Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1157 - 1166

## Partisipasi Lembaga Pemantau Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Utara

## Participation Of Monitoring Institutions In The 2019 Election In North Sulawesi Province
Boyke Richard Paparang (1)(*) , Ferry D. Liando (2) , Johny P. Lengkong (2)
1) Staf dan Peneliti pada Komisioner KPID Sulut
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: boyopopaparang@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Mei 2023

## ABSTRACT
This research aims to find out how the participation of election monitoring institutions by looking at issues in monitoring. The research was conducted from March to October 2022. This research is located in North Sulawesi Province,  to  see  the  extent  of  the  problems  that  exist  in  the  monitoring  process  of  general  election  institutions  in 2019.  The  research  took  a  qualitative  descriptive  method  in  order  to  provide  a  detailed  description  of  the phenomenon,  especially  the  participation  of  election  monitors  in  the  2019  elections  in  North  Sulawesi  Province. This  research  focuses  on  how  the  participation  of  election  monitors  in  the  2019  elections  in  North  Sulawesi Province by looking at issues in  monitoring.  Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation.  The  research  used  qualitative  research  data  analysis  techniques  that  are  commonly  used.  The results  showed  that  based  on  the  aspects  of  Money  Politics,  Campaign,  Quiet  Period,  Voting  Day,  Recapitulation Process, Election Accessibility Arrangements, and Voters List that they were able to carry out  their duties as they should and still needed to maintain coordination in order to create a good form of communication.
Keywords : participation; monitoring organization; election

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  partisipasi  lembaga  pemantau  pemilu  dengan  melihat isu-isu dalam pemantauan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2022. Penelitian ini berlokasi di Provinsi  Sulawesi  Utara,  untuk  melihat  sejauh  mana  permasalahan  yang  ada  dalam  proses  pemantauan  lembaga pemilihan  umum  di  tahun  2019.  Penelitian  mengambil  metode  deskrptif  kualitatif  agar  memberi  gambaran fenomena secara terperinci khususnya partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi  Utara.  Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana partisipasi  pemantau pemilihan umum  dalam pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  melihat  isu-isu  dalam  pemantauan.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  kegiatan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Penelitian  menggunakan  teknik  analisa  data  penelitian kualitatif  yang  lazim  penggunaannya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  berdasarkan  aspek  Politik  Uang,  Kampanye, Masa Tenang, Hari Pemungutan Suara, Proses Rekapitulasi, Penataan Aksebilitas Pemilu, dan Daftar Pemilih bahwa sudah  mampu  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  seharusnya  dijalankan  dan  masih  diperlukan  untuk  menjaga koordinasi agar tercipta bentuk komunikasi yang baik.
Kata kunci : partisipasi; lembaga pemantau; pemilihan umum
Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019….…………………….……(Boyke Paparang, Ferry Liando, Johny Lengkong)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hadirnya  lembaga  pemantau  pemilihan umum  atau  pemilu  umumnya  berasal  dari organisasi  masyarakat  sipil  yang  merupakan representasi  dari  masyarakat  itu  sendiri  dalam setiap  penyelengaraan  pemilihan  umum  dapat meminimalisir  kecurangan  dan  meningkatkan kepercayaan  terhadap  penyelenggaraan  pemilu dari masyarakat yang berdampak pada legitimasi proses bahkan hasil dari pemilu yang di selenggarakan.
Adapun  kegiatan  pemantauan  pemilihan umum yang di lakuakan adalah merekam setiap proses  penyelengaraan  pemilihan  umum  mulai dari  proses  program  dan  anggaran  yang  di rencanakan, proses penyusunan regulasi penyelenggaraan  pemilihan  umum;  penusunan daftar pemilih yang di awali dengan pemutahiran  daftar  pemilih;  pendaftaran  dan verifikasi  daripara  peserta  pemilihan  umum; penetapan  peserta  pemilihan  umum;  jumlah kursi  yang  di  tetapkan  dan  menetapkan  daerah pemilihan,  demikian  juga  dengan  proses pencalonan  anggota  dewan  pertwakilan  rakyat, dewan  perwakilan  daerah,  dewan  perwakilan rakyat  daear,  tingkat  provinsi,  dan  dewan perwakilan  rakyat  tingkat  kabupaten  dan  kota, dalam  masa  kampanye  pemilihan  umum,  pada saat  masa  tenang,  hari  pemungutan  suara, penetapan  hasil  pemilihan  umum  bahan  hingga pengucapan sumpah dan janji calon terpilih.
Kuantitas  pemantau  pemilihan  umum  di Indonesia  terus  megalami  peningkatan  yang signifikan  sejak  penyelenggaraan  pemilihan umum  pasca  reformasi,  pada  dua  pemilihan umum  terakhir  yakni  pemilihan  umum  tahun 2014 dan tahun 2019. Dimaan jumlahnya makin meningkat  yaitu  pada  tahun  2014  jumlah  14 lembaga  pemantau  tahun  2019  berjumlah  51 lembaga  pemantau  pemilihan  umum,  proses akreditasi  atau  pendaftaran  lembaga  pemantau pemilihan  umum  pada  pemilu  tahun  2019 merupakan  kewenangan  dari  BAWASLU,  di sulawesi  utara  sendiri  pada  pemilu  tahun  2019 sesuai  data  yang  mendaftar  di  BAWASLU Provinsi  SULUT  hanya  berjumlah  2  lembaga pemantau  yaitu  KMHDI  dan  GAS  MP,  hal  ini tentunya  sangat  kurang  jika  di  bandingkan
dengan  jumlah  lembaga  pemantau  yang terdaftar  secara  nasional  dan  juga  dalam beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan BAWASLU Provinsi SULUT terdapat lembaga pemantau  pemilihan  umum  yang  terundang seperti  pemantau  GMKI,  pemantau  GMNI, pemantau  PMII,  pemantau  HMI,  JPPR,  TePI, KIPP  dan  JaDI.  Kurangnya  jumlah  lembaga pemantau pemilu yang mendaftarkan diri secara resmi  di  Sulawesi  Utara  mengindikasikan berkurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan pemantauan.
Pada  pemilihan  umum  tahun  2019  di Provinsi  Sulawesi Utara  terdapat cukup  banyak pelanggaran pemilihan umum yang terinvetarisir  di  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi Utara,  antara  lain  politik  uang  hingga pelanggaran  netralitas  ASN,  bahkan  khusus pelanggaran netralitas ASN BAWASLU Provinsi  Sulawesi  Uatara  pasca  pemilu  2019 menangani  85  dugaan  pelangaran,  dengan rincian  81  kasus  merupakan  temuan  dari BAWASLU dan hanya 4 kasus yang bersal dari aduan  masyarakat,  hal  ini  di  indikasikan merupakan imlplikasi dari kurangnya keterlibatan masyarakat terlebih khusus lembaga  pemantau  pemilihan  umum  dalam melakukan  pemantauan  dan  edukasi  dalam menciptakan  pemilihan  umum  yang  jujur  dan adil  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Berdasarkan uraian  permasalahan  di  atas,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  partisipasi  lembaga  pemantau  dalam pemilihan  umum  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi Utara.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  untuk  mengetahui bagaimana partisipasi lembaga pemantau pemilihan  umum  dengan  melihat  isu-isu  dalam pemantauan.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat:
1. Aspek  keilmuan  dan  koteks  teoritis, penelitian  ini  diharapkan  memberikan sumbangsih  terhadap  berkembangnya  ilmu pengetahuan dan terlebih untuk pengembangan  ilmu  tata  kelola  pemilihan umum dalam aspek pemantauan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1157 - 1166
2. Secara  pribadi  memiliki  manfaat  untuk melatih  kemampuan  dalam  meakukan penulisan sebuah karya ilmiah dan pengaktualisasian diri dalam pengetahuan di lingkup pemilihan umum.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Maret hingga Oktober 2022. Penelitian ini berlokasi di Provinsi  Sulawesi  Utara,  untuk  melihat  sejauh mana  permasalahan  yang  ada  dalam  proses pemantauan lembaga pemilihan umum di tahun 2019.

## Jenis Penelitian
Penelitian  mengambil  metode  deskrptif kualitatif  agar  memberi  gambaran  fenomena secara terperinci khususnya partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Sugiyono (2012)  menyatakan,  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah (sebagai  lawannya  ialah  eksperimen),  dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  gabungan, analisis data bersifat induktif.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana  partisipasi  pemantau  pemilihan umum  dalam  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  dengan  melihat  isu-isu  dalam pemantauan,  berdasarkan  yang  dikemukakan oleh  Khoirunnisa et  al., (2015)  dalam  “Potret Partisipasi  Organisasi  Masyarakat  Sipil  dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014” yaitu:
1. Politik Uang,
2. Kampanye,
3. Masa Tenang,
4. Hari Pemungutan Suara,
5. Proses Rekapitulasi,
6. Penataan Aksebilitas Pemilu,
7. Daftar Pemilih.

## Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah orang  yang  di  anggap  kompeten  dalam memberikan informasi tentang Pemilihan umum  di  Sulawesi  Utara  terlebih  khusus berkaitan  dengan  judul  penelitian  yaitu  tentang Pemantauan Pemilihan Umum: 1. Ketua Bawaslu Sulawesi Utara
2. Ketua KPU Sulawesi Utara
3. Anggota TPD Sulawesi Utara
4. Presidium JaDI Sulut
5. Korprov TePI Sulut
6. GASSMP SULUT
7. KMHDI SULUT
8. Pegiat Kepemiluan
9. Masyarakat 2 Orang

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi,  (Sugiyono,  2012)  yaitu  proses pengambilan data dalam kegiatan penelitian,  dimana  dilakukan  pengamatan kondisi  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.  Teknik  ini  digunakan  untuk memperoleh  informasi  yang  jelas  tentang masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah.
2. Wawancara, (Sugiyono, 2012) adalah proses  percakapan  dengan  maksud  tertentu. Percakapan  ini  dilakukan  dua  pihak  berupa tanya  jawab  kepada  sejumlah  informan untuk  memperoleh  informasi  dan  gagasan yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian. Teknik wawancara adalah mendekati secara beradaptasi  dengan  pihak  terkait  penelitian ini  lalu  beradaptasi  untuk  mendapatkan informasi.
3. Studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  menelaah dokumen kegiatan yang berhubungan dengan penelitian (Moleong 2012).

## Teknik Analisis Data
Penelitian  menggunakan  teknik  analisa data penelitian kualitatif yang lazim penggunaannya, yang oleh ahli peneliti kualitatif  di  kembangkan  berdasarkan  konsep yang  telah  dibangun  oleh  Miles  dan  Huberman (1992).
Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019….…………………….……(Boyke Paparang, Ferry Liando, Johny Lengkong)
1. Reduksi  data,  diawali  dengan  memilih  hal- hal  yang  pokok  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting  terhadap  isi  dari  suatu  data yang  berasal  dari  lapangan,  sehingga  hasil reduksi  dapat  memberikan  gambaran  yang lebih tajam dari hasil pengamatan.
Langkah-langkah  reduksi  data:  membuat ringkasan,  pengkodean  kategori,  membuat catatan refleksi pemilihan data.
2. Display data, merupakan proses
menampilkan  data  secara  sederhana  dalam bentuk  kata-kata,  kalimat,  naratif,  tabel  & grafik sebagai dasar mengambil kesimpulan yang tepat.
3. Verifikasi  dan  kesimpulan  yaitu  simpulan- simpulan  yang  dibuat  dicek  kembali (diverifikasi)  pada  catatan  yang  dibuat  dan selanjutnya  membuat  kesimpulan  yang mantap. Simpulan merupakan proses penarikan  intisari  dari  data  yang  terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan  memiliki  data  yang  jelas.  Simpulan akhir  yang  dibuat  harus  relevan  dengan fokus  penelitian,  tujuan  penelitian  & temuan  penelitian  yang  sudah  dilakukan dalam pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Uang
Politik  uang  juga  menjadi  senjata  paling ampuh yang digunakan oleh para peserta pemilu agar bisa memenangkan suatu kontestasi politik yang  ada,  sehingga  ini  menjadi  tugas  penting bagi  penyelenggara  pemilu  dan  lembaga pemantau  pemilihan  umum  dalam  proses menghilangkan  politik  uang  pada  setiap berlangsungnya pemilu. Politik uang sering kali muncul  karena  kurangnya  pendidikan  politik dari  partai  politik  tertentu  terhadap  kadernya yang  bertarung  pada  setiap  pemilu  yang  ada. pada  proses  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  sendiri,  partisipasi  lembaga pemantau pemilihan umum terkait permasalahan politik  uang  yang sering muncul, dapat  dikataka  masih  kurang,  karena  dari lembaga  pemantau  sendiri  kurangnya  anggaran yang  menunjang,  dan  jika  didapati  ada  peserta pemilu  yang  menggunakan  politik  uang,  maka
itu  hanya  sebatas  usulan  pada  BAWASLU  dan tidak dapat memberikan sanksi yang lebih pada peserta pemilu tersebut, karena jikapun didapati masih  ada  politik  uang,  sering  kali  para lembaga pemantau ini kurang bukti yang kuat.

## Kampanye
Tentunya  dalam  proses  pelaksanaan kampanye  ini  harus  ada  kerjasama  yang  baik antara  peserta  pemilu,  penyelenggara  pemilu dan  juga  lembaga  pemantau  pemilihan  umum, dengan  tujuan  agar  bisa  mengevaluasi  apakah kampanye  pada  proses  pemilu  ini  berdasarakan asas  kampanye  atau  tidak.  Melihat  hal  itu tentunya  partisipasi  dari  lembaga  pemantau pemilihan  umum  dalam  ikut  mengawasi  proses kampanye  ini  sangat  dibutuhkan,  karena  sering kali  proses  kampanye  ini  dimanfaatkan  oleh beberapa  oknum  peserta  pemilu  untuk  bisa melakukan  pelanggaran-pelanggaran  pemilu ketika turun kemasyarakat, seperti politik uang, memberikan  berita  hoax  dan  mendoktrin  ASN untuk  tidak  netral.  Hal  ini  yang  menjadi  tugas penting  juga  untuk  para  lembaga  pemantau pemilu, karena dalam hal ini lembaga pemantau pemilu harus bekerjasama dengan penyelenggara  pemilu  agar  bisa  mengawasi bersama-sama  proses  kampanye  pada  saat pemilu berlangsung.

## Masa Tenang
Upaya  penyelenggara  pemilu  dan  juga lembaga  pemantau  pemilihan  umum  pada proses pemilu tahun 2019, agar menjaga situasi tetap  aman  dan  kondusif  pada  masa  tenang pemilu  2019  ditunjukkan  dengan  koordinasi dengan  lembaga  pemantau  pemilihan  umum dan  semua  pihak  yang  ingin  menjalan  proses pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  baik,  yaitu  dengan  melakukan  patroli politik  uang,  karena  sering  kali  politik  uang sering terjadi pada saat masa tenang berlangsung.  Dalam  hal  ini  juga  ada  beberapa lembaga  pemantau  pemilihan  umum  yang  ikut bekerjasama dalam proses penertiban agar masa tenang  pada  pemilu  2019  tetap  aman  dan kondusif, pada proses masa tenang pada pemilu tahun  2019  ini,  menunjukkan bahwa  partisipasi lembaga pengawas pemilu ini sangat dibutuhkan namun, memang lembaga pengawas
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1157 - 1166
pemilu  sendiri  pada  masa  tenang  ini  dalam melakukan  pengawasan  partisipatif,  masih  saja ada  kendala  yaitu  masalah  anggaran  yang  ada, dalam  hal  ini  belum  ada  anggaran  yang dikhususkan  untuk  para  lembaga  pemantau pemilihan umum.

## Hasil Pemungutan Suara
Indikator  ini  membahas  terkait  partisipasi lembaga  pemantau  pemilu  Provinsi  Sulawesi pada  proses  hasil  pemungutan  suara  di  pemilu 2019.  Pada  tahapan  pemilu  hasil  pemungutan suara merupakan salah satu tahapan yang sangat dibutuhkan  oleh  penyelenggara  pemilu  untuk bisa ikut melaksanakan pengawasan partisipatif. Karena  hasil  pemungutan  suara  ini  merupakan bagian  penentu  untuk  para  peserta  pemilu sehingga ditakutkan adanya pelanggaran pemilu maka  dari  itu  penyelnggara  pemilu  juga membutuhkan  kinerja  dari  lembaga  pemantau pemilu  untuk  bisa  ikut  mengawasi  proses  hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.
Melihat  hal  itu,  partisipasi  lembaga pemantau  pada  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  dinilai  masih  kurang,  hal  ini ternyata  disebabkan  oleh  kurangnya  anggaran khusus  untuk  para  lembaga  pemantau  dalam proses  ikut  melakukan  pengawasan  partisipatif pada  hasil  pemungutan  suara  ini.  Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi  Sulawesi  dinilai  masih  kurang  juga, dikarenakan  pada  proses  tersebut  semua masyarakat  sibuk  untuk  menggunakan  hak pilih,  kalaupun  memang  lembaga  pemantau melakukan  pengawasan partisipatif  pada proses hasil  pemungutan  suara,  itu  tidak  semua  TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini  di  sebabkan  oleh  karena  kurangnya  juga personel  dari  lembaga  pemantau  ini  untuk  bisa melakukan  pengawasan  pada  proses  hasil pemungutan  suara.  Padahal  dalam  proses pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara lembaga  pemantau  pemilu  sangat  dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan.
Maka  dari  itu  dalam  proses  partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi  Sulawesi  Utara  jika  ingin  pengawasan partisipatif  oleh  lembaga  pemantau,  tentunya harus ada anggaran khusus  untuk para  lembaga
pemantau  yang  ada,  dengan  tujuan  lembaga pemantau  pemilu  ini  bisa  dilihat  outputnya dalam proses pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan  suara  yang  ada.  Karena  hasil pemungutan  suara  ini  merupakan  bagian penentu  untuk  para  peserta  pemilu  sehingga ditakutkan  adanya  pelanggaran  pemilu  maka dari itu penyelnggara pemilu juga membutuhkan  kinerja  dari  lembaga  pemantau pemilu  untuk  bisa  ikut  mengawasi  proses  hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Melihat hal itu, peneliti melihat bahwa  partisipasi  lembaga  pemantau  pada pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan  oleh  kurangnya  anggaran  khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan  pengawasan  partisipatif  pada  hasil pemungutan suara ini.
Partisipasi  lembaga  pemantau  dalam pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  dinilai masih  kurang  juga,  dikarenakan  pada  proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan  hak  pilih,  kalaupun  memang lembaga  pemantau  melakukan  pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada  proses  hasil  pemungutan  suara.  Padahal dalam  proses  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  lembaga  pemantau  pemilu sangat  dibutuhkan  untuk  ikut  melakukan pengawasan.  Proses  pemilu  tahun  2019  di Provinsi Sulawesi Utara memang menjadi tugas semua  kalangan  masyarakat,  namun  dalam menunjang  proses  pengawasan  partisipatif tersebut  harus  ada  anggaran  yang  dapat menunjang dalam proses pengawasan partisipatif, minimal bisa memberikan kebutuhan  pangan  para  lembaga  pemantau dalam  menjalankan  tugas  lebih  khusus  untuk bisa  memantau  proses  pemilu  di  Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019.

## Proses Rekapitulasi
Pada  indiaktor  ini  peneliti  membahas terkait  partisipasi  lembaga  pemantau  pada tahapan  proses  rekapitulasi  dalam  pemilu  di
Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019….…………………….……(Boyke Paparang, Ferry Liando, Johny Lengkong)
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 lalu. Proses rekapitulasi  merupakan  hasil  penghitungan perolehan  suara  untuk  peserta  pemilu  yang  ada di  Provinsi  Sulawesi  Utara  mulai  dari  DPD  RI, DPR  RI,  DPRD  Provinsi  sampai  DPRD Kabupaten/Kota.  Pada  proses  rekapitulasi pemilu  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara menunjukkan  hanya  beberapa  saja  lembaga pemantau  yang  secara  aktif  memberikan informasi  pada  penyelanggara  pemilu,  untuk lembaga  pemantau  lainnya  belum  begitu antusias  dalam  proses  memberikan  informasi kepada  penyelenggara  pemilu.  Pada  proses rekapitulasi  yang  berjalan  pada  pemilu  tahun 2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  partisipasi lembaga  pemantau  yang  belum  bisa  berperan aktif disebabkan oleh anggaran yang belum bisa menunjang  untuk  lembaga  pemantau  dalam pemilu tahun 2019 lalu.
Melihat  hal  itu,  peneliti  melihat  bahwa partisipasi  lembaga  pemantau  pada  pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dinilai masih  kurang,  hal  ini  ternyata  disebabkan  oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau  dalam  proses  ikut  melakukan pengawasan  partisipatif  pada  hasil  pemungutan suara  ini.  Partisipasi  lembaga  pemantau  dalam pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  dinilai masih  kurang  juga,  dikarenakan  pada  proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan  hak  pilih,  kalaupun  memang lembaga  pemantau  melakukan  pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada  proses  hasil  pemungutan  suara.  Padahal dalam  proses  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  lembaga  pemantau  pemilu sangat  dibutuhkan  untuk  ikut  melakukan pengawasan.
Maka  dari  itu  dalam  proses  partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi  Sulawesi  Utara  jika  ingin  pengawasan partisipatif  oleh  lembaga  pemantau,  tentunya harus ada anggaran khusus  untuk para  lembaga pemantau  yang  ada,  dengan  tujuan  lembaga pemantau  pemilu  ini  bisa  dilihat  outputnya dalam proses pengawasan partisipatif pada hasil
pemungutan  suara  yang  ada.  Karena  hasil pemungutan  suara  ini  merupakan  bagian penentu  untuk  para  peserta  pemilu  sehingga ditakutkan  adanya  pelanggaran  pemilu  maka dari itu penyelnggara pemilu juga membutuhkan  kinerja  dari  lembaga  pemantau pemilu  untuk  bisa  ikut  mengawasi  proses  hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Melihat hal itu, peneliti melihat bahwa  partisipasi  lembaga  pemantau  pada pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan  oleh  kurangnya  anggaran  khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan  pengawasan  partisipatif  pada  hasil pemungutan suara ini.
Partisipasi  lembaga  pemantau  dalam pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  dinilai masih  kurang  juga,  dikarenakan  pada  proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan  hak  pilih,  kalaupun  memang lembaga  pemantau  melakukan  pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada  proses  hasil  pemungutan  suara.  Padahal dalam  proses  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  lembaga  pemantau  pemilu sangat  dibutuhkan  untuk  ikut  melakukan pengawasan.  Proses  pemilu  tahun  2019  di Provinsi Sulawesi Utara memang menjadi tugas semua  kalangan  masyarakat,  namun  dalam menunjang  proses  pengawasan  partisipatif tersebut  harus  ada  anggaran  yang  dapat menunjang dalam proses pengawasan partisipatif, minimal bisa memberikan kebutuhan  pangan  para  lembaga  pemantau dalam  menjalankan  tugas  lebih  khusus  untuk bisa  memantau  proses  pemilu  di  Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019.

## Daftar Pemilih
Indikator ini membahas tentang partisipasi  lembaga  pemantau  dalam  pemilu tahun  2019  di  Provinsi.  Daftar  pemih  tetap merupakan bagian terpenting pada pemilu tahun 2019,  karena  DPT  inilah  yang  menunjukkan berapa  jumlah  pemilih  yang  ada  di  Sulawesi
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1157 - 1166
Utara  pada  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi
Sulawesi. Mengenai partisipasi lembaga pemantau  terkait  DPT  yang  ada,  sejauh  ini sesuai hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan  bahwa  partisipasi  dari  lembaga pemantau  masih  kurang,  hal  ini  karena  belum ada  anggaran  khusus  yang  diberikan  pada lembaga  pemantau  yang  ada,  namun  ada beberapa  lembaga  yang  memberikan  informasi juga, dalam hal ini pihak penyelenggara pemilu tetap  terbuka  pada  lembaga  pemantau  yang meminta dokumen terkait DPT untuk melaksanakan  pemantau.  Dalam  hal  ini  hanya beberapa saja lembaga pemantau yang melakukan  tugas  dengan  baik,  hal  yang menyebabkan  tersebut  masih  sama  seperti indikator  di  atas,  yaitu  anggaran  yang  belum memadai  untuk  para  lembaga  pemantau  dalam proses  pengawasan  partisipatif.  Pengawasan partisipatif  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemantau  sendiri  terkait  DPT  tentunya  sangat dibutuhkan  oleh  penyelenggara  pemilu  yang pastinya  untuk  bisa  menunjang  penyelenggara pemilu  agar  terlaksananya  pemilu  yang  baik pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.
Proses pengawasan partisipatif oleh lembaga pemantau lebih tepatnya soal pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan  daftar  pemilih  tetap  untuk  seluruh pemilih  yang  ada.  Didalam  proses  pengawasan pemutakhirab  dan  penetapan  DPT  biasnya meliputi  proses  validasi  DPT  sementara  dan penetapan  DPT itu sendiri. Namun pada proses pemilu  yang  berlangsung  pada  tahun  2019  di Provinsi  Sulawesi  Utara  partisipasi  lembaga pemantau  dinilai  masih  kurang,  kalaupun  ada lembaga  pemantau  itu  hanya  sebagian  saja, padahal lembaga pemantau ini sangat dibutuhkan  pada  proses  DPT  terlebih  khusus proses pengawasan partisipatif pemutakhira dan penetapan  DPT  yang  ada  pada  pemilu  tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam proses pengawasan  daftar  pemlih  biasa  strategi  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  yaitu strategi  potensi  pelanggaran  dan  penindakan terhadap  dugaan  pelanggaran  hal  ini  yang menjadi  tugas  juga  dari  lembaga  pemantau untuk  bisa  membantu  penyelenggara  pemilu pada  proses  pengawasan  partisipatif  daftar pemilih.

## Penataan Aksebilitas Pemilu
Indikator ini membahas mengenai penataan aksebilitas pemilu dalam hal ini dilihat sejauh  mana  partisipasi  pengawasan  lembaga pemantau pada proses mengawasi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan  yang  menunjang  proses berjalannya  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara.  Dalam  hal  ini  tentunya partisipasi lembaga pemantau terkait kebutuhan-kebutuhan  pada  pemilu  tahun  2019 seperti  ketersediaan  TPS,  surat  suara,  dan  juga bilik pemungutan suara.
Dalam  hal  ini  tentunya  partisipasi  dari lembaga  pemantau  terkait  penataan  aksebilitas pemilu  dapat  dilihat  dari  pengawasan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemantau  pada  saat proses pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya  pada  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  terkait  partisipasi  lembaga pemantau  pada  penataan  aksebilitas  pemilu dapat  dilihat  dari  pengawasan  yang  dilakukan oleh lembaga pemantau pada proses pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara, walaupun memang tidak semua TPS yang dapat dipantau  oleh  lembaga  pemantau  dikarenakan anggaran  yang  belum  menunjang  lembaga pemantau, namun jika dilihat secara keseluruhan  upaya  dari  lembaga  pemantau terkait  penataan  aksebilitas  pemilu  dinilai bahwa  lembaga  pemantau  sudah  melaksanakan tugas  dengan  baik  dan  tentunya  sudah  sesuai dengan  kemampuan,  baik  dari  kemampuan ketersediaan  anggaran,  dan  juga  integritas  dari lembaga pemantau pada pengawasan partisipatif yang  dilakukan  pada  pemilu  tahun  2019  di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam hal  ini  juga  tentunya perlu adanya apresiasi  untuk  lembaga  pemantau  yang  ada  di Provinsi  Sulawesi  Utara,  karena  walaupun hanya  2  lembaga  pemantau  yang  terdaftar secara  administrasi  di  Bawaslu  Provinsi Sulawesi Utara, namun lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tetap melaksanakan  tugas  pengawasan  sesuai  dengan kapasitas,  walaupun  memang  dibatasi  dengan anggaran  yang  tidak  menunjang  yang  dimiliki oleh  lembaga  pemantau  pemilu.  Penataan aksebilitas  pemilu  di  Provinsi  Sulawesi  Utara juga dapat dikatakan tidak terlepas dari lembaga
Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019….…………………….……(Boyke Paparang, Ferry Liando, Johny Lengkong)
pemantau, walaupun memang partisipasi lembaga  pemantau  hanya  mendekat  pada  saat mendekati  pemilu  2019  berlangsung,  namun nyatanya  jika  dilihat  dari  partisipasi  lembaga pemantau  dapat  dilihat  partisipasi  lembaga sudah  ada  sejak  tahapan  pemilu  berlangsung, walaupun memang partisipasi lembaga pemantau hanya saat sosialisasi yang dilakukan oleh  para  penyelenggara  pemilu,  namun  dapat dilihat bahwa memang lembaga pemantau ingin selalu berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu berlangsung,  namun  memang  pengawasan partisipasi  lembaga  pemantau  yang  ada  di Provinsi  Sulawesi  Utara  dibatasi  dengan anggaran yang belum menunjang.
Tentunya  pada  pemilu  tahun  2019  di Provinsi  Sulawesi  Utara  terkait  partisipasi lembaga  pemantau  pada  penataan  aksebilitas pemilu  dapat  dilihat  dari  pengawasan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemantau  pada  proses pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara, walaupun memang tidak semua TPS yang dapat dipantau  oleh  lembaga  pemantau  dikarenakan anggaran  yang  belum  menunjang  lembaga pemantau, namun jika dilihat secara keseluruhan  upaya  dari  lembaga  pemantau terkait  penataan  aksebilitas  pemilu  dinilai bahwa  lembaga  pemantau  sudah  melaksanakan tugas  dengan  baik  dan  tentunya  sudah  sesuai dengan  kemampuan,  baik  dari  kemampuan ketersediaan  anggaran,  dan  juga  integritas  dari lembaga pemantau pada pengawasan partisipatif yang  dilakukan  pada  pemilu  tahun  2019  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dalam  hal  ini  juga tentunya  perlu  adanya  apresiasi  untuk  lembaga pemantau yang  ada di  Provinsi  Sulawesi Utara, karena  walaupun  hanya  2  lembaga  pemantau yang  terdaftar  secara  administrasi  di  Bawaslu Provinsi  Sulawesi  Utara,  namun  lembaga pemantau  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara tetap  melaksanakan  tugas  pengawasan  sesuai dengan  kapasitas,  walaupun  memang  dibatasi dengan  anggaran  yang  tidak  menunjang  yang dimiliki oleh lembaga pemantau pemilu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Melihat  fenomena  politik  uang  yang  sering muncul  pada  pemilu,  sejauh  ini  juga partisipasi dari lembaga pemantau pemilihan  umum  juga  dapat  dikatakan sudah melaksanakan tugas yaitu pengawasan partisipasi  sesuai dengan kemampuan,  baik  dari  sumber  daya, maupun  fungsi  sebagai  lembaga  pemantau pemilihan umum, namun dalam hal ini juga masih  banyak  didapati  beberapa  masalah dari  lembaga  pemantau  pemilihan  umum sendiri  ketika  melakukan  pengawasan partisipatif  seperti  politik  uang,  seperti belum  adanya  anggaran  khusus  untuk lembaga  pemantau  pemilu  dalam  proses melakukan pengawasan terkait politik uang, namun  lembaga  pemantau  pemilu  sendiri tetap  berusaha  semaksimal  mungkin  agar terciptanya  pemilu  yang  baik,  dan  lembaga pemantau  pemilu  sendiri  mengharapkan untuk  pemilu  pada  tahun  2024  politik  uang bisa  hilang  dan  tentunya  ini  butuh kerjasama  dari  penyelenggara  pemilu  dan juga partai politik yang ada.
2. Proses pelaksanaan kampanye ini harus ada kerjasama  yang  baik  antara  peserta  pemilu, penyelenggara  pemilu  dan  juga  lembaga pemantau  pemilihan  umum,  dengan  tujuan agar  bisa  mengevaluasi  apakah  kampanye pada  proses  pemilu  ini  berdasarakan  asas kampanye  atau  tidak.  Melihat  hal  itu tentunya  partisipasi  dari  lembaga  pemantau pemilihan  umum  dalam  ikut  mengawasi proses  kampanye  ini  sangat  dibutuhkan, karena  sering  kali  proses  kampanye  ini dimanfaatkan  oleh  beberapa  oknum  peserta pemilu  untuk  bisa  melakukan  pelanggaran- pelanggaran pemilu ketika turun kemasyarakat, seperti politik uang, memberikan  berita  hoax  dan  mendoktrin ASN untuk tidak netral.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1157 - 1166
3. Upaya  penyelenggara  pemilu  dan  juga lembaga  pemantau  pemilu  pada  proses pemilu  tahun  2019,  agar  menjaga  situasi tetap  aman  dan  kondusif  pada  masa  tenang pemilu 2019 ditunjukkan dengan koordinasi dengan lembaga pemantau pemilihan umum dan  semua  pihak  yang  ingin  menjalan proses  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  dengan  baik,  yaitu  dengan melakukan  patroli  politik  uang,  karena sering  kali  politik  uang  sering  terjadi  pada saat  masa  tenang  berlangsung.  Dalam  hal ini  juga  ada  beberapa  lembaga  pemantau pemilihan  umum  yang  ikut  bekerjasama dalam  proses  penertiban  agar  masa  tenang pada pemilu 2019 tetap aman dan kondusif, pada proses masa tenang pada pemilu tahun 2019  ini,  menunjukkan  bahwa  partisipasi lembaga  pengawas  pemilihan  umum  ini sangat dibutuhkan namun, memang lembaga pengawas pemilihan umum sendiri pada  masa  tenang  ini  dalam  melakukan pengawasan  partisipatif,  masih  saja  ada kendala  yaitu  masalah  anggaran  yang  ada, dalam  hal  ini  belum  ada  anggaran  yang dikhususkan  untuk  para  lembaga  pemantau pemilihan umum.
4. Partisipasi  lembaga  pemantau  pada  pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dinilai  masih  kurang,  hal  ini  ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini. Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut  semua  masyarakat  sibuk  untuk menggunakan hak pilih , kalaupun memang lembaga  pemantau  melakukan  pengawasan partisipatif  pada  proses  hasil  pemungutan suara,  itu  tidak  semua  TPS  bisa  dilakukan pengawasan  secara  langsung,  hal  ini  di sebabkan  oleh  karena  kurangnya  juga personel  dari  lembaga  pemantau  ini  untuk bisa  melakukan  pengawasan  pada  proses hasil pemungutan suara.
5. Proses rekapitulasi merupakan hasil penghitungan perolehan suara untuk peserta pemilu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara
mulai  dari  DPD  RI,  DPR  RI,  DPRD provinsi  sampai  DPRD  kabupaten/kota. Pada  proses  rekapitulasi  pemilu  2019  di Provinsi  Sulawesi  Utara  menunjukkan hanya  beberapa  saja  lembaga  pemantau yang  secara  aktif  memberikan  informasi pada  penyelanggara  pemilu,  untuk  lembaga pemantau  lainnya  belum  begitu  antusias dalam proses memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu. Pada proses rekapitulasi  yang  berjalan  pada  pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara, partisipasi  lembaga  pemantau  yang  belum bisa berperan aktif disebabkan oleh anggaran yang belum bisa menunjang untuk lembaga  pemantau  dalam  pemilu  tahun 2019 lalu.
6. Partisipasi  dari  lembaga  pemantau  terkait penataan  aksebilitas  pemilu  dapat  dilihat dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga  pemantau  pada  saat  proses  pemilu 2019  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Tentunya pada  pemilu  tahun  2019  di  Provinsi Sulawesi  Utara  terkait  partisipasi  lembaga pemantau  pada  penataan  aksebilitas  pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan  oleh  lembaga  pemantau  pada proses  pemungutan  suara  dan penghitungan suara,  walaupun  memang  tidak  semua  TPS yang dapat dipantau oleh lembaga pemantau dikarenakan anggaran yang belum menunjang  lembaga  pemantau,  namun  jika dilihat  secara  keseluruhan  upaya  dari lembaga pemantau terkait penataan aksebilitas  pemilu  dinilai  bahwa  lembaga pemantau sudah melaksanakan tugas dengan  baik  dan  tentunya  sudah  sesuai dengan  kemampuan,  baik  dari  kemampuan ketersediaan  anggaran,  dan  juga  integritas dari  lembaga  pemantau  pada  pengawasan partisipatif  yang  dilakukan  pada  pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran:
1. Dalam  hal  ini  terkait  politik  uang  pada pemilu  tahun  2019  di  Provinsi  Sulawesi Utara,  disarankan  untuk  lembaga  pemantau pemilihan  umum  agar  tetap  melaksanakan
Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019….…………………….……(Boyke Paparang, Ferry Liando, Johny Lengkong)
pengawasan partisipatif mengenai peredaran politik  uang  pada  saat  pemilu  berlangsung, karena  politik  uang  pada  saat  pemilu  2019 di  Provinsi  Sulawesi  Utara  sering  kali menjadi tradisi pada saat pemilu berlangsung,  maka  dari  itu  perlu  adanya pengawasan  khusus  terkait  politik  uang yang  sering  beredar  pada  pemilu  2019  di Provinsi Sulawesi Utara, karena masalah ini juga menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu maupun para lembaga pemantau. 2. Disarankan  juga  untuk  lembaga  pemantau pemilihan umum pada saat proses
kampanye berlangsung, ada baiknya melakukan
pengawasan partisipatif walaupun  memang  dari  lembaga  pemantau pemilihan  umum  sendiri  tidak  adanya anggaran  untuk  melakukan  pengawasan partisipatif  pada  saat  proses  kampanye berlangsung namun setidaknya dapat
mengawasi  proses  kampanye  ini  dengan baik,  karena  sering  kali  pada  tahapan  ini muncul beberapa pelanggaran pemilu karena  tidak  adanya  pengawasan  pemilu secara ketat untuk para peserta pemilu.
3. Disarankan  juga  untuk  lembaga  pemantau pada  saat  tahapan  masa  tenang  pemilu untuk  dapat  melakukan  koordinasi  yang lebih  dengan  para  penyelenggara  pemilu, karena  sering  kali  pada  tahapan  masa tenang  ini,  lebih  sering  menimbulkan pelanggaran  pemilu,  maka  dari  itu  butuh adanya kerjasama antara lembaga pemantau dan juga penyelenggara pemilu.
4. Pada  saat  proses  hasil  pemungutan  suara tentunya  para  penyelenggara  pemilu  harus menjalin komunikasi yang baik dengan para lembaga pemantau, karena pada tahapan ini walaupun penyelenggara pemilu di lengkapi dengan  undang-undang,  unsur  masyarakat yang terlibat, namun harus adanya pengawasan partisipatif dari lembaga
pemantau,  karena  pengawasan  partisipatif sangat  dibutuhkan  pada  proses  pemilu berlangsung.
5. Pada  proses  rekapitulasi  dan  daftar  pemilih tetap,  tentunya  dari  pihak  penyelenggara pemilu membutuhkan pengawasan partisipatif  dari  semua  lapisan  masyarakat, dengan  tujuan  agar  dapat  mengetahui  jika ada  kesalahan  teknis.  Dalam  hal  ini  juga tentunya butuh adanya pengawasan partisipatif  dari  lembaga  pemantau,  namun dari lembaga pemantau sendiri dihambatkan dengan  anggaran  yang  masih  kurang,  maka dari  itu  untuk  menunjang pengawasan yang dilakukan  oleh  lembaga  pemantau  harus adanya  anggaran  yang  menunjang  para lembaga  pengawasan  partisipatif  dalam melaksanakan  tugas  untuk  melakukan pengawasan  pada  pemilu  2019  di  Provinsi Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Khoirunnisa,  A.,  V.  Junaidi.,  &  Ibrohim.  2015 Potret  Partisipasi  Organisasi  Masyarakat Sipil  Dalam  Pemantauan  Pemilu  1999– 2014 . Kemitraan . Jakarta.
Miles, M. & M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.
Moleong,  L.J.  2012. Metodologi  Penelitian
Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  pendidikan pendekatan kuantitatif,  kualitatif dan  R&D . Penerbit Alfabeta. Bandung.