Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang Ditayangkan Secara Ilegal pada
Aplikasi Telegram
Rizki Wahidah Lubis 1 , Rizal 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara riskywahidalubis2020@gmail.com 1 , mrizal6000@gmail.com 2

## ABSTRACT
This is to legally protect copyright holders against violations of illegal access via the Telegram application as well as knowing the implementation of law enforcement on copyright against illegal downloads on the internet. Films or cinematographic works that are protected by Law No.28 of 2014 concering copyright. However, in reality, many other parties copy copyrighted works without permission from the copyright holder. One example of a film that has experienced illegal  duplication  is  the  film  Jakarta  vs  Everybody,  starring  Jefri  Nichole.  This  multiplication occurs not only on the internet/VCD, but also on a social media application, namely Telegram. This  research  uses  a  normative  juridical  method  with  an  approach  to  applicable  laws  and regulations,  a  case  problem  approach,  as  well  as  a  literature  study  wihch  is  analyzed qualitatively. The result of the research show that currently there are still illegal films circulating in  society  and  there  is  no  awareness  that  accessing  films  illegal  is  a  from  of  violation.  The government needs to take firmer action in monitoring and blocking unofficial online sites. The government also needs to disseminate information to the public regarding the rights owned by the  creator  or  copyright  holder  of  a  work  and  provide  information  regarding  the  legal consequences and copyright violations.
Keywords: Film, Copyright, Legal Protection, Telegram.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melindungi hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses ilegal melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan ilegal di internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta, salah satu contoh film yang mengalami penggandaan ilegal adalah film Jakarta vs Everybody yang dibintangi oleh Jefri Nichole. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tetapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( statute approach ), pendekatan permasalahan kasus yang terjadi ( case approach ), serta studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat film ilegal yang beredar di masyarakat dan belum adanya  kesadaran  bahwa  mengakses  film  secara ilegal itu  merupakan  suatu  bentuk pelanggaran.  Pemerintah  perlu  adanya  tindakan  yang  lebih  tegas  dalam  mengawasi  dan memblokir situs online yang tidak resmi/ ilegal . Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dan pelanggaran hak cipta.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Telegram

## PENDAHULUAN
Hukum  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Hukum seakan menyatu dengan segala aspek kehidupan di masyarakat baik hukum tersebut berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar hukum akan selalu melekat pada dalam setiap aktivitas yang dilakuka oleh masing-masing individu. Peraturan yang hadir dan hidup di masyarakat itu melekat pada diri masing-masing manusia yang tak lain untuk memberikan batasan-batasan bagi setiap  individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tertib sesuai dengan  aturan  yang  ada.  Peraturan  hidup  tersebut  sring  disebut  peraturan  hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban bermasyarakat sebagaimana mestinya yang dikenal dengan peraturan hokum (Cansil, 2007).
Pelanggaran  hukum  seringkali  terjadi  dengan  bermacam-macam  bentuk pelanggarannya, baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana. Apalagi di era globalisasi saat ini, adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman.  Di  era  modern  saat  ini  yang  hampir  segalanya  serba  digital  sebagai  bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup  pesat.  Kepesatan  teknologi  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  keinginan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain.
Pada  masa  modern  saat  ini  tak  luput  dari  segala  arus  komunikasi  dan informasi  sebab  informasi  sendiri  telah  menjadi  suatu  kekuatan  dalam  persaingan global  yang  sangat  kompetitif  dalam  perkembangannya.  Bahkan  dapat  dibuktikan dengan  hadirnya  media  internet  sudah  menjadi  saranan  komunikasi  baik  secara nasional  maupun  internasional  mengingat  dengan  menggunakan  media  internet maka komunikasi dalam jangkauan lebih luas menjadi lebih efektif dan efisien.
Perkembangan teknologi yang disertai dengan kecerdasan serta kreativitas manusia sungguh sebuah kombinasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa, karena manusia  yang  tak  hanya  cerdas  tapi  juga  kreatif  akan  semakin  meledakkan kreativitasnya  di  era  kemajuan  apalagi  di  tengah-tengah  perkembangan  teknologi yang pesat dan sangat menjanjikan ini. Kreativitas sebagai manusia bisa dibuktikan dengan salah satunya di bidang seni bisa berupa seni dalam bentuk benda, lukisan, musik,  seni  tari  atau  adat  istiadat,  seni  dalam  bentuk  film  (sinematografi)  dan  lai sebagainya.  Dalam  hasil  karya  tersebut  haruslah  diberi  perlindungan  hukum mengingat  segala  bentuk  karya  bisa  membantu  mendorong  perekonomian  bagi pencipta karya hingga dalam arti luas bisa memberikn pertumbuhan ekenomi atau menambah devisa negara yang mana hal ini sejalan dengan prinsip Hak Kekayaan Intelektual (Sophar, 2012).
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagai  hak  yang  mengakomodasi  semua hasil  olah  fikir  manusia  yang  akan  menjadi  faktor  penting  dan  utama  dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. (Suharno, 2019) Hak Kekayaan Intelektual  merupakan suatu bentuk hak milik  yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Pada hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual  manusia  dalam  menciptakan  suatu  karya  (Hidayat,  2012)  adapun  hasil kreasi  dan  kekayaan  intelektual  memiliki  batasan-batasan  yang  tidak  digunakan secara  sembarangan,  yakni  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentutan  peraturan perundang-undangan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Adapun  contoh-contoh daftar karya yang dilindungi hak cipta yaitu salah satunya adalah karya sinematografi atau lebih dikenal dengan film.
Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan perantara sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau  tanpa  suara  dan  dapat  dipertunjukkan.  Sebagai  sebuah  karya  cipta,  film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Hak tersebiut  dinamakan  hak  cipta.  Hak  cipta  merupakan  hak  ekslusif  pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di era digital saat ini, perkembangan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, serta sastra memegang peranan yang sangat berarti untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, sehingga di butuhkan terhadapnya kenaikan upaya perudungan hukum serta penjaminan hukum yang yang pasti yang menjadi prioritas utama dalam melindungi  suatu  karya  cipta  agar  tidak  di  unggah  secara  ilegal.  Suatu  karya  cipta yang harus mendapatkan perundungannya serta kepastian hukum yaitu film. Secara fakta, kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, software, buku, ilmu pengetahuan, gambar, fotografi, serta film.  Salah  satu  film  yang  dilanggar  dalam  hak  ciptanya  ialah  film  Jakarta  vs Everybody.  Peringatan  pembajakan-pembajakan  di  Indonesia  khususnya  hak  cipta mendapat urutan ketiga terbesar di dunia.
Warga  Indonesia  masih  memiliki  anggapan  bahwa  melanggar  hak  cipta terutama  mengunduh  dan  streaming  film  ilegal  bukan  sebagai  suatu  yang  serius ataupun penting dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga yang  melaksanakan  serta  menontonnya  tanpa  sadar  mereka  melanggar  pasal  499 KUHPerdata  Menurut  Undang-undang  barang  dalah  tiap  benda  dan  tiap  hak  yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Serta Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  TentangInformasi  dan Transaksi Elektronik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  merupakan  suatu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  (Soejorno,  2019)  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif yakni merupakan penelitian untuk menguji norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Irwansyah, 2020)  Dimana  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi kepustakaan.  Adapun  sumber  data  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  yang merupakan aturan hukum, undang-undang,bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, juga bahan hukum sekunder  dan  tersier.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dengan  deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta pada Pembajakan Film Layar Lebar
a. Kedudukan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  pada  Pembajakan Film Layar Lebar Ditinjau Dari KUHPerdata
Pengertian  film  sendiri  merupakan cinematography yang  berarti  melukis gerak dengan tambahan cahaya. Film dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang mengandung  nilai  hak  cipta  dan  dilidungi  karena  termasuk  bagian  dari  Hak  atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yaitu merupakan pemahaman tentang hak atas suatu karya  yang  dihasilkan  dari  kekayaan  intelektual  seseorang  yang  bersinggungan dengan hak pribadi atau hak asasi manusia (Rusnawati, 2012). Setiap hak yang masuk dalam goongan HaKI sejatinya memiliki kekuatan hukum atas karyanya dan berhak untuk  mendapat  perlindungan  hukum.  Pada  dasarnya  HaKI  memiliki  4  prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip keadilan
Yaitu merupakan suatu hak yang dimiliki pemegang hak cipta bahwa karyanya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Prinsip kebudayaan
Merupakan  ilmu  yang  berkembang  dari  sastra  dan  seni  untuk meningkatkan taraf hidup dan keuntungan untuk masyarakat.
3. Prinsip sosial
Adalah  prinsip  yang  mengatur  soal  hak  yang  diberikan  oleh  hukum dalam  suatu  karya  yang  dilindungiyang  dadasari  oleh  seimbangnya  antara individu dan masyarakat.
4. Prinsip ekonomi
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
Prinsip  ekonomi  merupakan “reward” dari  hasil  manusia menggunakan kekayaan intelektualnya, bahwa seseorang berhak mendapat nilai ekonomi atas karya ciptaannya.
Hak cipta dapat dimiliki oleh siapapun yang dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya  untuk  menghasilkan  sebuah  karya  berwujud  yang  dapat  dinikmati oleh panca indra manusia. Hak khusus yang dimiliki oleh pemilik hak cipta seperti hak  moral  dan  hak  ekonomi  bahwa  karya  yang  lahir  dari  intelektualitas  manusia berhak memperoleh nilai ekonomi dan perlindungan hukum atas ciptaannya. Sebab perlindungan  dan  hak-hak  tertentu  tidak  hanya  dipegang  oleh  pemilik  hak  cipta, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu karya film seperti penulis cerita, sutradara sebagai pencipta sinematografi, aktor/aktris, soundtrack film sebagai hak cipta lagu, ataupun produser film. Merujuk pada prinsip-prinsip HaKI tersebut, dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUHPerdata  tidak memiliki  pasal  yang  mengatur  soal  hak  cipta  secara  gamblang,  tetapi  ada  pasal mengenai  hak  kebendaan  yang  dapat  diklasifikasikan  dalam  hukum  perdata  yang mengatur bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik yang mana dapat diartikan secara tidak langsung hak cipta merupakan hak kebendaan tidak berwujud.
Pembagian jenis kebendaan ini juga diuraikan dalam pasal 503 KUHPerdata bahwa benda yang tidak berwujud antara lain dapat berupa hak usaha, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak kekayaan intelektual. HaKI sudah diakui secara jelas dalam Undang-undang  di  Indonesia,  segala  perbuatan  pelanggaran  yang  menimbulkan kerugian  tentu  ada  tanggung  jawab  hukum  di  dalamnya  guna  memberikan perlindungan.  Tindakan  pembajakan  film  ini  tidak  hanya  berada  dalam  situs-situs tertentu, tetapi juga di beberapa platform media sosial seperti Telegram. Pelanggaran hak cipta terbagi sebagai 2 (dua) jenis, yaitu pertama, adanya kealpaan melakukan penggandaan,  pengumuman,  atau  pemberian  izin  tanpa  hak.  Kedua,  adanya  unsur kesengajaan  dalam  menyebarluaskan,  menunjukkan,  memberikan,  atau memperjualbelikan karya yang masih memiliki hak cipta sang pemilik.
Pada  jenis  yang  pertama  seperti  pembajakan  yang  terjadi  di  Telegram, Telegram  merupakan  aplikasi  layanan  pengirim  pesan  yang  dapat  diunduh  secara gratis, dan memiliki fitur didalamnya. Salah satunya fitur chanel yang terbagi menjadi 2(dua),  yaitu public  chanel dan private  chanel yang  mana  penggunanya  dapat mengikuti public  chanel tersebut  untuk  mengirim  pesan,  vidio,  dan  jenis  dokumen lainnya. Namun fitur chanel ini telah banyak disalahgunakan sebagai tempat untuk mengirim  dokumen  film  secara  utuh  yang  bisa  di download atau streaming secara ilegal oleh para pengikut chanel.
Pembajakan  film  melalui  Telegram  masih  menjamur  sampai  sekarang  dan sangat disayangkan bahwa para pelaku pembajakan melakukannya dengan sadar dan paham  betul  bahwa  tindakan  yang  dilakukannya  merupakan  tindakan  kejahatan. (Riany,  2020)  Karena  itu  hukum  ikut  bertanggung  jawab  dalam  penyelesaian permasalahan  pembajakan  tak  seperti  pidana,  hukum  perdata  memiliki  2  (dua)
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
tanggung jawab utama yaitu terhadap pembuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar  hukum  (wanprestasi).  Dalam  kasus  pelanggaran  hak  cipta,  perdata bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum yang bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala  kerugiannya.  Pelanggaran  hak  cipta  berupa  melakukan streaming dan download film  secara  ilegal  masuk  kedalam  perbuatan  melawan  hukum  karena dianggap sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, seperti:
1. Unsur  perbuatan,  tindakan  pembajakan  film  dengan download dan streaming di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Unsur  kerugian,  bahwa  dengan  adanya  pembajakan  film  tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut karena tidak mendapat royalti atas hasil karyanya.
3. Unsur kesalahan, kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh.
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut menimbulkan kerugian bahwa setelah  tindakan  pembajakan  film  tersebut  terjadi,  terdapat  kerugian yang dialami pemegang hak cipta yang terlibat dalam film tersebut.
Dari  keempat  unsur  tersebut,  penggugat  harus  memastikan  bahwa  semua unsurnya  terpenuhi  karena  apabila  ada  satu  unsur  yang  tidak  terpenuhi,  gugatan akan  ditolak.  Karena  berdasarkan  pasal  1865KUHPerdata  mengatur  bahwa  pada proses  pembuktian,  yang  mendalilkan  harus  membuktikan,  karena  itu  segala kelengkapan  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  dibebankan  kepada penggugat. Pihak yang dapat menggugat perkara perbuatan melawan hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait yang mana secara perdata, pemegang  hak  cipta  juga  berhak  untuk  membuat  permohonan  putusan  provinsi untuk  menyita  ciptaannya  yang  dilakukan  penggandaan  yang  digunakan  untuk melakukan  pelanggaran,  juga  menghentikan  kegiatan  pendistribusian  dan pengumuman hak ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.
Penganan masalah pembajakan dalam hukum perdata juga tidak hanya atas perbuatan melawan hukum, tetapi jua bisa menggunakan gugatan ganti rugi karena hak  ekonomi  pemegang  hak  cipta  lebih  telah  dirugikan.  Gugatan  ganti  rugi  telah diatur dalam pasal 1365 yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.
Kemudian juga pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang ITE. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  mengungkapkan  bahwa setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
sistem  elektronik  dan/atau  menggunakan  teknologi  informasi  yang  menimbulkan kerugian  yang  berarti  pemegang  hak  cipta  yang  merasa  dirugikan  berhak  untuk membuat  gugatan  ganti  rugi  yang  dapat  diajukan  ke  pengadilan  niaga  atas  kasus pelanggaran hak cipta.
Dalam  pengajuan  gugatan  di  hukum  perdata,  hanya  bisa  dilakukan  oleh pemilik  hak  cipta.  Oleh  karena  itu  apabila  pemegang  hak  cipta  abai  da  tidak menggugat para pelaku pembajakan film di Indonesia akan terus menjamur. (Bahri, 2019) Pada hakikatnya salah satu tujuan diberikannya hak ekslusif kepada pemegang hak  cipta  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  bahwa  mereka  berhak  untuk melakukan pembatasan dan pencegahan terhadap karyanya yang didistribusikan dan dimodifikasi  tanpa  seizinnya,  dan  guna  mengembalikan  hak  moral  dan  hak ekonominya  yang  dirampasatas  tindakan  pembajakan  yang  terjadi.  Segala  hak eksklusif tersebut berlaku bagi segala jenis karya cipta baik yang berwujud benda, atau karya di internet.
b. Bentuk Pelanggaran Telegram Terhadap Penayangan Film Ilegal
Dalam bahasa Inggris, perbuatan melawan hukum disebut dengan tort yang memiliki arti kesalahan. Kata tort sendiri berasal dari kata latin,yaitu torquere atau tortus yang  berarti  kesalahan  atau  kerugian  tertentu.  Subekti  dan  Tjitrosubidio menuliskan tentag perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan melanggar hukum, akan membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan”.  (Subekti,  2019)  Menurut  Munir  Fuady  mengenai  perbuatan  melawan hukum terdapat tiap kategori dan dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut : (Fuady, 2020)
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan  melawan  hukum  tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
Dalam  permasalahan  yang  terjadi,  pihak  Telegram  telah  lalai  memantau aktivitas  penggunanya  karena  sampai  saat  ini  sudah  banyak public  chanel yang sengaja  dibentuk  untuk  menyebarkan  film  secara  ilegal  yang  merugikan  pihak pencipta dan pemegang hak cipta.
Menurut  pasal  1365  KUHPerdata,  maka  yang  dimaksud  dengan  perbuatan melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  karena  salahnya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. (Subekti,  2000)  Seseorang  dengan  sengaja  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah  melawan  tersebut.  Sebaliknya,  kalau  seseorang  dengan  sengaja  tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan  sesuatu  perbuatan  untuk  tidak  merugikan  orang  lain  atau  dengan  lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain,
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
maka telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.
Pihak  Telegram  dapat  dikategorikan  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  yang  menjelaskan mengenai  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan,  adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Telegram harusnya wajib  melakukan  pengawasan  dan  memastikan  agar  penyelenggaraan  sistem elektroniknya  tidak  menimbulkan  kerugian.  Tindakan  memperbanyak  dan mnegumumkan karya oleh pihak yang tidak memegang hak cipta dilakukan melalui fasilitas yang seharusnya diawasi oleh pihak Telegram telah menimbulkan kerugian material bagi pemegangnya. Berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran hak cipta yang  terjadi  pada  kasus  Telegram  dapat  dikategorikan  berdasarkan  perbuatan melawan hukum sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban.
Berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum,  terdapat  beberapa  unsur  dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu:
a. Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan,  baik  perbuatan  sesuatu  (dalam  arti  katif)  maupun  tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya.
Telegram  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  memiliki  aturan mengenai  kewajibannya  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik,  aturan tersebut  terdapat  pada  pasal  5  Peraturan  Pemerintah  NO.71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggara  Sistem  Dan    Transaksi  Elektronik  wajib  untuk mengawasi  dan  memastikan  bahwa  penyelenggaraan  sistem  elektroniknya tidak  memuat  dokumen  elektronik  yang  dilarang  dan  wajib  memastikan bahwa  penyelenggaraan  sistem  elektroniknya  tidak  memfasilitasi penyebaran  dokumen  elektronik  yang  dilarang,  dalam  hal  ini  dokumen elektronik yang dilarang adalah film bajakan. Dalam hal ini unsur perbuatan telah  terpenuhi  karena  Telegram  belum  melaksanakan  kewajiban  tersebut dengan baik.
b. Melawan Hukum
Makna  melawan  hukum  pada  masa  lalu  ditafsirkan  secara  sempit yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  pelaku  yang  telah  diatur  oleh Undang-undang.  Pihak Telegram memiliki kewajiban untuk turut melindungi Hak Cipta Film yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya  tidak  memuat  dokumen  elektronik  yang  dilarang  sesuai
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
dengan ketentuan perundang-undangan dan disebutkan pada ayat (2) bahwa penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  memastikan  sistem  elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Ketentuan  mengenai  dokumen  elektronik  yang  dilarang  terdapa  pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat  pada  Pasal  4  dinyatakan bahwa Dokumen Elektronik yang dilarang dengan klasifikasi:
a. Melanggar ketentuan perundang-undangan;
b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
c. Memberitahukan  cara  atau  mneyediakan  akses  terhadap  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
Dalam  hal  ini  masih  terdapat  dokumen  elektronik  yang  dilarang barupa  film  yang  dibajak  mellaui public  chanel yang  ada  pada  aplikasi Telegram.
c. Kerugian
pembajakan  film  melalui  fasilitas  yang  ada  pada  aplikasi  Telegram telah  menimbulkan  kerugian  bagi  pemegang  hak  cipta  karena  dalam  suatu karya film terdapat hak moral maupun hak ekonomi penciptayang dilanggar sehingga  pemegang  hak  cipta  tidak  mendapatkan  royalti  karena  kegiatan pembajakan  tersebut.  Hak  moral  pencipta  terdapat  pada  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta yang berbunyi:
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distori  ciptaan,  mutilasi ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Kerugian  materil  berupa  tidak  terpenuhinya  royalti  yang  patut diterima atas hasil karyanya, merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang terkandung dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang berbunyi : Hak ekonomi merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya.
d. Kesalahan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
Karena  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  mensyaratkan  adanya  unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakanh  cakupan  dari  unsur  kesalahan  tersebut.  Suatu  tindakan dianggap  oleh  hukum  mengandung  unsur  kesalahan  sehingga  dapat dimintakan  tanggung  jawabnya  secara  hukum  jika  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
1) Ada unsur kesengajaan, atau,
2) Ada unsur kelalaian,dan
3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
Maraknya  pembajakan  film  yang  terjadi  pada  aplikasi  Telegram seharusnya  membuat  pihak  Telegram  sadar  dan  mengetahui  bahwa  telah terjadi  pembajakan  film  dalam  penyelenggaraan  sistem  elektroniknya.  Hal tersebut  dapat  dikatakan  karena  telah  didapati  keluhan  dari  para  pihak pemegang hak cipta film yang merasa sangat dirugikan akibat dari filmnya yang diunggah secara ilegal melalui aplikasi Telegram.
e. Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian
Dalam  Pasal  1367  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  seseorang  tidak hanya  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan orang-orang dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini Telegram merupakan pihak  hak  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik yang seharusnya wajib memastikan agar tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang berupa film yang diunggah tanpa izin sehingga melanggar hak ekonomi  pencipta.  Hal  tersebut  waib  dilakukan  Telegram  agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menimbulkan kerugian.
Unsur-unsur  tersebut  telah  terpenuhi  dikarenakan  kelalaian  yang dilakukan  pihak  Telegram  merugikan  pihak  pencipta  atau  pemegang  hak cipta yang filmnya tersebar dan dapat diakses melalui public chanel aplikasi Telegram.  Terlebih  pada  Pasal  1366  KUHPerdata,  dipertegas  kembali  yaitu “setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  hanya  untuk  kerugian  yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Pada  Film  Layar Lebar (Jakarta vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal
Perlindungan  hukum  adalah  kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar sesama manusia. (Muchsin, 2023) Hak cipta pada negara Indonesia terdapat konsep hak moral ataupun hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak dalam memperoleh manfaat atas  perekonomian  mengenai  suatu  ciptaan,  sementara  hak  moral  yaitu  hak  yang
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
melekat di diri pihak yang menciptakan yang tidak bisa hilang dengan alasan apa saja, meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral bisa dibilang sebagai garansi untuk pihak yang menciptakan supaya nama dirinya ikut tersebutkan ketika ada pihak yang mempergunakan  hasil  karya  ciptaannya  dengan  memperoleh  izin  terlebih  dahulu darinya. (Sulistyo, 2007) Hak ekonomi yaitu sesuatu hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakannya mempunyai nilai dari segi ekonomi.
Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif  yang  diberi  dari  pemerintahan  yang  tujuannya  untuk  mengindari  saat belum  terbentuknya  pelanggaran.  Perihal  ini  ada  pada  peraturan  Undang-undang dengan  itikad  untuk  menghindari  sesuatu  pelanggaran  dan  diberikan  batas  dalam pelaksanaan sesuatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun saksi semacam denda yang diberikan apabila terjadi suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Budhiarta, 2019).
Pada kajian ini, pemerintah telah berupaya melindungi hukum preventif guna menurunkan  tindakan  yang  melanggaran  hak  cipta  yaitu  mencakupUU  Hak  Cipta Nomor  28  Tahun  2014  Terkait  Hak  Cipta  yang  berisikan  memberi  perlindungan kepada pihak yang menciptakan. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan  melanggar  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait,  bekerjasama  serta  berkoordinasi bersama dengan beragam pihak di internal dan juga eksternal negeri untuk mencegah tindakan membuat ataupun menyebarluaskan konten pelanggaran Hak Cipta serta Hak  Terkait.  Kemudian  upaya  mengawasi  kepada  perbuatan  mereka  yang mempergunakan  media  apa  saja  kepada  ciptaan  atau  produk  hak  terkait  di  lokasi pertunjukkannya. Sesuai dengan empat Pasal 55 dalam UUHC 2014 yakni bagi tiap individu yang tahu terdapat tindakan yang melanggar hak cipta dari sosial media yang dipakai dengan komersial berarti bisa melakukan pelaporan terhadap Kominfo.
Perlindungan represif yaitu tindakan melindungi berupa penindakan secara tegas  misalnya  penjara,  denda,  hukuman  tambahan  yang  diberi  jika  telah  terjadi ataupun  sudah  dilaksanakan  tindakan  yang  melanggar.  Untuk  memberikan perlindungan  yang  lebih  optimal,  pemerintah  juga  telah  menciptakan  Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015  terkait  Pelaksanaan  Penutupan  Konten  dan/atau  Hak  Akses  Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Tegas pada Pasal 14ayat 1 dan 2 serta Pasal 15 termaktubkan yaitu Penutupan Konten maupun Hak Akses pengguna ditentukan dari Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama menteri  yang  melaksanakan  kepentingan  pemerintah  pada  industri  komunikasi maupun informatika. Pasal 14 ayat (2): keputusan terkait penutupan konten maupun hak akses penggunanya sesuai yang dimaksudkan di ayat (1) diberikan penyampaian terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang berjangka waktu paling lamanya tiga hari kerja  dihitung  saat  tanggal  ditentukan.  Kemudian  pada  Pasal  15  mengungkapkan upaya menutup konten maupun hak akses penggunaannya yang melakukan tindakan melanggar  hak  cipta  maupun  hak  terkait  akan  dilakukan  pengumuman  pada  situs resmi  kementerian  yang  melaksanakan  kepentingan  pemerintahan  pada  bidang komunikasi dan informatika.
Upaya  perlindungan  hukum  represif  sebagai  wujud  perlindungan  hukum yang  lebih  diarahkan  terhadap  menyelesaikan  persengketaan,  semacam  hukuman penjara  maupun  berbentuk  hukuman  denda  yang  dikenakan  tidak  seluruhnya diberlakukan  dalam  sebagian  contoh  permasalahan  yang  telah  terjadi,  melainkan hanya penyelesaian berupa tindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat  terhadap website-website yang  memanglah  lebih  terbukti  melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini (Isnaina, 2021).
Adanya hak moral dan hak ekonomi jadi pembuktian yaitu negara dengan UU Hak  Cipta  sudah  menyediakan  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang menciptakan,  terutama  pihak  yang  menciptakan  karya  film  dengan  melakukan alokasi kekuasaan dan juga mmeberikan pembatasan kepada kepentingan pihak yang lainnya.  Pihak  lainnya  ini  berarti  pihak  yang  bukan  merupakan  pencipta  dan  juga pemegang hak cipta pada kaitan ini berarti oknum yang melakukan pendistribusian ataupun penyebaran karya film yang ada di bioskop ke website ilegal yang ada pada internet agar bisa ditonton dengan gratis oleh masyarakat dalam situs streamin dan download film ilegal.

## KESIMPULAN
Segala  hak  dan  upaya  yang  diberikan  untuk  pemilik  hak  cipta  terutama terhadap pemegang hak cipta film di Indonesia sudah diakomodir oleh keberadaan Undang-undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  Jo  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Pasal  499dan  Pasal  503 KUHPerdata  mengenai  Hak  Kebendaan,  juga  pasal  1365  KUHPerdata  yang menggolongkan  pelanggaran  hak  cipta  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  selagi telah memenuhi 4 (empat) unsur seperti perbuata, kerugian, kesalahan, dan kausal.
Segala  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan  telah  berperan sebagai  perlindungan  hukum  preventif  bagi  pemegang  hak  cipta  yang  bersifat mengancam dan memaksa. Sama seperti pidana, perdata juga bertanggung jawab atas isu pembajakan film meskipun upaya pemberantasan pembajakan film di Indonesia saat  ini  belum  dikatakan  efektif  terutama  dari  dalam  jaringan  ( online )  yang  kian membludaknya situs-situs ilegal yang tersebar maupun platform sosial media, dan juga  pembajakan  yang  terjadi  di  bioskop  yang  membuktikan  bahwa  kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat yang menganggap tindakan pembajakan seperti streamin dan download merupakan  kegiatan  lumrah  dan  tidak  dianggap  serius padahal  pembajakan  film  merupakan  tindakan  kejahatan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  masih  banyak  msyarakat  yang  tidak  takut  dengan  eksistensi  hukum  di Indonesia. Akibat kurangnya kesadaran dan ketaatan tersebut berakibat pada pmilik hak  cipta  yang  hak  moran  ddak  hak  ekonominya  direbut,  dan  mempengaruhi bagaimana  kualitas  dalam  dunia  sinematografi  yang    bisa  saja  menurun  karena pemegang hak cipta merasa karyanya tidak dihargai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  N.  A.  (2019). Bumi  dan  Cor[porate  social  responbilit. IMANENSI  :  Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam, 3(1), 37-48. https;//doi.org/10.34202/imanesi.3.1.2018.37-48.
Budiartha, I.N.P. (2016). Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastia Hukum) . Setara Perss.
C.S.T. Cansil. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. H.34.
H.F.A.  Volmar.  (2004). Pengantar  Study  Hukum  Perdata  (Diterjemahkan  Oleh I.S.Adiwinata) . Jakarta. Rajawali Pers.
Hidayat , Khoirul. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang. Setara Press. H.
1.
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel). Yogyakarta. Mitra Buana Media. H. 42.
Isnaina, N., Rokhim, A., & Suratman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram Dinamika :Jurnal Ilmiah lmu Hukum, 27(7), 992-1006
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung. Citra Aitya Bakti.
R.  Subekti  dan  R.Tjitrosubidio.  (2005). Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 1365 cetakan ke-36. Jakarta. Pradnya Paramita
Riany,  M.,  Sukmadilaga,  c.,  &  Yunita,  D.  (2021). Detecting  Fraudulent  Financil Reporting Using Artificial Neural Network. Journal of Accounting Auditing and Business, 4(2), 60-69, http;//jurnal.unpad.ac.id/jaab
Rusnawati, A. F.A. R. D. E. (2018). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar  Belakang  Dalam  Youtube  Menurut  Undang-undang  Hak  Cipta.  Factum law journal, 1(04), 32-335.
Soejarno  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. Rajawali pers. H. 13.
Sophar,  Maru  Hutagalung.  (2012). Kedudukan  Hak  Cipta  Dan  Perannya  Dalam Pembangunan. Jakrta Timur. Sinar Grafka. H.4.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   958 - 971  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5897
Subekti  dan  R  Tijtrosudibio.  1992. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Jakarta. Pradnya Paramita.
Suharno,  dkk.  (2019). Hak  Kekayaan  Intelektual. Tangerang  Selatan.  Universitas Terbuka. H. 1.1
Sulistyio. H. (2017). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Rajawali pres.