## ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sufri Nuryamin 1) ,Widuri Wulandari 2)
1) Pascasarjana Magister Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi (Itjend Kemendes PDTT) pada Masa Pandemi Covid-19. Ada perubahan sistem kerja di lingkungan pemerintah akibat adanya pandemic Covid-19. Instansi pemerintah yang biasa bekerja di kantor, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),  semua  kantor  diminta  untuk  bekerja  dari  rumah  atau work  from  home (WFH).  Hal  ini  baru  pertama  sekali  diterapkan  di  instansi  pemerintah.  Itjen Kemendes  PDTT  merupakan  bagian  yang  melakukan  pengawasan,  pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Kemendes PDTT. Metode penelitian ini yaitu  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  aplikasi  NVivo  12.  Teknik pengumpulan  data  dengan  cara  pengamatan  langsung,  wawancara  secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di Itjen Kemendes PDTT pada masa pandemic Covid-19, berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 1) Keterampilan kerja ASN Kemendes PDTT meningkat selama WFH; 2)  Kerja  sama  tetap  berjalan  secara online; 3)  Pemanfaatan  waktu  lebih fleksible ketika WFH; 4) Sarana dan prasarana belum sepenuhnya didukung untuk WFH; 5) dan  terakhir  adapatasi  dengan  lingkungan  ASN  sangat  menyesuaikan  dengan situasi pandemic dan WFH.
Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  performance  of  the  State  Civil  Apparatus  (ASN) Inspectorate  General  of  the  Ministry  of  Villages,  Development  of  Disadvantaged Regions  and  Transmigration  (Itjend  Kemendes  PDTT)  during  the  Covid-19  Pandemic Period. There has been a change in the work system within the government due to the Covid-19 pandemic. Government agencies that usually work in offices, because of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB), all offices are asked to work from home or work from  home  (WFH).  This  is  the first  time  this  has  been  implemented  in  a  government agency.  The  Inspectorate  General  of  the  Ministry  of  Villages  PDTT  is  the  part  that supervises, monitors, and evaluates performance and finances within the Ministry of Villages PDTT. This research method is descriptive and qualitative using the NVivo 12 application. Data collection techniques are by direct observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the performance of ASN at the Inspectorate General of the Ministry of Villages PDTT during the Covid-19 pandemic went well. This can be seen from 1) The work skills of ASN Kemendes PDTT increased during WFH; 2) Cooperation continues online; 3) More flexible use of time when WFH; 4) Facilities and infrastructure are not fully supported for WFH; 5) and lastly, adapting to the ASN environment very adapting to the pandemic situation and WFH.
Keywords: Performance, State Civil Apparatus, Government

## PENDAHULUAN
Berjalannya  sebuah  organisasi  tidak  terlepas  dari  hadirnya  sumber daya  manusia  yang  menjadi  unsur  terpenting  dari  organisasi  itu  sendiri. Untuk itu, perlu perhatian yang lebih kepada sumber daya manusia yang ada di  sebuah  organisasi  (Erawati  et  al.,  2017).  Sumber  daya  manusia  yang berada di sebuah organisasi dituntut untuk menjalankan dan mewujudkan visi misi tujuan dan strategi di tempat mereka bekerja. Setiap SDM memiliki tugas,  pokok  dan  fungsingnya  sendiri  disesuaikan  dengan  jabatan  dan kedudukannya pada organisasi (Yunianto & Waruwu, 2015). SDM memiliki tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  kemajuan  organisasi.  Kinerja  dari pegawai  atau  sumber  daya  manusia  tersebut,  menjadi  faktor  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  (Hertiarani,  2016).  Kinerja  pegawai sesuatu bagian yang penting untuk menjalankan program kegiatan dengan maksimal (Pratama et al., 2020).
Kualitas  kinerja  pegawai  menjadi  hal  yang  penting,  karena  adanya tuntutan pegawai yang professional, efektif  dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, terkhusus yang berhubungan dengan masyarakat (Nadjib, 2020). Kinerja  merupakan  hasil  yang  dicapai  oleh  seseorang  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas.  Kinerja  juga  merupakan  berjalan  tanggung  jawab  yang diberikan kepada SDM (Mahendra et al., 2021).
Pada 2020, kemunculan Covid-19 memberikan perubahan pada semua bidang kehidupan. Tidak terkecuali pada tatanan kerja para Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang telah terbiasa bekerja di kantor dari jam 07.30 – 16.00 WIB, setiap Senin – Jumat, akibat adanya pandemic Covid-19, dituntut untuk melakukan perubahan jadwal bekerja. Bekerja lebih banyak dilakukan  secara online dengan  aplikasi  seperti zoom  meeting ataupun sejenisnya , pelayanan semula manual dipaksa untuk melakukan digitalisasi (Sri  Sumarningsih,  2020).  Masyarakat  diminta  melakukan  pembatasan gerak.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  aturan  dari  pemerintah  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Warga negara Indonesia yang baik diwajibkan untuk mematuhi aturan dan  turut  aktif  mendukung  kebijakan  tersebut.  Tidak  terlepas  dengan
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  merupakan  bagian  dari  warga  negara Indonesia  dan  juga  bagian  dari  pemerintah  itu  sendiri.  ASN  memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kepada masyarakat umum dalam memutuskan  rantai  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  (Lubis  &  Defriza, 2020). Dengan adanya PSBB di Indonesia, ASN dihimbau untuk melakukan pekerjaan  kantor  dari  rumah  atau  yang  dikenal  dengan work  from  home (WFH).
Adanya  himbauan  untuk  WFH  di  instansi  pemerintahan,  tentu  ini menjadi hal yang baru dan perlu adaptasi di lingkungan ASN. Karena tidak semua pekerjaan di lingkungan pemerintah, dapat dikerjakan di rumah atau secara online. Terlebih  lagi  ASN  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  secara  langsung,  namun  menggunkan  aplikasi.  Selain itu,  produktivitas  ASN  saat  bekerja  di  rumah,  tidak  dapat  dipantau  oleh pimpinan langsung dari ASN. Menurut (Ahmed & Bedawy, 2015) efektivitas pekerjaan  secara  virtual  bergantung  pada  sumber  daya  manusia  yang berpengalaman.  Sedangkan  ASN  di  Indonesia  belum  pernah  melakukan bekerja dari rumah secara online.
Salah  satu  instansi  pemerintah  yang  melakukan  WFH  adalah Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT).  Inspektorat  Jenderal  memiliki  tugas sebagai pengawas internal di lingkungan Kemendes PDTT. Pengasawan yang dilakukan  Inspektorat  Jenderal  Kemendes  PDTT  dalam  hal  kinerja  dan keuangan  (Kemendes  PDTT,  2020).  Yang  menjadi  permasalahan  pada penelitian ini adalah selama penerapan WFH di lingkungan Kemendes PDTT, Inspektorat  Jenderal  (Itjend)  sebagai  pengawas  dan  pemantau,  juga melakukan WFH. Untuk itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana  kinerja  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  selama  pandemic  Covid-19  yaitu  saat berlakunya bekerja dari rumah (WFH).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  peneliatian  deskriptif  kualitatif, dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam pengelolaan data. Penelitian ini menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  pada  masa  pandemic  Covid-19.  Adapun  yang  menjadi  objek penelitian  ini  yaitu  ASN  di  lingkungan  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  pengamatan  langsung  di lokasi  penelitian,  wawancara  secara  mendalam  dengan  informan,  dan dokumentasi sebagai pendukung dari sumber data penelitian ini. Informan pada  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Biro  SDM  dan  Umum,  Staf  Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT dan masyarakat. Pemilihan informan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

## PEMBAHASAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merupakan instansi pemerintah yang membidangi urusan pembangunan  desa  dan  kawasan  perdesaan,  pemberdayaan  masyarakat desa,  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi. Kemendes PDTT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Berdasarkan  profil  dan  tupoksi  dari  Kemendes  PDTT  maka,  perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten, professional, akuntabel dalam mewujudkan  visi  misi  strategi  dari  kementerian  ini.  Setiap  ASN  memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda, maka Kemendes PDTT memiliki  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pedoman Analisis  Beban  Kerja  di  Lingkungan  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pada peraturan tersebut, mengatur terkait beban kerja setiap pegawai dan juga alat ukur yang jelas untuk melakukan analisis beban kerja pegawai.
Alat  ukur  yang  dimaksud  adalah  jam  kerja  yang  diterapkan  di  Kemendes PDTT.  Adapun  jam  kerja  yang  disesuaikan  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  68  Tahun  1995  tentang  Hari  kerja  di  Lingkungan  Lembaga Pemerintahan adalah 37,5 jam per minggu dengan rincian:

## 1. Senin – Kamis 07.30 – 16.00
Waktu istirahat 12.00 – 13.00

## 2. Jumat 07.30 – 16.30
Waktu istirahat 12.00 -13.30
Berdasarkan  analisis  beban  kerja,  salah  satunya  dapat  menjadi  tolak ukur  untuk  melihat  efesiensi  kerja  pegawai  dan  untuk  meningkatkan produktivitas kerja.  Kemendes PDTT saat ini memiliki 2.154 pegawai, yang terdiri dari 12 JPT Madya, 43 JPT Pratama, 208 Administrator, 403 Pengawas dan 1.374 Fungsional/Pelaksana (Lapkin, 2019).
Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja di Inspektorat Jenderal Kemendes  PDTT  yaitu  5  indikator  menurut  teori  yang  disampaikan  oleh (Muh. Kadarisman, 2019). Lima indikator penelitian ini kemudian dianalisis dari sumber data primier yaitu hasil wawancara secara mendalam dengan 12 informan,  sumber  sekunder  yaitu  laporan  kinerja  Kemendes  PDTT  tahun 2019,  peraturan  perundang-undangan,  surat  edaran  Kemendes  PDTT,  dan berita online . Sumber data primer dan sekunder ini kemudian dikoding pada software Nvivo, dan hasilnya akan dijelaskan di bawah ini.

## Grafik 5.1 Crosstab Query – Result Preview
Sumber: Diolah menggunakan Nvivo, 2021
Berdasarkan  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bawah  kinerja  ASN  di Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi dilihat dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

## A. Keterampilan Kerja
Keterampilan Kerja, berdasarkan data di atas dilihat bahwa tingkat keterampilan  ASN  selama  WFH  yaitu  mencapai  75%.  Namun  menurut masyarakat, tingginya tingkat keterampilan kerja ASN selama WFH hanya memberikan dampak 11%, sedangkan menurut Pimpinan ASN 12%.
Keterampilan  kerja  menjadi  salah  satu  indikator  dari  efektivitas kinerja.  Indikator  ini  melihat  bagaimana  kesiapan  dan  kesigapan seseorang melakukan tugas yang telah diberikan. Berdasarkan teori yang telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  keterampilan  kerja  ( skill) berbeda  dengan  kompetensi.  Keterampilan  kerja  adalah  kecakapan, kemampuan dan kecekatan dari pegawai. Keterampilan sesuatu hal yang dilakukan  melalui  praktik  dan  membantu  dalam  menghasilkan  sesuatu lebih cepat.
Keterampilan juga berkaitan dengan motivasi seseorang untuk belajar dan  mendapatkan  pengalaman  dari  tindakannya.  Melalui  pengalaman seseorang  dapat  memperkuat  keterampilan.  Sedangkan  kompetensi adalah  pengetahuan  atau  wawasan  seseorang,  sikap  yang  dijadikan
bentuk  tanggung  jawab  dalam  penyelesaian  pekerjaan  seorang  pegawai. Pemberian  tugas  kepada  seseorang  seharusnya  disesuaikan  dengan keterampilan  dan  kemampuan  pegawai.  Tujuannya  agar  tugas  dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
Penelitian  ini  fokus  menggunakan  keterampilan  kerja  ( skill) sebagai indikator penelitian. Bekerja dari rumah (WFH) lebih sering menggunakan teknologi  informasi  untuk  menyelesaikan  pekerjaan.  Untuk  itu,  setiap pegawai  yang  ada  di  Inspektorat  Jenderal  Kemendes  PDTT  diharuskan memiliki  keterampilan  dalam  penggunaan  IT  bukan  hanya  mampu. Selama  ini  bisa  dipastikan  bahwa  setiap  pegawai  memiliki  laptop  dan Handphone.  Tetapi  belum  tentu  setiap  ASN  Kemendes  PDTT  terampil mengoperasikan  IT  selama  bekerja  dari  rumah.  Seorang  ASN  dikatakan terampil dilihat dari kesigapan dan kecakatan dalam merespon pekerjaan, dan dilihat dari motivasi ASN dalam penggunaan IT selama WFH.
Beberapa ASN ada yang beban tugasnya bertambah saat diberlakukan WFH.  Selain  itu,  menurut grafik  5.1 tingkat  keterampilan  ASN  yang mencapai persentase 75% dikarenakan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ASN selama melakukan WFH banyak mendapatkan keterampilan  yang  baru,  khususnya  dalam  hal  pengoperasian  teknologi informasi. Para ASN harus membiasakan diri dengan penggunaan gawai dan  platform  komunikasi  baru,  yang  sebelumnya  belum  pernah digunakan dalam urusan pekerjaan. Keterampilan ASN selama WFH, juga bertambah  dengan  mengikuti  banyaknya  kegiatan  webinar  yang diselenggarakan  baik  oleh  pihak  Kemendes  PDTT  sendiri,  dari  instansi pemerintahan lainnya dan dari pihak akademisi.
Beberapa  ASN  yang  mengikuti  kegiatan  webinar,  selain  menambah keterampilan  kerja,  juga  menambah  ilmu  dan  wawasan  dalam  bidang birokrasi.  Namun  ada  juga  ASN  sebagai  Perencana  Ahli  Pertama, mengatakan bahwa selama WFH beban kerja yang diberikan lebih besar, bahkan sempat overload.
Indikator  keterampilan  kerja  ini  juga  sebenarnya  sangat  berkaitan dengan  penggunaan  sarana  dan  prasarana  berupa  teknologi  informasi. Selama  WFH,  para  ASN  di  lingkungan  Kemendes  PDTT  banyak menggunakan gawai dalam bekerja, hal ini berdampak kepada kesigapan dan kesiapan ASN dalam bekerja. ASN dituntut untuk selalu aktif dalam berkomunikasi,  agar  semua  informasi  kerjaan  diberitahu  melalui teknologi  informasi  yaitu  salah  satunya WhasApp Grup.  Keterampilan kerja  yang  didapat  ASN  selama  WFH  bertambah  dan  meningkat. Bertambahnya  keterampilan  dari  para  ASN  dengan  tingkat  persentase 75%,  hal  ini  bisa  menjadi  acuan  di  masa  depan  dalam  penerapan  pola kerja memanfaatkan teknologi informasi, dan mengikuti era digital.

## B. Kerja Sama
Berdasarkan grafik  5.1 di  atas,  bahwa  tingkat  kerja  sama  adalah persentase  yang  paling  tinggi  menurut  pimpinan  ASN  dan  masyarakat, masing-masing memiliki persentase 16% dan 28%. Indikator kerja sama adalah  indikator  yang  paling  dirasakan  masyarakat.  Sedangkan  ASN indikator kerja sama yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya yaitu 54%.
Indikator  kedua  dari  mengukur  efektivitas  kinerja  di  Inspektorat Jenderal  Kemendes  PDTT  adalah  kerja  sama.  Kerja  sama  merupakan suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  ASN  bersama-sama  dengan pegawain  lainnya  atau  pun  dengan  pihak  lain  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  melihat  kerja  sama  antara  ASN, kerja  sama  antara  ASN  dengan  pimpinan  dan  kerja  sama  antara Kemendes  PDTT  dengan  masyarakat.  Berdasarkan grafik  5.1 Crosstab Query terlihat  bahwa  persentase  kerja  sama  menurut  pimpinan  yaitu 16%, masyarakat 28% dan ASN 54%.
Kerja  sama  antara  pegawai  ASN  di  Kemendes  PDTT  selama  WFH dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  teknologi  informasi  berupa  WA Grup, Zoom Meeting , dan Google Meet . Bentuk kerja sama yang dilakukan antar  ASN  terkait  koordinasi  tugas.  Koordinasi  dan  komunikasi  melalui
teknologi,  kerja  sama  tetap  berjalan  lancar  dan  baik  walaupun  hanya melalui  virtual.  Tetapi  dari  kelima  informan  ASN  juga  mengakui  bahwa koordinasi menggunakan teknologi informasi beberapa ada ketidakjelasan dalam  penyampaian  atau  pembagian  tugas.  Selain  itu,  komunikasi menggunakan media seperti WA Grup sering sekali mendapat respon yang lama ( slow respon) dari rekan sejawat, berbeda dengan komunikasi secara langsung.
Selama WFH bentuk kerja sama dilakukan melalui online dan pegawai bekerja  secara team, jadi  tidak  ada  masalah  terkait  kerja  sama  antar pegawai selama WFH dilihat dari output dan tanggungjawab dari masing- masing  dapat  teralisasikan.  Setiap  beban  kerja  yang  diberikan  kepada para  ASN  ada  penaggungjawabnya  masing-masing,  dan  membuat  grup melalui  media  elektronik,  jadi  dari  pihak  kepegawaian  Kemendes  PDTT melihat kerja sama pegawai sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan kerja sama pegawai dengan pimpinan, berjalan dengan baik, namun  untuk  rapat  internal  untuk  mengetahui  target  individu  maupun bidang masih sangat jarang dilakukan, sehingga tidak dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan satu sama lain.
Koordinasi  menggunakan  media  eletronik,  tentu  berbeda  dengan komunikasi  secara  langsung.  Komunikasi  salah  satu  hal  yang  penting dalam  kerja  sama  dan  koordinasi,  dalam  pelaksanaan  WFH  tentu komunikasi adalah  tantangannya. Para  ASN selama bekerja dari rumah dituntut untuk tetap online, aktif di Grup dan mudah dihubungi.

## C. Pemanfaatan Waktu
Berdasarkan grafik  5.1 di  atas  dapat  dilihat  bawah  pemanfaatan waktu  selama  WFH  menurut  pimpinan  dan  masyarakat  yaitu  12%  dan 13%  sedangkan  ASN  yaitu  73%.  Hal  ini  disebabkan  berbedanya  beban kerja yang diterima setiap ASN.
Pemanfaatan  waktu  menjadi  indikator  selanjutnya  dalam  melihat efektivitas kinerja ASN di Kemendes PDTT selama WFH. Para pegawai baik di instansi pemerintahan maupun swasta dalam melakukan pekerjaannya
harus paham apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik dan efektif menghasilkan pekerjaan yang selesai dengan tepat waktu bahkan bisa  lebih  cepat  dan  dapat  meningkatkan  kualitas  kinerja  organisasi. Manajemen  waktu  merupakan  cara  agar  dapat  mencapai  suatu  tujuan atau pun sasaran oragnisasi. ASN yang memiliki manajemen waktu yang baik, mampu bekerja secara produktif.
Berdasarkan  hasil  5.1 Crosstab  Query, persentase  dari  pemanfaatan waktu para ASN yaitu 73%, menurut pimpinan 12% dan masyarakat 13%. ASN  selama  WFH  waktu  bekerja  lebih flexsible, sambil  memantau  WA Grup  bisa  mengerjakan  tugas  yang  lainnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan indikator keterampilan kerja. Para ASN selain mengerjakan beban tugas yang  diberikan  selama  bekerja  dari  rumah,  tetapi  mereka  juga  bisa memanfaatkan waktu untuk mengikuti webinar, bahkan ada yang sambil menulis jurnal internasional. Mengerjakan tugas lain selain beban kerja yang  diberikan  dari  kantor,  tentu  susah  dilakukan  ketika Work  From Officce (WFO) , karena  ada  atasan  yang  mengawasi  secara  langsung. Namun ketika WFH, ASN bisa melakukan kegiatan lainnya karena waktu kerja yang lebih fleksibel dan tidak dipantau secara langsung oleh atasan.
Bentuk pengawasan WFH dilihat dari absen masuk dan pulang yang tetap diadakan melalui foto timestamp dan beban kerja hingga target per individu. Setiap atasan tetap memantau ASN selama bekerja dari rumah. Bentuk pantauan bisa berupa Zoom Meeting dan Google Meet serta dilihat dari output pekerjaan,  apakah  ASN  yang  dibebani  tugas  mampu menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Baik WFO maupun  WFH  para  ASN  bekerja  sesuai  dengan  tupoksinya  dan  mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan.
ASN  di  Kemendes  PDTT  khususnya  di  Inspektorat  Jenderal  cukup produktif selama bekerja dari rumah. Mereka berpendapat bahwa bekerja dari  rumah  lebih  nyaman,  dan  juga  dikatakan  tetap  produktif  karena beban kerja antara WFH dengan WFO sama saja, maka untuk itu harus tetap produktif dan tetap menyelesaikan tugas masing-masing. Walaupun ada  beberapa  jenis  pekerjaan  ketika  WFH,  beban  kerjanya  bertambah
bahkan  sampai overload. Hal  ini  dibenarkan  oleh  pernyataan  dari  dua informan ASN yang menjabat sebagai Perencana Ahli Pertama dan Peneliti Ahli  Pertama  yang  mengatakan  bahwa  selama  WFH  beban  kerja bertambah dan waktu yang fleksible, menjadikan para ASN ini tidak ada batasan  waktu  yang  mengakibatkan  harus standby selama  24  jam. Bahkan rapat online sampai larut malam.
Jadi, bisa dikatakan bahwa ASN Kemendes PDTT selama bekerja dari rumah  produktifitasnya  tidak  terganggu,  para  ASN  merasa  senang  dan nyaman bekerja dari rumah. Namun memang beban kerja yang diberikan kepada  beberapa  jabatan  bertambah  dan  bahkan  ada  ketidakjelasan dalam batasan waktu. Fleksiblitas -nya waktu WFH mengakibatkan para pegawai  harus  sigap  setiap  waktu.  Berbeda  dengan  WFO  di  mana  jam kerja sudah jelas yaitu dari pukul 07.30 – 16.00 WIB.

## D. Penggunaan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan grafik  5.1 di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penggunaan sarana  dan  prasana  menurut  dari  para  3  klasifikasi  informan,  ASN, Masyarakat dan Pimpinan atau Pejabat Penilai ASN memiliki persentase berbeda dari setiap indikator. Efektivitas kinerja selama WFH dilihat dari penggunaan  sarana  dan  prasarana  menurut  Pimpinan  ASN  15%, sedangkan  menurut  masyarakat  ASN  menggunakan  sarana  dan prasarana selama WFH 7%, dan menurut ASN 76%. Hasil dari Crosstab Query berbeda-beda  dikarenakan  penggunaan  sarana  dan  prasarana seperti  internet,  gawai,  wifi,  dan  anggaran  yang  berbeda-beda  setiap individunya tergantung kepada jenis pekerjaan dan beban pekerjaan ASN.
Indikator  keempat  dari  penelitian  ini  yaitu  penggunaan  sarana  dan prasarana.  Mencapai sebuah tujuan dan sasaran sebuah organisasi tentu harus  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  dari  organisasi bersangkutan.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai menunjang  tercapainya  kegiatan  atau  program  organisasi  secara  efektif dan efisien. Peralatan dan perlengkapan bekerja yang memadai membuat para ASN dapat bekerja dengan baik.
Sarana  dan  prasarana  yang  dipersiapkan  Kemendes  PDTT  untuk pegawai  ASN  yang  WFH  seharusnya  mendukung  untuk  bekerja  dari rumah.  Pada  hasil Crosstab  Query indikator  penggunaan  sarana  dan prasana memiliki persentase yang paling tinggi dari ASN yaitu mencapai 76%.  Tingkat  penggunaan  sarana  dan  prasarana  mencapai  persentase 76% dikarenakan dari hasil wawancara bahwa ASN selama bekerja dari rumah  lebih  banyak  menggunakan  teknologi  informasi  baik  berupa  HP, maupun laptop, bahkan di depan laptop bisa lebih dari 8 jam waktu kerja. Selain  itu,  para  ASN  juga  bekerja  dari  rumah  harus  memiliki  kuota internet dan jaringan internet yang memadai. Dibandingkan dengan WFO, bekerja  dari  rumah  (WFH)  lebih  banyak  menggunakan  sarana  dan prasarana.
Sejuah  ini  penggunaan  sarana  dan  prasarana  khususnya  kuota internet belum didapatkan dari pihak kantor. Kuota internet masih dari pribadi masing-masing, sedangkan untuk fasilitas laptop disediakan oleh pihak Kemendes PDTT untuk beberapa jenis pekerjaan dan untuk pegawai yang memang tidak memiliki laptop. Namun tidak ada kendala sarana dan prasarana sejauh ini. Tetapi untuk ASN yang diharuskan bekerja di kantor (WFO),  pihak  Kemendes  PDTT  memberikan  alat  protokol  kesehatan berupa  masker,  vitamin  dan hand  sanitizer. Selain  itu  pihak  Kemendes PDTT juga memberikan fasilitas rapid test, swab hal ini dilakukan karena ada beberapa pekerjaan yang terkadang diharuskan untuk ke kantor.
Tidak  adanya  fasilitas  yang  diberikan  oleh  Kemendes  PDTT  kepada pegawai selama bekerja dari rumah seperti kuota internet, namun melihat produktifitas  pegawai  masih  tinggi,  maka  bisa  dilihat  bahwa  para  ASN tidak  ada  keberatan  dengan  sarana  dan  prasarana.  Padahal  jika dibandingkan  bekerja  di  kantor  (WFO),  ada  fasilitas  berupa  laptop  atau PC, kursi, meja, ATK, dan fasilitas lainnya. Selain jam kerja yang berbeda dengan  WFO,  pemberian  fasilitas  kepada  pegawai  juga  berbeda.  Tetapi dua hal ini tidak mengurangi produktifitas dari para pegawai.

## E. Adaptasi dengan Lingkungan
Indikator  ini  menurut  ASN  75%.  Hal  ini  disebabkan  para  ASN memerlukan adaptasi terhadap lingkungan rumah selama bekerja. Selain itu juga ASN beradaptasi dengan keadaan kerja yang harus menggunakan gadget selama  bekerja  dari  rumah  atau  harus  terbiasa  bekerja  secara online.
Indikator yang terakhir adalah adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungan adalah lingkungan kerja yang sesuai dan baik maka menghasilkan  kinerja  ASN  yang  sesuai  dan  baik  juga  serta  dapat mempengaruhi  tercapainya  tujuan  organisasi.  Setiap  organisasi  baik swasta  maupun  negeri,  memiliki  lingkungan  kerja  yang  berbeda-beda. Namun lingkungan kerja haruslah dibuat senyaman mungkin agara para pegewai dapat bekerja dengan baik.
Bekerja dari rumah (WFH) tentu lingkungannya jauh berbeda dengan suasana  di  kantor  Kemendes  PDTT.  Untuk  itu,  para  pegawai  ASN beradaptasi  dengan  lingkungan  di  rumah  masing-masing.  Hal  ini  tentu baru  pertama  kali  dirasakan  oleh  para  pegawai  ASN.  Beban  kerja  yang sama  namun  suasana  kerja  yang  berbeda.  Dari  hasil Crosstab  Query, persentase  indikator  ini  dari  ASN  cukup  tinggi  yaitu  75%.  Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa bekerja dari rumah tidak ada kendala atau gangguan,  hanya  terkadang  gangguan  sinyal  internet  saja.  Bekerja  dari rumah  lebih  nyaman  karena  bisa  sambil  menghabiskan  waktu  dengan keluarga.  Suasana  bekerja  bisa  dibuat  senyaman  mungkin  saat  bekerja dari rumah.
Bekerja  dari  rumah  memberikan  kenyamanan  pribadi  bagi  ASN.  Hal inilah yang juga menunjang produktifitas bekerja dan tetap memberikan output yang  terealisasikan.  ASN  merasa  lebih  semangat  dan  tetap termotivasi  bekerja  dari  rumah.  Selain  itu  lingkungan  kerja  dalam  arti hubungan antara pegawai pada saat WFO dan WFH tetap terjalin, hal ini juga sudah dijelaskan pada indikator kerja sama.
Jadi, bisa dikatakan bahwa para ASN menyesuaikan situasi pandemi saat  ini  dengan  beban  kerja  mereka.  Bekerja  dari  rumah  (WFH) memberikan kenyamanan bagi para ASN selain karena bisa lebih banyak mengabiskan  waktu  dengan  keluarga  juga  memberikan  kenyamanan berupa kesehatan agar tidak terpapar Covid-19. Risiko bekerja di kantor (WFO)  saat  pandemi  Covid-19  cukup  tinggi.  Pegawai  di  Kemendes  PDTT berusaha  beradaptasi  dengan  keadaan  bekerja  secara online .  Mampu menggunakan teknologi informasi, membuat suasana nyaman di kantor, dan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  secara online ,  ini  bukti bahwa  Kemendes  PDTT  mampu  beradaptasi  dengan  keadaan  pandemic dan pemberlakuan kebijakan WFH.
Gambar 5.1 Layanan Surat Masuk dan Keluar
Sumber: Twitter Kemendes PDTT (@KemenDesa), 2021
Gambar 5.2 Layanan Surat Masuk dan Keluar
Sumber: Twitter Kemendes PDTT (@KemenDesa), 2021
Dua  gambar  di  atas  adalah  salah  satu  bentuk  adaptasi  lingkungan yang dilakukan Kemendes PDTT dalam bekerja dari rumah (WFH) di masa pandemi ini. Selain layanan surat, kunjungan ke daerah dan desa juga dilakukan  dengan  jarak  jauh  atau online .  Namun  ketika  ada  yang bersifatnya mendesak dan harus turun ke masyarakat, Kemendes PDTT tetap turun ke lapangan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bentuk adaptasi lainnya dari Kemendes PDTT adalah menambah kegiatan seperti Relawan Desa Tanggap Covid-19. Instruksi pembentukan Relawan Desa Tanggap  Covid,  diikuti  dengan  Surat  Edaran  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  dan  Transmigrasi  Nomor  8  Tahun  2020  tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
Munculnya  Covid-19  di  Indonesia  memaksa  setiap  orang  untuk terbiasa  melakukan  kegiatan  di  rumah,  begitu  juga  dengan  para  ASN. Kondisi  yang  tidak  diprediksi  saat  ini,  membuat  semua  orang  tak terkecuali ASN untuk mulai terbiasa bekerja dari rumah dan terkadang bekerja  di  kantor. New  Normal atau  kebiasaan  baru  sempat  dilakukan oleh Kemendes PDTT bahkan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan
ketentuan KemenPAN-RB pada Bulan Juni instansi pemerintahan sudah boleh bekerja di kantor (WFO) dengan  menerapkan protokol kesehatan. Namun  kebiasaan  baru  ( New  Normal) ini  tidak  berjalan  lama,  karena tingkat  Covid-19  semakin  tinggi  di  Indonesia,  maka  perkantoran  mulai menerapkan lagi WFH. Ketika salah satu ada pegawai ada yang terpapar Covid-19,  maka  kantor  langsung  di lockdown, dan  kegiatan  bekerja dilakukan  lagi  di  rumah.  Hal  ini  termasuk  dalam  adaptasi  lingkungan. ASN dituntut untuk terbiasa dengan sistem WFH dan WFO.
Gambar 5.3 Persentase Kinerja ASN Kemendes PDTT selama Pandemic Covid-19
Sumber: Diolah menggunakan Nvivo, 2021
Berdasarkan  gambar  di  atas,  bahwa  kinerja  ASN  dilihat  dari  lima indikator  yaitu  keterampilan  kerja,  kerja  sama,  pemanfaatan  waktu, penggunaan sarana dan prasarana serta adaptasi lingkungan yaitu mencapai 73%,  dengan  kata  lain  bahwa  selama  pemberlakuan  bekerja  dari  rumah (WFH), ASN masih tetap dapat bekerja secara efektif dan produktif. Walaupun memang  di  awal  WFH  harus  beradaptasi  dengan  sistem  kerja  dari  rumah, dan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi. Tetapi mulai dari Bulan Maret hingga saat ini Bulan Desember 2020, tidak ada kendala yang begitu besar terkait penerapan WFH di Kemendes PDTT.
73% 13% 14%

## EFEKTIVITAS KINERJA ASN
KEMENDES PDTT ASN Masyarakat Pimpinan ASN

## KESIMPULAN
Kinerja  ASN  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada masa pandemic Covid-19 berjalan dengan  baik,  efektif  dan  produktif.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  kelima indikator yang digunakan peneliti pada penelitian ini, sebagai berikut:
1. Keterampilan  kerja  ASN  Kemendes  PDTT  meningkat  selama  WFH. Peningkatan keterampilan kerja ini dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi,  dan  ASN  dapat  mengikuti  seminar online atau  webinar untuk  menambah  keterampilan  kerja  dan  pengembangan  karir, bahkan  menghasilkan  jurnal  internasional  disamping  menyelesaikan beban kerja dengan tepat waktu.
2. Kerja  sama  yang  dilakukan  ASN  selama  WFH  yaitu  dengan berkomunikasi  melalui  WA  Grup, Google  Meet dan Zoom  Meeting.
Beban  Kerja  di  Kemendes  PDTT,  dikerjakan  secara team, dan  ada penanggungjawabnya masing-masing. Selama WFH kerja sama antar pegawai dan kerja sama dengan masyarakat di daerah dan desa tetap terjaga  baik  dan  lancar  namun  memang  komunikasi  dan  koordinasi dilakukan secara virtual.
3. Pemanfaatan  waktu  yang  dirasakan  oleh  ASN  dengan  bekerja  dari rumah  (WFH),  yaitu  lebih fleksible. Banyak  kegiatan  lain  yang  bisa dilakukan yang berkaitan dengan tupoksi dan perkembangan karir.
4. Penggunaan  sarana  dan  prasarana  selama  WFH  lebih  banyak menggunakan  teknologi,  laptop  dan  HP.  Namun  memang  yang diberikan fasilitas laptop tidak semua pegawai Kemendes PDTT, hanya beberapa jenis pekerjaan dan pegawai yang tidak memiliki laptop saja. Kuota  internet  belum  diberikan  kepada  setiap  ASN.  Sarana  dan Prasarana  yang  diberikan  oleh  Kemendes  PDTT  adalah  alat  protokol kesehatan.
5. Adaptasi dengan Lingkungan, indikator ini merupakan indikator yang cukup  tinggi  dari  efektivitas  kinerja  ASN  di  Kemendes  PDTT.  Hal  ini dikarenakan  situasi  pandemi  saat  ini  memaksa  para  ASN  untuk
mengikuti perkembangan Covid-19. Namun para ASN merasa nyaman, semangat  dan  tetap  termotivasi  dengan  bekerja  dari  rumah  (WFH). Bekerja  dari  rumah  tidak  menurunkan  produktivitas  kerja  pegawai ASN di Kemendes PDTT.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  A.  M.,  &  Bedawy,  R.  (2015).  Core  Practices  for  Managing  Virtual Employees  in  Public  Organizations  Core  Practices  for  Managing  Virtual Employees in Public Organizations. Journal of Business and Economics , 6 (113–120). https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/01.06.2015/011 Erawati, I., Darwis, M., Nasrullah, M., & Makassar, U. N. (2017). Efektivitas Kinerja  Pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa. Jurnal Office , 3 (1), 13–18.
Hertiarani,  W.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  E-Samsat  Di  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu  Administrasi :  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi , 13 (3),
419–440.
http://stialanbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/article/view/102
Kemendes  PDTT.  (2020). Tugas  dan  Fungsi  Inspektorat  Jenderal  Kemendes PDTT .  Https://Itjen.Kemendesa.Go.Id/View/Page/1/Tugas-Dan-Fungsi. https://itjen.kemendesa.go.id/view/page/1/tugas-dan-fungsi
Laporan Kinerja
Lubis, M., & Defriza, R. (2020). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Stain Mandailing Natal di Masa Pandemi Covid-19. Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 1–11.
Mahendra, R., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Analisis Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan (JISIP) , 5 (4), 1603–1608. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2578/http
Muh.  Kadarisman.  (2019).  Efektivitas  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Pelayanan  Administrasi  Depok. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial Politik UMA , XVI (1), 17–32.
Nadjib,  A.  (2020).  Analisis  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL , 12 (1), 279. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.17583
Pratama, T. A., Halim, A., & Heriyanto, Y. (2020). Analisis Kinerja Aparatur Sipil  Negara  Di  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cirebon. Jurnal Ilmiah Publika , 7 (2), 90–98.
https://doi.org/10.33603/publika.v7i2.4031
Sri Sumarningsih. (2020). Aparatur Sipil Negara Di Masa Pandemi : Tinjauan Kebijakan  Normal  Baru  Di  Provinsi  Jawa  Tengah. The  2nd  Seminar  on Population, Family and Human Resource “The New Normal Life for Family,
Population and Human Development,” 2 , 99–158.
https://eprints.latbangdjogja.web.id/147/6/05. KTI HAR - Prosiding.pdf Yunianto,  A.,  &  Waruwu,  P.  (2015).  Meningkatkan  kinerja  melalui  motivasi dengan  anteseden  kepemimpinan  terpersepsi  dan  lingkungan  kerja terpersepsi. Prosiding  Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  &  Call  for Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_u 3) 2017 , 470–479.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kemenpan-Rb.  (2020). Surat  Edaran  Nomor  67  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Surat  Edaran  Menteri  Pan-Rb  Nomor  58  Tahun  2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Asn Dalam Tatanan Normal Baru. Jakarta: Kemenpan-Rb
Kementerian Desa Pdtt. (2020). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Kementerian Desa Pdtt. Jakarta: Kementerian Desa Pdtt
Kemenpan-Rb.  (2020). Surat  Edaran  Nomor  34  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Surat  Edaran  Menteri  Pan-Rb  Nomor  19  Tahun  2020 Tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Asn  Dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah