## TINJAUAN HUKUM KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENETAPAN KAWASAN HUTAN
Ahmad Maulana Anha 1 , Eman Solaiman 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maulanaanha27@gmail.com

## Abstrak
Dalam  KUH  Perdata  pasal  570  yang  masih  digunakan  hingga  saat  ini  juga  menegaskan  bahwa  ‘hak milik  adalah  hak  untuk  menikmati  kegunaan  sesuatu  kebendaan  dengan  leluasa,  dan  untuk  berbuat  bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya’. Pada norma lainnya juga dipertegas tentang hak milik atas tanah, sebagaimana tertuang dalam pasal  571 KUH Perdata yang berbunyi  ‘hak milik atas sebidang tanah mengandung  di  dalamnya  kepemilikan  atas  segala  apa  yang  di  atasnya  dan  di  dalam  tanah’.  Melihat  aturan hukum diatas jelas mempertegas perlindungan hukum atas hak keperdataan masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat  Pattapang yang tidak dapat  diganggu gugat  atas tanah-tanah yang telah digarap dan dikuasai  secara turun temurun  yang berstatus hak milik dan secara sepihak diklaim dalam SK 434 penetapan kawasan hutan di kelurahan  Pattapang  Kecamatan  Tinggimoncong,  Kabupaten  Gowa.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  konsep  hukum  hak  menguasai  Negara  dalam  SK  penetapan  kawasan  hutan  No.434  dikelurahan patappang  kab.gowa.  Untuk  meminimalisir  beberapa  problematika  hukum  yang  terdapat  pada  proses implementasi  Hak  Menguasai  Negara  dalam  penetapan  lokasi  kawasan  hutan,  maka  perlunya  memperhatikan hak-hak  rakyat  yang  berada  di  sekitar  lokasi  kawasan  hutan  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pembahasan hingga penetapan lokasi kawasan hutan tersebut. Jika memang  Negara dan perangkat-perangkatnya masih tetap melakukan kesalahan-kesalahan serupa, merampas ruang hidup masyarakat dengan dalih aturan dan kepentingan umum, dan tidak peduli terhadap hidup masyarakatnya, maka perlu kiranya untuk mengabaikan apa yang  mereka  sebut  sebagai  aturan  dan  kembali  menjalani  aktivitas  seperti  biasa  namun  tak  lupa  untuk menyiapkan perlawanan jika sewaktu-waktu Negara kembali melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat.

## Kata Kunci : Hak Milik, Hutan

## Abstract
Article 570 of the Civil Code, which is still in  use today, also states that "property right is the right  to enjoy the use of something material freely, and to act freely on that material with full sovereignty". Other norms also emphasize ownership  rights  over land, as stipulated in  article 571 of the Civil Code which reads "title to a plot of land contains ownership of everything on it and in the land". Seeing the above legal rules clearly reinforce the legal protection of the civil rights of the Indonesian people, especially for the Pattapang people who cannot be contested over lands that have been cultivated and controlled for generations, which have the status of ownership rights  and  are  unilaterally  claimed  in  SK  434  of  stipulating  forest  areas  in  urban  villages.  Pattapang, Tinggimoncong District, Gowa Regency. This research was conducted to find out how the concept of the law of the  right  to  control  the  State  in  the  decree  of  forest  area  determination  No.  434  in  the  Patappang  village, Kab.gowa district. To minimize some of the legal problems that exist in the process of implementing the State's Right  to  Control  in  determining  the  location  of  forest  areas,  it  is  necessary  to  pay  attention  to  the  rights  of  the people  living  in  the  vicinity  of  the  forest  area  to  involve  the  community  in  the  discussion  process  up  to  the determination of the location of the forest area. So that the principle of openness and even more so, the principle of democracy becomes part of every rule to be established. If indeed the State and its apparatus continue to make similar mistakes, seize people's living space on the pretext of rules and public interests, and do not care about the lives of their people, then it is necessary to ignore what they call rules and return to activities such as ordinary but not  forgetting  to  prepare  for  resistance  if  at  any  time  the  State  re-criminalizes  the  community.  In  the  word  of Allah S.W.T in  surah Ar-Ra'd verse 11 it reads. Verily, Allah will not  change the condition  of a people before they change their own condition.
Keyword : Property Rights, Forest

## PENDAHULUAN
Sejarah  pengaturan  Agraria  di  zaman  penjajahan  dapat  dimulai  tahun  1870  dengan dikeluarkannya  atau  diberlakukannya  Agrarische  Wet.  Ide  awal  dikeluarkannya  Agrarische Wet (AW) adalah untuk menanggapi keinginan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam  bidang  pertanian  untuk  berkembang  di  indonesia  demi  mendapatkan  jaminan  hukum kepada  para  pengusaha  swasta  agar  dapat  berkembang  di  Hindia  Belanda. 1 Azas  domein Negara, sebagaimana tercantum dalam UU agraria 1870 dan juga dalam UU kehutanan 1874, 1875, dan 1897, menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai satatus kepemilikan sesuai  dengan  hukum  barat  akan  dianggap  sebagai milik  Negara.  Sebagai  akibatnya,  semua tanah  yang  ditelantarkan  atau  tidak  dipakai  (tergolong  yang  disebut  woeste  gronden),  dan tanah yang tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi (eigendom) akan diberlakukan sebagai milik  Negara.  Selama  lebih  dari  tujuh  puluh  tahun  (1870-1942)  “domein  Negara”  telah menjadi  sebuah  konsep  legal-politis  yang  hegemonik  melayani  pemerintah  kolonial  untuk memfasilitasi  perusahaan-perusahaan  kapitalis  eropa  dengan  hak-hak  untuk  menggunakan tanah (erpachtrecht) selama tujuh puluh lima tahun. 2
Adapun Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) pada mulanya diperkenalkan melalui pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  bumi  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu  harus  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. 3 Tetapi  dalam  pasal  33  ayat  (3)  tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  istilah  ‘menguasai’ tersebut dan sampai berapa jauh yang ingin dicakupnya. Maka dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pada Pasal 2 ayat (2) telah mengembangkan pengertian tersebut. 4
Adapun  penjelasan  peraturan  tentang  wewenang  Hak  Menguasai  Negara  atas  tanah yang  dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  yaitu:  (a)  Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa;  (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air
1 H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Hj. Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offest, 2015) hlm.113-114
2 Noer Fauzi Ranchman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : tanah air beta, 2012), hlm.15
3 Maria R. Ruwiastuti, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah. (KPA, Bandung, 1997), hlm.96
4 A.P.Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, (Alumni, Bandung, Cet. 1, 1983), hlm.3
dan ruang angkasa; (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam  kenyataannya,  banyak  pembuat  kebijakan  belum  berusaha  atau  mengabaikan apa  yang  sesungguhnya  terjadi  sebagai  input  yang  harus  ditelaah  secara  cermat  dalam produksi  kebijakan,  bahkan  para  pembuat  kebijakan  itu  seringkali  mengabaikan  banyaknya peristiwa  konflik  pertanahan  sebagai  hasil  kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  alam. Seringkali juga kebijakan itu tak menyentuh persoalan yang lebih substansial seperti masalah kepastian  hak  dan  akses  masyarakat  yang  tinggal  didalam  dan  disekitar  hutan  beserta kemiskinan yang ada di daerah itu. 5
Sumber  daya  hutan  selama  ini  dikelola  dengan  prinsip  yang  jauh  dari  keadilan. Ideology  pembangunan  yang  dipilih  sebagai  acuan  paradigma  pembangunan  rezim  yang berkuasa  khususnya  dimasa  Orde  Baru  yang  telah  menjadikan  hutan  dan  hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi pada kepentingan kapitalis seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akibatnya hutan tak lagi menjadi  sumber  keberkahan  bagi  semua  pihak  terutama  masyarakat  yang  tinggal  disekitar hutan  tetapi  justru  malah  menjadi  ancaman  bagi  kehidupan  dan  ketentraman  masyarakat disekitar hutan.
Tidak  hanya  sampai  disitu,  bahwa  hari  ini  Negara  masih  sangat  kental  dengan prinsip-prinsip  otoritarianismenya  dalam  menjalankan  aturan  yang  mereka  buat  untuk masyarakat.  Dibeberapa  kasus  yang  akhir-akhir  ini  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia khususnya  dalam  sektor  agraria  atau  dalam  hal  sengketa  lahan  antara  Negara  dan  warga negaranya,  dengan  dalih  kepentingan  umum,  kepentingan  pembangunan  dan  segala  macam kata  gantinya  dalam  mengelabui  dan  untuk  memastikan  proyeknya  berjalan  dengan  mulus maka rakyat lagi-lagi jadi tumbal untuk semua kepentingan itu.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  melihat  bagaimana  perkembangan  kejahatan  yang sangat  berpengaruh  dan  berkembang  terhadap  kehidupan  masyarakat,  yang  menjadi  bahan konsumsi  sehari-hari  masyarakat.  Disisi  lain  juga  dengan  berkembangnya  kejahatan  Negara perlu  juga  di  fokuskan  dengan  Hukum  yang  lebih  berpihak  pada  kepentingan  rakyat  yang mengaturnya agar terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi dengan adanya fenomena diatas serta mengingat pentingnya perlindungan masyarakat yang  menggantungkan  hidupnya  dikawasan  hutan,  maka  diperlukan  penelitian  lebih  jauh
5 Hariadi Kartodiharjo, Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek Kehutanan, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.153
mengenai “Tinjauan  Hukum  Konsep  Hak Menguasai  Negara  Dalam  SK  Penetapan Kawasan Hutan No. 434 (Studi Kasus Dikelurahan Patapang Kab. Gowa)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  Lapangan  (Field Research).Yang  dilaksanakan  dengancara  mengumpulkan  sejumlah  data  malalui  wawancara langsung  terhadap  masyarakat.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  normatif empiris ( applied law research ), menggunakan studi kasus hukum normatif empiris  berupa  pokok  perilaku  hukum,  pokok  kajiannya  adalah  penerapan  hukum  perdata Tinjauan  Hukum  Konsep  Hak  Menguasai  Negara  dalam  SK  penetapan  kawasan  hutan  No. 343  tahun  2009,  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Untuk  memperoleh  data  dan informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penyusunan  penulisan  ini,  maka  lokasi  Penelitian  ini dilakukan  pada  Kelurahan  Patapang  Kab.  Gowa  dan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA Sulsel). Penentuan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan karena relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam Penetapan Hutan
Hak  menguasai  Negara  berarti  menempatkan  Negara  sebagai  pusat  yang  mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Hak  menguasai  negara  itu  sendiri  merupakan  konsepsi  politik  hukum  yang  sangat berpengaruh  dalam  kebijakan  agraria  di  Indonesia.  Hak  menguasai  Negara  merupakan konsep  Negara  sebagai  satu  organisasi  kekuasaan  dari  seluruh  rakyat,  sehingga  kekuasaan berada  ditangan  Negara.  Jadi,  Negara  memiliki  hak  menguasai  tanah  melalui  fungsi  untuk mengatur  dan  mengurus. 6 Namun  sekali  lagi  perlu  digaris  bawahi  bahwa  Negara  tidak memiliki tanah karena tugas Negara hanya mengatur dan mengurus tanah.
Ketentuan kunci di dalam UUD 1945 yang menyangkut konsepsi penguasaan Negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara
6 Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria” (Jurnal Hukum. No. 29 Vol 12 Mei 2005; 111-127) Hlm. 116
dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara.”  Sedangkan  pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945  berbunyi  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” dalam kedua konstitusi  itu  mengandung  pengertian  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  luas  daripada  pemilikan dalam  konsepsi  hukum  perdata.  Konsepsi  penguasaan  oleh  Negara  merupakan  konsepsi hukum  publik  yang  berkaitan  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  dalam  UUD 1945,  baik  di  bidang  politik  (demokrasi  politik)  maupun  ekonomi  (demokrasi  ekonomi). Sehingga  frasa  “dikuasai  oleh  Negara”  tidaklah  berarti  dimiliki  oleh  Negara.  Dengan mengaitkan  konsepsi  penguasaan  Negara  dengan  kedaulatan  rakyat,  maka  Pasal  33  ayat  (2) dan  ayat  (3)  UUD  1945  secara  Implisit  menyatakan  bahwa  pemilikan  atas  bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dimiliki  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal ini  sejalan dengan paham kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  kehidupan  bernegara,  sesuai  dengan  prinsip “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. 7
Dalam  konteks  historis,  hal  penting  yang  patut  digaris  bawahi  adalah  sejak  era kolonial sampai kini belum ada perombakan struktural yang serius dan menyeluruh dari tata kelola dan pengurusan wilayah kehutanan. Masalah-masalah tenurial kehutanan yang muncul lebih  banyak  diatasi  dengan  cara-cara  teknokratis.  Upaya-upaya  reforma  tenurial  kehutanan ( forest tenure reform ) masih berputar pada hal-hal yang bersifat instrumentalistik. Perubahan yang  dilakukan  masih  berputar  pada  soal  TUPOKSI  batas  kewenangan  dan  otoritas kelembagaan,  perbaikan  manajeman,  peningkatan  infrastruktur,  evaluasi  strategi  kebijakan serta penguatan sumber daya manusia pendukungnya. Dengan kompleksitas warisan sejarah, problem  struktural  yang  masih  mengendap  hingga  sekarang  ini  sulit  berharap  jika  Negara, dalam  hal  ini  kementrian  kehutanan,  mudah  dan  mampu  menoleh  serta  berpihak  dengan sungguh-sungguh  bagi  kepentingan  masyarakat  lokal  dan  adat  atas  akar  masalah  tenurial kehutanan,  yakni  ketimpangan  penguasaan,  kepemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan (P4T) atas kawasan hutan.
Hukum  Agaria  yang  berlaku  di  Negara  kita  adalah  berpokok  pangkal  pada  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.5  Tahun  1960  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  24 September  1960  dan  berbagai  peraturan  pelaksanaannya.  Undang-Undang  ini  adalah
7 Kamus bahasa latin-indonesia karangan prent, dkk., (1969)
merupakan  satu  produk  legislatif  Nasional  pertama  yang  merupakan  landasan  bagi pengaturan  soal-soal  keagrariaan  kita  yang  cukup  memberikan  sedikit  kebanggaan  kepada kita,  sekalipun  harus  diakui  perlunya  beberapa  usaha  penyempurnaan  terhadap  Undang- Undang yang bersangkutan.
Dasar daripada Hukum Agraria Nasional ini adalah Hukum Adat. Hal ini secara tegas disebutkan  didalam  pasal  5  UUPA  bahwa  Hukum  Agraria  yang  berlaku atas  bumi,  air,  dan angkasa  ialah  Hukum  Adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  Nasional  dan Negara  yang  berdasarkan  persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan peraturan-peraturan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  ini  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur  yang  bersandar  pada  hukum agama.  Pasal  ini  disatu  pihak  memperluas  ruang  lingkup  berlakunya  Hukum  Adat  bukan hanya  teruntuk  bagi  golongan  penduduk yang  dahulunya  disebut  “inlander” atau “pribumi” akan  tetapi  untuk  seluruh  golongan  penduduk,  sedangkan  dilain  pihak  ketat  membatasi berlakunya  hukum  adat  dilapangan  keagrariaan  dengan  landasan  bahwa  Hukum  Adat  tidak boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  Nasional  dan  Negara  yang  berdasarkan  persatuan bangsa,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sosialisme  Indonesia,  dengan  ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan sebagainya. 8
B. Perlindungan  Hak  Keperdataan  Masyarakat  atas  Tanah  dalam  Klaim  SK Penetapan Kawasan Hutan di Kelurahan Pattapang Kab. Gowa

## 1. Proses penetapan kawasan hutan SK 434
Pengukuhan  kawasan  hutan  yang  diatur  oleh  Departemen  Kehutanan  dengan peraturan  terbarunya  (SK  Menhut  No.  48/kpts-II/2004)  guna  memahami  prosedur  serta kelembagaan  yang  mengatur  dan  menetapkan  mana  kawasan  hutan  dan  mana  yang  bukan kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara bertahap dengan tahapan penunjukan,  penataan  batas  dan  penetapan  kawasan  hutan.  Setiap  tahap  diatur  secara mendetail dan diperlukan waktu yang cukup untuk memahaminya.
Proses  pengukuhan  kawasan  hutan  diatur  dalam  Undang  Undang  Kehutanan  No.  41 tahun  1999,  pada  bagian  ke  tiga,  pasal  14,  15  dan  dimana  secara  jelas  dijabarkan  tahapan- tahapannya sebagai berikut:
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), hlm.46
1. Penunjukan kawasan hutan,
2. Penataan batas kawasan hutan,
3. Pemetaan kawasan hutan, dan
4. Penetapan kawasan hutan
Namun  jika  melihat  proses  pembahasan  sampai  penetapan  SK  434  hal  ini  terus melahirkan  konflik  yang  tidak  berkesudahan.  Penyebabnya  karena  penunjukan  sampai penetapan kawasan hutan tidak pernah melibatkan masyarakat yang telah tinggal secara turun temurun  dan  mendiami  suatu  kawasan  selama  puluhan  hingga  ratusan  tahun.  Sebahagian masyarakat yang berada dalam klaim kawasan hutan Negara justru menjadi bahagian penting yang  menghutankan  suatu  kawasan.  Komunitas-komunitas  masyarakat  melakukan penanaman  pohon  baik  secara  pribadi  maupun  berkelompok.  Secara  sepihak  pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan aparat keamanan turun ke kampung-kampung, desa-desa memasang  patok  tanpa  memberi  penjelasan  kepada  masyarakat.  Patok  tersebut  ditanam  di sawah-sawah,  kebun-kebun  bahkan  fasilitas  sosial  dan  umum.    Selain  tanpa  pemberitahuan dan  partispasi  aktif  masyarakat,  penetapan  hutan  juga  banyak  dilakukan  melalui  program program  reboisasi  saat  orde  baru.  Oleh  pemerintah,  masyarakat  diminta  untuk  menanam pohon  dengan  sebelumnya  menyediakan  bibit  pohon  seperti  pinus,  akasia,  dan  eukaliptus. Selain  dijanjikan  keuntungan  karena  menanam  dan  merawat  pohon  pohon  tersebut, sebahagian masyarakat juga diupah mulai dari Rp.75 sampai Rp. 150. Dan tidak sedikit pula yang gratis dan ikhlas karena dijanjikan manfaat yang besar dikemudian hari.

## 2. Problematika yang terjadi
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Rizki  Anggriana  Arimbi  koordinator KPA Sulsel, jelas konflik agraria karena klaim kawasan hutan memiliki tipologi dan modus yang  hampir  seragam.  Masyarakat  tak  pernah  mendapatkan  akses  informasi  apalagi berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan penetapan ruang khususnya penetapan kawasan hutan.      Sebaliknya,  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan  mengeluarkan  kebijakan melalui  program  program  yang  bersifat  manipulatif  dan  menjebak  masyarakat.  Kasus perampasan  tanah  tanah  milik  warga  di  Pattapang  oleh  Kehutanan  memperlihatkan kebobrokan  dan  carut  marutnya  penataan  agraria.  Kebun,  sawah  dan  garapan  garapan  tidak lagi  bisa  dikelola.    Namun,  kebijakan  ini  tidak  berlaku  bagi  ekspansi  modal  yang  dengan cepat  menguasai  lahan-lahan  dalam  jumlah  yang  besar  juga  luas.  Villa  villa  mewah bermunculan  juga  kebun  kebun  holtikultur.  Sertifikat  hak  milik  dan  izin  lainnya  dengan mudah dimiliki oleh pemilik kebun dan villa sementara masyarakat lokal harus menghadapi
ancaman kriminalisasi jika melakukan aktivitas yang dianggap bisa mengubah bentang alam dan ekosistem hutan.
Dalam  situasi  ini,  masyarakat  tidak  punya  pilihan  untuk  bisa  memiliki  lahan-lahan garapan  yang  telah  mereka  kelola  secara  turun  temurun.  Yang  terjadi  justru  dengan  luasan garapan yang terus mengecil sehingga mereka menjadi petani landless atau tuna tanah karena terdesak  berbagai  kebutuhan  dan  oleh  pemilik modal  yang  memiliki legitimasi  kuat  dengan kepemilikan  SHM  mempercepat  laju  peralihan  kepemilikan  lahan-lahan  milik  masyarakat. Tanah-tanah yang sebelumnya berupa lahan pertanian rumah tangga akhirnya dijual. Warga yang  dulunya  menjadi  pemilik  tanah  dan  berprofesi  petani  kemudian  berubah  menjadi pekerja  penjaga  villa.  Ketimpangan  struktur  agraria  semakin  membesar  dan  massif. Sementara  penerbitan  sertifikat  untuk  pengakuan  atas  hak  milik  warga  tak  pernah  bisa mereka dapatkan. Tentu saja hak istimewa ini berbeda dengan yang didapatkan  oleh orang- orang kaya pemilik modalm para pejabat dan keluarganya yang dengan mudah mendapatkan meskipun faktanya dalam SK 434 tanah-tanah tersebut masuk dalam klaim kawasan hutan. 9
Status  legal  kawasan  hutan  Negara  yang  dilakukan  melalui  proses  pengukuhan kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas (PTB) hanya secara umum menghasilkan Berita Acara Tata  Batas  (BATB)  yang  ditandatangani  panitia  tersebut.  Namun,  adanya  klaim  terhadap hutan  Negara  tidak  diselesaikan.  Akibatnya,  hutan  Negara  yang  sudah  legal  menjadi  tidak legitimate dalam arti legalitasnya yang sah tidak di akui. Disisi lain, legalitas hak atas hutan atau  tanah  bagi  warga  Negara,  masyarakat  adat  atau  lokal  untuk  mendapatkan  ruang  hidup praktis tidak  difasilitasi  pemerintah.  Sedangkan  jalan  bagi  masyarakat adat  atau lokal  untuk mendapatkan  legalitas  dan  hak  atau  akses  terhadap  pemanfaatan  hutan  melalui  skema perizinan  dalam  bentuk  hutan  kemasyarakatan,  hutan  tanaman  rakyat,  dan  hutan  desa,  tidak dapat dipenuhi akibat rumitnya persyaratan administrasi dan mahalnya pengurusan izin. 10
Disisi lain dalam dua tahun terakhir, 12 Orang petani kawasan hutan di kriminalisasi dengan  Undang-Undang  nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan Undang-Undang Pidana Khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas  kejahatan  hutan  terorganisir  dan  kejahatan  hutan  yang  dilakukan  oleh korporasi, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun. 11
9 Rizki Anggriana Arimbi, (32 tahun), Kordinator KPA Sulsel, Wawancara: 3 agustus 2020
10 Hariadi Kartodihardjo. Dibalik krisis ekosistem pemikiran tentang kehutanan dan lingkungan hidup. (Depok: Kehati, 2017) Hlm. 52-53
11 Data YLBHI-LBH MAKASSAR Tahun 2020
Sedangkan  tindak  pidana  kehutanan  yang  dimaksudkan  dalam  Undang-undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan dilakukan oleh  sindikasi  kehutanan,  dimana  Undang-Undang  sebelumnya  dinilai masih  belum  mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, Undang-Undang  nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan,  akan  menemukan  dan  mempidana  pelaku-pelaku  kejahatan  yang  terorganisasi.  Jadi subjek hukum Undang-Undang tersebut adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat  kejahatan,  pelaku  kejahatan  yang  terorganisir  lintas  negara  dan  bukan  ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir maupun tidak terlibat dalam sindikasi.
Pada  tanggal  02  februari  2017  sebanyak  13  orang  anggota  Serikat  Tani  Bonto Ganjeng  dilaporkan  oleh  pihak  perhutanan  sosial  dan  kemitraan  lingkungan  (PSKL)  atas tuduhan  penyerobotan  lahan  milik  Sutra  Alam,  mereka  kemudian  berstatus  saksi/terlapor. Kemudian  pada  02  juli  2018,  9  orang  diperiksa  sebagai  tersangka  di  POLRES  Kab.  Gowa, namun salah satu anggota Serikat Tani Bonto Ganjeng yang berstatus sebagai tersangka telah meninggal, sehingga saat ini tersisa 8 orang yang berstatus sebagai tersangka.
Sejak  di  tetapkan  sebagai  tersangka  pada  mei  2018  mereka  tidak  lagi  melakukan kegiatan  pertanian,  istri  dan  anak  mereka  kehilangan  nafkah.  Hal  ini  juga  berdampak  pada tekanan psikologis serta menurunnya kesehatan dari ke delapan orang tersebut yang beberapa diantaranya telah lanjut usia. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk kemungkinan lanjutan  atau  potensi  dampak  yang  lebih  luas  dengan  ditetapkannya  sebagai  tersangka  8 (delapan)  petani  tersebut  di  atas,  secara  langsung  berdampak  pada  hak  atas  pekerjaan. Hilangnya  ha  katas  pekerjaan  dan  telah  berdampak  sistemik  pada  hak-hak  lainnya,  seperti hak  atas  pendidikan,  serta  hak  atas  kehidupan  yang  layak.  Dengan  adanya  kasus  ini, kehidupan mereka tidak senyaman dan seaman seperti halnya masyarakat biasa, karena selalu dibayangi oleh ancaman kriminalisasi yang sewaktu-waktu bisa saja menjerat mereka.

## 3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengakuan tanah masyarakat
Pada  dasarnya  ada  proses-proses  keberatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  proses  persiapan  penataan  batas  kawasan  hutan,  di  lapangan,  melalui  proses  tertulis dan  penolakan  persetujuan  dalam  Berita  Acara  Tata  Batas  (BATB)  dengan  tahap  sebagai berikut:
1. Perubahan trayek batas dalam rapat Panitia Tata Batas (PTB)
2. Keberatan atas pemancangan patok di lapangan
3. Keberatan  atas  pengumuman  trayek  batas,  tertulis  atas  dasar  pengumuman  yang ditempelkan di tempat umum
4. Penangguhan  BATB  sementara,  dengan  tidak  ditandatanganinya  blanko  1  tentang proses penataan batas oleh PTB
5. Penangguhan  persetujuan  atas  BATB  pada  blanko  2  tentang  tanda  apakah  ada keberatan dari pihak masyarakat atas wilayah yang ditata-batas
6. Penolakan  atas  BATB  definitif  dengan  menuliskan  keberatannya  pada  beberapa wilayah yang masih dipersengketakan.
Namun  berbeda  hal  jika  SK  tersebut  keluar  dengan  cara  tiba-tiba  yang  dalam prosesnya  tidak  pernah  sama  sekali  melibatkan  masyarakat  maupun  tokoh  adat  sebagai individu  atau  kelempok  yang  akan  terdampak  langsung  sesaat  setelah  SK  tersebut  di terbitkan.
Dari  beberapa  hasil  wawancara  penulis  dengan  masyarakat  setempat  bisa  di  anggap sebagai  acuan  penolakan  terhadap  SK  Penetapan  kawasan  Hutan  No.  434.  Karena  pada dasarnya  mulai  dalam  proses  penunjukan,  penataan,  pemetaan,  hingga  sampai  pada  tahap penetapan  wilayah  hutan  tidak  pernah  sama  sekali  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pembahasan.  Seperti  dalam  hasil  wawancara  penulis  dengan  bapak  H.  Nasir,  salah  satu masyarakat  kelurahan  pattapang  bahwa  benar  masyarakat  tidak  pernah  dilibatkan  dalam proses  hingga  penetapan  lokasi  kawasan  hutan.  Inilah  yang  menurutnya  menjadi  awal  dari konflik  penguasaan  lahan  antara  pihak  kehutanan  dan  masyarakat  sekitar  lokasi  kawasan hutan. 12
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Hendra yang juga bagian dari masyarakat pattapang  mengatakan  bahwa  kepala-kepala  lingkungan  dan  masyarakat  setempat  yang berada  di  kelurahan  pattapang  juga  sempat  menyikapi  SK  tersebut  dengan  melakukan penjagaan  ketat  di  sekitar  lokasi  perkebunan  mereka  dan  berusaha  untuk  mengusir  pihak kehutanan  yang  ingin  mematok  tanah-tanah  warga  dan  mengganggu  aktivitas  perkebunan warga, sebab tanah-tanah yang dulunya ditempati menanam berbagai sayur dan buah-buahan, sebagai  tempat  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  mengasah  kreatifitas masyarakat  dalam  bertani  akan  hilang,  terlebih  lagi  disanalah  masyarakat  menggantungkan hidupnya  dan  tidak  lagi  bisa  dijadikan  sebagai  lahan  produksi  yang  notabenenya  hasil produksinya akan kembali dinikmati oleh masyarakat luas. 13
12 H. Nasir (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara: 9 Agustus 2020
13 Hendra (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara 9 Agustus 2020
Menurut  bapak  Baharuddin  kepala  lingkungan  Buluballea  Pattapang  bahwa pengklaiman  yang  sepihak  dari  Negara  (Pihak  Kehutanan), tidak  memberikan  solusi  namun hanya  melahirkan  konflik  baru  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat  di  sekitar  lokasi kawasan  hutan,  upaya  penolakan-penolakan  dari  masyarakat  malah  dibalas  dengan kriminalisasi oleh aparat setempat. 14 Masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang sejak puluhan tahun dikelola adalah tanahnya terlepas dari klaim Negara terhadap penetapan lokasi kawasan hutan lewat SK 434, namun hal itu tidak digubris sama sekali.
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Linrung salah satu masyarakat Kelurahan Pattapang  sekaligus  ketua  kelompok  tani  Veteran  Maddakka,  bahwa  dalam  sejarah penguasaannya,  lahan-lahan  tersebut  milik  orang  tua  dan  nenek  moyang  masyarakat Pattapang  yang  telah  dikelola  secara  turun  temurun  jauh  sebelum  Indonesia  memperoleh kemerdekaan.  Tahun  1979,  disepakati  kerjasama  antara  pemerintah  Indonesia  dan  Jepang pengembangan  proyek  sutera  alam  ditetapkan  di  kampong  Pattapang  Kabupaten  Gowa. Proyek  ini  pada  awalnya  hanya  meminjam  lahan  masyarakat  seluas  3  hektare,  kemudian diperluas  hingga  32  hektare.  Tahun  pertama  dilakukan  penanaman  murbei  sebagai  pakan pengembangan  ulat  namun  tak  bertahan  lama.  Pada  tahun  1981  kegiatan  pengembangan proyek  sutera  alam  terhenti  hingga  saat  ini.  Tidak  berlanjutnya  proyek  ini  ternyata berbanding terbalik dengan status kepemilikan lahan. Proyek ini kemudian menjadi justifikasi klaim Negara dalam penetapan Hutan Negara melalui  sejumlah program reboisasi paska tak berlanjutnya  proyek  sutera  alam.  Hal  inilah  kemudian  menyebabkan  terjadinya  penolakan- penolakan masyarakat terhadap pengklaiman tanah-tanah mereka dan menjadi kawasan hutan oleh Negara. 15
Klaim  kawasan  hutan  oleh  negara  telah melahirkan  konflik-konflik  agraria  yang  tak berkesudahan.  Catatan  BPS  dan  data  Kantor  Staf  Presiden  –  KSP  tahun  2015,  tercatat  ada 25.863 desa/kelurahan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Bahkan hasil overlay peta  digital  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Kehutanan  menyatakan  bahwa  sebanyak 34.977  desa  yang  berada  di  dalam  maupun  di  sekitar  kawasan  hutan.  Artinya  puluhan  ribu desa tersebut beserta warganya sangat rentan berkonflik dengan pemegang konsesi kehutanan milik Negara seperti Perhutani, Inhutani maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan.
14 Baharuddin (60 tahun), Kepala Lingkungan Buluballea Pattapang, Wawancara 9 Agustus 2020
15 Linrung (75 tahun), Ketua Kelompok Serikat Tani Maddakko Pattapang, wawancara: 9 Agustus 2020
Usaha  penyelesaian  tumpang  tindih  dan  klaim  kawasan  hutan  telah  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  mendapatkan  pengakuan  atas  tanah-tanah  garapan  mereka.  Sinkronisasi data  data  Lokasi  Prioritas  Reforma  Agraria  –  LPRA  yang  diusulkan  bersama  Konsorsium Pembaruan  Agraria  –  KPA  yang  ditujukan  ke  Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan Hidup – KLHK, Kantor Staf Presiden, ATR/BPN dan semua Kementerian Lembaga Negara yang sudah sepatutnya mempercepat proses agenda agenda kerja Nawacita Presiden.
Data LPRA yang diusulkan KPA terus dikonsolidasikan. Pertemuan pertemuan rutin, hearing,  diskusi  public  dengan  jajaran  Kenenterian  hingga  ke  kabupaten  terus  dilakukan. Untuk  pengusulan  penyelesaian  konflik  dan  pengakuan  garapan  serta  kampung-kampung yang  tumpang  tindih  dengan  kawasan  hutan,  dilakukan  pertemuan  rutin  dan  berkala  di Propinsi  dengan  BPKH  (Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan)  yang  berada  dibawah  naungan Dirijen  Planologi  Kehutanan.  Setelah  itu  BPKH  melakukan  inventarisasi  lapangan  dan melakukan sinkronisasi data yang dimiliki oleh BPKH dan KPA sebagai pengusul. Data yang sinkron  kemudian  dirilis  melalui  peta  alokasi  TORA  (Tanah  Objek  Reforma  Agraria),  lalu kemudian GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) yang nantinya akan melakukan verifikasi lapangan dan jika telah clear akan diserahkan ke ATR/BPN. 16
Hasilnya  adalah  bahwa  dari  hasil  pengimputan  data  digital  berdasarkan  peta perubahan  peruntukan  kawasan  hutan,  perubahan  fungsi  kawasan  hutan,  dan  penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan Nomor: SK 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019, bahwa lokasi tersebut berada di luar kawasan hutan sebagaimana peta lokasi hasil peninjauan lapangan. Sehingga surat permohonan rekomendasi inilah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh  BPKH  bersama  Dinas  Kehutanan  Provinsi  ke  Dirijen  Planologi.  Setelah  itu  tinggal menunggu  pelepasan  dari  Dirijen  Planologi  dan  jika  keputusan  tersebut  telah  keluar  bahwa lokasi itu bukanlah HPT (Hutan Produksi Terbatas) atau hutan lindung barulah bisa diajukan kembali  ke  ATR/BPN  untuk  redistribusi  tanah. 17 Meskipun  sampai  hari  ini  belum  ada legitimasi  yang jelas  terkait  pengakuan  atas  tanah-tanah  masyarakat  dalam  klaim  penetapan hutan  negara  namun  secara  konstitusional  hak-hak  fundamental  khususnya  terkait  hak  atas tanah  rakyat  telah  diatur  sedemikian  rupa  dan  sudah  seharusnya  dihormati  dan  dilindungi oleh Negara.
16 Indarto (30 tahun), Kepala Dept. Kampanye & Data Base KPA Sulsel, Wawancara: 3 Agustus 2020
17 SK. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/05/2019 tanggal 28 Mei 2019

## KESIMPULAN
1.  Penetapan  hukum  konsep  hak  menguasai  Negara  dalam  penetapan  ataupun pengukuhan kawasan hutan diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan terbarunya (SK  Menhut  No.  48/kpts-II/2004)  guna  memahami  prosedur  serta  kelembagaan  yang mengatur  dan  menetapkan  mana  kawasan  hutan  dan  mana  yang  bukan  kawasan  hutan. Adapun proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun  1999,  pada  bagian  ke  tiga,  pasal  14  dan  15  dimana  secara  jelas  dijabarkan  tahapan- tahapannya  terkait  penunjukan  kawasan  hutan,  penataan  batas  kawasan  hutan,  pemetaan kawasan  hutan  dan  penetapan  kawasan  hutan.  Dan  satu  hal  yang  penting  untuk  digaris bawahi  bahwa  penetapan  kebijakan  dalam  bentuk  apapun  Negara  berkewajiban  melibatkan masyarakat  yang  nantinya  terkena  dampak,  karena  dalam  konteks  penguasaan  hutan, Mahkamah  Konstitusi  menyebutkan  bahwa  penunjukan  kawasan  hutan  merupakan  sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba seperti SK 434.
2.  Perlindungan  hak  keperdataan  atas  tanah  dalam  klaim  SK  penetapan  kawasan  hutan No. 434 di kelurahan pattapang cukup jelas diatur dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai UU lex general yang mengatur kebijakan hukum agraria nasional dalam pasal 20  ayat  (1)  mempertegas  arti  ‘hak  milik  adalah  hak  turun-temurun  terkuat  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang  atas  tanah’.  Begitu  juga  dalam  pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak atas tanah bagi rakyat Indonesia terkhusus petani, masyarakat adat, rakyat miskin kota dan pedesaan adalah hak konstitusional dan  hak  dasar  yang  sudah  sepatutnya  dipenuhi,  dijamin,  diakui  dan  dilindungi  oleh  Negara tanpa syarat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan hukum diatas  jelas  mempertegas  perlindungan  hukum  atas  hak  keperdataan  masyarakat  terkhusus bagi  masyarakat  Pattapang  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  atas  tanah-tanah  yang  telah digarap  dan  dikuasai  secara  turun  temurun    yang  berstatus  hak  milik  dan  secara  sepihak diklaim  dalam  SK  434  penetapan  kawasan  hutan  di  kelurahan  Pattapang  Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P.Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, (Alumni, Bandung, Cet. 1, 1983), hlm. 3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 2000), hlm.133
Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Tata Negara , (Jakarta :  PT. Tatanusa,2009) hlm. 86
Buhsar  Muhammad,  Asas-Asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar  (PT.  Pradnya  Paramita  : Jakarta 1986) hlm. 39-40
Carolus  Bregas  Pranoto,  “Pembangunan  Negara,  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  dan Kembalinya Tanah Kesultanan di Ypgyakarta” (Yogyakarta : dari kota 2017) hlm. 22- 23
Denico  Doly,  “Kewenangan  Negara  Dalam  Penguasaan  Tanah”  (Jakarta  :  Pusat  Penelitian
Badan Kordinasi DPR RI 2017), hlm. 195
Didik  Suharjito,  et  al,  2013, Kembali  Kejalan  Lurus:  Kritik  Penggunaan  Ilmu  dan  Praktek Kehutanan , Forci Development, Sleman Yogyakarta.
Gita  Anggraini,  Islam  Dan  Agraria:  Telaah  Normatis  dan  Historis  Perjuangan  Islam  Dalam
Merombak Ketidakadilan Agraria, (Sleman Yogyakarta: STPN Press, 2016) hlm.1
H.  Zaeni  Asyhadie,  Arief  Rahman,  Hj.  Mualifah,  Pengantar  Hukum  Indonesia  (Jakarta  :
Kharisma Putra Utama Offest, 2015) hlm.113-114
Hariadi  Kartodiharjo,  Kembali  Kejalan  Lurus:  Kritik  Penggunaan  Ilmu  Dan  Praktek Kehutanan, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.153, 159-170
Hariadi Kartodihardjo. Dibalik krisis ekosistem pemikiran tentang kehutanan dan lingkungan hidup. (Depok: Kehati, 2017) Hlm. 52-53
Iman  Sudiyat,  Asas-Asas  Hukum  Adat  Bekal  Pengantar  (Yogyakarta  :  Liberty,  2000),  hlm. 76 dan 144
Jumadi, Jumadi. "NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.1 (2017): 68-82.
Kamus bahasa latin-indonesia karangan prent, dkk., (1969)
Kbbi
Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: Posda Karya, 2007), hal 11.
Noer Fauzi Ranchman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : tanah air beta, 2012), hlm.15, 16 dan 21.
Maria  R.  Ruwiastuti,  Noer  Fauzi,  Dianto  Bachriadi,  Penghancuran  Hak  Masyarakat  Adat Atas Tanah. (KPA, Bandung, 1997), hlm.96
Marlang, Abdullah, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, As Center, Makassar, hlm 9-10
Martua  Sirait,  dkk “Kebijakan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan  dan  Realisasinya”, (Bogor: ICRAF Southeast Asia Regional Office Februari 2004) hlm. 4-5
Muhammad Junaidi, Hukum Konstitusi ( Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018) hal 107
Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria” (Jurnal Hukum. No. 29 Vol 12 Mei 2005; 111-127) Hlm. 116
Muladi  “Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Perspektif  Hukum dan Masyarakat” (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) Hlm. 250
Puspijak,  “Hutan  Untuk  Rakyat  :  Jalan  terjal  reforma  agrarian  di  sector  kehutanan (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta 2014).Hlm. 211
Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2013) hlm. 65
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), hal.38, 46
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  (Jakarta:PT.  Rineka Cipta 2006), hal 129.
Triana  Rejrkiningsih,“Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Tas  Tanah  Pada  Negara  Hukum”(Yusticia,
Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016) hlm. 299
UUD 1945
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makasar, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian , hal 17 dan 20
FA0, 2000, FRA 2000 on definitions of forest and forest change , Rome: FAO.
Jalaluddin  As  Suyuthi,  Azbabun  Nuzul  Surah  An-Nisaa’  ayat  102  s/d  135,  (Al-Islamu.com,
2013) post views 19
Liza Dzulhijjah, “RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria (Gema Keadilan :
Edisi Jurnal 2015), hlm. 3-4
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Advokat.rgsmitra, Pengertian  Keputusan  Atau  Penetapan  (  Beschikking) https://rgs- opinihukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-hukum-secara-adil/ https://www.mongabay.co.id/2019/01/26/banjir-dan-longsor-bukti-rusak-parahnya- lingkungan-sulsel/
https://sun3cipasung.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-ham_30.html https://tafsirweb.com/1916-quran-surat-al-maidah-ayat-32.html
Rimba kita, kawasan hutan serta konflik . https://rimbakita.com/kawasan-hutan/