## Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi

## Ryan Apriyandi, Handoyo Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia ryanapriyandi9@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan  faktur  pajak  fiktif  oleh  direksi  dan  bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.  Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh  kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini  yakni  untuk  melengkapi  studi  yang  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  hanya mempidana  individu  pengurus  atau  direksi  korporasi  dalam  tindak  pidana  dibidang  perpajakan, tanpa  mempertimbangkan  tanggungjawab  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban  pidana  dan  perlu  adanya  optimalisasi  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam pengembangan  aplikasi  e-Nofa  baik  dalam  segi  administrasi  maupun  teknis  agar  dapat  terwujud aplikasi  yang  dinamis  serta  dapat  mengurangi  penggunaan  faktur  pajak  fiktif  di  Indonesia.  Hasil penelitian  diketahui  bahwa  dengan  masih  maraknya  kasus  penerbitan  faktur  pajak  fiktif  oleh direksi  sehingga  korporasi  harus  bertanggung  jawab  secara  penuh  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.
Kata kunci: Faktur Pajak Fiktif; Korporasi; Pajak; Tindak Pidana

## Abstract
This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is  motivated by the rise of taxpayers  who are reluctant  to  pay  taxes  obediently  to  the  state.  Corporations  take  advantage  of  this  loophole  by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later  the  corporation  will  ask  for  restitution  from  the  state.  The  research  method  used  is  a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without  considering  corporate  responsibility  as  legal  subjects  who  can  be  held  criminally responsible  and  the  need  for  optimization  by  the  DGT  in  the  development  of  e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can  be  realized  and  can  reduce  the  use  of  fictitious  tax  invoices  in  Indonesia.  The  results  of  the study  show  that  with  the  prevalence  of  cases  of  issuing  fictitious  tax  invoices  by  directors, corporations  must  be  fully  responsible  for  criminal  acts  committed  because  they  are  very detrimental to state finances.
Keywords: Fictitious Tax Invoice; Corporation; Tax; Criminal Act
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang sangat berperan besar dalam  menstabilkan  keuangan  negara.  Untuk  memenuhi  fungsi  dari  pajak  itu sendiri  diperlukan  pembiayaan  dari  pembayar  pajak  dalam  hal  ini  yakni  disebut wajib  pajak.  Wajib  pajak  merupakan  pribadi  ataupun  badan  hukum  yang mengharuskan  untuk  aktif  dalam  menyetor,  menghitung  maupun  melaporkan secara mandiri terkait pajaknya. Adapun dalam prosedur pemungutan pajak yang digunakan  biasanya  menggunakan self  assessment  system ,  yakni  sebuah  metode agregasi  pajak  yang  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  wajib  pajak  dalam menetapkan  besaran  pajak  terhutangnya. 1 Pengusaha  sebagai  wajib  pajak  tentu mempunyai  kewajiban  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  kepada  negara.  Hal ini  dilakukan  untuk  memiliki  perizinan  oleh  Departemen  Perdagangan  untuk menjalankan  usaha  bisnisnya  menjadi  pengusaha  yang  diakui  perundang- undangan  dan  wajib  untuk  mendaftarkan  diri  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk mendapatkan NPWP. 2
Korporasi dikategorikan masuk ke dalam subjek hukum  yang diakui dalam perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  karena  pada  hakikatnya  tugas utama  kegiatan  perusahaan  adalah  secara  aktif  menjalanankan  usaha  yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan dari melakukan bisnis. 3 Pada dasarnya beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  korporasi  sebagai  badan  hukum  bisa  beralih menjadi subjek hukum pidana. 4 Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Pasal 3 Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi  yang  menyatakan  kejahatan korporasi dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran oleh pihak yang menjadi perwakilan  sebuah  perusahaan  untuk  bekerja  atas  nama  korporasi  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana. 5
Maraknya  delik  perpajakan  dewasa  ini  tentu  sangat  berdampak  pada ekonomi negara, salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif seakan mematahkan kewajiban  dari  korporasi  itu  sendiri  yakni  turut  serta  berperan  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan.  Waluyo  mendefinisikan  faktur  pajak sebagai bentuk iuran yang dibebankan kepada rakyat, yakni pada saat Pengusaha Kena  Pajak  menjual  barangnya  atau  jasa  setelah  jumlah  pokoknya  dikenakan
1 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).
2 Januardo Sulung Partogi Sihombing, “Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 143, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
3 Anatoliy V Kostruba dan Vitaliy L Yarotskiy, “Issues Of The Legal Status Of A Corporation As A Legal Entity In The Aspect Of Crisis Changes In The Global Economy,” Astra Salvensis 10, no. 1 (2022): 56, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03718825.
4 Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime)  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal  Kompilasi  Hukum 5,  no.  1  (2020):  200, https://doi.org/10.29303/jkh.v5I1.43.
5 Wahyu  Prestianto,  “Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi;  Solusi  Sementara  Upaya  Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Dharmasisya 1, no. 3 (2021): 1566,
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34.
e-ISSN : 2621-4105
biaya  tambahan  pajak  pertambahan  nilai  (selanjutnya  disebut  “PPN”) 6 mereka harus  menerbitkan  faktur  pajak  sebagai  bukti  bahwa  mereka  telah  memungut pajak pada orang yang telah membeli barang atau jasa tertentu. Sedangkan faktur pajak fiktif dapat diistilahkan sebagai  sebagai faktur pajak yang tidak didasarkan pada  transaksi  yang  sebenarnya.  Merujuk  pada  putusan  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk yang menjatuhi hukuman terhadap Ahmad  Choeroni  bin  Jumono  karena  tindak  pidana  perpajakan  secara  bersama- sama  yang  dalam  hal  ini  sangat  merugikan  keuangan  negara.  Sehingga  delik penggunaan  faktur  pajak  fiktif  secara  hukum  dapat  juga  dimintakan pertangungjawaban pidana kepada korporasi.
Topik  penelitian  ini  mempunyai  beberapa  kesamaan  dengan  penelitian terdahulu. Adapun artikel ilmiah yang dimaksud antara lain oleh Alhabsyi (2018). Penelitian  tersebut  membahas  mengenai  masih  kurangnya  efisiensi  dalam pengaplikasian  faktur  pajak  elektronik  (E-Nofa)  sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya  faktur  pajak  fiktif.  Adapun  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa mekanisme  pemakaian  sistem  ini  belum  optimal  dengan  tidak  didukung  dengan jaringan internet yang memadai hingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan  aplikasi  ini  masih  menjadi  faktor  penghambat  di  Kantor  Pelayanan Pratama  Manado. 7 Perbedaan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  mencari  upaya alternatif  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  secara  maksimal  yang dilakukan oleh terpidana.
Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan  faktur  pajak  fiktif  dibahas  oleh  Nur’azmi  (2022).  Penelitian  ini mengkaji  bahwa  penjatuhan  pemidanaan  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi dalam  ihwal  perbuatan  direksi  dengan  mengatasnamakan  perusahaan  yang dipimpin  menggunakan  teori direct  corporate  criminal  liability .  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  wajib  pajak  yang  melakukan  penerbitan  faktur  pajak  fiktif terkadang  masih  sering  diuntungkan  dengan  tidaknya  mendapatkan  hukuman ataupun sanksi. 8 Seringkali terdapatnya mispesepsi dalam pemidanaan yang hanya menjatuhkan  hukuman  kepada  individu  pengurus  atau  direksi  korporasi menjadikan  suatu  problematika.  Keraguan  pemidanaan  terhadap  korporasi seharusnya  dilakukan  secara  tegas  karena  korporasi  adalah  subjek  hukum  yang mendapat  keuntungan  paling  besar  dari  tindak  pidana  penggunaan  faktur  pajak fiktif.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Al-Firdaus (2018). Penelitian tersebut membahas  secara  general  kasus  penggunaan  faktur  pajak  yang  tidak  sah,
6 Waluyo, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
7 Muhamad  N  Alhabsyi,  David  P  E  Saerang,  dan  Novi  S  Budiarso,  “Analisis  Penerapan  E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak  Nomor  Berganda  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado),” Going  Concern :  Jurnal Riset Akuntansi 13, no. 4 (2018): 503–8, https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018.
8 Fariz  Raka  Nur’azmi,  “Penerapan  Teori  Direct  Corporate  Criminal  Liability  Terhadap Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Perpajakan”  (Universitas  Pasundan Bandung, 2022).
e-ISSN : 2621-4105
penyebab  kasus  yang  terus  berulang  hingga  strategi  penanganan  yang  ideal dengan  menggunakan  analisis  model  Miles  dan  Huberman  yang  dilakukan  pada Direktorat  Penegakan  Hukum  dan  Direktorat  Intelejen  Perpajakan.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan faktur pajak fiktif dan proses bisnis pada Kantor Pelayanan Pajak menjadi penyebab  kasus  yang terus berulang maka diperlukan pembaharuan mekanisme pajak pertambahan nilai. 9
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dari  tinjauan  pustaka  tersebut  dapat ditemukan  titik  persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  ini.  Adapun  titik persamaannya  yakni  membahas  penggunaan  faktur  pajak  fiktif  dalam  korporasi. Perbedaannya  yakni terletak dalam aspek pertanggungjawaban secara pidananya, dikarenakan  dari  ketiga  penelitian  diatas  penjatuhan  pidana  kepada  manusia. Sedangkan  penelitian  ini  lebih  terfokus  kepada  pertanggungjawaban  pidana kepada korporasi serta perlu adanya restrukturisasi sistem faktur pajak elektronik untuk  mengatasi  faktur  pajak  fiktif.  Maka  dari  tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk melengkapi  studi  yang  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  hanya mempidana  individu  pengurus  atau  direksi  korporasi  dalam  tindak  pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek  hukum  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  dan  perlu  adanya optimalisasi  oleh  DJP  dalam  pengembangan  aplikasi  e-Nofa  baik  dalam  segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia.

## 2. METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan menelaah  konsep,  teori,  asas,  serta  peraturan 10 melalui  pendekatan  perundangan- undangan  ( statute  approach )  dengan  menganalisis  beberapa  peraturan  yang  ada kaitannya  dengan  penggunaan  faktur  pajak  fiktif,  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  menjadi  sarana  untuk  menemukan  suatu  gagasan,  ide maupun  pemikiran  yang  nantinya  melahirkan  sebuah  konsep,  pengertian,  dan berbagai  asas  hukum  yang  relevan,  sebagai  sandaran  dalam  mengkontruksi argumentasi  hukum  serta  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dengan  mengkaji putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk  dan sebagai pembanding dengan menggunakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT.DKI.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  yakni  dengan  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  bersumber  dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
9 Farid  Al-Firdaus,  “Studi  Eksploratif  Penanganan  Faktur  Pajak  yang  Tidak  Berdasarkan  Transaksi yang  Sebenarnya,” Jurnal  Pajak  Indonesia  (Indonesian  Tax  Review) 1,  no.  2  (2018):  19, https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2009).
e-ISSN : 2621-4105
Cara  Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan  dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah  Oleh  Wajib  Pajak,  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 132/PJ/2010  tentang  Langkah-Langkah  Penanganan  Atas  Penerbitan  dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah dan lainnya. Adapun bahan hukum sekunder menggunakan jurnal ilmiah, buku-buku, situs internet terpercaya serta karya tulis hukum  atau  pandangan  para  ahli  hukum  yang  termuat  dalam  media  masa mengenai  penggunaan  faktur  pajak  fiktif.  Teknis  analisis  data  menggunakan analisis  data  kualitatif  yang  menarik  kesimpulan  dengan  metode  deduktif  yang betujuan  menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  umum  terhadap permasalahan penggunaan faktur pajak fiktif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Perpajakan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Yang Terus Berlanjut di Indonesia
Perlu disadari bersama bahwa tindak pidana korporasi semakin merajalela di masyarakat,  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  umumnya  ditangani  oleh perdata hukum atau hukum administrasi yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi atau denda atau pencabutan izin. Pada kenyataannya, sanksi yang harus dijatuhkan  pada  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  hampir  tidak  pernah dilakukan. 11 Unsur  kesalahan  lekat  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  suatu perkara  pidana.  Menurut  pengertian  dari  Andi  Hamzah  yang  dimaksud  unsur kesalahan dalam hukum pidana, yakni pelaku pidana dapat mempertanggungjawabkan  kesalahannya,  terdapat  suatu  kaitan  kebatinan  atau kejiwaan,  adanya culpa dan tidak terdapat  dasar  hilangnya pidana  dengan akibat penghapusan tanggung jawab suatu kesalahan pembuat pidana. 12
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  direksi  korporasi  dapat  dimohonkan secara  pribadi  yang  memiliki  kewenangan  dan  kedudukan  sebagai  pembuat  dan sifat pertanggungjawabannya. Berdasarkan penjelasan dalam angka 126 lampiran 1  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234) menegaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Pertama, kepada  badan  hukum  (korporasi  atau  yayasan,  perkumpulan,  perseroan).  Kedua, pemberi  perintah  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  ataupun  yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan suatu tindak pidana.
Sistem  pertanggungjawaban  dalam  KUHP  memang  tidak  mengakui  bahwa korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana, bahkan KUHP hanya mengenal
11 Kristian, Kejahatan  Korporasi  di  Era  Modern  &  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi (Bandung: Refika Aditama, 2016).
12 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
subjek tindak pidana yakni orang perorangan. 13 Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan  yang  menempatkan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana dan  secara  langsung  harus  memberikan  tanggung  jawab,  antara  lain  Pasal  15 Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955  tentang  Penyidikan,  Penuntutan dan  Peradilan  Pidana  Ekonomi;  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1989 tentang  Telekomunikasi;  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang Perasuransian;  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan;  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain- lain. 14
Penggunaan faktur pajak tidak sah atau fiktif dikategorikan masuk ke dalam ranah  praktik  korupsi.  Pada  hakikatnya  korupsi  sendiri  sudah  lama  menjadi sorotan  masyarakat  yang  kian  melambung  tinggi  pamornya.  Merujuk  pada indikator  korupsi  yang  berlaku  dalam  skala  internasional  yakni  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK),  tahun  2018  negara  Indonesia  hanya  mendapat  skor  38  dengan capaian  peringkat  89  dari  180  negara  berdasarkan  persepsi  publik  internasional sebagai negara terkorup. 15 Hal ini tentu harus menjadi perhatian besar bagaimana upaya represif dan preventif yang dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, salah satunya dengan menindak tegas pelaku pajak.
Tindak  pidana  dalam  ruang  lingkup  perpajakan  mengatur  mengenai  pihak yang  dapat  dimohonkan  pertanggungjawaban  terhadap  perbuatan  dan kesalahannya  yakni  tiada  lain  wajib  pajak  baik  orang  maupun  badan  hukum. Seperti yang dijelaskan diatas badan hukum yang dimaksud merupakan korporasi badan hukum. Korporasi tentu dalam proses menjalankan usaha maupun bisnisnya akan  selalu  bersinggungan  dengan  hukum. 16 Maka  setiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  korporasi  mempunyai  akibat  yang  harus  dipertanggungjawabkan. Dalam  teori  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  terdapat  teori strict liability dan direct  corporate  criminal  liability yang  digunakan  untuk membuktikan kesalahan korporasi dalam tindak pidananya. 17 Pertanggungjawaban mutlak  atau strict  liability diartikan  bahwa  pelaku  kejahatan  dapat  dipidana apabila  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  menurut  perundang  undangan yang berlaku, tanpa melihat psikis pelaku kejahatan. Sedangkan, identifikasi teori atau  yang  dikenal  dengan direct  corporate  criminal  liability menegaskan  bahwa
13 Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  102, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
14 Zulfita  Zahra,  “Corporate  Criminal  Liability  in  Criminal  Acts  on  The  Position  in  an  Automotive Company,” Jurnal Hukum Prasada 5, no. 2 (2018): 102, https://doi.org/10.22225/jhp.5.2.762.100-110.
15 Edison Hatoguan Manurung dan Ina Heliany, “Tindakan Preventif Yang Harus  Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi Generasi Muda,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 221, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381.
16 Hesti Widya Ningrum, “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 143, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633.
17 Kristian, Kebijakan  Aplikasi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
delik  pidana  direksi  merupakan  perbuatan  kejahatan  korporasi  yang  dilakukan secara langsung melalui orang dalam perusahaan tersebut.
Selain  itu,  Michael  Allen  menyatakan  “ the  corporation  will  only  be  liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not  be  liable  for  acts  which  he  did  in  his  personal  capacity ”. 18 Diartikan  bahwa korporasi  hanya  bertanggung  jawab  atas  nama  seseorang  yang  berhubungan langsung  dengan  perusahaan  atau  dapat  diartikan  melakukan  suatu  tugas  atau pekerjaan  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  jabatannya.  Penentuan  seseorang melakukan  pekerjaan  atas  nama  korporasi  atau  atas  nama  karyawan  dapat dibedakan dengan sikap batin yang mewakili perusahaan/korporasi atau atas nama pribadi.  Dalam  sebuah  korporasi  terdapat  banyak  hal  yang  dapat  disamakan dengan  manusia  baik  dari  kepribadian,  sifat  dan  kehendaknya. 19 Doktrin  ini dikenal  dengan  doktrin Business  Judgement  Role .  Penerapan  prinsip  ini  pada hakikatnya  berdasarkan  pada  pertimbangan  seorang  direksi  yang  mempunyai kewenangan  paling  tinggi  untuk  memutuskan  kebijakan  terkait  dengan  suatu perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Angka 5 UU PT. 20
Pasal  6  Directive  2008/99/EC/  of  The  European  Parliament  and  of  The Council of 19th November 2008 on The Protection of The Environment Through Criminal  Law  menyatakan  korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  apabila perbuatan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  menguntungkan  korporasi  atas  nama pribadi  maupun  atas  nama  korporasi  sendiri.  Berdasarkan  kepada  kewenangan mengambil  keputusan,  mewakili,  dan  melakukan  kendali  atas  nama  korporasi. Korporasi  juga  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  kurangnya  kontrol  dan pengawasan  dari  pimpinan  korporasi  yang  memungkinkan  akan  terjadinya perbuatan  pidana  untuk  kepentingan  korporasi.  Berdasarkan  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  132/PJ/2010,  faktur  pajak  tidak  sah  yaitu dimana  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  dan diterbitkan oleh pengusaha yang belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Maraknya  kasus  faktur  pajak  fiktif  seakan  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  di kalangan  korporasi,  dengan  terus  berlanjutnya  kasus  tersebut  tentu  akan berimplikasi  pada  keuangan  negara.  Bila  ditilik  kebelakang  terdapat  beberapa kasus faktur pajak fiktif seperti yang terjadi sekitar tahun 2012 hingga 2013 yang dilakukan  oleh  perusahaan  kelapa  sawit  PT  Asian  Agri  merugikan  keuangan negara  sebesar  1,13  triliun. 21 Pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi
18 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi (Jakarta: Softmedia, 2010).
19 Robin  Panjaitan,  Martono  Anggusti,  dan  Roida  Nababan,  “Penerapan  Prinsip  Business  Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan,” Jurnal Hukum Patik 10, no. 1 (2021): 12, https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217.
20 Mas  Putra  Zenno  Januarsyah  et  al.,  “Penerapan  Doktrin  Business  Judgment  Rule  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Karen  Agustiawan,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  148, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922.
21 Bina  Yumanto,  “Memahami  Konsep  Dan  Subjek  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Pasal  39a Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang KUP,” Scientax 3, no. 1 (2021): 182, https://doi.org/10.52869/st.v3i1.250.
e-ISSN : 2621-4105
dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan denda sebesar 2,519 triliun terhadap 14 perusahaan  yang  tergabung  dalam  kelompok  usaha  PT  Asian  Agri.  Beberapa tahun kemudian, sekitar  tahun 2016 hingga 2017  pertumbuhan kasus  pajak fiktif terus  melambung  tinggi  dengan  capaian  525  kasus  dengan  potensi  kerugian negara  mencapai  sekitar  Rp.  1,01  triliun. 22 Penerapan  aplikasi  e-Nofa  dirasa belum  optimal  untuk  mencegah  adanya  penggunaan  faktur  pajak  fiktif,  DJP merilis  informasi  bahwa  1.049  wajib  pajak  telah  ditetapkan suspend yang berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak. 23
Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut “DJP”) sebagai lembaga yang berperan penting dalam perpajakan di Indonesia, berupaya untuk membuat sebuah sistem  untuk  menanggulangi  penggunaan  faktur  pajak  fiktif.  Pembenahan administrasi  PPN  menjadi  salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  DJP  dalam menanggulangi  faktur  pajak  fiktif  yakni  dengan  menggunakan  sebuah  sistem aplikasi yang dikenal dengan e-Nofa. Skema ini dirancang oleh pemerintah untuk meminimalisir  wajib  pajak  untuk  berbuat  curang.  Kemunculan  sistem  elektronik ini  seakan  menjadi  pembaharuan  dalam  pembayaran  pajak  di  Indonesia  pada tahun  2013.  Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  sangat mendukung dalam menemukan keilmuan yang baru yang menunjukan kurangnya optimalisasi  penggunaan  dan  pengetahuan  wajib  pajak  dalam  menggunakan aplikasi  ini  menjadi  salah  satu  faktor  pemakaian  faktur  pajak  fiktif  dengan ketidaktahuan  serta  kelalaian  ini  dapat  menimbulkan  pelanggaran  administrasi perpajakan.  Ketidakseragaman  dalam  pengaturan  pertanggungjawaban  dapat berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  korporasi.  Perlu  adanya batasan  jelas  dalam  UU  KUP  untuk  menghindari  ketidakadilan  bagi  wajib  pajak apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat dihukum sama rata dengan  pelaku  kejahatan  yang  memang  mempunyai mens  rea untuk  mencurangi kebijakan  perpajakan  menjadi  alternatif  penyelesaian. 24 Kebijakan  formulasi dalam pemberian sanksi seharusnya mengintegrasikan konsep double track system dimana sanksi pidana  dan  sanksi tindakan  yang  bertujuan menghukum  korporasi dan direksi perusahaan.
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang  No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk  Mengenai  Kasus  Faktur  Pajak Fiktif Yang Dilakukan Oleh Terdakwa
Tindak  pidana  korporasi  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  direksi  korporasi  yang  berpotensi  mengakibatkan  tanggungjawab  pidana.
22 Adi  Wikanto  dan  Adinda  Ade  Mustami,  “Faktur  Pajak  Fiktif  Masih  Semarak,”  Nasional  Kontan, 2018, https://nasional.kontan.co.id/news/faktur-pajak-fiktif-masih-semarak.
23 Amri  dan  Wiwiek  Prihandini,  “Sistem  Elektronik  Nomor  Faktur  (e-Nofa)  Dan  Penerbitan  Faktur Pajak Fiktif,” Jurnal Akuntansi dan Pajak 20, no. 1 (2019): 2–3, https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.512.
24 Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi, “Prinsip Individualisasi Pidana  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Perpajakan,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  276, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938.
e-ISSN : 2621-4105
Baik  terhadap  korporasi  itu  sendiri  atau  dilakukan  secara  bersama-sama  beserta pegawai  perusahaan  yang  secara  pribadi  dapat  diminta  pertanggungjawaban hukum. Jaksa dalam hakikatnya membuat surat dakwaan terhadap  subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana. Seperti dalam kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh Ahmad Choeroni bin Jumono selaku direksi PT Jalaenergi Prima. Berdasarkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  SE-004/JA/11/1993  tentang Pembuatan Surat Dakwaan terdapat beberapa jenis surat dakwaan, yakni dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, dakwaan kumulatif dan kombinasi/gabungan.
Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Ahmad Choeroni  bin  Jumono  adalah  dakwaan  tunggal.  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum dirasa tidaklah tepat yang memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa Ahmad Choeroni bin Jumono karena seharusnya didakwakan dengan dakwaan alternatif. Agar  meminimalisir  terdakwa  kepas  dari  tuntutan  hukum.  Bentuk  dakwaan alternatif adalah dengan mengecualikan yang satu dengan yang lain atau satu yang menggantikan  yang  lain.  Salah  satu  ciri  khas  dakwaan  alternatif  adalah penggunaan  kata  penghubung,  yaitu  “atau”.  Menurut  Van  Bemmelen,  bahwa bentuk dakwaan alternatif dibuat karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui tindakan yang mana apakah satu atau yang lain akan dirilis nanti di persidangan.
Hukum  perpajakan  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum administrasi  karena  terutama  mengatur  administrasi  pemerintahan.  Undang- undang perpajakan Indonesia mengatur sanksi administratif berupa bunga, denda dan  meningkat  untuk  menegakkan  hukum.  Namun,  wajib  pajak  cenderung mengefisienkan  beban  pajak. 25 Kebijakan  pelaksanaan  sanksi  pidana  dalam penegakan  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  memperkuat sanksi  administratif.  Selain  itu,  kejahatan  perpajakan  juga  mengoptimalkan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, dan memaksimalkan penerimaan negara.
Seperti  yang  tertuang  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara dan denda  sebesar  Rp  8.391.802.082,00  serta  tambahan  pidana  kurungan  selama  1 bulan apabila pidana denda tidak dilaksanakan kepada terdakwa Ahmad Choeroni bin  Jumono  yang  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  yang dilakukan  bersama-sama.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang menjelaskan  pertimbangan-pertimbangan  yang  meringankan  Terdakwa  Ahmad Chaeroni  bin  Jumono  yakni  Terdakwa  yang  bersikap  sopan  selama  persidangan dan  terdakwa  yang  melakukan  upaya  pembayaran  dalam  rangka  pengungkapan ketidakbenaran  sebagai  pengurang  kerugian  pada  pendapatan  negara.  Maka  dari itu dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur  yang meringankan hukuman terdakwa, Majelis  Hakim  berpendapat  untuk  mengurangi  hukuman  pidana  penjara  kepada
25 Gunadi, Panduan  Komprehensif  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP) (Jakarta:  Bee  Media Indonesia, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
terdakwa  Ahmad  Chaeroni  bin  Jumono  dengan  pidana  penjara  selama  2  tahun  6 bulan dan dikurangi masa tahanan
Menurut  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagaimana  yang  telah  di paparkan  diatas  dituntut  pidana  penjara  selama  3  tahun  dikurangi  masa  tahanan. Itulah  sebabnya  ada  alasan  pembenar  terkait  pernyataan  setuju  dengan  putusan Majelis  Hakim  kepada  terdakwa  Ahmad  Choeroni  bin  Jumono.  Putusan  Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk  menyatakan  terdakwa  Ahmad  Choeroni  bin  Jumono yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  perpajakan yang  dilakukan  secara  bersama  sama  dapat  diterima  karena  mencerminkan keadilan dan keseimbangan hukuman pada perbuatan terdakwa dapat diterima.
Sebagai  pembanding  dalam  penelitian  ini,  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  Nomor  66/Pdt.Jkt.Pst  tertanggal  21  April  2022  yang  menjatuhi hukuman  terhadap  direksi  dan  dilakukan  pembubaran  PT  Bedjoe  Makmur Bersama  (PT  BMB)  yang  terbukti  melakukan  penggunaan  faktur  pajak  fiktif dalam  transaksi  bisnisnya.  Putusan  ini  merupakan  tindak  lanjut  atas  putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  43/Pid.Sus/2017/PT.DKI  yang menyatakan  bersalah  dengan  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Disisi lain  berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 551/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst,  mengabulkan  permohonan  dengan  menetapkan  Balai Harta  Peninggalan  (BHP)  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  sebagai likuidator terhadap PT BMB.
Lebih  lanjut  dengan  menganalisis  menggunakan  studi  komparatif  untuk membandingkan  pertanggungjawaban  pidana  oleh  korporasi  yang  menjatuhkan pidana  kepada  badan  hukum  atau  dalam  hal  ini  dikenal  dengan  tindak  pidana korporasi  di  negara  lain.  Jika  dilihat  perbandingan  dengan  negara  lainnya  tentu nampak  perbedaan  mengenai  kepatuhan  warga  negaranya  dalam  permasalahan pajak.  Seperti  halnya  dengan  negara  Amerika  dan  Inggris  mereka  melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban sipil. Maka dari itu, mereka memperlakukan pembayaran pajak sebagai suatu komitmen warga negara dan suatu tindakan yang menunjukan ikatan antara masyarakat dengan negaranya. 26
Selain itu, baik Inggris maupun AS telah memberikan perhatian yang besar terhadap  kejahatan  perpajakan  ini,  dengan  mengubah  undang-undang  dan kebijakan  penegakan  yang  lebih  relevan,  serta  memberdayakan  dan  mendukung otoritas  pajak  untuk  meningkatkan  penyelidikan.  Di  Inggris,  publik  memberikan atensi  yang  kuat  untuk  memerangi  penghindaran  pajak  dengan  menggunakan prosedur  dan  hukuman  sistem  peradilan  pidana. 27 Berbanding  terbalik  dengan negara Indonesia, problematika ketaatan warga negaranya dalam membayar pajak masih  rendah.  Berdasarkan  laporan  Organisasi  Kerja  Sama  dan  Pembangunan
26 Samantha  Bourton,  “A  Critical  and  Comparative  Analysis  of  the  Prevention  of  Tax  Evasion through  the  Application  of  Law  and  Enforcement  Policies  in  the  United  Kingdom  and  United  States  of America” (University of the West of England, 2021).
27 Vanessa S Williamson, Why Americans Are Proud to Pay Taxes (New Jersey: Princeton University Press, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
Ekonomi  (OECD) Economic  Outlook rasio  pembayaran  pajak  dari  tahun  2015 hingga  2019  semakin  menurun,  bahkan  pada  akhir  tahun  2020  diproyeksikan hanya sebesar 7,90%. 28 Maka penerimaan pajak negara Indonesia masih terbilang dalam kategori yang rendah, hal ini berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah. Menurut  data  yang  dihimpun  oleh  Center  For  Indonesia  Taxation  Analysis (CITA)  tingkat  kecurangan  pajak  di  negara  ini  masih  tinggi  dengan  realisasi penerimaan pajak pada Desember 2019 hanya tumbuh 1,43% dibandingkan tahun lalu.  Hal  ini  menyebabkan shortfall pajak  hanya  mampu  mencapai  Rp.  245,5 Triliun.
Negara-negara yang menganut sistem common law atau yang dikenal Anglo Saxon seperti  Swiss,  Afrika  Selatan,  Kanada,  Amerika  Serikat  bahkan  Australia mengakui  bahwa  korporasi  merupakan  suatu  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  ataupun  kesalahan  yang  dibuat.  Terdapat beberapa  sanksi  atau  hukuman  yang  dapat  dijatuhi  kepada  korporasi  diantaranya yakni  penyitaan  aset  perusahaan,  hukuman  pidana,  denda,  perdata  maupun langkah perbaikan dan percobaan. 29 Selain itu, negara-negara yang menempatkan konstitusi  dalam urutan  tertinggi  hierarki perundang-undangan  yakni  sistem civil law atau dikenal dengan sistem Eropa Kontinental juga mengakui korporasi harus bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang  diperbuat  antara  lain  seperti  Belanda,
Finlandia, Perancis, Italia, Austria bahkan Finlandia yang pada hakikatnya sanksi yang diberikan hampir sama dengan negata penganut sistem common law. 30 Maka negara  seperti  Indonesia  juga  seharusnya  menegakkan  secara  tegas  bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 4. PENUTUP
Penjatuhan  hukuman  pemidanaan  kepada  direksi  mengenai  tindak  pidana penggunaan  faktur  pajak  fiktif  menjadi  persoalan  yang  terus  berlanjut  di Indonesia. Keraguan pemidanaan terhadap korporasi seharusnya dilakukan secara tegas  dan  maksimal  karena  korporasi  adalah  subjek  hukum  yang  mendapat keuntungan  paling  besar  dari  tindak  pidana  penggunaan  faktur  pajak  fiktif. Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  yakni  untuk  melengkapi  studi  yang  dilakukan pada  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  mempidana  individu  pengurus  atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan  tanggungjawab  korporasi  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi
28 Novika  Intan,  “Buruknya  Kepatuhan  Pajak  Vs  Kemurahan  Hati  Pemerintah,”  2021, https://www.republika.co.id/berita/qq7j6l409/buruknya-kepatuhan-pajak-vs-kemurahan-hati-pemerintah- part1.
29 Ismail  Navianto, Rekontruksi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Perundang - Undangan di Indonesia (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).
30 Abdurrakhman  Alhakim  dan  Eko  Soponyono,  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1,  no. 3  (2019): 330, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
e-ISSN : 2621-4105
penggunaan  faktur  pajak  fiktif  di  Indonesia.  Perlu  adanya  pengaturan  yang spesifik  mengenai  keadaan ataupun kondisi  yang menjelaskan  posisi  wajib pajak dalam  melakukan  kejahatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  administratif  dan hukuman pidana. Adapun  yang menjadi salah satu faktor lain penggunaan faktur pajak  fiktif  dengan  kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak,  maka  sangat  diperlukan pendidikan pajak kepada korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Firdaus,  Farid.  “Studi  Eksploratif  Penanganan  Faktur  Pajak  yang  Tidak Berdasarkan  Transaksi  yang  Sebenarnya.” Jurnal  Pajak  Indonesia (Indonesian Tax Review) 1, no. 2 (2018): 19. https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194.
Alhabsyi,  Muhamad  N,  David  P  E  Saerang,  dan  Novi  S  Budiarso.  “Analisis Penerapan  E-Nofa  (Elektronik  Nomor  Faktur)  Pajak  Sebagai  Upaya  Untuk Mencegah  Terjadinya  Faktur  Pajak  Fiktif  Dan  Faktur  Pajak  Nomor Berganda  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado).” Going Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi
13, no. 4 (2018): 503–8. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018.
Alhakim,  Abdurrakhman,  dan  Eko  Soponyono.  “Kebijakan  Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 330. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
Amri,  dan  Wiwiek  Prihandini.  “Sistem  Elektronik  Nomor  Faktur  (e-Nofa)  Dan Penerbitan  Faktur  Pajak  Fiktif.” Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak 20,  no.  1 (2019): 2–3. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.512.
Bourton,  Samantha.  “A  Critical  and  Comparative  Analysis  of  the  Prevention  of Tax  Evasion  through  the  Application  of  Law  and  Enforcement  Policies  in the United Kingdom and United States of America.” University of the West of England, 2021.
Gunadi. Panduan  Komprehensif  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP) .  Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Intan,  Novika.  “Buruknya  Kepatuhan  Pajak  Vs  Kemurahan  Hati  Pemerintah,” 2021. https://www.republika.co.id/berita/qq7j6l409/buruknya-kepatuhan- pajak-vs-kemurahan-hati-pemerintah-part1.
Januarsyah,  Mas  Putra  Zenno,  Dwidja  Priyatno,  Agung  Sujati  Winata,  dan Khairul  Hidayat.  “Penerapan  Doktrin  Business  Judgment  Rule  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Karen  Agustiawan.” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 148. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922.
Juita,  Subaidah  Ratna,  Amri  Panahatan  Sihotang,  dan  Supriyadi  Supriyadi. “Prinsip  Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 276. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938.
Kostruba, Anatoliy V, dan Vitaliy L Yarotskiy. “Issues Of The Legal Status Of A Corporation  As  A  Legal  Entity  In  The  Aspect  Of  Crisis  Changes  In  The Global Economy.” Astra Salvensis 10, no. 1 (2022): 56. https://hal.archives- ouvertes.fr/hal-03718825.
e-ISSN : 2621-4105
Kristian. Kebijakan  Aplikasi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
———. Kejahatan  Korporasi  di  Era  Modern  &  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Bandung: Refika Aditama, 2016. Manurung, Edison Hatoguan, dan Ina Heliany. “Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan  Dalam  Menumbuhkan  Pendidikan  Antikorupsi  Bagi  Generasi Muda.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 221. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2009. Mulyadi,  Mahmud,  dan  Feri  Antoni  Surbakti. Politik  Hukum  Pidana  Terhadap Kejahatan Korporasi . Jakarta: Softmedia, 2010. Navianto,  Ismail. Rekontruksi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Dalam Perundang - Undangan di Indonesia . Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
Ningrum,  Hesti  Widya.  “Sejarah  dan  Perkembangan  Pertanggungjawaban Korporasi.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 143. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633.
Nur’azmi,  Fariz  Raka.  “Penerapan  Teori  Direct  Corporate  Criminal  Liability Terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Perpajakan.” Universitas Pasundan Bandung, 2022.
Panjaitan,  Robin,  Martono  Anggusti,  dan  Roida  Nababan.  “Penerapan  Prinsip Business  Judgment  Rule  Terhadap  Direksi  Yang  Melakukan  Kebijakan Yang  Merugikan  Perusahaan.” Jurnal  Hukum  Patik 10,  no.  1  (2021):  12. https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217.
Prestianto, Wahyu. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi;  Solusi  Sementara  Upaya  Meminta  Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi.” Dharmasisya 1, no. 3 (2021): 1566.
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34.
Priantara, Diaz. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
Puteri,  Rizqi  Purnama,  Muhammad  Junaidi,  dan  Zaenal  Arifin.  “Reorientasi
Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 102. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283. Rodliyah,  Any  Suryani,  dan  Lalu  Husni.  “Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  (Corporate  Crime)  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2020): 200. https://doi.org/10.29303/jkh.v5I1.43. Sihombing,  Januardo  Sulung  Partogi.  “Redivasi  Kelembagaan  Otoritas Penerimaan  Pajak  Indonesia  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum Perpajakan  Nasional  Yang  Progresif.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1 (2020): 143. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
Waluyo. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat, 2017. Wikanto, Adi, dan Adinda Ade Mustami. “Faktur Pajak Fiktif Masih  Semarak.” Nasional  Kontan,  2018.  https://nasional.kontan.co.id/news/faktur-pajak- fiktif-masih-semarak.
Williamson,  Vanessa  S. Why  Americans  Are  Proud  to  Pay  Taxes .  New  Jersey:
Princeton University Press, 2017.
Yumanto,  Bina.  “Memahami  Konsep  Dan  Subjek  Pertanggungjawaban  Pidana
Dalam  Pasal  39a  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  KUP.” Scientax 3, no. 1 (2021): 182. https://doi.org/10.52869/st.v3i1.250. Zahra, Zulfita. “Corporate Criminal Liability in Criminal Acts on The Position in an  Automotive  Company.” Jurnal  Hukum  Prasada 5,  no.  2  (2018):  102. https://doi.org/10.22225/jhp.5.2.762.100-110.