Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022,

## Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Anna Sofia Atichasari 1 , Rida Ristiyana 2* , Sri Handayani 3
1,2,3) Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1) asatichasari@unis.ac.id , 2) rristiyana@unis.ac.id , 3) 1906020021@students.unis.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 29 Januari 2024 Disetujui : 9 Februari 2024 Dipublikasi
: 1 Juli 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  implementation  of  PP  No.  55  year  2022, understanding of taxation and modernization of the tax administration system for MSME taxpayer compliance with financial conditions as a moderatng variable. The type of research used in this research is quantitative research using primary data through questonnaires. The population of this study is MSME taxpayers who finance at BSI KCP Tangerang Cikupa. the sampling technique used purposive sampling, with a total sample of 450 respondents. Data analysis method using partial least square (PLS), using SmartPLS 3 software. Research results simultaneously implementation of PP No. 55 of 2022, understanding of taxation and modernization of the taz administration system for MSME taxpayer compliance. The results of the partial implementation of PP No. 55 of 2022 has no effect on MSME taxpayer compliance, while understanding of taxation, modernization of tax administration and financial conditions has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.  The  tst  results  with  the  moderating  variable  show  that  financial  conditions  do  not strengthen  the  effect  of  implementation  PP  No.  55  of  2022,  understanding  of  taxation  and modernization of the tax administration system for MSME taxpayer compliance.
Keywords: Financial Conditions, Implementation of PP No. 55 2022, Modernization of the Tax Administration System, MSME Taxpayer Compliance, Understanding of Taxation

## PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tertuang pada pajak pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  (Peraturan  Pemerintah  RI,  2009)  ;  (Mustaqiem,  2014).  Kepatuhan  pajak  yaitu  kondisi dimana  terpenuhinya  seluruh  kewajiban  dan  hak  perpajakan  karena  pajak  merupakan  fenomena umum yang terjadi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat dominan (Atichasari et al., 2020), wajib pajak dapat dinyatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkannya sesuai dengan semestinya, SPT yang dilaporkan dan pajak yang terutang dibayarkan tepat pada waktunya (Budiman,  2018).  Berdasarkan  pada  Gambar  1  APBN  realisasi  pajak  sampai  dengan  Desember 2022, pajak dalam pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak menunjukkan hasil Rp.  2.034,5  triliun  yang  artinya  pajak  pada  tahun  2022  mengalami  kenaikan  sebesar  114,0%, bahkan  pertumbuhan  pajak  tumbuh  dan  meningkat  setelah  mengalami  pandemi  virus  Covid-19. Walaupun penerimaan pajak meningkatkan dari berbagai sektor, tetapi pajak yang didapatkan dari sektor  UMKM  masih cukup  rendah,  hal  tersebut  didukung  oleh  pelaku  UMKM takut  berurusan dengan pajak dan merasa menjadi terdakwa jika berhubungan dengan DJP (CNN Indonesia, 2020). Hasil riset yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) yang telah menemukan
akibat  dari  kurangnya  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  dari  UMKM,  yaitu  disebabkan  karena kurangnya  literasi  serta  pengetahuan  dari  UMKM  sebanyak  61  %  pelaku  UMKM  yang  hanya sekedar  mengetahui  tetapi  belum  memahami  ketentuan  dalam  kewajiban  perpajakan,  terutama terkait  pelaporan  dan  perhitungannya.  kurangnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sangat  perlu ditingkatkan  karena  ketidakpatuhan  wajib  pajak  menyebabkan  rendahnya  penerimaan  negara, terlebih dalam kondisi transisi Covid-19 (Kristanti, 2022).
Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Sumber: Publikasi APBN Januari 2023, Kementerian Keuangan
UMKM  merupakan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  yang  menjalankan  usaha  di  lingkungan individu,  rumah  tangga,  dan  badan  usaha  kecil.  UMKM  adalah  salah  satu  wajib  pajak  yang memiliki kontribusi cukup besar dalam segi perekonomian di Indonesia (Hermawan & Ramadhan, 2020). Walaupun UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara, tetapi pelaku UMKM masih banyak sekali yang belum memahami dan sadar akan pentingnya perpajakan, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajibannya dalam melapor dan membayar pajak (Markhumah  et  al.,  2019).  Membuat  pemerintah  mencari  cara  supaya  pelaku  UMKM  tertib terhadap  pajak.  Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  negara  terdapat  beberapa  faktor  yang mungkin akan menjadi pendorong dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Wibawaningsih et al.,  2022).  Faktor  yang utama  yaitu  dengan  adanya  strategi  pemerintah  menerbitkan  Undang- undang Harmonisasi (UU HPP) yang membahas Peraturan terkait PPh final yang dikenakan untuk UMKM  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun  2018,  bagi  pelaku  UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Kemudian pemerintah melakukan perubahan yang diatur kembali pada Peraturan Pemerintah terbaru bagi pelaku UMKM dalam PP Nomor  55  tahun  2022  (Tentang  Kemudahan,  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Koperasi  Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2021).
Menurut  penelitian  Anggraeni  &  Lenggono  (2021)  dan  Listyaningsih  et  al.  (2019)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi menurut Lalisu (2021) menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak sebesar 0,5% pada Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 yang belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak UMKM, sehingga tidak mendukung kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan menurut penelitian Putri & Riski (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Mahindra (2020) menghasilkan bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  wajib  pajak  UMKM,  sehingga  diharapkan  dapat mengaplikasikan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Faktor yang kedua yaitu dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, maka wajib  pajak  UMKM  harus  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai,  ketika  wajib pajak  UMKM  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai  mengenai  perubahan
kebijakan  Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan  perpajakan  tersebut,  sehingga  dapat  mendorong kesadaran  wajib  pajak  UMKM  untuk  patuh  dalam  kewajiban  perpajakannya  (Kurniawan  et  al., 2018). Pada saat wajib pajak UMKM sudah memiliki pemahaman yang memadai sehingga dapat mendorong wajib pajak UMKM agar patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara  membayar  pajak.  Menurut  Mahyudin  et  al.  (2022),  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  UMKM,  hasil  dari  penelitian  Wijaya  (2020) menunjukkan  bahwa  jika  terjadi  peningkatan  pada  pemahaman  perpajakan  terhadap  ketentuan umum perpajakan maka kepatuhan membayar pajak akan terus meningkat. Menururt Perdana & Dwirandra  (2020),  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut Arisandy (2018) dan Arifah et al.  (2018), pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Faktor ketiga yaitu modernisasi sistem perpajakan suatu upaya dalam melakukan perbaikan, maka dengan adanya perbaikan untuk suatu perubahan yang jauh lebih baik, supaya administrasi perpajakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien bagi para pelaku UMKM (Ristiyana et al., 2023), dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak negara  (Ayem  &  Nofitasari,  2019).  Menurut  Luh  &  Yunika  (2019)  dan  Tan  &  Pradita  (2020), modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan pajak dikemas lebih mudah dan sederhana dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak  UMKM.  Menurut  Anggraeni  &  Lenggono  (2021),  modernisasi  administrasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  karena  sistem  administrasi  pajak mengalami  pengembangan  atau  perbaikan  agar  sistem  tersebut  lebih  efisien  dan  memudahkan wajib  pajak  UMKM.  Dalam  meningkatkan  pelayanan  untuk  wajib  pajak  yaitu  dengan memnfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan  pajak  negara,  sedangkan  menurut  Arifah  et  al.  (2018)  dan  Fitria  et  al.  (2022), modernisasi  sisten  administrasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM,  karena  belum  ditingkatkannya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  sehingga tingkat kepatuhan belum maksimal.
Faktor  selanjutnya  yaitu  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dapat  dilihat  berdasarkan kondisi  keuangannya  karena  dengan  kondisi  keuangan  dapat  dilihat  berdasarkan  omzet  yang dihasilkan. Semakin tinggi omzet yang didapatkan oleh pelaku UMKM maka semakin baik kondisi keuangannya,  sehingga  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajaknnya.  Sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  mengatakan  bahwa  pendapatan  yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tepat  waktu  (Peprah  et  al.,  2020).  Menurut  Riyanti  &  Sudarmawanti  (2022),  kondisi  keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM pada era new normal, dan Lalisu  (2021)  menunjukkan  bahwa  kondisi  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Sedangkan Luayyi et al. (2021) dan Riskillah & Rachman (2022) menunjukkan  bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Menurut  Perdana & Dwirandra (2020), kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  wajib  pajak  UMKM.  Peneliti menyarankan  untuk  menambahkan  variabel  lain  seperti  umur,  tingkat  pendidikan,  dan  jenis kelamin yang mempengaruhi wajib pajak UMKM. Riyanti & Sudarmawanti (2022) menyatakan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada era new normal bisa melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan kesadaran pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  insentif  pajak  dan  kesadaran  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  sedangkan  kondisi  keuangan  secara  statistik  tidak berpengaruh terhadap UMKM pada era new normal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa keadaan keuangan UMKM pada era new normal kurang memuaskan.
Menurut  Anjani  Yulizar,  Yeti  Apriliawati.  2020,  adanya  perbedaan  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP  No.  23  tahun
2018.  Pada  nilai  rata-rata  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  sebesar  Rp.  1.112.510.309. sedangkan pada nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 757 wajib pajak yang disebabkan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Mahyudin, Sabijono & Wangkar  (2022),  terdapat  pengaruh  positif  pemahaman  wajib  pajak  mengenai  ketentuan  umum perpajakan  PP  No.  23  tahun  2018  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  sedangkan  tidak terdapat  pengaruh  tingkat  pendidikan  wajib  pajak  UMKM  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak UMKM.  Menurut  Anggraeni  &  Lenggono  (2021),  pemahaman  perpajakan  dan  modernisasi administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Sedangkan  menurut  Luayyi,  Septianingtyas  &  Yani  (2022),  pengetahun  pajak,  sanksi pajak,  modernisasi  sistem  dan  kondisi  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM, sehingga dari ke empat variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dalam penelitian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  statistik  deskriptif.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang merupakan nasabah pembiayaan mikro pada BSI KCP Tangerang Cikupa 1, metode  pengumpulan data menggunakan  kuesioner  melalui  Google  Form.  Dalam  penelitian ini, variabel dependen yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak UMKM adalah Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan  Kondisi  keuangan  sebagai  Variabel  Moderasi.  Penelitian  ini  menggunakan  Teknik Purposive  Sampling.  Sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono,  2019).  Dalam penelitian ini,  peneliti mengambil  sampel  sebanyak  450  sampel  wajib pajak UMKM, sebagai aturan umum, ukuran sampel antara 30 sampai 500 bisa efektif tergantung dengan cara pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang digunakan.
Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square Path Modelling (PLS) menggunakan software SmartPLS versi  3.0.  Analisa  SEM-PLS  pada  SmartPLS  terdiri  dari  dua  model  yang  dibangun,  yaitu  Outer Model (Model Pengukuran) dan Inner Model (Model Struktural) (Hamid & Anwar, 2020). Outer Model  (Model  Pengukuran)  adalah  pengujian  dalam  analisa  SEM-PLS  yang  digunakan  untuk mengevaluasi serta menentukan validitas dan reliabilitas alat yang digunakan untuk mengumpulkan data  dalam  penelitian  melalui  pengujian  Validitas  Konvergen,  Validitas  Diskriminan  dan Reliabilitas Komposit Inner Model (Model Struktural) adalah pengujian dalam analisa SEM-PLS yang digunakan untuk mengevaluasi sebab-akibat antar variabel laten melalui pengujian Koefisien Determinasi, Koefisien Jalur, Kebaikan Model dan Relevansi Prediksi (Ghozali & Latan, 2015). Dalam analisa SEM-PLS, pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial dan simultan. Dimana uji parsial langsung dapat diketahui dari hasil outputnya dan uji simultan menggunakan perhitungan manual (rumus uji f) (Pahlevi & Anwar, 2021).

## HASIL Outer Model (Model Pengukuran) Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Uji  Validitas  Konvergen  digunakan  untuk  mengevaluasi  indikator  variabel  apakah  mampu mengukur dtau mewakili variabel latennya atau tidak dengan ketentuan nilai loading factors > 0.70 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0.50. Namun, nilai loading factors > 0.50  – 0.60 dianggap cukup pada jumlah indikator per variabel yang tidak terlalu besar, berkisar antara 3 hingga 7 indikator. Berdasarkan hasil uji validitas konvergen pada variabel X1, X2, X3, Z dan Y sudah valid  dengan  nilai  loading  factors  >  0.50  dan  sudah  reliabel  dengan  nilai  AVE  >  0.50.  Dengan demikian model penelitian ini sudah memenuhi standar validitas konvergen.
Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm

## Sumber: Data diolah, 2023

## Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Uji  Validitas  Diskriminan  digunakan  untuk mengevaluasi  hubungan  antara  variabel  dengan ketentuan nilai Cross Loading dan Akar Kuadrat AVE (Fornell Lacker Creterium) satu variabel harus lebih besar dari variabel lainnya. Berdasarkan nilai cross loading setiap indikator variabel > indikator variabel lainnya. Hal serupa juga dapat dilihat pada Tabel 1, dimana nilai Akar Kuadrat AVE  (Fornell  Lacker  Creterium)  setiap  indikator  variabel  lebih  besar  dari  indikator  variabel lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan sudah memenuhi standar validitas diskriminan.
Tabel 1. Nilai Akar Kuadrat AVE (Fornell-Lacker Creterium)
X1 X2 X3 Y Z X1 0.746 X2 0.670 0.841 X3 0.670 0.724 0.788 Y 0.601 0.762 0.734 0.821 Z 0.637 0.788 0.655 0.736 0.770 Sumber: Data diolah, 2023
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Komposit No Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability Keterangan 1 X1 0.840 0.882 Reliabel 2 X1.Z 1.000 1.000 Reliabel 3 X2 0.916 0.935 Reliabel 4 X2.Z 1.000 1.000 Reliabel 5 X3 0.878 0.907 Reliabel 6 X3.Z 1.000 1.000 Reliabel 7 Y 0.902 0.925 Reliabel 8 Z 0.858 0.896 Reliabel
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat nilai cronbach’s alpha dan nilai composite reliability semua variabel > 0.70, sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel.

## Inner Model (Model Struktural)

## Koefisien Determinasi (Coefficient Diterminance)
Uji  Koefisien  Determinasi  digunakan  untuk  mengevaluasi  kemampuan  variabel  independen dalam mempengaruhi variabel dependen melalui pengukuran R-Square. Semakin mendekati angka 1, maka kemampuan variabel dianggap baik.
Tabel 3. Koefisien Determinasi Variabel R Square R Square Adjusted Y 0.683 0.678
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai R-Square variabel X1, X2, X3 terhadap  Y  sebesar 0.683 dan  nilai  R-Square  Adjusted  variabel  X1,  X2,  X3  terhadap  Y  sebesar 0.678.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  mampu  mempengaruhi  variabel dependen sebesar 68.3% dan 67.8% termasuk ke dalam kategori sedang.

## Koefisien Jalur (Path Coefficient)
Uji Koefisien Jalur digunakan untuk mengukur arah hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dalam model structural dengan melalui pengukuran nilai koefisien jalur. Serta mempertimbangkan  apakah  hipotesis  yang  dibangun  berpengaruh  positif  atau  negatif.  Jika  nilai koefisien  jalur  berada  di  rentang  nilai  0  hingga  1,  maka  hubungan  dianggap  positif  dan  searah. Sedangkan nilai koefisien jalur yang berada di rentang nilai -1 hingga 0, maka hubungan dianggap negatif dan berlawanan arah.
Tabel 4. Koefisien Jalur
Y Z Hubungan X1 0.044 0.092 Positif dan Positif X2 0.260 -0.081 Positif dan Negatif X3 0.330 -0.013 Positif dan Negatif Z 0.281 Positif
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa Nilai Koefisien jalur variabel X1, X2, X3 dan Z terhadap Y, serta variabel X1 terhadap Y berada di rentang nilai 0 hingga 1 maka terdapat hubungan yang positif dan searah. Sedangkan variabel X2, dan X3 memiliki rentang nilai -1 hingga 0 maka terdapat hubungan yang negatif dan berlawanan.

## Kebaikan Model (Goodness of Model Fit)
Uji  Kebaikan  Model  digunakan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  model  struktural  dan  data penelitian cocok atau sesuai dengan ketentuan nilai SRMR dan nilai NFI.
Tabel 5. Model Fit Summary Saturated Model Estimated Model SRMR 0.068 0.068 D_ULS 2.159 2.164 D_G 0.697 0.697 Chi Square 1761.662 1761.662 NFI 0.818 0.817
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai SRMR sebesar 0.068 < 0.10, dapat dikatakan model struktural secara keseluruhan memiliki model yang baik. Nilai NFI sebesar 0.818 berada di sekitar nilai 0.67, maka dapat dikatakan kebaikan model struktural termasuk kategori kuat.

## Relevansi Prediksi (Predictive Relevance)
Uji  Relevansi  Prediksi  digunakan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  model  struktural  mampu memberikan  prediksi  yang  relevan  dan  akurat  melalui  pengukuran  nilai  Q2.  Jika  nilai  Q2  lebih besar  dari  nol, maka model  struktural dikatakan mampu  memberikan prediksi  yang  relevan  dan akurat.
Tabel 6. Relevansi Prediktif Q 2 Y 0.452
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa Nilai Q2 variabel Y sebesar 0.452 > 0, maka dapat dikatakan model struktural mampu memberikan prediksi yang relevan dan akurat.

## Pengaruh Secara Simultan
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat nilai R-Square sebesar 0.683 atau 68.3%. Penelitian ini memiliki 3  variabel  independen  dengan  450  jumlah  sampel.  Maka,  dapat  diperoleh  nilai  f  hitung  sebagai berikut:
𝑓 = 𝑅 2 (𝑛 − 𝑘 − 1) 𝑘(1 − 𝑅 2 ) 𝑓 = 0.683 (450 − 3 − 1) 3 (1 − 0.683)
𝑓 = 0.683 (446) 3 (0.317) = 304.618 0.951 = 320.380
Dengan demikian nilai F hitung sebesar 320.380 > F tabel 2,635.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai T Statistiks dan P Values dengan ketentuan signifikansi t-statistik > 1.96 dan P Values < 0.05.
Tabel 7. Hipotesis Pengaruh Secara Langsung
T Statistiks (|O/STDEV|) P Values X1 -> Y 0.808 0.420 X2 -> Y 1.669 0.096 X3 -> Y 3.519 0.000 Z -> Y 1.243 0.214 X1 -> Z 4.772 0.000 X2 -> Z 0.194 0.846 X3 -> Z 5.135 0.000 Sumber: Data diolah, 2023

## PEMBAHASAN
Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, hasil penelitian ini didukung pada nilai F hitung sebesar 320.380 > F tabel sebesar 2,635, yang artinya implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh  positif  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Pada  variabel implementasi PP No. 55 tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan setelah diuji bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga mendapatkan hasil bahwa apabila wajib pajak UMKM memahami adanya perubahan yang terjadi pada PP No. 55 Tahun 2022, sehingga wajib pajak mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan modernisasi sistem yang dilakukan oleh pemerintah, membuat wajib pajak UMKM merasakan manfaat yang lebih besar sehingga menunjang wajib pajak UMKM semakin mudah dalam mengaplikasikan sistem elektronik perpajakan, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga akan berpengaruh pada  Implementasi  PP  No.  55  Tahun  2022,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Anggraeni  &  Lenggono,  2021)  dan  (Rusmawati  & Wardani, 2018) menghasilkan implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  secara  simultan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Namun  penelitian  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Arifah  et  al.,  2018)  dan  (Arini  &  Sumaryanto,  2019)  yang menunjukkan  bahwa  implementasi  PP  No.  23  Tahun  2019,  pemahaman  perpajakan  dan modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  pengujian  dari  hipotesis kedua  menunjukkan  bahwa  implementasi  PP  No. 55  Tahun 2022 tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  hasil penelitian ini didukung pada tabel 4.17 terdapat nilai sebesar 0.808 < 1.96 dengan nilai P Values 0.420  >  0.02,  yang  artinya  implementasi  PP  No.  55  Tahun  2022  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajk  UMKM.  Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan  hasil  jawaban  responden terhadap implementasi PP No. 55 Tahun 2022, para pelaku UMKM hanya sekedar mengetahui dan memahami tentang prosedur perubahan yang terjadi pada PP No. 55 Tahun 2022 dengan jawaban terbanyak yaitu pada skala sangat setuju sebanyak 69,33%, perubahan kebijakan PP No. 55 Tahun 2022  dirasa  sangat  menguntungkan,  memudahkan  serta  meringankan  bagi  wajib  pajak  UMKM dengan  jawaban  terbanyak  yaitu  pada  skala  sangat  setuju,    tetapi  pelaku  UMKM  belum menerapkannya  dalam  realitanya.  Sehingga  menimbulkan  Implementasi  PP  No.  55  Tahun  2022 tidak berpengaruh positif, karena pelaku UMKM hanya baru mengetahui adanya perubahan yang terjadi, belum sadar akan pentingnya dan bermanfaatnya kebijakan yang berlaku, sehingga pelaku UMKM belum merasakan manfaatnya secara langsung.
Implementasi PP No. 55 tahun 2022 sebagai peraturan yang dibuat pemerintah untuk membantu UMKM  supaya  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak  pajak,  kepatuhan  pajak  menjadi  peranan penting dalam mempengaruhi prilaku seseorang untuk taat atau tidaknya terhadap pajak. Apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka memberikan dampak positif untuk negara. Jika sebaliknya apabila wajib pajak tidak taat terhadap pajak maka akan menjadi dampak negatif untuk negara. Dengan adanya perubahan pada PP No. 55 tersebut memberikan keringanan terhadap wajib pajak khususnya UMKM untuk lebih taat terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri & Riski (2020) dan Ayem & Nofitasari (2019) bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya penurunan pada PP No. 55 tahun 2022 tersebut  belum  dirasakan  secara  langsung  oleh  wajib  pajak  UMKM,  sehingga  tidak  mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Diharapkan untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait perubahan pada PP No. 55 Tahun 2022 untuk dapat diaplikasikan sehingga lebih memudahkan para
pelaku  UMKM    untuk  patuh  terhadap  pajak.  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibawaningsih et al., 2022) bahwa implementasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya adanya perubahan pada PP No. 23 Tahun 2018, meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan adanya tarif yang lebih kecil.

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut didukung dengan adanya nilai pada tabel 4.17 sebar 3.519 > 1.96 dengan nilai P Values sebesar 0.000 < 0.02 yang artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  Semakin tinggi tingkat pemahaman  pelaku  UMKM,  semakin  sadar  dan  mengerti  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus ditaati,  tidak  boleh  dilanggar.  Sehingg  mayoritas  responden  menjawab  sangat  setuju  apabila ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar etika. Pemahaman perpajakan sangat penting bagi masyarakat, semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan maka tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak  dan berampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingg teori atribusi sangat relevan  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mahyudin  et  al.  (2022),  Mahindra  (2020)  dan  Ayem  &  Nofitasari  (2019)  yang mengatakan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  maka semakin  tinggi  pula  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak. Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rusmawati  & Wardani  (2018)  menghasilkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  keempat  yaitu  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Berdasarkan  penelitian  tersebut didukung dengan nilai pada tabel 4.17 sebesar 4.772 > 1.96 dengan nilai P Values sebesar 0.000 < 0.02,  yang  artinya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, suatu cara pemerintah untuk  melakukan  perubahan,  maka  semakin  canggih  teknologi  ataupun  perkembangan  yang dilakukan oleh DJP maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Teori  atribusi  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sebagai penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  dalam  membayar  pajak,  sehingga  dengan  adanya  modernisasi perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh & Yunika (2019)  dan  Fitria  et  al.  (2022)  bahwa  modernisasi  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rusmawati  &  Wardani  (2018)  bahwa  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  karena  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  belum ditingkatkan  secara maksimal  sehingga tingkat  kepatuhan wajib pajak menurun.

## Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  kelima  yaitu  kondisi  keuangan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut didukung dengan adanya nilai 5.135 > 1.96 dengan nilai P Values 0.000 < 0.02 yang artinya kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila suatu kondisi keuangan semakin baik dengan laba yang diperoleh maka semakin baik kondisi keuangan yang dihasilkan, sehinga akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Maka penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang dapat
mempengaruhi kewajiban dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskillah & Rachman (2022) dan Luayyi et al. (2021) bahwa kondisi keuangan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Apabila  wajib  pajak  memiliki  kondisi keuangan yang stabil maka wajib pajak semakin patuh terhadap pajak, karena wajib pajak sanggup untuk  membayar  pajak  terutang.  Namun  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Arini  &  Sumaryanto  (2019)  bahwa  kondisi  keuangan  tidak  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan
Berdasarkan  Tabel  9  dapat  dilihat  hasil  pengujian  hipotesis  kelima  (H₆)  mengenai  pengaruh implementasi  PP  No.  55  Tahun  2022  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dimoderasi  oleh kondisi keuangan sebesar 1.669 < 1.96 dengan nilai P Values sebesar 0.096 > 0,02, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₆ ditolak (Ho₆) yang artinya implementasi PP No. 55 Tahun 2022 dimoderasi oleh  kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  karena implementasi  PP  No.  55  Tahun  2022  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dimoderasi  oleh kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh positif.  bahwa  tingkat  kondisi keuangan  tidak  dapat  diukur secara  tepat  karena  kondisi  keuangan  bukan  salah  satu  faktor  pendukung  untuk  mensukseskan penerapan PP No. 55 Tahun 2022, karena implementasi PP No. 55 Tahun 2022 belum dirasakan secara  langsung  dengan  kondisi  keuangan  pelaku  UMKM,  sehingga  pelaku  UMKM  belum merasakan manfaat terhadap perubahan PP tersebut.

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan
Berdasarkan  Tabel  9  dapat  dilihat  hasil  pengujian  hipotesis  ketujuh  (H₇)  mengenai  pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan sebesar  1.243  <  1.96  dengan  nilai  P  Values  sebesar  0.214  >  0,02,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa H₇ ditolak (Ho₇) yang artinya pemahaman perpajakan dimoderasi oleh kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga dalam penelitian ini memperlemah hubungan pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan
Berdasarkan  Tabel  9  dapat  dilihat  hasil  pengujian  hipotesis  ketujuh  (H₈)  mengenai  pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi oleh kondisi keuangan sebesar 0.194 < 1.96 dengan nilai P Values sebesar 0.846 > 0,02, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₈ ditolak (Ho₈) yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan dimoderasi  oleh  kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM, Karena  kondisi  keuangan  pelaku  UMKM  yang  baik  ataupun  belum  baik,  bukan  menjadi  faktor pendukung dalam perbaikan ataupun modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM untuk patuh terhadap pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  peneliti  dapat  menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian “Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi” antara lain: Secara simultan variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial variabel Implementasi PP  No.  55  Tahun  2022  Tidak  Berpengaruh  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Secara parsial  variabel  Pemahaman  Perpajakan  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Secara parsial variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Kondisi Keuangan Berpengaruh
Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi oleh Kondisi  Keuangan.  Secara  parsial  variabel  Pemahaman  Perajakan  Tidak  Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan. Secara parsial variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## REFERENSI
Anggraeni,  V.  K.,  &  Lenggono,  T.  O.  (2021).  Pengaruh  Implementasi  PP  No.  23  Tahun  2018, Pemahaman  Perpajakan,  dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas , 9 (1), 96–108.
Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). Ekonomi – Akuntansi 2017 , 1–16.
Arisandy, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 14 (1), 62–71.
Atichasari, A. S., Fatimaleha, W., Hernawan, E., & Ni’matullah. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan  Pajak :  Upaya  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Badan .  81–96. https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96
Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No . 23 Tahun 2018 , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM . 2 (23), 105–121.
Budiman,  N.  A.  (2018).  Kepatuhan  pajak  UMKM  di  Kab  Kudus. Profita:  Komunikasi  Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan , 11 (2).
Febrian Army Wijaya. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan . 1–14.
Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak , Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal IAKP , 3 (2), 139– 150.
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program  Smart  PLS  3.0  Edisi  2  (Untuk  Penelitian  Empiris) .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang.
Hamid,  R.  S.,  &  Anwar,  S.  M.  (2020). Structural  Equation  Modeling  (SEM)  Berbasis  Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis (Vol. 21, Issue 1). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 (pp. 44–1115).
Kristanti.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. JEB: Jurnal Ekonomi Bisnis , 28 (1), 85–90.
Kurniawan,  A.,  Purwanti,  M.,  &  Lidiawati,  E.  (2018). Pemahaman  Wajib  Pajak,  Sosialisasi Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  STAR  -  Study  &  Accounting  Research. www.stiestembi.ac.id
Lalisu, S. J. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dengan Kondisi  Keuangan  Sebagai  Variabel  Moderasi  di  Kota  Gorontalo. Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta .
Listyaningsih,  D.,  Nurlaela,  S.,  &  Dewi,  R.  R.  (2019).  Implementasi  PP  No  23  tahun  2018, Pemahaman  Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di KOta Surakarta. Edunomika , 03 (01), 2016–2019.
Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi , 84–95.
Luh,  N.,  &  Yunika,  P.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  , Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (28), 221–250.
Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Universitas Islam Indonesia .
Mahyudin, D. F., Sabijono, H., Wangkar, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan Pp No . 23 Tahun 2018 Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kota Manado The Influence Of Taxpayer ’ s Understanding Regarding General Taxation Provisions Pp No . . 6 (1), 5–7.
Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak,  Tax  Amnesty,  Pelayanan  Fiskus,  Reformasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). Urecol , 9 (3), 191– 198.
Mustaqiem. (2014). Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. In Buku Litera Yogyakarta . Yogyakarta: Buku Litera.
Pahlevi, C., & Anwar, V. (2021). Kinerja Keuangan Dalam Pendekatan Modal Intelektual Kapital Dan Struktur Modal . Pascal Books.
Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among  micro  ,  small  and  medium  enterprises  in  Ghana  among  micro  ,  small  and  medium enterprises
in. Cogent Economics & Finance , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074
Peraturan Pemerintah RI. (2009). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Tentang  Kemudahan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah, (2021).
Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan
Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1458–1469.
Putri, Y. A., & Riski, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota Payakumbuah. Ekonomi Bisnis , 26 (23). http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/1058
Riskillah, A., & Rachman, A. A. (2022). The Effects of Taxation Knowledge , Financial Condition , and Environment on UMKM Taxpayers ’ Compliance ( A Case Study of UMKMs in Bandar Lampung  City  )  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  ,  Kondisi  Keuangan  dan  Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . 16 (1), 1–14.
Ristiyana,  R.,  Sari,  G.  E.,  &  Atichasari,  A.  S.  (2023).  No  Title. Pengaruh  Persepsi  Kegunaan, Persepsi  Kemudahan,  Kepuasan  Pengguna  Dan  Kesiapan  Teknologi  Informasi  Terhadap Penggunaan E-Filling , 8 (Vol 8, No 1 (2023)), 273–286.
Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New  Normal  melalui  pemberian  insentif  pajak  ,  peningkatan  kondisi  keuangan  dan Kesadaran Pajak . 6 (April), 2167–2179.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Jurnal  Pengembangan  Wiraswasta , 22 (02), 103. https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420
Wibawaningsih,  E.  J.,  Surbakti,  L.  P.,  Sari,  R.  H.  D.,  Miftah,  M.,  &  Nugraheni,  R.  (2022). Pendampingan  Implementasi  tindak  Lanjut  PP  No.  23  Tahun  2018  Bagi  Pelaku  Usaha Berbentuk  Koperasi,  Persekutuan  Komanditer,  dan  Firma  Bagi  UMKM  di  Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 02 (02), 1325–1330.