Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 1, Juni 2020, pp. 48-59 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25181 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Melawan Kepunahan Becak Dengan Membentuk Becak Wisata Di Ponorogo
Norma Maharani 1* , Robby Darwis Nasution 1
1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

## A B S T R A K
Di  era  globalisasi  dan  modernisasi  saat  ini,  semua  orang  beralih menggunakan  transportasi  modern  dan  meninggalkan  transportasi tradisional, hal ini dapat menyebabkan becak menjadi punah. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  dalam  melawan  kepunahan  becak  di  Ponorogo. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan sumber  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pemilihan  informan menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  informan  Kepala  Dinas Perdagkum, Kepala Dinas  Pariwisata, dan Ketua Paguyuban Becak  Kayuh Suromenggolo  Ponorogo.  Hasil  dari  penelitian  ini,  dalam  membentuk becak  wisata  memerlukan  proses  dari  pembentukan  dan  peresmian paguyuban  becak,  proses  pencairan  dana  hibah,  kemudian  peresmian becak  wisata.  Kesimpulannya  untuk  melawan  kepunahan  becak  atas munculnya  modernisasi  dimulai  dari  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  membentuk  becak  wisata  yang  mencerminkan  ciri  khas Ponorogo dan beroperasi di 36 titik Kota Ponorogo dengan menggunakan atribut reog dan panadon.

## A B S T R A C T
In the current era of globalization and modernization, everyone is turning to use modern transportation and abandon traditional transportation, which can cause pedicabs to become extinct. The purpose of this study was to determine the Government's efforts  in countering the extinction of the becak in Ponorogo. This  research  uses  descriptive  qualitative  research  with  primary  and  secondary  data  sources.  The informant selection technique uses a purposive sampling technique with informants from the Head of the Perdagkum  Office,  the  Head  of  the  Tourism  Office,  and  the  Head  of  the  Becak  Kayuh  Suromenggolo Ponorogo Society. Informing a tourist rickshaw, the results of this  study require the process of forming and inauguration of the rickshaw community, the process of disbursing grant funds, and the inauguration of  a  tourist  rickshaw.  The  conclusion  of  fighting  the  pedicab  extinction  for  the  emergence  of modernization  began  with  the  Government's  policy  to  form  a  tourism  pedicab  that  reflects  the characteristics  of  Ponorogo  and  operates  in  36  points  in  the  City  of  Ponorogo  by  using  the  reog  and panadon attributes.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
Corresponding author. E-mail addresses: normamaharani7@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 03 June 2020 Accepted 17 June 2020 Available online 30 June 2020
Kata Kunci: Becak wisata; Wisata; Kepunahan; Modernisasi
Keywords: Pedicab tours; Tourism; Extinction; Modernization

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya  globalisasi  dan  modernisasi  seakan  menuntut  setiap  orang  untuk mengikuti perkembangan yang ada, jika tidak maka akan tertinggal. Dimana hal tersebut dapat ditandai dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju seperti sekarang ini. Ada  yang  beranggapan  bahwa  globalisasi  adalah  upaya  penyatuan  masyarakat  dunia  dari  sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya (Suneki, 2012). Namun hal tersebut tidak lantas membuat kita lupa akan budaya bangsa dan adatnya. Sebagai bangsa yang berbudi luhur, sepatutnya kita tetap menghargai  dan  melestarikan  budaya  Indonesia.  Banyak  kekayaan  tradisional  Indonesia  yang masih  terus  dibudayakan  dari  zaman  sebelum  merdeka  sampai  saat  ini,  salah  satunya  adalah becak.
Tidak hanya sebagai moda transportasi manusia, becak menjadi sarana angkutan barang yang  lebih  fleksibel.  Mampu  menjangkau  peta  lokasi  terdalam  permukiman  dengan  daya tampung  yang  cukup  besar.  Dapat  dimodifikasi  sesuai  dengan  peruntukan  dan  kebutuhan, khususnya  dalam  sarana  angkutan  barang.  Sebagai  sarana  transfer  orang  dalam  jarak  yang relatif  pendek,  becak  terbagi  kedalam  becak  angkutan  biasa  dan  becak  wisata  (Pandu  Satriya Hutama,  2019).  Namun,  jumlah  tukang  becak  yang  begitu  banyak  ini,  tidak  diimbangi  dengan kenaikan  jumlah  penumpang.  Hal  ini  dikarenakan  saat  ini  semua  orang  sudah  memiliki transportasi pribadi, yang dinilai lebih efisien dibandingkan harus mengendarai becak, sehingga menyebabkan becak sering beralih fungsi untuk mengangkat barang dibanding penumpang.
Seiring berjalannya waktu, di berbagai kota becak mulai dikembangkan menjadi becak wisata,  seperti  di  Yogyakarta,  Probolinggo,  Blitar,  Sumatera  Utara  dll.  Tujuan  dibentuknya adalah untuk menarik wisatawan asing maupun lokal, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan tukang becak tentunya sekaligus hal ini demi menyelamatkan becak dari kepunahan. Perbedaan  antara  becak  wisata  dengan  becak  biasa  adalah  becak  wisata  ditujukan  untuk mengangkut  wisatawan  yang  datang  ke  daerah  tersebut,  sedangkan  becak  biasa  hanya mengangkut penumpang lokal atau mengangkut barang(Abul Haris Suryo Negoro, 2019).
Di  era  globalisai  ini  becak  telah  kalah  dengan  transportasi  yang  modern  dan  berbasis online, dimana hal ini dapat menjadi ancaman yang bisa mematikan perekonomian tukang becak dan  memusnahkan  becak  sebagai  kekayaan  tradisional  Indonesia.  Mengingat  kondisi masyarakat Ponorogo yang mata pencaharaiannya sebagai tukang becak sangat banyak, hal ini menuntut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  untuk  berupaya  memberikan  kebijakan terbaik sebagai upaya pelestarian becak dan bagi peningkatan ekonomi penduduknya, dengan cara membentuk becak wisata.
Pembentukan becak wisata ini juga didasari dari konflik antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo  dengan  tukang  becak  montor  (bentor),  dimana  keberadaan  bentor  ini  dilarang  oleh Pemerintah  kabupaten  Ponorogo.  Berbeda  dengan  bentor  yang  ada  di  Sumatera  Utara,  yang biasa  disebut  Becak  Siantar  yang  digerakkan  menggunakan  mesin  sepeda  motor  merk  BSA (Birmingham  Small  Arm)  yang  tetap  diperbolehkan  beroperasi  di  Kota  Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan becak ini telah menjadi ikon unik kota yang telah ada sejak tahun 1960 (Warongan, 2014).
Hal tersebut tidak berlaku di Kabupaten Ponorogo, dikarenakan bentor tidak memenuhi standar  transportasi,  yang  dapat  membahayakan  penumpangnya.    Sehingga  bentor  dilarang tegas  untuk  beroperasi  di  Ponorogo.  Oleh  karena  itu,  menurut  Dinas  perdagkum  Ponorogo dengan dibentuknya becak wisata ini, dianggap sebagai solusi dari permasalahan perekonomian tukang  becak  dan  diharapkan  dapat  membuat  tukang  becak  beralih  kembali  ke  becak  kayuh yang  lebih  aman  serta  melestarikan  keberadaan  becak  kayuh  dan  dapat  menarik  minat wisatawan lokal maupun asing.
Penelitian tentang becak wisata yang pernah dilakukan yaitu tentang kualitas pelayanan becak  wisata  (Abul  Haris  Suryo  Negoro,  2019),  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  becak wisata (Pandu Satriya Hutama, 2019), penguatan karakter pengemudi becak wisata  (Sudarsih, Widisuseno,  Wiyatasari,  Mulyadi,  &  Rahmah,  2018),  strategi  adaptasi  tukang  becak  (Mangata, 2016), dan strategi bertahan pengendara becak (Qoimudin, 2018).
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  ini  lebih mengulas secara mendalam bagaiamana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan  tukang  becak  dalam  proses  perjuangan  membentuk  becak  wisata.  Dimana  belum  ada penelitian  yang  membahas  proses  pembentukan  becak  wisata  ini  secara  detail,  untuk  itu penelitian ini akan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
Berdasarkan  persoalan  yang  dibahas  dalam  latar  belakang  diatas,  maka  akan  lebih menarik apabila dibahas lebih mendalam tentang bagaimana upaya Pemerintah dalam melawan kepunahan  becak  di  Kabupaten  Ponorogo,  selain  itu  penelitian  ini  belum  pernah  di  teliti sebelumnya,  sehingga  tujuan  dari  peneitian  ini  yaitu  agar  lebih  mengetahui  bagaimana  upaya Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam  melawan  kepunahan  becak  dan  dapat  bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Warul Walidin “Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  metode  berganda  dalam  fokus,  yang  melibatkan  suatu pendekatan  interpretatif  dan  wajar  terhadap  setiap  pokok  permasalahannya.  Ini  berarti penelitian  kualitatif  bekerja  dalam setting yang  alami,  yang  berupaya  untuk  memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi  kasus,  pengalaman  pribadi,  introspeksi,  riwayat  hidup,  wawancara,  pengamatan,  teks sejarah,  interaksional  dan  visual:  yang  menggambarkan  momen  rutin  dan  problematis,  serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif” (Warul Walidin AK, Saifullah, 2015). Lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  di  Kabupaten  Ponorogo.  Sumber  data  yang digunakan  ada  dua  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  mengenai  upaya  pembentukan  becak wisata  dengan  tukang  becak  dan  Dinas-dinas  yang  berwenang  menanganinya.  Data  yang disajikan  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan.  Sumber  data  sekunder  diperoleh dari hasil kajian pustaka, melalui artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
Untuk teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling . Menurut Dr. J. R. Raco “Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi  lebih  kepada  kualitas  informasi,  kredibilitas  dan  kekayaan  informasi  yang  dimiliki  oleh informan atau partisipan ” (Raco, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka informan yang sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Perdagkum,  Kepala  Dinas  Pariwisata,  dan Ketua Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo.
Analisa  data  yang  digunakan  dimulai  dengan  memberikan  gambaran  secara  rinci  dan detail  bagaimana  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam  proses  pembentukan  becak  wisata, yang ditinjau pula dengan bagaimana proses terbentuknya becak wisata ponorogo. Berdasarkan semua data yang diperoleh, maka selanjutnya dapat disusun secara sistmeatis dengan memilah poin-poin yang penting dan menyimpulkannya.  penyusunan data, reduksi data, penyajian data dan  terakhir  penarikan  kesimpulan,  setelah  data  tersebut  dikategorikan  dan  di  analisis  maka kemudian disimpulkan agar dapat dipahami oleh pembaca.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Menjadi tukang becak mungkin bukan merupakan cita-cita dari para tukang becak yang ada  di  Ponorogo.  Karena  tuntutan  kebutuhan  hidup,  minimnya  lapangan  pekerjaan  dan kurangnya menempuh pendidikan mengharuskan mereka untuk menjadi tukang becak, bahkan ada  yang  karena  mewarisi  pekerjaan  orang  tuanya.  Banyaknya  persayaratan  untuk  bekerja disektor formal membuat mereka (tukang becak) harus rela bekerja disektor informal. Menarik becak  adalah  sebuah  pekerjaan  yang  hanya  mengandalkan  kekeuatan  fisik  dan  stamina saja.Selain  itu,  sebagai  salah  satu  pekerjaan  di  sektor  informal,  menarik  becak  tidaklah membutuhkan status pendidikan yang tinggi  (Mangata, 2016).
Di  Ponorogo  tidak  sedikit  tukang  becak  yang  beralih  dari  becak  kayuh  menjadi menggunakan becak montor (bentor), namun keberadaan bentor ini dilarang oleh Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  karena  tidak  memenuhi  standar  kemananan  transportasi,  hingga  pernah terjadi  demo  yang  dilakukan  oleh  tukang  becak  montor  yang  menuntut  agar  bentor  diijinkan beroperasi, namun Pemerintah tetap kukuh untuk melarangnya, bahkan apabila terdapat yang melanggar larangan ini juga akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  menegaskan:  (1)  Kendaraan  terdiri  atas:  a.  Kendaraan  Bermotor;  dan  b. Kendaraan  Tidak  Bermotor.  (2)  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus. (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d  dikelompokkan  berdasarkan  fungsi:  a.  Kendaraan Bermotor  perseorangan;  dan  b.  Kendaraan  Bermotor Umum.  Penegasan  Pasal  47  ayat  (1),  (2) dan  (3)  tersebut,  bahwa  becak  motor  tidak  termasuk  sebagai  alat  transportasi  kendaraan bermotor umum, jadi dapat dikatakan keberadaannya selama ini ilegal dan melanggar hukum. Walaupun demikian aktivitas bentor umum telah lama berlangsung di masyarakat di beberapa daerah di Indonesia (Suryani & Mashdurohatun, 2016).
Di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  juga  masih  banyak  masyarakatnya  yang  memilih menjadi tukang becak sebagai pekerjaan tetap mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, meskipun saat ini banyak transportasi modern tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para tukang becak untuk tetap bertahan pada profesinya. Satu-satunya kota di Indonesia yang secara resmi  melarang  keberadaan  becakadalah  Jakarta.  Becak  dilarang  beroperasidi  Jakarta  sekitar akhir  dasawarsa  1980-an.  Alasan  resminya  antara  lain  kala  itu  ialah  bahwa  becak  adalah “eksploitasi  manusia  atas  manusia”.  Sebagai  penggantinya  adalah  helicak,  bajaj,  k ancil,  dan belakangan juga ojek motor (Suryani & Mashdurohatun, 2016).
Di  era  globalisasi  sekarang  ini,  pemerintah  dituntut  untuk  mengembangkan  potensi daerahnya di tengah segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, agar mampu bersaing dalam ekonomi  global.  Gelinas  membedakan  globalisasi  dalam  tiga  jenis  yaitu pertama globalisasi sebagai  sistem  yang  menciptakan  integrasi  secara  meluas  di  bidang  jaringan  produksi  dan konsekuensinya  melakukan  “perampasan”  teknologi,  etika,  dan  budaya  melalui  penanaman modal  langsung  yang  mengubah  hubungan  antarnegara  dan  berdampak  terhadap  ruang ekonomi domestik dan iklim budaya negeri. Kedua , globalisasi sebagai proses yang merupakan serangkaian  tindakan  untuk  mencapai  proses  integrasi  mendunia  melalui  keharusan berkompetisi  menekan  korporasi  global  secara  tetap  dan  terus-menerusdimana  sumber keuangan dan teknologi ditingkatkan secara signifikan. Ketiga, globalisasi sebagai ideologi yang merupakan suatu konsep kerangka pemikiran, pandangan dan gagasan yang menentukan sifat dari kebenarandalam suatu masyarakat tertentu (Atmasasmita, 2014)
Persaingan dalam ekonomi global menuntut setiap negara untuk terus berkembang dan berinovasi agar negaranya cukup berdaya saing dan mampu dipandang dalam industri ekonomi internasional.  Berbagai  upaya  dilakukan  dari  berbagai  bidang  baik  politik,  sosial,  budaya, ekonomi, dll. Hal ini memberikan dampak terhadap budaya dan tradisi masyarakatnya. Di era globalisasi sekarang ini masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada, hal ini dikarenakan  perkembangan  pasar  global  yang  semakin  maju  dengan  menggunakan  sistem pengelolaan  dan  teknologi  modern,  dimana  hal  ini  menuntut  setiap  orang  untuk  beradaptasi dengan perkembangan  zaman dengan meninggalkan  kebiasaan  lama. Teknologi  informasi  dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya (Suneki, 2012).
Fenomena  globalisasi  adalah  dinamika  yang  paling  strategis  dan  membawa  pengaruh dalam  tata  nilai  dari  berbagai  bangsa  termasuk  bangsa  Indonesia.  Sebagian  kalangan menganggapnya  sebagai  ancaman  yang  berpotensi  untuk  menggulung  karakter  bangsa  dan budaya  lokal,  tata  nilai  dan  tradisi  bangsa  kita,  malah  menggantinya  dengan  tata  nilai  yang bercorak pragmatisme dan populerisme asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa kita. Di pihak lain, globalisasi adalah juga sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama (Budiwibowo, 2016).
Dampak  yang  diberikan  akibat  globalisasi  ini  sangat  luar  biasa,  baik  berupa  dampak positif maupun negatif. Meskipun demikian, dengan adanya globalisasi tidak mengharuskan kita untuk  mengikutinya  sampai  mengalihkan  ideologi  atau  pandangan  kita,  kita  mampu  hidup berdampingan dengan era globalisasi ini dengan bersikap positif, tidak melupakan tradisi, dan terus berinovasi untuk berdaya saing yang sehat.Seperti yang telah dikemukakan oleh Gelinas bahwa konsekuensi dari globalisasi adalah perampasan teknologi, etika, dan budaya. Perlunya penanaman  keyakinan  dari  diri  setiap  individu  untuk  melestarikan  budaya  bangsa  warisan nenek  moyang  dan  pendidikan  karakter  berdasarkan  prinsip  pancasila  sejak  dini  agar masyarakat  Indonesia  senantiasa  berpegang  teguh  dengan  budaya  bangsa  sehingga  meskipun dengan adanya globalisasi lantas tidak membuat kita melupakan jati diri.
Menurut  Sri  Sudarsih,  kini  becak  sebagai  alat  angkutan  nasibnya  kian  terpojok  oleh perkembangan jaman, maka positioning becak sebagai angkutan wisata kota adalah pilihan yang bijaksana.  Pengemudi  becak  pun  posisinya  menjadi  penting  ketika  dia  sekaligus  menjadi pemandu  wisata.  Pengemudi  becak  menjadi  ujung  tombak  pariwisata  kota  (Sudarsih  et  al., 2018).  Hal  inilah  yang  melatarbelakagi  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  untuk  membentuk wisata  baru  yaitu  becak wisata  di tengah kemajuan sistem  transportasi  saat  ini  dimana  becak sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya.
Proses pembentukan becak wisata ini di mulai dari inisiatif Polres Ponorogo dan Dinas Perdagkum  yang  tertarik  menjadikan  becak  menjadi  potensi  wisata  yang dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, sekaligus sebagai upaya melawan kepunahan becak di zaman modern seperti saat ini. Harapannya dengan dibentuk becak wisata, para tukang becak  dapat termotivasi  untuk terus menjalani  pekerjaannya  sebagai wujud pelestarian  becak sebagai  kekayaan  tradisional  Indonesia,  khususnya  di  Kabupaten  Ponorogo,  sekaligus mengalihkan becak kepada fungsinya dari becak montor ke becak kayuh.
Bagi  tukang  becak  tradisional  atau  becak  kayuh,  keberadaan  becak  montor  bukan dianggap sebagai saingan, hal ini dikarenakan becak tradisional lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhannya  untu  memperoleh  penghasilan.  Hal  terpenting  bagi  mereka  hanyalah memperoleh  penghasilan  setiap  harinya.  Sehinggga  keberadaan  becak  montor  tidak berpengaruh signifikan dalam hal penghasilan tukang becak kayuh atau tradisional (Qoimudin, 2018).  Menurut  mereka  yang  menjadi  ancaman  bagi  becak  ini  adalah  ojek  online,  dimana fasilitas yang diberikan sangat memadai dan lebih diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga pernah  terjadi  protes  dari  tukang  becak  ke  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  untuk  melarang ojek online beroperasi, namun hal ini tidak mendapat persetujuan dari pemerintah.
Pengembangan  pariwisata  mengacu  pada  beberapa  konsep,  seperti  konsep pembangunan  berkelanjutan,  konsep  pengembangan  wilayah  terpadu,  konsep  pengembangan produk,  konsep  pengembangan  pemasaran  dan  investasi,  konsep  kelembagaan,  dan    konsep pengembangan lingkungan. Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan suatu persoalan seperti kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara atau metode penggunaan sarana-prasarana yang ada (Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, 2013). Sehingga pembentukan  becak  wisata  ini  merupakan  suatu  aset  pembangunan  berkelanjutan  dengan menggunakan potensi dan sarana yang ada di Ponorogo menjadi sebuah aset wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduknya.
Becak wisata tentunya menawarkan sesuatu yang berbeda, memberikan jasa pelayanan kepada segmen khusus yaitu wisatawan. Fungsi becak wisata tidak hanya sebatas sebagai moda transportasi dan hanya mengandalkan fungsi penghantaran, tetapi juga menjadi front liner yang berhadapan langsung dengan segmen khusus, yaitu wisatawan. Dalam kaitan dengan pariwisata, menjadi  keharusan  untuk  memberikan  penambahan  fungsi-fungsi  lain  sebagai  wujud manifestasi becak wisata. ” (Pandu Satriya Hutama, 2019)
Untuk  membentuk  wisata  baru  tidaklah  mudah,  memerlukan  beberapa  pertimbangan dan  persetujuan  dari  berbagai  pihak,  serta  menyesuaikan  dengan  dampak  yang  dtimbulkan dengan  adanya  wisata  ini  bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Oleh  karena  itu  sebelum
membentuk  becak  wisata,  Polres  Ponorogo  bersama  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo mengumpulkan  seluruh  tukang  becak  di  Kabupaten  Ponorogo  untuk  membahas  rencana pembentukan  becak  wisata  ini.  Kebijakan  ini  disambut  baik  oleh  para  tukang  becak  dan masyarakat. Jika dalam penelitian  (Pandu Satriya Hutama, 2019) menjelaskan becak wisata di Probolinggo membuka wisata tour untuk wisatawan dari kapal pesiar untuk berkeliling di Kota Probolinggo, maka di Kota Ponorogo aktivitas wisata yang dilakukan adalah dengan berkeliling mengunjungi wisata budaya khas ponorogo, sepeerti alun-alun, museum reog, pusat oleh-oleh khas  Ponorogo  seperti  sate,  jenang,  gethuk  golan  dll.  Dimana  semua  tempat  ini  berada  di wilayah Kota Ponorogo yang merupakan titik keberadaan becak wisata.
Perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru, memerlukan upaya pembangunan dalam penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity core yang merupakan suatu keperluan mutlak yang harus tersedia, terlebih jika pariwisata  tersebut memiliki potensi alam  dan  kebudayaan  unik  yang  menjadi  daya  tarik  tersendiri,  maka  secara  signifikan  akan menarik  minat  wisatawan  untuk  berkunjung.  Namun  tetap  harus  mempertimbangkan keterlibatan  masyarakat  sebagai  pengelola  pariwisata,  karena  masyarakat  merupakan  bagian dari stakeholder dari  pariwisata  tersebut  dan  juga    sebagai  pihak  yang    merasakan  dampak langsung dari pengembangan pariwisata tersebut, baik berupa dampak postitf maupun negatif (Mukhsin,  2017).  Untuk  itu  fasilitas-fasilitas  pendukung  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  kepada  tukang  becak  berupa  pemberian  bantuan  yang  digunakan  untuk menunjang tampilan becak wisata.
Pada Bulan Oktober 2018, sebanyak 363 tukang becak berkumpul di paseban alun-alun Ponorogo. Tujuan awal dikumpulkannya tukang becak ini adalah untuk sosialisasi mengenai lalu lintas,  mengingat  banyak  tukang  becak  kayuh  yang  sudah  beralih  fungsi  menjadi  bentor  atau becak  motor,  dimana  keberadaan  bentor  ini  dilarang  karena  merupakan  suatu  pelanggaran standar  keamanan  transportasi.  Melihat  antusias  dan  kekompakan  para  tukang  becak,  hal  ini dilirik  oleh  Pemerintah  Daerah  Kebupaten  Ponorogo  bersama  Polres  Ponorogo,kemudian mengumpulkan kembali para tukang becak di Gedung Sasana Praja Ponorogo, dimana saat itu didatangi oleh sebanyak 416 tukang becak untuk menjadikan potensi becak kayuh ini menjadi becak wisata.
Proses  perencanaan  becak  wisata  ini  dilimpahkan  ke  Dinas  Perdagkum  Kabupaten Ponorogo yang juga dibantu oleh dinas dan instansi lain. Membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun  agar  becak  wisata  ini  dapat  terbentuk,  yaitu  sejak  tahun  2018  hingga  kemudian diresmikan  pada  tahun  2020  oleh  Bupati  Ipong  Muchlissoni.  Pembentukan  becak  wisata  ini, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, mulai dari proses pembentukannya, proses pemenuhan administrasinya,  hingga  proses  peresmian  becak  wisata.  Awalnya  tukang  becak  di  Ponorogo belum  mempunyai  paguyuban,  mereka  saling  berkelompok  sesuai  dengan  area  pangkalan mereka.  Untuk  itu  hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  adalah membentuk  paguyuban  becak  kayuh,  yang  kemudian  diberi  nama  Paguyuban  Becak  Kayuh Suromenggolo Ponorogo pada tahun 2018. Nama ini dipilih agar lebih keponorogoan, mengingat Suromenggolo merupakan tokoh yang membabat Ponorogo.
Pengembangan  obyek  dan  daya  tarik  wisata  merupakan  penggerak  utama  dari  suatu sektor  kepariwisataan  yang  membutuhkan  kerjasama  antara  pemangku  kepentingan  yaitu masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta. Pemerintah sebagai pihak fasilitator memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pengaturan seluruh kebijakan terkait dengan pengembangan obyek  dan  daya  tarik  wisata  dengan  perencanaan  yang  sebaik  mungkin,  hal  ini  dikarenakan obyek dan daya tarik wisata merupakan faktor utama yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi obyek wisata tersebut (Devy & R.B. Soemanto, 2017). Sehingga diharapkan dengan dibentuknya  becak  wisata  ini  dapat  menjadi  daya  tarik  wisatawan  untuk  berkunjung  ke Ponorogo.
Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo ini diketuai oleh Bapak Sumirin atau lebih akrab dipanggil  dengan  sebutan  Pak  Sogol.Paguyuban  ini  beranggotakan  388  tukang  becak  yang berasal dari daerah yang berbeda-beda di Kecamatan Ponorogo.Dalam mengelola paguyuban ini
Pak  Sogol  dibantu  oleh  tujuh  pengurus  lain,  dimana  struktur  kepengurusannya  dapat  dilihat dalam bagan berikut ini :

## SUSUNAN ORGANISASI PERKUMPULAN BECAK KAYUH SUROMENGGOLO PONOROGO
Gambar 1. Susunan Organisasi Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo Sumber: Paguyuban Becak Kayuh Ponorogo
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  Sumirin  syarat  untuk  mendaftar  sebagai  anggota Paguyuban  Becak  Kayuh  Suromenggolo  yaitu  setiap  tukang  becak  harus  terdaftar  dalam kelompok  yang  terdiri  minimal  sepuluh  orang.  Tukang  becak  yang  memenuhi  syarat  dapat memperoleh kartu anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo. Biaya proses pembuatannya sebesar  Rp.  5.000.  Dalam  kartu  anggota  tersebut  dilengkapi  dengan  biodata  dan  kewajiban anggota,  serta  terdapat  ketentuan  pencabutan  hak  keanggotaan  apabila  terbukti  melanggar peraturan lalu lintas.

## KETUA UMUM
SUMIRIN SEKRETARIS II SUBAGYO SEKRETARIS I SUPRAPTO KETUA II SUMBER HARIYANTO KETUA I SUGENG PRAYITNO BENDAHARA I MISLAN BENDAHARA II MARIJADI KETUA PENGAWAS DJARWOKO
Gambar 2. Kartu Anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo Sumber: Paguyuban Becak Kayuh Ponorogo
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Bapak  Sumirin,  proses  selanjutnya  yaitu pengurus  paguyuban  wajib  membuat  NPWP.  NPWP  ini  digunakan  dalam  administrasi  untuk membuat akta notaris sebagai syarat  memperoleh dana hibah becak wisata. Untuk keperluan administrasi  notaris  ini  memerlukan  biaya  sebanyak  Rp.  2.800.000.  Akta  notaris  tersebut diserahkan ke Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya dikirimkan ke Pemerintah Pusat untuk meresmikan  pembentukan  paguyuban  hingga  pada  akhirnya  Paguyuban  Becak  Kayuh Suromenggolo  diresmi  disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia yaitu Cahyo Rahadian Mushar, S.H., LLM. pada tangal 25 Maret 2019.
Selain  memiliki  kartu  keanggotaan,  pengemudi  becak  juga  diharapkan  kedepannya memiliki  SIOKTB  (Surat  Ijin  Operasional  Kendaraan  Tidak  Bermotor)  seperti  yang  sudah berlaku di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikemukakan dalam penelitian  Trisnawati dan Broto (2014) yang mengemukakan bahwa pentingnya bagi pengemudi becak wisata memiliki SIOKTB tersebut  adalah  memberikan  regulasi  untuk  menjaga  ketertiban  pengemudi  becak  wisata  di jalan  raya,  karena  kedepannya  jika  jumlah  pengemudi  becak  semakin  banyak  dikhawatirkan akan  menjadi  masalah  karena  dapat  mengganggu  kelancaran  arus  lalu  lintas,  apalagi  tidak tersedia jalur khusus yang disediakan untuk becak wisata tersebut.
Berdasarkan  informasi  dari  wawancara  bersama  Dinas  Perdagkum  Kabupaten Ponorogo,  dana  hibah  yang  digunakan  untuk  membentuk  becak  wisata  ini  berasal  dari  APBD Kabupaten  Ponorogo  tahun  anggaran  2019.  Dalam  penentuan  jumlahnya  disesuaikan  dengen kebutuhan  yang  tercantum  dalam  RAB.  Proposal  dibuat  oleh  Ketua  Paguyuban  Becak  Kayuh Suromenggolo bersama pengurus yang dibantu oleh Dinas Perdagkum Ponorogo. Instansi yang menangani  dana  hibah  ini  secara  umum  yang  menangani  anggaran  itu  BAPPEDA  dan  secara teknis  dari  Dinas  Perdagkum  yang  berkaitan  langsung  dengan  penerima  manfaat  serta pembinaan dan pengwasannya yaitu dari Dinas Pariwisata. Setelah proposal jadi, dana hibah ini dapat cair dengan nominal sebesar Rp. 358.900.000.
Dana ini diberikan untuk anggota yang bergabung dalam paguyuban dan tidak langsung diberikan  kepada  tukang  becak,  tetapi  oleh  pengurus  dibelanjakan  untuk  keperluan  becak wisata  dimana  setiap  orang  akan memperoleh  hak  yang sama. Keperluan  ini  berupa  panadon, kursi penumpang, gambar reog, payung becak wisata, cat, sembako, dan apabila ada sisa uang maka  akan  diberikan.  Keperluan  tersebut  digunakan  sebagai  pembeda  atau  ciri  khas  becak wisata dibandingkan dengan becak biasa, dimana tukang becaknya menggunakan panadon yang merupakan pakaian tradisional khas ponorogo dan becaknya dicat dengan warna sama, serta di payung becak bertuliskan becak wisata ponorogo.
Dana  diberikan  di  kantor  DPRD  Kabupaten  Ponorogo  dengan  pemberian  dana  hibah sebesar Rp. 358.900.000 yang diberikan oleh Addin Andanawarih yang merupakan Kepala Dinas Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  (Perdagkum)  Kabupaten  Ponorogo  pada  tanggal  30
Desember  2019  untuk  peresmiannya  akan  dihadiri  oleh  sebanyak  388  tukang  becak  yang tergabung dalam Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo (Kominfo, 2019). Pemberian dana  ini  ditandatangani  oleh  Ketua  DPR,  Kepala  Dinas  Perdagkum,  Sekda,  Kapolres,  Dandim, Kepala  Pengadilan,  Kepala  Perhubungan  dan  36  orang  pengurus  Paguyuban  Becak  Kayuh Suromenggolo.  Dalam  pemberian  dana  ini  dicantumkan  dalam  perjanjian  hibah,  dimana  dana yang diberikan harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB dan apabila dana ini disalahgunakan maka dapat di tindak pidana penyalahgunaan .
Gambar 3. Penyerahan Dana Hibah Ke Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Sumber: Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Peresmian becak wisata dimulai pada tanggal 4 Januari 2020, terdapat pertemuan antara pengurus  paguyuban  becak  kayuh  suromenggolo  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  di Gedung  Lantai  8  Pemkab  Ponorogo  untuk  membahas  mengenai  persiapan  keperluan  becak wisata  dan  pengecatan  becak  massal.  Kemudian  pada  tanggal  17  Januari  2020  dilakukan kegiatan    mengecat  massal  di  Paseban  Alun-alun  Ponorogo  yang  diikuti  oleh  seluruh  anggota Paguyuban  Becak  Kayuh  Suromenggolo  sekaligus  penyerahan    bantuan  dan  panadon  yang dilakukan oleh Bupati Ipong Muclissoni di Paseban Alun-alun Ponorogo.
Peresmian becak wisata dilakukan pada tanggal 1 Februari 2020, yang diawali dengan sholat  subuh  berjamaah  di  Masjid  Agung  Ponorogo,  kemudian  kirab  mengelilingi  kota  dengan menggunakan  pakaian  reog  atau  panadon  dengan  atribut  lengkap,  yang  sudah  diberikan  ke seluruh  anggota  Paguyuban  Becak  Kayuh  Suromenggolo.  Jika  dalam  penelitian  (Warongan, 2014)  menjelaskan  tentang  becak  BSA sebagai  obyek  wisata  sejarah di  Kota  Pematangsiantar, maka di Kota Ponorogo  becak wisata suromenggolo inilah yang menjadi obyek wisata sejarah khas Ponorogo.
Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan pertanggungjawanban untuk dana hibah yang  diberikan.  Hal  ini  dilakukan  agar  menjadi  bukti  bahwa  dana  hibah  yang  diberikan  telah digunakan  sebagaimana  mestinya.  Becak  wisata  di  Ponorogo  ini  tersebar  dalam  36  titik pangkalan,  dimana  disetiap  titik  pangkalan  becak  ini  terdapat  satu  ketua  yang  mengkoordinir wilayahnya dan bertanggung jawab kepada ketua umum becak wisata. Setiap titik ini terdiri dari sekitar 10-30 tukang becak yang berasal dari berbagai kecamatan yang berbeda-beda.

## Gambar 4. Becak Wisata Ponorogo Sumber: Data Pribadi
Langkah  selanjutnya  yang  masih  direncanakan  oleh  Dinas  Perdagkum  Ponorogo  yaitu pembuatan  koperasi.  Menurut  Dinas  Perdagkum,  dahulu  pernah  dibentuk  koperasi  untuk tukang becak, namun tidak berjalan lancar. Kini koperasi tersebut akan diaktifkan kembali dan yang mengelola adalah pihak paguyuban itu sendiri sesuai dengan kemampuannya, hal ini demi kesejahteraan seluruh anggota Paguyuban Becak Kayuh Suromenggolo Ponorogo.
Berdasarkan  langkah-langkah  dalam  pembentukan  becak  wisata  diatas,  dapat dipersingkat dalam Gambar 5.

## Gambar 5. Langkah-langkah pembentukan becak wisata ponorogo
Perlu adanya penguatan karakter juga bagi tukang becak seperti dalam (Sudarsih et al., 2018) yang mengatakan bahwa menjadi pemandu wisata bagi pengemudi becak bagai salah satu sisi  dari  mata  uang  antara  pengemudi  dan  pemandu.  Karena  itu  karakter  adalah  modal  dasar untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan penumpang. Karakter pengemudi becak ini sangat berpengaruh  terhadap  penilaian  penumpangnya  untuk  itu  Pemerintah  perlu  memberikan sosialisasi agar becak wisata ini dapat terus berjalan dengan baik.
Untuk  langkah  selanjutnya  dari  Dinas  Pariwisata  Ponorogo  masih  dalam  tahap perencanaan dalam pengelolaan becak wisata ini, sehingga belum ada data yang diperoleh dari Dinas  Pariwisata.  Oleh  karena  itu,  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  membahas  mengenai upaya  dari  Dinas  Pariwisata  ini  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  becak  wisata  di Kabupaten Ponorogo.
Pelatihan bahasa inggris dan keterampilan kepemanduan wisatawan merupakan suatu hal yang penting untuk direncanakan bagi para tukang becak, seperti penelitian yang dilakukan oleh  Hutama  dan  Abul  (2019)  mengemukakan  bahwa  dengan  pelatihan  bahasa  inggris
Pembentukan Paguyuban Becak Kayuh Pemberian Dana Hibah Pembuatan Akta Notaris
Paguyuban Pengesahan Paguyuban Becak Kayuh Pemasangan Atribut Becak Wisata Peresmian
Becak Wisata
diharapkan  para  pengemudi  becak  wisata  memiliki  kemampuan  berbahasa  inggris dasar  yang sangat  bermanfaatn  dalam  mendukung  komunikasi  dengan  wisatawan  asing  terutama  dalam memberikan  informasi  dan  petunjuk  yang  relevan.  Selain  itu  pelatihan  kepemanduan  juga penting  agar dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik  sehingga  berkesan  bagi  para wisatawan yang menggunakan jasa becak wisata tersebut.
Becak  telah  cukup  lama  menjadi  bagian  penting  dari  pariwisata  kota  sejak kemunculannya  pertama  kali  di  jalan-jalan  kota.  Kesederhanaan,  dan  kerja  keras  yang dicerminkan  dari  sebuah  becak  dan  keunikan  becak  yang  dimiliki  dari  berbagai  daerah  di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia yang seharusnya perlu dihargai dan  dilestarikan  (Suryani  &  Mashdurohatun,  2016).  Untuk  itu  penting  bagi  generasi  penerus untuk melestarikan becak ini agar tidak punah tertinggal zaman.

## 4. Simpulan Dan Saran
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya melawan kepunahan becak di era globalisasi dan modernisasi ini yaitu dengan membentuk becak wisata. Selain  itu  juga  sebagai  upaya  untuk  mengalihkan  tukang becak  montor keasalnya  yaitu  becak kayuh.  Dalam  proses  pembentukannya  memerlukan  upaya  yang  tidak  mudah,  dari  mulai pembentukan  paguyuban  becak,  proses  pencairan  dana  hibah,  hingga  akhirnya  becak  wisata resmi  disahkan.  Adanya  becak  wisata  ini  diharapkan  dapat  menarik  minat  wisatawan  lokal maupun  asing  untuk  berkunjung  ke  Ponorogo.  Selanjutnya  Pemerintah  perlu  melakukan pengelolaan  yang  lebih  baik  lagi  agar  becak  wisata  ini  dapat  terus  berkelanjutan  dan  dapat menjadi  aset  wisata  unggulan  di  Ponorogo.  Penelitian  ini  masih  belum  sempurna,  karena keterbatasan  data  yang  diperoleh.  Sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya  perlu  pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana keberlangsungan becak wisata dan evaluasinya.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  penulis  ucapkan  kepada  pihak-pihak  yang  membantu  demi  terselesainya penelitian ini yaitu kepada Dinas Perdagkum Ponorogo, Dinas Pariwisata Ponorogo, Paguyuban Becak  Kayuh  Suromenggolo  Ponorogo  dan  Bapak  Robby  Darwis  Nasution,  S.  IP,  MA  selaku Dosen  Pembimbing  Universitas  Muhammadiyah  Ponorgo  serta  pihak-pihak  lain  yang  turut mendukung dalam proses penggalian data.

## Daftar Rujukan
Abul, H.S., Pandu. S. H. (2019). Kualitas Pelayanan Becak Wisata pada Wisatawan Kapal Pesiar di Kota Probolinggo. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora , 3 (2), 77 – 84. Atmasasmita,  R.  (2014). Hukum  Kejahatan  Bisnis:  Teori  Dan  Praktik  Di  Era  Globalisasi (edisi pert). Jakarta: Prenadamedia Grup.
Budiwibowo,  S.  (2016).  Membangun  Pendidikan  Karakter  Generasi  Muda  Melalui  Budaya Kearifan  Lokal  Di  Era  Global. Premiere  Educandum :  Jurnal  Pendidikan  Dasar  Dan Pembelajaran , 3 (1), 39 – 49. https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57 Devy, H. A., & R.B. Soemanto. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA , 32 (1), 34 – 44. Hutama, P.S., Abul. H. S. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Becak Wisata Kota Probolinggo. Journal of Tourism and Creativity , 3 (2), 115 – 129. Kominfo. (2019). Bakal Ada Becak Wisata Di Ponorogo.
Mangata, B. H. (2016). Strategi Adaptasi Tukang Becak Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus  Tukang  Becak  di  Kelurahan  Bontobiraeng  Kecamatan  Mamajang  Kota  Makassar). HOLISTIK, Tahun IX No. 18 , IX (18), 1 – 22.
Mukhsin,  D.  (2017).  Strategi  Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  Gunung  Galunggung. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 14 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2549 Qoimudin, A. B. Y. (2018). Strategi Bertahan Pengendara Becak Tradisional Terhaap Kemunculan Becak  Motor  Di  Desa  Cipari  Kabupaten  Cilacap.  In Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta . Jakarta.
Raco, J. . (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya . Jakarta: PT. Grasindo.
Sefira  Ryalita  Primadany,  Mardiyono,  R.  (2013).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 1 (4), 135 – 143.
Sudarsih, S., Widisuseno, I., Wiyatasari, R., Mulyadi, B., & Rahmah, Y. (2018). Penguatan Karakter Bagi  Pengemudi  Becak  Wisata  di  Yogyakarta. Jurnal  “HARMONI,” 2 (1),  13 – 17. https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603
Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi  Budaya Daerah. Jurnal Ilmiah CIVIS , II (1), 307 – 321.
Suryani,  M.,  &  Mashdurohatun,  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Becak Bermotor  Umum  (Bentor)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pembaharuan Hukum , 3 (1), 21 – 38.
Trisnawati,  Y.,  B.  S.  (2014).  Keberadaan  Moda  Transportasi  Umum  Tidak  Bermotor  Dalam Mendukung  Aktivitas  Pariwisata  di  Kawasan  Malioboro,  Yogyakarta. Jurnal  Teknik  PWK ,
3 (4), 1013 – 1024.
Warongan,  B.  I.  (2014).  Organizational  culture  on bsa  owner  motorcycle  “siantar  (bom”s)  in pematangsiantar city Budaya Organisasi Pada BSA Owner Motorcycle’ Siantar (BOM’S) Di Kota Pematangsiantar. Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan , 187 – 194. Warul  Walidin  AK,  Saifullah,  T.  Z.  (2015). Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded  Theory (I; Masbur, Ed.). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.