## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif

## Nunung Nugroho
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang E-mail: hidayatikagp@gmail.com
Abstract: Criminal law reform in the context of corruption in essence implies, an attempt to reorient and reform criminal laws in accordance with the central values of socio-political, sosio-filosofis, and socio- cultural  Indonesian  society  that  underlie  social  policy,  criminal  policy,  and  policy  enforcement  in Indonesia.  In  short  it  can  be  said  that  criminal law  reform  in  essence  must  be  traveled  with  a  policy- oriented  approach  (policy-oriented  approach)  as  well  as  value-oriented  approach  (value-oriented approach). The theoretical demands and the development of criminal law reform in many countries there is  a  strong  tendency  to  use  mediation  as  an  alternative  penal  settlement  of  problems  in  the  field  of criminal law. There was no denying that the practice of law enforcement in Indonesia in a criminal case out  of  court  through  discretionary  resolved  law  enforcement  agencies,  which  then  led  to  demands  for mempositifkan forms of settling disputes out of court is getting stronger.
Keywords: responsibility of skipper; sea transport
Abstrak: Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai- nilai  sentral  sosiopolitik,  sosio-filosofis,  dan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan  kebijakan  penegakan  hukum  di  indonesia.  Secara  singkat dapatlah  dikatakan,  bahwa  pembaruan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  harus  di  tempuh  dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi  pada  nilai  (value-oriented  approach).  Tuntutan  teoritik  maupun  perkembangan pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara  ada kecenderungan  kuat  untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaiak diluar pengadilan melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  yang  kemudian  meyebabkan  tuntutan  untuk  mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.
Kata Kunci: tanggung jawab nakhoda; pengangkutan laut

## A. Pendahuluan
Sebagaimana  diketahui,  pada  sidang  Umum  MPR  Tahun  1999  seluruh fraksi di MPR bersepakat mengenai perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu : sepakat  untuk  tidak  mengubah  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945.  Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang  ada  dalam  Penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945  ke  dalam  pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945; dan Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945.
Salah  satu  prinsip  dasar  yang  mendapatkan  penegasan  dalam  perubahan Undang-undang  Dasar  1945  adalah  prinsip  negara  hukum,  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Bahkan  secara  historis  negara  hukum (“rechtsstaat”) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian  dituangkan  dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Dasar  1945 sebelum  perubahan  tentang  sistem  pemerintahan  negara  yang  menyatakan  bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (“rechtsstaat”) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (“machts­ staat”). Bahwa membangun hukum dan Negara hukum Indonesia haruslah berangkat dari usaha yang sungguh-sungguh untuk menampilkan ciri yang Indonesia, yaitu hukum dan Negara hukum yang beranjak dari tatanan kolektif dan personal. Gagasan  bernegara  hukum,  menjalankan  hukum  janganlah direduksi dan dipersempit  menjadi praktek menjalankan Undang-undang secara  hitam putih atau menurut  kalimat  dan  pasal  Undang-undang  belaka.  Negara  hukum  juga  jangan direkduksi  menjadi  prosedur  hukum,  melainkan  menjalankan  Undang-undang secara  tegas  dan  bermakna,  sehingga  kita  menjadi  sejahtera  dan  bahagia,  hidup dalam Negara hukum.
Kalau  kita  berbicara  hukum  dalam  arti  Undang-undang  maka  kita  akan berkutat  dengan  logika  Undang-undang,  prosedur,  administrasi  dan  lain-lain. Bahkan dalam keadaan ekstrim mengutamakan Undang-undang akan memberantakkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  rakyat  yang  menjadi  tujuan mendirikan Negara Republik ini.
Patut diketahui, betapa bangsa Indonesia lebih mengunggulkan musyawarah (conciliation) dari pada  yang  lain.  Kita perlu pandai-pandai  membaca  hal tersebut sebagai  suatu  luapan  kebahagiaan  andaikata  mereka  dapat  menempuh  cara berhukum  tersebut.  Disisilain  mereka  akan  menjadi  sangat  “menderita”  apabila diharuskan  untuk  berhukum  dengan  cara  yang  berbeda.  Dengan  demikian  cara berhukum itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan dikembangkan dari nilai-nilai, tradisi dan institusi yang sudah kita miliki.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  prinsip-prinsip  negara  hukum  senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  serta  semakin  kompleksnya  kehidupan  masyarakat  di  era  global, menuntut  pengembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum.  Dua  isu  pokok  yang senantiasa  menjadi  inspirasi  perkembangan  prinsip-prinsip  negara  hukum  adalah masalah  pembatasan  kekuasaan  dan  perlindungan  HAM.  Saat  ini,  paling  tidak dapat  dikatakan  terdapat  dua  belas  prinsip  negara  hukum,  yaitu  Supremasi Konstitusi  (“supremacy  of  law”),  Persamaan  dalam  Hukum  (“equality  before  the law”), Asas  Legalitas (“due process of  law”), Pembatasan  Kekuasaan (“limitation of  power”),  Organ  Pemerintah  Independen,  Peradilan  yang  Bebas  dan  Tidak
Memihak  (“independent  and  impartial  judiciary”),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (“administrative  court”),  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  Bersifat  Demokratis (“democra­tische-rechtsstset”),  Berfungsi  sebagai  Sarana  Mewujudkan  Tujuan Bernegara (“welfare Rechtsstaat”) serta Transparansi dan Kontrol Sosial.
Dalam  konteks  ini,  ada  salah  satu  bidang  hukum  yang  menyangkut  hak azasi manusia yaitu hukum pidana yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti  pentingnya  dalam  wacana  hukum  di  Indonesia.  Bagaimana  tidak,  di  dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana dan menetukan syarat- syarat  pidana  dapat  dijatuhkan.    Demikian  pula  hukum  pidana  juga  mempunyai sifat publik.
Adapun  sifat  publik  yang  dimiliki  hukum  pidana  menjadikan  konsekuensi bahwa  hukum  pidana  itu  bersifat  nasional.  Dengan  demikian  maka  hukum  pidana Indonesia  diberlakukan  keseluruh  wilayah  Negara  Indonesia.  Disamping  itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, namun disisi  yang  lain  penegakan  hukum  pidana  justru  memberikan  sanksi  kenestapaan bagi  manusia  yang  melanggarnya.  Oleh  karena  itulah  kemudian  pembahasan mengenai  materi  hukum  pidana  dilakukan  dengan  ekstra  hati-hati  yaitu  dengan memperhatikan  konteks  masyarakat  dimana  hukum  pidana  itu  diberlakukan  dan tetap menjunjung tingi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
Oleh  karena  itu,  persoalan  kesesuain  antara  hukum  pidana  dengan masyarakat  dimana  hukum  pidana  tersebut  diberlakukan  menjadi  salah  prasyarat baik  atau  tidaknya  hukum  pidana.  Artinya,  hukum  pidana  dianggap  baik  jika memenuhi  dan  berkesesuaian  dengan  nilai-nilai  yang  dimiliki  masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Ini  berarti  pembaruan  hukum  pidana  (criminal  law reform)  kini  telah  menjadi  suatu  “harga  mati”  untuk  adanya  perubahan  mendasar dalam  rangka  mencapai  tujuan  dari  pidana,tindakan,  kebijakan,  dan  pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dorongan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan sesuatu penegakan hukum (law enforcment)  yang  lebih  adil  terhadap  setiap  bentuk  pelanggaran  hukum  pidana dalam era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi,  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik,  perlindungan  hak  asasi  manusia, penegakan hukum dan keadilan atau kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagaimana  diketahui  Tuntutan  reformasi  antara  lain  pemberantasan korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (K  K  N).  Diawali  kehendak  politik  rakyat  berupa ketetapan MPR, yakni Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kini telah sewindu reformasi tetap saja  KKN  merajalela pada semua  lini di tanah Negeri  ini.  Korupsi terjadi  di  pusat  maupun  di  daerah,  oleh  pejabat  publik  maupun  penggerak kemasyarakatan, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, semua lembaga eksekutif, legislatif, juga yudikatif.
Dalam  tata  hukum  Indonesia,  istilah  korupsi  sudah  dikenal  setelah diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan dan pembaharuan menjadi  Undang-undang  No.  24  Prp  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang No. 3 Tahun 197, dan
kini  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001. Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch, S 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918) sudah ada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi.
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai  hukum  pidana  (termasuk  dalam  hukum  pidana  khusus)  didayagunakan untuk  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi.  Undang-undang  tersebut  merupakan salah satu sarana (penal) yang memerlukan sarana lain (non-penal) secara terpadu, dan  kesemuanya  itu  sebagai  pengoperasian  perundang-undangan  pidana  di  dalam masyarakat,  maka  tidak  dapat  terpisahkan  dari  problema  kemasyarakatan menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Satu hal yang menjadi titik perhatian dalam tulisan ini adalah : “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinamika Keadilan Restorative”.
B. Pembahasan
Sebelum masuk pada pembahasan kita perlu memberi garis batas/definisi dari judul  tulisan  ini  “Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Dinamika  Keadilan Restorative” artinya :  “suatu rangkaian konsep dan asas  yang menjadi  garis  besar  dalam  menanggulangi  perbuatan  pidana/kejahatan  tentang penyelewengan  atau  penyalahgunaan  keuangan  negara  (perusahaan)  untuk keuntungan  pribadi  maupun  orang  lain  dengan  pendekatan  atau  cara  pemulihan dalam  keadaan  semula  pada  pelaku,  korban  (masyarakat/negara)  sesuai  dengan hak-haknya  yang  setimpal,  seiring  dengan  daya  gerak  masyarakat  Indonesia  yang semakin berkembang, baik perilaku atau sikap maupun pikirannya”.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  peradilan  formal  di  negara  kita  ditegakkan oleh  hukum  positif  (undang-undang),  yang  katanya  untuk  menegakkan  prinsip- prinsip  rule  of  law  belum  mampu  mencapai  keadilan  substansial.  Upaya  untuk mencapai  keadilan  substansial  bisa  gagal  karena  terbentur  prosedur  yang  harus dipenuhi  dalam  memenuhi  legalitas  sistem  hukum  modern.  Melalui  undang- undang, pihak-pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang asli di balik  pernyataan  "semua  harus  sesuai  dengan  prosedur  hukum",  tetapi  ketika prosedur  hukum  dijalankan,  ternyata  pemenuhan  keadilan  dapat  diblokir  oleh prosedur atau formalitas yang diciptakan oleh hukum modern itu sendiri.
Usaha pembaruan  hukum di Indonesia  yang  sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  1945,  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang  ingin  dicapai  seperti  dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu :
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan
dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila.  Hal  itu  berarti  ada dua  tujuan  nasional,  yaitu  “perlindungan  masyarakat”  (social  defence)  dan “kesejahteraan  masyarakat”  (social  welfare)  yang  menunjukkan  adanya  asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.
Adapun  tujuan  nasional  itu  sebagai  garis  kebijakan  umum  yang  menjadi landasan  dan  sekaligus  tujuan  politik  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  tersebut  juga menjadi  landasan  dan  tujuan  dari  setiap  usaha  pembaruan  hukum,  termasuk pembaruan  hukum  pidana  Indonesia.  Seminar  Kriminologi  Ketiga  Tahun  1976 dalam  kesimpulannya  menyebutkan  :  “Hukum  pidana  hendaknya  dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si  pembuat  tanpa  mengurangi  keseimbangan  kepentingan  perorangan  (pembuat) dan  masyarakat.” Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun  1980,  dalam  salah  satu  laporannya  menyatakan  :  “Sesuai  dengan  politik hukum  pidana  maka  tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada  perlindungan masyarakat  dari  kejahatan  serta  keseimbangan  dan  keselarasan  hidup  dalam masyarakat  dengan  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara, korban dan pelaku”.
Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana  yaitu  “perlindungan  masyarakat”  dan  “kesejahteraan  masyarakat”.  Kedua tujuan  tersebut  sebagai  batu  landasan  (“a  cornerstone”)  dari  hukum  pidana  dan pembaruan  hukum  pidana.  Bertolak  dari  tujuan  nasional  “perlindungan masyarakat” (social defence), maka tujuan penegakan hukum pidana adalah :
1.  Perlindungan  masyarakat  dari  perbuatan  anti  sosial  yang  merugikan  dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2.  Perlindungan  masyarakat  dari  sifat  berbahayanya  seseorang,  maka pidana/pemidanaan  dalam  hukum  pidana  bertujuan  memperbaiki  pelaku kejahatan  atau  berusaha  merubah  dan  mempengaruhi  tingkah  lakunya  agar kembali  patuh  pada  hukum  dan  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik  dan berguna.
3.  Perlindungan  masyarakat  dari  penyalahgunaan  sanksi  atau  reaksi  dari penegak  hukum  maupun  dari  warga  masyarakat  pada  umumnya,  maka tujuan  pidana  dirumuskan  untuk  mencegah  terjadinya  perlakuan  atau tindakan sewenang- wenang di luar hukum.
4.  Perlindungan  masyarakat  dari  gangguan  keseimbangan  atau  keselarasan berbagai  kepentingan  dan  nilai  akibat  dari  adanya  kejahatan,  maka penegakan  hukum  pidana  harus  dapat  menyelesaikan  konflik  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  dapat  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Dalam pada itu, sejenak kita melihat perkembangan di Amerika Serikat mulai tumbuh  kesadaran  bahwa  apa  yang  disebut  hukum  memiliki  peran  tidak  hanya untuk  menjamin  ketepatan  untuk  selalu  menjaga  dan  dijaminnya  prediktabilitas
perilaku, tetapi juga berfungsi untuk kehidupan masyarakat langsung dalam rangka mewujudkan pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini, mulai tumbuh kesadaran bahwa  apa  yang  disebut  hukum,  bahwa  hukum  positif  itu  belum  tentu  yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dari aturan tertulis yang nyata. Pola hubungan yang telah mantap dan terus dilakukan di masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang  harus  dilakukan,  sebenarnya  apa  yang  disebut  hukum.  Jadi  hukum  adalah sumber  order  (keteraturan)  yang  berasal  dari  fakta  atau  pengalaman  hidup  dari masyarakat itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  berbicara  tentang  hukum  adalah  sama  berbicara  tentang aturan  hukum  yang  harus  berlaku  dan  yang  mungkin  tidak  dinyatakan  berlaku, untuk memecahkan masalah-masalah konkret di masyarakat. Dalam  hal ini hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur, mengontrol masyarakat. Hukum dalam arti ini bukan bagian dari sistem masyarakat, tapi kontrol dari sistem masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pendayagunaan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 termasuk  sebagai  kebijakan  kriminal,  yang  menurut  Sudarto,  sebagai  usaha  yang rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi  kajahatan.  Di  dalamnya  mencakup kebijakan  hukum  pidana  yang  disebut  juga  sebagai  kebijakan  penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana,  yang  dalam  arti  paling  luas  merupakan keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan  badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana  menjadi sarana  yang  baik untuk  menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku  efektif.  Kegiatan  ini  memasuki  lingkup  kebijakan  hukum  pidana,  yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.
Tahap  kebijakan  legislatif  yang  secara  operasional  menjadi  bagian  dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan  kebijakan  perundang-undangan.  Dalam  pertimbangan  Konggres  PBB VIII/1990 dinyatakan antara lain: Newly formulated policies and legislation should be  as  dynamic  as  the  modes  of  criminal  behaviour  and  should  remain  abreast  of changes  in the  forms and dimensions of crime. Oleh karena  itu, kebijakan  hukum pidana  tahap  formulasi  semestinya  mampu  merespon  terhadap  perkembangan  dan perubahan  tindak  kejahatan  sejalan  dengan  perubahan  dan  perkembangan masyarakat.
Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut  penetapan  perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  tindak pidana,  dan  sanksi  pidana  apa  yang  selayaknya  dikenakan.  Dalam  hukum  pidana materiil  kedua  hal  tersebut  termasuk  pula  perhatian  terhadap  orang/pelakunya, dalam  hal  ini  menyangkut  masalah  pertanggungjawaban.  Oleh  karena  itu,  dalam hukum  pidana  materiel  dikenal  masalah  pokok  yang  menyangkut  tindak  pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana.
Masalah  berikutnya  mengenai  penentuan  sanksi  pidana  dalam  kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan  maupun  pelaksanaannya  dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana inkonkreto.  Penentuan  sanksi  pidana  terhadap  suatu  perbuatan  merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian  besar warga  masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan,  pencelaan  mempunyai  fungsi  pencegahan  karena  sebagai  faktor
yang  dapat  mempengaruhi  perilaku.  Hal  itu  diterima  oleh  si  pelaku  memasuki kesadaran  moralnya,  yang  akan  menentukan  tingkah-lakunya  di  masa  mendatang. Jadi  tidak  semata-mata  taat  pada  ancaman  yang  menderitakan,  melainkan  karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.
Pendayagunaan  sanksi  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  kejahatan,  lebih konkretnya  mengoperasikan  Undang-undang  No.  20  tahun  2001  yang  merupakan perundang-undangan  pidana  dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi akan  menghadapi  problema  keterbatasan  kemampuannya,  mengingat  tipe  atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana umum/biasa (dari  sudut  pelakunya,  modus-operandinya)  sering  dikategorikan  sebagai  White Collar  crime.  Oleh  karena  itu,  upaya  dengan  sarana  lainnya  secara  bersama-sama sudah  seharusnya  dimanfaatkan.  Sehubungan  dengan  ini,  Barda  Nawawi  Arief. menyarankan  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  perlu  ditempuh  dengan pendekatan  kebijakan,  dalam  arti  ada  keterpaduan  antara  politik  kriminal  dan politik  sosial,  serta  ada  keterpaduan  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan  penal  dan  non-penal.  Pengamatan  Bambang  Poernomo,  kesulitan  untuk menanggulangi  korupsi  itu  disebabkan  lingkaran  pelakunya  yang  tidak  lagi  hanya para  pejabat  negara  melainkan  sudah  cenderung  meluas  ke  dalam  lingkungan keluarga pejabat untuk  memanfaatkan kesempatan  yang  menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.
Pada  masa  Orde  Baru  banyak  terjadi  peluang  dan  kelonggaran  melalui peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  penguasa  yang  bersifat  KKN.  Hal  ini memunculkan korporasi  berperan  besar dalam perekonomian di Indonesia, sejalan dengan  kebijakan  pembangunan  yang  mengutamakan  pertumbuhan  menghasilkan korporasi  raksasa  dan  konglomerat  yang  menguasai  dan  memonopoli  ekonomi. Sistem  pengelolaan  yang  koruptif  mengandalkan  kemampuannya  untuk memperbesar  dan  memperumit  KKN,  sehingga  penanganannya  berada  di  luar kapasitas  individu  dan  institusi,  termasuk  hukum,  yang  akibatnya  banyak  kasus KKN  gagal  ditangani  oleh  hukum.  Masalah  korupsi  di  Indonesia  bukan  faktor individu  belaka,  melainkan  juga  menyangkut  pranata  sosial  dan  sistem  nilai  yang sedang  berada  dalam  disequilibrium,  yang  berarti  masyarakat  sedang  mengalami kondisi  anomik.  Dengan  demikian,  penanganannya  tidak  mungkin  sporadis  tetapi melibatkan seluruh sistem sosial, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  penanggulangan  korupsi  hendaklah  jangan  mengukur  tingkat intensitas  dan  volumenya  hanya  dari  segi  perundang-undangan  pidana  semata, melainkan  harus  dalam  kaitannya  dengan  berbagai  aspek  yang  berpengaruh, seperti:  sifat  kepemimpinan  dapat  menjadi  teladan  atau  tidak,  mekanisme pengawasan  dapat  berjalan  efektif  atau  tidak,  dll.  Oleh  karena  itu,  penegakan hukum pidana dengan pendekatan  yang  legalistik  yang  berorientasi represif  hanya merupakan  pengobatan  yang  bersifat  simptomatik  dan  tidak  merupakan  sarana hukum  yang  ampuh  untuk  memberantas  korupsi.  Dengan  demikian,  diperlukan pendekatan  komprehensif,  meliputi  pendekatan  sosiologis,  kultural,  ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan negara.
Dengan  demikian,  pembaruan  hukum  pidana  dalam  konteks  tindak  pidana korupsi  pada  hakikatnya  mengandung  makna,  suatu  upaya  untuk  melakukan reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di indonesia.
Secara  singkat  dapatlah  dikatakan,  bahwa  pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya  harus  di  tempuh  dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan (policy-oriented  approach)  dan  sekaligus  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (value-oriented  approach).  Pembaruan  hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan pendekatan kebijakan, karna memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari  suatu  langkah  kebijakan  atau  policy  (yaitu  bagian  dari  politik hukum/penegakan  hukum,  politik  hukum  pidana,  politik  kriminal,  dan  politik sosial)  dengan  uraian  diatas,  dapatlah  disimpulkan  makna  dan  hakikat  pembaruan hukum pidana sebagai berikut :
1. Pendekatan kebijakan :
a.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai /  menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
b.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
c.  Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  memperbarui  subtansi hukum  (legal  subtance)  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan  penegakan hukum.
2. Pendekatan nilai : Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan  dan  penilaian  kembali  (reorientasi  dan  reefaluasi)  nilai-nilai sosiopolitik,  sosiofilosofis,  dan  sosiokultural  yang  melandasi  dan  memberi  isi terhadap  muatan  normatif  dan  subtansi  hukum  pidana  yang  dicita-citakan bukanlah  pembaruan  (reformasi)  hukum  pidana  apabila  orientasi  nilai  dari hukum  pidana  yang  dicita-citakan  (misalnya,  KUHP  baru)  sama  saja  dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama WvS).
Dalam  pada  itu,  reformasi  hukum  pidana  harus  bisa  mengacu  kepada kebijakan  hukum  pidana  supaya  sinergi  dengan  kepentingan  penegakan hukum.  Kebijakan  itu  meliputi tentang apa saja  yang dapat dikriminilisasikan dalam  undang-undang  pidana.  Undang-undang  pidana  itu  bakal  dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.
Sebagaimana  diketahui,  penegakan  hukum  berkaitan  erat  dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh  pemerintah  bersama  aparat  penegak  hukum  dalam  rangka  mewujudkan keadilan.  Marc ancel  memberikan defeninisi tentang criminele politie sebagai “rationale  organisatie  van  maatschappelijke  reakties  of  misdaad”.  (artinya, usaha  rasional  dari  reaksi  masyarakat  didalam  upaya  penanggulangan kejahatan).  Penanggulangan  kejahatan  ini  berdasarkan  pada  ketentuan/  aturan dalam het stelsel van hect wetboeek van 1886. Ia ditempuh karna adanya “de objectiefe Ernst van hect delict” atau keadaan bjektif sungguh-sungguh terjadi dari  delik  undang-undang  (wet  delik).  Usaha  rasional  atau  tindakan  nyata  ini dalam bentuk bidang hukm. lingkup kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup  kebijakan  bidang  hukum  pidana  materill,  hukum  pidana  formal,  dan hukum pelaksanan pidana.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  :  Kebijakan  hukum  pidana  akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembentuk  undang-undang  yang  disebut  dengan  legislatif  sebagai  tahap formulasi  hukum;  (2)  tahap  penegakan  hukum  in  concrito  pada  penerapan hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum  dari  pihak  kepolisian  sampai pengadilan  yang  disebut  dengan  kebijakan  yudikatif  sebagai  tahap  aplikasi hukum;  dan (3) tahap penegakan  hukum  in concrito pada pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana /  pindana  penjara  yang disebut dengan kebijakan  eksekutif  sebagai  tahap  administrasi  eksekusi  hukum.  Ketiga  tahap itu dapat diterapkan secara berurutan yang dimulai dengan membetuk KUHP. Konsep  pendekatan  keadilan  restorative  merupakan  pendekatan  yang menitik  beratkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya  sendiri.  Mekanisme  tatacara  dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan  mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  pihak  korban  dan  pelaku.  Keadilan restorative  itu  sendiri  itu  memiliki  makna  keadilan  yang  merestorasi,  adapun restorasi  disini  meiliki  makna  yang  lebih  luas  dari  apa  yang  dikenal  dalam proses pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Prinsip tersebut diatas diintrodusir dalam RUU KUHP  melalui sejumlah ketentuan  dalam  Pasal  2,  Pasal  12,  Pasal  54  dan  Pasal  55,  adanya  mediasi dalam  Pasal  145  huruf  g,  serta  diversi  anak  dalam  system  peradilan  anak. Munculnya  konsep  ini  untuk  memberikan  keseimbangan,  perhatian  diantara stakeholder  hukum  pidana  yaitu  pelaku,  korban,  masyarakat  dan  negara. Keseimbangan  tersebut  juga  terlihat  dalam  hal  pengaturan  pidana  dengan pengaturan  tentang  tindakan  dan  kemungkinannya  sanksi  gabungan  antara pidana  dan  tindakan,  mengingat  heteroginitas  masalah  kejahatan  serta kesadaran  tentang  pentingnya  terapi  yang  tepat  terhadap  korban  kejahatan. Dengan  demikian  keadilan  restorative  dalam  penanganan  tindak  pidana  tidak hanya  dilihat  dari  kaca  mata  hukum  semata,  tetapi  juga  dengan  aspek-aspek moral,  sosial,  ekonomi,  agama  dan  adat  istiadat  lokal  serta  berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu dalam perkembangan hukum pidana pada saat ini juga dikenal mediasi penal.
Pada  tataran  praktis,  mediasi  penal  dianggap  sebagai  turunan  keadilan restorative karena tidak perlu  menjalankan  hukum pidana  melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan umumnya diterapkan dalam perkara  perdata,  tetapi  dalam  perkara  pidana  untuk  hal-hal  tertentu  dalam praktek  mungkin  terjadi,  bahkan  boleh  jadi  penyelesaian  diluar  pengadilan menjadi  hal  yang  ideal.  Dalam  perkembangan  wacana  teoritik  maupun perkembangan  pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara  ada kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan  mediasi  penal  sebagai  salah  satu alternative  penyelesaian  masalah  di  bidang  hukum  pidana.  Tidak  bisa dipungkiri  lagi,  bahwa  praktek  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam  perkara pidana  diselesaiak  diluar  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum, yang  kemudian  meyebabkan  tuntutan  untuk  mempositifkan  bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.
Perlu  diketahui,  pada  rezim  yang  lalu  telah  menciptakan  dan mempertahankan ekonomi KKN. Menghadapi hal ini, hukum tidak mempunyai
gigi,  bahkan dapat dibelokkan  menjadi alat untuk  mempertahankan kekuatan- kekuatan  KKN.  Ini  dikarenakan  hukum  merupakan  tatanan  yang  berbasis politik  dan  politik  berbasis  ekonomi,  sehingga  ekonomi  harus  didukung kekuatan  politik,  serta  politik  harus  disahkan  hukum.    Oleh  karena  itu, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun  1971  diharapkan  mampu  memenuhi  dan  mengatisipasi  perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat  dalam  rangka  mencegah  dan  memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan  negara  atau perekonomian  negara pada khususnya serta  masyarakat pada umumnya. Kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 untuk  menjamin  kepastian  hukum,  menghindari  keragaman  penafsiran,  dan memberikan  perlindungan  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Sebagaimana  diketahui,  tindak  pidana  korupsi  secara  tegas  dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan  dalam  undang-undang,  bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada perumusan ketentuan, yaitu: kata dapat di depan  kalimat  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  (Pasal  2 ayat (1) Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun  2001).  Adapun  berkaitan  dengan  perumusan  sifat  melawan  hukum secara materiel sebenarnya tidak lain merupakan perluasan asas legalitas, yang esensinya  berarti  mengakui  berlakunya  hukum  tidak  tertulis.  Ini  sebelumnya sudah dikenal dalam tata hukum Indonesia, seperti: Undang-undang No. 1 Drt. 1951  (Pasal  15),  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  (digantikan  Undang- undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  kehakiman).  Perluasan  asas legalitas demikian ini secara konseptual sudah menjadi kebijakan pembaharuan hukum  pidana.  Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiel  merupakan  ajaran  yang tepat  untuk  dianut  di  Indonesia,  mengingat  hukum  tidak  tertulis  khususnya hukum adat masih hidup dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Karena itu,  sifat  melawan  hukum  materiel  adalah  syarat  mutlak  yang  tak  dapat ditinggalkan.  Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur  melawan hukum, dalam  arti  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  material  (penerapan  asas materiele wederrechtelijk), menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai  unsur  “melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan”  yang  identik  dengan pengertian  melawan  hukum  secara  formal.  Tujuannya  untuk  mempermudah pembuktian  tentang  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  yaitu  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
Subyek  hukum  dalam  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang- undang No. 20 Tahun 2001 sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dan  juga  korporasi.  Penentuan  korporasi  dapat  sebagai  pelaku  korupsi, sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  berkaitan  dengan  perkembangan korupsi.  Pelakunya  tidak  terdiri  dari  seorang  individu,  melainkan  merupakan kolaborasi  dari  beberapa  orang,  dan  kedudukannya  yang  tidak  hanya  sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan keluarganya, para pengusaha, yang besar  kemungkinannya  secara  kelompok,  yang  dapat  sebagai  suatu  korporasi.
yang  dengan  kebijakan-kebijakannya  memberikan  peluang  korporasi melakukan  tindakan  ilegal  dan  merugikan  masyarakat  maupun  membiarkan dalam  arti  tidak  mengambil  tindakan  terhadap  korporasi  yang  merugikan masyarakat.
Pasal  20  dalam  Undang-undang  tersebut  menentukan  hal-hal  yang bersangkutan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Terjadinya  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja maupun  berdasarkan  hubungan  yang  lain,  bertindak  dalam  lingkungan korporasi  baik  sendiri  maupun  bersama-sama.  Penjatuhan  pidananya  dapat dilakukan  terhadap  korporasi  atau  pengurusnya.  Pidana  pokok  yang  dapat dikenakan  kepada  korporasi  adalah  pidana  denda.  Kekurangannya  tidak  ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak dapat membayar pidana denda, kalau menurut  sistem  KUHP  bisa  digantikan  pidana  kurungan  pengganti  denda, apakah  korporasi  bisa  dipidana  kurungan.  Juga  kekurangannya  tidak  adanya sanksi  yang  sesuai  dengan  korporasi  misalnya  sanksi  berupa:  “penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan ijin usaha”.
Sehubungan  dengan  subyek  hukum  sebagai  pelaku,  (Pasal  2) memperluas pengertian pegawai  negeri,  yang antara  lain ditambahkan :  orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas  negara  atau  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  fasilitas  adalah perlakuan  istimewa  yang  diberikan  dalam  berbagai  bentuk,  misalnya  bunga pinjaman  yang  tidak  wajar,  harga  yang  tidak  wajar,  pemberian  ijin  yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20 tahun  2001  ditentukan  ancaman  pidana  minimum  khusus,  pidana  denda  yang lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati  yang  merupakan  pemberatan  pidana, serta  ditentukan  pula  pidana  penjara  bagi  pelaku  yang  tidak  dapat  membayar pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti  kerugian  negara.  Dengan  adanya ancaman  pidana  minimum  khusus,  dapat  dihindari  keleluasan  diskresi  dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana.
Ancaman  pidana  minimum  khusus  ini  tidak  dikenal  dalam  induk  dari ketentuan  hukum  pidana  (dalam  KUHP),  namun  direncanakan  dianut  dalam konsep KUHP  yang akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna  menghindari  disparitas  pidana  yang  sangat  menyolok  untuk  delik-delik yang  secara  hakiki  berbeda  kualitasnya,  dan  juga  untuk  lebih  mengefektifkan pengaruh  prevensi  general,  khususnya  bagi  delik-delik  yang  dipandang membahayakan  dan  meresahkan  masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi  jelas menimbulkan  akibat  yang  membahayakan  dan  meresahkan  masyarakat,  lebih khususnya  keuangan  dan  perekonomian  negara,  atau  dampaknya  berwujud pada  :  citizenship  of  victim,  the  act  threatens  specific  national  interest, citizenship  of  the  propetrator.  Bagi  pengembangan  masyarakat,  corruption could undermine the extent to which growt benefits populace, thus ultimately retarding  development.  Selanjutnya,  Barda  Nawawi  Arief  menyitir  Resolusi Konggres  PBB  VIII  mengenai  korupsi  pejabat  publik  dapat  menghancurkan efektivitas  potensial  dari  semua  program  pemerintah,  dapat  mengganggu
pembangunan,  serta  menimbulkan  korban  individual  maupun  kelompok masyarakat.
Pidana mati pun dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Keadaan  tertentu  ini  dijelaskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap  dana-dana  yang  diperuntukan  bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya, bencana alam  nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial  yang  meluas, penanggulangan  krisis  ekonomi  dan  moneter,  dan  pengulangan  tindak  pidana korupsi.
Perkara tindak pidana korupsi  ini  sebagai perkara prioritas,  yang proses penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dan  aturan  acara  pidana  lainnya  tetap berlaku KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara  pidana  di  Indonesia,  kecuali  hal-hal  yang  diatur  sendiri  dalam  Undang- undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Juga  ada  pengembangan  alat bukti  yang  sah  dalam  bentuk  petunjuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan IPTEK di bidang elektronik dan telematika (Pasal 26A).
Diatur  mengenai  sistem  pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau berimbang,  yakni  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia tidak  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta  benda  isteri  atau  suami, anak,  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dan  penuntut  umum  tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001. Sistem  pembuktian  seperti  itu  merupakan  suatu  penyimpangan  dari KUHAP  yang  menentukan  bahwa  jaksa  yang  wajib  membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya. Akan tetapi  Undang-undang  Korupsi  menentukan  terdakwa  berhak  melakukannya. Apabila  ia  dapat  membuktikan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  terbukti, tetap  saja  penuntut  umum  wajib  membuktikan  dakwaannya.  Inilah  yang disebut  sistem  pembuktian  terbalik  yang  terbatas.  Pembuktian  terbalik diberlakukan  pada  tindak  pidana  berkaitan  dengan  gratifikasi  dan  tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Tidak  kalah  pentingnya,  hal  baru  yang  berupa  perluasan  tempat berlakunya  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial).  Ini  mempunyai  relevansi  dengan  perkembangan  tindak pidana  yang  bersifat  transnasional  dan  global,  khususnya  terjadi  pula  pada tindak  pidana  korupsi.  Dengan  undang-undang  tersebut  berarti  memperkuat daya-jangkaunya  jika  dihadapkan  pada  pelaku  yang  berada  d  luar  batas teritorial.

## C. Penutup
Hukum  pidana  (termasuk  dalam  hukum  pidana  khusus)  didayagunakan untuk  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi.  Pendayagunaan  Undang-undang No.  20  Tahun  2001  termasuk  sebagai  kebijakan  kriminal,  sebagai  usaha  yang rasional  dari  masyarakat  untuk  menanggulangi  kajahatan.  Di  dalamnya
mencakup  kebijakan  hukum  pidana  yang  disebut  juga  sebagai  kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana,  yang  dalam  arti  paling  luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan  badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  norma-norma  sentral  dari masyarakat. Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang- undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif.
Tuntutan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai  negara  ada  kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan  mediasi  penal sebagai  salah  satu  alternative  penyelesaian  masalah  di  bidang  hukum  pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara  pidana  diselesaiak  diluar  pengadilan  melalui  diskresi  aparat  penegak hukum,  yang  kemudian  meyebabkan  tuntutan  untuk  mempositifkan  bentuk- bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Barda  Nawawi  Arif,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung,  Citra  Aditia bakti, 1996
..…….., Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Bambang Poernomo, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangai Kejahatan Korupsi. Yogyakarta:  Fak.  Hukum  UGM,  KEJATI  DIY,  dan  Dep.  Kehakiman,  11 September 1999.
Cornelis Lay, Aspek Politik KKN di Indoensia, Seminar Nasional Menyambut Undang- undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Baru  dan  Antisipasinya  terhadap Perkembangan  Kejahatan  Korupsi,  Yogyakarta:  Fak.  Hukum  UGM,  KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
Hendarti,  Kebijakan  Non-Penal  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Korupsi,  Seminar Nasional  Menyambut  Lahirnya  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Antisipasinya  terhadap  Perkembangan  Kejahatan  Korupsi,  Yogyakarta:  Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
Indriyanto  Seno  Adji,  Korupsi  Sistemik  Sebagai  Kendala  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 24-No 3- Tahun 2005.
Juhari,  Restorative  Justise  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Dalam Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No.1/April 2017, Semarang
KUHP dan KUHAP, Certe Posse, Yogyakarta, 2015
Komariah  Emong  S,  Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  dalam  Hukum  Pidana  di Indonesia, dalam PRISMA No. 7, Jakarta: LP3ES
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Muladi,  Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia  di  Masa  Mendatang,  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Fak.  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  24 Februari 1990.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Politik  Hukum,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2016
Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI  :  Suatu  Orientasi  atas  Kebijakan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Fak.  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Bandung,  25 September 1999.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.
Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Fak.  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  12 Oktober 1999.
Soedjono  Dirdjosisworo,  Fungsi  perundnag-undnagan  Pidana  dalam  penanggulangan
korupsi di Indonesia, Bandung: CV Sinar baru, 1984.
Soediman  Kartohadiprodjo,  Hukum  Nasional  Beberapa  Catatan,  Binacipta,  Jakarta, 1978
Satjipto Rahardjo, Negara Hukum (Yang membahagiakan Rakyatnya), Genta Publising, Yogyakarta, 2009
Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Yasonna  H.  Laoly,  Kolusi:  Fenomena  atau  Penyakit  Kronis,  dalam  Aldentua  Siringo- ringo dan Tumpal Sihite, Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 199634.
..…….., Dari Modernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum
……..., Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum  Pidana,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan HAM RI, Jakarta, 2012