## TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Andi Safriani Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstract
The  principle  of  Accountability  in  the  management  of  regional  finance  is certainly  indispensable  eventhough  the  implementation  is  not  fully  effective, because until now there are still many areasthat have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically,the community will give confidence to every government in the region.
Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional Finance

## Abstrak
Asas  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  keuangan  daerah  tentunya  sangat diperlukan,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  belum  sepenuhnya  efektif  karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  keuangan  daerahnya,  tetapi  dengan  adanya pertanggungjawaban  di  setiap  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.
Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
ndonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 hasil Amandemen. Penegasan konstitusi ini menjadi hal yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 1 Cita negara hukum yang demokratis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai pada otonomi daerah sebagai sebuah bentuk jawaban atas kebutuhan negara dalam konteks  pembangunan  daerah  ternyata  masih  menyisakan  banyak  masalah  yang masih  menjadi  tugas  pemerintah.  Cita  negara  hukum  hanya  akan  terwujud  jika pemerintah sebagai pelaksana administrasi melaksanakan kewenangannya dengan responsif dan berkeadilan.
Menurut  konsep  demokrasi  modern  kebijaksanaan  negara  tidak  hanya berisi  cetusan  pikiran  atau  pendapat  para  pejabat,  tetapi  opini  publik (publik opinion) juga  mempunyai  porsi  yang  sama  hal  ini  tercermin  dari  kebijaksanaan negara yang harus berorientasi pada kepentingan piblik (public interest ).
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  secara  substansial  merupakan  babak  baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana Undang-undang tersebut memberikan  angin  segar  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya (otonomi) secara luas, nyata dan bertanggung jawab. 2
Berlakunya  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah mulai  mendesentralisasikan  program  atau  proyek-proyek  pembangunan  kepada daerah  propinsi,  kabupaten  dan  kota.  Jika  selama  ini  pengaturan  tentang penempatan  atau  peraturan  tentang  sumber  daya  selalu  bersifat  nasional,  maka dengan  berlakunya  otonomi  luas  secara  otomatis  daerah  memiliki  hak  untuk mengatur  dirinya  sendiri  sesuai  kebutuhan,  spesifikasi  dan  potensi  yang dimilikinya.
Salah  satu  aspek  dari  pemerintahan  daerah  yang  harus  diatur  secara  hati- hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Masalah keuangan khususnya tentang  pengelolaan  keuangan  secara  tegas  pun  telah  diatur  dalam  Islam sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Al  Qur’an  Surah  Al  Isra  ayat  26  yang terjemahnya sebagai berikut:
1 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945, bab 1, Pasal 1 ayat 3
2 Republik  Indonesia,  “  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  “.  “  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah”
I
“Dan  berikanlah  kepada  keluarga-keluarga  yang  dekat  akan  haknya, kepada  orang  miskin  dan  orang  yang  dalam  perjalanan  dan  janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”
Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur  dalam Pasal 23  ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yaitu:
1. Hak  dan  kewajiban  daerah  diwujudkan  dalam  bentuk  rencana  kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan  pembiayaan  daerah  yang  dikelola  dalam  sistem  pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan  keuangan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  secara  efisien,  transparan,  akuntebel,  tertib,  adil,  patut  dan taat pada peraturan.
Prinsip-prinsip  yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah transparansi,  akuntabilitas  dan value  for  money. 3 Transparansi  memberikan  arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses  anggaran  karena  menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat terutama  pemenuhan-pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Akuntabilitas adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyususnan,dan pelaksanaan harus benar- benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki  hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak  untuk  menuntut  peretanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan anggaran  tersebut.  Value  for  money  berarti  diterapkannya  prinsip  dalam  proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan  dan  penggunaan  sumber  daya  dalam  jumlah  dan  kualitas  tertentu. Efisiensi  berarti  bahwa  penggunaan  dana  masyarakat  dapat  menghasilkan  output yang  naksimal.  Efektifitas  berarti  bahwa  penggunaan  anggaran  tersebut  harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  maka  tujuan  utama  dari  pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  tidak  lain  untuk  peningkatan  pelayanan  dan  mempercepat pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  didaerah,  untuk  itu  semangat  pelaksanaan prinsip  akuntabilitas  merupakan  syarat  mutlak  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Apa  yang  telah  menjadi  amanah  Undang-undang,  baik  Undang-undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  No.33
3 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Andi : Yokyakarta, 2004), h. 105
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  seharusnya  dilaksanakan  dengan prinsip  akuntabilitas  dalam  kenyataannya  tidak  demikian  adanya,  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah  sarat  dengan  adanya  penggunaan  dana  yang  tidak jelas,  adanya  permainan  dalam  proses  penggunaan  dana  APBD.  Disamping  itu pula  terdapat  indikasi  lambannya  penanganan  proses  penegakan  hukum  dalam setiap kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Negara Hukum dan Otonomi Daerah
Istilah  negara  hukum  sebenarnya  sudah  sangat  populer,  pada  umumnya istilah  tersebut  dianggap  merupakan  terjemahan  yang  tepat  dari  dua  istilah  yaitu rechstaat dan rule of law. Sebenarnya rechstaat dan rule of law mempunyai latar belakang  yang  berbeda  meskipun  pada  intinya  sama-sama  menginginkan perlindungan bagi hak asasi manusia.
Teori  negara  berdasarkan  hukum  secara  esensi  bermakna  bahwa  hukum adalah supreme dan  kewajiban  bagi  setiap  penyelengara  negara  atau  pemerintah untuk  tunduk  pada  hukum.  Tidak  ada  kekuasaan  diatas  hukum  semuanya  ada dibawah  hukum.  Dengan  kedudukan  ini  tidak  boleh  ada  kekuasaan  yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.
Machfud MD menguraikan secara rinci ciri-ciri rechstaat dan rule of law .
Konsep rechstaat menggariskan ciri-ciri sebagai berikut: 4
1. Adanya perlindungan terhadap Hak Azazi Manusia
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi.
Sedangkan ciri-ciri dari konsep rule of law adalah :
1. Adanya supremasi aturan huum
2. Adanya kesamaan kedudukan didepan hukum
3. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Dari  perbedaan  ciri-ciri  tersebut  diatas  dapat  diidentifikasi  adanya persamaan  dan  perbedaan  antara  keduanya.  Kedua  konsep  tersebut  sama-sama berintikan  perlindungan  bagi  hak  asasi  manusia,  untuk  itu  harus  diadakan pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  karena  dengan  demikian  pelanggaran  atas hak  asasi  manusia  dapat  dicegah  atau  diminimalisir.  Tetapi  dalam  pelembagaan
4 Machfud  MD, Hukum  dan  Pilar-pilar  Demokrasi (Gama  Media  :  Yokyakarta,  1999), h.127
peradilannya  keduanya  menawarkan  lingkungan  yang  berbeda  Pada  konsep rechstaat terdapat  lembaga  peradilan  administrasi  yang  merupakan  lingkungan peradilan  admisistrasi  sebagai  lingkungan  peradilan  yang  berdiri  sendiri, sedangkan dalam konsep rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama. 5
Istilah rechstaat memang  ada  dalam  penjelasan  Undang-undang  Dasar Tahun  1945  sebagai  kunci  pokok  dari  sistem  pemerintahan  negara  yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat ) dan  bukan  berdasar  atas  kekuasaan  ( machstaat ).  Ini  menunjukkan  bahwa  sejak semula  salah  satu  gagasan  dasar  dalam  membangun  negara  Indonesia  adalah paham negara hukum.
Istilah rechstaat itu  sendiri  memang  memberikan  kesan  bahwa  orientasi konsepsi  negara  hukum  kita  adalah  tradisi  hukum  eropa  kontinental,  tetapi  jika dilihat dari Batang Tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 justru kental dengan muatan  ciri-ciri rule  of    law .  Menurut  Machfud  MD  konsepsi  negara  hukum Indonesia merupakan konsepsi sintesis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya,  dengan  kata  lain  konsep  negara  hukum  Indonesia  diwarnai  secara campur aduk oleh konsep rechstaat dan rule of law . 6
Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara  hukum  indonesia,  pandangan  para  pakar  tentang  spesifikasi  konsepsi negara  hukum  pancasila  dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif.  Inti  dari  negara hukum  pancasila  adalah  penegakan  hukum  dan  kebenaran  bukan  semata-mata penegakan hukum dalam arti formal.
Menurut  Philipus  M.Hadjon  negara  hukum  Indonesia  berbeda  dengan rechstaat maupun rule  of    law .  Rechstaat  mengedepankan  wetmatigheid ,  rule  of law mengedepankan prinsip equality before the law , sedangkan negara indonesia menghendaki  keserasian  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat  yang mengedepankan asas kerukunan. 7
Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum yakni terjadinya  hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaan-kekuasaan negara,  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan
5 A.V. Dicey, Introduction to study of the lawof the constitution (Nusa Media : Bandung, 2006), h. 264
6 Machfud MD, op.cit ., h. 138.
7 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Bina Ilmu : Surabaya, 1997), h. 785
sarana  terakhir,  sedangkan  sejauh  mana  menyangkut  hak  asasi  manusia  yang ditekankan  bukan  hanya  hak  dan  kewajiban  tetapi  juga  jalinan  yang  seimbang antara keduanya.

## B. Otonomi Daerah
Daerah  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Republik  Indonesia secara  keseluruhan  juga  berhak  atas  kedaulatan  yang  merupakan  hak  asasi mereka.  Istilah  otonomi  secara  otonomi  berasal  dari  bahasa  latin  “autos”  yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. 8
Pengertian  Istilah  Otonomi  dalam  pemaknaan  yang  lebih  terbatas  dari etimologinya  dikemukakan  oleh  Logemann  yaitu  Kebebasan  atau  kemandirian, tetapi  bukan  kemerdekaan,  namun  kebebasan  yang  terbatas  atau  kemandirian  itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 9
Dalam  pemahaman  tentang  otonomi  daerah,  pada  hakikatnya  otonomi daerah  adalah  hak  mengurus  rumah  tangganya  dari  suatu  daerah  otonom.  Hak tersebut  bersumber  dari  wewenang  pangkal  dan  urusan-urusan  pemerintah  pusat yang diserahkan kepada daerah.
Menurut  Kaho,  suatu  daerah  disebut  daerah  otonom  apabila  memiliki atribut sebagai berikut: 10
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. Urusan  rumah  tangga  ini  merupakan  urusan  yang  diserahkan  oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.
2. Urusan rumah tangga itu diatur dan di urus serta diselenggarakan atas inisiatif dan prakarsa dari kebijakan daerah itu sendiri.
3. Untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah  tersebut  maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai  sumber  keuangan  sendiri  yang  dapat  menghasilkan pendapatan  yang  cukup  bagi  daerah  agar  dapat  membiayai  segala kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  rumah  tangga daerahnya.
8 Danurejo, Otonomi di Indonesia dalam rangka Kedaulatan (Laras : Jakarta, 1987), h. 10
9 Sunindhia, Praktek  penyelenggaraan  pemerintah  di  Daerah (Bina  Aksara  :  Jakarta, 1997), h. 35.
10 Yosef  Riwu  Kaho, Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia (Bina Aksara : Jakarta, 1997), h.57.
Pemberian  otonomi  tidak  hanya  akan  jadi  tantangan  tetapi  juga kesempatan bagi daerah untuk mengambil prakarsa, melakukan konsolidasi secara dini,  bertahap,  dan  berkelanjutan  guna  mengembangkan  pemerintah  daerah  yang mampu, mandiri dan terpercaya. Untuk itu kesiapan daerah perlu dilakukan untuk menghadapi perkembangan dimasa depan.
Kewenangan  Pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah  dalam  rangka desentralisasi  harus  disertai  dengan  penyerahan  pengalihan  pembiayaan,  sarana dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  kewenangan  yang diserahkan tersebut.
Berdasarkan  pembagian  urusan  kewenangan  tersebut,  terlihat  bahwa pemerintah daerah yang otonom adalah pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk  mengurus  segala  urusan  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Sejalan  dengan hal  tersebut  menurut  Kaho  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  otonomi daerah  yaitu:  Manusia  pelaksananya  (Sumber  Daya  Manusia),  Keuangan  harus cukup  dan  baik,  Peralatannya  harus  cukup  dan  baik,  serta  organisasi  dan manajemen harus baik. 11
Pembicaraan  mengenai  otonomi  daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  konteks  bentuk  negara  Indonesia.  Dalam Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  kesatuan  berbentuk  republik,  oleh  karena  itu  adanya daerah  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  haruskah  diletakkan  dalam  bingkai  pemahaman  negara  yang berbentuk kesatuan yakni Republik Indonesia. 12

## C. Prinsip Akuntabilitas
Good  governance  berkaitan  dengan  tata  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik , dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan  pelaksanaan  fungsi  administrasi  negara.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini dikenal Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. 13
11 Ibid ., h. 81.
12 Republik Indonesia, “ Undang-undang Dasar Tahun 1945, bab 1, Pasal 1 ayat 1.
13 Bagir Manan, Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik (Universitas Padjajaran : Bandung, 2002)
Pemerintah  atau  goverment  pada  dasarnya  merupakan  suatu  struktur lembaga  formal  yang  menyelenggarakan  tugas  keseharian  negara.  Dalam  kamus hukum  yang  disusun  oleh  Henry  Campell  Black  yakni  Black  Law  Dictionary, Goverment didefenisikan sebagai:
...” An  organization  through  which  a  body  of  people  exercise  political authority the machinery by which sovereign power is exercised..”. 14
Adapun  karakteristik  good  governance  menurut  Mustopadijaja  adalah mencakup  legitimasi,  akuntabilitas,  kompetensi  ,  penghormatan  terhadap  hukum dan Hak asasi manusia. 15
Salah satu Prinsip atau asas  – asas umum pemerintahan  yang baik  adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggara  negara  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.
Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  dapat  menjadi  tujuan  yaitu mencerminkan  nilai-nilai  demokratis  serta  dapat  pula  menjadi  cara  menuju pengembangan  organisasi  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Pertanggungjawaban adalah  kunci  untuk  menjamin  bahwa  kekuasaan  ini  digunakan  secara  layak  dan sesuai dengan kepentingan publik.
Pertanggungjawaban dapat diperkuat melalui persyaratan pelaporan formal dan  pengawasan  eksternal  seperti  lembaga  audit  yang  mandiri,  ombudsmen  dan lain-lain.  Pertanggungjawaban  demokratis  sebagaimana  yang  dicerminkan  oleh pertanggungjawaban  para  menteri,  serta  parlemen  pada  rakyat  dapat  dipandang sebagai  tujuan  demokrasi,  namun  juga  dapat  memperkuat  mekanisme pertanggungjawaban secara umum. Banyak negara yang memperkuat mekanisme pertanggungjawabannya melalui fokus yang lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja  ketimbang  membatasi  pertanggungjawaban  pada  aturan-  aturan  hukum yang ada pada keputusan yang diambil. 16
D. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara  garis  besar  pengelolaan  keuangan  daerah  mempunyai  implikasi yang sangat luas dan akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan
14 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary , St. Paul : West Publishing Co, 1999
15 Mustopadijaja, Civil Society (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997), h.14.
16 Syahrir, Good Governance di Indonesia (Sinar Grafika : Jakarta, 2001), h.21.
otonomi  daerah  menyebabkan  perubahan  dalam  manajemen  pengelolaan keuangan  daerah.  Perubahan  tersebut  antara  lain  adalah  perlunya  dilakukan budgeting  reform ,  meliputi  proses  penyusunan,  pengesahan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban anggaran. 17
Agar  dapat  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya,  Daerah dituntut  kemampuannya  untuk  menggali  sumber  keuangan  sendiri.  Adapun sumber  pendapatan  Daerah  Sumber  pendapatan  Daerah  terdiri  atas  :  Pendapatan asli daerah, yaitu (hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah),  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan;  pinjaman  daerah; dana  perimbangan  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paradigma  baru  pengelolaan  keuangan  daerah  dilatarbelakangi  oleh meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  atau publik  secara  transparan  dan  memenuhi  prinsip  akuntabilitas,  disamping  itu sistem,  prosedur  dan  struktur  APBD  yang  berlaku  kurang  mampu  mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.
Untuk  menghasilkan  laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah termasuk  laporan  keuangan  yang  baik  diperlukan  sistem  informasi  keuangan daerah. Agar laporan tersebut lebih akuntebel maka diperlukan keterlibatan pihak- pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan pertanggungjawaban tersebut. 18
Faktor  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  otonomi  daerah  adalah keuangan  yang  baik.  Istilah  keuangan  disini  mengandung  arti  setiap  hak  yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang  yang  cukup,  dan  pengelolaan  keuangan  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan peraturan yang berlaku.
Faktor  keuangan  penting  dalam  setiap  kegiatan  pemerintahan,  karena hampir  tidak  ada  kegiatan  pemerintahan  yang  tidak  membutuhkan  biaya.  Makin besar jumlah uang  yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. 19
Semakin  baik  pengelolaannya  semakin  berdayaguna  pemakaian  uang tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  M.Manullang:
17 Mardiasmo, op.cit ., h.104.
18 Mardiasmo, op.cit ., h.115
19 Ramli  Haba,  “ Analisis  Hukum  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Kab.Gowa ”, Jurnalhipotesis@yahoo.co.id (31Mei 2011).
“ Bagi kehidupan suatu Negara, masalah keuangan Negara sangat penting. Makin baik  keuangan  suatu  Negara,  maka  semakin  stabil  pula  kedudukan  Pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan Negara itu kacau maka Pemerintah akan  menghadapi  berbagai  kesulitan  dan  rintangan  dalam  menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya.Demikian juga bagi suatu Pemerintah Daerah,  keuangan  merupakan  masalah  penting  baginya  dalam  mengatur  dan mengurus rumah tangga Daerah”.
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  karena  selama  ini  anggaran  daerah selama ini cenderung belum mampu berperan sebagai  insentif dalam  mendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu banyak ditemukan keluhan masyarakat yang  berkaitan  dengan  pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuia  dengan kebutugan dan skala prioritas, hal  ini terjadi  karena belum terlaksananya dengan baik  prinsip  akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik tentunya.

## PENUTUP
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip  otonomi  daerah,  dimana  daerah  mempunyai kewenangan  dan  tanggungjawab  menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat berdasarkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik,  Salah  satu  asas  tersebut adalah  Asas  Akuntabilitas.  Asas  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  keuangan daerah  tentunya  sangat  diperlukan,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  belum sepenuhnya  efektif  karena  sampai  saat  ini  masih  banyak  daerah  yang  tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya,  tetapi  dengan  adanya  pertanggungjawaban  di  setiap  pengelolaan keuangan  daerah  secara  otomatis  masyarakat  akan  memberikan  kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.V.  Dicey.  2006. Introduction  to  study  of  the  lawof  the  constitution. Nusa  Media  : Bandung.
Bagir Manan. 2002. Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik. Universitas Padjajaran : Bandung.
Danurejo.1987. Otonomi di Indonesia dalam rangka Kedaulatan . Laras : Jakarta. Henry  Campbell  Black.  1999. Black  Law  Dictionary .  St.  Paul  :  West  Publishing Co
Machfud  MD.  1999. Hukum  dan  Pilar-pilar  Demokrasi .  Gama  Media  : Yokyakarta
Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Andi  : Yokyakarta
Mustopadijaja. 1997. Civil Society .  Ghalia Indonesia : Jakarta
Philipus M Hadjon. 1997. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu : Surabaya
Syahrir. 2001. Good Governance di Indonesia . Sinar Grafika : Jakarta Sunindhia. 1997. Praktek penyelenggaraan pemerintah di Daerah . Bina Aksara : Jakarta
Yosef  Riwu  Kaho.  2002. Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia . Bina Aksara : Jakarta.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.