## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 38-47 p-ISSN: 2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2435

## Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan
Siwi Purnaningtyas 1 , Hadi Mahmud 2 , Hafid Zakariya 3 123 Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia Email: purnaningtyassiwi@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 20-03-2024 Revised: 26-03-2024 Accepted: 25-04-2024 Published: 20-06-2024
Keywords: Diversion; Abuse;
Court Rulings
Keywords: Diversi; Pencabulan; Putusan Pengadilan
Abstract. This study explores the implementation of diversion for child molesters, focusing on cases in the Surakarta District Court. The  purpose  of  the  study  is  to  explain  the  implementation  of diversion for child molesters and the accountability given to child perpetrators Using a normative method in which secondary data is examined  through  literature  studies  and  documents  related  to diversion The results show that diversion allows the settlement of cases outside the court, provides an opportunity for children to feel safe and gain an understanding of the consequences of their actions. However, imprisonment remains the last option in cases of serious reoffending. Court decisions emphasize a rehabilitative and crime prevention  approach,  with  corrective  punishment  and  vocational training as alternatives to help children improve their behavior. The importance of protecting children's rights and taking a best interest approach is a focus of the juvenile criminal justice process.
Abstrak. Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  mengenai pelaksanaan  diversi  pada  anak  pelaku  pencabulan  dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak pelaku. Memakai metode  normatif  di  mana  meneliti  data  sekunder  lewat  studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan diversi. Hasilnya menunjukkan  jika  diversi  memungkinkan  penyelesaian  kasus  di luar pengadilan, memberikan kesempatan bagi anak untuk merasa aman  dan  memperoleh  pemahaman  terkait  konsekuensi perbuatannya. Namun, pidana penjara tetap menjadi opsi terakhir dalam  kasus  pengulangan  tindak  pidana  yang  serius.  Putusan pengadilan  menekankan  pada  pendekatan  rehabilitatif  dan pencegahan  kriminalitas,  dengan  memberikan  pidana  pembinaan dan  pelatihan  kerja  sebagai  alternatif  untuk  membantu  anak memperbaiki perilaku mereka. Pentingnya perlindungan hak anak dan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi fokus dalam proses peradilan pidana anak.
Coresponden author: Jalan Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota
Surakarta, Jawa Tengah Email: purnaningtyassiwi@gmail.com Artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Anak-anak ialah pemimpin masa depan negara, dan mereka akan meneruskan nilai-nilainya dan memperjuangkan kemajuannya. Karena itu, hak-hak mereka harus selalu dijunjung tinggi, terlepas dari situasi di mana mereka sedang menghadapi konflik hukum. Anak muda ialah orang berumur < 18 tahun. Informasi dan arahan dimana diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta  pengembangan  kemampuan  kognitif  tiap  anak  harus  diberikan  untuk  menjadi  pemimpin masa depan negara ini.( Puspita, 2023 )
Selama  masa  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  pengawasan  khusus  dari  orang  tua  atau orang  terdekatnya  diperlukan  untuk  mengajarkan  anak  untuk  berperilaku  baik  dan  mengikuti aturan. Lingkungan anak, seperti teman dan keluarga, dapat memengaruhi perilaku dan sifatnya. Orang  tua  dapat  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  pada  tumbuh  kembang  anak  mereka dengan  mengawasi  sekaligus  memberikan  nasihat  berdasarkan  perilaku  anak  mereka  tanpa memaksa atau menekan mereka. Masalah atau tantangan yang juga ialah penyimpangan dari anak itu  sendiri  seringkali  muncul  selama  bermacam  upaya  untuk  mendidik  dan  menjaga  anak. Permasalahan yang dialami anak, seperti kurangnya perhatian fisik dan mental dari orang tua, dapat menyebabkan anak melaksanakan tindakan dimana merugikan orang lain, entah disadari atau tidak.
Masa kanak-kanak ialah periode penting dalam kehidupan seseorang, di mana pengalaman dan pelajaran yang mereka pelajari akan membentuk bagaimana mereka akan bertindak di masa depan. Bimbingan  yang  bijaksana  dan  perhatian  yang  cukup  sangat  penting  dalam  situasi  ini.  Ada bermacam alasan mengapa konflik hukum terjadi dengan anak-anak, mulai dari kenakalan remaja hingga keterlibatan dalam tindak pidana yang lebih serius. Namun, perlu diingat jika anak-anak dimana ikut serta dalam konflik hukum tetaplah anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan daripada hukuman. Sistem hukum yang baik harus memiliki pengadilan anak dan program rehabilitasi yang membantu anak-anak kembali ke jalan yang benar. Untuk memastikan hak-hak anak tidak diabaikan bahkan ketika mereka terlibat dalam masalah hukum, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat bertanggung jawab satu sama lain. Selain itu, penting untuk  mengingat  jika  anak-anak  ialah  representasi  yang  baik  dari  lingkungan  mereka.  Ketika lingkungan mereka tidak memberikan dukungan atau justru memberikan contoh yang buruk, anak- anak mungkin terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan.
Keluarga, sekolah, serta masyarakat berperan penting dalam membentuk moral sekaligus karakter anak. Anak akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab sekaligus berkontribusi positif bagi  masyarakat  jika  mereka  menerima  pendidikan  yang  baik,  perhatian  yang  cukup,  dan lingkungan  yang  positif.  Selain  itu,  hak-hak  anak  dalam  menghadapi  konflik  hukum  harus mencakup hak guna memperoleh perlindungan hukum, hak guna diperlakukan dengan hormat dan adil, dan hak guna mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang diperlukan. Proses hukum yang  melibatkan  anak  harus dilaksanakan  dengan cara yang  berbeda  dari  proses  hukum  orang dewasa, mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional anak. Metode ini akan memberi anak-anak kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman mereka, serta  guna memperbaiki  diri  sekaligus  menjadikan  orang  yang  lebih  baik  di  masa  depan.  Pada jangka panjang, masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak. Ini termasuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, dan memastikan jika anak-anak memperoleh perhatian serta kasih sayang yang diperlukannya. Dengan melaksanakan ini, kita tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga mendidik mereka untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan jujur di masa depan.
Memastikan  jika anak-anak  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  mendukung  perkembangan  positif sangat bergantung pada pengawasan orang tua atau wali. Lingkungan yang menyenangkan akan menginspirasi  anak  untuk  mencapai  potensi  maksimalnya.  Untuk  membantu  anak-anaknya menyadari keterbatasan masyarakat, orang tua juga harus menanamkan moralitas dan etika dalam diri mereka. Mengenai keselamatan anak, salah satu masalah yang paling umum ialah kurangnya pemahaman  terkait pentingnya  peran  orang  tua  dalam  membesarkan  sekaligus  mendidik  anak-
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak … ( Siwi , et all ) | 40 anak mereka.( Rambe & Lubis, 2023 ) Guna memberi perhatian penuh pada anak-anaknya, banyak orang tua yang terlalu sibuk. Perilaku menyimpang dapat berdampak pada pertumbuhan mental dan emosional anak. Karena kurangnya perhatian, anak-anak sering kali meminta perhatian orang lain,  yang  mungkin  bermanfaat  atau  tidak.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  dan  menjaga  serta mengasuh  anak,  semua pihak  yang  terlibat  harus menyadari  pentingnya peran mereka masing- masing.  Langkah-langkah  hukum  dan  keputusan  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah diperlukan untuk menjaga dan menegakkan hak-hak anak. Menurut Sari dan Sitepu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin generasi muda berada dalam suasana yang aman dan asuh.( Sari  &  Sitepu,  2024 )  Pendidikan  mengenai hak-hak  anak  dan  kewajiban  orang tua harus terus dilaksanakan untuk menjamin tiap anak mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang.
Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi komunikasi, tayangan yang tidak mendidik, pengaruh gaya hidup lingkungan, dan metode mendidik orang tua yang tidak sesuai ialah penyebab utama perilaku  menyimpang  yang  sering  dilaksanakan  oleh  anak.  Tanpa  bimbingan  yang  baik,  anak cenderung berperilaku sesuai keinginannya. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk memahami  sifat  anak  agar  mereka  tidak  tertekan.  Sangat  penting  untuk  menetapkan  undang- undang  yang  melindungi  anak-anak  yang  melaksanakan  perbuatan  menyimpang  agar  mereka dapat melindungi hak mereka dan mempertahankan kestabilan mental mereka dalam situasi di mana mereka berada dalam konflik hukum. Sesuai Sudarsono dkk. (2021 ), tiap anak berhak atas kehidupan,  pertumbuhan,  dan  perkembangan,  serta  perlindungan  dari  diskriminasi  sekaligus kekerasan, sesuai Pasal 28B Ayat (2) UUD’45.(Sudarsono, Amin, & Rajab, 2021) Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, remaja diberikan perlindungan hukum tambahan ketika berinteraksi dengan sistem peradilan pidana, dimana diatur di UU Pengadilan Pidana Anak Indonesia No. 11 Tahun 2012.(Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak)  Proses perlindungan hukum setelah penahanan meliputi konseling dan penyidikan.
Anak di mana melaksanakan tindak pidana dinamakan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah ungkapan dimana dipakai oleh UU, dengan fokus khusus  pada  anak  dimana  berumur  antara  12  dan  18  tahun.  Tidak  sepatutnya  penyidik Meniadakan kebebasan anak dalam berkonflik. pusat perkembangan anak khusus atau membuat mereka  melaksanakan  sesuatu  yang  berterkaitan  dengan  pilihan  mereka.  Mereka  juga  harus membantu anak mendapatkan penasihat hukum. Jika perdamaian dicapai lewat diversi, diskresi penyidik  memungkinkan  penghentian  perkara.  Jika  diversi  tidak  berhasil,  pendekatan  keadilan restoratif dipakai dalam persidangan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan semula daripada  pembalasan.  Metode  ini  dipakai  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  anak, menjadikan  penjatuhan  pidana  sebagai  ultimum  remedium  daripada  primum  remedium. (Putri, Syaufi, & Faishal, 2023) Diversi dibuat guna memperoleh penyelesaian yang adil teruntuk semua pihak yang terlibat.
Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012, dimana mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus dimana berkaitan dengan anak-anak bermasalah sekarang diselesaikan di luar pengadilan daripada di  sistem  peradilan  pidana.  Diversi  bertujuan  untuk  mencegah  remaja  menyalahgunakan kebebasannya,  meningkatkan  keterlibatannya  dalam  masyarakat,  menumbuhkan  keharmonisan antara dirinya dan korban, menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dan memberikan rasa tanggung jawab pada mereka. ( Satria, 2021 ) Diversi menekankan penggunaan keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat umum. Persyaratan diversi tidak berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman terlama 7 tahun penjara. Sebaliknya, anak-anak dimana terlibat dalam tindak pidana bisa menggunakan jalur non-judisial dalam sistem peradilan anak. Proses ini bertujuan untuk memberi anak kesempatan kedua untuk berkembang. Upaya ini juga bermaksud guna menekan dampak negatif dari proses peradilan pidana, yang dapat menyebabkan stigma dan masa depan yang buruk bagi anak.
Metode  yang  lebih  manusiawi  dipakai  oleh  sistem  ini,  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki hubungan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  secara  komprehensif  lewat  prinsip  keadilan restoratif.  Diversi  sangat  penting  dalam  sistem  peradilan  anak.  Pertama  dan  terpenting  ialah memberi  anak  kesempatan  guna  memperbaiki  kesalahan  mereka  tanpa  harus  menjalani  proses pengadilan  yang  melelahkan  dan  panjang.  Anak-anak  dimana  terlibat  sistem  peradilan  pidana

## 41 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
seringkali  mengalami  tekanan  psikologis  yang  signifikan,  yang  dapat  mempengaruhi perkembangan mereka. Dengan diversi, anak-anak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Kedua, sistem peradilan pidana mungkin kewalahan oleh banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak. Karena diversi, kasus-kasus ini dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ini memberi sistem peradilan lebih banyak waktu untuk menangani kasus yang lebih  sulit  dan  kompleks.  Ini  juga  menunjukkan  jika  sumber  daya  yang  ada  bisa  dipakai  lebih efisien. Ketiga, diversitas mendorong partisipasi aktif dari bermacam pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial. Seringkali, proses diversi melibatkan perundingan dan diskusi antara semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih adil.
Dalam  studi  kasus  ini,  keputusan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  No:  4/Pid.Sus-Anak/2023/PN SKT  dipakai  guna  mengevaluasi  penerapan  diversi  terhadap  pelaku  remaja  dalam  penelitian ini.(Harahap & Bariki, 2024) Upaya untuk memindahkan kasus anak dari sistem peradilan pidana ke jalur alternatif dikenal sebagai "diversi". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif bermacam metode dalam melindungi hak-hak anak, melindungi mereka dari stigma yang merugikan  yang  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana,  dan  mendukung  pendekatan  keadilan restoratif. Kasus Pengadilan Negeri Surakarta menunjukkan bagaimana diversi dipakai oleh sistem peradilan pidana remaja Indonesia.( Janitra, 2023 ) Perihal itu, anak dimana terlibat dalam tindak pidana  diproses  lewat  mekanisme  diversi.  Pelaku,  korban,  dan  orang  lain  yang  terlibat  dalam proses  ini  melaksanakan  mediasi.  Hasilnya,  proses  yang  berbeda  ini  melindungi  hak-hak  anak secara efektif. Anak itu tidak hanya dilindungi dari hukuman pidana yang dapat membahayakan masa  depan  mereka,  tetapi  mereka  juga  diberi  peluang  untuk  mengambil  tindakan  dimana disepakati bersama guna memperbaiki kesalahan mereka.
Dari  latar  belakang  dimana  sudah  dipaparkan,  maka  rumusan  masalah  dari  riset  ini  ialah bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skt)?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada pelaksanaan diversi pada anak selaku pelaku kejahatan di Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN SKT serta Jenis penelitian yang digunakan dalam merancang penelitian ini adalah normatif, karena dalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap orang.(Ishaq,  2017)  Data  dimana  dipakai  terdiri  dari  dokumen  Putusan  Pengadilan:  Putusan Nomor:  4/Pid.Sus-Anak/2023/PN  SKT  diambil  sebagai  sumber  utama  untuk  menganalisis penerapan  diversi,  data primer  yakni Peraturan Perundang-undangan:  UU No.  11  Tahun  2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait lainnya. Literatur dan Artikel Ilmiah: Buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  membahas  terkait  diversi,  peradilan  pidana  anak,  serta  keadilan restoratif. Laporan dan Statistik yakni laporan resmi dari instansi terkait dan data statistik dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait kasus anak Metode pengumpulan data dimana dipakai ialah analisis  dokumen,  yakni  mengumpulkan  sekaligus  menganalisis  data  dari  putusan  pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan resmi. Serta melaksanakan kajian literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi data dari dokumen putusan dan regulasi. Analisis data dimana dipakai yakni deskriptif kualitatif ialah data dimana  kumpulkan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  untuk  memberikan  gambaran  yang mendetail  mengenai  pelaksanaan  diversi.  Serta  comparative  analysis  yakni  dengan membandingkan kasus ini dengan teori, peraturan, dan kasus lainnya untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, atau perbedaan dalam pelaksanaan diversi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Diversi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencabulan
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak … ( Siwi , et all ) | 42
Salah satu cara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum ialah dengan menerapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan. Ini melibatkan pengalihan dari proses peradilan  ke  proses  alternatif  untuk  mencegah  konsekuensi  yang  merugikan  bagi  anak  dan mencegah perlakuan hukum yang berpotensi merugikan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Relevan dengan Pasal 7 UU SPPA, proses diversi bergantung pada otoritas penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jika mediasi tidak berhasil, hak-hak anak yang tercakup dalam HAM akan dipertahankan  dalam  proses  peradilan.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPP  Remaja)  harus menangani tindakan diversi, relevan dengan Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, sesuai dengan perubahan di Pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012. Penerapan perbedaan ini diterapkan di tiap fase SPP  Anak,  bertahap  pada  proses  penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  sampai  penegakan putusan.( Hesti, Hidjaz, & Djanggih, 2024 )
Diversi dapat membantu anak kembali ke jalur yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab dengan memberikan peluang pada mereka guna memperbaiki diri tanpa lewat  proses  peradilan  pidana  yang  formal  dan  seringkali  memberatkan.  Kedua,  diversi dimaksudkan  untuk  membuat  anak  lebih  terlibat  dalam  masyarakat.  Mediasi  dan  percakapan antara anak, keluarga, korban, dan komunitas seringkali ialah bagian dari proses diversi. Hal ini tidak  hanya  membuat  masalah  lebih  adil,  tetapi  juga  memperkuat  hubungan  antara  anak  dan lingkungannya.  Akibatnya,  diversi  tidak  hanya  menyelesaikan  masalah  hukum  tetapi  juga memperkuat  jaringan  sosial  yang  penting  untuk  pertumbuhan  anak.  Ketiga,  diversi  bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara anak dan korban. Ini dapat dicapai lewat proses mediasi dan rekonsiliasi, yang dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak karena tindak pidana anak. Untuk memulihkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih damai di mana anak-anak dan korban dapat hidup bersama dengan damai, ini sangat penting. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk membuat anak merasa bertanggung jawab dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Diversi  dipakai  untuk  menangani  permasalahan  anak  di  luar  sistem  hukum,  mengurangi pemenjaraan anak di bawah umur, meningkatkan keterlibatan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung  jawab  pada  generasi  muda,  dan  mewujudkan  rekonsiliasi  antara  korban  dan keturunannya.(Siantruri  &  Lubis, 2020)  Faktor-faktor  di  luar  kendali  anak  dapat  menyebabkan perilaku mereka yang melanggar hukum. Terdapat peningkatan berkala dalam kenakalan anak, serta bila Anda melihatnya dengan cermat, maka Anda melihat jika jenis dan metode aktivitas kriminal  terus  berkembang,  sehingga  meresahkan  banyak  orang,  terutama  para  orang  tua. bermacam tindakan cepat harus diambil untuk menghindari dan mengatasi kenakalan anak karena fenomena  anak-anak  yang  berperilaku  lebih  negatif  tidak  selalu  sejalan  dengan  sifat  pribadi mereka.( Rachma, 2021 )
Para  korban,  orang  tua  atau  wali,  penyuluh  masyarakat,  serta  pekerja  sosial  harus  berunding sebagai  bagian  dari  proses  diversi  yang  menggunakan  metodologi  keadilan  restoratif.  Dengan melibatkan  bantuan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  masalah,  tujuannya  ialah  untuk mempertemukan korban dan anak di luar pengadilan. Penyelesaian konflik akan membuat kedua belah pihak merasa damai, dan pelaku tidak akan merasa bersalah karena korban telah memaafkan mereka.  Prinsip  kepentingan  anak  harus  diutamakan  selama  proses  pemeriksaan  oleh  penegak hukum, yang akan memastikan jika anak akan dilayani dengan paling baik. Peraturan MA No. 4 Tahun 2014 menetapkan jika, dalam kasus anak dimana didakwa melaksanakan tindak pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  7  tahun  atau  lebih,  hakim  anak  memiliki kewenangan untuk meminta diversi dalam persidangan.
Penyelenggaraan diversi selaku alternatif penyelesaian perkara anak pelaku pencabulan menurut UU SPPA menempatkan pidana penjara selaku usaha terakhir (ultimum remedium). Faktor-faktor tertentu,  termasuk  status  anak  sebagai  pelaku  pertama,  status  mereka  sebagai  pelajar,  jenis pelanggaran  yang  mereka  lakukan,  dan  kapasitas  orang  tua/wali,  harus  dipertimbangkan  oleh hakim  untuk  menentukan  hasil  yang  sesuai  untuk  tiap  jenis  pelanggaran.  kasus  anak-anak. Sepanjang dakwaan tidak mengulangi perbuatan cabul dan ancaman hukuman paling lama tujuh

## 43 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pembahasan tetap dapat dilaksanakan selama proses  diversi.  Untuk  mengubah  cara  berperilaku  anak  ketika  melaksanakan  kejahatan,  teknik diversi  meliputi  mediasi,  restitusi,  permintaan  maaf,  pertanggungjawaban  perbuatan,  dan penyembuhan berbasis pekerjaan sosial.
Perilaku  asusila  seksual  pada  anak  seringkali  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  seperti  tekanan teman sebaya atau lingkungan sekitar, dan bukan berasal dari kebebasan mengambil keputusan. Meskipun  taktik  diversi  dalam  kasus  pencurian  mungkin  tidak  selalu  berhasil,  taktik  ini memberikan rasa aman pada pelaku di bawah umur lewat sistem hukum dan mendidik masyarakat terkait alasan di balik kejahatan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi di masa depan.(Darisah, 2020) Penjatuhan pidana penjara juga memenuhi hak korban, namun tetap diperlukan perhatian khusus terhadap anak pelaku pencabulan selama persidangan. Dalam kasus pengulangan tindak pidana pencabulan,  sanksi  pidana  penjara  menjadi  alternatif  terakhir  menurut  UU  SPPA.  Pasal  yang berkaitan ialah Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA.
Tindak pencabulan yang dilaksanakan oleh anak tidak selalu berasal dari kehendaknya sendiri, tetapi sering dipengaruhi oleh lingkungan atau tekanan dari orang sekitarnya. Lingkungan yang tidak  sehat,  seperti  keluarga  yang  tidak  harmonis,  pergaulan  yang  buruk,  serta  kurangnya pengawasan sekaligus perhatian dari orang tua dapat menjadi faktor penyebab anak melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor psikologis seperti trauma masa kecil, kekerasan yang  pernah dialami,  atau  gangguan  kejiwaan  juga dapat  memengaruhi  perilaku  anak menjadi lebih agresif atau menyimpang.
Kompleksitas kasus tindak pencabulan mencerminkan adanya faktor-faktor psikologis dan sosial yang  memengaruhi  perilaku  anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Anak-anak  yang  tumbuh  dalam lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan seringkali tidak memiliki mekanisme coping yang sehat  untuk  mengatasi  masalah  mereka.  Akibatnya,  mereka mungkin  mengekspresikan  frustasi atau ketidakamanan mereka lewat tindakan yang merugikan orang lain, seperti tindak pencabulan. Faktor sosial seperti pengaruh media, teman sebaya, serta norma sekaligus nilai dimana ada di masyarakat juga dapat memengaruhi anak dalam mengambil keputusan yang salah.

## 1. Peran Diversi dalam Kasus Pencabulan
Diversi dalam konteks kasus pencabulan menjadi sangat penting karena dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak merusak masa depan anak. Meskipun upaya diversi  pada  kasus  pencurian  kadang  berujung  pada  kegagalan,  diversi  dalam  kasus pencabulan  memberikan  kesempatan  bagi  anak  selaku  pelaku  guna  merasa  aman  selama proses peradilan. Diversi bertujuan untuk mencegah anak dari stigma buruk yang mungkin melekat pada mereka jika harus menjalani proses peradilan pidana formal.
Diversi menjadi  alternatif  untuk  menghindari  stigmatisasi  dan  konsekuensi  negatif  lainnya yang  mungkin  dialami  oleh  anak  selama  proses  peradilan.  Proses  peradilan pidana  formal seringkali  membuat  anak  merasa  tertekan  dan  tidak  nyaman,  yang  dapat  memperburuk kondisi psikologis mereka. Dengan adanya diversi, anak dapat menyelesaikan permasalahan mereka lewat mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan, dimana lebih menekankan pada pemulihan sekaligus rehabilitasi daripada penghukuman.
2. Penjatuhan Pidana dan Pemenuhan Hak Korban
Penjatuhan pidana penjara juga memenuhi hak korban dengan memberikan rasa keadilan dan mengambil  tindakan  tegas  terhadap  pelaku  kejahatan.  Korban  tindak  pencabulan  berhak mendapatkan  keadilan  dan  perlindungan  dari  hukum.  Penjatuhan  hukuman  yang  adil terhadap  pelaku  ialah  salah  satu  cara  untuk  memastikan  jika  korban  mendapatkan  rasa keadilan dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.
Namun, perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku juga harus diperhatikan selama proses  persidangan.  Anak-anak  selaku  pelaku  tindak  kejahatan  tetap  membutuhkan
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak … ( Siwi , et all ) | 44 perlindungan  sekaligus  rehabilitasi  guna  memastikan  mereka  dapat  memperbaiki  diri  dan tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama  di  masa  depan.  Rehabilitasi  secara  efektif  dapat membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
3. Pertimbangan Pidana Penjara Menurut UU SPPA
UU SPPA menegaskan jika pidana penjara ialah alternatif terakhir dalam penjatuhan pidana pada anak, terutama dalam kasus pengulangan tindak pidana yang serius seperti pencabulan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif sekaligus pencegahan dalam menangani kasus tindak pidana dimana mengikut sertakan anak selaku pelaku. Pidana penjara hanya boleh dijatuhkan jika tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan efek jera dan rehabilitasi yang efektif bagi anak.
Ini  menunjukkan  pentingnya  pendekatan  rehabilitatif  dan  pencegahan  dalam  menangani kasus  tindak  pidana  dimana  mengikut  sertakan  anak  selaku  pelaku.  Pendekatan  ini  lebih menekankan  pada  upaya  untuk  memperbaiki  perilaku  anak  dan  mencegah  mereka  dari melaksanakan  tindak  pidana  lagi  di  masa  depan,  daripada  sekadar  memberikan  hukuman yang bersifat retributif.
4. Penerapan Hukum yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak Penerapan  hukum  harus  memperhatikan  aspek-aspek  psikologis,  sosial,  dan  perlindungan anak.  tiap  tindakan  hukum  yang  diambil  harus  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Proses peradilan wajib dilaksanakan dengan ramah anak, dimana tidak hanya fokus pada penghukuman tapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.
Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam proses  peradilan.  Ini  berarti  jika  tiap  keputusan  yang  diambil  wajib  mempertimbangkan kepentingan  terbaik  anak  dan  memastikan  jika  hak-hak  anak  dilindungi.  Proses  peradilan yang ramah anak harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek- aspek rehabilitatif, edukatif, dan preventif.
5. Pencegahan Terulangnya Tindak Pidana
Upaya pencegahan terulangnya tindak kejahatan harus dilaksanakan lewat pemahaman yang lebih baik terkait faktor dimana memengaruhi perilaku anak. Penerapan tindakan yang sesuai, termasuk diversi jika memungkinkan, dapat membantu dalam mencegah terulangnya tindak kejahatan.  Diversi  yang  efektif  dapat  memberikan  anak  kesempatan  untuk  belajar  dari kesalahan mereka dan melaksanakan perbaikan tanpa harus mengalami stigma negatif dari proses peradilan pidana formal.
Selain diversi, program-program rehabilitasi dan pencegahan yang komprehensif juga sangat penting. Program-program ini dapat mencakup konseling psikologis, pelatihan keterampilan hidup, serta pendidikan dan pembinaan moral. Dengan memberikan dukungan yang tepat, anak-anak dapat belajar untuk mengatasi masalah mereka dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif, serta mengembangkan kapabilitas guna membuat keputusan lebih baik di masa depan.
B. Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anak  Pelaku  Pencabulan  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skt)
Tindak pencabulan dimana dilaksanakan oleh anak tidak selalu berasal dari kehendaknya sendiri, tetapi sering dipengaruhi oleh lingkungan atau tekanan dari orang sekitarnya. Lingkungan yang tidak  sehat,  seperti  keluarga  yang  tidak  harmonis,  pergaulan  yang  buruk,  serta  kurangnya pengawasan sekaligus perhatian dari orang tua dapat menjadi faktor penyebab anak melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor psikologis seperti trauma masa kecil, kekerasan yang  pernah dialami,  atau  gangguan  kejiwaan  juga dapat  memengaruhi  perilaku  anak menjadi lebih agresif atau menyimpang.
Kompleksitas kasus tindak pencabulan mencerminkan adanya faktor-faktor psikologis dan sosial yang  memengaruhi  perilaku  anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Anak-anak  yang  tumbuh  dalam lingkungan yang penuh tekanan atau kekerasan seringkali tidak memiliki mekanisme coping yang sehat  untuk  mengatasi  masalah  mereka.  Akibatnya,  mereka mungkin  mengekspresikan  frustasi atau ketidakamanan mereka lewat tindakan yang merugikan orang lain, seperti tindak pencabulan. Faktor sosial seperti pengaruh media, teman sebaya, serta norma sekaligus nilai dimana ada di masyarakat juga dapat memengaruhi anak dalam mengambil keputusan yang salah. Guna  menjatuhkan  pidana  tehhadap  Anak  maka  butuh  dipertimbangkan  dulu  kondisi  dimana memberatkan seklaigus meringankan, yakni:
a. Kondisi memberatkan:
- Perbuatan anak sudah merusak kehormatan anak korban dan keluarga
- Anak  dan  orang  tua  anak  pelaku  tidak  beritikad  baik  untuk  meminta  maaf  dan menyelesaikan secara kekeluargaan.
b. Kondisi meringankan:
- Anak mengakui terus terang mengenai perbuatannya.
- Anak masih bersekolah di SMP.
- Anak sopan saat dipersidangan.
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skt menyangkut kasus tindak  pidana  pencabulan  dimana  melibatkan  seorang  anak  pelaku.  Pada putusan  itu,  terdapat beberapa  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  pelaku  menurut dakwaan dimana diajukan oleh Penuntut Umum:
1. Penetapan Kesalahan:
Menurut pengadilan, anak pelaku dinyatakan bersalah secara sah dan terbukti melaksanakan tindak pidana pencabulan seperti dimaksud di Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76 E UURI Nomor 17 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak. Atas dakwaan dimana diajukan Jaksa Penuntut Umum, hal itu beralasan.
2. Pidana Pembinaan:
Pelatihan  di  Yayasan  Anak  Nakal  (YPAN)  Bhina  Putera  Surakarta  selama  lima  bulan dikenakan  pada  anak  pelaku.  Pendidikan  anak  untuk  reintegrasi  kriminal  ke  dalam masyarakat dengan perbaikan perilaku ialah tujuan pembinaan kriminal.
Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda:
Selain  itu,  anak  pelaku  juga  diberikan  hukuman  dua  bulan  mengikuti  pelatihan  kerja  di Yayasan Pendidikan Anak Nakal Bhina Putera yang beralamat di Surakarta sebagai pengganti denda. Ketika hukuman pelatihan kerja dipakai sebagai pengganti denda, anak-anak dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan perilaku mereka lewat kegiatan yang bermanfaat. Pidana pelatihan kerja itu dilaksanakan di siang hari selama 2 jam.
3. Barang Bukti:
Pengadilan  juga  menyatakan  barang  bukti  yang  ditemukan  dalam  kasus  itu,  seperti  kaos warna pink dengan tulisan "Singapore", celana panjang batik warna hijau, dan celana dalam warna kuning dikembalikan pada anak korban.
Selain  itu,  terdapat  poin  tambahan  pada  putusan  itu  yang  menyatakan  jika  anak  pelaku  harus segera  melaksanakan  putusan  setelah  diucapkan.  Hal  ini  menegaskan  pentingnya  pemenuhan kewajiban pidana sesuai dengan putusan pengadilan.
Dari putusan  itu, terlihat  jika pengadilan  menerapkan  pendekatan  rehabilitatif  dan  pencegahan kriminalitas  terhadap  anak  pelaku.  Pidana  yang  dijatuhkan  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan  pada  anak  untuk  memperbaiki  perilaku  mereka,  sambil  tetap  mempertimbangkan kepentingan perlindungan anak dan keadilan dalam hukum.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak … ( Siwi , et all ) | 46

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  kasus  tindak  pencabulan  di  mana  anak  ialah  pelaku,  diperlukan  pendekatan  yang menyeluruh dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Prinsip keadilan restoratif mengatakan jika penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara dapat memberikan kesempatan pada anak  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  tanpa  harus menjalani  hukuman  penjara.  Namun,  dalam kasus  dalam  kasus  pengulangan  tindak  pidana  yang  serius,  penjatuhan  pidana  penjara  tetap menjadi opsi terakhir. Hakim dan penegak hukum sangat penting untuk mempertimbangkan hal- hal  seperti  status  anak,  jenis  tindak  pidana,  dan  kemampuan  orang  tua  atau  wali  untuk menentukan  bentuk  pertanggungjawaban  pidana. Saran  dari  hasil  penelitian  ini  adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor penyebab tindak pencabulan oleh anak dan pentingnya pencegahan untuk mencegah kejahatan tersebut terulang. Memberikan perhatian khusus  terhadap  anak  selama  proses  persidangan  untuk  memastikan  kepentingan  dan  hak-hak mereka terpenuhi dengan sebaik mungkin. Memperkuat lembaga pembinaan anak nakal sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku, dengan memperhatikan kesejahteraan dan  keamanan mereka.  Serta  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  implementasi  UU SPPA  dan  putusan  pengadilan  terkait  kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pencabulan  untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR RUJUKAN
Darisah, A. (2020). Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh) . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
Harahap, R. A., & Bariki, Y. (2024). Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan  Restoratif  dalam  Hukum  Islam. Ar-Risalah:  Media  Keislaman,  Pendidikan  dan Hukum Islam , 22 (1), 119–130.
Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Jpurnal of Lex Theory (JLT) , 5 (1), 1–17. Retrieved May 27, 2024, from https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1627/1903
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi . Bandung: Alfabeta. Janitra, A. A. K. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melaukan Tindak Pidana dengan Penyelesaian Secara Diversi . Universitas Bhayangkara, Surabaya.
Puspita, A. A. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta . Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Putri, S., Syaufi, A., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi. JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (4), 3931–3949.
Rachma, Z. D. El. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Recidive . Mimbar Keadilan , 14 (1).
Rambe, S. R., & Lubis, L. (2023). Peran Pembimbing dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Asuh di Panti Asuhan. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4 (2), 429– 440.

## 47 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Sari,  M.,  &  Sitepu,  J.  M.  (2024).  Peran Guru dalam  Mengatasi Anak Temper Tantrum melalui Metode Time Out pada Aktivitas Pembelajaran. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 5 (1), 230–241.
Satria, F. (2021). Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di  Polres  Indagiri  Hulu  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak . Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
Siantruri,  O.  K.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020).  Penerapan  Diversi  dan  Restorative  Justice  System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polda Sumatera Utara. Jurnal Retenrum ,
1 (2), 56–64. Retrieved May 27, 2024, from https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/436/415
Sudarsono, S., Amin, S., & Rajab, A. (2021). Peranan Orang Tua dan Guru dalam Mengatasi Degradasi Moral Anak di Sekolah MA Muhammadiyah Pokobulo. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran , 4 (2), 437–445.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak