## Abstrak
Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia mencatat kemajuan pesat dan perkembangan yang mengesankan, sungguhpun saat ini belum dicapai kesepakatan di kalangan Pakar dan Sarjana Syariah tentang kedudukan bunga bank konvensional. Tulisan ini akan mengamati perspektif beragam dari Pakar Syariah di Indonesia tentang hukum bunga bank konvensional dengan menganalisa dinamika fatwa yang dikeluarkan dari tiga organisasi Islam di Indonesia, yaitu MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Artikel ini juga akan berupaya mengkaji sejauh mana peran dan kontribusi para pakar syariah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa tentang bunga bank tersebut diperoleh dari putusan yang diterbitkan ketiga lembaga tersebut melalui sidangnya seiring menyikapi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.
Kata Kunci : fatwa , bunga bank , bank syari’ah

## Abstract
Islamic banking and finance has experienced tremendous development and impressive achievement in Indonesia even though there is no consensus among Shari’ah scholars on the position of interest banking. This paper will observe the various perspectives of Indonesian Shari’ah scholars’s and analyze the dynamics of fatwa issued on banking interest by three main Islamic organizations in Indonesia, namely; MUI, Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama. The paper will also attempt to look to what extent the scholars have contributed to the development of shariah banking in Indonesia. The fatwas are gathered from the resolutions issued by respective organizations in their meeting which have been evolving along with the development of shariah banking in Indonesia.
Keywords: Islamic legal opinion, interest banking , Islamic banking

## Pendahuluan
Perkembangan perbankan Islam di dunia menjadi satu fenomena yang sangat mengejutkan dalam dua dekade terakhir ini. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah bank syari’ah yang beroperasi dan jaringan kantor bank syari’ah mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 43,99% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% (yoy) dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang juga relatif tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif

## DINAMIKA FATWA BUNGA BANK DI INDONESIA: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah dan Nahdhatul Ulama

## Muhammad Yasir Yusuf
Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
m.yasiryusuf@gmail.com
tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga masih memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional. Sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil spin off Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 ini berkurang menjadi 23 UUS. Peningkatan jaringan kantor BUS dan UUS sampai triwulan III 2010 meningkat sebanyak 387 kantor, peningkatan ini terutama dari pembukaan kantor cabang terutama kantor cabang pembantu (Bank Indonesia, 2011: 30).
Perkembangan perbankan syari’ah yang berjalan dengan begitu cepat, mau tidak mau harus diakui adanya pengaruh yang signifikan dari dinamika dan kontribusi pemikiran para ulama yang dituangkan dalam fatwa mengenai kedudukan bunga bank. Dinamika fatwa bunga bank yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Muhammaddiyah dan Nahdhatul Ulama sedikitnya banyaknya sangat mempengaruhi pada pertumbuhan dana pihak ketiga pada perbankan syari’ah.
Untuk itu, makalah ini akan mengkaji dua hal. Pertama, menganalisis peran ulama dalam proses kelahiran perbankan syari’ah di Indonesia. Kedua melihat dinamika fatwa Ulama tentang kedudukan bunga bank dalam Islam serta sebab-sebab perbedaan pendapat Ulama baik dari Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun titik fokus kajian ini adalah penetapan fatwa ulama sejak tahun 1927 sampai dengan Agustus 2005.
Adapun metode yang digunakan adalah penelahaan terhadap data sekunder dari berbagai dokumen-dokumen yang diterbitkan dan berkaitan dengan tema yang dikaji dengan munggunakan analisa kandungan ( content analysis ).

## Peran Ulama dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Perbankan syari’ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic banking atau terkadang juga disebut perbankan tanpa bunga ( interest-free banking ). Peristilahan ini muncul karena asal-usul sistem perbankan syariah dalam transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari’ah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian ( maysir ), ketidakjelasan ( gharar ) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis ( ethical investment ) dan halal secara syariah.
Kelahiran perbankan syari’ah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan para ulama dari berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Berbagai pandangan yang diputuskan baik Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mendorong gerbong perbankan syari’ah menjadi sebuah kenyataan. Ulama dan perbankan syari’ah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ulamalah yang melahirkan dan akan terus mengawal perbankan syari’ah untuk tetap berada pada alur syari’ah yang benar. Keberadaan mereka kemudian diformalisasikan dalam bentuk Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang ada di setiap perbankan syari’ah di Indonesia.
Peran ulama ini dapat dilihat dari fase-fase perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia. Fase-fase tersebut dapat dibagi kepada tiga tahapan:

## Tahapan Pematangan Konsep (1968-1992)
Gagasan untuk mendirikan bank syari’ah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1968. Diawali dengan kegelisahan masyarakat dan ulama terhadap praktek bunga pada bank. Kegelisan ini menyebabkan Muhammadiyah membahas pada Muktamar Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung di Sidoarjo pada tanggal 27-23 Juli 1968. Dalam Muktamar tersebut diputuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabah, termasuk perkara musytabihat (dianggap meragukan). Walaupun demikian, Tarjih tetap merekomendasikan kepada PP Muhammadiyah untuk meng-usahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Rekomendasi ini kemudian dikukuhkan kembali pada Tarjih Wiradesa, Perkalongan (1972) (PP Muhammaddiyah, 1971: 309 dan Ka’bah, 1999: 187). Fatwa ini adalah embrio awal cikal bakal kehadiran perbankan syariah di Indonesia.
Di samping itu, Lajnah Bahsul Masai’il Nahdhatul Ulama juga memutuskan pada Muktamar NU ke 2 di Surabaya 1927, mengenai bunga bank. Terdapat tiga pendapat ulama NU sehubungan dengan masalah ini; haram - sebab termasuk hutang yang dipungut rente; halal - sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat; syubhat - (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram (Aziz, 2004, vol. 1: 18). Tidak ada rekomendasi apapun terhadap perlunya lembaga perkonomian yang berbasis pada syari’ah.
Pada tahun 1974, gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia kembali dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Dan juga pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tungggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini (Sudarsono, 2003: 19):
1)  Operasi bank syari’ah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1976.
2)  Konsep bank syari’ah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian yang berkaitan dengan konsep negara Islam. Oleh karena itu, tidak dikehendaki pemerintah.
3)  Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih di larang, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.
Akhirnya gagasan mengenai bank syari’ah itu muncul lagi pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%.
Gagasan ini semakin kuat ketika dihasilkannya pokok-pokok pemikiran dalam Lokakarya MUI pada tanggal 18-20 Agustus di Cisarua dengan topik utama “Masalah Bunga Bank dan Perbankan”. Pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam kongres tahunan MUI IV pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menyetujui pendirian bank umum syari’ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.
Pada tanggal 21-25 Januari 1992, Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama yang bersidang di Bandar Lampung (1992), kembali membahas tema ”Masalah Hukum Bunga Bank Konvensional”, walaupun mereka masih berselih pendapat mengenai keharaman bunga bank, tetapi mereka
memberikan rekomendasi penting terhadap keberadaan perbankan syari’ah di Indonesia. Rekomendasi tersebut berbunyi: “ Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan Pembina dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga “ (Aziz, 2004, vol. 2, hlm. 93).
Rekomendasi ini semakin menguatkan keberadaan perlunya beroperasi perbankan syariah di Indonesia dalam melayani keinginan masyarakat muslim untuk bertraksaksi keuangan sesuai dengan syari’ah.

## Tahapan Implementasi (1992-1998)
Tanggal 1 Mei 1992 merupakan awal sejarah perjalanan perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia dengan motto “pertama murni syari’ah”. Perjalanan perbankan syari’ah pada masa ini masih sulit karena belum ada payung hukum yang kuat bagi operasional perbankan syari’ah. Yaitu payung hukum khusus yang membedakan model operasi perbankan syari’ah dengan perbankan konvensional. Ia bukan hanya berfungsi sebagai standar operasi sebuah perbankan tapi juga menjaga kepatuhan perbankan terhadap prinsip-prinsip syari’ah.
Oleh karena itu dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syari’ah, dalam perubahan UU Pokok Perbankan No. 14/1967 menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah dimasukan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank dengan Prinsip bagi Hasil diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu, bank syari’ah dikenal sebagai bank bagi hasil, selebihnya bank syari’ah harus tunduk pada seluruh peraturan perbankan umum yang berlaku, pada umumnya peraturan tersebut belum mengakomodir keunikan operasi perbankan syari’ah. Oleh karenanya manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyari’ahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap produk- produk perbankan konvensional. Peraturan tersebut menjadi pembatas bagi berkembangnya bank syari’ah. Pertumbuhan jaringan kantor bank syariah hanya boleh dilakukan melalui perluasan kantor bank syari’ah telah ada atau pendirian bank baru yang relatif besar investasinya.

## Tahapan Pengembangan dan Penetrasi Pasar (1998 - sampai sekarang)
Bedasarkan identifikasi terhadap sejumlah kendala dengan undang-undang UU No. 7 Tahun 1992, maka di era reformasi 1998 disahkanlah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bank syari’ah menjadi lebih jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasional syari’ahnya.
Perubahan mendasar dari UU No 10 tahun 1998 yaitu mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syari’ah hidup secara berdampingan dalam sistem perbankan Indonesia atau dikenal dengan dual banking system . Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari’ah di Indonesia.
Antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank konvensional. Bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syari’ah.
Perkembangan ini semakin miningkat lagi, setelah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI pada tanggal 6 Januari 2004. Fatwa MUI menegaskan bahwa bahwa bunga bank termasuk dalam katagori riba. Walaupun fatwa ini direspon dengan berbagai sikap akan tetapi tetap memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syari’ah.
Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) selama pasca fatwa MUI dikeluarkan bulan Januari 2004 sebesar 3,12 % per minggu. Peningkatan ini cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan syari’ah pada priode yang sama satu tahun sebelumnya sebesar 2,21 % per minggu. Secara nominal pada priode Januari 2004, DPK perbankan syariah meningkat dari 4.786 milyar rupiah per posisi 31 Desember 2003 menjadi 5.608 milyar rupiah per posisi 31 Januari 2004 (Bank Indonesia, 2004).
Gerak pertumbuhan perbankan syari’ah ini akan semakin maju seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Dukungan ulama dan pemerintah sangat berperan dalam menumbuhkan dan membesarkan perbankan syari’ah di Indonesia.

## Dinamika Fatwa-Fatwa Ulama di Indonesia tentang Bunga Bank
Walaupun berbagai komponen institusi ulama menjadi designer dalam membidani lahirnya perbankan syari’ah di Indonesia, akan tetapi mereka belum menyepakati untuk menyatakan bahwa bunga bank yang selama ini dipraktekkan dalam perbankan konvensional adalah haram. Hanya Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa No 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi dikalangan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Walaupun kemudian pada tahun 2006 Muhammadiyah memberikan fatwa baru bahwa bunga bank termasuk riba dan diharamkan. Awalnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah musytabihat 1 .
Dari segi bahasa, fatwa berasal dari perkataan Arab yaitu fata, yaftu, fatwan atau futya, artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, “Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa,” (Iwad, 1975: 10). Fatwa juga dikatakan pendapat yang dikeluarkan oleh orang alim berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syari’ah (Makhluf, 1965, vol. 1: 12). Joseph Schacth mengatakan bahwa, “ a mufti is a specialist on law who can give an authoritative opinion on point of doctrine; his considered legal opinion is called fatwa ” (Schacth, 1964: 28). Jadi fatwa adalah jawaban bagi sebuah pertanyaan atau penjelasan dari suatu keganjilan bedasarkan hukum Islam. Sedangkan orang yang memberikan jawaban atau penjelasan itu disebut dengan mufti.
Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipedomani. Pada awalnya fatwa diberikan secara perseorangan. Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat. Jawaban-jawaban yang diberikan Rasul menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat bagi kaum muslimin sebagai aturan syari’ah. Akan tetapi setelah beliau wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang mengantikan beliau atau para ulama kurun itu. Apabila mereka tidak mendapatkan pedoman dari Al Qur’an dan Sunnah maka mereka berijtihad. Ijtihad yang diberikan sebagai sebuah keputusan perorangan disebut dengan fatwa. Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat berbeda dengan masa Rasulullah. Tetapi ia merupakan informasi hukum bagi orang
yang membutuhkannya. Sehingga terkadang bahkan sering, fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya terhadap satu masalah yang sama bisa berbeda. Perkembangan berikutnya fatwa tidak lagi diberikan secara persendirian tapi bergeser kepada institusi atau lembaga resmi yang di buat oleh lembaga pemerintahan untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum Islam (Ka’bah, 1998: 214).
Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang kerap mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Tarjih Muhammdiyah, Lajnah Bahsul Masa’il dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan setidaknya mengikat kedalam tubuh organisasi terutama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia diperuntukkan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah, walaupun tidak menjadi keharusan untuk diikuti.
Permasalahan bunga bank adalah permasalahan baru yang tidak muncul pada masa Rasulullah SAW. Ini adalah masalah ijtihadi, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktek mua’malah dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya menjadi urat nadi kehidupan perkonomian suatu negara, ia berfungsi sebagai penghubung antara unit surplus dengan unit deficit . Ketiga lembaga fatwa sepakat menyatakan bahwa riba adalah haram, tapi apakah bunga yang dipraktekan di lembaga keuangan seperti bank, bisa disamakan dengan riba, ini yang menjadi ladang ijtihad dikalangan lembaga-lembaga tersebut.
Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang dalam Al Qur’an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan ( zhulm ) terhadap debitur. Konsideran putusan Muhammadiyah tentang bunga bank menyebutkan “ bahwa nash-nash Al Qur’an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya “’illah” terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah ”.
Para ulama berbeda dalam menelaah firman Allah pada ayat Al Baqarah 279 dengan kata kunci “ ”, artinya “ dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”. Ayat ini menegaskan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali dari harta yang telah mereka ribakan hanyalah modal- modal mereka yang pertama sekali dihutangkan. Dengan demikian, kata kunci di atas menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda ataupun tidak, telah diharamkan oleh Al Qur’an dangan turunnya ayat tersebut. Inilah pendapat yang dipengang dan dianggab shahih oleh Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan “ Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase ”. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba, riba hukumnya haram.
Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, apabila adanya unsur zhulm seperti yang diisyaratkan oleh ayat di atas. Dengan kata lain riba yang dilarang Al Qur’an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi Muhammdiyah ‘illat diharamkan riba adalah adanya penghisapan atau penganiayan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Konsekwensinya, kalau ‘illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ‘illat itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram (Djamil: 126).
Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti di atas sangat sesuai untuk kondisi kekinian saat itu. Ini tidak lepas dari komitmen Muhammadiyah dalam berijtihad selalu menggunakan tolak ukur kemashlahatan yang menjadi tujuan utama disyari’atkan hukum Islam.
Kedudukan penting perbankan dalam kehidupan ekonomi benar-benar disadari oleh Muhammadiyah, sehingga point ke-empat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 adalah “menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam”. Ini satu- satu jalan yang dirasa untuk terbebas dari sikap keragu-raguan ( musytabihat ) yang timbul.
Sedangkan Nahdhatul Ulama menfatwakan kedudukan bunga bank pada Muktamar ke-2 di Surabaya 1927: yaitu bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya “ syubhat ”. Fatwa NU ini lebih menitik beratkan kepada kajian hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalalm kutub al mu’tabarah yaitu buku-buku terpandang yang dijadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa. Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992:
Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank. Perbedaan ini memunculkan keraguan-raguan dikalangan para musyawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu syubhat (ragu-ragu antara haram dengan halal). Untuk keluar dari keragu-raguan ini maka para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa menggunakan bunga .
Terdapat pertemuan visi antara pendapat Nahdhatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kedua lembaga sepakat menyimpulkan bahwa transaksi keuangan bedasarkan riba hukumnya haram menurut hukum Islam. Disamping adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang menghalalkan dan mengharamkan bunga bank, kedua lembaga ini telah berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang masih diragukan (musytabihat) .
Akan tetapi menurut Majelis Ulama Indonesia kondisi keraguan di atas telah berubah dari hari kehari. Pada saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004 jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Kondisi dharurat tidak adanya perbankan tanpa bunga menjadi tidak relevan lagi karena pertumbuhan perbankan syari’ah kian hari kian meningkat. Pada tahun 2004 telah tumbuh 3 bank umum syaria’ dan 15 Unit Usaha Syari’ah dengan jumlah kantor 401 buah yang tersebar diseluruh Indonesia. Artinya tidak ada alasan lagi yang bisa dikemukakan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga keraguan-raguan ( mustabihat atau syubhat ) yang muncul dari kedua lembaga fatwa terdahulu telah berubah. Berubahnya kondisi/keadaan bisa merubah dan melahirkan suatu hukum yang baru. Bunga bank yang dulunya di hukum dengan mustabihat atau syubhat menjadi haram setelah kondisi dan keadaan berubah. Landasan inilah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram.
Disamping itu Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa ‘illat pengharaman riba adalah setiap tambahan yang dikenakan dalam pinjaman. Ini berbeda dengan pendapat Muhammadiyah. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa “ riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah ”.
Walaupun Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan transaksi perbankan dengan sistem bunga adalah haram, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia masih membolehkan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau perbankan tanpa bunga masih dibolehkan untuk bermu’amalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Artinya selama perbankan tanpa bunga belum ada dalam satu kawasan atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat maka penggunaan perbankan konvensional masih dibolehkan. Sebaliknya kebolehan itu akan hilang dan menjadi haram apabila dalam wilayah itu telah wujud perbankan tanpa bunga dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Pada Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank. Fatwa yang baru saja dikeluarkan ini mengatakan bahwa bunga (interest) bank adalah riba. Muhammadiyah juga menghimbau kepada seluruh jajaran dan warganya serta umat Islam agar bermu’amalat sesuai dengan prinsip syari’ah, dan bila mana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “kesukaran membawa kemudahan”.
Dinamika pemikiran ulama tentang bunga bank di Indonesia terus mengalami evolusi seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syari’ah di Indonesia.

## Penutup
Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan para ulama dari berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang diberikan mengenai riba dan bunga telah mendorong gerbong perbankan syari’ah menjadi kenyataan hadir di tengah-tengah maraknya lembaga keuangan konvensional.  Ulama dan perbankan syari’ah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dinamika pemikiran ulama tentang bunga bank di Indonesia terus mengalami evolusi seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syari’ah di Indonesia.
Walaupun mereka berbeda dalam memandang hukum bunga dalam perbankan konvensional, tapi baik NU dan Muhammadiyah telah memberikan rekomendasi perlunya hadir lembaga keuangan berbasis syari’ah. Perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang semakin dominan di Indonesia, mendorong Muhammadiyah pada tahun 2006 untuk memberikan fatwa baru mengenai bunga bank.

## Endnote:
1 Kata “ Musytabiha t” dalam pengertian bahasa adalah suatu perkara yang tidak jelas. Adapun menurup pengertian syara’ merujuk kepada hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu’man bin Basyir dengan kesimpulan :”Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian juga dengan yang haram sudah dijelaskan oleh Al Quran dan Sunnah, perkara- perkara yang masih diragukan dan tidak dijelaskan inilah yang disebut dengan Mustabihat. Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging babi (khinzir) adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu (Himpunan Putusan Tarjih: 311)

## Daftar Pustaka
Bank Indonesia. 2005. Laporan Perkembangan Perbankan Syari’ah Tahun 2005.
Bank Indonesia. 2011. Laporan Perkembangan Perbankan Syari’ah Tahun 2011.
Berita Muhammadiyah. 1994. No. 14/1990-1995, Ramadhan 1414 H/Februari 1994 M
Chachi, Abdelkader. 2005. Origin And Development Of Commercial And Islamic Banking . J.Kau: Islamic Economic. Vol. 18, No. 2
CIC. 1983. Consolidate Recommendations on the Islamic Economic System . Islamabad: Council of Islamic Ideology
Djamil, Fathurrahman. 1995. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos
Iwad, Ibrahim Najib Muhammad. 1975. al Qada fi Al-Islam . Kaherah: Majma’ Al Buhuth al Islam Ka’bah, Rifyal. 1998. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Universitas Yarsi
Karim, Andiwarman. 2005. Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Keputusan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah No: 08 Tahun 2006.
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interes/Faidah).
Ma’luf, Luwis. 1976. al-Munjid. Beirut:Dar al-Masyriq
Masyhuri, K.H Aziz. 2004. Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Nahdhatul Ulama . Qultum Media, Jil 1. 2004.
Muzhar, Muhammad Atho. 1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1975-1988. Jakarta: INIS
PB NU. 1985. Khittah Nahdkatul Ulama , Jakarta: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr
PP Muhammadiyah. 1989. Buku Panduan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII . Malang Rahman, Fazhlur. 1964. Riba and Interest, Islamic Studies , Karachi, V. 3, Mar
Saeed, Abdullah. 1996. Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation . Netherland: Brill-Leiden
A.  Salleh Nabil. 1992. Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law. Cet. 2. United Kingdom: Graham and Trotman
Schacth, J. 1964. An Introduction on Islamic Law . UK: Oxford
Siddiqi,  Muhammad Nejatullah. 1983. Issue in Islamic Banking: Selected Papers , Leicister: Islamic Foundation
Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi . Yogyakarta: Ekonisia