## PENDAPAT AL-MAZÂHIB AL-ARBA’AH TENTANG BENTUK SYIRKAH DAN APLIKASINYA DALAM PERSEROAN MODERN

## Burhanuddin Susamto
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang burhanuddins.uin@gmail.com

## Abstrak
The practice of sharia principles in our life is a necessity. A corporation as a part of life is not out of the frame of sharia perspective. The desire to view  the corporation from the sharia perspective is starting  from the fact that in fiqh muamalah there are some  relevant  contract,  especially  syirkah  contract.  Al-mazâhib  al-arba'ah  through their  books  of    fiqh  have  introduced  the  similarities  and  differences  of  opinion concerning shirkah forms which original law is  allowed according to the Qur'an, the Sunnah  and  ijma  '.  Therefore,  through  this  article,  the  author  will  reveal  again  the opinion of the each  schools concerning syirkah  forms and how to implement it in the context of a modern corporation.
Mengamalkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kehidupan  kita  merupakan  suatu keniscayaan.  Perseroan  bisnis  sebagai  bagian  dari  kehidupan  pun  tidak  lepas  dari jangkauan  perspektif  syariah.  Keinginan  untuk  melihat  perseroan  dari  perspektif syariah  adalah  berangkat  dari  kenyataan  bahwa  dalam fiqh  muamalah terdapat beberapa akad  yang relevan, terutama akad syirkah . Al-mazâhib al-arba’ah melalui kitab-kitab  fiqhnya  telah  memperkenalkan  persamaan  dan  perbedaan  pendapat bentuk-bentuk syirkah yang pada dasarnya hukum asalnya boleh menurut al-Qur‟an, as-Sunnah  dan ijma’ .  Karena  itu  melalui  artikel  ini,  penulis    akan  mengungkapkan kembali    pendapat  masing-masing  mazhab  tentang  bentuk-bentuk syirkah dan bagaimana mengimplementasikannya dalam konteks perseroan modern.
Kata Kunci : Syirkah, Mazhab, Perseroan
Pada dekade belakangan ini telah tumbuh kesadaran  kuat  untuk  menegaskan  kembali identitas keislaman. Salah satu bentuk manifestasi  adalah  munculnya  desakan  dari sebagian  umat  Muslim  yang  berpandangan bahwa  semua  institusi  kehidupan  seharusnya disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  Islam. Kebutuhan  untuk    mengeksplorasi  prinsip- prinsip  Islam  relevan  bagi  institusi-institusi, termasuk  pengembangan  ide  cemerlang  terkait bagaimana  prinsip-prinsip  itu  dapat  diterapkan di  tengah  situasi  perubahan  era  sekarang. 1 Diantara  institusi  modern  yang  relevan  untuk menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  adalah
1 Imran  Ahsan  Khan  Nyazee, Islamic  Law  of Business  Organization  (Partnerships) ,  (Pakistan: The International of Islamic Thought, 2000), h. 1.
perseroan. Perseroan yang menjalankan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah disebut perseroan syariah.
Penyebutan  istilah  ”syariah”  secara  legal formal,  baik  pada  tataran  konsep  maupun penerapannya,  merupakan  langkah  penting. Begitupula  sebaliknya,  memaknai  syariah hanya  sebatas  pada  nilai-nilai  etika  atau  moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan. 2 Upaya  perubahan  ini  perlu dilakukan, mengikat selama ini ada kecendrungan  bahwa  tidak  sedikit  para  pelaku bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan  usahanya.  Dengan  demikian, apabila  para  pengusaha  ingin  menjalankan
2 Burhanuddin  S., Pasar  Modal  Syariah:  Tinjauan Hukum , (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4-5.
kegiatan  bisnisnya  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip  syariah,  maka  sebelumnya  harus memenuhi  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan. 3
Ketentuan  hukum  ini  dapat  diberlakukan,  baik untuk  perseroan  yang  baru  akan  berdiri maupun perseroan lama yang akan dikonversi. 4
Menurut  (Pasal  109)  Undang-Undang Perseroan  Terbetas  (UUPT)  Nomor  40  Tahun 2007,    perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut: (a) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan  Komisaris  wajib  mempunyai  Dewan Pengawas  Syariah;  (b)  Dewan  Pengawas Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri  atas  seorang  ahli  syariah  atau  lebih yang  diangkat  oleh  RUPS  atas  rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; (c) Dewan Pengawas  Syariah  sebagaimana  dimaksud pada    ayat  (1)  bertugas  memberikan  nasihat dan  saran  kepada    direksi  serta  mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah . Ketentuan pasal di atas bersifat umum, dalam arti berlakunya dapat meliputi perseroan perseorangan  maupun  persekutuan.  Bahkan dengan  mengacu  pada  pasal  itu,  berarti  DSN- MUI  telah  diberi  kewenangan  lebih  lanjut untuk merumuskan peraturan bagaimana menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  ke  dalam organisasi bisnis/perseroan. 5
Perseroan  sebagai  badan  usaha  dapat didirikan  oleh  seseorang  pengusaha  maupun beberapa  pengusaha  secara  bersama  sama. Perseroan  yang  didirikan  dan  dimiliki  oleh seorang  pengusaha  yang  mempunyai  cukup modal  untuk  berusaha  disebut  perseroan perseorangan . Kemudian  perseroan  dikatakan persekutuan  jika  didirikan  oleh  beberapa pengusaha  yang  mengikatkan  diri  dalam perjanjian. 6 Berbeda dengan perseroan perseorangan,  untuk  mendirikan  perusahaan persekutuan/  perseroan  berdasarkan  prinsip- prinsip syariah, maka landasan akad yang harus
3 Ketentuan  hukum  ini  dapat  ditetapkan  oleh  lembaga pemerintah berdasarkan petunjuk (fatwa) Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
4 Burhanuddin  S., Hukum  Bisnis  Syariah ,  (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 17-18.
5 Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syariah , h. 17-18.
6 Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syariah , h. 18-19.
digunakan oleh para pengusaha adalah syirkah . 7
Untuk  melakukan  persekutuan  usaha dalam  mencari  penghidupan,  akad  utama  yang digunakan  adalah syirkah .  Meskipun  akad syirkah dapat kita jumpai dalam berbagai kitab fiqh,  namun  kenyataan  untuk  mendirikan perseroan/  korporasi    modern  di  Indonesia tidak  pernah  mendasarkan  pada  akad syirkah . Adapun  yang  menjadi  sebab  utamanya  adalah bahwa  akad syirkah tidak  diadopsi  ke  dalam undang-undang  perseroan  yang  berlaku  saat ini.  Adanya  pemberlakuan  Pasal  109  UUPT hanya  sebatas  kewajiban  adanya  DPS  agar perseroan  dalam  menjalankan  usaha  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah dan belum menyetuh prinsip-prinsip bagaimana mendirikan  perseroan  itu  sendiri.  Kemudian yang  menjadi  pertanyaan,  mungkinkan  konsep syirkah diimplementasikan  dalam  perseroan modern.
Untuk  mendirikan  perseroan  modern, diperlukan  pola  hubungan  hukum  (perikatan) yang  menyeluruh,  yaitu  mulai  dari  perikatan antara  masing-masing  pihak  sebagai  pendiri perseroan  ( the  owners ),  perseroan  dengan investor,  perseroan  dengan  karyawannya, perusahan  dengan  perseroan  lainnya,  hingga perseroan dengan konsumennya. Untuk membentuk  pola  hubungan  hukum  tersebut, diperlukan  berbagai  akad  yang  berfungsi sebagai underlying contract .
Meskipun hubungan hukum pada perseroan  modern  sangat  rumit,  namun sesungguhnya  akad syirkah tetap  dapat diimplementasikan. Agar dapat
diimplementasikan, akad syirkah perlu dikembangkan
secara lebih lanjut (menggunakan  metode  induktif)  tanpa  harus mengubah rukun dan syarat-syaratnya. Pendekatan  ini  juga  sudah  dilakukan  untuk menerapkan  akad-akad  muamalah  lainnya  ke dalam produk-produk lembaga keuangan modern. Pengadopsian akad-akad yang diterapkan  ke  dalam  produk  keuangan  syariah telah mengalami pengembangan, bahkan
7 Pengertian syirkah adalah  suatu  perjanjian    antara  dua orang  atau  lebih  yang  bersepakat  untuk  menjalankan usaha  bersifat  finansial  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan.    Lihat:  Taqiyuddin  An-Nabhani, An- Nizham  al-Iqtishadi  fi  Al-Islam ,  (Beirut:  Darul  Ummah, 2004), h. 146.
12 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 10-19
modifikasi  antara  akad  yang  satu  dengan  akad yang lainnya.
Kenyataan  bahwa  akad syirkah banyak dikaji  dalam  kitab-kitab  fiqh  karya  ulama  baik mutaqadimin maupun mutaakhirin (kontemporer).  Diantara  ulama  mutaqadimin yang membahas bab syirkah adalah para imam mazhab  seperti  Abu  Hanifah  (80H  -  150H), Imam  Malik  (93H  -  179H ) ,  Imam  Syafi‟I (150H  -  204H)  dan  Imam  Hambali  (164H  - 241H), serta pengikut-pengikut mereka. Masing-masing  mazhab  tersebut  memiliki kesamaan  dan  perbedaan  pendapat  tentang bentuk-bentuk syirkah .  Apa  yang  menjadi dasar  hukum  perbedaan  pendapat  masing- masing  mazhab  terkait  bentuk-bentuk syirkah , merupakan  persoalan  yang  menarik  untuk diteliti  sebelum  diterapkan  dalam  konteks modern.
Pada dasarnya sebab munculnya perbedaan  pendapat  di  kalangan  manusia adalah  tentang  memaknai  hakikat  kebenaran. Kemudian  munculnya  sebab  perbedaan  antara umat  muslim  adalah  pada  manhaj  pemikiran terkait persepsi tentang Islam.   Namun  apabila ada  ketetapan  berlaku  yang  tidak  boleh seorangpun  mengingkarinya,  maka  janganlah manusia  mengingkarinya. 8 Tentu  apa  yang menjadi  perbedaan  pendapat  dari  para  imam mazhab adalah bukan pada wilayah ushul yang sudah  tetapkan  dalam nash - nash syar’i melainkan wilayah furûiyah semata.
Terjadinya  perbedaan  pemikiran  fiqh berasal  dari  suatu  ajaran  fiqh  yang  kemudian menjadi  mazhab  fiqh.    Perlu  diinformasikan bahwa perbedaan mazhab bukanlah pada esensi agama maupun syariah, akan tetapi hanya pada tataran  perbedaan  memahami nash - nash nya untuk  menerapkan    semua  cabang-cabangnya (al-furû’ ).  Semua  perbedaan  akan  menyatu terhadap upaya mensucikan ayat-ayat al-Quran dan  al-Sunnah.  Akan  tetapi  bagian  dari keutamaan  mengikuti  Islam  ialah  sebagian besar  mereka  tidak  membolehkan  menyalahi pendapat  para  sahabat  yang  menyaksikan  dan melihat  proses  pewahyuan.  Penerimaan  ilmu dari  Nabi  Saw  telah  membawanya  pada perbedaan,  yaitu  perbedaan  bukan  pada ushulnya  tetapi  pada  cabangnya.  Karenanya
8 Muhammad  Abu  Zahrah, Târikh  al-Mazâhib  al- Islâmiyah: Al-Siyasat al-Aqâid wa Târīkh al-Mazâgib al- Fiqhiyah (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.), h. 7.
tidak  ada  dalil  yang  jelas  untuk  ikhtilaf. Sebagai contoh pendapat mereka yang dinisbatkan  pada  syariah  adalah  bagikan ranting dari pepohonan. 9
Dengan mengacu pada surat An- Nisa‟[4]:59,  perbedaan  pendapat  sangat mungkin  terjadi.  Namun  apabila  terjadi perbedaan pendapat, Allah memerintahkan agar kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah. 10 Para ulama telah memperingatkan bahayanya perbedaan  pendapat  ( al-ikhtilâf )  dalam  segala bentuknya  melalui  menegaskan  kewajiban untuk menjauhinya. Ibnu Mas‟ud r.a menyatakan bahwa al-khilâf adalah keburukan. Al-Sabaki  mengatakan  bahwa  rahmat  adalah kewajiban menghilangkan perbedaan pendapat. 11 Berdasarkan  peringatan  tersebut dapat  diambil  hikmah  bahwa  menghindari perbedaan  pendapat  lebih  diutamakan  dari melakukannya. Rahmat Allah lebih dekat pada kesatuan  pendapat  dari  pada  perbedaan. Kalaupun kenyatannya ada perbedaan pendapat,  tentu  ada  batas-batas  kebolehan  dan keharamannya.
Sesungguhnya  perbedaan  pendapat  imam mazhab  adalah  kebanyakan  hanya  pada persoalan  ijtihad,  sebagaimana  perbedaan  para sahabat dan tabi’in sebelumnya. Mereka semua dalam hidayah selama berbeda pendapat, bukan berasal  dari  nafsu  syahwat  atau  keingingan berselisih.  Seseorang  yang  menawarkan  usaha yang  bukan  dalam  kapasitasnya,  janganlah memaksakan tujuannya, kecuali untuk mencapai  kebenaran  mencapai  ridha  Allah. Karenanya seseorang ahlul  ‘ilm dalam perjalannya
selalu mengekspresikan penerimaannya  terhadap  fatwa  para  mufti
9 Muhammad  Abu  Zahrah, Târikh  al-Mazâhib  al- Islâmiyah: Al-Siyasat al-Aqâid wa Târīkh al-Mazâgib al- Fiqhiyah (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.), h. 277.
10 Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya (QS.An-Nisa‟[4]:59).
11 Taha  Jabir    „Alawani, Adab  al-Ikhtilâf  fi    al-Islâmī, (Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992), h. 30.
untuk  berbagai  persoalan  ijtihad  sepanjang berkompeten. 12
Para  imam  mazhab  adalah  fuqaha  yang berkompeten sehingga banyak umat Islam yang mengikuti pendapat-pendapatnya. Alawani membagi  imam  mazhab  menjadi  dua,  yaitu yang  kategori  fuqaha  hadits  ialah  Maliki, Syafi‟i,  Hambali  yang  kesemuanya  menerima fiqh  di  Madinah,  sedangkan  Abu  Hanifah mewarisi  fiqh ahlul  ra’yi . 13 Masing-masing imam mazhab tersebut memiliki pengikut yang karya-karyanya  merujuk  pada  fiqh  mereka. Karya-karya imam mazhab dan para pengikutnya  kemudian  banyak  dikutip  ulama mutakhirin  (kontemporer)  melalui  pendekatan perbandingan.  Salah  satu  perbedaan  pendapat yang  termuat  dalam  karya-karyanya  ulama mazhab adalah  terkait dengan bentuk syirkah . Dalam  al-Quran  dan  al-Hadits  terdapat dalil-dalil syara’ yang  dapat  menjadi  dasar hukum  berlakunya syirkah .    Dari  dalil-dalil tersebut  para  ulama  ber ijma’ bahwa syirkah hukumnya  boleh.  Namun  sebagaimana  kita diketahui,  dalil-dalil  tentang syirkah masih bersifat  umum  sehingga  masih  membuka peluang  untuk  melakukan  ijtihad.  Para  imam mazhab  ketika  itu  sudah  melakukan  ijtihad untuk  menentukan  konsep syirkah ,  mulai  dari ta’rif , arkân wa syurûtuha , anwâul syarikât wa ahkâmuhâ dan  lain-lain.    Namun  ternyata upaya  ijtihad  para  imam  mazhab  pada  waktu itu menghasilkan bentuk syirkah yang berbeda- beda. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan  pertanyaan,  mana  sesungguhnya bentuk syirkah yang  paling syar’i untuk diimplementasikan  dalam  konteks  perseroan modern.
Mengenal Konsep Syirkah Syirkah dari segi bahasa berarti percampuran  ( khalat )  dua  bagian  atau  lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian  dengan  bagian  lainnya.  Sedangkan menurut syara’ , syirkah adalah transaksi antara dua  orang  atau  lebih  yang  masing-masing pihak  sepakat  untuk  melakukan  kerja  yang bersifat financial dengan  tujuan  mencari
12 Taha  Jabir    „Alawani, Adab  al-Ikhtilâf  fi    al-Islâmī, (Herndon:  The  Institute  of  Islamic  Thought,  1992),  h. 116.
13 Taha  Jabir    „Alawani, Adab  al-Ikhtilâf  fi    al-Islâmī, (Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992), h. 89.
keuntungan. 14 Meskipun  dari  segi  istilah memiliki  makna  yang  sama,  masing-masing mazhab  mempunyai  definisi  yang  berbeda- beda tentang syirkah .
Kehidupan manusia membutuhkan adanya  kerjasama  antara  satu  sama  lainnya. Kerjasama  dapat  diwujudkan  melalui  berbagai bentuk  baik  prilaku  perbuatan  ( al-adabī ) maupun materi ( al-mâdī ). Kerjasama menggunakan  materi    merupakan  bagian  dari al-mu’âmalât  al-mâliyah yang  secara  fitrah bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Ketentuan  tersebut    terkait  dengan  hubungan sesama  manusia  yang  mengharuskan  adanya persekutuan  antara  dua  orang  lebih  dalam  hal kepemilikan  harta,  penggunaanya,  dan  lain sebagainya. Bentuk persekutuan diantara manusia yang merupakan bagian dari mu’âmalat disebut syirkah . 15
Pemerintahan  Firaun  di  Babilonia  telah mengenal syirkah . Konsep syirkah pada waktu itu  telah  termuat  dalam  undang-undang Hamurabi  yang  berlaku  seratus  tahun  sebelum masehi. Sebagian hukum-hukum tentang syirkah telah  berlaku  pada  zaman  itu.  Abu Dawud dan Ibn Majah meriwayatkan dari Ibnu Abi Saib  r.a bahwa Rasulullah bersabda: دُك نيَُساذذ لا كَشش يرخ دُكف حُهْالجا في ًكَشش ٌساتملاو. 16 Dari  hadits  tersebut  dinyatakan bahwa  meskipun syirkah berlaku  sejak  zaman jahiliyah, namun keberadaanya dapat mendatangkan  kebaikan  selama  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  dan  tidak  berbuat kerusakan.
Rumawi  juga  telah  memasukan syirkah ke dalam system perundang-undangan di mana antara akad syirkah khusus dengan pendahuluannya  ada  perjanjian  keridhaan ( radhâī ). 17 Kemudian  setelah  Islam  datang, syirkah dipraktikkan diantara orang-orang arab. Telah menjadi  tabiat  kehidupan ekonomi perlu
14 Taqiuddin  An-Nabhani, Al-Nidhâm  al-Iqtishâdī  fi  al- Islâmi , (Beirut: Dar al-Umah, 1425H), h. 148.
15 Abdul  Aziz  Al-Khiyad, Syarikât  fī    Asy-Syarī’ah  al- Islâm  wa  al-Qânûni  al-Wad’ī ,  (Aman:  Dar  al-Basyir, 1993), h. 25.
16 Ali  Al-Khafifi, Syarikât  fī  al-Fiqh  al-Islâmi:  Buhûts Muqâranah , (Kairo: Darul Fikri al-Arabi, 2009), h. 27. 17 Abdul  Aziz  Al-Khiyad, Syarikât  fī    Asy-Syarī’ah  al- Islâm  wa  al-Qânûni  al-Wad’ī ,  (Aman:  Dar  al-Basyir, 1993), h. 27
adanya  kerjasama  mengembangkan  harta  dan investasi  diantara  manusia.  Karena  alasan kebutuhan  tersebut  terutama  orang-orang  arab quraisy  saat  itu,  kemudian  disyariatkan  akad syirkah . 18 Akad syirkah disyariatkan  Allah karena  tidak  semua  usaha  mampu  dijalankan melalui  usaha    perseorangan.  Dalam  usaha tertentu, diperlukan adanya kerjasama/ persekutuan  yang  melibatkan  pihak  lain.  Al- Quran melalui kisah Dawud telah menjelaskan keberadaan syirkah .
ٍَِي اّيرِثَك ٌَِّإَو ِِّجاَعَِ ًَنِإ َكِرَجِعََ ِلاَؤُسِت َكًََهَظ ِذَقَن َلاَق ِءاَطَهُخْنا اىُهًَِعَو اىَُُيآ ٍََِزَّنا اَّنِإ ٍضِعَت ًَهَع ِىُهُضِعَت ٍِغِثََُن
َُّّتَس َشَفِغَرِساَف ُِاََُّرَف اًََََّأ ُدوُواَد ٍََّظَو ِىُْ اَي ٌمُِهَقَو ِخاَحِناَّصنا

## َباَََأَو اّعِكاَس َّشَخَو
Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang- orang  yang  bersekutu  itu  sebagian  mereka berbuat  zalim  dengan  sebagian  yang  lain, kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka  ini (QS.Shaad[38]:24).
Yang  dimaksud al-khulathâi adalah syirkah . 19
Sesungguhnya kebanyakan orang yang ber syirkah saling melampaui batas satu dengan lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dengan ketaatan kepada Allah.
ِثُهُّثنا ًِف ُءاَكَشُش ِىُهَف
Maka  mereka  telah  bersekutu  dalam  yang sepertiga (QS.An-Nisa[4]:12).
Islam telah menetapkan bentuk mu’âmalah dan tijârah yang  menjadi  kebutuhan  manusia  yaitu syirkah . 20 Disamping itu, dalam hadits qudsinya Rasulullah Saw bersabda:
لىقَ مجوزع للها ٌِا : اهم ذحأ ٍيخ لماي ينكَششنا ثناث اَأ
اًهُُت ٍي دجشخ َّاَخ اراف ّثحاص ( بيأ ٍع دواد ىتا ِاوس جشَشْ

## )
Sesungguhnya  Allah  SWT  berfirman:  Aku adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang berserikat,  sepanjang  salah  seorang  dari
18 Abdul  Aziz  Al-Khiyad, Syarikât  fī    Asy-Syarī’ah  al- Islâm  wa  al-Qânûni  al-Wad’ī ,  (Aman:  Dar  al-Basyir, 1993), h. 28.
19 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Kairo:  Fatul    „Ilam  Al- Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 294.
20 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Kairo:  Fatul    „Ilam  Al- Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 294.
keduannya  tidak  menghianati.  Jika  seseorang menghianati maka Allah keluar dari keduannya (HR.  Abu  Dawud  dari  Abu Hurairah r.a).
Maksud  hadits  tersebut  adalah  bahwa  Allah memberkati kedua pihak yang ber syirkah harta, serta memberikan perlindungan kepada keduanya  selama  diantara  salah  satu  pihak tidak  ada  yang  menghianati.    Karenanya apabila salah satu pihak menghianatinya, maka Allah  akan  mencabut  keberkahan  dari  harta tersebut. 21 اَََواَخَرََ ِىَناَ ٍَُِِكَِِشَّشنا ًهَع ِللها ُذََ ( ىهسي و يساخثنا ِاوس )
Pertolongan Allah  tercurah  atas  dua  pihak  yang berserikat,  sepanjang  keduannya  tidak  saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).
Bentuk Syirkah Menurut Al-Mazâhib Al-

## Arba’ah
Meskipun  kaum  muslimin  bersepakat bahwa syirkah hukumnya  boleh,  namun berbeda  pendapat  dalam  hal  pembagian bentuknya. 22 Menurut  Abdurraham  Al-Jaziri dalam Kitâb  al-Fiqh  ‘alâ  al-Mazâhib  al- Arba’ah , Hanifiyah  membagi syirkah menjadi menjadi dua, yaitu syirkah melalui kepemilikan ( syirkah  milk )  dan syirkah melalui  perikatan ( syirkah ‘ukûd ). Syirkah milk , yaitu kepemilikan dua orang atau lebih tanpa melalui perikatan. 23 Kemudian syirkah milk terbagi menjadi syirkah jabari dan ihtiyâri .  Adapun syirkah jabari yaitu  bergabungnya  dua  orang atau  lebih    dalam  kepemilikan  harta  benda tanpa usaha, seperti harta warisan. 24 Sedangkan syirkah ikhtiyâri yaitu  berkumpulnya  harta benda  melalui  usaha  kedua  pihak,  seperti
21 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Kairo:  Fatul    „Ilam  Al- Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 294.
22 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 793.
23 Termasuk  syirkah milk secara ikhtiyâri adalah  saling menerima wasiat dalam hal harta. Lihat Abdurrahman al- Jaziri, Kitâb    al-Fiqh  ‘ala  al-Mazâhib  al-Arba’ah , (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3,  h. 60.
24 Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb  al-Fiqh ‘ala al-Mazâhib al-Arba’ah , (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3,  h. 60.
percampuran  harta  hasil  kerjasama  transaksi jual beli. 25
Menurut  Sayid  Sabiq  dalam  kitab Fiqh Sunnah , syirkah milk hukumnya  tidak  boleh karena  masing-masing  partisipan  dapat  men- tasyarruf- kan  bagian  hartanya  tanpa  izin, karenanya  pihak  lain  seolah-olah  orang  asing yang  tidak  memiliki  kewenangan  terhadap harta  tersebut. 26 Sedangkan  menurut  Wahbah Zuhaily  dalam  kitab Al-Fiqh  al-Islâmī  wa Adilatuhu , menyatakan  bahwa  masing-masing pihak  dalam syirkah milk dengan  segala bentuknya  bagaikan  orang  asing,  sehingga tidak  boleh  men- tasyarruf- kan  harta  tanpa  izin jika bukan menjadi kewenanganya. 27
Syirkah ‘ukûd yaitu  suatu  akad  yang terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk bersekutu  dalam  hal  harta  dan  keuntungan. 28
Menurut  Hanabilah, syirkah terdiri  dari  lima macam,  yaitu syirkah ’inân , mufâwadhah , abdân , wujûh dan mudhârabah .  Sedangkan menurut  Hanafiyah, syirkah terdiri  dari  enam macam,  yaitu syirkah amwâl , a’mâl ,  dan wujûh .  Kemudian  dari  masing-masing syirkah tersebut dibagi menjadi mufâwadhah dan ’inân . Menurut  pendapat  Mâlikiyah  dan  Syâfi‟iyah, syirkah terbagi  menjadi  empat  macam,  yaitu syirkah ’inân , mufâwadhah , abdân dan wujûh . 29 Adanya  perbedaan  pembagian  bentuk tersebut  tentu  menimbulkan  pendapat  hukum yang  berbeda  pula.  Karenanya  mengetahui alasan  masing-masing  fuqaha  adalah  sangat
25 Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb  al-Fiqh ‘ala al-Mazâhib al-Arba’ah , (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, 1424H), Jilid 3,  h. 60.
26 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Kairo:  Fatul    „Ilam  Al- Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 295
27 Dalam  hal  ini  Zuhaily  mengutip  kitab Badâ’i :  VI/56, Al-Mabsût :  XI/151 ,  Tabyīn  al-Haqâ’iq :  III/312.  Lihat Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 794
28 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, h. 794.
29 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,  h. 794-795;  dalam  hal  ini  melalui  kitabnya  Zuhaily mengutip  Ibn  Rusyd, Bidayah  Al-Mustahid: II/248  dan Mughī  Muhtâj :  II/212.  Lihat  pula  Gufran  A.  Masadi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual ,  (Jakarta:  Rajawali  Press,
2002),  h.  193;  Rachmat  Syafe‟i, Fiqh  Muamalah , (Bandung:  Pustaka  Setia,  2000),  h.  187.  Sayid  Sabiq membagi  bentuk  syirkah ‘ukûd menjadi  empat  macam, yaitu  syirkah ’inân , mufâwadhah , ’abdân ,  dan wujûh. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kairo: Fatul  „Ilam Al-Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 29
penting sebelum penulis mengambil kesimpulan.
Para  ulama  fiqh  bersepakat  dalam  hal kebolehan syirkah ’inân, namun  untuk syirkah lainnya  masih  diperselisihkan  ke- syar’iah- annya.  Syafi‟iyah,  termasuk  Zahiriyah  dan Imamiyah  menganggap  semua  bentuk syirkah hukumnya batil kecuali
’inân dan mudhârabah.
Sedangkan Hanabilah
membolehkan  semua syirkah kecuali syirkah mufâwadhah. Malikiyah  membolehkan  semua syirkah kecuali syirkah wujûh. Hanafiyah  dan Zaidiyah cendrung membolehkan semua syirkah selama memenuhi rukun dan syaratnya. 30 Meskipun mudhârabah merupakan bagian dari syirkah , namun tidak masuk dalam pembahasan  ini.  Berikut  adalah  beberapa argumentasi    yang  dibangun  oleh  masing- masing mazhab terkait bentuk-bentuk syirkah . Syirkah ’Inân Syirkah ’inân adalah persekutuan modal antara dua  pihak  untuk  menjalankan  usaha.  Apabila usahanya  memperoleh  keuntungan,  maka  akan dibagi  diantara  keduanya.  Dalam  hal  ini  tidak menyaratkan adanya kesamaan modal, tasyarruf dan  pembagian  keuntungan.  Modal salah  satu  pihak  boleh  lebih  besar  dari  pihak lainnya,  begitupula  dalam  hal  tanggung jawabnya.  Kebolehan  kesamaan  pembagian keuntungan seperti halnya kebolehan perbedaannya  berdasarkan  atas  kesepakatan diantara  mereka. 31 Menurut  Zuhaily, Syirkah ’inân hukumnya  boleh  secara ijma’ .  Adapun perbedaanya  terdapat  pada  syarat-syaratnya sebagaimana pada penamaannya. 32
Syirkah  Mufâwadhah
Mufâwadhah secara  bahasa  berarti  kesamaan ( al-musâwâh ). 33 Sedangkan secara istilah  yaitu perikatan  antara  dua  orang  atau  lebih  melalui persekutuan  usaha  dengan  syarat  adanya kesamaan modal, tasyarruf , dan tanggungjawabnya  terhadap  hutang.    Masing- masing  partner  menjadi  penjamin  ( kafīlân ) partner lainnya dalam melakukan transaksi jual
30 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid IV, hlm. 795
31 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Kairo:  Fatul  „Ilam  Al- Arabi, t.t.), Jilid III,  h. 296
32 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,  h. 796
33 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,  h. 797.
beli.    Masing-masing  partner  terikat  dengan kewajiban partner lainnya terkait klaim selama bertransaksi.  Apa  yang  menjadi  kewajiban salah  satu  partner  menjadi  kewajiban  partner lainnya,  yaitu    keduanya  saling  tergabung dalam berbagai hak dan kewajiban yang terkait dengan transaksi di dalamnya. 34
Hanifiyah  dan  Zaidiyah  membolehkan syirkah mufâwadhah dengan  mengutip  hadits  yang menyatakan:
( حضوافلما اىُسحأف ىرضوافذ ارإ ) ,( اىضواف حكبرهن ىظعأ َّئف ) . 35 Begitupula  Malikiyah  juga membolehkan syirkah mufâwadhah meskipun tanpa menyebutkan maksud seperti Hanifiyah. 36 Tidak  ada  perbedaan  pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah terkait dengan  syarat mufâwadhah. Menurut  Abu Hanifah,  salah  satu  syarat mufâwadhah adalah kesamaan dalam hal jumlah modal. Karenanya menurut  Imam  Malik,  tanpa  adanya  syarat kesamaan modal berarti identik dengan syirkah „ inân. 37 Sedangkan  yang  tidak  membolehkan syirkah mufâwadhah adalah  Syafi‟iyah, Hanabilah,  dan  jumhur  fuqaha,  disebabkan akad  tersebut  tidak  ada  dalil syar’i nya. Memberlakukan syarat kesamaan dalam syirkah ini  merupakan  sesuatu  yang  sulit, karenanya di dalam syirkah tersebut  terkadung unsur gharâr dan jahâlah . 38 Syâfi‟iyah  tidak membolehkan dengan mengatakan: “Jika tidak menjadikan syirkah mufâwadhah sebagai sesuatu  yang  batil,  maka  sungguh  batil pengetahuannya di dunia.” 39
Syirkah Wujûh Syirkah wujûh yaitu pembelian yang dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  tanpa
34 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,  h. 798.
35 Dalam  kitab  ini  Zuhaily  mengutip  pendapat    yang mengatakan bahwa hadits tersebut gharib yakni tidak ada sumbernya. Kemudian berusaha mencari asal usul hadits tersebut.  Ibnu  Majah  melalui  jalan  sahabat  menyatakan, bahwa  Rasulullah  Saw  bersabda: Tiga  hal  yang  di dalamnya  ada  keberkahan,  yaitu  jual  beli  tangguh, muqaradah,  menampurkan  tepung  dengan  gandum bukan  untuk  dijual .  Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī wa Adilatuhu , h. 800.
36 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,  h.
800.
37 Ibn  Rusyd, Bidâyah  Al-Mustahid:Nihâyah  al- Muqtashid, (Beirut: Dar  al-Fikr, 2005), Jilid II, h. 205
38 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,.  h. 801.
39 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 296.
menggunakan modal melainkan menggantungkan pada kepercayaan dan keahliannya dalam berdagang. Syirkah antara mereka ialah untuk  mencari keuntungan  yaitu syirkah melalui  kesepakatan  tanpa  profesi maupun  harta.    Menurut  Hanafiyah  dan Hanabilah syirkah wujûh hukumnya  boleh karena  mengerjakan  suatu  pekerjaan  boleh hukumnya. Masing-masing yang terikat perjanjian boleh berbeda kepemilikan terhadap sesuatu yang ditransaksikan. Adapun apabila  memperoleh  kuntungan,  maka  akan dibagi diantara keduanya sesuai porsi (konstribusi)
masing-masing dalam kepemilikan. Namun
Syafi‟iyah dan Malikiyah  membatalkannya,  karena  suatu syirkah sesungguhnya terkait dengan harta dan pekerjaan. 40 Ibnu  Rusy  dalam  kitab Bidâyah Al-Mustahid: Nihâyah al-Muqtashid menyatakan  bahwa syirkah wujûh merupakan bentuk  jaminan  kepada  pelaku  usaha  yang tidak  memiliki  modal.  Kemudian  ia  mengutip Imam  Malik  dan  Syafi‟I  yang  menyatakan bahwa syirkah harus  terkait  dengan  harta  dan pekerjaan. Tanpa adanya kedua unsur tersebut dalam  masalah syirkah dapat  menimbulkan gharâr .    Dikatakan  demikian  karena  masing- masing  pihak  saling  bertukar  pekerjaan  tanpa adanya  pembatasan  profesi  dan  kekhususan pekerjaan. 41
Syirkah  Abdân Syirkah abdân adalah kesepakatan antara dua pihak  terhadap  suatu  penerimaan  pekerjaan yang  dapat  mendatangkan  upah  untuk  dibagi diantara  keduanya  sesuai  kesepakatan. 42 Dalil kebolehan syirkah ini  adalah  apa  yang diriwayatkan  Abu  ‟Ubaidah  dari  Abdullah yang menyatakan:
سذت وىَ ةُصَ اًُف ذعسو ساًعو اَأو دكشرشا , لاق : ءٍشت ساًعو اَأ ءًجأ لمو ٍَيرسأت ذعس ءاجف ( ىتأ ِاوس حجاي ٍتاو ٍئاسُناو دواد ). 43
Syirkah abdân hukumnya  boleh  menurut Malikiyah,
Hanifiyah, Hanabilah, dan Zahidiyah.  Karena  maksud  dari syirkah tersebut
adalah untuk menghasilkan
40 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 296-297.
41 Ibn  Rusyd, Bidâyah  Al-Mustahid:  Nihâyah  al- Muqtashid, h. 206.
42 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 297
43 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h.297.
keuntungan.  Dan  hal  itu  mungkin  terjadi melalui pemberdayaan. Sesungguhnya manusia saling  menjalankan usaha baik  melalui syirkah harta  maupun  dengan  pekerjaan  seperti  halnya mudhârabah .  Dan  itu  merupakan  salah  satu dari  berbagai  macam  pekrjaan. 44 Menurut Syafi‟i,  bentuk syirkah ini  hukumnya  batil, karena  suatu syirkah di  dalamnya  harus mengkhususkan  pada  harta  bukan  pada pekerjaan. 45
Tabel: Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba’ah tentang Bentuk Syirkah Al- Mazâhib
Al- Arba’ah Syirkah ’Inân Syirkah Mufâwadhah Syirkah Abdân Syirkah Wujûh Mâlikiyah √ √ √ X Syâfi‟iyah √ X X X Hanâbilah √ X √ √ Hanafiyah √ √ √ √ Catatan: √ : Sah X : Tidak sah
Dalam  kitab Al-Rûdhat  Al-Nadiyah , sebagaimana  dikutip  Sayid  Sabiq,  dinyatakan bahwa  penamaan  yang  terjadi  pada  kitab-kitab furu’ tentang  bentuk-bentuk syirkah ,  seperti mufâwadhah , ’inân , wujûh, dan abdân , tidaklah disebutkan secara syar’iyah maupun lughaiyah . Tetapi  istilah-istilah  tersebut  terjadi  suatu pembaruhan.  Tidak  ada  larangan  bagi  kedua pihak  untuk  menggabungkan  hartanya  atau bisnisnya  sebagaimana  dia  memaknai  istilah mufâwadhah . 46 Karena  bentuk-bentuk syirkah secara  istilah  tidak  disebutkan  dalam nash - nash ,  berarti  Allah  memberi  peluang  kepada hamba-hambaNya  untuk  melakukan  ijtihad. Apa  yang  dilakukan Al-Mazâhib  Al-Arba’ah terkait  bentuk-bentuk syirkah merupakan bagian dari ijtihad.
Implementasi Syirkah dalam Konteks Modern
Syirkah merupakan  praktik  muamalah masa  jahiliyah  yang  diadopsi  ke  dalam  Islam. Dalam  fiqh  Islam,  hukum  asal  dari syirkah
44 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmī  wa  Adilatuhu ,.  h. 803.
45 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 297.
46 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 297.
adalah  boleh. 47 Landasan  syariat    kebolehan syirkah terdapat  dalam  kitab  al-Qur‟an,  as- Sunnah  dan ijma’ . 48 Kebolehan syirkah dapat dikembangkan  ke  dalam  berbagai  bentuk berdasarkan  ijtihad  sebagaimana  dicontohkan oleh  para  fuqaha.  Setelah  merujuk  para nash - nash syara’ ,  pendapat  para  fuqaha  dapat dijadikan referensi untuk pengembangan konsep syirkah dan  implementasinya  dalam konteks modern.
Untuk  mengimplentasikan  bentuk-bentuk syirkah diperlukan  langkah-langkah  tertentu, yaitu pertama , pastikan apakah masing-masing peserta persekutuan turut menjalankan perusahaan atau  tidak.  Apabila  mereka keseluruhan  turut  menjalankan  perusahaan secara  langsung,  maka  akad  yang  digunakan adalah musyârakah .  Jika  akad musyârakah ( syirkah )  yang  digunakan  untuk  mendirikan perusahaan,  maka  kemungkinan  modal  yang disertakan masing-masing pihak dapat berwujud:  (a)  Apabila  modal  yang  disertakan masing-masing  pihak    berupa  uang  yang jumlahnya sama (Rp. X dan Rp. X) maka akad yang  digunakan syirkah mufawadhah ;  (b) Apabila modal yang disertakan masing-masing pihak  berupa  uang  dengan  jumlah  yang berbeda  (Rp.  X  dan  Rp.  Y),  maka  akad  yang digunakan syirkah  ’inan ;  (c)  Apabila  modal yang  disertakan  masing-masing  pihak  berupa pekerjaan ( al-a’mal ), maka akad yang digunakan syirkah  ’abdan ;  (d)  Apabila masing-masing pihak menjalankan usaha tanpa modal melainkan sebatas reputasi/ kepercayaan,  maka  akad  yang  digunakan adakah syirkah wujuh . 49
Kedua , apabila yang menjalankan perusahaan  hanya  pihak  yang  menyertakan tenaga  ( mudhârib ),  sedangkan  pihak  yang menyertakan modal harta ( shâhib al-mâl ) tidak ikut  serta  dalam  menjalankan  perusahaan, maka akad yang digunakan adalah
mudhârabah .  Dalam  hal  ini  perlu  dipahami, bahwa meskipun
mudhârib hanya menyertakan tenaga, namun kedudukan mereka
47 Dalam  bermu‟amalah,  manusia  tidak  bisa  lepas  dari praktik syirkah. Karena kebutuhan itulah, praktik syirkah yang  pernah  dilakukan  pada  masa  jahiliyah  kemudian adopsi ke dalam fiqh Islam.
48 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 297.
49 Burhanuddin  S, Hukum  Bisnis  Syariah ,  (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20-21.
18 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 10-19
tetap  sebagai  pemilik  perusahaan.  Dikatakan demikian,  karena mudhârib mendapatkan keuntungan  bukan  dari  upah  mengupah („ ujrah ), melainkan dari bagi hasil persekutuan. Sedangkan  pemberian  upah  (gaji),  hanya berlaku bagi pekerja (karyawan) yang mengikatkan  diri  dengan  perusahaan  melalui akad ijârah . 50
Untuk
membentuk perusahaan persekutuan  berskala  kecil,  masing-masing syirkah biasanya  digunakan  sendiri-sendiri secara  terpisah.  Sedangkan  untuk  mendirikan perusahaan  persekutuan  berskala  besar  yang membutuhkan  adanya  hubungan  perikatan hingga  pada  tingkat  kerumitan  tertentu,  maka masing-masing syirkah tersebut boleh dipadukan  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena dalam  setiap syirkah yang  sah  ketika  berdiri sendiri,  maka  sah  pula  ketika  digabungkan dengan  jenis syirkah lainnya. 51 Bahkan  untuk menjalin hubungan perikatan antara perusahaan dengan  pihak  karyawan  (pekerja),  dibolehkan menggunakan  akad  lain  di  luar syirkah itu sendiri.  Misalnya  setelah  para  pengusaha sepakat  membentuk  perusahaan  persekutuan, mereka dibolehkan untuk mengangkat karyawan sebagai pekerja. Dalam pengangkatan  karyawan, akad yang digunakan oleh  perusahaan  bukan  lagi syirkah dengan
50 Burhanuddin  S, Hukum  Bisnis  Syariah ,  (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20-21.
51 Taqiyuddin  An-Nabhani, An-Nizham  al-Iqtishadi  fi Al-Islam ., h. 156.
sistem  bagi  hasil,  melainkan ijarâh dengan sistem  gaji  ( ’ujrah ).  Namun  perlu  diketahui, bahwa  antara  pemilik  perusahaan  yang  satu dengan  pemilik  perusahaan  yang  lainnuya, secara  hukum  tetap  dibolehkan  melakukan persekutuan ( syirkah ). 52

## Kesimpulan
Syirkah merupakan  praktik  muamalah    masa jahiliyah  yang  diadopsi  ke  dalam  Islam. Menurut  fiqh  Islam,  hukum  asal  dari syirkah adalah  boleh.  Landasan  syariat    kebolehan syirkah terdapat  dalam  kitab  al-Qur‟an,  as- Sunnah  dan ijma’ .  Meskipun  kaum  muslimin bersepakat  tentang  kebolehan syirkah ,  namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya,  seperti mufâwadhah , ’inân , wujûh, atau abdân .  Perbedaan  pendapat  tersebut memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berbeda pula.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  penamaan bentuk syirkah secara lughaiyah tidak dinyatakan  dalam nash - nash syara’ sehingga membuka peluang kita untuk melakukan ijtihad sebagaimana pernah dilakukan oleh al-mazâhib al-arba’ah .  Bahkan  melalui  kombinasi  dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya,  bentuk-bentuk syirkah tersebut  dapat diterapkan dalam konteks modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawani,  Taha  Jabir. Adab  al-Ikhtilâf  fi    al- Islâmī. Herndon: The Institute of Islamic Thought, 1992.
Al-Khiyad,  Abdul  Aziz. Syarikât  fī    Asy- Syarī’ah  al-Islâm  wa  al-Qânûni  al- Wad’ī , Aman: Dar al-Basyir, 1993.
Al-Khafifi,  Ali. Syarikât  fī  al-Fiqh  al-Islâmi: Buhûts  Muqâranah ,  Kairo:  Darul  Fikri al-Arabi, 2009.
An-Nabhani,  Taqiyuddin. An-Nizham  al- Iqtishadi  fi  Al-Islam ,  Beirut:  Darul
Ummah, 2004.
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Kitâb    al-Fiqh  ‘ala al-Mazâhib  al-Arba’ah ,  Beirut:  Darul Kitab al-Ilmiah, 1424 H.
Nyazee,  Imran  Ahsan  Khan. Islamic  Law  of Business  Organization  (Partnerships) ,
Pakistan: The International of Islamic
Thought, 2000.
Rusyd,  Ibn. Bidâyah Al-Mustahid:Nihâyah al- Muqtashid, Beirut: Dar  al-Fikr, 2005. Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, Kairo: Fatul  „Ilam Al-Arabi, t.t.
S.,  Burhanuddin. Pasar  Modal  Syariah: Tinjauan Hukum , Yogyakarta: UII Press, 2009.
__________. Hukum  Bisnis  Syariah , Yogyakarta: UII Press, 2011.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Târikh  al-Mazâhib al-Islâmiyah:  Al-Siyasat  al-Aqâid  wa Târīkh  al-Mazâgib  al-Fiqhiyah ,  Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.
Zuhaily,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islâmī  wa Adilatuhu , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.