COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI
Amarul Azhar 1 , Yuniar Rahmatiar 2 , Muhamad Abas 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia hk19.amarulazhar@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , yuniar@ubpkarawang.ac.id 2 , muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id 3 Article Info Abstract Article History Received: November 21, 2023 Accepted: December 29, 2023 This  study  aims  to  determine  the  position  of  the  parties  in  purchasing electronic  reconditioned  goods  and  the  mechanisms  for  purchasing reconditioned electronic goods as well as legal protection for consumers in purchasing electronic reconditioned goods. The research method used in this study  is  a  normative  juridical  approach,  namely  a  legal  approach  that  is carried  out  by  examining  the  rules  or  rules  that  relate  to  the  purchase  of reconditioned electronic goods, from the perspective of consumer protection law, by studying literature or by reading, quoting and studying theory. related to the problem being studied. Then the main data used is secondary data and supporting  data  is  primary  data.  The  data  analysis  technique  in  this  study uses the interpretation method, which contains opinions or theoretical views on something, in this case of course the theoretical views refer to applicable laws and regulations, books, journals, decisions and other sources that can be accounted for. By looking at the results and discussion, it can be concluded that the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods is  unbalanced,  in  which  case  the  consumer  is  in  a  weak  position.  The mechanism  for  buying  electronic  refurbished  goods  is  the  same  as  buying and selling in general.
Keywords:
Electronic goods; Reconditioning; Consumer protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  posisi  pihak-pihak  dalam  pembelian  barang elektronik rekondisi dan mekanisme pembelian barang elektronik rekondisi serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang elektronik rekondisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang  dilakukan  dengan  meneliti  aturan  atau  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pembelian barang  elektronik  rekondisi,  dari  sudut  pandang  hukum  perlindungan  konsumen,  dengan mempelajari  literatur  atau  dengan  membaca,  mengutip,  dan  mempelajari  teori  yang  terkait dengan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Kemudian  data  utama  yang  digunakan  adalah  data sekunder dan data pendukung adalah data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan  metode  interpretasi,  yang  berisi  pendapat  atau  pandangan  teoritis  tentang sesuatu,  dalam  hal  ini  tentu  saja  pandangan  teoritis  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan yang berlaku, buku, jurnal, keputusan, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan  melihat  hasil  dan  diskusi,  dapat  disimpulkan  bahwa  posisi  pihak-pihak  dalam pembelian barang elektronik rekondisi tidak seimbang, dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah. Mekanisme pembelian barang elektronik rekondisi sama seperti pembelian dan penjualan pada umumnya.
Kata Kunci: Barang elektronik; Rekondisi; Perlindungan konsumen.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang semakin modern  dan  telah  menunjukkan  perkembangan  yang  luar  biasa,  sehingga  dapat mengakibatkan  munculnya  berbagai  macam  produk  yang  semakin  berkualitass  dimata konsumen.  Selain  dengan  terus  meningkatkan  kualitas  produknya,  pelaku  usaha  haruslah memiliki  sistem  pemasaran  yang  baik.  Manusia  dalam  memenuhi  segala  kebutuhannya, memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Hal ini telah menjadi sifat manusia yang tidak bisa hidup  sendiri  tanpa  memerlukan  manusia  lain.  Keperluan  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut didapati dari beragam cara salah satunya yaitu jual beli.
Dalam  KUHPerdata  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  Pasal  1457  dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Didalam kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya yang merupakan penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen, yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal pada KUHPerdata, namun dalam KUHPerdata lebih fokus mengatur mengenai pihak penjual atau  pelaku  usaha.  Melihat  dari  hukum  positif  Indonesia,  peraturan  mengenai  hak  dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen diatur secara jelas dalam Pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya biasa disebut dengan UUPK.
Perlindungan  konsumen  pada  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan  kewajiban  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Di  Indonesia  saat  ini  perlindungan konsumen  mendapat  perhatian  yang  cukup  baik  karena  menyangkut  aturan  untuk menciptakan  kesejahteraan.Dengan  adanya  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera. Transaksi dagang melalui sistem  elektronik  di  Indonesia  terus  berkembang.  Sebagai  transaksi  yang  memiliki karakteristik  khusus  yang  melibatkan  para  pihak  lintas  yuridiksi  tanpa  harus  bertemu  fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen.
Perkembangan transaksi dagang melalui sistem elektronik ( e-commerce ) di Indonesia berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet yang terus mengalami kenaikan secara signifikan.  Besarnya  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  berdampak  pada  semakin berkembangnya  transaksi  dagang  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media  internet. Istilah transaksi dagang melalui sistem elektronik merupakan istilah yang terdapat dalam UU Perdagangan  sebagai  padanan  dari  istilah  transaksi  dagang  secara  elektronik  atau  e- commerce. Menurut Laudon, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk- produk  secara  elektronik  oleh  konsumen  dan  dari  perusahaan  ke  perusahaan  dengan komputer  sebagai  perantara  transaksi  bisnis.  Sedangkan  Triton  memberi  pengertian  e- commerce sebagai perdagangan elektronik dimana baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi dagangnya melalui elektronik pada jaringan internet.14 Selaras dengan pengertian tersebut, praktik transaksi
E-commerce di Indonesia mengacu pada seperangkat regulasi antara lain UU ITE dan UU  Perdagangan.  Kedudukan  transaksi  dagang  dalam  hukum  Indonesia  terletak  dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari hukum perjanjian yang diatur Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika dilihat dari pengertian transaksi dagang melalui  sistem  elektronik  sebagai  perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  melalui serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik,  maka  transaksi  dagang  melalui  sistem elektronik  memiliki  kesamaan  subjek  dan  objek  dengan  transaksi  dagang  pada  umumnya (konvensional),  namun  menggunakan  sarana  atau  prosedur  elektronik.  Sebagai konsekuensinya  transaksi  dagang  elektronik  tunduk  pada  hukum  perjanjian  dalam KUHPerdata.
Dalam  hukum  perjanjian  berlaku  asas  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak menimbulkan  hak  dan  kewajiban  sekaligus  berlaku  sebagai  undang-undang  yang  harus ditaati oleh para pihak dalam kontrak. Dengan demikian pelaksanaan dari perjanjian harus
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dilakukan  dengan  itikad  baik,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata. Adapun  suatu  perdagangan  diatur  dalam  KUHD  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang) secara komprehensif.
Dapat  diketahui  bahwa  fenomena  yang  sedang  terjadi  belakangan  ini  yaitu  masalah pemalsuan  produk  elektronik  dengan  mendaur  ulang  (rekondisi).  Maraknya  pemberitaan mengenai  fenomena  rekondisi  produk  elektronik  menjadi  salah  satu  hal  yang  melatar belakangi peneliti dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam  merakit  barang  elektronik.  Para  perakit  barang  rekondisi  elektronik  memiliki  banyak barang yang sejenis, hal itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen  yang  diperlukan  dari  barang  yang  lain.  Dengan  demikian,  pembuatan  barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas semakin tidak terkontrol. Kemudian, untuk menarik perhatian konsumen, maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.
Peredaran barang rekondisi terjadi dalam masyarakat ketika pembeli tidak mengetahui dan  tidak  memahami  bahwa  barang  yang  dibeli  adalah  barang  rekondisi.  Hal  ini  lebih diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan keterangan, penjelasan,  dan  informasi  yang  jelas  mengenai  status  barang  yang  ditawarkan  kepada konsumen.  Dalam  hal  ini  keberadaan  barang  rekondisi  telah  berlawanan  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  sebagaimana  yang  telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang dapat diketahui bahwa pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.
Adapun  permasalahan  yang  akan  difokuskan  pada  penelitian  ini  yaitu  mengnai bagaimana kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan seperti apa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  pembelian  barang  rekondisi  elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi  elektronik  dan  untuk  mengetahui  pelindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam pembelian barang rekondisi elektronik.
Barang  rekondisi  yang  paling  banyak  dijual  adalah  barang  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat,  misalnya  barang-barang  elektronik  seperti  mesin  cuci,  televisi,  kulkas, smartphone,  kipas  angin  dan  lain-lain.  Produk-produk  elektronik  rekondisi  ini  sebenarnya adalah  produk  daur  ulang.  Artinya,  produk  tersebut  hanya  terlihat  baru  jika  dilihat  dari  sisi penampilannya, namun jika diteliti komponennya, barang rekondisi ini adalah barang lama yang kemudian diperbaiki dan diganti Sebagian komponennya dengan komponen palsu alias tidak  original.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa  barang  rekondisi  atau  daur  ulang  ini  bahannya diambil  dari  produk  elektronik  sejenis  yang  komponennya  masih  bagus.  Barang  elektronik rekondisi ini kemudian dijual di pasaran dengan menggunakan nama produk yang ternama maupun tidak.
Produk rekondisi elektronik tersebut dipasarkan ke berbagai toko maupun perorangan dengan harga dibawah standar. Barang rekondisi ini kemudian dijual oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa melihat dampak kerugian terhadap konsumen. Artinya jual beli barang elektronik rekondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen dari segi kualitas  dan  keselamatan  konsumen.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penjualan barang  elektronik  rekondisi  itu  tanpa  jaminan  kualitas,  misalnya  sikap  pelaku  usaha  yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang lemah dan mudah ditipu. Konsumen masih dilihat pihak yang sangat mudah untuk dipengaruhi agar membeli produknya dengan iming- imingi dengan harga yang sangat murah.
Penjual  barang  rekondisi  merupakan  pelaku  usaha  yang  melaksanakan  usaha perekonomiannya  dengan  hanya  menerapkan  satu  prinsip  ekonomi  yaitu  mendapatkan keuntungan  dengan  sebanyak-banyaknya,  namun  dengan  modal  sangat  sedikit.  Perinsip berpikir tersebut tentunya sangat memungkinkan akan merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung dan pada akhirnya konsumen merasa tertipu dengan membeli produk
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
tersebut. Beberapa kerugian yang timbul dalam aktifitas jual beli barang rekondisi terhadap konsumen itu merupakan akibat dari adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen,  dan  yang  paling  penting  adalah  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  kasus  semacam  itu,  jika  konsumen  membeli  dan menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Selain wanprestasi, kerugian yang dialami oleh konsumen dapat terjadi diluar perjanjian yang dibuat, yakni terjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa adanya cacat pada barang sehingga merugikan konsumen.
Barang rekondisi yang dijual di pasaran saat ini dengan informasi yang minim bahkan tanpa  informasi  sama  sekali,  merupakan  pelanggaran  yang  nyata  terhadap  hak-hak konsumen. Sidharta mengatakan bahwa 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:
1.  Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety );
2.  Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be information );
3.  Hak untuk memilih ( the right to choose );
4.  Hak untuk didengar ( the right to be heard ).
Dalam  hal  berproduksi,  produsen  maupun  pelaku  usaha  diharuskan  bertindak  jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya harus memuat informasi yang jujur,  benar,  dan  jelas  sehingga  tidak  mengelabui  atau  membodohi  konsumen.  Produsen diharuskan  memanfaatkan  media  informasi  misalnya  iklan  dan  media  lainnya  untuk memberikan informasi yang utuh, jujur, benar dan tidak menyesatkan terkait produk rekondisi tersebut.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbit untuk memberikan perlindungan bagi  konsumen,  namun  hingga  saat  ini  posisi  konsumen  tetap  masih  saja  lemah.  Padahal sebagai  undang-undang,  salah  satu  sifat  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat.  Artinya  untuk  produk  barang  rekondisi  elektronik  yang dijual terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan celah untuk menipu calon konsumen, terkait produk rekondisi elektronik yang dijual tersebut.
Hal terpenting bagi konsumen adalah harga produk yang murah serta dapat dipakai. Masalah  apakah  itu  barang  baru,  bekas  atau  malah  rekondisi  sama  sekali  bukan  menjadi prioritas  utama  pada  kalangan  konsumen  di  Indonesia.  Kelemahan  lainnya  dalam  jual  beli barang elektronik rekondisi adalah bahwa jual beli yang dilakukan mayoritas hanya dengan melalui  lisan  saja,  misalnya  garansi  toko  hanya  1  bulan,  kalau  terjadi  kesulitan  dalam pengoperasian  silahkan  mendatangi  toko  dimana  barang  tersebut  dibeli.  Artinya,  pembeli sebagai konsumen barang elektronik rekondisi yang sama sekali mayoritas tidak tahu terkait dengan  akibat  hukum  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  secara  lisan,  tentunya  akan menyetujuai begitu saja perjanjian itu, tanpa pernah bertanya atau melakukan negosiasi ulang terkait dengan kondisi barang elektronik tersebut.
Jual beli barang rekondisi ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  2  yang  berbunyi  Pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang  dimaksud.  Yang  dimaksud  disini  adalah pelaku  usaha  yang  menjual  barang  rekondisi  elektronik  tanpa  memberikan  informasi  yang jelas,  benar  dan  jujur  mengenai  status  barang  yang  ia  jual.  Perbuatan  ini  dapat  dikatakan perbuatan  melanggar  hukum  karena  pelaku  usaha  disini  telah  melakukan  perbuatan  yang melanggar  hak-hak  konsumen.  Mekanisme  dalam  pembelian  barang  rekondisi  elektonik adalah  sama  dengan  perjanjian  jual  beli  pada  umumnya,  yang  terlihat  dalam  proses transaksinya mulai dari tahap pratransaksi (penawaran), tahap transaksi (terjadinya jual beli), hingga tahap purnatransaksi (pembayaran). Namun dalam jual beli ini objeknya yang berbeda karena  objek  jual  belinya  disini  adalah  barang  rekondisi,  sehingga  hal  tersebut  seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan posisi konsumen yang lemah dan enggan mempermasalahkan  terkait  kerugiannya  tersebut.  Minimnya  informasi  mengenai perlindungan konsumen yang berdasarkan UUPK membuat kasus jual beli barang rekondisi elektronik ini kurang mendapatkan perhatian yang serius.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  atau  penjual  dengan konsumen adalah suatu keadaan yang menjadi pokok pembahasan didalam karya tulis ini. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diambil, haruslah memerlukan suatu dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengacu pada sumber-sumber yang valid, baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber yang valid lainnya. Dalam hal ini, tentu kaitannya sangat erat dengan UUPK yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen. Dengan  adanya  UUPK,  pastinya  menjadi  kekuatan  atau  perlindungan  hukum  yang menguntungkan  para  konsumen.  Berbagai  pelanggaran  hukum  maupun  wanprestasi  yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu ada konsekuensinya. Dengan demikian, peneliti membuat karya tulis ini dengan tata cara penulisan dan metode penelitian yang benar, sehingga karya tulis ini dapat dikui keabsahannya secara ilmiah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik  dan  metodologis,  serta  mengambil  kesimpulan  yang  tepat.  Penelitian  ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  perlindungan konsumen  dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library  research), yaitu  dengan  membaca, mengutip,  menyalin,  dan  menelaah  terhadap  teori-teori  yang  berkaitan  erat  dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka dalam hal ini,  data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data pendukung yang digunakan adalah data primer. Adapun ruang lingkup  atau  objek  dari  penelitian  ini  mencakup  UUPK,  pelaku  usaha  atau  penjual  barang rekondisi elektronik, konsumen, dan sumber berita yang terpercaya.
Penelitian ini fokus pada kasus perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertempat  di  Perpustakaan  Universitas Buana Perjuangan Karawang dan di tempat tinggal salah satu konsumen barang elektronik rekondisi, yang bernama Rendi Firdaus Almadani, lahir di Karawang, tanggal 4 Oktober 1999, beralamat  di  RT.  001  RW.  001  Desa  Medangasem,  Kecamatan  Jayakerta,  Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini juga tentunya didukung oleh hasil wawancara bersama seorang konsumen tersebut yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau penjual barang rekondisi elektronik. Wawancara dilakukan di rumah konsumen. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Kemudian, alat utama pada  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dan hasil wawancara bersama konsumen.
Mengenai  teknik  pengumpulan  data,  maka  penulis  akan  menggunakan  data  studi kepustakaan  ( Library  Research ).  Studi  kepustakaan  merupakan  Suatu  pengumpulan  data dengan cara mengkaji buku–buku di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga ditunjang oleh data primer, berupa observasi langsung dengan melakukan wawancara kepada konsumen, sehingga  peneliti  menetapkan  hal  tersebut  sebagai  data  primer.  Teknik  analisis  data  ini diperoleh  dengan  Teknik  penalaran  hukum  ( Legal  Reasoning )  yang  dimana  teknik  ini memaparkan reasons  for  the  existence ,  yaitu  hukum  adalah  relasional,  hukum  berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas  jual  beli  barang  elektronik  semakin  berkembang  pesat.  Salah  satu  aspek aktivitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan internet atau sosial media. Transaksi jual beli melalui media elektronik atau e-commerce merupakan salah satu  bentuk  transaksi  perdagangan  yang  paling  banyak  dipengaruhi  oleh  perkembangan teknologi  informasi.  Melalui  transaksi  perdagangan  ini  konsep  pasar  tradisional  (dimana penjual  dan  pembeli  secara  fisik  bertemu)  berubah  menjadi  konsep  telemarketing
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
(perdagangan jarak jauh melalui internet) e-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang  diinginkannya.  Jual  beli  barang  bekas  melalui  media  sosial  memiliki  karakternya tersendiri  dalam  dunia  perdagangan.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan  elektronik,  seringkali produsen  melakukan  banyak  sekali  cara  untuk  menerima  keuntungan  dalam  pemasaran produknya,  sehingga  terkadang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kecurangan.  Akibat kurangnya  informasi  yang  diterima  konsumen  pada  transaksi  jual  beli  barang  elektronik, menjadi  contoh  maraknya  perdagangan  barang  elektronik  rekondisi  yang  tidak  memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen menggunakan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap  dan  benar.  Kesewenang-wenangan  dari  pelaku  usaha  akan  mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, segala upaya menyampaikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya ditentukan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  untuk  memberikan  perlindungan  konsumen  baik  dalam  bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik.
Aspek  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  8  sampai dengan Pasal 17 UUPK. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen  maupun  mengelabui,  seolah-olah  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak. Didalam penelitian kali ini, perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tinjauan  yuridis  yaitu  dapat  mempelajari dengan cermat, memerikasa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Adapun barang elektronik rekondisi adalah barang tidak memenuhi standar kualitas atau cacat produksi yang dikeluarkan atau diedarkan di pasaran dan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih rendah. Kemudian, yang dimaksud dengan perlindungan konseumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Hal itu dirumuskan  secara  terperinci  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  didalam  UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Dalam hal jual beli, konsumen dan pemilik usaha memiliki kemitraan. Alasan utama terjadinya  hubungan  jual  beli  adalah  adanya  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  barang dan/atau perusahaan yang bersangkutan. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah sebuah kesepakatan yang mengikuti dirinya sendiri untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen atau disebut juga UUPK, setiap transaksi penjualan barang harus memperhatikan  kepentingan  konsumen  dan  kepentingan  usaha.  Setiap  Pasal  yang membahas  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  pemilik  usaha  akan  ditemukan beberapa kesamaan karena dalam hal ini hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha adalah sama.
Barang elektronik rekondisi yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian kali ini adalah smartphone yang mengalami masalah kerusakan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Smartphone yang rusak tersebut lalu diperbaiki, kemudian perangkat tersebut dijual kembali dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga smartphone asli yang diedarkan secara umum. Permasalahan yang kerap dijumpai yaitu seringkali kualitas barang yang  dipesan  tidak  sama  dengan  yang  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha  atau  penjual.  Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan bisnis tidak boleh  bertransaksi  barang  yang  berkarat,  cacat,  atau  cacat  tanpa  memberikan  informasi lengkap tentang barang yang dimaksud. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 7 UUPK, dimana pemilik  usaha  wajib  memberikan  informasi  tentang  kondisi  barang  yang  dijual.  Seorang pemilik  bisnis  dapat  menulis  pesan  pada  kemasan  atau  memberikan  informasi  yang  jelas kepada konsumen tentang kondisi barang yang mereka beli. Hal tersebut adalah salah satu cerminan itikad baik dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pelaku usaha yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengganti taktik menjadi pemasaran yang berorientasi di konsumen,  dimana  Produsen  harus  berhati-hati  dengan  produk  yang  didapatkan  olehnya. oleh sebab itu masalah tanggung jawab Produsen telah menerima perhatian dari berbagai kalangan, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal serta menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup serta dapat dipercaya usahanya. Untuk menjamin  tidak  adanya  kecacatan  suatu  barang.  Hukum  perlindungan  konsumen  ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut hukum guna mensejahterakan masyarakat. larangan  dalam  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  memberikan perlindungan  konsumen  dari  penggunaan  barang  dengan  kualitas  dibawah  standar  atau kualitas yang lebih rendah dari nilai harga yang dibayar. dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka  barang  elektronik  rekondisi  tetap  bisa  diperdagangkan  disertai  dengan  berita  yang lengkap serta benar atas barang tersebut. Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam  Pasal  8  ayat  (dua)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  /atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  serta/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.  dan  dintentukan  di  pasal  19  ayat  (2)  yakni  “Ganti  rugi  sebagaimana dimaksud di ayat 1 bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan /atau anugerah santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku”.
Dalam  Pasal  19  UUPK  disebutkan  bahwa  penjual  suatu  barang  harus  sangat menghormati  barang  yang  dijual  atau  diproduksinya  dan  harus  menahan  diri  untuk  tidak meminta pembayaran berupa uang atau barang lain yang secara jelas diberi tanda demikian. Selain itu, penjual dapat diminta untuk memberikan garansi atau pekerjaan perbaikan atas barang  yang  tidak  terkait  dengan  keluhan  pelanggan  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari  setelah tanggal transaksi. Namun sangat jarang ditemukan pemilik usaha yang menawarkan jangka waktu tunggu lebih dari tujuh (7) jam; ini tergantung pada tingkat kerjasama antara konsumen dan  pemilik  usaha  pada  saat  transaksi.  Untuk  dapat  menuntut  ganti  rugi,  4  syarat  harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:
a)  Harus ada perbuatan melawan hukum; b)  Harus ada kerugian;
c)  Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan d)  Pasti ada kesalahan.
Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan dalam hal jual beli. Alasan utama terjadinya  hubungan  jual  beli  adalah  adanya  kebutuhan  terhadap  barang  dan/atau  jasa tertentu. Didalam kehidupan sehari-hari, praktek jual beli barang elektronik rekondisi dapat kita  jumpai,  bahkan  terkadang  teman  dan  keluarga  sendiri  yang  menjadi  korban  dari kecurangan pelaku usaha yang tidak jujur tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama   Rendy Firdaus Almadani, lahir di Karawang, tanggal 4 Oktober 1999, beralamat  di  RT.  001  RW.  001  Desa  Medangasem,  Kecamatan  Jayakerta,  Kabupaten Karawang,  Jawa  Barat.  Beliau  adalah  salah  satu  konsumen  yang  menjadi  korban  atas kecurangan yang dilakukan oleh penjual smartphone rekondisi. Smartphone rekondisi adalah smartphone yang memiliki masalah baik bagian dalam maupun luarnya yang telah diperbaiki lalu dikemas ulang agar terlihat seperti smartphome baru dan kemudian dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga baru yang diperdagangkan secara umum. Produk elektronik smartphone refurbished atau lebih dikenal dengan sebutan smartphone rekondisi, sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  barang  yang  dipasarkan.  Pelaku  usaha  dapat  memberikan  keterangan  pada  box
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
smartphone dan/atau memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang dijual. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  yang  berlaku  sehingga  tidak mengesampingkan hak-hak konsumen.
Hal yang menjadi faktor maraknya penjualan smartphone rekondisi adalah rendahnya tingkat pengetahuan konsumen akan produk elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha meyakinkan konsumen mengenai mutu barang serta kurang pedulinya konsumen terhadap penggunaan jangka panjang suatu barang. Terlebih lagi, dengan harga yang ditawarkan relatif murah  menjadi  daya  tarik  utama  bagi  konsumen  tanpa  melihat  kualitas  barang  yang  akan dibeli. Kejujuran pelaku usaha sangat dibutuhkan, selain itu konsumen dituntut untuk waspada agar pelaksanaan kegiatan jual beli tidak memberatkan konsumen serta bagi pelaku usaha dan  konsumen  diharapkan  memahami  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kenyataannya, konsumen tidak hanya  berasal  dari  satu  kelompok  masyarakat  dan  tidak  semua  konsumen  memiliki kemampuan  dalam  melindungi  dirinya.  Dengan  memberikan  keterangan  bahwa  produk smartphone  tersebut  adalah  barang  rekondisi  atau refurbished serta  mengikuti  ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen, maka smartphone tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan di Indonesia dan pelaku  usaha  sudah  dapat  dikatakan  memiliki  itikad  baik  dalam  menjalankan  pengaturan mengenai peredaran produk smartphone rekondisi.
Berbicara mengenai smartphone rekondisi, maka peneliti akan membahas lebih dalam suatu fakta yang dialami oleh Rendy, seorang konsumen yang membeli smartphone bekas dengan  merek  Oppo,  tipe  Reno  5 pada  salah  satu e-commers yang  menjual  smartphone, tepatnya  di platform Akulaku.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Pada tanggal 11 Maret 2022, ada seseorang yang menjual smartphone Oppo  Reno  5  di  forum  tersebut,  kemudian  konsumen  (Rendy)  tertarik  untuk  membeli smartphone yang ditawarkan oleh si penjual tersebut. Didalam postingannya, memuat foto real smartphone yang dia jual serta dengan dilengkapi keterangan yang menunjukan bahwa smartphone tersebut memang bekas tapi berkualitas, kondisinya masih sangat baik. Tanpa ragu, konsumen pun akhirnya berminat untuk membeli smartphone itu dengan sistem COD ( Cash On Delivery ). Akhirnya, konsumen bertemu dengan penjual di depan salah satu mini market di Jl. HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang. Seperti jual beli smartphone yang dilakukan  oleh  orang-orang  pada  umumnya,  konsumen  pun  memeriksa  atau  mengecek smartphone yang akan dia beli.
Setelah selesai pengecekan, tidak ditemukan kerusakan sedikitpun dari smartphone tersebut. Kemudian dilakukanlah transaksi antara penjual dan konsumen dan mereka telah sepakat bahwa smartphone itu sudah menjadi hak milik konsumen. Pada saat itu konsumen membeli Oppo Reno 5 bekas tersebut dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).  Namun  tidak  disangka,  selang  1  (satu)  hari,  smartphone  tersebut  tiba-tiba  mati. Konsumen  langsung  membawa  ke  tukang  service  smartphone.  Kemudian,  smartphone tersebut dibongkar oleh tukang service. Ternyata didalamnya terdapat komponen yang bukan bawaan smartphone tersebut. Artinya, perangkat dan komponen smartphone itu tidak asli. Hal yang demikian tentu bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan penjual kepada konsumen. Mengetahui keadaan smartphone yang tidak beres, akhirnya konsumen mencoba menghubungi kembali pihak penjual untuk meminta pertanggungjawaban atas smartphone yang telah dibeli. Namun, tidak ada itikad baik dari pihak penjual (pelaku usaha). Pada kondisi tersebut,  kontak  konsumen  dan  seluruh  akun  sosial  medianya  malah  diblikir  oleh  pihak penjual. Informasi ini, peneliti dapatkan langsung dari hasil wawancara bersama konsumen di rumah konsumen, pada tanggal 25 Juni 2023.
Jika  dihubungkan  dengan  UUPK  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen), tanggung jawab pelaku usaha (penjual smartphone) akan timbul saat terjadi protes dari konsumen akhir yang merasa dirugikan atas produk yang rusak atau cacat. Mengenai hal cacat tersembunyi, konsumen harus diingatkan pada saat melakukan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
transaksi  bahwa  ganti  kerugian  akan  berlaku  apabila  kerusakan  pada  produk  smartphone baru maupun smartphone rekondisi terjadi akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen, yang artinya cacat timbul bukan pada waktu kegiatan jual beli terjadi dan sebelum kegiatan jual  beli  dilakukan.  Kemungkinan  adanya  cacat  produk  tidak  dapat  dipungkiri,  mengingat bahwa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha pada umumnya berjumlah banyak. Untuk itu,  harus  disediakan  suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  mampu menampung  dan  menyelesaian  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  pada  konsumen tersebut,  sebagai  realisasi  dari  salah  satu  hak  konsumen  yang  diberikan  jaminan  dalam UUPK,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Smartphone rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Sehingga, apabila kerusakan tersebut terjadi melewati jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak konsumen tetap dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi  secara  jujur  terkait  smartphone  rekondisi  yang  diperdagangkan.  Smartphone rekondisi bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi menjadi tanggung jawab pelaku usaha selama konsumen dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen.
Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  UUPK  dapat  di  gugat  ke  badan peradilan  yang  berada  di  wilayah  kedudukan  konsumen  atau  melalui  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  23  UUPK  apabila konsumen  dapat  membuktikan  telah  terjadinya  pelanggaran  jaminan  dan  terbukti  adanya kelalaian  pelaku  usaha.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa,  berdasarkan  Pasal  45  UUPK mengatur  bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa. Terkait dengan pertanggung jawaban dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK dapat dilayangkan atau diadukan apabila  telah  memenuhi  unsur  yang  ada,  dimana  dalam  ayat  (1)  dikatakan  telah  adanya kerugian berupa kerusakan, pencemaran atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) terdapat unsur mengenai jumlah, bentuk, dan wujud dari penggantian kerugian yang berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang elektronik rekondisi yang  berupa  barang  yang  telah  diperbaharui  dan  mendekati  kualitas  barang  baru  dapat diperjualbelikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan harga yang ditawarkan  relatif  murah  menjadi  daya  tarik  utama  bagi  konsumen  tanpa  melihat  kualitas barang  yang  akan  dibeli.  Apabila  dihubungkan  dengan  UUPK  (Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen),  tanggung  jawab  pelaku  usaha  (penjual smartphone) akan timbul saat terjadi protes dari konsumen akhir yang merasa dirugikan atas produk yang rusak atau cacat.
Smartphone rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak  untuk  memenuhi  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  UUPK
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam Pasal 23 UUPK apabila  konsumen  dapat  membuktikan  telah  terjadinya  pelanggaran  jaminan  dan  terbukti adanya  kelalaian  pelaku  usaha.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa,  berdasarkan  Pasal  45 UUPK  mengatur  bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa. Untuk dapat menuntut ganti rugi, 4 syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) Harus ada perbuatan melawan hukum; 2) Harus ada kerugian; 3) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan 4) Pasti ada kesalahan.

## REFERENSI
Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
Alfian  Perdana,  dkk,  ‘Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Media Elektronik’ (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum
Anggreni,  Ida  Ayu  Made  Aristya.  “Perlindungan  Hukum  Pada  Konsumen  Atas    Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram”, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 4 (2018)
Az. Nasution, ‘Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet’ (2001) 1 Jurnal Keadilan 28.
Bama Anandika Berata, Bagus Made. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run”, Kertha Semaya : Jurnal. Ilmu Hukum, Vol, 4, No. 3 (2016).
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2018. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Hardijan  Rusli,  2006,  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana?”,  Law  Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Rahadi Wasi Bintoro, ‘Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum’ (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum
Reynaldo  Binsar  Halomoan  Sihombing,  2017,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)”, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, 2014 Syaibatul  Hamidi,  dkk,  ‘Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Pidana’  (2013)  Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 25
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen