Makna kearifan lokal To Parenge dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja

## The meaning of local To Parenge's authority in the resolution of land conflict in Tana Toraja
Suparman Abdullah*
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia E-mail corresponding author: suparmanabdullah1@yahoo.com
Sultan
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia E-mail: sultan.12@yahooo.com

## Rano Saputra Matande
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia E-mail: ranosmatande@gmail.com

## Abstrak
Pendekatan  kearifan  lokal  merupakan  salah  satu  manajemen  yang  efektif  dalam  resolusi  konflik  lokal. To Parenge merupakan  salah  satu  bentuk  kearifan  lokal  etnis  Toraja  yang  dibentuk  dan  dipilih  oleh  beberapa keluarga  pemilik  tongkonan. To  Parenge merupakan  pemimpin  representatif,  yang  bertanggungjawab  atas kelangsungan  dan  pengembangan  tongkonan  (Tongkonan  bagi  komunitas  etnis  Toraja  secara  fisik  merupakan bangunan dan secara sosial budaya merupakan simbol ikatan dan perekat keluarga). Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi kearifan lokal To Parenge dalam peran sebagai manajemen penyelesaian konflik serta proses  penentuan To  Parenge dalam  komunitas  Toraja  sebagai  institusi  yang  berperan  dalam  menyelesaikan konflik/sengketa  lahan.  Riset  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  mengungkap  fenomena  sosial dengan  menggunakan  data-data  dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  (1) To  Parenge merupakan  salah  satu  bentuk  kearifan  local  etnis  Toraja,  statusnya  sebagai  pemimpin informal diakui peranannya dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam kasus konflik/sengketa lahan; (2) To Parenge sebagai pemimpin merupakan institusi yang dibentuk oleh keluarga-keluarga pemilik tongkonan melalui proses kombongan (musyawarah); (3) To Parenge sebagai institusi lokal merupakan kerangka mediasi dalam  manajemen  konflik,  di  mana To  Parenge berperan  dalam  menyampaikan  dan  memperjuangkan kepentingan  bersama  keluarga  pemilik  tongkonan  dalam  suatu  wilayah  lembang/desa.  Dalam  setiap lembang/desa terdapat beberapa tongkonan dan setiap tongkonan terdiri dari beberapa keluarga sebagai pemilik. To Parenge menjadi pemimpin/perwakilan dari beberapa keluarga sebagai pemilik tongkonan.
Kata Kunci : To Parenge ; tongkonan, masalah sosial; manajemen konflik; keraifan lokal

## Abstract
Local wisdom approach is one of effective management in local conflict resolution.  To Parenge is one form of local  ethnic  Toraja  which  was  formed  and  chosen  by  several  families  of  tongkonan  owners.  To  Parenge  is  a representative  leader,  responsible  for  the  continuity  and  development  of  the  tongkonan.  (Tongkonan  for  the Toraja ethnic community is physically a building and social culture is a symbol of family bonding and adhesive). This study aims to introduce potential local wisdom To Parenge in the role of conflict resolution management as well  as  the  process  of  determining  To  Parenge in  the  Toraja  community  as  an  institution  that  plays  a  role in resolving  land  conflicts/disputes.  The  results  show  that  (1)  To  Parenge  is  one  form  of  local  ethnic  Toraja wisdom, his status as an informal leader recognized his role in resolving social problems especially in the case of  land  conflicts/disputes;  (2)  To  Parenge  as  a  leader  is  an  institution  formed  by  the  families  of  Tongkonan owners  through  the  process  of  the  Commonwealth  (deliberation);  (3)  To  Parenge  as  a  local  institution  is  a framework  of  mediation  in  conflict  management,  where  To  Parenge  a  role  in delivering  and championing the
interest  of  the  family  owner  Tongkonan  in  a  region  of  Lembang/village.  In  each  Lembang/village  there  are several  tongkonan  and  each  tongkonan  consists  of  several  families  as  owners.  To  Parenge  became  a leader/representative of several families as owners of Tongkonan.
Keywords : To Parenge; tongkonan, social problems; conflict management; local

## Pendahuluan
Setiap  komunitas  memiliki  potensi  kearifan  local  dalam  berbagai  bentuk  seperti  nilai  budaya,  tradisi dan  praktek-praktek  sosial  (Aulia,  2010).  Kearifan  lokal  dibutuhkan  sebagai  mediasi  dalam menyelesaikan  masalah  sosial  yang  hadapi  oleh  komunitas.  Konflik  merupakan  salah  satu  potensi masalah yang senantiasa hadir dalam setiap komunitas (Omuabor, 2000). Namun komunitas memiliki kekuatan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi khususnya konflik (Verner, 1958).
Perspektif  konflik  memandang  bahwa  konflik  adalah  suatu  fenomena  yang  sudah  melekat  dalam masyarakat  (Marshall  &  Gurr,  2005;  Kriesberg,  2007).  Masyarakat  Indonesia  yang  plural  memiliki potensi  yang  rentan  untuk  terjadinya  konflik.  Pluralisme  Indonesia  ditandai  dengan  adanya  suku, agama,  tradisi,  sosial  ekonomi  dan  budaya  yang  beragam.  Pluralisme  yang  tinggi  dalam  masyarakat tersebut menjadi faktor penyebab kerentanan untuk terjadinya konflik (Stonequist, 1971; Conn, 1973; Smooha 1978; Osinubi & Osinubi, 2006). Namun pluralisme yang tinggi pula menjadi kekuatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi seperti dalam bentuk kearifan lokal (Zamzami, 2016).
Konflik  tidak  bisa  dihindari  dari  suatu  komunitas,  namun  konflik  perlu  dikelola  agar  tidak menimbulkan  kekerasan  (Otite,  1999).  Konflik  terjadi  jika  permasalahan  yang  muncul  di  permukaan tidak  dapat  dicapai  penyelesaiannya,  sehingga  kegagalan  dalam  mencapai  kesepakatan  ini  berujung pada kekerasan fisik antara pihak-pihak yang berkonflik (Kolip, 2010).
Salah satu fenomena konflik yang terjadi di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah konflik sosial  karena terjadinya perbedaan atau pertentangan  kedua belah pihak,  yakni adanya saling klaim  atas  kepemilikan  tanah  tongkonan  secarah  penuh.  Tanah  tongkonan  dalam  masyarakat  Toraja adalah  tanah  milik  bersama  dan  digunakan  untuk  kepentingan  seluruh  anggota  keluarga  (Pakan, Pratiknjo & Mamosey, 2018). Jadi semua anggota keluarga berhak untuk menggarap tanah tersebut.
Munculnya  permasalahan  karena  masyarakat  mulai  memandang  tanah  tongkonan  tersebut  dari  segi ekonomi.  Hal  ini  dipicu  oleh  adanya  rencana  pemerintah  untuk  membangun  bandar  udara  di  lokasi tersebut  yang  membuat  masyarakat  kemudian  berlomba-lomba  untuk  mendapat  ganti  rugi  atas kepemilikan  tanah  tongkonan  itu.  Masyarakat  Toraja  memaknai,  tanah  tongkonan  itu  adalah  tanah milik  bersama  dan  seharusnya  digunakan  untuk  kepentingan  bersama  tanpa  ada  yang  berhak  penuh atas tanah tongkonan tersebut (Rima, 2019).
Eksistensi To  Parenge sebagai  pemimpin  dalam  suatu  komunitas  Toraja  sangat  strategis  dalam penanganan  konflik. To  Parenge ’  sebagai  pemimpin  informal  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  dan bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustafa, Arman & Saudi, 2019; Panggarra,  2015).  Seperti  halnya  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Toraja To  Parenge ’  yang memiliki pengaruh diharapkan mampu menjadi pendamai terhadap kedua belah pihak yang berkonflik. Komunitas Toraja dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi menggunakan pendekatan kekeluargaan melalui kombongan (musyawarah) yang dipimpin oleh To Parenge ’ (Bigalke, 2005).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  mengungkap  fenomena  sosial  dengan menggunakan  data-data  dari  hasil  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Jenis  penelitiannya  adalah studi  kasus  yakni  pengkajian  secara  spesifik  dan  mendalam  terhadap  potensi  kearifan  lokal To Parenge serta perannya dalam menyelesaikan konflik local etnis Toraja. Sumber informasi adalah para tokoh masyarakat formal maupun informal.

## Hasil dan Pembahasan
Kedudukan To  Parenge ’  dalam  masyarakat Toraja adalah  sebagai  pemimpin  dalam  tongkonan  yang dibawahinya. To  Parenge ’  dibutuhkan perannya agar konflik yang terjadi  dapat diselesaikan  dengan baik  untuk  menciptakan  rasa  aman  dalam  komunitasnya.  Untuk  memahami  mengenai To  Parenge ’ studi ini menguraikan status dan kedudukannya dalam masyarakat Toraja.

## To Parenge ’ dalam masyarakat Toraja
To Parenge ’ berasal dari dua kata yaitu “to” yang artinya orang dan “parenge” yang artinya pemikul tanggung jawab. Jadi To Parenge ’ adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme  tertentu  untuk  menjalankan  tugas  seperti  menyelesaikan  konflik  dalam  masyarakat. To Parenge ’ diangkat dan diseleksi oleh masyarakat dalam suatu tongkonan berdasarkan garis keturunan, pengabdian dan penguasaan adat istiadat.
Masa jabatan seorang To Parenge ’ berakhir apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia ataupun melakukan  suatu  pelanggaran  yang  berat.  Jadi  selama  seorang To  Parenge ’  masih  hidup  maka jabatannya juga akan tetap melekat dan seorang To Parenge ’ juga tidak dapat mengundurkan diri dari jabatannya.  Adapun  tugas  dari To  Parenge itu  sendiri  adalah  sebagai  berikut:  a)  Mengatur  serta mengayomi aturan adat atas kesepakatan hasil kombongan dalam lingkup wilayah masing- masing; b) Menyelesaikan  perselisihan  antar  anggota  masyarakat  dalam  lingkup  wilayah  masing-masing;  c) Memimpin  dan  mengatur  serta  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  upacara  adat  dalam  wilayah masing-  masing;  d)  Memimpin  pelaksanaan  kerja  gotong-royong  (siarak)  dalam  penanggulangan bencana,  pembuatan  pondok  upacara  dan  gotong-royong  lainnya;  e)  Menjadi  pengayom  masyarakat (untarek lindopio). Berikut yang di jelaskan oleh LN (51 Tahun) di bawah ini:
“ To Parenge ’ adalah tokoh- tokoh adat yang ditunjuk dalam suatu rumpun keluarga dalam setiap tongkonan untuk menjalankan tugas sebagai orang yang dituakan yang berfungsi untuk menata keberlangsungan hidup keluarga tongkonan”
Senada yang di utarakan oleh informan di atas, MB (64 Tahun) mengungkapkan sebagai berikut:
“ To Parenge ’ sama halnya pemangku adat, To Parenge ’ adalah orang-orang yang dipilih dalam musyawarah adat dan dilantik ketika ada upacara adat rambu solo’ (Upacara Kematian)”
To  Parenge ’  sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  adalah  orang-orang  yang  memiliki tanggungjawab  dalam  masyarakat  khususnya  dalam  mengatur  tatanan  kehidupan  bermasyarakat. Dalam  masyarakat  pulat To  Parenge ’  tidak  hanya  menjalankan  tugasnya  seorang  diri.  Dalam masyarakat Toraja terdapat pula lembaga adat yang terdiri  dari tiga orang yang bekerja sama dengan To Parenge ’ dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
Untuk  menyelesaikan  konflik To  Parenge ’  sebagai  seorang  pemimpin  berperan  sebagai  hakim pendamai jika terjadi perselisihan seperti yang dikatakan oleh RK (57 Tahun) adalah:
“ To Parenge ’ berfungsi sebagai hakim pendamai jika ada masalah dalam masyarakat. Dalam hal sengketa  tanah  lembaga  adat  dan To  Parenge ’  berperan  sebagai  hakim  pendamai.  Jadi  pihak yang  berkonflik  diadili  oleh To  Parenge ’  dan  lembaga  adat  kemudian  mengambil  keputusan siapa yang benar dan salah selanjutnya mengadakan syukuran sebagai wujud syukur agar kedua belah pihak berdamai kembali. Jika pihak yang berkonflik tidak ingin berdamai maka keduanya diberi kesempatan untuk menempuh jalur hukum”
Sama  halnya  yang  di  katakan  oleh  PL  (51  Tahun)  bahwa To  Parenge ’  memiliki  tugas  untuk memediasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  dalam  masyarakat  khususnya  tongkonan  yang  dibawahinya. Proses  mediasi  itu  dilakukan  untuk  mencari  jalan  keluar  agar  konflik  yang  terjadi  antar  sesama anggota keluarga tongkonan dapat diatasi. Berikut yang dikatakan informan LN (64 Tahun):
“Jadi  yamoto  tu  fungsinna To  Parenge ’,  lan  misa’  tongkonan  nani To  Parenge ’  yake  den  tu keluargana  sisalah-salah  yamo  pasino’koranni  to  nahadiri  tokoh  ada’  sola  to  ma’parentah  na disipa’kadai. Yake tae’ penyelesaian yake den ni pada 2 te’geran noka’ ladipokadanni ko yamoto tu biasa pake jalur hukum/ jadi fungsi dari seorang To Parenge ’/ dalam satu tongkonan yang ia bawahi  jika  ada  keluarga  yang  bermasalah  satu  sama  lain,  maka To  Parenge harus memanggilnya  untuk  duduk  bersama  yang  juga  dihadiritokoh  adat  untuk  membicarakan persoalan tersebut. Jika tidak menemukan jalan keluar dimana masing-masing pihak bersikeras dengan pendapatnya, maka inilah biasa yang kemudian menempuh jalur hukum”
Seperti  yang  dikatakan  informan  RK  dan  LN  bahwa  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam masyarakat  Toraja  umumnya  diselesaikan  secara  adat.  Namun  apabila  pihak-pihak  yang  berkonflik tersebut  tidak  menemui  jalan  tengah  maka  ditempuh  jalur  hukum.  Di  tingkat  pengadilan  juga To Parenge ’  masih  di  minta  keterangan  tentang  bagaimana  proses  penyelesaian  masalah  tersebut  di tingkat  adat.  Jadi  tetap  ada  rekomendasi  dari To  Parenge ’  dan  tokoh  adat  ke  pengadilan  mengenai masalah yang terjadi.
Tugas  dan  fungsi  dari To  Parenge ’  yang  kompleks  menempatkannya  pada  kasta  teratas  dalam masyarakat Toraja yaitu tana’ bulaan. Adanya pembagian  kelas tersebut  membuat To  Parenge ’  juga mendapatkan  perhargaan  yang  tinggi  dalam  lingkup  keluarga  tongkonan.  Setiap  tongkonan  dipimpin oleh seorang To  Parenge ’ yang diangkat menjadi pemimpin dalam tongkonan tersebut. Namun tidak semua  orang  dapat  dijadikan  sebagai To  Parenge ’,  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk menempati posisi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh KS (53 Tahun) bahwa:
“ To  Parenge ’  dipilih  berdasarkan  musyawarah  dalam  keluarga  tongkonan,  tidak  serta  merta ditunjuk  secara  langsung.  Jadi  seorang To  Parenge ’  itu  ditunjuk  berdasarkan  garis  keturunan serta ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain”
Pertimbangan-  pertimbangan  yang  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  seorang To  Parenge ’  salah satunya  adalah  penguasaan  adat  istiadat,  serta  dirasa  mampu  untuk  memimpin  keluarga.  Hal  yang terpenting  pula  adalah  seorang To  Parenge ’  yang  dipilih  haruslah  berasal  dari  tongkonan  tersebut. Seperti halnya dikatakan oleh YP (52 Tahun):
“Seorang yang diangkat To  Parenge ’ adalah orang-orang yang memiliki strata tinggi dan juga lahir dari kampung tersebut. To Parenge ’ adalah orang yang bisa memerintah”
Proses pergantian kepemimpinan To Parenge ’ umumnya berlangsung dengan baik, tidak ada kendala dalam  menentukan siapa yang  menjadi pemimpin  dalam tongkonan tersebut. Tidak  menjadi  masalah pula  ketika To  Parenge ’  tinggal  diluar  dari  tongkonan  yang  dibawahinya.  Namun  dalam  hal pelaksanaan  tugasnya  sekali  waktu To  Parenge ’  dapat  kembali  ke  daerah  wilayah  tongkonan  untuk menjalankan tugas apabila terjadi masalah dalam masyarakat seperti konflik. Fungsi dari To Parenge ’ itu sendiri juga tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah. Dalam masyarakat Toraja dikenal istilah bagi To  Parenge ’  yaitu  “to  urrenge’  sarona  to  buda”  artinya  menjadi  aspirasi  bagi  masyarakat  dan berusaha  untuk  mencari  solusi.  Setiap To  Parenge ’  juga  memiliki  cakupan  wilayah  kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Jadi To Parenge ’ tersebut bertanggungjawab atas tongkonannya masing- masing dalam hal menyelesaikan persoalan yang terjadi didalamnya.
Status To Parenge ’ dalam masyarakat Toraja
Keberadaan  Tongkonan  dalam  masyarakat  Toraja  merupakan  suatu  bentuk  tatanan  hidup  dalam bentuk persekutuan rumpun  keluarga. Setiap tongkonan  yang ada  dalam  masyarakat Toraja dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang  disebut dengan  nama To Parenge ’. Adapun fungsi dari tongkonan tersebut  adalah  sebagai  wadah  untuk  membicarakan  setiap  persoalan  yang  menyangkut  dalam tongkonan. To Parenge ’ sebagai pemimpin dalam tongkonan tersebut juga dibagi kedalam tingkatan- tingkatan yang berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung dari tongkonan dimana To Parenge ’ tersebut  berasal.  Seperti  halnya  ketika  seorang To  Parenge ’  berasal  dari  tongkonan  layuk  (agung), maka kedudukannya, juga akan tinggi dari To Parenge ’ yang lain begitu pula sebaliknya.
Salah  satu  contoh  tongkonan  yang  ada  dalam  masyarakat  Toraja  adalah  Tongkonan  10  di  kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek. Tongkonan 10 Kelurahan Tampo  merupakan salah satu tongkonan yang  masuk  dalam  area  pembangunan  bandar  udara  di  Kecamatan  Mengkendek  yang  memiliki struktur seperti Tabel 1. Kesepuluh tongkonan yang ada pada Tabel 1, masing-masing memiliki fungsi dan peran  masing-  masing.  Begitu pula dengan  kedudukannya, semakin  di atas seorang To Parenge ’ menjabat  maka  semakin  tinggi  status  sosial  seseorang  yang  menjadi To  Parenge ’  di  dalamnya. Tongkonan  10  yang  ada  di  Kelurahan  Tampo,  Kecamatan  Mengkendek  adalah  salah  satu tongkonan yang  sebagian  tanah  tongkonan  masuk  dalam  area  pembangunan  bandar  udara  di  Kecamatan Mengkendek. Penguasaan atau kepemilikan atas tanah-tanah milik adat diperoleh dengan sejauh mana seseorang melaksanakan akan tanggung jawab terkait dengan harkat, martabat, dan kedudukan dalam suatu rumpun keluarga tongkonan.
Tabel 1. Tongkonan 10 kelurahan tampo Tongkonan layuk Matua ulu Anak patalo Tongkonan patulak/pelaksana adat Tongkonan rante tampo (penentu kebijakan) Tongkonan buntu Tongkonan tondok tangnga (anak patalo rante) Tongkonan tondok bangla’ Tongkonan saruran (wakil) Tongkonan tanduk bulan Tongkonan rante dollok (anak patolo saruran) Tongkonan dare’dek Tongkonan guali Tongkonan babangan Sumber: Data primer
Tongkonan  10  Kelurahan  Tampo  terdiri  dari:  (1)  Tongkonan  Rante  Tampo  (penentu  kebijakan), dengan To Parenge ’ Ruth Karurukan; (2) Tongkonan Saruran (wakil), dengan To Parenge ’ Ny. Batara Sosang;  (3)  Tongkonan  Buntu,  dengan To  Parenge ’  Ambe’  Banni;  (4)  Tongkonan  Tanduk  Bulan dengan To Parenge ’ Kamelus Sampe;  (5) Tongkonan Tondok Tangnga (anak patalo rante) dengan To Parenge ’ M.R.Patila; (6) Tongkonan Rante Dollok (anak patolo saruran) dengan To Parenge ’ Hendrik Sallolo;  (7)  Tongkonan  Tondok  bangla’  dengan To  Parenge ’  Yoslina  Malino;  (8)  Tongkonan Dare’dek  dengan To  Parenge ’  Ambe’ Natan; (9) Tongkonan  Babangan dengan To  Parenge ’  Ambe’ Ganti; (10) Tongkonan Guali dengan To Parenge ’ Y.Sampe.
Tongkonan  bukan  hanya  sebagai  wadah  untuk  mempersatukan  keluarga,  namun  tongkonan  juga merupakan  tempat  untuk  menyelesaikan  setiap  masalah  yang  terjadi  didalam  lingkup  keluarga tongkonan.  Seperti  Tongkonan  10  kelurahan  Tampo  dimana  terdapat  sepuluh  tongkonan  didalamnya juga  memiliki  fungsi  dan  kedudukan  yang  berbeda-beda.  Ada  tongkonan  yang  berfungsi  sebagai pemimpin (tongkonan layuk) dan ada juga yang berfungsi sebagai pelaksana tugas misalnya dalam hal upacara adat. Berikut yang dikatakan oleh YP (52 Tahun) Tahun mengatakan bahwa:
“Dalam  Kabupaten  Tana  Toraja  sendiri  ada  banyak  tongkonan  yang  berdiri.  Tongkonan  itu sendiri  mempunyai  arti  khusus  dan  arti  umum.  Kalau  secara  umum  tongkonan  dalam  segi bangunan  adalah  “banua  pa’rapuan”  yang  menjadi  pusat  untuk  menyelesaikan  masalah  dalam masyarakat.  Selain itu  tongkonan  juga  adalah  wadah  persekutuan keluarga.  Dalam masyarakat tampo  sendiri  memiliki  tongkonan  yang  memerintah  yang  terdiri  dari  10  tongkonan.  Masing- masing tongkonan ini memiliki To Parenge ’ yang menjadi pemimpin didalamnya” Seperti  yang  dikatakan  informan  YP  bahwa  tongkonan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  persekutuan yang  memiliki struktur dan memiliki fungsi  didalamnya. Selain itu tongkonan juga  memiliki  wilayah
yang  disebut  tanah  tongkonan  yang  mirip  dengan  hak  ulayat.  Adapun  perbedaan  diantara  keduanya adalah  Hak  ulayat  merupakan  hak  persekutuan  yang  bersifat  teritorial  (berdasarkan  lingkungan daerah)  atas  tanah  di  dalam  wilayah  kekuasaannya.  Sedangkan  tanah  tongkonan  adalah  hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah).
Dalam  uraian  dan  pendapat  yang  dikatakan  informan  YP  dapat  disimpulkan  bahwa To  Parenge ’ sebagai  pemimpin  dalam  tongkonan  mempunyai  status  sebagai  pemimpin  yang  berfungsi  untuk menyelesaikan masalah- masalah yang ada dalam tongkonan.
Peran To  Parenge dalam  penyelesaikan  konflik  sengketa  Tongkonan  pada  pembangunan bandar udara di Kecamatan Mengkendek
Sengketa tanah dalam kasus pembangunan bandar udara di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja  diawali  karena  adanya  saling  mengklaim  atas  kepemilikan  tanah  serta  tidak  adil  dalam pembagian  ganti  rugi  sesama  anggota  keluarga  tongkonan.  Gambaran  mengenaai  adanya  sengketa tanah tongkonan yakni adanya pengaduan pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan  tuntutan  hak  atas  tanah,  seperti  status  tanah,  batas-batas  tanah  dan  status  kepemilikan.  Hal  ini menuntut  adanya  penyelesaian  secara  hukum,  baik  dari  aspek  perdata  maupun  administrasi  untuk memperoleh  kepastian  dan perlindungan  hukum. Kasus sengketa tanah  dengan  modus  yang beragam selama  ini  terjadi  karena  tidak  adanya  bukti  autentik  sebagaimana  yang  disyaratkan  peraturan perundang- undangan.
Gejala  peningkatan  jumlah  penduduk,  kemajuan  teknologi  serta  kemajuan  ekonomi  berpengaruh terhadap  meningkatnya  tuntutan  dan  kebutuhan  atas  tanah.  Identifikasi  dan  administrasi  penguasaan dan pemilikan tanah menjadi kendala dalam upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam pendaftaran hak-hak atas tanah.
Proses  pembayaran  lahan  seluas  225  hektare  untuk  pembangunan  bandar  udara  di  kecamatan Mengkendek  Kelurahan  Tampo  masih  belum  tuntas.  Dalam  proses  pembebasan  lahan  tersebut, pemerintah  membentuk  panitia  9  yang  diketuai  oleh  Sekretaris  Kabupaten  Tana  Toraja.  Kemudian dibentuk juga satuan tugas (satgas) pembebasan lahan berjumlah 146 orang yang beranggotakan para tokoh  masyarakat  antara  lain  tokoh-  tokoh  adat,  pejabat  pemkab,  lurah/kepala  desa,  aktivis  LSM, wartawan dan pensiunan tentara.
Hasil  kesepakatan antara pemerintah  dan  masyarakat mengenai biaya  ganti rugi adalah Lahan basah/ sawah yang berlum bersertifikat dihargai Rp 35.000/ m2, tanah kering yang belum memiliki sertifikat Rp 21.390/m2. Lahan basah bersertifikat Rp.40.250/m2 dan lahan kering bersertifikat Rp.26.737/m2. Selain tanah, ganti rugi juga diberikan kepada 31 jenis tanaman produktif yang ada diatas lahan.
Adapun  kronologis  pembayaran  ganti  rugi  pada  pembangunan  bandar  udara  di  Kecamatan Mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja:  a)  Sosialisasi  rencana  pembangunan  bandar  udara  di Kecamatan  Mengkendek;  b)  Pada  saat  rencana  pemerintah  untuk  membangun  bandar  udara  di Kecamatan Mengkendek, pemerintah sebelumnya  mengundang para To Parenge ’ beserta masyarakat yang memiliki lahan di lokasi pembangunan bandar udara; c) Inventarisasi lahan; d) Dalam proses ini dilakukan  penyampaian  kepada  masyarakat  mengenai  hasil  pemetaan  dan  pengukuran  lokasi  bandar udara;  e)  Sosialisasi  harga  lahan;  f)  Sosialisasi  harga  dilakukan  guna  mencapai  kesepakatan  antara pemerintah dalam hal ini panitia 9 dan masyarakat mengenai harga tanah. Berikut yang dikatakan oleh informan LN (51 Tahun):
“Sebelum adanya rencana pembangunan bandar udara di lokasi tersebut, pemerintah memanggil para To  Parenge ’,  tokoh-  tokoh  masyarakat  dan  ada  juga  pemilik  lahan  yang  diundang  oleh pemerintah. Tujuan pemanggilan ini adalah untuk membicarakan rencana pembangunan bandara dan juga biaya ganti rugi bagi masyarakat yang lahannya masuk dalam pembangunan bandara”
Pendataan  lahan  dilakukan  oleh  panitia  9  dengan  mengajukan  syarat  bagi  pemilik  lahan  untuk melengkapi  data  kepemilikan  tanah  berupa  sertifikat  tanah  atau  bukti  kepemilikan  lain  yang  dikenal masyarakat setempat. Panitia 9 melakukan verifikasi data kepemilikan tanah dengan melibatkan kantor pertanahan  Tana  Toraja  dan  pemilik  lahan  untuk  selanjutnya  mengumumkan  hasil  verifikasi.  Proses pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap oleh panitia 9. Namun kemudian proses pembayaran ganti  rugi  tersendat  akibat  adanya  masalah  seperti  kasus  korupsi  yang  melibatkan  tim  sembilan  itu sendiri.  Selanjutnya  pembebasan  lahan  juga  mengalami  masalah  seperti  terjadinya  konflik kepemilikan tanah dan tidak meratanya pembagian hasil ganti rugi sesama keluarga tongkonan.
Konflik  juga  terjadi  karena  dalam  proses  pembangunan  Bandar  udara  tidak  melibatkan  masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan KS (53 Tahun):
“Setelah  adanya  penetapan  dari  pemerintah  mengenai  lokasi  bandar  udara  di  kecamatan Mengkendek,  kami  tokoh-tokoh  masyarakat  dipanggil.  Tapi  seiring  berjalannya  waktu  dan pembangunan bandar udara tersebut kami para tokoh-tokoh adat sudah tidak dilibatkan lagi. Jadi ketika ada masalah yang terjadi sulit bagi kami untuk ikut campur tangan didalamnya”
Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh adat MB (64 Tahun) mengatakan bahwa:
“La  ma’  kurre  sumanga’  ki na  den  te  pembangunan  tama lan tondok,  cuman  yamotu  masalah kemudian muncul saba’ yate biaya ganti rugi ladibagi rata raka sole te tau tu garap i te padang atau la’b buda te toampui padang .Jadi tae’ iana permasalahakantu masyarakat te padangna di nani  membangun  yari  te  masalahganti  rugi  tu  menjadi  persoalan  khususnya  inde  liu simbuang.(kami masyarakatnya sebetulnya setuju atas pembangunan bandara ini. Yang menjadi masalah kemudian adalah biaya ganti rugi karena ada tanah yang digarap oleh orang lain selama puluhan  tahun  kemudian masuk  dalam lokasi  pemabangunan  bandara.  Apakah  uang ganti rugi ini  kemudian harus  dibagi  dua  50:50  antara  penggarap  dengan  pemilik  lahan  atau  yang  punya tanah mendapatkan uang yang lebih. Jadi tidak ada masalah jika tanah masyarakat ini digunakan untuk membangun, yang menjadi masalah disini adalah masalah ganti rugi)”
Permasalahan  utama  dari  tanah  tongkonan  adalah.  Pertama  karena  umumnya  tanah  tongkonan  tidak memiliki sertifikat karena  merupakan  kepemilikan  keluarga tongkonan secara kolektif. Kedua adalah ketidak jelasan batas-batas tanah tongkonan. Ketiga adalah ketidakjelasan mengenai pemilik yang sah mengakibatkan adanya saling mengklaim atas kepemilikan tanah. Seperti yang dikatakan oleh AR (54 Tahun) berikut ini. Menurut salah satu informan AR (54 Tahun) mengatakan bahwa:

## “Jadi masalah yang terjadi di mengkendek itu adalah orang luar yang datang untuk mengacau. Mengklaim  atas  tanah  yang  ada  akibat  adanya  kecemburuan  sosial  padahal  dia  bukan  orang didalam kampung”
Konflik  tanah  tongkonan  berpengaruh  terhadap  semakin  memudarkan  nilai-nilai  dan  norma-  norma yang ada dalam  masyarakat, pelaku  konflik sudah tidak patuh lagi terhadap norma-norma dan aturan yang berlaku  dalam  masyarakat. Terjadinya konflik selain karena adanya perbedaan- perbedaan yang ada  dalam  masyarakat,  akar  persoalan  dari  konflik  utamanya  terjadi  akibat  disfungsi  sosial.  Artinya bahwa nilai-nilai  dan norma-norma sosial yang ada di dalam struktur sosial tidak lagi  ditaati, pranata sosial, dan sistem pengendaliannya tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kolip, 2010).
Konflik  bisa  saja  berdampak  pada  hancurnya  nilai  dan  norma-norma  dalam  masyarakat atau  bahkan sebaliknya  akibat  ketidak  patuhan  masyarakat  terhadap  nilai  dan  norma-norma  maka  terjadilah konflik. Konflik dapat membawa dampak negative dan positif dalam kehidupan masyarakat. Menurut L.  Coser  bahwa  dampak  positif  dari  konflik  adalah  di  dalam  masyarakat  biasanyamengugah  warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu didalam masyarakat.
Sebagai  seorang  pemimpin  tentunya To  Parenge ’  memiliki  peran  dan  tanggungjawab  yang  besar dalam masyarakat. Masyarakat yang dipandang sebagai arena konflik membutuhkan suatu penanganan apabila  terjadi  konflik  agar  tidak  meluas. To  Parenge ’  sebagai  pemimpin  dalam  suatu  kelompok mempunyai  pengaruh  besar  untuk  memediasi  pihak  yang  berkonflik.  Dalam  kasus  sengketa  tanah yang  terjadi  di  Kecamatan  Mengkendek, To  Parenge ’  juga  memiliki  andil  dalam  menyelesaikan konflik  tersebut  apalagi  sebagai  orang  yang  dituakan To  Parenge ’  didengar  oleh  segenap  rumpun keluarga terutama mereka yang terlibat dalam konflik.
Di  kabupaten  Tana  Toraja  dimana  hukum  adat  masih  kental  dalam  kalangan  masyarakat,  peranan tongkonan dibawah pimpinan oleh seorang To Parenge ’ masih kuat. Konsekuensi dari hal tersebut di atas  yaitu  bahwa  semua  tanah  yang  termasuk  wilayah  tongkonan  adalah  milik  dari  tongkonan  yang bersangkutan dan pemanfaatannya diatur oleh To Parenge ’.
Setiap  permasalahan  yang  timbul  sehubungan  dengan  tanah  tongkonan  diselesaikan  secara musyawarah, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu dari tokoh adat yaitu Bumbungan:
“Sewaktu peranan tongkonan masih kuat, maka peranan dan tanggung jawab To Parenge ’ adalah sangat  besar  dan  penting  di  dalam  mengurus  dan  menyelesaikan  persoalan  tanah  tongkonan berdasarkan  pada  peraturan  yang  istimewa  bagi  masyarakat  Toraja.  Setiap  permasalahan diselesaikan  secara musyawarah  oleh  masyarakat Toraja  yaitu:  “Ungkataku’  aluk  sola  pemali, ungkasiri’  totumampata”  artinya  takut  kepada  sanksi-sanksi  moral  yang  berlaku  dalam masyarakat dan malu terhadap Allah penciptanya”
Tongkonan 10 Kelurahan Tampo sebagai salah satu Tongkonan yang masuk dalam area pembangunan bandar  udara.  Kebutuhan  lahan  seluas  225  hektare  untuk  pembangunan  bandara,  94  hektare diantaranya merupakan tanah dalam lingkup wilayah Tongkonan 10 Kelurahan Tampo.
Proses  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan To  Parenge ’  di  Tongkonan  10  Kelurahan  Tampo dilakukan  dengan  beberapa  pendekatan  diantaranya  adalah  mediasi.  Untuk  menyelesaikan  suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan tiga pendekatan dalam menyelesaikanya yaitu konsoliasi, mediasi dan  arbitration  (Nasikun  1988).  Konsoliasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mempertemukan  keinginan keinginan pihak-pihak  yang berselisih, bagi tercapainya suatu persetujuan bersama, bagi pihak-pihak yang  bersengketa  ada  kesempatan  untuk  mendiskusikannya  melalui  suatu  lembaga  tertentu.  Mediasi penyelesaian konflik dalam bentuk pertemuan dilakukan oleh To Parenge pada bulan juli 2011. Pada rapat tersebut pihak-pihak  yang berkonflik  dihadirkan bersama dengan tokoh-tokoh adat yang ada di lembang tersebut.
Upaya To  Parenge ’ dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi mendapatkan kendala seperti yang dijelaskan oleh PL. Adanya keinginan masing-masing pihak untuk mendapatkan biaya ganti rugi secara  penuh  akhirnya  tidak  bisa  terpenuhi.  Jalan  tengah  yang  kemudian  dilakukan  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  adalah  melalui  jalur  hukum.  Upaya  konsoliasi  yang  dilakukan To Parenge ’  bersama  dengan  aparat  pemerintah  dalam  hal  ini  perangkat  desa  tidak  membawakan  hasil yang  memuaskan. To  Parenge dalam  peranya  dalam  menyelesaikan  konflik  adalah  melalui kondoslidasi,  media  dan  arbitrasi.  Pihak  ketiga  dalam  hal  ini  adalah To  Parenge ’  dimana  fungsinya hanya sebagai perantara.
Pendekatan  lain  yang  dilakukan  secara  kekeluargaan  dalam  menyelesaikan  masalah  konflik  yakni dengan  menelusuri  asal  usul  kepemilikan  tanah  tongkonan  dengan  massulo  nene’.  Massulo  nene’ adalah  sebuah  bentuk  penelusuran  kepemilikan  atas  tanah  dengan  menelusuri  sejarah  tanah  hingga sampai  saat  ini.  Namun  setelah  diadakan  mediasi  kedua  belah  pihak,  yang  secara  adat  berhak  atas tanah  tongkonan  yang  masuk  dalam  area  pembangunan  bandar  udara  di  Kecamatan  Mengkendek. Adapun cara memperoleh tanah tongkonan tersebut melalui perkawinan dan ada juga yang dihibahkan (ditekkenan).
Dalam  hal  penetapan  hak  atas  tanah  tongkonan  adalah  melalui To  Parenge .  Di  mana  hal  tersebut dimusyawarakan  secara  adat  untuk  menelusuri  asal-usul  kepemilikan  tanah  yang  dipersengketakan melalui  massulo  nene’.  Penanganan  konflik  adalah  suatu  upaya  perumusan  suatu  solusi  atas  konflik yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  yang  bisa  diterima  oleh  pihak-pihak  yang berkonflik. Sejalan dengan Fisher et al (2001) bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab- sebab konflik  dan berusaha membangun  hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok- kelompok yang bersiteru.
Upaya yang dilakukan oleh To Parenge ’ serta tokoh-tokoh adat dalam menyelesaikan konflik tersebut kesepakatan  kedua  belah  pihak  bahwa  masing-masing  pihak  yang  mendapatkan  uang  ganti  rugi mendapat potongan sebanyak 3% dari total penerimaan uang ganti rugi yang kemudian akan diberikan kepada tongkonan untuk kepentingan bersama. Seperti yang dikatakan oleh KS (53 Tahun):
“Dalam  kasus  bandara  di  Mengkendek  kami  tetap  memperjuangkan,  karena  yang  menjadi persoalan  adalah  ada  pihak-pihak  yang  mengatakan  bahwa  tanah  yang  menjadi  pembebasan untuk  pembangunan  bandara  adalah  tanah  negara,  tanah  tongkonan  dan  ada  juga  yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah pribadi. Tapi menurut saya sendiri sebenarnya itu adalah tanah tongkonan. Persoalan ganti rugi telah disepakati bahwa ada potongan 3% dari total penerimaan ganti rugi yang diberikan kepada tongkonan”
Kendala  yang  dialami  oleh To  Parenge ’  dalam  melakukan  upaya  perdamaian  bagi  pihak  yang berkonflik adalah karena pihak yang berkonflik memilih jalur hokum atau pengadilan secara tertutup. Begitu pula yang dikatakan oleh salah seorang To Parenge ’ YP (52 Tahun):
“Susah karena pihak yang berkonflik tersebut tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah adat jadi To Parenge ’ tidak bisa masuk untuk mendamaikan hal tersebut. Selain itu ada pihak- pihak yang menggugat ke pengadilan secara tertutup”
Faktor  yang  berpengarut  terhadap  peran To  Parenge dalam  menyelesaikan  konflik  adalah  sebagai berikut:  (1)  Ada  pihak-pihak  yang  menggugat  para To  Parenge ’,  yakni  masyarakat  yang  menerima ganti rugi serta pemerintah dalam hal ini tim  9 yang diketuai oleh sekertaris daaerah Tana Toraja ke pengadilan  melalui  LSM;  (2)  Pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak  menghasilkan  kesepakatan  oleh karena masing-masing pihak merasa berhak penuh atas tanah yang menjadi objek sengketa; (3) Pihak- pihak  yang berkonflik  merasa bahwa tanah  yang  menjadi  objek sengketa adalah tanah perseorangan, bukan tanah adat maupun tanah negara.

## Simpulan
To  Parenge sebagai  suatu  bentuk  kearifan  lokal  masyarakat  Toraja  berperan  dalam  menyelesaikan persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  termasuk  peran  memediasi  penyelesaian  konflik  tanah tongkonan. To Parenge dalan menjalankan perannya menghadapi banyak hambatan khususnya dalam menyelesaikan  konflik  tanah  tongokonan.  Penyelesaian  konflik  yang  tidak  sampai  tuntas  dapat mengancam atau mempengaruhi tingkat ketaatan dan  kepatuhan  masyarakat terhadap nilai-nilai serta norma-norma sosial yang menjadi perekat integrasi. To Parenge masih memiliki keterbatasan dari segi sumberdaya  manusia  dalam  menjalankan  perannya,  khususnya  dalam  menyelesaikan  konflik tongkonan. To Parenge menyadari perannya dalam menyelesaikan konflik terbatas pada kearifan lokal dan tidak bisa melakukan intervensi kasus dalam ranah hukum positif.

## Daftar Pustaka
Aulia TOS & Dharmawan AH (2010) Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Kampung Kuta. Sodality 4:335-346.
Bigalke TW (2005) Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People. Singapura: NUS Press. Conn PH (1973) Social pluralism and democracy. American Journal of Political Science 17 (2):237 Fisher  S  et  al  (2001)  Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi  Untuk  Bertindak  Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Counsil, Indonesia.
Marshall MG & Gurr TR (2005) Peace and  conflict 2005. Center for International Development and Conflict Management. College Park MD: University of Maryland.
Mustafa AE, Arman A & Saudi NS (2019) Social status relationship to purchase of tedong bonga for the  Community  Toraja  Tribes.  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science 247 (1).
Panggarra  R  (2015)  Upacara  Rambu  Solo'Di  Tana Toraja:  Memahami  Bentuk  Kerukunan  di  Tengah Situasi  Konflik.  Makassar:  Sekolah  Tinggi  Theologia  Jaffray  bekerjasama  dengan  Kalam Hidup.
Pakan  MSL,  Pratiknjo  &  Mamosey  WE  (2018)  Rumah  Adat  “Tongkonan”  Orang  Toraja  Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. Holistik 22.
Rima G (2019) Persepsi mayarakat Toraja pada upacara adat Rambu Solo’ dan implikasinya terhadap kekerabatan  masyarakat  di  Kecamatan  Makale  Kabupaten  Tana  Toraja.  Phinisi  Integration Review 2 (2). doi: https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10000
Omuabor V (2000) Ethnic Conflicts – When Tribes and Tongue Differ in Ethnic Conflicts – Counting the Human Cost. News Africa (UK) Limited.
Osinubi TS & Osinubi OS (2006) Ethnic conflicts in  contemporary Africa: The Nigerian  experience. Journal of Social Sciences 12 (2):101–114. doi:10.1080/09718923.2006.11978376
Otite  O  (1999)  On  Conflicts,  their  Resolution,  Transformation,  and  Managements  in  Otite  O  and Alberts  I.  O.  (eds.)  Community  Conflicts  in  Nigeria,  Management  Resolution  and Transformation. Nigeria: Spectrum Books.
Smooha S (1978) Israel: Pluralism and conflict. USA: University of California Press.
Stonequist  EV  (1971)  Comparative  ethnic  relations:  A  framework  for  theory  and  research.  The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 393 (1):184–184.
Verner  C  (1958) Community  conflict by  James  S.  Coleman.  Glencoe:  The  Free  Press,  1957.  Adult Education 8 (3):189–190. doi:10.1177/074171365800800312
Zamzami  L  (2016)  Dinamika  pranata  sosial  terhadap  kearifan  lokal  masyarakat  nelayan  dalam melestarikan wisata bahari. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 18 (1):57-67.