## IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros)

## Indah Sucianti
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Indahsucianti99@gmail.com

## Kasjim Salenda
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Skripsi  ini  membahas  tentang  implementasi  pemeriksaan  setempat  sebagai  pendukung pembuktian  terhadap  kasus  perdata  dalam  perspektif  hukum  acara  perdata  dan  hukum  islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang  belum  paham  mengenai  kedudukan  pemeriksaan  setempat  itu  sendiri  sehingga  terkadang hasil  yang  didapatkannya  membuat  masyarakat  itu  sendiri  kecewa.  Penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan,  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  gabungan  normatif  dan empiris  untuk  metode  normatif  pengumpulan  datanya  ditempuh  dengan  mengkaji  dan menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan,  ataupun  teori  hukum,  dan  untuk  metode  empiris,  pengumpulan  data  ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek  sengketa,  baik  letaknya,  luasnya,  maupun  batas-batas  obyek  sengketa,  Bahwa pemeriksaan  setempat  merupakan  sidang  pengadilan  meskipun  dilaksanakan  di  luar  gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.
Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata.

## Abstract
This  thesis  discusses  the  implementation  of  local  examination  as  supporting  evidence  of  civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil  case,  because  there  are  still  many  people  who  do  not  understand  the  local  examination position  itself  so  that  sometimes  the  results  obtained  make  the  community  itself  disappointed. This  research  is  a  field  research,  with  the  research  method  used is  a  combination  of  normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary  data  such  as  legislation,  court decisions,  or  legal  theory,  and  for  empirical  methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty  and more detailed information relating to the object of the  dispute,  both  its  location,  extent,  and  boundaries  of  the  dispute  object,  that  the  local examination  is  a  court  hearing  even  though  it  is  carried  out  outside  the  Court  building,  so  the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.
Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  bersifat  memaksa  di  mana  di  dalamnya  berisi perintah  dan  larangan,  yang  apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Secara  umum  hukum  di Indonesia  dibagi  menjadi  2  bagian  yakni  hukum  publik  dan  hukum  privat.  Hukum  publik merupakan  hukum  yang  mengatur  mengenai  hubungan  antara  negara  dengan  warga  negaranya, sedangkan   hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang yang satu  dengan  orang  yang  lain,  dengan  menitikberatkan  pada  kepentingan  perorangan.  Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang.
Dewasa  ini  banyak  sekali  sengketa  yang  terjadi  dengan  anggota  keluarganya  sendiri. Masyarakat  dalam  melakukan  penyelesaikan  sengketa  perdata,  hendaknya  harus  sesuai  dengan pertauran  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata.  ―Hukum  acara  perdata  adalah  rangkaian peraturan-peraturan  yang  memuat  cara  bagaimana  orang  harus  bertindak  terhadap dan  di  muka pengadilan  dan  bagaimana  cara  pengadilan  itu  harus  bertindak  satu  sama  lain  untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata‖.
Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti dan hakim terikat pada alat- alat  bukti  yang  sah,  yang  berarti  bahwa  hakim  hanya  boleh  mengambil  keputusan  berdasarkan alat-alat  bukti  yang  ditentukan  undang-undangsebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  HIR 1 dan Pasal 1866 KUHPerdata 2 , yaitu (1) Bukti surat, (2) Bukti saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.
Sehubungan  dengan  pasif  hakim,  sekiranya  hakim  harus  yakin  bahwaapa  yang  digugat dan diminta penggugat adalah benar,  tetepi apabila paenggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang  kebenaran  yang  diyakininya  maka  hakim  harus  menyingkirkan  keyakinan  itu,  dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. 3
1 Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M.Karjadi, Pasal 164.
2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek)  diterjemahkan  oleh  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1886.
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.499.
Tugas  hakim  adalah  menerapkan  hukum  atau  undang-undang.  Dalam  sengketa  yang berlangsung  di  muka  hakim  masing-masing  pihak  mengajukan  dalil-dalil  yang  saling bertentangan. Di sini hakim harus benar-benar memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam  amar  atau  diktum  putusannya  memutuskan  siapakah  yang  dimenangkan  dan  siapakah yang dikalahkan.
Dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di  sidang  perkara  perdata,  adakalanya  Hakim  menemui  kesulitan-kesulitan  dalam  hal  alat-alat bukti  yang  satu  bertentangan  dengan  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Dalam  sengketa  tanah  misalnya  seringkali  ditemukan  perbedaan  mengenai  fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah  rumit  karena  apa  yang  menjadi  objek  sengketa  tidak  dapat  dihadirkan  dimuka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya apabila Hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
Dalam  acara  perdata, terdapat  dua tindakan  hukum  atau  permasalahan  hukum  yang  erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek  barang  perkara,  salah  satu  atau  kedua  tindakan  hukum  itu  sering  dipergunakan  ataupun diterapakan. Misalnya untuk menentukan secara pasti dan definisi lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas  dan  kualitas  objek  barang  terperkara,  peradilan  sering  menerapkan  Pasal  153  HIR, Pasal  180  R.Bg,  dan  Pasal  211  Rv  dengan  jalan  memerintahkan  pemeriksaan  setempat
(plaatsopneming). 4 Kebijakan  pemerintah  dalam  ruang  privat  memberikan  kebebasan  yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan. 5
Menurut  Pasal  153  HIR  ―bila  ketua  menganggap  perlu  dapat  mengangkat  seorang  atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada Hakim.‖ 6 Hal ini menentukan jika Hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak  bisa  dihadirkan  dipersidangan,  maka  dapat  mengangkat  seorang  wakil  untuk  melakukan pemeriksaan  setempat.  Namun  pemeriksaan  setempat  yang  dilaksanakan  oleh  Hakim  karena jabatannya  ini  pasti  menemui  kesulitan-kesulitan,  sehingga  Hakim  harus  mempertimbangkan dengan  benar  untuk  mengadakan  pemeriksaan  setempat,  yang  nantinya  hasil  dari  pemeriksaan setempat  tersebut  merupakan  hasil  yang  benar-benar  objektif  untuk  dijadikan  pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.
Dalam  pemeriksaan  setempat,  Hakim  berkedudukan  sebagai  pelaksana  pemeriksaan, walaupun pada dasarnya Hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang  mana  mereka  memiliki  tugas  melihat  keadaan  yang  sebenarnya  di  lapangan.  Akan  tetapi Hakim  akan  lebih  yakin  tentunya  jika  Hakim  dapat  melihat  sendiri  keadaan  yang  sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat adalah merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. 7
Tidak  semua  alat  bukti  dapat  dihadirkan  di  muka  persidangan,  contohnya  objek  tanah dalam  kasus  sengketa  tanah,  dengan  demikian  pemeriksaan  setempat  ( descente )  dilakukan
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika), h. 779.
5 Abdul Syatar, ―TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
6 Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaharui, Reglemen  Tentang  Melakukan  Tugas  Kepolisian,  Mengadili Perkara  Perdata  dan  Penuntutan  Hukuman  Bangsa  Indonesia  dan  Bangsa  Timur  Asing  di  Jawa  dan  Madura ,  S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh Karjadi, Bab IX, Pasal 153.
7 Mashudy Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian (Surabaya: UM Surabaya,2007), h. 149.
karena  sulit  mendatangkan  objek.  Dengan  adanya  descente  maka  Hakim  bisa  memperoleh pendapat  sendiri  mengenai  inti  pekara  yang  ada  selain  dari  apa  yang  saksi-saksi  berikan  di persidangan.  Dan  apabila  Hakim  telah  memutuskan  untuk  melakukan  pemeriksaan  setempat, para pihak tidak dapat menolak sebab dalam sebuah perkara pemeriksan setempat adalah proses pembuktian.
Salah  satu  persoalan  yang  sering  terjadi dalam  masyarakat  adalah  persoalan  hibah  yang pada awalnya disepakati dan tidak menjadi persoalan hukum yang kemudian menjadi persoalan hukum.  Sengketa  hibah  menjadi  sebuah  persoalan  hukum  yang  sering  terjadi  dimasyarakat dikarenakan hibah itu pada umunya sering terkait dengan kesepakatan penyerahan sebuah benda dari pihak yang satu ke pihak yang lain.
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  perubahan  atas  Undang-  undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-  undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dijelaskan  ―Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam dibidang : . . . (  b ) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam‖;
Berdasarkan  Pasal  49  huruf  (b)  tersebut,  maka  jika  terjadi  sengketa  terhadap  perbuatan  hibah yang  dilakukan  oleh  orang  yang  beragama  Islam  maka  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dimana dalam pemeriksaan sengketa hibah, hakim harus benar-benar mengambil peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan keadilan kepada  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  apalagi  terhadap  sebuah  perbuatan  sebuah  akad kesepakatan berupa hibah yang awalnya disepakati kemudian dikemudian menjadi sengketa.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Acara Perdata
Ada  berbagai  macam  definisi  hukum  acara  perdata  dari  para  ahli  yang  satu  sama  lain memberikan  rumusan  yang  berbeda-beda,  namun  pada  prinsipnya  mengandung  tujuan  yang sama.  Wirjono  Prodjodikoro  menyatakan  bahwa:  ―Hukum  Acara  Perdata  adalah  rangkaian
peraturan-peraturan  yang  memuat  cara  bagaimana  orang  harus  bertindak  terhadap dan  di  muka pengadilan  dan  bagaimana  cara  pengadilan  itu  harus  bertindak,  satu  sama  lain  untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata‖ 8
Sudikno Mertokusumo memberi batasan hukum acara perdata yaitu : ―Peraturan Hukum yang  mengatur  bagaimana  caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  material  dengan perantaraan  hakim.  Dengan  perkataan  lain  hukum  acara  perdata  merupakan  peraturan  yang menentukan  bagaimana  caranya  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata  material.  Lebih  konkret lagi  dapatlah  dikatakan,  bahwa  hukum  acara  perdata  mengatur  tentang  bagaimana  caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya‖ 9 R. Soepomo tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya : ―Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijk rechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara‖
Sedangkan  menurut  pendapat  Lilik  Mulyadi  dalam  bukunya  disebutkan  bahwa  hukum acara perdata adalah : 10
a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (burgerlijk vordering, civil suit) kepadahakim/pengadilan;
b. Peraturan  hukum  yang  menjamin,  mengatur  dan  menyelenggarakan  bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (burgerlijk vordering, civil suit);
Dengan melihat beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  acara  perdata  bertujuan  untuk  menjamin  ditaatinya hukum  perdata  materiil.  Dengan  demikian  hukum  acara  perdata  pada  umumnya  tidak
8 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika.2005)
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,2003, h.2.
10 R. Soepomo , Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Cet. XIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 13.
membebani  hak  dan  kewajiban  seperti  yang  termuat  dalam  hukum  perdata  materiil,  tetapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mepertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang  termuat  dalam  hukum  perdata  materiil,  atau  dengan  perkataan  lain  untuk  melindungi  hak perseorangan.

## Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata
a. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia Baru, Staatsblad 1941 No.44). 11
HIR  merupakan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan  Madura sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  19  Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Sip/1972.
b. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927 No. 227) RBg  merupakan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  untuk  daerah-daerah  luar  Pulau Jawa  dan  Madura  yang  ditetapkan  berdasarkan  Ordonansi  11  Mei  1927  dan  berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927.
c. Rv.  (Reglement op de burgelijke rechtsvordering vorde raden van Justiti opa Java en het  hoogerechtshof  van  Indonesie,  alsmede  voor  de  risidentiegerechten  op  Java  en Madura,  Reglemen  Hukum  Acara  Perdata  untuk  Golongan  Eropa,  Staatsblad  1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63).
Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan- ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa
d. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek)  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
e. Undang-undang
f. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung
11 Dalam  doktrun  lazim  disebut  lengkap  dengan: Reglement  op  de  uit  oefening  van  de  politie,  de Burgerlikje rechtspleging en de Strafvordering onder de Indlandres en de Vremde Oostelingen of Java en Madura ( Reglemen tentang melakukan tugas kepolisisan, mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura)
g. Yurisprudensi
h. Adat kebiasaan,  perjanjian internasional, doktrin.

## Asas-asas Dalam Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang  menjadi dasar dari ketentuan- ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu:
a. Hakim bersifat pasif dan menunggu
b. Peradilan yang terbukakuntuk umum
c. Tidak ada keharusan mewakilkan
d. Putusan hars disertai alasan-alasan
e. Beracara dikenakan biaya

## Pembuktian Dalam Perkara di Indonesia
Dalam  persidangan,  Pembuktian  merupakan  tahap  terpenting  dalam  menyelesaikan perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan.

## 1. Pengertian Pembuktian
Pembuktian  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  adalah  ―suatu  proses,  cara, perbuatan  membuktikan,  usaha  menunjukkan  benar  atau  salahnya  terdakwa  dalam  sidang pengadilan.‖

## 2. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya  yang mampu member keterangan dan penjelasan  tentang  masalah  yang  diperkarakan  di  pengadilan.  Alat  bukti  mana  diajukan  para pihak  untuk  membenarkan  dalil  gugatan  atau  dalil  bantahan.  Berdasarkan  keterangan  dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian,pihak mana  yang paling sempurna pembuktiannya.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  telah  disebutkan  bahwa  mengenai  alat  bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, adapun alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu:
a. Bukti surat
b. Bukti saksi
c. Bukti persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

## Pembuktian Menurut Hukum Islam

## 1. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Islam
Bagi umat Islam, al-Qur’an dan sunah merupakan pedoman hidup yang harus ditaati dan dijalankan. Nabi Muhammad saw. lahir untuk melakukan berbagai perubahan secara menyeluruh dan  universal,  untuk  mereformasi  secara  total  kehidupan  manusia  yang  penuh  dengan ketimpangan  ketika  itu.  Agama  yang  diajarkannya  membawa  aspirasi  dan  ide  tentang  tauhid, demokrasi  (politik)  dan  keadilan  sosial  (ekonomi).  Sesuai  dengan  tingkat  perkembangan pemikiran  dan  tahapan  pertumbuhan  sosial  saat  itu.  Rasulullah  saw.  memberikan  petunjuk- petunjuk operasional dan teladan-teladan nyata melalui sunahnya. 12
Menurut istilah  bahasa Arab Pembuktian berasal dari kata "al- bayyinah  "  yang  artinya suatu  yang menjelaskan. 13 Secara etimologi berarti keterangan,  yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan  hak  (benar).  Dalam  istilah  teknis,  berarti  alat-alat  bukti  dalam  sidang  pengadilan. Ulama fikih  membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.
Dalam  fikih,  alat  bukti  disebut  juga at-turuq  al-isbat . 14 Al-bayyinah didefinisikan  oleh ulama  fikih  sesuai  dengan  pengertian  etimologisnya.  Jumhur  ulama  fikih  mengartikan al- 12 Abdul Syatar, ―Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer‖ (UIN Alauddin Makassar, 2012), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
13 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135.
14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.
bayyinah secara  sempit,  yaitu  sama  dengan  kesaksian.  Namun,  menurut  Ibnu  al-Qayyim  al- Jauziyah,  tokoh  fikih  Mazhab  Hanbali, al-bayyinah mengandung  pengertian  yang  lebih  luas dari  definisi  jumhur  ulama  tersebut.  Menurutnya,  kesaksian  hanya  salah  satu  jenis  dari al- bayyinah yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  dakwaan  seseorang. Al-bayyinah didefinisikan  oleh  Ibnu  al-Qayyim  al-Jauziyah  sebagai  segala  sesesuatu  yang  dapat  digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.
Kedudukan  hukum  Islam  mendukung  eksistensi  Islam  di  tengah  kemajemukan masyarakat  dalam  pergaulan  dunia  internasional.  Hukum  Islam  mampu  diterapkan  dalam kehidupan  masyarakat,  khususnya  di  negara  yang  penduduknya  mayoritas  muslim  atau sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. 15

## 2. Alat Bukti Menurut Hukum Islam
Alat-alat  bukti  (hujjah),  ialah  sesuatu  yang  membenarkan  gugatan.  Para  fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:
a. Iqrar (pengakuan)
b. Syahadah (kesaksian)
c. Yamin (sumpah)
d. Nukul (menolak sumpah)
e. Qasamah (sumpah)
f. Keyakinan hakim
g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan
Pemeriksaan Setempat
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat
207.
15 Abdul Syatar, ―Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,‖ DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–34, https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525.
Pemeriksaan  setempat  adalah  pemeriksaan  atau  sidang  yang  dilakukan  oleh  Hakim  atau Majelis  Hakim  di  tempat  objek  perkara  yang  sedang  disengketakan.  Hakim  ataupun  Majelis Hakim  datang  langsung  ke  tempat  objek  itu  berada  (biasanya  tanah)  untuk  melihat  secara langsung keadaan objek yang disengketakan. 16
Walaupun  pemeriksaan  setempat  dilaksanakan  di  luar  sidang  pengadilan,  namun  hal tersebut  identik  dengan  sidang  di  pengadilan  pada  umumnya,  hanya  saja  objek  sengketa  tidak dapat dibawa ke pengadilan, sehingga dilaksanakanlah pemeriksaan setempat. 17

## 2. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat
Dasar hukum  pemeriksaan  setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam  hukum acara perdata terdapat pada  Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg serta Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv.64.

## 3. Tujuan Pemeriksaan Setempat
Tujuan  dari  pemeriksaan  setempat  adalah  untuk  mengetahui  dengan  jelas  dan  pasti mengenai  letak,  luas  dan  juga  batas  objek  barang  yang  disengketakan  atau  untuk  mengetahui dengan  jelas  mengenai  kuantitas  serta  kualitas  barang  sengketa,  apabila  objek  barang  sengketa adalah barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. 18

## 4. Pembebanan Biaya Pemeriksaaan Setempat
Menurut kententuan Pasal  214 Rv, biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada: 19 a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta Pemeriksaan Setempat.
b. Ditentukan oleh Hakim Pemeriksa perkara
Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) Rv bahwa:
―Jika  hakim  yang  memerintahkan  pengamatan  atau  pemeriksaaan  setempat,  maka  ia mementukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya‖.
16 Mashudi Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.
17 Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 194.
18 Mashudi Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.
19 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 785.
Biaya pemeriksaaan setempat berdasarkan ketentuan pasal 214 Rv merupakan biaya yang pada  intinya  adalah  ongkos  transportasi  tim  yang  melaksanakan  pemeriksaan  setempat,  yang besaran  jumlahnya  tergantung  antara  jarak  lokasi  antara  kantor  Pengadilan  dengan  letak  objek yang akan diperiksa. Dan dapat pula ditambah dengan biaya saksi atau ahli jika ada serta dapat pula dimasukkan biaya pengamanan jika dianggap perlu.

## Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) di Pengadilan  Agama Maros
Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  setempat berpedoman  pada  Ketentuan  Perundang-undangan  serta  berpedoman  pada  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2001  tentang  Pemeriksaan  Setempat,  serta  Standar Operasioanal Prosedur Sidang Pelaksanaan Pemeiksaaan Setempat.
Adapun  tahapan  Pelaksanaan  Sidang  Pemeriksaan  Setempat  Pengadilan  Agama  Maros yaitu:
a. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
b. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
c. Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat
Pendapat  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Terhadap  putusan  terkait  Pemeriksaan setempat
1. Hasil Wawancara dengan Bapak. Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai berikut : 20
Perkara  nomor  529/Pdt.G/2017/PA  Mrs  adalah  merupakan  perkara  gugatan  pembatalan hibah terkait dengan perbuatan hibah yang telah dilakukan  tanggal 10 Maret 1998 dengan obyek sengketa berupa sebidang sawah.
Bahwa  ahli  waris  dari  Pemberi  hibah  berkeberatan  dengan  pelaksanaan  hibah  yang dilakukan  oleh  Pemberi  hibah  20  (dua  puluh  )  tahun  yang  lalu  dengan  dalil  gugatan  bahwa perbuatan  hibah  yang  dilakukan  oleh  pemberi  hibah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  210 Kompilasi Hukum Islam.
2. Hasil Wawancara dengan Bapak. Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai berikut: 21
20 Hasil  wawancara  dengan  Muh.  Arief  Ridha,  S.H.,M.H.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  tanggal  …. April 2020.
Perkara nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs adalah gugatan pembatalan hibah terkait dengan perbuatan  hibah  yang  telah  dilakukan  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu.  Bahwa  para  Penggugat adalah  merupakan  ahli  waris  dari  Pemberi  hibah  berkeberatan  dengan  pelaksanaan  hibah  yang dilakukan  oleh  Pemberi  hibah  dengan  alasan    bahwa  perbuatan  hibah  yang  dilakukan  oleh pemberi hibah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
3. Hasil Wawancara dengan Bapak. Deni Irawan, S.HI, M.S.I. sebagai berikut: 22
Perkara  nomor  529/Pdt.G/2017/PA  Mrs  adalah  gugatan  pembatalan  hibah.  Bahwa gugatan  diajukan  oleh  ahli  waris  dari  Pemberi  hibah  yang  berkeberatan  dengan  pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah dengan alasan  bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## Pandangan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Kekuatan Pembuktian
1. Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.,. 23 sebagai berikut:
Pemeriksaan  Setempat  dan  hasil  pemeriksaan  setempat  bukan  merupakan  alat  bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang  Hukum Perdata, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.
2. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M..H.,. sebagai berikut:
Hasil  pemeriksaan  setempat  bukan  merupakan  alat  bukti  karena  tidak  termasuk  sebagai alat  bukti  sebagaimana  ketentuan  Pasal  284  RBg,  dan  1866  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.  Meskipun  hasil  pemeriksaan  setempat  bukan  merupakan  alat  bukti,  namun  Menurut Ketentuan  Pasal  180  ayat  (1)  RBg,  menyatakan  bahwa  hasil  pemeriksaan  setempat  dapat dijadikan  sebagai  fakta  persidangan,  dan  fakta  persidangan  merupakan  dasar  pertimbangan
21 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  Zainal  Farid,  S.H.,  M.HES.,  Hakim  Pemeriksa  perkara  nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal …. April 2020.
22 Hasil  wawancara  dengan  Deni  Irawan,  S.HI.,M.SI.,  Hakim  Pemeriksa  perkara  nomor  529/Pdt.G/2017 tanggal …. April 2020.
23 Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros pada tanggal …. April 2020 di Maros.
hakim  menjatuhkan  putusan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  hasil  pemeriksaan setempat  bukan  merupakan  alat  bukti,  namun  karena  pemeriksaan  setempat  dinyatakan  sebagai fakta persidangan, maka hasil pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan yang mengikat  yang dapat  mempengaruhi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  meskipun  sifat  mengikatnya  tidak mutlak.
3. Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H 24 . sebagai berikut:
Pemeriksaan  Setempat  dan  hasil  pemeriksaan  setempat  bukan  merupakan  alat  bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ketentuan Hukum Acara yang lainnya.
Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang ada, hasil  pemeriksaan setempat hanya berfungsi pendukung alat bukti terkait:
a. Sebagai tambahan keterangan bagi Hakim
b. Sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan Putusan
c. Hasil  pemeriksaan  setempat  menjadi  bahan  pertimbangan  majelis  dalam menjatuhkan putusan terkait dengan Letak, batas-batas dan luas obyek sengketa
d. Sebagai bahan untuk menentukan luas dan batas objek sengketa

## Kesimpulan
Berdasarkan  ketentuan  Hukum  Acara  Perdata,  Hasil  Pemeriksaan  Setempat  bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg,  dan  Pasal  1866  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Hasil  Pemeriksaan  setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek  sengketa,  baik  letaknya,  luasnya,  maupun  batas-batas  obyek  sengketa.  Bahwa pemeriksaan  setempat  merupakan  sidang  pengadilan  meskipun  dilaksanakan  di  luar  gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan
24 Hasil  wawancara  dengan  Muh.  Arief  Ridha,  S.H.,M.H.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  pada  tanggal …. April 2020 di Maros.
fakta yang ditemukan dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv, namun kekuatannya kembali kepada hakim pemeriksa perkara.
Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang  pemeriksaan  setempat,  hanya tergambar  secara  kontekstual  dalam  kitab-kitab  fiqih  terkait  dengan  pembuktian  yaitu  para fuqaha  berpendapat  bahwa  alat  bukti  (hujjah)  ada  7  (tujuh)  macam  dan  salah  satunya  adalah bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa alat bukti ada 26 dan yang terkait dengan pemeriksaan setempat adalah bukti berupa hasil penelusuran jejak.
Berdasarkan  wawancara  dengan  hakim  pemeriksa  perkara  a  quo,  dapat  disimpulkan bahwa  hasil  pemeriksaan  setempat  dijadikan  sebagai  pendukung  pembuktian  terkait  dengan gambaran  keadaan  letak  objek  sengketa,  batas-batas  objek  sengketa,  serta  luas  objek  sengketa untuk menghindari yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Syatar. ―TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.‖ Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Hasil  wawancara  dengan  Muh.  Arief  Ridha,  S.H.,M.H.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros tanggal …. April 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Drs.  Zainal  Farid,  S.H.,  M.HES.,  Hakim  Pemeriksa  perkara  nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal …. April 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Deni  Irawan,  S.HI.,M.SI.,  Hakim  Pemeriksa  perkara  nomor 529/Pdt.G/2017 tanggal …. April 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Dra.  Hj.  Martina  Budiana  Mulya,  M.H.,  Hakim  Pengadilan  Agama Maros pada tanggal …. April 2020 di Maros.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1886.
Mashudy Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian, Surabaya: UM Surabaya,2007.
M.Yahya  Harahap,  Hukum  Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika,2009.
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata , Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika.2005.
R.  Soepomo, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri, Cet.  XIII;  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1994.
Subekti, Hukum Acara Perdata , Bandung: Bina Cipta, 1989.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty,2003.
Sulaikhan  Lubis, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2005.
Syatar, Abdul. ―Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.‖ UIN Alauddin Makassar, 2012. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/6009.
———. ―Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.‖ DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525.