## TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA

## PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
Sandy Perdana Lilirano Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu Email: sandyperdana5@gmail.com
Abstrak. Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara kaffah . Dan yang paling urgen menurut  penulis  yaitu  hukum  tentang  kewajiban  membayar  zakat.  Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat  Islam.  Karena  kalau  banyak  masyarakat  Islam  yang  sadar  akan kewajiban  zakat,  maka  pengembangan  dana  zakat  pada  amil  zakat  akan  terus meningkat.  Maka  disinilah  muncul  pengembangan  dana  zakat  melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian  dalam  skripsi  ini  berangkat  dari  masalah  bagaimana  tata  cara  penyaluran zakat  produktif  di  BAZNAS  kota  Palu?  Dan  bagaimana  tinjauan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  terhadap  tata  cara  penyaluran  zakat produktif  di  BAZNAS  kota  Palu?.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mengenai  tata  cara  penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada  pelaksanaan  harian  di  BAZNAS  kota  Palu  itu  sendiri.  Tinjauan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  terhadap  tata  cara  penyaluran  zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat. Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar BAZNAS kota Palu lebih bekerja  keras  dalam  memperkenalkan  produk  zakat  yang  bisa  mengembangkan dana zakat itu sendiri yaitu zakat produktif. Dan yang paling dan dasar yang harus lebih diperkenalkan yaitu tentang tata cara penyaluran zakat produktif.
Kata kunci : Zakat Produktif, Tata Cara, Pendayagunaan, Peraturan Menteri Agama

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam  kehidupan  berinteraksi antar  sesama  umat,  ada  beberapa komponen yang saling mengikat yaitu
salah  satunya  antara  ibadah  dan muamalah.  Ibadah  yaitu  satu  kata yang  mencakup  segala  hal  yang dicintai  Allah  dan  diridhai-Nya,  baik itu  perkataan  maupun  perbuatan, perkara batin maupun zahir. Begitupun dengan pengertian muamalah  itu  sendiri,  muamalah yaitu  suatu  kegiatan  yang  mengatur
hal-hal yang berhubungan dengan tata cara  hidup  sesama  umat  manusia untuk  memenuhi  keperluan  hidup sehari-hari.
Kemiskinan merupakan bahaya  besar  bagi  umat  manusia  dan tidak  sedikit  umat  yang    jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.  Karena  itu  seperti  sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan  bahwa  kefakiran  itu mendekati  pada  kekufuran. 1 Menurut
Chambers  dalam  bukunya  Britha
Mikkelsen menyebutkan bahwa :
“Kemiskinan  adalah  suatu keadaaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan  minus  (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks  tertentu  (India),  hal itu berkaitan dengan “minimnya  pendapatan  dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.” 2 Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia  mengenai    kebahagiaan  dan kesejahteraan  hidup  di  dunia  serta kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup di  akhirat.  Di  dalam  Alquran  juga memberikan gambaran untuk mengingatkan  agar  harta  kekayaan tidak  hanya  terbatas  perputarannya pada  sekelompok  orang  kaya  saja. Orang-orang  yang  bertakwa  yaitu
1 Abdurrachman  Qadir, Zakat
(dalam Dimensi Mahdah dan  Sosial)
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.
2 Britha Mikkelsen , Metode
Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi  Lapangan, (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2003), 194.
orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa  dalam  harta  kekayaan  yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya.
Agama  Islam  telah  memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang  dihadapi manusia. Salah  satu    cara  menanggulangi kemiskinan  adalah  dukungan  orang yang  mampu  untuk  mengeluarkan sebagian  harta  kekayaan  mereka kepada mereka yang kekurangan.
Sebagaimana  Allah  berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah (58) :13 :
ۡﻢُﻜٰﯨ َﻮ ۡﺠَﻧ   ۡﻱَﺪَﻳ  َﻦۡﻴَﺑ  ْﺍﻮُﻣِّﺪَﻘُﺗ  ﻥَﺃ   ۡﻢُﺘۡﻘَﻔ ۡﺷَﺃَء ۡﻢُﻜۡﻴَﻠَﻋ ُ ﱠbٱ  َﺏﺎَﺗ َﻭ ْﺍﻮُﻠَﻌۡﻔَﺗ  ۡﻢَﻟ ۡﺫِﺈَﻓ  ٖۚﺖَٰﻗَﺪَﺻ َﺓ ٰﻮَﻛ ﱠﺰﻟٱ  ْﺍﻮُﺗﺍَء َﻭ  َﺓ ٰﻮَﻠﱠﺼﻟٱ  ْﺍﻮُﻤﻴِﻗَﺄَﻓ َ ﱠbٱ  ْﺍﻮُﻌﻴِﻁَﺃ َﻭ
ﺎَﻤِﺑ   ُۢﺮﻴِﺒَﺧ  ُ ﱠbٱ َﻭ  ۚۥُﻪَﻟﻮُﺳ َﺭ َﻭ
َﻥﻮُﻠَﻤۡﻌَﺗ .

## Terjemahan :
“ Apakah  kamu  takut  akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan  sedekah  sebelum
(melakukan) pembicaraan dengan  Rasul?  Tetapi  jika kamu tidak melakukannya dan Allah  telah  memberi  ampun kepadamu, maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah  kepada  Allah  dan Rasul-Nya!  Dan  Allah  Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan .” 3 Melalui ayat ini Allah memberi dispensasi kebolehan 3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Mujadalah
(58:13) ,  (Jakarta,  CV  TOHA  SEMARANG, 1989), 911.
menghadap  Rasulullah  saw.  tanpa bersedekah  terlebih  dahulu.  Allah swt.  berfirman,  “Apakah  kamu  takut menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan  Rasul?”,  Jika  kamu  tidak mampu melakukannya, yakni bersedekah  kepada  fakir  miskin sebelum  berjumpa  dengan  Nabi  dan Allah telah memberi ampun kepadamu  karena  kamu  beristigfar dan benar-benar tidak mampu bersedekah, kamu diberikan dispensasi  untuk  berjumpa  dengan beliau  tanpa  bersedekah  terlebih dahulu  kepada  fakir  miskin,  maka sebagai kompensasinya, laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat  serta  taatlah  kepada  Allah  dan Rasul-Nya! Karena shalat menyempurnakan  ketaatan  kepada Allah  dan  menjauhkan  kamu  dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan  zakat  menyucikan  jiwa dan  harta  kamu.  Dan  Allah  Maha Teliti  terhadap  niat,  cara  dan  tujuan dari  apa  yang  kamu  kerjakan,  baik persoalan dunia maupun akhirat.” 4 Penjelasan di atas memberikan wawasan sekaligus peringatan bahwa sedekah itu sangatlah penting dan banyak mengandung  manfaat,  baik  itu  untuk diri  sendiri  maupun  untuk  orang banyak.  Sedangkan  sedekah  saja mendapat  tempat  teristimewa  pada suatu  amalan  shaleh,  apalagi  shalat dan  zakat.  Tentulah  mengandung manfaat  yang  lebih  besar  pula.
4 Kementerian  Agama,  Tafsir  Q.S al_Mujadilah  ayat  13,  di  akses  dari: https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/ 1/58/13 ,  pada  tanggal  15  April  2017  pukul
10:00.
Karena  antara  solat  dan  zakat merupakan  suatu  kewajiban  yang harus  ditunaikan  bagi  setiap  muslim dan muslimah.
Allah  mencintai  orang-orang yang  taat  kepada-Nya  dan  Allah Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan  lalu  memberi  masing- masing balasan dengan ganjaran yang sesuai. Dalam pengembangan ekonomi  umat,  peran  zakat  sangat penting  untuk  mensejahterakan  suatu masyarakat.  Salah  satu  faktor  yang memperlambat perkembangan ekonomi umat adalah distribusi zakat yang tidak menyeluruh dan kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan  harta  zakat.  Jenis zakat  yang  dapat  mengembangkan harta  zakat  adalah  zakat  produktif. Karena  dengan  jenis  zakat  inilah, perkembangan ekonomi umat diperkirakan akan sejahtera. 5
Zakat  produktif  adalah  zakat yang  masih  jarang  diketahui  oleh masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan, kurangnya  pemberitahuan  tentang pengembangan zakat produktif
melalui  pemberdayaan  sumber  daya manusia  dalam  hal  ini  yaitu  para mustahik.  Maka  dari  itu,  tentang penyaluran  zakat  produktif  lebih tepatnya  pada  kantor  BAZNAS  Kota Palu  yang  berada  di  kecamatan  Palu barat adalah kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Hal ini karena,  penting  bagi  masyarakat Islam  untuk  mengetahui  tata  cara penyaluran  zakat  produktif  lebih tepatnya  pada  kantor  BAZNAS  Kota Palu  yang  berada  di  kecamatan  Palu Barat  serta  keselarasiannya  terhadap
5 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al- Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002),  82.
Peraturan  Menteri  Agama  nomor  52 tahun  2014  tentang  pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
2. Rumusan, Pertanyaan, dan Batasan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini  adalah  tata  cara  penyaluran  zakat produktif  di  BAZNAS  Kota  Palu studi  terhadap  Peraturan  Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan  zakat  untuk  usaha produktif.  Agar  penelitian  ini  lebih terarah  pembahasannya,  maka  ada batasan  masalah,  dan  beberapa pertanyaan sebagai berikut:
a. Rumusan Masalah
1) Bagaimana  tata  cara  penyaluran zakat  produktif  di  BAZNAS  Kota
Palu? 2) Bagaimana tinjauan studi Peraturan  Menteri  Agama  nomor 52  tahun  2014  terhadap  tata  cara penyaluran  zakat  produktif  di BAZNAS Kota Palu?

## b. Batasan Masalah
Dari  latar  belakang  di  atas,
peneliti  dapat  memberi  batasan masalah  dari  Skripsi  ini  yakni: membahas tentang tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS  Kota  Palu  studi  terhadap
Peraturan  Menteri  Agama  nomor  52 tahun  2014  tentang  pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

## 3. Metodologi Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  yang dipakai dalam skripsi ini adalah jenis penelitian  deskriptif  dengan  metode kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menekankan  pada
quality atau  hal  terpenting  suatu barang dan jasa. 6 Hal terpenting suatu barang  atau  jasa  yang  berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial. Yaitu  merupakan  makna  dibalik kejadian tersebut yang dapat
dijadikan  pelajaran  berharga  bagi pengembangan konsep teori.
Jangan  sampai  sesuatu  yang berharga  tersebut  berlalu  bersama waktu  tanpa  meninggalkan  manfaat. Penelitian  kualitatif  dapat  didesain untuk  memberikan  sumbangannya terhadap  teori,  praktis,  kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.
Penelitian kualitatif
mempunyai  dua  tujuan  utama,  yaitu yang  pertama,  menggambarkan  dan mengungkapkan  ( to  describe  and explore ); yang kedua, menggambarkan  dan  menjelaskan  ( to describe  and  explain ). 7 Secara  garis besar,  pengertian  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  memahami  fenomena  yang dialami  oleh  subjek  penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.
Secara  holiktif  dengan  cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang  alami  tanpa  ada  campur  tangan manusia  dan  dengan  memanfaatkan secara  optimal  berbagai  metode ilmiah yang lazim digunakan.
6 M.  Djunaidi  Ghoni, Metode Penelitian  Kualitatif ,  (Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2012), 25.
7 Ibid, 29.

## B. PEMBAHASAN
1. Penelitian Terdahulu
Sebelumnya  sudah  ada  karya ilmiah  tema  tentang  zakat  produktif. Berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi  merupakan  penelitian  yang membahas  tentang  zakat  produktif, diantara penulisan karya ilmiah yang hampir  sama  dengan  penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Skripsi dari M. Syahril Syamsuddin, dengan judul Pemberdayaan  Ekonomi  Umat Melalui  Zakat  Produktif  Pada
BAZDA Kota Tangerang, Jurusan Konsentrasi  Perbankan  Syariah, Fakultas  Syariah  dan  Hukum, pada  tahun  2010,  dari  hasil penelitian tersebut yang diuraikan oleh peneliti adalah, Pada Permberdayaan  Ekonomi  Umat Melalui  Zakat  Produktif    harus mempunyai  dua  aksi  yaitu pendayaagunaan pada sektor ekonomi yang meliputi; Pengembangan kelompok ekonomi  mandiri,  pengembangan ekonomi  produktif  individual,
membangun  kemitraan  usaha, mengembangkan iptek tepat guna.
Kemudian  yang  kedua  adalah pendayagunaan  pada  sektor  Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi; beasiswa/beastudi, pendidikan pelatihan kerja, magang, dan sekolah gratis. 8 Dari dua aksi pendayagunaan Zakat  Produktif  dengan  program- programnya  hampir  85  %    berjalan
8 M.  Syahril    Syamsyuddin. “Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  Melalui Zakat  Produktif  Pada  BAZDA  Kota Tangerang”,  Skripsi  tidak  diterbitkan (Jakarta:  Jurusan  Konsentrasi  Perbankan Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Syrarif Hidayatullah Jakarta 2010). 54.
efektif dan efisien, seperti pendayagunaan ekonomi yang terfokus  pada  pemerdayaan  atau pengembangan  usaha  para  kaum dhuafa.
2. Skripsi  dari  Siti  Lestari,  dengan judul  Analisis  Pengelolaan  Zakat Produktif  Untuk  Pemberdayaan Ekonomi  (Studi  Kasus  Pada Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Kendal), Jurusan Muamalah,  Fakultas  Syariah  Dan Hukum,  pada  tahun  2015,  dari Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  zakat  produktif  untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat    Badan    Amil    Zakat Nasional    Kabupaten    Kendal mempunyai program
pendayagunaan    yang    diberikan kepada    para  mustahik    yaitu pemberian    grobak    sayur    dan penyewaan    kios-kios    kecil    di pasar    atau    di    pinggir    jalan strategis  untuk  ditempati  fakir miskin yang ingin berwirausaha.
Selain  itu  juga  memberikan bantuan    pinjaman    modal    sebesar Rp.    1000.000,-    untuk  menambah modal    usaha    warga    yang    kurang mampu    dengan    sistem  pinjaman bergulir    tanpa    bunga    dan pengembaliannya    dicicil    selama sembilan  kali  Rp.  100.000,-  per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000    yang    Rp.    100.000 diberikan    dengan    cuma-cuma kepada mustahik. Faktor penghambat  dalam  mengalokasikan zakat  produktif adalah  (1)  pegawai
BAZNAS    juga    PNS    aktif,    (2) dana    yang    sangat  kurang dibandingkan    dengan  mustahik yang    ada,    (3)    kurangnya  tingkat kesadaran    mustahik,    (4)    susahnya
mencari  mustahik  yang benar-benar bisa  di  percaya.  Sedangkan  faktor pendukung  pengalokasian    zakat produktif  yaitu:  (1) Niat lilahita’ala Pengurus  BAZNAS    Kab.    Kendal, (2)    Kerja    sama    antar    Pengurus BAZNAS, pihak  Kecamatan,  KUA, dan  Desa,  (3)  Niat  kuat mustahik untuk menjadi Muzaki. 9 Dari Penjelasan penelitian terdahulu  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  yang  menjadi  masalah  zakat produktif adalah tata cara pemberdayaan  harta  zakat  produktif dan sistem pengelolaan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi  umat.  Dan  hal  ini  berbeda dengan apa yang akan diteliti penulis pada proposal skripsi ini. Yang akan diteliti oleh penulis adalah Tata Cara Penyaluran  Zakat  Produktif  di BAZNAS  Kota  Palu  studi  terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun  2014  tentang  Pendayagunaan Zakat  untuk  Usaha  Produktif,  yang diteliti  oleh  penulis  di  atas,  sudah jelas  berbeda  dengan  penelitian terdahulu.

## 2. Pengertian Zakat
Dari    segi    bahasa,  kata    zakat mempunyai berbagai  arti.  Yaitu al- barakatu (berkembang), al-namaa
9 Siti Lestari. “Analisis Pengelolaan Zakat  Produktif  Untuk  Pemberdayaan Ekonomi  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, Skripsi tidak  diterbitkan  (Semarang:  Jurusan Muamalah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Wali Songo Semarang 2015). 105.
(tumbuh), at-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (kebaikan). 10
Menurut  terminologi    ilmu    fikih Islam, zakat berarti  harta yang wajib dikeluarkan  dari  kekayaan    orang- orang    kaya    untuk    disampaikan kepada    mereka    yang    berhak menerimanya,    dengan  aturan-aturan atau  syarat-syarat  tertentu. 11 Syarat- syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya. 12
Seseorang  yang  mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri,  jiwa  dan  hartanya.  Dia  telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir  ( bakhil )  dan  membersihkan hartanya  dari  hak  orang  lain  yang ada  dalam  hartanya  itu.  Orang  yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap  orang  yang  mempunyai harta. 13
Dilihat  dari  satu  segi,  bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti  hartanya  berkurang.  Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala  bertambah  dan  harta  yang masih  ada  juga  membawa  berkah.
Disamping  pahala  bertambah,  juga harta itu berkembang karena mendapat  ridha  dari  Allah  swt.  dan berkat panjatan doa dari fakir miskin,
10 Didin   Hafidfudin,  Zakat   dalam Perekonomian    Modern,  (Jakarta:  Gema Insani Press,  2002), 7 .
11 Ilyas    Supena    dan    Darmu‟in,
Menejemen    Zakat ,  (Semarang:  Walisongo Press, 2009, cet. 1), 1.
12 Muhammad    Daud    Ali, Sistem Ekonomi    Islam    Zakat    dan  Wakaf ,
(Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), 39. 13 M.  Ali  Hasan, Masail  Fiqhiyah “Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan  Lembaga Keuangan ”,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2000), 1.
anak-anak  yatim  dan  para  mustahik lainnya  yang  merasa  disantuni  dari hasil zakat itu. 14 Zakat ibarat benteng yang  melindungi  harta  dari  penyakit dengki  dan  iri  hati  dan  zakat  ibarat pupuk  yang  dapat  menyuburkan harta untuk berkembang dan bertumbuh.
Hubungan  dengan  Allah  swt. telah terjalin dengan ibadah solat dan hubungan  dengan  sesama  manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan  vertikal  dan  horizontal perlu  dijaga  dengan  baik.  Hubungan ke  atas  dipelihara,  sebagai  tanda bersyukur  dan  berterima  kasih  dan hubungan  dengan  sesama  dijaga sebagai  tanda  seria  kawan,  berbagi rahmat dan nikmat.
Dengan  posisi  sentralnya  dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal  terpenting,  zakat  memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang  lengkap  meliputi  jenis  harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal  harta  terkena  zakat,  batas waktu  pelaksanaan  zakat  hingga sasaran pembelanjaan zakat.
Alokasi  zakat  misalnya,  secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam  Quran  Surah at-Taubah ayat 60, di mana zakat hanya diperuntukan  bagi  delapan  golongan ( ashnaf )  saja,  yaitu:  orang-orang fakir,  orang-orang  miskin,  amil zakat,  mualaf,  budak,  orang-orang yang berutang, pejuang dijalan Allah dan musafir. Jumhur  ‘ulama sepakat bahwa  selain  delapan  golongan  ini, haram menerima zakat.
Namum demikian, aspek pengelolaan  atau  administrasi  zakat tidak  banyak  mendapat  pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad  saw.  tercatat  mengelola dan meregulasi zakat secara langsung  dan  memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara.
Namun  contoh  itu  terjadi  dalam kondisi  struktur  negara  yang  masih sederhana,  tingkat  perekonomian yang  rendah  dan  luas  wilayah kekuasaan negara yang terbatas.
Maka  sejarah  Islam  mencatat, seiring perluasan wilayah kekuasaan, tingkat  perekonomian  yang  semakin maju dan struktur pemerintahan yang semakin  kompleks,  kebijakan  terkait pengelolaan  zakat  berubah  secara dinamis  sesuai  perubahan  zaman, yang  terlihat  mengikuti  kaidah tasharruf  al-imam’ala  ar-ra’iyyah manuth  bi  al-maslahah (kebijakan pemerintah  terkait  rakyat  terikat dengan kemanfaatan).
Karena  itu,  sejak  awal  Islam, pengelolaan  zakat  telah  menjadi ruang  ijtihad  yang  luas,  berbasis mashlahah .  Perubahan  politik  dan komitmen keagamaan penguasa memberi  dampak  besar  terhadap dinamika  pengelolaan  zakat  oleh negara  dan  menimbulkan  diskursus yang  tajam  di  antara  para fuqaha yang  terekam  dalam  kajian  fikih klasik.
Di  era  modern  kini  ketika sebagian besar negara muslim adalah sekuler,  kajian  fikih  kontemporer tidak cukup memberi perhatian pada isu  ini.  Praktik  pengelolaan  zakat oleh negara-negara muslim
kontemporer menjadi ruang eksperiman yang luas. 15
Zakat    di    dalam    Alquran    dan Alhadits  terkadang    disebut    dengan sedekah, 16 sebagaimana  Allah  swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah (9): 103:
ۡﻢُﻫ ُﺮِّﻬَﻄُﺗ  ٗﺔَﻗَﺪَﺻ   ۡﻢِﻬِﻟ َٰﻮ ۡﻣَﺃ   ۡﻦِﻣ  ۡﺬُﺧ َﻚَﺗ ٰﻮَﻠَﺻ ﱠﻥِﺇ ۖۡﻢِﻬۡﻴَﻠَﻋ ِّﻞَﺻ َﻭ ﺎَﻬِﺑ ﻢِﻬﻴِّﻛ َﺰُﺗ َﻭ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴِﻤَﺳ ُ ﱠbٱ َﻭ ۗۡﻢُﻬﱠﻟ  ٞﻦَﻜَﺳ .
Terjemahan:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka    dan mendoalah    untuk    mereka. Sesungguhnya doa  kamu  itu
(menjadi)  ketenteraman  jiwa bagi  mereka.    dan    Allah Maha    mendengar    lagi Maha mengetahui”. 17 Berdasarkan  pengertian  secara istilah  tersebut,  meskipun    para ulama    mengemukakan    dengan redaksi  yang    agak    berbeda    antara satu    dengan    yang    lainnya,  akan tetapi  pada  prinsipnya  sama.  Jadi zakat    adalah  bagian    dari    harta dengan    persyaratan    tertentu,    yang Allah  swt.    mewajibkan    kepada pemiliknya,    untuk  diserahkan kepada    pihak    yang    berhak menerimanya,  dengan  persyaratan tertentu pula.
15 Yusuf Wibisono, Mengelola
Zakat Indonesia , (Jakarta: KENCANA, 2015), 1-2.
16 Hikmat    Kurnia, Panduan Pintar    Zakat ,    (Jakarta:    Qultum  Media, 2008, cet. 1), 3.
17 Departemen    Agama    RI,      Al- Qur’an dan Terjemahnya,  (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 273.
Pengertian  zakat menurut  bahasa dan  istilah  mempunyai    hubungan yang    erat    sekali,    yaitu    bahwa setiap    harta    yang    dikeluarkan zakatnya    akan    menjadi  berkah, tumbuh,    berkembang,    bertambah, suci,  dan baik. 18
Sedangkan    menurut    ketentuan umum    Pasal    1  Ayat    2    Undang- Undang    Republik    Indonesia Nomor  23    Tahun    2011    tentang Pengelolaan  Zakat,  yang dimaksud dengan  zakat  adalah    harta  yang wajib  dikeluarkan    oleh    seorang muslim    atau    badan    usaha  untuk diberikan    kepada    yang    berhak menerimanya  sesuai  dengan  syariat Islam.
Zakat  juga  suatu  lembaga  sosial dalam  masyarakat    Islam.    Tujuan zakat  adalah    meratakan    jurang antara  si  kaya  dan  si  miskin  ( to have  and  have  not ), dimana  yang punya    berkewajiban    memberikan bantuan  kepada  yang  tidak  punya. Sebaliknya    yang  tidak    punya berhak    menerima    harta    (bantuan) dari yang punya. 19
Di  atas    telah    dijelaskan mengenai    berbagai  definisi  zakat menurut  bahasa  dan  istilah  dimana zakat  sebagai    ibadah    umat    Islam. Oleh    karena    itu,    zakat  merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan  dengan    membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya.    Dengan    berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya    dan    juga    telah
18 Muhammad,  Zakat    Profesi:
Wacana    Pemikiran    Zakat    dalam  Fiqih Kontemporer, (Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2002),  10 . 19 Ibrahim    Lubis, Ekonomi    Islam Suatu    Pengantar    II ,  (Jakarta:    Kalam Mulia, 1995, cet. 1), 750.
membersihkan  hartanya,  dan  lebih dekat dengan Allah swt. Zakat  juga dapat  berkembang  menjadi  konsep kemasyarakatan,    dimana    seseorang dapat  melaksanakan    kehidupan bermasyarakat,    termasuk  didalam masalah    ekonomi,    dan    zakat mampu  mengangkat    derajat    fakir miskin    yang    tidak    mampu memenuhi kebutuhannya.
Menurut  Imam  Malik  dalam mendefinisikan  zakat  bahwa  zakat adalah  mengeluarkan  sebagian  yang khusus  dari  harta  yang  khusus  pula yang  telah  mencapai  nishab(batas kuantitas  yang  mewajibkan  zakat) kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul,  bukan  barang  tambang  dan bukan pertanian.
Berbeda dengan madzhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya  harta  atau  tumbuh  sesuai dengan  cara  khusus,  sedangkan madzhab Hambali, mengatakan Zakat  adalah  hak  yang  wajib dikeluarkan  dari  harta  yang  khusus untuk kelompok yang khusus pula.
3. Pengertian Zakat Produktif
Kata    produktif    secara    bahasa, berasal    dari  bahasa    Inggris “ productive ”    yang    berarti    banyak menghasilkan,  memberikan  banyak hasil,  banyak menghasilkan  barang- barang    berharga,    yang  mempunyai hasil  baik. Secara  umum  produktif berarti  “banyak  menghasilkan  karya atau barang”. 20
Zakat    produktif    dengan demikian    adalah  pemberian    zakat yang    dapat    membuat    para
20 Asnaini, Zakat    Produktif dalam Perspektif Hukum Islam , (Yogyakarta:    Pustaka    Pelajar,    2008, cetakan  ke-1), 64.
penerimanya  menghasilkan  sesuatu secara  terus menerus,  dengan  harta zakat    yang    telah    diterimanya. Zakat  produktif  dengan  demikian adalah zakat dimana harta  atau  dana zakat  yang  diberikan  kepada  para mustahik    tidak    dihabiskan    akan tetapi  dikembangkan dan  digunakan untuk    membantu    usaha    mereka, sehingga    dengan    usaha    tersebut mereka    dapat  memenuhi  kebutuhan hidup secara terus-menerus.
Zakat    produktif    adalah    zakat dimana    harta    atau    dana    zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan  dan  digunakan  untuk membantu  usaha  mereka,  sehingga dengan    usaha    tersebut    mereka dapat    memenuhi  kebutuhan    hidup secara  terus  menerus.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa  zakat  produktif  adalah  zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara
pemberian  modal    kepada    para penerima    zakat    dan    kemudian dikembangkan,    untuk    memenuhi kebutuhan    hidup    mustahik  untuk masa yang akan datang.
Menurut  hemat  penulis,  yang dimaksud zakat produktif ialah zakat yang dikelola melalui usaha produktif  dan  dengan  cara  yang produktif pula serta berkesinambungan  dengan  visi  misi zakat  itu  sendiri  pada  Lembaga
Pengelola  Zakat  itu  sendiri.  Dan zakat  seperti  ini  juga  sangat berpengaruh  dalam  pengembangan ekonomi umat.
Penegasan    mengenai    zakat produktif  di atas yaitu  bahwa  zakat produktif yang  artinya  zakat dimana dalam    pendistribusiannya    bersifat produktif  lawan    dari    konsumtif.
Dimana    zakat    produktif    itu  zakat yang    berkembang    dan    banyak menghasilkan hal-hal  baru,  dengan penyaluran    zakat    secara  produktif akan    lebih    optimal    dalam mengentaskan kemiskinan.
4. Dasar Hukum
1. Dasar Hukum Zakat Di  dalam  Alquran  dan  Alhadits, banyak  ditemukan  dalil-dalil  yang membahas tentang zakat dalam  Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 :
َﺓ ٰﻮَﻛ ﱠﺰﻟٱ  ْﺍﻮُﺗﺍَء َﻭ  َﺓ ٰﻮَﻠﱠﺼﻟٱ  ْﺍﻮُﻤﻴِﻗَﺃ َﻭ َﻦﻴِﻌِﻛ ٰﱠﺮﻟٱ َﻊَﻣ ْﺍﻮُﻌَﻛ ۡﺭٱ َﻭ . Terjemahan:
“Dan  dirikanlah  shalat, tunaikanlah  zakat  dan ruku'lah  beserta  orang- orang  yang  ruku” . 21 Hukum  zakat  adalah  wajib  bagi umat    muslim  yang  mampu.  Bagi orang  yang  melaksanakannya  akan mendapatkan    pahala,    sedangkan yang  meninggalkan akan  mendapat dosa.  Pengulangan  perintah  tentang zakat  dalam  Alquran  menunjukkan bahwa  zakat merupakan  salah  satu kewajiban    agama    yang    harus diyakini.  Hukum  zakat  itu  wajib mutlak  dan  tak  boleh  atau    sengaja ditunda    waktu    pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan    yang    berhubungan dengan  kewajiban  itu. Zakat    juga    merupakan    pilar yang  ketiga  dari  rukun  Islam  yang lima    dan  kedudukannya    sama dengan    rukun    Islam    yang    lain. Hukum  zakat  juga  telah  dijelaskan dalam  Undang- Undang  Nomor  23 Tahun  2011  Pasal  1  dan  Pasal  2 tentang  zakat,  yang  berbunyi:  zakat
21 Departemen  Agama  RI,    Al- Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Jakarta:  Pustaka Amani,  2005),  8.
adalah harta yang wajib  dikeluarkan oleh    seorang    muslim    atau    badan usaha    untuk    diberikan    kepada yang    berhak  menerimanya    sesuai dengan    syariat    Islam.  Dan  dalam hal  ini  telah  dijelaskan  dalam Alquran dan Hadis Nabi saw.
a. Al-Qur’an Allah  swt.  telah  memberikan penegesan  dalam  kalam-Nya  pada
Alquran  dan  tentunya  ini  menjadi rujukan  pertama  dalam  mengambil ketetapan  tentang  wajibnya  zakat bagi setiap umat muslim. Sebagaiman  dalam  firman  Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 103 :
َﺃ   ۡﻦِﻣ  ۡﺬُﺧ ۡﻢُﻫ ُﺮِّﻬَﻄُﺗ  ٗﺔَﻗَﺪَﺻ   ۡﻢِﻬِﻟ َٰﻮ ۡﻣ َﻚَﺗ ٰﻮَﻠَﺻ ﱠﻥِﺇ ۖۡﻢِﻬۡﻴَﻠَﻋ ِّﻞَﺻ َﻭ ﺎَﻬِﺑ ﻢِﻬﻴِّﻛ َﺰُﺗ َﻭ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊﻴِﻤَﺳ ُ ﱠbٱ َﻭ ۗۡﻢُﻬﱠﻟ  ٞﻦَﻜَﺳ .
Terjemahan:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan    zakat    itu    kamu membersihkan, dan
mensucikan,        mereka    dan mendoalah    untuk    mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)   ketenteraman jiwa bagi    mereka.    dan    Allah Maha  mendengar  lagi Maha mengetahui” . 22 b. Hadis Nabi SAW Setelah  dijelaskan  dalam  Alquran tentang  wajib  zakat.  Maka  banyak sabda  Rasulullah  saw.  yang  sering beliau  sampaikan  kepada  para Sahabat  dahulu.  Bahwa  zakat  itu dapat  membersihkan  jiwa  dan  harta serta  membuat  kita  umat  Islam semakin mendekat kepada Allah swt.
22 Departemen    Agama    RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Jakarta:  Pustaka Amani, 2005)  273.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: ﻥﺃ ,ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ َﺚَﻌَﺑ  ﻢﻠﺳ  ﻭ  ﻪﻴﻠﻋ  ﷲ  ﻲﻠﺻ  ﻲﺒّﻨﻟﺍ ِﻦَﻤَﻴﻟﺍ  ﻲﻟﺇ  ﺍًﺩﺎَﻌُﻣ – َﺚْﻳِﺪَﺤﻟﺍ   َﺮَﻛَﺬَﻓ –
ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ   َﺽ َﺮَﺘْﻓِﺍ  ِﺪَﻗ  َﷲ  ﱠﻥِﺇ  :  ِﻪْﻴِﻓ َﻭ
ْﻢِﻬِﺋﺎَﻴِﻨْﻏَﺃ  ْﻦِﻣ ُﺬَﺧ ْﺆُﺗ ْﻢِﻬِﻟﺍ َﻮْﻣَﺃ ﻲِﻓ ًﺔَﻗَﺪَﺻ ) .ْﻢِﻬِﺋﺍ َﺮَﻘُﻓ ﻲِﻓ ﱡﺩ َﺮُﺘَﻓ
ﻆﻔّﻠﻟﺍﻭ ,ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﻱﺭﺎﺨﺒﻠﻟ (
Artinya :
“ Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus  Mu’ad  kedaerah Yaman. Dia (Mu’adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah  SWT  mewajibkan  atas mereka  (orang-orang  yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu  diambil  dari  milik  orang kaya  mereka  dan  dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”. 23
Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang  berhak,  karena  Allah  swt. menyampaikan  kepada  Rasulullah saw.  agar  memberitahukan  kepada umatnya untuk senantiasa mengeluarkan  zakat  terhadap  harta mereka. Karena, zakat itu diwajibkan atas orang-orang yang mampu secara materil  atau  kaya  dan  dibagikan kepada  orang-orang  yang  kurang mampu secara materil.
Karena  pada    hakikatnya    harta itu  milik  Allah, maka  manusia  itu hanyalah    khalifah    Allah,    maka
23 Imam  Khafid  bin  Khajr  al- Asqolani, Bulughul  Maram, (Hadis  No. 621), 118.
manusia wajib melaksanakan perintah-Nya  mengenai  harta    itu. Dan  di antara  perintah  itu  adalah perintah  zakat  baik  zakat  fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu  bermacam-macam,  serta  cara memperolehnya  juga  bermacam- macam,  baik  dengan  cara  yang mudah  maupun    yang    sulit    maka jenis    harta    dan    kadar  zakatnya berbeda-beda.
Dengan  dasar  di atas,  zakat  itu adalah    ibadah  sosial    yang    wajib dilaksanakan    oleh    umat    Islam dengan  syarat-syarat  tertentu.  Harta zakat  dibagikan  bukan    karena kemurahan  hati,  tetapi  adalah  hak bagi  orang-orang    yang    diatur dalam  Q.S. At-Taubah (9) : 60. Dan hak-hak  itu  adalah  ketetapan  yang sudah  Allah  tetapkan  dalam  hukum syariah  Islam.  Sebagai  seorang muslim yang baik, sudah seharusnya menjalankan  segala  yang  Allah perintahkan  mengenai  pengelolaan zakat.  Sedangkan  Dasar  hukum formalnya sebagai berikut:
1) Dengan  telah    dicabut    Undang- Undang  Nomor  38 Tahun  1999 tentang Pengelolaan  Zakat,  maka dasar    hukum    yang    berlaku adalah    Undang-Undang    Nomor 23    Tahun    2011    tentang Pengelolaan Zakat.
2) Peraturan    pemerintah    Republik Indonesia  Nomor 14  tahun  2014 Tentang    Pelaksanaan    Undang- Undang  Nomor  23    Tahun    2011 tentang pengelolaan zakat.
3) Keputusan    Direktur    Jendral Bimbingan  Masyarakat    Islam dan  Urusan  Haji  Nomor  D-291
Tahun    2000    tentang    pedoman teknis  Pengelolaan Zakat. 4) Undang-Undang Republik Indonesia    Nomor    17    Tahun
2000    tentang  Perubahan    Ketiga atas    Undang-Undang    Nomor    7 Tahun    1983    tentang    pajak penghasilan.    Dalam  Undang- Undang  ini  diatur  bahwa  zakat yang    dibayarkan    oleh  wajib pajak    baik    perseroan    maupun pribadi  pemeluk    agama    Islam atau    wajib    pajak    badan  dalam negeri    yang    dimiliki    oleh pemeluk    Islam  kepada    Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil Zakat  yang    telah    dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak. 5) Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata  cara  perhitungan  zakat  mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. 6) Pedoman    Pengelolaan    Zakat, Direktorat  Pengembangan  Zakat dan Wakaf, Depag, 2003. 24
Dasar    hukum    zakat    telah dijelaskan    bahwa  wajib    hukumnya bagi    orang    yang    telah    memenuhi syarat,  wajib  zakat  itu  buat  semua orang  muslim  yang  mempunyai harta  cukup  atau  lebih.  Dan  dosa bagi  orang  yang  menunda  atau meninggalkan  zakat,  karena  zakat merupakan    rukun  terpenting  dalam rukun  Islam setelah  sholat.
Zakat    dan    solat    di  dalam Alquran  dan    Alhadis    dijadikan lambang    keseluruhan    ajaran  Islam. Bagi    mereka    yang    menolak membayar    zakat  akan    diancam dengan    hukuman    keras    sebagai akibat  kelalaiannya.  Itulah  mengapa pentingnya  kewajiban  membayar zakat.
24 Saifudin  Zuhri, Zakat  di  Era Reformasi ,  (Semarang:  Fakultas  Syariah IAIN Walisongo, 2012, cet.1), 39.
2. Dasar Hukum Zakat Produktif Sebagaimana dijelaskan sebelumnya  bahwa yang  dimaksud dengan    zakat    produktif    disini adalah pendayagunaan  zakat  secara produktif.  Hukum  zakat  produktif pada    sub    ini    dipahami    hukum mendistribusikan    atau    memberikan dana  zakat kepada  mustahik  secara produktif.    Dana    zakat  diberikan dan    dipinjamkan    untuk    dijadikan modal  usaha  bagi  orang  fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.
Alquran,    Alhadis,    dan    Ijma tidak  menyebutkan    secara    tegas tentang    cara    memberikan  zakat apakah    dengan    cara    konsumtif atau    produktif.  Dapat    dikatakan tidak    ada    dalil naqli dan sharih yang mengantur  tentang  bagaimana pemberian    zakat    itu  kepada  para mustahik.  Ayat  60  QS. At-  Taubah , oleh sebagian besar ulama‟ dijadikan dasar  hukum  dalam  pendistribusian zakat.    Namun    ayat    ini    hanya menyebutkan    pos-pos    dimana zakat    harus  dialokasikan.    Tidak menyebutkan  cara  pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. 25
Mengenahi  dasar  hukum  Zakat Produktif  yang  tidak    dijelaskan dalil naqli -Nya,    maka    hukum Islam  menunjukan    bahwa    dalam menghadapi  masalah-masalah  yang tidak jelas rinciannya dalam Alquran atau    petunjuk    yang    ditinggalkan Nabi Muhammad saw, penyelesaiannya    dengan    metode Ijtihad. Ijtihad  atau pemakaian  akal dengan    tetap  berpedoman    pada Alquran dan Alhadis untuk 25 Asnaini, Zakat  Produktif  dalam Perspektif Hukum  Islam , 77.
mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.
5. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad  saw.  (571-632),  yang menurut  pendapat  mayoritas  dimulai sejak  tahun  ke-2  hijrah  (624).  Zakat fitrah  ( zakah  al-fithr )  sejak  awal bersifat  sukarela,  terkait  erat  dengan hari  raya ‘id  al-fithr ,  dan  bersifat individual.  Hal  ini  berbeda  secara diametral  dengan  zakat  harta  ( zakah al-mal )  yang  sejak  awal  bersifat wajib.  Pengumpulan  zakat  harta sejak  pembenaran  untuk  penerapan zakat  secara  paksa  oleh  negara. 26 Namun  Abu  ‘Ubayd  (w.  224/838) menginformasikan bahwa yang diperangi  Abu  Abkr  hanyalah mereka  yang  menolak  membayar zakat  binatang  ternak  ( sedekah  al- mawashi ),  sedangkan  mereka  yang menolak  membayar  zakat  emas  dan perak  (uang)  dibiarkan  dan  tidak diperangi  oleh  Abu  Bakr. 27 Hal  ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan  publik  Islam  memiliki dimensi  ganda,  yaitu  dimensi  ritual dan dimensi politik. 28 Dinamika pengelolaan zakat pada masa  awal  Islam  ini,  didiriwayatkan secara lengkap oleh Abu ‘Ubayd (w. 224/838).  Pada  awalnya,  zakat
26 Amelia  Fauzia, Faith  and  the
State:  a  History  of  Islamic  Philanthropy  in Indonesia , (Leiden: Brill Academic
Publisher, 2013), 46.
27 Abu  ‘Ubayd  al-Qasim, Al-Amwal (terj.),  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2009), 691-692.
28 Yusuf  Wibono, Mengelola  Zakat Indonesia ,  (Jakarta:  KENCANA,  2015),
136.
diserahkan  langsung  kepada  Nabi Muhammad  saw.  atau  orang  yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya.  Di  masa  Abu  Bakr r.a,  zakat  diserahkan  kepada  Abu
Bakr  atau  orang  yang  dipercayakan untuk  mengelolanya.  Demikian  pula pada  masa  Umar,  zakat  diserahkan kepada  Umar  atau  orang  yang  telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut  pada  masa  ‘Utsman, dimana  zakat  diserahkan  kepada ‘Utsman  atau  orang  yang  telah diresmikan  untuk  mengelolanya. Namun  pasca  ‘Utsman  terbunuh, yaitu  sejak  masa  kekuasaan  ‘Ali, terjadi  perbedaan  pendapat  di masyarakat  Muslim,  sebagian  tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik. 29
6. Optimalisasi Sistem Distribusi
Dana  zakat  pada  awalnya  lebih didominasi oleh pendistribusian secara  konsumtif,  namun  demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir  saat  ini,  zakat  mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana  dicanangkan  dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan  Ditjen  Bimas  Islam  dan Urusan  Haji  Departemen  Agama (2002:  244),  untuk  pendayagunaan dana  zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan  dalam  empat  bentuk berikut. 1. Distribusi  bersifat  “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan  kepada  mustahik  untuk dimanfaatkan  secara  langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk
29 Abu ‘Ubayd, Al-Amwal (terj.), 685.
memenuhi  kebutuhan  sehari-hari atau  zakat  mal  yang  dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi  bersifat  “Konsumtif kreatif”,  yaitu  zakat  diwujudkan dalam  bentuk  lain  dari  barangnya semula,  seperti  diberikan  dalam bentuk  alat-alat  sekolah  atau beasiswa.
3. Distribusi  bersifat  “Produktif Tradisional”, dimana zakat diberikan  dalam  bentuk  barang- barang  yang  produktif  seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
4. Distribusi  bersifat  “Produktif Kreatif”,  yaitu  zakat  diwujudkan dalam  bentuk  permodalan  baik untuk  membangun  proyek  sosial atau  menambah  modal  pedagang pengusaha kecil. 30 Pola  distribusi  lainnya,  yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat . Konsep  ini,  sepanjang  pengetahuan penulis belum pernah dibahas secara mendetail  oleh  ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih  membuka  pintu  ijtihad  bagi setiap pemikir Islam untuk menyumbang  rembuk  membahas inovasi pola distribusi ini. 31 Menurut
30 M.  Arif  Mufraini, Akuntansi  dan Manajemen  Zakat ,  (Jakarta:  KENCANA, 2006), 146-147.
31 Pembahasan  terlengkap  (teoritis) sepengetahuan penulis dibahas oleh
Muhammad  Utsman  Zubair  dalam  bukunya mengenai Qadaya  azzakah  al  Muasirah , 2000,  jilid  II,  Hal.  501-542,  Daar  el  nafais, Urdun,  beliau  memaparkan  mengenai pendapat para fuqaha mengenai
landasan  berpikir  kajian fiqhiyyah pola  pengembangan  investasi  dana  zakat
hemat penulis pola distribusi produktif  sangat  efektif  untuk  dapat memproyeksikan  perubahan  seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan  sistem  zakat  sebagai suatu  bentuk  jaminan  sosiokultural masyarakat  muslim,  terutama  untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.
Karena  bagaimanapun  juga,  pola distribusi produktif zakat merupakan terobosan baru yang akan menstabilkan kesenjangan sosial dan juga  mengembangkan  dari  sektor ekonomi yang berbasis Islam. Hal ini menunjukan  bahwa  hukum  Islam fleksibel dan sejalan dengan permasalahan-permasalahan modern. Maka dari itu, penulis memberikan argumen bahwa distribusi  produktif  zakat  adalah solusi  dalam  memecahkan  masalah kemiskinan  yang  kini  marak  terjadi dimana-mana.  Solusi  inilah  nanti yang  akan  berdampak  positif  baik kepada umat maupun pemerintah itu sendiri.  Jika  itu  telah  dilaksanakan dan  berjalan  dengan  sebagaimana semestinya,  maka  akan  terjadi perubahan  besar  dalam  sektor ekonomi diwilayah yang menggunakan pola distribusi produktif zakat. Ketiga  pola  distribusi  konsumtif, produktif dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut: Tabel 1
berikut studi prediksi dampak ekonomi yang diharapkan.
Muza ki Amil Produkti f Konsumt if Investas i Mustahik Firma
untuk  pembahasan  lebih  jelas, berikut  penulis  paparkan  pola distribusi produktif dan pola menginvestasikan dana zakat sebagai berikut: 1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan  konsumsi  beras  sebagai indikator  utama,  sedangkan  Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional  (BKKBN)  melihatnya  dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan  dasar  dan  kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan),  kemudian United Nation  Development  Program – Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada  tataran  transisi  ekonomi  dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia). 32 Ke  semua  model  pengukuran  di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan  pola  distribusi  dana zakat  secara  konsumtif  berarti konsep  dari  pola  pendistribusian diarahkan  kepada  tiga  komponen, yaitu: a. Upaya  Pemenuhan  Kebutuhan Konsumsi Dasar dari Para Mustahik; b. Upaya  Pemenuhan  Kebutuhan yang  Berkaitan  dengan  Tingkat
32 M.  Arif  Mufraini, Akuntansi  dan
Manajemen Zakat , 148.
Kesejahteraan Sosial dan Psikologis; dan c. Upaya  Pemenuhan  Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia  Agar  Dapat  Bersaing Hidup  di  Alam  Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia. 2. Distribusi Produktif Dana Zakat Saat  ini  yang  menjadi trend dari Islmaization process yang dikembangkan  oleh  para  pemikir kontemporer  ekonomi  Islam  adalah,
pertama :  mengganti  ekonomi  sistem bunga  dengan  sistem  ekonomi  bagi hasil ( free interest ), kedua : mengoptimalkan  sistem  zakat  dalam perekonomian  (fungsi redistribusi income ). 33
Untuk trend ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai intermediary  sistem dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya  diikuti  oleh  kesadaran bahwa  masyarakat  muslim  sampai saat  ini  masih  dalam  sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial ( unequality  income )  dimiliki  oleh sejumlah  besar  negara  yang  justru berpenduduk mayoritas Islam.
Belakangan  ini, intermediary sistem yang  mengelola  investasi  dan zakat  seperti  perbankan  Islam  dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena indonesia  sendiri,  dunia  perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan  perkembangan  yang
33 Lihat  pembukaan  kumpulan paper hasil Conference Papers of Fourth International Conference on Islamic Economic  and  Banking  Loughborough University ), 2000, London.
cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen  mempertemukan  pihak surplus Muslim  dan  pihak deficit Muslim,  dengan  harapan  terjadi proyeksi  pemerataan  pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau  bahkan  menjadikan  kelompok yang deficit (mustahik)  menjadi surolus (mustahik). Lembaga perbankan  bergerak  dengan  proyek investasi non-riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif,  saat  ini  juga  telah mengembangkan  sistem  distribusi dana zakat secara produktif. 34
Sebagaimana  dalam  firman  Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9): 60:
ِﻦﻴِﻜَٰﺴَﻤۡﻟٱ َﻭ  ِءٓﺍ َﺮَﻘُﻔۡﻠِﻟ  ُﺖَٰﻗَﺪﱠﺼﻟٱ  ﺎَﻤﱠﻧِﺇ۞ ﻲِﻓ َﻭ  ۡﻢُﻬُﺑﻮُﻠُﻗ ِﺔَﻔﱠﻟَﺆُﻤۡﻟٱ َﻭ ﺎَﻬۡﻴَﻠَﻋ َﻦﻴِﻠِﻤَٰﻌۡﻟٱ َﻭ ِ ﱠbٱ  ِﻞﻴِﺒَﺳ  ﻲِﻓ َﻭ  َﻦﻴِﻣ ِﺮَٰﻐۡﻟٱ َﻭ  ِﺏﺎَﻗ ِّﺮﻟٱ ُ ﱠbٱ َﻭ  ِۗﱠbٱ  َﻦِّﻣ  ٗﺔَﻀﻳ ِﺮَﻓ   ِۖﻞﻴِﺒﱠﺴﻟٱ  ِﻦۡﺑٱ َﻭ ٞﻢﻴِﻜَﺣ ٌﻢﻴِﻠَﻋ
.
Terjemahan :
”Sesungguhnya zakat itu, hanyalah  untuk  orang-orang fakir,  orang  miskin,  amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,  untuk  membebaskan orang  yang  berhutang,  untuk jalan  Allah  dan  untuk  orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban  dari  Allah.  dan Allah Maha Mengetahui, MahaBijaksana.” . 35
34 Ibid , 154.
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan  Terjemahnya, Q.S.  at-Taubah  (9):  60 ,
(Jakarta:  CV  TOHA  SEMARANG,  1987), 288.
Maka  pola  distribusi  dana  Zakat Produktif  menjadi  menarik  untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan  bahwa  dana  zakat  yang terkumpul  sepenuhnya  adalah  hak milik  dari  mustahik  delapan  asnaf.
Dengan demikian, perlakuan apa pun yang ditunjukkan kelompok mustahik  terhadap  dana  zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan  yang  ilegal  dalam pengertian  hukum  Syariah,  seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana  zakat  terkumpul  menjadi haknya  (Ustman  Syubeir,  2000: 501).
Oleh  karena  itu,  dana  zakat  yang digulirkan  secara  produktif  tentunya dapat  menuntut  adanya  tingkat pengembalian  tertentu,  sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini  pulalah  yang  kemudian  menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi  legal syar’i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat. 36 Karenanya,  konsep distribusi produktif  yang  dikedepankan  oleh sejumlah  lembaga  pengumpul  zakat, biasanya  dipadu  padankan  dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah  dan  infak.  Hal  ini  untuk meminimalisir  adanya  perbedaan pendapat  akan  pola  produktif  dana zakat.
Pada Quran Surah at-Taubah ayat
60  ditegaskan  bahwa  orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya  adalah  fakir  miskin. Begitu  juga  di  antara  tujuan  zakat adalah  menghapuskan  kefakiran, kemiskinan  dan  kemelaratan.  Sama halnya  dengan  zakat  produktif  yang memberikan solusi bagi para
36 Ibid , 155.
mustahik  dan  lembaga  pengelola zakat dalam menstabilkan kesenjangan sosial dan mengembangkan  sektor  ekonomi yang  berbasis  syariah,  sehingga terciptanya  lapangan  pekerjaan  yang bisa  dipergunakan  untuk  hal-hal yang produktif. Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin,  maka  tetap  ada  zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan  melaksanakan  zakat produktif.  Anak-anak  yatim  yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo,  atau  orang-orang  dewasa yang  tidak  bisa  bekerja  karena  sakit atau  cacat,  maka  zakat  konsumtif tidak  bisa  dihindari,  mereka  wajib disantuni  dari  sumber-sumber  zakat dan  infak  lainnya.  Kemudian  bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa  mandiri  dalam  menjalankan usaha, maka menurut hemat penulis, dapat  ditempuh  dua  cara  yaitu memberi  modal  kepada  perorangan atau kepada peruahaan yang dikelola secara kolektif. Pemberian modal kepada perorangan  harus  dipertimbangkan dengan  matang  oleh  Amil.  Apakah mampu  orang  tersebut  mengolah dana  yang  diberikan  itu,  sehingga pada  suatu  saat  dia  tidak  lagi menggantungkan  hidupnya  kepada orang  lain,  termasuk  mengharapkan zakat.  Apabila  hal  ini  dapat  dikelola dengan  baik  atas  pengawasan  dari Amil  (bila  memungkinkan)  maka secara  berangsur-angsur,  orang  yang tidak  punya  (melarat)  akan  terus berkurang  dan  tidak  menutup kemungkinan,  dia  pun  bisa  menjadi muzaki  (pemberi  zakat),  bukan  lagi sebagai penerima.
Sekiranya  usaha  itu  dikelola secara  kolektif,  maka  orang-orang fakir msikin mampu bekerja menurut keahliannya  masing-masing,  mesti diikutsertakan.  Dengan  demikian, jaminan  sehari-hari  dapat  diambil dari  usaha  bersama  itu.  Apabila usaha itu berhasil (beruntung), maka mereka  menikmati  bersama  juga hasilnya.  Hal  ini  tentu  memerlukan manajemen  yang  teratur  rapi  dan sebagai  pimpinannya  dapat  ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu atau ditunjuk oranf lain yang ikhlas  beramal  membantu  mereka. Apabila  persoalan  ditangani  dengan sungguh-sungguh,  penulis  optimis akan  keberhasilannya  kendati  pun mereka belum dapat sebagai muzaki, tetapi  sekurang-kurangnya  tidak menjadi  beban  lagi  bagi  anggota masyarakat.
Dari  tahun  ke  tahun  atau  dari waktu  ke  waktu,  sudah  dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan  orang  lain  yang  belum pernah  kena  sentuhan  zakat  atau infak,  atau  bisa  tertuju  perhatian kepada  penerima  zakat  konsumtif,
yang sukar menghindarinya sebagaimana  telah  dikemukakan  di atas.
Sebagaimana  diketahui  sasaran ( masharif )  yang  menerima  zakat, tidak  hanya  fakir  miskin,  tetapi masih  banyak  lagi  sasaran  lain seperti  fi  sabilillah  yang  sangat  luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jadi menurut hemat penulis zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja  pengelolanya  sudah  dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntunan  (bimbingan)  khusus  dari Badan/Lembaga  Pengelola  Zakat,
seperti  BAZIS,  LAZIS,  BAZNAS kota/kabupaten  ataupun  Lembaga Swasta Pengelola Zakat lainnya. Pola apa  pun  yang  ditempuh  dapat dibenarkan  asal  tidak  bergeser  dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan  yang  berkepanjangan serta  menstabilkan  sektor  ekonomi yang berbasis syariah. 37 7. Sekilas Tentang Sejarah Kementerian  Agama  Republik Indonesia Undang-undang  Dasar  1945  yang ditetapkan  sehari  setelah  proklamasi kemerdekaan  17  Agustus    1945    (9 Ramadhan    1364    Hijriyah) menetapkan    dasar-dasar    politik negara terhadap kehidupan beragama,  yaitu:  "Negara  berdasar atas  Ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan    tiap-tiap    penduduk untuk  memeluk  agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu" (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2). 38
Mengenai  hubungan  agama  dan negara  menarik  disimak  pandangan mantan    Menteri  Agama  Prof.  Dr. H.A.  Mukti  Ali  dalam  sambutan Peringatan  Maulid  Nabi  Muhammad SAW 1393 H tanggal 16 April 1973 di  Istana  Negara  sebagai  berikut: "Hingga abad 20 ini para negarawan dan ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antara negara dan agama.” 39
37 M.  Ali  Hasan, Zakat,  Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan ,  23-24.
38 Republik  Indonesia, Undang- undang Dasar 1945 , bab 9, pasal 29.
39 Kementerian  Agama,  Sejarah pembentukan  Kementerian  Agama, di  akses dari: https://e- dokumen.kemenag.go.id/files/r5yH4vPq132
Sudah jelas berdasarkan keterangan  di  atas,  bahwa  antara agama  dan  negara  tak  bisa  dapat dipisahkan.  Hal  ini  karena  agama dan  negara  merupakan  suatu  satu kesatuan  yang  saling  melengkapi dalam  menjalani  suatu  kehidupan yang tentram dan aman.
Pembentukan Kementerian Agama  dalam  Kabinet  Sjahrir  II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah    No    1/S.D.    tanggal    3 Januari  1946  (29  Muharram  1365 H)    yang    berbunyi;    Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana  Menteri  dan  Badan  Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Keberadaan  Kementerian  Agama sebagai    organisasi    negara    yang membidang agama dalam pemerintahan    merupakan    hasil perjuangan  umat  Islam  khususnya, dan  seluruh  bangsa Indonesia   pada umumnya.   Para   pemimpin   Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama  atas  dasar  pemikiran  bahwa Kementerian  Agama  adalah  bagian yang wajar dalam  tata  pemerintahan Negara    Kesatuan    Republik Indonesia.
Kementerian  Agama  mengambil alih    tugas-tugas    keagamaan    yang semula    berada    pada  beberapa kementerian,    yaitu    Kementerian Dalam    Negeri,    yang    berkenaan dengan    masalah  perkawinan, peradilan   agama,   kemasjidan   dan urusan      haji;      dari  Kementerian
6688439.pdf ,  pada  tanggal  15  Mei  2019 pukul 10:00.
Kehakiman,  yang  berkenaan  dengan tugas  dan  wewenang  Mahkamah Islam  Tinggi;  dari  Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan,    yang    berkenaan dengan  masalah  pengajaran  agama di sekolah-sekolah. Setelah berdirinya    Kementerian    Agama, urusan  keagamaan  dan    peradilan agama  bagi umat  Islam  yang  telah berjalan    sejak    pra-kemerdekaan menjadi      tanggung      jawab Kementerian Agama.
Kemudian  dalam  pengembangan ekonomi  umat,  Kementerian  Agama mempunyai peran penting di dalamnya. Dan salah satu yang dapat menstabilkan  atau  bahkan  sampai mengembangkan perekonomian umat  adalah  pengelolaan  zakat dengan  sebagaimana  semestinya.
Dalam  hal  ini,  jenis  zakat  yang berpeluang  untuk  dikembangkan yaitu  zakat  produktif.  Tentang pengelolaan  zakat  produktif  telah dipaparkan  dan  dijelaskan  secara rinci pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

## C. HASIL PENELITIAN
1. Tinjauan  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  52  Tahun  2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran  Zakat  Produktif  di BAZNAS Kota Palu 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran  Zakat  Produktif  di BAZNAS Kota Palu Peraturan  yang  mengatur  tentang zakat  produktif  telah  diatur  dan dirancang pada tahun 2014 kemarin. Dan  itu  semua  telah  banyak membantu  masyarakat  yang  masih dalam kategori miskin. Sebagaimana
telah  dijelaskan  pada  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  tahun 2014  Bab  V  tentang  pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pasal 32 bahwa  zakat  dapat  didayagunakan untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan fakir miskin dan peningakatan kualitas umat.
Bedasarkan  penjelasan  di  atas, penulis memberikan argumen bahwa zakat  itu  adalah  investasi  dunia  dan akhirat,  artinya  bahwa  dengan melalui  zakat  produktif  peningkatan kualitas  umat  bisa  tercapai  dan selaras  dengan  Alquran  dan  Sunnah Nabi  saw.  Kemudian  akan  membuat orang-orang  fakir  miskin  bisa memenuhi  kehidupannya  hingga menjadi  orang-orang  yang  mapan pada  umumnya  serta  beralih  status dari mustahik menjadi muzaki.
a. Syarat-syarat Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif Kemudian ada syarat-syarat dalam  memberdayakan  zakat  untuk usaha  produktif  adalah  sebagai berikut: 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi Kebutuhan  dasar  yang  dimaksud ialah  kebutuhan  primer  untuk  para mustahik.  Karena  zakat  produktif belum  bisa  digunakan  jikalau kebutuhan primer untuk para mustahik belum terpenuhi sebagaimana  mestinya.  Dan  hal  ini juga sejalan dengan aturan BAZNAS kota  Palu  sendiri,  karena  berdasarka hasil penelitian bahwa zakap produktif tak dapat diberikan jikalau kebutuhan  dasar  mustahik  belum terpenuhi. Kebutuhan dasar mustahik  harus  terpenuhi  agar
supaya zakat produktif dapat disalurkan. 2) Memenuhi Ketentuan Syariah Yang dimaksud memenuhi ketentuan  syariah  disini  yaitu  usaha produktif  yang  akan  dilaksanakan harus  sesuai  dengan  usaha  yang bersifat  syariah.  Seperti  usaha  yang nonriba,  usaha  yang  halal,  usaha yang tidak mendzalimi, dll. Berdasarkan  peraturan  BAZNAS kota  Palu,  bahwa  usaha  produktif harus  sesuai  dengan  ketentuan syariah. Karena kalau usaha tersebut sudah  sesuai  dengan  ketentuan syariah,  maka  usaha  tersebut  dapat menerima  zakat  produktif  dari
BAZNAS kota Palu sendiri.
3) Menghasilkan Nilai Tambah Ekonomi Bagi Mustahik Menghasilkan nilai tambah ekonomi  bagi  mustahik  maksudnya yaitu  bahwa  usaha  produktif  yang dilaksanakan  merupakan  usaha  yang bisa  memberi  nilai  tambah  bagi mustahik  yang  telah  melaksanakan usaha  produktifnya.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  narasumber yang  berada  di  BAZNAS  kota  Palu, bahwa  usaha  yang  tersalurkan  zakat produktif  diharapkan  menghasilkan nilai  tambah  dan  mengubah  status mustahik  (penerima  zakat)  menjadi muzaki (pemberi zakat).
4) Mustahik  Berdomisili  di  Wilayah Kerja Lembaga Pengelola Zakat
Kemudian  syarat  yang  terakhir yaitu  mustahik  itu  sendiri  haruslah berdomisi  di  wilayah  kerja  lembaga pengelola zakat. Karena jika mustahik  tidak  berdomisili  di wilayah  kerja  lembaga  pengelola,
maka  akan  tertolak  berkasnya.  Dan hal  ini  sesuai  dengan  peraturan BAZNAS  kota  Palu  itu  sendiri. Bahwa mustahik yang akan menerima  zakat  produktif  harus berdomisili di wilayah kerja BAZNAS kota Palu. Jikalau mustahik  yang  menerima  zakat produktif  tidak  berasal  dari  wilayah kerja  BAZNAS  kota  Palu,  maka berkasnya akan tertolak.
Pendayagunaan zakat untuk produktif  juga  dapat  dilakukan paling  sedikit  memenuhi  ketentuan sebagai berikut : 1) Penerima  manfaat  merupakan perorangan  atau  kelompok  yang memenuhi kriteria mustahik. Yang  dimaksud  BAZNAS  kota Palu dalam hal ini yaitu penerima zakat  produktif  bisa  perorangan dan juga kelompok. Dan penerima zakat produktif ini harus memenuhi kriteria mustahik. 2) Mendapat  pendampingan  dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Yang dimaksud  BAZNAS  kota  Palu dalam  hal  ini  yaitu  bahwa penerima  zakat  produktif  harus mendapat  pendampingan  atau bimbingan  dari  amil  zakat  yang berada di BAZNAS kota Palu.
b. Tugas  dan  Wewenang  Lembaga Pengelola  Zakat  Dalam  Upaya Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Lembaga  Pengelola  Zakat  adalah lembaga  yang  berwenang  dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan  mendayagunakan  zakat  secara jujur  dan  transparan.  Dan  diantara tugas  dan  wewenang  Lembaga Pengelola  Zakat  adalah  sebagai berikut:
1) Lembaga  Pengelola  Zakat  wajib melaporkan  pendayagunaan  zakat untuk  usaha  produktif.  Lembaga Pengelola  Zakat  harus  wajib melaporkan  segala  apa  yang dilakukan  dalam  melaksanakan pendayagunaan zakat secara produktif. Karena Lembaga Pengelola  Zakat  memang  harus transparan dalam hal administrasi. Dan  mengenai  apa-apa  saja  yang dilaporkan oleh Lembaga Pengelola Zakat tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  yaitu  secara  berjenjang adalah sebagai berikut: a) Lembaga  Pengelola  Zakat  pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan  laporan  kepada BAZNAS  tingkat  provinsi  dan bupati/walikota.
b) Lembaga  Pengelola  Zakat  tingkat provinsi  menyampaikan  laporan kepada BAZNAS dan Gubernur. c) Dan terakhir, BAZNAS menyampaikan  laporan  kepada menteri. 2) Lembaga  Pengelola  Zakat  yang melaporkan  hasil  pendayagunaan zakat  untuk  usaha  produktif  dan berdasarkan  Peraturan  Menteri Agama  nomor  52  tahun  2014 yang  tertera  pada  bab  5  pasal  35 ayat  3,  bahwa  pelaporan  tersebut dilaporkan  tiap  perenam  bulan dan  dilaporkan  pada  pertengahan tahun bulan enam dan akhir tahun pada bulan duabelas. Jadi pelaporan  tentang  pendayagunaan zakat  untuk  usaha  produktif adalah dua kali dalam setahun. 3) Lembaga  Pengelola  Zakat  yang melaporkan  hasil  pendayagunaan zakat  untuk  usaha  produktif  dan melaporkan  sesuai  dengan  yang terlampirkan pada Peraturan
Menteri  Agama  nomor  52  tahun 2014 bab 5 pasal 35 ayat 4 poin a sampai  dengan  poin  f.  Dan  di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Identitas Mustahik Identitas  sangatlah  penting  dalam proses  penginputan  data.  Maka  dari itu, identitas mustahik harus dilaporkan  kepada  pihak  yang menerima laporan. b. Identitas Lembaga Pengelola Zakat Seperti  yang  penulis  jelaskan  di atas,  bahwa  identitas  itu  sangat penting.  Apa  lagi  identitas  Lembaga Pengelola  Zakat.  Memang  sudah seharusnya  dilaporkan  kepada  pihak yang menerima laporan.
c. Jenis Usaha Produktif Dalam melaporkan hasil pendayagunaan  zakat  untuk  usaha produktif,  harus  juga  melampirkan laporan tentang jenis usaha apa yang telah  dizakati.  Yang  jelas  harus memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang telah  ada  dalam  peraturan  Lembaga Pengelola  Zakat  itu  sendiri.  Salah satunya  jenis  usaha  itu  haruslah usaha  yang  berproduktif  dan  bebas dari riba.
d. Lokasi Usaha Produktif Dalam melaporkan hasil pendayagunaan  zakat  untuk  usaha produktif,  harus  juga  melampirkan laporan  tentang  lokasi  usaha  yang akan dilaksanakan. Yang jelas, harus memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang telah  ada  dalam  peraturan  Lembaga Pengelola  Zakat  itu  sendiri.  Salah satunya,  lokasi  usahanya  yang strategis,  mudah  dijangkau  dan terdapat konsumen yang cukup. c. Jumlah Dana yang disalurkan
Dalam hal ini, Lembaga Pengelola  Zakat  harus  fokus  dan teliti  dalam  mengakumulasi  dana zakat  yang  disalurkan  untuk  usaha produktif.  Agar  supaya,  ketika pelaporan bisa dimudahkan dan tidak cacat administrasi.
d. Perkembangan Usahanya Di  sini  juga  Lembaga  Pengelola Zakat  harus  melaporkan  tentang perkembangan  usaha  produktif  yang telah dizakati. Apakah ada penurunan ataupun ada perkembangan.  Karena  hal  itu  juga sangat mempengaruhi bagi kefektifan  dana  zakat  itu  sendiri untuk pendayagunaan zakat produktif. 40

## 2. Analisis  Kesesuaian  Peraturan
Menteri  Agama  Nomor  52 Tahun  2014  dan  Peraturan
BAZNAS  Kota  Palu  Terhadap
Tata  Cara  Penyaluran  Zakat

## Produktif
Berdasarkan  penjelasan  yang penulis telah jelaskan di atas, bahwa apa  yang  tertera  dalam  Peraturan Menteri  Agama  sudah  seluruhnya telah terealisasikan di BAZNAS kota
Palu  dan  berjalan  sebagaimana semestinya.  Akan  tetapi,  menrut hemat penulis, bahwa segala peraturan  tentang  zakat  produktif yang tertera pada peraturan BAZNAS kota Palu adalah peraturan khusus yang lebih dijelaskan detailnya  pada  BAZNAS  kota  Palu itu  sendiri.  Dan  peraturan  BAZNAS
kota  Palu  tentang  zakat  produktif adalah  peraturan  khusus  yang  tidak
40 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 , bab IV, pasal 32-36.
dijelaskan  pada  Peraturan  Menteri
Agama.
Kesesuaian antara Peraturan Menteri  Agama  dan  peraturan BAZNAS  kota  Palu,  menurut  hemat penulis sudah sesuai. Hal ini karena, apa yang telah tertera pada Peraturan Menteri  Agama  sudah  sepenuhnya teraplikasikan dan berkesinambungan  dengan  peraturan BAZNAS  kota  Palu  itu sendiri.  Dan semua itu telah diperjelas lebih detail lagi  pada  peraturan  BAZNAS  kota Palu.
Kemudian,  berdasarkan  hasil wawancara dengan narasumber yang mumpuni  juga  dalam  bidangnya yaitu  bapak  Djasman  selaku  wakil ketua  2  yang  mengurusi  bidang pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, mengatakan  bahwa  segala  peraturan yang  terkait  dengan  BAZNAS  kota Palu  adalah  cabang  peraturan  yang diambil  dari  Peraturan  Menteri Agama  atas  dasar  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan zakat. 41 Dari sini, peneliti dapat menjelaskan  bahwa  antara  Peraturan
Menteri  Agama  dan  Peraturan BAZNAS kota Palu tentang tata cara penyaluran  zakat  produktif  sudah sesuai  dan  selaras.  Sebagaimana yang  telah  peneliti  paparkan  di  atas. Karena  keduanya  sesuai  dan  selaras, maka  dapat  dijadikan  landasan hukum kemudian dapat diaplikasikan dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-
41 Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, wawancara . Palu, 20 Mei 2019
hari.  Seperti  dalam  menjalankan suatu  usaha  produktif,  masyrakat yang berstatus mustahik bisa meminjam  dana  zakat  di  BAZNAS kota  Palu.  Dan  tentunya  melalui proses  yang  sesuai  administari  dan peraturan  pada  BAZNAS  kota  Palu itu sendiri.
Dan  kesesuaian  antara  Peraturan Menteri  Agama  dan  peraturan BAZNAS kota Palu merupakan salah satu nilai tambah pada BAZNAS itu sendiri.  Karena  nilai  tambah  itulah yang  membuat  BAZNAS  kota  Palu bisa  semakin  menambah  semangat kinerja dan kerjanya dalam pengembangan BAZNAS dan pengembangan  ekonomi  umat  yang sejalan  dengan  Peraturan  Menteri Agama  atas  dasar  undang-undang nomor  23  tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat  dan  tentunya sejalan dengan titah Allah swt. dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. D. PENUTUP 1. Kesimpulan Sudah diketahui bersama berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa tata  cara  penyaluran  zakat  produktif di  BAZNAS  kota  Palu,  telah  diatur dan  sudah  beroperasi  dalam  tiga tahun  terakhir  ini.  Kemudian, berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun 2014  terhadap  tata  cara  penyaluran zakat  produktif  di  BAZNAS  kota Palu, bahwa dalam Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun 2014,  telah  diatur  tentang  tata  cara penyaluran  zakat  produktif.  Dan peraturan tentang tata cara penyaluran  zakat  produktif  dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah Apabila
kebutuhan  dasar  mustahik  telah terpenuhi, Memenuhi ketentuan syariah,  Menghasilkan  nilai  tambah ekonomi bagi mustahik dan Mustahik berdomisili diwilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat.
Dari  empat  syarat  di  atas,  maka akan  dijelaskan  lebih  detail  lagi dalam Peraturan BAZNAS kota Palu. Seperti  pada  poin  a  bahwa,  zakat produktif  bisa  tersalurkan  apabila kebutuhan  dasar  mustahik  telah terpenuhi.  Kebutuhan  dasar  yang dimaksudkan  disini  yaitu  kebutuhan primer  mereka.  Dan  juga  pada  poin b,  bahwa  zakat  produktif  bisa tersalurkan  apabila  usaha  produktif dan  tata  cara  pengelolaannya  sudah sesuai  dengan  ketentuan  syariah, maksudnya  usaha  itu  harus  usaha yang  halal  dan  tidak  bersifat  gharar atau samar-samar.
Kemudian sama halnya juga pada poin  c,  bahwa  zakat  produktif  dapat tersalurkan  apabila  usaha  itu  bukan hanya  produktif  saja,  akan  tetapi usaha  tersebut  memberikan  nilai tambah  dalam  jangka  panjang. Sehingga  amil  zakat  nantinya  tidak kewalahan  ketika  mengawas  usaha tersebut.  Hanya  karena  usaha tersebut  bertahan  dalam  waktu  yang sementara.  Karena  usaha  tersebut harus  usaha  yang  berproduktif, memberi nilai tambah bagi mustahik yang  menjalankannya  serta  dapat bertahan dalam waktu yang lama.
Dan  pada  poin  terakhir  juga, bahwa zakat produktif dapat disalurkan  apabila  mustahik  tersebut berdomisili di wilayah kerja Lembaga  Pengelola  Zakat.  Karena kalau  mustahik  buka  berdomisili diwilayah  kerja  Lembaga  Pengelola Zakat, maka permohonannya ditolak.
Dan  peraturan  yang  lebih  detail menjelaskan  tentang  poin  d  ini. Telah terurai pada Peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri.

## 2. Saran
Setelah  menguraikan  beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah  penulis  lakukan,  ada  beberapa saran  yang  penulis  anggap  perlu untuk diketahui antara lain:
1. Penulis menganalisis bahwa, perlu adanya  sosialisasi  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  kota  Palu terhadap pentingnya zakat produktif.  Karena  hal  masih belum  efektif  dilakukan  oleh Lembaga  Pengelola  Zakat  seperti pada BAZNAS kota Palu.
2. Penulis  juga  memberikan  saran kepada  seluruh  komponen  yang berada  di  BAZNAS  kota  Palu, bahwa lebih kreatif dalam memperkenalkan tentang tata cara penyaluran zakat produktif kepada  masyarakat  Islam  di  kota Palu.  Karena,  kalau  masyarakat Islam kota Palu sudah mengetahui tentang tata cara penyaluran zakat produktif,  maka  mereka  akan berbondong-bondong untuk memperbaruhi  keadaan  ekonomi yang mereka alami ketika itu. 3. Terakhir penulis juga memberikan saran  kepada  seluruh  komponen yang  berada  di  BAZNAS  kota Palu,  bahwa  lebih  sering  untuk melakukan sesuatu dengan teknologi  internet.  Agar  supaya lebih  efisien  dan  efektif  dalam menjalankan visi dan misi BAZNAS  kota  Palu  itu  sendiri, serta  dapat  menjadi  Lembaga
Pengelola  Zakat  yang  lebih
terampil  dan  kreatif  dalam mengelola, mendistribusikan serta mendayagunakan  zakat  di  Kota
Palu.  Sehingga  perkembangan ekonomi umat Islam di Kota Palu bisa  bersaing  dan  melampaui ekonomi konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnaini,  2008, Zakat  Produktif dalam Persfektif Hukum Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar),  cetakan ke-1. Ali, Muhammad Daud, 1988, Sistem Ekonomi    Islam    Zakat    dan Wakaf ,    (Jakarta:  UI  Press,
cet. 9). Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek ,  (Jakarta:  Rineka Cipta). Al-Qasim,  Abu  ‘Ubayd,  2009, Al- Amwal (terj.),  (Jakarta:  Gema Insani Press).
al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr, Bulughul Maram , (Hadis No. 621). B.  Milles,  Mattew  dan  A.  Michael Huberman,  1992, Qualitatif Data  Analisis,  diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Kualitatif ,  Cet.1,  (Jakarta:  UI Press).
Departemen  Agama  RI, 2005,   Al- Qur’an  dan  Terjemahnya,
(Jakarta: Pustaka Amani).
Departemen  Agama  RI,  1987,  Al- Qur’an  dan  Terjemahnya,
(Jakarta: CV TOHA SEMARANG). Fauzia,  Amelia,  2013, Faith  and  the State:  a  History  of  Islamic Philanthropy in Indonesia , (Leiden: Brill Academic Publisher). Ghoni,  M.  Djunaidi,  2012, Metode Penelitian Kualitatif , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media). Hafidfudin,  Didin,  2002,  Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press). Hasan,  M.  Ali,  2000, Masail  Fiqhiyah
“Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan Lembaga  Keuangan ”,  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
Https://quran.kemenag.go.id/index.php/t afsir/1/58/13 , Kurnia,  Hikmat,  2008, Panduan Pintar    Zakat ,    (Jakarta: Qultum Media, cet. 1). Lubis,  Ibrahim,  1995, Ekonomi Islam    Suatu    Pengantar    II ,
(Jakarta:    Kalam  Mulia,  cet. 1). Lestari,  Siti  (2015),  “ Analisis Pengelolaan  Zakat  Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi  (Studi  Kasus  Pada Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten  Kendal) ”, Jurusan Muamalah  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN Wali Songo
Semarang 2015.
Mikkelsen,  Britha , 2003 ,  Metode Penelitian  Partisipatoris  dan Upaya-upaya Pemberdayaan:
Sebuah  Buku  Pegangan  bagi
Praktisi  Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
Muhammad,  2002,  Zakat    Profesi:
Wacana    Pemikiran    Zakat dalam  Fiqih  Kontemporer,
(Jakarta: Salemba Diniyah). Margono,  S.,  2004, Metedologi Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Rineka Cipta). Mufraini, M. Arif, 2006, Akuntansi  dan Manajemen Zakat ,  (Jakarta:
KENCANA).
Narbuko,  Cholid,  2002, Metodologi Penelitian ,  (Jakarta:  Bumi Aksara). Republik Indonesia, Peraturan Menteri  Agama  Nomor  52 Tahun 2014 .
Qadir,  Abdurrachman,  2001, Zakat (dalam  Dimensi  Mahdah  dan Sosial) (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Republik Indonesia. Undang-undang
Dasar 1945 . Syamsyuddin,  M.  Syahril  (2010),
“ Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif  Pada  BAZDA  Kota Tangerang ”, Skripsi S1 Jurusan Konsentrasi Perbankan  Syariah  Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN Syrarif  Hidayatullah  Jakarta
2010.
Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir Al- Mishbah (Jakarta: Lentera Hati). Supena,  Ilyas  dan    Darmu‟in,  2009,
Menejemen Zakat , (Semarang:  Walisongo  Press, cet. 1). Surakhmad, Winarto, 1978, Pendekatan  Dalam  Proses Belajar Mengajar , (Bandung: Remaja Rosdakarya).
Wibono, Yusuf, 2015, Mengelola  Zakat Indonesia , (Jakarta: KENCANA). Zuhri,  Saifudin,  2012, Zakat  di  Era Reformasi , (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, cet.1).