## PENDAHULUAN
Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, dan ter- belakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasio- nal di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan.
Pendekatan pemberdayaan saat ini merupa- kan cara yang paling popular untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pem- berdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat
sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah.
Keseriusan pemerintah dalam mengentas- kan dan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 1993 dan Inpres No. 5 Tahun 2003 tentang Pening- katan Penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa Tertinggal, yang selanjutnya lebih populer dengan sebutan Program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program-program pembangunan di era 1990- an yang dimulai dari program IDT (Inpres Desa Tertinggal) telah menunjukkan tekad pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pem- bangunan alternatif yang melihat pentingnya

## IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Chalid Sahuri, Sofia Achnes, Dadang Mashur, Zulkarnaini
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
e-mail : arnain_99@yahoo.com
Abstract: The implementation of PNPM Mandiri In Improving the Welfare of Society. The purpose of this study is to analyze and explain the mechanism of the implementation of the PNPM Mandiri in Sub Base Sub Base East Kerinci Kerinci Pelalawan. The research relies on interviews with informants between researchers deliberately researchers determine in accordance with the needs of the required information. Later observations for viewing and analyzing events in the field. The results indicate the implementation of poverty reduction through PNPM Mandiri in Sub Base East Kerinci less successful overall. This happens because of a lack of capability in managing and implementing activities posted coached the poor through its resources.
Abstrak: Implementasi PNPM Mandiri dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan mekanisme proses implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan . Penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian dilakukan observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur secara keseluruhan kurang berhasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola dan mem-bina masyarakat miskin melalui sumber daya yang dimiliki.
Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, PNPM Mandiri, kesejahteraan masyarakat
manusia, tidak lagi sebagai objek, tetapi subjek pembangunan. Selama ini keterlibatan masya- rakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan kondisi ini, peran serta masya- rakat terbatas pada implementasi atau penera- pan program, untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar.
Nuansa implementasi kebijakan penanggu- langan kemiskinan dengan program IDT me- mandang peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pem- bangunan, kemudian masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Selain itu adalah semakin kentalnya pendekatan-pendekatan partisipatif, penghargaan atas keragaman sosio-kultural di tingkat lokal dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatannya. Dari aspek cakupan wilayahnya, Program IDT masih menggunakan pendekatan individu (perorangan), kelompok masyarakat, hingga komunitas desa, sedangkan skala kegia- tannya belum diarahkan pada kebutuhan yang sifatnya kewilayahan (antar desa).
Berbeda dari keberhasilan pelaksanaan PPK, dari PPK I hingga PPK III, yang telah berlangsung sejak 1998-2006, pemerintah Indo- nesia memutuskan untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di tanah air dengan menggunakan mekanisme dan skema PPK. Agenda besar ini akan dilaksanakan dalam skala lebih besar (baik cakupan lokasi, waktu pelaksanaan maupun alokasi dananya), yang kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Upaya itu diawali dengan pe- 0luncuran PNPM, per 1 September 2006. Prog- ram tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kota Palu, 30 April 2007.
PNPM pertama kali diperkenalkan Peme- rintah Indonesia di Jakarta pada 1 September 2006. PNPM merupakan perluasan dan pe- nyempurnaan dari program pemberdayaan
masyarakat yang telah teruji, seperti PPK. Untuk itu, pemerintah memutuskan PNPM salah satunya akan dijalankan melalui PPK (PNPM Mandiri). Adapun Tujuan yang ingin dicapai secara umum dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah meningkatnya kese- jahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
PNPM Mandiri mengalokasikan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) melalui skema pembiayaan bersama ( cost sharing ) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan ka- pasitas fiskal masing-masing daerah, sebagai- mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dan aparat di daerah dalam menjalankannya.
Pola pembangunan yang bersifat sentralisasi dan top down yang diterapkan pada waktu- waktu sebelumnya, lebih menggambarkan peran yang dominan dari pemerintah. Jadi, menyangkut masalah pendanaan maupun pengelolaan atau pelaksanaannya, sering kali masyarakat hanya menjadi “penonton”. Dengan adanya perubahan pada pola desentralisasi, setidaknya peran pemerintah dalam pembangunan lebih dibatasi pada pembiayaan saja. Sementara itu yang men- jadi pengelola atau pelaksanaannya diupayakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Kabupaten Pelalawan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau, sebagaimana daerah lain tidak lepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu kehadiran bantuan dana melalui PNPM Mandiri ini merupakan peluang untuk mening- katkan kesejahteraan masyarakat dan memper- baiki perekonomian masyarakat. Permasalahan yang menjadi fenomena dalam pelaksanaan program ini adalah Adanya tunggakan atau kemacetan pengembalian SPP; Ketidak- mampuan petugas untuk membina kelompok sasaran dan mengelola kegiatan PNPM Mandiri; Mekanisme implementasi PNPM Mandiri sulit untuk dipahami oleh masyarakat; Kebijakan PNPM Mandiri membuat masyarakat miskin terpecah-pecah akibat adanya diskriminatif dari
pelaku program; dan Adanya intervensi/frag- mentasi dari Lurah terhadap usulan Kelurahan.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat men- capai tujuannya (Nugroho, 2004). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang ( point of view ); rangkaian tindakan ( series of actions ) dan peraturan ( regu- lations ). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalan- kan sebuah kebijakan, dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi “respon dari sebuah sistem terhadap demands/claims dan support yang mengalir dari lingkungannya”.
Menurut Edwards III dalam Sujianto (2008) mengidentifikasi empat faktor yang mempe- ngaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:
a. Komunikasi
Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan- arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang di- berikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.
b. Sumber daya
Yaitu jelasnya suatu perintah dan arahan pe- laksanaan implementasi, jika para pelaksana yang bertanggung jawab meneyelenggarakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
c. Disposisi atau sikap para pelaksana
Maksudnya kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksana- kan kebijakan.
d. Struktur birokrasi
Yaitu kelembagaan pemerintahan dan mas- yarakat desa dalam mensukseskan program pembangunan tanpa adanya intervenís atau tekanan-tekanan dari luar organisasi serta struktur birokrasinya tidak menghambat pelaksanaan program.
Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa salah satu program pemerintah dari sekian banyak program dalam menanggulangi masalah kemis- kinan yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan baik melalui media cetak atau media elektronik, yaitu PNPM Mandiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan khususnya di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan in- formasi yang diperlukan. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan me- ngelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian diolah dan dianalisis se- cara deskriptif/kualitatif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan pema- haman secara mendalam, serta interprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, mekanisme implementasi dan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Pangakalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat pe- rencanaan kegiatan dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari PNPM Mandiri, yaitu melalui beberapa tahapan musyawarah mulai dari Mus-yawarah Antar Kelurahan (MAK) I - III, Musyawarah Kelu- rahan (MK) I - III, Musyawarah Dusun, Mus- yawarah Khusus Perempuan sampai kepada Musyawarah Tingkat Kecamatan.

## Implementasi PNPM Mandiri dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Chalid Sahuri, dkk)
Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada definisi pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat. Definisi ini meletakkan gagasan dasar bahwa perencanaan, pelaksanaan, pe- manfaatan, dan pemeliharaan fasilitas hasil kegiatan diselenggarakan sendiri oleh masya- rakat desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat miskin. Penentuan siapa anggota kelompok masyarakat miskin dilakukan oleh pemetaan sosial keluarga miskin di desa secara mandiri oleh warga desa sendiri.

## Komunikasi
Komunikasi maksudnya adalah komunikasi antara pegurus/pelaksana program dengan kelompok sasaran program untuk memper- kenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PNPM Mandiri kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku program.
Untuk melihat bagaimana gambaran umum mengenai keberhasilan implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur yang dilakukan oleh para pelaku program dalam mengkomunikasikan/mensosialisasikan PNPM Mandiri dapat diketahui dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi merupakan kemampuan penyampaian dan penerjemahan pelaksana program dalam memahami kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada sasaran program yaitu masyarakat miskin, tetapi mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana dan sasaran program.
Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide atau gagasan (intervensi komunikasi) kepada masyarakat, merupakan syarat mutlak dalam menjalankan PNPM Mandiri. Dengan kemampuan itulah pelaksana dapat menjelaskan
dan memberikan konstribusi kepada kelompok sasaran.
Kejelasan, faktor yang kedua dalam keber- hasilan implementasi kebijakan adalah kejelasan komunikasi. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas disampaikan kepada sasaran program.
Konsistensi, faktor ketiga yang mempenga- ruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah konsistensi komunikasi. Jika implementasi kebi- jakan ingin berlangsung efektif, maka perintah- perintah pelaksanaan yang disampaikan oleh pelaksana program harus konsisten dan jelas kepada  sasaran program.
Begitu juga dengan konsistensi penyampaian informasi sangat dibutuhkan agar kelompok sasaran tidak menjadi bingung dan bertanya- tanya mengenai kejelasan program PNPM Mandiri ini. Desa Tanah Merah telah melaksana- kan penyampaian informasi dengan konsisten, maka diharapkan masyarakat miskin dapat mempedomani informasi yang mereka peroleh dari para pelaksana program.
Partisipatif , yaitu keikutsertaan baik perem- puan maupun laki-laki yang bersifat langsung ataupun melalui institusi perwakilan. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pe- ngambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Laki- laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat ke- giatan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan masyarakat dapat memikirkan masalah yang dihadapi dan bagai- mana mengatasinya. Dalam upaya megatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

## Sumber Daya
Perintah-perintah implementasi kebijakan mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan
sumber daya yang diperlukan untuk melak- sanakan kebijakan-kebijakan, maka implemen- tasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya tersebut meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
Staf , maksudnya adanya jumlah staf yang memadai dan memiliki kecakapan-kecakapan dibidangnya masing-masing. Namun, ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para staf, namun disisi lain kurangnya staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Staf pada PNPM Mandir ini adalah para pelaksana program mulai dari ketua sampai kepada jajarannya. Kualitas staf pada kegiatan PNPM Mandiri ini sangat di- butuhkan sekali, karena pembinaan dan penyam- paian informasi sangat bergantung sekali dengan kualitas staf. Jika kualitas staf/SDM baik maka pembinaan dan penyampaian informasi juga akan baik.
Wewenang dan tanggung jawab , adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing staf pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewenangan dan tanggungjawab sangat erat hubungannya, dimana tanggungjawab timbul akibat dari adanya kewenangan yang diberikan. Pada kegiatan PNPM Mandiri ini kewenangan telah diberikan kepada para pengurus/pelaksana (TPK) untuk mengurusi dan menjalankan kegiatan PNPM Mandiri ini di kelurahan. Ke- wenangan yang diberikan tentunya harus diper- tanggungjawabkan nantinya. Untuk itu diperlu- kan suatu komitmen bersama dalam menjalankan PNPM Mandiri ini agar keberhasilan program dapat tercapai dengan baik.
Setiap kelompok masyarakat mengajukan usulan kegiatan yang diprioritaskan berdasarkan hasil musyawarah kelompok. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat banyak di kelurahan. Kebutuhan kegiatan yang bisa memecahkan masalah kemis- kinan atau yang mampu menanggulangi penyebab kemiskinan di daerah tersebut. Kemudian hal- hal yang harus diperhatikan adalah kepastian hasil jumlah usulan yang akan dibahas pada diskusi kelompok dapat disepakati dan setiap kelompok membahas usulan yang sama.
Pemenuhan kebutuhan yang menjadi prio- ritas masyarakat miskin yang diusulkan pada musyawarah kelurahan dan musyawarah antar kelurahan/desa dapat terpenuhi dengan baik, dan didapat dengan cara yang tidak menyulitkan masyarakat miskin. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan harus diingatkan bahwa salah satu kebijakan dari PNPM Mandiri adalah kompetisi, sehingga tidak semua kebutuhan dipenuhi atau diterima oleh pelaksana program. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh PNPM Mandiri kepada masyarakat miskin, kemudian masyarakat miskin dapat mempergunakan dana bantuan itu untuk keperluan kebutuhan usaha mereka.
Fasilitas, yaitu penyediaan sarana dan pra- sarana untuk kelancaran pelaksanaan program PNPM Mandiri sebagai bentuk dukungan dari aparatur kelurahan, masyarakat dan pihak-pihak lainnya, misalnya penyediaan fasilitas untuk kelancaran musyawarah kelurahan seperti pe- nyediaan gedung, meja, kursi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu juga termasuk fasilitas pedoman dan petunjuk teknis operasional untuk kemu- dahan dan kesesuaian dengan kegiatan yang akan dilakukan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku pada prinsip-prinsip PNPM Mandiri.

## Disposisi
Dukungan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana, masyarakat, aparatur pemerintahan baik kelurahan, kecama- tan sampai kepada kabupaten serta lembaga-
lembaga yang ada di daerah tersebut. Dukungan akan keberadaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sangat menentukan sekali keberhasilan progam. Dukungan dapat berupa tanggapan positif dari aparatur peme- rintah kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat berupa motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan- kebijakan di desa. Dukungan dari aparatur pemerintah dapat kita lihat melalui:
1. Dukungan aparat dalam memfasilitasi
2.  Dukungan aparat dalam mendukung kegiatan
3. Dukungan aparat melakukan pendampingan
Insentif, adanya rangsangan atau motivasi kepada pelaksana kebijakan. Insentif merupakan dorongan kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Telah menjadi suatu kewajaran jika seseorang bekerja akan diberikan upah/gaji/insentif. Tetapi insentif yang diberikan kepada pelaksana prog- ram sangat rendah sekali, tidak sesuai dengan kerja dan tanggungjawabnya. Faktor yang paling mendasar dari kurang berhasilnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) salah satunya adalah kurangnya insentif dari para pelaksana program. Bahkan ada pelaksana program yang sama sekali tidak mendapatkan insentif dari kegiatan PNPM Mandiri ini.

## Struktur Birokrasi
Struktur organisasi-organisasi yang melak- sanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja usulan dasarnya ( Standard operating procedures , SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gili- rannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang
besar dan kesamaan yang besar dalam pene- rapan peraturan-peraturan.
SOP tidak menghambat para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tidak terbentur dengan prosedur-prosedur birokrasi yang rumit dan berliku. Meskipun menurut Weber dalam Syafiie (1999) mengatakan bahwa birokrasi merupakan metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas dan birokrasi tetap akan diperlukan dikantor-kantor pemerintah, terutama di negara-negara berkembang yang harus dipacu dengan kedisiplinan.
Bagi daerah-daerah yang perkembangannya lambat, kesukuan masih dipertahankan, percaya kepada hal-hal mistik seperti dukun dan santet, keberadaan birokrasi tentu masih sangat diperlu- kan. Tetapi bagi daerah-daerah yang kehidupan- nya sudah modern, kesadaran lingkungan tinggi serta membutuhkan pendemokrasian lebih ma- pan menginginkan keseimbangan berupa kelong- garan birokrasi. Maksudnya birokrasi tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Tugas yang satu dengan lainnya dapat dikoordinasikan.
2. Terkadang perlu kebijaksanaan di luar peraturan yang telah berjalan.
3. Adanya kiat (seni cara) menyelenggarakan sesuatu yang mungkin berkonotasi rasa yang irrasional.
4. Wewenang bawahan untuk memberikan saran yang produktif.
5. Pembagian tugas lebih desentralistis demokrasi. Pengembangan Kegiatan/Usaha Kelompok, yaitu pengembangan kegiatan kelompok yang berdasarkan jenis kelompok menjadi kelompok simpan pinjam dengan melakukan penguatan organisasi dengan fasilitas pembuatan AD/ART, pembuatan SOP. Kemudian penguatan penge- lolaan keuangan dengan fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan keuangan, fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan dan fasilitasi peningkatan simpanan anggota. Penguatan pengelolaan pinjaman de-
ngan fasilitasi pembuatan aturan dan mekanisme penyaluran pinjaman, fasilitasi penentuan per- syaratan pinjaman dan fasilitasi pengelolaan pinjaman bermasalah.
Fragmentasi, kurangnya tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi yang dapat mempengaruhi birokrasi. Seperti intervensi-intervensi dari pihak luar, baik secara intervensi komunikasi maupun intervensi tindakan. Di Kelurahan Pangkalan Ke- rinci Timur tidak ada intervensi-intervensi sema- cam itu, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

## SIMPULAN
Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur secara keseluruhan kurang berhasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola dan mem- bina masyarakat miskin melalui sumber daya yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ini adalah komunikasi yang kurang dipahami oleh masyarakat, ketidak- jelasan dan ketidakkonsistennya petugas dalam menyampaikan informasi-informasi. Sumber daya, pada aspek kuantitas petugas pelaksana dan insentif yang diberikan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan oleh petugas. Faktor lainnya disposisi, dari aspek dukungan yang semakin lama semakin me-
ngendur disebakan masalah insentif. Faktor struktur birokrasi dilihat dari aspek SOP yang sulit untuk dipahami dan kurang sistematis. Kemudian aspek fragmentasi dari pihak keca- matan dan kebupaten yang terlalu ikut campur dalam pelaksanaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Surjono, dkk, 2008, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pember- dayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah , Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang.
Amin Ibrahim, 2004, Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung.
Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta. Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeto, Bandung
Fadillah Putra, 2005, Kebijakan Tidak Untuk Publik , CV. Langit Aksara, Magelang.
I Nyoman Sumaryadi, 2005, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta.
Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Implementasi PNPM Mandiri dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Chalid Sahuri, dkk)