Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES THROUGH THE BANDUNG CITY CONSUMER DISPUTES RESOLUTION AGENCY (BPSK)
Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma hartini@umm.ac.id , tannasya2014@gmail.com

## ABSTRACT
The  Consumer  Dispute  Settlement  Body  (BPSK),  in  accordance  with  Law  No.  8  of  1999 regulating  Consumer  Protection  (UUPK)  is  regulated  by  the  government,  has  a  role  to handle and resolve problems arising between consumers and business actors. The purpose of establishing BPSK is to reduce the complexity and time required in court proceedings, which are often long and difficult, by providing an out-of-court dispute resolution shortcut, focusing on the principles of speed, simplicity, and affordable costs. This study focuses on the  Consumer  Dispute  Settlement  Body  in  Bandung  City,  using  a  normative  legal approach. In brief, the purpose of BPSK is to avoid resolving consumer disputes through the public courts. The general  court is long  and costly, but  BPSK  makes a fast and  even cheap procedural law. The author analyzes legal literature related to consumer protection and  consumer  dispute  resolution,  and  then  compiles  and  classifies  it  in  a  detailed, systematic,  and  directed  manner.  The  data  collected  is  then  analyzed  descriptively  to provide a  comprehensive picture of the problem of  consumer dispute resolution  at  BPSK Bandung City.
Keywords: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), Consumer Protection, dispute resolution, consumers and business actors

## ABSTRAK
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  yang  mengatur  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  diatur  oleh  pemerintah, mempunyai  peran  untuk  menangani  dan  membereskan  masalah  yang  timbul  antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Tujuan  dibentuknya  BPSK  adalah  guna  mengurangi kompleksitas  dan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pemrosesan  pengadilan  yang  seringkali lama  dan  sulit,  dengan  cara  memberikan  jalan  pintas  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  yang  berfokus  terhadap  prinsip  kecepatan,  kesederhanaan,  dan  biaya  yang terjangkau.  Studi  ini  difokuskan  untuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Kota Bandung,  melalui  memakai  metode  pendekatan  hukum  yang  normatif.  Secara  singkat tujuan  BPSK  adalah  menghindari  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  peradilan umum.  Lewat  Peradilan  umum  lama  dan  banyak  biaya,  akan  tetapi  melalui  BPSK membuat  hukum  acara  yang  cepat  bahkan  murah.  Penulis  membuat  analisis  literatur hukum  terkait  perlindungan  konsumen  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan selanjutnya disusun dan  diklasifikasikan  dengan  terperinci, sistematis, dan  terarah. Data yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran menyeluruh mengenai masalah penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Bandung.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
Kata  kunci:  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa, konsumen dan pelaku usaha.

## A. PENDAHULUAN
Efek  dari  pembangunan  nasional  terhadap  ekonomi  domestik  sudah  memberikan berbagai  barang  serta  layanan  yang  dapat  digunakan.  Menurut  Jimly  Asshiqqie,  negara sudah  tidak  menegaskan  bahwa  MPR  yang  merupakan  lembaga  tinggi  negara  sehingga semua  lembaga  sama  kedudukan  dan  saling  mengawasi. 1 Kemajuan  dalam  ilmu pengetahuan,  teknologi,  telekomunikasi,  dan  informatika  juga  sudah  meluaskan  area perdagangan barang dan jasa, memungkinkan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan dan memberikan  konsumen  pilihan  lebih  luas  dalam  kualitas  produk  sesuai  dengan kemampuan  finansial  mereka.  Konsumen,  sebagai  bagian  penting  dari  masyarakat, seharusnya  dilindungi  karena  seringkali  memiliki  keterbatasan  proses  melalui  aktivitas dagang  di  masyarakat.  Tantangan  yang  dilalui  oleh  konsumen,  serupa  dengan  negara- negara maju dan berkembang disekitarnya, bukan hanya terbatas dalam pemilihan barang, tetapi juga melibatkan isu-isu  yang lebih kompleks. Solusinya melibatkan kesadaran dari semua  orang  yang  terlibat,  seperti  pengusaha,  pemerintah,  dan  konsumen,  tentang pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini menuntut adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  akan  hak-hak  konsumen  serta  tanggung  jawab  yang  melekat pada setiap pihak dalam menjalankan aktivitas ekonomi. 23
Kedudukan  konsumen  dalam  konteks  ekonomi,  pendidikan,  dan  negosiasi seringkali  masih  terbilang  lemah.  Dalam  ranah  ekonomi,  banyak  konsumen  yang  belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual-beli,  sehingga  rentan  menjadi  korban  praktik-praktik  yang  merugikan.  Di  sisi pendidikan, literasi konsumen masih menjadi masalah serius, dimana pemahaman tentang produk,  harga,  dan  hak-hak  konsumen  seringkali  minim.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada ketidakmampuan konsumen dalam mengambil tindakan cerdas dan memilah produk sesuai
1 Prof. Dr. jimly Asshiddiqie, SH. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hlm. 109.
2 AZ.  Nasution,  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Keempat,  (Jakarta:  Diadit Medika, 2011), hlm 8.
3 Sitepu,  Rida  Ista,  and  Hana  Muhammad.  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Indonesia.” Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia 3.2 (2021), hlm. 7-14.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
dengan  keperluan  masing-masing.  Selain  itu,  dalam  konteks  negosiasi,  konsumen  sering kali  merasa  tidak  memiliki  daya  tawar  yang  cukup  kuat  untuk  mempengaruhi  praktik- praktik bisnis yang tidak etis atau tidak adil.
Maka  pentingnya  undang-undang  ini  adalah  untuk  melindungi  kepentingan konsumen  menjadi  semakin  nyata  seperti  membuat  lembaga  negara  bantu  sebagai penunjang ekonomi. 4 Melalui  undang-undang ini, pemerintah dapat  menetapkan standar- standar yang wajib dilaksanakan para pelaku usaha dalam aktivitas bisnis mereka. Dengan demikian,  perlindungan  konsumen  tidak  hanya  menjadi  isu  moral,  tetapi  juga  menjadi bagian  integral  dari  sistem  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  konsumen  dengan produsen.  Hanya  dengan  kehadiran  undang-undang  yang  kuat  dan  berlaku  secara  tegas, pelaku usaha akan merasa terdorong untuk mematuhi hak-hak konsumen dan menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Perlindungan  konsumen  tidak  hanya  tentang  dokumen  hukum,  melainkan menjamin  kepastian  hukum  bagi  konsumen,  memastikan  mereka  aman  dalam  transaksi, memberikan  informasi  jelas,  menegakkan  hukum  terhadap  praktik  merugikan,  dan menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efektif.  Ini  adalah  tanggung  jawab semua  pihak  dalam  rantai  distribusi  dan  pemasaran  produk  atau  layanan,  bukan  hanya pemerintah.  Hanya  dengan  kerjasama  yang  kokoh  antara  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan masyarakat,  perlindungan  konsumen  yang  efektif  dapat  terwujud  dan  bermanfaat  yang maksimal untuk masyarakat. 5
Selain  memberikan  akses  terhadap  informasi,  kepastian  hukum  juga  mencakup upaya  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  saat  para  pihak  mendapat  rugi  serta ketidakpuasan terhadap  produk atau layanan  yang mereka  ambil.  Ini  termasuk hak  dalam mengajukan  keluhan,  mendapat  kompensasi,  dan  menggunakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  dengan  adil  dan  efektif.  Jadi,  adanya  kepastian  hukum,  konsumen  dapat  merasa lebih  percaya  diri  dalam  melindungi  kepentingan  mereka  dan  memperoleh  keadilan  jika mereka menghadapi masalah dalam transaksi konsumen. Selain itu, kepastian hukum juga
4 A.  Ahsi  Thohari,  “Kedudukan  Komisi-komis  Negara  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  jalinan  antar  konsumen  dan  pelaku  usaha, melalui penetapkan standar-standar yang wajib dilaksanakan pelaku usaha saat beraktivitas jual  beli  mereka.  Hal  ini  mencakup  standar  kualitas  produk,  praktik  penjualan  yang  etis, dan  kewajiban  untuk  memberikan  layanan  pelanggan  yang  memadai.  Dengan  adanya undang-undang  dan  peraturan  yang  jelas,  konsumen  dapat  memiliki  keyakinan  bahwa mereka  dilindungi  oleh  hukum  dalam  setiap  transaksi  konsumen  yang  mereka  lakukan. Dengan  menjamin  konsumen  mendapat  informasi,  hak-hak  yang  dilindungi,  dan perlindungan  hukum  yang  memadai,  kepastian  hukum  membantu  hubungan  baik  dalam masyarakat modern dan kompleks ini. 6
Metode  untuk  menghadapi  tantangan  adalah  melalui  mediasi,  di  mana  seorang mediator  independen  membantu  para  pihak  untuk  menemukan  titik  temu  dan  mencapai kesepakatan  yang  saling  menguntungkan.  Selain  itu,  UUPK  juga  memungkinkan penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  di  mana  sebuah  badan  arbitrase  independen dianggap  sebagai  pengadilan  dan  memberikan  keputusan  yang  mengikat  bagi  para  pihak yang berselisih. 7 Keuntungan dari pendekatan non-litigasi ini adalah kemampuannya untuk mengurangi  biaya,  waktu,  dan  ketegangan  emosional  yang  terkait  dengan  proses pengadilan  tradisional.  Dalam  konsiliasi  dan  mediasi,  para  pihak  memiliki  kontrol  yang lebih  besar  atas  hasilnya  dan  memiliki  kesempatan  untuk  berkomunikasi  secara  langsung untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan.  Sementara  itu,  arbitrase memberikan keputusan yang cepat dan mengikat, tanpa proses pengadilan yang sulit. Tak hanya  itu,  pendekatan  non-litigasi  ini  juga  seringkali  lebih  fleksibel,  memungkinkan  para pihak  untuk  menyesuaikan  proses  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan mereka. Namun demikian, meskipun pendekatan non-litigasi ini menawarkan kelebihan, masih banyak juga tantangan yang harus diperbaiki, seperti masalah kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Tanpa pengawasan yang ketat atau sanksi yang jelas, ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin tidak mematuhi kesepakatan. Jadi, pemerintah dan lembaga berwenanng harus memastikan
6 Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jumal Teropong, (Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), hlm 6- 7.
7 Nisantika,  Riris,  and  Ni  Luh  Putu  Egi  Santika  Maharani,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).” Jurnal Locus Delicti 2.1 (2021), hlm. 49-59.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
bahwa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  juga  didukung  oleh  regulasi  yang kuat dan efektif.
Secara keseluruhan, meski masih ada beberapa rintangan, mekanisme penyelesaian sengketa  non-litigasi  yang  disediakan  oleh  UUPK  menawarkan  solusi  yang  lebih  efisien dan  fleksibel  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Dengan  memungkinkan  para pihak  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  dan  memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas hasilnya, pendekatan non-litigasi ini dapat membantu meningkatkan akses terhadap keadilan dan mempercepat resolusi sengketa dalam konteks perlindungan  konsumen. 8 Berdasarkan  konteks  masalah  sebelumnya,  penulis  bermaksud membuat  penelitian  dengan  judul  "Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  BPSK  Kota Bandung  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen."

## B. PEMBAHASAN
a) Perlindungan Konsumen
Perlindungan  hukum  untuk  konsumen  menjadi  permasalahan  yang  tak  bisa diabaikan,  terutama  dalam  konteks  persaingan  global  yang  terus  berkembang.  Dalam era  di  mana  produk  dan  layanan  bersaing  dengan  intensitas  tinggi,  konsumen  sering ditempatkan dalam  keadaan kurang menguntungkan,  seperti  sedikit  daya tawar dalam transaksi  mereka.  Jadi,  perlindungan  hukum  yang  dikeluarkan  negara  menjadi  sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan konsumen terjaga dengan baik. Pentingnya  adanya  regulasi  perlindungan  konsumen  yang  kuat  oleh  pemerintah didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensi situasi  yang ada. Dalam konteks aktualitas,  penegakan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  harus  selalu  disesuaikan dengan  dinamika  kehidupan  masyarakat  serta  perubahan  yang  terjadi  dalam  pola konsumsi  dan  pasar.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  pemerintah  untuk  selalu memperbarui  dan  menyesuaikan  regulasi  perlindungan  konsumen  agar  tetap  relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul.
8 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama), 2003, hlm 98.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
Dalam  pemikiran  ini,  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  bukan  hanya  sekadar tindakan  yang  responsif  terhadap  situasi  saat  ini,  tetapi  juga  merupakan  investasi jangka  panjang  dalam  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  perlindungan  yang  efektif, pemerintah  dapat  mewujudkan  lingkungan  lebih  adil  dan  aman  untuk  konsumen,  dan pada  gilirannya  akan  berkontribusi  pada  stabilitas  ekonomi  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  sistem  perdagangan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pemahaman  bahwa hanya  melalui  hukumlah  pelaku  usaha  dapat  dipaksa  untuk  mematuhi  standar perlindungan konsumen. Sanksi yang tegas  yang diatur oleh hukum juga menjadi alat penting  dalam  menekan  perilaku  yang  tidak  menguntungkan  konsumen.  Jadi, pemerintah  mempunyai  kewajiban  moral  dan  hukum  dalm  mengambil  langkah  untuk menjaga  hak  konsumen  dari  kerugian  dan  tidak  bertanggung  jawab  dari  pihak-pihak bisnis.  Dalam  konteks  ini,  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  tidak  hanya  tanggung jawab moral pemerintah, namun juga menjadi bagian integral dari peran negara dalam memastikan  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dengan  menerapkan  regulasi yang  kuat  dan  efektif,  serta  melalui  penegakan  hukum  yang  tegas,  pemerintah  dapat memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  konsumen,  sehingga  mereka  dapat melakukan  transaksi  dengan  keyakinan  dan  kepercayaan  penuh  dalam  sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan.
Penegakan  perlindungan  konsumen  sering  kali  bergantung  pada  beberapa  faktor, seperti  perkembangan  ekonomi,  kemajuan  industri  dan  teknologi,  serta  kebijakan pembangunan  yang  dianut.  Intervensi  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan hukum kepada konsumen dianggap penting melalui penetapan regulasi yang bertujuan melindungi  hak-hak  mereka.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  adalah  keharusan, mengingat  posisi  mereka  yang  seringkali  lemah  dalam  transaksi.  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  lingkungan  hukum  yang  kondusif  dengan pembentukan  regulasi  yang  jelas  dan  penegakan  hukum  yang  konsisten  terhadap pelanggaran  yang  merugikan  konsumen.  Hal  ini  memastikan  konsumen  merasa  aman dalam  transaksi  mereka  dan  yakin  bahwa  hak-hak  mereka  akan  dihormati.  Dalam konteks  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi,  perlindungan  konsumen  semakin penting, dan pemerintah harus menyesuaikan regulasi perlindungan konsumen dengan
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
perkembangan  tersebut  agar  tetap  relevan  dan  efektif  dalam  menghadapi  tantangan baru.  Ini  akan  memastikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  dalam  berbagai  situasi dalam  lingkungan  ekonomi  dan  sosial  yang  dinamis.  Selain  itu,  dalam  konteks globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  yang  pesat,  perlindungan  konsumen  juga menjadi  semakin  penting.  Pemerintah  perlu  mampu  menyesuaikan  regulasi perlindungan konsumen dengan perkembangan tersebut, agar tetap relevan dan efektif dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  baru  yang  muncul.  Dengan  demikian, kepastian  hukum  bagi  konsumen  dapat  dijamin  dalam  berbagai  situasi  dan  keadaan yang selalu berubah dalam perekonomian sosial yang dinamis.
b) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum  perlindungan  konsumen  menjadi  integral  sistem  hukum  dan  melibatkan berbagai  bidang  dan  cabang  hukum  lainnya.  Ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa dalam  setiap  frakso  dan  cabang  hukum,  ada  juga  pihak  yang  berperan  menjadi "konsumen".  Sebagai  contoh,  dalam  hukum  perdata,  konsumen  bisa  menjadi  pihak yang membeli barang atau jasa; dalam hukum pidana, konsumen bisa menjadi korban penipuan  atau  kejahatan  lainnya;  dan  dalam  hukum  bisnis,  konsumen  bisa  menjadi pelanggan atau klien yang berinteraksi dengan perusahaan. Hal ini karena perlindungan konsumen  tidak  hanya  terkait  dengan  pembelian  barang  atau  jasa,  tetapi  juga  dengan berbagai aspek kehidupan konsumen yang dapat melintasi berbagai bidang hukum.
Memahami hubungan dalam lingkup hukum konsumen merupakan hal yang sangat penting. Hal ini membantu kita memahami secara menyeluruh bagaimana operasional hukum  perlindungan konsumen dalam konteks hukum  yang beragam.  Pemahaman ini juga  membantu  dalam  mengevaluasi  seberapa  efektif  dan  berkelanjutan  sistem perlindungan  konsumen  yang  ada.  Seperti  yang  dijabarkan  dalam  UUPK,  prinsip- prinsipnya menyediakan landasan yang komprehensif untuk menjalankan perlindungan konsumen,  dengan  fokus  utama  pada  menjaga  kepentingan  dan  kesejahteraan konsumen  serta  mempromosikan  lingkungan  bisnis  yang  menyenangkan  bagi masyarakat.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
c) Sengketa Konsumen
Sengketa  bisa  merujuk  pada  ketidakcocokan  antara  individu  atau  golongan  yang memiliki  hubungan  sebab  hak  salah  satu  pihak  dianggap  tidak  terpenuhi. 9 Sengketa konsumen  timbul  ketika  konsumen  mengalami  ketidakpuasan  terhadap  produk  atau mengalami kerugian karena penggunaan barang atau jasa. Jadi
, penting bagi konsumen untuk berhati-hati setiap kali mereka melakukan pembelian guna  menghindari  potensi  kerugian.  Kimberly  Jade  Tillman  menjelaskan  bahwa sengketa  konsumen  dapat  melibatkan  berbagai  masalah,  termasuk  cedera  pribadi, kerusakan pada produk itu sendiri, kerusakan pada properti lain, dan kerugian ekonomi murni. 10 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis sengketa konsumen yang muncul karena potensi kerugian bagi konsumen meliputi:
1. Kerugian  pribadi  atau  fisik,  yang  mencakup  cedera  atau  kerusakan  fisik  yang dialami  oleh  konsumen  karena  penggunaan  atau  interaksi  dengan  produk  atau layanan tertentu.
2. Kerusakan pada produk itu sendiri atau properti lain, yang mengacu pada kerusakan atau  kecacatan  yang  terjadi  pada  produk  atau  properti  lain  sebagai  akibat  dari penggunaan atau pemakaian produk atau layanan tersebut.
3. Kerugian  ekonomi  murni,  yang  meliputi  kerugian  finansial  atau  ekonomi  yang terjadi  pada  konsumen  sebagai  hasil  pembelian  atau  pemakaian  barang  tertentu, tanpa adanya kerusakan fisik atau cedera yang terjadi.
Pada  masa  kini,  hampir  semua  negara  telah  mengembangkan  variasi  alternatif dalam menyelesaikan sengketa selain melalui proses pengadilan atau litigasi karena hal tersebut  seringkali  memakan  banyak  sumber  daya,  waktu,  dan  tenaga  serta  dapat mengakibatkan biaya yang tinggi.
d) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Awal  mula  pendirian  BPSK  ini  dimuat  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  yang membahas  Perlindungan  Konsumen,  khususnya  dalam  pasal  49  ayat  (1)  bersama
9 Soerjono  Soekanto,  Mengenai  Antropologi  hukum,  (Bandung:  Alumni,  1979),  hlm.  29  dalam  Hlmim Barkatullah, Op.Cit., hlm. 74.
10 Kimberly  Jade  Tilman,  “Product  Defects  ResultingIn  Pure  Economics  Loss:  Under  What  Theory  Can  a Consumer Recovery, Journal pf Product Liability, Vol. 9, No. 18, USA: Pergamon Press, 1986, hlm. 276.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
dengan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001,  yang menetapkan  kewajiban  untuk  membentuk  BPSK  di  setiap  kota  atau  kabupaten. 11 Menurut  UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  BPSK  dibentuk  untuk menangani  permasalahan  para  pihak  konsumen  dan  pengusaha. 12 Sebagai  bagian  dari sistem perlindungan konsumen, BPSK Kota Bandung bertugas menyelesaikan sengketa dengan efisien, adil, dan transparan, biasanya melalui mediasi atau negosiasi. Prinsip- prinsip  keadilan,  kesetaraan,  dan  kepastian  hukum  menjadi  landasan  dalam  tugasnya. BPSK  Kota  Bandung  juga  berperan  dalam  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen dan juga prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Secara keseluruhan, BPSK Kota Bandung merupakan lembaga penting dalam upaya perlindungan konsumen di tingkat lokal, dengan tujuan  membuat dunia dagang yang  adil bagi  masyarakat.  Berdasarkan tugas dan wewenang,  BPSK  mempunyai  dua fungsi  strategis,  yaitu  sebagai  mekanisme  hukum  alternatif  untuk  menyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  melibatkan  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase  serta mengadakan kontrol atas penggunaan klausula baku dalam kontrak. 13
BPSK  didirikan  guna  memastikan  penyelesaian  sengketa  yang  mudah,  cepat,  dan murah. Prosesnya harus  selesai  dalam 21 hari kerja, dengan biaya  murah. Konsumen yang  tidak  terpenuhi  haknya  bisa  mengajukan  keluhan  langsung  atau  melalui perwakilannya,  termasuk  ahli  warisnya  dalam  situasi  tertentu. 14 Tujuan  utamanya adalah  mencapai  kesepakatan  damai  yang  memuaskan  semua  pihak  ( win-win solution ).  Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  memiliki  aturan  yang  bervariasi  dari yang kaku hingga fleksibel. 15

## C. KESIMPULAN
Dalam  konteks  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  yang  pesat,  perlindungan konsumen  juga  menjadi  semakin  penting.  Pemerintah  perlu  mampu  menyesuaikan
11 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 73.
12 Rahman,  Arif.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) Kota Serang.” Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2018): 21-42.
13 Susanti  Agung  Nugroho,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 83
14 Yusuf  Sofi  dan  Somi  Awan,  Sosok  Peradilan  Konsumen  Mengungkap  Berbagai  Persoalan  Mendasar BPSK, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 17.
15 Leo  Kanowitz,  Alternative  Dispute  Resolution,  (Minessota  USA:  St.  Paul,  1985),  hlm.  6,  dalam  Susanti Agung, Op.Cit., hlm. 100.t.
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
regulasi  perlindungan  konsumen  dengan  perkembangan  tersebut,  agar  tetap  relevan  dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul.  Penyelesaian sengketa konsumen  di  BPSK  Kota  Bandung  menjadi  suatu  jalan  pintas  yang  ditawarkan  di  luar ranah  pengadilan,  didasarkan  pada  prinsip  kecepatan,  kesederhanaan,  dan  biaya  yang terjangkau.  Prosesnya  melibatkan  berbagai  cara  penyelesaian  sengketa  seperti  konsiliasi, mediasi,  atau  arbitrase,  sesuai  dengan  keinginan  serta  kesepakatan  orang-orang  yang kepentingan  dalam  pelanggaran  hak  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  saja,  seperti  yang diatur  di  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Keputusan  yang  dihasilkan  oleh BPSK dianggap sebagai keputusan final dan mengikat, meskipun ada kemungkinan orang- orang  atau  pihak  yang  merasa  belum  puas  atas  keputusan  yang  ada  boleh  mengajukan upaya  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Meskipun  BPSK  bukan  bagian  dari lembaga  peradilan,  prosesnya  harus  memperoleh  eksekusi  melalui  permohonan  kepada Pengadilan Negeri. Hal ini karena pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan,  dilengkapi  dengan  juru  sita  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  proses eksekusi.  Meskipun  begitu,  BPSK  tidak  dipandang  sebagai  badan  peradilan  dalam struktur,  melainkan  sebagai  lembaga  administratif  di  bawah  kementerian  Perdagangan. Dalam kasus  di  mana putusan BPSK ditegakkan melalui arbitrase, permohonan eksekusi harus diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Ini disebabkan karena pengadilan memiliki sarana  eksekusi,  termasuk  juru  sita  yang  bertugas  untuk  melaksanakan  proses  eksekusi. Oleh  karena  itu,  pengajuan  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  merupakan  langkah  yang ditempuh untuk menegakkan putusan BPSK yang dihasilkan melalui proses arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Ahmadi  Miru,  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya, 2000), hal. 140. Dalam Halim Barakatullah, Op.Cit.,
Az  Nasution,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jumal  Teropong,  (Mei  2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia),
AZ.  Nasution,  Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Keempat, (Jakarta: Diadit Medika, 2011),
Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024
E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Settlement Of Consumer Disputes.. Rahayu Hartini, Tannasya Putri Rahma
Gunawan  Widjaya  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2003).
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
Kimberly Jade Tilman, “Product Defects ResultingIn Pure Economics Loss: Under What Theory  Can  a  Consumer  Recovery,  Journal  pf  Product  Liability,  Vol.  9,  No.  18, USA: Pergamon Press, 1986
Leo  Kanowitz,  Alternative  Dispute  Resolution,  (Minessota  USA:  St.  Paul,  1985),  hal.  6, dalam Susanti Agung, Op.Cit
Nisantika,  Riris,  and  Ni  Luh  Putu  Egi  Santika  Maharani,  “Penyelesaian  Sengketa Konsumen Oleh Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).” Jurnal Locus Delicti 2.1 (2021)
Prof.  Dr.  jimly  Asshiddiqie,  SH.  2015.  Penguatan  Sistem  Pemerintahan  dan  Peradilan, Jakarta Timur. Sinar Grafika.
Rahman, Arif. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang.” Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2018)
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.
Sitepu,  Rida  Ista,  and  Hana  Muhammad.  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di Indonesia.” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.2 (2021).
Soerjono  Soekanto,  Mengenai  Antropologi  hukum,  (Bandung:  Alumni,  1979),  hal.  29 dalam Halim Barkatullah, Op.Cit.,
Susanti  Agung  Nugroho,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008)