Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017
Diah Tri Hermawati diah_triuwks@yahoo.co.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul  kajian  Analisis  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan Kabupaten  Pasuruan.  Tujuan  kajian    (1) Menyusun  Analisis  Pelaksanaan  Penang gulangan  Kemiskinan;  (2)  Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan  dan  strategi  dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.
Lokasi  Analisis  Pelaksanaan  penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  dilakukan  di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan subyek data yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid )  dan  terbarukan  ( update )  yang  dimiliki  pemerintah kabupaten  pasuruan . Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisis  adalah  berpedoman pada Panduan Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K, tahun 2011.
Hasil    (1) persentase  penduduk  miskin  dalam  lima  tahun  terakhir  menurun rata-rata  sebesar  0,24  %/tahun;  (2)  tahun  2016,  persentase  penduduk  miskin mengalami  penurunan  dari  tahun  2015  sebesar  10,72%  menjadi  10,57%  di  tahun 2016;  (3)  tahun  2016,  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  eko- nomi  masih  menunjukkan  posisi  lebih  tinggi  dibandingkan  capaian  Provinsi  Jawa Timur  maupun  capaian  secara  Nasional;  (4)  perkembangan  TPT  dalam  5  tahun terakhir  menunjukkan  trend  menurun,  dengan  posisi  capaian  tahun  2016  di  bawah capaian  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  tetapi  masih  di  atas  target  RPJMD;  (5) indikator-indikator  yang  perlu  perhatian  (menjadi  focus)  untuk  menda-patkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah sebagaimana  tabel  berikut:  (6)  telah  memiliki  regulasi  yang  secara  spesifik mencantumkan  kemiskinan  sebagai  isu  utama  pada  regulasi  tersebut;  (7) program/kegiatan  yang  terkait  (langsung  maupun  tidak  langsung)  dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi: (8) ruang fiskal pendapatan daerah masih di bawah 50 persen, dengan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen),  dengan  demikian  Kabupaten  Pasuruan  sangat  tergantung  dengan  pihak eksternal dalam membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.
Kata Kunci: Strategi, Efektivitas, Kemiskinan.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang. Kemiskinan  ( poverty )  merupakan  permasalahan  fundamental  yang  sejak berabad-abad  lalu  hingga  saat  ini  masih  dihadapi  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia, termasuk juga  Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui imple-mentasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan  yang  sistematis,  terpadu  dan  menyeluruh.  Penanggulangan
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak- hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehi-dupan yang bermartabat.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  akan  dinyatakan  efektif  bila menunjukkan  Indikasi  menurunnya  jumlah  penduduk  miskin,  bertambahnya tingkat  pendapatan  individu,  dan  menguatnya  daya  beli  masyarakat.  Lahirnya Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  merupakan  wujud  intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan efektivitas  penanggulangan  kemiskinan.  Upaya  percepatan  penanggulangan kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga  konsistensi  dan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan,  sehingga dibentuklah  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  di  tingkat Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Mekanisme  kerja  tim  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang  merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

## Tujuan Kegiatan.
1. Menyusun Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016;
2. Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan  dan  strategi  dalam  meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Kemiskinan.
Pengertian  dan  pemahaman  tentang  kemiskinan  dalam  beberapa  dekade terakhir  menunjukkan  kecenderungan  terjadinya  pergeseran.  Sebelumnya, kemiskinan  dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan  ekonomi,  seperti  aspek pendapatan,  pengeluaran  atau  aset/faktor  produksi.  Pemahaman  tersebut diantaranya  seperti  direpresentasikan  oleh  dua  lembaga  keuangan  internasional, World  Bank  dan  Asian  Development  Bank  (ADB).  World  Bank  menetapkan kategori  miskin  bila  tingkat  pengeluaran  kurang  dari  US$  2  PPP  per  orang  per hari.  Pandangan  tak  jauh  berbeda  juga  dikemukakan  oleh  Mc.Quibria,  seorang Ekonom  Senior  pada  Asian  Development  Bank  (ADB).  Menurutnya,  seseorang maupun  sekelompok  orang  baik  laki  maupun  perempuan  dikatakan  miskin  bila tidak mampu menggunakan aset/modal  yang dimilikinya. Seseorang miskin,  bila hanya  punya  aset  tenaga  namun  tidak  bekerja  atau  tinggal  di  desa,  namun  tidak punya tanah (sawah atau kebun).
Saat ini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang mencakup  dimensi  kehidupan  yang  jauh  lebih  luas.  Wacana  tentang  kemiskinan telah  bersifat  multi  dimensi,  baik  budaya,  sosial,  ekonomi  maupun  politik. Dampak kemiskinan juga disadari bersifat multi dimensi. Karenanya, strategi dan kebijakan  yang  digunakan  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinanpun  cenderung menjadi  komprehensif  dan  lintas  sektor.  Kemiskinan  juga  dapat  di  pandang  dari dua  sisi  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan  absolut memandang  kemiskinan  dengan  pendekatan  berdasar  identifikasi  jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif  adalah  pangsa  pendapatan  nasional  yang  diterima  oleh  masing-masing
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
golongan atau dengan kata lain kemiskinan relatif berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.
Sedangkan  cara  pandang  kemiskinan  yang  dikemukakan  dalam  dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki  dan  perempuan,  tidak  terpenuhinya  hak-hak  dasarnya  secara  layak  untuk memenuhi  dan    mengembangkan  kehidupannya  yang  layak.  Cara  pandang terhadap  kemiskinan  ini  beranjak  dari  pendekatan  berbasis  hak  yang  mengacu bahwa masyarakat  miskin  mempunyai hak-hak dasar  yang sama dengan  anggota masyarakat  lainnya.  Kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi  juga  kegagalan  pemenuhan  hak-hak  dasar  dan perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki-laki  dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara baik.
Dengan  digunakannya  konsep  kemiskinan  berbasis  hak,  maka  dalam SNPK juga dinyatakan, kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau  pelanggaran  hak  dan  tidak  terpenuhinya  hak.  Kemiskinan  juga  dipandang sebagai  proses  perampasan  atas  daya  rakyat  miskin.  Konsep  ini  memberikan pengakuan  bahwa  orang  miskin  terpaksa  menjalani  kemiskinan  dan  seringkali meng-alami  pelanggaran  hak  yang  dapat  merendahkan  martabatnya  sebagai manusia.  Oleh  karena  itu,  konsep  ini  memberikan  penegasan  terhadap  kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
Di samping permasalahan pemenuhan hak-hak dasar, dokumen SNPK juga memandang  persoalan  kemiskinan  dari  sudut  pandang  persoalan  beban kependudukan  dan  permasalahan  ketidakadilan  dan  kesenjangan  gender  serta permasalahan  kesenjangan  antar  wilayah.  Dokumen  SNPK  juga  memandang bahwa Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional  dan  tidak  dapat  secara  mudah  dilihat  dari  suatu  angka  absolut. Luasnya  wilayah  dan  beragamnya  budaya  masyarakat  menyebabkan  kondisi  dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari  fakta  yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat  miskin  itu sendiri,  temuan  dari  berbagai  kajian,  dan  indikator  sosial  dan  ekonomi  yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survey.

## METODOLOGI
Lokasi  Analisis  Pelaksanaan  penang-gulangan  Kemiskinan  Daerah dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  dengan menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  di  percaya  ( valid )  dan  terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan. Metode análisis :
 Panduan Penanggulangan Kemiskinan  Buku Pegangan Resmi Tim Koordinasi Penang  gulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPD),  yang  diterbitkan  oleh  TNP2K tahun 2011;
 Pedoman  Penyusunan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah, yang diterbitkan Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri  tahun 2011;
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
 Petunjuk  Teknis  Penyusunan  SPKD  -  Buku  Pegangan  Resmi  TKPK  Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014; dan
 Modul-modul lembar kerja penyusunan SPKD.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Tinjauan Kebijakan
Kebijakan  berupa  peraturan,  program  dan  kegiatan  telah  diupayakan dilaksanakan  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  rangka  menanggulangi  kemiskinan. Beberapa  program  dan  kegiatan  ada  yang  merupakan  program  Pemerintah  Pusat baik  yang  sumber  pendanaannya  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  sharing  dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

## Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  menanggulangi  kemiskinan,  Pemerintah  di  berbagai    tingkatan (pusat,  provinsi  dan  kabupaten/  kota)  telah  menetapkan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  kelompok  program  atau klister, yaitu:
 Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  bertujuan  untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  dan  memperkuat kapasitas  kelompok  masyarakat  miskin  untuk  terlibat  dalam  pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi  mikro  dan  kecil,  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan  penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 Program-program  lainnya  baik  yang  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Berbagai  program  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  dimaksud dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk.  Program/kegiatan  penanggulangan kemiskinan  yang  merupakan  program  Nasional  baik  yang  pernah  dan  tengah berlangsung  di  Kabupaten  Pasuruan  menurut  klaster  program  adalah  sebagai berikut:
1. Program/kegiatan  yang  termasuk  kelompok  bantuan  sosial  terpadu  berbasis keluarga (klaster 1) adalah:
 Program Keluarga Harapan (PKH);
 Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN);
 Program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 Jamkesmas-Jamkesda.
2. Program/kegiatan yang termasuk kelompok program pemberdayaan masyarakat  (klaster  2)  adalah:  PNPM  Mandiri  Perkotaan;  dan PNPM Mandiri Pedesaan.
3. Program/kegiatan  yang  termasuk  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil  (klaster  3)  adalah:  Program  Kredit  Usaha Rakyat (KUR); dan Program Kredit Usaha Bersama.
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

## Tinjauan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan.
Kebijakan  dan  Program  Bantuan  Sosial  Terpadu  Berbasis  Keluarga  yang telah  dilakukan  ternyata  masih  memiliki  berbagai  kendala.  Beberapa  program sudah tepat sasaran dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan warga miskin. Namun di lain pihak, masih ada program yang dinilai belum mampu memperbaiki tingkat  kesejahteraan  keluarga  miskin,  atau  bahkan  bisa  dikatakan  kontra produktif dan perlu dikaji ulang kembali nilai kemanfaatannya.
Pada  bidang  pendidikan,  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) menjadi  program  yang  paling  sering  muncul  di  bahan  perbincangan  masyarakat. Hadirnya program BOS yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi keluarga  miskin  pada  kenyataannya  malah  menjadikan  biaya  pendidikan  yang harus  dikeluarkan  masyarakat  miskin  semakin  besar,  atau  istilah  warga  miskin "ada BOS,  sekolah  gratis,  tapi biaya sekolah tambah besar". Hal  ini dikarenakan karena biaya pendidikan tidak diringankan melainkan dipindahkan, dimana biaya sekolah digratiskan, namun ada biaya tambahan yang semakin besar untuk buku- buku  pelajaran,  iuran  sekolah,  seragam,  dll.  Selain  itu,  masih  dibutuhkan sosialisasi  mengenai  program  BOS  kepada  masyarakat  terutama    warga  miskin yang masih belum paham mengenai keberadaan dan fungsi program BOS kepada mereka. Keberadaan komite sekolah di beberapa sekolah malah dijadikan sebagai legitimasi dari pihak sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah.  Kurangnya  transparansi  dari  pihak  sekolah  mengenai  pengelolaan bantuan  biaya  BOS  di  tambah  dengan  keterbatasan  informasi  dan  pengetahuan warga  miskin  mengenai  program  BOS  menambah  daftar  permasalahan  yang terjadi pada program BOS tersebut.
Dalam  hal  pangan,  program  bantuan  beras  bersubsidi  (raskin)  juga menemui  berbagai  permasalahan.  Permasalahan  utama  dari  program  raskin  ini adalah  mekanisme  pembagian  raskin  yang  belum  merata  kepada  seluruh  warga miskin,  bahkan  warga  yang  tidak  termasuk  miskin  pun  ikut  mendapatkan  jatah raskin  tersebut.  Keterbatasan  dalam  proses  pendataan  sasaran  penerima  manfaat mengakibatkan  terjadinya  pembengkakan  subsidi  negara  untuk  program  ini karena subsidi raskin juga dinikmati oleh warga yang tidak masuk dalam kategori miskin.
Di  lain  pihak,  warga  miskin  bersikap  pasrah  pada  saat  jatah  raskin  yang diberikan  kepada  mereka  lebih  sedikit  daripada  jatah  seharusnya  (karena  porsi raskinnya  dikurangi  dan  dibagi  kepada  warga  yang  tidak  miskin).  Program  ini sangat  dibutuhkan  pendataan  terbaru  setiap  tahun  dari  tingkat  desa,  supaya pembagian raskin  tepat  sesuai  sasaran. Pelaksanaan program  Jamkesmas  sebagai upaya  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  kesehatan  kepada  warga  miskin sudah  berjalan  lebih  baik,  dengan  semakin  meratanya  warga  miskin  yang mendapatkan  program  ini  (walaupun  tetap  masih  ada  warga  miskin  yang  belum tersentuh program jamkesmas). Keterbatasan lain dari program jamkesmas adalah program  jamkesmas  hanya  terbatas  menjangkau  penyembuhan  penyakit  yang ringan  saja,  sedangkan  untuk  penyakit  berat,  pasien  harus  membayar  biaya sendiri.  Selain  itu,  keterbatasan  pengetahuan  warga  miskin  terhadap  program jamkesmas juga berdampak pada saat proses administrasi di Rumah Sakit, dimana warga  miskin  tidak  begitu  mengetahui  mekanisme  jamkesmas  (menjadi  pasien reguler),  kemudian  dengan  tiba-tiba  minta  dipindah  menggunakan  jamkesmas, sementara data yang sudah masuk ke Rumah Sakit adalah data pasien reguler.
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
Bantuan stimulan perumahan swadaya (Rehabilitasi RTLH) pada dasarnya sangat diharapkan oleh masyarakat sangat miskin dengan kondisi rumahnya yang tidak  layak  huni.  Program  ini  dipandang  sangat  tepat  untuk  mengentaskan kemiskinan karena langsung mengenai 4 (empat) dari 14 (empat belas) indikator kemiskinan  yang  diterbitkan  BPS.  Kendala  dari  program  ini  adalah  ketersediaan dana  yang  dimiliki  pemerintah  sangat  terbatas,  sehingga  pemberian  bantuannya pun terbatas.

## Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota)  telah  menetapkan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  kelompok  program  atau klaster, yaitu:
 Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, ber-tujuan untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok  masyarakat  miskin  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha ekonomi  mikro  dan  kecil,  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan  penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2014 mengeluarkan program baru  yang  disebut  dengan  program  “Pasuruan  Maslahat”.  Program  ini dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  potensi  yang  ada  di  desa  tertinggal,  yang difokuskan  pada  program  Desa  Maslahat  untuk  24  desa  di  24  kecamatan.  Desa- desa  yang  mendapat  program  ini  akan  didorong  supaya  mampu  memaksimalkan potensi  yang  dimilikinya.  Tidak  semua  desa  di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan mendapatkan  kriteria  ini.  Sebab,  kriteria  desa-desa  yang  mendapat  program tersebut  antara  lain  yaitu  memiliki  tingkat  pendidikan  dan  pendapatan  yang tergolong rendah, serta memiliki potensi yang bisa untuk dioptimalkan. Salah satu kriteria  desa  yang  mendapatkan  program  ini  antara  lain,  yaitu  apabila  terdapat sebuah desa yang memiliki banyak lahan kosong. Maka yang akan difokuskan di desa  itu  adalah  ke  arah  peternakan.  Dan  apabila  di  desa  itu  memiliki  potensi industri kreatif. Dana yang digunakan untuk program ini  berasal dari dana lintas SKPD.  Misalnya  seperti,  dari  Dinas  Perikanan,  yang  akan  mendorong  desa-desa yang  memiliki  potensi  perikanan.  Untuk  menjalankan  program  ini,  maka  akan dilbatkan perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan juga kepemudaan.
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
Tabel 1 Lokasi Desa Maslahat No Kecamatan Desa 1 Purwodadi Jatisari 2 Tutur Kalipucung 3 Puspo Jimbaran 4 Tosari Podokoyo 5 Lumbang Wonorejo 6 Pasrepan Siban 7 Kejayan Lorokan 8 Wonorejo Karangsono 9 Purwosari Sukodermo 10 Prigen Jatiarjo 11 Sukorejo Sukorame 12 Pandaan Banjarkejen 13 Gempol Jeruk Purut 14 Beji Kenep 15 Bangil Tambakan 16 Rembang Kalisat 17 Kraton Curahdukuh 18 Pohjentrek Legowok 19 Gd. Wetan Wonosari 20 Rejoso Jarangan 21 Winongan Jeladri 22 Grati Plososari 23 Lekok Jatirejo 24 Nguling Sudimulyo
Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakuklan  di  Kabupaten Pasuruan  adalah  melaksanakan  program  Desa  Maslahat  dengan  alokasi  dana APBD selalu meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun ada penurunan pada tahun 2017. Adapun perincian anggaran sebagai berikut:
Tabel 2

## Perincian Anggaran Tiap SKPD untuk Pelaksanaan Desa Maslahat
No SKPD Anggaran 2014 2015 2016 2017 TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Dinas KB dan PP 208.374.000 269.880.000 269.880.000 389.802.000 1.137.936.000 2 DISPENDUKCAPIL 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 81.600.000 3 Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan - - 450.000.000 - 450.000.000 4 Dinas Koperasi dan Unit Usaha Mikro 38.626.000 - 249.387.000 221.051.000 509.064.000 5 Dinas Pendidikan - 1.821.770.000 2.615.970.000 2.125.970.000 6.563.710.000 6 Dinas PMD - 1.244.850.000 609.605.000 357.035.000 2.211.490.000 7 Dinas Tenaga Kerja - 45.725.000 122.625.000 206.475.000 374.825.000 8 Dinas Pertanian - 6.771.221.000 462.535.000 682.034.000 7.915.790.000 9 Dinas PU, SDA dan Tata Ruang - - 4.417.123.000 1.482.873.000 5.899.996.000 10 BAKESBANGPOL - 51.220.000 383.100.000 115.854.000 550.174.000 11 Satuan  Polisi  Pamong Praja - 222.866.000 202.717.000 217.340.000 642.923.000 12 Bagian Kesejahteraan Sosial - - - 425.000.000 425.000.000 JUMLAH DIPINDAHKAN 267.400.000 10.447.932.000 9.803.342.000 6.243.834.000 26.762.508.000 13 Dinas  Perpustakaan  dan Arsip - 18.000.000 - 15.400.000 33.400.000 14 Dinas Kesehatan - 244.365.000 10.380.000 31.950.000 286.695.000 15 Dinas Perikanan 1.687.691.000 1.885.880.000 877.852.000 905.205.000 5.356.628.000 16 Dinas PERKIM 925.877.000 3.025.877.000 5.135.880.000 5.135.880.000 14.223.514.000 17 Dinas  Komunikasi  dan - 360.275.000 469.525.000 224.000.000 1.053.800.000
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
No SKPD Anggaran 2014 2015 2016 2017 TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Informatika 18 Dinas  Peternakan  dan Ket. Pangan - - - 354.242.000 354.242.000 19 DISPERINDAG 174.770.000 19.483.000 164.517.000 192.903.000 551.673.000 20 Dinas Sosial - - - 364.085.000 364.085.000 21 Dinas PU. Bina Marga - - - - - JUMLAH 3.055.958.000 16.001.812.000 16.461.507.000 13.467.499.000 48.986.545.000 Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan

## Program dan Kegiatan Desa Maslahat
Program-progran  dan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  setiap  dinas dan  badan  serta  bagian-bagian  pada  pemerintahan  kabupaten  Pasuruan  disetiap desa  maslahat  cukup  bervariatif.  Program-program  dan  kegiatan  yang dilaksanakan  dapat  mendorong  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  miskin sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik dan sejahtera.
Adapun  rincian  program-program  dan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Bagian dapat dilihat secara rinci seperti tertera pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Program dan Kegiatan SKPD terkait Pelaksanaan Desa Maslahat SKPD PROGRAM KEGIATAN (1) (2) (3) Dinas KB dan PP Pembinaan, Pelatihan dan Pelayanan  Pelayanan KIE  Pelayanan KB Momentum
 KIE Keluarga dan BKB Posyandu  Pelatihan peningkatan usaha ekonomi Keluarga  Sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan
Undang-Undang Perlindungan anak
 Pelayanan Baksos Mobil  Pembinaan  dan  pelatihan  kerja  bagi  perempuan  dalam meningkatkan usaha  ekonomi keluarga Dispendukcapil Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) Pelayanan KK, KTP dan Akta Kelahiran
Dinas Pariwisata dan Kebudayan Pengembangan event wisata Dinas  Koperasi  dan Usaha Mikro  Pelatihan pembuatan roti  Pelatihan kewirausahaan  Pelatihan pembuatan makanan dan minuman
 Pelatihan Handycraft  Pelatihan olahan hasil susu  Peningkatan Kopwan  Bimtek perkoperasian Dinas Pendidikan  Wajib  Belajar   Pendidikan  Dasar 9 Tahun  Pendidikan Non Formal  Bantuan sarana dan prasarana
 Peningkatan Kualitas Guru
 Biaya Operasional Penyelenggara (BOP)
 Program  Bantuan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Diniyah dan Guru Swasta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Kualitas  Pembangunman pasar desa  Bimtek peningkatan kapasitas guna pelestarian asset  Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja   bagi tenaga kerja dan masyarakat  Rehab Balai Desa  Bantuan Usaha Dinas Tenaga Kerja

Peningkata Kesempatan Kerja  Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga  Kerja  Produktifitas akan pelatihan kewirausahaan (processing makanan dan minuman)
 Pelatihan Menjahit  Pelatihan Sepeda motor Dinas Pertanian  Peningkatan Kesejahteraan Petani  Peningkatan Penerapan Tehnologi
 Peningkatan Produksi Pertanian
 Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air  (HIPPA)
 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (SLPHT Komoditi Kopi)
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun

## Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
SKPD PROGRAM KEGIATAN (1) (2) (3)  Pengembangan jaringan Irigasi  Peningkatan Ketahanan Pangan  Peningkatan kualitas  bahan baku tembakau  Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna
 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
 Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Tek. Pertanian
 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian  Konservasi lahan untuk tanaman sayuran
 Sekolah Lapang Iklim  Optimalisasi alat mesin pertanian Pembangunan/ Rehabilitasi irigasi tanah  dangkal  Pengembangan tanaman sayuran organik Dinas PU, SDA dan Tata Ruang Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi  Rehabilitasi Bang/ Sal Jl. Sumber Penjalinan Ds. Jatisari  Sal irigasi Dsn. Dongol Ds. Siban
 Geolistrik Ds. Lorokan kejayan  Sumur Bor Ds. Lorokan Kejayan  Perb. Dam dan Plengseng Jl. Towobiting Ds. Sukodermo  Re hab Bang/ Sal Jl. Gebang Ds. Banjarsari, Banjarkejen  Pembangunan Jl. Selang Dsn. Pojok Ds. Jeruk Purut
 Rehab Bend/ Sal Jl.Tanggul Ds. Kenep
 Rehab Bendung Plososari Dsn Krajan Ds Plososari Grati Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
(BAKESBANGPOL)
Keaamanan dan Ketertiban  Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan Miras
 Penyuluhan politik kepada masyarakat
 Pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini  terhadap konflik masyarakat
 Koordinasi forum-forum diskusi politik bagi ormas, LSM dan Parpol  Fasilitasi pemberdayaan ormas dan LSM  Pemantapan wawasan kebangsaan SATPOL PP Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaandan penyuluhan trantibum terhadap masyarakat dan badan  usaha Bagian KESSOS Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama Rehab masjid dan musholah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Pengembangan Perpustakaan  Peningkatan kualitas  pelayanan informasi  Pengembangan minat dan budaya baca  Layanan Puskeling ke SDN
 Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di ling. Ins.  Pemerintah
 Pembinaan arsip  Pengembangan minat dan budaya baca Dinas kesehatan  Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana Puskesmas  Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak  Perbaikan gizi masyarakat  Pencegahan dan  penanggulangan penyakit menular  Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat  Peningkatan kapasitas  sumber daya aparatur  Pengembangan lingkungan sehat  Penambahan kamar Polindes
 Perabot Polindes
 Renovasi Polindes
 Ambulance Desa
 Kelas ibu hamil
 Program perbaikan gizi balita
 Perbaikan gizi masyarakat
 P4K
 Pencegahan dan penanggulangan HIV/ Aids
 Penyakit kulit
 Imunisasi
 Desa Siaga dan kader asuh
 Penambahan Bidan desa  Kesehatan lingkungan dan TTU  Penanggulangan penyebaran ISPA karena debu kendaraan pengangkut pasir dan batu
 Desa siaga  Penyuluhan gizi bagi balita Dinas Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana  Sarana air bersih  Pengadaan benih ikan dan udang
 Budidaya perikanan pedesaan
 Pembuatan dan pemasangan rumpon dasar
 Bimtek Diversifikasi olahan
 Pembinaan POKDAKAN
 Bimtek kenelayanan
 Sekolah lapang budidaya air payau
 Sekolah lapang Busmetik
 Bimtek aquascape dan ikan hias
 Penanaman mangrove
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
SKPD PROGRAM KEGIATAN (1) (2) (3) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)  Pembinaan,   pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 Sosialisasi ketentuan   bidang Cukai
 Penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi masyarakat  Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 Sosialisasi cukai Dialog public (sosialisasi Desa Maslahat)
 Dialog sosialisasi Narkoba Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Rehab Sarana dan Prasaranan  Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PJL  Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar  terutama bagi masyarakat Miskin  Penyediaan sarana dan prasarana air limbah  Pembangunan drainase Dinas peternakan dan Ketahanan Pangan Ketahanan pangan  Pelatihan olahan bahan pangan local  Pemanfaatan pekarangan untuk  pengembangan pangan  Penyuluhan sumber pangan alternative  Sosialisasi keamanan pangan  Hibah (sapi potong, domba, biogas)  Bimtek ternak (besar, kecil, ungags)  Instalasi biogas  Pelatihan olahan susu  Bimtek olahan susu  10)  Pelayanan terpadu
Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan

## Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan
Kemiskinan  merupakan  masalah  pembangunan  di  berbagai  bidang  yang mencakup  banyak  segi,  dan  ditandai  dengan  pengangguran  dan  keterbelakangan yang nantinya menjadikan ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (social). Dan faktanya hingga kini masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengurangi  kemiskinan  di Kabupaten  Pasuruan  dan  telah  memberikan  hasil  yang  cukup  signifikan.  Pada tahun  2014  Kabupaten  Pasuruan  memiliki  penduduk  sebanyak  1.569.507  jiwa. Berdasarkan  analisis  kemiskinan  BPS  pada  tahun  2012  Kabupaten  Pasuruan presentase penduduk miskin  sebesar 11,54%, pada tahun 2013 menurun menjadi 11,22%.  Meskipun  menunjukan  trend  menurun,  persoalan  kemiskinan  bukan sekedar  berapa  jumlah  penduduk  miskin,  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Kondisi  sarana  dan  prasarana  baik  infrastruktur  perhubungan  dan transportasi, perumahan, Pendidikan, kesehatan dll masaih ada kondisi yang jauh dari layak, begitu pula kondisi derajat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang  mengancam  ketahanan  pangan  serta  belum  optimalnya  sector  pertanian untuk mendukung kemandirian pangan suatu desa. Selain itu salah satu penyebab kurang  berhasilnya  program  penanganan  kemiskinan  adalah  formulasi  kebijakan yang  bersifat  top  down,  sehingga  formula  yang  diberikan  cenderung  seragam padahal masalah yang dihadapi sangat spesifik tergantung daerah masing-masing. Dengan  melihat  kondisi  tersebut  dan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan, maka dibentuk  Program  Desa  Maslahat  (Maju  Aman  Sehat  Lahir  Batin,  Adil  dan Bermartabat),  dibiayai  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Tahun 2017,  yang  dilaksanakan  sebagai  upaya  mengurangi  beban  masyarakat  dan
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
meningkatkan  derajad  kesejahteraan  rakyat  di  Kabupaten  Pasuruan.  Untuk wilayah Desa Maslahat sudah di cantumkan diatas.
Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam upaya untuk mensukseskan program peningkatan kesempatan, kemampuan, dalam bidang  pelayanan  perekonomian  masyarakat  yang  ber- Maslahat .  Dalam  proses pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  serta  mendorong pertumbuhan  perekonomian  Kabupaten  Pasuruan  sebagaimana  tertuang  didalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan  Pusat  Strategi  dan  Pelayanan  Ekonomi  Maslahat  yang selanjutnya akan disebut Satrya Emas untuk mendorong:
1. Tumbuhnya wirausaha baru,
2. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
3. Penciptaan lapangan kerja baru,
4. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
6. Pertumbuhan ekonomi daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Pelayanan Satrya Emas selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan yang mencakup beberapa wilayah kecamatan dengan pusat administrasi di salah satu kecamatan. Anggaran Satrya Emas bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan  dan  sumber  lain  yang  sah  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan:
 Kabupaten  Pasuruan  telah  memiliki  regulasi  yang  secara  spesifik mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut;
 Program/kegiatan  yang  terkait  (langsung  maupun  tidak  langsung)  dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi:
 Ruang  fiskal  pendapatan  daerah  masih  di  bawah  50  persen,  dengan  rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kabupaten Pasuruan  sangat  tergantung  dengan  pihak  eksternal  dalam  membiayai  program- programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.

## Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pasuruan  telah terbentuk;
 Demi  efektifitas  penanggulangan  kemiskinan  Kabupaten  Psuruan  maka  di bentuklah  Program  Desa  Maslahat  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  9 Tahun 2016;
 Telah dibentuk tim Pelaksanan Percepatan Pembangunan Desa Maslahat (P3DM) bedasarkan Keputusan Bupati Nomor. 050/ 118/ HK/ 424.014/ 2017;
 Telah  dibentuk  Pusat  Strategi  dan  Layanan  Ekonomi  Maslahat  (Satrya  Emas) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016;
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesi mpulan .
1. Persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  lima  tahun  terakhir menunjukkan  penurunan  dengan  rata-rata  penurunan  sebesar  0,24  persen  per- tahun;
2. Pada  tahun  2016,  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Pasuruan  mengalami penurunan  dari  tahun  2015  sebesar  10,72%  menjadi  10,57%  di  tahun  2016 (±168,060 ribu jiwa);
3. Pada tahun 2016, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi eko-nomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
4. Perkembangan  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT)  dalam  5  tahun  terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, tetapi masih di atas target RPJMD;
5. Indikator-indikator  yang  perlu  perhatian  (menjadi  focus)  untuk  mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini.

## Rekomendasi
1. Mempertahankan  upaya-upaya  (kebijakan      dan    program)        penanggulangan kemiskinan yang  telah   menunjukkan hasil capaian yang baik pada tahun ini
2. Lebih memperkuat pelaksanaan Program  penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan  yang  berupa  peraturan,  baik  berupa  Peraturan  Daerah  maupun Peraturan  Kepala  Daerah,  dan  aturan  pelaksanaannya  yang    secara  jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  2013,  Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas2013, Jakarta.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Badan  Pusat  Statistik,  2011,
Definisi Operasional Indikator MDG’s, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di
Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pasuruan,  2015,  Kabupaten  Pasuruan  Dalam Angka Tahun 2015, Pasuruan.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pasuruan,  2015,  Statistik  Daerah  Kabupaten Pasuruan Tahun 2015, Pasuruan.