## POLA KOMUNIKASI MILITER DALAM PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI WILAYAH KORAMIL 1607/-01 SUMBAWA
Abbyzar Aggasi 1* , 2 Firda Wahyu Ningtiyas 2
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa
* Corresponding Author email: abbyzar.aggasi@uts.ac.id , ningtiyasfirda97@gmail.com

## Diterima
Bulan Mei 2019

## Diterbitkan
Bulan  Juli 2019

## Keyword :
Komunikasi, Militer, Swasembada
Pangan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pola  komunikasi  yang  terjadi  pada Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  TNI-AD  dalam  tugasnya  membina  para  petani  di wilayah  KORAMIL  Kota  1607/-01  Sumbawa.  Babinsa merupakan  salah  satu  cabang dalam  TNI-AD  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  dalam  bidang  kewilayahan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan yang  dipilih  berdasarkan  jabatan  strategis  dalam  bidang  teritorial.  Peneliti  juga melakukan  observasi  dan  dokumentasi  sebagai  pendukung  hasil  wawancara.  Dari penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  Swasembada  Pangan  merupakan  bagian  dari Ketahanan  Nasional  yang  dapat  mempengaruhi  stabilitas  dan  keamanan  negara.  Hal tersebut  menjadi  bagian  dari  tugas  pokok  TNI-  AD.  Dalam  lingkup  internal  militer, komunikasi  yang  digunakan  bersifat  instruktif.  Para  Babinsa  wajib  patuh  dan melaksanakan  perintah  yang  datang  dari  pusat  komando.  Namun  dalam  pelaksanaan Program  Swasembada  Pangan,  Babinsa  menggunakan  komunikasi  yang  bersifat persuasif  kepada  para  petani.  Peneliti  juga  menmukan  adanya  kecenderungan  nilai kearifan  lokal  ‘ Kerik  Salamat ’ dengan instrumen  ‘ saling  beme ’  oleh  Babinsa  kepada para  petani.  Hal  tersebut  menjadi  strategi  yang  berjalan  efektif  sehingga  para  petani mampu  bekerja  dengan  Babinsa  yang  memiliki  karakter  militer.  Sehingga  Program Swasembada  Pangan  di  wilayah  KORAMIL  1607/-01  Sumbawa  membuahkan  hasil yang cukup optimal bagi komoditi utama, yaitu padi, jagung dan kedelai.

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu bidang  terpenting  dalam  indikator  kesejahteraan suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Mengingat Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang memiliki  lahan  pertanian  yang  luas.  Pada  masa pemerintahan  Soeharto,  Indonesia  mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  baik,  pembangunan infrastruktur dan perkembangan di sektor pertanian.  Indonesia  mengubah  status  dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara pengkespor  beras  terbesar di  dunia  dan mencapai swasembada  beras pada  tahun  1980-an.  Arah  dan pola  pembangunan  ekonomi  Sektor  pertanian merupakan  salah  satu  bidang  terpenting  dalam indikator  kesejahteraan  suatu  negara,  termasuk Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara  kepulauan  yang  memiliki  lahan  pertanian yang  luas.  Pada  masa  pemerintahan  Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan infrastruktur dan perkembangan  di  sektor  pertanian.  Indonesia mengubah  status  dari  negara  pengimpor  beras terbesar  di  dunia  menjadi  negara  pengkespor beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada
beras  pada  tahun  1980-an.  Arah  dan  pola pembangunan  ekonomi      pada  masa  Orde  baru dituangkan  dalam  bentuk  Rencana  Pembangunan Lima  Tahun  (Repelita)  yang  sudah  dilaksanakan sampai dengan Pelita VII (sampai tahun 1996).
Oleh  karena  itu,  swasembada  pangan merupakan  hal  yang  bukan  tidak  mungkin, karena sektor pertanian menjadi 2omes tersendri dalam  Rapelita  yang  di  buat  oleh  Presiden Soeharto. Di dalam Pelita I bahkan pertanian dan irigasi  dimasukkan  sebagai  satu  bab  tersendiri dalam  rincian  rencana  bidang-bidang.  Di  dalam rincian  tersebut  dijelaskan  bahwa  tujuannya adalah  untuk peningkatan  produksi  pangan terutama beras.
Latar  belakang  sebagai  seorang  militer membuat  sistem  pemerintahan  serta  kebijakan- kebijakan yang dibuat juga bersifat instruktif dan otoriter  dengan  satu  pusat  komando.  Soeharto membuat  suasana  pemerintah  ibarat  subjek penguasa,  sedangkan  rakyat  (petani)  sebagai subjek  untuk  ditaklukkan.  Inti  dari  cara  ini adalah instruksi presiden yang disalurkan secara 2omestic ke petani. Sebagai penyalur
informasinya,  dibentuk  organisasi  Bimbingan Massal  (Binmas)  yang  melibatkan  semua  level pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat petani,  dibentuk  kelompok-kelompok  tani  yang berfungsi untuk mejalakan instruksi di lapangan.
Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh  Soeharto, khas  degan  aroma  militer  yang  instruktif,  tegas dan  terpusat.  Membuat  langkah  strategis, menginstruksikan  kepada  para  prajuritnya, kemudian  dilaksanakan  oleh  prajuritnya  dengan pengawasan  ketat.  Sehingga  hasilnya  adalah Indonesia  mencapai  swasembada  beras  pada tahun  1984  dan  dianugerahi  sebuah  medali bertuliskan  “ from  rice  importer  to  self sufficiency ”  dari Food and Agriculture
Organization (FAO).  Beberapa  tahun  kemudian kembali mendapatkan penghargaan dari Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengenai kependudukan.  Metode  tersebut  menjadi  salah satu  penyebab  keberhasilan  kepemimpinannya, membawa  pembangunan  ekonomi  Indonesia mengalami  kemajuan  dan  pertumuhan  ekonomi yang  tinggi  sehinggaIndonesia  dikenal  sebagi salah  satu  dari  Macan  Asia,  sependapat  dengan Peter Kasenda (2013).
Akan  tetapi,  prestasi  Indonesia  dalam bidang  pertanian  dan  pangan  tidak  berlagsung selamanya.  Jauh  setelah  era  Orde  Baru,  pada tahun  2013,  hasil  Sensus  Pertanian  (ST)  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)    menunjukkan bahwa    Indonesia  tiap  tahunnya  masih mengalami    peningkatan    impor    produk pertanian  baik  dari  sisi  nilai  maupun  volume. Deputi  Bidang  Satistik  Produksi  BPS,  Adi Lukmasono  pada  saat  jumpa  pers  perihal Sosialisasi  Hasil  Sensus  Pertanian  tahun  2013 mengatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah satu  negara  pengimpor  produk  pertanian, meskipun  jumlah  penduduk  yang  bekerja  di sektor pertanian tergolong tinggi mencapai 38,07 juta orang dari total angkatan kerja di Indonesia. Meskipun  jumlah  tenaga  kerja  yang  bekerja  di sektor  pertanian  tergolong  tinggi,  namun pesatnya  pertumuhan  jumlah  penduduk  turut memicu meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar 2omestic akan produk pertanian.  Nilai  impor  produk  pertanian  pada satu  dekade  lalu  (ST2003)  bernilai  3,34  milyar dollar AS, kemudian pada 2013 melonjak empat kali  lipat  menjadi 14,90  milyar  dollar  AS  walau sudah ada kenaikan harga.
Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah  Indonesia  mencoba  mewujudkan kembali swasembada pangan yang pernah terjadi di  era  Orde  Baru  melalui  kerjasama  dengan lembaga militer TNI AD, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ate Nota Kesepahamannomor10/MOU/RC.120/M/12/201
6, nomor Kerma/18/XII/2016 antara Kepala Staf Angkatan  Darat  (KSAD)  dengan  Menteri Pertanian  Republik  Indonesia  tentang  program pembangunan  Pertanian  tahun  2016  dan  2017 sejak  tahun  2015.  Seluruh  Babinsa  (Bintara Pembina  Desa)  akan  membantu  petani  agar program swasembada pangan ini dapat terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah  diwujudkan  mulai  dari  persiapan  tanaman sampai  dengan  pengawalan  benih  dan  pupuk. Pelatihan singkat telah diberikan kepada Babinsa berupa  penyuluhan  oleh  para  pakar  dari  Dinas Pertanian  dan  Balitbangtan  untuk  memudahkan operasional mereka di lapagan.
Untuk bisa mencapai target tersebut, TNI terlibat melakukan pemantauan seperti mengawasi  langsung  pendistribusian  pupuk subsidi  kepada  para  petani,  mengingat  pupuk dan  obat-obatan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dalam rangka mencapai swasembada pangan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Babinsa melakukan  koordinasi  dengan  semua  pihak secara terus-menerus. Keterlibatan militer dalam program ini adalah untuk mendorong masyarakat menanam  tepat  waktu,  menyesuaikan  dengan program pemerintah, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal.
Adanya  program  Swasembada  Pangan yang  diciptakan  oleh  pemerintah  dengan mengoptimalkan  kerja  para  petani  selaku masyarakat, dengan  menggandeng  militer, khususnya  Bintara  Pembina  desa  (Babinsa)  TNI Angkatan  Darat,  merupakan  salah  satu  bentuk komunikasi  sipil-  militer  yang  terjalin  melalui sebuah  kebijakan  untuk  kepentingan  bersama semua  pihak.  Serta  program,  swasembada pangan ini nantinya akan berdampak bagi semua sektor  kehidupan  seperti  ekonomi,  kesehatan, pendidikan  dan  lainnya  yang  berarti  tidak adanya  egois  dalam  pihak  manapun.  Sehingga, yang  menjadi  titik  penelitian  ini  adalah  pola komunikasi militer terhadap peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  program swasembada  pangan  di  wilayah  KORAMIL Kota 1607/-01 Sumbawa.

## Kerangka Dasar Teori

## Militer
Secara  konkrit,  militer  berarti  Tentara Nasional  Indonesia,  yaitu  organisasi  kekuatan bersenjata  yang  memiliki  kewajiban  menjaga kedaulatan  negara  Republik  Indonesia.  TNI terbagi  menjadi  tiga  matra  yaitu,  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara. Pasal 1  BAB  1  dalam  UU  No  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dari  pertahanan  negara  yang  siap  digunakan
untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pertahanan. Meskipun  setiap  warga  negara  mempunyai  hak dan  kewajiban  yang  sama  dalam  membela pertahanan negara, perkara ini tidak terlepas dari peran  masyarakat  militer  sebagai  salah  satu komponen  penting  dalam  bidang  pertahanan. Masyarakat  militer merupakan masyarakat  yang berdiri  sendiri  seperti  masyarakat  administratif lainnya.  Tetapi,  dalam  waktu  yang  sama,  beban dan  tanggung  jawab  berat  yang  tidak  dapat diemban oleh masyarakat-masyarakat lainnya ini diletakkan  di atas  punggung masyarakat militer, yaitu  menjaga  keamanan  dan  keselamatan masyarakat besar  pada waktu perang dan damai, serta  memberi  sumbangsih  dalam  tugas-tugas penyelamatan  dalam  kondisi  bencara  alam  dan darurat (Az-Zaghul, 2004: 24).

## Komunikasi
Menurut  pakar  komunikasi  Hovland yang  dikutip  Onong  Uchjana,  komunikasi  adalah proses  mengubah  perilaku  orang  lain  (2007:  9). Para  peminat  komunikasi  sering  kali  mengutip paradigma  yang  dikemukkan  oleh  Harold  D. Laswell  yang  terdiri  dari  lima  unsur  komunikasi yaitu komunikator, pesan atau, media, komunikan,  dan  efek.  Dari  paradigm  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  adalah proses  penyampaian  pesan  oleh  komunikator melalui  sebuah  media  kepada  komunikan  yang menimbukan efek tertentu.
Wilbur Schrarmn (2006: 1-3) mengatakan bahwa  dalam  konteks  komunikasi,  masyarakat dapat  dilihat  sebagai  sejumlah  hubungan ( relationship )  dimana  masing-masing  orang megambil  bagian  ( sharing )  atas  informasi. Komunikasi diyakini sebagai usaha menimbulkan  suatu  kebersamaan  ( commonnes ) dengan  seseorang melalui  pembagian  informasi, ide  dan  sikap.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi  yang  mampu  menimbulkan  sebuh kebersamaan.
Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup menurut Onong, yaitu:
a. Kelompok Kecil ( small group, micro group )
b. Kelompok Besar ( large group,
macro group )
c. Organisasi
Ada  beberapa  teknik  untuk  yang  dapat diakukan  untuk  berkomuikasi  menurut  Deddy Mulyana (2007: 55), yaitu:
a. Komunika  Informatif,  yaitu memberikan keterangan kemudian komunikan mengambil  kesimpulan  dan  keputusan sendiri.
b. Komunikasi  Persuasif,  yaitu  berisikap bujukan dengan
membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan komunikator  memberikan perubahan sikap  dan  tindakan,  tetapi  perubahan tersebut atas kehendak diri sendiri.
c. Komunikasi Instruktif/koersif, yaitu penyampaian sifat yang bersifat memaksa  dengan  menggunakan  sanksi- sanksi apabila tidak dilaksanakan. Komunikasi  dalam  teknik  ini  dapat berbentuk perintah, instruksi, dan sebagainya.
Komunikasi dalam lingkup organisasi memiliki arah komunikasi (Hardjana, 2016: 145-154) sebagai berikut:
a. Komunikasi ke Bawah ( Top-Down )
b. Komunikasi ke Atas ( Bottom-Up )
c. Komunikasi Horizontal
d. Komunikasi Lintas Saluran

## Swasembada Pangan
Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia (KBBI),  swasembada  berarti  usaha  mencukupi kebutuhan  sendiri  (beras  dan  sebagainya).  Jadi, swasembada  pangan  adalah  keadaan  dimana suau  negara  mampu  memenuhi  kebutuhannya sendiri dalam bidang pangan. Istilah swasembada  pangan  berpacu  pada  landasan hukum  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1996 mengamanatkanpembangunan pangan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  dan pemerintah  bersama  masyarakat  bertanggung jawab untuk mewujudka ketahanan pangan, serta menjelaskan  tentang  konsep  ketahanan  pangan, komponen  dan  pihak  yang  berperan  dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Berdasarkan  definisi  ketahan  pangan dalam  UU  No.  7  Tahun  1996  yang  mengadopsi FAO  ( Food  Association  Organisation ),  terdapat 5  komponen  yang  harus  dipenuhi  untuk mencapai  kondisi  ketahanan  dan  swasembada pangan, yaitu:
1. Kecukupan ketersediaan pangan.
2. Stabilitas ketersediaan pangan.
3. Fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
4. Aksesibiltas/keterjangkauan terhadap pangan.
5. Kualitas/keamanan pangan.

## Perspektif Militer
Keterlibatan  para  prajurit  TNI  dalam Program  Swasembada  Pangan  yang  terhitung sejak  tahun  2015  sangat  diharapkan  dan dinantikan,  mengingat  TNI  memiliki  kekuatan, kemampuan  dan  kemauan  dalam  memberikan dukungan,  termasuk  dalam  hal  teknis  (Pilar Pertanian  Edisi  36/Januari  2017).  Kekuatan komando  yang  terurai  tegak  lurus  sampai  ke bawah  secara  terstruktur  memungkinkan  TNI untuk  berperan  secara  aktif  dalam  membantu pemerintah,
terutama
meningkatkan swasembada pangan.
Program  Swasembada  Pangan  didahului penandatanganan  kerjasama (MoU) antara Kepala  Staf  Angkatan  Darat  dan  menteri Pertanian.  Kemudian  ditindak  lanjuti  oleh seluruh  komando  kewilayahan  TNI  mulai  dari KODAM,  KOREM,  KODIM.  Dari  KODIM turun  KORAMIL  dan  seluruh  aparat  teritorial lainnya yang terlibat langsung dalam menyukseskan  program  tersebut  sebagai  sebuah surat perintah  atau  surat  tugas.  Program Swasembada  Pangan  menjadi  urgensi  bagi lembaga militer, khususnya TNI-AD  karena ketahanan  pangat  penting  dan  strategis  bagi keberadaan  dan  keberlangsungan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang  terkait  dengan  pangan  dapat  menjadi pemicu terjadinya krisis yang berujung pada kehancuran sebuah negara.
Keterlibatan  TNI-AD  dalam  pelaksanaan program  tersebut  telah  ditetapkan  dalam  Tugas Pokok TNI-AD (PPPA TNI-AD TA 2012 sesuai Peraturan  KSAD  No.  Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011) Pasal 1 dan 4 ayat d dan e, sebagai berikut:
1. Melaksanakan  tugas  TNI  Matra  Darat bidang  pertahanan  dalam  Operasi  Militer bidang  Perang  (OMP)  dan  Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
2. d.  Membantu  tugas  pemerintah  memberi bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,
merehabilitasi  infrastruktur  dan  mengatasi
masalah  akibat  pemogokan  serta  konflik manual.
e.  Membangun,  memelihara,  meningkatkan dan  memantapkan  kemanunggalan  TNI  – Rakyat.
Memahami  Indonesia  sebagai  negara agraris,  dimana  mayoritas  penduduknya  tinggal di  pedesaan  dengan  mata  pencaharian  sebagai petani, maka  TNI  sejak lama membuat  program ABRI  Masuk  Desa  (AMD)  dan  selanjutnya disempurnakan  menjadi  Tentara  Manunggal Membangun  Desa  atau  TMMD  (Pilar  Pertanian Edisi Januari 2017). Sehingga hadirnya TNI-AD dalam Program Swasembada Pangan merupakan bagian  dari  tugas  pokok  dan  tanggung  jawab. Disamping  itu,  Pengerahan  Babinsa  dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendamping bagi  kelompok  tani  di  Indonesia  70.000  orang dan  sementara  ditutupi  sekitar  50.000  personil Babinsa di seluruh Indonesia. Ketahanan Pangan juga  merupakan  pondasi  yang  mencerminkan ketahanan  nasional,  dan  ketahanan  nasional adalah tanggung jawab utama dari TNI.
Program  Swasembada  Pangan  tidak hanya  terpusat  pada  suatu  wilayah,  melainkan tersebar  di  seluruh  provinsi  yang  ada  di Indonesia.  Program  tersebut  menggunakan media  lahan  pertanian  atau  sawah  yang merupakan  salah  satu  aspek  geografis  suatu wilayah.  Dari  aspek  geografis  akan  berdampak terhadap  aspek  sosial  dan  juga  ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Aspek-aspek  wilayah  tersebut  menjadi aspek-aspek  yang  termasuk  dalam  bidang teritorial  TNI-  AD.  Kapten  Infanteri  Robert selaku  Perwira  Seksi  (Pasi)  Teritorial  KODIM 1607/Sumbawa menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pasi Teritorial, sebagai berikut:
1. Merencanakan/mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan  teritorial
dengan pejabat instansi terkait. 2. Merencanakan  dan  melaksanakan pendataan bidang geografis, demografis,  kondisi  sosial  yang meliputi  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan.
3. Merencanakandanmengkoordinasi kan  pelaksanaan  kegiatan  staf teritorial.
4. Bertanggung  jawab  tentang  piranti lunak staf teritorial.
5. Bertanggung jawab tentang Pengendalian  Kerusakan  Daerah
(Dalsakrah) di wilayah.
Sejalan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan TNI-AD dalam mendukung pencapaian
Swasembada  Pangan  Nasional  dan  Ketahanan Nasional di bidang pangan maka TNI mendukung  penuh    pelaksanaan  kegiatan tersebut. TNI  juga memperluas  cakupan  sasaran kegiatan  dengan  harapan  dapat  mempercepat pencapaian  Swasembada  Pangan  Nasional  dan akhirnya  Ketahanan  Nasional  di  bidang  pangan akan segera terwujud.

## Swasembada Pangan oleh KORAMIL
Dalam  program  ini,  Komando  Rayon Militer (KORAMIL) merupakan satuan TNI-AD yang memiliki keterlibatan lebih intens terhadap masyarakat.  KORAMIL  merupakan  salah  satu lembaga  dalam  TNI-AD  yang  berada  di  bawah naungan  KODIM.  KORAMIL  tersebar  hampir di  seluruh  kecamatan  yang  ada  pada  suatu kabupaten/kota.  KORAMIL  1607/-01  Sumbawa adalah  salah  satu  lembaga  TNI-AD  yang bertanggung  jawab  terhadap  4  kecamatan  yang ada  di  Kabupaten  Sumbawa,  yakni  Kecamatan Sumbawa,
Kecamatan Labuhan
Badas,
Kecamatan  Unter  Iwes  dan  Kecamatan  Batu Lanteh. KORAMIL memiliki tugas dan tanggung  jawab  setara  dengan  Camat  dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek).
KORAMIL dipimpin oleh seorang Komandan  Komando  Rayon  Militer  (Danramil) yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta
kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.
2. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya. 3. Melaksanakan  koordinasi  dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya.
4. Melaksanakan pembinaan
kemampuan dan mental serta peningkatan  kesejahteraan,  moril, hukum,  disiplin  dan  tata  tertib satuan.
5. Melaksanakan  Pembinaan  Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja Dandim.
6. Melakanakan  pendataan  geografis, demografi  dan  kondisi  sosial  serta memeliharanya  untuk  kepentingan perlawanan wilayah.
7. Melaporkan  setiap  perkembangan
situasi  dan  kondisi  wilayah  kepada Dandim.
Sehingga  dalam  Program  Swasembada Pangan,  KORAMIL  melalui  Bintara  Pembina Desa  (Babinsa)  menjadi  pihak  yang  terlibat langsung secara praktik di masyarakat, dalam hal ini  para  petani.  Babinsa  merupakan  personil TNI-AD  yang  disebar  oleh  Pusat  Komando-nya untuk  membina  masyarakat  dalam  berbagai bidang.  Babinsa  dapat  dikatakan  sebagai penyambung  lidah  anatara  masyarakat  sipil dengan  lembaga  militer  karena  keterlibatannya dalam  masyarakat cukup penting seperti membantu  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur untuk mencegah bencana alam serta penanggulanagannya,     membantu     kecamatan dan          kelurahan          dalam          pendataan geografis.

## METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  membahas  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  kualitatif  .  Metode kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang lebih  difokuskan  pada  pemahaman  fenomena- fenomena  sosial  dari  perspektif  partisipan dengan  menitikberatkan  pada  gambaran  yang lengkap, dengan tujuan mempertahankan bentuk dan  isi  perilaku  manusia  dan  menganalisis kualitas-kualitasnya  (Mulyana,  2003:145).  Pada penelitian  kualitatif  tidak  bisa  diperoleh  atau diukur menggunakan prosedur-prosedur statistik, dan penelitian jenis ini sering digunakan sebagai penelitian  tentang  kehidupan  suatu  masyarakat. Data  yang  dihasilkan  pada  penelitian  kualitatif adalah  data  yang  deskriptif  berupa  kata-  kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati.
Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam  ( indepth  interview )  dengan  cara purposive  sampling terhadap  3  orang informan  yang  memiliki  relevansi  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Adapun informan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  Kapten Robert  selaku  Pasi  Teritorial  KODIM 1607/Sumbawa,  Kapten  Tamtanus  selaku Komandan  KORAMIL  1607/-01  Sumbawa, dan Sersan  Mustarudin  selaku  anggota  Babinsa KORAMIL 1607/-01 Sumbawa. Selain wawancara  secara  mendalam,  peneliti  juga melakukan  observasi    dan  dokumentasi  di wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa yang mencakup 4 Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Labuhan  Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batu Lanteh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menyukseskan Program
Swasembada  Pangan,  berikut  alur  Program Swasembada  Pangan  yang  dilakukan  oleh TNI-AD:
1. di  jajaran  KODAM  sampai  dengan KORAMIL  dan  Babinsa  untuk mendampingi petani. TNI-AD melalui  Babinsa  berperan  serta membantu  petani  di  setiap  desa, misalnya  dalam  mencegah  luapan air  sungai  akibat  banjir  yang berdampak pada kerusakan tanaman  dan  kerusakan  tanggul, membantu  pengamanan  distribusi pupusk  mulai  dari  pabrik  sampai petani, membantu menjadi penyuluh pertanian, bersama masyarakat  memperbaiki  saluran irigasi  agar  suplai  kebutuhan persawahan  cukup  dan  adanya upaya  perbaikan  sarana  jalan  yang menjadi  akses  penting  dalam sirkulasi  transportasi  produksi pertanian.
2. Menyiapkan Prajurit dan SDM TNI- AD yang memahami tentang pertanian tanaman pangan melalui pelatihan.
3. Menyiapkan dan membantu petani dan kelompok tani mengoperasionalkan alat dan mesin pertanian.
4. Mengawasi penyaluran saran produksi (benih, pupuk dan alat dan mesin pertanian).
5. Mengawasi pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi serta pengairan.
6. Pencetakan sawah baru. Membantu dan mengoptimalkan serapan gabah petani (sergap) yang dilaksanakan Perum Bulog.

## Komunikasi  Persuasif  Babinsa kepada Petani
Babinsa  menerapkan  fungsi  komunikasi organisasi  pengaruh  dan persuasi  ( influence  and persuasive  function ).  Menurut  Kamus  Ilmu Komunikasi  (dalam  Rakhmat,  2008  :  14), komunikasi  persuasif  diartikan  sebagai “ Suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis  sehingga  orang  tersebut  bertindak seperti  atas  kehendaknya  sendiri ” .  Selain  itu, komunikasi  persuasif  juga  diartikan  sebagai komunikasi  yang  dilakukan  sebagai  ajakan  atau bujukan  agar  mau  bertindak  sesuai  dengan keinginan  komunikator  (Barata,  2003  :  70). Menurut De Vito (2011 : 499) usaha melakukan persuasi  ini  memusatkan  perhatian  pada  upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak atau pada upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu.
Fungsi  persuasif  Babinsa  tidak  hanya dilakukan  untuk  mengajak  petani  menanam dengan  sistem  modern.  Para  petani  yang  tidak memiliki  lahan  pertanian  ataupun  petani  yang memiliki  lahan  selain  sawah,  diarahkan  untuk memanfaatkan  lahan  tersebut  sebagai  sumber penghasilan alternatif. Serda Mustraudin menjelaskan  bahwa  di  kecamatan  yang  menjadi wilayah  tugasnya  tidak  semua  memiliki  sawah. Desa  Sebotok,  Kecamatan  Labuhan  Badas  yang menjadikan  Kelapa  dan  Jambu  Monyet  sebagai komoditi  utama,  setelah  diberikan  pengertian oleh  Serda  Mustarudin,  masyarakat  setempat menambah  jenis  tanaman  baru  seperti  Durian dan  Mangga.  Hal  tersebut  guna  mengantisipasi apabila komoditi sebelumnya yang telah tumbuh lama mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menghasilkan buah yang biasa dijual.

## Komunikasi ‘Kerik Salamat’ Babinsa terhadap Petani
Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Sumbawa,  yaitu  ‘ Kerik  Salamat ’  (Zuhri,  2016). Nilai  tersebut  mengandung  makna  semangat kerja,  semangat  menjaga  kelestarian  lingkungan (alam), semangat gotong-royong, serta semangat ketahuidan  (salah  satu  nilai  yang  memiliki korelasi  dengan  ajaran  agama  Islam;  agama mayoritas  masyarakat  Sumbawa).  Dari  proses dan  pola  persuasive  yang  dilakukan,  Babinsa KORAMIL  1607/-01  Sumbawa  dalam  Program Swasembada  Pangan  mengarah  pada  nilai kearifan  lokal  masyarakat  Sumbawa;  ‘ Kerik
Salamat ’.  Hal  ini  tercermin  dalam  tugas  pokok bidang Teritorial tentang pengendalian kerusakan  daerah  yang  diaplikasikan  oleh
Babinsa dengan inovasi pemanfaatan lahan non- sawah  untuk  meningkatkan  varian  komoditi pangan, selain melakukan rehabilitasi sawah dan saluran irigasi, pemupukan, serta pengairan.
Semangat gotong-royong
dan kebersamaan yang terkandung dalam nilai ‘ Kerik Salamat ’  menjadi  instrumen  dalam  pelaksanaan Program  Swasembada  Pangan  di  wilayah KORAMIL  1607/-01  Sumbawa.  Kekompakan Babinsa  dengan  para  petani  mampu  mencapai hasil  yang  cukup  baik.  Kebersamaan  Babinsa dengan  para  petani  juga  merupakan  perwujudan dari  salah  satu  prinsip  hidup  masyarakat Sumbawa  yang  dikenal  dengan  istilah  ‘ saling beme’ ,  yang  berarti  saling  merangkul  satu  sama lain.  Prinsip  ini  sejalan  dengan  karakter  militer yang  dibentuk  sejak  masa  pendidikan  untuk menjaga  kekompakan,  kebersamaan  dan  rasa saling  memiliki,  yang  disebut  sebagai  jiwa korsa. Sehingga,  kolaborasi  nilai  ‘ Kerik Salamat ’  dengan  instrumen  prinsip  ‘ saling beme ’ menghantarkan
Sumbawa
pada kesuksesan Program Swasembada Pangan.

## TNI-AD dan Hasil Program Swasemada Pangan
Kapten  Inf.  Robert  menjelaskan  bahwa ketersediaan  komodoti  beras  di    Perum  Bulog Sub  Divre Sumbawa sampai dengan tahun 2018 mencapai  5.467.254,41  ton.  Jumlah  tersebut diperkirakan  meningkat  mengingat  akan  adanya panen  raya  2018.  Dikutip  dari  samawarea.com edisi  Januari  2018,  pada tahun 2016  lalu,  Bulog Sumbawa membantu mengirimkan beras mencapai 24.900 ton ke sejumlah daerah seperti Bali  sebanyak  6.900  ton,  NTT  5.900  ton,  dan Pulau  Lombok  meliputi  Kabupaten  Lombok Timur 5.000 ton. Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah  dan  Barat  mencapai  6.900  ton.  Hal tersebut juga merupakan salah satu usaha Bulog Sumbawa  untuk  menjaga  ketersediaan  beras  di gudangnya agar selalu fresh dan  tidak mengurangi  mutu,  sehingga  masyarakat  tidak memberikan  keluhan  beras  yang  tidak  layak konsumsi.
Adapun  hasil  yang  diperoleh  sampai dengan  Desember  2017  untuk  komoditi  Padi, Jagung dan Kedelai yang menjadi produk utama Program Swasembada Pangan, yaitu:
Lahan Padi seluas 18.754 Ha. dari target pencapaian seluas 33,248 Ha
Lahan Jagung seluar 33.723 Ha dari target pencapaian seluas 81.355 Ha.
Lahan Kedelai seluas 264 Ha dari target pencapaian seluas 4.609 Ha.
Sementara hasil yang diperoleh di Kabupaten  Sumbawa  untuk  komoditi  padi  yaitu mencapai  ton/tahun.  TNI-AD  dalam  pelaksanaan tugasnya berupaya untuk mengarahkan hasil panen petani  dapat  diserahkan  ke  Bulog  dengan  harga standard  nasional  Rp.  3.700/kg.  Namun  Pasi teritorial  KODIM  1607/Sumbawa  mengungkapkan masih adanya petani yang menginginkan keuntungan  lebih  dengan  menjual  hasil  panen  ke pihak  perusahaan  swasta  dengan  harga  sekitar  Rp 4.000/kg.  Kapten  Inf.  Tamtanus  selaku  Danramil Kota  1607/-01  Sumbawa  menjelaskan  persediaan hasil  panen  dapat  diserahkan  ke  Bulog  apabila tidak  terjual  ke  pihak  swasta.  Selain  untuk memenuhi ketersediaan pangan, hal ini  juga  untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sistem  komunikasi  organisasi  dapat bekerja  efektif  jika  kebijakan  pimpinan  tentang saluran  komunikasi  jelas  dan  semua  pejabat menduduki  pusat-pusat  komunikasi  mempunyai kompetensi komunikasi yang memadai (Hardjana, 2016: 132). Dalam Program
Swasembada  pangan  di  wilayah  teritorialnya,
KORAMIL 1607 Sumbawa menunjukkan karakteristik  efektifitas  sistem  komunikasi. Sistem  komunikasi  organisasi  menurut  Barnard (1938:  174-180  dalam  Hardjana,  2016)  dapat bekerja efektif, jika
pimpinan mengembangkan kebijakan sebagai berikut:
1. Saluran komunikasi  diketahui  secara pasti:  semua  anggota  organisasi mengetahui  garis  kewenangan  yang tertata  rapi  dan  mapan.  Dalam Program
Swasembada Pangan, Danramil  secara  jelas  memaparkan garis  komando  Angkatan  Darat  yang memiliki kewenangan terhadap bidang teritorial.
2. Kewenangan  objektif  membutuhkan saluran  komunikasi  formal  yang pasti:  setiap  anggota  organisasi  tahu kepada  siapa  ia  harus  melapor  dan dari  siapa  ia  mengharapkan  laporan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya  bahwa  sebagai  anggota Babinsa,  mereka  diwajibkan  untuk memberikan  laporan  rutin  terkait perkembangan wilayah binaan kepada  atasan,  dalam  hal  ini  adalah Danramil. Sebaliknya, Danramil mengetahui  kepada  siapa  dirinya menerima informasi terkait keberlangsungan program di lapangan.
3. Garis  komunikasi  adalah  langsung atau  sependek  mungkin:  jenjang- jenjang  hierarkis  dibuat  sesederhana, supaya  pesan  komunikasi  diterima
tepat  waktu  dengan  tidak  terdistorsi. Laporan-laporan yang diberikan anggota  Babinsa  akan  dimuat  oleh pimpinan,  yaitu  Danramil  dan  akan disampaikan  kepada  atasan  yaitu Komandan KODIM (Dandim).
4. Pada  prinsipnya  garis  komunikasi lengkap harus digunakan: arus komunikasi mengalir sepanjang jenjang  hierarki  tanpa  ada  yang terlewatkan, lompatan jenjang menimbulkan gangguan terhadap efektifitas  komunikasi.  Setelah  data dari masing-masing KORAMIL terkumpul di KODIM, maka KODIM bertanggung jawab untuk melanjutkannya  ke  KOREM.  Begitu pula setelah semua KODIM mengumpulkan  informasi,  KOREM akan  melanjutkannya  ke  KODAM hingga  terkumpul  di  pusat  data MABES-AD.
5. Pusat-pusat  komunikasi  diisi  oleh mereka  yang mempunyai  kompetensi komunikasi:  para  pejabat,  mandor kepala,  dan  seterusnya  memiliki kompetensi komunikasi
yang
sepadan.  Semakin  dekat  ke  pusat hierarkis yang dipersyaratkan semakin  umum,  sebaliknya  semakin ke bawah kompetensi semakin spesifik.  Informasi  spesifik  yang diterima  Danramil  dari  Babinsa  akan digeneralisasikan dalam sebuah laporan,  dan  laporan  tersebut  yang akan sampai ke pusat hierarkis.
6. Garis  komunikasi  tidak  boleh  tersela atau  terputus  apabila  organisasi sedang  berfungsi;  bila  komunikasi antarpejabat sedang berlangsung tidak  boleh  terinterupsi  oleh  hal-hal lain  atau  tidak  terputus  di  tengah jalan.
7. Setiap  komunikasi  harus  disahkan: ciri  utama  setiap  komunikasi  formal adalah  otentifikasi  atau  harus  adanya pengesahan  agar  diterima  sebagai komunikasi  resmi  dan  tidak  dapat diabaikan. Dalam program ini,
informasi  tugas  yang  sampai  pada tingkat KORAMILberupa Surat
Perintah  yang  telah  disahkan  oleh piminan  masing-masing  pangkalan komando.  Seperti  KORAMIL  1607/- 01  Sumbawa  yang  diberikan  Surat Perintah  oleh Dandim.
KESIMPULAN
Peneliti  memandang  bahwa  keterlibatan militer  dalam  Program  Swasembada  Pangan, dalam  hal  ini  adalah  jajaran  KORAMIL  dan Babinsa  TNI-AD,  merupakan  bagian  dari pengaplikasian tugas pokok dan tanggung jawab TNI-AD  dalam  bidang  Teritorial.  Hal  ini memiliki  perbedaan  dengan  kebijakan  dan prestasi  Indonesia  tahun  1984  dalam  bidang Swasembada  Pangan  yaitu  pada  tahun  tersebut, Indonesia  dipimpin  oleh  seorang  presiden dengan  latar  belakang  seorang militer.  Lembaga pemerintahan saat itu juga dipimpin oleh orang- orang dengan latar belakang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga timbulnya  karakter  pemerintahan  yang  otoriter. Sikap  dan  karakter  otoriter  tersebut  berhasil membuat  Indonesia  mengalami  Swasembada beras  dan  memperoleh  penghargaan  dari Food and Agriculture Organization (FAO).
Program  Swasembada  Pangan  yang  dimulai pada  tahun  2015  atas  kerjasama  Kepala  Staf Angkatan  Darat  dengan  Menteri  Pertanian menjadi langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kembali swasembada dan ketahanan  pangan  di  Indonesia.  Perbedaannya, kali ini pemerintah dari institusi sipil melibatkan institusi atau lembaga militer. TNI-AD mengerahkan  para  anggota  Babinsa  yang bertugas di setiap KORAMIL untuk melaksanakan upaya khusus (upsus) tersebut.
Peneliti menemukan bahwa secara internal lembaga militer, dalam hal ini TNI-AD, memiliki  karakter  komunkasi  instruktif.  Setiap perintah  yang  datang  dari  pimpinan  merupakan sebuah  tugas  yang  tidak  bisa  ditawar.  Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa sebagai anggota, para  Babinsa  tidak  dapat  mengemukakan pendapat  dan  keluhan  kepada  atasan.  Mereka secara terbuka menyampaikannya kepada pimpinan  untuk  menghindari  masalah  dan kegagalan  dalam  tugas  sehingga  solusi  dan antisipasi telah tersedia. Hal tersebut menggiring kita  pada  arus  komunikasi  dua  arah  yang  dapat bersifat top-down pada  satu  waktu  dan  juga buttom-up di waktu dan situasi lainnya.
Peneliti juga menemukan adanya kecendrungan  penggunaan  nilai  kearifan  lokal Sumbawa  ‘ Kerik  Salamat ’  oleh  Babinsa KORAMIL  1607/-01  Sumbawa.  Nilai  tersebut mengandung makna dari salah satu prinsip hidup masyarakat  Sumbawa  yang  dikenal  dengan istilah  ‘ saling  beme ’  yang  artinya  saling merangkul.  Instrumen  ‘ saling  beme ’  juga merupakan  perwujudan  karakter  militer  yang menjunjung  tinggi  jiwa  korsa. Pola komunikasi yang  demikian  mampu  memberikan  pengaruh
yang  baik  dan  pencapaian  yang  maksimal. Ketersediaan beras di Sumbawa yang mencukupi kebutuhan  masyarakat  untuk  beberapa  waktu mendatang menjadi salah satu indikator Swasembada  yang  telah  terpenuhi.  Gaya  dan karakter yang demikian mampu mengoptimalkan kinerja  petani  dan  Babinsa  sehingga  mampu menciptakan hasil yang cukup memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zaghul, Imad Abdurrahim. 2004. Psikologi Militer. Jakarta ; Khalifa.
Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima . Jakarta ; Elex Media Komputindo.
Hardjana,  Andre.  2016. Komunikasi Organisasi:  Konsep  dan  Strategi .  Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung: Rosdakarya.
Rakhmat, Jalaluddin. 2008. Psikologi Komunikasi . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Sikumbang, Risrizal. 2017. Pilar Pertanian: Komitmen Memperkuat Ketahanan Pangan . Jakarta.
Uchjana, Onong. 2007. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek . Bandung: Rosdakarya.
Zuhri, Lahmuddin. (Juni, 2016). Nilai Lokal Kerik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum. Jurnal Retchidee, 11(1), 64-83.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online . http://kbbi.web.id, (diakses 19 September 2017).
PPPA TNI-AD TA 2012 sesuai Peraturan KSAD No. Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Tugas Pokok TNI Angkatan Darat.
UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan dan Swasembada Pangan.
.