## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2827/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rengasdengklok
1 Ratna Sugiyana, 2 Dadan Kurniansyah, 3 Mochamad Faizal Rizki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Accepted: 05 Januari 2022 Publish: 11 Januari 2022 Asically, poor people are people who are weak in the ability to fulfill their basic needs such as clothing, food and shelter and also do not have the ability to do business because everything they have is so limited that they are unable to participate in a decent  social life. One of the special programs issued by the government is the Family Hope Program as an effort to build a social protection system for the poor in order to maintain and improve the social welfare of the poor as well as an effort to break the chain of poverty. In this study, researchers used a descriptive method with a qualitative research approach. The data collection technique is done by  literature  study,  observation,  interview,  documentation  and  triangulation.  Data  is determined from sources based on nonprobability sampling techniques. The informants in this study  were  6  informants  consisting  of  Social  Service  employees  as  key  informants.  PKH Coordinator and PKH Facilitator as secondary informants. And the community, especially the community  members  of  the  Family  Hope  Program  as  informants.  This  research  uses  Edy Sutrisno's theory of effectiveness which consists of understanding the program, being on target, on time, achieving goals and real change. The results of this study indicate that the Harapan Family  Program  has  not  been  running  effectively  where  there  are  still  obstacles  in  the implementation process.
Keywords:
Effectiviness Hope Family Program Poverty
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 05 Januari 2022 Terbit: 11 Januari 2022 Pada  dasarnya  masyarakat  miskin  adalah  masyarakat  yang  lemah  akan  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  hidupnya  seperti  sandang,  pangan  dan  papan  dan  juga  tidak memiliki  kemampuan  untuk  berusaha  karena  semua  yang  mereka  miliki  serba  terbatas sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang layak. Salah satu program khusus  yang  dikeluarkan  pemerintah  yaitu  Program  Keluarga  Harapan  sebagai  upaya membangun  sistem  perlindungan  sosial  kepada  masyarakat  miskin  dalam  rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya  memutus  rantai  kemiskinan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi  pustaka,  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  triangulasi.  Data  ditentukan  dari narasumber berdasarkan teknik nonprobability sampling. Informan dalam penelitian ini adalah 6 informan yang terdiri dari pegawai Dinas Sosial sebagai key informan. Koordinator PKH dan Pendamping  PKH  sebagai secondary informan.  Dan  masyarakat  khususnya  masyarakat anggota  Program  Keluarga  Harapan  sebagai  informan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori efektivitas  Edy  Sutrisno  yang  terdiri  dari  pemahaman  program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu, tercapainya  tujuaan  dan  perubahan  nyata.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Program Keluarga  Harapan  ini  belum  berjalan  dengan  efektif  dimana  masih  ditemukannya  kendala dalam proses pelaksanaannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ratna Sugiyana Universitas Singaperbangsa Karawang Email: sugiyanar25@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan    klasik  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  adalah  masalah  kemiskinan.  Sejak zaman  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  sudah  dihadapkan  dengan  permasalahan  ini  dan  sampai sekarang  tetap  menjadi  masalah  utama.  Masalah  kemiskinan  sangat  kompleks  dan  bersifat
multidimensional,  karena  berkaitan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya,  kesehatan,  pendidikan dan aspek lainnya. Kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan sebuah negara. Oleh sebab itu, kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah negara.
Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat  miskin  umumnya  lemah  dalam  kemampuan  berusaha  dan  terbatas  aksesnya  terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya  yang mempunyai potensi lebih tinggi.
Selanjutnya  Supriatna  (1997:90)  menyatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  situasi  yang  serba terbatas  yang  terjadi  bukan  atas  kehendak  orang  yang  bersangkutan.  Suatu  penduduk  dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal  yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara  itu,  daerah  perdesaan  turun  sebanyak  393,4  ribu  orang  (dari  15,54  juta  orang  pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Walaupun terjadi penurunan pada angka kemiskinan, tetap saja kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.
Menurut Soerjono Soekanto (2015:338) penduduk suatu Negara, pada hakikatnya merupakan sumber  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan.  Salah  satu  tanggung  jawab  Negara  adalah meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  serta  mengambil  langkah-langkah  pencegahan  terhadap gangguan kesejahteraan.
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  (tentang  percepatan  penanggulangan kemiskinan) kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah- langkah  penanganan  dan  pendekatan  yang  sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh,  dalam  rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
a. Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  bertujuan  untuk  melakukan pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan  kualitas  hidup  masyarakat miskin.
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial bahwa untuk mewujudkan kehidupan  yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan  dasar  warga  negara  demi  tercapainya  kesejahteraan  sosial,  negara  menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
Dalam  upaya  percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai macam kebijakan dan program bantuan sosial yang dapat meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin  (RTSM)  dalam  mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  dasar.  Salah  satu program  khusus  yang  dikeluarkan  pemerintah  yaitu  Program  Keluarga  Harapan  sebagai  upaya
membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.
Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan berupa uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima bantuan PKH ditetapkan berdasarkan data BPS kemudian di  validasi  oleh pendamping PKH di  wilayah masing-masing kemudian ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan oleh Kementrian Sosial RI dan dijalankan  di  setiap  daerah  di  Indonesia  oleh  Dinas  Sosial  yaitu  suatu  instansi  pemerintahan  yang bekerja pada bidang sosial.
PKH  merupakan  Program  Perlindungan  Sosial  yang  juga  dikenal  di  dunia  internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan  yang  dihadapi  negara-negara  tersebut,  terutama  masalah  kemiskinan  kronis  dan  mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007.
Tujuan umum dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  mengubah  perilaku  yang  kurang  mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
Tabel  1. Bantuan Komponen Untuk Setiap Jiwa Dalam Keluarga Bantuan Komponen Jumlah Tetap/keluarga Rp. 500.000 Ibu Hamil Rp. 2.400.000 Anak Usia Dini Rp. 2.400.000 Anak Sekolah Dasar Rp. 900.000 Anak  Sekolah  Menengah Pertama Rp. 1.500.000 Anak  Sekolah  Menengah Atas Rp. 2.000.000 Disabilitas Berat Rp. 2.400.000 Lanjut Usia (70) Tahun Rp. 2.400.000
Tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, dan
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Sasaran  PKH  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  terhadap  kesenjangan  sosial  yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.  Komponen  pendidikan  dengan  kriteria  anak  SD/MI  atau  sederajat,  anak  SMA/MTs  atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib  belajar  12  tahun.  Sejak  tahun  2016  terdapat  penambahan  komponen  kesejahteraan  sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Kabupaten  Karawang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang melaksanakan PKH sejak tahap uji coba yaitu tahun 2007. Pemilihan Kabupaten Karawang sebagai salah  satu  pelaksana  PKH  tidak  serta  merta  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini Kementerian Sosial RI tetap melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan kabupaten pelaksana PKH adalah: tingginya angka kemiskinan, angka gizi buruk dan angka transisi
dari SD/Ml ke SMP/ MTS serta ketersedian sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan. Selain berdasarkan kriteria data tersebut  yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan PKH. Pada tahun 2007, ada 7 kecamatan di Kabupaten Karawang yang pertama kali  menerima  manfaat  PKH  yaitu:  Kecamatan  Kutawaluya,  Kecamatan  Rengasdengklok, Kecamatan  Jayakerta,  Kecamatan  Ciampel,  Kecamatan  Majalaya,  Kecamatan  Rawamerta  dan kecamatan  Cilamaya  Kulon.  Seiring  berjalannya  waktu  pada  tahun  2011  telah  tercatat  sebanyak 22.384  RTSM  penerima  program  PKH  yang  tersebar  di  16  Kecamatan  diantaranya:  Kecamatan Cikampek, Telagasari, Majalaya, Rawamerta, Kutawaluya, Klari, Pangkalan, Cilamaya, Tegal Waru, Ciampel,  Teluk  Jambe  Timur,  Purwasari,  Jayakerta,  Rengasdengklok,  Karawang  Timur  dan Karawang  Barat.  Pada  tahun  2016  semua  kecamatan  di  Kabupaten  Karawang  sudah  mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH).
Kecamatan Rengasdengklok terdaftar sebagai penerima PKH sejak pertama kali program ini diluncurkan  yaitu  tahun  2007.  Masuknya  Kecamatan  Rengasdengklok  sebagai  kriteria  penerima manfaat PKH karena dilihat dari tingginya angka kemiskinan, angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/Ml ke SMP/ MTS serta ketersedian sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan.
Tabel 2. Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2019-2020 Desa Jumlah Amansari 673 Dewsari 482 Dukuhkarya 276 Kalangsari 635 Karyasari 541 Kertasari 488 Kalangsuria 393 Rengasdengklok Sel. 896 Rengasdengklok Utr. 497 Jumlah 4881
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menganalisis  ke efektivitasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rengasdengklok dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok” yang menggunakan teori dari Edy Sutrisno (2007:125-126) dalam bukunya yang berjudul “Budaya Organisasi” meliputi: 1) pemahaman program, 2) tepat sasaran, 3) tepat waktu 4) tercapainya tujuan 5) perubahan nyata.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Menurut  Creswell  (2013:4)  pendekatan  penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode untk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini  berusaha  untuk  mengungkapkan  suatu  fakta  atau  realitas  fenomena  sosial  tertentu  sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.
Lokasi   yang   dipilih   peneliti   adalah   di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Data Primer diperoleh dengan wawancara,  sedangkan  data  sekunder diperoleh mencari dokumen- dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa data model Miles dan Huberman.

## 3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pemahaman program
Pemahaman program yang dimaksud adalah bagaimana suatu program dapat direalisasikan sehingga  dapat  dengan  mudah  diterima  dan  dipahami.  Pihak  yang  perlu  memahami  ini  adalah semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  kegiatan  program  keluarga  harapan  tersebut.  Selain memahami  isi  program  pihak  terkait  juga  harus  memahami  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka sebagai pelaksana dan penerima.
Program  Keluarga  Harapan  ini  adalah  sebuah  program  yang  memiliki  kiteria  tersendiri untuk  penerima  bantuannya,  dimana  kriteria  tersebut  meliputi  keluarga  miskin  yang  memiliki komponen ibu hamil, bayi/balita, anak sekolah SD sampai SMA, lansia dan disabilitas. jika bukan dari keluarga miskin dan tidak memiliki komponen tersebut, maka tidak berhak untuk mendapat bantuan dari program tersebut. Selain syarat kriteria, peserta PKH memiliki suatu kewajiban yang sudah  ditentukan  oleh  program  tersebut,  yaitu  memeriksakan  kesehatan  dan  menyekolahkan anak-anaknya.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rengasdengklok pada indikator ini berjalan  dengan  cukup  baik,  dimana  para  pelaksana  sudah  melakukan  tugas  mereka  masing- masing  dengan  baik,  begitu  juga  dengan  masyarakat  penerima  bantuan  sudah  begitu  mengerti tentang  isi  Program  Keluarga  Harapan  baik  tentang  hak  dan  juga  kewajiban  mereka  sebagai penerima bantuan.

## B. Tepat Sasaran
Mewujudkan sebuah tujuan dan keinginan dalam suatu program selain mendapat rintangan dan  hambatan  juga  harus  melalui  proses  yang  panjang.  Suatu  program  dapat  dikatakan  efektif apabila tujuan dan hasil dari program tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal  begitu  pula  dengan  sasaran  suatu  program  tersebut,  apabila  sasaran  sudah  sesuai  dengan ketentuan program, maka program tersebut dikatakan efektif.
Sasaran  PKH  merupakan  keluarga  miskin  dan  entan  terhadap  kesenjangan  sosial  yang terdaftar  dalam  data  yang  memiliki  komponen  kesehatan  dengan  kriteria  ibu  hamil/menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dan kriteria lanjut usia mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.
Dari  hasil  penelitian  pada  indikator  ini  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  ketepatan  pada sasaran  penerima  Program  Keluarga  Harapan  masih  kurang  tepat,  dimana  data  yang  diberikan oleh pusat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga harus di cek ulang oleh pelaksana di  daerah  masing-masing,  dimana  saat  pengecekan  tersebut  sering  terjadi human  error seperti masyarakat yang mampu malah lulus menjadi peserta PKH, akan tetapi masalah tersebut masih bisa  diatasi  dengan  cara  graduasi  mandiri  yaitu  sukarela  keluar  dari  penerima  bantuan  PKH dengan dilakukannya validasi dan verifikasi ulang yang dilakukan oleh pendamping karena jika tidak segera di selesaikan maka akan menimbulkan ke kecewaan dan rasa iri pada masyarakat.

## C. Tepat Waktu
Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketepatan waktu dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  sebuah  pengukuran,  dikatakan  efektif  apabila pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan. Pemberian bantuan PKH sudah dijadwalkan yaitu diberikan 4 kali dalam 1 tahun pada bulan januari, april, juli dan oktober.
Dari  hasil  penelitian  pada  indikator  tepat  waktu  ini  pemberian  bantuan  PKH  ini  tidak  konsisten dimana tanggal pemberian bantuan selalu berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat dan karena pemberian bantuan sud ah lewat bank, pendampingpun jadi tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat kapan bantuan itu akan datang. Tapi walaupun tanggalnya berubah-ubah pemberian bantuan pasti selalu ada disetiap bulan yang sudah ditentukan.

## D. Tercapainya Tujuan
Indikator  ini  mengukur  keefektifan  suatu  program  dengan  mengetahui  bagaimana  tujuan yang ditentukan sejak awal sehingga tujuan tersebut bisa tercapai.
Secara khus us tujuan PKH adalah:
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH.
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH.
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita dan anak prasekolah.
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi peserta PKH.
Program  ini  cukup  membantu  mengurangi  beban  masyarakat  miskin  dan  untuk  target pencapaian program ini sudah hampir efektif yaitu dengan adanya graduasi mandiri. Hanya saja sebagian  besar  peserta  yang  melakukan  graduasi  mandiri  tersebut  bukan  karena  sudah  benar- benar sejahtera akan tetapi karena sudah tidak memiliki komponen.
Dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  sangat terbantu dengan adanya program ini sehingga dapat meringankan beban mereka khususnya bagi yang memiliki komponen anak sekolah sehingga bisa menaikkan taraf kualitas pendidikannya. Hanya saja masyarakat yang berhasil meningkatkan kualitas ekonominya itu masih sangat sedikit.

## E. Perubahan Nyata
Suatu  program  dikatakan  efektif  apabila  program  tersebut  berhasil  membuat  perubahan yang  nyata.  Tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan  yaitu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup keluarga  penerima  manfaat  melalui  akses  layanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan  kesehatan  dan  pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial,  dan  mengurangi  kemiskinan  dan kesenjangan.
Dari hasil penelitian terkait indikator perubahan nyata dapat disimpulkan bahwa PKH ini tidak terlalu membantu  banyak dalam perubahan ekonomi masyarakat karena besaran bantuan yang mereka dapatkan sangat terbatas bila dipakai untuk segala keperluan, akan tetapi program ini bisa membuat pola pikir masyarakat berubah ke hal yang lebih baik, itu dikarenakan program ini  tidak  hanya  memberikan  uang  saja  tetapi  juga  memberikan  ilmu  pengetahuan  yang disampaikan oleh para pendamping di daerah masing-masing. Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus  utama  program  ini  untuk  memutus  rantai  kemiskinan  maka  dari  itu  pendamping  selalu memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya dua hal itu.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah Program Keluarga Harapan ini masih belum berjalan dengan  efektif.  Karena  program  ini  hanya  berhasil  membantu  Keluarga  penerima  Manfaat  untuk mengurangi beban penegeluaran saja dan merubah pola pikir KPM dengan kewajiban yang harus dijalankan  tersebut  tetapi  tidak  membantu  banyak  dalam  peningkatan  ekonomi.  Jika  komponen sudah habis maka bantuan tersebut akan dihentikan walaupun keluarga tersebut beelum sejahtera. Kebanyakan  KPM  yang  melakukan  graduasi  mandiri  itu  adalah  yang  sudah  habis  komponennya bukan karena sejahtera jadi belum berhasil dalam penanggulangan kemiskinan.

## SARAN
Agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka pusat sebaiknya memberikan data calon penerima kepada daerah itu data yang benar-benar baru dan untuk pendamping di setiap daerah alangkah baiknya sumber daya nya ditambah lagi, apabila datang data calon peserta dalam jumlah  banyak  maka  tidak  harus  melibatkan  pihak  lain.  Dan  karena  yang  melakukan  graduasi mandiri itu kebanyakan sudah tidak memiliki komponen lagi bukan karena sejahtera maka sebaiknya pihak  pelaksana  memberikan  banyak  pelatihan  wirausaha  yang  sederhana  kepada  KPM  dan memberikan bantuan modal kepada KPM agar KPM dapat mengembangkan keterampilan dan usaha
yang  dimilikinya  melalui  pelatihan  dan  pembinaan  yang  baik  dengan  harapan  perekonomian keluarga bisa meningkat dan lebih baik lagi sehingga bisa melakukan graduasi mandiri karena sudah sejahtera.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Apando Ekardo, Firdaus, Nilda Elfemi (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol.3. No.1
Asti  Prichatin  (2019). Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)Dalam  Upaya  Meningkatkan Kesejahteraan  Keluarga(Studi  Kasus  Pada  Pkh  Desa  Kasegeran  Kecamatan  Cilongok Kabupaten Banyumas). IAIN Purwekerto Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" . Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No. 1.
Creswell, John W. 2013. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Cut  Radi  Mirsandi  (2019). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Dalam  Memberikan Perlindungan  Sosial  Pada  Masyarakat  (Studi  Dikecamatan  Setia  Kabupaten  Aceh  Barat Daya). UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Desi Pratiwi (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam(Studi Pada Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). IAIN Metro Emil  Salim.  1996.  Aspek  Sikap  Mental  dalam Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Julianty, Johannis & Frans (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. Jurnal Eksekutif Vol 3 No.3 N.M.  Hasna  (2019). “Analisis  Dampak  Pemberian  Bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. JPK Vol. 7 No.2 Nurdiana (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. UIN Alauddin Makasar Nurdiansah  (2017). Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Dalam  Memutus  Rantai Kemiskinan Oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (Uppkh) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat Vol 3 No.3
Soekanto, Soerjono. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Steers. M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana Supriyanto. (1997). Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. Perencanaan Pembangunan . Jakarta: CV Haji Masagung Palupi,  Aji  Wahyu  (2019). “Efektifitas  Bantuan  Sosial  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik”
Wulandari, Pudji (2018). “Pencapaian Program Keluarga Harapan (PKH)”. JSKPM Vol.2 No.4 Yesi  Triani,  Maya  Panorama,  Rinol  Sumantri  (2020). “Analisis  Pengetasan  Kemiskinan  Di  Kota Palembang”. JEI. Vol. 11, No.2

## Sumber Lainnya
Buku Pedoman Operator Program Keluarga Harapan 2015

## Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program  Keluarga

## Harapan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial