E-ISSN 2581-1002

## ANALISIS KESIAPAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES
Sartika Ulandari* 1 , Syukriy Abdullah *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Ulandarisartika@yahoo.co.id *1 , syukriya@gmail.com *2

## Abstrak
The laws of Republic Indonesia No. 6  year 2014 concerning the Villages is a product of the reformation era that became  initial  form  of  village  autonomy  in  governing  nor  managing  the  Village’s  finance.  Considering  the  funds received  by  the  village  is  sufficiently  a  large  number  and  keeps  increasing  every  year,  then  in  governing  and managing village’s finance, it required for  reliable village apparatuses capacity and other appropriate fasilities in order  to  make  the  implementation  more  purposeful  and  more  accountable.  This  study  was  conducted  to  provide empirically overview about the readiness of village apparatuses in implementating village finance in accountability in accordance to Law No. 6 of 2014 concerning the village. This research was conducted in eight villages in District of  Gayo  Lues,  consists  of,  Jawa,  Durin,  Bacang,  Bukit,  Porang,  Raklunung,  Badak  and  Panglime  Linting.  This research  is  descriptive  study  which  used  qualitative  data  by  conducted  interview  and  documentation.  The  result shows that in eight villages  sampled, only one village were not ready in the planning process and accountability of village  finance.  The  problem  faced  by  village  apparatuses  in  managing  village’s  finance  is  the  lack  of  qualified human resources and have understanding about management of village’s finance, it results the village apparatuses prefer to use third parties services in preparing and formulating the reports required.
Keywords: The Laws of Village, Village Apparatuses Capacity, Village’s Finance Management, Accountability.

## 1. Pendahuluan
Desa sering disebut dengan masyarakatnya yang miskin,    tradisionalis,  dan  kuno,  Namun  semestinya desa mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa  (Anwar,  2012).  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang    Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Desamerupakankesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, Kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Di  Kabupaten Gayo Lues, sebutan untuk desa adalah kampung yang berpedoman  dengan  Pasal  1  Peraturan  Bupati  Gayo Lues  Nomor  20  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Kampung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  sebuah  produk era  reformasi  yang  menjadi  bentuk  awal  kemandirian desa  dalam  hal  penyelenggaraan  sebuah  pemerintah maupun  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Undang-
undang  telah  dinantikan  oleh  masyarakat  dan perangkat  desa  selama  7  tahun.  Tepatnya  Rabu  18 Desember  2013,  RUU  (Rancangan  Undang-Undang) tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Kemudian  pada  tanggal  15  Januari  2014,  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  mengesahkan  Undang- Undang tersebut.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam keuangan  otonomi  desa,  memerlukan  sumber keuangan  dan  pendapatan  desa  yang  dikelola  melalui APBDesa  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa). Peraturan  Desa  yaitu  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.Adapun  Perbup (Peraturan  bupati)  Gayo  Lues  Nomor  20  Tahun  2015 tentang  Pertanggungjawaban  APBKp,  yang  juga mendukung dalam pengelolaan keuangan Kampung di Kabupaten  Gayo  Lues,  Maka  Peraturan  tersebut menjadi  pedoman  hukum  bagi  Kampung  untuk melaksanakan  Pengelolaan  keuangan  kampung tersebut.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Mengungkapkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada bupati/walikota  melalui  camat  paling  lama  1  bulan setelah  akhir  tahun  anggaran.  Dengan  jumlah  dana yang  tidak  sedikit  ini  tidak  menutup  kemungkinan adanya  tindakan  penyelewengan  yaitu  berkaitan dengan  pengelolaan  dana  desa  yang  harus dipertanggungjawabkan  secara  akuntabilitas.  Dan untuk  mendukung  terwujudnya  tata  kelola  yang  baik ( good  governance )  dalam  penyelenggaraan  desa, Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  melalui  prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran (Santosa, 2008).
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dengan struktur pendapatan desa  terdiri  atas  pendapatan  asli  desa,  bantuan  dari pemerintah  kabupaten,  bantuan  dari  pemerintah  pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan  pinjaman  desa.  Selengkapnya  struktur  keuangan desa tersebut disajikan dalam tabel 1.1

## Tabel 1.1 Struktur Pendapatan Desa

## 1.Pendapatan Asli Desa
 Hasil Usaha Desa
 Hasil Kekayaan Desa
 Hasil Swadaya dan Partisipasi
 Hasil gotong-royong
2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten
 Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah Kabupaten/Kota
 Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan dari Anggaran  Pendapatan       dan Belanja Daerah Provinsi.
4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara.
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
6.Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Sumber:  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Terkait  Dana  yang  diluncurkan  ke  desa, informasi  yang  disampaikan  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan seperti dikutip  dari  laman  Sekretariat  Kabinet  RI,
menyebutkan bahwa Aceh berada diurutan ketiga yang menjadi  provinsi  yang  paling  banyak  menerima  dana desa yang dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  Perubahan)  Tahun  2015  sebesar Rp1,707 triliun setelah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2,214-,  triliun  dan  disusul  Provinsi  Jawa  Timur sebesar  Rp2,214-,  triliun,  s edangkan  kabupaten/kota yang menerima dana desa paling banyak adalah Aceh Utara  Rp222,413-,  miliar,  dan  Aceh wilayah  Tengah Aceh  sebesar  Rp200  miliar  lebih  atau  tepatnya Rp275.738.781.000-, Untuk Aceh Tengah Rp77.468.513.000-, Bener Meriah Rp61.077.168.000-, Gayo  Lues  Rp  36.857.215.000-,  dan  Aceh  Tenggara yang  mendapat  porsi  terbesar  Rp100.335.885.000-, yang selama ini tersedia dalam anggaran Kampung.
Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  lokal  berskala  Desa  didanai  oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala  Desa  selain  didanai  oleh  APBDesa,  juga dapat  didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. Penyelenggaraan  kewenangan  Desa  yang  ditugaskan oleh Pemerintah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, BPPK (2015).
Berdasarkan  artikel  koran  Serambi  edisi  24 April  2016  Bupati  Gayo  Lues,  Ibnu  Hasyim menyatakan di daerah yang dipimpinnya terdapat 144 kampung, tetapi 9 kampung masih berstatus kampung persiapan. Dia berharap, melalui sosialisasi ini, semua kampung  bisa  menjadi  kampung  definitif  dan  akan diupayakan  dalam  waktu  dekat  ini.  Adapun  136 Kampung  yang  sudah  berstatus  definitif  mendapat dana  dari  pemerintah  pusat  dan  desa  persiapan  dari pemerintah  kabupaten.Adapun  Berdasarkan  artikel koran harian Aceh andalas 11 Maret 2016 Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gayo  Lues  mengakui  banyak kegiatan yang mengunakan dana kampung yang masih belum tepat sasaran. Pasalnya, kegiatn dana kampung yang  paling  banyak  ditemukan  adalah  membangun bronjong  meskipun  belum  dibutuhkan  untuk peningkatan ekonomi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Hesti  (2015)  dengan  judul  Analisis  Kesiapan  Desa dalam  Implementasi  Penerapan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman) tujuan penelitian untuk  mengetahui  kesiapan  desa  dalam  implementasi penerapan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa  apabila dilihat  dari  perencanaan  APBDesa,  pelaporan  dan pertanggungjawaban APBDesa, tetapi belum sepenuhnya  siap  dalam  mempertanggungjawabkan dana  desa  dikarenakan  keterbatasan  waktu  dalam persiapan  administrasi  dan  pemahaman  isi  undang- undang sebagai dasar aturan. Selain itu faktor lainnya adalah  SDM  (sumber  daya  manusia)  yang  kurang mendukung.
Selanjutnya  Penelitian  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  desa  juga  dilakukan  Husna (2016)  mengenai  kesiapan  aparatur  desa  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  secara akuntabilitas  sesuai  undang-undang  nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  (studi  pada  beberapa  desa  di kabupaten  pidie)  Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  di 8 desa di Kabupaten Pidie, 2 desa belum selesai dalam menyusun  RPJM  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah)  Desa  tahun  2015  Berdasarkan  anggaran dana  desa  yang  diberikan  sudah  di  akhir  tahun berjalan.  Desa  yang  belum  menyiapkan  dokumen tersebut yaitu Desa Bintang Hu Kecamatan Batee dan Desa  Lambideng  Kecamatan  Simpang  Tiga.  Ketika ditanya  mengenai  ketersediaan  RPJM  Desa  di  desa tersebut.
2. Kajian Pustaka

## Desa
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desapada  Pasal  1  Ayat  (1)yang dimaksud  dengan  desa  adalah  kesatuan  masyarakat yang  secara  hukum  memiliki  batas  wilayah  dan wewenang  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  di pemerintahan,  kepentingan  bagi  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  atas  hakasal  usul atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) desa sebagai  kesatuan  masyarakat  yang  secara  hukum memiliki  batas-batas  wilayah  dan  berwenang  dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat
setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  dapat disimpulkan  desa  merupakan  suatu  wilayah  tertentu yang  mempunyai  dasar  hukum  serta  memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya  sendiri  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu  desa juga  mempunyai  unsur-unsur  sebagaimana  halnya sebuah  negara.Menurut  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

## Pemerintahan Desa
Menurut Dwipayana et al. (2003:33) menjelaskan  pemerintahan  desa  mempunyai  peranan signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial  di  dalam masyarakat.  Syafrudin  (2006:47)  Desa  berdasarkan undang-undang  ini  adalah  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah  yuridiksi,  sewenang  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal usul dan  adat istiadat  setempat yang diakui  dan  dibentuk  dalam  sistem  pemerintahan nasional  dan  berada  di  Kabupaten  kota,  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  undang-undang  dasar  negara Republik Indonesia tahun 1945.

## Kepala Desa
Kepala  desa  adalah  pimpinan  bagi  setiap penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  bersama  BPD. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Paragraf 3, kepala desa  memegang  jabatan  selama  enam  tahun  terhitung sejak  tanggal  pelantikan  untuk  diberikan  kesempatan menjabat  paling  lama  tiga  kali  masa  jabatan  secara berturut-turut .

## Perangkat Desa
Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam  melaksanakan  tugas  serta  wewenangnya. Perangkat  desa  terdiri  dari  sekretaris  desa,  pelaksana kewilayahan  dan  pelaksana  teknis.  Pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Pasal  65  Paragraf  2
 ISSN: 1978-1520
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Perangkat  desa terdiri dari masyarakat desa yang telah diangkat untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berpendidikan  paling  rendah  sekolah  menengah umum atau yang sederajat.
2) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.
3) Terdaftar  sebagai  penduduk  desa  dan  bertempat tinggal  di  desa  paling  kurang  1  tahun  sebelum pendaftaran.
4) Syarat  lain  yang  ditentukan  dalam  peraturan daerah  kabupaten/kota  yang  memperhatikan  hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

## BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
BPD  yaitu  lembaga  perwujudan  demokrasi untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Anggota BPD  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah. Anggota  BPD  terdiri  dari  ketua rukun  warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh  atau  pemuka  masyarakat  lainnya.  Undang- Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa Pasal  55 menjelaskan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali  masa  jabatan  berikutnya.  Pimpinan  dan  anggota BPD  tidak  diperbolehkan  merangkap  jabatan  sebagai kepala  desa  dan  perangkat  desa.  BPD  berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  Pasal  71  Ayat  (1),  keuangan  desa  yaitu semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  desa  yang  menimbulkan  pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan  desa  tersebut  bersumber  dari  berbagai dana  seperti  pendapatan  asli  desa,  alokasi  anggaran dan  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  pusat,  hasil pajak  daerah  dan  retribusi,  bantuan  keuangan  daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya.
APBDesa ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

## Pengertian APBDesa
APBDesa  yaituadanya  rencana  keuangan tahunan  desa  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan
desa  yang  mengandung  prakiraan  sumber  pendapatan dan  belanja  untuk  mendukung  kebutuhan  program pembangunan desa yang bersangkutan, dengan adanya APBDes  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akan memiliki  sebuah  rencana  strategis  yang  terukur berdasarkan  anggaran  yang  tersedia  dan  yang dipergunakan.  Anggaran  desa  tersebut  dipergunakan secara  seimbang  berdasarkan  prinsip  pengelolaan keuangan  daerah  agar  tercipta  cita-cita  good governance.  Oleh  karena  itu  APBDes  memotivasi pemerintah  desa  agar  mampu  memberikan  pelayan terbaik  kepada  masyarakat  melalui  perencanaan pembangunan  yang  tertuang  didalamnya.  Salah satunya  sumber  pendapatan  desa  berupa  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  sudah dianggarkan 10% dari APBD Sumpeno (2011:213).

## Struktur APBDesa
Menurut  Nurcholis  (2011:83)  APBDesa  terdiri atas:
1) Pendapatan desa Pendapatan  desa  yang  terdiri  dari  semua penerimaan  uang  melalui  rekening  desa  yang merupakan  hak  desa  selama  1  tahun  anggaran yang  tidak  dibayar  lagi  oleh  desa.   Pendapatan desa  ini  bersumber  dari  berbagai  dana, diantaranya  PAD(Pendapatan  Asli  Daerah),  bagi hasil  pajak  kabupaten/kota,  bagian  dari  retribusi kabupaten/kota,  ADD  (Alokasi  Dana  Desa),  dan bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lainnya.
2) Belanja desa
Belanja desa merupakan semua proses pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  desa.  Belanja desa  merupakan  kewajiban  desa  selama  satu tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa terdiri  dari  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Belanja  langsung  terdiri  dari  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan  belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja  pegawai/penghasilan  tetap,  belanja subsidi,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial, belanja  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tak terduga.
3) Pembiayaan desa Pembiayaan  desa  termasuk  semua  penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun  anggaran  berikutnya.  Pembiayaan  desa meliputi  atas  penerimaan  pembiayaan  yang mencakup:  (a)  SilPA  (sisa  lebih  perhitungan anggaran)  tahun  sebelumnya,  (b)  pencairan  dana cadangan, (c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan,  dan  (d)  penerimaan  pinjaman.  Selain itu pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan  yang  mencakup:  (a)  pembentukan dana  cadangan,  (b)  penyertaan  modal  desa,  dan (c) pembayaran utang.

## Penyusunan Rancangan APBDesa
Pemerintah  desa  setiap  tahun  wajib  menyusun APBDesa.  APBDesa  tersebut  merupakan  pembiayaan terhadap  program  pembangunan  tahunan  yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan  tahunan  diturunkan  dari  program pembangunan  jangka  menengah  desa  (lima  tahun), yaitu  disebut  RPJMDesa  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa) (Nurcholis, 2011:84).
Sesudah  kepala  desa  dilantik,  Paling  lambat  3 bulan  ia  harus  menyusun  RPJMDesa  dengan  visi  dan misi  sebagaimana  disampaikan  saat  kepala  desa kampanye.  Kepala  desa  bersama  BPD  menyusun RKPDesa  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa)  yang merupakan  penjabaran  dari  RPJMDesa  berdasarkan hasil  musyawarah  rencana  pembangunan  desa. Sekretaris  desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudiansekretaris  desa  menyampaikan  rancangan peraturan  desa  tentang  APBDesa  kepada  kepala  desa untuk  memperoleh  persetujuan.  Selanjutnya  kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD agar dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Nurcholis, 2011:85).

## Pelaksanaan APBDesa
Menurut  Darise  (2009:368)  menjelaskan  untuk pelaksanaan  APBDesa  yang  berhubungan  dengan pendapatandesa,  ada  beberapa  ketentuan  yang  harus dipenuhi, yaitu:
1) Semuapendapatan  desa  dilaksanakan  harus melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum  memiliki  pelayanan  perbankan  di wilayahnya,  pengaturannya  diserahkan  kepada daerah melalui peraturan daerah setempat.
2) Program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh desa  merupakan  dasar  sumber  penerimaan  dan pendapatan  desa  yang  wajib  dicatat  dalam APBDesa.
3) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang sah.
4) Kepala desa wajib mengidentifikasikan pemungutan setiap pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
5) Pemerintah  desa  dilarang  melakukan  pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
6) Pengembalian  atas  kelebihan  pendapatan  desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa  yang  bersangkutan  untuk  pengembalian pendapatan  desa  yang  terjadi  dalam  tahun  yang sama.
7) Dalam  pengembalian  kelebihan  pendapatan  desa yang  terjadi  pada  tahun-tahun  sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
8) Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Perubahan APBDesa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  APBDesa  bisa  saja  mengalami perubahan jika mengalami beberapa keadaan tertentu. Perubahan tersebut dilakukan apabilaterdapat keadaan dimana  harus  dilakukannya  pergeseran  jenis  belanja, sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya harus  digunakan  dalam  tahun  berjalan,  keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Semua proses tersebut hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

## Keuangan Desa
Kepala desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan  desa  harus  menetapkan  bendahara  desa. Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum dimulainya  tahun  anggaran  bersangkutan  dan berdasarkan keputusan kepala desa. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  juga  menjelaskan  lebih lanjut  bahwa  penatausahaan  penerimaan  wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu
 ISSN: 1978-1520
perincian  obyek  penerimaan,  dan  buku  kas  harian pembantu.
Penatausahaan  pengeluaran  dokumen  harus disesuaikan  pada  peraturan  desa  tentang  APBDesa atau  tentang  peraturan  desa  tentang  perubahan APBDesa  melalui  pengajuan  SPP  (Surat  Permintaan Peminjaman).  Pengajuan  SPP  harus  disetujui  oleh kepala  desa  melalui  PTPKD  (Pelaksanaan  Teknis Pengelolaan  Keuanangan  Desa).  Dimana  nantinya bendahara  desa  harus  mengeluarkan  LPj  dalam  10 bulan berikutnya.

## Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Berdasarkan  persetujuan  kepala  desa  dengan BPD  maka  rancangan  peraturan  desa  tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDesa  dapat ditetapkan  menjadi  peraturan  desa.  Jangka  waktu penyampaian  pertanggungjawaban  dilakukan  paling lambat  1  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBDesa  dan  keputusan  kepala  desa tentang  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  desa kemudian  disampaikan  kepada  bupati/wali  kota melalui camat (Nurcholis, 2011:88).

## ADD ( Alokasi Dana Desa)
Nurcholis  (2011:88)  menjelaskan  bahwa  ADD berasal  dari  APBD  kabupaten/kota  yang  bersumber dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa paling sedikit 10%. Tujuan alokasi dana yaitu:
1) Menanggulangi  kemiskinan  dan  mengurangi kesenjangan.
2) Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  ditingkat  desa  dan  pemberdayaan masyarakat.
3) Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial  budaya  dalam  rangka  mewujudkan peningkatan sosial.
5) Meningkatkan pendapatan desa melalui
BUMDesa.
6) Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa dalam  rangka pengembangan kegiatan  sosial  dan ekonomi masyarakat.
7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8) Meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat desa melalui BUMDesa.

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD
Pertanggungjawaban  ADD  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban  APBDesa,  sehingga  bentuk pertanggungjawabannya  adalah  pertanggungjawaban APBDesa.  Nurcholis  (2011:90)  juga  menjelaskan gambaran  bentuk  pelaporan  atas  kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, yaitu:
1) Laporan  berkala,  artinya  laporan  mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin  setiap  bulan.  Adapun  yang  dimuat  dalam laporan  ini  adalah  relisasi  penerimaan  ADD  dan realisasi belanja ADD.
2) Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah  yang  dihadapi,  dan  rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural,  yaitu  dari  tim  pelaksana  tingkat  desa  dan diketahui kepala desa kepada tim pendamping tingkat kecamatan  secara  bertahap.  Namun  jika  ada permasalahan  pembiayaan  dalam  rangka  pelaksanaan tugas  pendamping  tim  pendamping  nantinya  akan dibebankan  pada  APBD  kabupaten/kota  diluar  dana ADD.

## Pembinaan dan Pengawasan ADD
Pemerintah  provinsi  wajib  mengkoordinir pemberian  dan  penyaluran  alokasi  dana  desa darikabupaten/kotakepada  desa  (Nurcholis,  2011:90). Selain  itu,  pemerintah  kabupaten/kota  dan  kecamatan juga wajib membina dan  mengawasi pelaksanaan  dan pengelolaan keuangan desa.Pembinaan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa meliputi:
1) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
2) Memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  dan penyelenggaraan  keuangan  desa  yang  mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
3) Membina  dan  mengawasi  pengelolaan  keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 ISSN: 1978-1520
4) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa (Nurcholis, 2011:91).
Pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh pihak kecamatan, yang nantinya akan dikoordinasikan oleh camat. Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:
1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
2) Memfasilitasi  pengelolaan  keuangan  desa  dan penggunaan aset desa.
3) Memfasilitasi pelaksanaan ADD.
4) Memfasilitasi  penyelenggaraan  keuangan  desa yang  mencakupperencanaan  dan  penyusunan APBDesa,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban APBDesa.

## Kekayaan Desa
Perbedaan  desa  dengan  kelurahan  adalah kelurahan  yaitu  memiliki  kekayaan  desa.  Desa merupakan  badan  hukum  yang  mempunyai  kekayaan jenisnya beragam. Klasifikasi kekayaan desa ini terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambang perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh  desa,  dan  lain-lain  kekayaaan  desa  yang mencakup:
1) Barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBDesa/Daerah.
2) Barang  yang  diperoleh  dari  perolehan  lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.
3) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
4) Barang  yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari perjanjian/kontrak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Hak  desa  dari  dana  perimbangan,  pajak  daerah, dan retribusi daerah.
6) Hibah  dari  pemerintah,  pemerintah  propinsi, pemerintah kabupaten/kota.
7) Hibah  dari  pihak  ketiga  yang  sah  dan  tidak mengikat, dan
8) Hasil kerjasama desa.
9) Pengelolaan kekayaan desa dilakukan
berdasarkan  asas  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pengelolaan  dana  desa  harus  berdayaguna  dan berhasil  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa.
Pengelolaan kekayaan desa harus ada persetujuan dari BPD  (Nurcholis,  2011:94).  Biaya  pengelolaan kekayaan  desa  ini  nantinya  akan  dibebankan  pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

## Laporan Pertanggungjawaban Laporan Kepala Desa
Indonesia  menganut  sistem  demokrasi.  Oleh sebab  itu,  penyelenggaraan  pemerintahan  mulai  dari pusat  sampai  dengan  desa  harus  transparan  dan akuntabel.  Transparan  artinya  penyelenggaraan pemerintahan  harus  bisa  diakses  oleh  lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal,  badan  peradilan,  pers  dan  masyarakat. Akuntabel yang artinya penyelenggaraan pemerintahan  harus  dipertanggungjawabkan  kepada publik  (Nurcholis,  2011:95).  Demikian  pula  dengan pemerintahan desa.
Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tersebut,  kepala desa harus membuat:
1) LPPD  (Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa), meliputi:
a. LPPD akhir tahun anggaran.
b. LPPD akhir masa jabatan.
2) LKPJ  (Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban), meliputi:
a. LKPJ akhir tahun anggaran.
b. LKPJ akhir masa jabatan.
c. Informasi  LPPD  kepada  masyarakat  yang ruang lingkupnya
meliputi urusan pemerintahan  berdasarkan  hak  asal-usul  desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## Laporan Keuangan BPD
BPD harus menyampaikan laporan administrasi keuangan  BPD  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  kepada  kepala  desa selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga  menggunakan  dana  dari  APBDesa.  Oleh  karena itu,  dalam  rangka  akuntabilitas  BPD  juga  membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi  keuangan  BPD  disampaikan  secara tertulis.
 ISSN: 1978-1520

## Pengembangan Perangkat Desa
Desa  sebagai  organisasi  pemerintah  yang dibentuk  dan  didirikan  dengan  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Karena memiliki  tugas  yang  berat,  organisasi  pemerintah harus  dipimpin  dan  diisi  oleh  sumber  daya  manusia terpilih  yang  memiliki  semangat  yang  tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan  dengan  baik  (Lembaga  Administrasi Negara RI, 2009).
Dilihat situasi saat ini banyaknya perangkat desa yang  kompetensinya  masih  kurang  memadai  akibat prasyarat  pendidikan  dan  kurangnya  pendidikan  dan pelatihan  yang  diberikan  kepada  para  perangkat  desa, maka dalam rangka implementasi undang-undang desa yang  memberikan  kewenangan  cukup  besar  kepada pemerintahan desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat desa sebagai sumber daya manusia agar  mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah desa dengan baik.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  suatu  perwujudan kewajiban  seseorang  untuk  mempertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  dan  pengendalian  sumber daya dan  pelaksanaan  kebijakan  dan  dipercayakan  dalam rangka pencpaian tujuan  yang telah ada Akuntabilitas mempunyai  arti mengurus  dan mengaudit, melakukan tanggung  jawab,  laporan  kinerja,  menjawab  atas perilaku  atau  tindakan-tindakan  yang  telah  dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan,  serta  bagian  dari  sanksi  dan  penghargaan (Darise, 2006).
Waluyo (2009:195)
menyatakan bahwaAkuntabilitas  diharapkan  dapat  memperbaiki kualitas  serta  kinerja  dari  instansi  pemerintah  agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari  akuntabilitas  didasarkan  pada  individu-individu atau  kelompok  jabatan  dalam  tiap  klasifikasi  jabatan bertanggungjawab  pada  kegiatan  yang  dilakukannya, dalam mewujudkan akuntabilitas khususnya di instansi pemerintah  Lembaga  Adminsitrasi  Negara  (LAN) bekerjasama  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  telah  memberikan
pedoman  atau  prinsip-prinsip  dalam  penerapan akuntabilitas  disuatu  instansi.Berdasarkan  kerangka pemikiran  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

## Penelitian Terdahulu
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahmawati  (2015)  menunjukkan  bahwa  dari  delapan desa  yang  menjadi  sampel  telah  siap  dalam implementasi  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  khususnya  dalam  hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih  ada  kendala  dalam  implementasi  undang- undang desa. Dari segi penelitian yang dilakukan oleh Herry  (2015)  dan  Rahmawati  (2015)  diatas  memiliki kesamaan,  mereka  melakukan  penelitian  tentang kesiapan aparatur desa dalam mengahadapi implementasi  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Perbedaan  yang  dialami oleh kedua peneliti ini hanya terbatas fokus penelitian saja.
Penelitian  selajutnya  oleh  Febrian  (2014) dengan  judul  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mengetahui  1.  Menganalisis  Pengelolaan Keuangan  Desa  Lubuk  Sakat  dalam  mewujudkan pembangunan desa Lubuk Sakat Tahun 2012.Yang ke 2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa  Lubuk  Sakat  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012.
Penelitian  oleh  Hendro  Pujo  Sangsoko  Adi (2013)  dengan  judul  Implementasi  Pengelolaan Keuangan  dan  Penatausahaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Perda  (peraturan  daerah)  Nomor  16 Tahun  2007  Tentang  Keuangan  Desa  di  desa Mulawarma Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten  Kutai  Kartanegara.Penelitian  ini  bertujuan Mengetahui
implementasi pengelolaan dan penatausahaan  keuangan  desa  berdasarkan  perda Nomor  16  Tahun  2007  Tentang  Keuangan  Desa  di Desa  Mulawarman  Kecamatan  Tenggarong  Seberang Kabupaten Kutai Kartenegara terlaksana dengan baik.
Penelitian  oleh  Jaitun  (2013)  Hasil  Penelitian bertujuan mengukur kinerja aparatur dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  di  Desa  Sepala Dalung  dapat  kita  lihat  dalam  kemampuan  kerja
aparatur,  dimana  aparatur  masing-masing  memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan meliputi  yaitu  pelayanan  kepada  masyarakat  serta melaksanakan  tugas  atau  wewenang  lain  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator  Kerjasama,  Kedisiplinan,  Kreatifitas,  dan Tanggungjawab.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Menurut  Sekaran  (2006:152)  desain  penelitian yaitu  kerangka  atau  perincian  kerja  yang  akan dilakukan  saat  penelitian,  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  dan  arah  dalam  melaksanakan penelitian  tersebut.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Kesiapan Perangkat  Kampung  Dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Gayo Lues.
Tingkat  intervensi  untuk  penelitian  ini  adalah intervensi minimal.
Sekaran  (2006:166)  menjelaskan  bahwa  tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan  tidak  melakukan  tindakan  untuk  mempengaruhi hasil  penelitian.  Horizon  waktu  dalam  penelitian  ini adalah cross sectional , dimana data yang dikumpulkan hanya  sekali  baik  selama  periode  harian,  mingguan atau bulanan.
Muntahanah
(2014:4) menjelaskan adanyaPendekatan  kualitatif  ini  digunakan  dalam rangka  mendapatkan  data  deskriptif  berupakata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden  penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif terdapat  berbagai  macam  penelitian,  danpenelitian  ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitumelakukan  pengamatan  secara  detail  kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan  diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan yang terjadi.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Sugiyono  (2008:115)  menjelaskan  populasi adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kampung di  Kabupaten  Gayo  Lues  yang  berjumlah  144 kampung dari 11 kecamatan. Teknik penarikan sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling .  Dari  11  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Gayo  Lues,  Penelitian  ini  dilakukan  di  2  kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, dan Kecamatan Dabun Gelang.  Untuk  penelitian  ini  setiap  kecamatan  yang telah dipilih akan diambil 6 kampung dari kecamatan Blangkejeren  dan  2  kampung  dari  kecamatan  Dabun Gelang sehingga jumlah kampung yang akan diteliti 8 kampung.
Pemilihan  kecamatan  tersebut  sebagai  lokasi penelitian  didasari  pertimbangan  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 3 mengenai Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015 bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa,  salah  satunya  adalah  dengan  pengembangan potensi  ekonomi  lokal  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan  dibidang pangan,  energi,  kemaritiman  dan  kelautan,  serta pariwisata dan industri.  Kecamatan  yang  telah  dipilih tersebut  telah  sesuai  dengan  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa  dan  dianggap  sudah  mewakili populasi.

## Metode Pengumpulan Data
Menurut  Sanusi    (2010:105)  metode  penelitian adalah  berbagai  cara  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitiannya.  Dalam penelitian  ini  metodepengumpulan  data  yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Wawancara Menurut Sanusi (2011:105) wawancara
merupakan teknikpengumpulan data yang menggunakan  pertanyaan  secaralisan  kepada subjek  penelitian.  Pada  saat  mengajukan pertanyaan,  Peneliti  dapat  berbicara  berhadapan secara  langsungbersama  responden  atau  jika  hal itu tidak mungkin dilakukan,juga bisa melalui alat komunikasi,  misalnya  pesawat  telepon.Informan yang  diwawancarai  dalam  penelitian  ini merupakan  orang-  orang  yang  sudah  ahli  di bidangnya  dan  relevan  dengan  pokok  bahasan penelitian merupakan Analisis Kesiapan Perangkat Kampung Dalam Pelaksanaan
 ISSN: 1978-1520
Pengelolaan  Keuangan  Kampung  Kabupaten Gayo Lues.
2. Dokumentasi
Menurut  Sanusi  (2011:114)    Cara  dokumentasi biasanya  dilakukan  untuk  mengumpulkandata sekunder  dari  berbagai  sumber,  baik  pribadi maupunkelembagaan  Penelitian  inimenggunakan
teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan.
Berikut  adalah  tabel  kisi-kisi  panduan wawancara dan dokumentasi :
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Panduan Dokumentasi No Nama Dokumen Yang Dibutuhkan Ada Tidak Keterangan 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (semesteran).
2 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDesa (tahunan).
3 Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan (LPP)  Desa tahunan dan  LPP Desa akhir masa jabatan.
4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan.
5 Laporan kekayaan milik desa (tahunan).
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016)

## Teknik Analis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  inimenggunakan  langkah-langkah  seperti yang  dikemukakan  oleh  Burhan  Bungin  (2003:70) yaitu sebagai berikut:
1) Pengumpulan Data ( Data Collection )
Pengumpulan  data  yaitu  bagian  integral  dari kegiatan analisisdata. Kegiatan pengumpulan data pada  penelitian  ini  adalah  denganmenggunakan wawancara  kepada  perangkat  desa  terkait  dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
2) Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data,  dapat  diartikan  sebagai  proses pemilihan,
pemusatan perhatianpada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul  dari  catatan  yang  tertulis  di  lapangan.
Reduksi dilakukan sejak pengumpulan datadimulai dengan membuat ringkasan,
mengkode,  menelusur  tema,  membuatgugus- gugus,  menulis  memo  dan  sebagainya  dengan maksud  menyisihkandata/informasi  yang  tidak relevan.
3) Display Data
Display  data  yaitu  pendeskripsian  sekumpulan informasi tersusunyang memberikan
kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan danpengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  teksnaratif.
Penyajiannya  juga  dapat  berbentuk  matrik, diagram, tabel dan bagan. 4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan
( Conclusion Drawing and Verification )
Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data.  Penarikan  kesimpulan  yang  merupakan kegiatan  interpretasi,  yaitu  menemukan  makna data  yang  telahdisajikan.  Data  yang  sebelumnya sudah  didapatkan  di  desa  terkait  akan dibandingkan  dengan  peraturan  atau  undang- undang yang telah dibuat berkenaan dengan desa.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Pada  Bab  ini  dijelaskan  bagian  Peraturan Pengelolaan  Keuangan  Kampung  dan  fungsi  masing- masing  Perangkat  Kampung,  Serta  hasil  wawancara atau  diskusi  dengan  Perangkat  Kampung.  Selain  itu dibuat  analisis  untuk  memahami  masalah  yang  ada dikampung tersebut.

## Perangkat  Kampung  di  Kabupaten  Gayo  Lues Penjelasan  tentang  Perbedaan  Penyebutan  Nama Perangkat Kampung
Di  Indonesia  setiap  daerah  memiliki  keunikan dalam  penyebutan  Nama  untuk  Struktur  Pemerintah Desa,Pada penelitian ini dasar yang digunakan adalah penyebutan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  Peraturan Bupati  Gayo  Lues  No  20  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Kampung,  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pemendagri
Nomor  84  Tahun  2015  Tentang  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa,  Perbedaan penyebutan  nama  atau  istilah  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Desa disebut Kampung;
b. Kepala Desa disebut Pengulu;
c. Seketaris Desa disebut Seketaris Kampung;
d. Bendahara disebut Staf Seketariat Kampung;
e. Badan Permusyawaratan Desa disebut Urang Tue.
Penjelasan  selanjutnya  akan  mengunakan istilah-istilah  yang  berlaku  di  Kabupaten  Gayo  Lues sama  dengan  Perbup  (Peraturan  Bupati)  Nomor  20 Tahun 2015 tersebut diatur, dan dibandingkan dengan istilah  yang  ada  dalam  Pemendagri  Nomor  84  Tahun 2015.

## Proses Perencanaan Pembangunan Desa Melalui RPJMDesa/Kampung
Menurut  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintah  desa  harus menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Perencanaan  pembangunan  desa  ini  nantinya  akan disusun  secara  berjangka  yang  diawali  dengan penyusunan  RPJMDesa  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa)  untuk  jangka  waktu  6  tahun yang  akan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa. RPJMDesa atau RPJMKp sebutan keduanya diartikan sama, sama halnya dengan APBDesa dengan APBKp penyebutannya  keduanya  diartikan  sama  yang digunakan  di  Peraturan  Bupati  Gayo  Lues  Nomor  20 tahun  2015  yang  menjadi  pedoman  penelitian  ini. Wawancara  dengan  Pengulu  dilakukan  di  8  kampung di 2 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, Dari kedelapan kampung tersebut, Sudah selesai  menyusun RPJMKp dan  APBKp  pada  tahun  2015  walaupun  ada  satu kampung  terlambat  menyelesaikanya.  Semestinya RPJMKp  tersebut  disiapkan  paling  lambat  pada tanggal  31  Desember  2015,  Namun  baru  selesai  pada bulan Februari 2016.
Ada  beberapa  yang  dikemukakan  oleh  pengulu Panglime  Linting  Kecamatan  Dabun  Gelang Bandaruddin, Beliau menyatakan bahwa:
Kendala yang dialami kampungadanya terbatasnya  waktu  yang  diberikan  untuk penyusunan RPJMKp. Kampung lebih
mengedepankan dan memprioritaskan pembuatan APBKp  karna  menjadi  syarat  pemberian  dana kampung.  Jika  APBKp  belum  disiapkan  maka kampung  tersebut  tidak  mendapatkan  alokasi dana  ke  kampung.  Untuk  itu,  kampung  terlebih dahulu  menyiapkan  APBKp  agar  proses  dan realisasi  dana  kampung  dapat  berjalan  dengan baik.
Secara  aturan  seharusnya  RPJMKp  disusun sebelum  melakukan  penyusunan  APBKp,  Karena RPJMKp  yang  nantinya  menjadi  pedoman  dalam penyusunan APBKp. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  mengenai Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Pasal114  Ayat  (1-2),  Perencanaan pembangunan  desa  berupa  RPJMDesa  disusun berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah desa yang paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. RPJMDesa ini paling sedikit memuat  penjabaran  visi  dan  misi  kepala  desa  yang terpilih  dan  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.
Proses Penganggaran Dana Desa Melalui

## APBDesa/Kampung
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014    tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  proses  penganggaran  APBDesa disusun  oleh  sekretaris  desa  berdasarkan  RPJMDesa dan  rencana  kerja  desa  pertahun  yang  nantinya  akan disampaikan  kepada  kepala  desa.  Rancangan  tentang APBDesa  tersebut  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  untuk dibahas  dan  disepakati  bersama.  Rancangan  tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Ketika  ditanya  mengenai  ketersediaan  APBKp, dari  keseluruhan  kampung  yang  di  teliti  sudah memiliki.  Namun,  yang  sedikit  berbeda  adalah mekanisme  atau  proses  penyusunan  APBKp khususnya  penyampaian  rancangan  APBKp  kepada bupati  untuk  dievaluasi.Bedasarkan  Peraturan  Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan  Kampung  Pasal  30,  Seketaris  Kampung menyusun  rancangan  peraturan  kampung  tentang APBKp  berdasarkan  RPJMPKp  tahun  berkenaan  dan seketaris  menyampaikan  rancangan  APBKp  kepada
pengulu  kampung,  kemudian  pengulu  menyampaikan kepada  Urang  Tue  untuk  dibahas  dan  disepakati bersama.
Dari  hasil  wawancara  mengenai  ketersediaan APBKp yang dilakukan kepada Kaidir selaku Pengulu Kampung Bacang menyatakan bahwa:
Kampung  ini  sudah  membuat  APBKp.  Bedanya kampung  bacang  ini  Untuk  melakukan  program pembangunan  kampung  masih    menggunakan RPJMKp  sebagai  acuan  dan  pedoman  dalam pelaksanaan  pembangunan  dan  realisasi  keuangan kampung.  Selama  ini  kampung  tetap  melakukan pembangunan, kisaran dana yang digunakan hanya dibuat di catatan buku kampung dan nantinya akan digunakan  sebagai  informasi  untuk  pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  91, APBDesa sangat dibutuhkan karena seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening  kas  desa  dan  seluruh  penggunaannya ditetapkan  melalui  APBDesa.  APBDesa  ini  akan menjadi  pedoman  dan  acuan  bagi  perangkat kampungdalam melakukan proses pertanggungjawaban berupa penyusunan LPj (Laporan Pertanggungjawaban).

## Proses Pelaporan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa.  Jika  terdapat  desa  yang  belum memiliki  pelayanan  perbankan  di  wilayahnya  maka pengaturannya  secara  lebih  lanjut  ditetapkan  oleh pemerintah  kabupaten/kota.  Untuk  semua  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan  di  desa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.
Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 3  Tahun  2012  tentang  Pemerintahan  Kampung  Pasal 14  Ayat  (i-j)  menjelaskan  bahwa  menyelengarakan adminitrasi  kepala  desa  dalam  melaksanakan penatausahaan  keuangan  desa  harus  menetapkan bendahara  desa  yang  dilakukan  sebelumnya  tahun
anggaran  bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan pengulu  kampung,  Penetapan  bendahara  tersebut bertujuan untuk membuat pertanggungjawaban berkala mengenai pelaksanaan APBDesa, sehingga pelaksanaan  APBDesa  dapat  dilihat  secara  akuntabel dan  transparan.  Sedangkan  Peraturan  Bupati  Gayo Lues  Pasal  36  Nomor  20  Tahun  2015  tentang Pengelolaan  Keuangan  Kampung  menjelaskan  bahwa semua  penerimaan  dan  pengeuaran  kampung  dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan  melalui  rekening  kas  kampung  pada bank  ditunjuk  dan  didukung  oleh  bukti  yang  lengkap dan sah.
Hasil  Wawancara  dengan  Awaluddin  selaku PenguluKampung  Porang  Kecamatan  Blangkejeren mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBKp secara semesteran  dan  dana  kampung  yang  diterima,  adalah sebagai berikut:
Jumlah  keseluruhan  dana  yang  dimiliki  oleh kampung  adalah  Rp642.000.000,-  untuk  tahun 2015. Dana tersebut direalisasikan untuk pembukaan jalan kampung, pembuatan MCK, jalan rabat  beton,  pembuatan  irigasi,  dan  pembuatan paret kampung. Mekanisme atau proses penyusunan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBKp mengenai pembangunan dan lainnya nantinya akan dimusyawarahkan  kepada  seluruh  masyarakat  dan disusun  laporannya  oleh  bendahara  kampung. Setiap  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sudah memiliki  laporan  bukti  transaksi  yang  telah dikumpulkan per transaksi pengeluaran.
Awaluddin  menegaskan  bahwa  kampung  sudah memiliki  kesadaran  yang  baik  dalam  proses pelaksanaan APBKp secara akuntabilitas.
Kecamatan  Dabun  Gelang,  Hasil  wawancara  dengan Pengulu  Kampung  Badak  Bulan  Sabit,  Menjelaskan bahwa:
Jumlah  dana  Kampung  secara  keseluruhan adalah Rp320.000.000,-
Dana tersebut direalisasikan  untuk  pembuatan  Jalan  setapak, MCK,  dan  Pembuatan  air  bersih.  Untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBKp secara  semesteran  itu  sendiri,  kampung  sudah menggunakan jasa pihak ketiga atau pihak kantor yang  mampu  membuat  laporan  tersebut. Selanjutnya  kampung  akan  memberikan  imbalan jasa sesuai yang telah disepakati bersama. Untuk
bukti  transaksi,  kampung  memiliki  bukti  yang lengkap  dan  lampiran  transaksi  yang  sah  sesuai yang dibutuhkan.
Pernyataan pengulu kampung tersebut menggambarkan  keadaan  Kampung  Badak  yang memiliki  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang handal  dalam  menyusun  laporan  atau  dokumen  yang dibutuhkan  oleh  kampung  selama  proses  pengelolaan dana  kampung.Pendapat  pengulu  kampung  tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  menjelaskan  adanya  keharusan ketersediaan  bukti  transaksi.  Dan  Peraturan  Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan  Kampung  yang  menjelaskan  semua penerimaan  dan  pengeluaran  kampung  harus  di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Proses  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa
Melalui  LPj  (Laporan  Pertanggungjawaban)  atau LPP (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan)
Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Desa  menjelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.  Bendahara  desa  wajib  mencatat  setiap penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib.  Bentuk pertanggungjawaban  yang  dilakukan  bendahara  desa adalah  melalui  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan pertanggungjawaban  ini  akan  disampaikan  setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan  berikutnya.  Dokumen  yang  digunakan  untuk penatausahaan  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran menggunakan  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu pajak, dan buku bank.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis dengan  menggunakan  media  informasi  yang  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Media  tersebut  diantaranya papan  pengumuman,  radio  komunitas,  dan  media
informasi lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 99, Pengulu menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBKp  kepada  bupati  setiap  akhir  tahun  atau disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, dan laporan pertanggungjawaban realisasikan pelaksanaan APBKp diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat.
Setelah  dilakukan  wawancara  ke  8  kampung  di Kabupaten  Gayo  Lues,  tampak  bahwa  7  kampung sudah  memiliki  laporan  pertanggungjawaban  dan  1 kampung masih belum memiliki laporan pertanggungjawaban.  Kampung  yang  sudah  memiliki laporan  pertanggungjawaban  adalah  di  Kecamatan Blangkejeren,  Kampung  Jawa,  Durin,  Raklunung, Porang,  Bacang,  dan  diKecamatan  Dabun  Gelang yakni
Kampung
Badak dan Panglime
Linting,Sedangkan  kampung  yang  belum  memiliki laporan  pertanggungjawaban  adalah  Kampung  Bukit Kecamatan Blangkejeren.
Pengulu Kampung BukitZul Karnain menjelaskan  bahwa  Kampung  Bukit  belum  memiliki laporan  pertanggungjawaban  dikarenakan  kurangnya fasilitas  sistem  informasi  yang  memadai  dan  sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan kampung  dan  membuat  laporan  pertanggungjawaban dana  kampung.  Bersamaan  dengan  laporan  yang  lain, kampung  ini  memilih  untuk  menggunakan  jasa  pihak ketiga untuk pembuatan laporan pertangungjawaban.Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa  laporan  pertanggungjawaban  belum  disiapkan karena sampai saat ini pembangunan dan realisasi dana kampung  programnya  ada  yang  belum  terselesaikan, Sehingga laporan pertanggungjawaban belum dibuat.
Dari  ketujuh  kampung  lain  yang  diteliti  sudah cukup  baik  dalam  melakukan  pertanggungjawaban setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Walaupun  kurun  waktu  penyampaian  laporan pertanggungjawaban  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  tetapi  kampung sudah dianggap mampu dalam memenuhi kewajibannya
untuk
membuat laporan
pertanggungjawaban  atau  laporan  penyelenggaraan pemerintahan.
Pengulu  Kampung  Raklunung  Kecamatan Blangkejeren Syamsul Bahri menjelaskan bahwa:
Kampung sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Kampung juga sudah  memiliki  fasilitas  sistem  informasi  yang memadai  serta  sumber  daya  manusia  yang  handal untuk mengelola keuangan kampung dan membuat laporan  pertanggungjawaban  dana  kampung. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan
menempel  salinan  laporan  tersebut  di  papan pengumuman. Menurut saya,
proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
kampung sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.
Pengulu kampung tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas  yang  ada.  Laporan  pertanggungjawaban memang  sudah  harus  disiapkan  oleh  desa  dan diinformasikan  kepada  masyarakat  setempat  agar masyarakat  dapat  mengetahui  bagaimana  proses pengelolaan keuangan kampung yang didiaminya.
Proses Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap Perangkat

## Desa/Kampung
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  menjelaskan  bahwa  pemerintah provinsi  wajib  membina  dan  mengawasi  pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota.
Pengawasan  dan  pemantauan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  juga  dijelaskan  lebih  rinci dalam  Perbup(Peraturan  Bupati)  Kabupaten  Gayo Lues  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Keuangan  Kampung  Paragraf  6  Pasal  (83-85) menjelaskanPelaksanaan  pengadaan  barang  atau  jasa diawasi  oleh  Bupati  dan    masyarakat  setempat  dan pengawasan  oleh  Bupati  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  pasal  83  dapat  didelegasikan  kepada  Camat, yang  menjelaskan  bahwa  pemerintah  kabupaten  dan camat  wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa.  Pemauntauan  tersebut tingkat perkembangan kegiatan alokasi dana kampung yang  dilakukan  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung. Pengawasan ini dilakukan secara fungsional, pengawasan melekat, dan
pengawasan  oleh  masyarakat.  Pengawasan  tersebut dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  di  8  kampung  di  Kabupaten  Gayo  Lues, secara  umum  keseluruhan  kampung  tersebut  sudah mendapatkan  pelatihan,  pembinaan  atau  program pendampingan  kepada  perangkat  kampung  dalam pengelolaan  keuangan  kampung  dari  pemerintah Kabupaten  Gayo  Lues.  Kampung  juga  diberikan sosialisasi  yang  memadai  dan  buku  pedoman mengenai pelaksanaan administrasi keuangan kampung.
Ahmadun  selaku  Pengulu  Kampung  Jawa menjelaskan  bahwa,  Untuk  tahun  2015  Pemerintah Kabupaten  Gayo  Lues  secara  langsung  melakukan program  pendampingan  kepada  perangkat  kampung. Program  pendampingan  pada  awalnya  diusulkan  oleh kampung    itu  sendiri  dan  dilakukan  Secara  kolektif dengan  tutor  dari  Kabupaten  Gayo  Lues.  Kampung sudah  diberikan  sosialisasi  yang  cukup  dan  buku pedoman  juga  sudah  diberikan  agar  pelaksanaan administrasi  kampung  dapat  berjalan  dengan  baik sebagaimana  mestinya.  Untuk  usulan  kedepannya, diharapkan kampung dapat lebih dievaluasi dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban agar terhindar dari kebocoran dana kampung.
Bulan  Sabit  selaku  Pengulu  Kampung  Badak Kecamatan Dabun Gelang juga menegaskan bahwa: Pemerintah  Kabupaten  Gayo  Lues  pernah melakukan  pembinaan  secara  langsung  kepada perangkat  kampung.  Perangkat  kampung    juga diberikan  sosialisasi  dan  buku  panduan  mengenai pengelolaan  keuangan  kampungdan  hal  terkait lainnya.  Usulan  saya  terhadap  pemerintah kabupaten  sebaiknya  memberikan  sosialisasi  yang lebih  banyak  lagi  dengan  melakukan  pelatihan (tryning)  berkala  kepada  perangkat  kampung  yang masih merasa kurang mampu dalam
mempertanggungjawabkan
laporan
pertanggungjawaban dana kampung.
Pendapat  dari  pengulu  kampung  tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gayo  Lues  sudah  cukup  baik  dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan  kampung  di  berbagai  kecamatan  dengan mengadakan  sosialisasi.  Ini  juga  sudah  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan  yang  ada  khususnya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, dan  Pemerintah  Kampung  di  Gayo  Lues  juga diharapkan  dapat  terus  membangun  dan  memajukan kampung  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana yang  berguna  pada  masyarakat  serta  dapat  mecapai tujuan  berdasarkan  visi  dan  misi  yang  telah direncanakan dan ditetapkan pengulu kampung.

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di delapan  kampung  di  Kabupaten  Gayo  Lues  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Secara  keseluruhan  perangkat  kampung  di Kabupaten  Gayo  Lues  sudah  siap  dalam  pengelolaan keuangan kampung secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Dari  delapan  kampung  yang  diteliti,  hanya  satu kampung  yang  belum  siap  dalam  proses  perencanaan dan    pertanggungjawaban  dana  kampung,  yakni kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren.
Kendala yang dialami perangkat kampung untuk pengelolaan  keuangan  kampung  adalah  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  faham mengenai  pengelolaan  keuangan  kampung.  Ini menyebabkan  perangkat  kampung  lebih  memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan  keuangan  kampung.  Untuk  itu  kampung yang  belum  mampu  membuat  dokumen  pengelolaan keuangan  kampung  tersebut  harus  membayar  jasa sebesar lebih kurang Rp2.000.000 per kampung.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  wawamcara belum  sepenuhnya  dikembangkan  secara  terperinci, tetapi  hanya  dikembangkan  terkait  indikator  yang digunakan untuk melihat akuntabilitas saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tertangkap dalam wawancara tersebut.
Dari  hasil  penelitian  ini  disarankan  bagi penelitian selanjutnya, Hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisioner yang  lebih  lengkap  dengan  sampel  penelitian  yang lebih  luas  untuk  melihat  bagaimana  pengelolaan keuangan kampung yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Andangatmadja,  Andi.  2012 .  AnalisisAkuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang
Laboratorium  IPA  pada  Sekolah  Menengah Pertama  di  Kabupaten  Gresik  Jawa  Timur . Tesis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Aaang Ari Dwipayana, Dkk. 2003. Membangun Good Governance di Desa Yogyakarta: IRE Press. Arikonto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan  Praktek .  Edisi  revisi.  Bandung: Rineka Cipta.
Anwar,  Sanusi.  2011. Metode  Penelitian  Bisnis.
Jakarta: Selemba Empat.
Aceh  Andalas.  2016. Sosialisasi  Dana  Kampung .  11 Maret. Hal 3. Bungin,  Burhan.  2003. Analisis  Data  Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan
Metodologis  Kearah  Penguasaan  Model Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. BBPK. 2015.  Pengelolaan  Keuangn  Desa .  Melalui http://www.bppk.kemenkeu.go.id/ . Diakses pada tanggal 1 September 2016.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jakarta: Indeks.
Darise,  Nurlan.  2006. Penelolaan  Keuangan  Daerah. Jakarta: Indeks.
Husna,  Syafatul,  2016. Kesiapan  Aparatur  Desa dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa  secara  Akuntabilitas  Sesuai  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa (studi  beberapa  desa  di  kabupaten  pidie). Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Darussalam Banda  Aceh:  Program  Akuntansi  Universitas Syiah Kuala.
Herry,  Antono.  2015.  Kesiapan  Desa  Menghadapi Implementasi  Undang-Undang  Desa  (Tinjauan Desentralisasi  Fiskal  dan  Peningkatan  Potensi Desa). Jurnal Ilmiah CIVIS. 5 (1): 738-751.
Jaitun.  2013.  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  di  Desa Sepala  Dalung  Kecamatan  Sesayap  Hilir Kabupaten Tetana Tidung. E Journal
Pemerintah Integratif. Hal 13-17. Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .  Jakarta: Erlangga. --------------------- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2015.
--------------------  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
--------------------Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
-------------------  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
---------------  Peraturan  Bupati  Gayo  Lues  Nomor  3 Tahun 2012 Pemerintahan kampung.
--------------  Peraturan  Bupati  Gayo  Lues  Nomor  20 Tahun 2015 tentang Pemerintahan kampung.
Rahmawati,  Hesti  Irna  dan  Surifah.  2015.  Analisis Kesiapan  Desa  dalam  Implementasi  Penerapan
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). The 2nd  University  Research  Coloqium. Hal  305-
313.
Ramadhan,  Riza.  2014.  Analisis  Perbandingan
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bangsri  Dengan
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pemendagri 37 Tahun 2007. Jember: Universitas Jember.
Republik  Indonesia. Peraturan    Menteri    Dalam
Negeri    Republik    Indonesia    Nomor    113 Tahun    2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan
Desa.
Sekaran,  Uma.  2006. Metodologi  Penelitian  untuk
Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Santosa,  P.  2008. Administrasi  Publik  Teori  dan Aplikasi  Good  Governance. Bandung:  Refika
Aditama. Sugiyono.  2008. Metode  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta. Supriyono.  2001. Akuntansi  Manajemen  3:  Proses Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN.
Serambi  Aceh.  2016 .  Sosialisai  kampung  siapan  dan kampung definitif . 24 April. Hal. 5.
Syafrudin,  Ateng.  2006. Pemerintah  Kecamatan  dan Pemerintah  Desa  Menurut  Undang-  Undang Nomor  22  Tahun  1999.  Jatinangor :  Seminar dan Lokakarya Nasional dikampus STPDN.
Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. E-Journal  Pemerintahan  Integratif. 1 (1): 51-64.
------------------ Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
---------------  Undang-Undang    Republik    Indonesia Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan    antara  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.