## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3826/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia
Firdaus Faisal Merdekawan Susanto 1 , Kurnia Toha 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 30 Agustus 2022 Publish 11 November 2022 The Indonesian government has set a new and renewable energy mix of 23% in 2025 and is likely to return to 31% in 2050. In contrast, the energy mix from petroleum in 2050 will be reduced from the current 40%. The transition plan for the use of renewable energy makes  us  aware  that  Indonesia  has  the  second  largest  geothermal  renewable  energy potential  in  the  world.  However,  the  utilization  of  Indonesia's  new  geothermal  energy nationally  is  only  around  2,130  MW  of  the  total  potential  of  Indonesia's  geothermal renewable energy of 23.9 GW. This means that the exploitation of new and renewable geothermal  energy  as a  geothermal  power  plant  (PLTP) is  only about 8%  nationally. This  research  uses  normative  legal  research  methods.  Based  on  research  conducted, geothermal renewable energy is part of natural resources that must be controlled by the state,  but  that  does  not  mean  that  it  can  be  utilized  through  investment  schemes,  but rather the role of the state is a representation of the people as an organization of power to regulate and manage all matters of natural resources and is managed for the benefit of  the  people.  many  people.  The  implication  of  this  understanding  is  that  foreign investment is needed if there is still empty space from the inability of the government's role  to  manage  natural  resources  for  the  benefit  of  many  people.  Especially  with  the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Act (UU Cipta Kerja) which has an economic acceleration through the opening of investment, it is appropriate that the opening of investment in geothermal energy exploitation is carried out.) Keywords: First keyword Second keyword Third keyword Fourth keyword
Fifth keyword Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 30 Agustus 2022 Publish 11 November 2022 Pemerintah Indonesia mencanangkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23% pada Tahun 2025 dan kemungkinan akan dinaikkan kembali menjadi 31% pada Tahun 2050. Sebaliknya, bauran energi dari minyak bumi pada  Tahun 2050 diturunkan separuhnya dari saat ini 40%. Rencana transisi penggunaan energi terbarukan tersebut menyadarkan kita bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan panas bumi terbesar kedua di dunia.  Namun  demikian  pemanfaatan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  Indonesia secara nasional baru sekitar 2.130 MW dari total potensi energi baru terbarukan panas bumi Indonesia sebesar 23,9 GW. Itu artinya pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi  (PLTP)  hanya  sekitar  8%  secara nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Berdasar penelitian  yang  dilakukan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  merupakan  bagian  dari sumber  daya  alam  yang  harus  dikuasi  negara  namun  bukan  berarti  tidak  dapat dimanfaatkan  melalui  skema  investasi  asing  melainkan  peran  negara  merupakan representasi  dari  rakyat  sebagai  organisasi  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus segala hal sumber daya alam dan dikelola untuk kepentingan rakyat banyak. Implikasi dari  pemahaman  ini  adalah  investasi  asing  sangat  dibutuhkan    apabila  masih  terdapat ruang-ruang  kosong  dari  ketidakmampuan  peran  pemerintah  guna  untuk  mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat banyak. Terlebih dengan diundangkannya
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  memiliki  tujuan mengakslerasi  ekonomi  melalui  pembukaan  investasi  maka  sudah  tepat  kiranya pembukaan investasi asing pada pengusahaan energi panas bumi itu dilakukan..
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Firdaus Faisal Merdekawan Susanto Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia faisal.merdekawan@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di Indonesia pengaturan mengenai kegiatan investasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pada pasal 77 ayat 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa semua  bidang  usaha  terbuka  bagi  kegiatan  penanaman  modal,  kecuali  bidang  usaha  yang dinyatakan  tertutup  untuk  penanaman  modal.    Saat  ini  aturan  pelaksananya  dengan  Perpres Nomor  10  tahun  2021  tentang  daftar  bidang  usaha  penanaman  modal  yang  terdiri  dari  III lampiran,  pada  ketiga  lampiran  tersebut  tidak  dimasukkan  Panas  Bumi  sebagai  bidang  usaha penanaman modal, namun kemudian terbit Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam Perpres terbaru tersebut pada Lampiran I Pengusahaan tenaga Panas Bumi yang meliputi pencarian tenaga panas bumi dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk dalam daftar bidang usaha dengan prioritas.
Jasa pengusahaan panas bumi (geothermal) sendiri terdiri  atas pemanfaatan tidak langsung dan  pemanfaatan  langsung.  Pemanfaatan  tidak  langsung  adalah  kegiatan  pengusahaan pemanfaatan panas bumi melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.  Sedangkan pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi  secara  langsung  tanpa  melakukan  proses  pengubahan  dari  energi  panas  dan/atau  fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
Mengapa panas bumi menjadi begitu penting, dikarenakan per 1 Desember 2021 Indonesia resmi  menjadi  pemegang  keketuaan  atau  presidensi  Group  of  Twenty  (G20)  (Ahmad  Naufal Dzulfaroh,  2021).    Bertemakan Recover  Together,  Recover  Stronger ,  transisi  energi  baru terbarukan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam perhelatan internasional tersebut, sebagai bentuk upaya global dalam mengurangi emisi karbon. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya, telah berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) yang terangkum  dalam  target Paris  Agreement (IESR,  2021).    Selain  itu,  pada  tataran  nasional, komitmen transisi energi dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (REUN). Pemerintah Indonesia mencanangkan bauran energi baru  terbarukan  mencapai  23%  pada  Tahun  2025  dan  kemungkinan  akan  dinaikkan  kembali menjadi 31% pada Tahun 2050. Sebaliknya, bauran energi dari minyak bumi pada Tahun 2050 diturunkan  separuhnya  dari  saat  ini  40%  (Tuti  Ermawati  dan  Siwage  Dharma  Negara,  2014). Rencana  transisi  penggunaan  energi  terbarukan  tersebut  menyadarkan  kita  bahwa  Indonesia memiliki  potensi  energi  terbarukan  panas  bumi  terbesar  kedua  di  dunia.  Untuk  energi  listrik, jumlah  potensi  sumber  daya  geothermal  Indonesia  sekitar  11.073  Megawatt  listrik  (Mwe)  dan cadangannya sekitar 17.506 Mwe. Kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang pada akhir 2016 memproduksi listrik sekitar 59,6 Gigawatt atau 59.600 Mwe (Yunus Daud, 2019).  Senada dengan  hal  tersebut  kemudian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Pemerintah  menanggapi secara  positif  dengan  memasukkan  Energi  Baru  Terbarukan  menjadi  RUU  Prolegnas  Prioritas 2022 (DPR, 2021).
Belum lagi kini dunia sedang beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan yang diprediksi beberapa tahun kedepan akan terjadi peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan  listrik  dan  dipastikan  akan  berimplikasi  pada    keperluan  akan  tenaga  listrik  yang semakin meningkat (Anisatul Umah, 2020).
Namun  demikian  pemanfaatan  investasi  asing  dalam  hal  pengusahaan  panas  bumi  di Indonesia  masih  jauh  panggang  dari  api  kata  cukup  dan  memadai  (Oktiani  Endarwati,  2020). Padahal setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja sudah seharusnya dapat digunakan untuk booster peningkatan investasi terutama berkaitan dengan pengusahaan energi panas bumi di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  penulisan  ini  dibuat  untuk  memberikan  gambaran  terkait pemanfaatan  investasi  asing  dalam  hal  pengusahaan  energi  panas  bumi.  Berdasarkan  uraian sebagaimana tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan dengan judul Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing pada Pengusahaan Energi Panas Bumi di Indonesia.
1.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  latar  belakang,  maka penulisan  ini  dibuat  guna  menjawab  dan  memberikan  pemahaman  terhadap  beberapa permasalahan pokok sebagai berikut, pertama bagaimana kondisi pengusahaan energi panas
bumi  saat  ini  ?  Kedua  Bagaimana  aspek  hukum  penanaman  modal  asing  ( foreign  direct investment ) pada jasa pemanfaatan panas bumi ?

## 1.2. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran serta informasi lebih jauh mengenai kondisi pengusahaan energi panas bumi saat ini dan aspek hukum jasa pemanfaatan panas bumi menggunakan skema penanaman modal asing ( foreign direct investment ).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan penelitian yang menyandarkan pada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, keputusan pengadilan,  dan  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  (William  J.  Filstead,  1978).    Menurut Morris  L.  Cohen  penelitian  hukum  normatif  (legal  research)  merupakan  sebuah  proses menemukan  hukum  yang  mengatur  aktivitas  pergaulan  manusia,  yang  terlibat  aturan  yang diberlakukan oleh negara dan komentator yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini (Morris. L.  Cohen  and  Kent  C.  Olson,  1992)).    Dalam  penelitian  ini  legal  research  dilakukan  terhadap bahan hukum primer yaitu hukum positif yang berkaitan dengan investasi asing pada pengusahaan energi  panas  bumi  seperti  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja, Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta aturan turunannya seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. Di samping itu tidak lupa untuk dimasukkan bahan hukum sekunder dalam  penelitian  ini  meliputi  berupa  publikasi  tentang  hukum,  buku-buku  teks,  kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang bersumber dari internet yang mempunyai hubungan dengan pengaturan  energi panas bumi dan teori  investasi  asing.  Bahan hukum  sekunder ini  digunakan untuk menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum  tertier  merupakan  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  mencari  arti  spesifik  dari terminologi hukum seperti kamus Black Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Setelah dilakukan legal research pada data sekunder di atas, yang terdiri atas bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Selanjutnya  untuk  metode  analisis  data,  yang  digunakan  dalam penelitian ini bersifat kualitatif-normatif, yaitu mengeolah seluruh data yang telah dikumpulkan, melakukan analisis data dengan cara menyusunnya dengan sistematis, menggolongkan pola dan tema  data  tersebut,  serta  mengatagorikan,  mengklasifikasikan,  menghubungkan  data  satu  dan lainnya  dan  menginterpretasikan  data,  serta  penafsiran  dari  sudut  pandang  dan  pengetahuan peneliti setelah memahami data secara menyeluruh (Peter Mahmud Marzuki, 2011).  Hal tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan diatas.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Kondisi Pengusahaan Energi Panas Bumi Saat Ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber energi adalah  segala  sesuatu  yang  menghasilkan  energi  baik  secara  langsung  maupun  melalui proses konversi atau transformasi.  Sesuatu yang dapat dikatagorikan sebagai sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi tak terbarukan maupun sumber energi terbarukan.  Yang dimaksud dengan sumber  energi  baru  tak  terbarukan  adalah  sumber  energi  yang  dapat  habis  dan  tidak  bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat tercipta Kembali. Sumber energi baru tidak terbarukan contohnya antara lain seperti minyak bumi, nuklir, hydrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).
Sedangkan  sumber  energi  baru  terbarukan  adalah  sumber  energi  yang  dapat  didaur ulang,  dan  dapat  diperbarui  serta  terdapat  dalam  jumlah  banyak.  Saat  ini  yang  telah
digunakan  pada  jenis  ini  adalah  energi  dari  biogas,  sinar  matahari,  air,  biomassa,  energi gelombang  laut,  dan  panas  bumi  (Cicik  Novita,  2022).    Sebagai  salah  satu  energi  baru terbarukan,  panas  bumi  menjadi  salah  satu  energi  baru  terbarukan  yang  memiliki pemanfaatan terbesar dan sangat potensial. Di tengah arus rencana transisi pengunaan energi baru terbarukan ternyata tidak banyak pihak yang menyadari bahwa sebenarnya Indonesia menjadi  negara  yang  memiliki  potensi  energi  panas  bumi  (geothermal)  terbesar  kedua  di dunia (Y Daud dan M Gaffar, 2019).
Gambar I. Indonesia Menjadi Negara Urutan Kedua dengan Kapasitas Pembagkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Katadata.com)
Letak  Indonesia  yang  berada  dalam  wilayah  tumbukan  lempeng  tektonik  dan  garis khatulistiwa membuat negara ini memiliki cadangan energi panas bumi yang begitu besar. Jasa pengusahaan panas bumi (geothermal) sendiri terdiri  atas pemanfaatan tidak langsung dan  pemanfaatan  langsung.  Pemanfaatan  tidak  langsung  adalah  kegiatan  pengusahaan pemanfaatan  panas  bumi  melalui  proses  pengubahan  dari  energi  panas  dan/atau  fluida menjadi energi listrik.
Pemanfaatan secara tidak langsung menjadi penting untuk segera dimaksimalkan agar dapat  mencukupi  kebutuhan  listrik  nasional.  Menurut  data  ThinkGeoEnergy,  Kapasitas pembangkit  listrik  panas  bumi  global  mencapai  15.608  MW  pada  akhir  tahun  2020  dan Indonesia memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar kedua di  dunia  yaitu  mencapai  2.133  megawatt  (MW)  pada  tahun  2020  (Monavia  Ayu  Rizaty, 2022).    Jumlah  tersebut  menyumbang  kurang  lebih  3,01%  pembangkit  listrik  nasional. Amerika  Serikat  menempati  urutan  teratas  negara  dengan  kapasitas  pembangkit  listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar dunia sebesar 3.714 MW disusul dengan Filipina yang menempati  urutan  ketiga  dengan  kapasitas  pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi  (PLTP) 1.918 MW.
Panas  bumi  memiliki  banyak  keuntungan  jika  dibandingkan  dengan  energi  bahan bakar  fosil  atau  jenis  energi  alternatif  lainnya,  dikarenakan  energi  baru  terbarukan  panas bumi menyediakan energi pada tingkat yang konstan dan tidak bergantung pada cuaca atau pertimbangan  musim  (Abdurrachman  Baksir  dkk,  2019).    Panas  bumi  dapat  melengkapi sumber energi baru terbarukan lainnya seperti tenaga air, angin maupun surya. Penyebaran sumber  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  hampir  merata  di  seluruh  Indonesia,  dapat ditemukan  lebih  dari  300  titik  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Hal  tersebut  tak  lepas  dari kondisi geografis Indonesia yang berada pada zona cincin api pasifik (pacific ring of fire). Keberadaan  energi  panas  bumi  membentang  dari  Pulau  Sumatera,  Jawa,  Bali,  Flores, Sulawesi Utara, dan Maluku (Hariyadi, 2015).
Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN)  pun  menargetkan  kapasitas  terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mencapai 7.000 megawatt (MW) pada tahun
2025. Sejalan dengan RUEN, bauran energi dari EBT ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Konsumsi energi perkapita juga ditargetkan akan mencapai 1,4 ton of oil equivalent (ToE)  dan  konsumsi  listrik  perkapita  sebanyak  2.500  kWh.  Selanjutnya,  di  tahun  2050 mendatang, bauran energi dari energi baru terbarukan akan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 31% dengan konsumsi energi perkapita mencapai 3,2 ToE dan konsumsi listrik perkapita mencapai 7.000 KwH.
Sedangkan menurut data dari IEA (International Energy Agency) Pemanfaatan energi baru  terbarukan  panas  bumi  dalam  pengoperasiannya  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga panas  bumi  (PLTP)  tidak  bergantung  pada  sumber  energinya.  Lain  halnya  dengan pembangkit energi fosil yang memiliki kecenderungannya tergantung terkait harga minyak minyak  dunia  dan  batu  bara  yang  tidak  stabil  (Agung  Pribadi,  2021).   Pembangkit  listrik tenaga  panas  bumi  dapat  pula  dioperasikan  sampai  95%  dari  kapasitas  terpasang  dengan waktu operasi yang dapat mencapai lebih dari 30 tahun.  Lebih lanjut IEA mengungkapkan bahwa  pemanfaatan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  Indonesia  secara  nasional  baru sekitar 2.130 MW dari total potensi energi baru terbarukan panas bumi Indonesia sebesar 23,9 GW. Itu artinya pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi sebagai pembangkit listrik  tenaga  panas  bumi  (PLTP)  hanya  sekitar  8%  secara  nasional  (M  Nasruddin  dkk, 2016).
Di samping itu apabila dilihat secara merinci terkait pengembang pembangkit listrik tenaga  panas  bumi  bahwa  masih  didominasi  oleh  perusahaan  milik  negara  (BUMN).  PT Pertamina  sebegai  leader  dalam  pengusahaan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  ini mengoperasikan lebih dari 14 wilayah kerja (WK) panas bumi yang kini dikelola oleh anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan kapasitas terpasang sebesar  672  megawatt  (MW)  dalam  own  operation  dan  1.205  MW  dalam  bentuk  joint operation contract  (JOC)  (Panasbuminews, 2020).  Itu  artinya bahwa pengusahaan  energi baru terbarukan panas bumi secara tidak langsung untuk keperluan ketenagalistrikan masih belum maksimal dalam upaya menuju transisi energi baru terbarukan (EBT).).
3.2. Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing dalam Pengusahaan Panas Bumi Dengan  melihat  gambaran  kondisi  pengusahaan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi tersebut yang jauh panggang dari api mencukupi maka menurut penulis sudah sepatutnya untuk menggunakan peran investor asing dalam turut serta melakukan pengusahaan energi baru  terbarukan.  Meskipun  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  merupakan  bagian  dari sumber daya alam yang harus dikuasi negara namun bukan berarti tidak dapat dimanfaatkan melalui skema investasi asing. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam  Pasal  33  (ayat)  3  tersebut  di  atas  merupakan  dasar  dari  konsep  Hak  Penguasaan Negara  (HPN)  (Suyanto  Edi  Wibowo,  2015).    Untuk  dapat  memahami  dan  mengetahui, maksud serta substansi makna HPN tersebut di atas dibutuhkan pengkajian khusus terhadap pemikiran yang mendasari lahirnya konsep hukum dan perundang-undangan tersebut. Muhammad Hatta dalam merumuskan pengertian dikuasai oleh negara, berpendapat bahwa dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer (Abrar  Saleng,  2004).    Melainkan  negara  mempunyai  kewenangan  untuk membuat  peraturan  guna  melarang  penghisapan  orang  yang  lemah  oleh  orang  yang bermodal, membuat aturan untuk kelancaran perekonomian. Dua hal tersebut menjadi poin penting dalam memahami penguasaan negara.  Sedangkan Muhammad Yamin berpendapat bahwa  penguasaan  negara  merupakan  suatu  bagian  dari  negara  dalam  mengatur  dan/atau menyelenggarakan  terutama  untuk  memperbaiki  dan  mempertinggi  produksi  dengan mengutamakan koperasi (Sri Edi Swasono, 2015).
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  UUPA  memberikan  pengertian  secara otentik terkait HPN pada pasal 2 ayat (2) namun secara khusus hanya mengenai bumi, air,
dan  ruang  angkasa,  lebih  khusus  lagi  mengenai  tanah.  Memori  penjelasan  pada  angka  II diberikan  gambaran  secara  tegas  bahwa  perkataan  dikuasai  oleh  negara  dalam  Pasal  2 UUPA, bukanlah berarti dimiliki melainkan pengertian yang memberi kewenangan kepada Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari  Bangsa  Indonesia  (Rachmat  Trijono,  2015). Kemudian  organisasi  yang  melaksanakan  kewenangan  (authority)  atau  tugas  pengusaan negara tersebut adalah Pemerintah. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan  memberikan  pengertian  dan pemaknaan  HPN  yang  jelas  berbeda  dengan  UUPA.  Dalam  penjelasan  umum  bagian penjelasan pokok-pokok persoalan disebutkan bahwa negara menguasai semua bahan galian dengan  sepenuh-penuhnya  untuk  kepentingan  negara  serta  kemakmuran  rakyat,  karena bahan-bahan galian tersebut merupakan kekayaan nasional. Dari makna tersebut hingga saat ini masih sering ditafsirkan sebagai negara pemilik dari bahan galian tersebut (Ahmad Redi, 2015).
Adanya perbedaaan penafsiran makna HPN dari kedua undang-undang tersebut yang mana bersumber dari sumber yang sama yaitu Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan semakin pentingnya  kajian  terhadap  HPN  atas  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Sehubungan  dengan  perbedaan  penafsiran  tersebut,  Bagir  Manan  mencoba  memberikan pendapatnya  bahwa  pengertian  hak  penguasaan  negara  dipahami  secara  umum,  termasuk hal-hal  di  luar  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  maka  unsur  utama  penguasaan  negara  adalah  untuk  mengatur  dan  mengurus ( regelen en besturen ). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu, negara hanya melakukan bestuurdaad dan tidak melakukan eigensdaad . Karena dalam memahami penguasaan negara atas sumber daya alam terdapat banyak penafsiran yang berbeda-beda maka bentuk dan lingkup HPN khususnya terhadap sumber daya alam pertambangan dan mineral juga dipengaruhi oleh jenis dan golongan bahan galian tersebut.  Pengertian  penguasaan  negara  tidak  semestinya  semuanya  harus  dilakukan  oleh negara,  maka  penguasaan  negara  dalam  lingkup  pengusahaan  dapat  pula  diserahkan  atau dikuasakan kepada badan hukum/perorangan untuk mengusahakannya dengan suatu kuasa pertambangan dan/atau melalu suatu perjanjian/kontrak Kerjasama.
Pelimpahan semacam demikian tidak berarti badan hukum/perorangan tersebut akan menjadi pemilik mutlak bahan galian yang diusahakannya, melainkan tetap dalam lingkup penguasaan  negara.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan  konsep  concessive  (konsesi)  atau  hak pertambangan pada masa Kolonial Belanda. Pada masa itu, pemegang konsesi diberikan hak yang  lebih  luas  termasuk  di  dalamnya  untuk  memiliki  hasil  usaha  pertambangan  yang dilakukannya (Donni Taufiq dkk, 2016).
Dengan memahami banyak penafsiran terkait pengusaan negara atas sumber daya alam maka  dengan  demikian  penulis  memilih  pendapat  bahwa  maka  penguasaan  negara  tidak serta merta mengindikasikan bahwa negara memiliki seluruh kekayaan sumber daya alam melainkan peran negara  merupakan  representasi  dari rakyat  sebagai  organisasi  kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala hal sumber daya alam dan dikelola untuk kepentingan rakyat  banyak.  Implikasi  dari  pemahaman  ini  adalah  investasi  asing  sangat  dibutuhkan apabila  masih  terdapat  ruang-ruang  kosong  dari  ketidakmampuan  peran  pemerintah  guna untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat banyak.
Dengan membuka investasi asing negara dapat menunjang kebutuhan pembangunannya. Hal ini dikarenakan, investasi merupakan penggerak perekonomian agar suatu  negara  dapat  mendorong  perkembangan  ekonominya  selaras  dengan  tuntutan perkembangan zaman dan juga masyarakat (Muchammad Zaidun, 2008).  Suatu investasi asing pada sebuah negara akan berjalan tepat guna apabila kebijakan investasi tersebut dapat bermanfaat  bagi  negara  serta  mempertimbangkan  aspek-aspek  penting  di  dalamnya. Termasuk  pertimbangan  dengan  pengaturan  khusus  terkait  kepentingan  nasional  dan kepentingan investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara tersebut. Investor
asing yang akan menanamkan modalnya ke suatu negara, pasti tidak lepas dari aturan hukum nasional suatu negara tersebut.
Di Indonesia, aturan investasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman  Modal  (UU  PM).  UU  PM  dapat  menjadi  payung  hukum  dalam penanaman modal asing. Terlebih  saat  ini sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  beserta  aturan  turunanya  terkait  daftar  bidang  usaha penanaman modal yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021   Jo Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 telah membuka jalan untuk  penanam  modal  asing  menanamkan  modalnya  guna  pengusahaan  panas  bumi  yang lebih masif di Indonesia.
Terkait penanaman modal asing pada pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi secara  mendatail,  maka  kita  perlu  meninjau  pada  aturan  sektoral  terkait.  Pada  mulanya pengembangan energi panas bumi diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, dalam  peraturan  tersebut  pemanfaatan  panas  bumi  dikuasai  oleh  negara  sepenuhnya  dan tidak terbuka untuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Pengusahaan panas bumi dipegang secara tunggal oleh PT Pertamina. Kemudian pada tahun 1991 Keputusan Presiden tersebut diubah dan diganti dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  Nomor  22  Tahun  1981.  Dalam  perubahan keputusan  presiden  ini  tidak  nampak  perubahan  yang  signifikan  hanya  saja  terdapat penambahan klausul bahwa Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan sumber daya panas bumi skala kecil kepada instansi lain, BUMN lain untuk ketenagalistrikan dan usaha lainnya (Nico Utama Handoko, 2021).
Kemudian Pemerintah dan DPR mengeluarkan payung hukum konkret yang mengikat secara umum dalam rangka penegasan kebijakan pemerintah tentang pengembangan energi panas bumi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Undang- undang  tersebut  juga  hadir  dengan  dilandaskan  semangat  otonomi  daerah  yang  mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah.  UU  Pemda tersebut terdapat pelimpahan kewenangan terkait dengan perizinan pengusahaan panas bumi yang  semula  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat  beralih  menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah.  Pelimpahan  kewenangan  tersebut  dengan  tujuan  agar  Pemerintah  Daerah  dapat memanfaatkan  semaksimal  mungkin  kekayaan  alam  yang  ada  di  daerahnya  khususnya sektor  sumber  daya  alam  panas  bumi  agar  dapat  digunakan  untuk  menyejahterakan masyarakat di daerahnya.
Namun seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika sosial yang terjadi. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi menjadi tidak efektif dalam praktiknya, karena  terdapat  beberapa  daerah  yang  tidak  memiliki  keseriusan  dalam  mewujudkan pembangunan  energi  panas  bumi  yang  merupakan  energi  ramah  lingkungan  dan  dapat diperbarui untuk kedepannya menjadi energi alternatif. Baru sedikit daerah yang kegiatan eksplorasinya dilakukan oleh investor atau pemegang izin panas bumi khususnya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut berakibat pada pemanfaatan energi panasi yang digunakan sebagai pembangkit listrik menjadi berjalan lambat dan cenderung stagnansi serta sarat akan ketidakpastian (Hariyadi, 2015).  Akumulasi-akumulasi masalah semacam tersebut  yang  menujukkan  bahwa  kurangnya  partisipasi  Pemerintah  Daerah  dalam pengusahaan  energi  panas  bumi  pada  masa  itu.  Atas  dasar  tersebut  kemudian  pembentuk undang-undang mengusulkan untuk menarik Kembali kewenangan terkait dengan perizinan pengusahaan  panas  bumi  yang  semula  berada  di  Pemerintah  Daerah  menjadi  kembali  ke Pemerintah Pusat (Hanan Nugroho, 2011).
Hingga  terbentuklah  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi, yang  mana  di  dalamnya  undang-undang  tersebut  terdapat  perbedaan  yang  mendasar khususnya  terkait  dengan  perizinan  pengusahaan  panas  bumi.  Di  dalam  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang sampai saat ini berlaku, pengusahaan panas bumi  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  pengusahaan  panas  bumi  secara  langsung  dan  tidak
langsung.  Pengusahaan  panas  bumi  secara  langsung  digunakan  untuk  kepentingan  objek wisata  yang  terdapat  di  daerah  masing-masing  (nonlistrik)  dan  dikoordinasi  dengan Pemerintah  Daerah  setempat.  Sedangkan  pengusahaan  panas  bumi  secara  tidak  langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Penyelenggaraan  pengusahaan  panas  bumi  melalui  kerangka  hukum  baru  tersebut diarahkan  untuk  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  hukum  di  masyarakat  seperti pengusahaan  energi  panas  bumi  tidak  lagi  menjadi  bagian  dari  rezim  pertambangan, sehingga pengusahaannya tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga relatif memudahkan bagi investor asing dalam kaitannya konservasi alam (Hendrik Siregar, 2014).  Hingga saat ini terdapat beberapa aturan turunan dari  Undang_Undang  Nomor  21  Tahun  2014  tentang  Panas  Bumi  terkait  pegusahaannya secara tidak langsung. Salah satunya adalah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas  Bumi,  Pemberian  Izin  Panas  Bumi,  dan  Penugasan  Pengusahaan  Panas  Bumi.  Di dalam Permen Esdm tersebut, diatur secara merinci mengenai syarat-syarat apa saja yang diharuskan  oleh  badan  usaha/perorangan  sebelum  melakukan  pengusahaan  energi  panas bumi. Kesemuanya dapat menjadi payung hukum konkret dalam pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi dengan skema pemanfaatan investasi asing. Hanya saja secara teknis perlu dorongan kuat dari Pemerintah terkait agar investor asing atau penanam modal asing mau menanamkan modalnya pada pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa letak Indonesia  yang  berada  dalam  wilayah  tumbukan  lempeng  tektonik  dan  garis  khatulistiwa membuat negara ini memiliki cadangan energi panas bumi yang begitu besar namun pemanfaatan energi baru terbarukan panas bumi Indonesia secara nasional baru sekitar 2.130 MW dari total potensi energi baru terbarukan panas bumi Indonesia sebesar 23,9 GW. Itu artinya pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hanya sekitar  8%  secara  nasional.  Dari  8%  pengusahaan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi  tersebut masih didominasi oleh perusahaan milik negara (BUMN) melalui PT Pertamina sebagai leader dalam pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi ini mengoperasikan lebih dari 14 wilayah kerja  (WK)  panas  bumi  yang  kini  dikelola  oleh  anak  perusahaannya  yaitu  PT  Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Dengan  demikian  perlu  adanya  dorongan  untuk  melakukan  pemanfaatan  investasi asing dalam kaitannya pengusahaan energi panas bumi. Meskipun energi panas bumi merupakan sumber daya alam Indonesia namun bukan berarti harus diusahakan secara tunggal oleh negara. Penguasaan negara hanya sebatas pada regulator dan pengawas untuk meciptkan rezim hukum pengusahaan panas bumi yang mempunyai kerangka hukum yang kuat dan jelas tetapi juga dapat mendorong  investasi  pengusahaan  panas  bumi  untuk  pengelolaan  tenaga  listrik.  Pemanfaatan investasi  asing  dalam  kaitannya  pengusahaan  sektor  energi  panas  bumi  sejatinya  bukan  dalam rangka  membebaskan  badan  usaha/perorangan  dalam  mengkesplorasi  sebesarnya-besarnya melainkan  digunakan  untuk  pemanfaatan  bagi  kepentingan  bersama  rakyat  banyak.  Terlebih dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang memiliki tujuan mengakslerasi ekonomi melalui pembukaan investasi maka sudah tepat kiranya pembukaan  investasi  asing  pada  pengusahaan  energi  panas  bumi  itu  dilakukan.  Kesemuanya dapat  menjadi  payung  hukum  konkret  dalam  pengusahaan  energi  baru  terbarukan  panas  bumi dengan skema pemanfaatan investasi asing. Menurut hemat penulis adalah perlu treatment khusus untuk  mendorong  agar  investor  asing  atau  penanam  modal  asing  mau  menanamkan  modalnya pada pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
D.  Cook,  Thomas,  and  Charles  S.  Reichard.  (1978).  Qualitative  and  Quantitative  Research  in Evolution Research. London: Sage Publications.
Ermawati, Tuti dan Siwage Dharma Negara. (2014). Pengembangan Industri Energi  Alternatif:
Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
L Cohen, Morris & Kent C. Olson. (1992). Legal Research. St. Paul, Minnesota : West Publishing Company.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nugroho, Hanan.  (2011). A Mosaic Of Indonesian Energy Policy. Bogor: PT Penerbit IPB Press. Saleng, Abrar. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta : UII Press. Sunggono, Bambang. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Swasono, Sri Edi. (2015). Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia. Jakarta: Bappenas. Trijono,  Rachmat.  (2015).  Hak  Menguasai  Negara  di  Bidang  Pertanahan.  Jakarta  :  Badan Pembinaan Hukum Nasional.

## Jurnal dan Publikasi Lainnya
Baksir, Abdurrachman dkk, (2019), “Pemanfaatan Sumber Energi Panas Bumi untuk Pengeringan Ikan  di  Desa  Idamdehe  Kabupaten  Halmahera  Barat  Provinsi  Maluku  Utara,  Jurnal JPHPI, Vol. 22 Nomor 3, Januari 2019.
Fandari, A. El, Daryanto, A., & Suprayitno, G. (2014). “Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan”. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, Vol 17, November 2014.
Ferial, (2011).“Pengusahaan Panas Bumi”, Buletin Energi Utama, Edisi III, Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 2011
Hariyadi,  (2015),  “Optimalisasi  Peran  Panas  Bumi  dalam  Kerangka  Undang-Undang  Panas Bumi”, Jurnal DPR RI, Vol. 20, Nomor 4. Oktober 2015.
Nasruddin, M dkk, (2015), “Potential in  Indonesia: A Review Renew Sustain Energy”, Jurnal JRSER, Vol. 53, Agustus 2015.
Prabowo, Canggih, (2017), “Resentralisasi Dalam Pembagian Kewenangan Pemanfaatan Energi Panas Bumi”, Jurnal Research Gate, Vol.1 No. 2, Desember 2017.
Rakhmanto,  P.  A.  (2016).  “Keekonomian  Listrik  Panas  Bumi”.  Jurnal  Petro,  VOLUME  V,
Nomor 3, Agustus 2016
Redi, Ahmad, (2015), “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, November 2015.
Siregar,  Hendrik,  (2014),  “Panas  Bumi  Mengatasi  Krisis”.  Makalah  (Jaringan  Advokasi Tambang)”, Nota Penyampaian pada Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Panas Bumi, Jakarta, 2014.
Wibowo,  Suyanto  Edi,  (2015),  “Memahami  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal  Penguasaan oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam”, Jurnal Legislasi,Vol. 12, Nomor 3, Desember 2015.

## Tesis
Handoko, Nico Utama, (2021). “Sentralisasi Kewenangan Perizinan dalam Pemanfaatan Panas Bumi secara Tidak Langsung Berdasarkan Regulasi di Indonesia”, Tesis Universitas Indonesia, Tahun 2021.

## Pidato
Zaidun,  Muchammad,  (2008).  “Paradigma  Baru  Kebijakan  Hukum  Investasi  Indonesia,  Suatu Tantangan  dan  Harapan”,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar,  Fakultas  Hukum, Universitas Airlangga.

## Internet
CNBC  Indonesia,  Anisatul  Umah,  Cadangan  Minyak  Menipis,  Transisi  EBT  Sudah  Menjadi Keharusan!, dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021164020-4- 196093/cadangan-minyak-menipis-transisi-ebt-sudah-jadi-keharusan diakses pada 23 Juni 2021.
DPR, https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406 diakses pada tanggal 05 Januari 2022.
Ebtke Esdm, Agung Pribadi, “Indonesia Gandeng IEA Kerja Sama Transisi Energi: Jalan Menuju Energi Berkelanjutan di Masa Mendatang”, ,
https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/03/31/2831/indonesia.gandeng.iea.kerja.sama.tran sisi.energi.jalan.menuju.energi.berkelanjutan.di.masa.mendatang,  diakses  10  Januari 2022.
IDX  Channel,  Oktiani  Endarwati,  https://www.idxchannel.com/economics/pemanfaatan-panas- bumi-masih-minim-ini-langkah-pertamina diakses pada 10 Januari 2022
IESR, Admin, “Transformasi Perekonomian Indonesia Menuju Net-Zero Emission Economy”,
IESR,  https://iesr.or.id/menuju-net-zero-emission-economy  diakses  pada  05  Januari 2022.
Katadata,  Monavia  Ayu  Rizaty,  “Kapasitas  Panas  Bumi  Indonesia  Terbesar  Kedua  Dunia”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/kapasitas-panas-bumi- indonesia-terbesar-kedua-dunia diakses Januari 07 2022.
Kompas,  Ahmad  Naufal  Dzulfaroh,  “Indonesia  Jadi  Presidensi  G20,  Ini  Tantangan  dan Keuntungannya”.
Kompas, https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/01/203000365/indonesia-jadi- presidensi-g20-ini-tantangan-dan-keuntungannya?page=all  diakses  pada  05  Januari 2022.
Panasbuminews,  Admin,  “Per  Desember  2020  Kapasitas  Panas  Bumi  Indonesia  2.130,7  MW Disumbang  14  WKP,  Berikut  Rinciannya”,  https://www.panasbuminews.com/per- desember-2020-kapasitas-panas-bumi-indonesia-2-1307-mw-disumbang-14-wkp- berikut-rinciannya/ diakses 10 Januari 2022.
Sains  Kompas,  Yunus  Daud,  Geotermal  Indonesia,  dari  Potensi,  dan  Pemanfaatan  ke  Depan. https://sains.kompas.com/read/2019/04/05/080600723/geotermal-indonesia-dari- potensi-pemanfaatan-sampai-rencana-ke-depan?page=all,  diakses  pada  tanggal  23 Juni 2021.
The Conversation, Daud, Y & M Gaffar, “Energi Geotermal di Indonesia: Potensi, Pemanfaatan, dan Rencana ke Depan. The Conservation, (2019). https://theconversation.com/energi- geotermal-di-indonesia-potensi-pemanfaatan-dan-rencana-ke-depan-112921  (diakses pada 10 Januari 2022)
Tirto,  Cicik  Novita,  “Apa  Itu  Sumber  Energi  Terbarukan  dan  Tidak  Terbarukan  Serta Contohnya”,  https://tirto.id/apa-itu-sumber-energi-terbarukan-tak-terbarukan-serta- contohnya-gaYM diakses pada 06 Januari 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang  Penawaran  Wilayah  Kerja  Panas  Bumi,  Pemberian  Izin  Panas  Bumi,  dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi..
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Panas  Bumi  Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan  atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2014 tentang Panas Bumi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria