## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 173-183 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan
Pemilihan Umum
Nadya Meidiana 1 , Syamsuddin Muchtar 1 & Anshory Ilyas 1
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
2 Koresponden Penulis, Email: nadyameidiana2@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 23-08-2021 Revised: 05-09-2021 Accepted: 20-10-2021 Published: 22-10-2021
Keywords: Legal protection; Child; General Election
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Pemilukada
Abstract. The Research objective to analyze the form of implementation of  legal  protection  for  children  involved  in  general  election  activities. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The results of the study show  that  legal  protection  for  children  is  divided  into  2  types,  namely preventively  which  has  been  implemented  with  the  aim  of  protecting children's  rights,  regulated  in  Law  Number  35  of  2014  concerning amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection and  repressively  regulating  legal  action.  against  actors  involved  in general election activities in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. in carrying out law enforcement in several obstacles that are influenced by factors of legal substance, law enforcement, facilities and facilities  that  support  law  enforcement  and/or  culture  that  affects  the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are  needed  from  all  closest  parties,  namely  parents  of  organizers, supervisors,  prospective/candidate  pairs,  winning  teams/campaigns  so that the goal of legal protection can be achieved.
Abstrak. Tujuan  Penelitian  menganalisis  bentuk  pelaksanaan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  dilibatkan  dalam  kegiatan pemilihan umum Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU).  Hasil  penelitian  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  anak  terbagi  menjadi  2  jenis  yakni  secara preventif  yang  telah  dilaksanakan  dengan  tujuan  melindungi  hak  anak, diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak dan  secara  represif  mengatur  penindakan  terhadap  pelaku  yang melibatkan  dalam  kegiatan  pemilihan  umum  atur  dalam  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  dalam  melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor substansi  hukum,  penegak  hukum,  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung penegakan  hukum  serta  nilai/budaya  yang  dianut  masyarakat  yang mempengaruhi  efektifitas  penegakan  hukum  tersebut.  Dari  kendala tersebut  diperlukan  upaya  proaktif  dari  semua  pihak  terdekat  anak  yaitu orang  tua  penyelenggara,  pengawas,  calon/pasangan  calon,  tim pemenangan/kampanye  sehingga  tujuan  perlindungan  hukum  dapat tercapai .
Coresponden author:
* Email: nadyameidiana2@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Meidiana, Muchtar & Ilyas) | 174

## PENDAHULUAN
Demokrasi  telah  banyak  diterapkan  oleh  negara  di  dunia    karena  dianggap    mampu mengatur  dan  menyelesaikan  hubungan  sosial  politik,  baik  yang  melibatkan kepentingan  antar  individu  dalam  masyarakat,  masyarakat  dan  negara  maupun  antar negara (Nugroho, 2012) . Sejak awal mula berdiri, masyarakat Indonesia telah memilih menganut  sistem  politik  demokrasi  untuk  mengatur  negara  yang  baru  lahir (Purba, 2015) , dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950,  kembalinya  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  sampai  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 setelah  diamandemen  pada  tahun  2002.  Secara  konsepsional,  masing-masing  UUD merumuskan  pengertian  dan  pengaturan  hakekat  demokrasi  menurut  visi  penyusun konstitusi  yang  bersangkutan (Irawan,  2017) .  Indonesia  telah  menerapkan  beberapa jenis  demokrasi  di  dunia  diantaranya  demokrasi  liberal,  demokrasi  parlementer,  dan demokrasi Pancasila (Purnaweni, 2004) .
Dalam  konteks  kehidupan  politik  demokrasi  di  Indonesia,  Pemilihan  Umum  (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Terselenggaranya pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 menjadi parameter keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu pada  tahun  2004  merupakan  pemilu  pertama  dimana  masyarakat  Indonesia  dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka, dimana diberlakukannya sistem  proporsional  dengan  daftar  calon  terbuka,  artinya  pemilih  tidak  lagi  hanya memilih  partainya  saja,  melainkan  dapat  memilih  calonnya  langsung  sesuai  dengan pilihan mereka (Mikail, 2019) .
Pemilihan  Umum  dan  Pilkada  merupakan the  real  proces dimana  rakyat  mentransfer kedaulatan  yang  dimilikinya  kepada  wakil-wakilnya,  dan  wakil-wakil  tersebut mempunyai posisi yang sama-sama mendapatkan mandat ataupun kepercayaan secara langsung  dari  rakyat  untuk  menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan  porsinya  masing- masing (Hambali, 2014) . Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan visi dan misi mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu.  Masing-masing  berlomba  untuk  memenangkan  pemilu  dengan  jalan  menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka (Fatimah, 2018) melalui kegiatan kampanye.
Dalam  Undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  disebutkan bahwa:
”Kampanye  Pemilu  adalah  kegiatan  Peserta  Pemilu  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh Peserta  Pemilu  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan  menawarkan  visi,misi,program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Keputusan  KPU  Nomor  35  Tahun  2004  tentang Kampanye  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  disebutkan  bentuk-bentuk dari kampanye diantaranya:
a. Pertemuan terbatas;
b. Tatap muka dan dialog;
c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
175 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
g. Rapat umum;
h. Debat publik/debat terbuka antar calon;
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Partai  politik  berupaya  mendapatkan  eksistensi  dan  dukungan  sebanyak-banyaknya dari masyarakat, perlu menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah  memberikan  kesempatan  kepada  partai  politik  peserta  pemilu  untuk melaksanakan  kegiatan  kampanye  pemilu.  Dalam  prosesnya,  terdapat  kategori kampanye yang diperbolehkan dan dilarang. Salah satu yang dilarang adalah persoalan eksploitasi anak dalam kegiatan politik .
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  dan  penerus  pembangunan  nasional, sehingga  patut  dipersiapkan  sejak  dini  sebagai  subjek  pelaksana  pembangunan  dan pemegang  kendali  masa  depan  negara.  Indonesia  termasuk  negara  yang  sangat mementingkan  keberlangsungan  kehidupan  anak,sehingga  berkewajiban  menjamin kehidupan  anak  dalam  hal  pemenuhan  atas  hak  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang,  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta hak sipil dan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  :  a) penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik;  b)  pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata;  c) pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  d)  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung unsur kekerasan; e) pelibatan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Dari huruf a jelas  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  penyalahgunaan kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Partai  Politik  misalkan  dalam  kampanye  sewaktu pemilihan  umum,  baik  pemilihan  umum  presiden.  Pemilihan  umum  legislatif  ataupun pemilihan umum kepala daerah.
Dinamika  perlindungan  anak  dalam  penyelenggaran  kegiatan  politik  pun  menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisioner KPAI dalam catatan posko  pengaduan  KPAI  Tahun  2018,    Ai  Maryati  Soliha  merinci  bentuk-  bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dan telah disampaikan kepada BAWASLU dalam  diskusi  daring  yang  diselenggarakan  Perempuan  BAWASLU  se-Sulawesi  Selatan untuk menjadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak, yaitu: (Bawaslu, 2020)
1. Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye;
2. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah;
3. Menggunakan  anak  sebagai  penganjur  atau  juru  kampanye  untuk  memilih  partai atau calon kepala daerah tertentu;
4. Memanipulasi  data  anak  yang  belum  berusia  17  tahun  dan  belum  menikah  agar terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
5. Menampilkan anak diatas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan
6. Membawa bayi atau anak berusia dibawah 7 tahun ke arena kampanye
Dalam  proses  keterlibatan  politik,  Ai  menambahkan  anak  bisa  terdampak  psikologis misalnya  anak  meniru  dan  menjadikan role  model ,  memiliki  pembenaran  dalam
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Meidiana, Muchtar & Ilyas) | 176
bersikap  rela  melakukan  apa  saja  untuk  mendapat  dukungan,  dan  anak  melibatkan dirinya tanpa memilah yang boleh dan tidak ia lakukan.
Masa  anak-anak  adalah  masa  rawan  dalam  proses  pertumbuhannya,  masa  inilah  anak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak  seringkali  terpengaruh  oleh  lingkungan  dimana  ia  bergaul  dan  bersosialisasi. Lingkungan  yang  tidak  sesuai  dapat  mendorong  anak  melakukan  hal  yang  tidak  mesti dilakukan,  hal  ini  membuat  kita  seringkali  menemukan  beberapa  dinamika  eksploitasi anak  dalam  kegiatan  politik  yang  dilakukan  secara  tidak  bertanggungjawab.  Beberapa contoh kampanye yang melibatkan anak yaitu:
1. Kampanye  akbar  pasangan  calon  (paslon)  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi Maluku  Utara,  Ahmad  Hidayat  Mus  -  Rivai  Umar  (AHM-RIVAI)  Mei  2018  yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate,  turut  melibatkan  anak-anak.    Sejumlah  anak  mengenakan  atribut kampanye  AHM-RIVAI,  padahal  sebelumnya  Bawaslu  Maluku  Utara  telah mengeluarkan  edaran  larangan  keikutsertaan  anak  dibawah  umur  pada  saat kampanye terbuka (Aspirasi Malut.com, 2018) .
2. Kampanye  akbar  pasangan  calon  (paslon)  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi Maluku Utara, Burhan Abdurrahman – Ishak Djamaluddin (BUR-AJA) Mei 2018 yang dipusatkan di lapangan Perikanan Nusantara, Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate,  turut  melibatkan  anak-anak.    Sejumlah  anak  mengenakan  atribut kampanye  BUR-AJA  duduk  diatas  kap  truk  yang  sementara  berjalan  dan  berjoget dengan  mengiringi  lagu  yang  sementara  diputar  oleh  sopir  truk (Beria  Malut.com, 2018) .
3. Manipulasi  data  penggunaan  hak  pilih  dalam  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Maluku  Utara  2018,  diungkap  dalam  sidang  pembuktian  lanjutan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (05/09/2018) bahwa anak dibawah umur ikut mencoblos diduga memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus - Rivai Umar  (AHM-RIVAI).  Dalam  sidang  tersebut  saat  pembukaan  kotak  suara  2 kecamatan untuk mengecek dokumen C7 KWK dan ATB yakni di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat di hadapan 9 majelis hakim MK, Ketua Bawaslu Malut, Ketua  KPU  serta  Kuasa  Hukum  Paslon  terkait  didapati  anak  masih  dibawah  umur dan belum menikah (Pilar Malut.com)
Menghadapi  persoalan  diatas  dan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak, telah diatur regulasi pada Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  anak  menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76H  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Selain payung hukum dalam UU Perlindungan Anak, dapat dilihat juga pada Pasal 493 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menyebutkan  bahwa:  “  Setiap  pelaksana  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  pada  penelitan  ini  adalah  normatif  empiris,  jenis penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif  dalam  undang-undang,  asas-asas hukum,  teori  hukum  dan  melihat  fakta  langsung  yang  terjadi  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  terhadap  pelibatan  anak  dalam  kegiatan  pemilu  maupun  pilkada sebagai  upaya  untuk  memberikan  pemenuhan  hak  anak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum.
Lokasi  Penelitian  tesis  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Dilibatkan  Dalam  Kegiatan  Pemilihan  Umum”,  dilakukan  di  Kantor  Badan  Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Maluku  Utara.  Pemilihan  lokasi  penelitian  tersebut  karena  terdapat  data relevan  dengan  penyalahgunaan  anak  dalam  kegiatan  politik  yang  didapatkan  melalui media informasi online, kejadian tersebut saat PILKADA 2018 di Provinsi Maluku Utara dan pertimbangan pada tahun 2020 telah dilaksanakan PILKADA SERENTAK di Provinsi Maluku Utara.

## PEMBAHASAN

## A. Bentuk  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum
Terkait perlindungan hukum merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi hak- hak anak di Inodnesia, agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara, tertib, teratur dan  bertanggung  jawab  perlu  adanya  peraturan  yang  mengikuti  perkembangan masyarakat  saat  ini.  Hal  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan hukum bagi anak adalah dengan Menyusun kebijakan yang mengatur supaya hak anak dapat  tetap  terlinidungi,  yang  pada  prinsipnya  dijauhkan  dari  kegiatan-kegiatan  yang sifatnya  mengeksploitasi  anak  sehingga  akan  mengganggu  tumbuh  kembang  anak  di kemudian hari.
Dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwasannya hak-hak anak wajjib dipenuhi baik  oleh  Orang  Tua  dan  dalam  lingkup  luas  yakni  Pemerintah,  berhak  mendapatkan Pendidikan  yang  layak  dan  mereka  sepantasnya  tidak  terlibat  dalam  aktivitas  politik. Melihat  berbagai  dampak  yang  akan  ditimbulkan  terhadap  anak  yakni  dari  sisi psikologis maupun fisik yang berhubungan dengan Kesehatan.
Mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  Pemilihan  Umum  maupun  Pemilihan  Kepala Daerah  secara  psikologis  dapat  mengganggu  anak  dikarenakan  kampanye  yang  di laksanakan  seringkali  menggunakan  bahasa  provokasi  dan  suasana  kompetisi  antar peserta kampanye. Sedangkan dari segi Kesehatan, kegiatan kampanye yang umumnya dilaksanakan di tempat luas dan terbuka dengan mengundang massa beresiko terhadap Kesehatan  fisik  anak  melalui  asap  rokok,  cuaca  panas  dan  kerumunan  yang  tidak sepatutnya anak berada di tempat tersebut.
Sarana  perlindungan  hukum  terbagi  atas  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif,  perlindungan  hukum  preventif  yaitu  subyek  hukum diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum  yang  diberikan  untuk  menyelesaikan  sengketa,  penanganan  perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Meidiana, Muchtar & Ilyas) | 178
Perlindungan  secara  preventif  dilakukan  oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI),  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  bersama Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  untuk  mencegah terjadinya eksploitasi dan melaksanakan pemilu ramah anak.
Konsepsi  Pemilu  Ramah  Anak  ini  memiliki  beberapa  gambaran  seperti  pelaksanaan sosialisasi,  pengawasan  dan  pencegahan  untuk  memberlikan  perlindungan  hukum preventif  terhadap  anak  dalam  kegiatan  pemilihan  umum.  Selain  itu  bagi  pemilih pemula juga diharapkan dapat dibekali Pendidikan politik supaya hak pilih ereka dapa digunakan  dengan  tepat  dan  independent  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  luar sebagaimana asas pemilihan umum.
Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara di KPU dan Bawaslu sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh undang-undang menjalankan fungsi sebagai  penyelenggara  dan  pengawasan  terhadap  jalannya  kegiatan  pemilu  maupun pilkada  agar  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dengan  pokok  bahasan perlindungan anak yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  Mochtar  Alting  bahwa  KPU  dalam melaksanakan  tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  serta  sebagai  bentuk perlindungan  secara  preventif  memiliki  tahapan  sosialisasi  baik  berhadapan langsung  dengan  pemilih,  para  kandidat  pasangan  calon,  tim  pemenangan  atau partai  politik.  KPU  menyampaikan  Menyampaikan  larangan  dalam  pelaksanaan kampanye termasuk melibatkan anak-anak, sehingga menjadi perhatian karena telah dijelaskan  dalam    Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang Pemilihan Umum, ini sangat disayangkan dikarenakan teknis penyelenggaraan telah ada  tahapan  sosialisasi  dan  menjelang  penetapan  bakal  pasangan  calon  menjadi calon selalu diundang baik langsung maupun diwakili tim pemenang kampanye tapi fakta ada keterlibatan anak dengan berbagai alasan , baik orangtua hadir dan anak diikutkan, anak yang kemudian semacam ada eforia sehingga dengan spontan karena konsepsi  pesta  demokrasi  belum  hilang  dan    dianggap  musim  pemilu  ini  anak antusias  ikut  tanpa  seijin  /  sepengetahuan  orang  tua.  Anak  dilibatkan/aktif melibatkan diri variannya belum terdeteksi betul, kampanye arak-arakan walaupun kampanye yang jumlah besar sudah diminimalisir sehingga kampanye dalam bentuk tatap  muka,  pertemuan  terbatas  bahkan  pilkada  2020  kampanye  secara  daring sehingga  beliau  menyimpulkan  KPU  sebagai  penyelenggara  dalam  setiap kesempatan selalu bersosialisasi (preventif di jalankan).
Sejalan dengan KPU dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan tahapan PEMILU atau  PILKADA,  penulis  juga  melaksanakan  wawancara  dengan  Anggota  BAWASLU sebagai  instansi  yang  bertugas  mengawasi  berjalannya  kegiatan  PEMILU  atau PILKADA.
2. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Aslan Hasan terlebih dahulu menyampaikan alur penanganan pelanggaran pemilu dengan rincian sebagai berikut:
BAWASLU  dalam  melaksanakan  pengawasan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  serta sebagai  bentuk  perlindungan  secara  preventif  memiliki  tahapan  sosialisasi menyampaikan larangan dalam pelaksanaan kampanye termasuk melibatkan anak-anak sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilihan Umum,  namun  hal  ini  masih  didapati  dalam  masyarakat  berdasarkan  data  Jenis Laporan/Temuan yang diperoleh (Lampiran Tabel 1).
Dari  table  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pelibatan  anak  dalam  kegiatan  pemilu atau  pilkada  pada range waktu  tahun  pemilihan  di  2018,  2019  dan  2020  bukan merupakan  jenis  pelanggaran  maupun  tindak  pidana  pemilu  yang  secara  masif dilakukan,  baik  berupa  temuan  ataupun  laporan  ke  BAWASLU  untuk  ditindak  lanjuti hanya dalam skala kecil.
Adanya  larangan  mengikutsertakan  anak  dalam  kegiatan  pemilihan  umum  terkesan diabaikan  dapat  disebabkan  ketidaktegasan  penegakan  peraturan  yang  ada  pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu pelaku kurang  menganggap  pertauran  tersebut,  leluasa  mengikutsertakan  anak  dan mengabaikan  hak-hak  anak.  Tindak  lanjut  dari  laporan  dan  temuan  diatas  ada  yang tidak  dilanjutkan,  dihentikan  pada  pembahasan  di  tingkat  GAKKUMDU,  rekomendasi BAWASLU sampai dengan pidana pengadilan.

## B.  Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum.
Membahas  mengenai  kendala  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  ini  tolok ukurnya  adalah  sejauh  mana  penegakan  hukum  tersebut  efektif  diterapkan  sehingga menjadi  gambaran  apakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak-anak yang  sudah  dijamin  haknya  dalam  Undang-undang  telah  sesuai,  dapat  dilihat  dalam beberapa factor penegakan hukum sebagai berikut:
1. Substansi hukum;
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Kebudayaan  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Meidiana, Muchtar & Ilyas) | 180
Penulis  dalam  kesempatan  wawancara  dengan  BAWASLU  dan  KPU  mendapatkan pembahasan  mengenai  factor-faktor  tersebut  yang  dikaitkan  dengan  kendala  yang dihadapi  oleh  instansi  penyelenggara  dan  pengawas  PEMILU  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a.  Substansi  Hukum,  Sebagaimana  yang  diketahui  regulasi  yang  mewadahi  KPU  dan bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni UU Pemilu dan UU pilkada, sehingga  penegakan  hukum  tersebut  hanya  dapat  dituntut  jika  dilakukan  dalam konteks  pemilu,  dalam  arti  berbagai  perbuatan  yang  ditetapkan  sebagai  tindak pidana  pemilu  hanya  dapat  dituntut  sesuai  UU  Pemilu,  bukan  ketentuan  pidana umum  maupun  UU  Perlindungan  Anak  sesuai  dengan  penerapan  asas lex  specialis derogat legi generali , yaitu aturan yang khusus digunakan mengesampingkan aturan yang  umum.  Sehingga  dalam  praktiknya  yang  digunakan  dalam  konteks  pemilu adalah  undang-undang  pemilu.  Hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  faktor penghambat  karena  pada  undang-undang  pemilu  menyebutkan  bahwa  Terkait sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelaksana  dan/atau  tim  kampanye  yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU  Pemilu  yang  berbunyi:“Setiap  pelaksana  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang melanggar  larangan  sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  280  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling banyak
Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” Unsur-unsur  dari  Pasal  280  ayat  (2)  huruf  k  UU  tentang  Pemilu  antara  lain: Unsur  “Pelaksana  dan/atau  tim  kampanye”Unsur  pelaksana  dan/atau  tim kampanye  merupakan  unsur  subyektif  dari  Pasal  280  ayat  (2)  Undang-undang Pemilu.  Unsur  pelaksana  dan/atau  tim  kampanye  ini  menunjuk  kepada pelaku/subyek yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye  merupakan  unsur  yang  menitikberatkan  kepada  seseorang  atau  badan hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Badan  hukum  disini adalah  partai  politik  yang  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum.Pengertian  dari Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan  kegiatan  kampanye  sedangkan  pengertian  dari  Tim  Kampanye  adalah tim  yang  dibentuk  oleh  pasangan  calon  bersama-sama  dengan  partai  politik  atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  teknis  pelaksanaan  kampanye.Untuk badan  hukum  yakni  partai  politik  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  kampanye  dan terindikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  dari  perbuatan  partai  politik  tersebut  adalah  ketua yang  ada  di  dalam  partai  politik  yang  mana  ketua  tersebut  memberi  wewenang terhadap bawahannya untuk bertanggung jawab selama kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye.
Ringkasnya  Pelaksana  dan/atau  tim  kampanye”  Unsur  pelaksana  dan/atau  tim kampanye  merupakan  unsur  subyektif  dalam  pertanggungjawaban  pidana sedangkan  pada  realitanya  perlindungan  terhadap  anak  yang  dilibatkan  dalam kegiatan  kampanye  pemilu/pilkada  maupun  pada  saat  pemungutan  suara merupakan tanggung jawab semua pihak. Apabila tidak ada tindaklanjut penegakan yang  tegas  terhadap  pihak  terkait  bagi  pelaksana  dan/atau  tim  kampanye  yang terbukti  dengan  sengaja  melibatkan  anak  dengan  dalih  ini  adalah  tanggung  jawab dan  dikembalikan  ke  orang  tua  masing-masing  maka  harapan  terlindunginya  hak- hak anak ini tidak dapat diwujudkan.

## 181 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
Sepatutnya  menurut  penulis  penyelenggara  pemilu  yakni  KPU  harus  lebih aware pada saat tahap awal pendaftaran calon/pasangan calon bahwa akan berkomitmen penuh  dalam  upaya  perlindungan  hak  anak  dengan  tidak  melibatkan  anak  dalam bentuk  apapun,  aktif  mensosialisasikan  dan  mengimplementasikan  pemilu  ramah anak ketika melakukan kampanye sampai dengan hari pemungutan suara serta siap menerima  segala  konsekuensi  sesuai  peraturan  yang  berlaku  agar  tidak  ada hambatan dari segi lemahnya substansi hukum.
b.  Penegak Hukum, dalam penegakan hukum pemilu/tindak pidana pemilu melibatkan sejumlah  institusi  dalam  penanganan  tindak  pidana  pemilu  dengan  tujuan menyatukan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra  GAKKUMDU).  Untuk  memulai  penyedikan  dugaan  tindak  pidana  pemilu terlebih  dahulu  adanya  laporan/rekomendasi  dari  Bawaslu,  dalam  mekanisme tersebut  dugaan  pelanggaran  pemilu  melalui  kajian  bawaslu  beserta  jajaran  dan apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian duna melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Namun  dalam  teknis  dan  praktiknya,  GAKKUMDU  justru  ditempatkan  sebagai institusi  yang  bertugas  menyelenggarakan  penegakan  hukum  pemilu  secara terpadu, dalam keadaan tertentu pihak kepolisian justru hanya memposisikan diri sebagai  pihak  yang  menerima  bersih  rekomendasibawaslu  dan  jarang  ikut  serta dalam tim GAKKUMDU.sehingga tujuan awal pembentukan GAKKUMDU dapat tidak efektif  sedangkan  waktu  yang  diatur  dalam  dalam  pembahasan  di  GAKKUMDU sangat terbatas.
c.  Sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum  yakni  sumberdaya manusia dari instansi KPU dan Bawaslu sendiri yang masih minim pengalaman dan wawasan  mengenai  kepemiluan,  hal  ini  dikarenakan  pola  perekrutan  pengawas pemilu  baik  di  tingkat  kecamatan  dan  Pengawas  TPS  berlaku  secara  umum  yang tidak  mempersyaratkan  harus  memiliki  pengetahuan  dasar  mengenai  kepemiluan sehingga  kurang  terupgrade/familiar  dengan  aturan-aturan  terbaru.  Selain  hal tersebut letak geografis dari instansi BAWASLU dan KPU yang mencakup kecamatan dan  desa-desa  turut  menjadi  factor  penghambat  Pengawas  lapangan  (TPS)  karena tidak  dapat  tersosialisasikan  dengan  baik  pada  saat  perekrutan  secara adhoc tersebut.
d.  Masyarakat  dan  nilai/kebiasaan  yang  dianut,  budaya  politik  di  provinsi  maluku utara belum memiliki budaya politik contohnya Ketika media social dilakukan untuk berkonfrontasi  sehingga  menjadi  auto  kritik  bagi  BAWASLU  DAN  KPU.  Secara eksternal  kurang  gencar  dalam  sosialisasi  pendidikan  politik,  dan  internal  dari orang  tua  melibatkan  anak  dalam  percakapan  politik,  survei  online  yang  turut dilibatkan untuk saling menaikan klaim pemenangan.

## SIMPULAN
1.  Bentuk  perlindungan  hukum  terbagi  atas  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif yang sering dimaknai sebagai pencegahan telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan  pihak  pengawas  Pemilu  yaitu  BAWASLU  dalam  berbagai  kesempatan  gencar
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Meidiana, Muchtar & Ilyas) | 182
dilakukan  sosialisasi  dengan  program-program  Pendidikan  Politik  dan  Pemilu Ramah  Anak  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  pentingnya  menjaga hak-hak  anak  diumur  yang  masih  rentan  terdampak  apabila  diikutsertakan  dalam kegiatan politik baik Pemilu atau Pilkada.
2.  Perlindungan hukum represif yang sering dimaknai sebagai penindakan/penegakan hukum  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  penyelenggara  Pemilu  yaitu  KPU  dan  pihak pengawas  Pemilu  yaitu  BAWASLU  sesuai  dengan  alur  yang  diatur  pada  peraturan perundang-undangan, namun tindakan melibatkan anak dalam kegiatan Pemilihan Umum  di  Provinsi  Maluku  Utara  bukan  merupakan  isu  krusial  yang  dilakukan, temuan  ataupun  laporan  ke  BAWASLU  untuk  ditindak  lanjuti  hanya  dalam  skala kecil.
3.  Kendala  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  ini  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan nilai/budaya yang dianut.

## SARAN
1.  Pihak  penegak  hukum  yang  tergabung  dalam  GAKKUMDU  yang  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  penegakan  hukum  pemilu  agar  melaksanakan Amanah  tersebut  sebgaiana  mestinya  dengan  pro  dan  aktif  berkordinasi  terhadap temuan  atau  laporan  dilapangan  dengan  waktu  yang  telah  diatur  agar  tindak lanjutnya dapat berjalan dengan efektif.
2. Pihak Tim Pemenangan, Pasangan calon maupun Partai politik agar pro aktif dalam menjaga  marwah  Pemilu  Ramah  Anak,  dan  aktif  dalam  sosialisasi  kepada masyarakat.
3. Memperlebar  instrumen  pembantu  misalkan  tempat  ibadah,  lewat  pesan  agama kerja  sama  dengan  tokoh/ulama  menyampaikan  pesan-pesan  moral.  Persoalan kesadaran  politik  termasuk  teman  kampus,  usia  pemlih  di  SMA,  usia  rentan  anak SMP,  dengan  harapan  semua  pihak  tidak  bisa  hanya  bertumpu  pada  instansi penyelenggara dan pengawasan.
4. Pola  Penerimaan  Sumber  Daya  Manusia  di  Intansi  KPU  dan  BAWASLU  agar  lebih diperhatikan  pada  tingkat  Kecamatan  maupun  skala  kelurahan  Misalkan  Petugas TPS  dan  Pengawas  TPS,  karena  mereka  merupakan  petugas  lapangan  yang  terjun langsung  sehingga  pemahaman  mengenai  aturan  yang  berlaku  harus dimaksimalkan.

## DAFTAR BACAAN
Aspirasi  Malut.com, kampanye  akbar  AHM-Rivai  di  Ternate  libatkan  anak-anak, lihat dalam  :  https://www.aspirasimalut.com/2018/05/12/kampanye-akbar-ahm- rivai-di-ternate-libatkan-anak-anak/, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.
Aspirasi  Malut.com, kampanye  akbar  AHM-Rivai  di  Ternate  libatkan  anak-anak, lihat dalam  :  https://www.aspirasimalut.com/2018/05/12/kampanye-akbar-ahm- rivai-di-ternate-libatkan-anak-anak/, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020
Bawaslu.go.id, Pilkada 2020 harap ada terobosan baru, lihat dalam
: https://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-2020-bagja-harap-ada-terobosan- hukum-mengenai-keterlibatan-anak , diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

## 183 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
Fatimah,  S.  (2018).  Kampanye  sebagai  Komunikasi  Politik. Resolusi:  Jurnal  Sosial Politik , 1 (1), 5-16.
Hambali, M. A. (2014). Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia. RECHTSTAAT , 8 (1).
Irawan,  B.  B.  (2016).  Perkembangan  Demokrasi  di  Negara  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat , 5 (1).
Mikail, K. (2015). PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai  Politik  Islam  Di  Tahun  2019. Tamaddun:  Jurnal  Kebudayaan  dan  Sastra Islam , 15 (1), 107-148.
Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  di  Indonesia. Jurnal  Pemikiran  Sosiologi , 1 (1), 1-15.
Pilar  Malut.id, MK  bongkar  anak  dibawah  umur  coblos  menangkan  AHM-Rivai, lihat dalam : https://pilarmalut.id/mk-bongkar-anak-dibawah-umur-coblos- menangkan-ahm-rivai/
Purba, A. S. (2015). Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM  (JSP)  Mengenai  Permasalahan  Demokrasi  Di  Indonesia. Jurnal  Politik Muda , 4 (1), 1-12.
Purnaweni,  H.  (2004).  Demokrasi  Indonesia:  Dari  masa  ke  masa. Jurnal  Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004. , 3 .