## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Studi di Kabupaten Magetan)

## Tatik Mulyati
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu 79 Madiun, 63133 E-mail : tatikmulyati@unmer-madiun.ac.id
Abstract — Protection of Indonesian workers abroad is an integral part of protecting citizens as a state obligation. Nonetheless, the government still does not provide maximum protection to migrant workers who work abroad, especially those who experience torture and  violence.  This  study  aims  to  look  at  the  juridical  study  of  the  protection  of  the  rights  of  woman  migrant  workers  abroad.  This study  is  a  literature  study  that  is  qualitative  descriptive.  Data  collection  through  documentation.  Meanwhile,  the  data  analysis technique used is content analysis. The results of the study show that the existence of several laws and regulations such as  Undang- Undang  No.18  Year  2017  concerning  the  Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  along  with  their  derivative  rules  is  a  juridical basis for woman workers who work abroad have provided a legal protection for Indonesian workers abroad.
Keywords — : rights; TKI; juridical; regulations; protection .

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Tahun  2017,  DPR-RI  secara  resmi  mengesahkan  RUU  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menjadi  UU  No.18  Tahun 2017  untuk  menggantikan  UU  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri.  Pengesahan  ini  menandakan  akhir  dari  perjalanan  panjang  yang  lamban  dan  terjal  dari  proses  legislasi untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang setiap saat menghadapi kerentanan, mulai dari soal pengupahan, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan bahkan hukuman mati.
Dari sisi substansi, sebagai produk politik, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lahir dari proses dan negoisasi politik sehingga  produk  finalnya  bukan  produk  ideal  dan  sempurna.  Namun  demikian, Migrant  Care ,  UU  ini  bisa  dimaksimalkan sebagai  instrumen  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  sebagai  bentuk  komitmen  Indonesia  menjadi  negara  peratifikasi Konvensi  PBB  Tahun  1990  tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya  yang  telah diundangkan dalam UU No. 6 Tahun 2012 (Mantra, 2012).
Penulis  melihat  ada  kemajuan   berarti  dalam  UU  No.18  Tahun  2017  dibanding  dengan  UU  No.  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di  Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya  Bab dan Pasal-Pasal  spesifik  mengenai  Pelindungan  Pekerja  Migran,  Hak-hak  Pekerja  Migran,  Jaminan  Sosial,  Tugas  dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  Layanan Terpadu Satu  Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah adanya perubahan signifikan dalam UU ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran  pemerintah  di  tingkat  daerah  (mulai  propinsi,  kabupaten/kota  hingga  tingkat  desa).  Hal  ini  memperlihatkan  adanya komitmen untuk menghadirkan negara (di semua tingkatan) dalam memberikan perlindungan pada  pekerja migran, mengakhiri proses  sentralisasi  tata  kelola  migrasi  tenaga  kerja  yang  eksploitatif  serta  mendorong  tanggung  jawab  dan  rasa  kepemilikan ( ownership )  dari  pemerintah  daerah  mengenai  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.   UU  ini  mengamanatkan  bahwa  tidak boleh  ada  pembebanan  biaya  penempatan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia.  Amanat  ini  harus  benar-benar  terwujud  dalam implementasi kebijakan dan tidak boleh disabotase pada peraturan-peraturan pelaksananya (Rahayu, 2017).
Namun  demikian,  UU  ini  juga  masih  menyimpan  beberapa  kelemahan.  Kelemahan  itu  terlihat  dari  Bab  dan  pasal  tentang pelaksana  penempatan,  kelembagaan  serta  pasal-pasal  yang  memiliki  potensi  sebagai  pasal  karet  yang  bisa  dibajak  sehingga berpotensi  melahirkan  peraturan  pelaksana  yang  merugikan  pekerja  migran  Indonesia.   Selain  itu,  UU  masih  menyimpan potensi  konflik  kelembagaan  mengenai  kewenangan  kementerian  dan  institusi/badan  non  kementerian  dalam  tata  kelola perlindungan  pekerja  migran.  Hal  ini  disebabkan  masih  belum  tuntasnya  pembahasan  mengenai  pembagian  kerja  dan  pasal- pasal  dalam  UU  tentang  pembinaan  dan  pengawasan.  Ini  juga  berpotensi  sebagai  pasal  karet  karena  tidak  mengelaborasi mengenai  bentuk  pembinaan  dan  pengawasan  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  memastikan  terselenggaranya  tata  kelola perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.  Hal  ini  juga  berpotensi  menimbulkan  konflik  kelembagaan  terkait  kewenangan  dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan.
Kelemahan  lain  yang  terkandung  dalam  UU  ini  adalah  belum  adanya  pasal  khusus  yang  mengafirmasi  kebutuhan  khusus perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  (terutama  perempuan)  yang  bekerja  di  sektor  pekerja  rumah  tangga.  Kebutuhan  ini penting  mengingat  mayoritas  pekerja  migran  Indonesia  bekerja  di  sektor  ini  dan  menghadapi  situasi  rentan  yang berkepanjangan (Hidayat, 2017).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Hadirnya  UU  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bukan  jawaban  satu-satunya  atas  tuntutan  kehadiran  negara  dalam perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  tetapi  harus  disertai  dengan  langkah-langkah  konkrit  mencabut  kebijakan-kebijakan lama  yang  sudah  usang  dan  menyegerakan  adanya  transisi  perubahan  tata  kelola  migrasi  tenaga  kerja  yang  berbasis  pada tanggung  jawab  negara  atas  perlindungan  warganya  dan  penghormatan  atas  hak  asasi  manusia  serta  keadilan  dan  kesetaraan gender.
Dari latar belakang  tersebut,  permasalahan  yang diangkat  adalah apakah pelaksanaan perlindungan tehadap  pekerja migran dan keluarganya di Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 ?

## II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yang didasarkan pada perundang-undangan dan fakta, realita dan permasalahan  yang ada di lapangan. Secara  yuridis  penulis  mencermati peraturan-peraturan  yang berlaku saat ini, apakah telah  dapat  digunakan  untuk  melindungi  pekerja  migran.  Sedangkan  secara  empiris  penulis  akan  melakukan  telaah  terhadap proses pengiriman pekerja migran di Kabupaten Magetan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data secara wawancara terstruktur, wawancara mendalam ( indepth interview ) dan observasi lapangan.
Penulisan  ini  merupakan  penulisan  yuridis  empiris,  karenanya  sumber  data  yang  akan  digunakan  adalah    data  primer  yang diperoleh  dari  studi  dan  telaah  di  lapangan,  dari  penggalian  proses  pengiriman  pekerja  migran  ke  luar  negeri  yang  dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
Setelah  dilakukan  pengolahan  data,  selanjutnya  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  secara content  analysis dengan menggunakan  metode interpretasi  formal, analogi dan ekstensif terhadap peraturan-peraturan  yang berlaku, telah  memberikan perlindungan bagi pekerja migran perempuan atau tidak (Husni, 2011).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut pasal 6 ayat 1 Undang  Undang  No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia, hak  pekerja migran itu ada 13 item yaitu:
1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memeroleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;/0
3. Memeroleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memeroleh  pelayanan  yang  profesional  dan  manusiawi  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  pada  saat  sebelum  bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memeroleh  upah  sesuai  dengan  standar  upah  yang  berlaku  di  negara  tujuan  penempatan  dan/atau  kesepakatan  kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memeroleh  pelindungan  dan  bantuan  hukum  atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diIndonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memeroleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memeroleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat  dan  berkumpul  di  negara  tujuan  penempatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memeroleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal;
13. Memeroleh dokumen & Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
Dalam Undang Undang sebelumnya yakni Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pada pasal 8 disebutkan hak-hak pekerja migran hanya 8 item, jadi ada 5 penambahan item. Item tersebut yaitu:
1. Bekerja di luar negeri;
2. Memeroleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
3. Memeroleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
4. Memeroleh  kebebasan  menganut  agama  dan  keyakinannya  serta  kesempatan  untuk    menjalankan  ibadah  sesuai  dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
5. Memeroleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
6. Memeroleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
7. Memeroleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atas  tindakan  yang  dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan selama penempatan di luar negeri;
8. Memeroleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
9. Memeroleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Undang-Undang  ini  juga  masih  membuka  celah  dari  sektor  swasta  untuk  menjalankan  bisnis  penempatan  pekerja  migran Indonesia  bahkan  diatur  dalam  Bab  tersendiri.  Masih  ada  belasan  pasal  yang  mengatur  rinci  pengenai  Pelaksana  Penempatan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Pekerja  Migran  Indonesia.   Sebagai  UU  yang  fokusnya  (domain  hukumnya)   pada  Perlindungan  Pekerja  Migran,  adanya pengaturan rinci mengenai operasional pelaksana penempatan pekerja migran bukan pada tempatnya.
Lebih  dari  6  juta  tenaga  kerja  Indonesia  saat  ini  bekerja  di  146  negara  di  seluruh  dunia.  Tujuh  di  antaranya  adalah  negara yang paling banyak mempekerjakan pekerja asal Indonesia, yaitu (Chintya, 2017):
1. Malaysia
Dari  tahun  ke  tahun  Malaysia  menjadi  tujuan  utama  tenaga  kerja  asal  Indonesia.  Menurut  data  BNP2TKI,  sejak  tahun 2012  sudah  lebih  dari  setengah  juta  pekerja  migran  melamar  kerja  di  negeri  jiran  itu.  Tidak  heran  jika  remitansi  asal Malaysia juga termasuk yang paling tinggi. Selama tahun 2015, TKI di Malaysia mengirimkan uang sebesar dua miliar dolar AS kepada keluarga di Indonesia.
2. Taiwan
Lebih dari 320.000 pekerja Indonesia diterima kerja di Taiwan sejak tahun 2012. Karena Taiwan membatasi masa kerja pekerja  asing  maksimal  3  tahun,  banyak  TKI  bekerja  di  sektor  formal.  Tahun  2016  TKI  Indonesia  yang  bekerja  di Taiwan menghasilkan dana remitansi terbesar ketiga di dunia, yakni 821 juta dolar AS.
3. Arab Saudi
Sejak 2011 Indonesia berlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Namun larangan itu hanya berlaku untuk sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sementara untuk sektor formal, Indonesia masih mengirimkan  sekitar  150  ribu  tenaga  kerja  ke  Arab  Saudi  sejak  tahun  2012.  Dana  yang  dibawa  pulang  adalah  yang tertinggi, yakni sekitar 2,5 miliar dolar AS pada tahun 2015.
4. Hong Kong
Sedikitnya  137  ribu  TKI  asal  Indonesia  diterima  bekerja  di  Hongkong  sejak  2012.  Uang  kiriman  pun  termasuk  yang paling besar, yakni sekitar 673,6 juta dolar AS. Kendati bekerja di negara makmur dan modern, tidak sedikit TKI yang mengeluhkan  buruknya  kondisi  kerja.  Tahun  2014  silam  ribuan  TKW  berunjuk  rasa  di  Hong  Kong  setelah  seorang pekerja bernama Erwiana dianiaya oleh majikan.
5. Singapura
Menurut BNP2TKI, sebagian besar pekerja Indonesia di Singapura bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga.  Sejak  2012  sebanyak  130  ribu  TKI  telah  ditempatkan  di  negeri  pulau  tersebut.  Tahun  2015  tenaga  kerja Indonesia di Singapura mengirimkan uang remitansi sebesar 275 juta dolar AS ke tanah air.
6. Uni Emirat Arab
Lebih  dari  100  ribu  tenaga  kerja  Indonesia  ditempatkan  di  Uni  Emirat  Arab  sejak  tahun  2012.  Dana  remitansi  yang dihasilkan pun tak sedikit, yakni 308 juta dolar AS pada tahun 2015.
7. Qatar
Adanya  moratorium,  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Timur  Tengah  banyak  menurun.  Qatar  tahun  2012  masih menerima  lebih  dari  20  ribu  TKI,  tahun  2015  jumlahnya  hanya  berkisar  2.400  tenaga  kerja.  Sejak  2012  sedikitnya  46 ribu pekerja Indonesia bekerja di negeri kecil di tepi Arab Saudi tersebut. Hampir 100 juta dolar AS dibawa pulang oleh TKI Indonesia pada tahun 2015.
Jumlah  tenaga  kerja  Indonesia  asal  Kabupaten  Magetan,  Jawa  Timur  yang  bekerja  ke  luar  negeri  setiap  tahun  terus bertambah.  Data  dari  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja, dan Tranmigrasi  (Dinsosnakertrans)  Kabupaten  Magetan,  sejak  tahun  2014 tren jumlah warga Magetan yang mengajukan ijin bekerja di luar negeri terus meningkat. Pada tahun 2014, terdapat 1.338 TKI Magetan yang berangkat ke luar negeri, tahun 2015 terdapat 1.380 TKI, dan tahun 2016 tercatat  1.528  orang  telah  bekerja  di  luar  negeri.  Dari  jumlah  ribuan  TKI  tersebut,  paling  banyak  berasal  dari  Kecamatan Lembeyan, Parang, dan Karas. Sisanya menyebar dari sejumlah kecamatan lain di Magetan.
Pengiriman TKI tersebut didominasi oleh kaum wanita dengan negara tujuan bekerja paling banyak Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia (BPS Magetan, 2018). Adanya sistem pendaftaran dalam jaringan atau online , dinilai dapat mengurangi jumlah TKI ilegal  yang selama ini  menjadi  masalah bagi pemerintah. Risiko kerja  yang selama ini ditangani ole Dinas terkait adalah TKI dipulangkan  karena  sakit,  meninggal dunia akibat sakit,  kecelakaan kerja, atau  kecelakaan lalu lintas, dan bermasalah dengan majikan.

## IV. KESIMPULAN
1. Di dalam UU N0.18 Tahun 2017, pasal-pasal mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran serta jaminan sosial pekerja migran  berpedoman  pada  Konvensi  ILO  189  meskipun  belum  secara  keseluruhan.  Beberapa  substansi  penting  dalam konvensi  yang  belum  mendapatkan  tempat  di  UU  ini  adalah  perlindungan  pada  anggota  keluarga  pekerja  migran  serta memastikan  pekerja  migran  yang  tidak  berdokumen  akan  dikriminalisasi.  Masih  ada  pasal  yang  mengingkari  tanggung jawab  negara  terkait  dengan  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  secara  mandiri.  Pasal  ini  membuka  ruang  adanya (pembiaran) kriminalisasi pekerja migran.
2. Pemerintah  Indonesia  harus  memastikan  UU  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  dibajak  oleh  kepentingan- kepentingan anti pekerja migran yang memanfaatkan potensi kelemahan-kelemahan yang masih terkandung di dalam UU tersebut. Untuk menutupi kelemahan UU Pelindungan yang belum memberi perhatian khusus pada pekerja rumah tangga migran maka DPR-RI dan Pemerintah  Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan menuntaskan legislasi

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
RUU  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  untuk  memastikan  terselenggaranya  perlindungan  terhadap  pekerja  migran Indonesia yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga.
3. Dalam  melaksanakan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  oleh  Pemerintah,  harus  ada  perjanjian  secara  tertulis  antara pemerintah  dengan  pemerintah  negara  pengguna  TKI  di  negara  tujuan.  Penempatan  TKI  di  luar  negeri  hanya  dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk  pelaksana  penempatan  TKI  swasta  harus  mendapatkan  izin  tertulis  berupa  Surat  Izin  Pelaksana  Penempatan  TKI (SIPPTKI) dari Menteri.
4. TKI  belum  dapat  terlindungi  secara  layak  baik  pada  tahap  pra  penempatan  ( pre-placement ),  saat  penempatan  ( during placement ),  dan  setelah  penempatan  ( post-placement ).  Beberapa  kasus  masih  menimpa  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri mulai  dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, yang melanggar harkat dan martabat manusia.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2017, Statistik Daerah Kabupaten Magetan 2017 ,
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Kabupaten%20Magetan%20Dalam%20Angka%202018.pdf. Diakses tanggal 28 Desember 2018 Chintya, Aprina, “Implikasi Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri”, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya , Vol.2 No.01, Juli 2017 p. 97-112, ISSN 2548-7620 Hidayat, Agung, “Konsep Perjanjian Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut UU NO.18/2017”,
https://www.academia.edu/36763999/Konsep_Perjanjian_  Kerja_Dan_  Perlindungan_Pekerja_Migran_Indonesia_Menurut_UU_NO.18_2017  diakses tanggal 424 Januari 2019
Husni, Lalu, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Mimbar Hukum , Vol. 23, No.1, Februari 2011, hal. 150-167
Mantra, I Made,  “ Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN”, Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 1 April 2012 Jakarta . Rahayu, Devi, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan”, Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 18 Januari 2011 : 115 - 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia