Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN
Fadhi Khoiru Nasrudin 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: d.ganzz@yahoo.com , rosalindael@untag-sby.ac.id

## Abstract
The development of the internet cannot be separated from the development of the concept of personal data. Information technology today has developed very quickly and rapidly. This is because information technology  is  able  to  eliminate  the  boundaries  of  space,  distance  and  time  so  as  to  significantly increase  aspects  of  productivity  and  efficiency.  The  presence  of  digital  crime  has  developed  into  a threat  to  human  life,  making  it  difficult  for  public  authorities  to  know  the  strategies  for  violations committed  with  computer  innovation,  especially  internet  networks.  So  the  main  problem  in  this research is whether the Personal Data Protection Law can protect SIM card consumers against hacking of personal data? Data protection is a term that is often used to refer to binding practices, safeguards and rules put in place to protect personal data and ensure that the data subject remains in control. Article 12 paragraph (1) Personal Data Subjects have the right to sue and receive compensation for violations of processing Personal Data about themselves in accordance with statutory provisions. The approach to this problem is to use a method that reviews the regulations  and provisions that have been in force and are often followed by the community. Therefore, the type of research used includes normative legal research.
Keywords : Law, Protection, Technology

## Abstrak
Perkembangan internet tidak lepas dari perkembangan konsep data pribadi. Teknologi informasi pada zaman  sekarang  telah  berkembang  sangat  cepat  dan  pesat.  Hal  ini  disebabkan  karena  teknologi informasi  mampu  menghapus  batas  ruang,  jarak  serta  waktu  sehingga  dapat  meningkatkan  aspek produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Kehadiran kejahatan digital telah berkembang menjadi ancaman  bagi  kehidupan  manusia  sehingga  sulit  bagi  otoritas  publik  untuk  mengetahui  strategi pelanggaran yang dilakukan dengan inovasi komputer terutama jaringan internet. Maka yang menjadi pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimanakah  Undang-Undang  Perlindungan  Data Pribadi dapat melindungi konsumen kartu SIM  terhadap peretasan data pribadi? Perlindungan data adalah  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  merujuk  pada  praktik,  perlindungan,  dan  aturan  yang mengikat yang diberlakukan untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap memegang  kendali.Landasan  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tumpuan  untuk  mengajukan tuntutan  apabila  terjadinya  kebocoran  data  akibat  peretasan  adalah  Pasal 12 ayat  (1)  Subjek  Data Pribadi  berhak  menggugat  dan  menerima  ganti  rugi  atas  pelanggaran  pemrosesan  Data  Pribadi tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Pendekatan  terhadap  masalah  ini adalah dengan menggunakan metode yang meninjau ketentuan aturan yang telah berlaku dan sering diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian yakni yang digunakan termasuk penelitian hukum normatif.
Kata Kunci : Hukum, Perlindungan, Teknologi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENDAHULUAN
Perkembangan  internet  tidak  lepas  dari  perkembangan  konsep  data  pribadi.  Teknologi informasi  pada  zaman  sekarang  telah  berkembang  sangat  cepat  dan  pesat.  Namun,  setiap kelebihan  pasti  akan  ada  kekurangan  terutama  pada  perkembangan  teknologi  informasi tersebut  bagi  pengguna  teknologi  tersebut.  Perkembangan  zaman  demi  zaman  telah memberikan peranan penting bagi berkehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena Inovasi  data  dapat  menghapus  batasan  ruang,  jarak,  dan  waktu  untuk  secara  esensial membangun efisiensi dan sudut pandang kecakapan.
Dalam masyarakat saat ini, kemajuan teknologi komunikasi informasi berbasis komputer telah  meningkat  pesat.  Kemudian,  perkembangan  teknologi  ini  sangat  membantu masyarakat.  Masyarakat  memandang  keberadaan  internet  sebagai  teknologi  yang bermanfaat untuk kehidupan. Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya  memudahkan  berbagai  hal,  tetapi  juga  mengungkap  sejumlah  persoalan,  termasuk persoalan  hukum.  Pengamanan  informasi  seseorang( the  protection  of  privacy  rights ) merupakan salah satu potensi masalah hukum.
Faktanya,  belum  adanya  perangkat  hukum  yang  secara  khusus  menjawab  kebutuhan masyarakat akan perlindungan privasi, konsumen di Indonesia masih kekurangan kepastian dan  perlindungan  atas  data  pribadi  dan  privasinya  dan  data  pribadi  yang  lebih  kuat.  Bisa berakibat  fatal  bahkan  menjadi  ancaman  bagi  masyarakat  jika  hukum  Indonesia  tidak mengantisipasi perubahan teknologi informasi.
Metode pengumpulan data yang masif muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  manusia  modern  di  era  digital.  Ketika pihak-pihak ini mengumpulkan data tanpa jaminan perlindungan hukum, mereka cenderung bertindak  sewenang-wenang  dan  menyalahgunakan  data  yang  dikumpulkan.  Karena sejumlah besar bisnis swasta yang beroperasi di berbagai industri, termasuk Informasi pribadi pengguna  dikumpulkan  oleh  asuransi,  perbankan,  telekomunikasi,  dan  penyedia  layanan transportasi  online,  Indonesia  perlu  mengadopsi  peraturan  hukum  yang  mendesak  untuk perlindungan  data  pribadi.  Sebagai  pengelola  data,  perusahaan  berkewajiban  untuk melindungi data konsumen dari pencurian dan kebocoran.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Seiring  dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi  internet,  kejahatan  dunia  maya  dikenal dengan cybercrime baru  bermunculan  via  jaringan  internet.  Di  Indonesia  telah  terjadi beberapa  kejadian  antara  lain  peretasan,  penipuan, email  spamming ,  pengolahan  data menggunakan  program  komputer  untuk  mengakses  data  orang  lain  dan  penyadapan  data mereka.
Cybercrime yang juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya telah berkembang menjadi ancaman  serius  bagi  kehidupan  manusia  sehingga  sulit  bagi  pemerintah  untuk  mengikuti strategi  yang  digunakan  dalam  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  komputer,  terutama yang  melibatkan  jaringan  terutama  internet.  Hal  tersebut  merupakan  efek  dari perkembangan terhadap teknologi informasi, yang memiliki dampak positif ataupun negatif dalam segala hal. Salah satu hasilnya adalah kepemilikan data dan informasi pribadi..
Meningkatnya  kasus  kejahatan  kebocoran  data  pribadi  akibat  peretasan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  teridentifikasi  pada  tahun  2022,  dengan  contoh kasus  kebocoran  data  pengguna  aplikasi  e-HAC  KeMenKes,  kebocoran  data  NIK  pengguna nomor telpon, kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data nasabah BRI Life, kebocoran data DPT pemilu KPU, kebocoran data pengguna Tokopedia, sertfikat vaksin Presiden RI, data pribadi situs media sosial seperti Instagram dan Facebook, data indiHome dan masih banyak yang  lainnya.  Selain  itu,  pengelolaan  informasi  data  khususnya  pengelolaan  data  pribadi, merupakan salah satu peluang kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi. Karena berbagai  data  informasi  pribadi  tidak  sukar  untuk  diakses  sehingga  diperlukannya perlindungan data pribadi. Batasan privasi semakin tipis akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) melalui  pesan  singkat,  pengguna  kartu  prabayar  seluler  harus  mendaftarkan  informasi pribadinya, yang kemudian disinkronkan dengan data dari Ditjen Kemendagri Kependudukan Catatan Sipil.
Secara  teknis,  pemerintah  mengumpulkan  data  registrasi  kartu  SIM,  namun  pesan pelanggan terlebih dahulu masuk ke SMS milik provider. Proses penguncian data ini berisiko karena tidak ada cara untuk memastikan bahwa informasi pribadi pelanggan dilindungi dan dirahasiakan.  Permenkominfo  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenkominfo PDPSE) telah berusaha untuk melindungi hak atas privasi, tetapi tidak ada peraturan keamanan lengkap untuk privasi data, dengan mengumpulkan informasi pribadi rentan disalahgunakan. Selain itu, pencurian data pribadi tidak menghasilkan sanksi atau pemulihan..
Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya menjelaskan bahwa segala tindakan hukum yang merugikan orang lain, kemudian individu  menimbulkan kerugian itu harus diberi ganti rugi dan Pasal 12 ayat (1) UU PDP Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas  pelanggaran  pemrosesan  Data  Pribadi  tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  merupakan  dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar pengajuan gugatan atas kebocoran data akibat peretasan. kesalahan/kelalaian adalah aturan tanggung jawab yang bersifat emosional, yang berarti bahwa gagasan kewajiban ini muncul tergantung pada cara berperilaku pelaku bisnis/pembuat yang bersangkutan.
Pengaturan  ini  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  ditetapkan,  dan  setiap pelanggan  memiliki  hak  untuk  menuntut.  Proses  pengadilan  berlangsung  lama,  dan konsumen  harus  melakukan  proses  penetapan  kerugian  akibat  kebocoran  data  pribadi selama  masa  percobaan  dan  penetapan  kelalaian  atau  kesalahan  yang  menyebabkan kebocoran  tersebut.  Tidak  ada  undang-undang  khusus  mengenai  keamanan  data  pribadi. yang  menentang  tuntutan  konsumen  atas  pertanggungjawaban  individu  jika  terjadi kebocoran data pribadi.
Istilah  "perlindungan  data"  umumnya  mengacu  pada  prosedur  yang  mengikat, pengamanan, dan aturan yang berlaku untuk tetap mengontrol subjek data dan melindungi data  pribadi.  Intinya,  pemilik  data  harus  dapat  memilih  apakah  akan  membagikan  data tertentu ataupun tidak, serta siapa saja yang dapat mengaksesnya, untuk seberapa lama, dan untuk tujuan apa.
Pada jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Sim Dan NIK Yang Mengal ami Kebocoran Data Akibat Peretasan” membah as dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kebocoran data pribadi akibat peretasan yaitu Pasal 12 ayat (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi  atas  pelanggaran  pemrosesan  Data  Pribadi  tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Kesalahan merupakan asas tanggungan yang bersifat subyektif, artinya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Kewajiban  ini  timbul  dari  perbuatan  pelaku  usaha  atau  produsen  yang  bersangkutan. Mengajukan gugatan jika terjadi kebocoran data pribadi akibat peretasan.. Sedangkan pada jurnal  dengan  judul  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang - Undang  Perlindungan  Konsumen”  membahas perlindungan  hukum  bagi  pelanggan  diatur oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  maka  pelaku  usaha  harus  memberikan perlindungan  hukum  kepada  konsumen.  Selain  itu,  dalam  hal  terjadi  perselisihan,  upaya hukum  untuk  menyelesaikannya  dapat  melibatkan  penyelesaian  perselisihan  litigasi  atau non-litigasi.  penyelesaian  melalui  litigasi  berdasarkan  tuntutan  salah  satu pihak.  Negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi adalah contoh metode penyelesaian sengketa non-litigasi.
Pada  jurnal  dengan  judul  “Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang  mengalami kerugian  akibat  peretasan  kartu  kredit”  membahas tentang  bank  sebagai  pelaku  usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang dideritanya sebagai konsumen. apabila nasabah mengalami kesusahan finansial akibat skimming di perbankan yang bukan milik  nasabah.  Skimming  menyebabkan  pelanggan  kehilangan  semua  uang  mereka,  yang merupakan  kerugian.  Apabila  nasabah  mengalami  kerugian  akibat  skimming  di  industri perbankan, maka  dapat dilakukan tindakan sebagai berikut: dapat mengajukan pengaduan kepada  bank  yang  bersangkutan,  selain  itu  bank  berkewajiban  untuk  menyelidiki  dan menanggapi  setiap  dan  semua  keluhan  nasabah.  Namun,  nasabah  memiliki  pilihan  untuk memilih penyelesaian yang berbeda jika penyelesaian bank masih belum memuaskan, seperti melalui  Badan  Penyelesaian  Lembaga  Konsumen  dan  pengadilan, mediasi  perbankan,  atau negosiasi.
Pada jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” membahas tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016, akan tetapi pengamanan sah yang bersifat abusive dalam pedoman ini belum dapat memberikan jaminan yang memadai karena belum  adanya  kewenangan  yang  memadai  untuk  mengurangi  atau  menghentikan  oknum penjahat pelanggar informasi. Perlindungan hukum atas informasi pribadi pelanggan adalah tanggung  jawab  perusahaan  yang  menjalankan  sistem  elektronik  jika  data  pribadi pelanggannya diretas. Ketika konsumen menerima persyaratan layanan yang ditawarkan oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perusahaan yang mengoperasikan sistem elektronik, hak dan tanggung jawab dibuat antara perusahaan yang mengoperasikan sistem elektronik dan konsumen. Dengan begitu telah ada komitmen yang terjadi di antara pertemuan-pertemuan itu. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  menetapkan  sanksi  hukum  terhadap  individu  yang melakukan pelanggaran peretasan data pribadi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dipilih  judul  tentang  “Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Akibat Peretasan”.

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis Penelitian
Pendekatan terhadap  masalah  ini  adalah dengan  menggunakan  metode  yang  meninjau ketentuan  peraturan  dan  undang-undang  yang  ada  dan  diterima  oleh  masyarakat  pada umumnya  (Soekanto,  2007).  Sehingga  penelitian  normatif  legislatif  digunakan  dalam  jenis penelitian ini.
b. Metode Pendekatan
Teknik metodologi yang digunakan adalah metodologi melalui pedoman hukum (statue approach) dan pendekatan berorientasi konteks (conceptual approach), yang berpusat pada pengaturan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Sumber hukum primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang dikumpulkan dari bahan pustaka menjadi dasar sumber data penelitian ini.
c. Sumber dan jenis bahan hukum
• Bah . an huku . m . primer berupa ketentuan Undang-Undang.
- UUD RI Tahun . 1945.
- UU . No. 36 Tahun . 1999 mengenai Telekomunikasi.
- UU No. . 19 Tahun . 2016 mengenai Perubahan . atas UU No. 11 . Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi . Eletronik . (selanjutnya disebut UU ITE).
- UU . No. 8 . Tahu 1999 mengenai . Perlindungan . Konsumen.
- UU No. . 39 Tahun 1999 mengenai . HAM (Hak Asasi Manusia).
- UU . No. 24 . Tahun 2013 mengenai . Administrasi Kepe . ndudukan.
- UU No. 14 Tahun . 2008 mengenai . Keterbukaan Informasi . Publik.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## - UU Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Elektronik Sistem
Privat.
- Peraturan  Menteri  No. . 82  tahun  2012  mengenai  Penyelenggaraan . Sistem  dan Informasi . Elektronik.
- Peraturan  Menteri  Komunikasi . Dan  Informatika . No.  21  Tahun  2017  mengenai Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menkominfo . No.  12  Tahun  2016  tentang  Registrasi Pelanggan . Jasa Telekomunikasi
• Kajian  ini  menggunakan bahan  hukum  sekunder seperti  pendapat  ahli  dalam  buku,
jurnal,  dan  website  serta  pendapat  hukum  tentang  bagaimana  melindungi  warga  negara dengan NIK yang telah dibocorkan datanya oleh hacker.
• Bahan  hukum  tersier  dalam  penelitian . ini  meliputi  kamus  hukum . yang  mengenai tentang . Perlindungan . Hukum  terhadap  pengguna . kartu  SIM  dan  NIK  yang  Mengalami Kebocoran . Data akibat . peretasan.
d. Teknik . pengumpulan bahan . hukum
• Menggunakan teknik inventarisasi dan kategorisasi, bahan hukum utama terdiri dari peraturan.
• Sistem  kartu  catatan  (card  system)  digunakan  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut meliputi kartu rangkuman, kartu kutipan, dan kartu ulasan yang masing-masing berisi analisis dan catatan khusus penulis serta garis besar dan gagasan utama yang berisi pendapat orisinal penulis.
e. Teknik analisis bahan hukum
Melalui  penangkapan,  harmonisasi,  sistematisasi,  dan  penemuan  hukum,  teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep data pribadi dan privasi
Yang dimaksud dengan data bersifat pribadi yaitu data yang terkait identitas, simbol, kode, angka  atau  huruf  penanda  atas  seseorang  yang  bersifat  rahasia  dan  pribadi.  Nama,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
karakteristik, usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan posisi keluarga adalah contoh informasi data pribadi. Salah satu identitas data pribadi tersebut tercantum dalam KTP.
Berdasarkan research terbukti bahwa istilah "perlindungan data" pertama kali digunakan pada  tahun  1970-an  di  Swedia  dan  Jerman  yang  memberlakukan  aturan  terhadap perlindungan  data  pribadi  menjadi  undang-undang  dan  peraturan  yang  sistematis  untuk mengatur perlindungan data pribadi.
Regulasi informasi seseorang atau pribadi diberlakukan karena saat ini digunakan suatu perangkat  teknologi  untuk  mengumpulkan  data  sensus  pada  saat  digunakan  untuk menyimpan  data  kependudukan,  peraturan  data  harus  ditegakkan.  Namun  kenyataannya, pemerintah  atau  swasta  tetap  melakukan  berbagai  pelanggaran.  Istilah  "data  pribadi"  dan "informasi pribadi" didefinisikan secara berbeda di setiap negara. Namun, dari sudut pandang substantif,  ke2  istilah  tersebut  sering  digunakan  secara  berganti  karena  definisinya  yang hampir identik. Dalam undang-undang ITE mereka, Malaysia dan Indonesia, serta negara di UE  atau  UniEropa,  menggunakan  istilah  "data  pribadi",  sedangkan  Australia,  Kanada,  dan Amerika Serikat menggunakan istilah "informasi pribadi".
Di dalam data pribadi termasuk informasi, komunikasi, atau pendapat tentang informasi rahasia,  pribadi,  atau  sensitif  seseorang  yang  ingin  dicegah  oleh  orang  lain  untuk menggunakan, mengumpulkan, atau membagikannya.
Latumahina mengartikan data pribadi sebagai informasi yang berkaitan tentang individu dan dapat dibedakan satu sama lain. Atas dasar prinsip ini, perlindungan informasi pribadi terbagi menjadi 2 jenis: jenis perlindungan data fisik, yang mencakup data yang terlihat dan tidak  terlihat,  dan  jenis  kedua,  yang  mencakup  pengaturan  menggunakan  informasi  data individu yang tidak menyusunnya, jaminan data untuk tujuan tersebut, dan pemusnahan data itu sendiri.

## 2. Asas keamanan data individu
UU mengenai Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan  atas asas perlindungan, asas  kepentingan  umum,  asas  keseimbangan  dan  asas  pertanggungjawaban  (Berdasarkan Pasal 2 UU PDP)
a. “Prinsip  Perlindungan”  mengatur  bahwa  pemerintah  harus  memberikan perlindungan data pribadi di dalam dan di luar kepada warganya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. "Prinsip  Kepentingan  Umum"  mengacu  pada  struktur  perlindungan  kepentingan umum Konstitusi yang luas.
c. "Prinsip  keseimbangan"  mengacu  pada  keseimbangan  antara  hak  privasi  dan kewajiban hukum negara untuk melayani kepentingan publik.
d. "Prinsip Akuntabilitas" menetapkan bahwa pengelola data harus bertanggung jawab untuk memelihara data pribadi.
Data pribadi harus dijaga karena banyak kejahatan yang dilakukan di era digital saat ini. Namun,  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  tidak  menyadari  pentingnya  kerahasiaan  data pribadi dan seringnya terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihal yang pasti tidak bertanggung jawab.
Maka tantangan sebagai konsumen platform via digital sebaiknya bisa melakukan upaya pelindungan terhadap data diri kita sendiri ataupun orang lain. Masyarakat Indonesia gemar berbagi serta berinteraksi sehingga kita lupa bahwa ada orang tidak bertanggungjawab atau pihak yang memanfaatkan data diri kita.
Lemahnya  keamanan  informasi  individu  di  Indonesia  telah  menimbulkan  kebocoran informasi  yang  luas.  dicontohkan  dengan  maraknya  kasus  kejahatan  di  dunia  online, contohnya  kasus hacking dan  pembajakan  media  sosial  yang  mengakibatkan  bocornya sebuah data, penipuan, bahkan pemerasan di media online.
Dalam  konteks  saat  ini,  data  pribadi  merupakan the  new  oil .  Terlebih  kita  pasti memberikan informasi data dan nama secara lengkap serta nomor telepon genggam. Di sisi waktu  lain,  terkadang  kita  memberikan  informasi  data  alamat  rumah  atau  alamat  e-mail. Gabungan  informasi  data  tersebut  dapat  disalahgunakan  fungsinya  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk kepentingan pribadi atau bisa disebut( scam ).
Pemerintah juga mengakui tekanan untuk menerapkan sejumlah peraturan penting untuk melindungi  data  pribadi.  Faktanya,  pemerintah  Indonesia  telah  memberlakukan  sejumlah peraturan dan regulasi perlindungan data pribadi, meskipun masih bersifat umum. Misalnya, Peraturan No. 20 Tahun 2016 mengenai Sistem Elektronik dan Pengamanan Data Pribadi yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Komunikasi  Informatika  dapat  digunakan  mulai  dari  Desember 2016.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Melindungi  data  atau  informasi  pribadi  seseorang  dapat  dimulai  dari  diri  sendiri.  Mirip dengan banyak apps, terutama untuk media sosial, banyak di antaranya menawarkan kode cadangan, verifikasi dua langkah, dan bahkan pemberitahuan email jika pihak ketiga mencoba masuk atau mengakses akun media sosial pribadi kita.
Sejumlah metode untuk menjaga data pribadi, antara lain:
Beliau juga memberikan sejumlah metode untuk menjaga data pribadi, antara lain:
1. Ketika mengelola perangkat lunak pada perangkat teknologi, khususnya kata sandi, kita harus cerdas dan rajin;
2. memaksimalkan keamanan informasi pribadi, seperti dengan menjual email untuk digunakan dalam bisnis dan aktivitas lainnya atau dengan menghubungkan keuangan kami (mbanking);
3. Persiapkan  penipuan  digital  dengan  membaca  lebih  banyak  buku  dan  postingan media sosial tentang metode penipuan digital baru;
4. menyatukan  rekam  jejak  digital  kami  sekaligus  menjaga  privasi  kehidupan  pribadi kami; dan Harmony, yang bekerja sama untuk melindungi data pribadi sambil selalu waspada  di  zaman  sekarang  ini  ketika  jejak  digital  dapat  bertahan  lebih lama  dari masa hidup kita.
Perlu diingat bahwa data pribadi setiap individu itu privasi. maka dengan itu, kita harus menjaga dan melindungi data pribadi satu sama lain dan tidak mengizinkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses informasi setiap individu.
Data  yang  terkait  dengan  individu  atau  "data  pribadi"  adalah  informasi  yang  dapat diidentifikasi secara baik dengan sendirinya atau ketika digabungkan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik.
Bahwa  meski  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sudah  disahkan,  peretas  akan tetap eksis dan beraksi. Akan selalu ada peretas, apa pun hukumnya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berperan penting dalam menjaga dunia maya Indonesia sebagai salah satu kunci terpenting keamanan data yaitu bagaimana menggunakan enkripsi lalu lintas data yang kuat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Diharapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat menetapkan prosedur keamanan data  standar  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  perusahaan  manajemen  data,memperkuat posisinya, dan meningkatkan kapabilitasnya di bidang sumber daya manusia (SDM).
Diharapkan  lembaga  perlindungan  data  pribadi  (PDP),  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN)  serta  Kemenkominfo  bisa  bahu  membahu  menjalankan  fungsinya  dengan  baik sempurna sesuai tupoksinya, tuk menciptakan ranah cyber yang bersifat aman, sehat dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Adanya UU PDP juga diharapkan bisa mengurangi bahkan mencegah resiko atau terjadinya kebocoran terkait data dikarenakan ancaman berupa sanksi yang jelas bagi pihak pengelola data.  Namun,  kehadiran  undang-undang  Keamanan  Informasi  Pribadi  tidak  akan  langsung mengurangi  peretasan  karena  UU  PDP  sudah  diretas  oleh  programmer  yang  melanggar hukum dan bisa sangat ditegur oleh kesalahan langkah mereka tanpa Peraturan PDP.
Dengan berlakunya UU PDP terbaru ini berharap justru kepada pengelola data dapat lebih peduli dan lebih baik tentang mengelola data-data dan inti penting dari hal ini berada di pihak lembaga yang akan dibentuk untuk mengawasi peran serta pengelolaan data pribadi tersebut. Jika dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan berkomunikasi dengan sempurna institusi  pengelola  data  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  dan  bertaji  selevel  satgas pengendali  kebocoran  data  yang  akan  dibentuk  Menkopolhukam,  maka  hal  tersebut  akan memberi pengaruh yang sangat signifikan kepada perbaikan pada pengelolaan data di bangsa Indonesia.  Tetapi  kalau  tidak,  maka  tidak  dapat  memberikan  efek  siginifikan  kepada perbaikan sistem pengelolaan data di bangsa Indonesia.
Masalah  keamanan  data pribadi dan  keamanan  sistem  informasi  saat  ini menjadi  salah satu masalah paling mendasar yang mempengaruhi transaksi online dan elektronik.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sudah  diterapkan  dan  disahkan  pada  tahun 2022. Dengan  adanya  aturan  atau peraturan  yang  secara  khusus  menlindungi data  pribadi atau tiap data privasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, menjadikan perlindungan data pribadi  telah  diatur  secara  menyeluruh.  Tetapi  dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan yang mengatur data pribadi, tidak memastikan atau tidak menjaminkan kejadian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
cybercrime tersebut  terulang  kembali  khususnya  kebocoran  data  yang  berakibat  Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan secara langsung. Maka diperlukan sumber daya manusia  (SDM)  yang  seimbang  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara  kuat dan  menyeluruh.  Tanpa hadirnya  sumber daya  manusia  (SDM) yang  seimbang maka  sebuah  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP)  hanyalah  sebuah peraturan  yang  membahas  bagaimana  jika  terjadi  sebuah cybercrime yang  terjadi  kepada bangsa  Indonesia  khususnya  masyarakat  Indonesia  yang  mengalami  kerugian  akibatnya kebocoran data tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf,  K.  (2020).  URGENSI  KEBIJAKAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.427 Carundeng, R. B., Wahongan, A. S., & Prayogo, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi  Konsumen  Yang  Diretas  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem Elektronik. Lex Privatum , X (1), 188 – 198.
Chen, E., Afif, M. I., Jason, W., Sidauruk, C. F., & Anugrah, S. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal. Prosiding Serina , 1 (1), 2045 – 2052. https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080 Dairobbi, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online . http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9721 de  la  Tierra,  A.  (2017).  Con  Men. Sociological  Forum , 32 (3),  684 – 686. https://doi.org/10.1111/socf.12355
Dewi  Rosadi,  S.,  &  Gumelar  Pratama,  G.  (2018).  URGENSI  PERLINDUNGANDATA PRIVASIDALAM  ERA  EKONOMI  DIGITAL  DI  INDONESIA. Veritas  et  Justitia , 4 (1),  88 – 110. https://doi.org/10.25123/vej.2916
Kusnadi,  S.  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak  Privasi. AL  WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 9 – 16. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127
Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1).
Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum.
Jatiswara , 34 (3), 1 – 5. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218
Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. ’Adalah , 5 (1), 11 – 16. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811 Saadah,  K.  A.  W.  (2020).  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Jurnal: Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , Volume  5 (Nomor  1),  hlm:  131-138. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749
Satrio, M. B., & Widiatno, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia). JCA of
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Law , 1 (1), 49 – 61. https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6 Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan  Hukum  Inggris  dan  Malaysia. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (2),  369 – 384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159
Yudhi Priyo Amboro, F., & Puspita, V. (2021). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia) | CoMBInES - Conference on Management, Business,  Innovation,  Education  and  Social  Sciences. CoMBInES , 1 (1),  415 – 427. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4466 Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147 – 154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030