Volume 27 Nomor 2 2019

## Populasi
Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015
Nisa’ul Khusna 1 dan Winih Budiarti 2
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 2 Politeknik Statistika STIS
Jakarta
Korespondensi: Winih Budiarti ( e-mail : winih@stis.ac.id)

## Abstrak
Istilah juvenile delinquency digunakan untuk menyatakan kenakalan anak. Istilah ini tidak hanya digunakan untuk kenakalan anak biasa, tetapi juga termasuk kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tergolong dalam tindakan kriminal. Delinkuensi anak di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat tajam pada kurun waktu enam tahun terakhir. Anak yang pernah menjadi pelaku delinkuensi akan berpotensi kembali melakukan tindakan kriminal saat dewasa, sehingga nantinya dapat memengaruhi proses pembangunan nasional. Penelitian ini melakukan analisis regresi data panel dari tahun 2011-2015 pada 27 provinsi untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak secara makro berdasarkan social factor delinquency theory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat delinkuensi, sedangkan rata-rata lama sekolah, dan persentase pengguna internet berpengaruh positif terhadap tingkat delinkuensi anak di Indonesia.
Kata kunci : kenakalan anak; kriminal; regresi data panel

## Study of Child Delinquency in Indonesia 2011-2015

## Abstract
The term juvenile delinquency is not only used for ordinary child delinquency, but also includes juvenile delinquency which is classified as a crime if this is performed by an adult. The child delinquency in Indonesia is a serious problem and classified as serious crimes as seen from the types of crimes committed by children. Moreover, the number of children in conflict with the law has risen sharply in the last six years. Children who have been perpetrators of delinquency will potentially return to committing criminal acts as adults, so they can later influence the national development process. This study conducted a panel data regression analysis from 2011-2015 in 27 provinces to find out the variables that affect the level of child delinquency based on social factor delinquency theory. The results of this study indicate that the variable income per capita has a negative effect on the level of delinquency, while the average length of schooling and the percentage of internet users have a positive effect on the level of child delinquency in Indonesia.
Keywords: juvenile delinquency; crime; panel data regression

## Pendahuluan
Hasil Sensus Penduduk 2010 menyebutkan bahwa  pada tahun 2010-2019 diproyeksikan akan terjadi kenaikan jumlah anak usia 0-17 tahun, dimana jumlahnya akan meningkat pada usia tertentu. Pada 2014, jumlah anak di Indonesia mencapai 82,8 juta atau 32,9 persen dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan struktur penduduk tersebut, kepentingan dan kebutuhan anak harus menjadi fokus utama dalam pembangunan di Indonesia. Kebijakan- kebijakan terkait anak harus diperhatikan, termasuk perlindungan terhadap semua hak anak dari segala aspek. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan terkait perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan. Jumlah kebijakan untuk anak sebagai pelaku kejahatan masih minim. Padahal,  kenakalan anak yang sudah menjurus pada kriminalitas atau disebut delinkuensi anak saat ini marak terjadi di lingkungan sekitar.
Data KPAI (2017) menyebutkan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada kurun waktu enam tahun terakhir merupakan jumlah tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Pada 2011 hingga 2017 jumlahnya mencapai 9266 anak. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun dengan jumlah kasus ABH terbesar terjadi pada 2012, 2013, dan 2014. Pada 2012, anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 1413 anak, pada 2013 terdapat 1428 anak, dan tertinggi terjadi pada 2014, yaitu 2208 anak. Selain dilihat dari sisi kuantitatif, secara kualitatif kasus yang dihadapi ABH mayoritas adalah kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi sorotan karena kekerasan seksual merupakan kasus yang tergolong berat dan berpotensi menyebabkan anak trauma.
Secara faktual, hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa bahwa delinkuensi
anak telah menjadi permasalahan di Indonesia. Seperti beberapa artikel yang dikutip dari media massa sebagai berikut:
Kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur oleh 14 pemuda di Bengkulu pada 2 April 2016 lalu, tujuh dari empat belas pelaku masih berumur di bawah 17 tahun. (“Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu”, Liputan6.com)
GS ini diperkosa secara beramai-ramai oleh tujuh orang anak berinisial SF (12), FR (7), EG (5), BK (5), IK (6), RD(7), HR (10) yang merupakan anak-anak yang juga tinggal di sekitar rumah korban. (“Bocah 5 Tahun Digilir oleh Teman-Temannya di Rumah Kosong”, Merdeka.com)
Sunarwiyati (Unayah dan Muslim, 2015) membagi kenakalan anak ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah kenakalan anak biasa, seperti membolos dan membantah kedua orang tua. Kategori kedua adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran, misalnya mengendarai sepeda motor tanpa SIM.Kategori ketiga adalah kenakalan anak yang jika dilakukan orang dewasa tergolong dalam tindakan kriminal, seperti pembunuhan, penyalagunaan narkoba, dan pencurian. Penelitian ini akan lebih berfokus pada kenakalan anak kategori ketiga, atau menurut Hadisuprapto (2008) disebut delinkuensi anak.
Data jumlah narapidana dan tahanan anak dapat dijadikan acuan untuk mengetahui jumlah anak yang melakukan tindak kenakalan kategori ketiga. Mc. Cord dkk. (2001) menyebutkan jika suatu negara tidak memiliki data jumlah pelaku delinkuensi anak, maka dapat jumlah tersebut diketahui dengan tiga data yaitu data jumlah tahanan, data jumlah
korban, dan data registrasi. Di Indonesia, data yang tersedia untuk mengestimasi jumlah delinkuensi anak adalah jumlah tahanan anak, yaitu membagi antara jumlah tahanan anak dengan tahanan dewasa, kemudian dikalikan dengan total kejahatan yang terjadi di suatu wilayah. Hasil perhitungan estimasi jumlah delinkuensi anak di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.
Pada Gambar 1, delinkuensi anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2013 tercatat dalam angka yang sangat tinggi, yaitu 15.829 kasus dan 15.219 kasus. Pada tahun 2013 turun menjadi 13.606 kasus. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2014, yaitu menjadi 4929 kasus. Hal tersebut bukan berarti terjadi penurunan jumlah delinkuensi anak, tetapi pada tahun 2014 dilakukan penerapan peraturan baru mengenai tahanan anak dimana anak yang ditahan dan diproses secara hukum hanya anak yang melakukan delinkuensi dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun.
Gambaran semakin mengkhawatirkannya delinkuensi anak di Indonesia dapat dilihat dari data jumlah desa yang mengalami konflik massal oleh pelajar. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa oleh Badan
Pusat Statistik, jumlah desa yang mengalami konflik massal oleh pelajar meningkat setiap periode. Peningkatan yang terjadi hampir dua kali lipat dari tahun 2008 hingga 2011, yaitu dari 108 desa menjadi 210 desa. Peningkatan juga terjadi dari periode 2011 hingga 2014, dari 210 desa menjadi 327 desa. Konflik ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Konflik massal oleh pelajar biasanya melibatkan beberapa kelompok besar dan dilakukan lebih dari sekali. Tentu saja hal tersebut menunjukkan dekatnya pelajar di Indonesia dengan konflik massal.
Menurut  Levitt dan Lochner (2001), anak yang pernah melakukan tindakan delinkuensi memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal lagi di usia dewasa. Hal tersebut mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk di bawah 17 tahun pada periode 2010-2016 yang sangat besar, yaitu hampir di atas 25 persen dari total penduduk. Kelompok usia tersebut akan berpotensi melakukan tindakan kriminal dan meningkatkan tingkat kriminalitas pada periode tahun saat mereka dewasa. Periode tersebut bertepatan dengan momen bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2010-2035. Maka dikhawatirkan tingkat kriminalitas pada
Gambar 1 . Delinkuensi Anak di Indonesia tahun 2011-2015
periode tersebut akan tinggi dan kemudian menghambat pembangunan di Indonesia yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan adanya bonus demografi tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat.
Perlindungan dan kesejahteraan bagi anak sebenarnya telah tertuang dalam UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut mengatur tentang kesejahteraan anak, hak-hak anak, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990 telah diratifikasi. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirilis sebagai dukungan atas penerapan Konvensi Hak Anak tersebut yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Pada tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah disetujui. Namun, menurut LBH (Lembaga Bantuan Hukum) penegakan hukum dengan pelaku usia anak masih sering tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut pernyataan pers resmi dari LBH Indonesia Jakarta yang dikutip dari laman resmi LBH Indonesia Jakarta:
Dari kasus-kasus yang ditangani LBH Jakarta kecenderungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditawarkan bantuan hukum bahkan sejak proses awal penangkapan, termasuk juga dalam proses penahanan apalagi pemeriksaan. Di lain kesempatan, seorang anak tidak ditawarkan hak atas bantuan
hukum, namun  dipaksa menandatangani surat yang menyatakan dirinya tidak ingin didampingi. Si anak dan keluarga tidak berdaya untuk menolak, sehingga mau tidak mau ikut saja. Tidak hanya itu, seringkali anak diperiksa tanpa penasihat hukum juga tanpa orang tua. Orang tua diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik setelah proses BAP selesai. (“Bantuan Hukum Untuk Anak Masih Sering Terabaikan”, bantuanhukum.or.id)
Kebijakan untuk anak sebagai pelaku kejahatan masih jarang diterapkan sebagaimana mestinya. Anak tidak didampingi pendamping hukum dan tidak diadili menggunakan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, anak yang menjadi korban maupun pelaku sebenarnya sama-sama menjadi korban dari lingkungan dan tatanan sosial yang salah. Sehingga pelaku usia anak harus dibina dan diberikan pengarahan, bukan ditindak secara hukum seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia pada periode tahun 2010-2015 perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat memilih kebijakan yang tepat untuk mengatasi tingginya delinkuensi anak di Indonesia, baik secara preventif maupun responsif.
Menurut World Youth Report (2003), terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi delinkuensi anak, seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya, kondisi pergaulan, dan kondisi dari individu itu sendiri. UN dalam World Youth Report (2003) juga menyebutkan mengenai adanya aspek regional (kewilayahan) yang memengaruhi delinkuensi anak. Menurut Mc Cord et. al. (2001), delinkuensi anak juga dapat dilihat
dari banyak faktor, seperti faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi. Menurut Siegel dan Welsh (2011), penyebab delinkuensi anak dibagi menjadi dua faktor besar, yaitu individual factor dan social factor .
Levitt dan Lochner (2001) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kriminalitas remaja. Dalam penelitian tersebut, Levitt dan Lochner melakukan tiga jenis penelitian berbeda. Penelitian pertama meneliti tentang analisis pembunuhan oleh anak di Chicago menggunakan data sensus. Data tersebut diperoleh dari kompilasi yang dilakukan FBI dan laporan dari departemen kepolisian di Chicago. Data dari FBI dan departemen kepolisian tersebut kemudian dihubungkan dengan data populasi dan sensus kependudukan dari tahun 1980 hingga 1990. Dari data sensus diperoleh data mengenai keadaan sosial dan ekonomi di Chicago. Variabel ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pengeluaran per kapita, persentase anak-anak yang berada di dalam rumah tangga miskin, dan ketimpangan. Sedangkan variabel sosial yang digunakan meliputi persentase kepemilikan rumah, komposisi ras di daerah tersebut, dan jumlah populasi dari penduduk yang berusia 16 hingga 19 tahun yang bekerja. Hasil dari penelitian tersebut terbukti bahwa faktor ekonomi dan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di wilayah Chicago.
Penelitian ini akan berfokus pada faktor- faktor yang menggambarkan delinkuensi anak secara makro menurut teori social factor delinquency dari Siegel dan Welsh (2011). Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sehingga tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi juga berbeda. Dengan demikian, data
cross section yang akan digunakan adalah tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, perkembangan delinkuensi anak yang begitu fluktuatif dari tahun ke tahun menggugah peneliti untuk melihat penyebab fenomena tersebut dari periode tahun 2011-2015. Seperti diketahui, penelitian delinkuensi anak di Indonesia jarang dilakukan menggunakan data makro, biasanya berupa data primer dari suatu lokus rumah tahanan tertentu. Penelitian dengan menggunakan data makro diperlukan untuk mengambil kebijakan dengan lingkup yang lebih luas.

## Metodologi
Data jumlah delinkuensi anak tidak tersedia di Indonesia, baik laporan dari kepolisian maupun dari dinas terkait serta tidak terdapat data yang mengklasifikasikan tindak kejahatan berdasarkan umur pelaku. Dalam penelitian ini, jumlah delinkuensi anak dihitung dengan cara sebagai berikut:
... (1)
dengan s adalah daerah atau wilayah dan
t adalah waktu. Estimasi jumlah delinkuensi tersebut mengacu dari Levit dan Lochner (2001). Data tahanan anak didapatkan dari kantor wilayah Lembaga Pemasyarakatan di setiap provinsi di Indonesia. Demikian pula dengan data jumlah tahanan dewasa. Jumlah tindak kejahatan yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dari publikasi
Kriminalitas dalam Angka. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat delinkuensi anak, yaitu estimasi jumlah delinkuensi anak yang telah dihitung dengan menggunakan formula (1) untuk tiap provinsi dibagi dengan jumlah penduduk muda 0-18 tiap provinsi, kemudian dikalikan 100.000.
Menurut teori social factor delinquency dari Siegel dan Welsh (2011), terdapat lima faktor yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak, yaitu kualitas pendidikan yang diwakili dengan variabel rata-rata lama sekolah, ketimpangan yang diwakili dengan gini ratio , keadaan ekonomi suatu wilayah yang diwakili dengan variabel pengeluaran per kapita, perubahan struktur yang terjadi di dalam keluarga yang diwakili dengan variabel persentase penduduk dengan status cerai, dan perubahan lingkungan anak diwakili dengan persentase penduduk usia 13-15 tahun yang menggunakan internet. Dengan demikian, lima variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah, gini ratio , pengeluaran per kapita, presentase jumlah penduduk dengan status cerai hidup, dan persentase penduduk usia 13-15 yang menggunakan internet seminggu yang lalu pada setiap provinsi di Indonesia. Kelima variabel tersebut menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan disajikan berupa grafik, yaitu peta untuk menggambarkan jumlah delinkuensi anak per provinsi di Indonesia dan diagram lainnya. Untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen terhadap tingkat delinkuensi anak, maka dilakukan analisis regresi data panel. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi data panel karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia dengan data yang tersedia berupa data gabungan time series dan cross section . Penelitian ini menggunakan data jumlah tahanan anak dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dari 2011 hingga 2015 yang dihimpun dari seluruh Kantor Wilayah (kanwil) di Indonesia. Indonesia memiliki 33 kanwil, yaitu kanwil di setiap provinsi, tetapi karena data laporan jumlah kejahatan dari BPS hanya tersedia sebanyak 31 provinsi dan ada empat provinsi yaitu Gorontalo, DI Yogyakarta, Maluku dan Maluku Utara yang data jumlah tahanan anak adalah 0 atau belum terhimpun datanya, sehingga penelitian ini hanya menggunakan 27 provinsi sebagai objek analisis. Dengan demikian, terdapat 135 observasi dalam penelitian ini.
Adapun model regresi data panel yang diajukan adalah sebagai berikut:
Keterangan:
: Logaritma natural tingkat delinkuensi anak provinsi i
tahun t : Rata-rata lama sekolah provinsi i tahun t : Koefisien gini di provinsi i pada tahun t : Logaritma natural dari penge- lu ar an per kapita provinsi i tahun t : Persentase penduduk dengan status cerai hidup provinsi i tahun t

## Nisa’ul Khusna dan Winih Budiarti
: Presentase anak berusia 13- 15 tahun yang menggunakan internet di  provinsi i pada tahun t
: Intercept
: koefisien regresi masing- masing variabel bebas : error term untuk setiap provinsi i pada tahun t : provinsi di Indonesia yang digunakan sebagai unit observasi : periode observasi yaitu dari
2011-2015

## Pembahasan

## Persebaran dan Kondisi Delinkuensi Anak di Indonesia
Delinkuensi anak di Indonesia secara jumlah memang masih sebesar 1-2 persen dari total kejahatan yang terjadi. Namun, delinkuensi anak ini merupakan hasil estimasi dari jumlah tahanan anak, sehingga jumlah delinkuensi anak tidak merepresentasikan total dari seluruh delinkuensi anak yang ada. Jumlah delinkuensi anak yang dihitung dengan estimasi ini dapat membantu melihat keadaan anak-anak di Indonesia yang secara moral dan psikologis memprihatinkan. Anak pelaku delinkuensi sebenarnya bukan hanya menjadi pelaku kenakalan, namun sebenarnya adalah
Gambar 2. Tingkat delinkuensi anak di Indonesia tahun 2015
korban dari keadaan lingkungan sekitar yang tidak mendukung perkembangan yang baik untuk anak-anak.
Berdasarkan Gambar 2 tersebut, delinkuensi sudah terjadi di semua provinsi di Indonesia dengan tingkat yang berbeda. Tingkat delinkuensi tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat delinkuensi anak di tiga provinsi tersebut berada pada rentang 9.869 - 28.649 kejadian di setiap 100.000 penduduk.  Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat delinkuensi anak terjadi pada setiap provinsi di Indonesia dengan persebaran yang merata. Tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh kewilayahan, oleh sebab itu peneliti melakukan studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia dengan menggunakan studi inferensia.
Data Dirjen Lapas pada Februari 2017 mencatat delinkuensi anak didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (delinkuensi oleh anak dengan korban anak-anak juga), pencurian, narkotika, dan perampokan. Hal ini mengkhawatirkan mengingat tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak.
Penamaan dan pengelompokan pada Gambar 3 diperoleh dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengelompokan dibagi menjadi tujuh kelompok besar, yaitu perampokan, penganiayaan, pembunuhan, narkotika, pencurian, perlindungan anak, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Maksud dari penaaman kelompok ‘perlindungan anak’ tersebut adalah perlindungan anak dalam konteks delinkuensi yang dilakukan oleh anak dan dengan korban anak-anak juga, karena baik pelaku dan korban sama- sam membutuhkan perlindungan, mengingat keduanya masih dalam usia anak. Dalam
Gambar 3. Persentase tahanan anak di Indonesia berdasarkan Tindak Pidana di Lapas/Rutan di Indonesia pada Februari, 2017
penanganan kasus tersebut,  perundang- undangan yang digunakan masuk dalam pasal perlindungan anak.
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa 31 persen anak yang ditahan masuk dalam kategori korban dan pelaku dari anak-anak itu sendiri, kemudian disusul dengan pencurian sebesar 24 persen, dan narkotika sebesar 15 persen. Menjadi mengkawatirkan karena persentase tahanan terbesar berasal dari kelompok kasus perlindungan anak. Yaitu kasus di mana baik korban maupun pelakunya merupakan anak-anak. Menurut penelitian Veenstra et.al dalam Sugiartyanti (2010), delinkuensi oleh anak seingkali korbannya merupakan anak-anak juga. Delinkuensi dalam kelompok kasus tersebut biasanya diawali dengan perundungan ( bullying ) yang dilakukan sesama anak sebaya. Perilaku merundung ini mengarahkan pelaku pada perilaku delinkuensi anak, delinkuensi dewasa, dan meminum minuman keras. Perilaku saling menindas di antara teman sebaya ini sebagian besar terjadi pada masa remaja. Hal ini terjadi karena masa remaja merupakan masa  pencarian identitas dan rasa membutuhkan terhadap penerimaan teman membuat para korban perundungan ini sering pasrah menerima perilaku-perilaku merundung yang mereka alami. Perundungan yang sudah mengarah pada tindakan delinkuensi anak, menurut penelitian- penelitian di Indonesia, biasanya terjadi di sekolah, baik di kelas, kantin, kamar mandi, lapangan sekolah maupun tempat-tempat lainnya. Waktu terjadinya perundungan juga berhubungan dengan jam sekolah, misalnya pada jam istirahat atau saat perjalanan pulang. Perilaku merundung ini akan mengarah pada tindakan-tindakan delinkuensi anak. Pada masa anak-anak awal, misalnya pada usia 6 hingga 12 tahun, perundungan biasanya
dilakukan dalam tindakan fisik, sedangkan pada masa remaja, perundungan mengarah pada tindakan yang bersifat verbal. Penelitian yang dilakukan UN menyebutkan bahwa anak-anak perempuan di negara berkembang lebih cenderung terlibat dalam perkelahian dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara-negara maju. Sebuah penelitian di USA menemukan bahwa 3 hingga 10 persen siswa membawa senjata tajam ke sekolah, dan 12 persen hingga 25 persen siswa membawa senjata tajam di luar sekolah. Sementara itu, penelitian mendalam terkait perundungan di Indonesia belum banyak didalami oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Padahal, kasus kekerasan dengan pelaku dan korban sesama anak adalah kasus terbesar yang dialami tahanan anak di Indonesia.
Posisi kedua dan keempat dalam kasus delinkuensi anak adalah kasus pencurian dan perampokan. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu atau dapat dikatakan miskin, memiliki peluang untuk terlibat dalam kasus pencurian lebih besar. Anak-anak ini, menurut Siegel dan Welsh (2011), tidak dapat meraih cita-cita atau mimpi mereka dengan cara-cara yang legal seperti pendidikan. Dengan demikian, mereka menggunakan cara-cara tidak legal untuk memenuhi cita-cita mereka, misalnya agar dinilai kaya, mereka akan cenderung melakukan perbuatan mencuri. Faktor lain yang sering terjadi adalah keinginan untuk diterima di lingkungan pergaulan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan membutuhkan sebuah penerimaan dari lingkungan, terutama lingkungan pergaulan. Oleh sebab itu, hal ini dapat dimengerti bahwa lingkungan pergaulan akan memengaruhi tumbuh kembang remaja. Remaja yang tidak memiliki modal untuk diterima di lingkungannya akan cenderung mencuri, atau lebih parah lagi,
merampok untuk mendapatkan uang. Selain itu, kesenjangan ekonomi di suatu daerah juga akan memunculkan perilaku mencuri tersebut. Hal ini disebabkan keiginan remaja untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat ia miliki karena keterbatasan finansial. Perilaku mencuri ini akan lebih berbahaya lagi jika diikuti dengan penggunaan narkoba dan minuman keras. Biasanya para remaja pemakai narkoba dan minuman keras yang memang belum dalam usia kerja, tentu saja tidak memilki biaya untuk membeli narkoba dan minuman keras, sehingga mencuri menjadi suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan narkoba dan minuman keras. Kasus khusus, seperti mencuri karena ingin mendapatkan minuman keras dan narkoba akan terjadi terus-menerus sampai mereka terbebas dari kecanduan narkoba dan minuman keras tersebut.
Posisi ketiga dalam kasus delinkuensi anak adalah kasus narkotika . Penggunaan narkotika merupakan masalah yang sangat membahayakan karena penggunaan narkotika memicu munculnya kejahatan- kejahatan lain. Dalam pengaruh obat-obatan terlarang, seseorang akan menjadi hilang kendali dan terpicu untuk melakukan tindak kejahatan lain. Penggunaan narkotika pada anak juga sering diikuti perilaku mencuri dan merampok. Hal ini terjadi karena kecanduan narkotika yang menimbulkan keinginan pemakai untuk mengonsumsinya secara terus- menerus. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa harga narkotika tidak murah. Menurut penelitian Boys et.al. (2001), alasan pertama seorang anak mengonsumsi narkotika adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya obat-obatan yang dikonsumsi adalah jenis simultan, seperti kokain, ekstasi, dan amphtetamin. Masa kanak-kanak menuju
remaja atau remaja menuju dewasa memang merupakan masa pencarian jati diri. Kadang dibutuhkan rasa percaya diri yang lebih untuk menghadapi tekanan-tekanan ataupun perundungan dari lingkungan sekitar. Rasa percaya diri yang seharusnya didapatkan dari orang tua, teman-teman atau guru namun tidak didapatkan, membuat remaja berpikir pendek dan menggunakan narkotika sebagai sumber rasa percaya diri. Menurut Whitesel (2013), penggunaan narkotika pada remaja memilki banyak faktor. Whitesel membagi menjadi tiga faktor, yaitu keluarga, sosial, dan individu. Faktor sosial hampir sama dengan faktor yang menyebabkan delinkuensi anak, seperti perceraian orang tua, pengabaian orang tua dan faktor-faktor lain yang menimbulkan anak mengalami trauma secara fisik dan psikologis. Sementara itu, faktor sosial paling menonjol, yaitu lingkungan pergaulan. Seorang anak akan mengonsumsi narkotika jika lingkungan pergaulannya juga mengonsumsi narkotika. Penerimaan dan popularitas dari teman pergaulan adalah segalanya bagi seorang anak. Hal ini akan mengkhawatirkan jika pemakaian narkotika dan alkohol merupakan suatu ukuran popularitas bagi suatu kelompok. Hubungan antara popularitas dan penerimaan, selain berpengaruh agar diterimanya seseorang dalam suatu grup, narkotika dan alkohol juga menjadi pelampiasan seorang anak yang tidak diterima dalam suatu kelompok. Anak yang tidak popular dan mendapatkan perundungan di lingkungan pergaulannya juga memiliki kecenderungan untuk mengonsumis alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian berdasarkan faktor inidvidu, beberapa individu yang mengidap ADHD ( Attention Deficit Hyperactiviy Disorder ) disebabkan oleh kurangnya perhatian, mudah lupa, dan hiperaktif. Pengidap sindrom ini lebih
cenderung memakai narkotika. Selain pengidap sindrom ADHD, anak yang mudah depresi juga akan cenderung mengonsumsi narkotika.
Kejadian kejahatan yang disebabkan penggunaan narkotika di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Maka tidak heran jika anak-anak di Indonesia mulai terkena dampak dari kejahatan narkotika. Pada 2011, jumlah kejadiannya sebesar 18.047 yang kemudian menurun menjadi 16.589. Penurunan dimulai karena pada 2011 adanya peresmian instruksi presiden tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi presiden ini berfokus pada pencapaian Indonesia bebas narkoba, kebijakan ini memfokuskan pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan antinarkoba, bidang rehabilitasi, dan upaya pemberantasan. Namun, sepertinya usaha ini masih belum dilakukan secara maksimal karena pada 2013 jumlah kejadian kembali meningkat menjadi 19.953, dan hanya turun relatif kecil di tahun berikutnya, yaitu 19.280. Secara mengejutkan, kejadian narkoba meningkat hampir dua kali lipat, yaitu sebesar 36.874 pada 2015. Bahkan menurut Badan Narkotika Nasional pada November 2015, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta. Tentunya upaya-upaya pencegahan narkoba, terutama bagi anak- anak, harus ditingkatkan. Narkoba banyak menyerang kalangan remaja karena remaja adalah masa-masa pencarian jati diri.
Posisi kelima dalam kasus delinkuensi anak adalah pembunuhan. Menurut Hemenway dan Solnick (2015), pembunuhan oleh anak dapat dikategorikan menjadi lima. Kategori pertama adalah pembunuhan bayi. Ketegori
ini sering muncul karena anak-anak dijadikan satu dengan bayi atau mengasuh bayi. Kategori kedua adalah pembunuhan anggota keluarga yang sudah dewasa seperti kedua orang tua atau kakek-nenek. Pada ketegori pertama dan kedua ini, biasanya pembunuh lebih cenderung menggunakan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Kategori ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja pada saat kegiatan bermain,misalnya mendorong teman terlalu keras saat bermain atau memang sengaja memberikan kekerasan pada saat permainan berlangsung. Korban dari kategori ketiga ini lebih mengarah pada teman-teman dekat atau saudara. Pembunuhan karena kategori pertama hingga ketiga ini dapat dicegah jika dilakukan pengawasan dan tidak adanya akses anak terhadap senjata api dan senjata tajam. Kategori ke empat dan kelima adalah pencurian dan serangan fisik yang menimbulkan pembunuhan. Pelaku cenderung bekerja sendiri, namun berkorelasi dan berkoordinasi dengan kelompok geng atau kelompok sepermainan. Sebenarnya banyak cara pencegahan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya pada kategori pertama, yaitu tidak membuat anak- anak menjadi satu tempat dengan bayi pada penitipan anak. Pencegahan untuk kategori kedua adalah mengurangi akses senjata api untuk anak berusia 10 hingga 14 tahun.

## Variabel-variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Tingkat Delinkuensi Anak di Indonesia
Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, maka model yang terpilih adalah random effect model , yaitu model yang mengasumsikan adanya korelasi antara error dan variabel independen dan pengaruh
setiap individu (provinsi) yang ada di dalam error atau bersifat random, sehingga model tidak dapat melihat perbedaan pengaruh provinsi terhadap delinkuensi anak. Selain itu, metode stepwise regression digunakan untuk memperoleh model terbaik dengan mengeluarkan variabel-variabel yang tidak signifikan. Dari lima variabel, menurut s ocial factor delinquency yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak , variabel yang tidak signifikan adalah variabel gini ratio dan persentase penduduk dengan status cerai di suatu wilayah. Dengan demikian, persamaan model terbaik yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Keterangan:
: Logaritma natural tingkat delinkuensi anak provinsi i tahun t : Rata-rata lama sekolah provinsi i tahun t : Logaritma natural dari pengeluaran per kapita provinsi i tahun t : Presentase anak berusia 13-15 tahun yang menggunakan internet di provinsi i pada tahun t : provinsi di Indonesia yang digunakan sebagai unit observasi
: periode observasi, yaitu dari tahun 2011-2015
Variabel ( mean years school ) atau rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat delinkuensi anak.
Namun, arah hubungan variabel ini signifikan secara positif, yang berarti saat rata-rata lama sekolah bertambah satu tahun, maka pertumbuhan delinkuensi anak juga akan bertambah sebesar . Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa angka drop out atau putus sekolah memengaruhi kenaikan delinkuensi anak. Namun, ternyata terdapat penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan tidak akan mengurangi jumlah kejahatan, namun justru akan mempengaruhi kualitas dari kejahatan tersebut (Lochner, 2007). Semakin tinggi pendidikan seorang anak, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan anak tersebut secara kualitas.
Solusi dari hasil penelitian yang dapat diterapkan di Indonesia adalah menambahkan pendidikan moral dalam kurikulum di sekolah- sekolah maupun pendidikan nonformal oleh keluarga. Menurut Rukiyati (2017), pendidikan moral mencakup tiga  pilar utama. Pilar pertama adalah pendidikan moral terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Pendidikan moral terhadap diri sendiri meliputi kebersihan diri, disiplin diri, keuletan, dan sebagainya. Sementara pendidikan moral terhadap sesama manusia mencakup nilai-nilai moral sosial, seperti toleransi, rasa saling menghargai, kerja sama, adil, dan peduli. Contoh pendidikan moral hubungan manusia dengan semesta adalah menjaga kelestarian alam. Selain itu, menurut Rukiyati (2017), pendidikan moral yang utama adalah pendidikan melalui agama yang didasari rasa toleransi.  Oleh sebab itu, semakin tinggi pendidikan seorang anak, maka akan semakin meningkat pertumbuhan delinkuensi anak jika tidak diiringi dengan pendidikan moral yang baik dalam pendidikan formal maupun non formal.
Variabel yang signifikan lainnya adalah logaritma natural dari pengeluaran per kapita riil. Pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi suatu wilayah. Variabel pengeluaran per kapita signifikan dan sesuai dengan teori Farrington (dalam Heilburn, 2005) yang menyebutkan bahwa keadaan ekonomi memengaruhi perilaku delinkuensi anak. Pertumbuhan tingkat delinkuensi anak akan turun sebesar 2.1347 ketika pengeluaran per kapita meningkat sebesar satu persen dengan asumsi vaiabel lain adalah konstan. Penelitian- penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa lingkungan dengan ekonomi yang buruk akan memengaruhi psikologis anak. Anak akan cenderung memperoleh pendidikan yang buruk, pengasuhan anak yang buruk serta hubungan antara sorang tua dan anak yang tidak dekat. Hal ini disebabkan karena orang tua akan fokus pada pencarian nafkah, sehingga masalah ini akan semakin memburuk ketika anak hanya diasuh oleh ibu tunggal.
Variabel terakhir yang berpengaruh secara signifikan adalah persentase remaja berusia 13-15 tahun yang mengakses internet. Arah hubungan variabel ini positif atau sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi persentase anak yang mengakses internet, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan tingkat delinkuensi anak. Saat anak yang mengakses internet naik satu persen, maka pertumbuhan tingkat delinkuensi anak akan meningkat sebesar 0,0591 dengan asumsi bahwa variabel lain adalah tetap atau konstan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa media menjadi pemberi pengaruh pada anak-anak di era digital. Seperti saat ini, anak-anak dengan mudah mengakses video tentang kekerasan dan tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk ditonton. Menurut Baron (2011), terdapat dua pengaruh media terhadap
perilaku agresif seseorang. Pengaruh pertama adalah hilangnya rasa simpati terhadap perilaku agresif yang dilakukan orang lain dan menganggap perilaku tersebut adalah perilaku yang biasa karena seringnya melihat tayangan di media. Pengaruh kedua adalah dapat terjadi copy crime , yaitu meniru kejahatan karena tayangan di media. Selain itu, Siegel dan Welsh (2011) menyebutkan bahwa perekrutan geng-geng kriminal dan jual beli narkoba kebanyakan dilakukan melalui akses internet.  Solusi dari hasil penelitian ini adalah kontol baik oleh pemerintah, orang tua, maupun peningkatan kesadaran dari anak untuk menggunakan internet secara bijak. Pembatasan situs-situs yang mengandung tindak kekerasan dan pornografi oleh pemerintah juga harus dilakukan. Namun yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai kesadaran dari dalam diri anak sendiri, karena diri sendiri merupakan kontrol terbaik dari hal-hal negatif.
Koefisien gini yang menggambarkan ketimpangan di suatu wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah delinkuensi anak. Penyebab dari ketidaksignifikanan variabel koefisien gini, menurut Robert Merton dalam Strain Theory, adalah meskipun dalam suatu masyarakat terdapat tujuan dan kepentingan bersama, namun stratifikasi kelas ekonomi juga tetap ada. Anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi atas memperoleh akses yang baik terhadap pendidikan, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang disetujui oleh masyarakat. Masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi bawah tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga mereka melakukan dua hal, seperti memilih cara yang menyimpang untuk mencapai kesuksesan dan menolak tujuan yang telah diterima secara umum oleh
masyarakat dan membuat tujuan sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan koefisien gini, yaitu indikator ketimpangan yang dilihat dari sisi ekonomi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan teori Strain adalah pemerataan di bidang ekonomi tidak menjadi hal yang terpenting, tetapi pemerataan di bidang pendidikan, karena pendidikan akan memperbaiki kualitas ekonomi, sedangkan pemerataan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan pendidikan tidak akan berhasil dan bertahan lama.
Selain koefisien gini, persentase penduduk dengan status cerai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah delinkuensi anak. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori yang menyatakan bahwa perceraian orang tua secara signifikan memengaruhi  pertumbuhan tingkat delinkuensi anak. Namun dalam Siegel dan Welsh (2011), signifikansi perceraian terhadap delinkuensi akhir-akhir ini memang menjadi perdebatan bagi para peneliti karena dalam struktur keluarga modern seperti saat ini, perubahan struktur keluarga sudah lazim terjadi di masyarakat. Permasalahan yang sebenarnya adalah peran dari setiap fungsi dalam keluarga. Penelitian menyebutkan bahwa anak yang diasuh dalam keluarga yang bercerai, namun tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tua dan pendidikan dari orang tua yang baik, akan cenderung tidak terlibat dalam tindakan delinkuensi. Selain perceraian, konflik yang terjadi dalam keluarga juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Tidak semua konflik di dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perspektif anak terhadap konflik yang terjadi di dalam keluarga berpengaruh terhadap perilaku delinkuensi anak. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang didapatkan oleh ibu atau bahkan anak yang menjadi korban, akan menimbulkan perilaku
delinkuensi anak karena anak mencontoh perilaku orang tuanya dan adanya rasa tidak terima atas perlakuan tersebut, sehingga anak melampiaskannya pada hal negatif. Kemudian apakah perceraian lebih baik terjadi? Menurut Kierkus dan Baer (2002), perceraian yang tetap diikuti dengan interaksi yang baik dari orang tua dan anak akan menimbulkan efek yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang terpisah dan anak yang mengalami konflik di dalam keluarganya.

## Kesimpulan
Delinkuensi anak di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Terdapat perbedaan delinkuensi anak antarprovinsi di Indonesia. Delinkuensi anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (kejahatan dengan korban dan pelaku anak-anak), pencurian, narkotika, dan perampokan.
Variabel yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak di Indonesia adalah rata- rata lama sekolah, pendapatan per kapita, dan penggunaan internet. Hal ini berarti bahwa faktor sosial ekonomi wilayah yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak adalah kualitas pendidikan atau ketimpangan pendidikan antarwilayah, keadaan ekonomi suatu wilayah, dan perubahan lingkungan sosial yang direpresentasikan dengan penggunaan internet atau media.
Meskipun temuan dari penelitian menyatakan pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat delinkuensi anak, bukan berarti kita harus mengurangi tingkat pendidikan karena sudah seharusnya setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan. Satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, terutama
pendidikan moral dan ahlak yang harus ditanamkan sejak pendidikan dasar.
Media, terutama internet, sudah dianggap sebagai tren dan harus diikuti, sehingga peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan pengawasan penggunaan internet di kalangan anak-anak sangat diperlukan, misalnya menutup situs-situs yang mengandung unsur kekerasan dan membatasi situs-situs dewasa agar tidak mudah diakses oleh anak di bawah umur.
Mengingat terbatasnya data terkait delinkuensi anak, survei khusus diperlukan, terutama survei terkait perilaku delinkuensi secara menyeluruh dengan sampel yang diambil dari setiap provinsi di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik RI. 2015. Profil Anak 2015. Jakarta: BPS RI Subdit Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik RI. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2011. Jakarta: BPS RI Subdit Analisis Statistik. Badan Pusat Statistik RI. 2016. Statistik Kriminalitas Indonesia. Jakarta: BPS RI Subdit Politik dan Kriminalitas. Badan Pusat Statistik dan Kementrian PPN/ BAPPENAS. 2010. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2025. Jakarta: BPS RI Subdit Statistik Sosial. Baron, R. A. & Byrne, D. 2005. Psikologi Sosial . Jilid 2 . Jakarta : Erlangga. Boys, A., Marsden, J. and Strang, J. 2001. “Understanding reasons for drug use amongst young people: a functional perspective”. Health Education Research 16: 457-469.
Hadisuprapto, Paulus. 2008. Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangan . Jakarta: Bayumedia Pub.
Heilburn, Kirk. 2005. Juvenile Delinquency: Prevention, Assessment, and Intervention . Oxford University Press Hemenway, David dan Sara J. Solnick. 2015. “The epidemiology of self-defense gun use: Evidence from the NationalCrime Victimization Surveys 2007–2011”. Preventive Medicine: 79, 22-27.
Kierkus, C. A., & Baer, D. 2002. “A Social Control Explanation Of The Relationship Between Family Structure And Delinquent Behaviour”. Canadian Journal of Criminology: 44 (4), 425-458. KPAI. 2017. “Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus”. https://www.kpai.go.id/
berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak- berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-
266-kasus . Diakses pada 25 November 2019.
Levitt D., Steven dan Lochner, Lance. 2001. The Determinant of Juvenile Crime. Chicago: Univercity of Chicago. Lochner, Lance. 2007. Education and Crime. Ontario: University of Western Ontario Press. Lochner, Lance dan Enrico, Morreti. 2003. The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Immates, Arrest, and Self Reports. British Colombia: UCLA. Mc. Cord, Joan et.al. 2001. Juvenile Crime Juvenile justice. Washington DC: National Academy Press.
Putro, Y. Hardjo. 2016. “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu”. https://www.liputan6.com/ regional/read/2499720, diakses 14 Mei 2017.
Ronald. 2016. “Bocah 5 Tahun Digilir oleh Teman-Temannya di Rumah Kosong”, https://www.merdeka.com/peristiwa, diakses 15 Mei 2017.
Rukiyati. 2017. “Pendidikan Moral di Sekolah”. Jurnal Humanika Th XVII 2017 :70-80 Siegel, J Larry and Brandon C. Welsh. 2011.
Juvenile Delinquency: The Core. 4 th Edition. Belmont USA: Wadsworth CENGAGE Leraning. Sugiartyanti. 2010. Perilaku Bullying pada Anak dan remaja. Semarang: Intuisi Press. Unayah, Nunung dan Muslim, Sebariasman.
2015. Fenomena kenakalan remaja dan Kriminalitas. Jakarta: Puslitbang
Kemensos RI. United Nation. 2004. World Youth Report 2003. Chapter Seven: Juvenile Delinquency .
New York: United Nation Publication. UNODOC (United Nations Office on Drigs and Crime) dan EUNI (European Institute for Crime and Prevention Control). 2010.
International Statistics on Crimes and Justice. Helsinki: HEUNI Publication. Whitesel et.al. 2013. “Familial, Social, and Individual Factors Contributing to Risk for Adolescent Substance Use” . Journal of
Addiction 2013, 9-19.