## Laporan Corporate Social Responsibilty sebagai Pengendalian Internal Perusahaan
Diah Nurdiwaty Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri, 64112, Jawa Timur
Abstrak
Aktiviatas  sosial  perusahaan  (CSR)  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Bentuk aktivitas sosial perusahaan salah  satunya  tercermin  dalan  kegiatan  Program  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan  (PKBL).  Kegiatan  tersebut  dijalankan  oleh  Perum  Perhutani sebagai  wujud  kepeduliannya  terhadap  lingkungan  sekitar  perusahaan,  serta disusunnya laporan kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  laporan  PKBL  yang  telah dibuat  terhadap  pengendalian  internal  perusahaan.  Studi  kasus  penelitian  ini dilakukan  pada  Perum  Perhutani  Blitar  tahun  2021  dengan  menggunakan metode  kualitatif.  Untuk  menganalisis  data  penelitian  digunakan  teori  dari COSO  sebagai  gambaran  pengendalian  internal  yang  dijalankan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaporan  PKBL  telah  dilaksanakan  oleh Perum  Perhutani  Blitar  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  dibuat.  Meskipun dalam  perjalannya  mengalami  perubahan  dalam  format  laporan  tetapi  hal tersebut  membawa  dampak  yang  baik  bagi  perusahaan  dalam  melakukan pengontrolan.  Laporan  yang  dibuat  masih  belum  mencerminkan  adanya pengendalian  internal  yang  baik  namun  setidaknya  sudah  dilakukan  upaya untuk menciptakan pengendalian internal bagi perusahaan menjadi lebih baik.
Kata Kunci: CSR, Laporan PKBL, Pengendalian Internal

## PENDAHULUAN
Perusahaan  merupakan  suatu  organisasi  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  dalam menjalankan  usahanya,  tentu  tidak  terlepas  dari  orientasi  mendapatkan  keuntungan. Namun  pada  beberapa  perusahaan  memiliki  orientasi  yang  berbeda  dalam  tujuan usahanya,  seperti  pada  perum  Perhutani  yang  memiliki  juga  tujuan  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan.  Suatu  tujuan  yang  bertolak  belakang  tetapi  harus  juga  bisa berajalan beriringan tanpa mengabaikan masyarakat sekitar perusahaan.
Undang undang NO. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menerangkan bahwa laporan  tahunan  harus  memuat  beberapa  informasi,  salah  satunya  adalah  laporan pelaksanaan  tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan.  Hal  ini  menyebabkan  pelaporan tentang pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia yang semula    masih bersifat  sukarela  kini  menjadi  suatu  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  setiap  perusahaan. Perusahaan  harus  menjaga  keseimbangan  pencapaian  tujuan  dalam  kerangka tanggungjawab  terhadap  etika  legal  (sesuai  perundangan),  dan  mengedepankan kesusilaan, termasuk sistem nilai dalam masyarakat. perusahaan yang beroperasi  selalu
memiliki  dampak  sosial,  sehingga  perusahaan  perlu  bertanggungjawab  dengan memberikan  kontribusi  untuk  meningkatkan  pembangunan  masyarakat  sekitar perusahaan di berbagai sektor. Selain memberikan kontribuasi yang positif ternyata juga menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  (polusi).  Sehingga  sudah  menjadi tanggung  jawab  sosial  perusahaan  untuk  menjalankan  aktivitas  sosial  (CSR)  terhadap lingkungan perusahaan. Sehingga adanya CSR diharapkan masyarakat bisa mengetahui pertanggungjawaban  atas  aktivitas  sosial  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan.  Salah satu  wujud  aktivitas  sosial  yg  dijalankan  adalah  Program  Kemitraan  Dan  Bina Lingkuangan (PKBL).
Program  Kemitraan  Dan  Bina  Lingkuangan  (PKBL)  telah  ditetapkan  Kementerian BUMN dalam peraturan menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017yang menjelaskan bahwa setiap  BUMN  wajib  memebentuk  unit  kerja  khusus  yang  menangani  langsung  masalah pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sesuai  peraturan  menteri  BUMN  PER- 03/MBU/12/2016  harus  menyisihkan  maksimal  4%  dari  proyeksi  laba  bersih  tahun sebelumnya untuk  program kemitraan dan bina lingkungan. Program tersebut tercermin dalam  aktivitas  PKBL  yang  dijalankan  oleh  BUMN  yang  akan  memberikan  kontribusi bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Dengan  adanya  perluasan  tanggungjawab  perusahaan  terhadap  lingkungan sosialnya, maka perlu adanya akuntansi pertanggungjawaban sosial atau dengan istilah akuntansi  sosial.  Implementasi  akuntansi  pertanggungjwaban  sosial  tersebut  tergambar pada laporan penggunaan dana PKBL yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Akuntansi  atas  aktivitas  sosial  (CSR)  mengacu  pada  Surat  Edaran  Menteri  BUMN  SE- 02/MBU/WK/2012  tentang  Penetapan  Pedoman  Akuntansi  Program  Kemitraan  dan Bina  Lingkungan  yang  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (revisi 2011) tentang pelaporan Entitas Nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  penyelewengan  dana  PKBL  masih  saja  terjadi.
Seperti  yang  disampaikan  Menteri  BUMN,  bahwa  40  persen  dana  PKBL  tidak  bisa dipertanggung  jawabkan  dan  macet  di  tingkat  institusional,  hal  tersebut  dikuatkan dengan  permintaan  laporan  oleh  kementrian  BUMN,  namun  ternyata  tidak  menerima satu  pun  laporan  (nasional.tempo.co,  2005).  Kasus  penyalahgunaan  dana  PKBL  yang menjerat  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  karena  penyalahgunaan  dana  PKBL  yang seharusnya di salurkan kepada masyarakat namun digunakan untuk membiayai kegiatan milik  asosiasi  awak  kabin  ( finance .detik.com,  2019).  Dengan  beberapa  kasus  tersebut menunjukkan  bahwa  laporan  PKBL  belum  dilakukan  dengan  baik  serta  belum  sesuai dengan  Surat  Edaran  Menteri  BUMN  SE-02/MBU/WK/2012  yang  menunjukkan  pula bahwa pengendalian internal terhadap dana PKBL tidak berjalan dengan baik.
Disusunnya  laporan  PKBL  dapat  mencerminkan  pengendalian  internal  perusahaan terhadap dana PKBL tersebut. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh  dewan  komisaris, manajemen  dan  personil  lain  yang  di  desain  untuk  memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu, 1) Keandalan pelaporan;  (2)  Kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku;  (3)  Efektivitas dan  efisiensi  operasi  (COSO.org,  2013).  Dengan  adanya  laporan  yang  disusun  seusai dengan  peraturan  yang  berlaku  diharapkan  akan  menunjang  pengendalian  internal perusahaan, sehingga akan dapat mewujudkan tujuan utama perusahaan.
Perum  Perhutani  adalah  BUMN  yang  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Dalam kegiatan operasional perusahaan yang utama untuk mendapat keutungan,  dibarengi  dengan  aktivitas  sosial  ( CSR )  yang  diwujudkan  dalam  bentuk
PKBL.  Salah  satu  tujuan  PKBL  adalah  membantu  usaha  kecil  dan  koperasi  serta masyarakat disekitar wilayah kerja. Selain itu Perum Perhutani juga memiliki kewajiban ntuk  menunjang  program  pemerintah  dalam  mendorong  kegiatan  dan  pertumbuhan ekonomi  kerakyatan  serta  pemerataan  pembangunan  melalui  PKBL  tersebut.  Sebuah kondisi  yang  dilematis  karena  perusahaan  dituntut  untuk  memaksimalkan  keutungan sementara ada kewajiban untuk menjaga kelsetarian lingkungan sekitar perusahaan dan harus  melakukan aktivitas  sosial  ( CSR ).  Dari  beberapa  bukti  empiris  yang  disampaikan diatas  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  supaya  dari  hasil  penelitian  ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan  lain yang menjalankan aktivitas sosial ( CSR ) perusahaan.

## TELAAH LITERATUR Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  adalah  proses  yang  dirancang  untuk  memberi  jaminan  yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, kepatuhan. COSO  (coso.org,  2013).  Pengendalian  internal  sebagai  proses,  karena  hal  tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen  dasar. Tujuan  pengendalian  internal  menurut  para  ahli  dapat  dijelaskan mencakup tiga hal yaitu 1). Tujuan tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, dimaksudkan untuk meningkatkan sfektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biata yang bertujuan untuk mencapai tujuan  organisasi,  2)  Tujuan-tujuan  pelaporan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan keandalan  sata  serta  catatan-catatan  akuntansi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  dan laporan  manajemen  sehingga  tidak  menyesatkan  pemakai  laporan  dan  dapat  diuji kebenarannya,  3)  Tujuan-tujuan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku dimuaksudkan  untuk  meningkatkan  ketaatan  entitas  terhadap  hukum  dan  peraturab yang telah ditetapkan.

## Unsur Pengendalian Internal
COSO  ( coso.org ,  2013)  menyatakan  mengenai  unsur  unsur  pengendalian  internal sebagai berikut: 1)  Lingkungan Pengendalian ( Control Invironment ) didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian  internal  di  seluruh  organisasi,  2)  Penilaian  Risiko  ( Risk  Assessment), melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap  pencapaian  tujuan,  3)  Aktivitas  Pengendalian  ( Control  Activities ),  dilakukan pada  semua  tingkat  entitas,  pada  berbagai  tahap  dalam  proses  bisnis,  dan  atas lingkungan  teknologi,  4)  Informasi  Dan  Komunikasi ( Information  And  Communication ) informasi  yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal  maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain  pengendalian  internal.  Informasi  diperoleh  ataupun  dihasilkan  melalui  proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus, berulang,  dan  berbagi,  5)  Aktivitas  Pemantauan ( Monitoring  Activities )  meliputi  proses penilaian  kualitas  kinerja  pengendalian  internal  sepanjang  waktu,  dan  memastikan apakah  semuanya  dijalankan  seperti  yang  diinginkan  serta  apakah  telah  disesuaikan dengan perubahan keadaan.
CSR ( Corporate Social Responsibility )
Corporate Social Responsibility (CSR) dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  disampaikan  bahwa,  tanggung  jawab  perusahaan
dapat dilihat   berdasarkan   empat  jenjang (ekonomi, hukum, etis  dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development dalam  (Rahman,  2009  :  10)  mendefenisikan  CSR  sebagai  suatu  komitmen  bisnis  untuk berkontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  bekerja  dengan  karyawan perusahaan,  keluarga  karyawan  tersebut,  komunitas  setempat  (lokal)  dan  masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
Pelaksanaan  CSR  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas. Dimana setiap perusahaan ataupun penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan,  wajib  mengalokasikan  dana  secara  vertahap  untuk  pemulihan  lokasi  yang memenuhi  standar  kelayakan  lingkungan.  Salah  satu  bentuk  implementasi  CSR  adalah PKBL, yang pada prakteknya lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro kredit pada pengusaha kecil yang potensial.
Perusahaan yang telah melakukan aktivitas sosial (PKBL) berusaha memenuhi norma sosial  yang  berlaku  dengan  melakukan  pelaporan  PKBL  tersebut  sebagai  bentuk pertanggungjawabannya.  Dengan  mengungkapkan  pelaporan  PKBL  akan  mewujudkan pengendalian internal terhadap dana PKBL perusahaan berjalan baik yang pada akhirnya perusahaan  dapat  mencapai  tujuan,  visi,  dan  misinya. Laporan  yang  dibuat  sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan sosial tersebut akan digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi dengan aktivitas sosial perusahaan.

## Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Pada  peraturan  BUMN  PER-02/MBU/7/2017,  Program  Kemitraan  BUMN  dengan Usaha  Kecil,  yang  selanjutnya  disebut  Program  Kemitraan,  yaitu  program  untuk meningkatkan  kemampuan  usaha  kecil  agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut  Program  BL,  yaitu  program  untuk  membentuk  calon  Mitra  Binaan  baru  dan pemberdayaan  kondisi  sosial  masyarakat  oleh  BUMN  melalui  pemanfaatan  dana  dari bagian  laba  BUMN.  Dalam  peraturan  tersebut  juga  dipaparkan  bahwa  program  BL  ini bersifat  bantuan  (Korban  Bencana  Alam,  Bantuan  Pendidikan  dan/atau  Pelatihan, Bantuan  Peningkatan  Kesehatan,  Bantuan  Pengembangan  Sarana  dan/atau  Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).
Menurut  peraturan  menteri  BUMN    NOMOR  PER-  03/MBU/12/2016  disebutkan bahwa jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Sesuai Surat Edaran SE-02/MBU/WK/2012 dijelaskan Penetapan  Pedoman  Akuntansi  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan,  penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan  PKBL  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011) sehingga diharapkan laporan keuangan  tersebut  dapat  menyajikan  informasi  keuangan  PKBL  yang accountable (wajar dan  dapat  diandalkan)  dan auditable .  Perusahaan  perlu  memperhatikan  karakteristik kualitatif yang harus tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat.

## Pertanyaan penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimanakah  laporan Corporate Social Responsibility sebagai pengendalian internal perusahaan pada Perum Perhutani?”
Adapun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

## Gambar 1.

## Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  untuk  memahami bagaimana analisis pelaporan PKBL pada Perum Perhutani tersebut dapat meningkatkan pengendalian  internal  perusahaan.  Pendekatan  Kualitatif  ini  tujuannya  adalah  agar mendapatkan  pemahaman  yang  umum  terhadap  kenyataan  sosial  dan  perspektif partisipan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  studi  kasus  yang  terjadi  pada  Perum Perhutani  Blitar.  Studi  kasus  selalu  memusatkan  perhatian  kepada  satu  objek  tertentu yang digunakan sebagai kasus untuk dikaji mendalam agar dapat mengetahui realitas di balik fenomena.
Subyek  penelitian  ini  adalah  Perum  Perhutani  Blitar,  alasan  peneliti  adalah  bahwa Perum  Perhutani  merupakan  bentuk  BUMN  yang  memiliki  tujuan  mendapatkan keutungan  perusahaan  yang  maksimal  tetapi  harus  juga  menjaga  lingkungan  sekitar hutan. Dua sisi yang bertolak belakang yang rentan adanya peramasalahn yang dihadapi dalam aktivitas tersebut. Melalui aktivitas PKBL diharapkan dapat diketahui bagaimana laporan  yang  dibuat  dapat  meningkatkan  pengendalian  internal  perusahaan.  Sehingga obyek  dari  penelitian  ini  adalah  laporan  PKBL  tersebut.  Data  yang  digunakan  adalah laporan  PKBL  tersebut  yang  diperoleh  langsung  dari  Perum  Perhutani  Blitar,  serta wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak  yang  berkompeten  yaitu  pelaksana  PKBL, kepala keungan.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap menurut teori Nasution (1988), meliputi:
1. Analisis data sebelum di lapangan
Analisis  ini  dilakukan  terhadap  data  sekunder  atau  data  pendahuluan,  hal  ini dilakukan untuk menentukan fokus penelitian
2. Analisis data selama di lapangan
Dalam  aktivitas  analisis  ini  data  diurutkan  dari data  condensation,  data  display, dan conclusion drawing/verification.
a. Data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification.
Pada penelitian ini, setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen pada Perum Perhutani KPH Blitar, data catatan lapangan akan di koreksi dan  di ketik ulang, rekaman  audio akan di transkrip, dokumen-dokumen akan di analisis,  lalu  data  pokok  yang  terseleksi  tersebut  dapat  diproses  dengan  cara memasukkan,  menggabungkan,    menganalisis,  membandingkan,  sampai  pada kesimpulan dapat muncul.
Corporate Social
Responsibility (PKBL) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pengendalian Internal Penggunaan Dana PKBL ( COSO )

## b. Data Display
Pada  tahap  ini  data  ditampilkan  dalam  bentuk  uraian  teks narrative dan  grafik untuk mendukung pemahaman mengenai data.
c. Conclusion Drawing/Verification
Tahap  ketiga  dalam  model  ini  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Pada penelitian  ini,  kesimpulan  yang  di  dapat  akan  menjadi  temuan  baru.  Setelah penarikan kesimpulan juga akan di tinjau ulang dengan melihat catatan lapangan dan di dukung  dengan dokumen yang di dapatkan dari narasumber.

## Pengecekan Keabsahan Temuan
Peneliti akan melakukan uji silang antara hasil wawancara dengan keadaan dilapangan. Pengumpulan  data  yang  berasal  dari  observasi  serta  wawancara  dengan  narasumber langsung  serta  dokumen  yang  berisi  catatan  terkait  tersebut  akan  ditelusuri kebenarannya di lapangan. Hal tersebut untuk memperoleh tingkat keabsah

## HASIL PENELITIAN
Perhutani  ialah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  memiliki  bentuk Perusahaan Umum (Perum). Tugas serta wewenang utamanya adalah untuk mengelola sumber daya hutan negara di wilayah Jawa  dan Madura.  Sementara peran strategisnya adalah  untuk  mendukung  sistem  kelestarian  lingkungan,  sistem  perekonomian masyarakat  perhutanan,  dan  sistem  sosial  budaya.  dalam  melakukan  kinerja  selalu mengacu  pada  visi,  misi,  dan  tata  nilai  perusahaan.  Visi  dari  Perum  Perhutani  adalah menjadi  perusahaan  pengelola  hutan  yang  terkemuka  di  dunia  dan    bermanfaat  bagi masyarakat.  Dalam  mewujudkan  visi  tersebut,  misi  yang  dilakukan  Perum  Perhutani adalah  yang  pertama  mengelola  sumber  daya  hutan  secara  lestari,  yang  kedua  peduli kepada  kepentingan  masyarakat  dan  lingkungan,  yang  ketiga  adalah  mengoptimalkan bisnis  kehutanan  dengan  prinsip  GCG  ( Good  Corporate  Governance ).  Adapun  Tata  Nilai yang  dianut  Perum  Perhutani  adalah  yang  pertama  Integritas,  Kedua  Inovatif,  Ketiga Fokus kepada Pelanggan, dan yang terakhir Unggul. Dari hasil  wawancara dengan staf sub  seksi  keuangan  bagian  PKBL  bapak  X  diperoleh  informasi  bahwa  semua  bagian dalam  mengerjakan  pekerjaannya  selalu  dilakukan  dengan  bekerja  sama,  melalui dukungan  antar  bagian  serta  bantuan  dari  bagian  satu  dan  yang  lainnya.  Tentu  saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.
Dalam  struktur  organisasi  yang  dimiliki  oleh  perum  Perhutani  Blitar  menunjukkan adanya  pemisahan  tanggung  jawab  tiap  bagiannya.  Begitu  juga  dengan  pleaksanaan PKBL yang berada dibawah tanggung jawab 1 orang pegawai yaitu bapak X sebagai staf sub seksi keuangan bagian PKBL KPH Blitar.  yang  bertanggungjawab langsung kepada Kepala  sub-seksi  Keuangan  yaitu  Ibu  N.  Ketua  1  dan  Ketua  2  PKBL  dijabat  oleh  Kasi Kelola SDH dan Persediaan serta Kepala Tata Usaha. Sementara Penanggungjawab dan Pembinanya yaitu Wakil Administratur KPH Blitar dan Administratur KPH Blitar. Pada akhirnya,  KPH  Blitar  mempertanggungjawabkan  PKBL  kepada  Divisi  Regional  Jawa Timur,  dan  Kantor  Divisi  Regional  Jawa  Timur  yang  akan  mempertanggungjawabkan PKBL dari KPH yang di bawahi kepada Kantor Pusat.
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (PKBL)
Seperti  yang  disampaikan  oleh  bapak  Yudi,  bahwa  PKBL  merupakan  bentuk  lain CSR  yang  dilakukan  pada  BUMN.  Dimana  pada  PKBL  diwujudkan  dalam  bentuk pinjaman  bagi  masyarakat  sekitar  hutan  yang  meiliki  usaha  produktif.  Sementara
Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  dijalankan  oleh Perum  Perhutani  KPH  Blitar dilakukan sejak tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, dengan memberikan  bimbingan  kegiatan  kepada  sektor-sektor  swasta,  pada  khususnya pengusaha  yang  ekonominya  lemah  serta  sektor-sektor  koperasi;  Aktif  dalam melaksanakan  dan  menunjukkan  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  pemerintah  pada bidang ekonomi dan/ pembangunan Sejak tahun 2019 bagian PKBL bergabung menjadi satu  dengan  bagian  keuangan  dengan  hanya  ada  satu  staff  pelaksana  saja. Bertanggungjawab atas pelaksanaan PKBL serta penyusunan laporan penggunaan dana PKBL juga. Untuk  audit PKBL dilaksanakan oleh tim SPI dari pusat, dan dilakukan sekali tiap  tahun  sekitar  bulan  Maret,  seperti  yang  disampaikan  ibu  N.  Pelaksanaan  audit laporan PKBL menjadi satu dengan audit pada bagian keuangan KPH Blitar.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  X  dijelaskan  bahwa  sumber  dana  PKBL  murni berasal dari laba yang dihasilkan oleh Perum Perhutani pusat dengan penyisihan sebesar 4%  dan  pembagian  2%  untuk  dana  Program  Kemitraan  dan  2%  untuk  dana  Bina Lingkungan. Namun KPH Blitar masih perlu berbagi anggaran PKBL dengan KPH lain. Hasil wawancara dengan bapak X dan hasil dokumentasi laporan PKBL pada tanggal 3 Maret  2021,  terdapat  4  kegiatan  yang  berhasil  di  danai  dari  PKBL  seperti  pada  tabel  1. Dalam  pelaksanaan  program  kemitraan  diperuntukkan  bagi  masyarakat  umum  yang usahanya udah berjalan lebih dari setahun, kalau bina lingkungan itu yayasan/lembaga apapun yang penting letak pengadaan/pengembangan serta letak yayasan/lembaganya masih di wilayah kerja KPH Blitarm hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak X.

## Tabel 1.
Tabel Realisasi Penyaluran Dana PK dan BL Tahun 2019
Perum Perhutani KPH Blitar NO  LMDH/PER ORANGAN JENIS USAHA ALAMAT JUMLAH DIAJUKA N (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) DESA KEC KAB Program Kemitraan (PK) 1 Ghutsul Muna Perikanan Bendiljati Kulon Sumber Gempol Tulungagung  80.000.000  40.000.000 2 Emy Iswati Perdagangan  Kuningan  Kanigoro Blitar 50.000.000  20.000.000 Bina  Lingkungan (BL) 1 LMDH Wana Mulya Pengadaan Air Bersih Kebonsari  Kademang an Blitar 37.135.000  10.000.000 2 LMDH Lestari Pengadaan Air Bersih Ngeni Wonotirto Blitar 36.692.500  5.000.000
Dalam  pelaksanaannya  terdapat  kendala  seperti  yang  disampaikan  narasumber sebagai berikut :
“kendala pelaksanaannya yaa cuma kalau pembayaran angsuran nya macet, kalau sudah gitu biasanya saya pendekatan secara personal sampai dibayar lunas, selama ini juga alhamdulillah selalu berhasil dengan pendekatan personal walaupun progresnya lambat”

## Tambahan  penjelasan  narasumber  tentang  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan PKBL di KPH Blitar sebagai berikut:
“...kendala  biasanya  angsurannya  ngadat  gitu,  jadi  lebih  ke  PK.  Kalau  BL  nya  selama  ini nggak pernah ada kendala yang gimana-gimana..” .

## Laporan PKBL
Pelaksanaan PKBL pada Perum Perhutani KPH Blitar telah menjadi sebuah dorongan bagi  Perum  Perhutani  KPH  Blitar  untuk  mencapai  visi  misi.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan dengan dibuatnya laporan PKBL, seperti yang disampaikan oleh narasumber:
“tujuan pembuatan laporan PKBL itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana  PKBL  yang  telah  dianggarkan.  Selain  itu  adalah  sebagai  evaluasi  pelaksanaan  PKBL pada periode berjalan. Pihak SPI bisa dengan mudah mengevaluasi kegiatan itu  udah benar sesuai dengan program yang direncanakan atau nggak terus mengetahui seberapa luas tingkat kepedulian perhutani ke masyarakat dan mitra binaan tiap periodenya.”
Pelaporan  PKBL  pada  perum  Perhutani  pada  mulanya  terdiri  atas    1  laporan  saja, yaitu laporan rincian (mutasi) realisasi kegiatan PKBL terdiri dari 27 kolom yang diikuti laporan  kas,  dan  laporan  bank  dari  awal  dilaksanakannya  PKBL  sampai  tahun  yang berjalan.  Sejak  tahun  2007  bentuk  laporan  sedikit  ada  tambahan  yaitu  selain  membuat laporan  meliputi  laporan  27  kolom,  laporan  kas,  laporan  bank  tersebut  juga  harus membuat laporan per sektor atau rekapan. Maksud dari per sektor adalah berfokus pada sektor atau bidang apa, apakah peternakan, pertanian, dan lainnya. Penambahan laporan PKBL  berasal  dari  keputusan  direksi  Perum  Perhutani  sehingga  berlaku  bagi  seluruh KPH, seperti yang diungkapkan narasumber :
“penambahan laporan itu dari keputusan direksi yang berlaku untuk seluruh KPH..”
Di  tahun  2015  sampai  2019,  laporan  bertambah  buku  besar,  laporan  kolektibilitas, laporan hasil penagihan, pendampingan dan penagihan mitra binaan, bukti transfer setor, dan rekening koran. Penjelasan tersebut disampaikan oleh narasumber :
“...mulai  tahun  2015-2019  nambah  lagi  jadi  ada  buku  besar,  laporan  kolektibilitas,  laporan hasil  penagihan,  pendampingan  dan  penagihan  mitra  binaan,  bukti  transfer  setor,  dan rekening koran..”
Laporan PKBL tersebut masih akan ditambah dengan kwitansi penyerahan dana Bina Lingkungan, berita acara penyerahan dana Bina Lingkungan, dan dokumentasi. Namun semua laporan tersebut di buat dengan hanya bantuan aplikasi ms office , sehingga tidak ada  proses  terkompeterisasi  otomatis.  Tujuan  penambahan  bentuk  laporan  itu  adalah yang pertama sebagai bentuk pengendalian karena zaman semakin berkembang, artinya dengan  semakin  lengkapnya  data  yang  disajikan,  akan  semakin  mudah  untuk mengetahui  apakah  dana  dan  kegiatan  yang  dipertanggungjawabkan  mencerminkan kejadian yang sebenarnya, yang kedua adalah sebagai upaya dalam pemberian informasi yang lebih mudah. Harapannya adalah jika laporan PKBL ditambahkan maka akan dapat meng cover segala aktivitas sehingga mempermudah jika akan membutuhkan data terkait dana  dan/  kegiatan  tertentu  di  dalam  laporan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh narasumber berikut :
“...tujuan  perubahannya  sebenarnya  lebih  ke  pengendalian  karena  semakin  bertambahnya zaman  pasti  akan  ada  beberapa  penyesuaian  tergantung  kebutuhan  dan  kondisi,  kedua  biar bisa menyediakan informasi dengan lebih mudah jadi bisa mengcover banyak aktivitas...”
Laporan  PKBL  harus  disusun,  diselesaikan,  dan  sampai  di  Kantor  Divisi  Regional Unit II Jawa Timur, paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Laporan PKBL triwulanan dan mengirimkan  laporan  tersebut  ke    Kantor  Divisi  Regional  Unit  II  Jawa  Timur  paling lambat  10  hari  setelah  triwulan  yang  bersangkutan  berakhir,  dan  harus  menyelesaikan dan mengirimkan laporan PKBL tahunan ke Kantor Divisi Regional Unit II Jawa Timur paling  lambat  3  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Kebijakan  tersebut  tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PKBL perum Perhutani.

## Pengendalian Internal
Tujuan  pengendalian  internal  adalah  suatu  bentuk  upaya  dalam  mengendalikan segala  sesuatu  dalam  perusahaan  sehingga  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  di perusahaan tersebut dan tidak terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan pengendalian internal  dalam  kegiatan  PKBL  juga  harus  ditingkatkan,  sebab  kegiatan  PKBL  yang merupakan bentuk aktivitas sosial sangat rawan untuk terjadinya penyelewengan. Salah satu upaya yang dijalankan saat ini adalah dengan mengevaluasi kegiatan PKBL tersebut melalui laporan PKBL yang selalu dibuat setiap periodenya
Dalam pelaksanaan PKBL dan pembuatan laporan PKBL, Perum Perhutani memakai buku  petunjuk  pelaksanaan    PKBL  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  BUMN  No PER-05/MBU/2007,  Surat  Edaran  Menteri  BUMN  No.  SE-07/MBU/2008  mengenai pelaksanaan  PKBL,  dan  Undang-Undang  pasal  74  Nomor  40  tahun  2007  mengenai perseroan terbatas.
Adapun  berakit  dengan  komponen  pengendalian  internal,  KPH  Blitar  selama  ini belum  mempunyai  bagian  khusus  manajemen  resiko  sehingga  tidak  ada  aktivitas penilaian  resiko  dalam  pelaksanaan  dan  pelaporan  PKBL.  Seperti  yang  diungkapkan narasumber :
“...nggak ada khusus bagian manajemen resiko mbak....”
Bentuk  aktivitas  yang  dilakukan  KPH  Blitar  untuk  mewujudkan  pengendalian internal  terhadap  penggunaan  dana  PKBL  adalah  dibuatnya  laporan  PKBL  itu  sendiri. Disana  sudah  tersusun  secara  rinci  bagaimana  dana  di  alokasikan  dan  digunakan. Karyawan  yang  meng handle laporan  PKBL  pun  juga  karyawan  yang  telah  mendapat pelatihan dari pusat sehingga laporan yang dihasilkan bisa lebih terjamin kualitasnya.
”....aktivitas yang dilakukan KPH Blitar untuk mewujudkan pengendalian internal terhadap penggunaan dana PKBL itu ya dibuatnya laporan PKBL. Disana udah tersusun rinci gimana dana  di  alokasikan  dan  digunakan.  Karyawan  yang  menghandle  laporan  PKBL  pun  juga karyawan yang udah mendapat pelatihan dari pusat sehingga  laporan yang dihasilkan bisa lebih terjamin kualitasnya.... ”
Dalam  pembuatan  laporan  PKBL  ataupun  juga  pelaksanaannya,  komunikasi  yang berkaitan dengan informasi yaitu laporan PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur organisasi PKBL, seperti yang disampaikan narasumber :
“.....dalam  pembuatan  laporan  PKBL  atau  pelaksanaannya,  komunikasi    laporan  PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur pertanggung jawaban PKBL yaitu mulai dari bapak Y yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  dan  pelaporan  PKBL,  saya  sebagai  kepala  sub seksi keuangan yang bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dan pelaporan PKBL, kepala tata usaha sebagai ketua II, kasi kelola SDH dan persediaan sebagai ketua  I,  wakil  administratur  sebagai  penanggungjawab,  dan  administratur  sebagai pembina....”
Bentuk komunikasi lainnya adalah ketika penyerahan laporan ke Kantor Unit II dan pada saat rekon yang diadakan 1 tahun 2 kali di Kantor Unit bersama KPH lain sehingga dapat mengevaluasi laporan masing-masing KPH. Bentuk pengawasan serta komunikasi juga  terjadi  saat  tim  SPI  dari  pusat  datang  untuk  inspeksi  setiap  tahun  di  bulan  maret dengan tanggal yang tidak pasti dan mendadak. Dalam proses komunikasi tersebut juga terdapat proses pengawasan berjenjang yang dilakukan.

## Laporan PKBL sebagai Pengendalian Internal Perusahaan.
Perum  Perhutani  melaksanakan  PKBL  bukan  hanya  untuk  menaati  regulasi  yang telah  ditetapkan  perusahaan  dan  juga  Kementerian  BUMN,  tetapi  juga  untuk mendapatkan  “pengakuan”  dari  masyarakat  di  wilayah  kerjanya  sehingga  Perum Perhutani  bisa  tetap  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Perum  Perhutani  telah melakukan PKBL sesuai dengan SOP dan peraturan dari Menteri BUMN, jika dilihat dari data realisasi dana PKBL dan juga wawancara dengan penerima dana PKBL tahun 2019, proses  pelaksanaaan  PKBL  telah  berjalan  efisien,  hal  ini  dilihat  dari  tingkat  kepuasaan dan legitimasi yang diterima Perum Perhutani meskipun dana yang direalisasikan Perum Perhutani KPH Blitar jauh lebih kecil.
Dibalik  proses  PKBL  yang  dilakukan  Perum  Perhutani,  apabila  dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai tingkat pengendalian internal Perum Perhutani KPH Blitar diulas dari 5 komponen pengendalian internal (COSO.org, 2013), yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian ( Control Invironment )
Buku  pedoman  pelaksanaan  PKBL  telah  terindentifikasi  sebagai  dasar  bagi pelaksanaan PKBL dan pelaporan di Perum Perhutani KPH Blitar. Buku pedoman ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan PKBL di Perum Perhutani secara keseluruhan yang di buat oleh Perum Perhutani Pusat dengan bersandar pada Peraturan dari Pihak yang  Berwenang  seperti  Peraturan  Menteri  BUMN  No  PER-05/MBU/2007,  Surat Edaran  Menteri  BUMN  No.  SE-07/MBU/2008  mengenai  pelaksanaan  PKBL,  dan Undang-Undang pasal 74 Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas.  Selama ini,  buku  pedoman  tetap  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  dan  pelaporan  PKBL  di Perum Perhutani. Walaupun ada beberapa poin yang tertuang dalam pedoman tetapi tidak dijalankan pada prakteknya yaitu tentang :
a. Format pelaporan PKBL
format laporan yang ada di dalam buku Pedoman terlalu sederhana sementara itu belum  ada  pembuatan  buku  pedoman  baru  untuk  menggantikan,  maka  dari  itu pihak  kantor  divisi  regional  menginstruksikan  PKBL  tetap  mengacu  pada  buku pedoman  tersebut  namun  pembuatan  laporan  akan  menyesuaikan  instruksi  dari pusat,  seperti  yang  diuraikan  sebelumnya  karena  terbukti  lebih  mendetail  dan membantu perum perhutani dalam mempertanggung jawabkan kegiatan PKBL.
b. Adanya jaminan pinjaman program kemitraan. Hasil wawancara dengan salah satu mitra binaan yang sempat mendapatkan dana PKBL di KPH Blitar yaitu Bapak I yang merupakan peternak ikan lele di kelurahan Karangtengah,  Kota  Blitar,  menyebutkan  bahwa  KPH  Blitar  meminta  jaminan untuk  pinjaman  tersebut  yang  mana  setelah  di  telusuri  dalam  buku  pedoman bahwa  PKBL  Perum  Perhutani  tidak  ada  yang  namanya  meminta  jaminan,  hal tersebut  diaminkan  oleh  bapak  X  selaku  staf  sub  seksi  keuangan    bagian  PKBL bahwa  tidak  ada  yang  namanya  jaminan.  Dari  data  dan  temuan  dilapangan dikatakan  bahwa  lingkungan  pengendalian  telah  tercapai  dengan  cukup  baik walaupun  ada  hal  mengenai  jaminan  yang  pelaksanaanya  berbeda  dengan  buku
pedoman,  begitu  juga  dengan  format  laporan  yang  tidak  sesuai  dengan  buku pedoman, tetapi selain itu KPH Blitar tetap mengikuti arahan dari buku pedoman tersebut.  Dewan  direksi,  kantor  divisi  regional,  dan  tim  SPI  selalu  memegang independensi  dalam  kinerjanya.  Dibuktikan  dari  seluruh  KPH  yang  selalu ditekankan untuk tepat waktu dan menjaga kualitas laporan dengan alur pelaporan yang  ada  dan  format  laporan  yang  sangat  rinci  dan  saling  melengkapi,  tidak  ada terlihat dewan direksi memihak KPH Blitar.

## 2. Penilaian Risiko ( Risk Assessment)
Dalam hal penilaian resiko, perum perhutani KPH Blitar masih belum memiliki divisi yang menangani resiko atas pelaksanaan PKBL. Sehingga ketika muncul permasalahan atas pelaksanaan PKBL sulit untuk menentukan solusi karena permasalahan tersebut sebelumnya  tidak  melalui  proses  penilaian  yang  detail  dan  rinci.  Misalnya  terakit angsuran yang macet, maka tidak bisa diperkirakan berapa prosentase tingkat piutamg tidak  tertagih  yang  akan  berpengaruh  pada  dana  PKBL.  Solusi  yang  selama  ini ditempuh  hanya  melakukan  pendekatan  secara  personal  saja,  tentu  hal  ini  tidak memberikan  kepastian  pada  dana  PKBL  yang  macet.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  KPH  Blitar  masih  belum  melaksanakan  aktivitas  penilaian  resiko dengan baik.
3. Aktivitas Pengendalian ( Control Activities )
Aktivitas  yang  dilakukan  KPH  Blitar  untuk  mewujudkan  pengendalian  internal terhadap penggunaan dana PKBL yaitu:
a. Dibuatnya laporan PKBL  dan tersusun secara rinci bagaimana dana di alokasikan dan  digunakan.  Susunan  laporan  yang  ada  di  buat  saling  melengkapi,  sebagai contoh  ada  laporan  rincian  tetapi  untuk  dilengkapi  dengan  laporan  per  sektor untuk melihat dari sisi sektor tertentu, lalu ada laporan hasil penagihan jika ingin melihat  alasan  dan  langkah  penyelesaian  tunggakan,  ada  laporan  kolektibilitas yang akan menyajikan kolektibilitas per sektor, dan lainnya.
b. Pihak  KPH  tidak  diperkenankan  untuk  memegang  uang  angsuran  mitra  binaan dari  hasil  kegiatan  PKBL  lebih  dari  1  juta  rupiah,  sehingga  jika  uang  di  dalam rekening dimana para mitra binaan melakukan pengangsuran sudah 1 juta, bapak X akan  men- transfer uang  ke  rekening  Kantor  Divisi  Regional  Unit  II  Jawa  Timur dengan  surat  kuasa  ber  materai.  Hal  tersebut  juga  dapat  dinilai  sebagai  langkah pengendalian  terhadap  dana  PKBL  yang  dijalankan  KPH  Blitar.  Jika  langkah tersebut tidak dilakukan, ada kemungkinan uang tersebut di selewengkan.
4. Informasi Dan Komunikasi ( Information And Communication )
Dalam  pembuatan  laporan  PKBL  ataupun  juga  pelaksanaannya,  komunikasi  yang saling timbal balik berkaitan dengan informasi meliputi :
a. Laporan PKBL melibatkan pihak-pihak dalam struktur organisasi PKBL yaitu mulai dari  staff  sub  seksi  keuangan  bagian  PKBL  yang  bertanggungjawab  dalam pelaksanaan  dan  pelaporan  PKBL,  kepala  sub  seksi  keuangan  yang bertanggungjawab atas pengawasan langsung terhadap pelaksanaan dan pelaporan PKBL, kepala tata usaha sebagai ketua II, kasi kelola SDH dan persediaan sebagai ketua I, wakil administratur sebagai penanggungjawab, dan administratur sebagai pembina.  Jika  terdapat  hal  tertentu  di  dalam  laporan  yang  harus  di  revisi  maka setiap  pihak  diatas  akan  menyampaikan  kembali  ke  bagian  pelaksana  PKBL  dan proses pertanggungjawaban akan kembali seperti di awal.
b. Bentuk komunikasi lainnya adalah ketika penyerahan laporan ke Kantor Unit II dan pada  saat  rekon  yang  diadakan  1  tahun  2  kali  di  Kantor  Unit  bersama  KPH  lain sehingga dapat mengevaluasi dan menilai laporan masing-masing KPH. Kelebihan
dari  proses  komunikasi  tersebut  adalah  laporan  yang  dihasilkan  akan  lebih dipercaya karena telah diverifikasi oleh pihak yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Dapat  disimpulkan,  bahwa  proses  komunikasi  informasi  laporan  PKBL    secara internal  di  KPH  Blitar  sudah  berjalan  dengan  sangat  baik  dan  berjalan  efektif. Namun,  bila  dilihat  secara  eksternal,  komunikasi  Perum  Perhutani  masih  kurang berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  keluhan  penerima  dana  PKBL, yang  mengeluhkan  harus  menanti  sedikit  lebih  lama  untuk  mendapatkan  dana PKBL dan juga jumlah realisasi dana PKBL yang jauh lebih kecil dari pengajuannya. Hal ini berarti, Perum Perhutani tidak melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat dan/ mitra binaan, misalkan dalam bentuk sosialisasi.
5. Aktivitas Pengawasan ( Monitoring Activities )
Bentuk pengawasan serta komunikasi juga terjadi saat tim SPI dari pusat datang untuk inspeksi. Pada dasarnya, inspeksi dilakukan untuk semua bagian namun pada bagian PKBL,  tim  SPI  tidak  hanya  akan  memeriksa  pihak  yang  bertanggungjawab  terhadap pelaksana dan penyusun laporan PKBL saja tetapi juga terjun ke lapangan, menemui mitra  binaan.  Dalam  proses  komunikasi  tersebut  juga  terdapat  proses  pengawasan berjenjang  yang  dilakukan.  Namun  menurut  wawancara,  tidak  adanya  andil  dari pengawas eksternal yang mengakibatkan resiko penyelewengan menjadi cukup besar. Sehingga  dapat  disimpulkan,  pada  poin  pengawasan,  Perum  Perhutani  KPH  Blitar belum memenuhi dengan baik.
Selama  penelitian  dilapangan  terkait  pelaksanaan  PKBL  sebagai  bentuk  CSR  yang dilakukan  oleh  Perum  Perhutani  Blitar,  terdapat  beberapa  temuan  yaitu  terdapatnya jaminan yang harus disertakan oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman. Hal tersebut bertentangan  dengan  kebijakan  yang  sudah  dituangkan  dalam  buku  pedoman pelaksanaan  dan  teknis  PKBL.  Diperoleh  dari  pernyataan  mitra  binaan  bahwa  hal tersebut diberlakukan sebagai tanda ikatan saja, seperti yang disampaikan berikut:
“...  saya  nyerahin  jaminan  BPKB  motor  waktu  itu  ke  pak  X,  tapi  menurut  saya  itu  cuma bentuk ikatan aja karena nilainya jaminan itu saya rasa nggak setara sama uang yang saya pinjam waktu itu... ”

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  yang  sudah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  perum Perhutani Blitar melaksanakan aktiviatas PKBL sebagai bentuk CSR  telah sesuai dengan aturan  yang  ditetapkan.  Pelaporan  PKBL  syang  disusun  mampu  membentuk pengendalian  interanal  perusahaan  dengan  baik  karena  telah  memenuhi  indikator  dari teori  COSO  yang  digunakan  dalam  penelitin.Adanya  temuan  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  hanya  ada  satu  orang  saja  yang  bertugas  dan  bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKBL dan penyusun laporan PKBL. Selain itu adanya jaminan yang harus disertakan dimana hal tersebut tidak tertera dalam aturan yang digunakan.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini  dapat  dilanjutkan  dengan  mengkombinasikan  variabel  penelitian  lain yang relevan dan terkini sesuai dengan kebutuhan ilmiah, menambah referensi penelitian terdahulu  yang  lebih  bervariasi  serta  dengan  melakukan  rekonstruksi  model  kerangka penelitian  dengan  menggunakan  metode  penelitian  lainnya. Kedepan  perum  Perhutani Blitar  seharusnya  dapat  memnambah  jumlah  tenaga  untuk  bagian  PKBL  supaya  ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dengan demikian dapat membentuk pengendalian internal yang lebih baik lagi.  Tim penilai resiko juga perlu dibentuk untuk menangani permasalah yang muncul dalam pelaksanaan PKBL tersebut, mengingat kalau tidak ada tim penilai resiko tersendiri akan menemui kesulitan untuk mennemukan solusi terbaik atas permasalahan yang muncul.

## PENGHARGAAN
Teruntuk reviewer terima  kasih  telah  meluangkan waktunya  untuk  membaca  artikel  ini, menemukan kesalahan dan meminta perbaikan demi tersusunnya artikel yang lebih baik dan relevan dengan kaidah keilmuan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afriyadi, A. D. (2019). Kacau! Ada laporan dana CSR garuda indonesia disalahgunakan. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4824987/kacau-ada-laporan- dana-csr-garuda-indonesia-disalahgunakan Anthony,  R.  N.,  Bedford,  N.  M.,  Dearden,  J.,  &  alih  bahasa  Maulana,  A.  (1997).  Sistem Pengendalian Manajemen. Bina Aksara.
Arfamaini,  R.  (2016).  Pelaporan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dengan Menggunakan  Global  Reporting  Initiative  (GRI).  E-Jurnal  Manajemen  Kinerja, Volume 2(No. 2).
Belal, A. R. (2016). Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries: The Case of Bangladesh. Ashgate Publishing Company. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315574332
Belkaoui, A. R. (1993). Teori Akuntansi. Salemba Empat. Budimanta, Arif, A. P., & Bambang Rudito. (n.d.). Corporate social responsibility : alternatif bagi Pembangunan Indonesia Cetakan Kedua. ICSD. Chua,  W.  F.  (1986). Radical  Developments  in  Accounting  Thought.  America  Accounting Association, The Accounting Review , Volume 61(No. 4).
COSO. (2013). Audit Internal. www.coso.org Creswell,  J.  W.  (2002). Research  Design:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches.  Sage Publication.
Dwi,  K.  (2013). Corporate  Social  Responsibility :  Transformasi  Konsep  Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Refika Aditama.
Fajar,  M.,  &  Setyaningrum,  R.  B.  (2017).  Pelaporan  Program  Kemitraan  Dan  Bina
Lingkungan  Serta  Corporate  Social  Responsibility  Badan  Usaha  Milik  Negara. Jurnal Media Hukum, 24(2), 193–206.
https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0095.193-206 Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harahap, S. S. (2008). Teori Akuntansi (Edisi Revi). Penerbit Rajawali Pers. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Isnanto,  B.  A.  (2019).  Bunyikan  kentongan  penanda  bau  warga  demo  pt  RUM  tutup. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4817225/bunyikan-kentongan- penanda-bau-warga-demo-tuntut-pt-rum-tutup/2
Kartika,  I.  S.,  Rasyidi,  A.,  &  Mahsina.  (2015). Analisis Audit  Internal  COSO  Framework dalam  Menunjang  Efektifitas  Pengendalian  Internal  Kredit  Investasi  pada  PT. BTN. Jurnal Akuntansi Equity UBHARA, Volume 1(No. 2).
Kementrian  BUMN.  (2012).  Surat  Edaran  Menteri  BUMN  No.  SE-02/MBU/WK/2012. jdih.go.id
Kementrian  BUMN.  (2015).  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-09/MBU/07/2015. jdih.bumn,go,id
Kementrian  BUMN.  (2016).  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-03/MBU/12/2016. jdih.bumn.go.id
Kementrian  BUMN.  (2017).  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER-02/MBU/07/2017. jdih.bumn.go.id Kotler, P., & Nancy, L. (2005). Corporate Social Responsibility : Doing the most good for your company and your cause. John Wiley & Sons.
Kumaat, V. G. (2011). Internal Audit. Erlangga.
Li, X., Zheng, C., Liu, G., & Sial, M. S. (2018). The effectiveness of internal control and corporate social responsibility: Evidence from Chinese capital market. Sustainability (Switzerland), 10(11). https://doi.org/10.3390/su10114006
Licoln, Y. S., & E.G., G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publication. Lubis,  A.  W.  (2019).  Penerapan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Perusahaan  pada Masyarakat  (Studi  Kasus  PT  Perkebunan  Nusantara  IV  (Persero)  Medan).  Jurnal
Tansiq, 2(No. 1). Makikui, L. E., Morasa, J., & Pinatik, S. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan COSO pada CV. Kombos Tendean Manado. Jurnal Riset Akuntansi Unsrat, Volume 12(No. 2). https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18695.2017 Miles,  M.  B., Huberman,  M.  A., &  Saldana, J. (2014). Qualitative  Data  Analysis  a  Methods Sourcebook (3rd editio). Sage Publication.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi (cetakan ke). Salemba Empat. Mulyana, D. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Kosdakarya. Munandar, N. (2019). Perhutani raih penghargaan BUMN terbaik. https://perhutani.co.id/perhutani-raih-penghargaan-bumn-terbaik-2019/ Nasution. (1988). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.
Nasution. (2003). Metode Research Penelitian Ilmiah. Bumi Aksara. Nasution,  R.  M.,  &  Adhariani,  D.  (2016).  Simbolis  Atau  Substantif?  Analisis  Praktik Pelaporan Csr Dan Kualitas Pengungkapan (Symbolic Or Substantive? Analysis Of Csr  Reporting  Practices  And  The  Quality  Of  Disclosure).  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia, 13(1), 23–51.
Nor, H. (2011). Corporate social responsibility (Edisi Pert). Graha Ilmu. Patten,  D.  M.,  &  Zhao,  N.  (2014). Standalone  CSR  Reporting  by  U.S.  Retail  Companies. Accounting Forum, Volume 38(No. 2), 132–144. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2014.01.002
Peraturan Pemerintah. (1983). Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983. Peraturan  Pemerintah.  (2012).  Peraturan  pemerintah  no.  47  tahun  2012  tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
Perum Perhutani. (n.d.). Perum Perhutani. perumperhutani.co.id Perum  Perhutani.  (2011).  Pedoman  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan.  Perum Perhutani.
Perum  Perhutani.  (2018).  Perhutani  raih  penghargaan  program  kemitraan  dan  bina lingkungan.
http://www.bumn.go.id/perhutani/berita/1-Perhutani-Raih-
Penghargaan-Program-Kemitraan-dan-Bina-Lingkungan
Pratama, A. M. (2019). Penyelewengan dana CSR Garuda diduga untuk pemilihan ketua umum ikagi.
Pujosuwarno, S. (1992). Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Lemlit IKIP Yogyakarta.
Purnaningsih, N. (2007). Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan, Jurnal Transdisiplin
Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi  Manusia.  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia, Volume 1(No. 03), 394. https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5899
Putra, M. I. D., Cahyono, A. D., & Brilianto, G. S. (2015). Urgensi program kemitraan dan bina  lingkungan  (PKBL)  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Bidang Pertambangan  terhadap  masyarakat  lingkar  tambang  dalam  perspektif sinkronisasi hukum di Indonesia. Jurnal Privat Law, Edisi 06 N.
Rachman, N. Z., Efendi, A., & Wicaksana, E. (2011). Panduan lengkap pelaksanaan CSR.
Penebar Swadaya.
Rama, D. V., & Jones, F. L. (2008). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Riyanto, A. S. (2011). PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Banana Publisher. Rock,  P.  (1979).  The  Making  of  Symbolic  Interactionism.  Macmillan  Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-04084-1
Rokhlinasari,  S.  (2015).  Teori-Teori  dalam  Pengungkapan  Informasi  Corporate  Social Responsibility Perbankan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 7(No. 1).
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Deepublish. Schatzman, L., & Strauss, A. L. (1973). Field Research: Strategies for a Natural Sociology.
Prentice Hall, Inc.
Siagian,  S.  P.  (2001).  Administrasi  Pembangunan :  Konsep,  Dimensi  dan  Strategi.  Bina Aksara.
Stainback,  S.  W.  (1988).  Understanding  &  Conducting  Qualitative  Research.
Kendall/Hunt Publishing Company.
Stake,  R.  (1994).  “Case  Studies”  in  Norman  K.  Dezin  and  Yvonna  S.  Lincoln  (Eds.) “Handbook of Qualitative Research.” Sage Publication. Stake, R. (1995). The Art of Case Research. Sage Publication.
Stake, R. (2005). Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water In R.
M.  Jaeger  (Ed)  Complementary  Methods  for  Research  In  Education (2nd  Editio). America Educational Research Association.
Sudaryono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Kencana. Sukmadinata, N. S. (2005). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Supriyono,  R.  .  (1997).  Akuntansi  Biaya  Dan  Akuntansi  Manajemen  Untuk  Teknologi Maju Dan Globalisasi (Edisi 1). BPFE UGM.
Supriyono, R. A. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen. BPFE UGM.
Susanti,  D.  L.  (2017).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Menggunakan  Pendekatan COSO  Studi  Kasus  Koperasi  Warga  Patra  V.  Program  Magister  Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
Suwendra,  W.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dengan  Ilmu  Sosial,  Pendidikan,
Kebudayaan dan Keagamaan. Nila Cakra Publishing House.
Syairozi, M. I. (2019). Pengungakapan CSR pada perusahaan manufaktur dan perbankan.
Tidar Media.
Undang-Undang. (2007). Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Wardiyanta. (2010). Metode Penelitian Pariwisata. Penerbit Andi. Warta Ekonomi. (2019). Yuk intip siapa saja pemenang PKBL. Wiersma,  W.  (1986).  Research  methodsin  education :  an  introduction.  Allyn  and  Bacon Inc. Yin, R. K. (2002). Studi Kasus : Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada. Yin, R. K. (2003). Studi Kasus : Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada.