## RELASI GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM
( Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali )
Mutamakin Dosen STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang

## Abstrak
Gender  is  a  cultural  concept  that  try  to  make distinction  in  role,  attitude,  mentality  and emotional  characteristic  between  male  and  female in society. In social structure that happen in society, in its history, female is located in minority position. Meanwhile, status differentiation  in  relation  to  sex is not a universal thing. Female is located in inferior position. Their role is limited,  so  that  the  access  to gain  power  is  also  limited  too,  as  consequence, female  get  lower  status  than  male.  The  Koran admits  that  there  is  differentiation  in  biological anatomy,  but  this  condition  is  not  made  as  right reason  to  differentiate  one  sex  to  another.  Koran doesn’t  give  gender  burden  and  give  an  absolute and  stiff  values  to  someone,  but  how  to  make  it able to help human to gain noble aims in world and heaven. This happiness lives here and after are as a main principle of al-Ghozali education. Keywords ; gender, Islamic education, al-Ghazali

## Pendahuluan
Kata  gender  berasal  dari  kata  bahasa  Ingriss,  gender  berarti  jenis kelamin. 1 Dalam  Webster"s New World Dictionary,  gender  diartikan  sebagai perbedaan yang tampak antara laik-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. 2
1 John  M  Echols  dan  Hassan  Shadilly,  Kamus  Inggris  Indonesia,  jakarta: Gramedia.  Cet  xii,  1983,  sebenarnya  arti  kata  ini  kurang  tepat,  karena  dengan demikian  gender  disamakan  pengertiannya  dengan  sex  yang  berarti  jenis  kelamin. Persoalannya  karena  data  gender  termasuk  kosa  kata  baru  sehingga  pengertiannya belum diketemukan di dalam kamus Bahasa Indonesi.
2 Victoria  Neufeldt  (Ed),  Webster"s  New  Dictionary,  (New  York:  Webster's New World Clevenland, 1984), 561.
Di  dalam  Women's  Studies  Encyclopedia  dijelaskan  bahwa  gender adalah  suatu  konsep  kultural  yang  berupaya  membuat  pembedaan (distinction)  dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat. 3
Mansour  Fakih  dalam  bukunya  Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial mengartikan bahwa kosep gender yaitu suatu sifat melekat pada kaum laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun kultural. 4
Sejalan  dengan  pendapat  umumnya  kaum  feminis  seperti  Linda  L Lindsey  yang  menganggap  semua  ketetapan  masyarakat  perihal  penentuan seseorang  sebagai  laki-laki  atau  perempuan  adalah  termasuk  bidang  kajian gender. 5
H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar  untuk  menentukan  perbedaan  sumbangan  laki-laki  dan  perempuan pada  kebudayaan  dan  kehidupan  kolektif  yang  sebagai  akibatnya  mereka menjadi laki-laki dan perempuan.
Studi  gender  lebih  menekankan  perkembangan  aspek  maskulinitas (masculinity/rujuliyah)  atau  feminits  (feminitiy/nasa'iyyah)  seseorang. Perbedaan  dengan  studi  seks  yang  lebih  menekankan  perkembangan  aspek biologis  dan  komposisi  kimia  dalam  tubuh  laki-laki  (maleness/zukurah)  dan perempuan(femaleness/unusah).  Untuk  proses  pertumbuhan  anak  menjadi seorang  laki-laki  atau  menjadi  seorang  perempuan,  lebih  banyak  digunakan istilah  gender  dari  pada  istilah  sex.  Istilah  sex  umumnya  digunakan  untuk merujuk  kepada  persoalan  reproduksi  dan  aktivitas  seksual,  selebihnya digunakan istilah jender.
Identitas  gender  seorang  anak  dapat  dikenali  ketika  ia  dilahirkan, berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Jika anak tersebut memiliki penis maka  dikonsepsikan  sebagai  anak  laki-laki  dan  bila  memiliki  vagina  maka dikonsepsikan  sebagai  anak  perempuan.  Begitu  seorang  anak  dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (gender assignment) dari lingkungan budaya masyarakatnya.
Beban  gender  seseorang  tergantung  dari  nilai-nilai  budaya  yang berkembang  di  dalam  masyarakatnya.  Dalam  masyarakat  patrilinear  dan androsentris,  sejak  awal  bebam  gender  anak  laki-laki  lebih  dominan dibanding anak perempuan.
3 Helen Tierney (Ed) Tt : 153 Womens Studies Encylopedia , Vol 1 (New York Green Press, T.th), 153.
4 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8.
5 Linda  L.  Linsey, Gender  Roles  :  a  Sociological  Perspective ,  (New  Jersey  : Prentice Hall, 1990), 2.
Terciptanya  model  dan  sistem  kekerabatan  di  dalam  suatu masyarakat  memerlukan  waktu  dan  proses  sejarah  yang  panjang,  dan  ada berbagai faktor yang turut mennetukan, termasuk di antaranya faktor kondisi geografis, seperti  ekologi.  Dalam    masyarakat  yang  hidup  di  daerah  padang pasir,  yang  mana  popolasi  dan  kerapatan  penduduknya  jarang,  lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial- budaya  yang  khusus.  Berbeda  dengan  masyarakat  yang  hidup  di  dalam kondisi  alam  yang  subur,  yang  tentu  juga  akan  melahirkan  sistem  sosial- budaya tersendiri.
Dalam  masyarakat  lintas  budaya,  pola  penentuan  beban  jender (gender assignment) lebih banyak mengacu kepada faktor biologis atau jenis kelamin.  Peninjauan  kembali  beban  jender  yang  dinilai  kurang  adil merupakan tugas berat bagi umat manusia. Identifikasi kembali beban jender lebih  dari  sekedar  pengenalan  terhadap  alat  kelamin,  tetapi  menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat.
Pengaruh  gender  dalam  struktur  sosial  dapat  dilihat  dalam  budaya pada suatu masyarakat. Di satu sisi struktur sosial dapat dilihat melalui peran yang  dimainkan  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat.  Pada  sisi  lain struktur  sosial  dapat  dilihat  pada  status  sosial  kelompok-kelompok  dalam masyarakat,  seperti  distribusi  kekayaan,  penghasilan,  kekuasaan,  dan prestise.
Dalam  struktur  sosial yang  berkembang  dalam  masyarakat  di  dalam lintasan  sejarah,  perempuan  ditempatkan  di  dalam  posisi  minoritas. Sementera itu, ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang  bersifat  universal.  Dalam  masyarakat  pemburu-peramu  (hunter- gatherer)  dan  beberapa  kelompok  masyarakat  budi  daya  perkebunan (holtikura),  perempuan  mempunyai  status  yang  tinggi,  laki-laki  dan perempuan  terbagi  secara  adil  dalam  kekayaan,  kekuasaan,  dan  prestise, sekalipun tugas antara keduanya berbeda.6
Dalam  pergaulan  sehari-hari  dalam  masyarakat  yang  menganut perbedaan  gender,  ada  nilai  tata  krama  dan  norma  hukum  yang membedakan  peran  laki-laki  dan  perempuan.  Setiap  orang  seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (gender feeling) dalam pergaulan. Jika seseorang  menyalahi  nilai,  norma  dan  perasaan  tersebut  maka  yang bersangkutan akan menghadapi resiko di dalam masyarakat.
Sementara  perempuan  ditempatkan  pada  posisi  inferior.  Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki.
Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan  lebih  dari  sekedar  perbedaan  fisik=biologis  tetapi  segenap  nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.
6 Allan G Johnson, Human Arrangements an Introduction to Sociology , (San Diego, New York, 1986), 388.
Untuk  pertama  kalinya  tuntutan  persamaan  hak  laki-laki  dan perempuan secara yuridis formal disyahkan dalam tahun 1920-an, meskipun belum  mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  pihak.  Mungkin  kita  bisa memaklumi bahwa tuntutan persamaan hak yang diceruskan di Eropa, belum dapat direalisasi dengan segera mengingat situasi dunia yang dilanda Perang Dunia  I  dan  II.  Setelah  peperangan  Dunia  berakhir,  maka  kaum  perempuan mengalami  perkembangan  yang  sangat  dramatis.  Mereka  mulai  memasuki berbagai  sektor  yang  sebelumnya  menjadi  wilayah  domestik  laki-laki. Perempuan  sudah  mulai  terjun  pada  duniapendidikan  tinggi,  dan  mereka mulai mendifinisikan  kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi nasional dan internasional yang concern terhadap  status  dan  kedudukan  perempuan  semakin  berkembang.7 Sementara  itu,  perkembangan  ekonomi  secara  global  semakin  membaik. Semuanya  ini  memberikan  daya  dukung  terhadap  peningkatan  taraf  hidup dan  martabat  perempuan.  Secara  kuantitatif  dan  kualitatif  perempuan cenderung mengalami peningkatan.

## Konsep Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an
Al Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan, dalam surat Ali Imran: 36
ْتَعَض َو اَمِب ُمَلْعَأ ُ َّاللَّ َو  ٰىَثْنُأ اَهُتْعَض َو يِّنِإ  ِّب َر  ْتَلاَق اَهْتَعَض َو اَّمَلَف

## ٰىَثْنُ ْلْاَك ُرَكَّذلا  َسْيَل َو
"Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya  Tuhanku,  sesungguhnya  aku  melahirkannya  seorang  anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. "
Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin.  Sebagai  kitab  yang  progresif,  egaliter  dan  humanistik,  Al  Qur'an memandang  sejajar  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat dalam  penggambaran  Al  Qur'an,  tentang  asal  penciptaan  laki-laki  dan premepuan dari jenis yang sama. QS. An Nisa : 1
اَهْنِم  َقَل َخ َو ٍةَدِحا َو  ٍسْفَن  ْنِم ْمُكَقَل َخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّتا  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ِهِب  َنوُلَءاَسَت يِذَّلا َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۚ اءاَسِن َو ااريِثَك  الًاَج ِر اَمُهْنِم َّثَب َو اَهَج ْوَز ابيِق َر ْمُكْيَلَع  َناَك َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ َماَح ْرَ ْلْا َو ا
7 Ibid .., 240.
Oleh karena itu  mustahil dari jenis  satu lahir  makhluk  yang  berbeda (tak sejajar).  Dengan  demikian  laki-laki dan  perempuan  memilki  status  yang sama (sejajar)  dan  tidak  ada  yang lebih  unggul  satu  dengan  yang  lainnya.Al Quran juga menyatakan dalam surat Al-Israa' : 70.
ِتاَبِّيَّطلا  َنِم ْمُهاَنْق َز َر َو  ِر ْحَبْلا َو ِّرَبْلا يِف ْمُهاَنْلَمَح َو َمَدآ يِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَل َو

## الي ِضْفَت اَنْقَل َخ  ْنَّمِم  ٍريِثَك  ٰىَلَع ْمُهاَنْلَّضَف َو
Dengan  demikian  jelas  terlihat  adanya  dorongan  kearah  kesetaraan laki-laki  dan  perempuan  dalam  Al  Qur'an.  Alasannya pertama Al  Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki dan  perempuan, kedua sebagai  norma,  Al  Qur'an  membela  prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan , keterbedaan biologis menurut Al Qur'an tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin, fungsi bilogis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. 8
Persamaan  berbeda  dengan  keidentikan.  Persamaan  berarti kesederajatan, sedang keidentikan berarti keduanya harus persis sama. Islam tidak  memandang  identik  atau  persis  serupa  hak  lelaki  dan  perempuan  ( dalam  artian  hak  yang  diperdapat).  Tetapi  Islam  tidak  pernah  menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip persamaan (sama-sama) antara laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  tidak  setuju  dengan  keidentikan  hak-hak keduanya.
Yang pasti  Islam  tidak memberikan  hak-hak  yng  identik  kepada  pria dan  wanita  dalam  segala  hal,  sebagaimana  Islam  juga  tidak  menetukan kewajiban dan hukuman yang sama bagi keduanya dalam segala hal. Agaknya penghujatan dominasi laki-laki atas perempuan  memang meruapakan trend dalam globalisasi, sehalan  dengan  era "Kebangkitan  Wanita".  Dan  karena  Al Qur'an  menyinggunghal-hal  berbau  dominatif  semacam  itu,  ia  akan  selalu dipermasalahkan.
Al  Qur'an  sebenarnya  realistis  dengan  menyatakan  bahwa  pada  sisi tertentu  laki-laki  lebih  dominan  atau  bertanggung  jawab  daripada perempuan.  Dan  sebaliknya,  perempuanpun  dalam  sisi  tertentu  lebih dominan  atau  bertanggung  jawab  daripada  laki-laki  (  QS,  An  Nisa':  34). Masing-masing  mereka  adalah  pemimpin  yang  pasti  diminati  pertanggung jawaban. 9
8 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam , Terj. Warid Wajidi dan Cici Farkhah Assegaf, (Yogyakarta, Benteng, 1984), 59.
9 Muhammad  Ibnu  Ismail  al  Bukhari,  Jilid  I,III  dan  IV  (Beirut:  Dar  al  Fikr, T.Th).

## 118 | RELASI GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

## Polarelasi Gender dalam Pendidikan Islam
Banyak  ayat  al-Qur'an  dan  hadis  Nabi  Saw.  yang  berbicara  tentang kewajiban belajar yang ditujukkan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Al-qur'an  selalu  mendorong  manusia  agar  senantiasa  berfikir  dan merenungkan  hakekat  ciptaan  Allah  (QS.  Al-Baqarah  :  164).  Sebagai penghargaan,  orang  yang  berilmu  akan  diangkat  derajatnya  oleh  Allah, seperti halnya orang yang beriman. (QS. Al-Mujadalah : 11).
Al-qur'an  juga  memberikan  pujian  kepada  ulul  al-albab,  yang berdzikir dan berpikir tentang kejadian langit dan bumi. (QS. Ali Imran : 190- 191).
Zikir  dan  pemikiran  tersebut  dapat  mengantarkan  manusia mengetahui  rahasia  alam  semesta  ini  dan  hal  tersebut  tiada  lain  dari pengetahuan.  Mereka  yang  digelari  ulul-albab  tidak  terbatas  pada  laki-laki saja,  tetapi  perempuan  juga.  Ini  dapat  dilihat  dari  sambungan  ayat  yang memrinci  sifat-sifat  mereka.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  surat  Ali Imran ayat 95 :
"  Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, " ini berarti kaum perempuan dapat berfikir, memepelajari,  kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka  ketahui  tentang  alam  raya  ini.  Pengetahuan  alam  raya  tentunya berkaitan  dengan  berbagai  disiplin  ilmu.  Sehingga  dari  ayat  ini  dapat dipahami,  bahwa  perempuan  bebas  mempelajari  apa  saja  sesuai  dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.
Selain  al-Qur'an  hadist  pun  senantiasa  mendorong  perempuan  agar berusaha  menuntut  ilmu  bahkan  dorongan  Rasulullah  saw.  juga  terhadap budak-budak perempuan agar diberi pengajaran dan pendidikan selayaknya. Hal ini tergambar dalam sabdanya :
اَنَثَّدَح ىَسوُم ُُنْب َُليِعاَمْسِإ اَنَثَّدَح ُِدِحاَوْلاُدْبَع اَنَثَّددَح ُُ ِلادَص ُُندْب ُ  ِلادَص ُ  ِِاَددْمَهْلا اَنَثَّددَح ُ  ِبْعَّشلا َُلاَق ِنَثَّدَح وُبَأ َُةَد ْرُب ُْنَع ُِهيِبَأ َُلاَق َُلاَق ُُلوُسَر َُِّاللّ ىَّلَص مهَّللا ُِهدْيَلَع َُمَّلدَسَو ادَم يَأ دد ُجَر ُ ل ُْ ددَِاَك ُُ َدددْنِع ُ ةَددديِلَو اددَهَمَّلَعَف َُنددَس ْحَأَف اددَهَميِلْعَت اددَهَبَّدَأَو َُنددَس ْحَأَف اددَهَبيِدْأَت َُّمددُث اددَهَقَتْعَأ اَهَجَّوَزَتَو ُُهَلَف ُِناَر ْجَأ
" Diriwayatkan dari Abu Burdah dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda : " Setiap  laki-laki  yang  memiliki hamba  perempuan  lalu  mengajar
dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannyadan memperistrinya, maka ia mendapat dua pahala." 10 Apabila  setiap  muslim  diseru  mengajar  dan  mendidik  hamba perempuannya dengan baik, maka mengajar dan mendidik  anak perempuan sendiri tentunya lebih utama dan wajib.
Suatu  ketika  Rasulullah  mengira  khutbahnya  tidak  terdengar  oleh kaum peremp[uan  karen  jumlah  jamaah  yang  hadir  banyak  dan  perempuan berada  dibelakang    barisan  laki-laki.  Untuk  itu  seusai  khutbah  beliau mendatangi  mereka  dan  memberikan  nasihat  kepada  mereka  guna  membri hak mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tibdakan ini fisaksikan oleh  sahabat  Atha'.  Bahkan  ia  memandang  bahwamemberi  pangajaran  dan pendidikankepada  manita  itu  wajib,  sayang  para  imam  waktu  itu mengingkarinya.11
Selain  itu, Rasulullah  juga pernah  mengabulkan  permintaan  seorang perempuan  yang  menginginkan  beliau  mengajar  sekelompok  perempuan secara khusus, dan Rasulullah mengabulkan permintaan itu.12
Tidak sedikit perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dan menjadi  panutan  serta  rujukan  banyak  tokoh  lelaki.  Aisyah,  istri  Nabi Muhammad  saw.  adalah  orang  yang  brilian  otaknya,  cerdas  dan  kritis.  As- Sayyidah Sakinah, Putri al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Asy-Syaikhah Syuhrah yang bergelar " Fakhr an-Nisa' "  (kebanggaan perempuan) adalah guru imam syafi'i. imam Abu hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru- guru  tokoh  mazhab,  yaitu  Mu'nisah  al-Ayyubiyyah  (putri  al-Malik  al-'Adil, Sauara  Salahan  Din  al-Ayyubi),  Syamiyat  at-Taimiyyah,  dan  Zainab  putri sejarawan  Abd.  Al-Latif  al-Baghdadi.  Tokoh  perempuan  lainnya  yang mempunyaikedudukan  ilmiah  dan  terhormat  adalah  al-Khansi,  Rabiah  al- Adawiyyah dan lain-lain.13
Sejak tahun 1970-an sampai sekarang ada gejala banyak wanita yang bekerja  sebagai  guru  di  sekolah  dasar.  Gejolak  dominasi  guru  wanita  ini terlihat  dengan  jelas  di  negara-negara  yang  sudah  maju  seperti  Amerika Serikat, Inggris dan Australia.14
Laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam Islam. Al-Qur'an tidak menampik adanya  perbedaan  anatomi  biologis,  tetapi  perbedaan  ini  tidak  dijadikan
10 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, Shahih Al-Bukhari , (Bairut : Dar al-Fikr, T.Th. Jilid I, III, dan IV. T.Th), 240.
11 Muslimbin Al hajjah, Shohih Muslim , (Beirut: Dar al Fikr, 1992, Juz I, dan
II), 388-397 12 Muhammad Ibnu Ismail al bukhari, Shahih Al-Bukhari.., 30. 13 Marcoes  Natsir,  M.  Lies  dan  Johan  Hendrik  Meuleman, Wanita  Islam
Indonesia Dalam Kajian Tekstural dan Kontekstual , (Jakarta : INIS, 1993), 12.
14 Burhanuddin,  dkk. Manajemen  Pendidikan ,  (Malang  :  Universitas  Negeri Malang Press, T, th), 147.
dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Al- qur'an  tidak  memberikan  beban  gender  serta  mutlak  dan  kaku  kepada seseorang  tetapi  bagaimana  agar  beban  gender  itu  dapat  memudahkan manusia  memperoleh  tujuan  hidup  yang  mulia  di  dunia  dan  akhirat. Kebahagian  hidup  dunia  akhirat  inilah  sebagai  prinsip  pusat  tujuan pendidikan al-Ghozali.
Al-ghozali tidak secara tegas membedakan perlakuan pendidikan laki- laki  maupun  perempuan.  Namun  ditempatkan  pada  porsi  yang  berbeda. Menurut al-Ghozali, manusia sebagai individu  memiliki  potensi  fisik,  mental dan spiritual sesuai dengan kadar kemampuannya.
Dalam  pendidikan  politik  Imam  Ghozali  menyatakan  seorang perempuan  tidak  bisa  didudukkan  sebagai  imam  (kepala  negara).  Menurut dia,  bagaimana  bisa  seorang  perempuan  melaksanakan  pemerintahan sedangkan  dia  sendiri  tidak  memiliki  hak  untuk  memutuskan  perkara  besar dan  tidak  mampu  memberi  kesaksian  dalam  pelbagai  persoalan  keputusan hukum.  Pendapat  ini  dilontarkan  al  Ghozali  dalam  bukunya  Fadhoi'ih  al Bathiriyah.15Menurutnya  dunia  peran  pada  dasarnya  dibagi  menjadi  dua bagian  :  pertama  wilayah  publik  (  al-wilayah  al-  ammah  ),  kedua  wilayah domestik (  al  wilayah  al  khashhah  ).  Wilayah  publik  meliputi  urusan-urusan sosial  kemasyarakatan,  seperti  penyusunan  undang-undang,  melakukan proses  rekonsiliasi  terhadap  konflik-konflik  yang  terjadi  pada  masyarakat umum,  menjalankan  pemerintahan,  dan  sebagainya.  Wilayah  ini  menjadi kekuasaan  kaum  laki-laki.  Sedangkan  wilayah  khusus  meliputi  tugas-tugas rumah  tangga,  mendidik  anak,  dan  tugas-tugas  lain  yang  bersifat  internal, seperti wasiat pada anak dan mengurus harta suami di rumah, menjadi tugas kaum perempuan.
Menurut paham yang konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan  dalam  wilayah  khusus  (domestic  role).  Menurutnya  secara historis  Islam  sejak  kelahirannya  tidak  pernah  menyandarkan  urusan  publik ke pundak perempuan. Sejak masa kenabian, tidak satu pun perempuan yang terlibat langsung dalam kegaiatan-kegiatan politik.
Pendapat demikian, menurutnya, secara doctrinal memiliki landasan legitimatif dari Al-Qur'an, hadist, Ijma' maupun Qiyas. Landasan argumentasi dari Al-Qur'an beristidlal pada surat An-Nisa' ayat 34 :
15 Hasyim  ,  Syafiq, Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  Tentang  Isu-isu Keperempuan dalam Islam , (Jakarta: Mizan, 2001), 191.
" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  ta`at  kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). "
" Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada  isterinya.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana. "
Berdasar ayat diatas, Ibn Katsir memandang bahwa laki-laki memiliki kelebihan  atas  perempuan  untuk  menangani  urusan  publik  dan  terutama urusan  politik..  Kemudian  surah  Al  Ahzab  ayat  33  oleh  sebagian  mufasir dinyatakan  sebagai  dalil  bagi  keharusan  perempuan  untuk  selalu  tinggal  di dalam  rumah.  Perempuan  tidak  boleh  menampakkan  diri  serta  dianjurkan untuk berihtijab (menutup diri dengan hijab) dari dunia luar, khususnya laki- laki.
Landasan  argumentasi  kedua  yang  menopang  ketidakbolehan perempuan berperan dalam ruang politik diambil dari hadist-hadits Nabi Saw dalam wahana politik Islam, hadis yang biasa digunakan adalah bahasa Rifa'at Hasan sering disebut sebagai hadits misoginis yang antara lain :
اَنَثَّدَح ُُناَمْثُع ُُنْب ُِمَثْيَهْلا اَنَثَّدَح ُ ف ْوَع ُِنَع ُِنَسَحْلا ُْنَع ِبَأ َُةَرْكَب َُلاَق ُْدَقَل دِنَعَفَِ َُُّاللّ ُ  دَمِلَكِب َُماَّيَأ ُِلَمَجْلا اَّمَل َُغَلَب َُّ ِبَّنلا ىَّلدَص مدهَّللا ُِهدْيَلَع َُمَّلدَسَو َُّنَأ ادًسِراَف اودُكَّلَم َُ دَنْبا َردْسِك َُلادَق ُْندَل َُ ِلْفُي ُ م ْوَق ا ْوَّلَو ُُمُهَرْمَأ ًُةَأَرْما
*
Sesuai  dengan  hadis  diatas,  perempuan  tidak  bolehkan  mengurusi wilayah  publik  karena  pasti tidak  berhasil  dan  tidak  membawa  keuntungan. Bahkan kepemimpinan mereka dianggap merugikan. Kedua hadits Rasulullah saw yang berbunyi :
ءاَسِنَلا
َصْيِقَِ ُ لْقَع
ُِنْيِدلاَو
Hadis ini ulama feqh sering digunakan untuk memperkuat argument mereka  bahwa  secara  biologis  dan  fitrah  perempuan  kurang  dalam kemampuan  akal  dan  keagamaannya.  Karena  kekurangan  ini,  perempuan tidak berhak terjun kedalam wilayah politik yang mengharuskan adanya sikap rasional  dalam  dirinya.  Padahal  rasionalitas  ini  tidak  ada  dalam  diri perempuan.
Landasan argumentasi ketiga adalah ijma'.  Ijma' adalah  kesepakatan ulama pada suatu masa tertentu mengenahi persoalan hukum yang tertentu pula.  Dalam  bahasa  lain,  ijma'  disebut  dengan  istilah  konsensus.  Menurut
kelompok ini,  dalam  ijma'  telah  disepakati  bahwapengalaman  praktek  Islam pada  masa  Nabi  Saw,  Khulafaur  Rasyidin  serta  generasi  sesudahnya  tidak pernah  mengajak  perempuan  untuk  terlibat  dalam  menyelesaikan  urusan politik.  Memang  pada  masa  Muhammad  saw  banyak  perempuan  yang cemerlang  dalam  peradabanmaupun  pemikiran,  seperti  Rasul  Saw,  tetapi mereka  tidak  pernah  bergabung  dalam  urusan  politik.  Mereka  juga  tidak pernah diajak untuk terjun ke dalamnya.
Landasan  keempat  adalah  qiyas.  Qiyas  secara  etimologi  adalah menimbang.  Dalam  tradisi  fiqih  Syafi'I,  qiyas  memang  menjadi  salah  satu landasan  hukum  Islam,  sebagai  contoh,  perempuan  tidak  boleh  menjadi kepala  negara  (imam)  karena  perempuan  tidak  boleh  menjadi  imam  dalam sholat.  Kemudian,  perempuan  tidak  dibolehkan  pergi  sendirian  tanpa ditemani muhrimnya dan sebagainya.
Berbeda  dengan  pendapat  pertama,  segolongan  ulama  yang cenderung  liberal-progresif  tidak  menghalangi  perempuan  terlibat  dalam dunia  politik.  Secara  eksplisit  kelompok  ini  menyatakan  bahwa  perempuan memiliki  hak  penuh  untuk  berpolitik.  Kaum  perempuan  juga  diijinkan memangku  tugas-tugas  politik  seberat  yang  dipangku  oleh  laki-laki. Sebagaian  ulama  dari  pendapat  ini  memeng  ada  yang  secara  radikal membolehkan  semua  urusan  politik  yang  ditangani  oleh  perempuan,  tetapi ada juga yang berfikir setengah-tengah.
Secara  normatif,  pendapat  leberal-progresif  ini  memiliki  pijakan  al- qur'an dan hadis sebagai sumbernya.  Pendapat ini tidak menggunakan  ijma' dan  qiyas  karena  keduanya  dianggap  masih  dalam  titik  kontroversial dikalangan mazhab fiqh.
Pendapat ulama yang cenderung liberal-progresif mengunakan  dalil- dalil al-Qur'an yang menyetir tentang konsep adalah (keadilan) dan muswah (persamaan)  yang  selalu  dijunjung  tinggi  dalam  Islam.  Salah  satu  ayat  yang dijadikan sebagai dalalah tasri'iyah surat at-Taubah ayat 71 :
"  Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan, sebahagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  ma`ruf, mencegah  dari  yang  mungkar,  mendirikan  sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. "
menurut  mereka  surat  at-Taubah  ayat  71  menunjukkan    bahwa antara  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama dalam  berpolitik.  Sebagimana  laki-laki,  perempuan  juga  memiliki  hak mengatur  masyarakat  umum  (wilayatul  Amri).  Perempuan  juga  boleh menjadi  seorang  hakim  dan  penengah  konflik.  Kemudian,  surat  al-Hujarat ayat  10,  dan  surat  al-Isra'  ayat  70.  Substansi  dari  ayat-ayat  tersebut  adalah Islam  memuliakan  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  posisi  yang seimbang  (equal).  Islam  menyatakan  tidak  ada  diskriminasi  di  antara  anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan.16
Selain beristidlal terhadap al-Qur'an kelompok ini juga menggunakan hadis yang isinya menjunjung tinggi hak-hak perempuan, terutama hak untuk berpendapat  dalam  bidang  politik.  Ada  riwayat  yang  sangat  terkenal mengenai  sahabat  Umar  ibn  Al-Khathab  dan  seorang  perempuan  yang menyanggahnya  .  suatu  ketika  Umar  berkhutbah  di  masjid  dan  menhimbau agar  tidak  memberikan  mahar  tinggi  kepada  perempuan.  Khutbah  Umar tersebut sekonyong-konyong  mendapat tanggapan  dari  seorang  perempuan yang  mengatakan  bahwa  dia  pernah  mendengar  firman  Allah  Swt  dalam surat an-Nisa' ayat 20 – 21 :
" Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang  kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara mereka  harta  yang  banyak,  maka  janganlah  kamu  mengambil kembali  daripadanya  barang  sedikitpun.  Apakah  kamu  akan mengambilnya  kembali  dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta  dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu  telah  bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Setelah  dibacakan  ayat  tersebut,  Umar  mengatakan  bahwa pernyataan perempuan tadi yang benar dan pendapatku yang salah. Riwayat ini dianggap kelompok ulama yang cenderung liberal-progresif sebagi bentuk persetujuan  dan  sikap  akomodatif    Umar  terhadap  peranan  perempuan dalam  wilayah  publik.  Artinya  seorang  perempuan  dibenarkan  dalam  Islam untuk berpartisipasi dalam mengurus umat dan terlibat dalam urusan politik praktis.
16 Hasyim , Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan ,,. 193.
Kelompok  apologetis  memandang  bahwa  persoalan  hak-hak  politik perempuan  tidak  ada  kaitannya  dengan  agama  dan  fiqh.  Hak-hak  politik perempuan  itu  lebih  merupakan  persoalan  sosial  politik  dan  budaya.  Tidak tepat    apabila  melimpahkan  perkara  adanya  pembatasan  hak-hak  politik perempuan sebagai persoalan agama atau fiqh.
Pada  dasarnya,  hak-hak  politik  dalam  perpektif  wacana  fiqih kontemporer juga masih berada dalam titik perdebatan walaupun di sana-sini sudah  ada  perubahan    persepsi.  Bahkan  cara  pandangnya  pun  tidak  jauh berbeda dengan cara pandang ahli fiqh klasik. Setidaknya ada dua kelompok yang  memperdebatkan  kedudukan  perempuan  dalam  memperoleh  hak-hak politiknya.  Pertama,  kelompok  yang  melarang  perempuan  ,menikmati  hak- hak  politiknya.  Kedua,  mereka  yang  menganjurkan  hak  politik  perempuan diperoleh secara wajar.
Kelompok  pertama  yang  menetapkan  bahwa  Islam  melarang  kaum wanita  berkiprah  dalam  dunia  politik  didasarkan  pada  argumen  sebagai berikut :  Pertama,  perempuan  berbeda  dengan  laki-laki  dari  sudut  pandang biologis,  rasionalitas,  serta  peradabannya.  Perempuan  dari  sudut  biologis merupakan  makhluk  lemah.  Dari  sudut  rasionalitas,  kelompok  ini berpandangan  bahwa  kaum  wanita  pada  umumnya  cenderung  lebih mendahulukan  emosi  dan  perasaannya  daripada  nalarnya.  Kemudian,  dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah umat manusia, andil dan  sumbangsih  kaum  perempuan  dalam  membangun  peradabantidak begitu  terlihat,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  laki-laki.  Bahkan  bisa dikatakan peradaban merupakan kreasi utama makhluk laki-laki. Oleh karena itu  keterlibatannya  yang  tidak  intensif  pada  tiga  aspek  di  atas,  perempuan tidak diberi hak-hak politik.
Pembagian alamiah antara laki-laki dan perempuan dalam tugas dan bidangnya  masing-masing  adalah  refleksi  dari  garis  pemikiran  ini,  artinya kelompok  ini  menganggap  bahwa  menurut  budaya,  bahkan  agama,  tugas kaum  perempuan  khusus  menangani  pekerjaan  rumah  tangga,  seperti menjaga  anak,  mencuci  dan  memasak.  Tugas  sosial  dan  politik  merupakan bagian  dari  tanggung  jawab  mutlak  yang  diperuntukkan  bagi  kaum  laki-laki (suami).
Apabila  perempuan  melakukan  tugas-tugas  politik,  nanti  akan berdampak negatif pada keluarga.  Keterlibatan perempuan dalam  persoalan politik akan  menjadi sebab  keterpecahan pandangan  politik dalam  keluarga, pada  sisi  lain,  keterlibatan  kaum  perempuan  di  luar  rumah  akan menyebabkan  terjadinya  krisis  keluarga.  Karena  dengan  aktifitas  diluar rumah  untuk  urusan  politiknya,  maka  ta  dapat  terelakkan  kebanyakan  dari wanita  yang  berkiprah  dalam  berpolitik  praktis  lalai  akan  tugas  dan peranannya  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  harus  menjaga  harmonitas  dan moiralitas keluarga di dalam rumah.
Pandangan  seperti  ini  biasanya  dilansir  oleh  kalangan  Islam Fundamentalis.  Namun  khasanah  fiqh kontemporer  pun,  pandangan  seperti ini diakomodasikan secara serius.
Selanjutnya,  kelompok  kedua  menganggap  kebutuhan  untuk menyatarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak- hak  politiknya  sebagi  hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan.  Demi  kebaikan  dan demokratisasi,  mereka  menghendaki  perempuan  sejajar  dengan  laki-laki. Dalam  Isalam  dan  realitas  kehidupan  sehari-hari,  perempuan  merupakan bagian dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi kebaikan  yang  ada  di  dunia  ini.  Intlektual  Islam  kontemporer  yang  masuk dalam katagori ini adalah Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Rif'at Hassan, dan masih banyak lagi.

## Penutup
Gender merupakan suatu konsep  kultural yang beruapaya  membuat pembedaan  (distinction)  dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas,  dan karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang dalam  masyarakat.  Dalam  struktur  sosial  yang  berkembang  dalam masyarakat  di  dalam  lintasan  sejarah,  perempuan  ditempatkan  di  dalam posisi  minoritas.  Sementera  itu,  ketimpangan  status  berdasarkan  jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Perempuan ditempatkan pada posisi  inferior.  Peran  mereka  terbatas  sehingga  akses  untuk  memperoleh kekuasaan  juga  terbatas,  akibatnya  perempuan  mendapatkan  status  lebih rendah  dari  laki-laki.  Al-Qur'an  tidak  menampik  adanya  perbedaan  anatomi biologis, tetapi  perbedaan  ini  tidak dijadikan  dasar  untuk  mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Al-qur'an tidak memberikan beban gender  serta  mutlak  dan  kaku  kepada  seseorang  tetapi  bagaimana  agar beban  gender  itu  dapat  memudahkan  manusia  memperoleh  tujuan  hidup yang  mulia  di  dunia  dan  akhirat.  Kebahagian  hidup  dunia  akhirat  inilah sebagai prinsip pusat tujuan pendidikan al-Ghozali.

## Daftar Rujukan
Allan  G  Johnson, Human  Arrangements  an  Introduction  to  Sociology ,  San Diego New York, 1986.
Asghar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan  Dalam  Islam ,  Terjemahan  oleh Warid Wajidi dan Cici Farkhah Assegaf, Yogyakarta : Benteng, 1984.
Burhanuddin,  dkk. Manajemen  Pendidikan ,  Malang  :  Universitas  Negeri Malang Press, T, th.
John  M  Echols  dan  Hassan  Shadilly, Kamus  Inggris  Indonesia ,  Jakarta: Gramedia,Cet xii, 1983.
Hasyim  ,  Syafiq, Hal-hal  yang  Tak  terpikirkan  tantang  Isu-isu  keperempuan dalam Islam , Jakarta : Mizan, 2001.
Helen  Tierney  (Ed) Tt  : 153 Womens  Studies  Encylopedia ,  Vol  1,  New  York  :
Green Press, T.th.
Linda  L.  Linsey, Gender  Roles : a  Sociological  Perspective ,  New  Jersey  :
Prentice Hall, 1990.
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, Shahih Al-Bukhari , Bairut : Dar al-Fikr, T.Th. Jilid I, III, dan IV. T.Th.
Muslim bin Al hajjah, Shohih Muslim , Beirut: Dar al Fikr, 1992, Juz I, dan II
Marcoes  Natsir,  M.  Lies  dan  Johan  Hendrik  Meuleman, Wanita  Islam Indonesia  Dalam  Kajian  Tekstural  dan  Kontekstual ,  Jakarta  :  INIS,
1993.
Victoria Neufeldt (Ed), Webster"s New Dictionary , New York: Webster's New World Clevenland, 1984.