ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v11i2.7717
Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam upaya Penghapusan Praktik Rentenir pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Andi Cahyono*, Nurrahmah Putry 2
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia 1,2 Korespondensi: andi.cahyono@mail.uinfasbengkulu.ac.id Received: 20/09/2023 Revised: 25/10/2023 Accepted: 14/11/2023

## Abstrak
Maraknya  permasalahan  rentenir  yang  sudah  menjamur  dan  menimbulkan keresahan  dikalangan  masyarakat  menjadi  bumerang  tersendiri  bagi  kalangan Usaha  Mikro, Kecil  dan Menengah  (UMKM) di  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran Koperasi  Syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT)  dalam  menghapus  praktik  renternir  pada  pelaku  UMKM  di  Provinsi Bengkulu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatitif,  data yang  digunakan  adalah  data  primer,  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dari Dewan Pengawas, pelaku/pengelola serta  anggota  BMT  yang  ada  di  Provinsi  Bengkulu  hal  ini  diambil  sampel  dari BMT  Al-Amal  Kota  Bengkulu,  BMT  Syariah  Jaya  Abadi  Kab.  Bengkulu  Utara, KJKS Berkah Bersama Kabupaten Kepahiang, BMT Istiqomah Kab. Lebong.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  BMT  di  Provinsi  Bengkulu  berkomitmen  untuk ikut berpartisipasi melayani anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. BMT memberikan pembinaan kepada anggota tentang bahaya riba yang dilakukan pihak renternir, dan memberikan pembiayaan sesuai syariah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  perekonomian  yang  dihadapi  oleh masyarakat.
Kata Kunci : BMT, Renternir, Riba,UMKM

## Abstract
The rampant problem of loan sharks which has mushroomed and caused unrest among the community has backfired on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bengkulu Province.  This  research  aims  to  determine  the  role  of  Sharia  Cooperatives,  in  this  case Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT),  in  eliminating  the  practice  of  loan  sharking  among MSMEs  in  Bengkulu  Province.  The  research  method  used  is  qualitative  descriptive,  the data  used  is  primary  data,  with  data  collection  techniques  in  the  form  of  observation, interviews  and  documentation  from  the  Supervisory  Board,  actors/managers  and  BMT members  in  Bengkulu  Province.  This  sample  was  taken  from  BMT  Al-Amal  City Bengkulu,  BMT  Syariah  Jaya  Abadi  Kab.  North  Bengkulu,  KJKS  Berkah  Together  with Kepahiang  Regency,  BMT  Istiqomah  Regency.  Lebong.  The  research  results  show  that BMT in Bengkulu Province is committed to participating in serving members, the majority of  whom  are  MSMEs,  to  develop  their  businesses.  BMT  provides  guidance  to  members
about the  dangers  of  usury  by moneylenders, and provides  sharia-compliant financing  to solve economic problems faced by the community.
K eywords : BMT, Renternir,  Usury, MSMEs.

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  kebutuhan  perekonomian  masyarakat  dan  persaingan yang  ketat  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  sehari-hari  menyebabkan tuntutan  yang  sangat besar  dalam  kebutuhan  masyarakat.  Sehingga  membuat masyarakat  melakukan . berbagai  cara  untuk  mendapatkan  uang  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  semakin  lama  semakin  meningkat. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima atau pelaku usaha  kecil  yang  berjualan  di  pasar-pasar  tradisional  masih  banyak  yang meminjam  modal  untuk  memperbesar  usahanya  kepada  rentenir.  Peristiwa semacam ini terjalin sebab mereka kesusahan mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan mikro semacam Koperasi, ataupun dari perbankan. Mereka terpaksa  meminjam  dana  dari  rentenir,  sebab  rentenir  dikira  sanggup memenuhi kebutuhan mereka dengan kilat serta gampang, dengan persyaratan KTP serta KK langsung cair hari itu pula, walaupun bunganya sangat besar.
Para  pelaku  usaha  kecil  serta  menengah  susah  memperoleh  akses pembiayaan/  kredit  di  dunia  perbankan,  sebab  akses  buat  memperoleh pembiayaan/  kredit  ke  dunia  perbankan  relative  sedikit  sulit  diberikan  buat para  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Kasus  pada  UMKM  ini  dijadikan sasaran  empuk  untuk  para  penyedia  jasa  keuangan  illegal  dalam  perihal  ini merupakan  rentenir.  Renternir  muncul  dengan  seluruh  kemudahannya menyediakan  jasa  pembiayaan/  kredit  buat  modal  usaha  ataupun  kebutuhan konsumtif  kepada  UMKM,  ketentuan  serta  prosedurnya  sangat  pendek, sehingga keberadaan renternir ini disambut dengan bersemangat oleh UMKM yang  tidak  dapat  memperoleh  akses  diperbankan.  Akan  tetapi,  dibalik  segala kemudahan  yang  diberikan,  ternyata  menyisakan  banyak  sekali  masalah.  Hal tersebut terjadi karena Perbankan masih mensyaratkan adanya collateral dalam pengajuan  pembiayaan,  yang  mana collateral tersebut  sangat  berat  dipenuhi oleh  para  pelaku  usaha  kecil,  karena  keterbatasan  asset  yang  dimiliki. Sebaliknya  pada  waktu  yang  bertepatan  para  pelaku  usaha  kecil  ini  sangat memerlukan  pembiayaan/kredit  buat  menambah  modal  usaha  mereka  dalam melancarkan usaha. Sebab sulitnya akses untuk memperoleh pembiayaan/kredit,  tidak  sedikit  dari  para  pelaku  usaha  kecil  berhubungan dengan rentenir.
Dalam  rapat  pleno  Tim  Percepatan  Akses  Keuangan  Daerah  Provinsi Bengkulu  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tanggal  14  Juni  2022  Gubernur Bengkulu  Bapak  Rohidin  Mersyah  mendukung  penuh  gerakan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  rangka  memerangi  rentenir  di  tengah  masyarakat. Menurut  Gubernur  Rohidin,  praktik  rentenir  masih  menjamur  di  masyarakat khususnya di kalangan pedagang pasar.
Pedagang  pasar di Provinsi Bengkulu dengan adanya sumber dana dari
rentenir  tersebut  akan  membantu  mereka  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan hidup maupun permodalan. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf hidup mereka, . namun faktanya dampak positif rentenir hanya bersifat sementara. Hal itu  disebabkan  karena  pedagang  pasar  di  Provinsi  Bengkulu  memiliki  beban tambahan, selain harus memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, pedagang pasar  juga  wajib  menyisihkan  penghasilannya  buat  membayar  cicilan  kredit dari  rentenir,  sebaliknya  dalam  melaksanakan  usahanya,  keuntungan  yang didapatkan tidak menentu, bahkan kadang merugi. Meskipun demikian pihak rentenir  tidak  memperdulikan  hal  tersebut.  Menurut  Almasir  bahwa  nasabah senantiasa  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pinjaman  renternir  dengan bunga  yang  dikutip  para  renternir  30  persen  per  bulan,  yang  diangsur  setiap hari.
Prinsip  dasar  keuangan  Islam  menurut  Iqbal,  dkk  (Askari  et  al.,  2012) (2010)  salah  satunya  pelarangan  bunga  atau  larangan  riba.  Larangan  ini didasarkan pada alasan keadilan sosial, kesetaraan, serta hak kepunyaan/milik. Islam  membolehkan  menarik  keuntungan  sesuai  yang  diinginkan  namun melarang  keuntungan  dari  riba.  Praktik  rentenir  semacam  ini  sangat  dilarang dan  diharamkan  dalam  ajaran  Islam  sebab  praktik  ini  memiliki  faktor  riba nasi’ah.  Dimana  riba  nasi’ah ini  riba  yang  timbul  akibat  hutang  piutang.  Riba nasi’ah  ini  memiliki  sifat  pemerasan  terhadap  kalangan  ekonomi  lemah. Sehingga  praktik  ini  jelas  wajib  dibinasakan  di  kalangan  warga  masyarakat sebab  akan  memunculkan  kesusahan  serta  kehancuran  terhadap  warga masyarakat. Riba dalam islam itu hukumnya haram. Dalam Q.S Ali Imran ayat 130  yang  berbunyi  :  “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu memakan  riba  dengan  berlipat  ganda  dan  bertaqwalah  kepada  Allah  agar kamu  beruntung”. Dalam  ayat  Al-Quran  tersebut  menjelaskan bahwa  riba  itu dilarang.
Maka  untuk  menghilangkan  riba  ini,  Al-Qur’an  memberi  solusi  dengan cara  zakat,  shodaqah  dan  sejenisnya.  Ini  ditandai  dengan  diwajibkannya shadaqah  fitrah  pada  tahun  kedua  hijriyah  atau  lebih  dikenal  dengan  zakat fitrah  setiap  bulan  ramadhan  datang,  yang  didistribukan  kepada  para  fakir, miskin,  amil  (pengurus  zakat),  muallaf,  memerdekaan  hamba  sahaya, membebaskan  orang  yang  berhutang,  orang  yang  berjihad  dijalan  Allah,  dan Ibnu  Sabil  orang  kehabisan  bekal  dalam  perjalanan,  sesuai  dalam  surah  At- Taubah  ayat  60(Al-iqtishad  &  Ekonomi,  2021).  Supaya  terhindar  dari  riba, warga  masyarakat  dapat  melakukan  pinjaman  melalui  produk  pembiayaan syariah yang sesuai dengan syariat serta tidak memunculkan riba baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip  pembiayaan  syariah  memakai  dua  pinsip  yaitu  prinsip  bagi  hasil (Musyarokah) dan jual beli (Murabahah).
Munculnya  lembaga  keuangan  Koperasi  Syariah  atau  lebih  dikenal dengan Baitul  Mal  Watamwil (BMT)  di  berbagai  daerah  di  Provinsi  Bengkulu yang  mana  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  hadir  untuk
melayani  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  atau berpenghasilan  rendah,  yang  tidak  terlayani  oleh  lembaga  keuangan  besar seperti  bank.  BMT  hadir  untuk  memberikan  solusi  kepada  masyarakat kalangan bawah dalam hal ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan pembiayaan  secara  syariah,  dengan  kewajiban  pengembalian  yang  cukup ringan.  Sehingga  masyarakat  kalangan  pedagang  pasar  terhindar  dari  jeratan rentenir.  Dengan  hadirnya  BMT  dalam  memberikan  pembiayaan  syariah dengan  akses  yang  mudah,  diharapkan  bisa  menghapuskan  praktik  rentenir pada pedagang pasar yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun kenyataannya di lapangan,  praktik  rentenir  masih  tetap  diminati  oleh  para  pelaku  usaha  kecil hingga sekarang.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septi  Ayu  Triten  Nina  dan Versiandika  Yudha  Pratama  dengan  judul  “Analisis  Motivasi  pinjaman nasabah pada renternir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi keinginan nasabah dalam melakukan pinjaman pada  rentenir  yaitu  karena  adanya  kebutuhan  dan  sarana  yang  disediakan renternir  serta  kemudahan dalam  melakukan  pinjaman.  Selain  itu,  kurangnya pengetahuan literasi nasabah tentang bunga membuat praktik rentenir semakin tinggi”.  Oleh  karenanya, jika  dilihat  berdasarkan  prinsip  pembiayaan  syariah, pola  transaksi  tidak  sesuai  dengan  syariah  karena  ketidaktahuan  nasabah terkait proses transaksinya.(Ayu et al., 2021) .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chairunnisa  dan  Marlina  menyatakan bahwa  “upaya  untuk  mengetahui  peran  KSPPS  BMT  Bahtera  Pekalongan Cabang  Kantor  Kas  Pasar  Banjarsari  Dalam  Meminimalisir  Ketergantungan Terhadap  Rentenir  Melalui  beberapa  langkah  yaitu  memberikan  edukasi kepada  para  pedagang,  membuat  produk  murabahah  yang  mudah  diakses pedagang,  melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi,  pendekatan  personal,  dan promosi.  perlu  dilakukan  sosialisasi  untuk  memberikan  kesadaran  kepada masyarakat mengenai bahaya pinjam kepada rentenir (Chairunnisa & Marlina, 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus  Ahmad  Nasrulloh  menyebutkan bahwa  mendapatkan “masalah dan solusi dalam mengembalikan fungsi utama Baitul Mal Wa Tamwil melalui strategi penyelesaian masalah terhadap rentenir di  Tasikmalaya.  Metode  penelitian  yang  pakai  adalah  kualitatif-kuantitatif dengan  pendekatan analytic  network  process (ANP).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  masalah  pokok  yang  menghambat  terlaksananya  fungsi BMT  yang  diakibatkan  oleh  rentenir”  dari  sisi  masalah  edukasi  adalah “lemahnya  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  riba  (fiqh  riba)”(Nasrulloh, 2020)
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  adalah penelitian sebelumnya hanya sebatas daerah Tasikmalaya, dan mengembalikan fungsi BMT serta keinginan nasabah untuk meminjam di renternir, dan strategi
penanggulangan  praktik  renternir  di  pasar  Siak  Hulu  Kampar,  sedangkan penelitian  ini  menganalisis  peran  BMT  dalam  memerangi  praktik  renternir  di Provinsi  Bengkulu  sehingga  bisa  mengetahui  sejauh  mana  gagasan  dan  sepak terjang BMT dalam memerangi praktik renternir yang tergolong ribawi.
Keadaan  menjamurnya  praktik  renternir  seperti  ini  tidak  bisa  dibiarkan terus  menerus,  wajib  segera  dituntaskan  dengan  mencari  penyebab-penyebab utama  mengapa  hal  ini  terus  terjadi  bahwa  pedagang  pasar  sering  terjerat praktik renternir, setelah itu dicarikan solusi strategis guna menyelesaikannya, dengan  cara  mensinergikan  seluruh  elemen  yang  terkait,  seperti  pemerintah provinsi  Bengkulu,  Pemerintah  daerah,  akademisi,  lembaga  keuangan  mikro atau  Koperasi  Syariah  (BMT) dan  masyarakat  itu  sendiri  selaku  yang  menjadi incaran  para  renternir.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  rentenir  yang sudah menjamur dan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Provinsi Bengkulu.  Dengan  adanya  masalah  rentenir  ini,  maka  diharapkan  eksistensi Koperasi  Syariah  (BMT)  akan  kembali  ke  semula,  yaitu  menjadi  mitra  usaha bagi  UMKM  yang  sesuai  ajaran  Islam.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti  tertarik  untuk  mengetahui    secara  rinci  bagaimana  peran  koperasi syariah  (BMT)  selaku  lembaga  keuangan  mikro  dalam  memerangi  Praktik Rentenir terhadap Pedagang pasar yang ada di Provinsi Bengkulu.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip  oleh  Lexy  J.  Moelong,  mendeskripsikan  metode  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  data-data dan  perilaku  yang  diamati.  Menurut  mereka,  pendekatan  ini  diarahkan pada latar dan individu secara holistik.
Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  objek penelitiannya  manusia  berupa  masyarakat  yang  menjadi  instrumen  pada penelitian  ini  (Martono,  2010).  Metode  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dilakukan  agar  dapat  diimplementasikan  hasilnya  dalam  objek  penelitian tersebut.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  sistem  pengumpulan  data  yang berasal  dari  hasil  wawancara,  kuesioner,  dan  lain-lain  (Islamy,  2019). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pelaku/pengelola serta anggota  BMT  yang  ada  di  Provinsi  Bengkulu  hal  ini  diambil  sampel  dari BMT  Al-Amal  Kota  Bengkulu,  BMT  Syariah  Jaya  Abadi  Kab.  Bengkulu Utara,  KJKS  Berkah  Bersama  Kabupaten  Kepahiang,  BMT  Istiqomah  Kab. Lebong.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  dengan  mengambil  objek penelitian atau sampel yang dapat membongkar suatu masalah yang akan dituntaskan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif guna  memberikan  penelitian  yang  berdasarkan  susunan  sistematis. Penelitian  yang  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  menggunakan  kuesioner
dan  melakukan  interview  dengan  cara  memberikan  pertanyaan  secara tertulis  maupun  pertanyaan  langsung  terhadap  responden  (Rukajat,2018). Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari subjek yang diteliti berupa wawancara langsung kepada Dewan Pengawas, Pengelola  dan  Anggota  BMT.  Sedangkan  data  sekunder  penelitian  ini diperoleh  dari  buku-buku,  dokumen,  berita,  dan  literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koperasi  merupakan  perkumpulan  antara  orang-orang  untuk membentuk  sebuah  organisasi  dengan  berazaskan  kekeluargaan  dan  gotong royong demi mensejahterahkan rakyat maupun masyarakat. Dalam hakikatnya, koperasi  sendiri  bertujuan  untuk  mensejahterakan  anggota  dimana  anggota tersebutlah  yang  mengelola  organisasi  itu  sendiri.  Bisa  dikatakan  bahwa koperasi merupakan dari anggota untuk anggota itu sendiri.
Sedangkan  koperasi  syariah  atau  yang  lebih  dikenal  oleh  masyarakat dengan istilah BMT ( Baitul Maal wat Tamwil) merupakan organisasi atau badan usaha  (koperasi)  yang  dalam  melakukan  pekerjaannya,  produknya, pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi  Syariah  juga  bias  disebut  dengan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS).  Tentu  saja  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dilarang  melakukan kegiatan  yang  mengandung  unsur  MAGHRIB  (maysir,  gharar,  riba,  dan bathil)(A. Syafira, 2020). Baitul Maal berkembang dari jaman nabi sampai abad pertengahan pekembangan islam. Dimana Baitul Maal memiliki fungsi sebagai sarana  untuk  mengumpulkan  sekaligus  mentasyarufkan  dana  sosial. Sedangkan  Baitul  Tamwil  merupakan  lembaga  bisnis  yang  bermotif laba/keuntungan (Ristianto & Yurista, 2021).
Koperasi  dapat  memberikan  suatu  upaya  dalam  mengentaskan kemiskinan  Masyarakat.  Koperasi  syariah  memiliki  produk  dan  mekanisme yang  berlandaskan  pada  Al-qur’an  dan  As-Sunah.  Koperasi  syariah  memiliki dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu aspek sosial dan ekonomi.  Ditinjau  dari  aspek  sosial  karena  manusia  saling  membutuhkan manusia lainnya, begitupula koperasi syariah saling bekerja sama dan tolong- menolong antara manusia dengan manusia lainnya.
Koperasi syariah hampir sama kinerjanya dengan lembaga bank syariah. Hanya  saja  perbedaannya  dapat  dilihat  dari  produk  yang  ditawarkan.  Akad- akad  dalam  koperasi  syariah  hampir  sama  juga  dengan  akad-akad  dalam lembaga  keuangan  syariah  Perbankan.  Oleh  karena  itu,  koperasi  syariah memiliki  keterkaitan  dengan  masayarakat  yang  membutuhkan  modal  dalam mengembangkan bisnis usaha yang dikelola.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyatakan  bahwa  yang  dikatakan  usaha mikro itu terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga yang tidak dibayar dan menurut
Bank Indonesia, definisi mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 mei 1998) yang  dikelola  atau  dijalankan  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Dimiliki keluarga  yang  bersumber  dari  dalam  negeri  dan  memiliki  teknologi  yang sangat  sederhana.  Perbankan  syariah  telah  berkembang  sejak  tahun  2008 hingga  2011  dan  mengalami  peningkatan  pada  sektor  ekonomi.  Pembiayaan yang  disalurkan  oleh  setiap  perbankan  syariah  di  Indonesia  terdiri  dari pembiayaan  investasi,  konsumsi  serta  modal  kerja  yang  pada  prinsip syariahnya  pengelolaan  dengan  sistem  bagi  hasil,  maupun  dengan  sistem kemitraan(Afkar, 2014).
Komitmen  koperasi  syariah  (BMT)  dalam  bersinergi  terhadap  UMKM, yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah  satu  pilar  utama  dalam  perekonomi  nasional.  UMKM  sudah  terbukti telah  memberikan  kontribusi  yang  nyata  untuk  perekonomian  Indonesia. Tahun  1998  UMKM  di  Indonesia  masih  kokoh  berdiri  saat  terjadi  krisis moneter. Bangkitnya perekonomian saat itu ditopang oleh UMKM yang terus bergeliat (Cahyono et al., 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa  disingkat  UMKM,  masih  banyak  yang  ketergantungan  kepada renternir  yang  menawarkan  peminjaman  uang  dengan  mudah  untuk mengembangkan usaha UMKM tersebut.
Menurut  Yeyen  Parlina  Kegiatan  rentenir  adalah  suatu  bentuk  aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk imbalan bunga yang telah ditentukan oleh pihak renten tersebut.  Sasaran dari rentenir  ialah  para  pedagang  kecil  di  pasar-pasar  dan  orang  miskin  di  desa- desa. rentenir ini memanfaatkan kepolosan orang-orang miskin tersebut untuk meraup  untung  besar.  Mereka  menawarkan  kemudahan  dalam  mendapatkan uang seberapapun besarnya tanpa jaminan apapun, kapanpun dan dimanapun (Parlina, 2017).
Dari  hasil  wawancara  dengan  Dewan  Pengawa  Syariah  (DPS)  BMT  Al- Amal  Kota  Bengkulu  Bapak  Adi  Setiawan  mengatakan  Pihak  BMT  sudah memberikan edukasi tentang bahaya riba dari pinjaman renternir, ini dilakukan ketika  RAT  serta  pihak  marketing  ketika  menawarkan  produknya  ke  calon anggota  BMT  Al-Amin.  BMT  AL-Amin  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yang memiliki peran sangat penting untuk anggota salah satunya adalah melepaskan ketergantungan calon anggota pada renternir, masyarakat yang masih ketergantungan dengan renternir disebabkan para  renternir  mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat  dalam  kebutuhan dana  yang  cepat.  Berdirinya  BMT  Al-Amin  Kota  Bengkulu  untuk  menolong UMKM berkaitan dengan ketersedian modal usaha untuk melepaskan diri dari praktik  renternir  dan  memberikan  pembiayaan  sesuai  dengan  kebutuhan anggota.
Dengan cara memberikan edukasi kepada anggota maupun calon anggota bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan,  penyuluhan,  dan  penjelasan berupa produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Amal Kota Bengkulu
serta  bimbingan  kerohanian  tentang  pentingnya  perekonomian  ummat khususnya tentang utang piutang yang sesuai dengan kaidah Islam agar para anggota  BMT  khususnya  UMKM  terhindar  dari  praktik-praktik  ribawi  atau sistim  bunga  yang  ditetapkan  oleh  para  renternir.  Maka  dengan  memberikan edukasi  yang  berkelanjutan  diharapkan  UMKM  lebih  mengerti  keberadaan BMT  Al-Amal  yang  menerapkan  sistem  bagi  hasil  dalam  pembiayaan musyarokah ataupun mudharabah sehingga  menumbuhkan  keinginan  anggota yang  menabung  ataupun  mengajukan  pembiayaan  yang  amanah  dan  sesuai dengan prinsip syariah.
Pembiayaan musyarokah yang  ditawarkan  oleh  BMT  Al-Amal  kepada anggotanya  banyak  dipilih  oleh  pelaku  usaha  karena  pelaku  usaha  yang mengajukan  pembiayaan  ini  kurang  modal  untuk  menunjang  usahanya, dengan  adanya  pembiayaan  musyarokah  ini  para  pelaku  usaha  akan  banyak terbantu  dengan  bantuan  modal  yang  dipinjamkan,  sehingga  antara  pemilik modal  dan  pelaku  usaha  sama-sama  mendapat  keuntungan  bagi  hasil  dari usaha tersebut, dan jika terjadi kegagalan usaha, maka akan ditinjau penyebab kegagalan usaha itu, dan kerugian akan dibebankan ke dua belah pihak sesuai proposi kesepakatan antara pemilik modal dan pelaku usaha(Di et al., 2022).
Peran  BMT  Al-Amal  Kota  Bengkulu  dalam  memerangi  ketergantungan UMKM  terhadap  praktik  renternir  di  Kota  Bengkulu  salah  satunya  sudah mengedukasi  para  pelaku  UMKM  baik  anggota  maupun  calon  anggota  BMT Al-Amal  tentang  bahaya  riba  dari  praktik  renternir.  Renternir  dalam memberikan  pembiayaan  tidak  adanya  prosedur  ataupun  mengumpulkan persyaratan  pinjaman,  sedangkan  di  BMT  Al-Amal  Kota  Bengkulu  dalam memberikan  pembiayaan  ada  persyaratan  administrasi  yang  harus  dilengkapi terlebih dahulu, seperti identitas diri, usaha yang dijalankan, anggunan, survey lokasi usaha dan angguna, dll.
Hasil  wawancara  dari  Ketua  Pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  BMT Syariah  Jaya  Abadi  Kab.  Bengkulu  Utara  Bapak  Suwarto  menyatakan  selalu memberikan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjauhkan dari riba atau renternir, menguatkan tentang arti penting sistim ekonomi islam. Melakukan  pembinaan  terhadap  pegawai  selaku  pengelola  BMT  Syariah  Jaya Abadi  harus  selalu  bersikap  aktif  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga keuangan  mikro,  dengan  produk  simpanan  dan  pembiayaan  syariah  saling beriringan.
BMT  Syariah  Jaya  Abadi  mensosialisasikan  produk  pembiayaan  syariah kepada  masyarakat  salah  satunya  pembiayaan  murabahah  (jual  beli)  barang dengan  harga  yang  telah  disepakati  antara  penjual  dan  pembeli,  setelah sebelumnya penjual dalam hal ini BMT menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan  atas  barang  tersebut  dan  besarnya  keuntungan  yang  diperolehnya, masyarakat  diberikan  edukasi  bahwa  pembiayaan  murabahah  murni  barang yang  diperjual  belikan,  jadi  masyarakat  menerima  barang  yang  dibutuhkan, dengan  margin  keuntungan  yang  berbeda-beda  antara  nasabah,  sesuai
kesepakatan  antara  pihak  BMT  dan  Nasabah,  sedangkan  renternir  dalam memberikan  pembiayaan  tanpa  persyaratan  dan  administrasi  sedangkan  di BMT  Syariah  Jaya  Abadi  dalam  memberikan  pembiayaan  harus  memenuhi persyaratan  administrasi  dan  anggunan.  Dengan  adanya  pembinaan  dan sosialisasi  ke  masyarakat,  para  UMKM  tidak  salah  lagi  mencari  tambahan modal  usahanya,  serta  dapat  mengakses  lembaga  keuangan  yang  menganut prinsip-prinsip syariah atau bebas dari riba.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Isburahman  selaku  sekertaris  Pengurus Koperasi Jasa Keuangan  Syariah (KJKS) Berkah Bersama Kabupaten Kepahiang mengatakan,  salah  satu  tujuan  pendirian  (KJKS)  ini  di  tahun  2002  adalah menghindari  riba  renternir  yang  marak  di  kabupaten  Kepahiang,  beralih  ke syariah  agar  lebih  berkah,  promosi  yang  dilakukan  dengan  menyebarkan brosur-brosur  di  pasar  Kepahiang  diharapkan  memudahkan  masyarakat UMKM  mengetahui  produk-produk  KJKS  Berkah  Bersama,  biasanya penyebaran brosur dilakukan oleh marketing yang terjun langsung ke lapangan sekaligus  memberikan  sosialisasi  dan  promosi  menjelasakan  terkait  produk- produk pembiayaan.
Promosi  melalui  brosur-brosur  dan  memanfaatkan  media  sosial  untuk mengenalkan produk dan profil KJKS Berkah Bersama ke generasi milenial dan generasi  Z,  serta  para  pelaku  UMKM  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk memilih lembaga keuangan yang tidak mengandung unsur riba dan terhindar dari  jeratan  tenternir.  Simpanan  dan  pembiayaan  dengan  menganut  prinsip syariah  dengan  margin yang  ringan.  Para  pelaku  UMKM  juga  dapat  memilih produk  pembiayaan  syariah  sesuai  dengan  keinginannya  dan  dalam  hal kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut.
Lain  halnya  wawancara  dengan  Bapak  Sofyan  Ketua  dari  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  BMT  Istiqomah  Kabupaten Lebong yang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya riba  dari  praktik  renternir,  di  pasar  Lebong  seringkali  ditemukan  renternir menawarkan  pinjaman  dana  cepat,  dengan  prosedur  yang  tidak  rumit  meski dengan bunga yang cukup tinggi sehingga memberatkan nasabahnya. Praktik renternir yang mencekik leher orang yang berhutang sulit dibatasi kalo hanya dikecam  dan  diharamkan  tanpa  memberikan  solusi,  oleh  karena  itu  KSPPS Istiqomah  hadir  ditengah  masyarakat  untuk  memberikan  solusi  pembiayaan, baik untuk modal usaha kerja sama dengan pembiayaan Mudharobah, ataupun memenuhi  kebutuhan  konsumtif  dengan  pembiayaan  Murobahah  (jual  beli barang), dan juga pembiayaan Ijaroh untuk sewa ruko dan sebagainya.

## SIMPULAN
Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)  di  Provinsi  Bengkulu  berkomitmen  untuk ikut  berpartisipasi  melayani  anggota  yang  mayoritas  adalah  pelaku  UMKM untuk  mengembangkan  usahanya,  hal  ini  terlihat  koperasi  syariah menyampaikan  informasi  dan  memberikan  edukasi  kepada  pelaku  UMKM
yang  ada  di  Provinsi  Bengkulu.  Pada  hakikatnya  BMT  di  Provinsi  Bengkulu sudah  melakukan  pembinaan  kepada  anggota  dan  calon  anggota  serta pendanaan  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Besarnya  pengaruh renternir  terhadap  perekonomian  masyarakat  Provinsi  bengkulu  mendorong BMT  memberikan  solusi  alternatif  dalam  menyelesaikan  permasalahan perekonomian  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  seperti  memberi  pembinaan terhadap bahaya praktik renternir yang ribawi, serta memberikan pembiayaan syariah  yang  mudah  didapat.  Oleh  sebab  itu  Koperasi  syariah  diharapkan mampu berfungsi lebih baik dalam rangka pencapaian tujuannya, dan berperan aktif  dalam  menyelesaikan  masalah  ekonomi  di  kalangan  masyarakat khususnya  menghapus  praktik  renternir  yang  menjamur  di  pelaku  UMKM Provinsi  Bengkulu.  Koperasi  Syariah  merupakan  salah  satu  harapan  bagi perekonomian  Indonesia  khususnya  pelaku  UMKM  untuk  meningkatkan perekonomiannya,  dengan  misi  merambah  dunia  ekonomi  tingkat  menengah kebawah dan membantu mensejahterakannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian in tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai  pihak,  seperti  Dinas  Koperasi  Provinsi  Bengkulu,  dan  seluruh Pengurus  maupun  Pengelola  BMT  yang  tersebar  di  Provinsi  Bengkulu,  oleh karena  itu  penulis  haturkan  banyak  terimakasih  kepada  seluruh  pihak  yang telah  membantu  dan  melancarkan  dalam  menyelesaikan  jurnal  ini  dan  juga kepada pengelola jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah.

## KONTRIBUSI PENULIS
Jurnal  dengan  judul  Analisis  Peran Baitul  Maal  Wa Tamwil dalam  upaya Penghapusan Praktik Renternir pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditulis  oleh  2  penulis  yaitu,  AC  bertugas  menulis  konsep  dan  mengarahkan grand  disain  jurnal  ini,  sedangkan  NP  bertugas  menyelesaiakan  kepenulisan dan saran untuk melengkapi kepenulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Syafira,  I.  (2020).  Manajemen  Ekuitas  Pada  Koperasi  Syariah.
Http://Eprints.Umsida.Ac.Id/Id/Eprint/6750 , 2020 , 1–17. http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6750
Afkar, T. (2014). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Unnit Usaha Syariah. Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam , 8 (1),  101– 102. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1808191
Al-iqtishad, J., & Ekonomi, J. (2021). Ekonomi Syari ’ ah ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE Jurnal AL-IQTISHAD . 3 (01), 17–34. Askari,  H.,  Iqbal,  Z.,  Krichene,  N.,  &  Mirakhor,  A.  (2012).  The  Stability  of Islamic  Finance:  Creating  a  Resilient  Financial  Environment  for  a  Secure Future.  In The  Stability  of  Islamic  Finance:  Creating  a  Resilient  Financial Environment for a Secure Future . https://doi.org/10.1002/9781118390450
Ayu, S., Nina, T., & Pratama, V. Y. (2021). 3564-205-12248-1-10-20210524 . 1 (1), 1– 9.
Cahyono,  A.,  Siregar,  E.  S.,  &  Wati,  A.  (2021).  Peran Bank  Syariah  Pada  Masa Pandemi  Covid-19. Al-Intaj :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 7 (2), 198. https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4761
Chairunnisa, C., & Marlina, M. (2020). Peran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Dalam  Meminimalisir  Ketergantungan  Pedagang  Terhadap  Rentenir Melalui  Pembiayaan  Murabahah. SERAMBI:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen Dan Bisnis Islam , 2 (1), 63–72. https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.153 Di, M., Syariah, B., Kc, I., & Parman, B. S. (2022). ANALISIS PEMBIAYAAN KPR MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH Abstrak . 192–197. Nasrulloh,  A.  A.  (2020).  Pengembalian  Fungsi  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  Melalui
Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 4 (1), 75–95.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5271
Parlina,  Y.  (2017).  Praktik  Pinjaman  Rentenir  Dan  Perkembangan  Usaha Pedagang  Di  Pasar  Prapatan  Panjalin  Majalengka. Inklusif  (Jurnal Pengkajian  Penelitian  Ekonomi  Dan  Hukum  Islam) , 2 (2),  100. https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938
Ristianto, A., &  Yurista, D. Y. (2021). Dampak Pembiayaan Terhadap Jaringan Sosial  Dan  Kesejahteraan  Anggota  BMT. Adzkiya :  Jurnal  Hukum  Dan Ekonomi Syariah , 9 (01), 79. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i01.3074 Bank  Indonesia  dan  Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia.  2015.
“ Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” . Jakarta: Bank Indonesia.
Bhakti,  Bakri,  Hamidah.  2013.  “ Pemberdayaan Umkm dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil. De Jure” , Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1
Cahyani, E. S. dan P. D. (2016). Strategi Mempersempit Ruang Gerak Renternir Melalui  Kelompok  Masyarakat  Berbasis  Modal  Sosial  (Studi  Kasus  Di Kampung Rahayu, Purwokerto). Islamadina,XVII (2), 57-70.
Dian  Masyita,  D.  M.  (2016). Usaha  Mikro  Islami .  Departemen  Ekonomi  dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
Fahmi,  Irham  (2015),  “  Manajemen  Perbankan  Konvensional  dan  Syariah” Mitra Wacana Media, Jakarta.
Frans E. Panjaitan “ Praktik pelepas Uang/Renternir di Negari Lubuk Basung
Kabupaten Agam Sumatera Barat” Jurnal Buana Vol. 2 No 1 Tahun 2018 https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-
Bisnis-UMKM.aspx
https://nasional.tempo.co/read/219745/terjerat-rentenir-pedagang-pasar- jepara-gulung-tikar
Hutagalung,  M.  W.,  &  Batubara,  S.  (2021).  Peran  Koperasi  Syariah  Dalam Meningkatkan
Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1494-1498
Ikatan  Bankir  Indonesia.  (2016)  Manajemen  Kesehatan  Bank  Berbasis  Risiko. Gramedia Pustaka Utama Ikatan  Bankir  Indonesia.  (2018). Mengelola  Bank  Syariah .  Gramedia  Pustaka Utama
Ilham,  M.  (2019).  Prilaku  Masyarakat  Melakukan  Pinjaman  Kepada  Rentenir Ditinjau  Dalam  Persepektif  Sosial  Ekonomi  Keluarga  (Studi  Kasus  Di Kelurahan  Tanjung  Unggat  Kota  Tanjungpinang).  AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam , 2(1).
Iqbal, Z., Mirakhor, A., Krichenne, N., & Askari, H. (2010). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient  Financial Environment For a Secure Future (Vol. 644 ). New Jersey: John Wiley & Sons Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, & Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) .
Santoso, Budi dkk, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat  scarya.  2012.  Akad  &  Produk Bank  Syariah.  Jakarta:  Rajagrafindo Persada Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Siboro,  I.  K.  (2015).  Renternir  (Analisis  Terhadap  Fungsi  Pinjaman  Berbunga Dalam  Masyarakat  Rokan Hilir  Kecamatan  Bagan  Sinembah  Desa Bagan Batu) Ilas Korwadi Siboro. Jom Fisip V, 2.
Sudarsono,  Heri,  dan  Prabowo,  Hendi  Yogi.  2004.  Istilah-istilah  Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : UII Press.
Sudarsono,  Heri.  2003.  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi. Yogyakarta : Ekonisia FE UII
Syafira  Amalia,  I.  (2020).  Manajemen  Ekuitas  Pada  Koperasi  Syariah. Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah, 1–17
Umam,  Khotibul.,  &  Setiawan  Budi  Utomo  (2017)”  Perbankan  Syariah  Dasar- dasar  dan  Dinamika  Perkembangannya  di  Indonesia”  Rajawali  Pers,  PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Wawancara  Ekskutif  dengan  Gubernur  Bengkulu  Rohidin  Mersyah.  Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, (Selasa 14  Juni  2022). https://bengkuluprov.go.id/gubernur-rohidin-dukung- penuh-pemberantasan-rentenir/
Yeyen  Parlina.,  (2017)  Praktik  Pinjaman  Renternir  dan  Perkembangan  Usaha Pedagang  di  Pasar  Prapatan  Panjalin  Majalengka,  Inklusif  Jurnal Pengkajian  Penelitian  Ekonomi  dan  Hukum  Islam  Pascasarjana  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 2. No. 2