Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 501-512
Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi
Nasrul Amanu 1*) , Jafril Khalil 2) , Koesmawan 3) , Amrizal 4) , Saiful Anwar 5) 1 Program Pascasarjana Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta 2,3,4,5 Dosen Program Pascasarjana Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta *Email korespondensi: nasrulamanu.an@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how much the impact of reputation risk on Islamic Banks in BPRS Patriot Bekasi, to  analyze  the  implementation  of  Murabahah  in  BPRS  Patriot  Bekasi  and  to  find  solutions  in  implementing Murabahah which is considered imperfect which can lead to reputation risk at BPRS Patriot Bekasi. The method used is through qualitative research by means of observation and distributing questionnaires to respondents in the customers of the Patriot Bekasi Islamic People's Financing Bank (BPRS). From these results, there were 22 respondents or 72.6% of 30 respondents stated that the risk impact was very large on BPRS Patriot Bekasi, while 8 respondents or 27.4% of the 30 respondents sampled stated no, that the risk impact was very large on BPRS. Patriot Bekasi. There are 30 respondents or 100% of the 30 respondents said yes, that the Patriot Bekasi Islamic Rural Bank (BPRS) has conducted an analysis of the implementation of the Murabahah contract according to the condition of the community or the customer, so that it is expected that there will be no default or default. There were 29 respondents or 96.7% of 30 respondents said yes, that the Patriot Bekasi Islamic Rural Bank (BPRS) has been  looking  for  a  solution  in  implementing  Murabahah  which  is  considered  imperfect  which  could  lead  to reputational risk to customers.

## Keywords: Murabahah, reputation risk, BPRS PATRIOT BEKASI
Saran sitasi : Amanu, N., Khalil, J., Koesmawan., Amrizal., & Anwar, S. (2021). Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan  Kaitannya  Dengan  Risiko  Reputasi . Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (01),  501-512. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1558
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1558

## 1. PENDAHULUAN
Masa  depan  Perbankan  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  management  perbankan  islam  dan menghadapi  berbagai  perubahan  pesat  yang  terjadi saat  ini.  Pesatnya  informasi  dan  teknologi  serta inovasi  keuangan  membuat  sektor  keuangan  tempat perbankan islam bernaung semakin menjadi kompleks dinamis  dan  kompetitif.  Kondisi  itu  berpotensi meningkatkatnya  risiko  terhadap  perbankan  islam  di mana  semua  risiko  ini  mutlak  harus  dikelola.  Bank Islam harus lebih memulai mengelola risiko tersebut seperti  risiko  reputasi  contohnya.  Risiko  reputasi  itu akibat  menurunnya  kepercayaan  stakeholder  yang bersumber  dari  persepsi  negatif  terhadap  Bank dampak kejadian reputasi pada umumnya menyebabkan  kerugian  non  finansial  bagi  Bank. Risiko reputasi terjadi akibat kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank Syariah misalnya pemberitaan  negatif  di  media  massa,  pelanggaran
etika,  dan  keluhan  nasabah  yang  bisa  menyebabkan risiko repuitasi. (Fauziah, 2019)
Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya  (Pasal  1  UU  No.21Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah).  Dengan  definisi  itu  berarti perbankan  Syariah  meliputi  Bank  Umum  Syariah (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Hasan, 2009) Menurut  (S.  Kasmir,  2014), negative  spread terjadi apabila suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit. Krisis ini telah membawa dampak yang sangat buruk bagi lembaga perbankan Indonesia, karena  beberapa  Bank  tidak  dapat  bertahan  dan akhirnya  dilikuidasi.  Inilah  yang  menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi menurun.
Sedangkan  dalam  perbankan  syariah  hanya mengenal  sistem  kepercayaan,  keuntungan  didapat karena ada kesepakatan, yang dimaksud sepakat disini adalah  nasabah  menyadari  risiko  dan  manfaat  dari pelayanan perbankan syariah, kemudian margin yang akan  diterima  oleh  bank  harus  disepakati  bersama. Islam  mengajarkan  tolong  menolong  bagi  sesama umat  manusia,  ketika  mencari  keuntungan  terhadap seseorang  yang  sedang  membutuhkan  pertolongan maka hukumnya dilarang, namun dengan pemberlakuan  sistem  kepercayaan,  dinilai  memiliki risiko  besar,  karena  dasar  kepercayaan  sangatlah abstrak mungkin tidak masuk akal.
Dengan  lemahnya  sosialisasi  ditambah  dengan beragam  anggapan  miring  yang  berkembang  cukup masih menjadikan keberadaan dan kesyariahan Bank Syariah masih diragsukan oleh sebagian masyarakat. Bank  syariah  memiliki  risiko  yang  lebih  kompleks dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  bergerak  di sektor  lainnya.  Kompleksitas  persoalan  perbankan tidak  semata  menyangkut  organ-organ  perusahaan tetapi  juga  melibatkan  nasabah  dan  masyarakat  luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam cakupan yang lebih luas. Risiko dan pelaksanaan management risiko pada perbankan syariah lebih  rumit. Dianggap lebih  rumit  setidaknya  disebabkan  dua  hal,  pertama bank syariah menghadapi risiko. Sebagaimana risiko yang  biasa  dihadapi  oleh  bank  konvensional  seperti risiko oleh kredit, risiko pasar, risiko reputasi, risiko likuiditas  dan risiko  operasional.  Kedua risiko-risiko yang  disebutkan  di  atas  akan  menghadapi  kondisi yang  berbeda  ketika  berhadapan  dengan  kewajiban mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Fauziah, 2019)
Kinerja  pertumbuhan  pendapatan  PT.  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Patriot  Bekasi terbukti  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun,  pada  tahun  2018  dengan  kinerja  pembiayaan yang  baik  meskipun  pendapatan  di  tahun  2018 mengalami defisit sebesar Rp. 4.577.216.417.- atau - 15,97%,  akan  tetapi  pada  tahun  2019  mengalami pendapatan  yang  meningkat  yaitu  sebesar  Rp. 1.200.474.326, - atau 4,30%. (BPRS, 2018)
Menurut Direktur BPRS Patriot Bekasi Mohammad  Asmawi,  peningkatan  asset  mencapai 25%,  Signifikannya  peningkatan  tersebut  didorong oleh  semakin  tingginya  kepercayaan  masyarakat. Asset  perseroan tumbuh  sebesar  21,06%  atau  senilai Rp. 26,9 milyar dibandingkan periode yang sama pada 2019  yakni  sebesar  Rp.  23,6  milyar  ada  lonjakan untuk  tabungan,  deposito  dan  pembiayaan.  (BPRS, 2018).
Tabel 1 Pembiayaan Murabahah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi Tahun
2018-2019 Pembiayaan Murabahah 2018 2019 Murabahah 13.973.278.821  15.730.496.020
Sumber: Data olahan keuangan BPRS Patriot Kota Bekasi (Dalam jurnal lukman haryoso: vol. 2, no. 1)
Banyak  isu  bermunculan  mengenai  keberadaan lembaga  keuangan  syari’ah  ini.  Diantaranya  adalah dari  tiga  jenis  pembiayaan  yang  menjadi  produk utama  lembaga  keuangan  syariah  yaitu  pembiayaan mudharobah , pembiayaan musyarakah , dan pembiayaan murabahah ,  yang  paling  mendominasi yaitu  pembiayaan murabahah .  Pembiayaan  dengan akad  murabahah  mencapai  56,8%  dari  total pembiayaan  lain  yang  ada  di  perbankan  syariah, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya 22,1%  dan  14,1%  dari  total  pembiayaan  yang ada.
Melihat hasil penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh  Amilis  Kina,  menemukan  fakta  yang  dialami BMT Pare.  Berikut ini  adalah  salah  satu  contoh  dari pembiayaan Murabahah bermasalah yang terjadi pada BMT Pare disajikan data NPL yang mengaplikasikan pembiayaan murabahah bermasalah sebagai berikut.
Tabel. 1.2
Data kolektibilitas (dalam bentuk Persentase)
No. Lancar  Kurang Lancar Diragukan Macet 1. 87,47 3,55 8,98 0 2. 73,50 2,84 23,66 0 3. 76,35 2,47 18,10 0,08
Sumber: Data Intern BMT Syari’ah Pare (2008)
Dari  data  di  atas  bahwa  87,47%  banyaknya nasabah  yang  lancar  dalam  pembiayaannya,  namun tidak  diragukan  lagi  bahwa  3,55%  nasabah  yang mengalami  kurang  lancar  dalam  pembayayarnya. Bahkan  mengalami  gagal  bayar  sebesar  0,08%  pun ada  dari  nasabah  tersebut.  Ini  merupakan  tugas  dari karyawan perbankan syariah untuk mencari tahu apa penyebab  dari  gagal  bayar  tersebut.  Apakah  karena nasabah  berhenti  bekerja  (PHK)  atau  lainnya.  Ini merupakan  taanggung  jawab  yang  harus  dicarikan solusinya,  sehingga  tidak  akan  terulang  kembali dikemudian hari.
Berbeda halnya dengan pembiayaan Murabahah mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  pendapatan
BPRS Patriot Bekasi. Pembiayaan Murabahah BPRS
Patriot Kota Bekasi pada 2019 mencapai
Rp.13.973.278.821, - meningkat dibandingkan pembiayaan  2018  mencapai  Rp.  13.973.278.821,  -. (BPRS,  2018)  Pembiayaan  BPRS  Patriot  Bekasi mencapai  29,7  milyar  atau  meningkat  hingga  62% dibandingkan  pembiayaan  ditahun  2019  yakni  18,3 milyar. (BPRS, 2018)
Margin adalah presentase tertentu yang ditetapkan  perbulan  atau  pertahun,  perhitungan margin  keuntungan  yaitu  suatu  istilah  yang dipergunakan dalam dunia untuk menunjukkan suatu yang  wajib  ditempatkan  oleh  pemegang  suatu  posisi dalam perdagangan , atau guna melindungi b egitu juga dengan l embaga keuangan Syariah, dalam menjalankan  bisnis  dan  usahanya juga  tidak  terlepas dari sistem Syariah. Margin merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, yang merupakan keuntungan kotor  dalam  transaksi  jual  beli  barang.  Margin  tidak sama  dengan  bunga  karena  margin  harus  sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah di tengah jalan. (Ahmad Ghozali, 2005).
Teori  margin  pada  lembaga  keuangan  Syariah, margin  adalah  presentase  tertentu  yang  ditetapkan perbulan  atau  pertahun  di  awal  akad  berdasarkan prinsip  jual  beli  ( Murabahah )  dan  berdasarkan kesepakatan  bersama  antara  lembaga  keuangan Syariah  dan  anggota.  Berdasarkan  survey  yang peneliti  lakukan  kepada  nasabah  yang  menggunakan jasa pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Patriot  Kota  Bekasi  berdasarkan  dari keterangan  nasabah DinaWulandari, dijelaskan bahwa,  margin  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi sudah sesuai dengan teori, yaitu  presentasi  margin  ditentukan  di  awal  akad berdasarkan  kesepakatan  antara  pihak  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  dan  anggota,  serta berdasarkan  jual-beli  ( Murabahah )  dan  besarnya angsuran  tidak  dapat  berubah  di  tengah  jalan. (Wawancara  Anton,  Desember  2019  sampai  dengan Januari 2020).
Mengutamakan  cara  dan  proses  yang  benar dalam  meraih  keuntungan  merupakan  aspek  penting dalam  kebijakan  pengambilan  keuntungan  yang selaras dengan prinsip Syariah. Dalam Bank Syariah tidak  dikenal  istilah  bunga  dalam  memberikan  jasa kepada  penyimpan  maupun  peminjam.  Untuk menghindari  penerimaan  dan  pembayaran  bunga (riba), maka perbankan Syariah menempuh salah satu cara yaitu dengan memberikan pembiasaan
berdasarkan  jual  beli  dengan  menggunakan  akad Murabahah .
Sistem  pembiayaan  di murabahah berbeda dengan  sistem  yang  ada  dalam  skema  kredit  pada perbankan konvensional. Biasanya margin dinyatakan sebagai persentase yang harus diterapkan pada semua biaya yang dikeluarkan oleh Bank di dalam memenuhi murabahah .  Sistem  pembiayaan  di murabahah berbeda dengan sistem yang ada dalam skema kredit pada  perbankan  konvensional.  Jika  di  Bank Konvensional  sistem  bunga  kredit  bisa  fluktuatif sesuai dengan keadaan pasar, suku bunga, dan kondisi makro ekonomi, maka di Bank Syariah margin yang ditetapkan pada saat penandatanganan akad pembiayaan  tidak  boleh  berubah  meskipun  terjadi inflasi, ataupun kenaikan tingkat suku bunga pasar.
Akad murabahah merupakan  akad  yang  paling dominan  disalurkan  oleh  Bank  Syariah  dibanding dengan  akad  pembiayaan  lainnya.  Dari  sejak  awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan murabahah bisa mencapai  sekitar  delapan  puluh  tujuh  persen  (87%) dari keseluruhan pembiayaan dalam investasi deposito profit  and  loss  sharing (Lubis,  2016).  Banyak  Bank Syariah begitu atraktif menawarkan produk pembiayaan komersial lewat pola jual beli ( murabahah ), salah satunya adalah PT. Bank Syariah X  Cabang  Pontianak.  Dengan  skema murabahah , Bank Syariah X membiayai kebutuhan nasabah dalam hal  pengadaan  barang  konsumsiseperti  rumah, kendaraan  atau  barang  produktif.  Dari  penyaluran dana  tersebut,  Bank  memperoleh  pendapatan  berupa margin.  Margin  yang  dimaksud  di  sini  merupakan tingkat  keuntungan  yang  diharapkan  oleh  Bank Syariah yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu (Jurnal Ekonomi, 2017).
Wajar  jika  belakangan  ini  makin  banyak perbankan syariah beregiat islam mengelola reputasinya. Hanya saja, ada beberapa catatan penulis menyikapi  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Ada kecendrungan  bahwa  perbankan  syariah  melihat reputasi perbankan syariah lebih berdasarkan persepsi internal. Akibatnya, perbankan syariah terjebak dalam perspektif yang menyesatkan. Lantas, bagaimana cara untuk  mengetahui  seberapa  kuat  reputasi  perbankan syariah.
Dalam  hal  ini  yang  dapat  dilakukan  adalah mengukurnya  melalui  penelitian  pasar.  Proses  ini dapat  menunjukkan  di posisi  apa  reputasi  perbankan syariah  jika  dibandingkan  dengan  reputasi  para pesaing.  Selain  itu  pengukuran  reputasi  perbedaan
syariah  juga  dapat  menunjukkan  sektor  mana  saja yang  perlu  diprioritaskan  secara  umum  berlaku sebagai road map bagi perjalanan proses pengelolaan reputasi  itu  sendiriDalam  dunia  bisnis,  risiko  bisa muncul  akibat  adanya  ketidakpastian  yang  biasanya terjadi saat pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan  diputuskan  di  masa  depan.  Bank  Islam  perlu memiliki berbagai amunisi pengelolaan risiko. Dalam tulisan  ini  difokuskan  kepada  Manajemen  dalam menghadapi  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam Pembiayaan  Murabahah  baik  sebelum  atau  sesudah terjadinya  proses  pembiayaan  murabahah  tersebut agar tidak  terjadinya  atau meminimalisir  pencabutan izinusaha pada BPRStersebut.Risiko reputasi menjadi tinggi  ketika  pelayanan  kurang  baik.  Penerapan prinsip-prinsip  Syariah  haruslah  dilaksanakan  secara konsekuen  agar  tidak  timbul  penilaian  negatif terhadap  penerapan  sistem  Syariah  yang  dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan  menaikan  tingkat  risiko  reputasi.  Kegagalan manajemen  risiko  reputasi  dapat  menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan  masalah  likuiditas,  ditutupnya  Bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan.
Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan  dampak  kerugian  dari  risiko  reputasi Bank  Syariah.  Risiko  reputasi  dalam  bisnis  dapat bersumber dari berbagai aktifitas bisnis Bank Syariah yang  meliputi  hal-hal  misalnya,  pemberitahuan negatif di media masa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah, atau hal-hal lain yang menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata  kelola,  budaya  perusahaan,  dan  praktik  bisnis Bank  Syariah. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  Kajian  Fiqih Berbasis Margin Murabahah dan Kaitannya Dengan Risiko  Reputasi  (Studi  Kasus  diBank  Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi)”.

## KAJIAN PUSTAKA Devinisi Margin
Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan  perbulan  atau  pertahun.  perhitungan margin  keuntungan  yaitu  suatu  istilah  yang dipergunakan  dalam dunia untuk menunjukkan suatu yang  wajib  ditempatkan  oleh  pemegang  suatu  posisi dalam perdagangan , atau guna melindungi b egitu juga
dengan lembaga keuangan Syariah, dalam menjalankan  bisnis  dan  usahanya juga  tidak  terlepas dari sistem Syariah. (Ghozali, 2005)
Margin  merupakan  selisih  antara  harga beli  dan harga jual, yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. Margin tidak sama dengan bunga  karena  margin  harus  sudah  ditentukan  pada awal  dalam  perjanjian  dan  tidak  dapat  berubah  di tengah jalan. (D. Kasmir, 2006)

## Murabahah
Dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) No.  04/DSN-MUI/IV/2000,  pengertian Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Osmad, 2012)
Pendapat lain tentang definisi Murabahah adalah penjual  menyebutkan  kepada  pembeli  harga  barang yang ia beli dan ia mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar (emas) atau dirham (perak) kepada pembeli tersebut. (Rusyd, 1990)
Pengertian Bai’al  Murabahah adalah  jual  beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Arif & Rianto, 2010)

## Murabahah dalam Hukum Islam
Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  tentang perbankan  dan  Fatwa  Bunga  Bank  Haram  dari  MUI Tahun 2003 menjadi momentum bermunculan banyak Bank  yang  menjalankan  prinsip  Syariah.  Untuk mengakomodir  sengketa  perbankan  Syariah,  maka Undang-undang  No.3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama menyatakan bahwa sengketa Ekonomi Syariah menjadi  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama. Sebagai  pelengkap,  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008 tentang perbankan Syariah memberikan payung hukum kepada praktek perbankan Syariah diIndonesia.

## Standar Produk Perbankan SyariahMurabahah
Transaksi  murabahah  adalah  jual  beli  dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu (Al- Zuhayli,  1997).  Secara  sederhana,  murabahah  dapat diartikan dengan jual beli yang dilakukan dengan cara memberitahukan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan pembeli  membayarnya  dengan  harga  lebih  sebagai keuntungan.
Pada  praktek  perbankan  Syariah,  dalam  produk murabahah,  Bank  Syariah  membeli  barang  yang diperlukan  nasabah  kemudian  menjualnya  kepada nasabah  yang  bersangkutan  sebesar  harga  perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara  Bank  Syariah  dan  nasabah.  Yang  harus
diberikan penekanan dalam murabahah adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga asli barang tersebut  dan  berapa  besar  keuntungan  yang  akan  ia dapatkan.  Karena  apabila  seorang  penjual  tidak memberi  tahu  kepada  pembeli  nlai  asli  barang tersebut,  dan  pembayaran  dilakukan  dengan  cara cicilan (lump sum) bukanlah murabahah, akan tetapi disebut musawamah (jual beli mirip murabahah, akan tetapi  penjual  tidak  memberi  tahu  pembeli  berapa jumlah keuntungan yang diambil)

## Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah
Murabahah  tidak  dikenal  pada  masa  Nabi  saw. dan sahabatnya, dan mulai muncul pertama kali pada abad kedua Hijriah. Walaupun tidak ada dasar Hadist dan  Al-qur‟an  (karena  memang  belum  dikenal  pada masa Nabi) untuk akad ini, akan tetapi Imam Syaﬁ‟i dan  Malik  berpendapat  bahwa  jual  beli  secara murabahah adalah halal.
Wahbah Zuhaili (dalam Al-Fiqhu wa Adillatuhu) menjelaskan  panjang  lebar  tentang  murabahah  dan menyatakan bahwa ada beberapa ayat tentang jual beli dan  dan  perdagangan  dalam  Al  Qur'an  yang  dapat dijadikan  dasar  murabahah,  seperti  Al-baqarah:  275 (...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba), dan An-nisa: 29 (Wahai orang- orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian, kecuali dengan cara perdagangan yang berdasarkan atas saling merelakan di antara kalian”).
Dia  menjelaskan  bahwa  menurut  Imam  Malik, ada  suatu  ijma‟  ulama  Madinah  tentang  kebolehan seseorang  yang  membeli  pakaian  di  suatu  kota  dan kemudian  menjaulnya  di  kota  yang  lain  dengan keuntungan  yang  disepakati.    Imam  Syaﬁ‟i  juga menyampaikan  pendapatnya  bahwa  jika  seseorang mengatakan kepada yang lain, “Belikan suatu barang untukku  dan  kemudian  aku  akan  memberikan keuntungan kepadamu sekian” adalah diperbolehkan. Marghinani (ulama mazhab Hanaﬁ) juga berpendapat bahwa  syarat-syarat  pokok  dalam  jual  beli  yang dianggap sah terdapat dalam murabahah, dan akad ini sangat  diperlukan  oleh  masyarakat,  oleh  karena  itu akad jual beli murabahah ini adalah boleh. Terakhir, dalam konferensi perbankan Islam ke II (Kuwait, 1403 H/1983)  dinyatakan  bahwa  murabahah  hanya diperbolehkan jika pembeli (nasabah) sudah menerima dan memilikibarang.
Di  Indonesia,  Murabahah  telah  diperbolehkan (halal)  dengan  keluarnya  Fatwa  Dewan  Syari'ah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  04/DSN- MUI/IV/2000.  Dalam  fatwa  tersebut  disebutkan
bahwa  salah  satu  alasan  dihalalkannya  murabahah adalah  karena  masyarakat  banyak  memerlukan bantuan  penyaluran  dana  dari  Bank  syari'ah berdasarkan  prinsip  jual  beli.  Masyarakat  juga memerlukan  bantuan  guna  melangsungkan  dan meningkatkan  kesejahteraan  diberbagai  kegiatan, maka  Bank  syari'ah  perlu  memiliki  fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya.
Dasar Hukum Islam Ayat Al-Qur‟an: An-Nisa [4]: 29
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa 29
Al-Baqarah [2]: 275
َعبيَ ب لۡٱ ُ َّللَّٱ  َّلَح َ أَو اٰوَبِّ رلٱ َمَّرَحَو “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” . (QS. Al-Baqarah [2]: 275)
Dalam  ayat  ini,  Allah  SWT  mempertegas legalitas  dan  keabsahan  jual  beli  secara  umum  serta menolak  dan  melarang  konsep  ribawi.  Berdasarkan dari  ketentuan  ini  bahwa  jual  beli Murabahah mendapat  pengakuan  dan  legalitas  Syariah,  dan  sah untuk  dijalankan  dalam  praktek  pembiayaan  Bank Syariah  karena  ia  merupakan  salah  satu  bentuk  jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.Jadi, jual beli yang  didalamnya  terdapat  unsur  riba  adalah  sangat jelas-  jelas dilarang oleh AllahSWT.
Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Hadits: (http://akucintakeuangan, 2018:12)
ﻋ ﻦ ح ﻜ ﻴ ﺑﻢ ﻦ ي ض س م ا ض ح ﷲ ﻋ ﻨ ﻪ ﺎﻗ ل ﺎﻗ س س ل ﻮ ل ﷲ ص ﻰﻠ ﷲ ﻋ ﻠﻴ ﻪ ﻭ س ﻠ ﻢ ب ل ﻌﻴ ﺎ ﻥ ﺎﺑ خ ل ﻴﺎ س ﺎﻣ ل ﻢ ي ﺘ ش ف ﺎﻗ أ ﻭ ﻗﺎ حل ﺘ ﻰ ي ﺘ ش ف ﻓﺎﻗ إ ﻥ ذ ص ﻗﺎ ﻭ ﻴﺑ ﻨ ﺑﺎ ﻮ ك س ل ﻤﻬ ﻓﺎ ي ﺑﻴ ﻌ ﻤﻬ ﺎ ﻭ إ ﻥ ك ﻤﺘ ﺎ ﻭ ز ك ﺑ ﻣﺎ ق ح ﺖ ﺑ ك ش ﺔ
“ Dari  Hakim  bin  Hizam  berkata  ia,  bersabda Rasululah SAW”.” Dua orang yang berjual beli itu  berhak  memilih  selama  keduanya  belum berpisah,  atau  beliau  bersabda:”  Sehingga keduanya  berpisah.”  Jika  keduanya  jujur  dan
terus-terang,  maka  keduanya  mendapat  berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.” (HR. Bukhari)
Begitu  pula  disebutkan  dengan  jelas  dalam sebuah  hadits  tentang  akad Murabahah seperti  yang telah  diriwayatkan  oleh  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah sebagai berikut:
Artinya: Dari Abu  Sa’id  Al-Khudri  bahwa RasulullahSAW  bersabda,  “Sesungguhnya  jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai shahih (benar)  oleh  Ibnu  Hibban).  (Fatwa  DSN-MUI, 2017: 3)
Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:
أ ﻥ ل ﻨ ي ب ﻰﻠص ﷲ ﻠﻋ ﻴ ﻪ ﻭ ل ِ ◌ ﻪ ﻭ س ﻠ ﺎﻗﻢ ل : ﺔلابشكﻦﻬﻴﻓثثل : ﻞأجﻰلإﻋﻴلاﺑ ، ﺔسضﺎقﻤلﻭ ، ( ﻭس اﻩ : ﻦﺑا ﻪجﺎﻣ ﻦﻋ بﻴﻬص ( ﻭ خ ﻠ ط ش ب لا ﺎﺑ ش ﻞ ﻴﻌ ش ﻞ ﻠ ب ﺖﻴ ل ل ﻠ ب ﻴ ع Artinya :  “Nabi  bersabda,  Ada  tiga  hal  yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, Muqaradhah  (Mudharabah),  dan  mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga,  bukan  untuk  dijual.” (HR.  Ibnu  Majah dari Shuhaib).
Hadits di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual  beli Murabahah harus  dilakukan  dengan  suka sama  suka,  jujur  dan  terus  terang  masing-masing pihak ketika melakukantransaksi.
Segala  ketentuan  yang  terdapat  dalam  jual  beli Murabahah, seperti  penentuan  harga  jual, margin yang  diinginkan,  mekanisme  pembayaran,  dan lainnya,  harus  terdapat  persetujuan  dan  kerelaan antara pihak nasabah dan Bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. Mayoritas ulama telah sepakat tentang kebolehan  jual  beli  dengan  cara Murabahah sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah  Rasulullah.  Kaidah  fiqih  tentang Murabahah adalah sebagai berikut: (Sarip, 2015:87)
ا ﻷ ص ﻞ ﻰﻓ ل ﻤ ﻌ ﺎ ﻣ ل ﺕ لإ ﺑا ﺎ ح ﺔ ل إأ ﻥ ل لد ﺬ ي ﻴ ﻋﻞ ﻠ ﺗﻰ ي ش ح ﻤ ﻬ
ﺎ Artinya: “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.”
Kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan  muamalah  yang  didalamnya  meliputi transaksi Murabahah adalah  boleh,  kecuali  terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.

## Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
Selain  memudahkan  otoritas  dalam  proses perizinan dan pengawasan, Standar Produk Murabahah  ini  diharapkan  dapat  memberikan pedoman atau referensi standar yang dapat membantu industri  dalam  pengembangan  dan  pelaksanaan produk.  Buku  Standar  Produk  ini  merupakan pelengkap  dari  Buku  Kodifikasi  Produk  yang  telah disampaikan  pada  tahun  lalu  kepada  industri perbankan  Syariah  melalui  Surat  Edaran  OJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuanlebih lanjut dari Peraturan OJK No.24/POJK.03/2015  tentang  Produk  dan  Aktivitas Bank Syariah dan UUS, yang lebih bersifat penjelasan teknis  operasional  produk  secara  lebih  rinci  dan komprehensif.  Dengan  demikian,  penerbitan  Buku Standar  Produk  ini  diharapkan  dapat  memberikan kepastian  hukum  dan  transparansi  produk  yang mendukung perlindungan konsumen melalui pemenuhan  prinsip  Syariah,  prinsip  kehati-hatian, good  governance  dan  kepatuhan market  conduct sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing  dan pertumbuhan industri perbankan Syariah. (POJK.no5)

## Akad Murabahah Dalam Kajian Fiqih
Pertama,  akad  murabahah  merupakan  jenis transaksi  yang  diperbolehkan  dalam  syariat.  Kedua, unsur  pelaku  akad  ini  adalah  adanya  pemodal  dan adanya wakil (orang yang dimodali).
Ketiga,  diketahuinya  harga  beli  barang  (harga dasar), dan Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan  yang  mafhum  dan  diketahui  oleh  wakil (orang yang dimodali).
Selanjutnya, Imam al-Mawardi menyebutkan: Artinya:  “ Murabahah boleh  dilakukan  dengan jalan  menjumlah  pokok  harta  modal  (ra‟sul-mâl) sebagai aset, kemudian menjual aset tersebut dengan murabahah.  Contoh:  Aku  (pemodal)  beli  barang  ini seharga 100, dan aku jual ke kamu (pedagang) dengan harga  200  dengan  nisbah  keuntungan  sekian  dirham yang  ditambahkan.  Seolah  ia  (pemodal)  bilang,  Aku (pemodal) jual barang ini ke kamu seharga 220. ‟
Akad ini sama kebolehannya dengan praktik jual beli  muhâthah,  misalnya  ucapan  seorang  pemodal:
Aku  (pemodal)  jual  barang  ini  sesuai  dengan  harga membelinya, ditambah dengan sekian dirham sebagai tambahan keuntungan.” (Lihat: Imam al-Mawardi, al- Iqna‟ fi Hillil Alfadh Abi Sujja‟ [1 468]) Penjelasan di atas menyebutkan bahwa boleh menetapkan margin keuntungan oleh wakilkepada pihak yang diwakilinya (pedagang). Harga dasar 100, dijual dengan harga 200 ditambah  dengan  nisbah  keuntungan.  Melihat  proses bagaimana  lahirnya  akad  murabahah  ini,  beberapa fuqaha‟  mu‟ashirah  (ahli  fiqih  kontemporer) menyebut  akad  ini  sebagai  akad  jual  beli  atas  dasar amanah („aqdul buyu‟u al-amânah).

## Pengertian Manajemen risiko
Manajemen  Risiko  merupakan  aktivitas  yang utama dari suatu Bank sebagai lembaga intermediasi yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  trade-off antara  risiko  dan  pendapatan,  dan  untuk  membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara  tepat,  efektif,  dan  efisiensi.  Setiap  lembaga keuangan, termasuk Bank, harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat di  dalam  kegiatan  pengelolaan  dana  simpanan, portofolio  aktiva  produktif,  dan  kontrak off  balance sheet .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Lokasi  penelitian yang  akan  diteliti  adalah  PT.  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi yang beralamat di  jalan  Ahmad  Yani  Komplek  Ruko  Sentra  Niaga Kalimalang  Blok  C  1  No.  3  Kayuringin  Bekasi Selatan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang menggunakan Data Ikhtisar Keuangan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Patriot  Bekasi  yang  telah  diaudit  periode 2006-2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan februari 2020 dan berlangsung  selama  empat  bulan.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  Pembiayaan Murabahah dan kaitannya dengan risiko reputasi di Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  Patriot  Bekasi.  Metode pengumpulan data berupa wawancara, dan observasi. Metode  pengolahan  data  beru[a  pemeriksaan  data ( editing )  dan  sistematika  data  ( sistematizing ).  Data akan  diolah  menggunakan  dari  permasalahan  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan pendekatan deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kajian  Fiqih  Berbasis  Margin  Murabahah dan  Kaitannya  dengan    Risiko  Reputasi  Di Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Patriot Bekasi.
PT.  BPRS  Patriot  memiliki  permasalah  yaitu tentang  margin Murabahah karena  dalam  margin tersebut sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang margin  tersebut  terlalu  memberatkan  nasabah. Meskipun  dalam  perbankan  Syariah  selalu  ada kompetitor dalam regulasi margin tersebut. PT. Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi  memiki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selalu  mengawasi  setiap  akad  yang  berlangsung  di lingkungankerjanya.
Ini  menjadi  pertanyaan  besar  karena  bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari margin Murabahah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada indikasi terhadap unsur yang menyimpang dari  Fiqih  (Haram,  Wajib,  Mubah,  Makruh  dan Sunnah).  Tugas  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  di  PT.  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi  khususnya  Kantor Cabang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, salah satu
contohnya dalam pembagian waktu saja, karena tidak mungkin Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat setiap  waktu  ada  untuk  mengawasi  bila  di  tiap-tiap kantor cabang terjadi penyimpang yang dilakukan.
Dari  sinilah  Penulis  membuat  kuesioner  kepada nasabah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Patriot Bekasi sebagai berikut:
Tabel 3 Pernyataan mengenai Seberapa Besar Dampak Risiko Terhadap BPRS Patriot Bekasi
Seberapa Besar Dampak Risiko Terhadap BPRS Patriot Bekasi Jumlah Persentase (%) Ya 22 72,6 Tidak 8 27,4 Jumlah 30 100 Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel  di  atas  menjelaskan  mengenai  seberapa besar  dampak  risiko  terhadap  BPRS  Patriot  Bekasi. Hasil penelitian ada 22 responden atau 72,6% dari 30 respondenMenyatakan  ya  bahwa  dampak  risiko sangat  besar  terhadap  BPRS  Patriot  Bekasi,
Sedangkan 8 responden atau 27,4% dari 30 responden yang  dijadikan  sampel  menyatakan  tidak,  bahwa dampak  risiko  sangat  besar  terhadap  BPRS  Patriot Bekasi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa dampak  risiko  sangat  besar  terhadap  BPRS  Patriot Bekasi
Tabel 4
Margin Murabahah yang telah ditentukan dalam Menerapkan Penilaian Aspek Syariah Terhadap Pedoman Operasional dan Produk-Produk Syariah Di BPRS Patriot Bekasi Margin Murabahah yang telah ditentukan dalam menerapkan penilaian aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi sudah sesuai Jumlah Persentase (%) Ya 26 86,6 Tidak 4 13,4 Jumlah 30 100

## Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Informasi  di  atas  mengenai  pelaksanaan  peran dalam  melakukan  penilaian  aspek  Syariah  terhadap pedoman  operasionan  dan  produk-produk  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi.  Hasil penelitiannya  adalah  dapat  diketahui  dari  26  respon atau 986,6% dari 30 responden menyatakan ya, bahwa Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  telah  melakukan perannya,  yaitu  sudah  menerapkan  penilaian  aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk di Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi. Sedangkan 4 responden atau 13,4% dari 30 responden menyatakan  tidak,  bahwa  margin Murabahah telah diterapkan  dalam  penilaian  aspek  Syariah  terhadap pedoman operasional dan produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi sudah sesuai.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  peran dalam  melakukan  penilaianvAspek  Syariah  terhadap pedoman  operasional  dan  produk-produk  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi  sangat baik dan sangat sesuai aturan yang berlaku.

## Tabel 5
Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Patriot Bekasi Dalam Memberikan Opini Mengenai Aspek Kajian Fiqih Terhadap Pelaksanaan Margin Murabahah terhadap Risiko Reputasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi telah menjalankan akad margin Murabahah secara konsep Syariah sesuai kajian Fiqih dengan baik, terbukti dari opini masyarakat mengenai aspek Kajian Fiqih dalam Pelaksanaan Margin Murabahah terhadap Risiko
Reputasi sudah bisa diminimalisir Jumlah Persentase (%) Ya 30 100 Tidak 0 0 Jumlah 30 100 Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel  di  atas  terlihat  gambaran  secara  jelas mengenai  pelaksanaan  peran  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi
dalammenjalankan  akad  margin Murabahah secara konsep  Syariah  sesuai  kajian  Fiqih  dengan  baik, terbukti  dari  opini  masyarakat  sangat  mengapresiasi kinerjanya, sehingga dampak terhadap risiko reputasi Bank pun mulaiberkurang.
Ada  30  respon  atau100%  dari  30  responden mengatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Patriot  Bekasi telah  melaksanakan  perannya dalam  menjalankan  akad  margin Murabahah secara konsep Syariah sesuai kajian Fiqih dengan baik.
Hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Patriot  Bekasi  telah  melaksanakan  perannya  dalam menjalankan akad margin Murabahah secara konsep Syariah  sesuai  kajian  Fiqih  telah  dilakukan  dengan baik dan optimal.
Tabel 6 Margin Murabahah tidak mengandung adanya unsur haram dan ribet.
Penyampaian laporan hasil yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
BPRS Patriot Bekasi menyatakan bahwa Margin
Murabahah tidak mengandung adanya unsur haram dan ribet yang memberatkan nasabah Jumlah  Persentase (%) Ya 25 83,3 Tidak 5 16,7 Jumlah 30 100 Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel di atas menjelaskan mengenai pelaksanaan Penyampaian  laporan  hasil  yang  dilakukan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  BPRS  Patriot  Bekasi menyatakan  margin Murabahah tidak  mengandung unsur Halal dan Ribet yang memberatkan nasabah.
Diketahui  25  responden  atau  83,3%  dari  30 responden yang dijadikan sampel penelitian menyatakan  ya,  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  BPRS  Patriot  Bekasi  telah  melaksanakan perannya,  yaitu  telah  menyampaikan  laporan  hasil yang dilakukan Dewan Pengawas Syaria (DPS) bahwa margin Murabahah tidak mengandung unsur halal dan ribet yang memberatkan nasabah.
Dengan demikian, dari hasil pengamatan di atas dapat  disimpulkan secara umum  atau  sebagian  besar responden  menyatakan  bahwa  Margin  Murabahah tidak mengandung unsur Gharar , Maysir, pemaksaan dan  lain-lain  atau  yang  memberatkan  nasabah. Dengan  kata  lain  pelaksanaan  peran  yang  dilakukan oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi  telah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti 22 hingga 30 responden  atau  72,6%  hingga  sampai  100%  dari  30 responden  menyatakan  pelaksanaan  peran  Dewan Pengawas  Syariah  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  Patriot  Bekasi  telah  dilakukan  dengan  baik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Penelitian  ini  didukung  pula  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  bersama  KH.  Ahmad Kusyairi, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi, “Beliau  mengatakan  semua  produk  dan  pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi  telah  berjalan  dengan  konsep  dan  prinsip
Syariah dengan baik dan selalu diawasi. Bahkan telah mendapat  rekomendasi  mengacu  pada  fatwa-fatwa dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)”.  (Ahmad Kusyairi, MA, Wawancara).
Dalam  hal  ini,  implementasi  dari  pelaksanaan peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam lembaga  keuangan  Syariah  diharapkan  agar  lebih mampu melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap  pelaksanaan  operasional  dan  sistem  yang berlaku di sebuah Bank yang menjalani prinsip Syari Dan bukan itu saja, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan menjadi salah satu sumber informasi  secara  detail  mengenai  lembaga  keuangan tersebut,  apakah  lembaga  keuangan  tersebut  telah menjalani prinsip perbankan Syariah dengan baik atau masih melanggar perinsip-prinsip perbankan Syariah. Karena itu, akad Murabahah adalah akad yang sangat diminati oleh nasabah dalam bertransaksi karena tidak rumit.  Mengenai  implementasi  pelaksanaan  peran Dewan  Pengawas  Syariah  pada  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  Patriot  Bekasi  dapat  mengawasi, memantau  dan  memaparkan  uraian  yang  detail mengenai perkembangan produk dan produk Syariah yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  untuk  menggali informasi  lebih  dalam  lagi  mengenai  eksistensi lembaga keuangan Syariah jika dibandingkan dengan produk perbankan konvensional saatini.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai Kajian  Fiqih  Berbasis  Margin Murabahah dan Kaitannya  dengan  Risiko  Reputasi  Di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Patriot  Bekasi dapat di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 7 Minimnya pendidikan (edukasi) masyarakat tentang BPRS Patriot Bekasi.
Apakah minimnya
Pendidikan masyarakat
tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi menjadikan minimnya informasi, sehingga menimbulkan berita hoaks terhadap konsep Syariah dalam kajian Fiqih pada margin Murabahah yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi BPRS Patriot Bekasi
Jumlah Persentase (%) Ya 30 100 Tidak 0 0 Jumlah 30 100 Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel  di  atas  menginformasikan  mengenai minimnya  Pendidikan  masyarakat  tentang  Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi menjadikan minimnya informasi, sehingga menimbulkan  berita  hoak  terhadap  konsep  Syariah dalam  kajian  Fiqih  pada  margin Murabahah yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi BPRS Patriot Bekasi.
Ada 30 responden atau 100% dari 30 responden menyatakan  ya,  bahwa  minimnya  Pendidikan masyarakat tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot  Bekasi  menjadikan  minimnya  informasi, sehingga  menimbulkan  berita  hoak  terhadap  konsep Syariah dalam kajian Fiqih pada margin Murabahah yang  dapat  berdampak  pada  Risiko  Reputasi  BPRS Patriot  Bekasi,  sedangkan  0  responden  yang menyatakantidak.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dan  uraiannya,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa minimnya Pendidikan  masyarakat  tentang  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi menjadikan minimnya informasi,  sehingga  menimbulkan  berita  hoak terhadap  konsep  Syariah  dalam  kajian  Fiqih  pada margin Murabahah yang  dapat  berdampak  pada Risiko Reputasi BPRS PatriotBekasi.
Berdasarkan uraian table di atas dapat disimpulka bahwa, margin murabahah halal karena sudah sesuai dengan  DSN-MUI  yang  berlandaskan  Al‟Quran  dan Al‟Hadits.  Tingkat  kesesuaian  dari  kegiatan operasional  Bank,  penilaian  aspek  Syariah  dalam kajian  Fiqih,  dan  pemberian  opini  masyarakat terhadap  konsep  operasional  dan  produk  Syariah berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasioanal  (DSN) serta  penyampaian  laporan  hasil  pengawasan  yang telah dilakukan kepada direksi, komisaris dan Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga margin Murabahah harus  sesuai  kajian  Fiqih  yang  telah ditetapkan  dan  mencegah  terjadinya  risiko  reputasi. Hasil  penelitian  mengenai  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan  oleh  BPRS  Patriot  Bekasi  telah  dilakukan dengan baik.
Margin murababah juga murah karena pelaksanaan  Kajian  Fiqih  dalam  margin Murabahah dapat  dijalankan  dengan  baik,  jangan  sampai  ada nasabah  yang  dirugikan  dan  berdampak  pada  risiko reputasi  BPRS  Patriot  Bekasi.  BPRS  Patriot  Bekasi yaitu  sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada direksi,  pimpinan  unit  Syariah  dan  pimpinan  Kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek  Syariah  dan  sebagai  mediator  antara  lembaga
keuangan  Syariah  dengan  Dewan  Syariah  Nasional (DSN) juga nasabah. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa implementasi pelaksanaan dilakukan  oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Patriot Bekasi dilakukan sangatbaik.
Tabel 8 Bimbingan, Penyuluhan dan Pelatihan Dilaksanakan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi Kepada Nasabah Apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi melakukan pembimbingan, penyuluhan pelatihan kepada nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bekasi untuk mengklasifikasi konsep operasional dan produk Syariah sesuai kajian Fiqih
dan tidak menimbulkan dampak Risiko Reputasi
terhadap Bank tersebut Jumlah Persentase (%) Ya 29 96,7 Tidak 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel di atas menjabarkan dengan jelas mengenai bimbingan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi kepada nasabah.
Ada  29  responden  atau  sebesar  96,7%  dari  30 responden menyatakan ya, bahwa untuk mengklasifikasi  konsep  operasional  dan  produk Syariah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Patriot Bekasi melakukan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan  kepada  nasabah  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah agar nasabah dapat memahami dan mengerti konsep operasional dan produk-produk yang tergolong  sesuai  Syariah  dan  tidak melanggar  kajian Fiqih  dan  1  respoden  atau  sebesar  3,3%  dari  30 responden menyatakan tidak, bahwa untuk mengklasifikasi  konsep  operasional  dan  produk Syariah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Patriot Bekasi tidak melakukan bimbingan, penyuluhan  dan  pelatihan  kepada  nasabah  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bekasi.
Maka  dari  penjelasan  di  atas  dapat  diambil kesimpulan bahwa secara umum untuk mengklafikasi konsep  operasional  dan  produk  Bank  Pembiayaan
Rakyat  Syariah  (BPRS)  Patriot  Bekasi  harus melakukan  bimbingan,  penyuluhan  dan  pelatihan kepada  nasabah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Bekasi  agar  nasabah  dapat  memahami  dan  mengerti konsep operasional dan produk-produk yang tergolong  dalam  Syariah sesuai  dengan  kajian Fiqih. Dengan  kegiatan  itu  dapat  mencegah  terjadinya margin  yang  tidak  sesuai  Syariah  yang    akan merugikan  reputasi Bank.

## 3.2. Implementasi Margin Murabahah yang sesuai
Fiqih  dan  tidak  berdampak  pada  Risiko Reputasi  Di  Bank    Pembiayaan    Rakyat Syariah (BPRS) PatriotBekasi
Tabel 9
Menganalisa penerapan akad Murabahah di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi
Apakah dalam menganalisa penerapan akad Murabahah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat
atau nasabah, sehingga diharapkan tidak terjadinya wan prestasi atau gagal bayar Jumlah Persentase (%) Ya 30 100 Tidak 0 0 Jumlah 30 100

## Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Tabel di atas menjelaskan mengenai pelaksanaan menganalisa  penerapan  akad  dapat  dilakukan  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  atau  nasabah,  sehingga diharapkan  tidak  terjadinya  wan  prestasi  atau  gagal bayar.
Hasil penelitian ada 30 responden atau 100% dari 30  responden  menyatakan  ya,  bahwa  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Patriot  Bekasi telah  melakukan  menganalisa  penerapan  akad Murabahah dapat  dilakukan  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  atau  nasabah,  sehingga  diharapkan  tidak terjadinya wan prestasi atau gagal bayar.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa secara  umum  atau  sebagian  besar  telah  menganalisa penerapan  akad Murabahah dapat  dilakukan  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  atau  nasabah,  sehingga diharapkan  tidak  terjadinya  wan  prestasi  atau  gagal bayar.  Bagaimana  untuk  mencari  solusi  dalam penerapan Murabahah yang dinilai belum sempurna. Maka di bawah ini tabelnya.
Tabel 10 Pertanyaan bagaimana untuk mencari solusi dalam penerapan
Murabahah yang dinilai belum sempurna Di BPRs Patriot Bekasi
Apakah pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi telah mencari solusi dalam penerapan
Murabahah yang dinilai belum sempurna yang bisa menyebabkan pada risiko reputasi pada nasabah Jumlah Persentase (%) Ya 29 96,7 Tidak 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Data Olahan Tahun 2019
Dari tabel di atas pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Patriot  Bekasi  telah  mencari  solusi  dalam penerapan Murabahah yang diniulai belum sempurna yang  bisa  menyebabkan  pada  risiko  reputasi  pada nasabah.  Ada  29  responden  atau  96,7%  dari  30 responden menyatakan ya, bahwa pihak BPRS Patriot Bekasi  telah  mencari  solusi  dalam  penerapan Murabahah yang  dinilai  belum  sempurna  yang  bisa menyebabkan pada risiko reputasi pada nasabah.
Sedangkan  1  responden  atau  3,3%  dari  30 respondenmenyatakan tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Pariot Bekasi telah mencari solusi dalam  penerapan Murabahah yang  dinilai  belum sempurna yang bisa menyebabkan pada risiko reputasi pada nasabah telah dilakukan dengan baik.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
a. Ada 22 responden atau 72,6% dari 30 responden menyatakan ya bahwa dampak risiko sangat besar terhadap  BPRS  Patriot  Bekasi,  sedangkan  8 responden  atau  27,4%  dari  30  responden  yang dijadikan sampel menyatakan tidak,
b. BPRS  Patriot  Bekasi  telah  melaksanakan menganalisa  penerapan  akad Murabahah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat atau nasabah,  sehingga  diharapkan  tidak  terjadinya wan prestasi atau gagal bayar.
c. Ada 29 responden atau 96,7% dari 30 responden menyatakan ya, bahwa pihak BPRS Patriot Bekasi telah mencari solusi dalam penerapan Murabahah yang  dinilai  belum  sempurna  yang  bisa
menyebabkan  risiko  reputasi  pada  nasabah. Sedangkan  1  responden  atau  3,3%  dari  30 responden  menyatakan  tidak.  Maka  dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Patriot Bekasitelah  mencari  solusi  dalam  penerapan Murabahah yang  dinilai  belum  sempurna  yang bisa  menyebabkan  pada  risiko  reputasi  pada nasabah. telah dil;akukan dengan baik.

## Saran
a. Diharapkan  dampak  risiko  yang  sangat  besar terhadap  BPRS  Patriot  Bekasi,  dapat  berkurang dengan  adanya  evaluasi  secara  berkala.  Juga adanya pengawasan yang ketat dalam pemberian pembiayaan Murabahah kepada  nasabah  agar meminimalisir gagal bayar yang terjadi.
b. BPRS  Patriot  Bekasi  harus  melaksanakan penganalisaan dalam penerapan akad Murabahah
secara periodik, sehingga dapat dilakukan sesuai dengan  kondisi  masyarakat  atau  nasabah  dan diharapkan  tidak  terjadinya  wan  prestasi  atau gagal bayar dikemudian hari.
c. Pihak  BPRS  Patriot  Bekasi  harus  mencari  solusi dalam  penerapan  akad Murabahah yang  dinilai
belum  sempurna  yang  bisa  menyebabkan  pada risikoreputasi pada nasabah.

## 5. REFERENSI
Al-Zuhayli,  W.  (1997). al-Fiqh  al-Islami  wa- Adillatuh . Dar al-Fikr.
Arif,  N.  R.,  &  Rianto,  M.  N.  (2010).  Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta .
Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. EKSISBANK: Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan , 3 (1), 74–80.
Ghozali,  A.  (2005). Saham  Syariah .  Retrieved  from Web  Site  Republika  Tentang  Pasar  Modal: www. webmaster. com.
Hasan,  Z.  (2009). Undang-Undang  Perbankan Syariah:  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional . Rajawali Pers.
Kasmir,  D.  (2006).  Kewirausahaan. Raja  Grafindo Persada. Jakarta, Indonesia .
Kasmir,  S.  (2014).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya. Edisi Revisi .
Lubis,  A.  (2016).  APLIKASI  MURABAHAH DALAM  PERBANKAN  SYARIAH. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 2 (2), 181–
202.
Osmad,  M.  (2012).  Akuntansi  Perbankan  Syariah.
Yogyakarta: Graha Ilmu .
Rusyd, I. (1990). Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid. Editor: Ahmad Abu Al Majd, Darul Aqidah-Kairo, Cet. I , 1425 .

## Peraturan Perundangan
Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.
Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  LNRI Tahun 2007 Nomor :106.