Volume 1, Nomor2, Desember 2019 p-ISSN : 2656-8918 e-ISSN:2684-8317 DOI : https://doi.org/10.31539/jomb.v1i2.1025

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Reni Febrianti 1 , Anis Feblin 2 , Hasiatul Aini 3
Universitas Baturaja 1,2,3 feblinfathullah@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu purposive sampling . Teknik analisis yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  dan  uji  hipotesis  adalah  uji  statistik secara parsial (uji t) dan simultan (uji F). Hasil Uji t menunjukkan bahwa ada pengaruh yang  signifikan  pengendalian  intern  dan  motivasi  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU dengan nilai t tabel sebesar 2,00758. Hasil uji  F  menunjukan  nilai  sig  0,000  <  0,05  ataudiperoleh  nilai  F  hitung  15,517  >  F  tabel 2,40  yang  berarti  bahwa  secara  bersama-sama  kejelasan  sasaran  anggaran  (X1), pengendalian  akuntansi  (X2),  sistem  pelaporan  (X3),  pengendalian  intern  (X4),  dan motivasi  (X5)  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Berdasarkan koefisien  determinasi  diperoleh  nilai  0,564.  Simpulan,  kontribusi  pengaruh  kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan,  pengendalian  intern,  dan motivasi  terhadap  akuntabilitas  kinerja  sebesar  56,4%,  sedangkan  sisanya  43,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Kata Kunci :  Akuntabilitas Kinerja, Institusi Pemerintah

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the factors that influence the Accountability of OKU Regency Government Institution Performance. The method used in this study is non  probability  sampling,  namely  purposive  sampling.  The  analysis  technique  used  is multiple linear regression and hypothesis testing is a statistical test partially (t test) and simultaneous (F test). T test results show that there is a significant influence of internal control  and  motivation  on  the  Performance  Accountability  of  OKU  Regency Government Agencies with a t table value of 2.00758. F test results show a sig value of 0,000 <0.05 or  obtain an F value of  15.517> F  table 2.40 which means  that together the budget target clarity (X1), accounting control (X2), reporting system (X3), internal control  (X4),  and  motivation  (X5)  have  a  significant  effect  on  performance accountability.  Based  on  the  coefficient  of  determination  obtained  a  value  of  0.564. Conclusions,  the  contribution  of  the  clarity  of  budget  targets,  accounting  controls, reporting systems, internal controls, and motivation to performance accountability was 56.4%, while the remaining  43.6% was influenced by other variables not explained in this study.
Keywords : Performance Accountability, Government Institutions

## PENDAHULUAN
Kualitas  pelayanan  publik  dalam  suatu  daerah  menjadi  perhatian  bersama, peningkatan  kualitas  pelayanan  bagi  publik  penting  dilakukan  pemerintah  demi tercapainya  kepuasan  kerja  pada  masyarakat.  Para  pejabat  publik,  unsur-unsur  dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja  pelayanan  publik.  Sebagaimana  diketahui,  tujuan  utama  sektor  publik  adalah pemberian pelayanan publik ( public servise ) bukan untuk memaksimumkan laba. Tetapi sampai saat ini kita belum tahu bagaimana sesungguhnya pelayanan yang akan diterima rakyat sebagai warga negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik.
Isu tentang pemberian pelayanan publik semakin mencuat kepermukaan, hal ini tidak  dapat  dipisahkan  dari  tingkat  keberadaban  manusia  yang  semakin  maju. Pemberian pelayanan yang baik oleh lembaga atau instansi pemberi layanan merupakan kata  kunci  yang  menjadi  perhatian  masyarakat.  Akuntansi  sektor  publik  contoh pelayanan dengan perkembangan yang cukup pesat. Perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi  yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah dan belbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa- masa  sebelumnya.  Tuntutan  yang  lebih  besar  dari  masyarakat  untuk  dilakukan transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  oleh  lembaga-lembaga  sektor  publik, menyebabkan  aparatur  pemerintah  untuk  lebih  baik  dalam  mengelola  sistem pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  setiap  Pemerintah Daerah  Kabupaten  atau  Kota  menyampaikan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  sebagi  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  alat pertanggungjawaban  secara  periodik  setiap  akhir  anggaran.  Media  pelaporan akuntabilitas tersebut adalah LAKIP dan SAKIP
Sejalan  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2011,  tentang  percepatan peningkatan  kualitas  akuntabilitas  keungan  negara,  yaitu  Badan  Pengawas  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberi tugas melakukan asistensi kepada
kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk  meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan  keuangan negara, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.
Menurut  Herawaty  (2014)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  adalah:  1)  Kejelasan  sasaran  anggaran,  kesesuaian  antara pandangan  manajemen  puncak  dengan  pandangan  manajemen  lini  bawah.  2) Pengendalian  akuntansi,  semua  prosedur  dan  sistem  formal  yang  menggunakan informasi untuk menjaga dan mengubah pola aktifitas organisasi, 3) Sistem pelaporan, sistem  pelaporan  yang  baik  diperlukan  untuk  memantau  dan  mengendalikan  kinerja dalam  mengimplemtasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  4)Pengendalian  intern, penyusunan  dan  penyelenggaraan  struktur  pengendalian  intern  merupakan  tanggung jawab  manajemen.  5)  Motivasi  kekuatan  yang  mendorong  manusia  untuk  melakukan dalam mencapai tujuan,
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-327  Tahun  1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, jika hasil pencapaian antara 90% - 100% maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan efektif, dan untuk realisasi belanja  jika  hasil  pencapaian  antara  80%  -  90  %  maka  dikatakan  cukup  efisien,  dan apabila pencapaian 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
Yang    menjadi  permasalahan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU  yaitu realisasi  belanja,  artinya  pemerintah  dinilai  belum  bisa  mengefisiensikan  dalam menggunakan  dana  masyarakat  agar  dapat  menghasilkan  keluaran  yang  maksimal. Fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya  karena  pengukuran  kinerja  instansi  pemerintah  lebih  menekankan  kepada kemampuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  menyerap  anggaran. Akuntabilitas  keuangan  yang  dibuat  OPD  seharusnya  bukan  hanya  sekedar  laporan kinerja  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran  yang  bersifat  formalitas  tetapi berisi informasi yang kredibel bagi penggunanya. Maka dari itu pemerintah harus lebih mencermati  kejelasan  sasaran  anggaran  instansi  pemerintah  yang  ada  di  Kabupaten OKU.
Target target dan realisasi laporan penyelenggaraan pemerintah tidak tercapai, karena  belum  meratanya  pemahaman  OPD  terhadap  indikator  yang  dinilai  dalam Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD),  dan  tenaga  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang belum handal dalam penguasaan Informasi Teknologi (IT). Selain itu juga minimnya SDM OPD yang menguasai proses penyusunan laporan kinerja yang sering  tidak  mengikuti  dokumen  perencanaan  dan  standar  yang  berlaku  juga mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditargetkan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh Kabupaten OKU dalam pembuatan LAKIP dari tahun 2015-2017 masih memperoleh nilai C yang berarti Kabupaten OKU masih bermasalah dengan sistem pelaporan.
Ada lima faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari  ke  lima  faktor  tersebut  hanya  ada  tiga  faktor  yang  bermasalah  dalam  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU,  yaitu  kejelasan sasaran  anggaran,  sistem  pelaporan  dan  pengendalian  intern.  Sedangkan  pengendalian akuntansi  dan  motivasi  tidak  bermasalah,  namun  masih  ada  relevansinya  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga masih menjadi variabel bebas dalam penelitian ini.

## KAJIAN TEORI Teori Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  konsep  etika  yang  dekat  dengan  administrasi  publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif  kehakiman)  yang  mengandung  banyak  arti,  hal  ini  sering  digunakan  secara sinonim  dengan  konsep-konsep  seperti  dapat  dipertanggungjawabkan  ( responsibility ), kemampuan  memberikan  jawaban  ( answeraility ),  yang  dapat  dipersalahkan ( blameworthiness ) dan mempunyai ketidakbebasan ( liability ).
Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban  atas  pemenuhan  tanggung  jawab  yang  diserahkan  kepadanya. Dalam  tugasnya  mengaudit  laporan  keuangan,  auditor  dituntut  bekerja  dengan akuntabilitas  yang  tinggi  dan  secara  profesional.  Hal  ini  untuk  memenuhi  permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.
Menurut  Mardiasmo  (2018)  pengertian  akuntabilitas  adalah  sebuah  kewajiban melaporkan  dan  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau  pun  kegagalan  pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban  yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas dibagi menjadi  dua jenis,  yaitu  akuntabilitas  vertikal,  yaitu  akuntabilitas  pertanggungjawaban  yang dilakukan  kepada  atasan,  dan  akuntabilitas  horizontal,  merupakan  akuntabilitas pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang atau lembaga setara.

## Pengertian Akuntabilitas Kinerja
Peraturan  Presiden  Nomor  29  tahun  2014  tentang  Sistem  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah,  mendefinisikan  akuntabilitas  kinerja  yaitu  perwujudan  kewajiban suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam  rangka  mencapai  misi  organisasi  secara  terukur  dengan  sasaran/target  kinerja yang  telah  ditetapkan  melalui  laporan  kinerja  instansi  pemerintah  yang  disusun  secara periodik.
Menurut  Bastian  (2010)  akuntabilitas  kinerja  merupakan  salah  satu  kunci  bagi terwujudnya good  governance dalam  pengelolaan  organisasi  publik.  Jadi  tidak  ada salahnya  jika  siklus  akuntansi  sektor  publik  diakhiri  dengan  proses  pertanggung jawaban  publik.  Proses  inilah  yang  menentukan  penilaian  keberhasilan  sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya.
Menurut Mahsun (2018) lingkungan akuntabilitas mengacu pada kondisi dimana didalamnya  akuntabilitas  dapat  berjalan  dengan  baik.  Ada  beberapa  persyaratan  yang harus  dipenuhi  untuk  menyusun  lingkungan  akuntabilitas  yang  baik,  antara  lain: leadership,  recipcoration , equity,  trust , transparency , clarity , balance , ownership , consequence , consistency dan follow-up.

## Faktor-faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut  Herawaty  (2014)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ada lima, yaitu:
1. Kejelasan Sasaran Anggaran
2. Pengendalian Akuntansi
3. Sistem Pelaporan
4. Pengendalian Intern
5. Motivasi
Dalam  penelitian  ini  tiga  faktor  yang  bermasalah  dalam  laporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  khususnya  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  OKU,  maka penjelasan tertuju pada tiga faktor tersebut, 1) Kejelasan sasaran anggaran, yaitu sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik  dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut  sehingga  dapat  mendorong  karyawan  untuk  melakukan  yang  terbaik  bagi pencapaian  tujuan  yang  ingin  dicapai  (Yulianti  dkk,  2014).  Fungsi  anggaran  sektor publik antara lain sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik,  alat  koordinasi  dan  komunikasi,  alat  penilaian  kinerja,  alat  motivasi,  dan  alat menciptakan ruangan publik. (Mahsun & Heribertus, 2011).
2) Sistem pelaporan, menurut Hidayattullah & Irene (2015) adalah laporan yang menggambarkan  sistem  pertanggung  jawaban  dari  bawahan  kepada  atasan.  Sistem pelaporan  yang  baik  diperlukan  agar  dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja manejerial  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  tetah  ditetapkan.  Menurut Bastian  (2010)  sistem  pelaporan  keuangan  sektor  publik  terdiri  dari  dasar  kas  ( cash base ), dasar akrual ( accrual base ) dan akuntansi dana ( fund accounting ).
3)  Pengendalian  intern,  Menurut Comitte  of  the  American  Institute  of Accounntans (1949)  pengendalian  intern  yaitu  rencana  organisasi  dan  semua  metode serta  ketentuan  yang  terkoordinasi  yang  dianut  perusahaan  untuk  melindungi  harta miliknya,  mengecek kecermatan dan keandalan  data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Menurut Bastian  (2009)  tujuan  pengendalian  intern  adalahuntuk  melindungi  harta/aktiva organisasi  dan  pencatatan  pembukuannya,  mengecek  kecermatan  dan  keandalan  data akuntansi,  meningkatkkan  efisiensi  usaha  dan  mendorong  ditaatinya  kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  organisasi  perangkat  Daerah  Kabupaten  OKU. Populasi  dalam  penelitian  ini  semua  organisasi  perangkat  Daerah  Kabupaten
OKUberjumlah 47 organisasi, namun dalam pengambilan sampel digunakan teknik non probability  sampling yang  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling ,    yaitu teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu,  dan  pengambilan  sampel berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  peneliti.  Kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  LAKIP  disusun  oleh  Kepala  Sub  Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan, dan Bendahara; Kepala Sub Bagian  Keuangan  dan  Kepala  Sub  Bagian  Program  dan  Perencanaan,  memiliki kualifikasi  minimal  golongan  IIId,  dan  sudah  mengikuti  Pendidikan  dan  Pelatihan Kepemimpinan Tingkat  4 (PIM  4); Bendahara, memiliki kualifikasi  minimal  golongan II,  dan  sudah  mengikuti  Pendidikan  dan  Pelatihan  Bendahara;  OPD  Kabupaten  OKU yang bertipe A,  yaitu OPD  yang memiliki beban kerja besar, wilayah kerja  yang luas, memiliki 4 bagian kerja, dikepalai pejabat  eselon 2,  dan kecamatan dikepalai  pejabat eselon 3.
Merujuk  pada  kriteria  yang  ditetapkan  peneliti,  maka  penelitian  ini  hanya membagikan  kuesioner  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan,  Kepala  Sub  Bagian Program  dan  Perencanaan,  dan  Bendahara  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten  OKU  yang  bertipe  A  yaitu  berjumlah  19  OPD,  dengan  jumlah  sampel  57 responden.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  melakukan  rangkaian  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  hasil,  peneliti menggunakan perangkat lunak spss versi 21.
Tabel 1 Hasil Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error 1 (Constant) -2.083 2.903 -.718 .476 KejelasanSasaranAnggaran  .130 .115 1.128 .265 PengendalianAkuntansi .010 .120 .085 .932 SistemPelaporan -.138 .166 -.830 .410 PengendalianIntern .346 .118 2.932 .005 Motivasi .318 .123 2.593 .012 Sumber: Data primer, 2019 (diolah)
Terlihat pada tabel coefficients hasil persamaan regresi yaitu:
Y = -2,083 + 0,130X 1 + 0,010X 2 - 0,138X 3 + 0,346X 4 + 0,318X 5
Interpretasikan sebagai berikut:
1. Angka  konstan  sebesar  -2,083  mempunyai  nilai  negatif,  artinya  jika  X 1 (Kejelasan Sasaran  Anggaran),  X 2 (Pengendalian  Akuntansi),  X 3 (Sistem  Pelaporan),  X 4 (Pengendalian  Intern),  dan  X 5 (Motivasi)  sama  dengan  nol,  maka  Y  (Akuntabilitas Kinerja) akan turun sebesar 2,083.
2. Angka  koefisien  regresi  X 1 (Kejelasan  Sasaran  Anggaran)  sebesar  0,130  artinya bahwa  jika  X 1 (Kejelasan  Sasaran  Anggaran)  meningkat  satu  satuan,  maka  Y (Akuntabilitas  Kinerja)  mengalami  kenaikan  sebesar  0,130  dengan  asumsi  variabel X 2 (Pengendalian Akuntansi), X 3 (Sistem Pelaporan), X 4 (Pengendalian  Intern), dan X 5 (Motivasi) tetap.
3. Angka  koefisien  regresi  X 2 (Pengendalian  Akuntansi)  sebesar  0,010  artinya  bahwa jika  X 2 (Pengendalian  Akuntansi)  meningkat  satu  satuan,  maka  Y  (Akuntabilitas Kinerja)  mengalami  kenaikan  sebesar  0,010  dengan  asumsi  variabel  X 1 (Kejelasan Sasaran  Anggaran),  X 3 (Sistem  Pelaporan),  X 4 (Pengendalian  Intern),  dan  X 5 (Motivasi) tetap.
4. Angka koefisien regresi X 3 (Sistem Pelaporan) sebesar -0,138 artinya bahwa jika X 3 (Sistem  Pelaporan)  meningkat  satu  satuan,  maka  Y  (Akuntabilitas  Kinerja) mengalami  penurunan sebesar 0,138 dengan  asumsi variabel  X 1 (Kejelasan Sasaran Anggaran),  X 2 (Pengendalian  Akuntansi),  X 4 (Pengendalian  Intern),  dan  X 5 (Motivasi) tetap.
5. Angka  koefisien  regresi  X 4 (Pengendalian  Intern)  sebesar  0,346  artinya  bahwa  jika X 4 (Pengendalian  Intern)  meningkat  satu  satuan,  maka  Y  (Akuntabilitas  Kinerja) mengalami  kenaikan  sebesar  0,346  dengan  asumsi  variabel  X 1 (Kejelasan  Sasaran Anggaran), X 2 (Pengendalian Akuntansi), X 3 (Sistem Pelaporan), dan X 5 (Motivasi) tetap.
6. Angka  koefisien  regresi  X 5 (Motivasi)  sebesar  0,318  artinya  bahwa  jika  X 5 (Motivasi)  meningkat  satu  satuan,  maka  Y  (Akuntabilitas  Kinerja)  mengalami kenaikan sebesar 0,318 dengan asumsi variabel X 1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X 2 (Pengendalian  Akuntansi),  X 3 (Sistem  Pelaporan),  dan  X 4 (Pengendalian  Intern) tetap.
Untuk pengujian hipotesis secara parsial terlihat pada tabel 5 coefficients kolom T, dimana besarnya tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Untuk faktor Kejelasan sasaran anggaran (X1), faktor Pengendalian Akuntansi (X2), dan faktor Sistem Pelaporan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja nilai (α) 0,05 lebih kecil dari nilai sig  artinya  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU.  Sedangkan  faktor  Pengendalian  Intern  (X4)  dan faktor Motivasi (X5) terhadap Akuntabilitas Kinerja nilai (α) 0,05 lebih besar dari nilai sig  artinta  ada  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU.
Tabel 2 Hasil Uji F Model Df F Sig. 1 Regression 5 15.517 .000 a Residual 51 Total 56 Sumber: Data primer, 2019 (diolah)
Berdasarkan hasil tabel anova nilai sig 0,000 < 0,05 dengan nilai F hitung 15, 517 >F tabel 2,40  maka  dapat  dikatakan  secara  simultan  ada  pengaruh  yang  signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran (X 1 ), pengendalian akuntansi (X 2 ), sistem pelaporan (X 3 ), pengendalian intern (X 4 ), dan motivasi (X 5 ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU (Y).
Tabel 3 Koefisien Determinasi (R 2 )
Model  R R Square Adjusted R Square 1 .777 a .603 .564
Sumber: Data primer, 2019 (diolah)
Hasil  koefisien  determinasi  di  lihat  pada  nilai adjusted  R  square sebesar  0,564 atau  56,4%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pengaruh  X 1 (kejelasan  sasaran anggaran), X 2 (pengendalian akuntansi), X 3 (sistem pelaporan), X 4 (pengendalian intern) dan  X 5 (motivasi)  terhadap  Y  (Akuntabilitas  Kinerja)  Instansi  Pemerintah  Daerah Kabupaten OKU sebesar 56,4%, sisanya 43,6% dipengaruhi oleh variabel sumber daya manusia dan komitmen organisasi.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  sajakah  yang mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten OKU.Berdasarkan  hasil  analisis  data  bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan kejelasan  sasaran  anggaran  (X 1 )  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  OKU.  Hal  ini  disebabkan  karena  sasaran  anggaran  Pemerintah Daerah Kabupaten OKU lebih menekankan kepada kemampuan OPD dalam menyerap anggaran,  namun  belum  bisa  mengefisiensikan  penggunaan  dana  anggaran  yang dibelanjakan  untuk  kepentingan  masyarakat,  sehingga  belum  menghasilkan  keluaran yang maksimal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori  yang dikemukakan oleh Mahsun (2018) bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  juga  merupakan  salah  satu  elemen  penopang akuntabilitas.  Agar  individu  atau  grup  melaksanakan  wewenang  dan  memenuhi tanggung  jawab,  mereka  perlu  gambaran  yang  jelas  mengenai  apa  saja  yang  mereka akan  laksanakan  dan  hasil  apa  yang  diharapkan.  Mencoba  mengendalikan  orang  atau grup  untuk  hasil  yang  mereka  tidak  mengetahui  ekspektasinya  akan  menjadi  sesuatu yang sulit atau tidak dapat dicapai.
Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pengendalian  akuntansi  (X 2 )  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instasi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  OKU,  ini  disebabkan  karena  tanggung  jawab  kinerja  tidak  selamanya  ada hubungan  dengan  pengendalian  akuntansi.  Karena  pengendalian  akuntansi  meliputi rencana  organisasi  dan  semua  metode  yang  berkaitan  dengan  data  akuntansi,  dan berhubungan  langsung  dengan  pengamanan  harta  kekayaan  dan  keandalan  catatan keuangan.  Didalam  LAKIP  pengendalian  akuntansi  hanya  sebagai  proses  pelaporan bukan  faktor  utama  dalam  tanggung  jawab  kinerja  instansi  pemerintah  Daerah Kabupaten OKU.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP), media  pelaporan  akuntabilitas  adalah  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP),  dalam  pasal  5  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  SAKIP meliputi:  a.  rencana  strategis;  b.  perjanjian  kinerja;  c.  pengukuran  kinerja;  d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. review dan evaluasi kinerja.
Demikian  juga  dengan  variabel  sistem  pelaporan,  dimana  hasil  analisis  data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan sistem pelaporan (X 3 ) terhadap akuntabilitas  kinerja  instasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU.  Hal  ini  disebabkan karena  masih  minimnya  SDM  OPD  Kabupaten  OKU  yang  menguasai  proses penyusunan  laporan  kinerja  yang  sering  tidak  mengikuti  dokumen  perencanaan  dan standar  yang  berlaku,  sehingga  mempengaruhi  pencapaian  sasaran  yang  telah ditargetkan.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Mahsun (2018)  bahwa  dalam  mengimplementasikan  akuntabilitas  pada  umumnya  menemui kendala yang justru bisa menjadi counter-productive dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif, salah satunya adalah kekurangan sumber daya.
Namun  lain  halnya  dengan  variabel  pengendalian  intern,  dimana  hasil  analisis data  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  pengendalian  intern  (X 4 ) terhadap  akuntabilitas  kinerja  instasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Bastian  (2009)  bahwa pengendalian dapat diinterpretasikan sebagai proses maupun pengarah. Sebagai proses, pengendalian  lebih  sebagai  alat  manajemen  dalam  proses  pelaksanakan  keputusan. Berarti  pengendalian  telah  melekat  pada  manajemen  organisasi  yang  terkait. Pengendalian  akan  memberikan  visi  jangka  panjang  dari  berbagi  tuntutan  keputusan, sehingga  pengendalian  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  aspek  penentu  keberhasilan manajemen dalam melaporkan pertanggung jawaban (akuntabilitas).
Demikian juga dengan variabel motivasi, hasil analisis data menunjukkan bahwa ada  pengaruh  yang  signifikan  motivasi  (X 5 )  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  OKU.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan oleh  Robbins  dan  Timothy  (2012)  bahwa  motivasi  kerja  mendorong  pegawai  untuk bekerja dengan baik.
Secara  simultan  ada  pengaruh  yang  signifikan  kejelasan  sasaran  anggaran, pengendalian  akuntansi,  sistem  pelaporan,  pengendalian  intern,  dan  motivasi  terhadap akuntabilitas  kinerja,  hal  ini  berarti  adanya  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi,  sistem  pelaporan,  pengendalian  intern,  dan  motivasi  akan  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja,  sebaliknya  semakin  tidak  adanya  kejelasan  sasaran
anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern, dan motivasi maka akuntabilitas kinerja akan semakin menurun.
Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan    penelitian  sebelumnya  seperti  yang dilakukan  oleh  Herawaty  (2014)  melakukan  penelitian  tentang  “Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi”. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  diperoleh simpulan  bahwa  secara  parsial  hanya  variabel  motivasi  yang  memiliki  pengaruh siginifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Secara  simultan  variabel  kejelasan  sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Hasil penelitian ini didukung juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Perwirasari  (2016)  melakukan  penelitian  tentang  “Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)”.  Metode  penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa  pemahaman prinsip-prinsip good  governance  (GG), pengendalian intern  (SPI),  gaya  kepemimpinan  (GYK)  dan  ketaatan  pada  peraturan  perundang- undangan  (KPP)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (AKIP) baik secara parsial maupun simultan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  serta  hasil  analisis  yang dilakukan  peneliti  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi variabel penelitian secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  sebesar  56,4% dalam  penelitian  ini,  karena  faktor  sumber  daya  manusia  dan  komitmen  organisasi sebesar 43,6% tidak bisa ditinggalkan untuk suatu akuntabilitas dalam suatu organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, B., Indra, I. (2009). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE: Yogyakarta ______.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  ketiga. Jakarta: Erlangga
Herawaty, N. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Cakrawala Akuntansi, 6 (2), 151-161
Hidayattullah, A., Irene, I. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke.
Prosiding  Seminar  Nasional  Multi  Disipilin  Ilmu  & Call For Papers  Unisbank (Sendi_U)
Instruksi  Presiden  Nomor  4.  (2011). Percepatan  Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan Negara
Keputusan Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
Mahsun,  M.,  Heribertus,  H.  (2011). Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  ketiga .  BPFE: Yogyakarta
Mahsun, M.,  Muhamad, M. (2018). Pengukuran Kinerja Sektor  Publik Edisi Pertama.
BPFE: Yogyakarta Mardiasmo, M. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta Peraturan    Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Perwirasari,  F.  B.  P.,  Subowo,  S.  (2016). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Terpublikasi)
Robbins,  S.  P.,  Timothy  A.  J.  (2012).  Perilaku  Organisasi  (Organizational  Behavior).
Edisi Kedua belas. Buku 1. Buku2. Jakarta: Salemba Empat
Yulianti,  R.,  Hardi,  H.,  &  Rusli,  R.  (2014).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Kesulitan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Studi  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pelalawan. JOM  (Jurnal  Online  Mahasiswa) Fakultas Ekonomi,1 (2), 1-15