## Kompetensi  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  Pada  Sekolah  Di Kabupaten Bangka Barat
Hoziawati¹*, Muh. Misdar², Indah Kusuma Dewi³

## Abstrak
Pengawasan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  menduduki  peran  penting  dalam  upaya  menjamin  mutu  pendidikan, khususnya dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Pengawas PAI pada  sekolah  di Kabupaten Bangka Barat hanya satu sejak tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 pengawas PAI melaksanakan tugas kepengawasan terhadap paling minimal 20 GPAI pada TK, SD, SMP, dan/atau SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  kompetensi  supervisi  akademik  pengawas  PAI.  Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kasus  telah digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara untuk menjawab dua tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Hubermen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada kompetensi supervisi akademik adalah 1) Tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi. 2) Kualifikasi pengawas PAI sudah sesuai. 3) Melalui kegiatan MGMP secara umum output GPAI sudah baik. 4) Pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.  5) Dukungan pengawas  kepada GPAI untuk berinovasi dan  berkreasi. Kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat secara umum sudah dilaksanakan  dengan baik  meski  banyak  kekurangan  dalam  pelaksanaannya.  Secara  praktis  penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang kendala pengawas PAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kata kunci: kompetensi; pengawas PAI; supervisi akademik
History: Received : 11 Nov 2023 Revised : 16 Nov 2023 Accepted : 22 Nov 2023 Published : 11 Dec 2023 123 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia *Author Correspondent : hoziawati31@gmail.com
Publishers: LPM  IAIN  Shaykh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan
Pengawas PAI mempunyai peranan utama untuk mewujudkan jaminan kualitas pendidikan, terutama  dalam  rangka  pemenuhan  standar  pendidikan  nasional.  Suryosubroto  mengatakan tujuan  supervisi  untuk  mengembangkan  situasi  belajar  mengajar  yang  lebih  baik  melalui pembinaan  dan  peningkatan  profesi  mengajar.  Sayagnya  hal  ini  sebatas  wacana  dan  tidak diterapkan secara berkala pada manajemen PAI, terutama pada tataran yang rendah. Adanya tekad ini menghadirkan globalisasi yang kemudian secara otomatis menggiring pengawas untuk pro aktif untuk  tanggap  terhadap  perubahan  yang  selanjutnya  dilakukan  diseminasi  kepada  pengelola sekolah.  Untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  diperlukan  sinergitas  antara  guru, kepala sekolah dan pengawas. Ketiganya harus dibangun agar tujuan pendidikan secara nasional dapat tercapai. (Suarni & Suparhum, 2022)
Pembenahan  dari  fungsi  kepengawasan  dinilai  sebagai  suatu upaya  yang  bersifat  politis dan  profesional  dengan  pertimbangan  karena  pengawas  menjadi subjek  dalam  menjamin  mutu pada lapisan kedua di atas kepala sekolah dan guru. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa standar yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan pengawas PAI, seyogyanya pemerintah membuat regulasi kebutuhan GPAI terhadap pengawas PAI agar seimbang.
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 Bab VII Pasal 10 ayat 1 dijelaskan beban
kerja minimal pengawas PAI di suatu sekolah setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk menetapkan pelaksanaan pelatihan, pengawasan, penilaian dan pengajaran di sekolah. Kemudian beban kerja pengawas PAI di sekolah melaksanakan fungsi pengawasannya oleh  sekurang-kurangnya  20  orang  GPAI  pada  satuan  pendidikan  TK,  SD,  SMP  dan  SMA/SMK. (Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2012  Bab  VII  Pasal  10  Tentang  Beban  Kerja,  n.d.) Sedangkan jumlah pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2017 hingga saat  ini  hanya  1  orang  pengawas.  Jumlah  ini  memang  sangat  sedikit  jika  dibandingkan  dengan jumlah  GPAI  pada  jenjang  SD,  SMP,  SMA/SMK  di  Kabupaten  Bangka  Barat  yang  jumlahnya  217 orang.  (Dokumentasi  Data  Bidang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan  Keagamaan  Islam, Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, 2022) Secara logis, pengawas PAI akan melakukan pemantauan di sekolah dimana harus menunggu sekitar 4 bulan sekali sebelum bisa didistribusikan secara merata ke seluruh guru.
Kinerja pengawas PAI di Kabupaten Bangka Barat sangat ditekankan oleh GPAI. Sayangnya, situasi yang digambarkan menunjukkan banyak hal mengenai kontribusi dan kinerja pengawas PAI, yang  bisa  dikatakan  kurang  memuaskan.  Pengawasan  pengawas  PAI  ternyata  tidak  mempunyai hubungan yang signifikan terhadap prestasi kerja GPAI. Bahkan pengawasan terhadap GPAI masuk dalam kategori jarang dilakukan. Faktanya, SD Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat dalam 6 bulan  terakhir  tidak  pernah dikunjungi/dipantau  oleh  pengawas  PAI.  (Hasil  Wawancara  GPAI SD Negeri 1 Kelapa, Ibu Aftalia, S.Pd.I, Pada Tanggal 9 Januari 2023, n.d.)
Mengingat kedudukan Pengawas PAI yang sangat strategis dalam mengawal keberhasilan PAI  di  Indonesia,  maka  sangat  penting  bagi  Pengawas  PAI  untuk  memahami  dan  mampu menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  Pengawas  PAI  khususnya  penyusunan  program  PAI. pengawasan. memprogram, mengevaluasi dan memantau hasilnya. menyelenggarakan program supervisi serta orientasi dan pengembangan diri bagi GPAI. (Sumiyati, 2022)
Pada  kenyataannya,  proses  monitoring  seringkali  kurang  dilaksanakan  karena  seorang pengawas yang bertanggung jawab dalam supervisi akademik GPAI harus membawahi beberapa bidang  di  bawah  tingkat  kabupaten,  padahal  pada  kenyataannya  proses  monitoring  tersebut sangat  penting  karena  mempengaruhi  perencanaan  ke  depan.  kemajuan.  Peran  pengawas merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya  pengawasan  mempunyai  empat  dimensi  yaitu  dukungan,  kepercayaan,  tantangan, serta koneksi dan kerjasama (menjaga hubungan). (Sutisna, 2022)
Berdasarkan hasil Pemetaan Kompetensi Online (PK Online) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019, persentase kompetensi pedagogik yang terdiri dari perencanaan pembelajaran 14,12 %, model pembelajaran 14,66 %, dan penilaian pembelajaran  14,64  %.  Sedangkan  persentasi  kompetensi  professional  yang  terdiri  dari pendalaman materi PAI 22,84 %, publikasi ilmiah 13,67 %, dan karya inovatif 20,07 %. (Dokumentasi Data Bidang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Islam, Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019)
Kinerja  pengawas  PAI  masih  perlu  ditingkatkan.  Dukungan  pengawas  kepada  GPAI seharusnya  membuahkan  hasil  yang  cukup  baik,  meskipun  masih  ada  beberapa  pertimbangan kinerja yang perlu dioptimalkan. Pelatihan dan evaluasi GPAI melalui supervisi mutlak diperlukan. Kegiatan  ini  mencakup unsur  pelatihan  bebas  kesalahan,  sehingga  kesenjangan  yang  ada  dapat diperbaiki untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih baik. (Rosidin, 2022)
Usaha pemerintah dalam menetapkan standarisasi pengawas PAI di sekolah dapat ditelaah pada  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  pada  Bab  VI  Tahun  2012  Pasal  8  tentang  Pengawas Madrasah  dan  Pengawas  PAI.  Di  dalamnya  dijelaskan  ada  5  kompetensi  yang harus  dimiliki  oleh pengawas  PAI,  yakni  kepribadian,  supervisi  akademik,  evaluasi  pendidikan,  penelitian  dan pengembangan,  dan  sosial.  Fokus  penelitian  pada  kompetensi  supervisi  akademik  pendidikan pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Menurut Strauss  dan  Corbin,  penelitian kualitatif merupakan salah satu ragam penelitian dengan mekanisme mengeksplorasi data tanpa memerlukan  proses  kuantitatif.  Kemudian  pemahaman  selanjutnya,  penelitian  kualititatif merupakan studi mengenai aktivitas, kisah, perilaku serta kegiatan organisasi, gerakan sosial atau keterkaitannya. (Syahrum, 2012) Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus (case studies) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. (Sugiarto, 2015)
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara  dan  dokumentasi.  Miles  &  Huberman  (1984)  mengungkapkan  mengenai  aktivitas analisis pada informasi kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berkelanjutan hingga akhir yang kemudian mengakibatkan kejenuhan informasi. Adapun aktivitas pada analisis informasi ini yakni: (Sugiyono, 2007)
a.  data  reduction,  perampingan  informasi  memiliki  makna  meringkas,  menentukan  elemen utama,  memfokuskan  tinjauan  terhadap  elemen  utama,  menentukan  tajuk  serta  model. Melalui  cara  ini,  informasi  yang  diramping  memberikan  deskripsi  lebih  nyata  kemudian melancarkan penulis mengumpulkan data tambahan dan mempelajarinya jika diperlukan.
b.  data display, Sesudah informasi dirampingkan, aksi berikutnya menyajikan informasi. Pada penelitian kualitatif informasi yang ditampilkan bisa berupa tabel, grafik, diagram, pictogram dan lain-lain. Lewat penyampaian informasi ini, informasi diintegrasikan dan dijenjang pada model koneksi agar sederhana untuk dimengerti.
c.  conclusion  drawing/verification.  Aksi  selanjutnya  saat  menganalisis  informasi  kualitiatis adalah  menarik  kesimpulan  kemudian  memverifikasinya.  Pertama  yang  diambil  bersifat sementara  kemudian  jika  tidak  didapatkan  tanda  signifikan  yang  mengakomodasi  pada jenjang pengambilan informasi selanjutnya. Namun jika kesimpulan dicapai di fase pertama diakomodasi dengan tanda yang masuk akal kemudian stabil ketika peneliti mengulang pada tempat kejadian untuk memperoleh informasi, oleh karena kesimpulan yang dicapai adalah kesimpulan yang dapat diandalkan.
Verifikasi  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  pengumpulan  data  dan triangulasi sumber  data.  Triangulasi  sumber untuk  memeriksa  keandalan  data  dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan  data  dilakukan dengan  cara  mengecek  data  terhadap  sumber  dengan  menggunakan teknik  yang  berbeda-beda.  Misalnya  data  diperoleh  melalui  wawancara  kemudian  diverifikasi melalui  observasi,  dokumen,  atau  kuesioner.  Apabila  ketiga  teknik  pengujian  reliabilitas  data menghasilkan  data  yang  berbeda,  maka  peneliti  akan  melakukan  diskusi  lebih  lanjut  dengan sumber  data  yang  bersangkutan  atau  sumber  data  lain  untuk  memastikan  data  mana  yang dianggap  asli.  Atau  mungkin  semuanya  benar,  karena  sudut  pandang  yang  berbeda. (Sugiyono, 2007)

## Hasil dan Diskusi Kompetensi Pengawas PAI
Membahas  bagaimana  menjabarkan  teori,  peneliti  merangkum  pendapat  dari  ahli  yang berkaitan dengan  teori.  Majid  memaparkan,  keterampilan  yang  dikuasai  oleh guru  memberikan gambaran bagaimana mutu pengajaran pada proses pembelajaran. (Majid, 2005) Keterampilan itu diwujudkan  ketika  guru  melaksanakan  tugas  mengajarnya  secara  profesional. Syah  mengatakan definisi kompetensi adalah bakat. (Syah, 2000) Kemudian Usman dari Syah mengatakan sesuatu yang mendeskripsikan tingkat atau kemampuan secara kualitatif maupun kuantitatif.
Kompetensi  dimaknai  sebagai  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  yang dipahami  dan  menjadi  bagian  integral,  kemudian  mampu  menampilkan  kognitif,  emosional,  dan psikomotorik  yang  terbaik.  Finch  &  Crunkilton  yang  dikutip  oleh  Mulyasa  juga  mendefinisikan kompetensi  sebagai  penguasaan  suatu  tugas,  keterampilan,  sikap,  dan  penghargaan  yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. (Mulyasa, 2003)
Kompetensi menunjuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan  atau  Latihan.  Dalam  hubungannya  dengan  tenaga  profesional  kependidikan, kompetensi menunjuk kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. (Subardi, 2019)
Pada  tahun  2004,  Kementerian  Pendidikan  Nasional  memperkenalkan  pengertian kompetensi  sebagai  pengetahuan  dasar,  keterampilan  dan  nilai  yang  diungkapkan  melalui habituasi  berpikir  dan  berperilaku.  Menurut  Syah,  “kapasitas”  dimaknai  sebagai  kemampuan, bakat,  wewenang  atau  pemenuhan  kualifikasi  yang  ditetapkan  oleh  aturan.  (Syah,  2000)  Lebih lanjut Syah  berpendapat  dikatakan  kompetensi guru  merupakan  kemampuan guru  menjalankan tugasnya  dengan  penuh  tanggungjawab,  efektif  dan  tepat.  Oleh  karena  itu,  kompetensi profesional  guru  dapat  dipahami  sebagai  kemampuan  dalam  menjalankan  karir  sebagai  guru. Dalam  menjalankan  karirnya  guru  harus  cakap  dan  berpengalaman.  Sehingga  kompetensi  guru diartikan ketika melaksanakan karirnya, guru harus memiliki paradigma berpikir dan berperilaku, selain itu memiliki segenap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.
Secara  umum,  pengawas  merupakan  PNS  dengan  jabatan  fungsional  yang  di  dalamnya sudah  termasuk  tugas,  tanggungjawab  dan  kewenangan  dalam  melaksanakan  kegiatan pengawasan terhadap di sekolah. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 Tentang Tugas Dan Fungsi, n.d.)
Pengawas  PAI  di  sekolah  mempunyai  fungsi,  yakni  memformulasikan  program pengawasan  PAI,  melakukan  pembinaan,  pendampingan  dan  pengembangan  profesi  guru  PAI, menilik  penerapan  standar nasional  PAI,  mengevaluasi  hasil  pemantauan  pelaksanaan  program, dan  laporan  pelaksanaan  tugas  pengawasan.  (Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, n.d.)
Ada  5  kompetensi  yang  menjadi  standar  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yakni kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, n.d.)

## Kompetensi Supervisi Akademik
Supervisi  berorientasi  untuk  membantu  guru  agar  semakin  mampu  dalam  proses  belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas. (Yusuf, 2019) Dimensi kapasitas supervisi akademik yang tercatat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 merupakan standar penilaian pemahaman, antara lain:
a.  Dapat memahami konsep dasar, prinsip, teori, ciri-ciri dan perkembangan setiap bidang atau topik yang dikembangkan pada madrasah dan/atau PAI di sekolah.
b.  Dapat menginterpretasikan rancangan, asas, teori/teknologi, ciri-ciri dan rangkaian prosedur atau arah pembelajaran untuk setiap topik yang dikembangkan di sekolah.
c.  Dapat  membentuk  pendidik  dalam  mengembangkan  kurikulum  setiap  aspek  PAI berlandaskan  standar  isi,  standar  kemahiran  serta  kompetensi  inti  serta  kaidah pengembangan kurikulum.
d.  Dapat membimbing guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran untuk kemudian dikembangkan beragam kecakapan peserta didik yang dikembangkan di sekolah.
e.  Dapat  memandu  pendidik  merancang  RPP  setiap  kelompok  mata  pelajaran  PAI  yang dikembangkan di sekolah.
f.  Dapat membina pendidik mempraktikkan aktivitas pengajaran yang dilakukan di dalam atau di luar kelas pada mapel PAI di sekolah yang berorientasi untuk memaksimalkan kecakapan siswa.
g.  Kemampuan  membina  pendidik  untuk  pengelolaan,  pemeliharaan,  pengembangan  serta penggunaan alat dan sarana pendidikan pada mapel PAI di sekolah.
h.  Mendorong  pendidik  menggunakan  kemudahan  teknologi  informasi  dalam  proses pengajaran pada mata pelajaran PAI yang dikembangkan di sekolah.
Penelitian ini telah memaparkan data tentang kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada  sekolah  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Peneliti  terlebih  dahulu  membahas  temuan  tentang kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini menemukan 5 poin penting yang berkaitan dengan kompetensi supervisi akademik pengawas PAI pada sekolah di Kabupaten Bangka Barat, yakni:
a.  Tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi.
b.  Kualifikasi pengawas PAI sudah sesuai.
c. Melalui kegiatan MGMP secara umum output GPAI sudah baik.
d.  Pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.
e.  Dukungan pengawas kepada GPAI untuk berinovasi dan berkreasi.
Temuan pertama adalah tugas dan fungsi pengawas PAI belum dilaksanakan sesuai dengan regulasi.  Jumlah  pengawas  yang  tidak  seimbang  dengan  GPAI  menyebabkan  adanya  eleminasi terhadap  tugas  dan  fungsi  pengawas  PAI  itu  sendiri.  Sehingga  terjadi  tumpang  tindih  dan ketidaksinambungan antara regulasi yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak faktor yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi  diantaranya,  belum  ada  penambahan  jumlah  pengawas,  jarak tempuh yang jauh, dan waktu yang kurang efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, bab  II  pasal  2  dijelaskan  bahwa  pengawas  PAI  pada  sekolah  meliputi  pengawas  PAI  pada  TK, SD/SDLB,  SMP/SMPLB,  SMA/SMALB,  dan/atau  SMK. (Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, n.d.)
Temuan  kedua,  kualifikasi  pengawas  PAI  sudah  sesuai.  Sebelum  diangkat  menjadi pengawas  PAI  jenjang  SMP,  pengawas  PAI  diangkat  sebagai  GPAI  di  salah  satu  SD  Kecamatan Muntok  dengan  kualifikasi  pendidikan  diploma  dua  Pendidikan  Agama  Islam.  Kemudian  untuk meningkatkan  kompetensi,  pengawas  melanjutkan  pendidikan  strata  satu  Pendidikan  Agama Islam. Selanjutnya pengawas diangkat menjadi kepala sekolah pada SMP yang ada di kecamatan Muntok.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  No.  2 Tahun  2012  tentang  Pengawas  Madrasah Dan  Pengawas  Pendidikan  Agama Islam  Pada  Sekolah,  bab IV  pasal 6 dijelaskan  bahwa  seorang pengawas minimal berpendidikan sarjana atau diploma empat.
Temuan  ketiga,  melalui  kegiatan  MGMP  secara  umum  output  GPAI  sudah  baik.  MGMP merupakan forum musyawarah guru mata pelajaran dalam hal ini hanya khusus untuk jenjang SMP. MGMP menjadi salah satu forum penting bagi GPAI. Karena di dalam MGMP, GPAI saling bertukar pikiran  dengan  GPAI  lainnya.  Selain  menjadi forum  penting untuk  seluruh  GPAI,  MGMP  menjadi forum krusial bagi pengawas. Karena melalui MGMP, pengawas bisa mengumpulkan seluruh GPAI SMP yang ada di Kabupaten Bangka Barat dalam satu ruang dan waktu.
Menurut  Ngalim,  supervisi  sebagai  latihan  bimbingan  yang  berlandaskan  pada  suatu pandangan bahwa Pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan. Juga berdasarkan
pandangan  bahwa  orang-orang  yang  diangkat  sebagai  guru  pada  umumnya  telah  mendapat Pendidikan pre-service di sekolah guru. Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan selanjutnya ialah untuk melatih (to train) dan memberi bimbingan (to guide) kepada guru-guru tersebut dalam tugas pekerjaanya sebagai guru. (Purwanto, 2009)
Temuan  keempat,  pengawas  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran  pelaksanaan  kegiatan  keagamaan  saat  bulan  suci  Ramadhan.  Dalam  pelaksanaannya, pengawas  berperan  di  dalam  kegiatan  keagamaan  tersebut.  Salah  satu  kegiatannya  adalah Pesantren Kilat yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Jebus. Di dalam kegiatan tersebut, pengawas menjadi salah satu narasumber yang langsung berinteraksi dengan guru dan siswa SMP Negeri 1 Jebus.
Menurut Ngalim, Supervisi adalah kepemimpinan pendidikan kolaboratif. Pada tingkat ini, pemantauan  bukan  lagi  merupakan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  satu  aktor  saja,  melainkan merupakan  pekerjaan  bersama  dan  terkoordinasi.  Tanggung  jawab  tidak  hanya  menjadi  milik pengawas  tetapi  juga  dibagikan  kepada  anggota  sesuai  dengan  kualifikasi,  ketrampilan  dan kemampuan masing-masing. (Purwanto, 2009)
Temuan  kelima,  dukungan  pengawas  kepada  GPAI  untuk  berinovasi  dan  berkreasi. Perkembangan  zaman  saat  ini  sarat  dengan  teknologi  yang  tidak  mampu  untuk  ditolak.  GPAI Kabupaten  Bangka  Barat  terus  mengupayakan  hal  tersebut  dalam  meningkatkan  kompetensi. Salah  satu  GPAI  Kabupaten  Bangka  Barat  berinovasi  dan  berkreasi  melalui  kanal  youtube pribadinya.  Di  dalam  kanal  youtube  tersebut,  banyak  video  pembelajaran  yang  dibagikan  dan sebagai bahan untuk belajar bersama dengan guru lain.
Menurut  Glikman  sebagaimana  dikutip  oleh  Pupuh  Fathurrohman  dan  AA  Suryana, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan membantu guru mengembangkan kemampuan  mengelola  proses  belajar  mengajar  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  (Suryana, 2011)

## Kesimpulan
Kompetensi  supervisi  akademik  pengawas  PAI  pada  sekolah di  Kabupaten  Bangka  Barat secara umum sudah dilaksanakan dengan baik meski banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Secara  praktis  penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  kendala  pengawas  PAI  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Kemudian  dalam  penelitian  ini  tentu  banyak  kekurangan, misalnya tidak semua kompetensi pengawas yang diteliti, sampel penelitian, pisau analisis, waktu dan kendala di lapangan, Karena itu, penelitian ini mendorong peneliti di masa mendatang untuk mengkaji  topik  tentang  kompetensi  pengawas  yang  lainnya  seperti  kompetensi  evauasi Pendidikan,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  penelitian  dan pengembangan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kualitas kepengawasan di masa yang akan datang.

## Referensi
Dokumentasi  Data  Bidang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  Islam,  Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat. (2022).
Dokumentasi  Data  Bidang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan  Islam,  Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019).
Hasil Wawancara GPAI SD Negeri 1 Kelapa, Ibu Aftalia, S.Pd.I, pada tanggal 9 Januari 2023. (n.d.). Majid, A. (2005). Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar. PT. Remaja Rosadakarya.
Mulyasa,  E.  (2003).  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK),  Konsep,  Karakteristik  dan Implementasi.
Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 Tentang Tugas dan Fungsi. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  2012  Bab  VI  Pasal  8  tentang  Standar  Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VII Pasal 10 Tentang Beban Kerja. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
Purwanto, M. N. (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya. Rosidin, D. N. (2022). Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam di Indonesia.
Suarni  &  Suparhum.  (2022).  Optimalisasi  Pengawasan  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Mutu Pendidikan. Jurnal IlmiahSustainable, 5, 333–342.
https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2925 Subardi.  (2019).  Jaminan  mutu  pendidikan  guru.  Jurnal  Ilmiah  Sustainable,  2,  198–211. https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i2.988
Sugiarto,  E.  (2015).  Menyusun  Proposal  Penelitian  Kualitatif:  Skripsi  Dan  Tesis.  Suaka  Media.
Sugiyono. (2007). Statistik Untuk Penelitian. CV Alfa Beta.
Sumiyati.  (2022).  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  di  Era  Digital:  Studi  di  Kemenag  Kota Surakarta. Mamba’ul ‘Ulum, 18, 89–99.
Suryana,  P.  F.  dan  A.  (2011). Supervisi  Pendidikan  dalam  Pengembangan  Proses  Pengajaran.  PT.
Refika Aditama.
Sutisna,  E.  (2022).  Peranan  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Meningkatkan  Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Edumaspul, 6, 1377–1387. https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1
Syah,  M.  (2000).  Psykologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Baru.  PT.  Remaja  Rosadakarya. Syahrum, S. dan. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (Haidir (Ed.)). Citapustaka Media.
Yusuf,  M.  (2019).  Kompetensi  supervisi  kepala  sekolah  dalam  pengembangan  keprofesian berkelanjutan.  Jurnal IlmiahSustainable, 2, 1–22. https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp