## Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
Diah Ratna Sari Hariyanto* dan Pande Yogantara S
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali diahratna88@gmail.com

## Abstrak
Belum  ada undang-undang  yang  mengatur mengenai  mediasi penal di Indonesia, sehingga hal  ini  menarik untuk diteliti karena mediasi penal memiliki banyak manfaat untuk dapat diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  mediasi  penal  dalam  konteks  hukum  yang  berlaku  (ius  constitutum), kedudukan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, dan  perkembangan  pengaturan  mediasi  penal  dalam  konteks  hukum  pada  masa  yang  akan  datang  (ius constituendum)  di  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  praktek  mediasi  penal  di  Indonesia  adalah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHAP, selain itu juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyara- kat  dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol:  B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal  Penanganan  Kasus  Melalui  Alternative  Dispute  Resolution.  Dasar  hukum  ini  bersifat  eksplisit  dan tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi  penal.  Pembaharuan  hukum  pidana  secara  implisit  telah  mengarahkan  penggunaan  mediasi  penal  dalam hukum pidana di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Constituendum; Ius Constitutum; Mediasi Penal

## Abstract
There is no law that regulates penal mediation in Indonesia, so it’s interesting to investigate because penal media- tion has many advantege to be applied in Indonesia. The purpose of this study is to analyze legal basis of penal mediation  in the context of  the ius constitutum, the position of  the ius constitutum penal mediation in  Indonesia, and the development of penal mediation arrangements in the criminal law of the ius constituendum in Indonesia. This research’s is a normative legal research,  with  the case approach, the statute approach, the conceptual ap- proach, the historical approach and the comparative approach. The result shows that the legal basis used in the practice of penal mediation in Indonesia is the discretion power of the police authority regulated in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Criminal Procedure Code, but also used the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 3 of 2015 on Community Policing and the Police Letter no. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, December  14,  2009,  About  Case  Handling  Through  Alternative  Dispute  Resolution. The legal basis about penal mediation is explicit and does not forceful. There is no forceful legal basis regulate of penal mediation. Criminal law reform has implicitly directed the use of penal mediation in future criminal law.
Keywords: Ius constituendum; Ius constitutum; Penal mediation

## I.  PENDAHULUAN
Kejahatan akan selalu muncul dan merupakan masalah  sosial  yang  tidak  dapat  dihindari.  Moh Hatta menyatakan bahwa, “Kejahatan sebagaimana  dikatakan  oleh  Saiichiro  Ono, merupakan  suatu  universal  phenomena,  tidak
hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya  dipandang  serius  dibanding  masa- masa lalu” (Hatta, 2009). Penegakan hukum harus dilakukan  dengan  cara  dan  sebuah  sistem  atau model penyelesaian kasus yang tepat.
Sistem  Peradilan  Pidana  mengalami  berbagai
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 26 Published: 28/02/2019
How To Cite: Hariyanto, D, R, S., Yogantara, P, S.2019. Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituen- dum di Indonesia. Volume 13, Nomor 1. Hal 26 - 37. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.920.26-37
kendala.  Harkristuti  Harkrisnowo  berpendapat bahwa, “Dalam kenyataannya masing-masing sub sistem kadang kala bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi  kerja  yang  berbeda”  (Harkrisnowo, 2002).  Kondisi  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan mekanisme kerja dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya kasus yang muncul  sehingga  sub  sistem  peradilan  pidana hanya  terfokus  pada  beban  kerjanya  saja,  tanpa memperdulikan  perkembangan  kasus  hingga selesai.  Penumpukan  perkara  telah  membebani peradilan  dan  aparat  penegak  hukum.  Lembaga Pemasyarakatan  juga  mengalami  over  capacity sehingga  memunculkan  berbagai  permasalahan lainya.
Tidak  hanya  kendala  dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa masih  ada  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat,  terutama  bagi  masyarakat  kelas bawah  (orang/kelompok  orang  miskin).  Banyak pandangan  kritis  yang  menunjukkan  sikap pesimisme,  skeptis,  dan  kekecewaan  terhadap penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.
Kasus  pencurian  kayu  bakar  oleh  Ni  Komang Kanten (55 tahun) di Jembrana Bali (tahun 2015) (denpostnews.com), kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao  yang  dilakukan  oleh  nenek  Minah  (55 tahun) pada tahun 2009 di Jawa Tengah (Kuncoro &  Wahyu,  2012),  kasus  pencurian  pakaian  di malang  (Hutajulu,  2014),  kasus  pencurian  sandal jepit  yang  dilakukan  oleh  Aal  (15  tahun)  pada tahun  2011  di  Palu  (Tridiatno,  2015),  kasus pencurian dua buah semangka oleh Basar Suyanto (45 tahun) dan Kholil (49 tahun) pada tahun 2009 di Kediri (Taufiq, 2014), kasus pencemaran nama baik  oleh  Prita  Mulyasari  (32  tahun)  pada  tahun 2009  (Rosari,  2010).  Masih  banyak  kasus-kasus yang  terjadi  yang  menunjukkan  bahwa  keadilan belum dapat terpenuhi.
Permasalahan  kerap  timbul  ketika  korban kejahatan  atas  kehendaknya  ingin  menarik laporannya  namun  tidak  bisa  dilakukan  karena laporan tidak bisa ditarik/dicabut. Seiiring dengan waktu,  trilogi  peradilan  (peradilan  yang sederhana, cepat, dan biaya  ringan) juga menjadi tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dapat dikatakan  bahwa  penyelesaian  melalui  peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu  mampu  menyelesaikan  masalah  yang terjadi.
Sangat  diperlukan  alternatif-alternatif  lain  ke arah  penegakan  hukum  yang  progresif  dan
responsif. Pemidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu  hal ini seharusnya  dapat  dialternatifkan.  Salah  satu alternatif  penyelesaian  kasus  dalam  perkara pidana  yang  dikenal  saat  ini  adalah  penerapan mediasi penal.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  mediasi  penal adalah  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  (yang  biasa  dikenal dengan  istilah  ADR  atau  Alternative  Dispute Resolution;  ada  pula  yang  menyebutnya  dengan Apropriate  Dispute  Resolution.  ADR  umumnya digunakan  di  lingkungan  kasus-kasus  perdata, tidak  untuk  kasus-kasus  pidana.  Walaupun demikian,  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan hanya ada dalam dalam ranah perdata, namun  dalam  praktik  sering  juga  terhadap  kasus pidana  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum  atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga  permaafan  yang  ada  di  dalam masyarakat  (musyawarah  keluarga;  musyawarah desa;  musyawarah  adat  dan  sebagainya)  (Arief, 2008).  Pada  penelitian  sebelumnya,  Abdullah  in his  research  found  that  The  paper  argues  that though  environment  court  is  an  important development  in  the  court  system  in  Malaysia, settlement  via  alternative  dispute  resolution (ADR)  methods  can  be  promising  options available  to  all  stakeholders  involved  in urbanisation  era,  i.e.  developers,  government agencies and citizens at large (Abdullah, 2015).
Umi Rozah juga memberikan definisi mediasi penal  yang  mengacu  pada  definisi  dari  berbagai instrumen  internasional  terkait  mediasi  penal. Umi  Rozah  menyatakan  bahwa  mediasi  penal adalah suatu proses yang mempertemukan korban dan  pelaku  tindak  pidana,  jika  mereka mengkehendakinya  secara  bebas  untuk  secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang  muncul  dari  kejahatan  melalui  bantuan seorang  pihak  ketiga  yang  tidak  memihak  atau disebut sebagai mediator (Rozah, 2012).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  perlu dikaji  mengenai  dasar  hukum  mediasi  penal dalam  konteks  hukum  yang  berlaku  (ius constitutum)  di  Indonesia,  kedudukan  ketentuan hukum  yang  berlaku  (ius  constitutum)  yang mengatur  mengenai  mediasi  penal  di  Indonesia, dan  perkembangan  pengaturan  mediasi  penal dalam  konteks  hukum  pada  masa  yang  akan datang (ius constituendum) di Indonesia. Mediasi penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 27
penyelesaian  perkara  pidana  yang  senyatanya merupakan  inovasi  baru  dalam  perkembangan hukum  di  Indonesia.  Mediasi  penal  dalam kerangka  hukum  yang  progresif  dan  responsif sangat  diperlukan  untuk  memberikan  keadilan, efektifitas,  dan  efisiensi  dalam  penyelesaian kasus.
Penelitian  ini  menarik  untuk  dikaji  karena dalam  hukum  pidana  memang  tidak  dikenal perdamaian,  namun  mediasi  penal  dimungkinkan penggunaannya dan telah berkembang diberbagai negara.  Penyelesaian  kasus  pidana  melalui mediasi  penal  lebih  banyak  mendatangkan manfaat/keuntungan,  serta  menciptakan  keadilan bagi  korban,  pelaku,  dan  juga  masyarakat  luas. Hingga  saat  ini  belum  ada  undang-undang  yang mengatur  mengenai  mediasi  penal  di  Indonesia, sehingga  perlu  diinventarisir  norma  atau peraturan yang ada untuk mencapai eksistensi dan evektifitas  dalam  penerapan  mediasi  penal  di Indonesia.

## II.  METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji mengenai “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan  Ius  Constituendum  di  Indonesia”.  Dalam penelitian  ini  untuk  kedalaman  pengkajian  dan sesuai  dengan  konteks  permasalahan  atau  isu yang  dikaji,  digunakan  lima  jenis  pendekatan yakni  pendekatan  kasus  (the  case  approach), pendekatan  perundang-undangan  (the  statute approach),  pendekatan  konseptual  (conseptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier/tertier. Bahan  hukum  primer  yang  terkait  dengan penelitian  ini  dikumpulkan  secara  sistematis. Bahan-bahan hukum sekunder yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan dan ditelusuri dengan menggunakan  metode  bola  salju  (snow  ball method).  Keseluruhan  bahan-bahan  hukum  yang telah  terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  bahan  hukum  berupa  teknik deskripsi/deskriptif,  teknik  komparatif,  teknik evaluasi/evaluatif,  teknik  interpretasi,  teknik konstruksi, dan teknik argumentasi/argumentatif.

## III.PEMBAHASAN
Dasar Hukum Mediasi Penal Dalam Konteks Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum) di Indonesia
Latif (2011) menyatakan bahwa ius constitutum adalah  hukum yang telah ditetapkan. Hukum  yang  telah  ditetapkan  ini  berarti  hukum yang  berlaku  yakni  berlaku  disuatu  tempat tertentu  dan  pada  waktu  tertentu  pula  (Latif  & Ali,  2011).  Djamali  (2009)  juga  menyebut  ius constitutum  dengan  “hukum  positif”  (Djamali, 2009). Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa aturan-aturan  yang  berlaku  merupakan  hukum positif  yang  sering  disebut  ius  constitutum.  Ius constitutum  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum yang  berlaku  pada  suatu  saat,  waktu,  dan  tempat tertentu.  Ius  constitutum  yang  dibahas  dalam kajian  ini  adalah  ius  constitutum  di  Indonesia, khususnya  terkait  dengan  keberadaan  mediasi penal.  Ius  constitutum  dapat  ditelusuri  melalui sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
Mulyadi  (2015)  menegaskan  bahwa  mediasi penal  dalam  dimensi  hukum  negara  (ius constitutum)  pada  dasarnya  memang  belum banyak  dikenal  dan  masih  terdapat  kontroversi diantara  pihak-pihak  yang  sepakat  dan  tidak sepakat  untuk  menerapkan  mediasi  penal  di Indonesia.  Persoalan  esensial  mengarah  pada pilihan  pola  penyelesaian  sengketa  pidana  yang berkaitan dengan domain  superioritas negara dan superioritas  masyarakat  kearifan  lokal  (Mulyadi, 2015).  Hal  inilah  yang  perlu  dikaji  terkait eksistensi mediasi penal dalam ius constitutum.
Pada  dasarnya  tidak  ada  dasar  hukum  yang kuat  yang  mengatur  mengenai  mediasi  penal (kekosongan norma/recht vaccum), namun dalam praktek  dapat  ditemukan  penerapan  mediasi penal.  Eksistensi  mediasi  penal  seperti  yang diungkapkan  oleh  Mulyadi  (2015)  disebutkan seperti  antara  “ada”  dan  tiada.  Ada  dan  tiada dalam  hal  ini  artinya  bahwa  di  satu  sisi  mediasi penal  tidak  dikenal  dalam  ketentuan  undang- undang,  tidak  dikenal  dalam  Sistem  Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran dibawah undang -undang  dikenal  secara  terbatas  melalui  diskresi penegak  hukum  dan  sifatnya  parsial.  Pada  sisi lainya,  mediasi  penal  nyatanya  telah  dilakukan oleh  masyarakat  Indonesia  dan  penyelesaian tersebut  dilakukan  di  luar  pengadilan  (Mulyadi, 2015).  Ada  dan  tiada  dalam  pandangan  Lilik Mulyadi  ini  menunjukkan  bahwa  mediasi  penal belum mendapat penegasan dalam ius constitutum, namun masyarakat menerapkannya.
Kondisi  inilah  yang  menuntut  perlu  adanya penelusuran  mengenai  landasan  hukum  mediasi penal  di  Indonesia  (ius  contitutum).  Landasan atau dasar hukum mediasi penal di Indonesia (ius
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 28
contitutum)  dapat  ditemukan  dari  berbagai sumber hukum yang berlaku.
Perlu  diidentifikasi  dan  diklasifikasikan berbagai  dasar  hukum  yang  terkait  dengan mediasi  penal  baik  dalam  ranah  internasional maupun  nasional.  Meskipun  terjadi  kekosongan norma  (recht  vaccum)  atau  dapat  dikatakan bahwa  mediasi  penal  belum  diatur  dengan  tegas dalam  berbagai  Peraturan  Perundang-undangan, namun perlu diketahui dasar hukum apa saja yang telah  menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan mediasi penal saat ini. Hal ini akan menunjukkan celah-celah untuk dapat menerapkan medisi penal di  Indonesia  dan  selanjutnya  dapat  menjadi masukan  dalam  konstruksi  hukum  yang  akan datang (ius constitutum).
Konsep  mediasi  penal  senyatanya  telah tumbuh  dan  berkembang  sejalan  dengan eksistensi  peradilan  adat  di  Indonesia.  Konsep mediasi  penal  telah  ada  dalam  ideologi  bangsa dan  telah  menjadi  budaya  dalam  penyelesaian masalah  melalui  musyawarah  mufakat  dengan pendekatan kekeluargaan.
Mediasi  penal  memang  belum  memiliki  dasar hukum  yang  kuat,  namun  dapat  ditemukan beberapa  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam prakteknya di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam landasan hukum internasional dan landasan hukum nasional.

## Landasan Hukum Internasional
Berbagai instrumen internasional mengarahkan  penggunaan  mediasi  penal  di berbagai  negara  di  dunia.  Hal  ini  merupakan perkembangan hukum di dunia internasional yang menjadi  pembahasan  dalam  berbagai  pertemuan dan instrumen internasional diantaranya yakni:
 Ninth  United  Nation  Congress  on  The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders (Kongres  PBB  ke-9  tahun  1995 mengenai  manajemen  peradilan  pidana), khususnya dalam dokumen penunjang.
 Ninth  United  Nation  Congress  on  The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders (Laporan  Kongres  PBB  ke- 9/1995),  khususnya  pada  dokumen  A/ CONF. 169/16
 International Penal Reform Conference 17 April 1999
 The Committee of Ministers of the Council of  Europe tahun  1999  (Komisi  Para

## Menteri Dewan Eropa)
 Tenth  United  Nations  Congress  on  the Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders Vienna,  10-17  April  2000 (Deklarasi  Wina  pada  Kongres  PBB  ke- 10/2000),  khususnya  pada  dokumen  A/ CONF. 187/4/Rev.3
 The  United  Nations  Economic  and  Social Council (ECOSOC) tahun 2002
 Council Framework Decision of 15 March 2001

## Landasan Hukum Nasional
Belum  ada  undang-undang  yang  mengatur mengenai  mediasi  penal.  KUHP  dan  KUHAP sebagai  dasar  hukum  pidana  materiil  dan  formil juga  tidak  mengatur  mengenai  mediasi  penal. Mediasi  penal  dapat  ditemukan  dalam  peraturan internal yang menjadi kebijakan kepolisian dalam penanganan  kasus.  Berdasarkan  hal  ini  dapat diuraikan  beberapa  dasar  hukum  sebagai Peraturan  Perundang-undangan  yang  dalam prakteknya  dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan mediasi penal yaitu:

## Diskresi Kepolisian
Mediasi  penal  dalam  prakteknya  diterapkan dengan menggunakan diskresi kepolisian. KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  tidak mengatur  tentang  pengertian  diskresi  kepolisian, namun  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  angka  9 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan yang  menyatakan  bahwa  “Diskresi  adalah Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan dan/atau  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  angka  4  dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  serta  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan diskresi dapat dipahami  bahwa  diskresi  kepolisian  adalah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  RI dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 29
untuk  bertindak  atau  melakukan  tindakan  lain berdasarkan penilaiannya sendiri menurut hukum yang  bertanggung  jawab  yang  dilakukan  demi kepentingan  umum.  Terdapat  batasan-batasan atau  syarat-syarat  yang  harus  dapat  dipenuhi untuk dapat menerapkan diskresi.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  angka  4  dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  serta  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia, dapat  diketahui  syarat  atau  batasan-batasan diskresi  yaitu,  dilakukan  untuk  kepentingan umum,  dilakukan  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab,  harus  mempertimbangkan manfaat  serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul- betul untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan suatu aturan  hukum, selaras dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam lingkungan  jabatannya,  atas  pertimbangan  yang layak  berdasarkan  keadaan  memaksa,  dan menghormati hak asasi manusia.
Pasal  5  ayat  (1)  angka  4  dan  Pasal  7  ayat  (1) huruf  j  Undang-Undang  RI  No.  8  Tahun  1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak mengatur  mengenai  apa  saja  tolak  ukur  hukum yang  bertanggung  jawab  itu  dan  untuk kepentingan  umum  yang  bagaimanakah  yang harus dicapai. Ketentuan ini menjadi norma yang kabur yang masih bersifat subyektif (berdasarkan penilaian  sendiri)  dan  abstrak  (demi  kepentingan umum)  sehingga  dimungkinkan  mengakibatkan penyalahgunaan  wewenang  dan  keragu-raguan dalam menerapkan diskresi.
Diskresi  kepolisian  merupakan  kewenangan yang sifatnya masih sangat luas dan implisit atau tidak  tegas  menyebutkan  bahwa  mediasi  penal adalah kewenangan diskresi yang dapat dilakukan oleh  kepolisian.  KUHAP  dan  Undang-Undang No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia tidak merumuskan ketentuan mengenai mediasi penal atau tidak dijumpai/tidak ada istilah “mediasi  penal”.  Pengaturan  diskresi  dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  tidak tegas menyebutkan mediasi penal dapat dilakukan melalui diskresi, sehingga mediasi penal menjadi sangat  terbatas  untuk  dilakukan  atau  sangat tergantung pada pilihan kepolisian.
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/  SDEOPS  tanggal  14  Desember 2009  perihal  Penanganan  Kasus  Melalui  Alternative Dispute Resolution (ADR)
Surat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009 /SDEOPS, tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) mengatur  mengenai  penggunaan  ADR  di  tingkat penyidikan  (Surat  Kapolri  ini  menggunakan istilah  Alternative  Dispute  Resolution/ADR  yang esensinya  mengacu  pada  konteks  mediasi  penal). Surat  Kapolri  2009  ini  menyatakan  bahwa  salah satu  bentuk  penyelesaian  masalah  dalam penerapan  Pemolisian  Masyarat  (Polmas)  adalah penerapan  konsep  Alternatif  Dispute  Resolution (ADR),  yaitu  pola  penyelesaian  masalah  sosial melalui  jalur  alternatif  selain  proses  hukum  atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Hal  ini  menjadi  kebijkan  internal  dalam kepolisian  dalam  menyelesaikan  kasus  tindak pidana ringan yang kerap terjadi di masyarakat.
Surat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia No.Pol:B/3022/XXI/2009  /SDEOPS,  tanggal  14 Desember  2009  tentang  penanganan  kasus melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) dikeluarkan berdasarkan kondisi bahwa penegakan  hukum  terhadap  penyelesaian  kasus tindak  pidana  ringan  mendapat  sorotan  dari masyarakat. Timbul kesan aparat Criminal Justice System  (CJS)  terlalu  kaku  dalam  penegakan hukum.  Berkaitan  dengan  kondisi  ini,  dapat mengambil langkah – langkah:
Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil,
penyelesaiannya  dapat  diarahkan  melalui  konsep Alternatif Dispute Resolusion (ADR).
Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan  Alternatif  Dispute  Resolusion (ADR)  harus  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang berperkara  namun  apabila  tidak  terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai  dengan prosedur  hukum  yang  berlaku  secara  profesional dan proporsional.
Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan Alternatif  Dispute  Resolusion  (ADR)  harus berprinsip  pada  musyawarah  mufakat  dan  harus diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  dengan menyertakan RT/RW setempat.
Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan  Alternatif  Dispute  Resolusion
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 30
(ADR)  harus  menghormati  norma  hukum  sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan
Memberdayakan anggota Pemolisian Masyarakat  (Polmas)  dan  memerankan  Forum Kemitraan  Polisi  Masyarakat  (FKPM)  yang  ada di  wilayah  masing-masing  untuk  mampu mengidentifikasi  kasus-kasus  pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan  untuk  diselesaikan  melalui konsep Alternatif Dispute Resolusion (ADR).
Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan melalui  konsep  Alternatif  Dispute  Resolusion (ADR)  agar  tidak  lagi  disentuh  oleh  tindakan hukum  lain  yang  kontra  produktif  dengan  tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas).
Surat  Kapolri  2009  ini  digunakan  dalam prakteknya  sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan mediasi penal di tingkat kepolisian. Surat Kapolri 2009  juga  telah  menjadi  kebijakan  internal  di kepolisian  yang  mengarahkan  kepolisian  untuk menerapkan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)  di  tingkat  penyidikan  sebagai  alternatif penyelesaian  kasus  tindak  pidana  ringan  untuk diselesaikan  melalui  sebuah  perdamaian,  tidak melalui prosedur litigasi. Surat Kapolri 2009 telah mengakui  keberadaan  ADR  dan  diarahkan  untuk diterapkan  di  tingkat  Kepolisian,  namun  belum memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat karena masih dalam tataran peraturan internal.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi Pemolisian  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan Tugas  Polri  (selanjutnya  disebut  Perkap  Polmas 2015) dalam prakteknya menjadi landasan dalam penerapan  mediasi  penal  di  Indonesia.  Perkap Polmas 2015 menjadi instrumen dalam pelaksanaan  Pemolisian  masyarakat  (Polmas) yang  di  dalam  pelaksanaannya  menyelesaikan persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat,  salah satunya  menggunakan  metode  mediasi  dalam penyelesaian kasus tindak pidana tertentu.
Pasal  1  angka  2  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  Dalam
Penyelenggaraan  Tugas  Polri  menyatakan  bahwa “Pemolisian  Masyarakat  (Community  Policing) yang  selanjutnya  disingkat  Polmas  adalah  suatu kegiatan  untuk  mengajak  masyarakat  melalui kemitraan  anggota  Polri  dan  masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi  permasalahan  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”.
Pada  sebuah  Polmas  juga  terdapat  Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) sebagai wahana  komunikasi  antara  Polri  dan  masyarakat yang membahas masalah Kamtibmas dan masalah -masalah  sosial  yang  perlu  dipecahkan  bersama guna  menciptakan  kondisi  yang  menunjang kelancaran  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian dan  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat. Forum  ini  menjadi  sarana  yang  penting  dalam pelaksanaan Polmas.Polisi Polmas dapat dijadikan  sebagai  mediator,  karena  polisilah dalam  pelaksanaan  Polmas  yang  berwenang melakukan  mediasi,  hal  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  16  huruf  a  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas berwenang menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat atau  komunitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 17  huruf  c  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian  permasalahan  adalah  terkait  dengan wewenang Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian atau  pemecahan  masalah  atau  kasus  yang  terjadi di  masyarakat  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  bahwa Bhabinkamtibmas  dalam  melaksanakan  kegiatan Polmas, berwenang untuk:
a.  menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; b.  mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan  FKPM  dalam  memelihara keamanan lingkungan;
c.  mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 31
(TKP)  dan  melakukan  Tindakan  Pertama (TP) di TKP; dan
d.  mengawasi  aliran  kepercayaan  dalam masyarakat  yang  dapat  menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengaturan  mengenai  penyelesaian  masalah oleh Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas ini diatur dalam  lampiran  C  tentang  Panduan  Pelaksanaan Penyelesaian  Perselisihan  Warga  Masyarakat/ Komunitas  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat.  Panduan ini  menguraikan  mengenai  panduan  teknis Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan  Warga Masyarakat/Komunitas  oleh  Bhabinkamtibmas/ Petugas Polmas.
Ada  beberapa  hal  yang  diatur  dalam  Panduan Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan  Warga Masyarakat/ Komunitas yakni:
a.  Bhabinkamtibmas/petugas Polmas harus memperhatikan:
 wajib menerima  setiap laporan/ pengaduan masyarakat;
 penerimaan
laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman.
b.  Dalam menangani perkara ringan yang terdiri dari beberapa pasal dalam KUHP yaitu: Pasal 302  (penganiayaan  ringan  terhadap  hewan), Pasal  352  (penganiayaan  ringan  terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373  (penggelapan  ringan),  Pasal  379 (penipuan  ringan),  Pasal  482  (penadahan ringan),  dan  Pasal  315  (penghinaan  ringan), Bhabinkamtibmas/petugas  Polmas  melakukan hal-hal sebagai berikut:
 mencatat laporan/pengaduan masyarakat;
 mendatangi TKP;
 meminta  keterangan  kepada  korban,  saksi, dan  pihak  terkait  lainnya  tentang  perkara yang terjadi;
 memberikan  pandangan  terhadap  korban/ pelapor  apakah  perkara  akan  diteruskan kepada  kepolisian  atau  diselesaikan  secara kekeluargaan (musyawarah mufakat);
 apabila korban/pelapor menghendaki perkara diteruskan kepada kepolisian, maka Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas menyerahkan penanganan perkara selanjutnya kepada Polsek;
 apabila korban/pelapor menghendaki perkara  diselesaikan  secara  kekeluargaan, maka  Bhabinkamtibmas/petugas  Polmas melakukan: 1)  menghubungi  anggota  FKPM  atau  nama/ istilah lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dimaksud;
2)  menentukan  tempat  dan  tanggal  waktu pertemuan  dengan  kedua  belah  pihak  yang berperkara;
3)  mengadakan  pertemuan  dengan  kedua  belah pihak,  anggota  FKPM,  Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas, untuk menyelesaikan perkara;
4)  Bhabinkamtibmas/petugas
Polmas menfasilitasi  dan  memediasi  penyelesaian perkara tersebut;
5)  Bhabinkamtibmas/petugas  Polmas  beserta anggota  FKPM  memberikan  pandangan, masukan, pendapat, saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk penyelesaian perkara;
6)  apabila  kedua  belah  pihak  menerima penyelesaian yang dicapai secara musyawarah dan mufakat, yang ditawarkan oleh
Bhabinkamtibmas/petugas Polmas dan anggota  FKPM,  maka  dibuatkan  surat kesepakatan  bersama  tentang  penyelesaian perkara;
7)  Apabila  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak tidak menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh  Bhabinkamtibmas/petugas  Polmas  dan anggota FKPM, maka perkara dilimpahkan ke polsek.
Panduan  dalam  Lampiran  C  Panduan Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan  Warga Masyarakat/Komunitas  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
menunjukkan  instrumen  dalam  penyelesaian kasus  tindak  pidana  ringan  melalui  mediasi. Perkap  No.  3  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian Masyarakat  telah  menjadi  langkah  dalam penerapan  mediasi  penal  di  Indonesia,  namun perkap  ini  belum  secara  komplek  mengatur mengenai mediasi penal.
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 32
Hanya  tindak  pidana  ringan  yang  dapat dimediasi penal saja yang diatur dalam Perkap ini dan  tindak  pidana  ringan  yang  bisa  diselesaikan melalui  mediasi  penal  masih  terbatas,  jenis perkara  ringan  yang  dapat  diselesaikan  melalui mediasi  dalam  panduan  ini  hanya  terdiri  dari  7 (tujuh)  jenis  tindak  pidana  ringan  yakni:  Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352  (penganiayaan  ringan  terhadap  manusia), Pasal  364  (pencurian  ringan),  Pasal  373 (penggelapan  ringan),  Pasal  379  (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315 (penghinaan ringan).
Mediasi penal dalam prakteknya juga menjadi pertimbangan  hakim  dalam  memutus  dan  hal  ini dapat  ditemukan  dalam  yurisprudensi  di Indonesia, misalnya:
 Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara Nomor:  46/Pid/UT/781/WAN  tanggal  17 Juni 1978
 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991
 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  107/ PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007
Tidak  hanya  dalam  peraturan  perundang- undangan dan yurisprudensi saja, konsep mediasi penal juga dapat ditemukan dalam praktek sejalan dengan  eksistensi  peradilan  adat  di  dalam kehidupan  masyarakat.  Konsep  mediasi  penal telah  tumbuh  dan  berkembang  dan  kini  menjadi tradisi  di  masing-masing  daerah  di  Indonesia, salah  satunya  adalah  di  Bali  yang  mengenal adanya penyelesaian kasus di desa adat pakraman yang diterapkan melalui awig-awig.
Hukum  adat  sebagai  hukum  yang  hidup  tentu merupakan  hukum  positif.  Sebagaimana  dalam Teori  The  Living  Law  (Hukum  yang  Hidup dalam  masyarakat)  dari  Eugen  Ehrlich  dan Konsep  The  Living  Law  Bangsa  Indonesia  dari Soetandyo  Wignjosoebroto  menunjukkan  bahwa hukum  yang  hidup  memiliki  daya  berlaku  yang kuat  dan  ditaati  oleh  masyarakat,  hukum  yang baik  haruslah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum yang hidup di dalam masyarakat (Ehrlich, 1936), (Wignjosoebroto, 2013).
Kedudukan  Ketentuan  Hukum  yang  Berlaku  (Ius Constitutum)  yang  Mengatur  Mengenai  Mediasi Penal di Indonesia
Landasan  hukum  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia  (ius contitutum)  perlu  dikaji  berdasarkan  sumber
hukumnya, kekuatan berlakunya, dan arti atau isi aturan  tersebut.  Hal  ini  diilhami  dari  pernyataan Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali  bahwa  untuk  dapat memahami  ius  contitutum  maka  perlu  ditelaah  3 (tiga) hal yakni:
 Apakah  suatu  ketentuan  merupakan ketentuan hukum yang berlaku
 Bagaimana kedudukan hukum itu, dan
 Bagaimana  arti  atau  isi  dari  ketentuan hukum tersebut (Latif & Ali, 2011).
1. Ketentuan Hukum yang Berlaku
Agar  dapat  mengetahui  suatu  ketentuan hukum  berlaku  atau  tidak,  perlu  diketahui mengenai  ajaran  sumber  hukum.  Sumber  hukum dapat  diartikan  dalam  dua  arti.  Pertama,  dapat diartikan  sebagai  suatu  ajaran  tentang  ukuran yang  digunakan  untuk  menentukan  apakah  suatu ketentuan merupakan suatu ketentuan hukum atau tidak.  Kedua,  dapat  diartikan  sebagai  suatu kumpulan  ketentuan  yang  dapat  diterapkan  oleh pengadilan (Latif & Ali, 2011).
2. Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku Kedudukan ketentuan hukum dalam masyarakat tergantung pada kedudukan ketentuan hukum  itu  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan ketentuan  hukum  dalam  sistem  hukum  yang berlaku  dalam  masyarakat  ditentukan  pada  2 (dua) hal yakni, hakikat ketentuan hukum tersebut dan  sistem  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku (Latif & Ali, 2011).
3. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku Ketentuan  hukum  yang  berlaku  berwujud suatu  rangkaian  kata  yang  membentuk  kalimat yang  menetapkan  akibat  hukum  tertentu  pada fakta tertentu. Agar dapat memahami isi atau arti suatu  ketentuan  hukum  termasuk  juga  akibat hukum  apa  yang  terkait  pada  sebuah  fakta diperlukan penafsiran hukum (Latif & Ali, 2011).
Apabila  dikaji  berdasarkan  dari  ketentuan hukum  yang  berlaku,  kedudukan  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dan  arti  ketentuan  hukum yang berlaku maka dasar hukum yang digunakan dalam  praktek  penerapan  mediasi  penal  di Indonesia  adalah  merupakan  ius  constititum  atau sebagai  hukum  positif  yang  berlaku.  Meskipun merupakan  hukum  yang  berlaku  namun  tidak merupakan  dasar  hukum  yang  kuat.  UU Kepolisian dan KUHAP yang mengatur mengenai
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 33
diskresi  tidak  tepat  dijadikan  sebagai  dasar hukum  mediasi  penal,  karena  tidak  mengatur secara tegas dan masih bersifat implisit.
Kedudukan Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian  Masyarakat  apabila  ditinjau  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan (berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan)  merupakan  bentuk  hukum yang  tidak  cukup  kuat  untuk  dijadikan  dasar hukum  berlakunya  mediasi  penal  dan  masih bersifat  kebijakan  internal,  sehingga  tidak  tepat digunakan  sebagai  dasar  hukum  penerapan mediasi  penal.  UU  tidak  mengatur  mengenai mediasi  penal.  KUHAP  masih  mengatur  bahwa perkara  pidana  akan  diproses  melalui  peradilan pidana  berdasarkan  KUHAP  dan  tidak  mengenal adanya  mediasi  penal,  sehingga  terjadi  benturan antara  Perkap  No.  3  Tahun  2015  Tentang Pemolisian Masyarakat dengan KUHAP.
Apabila  dikaji  berdasarkan  hirarkhi  peraturan perundang-undangan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan serta  dianalisis  berdasarkan  teori  pertanggaan/ teori jenjang (stufenbau theory) dari Hans Kelsen dan Nawiasky dapat diketahui bahwa Perkap No. 3  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat belum  kuat  dan  berbenturan  dengan  aturan  yang lebih tinggi, yakni KUHP, KUHAP, dan Undang- Undang  Kepolisian  (yang  tidak  mengatur  secara tegas  mengenai  mediasi  penal  sebagai  bentuk diskresi)  sehingga  dengan  adanya  benturan  atau kondisi  yang  bertentangan  dengan  aturan  yang lebih  tinggi  maka  aturan  ini  tidak  dapat diberlakukan  atau  tidak  memiliki  kekuatan berlaku.
Konsekuensi/alasan  logis  lainnya  bahwa  jika Perkap  ini  digugat  oleh  seseorang  ke  Mahkamah Agung  (MA)  melalui  Yudisial  Review  maka Perkap  ini  tidak  dapat  berlaku  lagi.  Sementara Surat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No. Pol  :  B/3022/XXI/2009/SDEOPS,  tanggal  14 Desember  2009,  Perihal  Penanganan  Kasus Melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) juga  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat karena  sifatnya  masih  kebijakan  internal  dan posisinya lebih rendah dari pada Perkap.
Perkembangan  Pengaturan  Mediasi  Penal  Dalam Konteks Hukum Pada Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum) Di Indonesia
Istilah mediasi penal memang tidak ditemukan
dalam  Rancangan  KUHP  maupun  rancangan KUHAP.  Mediasi  penal  memang  belum  diatur dalam  Rancangan  KUHP  dan  KUHAP,  namun nilai-nilai,  konsep,  ide  dasar,  pokok  pemikiran, gagasan,  pandangan,  dalam  konsep  rancangan KUHP  dan  KUHAP  telah  mengarah  dan memberikan  celah  pada  konsep  penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan.
Pada konsep RUU KUHP memberi kemungkinan untuk menerapkan asas "pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon"  atau''judicial  pardon),  sehingga  konsep RUU  KUHP  menjadi  lebih  fleksibel  dalam mencapai  keadilan  dan  tidak  kaku  (Remmelink, 2003).  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa asas "pemberian maaf/pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau''judicial pardon) menjadi  kewenangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  sanksi  pidana  tindakan  apapun (Arief, 2015). Asas "pemberian maaf/
pengampunan  oleh  hakim"  ("rechterlijk  pardon" atau''judicial  pardon”)  merupakan  celah  yang membenarkan  penerapan  mediasi  penal  pada masa yang akan datang.
RUU  KUHP  juga  merumuskan  mengenai tujuan  pemidanaan  dan  pedoman  pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP yang berlaku  saat  ini.  Tujuan  pemidanaan  dapat ditemukan dalam Pasal 54 RUU KUHP
1)  Pemidanaan bertujuan:
 mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat; dan
 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2)  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  merendahkan  martabat manusia.
Poin penting terkait dengan penerapan mediasi penal  dalam  tujuan  pemidanaan  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  54  Rancangan  KUHP menunjukkan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 34
tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan,  dan mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.  Tujuan  pemidanaan  ini  dapat  diperoleh dengan penggunan mediasi penal sehingga tujuan pemidanaan ini menjadi celah yang membenarkan penerapan  mediasi  penal  pada  masa  yang  akan datang.
Pedoman pemidanaan yang tidak diatur dalam KUHP  dan  dirumusakan  dalam  Pasal  55 Rancangan KUHP:
1)   Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 kesalahan pembuat tindak pidana;
 motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 sikap batin pembuat tindak pidana;
 tindak  pidana  yang  dilakukan  apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 cara melakukan tindak pidana;
 sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan tindak pidana;
 riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan pembuat tindak pidana;
 pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban atau keluarga korban;
 pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 pandangan  masyarakat  terhadap  tindak pidana yang dilakukan.
2)  Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian,  dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi keadilan dan kemanusiaan.
Pasal  55  Rancangan  KUHP  tentang  Pedoman pemidanaan  ini  menjadi  dasar  ke  tiga  sebagai celah  yang  membenarkan  penerapan  mediasi penal pada masa yang akan datang. Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP menjadi konsep dasar yang memperbolehkan  tidak  menjatuhkan  pidana  atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan  dengan  pertimbangan  ringannya perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat,  atau keadaan  pada  waktu  dilakukan  perbuatan  atau yang  terjadi  kemudian.  Secara  tegas  Pasal  55 Ayat  (2)  Rancangan  KUHP  menyatakan  bahwa ringannya  perbuatan  menjadi  salah  satu  dasar pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Konsep Rancangan KUHAP juga memberikan celah  dalam  penerapan  mediasi  penal  di Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit. RUU  KUHAP  telah  memberikan  pengakuan  dan kedudukan  pada  penyelesaian  di  luar  pengadilan (afdoening  buiten  process).  Konsep  Penyelesaian di  luar  pengadilan  (afdoening  buiten  process) yang  dapat  membenarkan  keberadan  mediasi penal  tentu  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan  dalam  perkara  tertentu.  Penuntut umum boleh tidak menuntut suatu perkara pidana karena telah diselesaikan diluar sidang pengadilan.
Konsep afdoening buiten process dalam RUU KUHAP  dirumuskan  dalam  pasal  tentang gugurnya  kewenangan  penuntutan  yang  dapat ditemukan  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  dan  (3) Rancangan  KUHAP  dan  Pasal  153  Rancangan KUHAP.  Pasal  42  ayat  (2)  dan  (3)  Rancangan KUHAP menyatakan bahwa:
Penuntut  umum  juga  berwenang  demi kepentingan  umum  dan/atau  dengan  alasan tertentu  menghentikan  penuntutan  baik  dengan syarat maupun tanpa syarat.
Kewenangan  penuntut  umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
tindak  pidana  yang  dilakukan  hanya  diancam dengan pidana denda;
umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau kerugian sudah diganti.
Pasal 42 ayat  (2) dan (3) Rancangan KUHAP mengatur  kewenangan  bagi  penuntut  umum menghentikan  penuntutan  baik  dengan  syarat
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 35
maupun tanpa syarat. Hal ini dapat dilakukan jika tindak  pidana  yang  dilakukan  bersifat  ringan, tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat  tahun), tindak  pidana  yang  dilakukan  hanya  diancam dengan pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;  dan/atau  kerugian  sudah  diganti.  Hal  ini tentu  merupakan  batasan-batasan  yang  dijadikan rujukan  dalam  pembentukan  kontruksi  hukum mediasi penal di Indonesia.
Pasal  153  Rancangan  KUHAP  menyatakan bahwa:
Kewenangan penuntutan gugur, jika:
 Telah  ada  putusan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap;
 Terdakwa meninggal dunia;
 Daluwarsa;
 Penyelesaian di luar proses;
 Maksimum  pidana  denda  dibayar  dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 Maksimum  pidana  denda  dibayar  dengan sukarela  bagi  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak kategori III;
 Presiden memberi amnesti atau abolisi;
 Penuntutan  dihentikan  karena  penuntutan diserahkan  kepada  negara lain berdasarkan perjanjian;
 Tindak  pidana  aduan  yang  tidak  ada pengaduan  atau  pengaduannya  ditarik kembali; atau
 pengenaan  asas  oportunitas  oleh  Jaksa Agung.
Pasal  153  Rancangan  KUHAP  mengatur bahwa  penyelesaian  di  luar  proses  menjadi  salah satu  dasar  gugurnya  kewenangan  penuntutan. Perkara  pidana  yang  telah  diselesaikan  melalui proses  di  luar  pengadilan  tidak  dapat  dituntut kembali berdasarkan Pasal 153 RUU KUHAP.

## IV. SIMPULAN
Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur mengenai  mediasi  penal,  namun  mediasi  penal dapat ditemukan dalam prakteknya. Dasar hukum yang  digunakan  dalam  praktek  mediasi  penal  di Indonesia  adalah  kewenangan  diskresi  kepolisan yang  diatur  dalam  UU  RI  No.  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  RI  dan  KUHAP,  selain  itu juga  digunakan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat  dan  Surat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.  Pol  :  B/3022/XXI/2009/ SDEOPS,  tanggal  14  Desember  2009,  Perihal Penanganan  Kasus  Melalui  Alternative  Dispute Resolution  (ADR).  Dasar  hukum  ini  bersifat eksplisit  dan  tidak  mengatur  secara  tegas mengenai mediasi penal.
Tidak  ada  dasar  hukum  yang  kuat  yang mengatur  mengenai  mediasi  penal.  Pembaharuan hukum  pidana  materiil  (KUHP)  dan  formil (KUHAP)  secara  implisit  telah  mengarahkan penggunaan  mediasi  penal  dalam  hukum  pidana di  masa  yang  akan  datang,  hal  ini  terlihat  dari adanya asas  "pemberian maaf atau pengampunan oleh  hakim"  ("rechterlijk  pardon"  atau''judicial pardon),  diaturnya  tujuan  dan  pedoman pemidanaan  dan  penyelesaian  di  luar  pengadilan (afdoening buiten process).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, N. C. (2015). Going Green  in Urbanisation Area:  Environmental  Alternative  Dispute Resolution as an Option. Procedia  - Social and Behavioral  Sciences,  170,  401–408.  https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.050
Arief,  B.  N.  (2008).  Mediasi  Penal:  Penyelesaian Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan.  Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  B.  N.  (2015).  RUU  Baru  Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi/Reformasi  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia.  Surabaya:  Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Mahupiki dan Fakultas Hukum Pelita Harapan Surabaya.
Council  Framework  Decision  of  15  March  2001 (2001/220/JHA).
Djamali,  R.  A.  (2009).  Pengantar  Hukum  Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
ECOSOC  24  July  2002;  Resolution  2002/12  “Basic Principles  on  The  Use  of  Restorative  Justice Programmes In Criminal Matters”.
Ehrlich, E. (1936). The Fundamental Principles of the
Sociology of Law . (H. U. Press., Ed.). Harkrisnowo,  H.  (2002).  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  (Integrated  Criminal  Justice  System). Jakarta: News Letter Komisi Hukum Nasional.
Hatta,  M.  (2009).  Beberapa  Masalah  Penegakan
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 36
Hukum  Pidana  Umum  &  Pidana  Khusus. Yogyakarta: Liberty.
Hutajulu,  J.  H.  (2014).  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pencurian Ringan  (Studi  Di  Polres  Malang  Kota).  Jurnal Arena Hukum, 7(3).
http://denpostnews.com,  dibuka  pada  tangg    al  14
Agustus 2016, diakses pada pukul 13.57 WITA. International  Penal  Reform  Conference,  Royal
Holloway  College,  University  of  London, Egham,  Surrey,  United  Kingdom,  13-17  April 1999.
Kuncoro, M., & Wahyu, N. (2012). 69 Kasus Hukum Mengguncang  Indonesia.  Jakarta:  Raih  Asa Sukses.
Latif,  A.,  &  Ali,  H.  (2011).  Politik  Hukum.  Jakarta:
Sinar Grafika.
Mulyadi,  L.  (2015).  Mediasi  Penal  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
Ninth  United  Nation  Congress  on  The  Prevention  of
Crime and The Treatment of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April - 8 Mei 1995.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Pemolisian Masyarakat. Rancangan KUHP tahun 2015. Rancangan KUHAP tahun 2015. Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana; Komentar Atas
Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Sun.
Rosari, A. S. B. de. (2010). Elegi Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Rozah,  U.  (2012).  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan.
Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :
B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember  2009, Perihal  Penanganan  Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
Taufiq,  M.  (2014).  Keadilan  Substansial  Memangkas Rantai  Birokrasi  Hukum.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tenth  United  Nations  Congress  on  the  Prevention  of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10-17 April 2000.
The Committee of Ministers of the Council of Europe,
15 September 1999.
Tridiatno,  Y.  A.  (2015).  Keadilan  Restoratif.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4168).
Wignjosoebroto,  S.  (2013).  Hukum:  Konsep  dan
Metode. Malang: Stara Press.
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 37