## EVALUASI TINGKAT PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
DI KOTA GORONTALO
(Studi Kasus : Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon Katili)
Disusun Oleh :
Novita Shamin dan Nini A. Kiay Demak Dosen Arsitektur STITEK Bina Taruna Gorontalo INDONESIA n_chamin@yahoo.com dan bukustitek@yahoo.com

## ABSTRAK
Utilitas publik terdiri dari listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, sanitasi/air limbah,  persampahan  dan  jaringan  gas.  Penerangan  jalan  umum  (PJU)  merupakan  salah satu bagian utilitas publik  yang harus disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat  menyediakan  dan  merawat  penerangan  jalan  umum  yang    telah  ada  pemerintah menarik  dana  dari  masyarakat  melalui  pajak  yang    dibayarkan  setiap  bulan  bersamaan dengan rekening listrik kepada PT. PLN (Persero).
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi intensitas cahaya dan tingkat Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif  dengan  cara  pengumpulan  data  yang berhubungan  dengan  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU).  Dalam  perhitungan  intensitas pencahayaan ( lux ) penerangan jalan umum, digunakan alat bantu ukur Digital Lux Meter, model LX-1010B.
Lokasi  penelitian  dilakukan  yakni  di  sepanjang  ruas  jalan  Prof.  Dr.  Jhon  A. Katili,  mengukur  lebar  jalan dan  klasifikasi  kelas  jalan,  kemudian  mengukur  jarak  antar lampu  jalan.  Selain  itu,  penelitian  itu  juga  meliputi  tingkat  Penerangan  Jalan  Umum (PJU)  di  ruas  jalan  Prof.  Dr.  Jhon  A.  Katili.  Dilakukan  cara  :  (1)  survey/mengukur intensitas  cahaya  pada  lampu  jalan  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU),  mengklasifikasikan kelas jalan,  mengukur lebar jalan, kondisi  jalan, kondisi sekitar dan kendaraan  yang ada serta  jarak  antar  lampu  (2)  analisis  data  hasil  survey/pengukuran  di  lapangan  dengan menggunakan standar pencahayaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-6262-2000 tentang rekomendasi untuk pencahayaan jalan bagi kendaraan bermotor dan pejalan kaki.Dari hasil analisis data diperoleh bahwa intensitaspencahayaan  PJU  pada  ruas  jalan  Prof.  Dr.  Jhon A.  Katili  cenderung  memiliki intensitaspencahayaandi bawah standar.
13  buah  lampu  PJU  memiliki  kriteria  persentase  dibawah  standar  54%,  sesuai standar  38%,  dan  diatas  standar  8%.  Intensitaspencahayaan  tidak  merata  pada  masing- masing  PJU.  Untuk  PJU  1  yang  terletak  pada  perempatan  jalan  dan  terdapat  lampu  lalu lintas, batasan intensitas pencahayaan (iluminansi) dan luminansi pada rambu-rambu lalu lintas  yangdipasang  berdekatan  dengan  lampu  penerangan  jalan  atau  papan  reklame bertujuan agar lebih menarik perhatian bagi pengguna jalan.
Kata Kunci : Intensitas Cahaya , Klasifikasi Jalan , Penerangan Jalan Umum (PJU)

## 1.1. Pendahuluan
Transportasi  merupakan  suatu
pergerakan/perpindahan  baik  orang maupun  barang  dari  suatu  tempat asal  ke  suatu  tujuan,  perpindahan atau  pergerakan  tersebut  tentu  saja
menggunakan sarana pengangkutan.  Pada  kenyataannya, kendaraan  bermotor  yang  dalam pengoperasiannya menimbulkan suara-suara  seperti  suara  mesin yang keluar melalui knalpot maupun  klakson  yang  dikeluarkan dapat  menjadi  sumber  kebisingan. Resiko yang timbul akibat kebisingan  dengan  tingkat  tekanan bunyi  di  atas  nilai  ambang  batas pendengaran adalah dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pendengaran,  selain  itu  kebisingan juga  dapat  menggangu  percakapan sehingga akan mempengaruhi komunikasi yang sedang berlangsung.Infrastruktur sangat dibutuhkan  pada  pembangunan  di daerah berkembang baik kota maupun  kabupaten,  infrastruktur yang perlu disediakan oleh
pemerintah  adalah  utilitas  publik, pekerjaan publik dan sektor transportasi publik. Penyediaan
infrastruktur publik ini perlu diselenggarakan  oleh  pemerintah, untuk  memastikan  ketersediaannya bagi kepentingan masyarakat. Kebutuhan energi juga perlu diminimalisir sesuai dengan peraturan  ESDM  Nomor  14  Tahun 2012 mengenai Manajemen Energi.Penerangan jalan umum (PJU)  merupakan  salah  satu  bagian utilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten, untuk dapat menyediakan dan merawat penerangan jalan umum yang  telah ada  pemerintah  menarik  dana  dari masyarakat  melalui  pajak  yang dibayarkan  setiap  bulan  bersamaan dengan  rekening  listrik  kepada  PT. PLN  (Persero).  Besarnya  pajak penerangan  jalan  umum  (PPJU) ditetapkan  berdasarkan  PERDA yang merupakan kewenangan Pemerintah daerah dan DPRD.
Sejalan  perkembangan  kota yang  ada,      Kota      Gorontalo  dan pertumbuhan penduduknya mengalami  perkembangan  yang sangat pesat, sehingga kebutuhanakan sarana dan prasarana  kota  secara  otomatis meningkat  pula.  Pada  malam  hari, timbul  kebutuhan  akan  fasilitas penerangan  jalan  dan  sarana  umum lainnya untuk menunjang aktivitas/kegiatan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, kenyamanan dan keindahan penataan kota di sepanjang  jalan.  Disamping  itu, tuntutan  dari  masyarakat  di  Kota Gorontalo  untuk  dapat  menikmati system  penerangan  pada  malam hari  di  daerahnya  masing-masing yang belum dapat terpenuhi seluruhnya dengan sistem
penerangan yang ada selama ini.
Ruas  jalan  yang  menjadi  akses jalan  yang  menjadi  jalan  utama yang  menghubungkan  kota  dan kabupaten,ruas  jalan  tersebut  ialah jalan  Prof.  Dr.  Jhon  A.  Katili. Kondisi  penerangan  jalan  umum (PJU)  pada  jalan  tersebut  masih kurang layak karena banyak pengguna  jalan  yang  mengeluhkan mengenai  tingkat  penerangan  yang kurang memadai, bahkan penerangan  jalan  tersebut  yang sering padam sehingga mengganggu  aktivitas  pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor. Kebutuhan akan penerangan  jalan  yang  baik  sangat diperlukan karena penggunaan jalan tersebut  banyak  digunakan  pada malam  hari.  Pada  penelitian  ini, lingkup kajiannya meliputi identifikasi  intensitas  cahaya  di sepanjang  ruas  jalan  Prof.  Dr.  Jhon A. Katili, mengukur lebar jalan dan klasifikasi  kelas  jalan,  kemudian mengukur  jarak  antar  lampu  jalan. Selain  itu,  penelitian  itu  juga
meliputi  tingkat  Penerangan  Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Prof. Dr.
Jhon A. Katili. 1.2. Signifikansi Penelitian Penelitian mengenai Penerangan Jalan Umum
(PJU) ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai berikut :
1. Sebagai bahan dalam publikasi ilmiah tingkat nasional  pada  jurnal  yang  ber ISSN  dan  sebagai  pemakalah pada  temu  imiah  lokal  dan nasional;
2. Sebagai  kontribusi  ide/konsep guna pengembangan pengayaan  bahan  ajar  pada bidang sains arsitektur terkhusus  pencahayaan  jalan ( street lighting ); 3. Memperkaya khasanah referensi untuk membangun/melengkapi materi ilmu pada rumpun ilmu arsitektur. 4. Sebagai kriteria atau pedoman dalam  penetapan  jumlah  titik lampu  jalan  di  ruas  jalan berdasarkan klasifikasi jalan; 5. Pemahaman kepada masyarakat pentingnya implementasi dalam penetapan  jumlah  titik  lampu jalan di ruas jalan berdasarkan klasifikasi jalan.
2.1. Definisi Penerangan Jalan
Definisi penerangan jalan
menurut  SNI-04-6262-2000  adalah lampu yang digunakan untuk penerangan  jalan  dimalam  hari sehingga  pejalan  kaki,  pesepeda dan  pengendara  dapat  melihat dengan  lebih  jelas  jalan  yang  akan dilalui  pada  malam  hari,  sehingga dapat  meningkatkan  keselamatan lalu  lintas  dan  keamanan  para pengguna jalan.
Lampu penerangan jalan tesebut diletakkan/dipasang di kiri/kanan  jalan  dan  atau  di  tengah (di  bagian  median  jalan)  yang digunakan  untuk  menerangi  jalan maupun  lingkungan  di  sekitar  jalan yang diperlukan termasuk persimpangan  jalan (intersection), jalan layang (interchange, overpass,  fly  over), jembatan  dan jalan  di  bawah  tanah (underpass,
terowongan).
Lampu penerangan yang
dimaksud adalah suatu unit lengkap yang  terdiri  dari  sumber  cahaya (lampu  /  luminer),  elemen-elemen optik (pemantul / reflector, pembias /  refractor,  penyebar  /  diffuser), elemen-elemen  elektrik  (konektor ke  sumber  tenaga  /  power  supply. dll.), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertikal dan pondasi tiang lampu. Menurut kriteria IESNA (Illuminating  Engineering  Society of  North  America)  RP-8-2000, tujuan  utama  dari  penerangan  jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan  penglihatan    di  waktu malam hari. Kualitas jarak pandang harus  dijaga,  serta  memudahkan bagi  kendaraan  yang  melintas  dan juga pejalan kaki. Perencana penerangan jalan harus mempertimbangkan  kualitas  jarak pandang  yang  menjadi  persyaratan utama  pemakai  jalan.  Hal  yang penting lain
yang harus
diperhatikan  adalah  membuat  jalan bermanfaat pada malam hari seperti halnya  pada  siang  hari,  dimana jarak pandang yang bagus dihasilkan melalui lampu penerangan jalan. Tujuan utama penerangan jalan  berdasarkan  SNI  04-6262- 2000 adalah:
1. Untuk memungkinkan pemakai  mobil,  sepeda  motor, sepeda  dan  kendaraan  yang ditarik binatang berjalan dengan aman; 2. Untuk  memungkinkan  pejalan kaki melihat cahaya, menyesuaikan diri, mengetahui  pejalan  kaki  dan memberikan kepekaan keamanan; 3. Untuk meningkatkan penampilan  suasana  sekitar pada waktu malam hari. Menurut  buku    Spesifiaksi Lampu Penerangan Jalan Perkotaan,  Ditjen  Bina  Marga, (2007)  beberapa  fungsi  dari  lampu penerangan jalan antara lain : a. Untuk meningkatkan keselamatan  dan  kenyamanan pengendara,  khususnya  untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari.
b. Memberi  penerangan  sebaik- baiknya menyerupai kondisi di siang hari.
c. Untuk  keamanan  lingkungan atau mencegah kriminalitas.
d. Untuk memberikan kenyamanan  dan  keindahan lingkungan jalan. Penggunaan lampu penerangan  jalan  dapat  berfungsi sebagai suatu alat yang
menghasilkan  keuntungan  sosial dan ekonomi terhadap publik (Sangkertadi, 2006) meliputi: a. Mengurangi kecelakaan  di waktu malam sehingga mencegah kerugian ekonomi; b. Sebagai alat bantu perlindungan  oleh    polisi  dan meningkatkan rasa aman terhadap  diri  sendiri  sehingga mengurangi tindak kriminalitas;
c. Memfasilitasi aliran lalu lintas kendaraan;
d. Mempromosikan kegiatan
bisnis  dan  pemakaian  fasilitas publik selama jam malam.
Pencahayaan lampu jalan memiliki  berbagai  bentuk  geometri peletakan sesuai dengan bentuk dan kondisi  jalan.  Secara  garis  besar tata  peletakan  pencahayaan  jalan umum  dikelompokkan  menjadi  3 (tiga) bagian, yaitu : jalan lurus/biasa,  tikungan  jalan  dan daerah konflik/persimpangan (Sangkertadi, 2006). a. Jalan Lurus Tata peletakan lampu
penerangan  jalan  pada  jalan  lurus terbagi  menjadi  beberapa  geometri tergantung  faktor  kepadatan  lalu lintas,  faktor  lebar  jalan  maupun faktor  estetika  semata.  Pembagian tersebut antara lain :
Satu sisi Dua sisi zig-zag Dua sisi berhadapan Dua buah pada median Satu buah pada median
Gambar 1.Tata Letak Pencahayaan Lampu Pada Jalan Lurus
b. Tikungan Jalan Selain berdasarkan faktor kepadatan  lalu  lintas,  faktor  lebar jalan maupun faktor estetika, peletakan  pencahayaan  juga  selalu memperhatikan faktor utama keselamatan.  Jika  lebar  jalan kurang  dari  1,5  kali  tinggi  luminer, luminer  dapat  diletakkan  pada  sisi luar  tikungan  dalam  peletakan  satu sisi.  Diperlukan  peletakan  yang
cermat untuk menghindari
kebingungan situasi.
Pada  tikungan  jalan  peletakan lampu  dilakukan  di  dua  sisi tikungan.  Jarak  antar  titik  titik lampu  yang  semakin  dirapatkan menjelang  puncak  tikungan  untuk memberikan  petunjuk  yang  lebih baik  terhadap  pengemudi.  Namun apabila tidak memungkinkan
dilakukan  peletakan  pada  dua  sisi jalan, cukup pada sisi terluar jalan.
Gambar 2. Tata Letak Pencahayaan Lampu Pada Tikungan Jalan
c. Daerah Konflik/ Persimpangan Jalan Peletakan luminer pada persimpangan, bundaran, penyempitan jalan dilakukan
sedemikian  rupa  sehingga  area tersebut  dapat  dengan  jelas  terlihat dari  kejauhan.  Pencahayaan  juga harus dapat membantu penumpukan lalu lintas dengan membantu pengemudi  memilih  jalur  keluar yang tepat.
Gambar 3. Tata Letak Pencahayaan Lampu Pada Persimpangan Jalan
Dalam peletakan lampu penerangan pada persimpangan jalan biasanya diharuskan memenuhi kaidah : a. Memberikan pencahayaan permukaan jalan pada persimpangan dengan luminansi yang lebih tinggi b. Menggunakan  warna  cahaya yang berbeda
c. Membedakan peletakan lampu pada  jalan  utama  dan  jalan
sekunder. 2.2. Fungsi Jalan Jalan sesuai dengan peruntukannya  terdiri  atas  jalan umum  dan  jalan  khusus.  Jalan umum dikelompokkan menurut sistem,  fungsi,  status,  dan  kelas. Berdasarkan  sifat  dan  pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, pengelompokan  fungsi  jalan  di Indonesia menurut Undang-Undang No.  38  Tahun  2004  tentang  Jalan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, adalah sebagai berikut: a. Jalan  arteri,  merupakan  jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan  ciri  perjalanan  jarak jauh, kecepatan rata-rata
tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi  secara  berdaya  guna. Jalan ini menghubungkan kota jenjang  kesatu  yang  terletak berdampingan
atau
menghubungkan  kota  jenjang kesatu  dengan  dengan  kota jenjang  kedua.  Peranan  jalan arteri  dibagi  menjadi  jalan arteri primer dan sekunder.
b. Jalan kolektor, merupakan jalan  umum  yang  berfungsi melayani angkutan pengumpul atau  pembagi  dengan  ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan  rata-rata  sedang, dan  jumlah  jalan    masuk dibatasi. Jalan ini
menghubungkan  kota  jenjang kedua  dengan  kota  jenjang kedua  atau  menghubungkan kota  jenjang  kedua  dengan kota  jenjang  ketiga.  Jalan  ini terdiri  dari  jalan  kolektor primer dan sekunder.
c. Jalan  lokal,  merupakan  jalan umum yang berfungsi
melayani  angkutan  setempat
dengan  ciri  perjalanan  jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,  dan  jumlah  jalan masuk  tidak  dibatasi.  Jalan lokal  menghubungkan  kota jenjang  kesatu  dengan  persil atau kota jenjang kedua dengan  persil,  kota  jenjang ketiga  dengan  kota  jenjang ketiga,  kota  jenjang  ketiga dengan kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga
dengan  persil  atau  kota  di bawah  kota  jenjang  ketiga sampai  persil.  Jalan  lokal dibagi  menjadi  jalan  lokal primer dan sekunder.
d. Jalan  lingkungan,  merupakan jalan  umum  yang  berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan  ciri  perjalanan  jarak dekat  dan  kecepatan  rata-rata rendah. Jalan lingkungan menghubungkan antarpusat kegiatan  di  dalam  kawasan perdesaan  dan  jalan  di  dalam lingkungan kawasan perdesaan, dan menghubungkan  antar  persil dalam kawasan perkotaan. Fungsi  jalan  tersebut  di  atas,
baik  primer  maupun  sekunder mempunyai karakteristik yang dapat  dilihat  dalam  tabel  sebagai berikut: Tabel 1. Karakteristik Fungsi Jalan Fungsi Jalan Karakteristik Arteri Primer a. Kecepatan rencana minimal 60 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 11 m c. Kapasitas  yang  lebih  besar  dari  volume  lalu  lintas rata-rata
d. Lalu  lintas  jarak  jauh  tidak  boleh  terganggu  oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas dan kegiatan lokal
e. Jalan masuk dibatasi sedemikian rupa f. Tidak boleh terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan Arteri Sekunder a. Kecepatan rencana minimal 30 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 11 m c. Mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar  daripada volume lalu lintas rata-rata d. Lalu  lintas  cepat  tidak  boleh  terganggu  oleh  lalu lintas lambat e. Jalan  persimpangan  dengan  pengaturan  tertentu tidakmengurangi kecepatan rencana dengan kapasitas jalan. Kolektor Primer a. Kecepatan rencana minimal 40 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 9 m c. Mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar  daripada volume lalu lintas rata-rata
d. Jalan  masuk  dibatasi,  direncanakan  sehingga  tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan e. Tidak terputus walaupun memasuki kota Kolektor Sekunder a. Kecepatan rencana minimal 20 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 9 m
c. Mempunyai  kapasitas  yang  lebih  besar  daripada
Fungsi Jalan Karakteristik volume lalu lintas rata-rata d. Lalu  lintas  cepat  tidak  boleh  terganggu  oleh  lalu lintas lambat Lokal Primer a. Kecepatan rencana minimal 20 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 7,5 m c. Tidak terputus walaupun masuk desa Lokal Sekunder a. Kecepatan rencana minimal 10 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 7,5 m Lingkungan Primer a. Kecepatan rencana minimal 15 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 6,5 m c. Persyaratan  teknis  diperuntukkan  bagi  kendaraan beroda tiga atau lebih Lingkungan Sekunder a. Kecepatan rencana minimal 10 km/jam b. Lebar badan jalan minimal 6,5 m
c. Diperuntukkan  bagi  kendaraan  beroda  tiga  atau lebih
Sumber: UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan, PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan
3.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengidentifikasi intensitas cahaya di sepanjang ruas jalan
Prof. Dr. Jhon A. Katili.; 2. Mengevaluasi kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) disesuaikan dengan lebar dan klasifikasi jalan. 3.2. Metode dan Rancangan Penelitian Berdasarkan  kajian  yang  akan diteliti  yaitu  mengenai  Penerangan Jalan Umum (PJU), maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan mengkaji intensitas cahaya di
sepanjang  ruas  jalan  Prof.  Dr.  Jhon A. Katili, mengukur lebar jalan dan klasifikasi  kelas  jalan,  kemudian mengukur  jarak  antar  lampu  jalan. Selain  itu,  penelitian  itu  juga meliputi  tingkat  Penerangan  Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili.
Metode survey dilakukan menggunakan alat ukur Digital Lux
Meter model  :  LX-1010B,  alat rekam (kamera) serta meteran.

## 3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yakni di ruas jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, Kota Gorontalo.
Gambar 4. Kondisi Eksisting Prof. Dr. Jhon A. Katili. Sumber : Peneliti, 2018
3.4. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian mengenai evaluasi  tingkat  Penerangan  Jalan
Umum (PJU) di Kota Gorontalo ini dapat dirincikan sebagai berikut :
1. Area Pengukuran
 Area pengukuran  tiap tiang lampu jalan  dibagi  menjadi  6  (tiga)  titik ukur yakni :
1) Titik  Satu  :  Bagian  ruas jalan  sebelah  kiri  (2  meter dari torotoar) sebaris dengan tiang lampu jalan, 2) Titik  Dua  :  Bagian  ruas jalan  sebelah  kanan  (2 meter  dari  median  jalan) sebaris dengan tiang lampu jalan, 3) Titik Tiga : Sebelah kanan sejauh  2  meter  dari  titk satu,
4) Titik  Empat  :  Sebelah  kiri sejauh  2  meter  dari  titk satu,
5) Titik  Lima  :  Sebelah kanan  sejauh  2  meter  dari titk dua,
6) Titik  Enam  :  Sebelah  kiri sejauh  2  meter  dari  titk dua.
 Jarak  tiang  lampu  jalan  dibagi menjadi  4  (empat)  dan  dilakukan pengukuran seperti point (a)
2. Pemotretan dan Perekaman Pemotretan  dilakukan  pada  elemen- elemen  lalu  lintas  seperti  kondisi  jalan, lebar  jalan,  keberadaan  pohon  dan bukaan
median jalan, kondisi penerangan sekitar, banyaknya kendaraan. Perekaman dilakukan untuk mengidentifikasi  tingkat  bunyi  yang diperoleh  melalui  alat Digital  Lux Meter, model LX-1010B .
3. Alat Ukur
Alat  yang  digunakan  bernama Digital Lux Meter, model LX-1010B sebanyak 2 (dua)  buah.  Alat  tersebut  memiliki kemampuan  jangkauan  ukur  dari  2000 Lux s/d 50000 Lux.
Gambar 5. Digital Lux Meter, model LX-1010B
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

## 4.1. Data Hasil Pengukuran
Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili dengan mengukur intensitas pencahayaan  lampu  penerangan  jalan  umum  dimulai  dari  lampu  penerangan  jalan  umum perempatan  Bank  BRI  Andalas  sampai  penerangan  jalan  umum  perempatan  Masjid.  Lebar  jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili adalah 14 meter dan termasuk kelas arteri primer sehingga sesuai dengan SNI  7391  tahun  2008  syarat  intensitas  pencahayaan  (Ilumuniasi/I)  antara  11  –  20  Lux.  Panjang jalan  yang  termasuk  lokasi  penelitian  adalah  sepanjang  550  M.  Untuk  jalan  arteri  Primer  tingkat keseragaman  (Luminasi/L)  yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan  SNI  7391  tahun  2008  adalah minimum 50 cd. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 6. Sketsa Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili
Gambar 7. Tipikal Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili
Gambar 7. Tipikal Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili
1 m 1 m
6,5 m 6,5 m 1 m 1 m  1 m
Jumlah  LPJU  yang  terpasang  di sepanjang  jalan  lokasi  penelitian  adalah  13 buah PJU dengan jarak antar PJU adalah 50 meter.  Diantara  13  buah  PJU  pada  lokasi,  2 buah PJU tidak berfungsi dengan baik. Pada umumnya lampu ini terpasang di jalan-jalan
utama.  LPJU  ini  terpasang  pada  median jalan  di  jalan  dua  arah.  Keseluruhan  lampu yang  terpasang  masih  berupa  penerangan jalan  umum  konvensional  (sumber  energi dari PLN). Tipe lampu yang digunakan pada PJU adalah :
Tabel 2. Tipe Lampu PJU Konvensional
Tipe Lampu Klasifikasi Ukuran Philips SON – T 250 Watt Igniator SN – 58 250 Watt Ballast BSN – 250 Watt Capasitor 32 MF Feeting E-40 Lumen 27.000 LM Sumber : Hasil Survey, 2018 Tabel 3. Data Kondisi Eksisting PJU Konvensional Simbol Keterangan PJU Konvensional h Tinggi tiang 6,7 m l Lebar jalan 7,0 m w Panjang ornament (horizontal) 1,5 m b Lebar bahu jalan 1,0 m S Jarak antar tiang 50,0 m  Sudut kemiringan ornament 10 o

## Sumber : Hasil Survey, 2018
Dari  hasil  pengukuran  intensitas  pencahayaan  lampu  penerangan  jalan diperoleh hasil untuk ruas jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili seperti dijabarkan berikut.
Gambar 7. Lampu Penerangan Jalan Umum
H = 4 m L = 50 m H = 6,7 m H = 2,7 m
Setelah dilakukan pengukuran intensitas  cahaya  pada  13  buah  PJU,  maka dapat direkapitulasi pada tabel dibawah ini. Tabel 4. Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya PJU dalam Lux No PJU Tingkat Pengukuran Tingkat Pencahayaan (Lux) Samping PJU Bawah PJU Kiri Kanan Tengah Kiri Kanan 1 PJU 1 H = 0 m 340 330 350 430 520 H = 4 m 510 460 500 770 570 2 PJU 2 H = 0 m Mati 420 170 Mati 320 H = 4 m Mati 450 180 Mati 350 3 PJU 3 H = 0 m 310 Mati 200 340 Mati H = 4 m 440 Mati 210 350 Mati 4 PJU 4 H = 0 m 330 320 280 380 420 H = 4 m 370 330 290 450 450 5 PJU 5 H = 0 m 410 340 280 350 370 H = 4 m 420 390 290 420 380 6 PJU 6 H = 0 m 250 310 230 300 270 H = 4 m 300 410 300 330 350 7 PJU 7 H = 0 m 330 360 290 370 290 H = 4 m 400 430 350 380 410 8 PJU 8 H = 0 m 320 300 270 320 450 H = 4 m 330 320 290 400 440 9 PJU 9 H = 0 m 360 290 330 300 320 H = 4 m 410 420 380 410 380 10 PJU 10 H = 0 m 280 350 270 310 370 H = 4 m 290 450 290 390 400 11 PJU 11 H = 0 m 270 340 340 380 390 H = 4 m 300 380 440 420 430 12 PJU 12 H = 0 m 290 320 280 320 300 H = 4 m 330 420 290 450 380 13 PJU 13 H = 0 m 330 350 370 460 480 H = 4 m 470 440 460 510 520
Tingkat  intensitas  cahaya  lampu  penerangan  jalan  umum  dengan  menggunakan  alat  Digital Meter  diperoleh  tingkat  pencahayaan  dalam  satuan  Lux  (Iluminansi).  Pada  alat  Digital  Meter digunakan pengukuran Range B (20000 –  19990).  Tingkat  kuat  penerangan (illumination/iluminasi)  sebagian  besar  ditentukan  oleh  kuat  cahaya  yang  jatuh  pada  suatu  luas bidang  atau  permukaan  dan  dinyatakan  sebagai  iluminasi  rata-rata.  Iluminasi  rata-rata  adalah tingkat  kuat  penerangan  rata-rata  yang  diukur  secara  horizontal  dan  vertikal  untuk  suatu  bidang
kerja.  Kepadatan  cahaya  atau  luminasi  adalah  ukuran  kepadatan  radiasi  cahaya  yang  jatuh  pada suatu bidang dan dipancarkan ke arah mata sehingga mata mendapatkan kesan terang (brightness). Dengan menggunakan analisa komparasi, hasil pengukuran kuat tingkat pencahayaan lampu penerangan  jalan  umum  yang  telah  diuraikan  pada  tabel  diatas  dibandingkan  dengan  tabel persyaratan pencahayaan jalan berdasarkan iluminasi jalan berikut ini.
Tabel 5. Persyaratan Pencahayaan Jalan Berdasarkan Iluminasi Jalan Diadopsi Dari SNI 04-6262-2000 dan CIE
No. Klasifikasi Jalan L avg (cd/m2) Uniformity E avg (lux) Uniformity U 0 U 1 g 1 g 2 1 Arteri 2,00 0,40 0,70 340 - 460 0,40 0,55 2 Kolektor 1,50 0,40 0,70 170 - 230 0,30 0,55 3 Lokal 0,75 0,40 0,50 100 - 150 0,30 0,55 4 Lingkungan 0,50 0,40 0,50 60 - 100 0,30 0,55
Sumber : Dinas Penerangan Jalan Umum & Sarana Jaringan Utilitas
Tabel 6.  Komparasi Kuat Tingkat Pencahayaan PJU Pada Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili No PJU E avg (Lux) = 340 – 460 Samping PJU Bawah PJU Kiri Kanan Tengah Kiri Kanan 1 PJU 1 Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Diatas Standar Diatas Standar Sesuai Standar Diatas Standar Diatas Standar Diatas Standar 2 PJU 2 Mati Sesuai Standar Dibawah Standar Mati Dibawah Standar Mati Sesuai Standar Dibawah Standar Mati Sesuai Standar 3 PJU 3 Dibawah Standar Mati Dibawah Standar Sesuai Standar Mati Sesuai Standar Mati Dibawah Standar Sesuai Standar Mati 4 PJU 4 Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 5 PJU 5 Sesuai Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 6 PJU 6 Dibawah Dibawah Dibawah Dibawah Dibawah
No PJU E avg (Lux) = 340 – 460 Samping PJU Bawah PJU Kiri Kanan Tengah Kiri Kanan Standar Standar Standar Standar Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar 7 PJU 7 Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 8 PJU 8 Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 9 PJU 9 Sesuai Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 10 PJU 10 Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 11 PJU 11 Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 12 PJU 12 Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar 13 PJU 13 Dibawah Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Diatas Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Sesuai Standar Diatas Standar Diatas Standar Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018
Tabel 7. Rekapitulasi Komparasi Kuat Tingkat Pencahayaan PJU
Pada Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili
PJU Jumlah Lampu Di bawah Standar Sesuai Standar Di atas Standar PJU 1  PJU 2  PJU 3  PJU 4  PJU 5  PJU 6  PJU 7  PJU 8  PJU 9  PJU 10  PJU 11  PJU 12  PJU 13  Jumlah 7 5 1
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018
Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  di jalan  arteri  cenderung  lebih  banyak  lampu yang  kuat  tingkat  pencahayaannya  dibawah standar.  Jadi  kuat  tingkat  pencahayaan penerangan  jalan  umum  di  ruas  jalan  Prof. Dr.  Jhon  A.  Katili  dibandingkan  dengan standar yang berlaku, kuat tingkat pencahayaannya  tidak  merata  pada  masing- masing  PJU.  Untuk  PJU  1  yang  terletak
pada  perempatan  jalan  dan  terdapat  lampu lalu  lintas,  batasan  intensitas  pencahayaan (iluminansi)  dan  luminansi  pada  rambu- rambu  lalu  lintas  yang  dipasang  berdekatan dengan  lampu  penerangan  jalan  atau  papan reklame  ditentukan  seperti  pada  table  7. (AASHTO, 1984), yang bertujuan agar lebih menarik perhatian bagi pengguna jalan.

## 4.2. Luaran yang Dicapai
Tabel 8.  Persentase Kuat Tingkat Pencahayaan PJU
Pada Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili Kriteria Jumlah Lampu Persentase (%) Di bawah Standar 7 54 Sesuai Standar 5 38 Di atas Standar 1 8 Total 13 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018
Tabel 8. diatas diuraikan bahwa jumlah
PJU  pada  Ruas  Jalan    Prof.  Dr.  Jhon  A. Katili adalah 13 buah lampu dengan kriteria persentase  dibawah  standar  54%,  sesuai
standar  38%,  dan  diatas  standar  8%.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar grafik dibawah ini.
Gambar 8. Persentase Kuat Tingkat Pencahayaan PJU Batasan intensitas pencahayaan (iluminansi)  dan  luminansi  pada  rambu- rambu  lalu  lintas  yang  dipasang  berdekatan dengan  lampu  penerangan  jalan  atau  papan reklame ditentukan pada Tabel 4.6 (AASHTO, 1984), yang bertujuan agar lebih menarik perhatian bagi pengguna jalan.
Tabel 9. Batasan Intensitas pencahayaan Untuk Rambu Lalu Lintas
Daerah sekitar penempatan rambu Iluminansi ( Lux) Luminansi (cd/m2) Rendah 108 – 216 24 - 48 Sedang 216 – 432 48 - 96 Tinggi 432 – 864 96 - 192 Sumber : AASHTO, 1984
Berdasarkan  Tabel  6.  untuk  batasan intensitas  pencahayaan  pada  rambu  lalu lintas,  PJU  1  yang  berada  tepat  pada perempatan  lampu  lalu  lintas  memiliki tingkat  intensitas  pencahayaan  di  atas standar  dan  dan  PJU  13  yang  berada  pula tepat  pada  perempatan  lampu  lalu  lintas
memiliki  tingkat  intensitas  pencahayaan sesuai  standar.  Jika  dikonversikan  ke pengukuran  Range  B  (2000  –  19990) dikalikan  dengan  10  Lux  maka  apabila dibandingkan  dengan  standar  batasan  pada tabel 6 diperoleh hasil sebagai berikut.
54% 38% 8% Di bawah Standar Sesuai Standar Di atas Standar
Tabel 10. Batasan Intensitas Pencahayaan Untuk PJU 1 dan PJU 13
No PJU Tingkat Pengukuran Tingkat Pencahayaan (Lux) Samping PJU Bawah PJU Kiri Kanan Tengah Kiri Kanan 1 PJU 1 H = 0 m Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi H = 4 m Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 13 PJU 13 H = 0 m Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi H = 4 m Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018
Faktor  penyebab  yang  mempengaruhi lampu  penerangan  jalan  arteri  memiliki intensitas  pencahayaan  di  bawah  standar karena  volume  kendaraan  yang  melintas lebih  banyak  dibandingkan  ruas  jalan  yang lain sehingga kaca penutup lampu penerangan  jalan  lebih  cepat  kotor  dan kusam  terkena  dampak  polusi  asap.  selain itu  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  usia pemasangan  lampu.  Hal  ini  mungkin  saja merupakan  dampak  akibat  perawatn  lampu penerangan  jalan  yang  tidak  dilaksanakan secara maksimal.
Dalam  konteks  pengelolaan,  prinsip- prinsip Good  Governance yang  perlu dilakukan  pengelola  PJU  di  Kota  Gorontalo dalam  hal  ini  Dinas  PJU  Kota  Gorontalo seperti :
a. Transparasi dalam pengelolaan Antara lain adanya posko 24 jam  yang melayani  pengaduan  masyarakat  atas pelayanan PJU
b. Tingkat partisipasi masyarakat
Dengan indikator banyaknya permintaan  warga  baik  melalui  surat, telepon  atau  datang  sendiri  untuk pemasangan  lampu  PJU  di  lingkungan perumahan
c. Akuntabilitas kinerja pengelolaan
Diadakannya organisasi pengelolaan di kecamatan Kota Gorontalo

## 5.1. Kesimpulan
Setelah melakukan analisis, maka dapat
diambil  kesimpulan  bahwa  ruas  jalan  Prof. Dr.  Jhon  A.  Katili  yang  merupakan  jalan arteri  cenderung  lebih  banyak  lampu  yang intensitas  pencahayaan  di  bawah  standar. Dari  13  buah  lampu  PJU  memiliki  kriteria
persentase  dibawah  standar  54%,  sesuai standar 38%, dan diatas standar 8%.
Jadi intensitas peencahayaan penerangan  jalan  umum  di  ruas  jalan  Prof. Dr.  Jhon  A.  Katili  dibandingkan  dengan standar yang berlaku, intensitas pencahayaan tidak  merata  pada  masing-masing  PJU. Untuk PJU 1 yang terletak pada perempatan jalan dan terdapat lampu  lalu lintas, batasan kuat pencahayaan
(iluminansi) dan luminansi  pada  rambu-rambu  lalu  lintas yang  dipasang  berdekatan  dengan  lampu penerangan  jalan  atau  papan  reklame bertujuan  agar  lebih  menarik  perhatian  bagi pengguna jalan.

## 5.2. Saran
Sebagai  rekomendasi  kepada  Pihak Pemerintah  Kota  Gorontalo  agar  segera melakukan  perbaikan  ataupun  peremajaan kepada PJU yang sudah tidak berfungsi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional,  (2003),  “ SNI 6967    Persyaratan  Umum    Sistem Jaringan  dan  Geometrik  Jalan”,
Perumahan, Bandung:BSN.
Badan    Standarisasi    Nasional,    (2008), “ SNI    7391    Spesifikasi  Penerangan Jalan    di    Kawasan    Perkotaan” ,
Jakarta:BSN.
Direktorat  Jenderal    Bina    Marga,    (1991), “Spesifikasi    Lampu  Penerangan Jalan Perkotaan” , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jenderal  Bina  Marga,  (1997), “Tata
Cara  Perencanaan  Geometrik  Jalan Antar Kota” , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jenderal  Bina  Marga,  (2005), “Audit Keselamatan Jalan”, Jakarta.
Ditjen  Bina  Marga,  (2007.a), “Penyusunan Sistem    Manajemen  dan  Pedoman Keselamatan  Jalan  dalam  Kegiatan Pembangunan Jalan”, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum ESDM,  (2012), “Energi  Bersih :  Indonesia Mau,  Indonesia  Mampu,” ESDM Mag, p. 02.
ESDM,  (2012), “Peraturan  Menteri  ESDM
No.  14  Tentang  Manajemen  Energi”
p. 0.
Mulyono,A.T.,
(2009), “Audit Keselamatan    Infrastruktur    Jalan (Studi    Kasus    Jalan    Nasional    KM
78-KM    79    Jalur    Pantura  Jawa Kabupaten  Batang) ”,  LPPM  UGM:
Yogyakarta.
Mulyono, A.T., Berlian, K., Gunawan, H.E., (2009),  “ Penyusunan  Model  Audit Defisiensi  Keselamatan  Infrastruktur Jalan  untuk  Mengurangi  Potensi Terjadinya Kecelakaan Berkendaraan” ,    Laporan    Hibah
Kompetitif    Penelitian    sesuai Prioritas  Nasional  Batch  II,  LPPM UGM: Yogyakarta.
Kementrian    Pekerjaan    Umum,    (2011), “Undang-undang
Republik
Indonesia    Nomor    19    Tahun    2011 tentang    Persyaratan  Teknis  Jalan dan  Kriteria  perencanaan  Teknis Jalan”, Jakarta.
Patty,  F.A,  (1967), “Industrial Hygiene and Toxicology  Volume  1, Inter  Science Publisher Inc: New York.
Sekretariat  Negara,  (2006),  “ Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor 34  Tahun  2006  tentang  Jalan” , Jakarta.
Sekretariat Negara, (2009), “Undang-
undang  Republik  Indonesia  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  LLAJ Alinyement Vertical” , Jakarta.
Suma’mur,  (1995),  “ Keselamatan  Kerja Dan  Pencegahan  Kecelakaan ”,  CV. Haji Masagung: Jakarta.
Sutanto,  (1999), “Penginderaan  Jauh  Jilid II, Gajah  MadaUniversity  Press: Yogyakarta.