## ANALISIS  YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2019/Pid.B//2018/PN.Mdn)
Oleh Muhammad Husni Mubaraq Universitas Darma Agung, Medan E-mail: muhammadhusnimubaraq@gmail.com

## ABSTRACT
Embezzlement  is  an act  of  dishonesty by hiding other people's goods/assets  by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of expropriating (theft), controlling,  or  being  used  for  other  purposes.  Embezzlement  can  also  take  the  form  of financial  fraud.  Embezzlement  is  classified  as  a  type  of  violation  of  law  and  is  generally regulated  by  criminal  law.  The  crime  of  fraud  is  broader  than  embezzlement,  if  the embezzlement is limited to goods or money, fraud includes also providing debts or writing off receivables.  prosecution,  as  well  as  examination  before  the  court,  even  though  the compensation  has  been paid  and In essence, the complaint offense is relatively an ordinary offense related to the family. then the offense becomes a complaint offense which can only be prosecuted if there is a complaint from the victim. How are the differences between the crime of  fraud  and  embezzlement?  What  are  the  factors  for  the  occurrence  of  the  crime  of embezzlement? What are the legal considerations of the judge in the District Court Decision Number  209/Pid.B/2018/Pn.Mdn?  way  of  researching  based  on  statutory  regulations.  In accordance  with  the  formulation  of  the  problem  and  research  objectives,  the  nature  of  this research is  descriptive analysis  which aims to  describe, inventory and analyze theories and regulations related to the problems in this research. So the legal research method used in the preparation  of  this  research  is  carried  out  with  a  qualitative  approach.  The  difference between the  crime of  fraud and embezzlement  can be seen from its elements,  an act  can be said  to  be  a  criminal  act  of  fraud  if  it  meets  the  elements  of  Article  378,  including  the existence of deception. This element is carried out repeatedly with seduction or promises so as  to  make  the  victim  believe.  The  object  of  fraud  is  broader  than  embezzlement,  if  Article 372 of the Criminal Code, concerning Embezzlement is limited to goods or money, fraud in giving debts or writing off receivables. Every society or anyone who makes a purchase must use  methods  in  payment  and  in  full  purchase  of  every  item  and  still  be  guided  by  the  law. something  that  wholly  or  partly  belongs  to  another  person  but  which  is  in  his  control  not because  of  a  crime,  is  punishable  by  embezzlement,  with  a  maximum  imprisonment  of  four years or a maximum penalty of nine hundred rupiahs.
Keywords: Embezzlement And Fraud

## ABSTRAK
Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan  barang/harta orang  lain  oleh  satu  orang  atau  lebih  tanpa  sepengetahuan  pemilik  barang  dengan  tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa  juga  berupa  penipuan  keuangan.  Penggelapan  tergolong  ke  dalam  jenis  pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Tindak pidana penipuan lebih luas dari penggelapan, jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga
untuk  memberikan  hutang  maupun  menghapus  piutang.Penipuan  dan  Penggelapan  adalah delik  aduan  relatif  dan  pencabutan  pengaduan  bisa  dilakukan,  namun  proses  pemeriksaan perkara  tetap  dilanjutkan  baik  dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pemeriksaan dimuka pengadilan, meskipun  sudah membayar  ganti rugi  dan Pada hakikatnya delik aduan relatif  merupakan  delik  biasa  yang  berhubungan  dengan  keluarga.  maka  delik  tersebut menjadi  delik  aduan  yang  hanya  bisa  dilakukan  penuntutan  apabila  ada  pengaduan  dari korban.  Bagaimana  Perbedaan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan?Apakah  faktor- Faktor terjadinya tindak pidana penggelapan?Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  209/Pid.B/2018/Pn.Mdn?Penelitian  dalam  penulisan  ini yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Sesuai  dengan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian, maka  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan, mengiventarisasikan  dan  menganalisa  teori-teori  dan  peraturan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Maka  metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam penyusunan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.Perbedaan  Tindak  Pidana Penipuan  dan  Penggelapan  dapat  dilihat  dari  unsurnya,  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  penipuan  jika  memenuhi  unsur  Pasal  378  antara  lain  adanya  Tipu Muslihat. Unsur ini dilakukan secara berulang-ulang dengan rayuan atau janji-janji sehingga membuat korbannya menjadi percaya. Objek penipuan lebih luas dari penggelapan, jika Pasal 372 KUPIdana, tentang Penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan memberikan hutang  ataupun  menghapus  piutang.  Seharusnya  setiap  masyarakat  atau  siapapun  yang melakukan  pembelian  harus  melakukan  metode-metode  dalam  pembayaran  maupun  dalam pembelian  lunas  setiap  barang  dan  tetap  berpedoman  dalam  hukum.Pembahasan  dalam skripsi ini hanya berkaitan tentang penggelapan sesuai pasal 372 KUHPidana dimana” barang siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasanya  bukan  karna kejahatan diancam karena penggelapan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.
Kata Kunci : Penggelapan Dan Penipuan

## 1. PENDAHULUAN
Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan  barang/harta  orang  lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan  pemilik  barang  dengan tujuan  untuk  mengalih-milik  (pencurian), menguasai,  atau  digunakan  untuk  tujuan lain.  Penggelapan  bisa  juga  berupa penipuan keuangan. Penggelapan tergolong  ke  dalam  jenis  pelanggaran hukum  dan  umumnya  diatur  oleh  undang- undang pidana.
Dengan  demikian  untuk  dapat menyatakan  seseorang  sebagai  pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan  harus  melakukan  pemeriksaan
dan membuktikan secara sah dan meyakinkan  apakah  benar  pada  diri  dan perbuatan  orang  tersebut  telah  terbukti unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian  unsur  subyektif  misalnya, karena  pengertian  kesengajaan  pelaku penipuan  (opzet)  secara  teori  adalah mencakup  makna willen  en  witens
(menghendaki dan atau mengetahui), maka harus  dapat  dibuktikan  bahwa  terdakwa memang benar telah :
a. Bermaksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum
b. Menghendaki atau setidaknya “'mengetahui  /  menyadari”  bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan  orang  lain  agar orang  lain  tersebut  menyerahkan suatu  benda  /  memberi  hutang  / menghapuskan  piutang  kepadanya (pelaku delik).
c. Mengetahui/  menyadari”  bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi  hutang  /  menghapuskan piutang  kepadanya  itu  adalah dengan  memakai  nama  palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat
atau rangkaian kebohongan.
Unsur  delik  subyektif  di  atas, dalam  praktek  peradilan  sesungguhnya tidak  mudah  untuk  ditemukan  fakta hukumnya.  Terlebih  lagi  jika  antara “pelaku” dengan “korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan  hukumnya  pada  koridor  suatu perjanjian  murni.  Oleh  karena  itu,  tidak bisa  secara  sederhana  dinyatakan  bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik  penipuan  ini  hanya  karena  ia  telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak  ingin  menyertakan  modal  dalam usaha  bisnis  tersebut.  Karena  pengadilan tetap  harus  membuktikan  bahwa  ketika orang  tersebut  menyampaikan  informasi bisnis  prospektif  kepada  orang  lain  tadi, harus  ditemukan  fakta  hukum  pula  bahwa ia  sejak  semula  memang  bermaksud  agar orang  yang  diberi  informasi  tadi  tergerak menyerahkan  benda  /  hartanya  dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah  palsu  /  bohong  dan  ia  dengan semua  itu  memang  bermaksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain.
Di  samping  itu,  karena  sifat  / kualifikasi  tindak  pidana  penipuan  adalah merupakan  delik  formil  -  materiel,  maka secara  yuridis  teoritis  juga  diperlukan
pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan  suatu  benda  dan  seterusnya kepada  pelaku  tersebut,  haruslah  benar- benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan)  sebagaimana  ditentukan  dalam pasal  378  KUHP.  Dan  hal  demikian  ini tentu  tidak  sederhana  dalam  praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula  realitas  suatu  kasus  wan  prestasi  pun seharusnya  tidak  bisa  secara  simplifistik (sederhana)  ditarik  dan  dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.
Selanjutnya mengenai Tindak Pidana
Penggelapan, KUHP telah mengaturnya  dalam  Buku  II  Bab  XXIV yang  secara  keselurahan  ada  dalam  6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377  KUHP.  Namun  ketentuan  mengenai delik  genus  dari  penggelapan  (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan melawan  hukam  memiliki  suatu  benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp.900,-“
Salah  satu  jenis  kejahatan  dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan online yang dimaksud dalam e-commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga  tidak  lagi  mengandalkan  bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Penipuan  secara  online  pada  prinsipnya sama  dengan  penipuan  konvensional  yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya  yakni  menggunakan  sistem elektronik, komputer, internet dan perangkat telekomunikasi. Sehingga secara hukum  penipuan  secara online dapat diperlakukan  delik  konvensional  yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak  manfaat  dan  kemudahan  untuk
memenuhi  kebutuhan  manusia  akan  tetapi kehadiran media online tersebut
dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai  tujuan  salah  satunya  untuk memperleh keuntungan.
Hukum  positif  Indonesia  yang mengatur  kejahatan  secara online terdapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Dalam  KUHP  yang  disertai dengan  unsur-unsur  pidana  yang  ada dalam  KUHP  dengan  kata  lain  suatu perbuatan  dapat  dijatuhi  pidana  jika memenuhi unsur-unsur pidana yang menjadi  standar  atau  dasar  untuk  dapat dikatakan  suatu  perbuatan  tersebut  adalah tindak pidana.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan Pasal  378 KUHP  tentang Penipuan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.  Hampir  bersamaan  karena menguasai  kepunyaan  orang  lain  tidak secara melawan hukum. Perbedaan keduanya  dapat  diketahui,  bahwa  pada penipuan terdapat unsur tipu muslihat atau kata-kata  bohong  sehingga  orang  lain tergerak hatinya untuk meyerahkan sesuatu.  Sedangkan  pada  penggelapan barang  tersebut  diperoleh  bukan  karena kejahatan  dan  dengan  maksud  untuk dikuasai.
Jenis-jenis  tindak  pidana  dalam KUHP  sangat  banyak,  salah  satunya penipuan  dan  penggelapan.  Tindak  pidana penipuan  atau bedrog atau  dalam  doktrin disebut oplichtig dalam bentuk pokok oleh pembentuk  undang-undang  telah  diatur dalam  Pasal  378.  Penggelapan  diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP dalam disebutkan sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan  melawan  hukum  memiliki barang  yang  sebagian  kepunyaan orang  lain  dan  berada  dalam kekuasaanya bukan karena
kejahatan karena penggelapan dengan  pidana  penjara  selama- lamanya  empat  tahun  atau  denda sebesar sembilan ratus rupiah.
Bagian inti delik penipuan adalah:
a. Dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain;
b. Secara melawan hukum
c. Dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
d. Menggerakan orang lain;
e. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya  atau  memberi  utang atau menghapus piutang. Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berati  ada  kesengajaan  sebagai  maksud.
Perbuatan  melawan  hukum  artinya  dia tidak  mempunyai  hak  untuk  menikmati keuntungan. Memakai nama palsu misalnya  mengaku  suatu  nama  yang dikenal  baik  oleh  orang  yang  ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai ornag  baik,  tipu  muslihat  misalnya mengaku  akan  membelikan  barang  yang sangat  murah  kepada  orang  yang  ditipu. Rangkaian  kebohongan  artinya  banyak, pokoknya  kebohongan  itu  maksudnya sebagai upaya penipuan.
Jika melihat buku II dan III KUHP maka  akan  dijumpai  banyak  rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud  menunjukan  perbuatan  mana yang  dilarang  dan  pantang  dilakukan. Dalam  tindak  pidana  penipuan,  unsurnya ada  tipu  muslihat  dan  kebohongan. Sementara  penggelapan  berunsur  seperti menguasai  barang  orang  lain  yang  berada dalam pengawasanya tanpa sepengetahuan yang punya barang.
2. Pengertian Tindak Pidana

## Penipuan
Tindak  pidana  penipuan  merupakan salah  satu  tindak  pidana  atau  kejahatan terhadap  harta  benda.  Tindak  pidana penipuan  diatur  dalam  Bab  XXV  tentang Perbuatan  Curang  yaitu  Pasal  378  sampai
dengan  Pasal  395  KUHP.  Dalam  rentang pasal-pasal  tersebut,  penipuan  kemudian berubah  menjadi  bentuk-bentuk  penipuan yang lebih khusus.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kata  tipu  adalah  kecoh,  daya cara,  perbuatan  atau  perkataan  yang  tidak jujur, dengan maksud menyesatkan, mengakali,  mencari  untung.  Penipuan adalah  suatu  proses  perbuatan,  cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka  berarti  bahwa  yang  terlibat  dalam penipuan  adlaah  dua  pihak  yaitu  orang menipu  disebut  dengan  penipu  oleh  orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai  suatu  perbuatan  atau  membuat, perkataan  seseorang  yang  tidak  jujur  atau bohong  dengan  maksud  menyesatkan  atau mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan dirinya atau kelompoknya.
Unsur-unsur Tindak
Pidana Penipuan, dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:
a. Unsur Subjektif, meliputi maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain dan melawan hukum;
b. Unsur objektif, meliputi
perbuatan  yang digerakan (orang) perbuatan  itu  ditujukan  pada orang  lain  (menyerahkan  benda, memberii hutang dan menghapuskan  piutang)  dan  cara melakukan perbuatan menggerakan  dengan  memakai nama palsu, memakai tipu muslihat  memakai  martabat  palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Dalam melakukan perbuatan
menggerakan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni  berupa  unsur  kesalahan  dalam penipuan.  Terhadap  kesengajaan  juga harus  ditujukan  pada  menguntungkan  diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya  seperti  unsur  melawan hukum, menggerakan, menggunakan nama palsu  dan  lain  sebagainya.  Kesengajaan dalam maksud harus sudah ada dalam diri si  pelaku,  sebelum  dan  setidaknya  pada saat memulai perbuatan menggerakan.
Maksud menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  dengan  melakukan perbuatan  menggerakan  haruslah  berupa maksud  yang  melawan  hukum.  Tujuan perbuatan  dalam  sebuah  penipuan  dibagi menjadi 2 unsur yaitu:
a. Menyerahkan benda, baik berwujud  dan  bergerak.  Pada penipuan  benda  yang  diserahkan dapat  terjadi  terhadap  benda  seniri dan  pelaku  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain;
b. Memberi
hutang dan
mengahpuskan piutang; hutang adalah  suatu  perikatan,  misalnya menyetor  sejumlah  uang  jaminan. Oleh  karenanya  memberi  hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi  pinjaman  uang  belaka,
namun menghapuskan piutang memiliki
pengertian menghapuskan segala macam perikatan  hukum  yang  sudah  ada, dimana  karenanya  menghilangkan kewajiban hukum
penipu menyerahkan sejumlah uang
tertentu  pada  korban  atau  orang lain.
Upaya  –  upaya  penipuan  dalam  Pasal  378 KUHP ada Beberapa cara yaitu:
a. Menggunakan  nama  palsu,  bukan namanya  sendiri  melainkan  nama orang  lain  dan  menggunakan  suatu nama  yang  tidak  diketahui  secara pasti  pemiliknya  atu  tidak  ada pemiliknya .
b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu;
c. Menggunakan  tipu  muslihat  dan rangkaian kebohongan
3. METODE PENELITIAN
1. Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian  dalam  penulisan  ini yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Sesuai
dengan perumusan masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  sifat
penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis yang  bertujuan  untuk  menggambarkan,
mengiventarisasikan dan menganalisa teori-teori dan peraturan yang
berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Maka  metode  penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
2. Sumber Data
Dilihat  dari    penelitian  kepustakaan ( library  reach ),  dapat  dibagi  atas  3  (tiga) kelompok, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu KUHP (Kitab  Undang  –  undang  Hukum Pidana ).
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  seperti Putusan Pengadilan tentang Penipuan  dan  Penggelapan  Nomor 2019/Pid. B/ 2018/ PN Medan.
c. Bahan Hukum Tersier,  yaitu bahan yang  dapat  mendukung  bahan- bahan hukum premier dan sekunder, antara lain kamus hukum,  kamus  bahasa  Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan dengan :
a. Studi dokumen,  yaitu:  membaca, mempelajari,  meneliti  literatur, dokumen-dokumen  tertulis  serta doukumen-dokumen lainnya yang  relevan  dengan  kerangka dasar penelitian.
Data yang diperoleh, baik itu data primer  maupun  data  sekunder  yang  di analisis  dengan  kualitatif  kemudian  secara deskriptif  kemudian  disajikan  secara deskriptif,  dari  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan perilaku  dalam  kenyataan  di  lapangan. Penarik  kesimpulan  dilakukan  dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan  penelitian  di  lapangan  (baik  berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh  di  lapangan)  yang  bersifat
khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus Perkara  Tindak  Pidana    Penggelapan Dan Penipuan (Studi Putusan Nomor 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn) A Penerapan Hukum Pidana
Materil  Dalam  Kasus  Tindak Pidana  Penipuan  Penggelapan Sesuai  Nomor  Putusan  2019/Pid. B/ 2018/ PN – Mdn
Hakim  dalam  memeriksa  perkara pidana, berupaya dan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut  umum,  apabila  surat  dakwaan yang  dirumuskan  penutut  umum,  apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan  atau  kekeliruan,  maka  hakim akan  sulit  untuk  membertimbangkan  dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.
Suatu  tindak  pidana  menimbulkan suatu  bencana  bagi  korbannya  dimana selalu  ada  hal  yang  mendasari  (sebab) dengan  melahirkan  suatu  akibat.  Pada penjelasan  dengan  menggunakan  logika deduktif, tindak pidana sebagai pertanggung  jawaban  yang  diberikan  atas perbuatannya.
Tindak  pidana  merupakan  suatau tindakan  yang  melanggar  hokum  yang telah dilakukan dengan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang- undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Apabila seseorang  melakukan  tindak  pidana  maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan .
Berdasarkan dengan persoalan diatas,  maka  penulis  terlebih  dahulu membahas  mengenai  uraian  posisi  kasus
dalam  Putusan  Pengadilan  Negri  Nomor 2019/PID.B/2018/PN.MEDAN
Analisis Penulis
Konsekuensi dengan adanya hukum  adalah  keputusan  hakim  harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan  keadilan  tidak  akan  berhenti dengan mempertimbangkan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan  biasanya  dihubungkan  dengan kepentingan individu para pencari keadilan,  dan  itu  berarti  keadilan  menurut hukum  sering  diartikan  dengan  sebuah kemenangan  dan  kekalahan  oleh  pencari keadilan.
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim
dalam menjatuhkan Putusan harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat, yakni tidak
hanya berdasarkan pertimbangan  yuridisnya  tetapi  terdapat juga  pertimbangan  sosiologinya,  yang mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai  keyakinan  dengan  mengait keyakinan  itu  dengan  cara  dan  alat-alat bukti  yang  sah  serta,  menciptakan  hukum sendiri  yang  bersendikan  keadilan  yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila  sebagai  sumber  dari  segala hukum.
Berdasarkasn Putusan Nomor 2019/Pid.B/2018/PN.  Medan,  menyatakan bahwa: 1. Terdakwa  atas  nama  Henny  Herlina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan  sebagaimana  dakwaan Kesatu dan kedua.
2. Membebaskan  terdakwa  oleh  karena itu  dari  dakwaan  kesatu  dan  kedua tersebut (vrisjpraak);
3. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan  terdakwa  dari  dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdaka dalam kemampuan,  kedudukan  dan  harkat serta martabatanya;
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa  :  1 lembar  kuitansi  tanggal  5  Juni  2014
sebesar  Rp.  70.000.000;  1  lembar kuitansi  tanggal  23  Juli  2014  sebesar Rp  133.000.000;  1  lembar  kuitansi tanggal  24  Juli  2014  sebesar  Rp. 27.000.0000;  1  lembar  slip  setoan Bank  Mandiir  tangal  13  Nopember 2014  sebesar  Rp.  50.000.0000  ;  1 lembar  rekening  Koran  Bank  Mandiir tanggal  23  Mei  2015  sebesar  Rp. 35.000.000  dan  2  lembar  Surat Keputusan  Bersama  antara  Johan Simanjuntak  dengan  Henny  Herlina pada  tanggal  05  Juni  2014  aslinya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Johan Simanjuntak sedangka n fotokopi  tetap  terlampir  dalam  berkas perkara.
6. Membebankan  biaya  perkara  kepada Negara.
Dengan demikian dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim
Pengadilan  Negeri  Medan  pada  hari  Rabu tanggal  24  Oktober  2018  oleh  Aswardi Idris  selaku  Hakim  Ketua,  Sabarulina Ginting dan Nazar Effriadi masing-masing sebagai  Hakim  Anggota  yang  diucapkan dalam  siding  terbuka  untuk  umum  pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota tersebut  dengan  dibantu  Fajar  Sialagan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan  serta  dihadiri  oleh  R  Sembiring
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Menurut  pendapat  penulis,  bebasnya terdakwa  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum  menjelaskan  bahwa  uang  yang diterima  terdakwa  Henny  Herlina  kepada saksi Johan Simanjuntak merupakan penggelapan  atas  pembelian  rumah  yang tidak jadi dengan alas an orang lain sudah memiliki harga penawaran tertinggi sebesar  Rp.  1.1  Milyar  rupiah.    menurut penulis  tidak  tepat  karena  dari  analisis yang diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa  dan  saksi  korban  terdapat perjanjian  akan  mengembalikan  uang panjar dan bukan masalah perdata. Karena uang yang sudah dipanjar harus dikembalikan  dengan  alas  an  tidak
mempunyai  uang  untuk  dicicil  dan  urusan pribadi.  Namun  masalah  ini  sudah  di laporkan  ke  Polda  Sumut  dan  masuk dalam  rana  persidangan  maka  harus  di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pertimbangan  yang  lain    adalah  hal yang  sangat  penting  dalam  menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa dalam  hal  perjanjian  jual  beli  rumah seharusnya  dijalankan  dengan  seimbang, uang  yang  diterima  bukan  menebus sertifikat  kepada  PPATK  dan  melunasi hutang  piutangnya  ke  Koperasi,  tetapi memang  uang  yang  sudah  dipanjar memanglah  harus  dikembalikan  dengan alas  an  apapun.  Seorang  hakim  haruslah memutuskan  sebuah  Putusan  dengan pertimbangan  yang  berasal  pada      hati nuraninya   lalu   kemudian   kepikirannya agar    dapat  menghasilakn  Putusan  yang seadil-adilnya,  untuk  itu  dalam  kasus  ini seorang  terdakwa  bisa  diberikan  hukuman yang ringan (menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 378 dan 372 yaitu) 4 tahun  agar  kelak  kemudian  hari  dapat diperbaiki dirinya menjadi lebih baik.
Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis  perlu  mempertimbangkan  hal-hal yang  memberatkan  maupun  hal-hal  yang meringankan  terdakwa  sehingga  Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.
Dalam  kasus  ini  terdakwa  adalah seorang yang taat hukum dimana diketahui bahwa  dalam  perjanjian  jual  beli  harus ditunggu  harga  yang  telah  disepakati  dan pembayarannya  dengan  dicicil  harus dihormati,  dan  tidak  menjual  keorang lainlagi. sebagaimana Indonesia
merupakan  Negara  hukum  jadi  siapapun yang  melanggar  aturan  hukum  dapat dikenakan hukuman. Memperhatikan Pasal 183  dan  pasal  97  ayat  (1)  KUHAP  dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 serta Peraturan  Perundang-undangan  lainnya yang bersangkutan.

## 5. SIMPULAN
A Simpulan
1. Perbedaan  Tindak  Pidana  Penipuan dan  Penggelapan  dapat  dilihat  dari unsurnya,  suatu  perbuatan  dapat dikatakan  sebagai  tindak  pidana penipuan jika memenuhi unsur Pasal 378 antara lain adanya Tipu
Muslihat. Unsur ini dilakukan secara berulang-ulang  dengan  rayuan  atau janji-janji sehingga membuat
korbannya  menjadi  percaya.  Objek penipuan lebih luas dari penggelapan, jika Pasal 372
KUPIdana, tentang Penggelapan terbatas  pada  barang  atau  uang,
penipuan memberikan hutang ataupun menghapus piutang. Penipuan  dan  Penggelapan  sejatinya memiliki    memiliki  pengertian  yang hampir  sama.  Motivasi  kedua  istilah itu sama-sama ingin memiliki “benda”  atau  “barang”  milik  orang lain baik sebagian maupun seluruhnya,  namun  secara  melawan hukum.  Perbedaannya  adalah  pada masalah  cara  bagaimana  barang tersebut  dimiliki.  Dalam  penipuan, benda  itu  dimiliki  secara  melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan  upaya  memiliki  itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah
2. Faktor-Faktor terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor 2019/Pid. B/2018/PN Medan  adalah  adanya  niat  dan kesempatan,  adanya  sifat  tamak  dari manusia  dalam  mencari  pemenuhan tidak  sesuai  dengan  kemampuan uangnya,  dan  dalam  kasus  ini  unsur dengan  sengaja  memiliki  dengan melawan  hukum  sesuatu  barang yang  sama  sekali  atau  sebagian termasuk  kepunyaan  orang  lain berupa rumah dijual terdakwa henny Herlina kepada saksi Johan
Simanjuntak akan tetapi setelah uang diterima  senilai  Rp  315  juta,  rumah
tersebut  dijual  kepada  orang  lain senilai  Rp  1,1  M  dan  dalam  hal  ini Johan Simanjuntak sudah menempati rumah tersebut dan meminta sertifikat  alas  hak  rumah  tersebut. Kemudian  terdakwa  Henny  Herlina ingin  mengembalikan  tapi  saksi Johan Simanjuntak menolak
memberi nomor rekening.
3. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah menyatakan terdakwa Henni  Herlina tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  penggelapan  dan penipuan sebagaimana dakwaan
kesatu  atau  kedua,  membebaskan terdakwa  oleh  karena  itu  dari dakwaan kesatu atau kedua
(virjspraak) dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan  ini  setelah  putusan  ini diucapkan.

## B Saran
1. Seharusnya  masyarakat  yang melakukan  jual  beli  berperan aktif  dalam    pengecekan  suatu berkas-  berkas  atau  kepastian hukum suatu barang  atau benda harus bisa dipastikan kebenarannya  terlebih  dahulu supaya  tindak  pidana  penipuan dan penggelapan dapat diminimalisir.
2. Seharusnya  setiap  masyarakat atau  siapapun  yang  melakukan pembelian harus melakukan metode-metode dalam
pembayaran maupun dalam pembelian  lunas  setiap  barang dan  tetap  berpedoman  dalam hukum.
3. Kinerja Hakim dalam memutuskan  suatu    perkara tindak  pidana  penggelapan  dan penipuan  dimasa  mendatang dalam perkara yang terjadi dapat
mencontoh sebagaimana
pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn,demi terciptanya  rasa  keadilan  bagi masyarakat pencari keadilan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Anwar, HAK Moch, 1980, Hukum Pidana bagian Khusus, Alumni, Bandung. Bonger,  WA,  1982, Pengantar  Tentang Kriminologi, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. Chazawi, Adami. 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag I , Grafindo, Jakarta.
------------------------2005, Hukum Pidana :
Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  teori- teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya  Hukum  Pidana, Rajawali Press, Jakarta.
Erdianto,  Effendi,  2011, Hukum  Pidana dan  Hukum  Acara  Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Dillah,Suratman dan Philips, 2013, Metode Penulisan Hukum, Alfabeta, Bandung. Farid, Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana
I, Sinar Grafika, Jakarta.
Huda,  Chairul,  2006, Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa  Kesalahan, Kencana  Prenada Media, Jakarta.
Hamidjojo, Martiman Prodjo, 1997,
Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, PT  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Lamintang,  P.A.F,  2012, Dasar-dasar Hukum  Pidana  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mahmud,  Peter,  2011, Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta.
Moeljatno,  2000, Asas-asas  Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Prodjodikoro,  Wiryono,  2003, Tindak- tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia , Refika Aditama,  Bandung.
Prasetyo,  Teguh,  2011, Hukum  Pidana Indonesia, PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Prakorso,  Djoko,  1987, Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Poernomo,  Bambang,  2008, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia, Yogyakarta.
Sunggono,Bambang,  2010 ,  “Metodologi Penelitian  Hukum” ,    Rajawali  Press,
Jakarta.
Soesilo,  R,  1993, Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor.
Saleh,  Roeslan,  1983, Beberapa  Asas Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif, Aksara Baru, Jakarta.
Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  I, Yayasan Sudarto, Semarang.
Wedia,  Ade  Darma,  1996, Kriminologi,
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPdt)

## C.  Internet / Jurnal Hukum
Alwani,  Andi Shulbhyah Reski, Tinjauan Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan  dan  Pemerasan  Yang dilakukan  oleh  Oknum  Anggota
Kepolisian, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2017 diakses tanggal 19 Juli 2019 Banjarmasin Post, dalam
situs
http://banjarmasin.tribunnews.com/
2015/06/18/6-kriteria-anda-bisa- dijerat-kasus-penelantaran-anak diakses  pada  tanggal  12  Februari 2019.
Mahaputra,  Adryan, Tinjauan  Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut, http:// repository. unhas.
ac.id/bitstream/handle/12345678 9/24347/SKRIPSI%20LENGKAP- PIDANA%20- %20ADRYAN%20MAHAPUTRA. pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 01 April 2019.
Masie, Mahendri, Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan  pasal  415  KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol VI/7/Sep/2017  diakses tanggal  18 Juli 2019 Sularto, Kebijakan Hukum Pidana terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan dalam  Pembelian  Barang  Secara Online”, diaskes pada {https://www.neliti.com/publicati ons/69644/kebijakan-hukum- pidana-terhadap-tindak-pidana- penipuan-dalam-pembelian- barang-se diakses pada tanggal 01 April 2019.
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/12
3456789/12136/05.3%20bab%20 3.pdf?sequence=7&isAllowed=y diakses tanggal 19 Juli 2019 https://www.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggel apan-dan-penipuan/ diakses tanggal 19 Juli 2019