## DOI: 10.46730/japs.v%vi%i.68
Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Dwi Herlinda 1 , Elly Nielwaty 2 , Pebriana Marlinda 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Email: niel_iskandar@yahoo.com (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Pengawasan, Inspektorat, dana desa Penelitian  ini  tentang  Pengawasan  Inspektorat  Dalam  Penggunaan Dana  Desa  Di  Kampung  Tanjung  Kuras  Kecamatan  Sungai  Apit Kabupaten  Siak  dan  mencari  solusi  atas  kendala  yang  dihadapi. Permasalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengawasan  dalam  proses perencanaan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti terdapat beberapa kegiatan ayng tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil dari pengawasan  berupa  temuan  inspektorat  hanya  berupa  teguran  dan rekomendasi  perbaikan  dan  pernyataan  kepala  kampung  untuk meelakukan  perbaikan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisis  penelitian Pengawasan  yang  dilakukan  oelah  inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan di lakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika  dilakukan  secara  terjadwal  dan  berkala  maka  dapat meminimalisir  kelalaian  penggunaan  dana  kampung.  Kampung Tanjung  Kuras  Melakukan  Kelalaian  administrasi  keuangan  seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah  melakukan  pembinaan  dengan  memberikan  sanksi  berupa komotmen  untuk  menyelesaikan  kekurangan  administrasi  dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang. Keywords Abstract Supervision, Inspectorate, village fund The problem in this research is that the supervision in the planning process has not been carried out properly. It is proven that there are several  activities  that  are  not  in  accordance  with  the  plan.  The results of the supervision in the form of findings  by the inspectorate were  only  in  the  form  of  a  warning  and  recommendation  for improvement  and  a  statement  from  the  village  head  to  make improvements. The research method used is qualitative research. the supervision  carried  out  by  the  inspectorate  is  in  the  nature  of fostering  and  supervising  the  use  of  village  funds  based  on Peratudan  daerah  No.  44/2018.  Supervision  was  carried  out  at  the end  of  the  year  so  that  negligence  was  found  in  Tanjung  Kuras Village.  If  it  is  done  on  a  scheduled  and  regular  basis,  it  can minimize  negligence  in  the  use  of  village  funds.  Tanjung  Kuras
Village  Neglected  financial  administration  such  as  incomplete transaction evidence and the use of funds was not in accordance with existing  plans.  From  this  supervision,  the  inspectorate  has  carried
Volume 2, Nomor 3 Desember 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
out guidance by providing sanctions in the form of a commitment to resolve administrative deficiencies and recommended that the Sungai Apit  sub-district  head  give  a  warning  to  the  head  of  Kampung Tualang.

## Pendahuluan
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun,  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Dana desa  merupakan salah satu  sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga  dana  desa  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  keuangan  desa.  Dana  desa digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa.
Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan  Permendes  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas PenggunaanDana  Desa  Tahun  2016,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:
a. Pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  infrasruktur  atau  sarana  dan prasarana  fisik  untuk  penghidupan,  termasuk  ketahanan  pangan  dan permukiman;
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
c. Pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
d. Pengembangan  usaha  ekonomi  masyarakat,  meliputi  pembangunan  dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
e. Pembangunan  dan  pengembangan  sarana-prasarana  energi  terbarukan  serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Inspektorat  kabupaten  merupakan  instansi  yang  berkewajiban  untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Inspektorat  Daerah merupakan  auditor  internal  untuk  kementerian  serta  pemerintah  daerah.  Pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  auditor  internal  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  tindakan pencegahan  fraud  atau  kecurangan.  Dasar  atau  kriteria  auditnya  yaitu  akuntansi manajemen,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  peraturan  perundang-undangan, dan  standar  Profesi  Audit  Internal.  Inspektorat  Daerah  merupakan  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  salah  satu  fungsi  dan  juga  wewenangnya  yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Taufik, 2011). Sebagai APIP, Inspektorat Daerah  berperan  sebagai Quality  Assurance yakni  menjamin  suatu  kegiatan  dapat berjalan  secara  efektif,  efisien  dan  sesuai  dengan  aturan  dalam  pencapaian  tujuan  dari organisasi. Pelaksanaan tugas pengawasannya  yaitu melakukan tindakan preventif atau upaya  pencegahan  terjadinya  kesalahan  dalam  pelaksanaan  program  serta  kegiatannya oleh SKPD.
Inspektorat  Daerah  juga  melaksanakan  tugas  perbaikan  kesalahan-kesalahan yang  telah  terjadi  sebelumnya  agar  dijadikan  sebagai  pelajaran  sehingga  kesalahan- kesalahan tersebut tidak akan terulang di masa mendatang. Dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti tugas inspektorat dalam pengawasan dana desa.
Tabel I.1 : Pendapatan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak tahun 2019 No Pendapatan Kampung Jumlah (Rp) 1 Pendapatan Asli Kampung 2.275.050,00 2 Dana Kampung 781.260.000,00 3 Bagi hasil Pajak dan Retribusi 12.586.846,00 4 Alokasi Dana Kampung 873.021.300,00 5 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 6 Bantuan Keuangan Kabupaten 52.500.000,00 Total 1.821.643.196,00
Sumber : Inspektorat Kabupaten Siak 2020
Dana  desa  merupakan  alat  pemerintah  pusat  untuk  pembangunan  desa, pembangunan  desa  menjadi  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional.  Masalah  yang kemudian muncul adalah peraturan  yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para  pelaksana  pemerintah  desa.  Penyerapan  dana  kampung  harusnya  dipergunakan untuk    60  %  untuk  pembangunan  kampung,  30  %  penyelenggaraan  pemerintah kampung  dan  10%  untuk  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat. pada  kenyataannya  penggunaan  dana  kampung  banyak  digunakan  pada  pembangunan fisik serta penyerapan dana pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat sasaran.
serapan  dana  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  udah  relatif  besar  namun kegiatan  dan  program  tidak  sesuai  dengan  konsep  dasar  pemberdayaan  masyarakat. kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  kebanyakan  hanya  beupa  pelatihan  namun  tidak ada tindak lanjut dari hasil pelatihan tersebut. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan  bimbingan  kendali  mutu    dana  kampung  telah  melakukan  pengawasan  dan  hasil pengawasan  menunjukkan  beberapa  temuan  yang  selanjutnya  di  tindaklanjuti  oleh inspektorat dalam bentuk pembinaan. Namun pembinaan tersebut hanya berupa laporan dan teguran.

## Metode
Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan utnuk menyelaesaikan  masalah.  Penentuan  suatu  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian akan  mengukur  kadar  ilmiah  hasil  penelitian  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode  yang  tertuju  pada  pemecahan  masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang.  Dalam prakterknya tidak terbataspada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi menganalisis  dan  menginterprestasikantentang  arti  datatersebut,  itulah  alas  an  peneliti memilih penelitian deskriptif kulaitatif.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  merupakan  data  primer  dan  data  skunder.  Sebagai dari primer dalam enelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati
dari hasil wawancara dan observasi yang berperan serta dalam penelitian ini. Sedangkan data  skunder  yang  didapatkan  berupa  dokumen  tertulis,  gambar  dan  for-foto.  Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu;
1. Observasi (Pengamatan Langsung) Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan. 2. Deep Interview,Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara lansung dengan pegawai yang menjadi sempel dalam penelitian. 3. Dokumentasi, Yaitu proses pengumpulan data melalu catatan, dokumen ataupun arsip dari  dinas  yang  diteliti.  4. Focus  Group  Discussion (FGD)Istilah  kelompok  diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD) saat ini sangat populer dan banyak  digunakan  sebagai  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  sosial. Pengambilan  data  kualitatif  melalui  FGD  dikenal  luas  karena  kelebihannya  dalam memberikan  kemudahan  dan  peluang  bagi  peneliti  untuk  menjalin  keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD  memungkinkan  peneliti  dan  informan  berdiskusi  intensif  dan  tidak  kaku  dalam membahas  isu-isu  yang  sangat  spesifik.  FGD  juga  memungkinkan   peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang  berbeda-beda.  Di  samping  itu,  dinamika  kelompok  yang  terjadi  selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.
Analisis data menggunakan model interkatif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Buberman,  yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting yaitu; Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Yang dilakukan berulang-ulang ketiga  hal  itu  yang  akan  menjalin  keterkaitan  saat  sebelum,  selama  dan  sesudah pengambilan data.

## Hasil dan Pembahasan
Inspektorat    merupakan    unsur  pengawas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  dipimpin  oleh  Inspektur.    Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Inspektur bertanggung  jawab  langsung  kepada  Bupati    dan  secara  teknis  administratif  mendapat pembinaan  dari  Sekretaris  Daerah.  Tugas  Inspektur  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah,  pelaksanaan    pembinaan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  desa. Inspektorat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Pengawasan  yang  dilakukan  inspektorat  dalam  penggunaan  dana  Kampung Tanjung  Kuras  sudah  di  laksanakan  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  yaitu  : Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  2016.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa  pengawasan  terhadap penggunaan  dana  desa  telah  dilakukan  sesuai  dengan    kebijakan  pemerintah, pengawasan  yang dilakukan   rencana anggaran dana desa dan realisasi  dari dana desa. Permasalahan   terjadi adanya  antara rencana dana desa dan realisasi dana desa dalam bentuk pelaporan yang tidak sesuai dengan tanggal pengeluaran, serta adanya dana yang
di  keluarkan  untuk  program  yang  sebelumnya.  Maka  hal  ini  yang  membuat  laporan tidak sesuai dan membuat pengawas harus kerja ekstra.
Pengawasan  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  standar  operasional,  kenyataan dilapangan masih terjadi pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah  di  tentukan.  Perlunya  memberikan  pelatihan  kepada  staf  desa  untuk  membuat laporan  penggunaan  dana  desa  agar  tidak  terjadi  kesalahan  serta  keterlambatan  dalam pelaporan penggunaan anggaran desa.
Dalam  melaksanakan  tugas  Inspektorat  di  Kampung  Tanjung  kuras  menemukan kelalaian Pemerintah  Kampung Belum Melakukan Penatausahaan Keuangan Kampung Dengan Tertib.
a. Kelalaian  Bendahara  Kampung  Tanjung  Kurasdalam  melakukan  penatausahaan keuangan kampung;
b. Kelalaian  Kerani  Kampung  Tanjung  Kurasselaku  Koordinator  PTPKK  dalam menyusun
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan
c. Kelalaian  Penghulu  Kampung  Tanjung  Kurasdalam  mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kampung.
Dari  kelalaian  yang  dilakukan  aparat  Kampung  Tanjung  Kuras  penghulu berkomitmen  untuk  melakukan  perbaikan  manajemen  dan  lebih  disiplin  melaporkan alur  keuangan  kampung.  Inspektorat  Kabupaten  Siak  merekomendasikan  kepada Bupati Siak agar memerintahkan Camat Sungai Apit untuk :
a. Menegur secara tertulis PenghuluKampung Tanjung Kurasatas kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan  seluruh  pengelolaan  keuangan  kampung,  dengan tembusan disampaikan ke Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak;
b. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurassupaya menegur secara tertulis Kerani  Kampung  selaku  Koordinator  PTPKK  atas  kelalaiannya  dalam  menyusun pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBKampung,  dengan  tembusan disampaikan ke Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak;
c. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurassupaya menegur secara tertulis Bendahara  Kampung  Tanjung  Kuras  atas  kelalaiannya  dalam  melakukan penatausahaan  keuangan  kampung,  dengan  tembusan  disampaikan  ke  Inspektorat dan DPMK Kabupaten Siak; dan
d. Memerintahkan Penghulu Kampung Tanjung Kurasagar melengkapi pertanggungjawaban seluruh pengelolaan keuangan Kampung, dengan menyampaikan bukti fotocopi  Tutup Buku Kas  Umum  (BKU) setiap bulan Tahun ke Inspektorat Kabupaten Siak
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Dana  desa  adalah  dana yang dialokasikan dalam APBN  yang diperuntukkan bagi desa  yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana  desa  berpedoman  pada  peraturan  perundangan,  yaitu  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017,  Peraturan
Menteri  Keuangan  Nomor  225/PMK.07/2017  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  PMK Nomor  50/PMK.07/2017  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  dan peraturan lainnya.
Ada  beberapa  kunci  untuk  mencegah  penyelewenagan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa (APBDes) :
1. Untuk menghindari  penyalahgunaan  anggaran  desa,  pemerintah  desa  harus melibatkan Badan Permusyawaran Desa (BPD), unsur masyarakat desa, dan tokoh- tokoh  yang  ada  di  desa  dalam  setiap  proses.  Mulai  dari  proses  penyusunan RPJMDes, RKPDes dan penetapakan APBDes.
2. Pemerintah  desa  harus  selalu  memelihara  semangat  musyawarah  mufakat  dalam mengambil  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  strategis  di  desa.  Sehingga  setiap keputusan  yang  diambil  menjadi  keputusan  bersama  yang  direncanakan  bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi secara bersama-sama. Kebijakan-kebijakan yang bersifat  strategis  desa,  seperti  perencanaan  desa,  penataan  desa,  pembentukan BUMDes, kerjasama antardesa, dll.
3. Pemerintah  desa  menerapkan  keterbukaan  informasi  publik.  Seperti  keterbukaan APBDes,  dengan  adanya  keterbukaan  masyarakat  desa  dapat  mengetahui  sumber- sumber  pendapatan  desa,  pengeluaran  dan  kegiatan  pembangunan.  Sehingga masyarakat  dengan  leluasa  dapat  mengawasi  setiap  pelaksanaan  kegiatan  yang dibiayai oleh APBDes
Perencanaan  dan  penganggaran  merupakan  bagian  dari  proses  penentuan kebijakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan. Penganggaran  merupakan salah satu keluaran dari perencanaan. Karenan  perencanaan dan  penganggaran  merupakan  suatu  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan  dengan perencanaan  program  dan  kegiatan  tahunan  daerah.  Kekurangan  tenaga  perencana  di daerah,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  akan  membuat  hasil  perencanaan  jauh dari yang diharapkan. Hal  ini berdampak juga pada hasil perencanaan yang kualitasnya rendah.    Sementara  beban  kerja  atau  volume  anggaran  yang  dikerjakan  sangat  besar, akibatnya kontrol dalam tahapan perencanaan sendiri menjadi sangat lemah dan rawan manipulasi.  Akibatnya  upaya  daerah  untuk  mendorong  proses  pembanguna  yang berkualitas masih belum dapat dilakukan dengan optimal.
Di  Kampung  Tanjung  Kuras  Kecamatan  Sungai  Apit  tidak  ada  terjadi penyelewengan, permasalahan yang terjadi hanya ada kegiatan yang belum selesai pada anggaran tahun sebelumnya di selesaikan pada anggaran tahun berajalan, maka  terjadi kegiatan  tidak  sesuai  dengan  perencaan  yang  telah  di  tetapkan.  Dan  ada  beberapa penggunaan dana kampung  yang  belum tercatat  dan hal  ini masuk pada runga lingkup pembinaan.
Tabel  2.1 data pembangunan tidak ada dalam perencanaan
No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Pembersihan Tali Air Dusun II 1.000.000,00  Tidak ada Gambar / desain 2 Pembuatan Bodi Jalan Sidaning 1.000.000,00  Tidak ada Gambar / desain 3 Pembuatan Bodi Gg. Surau 1.000.000,00  Tidak ada Gambar / desain 4 Pembuatan  Bodi  Gg.  Pak 1.000.000,00  Tidak ada Gambar / desain
Alang 5 Rehab Kantor Kampung `1.000.000,00  Tidak ada Gambar / desain Total 6.000.000,00
Sumber Data : Kampung Tanjung Kuras, 2020
Kelebihan pembayaran sebesarRp 6.000.000,00 karena tidak ada gambar rencana pelaksanaan  pekerjaan/bestek  pada  Kegiatan  Pembangunan/Pemeliharaan  Jalan Kampung  dan  Kegiatan  Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan  Sarana  Prasarana Kampung. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. namun kelalaian kepala kampung adalah melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan awal dan  tidak  melampirkan  gambar  desain  dan  berita  acara  perubahan  penggunaan anggaran.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terhadap  laporan  dokumen  pertanggungjawaban keuangan  Kampung  yang  disampaikan  oleh  Bendahara  Kampung  Tanjung  Kuras Kecamatan  Sungai  Apit,  dijumpai  bahwa  bukti  pembayaran  atas  belanja  Kegiatan Penghasilan Tetap, tunjangan dan Kegiatan Operasional RT/RK sebesar Rp11.260.000,00  belum  di  lengkapi  dengan  tanda  tangan  oleh  pihak  penerima  pada amprah, kegiatan ini dilaksanakan dan buktikan dengan Foto dokumen tgasi akan tetapi amprah  belum  ditandatangai  oleh  semua  penerima.  Kondisi  seperti  ini  masuk  pada ruang lingkup pembinaan.
Selain  mengawasi  Inspektorat  memiliki  fungsi  pembinaan,  dalam  hal  ini  ketika ada temuan inspektorat akan membina agar perencanaan dan implementasi dapat seiring jalan. Keberadaan inspektorat Dalam hal dana bertugas sebagai Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)    yang  merupakan  lembaga  di  bawah Bupati  dan  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  fungsional  atas  kinerja  organisasi pemerintah  daerah.  Pengawasan  fungsional  yang  dilakukan,  salah  satunya  adalah melakukan  pemeriksaan  atas  pertanggungjawaban  pelaksanaan  dana  desa  yang terintegrasi  dengan  pemeriksaan  atas  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa. Disamping  melaksanakan  pengawasan,  Inspektorat  sebagai  sumber  informasi  publik bagi Kepala Desa.
Masyarakat wajub berperan aktif sebagai pengawas utama dalam pembangunan di kampung. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan  transpransi adalah hal yang paling utama. Tranparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam  setiap  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  penggunaan  anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa atau kampung. Tak terkecuali  pengelolaan  keuangan  desa  oleh  para  Perangkat  Desa  yang  harus  sesuai dengan rencana penyusunannya.
Pembangunan desa mempunyai  peranan  yang sangat  penting dan strategis dalam rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Daerah,  karena  di  dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung  kepentingan  sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam rangka  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Dalam    pembangunan  desa pemerintahan  desa  berkedudukan  sebagai  subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri.  Dalam menyelengarakan  kewenangan,  tugas,  dan  kewajiban  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.
Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan  atau  pembangunan  sarana  dan  prasarana  fisik  desa  yang  meliputi  perbaikan sarana  publik  dalam  skala  kecil  dan  perbaikan  lingkungan  serta  jalan,  honor  tim pelaksana  dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa  lainnya  yang dianggap  penting.  Sedangkan  penggunaan  dana  desa  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  desa  diarahkan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Sebagian  besar  alokasi  dana  desa diperuntukkan  bagi  masyarakat  maka  mulai  dari  proses  perencanaan  dana  desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang  berlaku.  Sehingga  nantinya  diharapkan  dengan  dana  dana  desa  ini  dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
Untuk  menjamin  kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerka  aparat  desa  dalam pembangunan  adalah  dengan  menerapkan  nilai-nilai  tranparansi.  Setiap  desa meletakkan baliho yang berisi anggaran dana desa dan perencanaan pembangunan desa di  area  strategis  dan  dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat.  selain  inspektorat masyarakat adalah unsur utama sebagai pengawas pabanguan desa. Masyarakat berhak mengajukan kaduan terhadap inspektorat juka dirasa pembanguan yang dilakukan tidak sesuai dengan prencanaan.
Keberadaan  inspektorat  membantu  masyarakat  dan  berada  dipihak  masyarakat dalam  mendorong  terciptanya  transparansi.  Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan bentuk  jaminan  dan  meberikan  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  memerintahan kepenghulian.  Maka  dalam  proses  pembangunan  harus  selalu  melibatkan  masyarakat dalam peoses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan harus melibatkan masyarakat disetiap tahapannya.
Pengawasan yang laksanakan oleh inspektorat masyarakat kampung tanjung kuras mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  temuan.  Masyarakat  mendapat  informasi  dari Penghulu  Kampung  tanjung  kuras  dan  hasil  temuan  tidak  merugikan  masyarakat. kekurangan  kepenghuluan  Tanjung  Kuras  adalah  laporan  adninistrasi  keuangan  yang tidak  rerlaporkan  sesuai  jadwal.  Dan  ada  beberapa  bukti  amprah  honor  RT/RW  yang tidak  ditandatangai.  Sejauh  ini  masyarakat  transparansi  yang  dilakukan  di  kampung tanjung kuras memberikan rasa percaya atas pembangunan yang dilaksanakan.

## Simpulan
Pengawasan  yang  dilakukan  oelah  inspektorat  bersifat  membina  dan  mengawasi penggunaan  dana  desa.  Inspektorat  kabupaten  Siak  melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan  di  Kampung  Tanjung  Lesung  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Siak  No.  44 tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi,  Serta  Tata Kerja  Inspektorat  Kabupaten  Siak.  Pengawasan  di  lakukan  di  akhir  tahun  sehingga dijumpai  kelalaian  di  Kampung  Tanjung  Kuras.  Jika  dilakukan  secara  terjadwal  dan berkala  maka  dapat  meminimalisir  kelalaian  penggunaan  dana  kampung.  Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak  lengkap  dan  penggunaan  dana  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  yang  ada.  Dari pengawasan  tersebut  inspektorat  telah  melakukan  pembinaan  dengan  memberikan sanksi  berupa  komotmen  untuk  menyelesaikan  kekurangan  administrasi  dan merekomendasikan  agar  Camat  Sungai  Apit  memberi  teguran  kepada  penghulu Kampung Tualang.

## Referensi
Abdul wahab, Solichin, Analisis Kebijakan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Abidin, 2002, Kebijakn Publik, Yayasan Pancur Curah, Jakarta Anderson, 1979, Transforming  Leadership Equipping  Your Self Coachching  Others  to Build the Leadership Organization, Second Edition, St Lucie Press, Boca Raton.
Chandler, 1988, Strategy and Structure, The MIT Press, Chambridge. Dror,  1968, Public  Policy  –  Making  Reexamined, San  Fransisco,  Chandler  Publishing Company.
Dunn, William,  1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
Gibson, James, L, 1986, Organization Behavior Stucture and Process, Richard D, Irwin Inc, Homewood, Illinois.
Grindle,  1998, Policy  Content  and  Context  in  Implementation  Princenton, University Press New Jersey.
Meter dan Horn, 1975, The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, Administration and Society 6.
Moleong,  Lexy,  J,  2003, Metodologi  Penelitian  Kulaitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Osborne, 1992, Banishing Bureucrasy: The five Strategies For Reinventing Goverment, New York:  Addison-Wesley.
Rian, Nugroho, 2009, Public Policy, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi PT. Elex Media K omputindo, Jakarta
Subarsono,  2006, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  Teori  dan  Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Suharsimi,  Arikunto,  2004, Evaluasi  Program  Pendidikan  ,  Pedoman  Teoritis  bagi Praktisi Pendidikan , Bumi Aksara, Jakarta. Tangkilisan,  2003, Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Penjelasan,  Analisis  &  Transformasi Pikiran Nagel, Balairung & Co. Yogyakarta. Thomas, Dye, 1981, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs Practice Hall Inc, Jakarta.