P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERBENGHASILAN RENDAH  DI KOTA TANGERANG
Tb.Yudi Muhtadi

## ABSTRAK
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  H  setiap  warga  negara  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin  bertempat  tinggal  dan  mendapat lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  dalam  Undang  Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  pasal  40  bahwa  setiap  orang berhak tempat tinggal dan berkehidupan yang layak, begitu juga dengan amanat  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan dan Kawasan  Pemukiman  bahwa  Pemerintah  mempunyai  Kewajiban  untuk Menyediakan  rumah  layak  huni  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah.Penelitian  Implementasi  kebijakan  rumah  layak  huni  bagi masyarakat berpengasilan rendah di Kota Tangerang mempunyai tujuan menganalisis  Implementasi  kebijakan  program  rumah  layak  huni  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Tangerang.  Metode Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan    teori  model  implementasi kebijakan dari Merillee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat  ditentukan  oleh  tingkat implementability kebijakan  itu  sendiri,
yaitu  yang  terdiri  dari Content  of  Policy dan Context  of  Policy, Grindle
(1980) . Berdasarkan hasil Penelitian “ Implementasi kebijakan program penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  di  Kota Tangerang  telah  berjalan  dengan  baik  hal  ini  bisa  dilihat  dari  peranan Dinas Perumahan dan Pemukiman terhadap pelaksanan Program sudah sesuai  dengan  tugas  dan  Fungsi.Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman sebagai  salah  satu  intansi  yang  mempunyai  kewenangan  telah melakukan  dengan  Koordinasi  dengan  Dinas  terkait  serta  melibatkan Badan  Keswadayaan  Masyarakat  dan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  sebagai  unsur  Masyarakat  dan  juga  Perguruan  Tinggi.
Berkaitan  dengan  Keterlibatan  Staekholder  dalam  Program  Penyediaan Rumah  Layak  Huni  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  rendah  peranan Pemerintah  Daerah  sudah  optimal  tetapi  keterlibatan  Staekholder terutama peran sektor swasta berupa Program anggaran dari CSR perlu dioptimalkan  dalam  mendukung  keberhasilan  Program.Dampak  dari Implementasi  Kebijakan  ini  Masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota Tangerang telah memiliki rumah layak huni dalam lingkungan sehat dan baik.
1 Universitas Islam
Syekh Yusuf
Tangerang email: tubagusyudi1969@ unis.ac.id
Kata  kunci  : Implementasi  Kebijakan  Program  Penyediaan  Rumah  Layak  Huni  Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kontek  pembangunan  di  Indonesia  menganut  pada  Trilogi Pembangunan  yaitu  Stabilitas  politik  dan  keamanan,  pertumbuhan  ekonomi dan  pemerataan  keadilan.Pembangunan  di  Indonesia  tidak  saja  bertumpu pada  pertumbuhan  ekonomi  tetap  harus  juga  memperhatikan  bagaimana
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
pertumbuhan  ekonomi  itu  berdampak  pada  kesejahteraan  semua  warga negara.
Mengacu  pasal  28  H  UUD  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat.  Kondisi  ini  menjadi  agenda  pemerintah  untuk mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi  bagian hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia,  yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Untuk memperkuat semua warga negara mempunyai hak untuk hidup layak  terutama  bagi  masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  Negara mengamanatkan  dalam    Pasal  54  UU  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  bahwa  Pemerintah  wajib  memenuhi  kebutuhan rumah bagi Mamayasakar Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah melalui Kementerian  Perumahan  Rakyat  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan melalui  program-program  penyediaan  perumahan  dan  perbaikan  prasarana dan  sarana  dasar  permukiman.  Dalam  penyediaan  rumah  layak  huni kemampuan  pemerintah  masih  terbatas  dalam  sistem  kepemilikan  rumah, hanya  masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas yang mampu dan sanggup   memiliki rumah layak bagi tempat tinggalnya, sementara pada MBR  tinggal  pada  lingkungan  dan  rumah  yang  tidak  layak.  Oleh  karena  itu sebagai  langkah  lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  yang  layak  bagi MBR,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  dengan  pengembangan  dan pendayagunaan potensi Keswadayaan Masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  (Permen  PUPR)  No.  13-PRT-M2016  tentang  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  bagi  MBR,  sehingga  sebagai  upaya untuk  mempercepat  pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang  layak  di  Indonesia, pemerintah  pusat  memberikan  wewenang  dan  kewajiban  kepada  pemerintah daerah  untuk  ikut  memenuhi  Kota  kebutuhan  dasar  tersebut  di  daerahnya. Selain  itu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  mengamanatkan  bahwa  pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
Dalam  menjawab  pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  yang  layak.  Pemerintah  Kota  Tangerang  pada tahun 2016 sudah mengerjakan Pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni yang  selanjutnya  di  singkat  dengan  RTLH  sebanyak  1.405  unit.  Pada  tahun 2017  dianggarkan  sebanyak  1.500  unit  untuk  rehab  berat  dan  814  unit  untuk rehab sedang, sehingga total yang  perbaikan berjumlah 2314 unit dan di 2018 sebanyak  1000  sedangkan  di  tahun  2019  anggaran  rehab  dialihkan  pada penanganan pandemi Covid-19.
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  Peneliti  mempunyai  kepentingan unt uk  meneliti  “  Implementasi  Kebi jakan  Program  Penyediaan  rumah  layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang “.
Dalam Penelitian ini Peneliti menfokuskan Pada “ Implementasi Kebi jakan Program  Penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah di Kota Tangerang “.
Tujuan dalam penenlitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahu Efektifitas Implementasi Kebijkan Program Penyediaan rumah  layak  huni  bagi  Masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota Tangerang.
2. Untuk  Mengetahui  Dampak  Implementasi  Kebijakan  rumah  layak  huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang.
Sedangkan manfaat  dalam penelitian  ini yaitu :
1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk  memberikan  kontribusi  pemikiran  dalam  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  pengembangan  kajian  ilmu administrasi  publik  teruatama  pada  kajian  implementasi  kebijakan publik.
2. Manfaat  Praktis  :  Hasil  Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi berupa  usul  dan  saran  kepada  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah  dalam  membuat  dan  melaksanakan  kebijakan  program  agar dapat lebih optimal.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ‘ Implementasi  kebijakan  penyediaan  rumah  layak  huni  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Tangerang ‘ mengunakan  metode penelitian deskritif kualitatif.
Penelitian  kualitatif  menurut  Denzin  dan  Lincoln  (1994)  dalam  (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  menggunakan  metode  ilmiah  dengan  maksud menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan berbagai metode yang ada.
Sedangkan  Menurut  Erickson  (1968)  dalam  (Albi  Anggito  dan  Johan Setiawan,  2018:  7)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  berusaha  untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka
Berdasarkan penjelasan teori tersebut diatas bahwa Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  mengambarkan  atau  menjelaskan  suatu  fenomena  di lokasi yang menjadi fokus dan lokasi penelitian dengan mengunakan metode yang ada serta teknik yang digunakan dengan mengambarkan secara naratif.
Untuk  menggambarkan secara  naratif  peneliti  yang  akan  menganalisa  “ Implementasi  kebijakan  program  penyediaan  rumah  layak  huni  bagi masyarakat  berpengasilan  rendah  di  Kota  Tangerang  “  Peneliti  melakukan proses  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  serta  studi  literatur
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
dengan  berbagai  sumber  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi kebijakan  program  penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang .

## Tinjauan Pustaka
a. Pengertian Kebijakan Publik
Untuk  memperkuat  penelitan  implementasi  kebijakan  peneliti  mencoba untuk  melakukan  pendekatan  beberapa  literatur  berkaitan  definisi Kebijakan publik dan teori Impelementasi Kebijakan.
Kebijakan  Publik  atau  (Public  Policy)  merupakan  suatu  atauran  yang mengatur  kehidupan  bersama  yang  harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat seluruh warganya dimana setiap yang melanggra akan mendapatkan sangsi sesuai  dengan  bobot  pelanggaran  yang  dilakukan  dimana  sangsi  akan dijatuhkan  kepada  masyarakat  oleh  Lembaga  yang  mempunyai  tugas menjatuhkan sanksi.
Sedangkan menurut Anderson (1990: 3) yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut :
“ A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a  problem  or  matter  of  concern .  Yang  artinya  kebijakan  publik  adalah serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  aktor  yang  berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.” (Friedrich dalam Agustino, 2017: 17)
b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Dari  literatur  berkaitan  dengan  pengertian  definisi  Implementasi kebijakan, bahwa implementasi kebijakan merupakan proses peraturan yang berbentuk  dalam  tindakan.  Dalam  pelaksananya    implementasi  kebijakan merupakan  proses  yang  kompleks  karena  wujudnya  intervensi  berbagai kepentingan. Agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, maka adanya implementasi  sebagai  pelaksana  /  penerapan  yang  disusun  secara  rinci dalam pembuatan kebijakan program maupun kebijakan publik.
Munurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975:  65)  dalam  Leo  Agustino (2017:  128),  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  adalah  “tindakan - tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan”.
Sedangkan    Merilee  S.  Grindle  (1980)  dalam  Leo  Agustino  (2017:  142), mengatakan  bahwa  keberhasilan  implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variable  besar,  yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan implementasi  ( context  of  implementation ).  Variabel  tersebut  mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group , dan perubahan yang    diinginkan  dari  sebuah  kebijakan,  apakah  letak  sebuah  program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
dengan  rinci,  dan  apakah  sebuah  program  di  dukung  oleh  sumber  daya yang memadai.
c. Model-model Implementasi Kebijakan Berkaitan  Model  Impelementasi  Kebijakan  yang  efektif  Peneliti mengunakan  refrensi  teori  implementasi  dari  beberapa  ahli  diantaranya Grindle. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).
Menurut  Grindle  keberhasilan  implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variable  besar,  yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan implementasi ( context of impelementation ) yaitu dalam Subarsono (2011: 93:
a. Content of Policy meliputi:
1. Jenis  manfaat  yang  dihasilkan.  Point  ini content  of  policy mempunyai  upaya  guna  memberikan  petunjuk  atau  menjelaskan bahwa  dalam  kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat yang  menunjukan  dampak  positif  yang  dihasilkan  oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
2. Derajat perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan mempunyai target  yang  hendak  dan  ingin  di  capai.  Adapun  yang  ingin dijelaskan  pada  pola ini  adalah  bahwa  seberapa  besar  perubahan yang hendak atau yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
3. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Berkaitan dengan berbagai  kepentingan  yang  mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana  kepentingan-kepentingan  tersebut  membawa  pengaruh terhadap implementasinya.
4. Letak  pengambilan  keputusan.  Pengambilan  keputusan  suatu kebijakan  pasti  mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan suatu kebijakan.
5. Sumber daya yang dihasilkan,sumber daya yang di hasilkan yaitu sumber daya yang digunakan dalam program ini.
b.Context of policy meliputi:
1. Kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat.  Suatu kebijakan  harus  harus  mempunyai  perhitungan  dan  mempunyai kekuatan  atau  kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  beserta  strategi yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  guna  memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan  dengan  matang,  besar  kemungkinan  program  yang hendak diimplementasikan tidak berhasil dengan baik.
2. Karakteristik  lembaga  dan  penguasa.  lingkungan  dimana  suatu kebijakan  dilaksanakan  juga  berpengaruh  terhadap  keberhasilannya,
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Kepatuhan  dan  adanya  respon  dari  pelaksana.  Hal  ini  yang  dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan  respon  dari  para  pelaksana,  maka  yang  hendak  dijelaskan  pada pola  ini  adalah  sejauhmana  kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
d. Pengertian rumah layak huni
Untuk  Mendefiniskan  Pengertian  Rumah  Layak  Huni  Peneliti menggunakan  kebijakan    Undang-Undang  Nomor  1  Pasal  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang dimaksud  dengan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  adalah  satu kesatuan  sistem  yang  atas  pembinaan,  penyelenggaraan  perumahan, penyelenggaraan  kawasan  permukiman,  pemeliharaan  dan  perbaikan, pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  terhadap  perumahan  kumuh  dan permukiman  kumuh,  penyediaan  tanah,  pendanaan  dan  sistem pembayaran,  serta  peran  masyarakat..  Dalam  Undang-undang  Nomor  1 Pasal  19  Tahun  2011  yaitu  penyelenggaraan  rumah  dan  perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar  anusia  bagi  peningkatan  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  dan sebagaimana  yang  dimaksud  pada  pasal  1  dilaksanakan  oleh  Pemerintah, Pemerintah daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara  untuk  menempati,  menikmati,  dan  memiliki  rumah  yang  layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
e. Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Permenpera  No.  5/Permen/M/2007  tanggal  9  Februari  2007  tentang Pengadaan  Perumahan  dan  Permukiman  dengan  dukungan  fasilitas  subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Dalam peraturan tersebut disebutkan pada  Kelompok Sasaran dan Pilihan Subsidi Perumahan Pasal 2 Ayat (1) bahwa kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut: Kelompok  I 1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000; Kelompok II 1.000.000  <  Penghasilan  <  1.700.0003;  dan  Kelompok  III  Penghasilan  < 1.000.000.
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856

## Kerangka Pemikiran Penelitian
Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir tersebut dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini:

## Kerangka Berpikir

## C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
a). Content of Policy :
1).Jenis manfaat yang dihasilkan

## Impelementasi Kebijakan Model Mirrles Grindel
a). Content of Policy :
1).Jenis manfaat yang dihasilkan 2).Derajat perubahan 3). Kepentingan yang mempengaruhi 4). Letak Pengabilan Keputusan 5).Sumber Daya yang dihasilkan

## b. Context of policy
1). Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang terlibat
2). Karakteristik Lembaga dan aktor yang berkuasa
3). Kepatuhan dan respon dari Pelaksana .
1. Terealisasinya  Program  Penyediaan  rumah  layak  huni  bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara optimal
2. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni
1. Belum  Semua  Masyarakat  berpenghasilan  rendah  miliki  rumah layak huni 2. Belum  optimalnya  keterlibatan  semua  Staekholed  dalam  program penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  di  Kota  Tangerang  terutama  pihak  Sektor  Swasta  dan Perguruan Tinggi
Implementasi Kebijakan Program rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
Implementasi  kebijakan  penyediaan  rumah  masyarakat  huni  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kota Tangerang bersama masyarakat telah membawa dampak dan manfaat yang  luar  biasa  bagi  masyarakat  dimana  kalangan  masyarakat berpenghasilan rendah telah memiliki rumah layak huni dan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan.
2).Derajat perubahan Derajat  perubahaan  pada  implementasi  kebijakan  program  penyediaan rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  telah  merubah pola  kehidupan  masyarakat  untuk  mendapatkan  rumah  layak  sesuai standar kesehatan dan lingkungan yang baik disamping juga telah merubah lingkungan  yang  tidak  baik  menjadi  baik  serta  mengurangi  jumlah  rumah tidak layak huni di Kota Tangerang.
3). Kepentingan yang mempengaruhi Keberhasilan  suatu  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh  Kepentingan  yang mempengaruhi pada semua staekholder.Implementasi program penyediaan rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  telah dilaksanakan  secara  baik,  dimana  semua  staekholder  mulai  dari  unsur pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  akademis  turut  berperan  aktif  dalam program sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk  mengoptimalkan program ini  unsur  swasta  berkaitan  alokasi  anggaran  dalam  bentuk  CSR  serta Perguruan  Tinggi  dalam  bentuk  Program  Pengabdian  Masyarakat  untuk terus dioptimalkan.
4). Letak Pengambilan Keputusan Keputusan  yang  diambil  pemerintah  daerah  Kota  Tangerang  dalam penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah adalah suatu keputusan yang sangat tepat, keputusan ini dilakukan bukan hanya  karena  amanat  dari  sebuah  konstitisi  dan  juga  regulasi  tetapi  ini diambil karena adanya komitmen yang sangat baik dari Pemerintah daerah Kota Tangerang untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakatnya.
5).Sumber Daya yang dihasilkan untuk keberhasilan kebijakan Keberhasilan  Pemerintah Kota  Tangerang  dalam  implementasi  penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpengasilan rendah di Kota Tangerang karena di dukung oleh anggaran yang sangat baik di APBD Kota Tangerang serta  didukung  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Dinas  Perumahan  dan Pemukiman  serta  sarana  prasasaran  dan  juga  dukungan  sumber  daya manusia dari unsur masyarakat dan perguruan tinggi.
b. Context of policy
1).Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang terlibat Pemerintah  Daerah  Kota  Tangerang  dibawah  Kepemimpinan  H.Arief Rachadiono  Wismanyah,Bsc,M.Kes  sebagai  Walikota  Tangerang  dan H.Sachrudin  sebagai  Wakil  Walikota  mempunyai  Komitmen  yang  kuat dalam  Program  penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
berpenghasilan  rendah  sehingga  dengan  komitmen  yang  kuat  dari  aktor kekuasaan program ini dapat berjalan dengan baik.
2). Karakteristik Lembaga dan aktor yang berkuasa Karakteristik  Lembaga  dan  aktor  yang  berkuasa  sangat  berpengaruh  pada keberhasilan  suatu  kebijakan.  Pemerintah  Kota  Tangerang  dibawah Kepemimpinan  H.Arief  Rachadiono  Wismansyah,Bsc,M.Kes  sebagai Walikota Tangerang dan Drs.H.Sachrudin sebagai Wakil Walikota memiliki Karakter  responship  dan  Partisipatif  serta  akomodatif  yang  sangat  baik dalam  impelementasi  kebijakan  hal  ini  sesuai  dengan  Prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance).
3). Kepatuhan dan respon dari Pelaksana. Implementasi  Kebijakan  Program  penyediaan  rumah  layak  huni  bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang berjalan dengan baik karena  kepatuhan dan  respon  dari  pelaksana  berjalan  sesuai  dengan  tugas dan  fungsinya  masing-masing  begitu  juga  respon  yang  sangat  baik  dari penerima  manfaat  dimana  masyarakat  penerima  serta  unsur  masyarakat lain ikut partisipasi dalam keberhasilan program.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN a). Kesimpulan
Penelitian  berkaitan  “Impleme ntasi  Kebijakan  penyediaan  rumah  layak huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Tangerang’  telah berjalan  dengan  baik.  Keberhasilan  dari  kebijakan  ini  disebakan  adanya komitmen  yang  kuat  dari  Pemerintah  Kota  Tangerang  serta  dukungan sumber  daya  manusia  dan  juga  dukungan  anggaran  serta  sarana  dan prasarana sangat baik. Partisipasi dari seluruh Staekholder terutama dari unsur masyarakat diantaranya Badan Keswadayaan Masyarakat dan juga Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  juga  dari  kalangan  perguruan tinggi sangat kuat.
Respon  dan  dampak  dari  kebijakan  ini  sangat  kuat  hal  ini  dilihat  dari respon  aktor  pelaksana  bekerja  seusai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing- masing  dalam  mencapai  keberhasilan  program  begitu  juga  respon  dari penerima  manfaat  respon  sangat  baik  dimana  penerima  manfaat  turut aktif  dalam  mengerjakan  rumah  yang  akan  direhab  dengan  harapan mereka memiliki rumah dengan lingkungan sehat dan baik.
b). Saran-Saran
Berdasarkan  analisa  data  dalam  Penelitian  “  Implementas i  Kebijakan Program Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang agar dapat berjalan lebih optimal, dengan ini peneliti memberikan saran antara lain :
1. Progam  Implementasi  Kebijakan  Penyediaan  Rumah  Layak  Huni  Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah dalam bentuk Rehab Rumah di Kota Tangerang  untuk  terus  dilanjutkan  sampai  semua  masyarakat berpenghasilkan rendah di Kota Tangerang memiliki rumah layak Huni
P-ISSN E-ISSN : : 1907-5693 2684-8856
2. Partisipasi  dan  dukungan  dari  Seluruh  Staekholder  yaitu  Pemerintah, Sektor  Swasta,Perguruan  Tinggi,  Media  Massa  dan  Masyarakat  perlu terus di Optimalkan berdasarkan tugas dan peranan masing-masing
3. Peningkatan  anggaran  Rehab  dan  jumlah  penerima  manfaat  setiap tahunan  nya  perlu  ditingkatkan  hal ini  untuk  mempercepat  tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Peranan  sektor  swasta  terutama  penggunaan  dana  CSR  pada  Program penyediaan  rumah  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah harus segera di optimalkan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino,  Leo.  2017. Dasar-dasar  Kebijakan  Publik  Edisi  Revisi .  Bandung:  CV. Alfabeta.
Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Anggito,  Albi  &  Johan  Setiawan.  2018.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak.
Dunn, W.N. 2003. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Miles,  M.B,  dan  Huberman,  A.M.  2009. Aanalisis  Data  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Moleong,  L.J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Olsen, W. 2004. Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can  Really  Be  Mixed. Dalam  M.  Holborn,  Ormskirk  (Eds) Development  in Sociology . New York:  Causeway Press. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Wahab,  A.S.  2008. Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara . Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono, AG.2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi.

## Kebijakan-Kebijakan :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf H Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-undang Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Permen PUPR Nomor 13-PRT-M 2016 tentang Bantuan Swadaya Bagi MBR Permenpera  No  5/Permen/M/2007  Tentang  Pengadaan  Perumahan  dan Pemukiman