## PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA

## Ratna Kumala Sari
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Sapto Budoyo
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Abstrak  : salah  satu  indikator  keberhasilan  penyelenggaraan  negara  ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah  dipaparkan  di  atas,  penulis  merumuskan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam Artikel  ini,  yaitu  Bagaimana  perkembangan  pengaturan  HAM  dalam  hukum  di Indonesia?  Di  dalam  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif  ini  kemudian  dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini  telah  menunjukkan  perkembangan  yang  relatif  baik  dan  memadai  jika dibandingkan  masa  lalu.  Hal  ini  berarti  penghormatan  dan  pengakuan  HAM  secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya  adalah  seberapa  banyak  setumpuk  regulasi  tersebut  untuk  dapat diimplementasikan  sebagai  upaya  memberikan  perlindungan  dan  jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Kata Kunci: Perkembangan, HAM, Indonesia
Abstract: one indicator of the success of the administration of the state is its ability to uphold human rights. From the background described above, the writer formulated the problem that will be discussed in this article, namely How is the development of human rights regulations in law in Indonesia? In this normative juridical study, it can be  concluded  that  the  development  of  human  rights  regulations  in  law  in  Indonesia has  shown  relatively  good  and  adequate  development  compared  to  the  past.  This means  that  respect  and  recognition  of  normative  human  rights  by  the  state  has gained  a  legal  position  in  Indonesia.  The  problem  is  how  many  stacks  of  these regulations can be implemented as an effort to provide constitutional protection and guarantees as well as the enforcement of human rights in Indonesia.
Keywords: Development, Human Rights, Indonesia

## LATAR BELAKANG
Hak  asasi  manusia  menjadi  bahasan yang  penting  setelah  terjadinya  Perang Dunia II dan saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural right merupakan suatu kebutuhan dari realitas  sosial  yang  bersifat  universal. Hal tersebut dikarenakan konsep hukum alam  yang  berkaitan  dengan  dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial[1].  Negara  Indonesia  yang termasuk  sebagai  anggota  PBB  harus melakukan  ratifikasi  instrumen  HAM Internasional  sesuai  dengan  falsafah Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.
Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia  merupakan  salah  satu  ciri  dari negara  hukum.[2]  Negara  Indonesia merupakan  negara  yang  berlandaskan atas  hukum  sesuai  dengan  bunyi  Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga menyebutkan  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum ( rechstaat ) bukan berdasar atas kekuasaan belaka ( maachstaat ).  Istilah  negara  hukum ( rechstaat) berdasarkan  dari  sistem hukum Civil Law yang pada  awalnya
dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental,  sedangkan  istilah Rule  of Law dianut  oleh  negara  yang  menganut sistem  hukum Anglo  Saxon .  Menurut Plato konsep rechtsstaat dan rule  of Law menjadi  konsep  negara  hukum yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang  bijaksana  dan  warganegaranya terdiri  atas  kaum  filosof  yang  bijak, militer dan tehnokrat, petani dan pedagang.  Para  ahli  memformulasikan secara  konkrit  negara  hukum  kedalam rechtsstaat dan rule  of  Law yang merupakan  gagasan  konstitusi  untuk menjamin  hak  asasi  dan  pemisahan kekuasaan.[3]
Menurut  Montesquieu,[4]  negara  yang paling baik adalah negara hukum sebab dalam  konstitusi  yang  terdapat  dalam negara  hukum  terkandung  tiga  inti pokok, antara lain:
1.  Perlindungan HAM
2.  Ditetapkannya  kenegaraan  suatu
negara, dan
3.  Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara
Pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang  menegaskan
berbagai
konversi internasional mengenai  hak  asasi  manusia.  Namun untuk  memayungi  seluruh  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada, saat ini telah ditetapkan Undang-undang khusus  mengenai  Hak  Asasi  Manusia yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[5]
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji bagaimana  perkembangan  pengaturan HAM  di  Indonesia  ke  dalam  artikel ilmiah dengan pokok permasalahan : 1.  Bagaimana perkembangan
pengaturan HAM dalam Hukum
Indonesia ?

## PEMBAHASAN
Perkembangan  Pengaturan    Hak Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Di Indonesia
1.  Pengertian Hak Asasi Manusia Darmodiharjo dan Shidarta
mendefinisikan HAM sebagai hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah  Tuhan
Yang  Mahas  Esa.  [6]  Dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999 tentang Hak
Asasi Manusia
menjelaskan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada  hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia”.
Menurut  John  Locke    menyatakan bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  hak- hak  yang  diberikan  langsung  oleh Tuhan  Yang  Maha  Pencipta  sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada  kekuasaan  apapun  di  dunia  yang dapat  mencabutnya.  Hak  ini  sifatnya sangat  mendasar  (fundamental)  bagi hidup  dan  kehidupan  manusia  dan merupakan  hak  kodrati  yang  tidak  bisa terlepas  dari  dan  dalam  kehidupan manusia. [7]
Berdasarkan  beberapa  pengertian  HAM di  atas,  diperoleh  suatu  kesimpulan bahwa  HAM  merupakan  hak  yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati  dan  fundamental  sebagai  suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati,
dijaga,  dan  dilindungi  oleh  setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan  perlindungan  terhadap  HAM  ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia  secara  utuh  melalui  aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dan kepentingan umum.[8]

## 2.  Perkembangan  Pengaturan  Hak
Asasi  Manusia  dalam  Hukum  di Indonesia
Pengaturan HAM di Indonesia mengalami  pasang  surut  yang  secara jelas  dapat  dilihat  melalui  periodesasi sejarah  Indonesia,  mulai  dari  tahun 1908  hingga  sekarang.  Para  ahli  biasa membagi  tahap  perkembangan  hak asasi  manusia  dalam  tiga  generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang  yang  dianggap  memiliki kesamaan. Hak asasi manusia generasi pertama mencakup  hak-hak  sipil  dan politik;  Hak  asasi  manusia  generasi kedua mencakup  hak-hak  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya;  dan  Hak asasi manusia generasi ketiga mencakup hak-hak yang  bersifat
individual dan kolektif, termasuk didalamnya  konsep  tentang  hak  atas pembangunan  ( Right  to  Development ). Periode  perkembangan  HAM  dalam hukum  di  Indonesia  dijelaskan  sebagai berikut:
a.  Periode 1908-1945
HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia  terutama  sejak  tahun  1908 bertepatan dengan kelahiran Budi Utomo, yakni di mana timbulnya
kesadaran akan pentingnya pembentukan  suatu  negara  bangsa ( nation  state )  melalui  berbagai  tulisan dalam  suatu  Majalah  Goeroe  Desa. Konsep  HAM  yang  mengemuka  adalah konsep-konsep  mengenai  hak  atas kemerdekaan,  dalam  arti  hak  sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan  nasib  sendiri  ( the  right  of self  determination ).  Namun  HAM  dalam bidang  sipil,  seperti  hak  bebas  dari diskriminasi  dalam  segala  bentuknya dan  hak  untuk  mengeluarkan  pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan.
Bahkan konsep mengenai  hak  untuk  turut  serta  dalam pemerintahan  telah  dikemukakan  oleh Budi Utomo.
Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring  dengan
kemunculan berbagai organisasi
pergerakan  yang  intinya  sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia  yaitu  hak  menentukan  nasib sendiri.  Pada  masa-masa  selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa  Indonesia  yang  antara  lain dikemukakan  Hatta,  makin  memperkuat anggapan  bahwa  HAM  telah  dikenal dan  bukanlah  hal  baru  bagi  Bangsa Indonesia.  Perkembangan  pemikiran HAM  mengalami  masa-masa  penting manakala  terjadi  perdebatan  tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI. Supomo  mengemukakan  bahwa  HAM berasal  dari  cara  berpikir  yang  liberal dan  individualistik  yang  menempatkan warga  negara  berhadapan  dengan negara,  dan  karena  itu,  paham  HAM tidak  sesuai  dengan  “ide  intergralistik dari Bangsa Indonesia”. Menurut
Supomo  manusia  Indonesia  menyatu dengan  negaranya  dan  karena  itu  tidak masuk  akal  mau  melindungi  individu dari  negara.  Debat  ini  muncul  kembali pada  pertengahan  Juli  1945.  Sukarno mengemukakan  bahwa  keadilan  yang diperjuangkan  bagi  Bangsa  Indonesia bukanlah  keadilan  individual,  melainkan keadilan sosial dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada
tempatnya  dalam  UUD.  Sebaliknya, Muhammad  Hatta  dan  Muhammad Yamin  memperingatkan  bahwa  bisa saja  negara  menjadi  negara  kekuasaan dan  karena  itu  hak-hak  dasar  warga negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, dimana hak-hak  dasar  demokratis  seperti  hak untuk  berserikat  dan  berkumpul  dan untuk menyampaikan pendapat diatur. Hak  asasi  barulah mendapatkan  tempat yang  penting  utamanya  pada  masa KRIS  1949  dan  UUDS  1950,  karena kedua  UUD  atau  konstitusi  itu  memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan  KRIS  1949  dibuat  setelah lahirnya Declaration  of  Human  Right 1948,  sedangkan  UUDS  1950  adalah perubahan  dari  KRIS  1949  melalui  UU Federal No. 7 Tahun 1950.

## b.  Periode 1950-1959
Meskipun  usia  RIS  relatif  singkat,  yaitu dari tanggal 27 Desember 1949   sampai 17  Agustus  1950,  namun  baik  sistem kepartaian  multi  partai  maupun  sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya  UUD  1945,  masih  berlanjut.
Kedua sistem yang menumbuhkembangkan   sistem    politik
demokrasi  liberal/  parlementer  tersebut semakin  berlanjut  setelah  Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan  berlakunya  UUDS  1950  pada periode  17  Agustus  1950-5  Juli  1959. Bahkan  pada  periode  ini  suasana kebebasan  yang  menjadi  semangat demokrasi  liberal  sangat  ditenggang, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  baik pemikiran  maupun  aktualisasi  HAM pada  periode  ini  mengalami  “pasang” dan menikmati “bulan madu”,[9] karena:
1.  semakin  banyaknya  tmbuh  partai politik  dengan  beragam  ideologinya masing-masing;
2.  kebebasan  pers  sebagai  salah  satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya;
3.  Pemilihan  Umum  sebagai  pilar  lain dari  demokrasi  berlangsung  dalam suasana kebebasan, fair, dan demokratis;
4.  Parlemen  atau  Dewan  Perwakilan Rakyat  sebagai  representasi  dari kedaulatan rakyat menunjukan kinerja  dan  kelasnya  sebagai  wakil- wakil  rakyat  dengan  melakukan kontrol atau pengawasan;
5.  wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif.
Satu  hal  yang  penting  adalah  bahwa semua partai,dengan pandangan ideologis  yang  berbeda-beda,  sepakat bahwa HAM harus dimasukan ke  dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan  sentral  dalam  batang  tubuh UUD.  Melalui  UUDS  Tahun  1950,  di dalamnya  dimasukkan  sebanyak  36 pasal tentang HAM. Salah satu keistimewaan  UUDS  ini  adalah  dalam salah  satu  pasalnya  yaitu  Pasal  21 dicantumkan tentang hak untuk melakukan demontrasi dan mogok kerja oleh para buruh sebagai alat memperjuangkan  hak-haknya  terhadap majikannya.  Namun,  UUDS  ini  tidak berumur panjang, sebab pada tanggal 5 Juli  1959  Presiden  Soekarno  kembali memberlakukan UUD 1945.

## 3. Periode 1959-1966
Memasuki  periode  kedua  berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkan Dekrit Presiden  5  Juli  1959,  gagasan  atau konsepsi  Presiden  Soekarno  mengenai demokrasi  terpimpin  dilihat  dari  sistem politik  yang  berlaku  yang  berada  di bawah  kontrol/kendali  Presiden.  Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan
ataupun
menenggang adanya kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah  naungan  demokrasi  terpimpin, pemikiran  tentang  HAM  dihadapkan pada  restriksi  atau  pembatasan  yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami  kemunduran  ( set  back ) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik  dengan  situasi  pada  masa Demokrasi Parlementer.
Namun  ditengah  suramnya  perjalanan HAM,  pada  saat  itu  ada  tiga  konvensi HAM yang disahkan, yaitu:
a.  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan dengan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 b.  Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990
c.  Konvensi  Internasional  Menentang
Apartheid  dalam  Olahraga  dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1993.

## 4. Periode 1966-1998
Pemberontakan  G30S/PKI  tanggal  30 September  1966  yang  diikuti  dengan chaos  mengantarkan  Indonesia  kembali mengalami  masa  kelam  kehidupan berbangsa. Presiden
Soekarno
mengeluarkan Supersemar yang
dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan  kembali  pada  situasi  dan keadaan  dimana  HAM  tidak  dilindungi. Hal  ini  disebabkan  oleh  pemikiran  para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran  HAM  adalah  produk  barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan
“pembangunan”  sehingga  segala  upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan.  Hal  ini  tercermin  dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya  bersifat  restriktif  terhadap HAM.
Pada  pihak  lain,  masyarakat  umumnya diwakili  LSM  dan  kalangan  akademis berpandangan  bahwa  HAM  adalah universal. Keadaan minimnya
penghormatan  dan  perlindungan  HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1966-
1998.
Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa  kemajuan
dapat  dilihat  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan
HAM yaitu diintegrasikannya HAM
dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan  perundangan  HAM.  [10]  Era reformasi  MPR  memasukkan  prinsip- prinsip  HAM  dalam  UUD  1945.  Prinsip- prinsip  HAM  tersebut  pada  pasal  28A hingga  pasal  28J  UUD  Tahun  1945 (amandemen).
Instrumen  HAM  Internasional  yang diratifikasi, seperti:
a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan  Kejam  lainnya  dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999
b. Konvensi
Penghapusan segala Bentuk  Diskriminasi  Rasial  dengan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun
1999
c.  Konvensi  ILO  Nomor  87  tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres
Nomor 83 Tahun 1998
d. Konvensi  ILO  Nomor  105  tentang Penghapusan  Kerja  Paksa  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1999
e. Konvensi  ILO  Nomor  111  tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan  dan
Jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999
f.  Konvensi  ILO  Nomor  138  tentang Usia  Minimum  untuk  Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999
g. Kovenan  Internasional  tentang  Hak-
Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2005
Kemudian  disahkan  sejumlah  Undang-
Undang sebagai bentuk dari kesungguhan  negara  Indonesia  dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya,
antara lain: a. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang
Kebebasan
Menyatakan Pendapat;
b. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang HAM;
c.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
d. Amandemen berbagai Undang-
Undang  untuk  diselaraskan  dengan prinsip-prinsip  HAM,  seperti  Undang- Undang Partai Politik, Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres Nomor 11
Tahun 1963;
e. Rencana  Aksi  Nasional  HAM  (RAN- HAM)  dalam  rangka  memberikan jaminan  bagi  peningkatan  pemajuan dan  perlindungan  HAM  di  Indonesia dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai adat  istiadat,  budaya,  dan  agama bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Secara normatif hal yang cukup menggembirakan  dalam  perlindungan HAM  dalam  hukum  di  Indonesia  adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  HAM  dan Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM.  Menurut penjelasan Umum dalam Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  posisi hukum  UU  tersebut  “adalah  merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan  tentang  HAM[11]. Oleh  karena  itu  pelanggaran  baik langsung  maupun  tidak  langsung  atas HAM  dikenakan  sanksi  pidana,  perdata, dan  atau  administrasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan’’.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian singkat diatas bahwa perkembangan pengaturan HAM
dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan  masa  lalu.  Hal  ini  berarti penghormatan  dan  pengakuan  HAM secara  normatif  oleh  negara  telah memperoleh  kedudukan  yang  dalam hukum  di  Indonesia.  Persoalannya adalah  seberapa  banyak  setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan  perlindungan  dan  jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak- hak asasi manusia di Indonesia.

## REFERENSI
[1] Muladi.  2009.  Hak  Asasi  Manusia (Hakekat,
Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat).
Bandung:  PT  Refika  Adiatama, hlm. 3
[2] Eko  Hidayat.  Perlindungan  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Negara Hukum  Indonesia.  Diakses  melalui https://media.neliti.com/media/publi cations/56534-ID-none.pdf  Selasa,
26 Maret 2019
[3] Deddy Ismatullah&Asep.A.S. 2007. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan,
Masyarakat,  Hukum  Dan  Agama. Edisi VIII. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 165
[4] Winarno. 2013. Paradigma Baru
Pendidikan
Kewarganegaraan.
Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 121
[5] Fahrian.  2018.  PeraturanHAM
Sebagai Instrumen Perlindungan HAM. Diakses melalui http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/ berita/detail/peraturan-ham- sebagai-instrumen-perlindungan- ham. Selasa, 26 Maret 2019
[6] Darji  Darmodiharja  dan  Sidarta. 1955. Pokok-Pokok Filsafat
Hukum, Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45
[7] Masyhur  Effendi.  1994.  Dimensi dan  Dinamika  Hak  Asasi  Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional. Jakarta: Ghalia
Indonesia, hlm. 3
[8] Tim  ICCE  UIN  Jakarta.  2003.
Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia
dan Masyarakat Madani.  Jakarta:
Prenada Media, hlm.  201
[9] Bagdir Manan.
2001. Perkembangan Pemikiran dan
Pengaturan Hak Asasi Manusia   di
Indonesia,  Bandung:  Alumni,  hlm.
32 [10]  Retno  Kusniati.  2012.  Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, hlm. 79- 92.  Diakses  melalui  https://online- journal.unja.ac.id.  Kamis, 28 Maret 2019
[11]  Anis  Ibrahim.  2010. Telaah  Yuridis Perkembangan Hukum Positif Tentan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) Di Indonesia. Jurnal Hukum Argumentum, 9(2).