## Research Article

## Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia
Roby Anugrah * , Raja Desril Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
* robbyanugerah@umri.ac.id

## ABSTRACT
Death penalty is a type of criminal that has a very large influence and impact, so the debate about the pros and cons  of  capital  punishment  continues  to  this  day.  Indonesia  as  a  legal  state  that  is  reforming  criminal  law, especially through the establishment of the National Criminal Code, is inseparable from the problem of whether capital  punishment  is  maintained  in  the  National  Criminal  Code  or  abolish  capital  punishment  in  the  criminal system. This study aims to determine the policy formulation of capital punishment in Indonesia's current criminal law. This reseach  uses  a  qualitative  method  with  a  normative  approach  and  descriptive  analytical  research specification. This research results in the fact that the current Indonesian law still regulates the death penalty as a principal punishment so that there is still a conflict between the pros and cons of capital punishment. The death penalty in criminal law reform in Indonesia takes a middle ground in an impartial way between the two groups. The death penalty in the future is a concrete form of human rights in accordance with national and international perspectives.
Keywords: Formulation Policy; Death Penalty; Criminal Law Reform.

## ABSTRAK
Pidana  mati  merupakan  jenis  pidana  yang  sangat besar  pengaruh  dan  dampak  nya,  sehingga  perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati masih terus berlangsung sampai dewasa ini. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional tidak terlepas  dari  problem  mengenai  apakah  pidana  mati  tetap  dipertahankan  dalam KUHP  Nasional  atau menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana  mati  dalam  perundang-undangan  pidana  Indonesia  di  masa  sekarang,  dan  menganalisis  kebijakan formulasi  hukum  yang  dicita-citakan  tentang  pidana  mati di  Indonesia pada  masa  akan  datang. Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yang bersifat  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang masih mengatur pidana mati  sebagai  pidana  pokok  sehingga  masih  ada  pertentangan  antara  kelompok  pro  dan  kontra  pidana  mati. Pidana  mati  pada  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  mengambil  jalan  tengah  dengan  tidak  memihak antara dua golongan tersebut. Pidana mati pada masa akan datang adalah wujud konkret terhadap hak asasi manusia sesuai dengan wawasan nasional dan internasional.
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Pidana Mati; Pembaharuan Hukum Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  menurut  Hans  Kelsen memiliki  fungsi untuk  menciptakan  keadilan bagi  masyarakat  dimana konsep  adil  dipahami  sebagai  suatu  penciptaan terhadap  sebanyak-banyaknya  kebahagiaan  dalam masyarakat (Radjah,  1982). Salah  satu  jenis  hukum yang mengatur tata aturan hidup bersama dalam ruang public  adalah  hukum  pidana. Mencapai  keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara merupakan tujuan dari hukum pidana yang merupakan bagian  dari  hukum  publik, adapun fungsi hukum pidana  adalah untuk  menjaga  ketertiban  (social control). Hasil  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh hukum pidana  adalah menciptakan  sebanyak-banyaknya kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Kelsen.
Pidana diartikan sebagai suatu nestapa, deraan yang  sengaja  diberikan  kepada  seseorang  yang melakukan  suatu  perbuatan  dimana  perbuatan tersebut  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk diberikan sanksi pidana oleh negara.
Jenis-jenis  pidana yang dapat dijatuhkan kepada  pelaku  tindak  pidana diatur pada  Pasal  10 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa Pidana pokok  terdiri  dari:  pidana  mati,  pidana penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda,  pidana tutupan.  Pidana  tambahan  terdiri  dari  :  Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.
Muladi  menyatakan  bahwa pidana  yang diartikan  sebagai  derita,  deraan  dan  nestapa
merupakan masalah yang sangat sensitif, hal demikian mengingat bahwa masalah  tersebut  sangat berkaitan erat dan bersinggungan langsung dengan harkat dan martabat  manusia sebagai  makhluk  yang  mulia (Muladi,1994).
Secara  umum  ketentuan-ketentuan  hukum haruslah mempunyai daya berlaku yang mengikat dan hendaknya mempunyai  kekuatan  untuk  mendorong peningkatan faktor pendukung, dan pada waktu yang sama  memiliki  kemampuan  untuk memperkecil pengaruh factor penghambat yang ada dalam proses berlakunya  hukum,  hal  demikian secara khusus berlaku juga untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat berlaku secara maksimal diperlukan peningkatan factor  pendukung  dan  meminimalisir  factor penghambat.  Jenis  sanksi  pidana  yang  paling berat menurut  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  adalah pidana mati (Capital Punishment). Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  tidak ada  jenis  pidana  lain  yang  melebihi  pidana  mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik  itu  berupa  pidana  penjara  yang  berat  maupun pidana  mati  untuk  menempuh  sikap  keras,  hal demikian  dikarenakan  sanksi  hukum  pidana mempunyai sifat istimewa (Rahardian, 2016).
Pengaturan  pidana  mati  sebagai  pidana  pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu polemik  dalam  suatu  cita  hukum  Indonesia, hal demikian dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
82

## sekarang merupakan warisan atau copy dari WvS (Wet
Book  Van  Strafrech)  Belanda  yang  mulai  berlaku  di Indonesia sejak  Januari 1918 masih  mengatur  dan mencantumkan  pidana  mati, padahal Belanda  sendiri telah  menghapuskan pidana  mati untuk “ordinary crime” sejak  tahun 1870  dan pada  tahun 1982 telah menghapuskan  ancaman  pidana  mati  untuk  semua jenis kejahatan.
Polemik terhadap pidana mati juga dikarenakan bahwa sekali  pidana  mati  dilaksanakan, maka  orang yang telah  dieksekusi  mati  dan kehilangan  nyawa tersebut menjadi  mustahil  untuk dapat dihidupkan kembali meskipun ditemukan bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa si-terpidana mati tidak bersalah.
Pidana  mati  berstatus  sebagai  pidana  pokok, merupakan  jenis  pidana  yang  mengandung  pro  dan kontra. Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) sebagai wadah  internasional  berusaha mendorong  untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan  Deklarasi  Hak-Hak  Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang ditandatangani pada  tanggal  10  Desember  1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya  hak  untuk  hidup  terdapat  dalam  Pasal  6 International  Convenant  on  Civil  and  Political Rights/ICCPR) yang  diadopsi  tahun  1966  dan Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  ICCPR (Anjari, 2015)
Di  Indonesia  penggunaan  pidana  mati  sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan juga tidak terlepas dari pro dan kontra, hal ini disebabkan karena persepsi tentang  pidana  mati  sangat dipengaruhi  oleh  latar belakang  budaya  dan  pandangan  hidup  bangsa. Masalah  pidana  mati  bertalian  erat  dengan  struktur masyarakat, kondisi politik, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu (Sahetapy, 2007).
Eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan persoalan  yang  sangat  kompleks,  di  samping merupakan  persoalan  budaya  dan  religi,  pidana  mati juga  bersifat  politis. Menurut  A.Z.  Abidin  dalam  hal pidana  mati ada  dua  kutub  yang  saling  bertentangan yaitu golongan pembela pidana mati yang mengatakan bahwa untuk  menjerakan  dan  menakutkan  penjahat diperlukannya pidana mati dan pelaksanaan eksekusi pidana  mati jika  dilaksanakan  dengan  tepat  relative tidak  menimbulkan  rasa  sakit. Namun di pihak  lain yakni golongan yang  menentang  pidana  mati, golongan  yang  menentang  ini mengatakan  bahwa pidana  mati  dapat  menyebabkan  ketidakadilan, pelaksanaannya sangat  menimbulkan  rasa  sakit dan sangat tidak efektif sebagai penjera (Abidin, 1983).
Pelaksanaan pidana mati terkadang membutuhkan  waktu  yang sangat  panjang dan  lama, sehingga  ketidakpastian  kapan  eksekusi  pidana  mati dilaksanakan  menjadi  suatu  pidana  tersendiri  bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati.
Selain itu seseorang dapat saja divonis dengan pidana  mati  untuk  kedua  kali  nya,  karena  selama menunggu eksekusi vonis pidana mati, terpidana mati
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
83
tersebut kembali melakukan tindak pidana dan majelis hakim kembali menjatuhkan  vonis  pidana  mati atas perbuatannya tersebut. Dengan  demikian  seseorang dapat saja divonis pidana mati berkali-kali dikarenakan tidak  adanya  kepastian  mengenai  kapan  eksekusi pidana mati dilaksanakan.
Menempatkan  pidana  mati  sebagai  puncak hierarki  tertinggi  dalam  jenis  pidana  yang  dapat dijatuhkan  dan  diatur  sebagai  pidana  pokok  tidak relevan  lagi  dengan  perkembangan  zaman. Pengaturan  pidana  mati  sebagai  pidana  pokok yang disebutkan  dalam  Pasal  10  KUHP menimbulkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut pada proses penegakan  hukum  di  Indonesia. Dengan  merujuk kepada  Pasal  10  KUHP  yang  mengatur  pidana  mati sebagai pidana pokok berarti hukum Indonesia masih mengakui  dan  memperbolehkan  pidana  mati  untuk diterapkan  di  Indonesia.  Hal  demikian  memiliki konsekuensi  masih  banyaknya  perbutan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati baik itu yang diatur oleh  KUHP  maupun  perundang-undangan  pidana diluar KUHP.
Pertentangan  antara  golongan  pro  pidana  mati dengan  golongan  kontra  pidana  mati  serta  proses untuk  melakukan  eksekusi  pidana  mati  yang membutuhkan waktu sangat panjang bahkan berlarut- larut dalam ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dapat  dilaksanakan  merupakan  problem  yang harus diselesaikan  secara  komprehensif.  Penyelesaian masalah pidana mati di Indonesia pertama-tama dapat dimulai dengan merumuskan ulang atau melakukan re-
formulasi terhadap kebijakan pidana mati di Indonesia. Mengingat juga bahwa dewasa ini kejahatan-kejahatan yang  diancam  dengan  pidana  mati  seperti  tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika  dan  kejahatan  seksual  terhadap  anak bersifat “massive” dan  demikian  meluas  seolah-olah tidak mengenal perbedaan usia dan tempat dalam arti tindak-tindak pidana tertentu terjadinya tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah menyebar luas keseluruh lapisan  masyarakat  baik  di  perkotaan  maupun  di pedesaan, sehingga ada tuntutan agar pelaku dijatuhi pidana yang  berat  termasuk  pidana  mati  guna menimbulkan efek jera (deterence effect) (Jaya, 2015).
Pengaturan  mengenai  kebijakan  formulasi pidana  mati  menjadi  sangat  dibutuhkan  oleh  bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum Indonesia yang akan datang sesuai dengan  nilai-nilai  sosial  yuridis  dan  filosofis  bangsa Indonesia dengan  melakukan  upaya  pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Pembaharuan  hukum  di  Indonesia  ditunjukkan melalui  penyusunan Rancangan  Undang-undang KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (ius  constituendum) bukan  sebuah  warisan penjajah.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  yang  dianut  oleh Belanda  pada  saat  zaman  penjajahan  adalah  nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
84
royong,  penghormatan  kepentingan  umum,  dan musyawarah mufakat (Maulidah, & Jaya, 2019)
Pembaharuan  hukum  pidana  memang  harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yakni  Pancasila,  kemudian  baru  disesuaikan  dengan instrumen  hukum  internasional.  Sehingga  hukum pidana yang dicita-citakan tercapai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Christianto, 2017).
Berdasarkan ius  contituendum yang  mencita- citakan hukum pidana Indonesia ke depannya menjadi hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  bangsa  serta juga cita-cita bangsa yang digariskan oleh para pendiri bangsa  Indonesia  maka  patut  dan  layak  lah  usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu di lakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kebijakan formulasi pidana mati yang sekarang berlaku menurut  hukum  positif  di  Indonesia dan kebijakan formulasi pidana  mati  pada  masa  yang  akan  datang sebagai  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia. Sehingga  setelah  diketahui  kebijakan  formulasinya dapat  dianalisis  dengan  teori  pembaharuan  hukum pidana  bahwa  setiap  pembaharuan  hukum  harus memiliki kemajuan berupa hukum yang mengakomodasi  sesuatu  yang  dianggap  baik  dan benar (nilai) suatu bangsa (Alviolita, & Arief, 2019)
Penelitian  terkait  permasalahan  pidana  mati sangat  perlu  dilakukan  karena  sebagai  jenis  pidana yang paling berat keadaannya masih mengandung pro dan kontra, dengan demikian persoalan terkait pidana
mati membutuhkan penyelesaian secara kongkrit bagi masa kini dan masa yang akan datang.
Adapun  penelitian  serupa  sebelumnya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Toule  yang  mengkaji eksistensi  ancaman  pidana  mati  khusus  dalam masalah  tindak  pidana  korupsi  (Toule,  2016). Penelitian Toule tersebut  fokus  pada eksistensi ancaman  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  sampai  saat  ini  belum  pernah  dijatuhi vonis  pidana  mati.  Selanjutnya ada  penelitian  yang dilakukan oleh Anjari tentang pidana mati di Indonesia dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Anjari,  2015) Penelitian  Anjari  memandang  pidana  mati  dalam perspektif  Hak  Asasi  Manusia  terutama  hak  untuk hidup  sebagai  hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap individu  manusia. Lalu  ada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Roby  Anugrah  mengkaji  tentang  pidana  mati terhadap  kejahatan  narkotika  ditinjau  dari  Pasal  28I ayat  (1)  UUD  NRI  1945  (Anugrah, &  Desril, 2020) Penelitian  tersebut  hanya  berfokus  pada  ancaman pidana mati terhadap kejahatan Narkotika ditinjau dari Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun penelitian mengenai  pidana  mati  yang  dilakukan  oleh  peneliti asing  yakni  penjatuhan  pidana  mati  dalam  perspektif internasional  oleh  Hood  dan Hoyle  (Hood, &  Hoyle, 2012).  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hong  Lu  dan  Lening  Zhang  tentang  pidana  mati  di China: Hukum dan praktek (Lu, & Zhang, 2005). Selain dua  jurnal  yang  disebutkan  diatas terdapat  juga penelitian  tentang  efek  jera  hukuman  mati  yang dilakukan  oleh  Nagin  dan  Pepper  (Nagin,  &  Pepper,
2012). Semua penelitian yang disebutkan diatas tidak ada  yang  berfokus  pada  kebijakan  formulasi  pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Oleh karena itu kebaruan penelitian ini berfokus terhadap jalan tengah antara golongan pro dan kontra pidana  mati  dalam  kebijakan  formulasi  pidana  mati pada  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia. Penelitian  ini  akan  mencari  tahu  tentang  kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masa  sekarang kemudian  akan  dilakukan perbandingan dengan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang.
Berdasarkan  persoalan  yang  telah  diuraikan tersebut, artikel ini merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam  mengenai kebijakan  formulasi  pidana  mati dalam  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia, terkhususnya  dalam  pembentukan Rancangan Undang-undang KUHP Nasional.
Penelitian ini  dilakukan  agar hukum pidana Indonesia  ke  depan  nya lebih  memperhatikan  semua aspek  baik  buruknya  pidana  mati  dan memformulasikannya  dengan  sangat  bijaksana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan  memahami bagaimana  sebaiknya,  seharusnya pidana  mati  di  formulasikan  dalam  hukum  pidana Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini  adalah adalah metode  penelitian  yuridis  normatif yang  bersifat  kualitatif. Yang  dimaksud  dalam
pendekatan  hukum  normatif  yang  bersifat  kualitatif adalah  penelitian  yang  menggunakan  cara menggambarkan,  menjelaskan,  menganalisis,  serta mengembangkan konstruksi hukum pidana mati dalam perspektif  nilai  jati  dari  bangsa  Indonesia (Barus, 2013). Artikel ini menggunakan pendekatan kebijakan yang  berorientasi  pada  tujuan,  pendekatan  yang rasional dan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pada  penelitian ini,  teknik  pengumpulan  data menggunakan  metode  studi  kepustakaan dengan merujuk  kepada  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan,  buku  dan  hasil penelitian (karya ilmiah).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Hukum
Positif Di Indonesia.

## a) Pidana Mati Dalam KUHP
Eksistensi  pidana  mati  di  Indonesia  mendapat landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal  10  KUHP  yang  berhubungan  dengan  pidana pokok  yang  terdiri  dari  (1)  pidana  mati,  (2)  pidana penjara,  (3)  pidana  kurungan,  (4)  pidana  denda,  (5) pidana  tutupan.  Serta  Pasal  11  PNPS  tentang pelaksanaan pidana mati (Jaya, 2015)
Berdasarkan  kualifikasi  terhadap  tindak  pidana dalam  KUHP yang  terbagi  menjadi  tindak  pidana berupa kejahatan yang diatur pada buku II KUHP dan tindak  pidana  pelanggaran  yang  diatur  pada  buku  III KUHP,  pidana  mati diancamkan  pada  tindak  pidana berupa  kejahatan,  terkhususnya  pidana  mati
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
86
diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan berat yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Buku II KUHP.
Perbuatan-perbuatan  pidana  yang  diancam dengan ancaman pidana mati menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai dalam pasal-pasal  sebagai  berikut  :  Pasal  104;  Pasal  111 ayat (2); Pasal 124 ayat (3); Pasal 140 ayat (3) yang berhubungan  dengan  kejahatan  terhadap  keamanan negara;  Pasal  340  (pembunuhan  berencana);  Pasal 365 (4) (Pencurian  dengan  kekerasan); Pasal  444; Pasal  479  ayat  (2);  dan  Pasal  479o  ayat  (2)  yang berhubungan dengan pembajakan pesawat udara.
Pasal 104 KUHP menyebutkan “Makar dengan maksud  membunuh  Presiden  atau  Wakil  Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau  menjadikan  mereka  tindak  mampu  memerintah, diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  selama  waktu  tertentu, paling lama dua puluh.
Pasal 104 KUHP tentang makar yang dilakukan dengan  maksud  hendak  menghilangkan  nyawa presiden/wakil  presiden  dengan  maksud  hendak merampas  kemerdekaan  mereka/hendak  menjadikan mereka  itu  tidak  mampu  memerintah.  Dalam  hal  ini makar  yang  dilakukan  adalah  bukan  hanya  semata- mata sebagai bentuk percobaan yang dapat dihukum, melainkan  juga  bahwa  makar  tersebut  telah  benar- benar  selesai  dilakukan.  Unsur  “membuat  tidak mampu”  yang  terdapat  dalam  Pasal  104  tersebut haruslah  diartikan  sebagai  membuat  tidak  mampu, baik secara fisik maupun psikis (Bassar, 1986).
Pasal  340  KUHP  menyebutkan  “Barangsiapa dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain,  diancam,  karena  pembunuhan  dengan rencana(moord), dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Pasal  340  tentang  pembunuhan  berencana dengan  sengaja  dan  dengan  direncanakan  terlebih dahulu  menghilangkan  jiwa  orang  lain.  Menurut  R. Soesilo  menyebutkan  bahwa  “direncanakan  terlebih dahulu” (voorbedaacthe  rade) yaitu  antara  timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih  ada  tempo  bagi  si  pembuat  untuk  dengan tenang  memikirkannya,  misalnya dengan  cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama (Soesilo, 1996).
Pasal  365    (4)  KUHP  menyebutkan diancam dengan  pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
Pasal 444 KUHP menyebutkan “Jika perbuatan kekerasan  diterangkan  dalam  pasal  438 – 441 mengakibatkan  seseorang  di  kapal  yang  di  serang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pimpinan kapal dan mereka yang turut serta  melakukan  perbuatan  kekerasan, diancam dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
87
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Berdasarkan pasal pasal tersebut sebagaimana yang diberi garis hitam pada artikel ini dapatlah kiranya diketahui  bahwa  ancaman  pidana  mati  dirumuskan tidak  secara  tunggal,  dalam  artian bahwa ancaman pidana  mati  selalu  dirumuskan  secara  alternatif, sehingga dengan perumusan secara alternatif tersebut selalu terdapat pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana  selain  pidana  mati,  misalnya  pidana  penjara seumur hidup atau pidana untuk sementara waktu.
Ada  hal  yang  agak  unik  dan  cukup  menarik mengenai  pidana mati  yang  terkandung  pada  pasal demi  pasal  dalam  KUHP  ,  karena  meskipun  KUHP yang berlaku sejak januari 1918 adalah warisan atau bahkan copy dari WvS Belanda,  namun  negeri Belanda  sendiri  telah  menghapus  pidana  mati  sejak tahun 1870.
Produk-produk pasca kemerdekaan menambah jumlah tindak pidana yang diancam pidana mati: tindak pidana  senjata  api,  pembajakan  udara,  terorisme, narkoba,  pelanggaran  HAM  berat,  korupsi  pada  saat bencana alam atau krisis ekonomi dll (Unnever, 2010).
b) Pidana Mati Diluar KUHP
Peraturan perundangan-undangan pidana diluar KUHP  sebagai lex  spesialis yang  tetap  merujuk  dan berpedoman  kepada  ketentuan  umum  buku  I  KUHP juga  mengatur  ancaman  pidana  mati  dalam perundang-undangan  pidana  diluar  KUHP  tersbut. Tindak  pidana  dalam  perundang-undangan  pidana  di luar KUHP yang diancam dengan pidana mati tersebar
dalam Undang-undang berikut ini: Undang-Undang No. 12 Drt 1951 tentang senjata api, Amunisi, dan Bahan Peledak,  Undang-Undang  No.5  tahun  1997  tentang Psikotropika,  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo.  UU.No  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam  UU  No  12  Drt  tahun  1951  tentang Senjata Api, maka tindak pidana yang diancam pidana mati adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat  (1)  yaitu:  dengan  tanpa  hak  memasukkan  ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia atau senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
UU  No.  5  tahun  1997  tentang  psikotoprika, maka tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah  tindak  pidana  yang  tertuang  dalam  Pasal  59 ayat (2) yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam  pasal  59  ayat  (1)  yang  dilakukan  secara terorganisasi.
Sementara  demikian  dalam  UU  No.35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  tindak  pidana yang  diancam dengan pidana mati dalam Undang-undang ini terdapat pada pasal 113 (2), 114 (2), 116 (2), 118 (2), 119 (2), 121 (2), 133.
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
88
Dalam  UU  No.31  tahun  1999  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  mati  adalah  tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara  yang  dilakukan dalam keadaan tertentu.
Dalam  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000 Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  perbuatan yang  diancam  dengan  pidana  mati  dirumuskan  pada Pasal 36 dan Pasal 37. Hanya dua pasal tersebut yang merumuskan  ancaman  pidana  mati  terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Ancaman  pidana  mati  dalam  Undang-undang pidana  diluar  KUHP secara  umum  diformulasikan secara  alternatif.  Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP.
Alternatif  dari  ancaman  pidana  mati  tersebut berupa  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  selama-lamanya  20  (dua  puluh)  tahun. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana retributif, yang  memandang  penjatuhan  pidana  ini  diterapkan berdasarkan azaz kemanfaatan (Wibowo, & Rochaeti, 2015).
Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ancaman pidana mati yang dirumuskan dalam KUHP dan  diluar  KUHP,  dalam  KUHP  selalu  dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup dan  pidana  paling  lama  dua  puluh  tahun,  sedangkan
diluar  KUHP  dirumuskan  secara  alternatif  kumulatif dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  lama  dua  puluh  tahun  dan  pidana denda.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  rumusan  Pasal 59 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut  R.Soesilo  hukuman  kurungan  dan denda  tidak  dapat  dijatuhkan  berdampingan  dengan hukuman  mati  dan  hukuman  penjara  seumur  hidup. Hal tersebut diatur pada Pasal 67 KUHP menentukan jika  dijatuhi  hukuman mati  atau  hukuman  penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman  lain  daripada  mencabut  hak  tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim (Soesilo, 1996).
Berdasarkan  uraian tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  pengaturan  pidana  mati  dalam  hukum  positif Indonesia saat ini baik itu berdasarkan KUHP maupun Undang-undang  diluar  KUHP  nampak  jelas  pidana mati  masih  merupakan  pidana  yang  eksis  dan  dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.
Pengaturan  pidana mati  di Indonesia  saat sekarang  ini memiliki beberapa kelemahan,  seperti tenggang  waktu  tunggu  pelaksanaan  hukuman  mati yang tidak jelas dan pidana mati diatur sebagai pidana pokok  yang  menduduki  puncak  hierarki  jenis  pidana. Pidana  mati  dianggap  sebagai  bentuk  pemidanaan yang tidak evaluatif terhadap pelaku tindak pidana atau tidak  berperspektif  restorative  justice (Bindler,  &
89
Hjalmarsson,  2020).  Dengan  tidak  adanya  kejelasan waktu tunggu pelaksanaan atau eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati hal tersebut merupakan suatu penderitaan tersendiri secara psikologis bagi terpidana karna  dalam  praktiknya  eksekusi  pidana  mati  bisa memakan waktu yang lama dan tanpa kepastian.
2. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
Usaha  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum pidana  melalui  pembuatan  RUU-KUHP,  orientasi pembentukan  RUU-KUHP tidak  dapat  lepas dari ideologi  atau  pandangan  hidup  bangsa, baik itu dari ideologi  nasional,  kondisi  manusia,  alam,  dan  tradisi bangsa,  maupun  perkembangan  internasional  yang diakui oleh masyarakat beradab dengan perkataan lain “Asas  Perimbangan  Kepentingan  Yang  Berwawasan Pancasila”.  Ini  berarti  nilai-nilai  Pancasila  harus meresap  ke  dalam  pasal-pasal  konsep RUU-KUHP Nasional (Jaya, 2015).
Menurut  Muladi dalam  usaha pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia  yang  harus  diperhatikan secara  mendalam  dan  serius adalah  bahwa  hukum pidana  mendatang hendaknya harus  selalu  tanggap terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  guna  peningkatan  fungsinya  dalam masyarakat (Muladi, 1994).
Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam  prosesnya  tersebut  harus  melewati  tahapan- tahapan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  proses  legislasi merupakan  tahap  perencanaan  awal  yang  sangat
strategis  dari  proses  penegakan  hukum (Khairawati, 2014).
Merumuskan  formulasi  pidana  mati  dalam pembaharuan  hukum  pidana  yang  akan  datang  tidak terlepas  dari  perdebatan  panjang  dikalangan  para pakar  hukum  pidana  di  Indonesia. Masing-masing pihak yang pro dan kontra pidana mati diantara para pakar  hukum  pidana  Indonesia  memiliki  alasan ataupun dasar hukumnya sendiri-sendiri.
Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan  jerman mendeskripsikan  dengan  baik serta  mengilustrasikan  pidana  mati sebagai pembunuhan  peradilan. Pengadilan  dapat  menjadi tempat legal membunuh orang yang tidak bersalah bila mengabaikan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam memeriksa  perkara  yang  berdampak kepada kesalahan  dalam  pembuktian dan  memberikan putusan.
B.Arief Sidharta berpendapat bahwa agar dapat dipertanggungjawabkannya penjatuhan pidana (terkhusus  pidana  mati)  oleh  negara  setidaknya memiliki  3  (tiga)  aspek,  yakni: 1) perbuatan  yang dilakukan terpidana itu buruk dan menindas martabat dan  membahayakan  eksistensi  manusia,  2)  sanksi pidana harus  merupakan  peringatan  agar  orang menjauhi  perbuatan  yang  dinilai  buruk  tersebut,  3) pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana mengaktualisasikan  nilai - nilai kemanusiaannya.  Dengan  demikian  menurut  beliau pidana  mati hanya  memenuhi  aspek  pertama  dan kedua dari  tiga  aspek  yang  harus  dipenuhi  agar
90
penjatuhan pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh negara (Lubis, 2009).
Mahkamah  Konstitusi  pernah  menolak untuk menghapuskan  pidana  mati  pada  saat  dilakukannya permohonan  uji  materiil  terhadap pidana  mati  yang diberikan  kepada  terpidana  kasus  narkotika,  dan menyatakan  bahwa  pidana  mati  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945. Mahkamah  Konstitusi  juga memberikan  beberapa  catatan  penting,  bahwa kedepannya  dalam  rangka  pembaharuan  hukum pidana  nasional dan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka  perumusan,  penerapan,  maupun  pelaksanaan pidana  mati  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  hendaklah  diperhatikan  sungguh-sungguh (Eleanora, 2012).
Menurut  Barda  Nawawi Arief  konsep RUU- KUHP  Nasional  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  pokok pikiran yang  secara  garis  besar  dapat  disebut  “ide keseimbangan”.  Ide  keseimbangan yang  dimaksud tersebut antara  lain mencakup:  Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide  individualisasi  pidana)  dan  korban  tindak  pidana keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/sikap batin); ide  “daad-dader strafrecht”. Keseimbangan  antara kriteria  “formal”  dan  “materiel”. Keseimbangan  antara “kepastian  hukum”  “kelenturan / elastisitas / fleksibilitas”,  dan  “keadilan”. Keseimbangan  nilai-nilai
nasional  dan  nilai-nilai  global/internasional/universal (Arief, 2012).
Hakikat  tujuan  pemidanaan  dalam RUU-KUHP Nasional mendatang tujuan pemidanaan tersebut yang pertama-tama  harus  dihayati atau  dipahami adalah menggunakan pendekatan  multi-dimensional  yang bersifat  mendasar  terhadap  dampak  tindak  pidana. Sehingga  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk memperbaiki  kerusakan  yang  bersifat  individual maupun yang  bersifat  sosial (individual  and  social damages). Memelihara  solidaritas  masyarakat tercakup  pula  dalam  tujuan  pemidanaan  serta pemidanaan  harus pula diarahkan  untuk  memelihara dan  mempertahankan  kesatuan  masyarakat (to maintain social cohesion intact) (Soponyono, 2012).
Pengaturan  pidana  mati  ke  depan  seyogyanya merupakan jalan atau usaha untuk mengharmonisasikan antara kelompok pro pidana mati dan kelompok kontra pidana mati. Pengaturan pidana mati  ke  depan  bertitik  tolak  dari  ide-ide  atau  pikiran pokok  keseimbangan  terutama  dalam  hal  ini keseimbangan  antara  kepentingan golongan  yang mendukung pidana  mati  dan  kepentingan golongan yang menolak pidana mati.
Berdasarkan  ide  keseimbangan  tersebut  maka Pasal 64 RUU- KUHP Tahun 2019 menyatakan pada poin  (c)  pidana  yang  bersifat  khusus  untuk  tindak pidana  tertentu  yang  ditentukan  dalam  Undang- undang.
Selanjutnya Pasal 67 disebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana pada Pasal 64 poin
91
(c) adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan  Pasal  64  poin  (c)  dan  Pasal  67 RUU-KUHP  2019  tersebut  merupakan  jalan  yang diambil  oleh  pembentuk  Undang-undang  agar  pidana mati  merupakan pidana  yang  bersifat  khusus  dan selalu  diancamkan  secara  alternatif.  Hal  demikian menggambarkan  bahwa  dalam  pengaturan  pidana mati ke depannya bangsa Indonesia mengambil jalan tengah  untuk  tetap  mengakui  adanya  pidana  mati namun pidana mati tersebut haruslah bersifat khusus dan  selalu  diancamkan  secara  alternatif  sehingga Majelis  Hakim dalam  pertimbangannya  dalam memutus  suatu  perkara  memiliki  pilihan  apakah seseorang  akan  diberikan  sanksi  pidana  mati  atau tidak.
Pasal 98 RUU-KUHP menyebutkan  bahwa pidana mati  diancamkan secara  alternatif  sebagai upaya  terakhir  untuk mencegah  dilakukannya  tindak pidana dan mengayomi masyarakat.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pengaturan pidana  mati pada  RUU-KUHP  merupakan  usaha dalam  rangka  menyesuaikan  pidana  mati  dengan corak nilai-nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan  bertumpu  pada  ide  keseimbangan,  sehingga menempatkan  pidana  mati  sebagai pidana  yang bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan  secara alternatif, serta dikeluarkannya  pidana  mati  dari deretan  pidana  pokok  serta  pidana  mati  merupakan sebagai  upaya  terakhir. Hal  demikian  dibuat berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:
Dilihat  dari  tujuan  pemidanaan,  pidana  mati pada  hakikatnya  bukan  sarana  utama/pokok  untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat.  Pidana  mati  hanya  merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama. Tetapi hanya  merupakan  upaya  perkecualian  sebagai sarana/obat terakhir (Arief, 2012).
Pada  Pasal  100 ayat  (1) RUU-KUHP menyebutkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati  dengan  masa  percobaan  selama 10  (sepuluh) tahun,  jika (a) terpidana  mati  menunjukkan  rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau (c) ada alasan yang meringankan.
Pasal  100  ayat  (2)  disebutkan Pidana  mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus  dicantumkan  dalam  putusan Pengadilan.  Pengaturan  Pasal  100  ayat  (2)  ini memberi kepastian hukum bahwa seseorang terpidana tersebut dijatuhi pidana mati atau pidana mati dengan masa percobaan selama (10) sepuluh tahun.
Seorang  Terpidana  yang  dijatuhi  pidana  mati dengan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun Jika pada  masa  percobaan  sepuluh  tahun  tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  seumur  hidup dengan  keputusan  presiden  setelah  mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
92
Dengan adanya masa percobaan sepuluh tahun tersebut  bersesuai  dengan  teori  atau  dasar-dasar pemidanaan  yang  bersifat  Utilitarian,  yang  mana menurut  teori  utilitarian, pidana  bukanlah  sekadar untuk  melakukan  pembalasan  atau  pengimbalan kepada  orang  yang  telah  melakukan  sesuatu  tindak pidana,  tetapi  mempunyai tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat  (Muladi, & Arief,  2010).  Masa  percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan agar dalam masa waktu sepuluh  tahun  tersebut  si  terpidana  dalam  kesehari- hariannya menunjukkan perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangi melakukan tindak  pidana. Lebih lanjut masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si terpidana dengan usaha dan kemauan dari diri si terpidana mati itu sendiri.
Penundaan  pelaksanaan pidana  mati tersebut merupakan  wujud  konkret  dari  adanya  ide keseimbangan elastisitas pidana, dan juga merupakan suatu kesempatan untuk terpidana memperbaiki diri.
Menurut  J.E  Sahetapy  menunggu  selama sepuluh  tahun  bukanlah  suatu  tenggang  waktu  yang pendek.  Orang tidak  mungkin  berlaku pura-pura  atau munafik  selama  sepuluh  tahun.  Kalau  ternyata  hati nuraninya  berubah  berdasarkan  pengamatan  perilaku tiap hari, wajarlah pidananya dijadikan pidana penjara seumur hidup (Sahetapy, 2007).
Dengan  adanya  masa  percobaan  selama sepuluh  tahun  membuat  terpidana  mati  mempunyai kesempatan dalam memperbaiki diri. Lebih lanjut juga dengan  adanya  masa  percobaan  selama  sepuluh tahun  tersebut  si  terpidana  tidak  harus  menanggung
beban psikologis mengenai ketidakjelasan kapan akan dilakukan  eksekusi  pidana  mati  terhadap  diri  yang bersangkutan.

## D. SIMPULAN
Perdebatan  mengenai  pro  kontra  pidana  mati masih  terus  berlangsung  hingga  dewasa  ini,  apakah pidana  mati  bertentangan  dengan negara  Pancasila atau  bukan. Indonesia  sebagai  negara  hukum melandaskan  semua  hal  perbuatan  sesuai  dengan kaidah  hukum.  Pidana  mati  dalam  negara  Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok.
Pengaturan  pidana  mati  sebagai  pidana  pokok di Indonesia menjadi suatu dilema tersendiri mengingat bahwa  KUHP  Indonesia  merupakan  warisan  bahkan copy dari WvS Belanda. Sedangkan di negara Belanda itu sendiri pidana mati sudah dihapuskan sejak 1810.
Indonesia  dalam  melakukan  pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP juga tidak terlepas  dari  pengaturan  bagaimana  pidana  mati seharusnya diatur dalam konsep RUU-KUHP Nasional.
Dalam  pembaharuan  hukum  pidana, pidana mati  di  formulasikan sebagai  pidana  yang  bersifat khusus  dan  digunakan  sebagai  upaya  terakhir  untuk mengayomi masyarakat.
Dikeluarkan  nya  pidana  mati  dari  jenis  pidana pokok  menuju  pada  pidana  yang  bersifat  khusus merupakan  suatu  klep atau  katup pengaman  untuk mencegah  penggunaan  pidana  mati  secara  semena-
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95
93
mena  oleh pengadilan  sehingga  pidana  mati  benar- benar digunakan sebagai upaya terakhir.
Ada hal yang menarik dalam pengaturan pidana mati dalam konsep RUU-KUHP, yaitu dapatnya pidana mati diubah menjadi pidana seumur atau pidana paling lama dua puluh tahun dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.
Dalam  masa  percobaan  tersebut  jika  terpidana mati  menunjukkan  rasa  menyesal  dan  ada kemungkinan  untuk  diperbaiki  atau  ada  hal  yang meringankan maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh tahun.
Dengan  adanya  masa  percobaan  tersebut merupakan pengejawantahan dari ide dasar/ide pokok yang  melatarbelakangi  disusun  nya  konsep RUU- KUHP  yakni  ide  dasar  keseimbangan  monodualistik yang  menyangkut  keseimbangan  antara  kepentingan individu (pelaku  kejahatan)  dengan kepentingan masyarakat luas  secara  umum  terkhususnya  bagi korban; keseimbangan kepentingan pelaku dan korban kejahatan; keseimbangan antara aspek-aspek materiil dan  formil  serta  adanya  keseimbangan  mengenai kepastian  hukum  dan  elastisitas/fleksibilitas  dari pidana.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Agustinus,  S.  (2016)  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak
Asasi Manusia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.4), pp.18-20.
Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif  HAM. Jurnal  Widya  Yustisia, Vol.1,(No.2), pp.54-63.
Anugrah,  Roby.,  &  Desril,  Raja.  (2020).  Pidana  Mati Terhadap  Kejahatan  Narkotika  Ditinjau  Dari Pasal  28I  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945. Jurnal Kerthawicaksana, Vol.14, (No.20, pp.110-117.
Alviolita,  Fifink Praseida.,  &  Arief,  Barda  Nawawi.
(2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama Baik  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia. Law  Reform, Vol.15,(No.1), pp.130- 148.
Barus,  Z.  (2013).  Analisis  Filosofis  Tentang  Peta Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Penelitian  Hukum  Sosiologis. Jurnal  Dinamika Hukum,Vol.13,(No.2) pp.307-308.
Bindler,  Anna.,  &  Hjalmarsson,  Randi.  (2020).  The Persistence of the Criminal Justice Gender Gap: Evidence from 200 Years of Judicial Decisions. Journal  of  Law  and  Economics, Vol.10,  (No.3)
p.207.
Christianto,  H.  (2017). Pembaharuan  Makna  Asas Legalitas. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,
Vol.39, (No.3) pp.150-159.
Eleanora, Fransiska N. (2012). Eksistensi Pidana Mati dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. Jurnal  Ilmiah Widya, Vol.29, (No.318), p.12.
94

## Rahardian, R.  (2016) Kebijakan  Formulasi  Sanksi
Pidana  Mati  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3),pp.3.
Toule,  E.  (2016).  Eksistensi  Ancaman  Pidana  Mati dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana Korupsi.
Jurnal  Hukum  PRIORIS,  Vol.3,  (No.3),  pp.103-
110.
Unnever,  J.  (2010).  Global  support  for  the  death penalty. Punishment and Society, Vol.12, (No. 4) pp.479-484.
Soponyono,  E.  (2012) Kebijakan  Perumusan  Sistem
Pemidanaan  yang  Berorientasi  Pada  Korban.
Masalah – Masalah  Hukum, Vol.41,  (No.1), p.
30.
Wibowo, Heru Eko., & Rochaeti, Nur. (2015) Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencabulan Dengan  Pelaku  Anak. Law  Reform, Vol.11,
(No.2), p. 224.
Khairawati,  D. (2014)  Kebijakan  Hukum  Pidana
Pemberian  Grasi  Kepada  Terpidana  Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Law Reform, Vol.9,(No.1), p.115.
Lu,  Hong  &  Zhang,  Lening  (2005).  Death  penalty  in China:  The  law  and  the  practice. Journal  of Criminal Justice, Vol.33,issue 4, pp.367-376
Maulidah,  Khilmatin.,  &  Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra
(2019).  Kebijakan  Formulasi  Asas  Permaafan
Hakim  Dalam  Upaya  Pemabaharuan  Hukum Pidana  Nasional. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia,Vol.1,(No.3) pp.281-293.

## BUKU
Arief, Barda N. (2012). Pidana Mati Perspektif Global,
Pembaharuan  Hukum  Pidana  dan  Alternatif Pidana  Untuk  Koruptor. Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  Barda  N.  (2012). Pendekatan  Keilmuan  dan
Pendekatan
Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana)  di  Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Abidin,  A. (1983). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana.
Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Bassar, Sudrajat M. (1986) Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remadja Karya.
Jaya, Nyoman Serikat P. (2015) Pembaharuan Hukum Pidana  Indonesia. Semarang:  Pustaka  Rizki Putra.
Lubis, Todung M. (2009). Kontroversi Hukuman Mati. Jakarta: Penerbit Kompas
Muladi.  (1994) Proyeksi  Hukum  pidana  materiil  di masa datang. Semarang: Badan Penerbit Undip. Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010) Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni Radjah,  Teri M.  (1982)  Pengantar  Filsafat  Hukum.
Jakarta: Bharata Karya Aksara.
Sahetapy.  (2007) Pidana  Mati  Dalam  Negara
Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soesilo,  R.  (1996) KUHP  serta  komentarnya  pasal demi pasal. Bogor: Politea.

## SUMBER ONLINE
Nagin,  Daniel S.,  &  Pepper,  John V. (2012).
Deterrence  and  the  death  penalty. Retrieved from https://www.law.upenn.edu/live/files/ 1529- nagin-full-reportpdf
Hood,  Roger.,  &  Hoyle,  Carolyn.  (2012). The  Death
Penalty: A Worldwide Perspective. In The Death Penalty:  A  Worldwide  Perspective. Retrieved from https://doi.org/10.1093/
acprof:oso/9780199228478.001.0001