## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO
Riska 1 , Patimah 2 , Nila Sastrawati 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : aikaika65@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perspektif  hukum  Islam  terhadap perjodohan  pada  masyarakat  Desa  Bottobenteng  Kecamatan  Majauleng  Kabupatan  Wajo. Masalah  pokok  diurai  dalam  dua  sub  masalah,  yakni:  1)  faktor-faktor  apakah  yang perjodohan? 2)  Bagaimana  dampak  perjodohan  terhadap  anak  dalam  membangun  rumah tangga pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar’I dan sosiologis.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perjodohan  yang  terjadi  di  Desa Bottobenteng  Kecamatan  Majauleng  Kabupaten  Wajo  bersifat  memaksa  dan  memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan  tanpa  izin  dari  wanita  yang  akan  nikah,  maka  kepada  wanita  itu  diberi  hak memilih  untuk  tetap  melanjutkan  atau  tidak.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  sebelum perjodohan didiskusikan dengan  anaknya yang  akan dijodohkan dan dilakukan perkenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter, sehingga perjodohan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak yang dijodohkan.
Kata Kunci: Perspektif hukum Islam, Perjodohan, dan Masyarakat

## Abstract
The main problem of this research is how the perspective of Islamic law on matchmaking in the  community  of  Bottobenteng  Village,  Majauleng  District,  Wajo  Regency.  The  main problem is broken down into two sub-problems, namely: 1) what factors are matchmaking? 2) What is the impact of matchmaking on children in building a household in the community of Bottobenteng Village, Majauleng District, Wajo Regency? The method used in this study is  a  qualitative  method  with  a  syar'i  and  sociological  approach.  The  results  of  this  study indicate  that  the  matchmaking  that  occurred  in  Bottobenteng  Village,  Majauleng  District, Wajo Regency is coercive and has different impacts on the children who are matched. If a marriage is carried out without the permission of the woman who will marry, then the woman is given the right to choose whether to continue or not. The implication of this research is that before matchmaking is discussed with their children who will be matched and introduced to each other so that they know each other's nature and character, so that the matchmaking carried out has a positive impact on the household life of the betrothed child.

## Keywords: Islamic law perspective, matchmaking, and society
Riska, Patimah, Nila Sastrawati

## A. Pendahuluan
Perjodohan  adalah  salah  satu  cara  yang  ditempuh  masyarakat  dalam  menikah.  Tak ada  ketentuan  dalam  syariat  yang  mengharuskan  atau  sebaliknya  melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon  pendamping  yang  baik  agamanya.  Pernikahan  melalui  perjodohan  ini  sudah lama usianya. Dizaman Rasul saw pun pernah terjadi. 1
Aisyah  ra  yang  kala  itu  masih  anak-anak  dijodohkan  dan  dinikahkan  dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan muslimah. 2
Akhirnya,  ia  pun  dinikahkan  dengan  mahar  hafalan  al-Qur’an.  Dalam  konteks  ini, Rasul  saw  yang  menikahkan  pasangan  sahabat  ini  berdasarkan  permintaan  dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari  orang  lain,  yaitu  Rasul  saw.  Tentu  saja  dalam  persetujuan  dari  mempelai perempuan. 3
Perjodohan  yang  dilakukan  orang  tua  untuk  anak,  hanyalah  salah  satu  jalan  untuk menikahkan  anaknya  itu  dengan  seseorang  yang  dianggap  tepat  menurut  mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak.
Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain,tapi hendaknya tetap meminta  izin  dan  persetujuan  dari  anaknya,  agar  pernikahan  yang  dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan  yang  dibangun  diatas  dasar  keterpaksaan  adalah  haram  hukumnya,  dan
1 Yeni  Mulyati, Perjodohan  Secara  Paksa  Perspektif  hukum  Islam  Studi  Kasus  di  Desa  Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h.15
2 Yeni  Mulyati, Perjodohan  Secara  Paksa  Perspektif  hukum  Islam  Studi  Kasus  di  Desa  Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga , h.15
3 Yeni  Mulyati, Perjodohan  Secara  Paksa  Perspektif  hukum  Islam  Studi  Kasus  di  Desa  Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga , h.15
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.
Pada pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan  tujuan    membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa 4 .  Sedangkan  sesorang  orang  yang melangsungkan  perkawinan  yang  didasari  keinginan  orang  tua  (perjodohan)  harus melakukan perkawinan tanpa keingianan untuk membangun rumah tangga.
Menurut  Islam,  perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  suci  yang  kuat  dan  kokoh untuk  hidup  bersama  yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  saling  mengasihi. Perkawinan 5 merupakan  fitrah  manusia  yang  harus  terjadi  pada  kehidupan  sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. 6 Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat  berhubungan  satu  sama  lain,  saling  mencintai,  menghasilkan  keturunan,  dan hidup  berdampingan  secara  damai  dan  sejahtera  sesuai  dengan  perintah  Allah  dan petunjuk Raulullah SAW. 7
Namun  adapun  perjodohan  yang  terkadang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo adalah dengan cara pihak laki- laki dapat melihat pihak perempuan terlebih dahulu, tapi tidak untuk pihak wanita ada yang  tidak  diberitahukan  terlebih  dahulu.  Apabila  mempelai  laki-laki  sudah  setuju maka pihak laki-laki akan melamar kepada orang tua pihak perempuan apabila orang tuanya  sudah  menerima  dan  menyetujui  maka  perkawinan  akan  dilangsungkan
4 Sahruddin, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia (Depok:  Raja  Grafindo  persada, 2020),h.34
5 Sulaiman Rasyid, Fikih Islam (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), h. 36
6 Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam , jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020), h. 206
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
berdasarkan tanggal yang telah ditentukan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada mempelai perempuan.
Banyak  orang  tua  yang  beranggapan  bahwa  dengan  menikahkan  anaknya  dengan seoarang  yang  dipilih  adalah  hal  yang  terbaik  untuk  anaknya.  Namun  tidak  semua anak  yang  dijodohkan  bisa  menerima  perjodohan  dengan  ikhlas  dan  suk a  rela,  ada anak  yang  tidak  mau dan  terpaksa  yang  menyababkan  perkawinan  yang  tersebut dilakukan secara terpaksa.
Dengan  keterpaksaan  bagaimana  melakukan  perkawinan  bisa  membentuk  keluarga yang sakina  mawadda  warahma sesuai  dengan  tujuan  dari  perkawinan.    Dari  sini peneliti  akan  melakukan  penelitian  terhadap  perspektif  hukum  Islam  terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupatan Wajo.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research atau  penelitian  lapangan  yang  bersifat deskriptif  yang  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  menyeluruh  dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala- gejalanya.  Peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  karena  disini  peneliti  akan mendeskripsikan  hasil  wawancara  yang  kemudian  dipaparkan  dalam  bentuk deskripsi.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi atau  Pengamatan  yaitu  kegiatan  pengumpulan  data  dengan  cara  melihat  langsung objek  penelitian  yang  menjadi  focus  penelitian. 8 Peneliti  melakukan  pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 2) Wawancara ( interview) adalah situasi  peran  antara  pribadi  bertatap  muka (face  to  face) ,  ketika  seseorang  yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban  relevan  dengan  penelitian  kepada  seseorang  responden  yaitu
8 M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2007), h. 114.
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten . 9 3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan- laporan  untuk  mencari  informasi  yang  diperlukan. 10 Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan penulisan  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumen  adalah  merupakan pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian kualitatif.

## C. Hasil penelitian
Perjodohan  sudah  lama  terjadi  di  Desa  Bottobenteng  Kecataman  Majauleng Kabupaten Wajo, orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang dianggap baik, dan layak dijadikan menantu.Realita perjodohan yang terjadi  di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo sebagian besar perjodohan dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya, anak diberitahu tentang pernikahan tersebut setelah lamaran diterima,  adapun  beberapa  faktor  penyebab  perjodohan  adalah  faktor  hubungan kekeluargaan  dari  faktor  ini  ada  5  kasus  perjodohan  yang  peneliti  temukan,  faktor ekonomi dari faktor ini ada 2 kasus perjodohan , faktor keinginan orang tua melihat anaknya menikah terdapat 3 kasus perjodohan  , faktor keinginan orang tua memiliki cucu terdapat 3 kasus perjodohan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat  2  kasus  perjodohan  ,  dan  faktor  umur  terdapat  2  kasus  perjodohan.  Total responden  yang  peneliti  teliti  terdapat  15  responden  yang  dijodohkan  dan menjodohkan anaknya.
Dampak dari perjodohan terhadap anak yang dijodohkan  dalam membangun rumah tangga yang sakina, mawadda, dan warahma dari 15 responden yang diteliti adapun dampak dari perjodohan yang dirasakan dalam membangun rumah tangga berbeda- beda ada tidak dapat membangun rumah tangganya, membutuhkan waktu yang lama
9 Amiruddin  dan  Zainal  Abidin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2008), h. 82.
10 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) , h. 65.
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
untuk  menumbuhkan  perasaan  cinta  dan  membangun  rumah  tangga,  dan  ada  yang merasa bahagia dengan perjodohan sehingga dapat membangun rumah tangga yang sakina, mawadda, dan warahma .
Sebagian besar perjodohan yang dilakukan langgeng membangun rumah tangga yang sesuai  dengan  tujuan  dari  perkawinan  dan  bahwa  sampai  saat  ini  sudah  walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta diantara meraka seperti dalam kasus perjodohan HW dan IT yang awal penikahan tidak menerima dan karena  paksaan  harus  menikah  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk membangun rumah tangga. Tetapi karena kesabaran dan  keikhlasan membuat rumah tangga meraka langgeng dan harmonis.
Ada  pula  kasus  perjodohan  yang  rasakan  oleh  AD,  GW,  DRW,  FW,  MT,  JR, SHL,SF,IA,HIA, dan IE, mereka justru merasa bahagia dengan perjodohan tersebut dan perjodohan yang dirasan oleh mereka justru berdampak postif dalam membangun rumah tangga karean dengan adanya perjodohan meraka dipertemukan.  Tetapi ada pula yang tidak langgeng seperti yang terjadi pada DW yang dimana dia tidak dapat melanjutkan  rumah  tangganya  karena  merasa  tidak  ada  kecocokan  dengan  mantan suaminya.  Dan  seperti  yang  terjadi  dengan  IW  yang  tidak  bisa  melanjutkan  rumah tangganya karena tidak dapat mencintai suaminya dan rasa sakit hatinya yang ingin melanjutkan pendidikan.
Secara umum dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan ijbar (kawin  paksa)  atau  dapat  juga  dikatakan  perjodohan  yang  bersifat  memaksa,  akan tetapi  hanya  menyebutkan  beberapa  ayat  yang  menjelaskan  tentang  problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon pada masa itu. 11 Pemahaman yang baik dan i`tikad yang baik adalah termasuk nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hamba hambanya. 12
11 Almatul  Mujanah,  “ Analisi  Hukum  Islam  Tentang  Kawin  Paksa  di  Dusun  Tumpang  Desa  Geger Kabupaten Madiun ”, h. 55
12 Dr.  H.  Abd.  Halim  Talli,  M.Ag, Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada ,  (UII  Pres  Yogyakarta, 2014) h. 64
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
Di dalam Al-Qur’an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya),tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki  yang  dicintainya  sementara  seorang  wali  enggan  atau  tidak  mau menikahkannya. 13
Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah dalam Al – Qur’an Surat Al-Nur 24:32 yang berbunyi:
َ ۡ لٱ ْاوُحِكن َ أَو
نِم ُ هللَّٱ ُمِهِنۡغُي َء ٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚۡمُكِئٓاَموَإِ ۡمُكِداَبِع ۡنِم َينِحِلَٰهصلٱَو ۡمُكنِم َٰ َمَََٰي ٞميِلَع ٌعِسَٰ َو ُ هللَّٱَو  ۗۦِهِل ۡضَف
Terjemahnya:“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu  dan orangorang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ”. 14
Dari suratan-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan perkara perkawinan kepada wali dari wanita, mereka berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka. Dengan  demikian  kedudukan  wali  mujbir  sangat  tinggi  dalam  menentukan  akad perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu  Dawud,  dinyatakan:  “Dari  Abu  Hurairah  berkata:  Rasulullah  saw bersabda:Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam,maka itulah izinnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa”(HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa‟i dan at-Turmudzi) 15
Dari  hadits  Abu  Hurairah  ini  dapat  dipahami,  bahwa  wali  tidak  mempunyai  hak apapun pada seorang janda dalam menentukan calon suaminya dan seorang wali harus meminta  izin  bila  ingin  mengawinkan  seorang  anak  perempuan.  Para  fuqaha‟
13 Almatul  Mujanah,” Anallisi  Hukum  Islam  Tentang  Kawin  Paksa  di  Dusun  Tumpang  Desa  Geger Kabupaten Madiun” , h. 55
14 Adam Gunawan,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ),” h.47
15 Muhammad Abd al-„A ziz a l-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III, h.97.
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
memang  berbeda  pendapat  tentang  masalah  wali  mujbir,  baiktentang  siapa  yang berhak menjadi wali mujbir maupun tentang wewenang mereka terhadap perkawinan orang yang ada di bawah perwaliannya. 16
Pendapat  Ibnu  Hazm  dan  Ibnu  Syubramah,  ayah  tidak  boleh  mengawinkan  anak perempuan yang masih kecil, kecuali bila ia telah baligh dan mendapat izi darinya. Adapun  haditst  tentang  perkawinan  antara  Siti  “Aisyah  dengan  Nabi  Muhammad SAW,  terjadi  ketika  Siti  „Aisyah  masih  kecil  dan  hal  itu  terjadi  di  Mekkah  atau sebelum hijrah ke Madinah, atau dengan perkataan lain sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum datang perintah untuk meminta izin pada anak perempuan yang masih gadis ketika ia akan dinikahkan. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah ini sesuai  dengan  pendapat  dokter-dokter  zaman  sekarang  yang  melarang  perkawinan anak  perempuan  yang  masih  kecil  (belum  dewasa),  karena  tidak  baik  bagi kesehatan. 17
Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi Allah. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah  Rasulullah  saw.  yang  bertujuan  untuk  mendirikan  keluarga  yang  harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji. 18
Dalam  Agama  Islam  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  memenuhi  apa  yang  menjadi perintah  Agama  dalam  rangka  untuk  membangun  rumah  tangga  yang  harmonis sejahterah . 19 Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita
16 Adam Gunawan,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang),” h.48
17 Adam Gunawan,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang) ,” h.48
18 Putri  Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Ujung  Bulu  Kabupaten  Bulukumba) ,  jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021), h. 837
19 Muhammad  Jamal  Jamil,” Pembuktian  di  Peradilan  Agama  “,Jurnal  Al-Qadau. Vol.  4  No.  1,  Juni 2017, h.26
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 20
Perkawinan merupakan akad yang miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 21 Nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. 22
Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita- cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya 23 . Islam telah menegaskan pernikahan  sebagai  mitsaqan  ghalizhan  yaitu  perjanjian  yang  sangat  kuat  karena syariat  perkawinan  dalam  Islam  terkait  dengan  dimensi  teologis,  filosofis  dan sosiologis. 24 Perkawinan  mempunyai  kedudukan  yang  penting,  karena  dengan perkawinanterbentuklah  ikatan  secara  resmi  antara  dua  orang  yang  berlainan  jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga 25
Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon  mempelai  telah saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan pesetujuan dintara pihak-pihak yang akan nikah. Karena pihak waanita tidak langsung melaksanakan “ijab”, maka agama mensyaratkan adanya izin
20 Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020), h. 12
21 Jusmiati,  Asni,  Musyfikah  Ilyas, Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Mengenai  Larangan  Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021), h. 61
22 Khairah  Zul  Fitrah,  Darussalam, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penentuan  Kuantitas  Boka  Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara , , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019), h. 51
23 Kurnia Munir, Zulfahmi, Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru), jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021), h. 490
24 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam . Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105
25 Muhammad  Saleh  Ridwan, Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini),  Jurnal  Al-Qadau. Vol.  2  No.  1,  2015, h. 15
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
dan  persetujuan  dari  seorang  wanita  sebelum  dilaksanakan  perkawinannya. 26 Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil, atau  pernikahan  tidak  sah  bukan  sekedar  tidak  sempurna  sebagaimana  pendapat sebagian ahli fiqih. 27
Rasulullah  SAW  bersabda:  “tidak  boleh  dinikahkan  orang  yang  tidak  mempunyai jodoh  hingga  dimintakan  perintahnya  dan  tidak  pula  gadis  hingga  dimintakan  izin (nya).  Mereka  berkata:  ya  Rasulullah,  bagaimana  tanda  izinnya?  Jawab  Rasulullah SAW “diam”.(HR Bukhari dan Muslim).
Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau menolak pernikahannya itu berdasarkan hadist:
“Dari  Ibnu  Abbas  bahwasanya  Jariya,  seorang  gadis  telah  menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW menyuruhnys untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud,Ibnu Majah dan Ad- Daruquthni).
Perjodohan yang terjadi dilakukan berbagai faktor dan dampak yang dirasakan oleh orang  yang  dijodohkan  pula  berbeda  dan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti    dari  15  kasus  perjodohan  yang  terjadi  di  Desa  Bottobenteng  Kecamatan Majauleng  Kabupaten  Wajo,  2  diantaranya  harus  gagal  membangun  rumah  tangga atau bercerai dan 2 diantaranya membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta  dan dibutuhkan keiklasan dan kesabara sehingga rumah tangga nya dapat  bertahan,  adapun  11  kasus    lainnya  merasa  bahagia  dan  dapat  membangun rumah tangga yang awalanya tidak saling mengenal  dan tidak saling mencintai tetapi seiring berjalannya waktu perasaan cinta  tumbuh di antara meraka.
26 Almatul  Mujanah,” Anallisi  Hukum  Islam  Tentang  Kawin  Paksa  di  Dusun  Tumpang  Desa  Geger Kabupaten Madiun ”, h. 57-58
27 M. Tahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam ,(Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
Dan perspektif hukum Islam tehadap perjodohan yang bersifat memaksa dapat saja dilakukan  oleh  orang  tua  selagi  memenuhi  syarat  dari  wali  mujbir,  dan  bentuk pemaksaan yang dilakukan tidak berupa ancaman. Perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng  Kecamatan  Majauleng  Kabupaten  Wajo  dapat  dikatakan  sah  selagi dalam  perjodahan  tersebut  anak  yang  dijodohkan  tidak  menentan  hanya  diam,  dan tidak  ada  unsur  ancaman  didalamnya  maka  orang  tua  atau  wali  mujbir  dapat melakukan  perjodohan.  Tetapi  alangkah  baiknya  perjodohan  dilakukan  dengan meminta persetujuan dari anak dan memberikan waktu untuk saling mengenal agar perjodohan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang dirasan oleh DW dan IW yang harus mengorbankan dirinya dan pendidikannya demi menjaga nama baik keluarganya.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Faktor  penyebab  Perjodohan  yang  terjadi  di  Desa  Bottobenteng  adalah  faktor hubungan kekeluargaan dari faktor ini ada 5 kasus perjodohan yang peneliti temukan, faktor  ekonomi  dari  faktor  ini  ada  2  kasus  perjodohan,  faktor  keinginan  orang  tua melihat  anaknya  menikah  terdapat  3  kasus  perjodohan,  faktor  keinginan  orang  tua memiliki cucu terdapat  3 kasus  perjodohan,  faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terdapat 2 kasus perjodohan , dan faktor umur terdapat 2 kasus perjodohan. Dari 15 kasus  perjodohan yang terjadi di  Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 2 diantaranya harus gagal membangun rumah tangga atau bercerai dan 2 diantaranya membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta dan  dibutuhkan  keiklasan  dan  kesabara  sehingga  rumah  tangga  nya  dapat  bertahan, adapun 11 kasus  lainnya merasa bahagia dan dapat membangun rumah tangga yang awalanya tidak saling mengenal  dan tidak saling mencintai tetapi seiring berjalannya waktu perasaan cinta  tumbuh di antara meraka.
Perspektif  hukum  Islam  tehadap  perjodohan  yang  bersifat  memaksa  dapat  saja dilakukan  oleh  orang  tua  selagi  memenuhi  syarat  dari  wali  mujbir,  dan  bentuk
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
pemaksaan  yang  dilakukan  tidak  berupa  ancaman.  Perjodohan  yang  terjadi  di  Desa Bottobenteng  Kecamatan  Majauleng  Kabupaten  Wajo  dapat  dikatakan  sah  selagi dalam  perjodahan  tersebut  anak  yang  dijodohkan  tidak  menentan  hanya  diam,  dan tidak  ada  unsur  ancaman  didalamnya  maka  orang  tua  atau  wali  mujbir  dapat melakukan perjodohan, serta anak yang dijodohkan ikhlas menerima perjodohan. Dan perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo ada 13 yang telah sesuai dengan hukum Islam dan 2 yang tidak sesuai dengan hukum Islam  yang  dirasakan  oleh  DW  dan  IW  yang  harus  mengorbankan  dirinya  dan pendidikannya sehingga tidak ada keikhlasan dan membangun rumah tangga.
2. Saran
a. Bagi anak gadis yang akan menikah atau orang tua yang akan menikahkan anaknya, hendaklah memilih calon pasangan yang pertama karena agamanya (taat beribadah), elok parasnya, berasal dari keluarga yang baikbaik, dan bertanggung jawab kepada keluarga. Bagi anak yang terlanjur dijodohkan oleh orang tuanya hingga membangun sebuah  rumah  tangga,  sebaiknya  saling  berkomitmen  untuk  menjaga  keutuhan pernikahan sehingga tidak akan timbul perceraian dikarenakan kesalahpahaman dan ketidakcocokan satu sama lain.
b. Dari  pihak  orang  tua,  hendaknya  jangan  terburu-buru  ketika  menikahkan anaknya.Berilah  kesempatan  untuk  saling  kenal  dalam  hal  karakter  masing-masing agar ketika tercipta rasa saling menerima.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur'an dan Terjemah Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data (Cet.  I,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010) Talli,  Abd.  Halim, Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada ,  (UII  Pres  Yogyakarta, 2014) h. 64
Maloko, M. Tahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam , (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221
Riska, Patimah, Nila Sastrawati
Moh.  Soehadha, Metodologi  Penelitian  Sosiologi  Agama (Kualitatif)  (Yogyakarta:  Teras, 2008),
Muhammad Abd al-Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III,
Ridwan,  Muhammad  Saleh, Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional , (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
Sahruddin, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia (Depok:  Raja  Grafindo persada, 2020)
Syamsuddin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
Sulaiman Rasyid, Fikih Islam (Jakarta: Attahiriyyah, 1955)

## Jurnal
Fatimah  Zahrah,  Patimah, Realisasi  Isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di Pengadilan Agama, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020)
Hj.  Asni, Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam . Vol. XIV No. 1 (2014)
Husna  Sulfiyah,  Hartini  Tahir, Konsep  Kafa’ah  Pada  Perkawinan  Anggota  TNI  dalam Perspektif Hukum Islam , jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020)
Jamil, Muhammad Jamal,” Pembuktian di Peradilan Agama “,Jurnal Al-Qadau. Vol. 4 No. 1 (2017)
Jusmiati,  Asni,  Musyfikah  Ilyas, Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021)
Khairah Zul Fitrah, Darussalam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat  Perkawinan  Suku  Muna  di  Kecamatan  Katobu  Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi Tenggara , , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019)
Kurnia  Munir,  Zulfahmi, Pengaruh  Status  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Strata  Sosial Masyarakat  Disulawesi  Selatan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  kabupaten Barru), jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021)
Putri  Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ), jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021)
Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau. Vol. 2 No. 1,2015
Supardin, “Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam” Jurnal Al qadau, No. 2 (2014)

## Peraturan Perundang-undangan
Riska, Patimah, Nila Sastrawati

## Republik Indonesia,  Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Skripsi
Mulyati,  Yeni, Perjodohan  Secara  Paksa  Perspektif  hukum  Islam  Studi  Kasus  di  Desa Bantarbarang  Kecamatan  Rembang  Kabupaten  Purbalingga, (Purwokerto:  IAIN Purwokerto, 2020),
Gunawan, Adam, Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa  Labuan  Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Pandeglang) ,  (Serang:  Fakultas  Syari’ah Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)
Mujanah,  Almatul, Anallisi  Hukum  Islam  Tentang  Kawin  Paksa  di  Dusun  Tumpang  Desa Geger  Kabupaten  Madiun ,  (Ponogoro:  fakultas  syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri Ponogoro, 2019)

## Wawancara
DW(42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 25 januari  2022 GW (38 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  2 februari 2022 HW (42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari  2022 IW (27 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 04 februari  2022 DRW (28 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  04 februari  2022 AD dan K, warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  04 februari  2022 FW (39 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  24 januari  2022 IE (42 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari  2022 IT (49 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari  2022 SF (31 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga 24 januari  2022 IA (59 tahun), warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  24 januari  2022 MT (42 tahun) , warga desa Bottobenteng, wawancara , Bottodongga  24 januari  2022