Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208

## PENGUJIAN SECARA SIMULTAN DAN PARSIAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
Padriyansyah 1) , Muhammad Said 2)
1, Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan
2, Dosen jurusan manajemen, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan
1) Email : padriyansyah@univ-tridinanti.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL
Submitted:
06/01/2021
Revised: 25/05/2021 Accepted: 27/06/2021
Online-Published: 30/06/2021

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  secara  simultan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang, 2) untuk mengetahui dan  menganalisis  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan secara  parsial  terhadap  belanja  modal  di  Pemerintah  Kota  Palembang. Populasinya  adalah  laporan pendapatan  asli  daerah, dana  perimbangan  dan belanja  modal  di  APBD  Pemerintah  Kota  Palembang.  Sedangkan  sampelnya adalah  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  dan  belanja  modal  di pemerintahan  Kota  Palembang    untuk  perbulan  selama  3  tahun  (36  bulan) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan metode purposive sampling. Teknik  penelitian  dilakukan  dengan  dengan  menggunakan  model  analisis regresi  berganda  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memperoleh gambaran  mengenai  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  terhadap variabel  dependen.  Hasil  penelitian  secara  parsial  H 1 diterima,  artinya pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.    H 2 diterima artinya  dana  perimbangan  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  belanja modal sedangkan secara simultan H 3 diterima artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal
Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal

## ABSTRACK
The objectives of this study are: 1) to determine and analyze the effect of local original income and balancing funds simultaneously on capital expenditures in the  Palembang  City  Government,  2)  to  determine  and  analyze  the  effect  of partial local revenue and balancing funds on capital expenditures in the City Government  Palembang.  The  population  is  the  report  of  local  revenue, balancing funds  and  capital  expenditures  in  the  Palembang  City Government APBD.  While  the  sample  is  local  revenue,  balancing  funds  and  capital expenditures  in  the  Palembang  City  government  for  a  month  for  3  years  (36 months) from 2015 to 2017 using the purposive sampling method.
The  research  technique  is  carried  out  by  using  multiple  regression  analysis model  which  aims to find  out  and  obtain  an  overview  of  how  much  influence the  independent  variable  has  on  the  dependent  variable.  The  results  of  the study  are  partially  accepted,  H1  means  that  local  revenue  has  an  effect  on capital expenditure. H2 is accepted, meaning that the balancing fund partially affects  capital  expenditures,  while  simultaneously  H3  is  accepted,  meaning that  regional  original  income  and  balancing  funds  simultaneously  affect capital expenditures.
Keywords: local revenue, balancing fund, capital expenditure

## A. PENDAHULUAN
Pendapatan  asli  daerah  adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Pendapatan  asli  daerah merupakan  tulang  punggung  pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan  ekonomi  diukur  dari  besarnya
kontribusi  yang  diberikan  oleh  pendapatan asli  daerah  terhadap  APBD,  semakin  besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan  asli  daerah  terhadap  APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Menurut Mardiasmo (2009:132)
“Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
retribusi  daerah  hasil  perusahaan  milik daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Dana  perimbangan  merupakan  dana yang  bersumber  dari  penerimaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan  disebut  juga  transfer  atau grants. Transfer  merupakan  konsekuensi  dari tidak  meratanya  keuangan  dan  ekonomi daerah.  Selain  itu  tujuan  transfer  adalah
mengurangi keuangan horizontal antar daerah,  mengurangi  kesenjangan  vertikal pusat-daerah,  mengatasi  persoalan efek pelayanan  publik  antar  daerah  dan  untuk menciptakan stabilitas aktivitas
perekonomian di daerah (Halim :2007).
Berikut  ini  alokasi  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Belanja Kota Palembang yaitu :
Tabel  1.  APBD  Kota  Palembang  Tahun
Anggaran2015– 2017
(dalam jutaan rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Modal 2015 2.287.016 2.644.843 1.099.140 2016 2.084.967 3.441.412 922.247 2017 2.784.967 2.262.707 906.693
Sumber : Laporan APBD Pemerintah Kota Palembang
Data pada
tabel 1. diatas
menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2017,  kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal cenderung  menurun.  Fenomona  ini  tentunya bertolak  belakang  dengan  kondisi  ideal  dari otonomi  daerah  dimana  pemerintah  daerah memiliki  kemampuan  keuangan  daerah  yang lebih  mandiri.  Kondisi  ini  sejalan  dengan Rudi  Hermawan  (2017)  yang  menyatakan bahwa kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan dari uraian latar belakang  diatas  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan  dana  perimbangan  secara  simultan terhadap  belanja  modal  di  Pemerintah  Kota Palembang, 2) Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan  secara  parsial  terhadap  belanja modal di Pemerintah Kota Palembang.
Adapun  kerangka  berpikir  dalam penelitian ini sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Adapun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17): “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) terdiri atas :
 Anggaran Pendapatan , terdiri dari :
 Pendapatan Asli Daerah
(PAD),  yang  meliputi  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 Bagian  Dana  Perimbangan yang  meliputi  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
 Lain-lain  pendapatan  yang sah  seperti  :  Dana  Hibah, Dana  Darurat,  Dana  Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah  lainnya,  Dana Penyesuaian  dan  Otonomi khusus,  Bantuan  Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah  Daerah  lainnya dan Pendapatan lain-lain.
 Anggaran  Belanja ,  yang  digunakan untuk  keperluan  penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
 Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima kembali,  baik  pada  tahun  anggaran yang  bersangkutan  maupun  tahun- tahun anggaran berikutnya.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan daerah yang
terdapat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari beberapa  sumber  pendapatan.Yang  pertama Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut  Halim (2007:96) : pendapatan asli daerahmerupakan semua  penerimaan  daerah  yangberasal  dari sumber ekonomi asli daerah.
Menurut  Undang-undang  No. 33  Tahun  2004  Pasal  1,Pendapatan  Asli Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  (otonom)  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan
desentralisasi. Jumlah perimbangan ditetapkan setiap tahun
anggaran dalam APBN

## Belanja Modal
Belanja  modal  yang  digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan  kesehatan,  peningkatan  kualitas pendidikan  dan perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya.  Ketika  masyarakat  merasakan pembangunan  fasilitas  ini  maka  dengan sendirinya akantumbuh kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  yang  akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan  asli  daerah.  Maka  dari  itu, anggaran  belanja  daerahakan  tidak  logis  jika proporsinya  lebih  banyak  untuk  kebutuhan belanja  rutin.  Menurut  Undang-Undang  No. 32  tentang  Pemerintahan  Daerah  dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :
1).  Belanja  Modal  Tanah,  2).  Belanja  Modal Peralatan  dan  Mesin,  3).  Belanja  Modal Gedung  dan  Bangunan,  4).  Belanja  Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5). Belanja Modal Fisik dan Lainnya.

## B. METODE PENELITIAN Sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  yaitu  di  peroleh  dari  artikel,  jurnal, dan  penelitian-penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  serta  APBD  Kota  Palembang 2015-2017.

## Populasi, Sampel, Sampling
Menurut “Sugiyono (2018:80) populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri  dari  objek/subjek  yang  mempunyai dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik  kesimpulannya”.  Sedangkan  sampel adalah  bagian  dari  kumpul  data  penelitian yang dimiliki populasi tersebut”.
Dalam  penelitian  ini  populasinya adalah  laporan  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan  dan  belanja  modal  di  APBD
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
Pemerintah  Kota  Palembang.  Sedangkan sampelnya  adalah  pendapatan  asli  daerah, dana  perimbangan  dan  belanja  modal  di pemerintahan  Kota  Palembang    untuk perbulan  selama  3  tahun  (36  bulan)  dari tahun  2015  sampai  tahun  2017  dengan metode  purposive  sampling,  yaitu  tehnik penentuan  sampling  dengan  pertimbangan tertentu.

## Teknik Penelitian
Teknik  penelitian  dilakukan  dengan dengan  menggunakan  model  analisis  regresi berganda  yang  bertujuan  untuk  mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai
seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga
analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + €
Keterangan : Y = Belanja Modal α = Konstanta X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Bagi Hasil €
= Variabel lain

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Berikut  ini  hasil  penelitian  yang dilakukan  secara  uji  F  (simultan)  dan  uji  t (parsial :
Tabel 2. Uji t
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -65.255 96.374 -.677 .502 Pendapatan Asli Daerah .356 .151 .290 2.362 .023 Dana Perimbangan .509 .123 .509 4.151 .000
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
Tabel 3. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 736787.531 2  368393.766 16.995 .000 b Residual 910405.269 42 21676.316 Total 1647192.800 44 a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah
Pembahasan Pengaruh  Pendapatan  asli  daerah  (X 1 ) terhadap Belanja modal (Y)
Hasil  penelitian  dibuktikan  pada pengujian yang telah dilakukan secara parsial dan  hasil  yang  diperoleh  yaitu  t  hitung  lebih besar  dari  t  tabel  (2.362  >  1,682)  dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,023 < 0,05) maka  H 1 diterima.  Artinya  pendapatan  asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian relevan yang dilakukan oleh Rudi Hermawan (2017),  yang  mengadakan  penelitian  pada pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Jawa  Tengah  yaitu  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap belanja  modal  (0,000  <  0,05)  dan  penelitian dengan  hasil  yang  sama  juga  dilakukan  oleh Bowo Setiawan (2013), yaitu pendapatan asli daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal (0,013  <  0,05).  Artinya,  pendapatan  asli daerah  yang  tinggi  dapat  meningkatkan belanja  modal  yang  semakin  besar  pula, demikian pula sebaliknya.
Belanja  modal  dapat  menunjukkan sinyal  bahwa  pemerintah  memiliki  prospek yang  baik  dan  pada  sisi  lain  belanja  modal memperkuat  posisi  pemerintahan  untuk mencari  tambahan  dana  dari  pasar  modal. Dengan  demikian  pendapatan  asli  daerah mutlak  diperlukan  untuk  pemerintah  apabila hendak mengeluarkan belanja modal. Pendapatan  asli  daerah  menggambarkan
kemampuan  pemerintah  mendapatkan  dana melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.  Sumber  Pendapatan  asli  daerah  dapat berbagai  macam  seperti  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah.
Pengaruh Dana Perimbangan (X 2 ) terhadap Belanja Modal (Y) Hal  ini  dibuktikan  pada  pengujian yang  telah  dilakukan  secara parsial  dan  hasil yang diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari t tabel  (4.151  <  1,682  dengan  signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka H 0 diterima.  Artinya  dana  perimbangan  secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.
Dengan  demikian  hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan Rudi  Hermawan  (2017),  dengan  signifikan lebih  besar  dari  0,05  (0,785  >  0,05)  yang menyatakan bahwa dana aperimbangan (dana bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana alokasi khusus) yang terlalu tinggi berdampak  pada  Belanja modal yang
semakin  kecil.  Jadi  hasil  penelitiannya menunjukan bahwa dana perimbangan berpengaruh  terhadap  belanja  modal  di pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  Provinsi Jawa  Timur.  Tetapi  hasil  Penelitian  ini  tidak sejalan  dengan    hasil  dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Bowo  Setawan  (2013), dimana  hasil  penelitiannya  tentang  dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
ditolak  artinya  tidak  berpengaruh  dengan signifikan di Provinsi Jawa Tengah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 )  dan  Dana Perimbangan (X 2 ) terhadap Belanja

## Modal (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  nilai dari total keseluruhan pendapatan asli daerah dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja modal Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan dari  Tahun  2015  sampai  dengan  2017  sama- sama  berpengaruh,  dan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  menunjukan bahwa  secara  simultan  pendapatan  asli daerah  dan  dana  perimbangan  berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Hasil  ini  dibuktikan pada uji F.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  uji F  memperoleh  nilai  F  hitung  sebesar  16,995 dengan  signifikansi  0,000.  Dari  penentuan  F tabel  diperoleh  nilai  3,220  dengan  signifikan 0,05.  Dari  hasil  tersebut  didapat  bahwa  nilai F  hitung  lebih  besar  dari  F  tabel  (16,995  > 3,220) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05
(0,000  <  0,05),  maka  H 1 diterima.  Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan  secara  simultan  berpengaruh terhadap belanja modal.
Hal  ini  sejalan  dengan  hipotesis yang  dinyatakan  oleh  peneliti  sebelumnya dari Rudi Hermawan (2017). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pendapatan asli  daerah,  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Dan  berbanding dengan  hasil  penelitian  dari  Bowo  Setiawan (2013). Hasil penelitianya menunjukan bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi  umum  terhadap  alokasilanja  modal ditolak  artinya  tidak  berpengaruh  dengan signifikan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
1. secara  parsial  nilai  t  hitung  lebih  besar dari  t  tabel  (2.362  >  1,682)  dengan signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  (0,023  < 0,05) maka H 1 diterima. Artinya pendapatan  asli  daerah  berpengaruh terhadap belanja modal.
2. secara  parsial  nilai  t  hitung  lebih  kecil dari  t  tabel  (4.151  <  1,682  dengan signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  (0,000 <  0,05)  maka  H 2 diterima.  Artinya  dana perimbangan  secara  parsial  berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Secara  simultan  nilai  F  hitung  sebesar 16,995  dengan  signifikansi  0,000.  Dari penentuan  F  tabel  diperoleh  nilai  3,220 dengan  signifikan  0,05.  Dari  hasil tersebut  didapat  bahwa  nilai  F  hitung lebih besar dari F tabel  (16,995 > 3,220) dengan  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05 (0,000  <  0,05),  maka  H 3 diterima. Artinya  pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Saran Untuk peneliti
selanjutnya diharapkan  dapat  menambah  periode  tahun penelitian  karena  periode  penelitian  ini terbatas  pada  tahun  2015-2017  agar  dapat lebih akurat di dalam  menganalisis Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  khususnya  di Sumatera Selatan.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Bowo Setiawan. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU)Terhadap  Alokasi  Belanja Modal (Studi  Kasus  Di  Kabupaten/
Kota  Jawa  tengah).  Artikel  Publikasi
Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah
Surakarta.
Halim. 2007. Anggaran Pendapatan Belanja . Jakarta: Salemba Empat .
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: CV Andi Offset Rudi Hermawan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA)
Terhadap  Belanja  Modal. (Studi kasus di Pemerintah Kabupaten/ Kota Di  Provinsi  Jawa  Tengah).  Publikasi Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol. 2, No. 2, hal. 76 – 82, Januari 2021 p-ISSN 2715 - 0208
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian .
Bandung : Alfabeta
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
Pasal 10 Tentang Pembiayaan
Pembangunan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999
Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah Berisikan Kebijakan Otonomi
Daerah.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah.
Undang-undang  Nomor  28  Pasal  1  Tahun 2009  Tentang  Jenis-jenis  Pajak Daerah.