Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1 (2), 2019: 102-121 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3087
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: m.harishidayatulloh@iainmadura.ac.id

## Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia
M. Haris Hidayatulloh ( Institut Agama Islam Negeri  Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia ) Abstrak: Kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  Indonesia  yang belum  terselesaikan.  Ditribusi  kekayaan  yang  tidak  merata menjadi  penyebab  naik  turunnya  tingkat  kemiskinan.  Disisi lain,  permasalahan  yang  dihadapi  sedang  dihadapi  Indonesia adalah  bidang  infrastruktur.    Rendahnya  kualitas  infrastrktur menghambat  laju  perekonomian  negara,  infrastruktur merupakan  salah  satu  media  dalam  yang  yang  dilalui  segala kegiatan  termasuk  juga  didalamnya  kegiatan  perekonomian. Dua  permasalahan  ini  menyebabkan  perekonomian  Indonesia sulit  untuk  berkembang.  Jadi  dengan  demikian  rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat  dan  pajak  berperan dalam  menyelesaikan  permasalahan perekonomian  Indonesia?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  solusi  dari  permasalahan  yang  ada  melalui zakat  dan  pajak.  Dalam  islam,  zakat  digunakan  sebagai pendistribusi  kekayaan  dari  pemberi (muzakki) kepada penerima (mustahik). Sedangkan  dalam peraturan negara  dana yang  diperoleh  dari  pajak    salah  satunya  dialokasikan  pada pengembangan infrastruktur. Zakat dan pajak berperen penting pada peekonomian negara, zakat menyelasakan masalah secara mikro  sedangkan  pajak  menyelasaikan  masalah  secara  makro. (Poverty remains an unresolved Indonesian problem. Unevenly distributed  wealth is the cause of poverty. On the  other  hand, the  problems  faced  are  facing  Indonesia  is  the  field  of infrastructure.    Low  quality  infrastructure  inhibits  the  rate  of economy  of  the  country,  infrastructure  is  one  of  the  media  in which all activities are traversed as well as economic activities. These  two  problems  cause  the  Indonesian  economy  to  be difficult  to  thrive.  So,  thus  the  formulation  of  the  problem raised  in  this  research  is  how  zakat  and  tax  play  a  role  in resolving  Indonesia's  economic  problem?.  The  purpose  of  this

## Peran zakat dan pajak
dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
research  is  to  know  the  solution  of  the  problems  that  exist through  zakat  and  tax.  In  Islam,  Zakaah  is  used  as  a distribution  of  wealth  from  The  Giver  (muzakki)  to  the recipient  (mustahik).  While  in  the  State  regulation  the  funds obtained  from  the  tax  are  allocated  to  the  development  of infrastructure. Zakat is a solution in micro scope while tax is a solution in the scope of macro.)
Kata Kunci: Gadai Tanah; Kurs Harga Emas; Hukum Islam; Desa
Plakpak
Pendahuluan
Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan  dimana  sumber pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, maupun kesehatan  dan  Pendidikan  dasar  berada  pada  titik  rendah  atau kurang. 1 Bila  melihat  data  kemiskinan  15  tahun  terakhir menunjukkan  adanya  kenaikan  maupun  penurunan  pada  tahun- tahun  tertentu.  Berikut  adalah  data  kemiskinan  dari  badan  pusat statistik. 2 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, 2003-2018
1 M.  Amien  Rais ,  Kemiskinan  Dan  Kesenjangan  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Aditya Media, 1995), h. 9.
2 https://www.bps.go.id, diakses 2 juli 2019.

## M. Haris Hidayatulloh
104

## Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari  gambar  diatas  dapat  dijelaskan  terjadi  penurunan tingkan kemiskinan pada tahun 2003 – 2005 yaitu berada pada angka 15,97%  dari  jumlah  penduduk  di  Indonesia  dan  mengalami peningkatan kembali pada 2006 menjadi 17,75%, dan sejak tahun 2007 – 2016 terjadi penurunan secara sigifikan. Namun penurunan tersebut belum  menunjukkan  bahwa  angka  kemiskinan  di  Indonesia  berada pada  titik  rendah,  karena  masih  dalam  angka  9,66%  atau  sejumlah 25,67 juta jiwa.
Dalam  laporan  terbaru  World  Economic  Forum  (WEF), dijelaskan  bahwa  kendala  infrastruktur  di  indonesia  diantaranya adalah  kualitas  jalan,  bandara,  dan  pelabuhan  serta  pasokan  listrik yang  rendah,  kendala  lainnya  adalah  rendahnya  penguasaan terhadap  teknologi  dan  kegiatan  inovasi  yang  berdampak  pada kesiapan  teknologi  dan  inovasi  pada  pengembangan  infrastruktur negara . 3 Data  lain  yang  mejelaskan  rendahnya  infrastruktur  di indonesia  dilaporkan  oleh International  Institute  For  Manajement Development (IMD)  yaitu  pada  penelitiannya  yang  dilakukan  pada tahun  2011.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  Indonesia  berada  pada peringkat 37 dari 59 negara. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar, infrastruktur  sains,  infrastruktur  teknis,  Pendidikan,  kesehatan  dan lingkungan  hidup  yang  menjadi  penyebab  Indonesia  tidak  dapat bersaing  dengan  negara-negara  lainnya  sehingga  berada  pada pringkat yang rendah. 4
Dari  dua  permasalahan  yang  ada  ditemukan  faktor  utama yang  menjadi  sumber  terjadinya  permaslahan-permasalahan  yang ada  yaitu  minimnya  pedapatan  masyarakat  dan  distribusi  kekayaan yang  tidak  merata  yang  menyebabkan  kemiskinan  dan  minimnya pendapatan  negara  yang  menyebabkan  rendahnya  kualitas pembangunan infrastruktur negara.
Setelah  permasalahan  ditemukan,  maka  selanjutnya  yang perlu  dicari  adalah  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.
3 Novi  Maryaningsih,  Oki  Hermansyah,  dan  Myrnawati  Savitri.  2014. Pengaruh  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , Volume 17, Nomor 1, Juli 2014.
4 Ibid.

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
Dalam  islam,  regulasi  atau  media  pendistribusi  kekayaan  adalah zakat,  sedangkan  dalam  regulasi  negara  mengenal  pajak  sebagai sumber  utama  penerimaan  negara.  lalu  bagaimana  zakat  dan  pajak menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional yang ada saat ini?
Tinjauan Umum tentang zakat dan pajak 1. Definisi Dan Dasar Hukum Zakat
Dalam  tinjauan  secara  bahasa,  zakat  berasal  dari  kata  “ zaka ” dengan arti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat dapat dirtikan sebagai sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh  seseorang (muzakki) dan  diberikan  kepada  orang-orang  yang berhak menerima zakat (mustahik). 5 Secara umum zakat didefinisikan sebagai  sejumlah  harta  yang  dikeluarkan  oleh  orang-orang  tertentu dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  disalurkan  kepada  pihak  tertentu yang terbagi dalam delapan golongan (asnaf) . 6
Dalam al-quran perintah membayar zakat dijelaskan pada QS. Al-Baqarah : 43 dan 110, Al-Maidah : 55 serta masih banyak lagi ayat- ayat  al-quran  yang  menjelaskan  tentang  perintah  membayar  zakat. Sebagian dari tersebut berbunyi:
ﲔِﻌِﻛاﱠﺮﻟا َﻊَﻣ اﻮُﻌَﻛْراَو َةﺎَﻛﱠﺰﻟا اﻮُﺗآَو َة َﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻤﻴِﻗَأَو “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku'. (. Al-Baqarah : 43)”
ﺎَﻣَو ۚ َةﺎَﻛﱠﺰﻟا اﻮُﺗآَو َة َﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻤﻴِﻗَأَو ُﻩوُﺪَِﲡ ٍْﲑَﺧ  ْﻦِﻣ ْﻢُﻜ ِﺴُﻔْـﻧَِﻷ اﻮُﻣِّﺪَﻘُـﺗ ٌﲑ ِﺼَب َنﻮُلَﻤْﻌَـﺗ ﺎَِﲟ َﱠ ا ﱠنِإ ۗ ِﱠ ا َﺪْنِع “Dan  dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah  zakat.  dan  kebaikan  apa  saja yang  kamu  usahakan  bagi  dirimu,  tentu  kamu  akan  mendapat  pahala nya  pada  sisi  Allah.  Sesungguhnya  Alah  Maha  melihat  apa-apa  yang kamu kerjakan.( Al-Baqarah : 110)”
5 Ali  Nuruddin .  Zakat  Sebagai  Instrumen  Dalam  Kebijakan  Fiskal, (Jakarta:  Pt Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 6
6 Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, Tuntunan Zakat Praktis , (Surabaya: Indah,  1987),  hal.13  lihat  juga Erie  Hariyanto  and  Moh  Ali  Al-Humaidy, “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari ’ ah di Madura, “ Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, no. 3 (2019):  hal. 688–709
M. Haris Hidayatulloh
106
َنﻮُﺗْؤُـيَو َة َﻼﱠﺼﻟا َنﻮُﻤﻴِﻘُي َﻦيِذﱠﻟا اﻮُنَﻣآ َﻦيِذﱠﻟاَو ُهُﻟﻮُسَرَو ُﱠ ا ُﻢُﻜﱡﻴِﻟَو ﺎَﱠﳕِإ َنﻮُﻌِﻛاَر ْﻢُﻫَو َةﺎَﻛﱠﺰﻟا
“Sesungguhnya  penolong  kamu  hanyalah  Allah,  Rasul-Nya,  dan orang-orang  yang  beriman,  yang  mendirikan  shalat  dan  menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (Al-Maidah : 55)”
Seperti  penjelasan  diatas  bahwa  zakat  diwajibkan  atas  pihak tertentu (muzakki), begitu juga penerima zakat adalah orang tertentu (mustahik).  Dalam  Al-Quran  mustahik  zakat  dikelompokkan  atas delapan  asnaf  yang  dijelaskan  pada  QS.  At-Taubah  :  60  yang berbunyi:
ْﻢُُﻮُلُـﻗ ِةَﻔﱠﻟَؤُﻤْﻟاَو ﺎَهْـﻴَلَع َﲔِلِﻣﺎَﻌْﻟاَو ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو ِءاَﺮَﻘُﻔْلِﻟ  ُتﺎَﻗَﺪﱠﺼﻟا ﺎَﱠﳕِإ ۗ ِﱠ ا  َﻦِﻣ ًةَضيِﺮَف ۖ  ِلﻴِبﱠﺴﻟا ِﻦْباَو ِﱠ ا  ِلﻴِبَس  ِﰲَو َﲔِﻣِرﺎَغْﻟاَو  ِبﺎَﻗِّﺮﻟا  ِﰲَو ٌﻢﻴِﻜَح ٌﻢﻴِلَع ُﱠ اَو
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang  dibujuk hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang, untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan, sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-taubah : 60)”

## 2. Jenis dan ketentuan zakat
Secara  umum  zakat  terbagi  atas  dua  jenis  yaitu  zakat  fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim pada saat bulan ramhadan hingga sebelum memasuki idul fitri. Zakat fitrah dapat berupa uang atau bahan pokok (makanan)  yang  umum  dikonsumsi  masyarakat  susuai  dengan takaran  yang  telah  ditetapkan  atas  ijtihad  para  ulama.  Sedangkan zakat maal atau dapat kita pahami sebaga zakat atas harta kekayaan merupakan  zakat  yang  wajib  dikeluarkan/dibayarkan  oleh  setiap muslim baik telah maupun belum baligh, berakal maupun tidak atas harta yang dimiliki ketika telah mencapai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
Terdapat  beberapa  pendapat  para  ulama  tentang  harta  yang wajib  dikeluarkan  zakatnya,  diantaranya  adalah  empat  jenis  harta

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
wajib  zakat  menurut  Ibnul  Qayyim  Al-Jauziyyah  yaitu,  barang berharga (emas dan perak), hewan ternak, hasil pertanian, dan harta perdagangan. 7 Sedangkan  pendapat  dari  Yusuf  Qardhawi  lebih memandang  pada  perkembangan  zaman  atau  kondisi  kontemporer yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat,  sehingga  dengan demikian  Yusuf  Qardhawi  berpendapat  bahwa  harta  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya  terbagi  atas  sepuluh  bagian,  yaitu:  emas  dan perak,  uang,  pertanian,  perdagangan,  binatang  ternak,  madu  dan produksi  hewani,  investasi  pabrik  dan  Gedung  serta  sejenisnya, barang  tambang  dan  hasil  laut,  pencarian  dan  profesi,  saham  dan obligasi. 8
Dalam  Perundang-Undangan  Negara  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya  meliputi:  a)  Emas,  perak,  dan  logam  muliah  lainnya,  b) Uang  dan  surat  berharga  lainnya,  c)  Perniagaan,  d)  Pertanian, perkebunan  kehutanan,  e)  Peternakan  dan  perikanan,  f) Pertambangan, g) Perindustrian, h) Pendapatan dan jasa, i) Rikaz. 9
Kewajiban  dikeluarkannya  zakat  atas  harta  yang  dimiliki apabila telah mencapai atau memenuh syarat-syarat yang ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah:
a. Kepemilikan penuh atau sempurna Kepemilikan  terhadap  harta  yang  menunjukkan  bahwa pemilik  dapat  mempergunakan  dan  mengambil  manfaat secara penuh atas barang yang dimilikinya. b. Harta berkembang
Dalam  hal  ini  harta  yang  produktif  atau  berpotensi produktif,  harta  dapat  berkembang  apabila  digunakan dalam usaha.
7 Didin  Hafidhuddin.  Zakat  dalam  Perekonomian  Modern.  (Jakarta  :  Gema Insani Press, 2002). Hal. 28 lihat juga Erie; Suyudi Mohammad Hariyanto, “View of  Jual  Beli  Benda  Wakaf  Untuk  Pembangunan  Masjid  Istiqlal  Di  Desa  Palengaan Daja Pamekasan,” accessed December 2, 2019,hal. 18
8 Yusuf  Qardhawi. Kiat  Sukses  Mengelola  Zakat,  Terj.  Asmuni  Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Media Dakwah, 1997) hal. 167, 501 9 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1

## M. Haris Hidayatulloh
c. Nisab
Harta  wajib  dikeluarkan  zakatnya  bila  sudah  mencapai nisab, nisab adalah jumlah minimum dari harta wajib zakat d. Kebutuhan pokok yang terpenuhi Kebutuhan  minimal  yang  yang  harus  dipenuhi  dalam kebutuhan hidup manusia (kebutuhan primer/ Dharuriyah) e. Terbebas dari hutang Hutang  yang  dimiliki  seseorang  menjadi  pengurang  pada nisab  harta  wajib  zakatnya,  jika  harta  wajib  zakat  yang dimiliki tidak mencapai nisab setelah dikurangi hutangnya maka  harta  tersebut  tidak  wajib  untuk  dikeluarkan zakatnya. f. haul Barang  berharga  (emas,  uang,  hewan  ternak,  harta  benda yang  diperdagangkan,  dan  lain  sebagainya)  wajib dikeluarkan  zakatnya  bila  kepemilikannya  telah  mencapai satu  tahun  penuh (haul). Sedangkan  harta  hasil  pertanian, buah-buahan,  dan  barang  temuan (rikaz) atau  barang  lain sejenisnya tidak disyaratkan haul atas kepemilikannya. 10
3. Fungsi Zakat
Ruang  lingkup  zakat  tidak  hanya  mencakup  pada  aspek keuangan saja, melainkan pada apek kehidupan lainnya, diantaranya adalah ekonomi, politik, sosial, moral serta agama. Zakat dalam aspek keuangan  karena  zakat  layaknya  pajak  yang  telah  ditentukan pembayar  maupun  jumlahnya,  zakat  dalam  aspek  ekomoni  karena zakat  dapat  menjadi  sarana  pendistribusian  kekayaan,  zakat  dalam aspek politik karena pada dazarnya pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga  yang  dinaungi  oleh  negara  baik  pemungutan  maupun pendistribusiannya,  zakat  dalam  aspek  moral  karena  zakat  dapat melatih  jiwa  manusia  untuk  empati  antar  sesama,  sedangkan  zakat dalam  aspek  agama  karena  zakat  diperintahkan  oleh  Allah  SWT sebagai  pencipta  dan  melaksanakan  perintahnya  merupakan  salah satu ibadah yang menujukkan tingkat keimanan seorang hamba atas penciptanya.
10 Ahmad  Hadi  Yasin.  Panduan  zakat  praktis  (hak  cipta  dompet  dhuafa republika). www.dompetdhuafa.org . Diakses 8 juli 2017.

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
Menurut  Monzer  Kahf  tercapainya  keadilan  social  ekonomi merupakan  tujuan  zakat.  Zakat  dapat  digunakan  sebagai  sarana distribusi  kekayaan  dari  pemberi  zakat (muzakki) kepada  penerima zakat (mustahik) . 11 Dengan  demikian  zakat  juga  dapat  digunakan sebagai  media  pendorong  menuju  tercapainya  keseimbangan ekonomi  secara  umum,  seperti  yang  dijelaskan  diatas  bawah  zakat merupakan  implementasi  keadilan,  yang  bertujuan  mehilangkan jurang pemisah antara muzakki dan mustahiknya.
Selain tercapainya keadilan sosial ekonomi, terdapat sembilan lainnya  fungsi  zakat  yang  dikemukankan  oleh  Ali  Dan  Zaman. Diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Mengangkat derajat fakir dan miskin.
b. Menyelesaikan permasalahan perekonomian mustahik
c. Menjalin  tali  silaturahmi  dan  persaudaraan  antara  umat islam. d. Menumbuhkan sifat dermawan e. Menghindari  kecemburuan  sosial  (iri  dan  dengki)  antara orang kaya dan orang yang tidak mampu. f. Distribusi  kekayaan  yang  merata,  sehingga  dapat menghilangkan kesenjangan sosial antar masyarakat.
g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, harta yang dimiliki, serta tanggung jawab terhadap sosial.
h. Melatih diri untuk disiplin dalam melaksanakan kewajiban dan  menyerahkan  hak  orang  lain  atas  harta  yang dimilikinya. i. Sarana  menciptakan  keadilan  sosial  dengan  pemerataan pendapatan. 12
4. Definisi Dan Dasar Hukum Pajak
Secara  bahasa,  Islam  mengenal  pajak  berasal  dari  kata “dharibah”  yang  berarti  dana  yang  ditarik  dari  rakyat  oleh
11 Monzer Kahf, Potential Effects Of Zakah On Government Budget, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997.
12 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press,  1988),  h.  21  dan  Hasanuz  Zaman,  S.  M., Islamic  Criteria  For  The Distribution  Of  Tax  Burden  (The  Mix  of  Direct  and  Indirect  Taxes  and  The Offsetting Fuction of Zakat), dalam Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1. Januari Tahun 1993.

## M. Haris Hidayatulloh
pemerintah  atau  penarik  pajak. Sedangkan  pajak  dalam  pasal  23  A UUD  1945  pajak  dedefinisikan  kontribusi  yang  dikenakan  kepada seluruh  Warga  Negara  Indonesia,  warga  negara  asing  dan  warga yang  tinggal  secara  kumulatif  120  hari  di  wilayah  Indonesia  dalam jangka waktu dua belas bulan. 13
Dari  definisi  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  pajak merupakan  iuran  wajib  bagi  warga  negara  yang  dipungut  sesuai dengan  jenis  dan  tarifnya  yang  telah  diatur  dalam  UUD.  1945  yang nantinya  hasil  dari  pungutan  tersebut  akan  digunakan  untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ataupun untuk pembangunan negara. Pada  masa  pemerintahan  Rasulullah  pajak  yang  diterapkan berupa pajak tanah (kharaj), pajak atas jaminan keamanan yaitu pajak yang dipungut dari non-muslim yang meminta perlindungan/keamanan  dibawah  pemerintahan  muslim  (jizyah), dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyr). Di Indonesia ketentuan- ketentuan membayar pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 dimana sebagian isinya seperti yang dijelaskan diatas.

## 5. Jenis dan ketentuan pajak
Secara umum, pengelolaan pajak di indonesia terbagi atas dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak- pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  ini  berada  di bawah  naungan  Direktorat  Jendral  Pajak-Departemen  Keuangan. Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  dan  dikelola  oleh pemerintah daerah.
Pajak pusat meliput beberapa jenis pajak, yaitu: a. Pajak penghasilan Pajak penghasilan dipungut dari perseorangan atau badan atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun.
14 Adapun obyek dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
1) Gaji, komisi, upah, bonus, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia .  diakses  17  juli 2017
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1
2) Honorarium, penghargaan, hadiah undian.
3) Laba bruto usaha 4) Keuntungan  atas  penjualan  atau  atas  pengalihan harta. 15
b. Pajak pertambahan nilai.
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di daerah pabean (wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, perairan, dan ruang udara serta tempat-tempattertentu di zona ekonomi eksklusif). 16 c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) Barang yang tegolong barang mewah dikenakan pajak lain, yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM). PPn BM dikenakan hanya satu kali saja pada saat penyerahan barang oleh pengusaha atau penjual. 17 Adapun kriteria barang mewah diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Barang  mewah  adalah  barang  yang  tidak  termasuk dalam barang kebutuhan pokok. 2) Barang  mewah  hanya  dikonsumsi  oleh  kalangan masyarakat tertentu. 3) Barang  mewah  pada  umumnya  dikonsumsi  oleh masyarakat dengan penghasilan yang tinggi. 4) Barang mewah dikonsumsi dapat menujukkan status. 18 d. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. 19
Materai  merupakan  lembaran  kertas  yang  digunakan sebagai bukti atas kesepakatan kedua belah pihak.
15 Ibid, Pasal 4
16 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2000  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah, Pasal 1 ayat 1.
17 Ibid, Pasal 5 ayat 2.
18 http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id , diakses 8 juli 2017.

## M. Haris Hidayatulloh

## e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  yang dipungut  dari  orang  atau  badan  atas  pemanfaatan  atau kepemilikan  tanah  maupun  bagunan.  PBB  dikelola  oleh pemerintah  pusat,  namun  penerimaannya  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah  baik  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota. Adapun  tanah  dan  bangunan  yang  tidak  kena  pajak  adalah sebagai berikut: 1) Digunakan untuk kepentingan umum (tempat ibadah, sosial,  kesehatan,  Pendidikan  dan  kebudayaan nasional) yang tidak memperoleh keuntungan. 2) Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala atau penggunaan tanah dan bangunan yang serupa. 3) Hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum terbebani suatu hak. 4) Digunakan  oleh  perwakilan  diplomatic,  konsulat berdasarkan perlakuan asas timbal balik. 5) Digunakan  oleh  badan  atau  perwakilan  organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan. 20 f. Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) Perolehan ha katas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwahukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang priadi atau badan. 21
19 Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  1985 Tentang Bea Meterai. Pasal 1 ayat 1
20 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1994  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 3 ayat 1
21 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2000  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  Tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pasal 1 ayat 2

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
Sedangkan  pajak  daerah  adalah  pajak  yang  ditarik  dan dikelola  oleh  daerah,  baik  pemerintah  provinsi  ataupun pemerintah kabupaten/kota yang meliputi: a. Pajak provinsi 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 2) Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan diatas air. 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4) Pajak  pengambilan  danpemanfaatan  air  bawah  tanah dan air permukaan. 22 b. Pajak Kabupaten/kota 1) Pajak hotel 2) Pajak restaurant 3) Pajak hiburan 4) Pajak reklame 5) Pajak penerangan jalan 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C. 7) Pajak parkir.
23
6. Fungsi pajak
Sebagaimana  dijelaskan  pajak  merupakan  sumber  pendapatan terbesar negara, tentunya dengan jumlah yang sangat besar tersebut pajak  dapat  digunakan  untuk  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan kepemerintahan.  Adapun  menurut  Rahayu  pajak  memiliki  dua fungsi, yaitu: a. Fungsi budgetair yaitu pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara. b. Fungsi  Regulerend  yaitu  perekonomian  suatu  negara  dapat dikontrol melalui pajak. 24 Sedangkan menurut harjanto fungsi pajak adalah
sebagaiberikut:
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12-17
23 Ibid, Pasal 1 ayat 20-31
24 Siti  Kurnia  Rahayu.  Perpajakan  Indonesia  :  Konsep  &  Aspek  Formal.
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal 26.

## M. Haris Hidayatulloh
114
a. Fungsi  anggaran,  pajak  berfungsi  sebagai  sumber pendapatan  negara,  dana  pajak  dapat  digunakan  untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara.
b. Fungsi  mengatur  ( regulated ),  Pemerintah  bisa  mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. c. Fungi  stabilitas,  dana  pajak  dapan  digunakan  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  dan  menetapkan  kebijakan, hal  ini  berkaitan  dengan  pengendalian  inflasi  dan  stabilitas harga oleh pemerintah. d. Fungsi redistribusi pendapatan, dana pajak dapat digunakan untuk membagun kepentingan dan fasilitas umum sehingga dapat  membuka  lapangan  kerja  baru  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat. 25
Analisis zakat dan pajak dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional 1. Persamaan zakat dan pajak
Secara  konsep  zakat  maupun  pajak  merupakan  suatu  iuran yang dibayarkan masyarakan guna dikelola dan didistribusikan oleh negara  sesuai  peruntukannya,  zakat  untuk  disalurkan  kepada delapan  asnaf    sedangkan  pajak  dapat  digunakan  untuk pembangunan  negara  guna  memfasilitasi  warganya.  Adapun persamaan  zakat  dan  pajak  menurut  Zensudarno  adalah  sebagai berikut :
a. Zakat dan pajak bersifat wajib dan mengikat.
b. Pengumpulan zakat dan pajak dilakukan oleh lembaga resmi agar  pengumpulan  maupun  penyalurannnya  berjalan  baik dan maksimal. c. Negara dengan pemerintahan islam, zakat dan pajak dikelola negara.
25 Totok  Harjanto,  SE.,M.Tp.  2013.  Pajak  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional.  JURNAL  EKONOMI  ISSN:  2302-7169  Vol.  6  Edisi  4  September- Desember 2013
d. Zakat  dan  pajak  bertujuan  untuk  menyelesaikan permasalahan ekonomi negara. 26

## 2. Perbedaan Zakat dengan Pajak
Penjelasan  mengenai  beberapa  persamaan  antara  zakat  dan pajak tidak berarti zakat dapat disamakan begitu saja dengan pajak. Terdapat perbedaan secara mendasar antara zakat dan pajak sehingga kedua  aspek  ini  tidak  bias  disamakan. 27 Zensudarno  menjelaskan perbedaan-perbedaan antara zakat dan pajak dengan table berikut:
Perbedaan Zakat Dan Pajak Perbedaan Zakat Pajak Arti Bertambah dan berkembang. Utang, pajak, upeti. Dasar hukum Al-Quran dan Hadits Undang-undang negara Nisab dan tarif Mutlak atas ketentuan Allah Relatif, sesuai dengan neraca anggaran. Sifat Wajib dan terus menerus Dapat dihapuskan sesuai dengan keutuhan dan keputusan pemerintah. Subyek Muslim Seluruh warga negara Obyek alokasi penerima Delapan golongan (asnaf) Pembangunan dan anggaran pemerintah Harta yang dikenakan Harta produktif Semua harta Syarat Ijab- kabul Disyaratkan Tidak  disyaratkan Imbalan Harta yang bersih dan barokah serta pahala dari Allah Tersedianya Barang dan jasa publik Sanksi dari Allah atas kelalaian terhadap kewajiban Dari negara 26 Zensudarno, Beda Pajak Dan Zakat , http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan-zakat/, diakses 7 Juli 2019.
27 Ibid.

## M. Haris Hidayatulloh
116 Motivasi Keimanan dan ketaqwaan Kewajiban sebagai warga negara, karena pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak. Perhitungan Perhitungan sendiri atau menggunkan bantuan amil Menggunakan jasa akuntan pajak Sumber  : http://zensudarno.wordpress.com

## 3. Zakat dalam mengentaskan kemiskinan
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.  Sekitar  86%  dari  total  jumlah  penduduknya  beragama  islam. Bila  melihat  besarnya  jumlah  penduduk  muslim  yang  ada  di indonesia  tentunya  dapat  dijadikan  gambaran  bahwa  indonesia memiliki  potensi  zakat  yang  besar,  hal  ini  ditinjau  bahwa  setiap muslim  diwajibkan  mengeluarkan  2,5%  dari  hartanya  untuk  zakat bila harta tersebut telah mencapai syarat dan ketentuannya.
Potensi  zakat  diestimasikan  atas  PDB  negara,  karena  dengan naiknya tingkat PDB maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan pula pada  tingkat  pendapatan  ataupun  tingkat  pereknomian  baik  pada sebagian  ataupun  sekelompok  individu.  Terdapat  perbedaan  atas persentase  estimasi  potensi  zakat  atas  PDB,  diantaranya  adalah sebagai berikut:
a. Penelitian  PBB  UIN  Syarif  Hidayatullah  tahun  2005 mengestimasi  potensi  filantropi  islam  di  Indonesia  mencapai Rp. 19,3 trilyun atau sebesar 0,8% dari PDB tahun 2004 b. Penelitian BAZNAS-IRTI IDB tahun 2012 menjelaskan potensi zakat  Indonesia  mencapai  Rp.  217  trilyun  atau  sebesar  3,4% dari PDB tahun 2010. c. Penelitian Wibisono tahun 2015 menjelaskan potensi zakat di Indonesia  pada  tahun  2010  mencapai  Rp.  106,6  trilyun  atau 1,7% dari PDB tahun 2010. 28
28 Yusuf  Wibisono.  2016.  Potensi  Zakat  Nasional:  Peluang  dan  Tantangan Pengelolaan  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Zakat  2016,

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
Selanjutnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh baznas menyimpulkan estimasi potensi zakat pada 2015 mencapai 286 trilyun  (2,4%  dari  PDB  2015).  Dengan  persentase  demikian,  maka perkiraan potensi zakat 2016 adalah 442 triliun (3,4% dari PDB 2016), 221  triliun  (1,7%  dari  PDB  2016),  dan  104  triliun  (0,8%  dari  PDB 2016). 29 Berapapun  estimasi  yang  diperkirakan,  menunjukkan  bahwa zakat  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  mengatasi permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia,  dimana  diketahui  bahwa salah dua penerima zakat adalah fakir dan miskin.
Dengan  potensi  yang  besar  tersebut  bila  dapat  dikelola  dan didistribusikan  dengan  baik,  maka  cepat  atau  lambat  akan  menjadi solusi  dari  permasalahan  kemiskinan  yang  ada.  Potensi  zakat  yang diambil pada perkiraan estimasi terendah yaitu 104 triliun (0,8% dari PDB) bila dibagi dengan jumlah penduduk miskin 28,1 juta jiwa maka per individu akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 3,71 juta. Dengan  demikian  secara  otomatis  penerima  zakat  (mustahik  zakat) tersebut  mendapatkan  tambahan  dana  untuk  meningkatkan perekonomian, baik guna dikonsumsi maupun guna di produktifkan. Penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  di  Indonesia  zakat memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Namun  disisi  lain  terdapat kendala  besar  yang  harus  dihadapi  yaitu  pada  pengumpulan  dana zakat.  Lembaga  amil  zakat  pemerintah  dan  swasta  masih  belum mampu  mengumpulkan  dana  zakat  dalam  jumlah  yang  besar. 30 Estimasi  dan  perkiraan  atas  potensi  zakat  tersebut  hanya  menjadi perhitungan  semata  dimana  zakat  yang  terkumpul  hanya  terserah kurang  lebih  3%  dari  potensi  yang  ada.  Distribusi  zakat  yang  tidak merata,  distribusi  secara  pribadi,  serta  kesadaran  masyarakat  akan kewajiban  membayar  zakat  yang  masih  minim  menjadikan  potensi diselenggarakan  oleh  PUSKAS  BAZNAS  dan  PEBS  FEBUI.  Depok,  8 Desember 2016.
29 Ibid.
30 Firmansyah, 2013. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan Kesenjangan pendapatan . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember lihat Made Warka and Erie Hariyanto, “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia,” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah ,
2016, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076.

## M. Haris Hidayatulloh
besar zakat hanya sekedar angka semata. Bila potensi zakat tepenuhi, maka  dalam  waktu  yang  singkat  permasalahan  kemiskinan  di indonesia akan teratasi.
4. Pajak dalam pembangunan infrastruktur
Pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan negara, tahun 2016 pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sebesar Rp. 1.283,6  triliun,  jika  di  persentasikan  pajak  yang  terkumpul  sebesar 83,4%  dari  penerimaan  pajak  yang  ditargetkan  yaitu  Rp.  1.539,17 triliun.  Pendapatan  negara  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  Rp. 1.551,78  triliun,  dan  82,72%  dari  pendapatan  negara  tersebut bersumber  dari  penerimaan  pajak  negara. 31 Walaupun  tidak  100% mencapai  penerimaan  yang  ditargetkan,  penerimaan  pajak  yang mecapai  82,72%  dari  total  pendapatan  negara  mengindikasikan bahwa  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  besar  guna  membiayai segala  macam  belanja  negara,  mengingat  pajak  dapat  dialokasikan kepada berbagai sektor, salah satu yang membedakan pajak dan zakat adalah  jika  pajak  dapat  dialokasikan  ke  segala  macam  belanja ataupun  kebutuhan  negara,  zakat  hanya  dapat  dialokasikan  kepada delapan asnaf yang telah ditentukan.
Apabila  besarnya  penerimaan  negara  dapat  dialokasikan  dan dikelola  dengan  baik  maka  pembangunan  maupun  perbaikan infrastruktur  akan  berjalan  dengan  baik  dan  efektif  yang  nantinya dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  negara.  dengan demikian  pajak  memiliki  kontribusi  yang  besar  bagi  perekonomian negara,  dan  yang  dibutuhkan  adalah  peran  aktif  pemerintah  dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara. menurut penulis pemerintah  perlu  memprioritaskan  pada  pembangunan  atau perbaikan  infrastruktur  sebab  dengan  infrastruktur  yang  baik  maka alur jalannya perkonomian dapat diserap dengan baik pula sehingga nantinya  dapat  berdampak  pada  terciptanya  lapangan  kerja  yang baru.
Kesimpulan
Zakat  maupun  pajak  memiliki  peran  penting  pada pertumbuhan  ekonomi  negara.  Zakat  berjalan  melalui  sisi  mikro,
31 http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/ diakses  10  juli 2019

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
yaitu  zakat  dapat  memperbaiki  perekonomian  masyarakat  yang termasuk pada delapan asnaf serta dapat menghilangkan kesenjangan sosial  antara  pihak  surplus  dana  dengan  pihak  defisit  dana  atau dengan kata lain zakat dapat dijadikan sebagai media pendistribusian kekayaan  yang  efektif.  Sedangkan  pajak  berjalan  pada  sisi  makro, yaitu  penerimaan  negara  yang  sebagian  besar  diterima  dari  zakat dapat  digunakan  untuk  berbagai  macam  belanja,  pembangunan ataupun untuk kebutuhan negara lainnya.
Zakat dan pajak yang seharusnya dapat berdampak besar bagi perekonomian  negara  terhalang  pada  pengumpulannya,  dimana zakat  hanya terkumpul sekitar 3% dari potensi yang ada, sementara pajak  hanya  terkumpul  83,4%  dari  total  penerimaan  pajak  yang ditargetkan.

## Daftar Pustaka
Al-Quran
Buku: Nuruddin, Ali . Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2006.
Warka, Made, and Erie Hariyanto. “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2016.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern . Jakarta : Gema Insani Press. 2002. Rais , M.  Amien. Kemiskinan  Dan  Kesenjangan  Di  Indonesia .  Jakarta: Aditya Media. 1995.
Latief,  Moh.  Rowi  &  A.  Shomad  Robith. Tuntunan  Zakat  Praktis . Surabaya: Indah. 1987.
Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press. 1988.
Brotodiharjo,  R.  Santoso. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak .  Bandung: Rafika Aditama. 2003. Rahayu,  Siti  Kurnia. Perpajakan  Indonesia  :  Konsep  &  Aspek  Formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013. Qardhawi,  Yusuf. Kiat  Sukses  Mengelola  Zakat,  Terj.  Asmuni  Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Media Dakwah. 1997.

## M. Haris Hidayatulloh
120

## Jurnal
Firmansyah,  “ Zakat  sebagai  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dan Kesenjangan pendapatan” . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013. Hariyanto, Erie; Suyudi Mohammad. “View of Jual Beli Benda Wakaf Untuk  Pembangunan  Masjid  Istiqlal  Di  Desa  Palengaan  Daja Pamekasan.” Accessed January 26, 2020. Hariyanto,  Erie,  and  Moh  Ali  Al-Humaidy.  “Pelaksanaan  Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari`ah Di  Madura  Erie  Hariyanto,  Moh.  Ali  Al-Humaidy”,  Jurnal
Hukum  &  Pembangunan  49,  no.  3  (2019):  688–
709. http://dx.doi.org/10.21143/ Hasanuz  Zaman,  S.  M.,  “ Islamic  Criteria  For  The  Distribution  Of  Tax Burden  (The  Mix  of  Direct  and  Indirect  Taxes  and  The  Offsetting Fuction  of  Zakat)”,  Journal  of  Islamic  Economics ,  Vol.  3,  No.  1. Januari Tahun 1993. Monzer Kahf, Potential Effects Of Zakah On Government Budget, Journal of Economics & Management Vol. 5, No. 1. Tahun 1997. Novi  Maryaningsih,  Oki  Hermansyah,  dan  Myrnawati  Savitri. “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan,  Volume 17, Nomor 1, Juli 2014 Totok Harjanto, SE.,M.Tp. Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 6 Edisi 4 September- Desember 2013

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  1985 Tentang Bea Meterai. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  tentang  Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 20-31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 1.

## Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 5 ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 12-17 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1
Web Ahmad Hadi Yasin. “Panduan zakat praktis” (hak cipta dompet dhuafa republika). www.dompetdhuafa.org . Diakses 8 juli 2019. http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/ diakses  10 juli 2019 http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id , diakses 8 juli 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia .  diakses  17 juli 2019 https://www.bps.go.id diakses 2 juli 2019 Zensudarno, Beda Pajak Dan Zakat , http://zensudarno.wordpress.com/2007/07/03/beda-pajak-dan- zakat .  diakses 7 Juli 2019.