INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1122-1134 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penetapan Ahli Waris Non-Muslim
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal)
Abrian Tanjung 1 ✉ , Hamda Sulfinadia 2
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: abrian.tanjung@uinib.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hukum Islam mengatur dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang berbeda agama tidak dapat untuk saling mewarisi. Tapi dalam penetapan majelis  hakim pengadilan agama Salatiga menetapkan non- Muslim sebagai ahli waris, sebagaimana dalam putusan pengadilan agama No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan pengadilan agama jelas mengatakan bahwa berbeda agama adalah salah satu pengahalang saling mewarisi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan (Library research). Adapun kesimpulan dari tulisan ini bahwa penetapan ahli waris non-muslim oleh majelis hakim pengadilan agama Salatiga merujuk  pada  hukum  positif,  Sehingga  pemohon-pemohon  yang  beragama  non-Islam  ditetapkan segabai ahli waris. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas menyatakan bahwa ahli waris adalah yang beragama Islam (pasal 171 huruf c). Selain itu dalam hadits juga disebutkan bahwa “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Muslim)”. Maka keputusan  hakim  yang  telah  menetapkan  non-Muslim  menjadi  ahli  waris  jelas  sangat bertentangan dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Hukum  Islam  itu  sendiri.  Sedangkan Menurut  Yurisprunsi Mahkamah  Agung  Nomor  51/K/AG/1999,  yang  pada  pokoknya  mengatakan  bahwa  ahli  waris  yang beragama non-Islam tidak dapat menjadi ahli waris. Tetapi dapat memperoleh berupa wasiat wajibah. Kata Kunci: Waris Islam, Hukum Kewarisan, Beda Agama

## Abstract
Islamic  law  regulates  very  clearly  that  people  of  different  religions  cannot  inherit  from  each  other. However,  in  the  decision  of  the  panel  of  judges  at  the  Salatiga  religious  court,  non-Muslims  were designated as heirs, as in the decision of the religious court No. 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) as applied law in the religious court environment clearly states that different religions are an obstacle to mutual inheritance. The research method used in this paper is the library research method. The conclusion of this article is that the determination of non-Muslim heirs by the panel of judges at the Salatiga religious court refers to positive law, so that non-Muslim applicants are designated as heirs. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) clearly states that heirs are Muslims  (article  171  letter  c).  Apart  from  that,  the  hadith  also  states  that  "Muslims  do  not  inherit unbelievers, and unbelievers do not inherit Muslims (HR. Muslim)". So the judge's decision to determine non-Muslims as heirs is clearly in conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Law itself. Meanwhile, according to Supreme Court Jurisprudence Number 51/K/AG/1999, which basically says that heirs who are non-Islamic cannot be heirs. But you can get it in the form of a mandatory will.
Keywords: Islamic Inheritance, Inheritance Law, Different Religion

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  selaku  makhluk  sosial  tidak  terlepas  dari berbagai  permasalahan  yang  mengitarinya.  Adapun  satu  diantara  permasalahan  yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, disebabkan kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Problematika kebendaan  dan kekayaan  itu akan terjadi Ketika semua pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan  tersebut.  Perasaan  saling  berhak  atas  benda  atau  kekayaan  inilah  yang menimbulkan  persengketaan  diantara  mereka.  Bentuk  sengketa  atas  kebendaan  atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan prihal kewarisan.
Membicarakan perihal kewarisan berarti membicarakan sesuatu yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup/ahli warisnya (Assyafira, 2020). Dan masalah kewarisan ini timbul Ketika ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan  yang  akan  diwariskan  kepada  ahli  warisnya,  sedangkan  pada  pelaksanaannya pembagian warisan ini sering menjadi penyebab persengketaan di antara para ahli warisnya. Untuk itulah Syari’at agama Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan islam  secara  terperinci  dan  sistematis.  Pengaturan  hukum  Islam  terhadap  hukum  waris dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris, seperti yang di ketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda.
Satu diantara dasar tentang pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat An- Nisa Ayat 7 yang berbunyi “ Bagi orang laki -laki ada dua bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan kedua orang tua nya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta yang di tinggalkan oleh kedua orang tua nya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan”. Ayat ini turun dilatarbelakangi peristiwa wafatnya seorang sahabat dari kaum Anshar yang benama Aus bin Tsabit dan meninggalkan dua orang putri serta satu orang anak laki-laki yang masih kecil. Lalu datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah yang menjadi ashabah, lantas mengambil semua harta  peninggalannya  .  Maka  istri  Aus  bin  Tsabitmendatangi  Rasulullah  Saw  untuk menerangkan kejadian tersebut. Rasulullah lalu bersabda: “Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”, kemudian turunlah surat an-Nisa ayat 7 untuk penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.
Didalam buku Fiqh Mawaris karangan Prof. Ahmad Rofiq mengatakan pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa saja orang yang termasuk ahli waris, yang tidak termasuk ahli waris, bagian-bagian yang mereka terima dan seperti apa cara menghitungnya  (Rofiq,  2015).  Terkait  perihal  tersebut,  dalam  waris  Islam  ada  ketentuan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau yang disebut dengan mawani’ al -irs adalah berupa hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak  ahli  waris  untuk  menerima  warisan  dari  harta  peninggalan  pewaris.  Hal-hal  Yang menghalangi tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama ada tiaga: pertama pembunuhan ( al-qatl), kedua berbeda agama (ikhtilaf al-din), ketiga perbudakan (al- ‘abd ).
Adapun dasar hukum berbeda agama tidak boleh saling waris mewarisi adalah hadist Rasulullah Saw yang berbunyi “Orang muslim tidak mewarisi orang kafiq, dan orang kafir tidak  mewarisi  orang  muslim  (H.R.  Muslim).  Berdasarkan  uraian  diatas  kemudian  KHI merumuskan peraturan secara spesifik yaitu tertuang pada pasal 171 huruf c yang berbunyi sebagai  berikut:  Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang kerena hukum untuk menjadi ahli waris.
Salah  satu  lembaga  kehakiman  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Pengadilan  Agama. Didaulat  agar  menyelesaikan  perkara-perkara  umat  Islam,  salah  satu  diantaranya  terkait mengenai waris. Perihal ini tercantum dalam Undang-undang No 3 Thn 2006 Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang, pertama  perkawinan,  kedua  waris,  ketiga  wasiat,  keempat  hibah,  kelima  waqaf, keenam zakat, ketujuh infaq, kedelapan shodaqah, kesembilan ekonomi syaria’ah.
Berdasarkan 49 UU No 3 Thn 2006, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris. Lantas dalam perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Pengadilan Agama Salatiga menetapkan  bahwa  ahli  waris  non-Islam  (ahli  waris  beda  agama)  berhak  mendapatkan warisan,  sedangkan  pada  KHI  sebagai  hukum  terapan  dilingkungan  Pengadilan  Agama jelas-jelas mengatakan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, dan di dalam KHI tidak ada sama sekali mengatur tentang ahli waris beda agama. Berangkat dari latar belakang dan permasalahan inilah  penulis merasa tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  dapat  dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu Analisis putusan pengadilan agama Salatiga  dalam  perkara  No  0413/Pdt.G/2011/PA.Sal  tentang  penetapan  ahli  waris  non- Muslim.  Sedangkan  dalam  waris  islam  sendiri  sudah  jelas  mengatakan  berbeda  agama adalah salah satu penyebab terhalangnya saling mewarisi.

## METODE PENELITIAN
Setiap penelitian pasti yang Namanya metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini  adalah  sarana  yang  digunakan  oleh manusia  untuk  memperkuat,  membina  serta  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  demi kepentiangan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian secara tepat dan sempurna. Dan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis  penelitian  Pustaka  (library  research)  yaitu  kegiatan  yang  berkenaan  dengan pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014).  Penelitian  Pustaka  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan bermacam-macam  material  yang  terdapat  diruang  Pustaka,  seperti  buku-buku,  jurnal, putusan  pengadilan  agama  salatiga  terkait  judul  penelitian  ini  serta  lainya  yang  relevan dengan penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini menggunakan data hasil putusan  Pengadilan  Agama  perkara  Penetapan  ahli  Waris  Non-Muslim  Nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori Kewarisan
Waris  adalah  merupakan  terjemahan  kata  dari mirats,  dalam  bahasa  arab menunjukkan bentuk mashdar ( inifinitif) yakni berasal dari akar kata waratsa, yaritsu, irtsan, wamiratsan. Waris secara Bahasa (etimologis) adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang
(setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke kepada kaum yang lain. Adapun makna waris secara etimologis ini menunjukkan bersifat secara umum, karena tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perihal harta benda melainkan juga mencakup kepada non harta benda. Contohnya terlihat dalam surat al-Naml ayat 16 dan al- Qashah ayat 58.
Sedangkan makna waris secara istilah  ( terminologis) adalah  pindahnya orang yang telah  meninggal  dunia  kepada  ahli  waris  atau  kerabatnya  yang  masih  hidup,  baik  yang ditinggalkan nya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak ataupun berupa hal milik yang legal menurut syara ’. Senada dengan pengerti an terminologis ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna al- mirats menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya  hak  kepemilikan  dari  orang  yang  ditinggal  itu  berupa  harta,  uang,  tanah, bahkan apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar’i.
Berdasarkan pengertian kedua kata diatas, secara etimologis dan terminologis dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak waris yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dapat dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak sekalipun, dan termasuk hak milik lain yang legal dan dibenarkan oleh syara’ (Maimun. (2017) .
Bicara kewarisan tentu tidak hanya berputar pada makna waris saja, melainkan juga berbicara tentang hukum kewarisan itu sendiri. Amir syarifuddin menjelaskan bahwasanya hukum kewarisan islam menjelaskan dan mengatur terkait peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam literature Hukum Islam ditemukan ada beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti Faraid, Fikih Mawaris dan Hukum al-Waris. Adapun Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur perihal pemindahan hak kepemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Husen, 2020).
Dalam  perdata  barat  istilah  hukum  waris  disebut  dengan  Erfrecht,  pasal  830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum  harta  kekayaan  seseorang  pasca  setelah  ia  meninggal,  terutama  terntang berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain ((Husen, 2020). Hukum Islam sendiri mengenal beberapa asas dalam Hukum Kewarisan Islam. Asas-asas hukum kewarisan Islam tersebut  dapat  digali  dari  keseluruhan  ayat  hukum  al- Qur’an  dan  dalam  penjelasan tambahan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini ada lima asas hukum kewarisan islam yang akan dikemukakn, diantaranya:
Pertama Asas Ijbari; Adalah peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan berlaku secara sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris  atau  ahli  waris.  Asas  Ijbari  dalam  hukum  kewarisan  islam  tidak  dalam  arti  yang memberatkan  ahli  waris.  Seandainya  pewaris  mempunyai  hutang  yang  lebih  besar  dari warisan  yang  ditinggalkannya,  maka  ahli  waris  tidak  dibebani  untuk  membayar  hutang tersebut, Adapun hutang yang dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Kedua  Asas  Bilateral;  Yaitu  bahwa  seseorang  menerima  hak  kewarisan  dari  kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.
Ketiga Asas Individual; Bahwa harta dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan, ini menunjukan setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.
Keempat Asas Keadilan Berimbang; Asas keadilan berimbang dapat di artikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
Kelima  Asas  Kewarisan  Semata  Kematian;  Yakni  peralihan  harta  seseorang  kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan hart aitu tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama orang yang mempunyai harta masih hidup (Wantaka, 2019).

## Rukun Waris
Ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian waris. Adapun rukun itu yakni: Pertama  Muwaris,  yaitu  orang  yang  mewariskan  hartanya  atau  mayit  yang meninggalkan hartanya. Syaratnya adalah Muwaris benar-benar telah tidak ada atau sudah meninggal dunia.
Kedua  al-Waris  atau  ahli  waris,  yaitu  orang  yang  benar  dinyatakan  mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.
Ketiga al-Maurut atau al-Mirat yang mempunyai makna harta peninggalan si mayit setelah  dikurangi  biaya  perawatan  jenazah,  pelunasan  hutang  dan  pelaksanaan  wasiat (Rizkal,2016).

## Sebab-sebab Saling Mewarisi
Adapun sebab-sebab seseorang menerima pusaka atau warisan yang berlaku dalam syariat Islam dan yang masih berlaku sampai saat ini ada tiga macam, yaitu;
Pertama, hubungan kekerabatan (al-Qarabah): yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dan muwaris, hubungan kekerabatan ini biasa disebut dengan hubungan nasab.
Kekerabatan  menjadi  sebab  mewarisi  karena  adanya  hubungan  yang  dekat  dengan muwaris,  seperti  bapak,  ibu,  anak,  cucu,  dan  lain  sebagainya.  Atau  kerabat  jauh  seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling  dekat  maka  dialah  yang  banyak  mendapatkan  harta  wrisan,  dan  hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak Wanita sama-sama berhak mendapatkan harta warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang  mewariskan  dengan  yang  mewarisi,  kerabat-kerabat  itu  digolongkan  pada  tiga golongan, yaitu; al- Furu’ (anak turunan orang yang meninggal dunia), Usul (leluhur yang menyebabkan adanya simayit), Hawasi (keluarga yang dihubungkan dengan simayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung seayah atau seibu.
Kedua,  hubungan  perkawinan  (al-Musaharah):  yaitu  dengan  perkawinan  yang  sah menurut  hukum  Islam,  karena  padahukumnya  di  saat  salah  seorang  dari  suami-istri meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  warisan,  maka  salah  satunya  dari  mereka menerima pusaka. Perkawinan yang sah mengakibatkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, hak saling mewarisi ini selama hubungan perkawinan itu masih  tetap  berlangsung.  Jika  mereka  bercerai,  maka  tidak  ada  lagi  hak  untuk  saling mewarisi.
Ketiga, hubungan karena sebab (al- Wala’): Ad alah orang yang memerdekakan budak, Adapun bagi orang yang telah memerdekakan budak maka berhak menerima warisan dari budak tersebut sebanyak 1/6 dari harta peninggalannya (Niam, 2020).

## Faktor Penghalang Kewarisan
Sedangkan  penghalang  kewarisan,  halangan  untuk  menerima  waris  adalah  hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan muwaris. Adapun halangan tersebut ialah:
Pertama, Murtad; berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA Rasulullah bersabda: Tidak bisa saling mewarisi orang yang beda agama atau dua agama (Niam, 2020).
Kedua, pembunuhan; semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang  mendapatkan  hak  waris.  Karena  tujuan  dari  pembunuhan  agar  sipembunuh segera memiliki a tau segera mendapatkan harta muwaris. Sebagaimana hadist Nabi “tidak ada hak untuk seorang pembunuh (bagian) apapun dari harta warisan”.
Ketiga,  beda  agama;  Seseorang  akan  terhalang  untuk  mewarisi  apabila  antara  ahli waris dan muwaris beda agama. Contoh ahli waris beragama Islam dan muwaris beragama Kristen atau sebaliknya. Maka waris mewarisi tidak bisa terlaksana, hal ini sebagaimana yang
disabdakan  oleh  Rasulullah  SAW  “dari  Usamah  bin  Jaid  RA  sesungguhnya  Nabi  SAW bersabda, seorang muslim tidak  bisa  mewariskan  orang kafir,  dan orang  kafir tidak bisa mewariskan orang muslim”.
Keempat,  perbudakan;  Islam  sangat  tegas  tidak  menyetujui  perihal  perbudakan, sebaliknya  menganjurkan  agar  semua  budak  dimerdekakan.  Perbudakan  menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, akan tetapi karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hokum (Nuris, 2018).
Deskripsi Penetapan PA Salatiga No 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.
a. Dududk Perkara
Permohonan terkait penetapan ahli waris diajukan oleh pemohon I dan pemohon II. Kedua orang tua mereka yang Bernama Nasrun dan Sulijah menikah secara resmi di Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Pada  tahun  1981  ayah  mereka  yang  Bernama  Nasrun  meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut lahir enam orang anak, terdiri dari empat orang  laki-laki dan dua orang perempuan.
1. Slamet Basuki bin Nasrun.
2. Johannes Berchmas Suwarto bin Nasrun.
3. Riswanto bin Nasrun.
4. Sunarsih binti Nasrun.
5. Eri Sunarti binti Nasrun.
6. Supriyono bin Nasrun.
Berselang kurang lebih 19 tahun yakni pada tahun 2000 ibu mereka yang Bernama Sulijah meninggal dunia, dan meninggalkan enam orang ahli waris, yakni anak almarhumah, serta meninggalkan warisan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 185 m2 yang terletak di jalan Jatirejo 588 Rt 01/03 Salatiga. Dengan sertifikat hak milik atas nama:
1. Sulijah
2. Slamet Basuki bin Nasrun. Agama Katolik (pemohon I)
3. Johannes Berchmas Suwarto bin Nasrun. Agama Kristen (Pemohon II)
4. Riswanto bin Nasrun. Agama Islam (termohon I)
5. Sunarsih binti Nasrun. Agama Islam (termohon II)
6. Eri Sunarti binti Nasrun. Agama Islam (termohon III)
7. Supriyono bin Nasrun. Agama Islam (termohon IV)
Dan untuk merealisasikan kepemilikan tanah tersebut para ahli waris telah bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut secara sama rata sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama tertanggal 12 April 2010 yang telah ditandatangani oleh seluruh alhi
waris dan bermatrai cukum. Namun sampai dengan permohonan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 2011 kesepakatan tersebut belum juga dapat direalisasikan kepada tiap-tiap yang berhak  dan  justru  malah  dikuasai  oleh  termohon  I  (Riswanto  bin  Nasrun).  Padahal  para pemohon telah berulang kali berusaha untuk meminta haknya sesuai dengan kesepakatan, Namun  keempat  termohon  tidak  meresponnya  dan  justru  menghindari  (Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/ Pdt.G/2011/PA.Sal).

## Pertimbangan Majelis Hakim
Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan ahli waris non- muslim tersebut, antara lain:
Pertama:  Bahwa  pemohon-pemohon  mengajukan  permohonan  pembagian  hibah atas obyek tanah berikut bangunannya, terhadap termohon-termohon dengan dalil obyek sengketa  adalah  harta  warisan  peninggalan  almarhumah  ibu  para  pihak  yang  bernama Sulijah  dan  sampai  hari  ini  dikuasai  oleh  termohon  meskipun  pemohon-pemohon  telah meminta haknya, namun termohon-termohon tidak meresponnya justru menghindar.
Kedua: Bahwa sebutan dalam permohonan ditulis “Pembagian Hibah”, sedang isi dari permohonan adalah masalah kewarisan. Seperti dalam jawaban termohon II posita A angka 1 yang berbunyi “hal pembagian hibah adalah tidak benar, yang benar adalah pembagian warisan”.
Ketiga: Bahwa dengan mengesampingkan judul permohonan hibah yang isinya kabur ( obscuur  libel)  dengan  mengambil  sikap  sebagai  sengketa  kewarisan.  Memperhatikan agama pemohon-pemohon keduanya beragama non-Islam dan termohon-termohon yang semua keempatnya beragama Islam dangan memperhatikan agama pewaris (SULIJAh) yang tertera  dalam  bukti P2 serta keterangan tambahan pemohon-pemohon  dan keterangan termohon-termohon  yang  beragama  Islam.  Maka  Pengadilan  Agama  menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara kewarisan ini.
Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga dikabulkanlah  permohonan pembagian waris tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan Kehakiman, pasal 5 yaitu:
“Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Dari pertimbangan ini, maka majelis mengabulkan dan menetapakan para pemohon sebagai  ahli  waris,  walaupun  ini  bertentangan  dengan  KHI  pasal  171  huruf  (c),  tetapi mamajelis mempertimbangkan hal lain yaitu pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 yang berbunyi;
“Tugas  hakim  menegakkan  hukum  dan  keadila n  berdasarkan  Pancasila  dengan menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasardasar  yang  menjadi  landasannya,  melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga kepitusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/ Pdt.G/2011/PA.Sal).
Penetapan Majelis Hakim Dengan No Perkara 0314/Pdt.G/2011/PA.SAL.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim pengadilam agama Salatiga mengeluarkan penetapan sebagai berikut:
Pertama: Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon untuk sebagian.
Kedua: Menyatakan telah meninggal dunia Sulijah pada tgl 14 Mei 2000 di Salatiga. Ketiga: Menetapkan;
a. Slamet Basuki bin Nasrun - Pemohon I (anak laki-laki)
b. Johanes Berchmas Suwarto bin Nasrun - Pemohon II (anak laki-laki)
c. Riswanto bin Nasrun - Termohon I (anak laki-laki)
d. Sunarsih binti Nasrus - Termohon II (anak perempuan)
e. Eri Sunarti binti Nasrun - Termohon III (anak perempuan)
f. Supriyono bin Nasrum - Termohon IV (anak laki-laki)
Sebagai ahli waris dari pewaris SULIJAH.
Keempat: Membebani para pemohon untuk biaya perkara ini sebesar Rp: 1.186.000 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan atas penetapan tersebut maka pemohon I dan pemohon II mendapatkan legalitas  atas  status  ahli  warisnya  atas  harta  peninggalan  ibu  pemohon  I  dan  II  yang beragama Islam berupa tanah seluas kurang lebih 185 m2 beserta bangunanya.
Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dengan No perkara 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal
Perkara  permohonan  pembagian  hibah  dalam  penetapan  perkara  No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal  tentang  penetapan  ahli  waris  non-Muslim  yang  ditatapkan  oleh Pengadilan Agama Salatiga tidak hanya melibatkan ahli waris non -Muslim saja, melainkan juga melibatkan ahli waris yang beragama Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut  merupakan  kewenangan  absolut  pengadilan  agama.  Adapun  pengertian kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak dan tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain.
Kewenangan  Pengadilan  Agama  Salatiga  dalam  menetapkan  perkara  permohonan pemohon untuk pembagian hibah yang isinya kabur (obscure libel) telah sesuai dikarenakan dalam permohonan tersebut sebenarnya terkait  penetapan ahli waris dan terkait  perihal pembagian  kewarisan  sesuai  dengan  Undang-undang  No  3  Thn  2006  Pasal  49  yang berbunyi “Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang, pertama  perkawinan,  kedua  waris,  ketiga  wasiat,  keempat  hibah,  kelima  waqaf, keenam  zakat,  ketujuh  infaq,  kedelapan  shodaqah,  kesembilan  ekonomi  syaria’ah. Maka pengadilan  agama  Salatiga  menyatakan  berwenang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  perkara  tersebut  dengan  mendasarkan  asas  personalitas  ke-Islaman  dari agama pewaris.
Adapun  Perihal  kewenangan  hakim  dalam  perkara  permohonan  tersebut  telah menetapkan  ahli  waris  non-Muslim,  perlu  untuk  dianalisis  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasla  49  huruf  b  UU  No  3  Th  2006  tentang  perubahan  atas  UU  no  7  Th  1989  tentang Pengadilan Agama berserta penjelasannya maka menunjukkan bahwa penetapan ahli waris yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama  adalah  penetapan  ahli  waris  bagi  orang- orang yang beragama islam. Berdasarkan pasal tersebut kewenangan pengadilan agama dalam  penanganan  perkara  sengketa  waris  terbatas  pada  orang-orang  yang  beragama Islam saja. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang ahli waris beda agama dan KHI sebagai hukum terapan dilingkungan Pengadilan Agama jelas-jelas pada pasal 171 huruf C mengatakan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, dan di dalam KHI tidak ada sama sekali mengatur tentang ahli waris beda agama (KHI).
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan  terkait  perundangan,  tidak  ditemukannya  dasar hukum  secara  khusus  yang  menunjukkan  bahwa  kewenangan  pengadilan  agama  untuk menangani  penetapan  ahli  waris  beda  agama.  Maka  menurut  penulis,  Adapun  system hukum  waris  di  pengadilan  agama  menganut  asas  personalitas  ke-Islaman,  yaitu menyelesaikan  perkara  kewarisan  dapat  diajukan  di  pengadilan  agama  bagi  rakyat Indonesia  yang  beragama  Islam.  Sehingga  majelis  hakim  pada  putusannya  tidak  dapat menetapkan  pemohon  I  dan  pemohon  II  sebagai  ahli  waris  dikarenakan  bertentangan dengan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf C (Yanti, 2016).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tulisan  di  atas  dapat  disimpumpulkan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Adapun  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Salatiga  dalam memutuskan perkara Nomor 0413/Pdt.g/2011/PA.Sal mengacu pada dasar hukum positif. Sehingga pemohon-pemohon yang beragama non-Islam ditetapkan segabai ahli waris, akan tetapi majelis hakim tidak menguatkan pertimbangan tersebut dengan dalil lain dari hukum tak tertulis atau hukum tertulis tentang non-Muslim yang menjadi ahli waris. Disisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas menyatakan bahwa ahli waris adalah yang beragama Islam (pasal 171 huruf c). Selain itu dalam hadits juga disebutkan bahwa “orang muslim  tidak  mewarisi  orang  kafir,  dan  orang  kafir  tidak  mewarisi  orang  muslim  (HR. Muslim)”. Keputusan hakim yang telah menetapkan non -Muslim menjadi ahli waris jelas sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan agama salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal  memiliki  pertimbangan  hukum  yang  bertentangan  dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam.
Sedangkan  Menurut  Yurisprunsi  Mahkamah  Agung  Nomor  51/K/AG/1999,  yang pada  pokoknya  mengatakan  bahwa  ahli  waris  yang  beragama  non-Islam  tidak  dapat menjadi ahli waris. Tetapi dapat memperoleh berupa wasiat wajibah. Sedangkan menurut penulis meskipun demikian, hakim tetap memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum serta mencari  dasar-dasar yang menjadi landasan hukumnya dalam mengambil sebuah keputusan terhadap perkara yang di tanganinya, serta hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan apa saja berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi setiap para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Assyafira.  (2020).  Waris  Berdasarkan  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Al-Mashlahah:  Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol: 08
Rofiq, A. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Maimun. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Asas, Vol 9.
Husen, Sadam. (2020). Analisis hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris Non-Muslim.
Wantaka,  Agus.  Dkk.  (2019).  Pembagian  Warisan  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam  dan
Hukum Adat Jawa. Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah. Vol 01.
Rizkal.  (2016).  Pemberian  Hak  Waris  Dalam  Hukum  Islam  Kepada  Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah. Jurnal Yudisial, Vol 9.
Niam, Syukri, M. (2020). Praktek Pembagian Harta Waris di Dukuh Padek Desa Klumpit
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Maqasidus Syari’ah.
Nuris,  Firdaus,  S.  (2018).  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama Jember Tentang Penetapan Status Ahli Waris N0n-Muslim No. 1050/PDT.G/2016. Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/ Pdt.G/2011/PA.Sal.
Kompilasi Hukum Islam.
Yanti, Yuni, Salma, S. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. Diponegoro Law Journal, Vol 3.