## MODEL ANTISIPASI KONFLIK PEMILUKADA BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT DI JAWA TENGAH
( Studi di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan )
REGIONAL LEADER GENERAL ELECTION CONFLICT POTENTIAL ANTICIPATION MODEL RESEARCH BASED ON THIS SOCIETY PARTICIPATION CENTRAL OF JAVA (The Case in  Kebumen Regency, Rembang Regency,  Semarang City, and Pekalongan City)

## Nurul Akhmad dan  Iqbal Wibisono

## ABSTRACT
Regional  leader  general  election  conflict  potential  anticipation  model  research based  on  this  society  participation  is  :  (1)  At  surface  overshadows  by  conflict  existence many involve society  ;  (2)  Still the low society  participation in  join in  to  do anticipation towards  potential  regional  leader  general  election  conflict  ;  (3)    Necessary  looked  for regional  leader  general  election  conflict  potential  anticipation  model  based  on  society participation. This research is a case study that are : (1) Kebumen Regency; (2) Rembang Regency;  (3)  Semarang  City;  (4)  Pekalongan  City.  Two  manners  to  get  data  that  is  (1) observation and (2) interview deepens, the validity process by using method triangulatings, so  that  truth  and  well  guaranted  data  quality.  This  research  aim  is  that  is  to  detects:  (1) How  far  society  participation  has  been  done  in  join  in  to  do  conflict  anticipation  in regional  leader  general  election;  (2)  to  detect  potential  regional  leader  general  election conflict;  (3) regional leader  general  election conflict potential area; (4)  conflict potential heavy  in  every  conflict  area;  (5)  To  find  the  anticipation  model  based  on  society participation. This research benefit is that is : (1) According to teoretik, can be embryo for theory  reconstruction  efforts  about  regional  leader  general  election  conflict  anticipation based on society participation (2) According to practise, from this watchfulness result can be  new  reference  for  all  regional  leader  general  election  the  interested  parties  (Local Government,  Regency/City  General  Election  Commitee,  Election  Supervisor  Commitee, TNI/Police,  Society,    and  Private  Side)  in  the  efforts  realizes  democratic  regional  leader general election, have a certain quality,  and safe; (3) Detectable a regional leader general election conflict potential anticipation model based on society participation. This research result shows (1) to decreased it society participation, (2) potential regional leader general election  conflict;  (3)  still  the  hoisterous  of  money  policies,  (4)  denial  existence  towards regional leader general election result by candidate pair that lose, (5) all regional leader general election quarrel accusations that submitted by pair that lose to aversed constitution court of justice; (6) found a regional leader general election conflict potential anticipation model based on society participation. Conclusion that can be taken from this research that is  (1)  decreased  it  society  participation  in  regional  leader  general  election  be  caused satisfied  taste  factor  follow  regional  leader  general  election,  technical  obstacle,  attitude apreori society, (2) the hoisterous of money policies because weak the law rule; (3) denial towards  chosen  candidate  pair  by  candidate  pair  that  loses  because  democracy  culture unfavourable.

## PENDAHULUAN
Secara  alami  konflik  dalam pemilukada  sulit  dihindari  karena  pada momentum  inilah  partai  politik  akan berjuang  sekuat  tenaga  dan    amunisinya untuk  meraih  kursi  kekuasaan.  Nurul (Nurul:  2010)  mengatakan  di  dalam negara  demokrasi  pemilu  merupakan mekanisme  yang  sah  dan  baku  untuk meraih  kursi  kekusaan.  Itulah  yang menjadikan  semua  partai  politik  dalam setiap    pemilu  harus  mengunakan  semua cara  dan  menggalang  dana  serta  masa sebesar besarnya untuk memenangi pemilu.    Pada  titik  inilah,    benturan konflik  tidak  bisa  dihindari  karena berhadapan    dengan  hukum  sebagai aturan  main    ( rule  of  the  game )  yang harus  dipatuhi  dan  dijalankan  untuk ketertiban  jalannya  pemilu  dan  kepastian hukumnya.
Pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah ada 17 kabupaten/kota yang akan menggelar  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung.  Sedangkan  pada  bulan April ada 4 ( empat)  kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah  secara  langsung  yaitu  Kabupaten Kebumen,  Kabupaten  Rembang,  Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.
Provinsi  Jawa  Tengah  banyak menjadi  barometer  nasional,    demikian juga  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  provinsi  Jawa Tengah menjadi barometer secara nasional  dalam  hal  ketertiban,  partisipasi masyarakat,  dinamika  demokrasi  yang berjalan,  indepedensi  dan  konsistensi lembaga  penyelenggara.  Untuk  tetap menjaga  stigma  tersebut,  maka  semua pihak pemangku kepentingan pemilukada senantiasa  ikut  peran  sertany,  khususnya dalam menjaga kondusifitas Jawa Tengah denagan  cara  melakukan  antisipasipasi dini  terhadap  setiap  potensi  konflik pemilukada.
Semua berharap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)  berjalan  secara  jurdil  dan luber,  demokratis,  tertib,  dan  berkualitas sehinga  akan  mampu  menghasilkan kepala daerah yang benar menjadi pilihan rakyat,  bersih,    dan  berwibawa,  sehingga dapat meningkatan kemajuan dan kesejahteraan daerahnya.
Untuk  melakukan  antisipasi  dini dan  meminimalisasi  potensi  dan  konflik pemilukada  di  Jawa  Tengah  perlu  dicari sebuah model antisipasi konflik pemilukada  yang  berbasis  partisipasi masyarakat.  Dari  hasil  penelitian  dapat diketahui  faktor-faktor  yang  menjadi potensi  konflik  dalam  penyelenggaaraan pemilukada  dan  model  antisipasinya berbasisi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatatif.  Secara teknis metode ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan  dengan  metode  lainnya, seperti  dikatakan  Singarimbun  sebagai berikut,  p ertama, menyesuaikan  metode penelitian    kualitatif  lebih  mudah  apabila berhadapan  dengan  kenyataan    ganda. Kedua, metode  ini    menyajikan  secara langsung hakekat hubungan antara peneliti  dengan  responden. Ketiga  , metode ini lebih dapat menyesuaikan  diri dengan    banyak  penajaman  pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian    ini  yaitu Yuridis sosiologis ( Sosio-legal approach) Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari  keterkaitan  hukum  dengan semua  institusi  sosial  lain  yang  terkait dengan  pemilukada.    Sebab,    pada dasarnya,    institusi  hukum    tidak  dapat dilihat  sebagai  entitas  normatif  yang mandiri  atau  isoterik,  tetapi  justru    harus dilihat  sebagai  bagian  darai  sistem  sosial
yang  tentu  saja    kait  mengkait  dengan variabel-variabel  sosial lainnya
Dua  cara  untuk  memperoleh sumber  data,  yaitu  sumber  data    primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan semua pemangku
kepentingan pemilukada  yaitu  Ketua  atau  KPU Kabupaten/Kota Kabuten/Kota Kebumen,
Rembang,  Kota  Semarang  dan  Kota Pekalongan,  Ketua  atau  anggota  Panwas Kabuten/Kota  yang  dijadikan  sampling penelitian, Ketua dan anggota Kabuten/Kota  yang  dijadikan  sampling penelitian, Desk Pemilukada di Kabupaten/Kota,  Ketua  atau  pengurus partai Kabuten/Kota mengajukan pasangan  calon,  pemantau,  ,  Panwaslu, Pemantau,  LSM,  dan  informan  lain  yang dipandang perlu dan membantu memberikan  informasi  berkaitan  dengan ruang lingkup penelitian Metode pengumpulan data
dilakukan dengan pengamatan atau observasi,  wawancara,  catatan  lapangan. Setidaknya  ada  tiga  situasi  sosial  yang diamati  dalam  penelitian  ini,  yaitu  : lokasi/fisik tempat penyelenggaraan pemilukada, manusia-manusia pelaku atau actors yang  memiliki  peran  dalam penyelenggaraan pemilukada, yaitu pemerintah daerah termasuk desk pemilukada kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota,  Panwalu,  Partai  Politik, Pemantau,    Pers,  dan  semua  institusi pemangku kepentingan pemilukada.
Wawancara  dilakukan  kepada  semua pihak  yang  terkait  langsung  dengan pemilukada, yaitu desk pemilukada kabupaten/kota,  KPU  Kabupaten/Kota,
Panwalu,  Partai  Politik,  dan  Pemantau. Catatan  Lapangan  dilakukann  sebagai sebagai instrumen pembantu dalam
memperoleh  data  penelitian  ini.  Dengan catatan  lapangan  ini  diharapkan  mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas  dan  fakta  fakta  politik  yang berkembang selama penyelenggaraan pemilukada.
Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode    analisis  model interaktif,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari informan  (masyarakat)  dilakukan  analisis dengan  menggunakan  model  interaktif ( interactive model of analysis) yaitu suatu aktivitas  di  mana  dari  data  yang terkumpul  dilakukan  pemilahan  dengan tujuan  diperolehnya  data  yang  dinilai relevan  terhadap  penelitian  ini,  kemudian data  tersebut  diolah  guna  ditarik  menjadi simpulan. Sedangkan validitas data dilakukan dengan teknik trianggulasi data , yaitu melakukan cek silang antara sumber yang  satu  dengan  sumber  yang  lainnya dengan  cara  membandingkan  data  atau informasi  yang  obyek  sama.  Informan dalam  penelitian  ini  yaitui  Ketua  KPUD dan Ketua Panwaslu, desk pilkada,  partai politik  pengusung  pasangan  calon  di Kabupaten/Kota  yang  menjadi  lokasi penelitian,  serta  pihak  lain    yang  karena independensinya  turut  serta  mengawal proses  jalannya  pemilukada,    seperti  : LSM, Pemantau Pemilukada, Mapilu PWI Jawa Tengah.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian ini dapat ketahui berbagai  konflik  dalam  pemilukada  yang muncul yaitu :
(1) Sebaran potensi konflik dan antisipasinya.
Potensi konflik dalam penyelenggaraan Pemilukada ketika dianalisis  berdasar  perkembangan  politik beserta dinamika sosial yang
mengiringinya  maka  dapat  diketahui seperti berikut ini :
(a) Tentu  akar  penyebab  konflik  dalam konteks dinamika Pemilukada diawali dari  statemen  aktor  politik  terutama yang  berada  di  lingkungan  DPRD karena  mereka  merasa  memiliki hak prerogatif untuk  menjadi  kendaraan politik bagi pasangan calon.
(b) Sebaran potensi konflik yang dianalisis  melalui  pendekatan  posisi pemerintah  daerah  (Pemda)  sebagai salah satu penanggungjawab kelancaran Pemilukada adalah persoalan  netralitas  birokrasi  sebagai mesin public  services yang  secara eksplisit  harus  ditunjukkan  dengan netalitas  PNS  sebagai  pilar  utama birokrasi.
(c) Konflik  dalam  pemilukada  ketika dianalisis berdasar pendekatan dinamika masyarakat maka sesungguhnya  sering  diwacanakan melalui  aktivitas political  education yakni  mentalitas  masyarakat  untuk siap menerima menang sekaligus siap dan  legowo  menerima  kekalahan. Salah  satu  akar  konflik  pemilukada
adalah  KPU  Kabupaten/Kota  sebagai aktor  utama  penyelenggara  proses politik  tersebut  tidak  netral  alias berkecenderungan memihak pada salah  satu  pasangan  calon  melalui statemen  anggota  KPU  Kabupaten/ Kota  atau  kebijakan  yang  dimaknai merugikan  pasangan  calon  tertentu. Ketidaknetralan KPU Kabupaten/ Kota  sering  berimplikasi  pada  sikap dan  kebijakan  yang  tidak  profesional, artinya  tindakan  KPU  Kabupaten/ Kota secara institusional sering menyerempet regulasi  yang  berlaku atau  kebijakan  internal  yang  bersifat lokalistik  dari  KPU  Kabupaten/Kota merugikan pasangan calon tertentu.
(d) Posisi  TNI dan Polri sebagai  aparatur negara  yang  bertanggungjawab  untuk keutuhan  NKRI  serta  ketentraman, ketertiban  dan  kedamaian  masyarakat justru  terlibat  pada  posisi  tidak  netral saat berangsung pemilukada.
(e) Sebaran  konflik  pemilukada  sering dialamatkan  pada  aktor  demokrasi yakni  partai  politik  yang  ditandai sejak  rekrutmen  pasangan  calon  yang bakal  diusung  antara  kader  internal partai  atau  outsider  namun  boleh diklaim  sebagai  simpatisan  dengan pertimbangan pragmatis-praksis yakni memiliki  modal  material  yang  sering
KPU Kabupaten/Kota 30% Partai Politik 20% Panwas 15% PNS/TNI/Polri 5% DPRD 5% Media Masa 5% Masyarakat 20%
Doc. Lab. Hukum & Politik : PUSOSHUM LP2M UNNES
diyakini  menjadi  segalanya  dalam memenangkan kompetisi meraup dukungan suara terbanyak agar memenangkan  pemilukada.  Konflik dipicu  oleh  tindakan  dan  kebijakan parpol pengusung yang sering provokatif  dengan  argumen psy  war dengan  parpol  lain  justru  menuai konflik di akar rumput yang menimbulkan instabilitas politik daerah  selama  pemilukada.  Tindakan provokasi  melalui  statemen  aktor politik  maupun  pengerahan  massa dalam  jumlah  besar  yang  disertai tindakan  kurang  simpatik  biasanya terjadi pada kompetisi antar pasangan calon yang cukup ketat serta memiliki karakteristik yang cukup deferensiatif.
(f) Media  massa  menjalankan  fungsi diseminasi  informasi  serta  aplifikasi tentang  penyelenggaraan  pemilukada secara  diskriminatif  dan  memiliki
kecenderungan pemihakan secara substansi yang menguntungkan pasangan calon tertentu sekaligus juga merugikan  pasangan  calon  yang  lain. Seharusnya media massa menjalankan kebijakan cover  both  sides dalam pemberitaan pemilukada terutama menyangkut  pasangan  calon  kepala daerah melalui framing yang berimbang sudut pandangnya. Adapun  antisipasi  yang  dapat dilakukan  berbagai  pihak  dalam  rangka meminimalisir konflik pemilukada diantaranya adalah:
(a) Para  aktor  politik  baik  dari  jajaran elite  partai  maupun  mereka  yang sedang  menduduki  jabatan  sebagai anggota  DPRD  bersikap negarawan dan  bijaksana merespon  dinamika politik pada saat  berlangsung tahapan proses  penyelenggaraan  pemilukada. Apalagi  keberadaan  mereka  yang sering  menjadi  news  maker  bagi media  maka  akan  memiliki  implikasi
langsung  pada  masyarakat  termasuk kondisi  sosial  selama  pemilukada berjalan.
(b) Jajaran PNS sebagai tulang punggung birokrasi  dalam  melayani  publik mampu  bersikap netral  dan  menjaga jarak yang  sama  dengan  semua pasangan  calon  kepala  daerah.  Agar tidak menimbulkan pemahaman masyarakat  bahwa  birokrasi  telah melakukan pemihakan dengan memenangkan  salah  satu  pasangan calon. Posisi sekretariat daerah
(Sekda)  sebagai  pembina  anggota
PNS di kabupaten/kota amat menentukan sikap netral dan independensi PNS pada saat pemilukada.  Daya  tahan  aparat  PNS daerah  untuk  menjaga  netralitas selama  pemilukada  cukup  signifikan bagi  upaya  mengantisipasi  konflik dalam pemilukada.
(c) Pendidikan  politik  dilakukan  secara kontinyu  dan  menyeluruh  sehingga mendorong kedewasaan dan
kecerdasan politik masyarakat. Formatnya  dapat  direalisasikan  sejak sosialisasi  tentang  penyelenggaraan pemilukada, tahapan pemilukada yang merupakan sosialisasi proses pelaksanaan sampai hasil pemilukada. Disamping  itu  pendidikan  politik yang bertujuan membangun kesadaran politik  masyarakat  serta  pencerahan agar  terbentuk  pemilih  yang  cerdas dan intelek dalam mengikuti pemilukada. (d) KPU Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab utama keberhasilan pemilukada tanpa
konflik berkepanjangan  juga  perlu  menjaga netralitas  dan  independensi  melalui sikap  dan  kebijakan  yang  adil, transparan  dan  akuntabel  sehingga tidak menimbulkan tafsir keberpihakan  KPU  Kabupaten/Kota pada salah satu pasangan calon kepala
daerah.  Ketegasan  dan  konsistensi KPU  Kabupaten/Kota  menjalankan regulasi  maupun  kebijakan  menjadi tolok ukur netralitas dan profesionalisme  dalam  menjalankan tugasnya. Kebijakan terkait pemilukada  harus  memiliki  landasan hukum yang jelas serta tidak menimbulkan  multi  tafsir  yang  dapat memicu  konflik  antar  pasangan  calon maupun dengan KPU Kabupaten/Kota. (e) Posisi TNI/Polri mengedepankan politik  negara  yakni  mengutamakan tugas  pada  saat  pemilukada  supaya lancar,  aman  dan  damai  serta  terpilih pasangan  calon  secara  fair  dan  tidak meninggalkan  persoalan  yang  dapat memicu  konflik  berkepanjangan.  TNI hanya bersedia membantu Polri apabila kewalahan menangani konflik horisontal akibat kekacauan pemilukada yang berpotensi menimbulkan  instabilitas  politik  di daerah.Polri  tetap  menjadi  ujung tombak pengamanan penyelenggaraan pemilukada  terutama  pada  hari  H pemungutan  serta  perhitungan  suara yang  berpotensi  muncul  konflik  di masyarakat.
(f) Partai  politik  sebagai  pemangku utama kepentingan dalam pemilukada menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung  tinggi  demokrasi  yakni menciptakan  situasi  politik  yang kondusif  untuk  menerima  apapun hasil  pemilukada  terhadap  pasangan calon yang diusungnya. Jajaran
struktural kepengurusan partai sampai kader  menjadi  tanggungjawab  partai untuk  dewasa  dan  arif  menyikapi setiap  tahapan  pemilukada  bahkan sampai hasil perolehan suara pasangan calon yang diusungnya.
(g) Media  massa  sebagai  institusi  sosial yang  berarti  telah  menjadi  bagian inheren  dinamika  sosial  maka  perlu terus mengedepankan fungsi informasi, kontrol sosial dan aksentuasi  kepentingan  publik  selama pemilukada dengan tetap dalam koridor etika jurnalisme yakni pembingkaian  terhadap  pemilukada secara  berimbang,  obyektif  dan  tidak memihak pada kepentingan salah satu pasangan calon.
(h) Panwas  sebagai  wasit  pemilukada sering  menjadi  tumpuan  harapan publik  terhadap  penyelesaian  atas pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada.  Panwas  harus  mampu menunjukkan profesionalisme melalui keseriusan dan keberhasilan menangani  pelanggaran  yang  sering ditemukan selama pemilukada. Disamping  itu  Panwas  harus  juga menjalankan tugas institusional secara adil,  berimbang  dan  tidak  tampak keberpihakan pada salah satu pasangan  calon  ketika  ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada tersebut.
(2) Model Antisipasi Konflik Pemilu Kada Berbasis Masyarakat.
Model antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat dalam praktik berdasar nomenklatur konsepsi  di  atas maka dapat dieksplanasikan sebagai berikut:
(a) Perlu dilakukan social-political mapping masyarakat  di  wilayah penyelenggaraan pemilukada,
sehingga dapat diketahui kultur sosial, perilaku  politik,  persepsi  tentang konflik  serta  berbagai  hal  terkait dinamika  politik  lokal.  Pemetaan sosial  politik menjadi  referensi  dalam memotret potensi konflik dan antisipasi yang perlu dilakukan menghadapi  dinamika  masyarakat pada  saat  pemilukada.  Perlu  dikenali akar  penyebab  konflik  yang  pernah muncul,  watak  masyarakat,  kebiasaan menghadapi  konflik  politik  yang pernah terjadi sebelumnya.
(b) Memetakan  potensi  konflik  politik yang  pernah  terjadi  dari  dimensi ideologi  dan  perilaku  masyarakat, misalnya  memahami  peta  ideologi yang berkembang di aras lokal/daerah tersebut  sehingga  membantu  upaya mengantisipasi  ketika  muncul  konflik seperti  pemahaman  tentang  daerah basis nasionalis, basis agama,
sentimen  kewilayahan  atau  kelompok kritis perkotaan. Penguasaan atas peta ideologi  dan  perilaku  atau  kultur politik masyarakat memudahkan upaya  mencari  akar  penyebab  yang sering memicu konflik dalam pemilukada. (c) Kultur masyarakat yang ikut
mempengaruhi perilaku politik masyarakat  di  wilayah  Jawa  Tengah biasanya  terbagi  ke  dalam  kultur pesisiran  yang  memiliki  karakter: kosmopolitan, terbuka, rasional, eksplisit,  keras,  agamis  dan  loyal. Selain  itu  terdapat  kultur  pedalaman yang  dikenal  paternalistik,  tertutup, irasional,  halus,  njlimet,  implisit  dan kuatnya  pengaruh  budaya  kerajaan sehingga mempengaruhi perilaku politik masyarakatnya. Apalagi ketika mengacu  pandangan  Clifford  Geetrz (1986) tentang dominasi kultur santri, abangan  dan  priyayi  di  wilayah  Jawa maka  perlu  menjadi  referensi  sosial untuk  memahami  peta  kultur  sosial sebagai  modal  antisipasi  konflik dalam pemilukada.
(d) Kecuali  itu  perlu  pemahaman  terkait potensi  yang  dimiliki  masyarakat  di wilayah  Jawa  Tengah  yang  dapat
mempengaruhi perpolitikan lokal seperti:  sikap  kolektivisme  yang cukup kuat, peran tokoh agama di aras lokal,  keberadaan  tokoh  panutan masyarakat  serta booming kaum terpelajar  di  kabupaten/kota  yang berpengaruh  pada  sikap  kritis  dan korektif  terhadap  setiap  perhelatan politik. Namun sebagian besar penduduk  yang  tinggal  di  wilayah perdesaan  tentu  memiliki  karakter sosial  yang  berbeda  dengan  mereka yang  mendiami  wilayah  perkotaan seperti ibukota kabupaten/kota. Disamping  itu  konteks  dinamika kehidupan  ekonomi  yang  bermuara pada kesejahteraan amat mempengaruhi  perilaku  dan  kultur politik  masyarakat  saat  menghadapi perhelatan
pemilukada, seperti
merebaknya politik uang dalam beberapa pemilukada yang lalu.
(e) Adapun  potensi  konflik  yang  muncul bisa  dijelaskan  sejak  dipicu  dari sentimen  organisasi  keagamaan  di tingkat  lokal  (NU,  Muhammadiyah, LDII,  dan  sebagainya),  asal  usul calon,  keturunan/ras  dari  pasangan calon, kebiasaan dan perangai kehidupan keseharian, riwayat pendidikan  pasangan  calon,  sampai dengan persoalan agama dan ideologi yang  diyakini  pasangan  calon  yang tampil  saat  pemilukada.  Disamping itu  polarisasi  dukungan  diantara pasangan  calon  juga ikut  menentukan pemetaan sosial sebagai bekal antisipasi  konflik.  Hal  ini  dapat mengacu  pada Teori  Identitas (SN Kartikasari;2000)  yang  menjelaskan konflik  yang  muncul  di  tengah masyarakat lebih disebabkan identitas sosial  suatu  kelompok  terancam keberlangsungannya  yang  berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan  masa  lalu  yang  tidak selesai.  Sejarah  politik  lokal  yang
diwarnai  konflik  antar  komponen masyarakat karena persoalan identitas atau  keagamaan  yang  dapat  muncul sewaktu-waktu  merupakan  substansi pemetaan  yang  perlu  dipahami  dalam model  antisipasi  konflik  pemilukada berbasis partisipasi masyarakat. Misalnya  kampanye  hitam  yang bernuansa  SARA  atau  mempolitisir sentimen  ormas  keagamaan  diantara pasangan calon.
(f) Hal  yang  strategis  dalam  model antisipasi  konflik  pemilukada  adalah bagaimana pemahaman tentang partisipasi  politik  serta  kesadaran untuk membangun partisipasi sehingga  akan  memudahkan social empowering di  dalamnya.  Adapun partisipasi  politik  menurut  Samuel Huntington (dlm Anwar Arifin: 2003;131)  adalah  “kegiatan  warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi  pembuatan  keputusan oleh  pemerintah”.  Selanjutnya  terkait format partisipasi masyarakat tersebut maka  menurut  Anwar  Arifin  (h.133) bahwa  partisipasi  itu  bisa  bersifat individual  dan  kolektif,  terorganisasi atau  spontan,  mantap  atau  sporadis, secara  damai  atau  dengan  kekerasan, legal  atau  ilegal  serta  efektif  atau tidak efektif.
(g) Setelah muncul partisipasi masyarakat maka  perlu  dibangun  pemberdayaan masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi dalam  antisipasi  konflik.  Konsepsi pemberdayaan  masyarakat  menurut Suparjan  &  Hempri  S  (2003:19) adalah proses perencanaan (pembangunan)  dengan  memusatkan pada  partisipasi,  kapabilitas  dan kehadiran  masyarakat  lokal.  Artinya ketika  dimasukkan  dalam  konteks antisipasi  konflik  pemilukada  maka pemberdayaan  masyarakat  tidak  lain mengikutsertakan (partisipatif
aprroach) kehadiran masyarakat dalam  setiap  tahapan  pemilukada dalam wujud perhatian dan kepedulian mereka terhadap pemilukada yang sedang berlangsung. Sikap  kritis  dan  sorotan  publik terhadap  kinerja  KPU  Kabupaten/
Kota  sampai  perilaku  parpol  saat mengusung pasangan calon merupakan modal untuk memberdayakan  masyarakat  dalam upaya  antisipasi  konflik  pemilukada tersebut. Pemberdayaan direalisasikan dengan memberikan kepercayaan masyarakat  ikut  andil  mengantisipasi konflik  seperti  peran  tokoh  pemuda, kalangan  preman,  tokoh  masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan sampai  dengan  tokoh  partai  di  aras lokal  dilibatkan  dalam  setiap  upaya antisipasi konflik pemilukada.
(h) Pendidikan politik kontinyu diselenggarakan  untuk  meningkatkan kualitas  pemahaman  politik  dan demokrasi sebagai bagian dari konsolidasi  demokrasi  agar  lebih bermanfaat  untuk  menyejahterakan masyarakat. Perlu diperkuat pemahaman  dan  persepsi  tentang demokrasi, diantaranya menurut Haryatmoko (2003:xii) bahwa “sistem politik yang mampu menopang pluralitas serta menyelesaikan konflik (kepentingan)  dengan  cara  damai adalah demokrasi”. Maknanya demokrasi adalah satu bentuk konsensus publik untuk menyelesaikan  konflik  kepentingan dan beragamnya keinginan masyarakat sehingga ditempuh dengan  mekanisme  konsensus  yang dinilai memenuhi substansi demokrasi yakni  melalui  mekanisme  pemilihan umum.  Apalagi  bahwa  demokrasi secara teoritis juga dimaknai pemerintahan  dimana  kekuasaan  atau kedaulatan  di  tangan  rakyat,  dan
rakyat  menjadi  penentu  utama  dalam pembentukan pemerintahan.
(i) Rakyat  sebagai  pelaku  utama  dalam demokrasi  yang  dipraktikan  secara prosedural  melalui  pemilukada  maka harus  memberdayakan  masyarakat agar terdapat kesadaran untuk mengantisipasi  setiap  konflik  yang muncul  dalam  pemilukada.  Sehingga perlu  penguatan  pemahaman  tentang karateristik demokrasi yang ditunjukkan dari prasyarat  yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat Yoseph Schumpeter (dlm Ishomuddin:2001;28) diantaranya: (1) kebebasan  untuk  membentuk  dan bergabung  dalam  organisasi;  (2) kebebasan  mengungkapkan  pendapat; (3) hak untuk  memilih  dalam pemilu; (4)  hak  untuk  menduduki  jabatan publik;  (5)  hak  para  calon  pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara serta (6) terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur. Pemberdayaan masyarakat dalam pemilukada  adalah  dalam  rangka membangun  dukungan  masyarakat terhadap demokrasi  yang telah dipilih sebagai mekanisme membentuk pemerintahan yang lebih
mengakomodir suara rakyatnya. Kecuali  itu  budaya  demokrasi  yang hendak  dikembangkan  masyarakat sebaiknya  mengacu  pada  prasyarat demokrasi sebagaimana tawaran
Schumpeter tersebut. (j) Realisasi  terhadap  model  antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat
tetap membutuhkan  keterlibatan  pihak  lain seperti:  pemerintah  melalui  Badan Kesbangpol  dan  Linmas,  perguruan tinggi  melalui  keterlibatan  akademisi, LSM,  Organisasi  Kemasyarakatan, Mahasiswa,  budayawan  dan  kaum intelektual bebas bahkan KPU
Kabupaten/Kota  dan  Panwas.  Mereka
yang  dapat  dikategorikan  komponen sosial tersebut dapat dijelaskan kontribusinya  dalam  praktik  model antisipasi  konflik  tersebut  dengan menempatkan  diri  sebagai mediator, fasilitator serta katalisator .  Artinya posisi mediator adalah menjadi penengah  yang  merupakan  wadah atau ruang untuk melakukan antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi  masyarakat.  Sedangkan fasilitator lebih menempatkan sebagai faktor penyedia dan pendukung setiap upaya  antisipasi  konflik  pemilukada dengan  memberdayakan  masyarakat di dalamnya.
(k) Adapun antisipasi konflik yang diharapkan  terwujud  dalam  sikap waspada masyarakat terhadap munculnya  patologi  demokrasi  perlu diinternalisasikan secara kontinyu agar  terbangun sosial  awareness atau kesadaran sosial terkait konflik
pemilukada akibat patologi demokrasi seperti:  menghalalkan  segala  cara untuk  memaksakan  kehendak  melalui tahapan  pemilukada,  tidak  taat  aturan main  dan  regulasi  yang  berlaku sehingga memicu konflik serta politik pressure atau  penekanan  yang  rawan konflik horisontal selama pemilukada. Kegiatan sosial yang bernuansa membangun kewaspadaan masyarakat terhadap  penyakit  demokrasi  adalah bagian  dari  praktik  model  antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat.
(l) Terakhir keberhasilan mempraktikkan model  antisipasi  konflik  pemilukada berbasis partisipasi masyarakat dinilai dari indikator
penyelenggaraan pemilukada  yang  memenuhi  aspek sebagai berikut: (a) terdapat kompetisi diantara pasangan calon yang diusung parpol  maupun  calon  perseorangan, yang  berlangsung  terbuka,  fair  dan tidak menimbulkan konflik horisontal;
(b) terdapat partisipasi politik masyarakat  yang  tinggi  termasuk kesadaran untuk menyukseskan pemilukada  yang  aman,  damai  dan demokratis sehingga terpilih pasangan calon  yang  berkualitas;  (c)  terdapat kebebasan  politik  dan  masyarakat untuk  menentukan  pilihan  politik yang tidak dalam kondisi ketertekanan  dan  ketakutan  apalagi menimbulkan konflik di tengah masyarakat; (d) partisipasi masyarakat yang diikuti pemberdayaan diri menjadi  bagian  dari  keterlibatan masyarakat  secara  aktif  dalam  proses penyelenggaraan  pemilukada  yang minim konflik politik berkepanjangan. Untuk penerapan model ini diperlukan  prasyarat-prasyarat  yaitu  (a) pendidikan    politik  yang  lebih  baik  di masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat  dalam  pemilukada  akan menjadikan pemilukada lebih berkualitas; (b)  penyelenggaraan  pemilukada  (  KPU Kabupaten/Kota termasuk Panwas ) harus benar-benar professional dan netral sehingga  penyelenggaraan  pemilukada berjalan  dengan  baik  dan  kondusif  ;    (3) perlunya  keikutsertaan  medsia  masa untuk  ikut  meminimalisasi  setiap  potensi konflik yang akan muncul.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil dari  penelitian  ini  yaitu  (1)  Konflik pemilukada  akan  selalu  muncul  karena pada momentum inilah partai politik akan berjuang  semaksimal  mungkin  untuk meraih  kursi  kekuasaan  oleh  karena  itu upaya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi  dan  meminimalisasi  perlu selalu  dialkukan  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat;  (2)  Cara  yang relatif  efektif  untuk  meminimalisasi potensi  konflik  pemilukada  yaitu  dengan
melibatkan melibatkan
partisipasi masyarakat ; (3) Model  antisipasi potensi konflik  pemilukada  berbasis  partisipasi masyarakat  diharapkan  menjadi  referensi bagi  semua pihak pemangku kepentingan (  Pemda,  KPU  Kabupaten/Kota,  Partai politik,  Panwas,  TNI/Polri,  dunia  usaha, dan masyarakat) dalam melakukan antisipasi  dan  meminimalisasi  potensi konflik  pemilukada  di  Jawa  Tengah  ;  (4) Masih  maraknya  politik  uang  ( money politics )  dan  kampanye  hitam  (  black campeign )

## SARAN.
Saran  yang  dapat  diberikan  dari penelitian  ini  yaitu  :  (1)    perlu  segera dilakukan  refisi  beberapa  pasal  dalam undang-undang  yang  mengatur  tentang
kampanye,  khususnya  yang  mengatur larangan  politik  uang  agar  lebih  tegas, mengikat,  dan  memberikan  kepastian hukum,  sehingga  dapat  membuat  jera para  siapa  saja  yang  akan  melakukan politik uang (money politics) ;  (2) setiap potensi  konflik  pemilihan  umum  kepala daerah  harus  diantisipasi  dini  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat;  (3) Perlu  keterlibatan  partisipasi  masyarakat dalam antisipasi konflik pemilihan umum kepala  daerah;    (4)    Pemerintah  daerah dan  partai  politik  perlu  secara  terus menerus  melakukan  pendidikan  politik/ kewarganegaraan  untuk  meningkatkan kualitas  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  umum,  termasuk  partisipasi dalam  antisipasi  terhadap  potensi  konflik pemilukada.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 2000.
Faisal,  Sanafiah; Penelitian  Kualitatif  : Dasar-Dasar dan Aplikasi ,
Penerbit YA3 Malang, 1990. Guba  dan  Lincoln, Competing  Paradigms In  Qualitative  Research ,  di  dalam N.  K.  Danzin  dan  Y.  S.  Lincoln (Ed) Handbook  of  Qualitative Research , Sage Publication, London, 1994, hal 108 Ibnu  Kencana  Syafie,  "Ilmu  Politik" Rineka Cipta, hal 19, 1977. Robert Michels, Partai Politik, Kecenderungan  Oligarki  dalam Birokrasi,  Rajawali  Press,  Jakarta,
hlm  46.  Rafael  Raga  Maran, Pengantar Sosiologi Politik , Aneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm  22. Karya  Thomas  Khun  ini  tertuang  dalam  :
The Structure of Scientific Revolution ,  Chicago  University
Press, 1962, 2nd ed. 1970.
Lewis  Coser,  1967.  Continuities  in  the Study  of  Social  Conflictt.  New York: Free Press. page. 32-70 Lyman  Tower  Sargent, Contemporary Political Ideologies , (London: The Dorsey Press, 1984), hlm. 32-33. M,  Dahlan    Y.AL  Barry,  L.  Lya  Sofyan
Yacub ,  “Kamus  Induk  Istilah Ilmiah”, Target Prose Surabaya, 2003. Mattew  B.  Miles  dan  A.  Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif , UI Press, Jakarta, 1999, hal. 16 Moeliong,  Lexy  J; Metode  Penelitian Kualitatif ,  Penerbit  PT.  Remaja
Rosdakarya-Bandung, 1999. Nurul  Akhmad  Mengenal  dan  Mengawal Demokrasi, Aneka Ilmu, Semarang, Jakarta, 2010. Nurul  Akhmad,  Interaksi  Politik  dalam Pembentukan Hukum dan Implementasinya,  Aneka  Ilmu,
2010
P.  Hontington  dan  Joan  Nelson  dalam bukunya Partisipasi  Politik  di Negara Berkembang, 199. Peter Schroder, Strategi Politik, Frederich-Naman-Stifung  Fur  die Freiheit Indonesia, 2008. Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif,  Ancangan  Metodologi,
Presentasi,  dan  Publikasi  Hasil Penelitian  untuk  Mahasiswa  dan Peneliti  Pemula  Bidang  Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Penerbit  Pustaka  Setia  Bandung, 2002,  Hal 94.