## WALI HAKIM DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS TERHADAP PERWALIAN NIKAH DI KABUPATEN JOMBANG)

## Moh Lutfi Ridlo
Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Mlutfiridlo2021@gmail.com

## Abstract
In Islam, marriage is a sacred stage and is clearly regulated religion. One of them is the presence  of  guardian  judges  in  marriage,  although,  in  its  application  to  differences  of opinion among scholars, its presence in the wedding ceremony is a must. This paper tries to describe  the  position  of  guardian  judges  in  marriage  from  the  perspective  of  maslahah mursalah  by  using  a  qualitative  descriptive  approach.  The  author  tries  to  present  the problem of marriage in the Jombang Regency area and presents data based on a theoretical framework so that a complete conclusion can be drawn. The results of this study are that in several marriage problems in Jombang Regency, the Guardian Judge is one of the solutions for the benefit of the bride whose guardian does not meet the requirements for marriage.

## Keywords: marriage, guardian judge, maslahah mursalah

## Abstrak
Dalam agama  Islam, pernikahan merupakan suatu  tahapan  yang sakral  dan diatur dengan jelas  dalam  agama.  Salah  satunya  adalah  keberadaan  wali  hakim  dalam  pernikahan, meskipun  dalam  aplikasinya  terhadap  perbedaan  pendapat  diantara  ulama’  tapi keberadaannya  dalam  acara  pernikahan  menjadi  suatu  keharusan.  Tulisan  ini  mencoba menjabarkan  posisi  Wali  hakim  dalam  pernikahan  dalam  tinjauan  perspektif  maslahah mursalah  dengan  melakukan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penulis  berusaha  untuk menyajikan persoalan pernikahan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dan menyajikan data dengan berdasarkan pada kerangka teori, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh. Adapun hasil dari kajian ini adalah bahwa dalam beberapa persoalan pernikahan yang ada  di  Kabupaten  Jombang,  Wali  hakim  menjadi  salah  satu  solusi  kemaslahatan  untuk mempelai wanita yang walinya tidak memenuhi syarat dalam pernikahan.
Kata Kunci : pernikahan, wali hakim, maslahah mursalah

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Agama  memandang  perkawinan  sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradah Allah  dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti  suatu  tradisi  yang  telah  ditetapkan
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahah  dan  Undang-
untuk  dirinya  sendiri  dan  untuk  umatnya. 1
Karena  melaksanakannya  merupakan ibadah maka  dalam  perkawinan  haruslah  terpenuhi syarat-syarat  dan  rukunnya,  salah  satu rukunnya adalah wali nikah, meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal ini.
Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, wali  merupakan  rukun  dalam  sebuah
Undang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2007). H. 41.
perkawinan.  Apabila  pernikahan  dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah.  Begitu  juga  tidak  sah  pernikahan  tanpa wali  menurut  ulama  Hanabilah,  meskipun dalam pengambilan dalilnya berbeda dengan Malikiyah dan Syafi’yah. Sedangkan menurut ulama  Hanafiyah,  wali  bukanlah  termasuk rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai syarat sahnya perkawinan bagi anak  kecil,  orang  gila  laki-laki/perempuan meskipun  dewasa. 2 Jadi  wanita  yang  telah baligh  dan  berakal  sehat  boleh  memilih sendiri suaminya  dan  boleh  pula  melakukan aqad  nikah  sendiri  baik perawan atau janda. Tidak  seorang  pun  yang  mempunyai wewenang  atas  dirinya  atau  menentang pilihannya,  dengan  syarat  orang  yang dipilihnya  itu  sekufu  dengannya  dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil . 3
Perwalian  adalah  seseorang  yang  secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang  lantaran  memang  mempunyai kompetensi  untuk  menjadi  pelindung. Sedangkan  seseorang  membutuhkan  wali, untuk  melindungi  kepentingan  serta  haknya lantaran  ia  tidak  mampu  berbuat  tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. 4
Al-syaikh Sayyid Sabiq menyatakan wali ialah  suatu  ketentuan  hukum  yang  dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada dalam pengertian
2 Dedi Supriyadi, Fiqih Munakahah Perbandingan,  Dari  Tekstualitas  sampai  Legislasi , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). H. 33-50.
3 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima Mazhab:  Ja‟fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i,  Hambali,
umum  dan  ada  yang  khusus.  Yang  khusus ialah  berkenaan  dengan  manusia  dan  harta benda. Wali yang dimaksudkan disini adalah terhadap  manusia,  yaitu  perwalian  dalam pernikahan. Jadi pengertian wali cukup luas, mencakup didalamnya kepala pemerintahan, seperti walikota, walinegri dan ada pula wali dalam  arti  dekat  kepada  Allah.  Yaitu  wali yang jamak nya aulia , orang-orang saleh yang memiliki maqam terdiri dalam hal kesalehan dan  ketaatan  kepada  Allah  yang  melebihi orang lain pada umumnya.
Wali nikah dalam Islam merupakan suatu syarat  yang  harus  ada,  meskipun  dalam implementasinya  terdapat  perbedaan  antar ulama’ berkaitan dengan sosok yang menjadi wali  nikah,  kemudian  syarat-syarat  menjadi wali  nikah,  atau  bahkan  wali  nikah  ini menjadi  syarat  atau  rukun  dari  pernikahan. Dalam  praktiknya,  keberadaan  wali  nikah kadang  menjadi  problematika  tersendiri sehingga harus diputuskan dengan diwakilkan  oleh  wali  hakim,  sebagaimana ragam  kasus  yang  akan  penulis  paparkan dalam  artikel  ini  yang  mengangkat  kasus terkait wali hakim di Kabupaten Jombang.
Namun  meski  demikian,  perdebatan terkait  wali  nikah  dan  wali  hakim  tidak dibahas  secara  mendalam  karena  penulis akan  fokus  hanya  pada  pembahasan  terkait wali  nikah  dalam  perspektif maslahah
Terj. Masykur. A. B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011). H. 374.
4 Hammudah Abd. Al Afi, Keluarga Muslim , (Surabaya: Bina Ilmu, 1981). H. 89-90.

## mursalah.

## 2. Rumusan Masalah
Dalam artikel ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  konsep  wali  nikah  dalam Islam?
b. Bagaimana maslahah mursalah dipraktikkan dalam problem wali nikah di Kabupaten Jombang?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yakni menarasikan apa  yang terjadi di lapangan  yang selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisis. selanjutnya melakukan penyajian data berdasarkan  kerangka  teori,  dan  dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh. 5

## C. Pembahasan

## 1. Konsep Wali Nikah
Pengertian  wali  menurut  bahasa
( lughat )  yaitu  berasal  dari  bahasa Arab ّ يلو yang jamaknya ءايلوا yang berarti kasih,  pemerintah. 6 Menurut  Sayyid Sabiq  perwalian  merupakan  ketentuan syari’at  yang  diberlakukan  untuk  orang lain,  baik  secara  umum  maupun  secara khusus,  perwalian  jiwa  dan  perwalian
5 Hardani, Metode  Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitatif , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
6 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al Qur’an, 1983). H. 507.
7 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunah ,  Terj.  Khairul Amru  Harahap,  dkk.  (Jakarta:  Cakrawala  Publishing, 2008). H. 368.
harta.  Namun  dalam  pembahasan  ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. 7
Secara etimologi kata wali bermakna menguasai, membantu atau menolongnya. Wali ( wali nikah ) menurut Al-Jaziri adalah orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan  akad  perkawinan  bagi seorang  mempelai  perempuan  dan menikahkannya  dengan  seseorang  laki- laki  lain,  dan  dengan  kehadirannya  akan menjadikan  keabsahan  akad  nikah tersebut dan sebaliknya, bila tidak terdapat kehadirannya,  maka  tidaklah  sah  akad nikahnya. 8
Dalam pembahasan ini perlu penjelasan  tentang  sebuah  kata  kunci dalam penelitian ini yaitu kata wali. Kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab “ waliy ”  yang  merupakan isim  fail atau pelaku  dari  kata  dasar waliya  yali wilayatan yang  secara  etimologi  berarti: amat  dekat,  mencintai,  melindungi, mengasihi, menolong, mengurus, memimpin,  menguasai  daerah  dan pemerintahan. 9 Hampir  seluruh  ulama sepakat  bahwa  pernikahan  tanpa  wali, maka  pernikahannya  batal.  Hal  ini disandarkan pada hadits-hadits Nabi yang
8 Abdurrohman  Al  Jaziri, Kitab  Fiqh  ‘Ala Madzahib  Al-Arba’ah, (Lebanon:  Dar-Kotob  Al- Islamiyyah, t.t.). H. 29.
9 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia .,  H. 506-507.
secara  keseluruhan  menyatakan  tidak sahnya pernikahan tanpa adanya wali.
Terdapat lima hal dalam rukun nikah yang  harus  dipenuhi  sebelum  pernikahan itu  dilaksanakan,  salah  satunya  adalah wali  nikah.  Wali  ialah  suatu  ketentuan hukum  yang  dapat  dipaksakan  kepada orang  lain  sesuai  dengan  bidang hukumnya. Wali ada yang umum ada yang khusus.  Wali  yang  khusus  ialah  wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. 10
Sedangkan  menurut  Muhammad Jawad  Maghniyah,  perwalian  dalam perkawinan  adalah  suatu  kekuasaan  atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang  dilimpahkan  kepada  orang  yang sempurna,  karena  kekurangan  tertentu pada  orang  yang  dikuasai  itu,  demi kemaslahatannya sendiri. 11
Banyak  dalil  yang  menyebutkan bahwa  wanita  tidak  boleh  melaksanakan akad  pernikahan  untuk  dirinya  sendiri maupun  untuk  orang  lain. Akan  tetapi  ia harus  dinikahkan  oleh  walinya  atau dengan  menghadirkan  seorang  wali  yang mewakilinya.  Jika  ada  seorang  wanita yang  melaksanakan  akad  nikah  seorang diri  (tanpa  wali),  maka  nikahnya  batal.
10 Sayyid Sabiq, Fiqhusunnah , Terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: AlMaarif, 1981). H.
7.
11 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima Mazhab. , H. 374.
12 Syaikh  Hasan  Ayyub,  Fikih  Keluarga,ter.M. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). H. 48.
Demikian  yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. 12
Salah  satu  hadits  yang  paling  jelas adalah  yang  diriwayatkan  oleh  Aisyah RA. yang artinya:
"Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin  walinya,  maka  nikahnya  batil.  Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia  wajib  membayar  maskawin  untuk kehormatan  yang  telah  dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh  Imam  Empat  kecuali  Nasa'i.  Hadits shahih  menurut  Ibnu  Uwanah,  Ibnu Hibban, dan Hakim." 13
Perkawinan  merupakan  kebutuhan biologis  dan  psikologis  manusia  sejak zaman  dahulu.  Pernikahan  mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  bagi kehidupan  manusia,  baik  dalam  keluarga maupun  dalam  masyarakat.  Karena  itu, perkawinan  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku dan  pernikahan  dinyatakan  sah  apa  bila terpenuhi  syarat-syarat  dan  rukun- rukunnya. 14
Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam  adalah  sebagai  salah  satu  rukun nikah.  Oleh  karena  itu,  Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  nikah  dianggap  tidak
13 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil  Ahkam ,  Terj.  A.Hassan,  Jilid  II,  (Pasuruan: Perc. Persatuan Bangil, 1958). H. 95.
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ., H. 87.
sah  atau  batal,  apabila  wali  dari  pihak calon  pengantin  perempuan  tidak  ada. Berbeda  dengan  pendapat  Imam  Abu Hanifah  yang  menyatakan  bahwa  wali nikah  tidak  merupakan  salah  satu  rukun nikah.  Karena  itu,  dipandang  sah sekalipun tanpa wali.
Hal  ini  membutuhkan  rujukan  fiqh dari  madzhab  Hanafi  yang  menjadikan pendapat  Ali  bin  Abi  Thalib  ra.,  dalam memutuskan  perkara  perkawinan  tentang status wali, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa:
ّاَهِتَنْبِاّْتَج َّو َزًّةَأرْماّ نأُّهْنْعّاللهَّى ِضرٍّبِلاَطّيباِّنْبّىِلَعّْنَع ِّيلعّ ىلإّ اه ْوُمَصَخَفّ اَهُؤأيِل ْوأّ َءاجفّ اهاَض ِرِب ّهنعّ للهاَيضرّ
ّاهسْفَنّ ْتَج َّوزاذإَّةأرملاَّّناّىلعٌّليلدّاذاهّىيف َوّ،َحاكنلاا َزاجأف
ّذخأِّهِب َوَّحَاكِنلا َزاجّاهَج َّوزفّاهَجِ و َزُيّ َّناِّيل َولَاّ ُرْيَغّترماّ ْوأ
ّ ْتَج  و َزّاذإًّابْيَثّ ْوأًّارْكِبّ ْتناكٌّءاوسّىلاعتُّاللهّهمحرَّةفينحوُبأ
َّحاكنلاّزاجّاهَسْفَن ِّةياورلاّ ِرِهَاظّىف
Artinya;  “Dari  Ali  bin  Abi  Thalib  ra, bahwa  seorang  wanita  menikahkan  anak wanitanya dengan ridhonya, lalu datanglah  para  wali  nikah  (dari  jalur ayahnya) dan mengadukannya kepada Ali ra  namun  Ali  membolehkannya.  Inilah yang  kemudian  menjadi  dalil  oleh  Abu Hanifah bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menikah atau diminta menikah tanpa persetujuan dan penggunaan  seorang  wali,  baik  perawan ataupun janda jika ia menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya diperbolehkan  sesuai  dengan  kezahiran riwayat.” 15
Pendapat  Ali  Bin  Abi  Thalib  ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW.:
ّاللهّىلصِّاللهُّل ْوُس َرَّلاَقّ:َّلاَقُّهْنَعُّاللهَّي ِض َرَّة َرْي َرُهّيِبَأّ ْنَع
15 Syamsuddin  al-Syarkhasyi,  al-Mabsuth,  juz V, (Kairo: al-Sa’adah, 1324 H). H. 10.
ّاو ُرَباَدَتَّلا َوّاوُضَغاَبَتَّلا َوّاوُشَجاَنَتَّلا َوّاوُدَساَحَتَّلاّ:ّملسوّهيلع َّلا َو ّ.ًّانا َوْخِإّ ِاللهَّداَبِعّ اوُن ْوُك َوّ ٍضْعَبّ ِعْيَبّىَلَعّ ْمُكُضْعَبّ ْعِبَيّ
ّ.ُّه ُرِقْحَيَّلا َوُّهُبِذْكَيَّلا َوُّهُلُذْخَيَّلا َوُّهُمِلْظَيَّلاّ ِمِلْسُمْلاّوُخَأُّمِلْسُمْلا
ّاَنُهَهّى َوْقَّتلا - ٍّتا َّرَمّ َثَلاَثِّه ِرْدَصّىَلِإّ ُرْيِشُي َو - ّ
ِّرْماِّبَسَحِب
ّ ٍئ
ٌّما َرَحّ ِمِلْسُمْلاّىَلَعّ ِمِلْسُمْلاُّّلُكّ،َمِلْسُمْلاُّهاَخَأّ َرِقْحَيّ ْنَأّ ِ رَّشلاّ َنِم
)ّملسمّهاور(ُّّهُض ْرِع َوُّهُلاَم َوُّهُمَد
Artinya:  Dari  Abu  Hurairah  "Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli  barang  yang  sedang  ditawar orang  lain.  Dan  jadilah  kamu  sekalian hamba-hamba  Allah  yang  bersaudara. Seorang  muslim  itu  adalah  saudara  bagi muslim  yang  lain,  maka  tidak  boleh mendhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa  itu  ada  di  sini  (seraya  menunjuk dada  beliau  tiga  kali).  Seseorang  telah dikatakan  berbuat  jahat jika  ia  menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram  darahnya  bagi  muslim  yang  lain, demikian juga harta dan kehormatannya". HR. Muslim.
Dalam  kitab takhrǐj  Maudhu `i  (Bulughul Marâm) susunan al-Asqalani, Kitab Nikah no. hadits 1007 yang artinya sebagai berikut:
“Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya  wali."  Meriwayatkannya  Imam Ahmad  dan  imam  yang  empat;  dan mensahkannya  Ibnu  Al-Madini  dan Tirmidzi  serta  Ibnu  Hibban.  Sebagian hadits tersebut mursal.
Penelusuran asbabul  wurud dari  Hadits ٍّ يِل َوِب َّلاِإّ َحاَكِنّ َلا  ini,  setelah  penulis  membuka kitab  asbâbul wurûd dan  syarah  ini,  penulis tidak menemukan asbâbul wurûd hadits ini. Namun penulis berpendapat bahwa hadits ini
diturunkan berkaitan dengan kondisi kebiasaan  orang-orang  jahiliyyah  dalam melaksanakan praktik pernikahan.
Pada  zaman  jahiliyah,  terdapat  empat macam  metode  perkawinan,  berdasarkan shahih Bukhori no. hadits 4372 diatas, yakni bahwa  Aisyah  istri  Nabi  SAW  telah mengabarkan  bahwa  sesungguhnya  pada masa  Jahiliyah  ada  empat  macam  bentuk pernikahan.  Pertama,  adalah  pernikahan sebagaimana  dilakukan  orang-orang  pada saat  sekarang  ini,  yaitu  seorang  laki-laki meminang  kepada  wali  sang  wanita, kemudian  memberikannya  mahar  lalu menikahinya.
Bentuk  kedua  yaitu  seorang  suami berkata kepada istrinya pada saat suci (tidak haidh/subur), "Temuilah  si  Fulan  dan
bergaullah (bersetubuh) dengannya ." Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar  ia  positif  hamil  dari  hasil persetubuhannya  dengan  laki-laki  itu.  Dan jika  dinyatakan  telah  positif  hamil,  barulah sang  suami  tadi  menggauli  istrinya  bila  ia suka.  Ia  melakukan  hal  itu,  hanya  untuk mendapatkan  keturuan  yang  baik.  Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa' .
Kemudian  bentuk  ketiga,  sekelompok orang  (kurang  dari  sepuluh)  menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil  dan  melahirkan.  Maka  setelah  masa bersalinnya  telah  berlalu  beberapa  hari, wanita  itu  pun  mengirimkan  surat  kepada
sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul  di  tempat  sang  wanita  itu.  Lalu wanita  itu  pun  berkata, "Kalian  telah  tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirkannya,  maka  anak  itu  adalah anakmu  wahai  Fulan." Yakni,  wanita  itu memilih  nama  salah  seorang  dari  mereka yang  ia  sukai,  dan  laki-laki  yang  ditunjuk tidak dapat mengelak.
Kemudian  bentuk  keempat,  orang banyak  berkumpul,  lalu  menggauli  seorang wanita,  dan  tak  seorang  pun  yang  dapat menolak  bagi  yang  orang  yang  telah menggauli  sang  wanita.  Para  wanita  itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk  dan  bergaul  dengan  mereka.  Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab ( Alqafah ).
Al-Qafah inilah yang menyerahkan anak sang  wanita  itu  kepada  orang  yang dianggapnya  sebagai  bapaknya,  sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang  itu  tidak  bisa  mengelak.  Maka  ketika Nabi  Muhammad  saw  diutus  dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan  segala  bentuk  pernikahan jahiliyah,  kecuali  pernikahan  yang  dilakoni oleh orang-orang hari ini.
Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika
Islam  datang,  maka  tata  cara  pernikahan tersebut  dihapuskan,  dan  Rasulullah  saw memberikan  tuntunan  pernikahan  dalam Islam salah satunya adalah dengan hadits `Lâ nikâha  illâ  biwaliyyin` bahwa  tidak  sah sebuah  pernikahan  tanpa  adanya  seorang wali.
Dilihat dari susunan tata bahasa ( qawâid al-Lughoh ) Arab, maka hadits Lâ Nikâha illâ biwaliyyin` terdiri dari dua kaidah pokok tata bahasa,  pertama  hukum lan  Nâfiyatu  liljinsi yaitu  kalimat  lâ  nikâha .  Dalam  bahasa  arab huruf lâ  nâfi berfungsi  untuk  meniadakan seluruh bentuk isim di depannya. Lâ nikâha mempunyai  makna  meniadakan  segala bentuk  dan  macam  pernikahan;  baik pernikahan dengan pesta besar-besaran, pesta sederhana,  pernikahan  negarawan,  rakyat biasa,  ataupun  pernikahan  yang  bentuknya massal;  dengan  huruf lâ tadi  maka  semua bentuk pernikahan tersebut ditiadakan.
Kedua  adalah  hukum mustatsna  bi`illâ , yaitu menjelaskan isim yang terletak setelah huruf illâ sebagai  pengecualian  dari mustatsna minhunya . Pada contoh hadits ini yang  menjadi  pengecualian  (mustatsna bi`illâ) adalah kalimat biwaliyyin , sedangkan mustatsna minhu nya adalah kalimat Nikâha .
Maka pernikahan dengan adanya wali adalah pengecualian dari bentuk-bentuk dan macam- macam  pernikahan  yang  ditiadakan  oleh huruf lâ nafi . Maka makna secara gamblang adalah tidak ada pernikahan atau tidak syah semua  pernikahan  kecuali  adanya  seorang
wali.
Islam  datang  membawa  ajaran-ajaran yang  mengangkat  harkat  derajat  semua manusia, baik laki-laki, hamba sahaya, anak kecil  ataupun  seorang  wanita  tidak  ada perbedaan  derajat  dalam  pandangan  Islam kecuali  mereka  yang  bertaqwa.  Kedudukan seorang  wanita  sebelum  Islam  datang  ada dalam  posisi  yang  sangat  rendah  sekali, dalam  setiap  ajaran  pun  posisi  wanita direndahkan. Orang-orang
Nasrani mempunyai anggapan bahwa seorang wanita dilahirkan ke dunia ini telah membawa dosa turunan, yaitu dosa yang dilakukan oleh Siti Hawa  yang  telah  menyebabkan  Adam  as dikeluarkan  oleh  Allah  SWT  dari  surga. Dengan  keyakinan  ini  baik  orang-orang Nasrani  atau  Yahudi  menganggap  wanita sebagai  sesuatu  yang  najis,  sehingga  ketika seorang  wanita  datang  bulan  (haidh)  maka mereka  tidak  mau  menyentuhnya  bahkan lebih jauh ditinggalkannya.
Zaman jahiliyyah kedudukan wanita pun tidak  jauh  berbeda.  Mereka  tidak  mendapat tempat dalam kehidupan sosial bangsa Arab, bahkan lebih jauh mereka hendak dimusnahkan  dari  kehidupan,  karena  satu keluarga  akan  mempunyai  aib  kalau  dia mempunyai  keturunan  berjenis  kelamin perempuan.  Perempuan  zaman  jahiliyyah tidak  berhak  mendapatkan  waris,  karena menurut  mereka  wanita  tidak  memberikan peran  atau  keuntungan  dalam  keluarga. Bahkan  seorang  wanita  bagaikan  piala
bergilir di antara mereka. Kalau seorang ayah meninggal,  maka  istrinya  menjadi  warisan bagi  anaknya,  bisa  dinikahi  ataupun  bisa dijual kepada orang lain. Bagi bangsa Arab, wanita selain sebagai sebuah beban keluarga, tapi  juga  hanya  sebagai  alat  pemuas  nafsu belaka.
Namun  dalam  tata  cara Arab  jahiliyyah dalam  menyalurkan  hawa  nafsu  mereka terhadap  lawan  jenis  mempunyai  beberapa cara,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di atas. Maka ketika Islam datang, ia merombak tata  aturan  pernikahan  yang  dilakukan  pada zaman  jahiliyyah  tersebut.  Salah  satu  tata cara pernikahan dalam  Islam  adalah dengan keharusan  hadirnya  seorang  wali  nikah  di pihak  perempuan.  Bahkan  tidak  sah pernikahan  seseorang  kalau  wali  dari  pihak perempuan tidak memberi restu.

## 2. Wali Nikah dalam Pandangan Madzhab
Dalam  pembahasan  wali  nikah  Imam Hanafi  telah  menjelaskannya  di  dalam kitabnya Bada’i  as-Shana’i , 16 bahwa menurut  Imam  Hanafi  seorang  wanita  atau janda  pada  akad  nikah  diperbolehkan  tidak menggunakan wali nikah sebagaimana  yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu: “Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil  dari  laki-laki  yang  lain  dalam  suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu
16 Imam  Alaudin  Abi  Bakar  Ibnu  Maskud  Al- Kasani Al–Hanafi, Bada’i ash-Shana’i Juz II , (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.). H. 247.
atau  suaminya  diperbolehkan.” Qaul Abi Hanifah,  Zufar  dan Abi Yusuf  sama  dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang  tidak kufu’ dengan  mahar  yang  lebih kecil  atau  rendah,  ketika  perempuan  itu menikahkan  dirinya  sendiri  dengan  seorang yang tidak kufu’ , maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.
Imam  Abu  Hanifah  menganggap  wali perlu,  tetapi  tidak  sebagai  syarat  sah  nikah, karena  beralasan  dengan  peristiwa  Aisyah yang  pernah  mengawinkan  seorang  anak perempuan  dengan  tidak  pakai  wali. Alasan lainnya  karena  perempuan  mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.  Selanjutnya  menurut  Imam  Abu Hanifah bahwa dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau ashal , niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara,  ada  pokoknya  atau  ashalnya. Yang dimaksudkan  pokok  atau ashal di  dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang  diurus  oleh  si  wali.  Imam  Malik mengharuskan  izin  dari  wali  atau  wakil terpandang  dari  keluarga  atau  hakim  untuk akad  nikah.  Akan  tetapi  tidak  dijelaskan secara  tegas  apakah  wali  harus  hadir  dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya.
Imam  Maliki  mengharuskan  izin  dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau
hakim  untuk  akad  nikah. Akan  tetapi  tidak dijelaskan  secara  tegas  apakah  wali  harus hadir  dalam  akad  nikah  atau  cukup  sekedar izinnya. Imam Malik berpendapat juga bahwa jika  yang  akan  menikah  adalah  orang  yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai  kedudukan,  kerupawanan  dan bukan  bangsawan  tidak  apa-apa  ia  menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan,  berwajah  rupawan  dan banyak  harta  maka  ketika  menikah  harus memakai wali. 17
Imam Malik membagi wali menjadi dua yang terdiri dari wali khasah dan wali ‘am :
a. Wali khasah (khusus)
Yaitu  wali  yang  telah  ditentukan, terdiri  dari  9  golongan  diantaranya adalah:  ayah,  orang  yang  diwasiati,
kerabat ashobah , majikan dan pemerintah.  Sebab-sebab  wali  tersebut ada 6 (enam),  yaitu: sebab bapak, orang yang  diberi  wasiat,  kerabat ashobah ,
kepemilikan,  menyukupi  kebutuhan  dan pemerintah.
b. Wali ‘am (umum)
Sebab  yang  paling  utama  itu  Islam,
semua  orang  muslim  bisa  menjadi  wali. Satu  orang  muslim  bisa  menjadi  wali, ketika  wanita  tersebut  memberikan perwalianya  kepada  orang  muslim banyak  karena  berlangsungnya  akad
17 Muhammad Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima Mazhab ., H. 349. 18 http://info-campursari.blogspot.com/
nikah  dengan  syarat  tidak  ada  ayah  dan orang  yang  diwasiati  dengan  syarat perempuan  tersebut  adalah  wanita  yang rendah  bukan syarifah .  Menurut  Imam Malik pula: "Tidak sah wanita bangsawan dan  cantik  menikah  tanpa  wali,  namun sah bila wanita tersebut tidak demikian. Imam  Malik  ibn  Anas  membenarkan wanita yang tidak cantik, tidak berharta, tidak berketurunan  mulia  untuk  nikah  tanpa  wali. Imam  Maliki  mengharuskan  izin  dari  wali atau  wakil  terpandang  dari  keluarga  atau hakim  untuk  akad  nikah. Akan  tetapi  tidak dijelaskan  secara  tegas  apakah  wali  harus hadir  dalam  akad  nikah  atau  cukup  sekedar izinnya.  Meskipun  demikian  imam  Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri- sendiri, baik gadis maupun janda. 18
Meskipun  demikian  imam  Malik  tidak membolehkan  wanita  menikahkan  dirinya sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam  Malik  membedakan  antara  gadis dengan  janda.  Untuk  janda,  harus  terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang  belum  dewasa  dan  belum  dicampuri suami, maka jika ayah sebagai wali maka ia memiliki  hak ijbar. Sedangkan  wali  diluar ayah, ia tidak memiliki hak ijbar. 19
Menurut  Imam  Hambali,  adanya  wali
2009/04/kawin-.  Diakses  tanggal  18  Desember 2019.
19 Mawardi,  Ali, Hukum  Perkawinan  Islam , (Yogyakarta: BPFE, 1984). H. 67.
dalam  pernikahan  merupakan  syarat  dan rukun nikah dan jika tidak ada wali nikah di dalam pernikahan maka pernikahan tersebut tidak  sah,  pendapat  yang  sama  juga  dianut oleh Imam Syafi’i dan juga Imam Maliki.
Wali menurut Imam Hambali terdiri dari:
(1)  Bapak;  (2)  Penerima  wasiat  bapak  jika meninggal;  (3)  Wali  hakim. 20 Jadi  wali setelah bapak adalah orang yang diwasiatkan oleh  bapak.  Jika  bapak  tidak  meninggalkan orang yang diwasiatkan maka perwalian jatuh kepada yang mempunyai hak atas perwalian, oleh sebab itu jika bapak tidak ada perwalian langsung  jatuh  ke  tangan  wali  hakim. Menurut Imam Hambali, wali ab’ad dan wali hakim tidak  boleh  menikahkan  jika wali aqrab (bapak) masih hidup terkecuali dengan kondisi  yang  memang  tidak  memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Sedan gkankakek menurut Imam Hambali tidak ada hak dalam perwalian.
Sedangkan  Menurut  Imam  Syafi’i, syarat-syarat  sahnya  menjadi  Wali  Nikah adalah jika sudah memenuhi sebagai berikut: (1) Beragama Islam; (2) Baligh; (3) Berakal; (4)  Adil;  (5)  Merdeka;  dan  (6)  Mukallaf. Sedangkan  hirarki  sahnya  wali  menurut Imam Syafi’i ialah: 21
1) Bapak kandung;
2) Kakek dari pihak laki-laki;
3) Saudara laki-laki kandung;
4) Saudara laki-laki sebapak;
20 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab ., H. 694.
5) Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki kandung;
6) Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki sebapak;
7) Paman (saudara bapak yang laki-laki);
8) Anak paman yang laki-laki;
9) Mu’tiq (orang  yang  memerdekakan) kemudian asabah -nya.
Dengan  memperhatikan  urutan    wali menurut    Imam    Syafi’i,    jelaslah  bahwa kewalian  perkawinan  pada  jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang  karib  maka  diakadkan  oleh  wali  yang abid , kalau tidak ada yang abid maka sulthan (hakim) yang menjadi walinya.

## 3. Studi  Kasus  Perwalian  Nikah  Di Kabupaten Jombang
Berikut ini beberapa data kasus perwalian nikah calon pengantin wanita yang beralamat di Jombang yang berhasil penulis himpun.

## a. Kasus I
Seorang wanita bernama Jumaidah, warga Dusun  Jeblok  Desa  Brudu  Kecamatan Sumobito  Kabupaten  Jombang  yang  lahir  di Jombang pada tanggal  14 april 2000 dengan nomor induk kependudukan 351711540900****  yang  saat  ini  bekerja sebagai  Karyawan  Swasta  dan  menikah dengan Slamet Muhajirin, lahir di Probolinggo pada tanggal 6 Juni 1994, dengan
21 Ibid., 345.
nomor induk kependudukan 351305060694****, warga Leces
Probolinggo  ini  bekerja  sebagai  karyawan swasta yang hanya tamat sekolah dasar.
Jumaidah  adalah  calon  pengantin  wanita yang  menikah  pada  tanggal  14  Juni  2019 dengan latar belakang keluarga broken home disebabkan  ayahnya  yang  bernama  Antok Winarto  menikah  lagi  secara  sirri  dengan wanita lain di Sidoarjo. Meski berpendidikan SMK,  tekanan  psikologis  tidak  dapat disimpan begitu saja manakala KUA menolak pendaftaran  nikahnya  disebabkan  saat pemeriksaan nikah data yang diserahkan tidak sesuai  dengan  yang  sebenarnya.  Jumaidah mengaku  bahwa  ayahnya  yang  bernama Antok  Winarto  telah  lama  hilang  dan  tidak diketahui  alamat  ayahnya  sehingga  KUA meminta surat keterangan wali hakim disertai dengan alasannya.
Saat pemeriksaan nikah, Jumaidah terjebak dengan  pertanyaan  petugas  yang  pada akhirnya  mengaku  bahwa  ayah  kandungnya masih  hidup  namun  tidak  mau  menjadi  wali untuk  Jumaidah.  Alasan  yang  dikemukakan oleh  ibunya  yang  bernama  Fitriyah  karena Antok  Winarto  dilarang  oleh  istri  mudanya.
KUA  yang  telah  menolak  pendaftaran  nikah Jumaidah dan Slamet Muhajirin mensyaratkan kehadiran Wali nikah Jumaidah yakni  ayah kandungnya atau melakukan izin dispensasi  wali a’dhal jika  tidak  mampu
22 Runtutan  kisah  pada  saat  pendaftaran  nikah hingga terlaksananya akad nikah dikisahkan oleh Jaenal
menghadirkan  Anton  Winarto  selaku  ayah dari Jumaidah.
Hingga  pada  suatu  siang,  keluarga Jumaidah mengintai Antok Winarto yang kala itu  sedang  berdagang  tahu  goreng  dan memaksa  masuk  ke  mobil  untuk  kemudian dibawa  ke  KUA  dan  melaksanakan pemeriksaan  nikah  sekaligus  melaksanakan taukil  wali  bil  kitabah disebabkan  alasan- alasan  yang  dikemukakan,  meski  dalam keadaan  di  bawah  tekanan.  Antok  winarto bersedia menjadi wali nikah Jumaidah meski pasrah  wakil  walinya  dengan  surat  kuasa taukil  wali bermaterai,  dan  ini  dianggap cukup. 22

## b. Kasus II
Kasus  perwalian  berikutnya  adalah seorang  wanita  bernama  Eka  Nur  Muliati yang  lahir  di  Jombang  pada  tanggal  10 Nopember 1999. Putri pasangan Muliono dan Musiah  ini  rencananya  akan  menikah  pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 10:00. Warga
Dusun Tegalan Rt.03 Rw.02 Desa
Curahmalang  Kecamatan  Sumobito  ini hanyalah  lulusan  SD  dengan  status  perawan dan  rencananya  akan  menikah  dengan Suwondo yang lahir di Jombang pada tanggal 27  Oktober  1999.  Suwondo  bekerja  sebagai pencari  rosokan  yang  dijual  kepada  Pak Muliono  ayah  dari  Eka  Nur  Muliati.  Warga dusun Besuk Rt.03 Rw.02 Desa Curahmalang
Fanani, Penghulu KUA Kecamatan Sumobito, tanggal 16 Mei 2019.
Kecamatan  Sumobito  Jombang  ini  hanyalah lulusan  SD  namun  sangat  mencintai  calon istrinya dengan apa adanya.
Kisah  dramatis  dimulai  manakala  Pak Muliono  menyerahkan  berkas  pendaftaran nikah  dengan  diantar  Pak  Modin  Su’udi selaku  pamong  desa  Curahmalang,  Pak Muliono berkisah bahwa saat akad nikah nanti minta  agar  walinya  hakim  saja.  Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan dokumen  dan  dalam  akta  kelahiran  nomor 14355/DISP/2011  diketahui  bahwa  Eka Nurmuliati  lahir  dari  pasangan  Suami  Istri Muliono  dan  Musiyah.  Pak  Muliono  masih enggan  berkisah  sebab  permintaannya tersebut  dan  KUA  tetep  berpegang  pada dokumen  yang  diserahkan,  yakni  Pak Muliono sebagai ayah kandung harus menjadi wali nikah bagi putrinya Eka.
Kemudian, Pak Muliono memulai kisahnya    bahwa  pada  pagi  hari  tanggal  10 Nopember tahun 1999, pak Muliono bekerja sebagai kuli bangunan di RSUD Dr. Soetomo yang  kala  itu  sedang  membangun  proyek gedung  RS.Paviliun  Graha  Amerta  RSUD Dr.Soetomo.  Pagi  hari  pada  tanggal  10 Nopember 1999 Pak Muliono dikejutkan oleh kedatangan  seorang  wanita  yang  mengaku bernama  Rumiati  dan  membangunkannya secara  tiba-tiba  dengan  pertanyaan  apakah mau  menerima  bayinya  dan  merawatnya dengan kasih sayang.
Pak  Muliono  yang  tengah  nyenyak  tidur terkejut  atas  kedatangan  dan  pertanyaan
wanita tersebut, lalu diantara sadar dan tidak melihat  jam  di  arlojinya  yang  menunjukkan pukul  05:30,  sambil  menjawab  bahwa  dia menerima bayi itu, lalu pak Muliono bertanya identitas wanita tersebut serta nama bayinya. Wanita  yang  mengaku  bernama  Rumiati adalah  warga  Jawa  Tengah  dan  bayinya bernama  Eka.  Saat  ditanya  tentang  ayah  si Bayi,  wanita  yang  mengaku  Rumiati  itu menjawab  sambil  jalan  tertatih  untuk  kabur menuju  menuju  jalan  raya.  Dalam  keadaan tergesa-gesa  berjalan,  Rumiati  berkisah bahwa  ayah  si  bayi  telah  minggat  ke Kalimantan dan tidak diketahui keberadaannya.  Wanita  tersebut  membawa bayi yang katanya baru dilahirkan menjelang subuh  tadi  dan  saat  itu  tidak  memiliki  uang sama  sekali,  lalu  kabur  dari  kamar  bersalin rumah sakit dengan membawa bayinya karena takut  dimintai  biaya  persalinan  dan  nekat menuju tenda-tenda kuli dan membangunkan pak Muliono.
Pak  Muliono  tidak  mengejar  wanita tersebut,  disamping  keadaannya  yang  baru saja bangun tidur dan belum sepenuhnya sadar hanya  mampu  memandang  wanita  itu menghilang  bersama  ramainya  pagi  kota Surabaya  berbaur  dengan  orang-orang  yang berangkat  bekerja  dan  anak-anak  sekolah yang telah menjadi rutinitas kota Surabaya.
Pak  Muliono  sangat  gembira,  disamping tidak  memiliki  keturunan,  kehadiran  Eka seolah  menjadi  obat  kerinduannya  memiliki momongan. Pak Muliono bergegas pulang ke
Sumobito  Jombang  dengan  membawa  bayi tersebut  lalu  memberikan  tambahan  nama bayi itu menjadi Eka Nur Muliati. Hingga saat ini Pasangan Muliono dan Musiyah mengasihi dan  menyayangi  Eka  bagaikan  anaknya sendiri.
Namun,  kekecewaan  dan  kesedihan tergambar jelas diwajah Pak Muliono karena pendaftaran  nikah  Eka  diundur  oleh  KUA Kecamatan  Sumobito  dan  disuruh  merubah dahulu  akta  kelahirannya  dengan  status menjadi anak dari Rumiati. 23
c. Kasus III
Pada kasus ketiga ini, adalah pengangkatan  anak  tanpa  melalui  proses penetapan  Pengadilan  Negeri,  sehingga memutus  nasab  seorang  wanita  manakala tidak  dilakukan  pemeriksaan  dengan  teliti oleh petugas KUA.
Kasus ini bermula saat pemeriksaan nikah dimana Rina Puspitasari Setyaningsih  hendak menikah  dengan  Ujang  Dedy  Prastyo,  pria kelahiran  Jombang  tanggal  2  Januari  1984 warga  Desa  Dapurkejambon  Kecamatan Jombang  Kabupaten  Jombang  yang  saat  ini berstatus perkawinan duda cerai dengan satu anak  yang  saat  ini  bekerja  sebagai  pekerja swasta dan berpendidikan terakhir SLTP dan bersedia  menikahi  Rina  dengan  apa  adanya. Saat  dilakukan  pemeriksaan,  pak  Samidi selaku ayah Rina tidak hadir guna dilakukan
23 Wawancara penulis kepada Muliono pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 14:15-15:30 WIB.
pemeriksaan wali nikah di Balai Nikah KUA Kecamatan  Sumobito.  Hingga  Modin  Desa
Segodorejo Kecamatan Sumobito menjemput pak Samidi kerumahnya dan
mengantarkannya ke KUA. Saat pemeriksaan wali  nikah  ini  akhirnya  terungkap  asal-usul dan  keengganan  Pak  Samidi  menjadi  wali nikah  bagi  putrinya  yang  bernama  Rina Puspitasari Setyaningsih.
Mengawali  pemeriksaan  wali  nikah,  Pak Samidi  membuka  percakapan  dan  berkisah bahwa wanita yang bernama Rina Puspitasari Setyaningsih  lahir di  Kediri pada tanggal  15 Desember  1986  adalah  putri  kakak kandungnya  yang  bernama  Sudarmaji  dan istrinya yang bernama Saminah.
Sejak bayi berumur 1 hari Rina diasuh dan dirawat  oleh  pasangan  Samidi  dan  Asiyah, pasangan  tersebut  diatas  mengaktekan  Rina sebagai anak kandungnya dengan nomor akta kelahiran  nomor:  2029/IND/1986  tertanggal 17  Desember  1986.  Dengan  wajah  bahagia, kedua pasangan yang belum dikarunia putra- putri  tersebut  membawa  bayi  mungil  itu  ke jombang dan merawatnya hingga dewasa.
KUA  kecamatan  Sumobito  memberikan jalan keluar sebagai berikut:
1).  Untuk  persyaratan  surat  menyurat  dari desa  Segodorejo,  semua  dokumen dikembalikan  kepada  bapak  dan  ibu kandungnya,  yakni  pak  Sudarmaji  Dan ibunya yang Bernama Saminah.
2). Untuk Kartu Keluarga dan akta kelahiran harus  dilakukan  perubahan  data  yang semula  putri  dari  pasangan  Samidi  dan Asiyah  menjadi  putri  dari  pasangan Sudarmaji dan Saminah.
3).  Akad  nikah  dapat  dilaksanakan  sesuai jadwal  yang  diinginkan,  namun  buku nikah tidak dapat diproses pencetakannya sebelum  seluruh  dokumen  persyaratan seluruhnya sesuai dan semua yang hadir setuju dengan solusi tersebut. 24

## d. Kasus IV
Pada  kasus  ke  empat  ini  unik,  dimana seorang ayah kandung menolak menjadi wali nikah  karena  alasan  yang  menurut  petugas KUA  sangat  langka. Adalah  seorang  wanita yang  bernama  Nenin  Kusuma  Dewi  lahir  di Surabaya pada tanggal 6 januari 1987, Nenin adalah  putri  dari  pasangan  Kuspriyadi  dan Sunarsih.  Saat  pemeriksaan  nikah  yang dilakukan  pada  hari  Rabu  tanggal  10  April 2019 pukul 10:15 ayah kandungnya yakni pak Kuspriyadi  tidak  hadir.  Petugas  pemeriksa menanyakan  alasan  ketidakhadiran  Pak Kuspriyadi  dan  Neninpun  bercerita  bahwa ayahnya  tidak  akan  hadir  dalam  akad nikahnya.  Dan  petugaspun  mulai  mengorek keterangan  detail  alasan  tidak  bersedianya Pak Supriyadi menjadi wali nikah bagi Nenin Kusuma Dewi.
Nenin  Kusuma  Dewi  Pada  saat
24 Wawancara  dengan  bapak  Samidi,  bapak Darmaji  dan  Penghulu  KUA  Kecamatan  Sumobito
pemeriksaan hari itu berkisah bahwa dia akan menikah dengan Moch. Khoirul Anwar yang lahir  di  Jombang  pada  tanggal  6  Juni  1992. Calon suami bekerja sebagai karyawan swasta rumah  makan  dan  beralamat  di  Dusun Trawasan Desa Trawasan Sumobito Jombang yang berpendidikan terakhir SLTP.
Masih menurut Nenin, Sejak usia 1 tahun kedua  orangtuanya  bercerai.  Nenin  ikut ibunya  dan  Pak  Kuspriyadi  menikah  lagi dengan  wanita  asal  Malang  Jawa  Timur. Sebulan  setelah  perceraian  itu,  Nenin dititipkan kepada kakak kandung Bu Sunarsih yang bernama Sunardi, dan bu Sunarsih pamit bekerja  ke  Kalimantan  dan  hingga  saat  ini tidak diketahui keberadaannya.
Pak Sunardi dan istrinya merawat Nenin dengan  tidak  membeda-bedakan  antara  anak kandung  dan  keponakan.  Kakak  sepupunya yang  bernama  Supriyono  berkisah  bahwa dirinya adalah anak pertama pak Sunardi dan Nenin  ini  salah  satu  adik  kesayangannya, karena  semua  saudara  kandungnya  laki-laki dan Nenin satu-satunya saudara perempuannya. Pak Sunardi dengan didampingi putranya yang bernama Supriyono dan Nenin beberapa kali datang ke rumah Kuspriyadi dan meminta agar bersedia menjadi wali nikah bagi anaknya, namun Pak Kuspriyadi marah-marah dan tetap bersikukuh tidak mau menjadi wali nikah bagi Nenin.  Pak  Kuspriyadi  saat  ditanya  alasan
Jombang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10:00-12:00 WIB. di Balai Nikah KUA Kecamatan Sumobito.
tidak  mau  menjadi  wali  nikah,  tidak menjawab dengan pasti alasan ketidakmauannya. 25
Petugas  KUA  selanjutnya  memberikan solusi  agar  Nenin  mengajukan  permohonan penetapan wali a’dhal sebagaimana dimaksud dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Hakim Pengadilan  Agama  Jombang  mengabulkan permohonan Nenin. Dan penetapan
pengadilan  dari  Pengadilan Agama  Jombang diserahkan  kepada  petugas  KUA  Kecamatan Sumobito pada tanggal 14 Agustus 2019, dan akad  nikah  pun  dilangsungkan  dengan menggunakan wali hakim . 26
4. Wali Hakim Sebagai Solusi

## Kemaslahatan
Dalam pemikiran-pemikiran Imam Hanafi tentang  Ilmu  Fiqih,  beliau  menetapkan maslahah  mursalah sebagai  kerangka  dasar fatwanya,  adapun  klasifikasi  yang  dijadikan kerangka dasar yaitu sebagai berikut:
a. Mempermudah  dalam  hal  urusan  ibadah dan muamalah. Misalnya,  Abu  Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang  cair  yang  suci,  seperti  air  bunga mawar,  cuka,  dan  tidak  terbatas  pada  air saja.  Dalam  hal  zakat,  Abu  Hanifah membolehkan  zakat  dengan  nilai  (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.
25 Wawancara  dengan  Nenin  Kusuma  Dewi, Moch.  Khoirul  Anwar,  Sunardi,  Supriyono  dan Penghulu  KUA  Kecamatan  Sumobito  pada  hari  Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 10:15-13:00 WIB.
b. Berpihak  pada  yang  fakir  dan  lemah.
Contohnya,  Abu  Hanifah  mewajibkan zakat  pada  perhiasan  emas  dan  perak, sehingga  zakat  itu  dikumpulkan  untuk kemaslahatan  orang-orang  fakir.  Abu Hanifah  berpendapat,  orang  yang  punya utang  tidak  wajib  membayar  zakat  jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.
c. Pembenaran  atas tindakan manusia sesuai dengan  kadar  kemampuannya.  Abu Hanifah  berusaha  menjadikan  amal manusia  itu  benar  dan  diterima  selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat  bahwa  Islamnya  anak  kecil yang  berakal  tapi  belum  baligh  dianggap sebagai  Islam  yang  benar  seperti  halnya orang dewasa. 27
d. Menjaga  kehormatan  manusia  dan  nilai- nilai  kemanusiaannya.  Karena  itu  Abu Hanifah  tidak  mensyaratkan  wali  nikah bagi  perempuan  yang  baligh  dan  dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.
e. Kendali  pemerintah  di  tangan  seorang imam  (penguasa).  Karena  itu,  kewajiban seorang  imam  (pemimpin  secara  syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang  luas  di  atas  bumi  untuk kemaslahatan  umat.  Kewajiban  lainnya
26 Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan  Sumobito  pada  tanggal  14  Agustus  2019 pukul 10:00-10:30 WIB.
27 Thalib  Sayuti,  Hukum  Keluarga  Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). H. 49.
adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas)  bagi  yang  mengolahnya  yaitu menjadikannya lahan siap pakai.
Sehingga atas dasar kaidah-kaidah tersebut Imam Abu Hanifah layak mendapatkan gelar Imam  Ahlul  Ra’yi ,  karena  beliau  telah berjuang  begitu  keras  untuk  menggunakan qiyas dalam  menetapkan  suatu  hukum  yang tidak dalam nash (Al-qur’an). Selain itu beliau juga  ber istinbath dari  hadis  untuk  menggali suatu hukum sehingga tidak dapat memberikan  suatu  manfaat  pada  umat  dan tidak  bertentangan  dengan nash .  Apabila terdapat  hadits  yang  bertentangan  beliau menetapkan  hukum  dengan  jalan qiyas dan istihsan . Jika tidak dapat mencapai hasil maka berpegang kepada adat dan ‘urf.
Dengan memperhatikan kasus-kasus perwalian  dan  sandaran  konsepsi  perwalian dari para imam madzhab di atas, ada sebuah benang  merah  yang  layak  kita  rumuskan sebagai konsepsi wali nikah yang tepat untuk diterapkan  sebagai  sebuah  konsepsi  wali nikah  perspektif  fiqih  kontemporer,  yakni Ayah  kandung  sebagai  wali  nikah  terdekat calon  pengantin  putri  jika  memenuhi  syarat wali  sebagaimana  diutarakan  oleh  imam Syafi’i dan benar-benar memposisikan dirinya sebagai  wali  yakni  mampu  mencintai, melindungi, mengasihi, menolong, mengurus dan amat dekat dengan calon mempelai putri.
Adapun  jika  ayah  kandung  tidak  mampu bertindak  disebabkan  karena  perilakunya sebagaimana kasus-kasus yang telah
diuraikan  diatas  maka  peranan  wali  nikah dapat  digantikan oleh orang  yang mencintai, melindungi, mengasihi, menolong, mengurus dan amat dekat dengan calon mempelai putri selama  ini.  Sedangkan  jika  wanita  tersebut sebatang  kara  karena  tidak  ada  yang mengampu  atau  melindungi  dan  berperan sebagai walinya, maka Hakim dapat berperan sebagai wali nikah bagi calon mempelai putri.
Adapun yang dimaksud wali hakim adalah orang  yang  memegang  kekuasaan  (diangkat oleh  negara)  pada  wilayah  tersebut  untuk menangani masalah pernikahan, perpindahan hak  perwalian  dari  wali  satu  ke wali  hakim disebabkan  oleh  wali  nikah  pertama  sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, seperti berada jauh atau dalam kondisi yang tidak jelas.
Jika  kita  amati  kasus-kasus  di  atas, sebenarnya bukanlah hal sulit manakala fiqih madzhab negara yang dianut di Indonesia ini bisa fleksibel dan tidak Syafii ansih , konsepsi wali  nikah  mengikuti  konsepsi  wali sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  akan  memudahkan wanita  yang hendak menikah tidak kesulitan dan  Islam  sebagai  agama  yang rahmatan  lil alamin dapat dirasakan keberadaannya.

## D. Kesimpulan
Wali  hakim merupakan  salah  satu  jenis perwalian  yang  bisa  dilakukan  dalam pernikahan, dalam proses pernikahan dibutuhkan seorang wali sebagai  bagian dari syarat ataupun rukun nikah. Wali hakim dapat digunakan selama wali pertama dari mempelai wanita tidak memenuhi syarat sebagai wali.
Dalam  beberapa  kasus  pernikahan  di Kabupaten  Jombang,  wali  hakim  menjadi salah  satu  solusi  ketika  wali  pertama  dari mempelai  wanita  tidak  memenuhi  syarat sebagai wali, sehingga wali hakim yang dalam hal  ini  adalah  petugas  KUA  menjadi  wali dalam  pernikahan  tersebut  demi  tercapainya kemaslahatan dalam proses pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Afi,  Hammudah  Abd. Keluarga  Muslim. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram min
Adillatil  Ahkam ,  terjemahan A.Hassan,
Jilid II, Perc.Persatuan
Bangil,
Pasuruan, 1958.
Al–Hanafi,  Imam  Alaudin  Abi  Bakar  Ibnu Maskud Al-Kasani. Bada’i ash-Shana’i Juz II . Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
Al  Jaziri,  Abdurrohman. Kitab  Fiqh  ‘Ala Madzahib  Al-Arba’ah. Lebanon:  Dar- Kotob Al-Islamiyyah, t.th.
al-Syarkhasyi,  Syamsuddin.  al- Mabsuth ,  juz
V, Kairo: al-Sa’adah, 1324.
Ayyub,  Syaikh  Hasan. Fikih  Keluarga ,  terj.
M. Abdul  Ghofur.  Jakarta:  Pustaka Al-
Kautsar, 2003.
Hardani. Metode  Penelitian  Kualitatif  dan
Kuantitatif .  Yogyakarta:  Pustaka  Ilmu, 2020 .
Khallaf,  Abdul  Wahhab. Sejarah    Hukum Islam:  Ikhtisar    dan    Dokumentasinya . Bandung: Marja, 2005.
Khoirul,  M,  Hadi  Al-Asy  Ari,  Adrika,  dan
Fithrotul Aini.  2015.  “Hak  Perempuan Menikah  tanpa  Wali  dalam  Pandangan Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ja’fari.” Musawa 14. http://info- campursari.blogspot.com/2009/04/kawi n-. Diakses tanggal 18 Desember 2019.
Mawardi,  Ali. Hukum  Perkawinan  Islam . Yogyakarta: BPFE, 1984.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih  Lima Mazhab:  Ja‟fari,  Hanafi,  Maliki, Syafi‟i, Hambali , Terj. Masykur. A. B.,
Afif  Muhammad,  Idrus  Al  Kaffi, Jakarta: Lentera, 2011.
Sabiq,  Sayyid. Fiqih  Sunah ,  Terj.  Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
Sabiq, Sayyid. Fiqhusunnah , Terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Bandung: AlMaarif, 1981
Sayuti,  Thalib. Hukum  Keluarga  Indonesia . Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1986.
Supriyadi, Dedi. Fiqih Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas sampai  Legislasi. Bandung:  CV.
Pustaka Setia, 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahah dan  Undang-Undang  Perkawinan . Jakarta: Prenada Media, 2007.
Syalabi. Al-Madkhal Fi At-Ta’rif Bil-Fiqh Al- Islami .  Beirut:  Dar  An-Nahdah  al- Arabiyah, 1969.
Thalib  Sayuti,  Hukum  Keluarga  Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
Yunus,  Mahmud. Kamus  Arab-Indonesia .
Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsiran  Al  Qur’an, 1983.
Hasil wawancara dengan bapak Damaji.
Hasil wawancara dengan bapak Muliono.
Hasil wawancara dengan bapak Samidi.
Hasil  wawancara  dengan  Moh.  Khoirul Anwar.
Hasil  wawancara  dengan  Nenin  Kusuma Dewi.
Hasil wawancara dengan Supriyono.
Hasil wawancara dengan Sunardi.