## Model Regulasi Uang Elektronik yang Menerapkan Value Protection

## Thoriq Hendika Pratidhatama
thoriq.hendika.pratidhatama-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Electronic money has been used by the Indonesian people as a means of payment, such as in toll payment transactions or buying and selling. However, electronic money circulating in Indonesia has a risk, namely the value of electronic money contained in electronic money storage instruments cannot be returned to consumers if the electronic money storage instrument is lost. This raises the question of whether Indonesia's electronic money regulations have fulfilled the consumer protection aspect and what electronic money regulation models can provide protection to consumers because there are still risks that cannot be prevented by applicable regulations. These questions can be answered with a legal, conceptual and comparative approach. The answer to the question is that the applicable electronic money regulation does not meet the principles of consumer security and safety because it does not regulate Value Protection.
Keywords: Autopilot Cars; Transportation Law; Legality of Auto Pilot Cars; Government Act.

## Abstrak
Uang elektronik telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran seperti pada transaksi pembayaran tol ataupun jual beli. Namun uang elektronik yang beredar di Indonesia memiliki risiko yaitu nilai uang elektronik yang terdapat pada instrumen penyimpanan nilai uang elektronik tidak bisa di kembalikan kepada konsumen jika instrumen penyimpanan uang elektronik hilang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah regulasi uang elektronik yang berlaku Indonesia telah memenuhi aspek perlindungan konsumen dan apa model regulasi uang elektronik yang dapat memberikan perlindungan pada konsumen karena masih ada risiko yang tidak bisa di cegah oleh regulasi yang berlaku. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pendekatan peraturan undang-undang, konseptual dan komparatif.
Jawaban pertanyan tersebut adalah regulasi uang elektronik yang berlaku belum memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen karena tidak mengatur mengenai Value Protection.
Kata Kunci: Uang Elektronik; Perlindungan Konsumen; Value Protection.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 6 November 2021
How to cite:
Thoriq Hendika Pratidhatama ‘Model Regulasi Uang Elektronik yang Menerapkan Value Protection ’ (2021) Vol. 4 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2021; Diterima 15 Oktober 2021; Diterbitkan 5 November 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i6.31855 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Thoriq Hendika Pratidhatama

## 2486 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...

## Pendahuluan
Revolusi industri 4.0 akan mengubah cara masyarakat bersosialisasi dan menjalankan kehidupan. Revolusi industri 4.0 menggabungkan tiga unsur yaitu unsur fisik, unsur digital dan unsur biologi. Tiga unsur tersebut akan saling terhubung dan bersinergi untuk mememenuhi kebutuhan manusia. Ketiga unsur tersebut terhubung dengan menggunakan jaringan komunikasi seperti internet. Contoh dari terhubungnya tiga unsur tersebut adalah nanoteknologi, mobil tanpa pengemudi, bitcoin dan lain-lain. Perubahan yang ditimbulkan akan jelas dirasakan oleh masyarakat dunia  antara  sepuluh atau dua puluh tahun kedepan.
Masyarakat Indonesia sudah mulai merasakan dampak revolusi industri 4.0 dengan menggunakan internet untuk mememenuhi kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat Indonesia dengan internet sudah dapat mememenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli sembako dan  kebutuhan lainnya. Perubahan gaya hidup masyarakat dalam mememenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan munculnya perusahan e-commerce seperti Gojek, Grab, Bukalapak, dan Tokopedia.
E-commerce menurut berbagai sumber memiliki banyak pengertian.
E-commerce memiliki  didefinisikan  yaitu  “E-commerce  adalah  aktivitas  belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital”. 1 E-commerce jika dapat diartikan adalah pembeli dan penjual menggunakan teknologi untuk melakukan perjanjian jual-beli dan pembayaran secara digital.
Pembayaran dilakukan secara digital   dapat dilakukan dengan menggunakan transfer uang atau menggunakan uang elektronik. Pembayaran secara digital digunakan e-commerce karena kemudahan yang diberikan kepada pengguna jasa e-commerce. . Kemudahan yang diberikan adalah pembayaran bisa dilakukan dimana saja asalkan ada jaringan internet dan bisa dilakukan kapanpun.
1 Afifah Cinthia Pasha, E-commerce Adalah Perdagangan Elektronik, Pengertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia, URL :https://www.liputan6.com/bisnis/read/3866375/ dikunjungi pada 21 Februari 2020 pukul 12.00 WIB.
Pihak- pihak yang bisa menjadi penyelenggara pelayanan pembayaran digital adalah bank atau lembaga selain bank seperti yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Perbankan harus ikut dan berperan aktif dalam pembayaran digital karena pembayaran digital yang bagus akan mendorong pertumbuhan ekonomi hal ini sesuai dengan tujuan perbankan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan berorientasi bisnis dalam melakukan transaksi. 2 Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana ( funding ) dan menyalurkan dana ( lending ) di samping itu transaksi perbankan lainya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yaitu memberikan jasa-jasa perbankan lainnya( service ). 3 Penjelasan tersebut menyebabkan perbankan harus ikut andil dalam pembayaran digital. Lembaga selain bank andil dalam pembayaran digital untuk membantu pertumbuhan perekonomian namun hanya berfokus pada uang elektronik seperti yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.
Contoh nyata perbankan ikut andil dengan pembayaran digital adalah munculnya fasilitas untuk transaksi yang memadukan teknologi seperti layanan finansial  melalui  mesin  dan  kartu  ATM/Debet,  kartu  kredit,  uang  elektronik (e-money), transfer dana, kemudahan dalam mendapatkan uang tunai serta berbagai layanan payment gateway/payment processor. 4 Fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi.
Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang tergolong baru dalam masyarakat Indonesia namun dari tahun ke tahun jumlah penggunanya terus meningkat. Awal diperkenalkan uang elektronik kepada masyarakat Indonesia penggunanya masih tergolong sedikit dan terus meningkat setiap tahun. Salah satu
2 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad , Hukum Perbankan (Kencana 2017).[1].
3 ibid.
4 Bank Indonesia, Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, URL :https://www. bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/perlindungan/Contents/Default.aspx, dikunjungi pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

## 2488 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
faktor peningkatan jumlah pengguna uang elektronik karena kemudahan yang diberikan uang elektronik kepada penggunaannya untuk melakukan transaksi Pendapat tersebut dikuatkan dengan data Bank Indonesia jumlah transaksi uang elektronik pada tahun 2009 sebesar 512 miliar rupiah dan pada tahun 2019 jumlah transaksi uang elektronik mencapai 145 triliun rupiah. 5 Instrument uang elektronik yang beredar pada tahun 2009 berjumlah tiga juta unit meningkat pesat hingga 292 juta unit pada tahun 2019. 6
Peningkatan pengguna uang elektronik selain dengan kemudahan yang diberikan kepada penggunaan sebagai alat pembayaran tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah membuat beberapa kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan uang elektronik. Contoh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengguna uang elektronik adalah penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran untuk menggunakan fasilitas tol. Kebijakan tersebut didukung Bank Indonesia dengan adanya perubahan dalam batas nilai uang elektronik untuk meningkatkan pengguna uang elektronik. Batas nilai uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik menjelaskan uang elektronik tidak terdaftar (unregistered) sebanyak satu juta rupiah dan uang elektronik terdaftar (registered) sebanyak lima juta rupiah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 peningkatan batas nilai uang elektronik menjadi dua juta rupiah untuk uang elektronik tidak terdaftar ( unregistered ) dan sepuluh juta rupiah untuk uang elektronik terdaftar ( registered )
Upaya pemerintah dan dukungan Bank Indonesia  berhasil meningkatan jumlah uang elektronik yang beredar dan pengguna uang elektronik di masyarakat. Peningkatan jumlah dan pengguna uang elektronik didasarkan oleh data yang ada di paragraf sebelumnya. Uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran tol
5 Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran , URL :https://www.bi.go.id/id/statistik/ sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx, dikunjungi pada tanggal 27 februari 2020 pukul 10.00 WIB.
6 Bank Indonesia, Statistik Sistem Pembayaran , URL :https://www.bi.go.id/id/statistik/ sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/jumlah%20uang%20elektronik.aspx, dikunjungi pada tanggal 27 februari 2020 pukul 10.15 WIB.
menggunakan media penyimpanan berbasis chip. Uang elektronik yang menggunakan media chip di Indonesia banyak tidak terdaftar  ( unregistered ). Beberapa produk uang elektronik berbasis chip yang dikeluarkan penerbit uang elektronik di indonesia seperti Brizzi yang diterbitkan  oleh BRI, E-money yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, indomaret card yang diterbitkan oleh Indomaret dan Bank Mandiri, Tapcash yang diterbitkan oleh BNI dan Flazz yang diterbitkan oleh BCA.
Peningkatan tersebut bukan hanya timbul dari faktor regulasi yang dibuat pemerintah namun uang elektronik Chip Based memberikan kemudahan sebagai instrumen pembayaran. Kemudahan pertama adalah bisa dipakai lebih dari satu konsumen karena mudah dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain. Kedua uang elektronik tidak perlu pengisian data pribadi konsumen karena uang elektronik Chip Based yang tidak terdaftar (unregistered) sehingga sangat mudah didapatkan konsumen. ketiga adalah sudah banyak merchant yang menyediakan pembayaran dengan uang elektronik. Keempat adalah waktu dalam transaksi yang lebih cepat.
Uang elektronik Chip Based yang menawarkan berbagai kemudahan memiliki risiko. Risiko paling besar adalah dana uang elektronik yang terdapat dalam instrumen uang elektronik Chip Based tersebut tidak bisa dikembalikan kepada konsumen jika instrumen uang elektronik Chip Based hilang. Konsumen tidak dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak penerbit karena tidak ada mekanisme pengembalian dana pada uang elektronik tersebut dan didukung dengan  tidak diaturnya mekanisme tersebut pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Risiko hilangnya dana uang elektronik Chip Based merugikan konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian membuat petisi di change.org.
Pemerintah dan Bank Indonesia harus merubah regulasi agar konsumen dilindungi. Regulasi yang berlaku sekarang memiliki celah keamanan dalam perlindungan konsumen uang elektronik. Perlindungan konsumen tersebut dibutuhkan karena konsumen uang elektronik di Indonesia terus meningkat. Dengan begitu harus ada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicarikan solusinya, mengingat kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan

## 2490 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
konsumen, terutama di era perdagangan bebas yang akan datang untuk melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh produsen. 7
Konsumen pada dasarnya tidak mengetahui secara detail mengenai sistem uang elektronik karena uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang tergolong baru sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk konsumen uang elektronik. Perlindungan tersebut berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan penerbit uang elektronik, dengan siapa kedua belah pihak saling berhubungan dan saling membutuhkan. 8
Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.  Apakah pengaturan uang elektronik Chip Based telah sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam undang- undang perlindungan konsumen?
2.  Apa Model regulasi uang elektronik Chip Based yang dapat memberikan perlindungan pada konsumen?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengkaji perundangundangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan terkait dengan pembahasan skripsi ini yaitu mengatur tentang perlindungan konsumen dan uang elektronik. 9

## Konsep Uang Elektronik
Konsep uang elektronik dapat dipahami dengan melihat perkembangan alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan komponen dalam sistem pembayaran yang menjalankan perdagangan di masyarakat. Konsep alat pembayaran adalah
7 Andi Sri Rezky wulandari,[ et.,al. ], Hukum Perlindungan Konsumen (MitraWacana Media 2018).[21].
8 ibid.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada media Group Kencana 2016).[35] .
alat yang digunakan untuk membayar dalam perdagangan. Alat pembayaran berkembang mengikuti perkembangan perdagangan dalam masyarakat.
Perdagangan dalam masyaraat berkembang dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan masyarakat modern. Teknologi informasi dan komunikasi menciptakan Electronic Commerce atau disingkat menjadi E-Commerce .
Definisi E-Commerce secara singkat adalah perdagangan secara elektronik. 10
Definisi  yang  lebih  luas  mengenai E-Commerce diartikan sebagai model bisnis modern yang Non-Fac e  atau  tidak  menghadirkan  pelaku  bisnis  secara  fisik  dan Non-Sign (tidak memakai tanda tangan asli). 11 Zwass  Vladimir  mendefinisikan
E-Commerce adalah:  “ Electronic Commerce (E-Commerce) is the sharing of business information, maintaining business relationships, and conducting business transactions by means of telecommunications networks ”. 12
E-Commerce yang berkembang pesat menciptakan sistem pembayaran.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah  sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna mememenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran tersebut menggunakan fasilitas internet sebagai perantara. Sistem pembayaran elektronik mememenuhi kebutuhan E-Commerce untuk menjadi sistem pembayaran. Sistem pembayaran elektronik dapat menyelesaikan transaksi  pembayaran  dengan  cepat  dan  efisien.  Uang  elektronik  salah  satu  alat pembayaran di sistem pembayaran elektronik.
Bank for International Settlement memberikan  definisi  uang  elektronik didefinisikan sebagai berikut:
“Stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example,
10 Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, ‘Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia’ (2018) 14 Jurnal Law Reform.[90].
11 ibid.
12 Zwass Vladimir, ‘Electronic Commerce: Structures and Issues’ (1996) 1 International Journal of Electronic Commerce.[3].

## 2492 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased)   and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”. 13
Pengertian di atas dapat diartikan uang elektronik adalah produk nilai uang disimpan ( Stored Value ) atau produk prabayar ( Prepaid ), di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai uang elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran.
Dibandingkan dengan kartu debet atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara online dan melibatkan pendebetan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan uang elektronik tidak memerlukan otorisasi secara online, melainkan secara offline yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik.
The Consultative Group to Assist the Poor memberikan definisi mengenai uang elektronik yang hampir sama dengan Bank for International Settlements yaitu:
“While there are slight variations across countries, e-money is typically defined as a type of “stored value” instrument or product that (i ) is issued on receipt of funds, (ii) consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system,mobile phone, prepaid card, or chip), (iii) is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and (iv ) is convertible into cash” . 14
Konsep uang elektronik dapat diartikan sebagai uang tunai yang dikonversikan menjadi rangkaian data digital yang terenkripsi yang memiliki nilai moneter dan disimpan pada media penyimpanan. Uang elektronik dalam proses pembayaran dilakukan dengan cara mentransmisikan data digital secara elektronik. 15
13 Bank for Internatonal Settlements,‘Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money’,(Bank for Internatonal Settlements 1996).[1].
14 Kate Lauer dan dan Michael Tarazi, ’Supervising Nonbank E-Money Issuers’ ( CGAP Publication, 2012) < https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-Supervising-Nonbank- Emoney-Issuers-Jul-2012.pdf> accessed 15 mei 2020.
15 Benjamin J. Cohen, ‘Electronic money: new day or false dawn?’ (2010) 8 Review of International Political Economy.[200].
Uang elektronik dibedakan berdasarkan media penyimpanan dan pencatatan data identitas pengguna. Media penyimpanan uang elektronik terbagi menjadi dua media penyimpanan yaitu Chip Based dan Server Based . 16 Pencatatan data pengguna uang elektronik terbagi menjadi dua Unregistered dan Registered .
Uang elektronik Chip Based yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan berupa chip. Teknologi yang digunakan adalah Integrated Circuit (IC) atau dikenal dengan ‘ IC Card ’. Chip sebagai media penyimpanan terdapat sistem operasi dan aplikasi yang bertujuan untuk mengendalikan seluruh transaksi. IC yang digunakan pada uang elektronik pada umumnya berupa Smart Card . Smart Card adalah kartu yang memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan dan penyimpanan data. Smart Card dapat digolongkan menjadi dua tipe yaitu Contact dan Contactless . Tipe Contact dalam pemakaiannya kartu harus dimasukan kedalam mesin pembaca sedangkan tipe Contactless dalam pemakaiannya tidak perlu dimasukan kedalam mesin pembaca melainkan cukup mendekatkan pada alat pembaca tanpa harus menyentuh.  Contoh dari uang elektronik Chip Based adalah Brizzi yang diterbitkan oleh bank BRI dan Flazz yang diterbitkan oleh bank BCA.
Uang elektronik Chip Based berbeda dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debet. Kartu kredit dan kartu debet  merupakan  “ Access Products ”  dan  uang  elektronik  merupakan  “ Prepaid Products ”. 17 Secara umum perbedaan karakteristik antara “ Prepaid Product ” dan
“ Access Product ” adalah sebagai berikut: 18
1. Prepaid Product (e-money)
•  Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money, atau sering disebut dengan stored value.
•  Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
16 Murti Ali Lingga, Ada 37 Uang Elektronik yang Ada di Indonesia, Apa Saja?, URL :https:// money.kompas.com/read/2019/03/23/063000326/ada-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia- apa-saja dikunjungi pada tanggal 13 mei 2020.
17 Siti Hidayati, et. al. , “ Kajian Operasional E-Money” (Bank Indonesia 2006).[4].
18 Bank for International Settlements, Loc.Cit.

## 2494 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
•  Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (point of sale), tanpa harus on-line ke komputer issuer.
2. Access Product (kartu debet dan kartu kredit)
•  Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
•  Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
•  Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh issuer, rekening nasabah kemudian akan langsung didebet. Dengan demikian, pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debet mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke komputer issuer.
Uang elektronik server based adalah uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server . Uang elektronik server based menyimpan data digitalnya di dalam hard drive komputer dan terdiri dari berbagai perangkat lunak dalam melakukan transaksi. Contoh uang elektronik server based adalah ovo, go- pay dan dana.
Uang elektronik dapat melakukan pencatatan data identitas pengguna dari uang elektronik terbagi menjadi unregistered dan registered. Uang elektronik yang data identitas pengguna uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit merupakan uang elektronik registered . Uang elektronik yang data identitas pengguna tidak terdaftar dan tercatat pada penerbit merupakan uang elektronik unregistered .
Uang elektronik unregistered yang beredar di Indonesia banyak menggunakan media penyimpanan Chip Based sedangkan uang elektronik registered banyak menggunakan media penyimpanan server based.

## Risiko Dalam Penggunaan Uang Elektronik
Uang elektronik memiliki risiko dalam penggunaannya yang dapat merugikan konsumen. Risiko tersebut berasal dari keamanan uang elektronik dan penggunaan uang elektronik. Faktor utama yang mempengaruhi keamanan uang elektronik adalah instrumen/peralatan (Hardware ) , aplikasi ( Software ) dan proses pertukaran data elektronik saat transaksi. Faktor penggunaan berasal dari konsumen yang menggunakan uang elektronik. Berikut ini akan diuraikan mengenai risiko dalam penggunaan uang elektronik baik serta keamanan dan penggunaan: 19
• Duplication of Devices Duplication Of Devices adalah tindakan untuk membuat duplikasi dari kartu yang asli, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagaimana kartu yang asli.
• Alteration or Duplication of Data/Software Alteration Or Duplication Of Data/Software adalah tindakan untuk merubah atau memodifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu yang asli.
• Alteration of Massage Alteration Of Massage adalah tindakan untuk melakukan perubahan/intervensi ketika data elektronis/message dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.
• Penyangkalan Transaksi Penyangkalan transaksi dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.
• Pencurian Tindakan pencurian  uang elektronik dapat dilakukan berbagai pihak. Pencurian uang elektronik yang paling sederhana adalah dengan mencuri kartu uang elektronik milik orang lain.
• Malfunction Risiko malfunction berupa data corrupt atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi dan kegagalan dalam pengiriman message.
• Human Error Human Error terjadi karena masih kurang paham pengguna dalam menggunakan uang elektronik.
• Hilangnya media penyimpanan uang elektronik Hilangnya media penyimpanan elektronik bisa disebabkan karena pencurian atau kesalahan konsumen.
19 Siti Hidayati, et. al. , Op.cit. [2].

## Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...

## Regulasi Dan Perlindungan Konsumen Uang Elektronik Di Indonesia
Regulasi uang elektroni di atur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan perubahannya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. pencabutan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 dan penerapan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik oleh Bank Indonesia memiliki latar belakang dengan berbagai unsur. Unsur dalam latar belakang hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu alasan sosiologis, filosofi dan yuridis dan dijelaskan pada menimbang dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018.
Landasan hukum dalam pembuatan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 ada empat peraturan perundang-undangan yaitu:
1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya;
2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya;
3.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya menjadi landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam mengeluarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018. Bank Indonesia pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran seperti yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sebagai landasan hukum PBI Nomor 20/6/PBI/2018 karena uang elektronik dalam penggunaanya menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Penyelenggara uang elektronik harus menyiapkan sistem elektronik karena uang elektronik  membutuhkan sistem elektronik untuk dapat digunakan dan uang elektronik Registered dalam penggunaannya memerlukan informasi elektronik konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang menjadi tulang punggung PBI Nomor 20/6/PBI/2018 karena aspek-aspek tersebut.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi landasan pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dalam aspek transfer dana. Uang elektronik dalam memindahkan dana harus mengikuti undang-undang tersebut untuk mememenuhi faktor kelancaran, kenyamanan, kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang digunakan dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dalam aspek penggunaan mata uang dalam nilai uang elektronik. Rupiah digunakan sebagai mata uang dalam uang elektronik yang beredar karena uang elektronik memiliki sifat yang sama dengan mata uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran yang berada di wilayah Indonesia.
Penerapan perlindungan konsumen pada uang elektronik sangat diperlukan karena berdasarkan risiko yang dimiliki oleh uang elektronik dapat merugikan masyarakat seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Perlindungan konsumen bisa diterapkan dengan adanya hubungan hukum antara konsumen dengan penerbit uang elektronik. Hubungan hukum tersebut di atur dengan asas- asas hukum yang terdapat pada buku ketiga BW mengenai perjanjian dan buku keempat BW mengenai pembuktian dan daluarsa. 20 Hubungan hukum dalam perjanjian antara konsumen dan penerbit uang elektronik menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1457 BW menjelaskan mengenai perjanjian jual beli serta kewajiban dan hak para pihak.
Selain pada pasal 1457 Bw hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di atur lebih rinci pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menjelaskan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar keterbukaan kemungkinan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang bermaksud untuk
20 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2008).[43].

## Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
melindungi konsumen. 21 Peraturan perundangan-undangan yang juga melindungi konsumen uang elektronik juga terdapat pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
Pasal 2 PBI Nomor 16/1/PBI/2014. PBI Nomor 16/1/PBI/2014 mengatur mengenai prinsip dan penerapan prinsip perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran yang beredar di Indonesia. Prinsip yang digunakan dijelaskan pada pasal 3 PBI Nomor 16/1/PBI/2014 yaitu:
1.  keadilan dan keandalan;
2.  transparansi;
3.  perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
4.  penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
dan dalam menerapkan prinsip tersebut di jelaskan pada pasal-pasal yang terdapat di PBI Nomor 16/1/PBI/2014. Contoh penerapan prinsip tersebut ada pada pasal 9 PBI Nomor 16/1/PBI/2014 yang  mengatur bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
Sistem yang andal menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) PBI Nomor 16/1/ PBI/2014 adalah Sistem yang andal antara lain dibuktikan dengan penyediaan sistem yang aman, baik untuk database maupun back-up, penyediaan sistem dan/atau prosedur yang menjamin efektivitas pengendalian internal, audit trail atas transaksi yang dilakukan, kelangsungan penyelenggaraan kegiatan, sarana/ peralatan yang memadai, dan sumber daya manusia yang memadai serta kompeten. Pada pasal 9 ayat (2) PBI Nomor 16/1/PBI/2014 menjelaskan bahwa penyedian sistem yang andal juga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai masing-masing jasa sistem pembayaran dalam hal ini sistem pembayaran uang elektronik diatur PBI Nomor 20/6/PBI/2018.
PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dalam mengatur uang elektronik mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga memberikan dampak yang positif pada masyarakat Indonesia. PBI Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur berbagai
21 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2008).[293].
aspek seperti aspek kelembagaan, aspek perizinan, aspek pengelolaan dana Floa t dan aspek lainnya.
Aspek kelembagaan sangat penting untuk perlindungan konsumen karena uang elektronik berkembang sangat pesat. Aspek kelembagaan bertujuan untuk menciptakan penyelenggara yang kredibel. Penguatan pada aspek kelembagaan diatur pada bab dua dan bab tiga PBI Nomor 20/12/PBI/2018.
Bab tiga, bab lima dan pasal 27 PBI 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai merger, akuisisi, Joint Venture, kepemilikan saham pada. Bab III PBI 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai izin untuk Joint Venture atau kerja sama bagi penyelenggara uang elektronik. Bab lima PBI 20/6/PBI/2018  mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan yang dapat dilakukan penyelenggara uang elektronik. Pasal 27 PBI 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai pemegang saham pengendali penyelenggara uang elektronik.
Manajemen risiko pada uang elektronik merupakan salah satu implementasi perlindungan pada konsumen. Kewajiban pelaku usaha atau penyelenggara uang elektronik terdapat pada pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen yaitu menjamin mutu barang. Manajemen risiko diatur dalam PBI 20/6/PBI/2018.
Bab empat PBI 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik dan bertujuan untuk menerapkan manajemen risiko setelmen dan operasional. Penyelenggara dalam melakukan penyelenggaraan uang elektronik wajib untuk:
1.  menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
2.  menerapkan standar keamanan sistem informasi;
3.  mememenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik;
4.  dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.
Manajemen risiko keuangan diatur dengan pembatasan nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik dan pengelolaan dana float . Pembatasan nilai uang elektronik yaitu  berdasarkan jenis pencatatan data identitas pengguna uang elektronik. Uang elektronik unregistered paling banyak Rp2.000.000,00 dan uang elektronik registered paling banyak Rp10.000.000,00. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang

## 2500 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
Berdasarkan penjelasan di atas PBI 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai perlindungan konsumen dari berbagai aspek moneter seperti penguatan kelembagaan penyelenggara uang elektronik, pengelompokkan izin jasa sistem pembayaran, manajemen risiko setelmen, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko keuangan namun dalam pengaturan tersebut masih menimbulkan celah keamanan karena konsumen masih mengalami kerugian dalam menggunakan uang elektronik. Konsumen mengalami kerugian ketika media penyimpanan uang elektronik Chip Based hilang dan nilai uang elektronik yang di dalam media penyimpanan tersebut juga ikut hilang dan tidak dapat dikembalikan kepada konsumen. 22 Kerugian tersebut terjadi karena PBI 20/6/PBI/2018 tidak menerapkan Value Protection pada regulasi uang elektronik.
Value protection adalah perlindungan untuk menjamin nilai elektronik pada instrumen penyimpanan uang elektronik yang hilang untuk dikembalikan kepada konsumen. Penerapan Value Protection telah diterapkanpada regulasi uang elektronik yang beredar di yurisdiksi lain menerapkan aspek tersebut. yurisdiksi yang telah menerapkan Value Protection adalah Hong Kong dan Inggris.
PBI 20/6/PBI/2018 belum mememenuhi asas keselamatan dan keamanan konsumen.  Hal tersebut terjadi karena PBI 20/6/PBI/2018 tidak mengatur Value Protection pada regulasi uang elektronik. hal tersebut menyebabkan regulasi uang elektronik kurang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

## Perbandingan Regulasi Uang Elektronik Di Indonesia Dan Yurisdiksi Lain
Uang elektronik sudah mulai digunakan pada awal tahun 1990an karena pada tahun 1993 Bank Sentral Uni Eropa melakukan studi mengenai penggunaan
22 Galdian Yudistira, Uang elektronik hilang, mungkinkah saldonya diganti?, URL : https:// keuangan.kontan.co.id/news/uang-elektronik-hilang-mungkinkan-saldonya-diganti dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2020 puul 11.00 WIB.
uang elektronik. 23 Indonesia baru mulai mengenal uang elektronik pada tahun 2000an karena Bank Indonesia baru melakukan kajian mengenai operasional uang elektronik oleh bank indonesia pada tahun 2006. Dua hal tersebut mengharuskan Indonesia melakukan perbandingan regulasi di negara-negara yang telah regulasi uang elektronik agar tercipta regulasi uang elektronik yang cocok dengn masyarakat Indonesia.
Celah keamanan yng terdapat pada PBI 20/6/PBI/2018 pada yurisdiksi lain bisa dicegah oleh sebab itu diperlukan perbandingan regulasi uang elektronik yang berlaku di Indonesia dengan yurisdiksi lain agar celah keamanan tersebut bisa dihilangkan. Regulasi yang menjadi pembanding adalah regulasi uang elektronik yang berlaku di Hong Kong dan Inggris. Regulasi uang elektronik Hongkong dan Inggris dijadikan  sebagai pembanding karena Bank Indonesia mempelajari sistem Octopus Card yang beredar di Hong Kong dan Oyster Card yang beredar di inggris dalam  dalam untuk menanggulangi celah keamanan yang ada di PBI 20/6/ PBI/2018. 24
Hong Kong membagi dompet elektronik dalam dua golongan yaitu stored value and non-stored value. 25 Uang elektronik di Hong Kong merupakan dompet elektronik yang digolongkan dalam stored value. Stored value mencakupi uang elektronik Chip Based dan Server Based
Uang elektronik juga disebut dengan stored value facility (“SVF”) karena dalam menyimpan nilai uang elektronik menggunakan fasilitas seperti chip dan server komputer. Cara penggunaan SVF sama seperti uang elektronik yang beredar di Indonesia. Konsumen SVF harus menyetor uang ke akun SVF konsumen terlebih dahulu untuk bisa menggunakan SVF sebagai alat pembayaran. Cara kerja SVF mirip dengan menyetor uang ke bank. 26
23 European Central Bank, Report on electronic money (1998).[1].
24 Galdian Yudistira, Loc.Cit.
25 Michael Yu, ‘E-wallets in Hong Kong’, ( Information Services Division Legislative Council Secretariat , 2018)< https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/ essentials-1718ise08-e-wallets-in-hong-kong.htm> accessed 16 juni 2020.

## 2502 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
SVF yang beredar di Hongkong diregulasi oleh Hong Kong Monetary Authority (HKMA). HKMA mengeluarkan regulasi yang bernama Payment Systems and Stored Value Facilities Ordinance (“PSSVFO”)  untuk meregulasi SVF dan Retail Payment Systems (“RPS”) di Hong Kong. PSSVFO mulai diterapkan pada
13 November 2015 hingga sekarang.
Uang elektronik di Inggris diatur pada The Electronic Money Regulations (EMRs) tahun 2011 dan The Payment Services Regulations (PSRs) tahun 2017. Dua peraturan tersebut adalah implementasi dari Payment Services Directive (PSD2) yang dikeluarkan oleh European Union dan European Banking Authority (EBA) yang bertanggung jawab atas terlaksananya PSD2 dengan membuat standar teknis dan panduan dari implementasi PSD2.
Financial Conduct Authority (FCA) dibentuk pada 1 April 2013 untuk menggantikan Financial Services Authority (FSA). 27 FCA memiliki tujuan menciptakan pasar keuangan yang jujur, adil dan efektif untuk memberikan manfaat pada masyarakat. FCA berperan penting dalam terlaksananya EMRs dan PSRs.
Perbandingan regulasi uang elektronik yang terdapat pada Indonesia, Inggris dan Hong Kong memiliki kesamaan dan perbedaan. Secara garis besar tiga regulasi tersebut mengatur hal yang sama seperti pengaturan kelembagaan penyelenggara uang elektronik, pengelompokkan izin jasa sistem pembayaran, manajemen risiko setelmen, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko keuangan. Perbedaan yang bisa di lihat terletak dalam penerapan Value Protection uang elektronik.
regulasi di Hong Kong tidak mengatur mengenai Value Protection namun diatur pada Code yang dibuat oleh penerbit uang elektronik dengan HKMA. Code tersebut digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan uang elektronik. Regulasi uang elektronik yang berlaku di Inggris mengatur mengenai Value Protection pada Regulation 65 of PSRs yang mengharuskan penerbit uang elektronik memberikan Value Protection pada konsumen dengan persyaratan tertentu. Regulasi uang elektronik di Indonesia tidak mengatur mengenai Value Protection dan tidak ada
27 Financial Conduct Authority, About the FCA, URL :https://www.fca.org.uk/about/the-fca, dikunjungi pada 17 juni 2020 pukul 20.00 WIB.
Code antara Bank Indonesia dan Penerbit uang elektronik yang mengatur mengenai Value Protection . Hal tersebut yang menyebabkan aspek Value Protection tidak didapatkan oleh konsumen uang elektronik Indonesia.

## Unsur-Unsur Pengaturan Uang Elektronik Yang Mememenuhi Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen
Report on Electronic Money yang dikeluarkan oleh European Central Bank (ECB) pada tahun 1998, terdapat faktor-faktor yang menjadi perhatian dan melatar belakangi dibuatnya regulasi terhadap uang elektronik. Regulatory concern ini relevan bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas moneter dan otoritas sistem pembayaran. Enam faktor yang menjadi concern ECB dalam pengaturan uang elektronik yaitu: 28
1.  Perlunya menjaga efektivitas kebijakan moneter yang bersifat fundamental;
2. Perlunya menjaga efisiensi dalam sistem pembayaran dan kepercayaan terhadap instrumen pembayaran;
3.  Perlunya perlindungan terhadap konsumen dan merchant;
4.   Perlunya menjaga stabilitas sistem keuangan;
5.  Perlunya proteksi terhadap tindak kriminal;
6.  Perlunya antisipasi terhadap market failure.
Penerapan perlindungan konsumen merupakan bentuk tindakan untuk mengurangi dampak risiko yang dimiliki uang elektronik terhadap konsumen.  Perlindungan konsumen memiliki asas yang bisa  menghindarkan risiko yang ada di uang elektronik pada konsumen.Radbruch menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki tiga asas utama yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 29 Hukum perlindungan konsumen tentu mememenuhi memiliki lima asas yaitu:
1.  asas manfaat;
2.  asas keadilan;
3.  asas keseimbangan;
4.  asas keamanan dan keselamatan konsumen, danasas kepastian hukum.
Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan unsur-unsur pengaturan dalam regulasi standar agar uang elektronik menerapkan asas keamanan dan
28 European Central Bank, Loc.Cit.
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Citra Aditya Bakti  2012).[45].

## 2504 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
keselamatan yang menjadi standar internasional. ECB memberikan tujuh standar unsur-unsur pengaturan yang harus dipenuhi dalam model regulasi uang elektronik yaitu: 30
1.  Pengawasan yang bersifat prudential Penerbit uang elektronik harus tunduk pada ketentuan pengawasan yang bersifat prudential.
2.  Kerangka hukum yang kuat dan transparan Hak dan kewajiban para pihak yang terdapat pada uang elektronik seperti konsumen, merchant, issuer dan operator harus didefinisikan dan diinformasikan secara jelas.
3.  Technical Security Skema penyelenggaraan uang elektronik  harus memiliki sistem pengamanan yang baik yang meliputi aspek teknis, organisasi dan prosedur.
4.  Proteksi terhadap tindak kejahatan. Dalam merancang dan mengembangan regulasi uang elektronik  harus mengantisipasi keperluan proteksi terhadap tindak kejahatan seperti money laundering dan pendanaan teroris.
5.  Laporan terkait statistik Moneter Laporan data uang elektronik seperti jumlah pengguna, jumlah transaksi dan jumlah dan float yang perlu disampaikan kepada bank sentral untuk kepentingan statistik moneter.
6.  Redeemability Issuer harus dapat mememenuhi permintaan penukaran electronic value ke dalam bentuk central bank money sesuai dengan nilai yang ditukarkan ( at par value ).
7.  Reserve Requirement
Bank sentral harus memiliki kewenangan untuk menetapkan reserve requirement kepada semua issuer e-money.
Memperhatikan regulatory concern ECB dan regulasi uang elektronik di Hong Kong dan Inggris, maka unsur-unsur yang perlu diatur dalam pengaturan uang elektronik, meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.  Kelembagaan Penyelenggara Uang Elektronik Aspek kelembagaan sangat penting untuk perlindungan konsumen karena dapat menciptakan penyelenggara yang kredibel. Penyelenggara yang kredibel akan membuat penyelenggaraan uang elektronik berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat pada masyarakat.
2.  Redeemability Redeemability adalah bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik electronic
30 European Central Bank, Loc.Cit.
value yaitu konsumen maupun pedagang yang menggunakan uang elektronik bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan electronic value tersebut ke dalam bentuk monetary value baik berupa uang tunai maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
3.  Pengelolaan dana float regulasi pengelolaan dana float yang dipegang oleh penerbit uang elektronik untu menjaga redeemability uang elektronik. Regulasi ini dapat diterapkan dalam bentuk : •  Penetapan cadangan minimum ( minimum reserve requirement ) yang harus dijaga oleh penerbit uang elektronik selama uang elektronik beredar. Cadangan tersebut harus diawasi oleh bank sentral;
•  Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana float;
•  Membatasi waktu mengenai pengakuan pendapatan terhadap kartu uang elektronik yang tidak diklaim sampai dengan jangka waktu tertentu.
4.  Keamanan dan Kehandalan Sistem Risiko yang dimiliki oleh uang elektronik harus diminimalisir dengan menggunakan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan tersebut diatur dalam keamanan dan kehandalan sistem pada uang elektronik. Cakupan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan elektronik seperti :
•  Penetapan standar keamanan uang elektronik
•  Melakukan audit terhadap sistem keamanan dan sistem penyelenggaraan uang elektronik secara periodik
Selain menerapkan sistem keamanan diperlukan pembagian tanggung jawab dan tugas pada pihak-pihak yang menyelenggarakan uang elektronik. hal ini diperlukan karena banyak pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan uang elektronik.
5.  Pencegahan tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme Uang elektronik yang memiliki kemudahan  dalam penggunaannya bisa digunakan dalam tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk itu diperlukannya tindakan pencegahan. Tindakan pencegahaan bisa dilakukan dengan membatasi nilai uang elektronik yang bisa disimpan dalam instrumen uang elektronik, mewajibkan penerbit mendaftarkan setiap akun uang elektronik, mewajibkan akun uang elektronik terhubung dengan rekening bank tertentu untuk proses top-up dan penarikan nilai uang elektronik pada instrumen uang elektronik dan lain sebagainya.
6.  Prudential Supervision Bank sentral yang memiliki tugas dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran perlu ada kewenangan yang jelas untuk mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Kewenangan bank sentral dalam pengawasan penyelenggaraan uang elektronik  harus mencakup seluruh pihak yang terlibat seperti institusi penerbit dan system operator uang elektronik. Hal-hal yang perlu diatur terkait pengawasan, antara lain:
a.  Bentuk pengawasan yang dilakukan (aktif/pasif);
b.  Jenis-jenis laporan yang harus disampaikan oleh issuer;
c.  Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran.

## Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
7.  Hak dan tanggung jawab para pihak Regulasi uang elektronik perlu mengatur hak dan tanggung jawab para pihak, khususnya konsumen dan merchant dibuat secara jelas dan transparan oleh penerbit uang elektronik. Penerbit uang elektronik harus menjamin hak dan kewajiban para stakeholders (khususnya pemegang kartu dan merchants) dan dibuat secara tertulis dan jelas dalam masing-masing dokumen perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak harus dibuat secara adil.perjanjian antara penerbit uang elektronik dan konsumen serta penerbit bisa mencakupi: a.  Biaya yang dikenakan kepada konsumen dan pedagang dalam menggunakan uang elektronik;
b.  Tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi kerugian  seperti  akibat kegagalan operasional, fraud, counterfeiting dan pencurian;
c.   Besarnya nominal stored value yang dikelola oleh issuer yang memiliki perlindungan seperti asuransi, bank garansi atau trust;
d.   Resolusi jika terjadi sengketa;
e. Replacement policy bila terjadi kehilangan, pencurian atau malfunction; f.   Hak pemegang kartu untuk memperoleh refund atas electronic value yang belum digunakan;
g.  Klausul mengenai validitas dan tanggal kadaluarsa nilai elektronik yang terdapat pada instrumen uang elektronik.
Perjanjian antara penerbit uang elektronik dan konsumen harus dapat dengan mudah diakses dan dimengerti. Penerbit uang elektronik harus menjamin bahwa konsumen memperoleh informasi yang terkini mengenai seluruh hak dan tanggung jawabnya dalam perjanjian. Perjanjian tersebut juga harus mencantumkan secara jelas peran dan tanggung jawab penerbit uang elektronik. penerbit uang elektronik  juga harus menyediakan informasi lainnya terkait penggunaan uang elektronik
8.  Value Protection Uang elektronik memiliki risiko hilangnya instrumen penyimpanan uang elektronik. Risiko tersebut bisa diminimalisir menggunakan value protection. Value protection adalah perlindungan untuk menjamin nilai elektronik pada instrumen penyimpanan uang elektronik yang hilang untuk dikembalikan kepada konsumen.
Namun, Value Protection hanya bisa diterapkan pada uang elektronik
Registered. 31 Penggunaan value protection yang terbatas memberikan kerugian kepada konsumen karena tidak semua jenis uang elektronik mendapatkan Value Protection. Regulasi uang elektronik untuk menerapkan Value Protection dengan cara mewajibkan penerbit memberikan opsi uang elektronik registered
31 Bank Indonesia, Seminar International Towards a Less Cash Society In Indonesia, Jakarta 17-18 (Bank Indonesia 2006).[44].
pada setiap produk uang elektronik yang dikeluarkan baik Server Based atau Chip Based oleh penerbit uang elektronik dan penerbit memiliki sistem untuk membekukan akun uang elektronik. Penerapan hal tersebut memungkinkan konsumen dapat menggunakan haknya untuk memilih untuk menggunakan Value Protection pada uang elektronik.

## Kesimpulan
Pengaturan uang elektronik Chip Based belum sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. PBI Nomor 20/6/PBI/2018 merupakan regulasi yang mengatur uang elektronik yang beredar di Indonesia belum menerapkan asas keamanan  dan keselamatan konsumen karena perlindungan yang diberikan oleh PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tidak mengatur aspek Value Protection sehingga konsumen dalam menggunakan uang elektronik mengalami kerugian jika media penyimpanan uang elektronik hilang.
Indonesia yang dalam regulasi uang elektronik belum mememenuhi perlindungan konsumen sehingga diperlukan perbandingan dengan regulasi di yuridisi lain seperti regulasi uang elektronik di Hong Kong dan Inggris. Perbandingan tersebut menghasilkan unsur-unsur pengaturan yang penting dalam Model regulasi uang elektronik yang mememenuhi perlindungan konsumen. Unsur- unsur pengaturan tersebut adalah kelembagaan penyelenggara uang elektronik, Redeemability , pengelolaan dana Float, keamanan dan kehandalan sistem, pencegahan tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Prudential Supervision, hak dan tanggung jawab para pihak dan Value Protection.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Ghalia Indonesia 2008).
Andi Sri Rezky wulandari,[ et.,al. ], Hukum Perlindungan Konsumen (MitraWacana

## 2508 Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
Media 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada media Group Kencana 2016).
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Citra Aditya Bakti 2012).
Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad , Hukum Perbankan (KENCANA 2017).

## Jurnal dan artikel
Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money (Basle 1996).
Bank Indonesia, Seminar International Towards a Less Cash Society In Indonesia, (Bank Indonesia 2006).
Benjamin J. Cohen, ‘Electronic money: new day or false dawn?’ (2010) 8 Review of International Political Economy.
European Central Bank, Report on electronic money (1998).
Kate Lauer dan dan Michael Tarazi, ’Supervising Nonbank E-Money Issuers’ ( CGAP Publication, 2012) < https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP- Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-Issuers-Jul-2012.pdf> accessed 15 mei 2020.
Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, ‘Urgensi Rekonstruksi Hukum E- Commerce di Indonesia’ (2018) 14 Jurnal Law Reform.
Siti Hidayati, et. al. , “ Kajian Operasional E-Money” , Bank Indonesia (2006).

## Laman
Afifah  Cinthia  Pasha,  ‘E-commerce Adalah  Perdagangan  Elektronik,  Pengertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia’ <https://www.liputan6.com/ bisnis/read/3866375/> accessed 21 Februari 2020.
Bank Indonesia, ‘Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran’ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/diindonesia/ perlindungan/Contents/Default.aspx,> accessed 27 Februari 2020.
Bank Indonesia, ‘Statistik Sistem Pembayaran’ <https://www.bi.go.id/id/statistik/ sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx> accessed 27 februari 2020.
Bank Indonesia, ‘Statistik Sistem Pembayaran ’ <https://www.bi.go.id/id/statistik/ sistem-pembayaran/uang- elektronik/contents/jumlah%20uang%20 elektronik.aspx> accessed 27   februari 2020.
Financial Conduct Authority,’About the FCA’ <https://www.fca.org.uk/about/the- fca> accessed17 juni 2020.
Galdian Yudistira,‘Uang elektronik hilang, mungkinkah saldonya diganti?’ <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-elektronik-hilang-mungkinkan- saldonya-diganti> accessed13 Juni 2020.
Michael Yu, ‘E-wallets in Hong Kong’, ( Information Services Division Legislative Council Secretariat ,2018)<https://www.legco.gov.hk/research- publications/english/essentials-1718ise08-e-wallets-in-hong-kong.htm> accessed 16 juni 2020.
Murti Ali Lingga, ‘Ada 37 Uang Elektronik yang Ada di Indonesia, Apa Saja?’<https://money.kompas.com/read/2019/03/23/063000326/ada-37- uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia-apa-saja> accessed 13 mei 2020.

## Thoriq Hendika: Model Regulasi Uang...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--