## KESIAPAN LAMPUNG SEBAGAI PUSAT INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MENGUATKAN PERTAHANAN

## INDONESIA
Agus Hadiawan 1 , Astiwi Inayah 2
1 ) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2 ) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Pengembangan  industri  pertahanan  adalah  salah  satu  bagian  penting dalam menjaga kepentingan nasional. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang  mandiri  perlu  ditopang  oleh  industri  pertahanan  yang  mandiri  serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Salah satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  merelokasi sejumlah industri  pertahanan  strategis  ke  wilayah  Lampung.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kesiapan  Lampung  yang  direncanakan  akan  menjadi  pusat industri pertahanan Indonesia. Kesiapan tersebut dilihat dari aspek pemerintah, masyarakat,  maupun  wilayah  geografis.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitan menunjukkan  bahwa  dari  segi  kesiapan wilayah,  pemerintah  Kabupaten  Tanggamus  telah  menyarankan  dua wilayahnya,  yakni  register  27  dan  28  sebagai  lokasi  pembangunan  industri pertahanan.  Kedua  wilayah  tersebut  dapat  digunakan  untuk  membangun  PT. Pindad  dan  PT.  PAL  namun  tidak  cocok  untuk  membangun  PT.  Dirgantara Indonesia.  Dari  segi  kesiapan  pemerintah,  pemerintah  pusat  telah mensosialisasikan  rencana  tersebut  ke  pemerintah  Provinsi  Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat camat dan desa di Tanggamus. Pemda Kabupaten Tanggamus telah bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan industri pertahanan di  Tanggamus.  Sementara  dari  segi  kesiapan  penduduk,  masyarakat menyatakan  sikap  positifnya  terhadap  rencana  pembangunan  tesrebut  dengan syarat bahwa tanah adat milik mereka diganti rugi oleh pemerintah. Selain itu kesiapan penduduk telah didukung melalui kondisi lingkungan yang baik.
Kata kunci : Industri Pertahanan, Kesiapan, Lampung, Relokasi

## ABSTRACT
The  development  of  the  defense  industry  is  an  important  part  of  protecting national interests. To build an independent defense force, it is necessary to be supported  by  an  independent  defense  industry  and  a  commitment  to  build  a strong  and  competitive  defense  industry.  One  of  the  efforts  made  by  the government  is  to  relocate  a  number  of  strategic  defense  industries  to  the Lampung  region.  This  study  aims  to  determine  the  readiness  of  Lampung which  is  planned  to  become  the  center  of  Indonesia's  defense  industry.  This readiness  is  seen  from  the  aspects  of  government,  society,  and  geographic area.  This  research  uses  a  qualitative  approach.  The  results  of  the  research show that in terms of regional readiness, the Tanggamus Regency government has suggested two areas, namely registers 27 and 28 as locations for defense industry  development.  Both  areas  can  be  used  to  build  PT.  Pindad  and  PT. PAL  but  not  suitable  for  building  PT.  Indonesian  Aerospace.  In  terms  of government  readiness,  the  central  government  has  socialized  the  plan  to  the
Lampung  provincial  government,  the  Tanggamus  district  government,  to  the sub-district  and  village  levels  in  Tanggamus.  The  Tanggamus  Regency Government  has  collaborated  with  various  partners  to  support  the achievement  of  the  defense  industry  development  plan  at  Tanggamus. Meanwhile,  in  terms  of  community  readiness,  the  community  expressed  a positive  attitude  towards  the  development  plan  on  the  condition  that  their customary land be compensated by the government. In addition, the readiness of the population has been supported through good environmental conditions.
Keywords : Defense Industry, Readiness, Lampung, Relocation

## PENDAHULUAN
Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri serta komitmen membangun industri pertahanan yang  kuat  dan  berdaya  saing.  Pemerintah  berpandangan  bahwa  pertahanan  yang kuat  membutuhkan  industri  pertahanan  yang  kuat.  Jika  industri  pertahanan  tidak kuat, pertahanan pun tidak kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan merelokasi sejumlah industri strategis di bidang pertahanan ke wilayah Lampung. Kebijakan pemerintah pusat untuk merelokasi sejumlah industri pertahanan di luar Pulau  Jawa  merupakan  langkah  untuk  memperkuat  industri  pertahanan,  sesuai dengan  kebijakan  Presiden  Joko  Widodo  yang  mengarahkan  pembangunan Indonesia  secara  merata.  Prinsip  dasarnya  adalah  untuk  membangun  pertahanan yang tangguh tidak bisa terpusat, tapi harus disebarkan.
Di  antara  industri  pertahanan  yang  akan  direlokasi  adalah  PT  Dirgantara Indonesia,  PT  Pindad,  serta  PT  PAL.  Ketiga  industri  pertahanan  yang  akan direlokasi  tersebut  merupakan  industri  yang  sangat  penting  untuk  membangun kemandirian  alutsista.  PT  Dirgantara  Indonesia  merupakan  industri  pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Adapun PT  Pindad  merupakan  perusahaan  industri  dan  manufaktur  yang  bergerak  dalam pembuatan  produk  militer  yang  berpusat  di  Bandung,  Jawa  Barat  dan  Malang, Jawa Timur. Produk militer yang dimaksud mulai dari amunisi, senjata serbu dan pistol hingga kendaraan tempur. Sementara PT PAL yang bermarkas di Surabaya memproduksi  berbagai  jenis  kapal  perang  dan  kapal  niaga,  jasa  perbaikan, pemeliharaan kapal, dan rekayasa.
Tanggamus dinilai memiliki sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk pengembangan sejumlah pabrik yang memproduksi alat-alat pertahanan Indonesia,
yang  akan  dipindahkan  ke  Lampung.  Tanggamus  memiliki  topografi  laut  yang dalam sehingga cocok untuk dijadikan kawasan industri pertahanan. Pembangunan industri  pertahanan  tersebut  akan  memberikan  efek  ganda  bukan  hanya  bagi Tanggamus  tapi  juga  daerah  di  sekitarnya.  Pembangunan  industri  ini  akan mengembangkan  wilayah  Tanggamus  dengan  memberikan multiplier  effect bagi pembangunan  lain  di  Tanggamus  seperti  UMKM,  koperasi,  pusat  pariwisata bahkan wilayah-wilayah lain sekitar Tanggamus juga akan berkembang.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  pembangunan  industri  pertahanan  lebih banyak  menyoroti  aspek  pembangunan  industri  pertahanan  Indonesia  saat  ini. Penelitian  sebelumnya  belum  banyak  membahas  tentang  rencana  pembangunan industri  pertahanan  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  semakin menguatkan  pentingnya  penelitian  yang  mengkaji tentang  rencana  pembangunan industri  pertahanan  Indonesia  di  masa  depan.  Salah  satunya  adalah  rencana pembangunan kawasan industri pertahanan nasional di Lampung.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesiapan  Lampung  yang direncanakan  akan  menjadi  pusat  industri  pertahanan nasional. Kesiapan  tersebut meliputi  tiga  hal,  yaitu kesiapan  wilayah;  kesiapan  pemerintah  kabupaten, provinsi,  maupun  pusat;  serta  kesiapan  masyarakat  sekitar.  Penelitian  ini  juga dilakukan untuk mendukung program pembangunan industri pertahanan yang kuat dan  berdaya  saing  di  Kabupaten  Tanggamus  khususnya  dan  di  Lampung  pada umumnya.

## KAJIAN PUSTAKA
Landasan  konseptual  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsep kemandirian industri pertahanan dan pengembangan industri pertahanan. Apabila dibawa  ke  dalam  konteks  pertahanan  negara,  kemandirian  berarti  kemampuan negara  mencukupi  sendiri  persenjataanya  tanpa  bergantung  dari  negara  lain  dan mampu  menciptakan  teknologi  Alutsista  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tantangan  aktual  (Rianto,  2017).  Kemandirian  perlu  ditingkatkan  pada  tahap kemandirian perawatan dan kemandirian produksi. Kemandirian dalam perawatan akan  memastikan  seluruh  Alutsista  yang  pengadaannya  berasal  dari  luar  negeri dapat  tetap  berfungsi  tanpa  dikhawatirkan  kemungkinan  embargo.  Sedangkan kemandirian  produksi  merupakan  pencapaian  dimana  suatu  negara  mampu membuat  dan  memproduksi  sendiri  persenjataannya  (A.  Wijayanto  &  Edy Prasetyo, Makmur Keliat, 2012).
Tulisan  Richard  A.  Bitzinger  yang  berjudul “Toward  a  Brave  New  Arms Industry?” dilandasi  oleh  munculnya  fenomena  negara-negara second-tier  arms producer yang  sedang  berusaha  membangun  dan  mengembangkan  industri pertahanan  untuk  mewujudkan  kemandirian.  Masalah  yang  menjadi  penghambat dalam  pengembangan  industri  pertahanan  di  negara-negara  berkembang  yang dikemukakan  oleh  Bitzinger  adalah  adanya  batas  dan  jarak  yang  jauh  antara negara first-tier dan second-tier . Negara-negara second-tier seperti Israel, Taiwan, Indonesia, dan Korea Selatan masih sulit untuk keluar dari zona tingkat produksi industri  kedirgantaraan.  Negara-negara  tersebut  belum  mengarah  pada  produk yang  berbasis  militer.  Mereka  masih  berorientasi  pada  produk  sipil  (Bitzinger, 2003: 64-66).
Sementara pengembangan industri pertahanan adalah serangkaian kegiatan terhadap penguasaan teknologi untuk mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal, modern, tangguh, serta dinamis. Posisi tawar dalam penguasaan  teknologi  pertahanan  akan  terangkat  melalui  penguasaan  teknologi industri  pertahanan.  Salah  satu  elemen  dalam  sistem  pertahanan  adalah dibutuhkannya ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (apalhankam)  serta  didukung  dengan  kemampuan  industri  pertahanan  dalam negeri yang mandiri (Rianto, 2017).
Model  pengembangan  industri  pertahanan  yang  dipilih  oleh  negara merupakan penyesuaian  dari potensi dan keadaan industri pertahanannya.  Negara memetakan  hambatan  yang  berpotensi  atau  yang  tengah  dialami,  sehingga nantinya sebuah negara dapat menerapkan model yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas  industri  pertahanan.  Terdapat  3  model  yang  sering  menjadi  acuan negara  untuk  mengembangkan  industri  pertahanan  di  dalam  lingkup  industri pertahanan  global.  Tiga  model  tersebut  adalah autarky  model,  niche-production model dan global supply chain model (Lim, 1983: 377-384).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dari  berbagai  sumber  berupa  data  primer  dan  data sekunder. Data utama berupa fakta, informasi, dokumen-dokumen, dan opini atau pandangan  dan  harapan  yang  diperoleh  dari  institusi  yang  terlibat  dalam  situasi yang  diteliti.  Pengumpulan  data  utama  menggunakan  teknik  wawancara mendalam,  dokumentasi,  dan  studi  literatur.  Analisis  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kesiapan  Lampung  yang  direncanakan akan  menjadi  pusat  industri  pertahanan  nasional  meliputi  kesiapan  pemerintah, masyarakat, maupun wilayah geografisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesiapan Wilayah Tanggamus dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Badan  Perencanaan,  Pembangunan, Penelitian,  dan  Pengembangan  (Bappelitbang)  Kabupaten  Tanggamus  pada Oktober 2019, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua wilayah yang dapat dijadikan tempat relokasi dari ketiga industri pertahanan milik negara, yaitu  PT.  Pindad,  PT  Dirgantara,  dan  PT.  PAL.  Wilayah  yang  dimaksud  adalah register  27  dan  register  28.  Register  27  berada  di  daerah  Pematang  Sulah sedangkan register 28 berada di Pematang Neba. Register 27 dan 28 dipilih karena wilayahnya  yang  berdekatan  dengan  Kawasan  Industri  Maritim  (KIM)  yang terlebih dahulu telah direncanakan sebelumnya.
Dengan  wilayah  yang  berdekatan  maka  Pemerintah  Pusat  (Kementerian Pertahanan) maupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus berharap bahwa KIM dan
industri pertahanan dapat bekerja secara berkesinambungan di lokasi tersebut. Jika terealisasi, maka penyatuan KIM dan industri Pertahanan tersebut akan memiliki satu nama saja yakni Kawasan Industri Tanggamus, Lampung.
Dari  rencana  penyatuan  tersebut  terdapat  dua  alternatif.  Alternatif  pertama adalah  kawasan  KIM  dan  industri  pertahanan  dapat  disatukan  pada  register  28. Sedangkan  alternatif  kedua  adalah  kawasan  KIM  dan  industri  pertahanan disatukan  pada  register  27.  Hal  tersebut  masih  dalam  perencanaan  dan kemungkinan masih dapat berubah di masa yang akan datang.
Gambar 1. Alternatif Pertama Penyatuan KIM dan industri pertahanan
Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019
Gambar 2. Alternatif Kedua Penyatuan KIM dan industri pertahanan
Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019.
Kedua  register  tersebut,  seperti  yang  ditunjukan  pada  gambar, merupakan kawasan hutan lindung yang dinaungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Diperlukan  pengubahan  status  dari  hutan  lindung menjadi  hutan  produksi  agar  kedua  register  dapat  dijadikan  tempat  relokasi industri  pertahanan  yang  baru.  Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus  telah mengusahakan  untuk  mengubah  status  hutan  lindung  tersebut  menjadi  hutan produksi  dengan  mengirimkan  surat  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan. Namun karena prosesnya yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hingga bulan Oktober 2019 saat peneliti melakukan wawancara, kedua register tersebut masih berstatus sebagai hutan lindung.
Selain  pengubahan  status  dari  hutan  lindung  menjadi  hutan  produksi, berdasarkan  hasil Feasibility  Study (FS) yang  dilakukan  peneliti  dari  Institut Teknologi  Bandung  (ITB)  berhasil  mengungkapkan  bahwa  tidak  semua  dari ketiga  industri  pertahanan  (PT  DI,  PT  PAL,  dan  PT  Pindad)  tersebut  cocok untuk  dibangun  di  kedua  register.  Hasil Feasibility  Study yang  dilakukan menunjukan  bahwa  pembangunan  PT.  Pindad  dan  PT.  PAL  dapat  dilakukan sementara pembangunan PT DI tidak bisa dilakukan di wilayah tersebut.
Wilayah daratan yang luas di register 27 dinilai cocok untuk melakukan ujicoba senjata maupun peluru milik PT. Pindad. Lautan yang dalam dan tenang di  sepanjang  garis  pantai  register  28  cocok  untuk  dijadikan  sebagai  industri pembuatan  kapal  selam  dan  juga  galangan  kapal.  Sedangkan  kedua  wilayah register  tidak  cocok  untuk  dijadikan  lokasi  PT.  DI  dikarenakan  luasnya  yang tidak mencukupi kebutuhan akan ratusan ribu hektare  yang diperlukan sebagai landasan  pacu  ujicoba  pesawat.  Dibutuhkan  setidakya  150.000  hektare  lahan bagi PT. DI agar dapat berjalan secara optimal, sedangkan lahan yang tersedia hanyalah 3.000 hektare saja.
Gambar 3. Lokasi register 27 dan 28 yang merupakan kawasan hutan lindung
(luas 3000 hektare )
Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019.
Hasil  dari Feasibilty  Study juga  mengungkapkan  bahwa  kedua  register tersebut memiliki potensi gempa bumi yang kecil. Kedua register tersebut tidaklah dilalui sesar atau pertemuan lempeng bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi. Namun demikian hasil FS tersebut menyarankan bahwa diperlukannya konstruksi tahan  gempa  agar  industri  dapat  tetap  bertahan  walaupun  terkena  gempa  bumi. Hasil dari FS tersebut juga menambahkan bahwa diperlukannya pembukaan akses jalan  agar  pendistribusian  produk  maupun  akses  jalan  bagi  tenaga  kerja  dapat terbuka dan berjalan dengan lancar.
Adanya  pembangunan  industri  pertahanan  di  Tanggamus  ini  akan mengubah  tata  ruang  Kabupaten  Tanggamus  yang  telah  ada.  Namun  demikian perubahan  tersebut  masih  mengacu  kepada  Permendagri  No.  116  tahun  2017 mengenai  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  serta  pelaksanaannya  dibantu  oleh Bappelitbang (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan) Kabupaten  Tanggamus.  Tantangan  dalam  melanjutkan  rencana  pembangunan  ini adalah  pembebasan  tanah  adat  milik  warga.  Tanah  adat  atau  sebutan  lainnya
adalah tanah marga merupakan tanah yang diwariskan secara turun temurun di sebuah keluarga.

## Kesiapan Pemerintah dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan
Pembangunan  industri  pertahanan  di  Tanggamus  menuntut  kesiapan  dari pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah. Pada tingkat pemerintah pusat, kesiapan  tersebut  ditunjukkan  dengan  datangnya  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia  yang  menjabat  saat  itu,  yaitu  Ryamizard  Ryacudu,  ke  Provinsi Lampung.  Kedatangan  Menteri  Pertahanan  yang  dilakukan  pada  tahun  2017 tersebut  bertujuan  untuk  mensosialisasikan  rencana  pembangunan  industri pertahanan  di  Tanggamus.  Sosialiasi  tersebut  dilakukan  kepada  pemerintah Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus,  hingga  ke  tingkat  camat di Limau, Cukuh Balak, dan Kota Agung Timur. Selain melakukan sosialisasi di tingkat pemerintahan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut meminta izin dan mensosialisasikan rencana pembangunan industri pertahanan tersebut kepada para tokoh adat di daerah setempat.
Berbagai  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  Menteri  Pertahanan Ryamizard  Ryacudu  merupakan  upaya  pemerintah  pusat  untuk  mewujudkan rencana  pembangunan  industri  pertahanan  di  Tanggamus  serta  mewujudkan  visi dan  misi  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  Hal  tersebut  juga dilakukan  sebagai  upaya  mewujudkan  produksi  alat-alat  sistem  pertahanan  di Indonesia  yang  mandiri  dan  tidak  bergantung  kepada  bantuan  pihak  asing. Kemandirian tersebut hendak diwujudkan melalui pembangunan kapal selam ke-4 dan  ke-5 yang  diharapkan  tidak  lagi  menjadi  proyek  bersama  antara  Indonesia dengan Korea Selatan.
Untuk  saat  ini  kapal  selam  yang  dimiliki  Indonesia  berasal  dari  luar  negeri ataupun  pembuatannya  masih  dilakukan  dengan  bantuan  negara  lain.  Selain kemandirian  dari  produksi  alat-alat  sistem  pertahanan,  rencana  pembangunan industri  pertahanan  di  Tanggamus  juga  diharapkan  dapat  membuat  citra  produk- produk  militer  maupun  komersil  buatan  Indonesia  juga  tidak  kalah  kualitasnya dengan produk dari negara-negara lain.
Pada  tingkat  pemerintah  daerah,  kesiapan  tersebut  ditunjukkan  melalui kerjasama  yang  dibangun  dengan  berbagai  mitra  yang  tujuannya  untuk
mendukung  tercapainya  rencana  tersebut.  Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus telah membangun kerjasama dengan berbagai mitra, di antaranya:
 Perusahaan  Listrik  Negara.  Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus  telah bekerjasama dengan PLN dalam hal pembangunan Tanggamus electric power yang tujuannya adalah memberikan serta mendistribusikan pasokan listrik ke industri pertahanan.
 Perusahaan  Telekomunikasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  akses komunikasi  bagi  para  pekerja  yang  banyak  berasal  dari  luar  Provinsi Lampung.
 Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Daerah  di  Tanggamus.  Kerjasama  yang dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan  akses  air  bersih  ke  industri pertahanan.
 PT.  Repindo  Jaya.  Kerjasama  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan akses air minum kepada para pekerja industri pertahanan.
 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Kerjasama  yang dilakukan  bertujuan  untuk  membangun  akses  jalan  ke  Kawasan  industri pertahanan  dan  juga  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  para  pekerja  yang berasal dari luar Provinsi Lampung.
 Peneliti  dari  Institut  Teknologi  Bandung.  Kerjasama  yang  dilakukan bertujuan  untuk  meneliti  kesiapan  lahan  yang  hendak  digunakan  sebagai tempat pembangunan industri pertahanan.
 Universitas  Pertahanan  (UNHAN).  Kerjasama  yang  dilakukan  bertujuan untuk  meneliti  bentuk  wilayah  yang  hendak  digunakan.  Dalam  hal  ini UNHAN memberikan hasil pemindaian dari satelit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  langsung  dengan  Bappelitbang  Kabupaten Tanggamus  pada  Oktober  2019,  disebutkan  bahwa  selain  bekerjasama  dengan berbagai  mitra  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus juga  mengatakan  bahwa  pihaknya  akan  siap  membantu  dalam  hal  pendanaan. Pemerintah  Kabupaten  Tanggamus  melalui  mandat  yang  diberikan  oleh  Bupati Tanggamus,  bersedia  untuk  memberikan  sokongan  dana  sebesar  10% 8 dari keseluruhan  proyek  pembangunan  tersebut.  Dari  segi  infrastruktur,  Pemerintah
Kabupaten  Tanggamus  telah  menyiapkan  pengubahan  status  jalan  provinsi menjadi  jalan  nasional  bagi  jalan  sepanjang  16.1  km  yang  mengarah  ke  lokasi industri tersebut.
Namun  terdapat  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tanggamus, yaitu kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten  Tanggamus  hanya  mendapat  dukungan  dari  anggota  DPR-RI. Dukungan itu pun masih bersifat spasial,  yakni hanya beberapa anggota DPR-RI yang  merupakan  putra  daerah  Lampung  dan  Tanggamus  saja  yang  meyuarakan dukungannya.

## Kesiapan Penduduk (Masyarakat Sekitar) dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan
Penduduk  di  Kabupaten  Tanggamus  menyatakan  sikap  dukungannya terhadap rencana relokasi dan pembangunan industri pertahanan ini. Penduduk di Kabupaten  Tanggamus  berharap  akan  banyak  dari  putra-putri  daerah  setempat yang dapat bekerja  di lokasi industri pertahanan  yang hendak dibangun tersebut. Selain  itu,  penduduk  juga  menyatakan  kesiapannya  untuk  memberikan  tanahnya (tanah  marga)  dengan  syarat  mereka  harus  mendapatkan  ganti  rugi  atas  tanah tersebut. Tanah yang dimiliki penduduk di wilayah tempat pembangunan tersebut memiliki luas sekitar 350 hektare.
Kesiapan penduduk di sekitar lokasi pembangunan industri pertahanan di Tanggamus  juga  dapat  dilihat  melalui  kesiapannya  untuk  menghadapi  dampak yang  ditimbulkan  dari  industri  pertahanan  tersebut  terhadap  lingkungan.  Karena jika  pembangunan  dari  industri  pertahanan  tersebut  merusak  lingkungan  atau mengubah  ekosistem  yang  ada,  penduduk  juga  akan  terkena  akibatnya.  Untuk penanganan  limbah  dan  polusi  yang  sifatnya  adalah  B3  (Bahan,  Berbahaya,  dan Beracun),  pemerintah  telah  menyiapkan  tempat  pembuangan  dan  pengolahan limbah  di  daerah  Pugung.  Daerah  tersebut  telah  memenuhi  syarat  pembangunan dan pengoperasiannya yakni minimal sejauh 2 km dari pemukiman penduduk.
Dari  segi  ketersediaan  air,  biodiversitas  tanaman  juga  perlu  diperhatikan. Dengan  adanya  air  bersih  untuk  memenuhi  kebetuhan  sehari-hari  dan  adanya biodiversitas  tanaman  yang  melimpah,  maka  kehidupan  penduduk  dapat  lebih terjamin.  Hal  tersebut  juga  telah  diperkuat  dengan  hasil Feasibility  Study dari
Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:
Gambar 4. Hasil feasibility study Tim Peneliti ITB dalam Aspek

## Lingkungan
Sumber: Feasibility Study Relokasi Kawasan Industri Pertahanan Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 2019, Institut Teknologi Bandung. Data diberikan oleh Bappelitbang Kabupaten Tanggamus saat wawancara langsung pada Oktober 2019
Dari  bagan  hasil feasibility  study di  atas  nampak  bahwa  berbagai  aspek lingkungan yang dapat mendukung industri pertahanan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya dituliskan dengan keterangan “layak dengan syarat”. Artinya adalah segala aspek di atas dapat dipenuhi jika pemerintah atau badan  yang berperan di dalamnya  telah  membangun  infrastruktur  atau  telah  mengusahakan  keberadaan dari aspek-aspek tersebut.

## SIMPULAN
Pengembangan industri  pertahanan di dalam negeri merupakan salah satu bagian  penting  dalam  menjaga  kepentingan  nasional,  terutama  dalam  hal kemandirian  industri  pertahanan. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah akan  merelokasi  sejumlah  industri  strategis  di  bidang  pertahanan  ke  wilayah Kabupaten  Tanggamus,  Provinsi  Lampung.  Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari segi kesiapan wilayah, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua  wilayahnya,  yakni  register  27  dan  28  sebagai  lokasi  pembangunan  industri pertahanan.  Kedua  wilayah  tersebut  dapat  digunakan  untuk  membangun  PT.
Pindad  dan  PT.  PAL  namun  tidak  cocok  untuk  membangun  PT.  Dirgantara Indonesia. Dari segi kesiapan pemerintah, pemerintah pusat telah mensosialisasikan rencana tersebut ke pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat  camat dan desa di Tanggamus. Pemda  Kabupaten  Tanggamus  telah  bekerjasama  dengan  berbagai  mitra  untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus. Sementara dari segi kesiapan penduduk, masyarakat menyatakan sikap positifnya terhadap  rencana  pembangunan  tesrebut  dengan  syarat  bahwa  tanah  adat  milik mereka diganti rugi oleh pemerintah. Selain itu kesiapan penduduk telah didukung melalui kondisi lingkungan yang baik.
Dengan adanya pengembangan industri pertahanan di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka diharapkan industri tersebut dapat dilipatgandakan kemampuan produksinya,  ditingkatkan  kualitas  produk-produk  keluarannya,  serta  dapat menjadi  lebih  mandiri.  Dengan  kemampuan  produksi  yang  berkembang, kualitasnya  baik,  serta  lebih  mandiri  maka  visi  Kemenhan  yang  ingin mewujudkan pertahanan yang tangguh dapat tercapai. Produk-produk dari industri pertahanan itupun dapat digunakan untuk mewujudkan misi Kemenhan yang ingin menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Bitzinger,  Richard  A.  2003. Towards  a  Brave  New  Arms  Industry. Adelphi Papers. London: Routledge.
Institut Teknologi Bandung. (2019). Feasibility Study  Relokasi Kawasan Industri Pertahanan Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 2019 .
Lim, David. (1983). Another Look at Growth and Defense in Less Developed Countries. Economic Development and Cultural Change. University of Chicago Press, vol. 31(2), pages 377-384, January.
Rianto,  Mochamad  Setiadiono  (2017).  Peningkatan  Peran  Pt  Daya  Radar  Utama Dalam  Pembangunan  Kri  Jenis  Angkut  Tank  Guna  Mendukung Terwujudnya  Kemandirian  Industri  Pertahanan.  Jurnal  Prodi  Strategi Perang Semesta, Desember 2017, Vol. 3, No. 3, Universitas Pertahanan
Wawancara langsung dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus pada Oktober 2019
Wijayanto.  A.  &  Edy  Prasetyo,  Makmur  Keliat.  (2012).  Dinamika  Persenjataan
dan  Revitalisasi  Industri  Pertahanan.  Jakarta:  Universitas  Indonesia  (UI- Press).