## PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19
Lonna Yohanes Lengkong 1 , Thomas Abbon 1 , Hendri Jayadi P 1 , Tomson Situmeang 1
1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
E-mail: ernimurniarti@uki.ac.id

## Abstrak
Pada saat seorang pria menikah dengan seorang wanita maka timbulah suatu ikatan lahir batin sebagai  pasangan  suami-istri  yang  bertujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Perkawinan  di  Indonesia  memiliki  hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian  yang dianut  oleh  pasangan,  sehingga  perkawinan  tidak  saja  mengandung  unsur  lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Pengabdian kepada masyarakat di Kampung  Babakan Ngantai,  Desa Singasari,    Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat    dilakukan  sebagai  bentuk Pengabdian  Kepada Masyarakat  (PKM)  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia dalam rangka  program  pemberdayaan  masyarakat  serta  meningkatkan  solidaritas  dan  kepedulian kepada  kondisi  masyarakat,  khususnya  yang  membutuhkan  bantuan  hukum,  khususnya  di tengah  pandemi  Covid-19.  Tema  PPM  ini  kami  ambil  karena  permasalahan  mengenai  hukum keluarga adalah masalah yang  seringkali dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran  kuesioner  kepada  peserta.  Pengabdian  dilaksanakan  oleh  tim  dosen  FH  UKI  yang berkompeten di bidang hukum keluarga. Hasil dari PKM penyuluhan hukum keluarga membuat bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Desa Singasari tentang hukum keluarga dan permasalahan perkawinan yang dihadapinya.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Penyuluhan Hukum, Perkawinan

## A. Pendahuluan
Setelah lebih dari 118.000 orang pada 114 Negara yang telah menyebabkan 4.291 orang meninggal  dunia  akibat  terinfeksi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19), World  Health Organization (WHO)  menetapkan  wabah  Covid-19  sebagai  „pandemi  global‟ (Nurhalimah, 2020).  Sedangkan  Indonesia  pertama  kali  mengkonfirmasi  temuan  kasus  terinfeksi  Covid-19 pada  tanggal  2  Maret  2020  (Wahyono,  2020).  Sedangkan  Indonesia,  barulah  pada  tanggal  13 April  2020  ditetapkan  sebagai  „bencana  nasional‟  melalui  Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019  (Covid- 19) sebagai Bencana Nasional (Situmeang, 2020).
Sejak  Covid-19  terkonfirmasi  di  Indonesia,  telah  dilakukan  berbagai  kebijakan  oleh pemerintah, salah satunya adalah social distancing (pembatasan sosial) guna mencegah kontak fisik antar manusia (Masyrifa, 2020). Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar masyarakat Indonesia  dapat  menerapkan  kerja,  sekolah,  maupun  ibadah  dari  rumah dengan  slogan  “ Di Rumah  Aja ”  (BCI,  2020).  Pembatasan  social  dengan  slogan  “ di  Rumah  Aja ”  memang memberikan  dampak  positif  karena  ada  waktu  lebih  lama  untuk  bertemu  dengan  keluarga, khususnya pasangan suami-isteri dengan anak-anaknya, bahkan tetap berada di rumah dianggap sebagai sikap terbaik untuk terhindar dari Covid-19.
Akan  tetapi,  selain  dampak  positif  dari  pembatasan  sosial  dengan  slogan  “ di  Rumah Aja ” ternyata  juga  dampak  negatif,  yaitu:  semakin  tingginya  angka  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT).  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  pada  bulan  April-Mei  2020  (secara  daring), mencatat  adanya  tindakan  KDRT  meningkat  selama  pandemi  Covid-19,  dimana:  80% responden  perempuan  berpenghasilan  di  bawah  Rp5Juta  per  bulan  menyatakan  mengalami kekerasan  yang  cenderung  meningkat  selama  pandemi  Covid-19,  khususnya  kekerasan psikologis  dengan  kerentanan  beban  kerja  yang  bertambah,  selain  kekerasan  fisik dan  seksual (Nugraheny,  2020).  Catatan  Akhir  Tahun  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan Indonesia  untuk  Keadilan  (LBH  APIK)  Jakarta  Tahun  2020  mencatat  ada  peningkatan  kasus KDRT,  dimana  pada  periode  sebelum  Covid-19  antara  November  2019  s/d  Februari  2020 hanya ada 43 laporan kasus KDRT, sedangkan pada periode setelah pandemi Covid-19 antara Maret s/d November tercatat 375 laporan kasus KDRT (APIK, 2020).
Bahkan  ternyata,  peningkatan  angka  KDRT  terjadi  secara  global  juga.  Sekjen  PBB, Antonio Guterres menyampaikan banyak negara melaporkan peningkatan kasus KDRT, seperti di  Prancis  naik  sepertiga  dalam  sepekan.  Bahkan  di  Afrika  Selatan  terjadi  hampir  90  ribu KDRT  terhadap  perempuan  dalam  pekan  pertama lockdown .  Menteri  Pemberdayaan  Tunisia, Asma  Shiri  menyatakan  setelah  pembatasan  pergerakan  untuk  menekan  penularan  Corona, jumlah  KDRT  meningkat  5  kali  lipat.  Sedangkan  di  Los  Angeles,  sejak  Pandemi  Covid-19 (sampai  dengan  15  April  2020)  diperkirakan  10Juta  orang  mengalami  KDRT  (Christianingsih (Republika), 2020).
Persoalan  KDRT  tidak  hanya  terjadi  di  masyarakat  perkotaan,  tetapi  juga  dialami  di masyarakat  pedesaan.  Salah  satunya  adalah  di  Kampung  Babakan  Ngantai,  Desa  Singasari, Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat.  Masyarakat  Desa  Singasari  mayoritas
pekerja  di  sektor  informasi  seperti  pertanian,  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  masih rendah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  Program  Studi  Hukum  Program  Sarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  mengadakan  penyuluhan  hukum  di  Desa Singasari,  Kec.  Jonggol,  Kab.  Bogor,  Jawa  Barat  tentang  KDRT  dengan  judul:  ”Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19”.

## B. Masalah
Adapun  yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  di  bahas  dan  disampaikan  kepada masyarakat Kp. Babakan Ngantai, Desa Singasari, sebagai berikut:
a. Bagaimana bentuk dan sebab terjadinya KDRT di masa Pandemi Covid-19?
b. Bagaimana pencegahan dan penyelesaian KDRT di masa pandemi Covid-19?

## C. Metode Pelaksanaan
PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta (Dewi, 2020).  Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum keluarga.

## D. Pembahasan

## 1. Ruang Lingkup KDRT
KDRT  adalah  merupakan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pengasuh, orangtua,  atau  pasangan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti:  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual, kekerasan  emosional,  dan  mengendalikan  untuk  memperoleh  uang  dan  menggunakannya (Wahab, 2006). Menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1, KDRT diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004, 2004).
Sukri  dalam  tulisannya  yang  berjudul:  ”Islam  Menentang  Kekerasan  Terhadap  Istri”, terbitan  Gama  Media  Yogyakarta,  2004,  menyebutkan:  KDRT  adalah  setiap  perbuatan  yang dilakukan  seseorang  atau  beberapa  orang  terhadap  orang  lain,  yang  berakibat  atau  mungkin
berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  dan  atau  psikologis,  termasuk ancaman  perbuatan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang- wenang  atau  penekanan  secara  ekonomis  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga  (Atsari  & La  Kahija,  2014).  Sedangkan  Edwin  Manumpahi,  dkk  dalam  penelitiannya  tentang  KDRT  di Halmahera  Barat,  memberikan  pengertian  kasus  KDRT  sebagai  semua  jenis  kekerasan  (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik  oleh  suami  kepada  isteri  atau  sebaliknya  dan  ayah-ibu  terhadap  anak  dan  sebaliknya), meskipun  yang  menjadi  korban  KDRT  lebih  dominan  istri  dan  anak-anak  (Manumpahi  et  al., 2016).
Adapun  bentuk-bentuk  KDRT  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  UU  No.  23  Tahun  2004, antara  lain:  Kekerasan  Fisik,  Kekerasan  Psikis,  Kekerasan  Seksual,  dan  Penelantaraan  Rumah Tangga. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat  (UU  No.  23  Tahun  2004,  2004),  antara  lain:  tamparan;  pemukulan;  penjambakan; penginjak-injakan; penendangan; pencekikan; lemparan benda keras; penyiksaan menggunakan benda  tajam,  seperti:  pisau,  gunting,  setrika;  serta  pembakaran  (Radhitya  et  al.,  2020). Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan  atau  penderitaan  psikis  berat pada  seseorang  (UU  No.  23  Tahun  2004,  2004),  berupa:  makian;  penghinaan  berkelanjutan untuk  mengecilkan  harga  diri  korban;  bentakan;  dan  ancaman  yang  diberikan  untuk memunculkan  rasa  takut  (Radhitya  et  al.,  2020).  Kekerasan  Seksual  adalah  kekerasan  yang merupakan pemaksaan hubungan seksual  yang dilakukan terhadap orang  yang menetap dalam rumah  tangga  atau  pemaksaan  hubungan  seksual  pada  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu (UU No. 23 Tahun 2004, 2004).  Penelantaraan  Rumah  Tangga adalah  tindakan  seseorang  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  hukumnya  pada  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  berupa  mengabaikan  dalam memberikan atau pemenuhan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan (Radhitya et al., 2020).
2.  Penyebab KDRT di Masa Pandemi Covid-19
Menurut  Ihromi  dalam  bukunya  yang  berjudul:  ” Bunga  Rampai  Sosiologi  Keluarga ”, terbitan  Yayasan  Obor  Indonesia,  Yogyakarta  Tahun  1999,  ada  5  sebab  umum  terjadinya KDRT (Manumpahi et al., 2016), yaitu:
a. Komunikasi  Yang  Tidak  Baik,  yaitu  apabila  komunikasi  dalam  suatu  keluarga  tidak  baik,
maka  dapat  dipastikan  akan  memperbesar  kemungkinan  timbulnya  konflik  yang  berujung pada KDRT dan memungkin timbul korban.
b. Penyelewengan,  yaitu  hadirnya  pihak  ketiga  dalam  hubungan  suami  istri  yang  merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan suami isteri dan sering menimbulkan perceraian yang diawali dengan terjadinya KDRT.
c. Citra  Diri  Rendah  Yang  Rendah  dan  Frustasi,  yaitu  jika  suami  sedang  merasa  putus  asa/ frustasi dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, dan di sisi lain istri terus menuntut  suami  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  kebutuhan  ekonomi  keluarga  atau sebaliknya yang dapat juga memicu terjadinya KDRT.
d. Perubahan  Status  Sosial,  yaitu  terjadi  sebagai  akibat  berkurangnya  sumber  pendapatan dikarenakan berakhirnya masa jabatan/ pensiun, sehingga membuat masing-masing anggota keluarga  merasa  malu  dengan  orang  sekitar  yang  kemudian  menekan  pihak  yang  berperan mencari nafkah secara berlebihan, juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT.
e. Kekerasan sebagai Sumber Penyelesaian Masalah, yaitu KDRT yang telah membudaya yang dialami dari sejak lahir yang dididik pada lingkungan yang keras dengan menggunakan nilai- nilai atau unsur kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu masalah.
Penyebab  utama  terjadinya  KDRT  Di  masa  Pandemi  Covid-19  ini  adalah  faktor ekonomi  dikarenakan  kegiatan  ekonomi  berkurang  bahkan  terhenti  sehingga  banyak  terjadi Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  membuat  tidak-adanya  pemasukan  keluarga  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  (Radhitya  et  al.,  2020).  Rini  Sugiarti,  Dekan  Fakultas Psikologi  Universitas  Semarang  (FPsi  USM)  mengatakan:  KDRT  meningkat  selama pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap keluarga dikarenakan sudah tidak bekerja, harus di rumah sementara pemasukan berkurang dan intensitas  pertemuan  suami,  istri  dan  anak-anak  yang  bertambah  akan  menimbulkan  gesekan, menimbulkan emosi emosi dan sebagainya sehingga terjadilah KDRT (Nila, 2020).
Nur  Setia  Alam  Prawinegara,  Ketua  Indonesian  Feminist  Lawyer  Club  (IFLC)  juga menyatakan salah satu penyebab tingginya KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ketidak- siapan  menghadapi  dampak  yang  ditimbulkan,  karena  yang  biasanya  bekerja/  berkegiatan  (di luar  rumah)  harus  bekerja/  berkegiatan  dari  rumah.  Hal  tersebut  memicu  terjadinya  persoalan (KDRT),  apalagi  jika  dampak  pandemi  Covid-19  signifikan  terhadap  ekonomi  keluarga, misalnya PHK (DA, 2020).  Hal senada disampaikan oleh Dandi Prima Kusumah,  Komisioner Bidang  Pengaduan  Pelayanan  dan  Advokasi  Hukum  KPAI  Purwakarta,  bahwa  persoalan
ekonomi  perselingkuhan  selama  pandemi  Covid-19  menjadi  masalah  krusial  di  dalam  rumah tangga.  Masalah  ekonomi  yang  menghimpit  menjadikan  media  sosial  (medsos)  sebagai pelariannya.  Saat  bermain  medsos  terjadilah  komunikasi  intens  dengan  pihak  ketiga,  yang kemungkinan  menimbulkan  perselingkuhan  dan  memicu  pertengkaran  yang  berbuntut terjadinya KDRT (Supiandi, 2020).

## 3.  Pencegahan KDRT di Masa Pandemi Covid-19
Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan  berumah-tangga  (berkeluarga),  sebab  tujuan  dari  pernikahan  sesungguhnya  adalah membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, maka harus  dihindarkan  hal-hal  yang  dapat  memicu  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah  tangga,  yang  saat  ini  populer  dengan  istilah  KDRT.  Artinya  upaya  pencegahan terjadinya KDRT, jauh lebih baik daripada harus menyelesaikan melalui proses hukum.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, apalagi dengan pembatasan social dengan slogan “ di Rumah Aja ” memang memberikan dampak positif karena ada waktu lebih lama untuk bertemu dengan  keluarga,  tetapi  juga  dapat  berdampak  negatif  karena  menjadi  penyebab  timbulnya KDRT.  Agar  terhindar  dari  dampak  negatif  pandemi  Covid-19,  yaitu  tindakan  KDRT,  maka keluarga  diharapkan  melakukan  beberapa  hal  secara  bersama-sama  yang  membangun  relasi hubungan  keluarga  yang  lebih  erat,  yaitu:  menonton  televisi/film  bersama  di  rumah; berolahraga  bersama,  dan  sebagainya.  Selain  itu  hindarkan  melakukan  pembicaraan/  diskusi dengan  cara  emosional,  tetapi  harus  lebih  menghargai  pendapat  yang  berbeda  dari  anggota keluarga.  Jika  muncul  masalah  atau  konflik,  harus  diselesaikan  dengan  kepala  dingin  dengan menggunakan win-win solution , sehingga tidak ada yang merasa diabaikan dalam penyelesaian masalah;  serta  harus  menjaga  komunikasi  yang  baik,  membantu  satu  sama  lain,  saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga (Radhitya et al., 2020).
Keluarga  yang  harmonis,  diharapkan  tidak  pernah  terjadi  tindakan  KDRT,  maka keluarga yang harmonis di dalamnya terdapat kehidupan yang seimbang antara kewajiban dan hak  antar  anggota  keluarga,  tanpa  harus  melihat  kesibukan  orangtua.  Hal  tersebut  tentu  dapat diwujudkan dengan beberapa konsep untuk keluarga yang harmonis (Manumpahi et al., 2016), yaitu:
a. mengedepankan  toleransi  dengan  pemahaman  bahwa  orang  lain  bisa  saja  mempunyai gambaran  yang  berbeda  tentang  suatu  hal,  tidak  boleh  memaksakan  kehendaknya  tetapi harus saling menghormati satu sama lain.
b. orangtua  harus  meluangkan  waktu  di  tengah  kesibukan  yang  tiada  habisnya  untuk  berbaur, bermain dan belajar dengan anak-anaknya, sehingga anak merasa lebih diperhatikan.
c. menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  intensif,  sehinga  setiap  masalah  mudah  dicarikan solusinya,  terutama  masalah  yang  dihadapi  anak.  Orangtua  juga  harus  bijak  dalam menentukan  model  komunikasi  mengingat  karakter  anak  yang  berbeda  satu  dengan  yang lainya.
d. berlaku adil sesuai dengan proposinya dalam segal hal, sehingga tidak berat sebelah.
e. menghargai  pendapat  semua  anggota  keluarga  dalam  setiap  permasalahan  yang  dihadapi keluarga, termasuk pendapat anak.
f. mencintai  semua  anggota  keluarga  dengan  sepenuh  hati  dan  harus  selalu  ditunjukan kapanpun dan dimanapun berada.
Kementerian  Kesehatan  RI,  dalam  buku  Pedoman  Pengendalian  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  yang  diterbitkan  Tahun  2012  memberikan  penjelasan  tentang  bentuk pencegahan KDRT, meliputi (Kemenkes RI, 2012):
a. melakukan  advokasi  kepada  pembuat  kebijakan,  pemangku  kepentingan  dan  tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pengendalian KDRT melalui aspek legal.
b. melakukan sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan terkait pengendalian KDRT.
c. meningkatkan pengawasan baik di tingkat rumah tangga, masyarakat maupun negara.
d. melaksanakan  penguatan  keluarga  dengan  jalan  meningkatkan  perlindungan  terhadap keluarga dari penyakit dan gangguan lingkungan.
e. meningkatkan  peran  keluarga  dalam  menanamkan  norma  budi  pekerti  yang  baik  melalui pembekalan keterampilan dan ketahanan hidup pada anak.
f. meningkatkan promosi pencegahan KDRT di masyarakat melalui keluarga, sekolah, tempat kerja.
g. melakukan  kegiatan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  (KIE)  tentang  pencegahan  KDRT sesuai tatanan keluarga.
h. melakukan  kajian  kebijakan  tentang  pembatasan  alkohol,  NAPZA,  senjata,  alat  tajam  dan pestisida.
Point  (h)  juga  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius,  karena  rata-rata  pengaruh alkohol dan NAPZA yang menyebabkan adanya KDRT, seperti dinyatakan oleh Indah Kusuma Dewi  dan  Hardin, (2017) bahwa  dampak  semakin meningkatnya jumlah pecandu alkohol dan
NAPZA,  maka  akan  mengakibatkan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas sampai pada penyakit sosial lainnya.
Namun  yang  terutama  dari  semua  hal  tersebut  adalah  mengedepankan  ajaran  agama dalam melakukan pencegahan terjadinya KDRT. Jika semua anggota keluarga dapat bertindak menurut ajaran agama yang dianut, yaitu bertindak dengan penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang,  maka  niscaya  semua  faktor  penyebab  terjadinya  KDRT  akan  terhindarkan,  bahkan faktor alasan ekonomi sekalipun yang di masa pandemi Covid-19 ini.

## 4.  Penyelesaian KDRT
Tingginya  jumlah  angka  kasus  KDRT  di  masa  pandemi  Covid-19  ini  menunjukkan bahwa  tingkat  keharmonisan  rumah  tangga  (keluarga)  di  masa  pandemi  Covid-19  mengalami penurunan.  KDRT  sejatinya  akan  menghilangkan  keharmonisan  dalam  kehidupan berkeluarga karena  KDRT  tidak  hanya  saja  membuat  korban  terluka  secara  fisik,  tapi  juga  secara  mental. Secara  fisik,  korban  bisa  mengalami  cedera  yang  serius,  cacat,  bahkan  kehilangan  nyawa. Sedangkan  secara  mental  atau  psikis  yang  terjadi  adalah trauma,  mengalami  gangguan kesehatan  mental,  seperti:  stres, depresi,  psikosomatis,  insomnia,  hingga gangguan  jiwa (Handayani, 2020).
Apabila  KDRT  telah  terjadi,  maka  korban  dapat  melakukan  beberapa  hal  agar  tidak mengalami KDRT yang berulang atau berkepanjangan (Handayani, 2020), antara lain:
a. Menyikapi  dengan  Tegas,  yaitu  jika  salah  seorang  anggtoa  keluarga  mulai  menunjukkan perilaku  atau  perkataan  yang  kasar,  maka  anggota  keluarga  lainnya  (lebih  baik  secara bersama)  dengan  sikap  yang  tegas  menyuruhnya  untuk  berhenti  berperilaku  atau  berkata kasar bahkan memintanya untuk meminta maaf.
b. Minta  Bantuan  dari  Tenaga  Ahli,  yaitu  jika  terjadi  perselisihan  dan  percekcokan,  namun masih  ada  keinginan  mempertahankan  pernikahan/  rumah  tangga,  maka  konsultasikan masalah rumah tangga kepada psikolog atau konselor pernikahan untuk mencari jalan keluar terbaik.
c. Minta  Dukungan  dari  Keluarga,  yaitu  dengan  menceritakan  masalah  yang  dihadapi  kepada keluarga  terdekat,  agar  sedikit  terhindar  dari  stres  dengan  harapan  keluarga  terdekat  dapat membantu  mencarikan  penyelesaiannya,  atau  paling  tidak  sedikit  membuat  tetap  merasa aman.
Namun,  jika  hal-hal  tersebut  di  atas  sudah  tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan KDRT  yang  terjadi,  maka  untuk  menyelesaikannya  korban  dapat  melakukan  upaya  hukum
dengan membuat laporan/ pengaduan kepada pihak yang berwenang, baik secara langsung atau melalui  bantuan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau  apparat  pemerintahan  desa.  Penanganan tindakan  KDRT  sebagai  bagian  dari  kejahatan  ( Criminal  Policy ),  dapat  dilakukan  dengan  2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pemidanaan dan pendekatan restorative justice .
Pendekatan pemidaan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ada dan berlaku di Indonesia, yang dalam hal penanggulangan KDRT mengacu pada ketentuan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT,  dimana  korban  dapat  melaporkan tindakan KDRT yang dialami kepada pihak berwajib, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah  tangga  kepada  kepolisian,  baik  di  tempat  korban  berada  maupun  di  tempat  kejadian perkara”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah ditentukan ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan KDRT, sebagai berikut:
a. Pelaku  KDRT  Kekerasan  Fisik,    dapat  dipidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah),  dan  jika  mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah)  atau apabila  mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah)  atau  jika  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
b. Pelaku  KDRT  Kekerasan  Psikis,  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau jika dilakukan oleh suami terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
c. Pelaku KDRT Kekerasan Seksual, dapat dipidana  penjara paling lama  12 (dua belas) tahun atau  denda  paling  banyak  Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah)  dan  jika perbuatannya  adalah  memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangganya  melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling
lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah)  atau  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  atau  apabila mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu  terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya  janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
d. Pelaku  KDRT  Penelantaraan  Rumah  Tangga,  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Akan  tetapi  Penyelesaian  KDRT  tidak  selalu  harus  diakhiri  dengan  pendekatan pemidanaan  atau  pidana  penjara,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  dengan  pendekatan  “ restorative justice ”. Restorative  Justice diarahkan  untuk  melakukan  perbaikan  hubungan  antara  pelaku dengan  korban  yang  merupakan  satu  keluarga  dan  masyarakat  yang  telah  rusak  oleh  tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, memberdayakan korban yang memiliki hak pribadi  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  dalam  sistem  peradilan pidana  (Prayitno,  2012).  Artinya restorative  justice adalah  upaya  mengembalikan keseimbangan  dengan  membebani  kewajiban  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan  kesadarannya mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan  mengembalikan  kerusakan  dan  kerugian  korban seperti  semula  atau  setidaknya  menyerupai  kondisi  semula.  Sedangkan  ketentuan  penerapan restorative  justice baru  diatur  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penerapan  pendekatan restorative  justice harus  memenuhi  syarat  materiil  dan  syarat formil,  sebagaimana  disebutkan  dalam  butir  3  huruf  a  dan  b  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8 Tahun 2018 (Polri, 2008), yaitu:
a. syarat materil
1.) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2.) tidak berdampak konflik sosial;
3.) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan
hak menuntutnya di hadapan hukum;
4.) prinsip  pembatas  pada  pelaku,  yaitu:  tingkat  kesalahan  pelaku  tidak  relatif  berat,  yakni kesalahan  ( schuld atau mensrea dalam  bentuk  kesengajaan  ( dolus atau opzet )  terutama kesengajaan  sebagai  maksud  atau  tujuan  ( opzet  als  oogmerk );  pelaku  bukan  residivis bukan  dalam  bentuk  kesengajaan)  dan  bukan  residivis,  dan  dalam  proses  penyelidikan atau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
b.  syarat formil
1.) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak.
2.) Surat  Pernyataan  Perdamaian  (akte  dading)  yang  prosesnya  diketahui  oleh  atasan penyidik.
3.) Berita  Acara  Tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan  penyelesaian  perkara melalui keadilan restoratif.
4.) Rekomendasi Gelar Perkara Khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
5.) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela.
6.) Kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
KDRT  yang  ditentukan  di  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  pada  dasarnya dapat dilakukan penyelesaiannya dengan pendekatan restorative justice , dengan syarat Korban dan  Pelaku  KDRT  sepakat  untuk  melakukan  perdamaian,  yang  dimediasi  oleh  pengadilan dikarenakan  KDRT  memiliki  karakter  dan  kekhususan  yang  khas,  dimana  antara  pelaku  dan korban memiliki hubungan yang erat, baik secara legal maupun secara personal.

## 5.  Hasil Penelusuran dan Kegiatan PKM
Secara  garis  besar  kondisi  masyarakat  di  Kampung  Babakan  Ngantai,  Desa  Singasari, Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  memiliki  pemahaman  yang  minim mengenai  hukum  pada  umumnya,  dan  tentang  KDRT  pada  khususnya.  Kondisi  ini  sehingga menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  para  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Ketua  Rukun  Warga (RW)  di  desa  tersebut  dalam  mengatasi  masalah-masalah  hukum  dan  khususnya  KDRT  yang dialami oleh warga desanya.
Berdasarkan hasil diskusi tim PKM dengan para peserta PKM, yaitu para Ketua RT dan Ketua RW, kasus-kasus KDRT terjadi di lingkungan warganya, dikarenakan ketidaktahuan para warga  mengenai  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  ternyata  adalah  termasuk  perbuatan KDRT  yang  dilarang  oleh  Undang-undang.  Ketidaktahuan  warga  Desa  Singasari  dan  para Ketua  RT  dan  RW  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk  KDRT  menjadi  salah  satu
hambatan  pencegahan  KDRT  di  wilayah  Desa  Singasari,  Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, masih adanya pandangan dari para warga termasuk para Ketua RT dan RW di wilayah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menganggap bahwa  persoalan  KDRT  adalah  persoalan  internal  keluarga  yang  bersangkutan  dan  sudah masuk wilayah privat, yang tidak berani di usik oleh para Ketua RT dan RW setempat.
Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat
Faktor penghambat lainnya yaitu ketidakterbukaan para aparat desa yaitu Ketua RT dan RW  dalam  menyampaikan  persoalan-persoalan  KDRT  di  wilayah  Desa  Singasari.  Sehingga kami  Tim  PKM  juga  kesulitan  menganalisis  secara  detil  persoalan-persoalan  KDRT  yang terjadi di wilayah Desa Singasari.
Ketidakhadiran  warga  Desa  Singasari  secara  langsung  untuk  mengikuti  kegiatan  PKM FH Universitas Kristen Indonesia juga mengakibatkan Tim PKM tidak dapat melakukan dialog secara  langsung  dan  detil  kasusitis  KDRT  di  Desa  Singasari.  Hal  ini  dikarenakan  adanya kebijakan  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  akibat  adanya  Pandemi COVID-19  di  seluruh  Indonesia,  sehingga  kegiatan  PKM  FH  Universitas  Kristen  Indonesia hanya diikuti perwakilan saja, yaitu hanya dihadiri oleh Para Ketua RT dan RW.
Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat
Faktor-faktor  penghambat  ini  kemudian  secara  tidak  langsung  memberi  dampak persoalan  KDRT  tidak  bisa  diatasi  dengan  baik  oleh  para  aparat  desa  setempat,  dalam  hal  ini para  Ketua  RT  dan  RW  Desa  Singasari,  Kecamatan  Jonggol,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat. Oleh  karenanya  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas  Kristen  Indonesia  sangat  membantu  warga  Desa  Singasari  Kecamatan  Jonggol, Kabupaten  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat,  dalam  mengenali  segala  aspek  mengenai  KDRT. Khususnya  mengenai  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  termasuk  KDRT  dan  apa  saja ancaman pidananya bagi para pelakunya.

## E. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  perlu  digarisbawahi  untuk  dapat  disampaikan  kepada masyarakat  dalam  program  Pengabdian  Kepada  Masayarakat  ini,  sebagai  berikut:  (1)  KDRT adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  dan  anak,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga  antara  lain: Kekerasan  Fisik,  Kekerasan  Psikis,  Kekerasan  Seksual,  dan  Penelantaraan  Rumah  Tangga. KDRT  bisa  terjadi  disebabkan  oleh  adanya:  komunikasi  yang  tidak  baik  sesama  anggota keluarga,  terjadinya  penyelewengan  atau  perselingkuhan,  adanya  rasa  putus  asa/  frustasi  di antara  anggota  keluarga,  adanya  rasa  minder  karena  perubahan  status  social,  dan akibat  masa
lalu  yang  sering  mengalami  kekerasan  sebagai  penyelesaian  masalah,  di  luar  faktor  ekonomi. (2) KDRT dapat dicegah dengan memiliki pemahaman yang benar tentang perbuatan-perbuatan apa  saja  yang  termasuk  KDRT  dan  apa  ancaman  pidananya.  Selain  itu  mengedepankan toleransi dan keharmonisan keluarga dengan membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, melakukan pembicaraan/ diskusi dengan tenang, menghargai pendapat yang  berbeda dari anggota  keluarga,  menyelesaikan  masalah  dengan  kepala  dingin,  menjaga  komunikasi  yang baik, membantu satu sama lain, saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga, dan mengedepankan ajaran agama dengan bertindak penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang. Sedangkan  apabila  KDRT  sudah  tidak  dicegah,  maka  KDRT  agar  tidak  berulang  atau berkepanjangan dapat diselesaikan dengan  menyikapi dengan tegas, minta bantuan dari tenaga ahli,  atau  minta  dukungan  dari  keluarga  terdekat.  Sedangkan  upaya  hukum  dengan  membuat laporan/ pengaduan kepada pihak kepolisian diharapkan sebagai upaya terakhir, meskipun tidak selalu  berkahir  dengan  pemidanaan.  (3)  Adapun  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  warga masyarakat  peserta  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  adalah  agar  lebih  memilih  menghindari atau  mencegah  terjadinya  KDRT  di  keluarga  masing-masing.  Apabila  KDRT  sudah  terjadi, maka  pilihan  penyelesaian  tetap  mengedepankan  upaya  kekeluargaan.  Dan  jikapun  terpaksa harus membuat laporan/ pengaduan kepada kepolisian, maka itu adalah upaya terakhir. Namun tetap  disarankan,  apabila  sudah  membuat  laporan/  pengaduan  kepada  pihak  kepolisian,  tetapi tetap mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice .

## DAFTAR PUSTAKA
APIK, L. (2020). Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2020 . https://drive.google.com/file/d/1ak_YTC-J5dh6lLL5Bd1Yl91aYtfYG4fw/view .
Atsari,  A.,  &  La  Kahija,  Y.  F.  (2014).  Makna  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Bagi  Istri: Sebuah  Studi  Interpretative  Phenomenological  Analysis. Empati , 3 (4),  19–29. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/7557/7317 .
BCI, A. (2020). Di Rumah Aja Untuk Cegah Corona . https://www.bukitcikeretegindah.com/di- rumah-aja/ .
Christianingsih  (Republika).  (2020). Menyimak  Ngerinya  Angka  KDRT  Selama  #dirumahaja . https://republika.co.id/berita/q8q5my318/menyimak-ngerinya-angka-kdrt-selamaemdiru mahajaem .
DA,  A.  T.  (2020). Ketua  ILFC  Bicara  Penyebab  Tingginya  Kasus  KDRT  Saat  Pandemi  - hukumonline .  Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe5f5 cadecfc/ketua-ilfc-bicara-penyebab-tingginya-kasus-kdrt-saat-pandemi/ .
Dewi,  I.  K.  (2020).  Organizing  Waste  Through  Community  Participation  in  Napa  Village.
Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  MEMBANGUN  NEGERI , 4 (1),  107–114. https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.633
Handayani,  V.  V.  (2020). Atasi  KDRT  dengan  Langkah  yang  Tepat .  halodoc.com. https://www.halodoc.com/artikel/lelah-hati-atasi-kdrt-dengan-cara-ini .
Indah  Kusuma  Dewi  &  Hardin.  (2017).  Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  dalam  Mencegah Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan  Remaja  pada  Persaudaraan  Beladiri  Kempo Indonesia  (Perkemi)  Dojo  Universitas  Muhammadiyah  Buton. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI , 1 (1), 1–16.
Kemenkes  RI.  (2012). Pedoman  Pengendalian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .  46. http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam -rumah-tangga .
Manumpahi,  E.,  Goni,  S.  Y.,  &  Pongoh,  H.  W.  (2016).  Kajian  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Terhadap  Psikologi  Anak  di  Desa  Soakonora  Kecamatan  Jailolo  Kabupaten Halmahera Barat. Acta Diurna , V (1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php /actadiurnakomunikasi/article/view/11718/11311 .
Masyrifa, N. A. (2020). Dilema Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19 . https://www.guneman.com/2020/08/dilema-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19.html .
Nila,  C.  U.  (2020).  KDRT  Meningkat  Saat  Pandemi  Covid-19,  Akibat  Faktor  Ekonomi?  In Www.Liputan6.Com . Hukumonline.com. https://www.liputan6.com/news/read /4275984/ kdrt-meningkat-saat-pandemi-covid-19-akibat-faktor-ekonomi .
Nugraheny,  D.  E.  (2020). Komnas  Perempuan:  KDRT  Meningkat  Selama  Pandemi  Covid-19, Mayoritas  Korban  Bungkam . https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401 /komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritaskorban?page= all .
Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan  Hak Masyarakat atas  Kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I , 7 (6), 543–554. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324
Polri.  (2008). Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif.pdf .  Polri. http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/SE- NOMOR-8-KAPOLRI.pdf
Prayitno,  K.  P.  (2012).  Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 407– 420. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116 .
Radhitya,  T.  V.,  Nurwati,  N.,  &  Irfan,  M.  (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik , 2 (2),  111  119. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119 .
UU  No.  23  Tahun  2004,  Lembaran  Negara  RI  (2004). http://www.dpr.go.id/dokjdih /document/uu/24.pdf .
Situmeang, T. (2020). Keberadaan Denda Administratif terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor  33  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB  dalam  Penanganan  Covid-19  di Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Hukum  To-Ra:  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi Masyarakat , 6 (2), 156–169. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view /1698/1519 .
Supiandi, A. (2020). KDRT di Masa Pandemi di Purwakarta Marak, Pemicunya Selingkuh di Medsos . jabar.inews.id. https://jabar.inews.id/berita/kdrt-di-masa-pandemi-di- purwakarta-marak-pemicunya-selingkuh-di-medsos .
Wahab,  R.  (2006).  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga:  Perspektif  Psikologis  dan  Edukatif. Unisia , 29 (61), 247–256. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1
Wahyono, E. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? In Detik.Com (p. 1). https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk- ri .