## SISTEM PAW ANGGOTA DPR RI OLEH PARTAI POLITIK MENURUT PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
Nur Lian, 1 , Ismail 2 , Andi Muhammad Farhan 3 1,2,3 Universitas Jayabaya; fhujayabaya@gmail.com Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya
e-mail: * 1 nurlian1991@gmail.com , 2 ubkismail@gmail.com ,
3 andimuhammadfarhan15@gmail.com

## ABSTRAK
Kedaulatan  Rakyat  dikesampingkan  demi  meloloskan  kepentingan  Partai  Politik  di  parlemen. Esensi  status  “perwakilan  Rakyat”  seakan  berubah  menjadi  “perwakilan  Partai  Politik”. Perdebatan  konseptual  mengenai  PAW  sebenarnya  terletak  pada  siapa  yang  berhak melakukannya, partai politik atau rakyat. Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui prinsip Kedaulatan  Rakyat  didalam  Penggantian  Antar  waktu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  oleh  Partai  Politik  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Kedaulatan  Rakyat dan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan persyaratan Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  oleh  Partai Politik  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2014  Tentang  MD3,  dan  untuk mengetahui Kedudukan Partai Politik di Indonesia dalam pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  Dengan  metode  penelitian  hukum normatif  menggunakan  bahan-bahan  pustaka.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  DPR  RI  oleh  Partai  Politik  bertentangan  dengan  Prinsip Kedaulatan  Rakyat  jika  tidak  melibatkan  rakyat  yang  ada  di  daerah  pemilihannya.  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  perwakilan  rakyat  seharusnya  menjadi  representasi  rakyat, tunduk dan patuh terhadap aspirasi rakyat yang memilihnya di Daerah Pemilihan bukan sebagai representasi/juru bicara Partai Politik. Partai Politik sebagai Suprasttuktur Politik Negara tidak sepenuhnya  berwenang  mengusulkan  pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  karena  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  dipilih  dan  diberikan  mandat  oleh  rakyat,  sedangkan  Partai  Politik  sebagai  lembaga yang mengusulkan.
Kata Kunci: Penggantian Antar Waktu, DPR RI, Partai Politik, Kedaulatan Rakyat.

## ABSTRACT
Popular  Sovereignty  was  put  aside  in  order  to  advance  the  interests  of  Political  Parties  in parliament.  The  essence  of  the  status  of  "people's  representative"  seems  to  have  changed  to "political party representative". The conceptual debate regarding PAW actually lies in who has the  right  to  do  it,  political  parties  or  the  people.  This  article  was  created  with  the  aim  of knowing the  principles  of People's  Sovereignty  in  the  Interim  Replacement  of Members  of  the People's Representative Council of the Republic of Indonesia by Political Parties in accordance with  the  principles  of  People's  Sovereignty  and  Legislation,  to  find  out  the  implementation mechanism  and  requirements  for  Interim  Replacement  of  Members  of  the  Republic  of Indonesia's House of Representatives Indonesia by Political Parties as regulated in Law no. 17 of  2014  concerning  MD3,  and  to  find  out  the  position  of  political  parties  in  Indonesia  in proposing  interim  replacements  for  members  of  the  People's  Representative  Council  of  the
Republic  of  Indonesia.  With  normative  legal  research  methods  using  library  materials.  This research shows that the implementation of interim replacement of DPR RI members by political parties  is  contrary  to  the  principle  of  popular  sovereignty  if  it  does  not  involve  the  people  in their electoral  districts. Members  of  the  People's  Representative  Council  as  representatives  of the people should be representatives of the people, submissive and obedient to the aspirations of the  people  who  elect  them  in  the  Electoral  District,  not  as  representatives/spokespeople  for Political  Parties.  Political Parties  as  the  Political  Suprastructure  of the  State  do  not  have the full authority to propose the implementation of Interim Replacement of Members of the People's Representative  Council  of  the  Republic  of  Indonesia  because  the  Members  of  the  People's Representative  Council  of  the  Republic  of  Indonesia  are  elected  and  given  mandates  by  the people, while Political Parties are the institutions that make the proposals.
Keywords: Interim Replacement, DPR RI, Political Parties, People's Sovereignty.

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  awal  kemerdekaan,  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang demokratis  yang  bersumber  dari  konsep  kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan  rakyat yang  dituangkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  “...  maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk  dalam susunan Negara Republik  Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...” Frasa  “...  maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-undang  Dasar  Negara  Indonesia  ...”  (Alenia  ke-empat  Pembukaan  UUD 1945) 1 , mengandung arti bahwa dalam menjalankan kekuasaan sebagai bangsa yang merdeka harus didasarkan dan sesuai dengan UUD, yang berarti bahwa UUD sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur bagaimana penyelengaraan negara. 2
Prinsip  kedaulatan  rakyat  selanjutnya  ditegaskan  dalam  UUD  1945  sebelum perubahan  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  bentuk  negara  Indonesia adalah republik, serta Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di  tangan  rakyat...”.  Ketentuan  prinsip  kedaulatan  rakyat  tersebut  selanjutnya diwujudkan  terutama  dalam  pengaturan  kelembagaan  negara,  khususnya pembentukan  lembaga  perwakilan  sebagai  wakil  rakyat  dalam  menyelenggarakan pemerintahan. 3
Anggota DPR RI merupakan salah satu pilar dari demokrasi, yang merupakan lembaga  konstitusional  dalam  sistem  ketatanegaraan  kita.  Anggota  DPR  RI  adalah suatu  Lembaga  yang  berdasarkan  sistem  ketatanegaraan  yang  dijamin  oleh Konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat  Undang-undang. 4 Anggota DPR RI di  Indonesia  dikenal  dengan  nama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota  DPR  berasal  dari  pemilu  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  pemilu.  DPR sebagai Anggota DPR RI memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dalam sistem representative democrasy atau demokrasi perwakilan memang partisipasi rakyat yang berdaulat, disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Maka dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap sangat dominan. 5
Partai  politik  mempunyai  posisi  ( status )  dan  peranan  ( role )  yang  sangat penting  dalam  setiap  sistem  demokrasi.  Partai  memainkan  peran  penghubung  yang sangat  strategis  antara  proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Bahkan, banyak  yang  berpendapat  bahwa  partai  politiklah  yang  sebetulnya  menentukan demokrasi,  seperti  dikatakan  oleh  Schattscheider  “ Political  parties  created democracy ”. 6
1 Alenia ke-empat Pembukaan UUD 1945.
2 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia , Konpress, Jakarta, 2023, hlm. 72.
3 Ibid., hlm. 73.
4 Ramdlon  Naning, Anggota  DPR  RI  Sebagai  Pilar  Demokrasi  Dan  Mekanisme  Lembaga- lembaga Negara Menurut UUD 1945 , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986, hlm. 2.
5 Ibid., hlm. 402.
6 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2011,  hlm. 401.
Dalam penempatan anggota legislatif di daerah dan pusat melalui mekanisme sistem  pemilihan  umum  secara  nasional  dan  orang-orang  yang  akan  ditempatkan tersebut  harus  merupakan  orang  yang  dicalonkan  oleh  partai  politik  untuk  dipilih oleh  masyarakat  (rakyat).  Ini  menujukan  bahwa  antara  (calon)  anggota  legislatif mempunyai  ketertarikan  yang  sangat  kuat  dengan  Partai  Politik  yang  mencalonkan untuk  menjadi  anggota  legislatif,  tetapi  hal  sebaliknya  bahwa  (calon)  anggota legislatif  tidak  mempunyai  ketertarikan  dengan  masyarakat  (rakyat)  pemilihan setelah  orang  (anggota  partai  politik)  tersebut  menjadi  anggota  legislatif.  Bagi anggota  kader  politik  yang  melanggar  AD  dan  ART  keanggotaannya  dalam  partai politik dapat diberhentikan seketika dalam dalam hal ini anggota partai politik yang telah  menjabat  sebagai  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  harus  meninggalkan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberhentian bagi anggota partai politik ini biasa disebut Penggantian Antar Waktu (PAW), selanjutnya akan disebut PAW.
PAW  merupakan  pelengseran  atau  pemberhentian  anggota  dewan,  PAW merupakan  wewenang  partai  politik  terhadap  kader  partai  politik  yang  menjabat sebagai anggota dewan. Partai politik memiliki hak untuk pemecatan, pemberhentian, dan  penggantian  bagi  kader  yang  didelegasikan  oleh  partai  politik  menjadi  anggota DPR atau DPRD. Hak itu disebut sebagai Hak Recall , secara etimologis Recall dapat diartikan sebagai pemanggilan atau penarikan kembali. 7 Pemecatan, pelengseran atau pemberhentian  seorang  anggota  dewan  tersebut  melalui  mekanisme  PAW.  Hak Recall pada  partai  politik  dengan  mekanisme  PAW  itu  diatur  didalam  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD.
Dalam praktik pelaksanaan PAW, prinsip Kedaulatan Rakyat dikesampingkan  demi  meloloskan  kepentingan  Partai  Politik  di  parlemen.  Esensi status  “perwakilan  Rakyat”  seakan  berubah  menjadi  “perwakilan  Partai  Politik”. Perdebatan  konseptual  mengenai  PAW  sebenarnya  terletak  pada  siapa  yang  berhak melakukannya,  partai  politik  atau  rakyat?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  perlu diuraikan konstruksi hubungan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan anggota parlemen sebagai pihak yang mewakili rakyat dalam mengejawantahkan kedaulatan tersebut.  Berdasarkan  uraian  yang  penulis  jelaskan  diatas,  maka  menjadi  penting penelitian  ini  dibahas  secara  ilmiah  sehingga  dapat  disinergikan dengan  ketentuan prinsipnya.  Oleh  arena  itu,  penulis  menggali  secara  ilmiah  mengenai  ”Sistem Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder, 8 disebut  juga  penelitian  doktrinal,  dimana  hukum  seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
7 RM. A.B. Kusuma, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensial “Orde Reformasi” , Badam Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 102.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.
books)  atau  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 9 Dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute approach )  dipilih  karena  melakukan  analisis  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Penggantian  Antar  Waktu (PAW).  Sedangkan  pendekatan  konseptual  digunakan  karena  analisis  juga berangkat  dari  doktrin  dan  teori  yang  berkembang  dalam  hukum  tata  negara khususnya  berkaitan  dengan  PAW  atau  yang  sering  disebutkan  dengan  istilah Recall . Fokus penelitian menganalisis penerapan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam praktik  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  Anggota  DPR  RI  oleh  Partai  Politik dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  PAW  (Penggantian  Antar  Waktu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Partai Politik Dalam  hubungan  antara  rakyat  dengan  kekuasaan  negara  dalam hubungan  sehari-hari,  ada  dua  teori  yang  lazim  dikembangkan,  yaitu  teori demokrasi  langsung  ( direct  democracy )  dan  teori  demokrasi  tidak  langsung ( representative  democracy ).  Artinya  kedaulatan  rakyat  dapat  dilakukan  secara langsung  dimana  rakyatlah  yang  melaksanakan  kekuasaan  tertinggi  yang dimilikinya.  Namun,  di  zaman  modern  sekarang  ini  dengan  kompleksitas permasalahan  yang  dihadapi,  bentuk  semacam  ini  hampir  tidak  lagi  dapat dilakukan.  Karena  itu,  hal  yang  lebih  populer  dewasa  ini  adalah  ajaran demokrasi  yang  tidak  langsung  atau  demokrasi  perwakilan  ( representative democracy ).
Karena  ihwal  ini,  negara-negara  modern  memiliki  badan  atau  lembaga perwakilan  rakyat  yang  bertindak  sebagai  pelaku  atau  pelaksana  kedaulatan rakyat  dalam  kekuasaan  negara  sehari-hari.  Pengisian  jabatan  keanggotaan badan  atau  lembaga  perwakilan  itu  biasanya  dilakukan  melalui  mekanisme pemilu yang menghimpun dan mengorganisasikan aspirasi, pendapat, dan suara rakyat  yang  berdaulat  itu.  Oleh  karena  itu,  sistem  demokrasi  atau  paham kedaulatan rakyat dewasa ini selalu terkait dengan pemilu dan partai politik. Dan bahkan  terkadang  melalui  pelaksanaan  pemilu  dan  keberadaan  partai  politik suatu negara dapat ditentukan pula negara tersebut sudah demokratis atau belum.
Penyaluran  kedaulatan  secara  langsung  ( direct  democracy )  dilakukan melalui  pemilu,  pemilihan  presiden,  dan  sebagai  tambahan  yaitu  pelaksanaan referendum  untuk  menyatakan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  rencana perubahan  atas  pasal-pasal  tertentu  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Bentuk penyaluran  kedaulatan  rakyat  lainnya  yaitu  melalui  pelaksanaan  hak  atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebesan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. 10
9 Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.
10 Jimly Asshiddiqie, Loc.Cit .
Pada  hakikatnya  dalam  ide  kedaulatan  rakyat  itu,  tetap  harus  dijamin bahwa  rakyatlah  yang  sesungguhnya  pemilik  negara  dengan  segala kewenangannya  untuk  menjalankan  semua  fungsi  kekuasaan  negara,  baik  di bidang  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif.  Dan  tentunya  UUD  Tahun  1945 dengan  segala  ketentuannya  merupakan  penjelmaan  kedaulatan  rakyat,  baik yang  dilaksanakan  secara  langsung  ( direct  democracy )  maupun  yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan ( representative democracy ) melalui  lembaga  perwakilan  rakyat.  Oleh  sebab  itu  pula,  organ  atau  lembaga- lembaga  negara  yang  melaksanakan  fungsi  kekuasaan  negara  dianggap melaksanakan  amanat  kedaulatan  rakyat  dan  tunduk  pada  kedaulatan  rakyat berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar.  Apabila  hal  ini  dihubungkan dengan  teori  kontrak  sosial  JJ  Rousseau  yang  menyatakan  bahwa  kehendak rakyat  yang  berdaulat  itu  dapat  disalurkan  dengan  dua  cara  yaitu 11 , pertama adalah  kehendak  seluruh  rakyat  yang  biasa  disebut volunte  de  tous dan  yang kedua adalah kehendak umum yang berarti tidak harus semua rakyat atau disebut sebagai volunte  generale .  Kehendak  yang  pertama  biasa  juga  disebut  sebagai kedaulatan politik dan yang kedua biasa juga disebut sebagai kedaulatan hukum. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat  ( democracy ),  rakyatlah  yang  dianggap  sebagai  pemilik  atau  pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 12 Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana  cara  pemerintahan  diselenggarakan.  Rakyatlah  yang  menentukan tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  dan  pemerintahannya  itu.  Dalam  suatu negara  yang  kecil,  yang  jumlah  penduduknya  sedikit,  dan  juga  dengan  luas wilayah  yang  tidak  begitu  besar,  kedaulatan  rakyat  yang  seperti  ini  tidak  dapat berjalan  dengan  semurni-murninya  atau  tidak  berjalan  dengan  sepenuhnya. Apalagi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan ditambah lagi dengan luas wilayah yang besar pula, sangat tidak mungkin untuk menghimpun pendapat  rakyat  seorang  demi  seorang  untuk  menentukan  jalannya pemerintahan.  Ditambah  lagi  dalam  konteks  masyarakat  modern  seperti sekarang  ini  dimana  kehidupan  sudah  sangat  berkembang  dinamis  dan kompleks,  masing-masing  rakyat  memiliki  ragam  pekerjaan  dan  spesialisasi yang  perbedaannya  sudah  semakin  tajam,  termasuk  juga  perbedaan  tingkat kecerdasan antar individual dalam masyarakat. Hal-hal seperti ini menyebabkan kedaulatan  rakyat  tidak  dapat  dilakukan  secara  murni,  namun  dengan  tetap dalam  kondisi  bahwa  kedaulatan  rakyat  itu  harus  ditegakkan,  kompleksitas seperti ini berujung pada pembenaran bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan ( representation ).
Kedaulatan  rakyat  diwujudkan  dalam  tiga  cabang  kekuasaaan  yang tercermin  dalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  terdiri  atas  Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif.  Dalam  menentukan  kebijakan  pokok  pemerintahan  dan  mengatur ketentuan-ketentuan  hukum  berupa  Undang-Undang  Dasar  dan  undang-undang
11 Ibid.
12 Moh.  Kusnardi  dan  Harmailly  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara ,  Pusat  Studi HTN UI, Jakarta, 1981, hlm. 328.
dan  juga  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan,  dilangsungkanlah  suatu  perlembagaan  kedaulatan  rakyat  melalui pemilu  berdasarkan  sistem  perwakilan  yang  menghadirkan  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Bahkan  juga  di  daerah-daerah  provinsi dan  kabupaten/kota,  perlembagaan  kedaulatan  rakyat  itu  disalurkan  melalui sistem  perwakilan  sehingga  menghadirkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang juga diisi melalui pemilihan umum.
Affan  Gafar  mengajukan  5  (lima)  parameter  untuk  sebuah  pemilihan umum  yang  ideal. 13 Pertama ,  pemilihan  umum  yang  akan  datang  haruslah diselenggarakan  dengan  cara  yang  demokratis  sehingga  memberikan  peluang bagi  semua  partai  dan  calon  legislatif  yang  terlibat  untuk  berkompetisi  secara fair dan jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai penyelenggaraan pemilu  masa  lampau  jangan  sampai  terulang  lagi. Kedua ,  pemilihan  umum haruslah  menciptakan  MPR/DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi.
Ketiga ,  derajat  keterwakilan,  artinya  bahwa  anggota  MPR/DPR  yang  dibentuk melalui  pemilihan  umum  haruslah  memiliki  keseimbangan  perwakilan,  baik antara wakil Jawa maupun luar Jawa atau antara pusat dengan daerah. Keempat , peraturan  perundang-undangan  pemilu  haruslah  tuntas. Kelima ,  pelaksanaan pemilu  hendaknya bersifat  praktis, artinya tidak rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.
Jadi  pemilu  adalah  tidak  lain  sebagai  cara  untuk  memilih  wakil-wakil rakyat  secara  demokratis.  Oleh  sebab  itu,  bagi  sebuah  negara  yang mendeklarasikan  sebagai  negara  demokratis,  maka  pemilu  yang  demokratis  itu merupakan  ciri  penting  dan  harus  dilaksanakan  dalam  waktu-waktu  yang tertentu.  Pengertian  pemilu  sendiri  menurut  UUD  Tahun  1945  diatur  dalam Pasal  22E  ayat  (2)  dimana  Pemilihan  Umum  diselenggarakan  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak  dan  jalannya  pemerintahan  suatu  negara,  serta  tujuan  apa  yang  hendak dicapai  baik  dalam  jangka  waktu  yang  pendek  maupun  dalam  waktu  yang panjang.  Hal  seperti  yang  dikatakan  Rousseau  sebagai  pelaksanaan  kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum ( volunte generale ).
Setelah perubahan UUD Tahun 1945 terjadi pergeseran dalam memaknai kedaulatan  rakyat.  Sebelum  perubahan  UUD  Tahun  1945  kedaulatan  ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah perubahan justru terjadi perubahan  fundamental  dimana  kedaulatan  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  undang-undang.  Ini  berarti  rakyat  sebagai  sumber  kekuasaan,  rakyat pula  yang  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  menjadi  pengurus  atau penyelenggara  negara  dan  pada  akhrinya  untuk  kepentingan  seluruh  rakyat pulalah  penyelenggaraan  negara  itu  sesungguhnya  dimaksudkan.  Konsep  ini berbeda  dengan  pelaksana  kedaulatan  adalah  MPR  sebelum  perubahan  UUD Tahun  1945,  karena  pelaku  kedaulatan  setelah  perubahan  UUD  Tahun  1945 bukan  hanya  MPR  tetapi  juga  Presiden,  DPR,  DPD,  dan  bahkan  lembaga-
13 Affan  Gafar, Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 251- 255.
lembaga  peradilan  seperti  MA  dan  MK.  Hanya  saja,  ada  Lembaga  yang mendapatkan  mandat  dan  pendelegasian  kekuasaan  secara  langsung  melalui pemilu seperti MPR, DPR, DPD, serta presiden; dan adapula yang mendapatkan kekuasaan melalui system perwakilan seperti MA dan MK.
Perubahan ihwal kedaulatan rakyat ini juga dapat dilihat pada pergeseran kewenangan  antara  presiden  dan  DPR  sebagai  hasil  dari  pemilu.  Sebelum perubahan  UUD  Tahun  1945  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dipegang oleh  presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Sangat  berbeda  dengan  setelah perubahan  UUD  Tahun  1945  dimana  DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan membentuk  undangundang.  Walaupun  pembahasan  harus  dilakukan  secara bersama  dan  harus  mendapat  persetujuan  bersama  namun  pemegang  asli kekuasaan  membentuk  undang-undang  itu  pada  dasarnya  telah  bergeser  dari tangan presiden kepada DPR.
Penjelmaan kedaulatan rakyat pada UUD Tahun 1945 setelah perubahan berarti penjelmaan kedaulatan rakyat itu dalam ketentuan-ketentuan UUD Tahun 1945  sebagai  implikasi  yuridis  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945, bukan seperti  sebelum perubahan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. UUD Tahun  1945  setelah  perubahan  menetukan  bahwa  semua  lembaga  atau  organ negara melaksanakan kedaulatan rakyat, tidak hanya MPR saja sebagai lembaga tertinggi negara seperti sebelumnya.
Hasil  dari  pemilu  itulah  yang  kemudian  mengisi  jabatan-jabatan kelembagaan  negara  yang  menjalankan  kedaulatan  rakyat  dalam  bentuk kedaulatan hukum. Hanya saja dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat itu, semua  lembaga  negara  haruslah  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  Undang- Undang  Dasar  sebagai  implikasi  dari  supremasi  konstitusi  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945.  Tidak  hanya  itu  saja,  segala ketentuan  yang  berada  dalam  UUD  Tahun  1945  sejatinya  adalah  amanat pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  namun  tetap  tidak  dapat  bertentangan  dengan kedaulatan  rakyat  itu  sendiri.  Artinya  apabila  rakyat  menghendaki  untuk merubah  ketentuan-ketentuan  dalam  UUD  Tahun  1945,  maka  kehendak  rakyat ini  harus  dipandang  sebagai  kehendak  hukum  ataupun  kedaulatan  di  bidang hukum ( volunte general ) yang harus disalurkan dan tidak boleh dikesampingkan karena  UUD  Tahun  1945  juga  telah  memberi  peluang  untuk  melakukan perubahan  terhadapnya.  Inilah  penegasan  kembali  terhadap  pelaksanaan  sistem konstitusional  berdasarkan Undang-Undang Dasar, yaitu pelaksanaan kedulatan rakyat  yang  disalurkan  dan  diselenggarakan  menurut  prosedur  konstitusional yang  ditetapkan  dalam  hukum  dan  konstitusi  ( constitutional  democracy ). 14 Ataupun  disebutkan  sebagai  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum  dan negara  hukum  yang  demokratis,  beriringannya  konsep  demokrasi  dan nomokrasi.  Ihwal  ini  dikarenakan  kedaulatan  rakyat  itu  terwujud  juga  dalam hukum  selain  terwujud  juga  dalam  lembaga-lembaga  negara  sebagaimana  telah diuraikan  diatas.  Oleh  karena  itu,  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang melaksanakan  kedaulatan  rakyat  secara  kehendak  hukum  ( volunte  generale ) tetap tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin  bahwa  rakyat  terlibat  penuh  dalam  merencanakan,  mengatur, melaksanakan,  dan  melakukan  pengawasan  serta  menilai  pelaksanaan  fungsi- fungsi  kekuasaan.  Pelaksanaan  keterlibatan  penuh  rakyat  tersebut  haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan dengan ketentuan UUD  Tahun  1945,  tidak  lagi  diorganisasikan  melalui  institusi  kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan.  Perbedaan  yang  terjadi  setelah  perubahan  itu  sangat  jelas  dan prinsipil.  Pertama,  kedaulatan  yang  berada  di  tangan  rakyat  itu  sekarang  tidak lagi  dilembagakan  hanya  pada  satu  subjek  ( ordening  subject ),  MPR  sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara. Dalam rumusan yang baru, semua lembaga negara  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  juga  dianggap  sebagai penjelmaan  dan  dibentuk  dalam  rangka  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Kedua, pengharusan pelaksanaan tugas menurut ketentuan Undang-Undang Dasar tidak hanya  satu  lembaga  saja,  yakni  MPR,  melainkan  semua  lembaga  negara diharuskan bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.
Dalam rumusan yang baru, subjek pemegang kedaulatan rakyat tidak lagi terkait  hanya  dengan  satu  subjek,  maka  berarti,  semua  lembaga  negara  atau jabatan  publik  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  juga  dianggap  sebagai penjelmaan  dan  dibentuk  dalam  rangka  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Secara langsung  penjelmaan  dan  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  itu  adalah  melalui pemilu langsung untuk menetukan pemegang jabatan publik pada suatu lembaga negara  sedangkan  secara  tidak  langsung  adalah  dengan  perantara  wakil  rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat.
Oleh karena semua lembaga negara atau jabatan publik pada hakikatnya adalah  jabatan  yang  memperoleh  legitimasi  dari  rakyat  yang  berdaulat,  maka bukan  saja  tugas  dan  wewenang  jabatan  itu  harus  diselenggarakan  menurut Undang-Undang Dasar, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  dan  cara  kerja  yang  partisipatoris. Setiap  warga  negara  harus  mendapatkan  akses  yang  seluas-luasnya  terhadap kinerja  lembagalembaga  negara,  dan  secara  berkala  lembaga-lembaga  negara yang  bersangkutan  diharuskan  menyampaikan  laporan  terbuka  kepada masyarakat,  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  kebebasan  pers  untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi itu kepada masyarakat luas. 15 Eksistensi  suatu  dewan  atau  lembaga  yang  menjadi  perwakilan  seluruh rakyat  dalam  susunan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  memang  selalu  tersedia walaupun  dalam  bentuk  dan  nama  yang  berbeda.  Di  negara  demokrasi, kedaulatan  rakyat  direpresentasikan  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dipilih oleh  rakyat.  Adapun  sudah  diketahui  bahwa  pemilihan  seluruh  anggota  dewan perwakilan  tersebut  melalui  skema  pemilihan  umum  yang  pemilihnya  adalah rakyat sebagai konstituen langsung. Tentu hal ini menyebabkan anggota lembaga perwakilan  memegang  tanggung  jawab  serta  beban  yang  berat  atas  segala konsekuensi politik yang dapat terjadi.
Terdapatnya  mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  atau  biasa diisitilahkan dengan hak recall yang dapat mengganti anggota dewan perwakilan
terpilih  dengan  anggota  baru  menimbulkan  problematika  kompleks.  Tak  jarang anggota  dewan  perwakilan  memiliki  konflik  antara  menjadi  wakil  rakyat  atau wakil  partai  politik  yang  diakibatkan  oleh  kultur  sistem  perpolitikan  Indonesia. Penggantian  anggota  perwakilan  dari  partai  pengusung  terhadap  kadernya tersebut  merupakan  hak  yang  akan  mengakibatkan  DPR  akan  terbatasi  untuk menjalankan amanat rakyat. 16
Ketentuan  mengenai recall dalam  hukum  positif  di  Indonesia  diatur dalam  UU  MD3,  Bagian  Kelima  Belas  tentang  Pemberhentian  Antar  Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara, mulai dari Pasal 239 hingga  Pasal  241.  Mengenai  alasan  pemberhentian  antar  waktu  anggota  DPR diatur dalam Pasal 239 ayat (2) yang menyebutkan anggota DPR diberhentikan antar waktu, apabila:
a. tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  berkelanjutan  atau  berhalangan tetap  sebagai  anggota  DPR  selama  3  (tiga)  bulan  berturut-  turut  tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih;  diusulkan  oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. diusulkan  oleh  partai  politiknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;
e. tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  calon  anggota  DPR  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pemilihan  umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
f. melanggar  ketentuan  larangan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini;
g. diberhentikan  sebagai  anggotapartai  politik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
h. menjadi anggota partai politik lain. 17
Alasan-alasan yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut antara lain huruf c,  d,  g,  dan  h.  Keempat  alasan  tersebut  sangat  politis  dan  memberikan  otoritas yang  sangat  besar  kepada  Parpol.  Alasan  huruf  c  yang  menjadi  otoritas  Parpol perlu  ditinjau  kembali,  karena  anggota  dewan  yang  melakukan  tindak  pidana seharusnya menjadi domain Mahkamah Kehormatan DPR. Sehingga yang lebih berhak  mengusulkan  pemberhentian  anggota  dewan  yang  melakukan  tindak pidana  dengan  putusan inkracht adalah  Mahkamah  Kehormatan  DPR  bukan pimpinan Parpol.
Setidaknya  terdapat  dua  alasan  terkait  hal  tersebut: pertama ,  setiap pelanggaran  hukum  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran  etik,  walaupun tidak semua pelanggaran etik dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Namun  setiap  pelanggaran  hukum  sudah  dapat  dipastikan  melanggar  etika
16 Muhammad  Aljebra  Aliksan  Rauf, Hak  Recall  Partai  Politik  Terhadap  Status Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 4, Denpasar, 2018, hlm. 445.
17 Pasal 239 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
sehingga yang berwenang menindaklanjuti adalah Mahkamah Kehormatan DPR. Kedua , ketentuan tersebut berpotensi menjadi "tameng" bagi anggota DPR untuk tidak diberhentikan  walaupun  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum. Perlu  dicermati  bahwa  mekanisme  pemberhentian  terkait  alasan  huruf  c  harus diusulkan  oleh  pimpinan  Parpol.  Sebagaimana  dalam  Pasal  240  ayat  (1) dikatakan  "Pemberhentian  anggota  DPR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf  h  diusulkan  oleh  pimpinan  partai  politik  kepada  pimpinan  DPR  dengan tembusan kepada Presiden."
Frasa  "diusulkan"  menjadi  akar  persoalannya.  Ditinjau  dari  segi  bahasa kata  "diusulkan"  tidak  melahirkan  makna  keharusan,  dengan  kata  lain  pasal  ini tidak  bersifat  imperatif.  Artinya,  apabila  pimpinan  Parpol  yang  bersangkutan tidak  mengusulkan  pemberhentian  terhadap  anggota  DPR  yang  telah  terbukti melakukan  tindak  pidana,  maka  yang  bersangkutan  tidak  dapat  diberhentikan. Karena pengusulan itu bersifat opsional, dapat dilakukan dapat juga diindahkan. Apabila  tidak  ada  usulan  dari  pimpinan  Parpol, maka  tidak  akan  pernah  terjadi pemberhentian.  Apalagi  UU  tersebut  tidak  memuat  klausul  yang  mengatur tindak  lanjut  dari  tidak  adanya  usulan  dari  pimpinan  Parpol  sebagaimana dimaksud.  Ketentuan ini tentunya dapat  berimplikasi negatif, karena berpotensi melegitimasi  anggota  DPR  yang  sudah  jelas  dan  terbukti  melakukan suatu tindak pidana. 18
Apabila  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  124  ayat  (1)  UU  MD3 sebenarnya  khusus  pemberhentian  anggota  DPR  dengan  alasan  sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf c menjadi domain Mahkamah Kehormatan DPR.  Pasal  124  ayat  (1)  selengkapnya  menyatakan  "Pelanggaran  yang  tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggar yang dilakukan oleh anggota DPR berupa”:
a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya;
b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
c. terbukti  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  telah  memperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap.
Artinya  terhadap  ketiga  jenis  pelanggaran  tersebut,  Mahkamah Kehormatan  DPR  bisa  langsung  memprosesnya.  Putusan  Mahkamah Kehormatan DPR atas pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 147 UU MD3. Dengan demikian, khusus untuk alasan  pemberhentian  anggota  dewan  akibat  telah  terbukti  melakukan  tindak pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  telah memperoleh  putusan yang berkekuatan  hukum  tetap,  sebenarnya  tidak diperlukan lagi adanya usulan dari pimpinan Parpol, sebab hal itu telah menjadi domain  Mahkamah  Kehormatan  DPR.  Berdasarkan  uaraian  tersebut,  diketahui memang terdapat disharmoni pengaturan dalam UU MD3.
Alasan selanjutnya yang menarik untuk dikritisi adalah Pasal 239 ayat (2) huruf  d  yang  menyatakan  "diusulkan  oleh  partai  politiknya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan."  Ketentuan  ini  sangat  fleksibel  dan  dapat
18 Ni’matul Huda & M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Inonesia Pasca Reformasi , Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 180.
dimaknai  secara beragam  (multi-interpretasi).  Namun  satu  hal yang pasti  partai politik akan mengusulkan pemberhentian terhadap anggotanya yang ada di DPR apabila  anggota  tersebut  diberhentikan  dari  keanggotan  Parpol  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  alasan  ini  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan alasan huruf g dan h. Huruf g menyatakan "diberhentikan sebagai anggota partai politik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan"  dan  huruf  h menyatakan "menjadi anggota partai politik lain".
Di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  (UU  Parpol) 19 disebutkan  "Anggota  Partai  Politik  diberhentikan keanggotaannya  dari  Partai  Politik  apabila:  a)  meninggal  dunia;  b) mengundurkan diri secara tertulis; c) menjadi anggota Partai Politik lain; atau d) melanggar AD dan ART" Dalam ayat (2) disebutkan: "Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD  dan  ART."  Sementara  ayat  (3)  menyatakan:  "Dalam  hal  anggota  Partai Politik  yang  diberhentikan  adalah  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat, pemberhentian  dari  keanggotaan  Partai  Politik  diikuti  dengan  pemberhentian dari  keanggotaan  di  lembaga  perwakilan  rakyat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan."
Merujuk pada UU di atas, maka ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf c. g, dan  h  UU  MD3  sejalan  dengan  UU  Partai  Politik  tersebut.  Artinya  seorang Anggota  Dewan  apabila  diberhentikan  dari  keanggotaan  partai  sudah  dapat dipastikan  akan  diberhentikan  dari  keanggotaannya  di  DPR.  Konstruksi  UU MD3  dan  UU  Parpol  tersebut  dapat  dikatakan  mengadopsi  teori representative sebagai  partisan  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya.  Maka,  wajar  dalam konteks  kasus  Lily  Chodijah  Wahid  dan  Efendi  Choiri  ketika  membelot  dari garis  kebijakan  Parpol  di- recall dari  DPR,  karena  menurut  hukum  positif, seorang yang membelot dari garis kebijakan Parpol dapat dikualifikasikan telah melanggar  AD/ART  Parpol  yang  berkonsekuensi pada  pemberhentian  orang tersebut  dari  keanggotaan  partai  politik.  Apabila  orang  tersebut  diberhentikan dari  keanggotaan  partai  politik,  maka  otomatis  dia  juga  diberhentikan  dari keanggotaan DPR.
Secara internal, posisi AD/ART yang sudah disahkan melalui akta notaris memang  pada  hakikatnya  berkedudukan  sebagai  konstitusi  partai  politik. Kedudukannya  yang  sangat  tinggi  juga  tecermin  dalam  mekanisme  perubahan terhadap  AD/ART  tersebut  yang  harus  dilakukan  oleh  organ  tertinggi  partai politik  yang  pada  umumnya  diwujudkan  dalam  bentuk  kongres  atau  muktamar dari partai politik yang bersangkutan. 20
B. Pelaksanaan  PAW  (Penggantian  Antar  Waktu)    Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Memenuhi Prinsip Kedaulatan Rakyat Konstruksi  pengaturan recall memperlihatkan  betapa  besarnya  otoritas partai  politik. Recall sengat  jelas  menjadi  hegemoni  partai  politik.  Kontsruksi  ini
19 Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
20 Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Menuju  Konsolidasi  Sistem Demokrasi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 267.
juga  semakin  memperjelas  bahwa  hukum  positif  menganut  teori representative sebagai  partisan.  Sangat  jelas  dari  pengaturan recall ,  hukum  positif mengkonstruksikan recall menjadi hak partai politik. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap hubungan anggota dewan dengan rakyat yang semakin tereduksi. Anggota dewan lebih  cenderung  menjadi  representasi partai politik daripada rakyat  sebagai konstituennya.
Dengan  masih  besarnya  ruang  dominasi  Perpol  dalam  mekanisme recall yang  saat  ini  berlaku,  perlu  kiranya  untuk  ditinjau  kembali,  mengingat  pasca- amendemen, UUD NRI 1945 telah memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sudah  sewajarnya  dalam  hal recall ,  kedaulatan  rakyat  tidak  diabaikan  begitu  saja. Pengaturan recall yang  memberikan  otoritas  yang  sangat  besar  kepada  Parpol menjadi  penting  untuk  ditinjau  kembali  karena  berpotensi  mengebiri  kedaulatan rakyat  dan  mendistorsi  demokrasi.  Apalagi  saat  ini  pemilihan  anggota  legislatif dilakukan dengan mekansime suara terbanyak, maka konsep recall yang demikian menjadi  tidak  relevan  lagi.  Moh.  Hatta  pernah mengatakan: 21 “Hak recall bertentangan dengan demokrasi apalagi demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak  membatalkan  anggotanya  sebagai  hasil  dari  Pemilu.  Rupanya  dalam kenyataannya  pimpinan  partai  merasa  lebih  berkuasa  dari  pemilihnya.  Kalau demikian  ia  menganjurkan  agar  Pemilu  ditiadakan  saja.  Pada  dasarnya  hak recall ini hanya ada pada Negara komunis dan fasis yang bersifat totaliter.”
Otoritas  yang  sangat  besar  yang  dimiliki  Parpol  dalan  mekanisme recall menjadi  akar  persoalannya.  Hal  demikian  menjadi  masalah  karena  otoritas  yang besar  tersebut  tidak  diikuti  dengan  prosedur  dan  indikator-indikator  yang  obyektif dalam  melakukan recall terhadap  anggotanya  yang  berada  di  lembaga  perwakilan (DPR).  Kondisi  ini  menimbulkan  kontroversi  mengenai  pihak  mana  yang  paling berhak  melakukan recall .  Berdasarkan  teori-teori  tentang  hubungi  "lembaga perwakilan"  dengan  "yang  diwakili",  tampaknya  Indonesia  mengarah  kepada  teori partisan,  sehingga recall dipahami  sebagai  hak  partai  politik.  Implikasi  dari  hal tersebut  menjadikan  mekanisme  real  menghadapi  dilema  dalam  sistem ketatanegaraan,  mengingat  UUD  NRI  1945  telah  memperkuat  asas  kedaulatan rakyat. Oleh karena  muncul  wacana  untuk  melibatkan  rakyat  dalam  mekanisme recall . 22
Berdasarkan  asas  kedaulatan  rakyat,  pemilik  kekuasaan  tertinggi  yang sesungguhnya adalah rakyat, walaupun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur  konstitusional  sebagaimana  ditetapkan  dalam  hukum  dan  konstitusi ( constitutional democracy ).
Sistem politik demokratis telah menjadi keniscayaan dalam mengakomodasi kedaulatan rakyat di Indonesia. Demokrasi sangat menjamin hak-hak asasi manusia termasuk  salah  satunya  hak  politik.  Terkait  hak  politik  Harold  J.  Laski mengemukakan: 23 " A  democratic  system,  it  has  been  argued,  is  one  in  which  the
21 Ni’matul  Huda, Praktik  Recall  dalam  Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia, makalah pada  Diskusi  Publik  dengan  tema  “ Recall Anggota  Legislatif  oleh  Parpol  sebagai  Bentuk Pengkhianatan  Hak  Konstituen”  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum dan FH-UII, Yogyakarta, 15 April 2011.
22 Ni’matul Hudan dan Imam Nasef, Op.Cit. 23 Harold J. Laski, A Grammar of Politics, George Allen and Unwin Ltd, London, 1960, hlm. 115.
will of theaverage citizen has channels of direct access to the sources of authority. There  is,  therefore,  a  right  to  political  power .”  Pandangan  Laski  ini  menegaskan bahwa  sistem  demokrasi  memberikan  saluran  kepada  warga  negara  untuk berhubungan  langsung  dengan  sumber  kewenangan,  sehingga  warga  negara memiliki hak untuk kekuasaan politik.
Dalam rangka mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi di  atas,  sudah  selayaknya  rakyat  dilibatkan  dalam  mekanisme recall .  Logika sederhananya adalah apabila rakyat sebagai  pemegang kedaulatan berhak  memilih siapa  wakilnya,  maka  semestinya  pemilih  juga  punya  hak  untuk  memberhentikan atau  setidak-tidaknya  mengusulkan  pemberhentian  seorang  anggota  DPR.  Bahkan lebih  jauh  Jimly  Asshiddiqie  berpendapat,  bahwa  dalam  sistem  demokrasi  yang sejati,  sistem party  recall sudah  seharusnya  ditiadakan  dan  diganti  dengan  sistem constituent recall . 24
Selain itu, saat ini Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan sistem  proporsional  terbuka  dengan  suara  terbanyak.  Oleh  karena  itu,  legitimasi yang  didapatkan  seorang  anggota  DPR  lebih  kuat.  Seorang  calon  anggota  DPR yang  mendapatkan  dukungan  paling  banyaklah  yang  akan  duduk  di  Senayan. Dalam  konsep  yang  demikian  mekanisme recall yang  dapat  diterima  hanyalah constituent recall , yaitu apabila tuntutan pemberhentian terhadap anggota itu datang dari  warga  masyarakat  daerah  pemilihan  dari  mana  anggota  DPR  yang  bersang kutan  berasal,  sebagaimana  diutarakan  oleh  Jimly  Asshiddiqie  di  atas,  atau  paling minimal rakyat dilibatkan dalam prosesnya.
Dalam  perkembangan  terakhir,  MK  melalui  Putusannya  Nomor  39/PUU- XI/2013  tentang  Pengujian  Pasal  16  ayat  (3)  UU  Partai  Politik,  juga  memberikan legitimasi  bahwa  otoritas  partai  politik  dalam  memberhentikan  anggotanya  yang menjabat DPR dapat direduksi. Dengan kata lain, MK melalui putusannya memiliki semangat  untuk  memini.  malisasi  hegemoni  partai  politik  dalam recall .  Pasal  16 ayat  (3)  UU  Partai  Politik  yang  diujikan  berbunyi,  sebagai  berikut:  "Dalam  hal anggota  Partai  Politik  yang  diberhentikan  adalah  anggota  lembaga  perwakilan rakyat,  pemberhentian  dari  keanggotaan  Partai  Politik  diikuti  dengan pemberhentian  dari  keanggotaan  di  lembaga  perwakilan  rakyat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan." 25
Pengajuan judicial  review terhadap  pasal  ini  terkait  dualisme  keanggotaan Parpol yang menjadi salah satu alasan dapat diberhentikannya anggota Parpol dari partainya  tersebut.  Dalam  hal  anggota  Parpol  tersebut  sedang  menjabat  sebagai anggota  dewan,  maka  ketentuan  itu  berkonsekeunsi  diberhentikannya  anggota Parpol  yang  bersangkutan  sebagai  anggota  dewan.  Kalusul  ini  oleh  pemohon dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon sehingga diujikan ke MK.
Dalam  perkara  ini,  MK  akhirnya  mengabulkan  permohonan  pemohon walaupun dengan putusan inkonstitusional bersyarat ( conditio nally unconstitutional ). Dalam pertimbangannya MK mengatakan:
24 Jimly  Asshiddiqie, Institut  Peradaban  dan  Gagasan  Pengatan  Sistem  Pemerintahan, makalah yang disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012, hlm. 17.
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik.
"Menurut  Mahkamah,  konstitusi  tidak  memberikan  suatu  pembatasan  bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat  yang  bersamaan  seseorang  tidak  boleh  menjadi  anggota  lebih  dari  satu  partai politik.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  kewajiban  konstitusional  seorang  warga  negara untuk  pindah  menjadi  anggota  partai  politik  lain  atau  memilih  salah  satu  atau beberapa  partai  politik  dalam  waktu  bersamaan,  sehingga  tidak  ada  kewajiban konstitusional pula bagi  seorang  warga  negara  untuk  berhenti  dari  keanggotaan salah  satu  partai  politik  karena  menjadi  anggota  partai  politik  lain.  Pada  sisi  lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan.”
Pertimbangan MK di atas menunjukkan bahwa secara yuridis konstitusional tidak  ada  larangan  bagi  warga  negara  untuk  pindah  keanggotaan  ke  Parpol  lain bahkan  untuk  memiliki  dualisme  keanggotaan  Parpol  sekalipun.  Walaupun  MK juga  menyarankan  agar  tunduk  pada  aturan  internal  Parpol.  Akan  tetapi, berdasarkan  pertimbangan  tersebut  MK  ingin  mengatakan  bahwa  secara  prinsip, Parpol  tidak  boleh  secara  semena-mena  memberhentikan  anggotanya,  MK semacam memberikan " warning ", karena pemberhentian keanggotan seseorang dari Parpol  tidak  serta-merta  memberhentikan  orang  tersebut  dari  keanggotaannya  di parlemen  baik  DPR  maupun  DPRD.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  amar  putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 16 ayat (3)
inkonstitusional dengan syarat:
a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, dan
c. Tidak  lagi  terdapat  calon  pengganti  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Calon  Tetap  dari partai yang mencalonkannya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  inkonstitusional  bersyarat di atas, setidaknya telah mengurangi kewenangan partai politik, terutama dalam hal pemberhentian keanggotaannya. Melalui syarat konstitusional Pasal 16 ayat (3) MK menunjukkan bahwa kepentingan nasional harus didahulukan dari kepentingan lain, terutama kepentingan partai politik.
Salah  satu  poin  penting  dari  putusan  MK  di  atas  adalah  "pembelotan" seorang  anggota  Parpol  baik  dengan  melanggar  AD/ART  maupun  dengan  pindah keanggotaan  ke  Parpol  lainnya  tidak  serta-merta  memberikan  otoritas  kepada Parpol  yang  bersangkutan  untuk  me- recall orang  tersebut  dari  keanggotannnya  di DPR.  Konstruksi  putusan  MK  ini  lebih  dekat  dengan  teori trustee ,  karena menganggap  kepentingan  nasional  harus  didahulukan  daripada  kepentingan partai politik. Seseorang  yang  telah  menduduki  lembaga  perwakilan  tidak  lagi bertindak  hanya  atas  nama  partai  ataupun  konstituen  melainkan  untuk  seluruh rakyat.  Oleh  karenanya,  tidak  dapat  dibenarkan recall menjadi  otoritas  penuh Parpol.
Selain  memberikan  hak recall terhadap  rakyat  atau  setidak-tidaknya pelibatan  rakyat  dalam recall ,  mekanisme recall itu  sendiri  harus  dibuat  secara
ketat  dengan  alasan-alasan  yang  jelas.  C.F.  Strong  memiliki  kekhawatiran pengaturan recall dapat  dijadikan  alat  untuk  "mendepak"  wakil  rakyat  dari kehidupan  publik.  Strong  mengatakan: 26 "... there  is  a  danger  of  turning therepresentative into a mere delegate, making him the victim of the corrupt attacks of any active and intriguing clique, and this would tendto drive public spirited men out of public life. " Recall pada dasarnya bukan merupakan bukti ketidakpercayaan dalam  pemerintahan  berdasarkan  perwakilan,  akan  tetapi, recall harus  dipahami sebagai sarana mengingatkan lembaga legislatif agar selalu dapat dipercaya oleh publik.
Dalam  mengkonstruksi  pengaturan  tentang recall harus  berpedoman  pada alasan-alasan  yang  obyektif.  Seorang  anggota  DPR  misalnya,  tidak  boleh diberhentikan  dari  kedudukannya  sebagai  wakil  rakyat,  kecuali  apabila  yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etika, mengundurkan diri, atau meninggal dunia dalam masa jabatannya. Seorang anggota DPR tidak boleh diberhentikan dari jabatannya dengan cara di- recall oleh pimpinan partai  politiknya  karena  alasan  berbeda  pendapat  dengan  pimpinan  partainya  atau karena alasan-alasan lain yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang telah  memilihnya.  Di  dalam  negara  demokrasi  adanya  perbedaan  pendapat  adalah dianggap  wajar  dan  harus  tetap  dihargai,  sepanjang  adanya  perbedaan  itu  tidak menjurus  dan  membawa  akibat negatif, berupa  retaknya  keutuhan,  persatuan  dan kesatuan bangsa. 27
Selanjutnya,  pelibatan  rakyat  dalam  mekansime recall dapat  dilakukan dalam  bentuk  pengajuan  petisi  sebagaimana  diterapkan  di  beberapa  negara  bagian di Amerika Serikat. Pada hukum negara bagian Oregon misalnya, ditetapkan bahwa apabila  sejumlah  tertentu  warga  negara  mengajukan  petisi  yang  menuntut pemberhentian  seorang  pejabat  terpilih  baik  legislatif  ataupun  eksekutif  harus diselenggarakan popular  vote tentang  hal  itu  dan  jika  mayoritas  menentangnya, maka  pejabat  bersangkutan  diberhentikan  dan  diadakan  pemilihan  baru  untuk mengisi  jabatan  yang  kosong  tersebut.  Konsep  ini  sangat  maju  dan  dapat  saja diterapkan  di  Indonesia.  Dengan  mekanisme popular  vote rakyat  tidak  hanya terlibat  dalam proses  pengisian namun  juga dalam. proses pemberhentian. Dengan demikian,  kedaulatan  rakyat  tidak  "hilang"  ketika  Pemilu  usai  namun  rakyat  tetap berdaulat untuk melakukan
penggantian ataupun pemberhentian
terhadap anggota dewan.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Jabatan  yang  memperoleh  legitimasi  dari  rakyat  yang  berdaulat,  maka  bukan saja  tugas  dan  wewenang  jabatan  itu  harus  diselenggarakan  menurut  Undang- Undang Dasar, tetapi  juga harus dipertanggungjawabkan kepada  rakyat  melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Wujud dari ide  kedaulatan  rakyat,  dalam  sistem  demokrasi  harus  dijamin  bahwa  rakyat terlibat  penuh  dalam  merencanakan,  mengatur,  melaksanakan,  dan  melakukan
26 C.F. Strong, Modern Political Constituation: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Exiting Form, Sidgwick & Jackson Limited, Londpm, 1960, hlm. 288.
27 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 87.
pengawasan  serta  menilai  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kekuasaan.  Bahwa  Sistem recall yang absolute menjadi hak prerogatif partai politik pada hakikatnya tidak sesuai  dan  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  karena  membuat para wakil rakyat memiliki batasan dan terkekang dalam menyampaikan aspirasi dan  pikirannya  yang  ditentukan  oleh  partai  politik  pengusungnya  di  dalam pemilihan  umum  legislatif.  Seharusnya  penyampaian  aspirasi  sesuai  dengan kehendak  dan  suara  rakyat  sebagai  entitas  yang  diwakilkan  oleh  Anggota  DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat, namun karena adanya sistem recall yang memberikan barier atau  pembatas  maka penyampaian  aspirasi  tersebut  justru diatur  dan  dibatasi  oleh  partai  politik  demi  meloloskan  dan  memperlancar kepentingannya.
2. Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu  saat  ini  belum  memenuhi  prinsip kedaulatan  rakyat.  Partai  politik  yang  memeiliki  kewenangan  untuk mengusulkan Penggantian Antar Waktu dengan otoritas yang besar tidak diikuti dengan  prosedur  dan  indikator-indikator  yang  obyektif  dalam  melakukan Penggantian  Antar  Waktu  terhadap  anggotanya  yang  berada  di  lembaga perwakilan.  Sistem  Penggantian  Antar  Waktu  yang  ideal  adalah  ketika  dalam proses  penggantian/pemberhentian  tersebut  melibatkan  konstituen  di  daerah pemilihannya  sebagai  upaya  menjaga  kedaulatan  rakyat  kepada  yang memberikan  mandat  untuk  dapat  ikut  serta  menentukan  proses  dan  hasil  dari penggantian/pemberhentian  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum rakyat terlibat langsung untuk memilih calon wakilnya di parlemen dalam upaya mendelegasikan  kedaulatannya  kepada  seorang  wakil  rakyat,  namun  dalam  hal penggantian/pemberhentiannya  justru  Partai  Politik  yang  memiliki  kewenangan dan  otoritas  yang  kuat  dalam  mengusulkan  Penggantian  Antar  Waktu  dengan dasar yaitu muatan politik kepentingan.

## Saran
1. Seharusnya Undang-undang MD3 lebih berperan dalam mengatur dan membatasi kewenangan Partai Politik terhadap hak Penggantian/Pemberhentian Antar Waktu. UU  MD3,  UU  Partai  Politik,  dan  UU  Pemilihan  Umum  harus  memuat persyaratan,  unsur-unsur  dan  indikator  dengan  jelas,  obyektif  dan  transparan terhadap  persyaratan  pengusulan  Penggantian/Pemberhentian  Antar  Waktu  agar prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  dapat  diejawantahkan  kedalam  praktik Penggantian/Pemberhentian supaya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus dijamin keterlibatannya dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan  pengawasan  serta  menilai  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kekuasaan legislatif.
2. Dalam  rangka  mengimplementasikan  asas  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  di atas,  sudah  selayaknya  rakyat  dilibatkan  dalam  mekanisme recall .  Dalam  logika berfikir  apabila  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  berhak  memilih  siapa wakilnya, maka semestinya pemilih juga mempunyai hak untuk memberhentikan atau  setidak-tidaknya  mengusulkan  pemberhentian  seorang  anggota  DPR,  jadi wujud  dari  kedaulatan  rakyat  tidak  hanya  dengan  dilibatkan  dalam  proses pemilihan,  namun  juga  proses  evaluasi  sampai recall terlaksana.  Sebagai  alasan yang  mendasar  pentingnya  rakyat  dilibatkan  dalam  mekanisme recall tentu sebagai  manifestasi  asas  kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi.  Pasca  reformasi  yang diikuti  dengan  amandemen  konstitusi,  kedudukan  kedaulatan  rakyat  lebih
diperkuat lagi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 memegang bahwa : ”kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD.”

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdy  Yuhana.  2013.  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945 Sistem  Perwakilan  di  Indonesia  dan  Masa  Depan  MPR  RI.  Fokusmedia. Bandung.
Affan  Gafar.  2000. Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi. Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Andi  Faisal  Bhakti,  dkk.  2012. Literasi  Politik  dan  Konsolidasi  Demokrasi .  Churia Press. Jakarta.
B.N. Marbun. 1996. Kamus Politik . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
C.F. Strong. 1960. Modern Political Constituation: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Exiting Form. Sidgwick & Jackson Limited. London.
Harold J. Laski. 1960 A Grammar of Politics. George Allen and Unwin Ltd. London. Hendra Nurtjahjo. 2005. Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
Janedjri M. Gaffar. 2023. Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Konpress. Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie.  2005. Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan dalam UUD 1945 . FH UII Press. Yogyakarta.
_______________.  2005. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Ed.  Revisi. Konstitusi Press. Jakarta.
_______________. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Jakarta.
Kabul Budiyono. 2012. Teori dan Filsafat Ilmu Politik . Alfabeta. Bandung. Miriam  Budiarjo.  2007. Dasar-dasar  Ilmu  Politik. PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Moh.  Kusnardi  dan  Harmailly  Ibrahim.  1981. Pengantar  Hukum  Tata  Negara. Pusat Studi HTN UI. Jakarta.
Ni’matul Huda & M. Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Inonesia Pasca Reformasi. Kencana. Jakarta. Ramdlon  Naning.  1986. Anggota  DPR  RI  Sebagai  Pilar  Demokrasi  Dan  Mekanisme Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945. Liberty  Yogyakarta. Yogyakarta.
RM.  A.B.  Kusuma.  2011. Sistem  Pemerintahan  “Pendiri  Negara”  Versus  Sistem Presidensial  “Orde  Reformasi”. Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. Jakarta.
Subandi Al Marsudi. 2006. Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Yusril  Ihza  Mahendra,  1996. Dinamika  Tatanegara  Indonesia .  Gema  Insani  Press.
Jakarta.

## Jurnal
Bambang  Budiyanto,  Kewenangan  Pimpinan  Partai  Politik  Dalam  Pengusulan Pemberhentian  Anggota  DPR  Terkait  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jurnal  Magister Hukum Universitas Udayana Vol. 5 No. 4, Denpasar, 2016.
Helmy Nuky Nugroho, Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan, Arena Hukum  Vol. 9 No. 3, Semarang, 2016. Jimly  Asshiddiqie,    Partai      Politik      dan      Pemilihan      Umum      Sebagai      Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 4, Jakarta, 2006.
Khairul    Fahmi,  Prinsip    Kedaulatan    Rakyat    Dalam  Penentuan    Sistem    Pemilihan Umum Anggota  Legislatif, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3, Jakarta, 2010. Malicia  Evendia,  Implikasi  Hak Recall Partai  Politik  Terhadap  Sistem  Kedaulatan Rakyat, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 3, Bandar Lampung, 2012.
Mohammad  Yusuf  Hasmin,  Kualitas  Keterwakilan  Rakyat  Melalui  Dewan  Perwakilan Rakyat  Menurut  Sistem  Politik  di  Indonesia  (Suatu  Kajian  Terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 19 No. 2, Makassar, 2017.
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf1, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih, Hak Recall Partai  Politik  Terhadap  Status  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 4, Denpasar, 2018.
Ni’matul  Huda, Recall Anggota  DPR  dan  DPRD  Dalam  Dinamika  Ketatanegaraan Indonesia, Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3, Yogyakarta, 2011.
Nike  K.  Rumokoy,  Kajian  Yuridis  Tentang  Hak  Recall  Partai  Politik  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat Vol. XX No. 1, Manado, 2012. Rida  Farida,  Mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  Anggota  DPR  dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 2, Tangerang Selatan, 2013.
Sebastian  Salang,  Parlemen:  Antara  Kepentingan  Politik  vs  Aspirasi  Rakyat,  Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 4, Jakarta, 2006.
Sirajuddin, Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, Lex Administratum Vol. 4 No. 1, Manado, 2016.

## Makalah
Jimly  Asshiddiqie,  Institut  Peradaban  dan  Gagasan  Pengatan  Sistem  Pemerintahan, makalah yang disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012.
Ni’matul  Huda,  Praktik  Recall  dalam  Dinamika  Ketatanegaraan  Indonesia,  makalah pada  Diskusi  Publik  dengan  tema  “Recall  Anggota  Legislatif  oleh  Parpol sebagai  Bentuk  Pengkhianatan  Hak  Konstituen”  yang  diselenggarakan  oleh Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  dan  FH-UII,  Yogyakarta,  15  April 2011.

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasca Amandemen (Perubahan keempat UUD 1945 Tahun 2002).
Indonesia,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik.