## SIAPA YANG BENAR? “ TAFSIR MISIONAL ATAS IMAMAT 19:15 UNTUK MENCARI TITIK TEMU MASALAH BURUH MIGRAN
INDONESIA YANG DICAP ILEGAL DI MALAYSIA”
Alvian Apriano Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat alviapriano@gmail.com
Abstract: The pattern of illegal migration that is chosen by  some  immigrants  in  Malaysia  brings  new  issues  in Indonesia.  Such  immigrants  are  considered  illegal immigrants or  PATI  (foreigners without  permission)  by the  Malaysian  authority,  so  their  existential  rights as a human  are  being  defended.  Christian  faith  recognizes the logic of love in mission, and the measure of the logic of love is the centrifugal act of love. In this case, the PATI who  becomes  depressed  is  the  center  of  the  act  of  love. However,  the  Christian  faith  also  recognizes  the  text  of Leviticus  19:15,  which  emphasizes  justice  by  acting accordingly.  If  it  is  connected  with  the  text,  the  proper action is that the PATI ’ s existential rights do not need to be  defended  because  they  are “ irregular  immigrants. ” Therefore,  by  rereading  the  text  of  Leviticus  19:15  and tracing  it  with  the  perspective  of  the  logic  of  love  in mission  and  Christian  ethics,  we  can  see  this  issue  as indispensable.
Abstrak: Pola migrasi ilegal yang dipilih oleh beberapa imigran  di  Malaysia  menjadi  persoalan  rumit  yang berkembang  di  Indonesia.  Bahkan,  para  imigran  yang demikian  dianggap  pendatang  haram  atau  PATI (Pendatang  Asing  Tanpa  Izin)  oleh  pihak  Malaysia, sehingga  dalam  dasar  itu,  hak  eksistensial  mereka mulai  dibela.  Iman  Kristen  mengenal  logika  kasih dalam  bermisi  dan  tolok  ukur  logika  kasih  tersebut ialah  tindakan  kasih  yang  sentrifugal,  sehingga  dalam hal ini para PATI yang menjadi tertekan itu merupakan pusat  tindakan  kasih.  Akan  tetapi,  iman  Kristen  juga mengenal  teks  Imamat  19:15  yang  menekankan keadilan  dengan  tindakan  yang  sewajarnya.  Jika dihubungkan  dengan  teks  tersebut,  maka  tindakan yang sewajarnya ialah hak eksistensial para PATI tidak perlu dibela,  karena  mereka  imigran  yang  tidak  wajar (tanpa  izin).  Oleh  karena  itu,  membaca  ulang  teks Imamat  19:15  dan  menelusurinya  dengan  perspektif logika  kasih  dalam  bermisi  dan  etika  Kristiani memandang persoalan itu sangat diperlukan.
E-ISSN: 2723-2794; P-ISSN: 2723-2786 Volume 2 No.1 Juli 2021

## Sola Gratia
Article History
Submitted May 2 nd , 2021
Revised June 30 st , 2021 Accepted
July 7 th , 2021

## Keyword
Indonesian migrant workers, PATI in Malaysia, messy PJTKI, Christian theology of mission, Leviticus 19:15, the logic of love, the ethics of the situation.
Buruh migran
Indonesia, PATI di
Malaysia, carut-marut
PJTKI, misiologi Kristen, Imamat 19:15, logika kasih, etika situasi.

## Jurnal Teologi Biblika dan Praktika

## PENDAHULUAN
Pola  migrasi  ilegal  yang  dipilih  oleh  beberapa  imigran  Indonesia  yang migrasi  ke  Malaysia  menjadi  persoalan  rumit  yang  muncul  dan  berkembang  di Indonesia.  Para  imigran  yang  memilih  pola  migrasi  ilegal  diberi  label  pendatang haram  atau  PATI  (Pendatang  Asing  Tanpa  Izin)  oleh  pihak  Malaysia,  sehingga posisi dalam keberadaan mereka di sana menjadi tertekan, bahkan deportasi dan tindakan  kekerasan  pun  mereka  alami  mereka  setelah  pihak  yang  berwajib melakukan  razia  kelengkapan  para  migran  secara  administratif. 1 Keadaan  ini memunculkan  rumusan  pemahaman  bahwa  keberadaan  mereka  yang  demikian pun  harus  disikapi  secara  adil  dan  benar,  sehingga  deportasi  dan  tindakan kekerasan tidak diwujudkan sebagai suatu kebijakan murni terhadap mereka.
Andrew  Kirk  hadir  dan  mewarnai  rumusan  pemahaman  yang  muncul dengan  sebuah  teori  misi  yang  relevan  dalam  menyikapi  persoalan  tersebut. 2 Logika kasih yang ia rumuskan dalam pengertian mendasar tentang bermisi dapat menjadi landasan utama untuk membentuk pemahaman bahwa tindakan kasih itu harus  “sentrifugal”  dan  rumusan  inilah  yang  dapat  digunakan  sebagai  jembatan untuk  menjadikan  para  PATI  sebagai  pusat  tindakan  kasih  yang  sentrifugal tersebut. Akan tetapi, teks Imamat 19:15 3 seringkali dibaca dan ditafsirkan secara sepintas oleh umat Kristen sebagai teks perwujudan keadilan kepada “orang kecil” dengan perlakuan yang sewajarnya.
Dalam  kaitannya  dengan  itu,  secara  otomatis  hak  eksistensial  para  PATI lepas dari rangkulan teks, dan keadaan yang kemudiannya muncul dari teks yang diimani  orang  Kristen  tersebut  membuat  mereka  semakin  tertekan,  karena  bagi pihak  Malaysia  mereka  bersalah,  karena  mereka  adalah  Pendatang  Asing  Tanpa Izin. Padahal, mereka tidak akan memilih pola migrasi ilegal apabila tidak ada jasa penyalur keinginan mereka itu. Di sinilah letak permasalahan yang mereka hadapi. Oleh  karena  itu,  teologi  misi  perlu  bersinergi  dengan  keberadaan  para  PATI
1 Wahyu Susilo dan Mulyadi, Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia (Jakarta: Migrant Care, 2013).
2 C Ross and J Corrie, Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk (Ashgate Publishing Limited, 2013), https://books.google.co.id/books?id=PvuhAgAAQBAJ.
3 Imamat 19: 15: “Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.”
meskipun  tetap  melakukan  pertimbangan  teologis  atas  setiap  kebijakan  hukum yang  diberlakukan.  Penelitian  ini  hendak  mengupayakan  sinergi  tersebut  melalui pembacaan  dan  penafsiran  ulang  atas  teks  Imamat  19:15  dengan  mengacu  pada perspektif    logika  kasih  dan  etika  situasi.  Dengan  demikian,  stigma  yang  dialami para  buruh  migran  Indonesia  di  Malaysia  sebagai  para  pekerja  tanpa  izin  dapat teratasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  kasus,  tafsir  misional  dan  refleksi  teologis.  Analisis  kasus dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena  pola migrasi ilegal dan bagaimana pola itu dipersepsi untuk menyudutkan pihak tertentu. Tafsir misional adalah pendekatan refleksi dalam misiologi terhadap sebuah kasus yang dianalisis dan bagaimana teks Alkitab menjembataninya. Dalam hal ini, kasus tersebut akan ditinjau dan disikapi secara reflektif dengan mengacu pada teks Imamat 19:15 dan teori-teori misi yang berkaitan dengan tema di dalam teks untuk memperlihatkan model  pembacaan  teks  yang  lebih  akomodatif  terhadap  sebuah  permasalahan. Sementara  itu,  refleksi  teologis  merupakan  titik  temu  dari  proses  analisis  kasus dan refleksi misiologi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal mendasar yang perlu dimengerti dari ketiga pendekatan ini adalah adanya interaksi tekstual dari kasus, pembacaan  umum  atas  teks  dan  terciptanya  cara  baru  membaca  teks  untuk meluruskan sebuah kasus yang terjadi.
Dalam rangka mencapai hasil dari metode tersebut, penelitian ini didukung oleh  buku-buku  utama  baik  dalam  konteks  masalah  buruh  migran  di  Malaysia, tafsiran  kitab  Imamat,  teologi  misi  dan  etika  Kristen,  serta  penelitian  terdahulu yang  mengangkat  persoalan  ini.  Literatur  yang  ada  akan  dianalisis  sehingga menghasilkan pembahasan yang menjawab judul dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Carut-Marut Masalah PATI di Negeri Tetangga
Pengaturan  arus  migrasi  dari  Indonesia  ke  Malaysia  mulai  diperhatikan
oleh  kedua  pihak  tersebut  sejak  tahun  1984.  Fokus  utamanya  ialah  para  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak migrasi ke Malaysia untuk bekerja. Hal tersebut semakin  sistematis  ketika  terbentuknya Medan  Agreement yang  merupakan Memorandum of Understanding (MoU) – antara Indonesia dan Malaysia – mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.  Di  dalam MoU  tersebut  disepakati  kebijakan  tentang  “Pemberian Wewenang  Mener bitkan  Surat  Rekomendasi”  kepada  perusahaan  penyalur  TKI yang akan migrasi ke Malaysia (terutama negara bagian Sabah, Malaysia Timur). 4
Landasan  yang  lebih  kokoh  kembali  dirumuskan  guna  menempatkan  TKI yang akan migrasi ke Malaysia dengan rumusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 408/Men/1984 tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia. Akan  tetapi,  keputusan  ini  mengawali  praktik  pengambilan  keuntungan  secara sistematis  oleh  negara  melalui  pungutan  pembiayaan  pengurusan  dokumen,  visa kerja dan pajak. 5 Selain itu, landasan tersebut juga menumbuhkan aktivitas bisnis yang baru, yakni bisnis menyalurkan tenaga  kerja di pelbagai sektor kebutuhan. 6 Pola baru ini memilah pola migrasi ke Malaysia dalam dua kategori yaitu migrasi legal dan migrasi ilegal.
Pola migrasi yang dianggap legal dan resmi di mata kedua negara tersebut adalah migrasi yang melalui jasa penyalur tenaga kerja dari departemen imigrasi Malaysia,  sementara  migrasi  ilegal  adalah  migrasi  yang  melalui  jasa  penyalur tenaga  kerja  di  Malaysia  yang  di  luar  departemen  tersebut. 7 Pola  ini  mengawali babak  baru  birokratisasi  penempatan  buruh  migran  ke  Malaysia  yang memungkinkan  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  dari  penyelenggara  setiap mata  rantai  birokrasi  yang  terkait  dengan  proses  penempatan  buruh  migran  ke Malaysia. 8
Birokratisasi  dan  praktik  pengambilan  keuntungan  dalam  penempatan buruh migran ke Malaysia ini mendorong makin tingginya laju penempatan buruh
4 Susilo and Mulyadi, Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia .
5 Ibid.
6 Amarjit Kaur, “Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia,” Policy and Society 29, no. 4 (2010): 385.
7 Mohd Na’eim Ajis et al., “Managing Foreign Workers in Southeast Asian Countries.,” Journal of Asia Pacific Studies 1, no. 3 (2010): 492.
8 Susilo and Mulyadi, Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia .
migran  dari  Indonesia  ke  Malaysia  secara  tidak  resmi  atau  ilegal.  Tercatat  sejak tahun  2013,  salah  satu  problem  besar  buruh  migran  Indonesia  di  Malaysia  yang tak pernah terselesaikan secara tuntas adalah persoalan buruh migran yang tidak lengkap secara administratif. 9
Birokratisasi  dan  praktik  pengambilan  keuntungan  tersebut  telah berdampak  tidak  baik  bagi  para  migran  yang  memperjuangkan  kelangsungan hidupnya dengan bekerja di negara seberang, karena status mereka tetap ilegal. 10 Parahnya,  perlakuan  kekerasan  dan  deportasi  pun  mereka  alami  setelah pemeriksaan  kelengkapan  secara  administratif  dilangsungkan  dan  mereka kedapatan tidak lengkap secara administratif. 11
Setiap  kali  membicarakan  carut-marut  kebijakan  penempatan  buruh migran Indonesia, salah satu kambing hitam yang selalu dituding adalah masalah TKI ilegal. Bahkan ketika ada kasus yang menimpa buruh migran Indonesia yang kebetulan  berstatus  TKI  ilegal  sangat  kuat  muncul  kesan  menyalahkan  dan birokrasi  segera  cepat-cepat  cuci  tangan  dan  berkilah  tak  bisa  menangani  dan melayani, karena yang bermasalah adalah yang ilegal. 12
Menurut  data  riset  dari  Migrant  Care,  hampir  sebagian  besar  program penyuluhan atau sosialisasi tentang penempatan buruh migran Indonesia ke  luar negeri  adalah  tentang  bagaimana  bekerja  ke  luar  negeri  melalui  prosedur  resmi yang  tidak  lain  melalui  PJTKI.  Akan  tetapi,  dalam  realitasnya,  tidak  ada  jaminan juga  bekerja  melalui  proses  yang  “resmi”  para  buruh  migran  Indonesia  tidak memperoleh tekanan dari para advokat hukum di Malaysia. 13
Salah satu persoalan yang dijadikan sampel oleh Migrant Care adalah Nusa Tenggara  Timur,  secara  khusus  Flores. 14 Penyebab  utamanya  ialah  adanya keinginan  kuat  pemerintah  setempat  untuk  meresmikan  penempatan  buruh migran melalui jalur PJTKI di sana. Secara historis, masyarakat di Flores memiliki
9 Ibid.
10 A Kaur and I Metcalfe, Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia (Palgrave Macmillan UK, 2006), https://books.google.co.id/books?id=4pCFDAAAQBAJ.
11 V Murin, Mencari Indonesia: Balada Kaum Terusir (Lembaga Kajian Kebangsaan, 2005), https://books.google.co.id/books?id=MefZAAAAMAAJ.
12 Susilo and Mulyadi, Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia .
13 Ibid.
14 CARE Migrant, Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia (Migrant Care, 2009).
tradisi  migrasi,  yakni  bekerja  di  tanah  seberang,  terutama  ke  Sabah,  Malaysia Timur, bahkan hingga kini fakta historis tersebut terus ditemukan.
Permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat  Flores  yang  hendak  migrasi tersebut mulai muncul saat model migrasi tersebut dikriminalisasi dengan stigma “TKI  illegal”  dan  masyarakat  NTT  yang  berkeinginan  bekerja  ke  luar  negeri diwajibkan  melalui  saluran  resmi  Pengerah  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PTKIS).  Pemerintah  berperan  besar  terhadap  legalitas  PPTKIS  yang  dampak konkretnya  ialah  kekerasan  dan  hukuman  bagi  para  migran.  Akan  tetapi, kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  migrasi  melalui  jalur  resmi  PPTKIS bukan  jaminan  dari  bebas  risiko,  bahkan  menurut  laporan  penanganan  kasus berbagai organisasi buruh migran menunjukkan bahwa kasus-kasus buruh migran yang diberangkatkan melalui PPTKIS jumlahnya sangat besar. 15
Menurut catatan Migrant Care, kasus kekerasan dan hukuman yang dialami oleh  buruh  migran  asal  Flores  di  luar  negeri  makin  meningkat.  Penanda  yang paling  jelas  ialah  makin  banyaknya  jumlah  buruh  migran  Flores  yang  berada  di penampungan  perwakilan  Republik  Indonesia  di  Malaysia.  Sebagian  besar  di antara  buruh  migran  yang  berasal  dari  Flores  diberangkatkan  oleh  PPTKIS  yang bagi  pemerintah  merupakan  satu-satunya  saluran  resmi  penempatan  buruh migran Indonesia. 16
Keterlibatan pemerintah yang sedemikian sistematisnya memberikan celah bagi para pejuang migran untuk mengkritisi kebijakan penempatan buruh migran yang  berbasis  dikotomi  “legal - ilegal”  yang  sudah  sangat  jelas  merupakan  su atu kebijakan  yang  tidak  menghargai  inisiatif-inisiatif  awal  mobilitas  pekerja Indonesia dalam mencari kesempatan kerja di negara seberang dan hal ini menjadi praktik-praktik yang justru melemahkan institusi. 17
Kebijakan  tersebut  malah  membuat  hak  eksistensial  mereka  sebagai pekerja  terganggu  bahkan  dipermasalahkan  oleh  para  advokat  Malaysia  dalam bidang imigrasi. Namun, ada saja pihak pemerintah yang mempertahankan bahwa
15 Susilo and Mulyadi, Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia .
16 Ibid.
17 R Meza, Toward a New, Praxis-Oriented Missiology: Rediscovering Paulo Freire’s Concept of Conscientizacao and Enhancing Christian Mission as Prophetic Dialogue , American Society of Missiology Monograph Series (Pickwick Publications, 2020), https://books.google.co.id/books?id=sgLtDwAAQBAJ.
kebijakan  tersebut  sangat  adil  dan  dengan  pertimbangan  hukum  yang mendasar. Imbasnya  ialah  mereka  yang  diberikan  label  PATI,  dideportasi,  menerima kekerasan  dan  kasus  ini  belum  pernah  mendapatkan  penanganan  secara  serius dari pemerintah Indonesia. 18
Label  PATI  yang  diberikan  oleh  pihak  Malaysia  juga  cukup  menegaskan bahwa para imigran yang memilih pola migrasi ilegal tersebut memang jelas tanpa izin.  Fenomena  tersebut  membuat  para  PATI  menjadi  tidak  pantas  dibela  oleh pihak Malaysia, karena mereka memang tanpa izin. Demikian halnya dengan pihak Indonesia  sebagai  pengerah  jasa  tenaga  kerja,  hanya  menarik  keuntungan  dari mereka  tanpa  membuat  kesepakatan  yang  jelas  dengan  pihak  Malaysia  bahwa mereka para buruh migran yang berizin melalui jasa pengerah tenaga kerja. Lalu bagaimana iman Kristen memandang persoalan yang terjadi ini?

## Menyudutkan PATI dengan Tafsir Umum Imamat 19:15
Kitab  Imamat  berisikan  nasihat  dan  hukum  yang  dirumuskan  oleh  para Imam  dan  diteruskan  kepada  bangsa  Israel.  Acuan  yang  paling  utama  ialah kesepuluh  perintah  yang  diterima  Musa  dari  Allah.  Nasihat  dan  hukum  yang dirumuskan  tersebut  kemudian  diberikan  penjelasan-penjelasan  oleh  para  Imam dan  dari  situ  difungsikan  oleh  bangsa  Israel  untuk  mencapai  hidup  kudus  dalam kehidupan  mereka  sehari-hari.  Seluruh  nasihat  dan  hukum  yang  terdapat  dalam kitab Imamat menyingkapkan karakter Allah yang Kudus dan karakter Allah itulah yang  dijadikan  pedoman  hidup  oleh  bangsa  Israel  dalam  setiap  aspek  kehidupan beriman mereka. 19
Di dalam Imamat 19, Allah memperkenalkan diri-N ya sebagai “Yang Kudus” yang  menuntun,  membimbing,  dan  mengarahkan  bangsa  Israel  ke  dalam terbentuknya  sebuah  karakter  yang  kudus  dan  yang  berkenan  kepada-Nya.  Di dalam  pasal  tersebut  juga,  tersirat  prinsip-prinsip  etis  yang  perlu  dijadikan pedoman oleh bangsa Israel dalam menjalin relasi dengan sesama, selama mereka
18 Migrant, Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia .
19 John E Hartley, Word Biblical Commentary: Leviticus (Word Books, 1992), 308–309.
mencoba mencapai perilaku yang kudus di hadapan Allah tersebut. 20
Pada  ayat  yang  ke-15,  secara  sepintas  tergambar  satu  prinsip  etis  bahwa bangsa  Israel  diminta  untuk  menjadi  penegak  keadilan  yang  tegas  dan  tanpa memandang  status.  Prinsip  etis  di  dalam  ayat  ini  ditunjukkan  dengan  perilaku yang  tidak  membela  hak-hak  orang  kecil  dengan  tidak  sewajarnya.  Allah  yang Kudus  itu  memerintahkan  bangsa  Israel  untuk  berperilaku  demikian,  karena berperilaku kudus itu berarti melakukan s ikap atau perbuatan yang “murni” demi kebaikan atau keadilan (terdapat nilai tidak memihak di dalamnya). 21
Di  dalam  penekanan  nasihat  dan  perintah  Allah  tersebut,  secara  langsung bangsa  Israel  tunduk  di  dalam  rumusan  atau  penjelasan  itu.  Tradisi  perjanjian telah membentuk mereka menjadi komunitas yang  memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nasihat atau perintah dari Allah. 22 Bahkan, keberhargaan hidup beriman bagi mereka adalah menjalankan nasihat atau perintah dari Allah dengan memberlakukan  nasihat  dan  perintah  Allah  yang  salah  satunya  tertulis  dalam Imamat 19: 15.
John  E.  Hartley  dalam Word  Biblical  Commentary  vol.  4:  “Leviticus” menafsirkan  lebih  mendalam  daripada  gambaran  sepintas  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  namun  terlihat  beberapa  kesamaannya.  Menurut  Hartley,  nasihat atau  perintah  yang  terdapat  di  dalam  ayat  yang  ke-15  tidak  untuk  memberikan hadiah  kepada  “orang  kecil”  yang  murni  melakukan  kesalahan  melainkan  untuk menunjukkan  suatu  keadilan  secara  tegas  dan  sangat  baik.  Hal  ini  memang menunjukkan bahwa secara esensial di dalam peradilan tidak ada sikap pilih kasih melainkan yang bersalah tetap salah dan yang tidak bersalah menjadi bebas. 23
Hartley  kembali  menguraikan  bahwa  salah  satu  landasan  utama  bangsa Israel  menjadi  peka  terhadap  nasihat  dan  perintah  dari  Allah,  sehingga  sebisa mungkin  mereka  harus  menghindari  perilaku  yang  tidak  taat  kepada  dua  hal tersebut ialah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Sejak Allah menunjukkan keadilan-Nya  kepada  bangsa  Israel,  mereka  secara  langsung  tersadar  bahwa
20 Calum M Carmichael, “Laws of Leviticus 19,” The Harvard Theological Review 87, no. 3 (1994): 239– 256.
21 Richard Land and Barrett Duke, “Just Immigration Reform: Foundational Principles,” Regent JL & Pub. Pol’y 3 (2011): 67.
22 Ibid.
23 Hartley, Word Biblical Commentary: Leviticus .
mereka  perlu  mewujudkan  keadilan  di  dalam  setiap  sistem  peradilan  mereka, karena ketenteraman suatu bangsa terletak di dalam sistem peradilannya. 24
Gambaran  sepintas  dan  tafsiran  Hartley  yang  telah  diuraikan  sebelumnya memperlihatkan  bahwa  di  dalam  keadaan  apapun,  keadilan  harus  tetap diwujudkan  kepada  mereka  yang  bersalah  tanpa  menghiraukan  status  secara pribadi.  Jika  demikian,  saat  teks  ini  dibaca  dalam  perspektif  PATI  yang  tidak memenuhi  ketentuan  administrasi  dari  departemen  imigrasi  di  Malaysia,  maka teks ini jelas belum bersahabat bagi mereka.
Hal  tersebut  dikarenakan,  PATI  tidak  lengkap  secara  administratif  bagi pihak  Malaysia,  sehingga  menurut  ketentuan  hukum  mereka  bersalah  dan keberadaan  mereka  harus  direspons  secara  hukum.  Dengan  demikian,  tidak  ada pembelaan  kepada  mereka  sehingga  iman  Kristen  melalui  kitab  Imamat  19:15 menjadi semakin menekan para PATI. Pertanyaan yang kemudiannya muncul ialah bagaimana membuat teks ini secara konkret dan riil dapat bersahabat dengan para PATI  yang  kesalahannya  terlihat  sangat  relatif,  karena  tersembunyi  secara sistematis sebuah birokratisasi di kalangan penyalur buruh migran ke Malaysia?

## Mengasihi Situasi PATI dengan Tafsir Misional Imamat 19:15
Dari  kedua  perspektif  membaca  dan  menafsirkan  teks  di  bagian sebelumnya, menurut hemat penulis keduanya tidak menyoroti kata “kebenaran” yang  juga  ada  tertulis  di  dalam  teks,  sehingga  celah  tersebut  dapat  menjadikan teks  ini  bersahabat  juga  bagi  mereka  yang  disebut  PATI.  Inilah  yang  akan dilakukan  dengan  tafsir  misional,  yaitu  metode  tafsir  yang  dikembangkan  para teolog  misiologi  untuk  membuat  teks  lebih  ramah  tanpa  melepaskan  kesahihan teks dengan pihak-pihak yang tersudutkan sehingga misi Allah dapat disalurkan. 25 Hal ini berkaitan dengan pemberian label PATI yang menjadi sebuah tanda tanya besar  melihat  adanya  kebijakan  dari  pihak  Indonesia  bahwa  pola  migrasi  yang menurut  pihak  Malaysia  ilegal  tersebut  menjadi  pola  migrasi  yang  legal,  karena diproses PPTKIS.
Mari  kita  tinjau  dari  k ata  “kebenaran”  yang  digunakan  di  dalam  teks
24 Ibid.
25 Ross and Corrie, Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk .
( “ tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran ”). Mengapa? Karena  ini  gagasan  utama  dari  ayat  tersebut.  Di  dalam  teks  tersebut  kata kebenaran  yang  dimaksud  ialah righteousness yang  secara  harfiah  berarti  “bijak, jalan, dan sikap.” Di dalam bahasa Ibrani kata  ini diterjemahkan dari kata tsedeq . Tsedeq berarti  “dijadikan  benar”  yang  juga  berarti  “dinyatakan  benar”  atau “justifikasi/pembenaran.” 26 Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya,  kebenaran  itu relatif,  termasuk  ketika  teks  ini  ditujukan  kepada  umat  Israel  yang  notabe kebenaran  yang  dimaksud  ialah  menurut  Musa.  Jadi,  tidak  ada  kebenaran  yang mutlak, melainkan kebenaran itu bersifat relatif dan dalam banyak hal tergantung situasinya.
Tafsir  atas  kata  itulah  yang  kemudian  sering  gunakan  untuk  meninjau sebutan  pihak Malaysia kepada para migran Indonesia yang ternyata memilih pola migrasi  illegal.  Mereka  disebut  para  PATI  oleh  imigrasi  Malaysia,  sehingga  yang terjadi  ialah  pola  migrasi  ilegal  dilihat  sebagai  perilaku  menyimpang  dalam tatanan  hidup  di Malaysia.  Konstruksi  pemahaman  yang  demikian,  juga  dibentuk oleh  para  pembaca  dan  penafsir  Kitab  Imamat  19:15  yang  telah  diutarakan  di bagian sebelumnya.
Melalui  definisi  dari  kata  kebenaran  dalam  konteks  peradilan  Imamat  ini, maka  PATI-lah  yang  tidak  benar,  karena  memang  tidak  lengkap  secara administratif  bagi  imigrasi  Malaysia.  Mungkin  menurut  pihak  Malaysia  mereka yang  benar  karena  mereka  pun  punya  aturan  hukum.  Namun,  jika  mengacu PPTKIS,  para  buruh  Indonesia  itu  sudah  benar  secara  administratif.  Keberadaan mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Ada hal yang  disayangkan  terjadi  bahwa  pihak  migrasi  Malaysia  cenderung  melabelkan mereka  sebagai  para  imigran  yang  menyimpang,  dan  ada  yang  langsung dideportasi  bahkan  mengalami  kekerasan.  Padahal  alangkah  baiknya,  kebenaran itu  diungkap  mungkin  saja  ada  pihak  Malaysia  juga  yang  ikut  andil  dalam menyalurkan  buruh  Indonesia  yang  mereka  sebut  ilegal  itu,  sehingga  jika  tidak diungkap maka terjadi perbuatan curang dalam peradilan mereka.
Setelah  meninjau  runut  berpikir  teks  dari  alinea  terakhir,  sekarang  kita
26 Matthew S Goldstone, The Dangerous Duty of Rebuke: Leviticus 19: 17 in Early Jewish and Christian Interpretation (Brill, 2018).
tinjau  dari  alinea  awal  ( “ janganlah  kamu  berbuat  curang  dalam  peradilan; janganlah  engkau  membela  orang  kecil  dengan  tidak  sewajarnya  dan  janganlah engkau  terpengaruh  oleh  orang-orang  besar ” ),  sehingga  kita  membaca  teks  dan menafsirkannya secara misional dengan pendekatan induktif. Muara dari tinjauan kita membangun kecenderungan bahwa PPTKIS dapat digolongkan sebagai orang- orang  besar  yang  memiliki  klaim  kebenarannya  sendiri,  dan  seringkali memengaruhi peradilan dalam mengambil keputusan yang adil dalam menetapkan suatu keadilan.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah PPTKIS terjebak dalam mata rantai birokratisasi  yang  melibatkan  pihak  Malaysia  juga?  Sehingga,  mereka  hanya menjalankan  tugasnya  sebagai  penyalur  buruh  migran  ke  Malaysia  tanpa memerhatikan  keberlangsungan  hak  eksistensial  mereka  setelah  memperoleh keuntungan  sebagai  jasa  penyalur  mereka?  Dengan  begitu,  ketika  ada  fenomena deportasi dan kekerasan mereka diam dan tidak memperjuangkan para PATI?
Situasi  tersebut  memunculkan  rumusan  pemahaman  bahwa  keberadaan mereka  yang  demikian  pun  harus  disikapi  secara  adil  dan  benar,  sehingga ketidakadilan  terhadap  mereka  tidak  dilibatkan  dalam  mewujudkan  suatu kebijakan  terhadap  mereka.  Alkitab  sebagai  hadiah  terindah  bagi  kemanusiaan sebaiknya  tidak  digunakan  sebagai  alat  untuk  menekan  eksistensi  para  imigran Indonesia  yang  melalui  pola  migrasi  ilegal  ke  Malaysia  yang  sudah  ditekan  oleh PPTKIS dan pihak Malaysia yang telah terlihat dalam tafsiran dan gambaran umum yang  cenderung  memaksakan  kata  kebenaran  yang  ternyata  maknanya  sangat luas.
Setelah  menafsir  ulang  teks  yang  berpotensi  menyudutkan  buruh  di  luar negeri itu, maka dapat dimengerti bahwa  Alkitab akan semakin kaya, saat dibaca dan  ditafsirkan  dengan  melihat  konteksnya  dan  memanfaatkan  sumber  referensi lain yang mendukung upaya kontekstualisasi teks tersebut, sehingga dalam hal ini teks  yang  tadinya  ditafsirkan  menjadi  tidak  bersahabat  bagi  para  PATI  dapat relevan  dalam  menjawab  kebutuhan  atau  tekanan  yang  sedang  mereka  alami. Tafsir  ulang  dengan  pendekatan  induktif  itu  tidak  cukup,  agar  teks  bersifat misional maka dibutuhkan perspektif teologis yang sentrifugal.
Andrew Kirk menghadirkan pemahaman yang dapat memperluas tafsir kita
atas  teks  tersebut.  Pemahaman  itu  ialah  logika  kasih.  Logika  kasih  merupakan perasaan  dan  pikiran  yang  mengharapkan  hal  yang  termulia  dan  terbaik  bagi orang lain dan bersedia mengorbankan segalanya demi terwujudnya hal tersebut. Yang  menarik  ialah  logika  kasih  tidak  dapat  dipahami  secara  teoretis  melainkan dapat  dipahami  melalui  tindakan  nyata.  Kasih  di  sini  bertahan,  bahkan  ketika ditantang, ditolak dan disalahtafsirkan. 27
Selain  itu,  Joseph  Fletcher  juga  menghadirkan  pemahaman  yang memberikan peluang dalam menyikapi persoalan itu. Fletcher mendefinisikannya sebagai  etika  situasi.  Fletcher  menegaskan  bahwa  etika  situasi  hanya  mengakui satu norma moral, yaitu cinta kasih. Seluruh tindakan yang merupakan ungkapan kasih adalah tindakan yang benar, sedangkan tindakan yang bertentangan dengan kasih adalah salah. 28
Di  dalam  etika  situasi,  semua  prinsip  moral  lain  hanya  dimanfaatkan sebagai  petunjuk  yang  pantas  diperhatikan  dalam  mempertimbangkan  sebuah permasalahan,  tetapi  tidak  selalu  mengikat.  Akan  tetapi,  sikap  moral  bagi  etika situasi  adalah  bertanggung-jawab  dalam  kasih,  karena  hal-hal  yang  normatif kadang  tidak  sesuai  dengan  situasi. 29 Secara  konkret,  etika  situasi  menegaskan bahwa situasi dan kondisi mengubah sebuah masalah. 30 Artinya, suatu perbuatan yang  dalam  satu  situasi  adalah  kewajiban,  namun  dalam  situasi  lain  bisa  saja malah  tidak  dapat  dibenarkan.  Dengan  demikian,  dalam  taraf  tertentu,  hukum moral dapat lebih situasional apabila muncul dorongan kasih.
Pandangan  Kirk  dan  Fletcher  memperlihatkan  peluang  untuk  membuka mata setiap orang yang hendak membaca teks Imamat 19:15 saat diperhadapkan dalam  situasi  para  imigran  yang  secara  sistematis  dan  terselubung  tidak diperlakukan  secara  adil  dan  benar.  Keduanya  seperti  hasil  tafsir  Matthew Goldstone  atas  teks  yang  sama  menekankan  kasih  yang  dalam  kenyataannya memang perlu diwujudkan secara konkret kepada mereka yang kehilangan kasih,
27 J A Kirk, What Is Mission?: Theological Explorations (Fortress Press, 2000), 33–34, https://books.google.co.id/books?id=V8xQXFCzWtUC.
28 Franz Magnis-Suseno, “Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci” (Penerbit Kanisius, 2006), 112.
29 Joseph F Fletcher, Situation Ethics: The New Morality (Westminster John Knox Press, 1997), 11–16.
30 R Jordan, Situational Ethics: What Would You Do? (Rick Jordan Limited, 2018), https://books.google.co.id/books?id=x-1VuQEACAAJ.
seperti  para  migran  yang  memilih  pola  migrasi  ilegal. 31 Goldstone  menilai sekalipun  ada  imigran  yang  bermasalah  hendaknya  tidak  muncul  kebencian apalagi  balas  dendam,  karena  itu  hanya  akan  menambah  dosa  (ay.17). Konsekuensi  logisnya  ialah  mendukung  peradilan  berlangsung  benar  tetapi kasihilah mereka.
Kirk,  Fletcher  dan  Goldstone  menolong  kita  melihat  persoalan  imigran ilegal dalam konteks kasih sehingga melalui ketiganya  setiap umat Kristiani yang mencoba  membaca  dan  menafsirkan  teks,  sehingga  keberadaan  para  migran tersebut  tidak  semakin  ditekan  oleh  situasi  dan  pandangan  penuh  kasih  itu menjelma  dalam  suatu  upaya  bersikap  adil  kepada  para  migran  tersebut.  Dalam kaitannya  dengan  persoalan  buruh  migran  Indonesia  yang  dilabeli  ilegal,  tidak dapat  secara  mutlak  disalahkan  dalam  perspektif  departemen  imigrasi  Malaysia semata. Mestinya, ada pihak ketiga yang ikut menyelesaikan persoalan ini. Hal ini dikarenakan, para buruh migran yang memilih pola migrasi ilegal, bisa dikatakan benar,  karena  telah  melalui  jasa  penyalur  yang  memiliki  basis  hukum,  yakni PPTKIS.  Dengan  demikian,  teks  Imamat  19:15  yang  berpotensi  digunakan  untuk menyudutkan mereka perlu dibaca dalam perspektif logika kasih dan etika situasi yang  menekankan  kasih,  sehingga  yang  diperhatikan  tidak  hanya  perintah normatifnya, yakni tiap orang harus tidak perlu membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. 32
Berdasarkan  itu  semua,  para  pejuang  migran  menjadi orang-orang  yang menyuarakan kebenaran para PATI, karena departemen migrasi dan jasa penyalur buruh  migran  secara  sistematis,  mengganggu  hak  eksistensial  mereka  dalam mobilitas mencari pekerjaan di negara seberang. Demikian halnya dengan gereja di perbatasan  sebagai  wadah  membaca  dan  menafsirkan  Alkitab,  serta menjelaskannya  dalam  khotbah  menjadi  perlu  memiliki  semangat  juang  untuk menyuarakan  kebenaran. 33 Khususnya,  dalam  hal  ini  bagi  para  PATI  yang  dalam kenyataannya tidak terwadahi.
31 Matthew Goldstone, “Rebuke, Lending, and Love: An Early Exegetical Tradition on Leviticus 19: 17– 18,” Journal of Biblical Literature 136, no. 2 (2017): 307–321.
32 Atar Livneh, “‘Love Your Fellow as Yourself’: The Interpretation of Leviticus 19: 17-18 in the Book of Jubilees,” Dead Sea Discoveries 18, no. 2 (2011): 173–199.
33 Septemmy E Lakawa, “Changing Landscapes of Mission: Challenges and Opportunities,” International Review of Mission 103, no. 1 (2014): 47.
Gereja  ada  karena  misi  Allah  dan  bukan  sebaliknya.  Itu  berarti,  misi menentukan  hakikat  dan  tujuan  keberadaan  Gereja  di  dunia  ini,  sehingga  dapat dikatakan  juga  bahwa  Gereja  itu  sendiri  adalah  misi. 34 Akan  tetapi,  dengan mengatakan  bahwa  Gereja  adalah  Misi  bukanlah  berarti  Gereja  adalah  satu- satunya  perwujudan  misi  Allah,  melainkan  bahwa  hakikat  Gereja  itu  ditentukan oleh apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan misi. 35
Dalam  persoalan  ketidakadilan  terhadap  para  imigran  yang  di  dalamnya melibatkan secara sistematis departemen atau institusi yang menyalurkan tenaga mereka  ke  negara  tetangga,  Kristin  Heyer  menyatakan  bahwa  hal  itu  perlu dibenahi.  Menurutnya,  memahami  hak  eksistensial  manusia  dalam  dinamika imigrasi  mengenai  ketidakadilan  yang  dipolitisasi  dan  penarikan  keuntungan ekonomi  memperlihatkan  penanaman  rasa  solidaritas  antar  tetangga  menjadi berjarak sangat jauh. 36
Di  dalam  pembenahan  itu,  Heyer  menggunakan  pandangan  Christopher Secks  yang  mengusulkan  bahwa  solidaritas  internasional  (di  dalamnya  termasuk antar tetangga) seharusnya menuntut negara dan rakyat mereka mengembangkan upaya secara kooperatif yang membantu mengubah kepentingan nasional melalui tiap institusi yang sempit dan menumbuhkan dalam diri mereka sebuah komitmen secara global untuk tujuan itu. 37 Setiap institusi menjadi perlu bertanggung-jawab secara kolektif untuk mengatasi permasalahan itu, karena hal itu bertautan dengan tatanan internasional.

## KESIMPULAN
Gereja yang bermisi adalah gereja yang mau hadir dalam kehidupan rakyat, termasuk  para  buruh.  Gereja  yang  bermisi  juga  memberi  perlindungan  dan menyatakan  suara  kenabian  penuh  harapan  bagi  masyarakat  yang  tertekan menghadapi  ketidakadilan  dan  kekerasan.  Dengan  begitu,  gereja  menjadi  perlu memperjuangkan keadilan, kasih, perdamaian. Dalam kerangka itu, kita perlu pola
34 J A Kirk, The Mission of Theology and Theology as Mission , Christian mission and modern culture (Trinity Press International, 1997), https://books.google.co.id/books?id=TPuU6HsAYxIC.
35 Ross and Corrie, Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk .
36 Kristin E Heyer, Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration (Georgetown University Press, 2012), 114.
37 Heyer, Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration .
misi  yang  mau  membaca  dan  menafsirkan  Alkitab  secara  kontekstual,  sehingga yang dipermaklumkan dalam khotbah adalah kesadaran untuk melihat para buruh migran  yang  tidak  diperlakukan  secara  adil  oleh  departemen  penyalur    imigran maupun pemerintah dan munculnya rasa empati serta solidaritas bagi mereka.

## REKOMENDASI
Penelitian  ini  penulis  akhiri  dengan  merekomendasikan  kepada  pembaca untuk  menelusuri  lebih  tajam  secara  sosial,  politik  dan  teologis  perkembangan kasus sejenis yang memosisikan wilayah pinggiran sebagai ladang permainannya. Hal  ini  dikarenakan,  masalah-masalah  yang  timbul  dalam  konteks  kehidupan buruh migran justru banyak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan yang  menjadi  sudut  yang  kurang  menarik  untuk  diliput  media.  Oleh  karena  itu, kesadaran berteologi misi dalam konteks buruh migran perlu mulai dikembangkan dengan berbagai macam metode berteologi yang ilmiah. Dengan demikian, mimpi bersama untuk menjadi gereja yang ramah buruh migran bukanlah niscaya tetapi dapat diwujudkan sebagai suatu wacana berteologi untuk kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajis, Mohd Na’eim, Mohamad Nasir Saludin, Azman Ismail, Otto F Von Feigenblatt,
Md Shuib, and Mohamad Faisol Keling. “Managing Foreign Workers in
Southeast Asian Countries.” Journal of Asia Pacific Studies 1, no. 3 (2010).
Carmichael, Calum M. “Laws of Leviticus 19.” The Harvard Theological Review 87, no. 3 (1994): 239 – 256.
Fletcher, Joseph F. Situation Ethics: The New Morality . Westminster John Knox
Press, 1997.
Goldstone, Matthew. “Rebuke, Lending, and Love: An Early Exegetical Tradition on Leviticus 19: 17 –18.” Journal of Biblical Literature 136, no. 2 (2017): 307 – 321.
Goldstone, Matthew S. The Dangerous Duty of Rebuke: Leviticus 19: 17 in Early Jewish and Christian Interpretation . Brill, 2018.
Hartley, John E. Word Biblical Commentary: Leviticus . Word Books, 1992.
Heyer, Kristin E. Kinship across Borders: A Christian Ethic of Immigration .
Georgetown University Press, 2012.
Jordan, R. Situational Ethics: What Would You Do? Rick Jordan Limited, 2018. https://books.google.co.id/books?id=x-1VuQEACAAJ.
Kaur, A, and I Metcalfe. Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia .
Palgrave Macmillan UK, 2006. https://books.google.co.id/books?id=4pCFDAAAQBAJ.
Kaur, Amarjit. “Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia.”
Policy and Society 29, no. 4 (2010): 385 – 397.
Kirk, J A. The Mission of Theology and Theology as Mission . Christian mission and modern culture. Trinity Press International, 1997.
https://books.google.co.id/books?id=TPuU6HsAYxIC.
——— . What Is Mission?: Theological Explorations . Fortress Press, 2000. https://books.google.co.id/books?id=V8xQXFCzWtUC.
Lakawa, Septemmy E. “Changing Landscapes of Mission: Challenges and
Opportunities.” International Review of Mission 103, no. 1 (2014): 47.
Land, Richard, and Barrett Duke . “Just Immigration Reform: Foundational
Principles.” Regent JL & Pub. Pol’y 3 (2011): 67.
Livneh, Atar. “‘Love Your Fellow as Yourself’: The Interpretation of Leviticus 19:
17- 18 in the Book of Jubilees.” Dead Sea Discoveries 18, no. 2 (2011): 173 – 199. Magnis- Suseno, Franz. “Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci.” Penerbit Kanisius,
2006.
Meza, R. Toward a New, Praxis- Oriented Missiology: Rediscovering Paulo Freire’s Concept of Conscientizacao and Enhancing Christian Mission as Prophetic Dialogue . American Society of Missiology Monograph Series. Pickwick Publications, 2020. https://books.google.co.id/books?id=sgLtDwAAQBAJ. Migrant, CARE. Sikap Migrant CARE Terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia . Migrant Care, 2009.
Murin, V. Mencari Indonesia: Balada Kaum Terusir . Lembaga Kajian Kebangsaan,
2005. https://books.google.co.id/books?id=MefZAAAAMAAJ.
Ross, C, and J Corrie. Mission in Context: Explorations Inspired by J. Andrew Kirk .
Ashgate Publishing Limited, 2013.
https://books.google.co.id/books?id=PvuhAgAAQBAJ.
Susilo, Wahyu, and Mulyadi. Selusur: Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia . Migrant Care, 2013.