Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
The  perpetrators  of  these  criminal  acts  of  corruption  tried  to  cover  up  their  crimes  by  all  means  and  even made scenarios  so  that  their  crimes  were  difficult  to  identify  by  investigators  and  the  prosecutor's  office  as  the  body authorized  to  conduct  investigations  in  cases  of  corruption.  Because  the  perpetrators  of  these  crimes  are  difficult  to identify, it is very effective if law enforcers invite the defendants of the corruption crime to reveal who are the other defendants and the mastermind behind the corruption and become a Justice Collaborator.
The problem in the study is how the procedure for the defendant who commits a criminal act of corruption to apply as a justice collaborator, how the defendant returns state losses due to corruption committed by the defendant and how the judge's consideration in granting the application for justice collaborator against the accused of corruption.
The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  juridical  approach,  namely  an  approach  through  library research,  comparative  studies  and  document  studies  by  reading,  quoting,  and  examining  the  rules  or  regulations related  to  the  problem  to  be  discussed  and  the  empirical  approach,  namely  collecting  data.  based  on  the  results  of direct interviews with resource persons  who  will relate to the problems that exist in this research. The results of the study  show  how  the  defendant  who  commits  a  criminal  act  of  corruption  to  apply  as  a  justice  collaborator.  The defendant can apply as a justice collaborator if the defendant is not the main actor in the case.
The  judge's  consideration  in  granting  the  defendant's  justice  collaborator  application,  the  judge  considered  several aspects including the defendant being able to cooperate cooperatively and in good faith during the trial, not  covering up and witness testimony in line with what was explained by the defendant.
Kata Kunci: Justice Collaborator; Corruption; Return of State Financial Losses

## 1. PENDAHULUAN
Di Indonesia peraturan mengenai Justice Collabolator pertama kali diatur  dalam Peraturan Bersama  Aparat  Penegak  Hukum  serta  SEMA  No  4  tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Tertentu.
Justice  Collaborator  (JC) merupakan  pengertian  untuk  pelaku  kejahatan  yang  turut  serta dalam  kejahatan,  namun  seseorang  tersebut  juga  membantu  untuk  memberitahu  kepada  penegak hukum dalam memberikan keternagan tentang kejahatan tersebut. Seseorang tersebut juga
*Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#
membantu mengungkap suatu tindakan kejahatan dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut sebenarnya sama dengan bentuk tindak pidana penyertaan , dimaan tindak  pidana  yan      dilakukan  adalah  tindak  pidana  korupsi,  namun  mereka  sendiri  yang melaporkan kepada penegak hukum, hal demikian ada beberapa alasan yaitu seseorang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi dan yang kedua adalah orang tersebut diminta ikut serta dan melakukan oleh orang lain ikut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut. 1
Peranan Justice Collaborator dalam penegakan  yaitu bahwa seseorang tersebut  merupakan pelaku  tindak  pidana  korupsi,  namun  orang  tersebut  bukan  pelau  utaamanya,  dan  orang  tersebut ikut  serta  dalam  membantu  penegakan  huku,  dimana  orang  tersebut  membantu  memberi keterangan  dalam  mengungkapkan  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  sehingga  dalam  sanksi diberikan kepadanya mendapatkan keringanan, karena telah membantu penegakan hukum.
Seorang Justice  Collabolator memiliki  beberapa  keuntungan  seperti  penjatuhan  pidana percobaan  bersyarat  khusus,  pemberian  remisi  dan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  penjatuhan pidana  paling  ringan  di  antara  terdakwa  lain  yang  terbukti  bersalah,  perlakukan  khusus,  dan sebagainya. Munculnya eksistensi JC didasari oleh beberapa ketentuan dalam konsiderans United Nations  Concention  Against  Corruption (UNCAC)  2003  yang  telah  diratifikasi  oleh  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang mempertegas bahwa  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  harus  diperangi  karena  menimbulkan  dampak  yang masif  bagi  kehidupan  negara.  Sehingga  pemberantasannya  harus  dilaksanakan  secara  luar  biasa pula.
Istilah  tentang justice  collaborator kerap  muncul  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana korupsi.  Istilah  ini  muncul  dari  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  yang  menyebutkan justice collaborator adalah  salah  satu  pelaku  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu,  kemudian  mengakui perbuatannya, tetapi bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
Justice  Collaborator dapat  disebut  juga  sebagai  pembocor  rahasia.  Pembocor  rahasia  yang terjadi  dalam  suatu  organisasi  kriminal  memiliki  risiko  lebih  besar.  Karena  nya  perlindungan hukum  terhadapnya  sangat  diperlukan  mengingat  informasi  yang  akandiberikannya  merupakan informasi  penting  yang  akan  mengungkap  suatu  tindak  pidana  tertentu.  Kehadiran Justice Collaborator ditujukan dalam kasus kejahatan-kejahatan yang sangat serius sehingga memerlukan penangan yang serius dan sesegera mungkin. 2
1 River Yohanes Manalu. 2015. Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi . Lex Crimen Vol. IV. Hlm. 152
2 Firman Wijaya, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Pelaku. Hlm. 10
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sama sekali tidak disebutkan kata- kata Justice  collaborator. Tetapi  berdasarkan  pengertian  istilah  tersebut  maka  ditemukan kemiripan dengan pengertian pelapor saksi pelaku (justice collaborator).
Tindak Pidana Korupsi  sendiri adalah orang yang telah merugikan keuangan negara dimana telah  menguntungkan  dirinya  atau  orang  lain  yang  mana  telah  menyalahkan  kewenangan kesempatan dan sarana yang melekat pada diri orang tersebut karena jabatannya. 3

## 1. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan empiris ini  dilakukan  melalui  cara  penelitian  dan  pengumpulan  data  primer  yang  diperoleh  melalui observasi  dan  wawancara  dengan  responden  atau  narasumber  sesuai  dengan  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Proses Mangajukan Diri Sebagai Justice Collaborator .
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  prosedur  pengajuan  diri  menjadi  seorang justice collaborator dimulai  pada  saat  penyidikan  dengan  cara  mengajukan  surat  melalui  Penasihat Hukum    terdakwa  dan  memberkan  surat  tersebut  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  KPK  dan    ke Ketua  KPK  pada  saat  penyidikan. Justice  collaborator juga  di  kabulkan  atau  tidak permohonannya tergantung dari si Terdakwa apakah dia bisa kooperatif dalam  mengungkap kasus tersebut  atau  tidak,  dan  keterangan  yang  dia  berikan  sejalan  atau  tidak  dengan  keterangan  saksi saksi  yang diberikan. Pada kasus ini, terdakwa  mengajukan  surat permohonan JC kepada jaksa penuntut  umum  dan  majelis  hakim  yang  mengadili  dengan  dibantu  oleh  advokat  untuk mengajukan permohonan sebagai justice collaborator . Perlu diketahui bahwa Justice collaborator tidak dikenal apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal.
Justice collaborator itu ada pertimbangan nya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan  juga justice  collaborator dapat  dicabut  apabila  dia  tidak  jujur  dalam  penyidikan  ataupun  di persidangan.
3 Op cit . Hlm 11
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#

## b.) Cara Mengembalikan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  hasil penelitian  yang dilakukan penulis dengan cara  wawancara, mengenai  cara terdakwa  mengembalikan  kerugian  negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  terdakwa lakukan.  Hal  pertama  yang  dilakukan  yaitu  menghitung  kerugian  negara  akibat  dari  korupsi tersebut,  proses  perhitungan  kerugian  negara  dilakukan  oleh  BPK  (Badan  Pengawas  Keuangan) selaku  instansi  yang  berwenang,  bisa  juga  dilakukan  dengan  cara  jaksa  melakukan  penyelidikan dan menemukan besarnya kerugian yang disebabkan oleh korupsi tersebut secara manual. Setelah ditemukan kerugian negara, kemudian dilakukan aset tracing atau penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara ( loss recovery ) penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Kemudian disita dan dirampas untuk negara dan apabila harta yang dimiliki terdakwa dirasa kurang untuk menutupi kerugian negara, akan dilakukan pelelangan dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan sisa kerugian negaranya.
Cara  mengembalikan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  adalah dengan  cara  mengembalikan  langsung  kerugian  negara  pada  saat  proses  penyidikan  ke  KPK sehingga  pada  saat  dituntut,  terdakwa  tidak  lagi  dibebankan  oleh  kerugian  negara,  dan  dalam perkara  ini  terdakwa  hanya  dikenakan  denda.  Setelah  Terdakwa  di  putus  oleh  majelis  hakim mengenai denda, uang pengganti dan kerugian negara yang Terdakwa tanggung berapa jumlahnya, salinan putusan juga sudah diterima oleh Terpidana dan langsung membayarkan denda, kerugian negara , uang pengganti dan biaya perkara tersebut ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang ditunjuk oleh  KPK,  lebih  spesifiknya  menyetorkan  uang  tersebut  ke  Bank  BRI,  bukti  setor  tersebut kemudian dikirimkan langsung ke KPK  dan diserahkan oleh Jaksa yang mengeksekusi perkara ini dan uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening KPK dan kemudian oleh KPK uang tersebut di setorkan  ke  Negara.  Tetapi  apabila  bentuknya  sitaan,  sitaan  tersebut  dilelang  terlebih  dahulu. Dalam  perkara  ini  terdakwa  mengembalikan  kerugian  negara  langsung  kepada  KPK  (  Komisi Pemberantasan Korupsi) pada saat penyidikan.
c.) Pertimbangan  Hakim  dalam  Mengabulkan  Permohonan Justice  Collaborator terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
Pertimbangan  hakim  dalam    mengabulkan justice  collaborator terhadap  terdakwa  tindak pidana  korupsi  adalah  sebagai  berikut.  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dalam  Surat  Dakwaan  Pertama,
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#
maka  Nota  Pembelaan  Terdakwa  maupun  Nota  Pembelaan  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa selain  dan  selebihnya  dari  yang  telah  dipertimbangkan  tersebut  diatas,  haruslah  ditolak  untuk seluruhnya .
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  mengenai terbuktinya dakwaan pertama dalam tuntutannya , namun mengenai berat ringannya pemidanaan , majelis mempunyai pertimbangan tersendiri.
Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat terhadap Nota Pembelaan Penasehat  Hukum Terdakwa , khususnya mengenai tidak terbuktinya dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum. Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  mengajukan  diri  sebagai  “ Justice  Collaborator ”  kepada Majelis  Hakim  pada  saat  persidangan  pertama  saat  selesai  pembacaan  dakwaan  ,  sebagai  pelaku yang bekerja sama.
Menimbang,  bahwa  Terdakwa    didalam  persidangan  telah  memberikan  keterangan  yang  lugas  , apa  adanya  dan    menunjukkan  adanya  pelaku  lain  dalam  sidang  terpisah  dan  memberikan keterangan  yang  sangat  membantu  demi  kelancaran  persidangan  sehingga  permohonan  menjadi Pelaku yang bekerjasama sudah sepantasnya dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  mengajukan  diri  sebagai  “ Justice  Collaborator “  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan atas pengajuannya sebagai Pelaku yang bekerjasama , maka  KPK  telah  mengeluarkan  Surat  Keputusan Justice  Collaborator atas  nama  Terdakwa Nomor  :  730  Tahun  2021  tanggal  27  Mei  2021  yang  ditanda  tangani  oleh  Pimpinan  KPK  Firli Bahuri. Yang pada dasarnya Terdakwa telah bekerjasama mengungkapkan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri maupun pelaku yang lain maupun pelaku utama.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses mengajukan diri  sebagai justice collaborator dimulai pada saat penyidikan dengan cara mengajukan  surat  melalui  penasihat  hukum    terdakwa  dan  memberkan  surat  tersebut  kepada Jaksa Penuntut Umum KPK, dan ke Ketua KPK.
Kriteria menjadi seorang justice collaborator juga dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:
a. Bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana khusus, mengakui kejahatan nya, bukan  pelaku  utama  serta  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses  penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#
b. Penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan  dan  bukti  bukti  yang  sangan  signifikan  sehingga  penyidik  dan/  atau  penuntut umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  dimaksud  secara  efektif,  mengungkap  pelaku pelaku lainnya  yang memiliki  peran peran besar dan/  atau menengembalikan aset  aset  atau hasil tindak pidana
c. Penentuan justice    collaborator dilakukan  secara  selektif  dan  cermat  setelah  ada permohonan  dari  saksi  pelaku  dengan  mempertimbangkan  manfaat  yang  lebih  besar terhadap pengungkapan  kasus  yang ditangani,  penyidik kemudian menyampaikan pendapat atas permphonan tersebut ke atasan , layak atau tidak. Penentuan tersebut ditentukan dengan ekspos/  petunjuk  pimpinan.  Persetujuan justice  collaborator diterbitkan  dengan  surat penetapan di tanda tangani oleh pimpinan.
d. Apabila  terdapat  surat  dari  lapas  terkait  syarat  pelepasan  bersyarat  yang  berhubungan dengan  permohonan  sebagai justice  collaborator .  Tidak  serta  merta  langsung  dikeluarkan, tetapi dilakukan penelitian terlebih dahulu.
e. Justice collaborator itu ada pertimbangan nya, apakah diringankan dalam tuntutan tersebut dan juga justice collaborator dapat dicabut apabila dia tidak jujur dalam penyidikan ataupun persidangan.
2. Mengenai  cara  terdakwa  mengembalikan  kerugian  negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi yang terdakwa lakukan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menghitung kerugian negara akibat dari  korupsi  tersebut,  proses  perhitungan  kerugian  negara  dilakukan  oleh  BPK  (  Badan Pengawas  Keuangan)  selaku  instansi  yang  berwenang,  bisa  juga  dilakukan  dengan  cara  jaksa melakukan  penyelidikan  dan  menemukan  besarnya  kerugian  yang  disebabkan  oleh  korupsi tersebut  secara  manual.  Setelah  ditemukan  kerugian  negara,  kemudian  dilakukan  aset  tracing atau penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara ( loss recovery ) penelusuran aset berkaitan  dengan  pengembalian  kembali aset yang  dimiliki  oleh  suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Kemudian  disita  dan  dirampas  untuk  negara  dan  apabila  harta  yang  dimiliki  terdakwa  dirasa kurang  untuk  menutupi  kerugian  negara,  akan  dilakukan  pelelangan.  Dan  pada  kasus  ini, terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara pada saat penyidikan.
3. Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan justice collaborator terdakwa, hakim  mempertimbangkan  beberapa  aspek  diantaranya  terdakwa  dapat  bekerjasama  secara koopreatif dan beritikad baik pada saat persidangan, tidak menutup nutupi dan kesaksian para saksi  sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh  terdakwa  dan  permohonan justice  collaborator terdakwa dikabulkan oleh Majelis hakim.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan#

## Daftar Pustaka
Buku:
Bambang,  Hartono.  2012. Upaya  Pengembalian  Aset  Negara  di  Indonesia ,Semarang:  Penerbit Pustaka Magister.
Mudzakkir.  2008.  Pengkajian  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Terorisme. Jakarta. BPHN.
Mukodi  &  Afid  Burhanuddin.  2014. Pendidikan  Anti  Korupsi:  Rekonstruksi  Interpretatif  dan Aplikatif di Sekolah . Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan.
Prof.Dr.Jur.Andi  Hamzah.  2008.  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. Jakarta : Rajawali Pers.

## JURNAL
Firman Wijaya. 2012. Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Pelaku.
Zainudin,  Hasan.  2018 Implikasi  Pengembalian  Keuangan  Negara  Terhadap  Putusan  Hakim dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan  Program  Nasional  Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung . KEADILAN PROGRESIF 9.2.

## UNDANG UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Surat    Edaran  Mahkamah  Agung.  2011. Perlakuan  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistle Blower)  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice  Collaborator)  di  dalam  Perkara Tindak Pidana Tertentu (p. 3).
INTERNET
https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum- internal-dan-eksternal , Di  akses pada 23 Oktober 2021 pukul 20.10