## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MASYARAKAT NELAYAN

## Israh Maudya Makmur, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: israhmaudyamakmur@gmail.com

## Abstrak
Penelitian menggunakan sampel penelitian dengan memilih beberapa orang yang terdiri dari  Punggawa,  Juragan/papalele,  dan  Buruh  Nelayan/sawi  desa  Pala’lakkang Kecamatan Galesong  Kabupaten Takalar, data yang diterima kemudian dianalisis untuk mengetahui  bagaimana  Sistem  Bagi  Hasil  Masyarakat  Nelayan  (Patorani)  di  Desa Pala’lakkang  Kecamatan  Galesong  Kabupaten  Takalar.  Hasil  penelitian  di  Desa Pala’lakkang  Kecamatan  Galesong  Kabupaten  Takalar  mengenai  Sistem  Bagi  hasil belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidak adilan biasa terjadi dilakuakan  oleh  pinggawa  kepada  sawi,  seperti  menyalahgunakan  modal  untuk kepentingan  pribadi.  Sistem  bagi  hasil  antara  Papalele,  pinggawa,  dan  sawi  di  Desa Palalakkang  Kecamatan  Galesong  termasuk  dalam  kategori  mudharabah  muqayyadah, yang  mana  pemilik  modal  atau  Papalele  memberikan  dana  kepada  Pinggawa  untuk dipergunakan  untuk  menangkap  telur  ikan,  dengan  sistem  pembagiaan  yang  didasarkan pada  perhitungan  30%  diambil  papalele  dan  70%  akan  dibagi  oleh  Pinggawa  dan  sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa  dan  sawi  tidak  memperoleh  keuntungan  dari  hasil  penjualan  tangkapan  telur ikan.  Maka,  Pinggawa  dan  sawi  tidak  akan  mendapatkan  uang  sepeserpun  dari  hasil melaut,  bahkan  pinggawa  dan  sawi  memiliki  hutang  terhadap  pemilik  modal  yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Masyarakat Nelayan.

## Abstract
The  study  used  a  research  sample  by  selecting  several  people consisting  of  Punggawa, Juragan/papalele,  and  fishermen  /  sawi  workers  in  Pala'lakkang  Village,  Galesong District,  Takalar  Regency,  the  data  received  was  then  analyzed  to  determine  how  the Fishermen  Community  Profit  Sharing  System  (Patorani)  in  Pala  Village  'lakkang, Galesong  District,  Takalar  Regency.  The  results  of  research  in  Pala'lakkang  Village, Galesong  District,  Takalar  Regency  regarding  the  profit  sharing  system  have  not  been fully  implemented  fairly.  The  profit  sharing  system  between  Papalele,  pinggawa,  and mustard greens in Palalakkang Village, Galesong District is included in the mudharabah muqayyadah  category,  in  which  the  owner  of  the  capital  or  Papalele  gives  funds  to Pinggawa  to  be  used  to  catch  fish  eggs,  with  a  sharing  system  based  on  a  30% calculation of papalele and 70% will be divided by Pinggawa and sawi with a count of two  parts  will  be  obtained  by  pinggawa.  However,  in  some  cases,  Pinggawa  and  sawi did not get any profit from the sale of fish egg catch. So, Pinggawa and sawi will not get a  penny  from  the  proceeds  from  fishing,  even  pinggawa  and  sawi  have  a  debt  to  the owner of the capital, namely Papalele to pay for the losses they have earned.
Keywords: Fishermen Community, Islamic Law, Profit Sharing.

## A. PENDAHULUAN
Potensi  sumber  daya  kelautan  yang  dimiliki  Indonesia  memberi  pengakuan  bahwa Indonesia  merupakan  Negara  indah  nan  elok  dan  memiliki  pulau  yang  banyak,  dengan luas wilayah nasional 5,0 juta km 2 yaitu terdiri 3,1 juta km 2 perairan nasional, dan Zona Ekonomi Ekonomi (ZEE) 5,8 juta km 2 . Dilihat luasnya lautan yang menyimpan berbagai kekayaan  laut  dapat  dimanfaatkan  dalam  penyediaan  kebutuhan  Manusia,  seperti  ikan, rumput  laut,  terumbu  karang  dan  sebagainya.  Keadaan  ini  sangat  signifikan  dalam menunjang  pembangunan  ekonomi,  sosial,  menuju  kehidupan  yang  sejahtera. 1 Melihat Negara  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  memilki  lautan  yang  sangat  luas  begitupun daratan  yang  sangat  subur  sudah  semestinya  menjadi  bangsa  yang  makmur  dan  kaya, tetapi  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  karena  kekayaan  sedemikian besarnya  ternyata  tidak  mensejahterakan  masyarakat  nelayan.  Sebuah  bukti  dari kehancuran negeri yang kaya adalah ketika rakyatnya masih miskin, dengan tanah yang subur namun pangannya mahal. Indonesia memiliki panjang pantai terpanjang di dunia, dengan  garis  pantai  lebih  dari  81.000  km.  desa  Indonesia  berjumlah  67,439  desa  dan sekitar  9,261  desa  yang  dikategorikan  sebagai  desa  pesisir  yang  penduduknya  di golongkan kurang mampu. 2

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) .  Lokasi  dan  objek  penelitian  ini  Di  Desa  Pala’lakkang  Kecamatan  Galesong Kabupaten  Takalar  adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan Empiris.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  ada  dua  cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktek  Sistem  bagi  hasil  dalam  perjanjian  penangkapan  telur  ikan  antara Juragan  (Papalele)  dengan  Buruh  nelayan  Patorani  di  Kecamatan  Galesong Kabupaten Takalar.
Berbicara tentang pembagian hasil maka kita akan menemukan sebuah proses kerja yang  di  dalamnya  melibatkan  beberapa  orang,  antara  papalele,  pinggawa,  dan  sawi. Ketiganya memiliki peran masing-masing (Raodah 2014 :33)
1. Papalele, merupakan status yang diperoleh karena memodali usaha penangkapan ikan,  yaitu  menyediakan  biaya  operasional,  memimpin  dan  mengorganisasikan kelompok, melakukan perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada piggawa dan para sawi dalam bentuk uang, atau bahan sebagai biaya  hidup,  selama  dalam  operasi  penangkapan  ikan.  Biasanya  papale menanggung biaya hidup keluarga anak dan isteri dari pinggawa dan sawi selama mereka  melaut.  Sebagai  pemilik  modal maka  seorang  pappelele akan  senantiasa mengharapkan  modal  yang  diusahakan akan  memberi  hasil  yang maksimal  oleh sebab  itu  dibutuhkan  tenaga-tenaga  kerja  yang  professional  dalam  menjalankan usahanya.
1 Muhammad  Ridwan Alimuddin, Kita Belum Cinta Laut (Yokyakarta: Bahari, 2004), h.89
2 Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan (Yokyakarta: LkiS, 2002), h. 1.
2. Pinggawa/Juragan,  memiliki  peran  sebagai  pemimpin  dalam  pelayaran  dan berbagai  aktifitas  peralatan  produksi,  merekrut sawi yang  akan  membantunya selama berproduksi, atas persetujuan papalele selaku pemilik modal. Juragan atau pinggawa  dipilih  oleh  pappalele  karena  memiliki  pengalaman  yang  cukup  lama pada  operasi  penangkapan  dan  memiliki  pengetahuan  tentang  kelautan  serta terampil dalam penggunaan alat tangkap. Karena berhasil tidaknya dalam operasi produksi ikan sangat tergantung dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pinggawa.  Sebagai  pimpinan  dalam  berproduksi,  maka  pinggawa  memilki tanggung  jawab  dan  kepercayaan  penuh  yang  diberikan  pinggawa/papalele kepadanya, selain menggunakan biaya operasional secara efisien dan efektif juga mampu  menggerakkan  sawi-sawinya  dalam  berproduksi,  dan  berperan  sebagai pemimpin operasional penangkapan ikan di laut. Seorang pinggawa atau juragan dituntut untuk memiliki beberapa persyaratan, seperti:
a) Angngapasa` (tekun memelihara perahu dan peralatan tangkap)
b) Jai sitagala (Banyak pengikutnya, terutama dari anggota keluarganya.
c) Turunan juragan atau punggawa (setidak-tidaknya pernah dikader)
d) Tena nasissi lallo (memiliki pengetahuan kenelayanan yang bersifat batinia)
e) Lammoro Panulungan (Mudah memberikan apa yang diminta pengikutnya) Sawi, merupakan kompoen yang memiliki kedudukan paling rendah kedudukannya. Sawi  adalah  awak  perahu  dari  kelompok  nelaya.  Sawi  bertugas  melakukan  aktivitas penangkapan  berdasarkan  instruksi  dari  juragan,  sesuai  tugas  yang  diberikan.  Sawi bertugas  melakukan  aktivitas  penangkapan  berdasarkan  instruksi  dari  juragan  atau pinggawa,  sesuai  tugas  yang  diberikan.  Hubungan  kerja  antara  sawi,  pinngawa  dan papalele hanya diatur sesuai kebiasaan dan etika kerja yang telah diturunkan secara turun temurun.  Seseorang  dapat  diterima  menjadi  sawi  jika  memenuhi  beberapa  persyaratan, antara lain memiliki kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang kuat, rajin, tekun dan ulet serta dapat bekerja sama antara sawi lainnya. 3
a. Tata cara pembagian hasil pada kelompok nelayan di Desa Pa’lalakkang. Pembagian  ini  merupakan  kesepakatan  awal  yang  telah  dibangun  oleh  papalele dengan  para  buruh  nelayan  (sawi),  untuk  melakukan  pembagian  hasil  tangkapan  ikan. Bagi hasil sendiri merupakan suatu kegiatan yang mana cara pembagian penghasilannya diatur  dalam  suatu  perbandingan  yang  bersifat  tetap.  Nelayan  di  Desa  Pa’lalakkang menerapkan sistem bagi hasil yang aturannya hampir sama dengan kelompok nelayan di daerah lain dalam pembagian hasil, upah yang diperoleh dalam bentuk uang. Bagi hasil yang  diterapakan  masyarakat  nelayan  di  Desa  Pa’lalakkang  menggunakan  perhitungan yaitu  hasil  dari  penjualan  penangkapan  telur  ikan,  dikurangi  dengan  modal  dan kemudian dibagi dengan persentase 30%  diambil oleh papalele yang meberikan modal, kemudian 70% diberikan kepada pinggawa/Juragan dan sawi/buruh dengan perhitungan: pinggawa  mendapatkan  uang  dengan  hitungan  setara  dua  orang  sawi.  Selain mendapatkan  30%  dari  hasil  penjualan.  Papalele  juga  memperoleh  keuntungan  dengan cara  menaikkan  harga  kebutuhan  pokok  dan  sarana  penunjang  lainnya  selama  proses pelayaran. Sebagai contoh, beras satu liter dengan harga Rp. 7000, oleh Papalele di beri harga Rp.15.000. Semua kebutuhan itu, akan terhitung menjadi modal yang sebelumnya telah disediakan oleh Papalele .
b. Praktik pembagian hasil pada kelompok nelayan di Desa Pa’lalakkang.
3 Raodah, Ponggawa-sawi lembaga ekonomi  nelayan tradisonal Makassar (De La Macca, 2014) ,h. 29
Dalam praktik pembagian hasil, beberapa di antaranya sudah sesuai dengan tata cara pembagian  yakni  keuntungan  akan  dibagi  dengan  perhitungan  30%  diambil  oleh Papalele, dan 70% akan diberikan kepada juragan/pinggawa dan sawi. Misalnya hal ini diungkapkan  oleh  H.  SirajudinDg.  Ngawing  sebagai  Papalele  setelah  dilakukan wawancara  yang  mengatakan  bahwa:  “Proses  pembagian  sudah  berjalan  dengan  adil sesuai  ketentuan  selama  ini  yakni  30%  diambil  oleh  pemilik  modal/papalele  dan  70% diberikan  kepada  pinggawa  dan  sawi” 4 Beberapa  narasumber  yang  telah  diwawancarai mengatakan pernah mengalami proses pembagian hasil penjualan tangkapan secara tidak adil. Seperti salah satu narasumber yang bernama Hamsa, merupakan salah seorang sawi mengatakan.“Pernah saat itu, Pinggawa tidak melakukan pembagian hasil secara merata, uang  hasil  penjualan  yang  kudapatkan  berbeda  jumlah  dengan  yang  didapatkan  sawi lainnya” 5 Di sisi lain, penulis mendapatkan keluhan yang berbeda dari proses pembagian hasil tangkapan. Sumber penulis dari hasil wawancara dengan
“Uang  panjar  yang  diberikan  kepada  saya  untuk  kebutuhan  keluarga  selama  saya melaut nanti akan dipotong dari hasil pembagian dengan tambahan bunga yang tidak saya  ketahui  sejak  awal.”Selain  pembagian  hasil  yang  tidak  merata  dan  penarikan bunga  yang  sejak  awal  tidak  diketahu  sawi.  Penulis  juga  mendapatkan  beberapa masalah  yang  dihadapi  sawi.  Dg.  Tuppu  selaku  Sawi/  Buruh  Nelayan mengatakan:“Ada  juga  pinggawa  yang  nakal,  modal  yang  diberikan  oleh  Papalele untuk digunakan selama proses penagkapan telur ikan di laut, biasanya diambil oleh pinggawa  untuk  membeli  sembako  untuk  kebutuhan  keluarnganya,  tapi  mereka melaporkan jika itu untuk kebutuhan selama melaut”. 6 Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai, penulis menemukan fakta jika, beberapa sawi pernah mengalami pembagian  hasil  tangkapan  yang  tidak  adil,  seperti  pembagian  yang  tidak  merata antara  sawi  yang  satu  dan  sawi  lainnya,  juga  penyalah  gunaan  wewenang  seperti modal  yang  disalah  gunakan  pinggawa  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganaya. Selain  pembagian  hasil  tangkapan  yang  tidak  merata,  dan  penyala  gunaan  modal sebagai  persiapan  memenuhi  kebutuhan  selama  berlayar.  Penulis  juga  mendapatkan fakta  jika  ketidak  adilan  juga  terjadi  saat  pinggawa/juragan  yang  memberikan  uang muka  bagi  sawi  sebagai  pegangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  selama berada di laut. Pungawa akan memotong uang muka yang telah diberikan kepada sawi dengan  memberikan  tambahan  bunga.  Dg.  Kada  selaku  Pinggawa/Juragan mengatakan:“Kalau  saya  sendiri,  melakukan  pembagian  yang  tidak  merata  karena saya  melihat  dari  cara  kerja  nelayan  tersebut.  Jika  mereka  rajin  maka  saya  akan memberikan uang lebih kepada mereka, sebaliknya jika mereka malas maka saya akan memberikan  uang  sesuai  dengan  cara  kerja  mereka.  Jadi  saya  merasa  hal  ini  sudah benar, karena tidak mungkin saya akan membagi uang hasil tangkapan secara merata, kepada sawi yang rajin dan malas bekerja.” 7
Jadi yang bisa penulis ambil setelah melakukan wawancara terhadap pinggawa maka, diperoleh  hasil  jika,  pembagian  uang  hasil  penjualan  tangkapan  tidak  dilakukan  secara merata  disebekan,  pinggawa  melakukan  hasil  pembagian  sesuai  dengan  kinerja  para sawi. Jika, sawi menunjukkan semangat kerja yang baik maka sawi akan meberikan uang
4 H.  Sirajudin  Dg.  Ngawing,  (65  tahun),  selaku  Papalele, wawancara, Desa  Pala’lakkang,  15  Juni 2020.
5 Hamsa, (25 tahun), selaku Sawi, wawancara, Desa Pala’lakkang, 15 Juni 2020.
6 Dg, Tuppu, (75 tahun), selaku  Sawi, wawancara, Desa Pala’lakkang, 15 Juni 2020.
7 Dg. kada, (70 tahun), Selaku Pinggawa, wawancara, Desa Pala’lakkang, 15 Juni 2020.
hasil  tangkapan  lebih,  sebaliknya  jika  sawi  menunjukkan  semangat  kerja  yang  rendah maka. Pinggawa akan memberikan uang lebih rendah daripada sawi lain
2. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Sistem  perjanjian  bagi  Hasil  dalam pengelolaan penangkapan telur ikan antara Juragan (Papalele) dengan Buruh nelayan Patorani di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
Hukum  Islam  adalah  sistem  kaidah-kaidah  yang  didasarkan  pada  wahyu  Allah  swt dan  sunnah  Rasul  mengenai  tingkah  laku mukallaf (Orang  yang  dapat  dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Salah satu bagian  dari  hukum  islam  adalah  muamalah  yaitu:  Hukum  muamalah  dalam  Islam merupakan hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang sesuai  perkembangan  zaman.  Perubahan  hukum  maupun  aturan  tersebut  dipengaruhi oleh  situasi  dan  kondisi  yang  melingkupinya.  Kadang,  dalam  kondisi  tertentu diperbolehkan  untuk  dilakukan.  Namun,  dalam  kondisi  yang  lain  tidak  diperbolehkan. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa al-Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang  masih  bersifat  universal,  agar  manusia  dapat  mengikuti  sunnah  rasul.  Segala sesuatu  yang  belum  ada  ketentuannya,  tetapi  muncul  dan  berkembang  di  masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan. Pada kesempatan ini penulis akan mencoba melakukan analisis  terhadap  praktik  kerjasama  sistem  bagi  hasil  tangkapan  telur  ikan  di  Desa Pa’lalakkang menurut pandangan Adat dan Menurut pandangan Islam.Akad Mudharabah Pembiayaan Mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga  yang  diterapkan  oleh  bank  konvensional  dalam  mencari  keuntungan.  Karena  itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan ribah yang diharamkan dalam Al-Qur’an sebab larangan ribah tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah tetapi merupakan tindakan yang memperalat dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas merupakan kesedihan orang miskin. 8

## D. KESIMPULAN
Setelah memaparkan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari penelitian mak, sebagai  penutupan  pembahasan  atas  permasalahan  dalam  penulisan  skripsi  ini,  maka penulis menarik kesimpulan: Sistem bagi hasil antara Pinggawa, Papalele, dan Sawi, di Desa  Palalakkang  Kecamatan  Galesong  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  adil,  pada beberapa  kasus,  ketidak  adilan  biasa  terjadi  dilakuakan  oleh  pinggawa  kepada  sawi, seperti  menyalahgunakan  modal  untuk  kepentingan  pribadi.  Sistem  bagi  hasil  antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagiaan  yang  didasarkan  pada  perhitungan  30%  diambil  papalele  dan  70%  akan dibagi  oleh  Pinggawa  dan  sawi  dengan  hitungan  dua  bagian  akan  diperoleh  pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.
8 Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), h. 184.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alimuddin, Muhammad  Ridwan. Kita Belum Cinta Laut ,Yokyakarta:  Bahari, 2004. Ali  Mohammad  Daud. Lembaga-lembaga  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Al-Zuhaili  Wahbah. Al-Wasith  fi-Ushul Al-Fiqh  Al-Islami, Damaskus,  Syiria:  Al-Kitab, 1978.
Antonio  Muammad  Syafi’i. Bank  Syariah:dari  Teori  dan  Praktik, Jakarta:Gema  Insani Press, 2001.
Arif  Hidayat  dan  Asri  Jumaidi, Ringkasan  Prinsip  Dasar  Mudharabah  dan  Musaqah , Blue    Publisher, 2014.

## Skripsi
Wati  Dian  Eka.  “ Sistem  Bagi  Hasil  Antara  Pemilik  Bagan    dan  Buruh  Nelayan  Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Keluarga Prespektif Ekonomi  Islam”  Skripsi Lampung:  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung, 2018.

## Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Dg.  Nompo,  Pinggawa,  Desa  Pala’lakkang,  15  Juni 2020.
Hasil Wawancara Dg. Nappa, Pinggawa, Desa Pala’lakkang, 16 Juni 2020.

## Website
https://www.academia.edu/9817949/makalah_akad_mudharabah.

## Fatwa
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 21/DSN-MUI/X/2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 53/DSN-MUI/III/2006.