Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.59327
Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang
Readiness of the community and the village government in the development of The Patimban Village Port, Pusakanagara District, Subang Regency
R L Safira 1 , R R I Prasiwi 1 , A Aulia 1 , dan N R Putra 2
1 Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Islam  Bandung, Jawa Barat, Indonesia
2 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan  Penelitian dan Pengembangan Daerah, Subang, Jawa Barat, Indonesia
Corresponding author ’s email : aan.unisba@gmail.com
Abstrak. Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  yang  tidak  didukung  oleh  kesiapan masyarakat menimbulkan respon negatif, walaupun pembangunan tersebut ditujukan untuk  mengembangkan  Desa  Patimban.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan Patimban dengan  menggunakan Community  Readiness  Model (CRM)  yang  terdiri  dari  lima dimensi, yaitu pengetahuan masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait isu, sumber daya terkait isu, kepemimpinan, dan iklim masyarakat. Tingkat kesiapan masyarakat dilihat  melalui  perspektif  tujuh  informan  kunci  yang  mewakili  masyarakat  dan pemerintah  desa.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  rata-rata  tingkat  kesiapan masyarakat berada pada tahap inisiasi dengan dimensi terendah pada sumber daya terkait isu. Sementara itu, pada sisi pemerintah desa, tingkat kesiapan berada pada tahap confirmation/expansion dengan  dimensi  terendah  pada  pengetahuan masyarakat  terkait  isu  dan  iklim  masyarakat.  Strategi    yang  diajukan  untuk meningkatkan tingkat kesiapan adalah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan  pendampingan  untuk  mencegah  marginalisasi  masyarakat  dengan mendorong peningkatan kualitas SDM.
Kata Kunci: CRM; Desa Patimban; Pembangunan Pelabuhan
Abstract. The construction of the Patimban Port which is not fully supported by the community  has  generated  a  somewhat  negative  response,  even  though  the development is aimed at developing Patimban Village. This study aims to measure the readiness of the community and village government in the program of Patimban Port development by using the Community Readiness Model (CRM) which consists of five dimensions, namely community knowledge, community knowledge  to the problem, resources  to  prevent,  leadership,  and  community  climate.  The  level  of  community readiness was measured from the perspective of seven key informants representing the community and village government. The results showed that the average level of community  readiness  was  at  the  initiation  stage  with  the  lowest  dimension  in resource-related  issues.  Meanwhile,  on  the  village  government  side,  the  level  of readiness was at the confirmation/expansion stage with the  two lowest dimensions being community knowledge related to issues and community climate. The strategy proposed  to  increase  the  level  of  community  readiness  is  to  be  attentive  to  the aspirations  of  the  community  and  to  provide  assistance  preventing  community marginalization through the improvement of the quality of human resources.

## Keywords: CRM; Patimban Village; Port Construction

## 1. Pendahuluan
Sebagai  penyangga  Ibukota  Negara,  pembangunan  infrastruktur  di  Jawa  Barat  terus dikembangkan  melalui  beberapa  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  [1].  Salah  satu  upaya pengembangannya  yaitu  membangun  kawasan  Segitiga  Rebana  yang  mencangkup  wilayah Subang,  Sumedang,  Indramayu,  Majalengka,  Cirebon,  Kota  Cirebon,  dan  Kuningan. Pengembangan  Segitiga  Rebana  direncanakan  menjadi  kawasan  industri  baru  dengan  luas 54,000ha yang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri di Jawa Barat. Dengan konektivitas  wilayah  yang  tinggi,  Segitiga  Rebana  diharapkan  mampu  membuka  peluang lapangan kerja baru dan menjadi salah satu daya tarik investasi terbaik di Asia Tenggara [2,3]. Investasi  merupakan  penggerak  utama  bagi  pembangunan  ekonomi.  Investasi  ini  juga memiliki efek pengganda bagi kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran [4].
Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana, merata, dan adil  untuk  kearah  yang  lebih  baik  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  sehingga  dapat meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat diantaranya aspek ekonomi, sosial dan  budaya  [5].  Baik  pembangunan  fisik  maupun  nonfisik,  keduanya  penting  untuk pengembangan ekonomi wilayah. Sinergi pembangunan fisik dan non fisik merupakan tujuan utama  dari  pembangunan  [6,7].  Salah  satu  kawasan  pengembangan  industri  di  kawasan Segitiga  Rebana,  yaitu  Pelabuhan  Patimban,  merupakan  strategi  pemerintah  dalam mengurangi kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok juga diharapkan dapat menjadi stimulator pengembangan  wilayah  di  Kabupaten  Subang.  Pelabuhan  adalah  sarana  penting  untuk dijadikan  tempat  bertambat  terutama  untuk  transportasi  laut,  adanya  transportasi  laut mempermudah perkembangan ekonomi suatu negara dan daerah dalam kegiatan ekspor dan impor  [8].  Pada  akhirnya  pengembangan  ini  diharapkan  mampu  memacu  peningkatan
pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat [9].
Pembangunan Pelabuhan Patimban direncanakan menggunakan lahan seluas 542 ha dengan rincian  300  ha  lahan  darat  dan  242  ha  reklamasi  laut.  Lahan  darat  yang  terkena  dampak pembangunan Pelabuhan Patimban utamanya merupakan lahan persawahan luas 117,5 ha. Fungsi lain yang terdampak adalah lahan perikanan tambak (92 ha), lahan perkebunan (12,5 ha), lahan perdagangan (12,5 ha), lahan peternakan (5 ha), dan lahan pengeringan ikan (2,5 ha) [10]. Pelabuhan Patimban akan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena menjadi pintu utama untuk kegiatan ekspor dan impor [11]. Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama, Pelabuhan direncanakan dapat melayani 3,75 juta peti kemas. Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan dapat meningkat menjadi 5,5 juta peti kemas, dan tahap ketiga akan kembali ditingkatkan hingga 7 juta peti kemas  [12].  Melihat  begitu  besarnya  potensi  pembangunan  Pelabuhan  Patimban,  perlu adanya  upaya  persiapan  yang  tidak  hanya  datang  dari  pihak  pemerintah  dan  perusahaan pengelola pelabuhan saja. Upaya persiapan juga diharapkan datang dari masyarakat yang ada di sekitar kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban karena merupakan pihak terdampak pembangunan [13].
Pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif, bagi kehidupan manusia baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dampak positif dilihat dari percepatan ekonomi serta kebutuhan manusia tercukupi, sedangkan dampak negatif yaitu masyarakat direlokasi karena  tanah  dan  bangunan  dijadikan  pembangunan,  daerah  pertanian  sebagai  mata pencaharian  hilang,  serta  usaha  kecil  mikro  menjamur  [14]. Menurut  J’a far  dalam  Iek, infrastruktur  berperan  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka  pendek  yang dapat  menciptakan  lapangan  kerja  terhadap  sektor  konstruksi,  sedangkan  dalam  jangka panjang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas pada sektor-sektor terkait [14].  Prapti,  Suryawaradana,  dan  Triyani  pada  tahun  2015  menyatakan  bahwa  pengaruh infrastruktur yang akan menentukan perubahan aspek ekonomi dan sosial masyarakat daerah satu dengan daerah yang lainnya dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru [15].
Hasil  survei  pendahuluan  di  lapangan  memperlihatkan  adanya  pro  dan  kontra  dalam pandangan  masyarakat  terhadap  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  sesuai  dengan penelitian Iryana [5]. Pro dan kontra tersebut ditunjukkan dengan hanya sebagian masyarakat menilai  adanya  Pelabuhan  Patimban  membawa  perubahan  yang  lebih  baik.  Nelayan  yang semula berlayar menggunakan alat tradisional akan diganti dengan alat yang lebih modern. Untuk masyarakat pemilik lahan akan diuntungkan dengan mekanisme ganti rugi yang bahkan bisa lebih tinggi dari harga pasar sehingga masyarakat dapat membeli lahan pengganti yang lebih  luas  dibanding  lahannya  terdahulu.  Sementara  itu,  masyarakat  yang  kontra  menilai bahwa  akan  ada  kesulitan  untuk  beralih  profesi  yang  sangat  berbeda.  Ditambah  dengan banyaknya  pendatang  yang  mungkin  memiliki  keterampilan  lebih  baik  sehingga  peluang lapangan kerja baru menjadi terbatas.
Survei  pendahuluan  juga  mengungkapkan  bahwa  masyarakat  yang  mendukung  melihat bahwa upaya peningkatan kualitas SDM melalui fasilitas pelatihan yang diberikan pemerintah daerah, serta adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Sementara  itu,  masyarakat  sekitar  yang  menyatakan  keberatan  merasa  terganggu  dengan kebisingan. Selain itu, adanya ambil alih lahan garapan milik desa, belum adanya ganti rugi, serta  perubahan  rencana  terkait  pasar  modern  membuat  keberatan  semakin  nyata. Masyarakat  merasa  belum  siap  dan  belum  memahami  manfaat  dan  tujuan  pembangunan Pelabuhan Patimban.
Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  telah  berjalan  dalam  tiga  tahap,  tetapi  masih  terlihat adanya perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap pembangunan antara masyarakat dan pemerintah desa. Pembangunan sebaiknya melibatkan partisipasi aktif semua masyarakat agar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang ada dan dapat ikut serta dalam proses ekonomi yang bersifat produktif . Dengan bersifat produktif maka akan memberikan dampak positif  berupa  peningkatan  pendapatan  yang  akan  meningkatkan  jumlah  konsumsi  dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan  [16]. Karena pendekatan partisipatif sangat diperlukan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat maka secara langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat tetapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah yang mengakibatkan tingkat keberhasilan pembangunan kurang optimal [17].
Hasil survei pendahuluan dan penelitian terdahulu  menunjukkan masih adanya masyarakat yang  belum  mendukung  pembangunan  pelabuhan  terutama  untuk  nelayan  dan  petani penggarap  karena  sosialisasi  yang  diberikan  hanya  membahas  kompensasi.  Sementara  itu, pemerintah desa mendukung dan memiliki pemahaman dasar karena terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban sudah disiapkan secara fisik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan masyarakat.
Kesiapan diartikan sebagai kondisi seseorang membuatnya siap untuk memberikan jawaban terhadap  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  serta  dapat  menjadi  dasar  tindak  lanjut  bagi masyarakat  atau  pemerintah.  Masyarakat  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  suatu pembangunan. Dengan demikian,  jika  masyarakat  belum  siap program pembangunan akan terhambat  [9,18].  Konsep  tingkat  kesiapan  masyarakat  terhadap  suatu  kegiatan dikembangkan  oleh  Tri-Ethnic  Center  for  Prevention  Research  yaitu Community  Readiness Model (CRM). CRM dapat membantu suatu kelompok atau komunitas untuk bergerak maju dan  lebih  berhasil  dalam  rencana  perubahan  dengan  berbagai  cara.  Upaya  yang  dapat dilakukan antaranya  adalah dengan  mengukur  tingkat  kesiapan  masyarakat  pada  beberapa dimensi  yang  akan  membantu  menganalisis  permasalahan.  Hasil  identifikasi  permasalahan kemudian menjadi dasar untuk melakukan upaya awal dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan komunitas, serta hambatan untuk bergerak maju, dan membuat tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kesiapan [19]. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian kesiapan masyarakat karena  dapat  menjadi  langkah  dasar  untuk  menyusun  tindakan  yang  mengatur  langkah- langkah selanjutnya.
Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  itu  tidak  lepas  dari sejumlah  pihak  yang  terlibat  dalam  skala  lembaga  maupun  dalam  tingkat  individu.  Salah satunya  pihak  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  ini,  yaitu  pemerintah  desa  dan masyarakat  sekitar  [9].  Dengan  demikian,  penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  dengan tujuan  melihat  tingkat  kesiapan  masyarakat  dan  pemerintah  desa  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dan alternatif strategi dalam menghadapi pembangunan Pelabuhan Patimban.

## 2. Metode

## 2.1. Data dan teknik analisis
Penentuan lokasi penelitian berada di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Lokasi ini dipilih karena Desa Patimban merupakan lokasi terdekat dari pembangunan pelabuhan dan terkena dampak langsung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan  analisis Community  Readiness  Model (CRM)  dan  analisis  SWOT.  Data  yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data diperoleh  dari  hasil  literatur  atau  penelitian  terdahulu,  situs website ,  observasi,  dan wawancara  di  Desa  Patimban,  Kecamatan  Pusakanagara,  Kabupaten  Subang  pada  bulan Desember 2021 selama 5 hari.  Wawancara dengan informan kunci digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari keterlibatan langsung dalam pembangunan [20]. Dengan demikian, informan yang dipilih merupakan orang-orang yang mampu memberikan gambaran yang relatif akurat tentang sikap dan pengetahuan masyarakat, sehingga 6-12 informan saja sudah dinilai cukup [19].
Penelitian  ini  menggunakan  tujuh  informan  kunci  yang  terdiri  dari  sekretaris  desa,  ketua Badan  Permusyawaratan  Desa,  anggota  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat,  petani penggarap, nelayan, pemilik usaha, dan pemilik lahan yang tergusur untuk mengetahui tingkat kesiapan  masyarakat  terhadap  pembangunan  Pelabuhan  Patimban.  Sekretaris  desa,  Ketua Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  anggota  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dipilih menjadi  informan  kunci  karena  mengetahui  masalah  dan  informasi  terkait  kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Sementara itu, petani penggarap, nelayan, pemilik usaha, dan pemilik lahan tergusur dipilih karena terkena dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban (lihat Gambar 1).
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Kerangka penelitian.

## 2.2. Variabel operasional
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  lima  hal  seperti  yang  dinyatakan  dalam  kerangka penelitian dalam Gamabr 1. Tabel 1 memuat penjelasan variabel, sub variabel, indikator dan rubrik penilaian yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel  1  menunjukkan  variabel  penelitian  yang  berdasarkan  pada  tujuan  masing-masing rumusan  masalah.  Variabel  ini  merupakan  dimensi  atau  tingkat  kesiapan  masyarakat. Terdapat lima dimensi faktor kesiapan masyarakat dalam Community Readiness Model (CRM) atau  Model  Kesiapan  Masyarakat,  yakni:  (1)  Pengetahuan  masyarakat;  (2)  Pengetahuan masyarakat  terkait  isu;  (3)  Sumber  daya  terkait  isu;  (4)  Kepemimpinan;  dan  (5)  Iklim masyarakat [23]. Penentuan tingkat kesiapan masyarakat menggunakan skala pengukuran 1 - 5 yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, range yang digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat harus mengacu skala yang digunakan (lihat Tabel 2) [21].  Penetapan  jarak  ( range )  penilaian  didapatkan  dari  hasil 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 0,55 sehingga klasifikasi penilaian tingkat kesiapan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Operasionalisasi variabel [21].
No Variabel Sub Variabel Indikator Penilaian 1 Pengetahuan masyarakat Tingkat kesadaran Mendengar dan mengetahui tujuan dari pembangunan Pelabuhan Patimban. 1 - 5 Sangat tidak sadar - Sangat sadar Tingkat pengetahuan Tingkat pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban. 1 - 5 Sangat kurang tersedia -sangat tersedia 2 Pengetahuan masyarakat terkait isu Ketersediaan informasi Ketersediaan informasi terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. 1 - 5 Sangat tidak tahu - sangat tahu Pengetahuan masyarakat terhadap masalah Pengetahuan masyarakat mengenai kawasan Industri dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban. 1 - 5 Sangat sulit - Sangat mudah Kemudahan masyarakat mengakses informasi Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan pelabuhan. 3 Sumber daya terkait isu Sikap masyarakat terhadap sumber daya Dukungan masyarakat untuk mengikuti pertemuan membahas mengenai pembangunan pelabuhan. 1 -5 Sangat tidak mendukung - Sangat mendukung 4 Kepemimpinan Peran pemimpin Peran dan keterlibatan pemimpin terhadap pembangunan pelabuhan. 1 - 5 Sangat tidak berperan - sangat berperan Tingkat   dukungan pemimpin Dukungan pemimpin terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban. 1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung 5 Iklim masyarakat Dukungan Dukungan masyarakat dan Pemerintah desa. 1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung Hambatan Hambatan yang dialami masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi pembangunan pelabuhan. 1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung Sikap Sikap masyarakat dan pemerintah desa terkait isu pembangunan pelabuhan. 1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung
Tabel 2. Penentuan tingkat kesiapan masyarakat.
No Stage Range 1 No awareness 0 - 0.55 2 Denial/resistance 0.56 - 1.10 3 Vague awareness 1.11 - 1.65 4 Preplanning 1.66 - 2.20 5 Preparation 2.21 - 2.75 6 Initiation 2.76 - 3.30 7 Stabilization 3.31 - 3.85 8 Confirmation/ expansion 3.86 - 4.40 9 Community ownership 4.41 - 5.00

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan  Patimban  telah  dilakukan  wawancara  mendalam  dan  penyebaran  kuesioner kepada  tujuh  informan  kunci  yang  kemudian  diperoleh  perbedaan  kesiapan  antara masyarakat dengan pemerintah desa sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Readiness stage per dimensi di Desa Patimban .
Dimensi Masyarakat Pemerintah Desa Skor Readiness Stage Skor Readiness Stage Pengetahuan masyarakat 3,3 Initiation 4,5 Community ownership Pengetahuan masyarakat terkait isu 3,2 Initiation 4,2 Confirmation / expansion Sumber daya terkait isu 2,8 Initiation 4,7 Community ownership Kepemimpinan 3,5 Stabilization 4,4 Confirmation / expansion Iklim masyarakat 3,4 Stabilization 4,2 Confirmation / expansion Total 16,2 22 Rata-Rata 3,24 Initiation 4,4 Confirmation / expansion
Pada Tabel 3 terlihat perbedaan yang nyata antara kesiapan masyarakat dengan kesiapan dari aparat  pemerintah  desa.  Nilai  skor  memperlihatkan  bahwa  pada  masyarakat  secara keseluruhan berada pada initiation stage dengan skor 3,24. Skor terendah sebesar 2,8 pada dimensi  sumber  daya  terkait  isu  dan  skor  tertinggi  3,5  pada  dimensi  kepemimpinan.
Sementara itu, untuk pemerintah desa secara keseluruhan berada pada confirmation/expansion  stage dengan  skor  4,4.  Skor  terendah  sebesar  4,2  pada  dimensi pengetahuan masyarakat terkait isu dan iklim masyarakat. Terakhir, skor tertinggi sebesar 4,7 pada dimensi sumber daya terkait isu.

## 3.1. Pembahasan dimensi kesiapan masyarakat
3.1.1. Dimensi  pengetahuan  masyarakat .  Dimensi  pengetahuan  masyarakat  berada  pada initiation  stage , yaitu  sebesar  3,3  (lihat  Tabel  4)  yang  artinya  bahwa  masyarakat  sudah bersedia  dan  ikut  terlibat  dalam  pembangunan  Pelabuhan  Patimban.  Hal  tersebut  terlihat bahwa  mereka  bersedia  lahannya  digusur  dengan  kompensasi  sejumlah  nilai  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Pengetahuan  dalam  aspek  kesediaan  untuk  ikut  terlibat  dalam pembangunan  dijawab  oleh  informan  yang  telah  menerima  sosialisasi  tentang  program  ini sebelumnya.  Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  sosialisasi  terkait  pembangunan  Kawasan Patimban ini lebih difokuskan pada masyarakat yang lahan dan usahanya tergusur.
Tabel 4. Dimensi pengetahuan masyarakat.
No Responden Rata - Rata Nilai Pemerintah Desa Masyarakat 1 Sekretaris Desa 5,0 2 Badan Permusyawaratan Desa 4,7 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 3,7 4 Petani Penggarap 2,9 5 Nelayan 2,9 6 Pemilik Usaha 3,6 7 Pemilik Lahan Tergusur 4,0 Total Nilai 13,4 13,3 Total Rata-Rata Nilai 4,5 3,3
Sementara menurut informan dari kalangan petani penggarap dan nelayan, mengatakan tidak tahu apa manfaat dan tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban, mereka hanya sekedar tahu akan  ada  pembangunan  tersebut  tetapi  tidak  terlalu  detail  pengetahuannya.  Menurut masyarakat,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  dari  pusat,  kabupaten  bahkan dari pihak perusahaan, hanya fokus pada permasalahan penggusuran lahan dan kompensasi. Sosialisasi  hanya  dilakukan  terpusat  sehingga  tidak  semua  masyarakat  menerima  informasi dengan baik yang kemudian menyebabkan rendahnya keseragaman pemahaman yang ada di masyarakat. Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian Nuraeni pada tahun 2020 [22].
Berbeda  pada  tingkat  pengetahuan  informan,  pemerintah  desa  berada  pada community ownership stage dengan nilai 4,5 yang artinya pemerintah desa sudah ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Berdasarkan hasil wawancara secara  mendalam,  diperoleh  informasi  bahwa  pemerintah  desa  dilibatkan  penuh  sebagai pengambilan kebijakan karena pemerintah desa menjadi aktor sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah  desa  memiliki  pemahaman  yang  sangat  bagus  mengenai  tujuan  dan  manfaat Pelabuhan Patimban, antara lain untuk mengurangi beban lalu lintas pelayaran di Pelabuhan Tanjung  Priok  yang  mengakomodasi  52  persen  dari  lalu  lintas  kontainer  internasional  di Indonesia.
3.1.2. Dimensi pengetahuan terkait isu. Dimensi pengetahuan masyarakat terkait isu berada pada initiation  stage ,  yaitu  sebesar  3,2  (lihat  Tabel  5)  yang  artinya  masyarakat  secara keseluruhan sudah mulai memahami bahwa dengan pembangunan Pelabuhan Patimban akan dapat membuka peluang usaha baru yang diharapkan akan menambah pendapatan yang lebih baik. Menurut informasi dari hasil wawancara mendalam, diperoleh bahwa masyarakat sudah cukup tahu Pelabuhan Patimban ini akan dijadikan sebagai kawasan industri terpadu. Adanya pembangunan tersebut dapat menjadi peluang usaha baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tabel 5. Dimensi pengetahuan terkait isu.
No Responden Rata - Rata Nilai Pemerintah Desa Masyarakat 1 Sekretaris Desa 4,7 2 Badan Permusyawaratan Desa 4,3 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 3,7 4 Petani Penggarap 2,8 5 Nelayan 2,5 6 Pemilik Usaha 3,3 7 Pemilik Lahan Tergusur 4,2 Total Nilai 12,7 12,8 Total Rata-Rata Nilai 4,2 3,2
Sementara itu menurut nelayan, mereka tidak tahu bahwa proyek ini dapat dijadikan sebagai peluang  usaha  baru  karena  pada  umumnya  nelayan  merupakan  mata  pencaharian  turun temurun serta apa yang mereka ketahui dan jalani selama ini adalah mencari ikan di laut. Oleh karena  itu,  dalam  bayangan  mereka  akan  tetap  dapat  berprofesi  sebagai  nelayan  seperti biasanya  dengan  dibangunnya  Kawasan  Pelabuhan  Patimban.  Mereka  tidak  memahami
bahwa  Kawasan  Pelabuhan  Patimban  ke  depan  akan  menjadi  kawasan  tertutup  yang  tidak sembarang  orang  bisa  untuk  mengakses  laut  di  kawasan  tersebut.  Melihat  dari  tingkat pendidikan dan keahlian yang mereka miliki, tidak terbayang oleh mereka untuk alih profesi atau membuka jenis usaha baru.
Adapun  menurut  pemerintah  desa  skor  yang  didapat  sebesar  4,2  berada  pada confirmation/expansion stage yang artinya pemerintah desa sudah cukup memahami dan ikut bertanggung jawab bahkan ikut terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Menurut informasi  dari  hasil  wawancara  mendalam  bahwa  pemerintah  desa  sangat  paham  dengan adanya  Pelabuhan  Patimban  akan  menjadi  kawasan  industri  sehingga  pasti  akan  banyak manfaat yang diperoleh dan akan muncul peluang usaha baru. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa  hal  ini dibuktikan dengan  munculnya usaha-usaha  kecil  menengah  yang dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  masyarakat  membangun  kontrakan  dan  warung-warung kecil.
3.1.3. Dimensi sumber daya terkait isu. Dimensi sumber daya terkait isu menurut masyarakat berada pada initiation stage yaitu sebesar 2,8 (lihat Tabel 6) yang berarti masyarakat sudah bersedia  mengikuti  musyawarah  yang  dilakukan  pemerintah  baik  pemerintah  desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh  informasi  bahwa  petani  penggarap  dan  nelayan  tidak  mendukung  untuk  terlibat aktif  dalam  mengikuti  setiap  pertemuan  dan  kegiatan  musrenbang  terkait  pembangunan Pelabuhan Patimban.
Masyarakat  yang  paling  antusias  mengikuti  musyawarah  adalah  masyarakat  yang  memiliki lahan usaha dan lahan tergusur, sementara bagi petani penggarap dan nelayan menjadi tidak begitu tertarik karena bagi mereka yang paling penting bukan sebatas wacana tetapi harus segera dirasakan dan dijalankan. Masyarakat yang terdampak mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh  pemerintah daerah. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, masyarakat tidak  didampingi  sampai  mereka  mempunyai  usaha  baru  atau  dapat  memanfaatkan keterampilan dan kemampuan baru sehingga ilmu yang diperoleh dari hasil pelatihan belum dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.
Sementara  itu,  menurut  pemerintah  desa  sebesar  4,5  berada  pada community  ownership stage yang berarti ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa mendukung penuh terkait pembangunan Pelabuhan Patimban karena pemerintah desa ikut dilibatkan  dalam  berbagai  pertemuan  dan  pembahasan  tentang  program  pemulihan  mata pencaharian bagi sumber daya masyarakat, khususnya nelayan yang terkena dampak dengan memberikan  keterampilan  dan  pengetahuan.  Adapun  beberapa  pelatihan  yang diselenggarakan yaitu pelatihan jasa usaha makanan (kuliner), pelatihan basic safety training , pelatihan perakitan, dan pemasangan jaring rampus kecil.
Tabel 6. Dimensi sumber daya terkait isu.
No Responden Rata - Rata Nilai Pemerintah Desa Masyarakat 1 Sekretaris Desa 5 2 Badan Permusyawaratan Desa 5 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 4 4 Petani Penggarap 2 5 Nelayan 2 6 Pemilik Usaha 3 7 Pemilik Lahan Tergusur 4 Total Nilai 14 11 Total Rata-Rata Nilai 4,7 2,8
3.1.4.  Dimensi  kepemimpinan. Dimensi  kepemimpinan  pada  masyarakat  berada  di stabilization stage sebesar 3,5 (lihat Tabel 7) yang artinya menurut masyarakat bahwa kepala desa  dan  pemerintah  desa  sudah  terlibat,  berperan  penting  dan  bertanggung  jawab. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada masyarakat diperoleh bahwa kepala Desa, LPM,  dan  BPD  sudah berperan  penting  dalam  pembangunan  Pelabuhan  Patimban. Mereka selalu mengikuti kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  atau  pengelola  proyek  untuk  membahas  terkait  pembangunan Pelabuhan Patimban.  Kepala  desa pun terus berupaya  mempertahankan  apa  yang menjadi hak  masyarakat  dan  untuk  kesejahteraan  Desa  Patimban  dengan  cara  mendengarkan  dan menyampaikan  setiap  aspirasi  masyarakat  terkait  dampak  yang  mereka  rasakan.  Informasi serupa  didapatkan  dari Detik  News bahwa  pihak  pemerintah  desa  sudah  menyampaikan segala  keluhan  para  nelayan  kepada  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  kelautan  dan perikanan  terkait  inovasi  kapal  dan  alat  tangkap  untuk  nelayan  sehingga  para  nelayan seharusnya diperhatikan betul-betul [23].
Sementara itu, menurut pemerintah desa berada pada confirmation/expansion stage dengan skor 4,4 yang berarti pemerintah desa sudah cukup baik dalam memainkan peran kunci dalam membantu  memberikan  pemahaman-pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  menumbuh kembangkan pemikiran masyarakat dan keinginan untuk mulai ikut serta secara aktif dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa sangat membutuhkan  dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dengan membantu  menjembatani  aspirasi  masyarakat  kepada  pemerintah  pusat/pengelola  proyek sehingga  dapat  dibuat  strategi  yang  tepat  untuk  menangani  permasalahan  yang  ada  pada masyarakat.
Tabel 7. Dimensi kepemimpinan.
No Responden Rata - Rata Nilai Pemerintah Desa Masyarakat 1 Sekretaris Desa 4,6 2 Badan Permusyawaratan Desa 4,8 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 3,8 4 Petani Penggarap 3,2 5 Nelayan 3,6 6 Pemilik Usaha 3,6 7 Pemilik Lahan Tergusur 3,6 Total Nilai 13,2 14 Total Rata-Rata Nilai 4,4 3,5 3.1.3 Dimensi iklim masyarakat. Dimensi iklim masyarakat berada pada stabilization stage dengan skor 3,4 (lihat Tabel 8) yang artinya masyarakat sudah mulai mendukung untuk sama- sama mewujudkan tujuan dibangunnya Pelabuhan Patimban.  Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa untuk petani, pemilik usaha, dan pemilik lahan bahwa mereka sudah mendukung adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dengan berpartisipasi dalam  hal  mengikuti  pertemuan,  musyawarah,  atau  rapat  yang  membahas  terkait  proyek tersebut.
Tabel 8. Dimensi iklim masyarakat.
No Responden Rata - Rata Nilai Pemerintah Desa Masyarakat 1 Sekretaris Desa 4,8 2 Badan Permusyawaratan Desa 4,8 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 3,0 4 Petani Penggarap 3,3 5 Nelayan 2,7 6 Pemilik Usaha 3,5 7 Pemilik Lahan Tergusur 4,2 Total Nilai 12,7 13,7 Total Rata-Rata Nilai 4,2 3,4
Namun,  nelayan  tidak  mendukung  dan  mengikuti  berbagai  kegiatan  karena  kegiatan  yang dilakukan  hanya  untuk  mereka  yang  ikut  dalam  kelompok  dan  terkena  dampak  langsung. Nelayan saat ini merasa kebingungan dengan pendapatan yang terus menurun drastis pasca pembangunan Pelabuhan Patimban,  baik sejak tahap 1 maupun saat ini pada saat tahap 3. Penurunan pendapatan nelayan disebabkan karena mereka hanya bisa berlayar sekitar 100 meter  dari  bibir  pantai.  Di  samping  karena  dalam  adanya  proses  pembangunan  reklamasi, mereka  kesulitan  untuk  menangkap  ikan  ke  laut  lepas  yang  lebih  jauh  karena  kapal  yang dimiliki  hanya 5  GT  dan alat  tangkap  masih  menggunakan  jaring  kecil.  Laut  lepas  bukanlah lahan  yang  dimiliki  oleh  para  nelayan  sehingga  bagi  nelayan  tidak  ada  kompensasi  alih kepemilikan  lahan.  Para  nelayan  berharap  bahwa  mereka  pun  akan  mendapatkan kompensasi. Walaupun nelayan tidak memohon besaran ganti rugi secara pasti, pemerintah perlu mengkalkulasikan dampak, termasuk isu penyerapan tenaga kerja yang memang masih dikeluhkan masyarakat.
Adanya  reklamasi  pantai  dalam  pembangunan  Pelabuhan  Patimban,  tidak  hanya menyebabkan  pendapatan  nelayan  yang  terganggu.  Hal  ini  mungkin  akan  menghilangkan mata pencaharian mereka akibat aktivitas lalu lintas kapal yang berlabuh kelak. Berdasarkan perhitungan cost  benefit  analysis ,  penurunan  penghasilan  nelayan  pasca  pembangunan pelabuhan  (reklamasi)  diperkirakan  sebesar  Rp.  337,500,000  per  tahun  [24].  Menurut informasi  terbaru  dari  Kompas  justru  semenjak  pelabuhan  dibangun,  hasil  tangkapan  ikan para nelayan turun drastis yang sebelumnya mendapatkan Rp 7,000,000 per hari, sekarang hanya mendapatkan sekitar Rp. 980,000 per hari atau 0.14 persen saja [25].
Pada  pemerintah  desa,  skor  sebesar  4.2  berada  pada confirmation/expansion  stage yang berarti ikut terlibat dan cukup bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh  informasi  bahwa  pemerintah  desa  mendukung  penuh  terkait  pembangunan Pelabuhan Patimban karena pemerintah desa ikut dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan mengenai Pelabuhan Patimban. Menurut pemerintah desa, masyarakat sudah ikut berpartisipasi dan ikut terlibat serta mendukung terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Terkait  permasalahan  yang  dirasakan,  pemerintah  desa  sudah  menyampaikan  aspirasi masyarakat melalui pemerintah daerah terkait harapan masyarakat serta bagi nelayan yang sangat  merasakan  dampak  dari  proyek  tersebut  dikarenakan  pemerintah  desa  sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah, pengelola proyek, dan masyarakat  sehingga  jika  ada  informasi  terbaru  dapat  langsung  disampaikan  kepada masyarakat.  Hal  ini  pun  sejalan  dengan  hasil  wawancara  BP4D  Kabupaten  Subang  bahwa pemerintah  desa  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  sekitar  untuk menginformasikan  hasil  pertemuan-pertemuan  dengan  pemerintah  daerah  maupun pengelola  proyek,  karena  pemerintah  daerah  sebagai  pelaksanaan  saja  seperti mempersiapkan  lembaga  pelatihan  ketenagakerjaan,  pembinaan  UMKM  yang  terdampak, serta  menerima  usulan-usulan  untuk  diajukan  kepada  pemerintah  pusat.  Terkait  kelompok tani dan nelayan yang diikutsertakan dalam pembinaan pemerintah desa karena kelompok ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat.

## 3.2. Angka ideal tingkat kesiapan masyarakat
Tingkat  kesiapan  masyarakat  menggunakan  angka  ideal  dengan  tingkat  skor  5  [19].  Pada Gambar 2 terlihat bahwa tingkat kesiapan masyarakat lebih jauh dari nilai ideal dibandingkan dengan kesiapan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan urgensi penanagnan kesiapan pada elemen masyarakat lebih besar ketimbang pada elemen pemerintah desa.
Gambar 2. Upaya pencapaian tingkat kesiapan.
Tngkat  kesiapan  masyarakat  berada  pada initiation  stage yang  menunjukkan  bahwa  telah tersedia cukup informasi untuk menjustifikasi usaha. Tingkat kesiapan ini ditandai dengan:
• Sebagian  besar  masyarakat  telah  memiliki  pengetahuan  dasar  mengenai  pembangunan Pelabuhan Patimban.
• Sebagian masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa, daerah dan pusat.
• Masyarakat mengikuti pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
• Kepemimpinan  memiliki  peranan  kunci  dalam  perencanaan,  pengembangan  dan implementasi program pemerintah pusat.
Menurut  informasi  dari  BP4D  Kabupaten  Subang,  pemerintah  daerah  telah  memberikan sosialisasi  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  bagi  masyarakat, memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk mendorong munculnya berbagai peluang usaha baru bagi  masyarakat  terdampak  pembangunan  Pelabuhan  Patimban.  Beberapa  pelatihan  yang telah  diselenggarakan,  antara  lain  pelatihan  kewirausahaan,  pelatihan  pembuatan  produk makanan, pelatihan peningkatan kualitas, dan produksi makanan, pelatihan las industri, dan mekanik  mesin.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  tenaga  pada  saat  pembangunan Pelabuhan Patimban dan juga memberikan pelatihan untuk usaha alternatif bagi masyarakat yang  ingin  berwirausaha.  Namun,  pelatihan  tersebut  hanya  membuka  peluang  untuk pekerjaan operator dan tenaga kerja kasar sehingga masih perlu upaya lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada level yang lebih tinggi.
Data menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diserap dari luar daerah karena kurangnya kualitas SDM lokal. Informasi ini didapatkan dari Liputan 6 mengenai penyerapan tenaga kerja bahwa pemerintah membuka peluang lapangan pekerjaan baru sekitar 149 ribu dan angka itu terus bertambah dengan target 4,5 juta pekerja dalam 10 tahun kedepan [26]. Berdasarkan informasi pada Kontan.co.id bahwa masyarakat sekitar hanya mampu diserap 308 dari total 804 pekerja di proyek Pelabuhan Patimban dan hanya sebagai kuli bangunan saja [27].
Pada  elemen  pemerintah  desa,  skor  kesiapan  menunjukkan  sudah  berada  pada confirmation/expansion stage . Hal ini ditandai dengan beberapa hal berikut, yaitu:
• Pemerintah  desa  sudah  sangat  memahami  pengetahuan  dasar  mengenai  manfaat  dan tujuan dari pembangunan Pelabuhan Patimban.
• Pemerintah desa sudah berperan penting dalam pengambilan kebijakan.
• Pemerintah desa sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
• Pemerintah desa pun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman atau informasi yang didapatkan dari hasil pertemuan tersebut.
• Pemerintah  desa  sebagai  jembatan  pelaksana  pemerintah  daerah  yang  mengkondisikan dan mengakomodasi masyarakat untuk dilaksanakannya pelatihan-pelatihan.
Pemerintah desa mengharapkan masyarakat setelah mengikuti pelatihan dapat mandiri dan memunculkan  rasa  kreatif  dan  inovatif.  Namun,  harapan  tersebut  belum  dapat  terlaksana dengan  baik  karena  pendampingan  yang  belum  maksimal.  Keterbatasan  SDM  yang  dimiliki desa  serta  kurangnya  kerjasama  dengan  pihak  lain  merupakan  alasan  ketidakoptimalan pelatihan  ini.  Untuk  fasilitasi,  pemerintah  desa  sudah  mengarahkan  masyarakat  untuk menggunakan dana yang sudah dialokasikan dari BUMDes melalui pembentukan 75 kelompok yang kemudian didaftarkan ke Dinas Perikanan untuk diberi bibit dan modal.
Terkait kompensasi, informasi dari website resmi Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan bahwa nelayan yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Patimban akan mendapatkan kompensasi. Namun, terjadi kendala pada aturan dan ketentuan yang tidak mengatur secara jelas tolak ukur pemberian kompensasi [28]. Pemerintah saat ini terfokus untuk meningkatkan kualitas SDM melalui rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia yang masih berada di bawah rerata Provinsi Jawa Barat. Upaya pemerintah daerah untuk  menunjang  keterampilan  masyarakat  dalam  meningkatkan  pendidikan  membuat lembaga vokasi/pendidikan vokasi, membuka ujian kesetaraan paket C, dan akan membuka akademi maritim. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM lokal.

## 3.3. Strategi penanganan tingkat kesiapan
Dalam penelitian ini, pemilihan strategi berdasarkan skor yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating yang diperoleh dari 7 informan kunci. Analisis SWOT ini dibagi menjadi dua  yaitu,  analisis  IFAS  dan  analisis  EFAS. Analisis  IFAS (Internal  Strategic  Factor  Analysis Summary )  merujuk  pada  hal  yang  berasal  dari  internal,  dalam  penelitian  ini  adalah
masyarakat. Sementara analisis EFAS  ( External Strategic Factor Analysis Summary ) merujuk pada hal yang berasal dari eksternal, dalam penelitian ini merupakan pemerintah.
Analisis  IFAS  memiliki  skor  total  analisis  faktor  internal  sebesar  -0.29.  Hal  ini  menunjukkan upaya  yang  dilakukan  masyarakat  memiliki  kemampuan  yang  rendah  dalam  merespon berbagai perubahan. Dalam  hal  ini,  kekuatan  ( strength ) paling  tinggi terdapat pada tingkat pengetahuan  masyarakat  terkait  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  dengan  skor  0.83. Sementara  itu,  untuk  kelemahan  ( weakness )  terdapat  pada  pendapatan  berkurang  setelah adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dan sebagian besar masyarakat dirugikan dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dengan skor 0.21.
Analisis EFAS memiliki skor total analisis faktor eksternal sebesar 2.35. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya. Dalam hal ini,  peluang  ( opportunity) paling  tinggi  terdapat  pada  pemerintah  pusat  memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM dan pemerintah memberikan uang kompensasi penggusuran lahan sesuai harga pasar dengan skor 0.83. Sementara itu, untuk ancaman ( threats ), yakni pemerintah belum memberi kompensasi terkait tanah desa dengan skor 0.28.
Penentuan  strategi  yang  tepat  dalam  meningkatkan  tingkat  kesiapan  masyarakat  dan pemerintah desa dengan adanya pembangunan Patimban maka perlu diketahui dahulu posisi IFAS  dan  EFAS tersebut  dalam  kuadran  analisis  SWOT.  Rumus  yang  digunakan  untuk menentukan posisi strategi yang tepat adalah sebagai berikut:
IFAS = Nilai Kekuatan - Nilai Kelemahan EFAS    = Nilai Peluang - Nilai Ancaman
Gambar 3 . Diagram analisis SWOT strategi peningkatan tingkat kesiapan.
Gambar  3.  menunjukan  bahwa  strategi  dalam  peningkatan  tingkat  kesiapan  yang  paling optimal berada pada kuadran III yaitu strategi yang berorientasi pada perubahan atau strategi WO ( Weakness - Opportunity ). Hal ini berarti pemerintah menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal untuk dapat merebut peluang yang lebih baik. Strategi turn around artinya pemerintah  disarankan  untuk  mengubah  strategi  sebelumnya.  Sebab,  strategi  yang  lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja. Dengan demikian, strategi WO yang diusulkan adalah:
a. Menerima aspirasi masyarakat dan melakukan pendampingan yang lebih intens kepada masyarakat  terkait  kebutuhan  jenis  pelatihan,  jenis  peluang usaha  yang sesuai  dengan kapasitas masyarakat saat ini.
b. Mencegah marginalisasi masyarakat sekitar Pelabuhan Patimban melalui pengembangan kegiatan penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan sekitar Pelabuhan Patimban.
c. Mendorong  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  agar  dapat memanfaatkan  peluang  kerja  di  masa  yang  akan  datang  dan  mampu  bersaing  dengan tenaga kerja pendatang yang akan mendukung kawasan sekitar Patimban.
d. Mengembangkan  kelembagaan  ekonomi  lokal  yang  mandiri  dan  produktif  efektivitas peran  tenaga  pendamping  desa  atau  melalui  kerjasama  dengan  akademisi  agar  dapat mengangkat ekonomi lokal.
e. Mendorong tingkat kemandirian masyarakat dalam kreativitas, inovasi, dan inisiatif untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
f. Mendorong peningkatan level pendidikan dan keterampilan masyarakat agar masyarakat tidak hanya sebagai tenaga kerja kasar di kawasan Pelabuhan Patimban sehingga dapat memanfaatkan peluang kerja yang dibutuhkan di kawasan Pelabuhan Patimban di masa yang akan datang.

## 4. Kesimpulan
Tingkat kesiapan masyarakat di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dalam pembangunan Pelabuhan Patimban baru sampai tahap initiation stage atau pada level ke-6  dari  9  level  yang  ada,  sedangkan  kesiapan  pemerintah  desa  telah  mencapai  pada confirmation stage atau level ke-8 dari 9 level yang ada. Masyarakat telah cukup memperoleh informasi terkait pembangunan Pelabuhan Patimban  dan memahami bahwa pembangunan memberikan  manfaat  dan  pengaruh  positif  bagi  masyarakat.  Hanya  saja  manfaat  dan pengaruh positif tersebut belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di samping itu, informasi  tingkat  kesiapan  pemerintah  desa  menunjukkan  bahwa  secara  umum  data  dan informasi  mengenai  Pelabuhan  Patimban  telah  tersedia  dan  dapat  diakses  dengan  mudah oleh pemerintah desa.
Posisi tingkat kesiapan tersebut dapat membantu pemerintah desa setempat dan pemerintah kabupaten  dalam  menyusun  kebijakan  terkait  upaya  untuk  membantu  masyarakat  dalam memberikan  pengetahuan  mengenai  permasalahan,  penyebab,  dampak,  dan  solusi  dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Patimban. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di Desa Patimban, baik dari segi pendidikan,
kompetensi,  serta  pengetahuan  agar  dapat  memanfaatkan  peluang,  seperti  menciptakan peluang  usaha  yang  relevan,  dapat  terserap  sebagai  tenaga  kerja  di  Kawasan  Pelabuhan Patimban, dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah untuk membangun kesadaran publik kesempatan,  potensi,  permasalahan,  serta  tantangan  yang  ada,  dengan  melakukan pendampingan masyarakat dan aparatur desa bersama akademisi maupun lembaga lain yang terkait. Saran penelitian lanjutan adalah dengan menambahkan lokasi penelitian di kawasan yang  lebih  luas  karena  ini  merupakan  Proyek  Strategi  Nasional  (PSN),  serta  dapat menambahkan variabel indikator yang lebih banyak sehingga dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan  Pelabuhan  Patimban  terhadap  masyarakat  lebih  terlihat  jelas.  Dengan demikian,  strategi  yang  dibangun  dapat  lebih  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pedesaan.

## Referensi
[1] Praditya  II.  Infrastruktur  Jadi  Penggerak  Baru  Ekonomi  Jawa  Barat.  Liputan  6  2018. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3593061/infrastruktur-jadi-penggerak-baru- ekonomi-jawa-barat (accessed July 23, 2022).
[2] BAPPEDA  Provinsi  Jawa  Barat.  FGD,  Kepala  Bappeda  Kenalkan  Rebana.  BAPPEDA Provinsi  Jawa  Barat  2020.  http://bappeda.jabarprov.go.id/fgd-fraksi-pdip-kepala- bappeda-kenalkan-rebana/ (accessed July 23, 2022).
[3] Pamungkas WW. Jelajah Segitiga Rebana III: Ada Ruang, Ada Peluang. BisnisCom 2020. https://bandung.bisnis.com/read/20201103/550/1312779/jelajah-segitiga-rebana- iii-ada-ruang-ada-peluang (accessed July 23, 2022).
[4] Syaihu A. Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja  Dan  Pengangguran  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  J  Ekon  Pembang  2012;10. https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3713.
[5] Iryana  AB.  Analisis  Dampak  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  di  Kecamatan Pusakanegara  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat.  Caraka  Prabu  J  Ilmu Pemerintah 2018;2:21 – 40. https://doi.org/10.36859/jcp.v2i1.398.
[6] Tim  Persiapan  Badan  Pengelola  Kawasan  REBANA.  Focus  Group  Discussion  #3  An Introductory to the Concept and Outlook of REBANA Industrial Development 2021.
[7] Antonius.  Ini  Keuntungan  dari  Keberadaan  Pelabuhan  Patimban.  Truckmagz  2020. https://truckmagz.com/ini-keuntungan-dari-keberadaan-pelabuhan-patimban/ (accessed July 23, 2022).
[8] Mayasari  S.  Mulai  Januari  2021,  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  Fase  I  Tahap  II Dikebut.  Newssetup  2020.  https://newssetup.kontan.co.id/news/mulai-januari- 2021-pembangunan-pelabuhan-patimban-fase-i-tahap-ii-dikebut?page=all (accessed July 23, 2022).
[9] Kurniati  E,  Meidiana  C,  Wicaksono  A.  Kajian  Kesiapan  Masyarakat  Terkait  Rencana Kegiatan  Industri  Pertambangan  Marmer  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Oi  Fo’o,  Kota Bima-NTB). Indones Green Technol J 2015;4:18 – 27.
[10]  Amalia M, Malihah E. Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. Sosietas 2016;6. https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248.
[11]  Gultom  RZ,  Tini  AQ.  Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Islam:  Tinjauan  Ekonomi  dan Sosial. J Ilm Ekon Islam 2020;6:203. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912.
[12]  Londa VY. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa  Tolotoyon  Kecamatan  Pinolosian  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan.  J Adm Publik 2020;6:1 – 8.
[13]  Ompusunggu  VM.  Dampak  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. J Chem Inf Model 2019;53:1689 – 99.
[14]  Iek  M.  Analisis  Dampak  Pembangunan  Jalan  Terhadap  Pertumbuhan  Usaha  Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). J Ekon Kuantitatif Terap 2013;6:30 – 40.
[15]  Prapti L, Suryawardana E, Triyani D. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Di Kota Semarang. J Din Sosbud 2015;17:82 – 103. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505.
[16]  Sugianto,  Permadhy  YT.  Faktor  Penyebab  Pengangguran  dan  Strategi  Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. IKRA-ITH Ekon 2020;2:54 – 63.
[17]  Ivanna J. Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan Partisipatif. J Gener Kampus 2018;11:35 – 45.
[18]  Ramadhan  FL.  Arahan  Peningkatan  Kesiapan  Masyarakat  terhadap  Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Banyuwangi 2015:272.
[19]  Conahan JA, Kyere E. Community Readiness: Can the Human Services Delivery System Meet the Needs of Human Trafficking Victims. Int J Interdiscip Soc Community Stud 2015;10. https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v10i03/53523.
[20]  Hasibuan  SN,  Sebayang  AF,  Sundaya  Y.  Kesiapan  Masyarakat  Perdesaan  dalam Mengelola  Dana  Desa  (  Studi  Kasus :  Desa  Cibedug  Kecamatan  Rongga  Kabupaten Bandung  Barat  )  The  Residents  Village  Readiness  on  Village  Fund  Management Pendahuluan pembangunan ke arah yang lebih baik . Berbagai inovasi d. Kesiapan Masy Perdesaan Dalam Mengelola Dana Desa 2020;6:10 – 8.
[21]  Utami F, wawargita Wijayanti, dian Dinanti. Penilaian Stakeholder Terhadap Kesiapan Masyarakat  Desa  Wisata  Pujon  Kidul.  Tata  Kota  Dan  Drh  2019;11:61 – 70. https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2019.011.02.2.
[22]  Nuraeni, Darmawan A, Nugraha DA. Studi Efektivitas Sosialisasi Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Dan Penerimaannya Oleh Masyarakat. J Komun Univ Garut Has Pemikir Dan Penelit 2020;6:390 – 8.
[23]  Firmansyah  D.  Nelayan  Demo  Tuntut  Ganti  Rugi  Dampak  Pembangunan  Pelabuhan Patimban. DetikNews 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-
5096544/nelayan-demo-tuntut-ganti-rugi-dampak-pembangunan-pelabuhan- patimban (accessed July 23, 2022).
[24]  Somadi  S.  Cost-Benefit  Analysis  Pembangunan  Pelabuhan  Patimban  Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Subang. Competitive 2020;14:9 – 20.
https://doi.org/10.36618/competitive.v14i2.607.
[25]  Farhan  F.  Menjerit  Hasil  Tangkap  Anjlok,  Ratusan  Nelayan  Terdampak  Pembangunan Pelabuhan Patimban. KompasCom 2021.
https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/095813678/menjerit-hasil-tangkap- anjlok-ratusan-nelayan-terdampak-pembangunan (accessed July 23, 2022).
[26]  Kencana MRB. Pelabuhan Patimban Bakal Serap 4,5 Juta Tenaga Kerja. Liputan 6 2020. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4425181/pelabuhan-patimban-bakal-serap- 45-juta-tenaga-kerja (accessed July 23, 2022).
[27]  Anjaeni  R.  Pemprov  Jawa  Barat  Dorong  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Lokal  di  Proyek Strategis Nasional. KontanCoId 2020. https://regional.kontan.co.id/news/pemprov- jawa-barat-dorong-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-proyek-strategis-nasional (accessed July 23, 2022).
[28]  Prokompim  Diskominfo  Kabupaten  Subang.  Merespon  Jerit  Nelayan  Terkait  Dampak Pembangunan  Patimban  Bupati  Subang  Dan  Bupati  Indramayu  Bertemu  Hadirkan Pihak Terkait. SubangGoId 2022. https://subang.go.id/public/berita/merespon-jerit- nelayan-terkait-dampak-pembangunan-patimban-bupati-subang-dan-bupati- indramayu-bertemu-hadirkan-pihak-terkait (accessed July 23, 2022).