Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Nina Yolanda Universitas Palembang, Indonesia ninayolanda51@yahoo.co.id
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## ABSTRAK
Not  least  of  legal  products  that  have  been  stipulated  by  Indonesia  Government  and verified  in  Constitutional  Court.  This  phenomenon  shows  that  how  important  to  the lawmakers  and  public  policy  to  keep  to  connect  law-making  with  public  policy  process particularly,  at  formulation  stage,  so  that  legal  products  made  by  lawmakers  have established substance and make public policy strong in  its implementation. This research aims to find out and to explain a relation between law and public policy in the practice, especially  at  the  stage  of  establishment  of  the  Act  No.14/2008  on  Public  Information Openness  (KIP)  and  policy  formulation  process  stage  of  Public  Information  Openness. This research applies a descriptive-qualitative approach by doing a documentation study. Based  on the result of this research, it can be concluded that the relation between law and public policy in public policy formulation study reposed in the same process, support and make strong each other.
Keywords: relation, law, public policy, public information openness, formulation
 Alamat korespondensi: Universitas Palembang, Indonesia E-mail: ninayolanda51@yahoo.co.id
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Hukum  dan  kebijakan  publik  diibaratkan  sebagai  dua  sisi  keping  mata  uang  yang tidak  bisa  dipisahkan.  Memahami  makna  ini  dapat  ditinjau  dari  sisi  definisi  keduanya. Menurut  Kraft  dan  Furlong  kebijakan  publik  adalah “A  course  of  government  action  (or inaction)  taken  in  response  to  social  problems.  Social  problems  are  conditions  the  public widely  perceives  to  be  unacceptable  and  therefore  requiring  intervention .” 1 Sedangkan definisi hukum menurut Prof.Dr. Van Kan adalah “keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat” 2 . Dari masing- masing definisi  hukum  dan  kebijakan  publik  tersebut  dapat  terlihat  hubungan  diantara  keduanya yakni  permasalahan  sosial  membutuhkan  kebijakan  publik  sebagai  wujud  nyata  intervensi pemerintah  untuk  memecahkan  permasalahan  sosial,  baik  berupa  tindakan  maupun  tidak bertindaknya pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai  instrumen  guna  melindungi  hasil  kesepakatan  kebijakan  yang  telah  diputuskan bersama  yang  juga  cerminan  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  dari  berbagai permasalahan sosial  dimana hukum  dalam pelaksanaannya dapat  dipaksakan selain itu juga hukum  sebagai  legitimasi  pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakannya  dalam  rangka mengatasi  permasalahan  sosial  yang  terjadi.  Dikarenakan  hukum  ini  untuk  mengatur kehidupan  sosial  maka  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  proses  pembentukkannya merupakan suatu hal yang mutlak.
Dengan pemahaman tersebut maka hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakatnya  agar  menghasilkan  produk  hukum yang  tidak  bertentangan  dengan  keadilan  karena  seringkali  produk  hukum  yang  telah disahkan  oleh  pemerintah  diuji  oleh  lembaga  yudikatif  ( judicial  review) di  Mahkamah Konstitusi (MK) oleh berbagai pihak. Pengujian terhadap produk hukum tersebut disebabkan substansi  produk  hukumnya  belum  memenuhi  keadilan  masyarakat  untuk  itu  perlunya memperhatikan  hubungan antara  hukum  dan  kebijakan  publik  dalam  proses  pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik 4 guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas yakni  produk  hukum  yang  tidak  hanya  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  peraturan perundang-undangan  saja  namun  secara    substansi    produk    hukum  tersebut  memberikan solusi  bagi permasalahan.
Guna  menghasilkan  produk  hukum  yang  berkualitas  diperlukan  data,  informasi, argumentasi,  metodologi  bahkan  sampai  kepada  alternatif-alternatif  yang  tersedia  berikut konsekuensi  alternatifnya 5 dalam  konteks  ini  formulasi  kebijakan  publik  memliki  peran penting dalam mendesain produk hukum yang berkualitas karena formulasi kebijakan publik memiliki metode untuk memenuhi keperluan tersebut 6 yang nantinya berguna bagi pengambil keputusan  untuk  menyusun  kriteria  dari  alternatif-  alternatif  yang  tersedia  seperti menentukan  segala kemungkinan yang terjadi, penerimaan  secara politik, biaya, keuntungan dan lainnya 7.
Pembahasan hubungan hukum dan kebijakan publik dalam tulisan ini  adalah UU No. 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  sebagi  pedoman  hukum untuk  melindungi  hak  atas  informasi  masyarakat  dan  jaminan  tranparansi  pengelolaan pemerintahan serta pengoptimalan pengawasan publik terhadap badan publik.
1 Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 3.
2 Muchsin  dan  Fadillah  Putra, Hukum  dan  Kebijakan  Publik-Analisis  atas  Praktek  Hukum  dan  Kebijakan Publik dalam  Pembangunan Sektor  Perekonomian  di  Indonesia ,  (Malang  :  Universitas  Sunan  Giri  Surabaya dan Averroes Press, 2002), hlm 17.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Untuk  menemukan  dan  menjelaskan  letak  hubungan  antara  hukum  dan  kebijakan publik pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap pembentukan UU. Harapannya  adalah  terbentuk  pemahaman  bagi  pembuat  hukum  atas  pentingnya memperhatikan  aspek  kebijakan  publik  ketika  membentuk  hukum  begitupun  sebaliknya, memperhatikan aspek hukum ketika membentuk kebijakan publik.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sifat penelitian ini adalan deskriptif  yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena  yang  menunjukkan  suatu  bukti  adanya  hubungan  antara  hukum  dan  kebijakan publik khususnya dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  dokumentasi  yakni  mengkaji peraturan perundangan-undangan, literatur, risalah dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  induktif yakni menganalisis berbagai hasil temuan tentang hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.
Menurut  Wiliiam  N.  Dunn,  Kebijakan  Publik  (Public  Policy)  adalah  Pola  ketergantungan yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  tergantung,  termasuk  keputusan-keputusan untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah. 3 Kebijakan  publik  meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan  publik  juga  kebijakan  yang  dikembangkan  atau  dibuat  oleh  badan-badan  dan  pejabat- pejabat pemerintah. 4
Dalam  teori  sistem  yang  dikemukakan  oleh  Dunn,  dalam  pembuatan  kebijakan  publik melibatkan  tiga  elemen  yaitu  pelaku  kebijakan,  kebijakan  publik  dan  lingkungan  kebijakan  yang semuanya  saling  terhubung  dan  terkait. 5 Kebijakan  publik  merupakan  arah  tindakan  yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah  atau  suatu  persoalan 6 .  Dalam  praktiknya  kebijakan  publik  baiknya  harus  mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 7
• Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
• Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
• Kebijakan  adalah  apa  yang  benar-benar  dilakukan  oleh  pemerintah,  dan  bukan  apa yang bermaksud akan dilakukan.
• Kebijakan  publik  bersifat  positif  (merupakan  tindakan  pemerintah  mengenai  sesuatu masalah  tertentu)  dan  bersifat  negatif  (keputusan  pejabat  pemerintah  untuk  tidak melakukan sesuatu).
• Kebijakan  publik  (positif),  selalu  berdasarkan  pada  peraturan  perundangan  tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 8 :

## 1. Kebijakan Publik Makro
Kebijakan  publik  yang  bersifat  makro  atau  umum  atau  dapat  juga  dikatakan  sebagai kebijakan  yang  mendasar.  Contohnya:  (a).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945;  (b).  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
3 William N. Dunn 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
4 Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin.
5 Op.cit.
6 Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
7 Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance  Telaah  Dari  Dimensi  Akuntabilitas,  Kontrol  Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
8 Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang;©. Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

## 2. Kebijakan Publik Meso
Kebijakan  publik  yang  bersifat  meso  atau  yang  bersifat  menengah  atau  yang  lebih dikenal  dengan  penjelas  pelaksanaan.  Kebijakan  ini  dapat  berupa  Peraturan  Menteri, Surat  Edaran  Menteri,  Peraturan  Gubernur,  Peraturan  Bupati,  Peraturan  Wali  kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.
3. Kebijakan Publik Mikro
Kebijakan  publik  yang  bersifat  mikro,  mengatur  pelaksanaan  atau  implementasi  dari kebijakan  publik  yang  di  atasnya.  Bentuk  kebijakan  ini  misalnya  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  aparat-aparat  publik  tertentu  yang  berada  di  bawah  Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.
4. Tahapan Kebijakan Publik
Tahapan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Publik  yaitu  penyusunan agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi/  legitimasi  kebijakan,  implementasi  kebijakan, evaluasi  kebijakan.  Tahap-tahap  ini  dilakukan  agar  kebijakan  yang  dibuat  dapat mencapai tujuan yang diharapkan : 9
5. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan  publik.  Dalam  proses  inilah  memiliki  ruang  untuk  memaknai  apa  yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan  (policy  issues)  sering  disebut  juga  sebagai  masalah  kebijakan  (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

## 6. Formulasi Kebijakan
Masalah  yang  sudah  masuk  dalam  agenda  kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para pembuat  kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari pemecahan masalah yang terbaik.  Pemecahan masalah tersebut  berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
7. Adopsi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
8. Implementasi Kebijakan
Dalam  tahap  implementasi  kebijakan  akan  menemukan  dampak  dan  kinerja  dari kebijakan  tersebut.  Disini  akan  ditemukan  apakah  kebijakan  yang  dibuat  mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

## 9. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  kebijakan dapat dikatakan sebagai  kegiatan yang menyangkut  estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan  dilakukan  dalam  seluruh proses  kebijakan.  Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap perumusan  masalah-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan  untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
9 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dalam pembahasan tiga bidang kajian, yakni formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dan hukum 8 dalam tulisan ini dibatasi  hanya  dilihat  pada  bidang  kajian  formulasi.  Untuk  melihat  hubungan  keduanya dalam  kajian  formulasi  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari  dua  proses 9 :  Pertama,  proses formulasi kebijakan publik dan Kedua, proses pembentukan hukum. Pembahasan mengenai hubungan keduanya, seperti dibawah ini:
▪ Proses Formulasi dan Pembentukan Hukum
Dalam bagian ini mengurai proses formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, sebagai berikut:
1.  Proses Formulasi
Terdapat  empat  tahap  proses  formulasi  kebijakan  publik  untuk  menghasilkan kebijakan  publik 10 .  Keempat  tahapan  ini  memberikan  gambaran  bahwa  proses formulasi  kebijakan  publik  memiliki  hubungan  dengan  pembentukan  hukum  dan juga  dapat  melihat  kontribusi  kebijakan  publik  terhadap  pembentukan  hukum melalui anatomi formulasi kebijakan publik 11 , sebagai berikut:

## 1.1.Tahap Pertama: Perumusan Masalah
Perumusan masalah diangkat  oleh pemrakarsa RUU, kita  ambil  contoh misalnya  RUU  Keterbukaan  Informasi  Publik  (selanjutnya  disebut  RUU KIP).  Munculnya  kebijakan  KIP  disebabkan  adanya  ketertutupan  dalam menjalankan  pemerintahan,  masyarakat  sulit  untuk  mengakses  informasi publik seperti pengurusan dokumen kependudukan, putusan pengadilan, dan belum  ada  payung  hukum  yang  dapat  menjamin  hak  masyarakat  untuk mengakses informasi publik 12 .

## 1.2.Tahap Kedua: Penyusunan Agenda Kebijakan Publik
Panja  mengumpulkan  masukan  dari  berbagai  kalangan  dan  berdiskusi  ke daerah-daerah  untuk  menyempurnakan  Rancangan  UndangUndangan  yang diinginkan.  Melalui  serangkaian  pembahasan  di  DPR  maka  DPR  menyetujui RUU  yang  dimaksud  sebagai  RUU  inisiatif  DPR 17 .  Lalu  secara  bertahap pembahasan RUU dilakukan.
1.3 Tahap Ketiga: Usulan Kebijakan Publik
DPR dan Pemerintah mempertimbangkan  berbagai  hal  diantaranya  tingkat applicable dari  alternatif-alternatif  kebijakan  yang  ada  untuk  dipilih  sebagai usulan  kebijakan  dan  memberikan  dampak  positif 19 .  Dengan  ditetapkannya kebijakan  publik  sebagai  inisiatif  DPR sebagaimana uraian diatas menandakan bahwa alternatif tersebutlah yang dipilih sebagai solusi kebijakan.
1.4. Tahap  Keempat: Pengesahan Rancangan Undang-Undangan
RUU diserahkan oleh DPR RI ke Presiden RI  untuk  kemudian di  sahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

## 2.  Proses Pembentukan Hukum UU KIP
Terdapat  lima  tahap  proses  pembentukan  hukum  (UU).  Kelima  tahap  tersebut merupakan penyederhanaan dari UUD 1945 khususnya Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20, Pasal  21,  Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2), UU terkait, Perpres terkait, Peraturan DPR RI dan Putusan MK 20 . Berikut ini uraiannya secara garis besar:
2.1. Tahap Pertama: Perencanaan
Pada tahap ini DPR  dan  Presiden (serta DPD jika terkait dengan UU tertentu) menyusun  daftar  RUU  atau  disebut  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas).
10 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm 77-102.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mulai  dari  tahap  pengumpulan  masukan  sampai  penetapan  awal  Prolegnas dilakukan DPR dan Pemerintah secara terpisah, dalam konteks ini baik DPR dan Pemerintah  sudah  melakukannya  pada  tahap  perumusan  masalah,  penyusunan agenda dan usulan kebijakan publik seperti yang diuraikan diatas.

## 2.2. Tahap Kedua: Penyusunan
Dalam  menyusun  Naskah  Akademik,  DPR  melakukan  berbagai  kajian hukum  dan  penelitian  ilmiah  (pada  tahap  perumusan  masalah  dan  penyusunan agenda  kebijakan  publik),  selain  itu  DPR  menerima  RUU  yang  sudah  melalui proses  kajian.  DPR  memperhatikan  prinsip-prinsip  pembentukan  suatu  UU seperti  memastikan  RUU  selaras  dengan  Pancasila,  UUD  1945    dan    UU lainnya.    Untuk    itu    DPR  mengharmonisasi,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi dengan beberapa peraturan terkait seperti Pasal  20,  Pasal  21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945 lalu adanya pengakuan hak atas informasi yang tercantum  juga  didalam  TAP MPR  XVII/MPR/1998,  UU  HAM,  dan  konvensi internasional  yang  mengakomodir  hak  atas  informasi 23 dan  juga  UU  No.  25 Tahun 2000 serta Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 terutama pasal 2 poin 6.

## 2.3. Tahap Ketiga: Pembahasan
Tahap  selanjutnya  RUU  secara  resmi  mulai  dibahas  oleh  DPR  dengan Pemerintah. Pemerintah memberikan pandangan umum bahwa RUU ini sejalan dengan UUD  1945  namun  tidak  boleh  mencederai  hak-hak  pribadi  dan  HAM, efektifitas  pemerintahan,  keutuhan  NKRI  dan  ancaman  global  akibat  yang ditimbulkan  adanya  UU  KMIP  untuk  itu  Pemerintah  mengusulkan  pembuatan regulasi  yang  mengatur  pengecualian  informasi. Kemudian  Pemerintah  pada rapat  Panja  terakhir  mengusulkan  perubahan  nama  dari  RUU  menjadi  RUU yang sesuai dengan norma normanya.

## 2.4. Tahap Keempat: Pengesahan
Setelah  melalui  serangkaian  tahapan  pembahasan  dan  persetujuan  RUU bersama antara DPR dengan Pemerintah maka UU menjadi payung hukum bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

## 2.5. Tahap Kelima: Pengundangan
Setelah UU disahkan maka UU tersebut diundangkan yang bertujuan untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.
Dalam  proses  pembentukan  hukum  terdapat  batasan-batasan  pembentukan  hukum seperti    asas    pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  sebagaimana  diatur pada Pasal 5 UU  Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu asas tersebut adalah asas “Kelembagaan atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat”  dalam  asas  ini  menegaskan  bahwa  hanya  lembaga negara dan pejabat yang berwenang sajalah yang berhak membentuk peraturan perundang- undangan  jika  tidak  maka  batal  demi  hukum.  Selain  itu  pembentukan  hukum  pun  dibatasi adanya  pembatasan  kekuasaan  lembaga  negara  oleh  konstitusi  supaya  tidak  terjadi penyalahgunaan  kekuasaan,  kedudukan  serta  tugas  dan  wewenang  pada  lembaga  negara. Pembatasan kekuasaan tersebut meliputi (1) Pembatasan isi kekuasaannya artinya konstitusi menentukan  tugas  serta  wewenang  lembaga  negara,  dalam  konteks  pembagian  kekuasaan negara dibagi secara seimbang dengan adanya paham checks and balances diantara lembaga negara  yang  dimanifestasikan  ke  dalam  berbagai  bentuk  diantaranya judicial  review UU oleh MK terhadap UUD 1945 dan memiliki kewenangan memberikan keputusan pengadilan di  tingkat  pertama  dan  akhir  serta  hasil  putusannya  bersifat  final;  (2)  Pembatasan  waktu dijalankannya  kekuasaan  tersebut  artinya  konstitusi  membatasi  waktu  kekuasaan  pejabat lembaga negara dalam menjalankan kekuasannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Adanya asas pembentukan perundang- undangan dan batasan konstitusi tersebut di atas mengisyaratkan  adanya  batasan  dalam  mentransformasikan  kebijakan  publik  menjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
produk  hukum  dan  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  antara  pembentukan  hukum dengan formulasi kebijakan publik.
▪ Analisa Hubungan Hukum UU KIP dan Kebijakan Publik
Untuk  menganalisis  hubungan  hukum  dan  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari:  a). Sudut  pandang  kebutuhan  hukum  terhadap  kebijakan  publik  dan  b).  Sudut  pandang kebutuhan kebijakan publik terhadap hukum. Berikut ini uraiannya:
1. Sudut Pandang Kebutuhan Hukum Terhadap Kebijakan Publik
Kesamaan  Proses  antara  Formulasi  Kebijakan  Publik  dan  Pembentukan Hukum Dalam  penyusunan  RUU  diperlihatkan  adanya  hubungan  diantara keduanya  yakni  berawal  dari  fokus  yang  sama  yaitu  berangkat  dari  realitas  yang sama  di  masyarakat  yang menuntut adanya jaminan hukum. Akhirnya dari realitas tersebut  pemerintah dan  DPR melakukan serangkaian proses untuk  memilih  solusi yang  tepat  diantara  berbagai  alternatif  yang  tersedia  pada  proses  formulasi kebijakan,  hasil  dari  pilihan  solusi  itulah  yang  dinamakan  hasil  kebijakan  publik. Sedangkan pada proses pembuatan hukum hasil akhirnya adalah penetapan produk hukum atas kebijakan publik yakni UU dimana kandungan substansinya diharapkan mapan setelah melalui proses formulasi kebijakan publik.
Dengan  demikian  hubungan  antara  hukum dan kebijakan publik terletak pada adanya kesamaan yakni sama-sama berawal dari suatu realita masalah yang terjadi di masyarakat dan juga diakhiri dengan solusi atas permasalahan tersebut.
2. Saling Mendukung antara Formulasi Kebijakan Publik dan Pembentukan per UU
Produk hukum harus mapan kandungan secara substansial, sosial dan politiknya agar  tidak  terjadi  paradok-  paradok  hukum,  untuk  merealisasikan  kemapanan  itu maka diperlukan metode dalam proses pembuatan hukum. Metode itu, salah satunya, terdapat  dalam  proses  formulasi  kebijakan  publik  dengan  menawarkan  metode feedback dan ex ante evaluation.
Dukungan proses formulasi kebijakan publik terhadap kemapanan suatu produk hukum  inilah  yang  disebut  sebagai  adanya  hubungan antara hukum dan kebijakan publik.  Kemapanan  yang  dimaksud  adalah  sampai  sejauh  mana  produk  hukum tersebut  memiliki  basis  material  yang  nyata  dengan  keadaan  sesungguhnya  di masyarakat sedangkan sebuah hukum sebenarnya adalah hasil dari kebijakan publik karena  produk  hukum  tanpa  adanya  proses  kebijakan  akan  hilang  makna substansinya sehingga produk hukum itu juga akan kurang efektif diimplementasikan.
3. Sudut Pandang Kebutuhan Kebijakan Publik Terhadap Hukum
Menurut  sudut  pandang  ini,  kebijakan  publik  yang  telah  disepakati  melalui  proses formulasi kebijakan publik harus dilegalkan agar kebijakan publik yang telah disepakati terjamin pelaksanaannya dan dipatuhi oleh semua pihak.
Berdasarkan  uraian  bagian  ini  dapat  dilihat  bagaimana  hukum  memberikan kontribusi  berupa  jaminan  kepatuhan  dan  kepastian hukum atas hasil kesepakatan yang didapatkan  melalui  proses  kebijakan  publik karena  tanpa  adanya  legalisasi  dari  hukum maka pengimplementasian kebijakan publik tidak akan efektif dengan kata lain terdapat pola saling menunjang diantara keduanya.

## KESIMPULAN
Hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik  terletak  pada:  (1)  Kesamaan  Proses,  yakni  kesamaan  pada  prosesnya  yaitu  sama-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sama  diawali  dengan  permasalahan  dan  sama-sama  diakhiri  dengan  solusi  terhadap permasalahan  tersebut  namun  bentuk  solusinya  berbeda,  jika  solusi  dari  proses  kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi  dari proses  pembuatan hukum adalah  produk  hukum  yang  melegitimasi  keputusan  kebijakan  publik  tersebut.  (2)  Saling mendukung,  dalam  proses pembuatan kebijakan publik (formulasi)  terdapat  metodologi ex- ante evaluation dan feedback , metode inilah yang mendukung proses pembentukan hukum sehingga  suatu  produk  hukum  mencapai  kemapanan  secara  substansi.  (3)  Saling menguatkan,  Setelah  proses  kebijakan  publik  dirumuskan  maka  harus  diakhiri  dengan pemberian  legalisasi  (hukum)  terhadap  kebijakan  publik  agar  kebijakan  publik  memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi dilapangan.

## SARAN
Hendaknya  pengambil  keputusan  dan  pembuat  hukum  atau  kebijakan  publik  dalam setiap  pembentukan  hukum  senantiasa  membahas  tentang  segala  aspek  kebijakan  publik sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang mapan, begitupun sebaliknya dalam setiap pembentukan  kebijakan  publik  senantiasa  membahas  tentang  segala  aspek  hukum sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan baik.

## REFERENSI
Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
Hesel  Nogi.  Tangkilisan  2003.  Kebijakan  Publik  Yang  Membumi.  Yogyakarta:  Lukman Offset YPAPI.
Irfan  Islamy, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara ,  (Jakarta  :  Bumi  Aksara, 2004).
Irfan Islamy, Kebijakan Publik , Penerbit 3 serangkai, Jakarta, 2002.
James E. Anderson 1979. Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin. Joko Widodo, 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan  Publik  dalam  Pembangunan  Sektor  Perekonomian  di  Indonesia ,  (Malang  : Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002).
Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
William  N.  Dunn.  2003.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.