INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2041-2053 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas atas Terjadinya Pelanggaran Kewajiban Lock-Up Saham dalam Proses IPO di Pasar Modal Indonesia
Alif Bainal Munthaha 1 ✉ , Elisatris Gultom 2 , Sudaryat 3
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: alif19015@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat  memperoleh  dana  melalui  penerbitkan  efek  salah  satunya  melalui  mekanisme  penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock- up  saham  dalam  proses  IPO.  Pada  pelaksanaannya,  kewajiban  tersebut  belum  sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah Kata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock-Up

## Abstract
The capital market has a strategic role in national economic development, namely as an alternative resource fund for companies and as an alternative instrument of investment for the public. Companies could  obtain  funds  through  the  issuance  of  securities,  one  of  which  is  through  a  public  offering mechanism or  Initial  Public  Offering (IPO). In practice, IPOs are often used as an  exit strategy for company insiders. Therefore, the Financial Services Authority stipulates the obligation to lock up shares in the IPO process. In its implementation, the obligation has not been fully implemented by the issuer and the insiders of the issuer, resulting in losses to minority shareholders. This study aims to determine the  lock-up  mechanism  in  the  Indonesian  capital  market  and  the  legal  protection  of  minority shareholders who are disadvantaged due to lock-up violations in the IPO process in Indonesia. This research  is  written  using  normative  juridical  research  methods,  namely  research  that  focuses  on existing legal norms by examining library materials or secondary data. The result of this research is that legal protection against minority shareholders due to lock-up violations can be carried out by repressive  protective  measures,  including  filing  a  lawsuit  for  compensation  or  the  disgorgement mechanism.
Keywords: IPO, Legal Protection, Lock-Up

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi nasional. Pasar  modal  menjadi  salah  satu  bidang  ekonomi  yang  terkan  dampak  positif,  dengan kemudahan akses informasi menimbulkan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di  pasar  modal  Indonesia.  Pasar  modal  memiliki  peran  strategis  dalam  pertumbuhan ekonomi nasional,  dimana pasar modal  menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan melalui penawaran umum, sehingga dapat digunakan untuk memperluas skala  operasional.  Perkembangan  pasar  modal  dapat  didukung  melalui  partisipasi masyarakat dalam kegiatan di pasar modal. Meningkatnya partisipasi masyarakat di pasar modal membawa dampak positif bagi berbagai pihak di pasar modal, antara lain emiten akan  semakin  berpotensi  besar  mendapatkan  dana  dan  bagi  masyarakat  berpotensi mendapatkan  keuntungan  atas  investasi  yang  dilakukan  melalui  emiten-emiten  tersebut (Rustiana & Ramdhani, 2022).
Penawaran umum menjadi salah satu mekanisme yang dapat dilakukan emiten untuk mendapatkan dana di pasar modal. Proses penawaran umum dikenal juga dengan istilah Initial  Public  Offering (“ IPO ”).  Penawaran  umum  merupakan  kali  pertama  saham -saham disuatu  perusahaan  dijual  kepada  masyarakat  umum  dan  diperdagangkan  dalam  pasar saham. Penawaran umum berpotensi menambah modal bagi perusahaan hingga berpotensi
meningkatkan  kapasitas  produksi,  serta  memperluas  pemasaran  produk  (Harahap, Hasibuan, & Candanni, 2020).
Penawaran  umum  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi,  Sebelum  era digital,  partisipasi  masyarakat  di  pasar  modal  seperti  membeli  saham  suatu  perusahaan membutuhkan cara manual yaitu datang secara langsung ke bursa, namun saat ini untuk membeli  saham,  masyarakat  hanya  cukup  membuka  akun  sekuritas  dan  dapat  membeli saham melalui gadget. Perkembangan ini berdampak pada peningkatan jumlah investor di pasar  modal  secara  signifikan.  Misalnya  pada  tahun  2022,  Berdasarkan  data  Kustodian Sentral  Efek  Indone sia  (“ KSEI ”)  tercatat  bahwa  investor  pasar  modal  di  Indonesia  telah mencapai  10  juta  investor  dimana  data  tersebut  diperoleh  dari  jumlah single  investor identification (SID) yang terdaftar di KSEI (Investor Pasar Modal Tembus 10 Juta, 2022).
Peningkatan jumlah investor pasar modal dan peningkatan pelaksanaan IPO di pasar modal  merupakan  hal  yang  positif  bagi  perkembangan  pasar  modal  Indonesia,  namun dibalik hal tersebut tentunya terdapat dampak negatif dimana peningkatan tersebut akan sejalan dengan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal hingga terjadinya kejahatan pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dan lainnya. Peningkatan jumlah perusahaan IPO tidak hanya menimbulkan reaksi positif,  maraknya  IPO  dikhawatirkan  disalahgunakan  oleh  pemilik  kepentingan  untuk menjadikan IPO sebagai exit strategy, seperti halnya dikemukakan oleh Helwege and Packer, bahwa di Amerika Serikat praktik IPO banyak dilakukan sebagai exit strategy bagi pemegang saham lama maupun venture capitalist (Arifin, 2010).
Di  Indonesia,  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  IPO  dijadikan  sebagai exit strategy diberlakukan ketentuan mengenai kewajiban lock-up saham yang diatur melalui Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  25/POJK.04/2017  tentang  Pembatasan  atas Saham  yang  Diterbitkan  Sebelum  Penawaran  Umum  (“ POJK  25/2017 ”). Lock  up  saham tersebut  merupakan  kewajiban  bagi  pihak-pihak  tertentu  termasuk  orang  dalam  emiten untuk tidak mengalihkan sahamnya dalam periode tertentu pada masa awal IPO.
Pada praktiknya, lock-up yang menjadi kewajiban bagi setiap emiten dan para orang dalamnya  belum  diimplementasikan secara keseluruhan. Seperti  kasus yang terjadi pada proses IPO PT Bersama Zatta Jaya Tbk ( “ZATA” ) dimana terjadinya penjualan saham pada masa lock-up oleh  PT  Lembur  Sadaya  Investama  (“ PT  LSI ”)  yang  merupakan pemegang saham  pengendali  ZATA.  PT  LSI  merupakan  salah  satu  pihak  yang  berkomitmen  dan berkewajiban melaksanakan lock-up selama 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif pada  bulan Oktober, sehingga berdasarkan hal tersebut PT LSI baru dapat  mengalihkan sahamnya mulai bulan Juni 2023. Pada kenyataannya, penjualan tersebut dilakukan pada
bulan Januari yang masih dalam pelaksanaan lock-up. Tindakan penjualan saham pada masa lock-up  merupakan  tindakan  yang  secara  tegas  dilarang  dilakukan  berkaitan  dengan pengaturan  kewajiban lock-up  berdasarkan  POJK  25/2017.  Tindakan  tersebut mengakibatkan penurunan nilai saham ZATA secara tidak wajar selama 16 hari perdagangan dengan  diikuti  penurunan  yang  signifikan  yaitu  sejumlah  -55%.  Atas  tindakan  tersebut diketahui investor retail atau pemegang saham minoritas tersangkut ARB berjilid-jilid dan berpotensi menimbulkan kerugian hampir Rp 50 miliar (CNBC Indonesia, 2023).
Kegiatan di pasar modal tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat dialami oleh investor maupun  pemegang  saham  minoritas,  risiko-risiko  tersebut  berpotensi  menimbulkan kerugian  khususnya  bagi  pemegang  saham  minoritas.  Dalam  rangka  melindungi kepentingan  pemegang  saham  minoritas  di  pasar  modal,  perlindungan  hukum  menjadi salah  satu  aspek  penting  dalam  terlaksananya  pasar  modal  yang  adil  dan  transparan. Perlindungan hukum berperan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak penguasa yang tidak sesuai aturan hukum. Pada bidang pasar modal, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi investor ataupun pihak lain yang melaksanakan kegiatan di pasar modal dari perbuatan curang ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang haknya dirugikan dimana perlindungan hukum merujuk pada perlindungan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi suatu entitas atau hak tertentu dari ancaman atau tindakan yang mungkin merugikan (Kansil, 1989).
Pemegang  saham  minoritas  menjadi  salah  satu  pihak  yang  paling  lemah  di  pasar modal,  sehingga perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal karena pada dasarnya pemegang  saham  minoritas  cenderung  kurang  diperhatikan  hak-haknya  (Butar-Butar, Sinaga, & Siambaton, 2018). Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat termasuk pemegang saham minoritas di pasar modal dan menjadi salah satu upaya  dalam  mengembalikan  hak-hak  pemegang  saham  minoritas  atas  terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan.
Penelitian artikel ini didasari oleh penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum pemegang saham di pasar modal oleh Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar, dan Kartikasari, yang  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  pemegang  saham  atas  terjadinya pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten yang mana artikel ini membahas hak-hak dan upaya hukum yang dapat dilakukan investor atas terjadinya pelanggaran pasar modal
berkaitan dengan kewajiban keterbukaan informasi publik. Perbedaan dengan penelitian ini ialah  pada  objek  penelitian,  dimana  dalam  penelitian  ini  objek  penelitian  spesifik  terkait pelanggaran  kewajiban lock-up  dalam  proses  IPO  (Widyastuti,  Abubakar,  &  Kartikasari, 2020).
Selain  itu,  Artikel  kedua  yang  menjadi  referensi  penelitian  ini  ialah  penelitian  oleh Mochammad  Aditia  Gustawinata,  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  atas  Kerugian Invesetor  melalui  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  dalam  Praktik  Manipulasi  Pasar”. Pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum atas terjadinya praktik manipulasi  pasar  dengan  memfokuskan  penelitian  terhadap  perlindungan  hukum  dalam bentuk  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  atas  terjadinya  pelanggaran  pasar  modal. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada objek penelitian dan jenis pelanggaran pasar modal yang dibahas. Pada penelitian  ini, peneliti  spesifik membahas terkait  pelanggaran kewajiban lock-up kemudian mengaitkannya dengan pengembalian keuntungan tidak sah sebagai  alternatif  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas  (Gustawinata, Lastuti, & Rahmawati, 2023) .
Tujuan  pada  penelitian  ialah  untuk  mengetahui  implementasi lock-up  saham  yang sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal dan menganalisis perlindungan hukum apa yang  dapat  diperoleh  pemegang  saham  minoritas  yang  dirugikan  atas  terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji antara lain: 1) Bagaimana implementasi kewajiban lock-up saham berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia?; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang potensial dirugikan atas terjadinya pelanggaran kewajiban lock-up dalam proses IPO di Pasar Modal Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang tersedia dengan pendekatan statute approach yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan adalah teknik yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data-data yang  ada  sehingga  dapat  diperoleh  proses  penyimpulan  dengan  menggunakan  cara berpikir argumentatif (Solikin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Lock-up Saham di Pasar Modal Indonesia
Pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  IPO  merupakan  salah  satu  ruang  lingkup kewenangan  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan  di  Indonesia. Kewenangan OJK tersebut tercantum di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2023  (selanjutnya  disebut  “ UU  OJK ”)  yang  menyebutkan  bahwa  OJK berwenang  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  pasar  modal,  keuangan  derivatif,  dan  bursa  karbon.  Berdasarkan peraturan tersebut maka pengaturan mengenai IPO merupakan salah satu kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas di pasar modal Indonesia.
Black’s Law Dictionary mendefinisikan IPO sebagai kegiatan perusahaan menawarkan saham  kepada  publik  untuk  pertama  kalinya.  IPO  merupakan  penawaran  pertama  efek ekuitas  perusahaan  kepada  publik  untuk  pertama  kalinya.  IPO  juga  dapat  didefinisikan sebagai proses penjualan saham pertama kali ke  publik atau masyarakat dan melakukan proses pencatatan saham tersebut di Bursa Efek. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (selanjutnya  disebut  “ UU  PM ”) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa penawaran umum adalah  kegiatan  penawaran  efek  yang  dilakukan  emiten  kepada  masyarakat  yang  diatur dalam UU PM dan peraturan pelaksananya. (Garner, 2009)
Dengan  diundangkannya  UU  OJK  maka  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan pasar modal termasuk dalam ruang lingkup OJK. Kewenangan pengaturan tersebut antara lain kewenangan untuk mengatur kegiatan di pasar modal, pihak yang melakukan aktivitas  di  pasar  modal  dan  produk  di  pasar  modal.  Wewenang  pengaturan  tersebut termasuk mengatur kegiatan, pihak, dan produk pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, OJK memiliki kewenangan pengawasan dalam pasar modal antara lain untuk melakukan tindakan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan  di  bidang  Pasar  Modal  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  5  UU  PM sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perkembangan IPO yang semakin pesat dan minat perusahaan untuk melakukan IPO yang  semakin  tinggi  menjadikan  IPO  sebagai  kegiatan  yang  harus  diawasi  oleh  OJK. Frekuensi IPO yang semakin tinggi menimbulkan potensi IPO yang tidak berkualitas semakin marak terjadi. Salah satu bentuknya yaitu IPO yang dijadikan sebagai exit strategy oleh para
orang dalam dan pemegang saham terdahulu. Hal tersebut menjadi salah satu tugas OJK untuk  mencegah  terjadinya  tindakan-tindakan  tersebut,  sesuai  dengan  tujuan  OJK  yaitu menciptakan kegiatan pasar modal yang adil dan transparan. Sebagai bentuk pencegahan IPO  dijadikan  sebagai exit  strategy  bagi  pihak-pihak  tertentu  OJK  mengatur  tentang kewajiban lock-up dalam proses pelaksanaan IPO. Kewajiban tersebut tercantum di dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  25/POJK.04/2017  tentang  Pembatasan  atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (selanjutnya disebut “ POJK 25/2017 ”).
Secara harfiah, lock-up diartikan  sebagai penguncian. Penguncian berasal dari kata kunci, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) Penguncian adalah  suatu proses, cara, ataupun perbuatan mengunci. Sehingga lock-up saham dapat diartikan sebagai proses mengunci  kepemilikan  saham  terhadap  pemegang  saham  dari  pemindahan  kepemilikan saham.  Pengertian  lain  mendefinisikan lock-up  sebagai  komitmen  yang  didasari  oleh perjanjian  antara underwriters  dengan  orang  dalam  perusahaan  dimana  manajemen, karyawan,  dan existing  shareholders  tidak  diperbolehkan  untuk  menjual  saham  mereka untuk periode waktu yang telah ditentukan (Achmadsyah, 2016).
Pada  praktiknya, lock-up  saham  telah  diatur  dan  diimplementasikan  oleh  berbagai negara di dunia. Dari benua Amerika, Amerika Serikat telah mengimplementasikan lock-up saham  di  berbagai  proses  IPO. Lock-up  saham  di  Amerika  Serikat  didefinisikan  sebagai perjanjian antara sekuritas dengan perusahaan yang mencakup komitmen untuk tidak menjual, menawarkan, menyepakati penjualan, melakukan short sale, menjaminkan atau melepaskan saham atau efek lain yang dapat dikonversi atau hak untuk dapat membeli saham untuk jangka waktu 180 hari setelah dimulainya penawaran umum. Lock-up saham sebagai bagian dalam proses IPO juga telah dilakukan di berbagai negara Eropa dan Asia, antara lain Inggris, Belanda, Prancis, hingga negara Asia seperti Hongkong, dan China. Setiap negara memiliki ketentuan lock-up  yang  berbeda  dalam  aspek  jangka  waktu  lock-up  dan  sifat  pelaksanaan  lock-up tersebut.
Di  Indonesia,  POJK  25/2017  menjadi  landasan  pelaksanaan  kewajiban lock-up  dalam proses  IPO.  Pengertian lock-up  saham  sendiri  tidak  didefinisikan  dengan  jelas  di  dalam peraturan tersebut maupun peraturan pasar modal manapun, namun eksistensi periode lock- up  saham  telah    diatur  melalui  Pasal  2  POJK  25/2017.  Ketentuan  tersebut  menyebutkan penerapan kewajiban lock-up selama 8 (delapan) bulan terhadap emiten maupun pihak lain yang  memperoleh  saham  dari  emiten  dengan  harga  di  bawah  harga  penawaran  umum perdana  saham  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  penyampaian  pernyataan pendaftaran  kepada  OJK.  Makna  dari lock-up  tersebut  ialah  bahwa  pihak-pihak  tertentu dilarang  mengalihkan  sebagian  ataupun  seluruh  kepemilikan  saham  tersebut  selama  8
(delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
Pada praktiknya, lock-up saham terbagi menjadi dua jenis lock-up antara lain:
1. Mandatory Lock-Up, lock-up yang dilakukan didasari oleh kewajiban lock-up yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mana di Indonesia yaitu melalui POJK 25/2017. Pihak  yang  melakukan mandatory  lock-up  yaitu  pemegang  saham  yang  memperoleh saham di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum  pernyataan  pendaftaran  efektif.  Periode  lock-up  ini  berlangsung  selama  8 (delapan) bulan dan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK 25/2017.
2. Voluntary  Lock-Up, lock-up  secara  sukarela merupakan  lock-up yang dilakukan  secara sukarela  oleh early  investors,  seperti  karyawan,  pemegang  saham  mayoritas,  maupun orang dalam lainnya. Para pihak yang melakukan lock-up jenis ini pada dasarnya tidak diwajibkan  untuk melakukan lock-up  saham, namun biasanya  lock-up  ini  didasari  oleh kesepakatan  pemegang  saham  dengan  emiten. Lock-up  jenis  ini  bertujuan  sebagai langkah emiten dan orang dalam untuk memberikan tanda atau sinyal bahwa IPO tersebut berkualitas, sehingga emiten dan orang dalam berani berkomitmen melaksanakan lock- up (Brav & Gompers, 2003).
Implementasi lock-up di Indonesia dilakukan oleh emiten dimulai pada tahapan awal persiapan  IPO.  Tahapan  persiapan  merupakan  tahapan  dimana  emiten  mempersiapkan segala  dokumen  yang  berkaitan  dengan  proses  penawaran  umum  sebelum  dilakukan penyampaian  pernyataan  pendaftaran  kepada  OJK.  Pada  tahapan  ini,  persiapan lock-up dilakukan emiten dengan melakukan pencatatan atas setiap perubahan kepemilikan saham ataupun  penerbitan  saham  selama  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  pernyataan penyampaian  pendaftaran  efektif  kepada  OJK.  Pada  tahapan  ini  juga  perusahaan  dapat melakukan RUPS untuk membahas pihak-pihak yang akan melaksanakan lock-up secara sukarela (Harahap A. S., 2011).
Setelah  tahapan  tersebut  dilakukan,  komitmen lock-up  wajib  dituangkan  di  dalam prospektus penawaran awal untuk dikirimkan kepada OJK sebagai dokumen pendukung dalam penyampaian  pendaftaran.  Sebagai  bagian  dari  pelaksanaan lock-up,  di  dalam  prospektus penawaran emiten juga wajib melaporkan setiap transaksi pemindahan atau penerbitan saham pada jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum  pernyataan efektif sebagaimana  tercantum di dalam  Pasal  3  POJK  25/2017.  Selain  itu,  implementasi lock-up  dilakukan  dengan mencantumkan  keterangan  yang  merinci  pelaksanaan lock-up  sebagaimana  dijelaskan  di dalam Pasal 4 POJK 25/2017.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan lock-up harus mencantumkan beberapa keterangan antara lain :
1. Nama pemegang saham bersifat ekuitas yang melaksanakan lock-up;
2. Jumlah efek bersifat ekuitas yang dimiliki;
3. Nilai  yang  diterima  oleh  emiten  sehubungan  dengan  penerbitan  efek  bersifat  ekuitas tersebut serta bentuk pembayaran dan metode penilaian;
4. Tanggal transaksi dan/atau tanggal pelaksanaan atau konversi dari efek bersifat ekuitas; dan
5. Rencana pengalihan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas oleh pihak tertentu (pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  atau  lembaga  yang  berwenang  melakukan  penyehatan perbankan) dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif menjadi efektif.
Selain  itu,  yang  terpenting  dalam  implementasi lock-up  saham  ialah  pada  tahapan setelah dilakukannya pencatatan oleh BEI, dimana pada tahapan tersebut emiten sudah dapat memperjual-belikan  sahamnya  di  bursa  efek.  Tahapan  ini  merupakan  tahapan  terpenting dalam  pelaksanaan lock-up.  Pada  tahapan  ini  pihak  yang  melaksanakan  lock-up  wajib menahan kepemilikan sahamnya. Pihak yang melaksanakan mandatory lock-up wajib untuk menahan sahamnya dan tidak mengalihkan kepemilikan saham dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif, sehingga apabila dikaitkan dengan kasus proses IPO ZATA pernyataan pendaftaran efektif dikeluarkan pada bulan Oktober, maka PT LSI dilarang mengalihkan sahamnya hingga bulan Juni.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Terjadinya Pelanggaran Lock-up Saham
Perlindungan hukum di pasar modal sudah ditegaskan di dalam UU PM. Perlindungan hukum  wajib  diberikan  oleh  negara  sebagai  hak  bagi  setiap  warga  negara  dalam penyelenggaraan  kegiatan  bernegara.  Pada  bidang  pasar  modal,  negara  memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan  perlindungan hukum kepada masyarakat di sektor pasar modal. Kewenangan tersebut diberikan melalui Pasal 6 UU OJK dimana OJK bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal.
OJK  memiliki  kewenangan  melakukan  pengawasan  dalam  hal  memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Secara preventif, berdasarkan Pasal 28 UU OJK, OJK memberikan perlindungan terhadap investor pasar modal dalam bentuk pencegahan antara lain pemberian edukasi kepada masyarakat, menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan  lain yang  dianggap perlu sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Secara  konkret,  perlindungan  tersebut dilakukan OJK secara rutin melalui berbagai sosialisasi dan edukasi tentang pengetahuan
dasar bidang pasar modal. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun secara daring, seperti contohnya sosialisasi edukasi pasar modal pada tahun 2022 dengan menghadiri  narasumber  dari  internal  OJK.  Sosialisasi  tersebut  dapat  dilakukan  secara langsung  oleh  OJK  maupun  melalui  perantara  lembaga  pendidikan  untuk  meningkatkan literasi pasar modal (Nurlita, 2022).
Selain  itu,  OJK  memberikan  perlindungan  kepada  investor  pasar  modal  dengan menyediakan  layanan  pengaduan  apabila  ditemukannya  tindakan  yang  dirasa  dapat berpotensi merugikan konsumen, dalam hal ini berpotensi merugikan investor pasar modal. Layanan pengaduan tersebut disediakan oleh OJK melalui telepon 157 atau investor dapat mengadukan  tindakan  yang  berpotensi  merugikan  investor  melalui  WhatsApp  di  nomor 081157157157 atau melalui e-mail konsumen@ojk.go.id (Sahita & Asrori, 2019).
Pengajuan  pengaduan  dilakukan  dengan  mengisi  formulir  pengaduan  yang disediakan oleh OJK yang berisi identitas pelapor berupa nama, alamat email dan nomor telepon  yang  dapat  dihubungi.  Pengaduan  diadukan  dengan  memberikan  keterangan mengenai kronologi kejadian yang ingin diadukan, meliputi:
1. Ringkasan pengaduan, berupa ringkasan dari permasalahan yang diadukan;
2. Nama PUJK;
3. Nama Produk yang dilaporkan;
4. Lokasi kejadian tempat pelapor dirugikan;
5. Nominal kerugian
Setelah itu, pelapor dapat melampirkan dokumen surat pernyataan untuk menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya termasuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh OJK.
Terjadinya  pelanggaran  atas  kewajiban lock-up  mengakibatkan  kerugian  bagi pemegang saham minoritas. Kerugian yang dialami berupa secara langsung maupun tidak langsung.  Kerugian  secara  langsung  dialami  oleh  pemegang  saham  minoritas  dengan adanya  penurunan  nilai  investasi  yang  tidak  wajar,  secara  tidak  langsung,  pelanggaran tersebut membuat hak-hak pemegang saham terbatas akibat adanya suspensi oleh BEI yang merupakan  akibat  pelanggaran  tersebut.  Berkaitan  dengan  terjadinya  pelanggaran  atas lock-up saham, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atas penurunan nilai saham yang tidak wajar akibat adanya pelanggaran kewajiban lock-up saham. Ganti kerugian melalui perdata dapat ditempuh pemegang saham minoritas atas terjadinya kerugian akibat lock-up saham. Perlindungan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 111 UU PM yang menyebutkan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian
sebagai akibat dari pelanggaran UU PM maupun peraturan pelaksananya dapat menuntut ganti  rugi.  Perlindungan  hukum  ini  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  saham  minoritas dengan  mengajukan  ganti  rugi  terhadap  pelaku  dengan  gugatan  perbuatan  melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Selain  itu,  gugatan  ganti  rugi  atas  terjadinya  pelanggaran lock-up  saham  dapat dilakukan oleh OJK sebagai bentuk pembelaan hukum terhadap pemegang saham minoritas sebagai  konsumen di dalam pasar modal. Menurut POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  (selanjutnya  disebut “ POJK 22/2023 ”) pemegang saham minoritas termasuk ke dalam ruang lingkup konsumen di sektor pasar modal, sehingga berdasarkan peraturan tersebut, yaitu pada Pasal 98 POJK 22/2023  menyebutkan  bahwa  OJK  berwenang  melakukan  pembelaan  hukum  berupa pelaksanaan  tindakan  tertentu  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  dan/atau mengajukan gugatan. Tujuan dari mekanisme pembelaan hukum ini ialah ganti kerugian dimana hasil ganti kerugian yang diberikan oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut akan diberikan kepada pihak yang telah dirugikan.
Perlindungan hukum juga dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas dengan upaya  di  luar  bidang  litigasi.  Pengembalian  keuntungan  tidak  sah  merupakan  langkah alternatif dalam upaya perlindungan kepada pemegang saham minoritas. OJK menetapkan pengembalian keuntungan tidak sah sebagai salah satu mekanisme perlindungan hukum terhadap investor pasar modal. Pengembalian keuntungan tidak sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengembalian  Keuntungan Tidak Sah (selanjutny a disebut “POJK 65/2020” ) merupakan perintah melalui Pasal 2 ayat (1) POJK 65/2020 OJK berwenang mengenakan pengembalian keuntungan tidak sah terhadap pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang- undangan  di  bidang  pasar  modal.  OJK  juga  berwenang  untuk  melakukan  pemblokiran rekening efek pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah. Atas terjadinya kerugian  investor,  khususnya  terhadap  pemegang  saham  minoritas  akibat  terjadinya pelanggaran lock-up  saham,  OJK  dapat membentuk  dana kompensasi kerugian investor dimana  Dana  tersebut  merupakan  dana  yang  dihimpun  dari  pengenaan  pengembalian keuntungan  tidak  sah  dengan  tujuan  untuk  diadministrasikan  untuk  kemudian didistribusikan  kepada  investor yang  dirugikan dan memenuhi  syarat untuk  mengajukan klaim.
Aspek yang terpenting dalam perlindungan hukum ialah bagaimana mengembalikan kerugian  yang  dialami  oleh  korban.  Berdasarkan  hal  tersebut,  adanya  mekanisme pengembalian  keuntungan  tidak  sah  membuat  pemegang  saham  minoritas  memiliki
alternatif  untuk  mendapatkan  kembali  aset  yang  sebelumnya  hilang  akibat  terjadinya pelanggaran lock-up saham.

## SIMPULAN
Indonesia telah mengatur mengenai mekanisme lock-up saham sebagai bagian proses IPO  melalui  POJK  25  tahun  2017  tentang  Pembatasan  Atas  Saham  Sebelum  Penawaran Umum  untuk  mencegah  terjadinya  kondisi oversupply  atau  penawaran  berlebih  yang disebabkan oleh penjualan saham dalam periode awal penawaran umum oleh orang dalam. Pada pelaksanaannya, kewajiban lock-up tersebut belum efektif diterapkan oleh emiten dan para  orang  dalam,  hal  tersebut  dikarenakan  salah  satunya  oleh  ketidaktegasan  dalam penegakan hukum oleh pihak berwenang, sehingga tidak adanya efek jera bagi pelanggar.
Pelanggaran  kewajiban lock-up  dalam  proses  IPO  mengakibatkan  kerugian  bagi pemegang  saham  minoritas  berupa  penurunan  nilai  saham  secara  tidak  wajar  dan terbatasnya  hak-hak  pemegang  saham.  Berkaitan  dengan  tindakan  tersebut,  pemegang saham  minoritas  dapat  mengupayakan  perlindungan  hukum  secara  represif  dengan mengajukan ganti rugi secara perdata maupun upaya pengembalian keuntungan tidak sah melalui  OJK  untuk  mendapatkan  kembali  aset  yang  hilang  atas  terjadinya  perbuatan tersebut. Selain itu, upaya di luar litigasi dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas melalui  mekanisme  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  untuk  memperoleh  aset  yang hilang akibat tindakan pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadsyah, V. (2016). IPO Lockup Length and Its Implication for Post IPO Performance. Erasmus Universiteit Rotterdam, 1.
Arifin, Z. (2010). Potret IPO di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis, 89.
Brav, A., & Gompers, P. A. (2003). The Role of Lockups in Initial Public Offerings. The Review of Financial Studies Spring, 4.
Butar-Butar, H. M., Sinaga, B. N., & Siambaton, T. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka. Jurnal Hukum PATIK, 137. CNBC  Indonesia.  (2023,  January  25).  Retrieved  from  CNBC  Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/market/20230125003641-17-407947/lock-up-sultan- subang-jual-zata-ritel-nyangkut-puluhan-m
Garner, B. A. (2009). Black's Law Dictionary. Minnesota: West Publishing.
Gustawinata, M. A., Lastuti, A., & Rahmawati, E. (2023). Perlindungan Hukum atas Kerugian Investor Melalui Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dalam Praktik Manipulasi Pasar.
Jurnal Tana Mana, 147.
Harahap, A. S. (2011). Proses Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia. Forum Ilmiah , 134.
Harahap, P. A., Hasibuan, R. R., & Candanni, L. R. (2020). Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO). Indonesian Journal of Islamic Economics and Business , 34.
Investor  Pasar  Modal  Tembus  10  Juta.  (2022,  November  21).  Retrieved  from  ksei.co.id:
https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id- id/212_berita_pers_investor_pasar_modal_tembus_10_juta_20221202065619.pdf Kansil, C. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 102.
Nurlita, A. (2022). Literasi Keuangan Pasar Modal Bagi Mahasiswa. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam, 49.
Rustiana, D., & Ramdhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM), 1579.
Sahita, L. A., & Asrori, H. (2019). Perlindungan Konsumen Perusahaan Efek yang Melakukan Pembelian  Saham  Korporasi  Terbuka  yang  Dinyatakan  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Privat Law, 221.
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
Widyastuti, A., Abubakar, L., & Kartikasari. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Emiten. Jurnal Literasi Hukum, 46.