## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 196 - 203
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.2777
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT BFI FINANCE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 533/PID.SUS/2022/PN.TJK)
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 , Okta Ainita 3
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1,2,3
Corresponding  Author: aldokurniawan3011@gmail.com 1 , erlina@ubl.ac.id 2 , okta.anita@ubl.ac.id 3
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pemberian keterangan palsu objek jaminan  Fidusia pada PT BFI Finance terhadap Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana keterangan palsu objek jaminan Fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.  Pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris  adalah metodologi  penelitan  yang  digunakan  pada  studi  ini.  Studi  kepustakaan (library  reseach) ialah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  digunakan  sebagai  data sekunder.  Contoh  studi  kepustakaan  ialah  buku  literasi  dan  karya  ilmiah  terkait  fokus penelitian. Data sekunder memuat tiga bahan hukum, di antaranya: bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier.  Penelitian  lapangan  terhadap  subjek  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengamati  langsung  subjek  penelitian  dan  mengajukan  pertanyaan  sambil menulis  penelitian  merupakan  data  primer.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan sengaja  melakukan  pemalsuan,  perubahan,  menghapus  atau l menghilangkan,  dan memberikan  informasi  yang  menyesatkan,  dapat  dipidana  antara  kreditur  dan  debitur terbukti dapat dituntut secara adil, bagi yang bertindak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrument untuk mendidik subjek yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang. Kata Kunci: Hukum Pidana, Jaminan Fidusia, Keterangan Palsu, Pertanggungjawaban Pidana

## Abstract
This study’s purposes are to know and analyze the crime of giving false information’s cause factors  about  fiduciary  guarantee  objects  at  PT  BFI  Finance  in  Decision  Number: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk  and  to  find  out  the  responsibility  for  the  crime  of  giving  false information  about  fiduciary  guarantee  objects  to  PT  BFI  Finance  in  Decision  Number: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. The research method used in this thesis research  is  a normative juridical  approach  and  an  empirical  approach.  Secondary  data  is  data  obtained  through library research such  as literature books and scientific papers related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data is data obtained from the results of field research directly on the object  of  research  carried  out  by  direct  observation  and  interviews  regarding  the  object  in writing this research. The results of the research show that acts that can be punished against creditors  and  debtors  by  intentionally  falsifying,  changing,  eliminating,  or  in  any  way providing  misleading  information,  are  subject  to  criminal  penalties  between  creditors  and debtors alike, it is possible to apply Article 35 for those who commit criminal acts and can be held  accountable  for  his  actions  and  criminal  responsibility  based  on  the  principle  of  guilt. And sentencing is not only a method of punishing subjects who commit crimes, but also as an
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
instrument to educate subjects who commit crimes so that they do not repeat their actions in the future.
Keywords : Criminal Law, Fiduciary Guarantee, Fake Statement, Criminal Liability.

## PENDAHULUAN
Insan yang secara konsisten ingin mencukupi segala keperluannya, baik kebutuhan  yang  bersifat  primer,  sekunder,  hinga  tersiernya  atau  bagi kebutuhan  upayanya  ialah  manusia.  Dengan  meningkatnya  kegiatan perekonomian  di  tengah  masyarakat  sehingga  menciptakan  merebaknya pembiayaan  yang  bersifat  konsumtif,  seperti  transaksi  pembelian kendaraan  bermotor.  Saat  ini  masyarakat  yang  memerlukan  kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, dapat mengajukan kredit pembiayaan kepada lembaga pembiayaan.
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor r 9  Tahun n 2009  terkait  Lembaga Pembiayaan,  lembaga  pembiayaan  yang  dimaksud  merupakan  entitas usaha  yang  melaksanakan  aktivitas  keuangan  dengan  menyediakan  dana dan  barang  modal.  Pada  penerapannya,  cara  lembaga a pembiayaan  mobil lebih  akrab  dikenal  dengan  kredit  kendaraan,  di  mana  perusahaan  akan menawarkan  dan  mendanai  seseorang  untuk  mendapatkan  mobil  yang diinginkan.  Perusahaan  pembiayaan  yang  berperan  sebagai  kreditur  akan memastikan  debitur  memenuhi  syarat  untuk  mengajukan  pembiayaan. Selanjutnya, pihak lembaga pembiayaan biasanya menawarkan mekanisme pembayaran kredit dengan tenor 12 hingga 60 bulan lamanya.
Secara  umum kredit  kendaraan  merupakan  aktivitas pendanaan atau pembiayaan uang oleh suatu industri sebagai modal untuk individu, badan ataupun  organisasi  yang  akan  melaksanakan  transaksi  beli kendaraan bermotor.  Lembaga  pembiayaan  mobil bisa  dikatakan  industri  yang berfokus  di  industri  otomotif  yang  menawarkan  jasa pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau bekas (Saragih, 2019).
Layanan  kredit  yang  disediakan  oleh  bank  ataupun  industri pembiayaan terhadap  transaksi  kendaraan  baru  maupun  bekas  disebut dengan  Kredit  Kepemilikan  Kendaraan  atau  K3.  Bank  lazimnya  akan menentukan  limit  umur  kendaraan  yang  bisa  dibiayai  sesuai  ketetapan bank, khusus untuk kendaraan bermotor yang bekas.
Baik  sisi  lembaga  pembiayaan  bank  maupun  non  bank  pastinya mengharapkan  keberadan  agunan  ketika  melakukan  persetujuan  pada pembiayaan  yang  diusulkan  oleh  nasabah.  Jaminan  adalah  sesuatu  yang diberikan  kepada  kreditur  untuk  memberikan  keyakinan  bahwa  debitur akan  melaksanakan  kewajiban  finansialnya  yang  timbul  dari  agunan  yang dijaminkan  kepada  suatu  lembaga  keuangan,  biasanya  berupa  tanah atau barang  yang  dikuasai  sebagai  hak  milik,  atau  berupa  barang  bergerak berupa  kendaraan  bermotor.  Dalam  hal  agunan  berupa  tanah  dan bangunan  dimandatkan  oleh  lembaga  keuangan  yang  digadaikan,  dan dalam hal barang pribadi diikat dengan agunaan Fidusia.
Dalam  Pasal l 1  Undang-Undang  Nomor r 42  Tahun n 1999,  dinyatakan bahwa perpindahan hak milik atas suatu barang berdasarkan kepercayaan dengan  syarat  yakni  barang  yang  adalah  hak  miliknya  dialihkan  tetap menjadi milik dari pemilik barang tersebut merupakan Fidusia.
Jaminan atau cagaran  Fidusia  ialah  cagaran  kepercayaan,  bersumber dari  keberadaan  sebuah  relasi  emosional  antar  dua  manusia  yang  saling percaya,  membangun  rasa  percaya  dalam  berinteraksi  mitra  dan
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
mewariskan  harta  yang  dapat  dipercaya,  dan  keamanan  tempat  yang disewa.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  mengenai  perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  yang melahirkan  cagaran  Fidusia  tertuang  dalam  Pasal l 35  Undang-Undang Nomor r 42 Tahun n 1999 mengenai Cagaran Fidusia yang menyatakan bahwa “Setiap O orang yang
dengan n sengaja
memalsukan, M mengubah, menghilangkan A atau  dengan C cara  apa  pun  memberikan L keterangan secara  sesat,  yang  jika a hal  tersebut a diketahui  oleh a salah  satu a pihak tidak a melahirkan  perjanjian a Jaminan  Fidusia, a dipidana  dengan a pidana penjara a paling  singkat a 1  (satu) a tahun  dan a paling  lama a 5  (lima) tahun a dan  denda a paling a sedikit  Rp10.000.000,- a (sepuluh  juta  rupiah) dan a paling banyak a Rp100.000.000,- (seratus a juta a rupiah).
Salah  satu  perbuatan  pidana  yang  dimintai  pertanggunjawaban  pidana terkait  memberikan  keterangan  palsu  objek  jaminan  Fidusia  yakni tercantum  pada  Putusan  Nomor:  533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. T Terdakwa, Aris Fahrurozi B Bin Juari (Alm), dinyatakan terdakwa atas tindakan pidana “yang melaksanakan, yang meminta melakukan, dan yang ikut serta dalam pelaksanaan secara sadar melakukan pemalsuan, perubahan, memusnahkan, atau dengan metode apa saja untuk melakukan pemberian informasi  sesat “  sesuai  Pasal l 35  Undang-Undang  Nomor r 42  Tahun n 1999 terkait Cagaran Fidusia.
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 saksi Sukardi Bin Wiryakarta  (berkas  terpisah)  mengajukan  permohonan  pembelian kendaraan  1  (satu)  unit  Toyota  Grand  New  Avanza  G  1,3  MT  Tahun  2015 atas  nama  PT  Toyota  Astra  Financial  Service  kepada  PT  BFI  Finance, kemudian dilakukan survey kelayakan dan dimintai persyaratan oleh pihak PT BFI Finance melalui Credit Marketing Officer (CMO) dan dinyatakan layak dan lengkap.
Kemudian  saksi  Sukardi  sebagai  Debitur  menerima  pembiayaan  dari  PT BFI  Finance  berdasarkan  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  Nomor: 4131900567  tanggal  13  juli  2019,  surat  kuasa  pembebanan  jaminan Fidusia  tanggal  13  Juli  2019 9 dan  Sertifikat JJ Jaminan  Fidusia  Nomor: W9.00305562.AH.05.01 Tahun 2019 dengan nilai fasilitas pembiayaan yang diterima  saksi  Sukardi  sebagai  Debitur  adalah  Rp134.133.000,-  (seratus tiga puluh empat tt juta seratus tiga puluh tiga  ribu rupiah) d dengan jangka waktu    47  (empat t puluh  tujuh)  bulan  dengan  pembayaran  angsuran Rp4.155.00,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu) per bulan.
Setelah melakukan angsuran sebanyak 17 kali selanjutnya saksi Sukardi tidak  melaksanakan  kewajibannya  melakukan  pembayaran  angsuran. Kemudian  Tim  dari  PT  BFI  Finance  Cabang  Bandar  Jaya  melakukan kunjungan ke rumah saksi Sukardi dan objek jaminan Fidusia berupa satu unit  mobil  Toyota  Grand  New  Avanza  G  1,3  MT  Tahun  2015  tidak  ada dalam  penguasaan  saksi  Sukardi.  Ketika  ditanyakan  hal  tersebut  saksi Sukardi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang keberadaan mobil  itu  dikarenakan  saksi  Sukardi  dimintai  tolong  oleh  Terdakwa  untuk digunakan namanya dalam proses pengajuan mobil.
Peranan  Terdakwa  adalah  sebagai  “Orang  yang meminta melakukan,” sedangkan  Saksi  Sukardi  ialah sebagai  “Orang  yang  disuruh melakukan ,” di  mana  peranan-peranan  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain sehingga perbuatan mereka terwujud sempurna, yaitu Terdakwa menyuruh
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
Saksi  Sukardi  untuk  memberikan  informasi  sesat  kepada  pihak  PT  BFI Finance,  bahwa  Saksi  Sukardi  yang  akan  mengajukan  kredit  kendaraan kepada  PT  BFI  Finance  sehingga  lahirlah  perjanjian  jaminan  Fidusia, sedangkan  faktanya  setelah  selesai  proses  pengajuan  kredit,  kendaraan tersebut  tidak  ada  pada  Saksi  Sukardi  melainkan  ada  pada  Terdakwa. Pembayaran atas angsuran kendaraan tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Sukardi melainkan oleh Terdakwa.
Akibat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  Aris  Fahrurozi  Bin Juari,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  memberikan  pidana berupa  hukuman  penjara  pada  terdakwa  (Alm)  selama  kurun  waktu satu T tahun  dan  enam B bulan  dengan  dikurangi S selama  terdakwa  berada dalam  tahanan  sementara  dan  dengan perintah  terdakwa tetap ditahan LL dan LL denda  Rp10.000.000,-  (sepuluh H juta A rupiah)  subsidair  2 (dua) bulan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  memiliki  ketertarikan  untuk memberikan judul penelitian ini dengan judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana  Pemberian  Keterangan  Palsu  Objek  Jaminan  Fidusia  Pada  PT  BFI Finance (Studi Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

## METODE PENELITIAN N
Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif serta pendekatan empiris (Benuf & Azhar, 2020). Studi kepustakaan (library reseach) ialah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan digunakan  sebagai  data  sekunder  (Adlini  et  al.,  2022).  Contoh  studi kepustakaan  ialah  buku  literasi  dan  karya  ilmiah  terkait  fokus  penelitian. Data  sekunder  memuat  tiga  bahan  hukum,  di  antaranya:  bahan  hukum primer,  sekunder r dan  tersier.  Hasil  penelitian  lapangan  terhadap  subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung ( field research) subjek  penelitian  dan  mengajukan  pertanyaan  sambil  menulis  penelitian merupakan data primer yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan interview kepada subjek dalam penulisan penelitian ini.

## HASIL dan PEMBAHASAN N
1. Faktor - Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek  Jaminan  Fidusia  pada  PT  BFI  Finance  dalam  Putusan  Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Sebutan tindak pidana pada hakikatnya ialah kata serapan berasal dari bahasa  Belanda,  yakni Strafbaarfeit .  Beberapa  kata  yang  dipakai  untuk menerjemahkan  kata Strafbaarfeit ke  dalam  bahasa  Indonesia  antara  lain adalah  tindak  pidana, delict ,  perbuatan  tindak  pidana  maupun  kejadian pidana.
Tindak  pidana  ialah  perbuatan  melawan  hukum,  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  termasuk  melakukan  kejahatan  dan  harus  dihukum (Hattu,  2020).  Seseorang  yang  melakukan  kejahatan,  harus  bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya jika dia bersalah. Seseorang bersalah jika dilihat dari sudut pandang masyarakat pada saat kejahatan dilakukan. Kesalahan yang dilakukan dilihat dari segi normatif.
Tindak  pidana  ialah  tindakan  yang  melanggar  undang-undang,  dilarang (atau  diwajibkan),  dan  diancam  dengan  pidana  dalam  keadaan,  tempat, waktu,  dan  keadaan  tertentu  karena  kesalahan  yang  dilakukan  oleh seseorang (penanggung jawab).
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
Tindak  pidana  ialah  tindakan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan larangan  ini  diikuti  dengan  sanksi  berupa  hukuman  yang  spesifik  bagi pelanggar.  Kejahatan  dapat  disebut  sebagai  tindakan  yang  dilarang  oleh negara  hukum  dan  terancam  dengan  undang-undang.  Sebagaimana  kita ingat  yakni  larangan  menuju  kepada  suatu  tindakan  atau  keadaan  atau peristiwa  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  seseorang,  kemudian  ancaman hukuman  ditujukan  kepada  oknum  yang  mengakibatkan  terjadinya peristiwa itu.
Oleh  karena  itu,  bisa  dikatakan  bahwasanya  perbuatan  pidana  ialah tindakan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah  dilarang  oleh  aturan  hukum.  Apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan akan dapat dikenakan hukuman yakni suatu pidana tertentu untuk orang yang melakukan pelanggaran.
Fidusia  serapan  berasal  bahasa  romawi, fides ,  yang  memiliki  arti kepercayaan.  Fidusia  merupakan  istilah  kuno  dalam  bahasa  Indonesia. Demikian  pula  istilah  yang  dipakai  dalam  Undang-Undang h Nomor  42 Tahun L 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam bahasa Belanda istilah  ini kerap diberikan secara utuh yakni f Fiduciare Eigendom OO Overdracht (FEO) , yakni  penyerahan  hak  milik.  Dalam  bahasa  Inggris,  yaitu u Fiduciary Transfer of Ownership .
Jangka  waktu  Fidusia  dan  penjaminan  tertuang  dalam  Pasal 1(2) us Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999  tentang  Fidusia  dan penjaminan.  Jaminan  Fidusia  ialah  hak  jaminan  terhadap  barang  pribadi yang  berwujud,  tidak  berwujud,  dan  tidak  bergerak,  utamanya  pada bangunan  yang  tidak  dapat  digadaikan.  Pembayaran  utang  tertentu  yang memberikan prioritas pada penerima hak fisudia atas kreditur lainnya.
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Hutamrin  selaku Asisten  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Tinggi  Lampung  menyatakan  faktor peyebab  Tindak  Pidana  Pemberian  Keterangan  Palsu  Objek  Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan
Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk  dikarenakan  faktor  ekonomi  terbukti  dari  fakta hukum yang didapat dari saksi Sukardi yang diiming-imingi uang sejumlah Rp1.000.000.,  untuk  mengajukan  kredit  kendaraan  mobil  Toyota/Avanza ke  PT  BFI  Finance.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  nama  Terdakwa  tidak bisa  disetujui  oleh  PT  BFI  Finance  karena  diketahui  miliki  banyak  utang. Tidak  hanya  itu,  beliau  juga  menyatakan  faktor  terjadinya  tindak  pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek Jaminan Fidusia bisa terjadi karena PT BFI Finance tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kreditur yang ingin  mengajukan  kredit,  terbukti  dengan  pengajuan  syarat  kredit  yang mudah.
Akibat  semua  unsur  berasal  dari  Pasal  35  Undang U undang  RI  No 42 Tahun  1999 t tentang  Jaminan  Fidusia  jo.  Pasal L 55  ayat  (1) ke-1  telah dilakukan  oleh  terdakwa  sehingga  Terdakwa  wajib  dikatakan  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan  pidana  “Berpartisipasi dalam  memberikan  informasi  yang  menyesatkan  yang  tidak  membuat perjanjian Fidusia dan pengesahan jika diketahui oleh salah satu pihak”. Uraian di atas membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian keterangan  palsu  pada  objek  jaminan  Fidusia  bisa  melanggar  hukum pidana  tentang  jaminan  Fidusia  yang  telah  diatur  pada  Pasal  35 Undang U undang  RI N No o 42  Tahun N 1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Pasal L 55 ayat (1) ke-1. Dan, hal tersebut  tentunya menimbulkan kerugian
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
bagi  pihak  PT  BFI  Finance  apabila  kredit  yang  dilakukan  oleh  kreditur mengalami kemacetan pada saat pembayaran angsuran kredit.

## 2. Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Pemberian  Keterangan  Palsu Objek  Jaminan  Fidusia  pada  PT  BFI  Finance  dalam  Putusan  Nomor: 533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Melakukan  tanggung  jawabnya  terhadap  pidana  adalah  sesuatu  yang esensial  pada  hukum  pidana,  sebab  hukuman  yang  dihadapi  oleh  pelaku kejahatan  atau  kriminal  tidak  memiliki  arti  jika  pelakunya  tidak  dimintai tanggung jawab secara pidana. Bertanggung jawab pada pidana didasarkan pada  asas kesalahan.  Oleh  karena  itu,  jika  orang  tersebut  bersalah,  orang tersebut  baru  dapat  dihukum.  Tanggung  jawab  pidana  ditetapkan  setelah kejahatan  dilakukan.  Untuk  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  Anda harus  terlebih  dahulu  membuktikan  bahwa  Anda  telah  mematuhi  semua unsur kejahatan yang didakwakan.
Tanggung  jawab  pidana  adalah  tanggung  jawab  kejahatan  dengan berpegang pada norma hukum untuk melindungi masyarakat, merampungkan  persilisihan  yang  disebabkan  oleh  kejahatan,  melakukan pemulihan  keseimbangan,  menciptakan  rasa  tenang  atau  damai  dalam masyarakat,  dan  mensosialisasikan  narapidana  melalui  pembinaan meringankan rasa bersalah narapidana.
Pertanggungjawaban  pidana  ialah  tanggung  jawab  seseorang  mengenai tindak pidana atau kejahatan yang dilaksanakannya. Adanya pertangunggjawaban pidana  sebab  telah  terjadi  tindak  pidana  yang  dibuat oleh  seorang  individu.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  hakikatnya  ialah sebuah proses atau cara yang diciptakan oleh hukum pidana dalam rangka menanggapi pelanggaran atas menolak perbuatan tertentu.
Dengan  demikian  pertanggungjawaban  pidana  bertujuan  untuk menetapkan  status  pelaku  kejahatan  yang  bertentangan  dengan keyakinannya atas kejahatan yang dilakukannya.
Menurut  wawancara  yang  dilakukan  antara  penulis  dengan  Hendro Wicaksono,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  IA,  bahwa Majelis Hakim  Menyatakan Terdakwa, Aris Fahrurozi Bin Juari  (Alm) telah terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  sah  dan  meyakinkan, “Turut  serta  memberikan  keterangan  sesat,  yang tidak  ada  pengaturan ikatan  Fidusia  yang  akan  muncul  jika  salah  satu  pihak  mengetahuinya," bunyi dakwaan tunggal tersebut.
Pengadilan  menghukum  terdakwa  satu  tahun  empat  bulan  penjara  dan denda sebesar Rp10.000.000,- (10 juta rupiah) selama 2 (dua) bulan.
Putusan tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa terdakwa telah  memenuhi  semua  unsur  dari  Pasal  35  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah dilakukan oleh terdakwa, maka Terdakwa kemudian diberikan res  judicata dan  harus,  dengan  kemampuan  terbaiknya,  membuktikan bahwa  dia  melakukan  kejahatan  "ikut  serta  memberikan  informasi  yang menyesatkan."
Setiap  unsur  orang  dalam  pasal  ini  bukan  hanya  debitur,  tetapi  juga badan  hukum  yang  tidak  terbatas  pada  kreditur  atau  pihak  lain  yang dengan  sengaja  tidak  akan  menjadi  suatu  perikatan.  Hendro  Wicaksono, Hakim  Kelas  IA  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  dalam  persidangan mengatakan,  majelis  hakim  tidak  menemukan  pembenaran  atau  alasan
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  sah  dan  terbukti  secara meyakinkan,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan yang  dilakukanya  itu  dengan  dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan kesalahan akan perbuatannya itu.
Masih dengan Bapak Hendro Wicaksono bahwa penjatuhan pidana dalam kasus  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menghukum  mereka  yang melakukan  tindak  pidana,  tetapi  juga  untuk  pendidikan,  di  satu  sisi  agar yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  menginsyafi  kesalahannya  untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang.
Dari beberapa uraian di atas penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban  pidana  didasari  dengan  asas  kesalahan.  Dan, penjatuhan  pidana  bukan  hanya  sebagai  metode  penghukum  subjek  yang melakukan  tindak  pidana,  melainkan  juga  sebagai  instrumen  untuk mendidik  subjek  yang  melakukan  tindak  pidana  agar  tidak  mengulang perbuatannya di masa mendatang.

## SIMPULAN
Beberapa  hasil  penjelasan  penelitian  di  atas  membuat  penulis  dapat menyimpukkan, bahwa:
a. Standar  tindak  pidana  terhadap  kreditur  dan  debitur  karena  dengan sengaja  melakukan  pemalsuan,  perubahan,  penghapusan,  atau  cara lain  memberikan  informasi  yang  menyesatkan,  jika  diketahui  salah satu  pihak;  akan  dikenakan  sanksi  pidana  antara  kreditur  dan debitur.  Pasal  35  berlaku  bagi  siapa  saja  yang  melaksanakan  tindak pidana  dan  bisa  dimintai  pertanggungjawabannya  atas  tindakan tersebut.
b. Pertanggungjawaban  pidana  didasari  dengan  asas  kesalahan.  Dan, penjatuhan  pidana  bukan  hanya  sebagai  metode  penghukum  subjek yang  melakukan  tindak  pidana,  melainkan  juga  sebagai  instrumen untuk  mendidik  subjek  yang  melakukan  tindak  pidana  agar  tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J. (2022).  Metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka. Edumaspul:  Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974 – 980. Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Rengkang  Education Indonesia, 2021.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai instrumen  mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Erlina B, Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourtuna, Analisis Penjatuhan Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Faktur Penjualan  Atas  Nama  Perusahaan  Distributor  Lampu  Bohlam  Berbagai Merek .  Widya  Yuridika  :  Jurnal  Hukum,  Volume  4  /  Nomor  1  /  Juni 2021.
Hattu,  J.  (2020).  Pertanggungjawaban  pidana  pengambilan  jenasah  covid- 19  secara  paksa  berdasarkan  aturan  tindak  pidana  umum  dan  tindak pidana khusus. Jurnal Belo , 6 (1), 11 – 31. Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Bina Aksara, 2021.
Saragih, J. P. (2019). Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan
Aldo Kurniawan 1 , Erlina B 2 ,et al., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Objek…
Pasar  Industri  Jasa  Keuangan  di  Indonesia. Peran  Industri  Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional , 63 .