## PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Dl PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

## SEMARANG
Oleh Tony Prasetyo Praktisi Hukum di Semarang

## ABSTRAK
Keterbukaan  informasi  publik  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sering kali terjadi sengketa antara pemerintah  atau  badan  publik  sebagai  pengelola  informasi  dengan  masyarakat  sebagai pencari  informasi.  Penelitian  ini  menggambarkan  penyelesaian  sengketa  keterbukaan informasi  publik  di  PTUN,  kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  sengketa keterbukaan  informasi  publik  di  PTUN,  dan  model  ideal  dalam  proses  penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Penyelesaian  sengketa  informasi  publik  di  PTUN  merupakan  proses  ajudikasi litigasi  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah putusan Komisi Informasi sebagai obyek gugatan; badan hukum publik dapat menjadi penggugat di PTUN. Model ideal dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah menetapkan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi sebagai peradilan tingkat pertama, putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, badan hukum publik tidak dapat menjadi penggugat dalam penyelesaian SIP di PTUN.
Diperlukan  revisi  terhadap  UU  KIP  dan  PERMA  RI  Nomor  2  Tahun  2011, sehingga  tidak  menimbulkan  kerancuan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  informasi publik di PTUN.
Kata kunci : informasi publik, PTUN

## ABSTRACT
Public information openness can increase public  participation in monitoring the government's performance. Disputes frequently occurred between the government or the public body asmanager of information and the public as information seekers. This study illustrates  the  dispute  resolutions  of  public  information  openness  at  the  State Administration  Court,  the  constraints  occurred  in  the  dispute  resolutions  of  public information  openness  in  the  State  Administration  Court,  and  the  ideal  model  in  the dispute  resolution  process  of  public  information  openness  the  State  Administration Court. The approach method used in this research was normative juridical.
Dispute  resoltition  of  public  information  openness  in  the  State  Administration Court  is  a  litigation  adjudication  process  governed  by  Act  No.  14  of  2008  on  Public Informatton  Openness  and  PERMA  RI  No,  2  of  2011  on  the  Procedures  for  Dispute Resolution  of  Public  Information  Openness  in  Court.  The  obstacles  occurred  in  the resolution  of  SIP  at  the  State  Administration  Court  is  the  decision  of  the  Information Commission as the object of lawsuit; public legal entities Cl be- the plaintifs in the State
Administration Court. The ideal model in the resolution of SIP at the State Administration Court is  setting  non-litigation adjudication in  the Information  Commission  as the first instance court. The decision of the Information Commission is legally enforceable and applicable. Public legal entities can not be the plaintifin the resolutton ofSIP at the State Administration Court,
Revisions are required to the Public Information Openness Law and PERMA No. 2 of 2011,so as to avoid confusion in the process of dispute resolution ofpublic informatton at the State Administration Court.
Keywords : public information, the State Administration Court
A . Pendahuluan
Informasi  merupakan  kebutuhan pokok setiap orang bagi  pengembangan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta mentpakan bagian penting bagi ketehanan nasional.
Tenhisnya berdasarkan  hal  tersebut,  hak  untuk mendapatkan  informasi  adalah  hak setiap  warga  negara.  Hak  atas  infomasi ini  dijamin  oleh  Konstitusi  atau  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menyatakan:
“Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,
memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Hak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan  informasi  merupakan
hak  asasi  bagi  setiap  manusia.  Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Negara menjamin  dan  mengatur  kemerdekaan dan  kebebasan  setiap  warga  negara untuk  menggunakan  informasi  bagi pengembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya.
Hak untuk mendapatkan informasi merupakan  hak  asasi  manusia  dan keterbukaan informasi publik menetapkan  salah  satu  ciri  penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan  pengawasan  publik lainnya  dan  segala  sesuatu  yang berakibat  pada  kepentingan  publik  dan bahwa  pengelolaan  informasi  publik merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengembangkan  masyarakat  informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan  undang-undang  tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Refomasi  memberikan  fondasi dasar  untuk  melakukan  perubahan  di segala  hal  terutama  pembahan  didalam sistem  birokrasi  Indonesia.  Sebelum reformasi,  birokrasi  di  Indonesia  lebih cenderung  bersifat  tertutup,  segala informasi  baik  yang  berupa  laporan keuangan,  kegiatan  ataupun  semua kebijakan pemerintah dipandang sebagai sesuatu  yang  harus  ditutupi.  Namun, pasca  reformasi  bergulir,  cara  pandang seperti  itu  berubah,  yang  pada  awalnya tertutup  menjadi  terbuka.  Hal  itu dilakukan unhtk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pasca reformasi, paradigma
birokrasi  itu  tertutup  berubah  menjadi terbuka dengan munculnya Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (UU KIP), bahkan didalam Undang-Undang tersebut yang diharuskan mempunyai sifat keterbukaan  bukan  hanya  badan  publik pemerintah  namun  badan  publik  non pemerintah  juga  harus  membudayakan sifat  terbuka.  Jadi  munculnya  UU  KIP bisa  mengubah  paradigma  lama  yang cenderung  tertutup  menuju  paradigma terbuka  atau  transparansi,  hal  itu dilakukan  guna  menjamin  hak  untuk
mengetahui informasi.
Right  to  know atau  hak  untuk mengetahui  informasi  publik  bagi masyarakat memang dijamin dalam UU KIP. Betapa besarnya manfaat informasi dalam proses pemerintahan, menempatkan informasi menjadi sesuatu hal  yang  harus  diperhatikan  dan  untuk itu perlu diatur oleh negara. Bahkan bila ada  masyarakat  yang  merasa  hak terhadap  akses  informasi  dicederai,  UU KIP  mengamanatkan  untuk  di  bentuk Komisi  Informasi  (KI)  yang  bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi.
Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan  akses  yang  cukup  agar dapat  memperoleh  informasi  publik yang  dibutuhkannya,  tetapi  tentu  saja hak  atas  informasi  tersebut  hanya terbatas  kepada  informasi  yang  tidak diperkecualikan  atau  hanya  terhadap informasi yang diijinkan untuk diakses.
Segala  sesuatu  yang  berakibat pada  kepentingan  publik  diperlukan adanya  pengelolaan  informasi  publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam  mengelola  informasi  agar  lebih berkembang  dan  berguna  bagi  banyak orang.  Dalam  pengelolaan  informasi tersebut  sangat  mungkin  timbul  konflik
atau  sengketa  yang  terjadi  antara  pihak pemerintah  atau  badan  publik  sebagai lembaga  yang  mengelola  informasi publik dengan masyarakat umum sebagai  pihak  yang  mencari  atau memohon  informasi  publik.  Sengketa atau konflik antara badan publik dengan pemohon sangat mungkin terjadi karena adanya beberapa sebab diantaranya:
1. Sengketa  mengenai  informasi  yang boleh  diakses  dengan  yang  tidak boleh diakses.
2. Sengketa mengenai penolakan badan publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pihak pemohon informasi publik.
3. Sengketa  mengenai  keterlambatan badan  publik  untuk  memberikan informasi  yang  dimohon  oleh pemohon informasi publik.
4. Sengketa  mengenai  besarnya  biaya yang  diterapakan  oleh  Badan Publik  untuk  biaya  yang  harus dibayar seorang
pemohon informasi publik. Penyelesaian  sengketa  informasi publik  telah  diatur  di  dalam  UU  KIP, penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
1. Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur keberatan
2. Penyelesaian  sengketa  informasi

## publik melalui jalur mediasi
3. Penyelesaian  sengketa  informasi publik  melalui  jalur  ajudikasi  non litigasi
4. Penyelesaian  sengketa  informasi publik melalui jalur ajudikasi litigasi, proses ini dapat dilaksanakan dalam 2 (dua)
lingkungan peradilan, yaitu :
a. Peradilan umum : apabila sengketa informasi publik berkaitan  dengan  Badan  Publik selain Badan Publik negara atau Badan  Publik  yang  bersifat swasta.
b.      PTUN  :  dalam  hal  sengketa tersebut  berkaitan  dengan  Badan Publik negeri.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN)  merupakan  sebuah  institusi Peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung (MA)  yang  bertugas  menyelesaikan segala  urusan  Tata  Usaha  Negara (TUN). Adapun tugas atau kewenanganrrya  sendiri  terdapat  dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  jo Undang-Undang  No.9  Tahun  2004  jo Undang-Undang  No.51  Tahun  2009 tentang Peradilan TUN. PTUN
menipakan  sebuah  Pengadilan  yang berwenang memutus sengketa
administratif terkait dengan beschikking
yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  TUN, dalam  hal  perkara  yang  diajukan  ke PTUN yang menjadi objek dalam setiap gugatan  pihak  penggugat  adalah  terkait dengan beschiking yang  dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dinilai merugikan  salah  satu  pihak  bahkan banyak  pihak,  dengan  adanya  UU  KIP dan  PERMA  No.2  Tahun  2011  tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, kewenangan  PTUN  ikut  bertambah khususnya  dalam  mengadili  Sengketa Informasi  Publik  (SIP)  hal  ini  sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) UU  KIP  dan  Pasal  2  PERMA  No.2 Tahun 2011.
Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik  (SIP)  pada  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan penyelesaian  SIP  melalui  jalur  litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian  SIP  yang  sebelumnya dilakukan  melalui  Komisi  Informasi yang  sudah  melalui  jalur  ajudikasi nonlitigasi  telah  menghasilkan  putusan yang  dirasa  kurang  memuaskan  salah satu  pihak  bahkan  kedua  pihak  yang bersengketa.  Salah  satu  contoh  adalah sengketa  antara  Harjono  melawan Bupati  Kudus  H.  Mustofa,  pemohon informasi  menurut  transparansi  dalam
rencana  pembangunan  waduk  Logung oleh  Pemerintah  kabupaten  Kudus. 1
Dalam kasus tersebut Harjono memerlukan  waktu  1  (satu)  tahun  lebih untuk dapat memperoleh informasi yang diminta, mulai dari pengajuan keberatan kepada badan publik, mediasi, ajudikasi nonlitigasi oleh  Komisi Informasi sampai  proses  ajudikasi  litigasi  di PTUN.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas perlu  acuan  atau  pedoman  untuk penyelesaian  sengketa  informasi  publik di PTUN, maka peneliti dalam penelitian ini  mengambil  judul:  “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara”.
B . Permasalahan
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa  keterbukaan  informasi publik di PTUN?
2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa  keterbukaan  informasi publik di PTUN?
3. Bagaimana  model  ideal  dalam
1 www.kebebasaninformasi.org/2013/07/11/harj ono-membela-hak-tanah-warga-kudus-dengan-u u-kip/ , diunduh 4 Februari 2015
proses  penyelesaian  sengketa keterbukaan  informasi  publik  di PTUN?
C. Pembahasan
1.    Penyelesaian  Sengketa  Informasi

## Publik di PTUN
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertambah untuk menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik  (SIP)  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  47  ayat  1  UU  KIP  dan ketentuan  Pasal  2,  Pasal  3  ayat  2 PERMA  No.  2  Tahun  2011.  Dalam  hal ini,  menurut  Pasal  47  ayat  '1  UU  KIP, apabila  yang  digugat  (atau  tepatnya sumber  gugatan)  pemohon adalah (informasi  yang  dikelola)  badan  publik negara, maka  gugatan tersebut  diajukan ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Hukum  acara  pemeriksaan  perkara gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sesuai  dengan  hukum  acara peradilan tata usaha negara yang berlaku selama  ini  sepanjang  tidak  menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP.
Dari  penelitian  yang  dilakukan diperoleh  bahwa  pihak  yang  berpekara dalam  Sengketa  Informasi  Publik  (SIP) apabila  salah  satu  pihak  tidak  puas dengan putusan Komisi Informasi dapat mengajukan  upaya  hukum  dengan pengajuan penyelesaian Sengketa Informasi  Publik  (SIP)  ke  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Jumlah sengketa  yang  diajukan  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2011  sampar  dengan  2013  adalah sebagar berikut:
Gambar  1.  Sengketa  Informasi  Publik (SIP) yang diajukan keberatan di PTUN
Sumber : Laporan Tahunan Komisi Informasi Provnisi Jawa Tengah 2013
Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Informasi di KI, PTUN, MA
N o Tahun Komisi Informasi PTUN Mahkamah Agung Pemohon Informasi Termohon Informasi Putusan Pemohon Keberata n Termoho n Keberata n Putusan Pemoho n Kasasi Termoh on Kasasi Putusa
n l 2011 LSM GEMPU R Pati KONI Kab. Pati 0001/P TSA/VI / 2011,18 Mei 2011 KONI Kab. Pati KIP Prov,
Jateng,L SM GEMPU R Pati 26/G/20 11/PTU N-SMG, 28 Juli 2012 KONI Kab. Pati KIP Prov. Jateng, LSM
GEMP UR Pati 157/K/ TUN/2 012,2
Mei
2012
2
2012 KunWira wiyas,Su harto Pemkot
Magelang
0004/P
TSA/VI /
2012,11 Juni 2012 Pemkot Magelan g Kun Wirawiy asa,
Suharto 36/G/20 12PTU
N SMG,
28 Agustus 2012 - - - 3 2013 Harjono Pemkab Kudus 0005/P
TSA/VI /
2012,25 Juni
2012
Pemkab Kudus Harjono 42/G/20
12/PTU
N SMG, 22
Novemb er 2012 _- - -
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  merupakan  penyelesaian  SIP  melalui  jalur  litigasi,  hal  ini  ditempuh  karena proses  penyelesaian  SIP  yang  sebelumnya  dilakukan  melalui  Komisi  Informasi  yang sudah melalui jalur ajudikasi nonlitigasi telah menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak yang bersengketa.
Proses  penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  (SIP)  mulai  dari  pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa di KI sampai gugatan di di pengadilan dan kasasi dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa Informasi
Sumber: Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hlm. 398
Untuk  mengajukan  gugatan  ke pengadilan,  maka  para  pihak  harus menempuh  seluruh  upaya  administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa  di  Komisi  Informasi.  Apabila upaya-upaya  tersebut  belum  dilakukan, maka  pengadilan  tidak  berwenang menerima,  memeriksa,  dan  memutus perkara yang diajukan.
Kewenangan  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) bertambah untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik  (SIP)  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  47  ayat  1  UU  KIP  dan ketentuan  Pasal  2,  Pasal  3  ayat  2 PERMA  No.  2  Tahun  2011.  Dalam  hal ini,  menurut  Pasal  47  ayat  1  UU  KIP, apabila  yang  digugat  (atau  tepatnya
sumber  gugatan)  pemohon adalah (informasi  yang  dikelola)  badan  publik negara, maka  gugatan tersebut  diajukan ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Hukum  acara  pemeriksaan  perkara gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sesuai  dengan  hukum  acara peradilan tata usaha negara yang berlaku selama  ini  sepanjang  tidak  menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP.
Proses  awal masuk  gugatan sendiri dilakukan oleh salah satu bahkan kedua  pihak  yang  tidak  menerima putusan  ajudikasi  nonlitigasi  yang  di putus melalui Komisi Informasi, tengang waktu  mengajukan  gugatan  masuk  ke PTUN adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah  putusan  diterima  para  pihak. Oleh  karena  itu  proses  penyelesaian
sengketa  informasi  di  PTUN  dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Proses masuk gugatan
Putusan  dari  Komisi  Informasi atas  proses  penyelesaian  SIP  secara mediasi/ ajudikasi nonlitigasi diterima  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  maka  jika  ada  pihak yang,  tidak  menerima  putusan tersebut dapat mengajukan keberatan secara  tertulis  dalam  jangka  waktu 14  (empat  belas)  hari  kerja  ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Namun dalam konteks ini adalah ke PTUN.
Setelah  pengajuan  keberatan oleh pihak yang bersengketa
diterima dan diregister di kepaniteraan  PTUN,  maka  panitera meminta  Komisi  Infomasi  untuk mengirimkan  salinan  resmi  putusan dan seluruh berkas perkaranya (Pasal 6  ayat  (1)  PERMA  No.  2  Tahun 2011).  Komisi  Informasi  wajib mengirimkan  putusan  dan  segala berkas perkara sebagaimana dimaksud  di  atas  dalam  jangka waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja, setelah  putusan  dan  segala  berkas diterima  di  kepaniteraan,  maka dalam jangka waktu 30  (tiga puluh)
hari pihak termohon keberatan dapat mengajukan  jawaban  atas  keberatan pemohon kepada kepaniteraan pengadilan,  dan  di  sini  yang  harus lebih  aktif  adalah  panitera  yang wajib memberitahukan kepada pihak termohon  keberatan  apakah  akan mengajukan  jawaban  atas  keberatan pemohon ataukah tidak. Kalau pihak termohon  keberatan  mengajukan jawaban  maka  akan  dimasukkan  ke dalam berkas sebagai tambahan yang akan  dijadikan  pertimbangan  hakim dalam  memulus,  dan  kalau  pihak termohon keberatan tidak mengajukan  jawaban  maka  berkas yang  sudah  lengkap  akan  langsung diserahkan  ke  ketua  pengadilan untuk penunjukan majelis hakim.
2. Dismissal proses
Penetapan  Dismissal  Proses sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14 PERMA  No.2  Tahun  2011  yaitu “Ketentuan hukum acara perdata dan tata  usaha  Negara  tetap  berlaku sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan Infomasi  Publik  dan  Peraturan Mahkamah Agung ini".
Namun  kembali  kepada  semangat banding  dari  proses  penyelesaian
SIP  pada  PTUN,  maka  kalaupun Ketua Pengadilan tidak mengeluarkan  Penetapan  Dismissal
Proses  juga  tidak,  akan  mengurangi subtansi  perkara  SIP  yang  berhak diputus PTUN
3. Pemeriksaan persiapan
Setelah  Penetapan  Dismissal Proses  dikeluarkan  oleh  Ketua Pengadilan  maka  Ketua  Pengadilan juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang akan memproses  perkara  SIP  terkait. Setelah  Majelis  Hakim  terbentuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim maka berkas perkara diserahkan Majelis Hakim. Pemeriksaan  persiapan  dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi  gugatan  yang  kurang jelas, tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan  pokok  perkara  baik mengenai obyek, fakta-fakta mupun hukumnya.  Jika  pemohonan  acara cepat  dikabulkan  maka  tidak  ada pemeriksaan persiapan.
4. Pemeriksaan dalam sidang
Dalam  penyelesaian  Sengketa Informasi  Publik  (SIP)  di  PTUN
pemeriksaan dapat dilakukan dengan  acara  sederhana  tanpa mediasi  terhadap  berkas  perkara
( judex  juril/ pemeriksaan  atas penerapan  hukum),  pemeriksaan bukti  hanya  dilafalkan  apabila  ada bukti  baru.  Pemeriksaan  dengan acara  biasa  diatur  mulai  Pasal  68 sampai  Pasal  97  Undang-  Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang perubahan kedua
atas Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Jangka  waktu  pemeriksaan tidak  boleh  melebihi  waktu  60  hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan.
5. Putusan
Setelah melalui beberapa proses  di  atas  maka  Majelis  Hakim berhak memutus perkara SIP sesuai dengan ketentuan pada Pasal 49 UU No.14  Tahun  2008  tentang  KIP jo Pasal  10  ayat  (2)  PERMA  No.2 Tahun 2011 yaitu putusan pengadilan dapat berupa
menguatkan atau membatalkan putusan Komisi Informasi.
Secara  teoritis  dan  praktik,  putusan PTUN  sebenarnya  tidak  selalu hanya terdiri dari gugatan dikabulkan  (membatalkan  putusan Komisi  Informasi),  atau  gugatan ditolak (menguatkan putusan Komisi  Informasi).  Berdasarkan
Pasal  97  ayat  (7)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, putusan PTUN juga bisa berupa lain, yakni:
- gugatan  tidak  dapat  diterima
(niet ontvankelijk verklaard ); atau
- gugatan gugur.
6. Kasasi
Permohonan kasasi dapat diajukan  14  hari  semenjak  putusan PTUN  diberikan,  dalam  hal  Pihak yang  dikalahkan  tidak  puas  dengan putusan  PTUN.  Hal  ini  sesuai dengan ketentuan Pasal 46
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
1985  tentang  Mahkamah  Agung.
Dalam  permohonan  kasasi  yang
terpenting isinya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap
putusan PTUN atas sengketa infomasi.
2. Kendala  yang  Terjadi  Dalam

## Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik di PTUN
Ketentuan  Pasal  1  ayat  3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas  nampak  sekali  bahwa  kompetensi PTUN hanya menangani sengketa TUN
yang bersumber dari terbitnya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang merugikan  orang  atau  badan  hukum perdata, sehingga sangatlah rancu apabila  di  dalam  produk  Komisi Informasi  Publik  menggunakan  istilah “Putusan" yang jelas tidak sesuai dengan istilah  “Putusan”  yang  digunakan  di PTUN.
Kerancuan penggunaan istilah “putusan”  ini  semakin  membingungkan apabila  dikaitkan  dengan  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2011 yang bertentangan dengan menggunakan istilah  gugatan  tapi  diartikan  sebagai keberatan  sebagaimana  terurai  dalam Pasal  1  ayat  1  PERMA  RI  No.  2  tahun 2011 sebagai berikut:
“Gugatan  adalah  keberatan  yang diajukan  oleh  salah  satu  atau  para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi
(selanjutnya disebut Keberatan)”.
Jika istilah yang digunakan gugatan,  maka  sudah  sepantasnyalah bahwa  kedudukan  PTUN  menrpakan lembaga  peradilan,  dan  hal  itu  tentu sudah sesuai dengan kompetensi peradilan, hanya saja bagaimana dengan penggunaan  istilah  produk  Komisi
informasi  yang  diberi  label  “  putusan”, apakah  dengan  demikian  kedudukan PTUN  merupakan  lembaga  banding judisial?
Pada sisi apabila digunakan istilah
“keberatan” dalam penyelesaian sengketa  informasi  di  PTUN,  maka  hal itu sangat sulit untuk diakomodir dengan sistem yang ada di PTUN dan PN yang dalam  hukum  acara  tidak  mengenal teminasi  “keberatan”,  dan  hal  tersebut menimbulkan  permasalahan  tentang kedudukan PTUN, yakni apakah dengan penggunaan istilah “keberatan” tersebut lembaga PTUN menjadi lembaga
banding administrasi, karena penggunaan  istilah  keberatan  dalam pustaka  Hukum  Administrasi  negara hanya  digunakan  untuk  proses  yang ditangani  oleh  atesan  pejabat  publik yang menerbitkan keputusan yang dirasa merugikan. PTUN dalam sistim penyelesaian  sengketa  informasi  publik ditempatkan  dalam  konstruksi  lembaga ajudikasi  litigasi,  berarti  menempatkan PTUN  sebagai  lembaga  peradilan  dan bukan  sebagai  banding  administrasi, oleh  karenanya  sangatlah  rancu  apabila kemudian PTUN diletakkan pada posisi seperti banding administrasi atau bahkan sebagai  atasan  pejabat  publik  dengan penggunaan  istilah  “keberatan”  yang
sangat janggal digunakan dalam terminasi lembaga peradilan.
Adanya ketidak singkronan penggunaan  istilah  dalam  “putusan” Komisi Informasi sebagai obyek
gugatan, menimbulkan beberapa kendala  dalam  penyelesaian  Sengketa Infomasi Publik di PTUN, yaitu:
-     Obyek gugatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN
Obyek sengketa dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN adalah  Putusan  Komisi  Informasi hasil  ajudikasi  nonlitigasi.  Pasal  1 angka  2  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2  tahun  2011 tentang  Tata  cara  Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan :
“Putusan  Komisi  Informasi  adalah putusan  ajudikasi  nonlitigasi  yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan  Pemohon  Informasi  Publik berdasarkan  alasan  sebagai  mana dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (1) Undang-undang  tentang  Keterbukan Informasi Publik.”
Dari uraian diatas timbul pertanyaan, apakah  putusan  Komisi  Informasi (yang  notabene  menurat  UU  KIP
adalah lembaga penyelesaian sengketa  dan  prosesnya  disebut proses ajudikasi
nonlitigasi) merupakan  keputusan  TUN?  Jika putusan  Komisi  Informasi  dianggap sebagai  keputusan  TUN  dan  inilah yang menjadi obyek gugatan, mengapa dikenal gugatan ke peradilan umum (Pasal 47 ayat 2 UU
KIP).
- Badan  Hukum  Publik  dapat  menjadi penggugat dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN Penggugat  dalam  PTUN  adalah orang  atau  badan  hukum  perdata. Sesuai  dengan  Pasal  53  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, yaitu: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan  yang  berwenang  berisi tuntutan  agar  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  disengketakan  itu dinyatakan  batal  atau  tidak  sah, dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.” Pengajuan  keberatan  penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di PTUN melibatkan  2  piliak  yaitupemohon
(penggugat) dan termohon (tergugat), dimana pemohon bisa saja pihak pencari infomasi atau pemohon  prinsipal  tapi  juga  pihak badan publik yang merasa keberatan dengan  putusan  Majelis  Komisi Informasi,  dan  demikian  juga  pada pihak Termohon keberatan.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan,  apakah  badan  publik negara dapat menjadi penggugat dan apakah  orang  atau  badan  hukum perdata  dapat  menjadi  tergugat dalam PTUN?
Khususnya penyelesaian di PTUN maka kondisi hal  ini  menjadi  aneh,  mengingat konstruksi hukum
PTUN menempatkan  Tergugat  pasti  adalah badan  atau  pejabat  Tata  Usaha Negara, sehingga pada tahap putusan nantinya  hakim  dapat  menghukum tergugat  untuk  membatalkan  dan melaksanakan  beberapa  kewajiban yang  harus  dilaksanakan,  namun bagaimana  dengan  penyelesian  KI dalam  hal  termohon  justru  eks pemohon  informasi  yang  notabene pasti  bukan  pejabat  atau  badan  tata usaha negara, lalu bagaimana termohon bisa mengeksekusi putusan
PTUN  nantinya  jika  dirinya  bukan pejabat atau badan tata usaha negara. Apabila  badan  hukum  publik  dapat menjadi  penggugat  dalam  sengketa keterbukaan  informasi  di  PTUN  hal
tersebut dapat menimbulkan kontradiksi terhadap kebebasan memperoleh informasi, karena setiap orang  yang  ingin  mendapatkan informasi  publik  dapat  dijatuhi hukuman oleh Negara (dalam hal ini Badan  Publik  Negara),  walaupun hanya  hukuman  untuk  membayar biaya pokok perkara. Menurut  yurisprudensi  MA,  badan atau pejabat tata usaha negara dapat' menjadi penggugat di PTUN. 2 Dalam yurisprudensi  tersebut  dijelaskan bahwa  badan  hukum  publik  dapat menggugat di PTUN untuk melindungi kepentingan keperdataannya, misal suatu instansi pemerintah diwakili oleh pejabat dari instansi pemerintah tersebut menggugat  diterbitkan  KTUN  yang berisi perintah pembongkaran bangunan milik instansi yang
bersangkutan.
Pasal  48  UU  KIP  memperluas kompetensi  subjek  penggugat  di
2 Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara . hlm.44
PTUN, dalam pasal tersebut dijelaskan  bahwa  salah  satu  pihak atau para pihak menyatakan keberatan  terhadap  putusan  Komisi Informasi dapat mengajukan
gugatan ke PTUN. Terdapat kerancuan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik  di  PTUN,  apabila  kedudukan penggugat  atau  pemohon  keberatan yang  dulu  dalam  proses  ajudikasi nonlitigasi  di  Komisi  Informasi adalah  termohon  informasi  (badan hukum publik). Disini timbul pertanyaan  apakah  tindakan  badan hukum  publik  tidak  mengeluarkan/ memberikan  informasi  menrpakan upaya untuk melindungi kepentingan keperdataan badan hokum publik. Jika  badan  hukum  publik  diberikan hak  gugat,  maka  negara  yang diwakili  oleh  badan  hukum  publik dapat  menggugat  dan  menghukmm warganya  untuk  membayar  biaya perkara,  hanya  karena  keinginan untuk  mengakses  sebuah  informasi publik.
3. Model  Ideal  dalam  Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik  di PTUN
Penyelesaian  sengketa  informasi publik  di  PTUN  berlaku  asas lex
specialis derogat legi generalis (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 sebagai peraturan khusus dan  UU  Peraturan  sebagai  peraturan umum.  Hakikatnya  dari  asas  tersebut bahwa peraturan yang khusus melengkapi  dari  peraturan  yang  umum, atau  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam peraturan  yang  umum  diatur  oleh peraturan  yang  khusus.  Dalam  hal  ini bahwa  penyelesaian  sengketa  informasi publik diatur secara rinci dalam UU KIP dan  PERMA  RI  Nomor  2  Tahun  2011, dan  UU  Peratun  hanya  sebagai  hukum acara. Akan tetapi keberadaan peraturan yang  khusus  tidak  boleh  merusak tatanan  hukum  yang  umum  sehingga tidak  menimbulkan  kerancuan  dalam pelaksanaannya Oleh sebab itu keberadaan  UU  KIP  dan  PERMA  RI Nomor  2  Tahun  2011  dalam  proses penyelesaian  sengketa  informasi  publik tidak  boleh  merusak  tatanan  hukum administrasi  yang  lelah  diatur  di  UU Peratim.
Model  ideal  yang  diperlukan dalam  proses  penyelesaian  sengketa informasi publik di PTUN, antara lain:
1. Menetapkan proses ajudikasi nonlitigasi  di  Komisi  Infomasi
sebagai  peradilan  tingkat  pertama. Apabila  melihat  hasil  penyelesaian sengketa  informasi  publik  dalam proses  ajudikasi  nonlitigasi  di Komisi  Informasi  berupa  putusan maka  sudah  sepantasnya  bahwa proses  ajudikasi  nonlitigasi  di Komisi  Informasi  disebut  sebagai peradilan tingkat pertama, sehingga putusan  dari  Komisi  Informasi mengenai sengketa informasi publik dapat  diajukan  banding  ke  PTUN. Dan  PTUN  sebagai peradilan tingkat banding untuk menyelesaiakan  sengketa  informasi apabila pemohon informasi keberatan  terhadap  isi  putusan Komisi Informasi.
2. Putusan  majelis  Komisi  Informasi dalam ajudikasi nonlitigasi memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan  dapat dilaksanakan.  Sebaiknya  ditentukan kapan  putusan  majelis  Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak yang bersengketa dapat menentukan langkah  selanjutnya  yang  akan ditempuh apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Komisi Informasi.  Apabila  pihak  pemohon informasi  tidak  puas  dengan  isi putusan  Komisi  Informasi  maka
sebelum batas waktu putusan tersebut  memiliki  kekuatan  hukum tetap  dapat  mengajukan  banding  ke PTUN, dan apabila termohon informasi  merasa  keberatan  maka langkah  yang  dilakukan  cukup dengan  tidak  melaksanakan  isi putusan  Komisi  Informasi  sampai dengan pemohon Informasi
meminta permohonan eksekusi
kepada  PTUN  sekaligus  penguatan terhadap putusan Komisi Informasi.
Penetapan eksekusi dapat dimintakan  terhadap  Putusan  KI yang telah BHT dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan  salinan  resmi  putusan
Komisi Informasi yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut ke
Pengadilan  dalam  wilayah  hukum Badan  Publik  sebagai  Termohon
Eksekusi. Pengadilan akan memutuskan menolak atau menerima pemberian penetapan.
Sebelum berlakunya PERKI 1/2013, terdapat permasalahan dalam membawa  sengketa  informasi  yang
telah memenangkan Pengguna Informasi  akan  tetapi  tidak  dapat dieksekusi.  Sebenarnya  dalam  hal ini,  Pemohon  secara  normatif  tidak
memiliki  hak  untuk  membawa sengketa ke Pengadilan.
Seharusnya,  yang  dilakukan  adalah “permohonan  eksekusi”  kepada Pengadilan, bukan keberatan.
3. Hanya  pemohon  informasi  publik yang  dapat  membawa  pengajuan keberatan/  banding  ke  PTUN, sedangkan  badan  hukum  publik hanya  dapat  meminta  permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Badan hukum publik dapat menjadi penggugat  di  PTUN  hanya  untuk mempertahankan
hak
keperdataannya,  dan  tindakan  tidak memberikan  informasi  publik  tidak dikategorikan sebagai upaya
mempertahankan
hak
keperdataannya,  sehingga  melihat legal  standing dari  badan  hukum publik dalam penyelesaian sengketa tidak  dapat  menjadi  penggugat  di PTUN.  Sehingga  hanya  pemohon informasi  yang  dapat  mengajukan keberatan/ banding di PTUN dalam upaya penyelesaian sengketa informasi  publik  apabila  pemohon informasi  tidak  puas  terhadap  isi putusan  Komisi  Informasi.  Badan hukum publik hanya dapat mengajukan  upaya  kasasi  apabila pemohon  informasi  mengajukan
banding di PTUN dan badan hukum publik  tidak  puas  terhadap  putusan PTUN.
D. Penutup 1.   Kesimpulan
Informasi merupakan  kebutuhan pokok setiap orang bagi  pengembangan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta merupakan bagian penting bagi ketahanan  nasional.  UU  KIP  bisa mengubah paradigma lama yang cenderung  tertutup  menuju  paradigma terbuka  atau  transparansi,  hal  itu dilakukan  guna  menjamin  hak  untuk mengetahui  informasi.  Segala  sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi  publik.  Badan  Publik  dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban  dalam  mengelola  informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa  keterbukaan  informasi  publik di PTUN, dapat disimpulkan:
1. Penyelesaian
sengketa
informasi  publik  diatur  oleh
Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik, dan  untuk  penyelesaian  di
pengadilan diatur oleh PERMA
RI  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik  di Pengadilan.
Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik  di  PTUN  merupakan proses ajudikasi litigasi, sebelum  sengketa  informasi publik dapat diajukan keberatan di PTUN maka harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa
informasi  publik  di  Komisi
Informasi, yaitu : a. Penyelesaian
sengketa informasi publik melalui jalur pengajuan keberatan;
b. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur mediasi;
c. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi non litigasi;
d. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi litigasi.
2. Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa keterbukaan  informasi  publik  di PTUN  terdapat  permasalahan yang  terjadi  dalam  penyelesaian melalui jalur litigasi.
Permasalahan tersebut diakibatkan  oleh  penggunaan istilah putusan dari hasil penyelesaian melalui jalur ajudikasi  nonlitigasi,  sehingga menimbulkan ketidak singkronan  antara  UU  KIP dengan  UU  Peratun,  karena putusan  Komisi  Informasi  akan digunakan sebagai
obyek
gugatan dalam penyelesaian melalui  jalur  litigasi.  Kendala yang  timbul  dari  permasalahan tersebut antara lain :
a) Obyek  gugatan  di  PTUN dalam penyelesaian sengketa
informasi publik. Menurut  UU  Peratun  yang menjadi  obyek  gugatan  di PTUN adalah keputusan TUN ( Beschikking ), sedangkan  dalam  sengketa
informasi publik PTUN harus menerima  putusan  Komisi Informasi yang bukan
bersifat Beschikking sebagai obyek gugatan.
b) Badan  hukum  publik  dapat
menjadi penggugat di PTUN Dalam
yurisprudensi
Mahkamah  Agung  badan hukum  publik  hanya  dapat
menjadi  penggugat  apabila mempertahankan hak keperdataannya,  akan  tetapi dalam penyelesaian sengketa informasi  publik  di  PTUN badan  hukum  publik  dapat menjadi  penggugat  apabila tidak  puas  terhadap  putusan Komisi Informasi  dalam ajudikasi nonlitigasi.
3.  Diperlukan  model  ideal  dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN untuk mengatasi kendala yang  ada,  dan  mewujudkan keadilan  bagi  para  pihak  dalam penyelesaian sengketa keterbukaan  informasi  publik. Model  ideal  yang  diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa  informasi  publik  di PTUN, antara lain :
a) Menetapkan proses ajudikasi nonlitigasi di Komisi
Informasi  sebagai  peradilan tingkat pertama;
b) Putusan majelis Komisi
Informasi  dalam  ajudikasi nonlitigasi memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan dapat dilaksanakan (memiliki kekuatan
eksekutorial);
c) Hanya  pemohon  informasi publik yang dapat membawa pengajuan keberatan/ banding ke PTUN, sedangkan  badan  hukum publik hanya dapat meminta permohonan kasasi ke
Mahkamah Agung.
2 . Saran
Adapun saran yang dapat
diberikan  dalam  penelitian  ini  ini sesuai  dengan  kesimpulan  adalah sebagai berikut:
Diperlukan  kebijakan  ideal  dalam penyelesaian  sengketa  informasi publik di PTUN, dengan melakukan revisi pada UU KIP dan PERMA RI Nomor  2  Tahun  2011  disesuaikan dengan penggunaan instrumen hukum  administrasi  Negara,  hal tersebut  perlu  dilakukan  mengingat dalam penyelesaian sengketa informasi  publik,  salah  satunya melalui jalur peradilan administrasi, yang  tentu  saja  sesuai  dengan ketentuan  UU  No.  5  tahun  1986 tentang  PTUN  yang  terakhir  kali dirubah  dengan  UU  No.  51  tahun 2009 menegaskan penggunaan instrumen administrasi sebagai
pendukung  penyelesaian  sengketa informasi  publik.  Sehingga  tidak menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan , FH. UII Press, Jakarta, 1995
Dellyana  Shant, Konsep  Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998
Diana Halim Koentjoro, Hukum
Administrasi  Negara ,  Ghalia  Indonesia,
Bogor, 2004
Djenal Hoesen Koesoehatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha
Negara, Alumni, Bandung, 1979
Emi  Mustikasari  dkk, Sekilas  Tentang UU  KIP, Pusat  Penerangan Hukum  Kejaksaan  Agung  RI, Jakarata, 2009
Indroharto Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tato Usaha
Negara, Buku  1 , Sinar  Harapan,
Jakarta, 1993. JazimHamidi dan Winahyu Erwiningsih , Yurisprudensi Tentang Penerapan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Layak, PT.
Tata Nusa, Jakarta, 2000.
JCT
Simorangkir dkk. Kamus
Hukum, Penerbit  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah , Laporan Tahunan Komisi Informasi  Provisi  Jawa  Tengah 2013,Komisi  Informasi  Provinsi
Jawa Tengah, Semarang, 2013

## ______________________________ ,
Laporan  Akhir  Masa  Jabatan  Anggota KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah 2010-2014, Komisi  Informasi  Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2013
Komisi  Informasi  Pusat  RI, Anotasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi  Informasi  Pusat
RI, Jakarta, 2009
Lembaga  Administrasi  Negara  dan
Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan , “Akuntabilitas Dan Good Goverenance” Lembaga Admnistrasi  Negara  dan  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000 Lintong  Oloan  Siahaan Prospek  PTUN sebagai  Pranata  Penyelesaian
Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001, Perum
Percetakan  Negara  RI,  Jakarta,
2005.
Lutfi Effondi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2003. Meutiah Ganie Rahman, Good Governance, Prinsip, Komponen,  dan  Penerapanya”
dalam  Hak  Asasi  Manusia (Penyelenggaraan  Negara Yang Baik  ), Penerbit  Komnas  HAM, Jakarta, 2000
Mohamad  Solekhan, Mengenal  Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha
Negara, Fakultas Hukum
UNTAG  Semarang,  Semarang,
2013
Philipus  Mandiri  Hadjon  dkk . Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University  Press,  Yogyakarta, 1995. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Safri  Nugraha  dkk. Hukum  Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas
Hukum  Universitas  Indonesia, Depok, 2005
S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty,Yogyakarta,
1997
Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003
Sedarmayanti, “Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)”, Mandar  Maju,  Bandung, 2004 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, UI  Press,  Jakarta,
1986
Faktor-f  aktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004
Taliziduhu  Ndraha, Kybernologi  (Ilmu
Pemerintahan Baru), Rineka Cipta,
Jakarta, 2003
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1985  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3316)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985  Nomor  73,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik IndonesiaNomor 3037)
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Konipsi Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor  75,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3851)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3886) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4359) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahim  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
4380)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor  61,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4846)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Penrbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4958)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  N'omor  160, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor
5079)
Peraforan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor 99)
PERMA  RI  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  foformasi  Publik  di Pengadilan Perataran  Komisi  Informasi  tentang Prosedrw Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2013  Nomor 649,  Tambahan  Berita  Negara
Republik Indonesia Nomor 5)
Penelitian :
Yos  Johan  Utama,  Eksekusi  Putusan Sengketa  Informasi  Publik,
UNDIP Semarang, 2011.
Rizqan Naelufar, Perluasan Kompetensi
PTIJN dalam
Mengadili
Sengketa  Informasi  Publik, Universitas  Negeri  Semarang,
2013.
Literatur, surat kabar, majalah :
Alamsyah Saragih, „ „Keterbukaan
Informasi  Publik  Norma  dan Implementasi”, Jogjakarta : 18 Oktober 2013
Hadi Rahmat. „„Jaminan terhadap akses informasi  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  terbuka dan demokratis” Opini, Masyarakat Pemantau Peradilan  Indonesia  (MaPPI) FH-UI Mahkamah Agung RI, Buku II,
Pedoman  Teknis  Administrasi dan  Teknis  Peradilan  Tata Usaha Negara
Nunuk  Febrianingsih, ”Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang
Baik”, Jurnal  Rechtvinding vol. 1 no. 1, April 2012
Philipus  M  Hadjon, „„Pelaksanaan
Otonomi Daerah
dengan
Perijinan yang rawan gugatan
”,  makalah  Temu  Ilmiah  HUT
PERATUN XIII, Medan, 2004

## Suara  Merdeka,  “UU  KIP  dan  PTUN
Harus Harmonis, Nasional halaman 2, 22 Desember 2012
Internet :
http./www.kompasiana.com/
Keterbukaan  Informasi  Publik dalam
Perspektif
Govemability.html, diakses
tanggal: 25 Desember 2014
http:/www.mataumat.ornop-org/2014/1 2/Rancu-posisi-hukum-sengket a-informasi-publikdiakses tanggal: 25 Desember 2014