Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________

## STUDI PENERAPAN PENDEKATAN COMMUNITY LED ASSESSMENT AND PLANNING PROCESS (CLAPP-GPI) DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (RPJM-DESA) DI KABUPATEN BANTAENG.
Syamsu Alam Fatimah*

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  variable  /  information  on  the application-GPI CLAAP approach in the preparation of its medium-Village at 3 in the  sample  villages  Bantaeng.  This  research  is  a  descriptive  study  with  qualitative approach  in  this  case  using  inductive  logic  thinking.  findings  obtained  through connecting, Indexing and interpretation of data / information obtained from in-depth interviews  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  From  the  results  of  the  study concluded that: (1) In general penegetahuan village community (village government, Village  Facilitators  and  Villagers)  on  the  approximation  of  Clapp-GPI,  related sense,  the importance berfocus on the poor and women (GPI) and principles / basic values  Clapp-GPI  memuskan  enough.  (2)  The  survey  results  also  showed  that approximately 76.7% - 86.7% of respondents were very satisfied with the benefits of planning  Rural  Development  in  identifying  and  identifies  poverty  according  to  the perspective of the local community. (3) The survey results also showed that in general the  respondents  were  satisfied  and  very  satisfied  with  the  application  of  the  Clapp- GPI in the preparation of village plans-RKP Village beneficial to the improvement of quality  of  life,  help  to  improve  the  quality  of  rural  development  planning,  help  in accessing and managing programs and kedesa budget entry.
Keywords:  community  led  assessment  and  planning  process  (CLAPP-GPI),

## RPJM-DESA

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2003, Program pengembangan CLAPP-GPI (Community Led Assessment  and  Planning  Process,  Gender  Procerty  Inclusive)    di  4  Propinsi mulai  dikembangkan  ke  mitra-mitra  ACCESS  (Australian  Community Development  and  Civil  Society  Strenghtening  Scheme)  baik  melalui  jalur pengembangan  kapasitas  maupun  pengembangan  dan  pengorganisasian  di komunitas  pedesaan.  Pengembangan  yang  difasilitasi  Mitra  Samya  (Lembaga Studi Partisipasi dan   Demokrasi)   atas   dukungan   AusAID-ACCESS,   telah dilakukan  dengan    bekerjasama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan
*) Dosen FKIP Unasman, fatimah_unasman@yahoo.com
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
organisasi  warga.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Proses ini dibuat dengan pengembangan  pendekatan  efektif  yang  mendukung  pembangunan  yang equitable dan berkelanjutan.
Pengalaman kurang lebih 10 tahun pengembangan CLAPP-GPI memberi banyak  pembelajaran  yang  bermanfaat  dalam  menyumbang  perwujudan dampak  program  ACCESS  yaitu  peningkatan  kualitas  kehidupan  dan keberdayaan    masyarakat  miskin  dan  perempuan.  Khususnya  diKabupaten Bantaeng  ACCESS    bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng, Mitra  Samya  dan  LSM  lokal  telah  memfasilitasi  penyusunan  RPJM- Desa/Kelurahan  disemua  desa  dan  kelurahan.  Pengalaman  penyusunan  RPJM- Desa/Kelurahan melalui pendekatan CLAPP-GPI,telah menjadi kebanggaan dan asset  sebagai  salah  satu  Kabupaten  model  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan  dalam kaitannya dengan perencanan pembangunan desa yang partisipatif
Penerapan  Pendekatan  Fasilitasi  melalui  internalisasi  nilai-nilai  CLAPP- GPI  dan    mengembangkan  pendekatan  praktis  perencanaan  desa  dan transformasi
kapasitas masyarakat untuk mendukung proses
perubahan/pembangunan  di  desa.    Proses-proses  dimaksud  tentunya  yang terkait dengan :
 GPI (menjamin keterlibatan aktif masyarakat miskin dan perempuan);
 dipimpin masyarakat;
 transparan/akuntable;
 memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang dipinggirkan dan;
 berkesinambungan .
Belum  idealnya  pelaksanan  otonomi  di  tingkat  desa  mendorong keprihatinan  para  pelaku  pembangunan.  Sejak  tahun  2003  Mitra  Samya bersama sejumlah LSM/KSM di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten jeneponto Propinsi  Sulawesi-Selatan,  atas  dukungan  AusAID-ACCESS  melakukan  upaya khusus dengan mengembangkan instrumen CLAPP-GPI secara berkelanjutan.
Pada  awalnya,  CLAPP-GPI  digunakan  untuk  penyusunan  rencana  oleh kelompok-kelompok  kecil  di  komunitas,  namun  kemudian  berkembang  menjadi perencanaan  pembangunan  di  tingkat  desa.  Tantangan  utama  yang  dihadapi adalah  bagaimana  mengintegrasikan  pengalaman  CLAPP-GPI  kedalam  skema musrenbang,  dansejak  tahun  2006  CLAPP-GPI  secara  khusus  dirancang  untuk menyusun  RPJMDesa  5  tahun  dan  RKPDesa  1  tahunsertaterintegrasi  dalam skema musrenbang.
Adanya RPJM Desa 5 tahun dan RKP Desa 1 tahun menumbuhkan rasa percaya diri pemerintah desa. Melalui program CLAPP, dilakukan pembenahan terhadap  peran  dan  fungsi  pemerintahan  desa.  Sumber-sumber  pembiayaan pembangunan lainnya juga mulai digali untuk membiayai pelaksanaan rencana pembangunan  desa.  Penguatan  kapasitas  pemerintahan  desa  dalam  menyusun
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
APBDesa  khususnya  peluang  memanfaatkan  ADD  serta  meningkatkan kemampuan dalam menyusun Peraturan Desa dilakukan oleh Mitra Samya.
Pemerintahan  dan  masyarakat  desa  mulai  mengelola  pembangunan  di desanya  secara  lebih  otonom.    Di  Kabupaten  Bantaeng  ,  pemerintah  desa mengembangkan  regulasi  pembiayaan  pembangunan  desa  dengan  mendorong keswadayaan  masyarakat.  Dari  proses  tersebut,  desa  telah  memiliki  asset  yang pengelolaaanya  melalui  wadah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES),  beberapa unit  usaha  seperti  Usaha  Waserda  diDesa  Kampiling  .  Hasil  usaha  waserda menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa. Selain itu, tuntutan otonomi  desa  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang  semakin menguat.
Dinamika  yang  terbangun  tidak  hanya  pada  tingkat  desa  namun  juga pada  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten.  Apresiasi  dan  respon  positif  terhadap berbagai  agenda  ACCESS    juga  ditunjukkan  oleh  pemerintah  kecamatan  dan kabupaten.  Respon  positif  pemerintah  Kabupaten  ditandai  dengan  semangat pemerintah  kabupaten  mengadopsi  metodologi  CLAPP  untuk  perencanaan, sharing  pembiayaan  program  dan  replikasi  program  pada  desa-desa  lainnya. Kondisi ini dimungkinkan karena pendekatan dan program yang dikembangkan mendukung pelaksanaan regulasi yang ada.
CLAPP-GPI  menjadi  pendekatan  utama  dalam  perencanaan  masyarakat dan penganggaran yang focus orang miskin dan perempuan (gender and poverty inclusive-GPI)  di  tingkat  desa.  Pendekatan  CLAPP-GPI  ternyata  mampu membangun  interaksi  dinamis  (mekanisme,  relasi  dan  kepercayaan)  antara masyarakat,  LSM  dan  Pemerintah  pada  berbagai  level.  Kondisi  ini  memberi kontribusi  terhadap  tercapainya  Pemerintahan  Lokal  (desa–  kabupaten)  yang demokratis.
Dasar pijak studi ini adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005    (pasal  66)  tentang  desa  yang  memberi  ruang  untuk  melakukan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  perencanaan  desa.  Melalaui  latar  belakang  dan  tujuan diatas,  maka  akan    dilakukan  analisis  untuk  menilai  seberapa  tepat  seluruh proses  dan  mekanisme  penerapan  pendekatan  CLAPP-GPI  dalam  penyusunan RPJM-Desa  di  Kabupaten  Bantaeng.  Olehnya  itu  maka  permasalahan  yang ingin dianalisis adalah:
1. Apakah  masyarakat  (orang  miskin  dan  perempuan)  serta  pemerintah  desa mempunyai  pengetahuan  &  pemahaman  yang      jelas  tentang    pendekatan CLAPP-GPI  yang  menjamin  keberpihakan  pada  perempuan  dan  orang miskin dalam perencanaan pembangunan desa ?
2. Apa  manfaat  perencanaan  pembangunan  desa    dalam  menemukenali  dan mengidentifikasi kemiskinan menurut sisi pandang masyarakat setempat?
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
3. Bagaimana tingkat kepuasan warga (terutama orang miskin dan perempuan) dan  pemerintah  desa  atas  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI  dalam penyusunan RPJM-RKP Desa sebagai acuan utama pembangunan desa.
ACCESS  merasa  perlu    untuk  menekankan  nilai  keberpihakan  pada perempuan  dan  orang  miskin,  karena  pada  umumnya  perempuan  dan  orang miskin  memiliki  posisi  yang  lebih  rentan  dibandingkan  kelompok  laki-laki maupun kelompok yang memiliki latar belakang social ekonomi yang lebih kuat. pada  umumnya  perempuan  mengalami  subordinasi  dan  marginalisasi  yang menyebabkan  posisi  perempuan  di  masyarakat  tidak  cukup  kuat.  Meskipun bentuk  dan  tingkat  subordinasi  perempuan  berbeda-beda,  tergantung  pada budaya  dan  juga  wilayah,  namun  bisa  ditemukan  beberapa  hal  yang  sama. Diantaranya  Townsend  dan  Momsen(1987,  28)  mengatakan  bahwa  fenomena subordinasi  perempuan  ditunjukkan  dalam  bentuk  kurangnya  penghargaan terhadap  hasil  kerja  perempuan  dan  kurangnya  akses  kepada  pengambilan keputusan di bidang sosial-ekonomi dan politik,  dibandingkan dengan laki-laki.
Di  Indonesia,  pada  periode  Orde  Baru,  relasi  gender  dan  peran  gender dikontrol  dengan  sangat  ketat  oleh  negara  (Robinson  dan  Bessel  2002,  3). Ideologi gender pada saat itu menempatkan perempan sebagai “ibu” dan “istri”, menempatkan laki-laki di domain publik dan “membatasi” peran perempuan di ranah  domestik,  seperti  yang  diartikulasikan  dalam  Undang-undang Perkawinan.  Undang-undang  ini  mengatur  pembagian  kerja  dalam  rumah tangga:  perempuan  adalah  ibu  rumah  tangga  sementara  suami  adalah  kepala keluarga. Manifestasi dari pelabelan peran suami dan istri ini bisa dilihat di Pasal 34  (1  dan  2)  dari  UU  Perkawinan  tersebut:  laki-laki  bertanggungjawab  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  perempuan  bertanggungjawab  untuk mengurus  rumah  tangga.  Pada  kenyataannya,  banyak  perempuan  yang  harus bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  baik  untuk  menambah penghasilan  maupun  sebagai  pencari  nafkah  utama  dalam  rumah  tangga. Ideologi gender tersebut kemudian juga dimanifestasikan melalui berbagai jalan, diantaranya  melalui  organisasi-organisasi  perempuan  yang  berafiliasi  pada negara  seperti  PKK  dan  Dharma  wanita  Sebagai  organisasi  yang  memiliki struktur yang sangat kuat dari pusat sampai ke tingkat masyarakat, PKK dan Dharma  Wanita  memiliki  pengaruh  yang  besar  di  dalam  membentuk  persepsi masyarakat  tentang  peran  perempuan  dan  laki-laki.  Peran  perempuan  dalam organisasi  ini  sesuai  dengan  penjabaran  peran  suami  dan  istri  dalam  UU Perkawinan.Implikasinya  posisi  strategis  dalam  organisasi  ini  disesuaikan dengan  jabatan  suami.  Misalnya,  ketua  PKK  di  sebuah  desa  adalah  istri  dari kepala desa, terlepas dari sang istri mampu atau tidak dan mau atau tidak untuk menduduki posisi ketua.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Alasan  lain  fokus  kepada  perempuan  adalah  bahwa    perempuan  miskin lebih  menderita  daripada  laki-laki  miskin  dan lebih  menderita  daripada  sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik.  Sudah jelas bahwa orang  miskin  menghadapi  kondisi  yang  sulit,  meskipun  intensitas  kemiskinan bervariasi  di  berbagai  daerah.  Kekurangan  pangan,  penghasilan  yang  minim, penyakit  yang  tidak  diobati  karena  masalah  biaya  dan  akses  kefasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk, sulitnya persediaan air bersih, adalah beberapa kondisi umum yang dihadapi oleh orang miskin.  Kondisi  seperti  ini  memaksa  orang  miskin  untuk  menghabiskan  waktu dan  tenaganya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  supaya  bisa  bertahan  hidup. Selain  itu,  orang  miskin  biasanya  juga  berpendidikan  rendah  atau  malah  buta huruf, yang tentu saja membatasi akses mereka pada informasi,
Birdshall  dan  McGreevey  (1983,  3)  menemukan  fakta  bahwa  beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda mereka – sebagai orang yang harus  mengurus  rumah  tangga  dan  sebagai  pencari  nafkah  untuk  keluarga. Perempuan bertanggungjawab untuk mengurus anakanak,menyiapkan
makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur  keuangan  rumah  tangga,  yang  menyerap  sebagian  besar  waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai “pekerjaan”,sehingga  juga  tidak  diperhitungkan  dalam  “produksi”  sebuah rumah tangga (Birdshall dan McGreevey 1983, 12-13).
Selain  itu,  penghasilan  perempuan  juga  hanya  dianggap  sebagai “tambahan”  penghasilan  suami.  Di  samping  itu,  beban  perempuan  miskin menjadi  berat  karena  fasilitas  publik  pada  komunitas  miskin  biasanya  juga sangat  minim  (Townsend  dan  Momsen  1987,  39).Kalau  bagi  komunitas  dari kalangan menengah ke atas untuk mengambil air cukup membuka kran air atau untuk  memasak  bisa  memakai  gas/listrik,  bagi  perempuan  miskin  pekerjaan  ini menghabiskan  tenaga  dan  waktu  yang  tidak  sedikit,  karena  mereka  harus mencari  air  dan  kayu  bakar.  Bagi  Afshar  (1987,  3)  perempuan  terpaksa menanggung beban berat di dalam mengurus rumah tangga,karena kemampuan ekonomi yang sangat terbatas untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.

## Perencanaan  Pembangtuan  Desa  Dengan  Pengintegrasian  Clapp-GPI  dalam
Skema Musrenbang.
Rencana  pembangunan  desa  yang  disusun  melalui  sistem  perencanaan pembangunan  reguler  (musrenbang)  yaitu  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa.  RPJM Desa  disusun  5  tahun  sekali,  sementara  RKP  Desa disusun  setiap  tahun.  RKP Desa disusun mengacu pada RPJM Desa dan sinergi dengan RPJM Daerah.
Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa baik penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa secara umum terbagi menjadi tiga tahap yaitu:
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
1. Persiapan.  Tujuan  dari  tahapan  ini  adalah  untuk  membangun  kesiapan dalam  berbagai  hal  untuk  mendukung  kelancaran  proses  yang  akan dilakukan.  Misalnya  (I)  kesiapan  menyangkut  alat  dan  bahan  pendukung berupa  dokumen  hasil  pemetaan  apresiatif  desa,  (2)kesiapan  tempat pelaksanaan  sehingga  dapat  memberikan  ruang  bagi  perempuan,  warga miskin,  kaum  muda  dan  yang  termarjinalkan  lainnya  untuk  berpartisipasi, (3)  kesiapan  desain  proses  yang  akan  menjadi  acuan  pelaksanaan,  (4) kesiapan  tim  perencanaan  dan  kepanitian  (pembagian  peran  dan peningkatan kemampuan fasilitasi) serta (5) kesiapan para aktor yang akan berpartisipasi
2. Pelaksanaan, yaitu proses diskusi menyusun rencana program. Dalam hal ini penting  dipastikan  agar  perempuan,  warga  miskin,  kaum  muda  dan  yang termarjinalkan  lainnya  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  prosesnya.  Mereka juga  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan.  Selain  itu  juga  penting dipastikan  agar  proses  penyusunan  rencana  benar-benar  mengutamakan pada kekuatan yang diperoleh para kegiatan pemetaan apresiatif desa.
3. Pelembagaan  dan  pengawalan  rencana  pembangunan.  Pelembagaan  yang dimaksudkan  yaitu  proses  legalisasi  rencana  pembangunan  desa  yang  telah terusun (misalnya untuk RPJM Desa ditetapkan dengan Perdes RPJM Desa dan  RKP  Desa  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Desa).  Sementara yang  dimaksudkan  dengan    pengawalan  upaya  yang  dilakukan  guna menjamin rencana yang terusun berjalan sesuai yang diharapkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan    pendekatan  kualitatif dan  menggunakan  logika  berfikir  induktif.  temuan-temuannya  tidak  diperoleh melalui  prosedur  statistik    melainkan  hasil    connecting,  indeksing  dan interpretasi data/informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dan Focus Group  Discussion  (FGD).  Sedangkan  tipe  penelitian  deskriptif  dapat  diartikan sebagai”eksplorasi  dan  klarifikasi”  mengenai  sesuatu  fenomena  atau  kenyataan sosial,  dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel/informasi  yang berkenaan  dengan  masalah  penerapan  pendekatan  CLAAP-GPI  dalam penyusunan  RPJM-Desa      pada  3  desa  sampel  di  Kabupaten  Bantaeng,  yaitu Desa  Labbo  Kecamatan  Tompobulu,  Desa  Rappoa  Kecamatan  Pajjukkukang dan Desa Bontosalluang Kecamatan Bissappu.
Penetuan informan
dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan  keseimbangan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Mereka yang  dipilih  adalah  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam  proses penyusunan dan implementasi RPJM-Desa. Jumlah Informan perdesa 20 orang, terdiri 4 orang pemerintah desa (1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa dan 2 anggota BPD  dengan  memprioritaskan  anggota  BPD  Perempuan),  4  orang  (2  laki-laki
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
dan 2 perempuan) dari Fasilitator Desa, 12 orang ( 6 laki-laki dan 6 perempuan) dari  Informan  kunci  yang  direkrut  dari  berbagai  latar  belakang  social  dan organisasi warga setempat.
Tabel. 1. Jumlah Informan  pada tiga desa sampel;
No. Informan Desa Bontobulaeng Desa Baruga Desa Rappoa L P L P L P 1 Pemerintah Desa 3 1 3 1 3 1 2 Fasilitator Desa 2 2 2 2 2 2 3 Informan Kunci 6 6 6 6 6 6 Jumlah 11 9 11 9 11 9
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  dikumpulkan  berdasarkan  wawancara  dan  story  telling  dengan berbagai  pelaku  perencana  desa  sebagai  informan.  Pengumpulan  data  ini dilengkapi dengan alat perekam (handycame). Teknik pengumpulan data seperti ini memungkinkan informan memberikan data sebanyak-banyaknya dan peneliti juga  memiliki  keleluasaan    untuk  menggali  dan  mengembangkan  data  sedalam mungkin  sesuai  dengan  jawaban  yang  disampaikan  oleh  informan.    Teknik  ini dilakukan  tertuma  untuk  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan pengintergrasian  pendekatan  dan  nilai-nilai  Clapp-GPI  kedalm  proses  dan mekanisme Musrenbang. Data sekunder diperoleh  dengan cara menelusuri  dan mengkaji    dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  kegiatan  fasilitasi penyusunan  RPJM-Desa  dan  kegiatan  Musrenbang.  Selain  itu,  dikumpulkan pula data penunjang/pembanding yang bersumber dari  berbagai hasil penelitian melalui studi pustaka.
Pengolahan data meliputi connecting, indeksing dan interpretasi data pada masing-masing desa sampel, selanjutnya  dilakukan kompilasi data pada ketiga desa yang selanjutnya diikuti pertemuan seluruh tim desa untuk memperdalam temuan studi dan rekomendasi.pertemuan ini juga menghadirkan SKPD terkait yang terkait dengan penyusunan RPJM-Desa.

## HASIL PENELITIAN
Kabupaten  Bantaeng  adalah  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang terletak  di  bagian  selatan  Propinsi  Sulawesi  Selatan  yang  berjarak  sekitar  125 km  dari  Kota  Makassar.  Secara  goegrafis  terletak  dalam  posisi  5021’23-5035’26 Lintang  Selatan  dan  antara  119051’42’-12005’26’  Bujur  Timur.  Secara administratif  (BPS  Kabupaten  Bantaeng,  2013);  pemerintahan  dibagi  dalam  8 kecamatan  yang  dirperinci  menjadi  46  (empat  puluh  enam)  desa  dan  21  (dua puluh  satu)  kelurahan.Jumlah  penduduk  Kabupaten  Bantaeng  Tahun  2010 sebanyak  176,699  jiwa,  yang  terdiri  dari  laki-laki  82-605  jiwa  dan  perempuan
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
87.425.    Adapun  ketiga  desa  wilayah  penelitian  yaitu  Desa  Labbo  Kecamatan Tompobulu,  wilayahnya  diatas  pegunungan  berjarak  23  km  dari  Ibukota Kabupaten Bantaeng.Penduduknya berjumlah 3173 iwa (1529 laki-laki dan 1644 perempuan),  kemudian  Desa  Bontosalluang  Kecamatan  Bissappu  bertopografi berbukiut-bukti, wilayahnya berjarak 12 km dari Ibukota Kabupaten Bantaeng dengan  penduduk  berjumlah  1812  jiwa  (laki-laki  876  dan  perempuan  936) dengan  477  Kepala  Keluarga.Desa  ketiga  adalah  Desa  Rappoa,  kondisi wilayahanya  dataran  rendah  dengan  ketinggian  250  m  dari  permukaan laut.berjarak 7 km dari Ibukota Kabupaten, penduduk berjumlah 1598 jiwa (778 laki-laki dan 820 perempuan) dengan 440 Kepala Keluarga. Tabel 2. Daftar Keadaan Tingkat Kesejahteran Penduduk di Desa Sampel
Desa Kategori K.K Jumla h Sangat Miskin Miskin sedang Kaya 1.Labbo 2.Rappoa 3.Bontosalluang 97 (11%) 79 (21,40%) 69 (14,47%) 454 (51,4%) 187 (50,67%) 291 (61,01%) 300 (34%) 61 (16,53%) 108 (22,64%) 32 (3,6%) 24 (6,50%) 9 (1,88%) 883 (10) 351 (100) 477 (100)

## Pengetahuan umum  tentang Pendekatan CLAPP GPI.
Umumnya  responden    yang  diteliti  menyatakan  mengenal  Pendekatan Clapp-GPI, walaupun hanya sebahagian kecil  menyatakan tidak kenal. Jika di antara mereka  diminta untuk menyebutkan nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam  penerapan  Clapp  GPI  tersebut,  secara  umum    yang  sering  disebutkan adalah  nilai  partisipatif  (pembangunan  desa  yang  harus  melibatkan  atau  fokus pada peran serta perempuan dan kaum miskin). Sedangkan Pengetahuan mereka tentang  Konsep  dasar  Clapp-GPI  (pengertian,  visi  dan  Tujuannya)  kurang dipahami.  Berbeda  dengan Fasilitator  Desa  dan  Pemerintah  Desa,  pemahaman mereka tentang Clapp jauh  lebih baik.  Mereka mampu menjelaskan  konsep dan prinsip-prinsip Clapp GPI.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  dan  Fasilitator Desa mengenal Arti Clapp-GPI dan prinsip dasar Clapp-GPI dengan presentase melebihi  83 - 100 %, namun ternyata warga masyarakat hanya 33,33%, ketika ditanyakan  mengapa  program  pembangunan  didesa  harus  pelibatan  GPI, ternyata  jawaban  warga  66,7  %.Artinya  pengetahuan  warga  terkait  hal-hal yang  berkaitan  pengertian  konsep  atau  pendekatan  relatif  kurang,  tetapi  dari segi  memahami  makna  terutama  pelibatan  gender  dalam  program pembangunan, warga masyarakat cukup memahami. Hal ini juga menunjukkan
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
bahwa  internalisasi  nilai-nilai  Clapp-GPI  dikalangan  masyarakat  dan  aktifis perempuan cukup berhasil tersosialisasi.
Menurut  Pemerintah  desa  dan  fasilitator  desa  Clapp-GPI  cukup  dikenal dan  dipahami  karena  proses  penerapan  pendekatan  Clapp-GPI  betul-betul memberdayaakan  masyarakat  desa,  dalam  arti  semua  proses  dilakukan  oleh masyarakat  sendiri  (masyarakat  diposisikan  sebagai  subyek).  Program  terlebih dahulu diawali dengan Pemilihan Fasilitator desa secara partisipatif, kriteria dan penetuan  fasilitator  desa  disepekati  sendiri  oleh  masyarakat.  Setelah  itu pembekalan  pengetahuan  dan  metodologi  Clapp  kepada  Fasilitator  desa. selanjutnya  penyebar  luasan  kepada  masyarakat  oleh  aktor-aktor  lokal  yang sudah  dilatih  dan  dibina  melalu  asisstensi  teknis  dari  tenaga  specialist.  Dengan difasiliatsi  Fasilitator  desa,  warga  melakukan  desain  perencanaan  yang didalamanya tercakup kegiatan penyusunan peringkat kesejahteraan yang akan dipakai  sebagai  acuan  untuk  melakukan  sensus  dari  rumah  ke  rumah  (door  to door),  jadi  ada  diskusi  warga  untuk  menentukan    indicator  kemiskinan    dan penyebabnya  menurut    masyaraakat  setempat  sampai  kepada  pendatan  atau sensus  social.  Dengan  pendekatan  dan  proses  yang  partisipatif,  maka  hasil pendataan  rumah  tangga  merupakan  baseline  data  desa  yang  dianggap  akurat dan legitimate. Sehingga baseline data tersebut merupakan bahan utama dalam menyusun  RPJM-Desa  maupun  untuk  program-program  pembangunan  yang masuk didesa seperti PNMP Mandiri Perdesaan. dan pemerintah Desa.
Manfaat Perencaaan Pembangunan Desa Dalam Menemukenali Dan
Mengidentifikasi Kemiskinan Menurut Sisi Pandang Masyarakat.
Salah  satu  program  utama  dalam  skema  perencanaan  pembangunan  desa dengan  pendekatan  Clapp-GPI  adalah  pengkajian  kemiskinan  dalam  rangka pemutakhiran  data  kemiskinan  berbasis  masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Memperkenalkan satu pendekatan atau metode penetapan  klasifikasi  kesejahteraan  penduduk  secara  partisipatif  yang  sesuai dengan  kondisi  dan  kriteria  lokal  serta  berdasarkan  pemahaman  masyarakat atas  peringkat  kesejahteraan  yang  ada  didesanya;  Memaparkan  hasil pelaksanaan  kegiatan penetapan  peringkat  kesejahteraan  penduduk  desa  dalam strata yang telah disepekati, yakni : Sangat miskin (kasi-asi Dudu), Miskin (Tau Kasi-asi),  Sedang  (Tau  biasa-biasa/Tau  masagena)  dan  Kaya  (Tau Kalumannyang),  serta  sebaran  rumah  pendudk  sesuai  peringkat  kesejahteraan dalam  peta  desa;  Melakukan  sensus  sosial  tingkat  kesejahetraan  secara  door  to door  keseluruh  rumah  tangga  disetiap  desa;  Menyusun  peringkat  kesejahteraan penduduk.  Setelah  semua  rumah  tangga  di  setiap  dusun  sudah  disensus, selanjutnya  dilakukan  pembobotan  untuk  menghasilkan  tingkatan  peringkat kesejahteraan  pendudk  kedalam  empat  tingkatan/kategori,  yakni  KK  Sangat miskin, KK miskin, KK sedang dan KK Kaya.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Hasil  tahapan  pengkajian  peringkat  kesejahteran  menunjukkan  bahwa Mayoritas  responden  mengaku  puas  (76,7-86.7%)  dan  sangat  puas  (15-23%) terhadap  manfaat  perencanaan  pembanagunan  desa  dalam  menemukenali kemiskinan  menurut  sisi  pendang  masyarakat,  hal  tersebut  dianggap  sangat bermanfaat  dalam  melibatkan  warga  desa  secara  partisipatif  untuk menemukenali kemiskinan melalui hasil refleksi diri masyarakat.
CLAPP-GPI  mampu  diterapkan oleh  masyarakat  untuk  mengidentifikasi indikator kesejahteraan untuk menemukan siapa yang miskin secara spesifik dan terukur.  Indikator  tersebut  sesuai  dengan  tipologi  dan  karakteristik masyarakatnya  dan  sangat  mudah  digunakan  untuk  sensus  atau  pendataan rumah  tangga.  Sehingga  menjadi  tepat  ketika  digunakan  ditingkat  komunitas tertentu,  misalnya  kampung,  dusun  sampai  desa  mereka.  Pengetahuan masyarakat  tentang  siapa  yang  miskin,  membantu  mereka  mengkaji  mengapa mereka  miskin  menurut  kacamata  si-miskin  baik  dari  pandangan  laki  maupun perempuan.
Di  Desa  Rappoa    menemukan  bahwa  dengan  indikator  kemiskinan  yang dirumuskan dan disepakati sendiri oleh masyarakat,  maka masyarakat semakin bertanggungjawab  atas  program-program  yang  bernafaskan  penanggulangan kemiskinan di desa. Disisi lain, Pemerintah desa telah mendapatkan data riil KK miskin.  Pemerintah  Desa  merasakan  bahwa  “inilah  data  miskin  yang sebenarnya”.    Ketika  masyarakat  menemukan  bahwa  luas  lahan  yang dikerjakan-lah  yang  menjadi  indikator  utama  kemiskinan.  Masyarakat memberikan  alasan  ”luas  lahan  yang  mampu  dikerjakan  dikaitkan  dengan kemampuan  kerja  masyarakat  miskin”.  Kemampuan  kerja  tersebut  terkait dengan  alokasi  sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya  manusia  sangat menentukan kaya tidaknya seseorang.
Dampak  penting  dari  proses  CLAPP  adalah  memberikan  nilai  tersendiri dalam  merubah  pola  pikir  Aparat  Pemerintah  Desa  sampai  Pemerintah Kabupaten,  bahwa  “kemiskinan  dan  solusi  penanggulangannya  sudah selayaknya  secara  langsung  menanyakan  kepada  mereka  yang  miskin dimasyarakat”. Hal tersebut muncul karena data tentang kemiskinan, sebab dan akibat  kemiskinan  serta  akses  dan  control  orang  miskin  terhadap  sumberdaya, diidentifikasi secara partisipatif oleh masyarakat sendiri.
Temuan penting dari hasil CLAPP menunjukkan bahwa akses dan kontrol terhadap  sumberdaya  masih  didominasi  oleh  kaum  mampu/elit.  Temuan  ini telah memberikan penyadaran para elit di desa dan yang miskin untuk memulai memikirkan  proses  yang  lebih  adil  dan  setara.  Seperti  yang  terjadi  di  Desa Mareda Nipa-Nipa. Saat ini ada penggunaan lahan dalam bentuk pinjam pakai. Misalnya ketika pemilik lahan tidak mengolah pada musim tertentu, maka boleh dipinjam  pakai  oleh  yang  tidak  memiliki  lahan.  Pada  saat  panen,  si  pemakai
lahan  memberi  pengganti  bibit  untuk  musim  berikutnya  kepada  pemilik  atau tergantung kesepakatan.
Hasil terpenting dari kegiatan CLAPP adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dan keluarga miskin dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dan kepercayaan  diri  lebih  besar  dalam  upaya  bersama  untuk  mengelola pembangunan desa.  Dalam konteks tersebut, CLAPP memberi ruang pihak luar untuk  berkonsultasi langsung  dengan  orang  miskin,  agar  bisa  mempelajari cara mereka  menangani  masalah  dan apa  yang  mereka lihat  sebagai  prioritas  dalam komunitas mereka. CLAPP juga mengetahui bagaimana keputusan
pembangunan  desa  dibuat,  dan  bagaimana  memasukkan  ide-ide  agar  mereka dapat mengontrol dan mempengaruhi inisiatif pembangunan masyarakat.
Ketika  CLAPP-GPI  menghasilkan  RPJM  Desa  untuk  5  tahun  dan  RKP Desa  untuk  1  tahun  dengan  pengarusutamaan  kemiskinan  dan  gender,  maka kontribusi  besar  telah  diberikan  masyarakat  dalam  mendorong  strategi penanggulangan  kemikinan  menurut  suara  si  miskin  dan  memperbaiki ketidakadilan  gender.  Itu  berarti  berkontribusi  dalam  mendukung  pencapaian MDGs secara kongkrit dan operasional di komunitas.

## Tingkat  Kepuasan  Warga  Terhadap  Manfaat  Pembelajaran  Clapp-Gpi  Untuk Penyusunan RPJM-RKP Desa.
Hasil  survey  yang  berkaitan  dengan  kepuasan  warga  terhadap pelaksanaan  perencanaan  desa  (RPJM-Desa)  melalui  penerapan  pendekatan Clapp-GPI menunukkan bahwa:
Responden  merasa  sangat  puas  (76.7%)  terhadap  proses  CLAPP  yang mampu  meningkatkan  kapasistas  pemerintah  desa  dalam  menyusun  RPJM- Desa. Tingginya presentasi ini oleh karena para aparat desa (terutama Sekertaris Desa)  mendapat  kebijakan  khusus  yang  disepekati  warga  desa  tentang penunjukan sekertaris desa untuk terlibat dalam program pemberdayaan melalui pendekatan  Clapp-GPI  diKabupaten  Bantaeng.Oleh  karena  salah  satu  yang ingin  diwujudkan  adalah  bagaimana  melahirkan  aktor-aktor  lokal  dipedesaan yang  punya  kapasitas  memadai  dan  terampil  dalam  perencaaan,  pelaksannan dan  monitoring  evaliuasi  pembangunan  dipedesaan  yang  pro  gender  dan partisipatif.
Responden  merasa  sangat  puas  (86,7%)  terhadap  proses  CLAPP  yang mampu  meningkatkan  kapasitas  fasilitator  desa  dalam  memfasilitasi  warga menyusun  prencanaan  desa.  Pembelajaran  Clapp-GPI  untuk  perencanaan  desa yang  parisipatif  memberikan  kontribusi  yang  impresif  terhadap  peningkatan kualitas  Fasilitator  desa.  Sehingga  para  Fasilitator  desa  mampu  berperan sebagai  kader  pemberdayaan  masyarakat  (KPM)  sekaligus  sebagai  fasilitator pembangunan ditingkat desa.
Responden  merasa  puas  (53,3%)  dan  sangat  puas  (46,7%0  terhadap pembelajaran  Clapp-GPI  bermanfaat  bagi  peningkatan  kualitas  warga  dalam menyusun  perencaanaan  pembangunan  desa.  Tingkat  kepuasan  yang  cukup memadai  ini,  menunjukkan  bahwa  pembangunan  pedesaan  yang  direncanakan secara  baik  dan  berkualitas  berkontribusi  terhadap  perbaikan  kualitas  hidup masyarakat  secara  keseluruhan.Oleh  karena  itu,  perencanan  menjadi  prasyarat penting  agar  pembangunan  pedesan  memiliki  arah  dan  orientasi  yang  jelasa yang  pada  akhirnya  berkontribusi  kepada  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat.
Perubahan  nyata  yang  terlihat    pada  warga  dan  organisasi  warga  adalah perubahan  paradigma  dan  keberpihakan  yang  jelas  pada  orang  miskin  dan perempuan, serta hubungan kemitraan yang terbangun antar warga dan antara Organisasi warga dengan pelaku pembangunan lainnya di Kabupaten. Jaringan yang dibangun oleh organisasi warga dan memperjuangkan isu yang sama, telah mampu  mendorong  pemerintah  kabupaten  mengeluarkan  kebijakan  yang  lebih berpihak  kepada  rakyat,  seperti  program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) disetiap  Desa.  Disisi  lain,  kapasitas  OMS  dalam  melakukan  fasilitasi  dengan pendekatan  CLAPP-GPI  juga  berkembang.  Bahkan  Pemerintah  Kabupaten Bantaeng  bersama  OMS  telah  melakukan  replikasi  pendekatan  CLAPP-GPI dengan dukungan ACCESS maupun pihak lain untuk pnyebarluasan pada desa- desa lain yang belum menerapkan penyusunan RPJM-Desa dengan pendekatan Clapp-GPI.
Mayoritas  responden  (86,7%)  merasa  sangat  puas  terhadap  proses Clapp_GPI  dalam  penyusunan  RPJM-Desa  dilaksanakan  dengan  semua prosesnya  harus  dijamin  adanya  keterlibatan  perempuan.  Ini  menunjukkan bahwa  kebijakan  pembangunan  pedesaan  yang  pro  perempuan  tidak  hanya sebatas  retorika  belaka  atau  jargon,  tetapi  betul-betul  terimplementasi.  Untuk menjamin keterlibatan perempuan dalam proses Clapp-GPI, didesain sedemikian rupa berbagai pendekatan dan metode Misalnya dengan penerapan kuota jumlah peserta  yang  harus  berimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta memastikan keterlibatan kelompok orang miskin. Pemberdayaan di tingkat akar rumput  ini  pun  dibarengi  dengan  peningkatan  kapasitas  melalui  berbagai  cara, baik  dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan,  kunjungan  silang,  maupun  diskusi- diskusi  di  tingkat  kelompok.  Pelan  tapi  pasti,  kepercayaan  diri  perempuan  dan orang  miskin  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  di  masyarakat  meningkat secara  signifikan.  Hasil  dari  evaluasi  dampak  yang  dilakukan  setelah  program ACCESS berakhir membuktikan bahwa perubahan terbesar yang dirasakan oleh komunitas  dampingan  ACCESS  adalah  aspek  gender  dan  pemberdayaan masyarakat.  Terjadi  perubahan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam rumah  tangga,  peran  perempuan  dan  orang  miskin  di  masyarakat  meningkat,
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
dan  masyarakat  merasa  bahwa  kemampuan  untuk  mengelola  program bertambah.
Bukti lapangan yang memperkuat penilaian warga dalam kategori“sangat puas”    terhadap  manfaat  Clapp-GPI  untuk  RPJM-Desa  bagi  perempuan;  1). Perempuan sadar bahwa mereka mendapatkan haknya, yang sebelumnya tidak diperhatikan, apalagi mendapatkannya. Dalam proses perencanan yang sebagian besar dilakukan melalui berbagai pertemuan, pesertanya harus seimbang antara laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  diberi  kesempatan  untuk  berbicara  dan terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatandesa. 2). Kedua, Ada  pengkajian  terhadap  akses  dan  kontrol  perempuan  terhadap  sumberdaya didesa,  sehingga  muncul  dorongan  positif  terhadap  peran  dan  tanggung  jawab mereka  untuk  pembangunan  dalam  keluarga  dan  dimasyarakat  meningkat seperti;  perempuan  terlibat  dalam  pembangunan  fasilitas  kesehatan,  sarana  air bersih,  pembentukan  dan  pengelolaan  kelompok  usaha  simpan  pinjam, pengelolaan  kelompok  untuk  usaha  industry  rumah  tangga.  3)  Ketiga, Perempuan  merasakan  ada  peningkatan  dalam  perubahan  pola  pikir, peningkatan keterampilan, berorganisasi, keberanian berbicara dan beraspirasi.
Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  mendorong  keterlibatan  dan  keberpihakan  pada  kelompok  miskin (marginal)  dirasaakan  sangat  memuskan  (85%).  Hal  ini  bisa  terjadi  karena proses  dan  mekanisme  penyusunan  RPJM-Desa  semuanya  mengharuskan adanya  keterlibatan  dan  keaktifan  waarga  miskin.  Jadi  ada  kebijakan  dan pendekatan  khusus  yang  bersifat  affirmative  terhadap  orang  miskin    dan marginal  lainnya  terlibat  secara  penuh,  hal  ini  sesuai prinsip  Clapp-GPI  bahwa warga  miskin  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  dan  dapat merasakan manfaatnya.
Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  mengakomodir  kebutuhan  perempuan  dalam  peserncanaan  desa dirasaakan  sangat  memuskan  (86,7%).Capaian  tingkat  kepuasan  warga  yang sangat  memuaskan ini  mencerminkan  proses  penyusunan  RPJM-Desa  memiliki kualitas  yang  baik  terutama  keberpihakan  terhadap  kebutuhan  dan keepentingan kaum perempuan.
Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  Mengakomodir  kebutuhan  orang  miskin  dalam  perencanaan  desa dirasakan  sangat  memuaskan  (85%).  Kepuasan  terhadap  terakomodirnya kepentingan  orang  miskin,  oleh  karena  adanya  proses  Cllapp-GPI  yang  sejak sosilisasi  program  sampai  pada  taraf  implementasi  memang  yang  selalu diinternalisasi  adalah  merancang  program  aksi  untuk  peningkatan  kualitas hidup  berdasarkan  asset  (potensi  local)  sebagai  upaya  penanggulangan kemiskinan.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  mendorong  pengelolaan  tata  pemerintahan  local  yang  demokratis  dalam peserncanaan  desa  dirasaakan  hanya  dalam  kategori  puas  (66,7%).Capaian tingkat  kepuasan  warga  yang  belum  maksimal  ini  sebanarnya  sudah  cukup menggembirakan, karena pendekatan pembangunan yang diterapkan sebelumnya  memang  kurang  partisipatif  dan  demokratis.  Kualitas  layanan public juga masih lemah.
Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  mendorong  terbangunnya  kesadaran  wargadan    pemerintahan  desa  atas ketidak  adilan  gender  dirasakan  “sangat  puas”  (76,7%).Capaian  tingkat kepuasan  warga  ini,  karena  adanya  pendekatan  pendampingan    pembangunan yang diterapkan melalui kader-kader lokal yang terlatih sehingga setiap saat dan kesempatan aktif melakukan pembekalan pengetahuan dan penyadaran tentang gender.
Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  manfaat  pembelajaran  Clapp-GPI dalam  mendorong  lahirnya  partisipasi  keswadayaan  masyarakat  dirasakan “sangat  puas”  (75%).Capaian  tingkat  kepuasan  warga  ini,  karena  ketika  desa memiliki  dokumen  perencanan  yang  baik,  maka  membantu  mereka  dalam membuat keputusan partisipatif terkait perencanaan pembangunan untuk aksi- aksi  jangka  pendek  yang  pendanaannya  tidak  perlu  menunggu  dana  yang berasal  dari  luar  atau  dari  APBD,  tetapi  digalang  melalui  potensi  desa (swadaya). Jadi ada skema perencanaan yang dirancang dengan memanfaatkan keswadayaan.  Seperti  pengecetan  masjid,  pembersihan  saluran  irigasi,  tidak perlu memanfaatkan dana ADD atau APBD, tapi cukup dengan swadaya.
Temuan  penting  dari  pembelajaran  ini  adalah  membuka  kesadaran  baru bahwa  sesungguhnya  masyarakat  memiliki  kearifan    yang  selama  ini  kurang diperhatikan  oleh  pemerintah.  Pendekatan  partisipatif  yang  demokratis,  setara dan  berkeadilan  akan  menyadarkan  bahwa  sesungguhnya  akan  lebih  bijak apabila  sejak  awal  masyarakat  diajak  terlibat  dalam  program  pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan membuka ruang dan menciptakan peluang untuk bertanggung jawab atas hasil analisis mereka. Apa yang dijelaskan Amir seorang Fasilitator  Desa  Bonto  Salluang  dalam  sebuah  refleksi  CLAPP-GPIdi Kabupaten Bantaeng mengungkapkan.

## SIMPULAN
1. Secara  umum  penegetahuan  masyarakatdesa  (Pemerintah  Desa,  Fasilitator Desa  dan  Warga  Desa)  tentang  pendekatan  Clapp-GPI,  terkait pengertiannya,  pentingnya  berfocus  pada  orang  miskin    dan  perempuan (GPI)  dan  prinsip/nilai-nilai  dasar  Clapp-GPI  cukup  memuskan.  Ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendekatan
Clapp-GPI yang
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
diintegrasikan  dalam  skema  perencanaan  pembangunan    desa  dianggap berhasil,  Program  ini  dijalankan  melalui    penguatan  kapasitas  warga  lokal (Kader  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pemerintah  Desa)  agar  memahami pendekatan  pembangunan  yang  Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif  dan Inklusif terhadap orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya.Jadi dapat  disimpulkan  program  ini  mampu  berkontribusi  dalam  menghasilkan individu-individu  warga  lokal  di  setiap  desa  di  Kabupaten  Bantaeng    yang memiliki  kapasitas  mentransformasikan  pendekatan  CLAPP-GPI  untuk pengelolaan  pembangunan,  termasuk  dalam  perencanaan  pembangunan desa.
2. Hasil  survey  juga  menunjukkan  bahwa  sekitar  76,7  %  -  86,7  %  responden merasa  sangat  puas  atas  manfaat  perencanaan  Pembangunan  Desa  dalam menemukenali  dan  mengidentifikasi  kemiskinan  menurut  sisi  pandang masyarakat  setempat.  Jadi  penerapan  pendekatan  Clapp-GPI  dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  menghasilkan  data  kemiskinan  yang legitimate,  rakyat  berdaulat  memutuskan  terkait  kemiskinan  didesanya, Juga  sebagai  baseline  data  bagi  siapa  yang  membutuhkan,  terutama  untuk perencanaan  pembanguna    desa  dan  untuk  program  penanggulangan kemiskinan.
3. Hasil Survei juga menunjukkan bahwa secara umum responden merasa puas dan  sangat  puas atas  penerapan  Clapp-GPI  dalam penyusunan  RPJMdesa- RKPDesa  yang  bermanfaat  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat,  membantu  meningkatkan  kualitas  perencanaan  pembangunan desa,  membantu  dalam  mengakses  dan  mengelola  program  dan  anggaran yang  masuk  kedesa.  Dari  sisi  proses  dan  konten/muatan  RPJMDesa responden merasa saangat puas bahwa proses dan kontennya merefleksi/mengakomodir
kebutuhan/kepentingan perempuan dan
kebutuhan/kepentingan orang miskin.

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Perubahan-perubahan  (Pengetahuan,  pemahaman  dan  sikap)  yang  terjadi ini  tentunya  perlu  ditransformasikan  kepada  para  pihak  yang  sebelumnya telah mengenal pendekatan CLAPP dan terus mengimplementasikannnya di masing-masing  wilayah.  Selain  itu,  untuk  dapat  melakukan  transfomasi dengan baik melalui berbagai bentuk
kegiatan seperti pelatihan/training,asistensi  teknis  dan  konsultasi,  ternyata  para  pihak (terutama  personal  Organisasi  Masyarakat  Sipil)  masih  membutuhkan penguatan  kapasitas  terkait  dengan  pengelolaan  pembangunan  (khususnya pembangunan  desa).  Bertumbuh  kembangnya  sumberdaya  di  tingkat wilayah  tentunya  akan  mempercepat  upaya  transformasi  dalam  kerangka mendorong perubahan.
Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan _____________________________________________________________________________________________
2. Studi  ini  merekomendasikan  agar  warga  masyarakat  dan  pemerintah  desa meningkatkan  swadaya  masyarakat  dan  kepemilikan  local  dalam perencanaan, pengimplementasian, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran pembangunan  pedesaan,  membuat  regulasi  dalam  bentuk  Peraturan  Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa sesuai amanah PP 72/20005 dan Permendagri 66/20007.
3. Pemerintah Desa perlu upaya pro aktif (menjemput bola) untuk melakukan lobi,  promosi,  koordinasi  dengan  para  pihak  (  kecamatan,  SKPD,  PNPM, donor,  swasta  dan  lain-lain)  dalam  memperjuangkan  pelaksanaan  program- program dari RPJM-Desa yang belum terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  (Biro  Pusat  Statistis).1997.  Profil  Kependudukan  Indonesia.  Jakarta:  Biro
Pusat Statistik.
Chambers,  Robert.  1983.  Rural  Development.  Putting  the  Last  First.
London:Longman.
I Nyoman Oka dkk, 20005,  CLAPP-Community –Led Assessment and Planning Process  Menuju  Kepemiumpinan  Rakyat,  Mitra  Samya-AusAID
ACCESS
Juliantara,  Dadang  dan  Widiawati,  Helmi  (editor).  2005.  Advocacy
PengarusutamaanGender. Yogyakarta: IHAP dan ACCESS. Momsen,  Janet  Henshall.  1987.  Introduction.  In  Geography  of  Gender  in  the
ThirdWorld,  (J.  H.  Momsen  and  J.  G.  Townsend  (eds.),  pp.  15-26. London: Hutchinson. Parker,  Lyn.  2003.  From  Subjects  to  Citizens.  Balinese  Villagers  in  the IndonesianNation-State. Copenhagen: NIAS Press.
Parry,  Benita.  1987.  Problems  in  Current  Theories  of  Colonial  Discourse.
OxfordLiterary Review, Vol. 9, pp. 27-58.
Robinson,  Kathryn  and  Bessel,  Sharon.  2002.  Introduction  to  the  Issues.  In
Women  inIndonesia,  Gender,  Equity  and  Development,  K.  Robinson and  S.  Bessel  (eds.),  pp.  1-12.Singapore:  Institute  of  Southeast  Asian Studies.
Shatifan, Nina. 2006. Memotong Rantai Kemiskinan. Bali: ACCESS. Townsend, J. and Momsen, J. 1987. Toward a Geography of Gender in DevelopingMarket Economies.In Geography of Gender in the Third World (J. H. Momsen and J. G.Townsend (eds.), pp. 27-81. London: Hutchinson.