Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## “SKALA” SEBAGAI ATRIBUSI KULTURAL:
KONTRIBUSI ANTROPOLOGIS DALAM STUDI EKOLOGI POLITIK
Pangeran P.P.A. Nasution 1 , Nur Anggraeni 2
1 Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Minat Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
2 Peneliti Sosial Budaya, Senarai Indonesia , D.I. Yogyakarta pangeran9688@gmail.com, 1 nurie.anggraeni@gmail.com 2

## Abstract
The environment is as place where people live while providing various possibilities to meet  their  needs.  Humans  are  connected  to  nature  through  culture  by  a  system  of symbols,  meanings,  and  values.  The  problematic  relation  between  humans  and  the environment  currently  known  as  “hybrid  complexity”  involves  another  analytical tradition  such  as  political  economy,  symbolic  anthropology,  and  historical anthropology. Political ecology  as  a study with  a  transdisciplinary perspective  try  to gain an explanation about the relationship between humans and the environment not in  a  static  and  harmonious  fabricate,  but  in  chaotic  (noisy  and  complicated) interconnections. The basic assumption of the study of political ecology is the issue of inequality: the existence of asymmetric forces that produce socio-economic inequality, and  these  problems  are  present  in  the  relation  between  human  life  and  the environment.
Humans  relate  to  the  environment  through  a  diverse  network  of  interests  at  various levels  and  multi-capacities.  The  scale  is  one  of  the  important  concepts  that  deserve scrutiny  in  order  to  understand  the  workings  of  the  political  ecology  approach.  The scale  is  the  “heuristic  terminology”  of  culture.  Humans  are  the  main  element  of  the scale  that  connects  culture  to  its  reality  and  as  a  feature  of  culture  itself.  Thus,  the scale  can  be  understood  as  a  cultural  attribution  of  the  unit  of  explanation  which includes  the  size,  level,  and  relations  of  events  and  actions  that  mediate  human relations and the environment of natural phenomena and socio-cultural phenomena.
Keywords: Scale, Cultural Attribution, Anthropology, and Political Ecology.
1  Staf Pengajar pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe, Aceh.
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 1. Pendahuluan
Studi  ekologi  dalam  antropologi  yang  berupaya  melihat  relasi  antara  manusia dengan  lingkungan  hidup  tidak  bisa  sekadar  dipahami  sebagai  uraian  tentang  adaptasi kultural  terhadap  determinasi  lingkungan.  Kluster  perspektif  demikian  itu  yang bermaksud  menghasilkan  gambaran  ‘posibilisme’  tentang  berbagai  morfologi  sosial- kultural,  sebagian  besar  termasuk  ke  dalam  studi  ekologi  budaya  (lihat    Dove  & Carpenter,  2008;  Haenn  &  Wilk,  1988).  Studi  ekologi  dalam  antropologi  tidak  juga berhenti pada klaim ekosistemik, bahwa hubungan manusia-lingkungan secara sistematis diasumsikan memiliki sifat pengaturan diri yang rekat pada kondisi ekosistem.
Aletta  Biersack  (1999)  menggugah  perhatian  studi  antropologi  ekologi  dengan konsep “ekologi baru” (new ecology), bahwa relasi problematis antara manusia dengan lingkungan  merupakan  “kompleksitas  hibrid”.  Biersack  (1999)  menegaskan  bahwa kompleksitas  relasi  antara  manusia  dengan  lingkungan  yang  hibridatif  merupakan konteks  ekologis  yang  terhubung  dengan  tradisi  analisis  yang  lain,  seperti  ekonomi politik, antropologi simbol, dan antropologi historis. Biersack (1999) menyoroti tentang kompleksitas ekologi baru dengan nalar analitik yang meliputi ekologi simbolik, ekologi historis, dan ekologi politik.
Relasi  antara  manusia  dengan  lingkungan  hidup  melibatkan  aspirasi  ekonomi dengan  tendensi  sosial-politik  terhadap  lingkungannya  (Roseberry,  1998;  Wolf,  2010). Terjadi  peralihan  asumsi  dalam  studi  antropologi  ekologi  yang  kini  melihat  relasi manusia  dan  lingkungan  tidaklah  bersifat  netral  atau  dengan  sangkaan  determinasi lingkungan yang absolut. Lingkungan semestinya dipandang sebagai realitas “politized environment” yang melibatkan banyak aktor dengan multi-kepentingan di tingkat lokal, regional, maupun global (Peet & Watts, 2004).
Pada  akhir  abad  ke-20,  permasalahan  lingkungan  dianggap  tetap  tidak terpecahkan ketika dipahami secara terpisah oleh setiap latar keilmuan, dan juga karena mengabaikan konteks sosial-kultural yang menjadi arena berlangsungnya permasalahan lingkungan  tersebut.  Hingga  kini,  penjelasan  tentang  krisis  lingkungan  mengalami kebuntuan yang tidak terbantahkan. Tampaknya masih menjadi persoalan bersama bagi para  ilmuan  untuk  mengajukan  pertanyaan  tentang  permasalahan  lingkungan  dengan cara  berpikir  yang  baru  (Escobar,  1999;  Forsyth,  2003).  Krisis  lingkungan  kini  juga merupakan krisis atas identitas lingkungan itu sendiri. Pemaknaan terhadap lingkungan telah  mengalami  peralihan  seturut  dengan  riwayat  historis  yang  diliputi  oleh permasalahan kultural, sosial- ekonomi, dan perihal politis yang menyertainya (Escobar, 1999).
Lebih  lanjut,  tentang  bagaimana  permasalahan  lingkungan  dalam  hubungannya dengan  kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat  menjadi  suatu  “pemikiran  yang tersituasikan” (situated  science) .  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rocheleau  (2008), bahwa  sangatlah  tidak  diperlukan  dan  mungkin  tidak  patut  bagi  para  ilmuan  untuk memilih  antara  peran  akademisi,  praktisi  dan  kepentingan  pemangku  kebijakan  dalam
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menjelaskan  tentang  problem lingkungan yang terjadi. Justru sepatutnya meninggalkan dikotomi  yang  ada  dan  kemudian  menuangkan  aspirasi  pemosisian  kepentingan dimaksud  dalam  satu  jaringan  pemahaman,  meskipun  tidak  luput  bersemilih  dalam mendeskripsikan rangkaian permasalahan lingkungan.

## 2. Tinjauan Pustaka
Ekologi  politik  adalah  pendekatan  untuk  analisis  sosial-lingkungan  yang  telah mendapatkan  momentum  selama  beberapa  dekade  terakhir  dalam  bidang  antropologi, studi  pembangunan,  dan  sejarah  lingkungan  (Benjaminsen  &  Robbins,  2015).  Ekologi politik  muncul  pada  era  tahun  1970-an  dilatari  oleh  kritik  Marxis  terhadap  ide-ide Malthus  dalam  pemikiran  lingkungan.  Menurut  Cancela  (2019),  ekologi  politik  adalah “a political, intellectual and cultural movement that is interested in the concrete human being as part of nature” (Hlm. 418). Ekologi politik terbentuk sebagai ruang pertemuan berbagai  bidang  pengetahuan  dengan perspektif  kritis  terhadap  kontradiksi  teoritis  dan politik modernitas (M. V. Cancela, 2019a). Ekologi politik membangun kerangka kerja analitis,  teoretis,  dan  epistemologis  di  luar  teori  ekonomi  dominan  dan  cenderung membawa perubahan besar dalam wacana/praktik dominan (M. V. Cancela, 2019a).
Ekologi  politik  juga  telah  lama  melibatkan  masalah  etika  (Sundberg,  2015). Secara historis, pertanyaan normatif tentang ketidaksetaraan global dan keadilan sosial- ekologis  telah  mendominasi  penelitian  yang  menggunakan  ekologi  politik  sebagai perangkat  analisisnya.  Meski  demikian,  Robbins  (2020)  menyatakan  bahwa  ekologi politik  harus  mencari  cara  untuk  mengubah,  meningkatkan,  berinovasi,  memulihkan hal-hal  yang  dianggapnya  mengalami  disfungsi.  Tidak  selalu  menyampaikan  kritik. Dalam  literatur  yang  demikian  berlimpah,  tidak  mudah  menemukan  karakterisasi ekologi  politik  secara  ringkas.  Namun  ada  beberapa  jenis  ekologi  politik  yang dibedakan  menurut  skala  studinya.  Pertama, regional  political  ecology yang  sudah banyak  digunakan  oleh  para  akademisi  (Larsen,  2016;  I.  McKinnon  &  Hiner,  2016). Kedua, urban  political  ecology yang  menekankan  pendekatan  tertentu  untuk mempertimbangkan  kota  di  sejumlah  tema—perubahan  iklim,  sanitasi,  dan infrastruktur—menggunakan  pendekatan  politik  yang  lebih  eksplisit  (Nzeadibe  et  al., 2018).  Kemudian  beberapa  studi  mempertanyakan  ulang  skala  yang  digunakan  dalam ekologi politik dan menawarkan pendekatan baru. Misalnya Miller & McGregor, 2019 yang  menawarkan  pendekatan world  regional. Bahkan  I.  McKinnon  &  Hiner  (2016) mengatakan  bahwa  kemunculan urban  political  ecology memecah  literatur  menjadi biner  geografis  lain  sehingga  penggunaan  konsep ‘regional’ menjadi  tidak  konsisten dan tidak jelas.
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 3. Metodologi
Pembahasan  di  dalam  artikel  ini  diuraikan  dengan  metode  penelitian kepustakaan  berdasarkan  representasi  kontributif  antropologis  yang  berkaitan  dengan topik  kajian.  Penelitian  kepustakaan  menjadi  sandaran  pemikiran  dalam  membangun model  atau  konseptualisasi  teoretis  baru.  Namun,  penting  untuk  diperhatikan  bahwa terdapat  beragam  pendekatan  dalam  penelitian  kepustakaan.  Untuk  itu,  uraian  dalam tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  ‘ulasan  kritis-integratif’  sebagai  salah  satu pendekatan  dalam  bentang  penelitian  kepustakaan.  Pendekatan  tersebut  berdaya  guna dalam memaparkan evaluasi teoretis dengan menilai, mengkritik, dan mensintesis yang memungkinkan  kehadiran  kerangka  kerja  dan  perspektif  teoretis  baru  maupun persaingan  antar  pandangan  teoretis  yang  menyertainya.  Pendekatan  ‘ulasan  kritis- integratif’ memeriksa konten narasi teoretis yang diperbincangkan atau dikonseptualisasikan  secara  berbeda  oleh  berbagai  kelompok  ilmuan,  dan perkembangannya  dari  waktu  ke  waktu  yang  melibatkan  multi-tradisi  keilmuan  (lihat Torraco, 2005; Wong et al., 2013; Snyder, 2019).

## 4. Pembahasan
Istilah ekologi kini terokupasi sebagai terminologi teknis yang mengidentifikasi ruang  bagi  relasi  antara  manusia  dengan  lingkungannya.  Kondisi  lingkungan  yang senantiasa mengalami perubahan juga dilihat sebagai hasil hubungan antara manusia dan spesies lainnya melalui kepentingan yang diidamkan manusia (anthroposcene) . Ekologi politik  sebagai  frase  teoretis  tampil  dalam  gagasan  kajian  antara  manusia  dengan kepentingannya (interest  of  needs) dan  lingkungan  dengan  daya  dukungnya (capabilities) sebagai  perihal  yang  inheren  dengan  dinamika  politis  (Peet  &  Watts,
2004).  Ekologi  politik  dapat  dikatakan  sebagai  kelanjutan  dari  kajian  ekologi  budaya (cultural ecology) .
Ekologi  politik  dalam  studi  antropologi  melibatkan  perhatian  terhadap keterkaitan  kepentingan  ekonomi,  politik,  dan  kondisi  lingkungan.  Seiring perkembangannya,  banyak  sekali  definisi  dan  penjelasan  tentang  ekologi  politik. Namun dalam tulisan ini diajukan pemahaman ekologi politik sebagai pendekatan dalam studi antropologi ekologi  yang  memadankan  perhatian  terhadap  persoalan  ekologi  dan kepentingan ekonomi- politik secara luas. Pendekatan ekologi politik menaruh perhatian terhadap  dialektika  antara  masyarakat  dengan  sumberdaya  ingkungan  dan  juga dialektika kelas sosial pada suatu kelompok masyarakat (Peet & Michael Watts., 2004; Peluso, 1993;2017).

## Lingkungan yang Terpolitisir (Politized Environment)
Ekologi politik mulai berkembang sejak akhir dekade 1970an dan awal 1980an.
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Ekologi  politik  merupakan  studi  dengan  perspektif  trans-disiplin  yang  berupaya mencermati  relasi  antara  manusia  dengan  lingkungan  bukan  dalam  jalinan  yang  statis dan  harmonis,  melainkan  berkelindan  secara chaotic (gaduh  dan  rumit).  Asumsi mendasar  dari  studi  ekologi politik  adalah pada persoalan  ketidaksetaraan (inequality) , yakni  adanya  kekuatan  asimetrik  yang  menghasilkan  kesenjangan  sosial-ekonomi,  dan permasalahan  tersebut  hadir  dalam  temali  relasi  kehidupan  manusia  dan  lingkungan (lihat Peet & Michael Watts., 2004; Peluso, 1993, 2017; Wolf, 2010).
Ketidaksetaraan  sebagai  basis  asumsi  dalam  studi  ekologi  politik  bukanlah entitas  teoretik  yang  ahistoris.  Gagasan cultural  histories yang  diraih  dari  pemikiran Wolf  (2010)  ditegaskan  oleh  Roseberry  (1988)  sebagai  salah  satu  domain  analisis  yang penting  dalam  studi  ekologi  politik,  yakni  tentang  residu  kapitalisme  terhadap kehidupan  masyarakat  dan  kondisi  lingkungan.  Roseberry  (1988:162)  menegaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat erat terhubung dengan riwayat historis yang  sangat  panjang,  dan  itu  meliputi  empat  (4)  hal  utama:  1)  Kolonialisme;  2) Perkembangan  Otorita  Kekuasaan;  3)  Perdagangan  Internasional;  dan  4)  Formasi Negara.
Dengan  demikian,  kekuatan-kekuatan  asimetris  terbentuk  melalui  peristiwa- peristiwa  menyejarah  yang  terakumulasi  sebagai  latar  endemik  ketimpangan  ekologis (konservatif  dan  eksploitatif)  terhadap  kesenjangan  sosial-ekonomi  (keberlanjutan  dan marginalisasi)  (Peet  &  Watts,  2004;  Peluso,  1993,  2017;  Roseberry,  1998).  Kondisi ekologis  dan  perekonomian  berkembang  dengan  cara  serta  kecepatan  yang  berbeda. Kapasitas  (terbawa)  ekologis  sebagai  sistem  pendukung  kehidupan  manusia  kini dipertanyakan, dan ini suatu kondisi yang mencemaskan (Peet & Watts, 2004). Arti dari istilah  seperti  “keberlanjutan” (sustainable) lingkungan,  misalkan,  kini  dipertanyakan dan  diperebutkan  (Peet  &  Watts,  2004).  Apa  pun  ambiguitas  semantiknya, keberlanjutan  memiliki  efek  dari  keterhubungan  tiga  diskursus  yang  relatif  tidak terpisahkan: Pertama ,  tentang  krisis  lingkungan  secara  global;  Kedua,  kekhawatiran terhadap demografi global (momok Malthusian); dan Ketiga, tentang risalah kegaduhan terhadap ketidaksetaraan ekonomi global yang berkaitan dengan akumulasi sumber daya alam (Peet & Watts, 2004).
Ekologi politik sebagai suatu perspektif dalam studi antropologi ekologi dengan demikian  berupaya  memahami  kondisi-kondisi  sosial  dan  politik  yang  melingkupi penyebab,  pengalaman,  dan  pengelolaan  masalah  lingkungan.  Risalah  problematika lingkungan  dilihat  sebagai  inter-relasi  fenomenologis  dari  proses  biofisik,  kebutuhan manusia, dan sistem politik yang lebih luas. Penyelidikan dalam ekologi politik berupaya memeriksa  kekuatan-kekuatan  politik  (makro  dan  mikro),  kondisi  dan  konsekuensi perubahan  lingkungan,  aspek  spesifik  dari  perubahan  lanskap  lingkungan,  dan  efek perubahan  lingkungan  dari  dan  bagi  kondisi  sosio-ekonomi  serta  politik.  Satu  catatan atributif yang patut dicermati adalah ekologi politik sebagai metodologi kritis berperan
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
penting dalam upaya menggapai keadilan sosial atas problematika lingkungan pada skala global.

## Ekologi Politik sebagai Konstruksi Saintifik
Oleh  sebagian  kalangan  ilmuan,  ekologi  politik  dikatakan  bermaksud menengarai paradoks antara “realisme” lingkungan, yakni keteguhan pandangan tentang “kenyataan  biofisik”  yang  menjadi  panduan  penjelasan  terhadap  upaya-upaya  yang mengintegrasikan  prediksi  biofisik  sebagai  bagian  dari  konstruksi  sosial-ekonomi, kultural maupun politik (Forsyth, 2003). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Neumann (2005), bahwa krisis lingkungan dalam pandangan ekologi politik merupakan konstruksi saintifik  yang  dihasilkan  dari  jalinan  pemahaman  ekologi  budaya  dengan  ekonomi politik.
Ekologi  politik  sebagai  suatu  konstruksi  saintifik  yang  bermaksud  mengatasi kebuntuan  penjelasan  tentang  keterhubungan  problematik  antara  krisis  lingkungan dengan keberlanjutan kehidupan manusia setidaknya menunjukkan dua kecemasan yang penting,  dan  semakin  tidak  dapat  dihindarkan. Pertama ,  upaya  eksplanasi  yang menegasikan  intervensi  aspek  sosial  dan  politik  terhadap  krisis  lingkungan  sepertinya telah  menggerus  daya  penjelasan  yang  memadai.  Kebuntuan  penjelasan  tersebut disebabkan oleh pendigdayaan kondisi biofisik lingkungan sebagai sentra penyebab bagi permasalahan lingkungan dan meniadakan keberadaan manusia yang terhubung dengan lingkungan  melalui  ragam  kepentingannya. Kedua ,  pelibatan  isu  kepentingan  manusia terhadap lingkungan yang bertendensi politis justru menghasilkan rangkaian eksplanasi yang  asimetrik.  Penjelasan  yang  diajukan  seringkali  menjadi  semacam  peradilan  yang memvonis  manusia  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  terhadap  degradasi lingkungan (lihat Blaikie & Brookfield, 1987; Bryant, 1992; Forsyth, 2003; Zimmerer, 2000).
Penetapan  vonis  sedemikian  itu  sering  dikaitkan  dengan  latar  kemiskinan  dan terancamnya  keberlanjutan  mata  pencaharian  pada  suatu  kelompok  masyarakat.  Pihak tertuduh  dinyatakan  telah  melakukan  apropriasi  terhadap  perilaku  eksploitasi lingkungan yang berkonsekuensi terhadap degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, sudah semestinya  dilakukan  upaya  mengatasi  kedua  orientasi  perspektif  yang  problematis tersebut. Salah satunya dengan mengeksplorasi jaringan deskripsi penjelasan hubungan antara  sains  lingkungan  dan  masyarakat  untuk  menghindari  replikasi  rantai  eksplanasi yang  dikotomik.  Dengan  begitu,  akan  memungkinkan  penjelasan  yang  lebih komprehensif  tentang  relasi  antara  kenyataan  biofisik  yang  berkelindan  dengan kepentingan  sosial,  ekonomi,  dan  kultural  sebagai  perihal  yang  tersituasikan  secara politis.
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Skala: Atribusi Kultural Relasi Manusia – Lingkungan dalam Ekologi Politik
Manusia  berelasi  dengan  lingkungan  melalui  jalinan  kepentingan  yang  begitu beragam  pada  berbagai  tingkatan  dan  multi-kapasitas.  Skala  merupakan  salah  satu konsep penting yang patut dicermati guna memahami cara kerja dari pendekatan ekologi politik. Skala merupakan satuan ukuran relasional yang mampu menjadi basis penjelasan dalam  menguraikan  kepentingan  manusia  terhadap  lingkungan,  termasuk  tentang implikasi  yang  menyertainya.  Setiap  model  pemahaman  tentang  skala  akan mencerminkan sebagian pengalaman dari bingkai sosial dan politik yang dihasilkan dari proses  investigasi  keilmuan.  Pengertian  dari  skala  dapat  dijelaskan  secara  “transitif” (sebagai konstruksi sosial dan tidak stabil maknanya), dan secara “intransitif” (mengacu pada realitas yang mendasar dan dianggap stabil maknanya) (Bhaskar, 1975).
Konsep skala kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam pemahaman empirisme (pengalaman terindra); aktualisme (penetapan peristiwa atas pengalaman); dan realisme (penilaian  mendasar  bagi  penetapan  peristiwa  dan  pengalaman).  Melalui  klasifikasi semacam itu, skala menjadi suatu atribusi antropologis terhadap indikasi jangka pendek dari transisi jangka panjang; dan skala sebagai gejala transitif mencerminkan pengalaman parsial  dari  peristiwa  biofisik  yang  kompleks  (Jackson,  1997).  Selain  itu,  skala  juga meliputi dimensi ruang dan waktu yang acapkali menuai ketegangan analisis dari kedua dimensi  tersebut.  Skala  dalam  dimensi  ruang  diterjemahkan  sebagai  “tempat”  maupun “wilayah”  yang  sejak  lama  menjadi  bagian  dari  analisis  ekologi  politik  untuk menjelaskan tentang relasi antara manusia dan lingkungan (Zimmerer & Bassett, 2003).
Rangkaian  upaya  yang  terus  berlanjut  dalam  pengembangan  kajian  ekologi politik  sebagai  konstruksi  saintifik  mencerminkan  kepatutan  inovasi  teoritis  terhadap pengertian  konsep  skala  (lihat  Swyngedouw,  1997,  2004).  Blaikie  &  Brookfield  (1987:17) menulis  bahwa  kompleksitas  interaksi  manusia  dan  lingkungan  menghendaki  suatu pendekatan  yang  mencakup  penjelasan  tentang  perbedaan  antara  skala  sebagai  “rupa geografis”,  dan  skala  sebagai  hierarki  organisasi  sosio-ekonomi:  kelompok  manusia, rumah tangga, desa,  wilayah,  negara  bagian,  dunia,  dan  lain  sebagainya.  Skala  bukan hanya  sebagai  satuan  penjelasan  tentang  manusia  sebagai  aktor  atau  keterkaitannya dengan  proses  biosifik  pada  lingkungan  semata.  Skala  patut  dikatakan  sebagai  bagian dari  konstruksi  sosial,  berkontingensi  secara  historis,  dan  diperebutkan  secara  politis (lihat Brown & Purcell, 2005; Lefebvre, 1991; Manson, 2008; McCarthy, 2005; Sayre, 2005; Swyngedouw & Heynen, 2003).
Skala  menjadi problematis  ketika  hanya  digunakan  sebagai  satuan pendeskripsi yang  bersifat  umum,  bukan  sebagai  konsep  teoretis  yang  reflektif  (Swyngedouw  & Heynen,  2003;  Zimmerer  &  Bassett,  2003).  Perlu  dilakukan  identifikasi  antara  skala secara  geografis  yang  diartikan  sebagai  kondisi  spasial  dengan  skala  sebagai  hierarki organisasi  sosial  ekonomi  (Brown  &  Purcell,  2005).  Kepentingannya  adalah  untuk mengantisipasi  dan  menghindari  kebingungan  konseptual,  misalnya  terhadap
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
permasalahan  tentang  “lokalitas”  sebagai  artikulasi  skala  secara  kultural  –yang  sering dikaitkan dengan hierarki agensi (pada masyarakat) (lihat Marston, 2000).
Skala  dalam pengertian kultural  dapat  diartikan  sebagai  satuan penjelasan  yang bersifat lokal dan memiliki kualitas yang melekat di dalamnya (lihat Neumann, 2005:85– 92). Pengidentifikasian konsepsi skala yang multidisipliner kini menjadi suatu keharusan guna  menghasilkan pendekatan ekologi politik  yang  tidak  hanya  rekat pada  satu poros keilmuan (Manson, 2008; Sayre, 2005). Kehendak semacam ini dikatakan oleh (Sayre, 2005:  280-81)  sebagai  momen  epistemologis  terhadap  konsepsi  skala  yang  secara “alami”  terkait  dengan  proses  ekologis  dan  interaksi  yang  terjalin  antara  manusia  dan lingkungan (temporal dan resolusi spasial); kemudian secara “politikal” mengacu pada “ukuran dan durasi”. Dengan demikian, skala dapat dipahami sebagai satuan penjelasan tentang  ukuran,  level,  dan  relasi  dalam  peristiwa  maupun  tindakan  yang  mengantarai manusia  dan  lingkungan,  –selanjutnya  secara  bersamaan  dipahami  sebagai  fenomena alam dan sosial-kultural.
Skala  oleh  Sayre  (2005)  dikatakan  sebagai  perihal  yang  bergerak  di  sepanjang kontinum dari realisme dan konstruksionisme: dari kondisi fisik maupun sistem biologis dalam lingkungan hingga melalui sistem lingkungan yang berimplikasi terhadap sistem sosial, kultural, dan ranah kebijakan. Skala dengan demikian secara kontingen berangkat dari dan menuju kepada ketidakstabilan, kemunculan, ketiadaan, pergeseran kesetaraan, ketidakpastian,  dan  ketergantungan  pada  banyak  fitur  skala  yang  bersifat  kontingen. Sementara  ini,  pemahaman  terhadap  konsep  skala  dalam  ekologi  politik  setidaknya terpumpun  dalam  tiga  kluster  perbincangan  teoretis:  Pertama,  tentang  interaksi kekuasaan,  agensi,  dan  skala;  Kedua,  skala  sebagai  proses  sosio-lingkungan;  Ketiga, tentang  skala  dan  jejaring  relasi.  Hubungan  kuasa  dalam  fitur  skala  dikatakan  sebagai sentra kerangka berpikir bagi ekologi politik (Molle, 2007; Swyngedouw, 2004).
Fitur  skala  selanjutnya  dalam  ekologi  politik  adalah  tentang  sentralitas  dan kesatuan  antara  proses  biofisik  terhadap  konstruksi  skala  secara  sosial-kultural (McCarthy,  2005).  Sebagai  misal,  desakan  ekologis  terhadap  kepentingan  produksi ekonomi oleh masyarakat. Sementara itu, Zimmerer, 2000:153) mengemukakan bahwa ekologi politik berfokus pada pen-skala-an sosio-lingkungan yang terjadi dalam proses peleburan  biogeografi  yang  secara  luas  terhubung  dengan  kehidupan  sosial-kultural. Gagasan  seperti  ini  menaruh  perhatian  bahwa  konsep  skala  menjadi  ukuran  bagi kapasitas  lingkungan  yang  secara  biofisik  membentuk  dinamika  ekonomi-politik (Zimmerer, 2000; Zimmerer & Bassett, 2003).
Skala dengan demikian merupakan pumpunan hibriditas dan rekonstitusi antara alam  dan  masyarakat  (Natter  &  Zierhofer,  2002;  Swyngedouw  &  Heynen,  2003). Berbagai  terminologi  dihadirkan  para  ahli  ekologi  politik  guna  menjaring  karakter dialektik  dari  skala  perubahan  sosial  dan  lingkungan,  seperti socio-ecological , socio- environmental ,  dan socio-natural (Heynen,  2003;  Swyngedouw  &  Heynen,  2003;  Zimmerer, 2000)).  Terminologi  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengantarai  perihal  sosial  dan
ekologis,  material  dan  simbolis,  dinamika  spasial  dan  temporal  yang  secara  kolektif merupakan fokus analitik terhadap skala dalam ekologi politik.
Konsep  skala  dalam  ekologi  politik  selanjutnya  dapat  dikatakan  bermaksud menjelaskan relasi dan kualitas jaringan atas konfigurasi spasial dengan dinamika sosio- lingkungan (Natter & Zierhofer, 2002; Swyngedouw, 2004; Zimmerer & Bassett, 2003). Jejaring  relasi  atas  skala  kemudian  juga  dianggap  mengartikulasikan  teritorial  sebagai hasil  konfigurasi  bentang  alam oleh aktor manusia  dan  non-manusia,  dan  tunduk  pada berbagai  interpretasi  yang  bersifat  spasial  dan  temporal  (Swyngedouw,  2004). Pendekatan semacam ini mengusung pemahaman tentang strategi kehidupan masyarakat di suatu lanskap alam tanpa mengabaikan keberlanjutan dari keanekaragaman hayati, dan perihal  inilah  yang  dikatakan  sebagai  jaringan  relasi  sosio-lingkungan.  Dengan demikian, secara metodologis, skala dalam ekologi politik merupakan konstruksi sosial, bersifat relasional, kontingen, dan diperebutkan di dalam kerangka hubungan kekuasaan yang dialektis antara masyarakat dan lingkungan pada berbagai tingkatan.

## 5. Penutup
Lingkungan  hidup  merupakan  sarana  atau  tempat  bagi  kehidupan  manusia  dan sekaligus  menyediakan  berbagai  kemungkinan  untuk  mengembangkan  kebutuhannya. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk mengantisipasi, menanggapi, dan menghadapi perubahan  lingkungannya  guna  memastikan  kelangsungan  hidupnya  tetap  terjaga. Manusia  tidak  pernah  secara  langsung  menghadapi  lingkungannya  (alam),  manusia selalu mendekati alam melalui budaya, melalui berbagai sistem simbol, makna, dan nilai. Kebudayaan dalam hal ini merupakan refleksi atas sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan  (Alland,  1975;  Attfield,  2010;  Escobar,  1999;  Nasution,  2013;  Poerwanto, 2008; Sutton & Anderson, 2004).
Berkaitan  dengan  skala  sebagai  salah  satu  konsep  utama  dalam  kajian  ekologi politik,  maka,  dapat  dikatakan  bahwa  skala  merupakan “heuristic  terminology” dari kebudayaan.  Manusia  adalah  unsur  utama  dari  skala  yang  menjadi  penghubung  antara kebudayaan terhadap realitasnya dan sebagai fitur bagi kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, skala dapat dipahami sebagai atribusi kultural tentang satuan penjelasan yang meliputi  ukuran,  level,  dan  relasi  dalam  peristiwa  maupun  tindakan  yang  mengantarai relasi  manusia  dan  lingkungan junto fenomena  alam  dan  sosial-kultural.  Skala merupakan  perangkat  simbolik  dari  segala  sesuatu  yang  bersifat material , behavioral , dan ideational .  Terutama  dalam  konteks  ekologi  politik,  skala  merefleksikan  relasi antara  manusia  dan  lingkungan  dengan  latar  kepentingan  ekonomi-politik  yang menyertainya.  Penerjemahan  skala  secara  kultural  menempatkan  bentang  analisisnya terhadap  gejala  perubahan  lingkungan  dan  kultural  dalam  eksplanasi  “global-lokal”, bersama  jejaring  deskripsi  yang  bersifat  “transitif-intransitif”.  Dengan  demikian,  skala
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebagai atribusi kultural mampu menyajikan penjelasan tentang relasi antara manusia dan lingkungan yang berkontingensi secara historis dan berosilasi secara politis.

## 6. Daftar Pustaka
Alland, A. J. (1975). Adaptation. Annual Review of Anthropology , 4 , 59–73.
Attfield, R. (2010). Etika Lingkungan Global . Kreasi Wacana.
Benjaminsen, T. A., & Robbins, P. (2015). Nordic political ecologies. Norsk Geografisk Tidsskrift , 69 (4),  161–169.      https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00291951. 2015.1059879
Bhaskar, R. (1975). A Realist Theory of Science. Leeds Book.
Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). Land and Society . Methuen.
Brown,  J.  C.,  &  Purcell,  M.  (2005).  There’s  Nothing  Inherent  About  Scale:  Political Ecology,  the  Local  Trap,  and  the  Politics  of  Development  in  the  Brazilian Amazon.”. Geoforum , 36 , 607–624.
Bryant, R. L. (1992). Political Ecology: An Emerging Research Agenda in Third-World Studies. Political  Geography , 11 (1),  12–36.  https://doi.org/10.1016/0962- 6298(92)90017-N
Cancela,  M.  V.  (2019a).  Environment  and  Latest  Trends  in  Social  Sciences.  In  J.  L. Sarasola  Sánchez-Serrano,  F.  Maturo,  &  Š.  Hošková-Mayerová  (Eds.), Qualitative  and  Quantitative  Models  in  Socio-Economic  Systems  and  Social Work (Studies in Systems, Decision and Control) (Vol. 208). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0
Cancela, M. V. (2019b). Environment and Latest Trends in Social Sciences. In J. L. S.
Sánchez-Serrano,  F.  Maturo,  &  Š.  H.-M.  (Eds.)  (Eds.), Qualitative  and Quantitative  Models  in  Socio-Economic  Systems  and  Social  Work  (Studies  in Systems,  Decision  and  Control) .  https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3- 030-18593-0
Dove,  M.  R.,  &  Carpenter,  C.  (2008). "Major  Historical  Currents  in  Environmental Anthropology.”  Dalam  Environmental  Anthropology:  A  Historical  Reader . Blackwell Publishing.
Escobar, A. (1999). After Nature Steps to an Antiessentialist Political Ecology. Current Anthropology , 40 (1), 1–30. https://doi.org/10.1086/515799
Forsyth,  T.  (2003). Critical  Political  Ecology:  The  Politics  of  Environmental  Science.
Routledge.
Greenberg, J., & Park, T. (1994). Political Ecology. Journal of Political Ecology , 1 (1),

## 44
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
1–12.
Haenn, N., & Wilk, R. (Eds.). (2006). The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living . New York University Press.
Heynen,  N.  C.  (2003).  The  Scalar  Production  of  Injustice  within  the  Urban  Forest. Antipode (Vol.  35,  Issue  5,  pp.  980–998).  https://doi.org/10.1111/j.1467- 8330.2003.00367.x
Introduction:  From  the  "New  Ecology"  to  the  New  Ecologies.  (1999). American Anthropologist , 101 (1), 5–18. http://www.jstor.org/stable/683337 Accessed: 27- 07-2017 10:38 UTC
Jackson,  C.  (1997).  Women  in  Critical  Realist  Environmentalism:  Subaltern  to  the Species? Economy and Society , 26 (1), 62–80.
Larsen, S. C. (2016). Regions of Care: A Political Ecology of Reciprocal Materialities.
Journal of Political Ecology , 23 (1), 159–166.
https://doi.org/https://doi.org/10.2458/v23i1.20187
Lefebvre, H. (1991). The Social Production of Space . Blackwell Publishing.
Manson,  S.  M.  (2008).  Does  Scale  Exist?  An  Epistemological  Scale  Continuum  for
Complex Human-Environment Systems. Geoforum , 39 (2), 776–788.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.09.010
Marston, S. A. (2017). The Social Construction of Scale. In Politics: Critical Essays in Human Geography (Vol. 24, pp. 297–320). https://doi.org/10.4324/9781315246512-17
McCarthy,  J.  (2005).  Scale,  Sovereignty,  and  Strategy  in  Environmental  Governance. Antipode (Vol.  37,  Issue  4,  pp.  731–753).  https://doi.org/10.1111/j.0066- 4812.2005.00523.x
McKinnon,  I.,  &  Hiner,  C.  C.  (2016).  Does  the  Region  Still  have  Relevance? (Re)considering  “regional”  Political  ecology. Journal  of  Political  Ecology , 23 (1), 115–122. https://doi.org/https://doi.org/10.2458/v23i1.20182
Miller,  F.  P.,  &  McGregor,  A.  (2019).  Rescaling  political  ecology?  World  regional approaches  to  climate  change  in  the  Asia  Pacific. Progress  in  Human Geography , 1–20. https://doi.org/10.1177/0309132519849292
Molle,  F.  (2007).  Scales  and  Power  in  River  Basin  Management:  The  Chao  Phraya
River in Thailand. Geographical Journal , 173 (4), 358–373.
https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2007.00255.x
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Nasution,  Pangeran.  (2013). Jurnal  Antropologi  Indonesia. 34 (2),  152–163. https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3970
Natter,  W.,  &  Zierhofer,  W.  (2002).  Political  Ecology,  Territoriality  and  Scale.
GeoJournal (Vol. 58, Issue 4, pp. 225–231).
https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000017953.56964.d1
Neumann, R. (2005). Making Political Ecology . Hodder Arnold.
Nzeadibe,  A.  C.,  Uchem,  R.  N.,  &  Nzeadibe,  T.  C.  (2018).  Beyond  “Traditional Geographies”:  Integrating  Urban  Political  Ecology  and  Cultural  Sustainability Into  Undergraduate  Geographical  Education  in  Nigeria. Journal  of Environmental Education , 49 (3), 228–241.
https://doi.org/10.1080/00958964.2017.1391162
Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (2004). Liberation Ecologies: Environment, Development,
Social Movements (2nd ed.). Routledge.
Peluso,  N.  L.  (1993).  "Traditions"  of  Forest  Control  in  Java:  Implications  for  Social Forestry  and  Sustainability.” Global  Ecology  &  Biogeography  Letters , 3 (4–6),
183–157. https://doi.org/10.2307/2997766
Peluso,  N.  L.  (2017).  Whigs  and  hunters:  the  origins  of  the  Black  Act,  by  E.P.
Thompson. Journal of Peasant Studies , 44 (1), 309–321.
https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1264581
Poerwanto,  H.  (2008). Kebudayaan  dan  Lingkungan  dalam  Perspektif  Antropologi . Pustaka Pelajar.
Robbins,  P.  (2020).  Is  less  more  …  or  is  more less?  Scaling  the  Political Ecologies  of the Future. Political Geography , 76 .
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.04.010
Rocheleau,  D.  E.  (2008).  Political  Ecology  in  the  Key  of  Policy:  From  Chains  of
Explanation to Webs of Relation. Geoforum , 39 (2), 716–727. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.02.005
Roseberry,  W.  (1998).  Political  Economy. Annual  Review  of  Anthropology , 17 (1988), 161–185. http://www.jstor.org/stable/2155910
Sayre,  N.  F.  (2005).  Ecological  and  Geographical  Scale:  Parallels  and  Potential  for
Integration. Progress in Human Geography , 29 (3), 276–290. https://doi.org/10.1191/0309132505ph546oa
Snyder,  H.  (2019).  Literature  Review  as  A  Research  Methodology:  An  Overview  and
Guidelines. Journal of Business Research , 104 (August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Community: volume 6, nomor 1, April 2020 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sundberg,  J.  (2015).  Ethics,  Entanglement  and  Political  Ecology. The  Routledge Handbook of Political Ecology , August , 117–126.
https://doi.org/10.4324/9781315759289.ch8
Sutton,  M.  Q.,  &  Anderson,  E.  .  (2004). Introduction  to  Cultural  Ecology .  AltaMira Press.
Swyngedouw, E. (1997). Neither Global Nor Local: “Glocalization” and The Politics of
Scale. In K. Cox (Ed.), Spaces of Globalization: Reasserting The Power of The Local (pp. 137–166). Guilford Press. http://goya.ceu.hu/search/X?searchtype=t&searcharg=Spaces+of+globalization %3A+Reasserting+the+power+of+the+local&submit.x=41&submit.y=5
Swyngedouw, E. (2004). Scaled Geographies: Nature, Place and the Politics of Scale.” Dalam  Sheppard,  E.  dan  McMaster,  R.B.  (eds.).  In Scale  and  Geographic Inquiry . Blackwell Publishing.
Swyngedouw,  E.,  &  Heynen,  N.  C.  (2003).  Urban  Political  Ecology,  Justice  and  The Politics of Scale. Antipode (Vol. 35, Issue 5, pp. 898–918).
https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2003.00364.x
Torraco,  R.  J.  (2005).  Writing  Integrative  Literature  Reviews:  Guidelines  and
Examples. Human Resource Development Review , 4 (3), 356–367.
https://doi.org/10.1177/1534484305278283
Wolf,  E.  R.  (2010). Europe  and  the  People  without  History .  University  of  California Press.
Wong,  G.,  Greenhalgh,  T.,  Westhorp,  G.,  Buckingham,  J.,  &  Pawson,  R.  (2013). RAMESES publication standards: Meta-narrative reviews. Journal of Advanced Nursing , 69 (5), 987–1004. https://doi.org/10.1111/jan.12092
Zimmerer, K.S. (2000). Rescaling Irrigation in Latin America: The Cultural Images and Political Ecology of Water Resources. Ecumene , 7 (2), 150–175. https://doi.org/10.1191/096746000701556680
Zimmerer,  K.S.,  &  Bassett,  T.J.  (2003).  Approaching  Political  Ecology:  Society, Nature,  and  Scale  in  Human–Environment  Studies. Political  Ecology:  An Integrative  Approach  to  Geography  and  Environment-Development  Studies ,  1– 25. New York: Guilford Press.