## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Umar Sako 1 dan Felmi D. Lantowa 2
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email: USBaderan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  yaitu  menjelaskan  dalam  bentuk  table  maupun grafik  atas  kondisi  obyek  maupun  hasil  penelitian  dengan  bantuan  Analisis  data  regresi sederhana.Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dokumentasi  dan  kuesioner  terhadap  40 pegawai/responden  yang  diambil  secara  sampel  acak.  Dalam  konteks  ini  penelitian  diharapkan dapat  member  informasi  atau  pengetahuan  tentang  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo,  serta menjadi  masukan  dan  referensi untuk  mengambil  keputusan  mengenai  standar akuntansi pemerintahan bagi kualitas penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  penyajian  laporan keuangan  pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis  determinasi  menunjukkan  variabel  dependen  (kualitas  laporan  keuangan)  mampu dijelaskan oleh variabel independen (penerapan SAP).
Kata kunci : Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan

## Abstract
This  research  analyzes  and  examines  the  effect  of  government  accounting  standards implementation  on  the  quality  of  financial  statements  presentation  in  Gorontalo  Regency Government.  This  research  was  conducted  at  Gorontalo  Regency  Government.  Descriptive quantitative approach is applied i.e. it explains in the form of tables and graphs on the condition of objects and research results with the help of simple regression data analysis. Data  was obtained through  documentation  and  questionnaire  on  40  employees  /  respondents  by  random  sampling. The  objective  is  providing  information  or  knowledge  about  the  effect  of  government  accounting standards application of on the quality of financial statements  presentation in Gorontalo Regency Government, as well as becoming an input and reference to take decisions regarding government accounting standards  for  the  quality  of  presentation  of  financial  statements.  The  results  showed that  the  application  of  SAP  has  a  positive  effect  on  the  quality  of  presentation  of  financial statements  at  the  Office  of  Revenue  Regional  Finance  and  Assets  Management  (DPPKAD)  in Gorontalo regency. The result of determination analysis shows that the dependent variable (quality of financial report) can be explained by independent variable (SAP implementation).
Keywords: Government Accounting Standards and Quality of Financial Statements

## Pendahuluan
Pencapaian  kinerja  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  sebagaimana  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  dapat dilakukan  melalui  komunikasi  dengan  rakyat  dengan  menggunakan  komunikasi  dua arah hal ini dialkukan sebagai upaya mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Menurut Apriyono (2010) mengungkapkan bahwa “Pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan good governance”.
Good governance atau pemerintahan yang baik dinilai dengan pemerintahan yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sehingganya pemerintah dalam mewujudkan good  governance tersebut  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  memerlukan  suatu aturan  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  negara. Peraturan  perundangan  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  telah diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004.  Menurut  Renyowijoyo (2008: 171) menyatakan bahwa:
”Perubahan  pada  bidang  keuangan  negara  ini  telah  menimbulkan  reformasi  disegala bidang sebagi bentuk dukungan agar perubahan tersebut dapat terlaksana dengan baik”. Reformasi  keuangan  ini  juga  didalamnya  mengatur  mengenai  akuntansi  pemerintahan karena untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya melalui  proses  akuntansi  tersebut.  Untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  yang  transparansi  dan  akuntabilitas  perlu  adanya  standard akuntansi pemerintah.”
Sedangkan Yujana (1998), mengungkapkan bahwa “Adanya perubahan akuntansi pemerintahan  yang  awalnya  pembukuan  akuntansi  pemerintah  menggunakan  cara akuntansi  tradisional    berbasis  kas  dengan  pencatatan  single  entry  menuju  akuntansi modern”.  Akuntansi  basis  kas  memiliki  keuntungan  yakni  pencatatannya  yang sederhana.  Akan  tetapi  akuntansi  berbasis  kas  ini  juga  memiliki  beberapa  kekurangan yakni,  akuntansi  berbasis  kas  kurang  informatif  karena  informasi  yang  dihasilkan
mengenai saldo kas, penerimaan, pengeluaran dan informasi yang diberikan mengenai harta, hutang dan kewajiban yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan  reformasi  di  dalam  penerapan  akuntansi  pemerintahan  hal  ini  diperlukan agar  keuangan  pemerintah  dapat  memberikan  laporan  keuangan  yang  bersifat informatif. Salah satu cara yakni dengan mewajibkan pencatatan keuangan pada setiap instansi pemerintahan berbasis akrual, baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Hal  ini  juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  yang  diatur  pada  Pasal  36  ayat  1  yakni  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun, Sehingga pada tahun  2010  tepatnya  pada  bulan  Oktober  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” (Abdullah, 2010).
Standar  ini  diperlukan  dalam  proses  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  dan  APBD  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Namun  laporan keuangan  yang  dihasilkan  belum  diselenggarakan  sesuai  dengan  standar  akuntasi pemerintahan  yang  berlaku.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  instansi pemerintah  yang  laporan  keuangannya  masih  terdapat  beberapa  temuan  oleh  audit, baik  audit  intern  maupun  audit  ekstern.  Salah  satu  Kabupaten  yang  ada  dilingkungan Provinsi Gorontalo yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  sendiri  merupakan  Kabupaten  tertua  atau  yang pertama  kalinya  yang  ada  pada  Provinsi  Gorontalo.  Untuk  pengelolaan  keuangnnya pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah menerapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual,  hal  ini  berdasarkan wawancara  dengan  kepala  dinas  keuangan  dan  asset  daerah  serta  laporan  keuangan pemerintah  yang  disusun  pada  tahun  2013,  2014  dan  2015.  Penerapan  SAP  Nomor  71  ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo  sehingganya  tujuan  dari  laporan  keuangan  untuk memberikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan suatu  entitas  yang  berguna  bagi  pemakainya  untuk  pengambilan  keputusan,  untuk  itu  maka laporan  maka  laporan  keuangan  wajib  disusun  berdasarkan  SAP  yang  telah  diteetapkan. Untuk melihat kesesuian laporan keuangan dengan standar maka dialkukan pemeriksaan atas laporan tersebut, maka dari itu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan audit pemeriksaan  laporan  Keuangan  Pemerintah  untuk  mengukur  akuntabilitas  dan
transparansi  dari  laporan  keuangan,  selama  3  Tahun  Anggaran  terakhir  yakni  tahun anggaran  2013,  2014  dan  terakhir  2015  memperoleh  opini  dari  pihak  BPK  RI perwakilan  Provinsi  Gorontalo  menyatakan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian . Namun masih ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan pertaturan perundang- undangan yang berlaku yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1. Piutang  daerah  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  Aanggaran  2014  sebesar Rp.560.796.500,00 tidak tertagih dan belum dihapuskan
2. Investasi dan kemitraan dengan pihak ke tiga pada PT. Agro Potongbulu yang tidak beroperasi  belum  dilakukan  upaya  likuidasi  dan  belum  dilakukan  penarikan  atas harta tersebut.
3. Pemotongan  biaya-biaya  KDN  dan  KJP  TPA  sampah  Talumelito  sebesar Rp.233.579.403,  dari  penerimaan  dana  bagi  hasil  dengan  provinsi  tidak  sesuai ketentuan.
4. Realisasi  belanja  pengadaan  tanah  pada  BLUD  RSU  MM  Dunda  belum  dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 21.291.500.
Berdasarkan  hasil  audit  ini  masih  terdapat  beberapa  item  yang  menjadi  temuan  karena sistem pencatatan yang belum sesuai dengan SAP PP Nomor 71, seperti piutang daerah yang tidak  tertagih  tapi  belum  dihapuskan  dan  investasi  kemitraan  dengan  pihak  ketiga  belum dilakukan likuidasi hal ini mengambarkan pencatatan terhadap laporan keuangan yang belum tertata  dengan  baik.  Berdasarkan  fakta-fakta  dan  fenomena-fenomena  yang  dijelaskan  ini, maka  peneliti  ingin  meneliti  lebih  jauh  tentang  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan motode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2011: 7) menyatakan  bahwa  “Metode  penelitian  kuantitatif  berdasarkan  pada  filsafat positivisme  dalam  metode  penelitiannya,  hal  ini  digunakan  pada  penelitian  populasi atau sampel tertentu”.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  gabungan antara metode kuantitatif dan deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan melakukan
deskripsi/penjelasan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek penelitian maupun hasil penelitian. Metode kuantitatif adalah dengan menggunakan alat analasis kuantitaf dan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi sederhana.

## Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini populasi yang dipilih oleh peneliti yakni aparatur pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Kriteria sebagai berikut:
1) Merupakan  staf/pegawai  DPPKAD  yang  bertanggung  jawab  langsung  atas penyusunan  laporan  keuangan  dan  pertanggung  jawaban  laporan  keuangan  di tingkat Kabupaten Gorontalo
2) Staf/pegawai DPPKAD Kabupaten Gorontalo yang memahami laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini sebanyak  95  pegawai/responden  yang  memahami  atau  memiliki  keterkitan  dengan objek  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yang  ada  dilingkungan  Pemerintah Kabupaten  Gorontalo  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah simple  random  sampling  ( Sugiyono,  2011:  330). Populasi  yang  terpilih  menjadi  sampel penelitian  adalah  sebanyak  40  pegawai/responden  dari  jumlah  seluruh  populasi sebanyak 95 pegawai/responden. Dengan rincian sampel dapat dilihat pada tabel  satu berikut:
Tabel 1. Sampel Penelitian No Sub Bagian Jumlah Pegawai 1 Bidang Akuntansi 20 2 Bidang sekretariat 4 3 4 5 6 Bidang Pendapatan & Pembangunan Daerah Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Aset 4 4 4 4 TOTAL 40 Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo , 2016

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini penulisan menggunakan teknik  pengumpulan data sebagai berikut yaitu:
1) Observasi,  yakni  mengamati  dan  meneliti  secara  langsung  terhadap  variable  yang menjadi sasaran penelitian.
2) Kuesioner,  yakni  mengedarkan  daftar  pertanyaan  terhadap  responden  yang  telah ditentukan.
3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan BPK RI Provinsi Gorontalo.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  observasi,  kuesioner  dan  dokumentasi  dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam dua jenis, meliputi data Kuantitatif, yaitu data terungkap  dan  berbentuk  angka-angka  hasil  olahan  dalam  penelitian.  Dan  data Kualitatif,  yaitu  data  yang  bersifatdeskriptif  yang  diharapkan  dapat  menjelaskan masalah yang akan diteliti.

## Pengukuran Variabel
Dalam  memudahkan  melaksanakan  dan  menganalisis  hasil  penelitian  maka dibuat operasional variabel. Sugiyono (2011: 31) “Variabel adalah merupakan suatu hal dalam  bentuk  apapun  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  memperoleh  informasi tersebut lalu ditarik sebuah kesimpulan”. Adapun variabel yang ada dalam penelitian terdiri atas dua jenis  yakni variabel bebas dan variabel terikat :
1) Variabel  bebas  adalah  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (X)  dengan  indikator seluruh standar. Menurut Mardiasmo (2009:148) “Standar Akuntansi Pemeritahan merupakan  acuan  atau  pedoman  yang  mengatur  perlakuan  akuntansi  dalam penyusunan  laporan  keuangan  untuk  memberikan  informasi  kepada  para pengguna laporan keuangan”.
2) Variabel  tak  bebas  atau  variabel  terikat  (Y)  adalah  kualitas  penyajian  laporan keuangan  dengan  indikator  laporan  keuangan  tersebut  relevan,  andal,  bisa dibandingkan  dan  bisa  dipahami.  “Menilai  sebuah  kinerja  perusahaan  dengan menggunakan  laporan  keuangan,  karena  laporan  keuangan  merupakan  informasi keuangan pada suatu periode akuntansi”.(Tanjung, 2008: 10).

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  perolehan  data  mengenai  pengaruh  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  penyajian  laporan  keuangan,  dibuat  pernyataan-pernyataan dengan  menggunakan  skala likert . Sudjana  (2000:113)  menyatakan  bahwa  “U ntuk menentukan  nilai  atau  skor  dari  setiap  pernyataan  yang  diajukan  dalam  kuesioner
menggunakan  skala likert” .  Untuk  menghitung  nilai  dari  pada  variabel  X  (standar akuntansi pemerintahan) dan variabel Y (kualitas penyajian laporan keuangan) melalui cara  mencari  rata-rata  ( mean )  variabel  X  (standar  akuntansi  pemerintahan). R umus rata-rata mean yang digunakan adalah sebagai berikut:
_ a. x = Ʃ x 1
b. ȳ = Ʃ y 1 n n
Keterangan: = Nilai rata-rata variabel x ȳ = nilai rata-rata variabel y Ʃ = Sigma (jumlah) n = Jumlah kelas x 1 – y 1 = Nilai dari i sampai dengan ke-n Sumber: Sudjana (2000: 113)
Pemberian  bobot  dari  jawaban  yang  didapatkan  untuk  setiap  item  pernyataan  dalam skala likert sebagaimana ditunjukan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Pemberian Skor Jawaban Kode Pilihan Jawaban Skor / Poin Penilaian SD Seluruhnya diterapkan 5 SBD Sebagaian besar diterapkan 4 KKD Kadang-kadang diterapkan 3 SKD Sebagian kecil diterapkan 2 TPD Tidak pernah diterapkan 1 Sumber: Sudjana (2000, 113)

## Hipotesis
Sugiyono  (2011:  135)  menyatakan  “Untuk pengujian  hipotesis  tentang  ada  atau tidaknya pengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel X)  terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan  (variabel  Y),  digunakan  hipotesis statitistik” adalah sebagai berikut:
Ho : ρ = 0, Tidak berpengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.
Ha  :  ρ  ≠  0,  Berpengaruh  Positif  antara  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah.
Untuk menguji hipotesis di atas dilakukan pengujian dengan cara sebagai berikut :
1 / Re / Re    k n sidu JK k gresi JK F
Sumber : Sugiyono (2011: 135),
Kriteria pengujian:
Tolak  Ho  jikaF hitung >  F {α;(k,n-k-1)} atau  ρ  - value  α.  Terima  Ho  dalam  hal lain.  Dan  untuk menganalisis  kuat  lemahnya  pengaruh  antara  variabel  dapat  di  klasifikasikan sebagaimana pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Tingkat Keeratan Koefisien Korelasi Koefisien Korelasi Kekuatan Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat kuat

## Sumber: Sugiyono, (2011: 135)
Setelah  menghitung  uji  statistik  akan  menghasilkan  nilai  koefisien  yang  bisa  dibandingkan dengan  tabel  tiga  tentang  tingkat  keeratan  koefisien  korelasi,  setelah  itu  bisa  diketahui pengaruhnya.  “Hasil  perhitungan  uji  statistik  memiliki  nilai  positif,  dengan  kata  lain  Ho ditolak,  yang  artinya  menolak  dugaan  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  tidak  berpengaruh  positif  atau  negatif  terhadap  kualitas  penyajian  laporan keuangan”. ( Sugiyono, 2011: 135).

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  intrumen  pengumpulan  data,  sehingga instrumen ini harus diuji validitas (keabsahan) dan realibilitas (kehandalan).  Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga data sudah siap untuk  diolah. Uji validitas  dan  uji  reliabilitas  ini  dilakukan  sebelum  peneliti  melakukan  penelitian.  Para responden  penelitian  bukan  merupakan  responden  yang  berasal  dari  DPPKAD Kabupaten  Gorontalo,  tapi  responden  yang  berasal  dari  mahasiswa  Universitas Muhammadiyah  Gorontalo  program  studi  akuntansi.  Jumlah  responden  untuk  uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebanyak  32 orang mahasiswa jurusan  akuntansi.  Berikut  adalah  hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  untuk variabel penerapan SAP (X), variabel kualitas laporan keuangan (Y):

## Uji Validitas
Uji  validitas  ini  perlu  dilakukan  dengan  cara  antara  skor  masing-masing  butir pertanyaan dikorelasikan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan smua skor pertanyaan,  alat  ukur  yang  digunakan  mempunyai  validitas  bila  korelasi  tersebut signifikan,  sehingga  bisa  diartikan  bahwa  alat  ukur  yang  digunakan  dapat  untuk mengukur yang hendak diukur.(Ghozali, 2005)
Dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 32 orang, maka angka kritis  dari  r tabel (tabel  r product  moment )  yang  didapat  adalah  sebersar  0,304  jika koefisien  korelasi  yang  diperoleh  lebih  besar  dari  r  tabel  maka  pertanyaan  tersebut valid.
Berdasarkan pengujian validitas yang telah dilakukan ternyata pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dengan  nilai terendah sebesar 0.337 yakni item pertanyaan  nomor  13  yakni  Pengukuran  konstruksi  dalam  pengerjaan  sesuai  dengan PSAP, dan item yang memiliki nilai teratas sebesar 0,583 yakni item pertanyaan nomor 18 yakni Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai konsep.
Hasil  perhitungan  nilai  korelasi  antara  item  total  variable  X  menunjukkan  untuk seluruh  butir  pernyataan  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi  lebih  besar  dari  pada  nilai r tabel yaitu 0.304. Hal ini mengindikasikan semua pernyataan variabel X valid dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.
Hasil uji validitas variabel Y (Kualitas laporan keuangan) menunjukkan pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dengan nilai terendah sebesar 0.457 yakni item pertanyaan nomor 7 yakni Laporan keuangan pada setiap entitas pelaporan selalu dapat  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya,  dan  item  yang  memiliki  nilai  teratas sebesar  0.758  yakni  item  pertanyaan  nomor  8  yakni  Laporan  keuangan  disusun  oleh pegawai keuangan yang memiliki pengetahuan yang memadai.
Hasil  perhitungan  nilai  korelasi  antara  item  total  variable  Y  menunjukan  untuk seluruh  butir  pernyataan  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi  lebih  besar  dari  nilat  r tabel yaitu  0.304.  Nilai  ini  mengindikasikan  semua  pernyataan  variabel  Y valid  dan  dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  pengujian  terhadap  item  pertanyaan.  Reliabilitas menunjukan  adanya  konsistensi  pada  alat  ukur  dalam  mengukur  gejala  yang  sama.
Pengujian  realibilitas  pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  terhadap  32  responden. “Pengambilan  keputusan  berdasarkan  nilai alpha ,  jika  nilai alpha sama  dengan  atau melebihi 0,60 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel begitupun sebaliknya apabila nilai alpha kurang dari 0.60 pertanyaan variabel tersebut tidak reliable” (Ghozali ,2005). Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai Alpha Keterangan Penerapan SAP (X) 0.7678 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0.7067 Reliabel

## Sumber: Hasil Olah Data, 2017
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, kualitas  laporan  keuangan  dikatakan  reliabel  karena  nilai alpha  cronbach yang dihasilkan  dari  variabel  tersebut  lebih  besar  dari  0,6.  Hal  ini  dapat  dikatakan  seluruh variabel  tersebut  dapat  digunakan  pada  analisis  selanjutnya.    Pengujian  reliabilitas dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  Program  SPSS  versi  16.  Setelah  instrumen dilakukan  pengujian  maka  instrumen  tersebut  sudah  dapat  disebarkan  ke  Responden dalam hal ini pegawai DPPKAD Kabupaten Gorontalo sebanyak 40 orang pegawai. Dari hasil  olah  data  kuisionare  tersebut  dapat  dilihat  hasil  pengujian  penelitian  tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan  melalui  analisis  regresi.  Dari  model  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini terlihat dari koefisien regresi  yang positif.  Setiap kenaikan variabel penerapan SAP sebesar  satu  satuan  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil perhitungan  analisis  regresi  diperoleh  koefisien  determinasi  KD  =r 2 x  100%    adalah sebesar    0,804.  Artinya  sebesar  80.4%  perubahan  kualitas  laporan  keuangan dipengaruhi  oleh  penerapan  SAP  sedangkan  sisanya  sebesar  19.6%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  seperti  pemahaman  terhadap  standar  akuntansi  pemerintahan,  latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  diterima,  artinya  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  penyajian  laporan keuangan  Dinas  Pendaptan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Gorontalo Gorontalo. Hasil ini sejalan dengan penelitian Irwana (2010) yaitu “Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan  keuangan”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa,  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan yang efektif, akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pada PP No 71 Tahun 2010 Mengatur hubungan standard akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan, yang menyatakan bahwa:
“Seluruh  instansi  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  mampu mengimplementasikan  standar  akuntansi  pemerintahan  dengan  baik  sehingga laporan  keuangan  pemerintahan  dapat  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan dapat  dipercaya  kepada  berbagai  pihak  yang  membutuhkan  informasi  tersebut dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan Negara”.
“Syarat utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang relevan, andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami”.  (Nugraheni,  2008).  “Dalam  rangka meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  maka  penyusunan  laporan  keuangan berpedoman  pada  SAP  sehingga  meningkatkan  kredibilitasnya  sehingga  mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  pada  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah”  ( Hartina, 2009)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan yakni:  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  dengan menggunakan regresi sederhana bahwa  penerapan  SAP  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap  kualitas  penyajian laporan  keuangan.  Ini  terlihat  dari  koefisien  regresi  yang  positif.  Setiap  kenaikan variabel  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  sebesar  satu  satuan  maka  akan memberikan  pengaruh  sebesar  0,301  dalam  peningkatan  kualitas  penyajian  laporan keuangan  (DPPKAD)  Kabupaten  Gorontalo.  Hasil  analisis  koefisien  determinasi diperoleh  bahwa  sebesar  80,4%  perubahan  kualitas  penyajian  laporan  keuangan dipengaruhi  oleh  penerapan  SAP  sedangkan  sisanya  sebesar  19.6%  dapat  dijelaskan
oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini  seperti  pemahaman aparatur dan pengendalian intern.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukri.  2010.  Telaah  Reformasi  Akuntansi  Pemerintahan  (Menuju  Basis Akrual) Dalam Mewujudkan Good Governance .  Jurnal Lika Liku Kuliah. Apriyono, Andri. 2010. Arti Penting Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  Anggaran 2013, 2014 dan 2015.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga..
Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hartina,  Silka.  2009.  Analisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi USU Repository.
Irwana,  Toni.  2010.  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Penelitian  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Pariangan  Jawa  Barat).  Skripsi  Universitas Pendidikan Indonesia.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2005.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  PP Nomor 24 Tahun 2005. Jakarta. Departemen Keuangan
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2010.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  PP Nomor 24 Tahun 2010. Jakarta. Departemen Keuangan Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Offset. Nugraheni,  Purwaniati  dan  Imam  Subaweh.  2008.  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Jurnal  Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13. April 2008.
Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Non Laba. Jakarta. Mitra Wacana. Sudjana. 2000, Statistika untuk Ekonomi dan Niaga. Bandung. Tarsito. Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Edisi-Revisi, Cetakan 12. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2008.  Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  Konsep  dan  Aplikasi.
Cetakan kedua. Bandung. Alfabeta
Yujana,  Lalu  Hendry.  1998.  Akuntansi  Pemerintahan.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.