ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 179-201

## KEWENANGAN PEJABAT PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amar Wahyudi
Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi amar.wahyudi2712@gmail.com
Fauzi Syam
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fauzisyam@unja.ac.id
Rustian Mushawirya
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi mushawirya@unja.ac.id

## Abstract
This research is motivated by the existence of inconsistencies in norms, ambiguity of norms, and differences in interpretation or designation of Substitute Regional Heads who are unable to  carry  out  tasks.  Regional  Government  Law  and  its  differences  with  the  authority  of Substitute  Officials  in  the  Government  Administration  Law. ” The  research  method ” used ” is normative  research “ using”  (Statute  Approach) ” and  (Conceptual  Approach) ” .  Legal materials  in  this  study  include  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials, ” and tertiary  legal  materials.  The ” results “ of  this  study ” conclude  that  the  Substitute  Official Arrangement in the Government Administration Act actually only applies to the replacement of Administrative Positions so that it cannot be used to replace the Regional Head Position as a  political  position.  There  are  only  2  types  of  Substitute  Officials  in  the  Government Administration Law, namely:  (a) Daily Implementing Officers  (Plh) and (b) Task Executing Officers  (Plt).  There  are  4  types  of  Nomenclature  of  Substitute  Officials  in  the  Regional Government  Law  and  its  implementing  regulations,  namely:  (a)  Acting  Regional  Head  (Plt KDH); (b) Acting Regional Head (Pj KDH); (c) Temporary Regional Head (Pjs KDH); and (d) Daily Implementing Regional Head (Plh KDH) It is hoped that later the relevant Government will issue a new regulation or explanatory regulation related to the Executing Tasks, Daily Executors, Temporary Acting and Acting.
Keyword: Authority, Substitute Officer,  Head of Regional  ,Regional Government, Law And Regulation
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir  atau  sebutan  Pejabat  Pengganti  kepala  daerah  yang  berhalangan  untuk melaksanakan  tugas.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan memahami  tugas  dan  kewenangan  Pejabat  Pengganti  didalam  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  serta  pengaturan  Pejabat  Pengganti  Kepala  Daerah  didalam Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan  perbedaannya  dengan  kewenangan  Pejabat Pengganti  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Penelitian  metode  yang digunakan adalah normatif penelitian. menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)dan ” pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . “ Bahan hukum yang yang  digunakan  pada  penelitian  ini  meliputi “ bahan  hukum ” sekunder, “ bahan  hukum ” tersier,  dan “ bahan ” hukum  primer ” .  Hasil  dari “ penelitian  ini ” menyimpulkan  bahwa Pengaturan  Pejabat  Pengganti  didalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan sebenarnya hanya berlaku untuk penggantian Jabatan Administrasi sehingga tidak dapat digunakan untuk penggantian Jabatan Kepala Daerah sebagai jabatan politik. Nomenklatur Pejabat  Pengganti  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  hanya  ada  2  jenis yaitu:  (a)  Pejabat “ Pelaksana  Harian  (Plh)  dan  (b)  Pejabat  Pelaksana  Tugas (Plt) ” .Nomenklatur “ Pejabat ” Pengganti  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan peraturan  pelaksananya  dikenal  4  jenis,  yaitu:  (a)  Pelaksana  Tugas  Kepala  Daerah  (Plt KDH);  (b)  Penjabat  Kepala  Daerah  (Pj  KDH);(c)Pejabat  Sementara  Kepala  Daerah  (Pjs KDH);  dan  (d)  Pelaksana  Harian  Kepala  Daerah  (Plh  KDH)Diharapkannanti  untuk Pemerintah  yang  bersangkutan  mengeluarkan  suatu  peraturan  baru  atau  peraturan penjelas  terkait  dengan “ Pelaksana  Tugas,Pelaksana  Harian,Penjabat  Sementara  dan Penjabat .
Kata Kunci:  Kewenangan, ” Pejabat Pengganti ” , ” Kepala Daerah ” , ” Pemerintah ” Daerah, ” Peraturan Perundang-Undangan ” .

## A. Pendahuluan
Pemimpin  daerah  adalah  orang  atau
manajer  yang  memastikan  efektifitas untuk  mencapai  suatu  tujuan  dari Pemerintahan Daerah. Prosedur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah ditentukan  secara  bersama,  dan  fungsi seorang  pemimpin  atau  pengelola pemerintahan  yaitu  pedoman  bagi organisasi pemerintahan daerah, tergantung pada kecakapan dan kapabilitas  pemimpin  daerah  yang memiliki  tugas  bersama  tanggung
jawab. 1 “ Kepala  daerah ” adalah ” suatu
1 “ J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan  Perilaku
lingkungan ” pekerjaan tetap atau lingkungan  jabatan  yang  memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.  Menurut  J.H.A.  Logemann: Jabatan  adalah  suatu  fungsi  dalam sebuah  organisasi  publik  yaitu  negara. 2
Jabatan  adalah  fungsi  dari  suatu lingkungan pekerja, yang dalam organisasi negara. 3
Kepala  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm,4 ” . “ Dian Bakti , Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Rajawali Pers, Depok: 2017, hlm. 25 ” 3 Amir Liputo, “Mekanisme Pemberhentian Kepala  Daerah  Menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah” Lex  Administratum,  Vol.  III/No. 8/Okt/2015. Hal, 71.
Masa  jabatan  Kepala  Daerah  dibatasi oleh  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  Pasal  60 ” Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah ” .  Masa  tugas kepala ” daerah ” adalah  5  (lima)  tahun sejak  pengangkatannya  dan  setelah  itu hanya ” dapat  dipilih  kembali ” pada jabatan  yang  sama  untuk  satu  kali  masa tugas ” .  Setelah  habis  masa  jabatan,
Selanjutnya,  pemilihan  kepala  daerah serentak  akan  diselenggarakan  di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan  penghematan  anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala  daerah  (selanjutnya  disebut Pilkada). 4 Dalam menjalankan roda
pemerintahan  daerah  selama  periode jabatannya,  dapat  saja  terjadi  kepala daerah  berhalangan  dalam  melaksana- kan  tugas  baik  berhalangan  sementara maupun  karena  berhalangan  tetap. Secara  umum,  yang  dimaksud  dengan berhalangan  sementara  adalah  keadaan tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan jabatan  karena  sedang  melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus,
kunjungan  kerja  ke  daerah  atau  ke  luar negeri,  sakit,  cuti,  menunaikan  ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan
Nandang Alamsah Deliarnoor, Problematika  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Dalam Masa  Transisi  Pemerintahan  (Pra  dan  Pasca Pilkada Serentak), Jurnal Ilmu Pemerintahan,
Volume.1, Nomor.2, Oktober 2015, hlm. 324 ” .
itu.  Sementara  yang  dimaksud  dengan berhalangan  tetap  adalah  keadaan  tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan  pemberhentian  sementara atau pemberhentian tetap sebagai kepala daerah. 5
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (selanjutnya  disingkat  UU AP),  dalam  hal  pejabat  definitif berhalangan sementara, Pejabat
Penggantinya disebut dengan “pelaksana harian”  (Plh)  yang  melaksanakan  tugas rutin  dari  pejabat  definitif.  Sementara apabila  pejabat  definitif  berhalangan tetap,  maka  Pejabat  Penggantinya disebut  dengan  “Pelaksana  Tugas”  (Plt). Kewenangan  dari  Pelaksana  Tugas  dan Pelaksana  Harian  adalah  menjalankan tugas rutin.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  14
Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan,  baik  “pelaksana  harian” atau “pelaksana tugas” sumber kewenangannya  berasal  dari  mandat. Yang dimaksud dengan mandat merupakan “ pelimpahan  Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan yang  lebih  rendah  dengan  tanggung
5 UU  Pemda2014  tidak  menjelaskan pengertian  “berhalangan  sementara”  dan “berhalangan  tetap”.  Demikian  pula  UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada pada pemberi mandat ” . 6
Bagaimana  halnya  apabila  kepala daerah  yang  dalam  pelaksanaan  tugas berhalangan sementara atau
berhalangan  tetap?  Dalam  UU  Pemda 2014,    tidak  diatur  secara tegas  sebutan untuk  Pejabat  Pengganti  dalam  hal kepala  daerah  berhalangan  sementara atau  berhalangan  tetap.  Mengikuti ketentuan ” Pasal  66  ayat  (1)  huruf  c ” UU Pemda  2014,    dalam  hal  kepala  daerah berhalangan sementara maupun berhalangan  tetap  dalam  melaksanakan tugas, maka yang melaksanakan kewenangan  dari  kepala  daerah adalah wakil kepala daerah.
Berdasarkan uraian di atas, isu hukum yang  dikaji  dalam  skripsi  ini  adalah terjadinya  inkonsistensi  norma  dan kekaburan  norma  tentang  Pejabat Pengganti  kepala  daerah. Pertama, berdasarkan  UU  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan, sebutan  atau  konsep  Pejabat  Pengganti hanya  dikenal  2  (dua)  jenis,  yaitu “Pelaksana  Tugas”  dalam  hal . pejabat definitif berhalangan tetap . dan
“Pelaksana  Harian”    dalam  hal  pejabat
definitif berhalangan sementara.
Sementara  dalam  UU  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan peraturan  pelaksananya,  sebutan  atau
konsep untuk pejabata pengganti kepala daerah  ada  4  (empat)  jenis,  yaitu “Pelaksana  Tugas”,  “Penjabat”,  “Pejabat Sementara” dan “Pelaksana Harian”.
Kedua, dari  aspek  kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang AP,
kewenangan  Pejabat  Pengganti    hanya melaksanakan  tugas  rutin.  Sementara pada  Undang-undang  Pemerintahan Daerah  dan  peraturan  pelaksananya, tugas  Pejabat  Pengganti  beragam, Berdasarkan  Permendagri  Nomor  1 Tahun  2018,  Pejabat  Sementara  dapat melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri  Dalam
Negeri.
Ketiga, selain terjadinya inkonsistensi norma  dan  kekaburan  norma,  dalam praktik  timbul  ragam  pendapat  terkait dengan sebutan untuk Pejabat Pengganti kepala  daerah  dan  kewenangan  Pejabat Pengganti  kepala  daerah.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  pernyataan pendapat Menkopolhukam dan LSI di atas, sebutan atau  konsep  Pejabat  Pengganti  kepala daerah  disebut  dengan  “Pelaksana Tugas”  dan  kewenangannya  terbatas atau tak  dapat  mengambil  atau menentukan kebijakan strategis. Sebaliknya, menurut Johermansyah Johan, kewenangan P enjabat (Pj), Pejabat
Sementara  (Pjs)  maupun  Pelaksana
Tugas  (Plt)  kepala  daerah  tetap
mempunyai  tugas  dan  wewenag  yang sama dengan kepala daerah definitif.
Adanya inkonsistensi norma, kekaburan  norma,  dan  perbedaan  tafsir atau  sebutan  Pejabat  Pengganti  kepala daerah yang berhalangan untuk
melaksanakan  tugas,  masih  berlangsung hingga saat ini. Hal inilah yang membuat penulis  menarik  untuk  menulis  skripsi dengan  judul  “Kewenangan  Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Dari  Perspektif  Peraturan  Perundang-
Undangan”. oleh  karena  itu  peneliti membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai  berikut  Bagaimana  Pengaturan Kewenangan  Pejabat  Pengganti  Menurut
Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan? Dan Bagaimana Pengaturan Kewenangan  Pejabat  Pengganti  Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum yuridis normatif ( legal research).
Penelitian  normatif  menurut  Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji  bahwa penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti    bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka. 7 Penelitian  normatif
7 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan
dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah dan  cara-cara  kerja  ilmu  normatif,  yaitu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan: a. Pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulassi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. 8 Menganalisis  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  kewenangan Pejabat Pengganti kepala daerah. b. Pendekatan konseptual Pendekatan  konseptual  berawal dari  pendapat  dan  ajaran  yang berkembang didalam ilmu hukum. ” Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin ” yang berkembang didalam ” ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan  pengertian-pengertian hukum  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi ” . 9
Meneliti konsep- konsep  yang  berhubungan  dengan objek-objek  yang  diteliti  mengenai
Singkat, CV.  Rajawali,  Cetakan  Pertama, Jakarta, 1985, hal.15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Cetakan Ke-7, Jakarta, 2008
9 Ibid., hal. 95
kewenangan  Pejabat  Pengganti kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. C. Pengaturan ” Kewenangan Pejabat Pengganti  Dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas pemerintahan, adakalanya pejabat definitif berhalangan menjalankan tugas.
Untuk mengisi kekosongan jabatan maka pejabat  pemerintahan  itu  memiliki  hak untuk  menggunakan  kewenangan  dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan
yaitu  menunjukan  Pelaksana  Harian
(Plh)  dan  Pelaksana  Tugas  (Plt)  dalam
melaksanakan tugas. 10 Pengaturan
Pelaksana  Harian  (Plh)  dan  Pelaksana
Tugas  (Plt)  dalam  UU  Administrasi
Pemerintahan  akan  dijelaskan  di  bawah ini.

## 1. Pelaksana Harian (Plh)
Berdasarkan ketentuan 14 ayat (2) UU  Administrasi  Pemerintahan, Pelaksana  Harian  (Plh)  adalah Pejabat  yang  melaksanakan  tugas rutin dari Pejabat yang berhalangan  sementara.  Prinsip- prinsip  bagi  Pejabat  Pelaksana Harian  (Plh)  dalam  menjalankan
https://www.kennywiston.com/sekilas- tentang-pelaksana-harian-dan-pelaksana- tugas/v
tugas  rutin  dari  Pejabat  yang berhalangan  sementara  tersebut dalam  Pasal  14  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: 1) Pelaksana  Harian  (Plh) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan Mandat. pelimpahan  Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih  tinggi  kepada  Badan dan/atau pejabat Pemerintahan  yang  lebih rendah  dengan  tanggung jawab  dan  tanggung  gugat tetap berada pada pemberi mandate yang disebut dengan Mandat. 11
2) Tugas yang dijalankan oleh Pelaksana  Harian  (Plh) adalah  “tugas  rutin”. Yang dimaksud  dengan  “tugas rutin”  adalah  pelaksanaan tugas  jabatan  atas  nama pemberi Mandat yang
bersifat  pelaksanaan  tugas jabatan  dan  tugas  sehari- hari.
3) Dalam  menjalankan  “tugas rutin”  tersebut, Pelaksana Harian (Plh) harus Lihat ” Pasal  1  angka ” 24  Undang-Undang AP.
menyebutkan  atas  nama
Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. 4) Pejabat Pemerintahan yang memberikan  Mandat  dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan  melalui  Mandat, kecuali  ditentukan  lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Dalam  hal  pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang memberikan  Mandat  dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan. 6) Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan  yang  bersifat strategis  yang  berdampak pada  perubahan  status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. 7) Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh Wewenang
melalui  Mandat  tanggung jawab  Kewenangan  tetap pada pemberi Mandat.
2. Pelaksana Tugas (Plt)
Berdasarkan ketentuan 14 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Pelaksana  Tugas  (Pelaksana  Tugas) adalah  Pejabat  yang  melaksanakan tugas  rutin  dari  Pejabat  yang berhalangan  tetap.  Prinsip-prinsip bagi  Pejabat  Pelaksana  Harian  (Plh) dalam  menjalankan  tugas  rutin  dari Pejabat  yang  berhalangan  sementara sebagaimana  dimuat  dalam  angka 1s/d  7  di  atas,  berlaku  juga  bagi Pelaksana Tugas (Plt).
Dalam  praktik  penyelenggaraan pemerintahahan,  dalam  Penjelasan
Pasal  14  ayat  (4)  UU  Administrasi
Pemerintahan  disebutkan  bahwa
wewenang Mandat dilaksanakan dengan  menyebut  atas  nama  (a.n), untuk  beliau  (u.b),  melaksanakan mandat  (m.m),  dan  melaksanakan tugas  (m.t). Namun  demikian,  UU Administrasi  Pemerintahan  tidak menjelaskan  lebih  lanjut  kapan  dan bagaimana  sebutan atas  nama  (a.n), untuk  beliau  (u.b),  melaksanakan mandat  (m.m),  dan  melaksanakan tugas  (m.t) itu  harus  digunakan.
Dalam  praktik  tata  naskah  dinas, masing-masing  penyebutan  tersebut digunakan dalam hal:
1) Sebutan atas  nama  (a.n), digunakan dalam hal …
2) Sebutan untuk  beliau  (u.b),
digunakan dalam hal … 3) Sebutan melaksanakan mandat  (m.m), digunakan dalam hal … 4) Sebutan melaksanakan tugas  (m.t), digunakan dalam hal …
Selain  soal  penyebutan a.n.,  u.b,
m.m.  dan  m.t yang  diuraikan  di  atas,
UU  Administrasi  Pemerintahan  juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan  pengertian  dan  maksud Pejabat definitif “berhalangan sementara”  atau  “berhalangan  tetap”. Menurut UU Pemda kondisi “berhalangan sementara” terjadi dalam hal jika pejabat definitif sedang melakukan pendidikan dan
pelatihan/kursus,  kunjungan  kerja  ke daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan  ibadah  haji,  atau  alasan lain  yang  serupa  dengan  itu  dan kondisi  “berhalangan  tetap”  terjadi dalam  hal  jika  pejabat  definitif  tidak melaksanakan  tugas  dan  jabatan
disebabkan pemberhentian
sementara atau pemberhentian tetap.
Hal  lain  yang  tidak  ada  dijelaskan dalam UU Administrasi Pemerintahan
penjelasan  mengenai  larangan  bagi Pejabat  yang  melaksanakan  mandat yang  tidak  berwenang  mengambil
Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang bersifat  strategis  yang  berdampak pada  perubahan  status  hukum  pada aspek  organisasi,  kepegawaian,  dan alokasi anggaran. Apa kriterianya? Hal ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  pada uraian di bawah.
Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan  Surat  Kepala  Badan Kepegawaian Negara Nomor K .26-30
/V  .100  -2/99  Tanggal    19  Oktober 2015.  Dalam  Poin  1  huruf  c menyatakan  bahwa  Dalam  Pasal  1 angka  115  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  menjadi  Undang-Undang,
antara  lain  ditentukan  bahwa  Pasal 201  ayat  (8)  dan  ayat  (9)  berubah menjadi berbunyi:
1) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat  Gubernur  yang  berasal dari  jabatan  pimpinan  tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 2) untuk mengisi kekosongan jabatan  Bupati  dan  Walikota, diangkat  penjabat  Bupati  dan
Walikota  yang  berasal  dari jabatan  pimpinan  tinggi  pratama sampai dengan pelantikan Bupati,  dan  Walikota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kewenangan Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dapat dilihat  dalam  poin  1  huruf  d  yang menyatakan bahwa ” Dalam Pasal 132A  Peraturan  Pemerintah  Nomor 49  Tahun  2OO8  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2005  tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah ditentukan bahwa:
1) Penjabat  kepala  daerah  atau pelaksana  tugas  kepala  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  130  ayat  (1)  dan  ayat  (3) serta  Pasal  131  ayat  (4),  atau yang  diangkat  untuk  mengisi kekosongan jabatan kepala daerah  karena  mengundurkan diri untuk mencalonkan/ dicalonkan  menjadi  calon  kepala daerah/wakil  kepala  daerah, serta kepala daerah yang diangkat  dari  wakil  kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk
mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: a) melakukan mutasi pegawai; b) membatalkan  perijinan  yang telah  dikeluarkan  pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan  perijinan  yang bertentangan  dengan  yang  d ikeluarkan pejabat sebelumnya ; c) membuat  kebijakan  tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  dan  program pembangunan pejabat sebelumnya. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  angka  1)  dapat dikecualikan  setelah  mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ” . Dari pernyataan diatas dapat
disimpulkan  bahwa ” Penjabat  kepala daerah  tidak  memiliki  kewenangan mengambil  atau  menetapkan  keputusan yang memiliki akibat hukum ( civil effect ) pada aspek kepegawaian untuk melakukan  mutasi  pegawai  yang  berupa pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian  dalam/dari  jabatan  ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin  yang  berupa  pembebasan  dari jabatan  atau  pemberhentian  dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri sebagai  pegawai  negeri  sipil,  kecuali setelah  mendapat  persetujuan  tertulis dari Menteri Dalam Negeri ” dan ” Penjabat kepala  daerah  memiliki  kewenangan mengambil  atau  menetapkan  keputusan yang memiliki akibat hukum ( civil effect ) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat  persetujuan  tertulis  dari Menteri  Dalam  Negeri  yang  antara  lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian izin ” perkawinan dan
perceraian, keputusan  hukuman  disiplin  selain yang berupa  pembebasan  dari  jabatan  atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan  sendiri  sebagai  pegawai negeri  sipil,  dan  pemberhentian  dengan hormaUtidak  dengan  hormat  sebagai pegawai  negeri  sipil  selain  karena dijatuhi  hukuman  disiplin.  Surat  Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menimbulkan permasalahan, permasalahan nya dapat kita lihat dalam poin  1  huruf  d  didalam  menjelaskan bahwa  kewenangan  dari  wakil  kepala daerah  yang  menggantikan  kepala daerah  definitif  memiliki  batasan  bagi jabatan  yang  digantikan,  sedangkan menurut UU Pemda Pasal 66 ayat 1 huruf c  menyatakan  bahwa  melaksanakan
tugas  dan  wewenang  kepala  daerah apabila  kepala  daerah  menjalani  masa tahanan atau berhalangan sementara.
D. Pengaturan Pejabat Pengganti Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah 1. Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan. Dalam  wujud  konkrit  lembaga pelaksana kebijakan daerah disebut dengan organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang  Kepala  Daerah  sebagai penyelenggara  pemerintahan  di daerah.  Kepala  Daerah  Provinsi disebut  dengan  Gubernur,  Kepala Daerah Kabupaten disebut dengan Bupati,  dan  Kepala  Daerah  untuk Kota disebut dengan Walikota. 12
Ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan telah meletakkan  kedudukan  Kepala Daerah  yang  sangat  strategis dikarenakan Kepala Daerah merupakan  komponen  signifikan bagi  keberhasilan  pembangunan nasional mengingat Pemerintahan
12 Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktik Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah, Grasindo, Jakarta: 2007, hlm. 212.
Daerah  merupakan  bagian  dari sistem  pemerintahan  nasional, sehingga kedudukan Kepala Daerah  dalam  menjalankan  roda Pemerintahan Daerah sangat menetukan keberhasilan pembangunan nasional ” . 13
Di dalam Hukum Administrasi Negara  Asas  legalitas  mempunyai arti , “Dat het bestuur aan de wet is onderworpen”(bahwa pemerintah tunduk  kepada  undang-undang) atau  asas  legalitas  menentukan bahwa  semua  ketentuan  yang mengikat  warga  negara  harus didasarkan  pada  undang-undang, dimana asas legalitas ini merupakan  prinsip  dari  negara hukum. 14 Istilah kewenangan atau wewenang  disejajarkan  dengan ”
“authority” “ dalam  Bahasa  Inggris.
Authority  dalam  Black’s  Law
Dictionary diartikan sebagai ”
“Legal  power;  a  right  to  command or act; the right and power of public officers to require obedience to their orders  lawfully  issued  in  scope  of their  public  duties” .  ( “ Kewenangan atau  wewenang  adalah  kekuasaan
13 “ Akhmad Marwi ” , “Kewenangan Pejabat Kepala  Daerah  Di  Bidang  Kepegawaian Dalam  Menyelenggarakan  Pemerintahan Daerah  (Studi  Pada  Pemerintahan  Kota Mataram)”, Jurnal  IUS,  Volume  4,  Nomor  3, Desember 2016, hlm. 542 ” . 14 “ Ridwan H.R, Op. Cit, hlm. 94-95 ”
hukum,  hak  untuk  memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan  pejabat  publik  untuk mematuhi  aturan  hukum  dalam lingkup  melaksanakan  kewajiban public ” ). 15
Agar roda Pemerintahan Daerah berjalan dengan semestinya, kepala daerah mempunyai kewenangan  dan  tugas  untuk acuan yang harus  dilakukan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Adapun tugas  dari ” Kepala  Daerah  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ” yang ditentukan ” dalam Pasal  65  Ayat  1  Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah ” yaitu: 1. Memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama dengan DPRD;
“ 15 Fabian  Riza  Kurnia  dan  Rizari,  Tinjauan Yuridis  Kewenangan  Pejabat  Sementara (PJS)  Kepala  Daerah  Pada  Masa  Cuti Kampanye  Kepala  Daerah  Petahana, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 11, Nomor. 2, 2019, hlm ” .83
2. Memelihara  ketentraman  dan ketertiban masyarakat; 3. Menyusun  dan  mengajukan rancangan Perda tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJ.PD)  dan rancangan Perda tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJ.MD)
kepada  DPRD  untuk  di  bahas bersama DPRD, serta menyusun dan  mentapkan  Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 4. Menyusun  dan  mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran  Pembelanjaan  dan Pendapatan  Daerah  (APBD), rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 5. Mewakili  daerahnya  di  dalam
dan  di  luar  pengadilan,  dan dapat  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
Adapun  kewenangan  yang  di berikan  kepada  Kepala  Daerah  dalam menjalankan  tugasnya  Pasal  65  Ayat
(2)  Undang-Undang  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
a. Mengajukan rancangan Perda;
b. Menetapkan  Perda  yang  telah mendapat  persetujuan  bersama
DPRD; c. Menetapkan  Peraturan  Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan Kepala Daerah; d. Mengambil  tidakan  tertentu dalam  keadaan  mendesak  yang sangat  dibutuhkan  oleh  daerah dan/atau masyarakat; e. Melaksanakan  wewenang  lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pengaturan Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah a) Wakil  Kepala  Daerah  Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Berbeda  dengan  UU  AP  yang mengatur  jenis  Pejabat  Pengganti dalan hal Pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya  yaitu  “Pelaksana    Tugas” (Plt) dan “Pelaksana Harian” (Plh.), UU Pemda tidak mengatur nomenklatur tersebut secara tegas. Berdasarkan  ketentuan  peraturan pelaksana  UU  Pemda  dan  praktik penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dikenal sebutan “Pelaksana Tugas  Kepala  Daerah”  (Plt) , “Penjabat  Kepala  Daerah”  (Pj), “Pejabat Sementara Kepala Daerah”  (Pjs),  dan  “Pelaksana Harian  Kepala  Daerah”  (Plh). Beragamnya sebutan Pejabat Pengganti  Kepala  Daerah  tersebut menyebabkan    warga  masyarakat dan  media  sulit  memahaminya. Menurut  Soemarsono  (Dirjen  Otda Kementerian Dalam Negeri), media sering  salah  kutip  (keliru)    karena tidak  memahami  perbedaan  dan kewenangan masing-masing Pejabat Pengganti tersebut. 16 Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,    Wakil  Kepala  Daerah diangkat  sebagai  Pelaksana  Tugas (Plt)  dirumuskan  dalam  bentuk sebagai berikut: 1) Pasal  66  ayat  (1)  huruf  c. WKDH  melaksanakan  tugas dan wewenang KDH  apabila kepala  daerah  menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 2) Pasal  86  ayat  (1).    Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana 16 Sumarsono:  Perlu  Ditegaskan  Apa  Itu Plh,  Plt  dan  Penjabat – BeritaManado.com: Berita  Terkini  dari  Manado,  Sulawesi  Utara, diakses 25 Januari 2022.
dimaksud  dalam  Pasal  83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan  tugas  dan kewenangan  kepala daerah sampai dengan adanya putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. Alasan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 83  ayat  (1)  adalah  karena KDH karena didakwa melakukan  tindak  pidana kejahatan  yang  diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak  pidana  terorisme, makar, tindak pidana terhadap  keamanan  negara, dan/atau  perbuatan  lain yang  dapat  memecah  belah NKRI. 3) Dalam  hal  pengisian  jabatan gubernur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  87 ayat  (1)  belum  dilakukan, wakil gubernur melaksanakan  tugas  sehari- hari gubernur sampai dilantiknya  gubernur  atau sampai  dengan  diangkatnya penjabat  gubernur .  Alasan pengisian  jabatan  gubernur (KDH) belum dilakukan
sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) meliputi: a) KDH diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  78  yaitu:  (a) KDH  meninggal  dunia;  (b) KDH berhenti atas permintaan    sendiri;  (c) atau diberhentikan. b) KDH diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan pengadilan yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak pidana  kejahatan  yang diancam  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun, tindak pidana  korupsi,  tindak pidana  terorisme,  makar, tindak  pidana  terhadap keamanan negara, dan/atau  perbuatan  lain yang dapat memecah belah NKRI.
3. Kewenangan  Pejabat  Pimpinan Tinggi  Sebagai  Pelaksana  Tugas

## Kepala Daerah (Plt KDH)
Berdasarkan  Permendagri  Nomor
74  Tahun  2016  tentang  Cuti  di  Luar
Tanggungan  Negara  bagi  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan
Wakil Walikota, selain WKDH, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) dapat ditetapkan  sebagap  Pelaksana  Tugas Kepala  Daerah  (Plt).    Dalam  Pasal  4 dan 5 ditentukan: Pasal 4
(1) Selama  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  serta Walikota  dan  Wakil Walikota  menjalani  Cuti  di  Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana  Tugas  Bupati,  dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye. (2) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri  atau  Pemerintah  Daerah Provinsi. (3) Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Pasal 5 (1) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (2)  ditunjuk  oleh Menteri. (2) Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (3)  ditunjuk  oleh Menteri atas usul Gubernur.
Mencermati ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016  di  atas,  jelas  bahwa  sebutan “Pelaksana  Tugas”  (Plt)  dalam  hal KDH  berhalangan  bukan  hanya dimiliki  atau  melekat  pada  jabatan WKDH, mainkan dapat dipangku oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi (dari Kemendari  atau  dari  Provinsi). Ketentuan  tersebut  bertentangan dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2014
dengan  alasan: Pertama, dalam  UU Nomor  23  Tahun  2014,  sebutan “Pelaksana  Tugas”  (Plt)  dalam  hal
KDH berhalangan hanya dimiliki atau melekat  pada  jabatan  WKDH.  Tidak dapat digantikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang lain. Kewenangan  Plt  yang  dijabat  oleh
WKDH  berbeda  dengan  kewenangan Plt  yang  dijabat  oleh  WKDH.
Kewenangan  WKDH  sebagai  Plt
“penuh”,  sementara  kewenangan  PPT sebagai  Plt  KDH  terbatas.  Hal  ini tercermin  dalam  rumusan ” Pasal  9 ayat  (1 ” )  yang  menyebutkan ” tugas dan  kewenangan “ PPT  sebagai  PLT KDH mencakup:
a) memimpin  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah;
b) memelihara  ketentraman  dan ketertiban masyarakat;
c) memfasilitasi  penyelenggaraan pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil
Bupati,  Walikota  dan  Wakil
Walikota  yang  definitif  serta menjaga  netralitas  Pegawai Negeri Sipil;
d) menandatangani  Perda  tentang
APBD  dan  Perda  tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah setelah  mendapat  persetujuan tertulis dari Menteri; dan e) melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan  Perda  Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Kedua, WKDH  sebagai  Plt  KDH dalam menjalankan tugas dan wewenang  KDH  tidak  bertangung jawab  kepada  Mendagri,  sementara PPT sebagai Plt KDH dalam menjalankan  menjalankan  tugas  dan wewenang  KDH  bertanggung  jawab kepada Mendagri (Pasal 9 ayat (2).
Menyadari  kekeliruan  tersebut, Permendagri  Nomor  74  Tahun  2016 kemudian diubah dengan
Permendagri  Nomor  1  Tahun  2018 tentang . Sebutan PPT sebagai Plt KDH kemudian  diubah  menjadi  “Pejabat Sementara”  (Pjs.).  Hal  ini  akan dibahas  lebih  lanjut  pada  uraian  di bawah.
4. Kewenangan  Pejabat  Pimpinan Tinggi  Sebagai  Penjabat  Kepala
Daerah (Pj KDH)
P engaturan  tentang  “P enjabat
Kepala  Daerah”  (Pj)  diatur  dalam  UU
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  dan  dalam  UU
Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana  diubah  dengan  UU Nomor 8 Tahun  2015 dan perubahan terakhir  (Perubahan  Kedua)  dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya  disebut  dengan  UU Pilkada).  Pengaturannya  dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 1) Pasal  86  ayat  (2)  dan  ayat  (3) UU No. 23 Tahun 2014. Apabila gubernur diberhentikan sementara  dan tidak  ada  wakil gubernur , Presiden menetapkan
penjabat  gubernur  atas  usul
Menteri.  Sementara  apabila bupati/wali  kota  diberhentikan
sementara  dan tidak  ada  wakil bupati/wakil  wali  kota ,  Menteri menetapkan penjabat bupati/wali  kota  atas  usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Alasan “pemberhentian sementara
sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  86  ayat  (2)  dan  ayat  (3) menurut  Pasal  86  ayat  (5) adalah  sebagaimana  dimaksud Pasal  83  ayat  (1)  yaitu  karena KDH karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)  tahun,  tindak  pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap  keamanan  negara, dan/atau  perbuatan  lain  yang dapat  memecah  belah  NKRI. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur  dan  bupati/wali  kota sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 2) Pasal  102    ayat  (9)  (10)  dan ayat  (11)  UU  Pilkada  yang menyatakan bahwa dalam rangka mengisi pilkada serentak  dimana  jabatan  KDH dan  WKDH  berakhir,  maka untuk mengisi kekosongan
jabatan KDH, diangkat Penjabat Gubernur    yang  berasal  dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai  dilantiknya  Gubernur sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Di tingkat Kabupaten/Kota, diangkat Penjabat Bupati/Walikota diangkat Penjabat  Bupati/Walikota  yang berasal  dari  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama sampai dilantiknya Bupati/Walikota sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pengaturan
“Penjabat  Kepala  Daerah”  (Pj.  KDH)
yang  diatur  dalam  UU  Nomor  23
Tahun  2014  dan  UU  Pilkada,  banyak terjadi  kekeliruan  mengenai  hal  ini, yaitu:
1) Menurut Sony Harsono (mantan Dirjen Otda Kemendagri), Penjabat  Kepala  Daerah  (Pj) dilakukan karena kepala daerah sudah selesai periode jabatannya namun penggantinya yang difinitif masih  belum  ada.Jabatan  yang kosong  ini  diisi  oleh  seorang Penjabat  dengan  kewenangan penuh,  yang  diangkat  dengan Keputusan Presiden dan dilantik  resmi  oleh  Mendagri dengan baju resmi KDH (kepala
daerah)  atau  dikenal  dengan PDU  (Pakaian  Dinas  Upacara). Masa  jabatannya  sampai  saat dilantiknya  kepala  daerah  yang baru hasil pilkada oleh presiden
yang  diikuti  dengan  proses serah terima. 17
2) Menurut Akmal  Malik  Piliang (D irektur Fasilitasi Kepala Daerah,  DPRD  dan  Hubungan antar  Lembaga  Ditjen  Otda Kemendagri), berdasarkan
ketentuan Pasal 201 UU Pilkada, ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah kepala daerah itu  tidak  cuti  kampanye,  maka sampai  dilantik  kepala  daerah baru,  posisinya  diisi  oleh Penjabat KDH. 18
Baik  penjelasan    Sony  Marsono (mantan  Dirjen  Otda)  maupun penjelasan dari Akmal Malik (sekarang  menjadi  Dirjen  Otda)  tidak sesuai  dengan  UU  Nomor  23  Tahun
2014.  Sebab,  penjelasannya  hanya baru  dari  sisi  UU  Pilkada  saja. Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014, keberadaan  Penjabat  KDH  (Pj  KDH) dapat terjadi ketika KDH diberhentikan sementara karena menjadi  terdakwa  dan  tidak  ada jabatan  WKDH  sehingga  harus diangkat  Pejabat  Pimpinan  Tinggi menjadi  Penjabat  Kepala  Daerah  (Pj KDH).
17 https://www.rmolbengkulu.id/biar-tak- bingung-ini-penjelasan-jabatan-plt-pjs-dan- pj-kepala-daerah, diakses 25 Januari 2022.
18 https://bone.go.id/2018/03/27/perbed aan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala- daerah/, diakses tanggal 25 Januari 2022.
Penjelasan  yang  lebih  keliru  lagi disampaikan oleh DPR dalam perkara Pengujian  UU  Pilkada  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan sebutan Pejabat Sementara (bukanPenjabat). Lebih
jauh disebutkan:
Penjabat Sementara Istilah ini ada dalam  Pasal  201  Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua. Jadi, ketika
sudah  akhir  masa  jabatan  dan terjadi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  di suatu daerah, maka dilakukan pengisian  dengan  kriteria,  yakni
untuk  mengisi  kekosongan  jabatan gubernur,  maka  dianggap  pejabat gubernur  yang  berasal  dari  jabatan pimpinan  tinggi  madya.  Sedangkan untuk  mengisi  kekosongan  jabatan bupati atau walikota, diangkat pejabat bupati/walikota  yang  berasal  dari jabatan  pimpinan  tinggi  pratama.  Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat  (10),  ayat  (11)  Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua. 19 UU  Nomor  23  Tahun  2014  tidak mengatur secara tegas tugas, persyaratan, dan masa jabatan Pj KDH sebab  PP  yang  diperintahkan  oleh Pasal  86  ayat  (6)  sampai  saat  ini belum  dibentuk.  Demikian  pula halnya dengan UU Pilkada. 19 Periksa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, hlm. 44.
Dihubungkan  dengan  tugas  dan wewenang  Pj  KDH  berdasarkan  PP Nomor  48  Tahun  2008,  tugas  dan wewenang  Pj  KDH  “hampir  sama” dengan  tugas  Plt  KDH.  Tafsir  ini bersumber  dari  rumusan  Pasal  132A ayat  (1)  PP  Nomor  48  Tahun  2016 yang  mengecualikan  tugas  WKDH yang menjabat Plt KDH dan tugas PPT yang menjabat Pj KDH.
5. Kewenangan  Pejabat  Pimpinan Tinggi Sebagai Pejabat Sementara  Kepala  Daerah  (Pjs KDH) Sebutan  “Pejabat  Sementara Kepala  Daerah”  (PjsKDH)  baru dikenal  pada  tahun  2018  ketika Menteri Dalam Negeri menerbitkan  Permendagri  Nomor 1  Tahun  2018  tentang  Perubahan atas Permendagri Nomor 74 Tahun
2016  tentang  Cuti  di  Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta  Wali  Kota  dan
Wakil  Wali  Kota.  Dalam  Pasal  1 angka 6 disebutkan: Penjabat Sementara yang
selanjutnya  disingkat  Pjs  adalah pejabat  tinggi  madya/setingkat atau  pejabat  tinggi  pratama  yang ditunjuk  oleh  Menteri  untuk melaksanakan  tugas  gubernur  dan wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil
bupati,  wali  kota  dan  wakil  wali kota  karena  gubernur  dan  wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
wali  kota dan wakil  wali  kota  Cuti di  Luar  Tanggungan  Negara  untuk melaksanakan Kampanye gubernur  dan  wakil  gubernur, bupati  dan  wakil  bupati,  wali  kota
dan wakil wali kota.
Terbitnya  Permendagri  Nomor 1 Tahun 2018 substansi utamanya untuk  mengubah  sebutan  Plt  KDH yang  dijabat  oleh  PPT  pada  masa berlakunya  Permendagri  Nomor 74 Tahun 2016. Sebagaimana telah dibahas  sebelumnya,  penyebutan Plt  KDH  keliru  dan ” bertentangan dengan  UU  Nomor  23  Tahun 2014 ” .  Masa  jabatan  Pjs,  menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) berakhir dalam hal:
a. gubernur  dan  wakil  gubernur, bupati  dan  wakil  bupati,  serta wali  kota  dan  wakil  wali  kota selesai  menjalani  Cuti  di  Luar Tanggungan Negara;
b. ditunjuknya  Pelaksana  Harian Gubernur,  Pelaksana  Harian Bupati,  dan  Pelaksana  Harian
Wali kota; atau
c. dilantiknya  Penjabat  gubernur, Penjabat  bupati,  dan  Penjabat wali kota.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9 Permendagri  Nomor  1  Tahun  2018,
Pjs  KDH  mempunyai  tugas  dan wewenang:
a. memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan  gubernur  dan  wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif  serta  menjaga  netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan
d. melakukan pembahasan rancangan Peraturan  Daerah  dan  dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah  mendapat  persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
dan e. melakukan pengisian pejabat berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

## 6. Kewenangan  Pejabat  Pimpinan Tinggi  Sebagai  Pelaksana  Harian
(PLH KDH)
Pengaturan  Pelaksana  Harian Kepala  Daerah  (Plh  KDH)  diatur secara  umum  dalam  Pasal  65  ayat
(6) dan ayat 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam  ayat  (6)  ditegaskan  bahwa a pabila  kepala  daerah  dan  wakil
kepala  daerah  sedang  menjalani masa  tahanan  atau  berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan  tugas  sehari-hari kepala  daerah.  Dalam  ayat  (7) disebutkan  bahwa  ketentuan  lebih lanjut  mengenai  pelaksanaan  tugas dan  wewenang  kepala  daerah  oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala  daerah  oleh  sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat  (4)  sampai  dengan  ayat  (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
UU  Nomor  23  Tahun  2014  tidak menjelaskan  lebih  lanjut  produk hukum penetapan Sekretaris Daerah sebagai  Plh  Kepala  Daerah.  Dalam praktik,  untuk  Plh  Gubernur, penetapan Sekretaris Daerah sebagai  Plh  Kepala  Daerah  melalui Radiogram Menteri Dalam Negeri. E. Kesimpulan Pengaturan Pejabat Pengganti didalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan sebenarnya hanya berlaku untuk  penggantian  Jabatan  Administrasi sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk penggantian  Jabatan  Kepala  Daerah sebagai  jabatan  politik.  Nomenklatur
Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  hanya  ada  2 jenis  yaitu:  (a)  Pejabat  Pelaksana  Tugas (PLT)  dan  (b)  Pejabat  Pelaksana  Harian
(PLH). Alasan pengisian ” Pejabat ” Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  bersifat  umum,  yaitu:  (a) karena  Pejabat  definitif  berhalangan sementara;  (b)  karena  Pejabat  definitif berhalangan  tetap.  Pejabat  Pengganti dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  bersifat  terbatas  hanya berlaku  bagi  Pejabat  di  lingkungan organisasi  pemerintahan  tersebut.  Masa jabatan Pejabat Pengganti Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  dan  pengaturan  Badan Kepegawaian  Negara,  masa  jabatan Pejabat  Pelaksana  Tugas  (Plt)  paling lama  3  bulan  dan  dapat  diperpanjang paling lama 3 bulan. Pengaturan terkait dengan kewenangan Kepala Daerah diatur dalam Pasal  65  Ayat  (2)  Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pelaksana  Tugas  yang  menggantikan Kepala  Daerah  Definitif  yaitu  Pasal  66 ayat (1) huruf c yang mana penggantinya adalah  Wakil  Kepala  Daerah  yang merupakan  jabatan  politik.Nomenklatur Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  dan  peraturan pelaksananya  dikenal  4  jenis,  yaitu:  (a) Pelaksana  Tugas  Kepala  Daerah  (Plt
KDH);  (b)  Penjabat  Kepala  Daerah  (Pj KDH);  (c)Pejabat  Sementara  Kepala Daerah  (PjsKDH);  dan  (d)  Pelaksana Harian Kepala Daerah (Plh KDH). Alasan pengisian  Pejabat  KDH  dalam  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  dan peraturan  pelaksananya  bersifat khusus,
ditentukan secara rigid. Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  dan  peraturan pelaksananya  bersifat  tertentu  serta terbuka.  Bersifat  tertentu  misalnya:  (a) untuk  jabatan  Pelaksana  Tugas  Kepala Daerah yang hanya dapat diisi oleh Wakil Kepala  dan  (b)  untuk  jabatan  Pelaksana Harian  Kepala  Daerah  hanya  dapat  diisi oleh Sekretaris Daerah. Bersifat terbuka, artinya  Pejabat  Pengganti  untuk  Pj  KDH dan  Pjs  KDH  dapat  diisi  oleh  Pejabat Pimpinan  Tinggi  di  luar  organisasi pemerintahan yang bersangkutan.
WKDH sebagai Plt KDH masa jabatannya
tidak ada batasan waktu yang tetap (bisa singkat dan bisa lebih dari 1 tahun).

## F. Saran
Kepala  Daerah  memiliki  posisi  yang sangat  penting ” dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  diharapkan  bagi setiap Kepala Daerah yang terpilih untuk memimpin  Daerah ” untuk  melaksanakan seluruh  fungsi    dan  kewajiban  mereka sesuai yang telah diatur dalam ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan nanti untuk Pemerintah yang bersangkutan mengeluarkan suatu
peraturan  baru  atau  peraturan  penjelas terkait  dengan  PLT  ,PLH  ,PJS  dan  PJ. Diharapkan  nantinya  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  dari  Undang- Undang  Pemerintah  Daerah  yang  terkait dengan  Pejabat  Pengganti.  Agar  tidak terjadinya  multitafsir  terkait  dengan Pejabat  Pengganti  Adminitrasi  dan
Pejabat Pengganti ” Kepala Daerah. Sehingga  Kepala  Daerah  Definitif  dan Pejabat Pengganti Kepala Daerah memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  di dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Akhmad  Marwi,  “Kewenangan  Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan  Kota  Mataram)”, Jurnal  IUS,  Volume  4,  Nomor  3,
Desember 2016.
Amir Liputo, “Mekanisme Pemberhentian
Kepala  Daerah  Menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah” Lex Administratum, Vol. III/No. 8/Okt/2015.
Dian  Bakti  ,  Setiawan, ” Pemberhentian Kepala  Daerah ” ,  Rajawali  Pers, Depok: 2017.
Fabian  Riza  Kurnia  dan  Rizari, ” Tinjauan
Yuridis  Kewenangan  Pejabat Sementara  (PJS)  Kepala  Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana ” , Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 11, Nomor. 2, 2019
Hanif  Nurcholis, “ Teori  dan  Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah ” , Grasindo, Jakarta: 2007.
J.  Kaloh, ” Kepemimpinan  Kepala  Daerah: Pola  Kegiatan,  Kekuasaan,  dan Perilaku  Kepala  Daerah  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daera ” h, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Nandang Alamsah Deliarnoor, ” Problematika
Pelaksana  Tugas  (Plt)  Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan  Pasca  Pilkada  Serentak) ” , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume.1,  Nomor.2,  Oktober 2015 Peter  Mahmud  Marzuki, “ Penelitian
Hukum ” , Prenada  Media,  Cetakan
Ke-7, Jakarta, 2008. Ridwan  H.R., “ Hukum  Administrasi Negara ” . Cetakan  Kedelapan. Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normative Suatu  Tinjauan  Singkat, CV. Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta. Sumarsono:  Perlu  Ditegaskan  Apa  Itu Plh, Plt dan Penjabat – BeritaManado.com: Berita Terkini  dari  Manado,  Sulawesi Utara,  diakses 25 Januari 2022. Periksa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 67/PUU-XVIII/2020, hlm. 44. https://www.kennywiston.com/sekilas- tentang-pelaksana-harian-dan- pelaksana-tugas/v https://www.rmolbengkulu.id/biar-tak- bingung-ini-penjelasan-jabatan-plt- pjs-dan-pj-kepala-daerah,  diakses  25 Januari 2022. https://bone.go.id/2018/03/27/perbed aan-istilah-plt-pjs-plh-dan-pj-kepala- daerah/, https://nasional.tempo.co/read/143179 0/mendagri-tito-karnavian-tunjuk- sekda-jadi-pelaksana-harian- gubernur-sumbar/full&view=ok,
https://www.murainews.com/2021/02/me ngisi-kekosongan-alwis- mengirimkan.html ,

## Peraturan Hukum
Republik    Indonesia,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Adminitrasi Pemerintahan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2005  tentang  Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan,  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah
Republil    Indonesia,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang  Cuti  di  Luar  Tanggungan Negara  bagi  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  74 Tahun  2016  tentang  Cuti  di  Luar Tanggungan  Negara  bagi  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  serta  Wali  Kota  dan Wakil Wali Kota.
Republik  Indonesia,  Surat  Kepala  BKN Nomor  K.26-30IV.100-2/99  tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Penjelasan Atas  Kewenangan  Penjabat  Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian