## ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA KEKHALIFAH UMAR BIN KHATTAB
Nurma Sari
Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi,  Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia E-mail: cha.sari89@gmail.com

## Abstract
This paper discusses a descriptive charity as fiscal policy during the caliphate of Umar. Zakat has a major position in fiscal policy in the early days of Islam. Besides, as a source of major revenue Islamic state at the time,  zakat  is  also  capable  of  supporting  both  state  spending  in  the  form  of  government  expenditure (expenditure  countries)  and  government  transfers  (transfer  expenses).  Zakat  is  also  able  to  influence  the economic policy of the Islamic government to improve the welfare of the people, especially the weak. It was in because zakat is the source of funds that will never dry out.
Keywords: Zakat;, Fiscal Policy;, the Caliphate of Umar bin Khattab.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  secara  deskriptif  zakat  sebagai  kebijakan  fiscal  pada  masa  kekhalifahan  umar  bin khatab. Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal islam. Disamping sebagai sumber  pendapatan  Negara  Islam  yang  utama  pada  masa  itu,  zakat  juga  mampu  menunjang  pengeluaran Negara baik dalam bentuk government expenditure (pengeluaran belanja negara) maupun government transfer (pengeluaran  transfer).  Zakat  juga  mampu  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi  pemerintah  islam  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  terutama  kaum  lemah.  Hal  itu  di  karenakan  zakat  adalah  sumber  dana yang tidak akan pernah kering dan habis.
Kata Kunci : Zakat, Kebijakan Fiskal, Kekhalifahan Umar bin Khattab.

## PENDAHULUAN
Umar  bin  Khattab,  Lahir  pada  tahun  581  M-26  Zulhijah.  Umar  dilahirkan  pada  tahun  ketiga  belas  setelah Tahun Gajah (Imam As-Suyuthi, 2010). Ketika dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khathab mengumumkan kepada  rakyat  tentang  pengaturan  kekayaan  negara  Islam.  Beliau  berkata  :  “Barang  siapa  ingin  bertanya tentang  al-Quran,  maka  datanglah  pada  Ubay  ibn  Ka’ab.  Barang  siapa  bertanya  tentang  ilmu faraidh (ilmu warisan),  maka  datanglah  pada  Zaid  ibn  Tsabit.  Dan  barang  siapa  bertanya  tentang  harta,  maka  datanglah padaku.  Karena  Allah  SWT  telah  menjadikanku  sebagai  penjaga  dan  pembagi  harta”  (Muhammad  Husain Haekal., 2009).
Perekonomian  di  masa  Umar  bin  Khathab  berhubungan  dengan  sumber-sumber  syari’ah  Islam  (Jaribah  bin Ahmad  Al-Haritsi, . hal.  69).  Kedudukan  hukum  perekonomian  Islam  sama  dengan  hukum  lainnya  dalam syariah Islam, yaitu bersumber dari Allah Swt. Syariah Islam adalah undang-undang agama yang bersumber
dari wahyu Ilahi. Inilah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an, “Bukankah hukum itu hanya milik Allah ( Al- An’am : 57).
Dari  berbagai  pendapatan  negara  yang  terjadi  pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab.  Beliau  banyak  melakukan hal-hal yang baru melalui ijtihadnya yang belum pernah terjadi baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti kebijakan menetapkan kharaj (pajak tanah) dan ‘usyur pada masa itu. Hal  ini  dilakukan  beliau  agar  terwujudnya  ekonomi  yang  stabil  dan  terwujudnya  kesejahteraan  bagi masyarakat  Muslim  pada  masa  itu.  Tentunya  hal  ini  harus  dicontoh  oleh  tiap-tiap  kepala  negara  Muslim  di dunia agar terwujudnya negara yang sejahtera. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Ada sekitar 87% penduduk di Indonesia yang beragama Islam dari total penduduk Indonesia(Gusfahi, 2007). Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepala negara dalam hal penarikan devisa negara. Misalnya dalam hal penarikan zakat yang mempunyai potensi yang sangat besar di negara Indonesia dan dapat dipergunakan sebagai pemasukan negara demi terciptanya negara yang sejahtera.
Tulisan  ini  mengarah  kepada  perekonomian  yang  islami,  dengan  menganalisis  kebijakan  zakat  dalam mempengaruhi  pendapatan  suatu  Negara.  Sebagaimana  pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Khatab  yang melaksanakan zakat sebagai kebijakan fiscal ( fiscal policy ) .
pembahasan  tulisan  ini  dibagi  dalam  lima  bagian.  selanjutnya  tulisan  ini  membahas  metode  penelitian.  dua bagian  selanjutkan,  masing-masing  akan  membahas  zakat  dan  fiscal,  fiscal  pada  masa  umar  bin  khattab. selanjutkan, relevansi kebijakan fiskal umar bin khattab dengan kondisi fiskal pada era modern akan dibahas di bagian 5. Di bagian terakhir tulisan ini, kesimpulan akan dipaparkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  menggunakan  pendekatan  sejarah  sosialdengan  menjadikan kehidupan  sosial-ekonomi  pada  masa  Kekhalifahan  Umar  bin  Khathab,  khususnya  berkaitan    dengan penerapan  zakat  sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal  sebagai  unit  analisis  ( unit  of  analisys ).  Data  dalam penelitian  ini  menggunakkan  instrumen  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini  bersifat penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah yang diteliti.

## ZAKAT DAN FISKAL
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  bercorak  sosial-ekonomi  dari  lima  rukun  Islam.  Dengan  zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:
Artinya:  “ Jika  mereka  bertaubat,  mendirikan  shalat,  dan  membayar  zakat,  barulah  mereka saudara kalian seagama .”(At-Taubah: 103)
Jika  di  tinjau  dari  segi  bahasa,  kata  Zakat  merupakan  bentuk  kata  dasar  ( masdar )  dari zakâ yang  berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. sesuai firman Allah swt:
“Ambillah zakat dari sebagian harta/ kekayaan mereka, untuk           membersihkan dan mensucikan  mereka  dengannya.  Dan  berdoalah  untuk  mereka,  sungguh  doamu  mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”( At-Taubah : 103)
Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu ‘ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya (dalam hal zakat mal). Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam al-Qur’an, hadits, dan Ijma’.
Dari  segi  ekonomi,  riba  merupakan  unsur  penting  dalam  pengembangan  ekonomi,  dimana  mewujudkan bertambahnya  mata  uang  tanpa  disertai  bertambahnya  penghasilan  nyata,  tetapi  membawa  pengaruh  yang tidak kondusif terhadap system ekonomi dengan lahirnya inflasi..Hal ini berbeda dengan system zakat yang mampu  bertindak  sebagai  kebijakan  fiscal  yang  mendongkrak  perekonomian  pada  tataran  ril.  Zakat  adalah ibadah yang cukup unik. Secara pribadi, ia dapat mewujudkan keshalihan individu seorang Muslim. Namun, sosial  ekonomi  zakat  merupakan  instrumen  yang  mempunyai  efek  yang  cukup  besar  bagi  kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Terdapat beberapa peranan zakat dalam pertumbuhan ekonomi  antara lain(fakhruddin: 2008)
1. Zakat merupakan sarana penting dalam fungsi perbaikan mata uang.
2. Zakat merupakan tambahan dan Pengembangan harta
3. Zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi.
4. Zakat dalam mewujudkan keseimbangan social
Jika  ditinjau  dari  aspek  keadilan  sosial  ( al-‘adâlah  al-ijtimâ’iyyah ),  perintah  zakat  dapat  dipahami  sebagai satu  kesatuan  sistem  yang  tak  terpisahkan  dalam  pencapaian  kesejahteraan  sosial-ekonomi  dan kemasyarakatan.  Zakat  diharapkan  dapat  meminimalisir  kesenjangan  pendapatan  antara  orang  kaya  dan
miskin.  Disamping  itu,  zakat  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  atau  menumbuhkan  perekonomian,  baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Untuk itu, para ekonom Islam dan ahli hukum Islam harus  mampu  menjelaskan  hal  ini  dengan  nalar  yang  dapat  deterima  oleh  msyarakat  yang  lebih mengedepankan rasional tersebut (masyarakat sekular).
Beberapa  ahli  berusaha  untuk  membuktikan  keterkaitan  zakat  dengan  pembangunan  sosiol-ekonomi, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, kalangan ekonom Islam menyarankan agar zakat dikelola oleh Negara. Fariq al-Nabbahan mengemukakan bahwa apabila pemerintah menarik zakat, maka telah membangun pilar penting penyejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, menurut Gazi Inayah dalam bukunya yang berjudul Al-Iqtishâd  al-Islamî  al-Zakâh  wa  al-Dharîbah yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia menjadi Teori  Komprehensif  Tentang  Zakat  dan  Pajak tahun  2003.  Dalam  bukunya  tersebut,  Inayah  ingin meyakinkan pembaca bahwa zakat adalah ibadah mâliyah dan bukan pajak yang bernilai ekonomis.
Dalam perkembangan selanjutnya, zakat dan pajak menjadi dua kewajiban yang dipikul oleh kaum Muslimin. Dengan  pengintegrasian  zakat  dan  pajak,  maka  Negara  dapat  menyusun  kebijakan  dalam  bidang perekonomian  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  dengan  menggunakan  pajak  dengan  makna  zakat  sebagai instrumen yang paling utama. Dengan demikian, zakat bukan hanya sebagai santunan kepada masyarakat yang tidak  berdaya,  tetapi  juga  untuk  membiayai  pengeluaran  Negara  lainnya  dan  sebagai  alat  untuk  merekayasa perekonomian masyarakat suatu Negara melalui kebijakan fiskalnya.
Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pendapatan  dan pengeluaran Negara, hal ini berkaitan dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah). Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal.  Dengan kata lain kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal  adalah  apabila  perekonomian  nasional  mengalami  inflasi,  pemerintah  dapat  mengurangi  kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali.
Kebijakan  fiskal  menurut  para  ahli  ekonomi(M.  Faruq  Al-Nabbahan:2000),  antara  lain;  Menurut  M.  Faried Wijaya  (2000)  dalam  buku  Nuruddin  Mhd.  Ali  kebijakan  fiskal  adalah  perubahan  besarnya  pajak  dan  atau pengeluaran pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga serta tingkat output meupun kesempatan kerja dan memacu  atau  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Kebijakan  fiskal  menurut  Mannan  (1995)  adalah,  langkah pemerintah  untuk  membuat  perubahan-perubahan  dalam  sistem  perpajakan  atau  dalam  pembelanjaan,  yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang di hadapi Negara. Dalam ekonomi konvensional kebijakan  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  langkah  pemerintah  untuk  membuat  perubahan-perubahan  dalam sistem  pajak  atau  dalam  pembelanjaan  (dalam  konsep  makro  disebut  dengan government  expenditure ) (Mustafa Edwin Nasution dkk.:2007).
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh  pemerintah  di  bidang  keuangan,  meliputi  penerimaan  negara,  pengeluaran  negara  dan  utang.  Ketiga komponen itu terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijakan fiscal (Gufahmi:2007)
Sementara itu, Kebijakan Fiskal yang diterapkan di Indonesia bukanlah bersumber dari zakat melainkan pajak. Dalam pemerintahan Indonesia Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi  perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik  dengan  jalan  mengubah  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah. Dalam pengertian lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Adapun instrumen kebijakan fiskal Indonesia  adalah  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berhubungan  erat  dengan  pajak.  Kebijakan  fiskal  juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka(Ani Sri Rahayu:2010)
1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang suistainable , kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.
Kebijakan fiskal atau yang sering disebut “politik fiskal” ( fiscal policy ) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian,  terdiri  dari penerimaan dan pengeluaran .  Sumber-sumber  penerimaan  pemerintah  modern (Indonesia)  atau  cara-cara  yang  dapat  ditempuh  pemerintah  untuk  mendapatkan  uang  pada  intinya  dapat digolongkan sebagai berikut: Pajak, Retribusi, Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara, Denda-denda dan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  Negara,  Sumbangan  masyarakat  untuk  jasa-jasa  yang  diberikan  oleh pemerintah,  Pencetakan  uang  kertas,  Hasil  undian  Negara,  Pinjaman,  Hadiah  atau  hibah.  Sedangkan pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam:  Pengeluaran  konsumsi pemerintah  yang  bisa  juga  disebut government  expenditure atau government  purchase. ;  Pengeluaran pemerintah berupa government transfer .
Dengan demikian, kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak yang bertujuan untuk memengaruhi perekonomian menuju keadaan yang diinginkan . Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, distribusi penghasilan, dan sebagainya. Agenda tiap tahun yang dilakukan negara Indonesia adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pendapatan dari negara Indonesia yang paling besar tiap tahunnya bersumber dari pajak. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1: Pendapatan Negara Indonesia, 2012 (triliun rupiah) URAIAN 2012 APBN-P Outlook
Pendapatan Dalam Negeri
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. PENERIMAAN  PERPAJAKAN a. Pajak DalamNegeri 1. PajakPenghasilan a. Migas b. Non Migas 2. PajakPertambahanNilai 3. PajakBumi dan Bangunan 4. Cukai 5. PajakLainnya b. PajakPerdaganganInternasional 1. Bea Masuk 2. Bea Keluar
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan SDA
1. Migas
a. Minyak bumi b. Gas Bumi 2. Non Migas a. Pertambangan Umum b. Kehutanan c. Perikanan d. Panas Bumi b. BagianLaba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU II. Penerimaan Hibah 1.357,4 1.016,2 968,3 513,7 67,9 445,7 336,1 29,7 83,3 5,6 47,9 24,7 23,2 341,1 217,2 198,3 150,8 47,5 18,8 15,3 3,1 0,2 0,3 30,8 72,8 20,4 1.366,4 1.021,8 970,9 499,0 76,6 422,4 347,3 31,7 87,9 5,0 50,9 26,1 24,8 344,6 220,2 201,1 144,5 56,6 19,0 15,3 3,1 0,2 0,5 30,8 73,2 20,4
0,8 6,0 JUMLAH 1.358,2 1.372,4
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 jenis pajak terbesar yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Cukai,  dan  Pajak  Perdagangan Internasional.  Tentunya  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  yang  terjadi  pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab  yang pemasukan negaranya bersumber dari zakat.
Dalam hal belanja negara juga mempunyai beberapa perbedaan antara sistem belanja negara pada masa Umar bin  Al-Khathab  dengan  sistem  belanja  negara  Indonesia  pada  saat  ini.  Pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab belanja  negara  (distribusi  pendapatan  negara)  terdiri  dari  pendistribusian  kepada  delapan  ashnaf  jika pendapatannya terdapat surplus pendapatan, pendistribusian kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan  mereka  tanpa  membedakan  apakah  ia  seorang  muslim  atau  tidak,  pendistribusian  untuk membayar  dana  pensiun  dan  dana  bantuan  serta  untuk  menutup  biaya  operasional  administrasi,  kebutuhan militer, dan sebagainya serta pendistribusian untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan  dan  dana  sosial  lainnya.  Sedangkan  sistem  belanja  negara  Indonesia  pada  saat  ini  terdiri  dari  belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Pada  saat  ini  zakat  bukan  merupakan  pendapatan  pokok  negara  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  biasanya melakukan sedekah (zakat) langsung kepada orang yang membutuhkan seperti yang telah diperintahkan oleh al quran dan hadis ataupun melalui lembaga-lembaga pengelolanya.
Kebijakan  fiskal  lebih  menekankan  pada  pengaturan  pendapatan  dan  belanja  pemerintah.  Kebijakan  fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari’ah yang dijelaskan imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan  kesejahteraan  dengan  tetap  menjamin  keimanan,  intelektualitas,  kekayaan  dan  kepemilikan. Bisa  dikatakan  kebijkan  fiskal  memegang  peranan  penting  dalam  sistem  perekonomian  Islam  bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat  menyiratkan  tentang  pentingnya  kedudukan  kebijakan  fiskal  dibanding  dengan  kebijakan  moneter. Sementara  itu,  Negara  islam  yang  dibangun  oleh  nabi  tidak  mewarisi  harta  sebagaimana  layaknya  dalam pendirian  suatu  Negara.  Oleh  karena  itu,  kita  akan  mampu  melihat  bagaimana  kebijakan  fiskal  sangat memegang peranan penting dalam pembangunan Negara Islam tersebut.

## KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB
Dalam  pemerintahan  Islam,  kebijakan  fiskal  telah  dikenal  sejak  zaman  Rasulullah  Saw,  Hingga  zaman pertengahan.  Pada  zaman  Rasulullah  Saw,  dan  para  Sahabat,  Baitul  Maal  adalah  lembaga  pengelolaan keuangan Negara sehingga terdapat kebijakan fiskal yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Maal memberikan  dampak  posistif  terhadap  tinggkat  investasi,  penawaran  agregat,  dan  secara  tidak  langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  negara  untuk  mencapai  tujuan-tujuannya  Ani  Sri Rahayu:2010).  Kewajiban  negara  atas  rakyatnya  adalah  melayani  dan  mengurusi  urusan  umat.  Hal  ini ditegaskan  Nabi  SAW  dalam  sabdanya:  “Seorang  imam  (khalifah)  adalah  pemelihara  dan  pengatur  urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”.  (HR Bukhari dan Muslim).
Setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai penerusnya. Menurut Amir Ali, “masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil,  memiliki    energi  yang  besar  dan  karakter  yang  kuat  (dan  memiliki  kemampuan  administratif)”.  Ada beberapa  hal  penting  yang  perlu  dicatat  berkaitan  dengan  masalah  kebijakan  fiskal  pada  masa  Umar  bin Khattab,  diantaranya  adalah  masalah  Baitul  Maal,  Kepemilikan  Tanah,  Zakat,  Ushr,  Shadaqoh  untuk  non muslim,  Koin,  Klasifikasi  pendapatan  negara  dan  pengeluarannya.  Adapun  kontribusi  yang  diberikan  Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antara lain:

## 1. Reorganisasi Baitul Mâl
2. Pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  makanan  dan  pakaian  kepada warga negaranya.
3. Diversifikasi terhadap objek zakat,  tarif zakat
4. Pengembangan ushr (pajak pertanian)
5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (land reform ).
Pengelompokan pendapatan Negara dalam 4 bagian, seperti yang terdapat tabel di bawah ini (gusfahmi:2008)
Tabel 2: Jenis Pendapatan dan Tujuan Penggunaannya
Jenis Pendapatan Tujuan Penggunaan 1. Zakat dan ‘Usyur Pendapatan ini didistribusikan di tingkat Lokal  dan  jika  terdapat  surplus,  sisa pendapatan  tersebut  disimpan  di  Baitul  Mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf. 2. Khums (Ghanimah) dan Shadaqah
Pendapatan  ini  didistribusikan  kepada  fakir miskin  atau  untuk  membiayai  kesejahteraan mereka  tanpa  membedakan  apakah  ia seorang Muslim atau bukan. 3. Kharaj,  Fa’i,  Jizyah,  dan  ‘Usyur (Pajak  Perdagangan)  dan  Sewa Tanah. Pendapatan  ini  digunakan  untuk  membayar dana  pensiun  dan  dana  bantuan  serta  untuk membiayai  biaya  operasional  administrasi,
kebutuhan militer, dan sebagainya. 4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan  ini  digunakan  untuk  membayar para  pekerja,  pemeliharaan  anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
Dalam  Islam  sektor  penerimaan  pemerintah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu  ada  pendapatan  yang bersifat  rutin  seperti  : zakat,  jizyah,  kharaj,  ushr,  infak,  dan  shadaqoh serta  pajak  jika  diperlukan,  dan  ada yang  bersifat  temporer  seperti  :  ghanimah,  fa’I,  dan  harta  yang  tidak  ada  pewarisnya.    Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## Tabel 3: Sumber-sumber Pendapatan Negara
Dari Kaum Muslimin Dari Kaum non-Muslim Umum 1. Zakat 2. Ushr (5-10%) 3. Ushr (2,5%)
4. Zakat fitrah
5. Wakaf
6. Amwal Fadhila
7. Nawaib
8. Shadaqoh yang lain
9. Khumus 1. Jizyah 2. Kharaj 3. Ushr (5%)
1. Ghanimah
2. Fay
3. Uang tebusan
4. Pinjaman dari kaum
Muslim atau non-Muslim
5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah Negara lain
Sumber: Sabzawi, 1984
Peranan  Negara  dalam  menjaga  kesejahteraan  rakyatnya  tercermin  dari  distribusi  pengeluaran  Negara sebagaimana pada tabel dibawah ini:
Tabel 4: Sumber-sumber Pengeluaran Negara
Primer Sekunder 1. Biaya Pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan
2. Penyaluran Zakat dan Ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur’an
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara
1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan
3. Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara
lainnya 4. Pembayaran upah para sukarelawan 5. Pembayaran utang negara 6. Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)
4. Hadiah untuk pemerintah Negara lain
5. Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimin yang menjadi budak
6. Pembayaran atas denda mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim
7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw.
10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw . (hanya sejumlah kecil; 80 butur kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
11. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khaibar)
Sumber: Sabzawari, 1984
Jika kita menelaah tabel pendapatan dan pengeluaran negara pada masa kkhalifahah Umar bin Khattab, maka dibutuhkannya  bidang  yang  menangani  masalah  ini.  Menurut  Abdul  Qadim  Zallum  (2002)    pos-pos pemasukan  dan  pengeluaran  negara  Islam  ( Daulah  Islamiyah )  dalam  bukunya al-Amwal  fi  Daulah  al- Khilafah ,  membagi  sumber-sumber  pendapatan  negara  dalam  3  kelompok  yaitu:  bagian fai’ dan kharaj ; bagian shadaqah .

## RELEVANSI  KEBIJAKAN  FISKAL  UMAR  BIN  KHATTAB  DENGAN  KONDISI  FISKAL  PADA ERA MODERN
Dalam konteks  kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara. Zakat harus masuk  dalam  kerangka  kebijakan  fiskal  Negara  dan  bukan  hanya  dijadikan  pengeluaran  pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh Negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.
Sejak  awal,  Zakat  telah  mendapat  perhatian  sebagai  salah  satu  tonggak  perekonomian  umat  Islam.  Hal  ini perlu  diketahui  agar  kita  lebih  menyadari  bahwa  ekonomi  Islam  sesungguhnya  bukanlah  konsep  baru, melainkan  sebuah  konsep  praktis  yang  prestasinya  dan  kesuksesannya  telah  dicatat  dengan  baik  dalam lembaran  sejarah.  Namun  demikian,  perlu  diketahui  bahwa  keberhasilan  ekonomi  Islam  itu  tidak  muncul secara  kebetulan  atau  tanpa  syarat,  melainkan  membutuhkan  sebuah  syarat  multak.  Ekonomi  Islam  hanya
akan  berhasil  jika  diterapkan  dalam  masyarakat  Islam  secara  menyeluruh  ( kaffah ),  baik  di  bidang  ekonomi maupun dibidang-bidang lainnya, seperti politik, sosial, pendidikan, dan budaya.
Sebab sistem kehidupan Islam bersifat integral dan saling melengkapi. Islam tidak menerima pemilah-milahan ajaran (parsial), dimana sebagian sistem Islam diamalkan dan sebagian lainnya dibuang begitu saja. Karena itu, jika ekonomi Islam diterapkan secara sepotong-potong dalam masyarakat yang menganut konsep ekonomi kapitalisme misalnya, maka ia tidak akan mungkin efektif. Allah swt memerintahkan kita untuk menghormati persyaratan mutlak ini, yakni penerapan Islam secara komprehensif ( kaffah / menyeluruh).
Zakat akan tetap dipungut oleh negara selama masih ada orang yang wajib zakat, dan tidak akan dihentikan kewajiban  ini  meskipun  harta  zakat  yang  terkumpul  di  Baitul  Mal  melimpah  sedangkan  orang  yang  berhak menerimanya  tidak  terdapat  lagi  di  dalam  negeri.  Jadi  fungsi  negara  dalam  mengelola  zakat  semata-mata karena  implimentasi  ibadah  ritual  kaum  Muslimin  terhadap  Allah  SWT,  bukan  karena  alasan  ekonomi. Menurut  Abdurrahman  Qadir  (2002),  pengelolaan  zakat  melalui  lembaga  amil,  apalagi  yang  memiliki kekuatan  hukum  formal,  akan  memiliki  beberapa  keuntungan. Pertama, untuk  menjamin  kepastian  dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk  menerima  haknya  dari  muzaki. Ketiga, untuk  mencapai  efisiensi,  efektivitas  dan  sasaran  yang  tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu temat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.
Kebijakan  fiskal  dalam  Sistem  Ekonomi  Modern  hanyalah  merupakan  suatu  kebutuhan    untuk  pemulihan ekonomi  ( economy  recovery )  akibat  krisis  dan  untuk  menggenjot  perekonomian  agar  dapat  mencapai pertumbuhan  yang  positif  sehingga  tumpuan  utama  kebijakan  fiskal  Negara  Modern  adalah  pertumbuhan ekonomi  ( economic  growth )  .  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam,  kebijakan  fiskal  merupakan  suatu  kewajiban negara  dan  menjadi  hak  rakyat  sebagai  wujud ri'ayatusy  syu'un sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata- mata  sebagai  suatu  kebutuhan  untuk  perbaikan  ekonomi  maupun  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Juga kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam Sistem  Ekonomi  Modern  tetapi  mengacu  pada  penciptaan  mekanisme  distribusi  ekonomi  yang  adil,  karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi.
Kebijakan fiskal (devisa dan belanja negara) menurut Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah atau  nilai-nilai  Islam.  Tujuan  pokok  syariah  Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umat  manusia ( mashlahah  ‘ammah ),  baik  mashlahah  dunia  maupun  akhirat.  Karena  itu,  kesejahteraan  ekonomi  manusia
yang  bersifat  material  bukan  semata  menjadi  tujuan  kebijakan  fiskal,  tetapi  juga  harus  diimbangi  dengan pembangunan nilai-nilai moral spiritual
Zakat  yang  merupakan  salah  satu  dari  lima  nilai  instrumental  Islam  yang  strategis  dan  sangat  berpengaruh pada  tingkah  laku  ekonomi  masyarakat  serta  pembangunan  ekonomi  tampaknya  akan  semakin  populer  di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah.  Sebagai  negara  yang  penduduknya  mayoritas  Muslim,  nilai  potensi  zakat  akan  semakin  besar. Pengelolaan  zakat  nasional  dan  daerah  yang  profesional  akan  mengalokasikan  dananya  tidak  hanya  pada sektor konsumsi, tetapi pada sektor yang lebih tinggi lagi, yakni sektor produktif.
Namun  demikian,  potensi  zakat  yang  sebenarnya  belum  dapat  digali  secara  maksimal  karena  zakat  masih dianggap  sebagai  sumbangan  sukarela  atau voluntary  donation dan  negara  tidak  dapat  memaksa  para  wajib zakat untuk membayarnya. Dengan mengembalikan zakat ke dalam kebijakan fiskal, maka potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih maksimal dan optimal. Potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sumber, potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar Rp 2,17 Triliun atau 1,8 sampai 4,34 % dari  GDP  menurut  Didin  Hafidhuddin  ketua  umum  BAZNAS,  namun  begitu  jelas  Didin,  penerimaan  zakat tidak mencapai Rp 217 triliun tetapi selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah zakat sebesar Rp 2,3 triliun meningkat sebesar 0,8 % dari tahun sebelumnya yaitu 1,73 triliun.

## KESIMPULAN
Mengingat  zakat  memiliki  dua  fungsi  ( double  function )  secara  bersamaan,  yaitu  fungsi  spiritual  dan  fungsi sosial (fiskal). fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab atau kewajiban seseorang  hamba (Muslim) terhadap Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk  membiayai  proyek-proyek  soial  yang  dapat  juga  diteruskan  dalam  kebijakan  penerimaan  dan pengeluaran Negara (kebijakan fiskal).
Oleh  karena  itu,  Untuk  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  zakat  dengan  sebaik-baiknya,  diperlukan kebijaksanaan  dari  pemerintah  atau  pengelola  zakat.  Dana  zakat  tidak  harus  diberikan  kepada  yang  berhak secara  apa  adanya,  tetapi  dapat  diberikan  dalam  bentuk  lain  yang  dapat  digunakan  secara  produktif  yakni dapat dikelola lebih lanjut sehingga mendapat manfaat secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA
Alghazali,  Imam, Bimbingan  untuk  MencapaiTingkat  Mukmin, Terj.  Mooh.  Ali  Abdai  Rathomy.  Bandung: CV. Diponegoro Press, 1975.
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khathab. Jakarta: Khalifa, 2006.
An-Nabani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press,2009.
As-Suyuthi, Imam. Tarikh al-Khulafa . Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan . Surabaya: Agung, 2006.
Departemen keuangan RI, “Nota Keuangan dan APBN 2012”, http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10- 106%20NK%202010.pdf (9 oktober 2014, h.3-26.
Departemen Keuangan RI, APBN 2003, http://www.fiskal.depkeu.go.id/utama.asp? utama=10200002 Ensiklopedi Islam. Cetakan ketiga, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Fakhruddun, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Haekal, Muhammad Husain, Umar Bin Khattab. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2009.
, Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu , terj. Ali Audah, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.