YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (214-228) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Perlindungan Hukum bagi Pekerja akibat tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer

## Yehezkiel Cristofer Tambunan
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email : yehezkielcristofertambunan@gmail.com
Adhitya Widya Kartika Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email : adhityawidyakartika@ymail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 29 Agustus 2022 |Revised : 16 November 2022 |Accepted : 17 November 2022
How  to  cite:  Yehezkiel  Cristofer  Tambunan,  Adhitya  Widya  Kartika, “Perlindungan Hukum bagi  Pekerja  akibat tidak Adanya  Perjanjian Kerja dalam Wedding  Organizer”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  3, (Desember, 2022), hlm. 214-228.

## ABSTRACT:
One industry that has close relationships with customers is the Wedding Organizer (WO) industry. However,  it  turns  out  that  there  are  problems  that  often  cause  misunderstandings  for  the  Wedding Organizer (WO) in running their business, namely the absence of a written agreement to provide certainty to  the  Wedding  Organizer  (WO)  workers.  This  also  raises  the  potential  for  Default  in  this  business  or Wedding Organizer (WO) business. Civil law contains legal regulations that make a person's promise the legal basis. Civil law can be expressed from legal regulations based on someone's promise. There are several laws both in criminal law and constitutional law that include a person's promise as a component, such as the offense of embezzlement through Article 372 in the Indonesian Criminal Code or the Civil Service Act, but these laws are rare in number. . A pledge must be made in good faith so that the parties do not dispute the terms, but in most Wedding Organizers (WO), it is very rare for business actors to make formal agreements, leaving  the  relationship  without  any  guarantees.  legal  certainty  that  occurs  between  business  actors  and Wedding Organizer (WO) workers. An employment agreement between employees and employers at Prabu Wedding Organizer (WO) and LM Wedding Organizer (WO) who do not have a working relationship using a written agreement, is an illustration. Based on the characteristics of the research and the legal documents which were obtained during the writing of this research, the following thesis is written using a descriptive analysis method, where the data is analyzed using analytic methods with a qualitative approach to the main data and secondary data. The author uses empirical juridical research in writing further research, especially research that includes sociological law and is usually called field research. the agreement between the worker and the owner of the Wedding Organizer (WO) without a written agreement is still valid and requires the subjects  to  legally  regulate  the  terms  of  the  engagement  and  that  legal  remedies  can  be  carried  out  by the Wedding Organizer (WO) employees and in the event of default by the employer (employee) ) is none other than  by  suing  the  wedding  organizer  (WO)  employer  with  existing  evidence,  namely  what  is  clearly contained  in  Article  1866  of  the  Civil  Law  Regulations  and  Article  64  of  the  Civil  Procedure  Code  of Regulations.
Keyword : Wedding Organizer, Law, Agreement

## ABSTRAK:
Salah satu industri yang memiliki relasi erat dengan pelanggan adalah industri Wedding Organizer  (WO).  Namun  ternyata  terdapat  permasalahan  yang  sering  menimbulkan kesalahpahaman  bagi  para  Wedding  Organizer  (WO)  dalam  menjalankan  usahanya  yaitu  tidak adanya  kesepakatan  tertulis  untuk  memberikan  kepastian  kepada  para  pekerja  Wedding Organizer  (WO).  Hal  ini  pula  yang  memunculkan  potensi  Default  dalam  bisnis  atau  bisnis Wedding  Organizer  (WO)  ini.  Hukum  perdata  berisi  peraturan-peraturan  hukum  yang menjadikan  janji  seseorang  sebagai  dasar  hukumnya.  Hukum  perdata  dapat  dinyatakan  dari peraturan hukum berdasarkan janji seseorang. Ada beberapa undang-undang baik dalam hukum pidana maupun hukum tata negara yang memasukkan janji seseorang sebagai komponen, seperti delik  penggelapan  melalui  Pasalnya  yang  ke-372  di  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  atau Undang-undang Kepegawaian Negara, namun undang-undang ini jarang jumlahnya. Sebuah ikrar harus  dibuat  dengan  itikad  baik  agar  para  pihak  tidak  mempermasalahkan  syarat-syaratnya, namun  pada  kebanyakan  Wedding  Organizer  (WO),  sangat  jarang  para  pelaku  usaha  membuat perjanjian formal,  meninggalkan relasi  tanpa  jaminan  apa  pun.  kepastian  hukum  yang  terjadi  di antara pelaku usaha dengan pekerja Wedding Organizer (WO). Sebuah perjanjian kerja di antara karyawan serta pengusaha di Prabu Wedding Organizer (WO) serta LM Wedding Organizer (WO) yang  tidak  melakukan  relasi  kerja  dengan  menggunakan  perjanjian  tertulis,  menjadi  gambaran. Penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, khususnya bentuk penelitian yang memasukkan hukum  sosiologis  serta  biasanya  dijuluki  penelitian  lapangan. perikatan  diantara  pekerja  serta pemilik Wedding Organizer (WO) tanpa adanya perjanjian tertulis tetaplah valid serta mewajibkan subjek-subjek  secara  hukum  mengatur  perihal  perikatan  serta  bahwa  upaya  hukum  yang  bisa dilaksanakan  karyawan  Wedding  Organizer  (WO)  serta  apabila  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  pemberi  kerja  (pengusaha)  tak  lain  dari  dengan  cara  menggugat  pemberi  kerja (pengusaha)  Wedding  Organizer  (WO)  dengan  pembuktian  yang  ada,  yaitu  yang  terkandung dengan jelas pada Pasalnya yang ke-1866 Kitab Pengaturan Hukum Perdata serta Pasalnya yang ke-64 Kitab Pengaturan Hukum Acara Perdata.
Kata Kunci : Wedding Organizer, Hukum, Perjanjian.
Pendahuluan Wedding Organizer (WO) mewujudkan perusahaan dimana orientasinya  tak  lain  dari  kepada konsumen.  Sebuah  Wedding  Organizer (WO)  sering  disebut  demikian  karena mestinya  memenuhi  semua  keinginan serta impian calon  pengantin yang akan dilangsungkan  dalam  acara  pernikahan. Wedding  Organizer (WO)  juga  mestinya mampu memberikan pelayanan, kepastian  serta  kenyamanan  kepada calon  pengantin  yang  sering  merasakan tekanan,  frustasi,  serta  kecemasan menjelang hari besar hidupnya.  Namun, ternyata  seringkali  ada  masalah  yang menyesatkan perihal bagaimana Wedding Organizer (WO) melakukan pekerjaannya. Hal berikut juga meningkatkan kemungkinan gagal bayar dalam  transaksi  maupun  bisnis Wedding Organizer (WO).
Karena  baik  pemberi  kerja maupun  pekerja  akan  terlibat  dalam suatu  relasi  kerja,  maka  perjanjian  kerja merupakan  komponen  pra-kerja  yang mencerminkan  keadilan  bagi  kedua belah  pihak.  Sebagai  permulaan,  perlu dicatat  bahwa  Hukum  Kovenan  adalah bagian dari Hukum Perdata Indonesia.
Hukum perjanjian  ialah satu dari banyak disiplin ilmu hukum di mana ini berkembang selaras bersama masyarakat.  Salah  satu  variabel  yang menyebabkan berkembang serta
membaiknya  regulasi  perjanjian  adalah karena  pelaksanaan  bisnis  cepat  yang diselesaikan  dalam  budaya  masa  kini serta pertukaran cepat yang dilakukan di antara otoritas publik serta perkumpulan yang berbeda.
1 Definisi berikut menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dibuat diantara subjek-subjek yang melakukannya.
Formulasi  perjanjian  tak  lain  dari serangkaian  perikatan  yang  berisi
1 H.S.  Salim, Hukum  Kontrak Perjanjian,  Pinjaman,  serta  Hibah (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.
perjanjian tertulis maupun lisan maupun tak  tertulis.  Perjanjian  patut  memenuhi semua persyaratan di Pasalnya yang ke- 1320  pada  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, yakni mufakat tiap-tiap subjek,  sanggup  mengadakan  ikrar, sebab halal.
Berurusan  dengan  penyebab (kekuasaan)  ilegal  yang  dilarang  oleh hukum,  seperti  pembunuhan,  serta penjualan  barang  ilegal.  Perjanjian  yang berlawanan dengan ketentraman umum, selaku  contoh  melanggar  ajaran  agama tertentu.  Misalnya,  perjanjian  tak  etis yang mengungkapkan rahasia perusahaan.
Hal  berikut  menunjukkan  bahwa perjanjian  bisa  menimbulkan  akibat hukum  dikarenakan  perjanjian  itu  tak lain dari hukum bagi subjek-subjek yang mestinya mentaati isi perjanjian. Perjanjian baiknya dilandasi dengan niat baik agar subjek-subjek  tak meniadakan isi  perjanjian,  namun  pada  kebanyakan pekerja pernikahan,  jarang sekali pelaku komersial  yang  menggunakan  ikrar tertulis,  hal  berikut  menyebabkan kurangnya  kepastian  hukum  dalam hubungan  industrial  dimana  berikut berlangsung diantara organisasi komersial  serta  karyawan  pekerja pernikahan.  Contohnya  ikrar  pekerjaan di  sela-sela  buruh  serta  pengusaha PRABU  serta  LM  Wedding  Organizer (WO), dimana tak menggunakan perjanjian    tertulis  dalam  pelaksanaan sistem hubungan kerja.
Sebagai  badan  hukum  publik, pemerintah  pusat  serta  kota  dapat melakukan  tidak  hanya  perbuatan hukum  publik,  tetapi  juga  kegiatan hukum perdata. Organisasi sumber daya di  bidang  aturan  umum  sangat  penting bagi  otoritas  publik  yang  melakukan tindakan yang sah di bidang umum. 2 Menurut  Pasalnya  yang  ke-1338 pada  kitab  yang  mengatur  perihal Hukum  Perdata,  banyaknya  unsur yang
2 Ibid , hlm. 5
berperan  dalam  penciptaan  norma- norma  kontraktual  dimaksudkan  untuk menjadi  standar  peluang  kesepakatan (kemandirian  para  pihak).  Kesempatan ini meliputi kesempatan untuk memutuskan  atau  tidak  mencapai  suatu kesepahaman, mengadakan suatu perjanjian dengan siapa saja, memutuskan substansi perjanjian, pelaksanaannya,  serta  syarat-syaratnya, serta  menentukan  jenis  perjanjian,  baik lisan maupun tertulis. 3 Beberapa  kali  pekerja  di  Prabu Wedding  Organizer (WO)  serta  LM Wedding  Organizer (WO)  mengalami keterlambatan  menerima  upah  yang telah  disepakati  oleh  pengusaha  di Wedding  Organizer (WO)  karena  tidak ada perjanjian kerja tertulis. Kesepakatan di  antara  LM  serta  PRABU Wedding Organizer dilakukan secara lisan. Penulis akan menelusuri keluasan  rumusan  masalah  sebagai berikut: bagaimana engagement di antara karyawan  dengan  pemilik Wedding Organizer (WO) tanpa adanya
kesepakatan  formal?  serta  yang  kedua adalah  upaya  hukum  apa  yang  harus dimungkinkan  jika  terjadi  wanprestasi dalam  perjanjian  kerja  di Wedding Organizer (WO)?

## Metode Penelitian
Jenis  pemeriksaan  yang  penulis libatkan  dicatat  sebagai  hard  copy eksplorasi  ini  adalah  pemeriksaan Yuridis  Eksperimental,  yaitu  semacam eksplorasi  yang  mencakup  regulasi humanistik  serta  biasanya  disebut sebagai pegangan penelitian. Metode ini opsional untuk artikel penelitian asli.
Metodologi yuridis ini dimaksudkan untuk memimpin evaluasi jaminan  yang  sah  bagi  buruh  karena kurangnya pemahaman kerja di Wedding Organizer (WO), sehingga dapat menjawab banyaknya persoalan tersebut, sedangkan metodologi
observasional diharapkan dapat mengkaji jaminan yang halal bagi tenaga kerja. buruh karena kurangnya pemahaman  kerja  di Wedding  Organizer (WO)  mengingat  peraturan  terkait,  serta upaya  untuk  mengalahkan  default  di antara  visioner  bisnis Wedding  Organizer (WO)  serta  spesialis Wedding  Organizer (WO)  dengan  tujuan  agar  itu  tidak terulang.
Perikatan  di  antara  Pekerja  serta Pemilik  Wedding  Organizer  (WO) tanpa Adanya Perjanjian Tertulis
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Penyediaan  Tenaga  Kerja  melihat adanya kesepahaman
pekerjaan.
Pengertian  bisnis  adalah  kesepakatan  di antara karyawan dengan pengusaha atau manajer yang berisi ketentuan kerja, hak istimewa,  serta  komitmen  pertemuan. Pemahaman  kerja  dibuat  dalam  bentuk tulisan atau lisan. 4
Karyawan
Wedding organizer (WO)  dikategorikan  sebagai  pekerja harian  lepas  karena  pekerjaannya fluktuatif,  mirip  dengan  buruh,  serta mereka dibayar tergantung pada keterlibatan  mereka.,  maka  jika  buruh tidak  bekerja  pada  saat  dibutuhkan, spesialis  tidak  akan  dibayar  oleh pengusaha. 5
Perjanjian  kerja  harian  lepas dikompensasikan  tergantung  di  absensi (Pasalnya  yang  ke-10  ayatnya  yang pertama  KEPMEN  Nomor  100  Tahun 2004).  Menurut  data  lobi  PAHAM INDONESIA,  penghitungan  pendapatan di  mana  diperoleh  pekerja  terutama tergantung  pada  jumlah  atau  volume kerja  yang  dilakukan  dalam  satu  hari.
4 Asri Wijayanti,
Hukum
Ketenagakerjaan (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2004) hlm. 42.
5 Editus  Adisu  &  Libertus  Jehani,
Hak-Hak Perkerja Perempuan (Jakarta: Visimedia, 2007).

## Wedding Organizer (WO) adalah contoh
freelancer harian. 6
Perjanjian  kerja  harian  lepas dikompensasikan  tergantung  dengan absensi  (Pasalnya  yang  ke-10  ayatnya yang  pertama  KEPMEN  Nomor  100 Tahun 2004). Menurut data lobi PAHAM INDONESIA,  pendapatan  karyawan terutama  tergantung  pada  jumlah  atau volume kerja yang dilakukan dalam satu hari.  Pekerja Wedding  Organizer (WO) adalah ilustrasi pekerjaan sehari-hari. Peraturan  Ketenagakerjaan  No. 13  Tahun  2003  memberikan  jaminan normatif  demi  kebebasan  dasar  pekerja. Bisnis  maupun  siapa  pun  yang menyalahgunakan  hak  dasar  karyawan kemungkinan  akan  dikenakan  denda mulai  dari  pelanggaran  ringan  hingga pelanggaran  serius  yang  dapat  berakhir dengan penahanan atau penahanan.
Hak-hak  unik  karyawan  diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia  No.  13  Tahun  2003  perihal Penyediaan Ketenagakerjaan di antaranya: (a) Kewenangan mendapatkan upah/gaji Seluruh  tenaga  karyawan  yang pernah maupun bergantian menjalankan usaha memenuhi syarat untuk mendapatkan  tingkat  kompensasi/gaji. Kompensasi adalah kompensasi moneter atau setara moneter untuk memiliki atau mengelola  bisnis  atau  organisasi.  Upah didefinisikan  dalam  Pasalnya  yang pertama huruf (a) Pengaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 perihal
Jaminan Ganti Rugi sebagai pembayaran yang  dilakukan  sebagai  pemberian atasan  kepada  pegawai  perihal  sebuah pekerjaan/ job maupun  tata  usaha  yang sudah  maupun  akan  dilaksanakan, diumumkan,  atau  diberi  imbalan  yang tidak  seluruhnya  diselesaikan  dengan kesepakatan atau peraturan serta pedoman,  serta  dibayar  berdasarkan pemahaman kerja di antara pelaku bisnis
6 Ibid , hlm. 7.
serta  spesialis  yang  sebenarnya  atau keluarga mereka.
(b) Hak untuk beristirahat/pergi
Setiap  buruh  memiliki  pilihan untuk  beristirahat  atau  pergi.  Pilihan istirahat/pergi  memiliki  arti  penting, khususnya untuk menghilangkan kepenatan pekerja/buruh dalam menyelesaikan  pekerjaannya,  sehingga diyakini  energi  serta  semangat  mereka untuk bekerja terus membaik.
(c) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan Setiap  buruh  memiliki  pilihan untuk beristirahat atau pergi.
(d) Hak untuk mendapatkan sertifikat
Menjelang berakhirnya persahabatan  bisnis,  spesialis/pekerja memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan wasiat  dari  pelaku  bisnis  tempat spesialis/pekerja itu bekerja. 7 Pengertian bisnis adalah pemahaman di antara seorang spesialis/pekerja dengan seorang
pebisnis  atau  bos  di  mana  mengandung persyaratan  kerja,  kewenangan  serta penepatan  janji.  Pemahaman  bisnis tersebut dibuat dalam bentuk hard copy atau  secara  lisan.  Pengaturan  bisnis dibuat  direkam  sebagai  salinan  cetak, namun  dengan  mempertimbangkan berbagai  negara  bagian  di  daerah setempat, dimungkinkan untuk memiliki perjanjian  kerja  lisan.  Hal  ini  sesuai dengan standar kesempatan kesepakatan di  mana  menyerahkan  giliran  untuk perkumpulan-perkumpulan demi mengejar  maupun  tak  mencapai  sebuah kesepahaman,  dengan  syarat  syarat sahnya perjanjian kerja harus dipenuhi. 8 Keadaan  tersebut  terkandung  di Pasalnya  yang  ke-52  Peraturan  Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pengertian kedua pelaku,  kesanggupan  atau  kesanggupan untuk menyelesaikan kegiatan yang sah,
7 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64.
8 Ibid. , hlm. 18.
adanya  karya  yang  dikabulkan,  karya yang  dikabulkan  tidak  bertentangan dengan  permintaan  publik,  kualitas mendalam serta peraturan serta
pedoman yang relevan, namun Business (business  visioner) Wedding  Organizer (WO)  sering  karena  alasan  keadaan kerja,  sehingga  tidak  bekerja  dengan pemahaman kerja yang cukup. 9 Tabel  1  :  Data  jumlah  pekerja Wedding  Organizer (WO)  yang  memakai perjanjian tertulis.
10
Tabel  1  menunjukkan  data kuantitatif dari pekerja Wedding
Organizer (WO).  Penulis  meneliti  bahwa dari  semua  pekerja Wedding  Organizer (WO)  yang  bekerja  di  LM  serta  PRABU Wedding  Organizer (WO)  tidak  ada satupun  yang  memiliki  perjanjian  kerja tertulis.
Peneliti  mengumpulkan  data melalui  wawancara  dengan  beberapa pekerja Wedding Organizer (WO) dari LM Wedding  Organizer (WO)  serta  PRABU Wedding  Organizer (WO)  serta  penulis menemukan bahwa perjanjian lisan yang dibuat  oleh  pekerja Wedding  Organizer (WO)  sangat  ambigu  serta  tidak  ada kepastian  hukum  di  dalamnya.  yang seharusnya dapat menjamin kesejahteraan  pekerja Wedding  Organizer (WO). 11 Pekerja dari LM Wedding
Organizer (WO)  yang  diwawancarai penulis  mengatakan  bahwa  pekerja Wedding Organizer (WO) dipanggil hanya pada saat dibutuhkan oleh Pemberi Kerja Wedding Organizer (WO), serta tidak ada pemberitahuan  perihal  besaran  upah
9 Diadjeng Famelia Soerjadi,
“Perlindungan  Hukum  Ketenagakerjaan Terhadap  Gig  Worker  Di  Event  Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0,” JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3, no. 3 (2021).
10 “Wawancara  Dengan  Rafi  Serta  Bintang Pekerja  Di  PRABU  Wedding  Organizer, Melalui  WhatsApp,  Pada  Kamis,  June  2, 2022.,” n.d.
11 Ibid .
yang  akan  diberikan  setelah  selesainya suatu  pekerjaan  yang  diberikan  kepada mereka. Pekerja Wedding Organizer (WO), serta  kapan  upah  akan  dibayarkan kepada  pekerja Wedding  Organizer (WO). 12 Menurut Joni Bambang, keberadaan  perjanjian  kerja  lisan  diakui di  sektor  industri  kreatif  karena  proses kerja  cepat  selesai,  mengharuskan seorang pekerja terpercaya demi melakukan  tanggung  jawab  di  mana
bersangkutan  dengan  aset,  maka  ikrar secara  lisan  yang  efisien  diputuskan demi kemudahan. Subjek-subjek perjanjian  telah  menyepakati  hasil  yang disepakati  karena  kesepakatan  mereka, sesuai dengan prinsip konsensualisme. 13 Menurut nomor pertama, keenam belas  Peraturan  Nomor  13  Tahun  2003, relasi  hukum  di  antara  karyawan  serta pemberi kerja Wedding Organizer (WO) dikenal  sebagai  relasi  modern,  karena relasi  modern  adalah  pengaturan  relasi di  antara  penghibur  selama  waktu yang dihabiskan demi membuat suatu produk atau  layanan.  Berdasarkan  Undang-
12 “Wawancara  Dengan  Rafi  Serta Bintang  Pekerja  Di  PRABU  Wedding Organizer,  Melalui  WhatsApp,  Pada  Kamis, June 2, 2022.”
13 R.  Joni  Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung:  Pustaka  Setia, 2013), hlm. 45.
Wedding Organizer (WO) Jumlah pekerja yang memiliki perjanjian kerja Jumlah pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja Total PRABU Wedding Organizer (WO) 0 70 70 LM Wedding Organizer (WO) 0 37 37
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pancasila,  keunggulan  prospektif  terdiri dari  komponen  visioner  bisnis,  tenaga kerja/karyawan, serta otoritas
pemerintahan.
Hubungan  hukum  di  antara pekerja  serta  pengusaha  Wedding Organizer  (WO)  dikenal  sebagai  relasi modern,  menurut  nomor  pertama, keenam  belas  Peraturan  No.  13  Tahun 2003,  karena  relasi  modern  adalah pengaturan  relasi  di  antara  penghibur selama waktu yang dihabiskan. menciptakan  produk  atau  jasa.  Manfaat prospektif,  menurut  UUD  1945  serta Pancasila,  di  antara  lain  visioner  bisnis, tenaga  kerja/karyawan,  serta  otoritas pemerintah.
Relasi  modern  seharusnya  di masa  depan  menemukan  keberhasilan yang  langgeng  dengan  asumsi  bahwa ada  perluasan  dalam  efisiensi  serta bantuan  pemerintah.  relasi  modern seharusnya  tidak  membuahkan  hasil dengan  asumsi  bahwa  ada  masalah pekerjaan, akhir bisnis, pemogokan atau pemusnahan  produk  serta  tindakan pelanggar hukum lainnya.
Hubungan-hubungan modern seharusnya akan menemukan keberhasilan  yang  langgeng  dengan asumsi  bahwa  ada  perluasan  dalam efisiensi serta bantuan pemerintah. relasi modern  seharusnya  tidak  membuahkan hasil dengan asumsi bahwa ada masalah pekerjaan, akhir bisnis, pemogokan atau pemusnahan  produk  serta  tindakan pelanggar hukum lainnya.
Sesuai  Pasalnya  yang  ke-1320  di Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, setidaknya tersedia empat keadaan wajib untuk  persetujuan  menjadi  substansial, yaitu  adanya  kesepahaman  dari  orang- orang yang masuk ke dalam kesepahaman,
kemampuan untuk membuat  kesepakatan  (arrangement), pemahaman  masuk  ke  harus  memiliki objek  pengaturan,  serta  penjelasan  yang sah.  Pedoman  tidak  menentukan  bahwa
pemahaman harus dibuat dalam komposisi.  Tempat  pemahaman  lisan berdasarkan  hipotesis  komitmen  dalam Pasalnya  yang  ke-1320  pada  kitab  yang mengatur  perihal  Hukum  Perdata adalah pengaturan sah juga resmi.
Rencana permainan bahwa
komitmen  di  antara  spesialis  serta pemilik Wedding  Organizer (WO)  tanpa pemahaman  yang  matang  adalah  masih substansial  sesuai  dengan  peraturan umum  yang  mengatur  komitmen, khususnya  Pasalnya  yang  ke-1320iKitab
Undang-undang Hukum Perdata, Pengumuman Ahli Ketenagakerjaan juga Keimigrasian Republik Indonesia Nomor: KEPM. 100/MEN/VI/2004 perihal  Pengaturan  Penyelenggaraan Suatu  Kesepahaman  Kerja  Waktu Tertentu,  dalam  Pasalnya  yang  ke-15 ayatnya  yang  pertama,  serta  Pasalnya yang  ke-51  ayatnya  yang  pertama Peraturan  No.  13  Tahun  2003  perihal Ketenagakerjaan  di  mana  menyatakan apabila  diadakan  pengaturan  kerja. direkam sebagai hard copy atau lisan.
Pengertian  kerja  di  antara  pelaku  usaha Wedding  Organizer  (WO)  dengan pekerja Wedding Organizer (WO) adalah pengertian  verbal,  sehingga  secara hipotetis  komitmen  tersebut  masih bersifat  substansial  karena  peraturan umum yang mengatur perihal komitmen tersebut  khususnya  Pasalnya  yang  ke- 1320  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, masih berlaku.
Perlindungan Hukum yang bisa Dilakukan manakala Wanprestasi
Terjadi  pada  Perjanjian  Kerja  di Wedding Organizer (WO)
Jenis  perlindungan  mempunyai berbagai segi, satu dari sekiannya adalah proteksi  hukum.  Kehadiran  situasi yang tidak  dapat didamaikan  di arena  publik harus dibatasi oleh kehadiran regulasi di arena publik. Karena keberadaan kepastian  hukum  untuk  seluruh  rakyat Indonesia  bisa  didapati  di  Undang- undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945,  sehingga  seluruh produk  dibuat  oleh  badan  pengatur harus memiliki opsi untuk menyerahkan jaminan  hukum  di  semua  ranah.  Ada beberapa  penilaian  peneliti  sehubungan dengan asuransi yang sah: 14
a)  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  jaminan yang  halal  ialah  suatu  usaha  untuk melindungi keuntungan seseorang dengan memberikan kemampuan kepadanya  untuk  bertindak  sesuai dengan keinginannya. b) Menurut Philipus M. Hadjon, asuransi yang  sah  dicirikan  sebagai  demonstrasi mengamankan atau
memberikan bantuan kepada subjek yang sah dengan instrumen  yang  sah.  Jika  Anda  melihat pengertian  asuransi  yang  sah  di  atas, maka  cenderung  terlihat  unsur-unsur jaminan  yang  sah,  khususnya:  subjek yang  mengamankan,  barang  yang  akan dijaminkan,  alat,  alat  serta  upaya  yang digunakan  untuk  mewujudkan  jaminan tersebut.
Pengertian jaminan yang halal di atas dapat diakhiri sebagai jaminan yang sah sebagai suatu karya untuk melindungi  kepentingan  orang  banyak dengan  mengizinkan  mereka  bertindak untuk keuntungan yang sebesar- besarnya. Pengamanan yang sah dilakukan  oleh  otoritas  publik  yang memiliki  kedudukan  untuk  membuat peraturan serta pedoman untuk melindungi buruh dari kemalangan yang disebabkan  oleh  pelanggaran  dalam relasi modern.
Menurut Satjipto Rahardjo, jaminan  halal  adalah  suatu  usaha  untuk menjamin keuntungan seseorang dengan membagikan wewenang untuk bertindak untuk kepentingan itu
kepadanya.  Alasan  hukum  yang  satu serta  sama  adalah  untuk  menciptakan rasa  aman  ( assurance )  bagi  daerah; sehingga keamanan daerah harus diakui
14 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Kompas,  2003), hlm. 121.
sebagai suatu kepastian hukum. Philipus M. Hadjon, menilai ada dua macam cara untuk  memperoleh  jaminan  yang  sah, khususnya:  melihat  Pengertian  Usaha yang  tertuang  dalam  Peraturan  Nomor 13  Tahun  2003  perihal  Ketenagakerjaan, dinyatakan  di  Pasalnya  yang  ke-51 ayatnya  yang  pertama  manakala  ikrar direkam melalui cara ditulis atau dengan cara  lisan.  Tanpa  disadari,  peraturan  ini juga  membuka  pintu  bagi  pelaku  usaha untuk  tidak  terikat  pada  pengaturan kerja individu yang tersusun.
Regulasi  bisnis  mengatur  semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan.  Pekerjaan  angkatan  kerja sangat penting dalam pergantian peristiwa  publik,  bahwa  keamanan pekerja sangat penting untuk memastikan hak-hak istimewa pekerja/pekerja  serta  untuk  menjamin pintu serta perlakuan yang  setara untuk memahami bantuan
pemerintah terhadap pekerja/buruh. pekerja. 15
Hubungan  kerja  adalah  hal teoretis,  sedangkan  pemahaman  bisnis adalah  artikel  asli.  Sebuah  relasi  bisnis dimulai  dengan  pengaturan  di  antara bisnis  (manajer)  serta  spesialis/pekerja dalam  pandangan  Pemahaman  Bisnis. Bisa  dikatakan,  komitmen  yang  lahir dari  pemahaman  kerja  inilah  yang nantinya disebut dengan relasi bisnis.
Koneksi  bisnis  diselesaikan  oleh beberapa  buruh  di  beberapa  organisasi Wedding  Organizer (WO).  Berdasarkan standar Nomor KEHLM.100/MEN/VI/2004, bahwa
gagasan  pekerjaan  yang  diberikan  oleh Wedding Organizer (WO) (usaha) adalah tugas  yang  sekali  selesai  atau  sifatnya tidak tetap, misalnya Usher atau Umpire bertanggung
jawab untuk
mengkoordinasikan  pengunjung  suatu acara, organisasi, pendaftaran, fasilitator acara,  serta  fokus  pemanfaatan.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Pasalnya  yang  ke-10
15 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14.
yang  memerintahkan  pekerjaan  yang dilakukan oleh buruh/kerja di bawah 21
(21) hari dalam satu bulan. A. Hak tenaga kerja adalah:
1. Tunjangan kerja;
2. Pemenuhan  kebutuhan  serta bermacam bantuan tunjangan/dana; 3. Perawatan  baik;  Perlakuan  yang adil serta seimbang; 4. Menjamin kehidupan yang wajar serta layak; 5. Jaminan perlindungan serta keselamatan pribadi; 6. Penjelasan  serta  kejelasan  status dan; 7. Menyatakan  keberatan  untuk melakukan pekerjaan. Kewenangan  pekerja  dituangkan di  Pengaturan  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaanidibawah ini:
1. Seluruh pekerja mempunyai hak serta momen  setara  dalam  mendapatkan pekerjaan serta penghidupan di mana itu pantas  tanpa  memandang  gender,  etnis, ras,  religi,  atau  haluan  politik,  seturut dengan  niat  serta  kemampuan  tenaga kerja,  tergolong  perlakuan  di  mana  itu sama  ke  penyandang  disabilitas  ( Pasalnya  yang  ke-31  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan).
2. Setiap ahli memiliki tingkat kebebasan serta  momen  serupa  demi  memilih, memperoleh  ataupun  menukar  profesi sambil  mendapatkan  penghasilan  yang di  dalam  ataupun  diluar  negeri. (Pasalnya  yang  ke-31  Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003). 3.  Setiap  karyawan  memiliki  pilihan untuk memperoleh jaminan untuk:
a. Sebuah Kesejahteraan serta Keamanan dalam bekerja;
b. Moral serta kehormatan; dan c. Perawatan didasarkan pada ketenangan serta nilai-nilai kemanusiaan, serta kontrol kualitas yang menyeluruh.  (Pasalnya  yang  ke-86 ayatnya  yang  pertama  Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003)
4.  Setiap  tenaga  ahli/pekerja  memiliki pilihan  untuk  mencari  nafkah  bagi kemanusiaan,  yang  berarti  bahwa  upah atau pengakuan tenaga ahli/pekerja dari akibat  pekerjaannya  dapat  memenuhi kebutuhan  pokok  tenaga  ahli/pekerja serta  keluarga  yang  meliputi  makan serta  minum,  sekolah,  kesejahteraan, pengalihan,  keamanan,  serta  waktu pensiun  (Pasalnya  yang  ke-8  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  perihal Ketenagakerjaan).
5. Seluruh  karyawan  dan  keluarganya berwenang mengupayakan  jaminan sosial  bagi  pekerja  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  dirinya serta  keluarganya  (Pasalnya  yang  ke-99 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 perihal Ketenagakerjaan).
Kewenangan pekerja dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan adalah persamaan kebebasan  serta  kesempatan  untuk mendapatkan  pekerjaan  serta  tempat tinggal  yang  baik  tanpa  membedakan orientasi,  kebangsaan,  ras,  religi,  serta aliran  politik  sesuai  dengan  minat  serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan  (Pasalnya  yang  ke-31 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan);
pilihan untuk mendapatkan  keamanan  pada  kata terkait kesejahteraan serta kesejahteraan, etika serta kehormatan, perlakuan sesuai dengan  sikap  serta  nilai  manusia  serta kualitas yang ketat. (Pasalnya yang ke-86 ayatnya yang pertama Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan); Keistimewaan pekerja sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan adalah persamaan kebebasan  serta  kesempatan  untuk mendapatkan  pekerjaan  serta  tempat tinggal  yang  baik  tanpa  membedakan orientasi,  kebangsaan,  ras,  agama,  serta aliran  politik.  sesuai  dengan minat  serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan  (Pasalnya  yang  ke-31
Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan)
B. Kewajiban tenaga kerja Komitmen  pekerja  berkewajiban untuk  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai dengan  butir-butir  dalam  pengaturan yang  disepakati  oleh  pertemuan;  wajib tunduk  pada  standar  serta  arahan  dari pemberi  kerja;  mandat  yang  diberikan oleh  pengusaha  harus  dipatuhi  oleh buruh selama dikelola dalam pengertian kerja;  Sesuai  dengan  peraturan  serta kebiasaan  lingkungan,  komitmen  untuk membayar  upah  serta  denda  jika spesialis dalam menyelesaikan
pekerjaannya  dengan  sengaja  atau karena  kecerobohan  yang  menyebabkan kemalangan, kerugian, kemalangan atau kejadian  lain  yang  tidak  menyenangkan atau  tidak  menguntungkan  bagi  bisnis, maka  untuk  kegiatan  ini  spesialis berkewajiban untuk menanggung bahaya yang tersirat. muncul; komitmen untuk  menjadi  spesialis  yang  layak; harus  menyelesaikan  komitmen  mereka dengan  tepat  seperti  yang  diungkapkan dalam  pemahaman  kerja,  pedoman organisasi,  serta  dalam  pemahaman kerja  agregat.  Selanjutnya,  pekerja dituntut  untuk  menyelesaikan  apa  yang harus  atau  tidak  boleh  dilakukan  sesuai dengan peraturan serta standar,
kehormatan, serta konvensi.
16
C. Kewajiban Pengusaha Komitmen  pelaku  usaha  seturut Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengusahakan  bantuan  pemerintah kepada pekerja/buruh serta
keluarganya,  atasan  wajib  memberikan bantuan  kepada  pemerintah  (Pasalnya yang  ke-100  ayatnya  yang  pertama), dalam  hal  pengaturan  di  ayatnya  yang pertama semakin minim bahkan terlepas dari  aturan  serta  pedoman,  pengertian itu  tidak  sah  serta  batal,  serta  visioner usaha  wajib  membayar  upah  karyawan
16 F.X.  Djumialdji, Perjanjian  Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 43.
sebagai  seturut  aturan  serta  pedoman yang  berlaku  (Pasalnya  yang  ke-91 ayatnya  yang  kedua)  serta  guna mengerjakan  bantuan  pemerintah  dari karyawan  serta  keluarganya,  pelaku usaha wajib memberikan kantor bantuan pemerintah  (Pasalnya  yang  ke-100 ayatnya yang pertama.)
Pemahaman  merupakan  salah satu  relasi  sah  yang  banyak  dilakukan dalam  kehidupan  individu.  Menurut peraturan Kitab Undang-Perdata Pasalya yang  ke-313  istilah  itu  diartikan  sebagai suatu  demonstrasi  di  mana  sekurang- kurangnya satu orang menyerahkan diri kepada orang lain.
Syarat sahnya pengertian tersebut diatur  dalam  Pasalnya  yang  ke-1320 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata yang  terdiri  dari  keadaan  abstrak  serta syarat  tujuan.  Kebutuhan  emosional meliputi  kemampuan  serta  pemahaman perihal  perkumpulan,  sedangkan  syarat tujuan  adalah  adanya  sesuatu  yang spesifik serta alasan yang sah.
Pasalnya  yang  ke-1320  Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai pasal  di  mana  ini  mengandung  aturan perihal  keabsahan  sebuah  kesepahaman tidak menyatakan bahwa pengaturan itu harus ditulis, sehingga jenis pengaturannya  tidak  mempengaruhi keabsahan suatu kesepahaman. Pasalnya yang  ke-1338  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  pun  telah  memuat aturan  perihal  peluang  terjadinya kesepakatan,  salah  satu  peluang  yang disinggung  dalam  pedoman  peluang kesepakatan  adalah  peluang  untuk memutuskan jenis perjanjian. Mengingat hal  ini,  pemahaman  dapat  dibuat  baik secara tertulis maupun lisan. 17 Pemahaman tersebut tidak menjamin  semua  pertemuan  terkait dengan  persetujuan  untuk  melakukan perjanjian. Ketidakmampuan untuk
17 Muhammad  Syaifuddin, Hukum Kontrak (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 82.
memenuhi  komitmen  atau  wanprestasi sangat  merugikan  pihak  lain,  dengan tujuan  agar  pihak  lain  yang  dirugikan dapat  meminta  pertanggungjawaban atas  kemalangan  tersebut.  Permohonan tanggung jawab dapat dilakukan dengan mendokumentasikan klaim ke Pengadilan Lokal. Menyinggung Pasalnya yang ke-66 dari Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Perdata,  klaim jelas haruslah disertai bukti. Pembuktian terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana termuat pada pengaturan Pasalnya yang ke-1866  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata serta Pasalnya yang ke-164 Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata yang  meliputi  pembuktian  tersusun, pembuktian saksi, keragu-raguan, pengakuan, serta sumpah. Metode untuk menunjukkan adanya wanprestasi adalah dengan memasukkan bukti untuk memperkuat situasi pihak yang
tersinggung.  Aransemen  yang  dibuat direkam  dalam  bentuk hard  copy , pengertian  yang  sebenarnya  dapat digunakan sebagai bukti. Dalam hal apa pun,  untuk  pembuktian  terhadapnya yang dilakukan secara lisan, pihak yang mengejar  kesepahaman  tidak  dapat menyampaikan  konfirmasi  kesepakatan secara gamblang serta kesepakatan yang dibuat dicatat sebagai hard copy . Realitas hukum yang menyertainya menimbulkan wanprestasi oleh  termohon  yang  dibuktikan  melalui pembuktian berlebih, khususnya pembuktian  pengamat,  keragu-raguan, pengakuan,  serta  sumpah.  Pembuktian melalui saksi dikenal dengan istilah unus testis  nullus  testis ,  serta  itu  berarti  satu saksi tidaklah ideal pada hal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasalnya yang  ke-1905  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  di mana  menghaturkan pernyataan  satu  saksi,  tanpa  bukti  lain, di  bawah  penglihatan  Pengadilan  tak dapat diandalkan.
Mengikuti  Senjun  H.  Manulang sebagaimana
dipandang Hari Supriyanto, fokus pengaturan kerja tidak
lain  dari:  Demi memenuhi  hak-hak  sipil di  bidang  penyediaan  tenaga  kerja;
Untuk melindungi buruh dari kekuasaan semena-mena, sebagai contoh menetapkan pengaturan koersif sehingga bos tidak bertindak secara acak terhadap buruh sebagai pertemuan yang lemah.
Soepomo  membagi  3  macam jaminan  bagi  buruh,  secara  terpisah:
Asuransi keuangan, khususnya keamanan  buruh  sebagai  upah  yang layak,  termasuk  dalam  hal  tenaga  ahli tidak  dapat  menetralisir  keinginannya; Jaminan  sosial,  khususnya  jaminan tenaga kerja sebagai kata pertanggungan kesehatan  terkait,  serta  kesempatan afiliasi  serta  keamanan  pilihan  untuk mengkoordinasikan  serta  keamanan khusus, khususnya asuransi tenaga kerja sebagai kesejahteraan kerja.
Berdasarkan  penglihatan  Imam Soepomo, mengutip dari Asri Wijayanti, penyelenggaraan asuransi spesialis mencakup  lima  bidang  peraturan  kerja, yaitu:  pendaftaran/jabatan  buruh,  relasi bisnis,  kesejahteraan  kata,  keamanan kerja,  serta  pembantu  pensiun  federal pekerja.  Perlindungan  hukum  tidak terlepas  dari  peran  serta  fungsi  hukum sebagai  pengatur  serta  pelindung kepentingan  umum.  Mengacu  pada peran  hukum  sebagai  alat  untuk memberikan
perlindungan serta melakukan  tanggung  jawab  hukum seperti mengatur relasi serta menyelesaikan masalah masyarakat. Asuransi  yang  sah  senantiasa dikaitkan dengan tugas
serta kemampuan regulasi sebagai pengendali serta  pembela  kepentingan  daerah. Perihal tugas regulasi sebagai perangkat untuk  memberikan  keamanan  serta kemampuan yang sah untuk mengarahkan koneksi serta menyelesaikan  masalah  yang  muncul  di mata publik. 18
Permasalahan hukum yang dialami  oleh  PRABU  serta  LM Wedding Organizer (WO)  adalah  tidak  adanya kepastian  hukum  yang  disebabkan  oleh kesepakatan lisan yang tidak sepenuhnya mencantumkan berapa upah  yang  akan  diterima  oleh  pekerja Wedding  Organizer (WO)  serta  kapan upah  akan  dibayarkan  kepada  pihak pekerja. Pekerja Organizer (WO), sehingga  beberapa  kali  pekerja Wedding
Organizer (WO)  diberikan  gaji  terlalu lama setelah pernikahan berlangsung. 19 Keamanan  yang  sah  dicirikan sebagai  hadiah  sebagai  kegiatan  atau kegiatan  yang  sah  dari  pemerintah kepada  subyek  yang  sah  sesuai  dengan kebebasan  serta  komitmen  mereka  yang diselesaikan berdasarkan peraturan positif  di  Indonesia.  Karena  adanya relasi yang sah, muncullah asuransi yang halal. relasi yang sah adalah subjek yang sah  yang  memiliki  hasil  yang  sah (munculnya hak istimewa serta komitmen)  atau  memiliki  signifikansi yang sah bagi perkumpulan. 20 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan,  menetapkan  perihal asuransi.  Keamanan  yang  sah  dikelola misalnya  jaminan  upah,  kesejahteraan serta  kesejahteraan  yang  berhubungan dengan  kata,  kantor  kerja,  perlakuan sesuai  naluri  manusia  serta  rasa  hormat serta  kualitas  yang  ketat.  Untuk kesejahteraan  serta  kesejahteraan  kata terkait  dalam  melakukan  pekerjaan defensif seperti itu, harus sesuai dengan peraturan serta pedoman material.
Adanya jaminan keamanan bekerja yang terjamin akan
menghasilkan iklim bekerja yang tenang maka dari itu pekerja/buruh akan benar- benar ingin berkonsentrasi pada spesialis
19 “Wawancara  Dengan  Rafi  Serta Bintang  Pekerja  Di  PRABU  Wedding Organizer,  Melalui  WhatsApp,  Pada  Kamis, June 2, 2022.”
20 Soeroso, Op.Cit. , hlm. 49.
sebanyak  yang  diharapkan  tanpa menekankan  bahwa  setiap  kali  akan terjadi kecelakaan kerja. Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003  perihal  Ketenagakerjaan,  saat  ini mengatur  perihal  asuransi  yang  sah. Keamanan  yang  sah  dikelola  seperti jaminan  upah,  kesejahteraan  serta kesejahteraan yang berhubungan dengan kata,  kantor  kerja,  perlakuan  sesuai naluri  manusia  serta  rasa  hormat  serta kualitas yang ketat.
Keamanan  pekerja  yang  sah adalah  pemenuhan  kebebasan  utama yang ditetapkan serta diproteksi konstitusi,  seturut  Pasalnya  yang  ke-27 ayatnya  yang  kedua  di  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana menyatakan apabila setiap penduduk  berhak  untuk  bekerja  serta hidup  bahagia.  untuk  umat  manusia. Melanggar  kebebasan  hakiki  yang diproteksi  konstitusi  artinya  melanggar kebebasan dasar, menurut Pasalnya yang ke-33  ayatnya  yang  pertama  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Asuransi  yang sah  adalah  semua  upaya  untuk memberikan  perasaan  bahwa  dunia baik-baik  saja  kepada  saksi  atau  korban potensial  dengan  memenuhi  hak-hak mereka  serta  memberikan  bantuan, keamanan  yang  sah  dari  korban kesalahan  sebagai  bagian  dari  asuransi daerah,  dapat  diakui  dalam  struktur yang berbeda, seperti melalui pengaturan  kompensasi,  gaji,  manfaat klinis, serta regulasi bantuan.
Ada dua jenis asuransi yang sah, menjadi  khusus  preventif  serta  berat. Jaminan  sah  yang  bersifat  preventif adalah  asuransi  yang  dimaksudkan untuk  mencegah  suatu  pelanggaran sebelum  kejadian,  sedangkan  asuransi terakhir  adalah  sebagai  persetujuan, misalnya  denda  atau  imbalan  yang diberikan  jika  suatu  pertanyaan  telah terjadi  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran. Penjaminan legitimasi preventif  dilakukan  oleh  otoritas  publik
dengan  membuat  pedoman,  khususnya dengan  menetapkan  Peraturan  No.  13 Tahun  2003  perihal  Ketenagakerjaan, namun  pada  jaminan  berat  dilengkapi pengobatan yang halal termasuk pengobatan  yang  tidak  sah  serta pengobatan yang sah.
Menurut  Abdullah  Sulaiman, penelitian  empiris  adalah  penelitian hukum  dalam  pelaksanaannya,  serta penelitian  dalam  penelitian  ini  jika dikaitkan  dengan  tema/konsep,  bersifat normatif  dalam  metode,  prinsip,  serta prosedur yang diterapkan, tetapi penelitian  pada  hakikatnya  bersifat normatif.  Karena  keadaan  yang  dibahas dalam  buku  ini  berada  dalam  lingkup sebenarnya,  mereka  tidak  sepenuhnya normatif.
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu yang  disingkat  PKWT  adalah  perjanjian kerja antara pekerja/buruh serta
pengusaha  untuk  mengadakan  relasi kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk pekerja tertentu, menurut Pasalnya yang pertama  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  serta  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 perihal
Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu.
Upaya  hukum  tersedia  bagi karyawan jika terjadi wanprestasi adalah dengan  upaya  hukum  nonlitigasi  serta litigasi.  Upaya  litigasi  terkandung  di Pasalnya  yang  ke-1866  KUHPerdata serta Pasalnya yang ke-164 KUHPerdata, yang  keduanya  mensyaratkan  5  (lima) alat  bukti  yang  sah.  Alat  bukti  meliputi alat  bukti  tertulis,  alat  bukti  dengan saksi, tuduhan, pengakuan, serta sumpah.  Perikatan  yang  ada  di  antara pekerja  serta  pengusaha  Wedding Organizer  (WO)  pada  LM  serta  PRABU Wedding  Organizer  (WO)  adalah perikatan yang ditimbulkan oleh
perjanjian  lisan  atau  tidak  tertulis, sehingga  pembuktian  yang  dapat dilakukan oleh pekerja Wedding Organizer  (WO)  adalah  kesaksian  saksi,
tuntutan,  pengakuan,  serta  sumpah adalah  semua  bentuk  alat  bukti.  Berikut juga  didukung  oleh  pendapat  praktisi hukum,  Anandyo  Susetyo,  S.H.,  M.H., yang  mengatakan  bahwa  apabila  tidak ada  bukti  tertulis  dalam  suatu  kontrak atau  perjanjian,  maka  dapat  digunakan saksi,  persangkaan,  pengakuan,  serta sumpah. 21
1.) Upaya hukum non-litigasi
1. Bipartit
Konflik  relasi  industrial  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui pembicaraan bilateral dengan pembangunan konsensus. 22
2. Tripartit Tripartit  tidak  lain  dari  sarana diskusi,  konsultasi,  serta  debat  perihal problematika  ketenagakerjaan,  dengan melibatkan  perwakilan  dari  kelompok pemberi  kerja,  serikat  karyawan  buruh, serta pemerintah. 23 a. Konsiliasi
Menurut  Pasalnya  yang  pertama angka  13  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan relasi Industrial,  ada beberapa cara/cara untuk menyelesaikan masalah relasi industrial,
antara lain melalui konsiliasi. 24 b. Arbitrase Arbitrase  adalah  penyelesaian perselisihan
kepentingan
serta perselisihan  antar  serikat  karyawan
21 “Wawancara  Dengan  Anandyo Susetyo,  S.H.,  M.H.,  Praktisi  Hukum, Advokat, Melalui WhatsApp, Pada Senin ,11 Juli 2022.,” n.d.
22 Darwis  Anatami,  “Penyelesaian Pemutusan  relasi  Kerja  (PHK)  Diluar Pengadilan  relasi  Industrial,” Jurnal  Hukum Samudera Keadilan , 10.2 (2015), 301.
23 Maimun, Hukum  Ketenagakerjaan Suatu  Pengantar (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2007), hlm. 123.
24 Sunarno,  “Analisis  serta  Evaluasi Terhadap  UU  No.  2  Tahun  2004  mengenai Penyelesaian  Perselisihan  relasi  Industrial,” Kementerian Hukum serta HAM RI , 2011, hlm.
53.
hanya  dalam satu firma diluar Pengadilan  relasi  Industrial,  menurut Pasalnya  yang  pertama  angka  15 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 perihal  Penyelesaian  Perselisihan  relasi Industrial.  kesepakatan  antara  para pihak yang bersengketa untuk
mengirimkan  konflik  kepada  seorang arbiter, yang keputusannya bersifat final serta mengikat para pihak. c. Mediasi Dalam  bahasa  Inggris,  mediation berarti mediasi, sedangkan dalam bahasa Belanda  disebut  mediation  yang  berarti tengah,  serta  mediation  mengandung pengertian  mediasi  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
2.) Tindakan hukum litigasi 1.) Pengajuan Gugatan
Pasalnya  yang  ke-81  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan  relasi  Industrial  Untuk menyelesaikan masalah relasi industrial, salah satu pihak mengajukan perkara di Pengadilan  relasi Industrial  pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya  menyangkut  pekerja  atau pekerja. tempat kerja. 25 2.) Bukti Pembuktian  adalah  prosedur kritis dalam persidangan untuk menentukan  fakta-fakta  yang  diajukan oleh  para  pihak.  Bukti  adalah  satu- satunya cara untuk menentukan kebenaran sesuatu. 3) Keputusan Pasalnya  yang  ke-100  Peraturan No.  2  Tahun  2004  perihal  Penyelesaian Perdebatan Relasi Modern menghaturkan; “Dalam  memutus  secara sederhana,  Majelis  Hakim  menimbang hukum,  pengaturan,  adat  istiadat,  serta pemerataan”.
Dengan  demikian,  jaminan  yang sah  yang  harus  dimungkinkan  jika
25 As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif  Mediasi  (ADR)  di  Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.
terjadi  wanprestasi  dalam  kesepahaman kerja  di Wedding  Organizer (WO)  adalah dengan menempuh jalur non- penuntutan serta menempuh
pengobatan  yang  sah  sesuai  pengaturan Undang-undang Republik Indonesia No. 2  Tahun  2004  perihal  Penyelesaian Perdebatan Relasi Modern.

## Penutup
Berdasarkan  kedua  pembahasan atas  rumusan  masalah  yang  sudah dipaparkan  oleh  penulis  diatas,  maka penulis menyimpulkan bahwa perikatan diantara  pekerja  serta  pemilik  Wedding Organizer (WO) tanpa adanya perjanjian tertulis  tetaplah  valid  serta  mewajibkan subjek-subjek  secara  hukum  mengatur perihal  perikatan  serta  bahwa  upaya hukum yang bisa dilaksanakan karyawan  Wedding  Organizer  (WO) serta  apabila  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan oleh pemberi kerja (pengusaha)  tak  lain  dari  dengan  cara menggugat  pemberi  kerja  (pengusaha) Wedding  Organizer  (WO)  dengan pembuktian  yang  ada,  yaitu  yang terkandung  dengan  jelas  pada  Pasalnya yang  ke-1866  Kitab  Pengaturan  Hukum Perdata  serta  Pasalnya  yang ke-64  Kitab Pengaturan  Hukum  Acara  Perdata,  tak lain dari bukti dengan saksi,
persangkaan, pengakuan, serta sumpah..

## Daftar Pustaka
Anatami, Darwis.
“Penyelesaian Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)
Di  Luar  Pengadilan  Hubungan
Industrial.” Jurnal  Hukum  Samudera Keadilan 10, no. 2 (2015): 301.
As’Adi. Hukum  Acara  Perdata  Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia .  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2012. Bambang, R. Joni. Hukum Ketenagakerjaan .  Bandung:  Pustaka Setia, 2013.
Djumialdji,  F.X. Perjanjian  Kerja .  Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003.
Jehani, Editus Adisu & Libertus. Hak-Hak Perkerja Perempuan . Jakarta:
Visimedia, 2007. Maimun. Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu Pengantar . Jakarta: Pradnya Paramita, 2007. Rahardjo,  Satjipto. Sisi-Sisi  Lain  Dari Hukum Di Indonesia . Jakarta:
Kompas, 2003. Salim,  H.S. Hukum  Kontrak  Perjanjian, Pinjaman,  Dan  Hibah .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015. Soerjadi, Diadjeng Famelia. “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan  Terhadap  Gig Worker Di Event Organizer Daerah Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta Selatan  Pada  Era  Revolusi  Industri 4.0.” JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3, no. 3 (2021). Sunarno. “Analisis Dan Evaluasi Terhadap  UU  No.  2  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial.” Kementerian Hukum Dan HAM RI , 2011, 1–58. Sutedi,  Adrian. Hukum  Perburuhan .  Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Syaifuddin, Muhammad. Hukum Kontrak . Bandung: Mandar Maju, 2012. “Wawancara  Dengan  Anandyo  Susetyo,
S.H., M.H., Praktisi Hukum, Advokat,  Melalui  WhatsApp,  Pada Senin ,11 Juli 2022.,” n.d. “Wawancara  Dengan  Rafi  Serta  Bintang Pekerja  Di  PRABU  Wedding Organizer, Melalui WhatsApp,
Pada Kamis, June 2, 2022.,” n.d. Wijayanti,  Asri. Hukum  Ketenagakerjaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.