## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
ISU DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MASA DEPAN (Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma’had Aly)
Syarifatul Marwiyah 1
Mohammad Dasuki 2
IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember 2119068401@inaifas.ac.id

## Abstract
In  the  dynamics  of  pesantren  education,  the  development  of  Islamic  boarding  schools  has undergone changes and shifts in several aspects along with the progress of the times and the development of science and technology. Islamic boarding schools are slowly adopting formal educational  institutions  to  maintain  the  image  of  the  Islamic  boarding  schools  and  to maintain  or increase the  number  of  students  living in  the  Islamic  boarding  schools.  Ma'had Aly when viewed from the map of education including formal diniyah education, in this case the Government issued several policies related to Islamic Religious Education in Ma'had Aly. The  whole  series  of  higher  education  systems  in  the  style  of  pesantren  (Ma'had  Aly)  in  an effort  to  create  ulama  'which  is  currently  a  rare  thing,  the  pesantren  with  a  spirit  of independence are able to boost back religious education that is tafaqquh fi al-din. Therefore, the  government  should  pay  more  attention  to  providing  support  and  assistance  that  is equivalent to other Islamic higher education.
Keyword: Education Policy and Ma'had Aly

## Abstrak
Dalam  dinamika  pendidikan  pesantren  perkembangan  pondok  pesantren  telah  mengalami perubahan dan pergeseran dalam beberapa aspek seiring kemajuan zaman dan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Pondok  pesantren  perlahan-lahan  mengadopsi  lembaga pendidikan  formal  untuk  mempertahankan  citra  pondok  pesantren  serta  memepertahankan atau menambah jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren. Ma‟had Aly jika dilihat dari  peta  pendidikan  termasuk  pendidikan  diniyah  formal,  dalam  hal  ini  Pemerintah mengeluarkan  beberapa  kebijakan-kebijakan  terkait  Pendidikan  Agama  Islam  yang  ada  di Ma‟had  Aly.  Seluruh  rangkaian  dari  sistem  pendidikan  tinggi  ala  pesantren  (Ma‟had  Aly) dalam  upaya  menciptakan  ulama‟  yang  pada  saat  ini  merupakan  hal  yang  langka,  maka pesantren  dengan  jiwa  kemandiriannya  mampu  mendongkrak  kembali  pendidikan  agama yang tafaqquh fi al-din. Oleh karena itu pemerintah seharusnya  lebih memperhatikan dengan memberikan dukungan  dan bantuannya yang setara dengan pendidikan tinggi islam lainnya. Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan dan Ma‟had Aly
1 Dosen IAI Al-Falah As-Sunniyyyah Kencong Jember
2 Dosen IAI Al-Falah As-Sunniyyyah Kencong Jember

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Islam  jika  dilihat  dari  segi  teoritis  maupun  pelaksanaanya  merupakan bagian  dari  kebudayaan.  Sementara  kebudayaan  itu  sangat  beragam,  kebudayaan  sangat dipengaruhi  atau  berinti  ideologi  hidup  yang  dianut  oleh  masyarakat  pendukungnya.  Oleh karena  itu  rumusan  mutlak  mengenai  pendidikan  akan  sulit  ditentukan. 3 Di  sisi  lain Pendidikan  Islam  bisa  mencakup  empat  persepsi: pertama ,  Pendidikan  Islam  dalam pengertian  materi; kedua ,  Pendidikan  Islam  dalam  pengertian  institusi; ketiga ,  Pendidikan Islam  dalam  pengertian  kultur  dan  aktifitas; keempat ,  Pendidikan  Islam  dalam  pengertian pendidikan yang Islami. 4
Dalam  penelitian  Zamakhsyari  Dhofier  yang  dilakukan  mulai  tahun  1977-1978 disebutkan bahwa bentuk lembaga-lembaga pendidikan (pengajian) sangat bertingkat-tingkat. Bentuk  terendah  bermula  pada  waktu  anak-anak  berumur  5  tahun,  menerima  pelajaran  dari orangtuanya  berupa  hafalan  surat-surat  pendek.  Saat  anak  berusia  7  atau  8  tahun  mulai diajarkan membaca huruf-huruf arab dan secara bertahap diajarkan cara membaca Al-Qur‟an oleh  orangtuanya  sendiri,  saudaranya,  atau  belajar  di  rumah  tetangga  atau  di  langgar  yang biasanya  diberikan  setelah  sholat  magrib.  Bagi  beberapa  anak  dari  keluarga  tertentu pendidikan  membaca  Al-Qur‟an  merupakan  jenjang  pertama,  mereka  masih  melanjutkan pelajaran untuk dapat membaca dan menterjemahkan buku-buku klasik yang elementer yang ditulis  dari  Bahasa  Arab.  Sebagian  mereka  ada  yang  berambisi  menjadi  ulama  sehingga mereka  memperdalam  bahasa  arab  sebagai  alat  untuk  memperdalam  ilmu-ilmu  agama  yang lainnya yang tentu diperlukan guru terdidik dan berbobot serta pendidikan yang sistematis. Ini dapat  diperoleh  di  pesantren-pesantren.  Untuk  masa  sekarang  mereka  dapat  memperolehnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 5
3 Maksum, Madrasah Sejarah & Perkembangannya , 25.
4 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS , 1.
5 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai , 20.
Pesantren  dalam  perjalanan  sejarahnya  berhasil  mengukir  prestasi  dan  kekhasan terutama  menyangkut:  (1)  Penghayatan  mental  spiritual  keagamaan  dan tafaqquh  fi  ad-din , (2) Pelestarian nilai-nilai keagamaan seperti: kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian dan  keswadayaan, (3) Lebih condong pada pengutamaan sosial effect daripada civil effect , (4)
Melahirkan  pemimpin,  baik  formal  maupun  non  formal  yang  berpengaruh  bagi  masyarakat dan lingkungannya; dan (5) Penyebarluasan dakwah Islam yang telah melahirkan umat islam sebagai mayoritas dari tata susunan masyarakat Indonesia. 6
Dalam  perkembangannya,  pondok  pesantren  menjelma  sebagai  lembaga  sosial  yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranannya pun berubah menjadi  agen  perubahan  ( agent  of  change )  dan  agen  pembangunan  masyarakat.  Sekalipun demikian  apapun  usaha  yang  dilakukan  pondok  pesantren  tetap  saja  menjadi  khittah berdirinya  dan  tujuan  utamanya  adalah tafaqquh  fi  al-din dengan  menekankan  pentingnya nilai-nilai,  tata  aturan  dan  nilai  agama  islam  sebagai  pedoman  kesalehan  individual  dan kesalehan sosial, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur‟an surat Al-Taubah [9]: 122.
Dalam  dinamika  pendidikan  pesantren  perkembangan  pondok  pesantren  telah mengalami  perubahan  dan  pergeseran  dalam  beberapa  aspek  seiring  kemajuan  zaman  dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Pada zaman moderen ini, pondok  pesantren yang  dulunya  hanya  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  saja  maka  perlahan-lahan
6 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif , 192.

## Pesantren Tingkat Tinggi
Pesantren Tingkat Menengah
Pesantren Tingkat Dasar
Pengajian Kitab
Pengajian Membaca  Quran
mengadopsi lembaga pendidikan formal untuk memepertahankan citra pondok pesantren serta memepertahankan atau menambah jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren.
Ma‟had  Aly  jika  dilihat  dari  peta  pendidikan  termasuk  pendidikan  diniyah  formal. Ma‟had  Aly  dibentuk  dalam  rangka  mempersiapkan  kader-kader  ulama  yang  memiliki integritas ilmiah, amaliah dan khuluqiyah yang berkualitas dan memiliki nilai strategis dengan berorientasi  pada  keadilan,  kesetaran,  keterbukaan,  kejujuran,  kepercayaan  dan  kerakyatan. Ma‟had  Aly  diadakan,  diselenggarakan  dan  dikembangkan  dari  ajaran  Islam,  proses pengelolaannya  secara  islami  dan  menuju  apa  yang  diinginkan  oleh  Pendidikan  Islam. Pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan-kebijakan  terkait  Pendidikan  Agama  Islam yang ada di Ma‟had Aly.
Tilaar  dan  Nugraha  mengemukakan  Kebijakan  pendidikan  menjadi  bagian  sektoral dari kebijakan publik.: “...Kebijakan pendidikan merupakan salah satu turunan dari kebijakan publik,  di  mana  kebijakan  publik  di  negara  berkembang  dipahami  sebagai  kebijakan pembangunan.  Dengan  demikian,  kebijakan  pendidikan  menjadi  kebijakan  sektoral  yang harus  bersaing  dengan  sektor  lain  untuk  mendapatkan  prioritas.  Pada  kondisi  seperti  ini, kebijakan pendidikan tidak jarang “mengalah” terhadap kebijakan sektoral lainnya. Di negara- negara  bekembang  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  fisik,  kebijakan  pertahanan  dan keamanan dan kebijakan politik menjadi lebih dikedepankan daripada kebijakan pendidikan. Akibatnya,  kemajuan  pendidikan  berjalan  agak  lambat,  dan  pendidikan  tidak  dapat  menjadi pilar utama kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. 7
Duke dan Canady mengelaborasikan konsep kebijakan dengan delapan arah kebijakan, yakni  kebijakan  sebagai:  1)  maksud  dan  tujuan,  (2)  sekumpulan  keputusan  lembaga  yang digunakan  untuk  mengatur,  mengendalikan,  mempromosikan,  melayani  dan  lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) panduan tindakan diskresional, (4) strategi yang
7 H.A.R.  Tilaar  &  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan :  Pengantar  Untuk  Memahami  Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik , 364.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
diambil untuk memecahkan masalah, (5) perilaku yang bersanksi, (6) norma perilaku dengan ciri  konsistensi,  dan  keteraturan  dalam  beberapa  bidang  tindakan  substantif,  (7)  keluaran sistem  pembuatan  kebijakan  dan  (8)  pengaruh  pembuatan  kebijakan,  yang  menunjuk  pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem. 8
Mengikuti  kerangka  kerja  analisis  dan  penilaian  kebijakan  publik  ( a  framework  for public  analysis  and  policy  evaluation )  sebagaimana  dikemukakan  Theo  Jans  terkait  dua kelompok  permasalahan  kebijakan,  maka  berangkat  dari  teori  tersebut  dalam  penelitian  ini ditemukan  beberapa  rumusan  permasalahan,  di  antaranya:  1)  Apa  saja  masalah-masalah/isu- isu yang melatarbelakangi perumusan kebijakan pendidikan Agama Islam di Ma‟had Aly? 2) Kebijakan  apa  saja  yang  pemerintah  keluarkan  tentang  Pendidikan  Agam  Islam  di  Ma‟had Aly?  3)  Bagaimana  akibat  yang  timbul  dari  adanya  kebijakan-kebijakan  pemerintah  tentang Ma‟had aly? dan 4) Bagaimanakah tren Pendidikan Agama Islam di masa depan?

## PEMBAHASAN

## Konseptualisasi Ma’had Aly
Kata  Ma‟had  Aly  secara  etimologi  berarti  pesantren  tinggi  atau  dengan  kata  lain setingkat dengan perguruan tinggi. Dalam konteks pesantren, sebagai sebuah institusi Ma‟had Aly  adalah  pendidikan  tinggi  keagamaan  yang  merupakan  lanjutan  dari  pendidikan  diniyah tingkat  „Ulya.  Dari  segi  sosiologis,  Ma‟had  Aly  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  bentuk usaha  institusionalisasi  tradisi  dan  etika  kesarjanaan  di  lingkungan  pesantren  yang  berbasis pada program takhassus yang telah berkembang di lingkungan pesantren.
Pada  akhir  abad  ke  20,  sebagian  pesantren  mengalami  perubahan  yang  disebabkan oleh  penyesuaian  kurikulum  dengan  aturan  pendidikan  formal.  Dilatarbelakangi  oleh keprihatinan  para kiai sepuh, pengasuh dan pemikir pondok pesantren di Indonesia terhadap semakin maju dan berkembangnya pesantren-pesantren dalam melakukan perubahan subtantif
8 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer , 3.
ini  dikhawatirkan  tidak  hanya  terjadi  penyempitan  jumlah  ulama‟  fiqih  (fuqaha‟)  yang menjadi  ciri  khas  pesantren  salafi,  tetapi  juga  diikuti  penurunan  output  pesantren  yang dipandang berdampak negatif pada masa depan umat islam. 9
Munculnya  Ma‟had  „Aly  dilatarbelakangi  oleh  langkahnya  pendidikan  formal  yang secara khusus mencetak ulama‟ dalam masyarakat, meskipun banyak sekali perguruan tinggi islam. Seiring dengan peningkatan modernisasi, kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia terus  berubah  dan  berdampak  pada  pola  keberagamaan  yang  lebih  rasional  dan  fungsional. Implikasi  dari  hal  tersebut  adalah  otoritas  keulama‟an  harus  berhadapan  dengan  aneka tuntutan masyarakat pada sebuah kehidupan masyarakat yang cenderung pragmatis. 10
Fenomena yang terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi‟iyyah Sukerejo Situbondo Jawa  Timur,  berawal  dari  semangat  sejumlah  ulama‟  yang  turut  memikirkan  masa  depan pesantren  untuk sowan (menghadap)  kepada  KH.  As‟ad  Syamsul  Arifin  mengadukan kekhawatiran  tersebut.  Ternyata  KH.  As‟ad  pun  merasakan  hal  yang  sama.  Beliau mengusulkan  untuk  mencari  kader-kader  unggul  dari  masing-masing  pesantren  untuk digembleng dan di training secara khusus dan di tempat khusus dengan tujuan mencetak kader faqihu zamanihi ( ahli ilmu agama di zamannya), ulama‟ yang mempunyai integritas keilmuan memadai dan mampu menjawab persoalan-persoalan di sekitarnya, sekaligus menjadi uswah hasanah  bagi  umat. 11 Dari  sinilah  muncul  Ide  mendirikan  Ma‟had  Aly,  model  pendidikan tinggi  diniyah  Ma‟had  Aly  (pesantren  tinggi)  sebagai    institusi  pendidikan  tinggi  pasca pesantren.
Ide  K.H.  As‟ad  Samsul  Arifin,  tentang  pendirian  Ma‟had  Aly  sempat  mengendap beberapa  saat  (  mungkin  karena  kesibukan  masaykih).  Ide  ini  muncul  kembali  ,  ketika peringatan khaul akbar KH. Syamsul Arifin tahun 1989.  Saat itu KH. Hasan Basri, Lc., salah
9 Mufidah Ch, Gender Di Pesantren Salaf Why Not ? , 15.
10 Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Naskah Dan Kurikulum Ma’had Aly, Bagian Proyek Peningkatan Ma’had ’Aly. , 4.
11 Mufidah Ch, Gender Di Pesantren Salaf Why Not ? , 16.
seorang  pengurus  teras  pondok  pesantren  Salafiyah,  Syafi‟iyah  membacakan  wasiat  KH. Hasyim Asy‟ari  yang berbunyi : “Kamu As’ad supaya banyak mencetak kader-kader fuqaha’ di akhir zaman” .  Kemudian  setelah  acara  haul  beliau  mengumpulkan  para  kiai  di  kediaman kiai  sebelah  barat.  Dari  pertemuan  ini  dibentuk  tim  kecil  untuk  membahas  langkah-langkah teknis pendirian Ma‟had Aly. Tim ini diketuai oleh KH. Hasan Basri, Lc., (Situbondo) yang beranggotakan:  KH.  Abdul  Wahid  Zaini,  SH.,  (Problinggo),  KH.  Yusuf  Muhammad,  LLM (Jember),  KH.Nadhir  Muhammad  (Jember),  KH.  Khatib  Habibullah  (Banyuwangi),  dan KH.Afifuddin Muhajir (Situbondo). 12
Setelah  pembicaraan  di  kediaman  KH.  As‟ad,  pembicaraan  mengenai  langkah  awal yang  harus  diambil  dan  dilaksanakan  di  kediaman  KH.Khatib  Habibullah  dengan  agenda pembahasan  secara  intensif  menyangkut  silabi,  tenaga  edukatif  dan  lain  sebagainya.  Dalam waktu  kurang  lebih  tujuh  bulan,  dari  berbagai  pertemuan  dan  kajian  intensif  terangkum beberapa  konsep  yang  cukup  matang  tentang  pendirian  Ma‟had  Aly    dan  dipresentasikan dalam  sebuah  seminar  yang  dihadiri  oleh  beberapa  tokoh  ulama  diantaranya  KH.  Moh. Tholchah  Hasan,  KH.  Ali  Yafi,  KH.  Sahal  Mahfudz,  Prof.  KH.  Ali  Hasan  Ad-Dariy  An- Nahdi dan KH. Masdar F. Mas‟udi. 13
Meskipun konsep rancangan pendirian Ma‟had Aly telah cukup matang, namun belum lengkap bagi beliau sebelum mendapat restu mashayikh Indonesia diantaranya adalah KH. Ali Ma‟sum dan restu dari mashayikh Makkah Al-Mukarromah seperti Syekh Yasin Al-Fandany, DR. Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky, Syekh isma‟il bin Utsman al-Yamany. Setelah mendapat  restu  dari  para  ulama‟  barulah  secara  resmi  beliau  mendirikan  sebuah  lembaga pasca pesantren pertama di Indonesia pada tanggal 21 Pebruari 1990, yang kemuadian dikenal dengan Al-Ma‟had aly li al-Ulum al-Islamiyyah Qism al-Fiqh. 14
12 Mufidah Ch, Gender Di Pesantren Salaf Why Not ? , 17.
13 Mufidah Ch, Gender Di Pesantren Salaf Why Not ? ,
14 Mufidah Ch, Gender Di Pesantren Salaf Why Not ? ,
Sebagai lembaga pendidikan tinggi diniyah pondok pesantren, Ma‟had Aly Situbondo di  proyeksikan  menjadi  pusat  pengembangan  fikih  sebagai  respon  atas  berbagai  persoalan hukum  yang  dihadapi  masyarakat.  Pengembangan  kajian  fikih  di  Ma‟had  Aly  Sukorejo mempunyai kekhasan karena menempatkan ushul fiqh sebagai metode istimbath hukum pada posisi  sentral  dalam  kajian  fikih  dan  perumusan  hukum  secara  operasional.  Dengan  pola seperti  itu  kajian  fiqh  di  Ma‟had  Aly  tidak  hanya  bersifat qawli dan  tekstual,  tetapi  juga manhaji atau metodologis sehingga dapat memunculkan preskripsi fiqh secara kontekstual. 15
Sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi,  Ma‟had  Aly  bersifat  idependen.  Dalam  artian Ma‟had  Aly  bebas  menentukan  arah  kebijakan  dan  kurikulum  sendiri.  Salah  satu  bentuk independensi kebijakan tersebut tampak pada perjenjengan pendidikan, dimana pada lembaga tersebut  memiliki Madrasah  I’dadiyah (persiapan)  setara  strata  satu  dan  Ma‟had  Aly (setingkat  program  magister,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Dirjen  Bagais  Nomor  : 353/Dj.II/2004)  yang  masing-masing  masa  studinya  adalah  tiga  tahun.  Bahkan  sejak  tahun 2011/2012, Ma‟had Aly Sukorejo dipercaya oleh Kementrian Agama RI sebagai pilot project penyelenggara  kader  Ahli fiqh/ushul  fiqh bagi  dosen  PTAIN    se-Indonesia,  yang  semuanya mendapat beasiswa dari Direktrat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
Pada  saat  ini,  di  Indonesia  ada  lebih  dari  13  Ma‟had  Aly  yang  tersebar  di  berbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah:
1. Ma‟had Aly Saidusshiddiqiyyah adalah Pondok Pesantren As-Shiddiqiyyah Kebon Jeruk DKI Jakarta, mengambil takhasus atau spesialisasi : Sejarah dan Peradaban Islam dalam bahasa Arabnya : Tarikh islami wa Tsaqofatuhu.
2. Ma‟had Aly  Syekh  Ibrahim Al-Jambi adalah pondok Pesantren Al-As‟ad kota Jambi di Jambi, mengambil program takhasus “Fiqh dan Ushul fiqh” (fiqh wa Ushuluhu).
15 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS , 92.
3. Ma‟had  Aly  Sumatra  Thawalib  Parabek  adalah  Pondok  Pesantren  Sumatra  Thawalib Parabek, Agam di Sumatra Barat, program studi takhasus “Fiqh dan Ushul fiqh” (fiqh wa Ushuluhu).
4. Ma‟had Aly MUDI Mesjid Raya adalah Pondok Pesantren Ma‟hadul „Ulum Ad-Diniyyah Al-Islamiyyah (MUDI) Mesjid Raya, Bireun di Aceh, program studi takhasus “Fiqh dan Ushul fiqh” (fiqh wa Ushuluhu).
5. Ma‟had  Aly  As‟adiyah  adalah  Pondok  Pesantren  As‟adiyah  Sengkang  di  Sulawesi Selatan, program studi takhasus “Tafsir dan Ilmu Tafsir” atau Tafsir wa Ulumuhu. 16

## Rumusan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma’had Aly
Kelahiran Ma‟had Aly direspon positif oleh Departemen Agama RI dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama tentang Ma‟had Aly Nomor 284 tahun 2001 pasal 1 sampai pasal 4 sebagai berikut :
Pasal 1
Ma‟had Aly adalah lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi;
Pasal 2
Dasar Ma‟had Aly adalah islam dan pancasila;
Pasal 3
Visi Ma‟had Aly Menjadi pusat studi islam dan pendidikan ulama terdepan di Indonesia;
Pasal 4
Misi Ma‟had Aly :
a. Mengadakan kajian Islam secara menyeluruh dan utuh atau komprehensif agar bangsa dan Negara Indonesia mampu menghadapi tantangan  zaman dengan tetap berpijak pada jati dirinya;
16 “Lispedia.blogspot.co.id. Pengertian Ma‟had Aly Dan 13 Ma‟had Aly Di Indonesia.,”  diakses  tanggal 2 Mei 2020.
b. Mengembngkan  sistem  pendidikan  pondok  pesantren  yang  mampu mengembangkan  IPTEKS  (ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni) lengkap dengan pemanfaatannya dalam bingkai ajaran islam. 17
Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  pesantren,  khususnya  berkenaan  dengan  Ma‟had  Aly selanjutnya  diatur  dalam  UU  No.20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  bagian Kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1-5 sebagai berikut :
1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundan-undangan.
2) Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli ilmu agama.
3) Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  nonformal dan informal.
4) Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman,  pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.
5) Ketentuan  mengenai  pendidikan  keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 18
Kebijakan selanjutnya tentang Ma‟had Aly  adalah Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai berikut :
Pasal 1
1) pendidikan  agama  adalah  pendidikan  yang  memeberikan  pengetahuan dan  membentuk  sikap,kepribadian  dan  keterampilan  peserta  didik  dalm mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang-kurangnya
17 “Https://Www.google.co.id/Amp/S/Alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/Panduan-Pendirian-Mahad- Aly/Amp,” diakses tanggal 2 Mei 2020.
18 “Pendis.kemenag.go.id.  Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,”diakses tanggal 2 Mei 2020.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
melalui  mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis pendidikan.
2) pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ilmu  agama  dan mengamalkan ajaran agamanya.
3) pendidikan  diniyah  adalah  pendidikan  keagamaan  islam  yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4) pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam  berbasis  masyarakat  yang  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
Pasal 15
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Pasal 20
1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan  program  akademik,vokasi,  dan  profesi  berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi.
2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi  pada  perguruan  tinggi  keagamaan  islam  selain  menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memsukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalamsatuan kredit semester (SKS).
4) Pendidikan  diniyah  jenjang  pendidikan  tinggi  diselenggarakan  sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 19
Dalam  UU  No  12  tahun  2012  yang  diundangkan  pada  tanggal  10  Agustus  2012,
Ma‟had  Aly  termasuk  pendidikan  tinggi  keagamaan  yang  diatur  dalam  pasal  30  pasal  1-3 sebagai berikut :
1) Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kegamaan.
2) Pendidikan  tinggi  keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1)  berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk Ma‟had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendidikan  tinggi  keagamaan  diatur  dalam  peraturan pemerintah. 20
Ketika  PP  No  55  tahun  2007  telah  diundangkan,  maka  Menteri  Agama  menetapkan PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, PMA No.3 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam,  dan  PMA  No.13  Tahun  2012  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Kementrian  agama.  Akan  tetapi  ketika  PMA No.16  tahun  2010  dan  PMA  No  13  Tahun  2012  gencar  disosialisasikan,  tidak  demikian halnya dengan PMA No.3 Tahun 2012, karena PMA yang ditandatangani tanggal 21 pebruari 2012  dan  terdaftar  dalam  lembaran  negara  pada  tanggal  24  Pebruari  2012,  belum  sampai  4 bulan  sejak  ditetapkan,  bahkan  belum  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  action/  sosialisasi,  pada tanggal  19  Juni  2012  Menteri  Agama  telah  menetapkan  PMA  N0.9  Tahun  2012  tentang pencabutan PMA No.3 Tahun 2012. 21
19 “Https://Babel,kemenag.go.id.pp  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan Keagamaan,” diakses tanggal 2 Mei 2020..
20 “Https://Portal.mahkamah  Konstitusi.go.id,undang-undang  republik  indonesia  nomor  12  tahun  2012 tentang pendidikan keagamaan”  diakses tanggal 2 Mei 2020.
21 Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS , 94.
Kebijakan tentang Ma‟had Aly selanjutnya dituangkan dalam PMA No.71 Tahun 2015 tentang  peraturan  Menteri  Agama  tentang  Ma‟had  Aly  yang  ditetapkan  di  Jakarta  23 November 2015 yang terdiri dari beberapa bab yaitu :
1. Bab 1 tentang ketentuan Umum.
2. Bab II tentang pendirian Ma‟had Aly.
3. Bab III tentang penyelenggaraan Ma‟had Aly.
4. Bab IV tentang pengelolaan Ma‟had Aly.
5. Bab V tentang penjaminan mutu.
6. Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan.
7. Bab VII tentang Akreditasi.
8. Bab VIII tentang sanksi.
9. Bab IX tentang ketentuan penutup. 22

## Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma’had Aly
Secara  teoritik,  makna  kebijakan  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kebijakan  publik,  di mana rumusan definisinya banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya Power and Society memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a  projected  program  of  goals,  values  and  practices) .  David  Easton  mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  akibat  dari  aktivitas  pemerintah (the  impact  of  govermentactivity) . Thomas R Dye memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah What government do,why
22 “Itjen.kemenag.go.id. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma‟had Aly.,” diakses tanggal 2 Mei 2020.
they do it, and what difference it makes (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil apa yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. 23
Setiap  produk  kebijakan,  umumnya  dilahirkan  dari  proses  analsis  terhadap  variabel- variabel  rumusan  kebijakan  itu  sendiri.  Sehingga  analisis  kebijakan  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  penelitian  kebijakan.  Ann  Majchrzak  tidak membedakan  antara  analisis  kebijakan  dengan  penelitian  kebijakan,  keduanya  untuk merumuskan  kebijakan.  Pemikiran  Majchzak  tidak  berbeda  dengan  pemikiran  Meyer  dan Ernest  yaitu  :  “...  penelitian  kebijakan  adalah  penelitian  empirik  yang  dilakukan  untuk memverifukasi  proposisi-proposisi  mengenai  beberapa  aspek  hubungan  antara  alat,  tujuan dalam pembuatan kebijakan...Penelitian kebijakan  dapat dipikirkan sebagai penelitian sosial terapan  karena penelitian kebijakan mempunyai fokus utama dengan penelitian sosial terapan yaitu  dalam  masalah  pemecahan  masalah  praktis...penelitian  kebijakan  berorientasi  kepada tujuan,  dalam  arti  bahwa  dalam  penelitian  ini  cenderung  untuk  memusatkan  perhatian  pada tujuan,  begitu  pula  pada  alat  yang  dilibatkan  dalam  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan... penelitian  kebijakan  memiliki  suatu  perspektif  sistem,  artinya  perhatian  diarahkan  pada kepada  tujuan  keseluruhan  satuan  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang diusulkan...penelitian kebijakan berpusat pada tindakan.  Fungsi  yang terakhir bukan semata- mata  untuk  menghasilkanpredictor  atau  descriptor  mengenai  kondisi-kondisi  atau  mengenai kebutuhan di mana kebutuhan kebijkan harus disampaikan, melainkan juga menghasilkan dan menvalidasikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 24
Danim  mendefinisikan  penelitian  kebijakan  sebagai  berikut:  “...penelitian  yang dimaksudkan  guna  melahirkan  rekomendasi  untuk  pembuat  kebijakan  dalam  rangka
23 Harold  Laswell,  Abraham  Kaplan, Power  and  Society ,  71.dalam  M.Nafiur  Rofiq,  Potret  Kebijakan Pendidikan  Diniyah,  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  Peningkatan  Kualifikasi  Akademik  Guru Madrasah Diniyah, Yogyakarta, Absolute Media, 2011, p. 32.
24 Robert  P.  Meyer  &  Ernest  Greenwood, Rancangan  Penelitian  Kebijakan  Sosial ,  66–67.  Dalam M.Nafiur Rofiq, Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah, Yogyakarta, Absolute Media, 2011, p. 32.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
pemecahan  masalah  sosial...penelitian  kebijakan  dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan penilitian  yang  dilakukan  untuk  mendukung  kebijakan...kehhasan  penelitian  kebijakan terletak pada fokusnya , yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang  unik,  yang  jika  tidak  segera  dipecahkan  akan  memberi  efek  negative  yang    sangat luas...”. 25
Berdasarkan dengan pemahaan di atas, perlu disepakati bahwa proses kebijakan publik terdiri dari: rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan, sebagaimana deskripsi gambar berikut :
Hough  menegaskan  sejumlah  arti  kebijakan.  Kebijakan  bisa  menunjuk  pada seperangkat  tujuan,  rencana  atau  usulan,  program-program,  keputusan-keputusan, menghadirkan sejmlah pengaruh, serta undang-undang  atau peraturan-peraturan. 26
Analisis  kebijakan  secara  komprehensif  menurut  Ace  Suryadi  dab  Tilaar  setidaknya meliputi  :  1)  analisis  ekonomi,  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  suatu  gagasan  kebijakan benar-benar  dapat  diterapkan  terutama  jika  dihubungkan  dengan  dukungan  anggaran  yang tersedia  dan  kemungkinan  kenaikan  anggaran  pendapatan  negara  di  masa  depan;  2)  analisis politis,  dimaksudkan  untuk  menguji  suatu  gagasan  kebijakan  apakah  memiliki  dukungan secara  politis  atau  tidak;  3)  analisis  sosiokultural,  dimaksudkan  untuk  melakukan  kajian mengenai  kemungkinan  suatu  kebijakan  diterapkan  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap
25 Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan , 23.
26 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer , 3.
Rumusan Kebijakan Implementasi Kebijakan
Kinerja Kebijakan Lingkungan Kebijakan
kehidupan berbudaya dan bermasyarakat; dan 4) analisis administratif, merupakan suatu cara untuk menguji usulan gagasan kebijakan berdasarkan pertimbangan apakah gagasan tersebut benar-benar dapat dijabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional di dalam suatu sistem manajemen. 27
Pemilahan analisis kebijakan dapat juga seperti dalam tabel  berikut :
Analysis of Policy Analysis for Policy Penelitian tentang isi kebijakan Analisis untuk merumuskan kebijakan Penelitian tentang implementasi kebijakan Analisis untuk memeprediksi impact kebijakan Penelitian tentang kinerja kebijakan Analisis untuk memeperbaiki isi kebijakan Penelitian tentang lingkungan kebijakan Analisis untuk memeperbaiki implementasi kebijakan Penelitian tentang proses kebijakan Analisis untuk memeperbaiki proses kebijakan
Dari  deskripsi  diatas  isu-isu  dan  analisis  kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Masa Depan  (Review  dan  Revitalisasi  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  di  Ma‟had  Aly)  dapat ditelaah dari beberapa titik yaitu: 1) Analisis proses kebijakan meliputi; Pertama , kemunculan isu  dan  identifikasi  masalah, Kedua perumusan  dan  otorisasi  kebijakan, Ketiga Analisis konteks  kebijakan  pendidikan implementasi  kebijakan, Keempat perubahan  atau pemberhentian  kebijakan.  2)  Analisis  pelaku  kebijakan  (Analisis  politis).  3)  Analisis  impact kebijakan (Analisis sosiokultural). 4) Analisis Kelemahan dan Kekuatan.

## 1. Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma’had Aly
Munculnya isu untuk membentuk Ma‟had Aly berawal dari kegelisahan para kyai dan  para  pemikir  pondok  pesantren  yang  melihat  langkahnya  pendidikan  formal  yang secara khusus mencetak ulama‟ yang mutafaqqih fi al-din  meskipun banyak perguruan
27 Ace Suryadi & H.A.R.Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar , 63.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
tinggi islam. Santri-santri dari pondok pesantren yang mendalami ilmu-ilmu fiqih beserta ilmu  alatnya  (seperti  ushul  fiqih,  bahasa  arab,  ilmu  tafsir,  nahwu,  shorof  dsb)    lebih mendalam  ilmunya  daripada  lulusan  S1  dari  fakultas  Syari‟ah  suatu  Perguruan  Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun swasta.
Arus  modernisasi  berdampak  pada  pondok  pesantren,  sebagian  pesantren mengalami  perubahan  yang  disebabkan  oleh  penyesuaian  kurikulum  dengan  aturan pendidikan  formal.  Semakin  maju  dan  berkembangnya  pesantren-pesantren  dalam melakukan perubahan subtantif ini dikhawatirkan tidak hanya terjadi penyempitan jumlah ulama‟  fiqih  (fuqaha‟)  yang  menjadi  ciri  khas  pesantren  salafi,  tetapi  juga  diikuti penurunan  output  pesantren  yang  dipandang  berdampak  negatif  pada  masa  depan  umat Islam.
Sedikit demi sedikit peran ulama‟ dan pondok pesantren mulai ditinggalkan dalam dunia  pendidikan  maupun  persoalan  kenegaraan.  Dalam  hal  ini  negara  hanya memfasilitasi  IAIN  yang  dipersiapkan  untuk  mengisi  posisi  departemen  agama.  Untuk melengkapi  lembaga  pendidikan  yang  berbasis  islam  dan  pemenuhan  akademik keislaman,  maka  dibutuhkan  suatu  lembaga  atau  institusi  pendidikan  yang  berbasis pondok  pesantren  yang  mengkaji  kitab  turast  (kitab  kuning)  bagi  mahasiswa  yang merupakan calon ulama yang berwawasan kekinian.
Para  kyai  dan  pemikir  pondok  pesantren  mempertimbangkan  model  pendidikan tinggi  diniyah  Ma‟had  Aly  (pesantren  tinggi)  sebagai  salah  satu  alternatif  pilihan  yang bertujuan  mempersiapkan  kader-kader  ulam‟  yang  memiliki  integritas  ilmiah,  amaliah dan  khuluqiyah  yang  berkualitas  dan  memiliki  nilai  strategis  dengan  berorientasi  pada keadilan, kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, kepercayaan dan kerakyatan.
Dari berbagai macam isu dan masalah diatas  maka berdasarkan pertemuan antara para kyai dengan menteri Agama yakni K.H.Tolkhah Hasan pada tanggal 01-05 Agustus
1995 di Bogor, tanggal 10-12 Desember 1999 di Surabaya, tanggal 05-06 Maret 2000 di Surabaya,  23-24  September  di  Malang  dan  tanggal  16-18  Desember  2000  maka dikeluarkan  Keputusan  Mentri  Agama  No  284  Tahun  2001  pasal  1-4  dengan  beberapa rumusan  yang  mendefinisikan  Ma‟had  Aly  sebagai  lembaga  pendidikan  ulama  tingkat tinggi dengan dasar islam dan pancasila yang memiliki visi menjadi pusat studi islam dan pendidikan  ulama  terdepan  di  Indonesia  dan  misi  mengadakan  kajian  islam  secara menyeluruh  dan  utuh  atau  komprehensif  agar  bangsa  dan  Negara  Indonesia  mampu menghadapi  tantangan  zaman  dengan  tetap  berpijak  pada  jati  dirinya,  mengembngkan sistem  pendidikan  pondok  pesantren  yang  mampu  mengembangkan  IPTEKS  (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) lengkap dengan pemanfaatannya dalam bingkai ajaran Islam. 28
Setelah  KMA  284/2001  diimplementasikan  dan  tidak  terjadi  perubahan  atau pemberhentian  kebijakan,  keluarlah  UU  No  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan Nasional pasal 30  ayat 1-5 yang didalamnya diatur tentang pendidikan keagamaan islam. Disebutkan  dalam  pasal  30  tersebut  :Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundan-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama.Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada jalur  pendidikan  formal,  nonformal  dan  informal.  Pendidikan  keagamaan  berbentuk pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman,  pabhaja,  samanera  dan  bentuk  lain  yang
28 “Https://Www.google.co.id/Amp/S/Alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/Panduan-Pendirian-Mahad- Aly/Amp,” diakses tanggal 2 Mei 2020.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
sejenis.  Ketentuan  mengenai  pendidikan  keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 29
Dalam  UU  No.  20/2003  pasal  30,  Ma‟had  Aly  termasuk  pendidikan  diniyah, pendidikan  diniyah  merupakan  bentuk  pendidikan  keagamaan  islam.  Dinyatakan  bahwa “pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli ilmu agama.
Kebijakan  selanjutnya  tentang  Ma‟had  Aly  adalah  Peraturan  Pemerintah  No  55 Tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan  keagamaan.  Dalam  pasal  1 disebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memeberikan pengetahuan dan  membentuk  sikap,kepribadian  dan  keterampilan  peserta  didik  dalm  mengamalkan ajaran  agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ilmu  agama  dan mengamalkan  ajaran  agamanya.pendidikan  diniyah  adalah  pendidikan  keagamaan  islam yang  diselenggarakan  pada  semua  jalur  dan  jenjang  pendidikan.pesantren  atau  pondok pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  islam  berbasis  masyarakat  yang menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  atau  secara  terpadu  dengan  jenis  pendidikan lainnya 30 .
Dalam  PP  55  tahun  2007  Pasal  15  disebutkan  bahwa  pendidikan  diniyah  formal menyelenggarakan  pendidikan  ilmu-ilmu  yang  bersumber  dari  ajaran  agama  islam  pada jenjang  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan
29 “Pendis.kemenag.go.id.  Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,”diakses tanggal 2 Mei 2020.
30 “Https://Babel,kemenag.go.id.pp  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan Keagamaan,”  diakses tanggl 2 Mei 2020.
pendidikan  tinggi.  Selanjutnya  dalam  Pasal  20  disebutkan  bahwa  pendidikan  diniyah pada  jenjang  pendidikan  tinggi  dapat  menyelenggarakan  program  akademik,vokasi,  dan profesi  berbentuk  universitas,  institut  atau  sekolah  tinggi. 31 Dalam  penjelasan  pasal  20, ayat  (1)  dinyatakan  bahwa:  “  Pendidikan  Diniyah  jenjang  pendidikan  tinggi  antara  lain Ma‟had  Aly”.  Dalam  prakteknya  Ma‟had  Aly  adalah  satuan  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  tinggi  yang  diselenggarakan  di  pondok  pesantren  untuk  menghasilkan  ahli ilmu agama islam ( mutafaqqih fiddin ) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.
Pada  tahun  2012,  pemerintah  mengeluarkan    UU  No  12  tahun  2012  yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, Nama “Ma‟had Aly “ disebut dalam undang- undang ini  yakni dalam pasal 30 ayat 2 yaitu Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (1)  berbentuk  universitas,  institut,  sekolah  tinggi,  akademi,  dan dapat berbentuk Ma‟had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis 32 . Dengan keluarnya UU No.20/2003, PP No 55 tahun 2007, UU No.12/2012 maka payung hukum tentang  Ma‟had  Aly  semakin  kuat.  Dan  lebih  kuat  lagi  dengan  keluarnya    PMA  No. 71/2015 yang menjelaskan khusus tentang Ma‟had Aly.
2. Analisis pelaku kebijakan (Analisis politis).
Aktor kebijakan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni : para pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah perorangan atau lembaga  yang  legal  yang  memiliki  tanggungjawab  dengan  pendidikan.  Dalam  aktor kebijakan  resmi  maka  akan  dibagi  mengikuti  sistem  pemerintahan  negara  yang  dikaji
31 “Https://Babel,kemenag.go.id.pp  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan Keagamaan,”  .
32 “Https://Portal.mahkamah  Konstitusi.go.id,undang-undang  republik  indonesia  nomor  12  tahun  2012 tentang pendidikan keagamaan”  diakses tanggal 2 Mei 2020.

## Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan
mulai  dari  pejabat  senior  hingga  partai  politik,  lembaga  pendidikan  dan  lembaga  yang terkait dengan pendidikan dan antar badan antar pemerintah. 33
Pelaku  tidak  resmi  kebijakan  pendidikan  adalah  individu  atau  organisasi  yang terdiri  dari  kelompok  kepentingan,  partai  politik  dan  media.  Kelompok  kepentingan  ini antara  lain  sarikat  guru,  asosiasi  yang  mewakili  jenis  atau  jenjang  pendidikan  tertentu, asosiasi yang mewakili peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orangtua peserta didik.

## 3. Analisis  impact kebijakan (Analisis sosiokultural)
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  284  Tahun  2001  maka  tentang  Ma‟had  Aly memberiakan  legalitas  penyelenggaraan  Ma‟had  Aly  di  Indonesia.  Namun  kualitas  dan prestasi akademik yang dicapai oleh ma‟had Aly dinilai masih sangat lemah karena tidak mengacu pada Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas tentang Penyelenggaraan Ma‟had Aly.
Ma‟had Aly di Indonesia pada awalnya muncul dari beberapa pesantren terutama di Jawa sebagai upaya pengembangan dari program Takhassus  yang merupakan jenjang pendidikan  tingkat  tinggi  dalam  tradisi  pendidikan  pesantren  khususnya  yang mempertahankan sistem klasik. Pada umumnya institusi takhassus ini bersifat non formal dan  pengelolaannya  tidak  pernah  berurusan  dengan  pemerintah  untuk  mendapat pengakuan  dan  penyetaraan  secara  formal  namun  dari  segi  efektifitas  dapat  dikatakan berhasil dan kualitasnya dapat diunggulkan.
Setelah  KMA  284/2001,  Peraturan  tentang  Ma‟had  Aly  lebih  jelas  dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang itu walau tidak secara eksplisit menyebutkan kata “Ma‟had Aly” akan tetapi ada kata “pendidikan keagamaan”
33 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, 5

## Syarifatul Marwiyah Mohammad Dasuki
berbentuk  pendidikan  diniyah  atau  pesantren  yang  dapat  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
Ma‟had  Aly  adalah  model  pendidikan  tinggi  diniyah  yang  dapat  digolongkan menjadi dua jenis. Pertama , Ma‟had Aly formal yang mengikuti aturan perguruan Tinggi (PT),  yakni  Ma‟had  Aly  yang  secara  kelembagaan  organisasional  dan  administratif memang  menyelenggarakan  pendidikan  tingkat  tinggi  yang  berbasis  pada  tradisi intelektual  dan  keilmuan  pondok  pesantren  yang  proses  pembelajarannya  tidak  hanya mengandalkan pembacaan literatur dan pemahaman tekstual dari isi kitab dan pemikiran para  ulama‟,  melainkan  telah  masuk  pada  analisis  isi  ( Dirosah  Tahliliyah ),  pembacaan kontekstual  ( Qiroah  siyaqiyah )  dan  kritik  atas  isi  kitab  dan  pemikiran  ulama‟  tersebut ( Dirosah Naqdhiyah ).
Kedua , Ma‟had Aly takhassus yang tidak terikat dengan perguruan tinggi. Ma‟had aly secara subtansial yang tidak dilengkapi dengan kerangka kelembagaan dan organisasi administratif  secara  khusus  dalam  mengelola  sistem  penyelenggaraan  pendidikan,  akan tetapi dalam praktiknya pendidikan Ma‟had Aly tetap dilaksanakan.
Setelah UU Nomor 20 tahun 2003, pada tahun  yang  sama Ma‟had aly Sukorejo ditunjuk  Direkorat  Pekapontren  Departemen  Agama  RI  menjadi pilot  project penyelenggaraan  Ma‟had  Aly  se-Indonesia.  Pada  akhir  tahun  2004,  Ma‟had    Aly Sukorejo  memperoleh  SK  penyetaraan  dengan  program  S2  (Magister  Hukum  Islam)  di lingkungan  PTAI  dari  Dirjen  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  RI. Penyetaraan  Ma‟had  Aly  dilakukan  melalui  usulan  dari  Ma‟had  Aly  ke  Badan  Standar Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Legalitas  formal  hanya  dikeluarkan  oleh  BSNP,  tetapi penentuan ditentukan oleh rumusan yang disepakati. Direktur pendidikan keagamaan dan pondok  pesantren  Depag  RI  (Direktorat  Pekapontren  hanya  mengesahkan  usulan  yang diajukan  dalam  setiap  Ma‟had  Aly  yang  bersangkutan)  (Amin  Haidari).    Pada  tahun
2011/2012 Ma‟had  Aly  Sukorejo mendapat kepercayaan dari  Kementrian Agama untuk membina  kader  ulama  ahli  fikih  yang  terdiri  atas  dosen-dosen  PTAIN  (UIN, IAIN,STAIN) seluruh Indonesia.
Pada Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan PP No  55/2007 Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:  Pendidikan  diniyah  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  dapat  menyelenggarakan program  akademik,  vokasi,  dan  profesi  berbentuk  universitas,  institut  atau  sekolah tinggi. 34 Dalam  penjelasan  pasal  20,  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa:  “  Pendidikan  Diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma‟had Aly”.
Melihat  isi  dari  peraturan  pemeritah  itu  jelas  bahwa  pondok  pesantren  dianggap mampu  melaksankan  pendidikan  diniyah  pada  jenjang  pendidikan  tinggi.  Pemerintah juga memberikan wewenang untuk hal tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  untuk  bisa  mendidrikan  Ma‟had  Aly  yakni  minimal  terakreditasi  B+  atau  A. Pengawasan dan akredistasidilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh dirjen yang terdiri dari unsur Departemen Agama dan Dewan Ma‟had Aly.
Tahun  2012,  pemerintah mengundang-undangkan  UU  No.12  tahun  2012.  Dalam pasal  2  disebutkan  bahwa  30  ayat  2  yaitu  Pendidikan  tinggi  keagamaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (1)  berbentuk  universitas,  institut,  sekolah  tinggi,  akademi,  dan dapat berbentuk Ma‟had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis 35 . Dilihat dalam UU ini pemerintah memberikan sinyal untuk kekuatan hukum dari Ma‟had Aly.
Kebijakan  khusus  yang  membahas  tentang  Ma‟had  Aly  tertuang  dalam  PMA nomor  71  tahun  2015.  Dalam  PMA  ini  dibahas  tentang  ketentuan  Umum  dari  Ma‟had Aly,  pendirian  Ma‟had  Aly,  penyelenggaraan  Ma‟had  Aly,  pengelolaan  Ma‟had  Aly, tentang penjaminan mutu, pembinaan dan pengawasan, Akreditasi dan sanksi.
34 “Https://Portal.mahkamah  Konstitusi.go.id,undang-undang  republik  indonesia  nomor  12  tahun  2012 tentang pendidikan keagamaan”  diakses tanggal 2 Mei 2020.
35 “Https://Portal.mahkamah  Konstitusi.go.id,undang-undang  republik  indonesia  nomor  12  tahun  2012 tentang pendidikan keagamaan”  diakses tanggal 2 Mei 2020.
4. Analisis Kelemahan  dan Kekuatan Kebijakan Pendidikan  Agama Islam di Ma’had Aly
PP  No.71Tahun  2015  memberikan  ruh  kekuatan  terhadap  Ma‟had  Aly  seperti juklak,  teknis  dan  statuta  pendirian,  penyelenggaraan,  pengelolaan,  penjaminan  mutu, pembinaan  dan  pengawasan,  Akreditasi.  Semuanya  telah  memiliki  payung  hukum  yang jelas.  Selain  itu  PP  71/2015  membantu  mewujudkan  tujuan  pendidikan.  Pada  dasarnya tujuan pendidikan hanya satu, yaitu memanusiakan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau human dignity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan.
Tujuan  pendidikan  yang  selama  ini  diorientasikan  memang  sangat  ideal  bahkan, lantaran  terlalu  ideal,  tujuan  tersebut  tidak  pernah  terlaksana  dengan  baik.  Orientasi pendidikan,  sebagaimana  yang  dicita-citakan  secara  nasional,  barangkali  dalam  konteks era  sekarang  ini  menjadi  tidak  menentu,  atau  kabur  kehilangan  orientasi  mengingat adalah  tuntutan  pola  kehidupan  pragmatis  dalam  masyarakat  indonesia.  Hal  ini  patut untuk  dikritisi  bahwa  globalisasi  bukan  semata  mendatangkan  efek  positif,  dengan kemudahan-kemudahan  yang  ada,  akan  tetapi  berbagai  tuntutan  kehidupan  yang disebabkan  olehnya  menjadikan  disorientasi  pendidikan.  Pendidikan  cenderung  berpijak pada  kebutuhan  pragmatis,  atau  kebutuhan  pasar  lapangan,  kerja,  sehingga  ruh pendidikan  islam  sebagai  pondasi  budaya,  moralitas,  dan social  movement (gerakan sosial) menjadi hilang.
Pendidikan  di  Ma‟had  Aly  mempunyai  kekuatan  untuk  membentuk  manusia Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  tuhan  yang  maha  Esa,  karena  dengan metode  kepesantrennanya  yang  berfasilitas  asrama  dengan  segala  dukungan  yang disediakan pesantren Ma‟had Aly mampu mencetak manusia yang berahlak mulia dengan
mengacu  pada  ajaran  ulama‟  salaf  yang  sudah  menjadi  ciri  dari  pesantren  itu  sendiri.
Selain  itu  dengan  pengasramaan  para  mahasantri  yang  terdiri  dari  berbagai  daerah mampu mencetak dan membiasakan mereka untuk menjaga kedamaian kerukunan walau berrbeda-beda  asal  daerahnya  dan  dapat  juga  bermasyarakat  dengan  masyarakat sekitarnya.  Dengan  diimbagi  mahasantri,  dosen,  sarana  dan  prasarana  yang  terangkai dalam  sebuah  sistem  pendidikan  yang  seimbang  maka  akan  memudahkan  dalam kelancaran para santri.
Bagi  Mahasantri  yang  menempuh  pendidikan  di  Ma‟had  Aly  mereka  tetap mendapatkan  ijazah,  karena  status  Ma‟had  Aly  sudah  diakui  oleh  pemerintah.  Pola pembelajaran  di  Ma‟had  aly  adalah  sebagaiman  pola  yang  dikembangkan  pada  masa awal-awal  Islam,  yaitu thalab  al’ilm, telah  memberikan  semangat  dikalangan  muslim untuk  gigih  mencari  ilmu,  melakukan  perjalanan  jauh,  penuh  resiko,  guna  mendapatkan kebenaran  suatu hadits, mencari  guru  diberbagai  tempat,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut memberikan  isyarat  bahwa  karakteristik  para  ulama  muslim  masa-masa  awal  didalam mencari ilmu adalah knowledge oriented. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa- masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak konstribusi berharga, ulama-ulama encyclopedic, karya-karya besar sepanjang masa. Pola ini ditambah dengan kajian-kajian  pada  analisis  isi  ( Dirosah  Tahliliyah ),  pembacaan  kontekstual  ( Qiroah siyaqiyah ) dan kritik atas isi kitab dan pemikiran ulama‟ tersebut ( Dirosah Naqdhiyah ).
Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu  menunjukkan  kecenderungan  adanya  pergeseran  dari knowledge  oriented menuju certificate  oriented semata.  Mencari  ilmu  hanya  merupakan  sebuah  proses  untuk mendapatkan  sertifikat  atau  ijazah  saja,  sedangkan  semangat  dan  kualitas  keilmuan menempati prioritas berikutnya.

## Syarifatul Marwiyah Mohammad Dasuki
Dimungkinkan  kelemahan  PMA  71/2014  adalah  kebijakan  tentang    Ma‟had  Aly masih sebatas Keputusan Menteri Agama. Belum ada undang–undang yang secara khusus mengatur tentang Ma‟had Aly.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Seluruh  rangkaian  dari  sistem  pendidikan  tinggi  ala  pesantren  (Ma‟had  Aly)  dalam upaya  menciptakan  ulama‟  yang  pada  saat  ini  merupakan  hal  yang  langka,  maka  pesantren dengan jiwa kemandiriannya mampu mendongkrak kembali pendidikan agama yang tafaqquh fi  al-din .  Oleh  karena  itu  pemerintah  seharusnya    lebih  memperhatikan  dengan  memberikan dukungan  dan bantuannya yang setara dengan pendidikan tinggi islam lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Halim  Soebahar. Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dari  Ordonasi  Guru  Sampai  UU SISDIKNAS . Jakarta: RajaGravindo Persada, 9789797695552.
Ace  Suryadi  &  H.A.R.Tilaar. Analisis  Kebijakan  Pendidikan :  Suatu  Pengantar .  Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, n.d.
Direktorat  Pendidikan  Keagamaan  dan  Pondok  Pesantren. Naskah  Dan  Kurikulum  Ma’had Aly,  Bagian  Proyek  Peningkatan  Ma’had  ’Aly. Direktorat  Jendral  Kelembagaan Agama Islam  Departemen Agama RI, n.d.
H.A.R.  Tilaar  &  Riant  Nugroho. Kebijakan  Pendidikan :  Pengantar  Untuk  Memahami Kebijakan  Pendidikan  Dan  Kebijakan  Pendidikan  Sebagai  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Harold  Laswell,  Abraham  Kaplan. Power  and  Society .  New  Heaven:  Yale  University  Press, 1970.
“Https://Babel,kemenag.go.id.pp  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Pendidikan Keagamaan,” n.d.
“Https://Portal.mahkamah  Konstitusi.go.id.undang-Undangrepublik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2012,” n.d.
“Https://Www.google.co.id/Amp/S/Alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/Panduan-Pendirian- Mahad-Aly/Amp,” n.d.
“Itjen.kemenag.go.id.  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  71  Tahun  2015  Tentang  Ma‟had Aly.,” n.d.
“Lispedia.blogspot.co.id. Pengertian Ma‟had Aly Dan 13 Ma‟had Aly Di Indonesia.,” n.d.
Mahmud Arif. Pendidikan Islam Transformatif . Yogyakarta: LKiS, 2008.
Maksum. Madrasah Sejarah & Perkembangannya . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Mudjia Rahardjo. Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer . Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010.
Mufidah  Ch. Gender  Di  Pesantren  Salaf  Why  Not ? Malang:  UIN  Maliki  Press  (Anggota IKAPI), 2010.
Robert  P.  Meyer  &  Ernest  Greenwood. Rancangan  Penelitian  Kebijakan  Sosial .  Jakarta: Rajawali, 1984.
Sudarwan Danim. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bina Aksara, n.d.
Zamakhsyari  Dhofier. Tradisi  Pesantren  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup  Kyai .  Jakarta: LP#ES Anggota IKAPI, 1994.