DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1 Received: 8 December 2021, Revised: 13 Januari 2022, Publish: 22 Februari 2022

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  (LITERATUR REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN)

## Yusuf Effendy Julianto 1
1) Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka, yusufeffendyjulianto@gmail.com

## Corresponding Author: Yusuf Effendy Julianto
Abstrak: Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah  (UMKM) merupakan sektor  yang mempunyai peran  penting  bagi  pemulihan  ekonomi  Indonesia  akibat  pandemi.  Penelitian  terdahulu dilakukan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi. Dalam artikel ini, membahas pengaruh UMKM terhadap penerimaan pajak di masa Pandemi  Covid-19.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  membangun  hipotesis  pengaruh  antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilaksanakan,  faktor  tarif  pajak  (X1),  faktor  pengetahuan  dan  pemahanan  perpajakan  (X2), dan faktor kepatuhan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y).
Kata  Kunci: Faktor  tarif  pajak,  Faktor  pengetahuan  dan  pemahanan  perpajakan,  Faktor kepatuhan, Penerimaan pajak

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan  diandalkan  untuk  pembangunan.  Pajak  di  Indonesia  adalah  penyumbang  penerimaan terbesar  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  UMKM  merupakan  pilar terpenting  dalam  perekonomian  Indonesia.  Sesuai  data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM, jumlah UMKM  sekarang ini sudah diangka  64,2 juta dengan  pengaruh  kepada PDB sebesar 61,07%  atau  sebesar  8.573,89  triliun  rupiah.  Pengaruh  UMKM  kepada  ekonomi  Indonesia mencakup  kemampuan  menyerap  97%  dari  total  tenaga  kerja  yang  tersedia  serta  dapat mengumpulkan  hingga  60,4%  dari  total  investasi.  Namun,  banyaknya  UMKM  di  Indonesia juga mengalami banyak kendala.
Perekonomian  Indonesia  mengalami  kontraksi  tajam  pada  Q2-2020  akibat  pandemi Covid-19.  Salah  satu  sektor  yang  paling  terdampak  yaitu  sektor  UMKM  atau  usaha  mikro, kecil,  menengah,  karena  permintaan  dan  penawaran  akan  barang  dan  jasa  di  sektor  UMKM menjadi  terganggu  akibat  pembatasan  yang  dilakukan  untuk  menekan  penyebaran  virus Corona.  Hal  ini  mengakibatkan  penurunan  omset  yang  sangat  drastis  selama  pandemi  di kalangan  UMKM  di  Indonesia.  Omset  yang  menurun  mengakibatkan  UMKM  tidak  mampu lagi  untuk  membayar  segala  biaya-biaya  operasional  dan  biaya  gaji  karyawan,  sehingga  ada banyak  kasus  pengurangan  karyawan.  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  (WP)  yang  rendah
dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  terkadang  berbanding  terbalik  dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  berusaha  untuk  meningkatkan  partisipasi  pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Final  UMKM,  pemerintah  memberikan skema  khusus  berupa  Pajak  Penghasilan  Final  0,5%  dari  total  penghasilan  yang  diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  Nomor  7  tahun  2021,  Wajib Pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.

## Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Sampit Tahun 2016-2020
Tahun Penerimaan Pajak (Rp) Penerimaan PPh Final UMKM (Rp) Persentase (%) 2016 1.095.024.344.623,- 6.693.926.539,- 0,61 2017 1.272.713.909.925,- 8.941.561.346,- 0,70 2018 1.311.013.435.748,- 10.499.909.809,- 0,80 2019 1.475.054.272.297,- 9.365.247.173,- 0,63 2020 1.410.678.827.412,- 7.254.595.798,- 0,51 2021*) 1.571.055.712.000,- 7.870.017.939,- 0,50%
Sumber: KPP Pratama Sampit, 2021
*) per tanggal 7 Desember 2021
Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah pembayaran wajib pajak PPh PP No. 23  Tahun  2018  di  wilayah  kerja  KPP  Pratama  Sampit  selalu  mengalami  peningkatan kontribusi yang cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dimulai dari tahun 2018, dimana penerimaan pajak  KPP  Pratama  Sampit  mencapai    Rp  1.311,013.435.748,-  Namun  penerimaan  PPh  PP 23/2018  mencapai  Rp  10.499.909.809,-  atau  memiliki  kontribusi  0,80%.  Kemudian  pada tahun 2019 penerimaan pajak KPP Pratama Sampit naik mencapai  Rp 1.475.054.272.297,-
Namun penerimaan PPh PP 23/2018 sedikit mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp 9.365.247.173,-  Penurunan  ini  disebakan  adanya  penurunan  tarif  PPh  Final  UMKM  dari sebelumnya  1%  menjadi  0,5%  yang  berlaku  mulai  bulan  Juli  2018.  Lalu  pada  tahun  2020 penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Sampit  mencapai    Rp  1.410.678.827.412,-  dan  penerimaan PPh PP 23/2018 mengalami penurunan menjadi Rp 7.254.595.798,- Hal ini disebabkan pada saat  Pandemi  Covid-19  sektor  UMKM  menjadi  sektor  yang  paling  terpuruk  dimana  banyak pembatasan-pembatasan oleh pemerintah terkait kerumunan orang, jam buka dan tutup usaha, kekhawatiran  masyarakat  terhadap  penularan  virus  dan  adanya  insentif  PPh  yang  diberikan pemerintah  kepada  sektor  UMKM,  dimana  para  Wajib  Pajak  di  sektor  UMKM  tidak dikenakan pajak sejak awal tahun 2020 sampai dengan Desember 2021. Mereka hanya cukup melaporkan omzet yang mereka terima secara online secara tertib.
Walaupun demikian, ada juga sektor UMKM yang tidak terlalu terpengaruh terhadap Pandemi Covid-19 seperti sektor perdagangan sembako dan bahan makanan, dimana selama Pandemi  Covid-19,  omzet  mereka  tetap  naik  yang  menandakan  permintaan  barang  dari masyarakat tetap stabil. Sehingga mereka banyak yang tidak memanfaatkan insentif tersebut
dan tetap melakukan pembayaran PPh seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PP  No.  23  Tahun  2018  semakin  menyadari  kewajiban  pajaknya  dan  menunjukkan  bahwa tujuan  pemerintah  mengeluarkan  PP  No.  23  Tahun  2018  ini,  yaitu  memberikan  kemudahan dan  penyederhanaan  aturan  perpajakan,  mengedukasi  masyarakat  untuk  tertib  administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara tercapai dengan baik.
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  yang  dipeoleh dari sektor UMKM mengalami penurunan dari tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis apakah faktor tarif pajak (X1), faktor pengetahuan  dan  pemahanan  perpajakan  (X2),  dan  faktor  kepatuhan  (X3)  berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  akan  dibahas  guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya. Pada artikel ini yang akan dikaji antara lain:
1. Apakah  faktor  tarif  pajak  (X1)  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  (Y)  dari  sektor UMKM?
2. Apakah  faktor  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  (X2)  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak (Y) dari sektor UMKM ?
3. Apakah  faktor  kepatuhan  (X3)  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  (Y)  dari  sektor UMKM ?

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak
Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Ratnawati  dan  Hernawati  (2016),  mendefinisikan  pajak  sebagai  pungutan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  pusat  yang  digunakan  untuk pengeluaran  umum  berdasarkan  kekuatan  undang  -  undang  dan  aturan  pelaksanaan  yang berlaku.  Menurut  Farouq  (2018),  pajak  sebagai  salah  satu  bentuk  pendapatan  negara  yng menyumbang persentase terbesar dibanding sektor pendapatan-pendapatan lain.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM),  jenis  usaha  dikelompokkan  berdasarkan  aset  dan  omzet.  Usaha  mikro adalah  usaha  produktif  milik  orang  perseorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  kekayaan  bersih  maksimal  Rp  50.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp 300.000.000,-
Usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  dan  dilakukan  oleh orang perseorangan atau badan usaha. Usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari  usaha  menengah  atau  besar.  Kriteria  usaha  kecil  adalah  kekayaan  bersih  berkisar  lebih dari  Rp  50.000.000,-  sampai  Rp  500.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  usaha.
Selain  itu,  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000,-  sampai  dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  dan  bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Kriteria jumlah kekayaan bersih harus  lebih  dari  Rp  500.000.000,-  hingga  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,-  Selain  itu, penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,-

## Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  menurut  John  Hutagaol  (2007),  didefinisikan  sebagai  sumber penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus  menerus  dan  dapat  dikembangkan  secara optimal  sesuai  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi  masyarakat.    Sedangkan  menurut Suherman (2011), penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar -  besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari  tujuan  negara  yang  disepakati  oleh  para  pendiri  awal  negara  ini  yaitu  menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

## Tarif Pajak
Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau  yang harus dibayar. Tarif  yaitu pedoman dasar untuk menentukan seberapa besar utang pajak  individual  ataupun  badan,  selain  sebagai  sarana  keadilan  untuk  menentukan  utang pajak.  Dalam  menetapkan  besarnya  persentase  tarif  tersebut  keputusan  pemerintah mempunyai  peran  penting.  Pemahaman  Wajib  Pajak  UMKM  yang  masih  rendah  dengan adanya  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  atas  dasar  pengenaan  tarif  0,5% pelaksanaannya  masih  belum  diperoleh  Wajib  Pajak  secara  menyeluruh.  Selain  kurang gencarnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  dan  para  Wajib  Pajak  (pelaku  UMKM)  juga kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajiban  sebagai  warga  negara  merupakan beberapa  faktor  penghambat  pelaksanaan  peraturan  ini  dan  juga  kebijakan  ini  dianggap memberatkan pelaku usaha itu karena Wajib Pajak yang mengalami kerugian tetap dikenakan pajak.
Amirudin  dan  Sudirman  (2012),  mendefinisikan  tarif  pajak  adalah  ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak  atau  objek  pajak.  Tarif  yaitu  pedoman  dasar  untuk  menentukan  seberapa  besar  utang pajak  individual  ataupun  badan,  selain  sebagai  sarana  keadilan  untuk  menentukan  utang pajak.  Dalam  menetapkan  besarnya  persentase  tarif  tersebut  keputusan  pemerintah mempunyai peran penting (Supramono & Damayanti, 2010).
Sudah  ada  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yaitu  (Afdillah  &  Umairah,  2021; Hidayati Indah Pertiwi; Purwanto, 2019; Kadek et al., 2020)

## Pengetahuan dan pemahaman perpajakan
Pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan  merupakan  semua  informasi mengenai  perpajakan  yang  diketahui  oleh  Wajib  Pajak  yang  diperoleh  melalui  media  cetak, media  elektronik,  media  online,  penyuluhan/sosialisasi  dan  lain-lain.  Pemahaman  peraturan perpajakan  adalah  suatu  proses  dimana  wajib  pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang peraturan  dan  Undang-Undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan lain-lain. Jika seseorang  telah  memahami  dan  mengerti  tentang  perpajakan  maka  akan  terjadi  peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Resmi (2019), pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan  mengacu  pada  pemahaman  mengenai  peraturan  dan  tata  cara  perpajakan  (KUP)
secara  umum,  termasuk  cara  penyampaian  pembayaran,  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran maupun pelaporan SPT.
Sudah  ada  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yaitu  (Anwar  &  Syafiqurrahman, 2016; Fahmi & linda Agustina, 2014; Suyono, 2016)

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pada  umumnya,  kepatuhan  pajak  dapat  dibagi  menjadi  dua.  Pertama,  kepatuhan administratif atau formal, yang meliputi sejauh mana Wajib Pajak mematuhi persyaratan dan prosedur dalam administrasi pajak, termasuk tata cara pelaporan serta waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.
Kedua,  kepatuhan  teknis  atau  material,  yang  melihat  pada  perhitungan  jumlah  beban pajak  secara  benar.  Kepatuhan  pajak  material  merupakan  keadaan  dimana  Wajib  Pajak memenuhi  ketentuan  material  perpajakan,  dimana  pembayaran  dan  pelaporan  sudah  sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
Kepatuhan  dapat  diidentifikasi  berdasarkan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam mendaftarkan  diri,  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  surat  pemberitahuan  (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.
Menurut  Safitri  (2003),  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib  pajak  yaitu  sebuah  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan, dinyatakan  dalam  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan jelas,  berusaha  memahami  seluruh  peraturan  perundang-undangan  pajak,  menghitung banyaknya  pajak  yang  terutang  dengan  benar,  membayar  ataupun  melaporkan  pajak  yang terutang dengan tepat waktu (Zain, 2008).
Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah (Anwar & Syafiqurrahman, 2016; Budiman, 2018; Kumala et al., 2020)
Tabel 2. Penelitian yang Relevan No Author (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 1 Afdillah Andi, Umairah Audiah (2021) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM masih rendah serta pelaksanaannya masih belum menyeluruh karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat Tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Faktor kepatuhan tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. 2 Anwar Rizky Akbar, Syafiqurrahman Muhammad (2016) Pengetahuan perpajakan menjadi variabel  mediasi didalam penelitian ini, variabel  yang dijelaskan oleh sosialisasi perpajakan dan menjelaskan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan model regresi pertama dan model regresi ketiga pengetahuan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan sekaligus mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara Kepatuhan dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif pajak tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.
signifikan. 3 Budiman, N.A (2018) Faktor demografi, sistem perpajakan, faktor penghindaran pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal, sedangkan faktor demografi dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material Kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak Faktor tarif pajak dan faktor pemahaman perpajakan tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini 4 Fahmi Septian, Linda Agustina Fahluzy (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan
membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif pajak dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 5 Hidayati Indah Pertiwi, Purwanto (2019) Tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bukan pegawai secara simultan. Tarif pajak dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 6 Indrawan Rizki (2018) Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian. Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 7 Kadek, Ni Angesti, Dwi Wahyuni, Made Arie Nyoman, I (2020) Persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Tarif dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 8 Khatmi Andi, Berdasarkan hasil Pemahaman dan Tarif tidak berpengaruh
Wirdiya Syahra, Samad Sukmawati (2020) wawancara menunjukkan bahwa mereka belum memahami mengenai perpajakan, dimana Wajib
Pajak lebih memilih untuk melakukan pembayaran zakat. Wajib pajak UMKM tidak memliki kepercayaan kepada pemerintah atas pajak yang mereka bayarkan, sehingga mereka
menganggap membayar zakat lebih tepat sasaran sekaligus menjalankan perintah agama. kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak. pada penerimaan pajak. 9 Kumala Ratih, Junaidi Ahmad (2020) Selama pandemi penjualan secara online mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya inovasi dari produk yang ditawarkan dan kebijakan PSBB dari pemerintah sehingga masyarakat melakukan aktivitas di rumah dalam rangka mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19, maka terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Pemahaman dan kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 10 Marlinah Lili (2020) Sejumlah skema bagi pelaku UMKM tersebut disiapkan dengan tujuan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir. Tarif pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Pemahaman dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 11 Oliviandy, N.A et al. (2021) Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak Kepatuhan tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada masa pandemi 12 Pangesti Dhea Mayang, Yushita, Amanita Novi (2019) Kesadaran dalam membayar pajak, persepsi atas efektivitas dalam sistem perpajakan dan pemahaman
Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh
positif dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak Tarif dan pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.
13 Putu Ery Setiawan (2017) Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif pajak dan kepatuhan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. 14 Suyono Nanang Agus (2016) Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, niat Wajib Pajak untuk patuh dan hukum berpengaruh positif
terhadap kepatuhan membayar pajak. berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak serta kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pemahaman dan kepatuhan berpengaruh pada penerimaan pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

## Sumber: Jurnal & Artikel, 2021

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka ( Library  Research). Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dari  buku- buku  dan  jurnal  baik  secara off  line di  perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley,  Scholar  Google dan  media  online  lainnya.      Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama  untuk  melakukan  penelitian  kualitatif  yaitu  bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak
Besaran  tarif  pajak  termasuk  faktor  eksternal  yang  mampu  mempengaruhi  seseorang melaksanakan  kepatuhan  untuk  menjalankan  kewajiban  berkaitan  dengan  pajak.  Tarif  PPh final UMKM yang saat ini menjadi 0,5% berpengaruh pada kepatuhan dan penerimaan pajak. Penurunan  tarif  pajak  ini  juga  berpengaruh  pada  rasa  keadilan  bagi  Wajib  Pajak.  Hal  ini memberikan dampak positif untuk faktor kepatuhan wajib pajak. Pada saat terjadi perubahan tarif  dari  1%  menjadi  0,5%  memang  langsung  menyebabkan  penurunan  penerimaan  pajak. Peneliti melihat data pada penerimaan pajak UMKM tahun 2018 dimana PP nomor 23 tahun 2018  diberlakukan  mulai  1  Juli  2018,  pada  bulan  tersebut  langsung  mengalami  penurunan penerimaan  pajak  sektor  UMKM.  Begitu  juga  pada  tahun  2019.  Apalagi  tahun  2020  terjadi wabah  Pandemi  Covid-19  yang  mengakibatkan  sektor  UMKM  menjadi  terpuruk.  Namun pada  tahun  2021,  penerimaan  sektor  UMKM  mengalami  kenaikan  penerimaan,  walaupun Pandemi Covid-19 masih belum dinyatakan berakhir. Ditambah  adanya insentif pajak untuk sektor  UMKM  dimana  Wajib  Pajak  UMKM  yang  mengajukan  permohonan  insentif  pajak, tidak  perlu  membayar  pajak  sampai  dengan  Desember  2021.  Hal  ini  tentu  saja  sangat menggembirakan  dan  menandakan  sektor  UMKM  semakin  berkontribusi  pada  penerimaan negara.
Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kadek et al., 2020) yaitu semakin adil  tarif  pajak  tersebut,  membuat  semakin  tinggi  juga  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. (Afdillah & Umairah, 2021) menyimpulkan bahwa pengenaan tarif PPh 0,5% ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran  serta  masyarakat  dan  pengetahuan  perpajakan.  Semakin  adil  tarif  pajak  tersebut, membuat semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. (Oliviandy et al., 2021).

## Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak
Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak.  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  maka  semakin tinggi  pula  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  oleh  negara.  Pemahaman  peraturan  perpajakan adalah  suatu  proses  dimana  wajib  pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan  dan Undang-Undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk  melakukan  kegiatan perpajakan  seperti,  membayar  pajak,  melaporkan  SPT  dan  lain-lain.  Tingkat  pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang.
Penelitian  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  (Indrawan  et  al.,  2018;  Suyono, 2016)  yang  telah  memberikan  kesimpulan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan pajak
Kepatuhan dapat dilihat  berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  surat  pemberitahuan  (SPT)  secara  benar, lengkap  dan  jelas,  serta  kepatuhan  dalam  pembayaran  piutang  perpajakan.  Saat  ini  DJP berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT melalui penyuluhan, sosialisasi, mengadakan kelas  pajak, kegiatan talk show di televisi dan berbagai kegiatan di masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pelaku  usaha  UMKM  akan  menjadi  sadar  terhadap  kewajiban  perpajakannya  dan  akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh ( Anwar  &  Syafiqurrahman,  2016 ) menunjukkan bahwa Jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan  kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

## Conceptual Framework
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  kajian  literatur  yang  telah  dilakukan,  maka diperoleh kerangka artikel seperti di bawah ini:
Berdasarkan  kerangka  artikel  diatas,  maka  tarif  pajak  (X1),  faktor  pengetahuan  dan pemahaman  perpajakan  (X2),  faktor  kepatuhan  (X3)  memiliki  hubungan  dan  pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya, yaitu:
1. Tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM. Dimana semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.
2. Faktor  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak dari  sektor  UMKM.  Dimana  semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan seseorang akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.
3. Faktor  kepatuhan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM.  Dimana semakin tinggi faktor kepatuhan akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran pada artikel ini yaitu:
1. Masih  ada  faktor  lain  yang  memiliki  hubungan  dan  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak dari sektor UMKM selain tarif pajak, faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta faktor kepatuhan.
2. Perlu  kajian  lebih  lanjut  untuk  mencari  faktor-faktor  lain  yang    dapat  mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor UMKM, seperti insentif pajak, faktor kondisi ekonomi, faktor penghindaran pajak serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afdillah  Andi,  Umairah  Audiah  2021.  Analisis  Pengetahuan  Wajib  Pajak  UMKM  Terhadap Kewajiban  Perpajakan  tentang  Tarif  UMKM  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Medan Timur).  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara, Medan.
Akbar  A.  R,,  Muhammad  S.  2016.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Perpajakan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Di  Surakarta Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Pemediasi.  Jurnal  InFestasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Budiman,  N.  A.  2018.  Kepatuhan  Pajak  UMKM  di  Kabupaten  Kudus.  Profita:  Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Universitas Muria Kudus, 11 (2), 218-231.
Fahmi Septian, Linda Agustina Fahluzy (2014) Hidayati Indah Pertiwi, Purwanto (2019)
Indrawan,  R.,  dan  Binekas  ,  B.  2018.  Pengaruh  Pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan,  6 (3), 419-428.
Angesti  K.  N.,  Wahyuni  D.,  I  Nyoman  M.  A.  2020. Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Umkm Atas  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Perpajakan.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Khatmi Andi, Wirdiya Syahra, Samad Sukmawati (2020)
Kumala  R.,  Junaidi  A.  2020.  Strategi  Bisnis  Dan  Pemanfaatan  Kebijakan  Pajak  Di  Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). Prosiding  Seminar  Stiami  Vol.  7  Nomor  2.  Institut  Ilmu  Sosial  dan  Manajemen Indonesia STIAMI, Jakarta.
Lili  M.  2020.  Peluang  dan  Tantangan  UMKM  Dalam  Upaya  Memperkuat  Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi Vol. 22 Nomor 2. Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta.
Oliviandy,  N.  A.,  Astuti,  T.  P.,  dan  Siddiq,  F.  R.  2021.  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Selama  Pandemi  Covid-19.  Jurnal Wahana Riset Akuntansi, 9 (2), 91-105.
Pangesti,  D.  M.,  dan  Yushita,  A.  N.  2019.  Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Persepsi Atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  dan  Pemahaman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  pada  UMKM  Sistem  Perdagangan di  Kabupaten  Klaten.  Nominal:  Barometer  Riset  Akuntansi  dan  Manajemen,  8  (2), 166-178.
Putri  K.  J.,  Setiawan  P.  E.  2017.  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali.
Suyono,  N.  A.  2016.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Membayar  Pajak  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Wonosobo.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat UNSIQ, 3 (1), 1-10.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).
Amirudin,  dan  Sudirman.  2012.  Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. Salemba Empat Dua Media.
Supramono dan Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan. Andi Publisher.
Zain, M. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat.