97 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234

## Keberadaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Dan Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
(Seri-3)
Sudirman Siahaan pakdirman@yahoo.com
Tenaga fungsional peneliti pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom Kemdiknas)
Abstrak: Program studi atau Jurusan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran yang dikelola oleh berbagai perguruan tinggi telah menghasilkan lulusan yang berkiprah di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di bidang pendidikan (termasuk perguruan tinggi), pelatihan, atau pengembangan media. Sekalipun para lulusan program studi teknologi pendidikan/pembelajaran telah berkiprah puluhan tahun, namun pemerintah belum memberikan pengakuan terhadap keahlian atau kompetensi pengembang teknologi pembelajaran sampai dengan akhir tahun 2008. Sebagai akibatnya, lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan dan memanfaatkan para lulusan teknologi pembelajaran mengalami kendala untuk merekrut mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Memperhatikan kondisi yang demikian ini, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikai Pendidikan-Kementerian Pendidikan Nasional (Pustekkom-Kemdiknas) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan telah mengusulkan akan adanya Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP). Jabatan fungsional PTP ini akan menjadi landasan/payung hukum, baik bagi para lulusan, lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan, maupun lembaga yang memanfaatkan para lulusan teknologi pembelajaran. Dengan ditetapkannya JF-PTP pada tanggal 10 Maret 2009, maka (1) lembaga perguruan tinggi yang mengelola program studi teknologi pendidikan/pembelajaran mempunyai kepastian tentang masa depan para lulusan yang dihasilkan, (2) para lulusan mempunyai peluang untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS),  (3) para lulusan mempunyai arah yang jelas dan pasti dalam pengembangan kariernya sebagai PNS, dan (4) lembaga yang memanfaatkan lulusan teknologi pembelajaran mempunyai dasar/landasan hukum untuk merekrut mereka menjadi calon PNS. Di dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada (1) keberadaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang mencakup: pengertian, jenjang jabatan dan pangkat, tugas pokok, manfaat, dan prosedur pengangkatan sebagai pejabat fungsional PTP, (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan karier pejabat fungsional PTP, dan (3) pengalaman berkarier sebagai tenaga fungsional.
Kata kunci: Jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karier, angka kredit, teknologi pendidikan/pembelajaran.
Abstract: Educational technology program or department managed by various universities has produced many graduates that are are working in the government as well as non- government institutions dealing with education (higher education), training, or media development. Eventhough the graduates of educational/instructional technology have been working for years, the government still has not acknowledged the expertise or competencies of the educational technology developers up to the late of 2008. As a consequence, the government institutions needing and utilizing the educational technology graduates face a problem for recruiting them to become civil servants. Realizing such problem, the Information
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

## PENDAHULUAN
Lulusan program studi atau jurusan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran dan program studi lainnya yang relevan dan berkiprah di lembaga- lembaga pendidikan, pelatihan, atau lembaga lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pembelajaran akan memiliki arah pengembangan karier yang jelas dan pasti dengan ditetapkannya jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP). Demikian juga di sisi lainnya, yaitu bagi perguruan tinggi, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pembelajaran mempunyai dasar juridis dalam pengajuan kebutuhan formasi pegawai.
Keberadaan jabatan fungsional PTP ini sudah lama dinantikan, baik oleh lembaga pendidikan tinggi yang mengelola program studi atau jurusan Teknologi Pendidikan/ Pembelajaran ( producer) maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan atau pengembangan media pembelajaran yang menggunakan/ memanfaatkan lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran ( users). Lembaga pendidikan tinggi pengelola program studi/ jurusan teknologi pendidikan/pembelajaran mengungkapkan bahwa para lulusan mereka terkendala untuk bekerja di berbagai institusi pemerintah karena belum adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan kompetensi lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran (Siahaan, 2010).
Beberapa tahun setelah berdirinya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) dan dibukanya program studi atau jurusan Teknologi Pendidikan/Pem-belajaran di berbagai perguruan tinggi serta dibentuknya asosiasi profesi (Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia atau IPTPI), maka keberadaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran telah disadari sebagai suatu kebutuhan yang akan memayungi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkiprah di berbagai lembaga pemerintah. Dalam kaitan ini, dilakukanlah telaah terhadap ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang ada mengenai pengusulan suatu jabatan fungsional yang baru.
Pustekkom sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pendidikan/pembelajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional mengajukan usulan naskah akademik Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) dan membahasnya dengan lembaga-lembaga mitra yang berkompeten, yaitu Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kantor Menpan) dan Badan Kepagawaian Negara (BKN).
Sekalipun memakan waktu pembahasan yang cukup panjang, namun pada akhirnya perjuangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berhasil ditetapkan
and Communication Technology Center for Education (Pustekkom) proposed the establishment of the Functional job of Instructional Technology Developers. This functional job will become the legal foundation for the graduates, universities producing the graduates, and other institutions hiring the educational technology graduates. The issuing of the decree on the Functional Job of Instructional Technology Developers, dated 10 March 2009 made (1) the higher education institutions managing the educational/instructional technology program or department have assurance of the future of their graduates, (2) the graduates have the chance to be recruited as civil servants, (3) the graduates have a clear and certain direction for their career development as civil servants, (4)  institutions hiring the educational technology graduates have a legal foundation to recruit them to become civil servants. In this article, the discussion focuses on (1) the existence of the Functional Job of Educational Technology Developers covering: definition, hierarchical job and rank, main tasks, benefits, and the procedures of educational technology developer recruitment, (2) factors influencing the success in career development of educational technology developers, and (3) career experiences as a functional workforce.
Keywords: Functional Job of Educational/Instructional Technology Developers, career, credit points, educational/instructional technology.
99 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
sebagai satu jabatan fungsional yang baru pada tanggal 10 Maret 2009 (Kantor Menpan, 2009). Dengan ditetapkannya JF-PTP sebagai satu jabatan fungsional yang baru berarti telah turut membuka peluang yang luas bagi PNS yang berkiprah di bidang teknologi pendidikan/ pembelajaran, pendidikan terbuka dan jarak jauh, atau di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pengembangan pendidikan/pembelajaran. Keberadaan jabatan fungsional PTP ini akan memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah di bidang pengembangan karier PNS secara optimal yang memungkinkan mereka untuk mencapai pangkat puncak dan sekaligus juga mengarah pada pengembangan organisasi yang kaya fungsi tetapi ramping struktur.
Berdasarkan pengalaman berbagai instansi pembina dalam pemberlakuan jabatan fungsional, dituntut adanya kesiapan, baik sebagai instansi pembina jabatan fungsional maupun sebagai PNS yang akan memilih jalur pengembangan kariernya melalui jabatan fungsional. Keterlaksanaan implementasi jabatan fungsional sangat ditentukan oleh sejauh mana: 1. intensifikasi lembaga pembina jabatan fungsional melakukan (a) persiapan, baik yang berkaitan dengan infrastruktur pendukung, substansi maupun sumber daya manusia pengelolanya, (b) sosialisasi keberadaan jabatan fungsional melalui berbagai media, (c) kesigapan dalam melakukan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pemberkasan (tepat waktu, cermat, dan obyektif), (d) antisipatif dan cepat tanggap terhadap kemungkinan terjadinya berbagai kendala dalam pengelolaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan (e) pembinaan terhadap pejabat fungsional, baik melalui lokakarya, seminar, maupun pelatihan/penataran), dan 2. pemangku jabatan fungsional memahami mekanisme pengusulan angka kredit, kreatif dalam pengumpulan angka kredit, dan cermat dalam mengelola arsip yang berkaitan dengan kegiatan jabatan fungsional yang ditekuninya.
Keberadaan jabatan fungsional pada hakekatnya adalah mendorong/memacu PNS untuk senantiasa kreatif berkarya (produktif). Dengan memilih jalur jabatan fungsional, maka
seorang pemangku jabatan fungsional tidak akan terjebak kedalam pameo atau ungkapan yang mengatakan: “tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh atasan”, “menunggu perintah atasan untuk melakukan pekerjaan”, “yang sibuk bekerja adalah yang dekat dan lihai mengambil hati atasan”, atau sebaliknya “yang cenderung tidak banyak bekerja adalah yang tidak dekat dan juga tidak lihai mengambil hati atasan”.
Berkiprah sebagai tenaga fungsional, berarti seorang PNS akan menggunakan sebagian besar waktu bekerjanya secara mandiri. Artinya, seorang pejabat fungsional tidak akan terlalu tergantung pada (1) ada atau tidaknya instruksi atau penugasan dari atasannya, (2) ada atau tidaknya pekerjaan yang diberikan oleh atasan, dan (3) jumlah jam kerja yang secara formal ditetapkan. Yang jelas bahwa seorang pejabat fungsional akan tetap beraktivitas/berkarya sekalipun tidak ada instruksi/pekerjaan/ penugasan yang diberikan oleh atasannya. Keaktifan bekerja pejabat fungsional ini didorong oleh tuntutan untuk mencapai jumlah angka kredit yang ditargetkan agar dapat naik pangkat atau jabatan dalam jangka waktu minimal atau kurang dari empat tahun.
Sekalipun pejabat fungsional bekerja secara mandiri tidaklah berarti bahwa dirinya terlepas dari pemantauan dan pembinaan atasannya. Pejabat fungsional tetap bertanggungjawab atas keterlaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan atasannya. Tugas atau pekerjaan yang diberikan atasan tidaklah harus yang mempunyai implikasi terhadap perolehan angka kredit. Yang ingin ditekankan adalah bahwa pejabat fungsional tidak sepenuhnya tergantung pada inisiatif atau penugasan atasan.

## KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN 1. Keberadaan Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP)
a. Pengertian Secara umum dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara, dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
Sudirman Siahaan, Keberadaan Jabfung PTP dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
(http://www.pusbindiklat.lipi.go.id/unduh/ Peraturan/2.%20Pedoman%20Standar%20 Kompetensi%20Peneliti.pdf. Diakses tanggal 12 Januari 2011). Secara khusus, jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) adalah jabatan fungsional tingkat keahlian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Jabatan fungsional PTP ini masuk ke dalam rumpun jabatan fungsional pendidikan lainnya (Departemen Pendidikan Nasional, 1996).
Selanjutnya, pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) adalah seorang PNS yang mempunyai keahlian khusus yang bertugas di berbagai lembaga di lingkungan Departemen/ Kementerian, non Departemen/ Kementerian, ABRI dan Kepolisian, yang bergerak di bidang pendidikan/pelatihan dan atau pelayanan media pembelajaran dan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab di bidang teknologi pembelajaran, baik yang bertugas di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota (Kantor Menpan, 2009).
Dari segi latar belakang pendidikan, pejabat fungsional PTP minimal berpendidikan S-1/D-IV dari disiplin ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu seni, ilmu komputer, dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivasinya serta berkiprah di berbagai lembaga pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat), atau lembaga pelayanan pengembangan media pendidikan/ pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2009).
b. Jenjang Jabatan dan Pangkat Berdasarkan Permenpan Nomor PER/2/ M.PAN/3/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dapatlah dikemukakan bahwa ada 3 jenjang jabatan yang dicakup di dalam jabatan fungsional PTP, yaitu: (1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama (PTP Pertama), (2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda (PTP Muda), dan (3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya (PTP Madya).
Sesuai dengan Permenpan Nomor PER/ 2/M.PAN/3/2009 tertanggal 10 Maret 2009, jenjang pangkat untuk PTP Pertama adalah (1) Penata Muda dengan golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang III/b. Jenjang pangkat untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda adalah(1) Penata dengan golongan ruang III/c dan (2) Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang III/d. Jenjang pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya mencakup (1) Pembina dengan golongan ruang IV/a, (2) Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b, dan (3) Pembina Utama muda dengan golongan ruang IV/c.
Satu hal yang dimungkinkan terjadi dalam jabatan fungsional jenjang keahlian adalah kenaikan jabatan 2 tingkat. Sebagai contoh adalah pejabat fungsional PTP Muda dengan golongan ruang III/d loncat jabatan 2 tingkat sehingga menjadi PTP Madya dengan golongan ruang IV/b. Di samping loncat jabatan, pejabat fungsional juga tidak mengenal adanya pangkat mentok kecuali setelah mencapai pangkat puncak (Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e). Keistimewaan lain bagi pejabat fungsional adalah kenaikan pangkat setiap 2 tahun yang berarti 2 tahun lebih cepat dari PNS non fungsional.
Jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama memang belum tercakup pada Permenpan tertanggal 10 Maret 2009 ini. Hal ini disebabkan tidak adanya responden yang berpangkat Pembina Utama sewaktu diselenggarakannya uji petik keterlaksanaan rincian kegiatan yang menjadi tugas utama PTP.  Sekalipun demikian, sebagai solusinya adalah bahwa Permenpan tentang JF-PTP tertanggal 10 Maret 2011 dapat diajukan untuk direvisi setelah berjalan selama kurang lebih 3 tahun.
Pada saat pengajuan revisi perubahan Permenpan, tentunya sebagian dari para pemangku jabatan PTP Madya telah memenuhi syarat untuk naik jabatan ke PTP Utama. Usulan perubahan yang akan dilakukan terhadap Permenpan tentang JF- PTP setidak-tidaknya akan mencakup penambahan jenjang jabatan yang baru
101 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
(jenjang jabatan PTP Utama) dan perpanjangan Batas Usia Pensiun (BTP) pejabat fungsional PTP menjadi di atas 56 tahun.
c. Tugas Pokok Tugas pokok ( core business) Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah (1) melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, (2) perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, (3) produksi media pem- belajaran, (4) penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, dan (5) evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Masing-masing tugas pokok ini telah dijabarkan lebih lanjut sehingga secara keseluruhan ada 65 butir kegiatan yang termasuk sebagai tugas pokok PTP.
Sesuai dengan Permenpan Nomor PER/ 2/M.PAN/3/2009 tertanggal 10 Maret 2009, JF-PTP mengenal 4 kelompok kegiatan yang diklasifikasikan menjadi (1) Unsur Utama yang mencakup 3 kelompok kegiatan dan (2) Unsur Penunjang yang hanya terdiri atas 1 kelompok kegiatan. Ketiga kelompok kegiatan Unsur Utama adalah (1) Pendidikan, (2) Pengembangan Teknologi Pembelajaran ( core business), dan (3) Pengembangan Profesi di Bidang Teknologi Pembelajaran. Sedangkan Unsur Penunjang yang hanya terdiri atas 1 kelompok kegiatan dapat dirinci menjadi: berperanserta sebagai pengajar/ pelatih atau tutor/fasilitator, berperanserta dalam seminar/lokakarya/konferensi, mengelola unit kerja atau lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan/ pembelajaran, berperanserta dalam organisasi profesi (pengurus atau anggota), berperanserta dalam keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit JF-PTP, perolehan penghargaan/tanda jasa dan gelar kesarjanaan lainnya.
d. Manfaat Manfaat ditetapkannya jabatan fungsional PTP dapat dilihat dari 3 pihak, yaitu (1) lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang teknologi
pendidikan/pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau di bidang keilmuan lainnya yang relevan ( producer), (2) lembaga pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat), lembaga pelayanan media pembelajaran ( users), dan (3) para lulusan yang bekerja sebagai tenaga fungsional PTP di berbagai lembaga pengguna ( doers). 1) Manfaat keberadaan JF-PTP bagi lembaga pendidikan tinggi penghasil lulusan Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa lembaga pendidikan tinggi penghasil lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran sangat berkepentingan dengan upaya pengadaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayaguna-an Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/2/ M.PAN/3/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, maka hal ini berarti bahwa pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap kompetensi atau keahlian yang dikuasai oleh para lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran.
Manfaat keberadaan JF-PTP bagi lembaga pendidikan tinggi penghasil lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran adalah adanya kepastian tentang masa depan para lulusan yang dihasilkan, baik yang berkaitan dengan lembaga yang akan menjadi tempat berkiprah maupun dalam pengembangan karier. Lembaga pendidikan tinggi juga mempunyai hak untuk mengajukan formasi pegawai yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas akademik dan perluasan daya tampung.
2) Manfaat keberadaan JF-PTP bagi lembaga pengguna lulusan Sejauh ini yang dirasakan sebagai kendala bagi berbagai lembaga pemerintah (baik lembaga pendidikan, pendidikan dan pelatihan, maupun lembaga yang melayani pengembangan media pembelajaran) yang membutuhkan para lulusan teknologi
Sudirman Siahaan, Keberadaan Jabfung PTP dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
pendidikan/pembelajaran adalah belum atau tidak adanya pengakuan formal dari pemerintah tentang kompetensi atau keahlian yang dikuasai oleh para lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran sehingga lembaga-lembaga ini tidak dapat mengajukan formasi pengadaan pegawai.
Dengan diterbitkannya Permenpan tentang JF-PTP, maka berbagai lembaga pemerintah yang berkiprah di bidang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan terbuka dan jarak jauh, teknologi informasi, atau teknologi pendidikan dapat mengajukan formasi pengadaan pegawai.
3) Manfaat keberadaan JF-PTP bagi para lulusan atau pemangku JF-PTP Sebelum adanya pengakuan formal pemerintah tentang kompetensi atau keahlian yang dikuasai oleh para lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran, maka para lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran yang telah bekerja di berbagai lembaga pemerintah mengalami kendala, yaitu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berkompetisi mengikuti seleksi sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian para lulusan ini terpaksa bekerja di lembaga-lembaga non pemerintah. Bagi para lulusan teknologi pendidikan/ pembelajaran yang “bernasib baik” dapat bekerja di lembaga pemerintah, pengembangan karier mereka terkendala karena memang belum ada arah yang jelas.
Dengan diterbitkannya Permenpan tentang JF-PTP, maka para lulusan teknologi pendidikan/pembelajaran atau mereka yang telah berkiprah di bidang pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat), teknologi informasi, teknologi pendidikan/pembelajaran, atau di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh, maka mereka mempunyai arah yang jelas mengenai pengembangan kariernya sebagai PNS. Bahkan, dengan adanya JF-PTP ini, maka terbuka peluang yang luas bagi mereka untuk mencapai pangkat puncak.
Upaya untuk mencapai pangkat puncak juga dapat ditempuh dalam kurun
waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan kalau ditempuh melalui jalur reguler (non fungsional). PNS yang memilih jabatan fungsional (termasuk JF- PTP) sebagai jalur pengembangan kariernya, mereka dimungkinkan untuk naik pangkat setiap 2 tahun. Artinya, 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan pangkat melalui jalur reguler. Peluang atau kesempatan naik pangkat setiap 2 tahun ini hanya dimungkinkan apabila pejabat fungsional memang benar-benar produktif.
Melalui jabatan fungsional, seorang PNS yang produktif akan dapat menikmati pengembangan karier yang lebih pesat/cepat sehingga selalu terpacu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Percepatan pengembangan karier pejabat fungsional sekaligus juga akan memberikan konsekuensi pada peningkatan penghasilan melalui tunjangan jabatan fungsional yang diberikan pemerintah.
Manfaat lain yang dapat dinikmati oleh seorang pejabat fungsional adalah kenaikan pangkat yang tidak mengenal “pangkat mentok” sebagaimana yang terjadi bagi PNS yang non-fungsional, tetapi mengenal pangkat puncak, yaitu Pembina Utama (dengan jenjang jabatan peneliti sebagai peneliti utama) dengan golongan ruang IV/e.
e. Prosedur Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional PTP Setelah ditetapkannya Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), ada 4 (empat) jalur atau prosedur yang dapat ditempuh untuk diangkat menjadi pejabat fungsional PTP, yaitu:
1) Jalur Inpassing (Penyesuaian) Para PNS yang sehari-harinya berkiprah di bidang teknologi pendidikan, mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma IV (di bidang ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu seni, ilmu komputer, dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivasinya), dan minimal berpangkat Penata Muda dengan golongan ruang III/a, dapat beralih ke
103 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
JF-PTP melalui fasilitas inpassing (penyesuaian). Proses penyesuaian ini juga memperhatikan masa kerja yang telah ditempuh. Berikut ini disajikan Tabel 1 sebagai pedoman untuk penghitungan angka kredit melalui jalur penyesuaian.

## Tabel 1. Penghitungan Angka Kredit Kumulatif untukPenyesuaian Inpassing dalam JF-PTP
2) Jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Setelah jalur penyesuaian (inpassing)
berakhir, maka untuk dapat diangkat menjadi pejabat fungsional PTP, seorang PNS harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) JF-PTP yang ditentukan oleh Instansi Pembina JF-PTP yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
3) Jalur Perpindahan dari Jabatan Lain
PNS yang telah menduduki jabatan lain dan berencana untuk beralih ke jabatan fungsional PTP, maka yang bersangkutan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti: (a) telah mengikuti dan lulus Diklat PTP, (b) memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 tahun, (c) berusia paling
tinggi 50 tahun, dan (d) setiap unsur dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Pangkat yang telah dicapai oleh PNS yang beralih jabatan adalah tetap sama seperti yang telah dicapai sebelumnya. Sedangkan jenjang jabatannya akan disesuaikan dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Kantor Menpan, 2009).
4) Jalur Rekrutmen/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Jalur rekrutmen/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah salah satu jalur yang tersedia untuk mengangkat pejabat fungsional PTP. Manakala memang dibutuhkan, Instansi Pembina JF-PTP dapat mengajukan formasi pengadaan CPNS untuk diangkat
Sudirman Siahaan, Keberadaan Jabfung PTP dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
menjadi pejabat fungsional PTP. Mereka yang berhasil lulus mengikuti seleksi penerimaan CPNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional PTP, haruslah mengikuti dan lulus Diklat JF- PTP selambat-lambatnya 2 tahun setelah diangkat sebagai tenaga fungsional PTP. Jika seandainya ada yang tidak lulus Diklat JF-PTP, maka mereka diberhentikan dari jabatan fungsional PTP (Kantor Menpan, 2009).

## 2. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan
Pengembangan Karier Pejabat Fungsional PTP a. Peranan Lembaga Pembina JF-PTP dan Lembaga Tempat Pejabat Fungsional PTP Bekerja Sekalipun kemungkinan tampaknya sangat kecil namun apabila tidak dikelola secara professional dapat menjadi faktor yang menghambat proses pengembangan karier pejabat fungsional PTP. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional PTP yang tertib, transparan dan tepat waktu merupakan bentuk pelayanan prima yang sangat kontributif dan suportif terhadap kelancaran dan keberhasilan pengembangan karier pejabat fungsional PTP. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi jabatan fungsional PTP yang kurang atau bahkan tidak tertib, tidak transparan dan tidak tepat waktu sangat menghambat proses pengembangan karier pejabat fungsional PTP.
Percepatan pengembangan karier, baik yang menyangkut aspek kenaikan pangkat maupun jabatan, merupakan salah satu manfaat yang harus dapat dinikmati oleh pejabat fungsional. Sebagai contoh misalnya, seorang pejabat fungsional tidak perlu menunggu sampai dengan 4 (empat) tahun untuk dapat naik pangkat atau jabatan tetapi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun seorang pejabat fungsional dimungkinkan untuk naik pangkat atau jabatan. Keadaan yang demikian ini dapat terjadi manakala pejabat fungsionalnya memang benar-benar produktif di satu sisi dan didukung oleh pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan tepat waktu di sisi yang lain.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya teknologi jaringan akan sangat membantu mewujudkan pengelolaan administrasi JF-PTP yang tertib, transparan, dan tepat waktu. Perkembangan/kemajuan proses penanganan berkas/ dokumen administrasi para pejabat fungsional haruslah dipublikasikan secara transparan melalui teknologi jaringan sehingga dapat dengan mudah dan cepat diketahui oleh para pejabat fungsional di manapun mereka berada.
Ketepatan waktu dalam pemberkasan, baik yang dilakukan oleh lembaga tempat pejabat fungsional berkiprah maupun oleh lembaga pembina JF-PTP, sangat menentukan kecepatan pengembangan karier pejabat fungsional PTP. Tentu  dapat dibayangkan apa yang akan terjadi manakala pejabat fungsionalnya sangat produktif tetapi tidak didukung oleh pengelolaan administrasi yang tertib dan tepat waktu di lembaga tempat bekerja dan di lembaga pembina JF-PTP. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan sinergi antara pejabat fungsional yang produktif dengan lembaga tempat bekerja dan lembaga pembina JF-PTP yang menerapkan pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan tepat waktu.
b. Peranan Tim Penilai Angka Kredit Angka kredit dapat dikatakan sebagai “nafas kehidupan” bagi pengembangan karier pejabat fungsional. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya senantiasa berorientasi pada pengumpulan angka kredit. Dengan semakin banyak angka kredit yang berhasil dikumpulkan oleh pejabat fungsional secara periodik dan teratur (produktif), maka semakin besar pula peluangnya untuk dapat naik pangkat atau jabatan dalam waktu yang relatif singkat/ cepat. Demikian juga sebaliknya apabila pejabat fungsional tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka pejabat fungsional yang bersangkutan akan mengalami keterlambatan naik pangkat atau jabatan.
105 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
Mengingat angka kredit sebagai “nafas kehidupan” bagi pengembangan karier pejabat fungsional, maka proses penilaian angka kredit sangat diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan (tepat waktu) sehingga tidak akan mengakibatkan keterlambatan kenaikan pangkat atau jabatan pejabat fungsional. Frekuensi penilaian angka kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpan Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun yang pelaksanaannya selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS (Kantor Menpan, 2009).
Dalam pelaksanaan tugas penilaian angka kredit, Tim Penilai haruslah menjunjung tinggi objektivitas, kecermatan, dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian. Dengan prinsip yang demikian ini diharapkan akan dapat menunjang kecepatan pengembangan karier pejabat fungsional PTP. Dalam kaitan ini, dituntut adanya kesamaan pemahaman butir-butir penilaian angka kredit yang diterapkan antara pejabat fungsional yang angkakreditnya dinilai dengan anggota Tim Penilai Angka Kredit agar tercapai objektivitas penilaian atau setidak- tidaknya mendekati objektivitas penilaian.
c. Peranan Pejabat Fungsional PTP Salah satu faktor yang pertama dan terutama sangat menentukan keberhasilan pengembangan karier pejabat fungsional PTP adalah produktivitas pejabat fungsional PTP itu sendiri. Sekalipun memang menyangkut kepentingan pengembangan karier diri sendiri, namun tidak jarang terjadi bahwa pejabat fungsional “lalai akan tugas utamanya atau rendah komitmen terhadap tugas utamanya”, “terlalu disibukkan dengan berbagai kegiatan yang kurang atau tidak berkaitan dengan tugas utamanya” atau “lebih mengutamakan kegiatan yang langsung mempunyai konsekuensi finansial” sehingga terhambat perkembangan kariernya atau bahkan terhenti (stagnan). Keadaan yang demikian ini haruslah menjadi perhatian dan kepedulian ( concern) yang
tinggi dari pejabat fungsional agar tidak menjadi “batu sandungan” dalam perjalanan kariernya.
Pengertian “produktivitas pejabat fungsional PTP” adalah bahwa seorang pejabat fungsional PTP harus membiasakan diri untuk menyusun rencana tahunan pengadaan angka kredit sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, ia dapat menikmati kenaikan pangkat atau jabatan. Dalam penyusunan rencana tahunan, seorang pejabat fungsional haruslah melakukan analisis terhadap tugas pokoknya. Melalui kegiatan analisis ini dapatlah diidentifikasi berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam (1) kelompok unsur utama yang memungkinkan dilakukan yang apabila dimungkinkan diutamakan pada kegiatan yang besar angka kreditnya, dan (2) kelompok unsur penunjang yang juga mempunyai angka kredit yang relatif besar/ tinggi.
Mengingat pejabat fungsional tidak terlepas dari program kerja lembaga yang menjadi tempatnya bekerja, maka setiap pejabat fungsional hendaknya berusaha untuk dapat berperanserta dalam berbagai program kerja lembaga sekalipun tidak semua kegiatan mempunyai konsekuensi angka kredit. Satu hal yang juga harus menjadi perhatian seorang pejabat fungsional adalah upaya pengembangan potensi dirinya secara berkelanjutan, baik melalui kegiatan yang diprogramkan oleh lembaga tempatnya bekerja maupun yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga lainnya. Pengembangan potensi diri dapat berupa keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan, seperti: pelatihan/penataran, seminar/lokakarya, sarasehan/diskusi, atau kegiatan lain yang sejenis.
Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pengadaan angka kredit tetapi bersifat membantu menunjang pengembangan karier pejabat fungsional adalah pengembangan sistem administrasi yang tertib, baik yang bersifat fisik (tercetak) maupun yang sifatnya digital. Berbagai aktivitas yang telah dilakukan seorang pejabat fungsional haruslah tercatat dengan baik (misalnya: nama kegiatan, tanggal, tempat, status keikutsertaan dalam kegiatan,
Sudirman Siahaan, Keberadaan Jabfung PTP dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
hasil yang dicapai); demikian juga dengan pengumpulan atau kompilasi berbagai dokumen yang telah dihasilkan dan diperoleh (seperti: SK, sertifikat, surat keterangan, surat tugas, hasil-hasil penelitian, makalah, artikel yang telah dipublikasikan) dan berbagai berkas yang telah diproses (seperti: usulan penilaian angka kredit, DP3, PAK, usulan kenaikan pangkat dan jabatan).

## 3. Pengalaman Berkarier sebagai Tenaga Fungsional
Pepatah orang bijak yang mengatakan bahwa “pengalaman adalah guru yang terbaik” hendaknya senantiasa memotivasi setiap pejabat fungsional yang baru untuk “membuka diri” dan tidak malu-malu untuk belajar dari pengalaman para pejabat fungsional yang berkiprah lebih dahulu atau pengalaman dari pejabat fungsional lainnya.
Berbagai pengalaman para pejabat fungsional terdahulu hendaknya dijadikan sebagai bahan telaah atau masukan yang berharga oleh pejabat fungsional yang baru sehingga: a. tidak melakukan kesalahan yang sama atau kelemahan yang pernah dilakukan oleh para para pejabat fungsional terdahulu,
b. dapat meningkatkan pelaksanaan  berbagai kegiatan yang bersifat positif atau yang bernilai tambah dalam perolehan angka kredit,
c. dapat mengetahui strategi pengembangan karier yang telah berhasil dikembangkan oleh para pejabat fungsional terdahulu, dan d. dapat mempelajari berbagai kendala atau hambatan yang telah dialami oleh para pejabat fungsional terdahulu dan dapat mempersiapkan diri secara lebih prima manakala harus menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan karier.
Seorang tenaga fungsional hendaknya mempunyai obsesi untuk dapat meraih jabatan dan pangkat puncak sebelum memasuki masa purna tugas. Berdasarkan obsesi ini, ditetapkanlah target minimal capaian jumlah angka kredit setiap tahunnya. Serangkaian kegiatan diidentifikasi, dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan. Komitmen yang tinggi sangat dituntut dari seorang pejabat fungsional untuk merealisasikan rencana tahunan pencapaian angka kredit. Satu
hal yang perlu juga diperhatikan oleh seorang pejabat fungsional adalah tidak “tergoda” untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Sebagai contoh berikut ini disampaikan pengalaman seorang pejabat fungsional peneliti. Perencanaan kegiatannya mencakup pertama penulisan karya tulis ilmiah (KTI) yang akan diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik yang telah terakreditasi, yang sedang dalam proses akreditasi maupun yang sama sekali belum terakreditasi. Target penulisan sebuah karya tulis ilmiah ditetapkan selesai 2 bulan sehingga setahunnya dihasilkan 6 artikel. Tiga dari keenam artikel yang dihasilkan dipublikasikan melalui Jurnal ilmiah terakreditasi sehingga angka kredit yang diperoleh minimal 3 x 20 atau 3 x 25 kredit yaitu sama dengan 60 atau 75 kredit. Sedangkan  ketiga artikel lainnya dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang belum terakreditasi sehingga menghasilkan angka kredit: 3 x 5 atau 3 x 4 kredit yaitu sama dengan 15 atau 12 kredit.
Selanjutnya selama kurun waktu 2 tahun, melalui penulisan karya tulis ilmiah saja, akan diperoleh angka kedit minimal sebesar (60 + 12) x 2 = 144 kredit. Target kegiatan berikutnya yang direncanakan adalah berperanserta dalam berbagai kegiatan lainnya (seperti: penyusunan dan penyajian makalah dalam seminar, menjadi instruktur pelatihan/penataran dan menyajikan makalah pelatihan, penulisan bahan belajar, pengakajian konsep bahan belajar) yang akan menghasilkan sejumlah angka kredit. Dengan kadar produktivitas yang terus-menerus ditingkatkan, maka terbuka peluang untuk menikmati kenaikan jabatan fungsional 2 tingkat lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila jabatan fungsional yang dicapai adalah Peneliti Muda dengan golongan ruang III/d, maka dengan produktivitas yang tinggi, jabatan Peneliti Muda ini melompat menjadi Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/b.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dengan telah ditetapkannya Permenpan Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), maka para lulusan perguruan tinggi (baik yang lulus dari program studi atau jurusan teknologi pendidikan/ pembelajaran, ilmu
107 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1234 1234 1234
pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu seni, ilmu komputer, dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivasinya) yang sehari-harinya berkiprah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi pendidikan/pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan terbuka dan jarak jauh, atau pelayanan pengembangan media pendidikan/pembelajaran telah mendapatkan kepastian tentang peluang mereka untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dampak lain dari ditetapkannya JF-PTP adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan dan atau pelatihan, baik perguruan tinggi, sekolah, lembaga diklat maupun lembaga-lembaga lainnya yang mengembangkan atau menerapkan teknologi pendidikan/ pembelajaran sebagai suatu sistem atau hanya sebagian dari komponennya, telah mempunyai landasan juridis formal untuk mengajukan formasi pegawai PNS.
Pengembangan karier PNS yang memangku jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran telah mempunyai arah yang jelas sehingga mereka dimungkinkan untuk meraih jabatan atau pangkat yang tertinggi sesuai dengan produktivitas kerja mereka. Selain itu, Pengembang Teknologi Pembelajaran yang produktif akan dimungkinkan untuk menikmati kenaikan jabatan/pangkat paling kurang setiap 2 tahun atau 2 tahun lebih cepat dari PNS yang bukan tenaga fungsional. Untuk mewujudkan percepatan pengembangan karier ini, dituntut kerjasama yang saling mendukung antara instansi tempat bekerja, instansi pembina JF- PTP, dan pejabat fungsional PTP.

## Saran
Sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, maka beberapa kegiatan yang disarankan untuk dipersiapkan dan dilaksanakan agar menunjang pengembangan karier pejabat fungsional PTP, yaitu:
a. instansi tempat kerja pejabat fungsional PTP dan instansi pembina JF-PTP melakukan fasilitasi terhadap pejabat fungsional PTP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik yang berupa keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang berimplikasi pada perolehan angka kredit maupun dukungan administratif terhadap proses pemberkasan berbagai dokumen (misalnya: penilaian angka kredit, pengusulan kenaikan jabatan dan pangkat, pembuatan DP-3);
b. pengembangan sistem pelayanan administrasi yang transparan, cermat, dan tepat waktu oleh instansi pembina PTP sehingga mempermudah akses para pejabat fungsional PTP terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan pengembangan karier;
c. pembinaan tenaga fungsional PTP secara berkelanjutan yang memungkinkan pejabat fungsional meningkatkan kapasitas diri mereka, baik yang berupa penyelenggaraan diklat secara teratur dan berkesinambungan maupun penyelenggaraan seminar/ konperensi di bidang pengembangan teknologi pendidikan/pembelajaran; dan d. kiprah sebagai pejabat fungsional akan dirasakan manfaatnya apabila pejabat fungsional itu sendiri senantiasa berupaya untuk secara teratur meningkatkan produktivitasnya, di samping mengembangkan sistem pengelolaan dokumen yang tertib.
Sudirman Siahaan, Keberadaan Jabfung PTP dan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Karier Pemangkunya
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

## Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Konsep tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang dipersiapkan oleh Tim Pustekkom, Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum dan Organisasi-Departemen Pendidikan Nasional. Dokumen belum dipublikasikan. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2009). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran tertanggal 10 Maret 2009. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Siahaan, Sudirman. (2010). “Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP): Apa dan Bagaimana?” dalam Jurnal TEKNODIK Vol. XIV No. 1 Edisi Juni 2010. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan-Kementerian Pendidikan Nasional (Pustekkom- Kemdiknas).
Website:http://www.pusbindiklat.lipi.go.id/unduh/Peraturan/2.%20Pedoman%20Standar%20 Kompetensi%20Peneliti.pdf (Diakses tanggal 12 Januari 2011).

## uuuuuuuuuuuuuuu