e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## POLA ANTISIPASI KERAWANAN PANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN LOKAL PADA DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN KONAWE
(ANALYSIS ANTICIPATION OF FAMILY PARTNER FOOD AND ROLE OF LOCAL INSTITUTIONS IN KONAWE REGENCY)
Setsmy 1) , Ayub M. Padangaran 2) , Ine Fausayana 2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Haluoleo
2) Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Haluoleo
Naskah diterima: 06 Juni 2018 Naskah direvisi: 11 Agustus 2018 Disetujui diterbitkan: 20 September 2018
Abstract: Study  aim  are:  (1)    find  out  the  level  of  food  insecurity  in  Asinua  distric  of  Awua  Jaya Village Konawe Regency (2) to know the pattern of anticipation to food insecurity in remote village in Awua  Jaya  sub-district  Asinua  Konawe  District  (3)  to  know  the  role  of  local  institution  toward  the pattern  of  anticipation  food  insecurity  that  the  communityhas  done.  This  study  was  conducted  in  the village  of  Awua  Jaya  sub-district  Asinua  regency  konawe  March-July  2017.  The  result  of  study indicate  that  (1)  food  insecurity  in  Asinua  sub-distric  is  still  in  medium  category  tahat  is  at  number three(3),  where  society  experiencing  food  shortage  about  3  month  (2)  the  pattern  of  food  insecurity anticipation in Awua Jaya village can be done in 2 ways, namely (a) for the long term by increasing the productivity of rice  crops through improving technology production and increasing the frequency of planting from one time to 2 time a year on irrigation repair conditions, (b) in the short term with the aid of food in the famine period from March to April each year, (c) P3A intitutions  have no institution related  to  food  insecurity  are  transmigation  service,  food  crop  service,  food  security  agency,  farmer group  and  institutional  P3A.  The  role  of  such  institution  has  not  existed  except  the  transmigration offices that channel raskin 15 kg/3 months so it can not overcome food insecurity.
Keywords : food insecurity, patterns of anticipation, the role of local institusions
Intisari: Studi  ini  bertujuan  (1) untuk  mengetahui  tingkat  kerawanan  pangan  di  Kecamatan  Asinua Desa Awua Jaya Kabupaten Konawe (2) untuk mengetahui pola antisipasi terhadap kerawanan pangan dimasyarakat  terpencil  di  Desa  Awua  Jaya  Kecamatan  Asinua  Kabupaten  Konawe  (3)  untuk mengetahui peran kelembagaan lokal terhadap pola antisipasi kerawanan pangan yang telah dilakukan masyarakat. Studi ini dilaksanakan di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe Maret– Juli 2017. Hasil Studi menunjukkan bahwa (1) kerawanan pangan di Kecamatan Asinua masih berada pada  kategori  sedang  yaitu  pada  angka  tiga  (3)  dimana  masyarakat  mengalami  kekurangan  pangan kurang  lebih  3  bulan  dalam  setahun  yakni  pada  periode  Maret–April  (2)  pola  antisipasi  kerawanan pangan  di  Desa  Awua  Jaya  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu:  (a) untuk  jangka  panjang  dengan meningkatkan  produktivitas  tanaman  pangan  padi  yakni  melalui  perbaikan  teknologi  produksi  serta peningkatan  frekuensi  tanam  dari  satu  kali  menjadi  dua  kali  setahun  dengan  syarat  perbaikan irigasi. (b) untuk  jangka  pendek  dengan  bantuan  bahan  pangan  pada  priode  paceklik  yaitu  di  bulan Maret  sampai  April  tiap  tahunnya. (3) kelembagaan  P3A  belum  ada  lembaga  yang  terkait  kerawanan pangan adalah Dinas Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kelompok Tani dan  kelembagaan  P3A.  Peran  lembaga  tersebut  belum  ada  kecuali  Dinas  Transmigrasi  yang menyalurkan raskin 15 kg/3 bulan sehingga tidak dapat menggatasi kerawanan pangan.
Kata kunci: kerawanan pangan, pola antisipasi, peran kelembagaan local.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## I. PENDAHULUAN
Kerwanan  pangan  adalah  kondisi tidak  terpenuhinya  pangan  pangan bagi  penduduk  disuatu wilayah,  yang  dapat  tercermin  dari  tidak  tersediannya  bahan  pangan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan berkelanjutan  baik  dari  sgi  waktunya,  distribusinya  mutunya  maupun  dari  segi  keamanan  dan keterjangkauan  hargannya  (BKP  Kementrian  Pertanian,  2015).  Masalah  pangan  dan  gizi  merupakan masalah  ekologi  yang  semakin  kompleks  lambat  laun  bisa  menciptakan  maslah  kerawanan  pangan. Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumahtangga prasejahtra yang  relatif  masih  banyak  karena  alasan  ekonomi,  status  gizi  masyarakatnya  yang  ditunjukkan  oleh status gizi balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan (Subagyo, 2012).
Kerawanan  pangan  merupakan  masalah  yang  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup  manusia  di berbagai  negara,  karena  pangan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  untuk  bisa  bertahan  hidup.  Jika penduduk  suatu  wilayah  sering  mengalami  kondisi  rawan  pangan, maka  mereka  akan  sulit  untuk mengembangkan  sosial  ekonominya,  sehingga  kehidupan  mereka  akan  terancam  kelaparan  dan menghadapi berbagai penyakit yang menyebabkan kematian (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015). Kerawanan  pangan  ditinjau  dari  penyebabnya  dapat  dibedakan  kedalam  dua  kategori,  yaitu  (1) Kerawanan  Pangan  Kronis  adalah  kerawanan  pangan  dimana  suatu  rumahtangga tidak mampu memenuhi  standar  kehidupan  pangan  anggotanya  dalam priode yang cukup lama.  Kerawanan  kronis tidak  bisa  hanya  diatasi  dengan  bantuan  yang  sifatnya  darurat  karena  kerawanan  pangan  ini  akan berulang  kembali  jika  tidak  diatasi  dari  akar  permasalahannya;  (2)  Kerawanan  Pangan  Transient merupakan  kerawanan  pangan  yang  sifatnya  mendadak  atau  sementara  akibat  dari  faktor  perbuatan manusia  sendiri  seperti  pengrusakan  hutan  yang  akan  menyebabkan  banjir  atau  kekeringan  sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015).
Sulawesi Tenggara merupakan  suatu Propinsi yang  sumber pangan lokalnya  terdiri dari tanaman pangan  dan  hortikultura,  petrnakan,  perkebunan  dan  perikanan  (Bappenas,  2015).  Peningkatan produktivitas  pertanian  merupakan  kunci  utama  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  pada  beberapa daerah  di  Sulawesi  Tenggara  dimana  produktivitas  di  tingkat  petaninya  masih  jauh  dari  potensi  yang diharapkan  karena  terbatasnya  kapasitas  petani,  kurangnya  kualitas  pelayanan  penyuluhan  pertanian dan penurunan investasi infrastruktur pedesaan, seperti infrastruktur irigasi yang menurun kualitasnya, kerusakan  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  kekeringan  serta  tingginya  kehilangan  hasil  dalam proses produksi  (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015).
Masyarakat terpencil sering identik dengan keterpencilan tempat, tersebar sporadis tidak merata di daerah-daerah yang jarang penduduk, bisa daerah perbatasan, daerah pedalaman dan kepulauan bahkan daerah-daerah yang sulit terhubungkan dengan jalan atau modal transportasi darat. Kebutuhan pangan pada  masyarakat  terpencil  biasanya  sulit  dipenuhi,  di  samping  kurangnya  dukungan  pengembangan usahatani,  juga  sulitnya  dalam  memenuhi  beberapa  keperluan  mutlak  lainnya  yang  diperlukan  oleh para  petani,  seperti:  pemenuhan  bibit,  peralatan  dan  pupuk  merupakan  persoalan  rumit.  Untuk mengatasi  persoalan  kerawanan  pangan  tersebut  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004 menetapkan  bahwa  pemerintah  daerah  bertanggungjawab  untuk  menciptakan  kondisi  terpenuhinya pangan bagi  rumahtangga yang tercermin dari tersediannya pangan  yang  cukup, baik jumlah maupun mutunya,  aman,  merata  dan  terjangkau.  Oleh  karena  itu  berbagai  pola  antisipasi  terhadap  program ketahanan  pangan  dan  gizi  di  tingkat  kabupaten/kota  perlu  diarahkan  pada  dukungan  fasilitas peningkatan  produksi  dan  ketrsediaan  pangan.  Hal  yang  dpat  dilakukan  adalah:  (1)  pemamfaatan potensi  dan  keragaman  sumber  daya  lokal  secara  efisien  dengan  memamfaatkan  teknologi  spesifik lokasi,  (2)  pengembangan  sarana  prasarana  yang  dapat  mendukung  produksi  pangan  (3)  peningkatan pelayanan penyuluhan dan pendamping ketahanan pangan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  studi  tentang  Pola  Antisipasi  Kerawanan  Pangan  Masyarakat Terpencil  dan  Peran  Kelembagaan  Lokal  sangat  perlu  untuk  diteliti  karena  salah  satu  kabupaten  di Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe tepatnya di Desa Awua Jaya sering mengalami terjadinya  kerawanan  pangan  pada  bulan  Februari-April  dengan  kategori  rawan  pangan  sedang  atau
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
pada  berada  pada  kategori  3.  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk:  (1)  mengetahui  tingkat  kerawanan pangan  pada  masyarakat  terpencil,  (2)  mengetahui  pola  antisipasi  terhadap  kerawanan  pangan  di masyarakat terpencil di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe, (3) mengetahui peran kelembagaan  lokal  terhadap  pola  antisipasi  kerawanan  pangan  yang  telah  dilakukan  masyarakat  di Desa Awua Jaya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Badan  Ketahanan  Pangan  (2016)    mendefinisikan  rawan  pangan  sebagai  suatu  kondisi ketidak mampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk  hidup sementara. Menurut Food  and  Agriculture  Organization  The  United  Nations (FAO) dan  Undang-undang  Nomor  18  tahun 2012  tentang  Pangan,  maka  kondisi  rawan  pangan  dapat  diartikan  bahwa  individu  atau  rumahtangga masyarakat  yang  tidak  memiliki  akses  ekonomi  (penghasilannya  tidak  memadai  atau  harga  pangan tidak  terjangkau),  tidak  memiliki  akses  secara  fisik  untuk  memperoleh  pangan  yang  cukup  dalam kehidupan yang normal, sehat dan produktif, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Menurut UNDP China (2001) bahwa penyebab terjadinya kerawanan pangan pada rumah tangga pertanian antara lain karena : rendahnya luas lahan pertanian, rendahnya produktivitas dan kesuburan lahan,  anomali  iklim,  serta  terbatasnya  pendapatan  masyarakat.  Menurut  Amin  dkk  (1998)  bahwa kerawanan  pangan  dipengaruhi  oleh  (1)  kemampuan  penyediaan  bahan  pangan  kepada  individu  atau masyarakat,  (2)  kemampuan  individu  atau  rumahtangga  untuk  mendapatkan  pangan,  (3)  proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumberdaya yang dimiliki individu atau rumah tangga.  Sedangkan  yang  dikemukakan  oleh  DKP  (2005)  bahwa  kondisi  rawan  pangan  dapat disebabkan  karena: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu atau  rumah tangga, (b) tidak adanya  akses secara fisik bagi individu  atau  rumahtangga  untuk memperoleh pangan yang cukup, (c) tidak  tercukupinya  pangan  untuk  kehidupan  yang  produktif,  (d)  tidak  terpenuhinya  pangan  secara cukup dalam jumlah mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.
Kerawanan  pangan  terjadi  apabila  individu  hanya  mampu  memenuhi  80  persen  dari  kebutuhan pangan  dan  gizi  hariannya.  Pada  dasarnya  kerawanan  pangan  dan  kelaparan  disebabkan  masalah kekurangan  pangan,  antara  lain  akibat  :  (1)  rendahnya  ketersediaan  pangan,  (2)  gangguan  distribusi karena  kerusakan  sarana  prasarana  serta  keamanan  distribusi,  (3)  terjadinya  bencana  alam menyebabkan  suatu  wilayah  terisolasi,  (4)  kegagalan  produksi  pangan,  serta  (5)  gangguan  kondisi sosial.
Ukuran  tentang  kerawanan  pangan  secara  garis  besar  dapat  dikelompokkan  ke  dalam:  ukuran subyektif,  dan  ukuran  obyektif.  Ukuran  subyektif  adalah  ukuran  kerawanan  pangan  yang  didasarkan atas  opini,  pandangan,  sikap,  atau  pendapat  orang  terhadap  situasi  pangan.  Adapun  ukuran  obyektif dapat  bervariasi  seperti  ukuran  kerawanan  pangan  didasarkan  atas  jumlah  makanan  secara  umum, jumlah kalori yang dikomsumsi, ketersediaan pangan per kapita, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, kemampuan rumahtangga atau  negara dalam  menghadapi guncangan atau shock dan seterusnya (Nuraini, 1996).
Berdasrakan pengertian tentang kerawanan pangan maka dapat dilakukan identifikasi faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  kerawanan  pangan  pada  suatu  wilayah  yakni:  (1)  kemampuan penyediaan  pangan  kepada  individu/rumahtangga,  tingkat  pendapatan  menentukan  jenis  dan  jumlah pangan  yang  akan  dibeli  serta  seberapa  besar  proporsi  pendapatan  yang  akan  dikeluarkan  untuk membeli  pangan.  daya  beli  atau  kemampuan  keluarga  untuk  membeli  pangan  dipengaruhi  oleh pendapatan  keluarga  dan  harga  pangan  itu  sendiri,  (2) Kemampuan  individu/rumahtangga  untuk mendapatkan  pangan,  Akses  terhadap  bahan  pangan  mengacu  kepada  kemampuan  membeli  dan besarnya  alokasi  bahan  pangan,  juga  faktor  selera  pada  suatu  individu  dan  rumahtangga.  PBB menyatakan  bahwa  penyebab  kelaparan  dan  malnutrisi  seringkali  bukan  disebabkan  oleh  kelangkaan bahan  pangan  namun  ketidakmampuan  mengakses  bahan  pangan  karena  kemiskinan,  (3)  proses
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
distribusi  dan  pertukaran  pangan  yang  tersedia  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh individu/rumahtangga.  Ketiga  hal  tersebut,  pada  kondisi  rawan  pangan  yang  akut  atau  kronis  dapat muncul secara simultan dan bersifat relatif permanen.
Pola antisipasi  kerawanan  pangan  di  daerah  terpencil,  berdasarkan UU  Nomor  63  Tahun  1992 pada  pasal  pertama  bahwa  pengertian  daerah  terpencil  adalah  daerah  yang  memiliki  potensi  ekonomi berupa sumberdaya alam di bidang pertanian, perhutanan, pertambangan, pariwisata, dan perindustrian, tetapi keadaan prasarana dan sarana ekonomi  yang tersedia masih terbatas,  sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, penanaman modal perlu membangun atas  beban  sendiri  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkannya  seperti  jalan,  pelabuhan,  pasar  dan kebutuhan sosial lainnya yang memerlukan biaya yang besar. (PP No. 63 Tahun 1992 Tentang Daerah Terpencil).  Pada  daerah  terpencil  hal  yang  dapat  dilakukan  pada  tingkatan  keluarga  adalah  perlu didorong  oleh  kemandirian  pangannya,  hal  tersebut  berdasrkan  pertimbangan  sulitnya  mendapatkan pasokan  pangan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan pada  masyarakatnya,  yaitu  harus  memiliki  kemauan  dan  kesadaran  untuk  memanfaatkan  lahan sekitarnya serta memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar daerah terpencil ini bisa menjadi daerah yang mandiri pangan.
Reksohadiprodjo  dan  Brodjonegoro  (1992)  menyatakan  bahwa  permasalahan  kerawanan  pangan dapat  dilakukan  dengan  pola  antisipasi  melakukan  upaya  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang memadai  dan  pembinaan  kelembagaan  lokal  yang  ada  di  daerah . Basri  dan  Munandar.  K,  (2012) mengatakan  bahwa  kelembagaan  dalam  arti  luas  merupakan  keseluruhan  kerangka  aturan  main  yang mengatur  interaksi,  baik  bersifat  kultural  maupun  struktural  yang  terdiri  dari  regulasi,  kebijakan  dan struktur  organisasi  perumus,  pelaksana,  dan  pengawasnya. Kelembagaan  lokal  merupakan  pranata sosial tingkat lokal yang berdiri di antara individu dalam kehidupan pribadinya dengan lingkungannya, yang memiliki peran mengatur tata kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Muhammad Sallis, 2012).
Karakteristik  kelembagaan  lokal  antara  lain:  sentralistis,  paternalistis,  partisipasi  dan  jaringan lokal  yang  relatif  terbatas.  Fungsi  dari  kelembagaan  lokal  adalah  sebagai  wadah  yang  mana masyarakat dapat melakukan  partisipasi untuk menyalurkan  aspirasinya.  Aspek  kelembagaan  merupa- kan  syarat  pokok  agar  struktur  pertanian  pedesaan  maju.  Saleh  et  al.  (2007)  mengatakan  bahwa kelembagaan  merupakan  faktor  penting  dalam  mengatur  hubungan  antar individu  untuk  penguasaan faktor-faktor produksi yang langka.

## III. METODE STUDI
Rancangan studi yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah metode kualitatif dengan dengan  teknik  pemilihan  informan  ditentukan  secara  acak.  Dalam  Studi  ini  menggunakan  paradigma Post-Positivisme dimana  pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena pola antisipasi kerawanan pangan dan peran kelembagaan lokal di Kabupaten Konawe sesuai dengan fakta empiris.
Lokasi studi adalah di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe. Penentuan lokasi didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  wilayah  Desa  Awua  Jaya  merupakan  salah  satu  dari  beberapa desa  yang  ada  di  Kecamtan  Asinua  yang  mengalami  kerawanan  pangan  setiap  tahun.  Waktu  studi 6 Maret–7 Juli  2017,  diawali  dengan  survey  pendahuluan  pada  bulan  Juli  2016.  Pada  beberapa  desa yang  ada  di  Kabupaten  Konawe,  peneliti  menetapkan  lokasi  Awua  Jaya  sebagai  lokasi  studi  karena posisi desa mereka dari akses jalan yang banyak mengalami kerusakan serta ketersediaan irigasi yang belum ada sehingga menggakibatkan kondisi masyarakat yang menggalami persoalan dalam memenuhi pangan.
Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara langsung dengan 3 kategori informan yaitu: (1) informan utama: ketua kelompok tani dan masyarakat desa, (2) informan kunci: kepala desa Awua Jaya  dan  koordinator  penyuluh,  (3)  informan  tambahan:  PPL,  Badan  Ketahanan  Pangan  Konawe  dan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Kapospol  Asinua.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan utama, kunci dan tambahan berdasarkan pada beberapa  pertanyaan  tentang  kerawanan  pangan.  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  Badan Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Konawe,  Kantor  Statistik  Privinsi  Sulawesi  Tenggara,  Kecamatan  dan Kantor  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  FGD  ( Focus Group Discussion ) dan dokumentasi.
Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan (1) reduksi data, yaitu data yang diperoleh ditulis dalam  bentuk  laporan  atau  data  yang  terperinci  kemudian  dirangkum,  dipilih  hal-hal  yang  pokok, difokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  (2)  penyajian  data;  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  bentuk seperti  tabel,  grafik  dan  ssebagainya  juga  bisa  dilakukan  berupa  uraian  singkat,  bagan  dan  hubungan antar  kategori  (3)  pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi  data,  serta  (4)  dilakukan  perhitungan persediaan pangan perbulan dengan rumus:
P – J – S – T - B 12 Bulan keterangan: P = jumlah produksi beras per tahun (kg) J  = jumlah beras dijual per tahun (kg) S = jumlah beras yang disumbangkan per tahun (kg) B = jumlah gabah setara beras jadikan benih per tahun (kg)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Kerawanan Pangan Masyarakat Terpencil
Berdasarkan  hasil  studi,  dapat  disampaikan  bahwa  masyarakat  Desa  Awua  Jaya  Kecamatan Asinua  termasuk  daerah  rawan  pangan  dengan  kategori  “Sedang”.  Hal  ini  sejalan  dengan  penilaian tingkat  kerawanan  pangan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Konawe  yang mengkategorikan  bahwa  Kecamatan  Asinua  Desa  Awua  Jaya  masuk  dalam  kategori  3,  yaitu  kurang rawan.  Kerawanan  pangan  di  daerah  tersebut  disebabkan  oleh  sempitnya  lahan  yang  diolah masyakarat,  tingkat  inovasi  rendah  karena  pendidikan  yang  masih  rendah,  tidak  ada  bahan  pangan alternatif jika sawah mengalami gagal panen dan adanya serangan hama. Kondisi ini didukung dengan kondisi spesifikasi lokasi desa yang akses jalannya ke  Ibu Kota Kabupaten sangat sulit karena kondisi jalan dan jembatan  yang  rusak serta didukung juga oleh  ketiadaan  ketersedian jaringan irigasi. Lahan yang digarap oleh masyrakat rata-rata adalah lahan yang dipinjamkan oleh pemilik lahan.

## Pola Antisipasi dan Kebijakan Alternatif dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan
Kondisi  rill  di  lokasi  studi,  yaitu  di  Desa  Awua  Jaya  Kecamatan  Asinua  adalah  bahwa  terjadi kerawanan  pangan  dengan  intensitas  sedang  atau  kategori  3,  yaitu  kurang  rawan  yang  terjadi  saat datang musim paceklik pada bulan Februari–April, masyarakat hanya menggandalkan bantuan pangan dari  pemerintah  untuk  mencukupi  kebutuhannya.  serta  produktivitas  yang  rendah  karena  masyarakat hanya  dapat  menanam  pada  musim  hujan  saja.  serta  hasil  ketika  panen  yang  harus  dibagi  tiga  antara petani dengan pemilik lahan dan pemberi pinjaman sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Disamping itu, di desa Awua Jaya terjadi kerawanan pangan karena frekuensi tanam yang mereka terapkan hanya satu kali musim tanman, sedangkan untuk musim tanam kedua, produksinya lebih kecil dari musim tanam pertama, yaitu di bulan mei, dan musim tanam kedua yaitu pada bulan Februari yang mana  rata-ratanya  untuk  musim  tanam  pertama  mereka  hanya  dapat  menghasilkan  300  kg  beras sedangkan  untuk  musim  tanam  kedua  hasilnya  turun  hingga  10  kg  akibat  adanya  serangan  hama  dan penyakit tanaman, seperti tikus dan walang sangit.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  pangannya  sehari-hari,  antisipasi  lain  yang  dapat  dilakukan yaitu  dengan  melakukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi,  (1)  ekstensifikasi  dapat  dilakukan  dengan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
menambah jumlah lahan yang tersedia yang dikelola oleh masyarakat sedangkan (2) intensifikasi dapat dilakukan  dengan  melakukan  inovasi-inovasi  teknologi  yang  terbaru  dalam  hal  penggelolahan  lahan yang  mereka  garap.  Namun  berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan  oleh  peneliti  dan melalui wawancara dengan berbagai informan utama, kunci, dan tambahan, kondisi yang terjadi untuk menggantisipasi  terjadinya  kerawanan  pangan,  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  pembuatan irigasi teknis di desa sehingga penggaturan air ke lahan persawahan dapat diatur. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang menggatakan bahwa sawah yang ada di Desa Awua Jaya merupakan sawah tadah  hujan  sehingga  kalau  ada  hujan  masyarakat  bersawah,  dan  kalau  tidak  ada  hujan  maka  lahan pertanian kering dan air kering karena tidak ada irigasi di Desa Awua Jaya Berdasarkan hal ini dapat dilakukan suatu pola antisipasi untuk menanggulanggi kerawanan pangan yang ada di lokasi studi. Pola tersebut dapat digambarkan melalui grafik atau Gambar 1.

## Gambar 1. Pola Antisipasi Penanggulangan Rawan Pangan di Desa Awua Jaya
Persediaan  pangan  di  awal  musim  tanam  pertama  masih  dapat  terpenuhi,  namun  hal  ini  dalam  tiap bulannya  persediannya  akan  semakin  berkurang  karena  digunakan  untuk  komsumsi  tiap bulannya sebesar   45   kg  untuk  masing–masing  keluarga  sebanyak  4  orang  diratakan  rata-rata komsumsi  untuk  2  kali  makan  setiap  hari  sebanyak  1,5  kg  sehingga  pada  bulan  Maret persediaan pangan  masyarakat  akan  menggalami  kerawanan  pangan  sehingga  tindakan  antisipasi  yang  dapat dilakukan  untuk  jangka  pendeknya  hanya  mengharapkan  bantuan  raskin  dari  pemerintah.  hal  ini didukung  oleh  beberapa  studi  dalam  upaya  menggulanggi  kerawanan  pangan  yang  terjadi  di  Desa Awua  Jaya  Kecamatan  Asinua  dapat  dilakukan  beberapa  pola  antisipasi    seperti  yang  dikemukan (Padangaran. AM ,2015) ) dalam studinya “Analisis Kerawanan Pangan Di Kabupaten Konawe Utara” yang  menggatakan  bahwa  upaya  penanggulanggan  yang  dapat  dilakukan  dapat  dikelompokkan kedalam  3  kategori  yaitu  program  jangka  pendek  yaitu  dengan  melanjutkan  pemberian  bantuan langsung  tunai  (BLT)  agar  mereka  mampu  membeli  beras  untuk  rakyat  miskin  (raskin)  dan  lauk pauknya  dalam  jumlah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  anggota  rumah  tangganya,  program jangka menenggah    yaitu  pemberian  bantuan  sarana  produksi  seperti  benih  atau  bibit,  pupuk  dan  pestisida yang  disertai  penyuluhan  dan  pendampingan  secara  intensif  dan  jangka  panjang  yaitu  membantu mereka  untuk  memiliki  aset  produktif  tetap  ( fixed  assets )  agar  mereka  dapat  terus  menggembangkan usaha produktif untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluargannya. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Badan atau organisasi ekonomi dan pembangunan OECD memberikan alternative kemungkinan yang bisa dilakukan pemerintah yakni beberapa perubahan seperti pada Gambar 2.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Gambar 2. Alternatif Perlakuan Pemerintah dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan
Menurut  organisasi  yang  peduli  terhadap  pembangunan  dan  ekonomi  itu  bahwa  pemerintah seyogyanya melakukan reformasi yang antara lain:
1.  Replace RASKIN with a targeted food foucher and cash transfer program
2.  Refocus Bulog, the public logistic agency that manages many of the rice price
3.  Supportand stabilization programmes, so as to reduce its commercial operations and instead focus on the neutral managemen of emergency food reserves
4.  Phase  out  fertilizer  subsidies  and  use  these  budgetary  outlays  for  incesments  in  infrastructure, innovation structure and the creation of risk management tools
5.  Reform  the  administrative  requirement  for  agro-food  imports  and  exports  in  particular  import permits for rice and other licencing arrangements
6.  Promote a coordination agreement within ASEAN to restrain the use of export retrictions.
Berdasarkan  alternative  kebijakan  pangan  yang  dikemukakan  oleh  Badan  Organisasi  Ekonomi Pembangunan  (OECD)  bahwa  untuk  menggatasi  kerawanan  pangan  yang  terjadi  dapat  dilakukan dengan 2  kebijakan  yang  dapat  diambil  untuk  menggendalikan  kerawanan  pangan  yaitu  berupa  (1) kebijakan  saat  ini  berupa  dukungan  harga  pasar  beras  atau rice  market  price  support, subsidi  pupuk (fertilizer  subsidy), raskin,  dan  asuransi  untuk  tanaman  bagi  petani  (2)  kebijakan  alternatif  berupa voucher makanan food voucher , transfer uang tunai targeted cash transfer. Namun pola kebijakan yang diurai  tersebut  menjadi  hal  yang  tidak  mudah  dilakukan  di  Asinua  Jaya.  RASKIN  misalnya  adalah salah  satu  program  yang  sangat  menolong  mereka  dari  kekurangan  pangan,  karena  dengan  adanya bantuan  raskin  sangat  membantu  masyarakat  desa  untuk  memenuhi  kebutuhannya  walaupun pembagaian  beras  raskin  ini  dilakukan  setiap  tiga  bulan  hanya  sebesar  15  kg,  tetapi  hal  ini  dapat membantu  masyarakat  mengatasi  permasalahan  pangannya  saat  mereka  berada  pada  musim  paceklik yaitu diantara bulan Maret-April karena pada kondisi ini petani tidak dapat menggolah sawahnya atau melakukan  kegiatan  pertanian  dengan  maksimal  disebabkan  karena  keterbatasan  air  di  desa  akibat tidak  adanya  irigasi  teknis.  Selain  Raskin  hal  sangat  sulit  juga  untuk  dilakukan  seperti  membatasi subsidi  pupuk  sebab  dengan  adanya  subsidi  pupuk  yang  diberikan  pemerintah  kepada  petani  dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena masalah pupuk dapat menyentuh langsung pada  kebutuhan  dan  keberlangsungan  petani  dalam  mengelola  lahan  atau  sawahnya,  apalagi  untuk  di desa Awua Jaya masyarakat sangat susah memperolehnya karena kesulitan biaya untuk membeli pupuk di  desanya,  ditambah  lagi  tempat-tempat  yang  menyediakan  pupuk  untuk  petani  sangat  terbatas  pada beberapa orang saja.

## Peran Kelembagaan Lokal Dalam Mengantisipasi Kerawanan Pangan
Sesuai dengan hasil data yang di peroleh di lapangan bahwa kelembagan-kelembagaan  lokal yang ada  Di  Desa  Studi  hanya  terdapat  dua  lembaga  lokal  yang  masih  berperan  dalam  membantu masyarakat  baik  itu  dalam  penyediaan  bibit  maupun  bahan  pangan  yang  berasal  dari  pemerintah, lembaga  tersebut  ada  kelompok  tani  berperan  dalam  peniningkatan  produksi  dan  keberhasilan usahatani  padi  sawah  di  lokasi  studi  dan  Badan  Pemerintahan  Desa  (BPD)  yang  berperan  penting
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
dalam  menentukan  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  bagi  masyarakat  di  desa    dan  BP4K yang  memiliki  peran  sangat  penting  bagi  peningkatan  kualitas  dan  peningkatan  produksi  pertanian, perkebunan  dan  perikanan    ketiga  lembaga  ini  masih  kadang-kadang  kita  jumpai  dalam  membantu permasalahan  masyarakat  desa.  Sedangkan  untuk  kelembagaan  lokal  lainnya  seperti  P3A  yang diharapkan dapat menggambil peran ditengah masyarakat untuk menggatasi kesulitan air yang mereka butuhkan untuk tanaman pertanian mereka, namun kelembagaan ini belum ada terdapat di Desa Awua Jaya  sehingga   belum   dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat,  dasar  pembentukan  kelembagaan  P3A ini  dilokasi  studi  melihat  kondisi  di  lokasi  soal  ketersediaan  air  yang  selalu  menimbulkan permasalahan,  sebab  dilokasi  terdapat  sumber  air  yang  seharusnya  dapat  dimamfaatkan  oleh masyarakat  untuk  areal persawahannya itu malah mereka rusak karena  keingginan untuk tiap anggota masyarakat memperoleh air lebih banyak sehingga mereka merusak sumber air tersebut akibatnya tidak dapat  beroperasi  lagi  karena  dirusak  oleh  warga  untuk  itu  diperlukannya  suatu  lembaga  yang  dapat menggatur tentang penggunaan dan pemakaian air uuntuk itu kelembagaan P3A perlu dibentuk didesa ,karena  kelembagaan  lokal  ini  belum  terbentuk  sama  sekali  di  Desa  Awua  Jaya  untuk  menggatasi persoalan  air.  Kelembagaan  lokal  P3A  ini  akan  sangat  membantu  jika  terbentuk  di  desa  karena kelembagaan  ini  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menggembangkan  dan  menggelola  irigasi ditingkat  tersier  disamping  itu  kelembagaan  lokal  ini  akan  sangat  membantu  terutama  dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air, membagi air pada blok-blok tersier secara merata, menggatur pelaksanaan  jadwal  tanam  dan  pola  tanam  yang  akan  diterapkan  serta  dapat  meredahkan  terjadinya konflik  sesama  petani  pemakai  air.Namun  keadaan  rill  di  daerah  studi  kelembagaan  yang  ada kelompok tani dan badan pemerintahan desa ternyata mampu menunjukkan dirinya sebagai wadah dan sekaligus  pendorong  bagi  terlaksananya  pembangunan  di  desa  dalam  mengatasi  menggurangi terjadinya kerawanan pangan. Peran kelembagaan lokal sangat penting dalam mengantisipasi kerawan- an pangan.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  maka  kesimpulan  dalam  studi  ini  adalah:  1)  kerawanan  pangan  di Kecamatan  Asinua  masih  berada  pada  kategori  sedang  yaitu  pada  angka  (3),  dimana  masyarakat mengalami kekurangan pangan kurang lebih 3 bulan dalam setahun yakni pada priode Maret-April; 2) pola  antisipasi  kerawanan  pangan  di  Desa  Awua  Jaya  dapat  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu:  a)  untuk jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan yakni melalui perbaikan teknologi produksi  serta  peningkatan  frekuensi  tanam  dari  satu  kali  menjadi  dua  kali  setahun  dengan  syarat perbaikan irigasi, b) untuk jangka pendek dengan bantuan bahan pangan pada priode paceklik yaitu di bulan  Maret  sampai  April  tiap  tahunnya;  3)  kelembagaan  P3A  belum  ada  lembaga  yang  terkait kerawanan  pangan  adalah  Dinas  Transmigrasi,  Dinas  Tanaman  Pangan,  Badan  Ketahanan  Pangan, Kelompok Tani dan Kelembagaan P3A. Peran lembaga tersebut belum ada kecuali Dinas Transmigrasi yang menyalurkan raskin 15 kg/3 bulan sehingga tidak dapat menggatasi kerawanan pangan.
Saran  yang  bisa  diberikan  antara  lain:  1)  untuk  mengatasi  kerawanan  pangan  setiap  tahun  maka dalam  jangka  pendek  pemerintah  diharapkan  dapat  menyalurkan  bantuan  pangan  pada  bulan  Maret sampai  April,  sedangkan  yang  jangka  panjang  pemerintah  disarankan  membangun  irigasi  teknis  pada areal  pertanian  yang  ada  di  Desa  Awua  Jaya  Kecamatan  Asinua  Kabupaten  Konawe,  2)  agar ketersediaan  pangan  yang  cukup  dalam  setahun  maka  produksi  untuk  padi  ditingkatkan  melalui peningkatan teknologi dan sistem pengolahan yang intensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Padangaran. A.M. 2015. Analisis Kerawanan Pangan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara . Jurnal Agriplus Majalah Ilmiah, Vol. 25 (2): 110
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018) Halaman 15-23 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Amin, M. Suharno, P. Saifullah, 1998. Konsep dan Kebijakan Pangan Masalah Rawan Pangan . Dalam F.G Winarno dkk (eds). Jakarta: Widiyakarya. Dikutip Melalui Jurnal Analisi Kerawanan Pangan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bogor Tahun 2011.
Baliwati, Y.F. 2004. Pengantar Pangan Dan Gizi . Cetakan I. Penerbit Swadaya. Jakarta. Badan  Ketahanan  Pangan  Sulawesi  Tenggara.  2015. Laporan  Studi  Analisis  Kerawanan  Pangan  Di Kabupaten Konawe Utara .
____. 2016. Laporan Tahunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
Badan  Ketahanan  Pangan  Kementrian  Pertanian RI.  2015. Modul  Sistem  Kewaspadaan  Pangan  dan Gizi . Jakarta Nuraini, I. 1996. Pengantar Ekonomi Mikro . Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah. Malang. Dikutip: Jurnal Strategi Mengatasi Kerawanan dan Tantangan Pengadaan Pangan. Saleh, R. Gozali dan Zain. 2007. Analisis Kelembagaan Sistem Integrasi  Padi Ternak . Bp2tp.litbang. deptan.analisiskelembagaan .
Subagyo.  2012. Antisipasi  Rawan  Pangan  Di  Kabupaten  Tuban  sebagai  Prioritas  Kedua  Daerah Rawan Pangan di Provinsi Jawa Timur . Jurnal Fisip UNAIR. Vol. 31(12): 1-14.
Simreg Bappenas, 2015. Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara . Bappenas.