http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and
Purchase Murabaha h Based On A Review Of Sharia in Islamic  Bank

## Muhammad Adi Permana Abdullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail : muh.adipermana@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  secara  kritis  dan  mendalam  tentang  konsep dan  implementasi murabahah pada  bank  syariah,  mengidentifikasi  dan menganalisisi kesesuaian penerapan murabahah pada bank syariah  berdasarkan tinjauan syariah. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara kepada  informan  yang  bekerja  di  Bank  syariah.    Data  sekunder  dilakukan melalui pengumpulan data-data yang relevan dengan akad murabahah pada bank syariah. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  bank  syariah   telah berupaya  bertransaksi secara islami khususnya  pada akad murabahah namun masih perlu perbaikan kedepan agar semua kriteria dan larangan dalam transaksi murabahah dapat terlaksana dengan baik  dan  menyeluruh.  Terdapat  2  dari  7    larangan  dalam  transasksi  akad murabahah pada  bank  syariah    masih  terdapat  1  larangan  yang  belum  dapat dihindari  yaitu  bank  syariah  dalam  akad murabahah menjual  barang  yang tidak/belum  dimiliki  secara  utuh  yang  bisa  menjerumuskan  pada  aktifitas ribawi (larangan dalam bertransaksi yang mengandung unsur riba).
Kata Kunci :  akad murabahah; syariah; dan riba.

## PENDAHULUAN
Penelitian tentang  jual beli merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dilakuakan baik dari sisi syariah ataupun dipandang dari sisi akuntansi karena jual beli  merupakan aktivitas utama dalam dunia bisnis dan ekonomi. Perkembangan  pesat  aktivitas  jual  beli  dengan  segala  jenis  dan  bentuknya khususnya  dalam  lembaga  keuangan  syariah  maupun  konvensional  tentunya akan mendorong kebutuhan tentang kajian terhadap jual beli . Ulama ahli fiqih membahas  pembahasan  jual  beli  ( buyu’ )  setelah  pembahasan  tentang  ibadah (Muhammad Arifn : 2008) dan  merupakan transaksi paling  kuat dalam dunia bisnis bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha ( Ash-Shawi: 2001).
Dalam  Islam  Jual  beli  merupakan  bentuk  muamalah  yang  sangat dianjurkan  ,  Allah  berfirman  dalam  surah  al  baqarah  ayat  275  “ dan  Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ” , selain itu Rasulullah saw pernah bersabda  Dari  Sahabat  Rafi’  bin  Khadij  ia  menuturkan  :  Dikatakan  (kepada Rasulullah Saw) “ Wahai Rasulullah, Penghasilan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “ Hasil pekerjaan sesorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik ”. (HR. Ahmad, At Thabrani, Al Hakim, dan disahihkan oleh Syaikh Al- Albani).
Menurut  Shalah Ash-Shawi &  Abdullah Al  – Mushlih dalam bukunya yang  berjudul Ma La  Yasa’  At  Tajira  Jahluhu (Fiqih  Ekonomi  Islam  :  2001) mengklasifikasikan jual beli dalam banyak pembagian, yaitu bisa dilihat dari sisi objek dagangan seperti menukar uang dengan barang, menukar uang dengan uang  ataupun  dengan  cara barter (menukar  barang  dengan  barang).  Jual  beli, dapat  juga  dilihat  dari  sisi  standarisasi  harga  seperti  jual  beli bargin (tawar menawar),  jual  beli murabahah (penjual  memberitahukan  modal  barang  dan keuntungan  barang  tersebut),  jual  beli Muzayadah (lelang)  ataupun  jual  beli Munaqashah (Obral).  Selain  itu,  jual  beli  dari  sisi  cara  pembayaran  dapat dilakukan dengan tunai (kontan), tidak  tunai seperti pembayaran tidak  tunai, penyerahan  barang  tertunda  atau  baik  barang  dan  pembayaran  keduanya dilakukan secara tertunda.
Dalam perbankan syariah sesuai dengan UU no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 25, aktivitas jual beli terdiri dari 3 bentuk yaitu murabahah,  salam,  dan  istishna’ .  Sebagaimana  diatur  dalam  Standar  Akuntansi Keuangan yaitu PSAK no 102 tentang Murabahah , PSAK no 103 tentang Salam , dan PSAK no 104 tentang Istisna’ . Ketiga jenis jual beli tersebut yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, murabahah merupakan transaksi yang paling
diminati dari dari seluruh transaksi jual beli bahkan seluruh produk pembiyaan yang terdapat pada bank syariah (OJK : 2015). Keunggulan produk murabahah dibandingkan  seluruh  produk  lainya  dalam  perbankan  syariah menjadi perhatian penelti untuk melakukan kajian pada produk murabahah .
Keunggulan produk murabahah pada bank syariah ternyata tidak terlepas dari kritik dan permasalahan yang sangat fundamental dalam ajaran islam yaitu masalah  kesyariahan  produk  tersebut.  Kerangka  dasar  penyusunan  dan penyajian laporan keuangan syariah menyebutkan bahwa  asas transaksi syariah (IAI  :  2007)  adalah  :  1)  Persaudaraan  ( ukhuwah), 2)  Keadilan  ( adalah ),    3)
Kemuslahatan  ( maslahah) ,  4)    Keseimbangan  ( Tawazun), 5)  Universalisme ( syumuliyah) .  Adapun  karesteristik  transaksi  syariah  menurut  kerangka  dasar PSAK syariah (IAI : 2007) adalah 1) Berdasar saling paham & saling rida, 2) Harus hala dan baik (thayib), 3) Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas , 4) Tidak mengandung  unsur  :  Riba,  Kezaliman, Maysir,  Gharar ,  Haram,  Kolusi  dengan suap  menyuap  ( risywah) ,  5)  Tidak  menganut  prinsip  Nilai  Waktu  Uang  ,  6) Berdasar  perjanjian  yg  menguntungkan  semua  pihak  ,  7)  Tidak  ada  rekayasa permintaan ( najasy ) ataupun rekayasa penawaran ( ihtikar )
Tidak terpenuhinya asas dan kharesteristik syariah terhadap produk yang dikeluarkan  oleh  bank  syariah  dapat  mengakibatkan  adanya  kecacatan  pada kesyariahan  produk  atau  pembiyaan  tersebut  .  M urabahah sebagai  salah  satu penyaluran  pembiyaan  terbesar  dibandingkan  pembiyaan  lainnya  justru mendapatkan  banyak  keritikan  dari  pemerhati  keuangan  syariah  terutama kaitannya  dengan  permasalahan  dari  sisi  syariahnya.  Kesamaan  riba  dan murabahah dengan  mengambil  keuntungan  di  awal  akad  menjadi  isu  paling mendasar dalam permasalahan ini,  riba merupakan tambahan uang pokok yang disyaratatkan tanpa ada transaksi pengganti yang sesuai dengan syariat, definisi serupa disebutkan dalam Ahkamul qur’an karangan Al-jashash, 1/465 (Wahid : 2010),  sedangkan  produk murabahah merupakan  akad  jual  beli  dimana  modal dan keuntungan diketahui oleh ke dua belah pihak penjual dan pembeli (Shalah ash-Sahwi : 2013). kesamaaan antara riba dan murabahah bukan hanya sama-sama mengambil  keuntungan  atas  modal  pokok,  melainkan  riba  dan murabahah keuntungannya  ditentukan  pada  awal  akad,  selain  itu  akar  kata  riba  dan murabahah juga mempunyai arti yang sama yaitu bertambah atau berkembang Kritikan  terhadap murabahah juga  datang  dari  para  ahli,  antara  lain  : Siddiqi (2004) mengatakan bahwa untuk tujuan praktis system mark up dalam murabahah ini  akan  sama  baiknya  bagi  LKS  untuk  memberikan  pinjaman berdasarkan suku bunga tetap saja. Karena jika bunga secara luas diganti dengan
mark  up ,  maka  ia  mencerminkan  hanya  perubahan  nama  ketimbang substansinya.  Karena  sistem mark  up dalam murabahah kenyataanya  hanya melanjutkan sistem bunga yang lama dengan nama baru.
Demikian  pula  halnya  dengan  penetapan  harga  kreditnya  yang  lebih tinggi yang diberlakukan dalam akad ini, jelas menunjukan bahwa terdapat nilai waktu  dalam  pembiayaan  ini,    yang  mendorong  meski  secara  tidak  langsung kepada pengakuan nilai waktu pada uang. Padahal mengakui nilai waktu pada uang  secara  logika  menggiring  kepada  pengakuan  terhadap  bunga.  Dengan mengakui  nilai  waktu  dalam  transaksi-transaksi murabahah hampir  tidak berbeda  dengan  transaksi  finansial  murni  dan  kemudian  penolakan  hal  yang sama  dalam  transaksi  transaksi  finansial,  tampak  sebagai  sikap  yang  tidak konsisten dan logis. Jika fikih bisa mengizinkan pembiayaan murabahah seperti yang dipraktekan LKS maka menurut Saeed (2007) pertanyaaannya kemudian adalah adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang piutang dan dana pinjaman ?.
Menurut Lewis (2007) pada dasarnya lemabaga keuangan syariah (LKS) merupakan institusi keuangan dan bukan rumah dagang ( trading house ). Namun keharusan  untuk  menjalankan  perdagangan  dalam  kesepakatan  jual  beli murabahah dengan mark  up terkadang  memaksa  lemabaga  keuangan  syariah (LKS) menjalankan fungsi trading house nya tanpa syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi. Akibatnya skema murabahah ini tidak bedanya dengan mark up yang dipraktikan lembaga konvensional dengan sistem bunganya. Lebih lanjut Lewis mengutip  pendapat  Khursyid  Ahmad  yang  mengatakan  bahwa  dalam murabahah ,  syariah  mengansumsikan  bahwa  lembaga  keuangan  harus  benar- benar  membeli  barang  dan  kemudian  menjualnya  kembali  kepada  nasabah. Ironisnya implementasi murabahah dalam praktiknya adalah transaksi fiktif yang menjanjikan  suatu  laba  yang  ditetapkan  sebelumnya,  tanpa  benar-benar melakukan  transaksi  barang  atau  berbagi  resiko  apapun.  Dan  ini  sangat kontradiksi dengan semangat dan substansi syariah. Bahkan sama persis dengan riba.
Lewis (2007), mengatakan bahwa fakta empirik dilapangan, LKS “jarang” menerapkan murabahah secara syariah. Karena agar dapat mengejar target laba, lemabaga keuangan syariah (LKS) terpaksa dengan sengaja mensiasati essensi murabahah . LKS tidak pernah benar-benar membeli, tidak pula memiliki apalagi menjual,  ironisnya  diasumsikan  bahwa  transaksi  itu  telah  terjadi.  Padahal transaksi fiktif jelas tidak mendapat afirmasi dalam hukum Islam sebagaimana hadist  Hakim  ibnu  Hizam  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: Jangan  engkau menjual barang yang tidak ada padamu ( HR Abu Dawd dan lainnya )
Demikian  juga  dalam  hal  dikenakannya  denda  atau resecheduling pada nasabah  yang  tidak  mampu  melakukan  pembayaran murabahah pada  waktu yang ditentukan, juga dianggap melanggar prinsip syariah. Hal itu disebabkan bahwa secara prinsip – dalam kasus wanprestasi nasabah dalam akad murabahah - tidak boleh dilakukan roll over , karena itu berarti sustu transaksi murabahah baru yang  terpisah  dibukukan  untuk  komoditas  yang  sama.  Sedangkan Murabahah bukanlah  akad  pinjaman,  melainkan  akad  jual  beli  dengan  pembayaran dibelakang,  dan  dengan  demikian  kepemilikan  atas  komoditi  tersebut  sudah berpindah ke pembeli saat dilakukan akad murabahah yang pertama dan bukan lagi milik penjual, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan transaksi kedua kali ( double transaction ) untuk barang yang sama.
Roll  over dalam  konteks  ini  dalam  perspektif  syariah  menurut  Anwar (2005)  dianggap  sebagai  bentuk  riba  karena  merupakan  pembebanan  biaya tambahan atas hutang sebagai kompensasi pertambahan waktu. Dengan sebab- sebab itulah Saeed (2004) berpendapat bahwa dalam murabahah ini kebanyakan LKS tampaknya hanya memperhatikan kecocokan “kulit” dengan ajaran hukum Islam sebagai determinan terpenting keislaman operasi mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan pada lima bank syariah yang di kota Makassar. Adapun nama bank syariah yang menjadi objek penelitian, tidak kami sebutkan atas pertimbangan dari pihak bank syariah. Jumlah informan yang menjadi objek peneliti adalah 6 (Enam) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang merupakan praktisi bank syariah dan  1  (satu)  orang  merupakan  anggota  koperasi  yang  menjadi  partner  bank syariah dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar informan adalah laki-laki yaitu terdiri dari 5 responden atau sekitar 84% dan sisanya 1 orang adalah wanita atau  sekitar  16%  dari  total  informan.  Berikut  adalah  identitas  tentang  para informan yang telah kami samarkan nama banknya:
1. Syamsul (Asisten Wira Usaha Syariah) pada Bank “A” Syariah
2. Alin (Analisis Pembiyaan Syariah) Pada Bank “B” Syariah
3. Ilham (Marketing Pembiyaan Bank Syariah) pada Bank “C” Syariah
4. Ardi (Marketing Pembiyaan Bank Syariah) pada Bank “D” Syariah
5. Ara (Marketing Pembiyaan Bank Syariah) pada Bank “E” Syariah
6. Udin ( Nasabah dan Partner Bank Syariah)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Murabahah dalam konsep dan implementasinya digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 5. Pembagian Murabahah
Sumber : diolah dari berbagai sumber
Murabahah tanpa pesanan menurut ijma’ ulama adalah boleh dilakukan (Khalid  :  2012),  bentuk  jual  beli  murabahah  tanpa  pesanan  ini  sudah  pasti memiliki hak khiyar (hak pilih meneruskan atau membatalkan jual beli) dan jual beli seperti inilah yang dibolehkan oleh para fuqaha terdahulu. Namun menurut sebagian besar  informan berpendapat   bahwa:
“bentuk  jual  beli  tanpa  pesanan  ini  tidak  mungkin  diberlakukan  pada bank syariah karena bank syariah tidak memiliki persediaan untuk dijual kepada nasabah sehingga nasabah harus mencari barang yang diinginkan (melalui pesanan) kemudian diajukan kepada pihak bank”
Sedangkan informan lainnya Alin berpendapat
“Pada prinsipnya  bank syariah harus menyiapkan persediaan untuk di jual  kepada  nasabah,  hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  menjamin kesyariahaan  dalam  akad  tersebut,  namun  bank  syariah  bukan merupakan perusahaan jual beli sehingga hal tersebut sulit dilakukan ”
Sehingga bentuk jual beli yang banyak dilakukan sekarang ini terutama pada bank syariah  adalah bentuk jual beli murabahah berdasarkan pesanan dari
calon  pembeli  atau  dikenal  dalam  istiliah  fiqih  sebagai  transaksi  jual  beli murabahah  al-amir  bisy-syira .  Jual  beli murabahah berdasarkan  pesanan  ini memiliki  dua  bentuk  yaitu  :1.  Jual  beli murabahah berdasarkan  pesanan  yang mengikat kedua belah pihak, 2. Jual beli murabahah yang  dibangun atas dasar perjanjian yang tidak mengikat.
Bank  syariah    makasaar  dalam  melakukan  akad  transaksi murabahah biasanya berdasarkan  pesanan  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  dimana nasabah  harus  melakukan  pesanan  barang  yang  dibutuhkan  terlebih  dahulu kemudian  melakukan  proses  akad murabahah yang  bersifat  mengikat  ke  dua belah pihak. Semua informan berpendapat bahwa:
“dalam  melakukan  akad  atau  pembiyaan murabahah ,  nasabah  terlebih dahulu  mencari  barang  yang  diinginkan  kemudian  menyampaikan kepada  pihak  bank  yang  selanjutnya  akan  diproses  dan  mengadakan akad yang mengikat ke dua belah pihak”.
Akad Murabahah jenis ini sebenarnya banyak mendapat pertentangan dan kritikan  dari    para  ulama  (Khalid  :  2015)  dengan  alasan  ketika  bank  telah mengikat nasabah untuk melakukan akad  jual beli murabahah , maka seakan- akan bank telah melakukan penjualan kepada nasabah padahal barang tersebut belum dimiliki oleh pihak bank. Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI  no  004/DSN-MUI/IV/2000  ketentuan murabahah pada  nasabah sebagaimana dijelaskan pada poin 5 dan 6 bahwa jika nasabah membeli produk murabahah atau  barang  yang  dipesan,  maka  biaya  rill  yang  telah  ditimbulkan akibat  proses  pemesanan  murabahah  dapat  dibebankan  kepada  nasabah. Regulasai  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  ini  tentu  memberikan  peluang  kepada nasabah  untuk  menolak  atau  membatalkan  pembelian  barang  murabahah dengan catatan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank akan ditanggung oleh nasabah  sehingga  jenis murabahah ini  masuk  ke  dalam  kategori murabahah dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat.
Salah satu alat yang bisa digunakan dalam mengukur kesyariahan produk murabahah adalah  melalui  ilmu  fiqih  muamalah  yang  merupakan  bagian  dari ilmu  syariah.  Dalam  ilmu  fiqih  khususnya  fiqih  muamalah  terdapat  sebuah konsep  yang  mampu  membantu  kita  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang lebih  spesifik  terhadap  suatu  permasalahan  yang  masih  bersifat  umum  yaitu konsep kaidah fiqih.
Menurut DR. Muhammad shidqi Al Burnu kaidah fiqih adalah  hukum atau pondasi  yang  bersifat  umum  yang  bisa  untuk  memahami  permasalahan  fiqih yang tercakup dalam pembahasannya (Sabiq : 2009), Imam Qarrafi berpendapat
“barangsiapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut.”
Kaidah  Fiqih  muamalah  yang  sangat  pepoler  dalam  menyelesaikan permasalahan  keuangan  syariah  adalah  “ pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan” (Fatwa MUI : 2000). Sehingga peneliti hanya fokus dan mengkaji secara mendalam, apakah selama transaksi murabahah mulai  dari  proses  akad  sampai  dengan  selesainya  akad  tersebut, apakah terdapat larangan berdasarkan syariah atau tidak ?.
Adapun  masalah  larangan  yang  dimaksukan  adalah  berdasarkan  asas dan karesteristik syariah yang terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan syariah , yaitu: Maisyir (Judi), Gharar (Ketidakjelasan), Riba (tambahan yang tidak sesuai dengan syari’i), Zalim (saling merugikan), Haram (berdasarkan  zatnya), Najasy (Rekayasa  permintaan)  dan Ihtikar (Rekayasa Penawaran), Risywah (suap).  Sehingga  apabila  peneliti  telah  menemukan  ke  7 (tujuh) larangan tersebut dalam pembiyaan murabahah dalam perbankan syariah di    baik  proses  maupun  objek  barang murabaha nya,  maka  transaksi  tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan telah sesuai dengan syariah, begitupun  sebaliknya,  apabila  dalam  transaksi murabahah ini  tidak  terdapat larangan menurut konsep syariah maka  akad atau pembiyaan murabahah ini dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah.
Adapun murabahah pada  bank    syariah    dalam  sudut  pandang  riba (tambahan  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat)  yang  mendapat  perhatian  dan kritikan oleh para pemerhati ekonomi dan keuangan islam,  dirincikan sebagai berikut :
1. Permasalahan  keuntungan  pada  Akad murabahah pada  bank  islam , beberapa  peneliti  keuangan  islam  antara  lain  siddiqi  (2004)  dan  Saeed (2007) mengkritik dan menganggap pembiyaan murabahah hampir sama bahkan  ada  bank  islam  yang  menerapakan  keuntungan  pada  akad murabahah lebih besar dibandingkan pembiyaan konvensional.
Pembahasan  : Ajaran  Islam  sebenarnya  tidak  melarang  mengambil keuntungan terhadap subuah transaksi terlebih lagi pada akad jual beli , Allah subhana wataala berfirman “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al baqarah : 275) dan “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS An Nisa : 29). Akad murabahah merupakan akad jual beli (perniagaan) dan
hal  ini  telah  disepakati  oleh  para  ulama,  sehingga  keuntungan  dari transaksi murabahah adalah sesuatu yang dihalalkan bahkan dianjurkan dalam islam. Larangan mengambil keuntungan ditujukan salah satunya pada akad utang piutang karena hal ini merupakan riba , sebagaimana kaidah  umum  para  ulama  “setiap  akad  utang  piutang  yang mendatangkan  keuntungan/manfaat  maka  itu  adalah  riba”  (Khalid  : 2012).  Jika  prinsip murabahah dijalankan  sesuai  dengan  syariah  ,  maka keuntungan  yang  diambil  dari  bank  syariah  juga  adalah  halal berdasarkan uraian di atas.
2. Akad Murabahah  bil  Wakalah juga  menjadi  kritikan  dari  berbagai  pihak antara lain Aulia (2015) yang mengatakan bahwa murabahah bil wakalah bil wakalah dimana akad wakalah dilakukan sebelum akad murabahah hanya sebatas teori saja.
Dalam  akad  tersebut,  bank  mendelegasikan  kepada  nasabah  untuk melakukan  pembelian  barang  adalah  boleh  dilakukan  karena  akad  tersebut merupakan salah satu bentuk akad ta’wun (saling menolong untuk memberikan kemudahan). Terdapat banyak dalil yang membolehkan akad wakalah ini antara lain  :  “…Maka  suruhlah  salah  seorang  di  antara  kamu  untuk  pergi  ke  kota dengan  membawa  uang  perakmu  ini,  dan  hendaklah  dia  lihat  manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu  kepada  seorangpun.”  (QS.  Al-Kahfi:  19),  Rasulullah salallahu  alaihi wasallam juga  pernah  mencontohkan  akad  seperti  ini  Dari  ‘Urwah  Al-Bariqi, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberikan padanya satu dinar buat ia belikan dengannya satu hewan qurban ataupun seekor kambing. Lantas ia  beli  dengannya  dua  ekor  kambing,  dan  ia  jual  salah  satunya  seharga  satu dinar,  kemudian  ia  berikan  kepada  Nabi  seekor  kambing  dan  satu  dinar. Kemudian Nabi mendoakan keberkahan dalam jual belinya. “Maka, jika ia beli pasir, niscaya ia akan beruntung padanya”. (HR. Bukhari III/1332 no.3443, Ibnu Majah II/803 no.2402, dan Ahmad IV/375 no.19571)
3. Permasalah  selanjutnya  adalah  tentang  kepemilikan  barang  oleh  bank sebagaimana  diatur  pada  fatwa  MUI  no  04/DSN  MUI/IV/2000  , dipermasalahan  inilah  hampir  semua  lembaga  keuangan  syariah termasuk ke lima bank yang diteliti yaitu bank syariah    terjatuh dalam permasalahan  riba  disebabkan  oleh  kepemilikan  barang  atau  menjual barang yang belum dimiliki oleh pihak bank secara utuh  .
Pembahasan : pihak bank syariah sebenaranya tidak memiliki persediaan untuk dijual  kepada  nasabah  ini  berdasarkan  pada  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  kepada  lima  informan  pada  bank  syariah    yang  menangani  masalah pembiyaan murabahah mengatakan  bahwa  “pihak  bank  dilarang  untuk menyimpan persediaan untuk dijual”. Selain itu , dapat juga dilihat pada laporan keuangan sebagai berikut :

## Gambar 7. Laporan Posisi Keuangan
Sumber : situs resmi bank “A” syariah
Gambar 8. Laporan Laba Rugi Komprehensif
Sumber : situs resmi bank syariah : 2016
Laporan posisi keuangan menujukkan persedian tidak ada (nol), selain itu laporan  laba  rugi  komprehensif  juga  menujukkan  tidak  adanya  laporan penjualan  namun  yang  dapat  dilihat  bahwa  pada  laporan  laba  rugi komprehensif  menujukkan  pendapatan murabahah hanya  sebagai  pendapatan piutang  dan  bukan  sebagai  pendapatan  penjualan,  tidak  akan  ditemukan komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) pada laporan laba rugi komprehensif disebabkan bank syariah  hanya berfungsi sebagai penyalur dana/pihak yang meminjamkan dana dan tidak berfungsi sebagai penjual. Sehingga sebenarnya bank syariah   hanya menyalurkan pinjaman dan bukan melakukan akad jual beli.
jika  bank  syariah  hanya  menyalurkan  pinjaman  ,  maka  disinilah  bank syariah terjebak pada sistem riba karena status pembiyaan yang dilakukan pada hakikatnya pinjaman yang tidak boleh sama sekali mengambil keuntungan pada
akad  tersebut  sebagaimana  kaidah  para  ulama  “  setiap  akad  pinjaman  yang mengambil keuntungan adalah riba”. Keuntungan yang diambil oleh pihak bank syariah adalah haram karena keuntungan tersebut bukan dari hasil penjualan melainkan  dari  hasil  utang  piutang  atau  sekedar  menyalurkan  dana  kepada nasabah.
4. Permasalahan selanjutnya yaitu biasanya akad jual beli pada pembiyaan murabahah dilakukan di tempat pihak ke tiga (pihak supplier) termasuk pada ke lima bank  syariah   berdasarkan hasil wawancara pada bagian pembiyaan murabahah .
Pembahasan : Ketika bank syariah melakukan penjualan / akad jual beli ditempat  pembelian  pertama  sebelum  barang  dagangan  tersebut  di pindahkan ke tempat lain, maka hal ini juga yang menyebabkan lembaga keuang syariah pada umumnya terjebak pada aktivitas riba berdasarkan hadits barang  sedangkn rasulullah salallahu alaihi wasallam Dari sahabat Ibnu  ‘Abbas r.a ia menuturkan: Rasulullah SAW bersabda, “ Barang siapa membeli  bahan  makanan,  maka  janganlah  ia  menjualnya  kembali  hingga  ia selesai  menerimanya.”  Ibnu  ‘Abbas  berkata,  “Dan  saya  berpendapat  bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. ”” Muttafaqun ‘alaih. , Dari sahabat Ibnu “Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di  pasar,  dan  ketika  saya  telah  selesai  membelinya,  ada  seorang  lelaki  yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang  cukup  banyak,  maka  akupun  hendak  menyalami  tangannya  (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seorang dari  belakangku yang memegang lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian  ia berkata, “Janganlah engkau pindahkan ke tempatmu, karena  Rasulullah  SAW  melarang  menjual  kembali  barang  ditempat  barang tersebut  dibeli,  hingga  barang  tersebut  dipindahkan  oleh  para  pedagang  ke tempat mereka masing-masing .”” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim) Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, diantaranya ialah, karena barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali, ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.
hikmah  kedua:  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Ibnu  ‘Abbas  r.a  ketika muridnya  yaitu  Thawus  mempertanyakan  sebab  larangan  ini  :  “ Saya  bertanya kepada Ibnu Abbas, :Bagaimana kok demikian?” Ia menjawab, “Itu karena sebenarnya yang  terjadi  adalah  menjual  dirham  dengan  dirham,  sedangkan  bahan  makanannya ditunda. ””, Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu ‘Abbas di atas sebagaimana
berikut, “ Bila seorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar  –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal  bahan makanan masih  tetap  berada  di  penjual  pertama,  maka  seakan-akan  orang  ini  telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar, dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja ”. Sehingga siapa pun yang melakukan praktik seperti ini , maka dapat bank syariah dipastikan akan terjebak pada aktivitas riba.
Permasalahan  terakhir  yang  banyak  mendapat  kritikan  dari  sudut pandang  riba  dan  sebagian  besar  lembaga  keuangan  syariah  terjatuh  pada masalah ini adalah masalah denda keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak bank, hanya bank “A”  syariah  yang tidak pernah menerapkan denda keterlambatan pada pembiyaan murabahah .
Pembahasan  : Denda  atas  keterlambatan  pembayaran  utang  ataupun pembiyaan murabahah merupakan  riba  yang  paling  pertama  dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan ulama telah sepakat atas haram nya denda tersebut (Ash-sahwi : 2001) . Denda atas keterlambatan pembayaran utang hakikatnya  adalah  riba  sebagaimana  kaidah  umum  para  ulama  “setiap akad utang piutang yang mendapatkan keuntungan adalah riba” dan riba jenis inilah disebut dengan riba jahiliyah karena riba yang paling pertama terjadi pada masyarakat jahiliyah di Makkah.
1) Maisir (Judi)
Secara bahasa maisir berarti kemudahan, kekayaan atau bisa juga berarti kewajiban, sedangkan menurut istilah maisir (judi) adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemungkinan (spekulasi) dia akan mendapat keuntungan atau kerugian.
Pembahasan  : judi  atau maisir ini  tidak  akan  terjadi  pada  perbankan syariah  termasuk  pada  bank  syariah      selama  kuantitas  barang,  jenis barang, harga, dan cara pembayarannya telah diketahui oleh ke dua belah pihak sehingga semua hal telah jelas dan tidak akan ada unsur spekulasi.
2) Gharar (Ketidakjelasan)
Menurut syaikhul Islam Ibnu Taimiyah , jual beli gharar adalah menjual beli  barang  yang  tidak  diketahui  rupa,  sifat,  dan  ukurannya. Maisir (judi) merupakan  salah  satu  bentuk  dari  transaksi gharar ,  setiap  perjudiaan  itu termasuk gharar namun  tidak  setiap gharar itu  termasuk  perjudian  (Khalid  : 2012).  Sehingga  apabila  transaksi murabahah telah  jelas  barang  yang
diperjualbelikan  yang  meliputi  rupa,  sifat,  dan  ukurannya  maka  transaksi murabahah akan terbebas dari transaksi gharar.
Pembahasan Adapun bank syariah   mengharuskan kepada nasabahnya untuk  menentukan  rupa,  sifat,  dan  ukuran  barang murabahah sehingga dengan cara itu bank tersebut terbebas dari transaksi gharar
3) Haram
Haram  yang  dimaksud  disini  adalah  haram  berdasarkan  zatnya  atau objek  yang  diperjualbelikan,  akad murabahah harus  terbebas  dari  hal  yang dilarang  oleh  ajaran  islam,  Seperti  pembelian  terhadap  inventaris  /  peralatan yang  berkaitan  dengan  pembuatan  atau  penjualan  khamar  ataupun  perlatan perjudiaan.
Pembahasan : Hampir semua lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah      yang  saya  teliti  melalui  hasil  wawancara  menujukkan  bahwa dalam  permasalahan  ini  pihak  bank  tidak  akan  melakukan  kerja  sama terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan usaha atau hal yang objek murabahanya haram.
4) Kezaliman
Menurut  bahasa, zhalim berarti  menempatkan  sesuatu  tidak  pada tempatnya  secara  melampaui  batas,  sedangkan  menurut  istilah  syariat, zhalim berarti mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah (Khalid : 2012) . Allah subhana  wataala berfirman  “  dan  jangan  kamu  merugikan  manusia  pada  hak- haknya” (QS. Asy-Syua’ara’ : 183).
Pembahasan : Kezaliman pada akad murabahah tidak akan kita temukan jika  akad murabahah tersebut  benar-benar  dijalankan  sesuai  dengan konsep syar’I, namun sebaliknya ketika akad murabahah ini hanya sebagai bentuk  kamuflase  belaka  maka  tentu  terdapat  kezaliman  pada  akad tersebut.
5) Rekayasa permintaan ( najasy ) dan penawaran ( ihtikar)
Rekayasa permintaan ( najasy )  dengan cara ada pihak lain yang sangaja disuruh  untuk  membeli  barang  yang  ditawarkan  oleh  penjual  dengan  harga tinggi sehingga barang tersebut menjadi barang yang mahal dan orang lain pun terpaksa  (tertipu)  dengan  harga  barang  tersebut  ataupun  dengan  rekayasa penawaran baik dengan cara mencegah barang lain masuk ke daerah tersebut sehingga  harga  barang  mengalami  peningkatan  ataupun  dengan  cara menghalangi  informasi  tentang  harga  normal  barang  tersebut  beredar  ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.
Pembahasan  : Kedua  rekayasa  tersebut  baik  rekayasa  permintaan maupun rekayasa penawaran tidak ada pada bank syariah   karena bank hanya
bertindak sebagai lembaga perantara dan tidak menjual barang secara langsung, selain itu nasabah juga dibebaskan untuk memilih barang murabahah di toko atau supplier manapun.
6) Suap ( risywah )
Risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda, Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu , ia berkata : “ Rasulullah Shallallahu  alaihi  wa  sallam melaknat  yang  memberi  suap  dan  yang  menerima suap”.[HR  At-Tirmidzi,  1/250;  Ibnu  Majah,  2313  dan  Hakim,  4/102-103;  dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani berkata,”Shahih.” Lihat Irwa’ Ghalil 8/244]. Adapun pada bank syariah   dalam pengamatan dan wawancara peneliti , bank tersebut  tidak  membenarkan  adanya  suap  menyuap,  terutama  dalam  hal pengambilan  keputusan  mengenai  diterima  atau  ditolaknya  permohonan pembiyaan murabahah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Transaksi  atau  akad murabahah telah  sesuai  dengan  konsep  syariah berdasarkan  kerangka  dasar  standar  penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan syariah, maka bisa kita mengambil kaidah para ulama yaitu segela sesuatu yang berhubungan dengan muamalah , boleh dilakukan selama tidak ada  dalil  menujukkan  keharamannya.  Adapun  larangan  dalam  muamalah adalah sebagai berikut : 1) Riba, 2) Maisyir (Judi), 3) Gharar (Ketidakjelasan),
4)  kezaliman,  5)  Haram,  6)  Rekayasa  permintaan  ( najasy) dan  rekayasa penawaran  ( Ihtikar) ,  7) Risywah (Suap).  Apabila  ke  7  larangan  ini  bisa dihindari  oleh  perbankan  syariah  termasuk  bank  syariah      maka  akad murabahah nya bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Berkaitan  dengan  larangan  berdasrkan  konsep  syariah,  ada  satu  larangan yang masih dilanggar oleh beberapa bank syariah    , yaitu masalah terkait riba,  dan  riba  merupakan  suatu  keharaman  yang  sangat  tegas  dan  jelas disebutkan dalam Al qur’an maupun hadits nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam .
3. Bank syariah   kebanyakan  jatuh ke dalam transaksi ribawi disebabkan dua hal  ,  pertama,  akad murabahah yang  dilakukan  oleh  bank  syariah        pada
hakikatnya bukan bagian dari jual beli karena bank tersebut tidak / belum memiliki persediaan untuk dijual kepada nasabah sebagaimana yang telah dipaparkan  pada  bab  pembahasan  masalh  riba.  Jika  akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah   hakikatnya bukan bagaian dari jual beli tetapi hanya penyaluran dana saja berupa pinjaman murni, maka keuntungan dari akad murabahah ini  adalah  riba  .  hal  ini  berdasarkan  konsep  syariah  yang mengangap keuntungan dari pinjam – meminjam adalah riba , kaidah para ulama  telah  menyebutkan  hal  tersebut  dalam  setiap  pembahasan  fiqih muamalah  bahwa  “ setiap  akad  utang  piutang  yang  terdapat  keuntungan  di dalamnya adalah riba” .  kedua, bank  syariah    dalam akad transaksi jual beli setelah  didahului  akad wakalah dilakukan  di  tempat  penjual  ( suppier) pertama, dan hal ini telah dilarang oleh Rasulullah salallahu alaihi  wasallam karena  ini  merupakan  bentuk  lain  dari  riba  sebagaimana  telah  dijelaskan dalam bab pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam Baly, wahid. 2010. Mana Bank Syariah Yang Islami ? . PT Darul Falah. Bekasi.
Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis , Terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 1996.
Adiwarman,  2011, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 504
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta :
Gema Insani Press Arifin, Muhammad. 2008. Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam) . Pustaka Darul Ilmi. Bogor.
Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Ash-Shawi,Shalah  dan  Abdullah  al-Muslim.  2001. Fikih  Ekonomi  Islam .  Darul Haq. Jakarta
Anonim. Studi  kritis  terhadap  implementasi  akad  murabahah  di  lembaga  keuangan syariah . Jurnal Akuntansi Syariah.
Auliya, 2015. Analisis kesyariahan akad murabahah bil wakalah (studi kasus pada bank Muamalat  Indonesia,  Bank  BRI  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  Bank CIMB Niaga Syariah,  Malang) . Jurnal. Universitas Brawijaya . Malang
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  2015.  Bulughul  Maram  (terjemahan  Indonesia).  PT Cordoba, Bandung.
Bogya, 2009. Konsep Akad Murabahah pada perbankan Syariah (Analisis kritis terhadap aplikasi  konsep  akad  murabahah  di  Indonesia  dan  Malaysia) .  Jurnal. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Departemen Agama RI. 2004. Al-Quran dan Terjemahan . CV Penerbit J-Art. Jakarta
Ernawati,  dkk,  2012. Keragaman  Pemaknaan  Murabahah.  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan . Pasca Sarjana FEB Universitas Brawijaya Malang: Malang.
Farid, 2013. Murabahah dalam prespektif fiqih empat Mazhab . Jurnal. Epistime Vol 8 no 1
Ikatan  Bankir  Indonesia.  2014. Memahami  Bisnis  Bank  Syariah .  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan . Salemba Empat.
Ibn Thohir bin Ya’kub Al-Fauruzi zadi,_____, Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas , Dar Al-Fikr.hlm. 56.
Khalid. 2012. Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Ma’surah (Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah) . Wafa Press. Klaten.
Kiki. 2014. Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiyaan Murabahah  (Studi Kasus PT. Bank Pembiyaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto). Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang
Khotmi, Herawati, 2011. Evaluasi Transaksi Murabahah berdasarkan Fiqh Mu’amalah dan  PSAK  102  (Akuntansi  Murabahah)  (Studi  Kasus  PT  Bank  NTB  Unit Syariah). Tesis. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Kasmir.  S.E.,  M.M.  2002. Dasar-Dasar  Perbankan .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Lewis, Mervyn K, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek, Serambi, Jakarta , 2007.
Lathif,  A.A.  2012. Modifikasi  skema  akad  Murabahah  dalam  praktik  di  perbankan syariah .
Muljono,  djoko.  2015. Buku  Pintar  Akuntansi  Perbankan  dan  Lembaga  Keuangan Syariah . ANDI. Yogyakarta
Mulyana, D. 2001. Metodologi penelitian kualitatif pradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya . Bandung. Rosdakarya
Muhammad Nasib Ar-rifa’i, Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 , Gema Insani, 1999)
Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2003. Terjemah Kitab Tafsir Ayat Ahkam . PT. Bina Ilmu, Surabaya
Nurhayati Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah Di Indonesia (Edisi 4). Salemba Empat. Jakarta
Priscilia  ,  2014. Analisis  Kesyariahan  Penerapan  Pembiayaan  Murabahah .  Jurnal Akuntansi syariah
Pajar, 2015. Akad Murabahah dan Implementasinya pada syariah dihubungkan dengan kebolehan praktik murabahah menurut para ulama . Jurnal. Universitas Islam Bandung. Bandung
Purnama,  dkk,  2012. Analisis  Pengakuan  Murabahah  dan  Kesesuaiannya  Dengan PSAK  102  dan  Fatwa  04/DSN-MUI/IV/2000  (Studi  Kasus  pada  Bank  BNI Syariah  Latimojong ). Jurnal. Universitas Hasanuddin: .
Republik Indonesia, 1998. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang  Perbankan . Sekertariat Negara: Jakarta.
_______________, 2008. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekertariat Negara: Jakarta.
Sugiyono,  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitaatif  dan  R&D .  Alfabeta: Bandung.
Siswadi,  2015. Produk  Murabahah  Solusi  Bebas  Transaksi  Riba  dalam  Lembaga Keuangan Syariah . Jurnal Ummul Qura
Wiyono,  Slamet  dan  Taufan  Maulamin.  2012. Memahami  Akuntansi  Syariah  Di Indonesia . Mitra Wacana Media. Jakarta.