ISSN Online: 2808-1676
https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index

## Artificial Intelligence Berbasis Chatbot: Sarana Baru Panduan Hukum Keluarga Digital
Mohammad Bachrul Falah 1 , Nerisma Eka Putri 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia . E-mail: falahbahrul862@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia . E-mail: nerismaeka26@gmail.com

## Artikel History
Received: Nov 24, 2023; Revised: Dec 5, 2023; Accepted: Dec 14, 2023;
DOI: 10.46870/jhki.v4i2.765

## Abstract
Chat  GPT  and  Perplexity  are  two  platforms  of  the  many  types  of  chat-based Artificial  Intelligence  (AI).  Both  platforms  can  pamper  their  users  by  presenting brief and clear information based on the questions given. The use of chat-based AI as a substitute for human legal assistance is a topic of conversation today. However, the validity of AI is often questioned. By looking at these problems, there needs to be a trial that can see the validity of Chat Gpt answers and any confusion regarding legal  issues.  The  author  is  interested  in  measuring  the  level  of  validity  of  answers from the Chat GPT and Perplexity platforms in addressing family law problems. The author  takes  household  problems  caused  by  domestic  violence.  Then  cases  of domestic  violence  that  occur  will  result  in  a  lawsuit  for  divorce.  Based  on  the questions  asked,  both  platforms  are  very  credible  in  providing  basic  information regarding divorce  lawsuits, such as absolute competence and relatively  appropriate courts  to  use  to  file  lawsuits.  However,  both  of  them  are  not  good  at  presenting detailed  information  regarding  divorce  lawsuits.  This  is  natural,  because  both platforms  are  not  specifically  designed  as  family  legal  assistance  chatbots. Therefore,  a  special  platform  is  needed  that  is  aimed  at  realizing  these  needs,  by utilizing information delivery patterns from both platforms. An AI chatbot designed for  these  needs  will  certainly  provide  many  benefits  for  society,  one  of  which  is guidance  on  filing  cases  independently.  These  benefits  can  also  create  a  low  cost court.
Keywords: Divorce, GPT Chat, Perplexity, Artificial Intelligence.

## Abstrak
Chat  GPT  dan  Perplexity  adalah  dua  platform  dari  sekian  banyak  jenis  Artificial Intelligence  (AI)  berbasis  chat.  Kedua  platform  tersebut  dapat  memanjakan penggunanya  dengan  menyajikan  informasi  singkat  dan  jelas  berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Penggunaan AI berbasis chat sebagai pengganti bantuan hukum  manusia  menjadi  topik  perbincangan  saat  ini.  Namun  validitas  AI  sering dipertanyakan.  Dengan  melihat  permasalahan  tersebut,  perlu  adanya  uji  coba  yang dapat  melihat  keabsahan  jawaban  Chat  Gpt  dan  adanya  kesimpangsiuran  terkait permasalahan  hukum.  Penulis  tertarik  untuk  mengukur  tingkat  validitas  jawaban platform Chat GPT dan Perplexity dalam menyikapi permasalahan hukum keluarga. Penulis  mengambil  permasalahan  rumah  tangga  yang  disebabkan  oleh  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Kemudian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi akan  berujung  pada  gugatan  cerai.  Berdasarkan  pertanyaan  yang  diajukan,  kedua platform  tersebut  sangat  kredibel  dalam  memberikan  informasi  dasar  mengenai gugatan  perceraian,  seperti  kompetensi  absolut  dan  pengadilan  yang  relatif  tepat digunakan untuk mengajukan gugatan. Namun keduanya kurang pandai menyajikan
informasi detail terkait gugatan cerai. Hal ini wajar, karena kedua platform tersebut tidak  dirancang  khusus  sebagai  chatbot  bantuan  hukum  keluarga.  Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  platform  khusus  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  kebutuhan tersebut,  dengan  memanfaatkan  pola  penyampaian  informasi  dari  kedua  platform tersebut.  Chatbot  AI  yang  dirancang  untuk  kebutuhan  tersebut  tentunya  akan memberikan banyak  manfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah panduan dalam mengajukan  perkara  secara  mandiri.  Manfaat  ini  juga  dapat  menciptakan  biaya pengadilan yang rendah.
Kata Kunci: Perceraian, GPT Chat, Kebingungan, Kecerdasan Buatan.

## PENDAHULUAN
Chat GPT merupakan sebuah platform yang digunakan untuk dapat mempelajari jutaan dokumen berupa teks yang berada pada situs internet. Selain itu, platform Chat GPT juga dapat digunakan  untuk  menjawab  berbagai  pertanyaan  dari  pengguna  dengan  menggunakan  sebuah teknik pre-training .  Chat  GPT  masuk  kategori Artificial  Intelligence (AI)  yang  berbasis chatbot. Sistem  yang  disertai Artificial  Intelligence dapat  melakukan  berbagai  tugas  seperti belajar, melakukan perencanaan, memberikan solusi atas masalah yang diajukan, bahkan dapat mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, AI dalam pengertian lain juga disebut dengan the science of making machines smart . 1
Kebutuhan  pengetahuan  di  era  digital  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  AI  berbasis teks  untuk  menunjukkan  eksistensinya.  Google  sebagai  mesin  pencari (search  engine) yang sekian dekade menjadi rujukan masyarakat dalam menggali informasi, kini semakin tergantikan dengan hadirnya AI . AI memberikan segudang kelebihan daripada mesin pencari konvensional. Hal itu dapat dilihat dan diamati dalam fitur Chat Gpt. Selain Chat Gpt, terdapat beragam jenis chatbot AI lain yang salah satunya bernama Perplexity.  Perplexity dapat menyajikan berbagai informasi kepada pengguna dengan menyertakan sumber informasi yang dapat diakses. Sumber rujukan yang dapat diketahui dapat menambah keyakinan pengguna terkait validitas jawaban.
Salah  satu  topik  yang  menarik  untuk  dikaji  adalah  penggunaan AI dalam  memberikan informasi  hukum  kepada  pengguna.  Masyarakat  digital  yang  terbukti  lebih  memilih  untuk mencari informasi melalui mesin pencari Google semakin menambah keyakinan adanya potensi chatbot  AI yang  dapat  memiliki  peran  dalam  menjawab  persoalan  pengguna  terkait pembahasan hukum. Penelitian mengenai potensi AI telah ditulis dalam penelitian di bawah ini:
No. Judul Penelitian Penulis Hasil 1. ChatGPT as an Artificial Lawyer? 2 Jinzhe Tan, H. Westerman,  dan  Karim Benyekhlef Chat Gpt dan Justice Bot tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk menjawab persoalan hukum. Permasalahan  hukum  yang  diajukan oleh  penulis  tidak  dijawab  secara akurat oleh sistem 2. ChatGPT  by  OpenAI: The  End  of  Litigation Lawyers? 3 Kwan  Yuen  Iu  dan Vanessa Man-Yi Wong Chat Gpt mampu membuat beberapa dokumen  hukum  yang  biasa  dibuat oleh  pengacara.  Chat  Gpt  juga
1 “Chat  Gpt:  Memaksimalkan  Potensi  Artificial  Intelligence  dalam  Penggalian  Ide  Riset  Ilmiah  –  Riset Dan Karya Ilmiah Mahasiswa,” accessed November 10, 2023, http://rkim.ub.ac.id/2023/04/05/research-101/.
2 Jinzhe  Tan,  H.  Westermann,  and  Karim  Benyekhlef,  “ChatGPT  as  an  Artificial  Lawyer?,” AI4AJ@ICAIL , 2023.
mampu mengidentifikasi tugas-tugas pengacara  dalam  persidangan,  salah satunya  terkait  identifikasi  strategi hukum. Namun keterbatasan sumber data menjadi problem utama platform  ini.  Maka  Chat  Gpt  tidak seyogyanya difungsikan sebagai pengganti  pengacara,  namun  hanya sebagai pelengkap
Penelitian  di  atas  menunjukan  antusiasme  masyarakat  internasional  terkait pengembangan fungsi baru AI sebagai bantuan hukum. Namun, sampai saat ini wacana tersebut belum terdengar “santer” di Indonesia. Penggunaan AI berbasis teks dalam hukum di Indonesia nampaknya  masih  kurang  mendapat  perhatian.  Sejauh  ini, chatbot  AI berbasis  hukum  yang telah  dikembangkan  di  Indonesia  bernama  LIA (Legal  Intelligent  Assistant) ,  akan  tetapi eksistensi  LIA  hanya  sebatas  menjadi  simulasi  pendidikan  hukum,  bukan  sebagai  bantuan hukum, sehingga informasi yang diberikan terbatas. 4 Penelitian yang berkaitan dengan bantuan hukum berbasis AI juga belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk  mengeksplorasi  lebih  jauh  potensi AI sebagai  bagian  dari  pemberi  bantuan  hukum, dengan  melihatnya  secara  lebih  jauh  validitas  dua  platform  (Chat  Gpt  dan  Perplexity)  dalam menjawab seputar problematika perceraian.
Perceraian dapat diartikan sebagai pembuka ikatan sakral atau pembatalan dalam sebuah perjanjian. 5 Perceraian  adalah  suatu  keadaan  ketika  terjadi  ketidakcocokan  antara  suami  dan istri,  baik  secara  batin  maupun  fisik,  sehingga  dapat  mengakibatkan  putusnya  tali  pernikahan melalui  putusan  pengadilan. 6 Berdasarkan  Pasal  38  Undang-undang  No.1  tahun  1974 dinyatakan    bahwa  perceraian  adalah  putusnya  hubungan  perkawinan.  Tindak  kekerasan menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  perceraian.  Hal  itu  dapat  terjadi  sebab  pasangan  yang terlibat kekerasan telah dianggap tidak memiliki kesepakatan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. 7
Kasus kekerasan yang menarik dapat ditemukan dalam penelitian Riski Asharul Fahrisi pada  Tahun  2023 . Dalam  penelitian  tersebut,  disajikan  kisah  Qorin  yang  menjadi  korban kekerasan oleh suaminya. Secara lebih lengkap kronologinya sebagai berikut :
“Bermula  dari  suami  Qorin  meminjamkan  uang  kepada  temannya  untuk  berbisnis,  namun selang  beberapa  bulan  bisnis  dari  teman  suami  Qorin  mengalami  kegagalan  dan    temannya melarikan diri. Sejak kejadian itu, perekonomian dalam keluarga Qorin mengalami penurunan, hal  ini  menjadikan  kebutuhan  Qorin  beserta  anaknya  tidak  dapat  tercukupi.  Saat  itu  Qorin meminta  uang  kepada  suami  untuk  membeli  susu  dan  popok  akan  tetapi  tidak  kunjung dipenuhi.  Qorin  merasa  kecewa  dan  kecewa,  sehingga  Ia  membanting  sebuah  gelas,  hal  itu
3 Kwan Yuen Iu and Vanessa Man-Yi Wong, “ChatGPT by OpenAI: The End of Litigation Lawyers?,” Available at SSRN , 2023.
4 https://ask.hukumonline.com/. Accesed November 28, 2023.
5 Azizah, “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt. G/2008/PA. Dmk Di Pengadilan,” 2010, http://eprints.undip.ac.id/23738/.
6 “Wirda, G. (2022), Perceraian  Akibat Kekerasan Dalam...  -  Google Scholar,” accessed November 10, 2023.
7 “Rifyal,  K.  (2008),  Permasalahan  Perkawinan,  Jakarta:  Majalah  Varia  Peradilan.  -  Search,”  accessed November 10, 2023.
membuat  suami  Qorin  marah  hingga  menampar,  menendang,  hingga  mencekik  Qorin  sampai tidak dapat bernafas dan kesadarannya menghilang. Namun, Qorin masih selamat atas kejadian yang telah menimpanya”. 8
Kasus tersebut belum sampai pada ranah hukum, akan tetapi Riski berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi sangat layak dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian. Pasal 19 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  terhadap  salah  satu  pihak  dapat  menjadi  alasan terjadinya  perceraian.  Berdasarkan  kronologi  kasus  Qorin,  penulis  tertarik  untuk menanyakan tentang  permasalahan  itu  ke  platform  Chat  GPT  dan  Perplexity.  Penulis  akan  memposisikan diri  sebagai  Qorin  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Selanjutnya,  pertanyaan  akan  diarahkan menuju  gugatan  perceraian.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Penulis  karena  menyadari  bahwa  kedua platform  itu  seringkali  dijadikan  acuan  masyarakat  untuk  menjawab  persoalan  mereka. Penelitian in  setidaknya  akan  menjawab pertanyaan,  bagaimana  tanggapan  platform  Chat  Gpt dan Perplexity terhadap permasalahan Qorin? Setelah tanggapan tersebut muncul, gagasan akan diarahkan  ke  ranah  gugatan  perceraian,  sehingga  timbul  pertanyaan  lanjutan,  bagaimana kesesuaian jawaban Chat Gpt dan Perplexity terhadap peraturan Hukum Keluarga di Indonesia?
Penulis  yang  memposisikan  diri  sebagai  Qorin  akan  bertanya  kepada  Chat  Gpt  dan Perplexity  terkait  persoalan  yang  berhubungan  dengan  perceraian,  mulai  dari  alasan  sampai gugatan di pengadilan. Kebutuhan akses bantuan hukum keluarga  -terutama perceraian- secara gratis,  dapat  dipenuhi  oleh  hadirnya chatbot  AI .  Namun,  validitas  informasi  yang  diberikan harus  tetap  terjaga,  agar  masyarakat menerima  manfaat  bantuan  hukum  secara  utuh,  sehingga penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  melihat  kredibilitas AI dalam  memberikan  informasi seputar  perceraian.  Selain  itu,  penelitian ini  akan  melihat  potensi chatbot  AI sebagai  pemberi bantuan hukum secara gratis di masa depan. Cara penyajian informasi  yang menarik dari dua platform  di  atas  akan  sangat  bermanfaat  bagi  pengembangan  bantuan  hukum  digital  bagi masyarakat  pencari  keadilan,  terutama  pada  perkara-perkara  hukum  keluarga.  Penyampaian informasi  yang  detail  berdasarkan  pertanyaan  yang  sederhana  tentunya  menambah  daya  tarik bagi  pola chatbot  AI untuk  dapat  diadopsi  dalam  pembuatan  sebuah  platform  pemberian bantuan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif  yang  berusaha  untuk  menyajikan  dan menjelaskan  suatu  fenomena  secara  mendalam  melalui  pengumpulan  data  sebanyak- banyaknya.  Pendekatan  yang  digunakan  berdasarkan  pendekatan  empiris  dengan  penggalian data secara netnografi. Netnografi dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat bentuk-bentuk jawaban  dari  Chat  Gpt  dan  Perplexity  mengenai  sebuah  permasalahan  perceraian.  Selain  itu, netnografi juga berfungsi untuk melihat pola penyajian data dari dua platform tersebut, untuk dapat  diadopsi  dalam  pemberian  bantuan  hukum  digital  bagi  masyarakat  luas.  Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer  diperoleh  dari  jawaban-jawaban  Chat  Gpt  dan  Perplexity  berdasarkan  beberapa pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Sedangkan data sekunder mengacu pada buku, artikel, dan  perundang-undangan,  yang  berkaitan  dengan  persoalan  perceraian  dan Artificial Intelligence .
8 R  Rizki  Asharul  Fahrisi,  “Dalam  Rumah  Tangga  Sebagai  Alasan  Terjadinya  Perceraian  Menurut  Uu No: 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di …,” 2023,
http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25123.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Wacana Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Bantuan Hukum
Orang awam seringkali mengalami kesulitan jika berhadapan dengan hukum. Rumitnya istilah  dan  prosedur  hukum  merupakan  pemicu  utamanya.  Hukum  memiliki  ketentuan tersendiri  yang  mungkin  tidak  dapat  diketahui  oleh  orang  awam. 9 Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan  apabila  80  persen  masyarakat  Indonesia  tidak  memahami  cara  kerja  hukum. 10 Keadaan  tersebut  juga  memicu  ketidakadilan  hasil  hukum  di  masyarakat.  Masyarakat  tidak mengerti  bagaimana  hukum  bekerja  apabila  mereka  mendapat  ketidakadilan.  Berdasarkan realitas itu, hukum tidak akan bekerja sebagaimana mestinya, hukum yang dicanangkan sebagai alat  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kebahagiaan,  justru  dijadikan  sebagai  tameng  untuk menindas orang lain, karena timpangnya pengetahuan hukum masyarakat. 11
Permasalahan  layanan  hukum  juga  terjadi  di  Amerika.  Hampir  92  persen  masyarakat Amerika  yang  miskin  tidak  mampu  untuk  membayar  pengacara  guna  menyelesaikan  gugatan perdata mereka. Padahal kasus tersebut sangatlah penting untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya  dimiliki.  Kaum  dengan  ekonomi  atas  dapat  dengan  mudah  mengambil  hak-hak kaum  miskin  melalui  jalur  hukum.  Oleh  karena  itu,  penggunaan Artificial  Intelligence ( AI ) sebagai  bantuan  hukum  telah  menjadi  wacana  di  Amerika. AI dianggap  mampu  memberikan layanan  hukum  yang  murah  kepada  masyarakat  kelas  bawah,  tanpa  perlu  membayar  jasa pengacara.  Salah  satu  aplikasi  berbasis AI yang  telah  bisa  diakses  oleh  masyarakat  Amerika adalah Rocket  Lawyer. Rocket  Lawyer mampu menyelesaikan dokumen secara instan, seperti kontrak bisnis, real estate, dan surat wasiat. 12
Penasihat  hukum  berbasis AI sebenarnya  telah  diproyeksikan  beberapa  dekade  yang lalu. Namun hal itu perlu pengembangan lebih lanjut dengan memaksimalkan peran AI sebagai penasehat  hukum. 13 Penggunaan Artificial  Intelligence sebagai  bantuan  hukum  telah mengalami beberapa percobaan.  Misalnya percobaan terhadap Chat GPT dalam uji keakuratan di  bidang  hukum.  Hasilnya,  Chat  GPT  mampu  menjawab  pertanyaan  hukum,  namun  dengan predikat  biasa  saja. 14 Predikat  tersebut  membawa  Chat  GPT  berada  di  10  persen  terbawah platform AI yang mengalami percobaan serupa. Namun, peningkatan menuju versi Chat GPT-4 diperkirakan akan mampu menempatkannya di 10 persen teratas. 15
9 Sapri  Ali,  “Tinjauan  Hukuman  Pidana  Masyarakat  Pinggiran  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,” El- Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 4, no. 2 (October 30, 2018): 1–23, https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.4.
10 “Minja,  (2022),  CEO  Aplikasi  Jago  Hukum:  80  Persen  Masyarakat  Indonesia  Buta  Hukum, Https://Www.Bing.Com/Search?Q=berapa+persen+orang+indonesia+yang+buta+hukum&cvid=05829c98d13b42 659593b9eb25a620dd&aqs=edge..69i57j0l8.8183j0j4&FORM=ANAB01&PC=ASTS. - Search,”  accessed November 10, 2023.
11 H  Lamarani,  “Pemberian  Bantuan  Hukum  Pada  Masyarakat  Kurang  Mampu  Oleh  Pemerintah,”
Ejournal.Unsrat.Ac.Id, 2014 , accessed November 10, 2023, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6127.
12 Bart  Custers  and  Eduard  Fosch-Villaronga,  eds.,  “Law  and  Artificial  Intelligence,”  Information Technology and Law Series, 35 (2022), https://doi.org/10.1007/978-94-6265-523-2.
13 Graham Greenleaf, Andrew Mowbray, and Philip Chung, “Building Sustainable Free Legal Advisory Systems:  Experiences  from  the  History  of  AI  &  Law,” Computer  Law  and  Security  Review 34,  no.  2  (April  1, 2018): 314–26, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.02.007.
14 “Choi, K., Hickman, A., Monahan, D., & Schwarcz, (2023), Chatgpt Goes to Law School, Available at SSRN. - Search,” accessed November 11, 2023.
15 Daniel Martin Katz et al., “Gpt-4 Passes the Bar Exam,” Papers.Ssrn.ComDM Katz, MJ Bommarito, S Gao,  P  ArredondoAvailable  at  SSRN  4389233,  2023•papers.Ssrn.Com ,  accessed  November  10,  2023, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4389233.
Chat  GPT  4  menunjukkan  kemampuan  yang  luar  biasa  terhadap  anotasi  hukum.  Ia mampu menjelaskan konsep hukum terhadap suatu kasus hukum. Chat GPT juga pernah diuji kinerjanya untuk dibandingkan dengan kemampuan pakar manusia dalam menjawab persoalan hukum.  Chat  GPT  dianggap  lebih  baik  dalam  memberikan  manfaat  daripada  manusia,  akan tetapi, Ia dapat mengarang fakta dengan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 16
Chatbot berbasis AI tidak hanya Chat Gpt. Terdapat beberapa merk lain, salah satunya Perplexity.  Perplexity  merupakan  sebuah chatbot  AI yang  hampir  serupa  dengan  Chat  Gpt. Perplexity adalah aplikasi dengan interface search yang menggunakan Open  AI  GPT 3.5 dan Microsoft  Bing  untuk  dapat  menjawab  setiap  pertanyaan, 17 sehingga  perplexity  sedikit memiliki  kelebihan  daripada  Chat  Gpt.  Perplexity  merupakan  sebuah  mesin  percakapan berbasis AI yang  dapat  membantu  pengguna  dalam menemukan informasi  mengenai  berbagai topik dengan cara cepat. 18 Perplexity AI adalah satu-satunya mesin pencari berkemampuan AI yang dapat bersaing dengan penawaran Microsoft. 19 Perplexity AI juga menyertakan fitur yang memungkinkan bagi pengguna untuk melihat kueri serupa setelah layanan merespons, sehingga hal  ini  dapat  digunakan  untuk  mempelajari  lebih  dalam  mengenai  penyelidikan  hingga menemukan jawabannya. 20
Platform  Perplexity  beroperasi  dengan  memanfaatkan  algoritma  pembelajaran  secara mendalam untuk dapat menganalisis data teks, seperti bahasa, sintaksis, niat, hingga sentimen untuk dapat menghasilkan prediksi. 21 Perplexity adalah alat obrolan berbasis AI yang bertindak sebagai  mesin  pencari  untuk  dapat  memberikan  jawaban  akurat  atas  pertanyaan  kompleks. 22 Perplexity adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model bahasa AI dapat memprediksi teks yang belum pernah dilihat sebelumnya.

## Uji Coba Chat Cpt dan Perplexity
Pada  era  ini,  platform  Chat  GPT  dan  Perplexity  telah  menjadi  topik  yang  banyak dibicarakan  oleh  pengguna  media  sosial. Hal  ini  disebabkan  karena  dapat  membantu  manusia dalam  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  yang  mereka  ajukan.  Penulis  tertarik  untuk menanyakan  kasus  yang  terjadi  kepada  Qorin  melalui  kedua  Platform  tersebut.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  menjadi  sebuah  problematika  tersendiri  bagi  kehidupan  rumah  tangga mereka.
16 Neel  Guha  et  al.,  “LegalBench:  Prototyping  a  Collaborative  Benchmark  for  Legal  Reasoning,” September 13, 2022, http://arxiv.org/abs/2209.06120.
17 “Day,  M.,  (2023),  Perplexity  AI:  Search  Engine  Baru,  Paduan  ChatGPT  Dan  Bing  Search, Https://Jatengtoday.Com/Perplexity-Ai. - Search,” accessed November 10, 2023.
18 “What Is Perplexity AI and How to Use It,” accessed November 10, 2023, https://allthings.how/what- is-perplexity-ai-and-how-to-use-it/.
19 “Hasyir,  I.,  (2023),  Perplexity  AI  vs.  Bing  Chat:  Which  AI  Search  Engine  Is  Better?,  https://Www- Makeuseof.com.
20 “Aeran.  (2023),  Meninjau  Aplikasi  AI  Perplexity  Untuk  Penggunaan  Terbaik  Di  Perangkat  IPhone (Apakah Itu Layak?), Https://Www.Topsevenreviews.Com/Id/Perplexity-Review/. - Search,” accessed November 10, 2023,
21 “Luz,  P.,  (2023),  Perplexity  AI  vs  ChatGPT:  Analysis  for  Improved  NLP,  Https://Neuroflash- Com.Translate.Goog/Blog/Perplexity-Ai-vs-Chatgpt-a-Comparative-Analysis-for-Improved- Nlp/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. - Search,” accessed November 10, 2023.
22 “Jahnavisarora,  (2023),  ChatGPT  Plus  vs.  Perplexity:  Which  Is  the  Better  AI  Chatbot?, Https://Www.Geeksforgeeks.Org/Chatgpt-plus-vs-Perplexity-Which-Is-the-Better-Ai-Chatbot  -  Search,”  accessed November 10, 2023.
Berdasarkan  kasus  yang  tengah  dialami  Qorin  dalam  pendahuluan,  penulis  mencoba untuk  menanyakannya  melalui  platform Chat  GPT  dan  Perplexity.  Penulis  memposisikan  diri sebagai Qorin, kemudian bertanya:
“Saya terlibat cekcok dengan suami, lantas suami mencekik, memukul dan menendang saya, apa yang harus saya lakukan, jika saya hidup di Indonesia?”
Platform  Chat  GPT  menyarankan  kepada  Qorin  untuk  segera  meninggalkan  tempat kejadian  dan  mencari  perlindungan,  kemudian  merekomendasikan  Qorin  untuk  segera melaporkan kepada pihak berwajib agar pelaku dari tindakan kekerasan dapat dituntut. Setelah melaporkan kepada pihak berwajib, Qorin disarankan untuk segera menghubungi pusat bantuan seperti  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A).  P2TP2A dapat  memberikan  bantuan  berupa  medis,  konseling  hingga  tempat  perlindungan  sementara bagi  korban  kekerasan.  Selanjutnya  Qorin  disarankan  untuk  dapat  membicarakannya  kepada orang  terdekat  agar  dapat  memberikan  dukungan.  Kemudian  Qorin  disarankan  juga  untuk meminta  bantuan  kepada  organisasi  maupun  LSM  yang  berfokus  pada  isu  kekerasan  dalam rumah tangga, agar dapat memberikan dampingan hukum dan memahami hak-hak dari korban akibat  kekerasan.  Lalu  Qorin  direkomendasikan  untuk  dapat mengetahui  berbagai hak  korban dalam  kasus  kekerasan.  Namun  yang  seharusnya  menjadi  prioritas  adalah  keselamatan  Qorin dengan cara menemui berbagai pusat bantuan.
Selain bertanya kepada platform Chat GPT, penulis juga menanyakan pertanyaan serupa kepada  platform  Perplexity.  Platform  Perplexity  menyarankan  Qorin  untuk  mencari  tempat yang  aman.  Langkah  selanjutnya  yang  disarankan  Perplexity  adalah  dengan  menghubungi Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Qorin diarahkan untuk membuat laporan kepada polisi  mengenai  kekerasan  yang  terjadi.  Setelah  itu,  hendaknya  Qorin  berkonsultasi  dengan pengacara, agar dapat memahami proses hukum perceraian karena tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  Kemudian  Qorin  direkomendasikan  untuk  dapat  mengajukan permohonan  perceraian  setelah  kondisi  mental  telah  siap.  Perplexity  juga  mendeskripsikan kronologi  persidangan  perceraian  yang  akan  dihadapi,  mulai  dari  kehadiran,  argumen,  dan bukti dalam persidangan.  Perplexity mengarahkan Qorin untuk dapat membuktikan kekerasan dengan berupa laporan polisi, saksi, bukti fisik, maupun dokumen lain  yang dinilai berkaitan. Bukti  dapat  menguatkan  argumentasi  Qorin  dalam  gugatan  perceraian.  Qorin  kemungkinan besar  akan  mendapat  hak-haknya,  berupa  pembagian  harta,  nafkah,  hak  asuh  anak,  dan  hak lainnya.
Berdasarkan  jawaban  yang  disajikan,  Penulis  tertarik  dengan  rekomendasi  platform Perplexity  terkait  pertimbangan  perceraian.  Dengan  tetap  memposisikan  diri  sebagai  Qorin, Penulis kembali bertanya:
“Saya  seorang  muslim,  bagaimana  cara  mengakhiri  perkawinan  saya  tersebut,  jika saya hidup di Indonesia?”
Platform  Chat  GPT  menyarankan  kepada  Qorin  untuk  mengkonsultasikan permasalahannya  kepada  ahli  hukum  atau  seorang  pengacara,  yang  dianggap  telah berpengalaman  dalam  menangani  permasalahan  hukum  keluarga  dan  perceraian.  Setelah  itu, Qorin  disarankan  untuk  melakukan  proses  mediasi,  namun  jika  mediasi  tidak  berjalan  lancar, maka  platform  Chat  GPT  menyarankan  Qorin  untuk  dapat  mengajukan  gugat  cerai  di Pengadilan  Agama  setempat.  Setelah  mendaftarkan  gugatan  cerai,  Pengadilan  Agama  akan menjadwalkan  sidang.Setelah  sidang  telah  terlaksana,  pengadilan  akan  mengeluarkan  surat putusan  cerai.  Jika  putusan  telah  diterbitkan,  maka  pernikahan  dianggap  berakhir  menurut
hukum  Islam.  Qorin  disarankan  agar  menunjukkan  putusan  tersebut  ke  Kantor  Catatan  Sipil setempat, agar dapat diproses secara administrasi negara.
Platform  Perplexity  menyarankan  jika  seorang  Muslim  dan  memiliki  keinginan  untuk mengakhiri  pernikahan  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  opsi  yang  tersedia,  diantaranya  dapat dilakukan  melalui  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama  pada  wilayah  Indonesia.  Aturan mengenai  pernikahan  muslim  ditetapkan  berdasarkan  hukum  Islam,  sehingga  Qorin  dapat mengajukan gugatan cerai melalui proses Pengadilan Agama. Namun dalam hal ini, prosesnya bisa  terbilang  rumit,  sehingga  dapat  disarankan  untuk  mencari  nasihat  hukum  sebelum mengambil langkah ini.
Berdasarkan  jawaban  tersebut,  penulis  kembali  bertanya  kepada  kedua  Platform tersebut:
“Bagaimana cara saya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dalam kasus tersebut?”
Platform Chat GPT menyarankan kepada Qorin untuk dapat mengkonsultasikan dengan pengacara  yang  sudah  berpengalaman  dalam  masalah  hukum  keluarga  dan  perceraian  di Pengadilan  Agama.  Selanjutnya  Qorin  disarankan  untuk  dapat  mengumpulkan  berbagai  bukti maupun  dokumen  pendukung  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  cerai.  Setelah  mengumpulkan berbagai  bukti  Qorin  disarankan  untuk  menyiapkan  permohonan  cerai  yang  berisi  pernyataan mengenai  alasan  perceraian,  data  diri  dan  pasangan,  serta  permintaan  untuk  mengabulkan gugatan  cerai.  Setelah  segala  persiapan  selesai,  Qorin  disarankan  untuk  mengajukan permohonan  cerai  ke  Pengadilan  Agama.  Namun  sebelum  melakukan  proses  persidangan, Pengadilan  Agama  akan  memberikan  mediasi  sebelum  memutuskan  perkara  cerai.  Setelah proses  mediasi  dilakukan,  namun  jika  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan,  maka  perkara  cerai akan  masuk  ke  tahap  persidangan.  Hingga  akhirnya  melakukan  proses  sidang,  dengan mempertimbangkan semua bukti untuk dapat mengeluarkan putusan mengenai gugatan cerai.
Selain bertanya kepada Platform Chat GPT, penulis juga menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Platform Perplexity. Platform Perplexity menyarankan Qorin untuk menyiapkan surat gugatan cerai yang berisi informasi pribadi dan suami, serta alasan melakukan perceraian, hingga permintaan terkait hak asuh anak, nafkah, maupun proses pembagian harta. Setelah itu Qorin dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Setelah mengajukan gugatan cerai pengadilan  akan  menjadwalkan  sesi  mediasi.  Namun  jika  proses  mediasi  tidak  berhasil  maka pengadilan akan menjadwalkan persidangan. Setelah melakukan persidangan, pengadilan akan mengeluarkan  putusan  mengenai  perceraian.  Jika  pengadilan  mengabulkan  cerai,  Qorin  akan menerima surat cerai.

## Komparasi dan Validasi Penelitian
Berdasarkan pertanyaan pertama, dapat diketahui platform Chat GPT lebih menekankan kepada  Qorin  untuk  menyelesaikan  perkaranya  melalui  ranah  pidana.  Namun  ketika  penulis bertanya  kembali  dengan  pertanyaan  yang  sama,  platform  Chat  GPT  memberikan  jawaban yang  sedikit  berbeda.  Dalam  jawaban  kedua,  dapat  ditemukan  adanya  unsur  pertimbangan dalam  mengajukan  gugatan  perceraian.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  bertanya  kembali kepada Platform Chat GPT sebagai proses validasi. Dalam jawaban ketiga, Chat GPT tidak lagi mencantumkan  pertimbangan  gugatan  cerai.  Berbeda  dengan  Chat  GPT,  Perplexity merekomendasikan  Qorin  untuk  menempuh  jalur  pidana  maupun  perdata.  Sehingga  Qorin diminta  untuk  menuntut  suami  secara  pidana  karena  telah  melakukan  tindak  pidana  KDRT. Selain itu, Qorin juga disarankan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama agar  hubungan  pernikahan  dengan  suaminya  dapat  berakhir.  Guna  melihat  konsistensi
Perplexity, penulis kembali mengajukan pertanyaan yang serupa sebanyak dua kali. Akan tetapi Perplexity  tetap  memberikan  jawaban  yang  sama  mengenai  kasus  Qorin  untuk  tetap mengajukan gugatan perceraian.
Platform  Chat  GPT  dan  Perplexity  memiliki  rekomendasi  yang  sama  kepada  Qorin dalam  upaya  perlindungan  non-litigasi.  Ia  diminta  untuk  mencari  tempat  perlindungan  yang aman, agar kondisi fisik dan emosionalnya tetap stabil. Tempat perlindungan dalam perkara ini dapat  berupa  peran  dari  pihak  keluarga maupun  kerabat  dekat  yang  dapat  memastikan  bahwa Qorin mendapatkan jaminan keselamatan. Setelah itu, Qorin berhak untuk mendapatkan proses pemulihan dalam segi kesehatan fisik dan mental. Platform Chat GPT dan Perplexity seringkali merekomendasikan  Qorin  untuk  menghubungi  pengacara,  guna  mendapatkan  gambaran mengenai kasus hukum.
Perplexity membuat saran yang menarik kepada Qorin, Ia berupaya menyadarkan Qorin untuk untuk mencari sebanyak mungkin  bukti kekerasan yang dapat memperkuat argumentasi di  Persidangan.  Tentunya  itu  merupakan  sesuatu  yang  dapat  dikatakan  progresif,  sebab permasalahan  utama  dalam  pembuktian  pidana  maupun  perdata  biasanya  dikaitkan  dengan validitas bukti yang dapat termakan waktu. Rekomendasi pengumpulan bukti dapat ditemukan dalam jawaban  Perplexity mengenai pertanyaan pertama. Platform Chat Gpt baru mengatakan eksistensi bukti ketika menjawab pertanyaan ketiga.
Kedua  platform  menjawab  pertanyaan  kedua  dengan  menegaskan  bahwa  Pengadilan Agama  merupakan  ranah  peradilan  yang  tepat  dalam  penyelesaian  gugatan  cerai  Qorin. Informasi  kedua  platform  sesuai  dengan  Pasal  49  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  dan  hibah,  yang dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam,  hingga  wakaf  dan  shadaqah.” Jawaban  yang  diberikan oleh kedua platform tentunya sudah valid dan layak dipedomani.
Perihal  langkah  prosedural  di  pengadilan,  Perplexity  menyatakan  bahwa  penggugat cerai  harus  terlebih  dahulu  membuat  surat  gugatan  cerai,  sedangkan  Chat  Gpt  tidak mencantumkan informasi itu. Berdasarkan Pasal 131  HIR Surat  gugatan merupakan dokumen berfungsi  sebagai  dasar  hakim  dalam memeriksa, mengadili,  dan memutus  perkara-perkara  di bidang  keperdataan.  Dalam  surat  gugatan  harus  dilampirkan  data  diri  dan  alamat  dari  pihak yang  berperkara.  Alamat  pihak  digunakan  untuk  mengetahui  kompetensi  relatif  dari  gugatan cerai.  Menurut  Pasal  132  Ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam  perkara  cerai  gugat  mengharuskan penggugat  mengajukan  kasusnya  di  Pengadilan  Agama  yang  menaungi  yuridiksi  wilayah domisili  istri.  Perplexity  juga  selaras  dengan  ketentuan  tersebut,  dengan  menyebut  diksi  “di wilayah  anda”,  yang  berarti  bahwa  gugatan  cerai  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Agama    yang menaungi wilayah hukum Qorin (istri). Keterangan yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Chat GPT  dengan  mengatakan  bahwa  gugatan  perceraian  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama setempat. Chat GPT nampaknya memberikan deskripsi yang kurang begitu jelas, namun tidak dapat dikatakan salah.
Platform  Chat  GPT  Dan  Perplexity  memberikan  keterangan  yang  sama  mengenai kewajiban mediasi.  Mediasi  merupakan  langkah  yang  wajib  dilakukan  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa  perdata,  salah  satunya  dalam  hal  perceraian.  Ketentuan  mengenai  hal  itu  dapat ditemukan  dalam  Pasal  3  dan  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Peraturan  tersebut  secara  keseluruhan  menyatakan  mengenai
kewajiban mediasi terhadap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Terkait dengan perkara perceraian, proses perdamaian wajib untuk dilakukan di setiap persidangan. 23
Pasal  143  Ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mempertegas  upaya  perdamaian. Selama  suatu  perkara  belum  diputuskan,  maka  usaha  dalam  mendamaikan  dapat  dilakukan pada  setiap  proses  sidang  pemeriksaan.  Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  tersebut, hal ini ternyata sesuai dengan asas yang telah dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu “asas  wajib  mendamaikan”.  Asas  tersebut  wajib  dipedomani  oleh  para  hakim  yang  sedang menangani  perkara.  Asas  kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang  berperkara telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. 24
Deskripsi  prosedural  yang  hampir  sama  juga  terlihat  dalam  tahap  persidangan  dan putusan sidang. Namun keduanya tidak menjelaskan secara detail tahap persidangan yang harus dilewati. Penulis mencoba untuk menggali lebih jauh kemampuan Chat GPT dalam menyajikan informasi  tahap  persidangan  secara  lengkap,  dengan  sebuah  pertanyaan  “tahap  persidangan cerai gugat secara lengkap”. Chat GPT  menginformasikan tahap persidangan sebagai berikut: konsultasi hukum, pengajuan gugatan, pemberitahuan ke tergugat, proses penyelesaian melalui mediasi atau semacamnya, persidangan, pembuktian, putusan, dan banding jika ada.
Selanjutnya  penulis  juga  menanyakan  hal  yang  serupa  kepada  Platform  Perplexity. Lantas Perplexity dapat menjawab secara detail. Tahapan sidang dimulai dari mediasi (Pasal 7 ayat  1  Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan),  pembacaan  surat gugatan, jawaban tergugat penggugat (Pasal 158 ayat (1) RBg), replik penggugat (Pasal 132A HIR),  duplik  tergugat  (Pasal  132B  HIR),  pembuktian  (Pasal  137  HIR),  kesimpulan, musyawarah hakim (Pasal 161 HIR), dan diakhiri dengan pembacaan putusan.
Berdasarkan  kedua  pernyataan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa jawaban yang diberikan oleh platform Chat GPT berbeda jauh dengan jawaban Perplexity, akan tetapi  keduanya  memiliki  esensi  yang  sama  terkait  proses  persidangan.  Platform  Chat  GPT terkesan  memberikan  jawaban  yang  dinilai  general  dan  kurang  spesifik,  bahkan  terkadang dipandang  kurang  tepat.  Salah  satunya  terkait  dengan  penyerahan  hasil  putusan  percerain  ke Kantor  Catatan  Sipil.  Padahal  salinan  putusan  akta  cerai  hendaknya  diserahkan  ke  Kantor Urusan  Agama.  Hal  itu  sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  Kantor  Urusan agama berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Potensi  Pemanfaatan Artificial  Intelligence Berbasis Chatbot Sebagai  Pemberi  Bantuan Hukum Gratis
Perplexity  dan  Chat  Gpt  tidak  menjadi  bagian  dari Artificial  Intelligence yang  secara khusus  berkaitan  dengan  bimbingan  hukum.  Oleh  karena  itu,  keakuratan  jawaban  yang diberikan  tentu  dapat  dimaklumi.  Namun,  pola Artificial  Intelligence berbasis chatbot dapat dimanfaatkan untuk merancang sebuah sistem kepakaran yang berfungsi khusus membimbing masyarakat awam dalam berhukum dengan menggantikan peran pengacara manusia. Artificial Intelligence memuat  sistem  kepakaran  yang  berisi  simulasi  perilaku  manusia  atau  lembaga tertentu  dalam  menunaikan  suatu  pekerjaan.  Sistem  kepakaran  yang  demikian  berisi  segenap pengetahuan  yang  telah  diatur  oleh  perancang. 25 Jika  dikaitkan  dengan  pengganti  peran
23 Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  Cet.  V  (Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, 2004)
24 M.  Yahya  Harahap  . Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No.  7  Tahun  1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
25 “Widodo Budiharto Dan Derwin Suhartono, 2014, Artificial...  - Google Scholar,” accessed November 10, 2023.
pengacara  hukum  keluarga, Artificial  Intelligence dapat  dirancang  untuk  membimbing masyarakat  dalam  berhukum,  sebagaimana  simulasi  penggunaan  Perplexity  dan  Chat  Gpt  di atas.
Sistem pakar adalah sebuah prosedur atau model yang direpresentasikan dalam domain tertentu guna menciptakan suatu sistem pemecahan masalah yang setara dengan keahlian pakar manusia. Selain itu, sistem pakar yang telah dirancang dapat meniru kemampuan pengambilan keputusan  seorang  ahli  dalam  bidang  tertentu.  Pemrosesan  sistem  pakar  dalam  kecerdasan buatan  berbeda  dengan  komputer  konvensional.  Jika  komputer  konvensional  hanya  dapat memproses  data  yang  telah  dimasukkan  secara  komprehensif,  maka  sistem  pakar  dapat memproses  pengetahuan  secara  teoritis  maupun  praktis,  bahkan  dapat  menambah  sudut pandang pemahaman terhadap suatu objek pengetahuan.
Apabila  ditarik  dari  penjelasan  di  atas,  sistem  pakar  dapat  diciptakan  secara  khusus untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  awam  dalam  berhukum  mandiri.  Akumulasi pengetahuan yang disediakan dalam sistem didasarkan atas informasi kepakaran dalam bidang hukum  keluarga.  Sistem  kepakaran  yang  menjadi  bagian  dari AI akan  dapat  membantu masyarakat  untuk  mengakses  hukum  secara  mudah.  Terlebih,  hukum  memiliki  rumusan  dan definisi yang eksklusif,  sehingga tidak dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya.  Arah dari pemanfaatan AI berbasis chatbot bertujuan untuk mengimplementasikan akses masyarakat terhadap proses peradilan mudah dan berbiaya ringan.
Potensi AI dalam  menggantikan  peran  manusia  dirasa  tepat  karena  mengacu  pada karakteristik khusus, diantaranya: 26
a. Kinerja Tinggi (high performance)
b. Waktu respon yang cukup (adequate Response Time)
c. Keandalan yang baik (good reliability)
d. Kemampuan dipahami (understandable)
AI memiliki  beberapa  kelebihan  yang  dapat  dilihat  secara  mudah.  Jika  kelebihan tersebut direlasikan dengan pemberi bantuan hukum keluarga, maka:
a. Peran  Ganda:  Sistem  pakar  dalam  lingkup AI dapat  berperan  sebagai  konsultan, instruktur,  atau  mitra  kerja.  Pemberian  bantuan  hukum  oleh AI dapat  menjamin masyarakat  mendapat  konsultasi  dan  bimbingan  mengenai  aspek  teoritik  maupun praktik dalam menghadapi perkara hukum keluarga
b. Ketersediaan pengetahuan: AI memiliki ketersediaan pengetahuan yang mudah diakses oleh  masyarakat.  Sepanjang  masyarakat  memiliki  akses  internet  yang  cukup,  mereka dapat mendapat pengetahuan mengenai hukum keluarga secara gratis.
c. Biaya  ringan:  Fitur chatbot  AI yang  tidak  dikomersialisasikan  akan  membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara gratis.
d. Fleksibilitas pengetahuan: Database sistem kepakaran AI selalu dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jika ada revisi sebuah peraturan, pengelola hanya tinggal memasukkan ketentuan hukum yang baru, beserta logika hukum yang berkaitan.
Jika mengacu pada potensi penggunaan AI sebagai pemberi bantuan hukum gratis, maka pembahasan  tersebut  ditujukan  untuk  mengembangkan  manfaatnya  dalam  bentuk  pembuatan platform digital yang menjadi rujukan masyarakat dalam berhukum. Masyarakat dapat dengan mudah bertanya secara langsung kepada platform ketika ingin mengetahui sebuah pengetahuan tentang hukum keluarga, baik sebagai tambahan informasi atau panduannya dalam mengajukan perkara  di  pengadilan.  Mereka  hanya  tinggal  bergerak  sesuai  dengan  panduan  sistem,  tanpa
26 “Widodo Budiharto Dan Derwin Suhartono, 2014, Artificial... - Google Scholar.”
perlu  bersusah  payah  untuk  mengeluarkan  tenaga  dan  biaya  yang  lebih  dengan  membayar pengacara manusia.

## Gambar 1 Penyertaan Referensi Gagasan dalam  Perplexity
Guna  membuat  suatu  platform,  referensi  dari  beberapa  sistem  yang  telah  bekerja tentunya  menjadi  suatu  hal  yang  harus  dipertimbangkan.  Berdasarkan  dua  model chatbot  AI yang menjadi objek uji coba penulis, nampaknya Perplexity menjadi sistem yang cocok untuk diadopsi  dalam  pembuatan chatbot  AI berbasis  bantuan  hukum  keluarga.  Perplexity  selalu memberikan  referensi  atas  informasi  yang  telah  diberikan.  Hal  itu  merupakan  suatu  yang penting, mengingat hukum adalah suatu pengetahuan yang didasarkan atas pasal-pasal. Dalam skemanya,  ketika chatbot bantuan  hukum  memberikan  suatu  gagasan,  maka  itu  dapat disandarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku.
Gambar 2 Tawaran Pertanyaan Turunan oleh Perplexity kepada Pengguna
Selain  itu,  Perplexity  selalu  menawarkan  pertanyaan  turunan  dari  pertanyaan  utama yang  ditanyakan  oleh  pengguna.  Pertanyaan  turunan  ini  berfungsi  untuk  memandu  pengguna dalam  pencarian  informasi  secara  lebih  komprehensif.  Fitur  ini  juga  penting  untuk  diadopsi, karena  masyarakat  “awam”  tidak  selalu  dapat  mengajukan  pertanyaan  lanjutan,  apalagi mengenai  permasalahan  hukum.  Pada  aspek  inilah  muncul  unsur  bimbingan (guidance) yang menjadi  kelebihan  dari  pengacara  manusia.  Jika  kemampuan  itu  dapat  dimunculkan  -sesuai dengan  bentuk  adopsi-  maka  bukan  tidak  mungkin,  pengguna  akan  dapat  menangani  perkara mereka sendiri di pengadilan, dengan bimbingan yang sistematis melalui chatbot AI . Basis data (database) menjadi hal yang tidak kalah penting. Dalam chatbot AI , database memungkinkan chatbot memberikan  jawaban  yang  sesuai  dengan  pertanyaan  pengguna. 27 Meskipun chatbot  AI bisa  mengeksplor  pengetahuan  secara  mandiri  -dengan  integrasi  data google  misalnya-,  penanaman  basis  data  khusus  menjadikan  sistem  kepakaran  dapat  bekerja lebih maksimal. Urgensi jenis database juga dikemukakan oleh Zeineb Sefi, dkk, menurutnya jenis database yang dimasukkan berpengaruh besar terhadap output informasi chatbot . 28 Dalam konteks  hukum  keluarga, database yang  dapat  dimanfaatkan  dapat  berupa:  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dll.  Penelitian  yang  relevan mengenai  hukum  keluarga  juga  dapat  ditambahkan  guna  menguatkan  logika  hukum  terhadap pasal yang berkaitan.

## KESIMPULAN
Chat Gpt dan Perplexity begitu baik dalam menjawab persoalan mendasar terkait gugatan per- ceraian,  seperti  kewenangan  relatif  dan  absolut  pengadilan.  Ketika  keduanya  disodorkan  per- tanyaan yang memerlukan pengetahuan lanjutan dan detail, maka jawaban yang diberikan tidak memuaskan,  bahkan  terkesan  mengada-ada.  Namun,  secara  keseluruhan  Perplexity  dianggap lebih  kredibel  daripada  Chat  Gpt  dalam  menjawab  persoalan  hukum  keluarga  seputar  per- ceraian. Meskipun demikian, kedua platform dianggap tidak layak untuk dijadikan acuan bimb- ingan prosedural bagi masyarakat yang akan melakukan gugatan secara mandiri di pengadilan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  untuk  membuat  suatu  platform  serupa  yang  secara  khusus  di- peruntukkan bagi masyarakat  yang ingin  mengakses pengetahuan hukum keluarga secara gra- tis, bahkan dapat membimbing mereka dalam mengajukan perkara di Pengadilan. Mengacu pa- da  keandalan  kedua  platform  dalam  menyampaikan informasi,  pola-pola  yang  disajikan  dapat diadopsi  untuk  mewujudkan  panduan  hukum  keluarga  digital.  Usaha  tersebut  bukan  hanya sekedar  penyampaian  informasi,  akan  tetapi  juga  masuk  dalam  kategori  pemberdayaan masyarakat  dengan  pengetahuan  hukum  agar  mereka  dapat  berhukum  secara  mandiri  dengan lebih percaya diri.

## REFERENSI
Lamarani,  Handri.  "Pemberian  Bantuan  Hukum  Pada  Masyarakat  Kurang  Mampu  Oleh Pemerintah." Lex Administratum 2, no. 3 (2014): 19-29.
27 Dimas Fajar Ramadhan, Sidik Noertjahjono, and Joseph Dedy Irawan, “Penerapan Chatbot Auto Reply Pada Whatsapp Sebagai Pusat Informasi Praktikum Menggunakan Artificial Intelligence Markup Language,” JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 4, no. 1 (September 1, 2020): 198–205, https://doi.org/10.36040/JATI.V4I1.2375.
28 Zeineb  Safi  et  al.,  “Technical  Aspects  of  Developing  Chatbots  for  Medical  Applications:  Scoping Review,” Journal  of  Medical  Internet  Research 22, no.  12  (December  1,  2020):  e19127, https://doi.org/10.2196/19127.
Mukti  Arto. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Cet.  V.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004.
Azizah,  SN.  “Akibat  Perceraian  Disebabkan  Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (Studi Kasus  Putusan  Nomor:  1098/Pdt.  G/2008/PA.  Dmk  Di  Pengadilan,”  2010. http://eprints.undip.ac.id/23738/.
“Chat Gpt: Memaksimalkan Potensi Artificial Intelligence Dalam Penggalian Ide Riset Ilmiah –  Riset  Dan  Karya  Ilmiah  Mahasiswa.”  Accessed  November  10,  2023. http://rkim.ub.ac.id/2023/04/05/research-101/.
Choi,  K.,  Hickman,  A.,  Monahan,  D., & Schwarcz  "Chatgpt  Goes  to  Law  School", Jounal  of Legal Education : 1-16. https://ssrn.com/abstract=4335905
Custers,  Bart  and Eduard  Fosch. Law  and  Artificial  Intelligence: Regulating AI  and  Applying AI in Legal Practice . Berlin: Spring-Verlag Berlin Heidelberg, 2022.
Fahrisi,  Rizki  Asharul.  “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Sebagai  Alasan  Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. " Digital Livrary UIN Khas: Tesis (2023).
Fajar  Ramadhan,  Dimas,  Sidik  Noertjahjono,  and  Joseph  Dedy  Irawan.  “Penerapan  Chatbot Auto Reply pada Whatsapp Sebagai Pusat Informasi Praktikum Menggunakan Artificial Intelligence  Markup  Language.” JATI:  Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Informatika 4,  no.  1 (September, 2020): 198–205. https://doi.org/10.36040/JATI.V4I1.2375.
Greenleaf,  Graham,  Andrew  Mowbray,  and  Philip  Chung.  “Building  Sustainable  Free  Legal Advisory  Systems:  Experiences  from  the  History  of  AI  &  Law.” Computer  Law  and Security Review 34, no. 2 (April, 2018): 314–26.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.02.007.
Guha,  Neel,  Daniel  E.  Ho,  Julian  Nyarko,  and  Christopher  Ré.  “LegalBench:  Prototyping  a Collaborative  Benchmark  for  Legal  Reasoning,”  September  13,  2022. http://arxiv.org/abs/2209.06120.
Hasyir,  I.,  "Perplexity  AI  vs.  Bing  Chat:  Which  AI  Search  Engine  Is  Better?", https://www.makeuseof.com/perplexity-ai-vs-bing-chat/ Accessed November 10, 2023.
Iu,  Kwan  Yuen,  and  Vanessa  Man-Yi  Wong.  “ChatGPT  by  OpenAI:  The  End  of  Litigation Lawyers?” Available at SSRN , 2023.
Jinzhe  Tan,  H.  Westermann,  and  Karim  Benyekhlef,  “ChatGPT  as  an  Artificial  Lawyer?,” AI4AJ@ICAIL , 2023. https://ceur-ws.org/Vol-3435/short2.pdf
Katz,  Daniel  Martin,  Michael  James  Bommarito,  Shang  Gao,  and  Pablo  David  Arredondo. “Gpt-4 Passes the Bar Exam.” Available at SSRN 4389233, 2023 . Accessed November 10, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4389233.
Harahap  M.  Yahya. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No.  7  Taun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Luz,
P.,
"Perplexity AI vs ChatGPT: Analysis for Improved NLP." https://neuroflash.com/blog/perplexity-ai-vs-chatgpt-a-comparative-analysis-for- improved-nlp/. Accessed November 10, 2023.
Safi, Zeineb, Alaa Abd-Alrazaq, Mohamed Khalifa, and Mowafa Househ. “Technical  Aspects of  Developing  Chatbots  for  Medical  Applications:  Scoping  Review.” Journal  of Medical Internet Research 22, no. 12 (December 1, 2020): e19127. https://doi.org/10.2196/19127.
Sapri Ali. “Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran Dalam Perspektif Hukum Islam.”
El-Faqih :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Hukum  Islam 4,  no.  2  (October  30,  2018):  1–23. https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.4.
“What  Is  Perplexity  AI  and  How  to  Use  It.”  Accessed  November  10,  2023.
https://allthings.how/what-is-perplexity-ai-and-how-to-use-it/.
Widodo  Budiharto  and  Derwin  Suhartono.  Artificial  Intelligence:  Konsep  dan  Penerapannya.
Jakarta: Penerbit Andi, 2014.
Wirda  Garizahaq.  "Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT_  Ditinjau Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan." Jurnal  Pilar Keadilan 1, no. 2 (Maret, 2022): 1-14.