## PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016)
(Simple Proofing Process in the Court Decision of Bankruptcy Case)
Iwan Sidharta
Program Studi Kenotariatan, Program Magister Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail: iwslaw@yahoo.com

## Abstrak
Penafsiran  terhadap  pembuktian  sederhana  dalam  persidangan  permohonan  kepailitan sering  ditasfirkan  berbeda-beda,  baik  oleh  majelis  hakim  maupun  saksi  ahli.  Hal  ini berdampak  pada  penerapannya,  yaitu  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara. Metodologi penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  pembuktian  sederhana  dalam  perkara  permohonan  kepailitan  sering ditafsirkan berbeda-beda oleh majelis hakim, padahal Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang  Kepailitan  dan  PKPU  sudah  cukup  jelas  bermaksud  mencapai  tujuan  hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal tersebut terjadi pula pada kasus Putusan Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, yang menurut penilaian hakim bahwa syarat pembuktian sederhana sebagaimana yang diajukan pemohon pailit debitor tidak bersifat sederhana, meskipun  pemohon  pailit  sudah  membuktikan  dan  mendalilkan  adanya  2  (dua)  atau lebih  kreditor  perusahaan  dan  tunggakan  gaji  terhadap  karyawan  yang  nilainya mencapai Rp 3 milyar sebagai syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Dalam  kasus  tersebut,  hakim berpendapat bahwa hutang gaji terhadap karyawan dapat menjadikan syarat pembuktian menjadi  tidak  sederhana,  sedangkan  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  PKPU sudah jelas mengatakan bahwa jika  debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, maka  debitor  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Kata kunci: pailit, pembuktian sederhana, putusan hakim.

## Abstract
The  interpretation  of  simple  proofing  in  bankruptcy  petition  hearings  is  often interpreted  differently,  both  by  the  panel  of  judges  and  experts.  Those  different interpretations affect such kind of legal uncertainty and injustice for litigant parties. To exam  simple  proofing  matter,  this  study  uses  normative  legal  research  method.  Based on this study could be known that simple proofing process in bankruptcy petition cases is often interpreted differently by the panel of judges, whereas Article 8 paragraph (4) of  the  Bankruptcy  Act  and  the  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  are  clear enough wants to reach legal certainty, justice,  and expediency. In the case of Decision Number  515  K/PDT.SUS/2016,  the  judges  argued  that  the  simple  evidentiary requirements  as  proposed  by  the  debtor  bankruptcy  petitioner  are  not  simple,  even

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
though  the  bankruptcy  petitioner  has  proven  and  postulate  that  there  are  2  or  more corporate creditors and salary arrears for employees whose value reaches  Rp 3 billion as a proof of condition as according to Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Act. The  judges  believes  that  salary  payable  to  employees  could  make  the  proofing requirements not simple,  while the Bankruptcy Act clearly states that if the  debtor has two or more  creditors and does not pay in full at least one debt that has matured and can be billed, debtor could be declared bankrupt by court decision, either upon his own application or because of the request from one or more of his creditors.
Keywords: bankruptcy, judge’s decision, simple proofing process.

## A. Pendahuluan
Dalam  menyelesaikan  perkara  perdata,  salah  satu  tugas  hakim  adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif  melalui  pembuktian.  Dengan  demikian,  pembuktian  bermaksud  untuk memperoleh  kebenaran  suatu  peristiwa  dan  bertujuan  untuk  menetapkan  hubungan hukum  antara  kedua  pihak  dan  menetapkan  putusan  berdasarkan  hasil  pembuktian. 1 Demikian pula pembuktian secara sederhana dalam kasus permohonan kepailitan dalam persidangan  di  Pengadilan  Niaga,  maka  hakim  akan  memutus  perkara  berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan.
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). 2 Sedangkan, “Pembuktian  sederhana”  sebagaimana  dalam  Pasal 8  ayat  (4)  UU  Kepailitan,  adalah “Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  jelas  bahwa  yang  harus  dibuktikan  secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:
1.  Ada  dua  atau  lebih  kreditor.  Kreditor  adalah  orang  yang  mempunyai  piutang karena  perjanjian atau  undang-undang  yang  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan. 3 “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
1 Tata  Wijayanta, et  al. , Laporan  Penelitian  Penerapan  Prinsip  Hakim  Pasif  dan  Aktif  serta Relevansinya  Terhadap  Konsep  Kebenaran  Formal (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, 2009), hlm. 1.
2 Indonesia  (a), Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , UU No. 37 Tahun 2004, Psl. 1 angka 1.
3 Ibid. , Psl. 1 angka 2.
2.  Ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  yang  tidak  dibayar  lunas oleh  debitor.  Artinya  adalah  ada  kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah jatuh  waktu,  baik  karena  telah  diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu penagihannya  sebagaimana  diperjanjikan,  karena  pengenaan  sanksi  atau  denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. 4
Yang  dimaksud  dengan  “fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana” adalah adanya fakta  2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang  yang telah jatuh waktu dan  tidak  dibayar.  Sedangkan  perbedaan  besarnya  jumlah  utang  yang  didalihkan  oleh pemohon  pailit  dan  termohon  pailit  tidak  menghalangi  dijatuhkannya  putusan pernyataan pailit. 5
Pailit  sendiri  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  debitor  tidak  mampu  untuk melakukan  pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para  kreditornya. Keadaan  tidak  mampu  membayar  lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan  kondisi keuangan  ( financial  distress )  dari  usaha  debitor  yang  telah  mengalami  kemunduran. Sedangkan,  kepailitan  merupakan  putusan  pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum atas  seluruh  kekayaan  debitor  pailit,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada  di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan  tersebut  untuk  membayar  seluruh  utang  debitor  pailit  tersebut  secara proporsional ( prorate parte ) dan sesuai dengan struktur kreditor. 6
Tujuan  dari  adanya  hukum  kepailitan  ini  pada  umumnya  ialah  untuk kepentingan  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  masalah  utang-piutang  secara  adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut ST. Remy Sjahdeini, “hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitor untuk melunasi piutang  masing-masing  kreditor  berdasaran  urutan  prioritasnya.  Sebelum  dibagikan kepada para kreditor, harta debitor oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum.” 7
Berdasarkan  hal  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui bagaimana  penerapan  pembuktian  sederhana  dalam  perkara  kepailitan,  dan  eksistensi pembuktian 2 (dua) kreditor dalam putusan pailit di Indonesia.
4 Ibid. , Penjelasan Psl. 2 ayat (1).
5 Ibid. , Penjelasan Psl. 8 ayat (4).
6 M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 1.
7 Emmy  Yuhassarie,  “Undang-Undang  Kepailitan  dan  Perkembangannya,”  (makalah disampaikan  pada  Lokakarya  Terbatas  “Masalah-Masalah  Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum  Bisnis Lainnya,” Jakarta, 26-28 Januari 2004), hlm. 15.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis  metodologi  penelitian  ini  ialah  metodologi  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  bahan  pustaka  atau  data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 8
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan mengikat  di  masyarakat,  dan  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  termasuk putusan pengadilan. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  hasil-hasil  seminar  atau  pertemuan ilmiah  lainnya,  dokumen  pribadi  atau  pendapat  dari  kalangan  pakar  hukum  sepanjang relevan  dengan  objek  penelitian. 9 Selain  kedua  bahan  hukum  itu,  lalu  ada  lagi  yang disebut  sebagai  bahan  hukum tertier,  yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang  memberikan petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti kamus hukum. 10
Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  terutama  mengacu kepada  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hukum  perdata  serta  kepailitan,  dan putusan-putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan persoalan kepailitan. Putusan pengadilan yang diteliti difokuskan pada Putusan Perkara Nomor 515
K/PDT.SUS/2016.

## C. Pembahasan

## 1. Kepailitan dan Proses Pembuktian Sederhana
Kepailitan  merupakan  sitaan  umum  yang  mencakup  seluruh  kekayaan  debitor untuk  kepentingan  semua  kreditornya.  Tujuan  kepailitan  adalah  pembagian  kekayaan debitor  oleh  kurator  kepada  semua  kreditor  dengan  memperhatikan  hak-hak  mereka masing-masing. 11
Kartono  memberikan  pendapatnya  mengenai  kepailitan  yakni  kepailitan  adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditor  bersama-sama,  yang  pada  waktu  si  debitor  dinyatakan  pailit  mempunyai piutang  dan  untuk  jumlah  piutang  yang  masing-masing  kreditor  memiliki  pada  saat itu. 12
Terminologi  “kepailitan  ( bankrupt )”  berkorelasi  dengan  kata  “ insolvency ,”  arti kata  ini  dalam Black’s  Law  Dictionary adalah  “ the  condition  of  being  unable  to  pay debts as they fall due or in the ussual course of business. ” Apabila diterjemahkan secara
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.
9 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1982), hlm. 24.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit. , hlm. 15.
11 Suci,  dan  Poesoko, Hukum  Kepailitan  Kedudukan  dan  Hak  Kreditur  Separatis  atas  Benda Jaminan Debitur Pailit (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 64.
12 Munif Rochmawanto, “Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan,” Jurnal Independent (Vol. 3, No. 2, 2015): 28.
bebas  berarti  keadaan  di  mana  seseorang  atau  badan  hukum  tidak  mampu  membayar utang mereka pada saat jatuh tempo. 13
Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan diatur mengenai asas-asas kepailitan yang tercantum di dalam Penjelasan UU Kepailitan yakni asas integrasi, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha. Terkait dengan  asas  keseimbangan  menyatakan  bahwa  undang-undang  ini  hanya  mengatur beberapa ketentuan dari asas keseimbangan yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pranata  lembaga  kepailitan  oleh  debitor yang  tidak  jujur,  di  lain  pihak  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  pranata  dan  lembaga  kepailitan  oleh  kreditor  yang  tidak  beriktikad baik. 14
Mengenai syarat-syarat kepailitan yang dapat diajukan ke pengadilan setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1)  UU Kepailitan yang memberikan ketentuan sebagai berikut:
Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  satu  atau  lebih kreditor.  Sebagaimana  penjelasan  mengenai  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  juga mengisyaratkan  bahwa  hakim  memutus  berdasarkan  pembuktian  sederhana.  Proses pembuktian  sederhana  dalam  proses  permohonan  pailit  harus  memenuhi  sebagaimana dijelaskan  di  dalam  Pasal  8 ayat  (4)  UU  Kepailitan  yang  menyatakan  sebagai  berikut: “Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan  pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”
Pada proses kepailitan undang-undang hanya menentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU  Kepailitan  bahwa  permohonan  dapat  dibuktikan  secara  sederhana  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan adanya dua atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih. Namun  UU  Kepailitan  tidak  memberikan  penjelasan  secara  rinci  mengenai  bagaimana pembuktikan  sederhana  dilakukan  sehingga  pelaksanaan  dan  penafsiran  dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan. 15
13 Purwadi,  “Penerapan  Ketentuan  Kepailitan  pada  Bank  yang  Bermasalah,” Jurnal  Perspektif (Ed. XVI, No. 3, Mei 2011): 160.
14 Usman R., “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan,” Badamai Law Journal (Vol. 1, No. 1, April 2016): 141- 158.
15 Erma  Defiana  Putriyanti,  dan  Wijayanta  T.,  “Kajian  Hukum  tentang  Penerapan  Pembuktian Hukum  tentang  Penerapan  Pembuktian  Sederhana  dalam  Perkara  Kepailitan  Asuransi,” Jurnal  Mimbar Hukum (Vol. 22, No. 3, 2010): 482-497.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Pembuktian  sederhana  dalam  praktik  di  Pengadilan  Niaga,  menjadi  tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)  UU Kepailitan. Puang berpendapat  bahwa  sering  terjadi  adanya  penafsiran  berbeda-beda  atau  inkonsistensi penafsiran  di  kalangan  majelis  hakim  tentang  ketidakjelasan  pengertian  pembuktian sederhana. 16
Ketentuan  pembuktian  sederhana  ini  mewajibkan  pembuktian  persyaratan kepailitan  dalam  hal  adanya  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  dan  minimal.  Tidak  adanya definisi  dan  batasan  yang  jelas  dalam  penggunaan  pembuktian  sederhana  sehingga membuka  perbedaan  yang  semakin  lebar  di  antara  para  hakim menafsirkan  pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan. 17

## 2. Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia
Selama  ini  pengadilan  baik judex  facti ,  maupun judex  juris ,  serta  para  ahli hukum memiliki penafsiran  yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Ketidaksamaan persepsi dalam memahami  makna  pembuktian  sederhana  ini  berdampak  pada  penerapannya,  yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.
Dalam  Pasal  6  ayat  (3)  UU  Kepailitan  atau  Pasal  8  ayat  (4)  UU    Kepailitan disebutkan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan: “Debitor yang mempunyai dua atau  lebih  Kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Selanjutnya  terhadap  ketentuan  tersebut  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  8 ayat  (4)  UU    Kepailitan:  “Yang  dimaksud  dengan  “fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana”  adalah  adanya  fakta  dua  atau  lebih  Kreditor  dan  fakta  utang  yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan  oleh  pemohon  pailit  dan  termohon  pailit  tidak  menghalangi  dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”
Perbedaan  penafsiran  terhadap  Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan  tersebut  terjadi seperti  pada  kasus  permohonan  kepailitan  Perkara  Nomor  515  K/PDT.SUS/2016  di mana  majelis  hakim  baik  pada  tingkat judex  factie maupun judex  juris menolak permohonan  kepailitan  yang  diajukan  debitor  badan  hukum  PT.  J  and  J  Garment Indonesia,  meskipun  berdasarkan  fakta  persidangan,  kuasa  hukum  pemohon  telah
16 Puang, Penerapan Asas  Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan Putusan Pailit (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), hlm. 3.
17 Robert,  Sunarmi,  Dedi  Harianto,  dan  Keizerina  Devi  Azwar,  “Konsep  Utang  dalam  Hukum Kepailitan  Dikaitkan  dengan  Pembuktian  Sederhana  (Studi  Putusan  No.:  04/PDT.SUS.PAILIT/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST),” USU Law Journal (Vol. 4, No. 4, 2016): 30-39.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
mendalilkan syarat kepailitan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Dalam hal lain,  majelis  hakim  mempertanyakan  hak-hak  hutang  karyawan  yang  belum  dibayar perusahaan,  yang  menganggap  syarat  pembuktian  sederhana  dianggap  menjadi  tidak sederhana.  Padahal  jika  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  pun,  dalam  Pasal  165-nya  disebutkan  bahwa:  “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit,  dengan  ketentuan  pekerja/buruh  berhak  atas  pesangon  sebesar  l  (satu)  kali ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang  penghargaan  masa  kerja  sebesar  1  (satu)  kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Pendapat  berbeda  tersebut  sebenarnya  berkaitan  dalam  menafsirkan  ketentuan Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan,  yang  dalam  praktik  hukum  dari  ketentuan  hukum tersebut muncul yang namanya “pembuktian sederhana.”
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  penafsiran  hukum  harus  dilihat  dari tujuannya,  yang  terbagi  atas  penafsiran  pasif  (penafsiran  makna  hukum  aslinya  atau sebenarnya)  dan  penafsiran  hukum  aktif  atau  responsif  (penafsiran  hukum  untuk memenuhi  kebutuhan  penegakan  hukum).  Penafsiran  hukum  dapat  dilakukan  apabila hukumnya  kurang  jelas  atau  tidak  jelas  atau  bertentangan  atau tumpang  tindih  dengan aturan  hukum  lainnya.  Apabila  aturan  hukumnya  sudah  jelas,  atau  kata-kata  yang tercantum dalam suatu ketentuan perundang-undangan sudah jelas dan tegas, maka hal itu  mengakhiri  pencarian  maksud  atau  penafsiran  hukumnya,  yang  disebut maxsim expressum facit cassare tacitum , yaitu, bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. 18

## 3. Eksistensi Pembuktian 2 (Dua) Kreditor dalam Putusan Pailit
Menurut  Pasal  8  ayat  (4)  UU  Kepailitan  disebutkan  bahwa “Permohonan pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  jelas  bahwa  yang  harus  dibuktikan  secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:
1. Ada 2 (dua) atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 19 “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. 20
2. Ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  yang  tidak  dibayar  lunas oleh  debitor.  Artinya  adalah  ada  kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 97-98.
19 Indonesia (a), loc. cit ., Psl. 1 angka 2.
20 Ibid. , Penjelasan Psl. 2 ayat (1).

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
jatuh  waktu,  baik  karena  telah  diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu penagihannya  sebagaimana  diperjanjikan,  karena  pengenaan  sanksi  atau  denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. 21
Dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kreditor  dalam  ayat  ini  adalah  baik  kreditor  konkuren,  kreditor separatis,  maupun  kreditor  preferen.  Khusus  mengenai  kreditor  separatis  dan  kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan  atas  kebendaan  yang  mereka  miliki  terhadap  harta  debitor  dan  haknya  untuk didahulukan. 22
Hukum  Kepailitan  Indonesia  tidak  membedakan  kepailitan  orang  perseorangan dengan  kepailitan  badan  hukum.  Hukum  kepailitan  Indonesia  sebagaimana  dieleborasi dalam  UU  Kepailitan,  mengatur  keduanya,  baik  kepailitan  orang  perseorangan  dan kepailitan badan hukum.
Dalam  kasus  Perkara  Nomor  515  K/PDT.SUS/2016,  pemohon  pailit  telah mendalilkan bahwa perseroaan memiliki hutang kepada pihak ketiga/kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2016, yang nilainya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan utang terhadap dan  rekanan  perusahaan  lainnya,  baik  dalam  mata  uang  Rupiah  maupun  Dollar,  yang jumlahnya  mencapai  sekitar  Rp  3.853.983.521,-  (tiga  milyar  delapan  ratus  lima  puluh tiga  juta  semiblan  ratus  delapan  puluh  tiga  ribu  lima  ratus  dua  puluh  satu  rupiah). Dengan demikian eksistensi keberadaan 2 (dua) kreditor dalam kasus permohonan pailit ini telah terpenuhi.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,  dalam  bukunya Pedoman  Menangani Perkara  Kepailitan , 23 menjelaskan  bahwa  mengenai  pembuktian  keberadaan  utang, haruslah  jelas  bahwa  utang  tersebut  adalah  utang  yang  tidak  dapat  dibantah  lagi keberadaannya  oleh  debitor.  Debitor  sudah  ditegur  oleh  kreditor  untuk  memenuhi kewajiban  utangnya,  tetapi  debitor  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut  atau  jika telah  ditentukan  secara  pasti  waktu  pemenuhan  kewajiban  debitor,  setelah  lewatnya jangka  waktu  tersebut  debitor  tidak  juga  memenuhi  kewajibannya,  termasuk  dalam kasus ini adalah utang gaji karyawan.
Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada utang yang menurut hakim tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana.  Sebagai  contoh,  dalam  Perkara  Nomor  515 K/PDT.SUS/2016, pemohon pailit atau dalam kasus  ini PT. J and J Garment Indonesia adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah  karyawan-karyawannya  upah  yang  belum  dibayar  sejak  bulan  Juni  2016  yang nilainya sudah ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
21 Ibid .
22 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.
23 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 143.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 1, Desember 2018. P-ISSN 2654-8747
Pada  saat  perusahaan  tidak  membayar  gaji  karyawannya,  maka  perusahaan tersebut  menjadi  debitor  dari  karyawan  posisinya  menjadi  kreditor  sehingga  dapat melakukan  gugatan  pailit  terhadap  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  pertimbangan  hakim yang  menjadikan  perhitungan-perhitungan  pembayaran  pesangon  sebagai  alasan permohonan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat berdasarkan UU Kepailitan.
Seluruh  harta  perusahaan  kemudian  akan  menjadi  harta  pailit  untuk  kemudian diserahkan  kepada  pengurusan  kurator  untuk  memenuhi  semua  kewajiban  perusahaan terhadap  para  kreditor.  Pada  dasarnya,  hak  karyawan  atas  pembayaran  upah  saat perusahaan  dipailitkan  telah  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  jika  merujuk  pada  UU  Kepailitan pembuktian  secara  sederhana  dalam  permohonan  pailit  adalah  pembuktian  mengenai fakta  adanya  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  serta  ada  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Utang di sini bisa mencakup utang terhadap  kreditor  preferen,  seperti  gaji  karyawan  yang  mempunyai  hak  mendahului karena  sifat  piutangnya  oleh  undang-undang  diberi  kedudukan  istimewa  (Pasal  1134 ayat  (2)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata/KUHPer).  Dengan  demikian  apabila mengacu  pada  undang-undang,  UU  Kepailitan  telah  memberikan  posisi  pembayaran upah karyawan untuk didahulukan pembayarannya.
Pembuktian  eksistensi  atau  keberadaan  kreditor  adalah  dengan  membuktikan adanya  utang  sebagaimana  dimuat  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan yang  telah  memberikan  teguran  kepada  debitor  untuk  membayar  kewajibannya,  tetapi debitor tidak juga membayarnya atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu  pembayaran  kewajiban  (utang)  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  debitor  tidak juga membayar utangnya.  Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.
Jika  hal  ini  yang  menjadi  pertimbangan hakim,  menurut  peneliti  adalah  sebuah pertimbangan  yang  keliru  karena  tanpa  pemikiran  yang  mendalam,  yang  sudah  sangat jelas bahwa 2 (dua) kreditor mendalilkan adanya utang dari perusahaan dan perusahaan tidak  membantahnya,  sehingga  pertimbangan  tersebut  seharusnya  ditolak  oleh judex juris .
Akibat  kekeliruan  yang  dilakukan  oleh judex  factie dan judex  juris dalam mempertimbangan dan menerapkan hukum terutama Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ini juga  mengakibatkan  permohonan  pailit  pemohon  pailit  ditolak  dengan  alasan  bahwa masalah  kepailitan  ini  adalah  “masalah  pembayaran  upah  buruh  yang  belum  dibayar termasuk  hak-hak  buruh  lainnya  oleh  pemohon  pailit,”  padahal  jelas-jelas judex  factie

## Jurnal Legal Reasoning
sendiri  mempertimbangkan  bahwa  terdapat  hutang  berupa  upah  yang  belum  dibayar sejak bulan Juni 2016 dan telah menjadi hutang  yang merupakan syarat pokok adanya permohonan kepailitan ini.
Tercantum  jelas  daftar  kreditor  sebanyak  60  (enam  puluh  kreditor)  dan  telah hadir  3  (tiga)  kreditor  dalam  persidangan  sebagaimana  tertulis  dalam  berita  acara persidangan bahkan judex factie telah mengakui adanya hutang pemohon pailit kepada 3 (tiga) kreditor dimaksud, yaitu:
1. Kreditor Karyawan PT. J and J yang diwakili Kuasanya;
2. Kreditor PT. Starnesia Garment yang diwakili oleh Kuasanya Agung Nugroho;
3. Kreditor PT. Maju Jaya Abadi yang diwakili oleh Hendi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2016.
Dengan  demikian  seharusnya judex  factie mengabulkan  permohonan  yang diajukan  oleh  pemohon  kasasi/pemohon  pailit  untuk  menyatakan  pemohon  kasasi berada dalam kondisi pailit karena dalam perkara kepailitan ini, telah terbukti secara sah bahwa:
1. Pemohon  kasasi  adalah  debitor  dari  para  kreditor-kreditor  yang  telah  diajukan sebagai  bukti  tertulis,  yaitu  60  (enam  puluh)  kreditor  dan  telah  dipanggil  dan diperiksa sebanyak 3 (tiga) kreditor secara langsung oleh judex factie ; dan
2. Pemohon kasasi sama sekali tidak membayar utang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor.
Namun  demikian,  peneliti  menilai  hakim  pada  tingkat judex  factie lebih memperhatikan  pada  hal-hal  di  luar  konteks  hukum  kepailitan,  yaitu  pertimbangan- pertimbangan  mengenai  hutang  perusahaan  terhadap  para  karyawan  yang  dianggap dapat  menimbulkan  sengketa  hukum,  serta  alasan-alasan  lain  diluar  konteks  substansi kepailitan. 24

## D. Simpulan
Penerapan  pembuktian  sederhana  dalam  perkara  kepailitan  di  Indonesia  masih belum ada kesatuan pemahaman dan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dari satu dengan  hakim  lainnya,  hal  itu  terlihat  dari  beberapa  kasus  kepailitan,  tidak  terdapat keseragaman pemahaman dari para hakim mengenai pembuktian sederhana.
Menurut  UU  Kepailitan  disebutkan  bahwa  eksistensi  pembuktian  2  (dua) kreditor dalam putusan pailit adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dan  dapat  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya  (Pasal  2 ayat (1) UU Kepailitan). Jika syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut telah dipenuhi maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan
24 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 14-15.
untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan telah terpenuhi (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan) .
Sebagaimana  pendapat  Paulus  Efendy  Lotulung,  yang  menyatakan  bahwa pengertian  tentang  pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan,  “Apabila  yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya  itu  sendiri  sudah  jelas  terbukti,  maka  dalam  hal  demikian  telah  memenuhi pembuktian  secara  sederhana.”  Adapun  mengenai  pertimbangan-pertimbangan  hakim yang sering menganggap bahwa hutang perusahaan terhadap karyawan berupa gaji dan tunjangan  lainnya  menjadikan  pembuktian  menjadi  tidak  sederhana,  tidak  boleh dianggap  sebagai  sengketa  yang  dapat  membatalkan  syarat  permohonan  pailit  jika merujuk Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Purwadi,  A.  “Penerapan  Ketentuan  Kepailitan  pada  Bank  yang  Bermasalah.” Jurnal Perspektif (Ed. XVI, No. 3, Mei 2011).
Putriyanti,  Erma  Defiana,  dan  Wijayanta,  T.  “Kajian  Hukum  tentang  Penerapan Pembuktian  Hukum  tentang  Penerapan  Pembuktian  Sederhana  dalam  Perkara Kepailitan Asuransi.” Jurnal Mimbar Hukum (Vol. 22, No. 3, 2010).
Robert,  Sunarmi,  Dedi  Harianto,  dan  Keizerina  Devi  Azwar.  “Konsep  Utang  dalam Hukum  Kepailitan  Dikaitkan  dengan  Pembuktian  Sederhana  (Studi  Putusan  No.: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).” USU  Law  Journal (Vol.  4, No. 4, 2016).
Rochmawanto,  Munif. “Upaya  Hukum dalam Perkara Kepailitan.” Jurnal Independent (Vol. 3, No. 2, 2015).
Usman,  R.  “Kepailitan  Terhadap  Bank  Berdasarkan  Asas  Keseimbangan  sebagai Perwujudan  Perlindungan  Kepentingan  Nasabah  Penyimpan.” Badamai  Law Journal (Vol. 1, No. 1, April 2016).

## Buku
Hadi,  M.  Shubhan. Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan . Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan  Widjaja. Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Puang. Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan  Putusan  Pailit . Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

## Jurnal Legal Reasoning
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1982.
Suci,  I.D.A.,  dan  Poesoko,  H. Hukum  Kepailitan  Kedudukan  dan  Hak  Kreditur Separatis  atas  Benda  Jaminan  Debitur  Pailit. Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo, 2016.
Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Wijayanta,  Tata, et  al. Laporan  Penelitian  Penerapan  Prinsip  Hakim  Pasif  dan  Aktif serta  Relevansinya  Terhadap  Konsep  Kebenaran  Formal. Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.

## Lain-Lain
Yuhassarie,  Emmy.  “Undang-Undang  Kepailitan  dan  Perkembangannya.”  Makalah disampaikan  pada  Lokakarya  Terbatas  “Masalah-Masalah  Kepailitan  dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,” Jakarta, 26-28 Januari 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU No. 37 Tahun 2004.
***