## BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN

## Raja Hasnizar
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Bureaucracy Public Service Creation Birth Certificate. This study aims to deter- mine the birth certificate of service in the district of Pasir Penyu Indragiri Hulu as well as factors that hinder. Data collected through interviews with informants consisting of a Section Head of Birth Certificate and Death of Population and Civil Registration Indragiri Hulu, administrative staff in five villages and people who never get the birth certificate services. Analysis of data is supported by the observation and documentation relating to the problems examined. The results showed that the child’s birth certificate service in the district of Pasir Penyu Indragiri Hulu seen from indicators of productivity, quality of service, responsiveness and responsibitas still not good.
Keywords: bureaucracy, public services, the child’s birth certificate.
Abstrak: Birokrasi Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu serta faktor-faktor yang menghambatnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala Seksi Akta Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, staf kelurahan di lima kelurahan serta masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran. Analisa data didukung dengan observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan akta kelahiran anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, re- sponsivitas dan responsibitas masih belum baik.
Kata Kunci : birokrasi, pelayanan publik, akta kelahiran anak.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi di beberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia, sehu- bungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik (public service provider) masih jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkuali- tas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang ter- jadi selama ini masih bercirikan: berbelit- belit, lambat, mahal dan melelahkan. Pada- hal semangat otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka bagi setiap pemer- intah daerah untuk dapat lebih mendekatkan
pemerintah kepada masyarakat, sehingga patologi birokrasi dapat ditekan dan mung- kin dihindarkan. Dengan demikian akan lebih mendekatkan akses masyarakat ke- pada pemerintah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan dinas yang lebih sering melakukan pelayanan kepada ma- syarakat karena semua hal yang berkaitan kelengkapan surat-surat untuk kehidupan masyarakat dilakukan setiap harinya di di- nas tersebut.
Setiap penduduk wajib melapor- kan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana administrasi kependudukkan dengan memenuhi persyaratan yang diper- lukan dalam pendaftaran pendududuk dan
pencatatan sipil. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk, seperti perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pindah, datang  perubahan alamat dan lain-lain. Se- dangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang, meliputi kelahi- ran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan sta- tus kewarganegaraan.
Salah satu hal yang sangat penting adalah pencatatan kelahiran, dimana kela- hiran merupakan salah satu peristiwa pent- ing yang dialami oleh setiap orang yang ha- rus dicatatkan dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk akte kelahiran.
Akte kelahiran adalah dokumen pent- ing yang harus dimiliki bagi setiap warga Negara, karena akte kelahiran adalah buk- ti awal tentang seseorang diakui menjadi warga Negara, sehingga dengan akte kela- hiran tersebut seseorang bisa berhak untuk mendapatkan hak-hak lainnya sebagai war- ga Negara yang sah. Dengan akte kelahiran juga seseorang memiliki jaminan dan kepas- tian hukum mengenai status keperdataan- nya yang meliputi identitas, nama dan ke- warganegaraannya serta hubungan hukum dengan orang tuanya.
Akta kelahiran merupakan catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil selaku pejabat yang berewenang beru- pa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, yang dile- galkan dengan memberikan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh status kewarganegaraan anak.
Akte lahir berguna untuk mengurus berbagai kepentingan selama manusia itu hidup, mulai dari prasyarat pendaftaran masuk sekolah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), melamar pekerjaan, prasyarat pem-
buatan paspor, untuk mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kelak ketika anak itu dewasa, untuk membuat assuransi dan mengurus tunjangan hidup, dana pensi- un, untuk melaksanakan pergi haji, serta un- tuk kepengurusan pembagian hak ahli waris dan lain-lain. Betapa pentingnya fungsi dan kegunaan akte kelahiran tersebut.  Setiap masyarakat wajib mengurus akte kelahiran untuk anggota keluarga, guna secara pasti menentukan bahwa dia anak yang sah dari orang tua yang nama-namanya tercantum dalam akte tersebut.
Pentingnya memiliki akte kelahiran juga pergunakan untuk anak jika akan ma- suk sekolah. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selaku pelaksana pembangunan daerah dituntut untuk dapat memberikan perbaikan mutu dan mening- katkan pelayanan kepada masyarakat me- lalui lembaga-lembaga pemerintah khusus- nya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Namun begitu, pada kenyataannya masih banyak terdapat kekurangan-kekuran- gan dalam birokrasi pelayanan pengurusan akte kelahiran ini yang penulis dapatkan informasinya dari masyarakat yaitu sebagai berikut :
a. Masih sering terjadi keterlambatan pen- gurusan akte kelahiran atau tidak tepat waktunya penyelesaian akte kelahiran anak. Seperti misalnya, pengurusan akte kelahiran yang dalam peraturannya se- lesai dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, namun seringkali selesai lebih dari waktu tersebut.
b. Banyaknya praktik percaloan dalam hal pembuatan akte kelahiran anak. Ini ter- lihat dengan adanya calo yang berada di sekitar kantor dan bahkan calo juga ber- asal dari pegawai sendiri. Adanya indika- si praktik percaloan dari pegawai sendiri karena seringkali masyarakat mengeluar-
kan biaya pengurusan akte kelahiran me- lebihi biaya yang telah ditetapkan kepada pegawai. Jika pengurusan melalui calo, maka akte kelahiran dapat selesai dengan cepat.
c.  Tidak jelasnya prosedur pengurusan akte kelahiran karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Ku- rangnya informasi ini karena tidak ada- nya sosialisasi ataupun pemberitahuan akan pengurusan akte kelahiran, teruta- ma untuk kebijakan baru.
d. Pelayanan petugas yang kurang ramah terhadap masyarakat yang berurusan. Adanya kekurang ramahan pegawai ter- hadap masyarakat yang datang mengurus akte kelahiran atau keperluan lainnya di kantor Disdukcapil terlihat dengan cara pegawai memberikan jawaban dengan ketus jika ada masyarakat yang banyak bertanya atau kurang persyaratan dalam berurusan.
Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
a.  Bagaimanakah birokrasi pelayanan pem- buatan akte kelahiran di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ?
b. Faktor-faktor apa saja yang mengham- bat birokrasi pelayanan pembuatan akte kelahiran di Kecamatan Pasir Penyu Ka- bupaten Indragiri Hulu ?
Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki jenjang , setiap jenjang diduduki oleh seorang pejabat yang ditunjuk atau di- angkat, disertai dengan aturan tentang ke- wenangan dan tanggung jawabnya, dan se- tiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat (Sedarmayanti, 2007). Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokra-
si publik (Dwiyanto, 2006) yaitu produk- tivitas, kualitas layanan, responsivitas, re- sponsibilitas dan akuntabilitas. Kualitas layanan cenderung menjadi semakin pen- ting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat ter- hadap layanan dapat dijadikan indikator ki- nerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia se- cara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan se- ringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui birokrasi pelayanan pu- blik dalam pembuatan akte kelahiran.

## METODE Akte Kelahiran
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian akan dilakukan di 5 (lima) kelu- rahan yang berada di Kecamatan Pasir Pe- nyu Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu: Kelu- rahan Sekar Mawar, Kelurahan Tanah Me- rah, Kelurahan Kembang Harum, Kelurahan Tanjung Gading dan Kelurahan Air Molek I. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang di- anggap memiliki informasi kunci (key infor- man) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu informan kunci ( key informan) dan informan pelengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memberi pemak- naan atas data atau fenomena yang ditemu- kan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis dengan pendeka- tan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif.

## HASIL
Birokrasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu adalah sa- lah satu lembaga publik yang memiliki tu- gas menjalankan birokrasi untuk program kependudukan. Untuk itu, dalam peneliti- an ini yang mengkaji tentang bagaiamana birokrasi pelayanan pembuatan akte anak di Kecamatan Pasir Penyu kabupaten indra- giri Hulu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006), yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik.
Produktivitas Berdasarkan hasil penelitian dapat di- ketahui bahwa prosedur pelayanan pengur- usan akte kelahiran sangatlah mudah, asal- kan persyaratan yang telah ditetapkan telah lengkap. Namun begitu ada masyarakat yang mengatakan kalau prosedur pelayanan pem- buatan akte kelahiran anak mudah, namun ada juga yang menyatakan sulit karena pro- sesnya yang berbelit-belit, terutama menge- nai hal pengurusan akte yang harus melalui pengadilan. Dengan hal tersebut, akhirnya masyarakat ada juga yang mengurusnya me- lalui orang lain atau calo. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak tahu kalau saat sekarang ini, bagi anak yang berumur di atas satu tahun tidak perlu lagi melalui pengesa- han pengadilan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi dari aparat yang ber- wenang kepada masyarakat mengenai hal ini. Sedangkan untuk waktu penyelesaian- nya belum begitu baik karena penyelesai- annya lambat dan tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.
Kualitas Layanan Pelayanan yang diberikan dalam pembuatan akte kelahiran anak belum ses-
uai dengan apa yang diharapkan oleh ma- syarakat karena dirasakan masih adanya kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya untuk kemampuan petugas belum baik atau tidak baik. Petugas dalam memberikan pelayanan masih kurang ramah, lamban dan terkadang cuek dengan masyarakat yang datang berurusan.

## Responsivitas
Petugas selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pri- ma kepada masyarakat. Dan hal ini tidak ter- batas hanya pada masyarakat yang beruru- san membuat akte kelahiran anak mereka, tetapi untuk keseluruhan pelayanan yang ada. Namun begitu, masyarakat merasa re- spon aparat tidak baik. Petugas pelayanan terkesan cuek dalam melayani masyarakat yang datang berurusan.
Selanjutnya untuk sikap aparat dalam merespon keluhan dinilai sudah cukup baik. Aparat mau untuk menampung segala ke- luhan dari masyarakat yang berurusan dan juga memberikan solusi terhadap keluhan mereka dan hal ini dianggap sebagai ma- sukan untuk perbaikan kinerja pelayanan kedepannya. Namun menurut pandangan masyarakat respon petugas dalam menerima keluhan masih tidak baik. Keluhan yang ada kebanyakan tidak ditindaklanjuti, dan ke- jadian yang sama terus berulang-ulang.

## Responsibilitas
Pembuatan akte kelahiran sudah ses- uai dengan ketetapan yang ada. Mengenai transparansi biaya pengurusan, sudah sangat transaparan karena biaya pengurusan bisa dilihat di SOP yang ditempelkan di kantor.

## Akuntabilitas
Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pengurusan akte kelahiran sudah sesuai den- gan keinginan masyarakat di Kecamatan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 91-96
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Ke- bijakan yang dibuat dalam pengurusan akte kelahiran sudah sangat mudah dan merin- gankan masyarakat. Namun begitu masyara- kat merasa kebijakan yang ada tidak sejalan dengan pelaksanannya di lapangan.
Faktor-faktor Yang Menghambat Bi- rokrasi Pelayanan Pembuatan Akte Kela- hiran Berdasarkan hasil penelitian, dapat di- tarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menghambat birokrasi pelayanan pembua- tan akte kelahiran di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri hulu adalah sebagai berikut :
a.  Kemampuan petugas yang kurang ramah dalam melayani masyarakat yang beruru- san.
b. Kurangnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan memberi- kan pelayanan, karena dalam memberi- kan pelayanan masih lama.
c. Kurangnya sosialisasi peraturan baru pembuatan akte kelahiran anak.
d. Masih panjangnya birokrasi pengurusan akte kelahiran.

## PEMBAHASAN
Dari hasil 5 indikator pelayanan pub- lik dalam pembuatan akte kelahiran, secara umum pelayan publik oleh birokrat sebenar- nya tidaklah begitu sulit, asal persyaratan untuk mengurus akte kelahiran itu dilengka- pi oleh masyarakat. Dalam peraturan presi- den Nomor 25 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang persyaratan dan tata cara pendafta- ran penduduk dan catatan sipil dengan sy- arat: 1) surat kelahiran dari dokter/bidan/ penolong kelahiran, 2) nama dan identitas saksi kelurahan, 3) kartu keluarga, 4) kartu penduduk orang tua, 5) kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua dan 6) penetapan pengadilan negeri bagi anak yang seusianya
melebihi 1 tahun. Pihak birokrasi pemerinta- han telah mengsosialisasikan Peraturan Pre- seiden Nomor 25 Tahun 2008, tapi sosialis- asi tersebut belum tersebar secara luas pada masyarakat. Masyarakat kurang informasi tentang prosedur pengurusan akte kelahi- ran, besarnya biaya, lamanya waktu penye- lesaian dan dengan siapa saja dia berurusan dalam pembuatan akte kelahiran ini. Dalam kondisi demikianlah masuk orang ketiga yang disebut calo, bahkan calo itu sendiri ada yang berasal dari pegawai atau birokrat publik dan ditambah lagi dengan kurangnya sikap ramah dalam pelayanan petugas pada masyarakat dalam mengurus akte kelahiran anak. Kualitas pelayanan publik seperti ini sudah melanggar prinsip-prinsip atau azas- azas kualitas pelayanan publik seperti apa yang dikemukan oleh Tjandra (2005) bahwa kualitas pelayanan publik, harus transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesa- maan hak dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam meningkatkan kuali- tas pelayanan publik. Pemerintah pun mela- lui Keputusan Menteri Menpan Nomor 36/ Kep/Menpan/7/2003 telah menetapkan ka- rakteristik atau indikator pelayanan publik yang harus dipedomani oleh aparatur negara dalam pelayanan pada masyarakat yang di- sebut dengan pelayanan prima.

## SIMPULAN
Birokrasi pelayanan pembuatan akte kelahiran anak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, re- sponsivitas dan responsibilitas masih belum baik. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang membuat masyarakat sebagai peneri- ma layanan kurang puas sehingga kinerja bi- rokrasi pelayanan publik dinilai tidak baik. Faktor-faktor yang menghambat birokrasi pelayanan pembuatan akte kelahiran di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indra-
giri hulu adalah kemampuan petugas yang kurang ramah dalam melayani masyarakat yang berurusan, kurangnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan, karena dalam mem- berikan pelayanan masih lama, kurangnya sosialisasi peraturan baru pembuatan akte kelahiran anak dan masih panjangnya bi- rokrasi pengurusan akte kelahiran.

## DAFTAR RUJUKAN
Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Sedarmayanti, 2007, Manajemen Sumber Daya  Manusia.  Reformasi  Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil , PT. Refika Aditama, Bandung.
Tjandra, W. Riawan, 2005, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik , Pembaruan, Yog- yakarta.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 91-96