Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1238            pp. 904-912

## Research Article

## Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
Mochamad Nurdin 1 , Ahmad Zaini Muhlis 2 , Euis Nurasiah Jamil 3
1. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; nurdin@staip.ac.id 2. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; azam@staip.ac.id 3. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; euisnj@staip.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January  14, 2024 Revised :  February 15, 2024 Accepted :  March 28, 2024 Available online    :  April 30, 2024
How to Cite: Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis and Euis Nurasiah Jamil (2024) “Husband’s Legal Responsibility for the Rights of His Wife and Children Post- Divorce”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 904 – 912. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1238.
Husband's Legal Responsibility for the Rights of His Wife and Children Post-Divorce
Abstract .  When  a  divorce  occurs  between  a  husband  and  wife,  it  creates  obligations  that  must  be obeyed  by  a  husband  and wife,  and these  obligations  include  the  former  husband  being  obliged  to provide a gift that must be given to the former wife who has been divorced. This article aims to examine the  husband's  responsibilities  towards  his  wife  and  children  after  divorce.  The  existence  of  divorce does not mean the release of the husband's responsibility to provide responsibilities to the ex-wife, be it  iddah  maintenance,  mut'ah,  and  child  maintenance,  provided  that  it  is  in  accordance  with  the husband's ability. This research is a type of empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research is a type of empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions

## Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, Euis Nurasiah Jamil
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  husband  is  responsible  for  the  former  wife  and children after divorce in the Religious Court, that the former wife must receive maintenance in the form  of  mut'ah,  iddah  maintenance,  madhiyah  maintenance,  and  for  children's  rights  or  child maintenance.  The  husband  is  obliged  to  provide  maintenance  to  the  child  in  the  future,  and  the prosecution system is every month until the child is 21 years old or has grown up. This policy is carried out to provide justice for wives who are divorced by their husbands.
Keywords: Legal Liability, Husband, Wife's Rights, Children, Divorce
Abstrak. Ketika terjadi percerain antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang  harus  ditaati  oleh  seorang  suami  dan  isteri,  dan  kewajiban  tersebut  diantaranya  bagi  seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang  telah  diceraikannya.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  tanggung  jawab  suami terhadap istri dan anak pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami  untuk  memberikan  tanggung  jawab  kepada  mantan  istri  baik  itu  nafkah  iddah,  mut’ah,  dan nafkah  anak,  dengan  syarat  sesuai  dengan  kemampuan  suami.  Penelitian  ini  adalah  termasuk  jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa suami bertanggung jawab terhadap mantan istri dan anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama, bahwa mantan istri harus menerima nafkah berupa mut’ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah,  dan  untuk  hak  anak  atau  nafkah  anak.  Suami  berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada anak  pada  masa  yang  akan  datang,  dan  sistem  penuntutannya  setiap  bulan  sampai  anak  tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Suami, Hak-Hak Isteri, Anak, Perceraian

## PENDAHULUAN
Mengingat eksistensi, tugas, visi dan  misi Pengadilan Agama yang strategis, maka lembaga Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  dalam  negara  hukum  Indonesia  mempunyai  peran  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  khususnya  dan  umat  Islam  Indonesia. Peranan  tersebut  mendorong  produk  Pengadilan  Agama  baik  berupa  putusan, penetapan,  maupun  akta  perdamaian  agar  dapat  diterima  oleh  masyarakat,  maka harus mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dan putusannya mengikat dan eksekutorial (Tata Sutayuga, 2012:5).
Selanjutnya, upaya hakim dalam membuat putusan disebabkan adanya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Prosedur
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
dan proses penyelesaian perkara perceraian pada dasarnya dapat diajukan oleh pihak suami dan oleh pihak isteri. 1
Persoalan yang paling menjadi perhatian adalah bukan sekedar besaran angka perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, tetapi bagaimana dampak atau akibat  perceraian  bagi  para  pihak,  khususnya  perempuan  dan  anak.  Karena sesungguhnya hal yang paling penting dari sebuah perkara usai dikabulkan adalah bagaimana ekses dan implementasi dari putusan tersebut, apakah ia dapat menjamin hak-hak perempuan dan anak yang biasanya menjadi korban dari adanya perceraian tersebut (Ali Imron, 2016).
Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak- hak  perempuan  dan  anak  terpenuhi,  namun  tetap  saja  di  lapangan  masih  banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak.Mahkamah Agung sudah banyak  menerbitkan  instrumen  hukum  dalam  upayanya  melindungi  hak-hak perempuan dan anak, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun  2017  yang  mengatur  aparat  hukum  dalam  memperlakukan  Perempuan  yang berhadapan dengan Hukum.
Sebagai  Peradilan  yang  paling  banyak  menerima  dan  menangani  perkara- perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama  MA  RI  telah  banyak  membuat  pedoman  bagi  Hakim  dalam  memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi.
Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017  ada  rumusan  kamar  agama  yang  menyatakan  kewajiban  membayar  nafkah- nafkah  yang  timbul  akibat  perceraian,  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan. Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  nomor  2  tahun  2019  menghimbau  kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri,  agar  mencantumkan  juga  amar  putusan  yang  mengharuskan  mantan  suami untuk  membayar  kewajibannya  sebelum  mengambil  akta  cerai.  Surat  Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang- barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.
Sudah  banyak  putusan-putusan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  yang memberikan hak-hak bagi istri dan anak, baik secara ex officio maupun mengabulkan tuntutan  pihak  istri.  Sayangnya  perangkat  hukum  bahkan  putusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa serta merta dirasakan manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertainya.
1 Suatu pengajuan perkara perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan permohonan cerai talak,  suami  sebagai  pemohon  dan  isteri  sebagai  termohon.  Sedangkan  apabila  pengajuan  perkara perceraian tersebut diajukan oleh isteri dinamakan gugaran perceraian, isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat

## Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, Euis Nurasiah Jamil
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian

## METODE
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya  dalam  masyarakat  (Suharsimi  Arikunto,  2012). Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2022).

## PEMBAHASAN Dasar Hukum Pertanggungjawaban Hukum
- Kaidah Hukum
“Penyebab tidak bertanggung jawab kecuali ada unsur kesengajaan”
“Pelaku langsung bertanggung jawab meskipun tidak sengaja”
- Ayat al-Q ur’an
َّمِتُي نَأ َداَرَأ ْنَمِل ۖ ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُهَدَٰـَلْوَأ َنْعِضْرُـي ُتََٰدِلََٰوْلٱَو َّنُهُـقْزِر ۥُهَل ِدوُلْوَمْلٱ ىَلَعَو ۚ َةَعاَضَّرلٱ
ِفوُرْعَمْلٱِب َّنُُتَُوْسِكَو ۚ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Al-Baqoroh ayat 233).

## - Hadits Rasulullah saw:
Apabila  seorang  isteri  taat  kepada  suaminya  maka  wajib  bagi  suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa  maka  nafkah  tersebut  menjadi  hutang  suami  (nafkah  qada’)  karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Abi Ishaq Ibrahim, T.t).
Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian (Abdur Rahman, 1992:124), karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa ‘iddahnya.

## Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, Euis Nurasiah Jamil
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
Dari  ayat  diatas  yaitu  mengajarkan  bahwa  ayah  (suami  yang  telah  menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu)  dengan  makruf.  Seseorang  tidak  di  bebeni  kewajiban,  kecuali  menurut  kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya (Ahmad Rofiq, 2013:190).
Setelah  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  mantan  istri  kewajiban memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya,  memberi  nafkah  kepada  anak  hukumnya wajib  dan  tidak  bisa  di  tawar-tawar  lagi.  Seorang  ayah  tidak  bisa  mengelak  dari kewajibannya  tersebut,  bagaimanapun  keadaannya.  Nafkah  anak  wajib  diberikan, walaupun  ayahnya  adalah  seorang  yang  miskin,  karana  anak  adalah  bagian  dari hidupnya dan dihubungkan  dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah  yang  diberikan  oleh  ayah  kepada  anaknya  itu  wajib  hukumnya,  tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha.
Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan tidak  hanya  selama  masa  ‘iddah  saja,  akan  tetapi  sampai  menikah  lagi  atau  mati (Asghar Ali Engineer, 2000), sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, para pemimpin ini mempropagandakan, dalam Islam mantan isteri yang diceraikan itu hanya dapat jatah nafkah pada periode ‘iddah, bahkan ada diantara pemimpin itu berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa (M. Agus Nuryatno, 2011).
Menurut  Austin  menjelaskan  bahwa  hukum  merupakan  peraturan  yang diadakan  untuk  memberi  bimbingan  kepada  makhluk  yang  berakal  oleh  makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Ishaq, 2018). Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa  Putra  menjelaskan  bahwa  penerapan  hukum  merupakan  proses  kelanjutan dari  proses  pembentukan  hukum  yang  meliputi  Lembaga,  aparatur,  saran,  dan prosedur penerapan hukum (Ishaq, 2018).
Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu  sendiri  dimana  hukum  diciptakan  untuk  dilaksanakan.  Hukum  tidak  bisa  lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Hukum hanya memiliki arti dan kekuatan jika diterapkan dan dilaksanakan dengan tepat oleh manusia. Peran manusia  dalam  pelaksanaan  hukum  adalah  sebagai: a)  Pengambilan  Keputusan : Manusia, terutama para pejabat hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait dengan penerapan hukum. Mereka harus menggunakan pengetahuan, keahlian, dan keadilan dalam menafsirkan hukum dan memutuskan kasus-kasus hukum; b) Penegakan Hukum : Petugas penegak hukum, seperti polisi dan penegak hukum lainnya, memiliki peran krusial dalam menerapkan hukum dengan menangkap pelaku kejahatan, menyelidiki kasus, dan mengumpulkan bukti; c)  Pengawasan  dan  Pengaturan :  Penerapan  hukum  juga  melibatkan lembaga-lembaga  pengawasan  dan  pengaturan  seperti  pengadilan,  kejaksaan,  dan lembaga  penegak  hukum  lainnya  yang  bertugas  memastikan  bahwa  hukum diterapkan secara adil dan tepat; d) Kepatuhan dan Partisipasi : Warga masyarakat juga  memiliki  peran  dalam  penerapan  hukum  dengan  mematuhi  peraturan- peraturan yang ada dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang. Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dapat  membantu  dalam  menjaga  kepatuhan

## Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, Euis Nurasiah Jamil
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
terhadap hukum; dan e) Pendidikan Hukum : Pendidikan hukum juga penting untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keadilan.
J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:
1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara  dan  mempertahankan  tata  tertib  dan  aturan-aturan  jika  perlu dengan memlihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah  tata  tertib  dan  aturan-aturan  dalam  rangka  penyesuaian  dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Memenuhi  tuntutan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dengan  cara  merealisasi fungsi-funsgi di atas (Sajtipto Rahardjo, 2009).
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto,  fungsi  dan  penerapan  hukum  di masyarakat antara lain adalah:
1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan (Sajtipto Rahardjo, 2009).
Terdapat  beberapa  bentuk  penerapan  hukum,  antara  lain  adalah  sebagai berikut:
a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan
Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang - undang/peraturan”  merupakan  konsep  positivism  hukum  oleh  John  Austin, memberikan  identifikasi  hukum  yang  aplikasinya  diterapkan  dengan  undang- undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja  perbuatannya  yang  boleh  dilakukan  dan  apa  saja  perbuatannya yang  tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dan  diputuskan,  dalam melaksanakan  keadilan  menurut  ketentuan  negara.  Begitu  pula  dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan (Marcellino Lessil. et. all, 2022).
b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan
Dalam  bentuk  penerapan  hukum  “tidak  sesuai  dengan  Undang - Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan  hukum  tidak  bisa  bekerja  sendiri,  hukum  membutuhkan  institusi atau manusia untuk menggerakannya (Satjipto Rahardjo, 2006).
Berkaitan  dengan  kriteria-kriteria  bagi  mantan  isteri  yang  berhak mendapatkan  nafkah  dari  mantan  suaminya,  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  pasal 149  memberikan  gambaran,  bahwasannya  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada mantan isteri itu hanya selama dalam ‘iddah, sedangkan mantan isteri yang telah di
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan nafkah (Rizal, 2019). Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya hanya wanita yang mas ih dalam masa ‘iddah dan wanita itu sedang hamil (karena selama masa ‘iddah itu untuk menggetahui apakah wanita itu hamil atau tidak) (Muhammad Rawwas Qai’ah, 1999), dan tidak pada posisi ditalak ba’in dan bukan karena wanita itu nusyuz.
Sedangkan berkaitan dengan talak ba’in itu sendiri masih banyak perbedaan pendapat  dari  kalangan  ulama  mazhab,  seperti  pendapat  mazhab  Hanafi  yang berpendapat  bahwa  isteri  yang  dalam  masa  ‘iddah  talak  ba’in  tetap  mendapatkan nafkah (makanan, pakaian dan ru mah), Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja (Abdul Aziz Dahlan. ed, T.t).
Begitu juga dalam Hukum Islam bahwasannya kriteria bagi mantan isteri yang berhak  mendapatkan  nafkah  dari  mantan  suaminya,  juga  hanya  selama  isteri menjalankan masa ‘iddah, karena selama masa ‘iddah hubungan perkawinan suami isteri  masih  tetap  berlangsung, karena  talak  raj’i  tidak  menghapuskan  akad nikah, tidak  menghilangkan  hak-hak  suami  atas  isterinya,  begitu  juga  hak-hak  isteri terhadap suaminya (Kamal Mukhtar, 1993).
Sedang  wanita-wanita  yang  tidak  berhak  mendapatkan  nafkah  dari  mantan suaminnya  adalah  seperti:  wanita  yang  melakukan  khulu’,  wanita  yang  suaminya meninggal  dunia,  wanita  yang  menunggu  masa  ‘iddahnya  karena  fasakh  (Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986). Dan setelah perceraian seorang mantan isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selam masa ‘iddah.
Akan tetapi isteri yang diceraikan bila mereka tidak mempunyai nafkah untuk dirinya  sendiri,  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  untuk  memelihara  dirinya  sendiri (miskin), dan sudah dapat dimungkinkan bahwa dia untuk mengurus dirinya sendiri pun  akan  sangat  kesulitan.  Hal  ini  keputusan  dari  Pengadilan  Agama  sangat diharapkan bagi keadilan mantan isteri dan anak pasca perceraian.
Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan  penghormatan  kepada  isteri  serta  menghindarkan  dari  kekejaman  talak  yang dijatuhkan oleh suaminya (M. ‘Ali as -Sabuni, T.t). Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian  nafkah  dalam  rangkaian  menghindarkan  kemungkinan  kemadharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan  isteri  maka  akan  dapat  menimbulkan  kemaslahatan  bagi  mantan  isteri tersebut  jika  tidak  mampu  mencari  nafkah  sendiri,  dan  juga  mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan  itu  wajib  untuk  memberikan  nafkah  selama  masa  ‘iddah  serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain (Ali Ahmad al-Jurjawi, 1992).
Memang  perbekalan  telah  diberikan  al- Qur’an  bagi  mantan  isteri  yang diceraikan,  sehingga  mereka  tidak  menderita  sedapat  mungkin  secara  fisik  karena penderitaan  emosial  yang  tidak  dapat  dihindari.  Penderitan  emosial  berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik,  sangat  disayangkan  ada  kesenjagan  yang  jauh  dari  ajaran  idealnya  dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al- Qur’an

## Mochamad Nurdin, Ahmad Zaini Muhlis, Euis Nurasiah Jamil
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
dalam sekala yang jauh lebih luas bagi perempuan Muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya (Asghar Ali Engineer, 2000).
Pemberian  semacam  uang  hiburan  kepada  mantan  isteri,  apabila  terjadi perceraian  suami  hanya  memberikan  sejumlah  uang  untuk  sekali  lalu  saja  kepada mantan  isterinya  tersebut,  ini  disebut  sebagai  uang  hiburan  karena  perceraian  itu terjadi tidak atas kesalaha n isteri. Jalan pemberian mut’ah ini merupakan pengakuan suami  atas  kewajibannya  bahwa  ia  harus  membiayai  isterinya  yang  telah diceraikannya itu, tetapi tidak mengikat untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus,  kebiasaan  yang  demikian  harus  ditingkatkan  menjadi  pelaksanaan  lebih ketat kepada kehendak QS: 241, biaya hidup bagi mantan isteri yang bersangkutan dengan  syarat – syarat  yang  wajar,  jadi  jangan  hanya  bersifat  uang  penghibur  saja tetapi  harus  bersifat  uang  kewajiban,  hal  ini  suatu  ketentuan  yang  juga  akan mempersulit  terjadinya  perceraian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  nafkah (mut’ah)  tidak  hanya  sebagai  uang penghibur,  tetapi  sebagai  uang  kewajiban  yang harus dibayarkan.
Perbuatan  atas  unsur  ketidakkesengajaan  bisa  dikatakan  bertanggungjawab dan  bisa  juga  lepas  dari  tanggungjawab  tersebut  tergantung  dari  unsur permasalahannya, seperti yang dikemukakan di atas tersebut. Dalam hal ini pelaku Penyebab tidak bertanggung jawab kecuali ada unsur kesengajaan, Pelaku langsung bertanggung  jawab  meskipun  tidak  sengaja.  Seperti  ncontohnya  tanggungjawab suami  terhadap  pemenuhan  hak  anak,  dan  mantan  isteri.  Ini  bisa  dapat  dijatuhi pertanggungjawaban  atau  tidak  bisa  dijatuhkan  pertanggungjawaban  tergantung unsurnya disengaja atau tidak disengaja.

## KESIMPULAN
Tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama,  bahwa  mantan  istri  harus  menerima  nafkah  berupa  mut’ah,  nafkah  iddah, nafkah  madhiyah,  dan  untuk  hak  anak  atau  nafkah  anak.  Suami  berkewajiban memberikan  nafkah  kepada  anak  pada  masa  yang  akan  datang,  dan  sistem penuntutannya  setiap  bulan  sampai  anak  tersebut  berumur  21  tahun  atau  sudah dewasa.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  istri  yang ditalak oleh suaminya.
Seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri  (miskin);  atau  eorang  wanita  sudah  sangat  tua  usianyaa,  sudah  tidak mempunyai  keluarga  atau  sanak  famili.  Seorang  wanita  itu  berhak  mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika mantan suami membiarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Nuryatno,  M.  2011. Islam  Teologi  Pembebasan  dan  Kesetaraan  Gender . Yogyakarta: UII Press.
Ahmad  al-Jurjawi,  Ali.  1992. Hikmah  al- Tasyri’  wa  Falsafatuhu ,. In  H.  Mulyo, Shobahussuru (p. 332) . Semarang:: asy-Syifa.
Pertanggungjawaban Hukum Suami Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian
Ali Engineer, Asghar. 2000. Hak-hak Perempuan dalam Islam . In F. W. Asseqaf, Hak- hak Perempuan dalam Islam (pp. 199-200) . Jogjakarta: LSPPA.
Arikunto,  Suharsimi.  2012. Prosedur Penelitiaan Suatu  Pendekatan Praktek .  Jakarta: Roneka Cipta.
Aziz Dahlan, Abdul. ed. (T.t). Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
‘Ali as -Sabuni, M.. (T.t). Rawa’i al -Bayan Tafsir al-Ahkam min al- Qur’an . Makkah: T.p.
Imron, Ali. 2016. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, . LP2M IAIN Surakarta, Jurnal Buana Gender Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni, 16.
Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq Ibrahim, Abi. (T.t). Asy-Syaikh al- Imam az-Zahid al-Muwafiq, . Surabaya: al- Muhazzab,.
Lessil, Marcellino. et. all. 2022. Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative . TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 1134. Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya.
Muhammad al-Jamal, Ibrahim. 1986. Fiqh Wanita, diterj. Ansori Umar . Semarang: As- Syifa.
Mukhtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam tentamg Perkawinan, cet. 3 . Jakarta: Bulan Bintang.
Rahardjo,  Sajtipto.  2009. Masalah  penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum progresif . Jakarta: PT. Kompas. Rahman, Abdur. 1992. Shari’ah The Islamic Law, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1. Jakarata: Rineka Cipta.
Rawwas  Qai’ah,  Muhammad.  1999. Ensiklopedi  Figh  Umar  ibn  Khattab,  diterj.  M.
Abdul. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rofiq,  Ahmad.  2013. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia,  Cet.1  . Jakarta:  Pt  Raja Grafindo Bersada.
Sutayuga,  Tata.  2012. Penyelesaian  Sengketa  Keluarga  Melalui  Pengadilan  Agama . Jakarta: T.Pn.
Waluyo, Bambang. 2022. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.