## PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA
Guntur Rambey
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail:guntur_rambe@yahoo.com

## Abstract
Corruption  is  one  of  the  biggest  problems  faced  by  several  countries, including  Indonesia,  that  transform  and  eradicate  corruption  efforts  are  being made by various methods as well. In Indonesia, one of the efforts is the  presence of  additional  criminal  penalties  for  perpetrators  of  corruption  in  the  form  of indemnification  of  the country through the payment  of  restitution  and fines. This effort is expected to be able to restore financial losses or the economy. Countries corrupted  by  criminals  because  basically  the  state's  losses  in  terms  of  money  it should  be  done  so  that  the  perpetrators  of  corruption  are  not  only  sentenced  to imprisonment but there should be an attempt to impoverish the corruptors .
Kata Kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Uang Pengganti, Denda

## A. Latar Belakang
Salah  satu  kasus  yang  paling  banyak  mendapat  perhatian  masyarakat Indonesia  dalam  satu  dekade  belakangan  ini  adalah  kasus  korupsi.  Kasus-kasus korupsi  itu  sendiri  melibatkan  banyak  pihak  dengan  beragam  latar  belakang profesi,  baik  hakim,  jaksa,  polisi,  anggota  dewan  perwakilan  rakyat,  gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.
Masalah  korupsi  memang  bukan  persoalan  baru.  Dikatakan  demikian karena  kenyataan  bahwa  sejarah  membuktikan  bahwa  korupsi  itu  sebagai  suatu masalah  yang  sudah  ada  sejak  ribuan  tahun  sebelum  Masehi.  Korupsi  sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini sama tuanya dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi (Salim 2013: 214).
Athol  Moffit  salah  seorang  ahli  kriminologi  asal  Australia  sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan: “Sekali korupsi dilakukan  apalagi  kalau  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  yang  lebih  tinggi,  maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu
bangsa  daripada  korupsi  yang  merembes  ke  semua  tingkat  pelayanan  umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan  damai maupun perang” (Ismansyah. www.ejournal.unp.ac.id ., diakses tanggal 10 Februari 2016).
Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu  dilakukan oleh perorangan maupun korporasi  (Ismansyah. www.ejournal.unp. ac.id .,  diakses  tanggal  10  Februari  2016).  Penyelamatan  uang  serta  asset  negara ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan,  mengingat  ada  fakta  dan  fenomena  yang terjadi  selama  ini  bahwa  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan hanya  bisa  menyelamatkan  10-15  persen  saja  dari  total  uang  yang  dikorupsi. Sebagai  salah  satu  instrument  hukum  pidana  yang  memungkinkan  penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara. (Ismansyah. www.ejournal.unp.ac.id., diakses tanggal 10 Februari 2016).

## B. Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala sosial yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Sumber data penelitian berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Metode  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Ruang lingkup tindak pidana korupsi
Di  berbagai  belahan  dunia,  korupsi  selalu  mendapatkan  perhatian  yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi
mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan  dapat  menyentuh  berbagai  bidang  kehidupan.  Korupsi  merupakan masalah  serius.  Tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat  merusak  nilai-nilai  demokrasi  dan  moralitas  karena  lambat  laun  perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Hartanti 2008: 1).
Semakin  besarnya  pola  korupsi  di  negeri  ini  merupakan  gambaran rapuhnya  pemerintahan  yang  digerogoti  korupsi.  Seperti  kata  pepatah:  ikan membusuk  dari  kepalanya;  korupsi  banyak  dilakukan  oleh  elit  partai  politik  dan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sejak 2004 hingga Juli 2012, ada ribuan pejabat daerah yang terlibat korupsi. Mulai gubernur, walikota, bupati hingga anggota dewan perwakilan rakyat daerah maupun pusat (Januar 2013: 22).
Secara  etimologi,  tindak  pidana  merupakan  istilah  teknis  yuridis  yang berasal  dari  bahasa  Belanda strafbaar  feit .  Perkataan feit terdapat  dua  unsur pembentuk  kata,  yaitu strafbaar dan feit .  Perkataan feit dalam  bahasa  Belanda diartikan  sebagian  dari  kenyataan,  sedang strafbaar berarti  dapat  dihukum, sehingga  secara  harfiah  perkataan strafbaar  feit berarti  sebagian  dari  kenyataan yang dapat dihukum (Hartanti 2008: 5).
Menurut Moeljatno dalam Sudarto yang dikutip oleh Prayudi mengatakan bahwa istilah strafbaarfeit diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah  keadaan  yang  dibuat  oleh  seseorang  atau  barang  sesuatu  yang  dilakukan. Perbuatan  tersebut  menunjuk  kepada  akibat  maupun  yang  menimbulkan  akibat. Jadi  mempunyai  makna  abstrak  yakni  menunjukkan  dua  keadaan  konkrit  yaitu adanya  kejadian  tertentu  dan  adanya  orang  yang  berbuat,  yang  menimbulkan kejadian itu (Prayudi 2010: 5).
Secara  terminologi  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin corruptie atau corruptus .  Dari  bahasa  Latin  inilah  turun  keberbagai  bahasa  di  Eropa,  seperti Inggris, corruption , corrupt ,  Perancis, corruption ,  dan  bahasa  Belanda corruptie ( Korruptie )  (Hamzah  2007:  4).  Selanjutnya  disebutkan  bahwa corruption itu sendiri  berasal  pula  dari  kata  asal corrumpere ,  kata  Latin  yang  lebih  tua  yang
berarti  kerusakan  atau  kebobrokan,  selain  itu  dipakai  pula  untuk  menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , korupsi berasal dari kata korup, yang artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya;  dapat  disogok  (memakai  kekuasaannya  untuk  kepentingan  pribadi) (Tim  Redaksi  2008:  736).  Korupsi  menurut  terminologi  adalah  penyelewengan atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan,  organisasi,  yayasan  dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Tim Redaksi 2008: 736).
Menurut  Hamzah  (2007:  5),  dikatakan  bahwa  secara  harfiah,  arti  korupsi dapat berupa:
a. Kejahatan,  kebusukan,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  kebejatan  dan ketidakjujuran.
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
c. Perbuatan  yang  kenyataan  yang  menimbulkan  keadaan  yang  bersifat  buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk- bentuk ketidakjujuran
Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  No.  20  Tahun  2001)  yaitu:  “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
Korupsi, selain telah menjadi kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), juga  telah  menjadi  kejahatan  internasional  ( international  crime ).  Kejahatan korupsi  mempunyai  korelasi  dengan  bentuk-bentuk  lain  kejahatan  khususnya kejahatan-kejahatan  terorganisasi  dan  kejahatan  ekonomi,  termasuk  kejahatan money laundering . Korupsi pun sudah menjadi perilaku sistematik dan mengakar (Mardani 2009: 3).
Banyak  sekali  definisi  dari  para  ahli  yang  berupaya  menjelaskan  makna korupsi dengan sudut pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama,
sosial  budaya  maupun  hukum.  Dari  perspektif  apapun,  korupsi  dengan  segala bentuk  dan  modus  operandinya,  dimaknai  sebagai  perbuatan  tercela  yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama, dan hukum. Tak ada tempat bagi perbuatan korupsi (Syamsuddin 2012: 162).
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 ( United Nations  Convention  Against  Corruption ( UNCAC )  2003,  mendeskripsikan masalah  korupsi  sudah  merupakan  ancaman  serius  terhadap  stabilitas  keamanan masyarakat  nasional  dan  internasional,  telah  melemahkan  nilai-nilai  demokrasi dan  keadilan  serta  membahayakan  pembangunan  berkelanjutan  maupun penegakan  hukum  (Teguh. www.hukum.ub.ac.id .,  diakses  tanggal  10  Februari 2016).
Dampak  adanya  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri  menyebabkan  ter- hambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat  ditambah  minimnya  komitmen  dari  elit  pemerintahan  menjadi  faktor penyebab  mengapa  tindak  pidana  korupsi  masih  tumbuh  subur  di  Indonesia. Semua  itu  karena  hukum  tidak  sama  dengan  keadilan,  hukum  datang  dari  otak manusia  penguasa,  sedangkan  keadilan  datang  dari  hati  sanubari  rakyat  (Ayudo 2012: 3).
Menyadari  kompleksnya  permasalahan  korupsi  di  tengah-tengah  krisis multi-dimensional  serta  ancaman  nyata  yang  pasti  akan  terjadi,  maka  tindak pidana  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai  permasalahan  nasional  yang  harus dihadapi  secara  sungguh-sungguh  melalui  keseimbangan  langkah-langkah  yang tegas  dan  jelas  dengan  melibatkan  semua  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak disiplin (Hartanti 2008: 2).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crime ),  karena  ekses  korupsi  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap Negara,  menganggu  pertumbuhan  ekonomi,  menghambat  upaya-upaya  pengen- tasan  kemiskinan,  melumpuhkan  investasi,  baik  asing  maupun  lokal,  meng- hancurkan  kepercayaan  luar  negeri  terhadap  Indonesia,  menggerogoti  APBN/
APBD, dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan (Mardani 2009: 3).
Menurut  pandangan  internasional,  korupsi  pun  telah  menjadi  kejahatan internasional  ( international  crime ).  Hal  ini  sesuai  dengan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Antikorupsi  ( United  Nations  Convention  Against  Corruption/ UNCAC ).  Indonesia  sendiri  telah  mempunyai  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Masalah  Pidana  sekaligus  telah  meratifikasi UNCAC tersebut  pada  tanggal  18  April  2006  dengan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption ,
2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Kejahatan  korupsi  mempunyai  korelasi  dengan  bentuk-bentuk  lain kejahatan,  khususnya  kejahatan-kejahatan  terorganisasi  dan  kejahatan  ekonomi, termasuk  kejahatan money  laundering .  Korupsi  di  Indonesia  sudah  menjadi perilaku sistematik dan mengakar (Mardani 2009: 3).
Sebegitu  kompleksnya  permasalahan  korupsi,  maka  Indonesia  telah mempunyai  beberapa  regulasi  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan regulasi  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  korupsi,  seperti  Undang-undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  kemudian diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.  7  Tahun  2006, Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2002 jo .  Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyebab munculnya korupsi ada yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal dorongan korupsi disebabkan oleh: dorongan kebutuhan (gaji yang tidak mencukupi), dorongan keserakahan (tamak), moral  yang kurang kuat,  gaya hidup  yang  konsumtif,  sifat  malas  (ingin  banyak  yang  tanpa  susah  payah), keimanan  yang  lemah  (tidak  mengamalkan  ajaran  agama);  sedangkan  penyebab eksternal terjadinya korupsi yaitu lingkungan (korupsi sudah menjadi budaya atau
sistem),  peluang  (lemahnya  pengawasan),  sistem  akuntabilitas  yang  tidak memadai, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat hukum, pemimpin yang tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan lain-lain (Mardani 2009: 4).
Banyak pakar yang mengatakan bahwa korupsi memiliki berbagai modus. Amien  Rais  mantan  Ketua  MPR  RI  dan  mantan  Ketua  PP  Muhammadiyah, sebagaimana  dikutip  Munthe  ( www.abdulkarimmunthe.blogspot.com., diakses tanggal 10 Februari 2016), mengatakan ada 4 (empat) modus korupsi yaitu:
a. Korupsi  ekstortif  adalah  korupsi  dengan  modus  sogokan  atau  suap  yang dilakukan  oleh  pengusaha  kepada  pejabat  untuk  mendapatkan  fasilitas tertentu;
b. Korupsi  manipulatif  mengandung  arti  permintaan  seseorang  kepada  pejabat legislatif  atau  pejabat  eksekutif  untuk  membuat  regulasi  atau  peraturan tertentu  yang  dapat  menguntungkan  orang  tersebut  meskipun  itu  berdampak negatif bagi masyarakat luas;
c. Korupsi  nepotistic  yaitu  korupsi  yang  dikarenakan  adanya  ikatan  keluarga, seperti  memiliki  keluarga  yang  diberikan  fasilitas  yang  berlebihan  atau diterima  menjadi  pegawai  negeri  tanpa  ada  pertimbangan  atau  hal-hal  yang patut untuk menyandang jabatan tersebut;
d. Korupsi  subversif  yaitu  perampokan  kekayaan  negara  secara  sewenang- wenang untuk dialihkan kepada pihak asing untuk kepentingan pribadi Menurut  Alan  sebagaimana  dikutip  Munthe  ( www.abdulkarimmunthe. blogspot.com .,  diakses  tanggal  10  Februari  2016),  mengatakan  bahwa  modus- modus korupsi dibagi lagi menjadi enam modus, yaitu:
a. Transaktif,  yaitu  korupsi  yang  ditandai  adanya  kesepakatan  timbal  balik antara  pihak  pembeli  dan  penerima  keuntungan  bersama,  dan  kedua-duanya sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan ini;
b. Investif,  yaitu  modus  korupsi  yang  melibatkan  penawaran  barang  atau  jasa tertentu  agar  pekerjaan  atau  tugas  si  pemberi  jasa  mendapatkan  keuntungan sebanyak mungkin;
c. Ekstortif  yaitu  bentuk  korupsi  dengan  cara  menyertakan  bentuk-bentuk pemaksaan  dari  pihak  tertentu  untuk  melakukan  penyuapan  dengan  cara memberikan  sejumlah  uang  atau  jasa  untuk  menutupi  kerugian  yang mengancam dirinya;
d. Nepostic yaitu korupsi yang melibatkan adanya ikatan kekeluargaan;
e. Autogenetic  yaitu  modus  korupsi  yang  menggunakan  kesempatan  untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri;
e. Suportif  yaitu  modus  korupsi  dengan  menciptakan  suasana  kondusif  dengan cara  menciptakan  suasana  kondusif  untuk  melindungi  atau  mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.
Modus-modus lain juga dikemukakan oleh United Nation Office on Drugh and  Crime ,  sebuah  lembaga  di  bawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  yang menyatakan  ada  9  (sembilan)  modus  korupsi  (Munthe. www.abdulkarimmunthe. blogspot.com ., diakses tanggal 10 Februari 2016), yaitu:
a. Korupsi besar dan kecil;
b. Korupsi aktif dan tidak aktif;
c. Korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya;
d. Korupsi dengan modus penggelapan;
e. Korupsi bermodus pemerasan;
f. Korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan;
g. Korupsi dengan modus favoritisme;
h. Korupsi  dengan  modus  membuat  atau  mengeksploitasi  kepentingan  yang saling bertentangan;
f. Korupsi yang bermodus kontribusi politik yang berlebihan dan tidak tepat Apabila  disederhanakan,  maka  menurut  Munthe  ( www.abdulkarimmunthe. blogspot.com ., diakses tanggal 10 Februari 2016), modus korupsi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Corruption  by  greed yaitu  korupsi  karena  keserakahan,  rasa  tidak  puas terhadap  apa  yang  telah  dimiliki,  dan  senantiasa  ingin  memperoleh  sesuatu dengan menghalalkan segala cara;
b. Corruption  by  need yaitu  modus  korupsi  dikarenakan  kebutuhan,  yaitu kebutuhan yang sangat diperlukan yang harus didapat, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, terpaksa mengambil yang bukan haknya, disinilah seorang atas perlu  untuk  memerhatikan  pegawai  atau  buruh  yang  kehidupannya  kurang memadai dan dibawah ambang batas wajar;
c. Corruption  by  chance ,  yaitu  korupsi  dikarenakan  ada  peluang  atau kesempatan,  disinilah  letak  pentingnya  undang-undang  yang  disusun  untuk mempersempit kesempatan gerak-gerik para koruptor.
Unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  sebenarnya  dapat  dilihat  dari pengertian  tindak  pidana  korupsi  atau  rumusan  delik  yang  terdapat  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  beberapa  pengertian dan  rumusan  delik  tindak  pidana  korupsi  seperti  yang  di  kemukakan  di  atas. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi  yang diinventarisir dalam UU  No. 20 Tahun 2001 adalah:
a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
d. Tindakan  tersebut  merugikan  negara  atau  perekonomian  negara  atau  patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
e. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyeleng- gara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya;
f. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
g. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat
yang  akan  diberikan  berhubungan  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada pengadilan untuk diadili;
i. Adanya  perbuatan  curang  atau  sengaja  membiarkan  terjadinya  perbuatan curang tersebut;
j. Pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan  men- jalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus-menerus  atau  untuk  sementara waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  yang  atau  surat  berharga  yang disimpan  karena  jabatannya  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga tersebut  diambil  atau  digelapkan  oleh  orang  lain  atau  membantu  dalam melakukan perbuatan tersebut;
k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak  dapat  dipakai  barang,  akta,  surat,  atau  daftar  yang  digunakan  untuk meyakinkan  atau  membuktikan  di  muka  pejabat  yang  berwenang,  yang dikuasai  karena  jabatannya  dan  membiarkan  orang  lain  menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau  membuat  tidak  dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
l. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut  pikiran  orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada hubungan dengan jabatannya.
Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi  yang ditetapkan dalam peraturan  perundang-undangan,  maka  setiap  tindakan  seseorang  atau  korporasi yang  memenuhi  kriteria  atau  rumusan  delik  di  atas,  maka  kepadanya  dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur  tindak  pidana  sangat  penting  untuk  diketahui  karena  dengan  tidak terpenuhinya  unsur  suatu  tindak  pidana,  maka  pelaku  kejahatan  dapat  bebas  dari segala  tuntutan  hukum  dan  dalam  kenyataannya  penyebab  sehingga  seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.
Menurut  Syed  Husein  Alatas  sebagaimana  dikutip  oleh  Syamsuddin (2012: 164), ciri-ciri korupsi dapat diringkaskan sebagai berikut:
a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
b. Penipuan  terhadap  badan  pemerintah,  lembaga  swasta,  atau  masyarakat umumnya;
c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu;
e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
f. Adanya  kewajiban  dan  keuntungan  bersama  dalam  bentuk  uang  atau  yang lain;
g. Terpusatnya  kegiatan  (korupsi)  pada  mereka  yang  menghendaki  keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya;
h. Adanya  usaha  untuk  menutupi  perbuatan  korup  dalam  bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan
i. Menunjukkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  pada  mereka  yang  melakukan korupsi.
2. Perspektif kerugian negara
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  kerah  putih  yang sering  kali  meresahkan  masyarakat.  Korupsi  dalam  segala  bentuknya  tentu  saja membuat  kesengsaraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hilangnya  uang  Negara dikarenakan  korupsi  tentu  saja  membuat  hak-hak  rakyat  yang  diatur  oleh konstitusi  dasar  Indonesia  yaitu  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD  1945)  menjadi  terabaikan.  Hak-hak  masyarakat  untuk kesejahteraan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  sandang,  pangan,  papan,  sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan  banyak  kekecewaan  bagi  rakyat  banyak.  Korupsi  pada  dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat  untuk  kemudian  diambil  menjadi  keuntungan  pribadi  atau  sekelompok orang.
Korupsi  tentu  saja  memberikan  kerugian  pada  keuangan  negara.  Alokasi dana  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  kesejahteraan  atau  untuk  kepentingan rakyat  menjadi  sia-sia  karena  diambil  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bermoral dan tidak bertanggung jawab. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya  kerugian  keuangan  negara.  Terhadap  kerugian  keuangan  Negara  ini, Pemerintah  membuat  undang-undang  tentang  korupsi,  baik  yang  lama  yaitu  UU No. 3 Tahun 1971, maupun yang baru  yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo . UU No. 20  Tahun  2001,  menetapkan  bahwa  kerugian  keuangan  negara  harus  dikembali- kan atau diganti oleh pelaku korupsi.
Untuk  dapat  memahami  bagaimana  sebenarnya  kerugian  negara  sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan  pengertian  kerugian  negara.  Kerugian  negara  yang  ditimbulkan  dari akibat  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  adalah  adanya  kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal  1  ayat  (22)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  (UU  No.  1  Tahun  2004),  yang  dimaksud  dengan  kerugian  negara  atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  unsur- unsur kerugian negara yaitu:
a. Kerugian  negara  merupakan  berkurangnya  keuangan  negara  berupa  uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah  kerugian  yang  secara  pasti  dapat  ditentukan  besarnya,  dengan demikian  kerugian  negara  tersebut  hanya  merupakan  indikasi  atau  berupa potensi terjadinya kerugian;
c. Kerugian  tersebut  akibat  perbuatan  melawan  hukum,  baik  sengaja  maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.
Dalam  penjelasan  umum  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  disebutkan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  karena:  (a)  berada dalam penguasaan, pengurusan dan  pertanggungjawaban pejabat  lembaga negara baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah;  dan  (b)  berada  dalam  penguasaan, pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha Milik  Daerah,  yayasan,  badan  hukum,  dan  perusahaan  yang  menyertakan  modal negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan perjanjian  dengan  negara,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perekonomian negara  adalah  kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  asas  kekeluargaan  maupun  usaha  masyarakat  secara  mandiri  yang didasarkan  pada  kebijakan  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang bertujuan  memberikan  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh kehidupan rakyat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (22)  UU  No.  1  Tahun  2004  sebagai- mana  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  konsep  yang  dianut  yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara  yang  benar-benar  nyata,  sedangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  31 Tahun  1999  dijelaskan  bahwa  kerugian  negara  dalam  konsep  delik  formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara.
Dari  beberapa  ketentuan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  konsep  kerugian negara  dalam  arti  delik  materiil  tidak  dapat  lagi  digunakan  atau  tidak  dapat  lagi dipertahankan jarena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan  keuangan  negara.  Tindakan  persiapan  tersebut  juga  akan  mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga untuk mencegah agar  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  betul-betul  merugikan  keuangan  negara maka  sebaiknya  dipergunakan  konsep  delik  formil  dalam  menentukan  apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

## 3. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi
Masalah  tindak  pidana  korupsi  sangat  erat  berkaitan  dengan  ruang  gerak yang    cukup  luas.  Maka  penganggulangannya  tidak  hanya  dilakukan  dengan proses  penegakan  hukum,  tetapi  juga  harus  dilakukan  analisis  dan  pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait (Hatta 2010: 63).
Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana  yang  sangat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dan menghambat  pembangunan  nasional  juga  menghambat  pertumbuhan  serta kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  efisiensi  tinggi.  Bahkan dalam  bagian  pertimbangan  UU  No.  20  Tahun  2001  tindak  pidana  korupsi dikatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat secara  luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Upaya  untuk  memberantas  praktik  korupsi  telah  dilakukan  oleh pemerintah  sejak  dahulu.  Pada  masa  sebelum  Susilo  Bambang  Yudhoyono menjadi Presidem, bukan hanya komisi-komisi independen yang banyak dibentuk oleh  pemerintah  untuk  melawan  dan  memberantas  korupsi,  namun  peraturan perundang-undangan  tentang  korupsi  juga  sudah  banyak  diberlakukan.  Secara berurutan, beberapa undang-undang, sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-undang  Nomor  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
c. UU  No.  31  Tahun  1999  yang  kemudian  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun 2001.
d. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  itu  semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menyelematkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya jika dilihat dari materi undang-
undang pemberantasan korupsi yang telah ada di Indonesia, jihad untuk berperang melawan korupsi telah jauh lebih dari cukup.
UU  No.  31  Tahun  1999  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan keuangan  negara  serta  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Pemerintah  merasa  bahwa  perbuatan  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sudah menghambat  pembangunan  nasional,  menghambat  pertumbuhan  dan  kelang- sungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  pengeluaran  negera  seefisien mungkin,  sedangkan  UU  No.  20  Tahun  2001  memandang  bahwa  tindak  pidana korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  ekonomi  masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.
Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No. 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001 diharapkan  mampu  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  negara  serta  dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam TAP MPR  RI  Nomor  XI/MPR/1998.  Kedua  tujuan  tersebut  saling  berhubungan  erat, keuangan  negara  tidak  terlepas  dari  tanggung  jawab  pemerintah,  oleh  karena  itu aparat  pemerintah  harus  bersih  dan  berwibawa  (Lukas. www.fh.unsoed.ac.id ., diakses tanggal 10 Februari 2016).
Penerapan pidana uang pengganti dan denda meurpakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi  yang  ada  semua  menerapkan  pidana  uang  pengganti.  Pengaturan  pidana uang  pengganti  dalam  UU  No.  3  Tahun  1971,  diatur  bahwa  pembayaran  uang pengganti  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  uang  yang  dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentu- kan  kapan  uang  pengganti  itu  harus  dibayarkan,  dan  apa  sanksinya  bila pembayaran  tidak  dilakukan.  Hanya  dalam  bagian  penjelasan  undang-undang tersebut  disebutkan,  apabila  pembayaran  uang  pengganti  tidak  dapat  dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.
Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999.  Dalam  kedua  undang-undang  tersebut,
ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke  dalam  penjara.  Hukuman  penjara  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.
Pada  dasarnya  terdapat  2  (dua)  model  pembebanan  yang  selama  ini diterapkan  oleh  hakim  yang  memutus  perkara  korupsi  untuk  mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:
a. Pembebanan tanggung-renteng
Tanggung-renteng  (tanggung-menanggung  bersama)  yang  lebih  dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek  yang  banyak.  Dalam  konteks  hukum  perdata,  dikenal  ada  2  (dua)  bentuk tanggung-renteng  yakni  aktif  dan  pasif.  Tanggung-renteng  dapat  dikatakan  aktif apabila  jumlah  pihak  yang  berpiutang  (kreditur)  lebih  dari  satu,  dan  sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.
Dengan model tanggung-renteng, majelis  hakim  dalam putusannya hanya menyatakan  para  terdakwa  dibebani  pidana  uang  pengganti  sekian  rupiah  dalam jangka  waktu  tertentu.  Majelis  halim  (negara)  sama  sekali  tidak  menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah  itu  ditanggung  sendiri  oleh  salah  satu  terdakwa  atau  urunan  dengn  porsi tertentu.  Sesuai  dengan  spirit  yang  melatarbelakangi  konsep  pemidanaan  uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.
b. Pembebanan secara proporsional
Pembebanan  secara  proporsional  adalah  pembebanan  pidana  uang pengganti  dimana  majelis  hakim  dalam  amarnya  secara  definitif  menentukan berapa  besar  beban  masing-masing  terdakwa.  Penentuan  jumlah  uang  pengganti tersebut  didasarkan  pada  penafsiran  hakim  atas  kontribusi  masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.
Pada  praktiknya,  kedua  model  tersebut  diatas  diterapkan  secara  acak tergantung  penafsiran  hakim.  Ketidakseragaman  ini  kemungkinan  besar  terjadi
karena  tidak  jelasnya  aturan  yang  ada.  Berdasarkan  sifat  masing-masing  model, model  proporsional  memang  yang  paling  minim  memiliki  potensi  masalah  yang akan muncul.
Berbeda  dengan  model  proporsional,  model  tanggung-renteng  berpotensi memunculkan  masalah.  Pertama,  penerapan  model  ini  dapat  memunculkan sengketa  perdata  diantara  para  terdakwa.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan “bola panas”. Masing-masing terdakwa bisa  saja  saling  menuding  dan  mengklaim  mengenai  berapa  beban  yang  harus ditanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali  di  pengadilan,  apabila  salah  satu  atau  kedua  pihak  mengajukan  gugatan perdata.  Alhasil  eksekusi  pidana  uang  pegganti  kemungkinan  akan  berlarut-larut dengan  dalih  menunggu  putusan  pengadilan  atas  gugatan  perdata  yang  diajukan salah satu terpidana.
Eksekusi  uang  pengganti  tidak  memerlukan  gugatan  tersendiri.  Pidana uang  pengganti  adalah  satu  kesatuan  dengan  putusan  pidana  yang  dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum,  termasuk  pidana  uang  pengganti.  Apabila  eksekusi  uang  pengganti menggunakan  gugatan  tersendiri  maka  akan  bertentangan  dengan  pelaksanaan pemidanaan.
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Dalam  penanganan  perkara  korupsi  yang  dimulai  dari  penyidikan, penuntutan,  upaya  hukum  yang  kemudian  apabila  sudah  mempunyai  kekeuatan hukum  tetap,  maka  kejaksaan  sebagaimana  Pasal  270  KUHAP  melaksanakan putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  pidana  pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti
yang  mana  penagihannya  berada  pada  tanggung  jawab  pihak  kejaksaan  sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.
Kondisi  tersebut  oleh  kejaksaan  sebagai  upaya  pengendalian  tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian  tuntutan  pidana  tambahan  tersebut,  pedoman    tuntutan  jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan  Pidana  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  lampiran  disebutkan terdakwa  dituntut  kurungan  sebagai  pidana  pengganti  adalah  minimal  setengah dari  tuntutan  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara  yang  dituntut  oleh  jaksa penuntut umum.
Proses  dalam  pelaksanaan  putusan  uang  pengganti  yang  dilakukan  oleh jaksa  melalui  tahap  pengadilan,  tahap  pelelangan,  tahap  pembayaran  yang pengganti  dan  gugatan  perdata.  Berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UU No.  3  Tahun  1971  dengan  pidana  tambahan  uang  pengganti  untuk  tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.
Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:
a. Dibuatkan  surat  penagihan  (D-1)  dengan  perihal  penagihan  uang  pengganti kepada  terpidana  untuk  menghadap  jaksa  eksekutor  di  kantor  kejaksaan setempat;
b. Terpidana  dipanggil  dan  menghadap  jaksa  eksekutor  ditanya  tentang kesanggupan  membayar  uang  pengganti  yang  telah  dijatuhkan  oleh pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pada  tahap  ini  dibuatkan surat  pernyataan  (D-2)  yang  isinya  sanggup  atau  tidak  sanggup  membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
c. Setelah  diterima  uang  pengganti  dari  terpidana  maka  kepada  Kejaksaan Negeri/Tinggi  setempat  membuat  surat  perintah  (D-4)  yang  memerintahkan jaksa  eksekutor/Kasi  Pidsus/Kasubsi  Penuntutan  Pidsus  untuk  menyerahkan
yang  pengganti  atas  nama  terpidana  yang  bersangkutan  kepada  Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko  Surat  Setoran  Penerima  Negara  Bukan  Pajak  (SSBB)  ke  kas  Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.
Apabila  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  maka  harus  ada  bukti bahwa  terpidana  telah  menjalani  pidana  pengganti.  Hal  ini  harus  dibuktikan dengan  berita  acara  pelaksanaan  hukuman  pengganti  (BA-8).  Apabila  terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acar pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi  Pidsus  atau  JPU  koordinasi  kepada  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  men- dapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat  keterangan  harus  dilampirkan  dalam  berkas  perkara.  Apabila  pembayaran tidak  dapat  sekaligus  dilakukan  oleh  terpidana,  maka  lebih  mengarah  kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar  dengan  cara  mengangsur  sesuai  dengan  kesepakatan  sampai  dengan lunas membayar uang pengganti.
Pada  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  baru, pada perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda  yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang  jumlahnya  sesuai  dengan  vonis  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap,  dan  jika  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  cukup  untuk  mem- bayar  uang  pengganti,  maka  dipidana  berupa  pidana  penjara  yang  dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.
UU  No.  31  Tahun  1999  melalui  Pasal  18  ayat  (2)  memang  menetapkan jangka  waktu  yang  sangat  singkat  yakni  1  (satu)  bulan  bagi  terpidana  untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun
1999 juga menyediakan “cadangan” pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.
Pidana  subsider  atau  pidana  kurungan  pengganti  sangat  dihindari  dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah  terbukti  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  karena  pada dasarnya  terdakwa  yang  terbukti  melalukan  korupsi  wajib  mengembalikan  uang hasil  korupsi  sebagai  cara  untuk  memulihkan  kerugian  negara.  Pidana  penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat  korupsi.  Mahkamah  Agung  (MA)  RI  contohnya  dalam  banyak  putusan hanya menjatuhkan putusan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara  untuk  memaksa  terdakwa  mengembalikan  uang  negara.  Pidana  penjara subsider  dapat  dijatuhkan  terhadap  korupsi  dengan  jumlah  kerugian  negara  yang kecil,  atau  karena  keadaan  tertentu  terdakwa  tidak  mungkin  membayar.  Apabila karena  ketentuan  hukum  harus  ada  pidana  penjara  subsider,  maka  pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Mekanisme  penyitaan  barang-barang  hasil  tindak  pidana  korupsi  dari pelaku  korupsi,  maka  putusan  pengadilan  harus  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tetap  mempertahan- kan jenis pidana tambahan ini, karena terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran yang pengganti tersebut dilaku- kan  oleh  Kejaksaan  selaku  aparat  eksekusi.  Dalam  pelaksanaan  putusan  tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: (a) tahap penagihan; (b) tahap pelelangan; (c) tahap pembayaran uang pengganti; dan (d) tahap gugatan perdata.

## 2. Saran
Proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sedapat  mungkin  dilakukan  seefektif  mungkin  dalam  menutupi  keuangan  negara
yang telah dikorupsi.  Pidana subsider  atau pidana kurungan pengganti  sebaiknya dihindari  dalam  rangka  menggantikan  pidana  uang  pengganti  bagi  terdakwa perkara  korupsi  yang  telah  terbukti  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana korupsi,  karena  pada  dasarnya  terdakwa  yang  terbukti  melalukan  korupsi  wajib mengembalikan  uang  hasil  korupsi  sebagai  cara  untuk  memulihkan  kerugian negara.  Pidana  penjara  subsider  dapat  menutup  kesempatan  negara  untuk  mem- peroleh  kembali  kerugian  akibat  korupsi.  Selain  itu,  diperlukan  aturan  hukum tersendiri dari pelaksanaan pelelangan asset milik terpidana karena masih tunduk pada mekanisme Hukum Acara Perdata yang terkesan lambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andi  Hamzah.  2007. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan Internasional . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Deni  Bram.  2013. Hukum  Dan  Keadilan  (Aspek  Nasional  &  Internasional . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Evi Hartanti. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Ke-2. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Guse  Prayudi.  2010. Tindak  Pidana  Korupsi  Dipandang  dalam  Berbagai  Aspek . Yogyakarta: Pustaka Pena.
Mardani. 2009. Bunga Rampai Hukum Aktual . Bogor: Ghalia Indonesia.
Moh. Hatta. 2010. Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syamsudin, M. 2012. Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif . Jakarta: Kencana.
Tim  Redaksi  Kamus  Besar  bahasa  Indonesia.  2008. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia .  Cetakan  Pertama.  Edisi  IV.  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.

## Jurnal/Majalah/Laporan Penelitian:
Ade  Paul  Lukas.  2010.  “Efektivitas  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Pengadilan Negeri Purwokerto)”. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10, No. 2 Mei.
Bagus  Priyo  Ayudo.  2012.  “Pembayaran  Uang  Pengganti  pada  Kasus  Pidana”. Tesis .  Surabaya:  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga.
Iwan Januar. 2013. Demokrasi Biang Korupsi. Jurnal Media Politik dan Dakwah al-Wa’ie . Edisi No. 151 Tahun XIII, 1-31 Maret.

## Internet:
Abdul  Karim  Munthe.  “Korupsi  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam”. www.abdulkarimmunthe.blogspot.com .,  diakses  tanggal  10 Februari 2016.
Alamando Jefri Teguh., dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti  oleh  Kejaksaan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”. www.  hukum. ub.ac.id . diakses tanggal 10 Februari 2016.
Ismansyah.  “Penerapan  dan  Pelaksanaan  Pidana  Uang  Pengganti  dalam  Tindak Pidana  Korupsi”. www.ejournal.unp.ac.id .  diakses  tanggal  10  Februari 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.
Republik  Indonesia,  Ketetapan  TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyeleng- garaan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbenda- haraan Negara.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption ,  2003  (Konvensi  Perseri- katan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang  Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor:  003/A/AJ/2010  tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Guntur Rambey, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081361763220 E-mail :  guntur_rambe@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Jl. Muchtar Basri No. 3 Medan