E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 3, N O . 1, 2019
Prodi Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1
Januari-Juni 2019 Halaman: 13-24

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Murabahah  Terhadap  Perkembangan  Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)

## Dilla Marzani, Zaki Fuad, Azimah Dianah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 April 2019 Revisi 3 Mei 2019 Diterima 2 Juni 2019
Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah Perkembangan UMKM A B S T R A C T
This study aims to analyze the Influence of Murabahah Financing on the Development of Micro,Small And Medium Enterprises (MSMEs) of Lambaro Commercial Partner Sharia Cooperative customers. This research is quantitative research. This cooperative customer is used as a population with a sample of 73 customers. Simple linear regression analysis  method  is  used  as  a  data  analysis  method  to  determine  the influence  between  independent  variables  of murabahah financing on dependent variables of MSME development. The results showed that murabahah financing has a positive effect on the development of MSMEs in the Lambaro Commercial Partner Sharia Cooperative .
A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pengaruh  Pembiayaan Murabahah Terhadap  Perkembangan  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.  Nasabah  koperasi  ini  dijadikan  sebagai  populasi  dengan  sampel  73  orang  nasabah.  Metode  analisis regresi  linear  sederhana  dijadikan  sebagai  metode  analisis  data  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel independen  pembiayaan murabahah terhadap  variabel  dependen  perkembangan  UMKM.  Hasilnya  menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada  Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  merupakan  kekuatan  ekonomi  yang  memegang  peranan  penting  dalam membangun ekonomi rakyat. Diyakini, sektor ini akan tetap memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Hampir dapat dipastikan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia  akan  kehilangan  pekerjaan  dan  pendapatan  tanpa  kehadiran  UMKM.  Hal  ini dikarenakan 49,8 juta tenaga kerja terserap melalui UMKM yang jumlah penyerapannya mencapai 99,99% (Tanjung, 2017: 12).
UMKM  juga  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  karena  selain  berperan  dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Abduh, 2017: 12). Hal tersebut dapat dilihat dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai mata uang, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga, kelangkaan bahan baku produksi, konflik multidimensi, dan ambruknya usaha- usaha  berskala besar, dalam periode itu UMKM merupakan kelompok usaha  yang  terus tumbuh dan bahkan sangat membantu perekonomian nasional (Budiarto, Putero, Suyatna, dan Astuti, 2015: 5).
Di  Indonesia  peran  UMKM  selain  berperan  dalam  pertumbuhan  pembangunan  dan  ekonomi,  UMKM  juga  memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran (Abduh, 2017:29).
Kontrubusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu berperan serta meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 tentang kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Sejak tahun 2015 sampai 2017 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 99,99  dan lebih besar daripada kontribusi  usaha  besar  yang  besarnya  0,1  .  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  UMKM  berpengaruh  besar  terhadap
perekonomian Indonesia. Dengan demikian pemerintah sebaiknya dapat memperhatikan dan membuat kebijakan yang tepat agar UMKM dapat berkembang dengan pesat.
Tabel 1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB dalam Persen Tahun UMKM Usaha Besar 2015 99,99 0,1 2016 99,99 0,1 2017 99,99 0,1 Sumber: data telah diolah kembali
Kontribusi UMKM yang lain yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dari tabel 2  dapat dilihat penyerapan tenaga kerja memperlihatkan kenaikan dari 123.229.386 orang atau 96,71  tenaga kerja pada tahun 2015 menjadi 116.673.416 orang atau  97,02  pada  tahun  2017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UMKM  mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  dapat membantu perekonomian dalam hal pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi daerah rata-rata pertahun.
Tabel 2 Tenaga Kerja Dan Pangsa UMKM serta Usaha Besar 2015-2017 Tahun UMKM Usaha Besar Jumlah Pangsa (  ) Jumlah Pangsa (  ) 2015 123.229.386 96,71 4.194.051 3,29 2016 112.828.610 97,04 3.444.746 2,96 2017 116.673.416 97,02 3.586.769 2,98
Sumber: telah diolah kembali
Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Aceh memiliki kontribusi UMKM yang terus meningkat. Pada tahun 2018 Usaha Mikro mencapai 65.227 unit atau (68%), sedangkan Usaha Kecil sebanyak 27.913 unit atau (29%), dan Usaha Menengah 2.362 unit atau (3%). Diperkirakan ditahun-tahun berikutnya UMKM akan terus mengalami peningkatan (Data UMKM, 2018).
Meskipun  jumlah  UMKM  yang  terus  meningkat,  namun  sektor  UMKM  belum  berkembang  secara  optimal  dari  segi produktivitas. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berkembangnya UMKM di Aceh karena besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi. Selain itu, belum berkembangnya UMKM di Aceh juga di sebabkan oleh terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, terbatasnya sarana dan prasarana  serta  informasi  pasar,  rendahnya  kualitas  dan  kompetensi  kewirausahaan  sumber  daya  manusia,  dan  terbatasnya dukungan modal (Perkembangan UMKM di Aceh, 2018).
Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, salah satunya LKMS.
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  Koperasi  Syariah  Mitra  Niaga Lambaro.  Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi yaitu suatu syirkah (kerja sama) yang baru  ditemukan  oleh  para  ulama  yang  besar  manfaatnya,  seperti  memberi  keuntungan  kepada  para  anggota  pemilik  saham, membuka  lapangan  kerja  bagi  calon karyawannya,  memberi bantuan  keuangan  dari  sebagian  hasil  usahanya  untuk  mendirikan tempat  (sarana)  ibadah,  sekolah,  dan  sebagainya.  Jelaslah  dalam  koperasi  ini  tidak  ada  unsur  kezaliman  dan  pemerasan, pengelolaannya  demokratis  dan  terbuka  serta  membagi  keuntungan  dan  kerugian  kepada  anggota  sesuai  dengan  peraturan- peraturan yang berlaku.
Salah  satu  tugas  Koperasi  Syariah  dalam  memberikan  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  UMKM  adalah  dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok koperasi, yaitu memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:
1. Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiyaan  yang  ditunjukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis diguakan untuk memenuhi kebutuha (Antonio, 2001: 160).
Menurut UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 Pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
disamakan  dengan  itu  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  mudarabah  dan  musyarakah,  transaksi  sewa  menyewa  dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang  piutang murabahah , salam dan istishna , transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard , dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah (Andrianto dan Firmansyah, 2019: 305). Produk pembiayaan Koperasi Syariah yang sering digunakan untuk membantu pembiayaan UMKM adalah pembiayaan dengan prinsip Murabahah.
Menurut Harun (2017: 87) murabahah berasal dari kata ribh yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual  barang  secara murabahah berarti  menjual  barang  dengan  tambahan  keuntungan  tertentu.  Menurut  istilah murabahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.  Secara singkat jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan  memberitahu  harga  perolehan  barang  (harga  pokok)  dan  keuntungan  yang  ingin  diperoleh  penjual  dan  disepakati  oleh pembeli. Perkembangan UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila setelah menggunakan pembiayaan ada perkembangan pada UMKM berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil, dan apabila tidak ada perkembangan pada UMKM berarti pembiayaan tersebut belum berhasil
Berdasarkan hasil  analisis  dan  pembahasan  Parwati  (2018) dikatakan  bahwa  pengaruh  pembiayaan murabahah dan mudarabah mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perkembangan  usaha  kecil.  Dikarenakan  bahwa  pembiayaan murabahah dan  mudarabah  mampu  meningkatkan  perkembangan  usaha  kecil  sehingga  dapat  menguntungkan  bagi  nasabah usaha kecil.
Selanjutnya hasil analisis dan pembahasan Ratnasari (2017) dikatakan Secara parsial variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positf tetap tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efesien. Variabel pendampingan juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena pendampingan yang dilakukan sangat minim hanya pada beberapa anggota BMT saja. Sedang strategi pemasaran berpengaruh postif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha di Indonesia dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro secara defenitif adalah usaha milik perseorangan sementara usaha besar adalah usaha yang lebih besar dari pada usaha menengah (Abduh, 2017: 11).
Menurut Tanjung (2017: 90), secara garis besar terdapat undang-undang ataupun peraturan yang membahas UMKM di Indonesia, peraturan tersebut adalah:
1. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan  Presiden  Nomor  127  Tahun  2001  tentang  Bidang/Jenis  Usaha  yang  dicadangkan  untuk  Usaha  Kecil  dan Bidang/Jenis Usaha yang Tebuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.
6. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasikredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Per-05/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## Kriteria UMKM
Menurut  Tanjung  (2017:  91),  Kriteria  UMKM  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  jumlah  aset  dan  omzet  yang  dimiliki masing-masing  badan  usaha  sebagaimana  rumusan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM,  sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang di tentukan berdasarkan aset dan omzet adalah:
Tabel 3 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet No Uraian Aset Omzet 1 Usaha Mikro Maksimum Rp 50 juta Maksimum Rp 300 juta 2 Usaha Kecil > Rp 50 juta - 500 juta > Rp 300 juta – 2,5 milyar 3 Usaha Menengah > Rp 500 juta -< 1 milyar   > Rp 2,5 milyar – 50 milyar Sumber: Tanjung (2017)
Sementara itu, Badan Pusat statistik BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja:
Tabel 4 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja No Kelompok UMKM Jumlah Tenaga Kerja 1 Usaha Mikro Kurang dari 4 orang 2 Usaha Kecil 5 sampai dengan 19 orang 3 Usaha Menengah 20 sampai dengan 99 orang Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

## Ciri UMKM
Menurut Tanjung (2017: 95), ada beberapa ciri dan karakteristik dari UMKM yaitu:
a. Usaha Mikro
Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu:
1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha  atau  SDM-nya  berpendidikan  rata-rata  sangat  rendah,  umumnya  tingkat  SD,  dan  belum  memiliki  jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha ( turnover ) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).
b. Usaha Kecil
Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:
1. Pada  umumnya,  sudah  melakukan  pembukuan/manajemen  keuangan,  walaupun  masih  sederhana,  tetapi  keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planing, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.
c. Usaha Menengah Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah  melakukan  pengaturan  atau  pengelolaan  dan  menjadi  anggota  organisasi  perburuhan.  Sudah  ada  program jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah  memiliki  segala  persyaratan  legalitas,  antara  lain  izin  gangguan  (HO),  izin  usaha,  izin  tempat,  NPWP,  upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai menejer.

## Permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
Suangkupon  dkk  (2014:10-11),  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  semkin  meningkat  maka  UMKM  juga mengalami beberapa permasalahan yang dihadapinya yakni:
a. Permasalahan teknik UMKM
Permasalahan teknik yang sering dihadapi oleh UMKM dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:
1. Permasalahan basic, meliputi  aspek  pemasaran,  aspek  sumber  daya  manusia  (SDM),  aspek  teknologi,  aspek pembiayaan, aspek perjanjian dan lain-ain.
2. Permasalahan intermediary, meliputi akses informasi, akses pasar, akses pembiayaan, aspek kurangnya kewirausahaan dan lain-lain.
3. Permasalahan Advance, meliputi aspek pengembangan produk, akses pasar ekspor, aspek quality control dan lain-lain.
b. Permasalahan aksesibilitas UMKM.
Menurut Suangkupon, Ismail, Sucipto, dan Purwengtyas (2014: 10-11), permasalahan aksesibilitas yang sering dihadapi oleh UMKM juga dapat di kategorikan dalam tiga kelompok yaitu:
1. Scale  Gap yakni  permasalahan  kesenjangan  antara besarnya  pinjaman  kredit  UMKM  yang  diharapkan  bank  dengan maksimal  kebutuhan  kredit  mikro  yang  relatif  kecil,  contoh:  sulit  cari  nasabah  potensial,  kemampuan  analisis  bank kurang.
2. Formalization  Gap yakni  permasalahan kesenjangan  antara  persyaratan  formal  bank  seperti  izin-izin  usaha, jaminn/agunan dalam bentuk sertifikat tanah, NPWP dengan kondisi umumnya yang ada pada UMKM, contoh : UMKM banyak yang belum memiliki izin usaha.
3. Informatioan Gap yakni kesalahan kesenjangan informasi antara apa yang jadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang UMKM ketahui pada umumnya, contoh: persyaratan/prosedur bank dan jaminan/agunan.

## Koperasi
Pengertian koperasi secara sederhana berasal dari kata “ co ” yang berarti bersama dan “ operation ” artinya bekerja. Jadi pengertian  koperasi  adalah  kerjasama.  Sedangkan  pengertian  umum,  koperasi  adalah  suatu  kumpulan  orang-orang  yang mempunyai tujuan sama. Diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud menyejahterakan anggota (Firdausy, 2018: 40).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  Bab  I  Pasal  1  ayat  (1) menjelaskan  Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Fahmi, 2016: 165).
Koperasi  adalah  suatu  bentuk  perusahaan  yang  didirikan  oleh  orang-orang  tertentu,  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula (Idri, 2015: 245). Menurut Munker, koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong (Idri, 2015:246).

## Koperasi Syariah
Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu syirkah (kerja sama) yang baru  ditemukan  oleh  para  ulama  yang  besar  manfaatnya,  yaitu  memberi  keuntungan  kepada  para  anggota  pemilik  saham, membuka  lapangan  kerja  bagi  calon karyawannya,  memberi bantuan  keuangan  dari  sebagian  hasil  usahanya  untuk  mendirikan tempat  (sarana)  ibadah,  sekolah,  dan  sebagainya.  Jelaslah  dalam  koperasi  ini  tidak  ada  unsur  kezaliman  dan  pemerasan, pengelolaannya  demokratis  dan  terbuka  serta  membagi  keuntungan  dan  kerugian  kepada  anggota  sesuai  dengan  peraturan- peraturan yang berlaku.
Badan  usaha masalah  koperasi  sebenarnya  bukanlah persoalan  baru  dalam  masyarakat  Islam,  sebab  ia  merupakan kelompok  syirkah  (kerjasama)  dalam  masalah  usaha.  Hal  ini  pernah  terjadi  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW.  Usaha  yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah (Mardani, 2015: 237).

## Fungsi dan Peran Koperasi Syariah
Adapun fungsi dan peran koperasi syariah menurut Sholihin (2013: 424) adalah:
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
b) Memperkuat kualtas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesoinal ( fathanah ), konsisten, dan konsekuen (istikamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.
c) Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
d) Sebaga mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
e) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja samamelakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
g) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

## Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada ( historical cost ), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan ( mark-up ) merupakan harga jual (Anshori, 2018: 53).
Dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.04/DSN-MUI/IV/2000  pengertian murabahah adalah  menjual  suatu  barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Anshori, 2018: 55). Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  syariah  memberikan  defenisi  tentang murabahah, dalam penjelasan  pasal  19  ayat  (1) menyatakan  akad  murabahah adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati.  Dengan demikian,  karakteristik  dari  jual  beli  dengan  akad murabahah adalah  sipenjual  harus  memberi  tahu  tentang  modal  atau  harga pembelian barang dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Suadi, 2018: 193).
Menurut Harun (2017: 87), murabahah berasal dari kata ribh yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual  barang  secara murabahah berarti  menjual  barang  dengan  tambahan  keuntungan  tertentu.  Menurut  istilah murabahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.  Secara singkat jual beli murabahah adalah  akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan keuntungan yang  ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli.

## Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah
Landasan Syariah dibolehkannya akad murabahah adalah:
a. Al-Quran
QS. Al-Baqarah ayat 275
ۚ  ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيﱠشلا ُهُطﱠبَخَتَـي يِذﱠلا ُموُقَـي اَمَك  ﱠﻻِإ َنوُموُقَـي  َﻻ َِّرلا َنوُلُكَْ َنيِذﱠلا ۗ َِّرلا ُلْثِم ُعْيَـبْلا اَﱠﳕِإ اوُلاَق ْمُﱠَِ َكِلَٰذ ُﱠا ﱠلَحَأَو
ۚ َِّرلا َمﱠرَحَو َعْيَـبْلا ٌﺔَﻈِﻋْوَم ُﻩَءاَﺟ ْنَمَﻓ ۖ ِﱠ ا  َﱃِإ ُﻩُرْمَأَو  َفَلَس اَم ُهَلَـﻓ  ٰىَهَـتْـناَﻓ ِهِّبَر ْنِم ِراﱠﻨلا  ُباَﺤْﺻَأ  َكِﺌَٰلوُﺄَﻓ َداَﻋ ْنَمَو
ۖ اَهيِﻓ ْمُﻫ َنوُﺪِلاَﺧ
Artinya:
“Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainan  seperti  berdirinya  orang  yang kerasukan  sdyaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).” Menurut Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), isi kandungan surat Al-baqarah ayat 275 di atas ialah Allah memperingatkan dari akibat buruk  di  dunia  dan  di  akhirat  dari  memakan  harta  riba,  yakni  bunga  dari  hutang  piutang  atau  jual  beli.  Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan, hal ini akibat perkataan mereka bahwa jual beli sama dengan riba, keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan.
Barangsiapa  yang  mematuhi  larangan  riba  maka  tidak  ada  dosa  baginya,  dan  urusannya  yang  telah  lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barangsiapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya. (Tafsir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275, 2019).
b. Hadis
Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ibnu Majah dengan sanad dhaif:
“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”   (Antonio, 2001: 102).
c. Ijma para ulama Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah Kaidah fiqh: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mardani, 2011: 81).
d. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Menurut  Sjahdeini  (2014:  195),  ada  beberapa  fatwa  DSN-MUI  berkenaan  dengan  akad murabahah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad murabahah yaitu:
1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Uang Muka dalam Murabahah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
4. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
5. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah ( Khashm Fi al-Murabahah )
6. Fatwa  DSN-MUI  No.  47/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi  Nasabah  Tidak Mampu Membayar.
7. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
8. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

## Tujuan Pembiayaan Murabahah
Murabahah tidak  dapat  digunakan  sebagai  modal  pembiayaan  ( mode  of  financing )  selain  untuk  tujuan  nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk  tujuan  lain  selain  untuk  membeli  barang/komoditas, murabahah tidak  boleh  digunakan.  Misalnya  apabila  nasabah
memerlukan  dana  untuk  membeli  kapas  untuk  bahan  baku  pabrik  tenunnya,  bank  dapat  menjual  kapas  tersebut  berdasarkan murabahah . Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar harga  barang/komoditas yang  sebelumnya  telah  dibelinya  (yaitu  untuk refinancing dana  milik  nasabah  yang  telah  digunakan  untuk  membeli barang/komoditas tersebut), atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau membayar gaji pegawainya, murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli komoditas secara nyata ( a real sale of some commodities ), bukan semata- mata untuk memberi pinjaman (Sjahdeini, 2014: 205).

## Rukun Pembiayaan Murabahah
Menurut Shomad (2012: 163), rukun akad murabahah adalah:
a. Ada penjual ( bai’ ). b. Ada pembeli ( musytari ). c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.
Namun ada pula ahli hukum islam yang merumuskan bahwa murabahah memiliki rukun, yakni  :
a. Ada penjual ( bai’ ). b. Ada pembeli ( musytari ). c. Objek/barang ( mabi’ ). d. Harga ( tsaman ). e. Ijab qabul ( shigat ).

## Syarat Pembiayaan Murabahah
Menurut Antonio (2001: 102), syarat-syarat dari murabahah adalah : a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat a, d, atau e, tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
c. Membatalkan kontrak.

## Manfaat Pembiayaan Murabahah
Menurut Antonio (2001: 107), diantara risiko yang harus di antisipasi antara lain:
1) Default atau kelainan, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tdak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam  perjalanan  sehingga  nasabah  tidak  mau  menerimanya.  Karena  itu,  sebaiknya  dilindungi  dengan  asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasas pesifikasi barang tersebut berbeda degan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4) Dijual, karena bai’al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk default akan besar.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti akan  berusaha  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan  menyajikan  data,  menganalisis  dan menginterpretasikan.  Metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dlakukan secara  random,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik  dengan  tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 14).
Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus dan yang diperoleh dari data dokumentasi dan data pemberian kuesioner kepada Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian  yang  akan  dilakukan,  sumber  data  yang  digunakan  merupakan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei langsung ke masyarakat dan memberikan kuesioner kepada Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  nasabah  Koperasi  Syariah  Mitra  Niaga  Lambaro  yang  menggunakan  jasa pembiayaan murabahah ,  yaitu sebanyak  275  nasabah.  Agar sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  dapat  mewakili  populasi, maka  dapat  ditentukan  jumlah  sampel  yang  dihitung  dengan  menggunakan  Rumus  Slovin,  yang  menghasilkan  jumlah  sebesar 73,33  orang  dan  dibulatkan  menjadi  73  orang.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode random sampling (sampel acak), yaitu teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan sama untuk menjadi anggota sampel (Nurdin dan Hartati 2019: 100).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket/kuesioner. Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pengukuran likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah di tetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Sebelum melakukan pengujian data, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan kuesioner penelitian dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini layak untuk dianalisis, maka dilakukan Uji Asumsi  Klasik  yaitu  Uji  Normalitas.  Penelitian  ini  menggunakan  regresi  linear  sederhana.  Pengujian  regresi  linear  sederhana digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
Persamaan regresi linear berganda dalam penellitian ini sebagai berikut:  Y = a + b 1 X 1 + ℇ

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas Tabel 5 Uji Validitas Variabel r hitung r tabel keterangan Pembiayaan murabahah PM1 0,718 0,2303 Valid PM2 0,630 0,2303 Valid PM3 0,721 0,2303 Valid PM4 0,831 0,2303 Valid PM5 0,724 0,2303 Valid PM6 0,704 0,2303 Valid Perkembangan UMKM PU1 0,618 0,2303 Valid PU2 0,621 0,2303 Valid PU3 0,696 0,2303 Valid PU4 0,713 0,2303 Valid PU5 0,569 0,2303 Valid PU6 0,771 0,2303 Valid PU7 0,679 0,2303 Valid Sumber: Data primer diolah (2019)
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap pernyataan dalam instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Hal ini dapat diketahui dengan melihat setiap nilai r hitung > nilai r tabel (0,2303).
Uji Reliabilitas Tabel 6 Uji Reliabilitas Variabel Jumlah Item Cronbach Alpha Keterangan Pembiayaan Murabahah (X) 6 0,812 Reliabel Perkembangan UMKM (Y) 7 0,794 Reliabel Sumber: Data primer diolah (2019)
Berdasarkan di atas,  diperoleh pengujian reliabilitas Variabel X nilai Cronbach Alpha sebesar 0,812 > 0,60 dan pada penguian reliabilitas Variabel Y nilai Cronbach Alpha sebesar 0,794 > 0,60. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angket reliabel karena nilai Cronbach Alpha variabel X dan Y ini berada diatas nilai 0,60. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 7 Kolmogorov-Sminorv
One-Simple Kolmogorov-Sminorv Test
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 18
Berdasarkan  uji  normalitas  di  atas,  menjelaskan  bahwa,  hasil  pengujian  normaitas  dengan  menggunakan  metode Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan residual yang terbentuk adalah (asymp. Sig) 0,490 lebih besar dari taraf nyata 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Uji Hipotesis Uji t (parsial)
Tabel 8 Uji t

## Sumber: Data primer diolah (2019)
Dapat kita lihat bahwa setiap variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung >t tabel (1,6666). Cara melihat t tabel berdasarkan persamaan df = n-k (73-2) = 71 dengan nilai signifikan α- 0,05 maka penelitian ini dinyatkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dengan nilai t hitung (8,565) > t tabel (1,6666). Sehingga pada hipotesis ini dinyatakan H o ditolak dan H a diterima.
73 .0000000 .30094474 .098
.058 -.098 .834 .490 N Mean Std. Deviation Normal Parameters a,b Absolute Positive Negative Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Unstandardiz ed Residual Test distribution is Normal. a. Coefficients a 1.257 .350
3.595 .001 .700 .082 .713 8.565 .000
(Constant) Pembiayaan Murabahah (X) Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Dependent Variable: Perkembangan  UMKM (Y) a.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 9 Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: Data primer diolah (2019) Diketahui  R  square  ( R 2 )  sebesar  0,508  dalam  persentase  50,8%.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  dependen perkembangan UMKM pada koperasi syariah mitra niaga lambaro dipengaruhi oleh variabel independen pembiayaan murabahah . Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.
Hasil  analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dengan nilai t hitung (8,565) > t tabel (1,6666) dengan nilai signifikan α- 0,05 sehingga pada hipotesis ini dinyatakan H o ditolak dan H a diterima. Koefisien Determinasi (R 2 ) diperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50,8%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen perkembangan UMKM pada koperasi syariah  mitra  niaga lambaro dipengaruhi oleh variabel independen pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.
Adanya pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat meningkatkan perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Menurut nasabah semakin banyak pembiayaan murabahah yang diambil maka semakin tinggi perkembangan UMKM pada nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro, begitu juga sebaliknya apabila semakin  sedikit  pembiayaan murabahah yang  diambil  maka  semakin  rendah  perkembangan  UMKM  pada  nasabah  Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang di lakukan oleh Rifka Annisa (2016), Nurul Churoisah (2018), Indah Parwati (2018) dan Nurwahida (2018) yang mendapati bahwa pembiayaan murbahah mampu meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun beda halnya dengan hasil penelitian Dewi Ratnasari (2017)  yang mendapati bahwa secara parsial  variabel  pembiayaan murabahah berpengaruh  positf  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  perkembangan  UMKM  dikarenakan pembiayaan yang ada tidak dikelola secara efektif dan efesien.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang    Analisis  Pengaruh  Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  (Studi  Pada  Koperasi  Syariah  Mitra  Niaga  Lambaro),  dapat  disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t (8,565) > t (1,6666) dengan nilai signifikan α- 0,05
dan Koefisien Determinasi ( R ) yang memperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50,8% Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, T. (2017). Strategi Internasionalisasi UMKM. Makassar: CV Sah Media. Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). Jawa Timur: Qiara Media Partner. Annisa,  R.  (2016).  Pengaruh  Pembiayaan  Murabahah  dan  Mudharabah  Terhadap  Perkembangan  UMKM  pada  Nasabah  BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogry. Institut Agama Islam Negeri Surakarta , Surakarta. Anshori,  A.  G.  (2018). Hukum  Perjanjian  Islam  Di  Indonesia  (Konsep,  Regulasi,  dan  Implementasi). Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Depok: Raja Grafndo Persada. Bahri, S., & Zamzam, F. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Berbasis Sem-Amos. Yogyakarta: Budi Utama.
Biro  Humas  dan  Protokol  Pemerintahan  Aceh.  (2018).  Perkembangan  UMKM  di  Aceh.  Diakses  16  Juli,  dari
Model Summary b
.713 a
.508 .501 .30306 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X) a. Dependent Variable: Perkembangan  UMKM (Y)
b.
http://humas.acehprov.go.id/
Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., & Astuti, P. (2015). Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Bungin, M. B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Groub. Churoisah,  Nurul.  (2018). Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus. Skripsi. (Semarang: Universitas  slam Negeri Walisongo). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. (2019). Data UMKM. Diakses 14 Juli, dari https://diskop.acehprov.go.id/ Fahmi, I. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta. Fatihudin, D. (2015). Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Taman Sidoarjo: Zifatama. Firdausy, C. M. (2018). Koperasi Dalam Sitem Perekonomian Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gulo. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo. Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Idri. (2015). Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana. Irianto, A. (2004). Statistik. Jakarta: Kencana. Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. Karim, A. A. (2014). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Prsada.
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repubik Indoesia (2018). Sandingan Data UMKM 2012-2017. Diakses 14 Juli. http://www.depkop.go.id/data-umkm Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Mardani. (2011). Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. Muhamad. (2013). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Mustofa, I. (2016). Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia. Nurwahida.  (2018).  “ Pengaruh  Pembiayaan  Mikro  Dengan  Akad    Murabahah  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Mkro  Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali-Bali . Jurnal Riset Manajemen , Unisma. Parwati, Indah. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan  Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang. Jurnal Bisnis. Vol. 6, No.2. Rachmawan Budiarto, S. H. (2015). Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ratnasari, Dewi. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan, Dan Strategi Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  BMT  Kube  Sejahtera  Unit  020  Tlogoadi  Sleman  Yogyakarta. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
Sholihin, A. I. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Shomad, A. (2012). Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana. Sihotang, K. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana. Soemira, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Groub. Suadi, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum. Jakarta: Prenadamedia Groub. Suangkupon,  A.,  Ismail,  N.,  Sucipto,  A.  N.,  &  Purwengtyas,  S.  (2014). Direktori  Produk  Kredit  Dan  Tabungan  Perbankan:  Se- Kalimantan Tengah Tahun 2014. Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan dan UMKM KPwBI Prov. Kalteng. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. (2015). SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Suryani, & Hendryadi. (2015). Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Apikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
Tafsirweb. (2019). Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275. Diakses 15 Januari. https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html Tanjung, M. A. (2017). Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga. Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.