The  Effect  Of  Tax  Burden,  Exchange  Rate  And  Tax  Planning  On  Transfer  Pricing Decisions Transfer Pricing Decision

## Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing
Dian Nafiati 1 , Arni Karina 2 , Kumba Digdowiseiso 3*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of tax burden, exchange rate and tax planning on the decision to carry out transfer pricing at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The population used in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015-2019. The research sample was selected using purposive sampling and 14 companies were selected. As for the analysis method in this study using multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that the tax burden has a positive effect on transfer pricing. Meanwhile, the exchange rate and tax planning have no effect on transfer pricing. The impact of transfer pricing has the potential to harm state revenue in the taxation sector, because companies will divert their taxable profits to countries that have lower tax rates.
Keywords : Tax burden, exchange rate, tax planning, transfer pricing

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, exchange rate dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling dan terseleksi 14 perusahaan. Sedangkan untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  beban  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  transfer  pricing. Sedangkan  exchange  rate  dan  perencanaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  transfer  pricing.  Dampak  transfer pricing  berpotensi  merugikan  pendapatan  negara  pada  sektor  perpajakan,  dikarenakan  perusahaan  akan mengalihkan laba kena pajaknya ke negara yang memilki tarif pajak yang lebih rendah.
Kata Kunci : Beban pajak, exchange rate, perencanaan pajak, transfer pricing

## 1. Pendahuluan
Dalam  lingkungan  perusahaan  multinasional  dan  konglomerasi  serta  divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak  dan  harta  tak  berwujud  lainnya,  penyediaan  pinjaman  dan  lain  sebagainya.  Transaksi- transaksi  yang  terjadi  dalam  lingkungan  perusahaan  seperti  ini  nantinya  akan  menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut transfer pricing .
Pada  awalnya,  praktik transfer  pricing ini  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa perusahaan multinasional  menggunakan transfer  pricing untuk  meminimalkan  jumlah  pajak  yang  harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri akan cenderung untuk melakukan transfer pricing ,  karena  adanya  perbedaan  tarif  pajak  antar  perusahaan  induk  dengan perusahaan anak yang berada diluar negeri. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari  transaksi  yang  berhubungan  dengan  perusahaan  multinasional  dengan  menggunakan skema transfer pricing.
Skema  yang  biasa  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  dalam  praktik transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Lingga, 2015), karena peraturan dan tarif pajak disetiap negara berbeda-beda, hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan  mengambil  keputusan  untuk  melakukan transfer pricing ,  yaitu  memperbesar  harga pembelian atau biaya (over income) atau memperkecil harga penjualan (under invoice) (Ilyas & Rudy, 2009).
Dalam  penelitian  (Kurniawan,  2015)  menyatakan  bahwa transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Transfer pricing adalah transaksi antar induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan. Ditinjau dari aspek pajak, transfer  pricing memiliki  dua  pengertian.  Pertama  berasumsi  bahwa transfer  pricing adalah murni  merupakan  strategi  dan  taktik  bisnis  tanpa  motif  pengurangan  beban  pajak.  Kedua berasumsi bahwa transfer pricing dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil (Gunadi, 1994:56).
(Suandy, 2011), menyatakan bahwa perbedaan perlakuan pajak di setiap negara yang tidak hanya berdampak pada pajak perusahaan, tetapi juga mengenai keputusan investasi dan pengaturan pajaknya. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan menyamakan pembayaran pajak dengan beban. Ketatnya persaingan antar perusahaan dalam kondisi perekonomian saat ini mendorong pihak manajemen untuk menekan beban seminimal mungkin dalam kaitannya untuk meningkatkan ketepatgunaan dan daya saing dengan tujuan mengoptimalkan laba. Oleh sebab  itu,  manajemen  akan  berupaya  agar  beban  pajak (tax  burden) dapat  minimal,  salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Pajak mempunyai peranan yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rosa, Andini dan Raharjo, 2017).
Pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak pada tahun 2017 tercatat sebesar 85,6% dari total pendapatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang didapat oleh pemerintah, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat  mengurangi  laba  perusahaan.  Beban  pajak  yang  tinggi  dapat  memotivasi  perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan cara transfer pricing.
Adapun kasus-kasus Internasional yang berkaitan dengan transaksi melalui manipulasi transfer pricing yaitu kasus yang menimpa Starbucks di Inggris, Google di Inggris, Amazon di Inggris, dan lain-lain. Dalam kasus yang dilakukan Starbucks yang berada di Inggris, dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2012, Starbucks diketahui tidak membayar pajak korporasi di Inggris. Apabila ditarik mundur, dari berdirinya Starbucks di Inggris telah beroperasi selama 14 tahun lamanya,  Starbucks  hanya  membayar  8,6  juta pundsterling .  Hal  ini  menyebabkan  adanya ketidakwajaran karena jumlah pajak yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang  didapat  apabila  dilihat  dari  keramaian  yang  sering  diperoleh  Starbucks  (kompas.com). Kasus  lainnya  PT  Abadi  Jaya  Esa  yang  berkedudukan  di  negara  Malaysia  memiliki  anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Abadi Jaya Makmur. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT Abadi jaya Makmur mengimpor bahan baku dari Abadi Jaya Esa. Jika harga wajar bahan baku tersebut misalnya US$10/buah, dalam transaksi antara PT Abadi Jaya Esa dan PT Abadi Jaya Makmur harga bahan baku yang sama dijual dengan harga US$30/buah. Maka,  harga  yang  di- markup terjadi  karena  prinsip  harga  pasar  wajar (Arm’s  Length  Price Principle) . Mengapa perusahaan menerapkan prinsip ini, untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia dari keuntungan yang didapat oleh PT Abadi Jaya Makmur, maka dikenakan harga bahan  baku  setinggi-tingginya  sehingga revenue yang  tercatat  kecil.  Tidak  jarang  perusahaan
juga tercatat rugi untuk menghindari pengenaan pajak. Perusahaan lebih memilih keuntungan dialirkan ke anak perusahaan lainnya dibanding harus dipotong untuk membayar pajak Selanjutnya kasus PT Adaro Energy Tbk yang tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional  mengungkapkan  perusahaan  yang  dipimpin  Garibaldi  Thohir  itu  melakukan penggelapan  pajak  lewat  anak  usahanya Coaltrade  Services  International di  Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017,  perseroan  melalui  anak  usahanya  di  Singapura, Coaltrade  Services  International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan- layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.
Direktur  Utama  PT  Adaro Energy Tbk  (ADRO)  Garibaldi  Thohir  membantah  terkait tudingan  laporan  oleh  organisasi  global  yakni Global  Witness atas  upaya  penggelapan  pajak lewat  anak  usahanya.  "Kita  itu  perusahaan  publik,  tentu  menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat (5/7). Pria yang akrab disapa Boy ini menjelaskan, anak perusahaanya yaitu Coaltrade Services itu, memang bertugas memasarkan batubara di pasar ekspor, atau dengan kata lain di pasar internasional. Boy  menegaskan,  segala  informasi  perpajakan  yang  terafiliasi  dengan Coaltrade  Services International  Pte.Ltd ,  sudah  tertera  dalam  situs  resmi  Perseroan  dan  otoritas  Bursa  Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator. "Pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan  keuangan  perusahaan,  itu  bisa  dilihat  di  situs  resmi  perusahaan  dan  idx  sebagai regulator," kata dia.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak)  Kementerian  Keuangan  mengaku  akan mempelajari  laporan Global  Witness yang  menyebutkan  PT  Adaro Energy Tbk  mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. Sebelumnya, Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi  perdagangan  batu  bara  perseroan  di  Indonesia  mungkin  akan  dikenakan  pajak  di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Global Witness pun meminta Adaro untuk berkomentar mengenai hal itu tetapi belum menerima jawaban.
Laporan itu juga menyebutkan pada tahun 2008, Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade .  Sebagian  besar  dari  keuntungan  yang  terdaftar  di  Singapura  tampaknya  telah dipindahkan  ke  luar  negeri,  ke  salah  satu  anak  perusahaan  Adaro  di  Mauritius,  yang  tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 dan mungkin masih belum. Laporan tersebut juga menemukan Adaro baru-baru ini akuisisi anak perusahaan di Labuan, Malaysia yang merupakan surge  pajak.  Hal  ini  untuk  membeli  saham  tambang  batu  bara  di  Australia.  Pada  saat  yang sama, Adaro juga  telah  memperluas  jaringan offshore ,  dan  akan  diuntungkan  oleh  jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batubara Batang senilai USD 4 miliar, seperti disebutkan dalam laporan tersebut.
Penelitian mengenai hubungan pajak terhadap manipulasi transfer pricing telah banyak dilakukan.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cahyadi  &  Noviari  (2018),  menunjukkan adanya  peningkatan  keputusan  perusahaan  melakukan transfer  pricing .  Namun  dalam
penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015), didapatkan perbedaan hasil bahwa pajak tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing . Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas kebijakan transfer pricing perusahaan.  Menurut  Klassen,  Lisowsky,  Petro  dan  Mescall,  (2017),  penggunaan kebijakan transfer pricing saat ini bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan transfer  pricing digunakan  sebagai  alat  untuk  mengurangi  beban  pajak  secara keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau  perusahaan  berskala  global. Negara-negara dengan  perusahaan  yang  kurang  maju  sering  mengenakan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.  Perusahaan  terkadang  ingin  mendapatkan  laba  yang  tinggi  tetapi  merasa  berat  jika membayar pajak perusahaan yang tinggi.
Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan memutuskan untuk melakukan transfer pricing yang merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Penyebab  perusahaan  melakukan transfer  pricing adalah  perusahaan  tersebut  merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga adanya perbedaan tarif  antara  Indonesia  dan  negara  sekutu  sehingga  mereka  menjual  dengan  harga  murah. Perusahaan membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi tetapi perusahaan di luar negeri menglami untung.
Peraturan  mengenai  masalah transfer  pricing yang  berhubungan  dengan  perpajakan terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun,  2008  pasal  18  tentang  Pajak  Penghasilan (PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk  menentukan  kembali  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  bagi  wajib  pajak  yang mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  wajib  pajak  lainnya  sesuai  dengan  kewajaran  dan kelaziman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa (arm’s  length  principle) dengan  menggunakan  metode  perbandingan  harga  antara  pihak  yang  independen,  metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (Panjalusman et al., 2018).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang  25%  atau  lebih  sahamnya  dimiliki  oleh  suatu  badan.  Sedangkan  untuk  wajib  pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Sumarsan, 2013).
Transfer pricing dapat dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai tukar kurs (exchange rate) antar negara. Exchange rate berhubungan erat dengan perdagangan Internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai mata  uang relative kepada  nilai  dolar  yang  akan  berbeda  seiring  dengan  perbedaan  waktu (fluktuasi). Ketika  nilai  tukar  terus-menerus  berfluktuasi  maka  akan  mempengaruhi  harga produk atau jasa yang akan diperdagangkan, maka keputusan transfer pricing menjadi pilihan untuk  manajemen    sehingga  jumlah  kas  yang  tersedia  untuk  melakukan  pembayaran  dapat dipastikan.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sarifah  et  al.,  (2019),  menunjukkan  bahwa exchange  rate berpengaruh  terhadap  keputusan  perusahaan  melakukan transfer  pricing . Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marfuah et al., 2019) yang menyatakan “bahwa exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing ”. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin et al (2016) dan Chan et al (2002) yang menunjukkan bahwa exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing .
Transfer  pricing juga  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk  melakukan  perencanaan pajak. Perencanaan pajak ini dapat disebut sebagai suatu masalah yang rumit karena tindakan tersebut diperbolehkan, akan tetapi tindakan tersebut tidak diharapkan. Banyak aturan yang dirancang oleh pemerintah indonesia untuk mencegah terjadinya tindakan perencanaan pajak. Salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan transfer pricing , yaitu tentang prinsip kelaziman dan kewajaran dalam suatu transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010).
Keputusan bisnis baik secara langsung maupun secara tidak langsung selalu dipengaruhi oleh pajak dan dalam pelaksanaannya akan terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan selaku wajib pajak dengan pemerintah (Supriyanti, 2022). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan  perusahaan  berusaha  mengurangi  jumlah  pajaknya  baik  secara  legal  maupun ilegal salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Suandy, 2011). Perencanaan pajak merupakan sarana yang dilakukan agar tidak terjadi kelebihan bayar saat pembayaran pajak sehingga perencanaan pajak tidak termasuk penghindaran pajak selama dilakukan berdasarkan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  (Chandraningrum,  2014).  Perencanan  pajak  (tax planning) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian
Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapat tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Objek pada penelitian ini adalah pengaruh Beban Pajak, Exchange  Rate  dan  Perencanaan  Pajak  dalam  Keputusan  Melakukan  Transfer  Pricing  di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019.
Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono.  2005  :  90).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan adalah tahun 2015 -  2019.
Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili  seluruh  populasi  (Soekidjo.  2003  :  79).  Dalam  penelitian  ini  metode  pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling,  yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 – 2019.
2.  Perusahaan  manufaktur  yang  konsisten  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode 2015 – 2019.
3.  Perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode 2015 – 2019
4.  Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relavan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
5.  Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah.
6.  Perusahaan manufaktur yang memiliki data laba/rugi selisih kurs
Analisis  penelitian  mengggunkan  regresi  berganda  digunakan  untuk  meramalkan bagaimana  keadaan  (naik  turunnya)  variabel  dependen  apabila  dua  atau  lebih  variabel independen  sebagai  faktor  prediktor  dimanipulasi  (Sugiyono,  2007).  Model  regresi  linear berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi
linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Beban Pajak (X1), Exchange Rate (X2) dan Perencanaan Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap Transfer Pricing (Y).

## Gambar 1. Sumber: Data diolah (2023)

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variabel dependen.
Tabel 1. Hasil Uji t
Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat hasil uji t dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing Hasil pengujian variabel beban pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000, nilai tersebut  <  0,05  maka  H1  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  beban  pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing.

## H2: Exchange Rate berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing
Hasil pengujian variabel exchange rate menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,324, nilai tersebut > 0,05 dan t hitung -0,994 maka H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel exchange rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap transfer pricing.

## H3: Perencanaan Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing
Hasil  pengujian  variabel  perencanaan  pajak  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikan  sebesar 0,677, nilai tersebut > 0,05 dan t hitung -0,418 maka H3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel  perencanaan  pajak  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  bernilai negatif terhadap transfer pricing.
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat dibahas mengenai pengaruh beban, exchange rate dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
Pengaruh Beban Pajak terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing
Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan t  hitung  sebesar  4,439  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  menunjukkan terdapat  pengaruh  signifikan  antara  beban  pajak  terhadap  keputusan  melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Besarnya tarif pajak suatu negara akan menimbulkan peningkatan presentase terjadinya transfer pricing suatu perusahaan manufaktur yang sengaja dilakukan untuk mengurangi beban pajak  perusahaan  yang  berada  pada  negara  yang  menerapkan  tarif  pajak  tinggi  kepada perusahaan  berelasi  yang  berada  pada  negara  dengan  tarif  pajak  rendah.  Perusahaan  yang berada  di  negara  dengan  tarif  pajak  rendah  akan  mengalami  peningkatan  laba  akibat  dari kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif  pajak  yang  tinggi,  sehingga  secara  global  pembayaran  pajak  yang  ditanggung  oleh perusahaan dapat diminimalkan.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  beban  pajak  akan  memicu  perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan menurunkan beban pajak tersebut. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi (2017), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020) yang menyatakan beban pajak berpengaruh positif pada indikasi melakukan transfer pricing.
Pengaruh Exchange Rate tehadap kerputusan melakukan Transfer Pricing Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan 0,324 > 0,05 dan t  hitung  -0,994  memiliki  nilai  negatif  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang tidak signifikan dan bernilai negatif antara exchange  rate terhadap  keputusan  melakukan transfer  pricing pada  perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa exchange rate berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing.
Hal yang mengakibatkan exchange rate tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap transfer pricing adalah adanya perusahaan sampel yang mengalami rugi atas selisih kurs pada kegiatan operasi mereka. Dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan memandang bahwa nilai  tukar  tidak  memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan  salah  satunya  dikarenakan  oleh melemahnya  mata  uang  domestik.  Melemahnya  uang  domestik  inilah  yang  membuat perusahaan merugi dalam transaksi dengan pihak asing yang menggunakan kurs, seperti untuk mendapatkan  sejumlah  bahan  baku  dengan  jumlah  yang  sama  pada  harga  dollar  yang  sama memerlukan  jumlah  rupiah  yang  lebih  banyak  akibat  dari  pelemahan  nilai  rupiah  terhadap dollar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Tri Rahayu, Endang  Masitoh,  Anita  Wijayanti  (2020)  yang  menyatakan  bahwa exchange  rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan 0,677 > 0,05 dan t  hitung  -0,418  memiliki  nilai  negatif  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan bernilai negatif antara perencanaan  pajak  terhadap  keputusan  melakukan transfer  pricing pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil  penelitian  menunjukkan  jika  perencanaan  pajak  yang  diukur  dari  pembayaran pajak  periode  ini  yang  dilakukan  perusahaan  tidak  efektif  memberikan  pengaruh  terhadap kenaikan perilaku transfer pricing. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang berada di negara tax heaven. Apabila  suatu  negara  menetapkan  tarif  pajak  yang  tinggi  dan  lemahnya  hukum  mengenai perpajakan  terkait  transaksi  antara  pihak  berelasi  peluang  perusahaan  melakukan  perilaku transfer  pricing akan  meningkat.  Sehingga  perusahaan  yang  mendapatkan  laba  tinggi  yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi akan menggeser laba ke negara yang tergolong tax  heaven .  Perusahaan  menilai  bahwa  melakukan  pembayaran  pajak  secara  normal  akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mispiyati (2015) dan  Marisa  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap keputusan melakukan transfer pricing karena perusahaan dapat menggunakan cara lain selain transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

## 4. Penutup Kesimpulan
Penelitian ini mengevaluasi pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kualitas laporan keuangan pada 16 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian full model dengan bantuan WarpPLS 7.0. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:
1. Good  corporate  governance  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan perusahaan  BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2016-2020, mendukung hipotesis penelitian.
2. Ukuran  perusahaan  juga  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan perusahaan BUMN selama periode yang sama, sehingga hipotesisnya diterima.
3. Leverage memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan BUMN, mendukung hipotesis penelitian.
Implikasi  penelitian  ini  mencakup  saran  untuk  manajemen  perusahaan,  regulator (Otoritas Jasa Keuangan), dan pemakai laporan keuangan. Beberapa rekomendasi melibatkan peningkatan tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris independen, kebijakan regulator terkait  batas  persentase  dewan  komisaris  independen,  dan  perhatian  yang  lebih  teliti  dari pemakai laporan keuangan. Keterbatasan penelitian mencakup pemilihan sampel dan periode penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variasi industri, memperluas periode penelitian, dan mengukur variabel dengan metode yang lebih bervariasi.

## Keterbatasan dan Saran
Peneliti sepenuhnya masih sangat menyadari bahwa hasil dari peneliti masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  sebagai  objek  penelitian,  sehingga  penelitian  ini  belum  mampu  menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada perusahaan di setiap jenis industri yang beroperasi di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur misalnya dari berbagai sektor. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  periode  penelitian  selama  lima tahun yaitu 2016 sampai dengan tahun 2020. Sehingga hanya mendapatkan sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Oleh karen itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan periode tahun penelitian yang lebih banyak sehingga data observasi menjadi semakin banyak. Variabel Good Corporate Governance dalam peneltiian ini diproksikan dengan terbagi menjadi dua yaitu dewan komisaris dan kepemilikan institusional.
Oleh  sebab  itu,  peneliti  menyarankan  untuk  peneliti  selanjutnya  agar  melakukan  penelitian variabel  Good  Corporate  Governance  dengan  proksi  lain  seperti  komite  audit,  kepemilikan manajerial,  CEO  duality,  board  size  dan  lain  sebagainya.  Variabel  Ukuran  Perusahaan  dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natura total aset. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada  penelitian  selanjutnya  untuk  mengukur  ukuran  perusahaan  dari  total  penjualan Variabel  leverage  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  debt  to  equity ratio (DER). Oleh sebab itu, peneliti meyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengukur variabel leverage dengan menggunakan pengukuran yang lain seperti Long Term Debt Ratio, Debt to Assets ratio, Times Interest Earned, dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. Syntax Admiration , 1 (5), 527–537. neliti.com Fajri, S. N. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Medan , 1 (1), 21.
Fitria,  S.  Y.,  &  Triyanto,  D.  N.  (2020).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Integritas Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  BUMN  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2014-2018). E-Proceeding of Management , 7 (2), 3227–3234. Fitriana, A. I., & Febrianto, H. G. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Asimetri Informasi
Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dalam  Pendekatan  Relevansi  Nilai. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang , 8. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/2106
Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan
Budaya Tri Laporan Keuangan. Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (2), 164–169. Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. Jurnal Riset Edisi XXVI , 4 (3), 14–28. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . (2022).
Kumba, D., Bambang, S., & Reza, F. L. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan  Non  Jasa  Keuangan  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 (1), 426–440. Latan, H., & Ghozali, I. (2017). Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan program WarpPLS 5.0 (3rd ed.).
Mulyanti, K., & Rahma, N. A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt Iron Bird (Blue Bird Group). Land Journal ,
1 (1), 42–53. https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.593
Mursidah,  M.,  &  Khairina,  K.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate  Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1),
41. https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1823 Nomor 29/POJK.04/2016. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016  Tentang  Laporan  Tahunan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik .  1–29. https://doi.org/https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan- ojk/Documents/Pages/POJK-Laporan-Tahunan-Emiten-Perusahaan-Publik/POJK- Laporan-Tahunan.pdf
PER-01/MBU/2011. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good Corporate  Governance)  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara. (Per—01/Mbu  2011) ,  1–19. http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf
Puspitosari,  I.  (2019).  Apakah  Leverage,  Ukuran  Perusahaan  dan  Masa  Jabatan  Direksi Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Bank  Umum  Syariah? FINANSIA:  Jurnal
Akuntansi Dan Perbankan Syariah , 2 (02), 121. https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1648
Rafika, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Profitabilitas  Sebagai  Variabel  Moderating Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2014- 2018. Jurnal Ecobisma , 5 (2), 1–17. Rahman,  M.  F.,  Asiyah,  S.,  &  Khalikusabir.  (2021).  Pengaruh  Umur  Perusahaan,  Ukuran Perusahaan, dan Leverage Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2017-2019). Jurnal Riset Manajemen , 1–13.
Rosyida, N., & Subowo. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Organisasi, Dan Siklus Operasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Accounting Analysis Journal , 5 (2), 21–31. Sari,  N.  P.,  &  Khafid,  M.  (2020).  Peran  Kepemilikan  Manajerial  dalam  Memoderasi  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan,  Kebijakan  Dividen  Terhadap  Manajemen Laba pada Perusahaan BUMN. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 222–231. https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8773 Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor- faktor  yang  mempengaruhinya. Indonesia  Accounting  Journal , 1 (2),  45. https://doi.org/10.32400/iaj.26622
Supriyanto, A. (2022) ‘Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange’, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan , 11(1).
Supriyanto, A. (2022) ‘Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis’, El-Hekam , 7(1), pp. 69–82. Supriyanto, A. et al. (2022) ‘Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation’, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 10(2), pp. 267–286. Syarli, Z. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Indonesian Journal of Business and Management , 1 (3), 438–451.
Tanjung,  Riani.,  Sari,  D.  P.  (2020).  Pengaruh  Prinsip  Good  Corporate  Governance  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT.AGRONESIA (INKABA). Jurnal Akuntansi , 13 (2), 1–12. Warianto, P., & Rusiti, C. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Likuiditas Dan Investment Opportunity Set (Ios) Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. Modus , 26 (1), 19. https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.575
Yasmeen, D., & Hermawati, S. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Ekonomi Bisnis , 20 (1), 262.