## UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KORBAN PENIPUAN MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PENDEMI COVID-19
Eva Zahara Atmanagara Fakultas Hukum Universitas Trisakti evaatmanagara@gmail.com
Elfrida Ratnawati Fakultas Hukum Universitas Trisakti elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Seiring  adanya  perubahan  zaman  dan  kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, maka hukum harus mampu menjangjkau hal-hal tersebut. Ketika perkembangan teknologi semakin maju, maka tak  jarang  pula  ditemukan  beberapa  tindakan  kejahatan  yang  mulai  berkembang pula  seiring  berkembangnya  teknologi.  Hal  itu  berarti  dengan  adanya  teknologi memudahkan manusia untuk melakukan suatu interaksi baik itu komunikasi maupun bertransaksi. Namun disisi lain pula memberikan suatu permasalahan yang baru di kalangan  masyarakat.  Pada  masa  pandemi  Covid-19  tersebut,  masyarakat cendurung  lebih  memilih  menggunakan  media  komunikasi  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi.  Adanya  virus  covid-19  ini  berakibat  banyaknya pengurangan  pekerja  di  Indonesia  dan  maraknya  penipuan  online  khususnya menggunakan  media  elektronik  yang  semakin  banyak.  Hal  ini  pula  dipengaruhi dengan  keadaan  ekonomi  masyarakat  indonesia  ketika  covid-19  sedang  naik- naiknya.  Metode  penelitian  ini  Penelitian  hukum  yang  bersifat  normative  ini  yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan Pustaka  atau  data  yang  sekunder  dengan  bersumber  dari  referensi  hukum  serta bahan  primer.  Maka  penelitan  ini  bertujuan  agar  hukum  menjadi  pelindung  bagi korban penipuan khususnya menggunakan media elektronik yang dapat di tinjau dari aspek hukum dan pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 UU ITE jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Sertaperbuatan tersebut juga melanggar ketentuan pidana khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

## Kata Kunci : Korban; Penipuan; COVID-19

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
Along  with  the  very  rapid  development  and  advancement  of  technology  among  the people, especially the people of Indonesia, the law must be able to reach these things. When the development of technology gets more advanced, it is not uncommon to find some  criminal  acts  that  are  also  starting  to  develop  along  with  the  development  of technology.  This  means  that  with  the  existence  of  technology,  it  makes  it easier for humans to carry out interactions, both communication  and  transactions. But on the other hand, it also creates a new problem in the community. In the era of the COVID- 19 pandemic, people tend to prefer to use communication media by taking advantage of  technological  developments.  The  existence  of  the  COVID-19  virus  has  resulted  in many worker withdrawals in Indonesia and the rise of online fraud, especially using more and more electronic media. This was also influenced by the economic condition of the Indonesian people when COVID-19 was on the rise. So this research aims to make the law a protector for victims of fraud, especially using electronic media, which can be reviewed from legal and development aspects as stated in Article 35 of the ITE Law in conjunction with Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. And these actions also violate criminal provisions, especially Article 378 of the Criminal Code concerning fraud.
Keywords : Fraud; Electronic Media; COVID-19

## 1. PENDAHULUAN
Adanya  perkembangan  zaman  di  Indonesia  memunculkan  sistem  yang dikenal  dengan  sebutan  siatem  informasi.  Sistem  informasi  ini  berjalan menyesuaikan  dengan  kemajuan  teknologi  yang  beredar  saat  ini.  Pada  era modernisasi  ini  tentu  mempengaruhi  hasrat  manusia  untuk  dapat  melakukan perkembangan pada dirinya baik melakukan perkembangan politik, perkembangan ekonomi, maupun perkembangan terhadap sosial budaya.  Adanya kemajuan zaman memudahkan  masyarkat   mencari  suatu  informasi  baik  itu  berkaitan  dengan akademisi  atau  seni  dan  hiburan  saja.  Dengan  adanya  hal  tersebut  membuat manusia  memiliki  ketergantungan  terhadap  teknologi.  Teknologi  menjadi  sahabat manusia  paling  dekat  dan  paling  dibutuhkan.  Dari  mulai  manusia  bangun  dari tidurnya hingga sampai terlelap dalam diturnya teknologi tersebut selalu menemani kebutuhan manusia.(I. Puspitasari, 2018)
Covid-19 memiliki  nama  lengkap  yakni Corona  Virus  Desease  2019 merupakan virus yang menular dengan cepat di kalangan masyarakat disebabkan oleh  Sars-Cov-2. Kasus covid-19 tesebut  termasuk kedalam kategori koronavirus. Adapun gejala yang diderita oleh penderita Covid-19 ini berupa batuk, flu, demam, sakit tenggorokan, atau bahkan nyeri pada persendian. Dan sampai saat ini virus covid-19  pun  masih  ada  dan  belum  berakhir.Dengan  cepatnya  peredaran  virus Covid-19 ini  adanya  upaya  dan  himbauan  pemerintah  menganjurkan  untuk masyarakat melakukan suatu sistem yang bernama Social Distancing atau menjaga jarak erhadap masyarakat lainnya. Hal ini untuk mengurangi populasi penyebaran virus tersebut. Dengan adanya virus tersebut pula aktivitas masyarakat lebih sering diam  dirumah  melakukan  isolasi  mandiri.  Dampaknya  yakni  semua  aktifitas masyarakat  dapat  dipantau  secara  jauh  oleh  pemerintah  diantaranya  dengan menggunakan sarana  teknologi  berupa smarthphone dan  gadget  lainnya.  Adanya kemudahan teknologi sangat berperan penting untuk menghambatnya pergerakan manusia dari mulai sistem pembelajaran manusia yang diterapkan secara daring, proses pertemuan atau agenda rapat, sampai dengan proses kerja yang dilakukan dan  dianjurkan  oleh  pemerintah  menggunakan  sistem work  form  home
(wfh). (Fransisco, 2020) Maka  dengan  berkembangnya  sistem  pembelajaran  ataupun  pekerjaan tersebut  dinilai  cukup efektif  dalam  menekan  angka  penurunan covid-19 dan menumbuhkan  angka  kemajuan  ekonomi.  Dengan  demikian  masyarakat  lebih menghemat  terkait  moda  transportasi  maupun  kegiatan  yang  menimbulkan interaksi secara langsung. Maka kegiatan masyarakat di era covid-19 ini maupun pasca  pandemi  ini  diprediksikan  akan  lebih  sering  menggunakan  teknologi  dari poada  menggunakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Dengan  demikian  seiring berjalan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  tersebut  maka  dibutuhkan  proses adaptasi oleh masyarakat terkait akan hal tersebut. Dengan  adanya  kemajuan  ini pula menimbulkan 2 (dua) akibat yang masyarakat rasakan, yakni adanya akibat positif dan akibat negative. Akibat positifnya seperti yang dijelaskan diatas bahwa kegiatan  lebih  efektif  dilakukan  secara  daring/ online. Hal  ini  dapat  mengurangi dampak  ngaretnya  pertemuan  sehingga  beberapa  pertemuan  dijadwalkan  tepat waktu.  Selain  itu  dengan  adanya  teknologi  memungkinkan  masyarakat  bekerja kapanpun  dan  dimanapun  tanpa  menghawatirkan  penampilan  atau  pencitraan didepan  atasan.  Adanya  manfaat  dari  daring  tersebut  juga  dapat  memberikan mental  pekerjaan  yang  sehat  bagi  karyawan . Bukan  hanya  dari  segi  karyawan dampak positif juga dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa. Mereka dilatih untuk dapat melek dan paham akan teknologi dan melatih motorik mereka  untuk dapat aktif  mengikuti  perkembangan  arus  teknologi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dengan adanya  pembelajaran  daring  ini,  para  siswa  dan  mahasiswa  diharapkan  dapat menjadi kepribadian yang aktif, inofatif dan kreatif.
Namun  dibalik  dampak  positif  adapun  dampak  negatifnya.  Untuk  para akademisi,  dosen  atau  guru  diharapkan  dapat  memberikan  pembelajaran  secara daring  namun  pada  prosesnya  para pengajar  memiliki  kesulitan  untuk  mengatur aktifitas  pembelajaran  ketika  sedang  menjalankan  proses  pembelajaran  secara online.  Selain  itu  para  murid  dan  mahasiswa  tidak  dapat  fokus  secara  baik dikarenakan kondisi keaadaan rumah atau kondisi ruangan tidak efektif. Belum lagi di  daerah  masih  banyaknya  kurang  pemerataan  teknologi  dan  listrik  membuat aktifitas  pembelajaran  online  ini  dinilai  kurang  efektif.  Sedangkan  untuk  para pekerja khususnya dampak negatif dari pandemi ini yakni pengurangan tenaga kerja dan  penerunan  pendapatan  di  beberapa  perusahaan  yang  terkena  dampaknya. Dengan  demikian  adanya  ketidakstabilan  ekonomi  saat  pandemi  di  Indonesia terjadi.  Dengan  berkurangnya  angka  kestabilan  ekonomi  tersebut  membuat keadaan  menjadi  tumpang  tindih  di  masyarakat  dengan  demikian  adanya  suatu perpecahan atau disintegrasi terhadap masyarakat itu sendiri. Akibat ini dirasakan ketika  masyarakat  tersebut  tidak  dapat  mematuhi  dan  mencukupkan  kehidupan dan  ekonominya.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  terus memajukan  roda  perekonomian  Indonesia  dan  memiliki siasat  seiring  banyaknya penduduk  di  Indonesia  atau  adanya  kepadatan  populasi  penduduk  dengan  cara menggait para investor agar dapat melakukan penanaman terkait modal usahanya di Indonesia. (Rusdiana & Nugroho, 2020)
Dampak  tersebut  dirasakan  bukan  hanya  di  Indonesia  saja.  Melainkan dampak dari pandemi covid-19 juga dirasakan oleh penjuru dunia.  hal ini diawali oleh  menurutnya  kegiatan  ekonomi  di  banyak  negara  pada  umumnya  secara menyelruh.  Dengan  adanya  kemerosotan  ekonomi  tersebut  membuat  masyarakat dunia  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Dengan  mahalnya  harga- harga karena jumlah produksi yang berkurang dan angka pengangguran yang tinggi membuat masyarakat ingin segera mendapatkan segala  keinginannya. Tak peduli lagi  apakah  itu  menggunakan  cara  legal  muapun  ilegal,  maka  dengan  ini  mulai bermunculan kejahatan-kejahatan yang ada  dengan menyalahgunakan kemajuan
dari teknologi itu sendiri.(Muhamad Husein Maruapey, 2021) Dengan  adanya  pandemi covid-19 dalam    hal  kemajuan  teknologi  juga mengakibatkan  adanya  suatu  kejahatan  baru  dengan  tingkatan  yang  lebih  tinggi berkenaan dengan angka kriminalitas yang ada khususnya di tengah masyarakat Indonesia.  Hal  tersebut  diakibatkan  karena  adanya  angka  pengangguran  yang terbilang cukup tinggi  selama  terjadinya  pandemi covid-19 ini  di  Indonesia.  Salah satu  bentuk  kejahatan  yang  marak  beredar  ketika  pandemi  ini  yakni  penipuan. Penipuan  terjadi  dikarenakan  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  teknologi akhir-akhir ini selama pandemi. Penipuan yang dilakukan juga  tak kalah canggih dengan memanfaatkan teknologi sebagai modal utamanya. (Mulyeni & Alhakim, 2022)
Selain  itu  bukan  hanya  perorangan  saja  melainkan  perusahaan  pun  juga menjadi korban dari pada kejahatan elektronik ini. Dengan adanya formasi regulasi yang  mengakibatkan  dan  menciptakan  pengaturan  terkait  perbuatan  pidana menggunakan media elektronik dan teknologi serta regulasinya diatur di dalam UU No.19 Tahun 2016 Terkait adanya perubahan sebelumnya pada UU No.11 Tahun 2018  Terkait  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  biasa  masyarakat  sebut dengan  UU  ITE.Dengan  demikian  adanya  pengesahan  terhadap  UU    berikut sebagaimana  termaktub  hukum  yang  bergerak  pada  segi  teknologi  khususnya seputar perolehan berita dan menimbulkan bidang sendiri agar dapat memberikan tekanan  dan  memberikat  hukuman  serta  menangkap  para  pelaku  terkait  tindak pidana ITE atau penipuan dengan mengandalkan media elektronik.
Penelitian sebelumnya yang relevan terkait peneilitian ini yakni oleh Nur Fika Ramadhani  (Fika  Ramadhani  Zulkifli,  2021),  pada  penelitianya  dibahas  pengenai bentuk perlindungan korban penipuan terhadap kasus jual beli online yang terjadi selama  pandemic  covid-19  yang  terjadi  di  Polrestabes  Surabaya.  Disini  hanya membahas  kasus  penipuan  yang  marak  terjadi  dan  meningkat  seiring  adanya pandemic  covid  19  yang  terjadi  di  Surabaya . Penelitain  kedua  yakni  ditulis  oleh Fatimah Aulia Rahma(Rahma et al., 2021) yang membahas tentang bisnis penipuan terkait  pinajaman  online  pada  masa  pandemi  covid,  19.  Pada  artikel  kali  ini membahas  tentang  penipuan  berkedok  jasa  pinjam  uang  berkenaan  dengan teknologi online. Namun pembahasanya hanya terfokus pada pinjaman online saja. Penelitian  terakhir  oleh  Sri  Mulyeni  dan  Abdurakhman  Al  Hakum  (2022)  hanya mengkaji tentang perkembangan teknologi melihat dari kondisi pandemic covid19 yang meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi di berbagai  negara.  Dengan  tujuan  untuk  dapat  memberikan  pemahaman  terntang perlindungan hukum melalui sarana elektonik. (Mulyeni & Alhakim, 2022) Kebaharuan  Penelitian  ini  yakni  membahas  seputar  perlindungan  hukum terhadap korban penipuan media elektronik yang dibahas berdasarkan kepercayaan masyarakat  kepada  aparat  penegak  hukum  dalam  menyikapi  dan  melindungi korban  penipuan  media  elektronik  di  Era  Pandemi  Covid-19  serta  membahas berkenaan  dengan  hambatan  yang  diterima  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  berkenaan  dengan  rasa  kurang  percaya  masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar dapat ditangani dengan baik dan benar.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yang memiliki sifat normative yang akan membantu proses penelitian serta penggunaan terhadap metode ini berkaitan pula  dengan metode  penelitian hukum secara komprehensif atau  menyeluruh.  Oleh  sebab  itu  metode  normative  dipilih  untuk  membantu penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  Pustaka  serta  bahan  sekunder
dengan sumber dari berbagai referensi serta regulasi yang telah ada.. data ini yang dimaksud  dengan  data  sekunder  dalam  penelitian  dan  dalam  penggunaanya diperolah dari hail studi terkait  kepustakan, bukti-bukti, data-data, jurnal ilmiah dan  juga  peraturan  perundang-undangan  dengan  menitiknberatkan  pada  aturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk dapat mengkaji dan meneliti tentang  perlindungan  dan  upaya  perlindungan  terhadap  para  korban  penipuan media elektronik di tinjauan dari aspek hukum dan pembangunan.(Nurhayati, 2013)

## 3. PEMBAHASAN
a. Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Media Elektronik. Suatu  perbuatan  untuk  melindungi  hak  dari  seseorang  agar  dapat menciptakan  suatu  keadilan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  yakni  menganut ketentuan hukum positif di Indonesia baik berlaku secara prefentif maupun represif disebut dengan perlindungan Hukum. Keberlakuan hukum sebagai pelindung dari penipuan  khusnsya  berkenaan  dengan  media  elektronik.  Indonesia  sangat menjunjung  hukum  maka  dalam  pengaturan  masyarakat  dibutuhkannya  sistem diupayakan  agar  tidak  ada  lagi  suatu  kesejangan  sosial  diantara  masyarakat. (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022) Maka sistem tersebut dapat disebut dengan sistem hukum. Hal-hal yang harus dipercayai untuk melakukan suatu proses untuk menegakkan hukum dan untuk mengatur perbuatan masyarakat baik secara umum maupun secara  khusus.  Adanya  suatu  sistem  didalam  masyarakat  hal  ini  membuat masyatakat terpacu pada suatu sistem yang bernama sistem hukum.(Purwendah, 2019)
Dengan demikian munculnya sebuah sistem hukum yang terjadi di dalam masyarakat  akan  memunculkan  2  akibat.    Yakni  akibat  positif  maupun  akibat negatif dampak ini hadir dari bagaimana cara berfikir masyarakat terhadap hasil dari suatu kejadian tersebut tak terkecuali di masa saat ini yakni masa mandemi dengan timbulnya suatu regulasi di dalam masyarakat sehingga menciptakan satu atau Sebagian atau menyeluruh yang menimbulkan tekanan terhadap masyarakat dikarenakan terbitnya aturan yang baru pada masa genting ini. Contoh konkritnya berkenaan dengan adanya asimilasi atau bahkan pembebasan terhadap narapidana oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  pengurangan  penyebara covid-19 didalam penjara. (Fadhila, 2021)
Hal ini diatur didalam Permen Hukum & Ham termaktub di dalam Permen No  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Intergasi  Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. dengan  adanya  aturan  baru  terkait  narapaidana  ini  menimbulkan polemik  dikalangan  masyarakat.  Masyarakat  menilai  bahwa  ketika  narapidana dibebaskan maka akan semakin banyak lonjakan  kasus  kejahatan  di  Indonesia. Ditambah  lagi  dengan  banyaknya  penangguran  yang  terjadi  karena  adanya pemutusan  hubungan  kerja  dan  pengurangan  karyawan  membutan  masyarakat Indonesia  sedang  kesulitan  dan  mengalami  kendala  ekonomi.  Adanya perkembangan  dan  semakin  modernnya  suatu  zaman  mengakibatkan  akan munculnya  perkembangan  terhadap  kejahatan  pula.  Kejahatan  yang  terjadi semakin canggih dan semakin halus serta rapi. Adanya kejahatan yang merupakan bagian dari perbuatan pidana. Maka hukum pidana tersebut yakni bersifat public yang  mampu  dipahami  bahwa  perbuatan  pidana  tersebut  terjadi  dikarenakan adanya kelompok maupun individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang  telah  diatur  di  dalam  regulasi  serta  adanya  pelanggaran  aturan  yang dilakukan baik untuk kebutuhan personal maupun kebutuhan kelompok.
Hukum pidana berdasarkan dasar maupun aturan yang dianut oleh suatu negara.  Maka  faktanya  hukum  pidana  berkenaan  dengan  pembagiannya  di  bagi menjadi dua yakni hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Berbicara mengenai  hukum  materil.  Pidana  yang  termasuk  materil    yakni  aturan  yang memiliki kaitan dengan suatu peristiwa yang dilarang, dimana dalam hal ini adanya aturan  mengenai  pengenaan  hukum  pidana  serta  prosedur  pidana  bagi  para pelaku  atau  terpidana  merupakan  suatu  jetentuan  hukum  yang  dapat dipergunakan  sebagai  acuan  dari  proses  penegakkan  hukum..  Sedangkan penegakan  hukum  dapat  di  Tarik kesimpualn  seabgai  suatu  usaha  hukum seabgaimana  dengan  semestinya.  Yakni  dapat  mengawasi  suatu  peristiwa  agar tidak terjadi sebuah pelanggaran dan apabila  pelanggaran tersebut  terjadi maka harus  segera  dipulihkan  hal  itulah  yang  bis  akita  simpulkan  dengan  proses penegakan hukum.(Putri Syam et al., 2023)
Namun  apabila  hukum  pidanna  tersebut  dikategorikan  sebagai  hukum publik  maka  menurut  Marzuki  bahwa  suatu  penegakan  hukum  pidana  itu merupakan  suatu  alasan  untuk  dapat  menciptakan  berbagai  pikiran  mengenai definisi  dari  keadilan  didalam  pidana  terkhusus  mengenai  suatu  kemanfaatan serta kepastian hukum maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai tujuan dari proses penegakan suatu menjadi kenyataan hukum serta kepastian hukum. Maka semakin berkembangnya dunia teknologi dan masyarakat semakin pula mengikuti perkembangan  zaman  tersebut  seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa semakin berkembangnya suatu zaman semakin  berkembang pula kejahatannya. Seiring meningkatnya teknologi di era pandemic covid-19 ini maka meningkat pula masalah  mengenai  penipuan  terhadap  media  elektronik.    Berita  terbari  yang disampaikan  oleh  Kemenkominfo  bahwa  dari  awal  tahun  2021  sampai  adanya laporan mengenai maraknya penipuan yang melibatkan transaksi online sebesar 115.756  kasus.  Pada  tahun  2020  saat  ada  himbauan  untuk  berdiam  dirumah angka laporan yakni sebesar 167.675. maka terjadi suatu penururan angka kasus laporan  tersebut  pada  tahun  2021.  Namun  pada  tahun  2022  ini  perkembangan laporan belum dirilis.
Pasal  378  KUHP  mengatakan  bahwa  aturan  terkait  kasus  penipuan  ini. Kegiatan sebagaimana dimaksud yakni kegiatan untuk memperoleh keuntungan baik  untuk  personal  maupun  kelompok  dengan  mempergunakan  nama  atau martabat  palsu  dan  juga  meliputi  adanya  unsur  agar  orang  tersebut  dapat menyerahkat sesuatu yang bernilai kepadanya. Adapun didalam pasal ini mengatur unsur subyektif dan unsur obyektif.
Unsur subyektif yang diatur pada Pasal 378 bekenaan dengan hal ini yakni adanya niat baik atau itikad buruk, memiliki tujuan untuk menguntungkan baik personal  mapun  orang  lain  adanya  unsur  melawan  hukum.  Sedangkan  unsur objektif berkenaan dengan pelaku, yang  memaksa  orang lain agar menyerahkan suatu  benda,  memakai  nama  palsu  atau  tipu  muslihat, maka dengan  demikian dikenakan Pasal 378 ini. Dimana dapat kita simpulkan bahwa pada KUHP tentang penipiuan ini yakni membujuk orang untuk dapat menyerahkan barangnya/membuat  utang/menghapus  utang,  maksut  kegiatan  membujuk  itu yakni  bermaksuu  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  maupun  org  lain  maupun secara  nersa,aam.  Dan  dalam  proses  membujuk  tersebut  mengunakan  tipu muslihat  atau  pun  kebohongan.  Maka  apabila  pelaku  telah  memenuhi  unsur didalam pasal tersebut yakni dapat dikenakan unsur penipuan. Unsur penipuan bukan hanya tertera pada Pasal 378 KUHP saja namun termasuk didalamnya UU ITE jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. (H. Puspitasari et al., 2016) Dengan  demikian  jika  melihat  kembali  acuan  Pasal  378  KUHP  terkait penipuan dan yang dimaksud dalam kasus ini yakni tidak adanya alat atau media
yang  digunakan  sebagai  bahan  utama  dalam  melakukan  perbuatan  pidana berkenaan dengan kasus penipuan online itu maka media elektornik tersebut tidak tertera  di  dalam  Pasal  378  karena  hanya  membahas  tentang  penipuan  secara general  saja.  Yang  kedua  berkenaan  dengan  cara  melakukan  penipaun  yang berbeda  dengan  cara  yang  biasanya.  Dan  yang  ketiga  yakni  adanya  suatu keterbatasan  pada  diri  KUHP  dengan  tidak  adanya  suatu  beban  terhadap  proses pertanggung jawaban terkait pidana kepada subjek hukum yang dibentuk berdasarkan korporasi atau biasa disebudu badan hukum yang dilakukannya sebuah kejahatan pidana penipuan  dengan  menggunakan  media  online  maka  dengan  adanya  point-point tehradap KUHP khususnya berknaan dengan Pasal 378 tesebuut kebijakan yang menanggulangi kejahatan dngan menggunakan media elektrnoik khususnya dalam hal penipuan transaksi atau penipuan lainnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan lebih terperinci.
Aturan tersebut harus dapat di sosialisasikan dan diterapkan baik itu secara substansi,  maupun  struktur  aturan  tersebut.  Agar  budaya  masyarakat  yang diciptakan menjadi budaya positif yang tidak mampu dibodohi oleh perkembangan zaman dan berita hoax. Maka adanya pembelajaran dan regulasi yang jeals sangat diperlukan. Maka dari itu berkenaan banyaknya kasus penipuan online diperlukan suatu  aturan  terkait  para  substansi  seputar  hukum,  struktur  hukum  yang berupaya  dsemaksimal  mungkin  dengan  tujuan  agar  proses  penegakan  hukum untuk  mencegah  kejahatan  dengan  basis  online  ini  dapat  berjalan  dengan  baik sesuai dan sebagaimana mestinya.

## b. Kesulitan  Yang  Dihadapi  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum Terhadap Korban Penipuan Media Elektronik.
Adanya kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan terhadap  korban  penipuan  media  elektonik  yang  dikenal  dengan  istilah  politik criminal.  Sudarto  mengatakan  bahwa  politik  criminal  sendri  yakni  merupakan usaha  yang  bersifat  rasional  dan  terjadi  di  dalam  masyarakat  untuk  mencegah terjadinya suatu kejahatan.(Arigo, Muhammad, 2022)
Maka  dengan  banyanyka  kasus  terhadap  korban  penipuan  yang menggunakan media elektronik itu lah yang melatarbelakangi lahirnya UU ITE. UU ITE  sendiri  memiliki tujuan agar  tidak  terlepas  dari  adanya  politik  criminal  agar terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera  dan  perlindungan  terhadap  masyarakata. Namun, apabila terdapat suatu kelemahan dii dalam penerapan terhadap aplikasi ini kebijakan inilah sangat diperlukan dikarenakan apart penegak hukum di negara Indonesia  seringkali  mendapatkan  tantangan  dan  kesulitan  sendiri  dalam menghadapi  kasus  khususnya  yang  berhadapan  dengan  teknologi  baru  yang semakin berkembang.(Gultom, 2022)
Kurangnya pengetahuan tentang teknologi pada penegak hukum. Dan Adanya sarana  dan  prasarana  yang  kurang  berkualitas  pada  setiap  daerah  untuk memproses upaya penegakan terhadap hukum sehingga dalam hal ini  mengalami kesulitan ini sehingga tidak cepat tanggap dalam mengntisipasi adanya kejahatan media elektronik yang kerap terjadi. Dengan demikian ini mengakibatkan masyarkat cendurung menjadi korban untuk kedua kalinya. Yang pertama masyarakat menjadi korban  atas  kasus  penipuan  media  elektronik  dan  yang  kedua  masyarakat dikorbankan untuk dan atas kepentingan dari apparat penegak hukum yang tidak cakap dalam menyelesaikan kasus penipuan tersebut.
Tindak  lanjut  dari  laporan  masyarakat  terakait  penipuan  online  ini  sangat rendah.  Belum  lagi  terkadang  aparat  penegak  hukum  hanya  menyalahkan masyarakat  dikarenakan  mudah  percaya  terhadap  iklan  atau  imbalan  yang  di tawarkan.(I Made Gede Adi Arya Natih et al., 2022) Dapat diakui bahwa Pendidikan
khsuusnya  teknologi  terhadap  masyarakat  Indonesia  memang  kurang  memadai. Namun  hal  ini  tidak  lah  elok  apabila  penegak  hukum  hanya  menyalahkan masyarakat  tanpa  mengoreksi  dirinya  sendiri.  Lebih  parahnya  lagi  terkadang penegak  hukum  menyatakan  bahwa  kejahatan tersebut  tidak  ada  di  regulasi  dan tidak  dapat  dikenakan  sehingga  tidak  dapat  diselidiki  lebih  lanjut.  Minimnya birokrasi yang cepatt sehingga cenderung bertele-tele hal inilah yang justru menjadi hambatan dalam mengurangi kejahatan cyber crime. Laporan yang telah dilaporkan kerap kali tidak menjadi focus dan terkesan tidak simpatik, sikap penegak hukum yang  birokratis  dan  anti  terhadap  kritik  ini  menjadikan  penegak  hukum  tidak bersahabat  dengan  masyarakat.  Apabila  penegak  hukum  tidak  segera  dibenahi maka  hal  ini  akan  mempersulit  proses  penegakan  hukum.  Faktanya,  untuk menanggulangi  dan  mengurangi  adanya  kejahatan  cyber  ini  tidak  lah mudah.(Rahmad, 2019)
Selain  dikarenakan  oleh  kurangnya  pengetahuan  oleh  aparat  penegakan hukum terhadap teknologi dan dunia cyber serta kurangnya pemahaman terhadap masyarakat  tentang  penipuan  yang  menggunakan  elektornik  ini,  dikarenakan masyarakat  hanya  melihat  keuntungan  dari  imbalan  bodong  yang  ditawrkan. Namun  banyak  kasus  tersebut  tidak  dilaporkan  oleh  masyarkat.  Selain menyalahkan  dirinya sendiri  terkadang masyarakat tidak ingin melaporkan kasus ini  dan  dinilai  mudah  oleh  aparat  penegak  hukum.  Sealin  itu  faktor  masyarakat tidak  mau  melaporkan  kejadian  ini  juga  dapat  dikarenakan  Masyarakat  tidak percaya  dengan  aparat  penegak  hukum;Masyarakat  cenderung  tidak  ingin mengalami rugi yang kedua kali nya, karena masyarakat cenderung menilai bahwa aparat  penegak  hukum  akan  menanggapi  kasusnya  apabila  masyarakat  telah memberikan  uang  agar  kasusnya  dapat  ditangani  oleh  cepat.  Hal  ini  juga  tidak dapat dihiraukan lagi seringkali aparat penegak hukum meminta imbalan biaya oleh masyarakat.Masyarakat  cenederung  khawatir  jiwa  dan  keluarganya  merasa terancam  apabila  melaporkan  Tindakan  pidana  ini  dikarenakan  tidak  ada perlindungan  yang  masyarakat  terima  dari  penegak  hukum  sendiri. (Aswandi  & Roisah, 2019)
Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  untuk  mendalami  terkait  kejahatan elektronik  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana.  Maka  dibutuhkannya kualitas dari aparat penegak hukum yang lebih jelas dan terstruktur serta mampu dan lihat dalam menanangani kasus jenis ini. Jika tidak adanya penegak hukum yang paham akan masalah ini maka akan semakin sulit pula upaya terhadap proses penegakan  serta  upaya  penanggulangan  terkait  tindak  pidana  penipuan  media elektronik  ini.  (Ramot,  2020)Maka  dengan  demikian  diperlukan  penegak  hukum yang  ahli  untuk  mengayomi  serta  untuk  membentuk  penegak  hukum  yang  ahli diperlukan  pelatihan  yang  dikhususkan  agar  menguasai  Teknik  serta  dasar  dari teknologi dengan memanfaatkan computer tersebut.  Adapun pada Pasal 43 UU ITE termaktub  mengenai  selain  dari  pada  penyidik  pejabat  polisi  Republik Indonesia, maka  telah  adanya  pejawabat  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  ada  didalam lingkungan pemerintahan yang mimiliki tugas untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya  terkait  bidangnya  yakni  berkenaan  dengan  teknologi  serta  transaski elektronik  dan  adanya  kewenangan  khusus  untuk  mengerjakan  suatu  proses penyidikan terhadap perbuatan pidana di bidang teknologi serta adanya covid-19 ini dijadikan  ajang  untuk  dapat  membenahi  kualitas  dari  para  penegak  atau  aparat hukum. (Rismana & Hariyanto, 2021)
Maka apabila adanya untit kepolisian yang bertugas khusus dalam menindak kasus khususnya berkenaan dengan kejahatan berbasis computer yang tersebar di berbafau daerah walaupun beberapa daerah belum dijangkau dan masih terdapat kekurangan  dalam  upaya  penegalkannya  maka  sealin  belum  adanya  sarana  dan
prasarana yang memadai serta berkenaan denagn kurangnya fasilitias sumber daya manusia  (SDM)  yang  cerdas,  tanggap  akan  fasilitas  seperti  adanya  sarana  dan prasarana yang memadai agar proses penegakan huukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengindahkan norma dan ketentuan hukum. Maka adanya aparat yang terampil  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  penegakan  terhadap  penipuan  media elektronik  ini.  Dengan  demikian,  jika  hal  tersebut  tidak  dapat  memadai  dengan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terampil,  ekonomi  yang  tidak  terpenuhi  serta tidak adanya alat yang memadai maka proses penegakan hukum masih sulit untuk dijalankan.

## 4. PENUTUP
Bentuk  perindungan  hukum  terhadap  korban  penipuan  khususnya berkenaan dengan transaski menggunakan media elektronik dapat dilihat dari teori Lawrence  M  Friedman  bahwa  dalam  hal  substansi  hukum  Indonesia  sudah memumpuni  mengapa  demikian,  karena  adanya  regulasi  yang  telah  mengatur adanya  bentuk  pelanggaran  tersebut  seperti berkenan  dengan  UU  ITE  Nomor  11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 berkenaan  dengan  tindak  pidana  penipuan.  Mengenai  penipuan  tersebut  secara substansi telah terpenuhi. Dan dalam segi struktur penegakan aparat hukum perlu adanya pembenahan berkenaan dengan Pendidikan teknologi yang memadai agar penegak  hukum  di  Indonesia  dapat  menanggulangi  maslaha  penipuan  melalui media elektornik tersebut dengan baik. Adanya penegak hukum yang terstruktur dan melek akan teknologi membuat proses tersebut dapat dipahami. Selanjutnya berkenaan  dengan  budaya  hukum,  harus  adanya  pemahaman  terhadap masyaratak  Indonesia  agar  tidak  mudah  untuk  di  tipu.  Pemahaman  tersebut meliputi  upaya  pencaegahan  penipuan  online  menggunakan  media  elektronik. Bukan hanya mengenai hal tersebut. Masyarakat diharapkan tidak ragu lagi untuk melaporkan  tindak  pidana  yang  mereka  alami  ke  aparat  penegak  hukum  di Indonesia agar terebntuk rasa kepercayaan dan dapat di tindak dengan mudah.
Berkenaan  dengan  hambatan  yang  dilakukan  dalam  melakukan perlindungan terhadap korban yakni berkenaan dengan rasa kurang percayanya masyarakat  terhadap  penegak  hukum  dan  kurangnya  sumber  daya  manusia dikalangan  aparat  penegak  kepolisian  khususnya  yang  mampu  memahami  dan menerapkan  teknologi  tersebut.  Agar  kejahatan  agar    dapat  ditangani  dengan mudah.  Keefektifan  dalam  penegakan  hukum  pidana  terdahap cyber  crime ini dianggap  masih  belum  bisa  mencakup  semua  unsur,  apalagi  jika  kita  melihat kepada  KUHP  sanksi  yang  diancamkan  terbilang  ringan  untuk  kejahatan cyber yang  bisa  menimbulkan  kerugian  yang  besar.  Tentu  ini  sangat  tidak  sepadan apabila kerugian itu terjadi. Kejahatan dalam dunia cyber di Indonesia juga dimuat pada  ketentuan  UU  No  19  Tahun  2016  yang  awalnya  adalah  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Dalam perumusannya, Kegiatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 belum dirumuskan dengan tujuan baik  dan  menyeluruh.  Jika  melihat  kepada  Bab  membahas  terkait  ketentuan hukum Pidana yakni Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, akan merujuk lagi kedalam pasal-pasal  lain.  Tentunya  ini  dipandang  masih  tidak  jelas  serta  teknis,  adanya permasalahan akan dihadapi didalam pembuktian nantinya. Tidak dirumuskannya ancaman sanksi serta pidana tambahan pada perumusan hukuman pidana yang dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  jika  dibandingkan  bentuk-bentuk  sanksi  yang  termuat  di dalam KUHP. Pada Undang-Undang ini hanya memuat bentuk pidana penjara dan pidana denda.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arigo, Muhammad, D. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. Jurnal Rectum , 4 (1).
Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM  KAITANNYA  DENGAN  HAK  ASASI  MANUSIA  (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1). https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128- 145
Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Siara Hukum , 3 .
Fika  Ramadhani  Zulkifli,  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban Penipuan  Jual  Beli  Online  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Polrestabes Surabaya. Jurnal Syntax Transformation , 2 (5). https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.276
Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan Normal  Baru  Pasca  COVID-19. Journal  of  Judicial  Review , 22 (2). https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483
Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online ( Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) , 2 .
I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Gusti Agung Ayu Gita  Pritayanti  Dinar.  (2022).  SANKSI  PIDANA  BAGI  PELAKU  PENIPUAN DENGAN  MODUS  INVESTASI  ONLINE. Jurnal  Preferensi  Hukum , 3 (3). https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507
Muhamad  Husein  Maruapey.  (2021).  Model  Kebijakan  Penanggulangan  Covid  19 Berskala  Mikro  di  Kota  Bogor. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 2 (6). https://doi.org/10.36418/jiss.v2i6.340 Mulyeni, S., & Alhakim, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1). https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46075 Nurhayati,  Y.  (2013).  PERDEBATAN  ANTARA  METODE  NORMATIF  DENGAN METODE  EMPIRIK  DALAM  PENELITIAN  ILMU  HUKUM  DITINJAU  DARI KARAKTER,  FUNGSI,  DAN  TUJUAN  ILMU  HUKUM. Al-Adl :  Jurnal  Hukum ,
5 (10). https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191
Pratama  Sinaga,  E.,  &  Alhakim,  A.  (2022).  TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL
DI INDONESIA. UNES Law Review , 4 (3). https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235 Purwendah,  E.  K. (2019). KONSEP KEADILAN  EKOLOGI  DAN KEADILAN  SOSIAL
DALAM  SISTEM  HUKUM  INDONESIA  ANTARA  IDEALISME  DAN  REALITAS.
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2). https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425
Puspitasari, H., Mandasari, Z., Harry, D., & Nugraha, S. (2016). Urgensi Perluasan Permohonan  Pembubaran  Partai  Politik  di  Indonesia. Urgensi  Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia , 23 (4), 552 – 575. Puspitasari, I. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  ONLINE  DALAM  HUKUM  POSITIF  DI  INDONESIA. Hukum  Dan Masyarakat Madani , 8 (1). https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.908
Putri Syam, A., Putri Mahrus, M. M., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum   sebagai  Upaya  Penegakan  Hukum. As- Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &
Konseling Keluarga , 5 (2). https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697 Rahma,  F.  A.,  Fauzi,  A.  M.,  &  Rizal  S,  Muh.  (2021).  PANDEMI  COVID-19, MEMULUSKAN  BISNIS  PENIPUAN  BERKEDOK  JASA  PINJAMAN  UANG. SUPREMASI:  Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum  Dan Pengajarannya , 16 (1). https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.19680 Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2).
Ramot.  (2020).  Apa  Itu  Manajemen  Keuangan?  Menurut  Para  Ahli!
Https://Gwbgt.Com/ . Rismana,  D.,  &  Hariyanto,  H.  (2021).  Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Dalam Kebijakan  Vaksinasi  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum Dan Keadilan , 9 (3). https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951 Rusdiana, E., & Nugroho, A. (2020). Respon Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia UNESA. Integralistik , 31 (1).