P ISSN 2621-9530 e ISSN 2621-9514

## ANALISIS KETERBATASAN SISTEM PENANGANAN KEGAWATAN DARURATAN PADA PELAYANAN UGD PUSKESMAS/ PRIMARY HEALTH CARE CENTER; LITERATUR REVIEW
Maria Imaculata Ose 1
1, Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan *Email : onijuntak@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya masalah yang timbul pada pelayanan kesehatan didaerah terpencil yang tidak memiliki akses kepelayanan kesehatan yang dilatarbelakangi mulai dari sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terbatas, letak geografis yang terdiri  dari  laut,  maupun  pegunuangan.  Untuk  mencapai  pusat  rujukan.  Penanganan  pertama  dan  proses  rujukan merupakan  proses  yang  rangkaian  yang  selalu  di  hadapi  oleh  petugas  kesehatan.  Tujuan  penulisan  ini  adalah mendeskripsikan  keterbatasan  system  penanganan  kegawatdaruratan  pada  pelayanan  UGD  Puskesmas/  Primery Health Care. Metode yang digunakan dalam penulisan  artikel ini adalah Literature Review, yaitu sebuah pencarian literatur  baik  internasional  maupun  nasional  yang  dilakukan  dengan  mengunakan  data    dengan  mengulas  literatur keperawatan,  kedokteran    dari  media  elektronik  CINAHL,  dan  menggunakan  Sciene  Direct,  EBSCO  dengan menggunakan kata kunci penanganan Gawat darurat,system penanganan gawat darurat. .  Kriteria dalam artikel ini adalah fulltext dan di terbitkan dalam periode 2005-2019. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan UGD Puskesmas/ primary health care center pada pelayanan kegawatdaruratan dasar, pelayananan Obesteri Neonatus dan Penanganan Kesiap Siagaan Bencana Secara teoritis ada dua kelompok variabel yang dapat mempengaruhi hal tersebut, meliputi : varibel  individu  dan  variabel  organisasi.  Varibel  individu  meliputi  rasa  cemas,  ketakutan  dan  ketidakberdayaan. Hambatan dari varibel organisasi meliputi sarana dan prasarana, keterbatasan ketenagaan baik dari sisi kuantitas dan kualitas, SDM, hambatan dalam factor komunikasi.
Kata Kunci : system kegawatdarutan, puskesmas, PHC

## Abstract
Analysis Of Limitations Of Emergency Systems In Puskesmas / Primary Health Care Center Education Services; Literatur Review. Many problems exist in health services in remote areas that do not have access to health services based on the background of limited human resources (HR), geographical location consisting of the sea, and financial resources. To reach the referral center. The first treatment and referral process is the process that is always faced by health  workers.  The  purpose  of  this  paper  is  to  describe  the  limitations  of  the  emergency  handling  system  at  the Puskesmas / Primery Health Care ED services. The method used in writing this article is Literature Review, which is a  search  for  literature  both  internationally  and  nationally  conducted  using  data  by  reviewing  nursing  literature, medicine from CINAHL electronic media, and using Sciene Direct, EBSCO by using emergency handling keywords, systems emergency treatment .. The criteria in this article are full text and published in the period 2005-2019. Obstacles in implementing Puskesmas / primary health care center services for basic emergency services, Neonatal Obestery services  and  Handling  Disaster  Preparedness  Theoretically  there  are  two  groups  of  variables  that  can  affect  this, including:  individual  variables  and  organizational  variables.  Individual  variables  include  anxiety,  fear  and helplessness. Obstacles from organizational variables include facilities and infrastructure, limited workforce both in terms of quantity and quality, human resources, obstacles in communication factors.
Keywords: emergency system, health center, PHC

## Pendahuluan
Wacana Indonesia sehat dapat di awali dari pembangunan Kesehatan. Pembangunan kesehatan  dimulai  dari  pelayanan  kesehatan pada  puskesmas,  polides  sampai  ke  rumah sakit. Pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat yang berada di wilayah tatanan kesehatan tersebut.  Secara  geografis letak  Indonesia  yang  merupakan  negara kepulauan  dengan  jumlah  yang  sangat banyak. Jumlah pulau yang telah di daftarkan secara  resmi  oleh  pemerintah  ke  PBB sebanyak  16.056 pulau (Kementerian Dalam Negeri  RI,  2018).  Sedangkan  menurut  Data Nasional  yang  dirilis  oleh  Kemenkes  tahun 2019  jumlah  rumah  sakit  mulai  dari  tahun 2012 sampai dengan 2019 tercatat sebanyak 2,810    baik  rumah  sakit  Negeri  maupun rumah  sakit  swasta.  Jumlah  Puskesmas bersumber  pada  Pusat  Data  dan  Informasi, Kemenkes RI, 2019 menyebutkan pada tahun 2018  jumlah  Puskesmas  di  Indonesia sebanyak 9.993 (Farida dkk, 2018). Data lain yang  di  rilis  oleh  Kemenkes  tahun  2018 jumlah  tenaga  kesehatan  491.059  orang. Gambaran  dari  data  tersebut  menjelaskan bahwa  masih  terbatasnya  pelayananan kesehatan meliputi Rumah Sakit dan jumlah puskesmas  tidak  seimbang  dengan  wilayah Indonesia. Puskesmas merupakan salah satu
ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan.  Salah  satu  sasaran  strategis Kementerian  Kesehatan  antara  lainnya meningkatnya  akses  dan  mutu  fasilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran yang di akan capai jumlah kecamatan yang memiliki minimal  1  puskesmas  yang  terakreditasi 5.600,  jumlah  kab/kota  yang  memiliki minimal 1  RSUD  yang  terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
Banyaknya  masalah  yang  timbul  pada pelayanan kesehatan didaerah terpencil yang tidak memiliki akses kepelayanan kesehatan yang dilatarbelakangi mulai dari sumber daya manusia  (SDM)  kesehatan  yang  terbatas, letak geografis yang terdiri dari laut, maupun pegunuangan. Untuk mencapai pusat rujukan.  Penanganan  pertama  dan  proses rujukan  merupakan  proses  yang  rangkaian yang selalu di hadapi oleh petugas kesehatan.
Puskesmas  atau primary  health  care center sebagai ujung tombak utama pelayanan yang terdiri dari beberapa program kesehatan  masyarakat  yang  memiliki  tujuan promosi  dan  preventif.  Puskesmas  pada masyarakat di harapkan juga dapat berperan menangani  kondisi  gawat  darurat  pada korban  kecelakaan  lalu  lintas  (Mubarak  & Chayatin, 2009). Naddumba (2008)
menyebutkan  bahwa Public  Health menjadi
alternatif  solusi  untuk  penanganan  korban kecelaksaan lalu lintas ada negara yang tidak memiliki sistem Emergency Medical Service (EMS).    Keterkaiatan  keterbatasan  sarana maupun fasilitas namun yang menjadi suatu permasalahan  serius  ketika  pasien  dalam kondisi kegawatandaruratan yang serius dan membutuh  penanganan  dalam  waktu  yang cepat.  Tidak  jarang  petugas  tidak  mampu memberikan  pertolongan  secara  maksimal sehingga pasien kehilangan nyawa.
Selain Kasus kegawat daruratan kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan lain meliputi  kasus-kasus  pelayananan  Obesteri Neonatus  dan  Penanganan  Kesiap  Siagaan Bencana. Puskemas menjadi system pendukung  dalam  pelayanan  Obstetric Neonatal  dan    Emergency  Dasar.    Kismoyo dkk  (2012)  menyebutkan  masih  adanya puskesmas  PONED  yang  belum  mampu memahami  pelayanan  dengan  baik  .  Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan keterbatasan system penanganan kegawatdaruratan  pada  pelayanan  UGD Puskesmas/ Primery  Health Care.

## Metode
Metode yang digunakan dalam
penulisan  artikel  ini  adalah  Literature Review, yaitu sebuah pencarian literatur baik Internasional maupun nasional yang
dilakukan dengan mengunakan data  dengan mengulas  literatur  keperawatan,  kedokteran dari  media  elektronik  CINAHL,  dan menggunakan Sciene Direct, EBSCO, google scholar  dengan  menggunakan  kata  kunci penanganan Gawat darurat,system penanganan gawat darurat. .  Kriteria dalam artikel  ini  adalah  fulltext  dan  di  terbitkan dalam periode 2005-2019.

## Hasil dan Pembahasan
Keadaan  gawat  darurat  yang  sering terjadi  di  masyarakat  antara  lain  keadaan seseorang yang mengalami henti napas, henti jantung,  tidak  sadarkan  diri,  kecelakaan, cedera, misalnya patah tulang, kasus stroke , kejang,  keracunan,  dan  korban  bencana. Dalam  kondisi  tersebut,  pertolongan  yang bersifat  bantuan  hidup  dasar  harus  dapat segera diberikan untuk mencegah morbiditas dan  mortalitas  bagi  pasien.  Kondisi  yang demikian berlanjut hingga adanya keputusan yang  dibuat  oleh  pelayanan  kesehatan  yang profesional  bahwa  pasien  berada  dalam kondisi  yang  baik  dan  tidak  dalam  kondisi mengancam jiwa. Puskesmas sebagai pemberi  pelayanan  kesehatan  primer    dan rujukan pada pasien.
Dari  hasil  analisis  Artikel  tersebut beberapa  variable  yang  menjadi  hambatan dalam pelaksanaan pelayanan UGD
Puskesmas/ primary  health  care  center meliputi:  varibel  individu  dan    variabel organisasi.

## Variable Individu
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perawat  merasa  takut  dan  cemas  jika membahayakan  pasien.  kecemasaan  yang mereka alami karena takut terjadi perburukan pada pasien atau pasien meninggal. Keadaan dimana mereka takut membahayakan pasien adalah  salah  satu  perannya  sebagai  advokat pasien. menurut American Nurses Association (2011)  tidak  membahayakan pasien  artinya  mencegah  pasien  mengalami cedera  lebih  lanjut  dan  penularan  infeksi, sehingga  menghindari  kesalahan  dalam merawat  pasien.  Kusumaningrum,  (2013) menyebutkan bahwa perawat sangat menjaga tindakannya  agar  tidak  melanggar  hukum dengan  cara  berkonsultasi  dengan  dokter tentang  obat  dan  tindakan  yang  dilakukan. Konsultasi dilakukan terutama jika dinas sore dan  malam  karena  tidak  ada  dokter  yang berada  di  puskesmas,  dokter  jaga  hanya  di hubungi melalui telepon.
Penyebab  ketidakberdayaan  perawat yang lain adalah seringnya mereka mendapat perintah  dari  dokter  sehingga  mereka kehilangan otoritas. Perintah tindakan mereka  dapartkan  dari  komunikasi  melalui
telepon.  Perawat  menilai  konsultasi  melalui telepon ini tidak efektif sehingga menyebabkan perawat binggung dan merasa repot.  Kondisi  ini  diungkapkan  juga  Curtis (2001) Komunikasi yang tidak efektif antara perawat  dan  dokter  atau  tenaga  kesehatan lain  dapat  menimbulkan  stress  dan  kejadian yang  tidak  diinginkan.  Stres  yang  terjadi dapat  menimbulkan  efek  yang  buruk  pada perawat  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Efek tersebut  antara  lain  turunnya  motivasi, menurunnya kemampuan memecahkan masalah  dan  penurunan  kualitas  pelayanan. Yuswantoro (2015) menyebutkan pelaksanaan pelayanan mengalami hambatan dalam  pelaksanan  kolaborasi  karena  dokter tidak  dinas  selama  24  jam  pelayanan  dan menggunakan sistem On-Call. Sistem kolaborasi  dengan  cara On-Call mengalami kesulitan  menghubungi  dokter  pada  saat malam  hari  dan  karena  faktor  topografi daerah  penggunaan  sehingga  menganggu signal  komunikasi.  Kolaborasi  merupakan salah  saru  pendukung  utama  yang  dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesembuhan  pasien  (Sayed&Sleem,  2011). Banning  (2007)  juga  menyebutkan  bahwa untuk membuat suatu keputusan klinis dalam kondisi  gawat  darurat    di  butuhkan pengetahuan  yang  memadai.  Hal  ini  tidak terjadi  di  Indonesia  saja,  Mahfouzh  et  al
(2007)  menyebutkan  bahwa  di  South Western  Saudi  Arabia  di  distrik  Abha terdapat  28  Puskesmas  dimana  dokter  tidak mengetahui dengan pasti kasus di hadapi true emergency atau tidak.

## Variabel Organisasi
Pelayanan  unit  Gawat  Darurat  (UGD) di  Puskesmas/ primary  health  care  center
merupakan  jenis  pelayanan  pengembangan bagian integral dengan pelayanan rawat inap (Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor  128/MENKES/SK/II/2004).  Tujuan pelayanan keperawatan gawat darurat puskesmas/ primary  health  care  center adalah  memberikan  pertolongan  pertama pada  pasien  gawat  darurat,  menetapkan diagnosis  dan  upaya  penyelamatan  jiwa, mengurangi  kecacatan  dan  kesakitan  pasien sebelum  di  rujuk  (Kemenkes,  2011). Pelayanan kegawatdaruratan merupakan kunci  dalam  pelayanan  kegawatdaruratan dan  pelayanan  rawat  inap  pada  pasien (Molan,  2013)  .  Variabel  organisasi  yang
berdampak
pada pelaksanan kegawatdaruratan  antara  lain  terbatasan sarana prasarana, terbatasan tenaga kesehatan, kendala system rujukan dan factor komunikasi.

## Terbatasan Sarana dan Prasana
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana terjadi  karena  tidak  adanya  kewenangan koordinator  pelaksana  untuk  merealisasikan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan. Dukungan sarana fisik, perlengkapan,  dan  peralatan  mendukung mutu pelayanan kesehatan (Bustami, 2011).
Idealnya  pasien  yang  mengalami kondisi  gawat  darurat  dengan  prioritas pertama  sebaiknya  diberikan  pertolongan  di rumah  sakit  yang  memiliki  fasilitas  seperti dokter jaga 24 jam, ruang operasi, ruang ICU, dan  sarana  penunjang  diagnostik  lainnya. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya,  pada daerah    yang  belum  memiliki  rumah  sakit sehingga  hanya  mendapatkan  pertolongan pertama pada puskemas.

## Terbatasan Tenaga Kesehatan
Pertolongan  dalam  kondisi  dapat diberikan oleh tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, yang memiliki kompetensi untuk menolong pasien gawat darurat dengan prioritas  pertama.  Pasien  dengan  prioritas pertama  adalah  pasien  dengan  kondisi  yang disebabkan oleh trauma atau penyakit dalam, memerlukan pertolongan segera, dan apabila tidak  segera  diberikan  pertolongan  maka akan dapat menyebabkan kematian dan atau kecacatan permanen (Kristiana, 2013).
Kurangnya tenaga pendukung dengan tidak  adanya  tenaga  pelaksana  khusus  di UGD  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan pelayanan  ini.  Kurangnya  jumlah  SDM menjadi penyebab dari kendala ini. Ketenaga yang kurang, formasi yang tidak sesuai akan mempengaruhi  kualitas  pelayanan  pada masyarakat.  Tetapi  ada  beberapa  yang berpendapat,  waktu  tenaga  cukup  tetapi motivasi petugas tidak ada maka pelaksanaan pelayanan  tidak  akan  maksimal  (Manggala, 2006). Menurut Dinh et al (2012) mengatakan  dengan  komposisi  dokter, perawat  praktisi  dan  perawat  senior  dan jumlah  yang  cukup  memberikan  kualitas perawatan  yang  tinggi.Luti  dkk  (2012) menyebutkan  perlunya  contracting  Out pelayanan Kesehatan Primer untuk mengatasi persoalan ketenangan dan pelayanan  kesehatan  di  daerah  terpencil. Contracting out adalah mekanisme pembelian yang digunakan untuk mendapatkan  pelayanan  tertentu  selama periode  waktu  tertentu  yang  di  lakukan pemerintah  atau  agen  luar  kesehatan  untuk menyediakan pelayanan kesehatan.
Disisi  lain  dalam  penanganan  kasus PONED  di  puskesmas  sudah  berjalan  di beberapa  tempat  namun    disebutkan  bahwa beberapa  puksesmas  yang  belum  berjalan disebabkan  factor  terbatasan  sarana  dan
prasarana  yang  belum  mencukupi.  Dalam mengatasi  masalah  tersebut  telah  dilakukan pendekatan  dengan komunikasi pada Dinas Kesehatan  dalam  pemenuhan  obat    maupun alat-alat yang mendukung pelayanan kebidanan (Handayani, dkk 2013)

## Kendala system Rujukan
Puskesmas merupakan rujukan pelayanan  kesehatan  yang  tingkat    pertama. Alur  pyramid  primer  lebih  banyak  di  pilih dari  pelayanan  kesehatan  tingkat  sekunder disebabkan  arak  dan  layanan  kesehatan . Pasien-pasien yang memerlukan penanganan dan  intervensi  yang  lebih  komperhensip harus  dirujuk  pada  fasilitas  layanan  yang memiliki  kapasitas  sebagai  rumah  sakit rujukan.  Sistem  rujukan  pada  puskesmas sangat  ini  terbanyak  banyak  kerkurangan. Antara  lain  kompetensi  petugas  luti  dkk (2012)  menyebutkan  beberapa  petugas puskesmas  mengalami  kesulitan  dalam merujuk  karena  tidak  memiliki  sarana ambulans.

## Faktor komunikasi
Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan maupun pelayanan
Obstetri  Neonatal  Emergency  Dasar  belum berjalan optimal karena terbatasnnya sosialisasi dan pemasaran lintar sector seperti tidak  efektifnya  komunikasi  dan  kurangnya
response  pada  Dinas  Kesehatan  maupun pemerintah  setempat  dan  pemerintah  pusat (Handayani dkk, 2012).

## Kesimpulan
Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan  UGD  Puskesmas/ primary  health care center pada pelayanan kegawatdaruratan dasar, pelayananan Obesteri  Neonatus  dan  Penanganan  Kesiap Siagaan  Bencana  Secara  teoritis  ada  dua kelompok variabel yang dapat mempengaruhi hal tersebut, meliputi : varibel individu  dan  variabel  organisasi.  Varibel individu meliputi rasa cemas, ketakutan dan ketidakberdayaan.  Hambatan  dari  varibel organisasi  meliputi  sarana  dan  prasarana, keterbatasan  ketenagaan  baik  dari  sisi kuantitas  dan  kualitas,  SDM,  hambatan dalam factor komunikasi.

## Referensi
Artlinta, A. (2015). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Perawat dalam Kesiapsiagaan Triase dan Kegawatdaruratan pada Korban Bencana Massal di Puskesmas Langsa Baro Tahun 2013 (Master's thesis).
Banning,  M.  (2007).  A  review  of  clinical
decision making: models and
current research. J. Clinical Nursing
17 (2): 187-195 Bustami. (2011). Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptablitasnya. Jakarta : Penerbit
Erlangga.
Dinh, M., Enright,  N.,  & Parameswaran, A.
(2012).  Evaluating  the  quality  of care  delivered  by  an  emergency departement  fasr  track  unit  with both nurse practicioners and doctors. Australasian  Emergency Nursing Journal 15, 188-194.
Farida, L. N. (2016). Gambaran kesiapsiagaan  perawat  puskesmas dalam  manajemen  bencana  di puskesmas kasihan i bantul yogyakarta. Mutiara Medika:
Jurnal  Kedokteran  dan  Kesehatan ,
10 (2), 128-134.
Handayan, S., Kartasurya, M.  I., &  Sriatmi,
A.  (2013).  Analisis  Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi  Dasar  (PONED)  di
Puskesmas PONED Kabupaten Kendal.
Kemenkes.  (2011). Standar  Pelayanan Keperawatan  Gawat  Darurat  Di Rumah  Sakit.  Jakarta:  Direktorat Bina  Pelayanan  Keperawatan  dan
Teteknisan Medik , Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Farida dkk.(2018). Data dan Informasi Profi
Kesehatan Indoensia.
Jakarta:
Kemenkes.
Kismoyo, C. P., Hasanbasri, M.,  & Hakimi, M.  (2012).  Benarkah  puskesmas poned  efektif?. Jurnal  Kebijakan
Kesehatan  Indonesia:  JKKI , 1 (2),
93-102.
Kurniasari,  R.  (2016).  Hubungan  Antara Level  Emergency  Severity  Index (ESI)  dengan  Kepuasan  Pasien  di Instalasi  Gawat  Darurat  Rumah
Sakit Sido Waras. Jurnal
Administrasi  Kesehatan  Indonesia ,
4 (2), 97-106.
Kusumaningrum,  B.R,  Indah  Winarni,  &
Setyoadi.  Pengalaman  perawat  unit gawat darurat (UGD) dalam merawat  korban  kecelakaan  lalu lintas.  Jurnal  Ilmu  Keperawatan  I (2): 83-90).
Luti,  I.,  Hasanbasri,  M.,  &  Lazuardi,  L.
(2012). Kebijakan pemerintah
daerah  dalam  meningkatkan  sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di  kabupaten  Lingga  Provinsi Kepulauan  Riau. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 1 (1)
Mahfouz,  A.A  Abdelmoneim,  M.Y  Khan,
Daffalla,  A.A.,  Diab,  M.M.,  El- Gamal,  M.N  &  Al-Sharif,  A.I
(2007) Primari health care emergency  services  in  Abha  distric of  southwestern  Saudi  Arabia. Eastern Mediterranean Health Journal , 13: 103-112
Manggala  .  (2006)  Improving  nurse- physician communication and satisfaction  in  the  intensive  care narasimhan. American  Journal  Of Critical Care . 15
Meleis,  A  (2010)  Transition  Theory  In Tomey,  A.M.  &  Alligood,  M.R (Eds.) Nursing  theory  and  their work . Philadelphia, Mosby Molan, E.I. (2013). Sribbe  during emergency departemen resusitation : Registered Nurse  domian  or  up  for  grabs? Australasian  Emergency  Nursing Journal 16, 45-51.
Mubarak,  WI  &  Chayantin,  N  (2009)  Ilmu keperawatan  komunitas  pengantar dan teori. Buku 1. Jakarta: Salemba Medika.
Mujiati,  M.,  Lestary,  H.,  &  Laelasari,  E.
(2014). Kesiapan Puskesmas Poned
(Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar) Di Lima Regional Indonesia. Media  Penelitian  dan
Pengembangan  Kesehatan , 24 (1),
36-41.
Tangkeallo,  Natalia.  (2016).    Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Thesis. Universitas Terbuka. Jakarta Trisnantoro,  L.,  &  Noor  Zaenab,  S.  (2013).
Problem  dan  tantangan  puskesmas dan  rumah  sakit  umum  daerah dalam  mendukung  sistem  rujukan
maternal  di  kabupaten  Karimun provinsi Kepri tahun 2012.
Pitt  &  Pusponegoro  (2005)  Prehospital  care in Indonesia. Emerg Med J22: 144- 147.
Yuswantoro,  E.,  Retty  R.,  &  Setyoadi. (2015). Pengalaman perawat
sebagai Koordinator pelaksana Unit Gawat Darurat Puskesmas di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Ilmu Keperawatan . 3 (2): 97-120.