## PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” (TANAH TIMBUL) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN TANCUNG KECAMATAN TANAH SITOLO KABUPATEN WAJO)
Andi Ramadhan 1 , Ibnu Izzah 2
12 Universitas Islam Nergeri Alauddin Makassar
Email : andiramadhan81@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Pengelolaan  Dan  Kepemilikan  Tanah Koti (Tanah Timbul) Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kelurahan Tancung  Kecamatan  Tanah h sitolo  Kabupaten Wajo.  Pokok  masalah  dibagi  menjadi  dua  sub masalah  yakni  :  1).  Bagaimana  pengelolaan  dan  kepemilikan  Tanah h Koti’ (Tanah  Timbul) dalam  perspektif  hukum  Positif  di  Kelurahan  Tancung  Kecamatan  Tanah h sitolo  Kabupaten Wajo  ?.  2).  Bagaimana  pengelolaan  dan  kepemilikan  Tanah h Koti’(Tanah  Timbul)  dalam perspektif hukum Islam Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah h sitolo Kabupaten Wajo ?.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  antara  lain:  1).  Status  kepemilikan  Tanah Koti ’  di kelurahan  Tancung  diklasifikasikan  sebagai  Tanah  Negara,  hal  ini  berdasarkan  proses terjadinya Tanah tersebut. Adapun masyarakat hanya berstatus sebagai pengelola lahan. Akan tetapi  pada  saat  ini  Tanah  tersebut  sudah  berada  dibawah  penguasaan  dengan  alasan masyarakat  telah  mengelola  dengan  jangka  waktu  yang  lama  serta  surat    PBB-P2  sebagai alasan  penguatnya.  Adapun  untuk  masyarakat  yang  memiliki  yang  memiliki  surat  Letter  C diwilayah tersebut dapat mengajukannya menjadi Serifikat Hak Milik. Untuk pertama kali 2). Pengelolan dan Kepemilikan Tanah Koti (Tanah Timbul) Di Kelurahan Tancung berdasarkan Hukum  Islam  dilakukan  dengan  Metode  Iqtha,  yakni  proses  pemberian  Tanah  yang  berada dalam kewenangan oleh pemerintah atau penguasa kepada rakyat yang berhak. Adapun dalam praktiknya  Tanah  di  Kelurahan  Tancung  menggunakan  metode  Iqtha’  Isthigal  yakni  hak penggunaan  lahan  guna  memajukan  lahan  tersebut  agar  tidak  menjadi  Tanah  mati,,  serta untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak Kata Kunci: Tanah Koti’, kab. Wajo

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  How  the  Management  and  Ownership  of  Koti  Land (Embossed Land) from the Perspective of Positive Law and Islamic Law in Tancung Village, Tanahhsitolo  District,  Wajo  Regency.  The  main  problem  is  divided  into  two  sub-problems, namely: 1). How is the management and ownership of Tanahh Koti '(Tanah Timbul) from a positive legal perspective in Tancung Village, Tanahhsitolo District, Wajo Regency? 2). How is  the  management  and  ownership  of  Tanahh  Koti  '(Tanah  Timbul)  in  the  perspective  of Islamic law in Tancung Village, Tanahhsitolo District, Wajo Regency?
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
The  results  obtained  from  this  study  include:  1).  The  ownership  status  of  Koti  'land  in Tancung sub-district is classified as State Land, this is based on the process of the occurrence of the Land. Meanwhile, the people only have status as land managers. However, at this time the land was already under control with the reason that the community had managed it for a long time and the PBB-P2 letter as the reinforcement reason. As for the people who have a Letter  C  in  the  area,  they  can  apply  for  a  Certificate  of  Ownership.  For  the  first  time  2). Management  and  Ownership  of  Koti  Land  (Tanah  Timbul)  in  Tancung  Village  based  on Islamic law is carried out by the Iqtha Method, which is the process of granting land which is under the authority of the government or the ruler to the entitled people. In practice, the land in  Tancung  Village  uses  the  Iqtha  'Isthigal  method,  namely  the  right  to  use  the  land  to advance the land so that it does not become dead land, and for the welfare of the people who have the right.
Keywords: Tanah Koti ', district. Wajo

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dimana  Tanah  sangat  penting  sebagai  mata pencaharian  masyarakat  guna  menghasilkan  barang  hasil  pertanian  dan  perkebunan  di pedesaan. Dalam kawasan perkotaan tersendiri, Tanah digunakan sebagai tempat tinggal atau pemukiman dan sebagai tempat perkantoran dan pabrik sebagai roda perekonomian di  Indonesia.  Disadari  atau  tidak,  hampir  semua  aktivitas  manusia  dilakukan  di  atas Tanah  sehingga  setiap  manusia  berusaha  untuk  memiliki  dan  menguasainya.  Hal  ini sering  menimbulkan  perselisihan  dan  perselisihan  dalam  sengketa  dan  kepemilikan Tanah tersebut
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan  gaya  hidup,  maka  era  globalisasi telah  membawa  dampak  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan  masyarakat,  mengakibatkan terjadinya  perubahan  positif  dan  negatif.  Teknologi  berkembang  sangat  pesat  salah satunya  adalah  teknologi  informasi.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi membuat  hubungan  antara  manusia  dan  Tanah  menjadi  penting  untuk  penataan  dan pengaturan yang lebih cermat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan.1
Untuk melindungi hak milik atas  Tanah, pemerintah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan  hukum  kepada  setiap  pemilik  Tanah  melalui  pendaftaran  Tanah,  yang
1 Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA , (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), Hal.2
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
dibuktikan  dengan  akta  otentik  yang  dirancang  untuk  menghindari  konflik  masyarakat atas  kepemilikan  Tanah.  Hak  atas  Tanah  dicatat  dalam  register  Tanah  dan  sertifikat diterbitkan sebagai bukti kepemilikan Tanah.2
Akibat  sedimentasi  lumpur  telah  meningkatkan  permukaan  Tanah  di  sepanjang  pantai dan  di  tengah  Danau  Tempe,  sehingga  daerah  yang  dulunya  tergenang  air  danau  kini menjadi  Tanah  Timbul,  sumber  pendapatan  masyarakat  setempat.  Tanah  yang  keluar dari danau disebut Tanah Koti 'karena tata guna lahan dibagi menurut cara undian atau Melotre  dengan  memberikan  nomor  urut  sebelum  lahan  dibagi.  Masyarakat  kemudian diminta  untuk  mengambil  alih  nomor  undian  dengan  menggunakan  Ma  Koti '(mengambil  wadah).  Karena  itulah  Tanah  tersebut  menjadi  Tanah  Koti.  Tanah h Koti terus  menguasai  lahan  milik  negara  dan  masyarakat  lokal  sebagai  pengelola  lahan.3 Tanah h Koti  masih  termasuk  Tanah  kepemilikan  negara  dan  masyarakat  setempat sebagai  pengelola  lahan.  Sedangkan  pengawasan  dan  pengaturannya  diberikan  kepada pemerintahan daerah. Tanah Koti’ memiliki 3 tingkatan atau Langga yaitu :
a. Tanah Langga Siddi (Satu)
b. Tanah Langga Dua(Dua)
c. Tanah  Langga Tellu (Tiga)
Pembagian Tanah tersebut sudah menjadi kebiasan sejak zaman kerajaan dahulu yang di kelola  secara  turun-temurun.  Tanah  langga  siddi  yaitu  Tanah  yang  lebih  tinggi  dari Tanah  langga  dua  dan  langga  tellu  yang  berada  jauh  dari  permukaan  air  danau  dan tergolong  Tanah  yang  subur.  Tanah  langga  siddi  ini  diperuntukan  kepada  Arung (bangsawan) atau to mapparenta e ( orang yang memerintah ) memiliki resiko terendam air lebih kecil apa bila musim penghujan tiba.
Pada  mulanya  Tanah  Koti  adalah  tawa  sure’  yaitu  Tanah  yang  izin  budidayanya diberikan  oleh  raja  yang  berada  di  kawasan  Danau  Tempe  dengan  mendaftar  sebagai
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 176.
3 Status  Penguasaan  Dan  Pemanfaatan  Tanahh  Timbul  (Tanahh  Koti’), Situs  Mekar  Media  Kreatif Remaja, http://mekarbmw.blogspot.com/2011/10/status-penguasaan-dan-pemanfaatan-Tanahh.html.        (20  Juni 2020).
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
penduduk  kawasan  aslinya.  Pembagian  ini  terjadi  karena  rendahnya  pendapatan penduduk  saat  itu.  Tanah  Sure’  ini  di  kelolah  oleh  masyarakat  secara  turun-temurun tanpa  dikenakan  retribusi.  Namun  pada  akhir  tahun  1960-an  negara  ini  mengalami pergantian  pemerintahan  yang  pada  saat  itu  tidak  lagi  menggunakan  sistem  kerajaan, karena  Kerajaan  Wajo  telah  mendeklarasikan  untuk  bergabung  dengan  wilayah  negara kesatuan  Republik  Indonesia.  Perubahan  yang  terjadi  saat  itu  didistribusikan  melalui ma'Koti  'atau  undian. Luas  bangunan masing-masing  properti  keluarga antara  8  dan  10 meter  persegi  ditentukan  dan  jangka  waktu  pengelolaannya  hanya  2  tahun,  kemudian diambil kembali secara acak.
Permasalahan  juga  muncul  karena  tidak  adanya  pengaturan  atau  regulasi  yang  jelas mengenai objek  Tanah Koti yang berhak mengusahakan  Tanah dan luasan daerah yang akan  digarap.  Pemerintah  belum  mengatur  secara  jelas  Tanah  Koti  ini,  apakah  Tanah Koti  tersebut  merupakan  Tanah  yang  telah  menjadi  kekayaan  daerah  (pemerintah daerah)  melalui  pendaftaran  hak  administratif  pemerintah  kabupaten  Wajo,  atau  dapat diusahakan  menjadi  milik  pribadi  dari  dari  mana  asalnya  (Tanah  Negara  bebas)  yang hak-haknya  tidak  berubah.  Juga  tidak  jelas  apakah  Tanah h Koti  adalah  hak  pakai  bagi negara atau hak pakai untuk hak administratif pemerintah kabupaten Wajo.
Hal ini tidak dapat dimaklumi, karena akan menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran Tanah h Koti  sendiri  dan  ketidakjelasan  kepastian  hukum.  Belum  lagi,  ada  warga  yang memiliki  dokumen  pajak  bumi  dan  bangunan  atas  Tanah  yang  digarapnya.  Hal  ini menimbulkan  kecemburuan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  karena  dengan  adanya surat  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penggunaan sertifikat  pajak  bumi  dan  bangunan  sebagai  dasar  pergantian  sertifikat  pajak  bumi  dan bangunan  dari  hak  guna.  hak  milik,  sehingga  sertifikat  pajak  bumi  dan  bangunan  tidak dapat  ditarik  lagi.  Jika  hal  ini  terus  berlanjut  maka  akan  menimbulkan  konflik  yang nantinya  akan timbul  di masyarakat.  Jika  berlarut-larut  maka  akan  menyebabkan peran Tanah h Koti sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat yang sah dan fungsi sosialnya sejak  jaman  Kerajaan  menjadi  Tanah  milik  segelintir  orang  dan  menimbulkan ketimpangan sosial kembali.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
Hal  ini  yang  menyebabkan  penulis  tertarik  mengangkat  tema  tentang  Tanah h Koti’ tersebut  diakibatkan  masih  adanya  ketidak  jelasan  tentang  pengelolaan  dan pemberdayaan Tanah h Koti sendiri.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan  dilingkungan  masyarakat.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kelurahan  Tancung Kecamatan  Tanah h sitolo  Kabupaten  Wajo  dengan  melakukan  wawancara  langsung terhadap tokoh masyarakat setempat serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  lapangan  atau field  Research kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif dan Syar’i. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni, pengumpulan  data  dari  lokasi  penelitian  maupun  instansi  yang  terkait,    kemudian pengelolaan  data  yang  akan  melewati  proses  klarisfikasi  data  baik  sumber  primer maupun sekunder, selanjutnya metode editing yaitu, memeriksa atau membetulkan dan menempatkan  data  yang  benar  berdasarakan  kerangka  yang  telah  disiapkan,  dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengelolaan  dan  Kepemilikan  Tanahh  Koti  di  Kelurahan  Tancung  dalam Perspektif Hukum Positif.
Tanah di kawasan Danau Tempe dikenal dengan nama Tanah Telleng. Istilah Tanah bermula  dari  kenyataan  bahwa  pada  musim  hujan  Tanah  akan  tenggelam  atau mengkhianati,  namun  pada  musim  kemarau  akan  menjadi  lahan  perkebunan sekunder bagi masyarakat sekitar. Luas Tanah Telleng di Kecamatan Tancung hanya ada di Kabupaten Cenranae. Hal ini dikarenakan kawasan lainnya berada di kawasan Alau  Salo  Tancung  (sisi  timur  sungai)  yang  merupakan  kanal  dan  batas  perairan, sedangkan  kawasan  Cenrana  sendiri  berada  di  Orai  Salo  Tancung  yang  sebagian besar bersesuaian dengan Danau Tempe.
Hal  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Marwing,S.E,  selaku  Lurah Kelurahan Tancung, mengatakan :
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
“Di  Kelurahan  Tancung  sendiri  sungai  tancung  menjadi  garis  pembatas  air. Hal  ini  berdasarkan  apa  bila  terjadi  musim  hujan,  air  danau  akan  meluap hingga  melewati  Salo  Tancung  dan  paling  parah  hampir  mencakup  seluruh wilayah  Lingkungan  Cenrana,  kecuali  yang  berada  di  pinggiran  sungai Cenrana e yang posisinya agak tinggi” 4
Berdasarakan wawancara dengan Bapak Wahyuddin S.E, mengatakan : “ Pada awalnya Tanah Koti asalnya Tawa Sure yang dikelola oleh masyarakat atas  pemberian  pemerintah  setempat,    dengan  syarat  terdaftar  sebagai penduduk asli. Tujuanya agar menjadi sumber pedapataan bagi masyarakat.”
5
1) Praktik Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah Koti Di Kelurahan Tancung. Masyarakat Kelurahan Tancung lebih menggunakan metode Tawa Sure’ dan Teppa-
Teppangeng.  Dikarenakan  kegiatan  makKoti  hanya  dilakukan  sekali  di  Kecamatan Tanah h sitolo  dan  tidak  pernah  digelar  kembali  hingga  tahun.  Hal  ini  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak  Andi.Muh.Darwis  selaku  Kepala  Lingkungan Cenrana e dari rentan tahun 1975-1988 dan Pejabat Lurah Tancung pada tahun 1988- 1995, mengatakan:
“ MakKoti pernah dilakukan pada pada zaman Andi Cege, yakni sekitar tahun 1970  dilakukan  di  Tancung.  Akan  tetapi  masyarakat  lebih  memilih      Tawa Sure’  dan  Tanah  Teppa-Teppangeng  sebagai  cara  pembagian  Tanah,  yang sudah dilakukan sejak masa kerajaan hingga sekarang.”
Bahwa pada tahun 1995 terjadi konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat
Tanah h sitolo.  Konflik  ini  terjadi  di  karenakan  pemerintah  daerah  yang  di  pimpim oleh Bupati Drs.H.Dachlan Maulana. M.S, ingin mengubah seluruh  Tanah kawasan disekitar  Danau  Tempe  menjadi  Tanah  Koti.  Akan  tetapi  masyarakat  Tanah h sitolo menolak  kebijakan  pemerintah  tersebut  yang  diwakili  Andi  Passamula  Datu  Cella Belawa,.  Yang  merupakan  tokoh  masyarakat  Belawa.  Adapun  alasan  masyarakat menolak kegiatan ma Koti tersebut dikarenakan, :
4 Marwing, S.E, ( 46 Tahun ), Lurah Kelurahan Tancung, Tanggal 26 November 2020.
5 Wahyuddin S.E  ( 55 tahun ), Wawancara dengan Kepala Analis Alata Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo , Tanggal 23 November 2020.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
➢ Tanah  Tawa  Sure’  merupakan  Tanah  Adat  telah  digarap  dan  dikelola  oleh  masyarakat secara turun-temurun.
➢ Metode  pembagian  lahan  garapan  dengan  cara  Ma’  Koti’  lebih  tidak  efektif karena  tidak  ada  kesambungan  pengelola  lahan  yang  terbatas  oleh  waktu  dan telah  terbukti  pada  hasil  pemanfaatan  lahan  yang  lebih  konsumtif  dikarenakan ongkos pemeliharan dan pembuatan pembatas yang dilakukan setiap pergantian pemilik yakni 2 tahun.
➢ Berkurangnya  luasan  lahan  diakibatkan  akan  banyaknnya  masyarakat  pendatang yang akan ikut menggarap.
➢ Luasan  Tanah  Tawa  Sure’  yang  sudah  dapat  menopang  hasil  pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan palawija.
Ma Koti pernah dilaksanakan di kelurahan Tancung pada tahun 1970, kegiatan Ma Koti ’ ini merupakan instruksi dari Bupati Kabupaten Wajo pada masa itu yakni,  H. Andi Unru. Hal ini bertujuan sebagai sumber pendapatan masyarakan  dikarenakan bertambahnya  jumlah  penduduk masyarakat  sekitar.  Hal  ini  diungkapkan  pula  oleh Lurah Tancung yakni Bapak Marwing. S.H, bahwa :
“Saya  tidak  pernah  mendengar  Tanah Koti ’  diwilayah  saya.  Saya  hanya pernah  mendengarnya  akan  tetapi  diwilayah  Kecamatan  Sabbaparu  saja  itu pun pada Tahun 2000, itu hal baru yang baru saya dengar disini”. 6
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  Drs.  Arsan  selaku  Kabid  Pelayanan PBB P2 dan BPHTB., mengatakan bahwa :
“Tanah Koti ’ sudah tidak ada. itupun saya dengar sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang masyarakat sudah merasa memiliki “. 7
6 Marwing, S.H, (46 Tahun ), wawancara dengan lurah tancung , tanggal 26 November 2020
7 Drs. Arsan , (49 Tahun ), wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB , tanggal 25 November 2020
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
a. Pendataan Dan Pendaftaran.
Menurut pernyataan dari Muh.Subaer selaku pengelola Tanah Koti ’, mengatakan :
“Masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  diri  untuk  menggrap  Tanah h Koti harus  menyertakan  Tanda  Pengenal  baik  itu  masyarakat  pendatang  maupun masyarakat asli cenrana yang penting berkartu tanda pengenal Wajo. Setelah itu  akan  disaring  dan  diprioritaskan  masyarakat  yang  berekonomi  lemah. Kemudian  apabila  daftar  calon  pengelola  Tanah h Koti telah  terkumpul pemerintah  kampong  akan  membagi  luas  wilayah  sesuai  dengan  jumlah pendaftar  calon  pengelola  Tanah h Koti ’.  Lalu  diumumkan  di  masjid  tetang waktu Ma’ Koti dilaksanakan”
b. Pemetekan, Pengukuran dan Lokasi Tanah Koti ’.
Pengukuran  Tanah  yang  akan  digunkan  sebagai  lahan  garapan  berpatokan  pada jumlah masyarakat yang ingin mengelola. Pengukuran Tanah Koti sendiri berada di langga  Siddi  dan  Tellu.  Terletak  dibawah  Tanah  Tawa  Sure’  yang  lebih  dahulu dikelola  masyarakat  sekitar  atau  150  m  dari  pinggiran  sungai.  Hal  ini  berdasarkan penjelasan dari Bapak Wahyuddin AR, mengatakan bahwa, :
“Langga  itu  mengikuti  arah  air  mulai  dari  titik  tertinggi  dan  terindah mendekati  muka  danau.  Langga  1  memiliki  pangjang  150  meter  dari pinggiran  sungai,  Langga  2  memiliki  panjang  150  meter  dimulai  dari pinggiran  langga  1,  langga  3  memiliki  panjang  150  dimulai  dari  pinggiran langga 2, dan langga 4 memiliki panjang hingga pinggiran danau.” 8
Lokasi  lahan  yang  menjadi  objek  Tanah  Koti’  berada  di  pinggiran  Salo  Tancung bagian  barat  lebih  tepatnya  di  Lab  Balao.  modell  pematokannya  dengan menggunakan  patok  besi  yang  masing-masing  berada  di  pertengahan  setiap  balok lahan  Tanah  Koti’.  Adapun  pemberian  nomor  mulai  pinggiran  utara  ke  pinggiran
8 Wahyuddin  AR,  (53  tahun  ), wawancara  dengan  kepala  Analis  Penangkap  Ikan  dan  Alat  Bantu Penangkapan Ikan, tanggal 23 November 2020
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
selatan  balok  Tanah  mengikuti aliran  air sungai.  Ini  berdasarakan  hasil  wawancara dengan Bapak Andi Takwa, yang mengatakan :
“Mengapa  masyarakat  menolak  menggunakan  metode  Tanah Koti ’ dikarenakan luasanya yang bisa sangat sempit. Tapi umumnya luasan paling paling  luas  yakni  45-50  are  dan  yang  paling  sempit  bisa  5-10  are  saja tergantung  berapa  banyak  yang  ikut  ma Koti ’.  untuk  hasilnya  pun  tidak seberapa  digunakan  untuk  hidup.  Ada  pun  lokasinya  itu  berada  mulai  Orai salo Bontouse hingga Tancung tepatnya di La Balao.”
c. Pengundian.
Cara  Pengundian  yang  dikenal  dengan  istilah  Ma Koti ’.Sebagai  mana  yang diungkapkan oleh bapak Muh.Subaer bahwa :
”Pada 1970 pertama kali Mak Koti Tanah Telleng di Tancung dan saya tidak pernah mendengar lagi dilakukan Mak Koti Tanah di Tancung”. 9

## d. Penarikan Hak pengelolaan Tanah Koti ’
Adapun  kondisi  Tanah Koti ’  yang  tidak  terkelola  akan  kembali  ke  tangan pemerintah  desa.  Hal  ini  terjadi  apabila  pengelola  lahan  meninggalkan  Tanah garapan tersebut.seperti yang diungkapkan oleh Muh. Subaer, bahwa :
”Pada  tahun    saya  pergi  merantau  ke  Palembang  untuk  mendapatkan penghidupan  yang  lebih  baik  dan  lahan  yang  saya  garap  dari  hasil  mak Koti tersebut ambil kembali oleh Kepala Kampung”.
Selan  itu  sebagain  masyarakat  memiliki  beberapa  jenis  Surat  yang  menjadi  alasan masyarakat merasa telah menguasai Tanah Koti ’ Tersebut, yakni:
a) Surat Letter C.
Masyarakat di Kelurahan Tancung sebagaian memiliki Surart C 1 atau Letter sebagai pembuktian  kepemilikan  lahan  yang  mereka  kelola.  Adapun  lokasinya  berada
9 Muh.Subaer, (76 Tahun), wawancara tokoh masyarakat Bontouse , 27 November 2020.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
dipinggiran  Sungai  Cenrana,  Sungai  dan  Sungai.  Hal  ini  brdasarakan  hasil wawancara dengan Andi Takwa,mengatakan bahwa ;
“Lahan yang  berada pinggiran Salo Cenrana dan Salo yang sudah mati akibat pendangkalan.  Hampir  semuanya  memiliki  C  1  atau  Letter  C  karena  Tanah yang  dikelolanya  sudah  dimiliki  turun-temurun  dan  masyarakat  bisa memperjual  belikannya  karena  masyarakat  beralasan  C  1    bukti  kuat  bahwa itu milik mereka..” 10
Kepemilikan Surat PBB-P2 sendiri dimiliki masyarakat sebagai bentuk pembayaran pajak  atas  objek  pajak  yang  mereka  kelola  yakni,  lahan  garapan  baik  berupa  Tanah Tawa’Sure,  Tanah Koti ’  maupun  Tanah  Teppa-Teppangeng.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Andi Muh. Darwis selaku kepala Kampung dan Lurah di Cenrana dan Tancung mengatakan, bahwa :
“Banyak masyarakat merasa bahwa apabila mereka mendapatkan surat PBB- P2, mereka beranggapan bahwa  Tanah yang menjadi objek garapan tersebut sudah  menjadi  Hak  Milik.  Bisa  diperjual-belikan  dan  berikan  secara  turun- temurun.  Padahal  itu  hanya  bentuk  pembayaran  pajaknya  kepada pemerintah.“ 11
Hal ini perkuat oleh pernyataan Bapak Wahyuddin AR. ,mengatakaan bahwa
“Tanah  Telleng  yang  dikelola  masyarakat  yang  akan  diberikan  surat  pajak dikarenakan Tanah yang dikelolanya merupakan Tanah negara.” 12
Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  penjelasan  Drs.  Arsan  selaku  Kabid  Pelayanan
Pengelolaan PBB-P2 dan BPHKB, mengatakan :
“Masyarakat sudah merasa memilikil atas Tanah telling tersebut dan sekarang sudah mengeluarkan PBB-P2 untuk setiap lahannya.”
2) Praktik Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah Koti ’ dalam Perspektif Hukum Positif.
10 Andi Takwa, ( 49 Tahun ), wawancara dengan pengelola lahan , tanggal 26 november 2020.
11 Andi Muh. Darwis, (75 Tahun), wawancara dengan Lurah Tancung periode 1988-1995 . Tanggal 26 November 2020.
12 Wahyuddin AR (53 Tahun), wawancara dengan Analis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan , Tanggal 23 November 2020.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
Pada  dasarnya  Tanah Koti 'dapat  dibedakan  menjadi  jenis  Tanah  yang  Timbul  atau aanslibbing dari proses terjadinya. Hal tersebut diperkuat dengan karakteristik  Tanah Telleng.  Saat  musim  hujan  tiba,  daratan  tergenang  oleh  luapan  air  danau  dan  ada beberapa sungai yang mati akibat sedimen dasar. Adapun Alfonsos Simalango dalam bukunya  menyatakan:“Secara  khusus  kemunculan  Tanah  yang  muncul  dapat ditentukan  dengan  mempelajari  sedimentologi,  yaitu  studi  tentang  sedimen  atau sedimen,  sedangkan  sedimen  atau  sedimen  secara  umum  didefinisikan  sebagai  hasil dari  proses  pelapukan  suatu  batuan  yang  kemudian  mengalami  erosi  saat  diangkut oleh air, angin, dll. 13
Menurut  G.Kartasapoetro,  Tanah  timbul atau  aanslibbing adalah  Tanah  yang  tercipta dari erosi berton-ton Tanah yang dihanyutkan oleh air hujan dan mengarah ke sungai- sungai besar di mana Tanah yang hanyut sebagian tenggelam di sepanjang sungai dan sebagian berlanjut ke muara yang terkena dampak. Akibat erosi yang berulang-ulang, terjadi tergelincir atau tercipta Tanah. 14
Terkait  dengan  hasil  wawancara  dan  realita  yang  terjadi  di  atas  Tanah  tersebut, peneliti  dapat  mengemukakan  bahwa  Tanah  Telleng  tergolong  Tanah  Bangkit,  yang langsung dikuasai oleh negara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian /
Kepala  Badan  PerTanahan  Nasional  nomor.  410-1293  tentang  penguasaan  status Tanah buatan dan Tanah reklamasi. Di nomor 3, dinyatakan bahwa:
13 Alfonsus Simalango, Sedimentologi, http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.htm l , diakses 18 Desember 2020.
14 G.  Kartasapoetra ,  Hukum Tanah h  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan  Pendapatan Tanah h, (Jakarta:Bina Aksara, 1998), h.49.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
“Daerah  yang  berkembang  secara  alami  seperti  delta,  pesisir,  tepi  danau,
sedimen  tepi  sungai,  pulau-pulau  yang  muncul  dan  kawasan  yang  terjadi secara alami lainnya ditetapkan sebagai dikuasai langsung oleh negara. Selain itu,  penguasaan  /  pemilikan  dan  pemanfaatannya  dilakukan  oleh  Menteri Negara  Urusan  Pertanian  /  Kepala  Badan  PerTanahan  Nasional  diatur  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. " 15
Menurut  argument  masyarakat  tentang  bukti  kepemiikan  Tanah  berdasarkan  surat yang dimilikinya yakni, :

## a) Letter C
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK26/DDA.1970 sebagai penegasan dari pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 menyatakan bahwa Letter C dapat dianggap sebagai bukti hak apabila di daerah- daerah  sebelum  tanggal  24  September  1960  sudah  dipunguti  pajak  bumi  atau Verpording Indonesia kemudian terjadi pemindahan hak melalui, jual-beli, hibah atau tukar-menukar, surat keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai dengan  tanda-tanda  bukti  asli,  sehingga  seluruh  hak-hak  atas  Tanah  sebelum berlakunya  UUPA melalui lembaga konversi masuk ke dalam system UUPA melalui padanannya  da  n  setelah  berlakunya  UUPA,  segala  ketentuan  UUPA  diberlakukan
15 Republik  Indonesia, Surat  Edaran  Menteri  Menteri    Agraria/Kepala  Badan Per Tanah han  Nasional Nomor. 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah h Timbul dan Tanah h Reklamasi .
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
tanpa  mencemaskan  Tanah  tersebut  merupakan  bekas  suatu  hak  yang  ada  sebeluym UUPA 16
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  individu  yang  berhuruf  C  disarankan  untuk menerbitkan sertifikat dengan syarat belum dibuat sertifikat berdasarkan objek  Tanah atau  terkait  dengan  hukum  perTanahan.  Dengan  masuknya  daftar  Tanah,  pemegang hak dasar mendapat bukti hak dasarnya, yaitu sertifikat. Sehingga dengan sertifikat ini para  pemegang  hak  atas  Tanah  dijamin  keberadaan  haknya.  Manfaat  lainnya  antara lain tersedianya data real estate berupa peta dan daftar, serta peningkatan penerimaan pemerintah  dari  pelayanan  perpajakan. 17 Pendaftaran  Tanah  untuk  pertama  kalinya untuk Tanah Garapan, dalam prakteknya dilakukan dengan cara sebagai berikut, :
1) Mendapatkan  Surat  Rekomendasi  dari  lurah/camat  perihal  Tanah  yang bersangkutan.
2) Pembuatan surat tidak sengketa dari RT/RW/LURAH.
3) Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran Tanah oleh kantor PerTanahan.
4) Penerbitan Gambar Situasi Baru.
5) Pembayaran  Bea  perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  sesuai  dengan  luas yang tercantum dalam Gambar Situasi.
6) Proses pertimbangan pada panitia A.
7) Penerbitan SK Pemilikan Tanah (SKPT).
8) Pembayaran Uang pemasukan ke Negara (SPS).
16 Annisa  Oktaviani  P ,  “  KEKUATAN  PEMBUKTIAN  SURAT  LETTER  C  DALAM  PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH H  DI  PERSIDANGAN (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Perkara  No:  816 K/Pdt/2016 )”, Verstek Vol. 7 , No.1 (2019):h.43.
17 Istiqamah, “TINJAUAN  HUKUM  LEGALISASI  ASET  MELALUI  PENDAFTARAN TANAH H SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH H”, Jurisprudenti 5, no.1 (2018):h.229.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
9) Penerbitan Sertifikat Tanah.

## 10) Surat Pajak PBB-P2
Selain itu Pajak juga berguna sebagai salah satu bukti tertulis atas suatu kepemilikan
Tanah,  yang  terdapat  Tambahan  Lembaran  Republik  Indonesia  Pasal  24  ayat  (1) bagian  I  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftran Tanah , menyebutkan bahwa :
“surat keterangan riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.”
2. Pengelolaan  Dan  Kepemilikan  Tanah  Koti’  Di  Kelurahan  Tancung  Dalam Perspektif Hukum Islam.
Menurut  proses  pengelolaannya,  Tanah  Telleng  yang  terletak  di  Desa  Tancung terbagi  menjadi  tiga  jenis  yaitu  Tanah  Tawa'Sure,  Tanah Koti 'dan  Tanah  Teppa- teppangeng.  Namun  ketiga  jenis  Tanah  tersebut  ditunjukkan  dan  diperoleh  oleh penguasa  atau  pemimpin  wilayah,  baik  penguasa  yang  datang  pada  masa  Kerajaan, periode Swapraja, maupun pada masa negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sama dengan metode Iqtha, yaitu memberikan Tanah kepada orang yang berhak di bawah kewenangan pemerintah atau penguasa.
Menurut al-mawardi iqtha '(pengambilan atau pemberikan Tanah), Tanah yang dapat dikuasai  oleh  pemerintah  hanyalah  Tanah  yang  menjadi  kewenangannya.  Ini  juga tidak  boleh  terjadi  di  Tanah  dengan  pemilik  yang  jelas  dan  pihak  sayap  kanan. Pemberian  Tanah  kepada  seseorang  harus  dilihat  sebelum  status  Tanahnya.  Jika Tanah sudah memilikinya, pemerintah tidak berhak mengambil alih  Tanah tersebut. Artinya, tugas pemerintah adalah melindungi hak orang lain dengan memberikan hak kepada pemilik Tanah. 18 Mengikuti al-Mawardi, iqta’ terbagai kepada 2 yaitu ; 1. Iqta’ Tamlik
18 Mujahidin, “Konsep IQTHA’ Pemberian Tanahh Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al- Mawardi  (Studi Kitab Al-Ahkam  AL-Sultaniyyah )”, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law,Vol.2, no.1 (2017),hal.8.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
Perkataan tamlik membawa maksud memindah satu pemilikan atau juga bermaksud pemberian  milik.  Seseorang  pemilik  Tanah  yang  telah  diberimilik  Tanah  mengikut kaedah  ini  boleh  menjual,  menggadai,  memajak,  menghibah,  mewakaf  atau meninggalkan hartanya sebagai harta pusaka kepada warisnya. 19
Iqtha’  Tamlik  dibagikan  kepada  beberapa  kategori  berdasarkan  keadaan  Tanah  dan situasinya yaitu ;
a) Iqtha’ Tanah mati yang belum pernah diusahakn, tidak dimiliki oleh siapapun dan
ia  tidak mengganggu  kepentingan  awam yang  ada  padanya.  Pihak  berkuasa  boleh mengiqtha’kan  Tanah  ini  kepada  sesiapa  yang  mampu  mengusahakan.  Sekiranya pihak penerima Iqtha’ itu Berjaya mengusahakan Tanah tersebut sebagaimana yang dikehendaki  syarak,  maka  pihaknya  akan  menjadi  pemilik  penuh  Tanah  tersebut.
Dan  izin  iqtha’  itu,  menurut  mazhab  Abu  Hanifah,  adalah  syarat  bagi  bolehnya mengelola lahan seperti itu karena ia melarang untuk mengelola Tanah mati tanpa seizing pemerintah.
b) Iqtha’ Tanah mati yang pada asalnya dimiliki oleh orang islam kemudian ia musnah lalu menjadi Tanah mati dalam jangka waktu yang lama. Tentang Tanah seperti ini,
para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  hukum  pengelolaanya.  Imam  Syafi’I berpendapat  bahwa  lahan  seperti  iut  tidak  menjadu  miliki  seseorang  yang berinisiatif  mengelolanya,  baik  para  pemilik  lahan  itu  yang  sebelumnya  daoati diketahui  maupun  tidak.  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  orang  itu  menjadi pemiliknya dengan mengelola, baik para pemiliknya dapat diketahui maupun tidak.
19 Muhammad  Hafizullah  Bin  Muda,  “Syarat-Syarat  iqta’  dalam  Undang-Undang  Tanahh  Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017) hal.108.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  jika  para  pemiliknya  diketahui,  orang  yang mengelola  lahan  itu  tidak  menjadi  pemiliknya  dengan  mengelola  lahan  itu.
Sementara,  jika  lahan  itu  tidak  diketahui  pemilikny,  ia  dapat  lahan  itu  dengan mengelolanya.
c) Iqtha’  Tanah  yang  hidup  tetapi  itu  berada  di  Negara  kafir  harbi  yang  belum dikuasai oleh Negara Islam . apabila Negara kafir tersebut dapat dibuka oleh orang islam,  Tanah  hidup  tersebut  menjadi  milik  bagi  siapapun  yang  dijanjikan  pihak pemerintah.

## 2. Iqtha’ Isthigal
Iqtha’ Isthigal adalah Hak penggunaan Lahan. Iqtha ini terbagi atas 2 macam yakni, pelupusan  yang  melibatkan  Tanah  dan  kedua  pemberian  hasil  yang  diperoleh daripada  Tanah  yang  diusahakan.  Al-Mawardi  (1989)  menjelaskan  bahawa  iqta’ jenis  ini  tidak  akan  menghasilkan  pemilikan  sempurna  kerana  Tanah  yang  ada adalah  milik  Baitulmal  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah.  Pihak  pemerintah berhak  samada  menguruskannya  sendiri  atau  melantik  pihak  lain  untuk mengusahakannya  dan  mengambil  bayaran  daripada  pihak  tersebut.Oleh  kerana pemilikan  iqta’  istighlal  ini  adalah  pemilikan  tidak  sempurna,  Tanah  di  bawah kategori  ini  tidak  boleh  dijual,  dipindah  milik,  hibah,  pajak,  gadai,  wakaf  atau dijadikan pusaka oleh pemiliknya. 20 .
Ibnu  Qudamah  menyatakan  bahwa  penerima  Iqtha  'terdiri  dari  orang-orang  yang mampu dan berkompeten untuk memajukan Tanah sehingga Tanah yang di Iqta'kan
20 Muhammad  Hafizullah  Bin  Muda,  “Syarat-Syarat  iqta’  dalam  Undang-Undang  Tanahh  Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017) hal.109.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
dapat digunakan dengan baik. Abu Hanifa berpendapat bahwa partai yang berkuasa harus  memberikan  jangka  waktu  administrasi  bagi  penerima  Iqtha.  Hal  tersebut berdasarkan  amalan  Umar  al-Khattab  yang  memberikan  jangka  waktu  tiga  tahun sebagai  kesempatan  bagi  penerima  iqta  'untuk  membangun  lahannya  kedepan.  Ia memberikan faktor non muka sebagai penentu apakah itu menjadi milik atau tidak.
Jika  Tanah  tersebut  sudah  lama  tidak  dikembangkan  karena  alasan  yang keterlaluan,  maka  Tanah  tersebut  akan  tetap  menjadi  miliknya.  Jika  ia  tidak memiliki alasan bagi munasabah untuk tidak memajukan Tanah, ia harus membuat keputusan samada untuk segera mengolah Tanah atau menyerahkannya agar Tanah tersebut dapat diberikan kepada penerima lain yang lebih cakap. 21
Dari penjabaran tersebut diketahui bahwa Tanah Telleng yang tidak memiliki Surat Letter  C.  hal  ini  dikarekan  memiliki  beberapa  persamaan  dengan  Iqtha’  Isthigal, yakni  hak menggunakan  lahan  guna  masyarakat  mendapatkan  manfaat  dari  Tanah tersebut.  Tanah  tersebut  bukan  merupakan  hak  milik  yang  berarti  tidak  bisa dipindah tangankan, hibahkan, digadaikan, atau di wakafkan dan memiliki batasan waktu, apabila pengelolaa meninggalkan Tanah tersebut maka Tanah tersebut akan kembali kepada pemerintah atau penguasa.
21 Muhammad Hafizullah Bin Muda, “Syarat-Syarat iqta’ dalam Undang-Undang Tanahh Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017) hal.109.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah

## D. Penutup
Status  kepemilikan  Tanah Koti ’  di  kelurahan  Tancung  diklasifikasikan  sebagai  Tanah Negara, hal ini berdasarkan proses terjadinya  Tanah tersebut. Adapun masyarakat hanya berstatus sebagai pengelola lahan.
Pengelolan  dan  Kepemilikan  Tanah Koti (Tanah  Timbul)  Di  Kelurahan  Tancung berdasarkan  Hukum  Islam  dilakukan  dengan  Metode Iqtha ,  yakni  proses  pemberian Tanah  yang  berada  dalam  kewenangan  oleh  pemerintah  atau  penguasa  kepada  rakyat yang  berhak.  Adapun  dalam  praktiknya  Tanah  di  Kelurahan  Tancung  menggunakan metode Iqtha’ Isthigal yakni hak penggunaan lahan guna memajukan lahan tersebut agar tidak menjadi Tanah mati,, serta untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak.

## Daftar Pustaka
Buku Basjir,  KH.Ahmad  Azhar, Asas-Asas  Hukum  Muamalat    (Hukum  Perdata  Islam) , Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
G.  Kartasapoetra,  Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan  Pendapatan  Tanah, (Jakarta:Bina Aksara, 1998).
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008).
Harsono, Boedi, Menuju Penyempurnaan hukum Tanah nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Jakarta:Univeristas Trisakti,2002.
Harsono,  Boedi,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Sedjarah  Penjusunan,  Isi,  Dan Pelaksanaannja, Djakarta:Djambatan,1971.
Mertokusumo,  Sidomukti,  Hukum  dan  plotik  Agraria,  Jakarta  :Universitas  terbuka, Karunika,1988.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta:Prenada Media,2008.
Pasamai, Syamsuddin, Hukum Agraria Dan Hukum Tanah INDONESIA, Cet.1,Makassar:Arus Timur, 2017.
Perangin,  Effendi,  Hukum  Agraria  Di  Indonesia  :  Suatu Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum, Jakarta:Rajawali,1989.
Pengelolaan Dan Kepemilikan “Tanah Koti”(Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah sitolo Kabupaten Wajo)
Andi Ramadhan, Ibnu Izzah
Zein, Ramli, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995).

## Jurnal
Alwi Zulfahmi,”Pokok-pokok Hukum Kewarisan”,Jurnal Al-Hikmah vol.14, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin:Makassar, 2013.
Asni,  “PENGEMBANGAN  HUKUM  PERWAKAFAN  DI  INDONESIA”,Jurnal  Al-‘Adl, Vol.7,  No.2,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  : Makassar, Juli 2014.
Hafizullah,  Muhammad  Bin  Muda,  “Syarat-Syarat  iqta’  dalam  Undang-Undang  Tanah Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017).
Istiqamah,  “TINJAUAN  HUKUM  LEGALISASI  ASET  MELALUI  PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)  TERHADAP  KEPEMILIKAN TANAH”, Jurisprudenti 5, no.1 (2018).
Mapuna Hadi Daeng,” ADAT AMPIKALE:  Asuransi Ala Masyarakat Bugis  di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, Jurnal Ar-Risalah, Vol.19, No.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, November 2019.
Oktaviani,  Annisa  P,  “  KEKUATAN  PEMBUKTIAN  SURAT  LETTER  C  DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH  DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)”, Verstek Vol. 7, No.1 (2019).

## Websites
Alfonsus Simalango, Sedimentologi, http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.htm  l  , diakses  18 Desember 2020.
Status Penguasaan Dan Pemanfaatan tanah Timbul (Tanah Koti’), Situs Mekar Media Kreatif Remaja, http://mekarbmw.blogspot.com/2011/10/status-penguasaan-dan- pemanfaatan-tanah.html.    (20 Juni 2020).

## Narasumber
Drs. Arsan , (49 Tahun ), wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, tanggal 25 November 2020
Marwing, S.E, ( 46 Tahun ), Lurah Kelurahan Tancung, Tanggal 26 November 2020.
Muh.Subaer, (76 Tahun), wawancara tokoh masyarakat Bontouse, 27 November 2020.
Wahyuddin  AR,  (53  tahun  ),  wawancara  dengan  kepala  Analis  Penangkap  Ikan  dan  Alat Bantu Penangkapan Ikan, tanggal 23 November 2020
Wahyuddin S.E  ( 55 tahun ),Wawancara dengan Kepala Analis Alata Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo  , Tanggal 23 November 2020.