmentasi.  SOP mempunyai fungsi  menyamakan  kegiatan yang ada  dalam struktur birokrasi dan aturan- aturan. Selain  itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan  yang ada. Struktur  birokrasi  menurut  Edward  III  dibagi  menjadi  SOP  (  Standard    Operating Prochedure)  dan  adanya    fragmentation.   SOP  mempunyai  fungsi  menyamakan    kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain  itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan  konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan  dengan  peraturan-peraturan    yang  ada.  Struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab. SOP merupakan tata laksana dalam melakukan  suatu  hal  yang  berisi  tentang    petunjuk    dan  aturan-aturan  yang  ada  dalam organisasi. Pelaksana  implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP  yang    ada  agar  berjalan  dengan  konsisten,  efektif  dan  efisien.  Dalam  konteks implementasi kebijakan Makassar Recover, SOP diganti  dengan petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis  hampir  sama  dengan  SOP  yaitu  sebagai    rambu-rambu  yang  mengatur  kebijakan Makassar Recover agar terlaksana dengan baik.

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil analisis data hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan kegiatan Makassar Recover Ecosystem (MRE) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan  yaitu  Imunitas  Kesehatan,  Adaptasi  Sosial,  dan  Pemulihan  Ekonomi  adalah merupakan  langkah  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Makassar  diawal Pemerintahan Walikota/Wakil Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Melalui program strategis ini kondisi Pandemi Covid-19 dapat tertanggulangi dengan tersistem yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun dengan melibatkan relawan, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kota Makassar.
2. Ada  empat  (4)  faktor  yang  saling  berinteraksi  dalam  implementasi  kebijakan  makassar recover  dalam  penanganan  Covid-19  di  kota  Makassar,  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.
SARAN
1. Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang dirancang secara konprehensif dengan melibatkan berbagai eksponen masyarakat.
2. Masyarakat kota Makassar diharapkan memberi dukungan kepada program MRE agar terciptanya kondisi kesehatan yang terjaga.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] B. Asri, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid 19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat,” Visioner J. Pemerintah. Drh. ,  vol. 12, no.  4, pp. 695–712, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/330.
[2] A. Ramdhani and M. A. Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” J. Publik , vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2017.
[3] A.  Uamang,  C.  Indra,  and  C.  Sasmito,  “Implementasi  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua
Dalam  Ketahanan  Wilayah  NKRI  Di  Pemerintah  Kabupaten  Mimika  (  Studi  Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017 ),” Reformasi , vol. 8, no. 1, pp. 47– 57, 2018.
[4] M.  I.  R.  Tumoka,  “Kebijakan  Tata  Kelola  Layanan  di  Masa  Pandemi  Covid-19  di Universitas Muhammadiyah Sorong,” Qalamuna, J. Pendidikan, Sos. dan Agama , vol. 13, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.37680/qalamuna.v13i1.688.
[5] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” Adm. Publik , vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2010.
[6] L.  Agustino,  “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy,” J. Borneo Adm. , vol. 16, no. 2, pp. 253– 270, 2020, doi: 10.24258/jba.v16i2.685.
[7] Anang  Sugeng  Cahyono,  “Implementasi  Model  Collaborative  Governance  Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19,” J. PUBLICIANA , vol. 13, no. 1, pp. 83–88, 2021, doi: 10.36563/p.v13i1.207.
[8] Mujianto Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi,” Religi , vol. 6, no. 2, pp. 148–178, 2015.
[9] A.  I.  M.  Melinda  Triana  Pangaribuan,  “Kebijakan  Pemerintah  DKI  Jakarta  Menangani Pandemi Covid-19,” J. Ilmu Pemerintah. , vol. 14, no. 1, pp. 1–9, 2021.
[10]  H. M. Dewi Wuryandani, “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,” urnal Ekon. Kebijak. Publik , vol. 4, no. 1, pp. 103–115, 2013.
[11]  I.  N.  Juaningsih,  Y.  Consuello,  A.  Tarmidzi,  and  D.  NurIrfan,  “Optimalisasi  Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia,” Salam J. Sos. dan Budaya Syari , vol. 7, no. 6, pp. 509–518, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363.