## PERAN LPD DESA PAKRAMAN GUNAKSA DALAM PEMBANGUNAN DESA ADAT GUNAKSA KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG
Putri Anggreni 1 Ni Wayan Suartini 2
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
1 Email: gekcay@gmail.com
2 Email: suartini59@gmail.com
Abstrak -  Keberadaan  LPD  Desa  Pakraman  Gunaksa  dalam  kontribusi pembangunan  Desa  adat  Gunaksa  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dibilang  kecil. Karena dari segi pembangunan yang belum merata, kondisi jalan yang masih dalam perbaikan  serta  sektor  industri  yang  kurang.  Karena  itu  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  secara  mendalam  Peran  LPD  Desa  Pakraman  Gunaksa  dalam pembangunan  Desa  Adat  Gunaksa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara serta mengkaji historis dari perjalanan  LPD  selama  berdiri.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  LPD  Desa adat Gunaksa cukup berperan penting. Bisa dilihat dari segi keuntungan yang 20% laba  setiap  tahunnya  otomatis  menjadi  hak  milik  warga  masyarakat  Desa  adat Gunaksa.  Laba  atau  keuntungan  tersebut  dipergunakan  untuk  upacara  adat  dan proses  pembangunan  desa  secara  fisik.  Dimana  Laba  tahun  2017  mencapai Rp.802.057.801,43 yang mana 20% laba tersebut atau sebesar Rp.160.411.560,29 sudah  otomatis  menjadi  hak  milik  warga  Desa  Adat  Gunaksa.  Perhitungan  laba tahun  2017  yang  telah  dialokasikan  dan  telah  dipergunakan  oleh  pihak  Bendesa adat guna kegiatan upacara adat yaitu prosesi adat Upacara Nandan yang setiap 1 (satu)  tahun  diadakan  serta  untuk  perbaikan  kantor  kepala  desa  serta  untuk memperbaiki akses yang sudah tidak layak untuk dipergunakan.
Kata kunci: peran, LPD, pembangunan
Abstract - LPD existence Pakraman Gunaksa in traditional village development contribution  Gunaksa  are  things  that  are  not  exactly  small.  Because  in  terms  of uneven  development,  road  conditions  are  still  under  construction  and  industry sectors are lacking. Therefore, researchers are interested to study in depth the role of LPD Pakraman Gunaksa in the construction of the village people Gunaksa. The method used is the qualitative research methods by interview and review historical LPD trip during standing. Research shows that traditional village LPD Gunaksa quite an important role. Can be viewed in terms of profits 20% profit every year automatically become the property of citizens Gunaksa traditional village. Profit or  gain  is  used  for  traditional  ceremonies  and  village  development  processes physically. Where income in 2017 reached Rp.802,057,801.43 which is 20% of the profit or Rp.160,411,560.29 has automatically become the property of residents of the village people Gunaksa. Calculation of profit in 2017 has been allocated and has  been  used  by  the  indigenous  Bendesa  to  activities  ritual  is  customary procession Nandan ceremony is held every first year as well as for repairs village head office along to improve the access is not feasible to be used.
Key words: contribution, LPD, development

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem perbankan  mikro  terbesar  di  dunia dan  juga  memiliki  banyak  LKM komersial  yang  dalam  hal  ukuran, ragam,  volume,  penetrasi  pasar  dan keuntungannya merupakan yang
paling  maju  di  dunia.  Pada  tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan  Sumatera  Barat  mendirikan beberapa  Lembaga  Keuangan  non- bank  yang  mereka  sebut  sebagai Lembaga  Perkreditan  Kecamatan (LPK) berdasarkan Keputusan Gubernur  Jawa  Barat  No.  171  tahun 1972, dan Lumbung Pitih Nagari atau LPN (organisasi kredit desa) berdasarkan  Keputusan  Gubernur Sumatera Barat  No. 085 tahun 1972. Pada tahun 1984 Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) didirikan oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur berdasarkan  Keputusan  Gubernur Jawa Timur No. 197 tahun 1984, dan Pemerintah Provinsi Bali juga mendirikan  Lembaga  Perkreditan Desa  (LPD)  pada  tahun  yang  sama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  Kepala  Daerah  tingkat  I Bali No. 972 Tahun 1984 tertanggal 1 November  1984,  yang  lebih  lanjut dikukuhkan kembali dengan Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi Bali No. 2 Tahun 1988 tertanggal 27 Januari 1988. Guna lebih memantapkan  kelembagaan  LPD diseluruh  Bali,  Pemerintah  Daerah Provinsi  Bali  kembali  mengeluarkan
Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi Bali  No.  8  Tahun  2002,  disertai Keputusan  Gubernur  yang  mengatur
pendirian,  lapangan  usaha,  modal, organisasi, rencana kerja dan anggaran,  pelaporan  dan  pengwasan serta  pembinaan  LPD.  LPD  Bali dianggap sebagai LKM paling sukses di Indonesia, yang telah menunjukkan kelebihannya  dalam  memobilisasi simpanan  dari  masyarakat  pedesaan dengan mengenalkan simpanan sukarela  sejak  awal.  LPD  Bali berbeda  dengan  lembaga-lembaga lain dalam hal kepemilikan, peraturan,  dan  operasionalnya.  LPD Bali dimiliki oleh desa adat, bukannya  oleh  Pemerintah  Provinsi. Pengaruh desa adat dalam pengaturan operasional  dan  peraturan  LPD sangatlah penting.
Lembaga  Perkreditan  Desa (LPD) merupakan badan usaha milik desa  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  di  lingkungan  desa  dan  untuk krama  desa.  Kegiatan-kegiatan  yang dilakukan LPD adalah menerima atau menghimpun  dana  dari  krama  desa dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan  pinjaman  hanya  kepada krama desa, menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dan menyimpan  kelebihan  likuiditasnya pada  Bank  Pembangunan  Daerah Bali. LPD sebagai lembaga keuangan desa mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan  lainnya,  sehingga  dalam operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Lembaga  yang  berfungsi  untuk memberikan pembinaan teknis, pengembangan  serta  pelatihan  bagi LPD  adalah  Lembaga  Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK).
Pembinaan  dan  pengawasan  bagi LPD sangat penting untuk meningkatkan  kinerjanya  sehingga kepercayaan masyarakat desa meningkat.  Agar  profesionalisme dalam melayani masyarakat golongan ekonomi  lemah  melalui  penyesuaian kriteria kinerja keuangan lebih efektif,  diperlukan  adanya  pedoman atau standar penilaian kinerja keuangan.
Kinerja  keuangan  adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam  suatu  periode  tertentu  yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan  perusahaan  merupakan salah  satu  dasar  penilaian  mengenai kondisi  keuangan  perusahaan  yang dapat  dilakukan  berdasarkan  analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor: 740/KMK/1989  tanggal  20  Juni 1989). Untuk  mengetahui  prestasi dan posisi keuangan suatu perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang  sering  kali  digunakan  adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan  dan  kinerja  keuangan perusahaan,  analis  keuangan  harus melakukan  pemeriksaan  terhadap kesehatan  keuangan  perusahaan. Alat  yang  biasa  digunakan  dalam pemeriksaan ini adalah rasio keuangan yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan
membagi satu data dengan data yang lainnya.  Kinerja  keuangan  LPD secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai LPD dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran  dana,  teknologi  maupun sumber  daya  manusia.  Kinerja keuangan  Bank/LPD  merupakan gambaran kondisi keuangan Bank/LPD pada suatu periode waktu tertentu  baik  menyangkut  aspek penghimpunan dana maupun penyaluran  dana  yang  biasanya diukur  dengan  indikator  kecukupan modal,  likuiditas  dan  profitabilitas Bank/LPD. Bagi Lembaga Keuangan/Bank dan Lembaga perkreditan Desa/LPD, kinerja keuangan  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  penting,  dalam rangka  pengembangan  usaha  yang sehat  dan  dapat  menampung  risiko kemungkinan  kerugian.  Apabila kinerja keuangan LPD baik,
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan  LPD  untuk  jangka panjang,  sebaliknya  apabila  kinerja keuangan  LPD  buruk  akan  dapat menurunkan pertumbuhan LPD.
Asisten  Perekonomian  dan Pembangunan  Setda  Badung  Dewa Made  Apramana,  mengungkapkan LPD  dikelola  dengan  landasan  Tri Hita  Karana.  Sistem  adat  yang  kuat menjiwai mental, pola dan sikap dari masyarakat di desa sehingga membuat  LPD  menjadi  lembaga keuangan yang terbilang kuat. Dengan  dilandasi  sistem  adat  yang kuat  itulah,  LPD  sebagai  lembaga
keuangan yang modalnya dari swadaya masyarakat, mampu tumbuh dan  berkembang  di  era  kekinian. Tidak  hanya  itu,  LPD  bahkan  telah mampu menopang keuangan masyarakat,  khususnya  masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Bagi  LPD  Di  Kabupaten Klungkung penilaian kinerja keuangan  sangat  penting  dilakukan untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan LPD terutama kondisi  kecukupan  modal,  kualitas aktiva  produktif,  likuiditas,  dan profitabilitas  yang  dicapai  dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dan menilai kemampuan LPD  dalam  mendayagunakan  semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan  profit secara efisien. Keberadaan LPD di masyarakat  desa  pakraman  telah banyak mengalami peningkatan yang pesat.  Lembaga  keuangan  LPD tersebut mampu meningkatkan potensi  masyarakat  desa  pakraman, dan  membantu  masyarakat  desa pakraman dalam kehidupannya didalam  masyarakat  desa  pakraman.
Sebagai  contoh  cara  LPD  dapat meringankan  beban  masyarakat  desa pakraman, dapat kita lihat pada Desa Pakraman  Kedonganan.  Misalnya, tradisi ngaben yang dianggap sebagai kewajiban  personal  umat  Hindu membutuhkan  biaya  yang  cukup besar.  Jika  kewajiban  ini  tidak ditunaikan, bisa berkembang menjadi masalah  komunitas,  bukan  lagi masalah personal umat hindu.
Disinilah  keberadaan  LPD  sebagai
lembaga keuangan masyarakat komunitas  memberikan  Peran  besar dengan  menyelenggarakan  ngaben massal  gratis.  Peran  LPD  dalam membantu masyarakat desa
pakraman  juga  termasuk  dalam memberikan dana untuk membangun pura  dan  pelaksanaan  upacara,  yang sebelumnya  dilakukan  dengan  dana pribadi  masyarakat  desa  pakraman. LPD  juga  memberikan  beasiswa berupa pendidikan kepada siswa yang berprestasi sehingga dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan rentetan keberhasilan  tersebut,  pengaturan LPD seharusnya dikembalikan kepada identitas kultural desa pakraman,  yaitu  sifat  otonomnya dalam  mengatur  penyelenggaraan kehidupan  rumah  tangganya  ( self regulation ).  LPD  sebagaimana  juga desa  adat  di  Bali,  diatur  dengan peraturan daerah. Permasalahan hukum tersebut, menyebabkan fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti.
Menyimak  pengertian  di atas dan Perda yang secara konstitusi mengatur  tentang  keberadaan  LPD serta  lapangan  usaha  LPD  tersebut, maka  LPD  merupakan  badan  usaha yang  bergerak  dibidang  ekonomi mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, dimana dari keuntungan tersebut dialokasikan untuk: cadangan modal 60%, dana
pembangunan  desa  adat  20%,  jasa produksi  10%,  dana  pembinaan, pengawasan  dan  perlindungan  5%, dan dana sosial sebanyak 5%.
LPD  Desa  Adat  Gunaksa merupakan  salah  satu  LPD  yang berlokasi di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.  Wilayah  Desa  Adatnya adalah  merupakan  bagian  dari  Desa Adat  Gunaksa.  Desa  Adat  Gunaksa yang dulunya sangat  perlu  mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan  desa,  sekarang  sudah
berkembang  dengan  swadaya  sendiri dengan  bantuan  LPD  Desa  Adat
Gunaksa.  LPD  Desa  Pakraman
Gunaksa  selama  tahun  2013  sampai dengan tahun 2017 memiliki keuntungan  dengan  tren  meningkat.
Laba  tahun  berjalan  LPD  Desa Pakraman Gunaksa dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 1 Laba Tahun Berjalan LPD Desa Pakraman Gunaksa Tahun 2013-2017 Tahun Jumlah Laba 2013 Rp.     467.296.279,- 2014 Rp.     514.691.523,- 2015 Rp.     554.698.654,- 2016 Rp.      701.020.446,- 2017 Rp.      802.057.801,- Dari keuntungan tiap tahunnya,  LPD  Desa  Pekraman Gunaksa menyisihkan untuk kepentingan  Desa  Adat  Gunaksa. Penyisihan keuntungan tersebut mempunyai  peran  dan  tujuan  untuk pembangunan di dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahannya yang diajukan adalah: Bagaimanakah peran  LPD  Desa  Pakraman  Gunaksa terhadap  Pembangunan  Desa  Adat Gunaksa?
Tujuan  dari  penelitian  ini adalah: Untuk mengetahui peran LPD Desa  Pakraman  Gunaksa  terhadap
Pembangunan Desa Adat Gunaksa.

## KAJIAN TEORI
Teori  peran  adalah  sebuah sudut  pandang  dalam  sosiologi  dan psikologi  sosial  yang  menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan  oleh  kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran  sosial  adalah  serangkaian  hak,
kewajiban,  harapan,  norma,  dan perilaku seseorang yang harus
dihadapi  dan  dipenuhi.  Model  ini didasarkan  pada  pengamatan  bahwa orang-orang  bertindak  dengan  cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan  seseorang  bergantung  pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan  faktor-faktor  lain.  Teater  adalah metafora  yang  sering  digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.
Peran  adalah  serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang  diberikan  baik  secara  formal maupun  secara  informal.   Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan)  dan  harapan  peran  yang menerangkan  apa  yang  individu- individu  harus  lakukan  dalam  suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan  mereka  sendiri  atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1992). Pembahasan  tentang  tata kelola LPD ini terdiri dari pembahasan  tentang  organisasi  dan perencanaan,  prosedur  rekrutmen, prinsip pengaturan operasional,
mekanisme penyaluran pinjaman dan sistem penggajian.
Organisasi dan Perencanaan
Organisasi  LPD  tidaklah rumit.  Dengan  cara  itu  proses perencanaan  dan  organisasi  dalam LPD  ini  dapat  berjalan  dengan  baik dan tidak ada masalah yang dihadapi tidak  dapat  diselesaikan  sendiri.  Hal ini  membenarkan  bahwa  struktur organisasi LPD mampu mengimplementasikan kebijakan dan strategi LPD untuk mencapai tujuannya.  Kemampuan  manajemen internal  LPD  memperoleh  dukungan dari pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh pemerintah lokal pada tiap  tingkatan  dan  oleh  Bank  BPD Bali.
Prinsip Pengaturan Operasional Prinsip ini mencakup peraturan mengenai kecakupan modal ( capital  adequacy ),  batas  jumlah peminjaman  ( legal  lending  limit ), cadangan  untuk  kerugian  pinjaman manajemen  likuiditas,  dan  sistem pemeringkatan LPD.
Mekanisme Penyaluran Pinjaman
Dalam  kaitannya  dengan tingkat  bunga,  pada  tahun  2002 tingkat bunga pinjaman untk pinjaman  berkisar  antara  27  hingga 33 persen, lebih tinggi dari pada rata- rata  tingkat  bunga  bank  umum  yang hanya  22  persen  per  tahun  pada  saat itu  peraturan  desa  adat  juga  berlaku bagi  staf  LPD  yang  melanggar peraturan dan salah dalam mengelola operasional  harian  LPD,  seperti kolusi,  korupsi  atau  manipulasi. Sanksi  sosial  dapat  dikenakan  pada mereka.  Selain  itu,  berdasarkan peraturan  legal  formal,  pasal  24 peraturan  Daerah  No.  8  /  2002  yang menyatakan  bahwa  staf  LPD  yang melanggar
peraturan dan menyebabkan LPD menderita kerugian keuangan haruslah mengganti kerugian tersebut.pasal 26 yang menerangkan pasal 24 peraturan tersebut  menekankan  bahwa  staf terpidana dapat memperoleh hukuman maksimum 6 bulan penjara atau maksimum denda Rp.5.000.000,-. Singkatnya,
gambaran  ini  menunjukan  bahwa institusi  informal  (seperti  norma- norma dan sanksi sosial) dan institusi formal  (peraturan  legal  formal) digunakan  bersama-sama  dalam  tata kelola LPD.
Sistem Penggajian
Sistem penggajian  pada LPD  secara  umum  dimaksudkan untuk  menstimulasi  kinerja  yang lebih  baik  dari  stafnya,  terutama dalam  mengumpulkan  pinjaman  dan mempromosikan dan melayani tabungan.  Diantara  manjemen  inti LPD,  ketua  memperoleh  gaji  paling tinggi,  diikuti oleh petugas kasir dan tenaga administrasi. Prinsip penentuan gaji pokok yang didasarkan  biaya  hidup  di  desa  di mana  LPD  berada  juga  tercermin pada  kuatnya  hubungan  antara  LPD dan lingkungan sosio ekonominya.
Teori pembangunan dalam ilmu  sosial  dapat  dibagi  ke  dalam dua  paradigma  besar,  modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi  mencakup  teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi  dan  perubahan  sosial  dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu  yang  menunjang  proses perubahan. Paradigma
ketergantungan  mencakup  teori- teori keterbelakangan ( under- development ) ketergantungan ( dependent developmen t) dan
sistem dunia ( world system theory ). Sedangkan Tikson (2005) membaginya  kedalam  3  (tiga) klassifikasi  teori  pembangunan,
yaitu modernisasi, keterbelakangan dan  ketergantungan.  Dari  berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul  berbagai  versi  tentang pengertian pembangunan.
Pengertian pembangunan mungkin menjadi  hal  yang  paling  menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak  ada  satu  disiplin  ilmu  yang
paling tepat mengartikan kata pembangunan . Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan  telah  berkembang, mulai  dari  perspektif  sosiologi klasik  (Durkheim,  Weber,  dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi  memperkaya  ulasan pendahuluan  pembangunan  sosial, hingga  pembangunan  berkelan- jutan.  Namun,  ada  tema-tema pokok  yang  menjadi  pesan  di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat  diartikan
sebagai  suatu  upaya  terkoordinasi untuk  menciptakan  alternatif  yang lebih  banyak  secara  sah  kepada setiap  warga  negara  untuk  me- menuhi  dan  mencapai  aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho & Dahuri,  2004).  Tema  pertama adalah koordinasi, yang
berimplikasi  pada  perlunya  suatu kegiatan  perencanaan  seperti  yang telah  dibahas  sebelumnya. Tema kedua  adalah  terciptanya  alternatif yang  lebih  banyak  secara  sah.  Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya
berorientasi  kepada  keberagaman dalam  seluruh  aspek  kehidupan. Ada  pun  mekanismenya  menuntut kepada  terciptanya  kelembagaan dan  hukum  yang  terpercaya  yang mampu  berperan  secara  efisien, transparan,  dan  adil.  Tema  ketiga mencapai  aspirasi  yang  paling manusiawi,
yang berarti pembangunan  harus  berorientasi kepada  pemecahan  masalah  dan
pembinaan  nilai-nilai  moral  dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam  seperti  halnya perencanaan.  Istilah  pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang  dengan  orang  lain,  daerah yang  satu  dengan  daerah  lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan  bahwa  pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan dan  perubahan  yang  berencana  dan dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu bangsa,  negara  dan  pemerintah, menuju  modernitas  dalam  rangka pembinaan bangsa ( nation building )”. Sedangkan  Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih  sederhana,  yaitu  sebagai “suatu  proses  perubahan  ke  arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan  adanya  pemikiran  yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan  dengan  modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan  dengan  westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan,  dan  modernisasi serta  industrialisasi,  secara  kese- luruhan mengandung unsur perubahan.  Namun  begitu,  keempat hal  tersebut  mempunyai  perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing  mempunyai  latar belakang,  azas  dan  hakikat  yang berbeda  serta  prinsip  kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya  merupakan  bentuk  yang merefleksikan perubahan (Riyadi & Bratakusumah, 2005).
Pembangunan ( development ) adalah proses perubahan  yang  mencakup  seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi,  infrastruktur,  pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander,  2005).  Portes  (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial  dan  budaya.  Pembangunan adalah  proses  perubahan  yang direncanakan  untuk  memperbaiki berbagai aspek kehidupan
masyarakat.
Menurut  Tikson  (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula  diartikan  sebagai  transformasi ekonomi,  sosial  dan  budaya  secara sengaja  melalui  kebijakan  dan strategi menuju arah yang diinginkan.  Transformasi  dalam struktur  ekonomi,  misalnya,  dapat dilihat  melalui  peningkatan  atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor  industri  dan  jasa,  sehingga kontribusinya  terhadap  pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi  sektor  pertanian  akan
menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan  industrialisasi  dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui  pemerataan  memperoleh akses  terhadap  sumber  daya  sosial- ekonomi, seperti
pendidikan, kesehatan,  perumahan,  air  bersih, fasilitas  rekreasi,  dan  partisipasi dalam  proses  pembuatan  keputusan politik.  Sedangkan  transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping  adanya  perubahan  nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti  perubahan  dan  spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran  dari  penilaian  yang tinggi  kepada  penguasaan  materi, dari kelembagaan tradisional menjadi  organisasi  modern  dan rasional. Dengan  demikian,  proses pembangunan  terjadi  di  semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi,  sosial,  budaya,  politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro ( commuinity/group ). Makna penting dari  pembangunan  adalah  adanya kemajuan/perbaikan ( progress ), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah sumua proses  perubahan  yang  dilakukan melalui  upaya-upaya  secara  sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah
proses  perubahan  yang terjadi secara  alami  sebagai  dampak  dari adanya  pembangunan  (Riyadi  &
Bratakusumah, 2005). Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran  tentang  modernisasi  pun tidak  lagi  hanya  mencakup  bidang ekonomi  dan  industri,  melainkan telah  merambah  ke  seluruh  aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses  trasformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.
Oleh  karena  dalam  proses modernisasi itu terjadi suatu  proses perubahan  yang  mengarah  pada perbaikan,  para  ahli  manajemen pembangunan
menganggapnya sebagai  suatu  proses  pembangunan di  mana  terjadi  proses  perubahan dari  kehidupan  tradisional  menjadi modern,  yang  pada  awal  mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.
Selanjutnya seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya  untuk  menggali  konsep- konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena
perubahan  yang  dimaksud  adalah menuju arah peningkatan dari keadaan  semula,  tidak  jarang  pula ada  yang  mengasumsikan  bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya  hingga  saat  ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan  yang  dapat  menolak asumsi  tersebut.  Akan  tetapi  untuk dapat  membedakan  keduanya  tanpa harus  memisahkan  secara  tegas batasannya,  Siagian  (1994)  dalam bukunya  Administrasi  Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat  yang lebih  baik  dari  kondisi  sekarang, sedangkan  pembangunan  sebagai suatu  pertumbuhan  menunjukkan kemampuan  suatu  kelompok  untuk terus  berkembang, baik  secara kuali- tatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”
Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  pada  dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari  pertumbuhan,  dalam  arti  bahwa pembangunan  dapat  menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan  akan  terjadi  sebagai akibat  adanya  pembangunan.  Dalam hal  ini  pertumbuhan  dapat  berupa pengembangan/perluasan ( expansion ) atau peningkatan ( improvement )  dari  aktivitas  yang dilakukan  oleh  suatu  komunitas masyarakat.
METODE
Berdasarkan  uaraian  diatas, maka jenis penelitian yang dilaksanakan  ini  bisa  dikatakan tergolong ke dalam penelitian kualitatif  tipe  studi  kasus,  karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  Peran  LPD  Desa Pakraman Gunaksa dalam Pembangunan  Desa  adat  Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Metode Penelitian kualitatif yang  digunakan  pada  umumnya bertujuan  untuk  mengembangkan konsep atau mengembangkan pemahaman  dari  suatu  fenomena, dalam  hal  ini  yaitu  Peran  LPD  Desa Pakraman Gunaksa dalam Pembangunan  Desa  adat  Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Jenis data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  data  primer  dan  data skunder. Data primer menurut Margono  (  1996)  adalah  data  yang langsung  diperoleh  dari  sumber informasi  pertama,  seperti  data  hasil wawancara,  data  hasil  observasi  dan sebagainya. Sedangkan menurut Moleong  (2007),  data  primer  adalah data yang diperoleh melalui pengamatan  berperan  serta  dan  data hasil  wawancara  langsung  dengan informan.  Dalam  kaitannya  dengan dengan  penelitian  yang  dilaksanakan ini, maka data primer yang
dikumpulkan  adalah  data  tentang Peran LPD  Desa Pakraman Gunaksa dalam  Pembangunan  Desa  adat Gunkasa. Sedangkan data merupakan data pelengkap sajian data
primer.  Data  skunder  adalah  data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari  sumber-sumber  yang  telah  ada. Data  ini  biasanya  dari  perpustakaan atau  dari  karya  ilmiah  peneliti terdahulu. Sementara menurut Moleong  (2007)  dinyatakan  bahwa data sekunder adalah data diluar kata- kata  dan  tindakan  berupa  buku,
majalah  ilmiah,  dokumen  pribadi, arsip-arsip, majalah dan sebagainya.
Peneltian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan design penelitian terfokus pada observational case study . Dalam design penelitian  ini  cara pengumpulan data yang utama adalah Ex post facto yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang telah terjadi untuk diteliti  pada  masa  sekarang  untuk mendapatkan  data  yang  akurat  dan jelas  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  dengan  titik  perhatian penelitian adalah  Peran  LPD  Desa Pakraman Gunaksa dalam Pembangunan Desa adat Gunaksa. Setelah pemilihan dan analisis  masalah  yang  akan  diteliti, langkah  berikutnya   yang  harus diperhatikan adalah penentuan metodologi  penelitian  yang  akan digunakan  sehingga  masalah  tadi dapat  terjawab  secara  tepat  dan tarandalkan  kesahihannya  (Faisal, 2005). Dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan, para  peneliti  perlu  menggunakan metode-metode tertentu untuk mengumpulkan  data.  Baik  buruknya
suatu  research  sebagai  tergantung kepada  teknik-teknik  pengumpulan datanya.  Oleh  sebab  itu,  peneliti menggunakan metode observasi,
interview,  kepustakaan,  dan  metode dokumentasi.
Tahapan analisis data adalah salah  satu  tahapan  kunci  dalam penelitian.  Tahap  ini  baru  bisa dilakukan setelah semua data terkumpul. Masalah  yang  tidak  kalah penting dari apa yang sudah diperoleh dari hasil penelitian adalah pengelolahan  data.  Dalam  penelitian kualitatif analisis data telah dilakukan sejak  sebelum  memasuki  lapangan atau  mulai  dari  persiapan  sebuah penelitian  sampai  akhir  sebuah penelitian. Artinya, analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke  lapangan  dan  berlangsung  secara berkelanjutan sampai akhir penulisan sebuah  penelitian.  Menganalisis  data dalam  penelitian  kualitatif  lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama  dengan  pengumpulan  data (Sugiyono, 2006).
Data primer dan data skunder  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, observasi dan
kepustakaan  telah  terkumpul  akan dipilah terlebih dahulu, dengan segera digarap  oleh  peneliti  yang  akan mengolah  data  tersebut.  Pengolahan data tersebut disebut pengolahan data, dan ada pula yang menyebut sebagai sebuah  analisis  data  (Suharsimi, 2002). Adapun langkah-langkah yang ditempuh  dalam  menganalisis  data dalam penelitian ini meliputi:
Reduksi  data,  transformasi  data, pengelompokkan data, dan penyajian data.
Reduksi Data Penelitian  ini  difokuskan pada  Peran  LPD  Desa  Pakraman Gunaksa  dalam  Pembangunan  Desa adat  Gunaksa  Kecamatan  Dawan Kabupaten  Klungkung,  maka  data yang  akan  dimanfaatkan  hanyalah data  yang  relevan  dengan  fokus penelitian.  Dalam  proses  mereduksi akan  ada  pembuangan  data  terutama data-data  yang  diperoleh  dalam pengumpulan  data  yang  tidak  terkait dengan tujuan penelitian.

## Transformasi Data
Transformasi  data  adalah
pengubahan  bentuk  data  menjadi bentuk  lain  agar  efektif  dan  efisien tanpa mengubah atau menghilangkan substansinya. Data yang ditransformasi  dalam  penelitian  ini adalah  jawaban  yang  diberikan  oleh para  informan  atas  pertanyaan  yang diajukan pada saat wawancara.

## Pengelompokan Data
Data  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan pengumpulan data belum  teratur  karena  di  dapat  dari berbagai  sumber.  Misalnya  data tentang  Peran  LPD  Desa  Pakraman Gunaksa  dalam  pembangunan  Desa adat  Gunaksa  Kecamatan  Dawan
Kabupaten  Klungkung,  maka  untuk memudahkan menganalisis dan menarik simpulan, data itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Penyajian Data
Data  yang  telah  direduksi akan disusun dan ditata dalam satuan peristiwa  dan  satuan  makna  yang meliputi: Peran LPD Desa Pakraman Gunaksa  dalam  Pembangunan  Desa adat Gunaksa.
Langkah-langkah yang telah ditempuh  diatas  akan  menghasilkan simpulan  yang  bersifat  sementara. Simpulan yang bersifat sementara itu akan diuji dengan simpulan-simpulan data  yang  terjaring  dari hasil observasi dan wawancara berikutnya. Dari simpulan-simpulan yang bersifat sementara  itu  akan  ditarik  simpulan umum  secara  indukatif  sebagai  hasil akhir  penelitian.  Ini  berarti  sejak semula  peneliti  telah  berusaha  untuk mencari makna data yang dikumpulkan.
Terkait  dengan  hal  ini, Nasution  (2007)  menyatakan,  dari data  yang  diperolehnya  sejak  awal, peneliti  telah  mencoba  mengambil simpulan.  Simpulan  itu  mula-mula masih tentative ,  kabur,  diragukan, akan tetapi dengan bertambahan data, maka  simpulan  itu  lebih grounded .
Jadi simpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan simpulan akhir sebagai hasil penelitian.

## PEMBAHASAN
Di  dalam  penghimpunan dana  Masyarakat  pada  LPD  Desa Pakraman  Gunaksa  bersumber  dari tabungan dan deposito yang dipungut oleh  petugas  LPD.  Keberhasilan  di dalam kegiatan menghimpun tabungan  sangat  dipengaruhi  oleh
tingkat pendapatan masyarakat, penghasilan  desa  dan  juga  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap
LPD kita.
Kalau  dilihat  apa  yang dicapai  pada  saat  ini,  kiranya kepercayaan  masyarakat  terhadap LPD  cukup  tinggi  walaupun  kalah bersaing  dengan  bank-bank  yang memberikan  suku  bunga  yang  lebih tinggi dan berhadiah. Namun masyarakat  telah  menyadari  bahwa LPD ini adalah milik bersama. Adapun tabungan yang berhasil himpun sampai akhir Desember 2017 sebesar Rp.7.402.414.493,-  sedangkan  pada akhir tahun 2016 sebesar Rp.6.524.380.863,-  dan  bila  dilihat dari  angka  tersebut,  dimana  LPD mengalami  peningkatan  tabungan sebesar 13.45% dari tahun 2017.
Pinjaman yang Diberikan Pinjaman yang dapat disalurkan  kepada  masyarakat  pada tahun  ini  sebesar  Rp.9.820.688.500,- yang terdiri dari: Tabel 2 Pinjaman Yang Diberikan Klasifikasi Pinjaman Rupiah Orang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Rp.8.912.691.000,- Rp.   786.243.500,- Rp.     20.672.000,- Rp.   101.082.000,- 288 18 7 16 Jumlah Rp.9.820.688.500,- 329 Bila  dibandingkan  dengan rencana  kerja,  sasaran  yang  tercapai 100,06%, kalau dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 12,82%.

## Pendapatan
Pendapatan pada tahun 2017 sebesar  Rp.1.694.689.101,43,-  yang terdiri dari: 1. Pendapatan  bunga  pinjaman  dari nasabah sebesar Rp.1.544.517.835,-  berarti  8,77% di atas target.
2. Pendapatan  bunga  dari  BPD sebesar Rp.69.711.596,43,- berarti sasaran yang tercapai 82,01%.
3. Pendapatan  administrasi  kredit yang  tercapai  pada  tahun  ini sebesar  Rp.63.400.000,-  berarti sasaran  yang  tercapai  68,91%  ini masih ada dampak dari penurunan administrasi dari 2% ke 1%.
4. Pendapatan lain-lain yang diperoleh  pada  tahun  ini  sebesar Rp.17.059.670,- atau 89,55% diatas target. Kenaikan ini disebabkan fee dari rekening air. Biaya
Biaya yang kita keluarkan pada tahun 2017  sebesar  Rp.892.631.300,- yang terdiri dari:
1. Biaya  bunga  tabungan  kepada nasabah  sebesar  Rp.376.052.400,- berarti  3,59  %  di  atas  target (peningkatan
tabungan
masyarakat).
2. Biaya  badan  pengawas  yang  di keluarkan  tahun  2017  sebesar Rp.43.850.000,-
3. Biaya  Pegawai  yang  dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp.254.283.000,- atau 0,28% biaya  yang  dapat  ditekan  dari anggaran. 4. Biaya  kantor  yang  dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp.9.571.100,- atau 73,62% biaya yang dapat ditekan dari anggaran. 5. Biaya perjalanan yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp.3.610.000,-  atau  3,14%  biaya diatas target (peningkatan transaksi ke BPD).
6. Biaya penyusutan pada tahun 2017 sebesar Rp.4.660.000,-.
7. Cadangan  pinjaman  ragu-ragu pada  tahun  2017  yaitu  sebesar Rp.110.000.000,- guna mengantisipasi  kredit  bermasalah disamping juga untuk  pemupukan modal. 8. Biaya lain-lain sebesar Rp.11.669.800.- atau 1,47% biaya diatas dari anggaran. 9. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan  pada  tahun  2017 sebesar Rp.4.225.000,- atau 42,25% dari anggaran. Laba Usaha Dari laba usaha yang tercapai  pada  tahun  2017  sebesar Rp.802.057.801,43,-  atau  6,94%  di atas  target  dari  rencana  kerja.  Kalau dibandingkan  dengan  tahun  2016 mengalami peningkatan sebesar
14,41%. Asset Tabel 3 Neraca Per 31 Desember 2017 Aktiva
1. Kas
2. Antar Bank Aktiva
a. Tabungan
b. Deposito
3. Pinjaman
a. Pinjaman yang diberikan
b. Cadangan  Piutang  Ragu- ragu (-)
4. Aktiva tetap dan Inventaris a. Harga Perolehan
b. Akumulasi penyusutan
Rp.           55.510.200,-
Rp.1.825.082.189,59,- Rp.   800.000.000,00,-
Rp.      9.820.688.500,- Rp.         415.021.000,-
Rp.         203.121.175,- Rp.         166.143.850,- Rp                2.000.000,-
5. Rupa-rupa Aktiva Jumlah Rp. 12.125.237.214,59,- PASSIVA 6. Modal disetor
7. Cadangan Umum
8. Tabungan
9. Deposito
10. Pinjaman yang diterima
11. Rupa-rupa Passiva/titipan
12. Antar Bank Passiva
13. Laba/Rugi
Rp.           16.700.000,-
Rp.2.564.064. 920.16,- Rp.      7.402.414.493,-
Rp.1.340.000.000.00,- Rp.       –
Rp.       – Rp.       – Rp.      802.057.801.43,- Jumlah Rp.12.125.237.214,59,- Tabel 4 Laba Pembagian untuk Pembangunan Desa Kelian Patus 10% Rp.16. 041.156,03,- Upacara Adat 40% Rp.64.164.624, 12,- Pembangunan Desa 50% Rp.80. 205.780, 14,- Jumlah Rp. 160.411.560,29,- Upacara Adat Dalam  kegiatan  upacara
dana  yang  disumbangkan  dengan persentase  yang  demikian  bukanlah dana  yang  besar  tetapi  mencukupi untuk  melakukan  suatu  uapacara. Biasanya  dana  tersebut  digunakan untuk  upacara  Nandan.  Dimana Upacara ini dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun  sekali  yaitu  pada  tilem  sasih Kedasa,  upacara  yang  dilakukan yakni  nebas  pitra, atau lazim disebut Nandan.  Tak  banyak  sumber  bisa dikorek  kenapa  upacara  itu  digelar. Berdasarkan  catatan  prasasti  Tutuan, yang  kini  tersimpan  di  Pura  Bukit Buluh Desa Gunaksa, tradisi Nandan ini  tergolong  upacara  pitra  puja, upacara pemujaan roh leluhur. Di situ tegas dicatatkan, Nandan
dimaksudkan  sebagai  upacara  naur sosot atau naur danda sang piutang. Kendati  ada  warga  di  luar Desa Gunaksa ikut menggelar upacara ini, umumnya upacara
Nandan  cuma  digelar  warga  Tutuan. Tak  ada  catatan,  kenapa  warga Tutuan di Gunaksa menggelar upacara  naur  sosot.  Prasasti  Tutuan cuma  menuliskan  sebuah  mitos, berkisah  tentang  kealpaan  salah seorang leluhur warga Tutuan bernama I Surakerta, yang membunuh  sapi  milik  I  Rare  Angon (anak Ni Berit Kuning dari pernikahannya dengan Prabhu Erlangga).  Sapi  itu  bernama  Sapu Jagat. Konon ekornya sampai menyentuh  tanah,  maka  dari  itu disebut  I  Sapu  Jagat  ( apan  ikutnia nyapu  jagat ).  Disebutkan,  sapi  ini
memiliki  keunggulan  gaib,  diyakini sebagai  sapi  pembawa  berkah,  siapa saja  meminjam  sapi  ini  untuk membajak, tanah menjadi subur, hasil
panen  melimpah,  tanaman  dijauhkan dari hama ( mawastu rahayu pamupun carik  ika,  tan  kamerenan  saisining sawah ika ).
Berdasarkan  sumber  lisan,
konon  I  Surakerta  berumah  di  Dauh Baingin, diyakini berada di kompleks Pura Batur, tak jauh dari Banjar Patus, Desa  Gunaksa.  Dari  gelagatnya,  I Surekerta  sosok  yang  tak  pernah bersyukur “tamak” dan rendah budi.
Diceritakan,  I  Surekerta sudah  begitu  sering  meminjam  sapi Ki  Sapu  Jagat,  toh  ia  tetap  loba, memijam  paksa  sapi  itu,  sehingga petani  lain  tak  mendapat  giliran. Suatu  hari,  I  Rare  Angon  menolak permintaan  itu.  I  Surakerta  marah, lalu membunuh Rare Angon ( tan tiba brahmantyania, neher tinuwek anggania Rare Angon ). Sapi diambil paksa, dibunuh dan disakiti ( pinejahan  linara-lara ).  Sebelum rebah ke tanah, I Rare Angon sempat mengeluarkan kutukan, “Duh engkau Surakerta,  di  luar  batas  perilakumu, tidak  memiliki  balas  budi,  hatimu gelap.  Saya  sungguh  tak  berdosa padamu,  kenapa  kau  membunuh diriku,  sekarang  kau  kena  kutuk diriku: “Jah tasmat! Semua keturunan I  Surakerta  dan  kerabat  wajib menghaturkan  upacara  pedandanan, dilakukan  saat  bulam  mati  sasih Kedasa.
Teks  asli  Kanda  Purwanma  Tutuan, berbunyi  begini:  “ Ih  Surakerta,  tan piangga  denta  mambek,  tan  hanang darma  budi,  kewala  lupa  angidep. Apan  ingsun  tan  adruwe  dosa  ring kita, mawastu ingsun pinejah  dening kita, mangkin  moga kita kawastonan
dening ingsun: “Jah tasmat,
sahananing satreh sentanan I
Surakerta,  tekaning  saswangan  ta kabeh,  wenang  angaturaken  karya padandanan. Rikalaning  tilem  sasih kadasa, ring genah ingsun mapendem. Dosa  I  Surakerta  karena  telah membunuh  I  Rare  Angon  dan  Sapi Sapuh Jagat menempatkan roh dirinya  dan  keturunaannya  dalam kedaan  sosot,  terbelit  kutuk  hingga tak  bisa  bebas,  bersatu  dengan  Sang Maha Pencipta. Maka untuk membebaskan  roh-nya  ia  harus menggelar upacara padandanan.
Upacara  ini  mesti  dibayar  saat Ngusaba  Pitra  di  Desa  Gunaksa berlangsung  setahun  sekali,  saat Tilem  Sasih  Kedasa,  bertempat  di Pura  Dalem  Cungkub,  konon  di tempat  ini  Rare  Angon  dibunuh  dan dikubur ( ring genah ingsun mapendem ), maka di  tempat  ini pula dilakukan upacara puncak Pangusaban dan Padandanan. Biasanya  masyarakat  di  Gunaksa, terutama  warga  Tutuan,  atau  desa- desa lain seperti Sampalan, Desa Iseh,
Karangasem menggelar upacara Nandan  usai  upacara  pangroras,  dan ada  juga  menggelar  upacara  setelah upacara  ngantukang  Dewa  Hyang. Maka  upacara  ini  menjadi  satu rangkaian  dengan  upacara  Dewa Yadnya,  yang  khusus  dilakukan untuk  memuliakan  dan  pembebasan leluhur.  Di  titik  ini  upacara  Nandan pun  dikaitkan  dengan  kewajiban
sentana  untuk  membebaskan  roh leluhur dari kutuk Rare Angon.
Hingga  kini  warga  Tutuan di  Gunaksa  sangat  percaya  bahwa, Rare Angon (bukan Rare Angon anak Batara  Siwa),  tetap  menjadi  penjaga (ameng-amengan )  Batara  di  Pura
Bukit Buluh. Sekali waktu ada warga yang  melihat  Rare  Angon  tengah meniup seruling sembari mengembala  lembu  Sapu  Jagat. Karena  alasan  ini  pula  Rare  Angon dan Sapi Sapu Jagat diangkat menjadi lambang Desa Gunaksa. Ada “kutuk” bila  upacara  tidak  dilakukan.  orang terpelajar  tahu  kutuk  adalah  cara paling  ortodok  supaya  pendukung tradisi bersangkutan tetap yakin. Teks Kanda  Purwana  Ki  Tutuan  misalnya menguraikan  kutuk  itu  begini:  “ Yen kita  predo,  moga  atmania  manggih sangsara  tan  pagenah,  tiba  ring kawah  candra  goh  muka,  siyu  tahun ya dadi entip kawah yang tan katebas. Yan  amalku  hana  kadyeng  arep  ling kui,  moga  amanggih  karahayuan paumahan  ta,  “tekaning  atma  ira manggih sadia.” Artinya: Jika engkau mangkir,  semoga  rohnya  menemu sengsara, tak mendapat tempat, jatuh ke kawah cadra goh muka, jika tidak ditebus,  seribu  tahun  dia  menjadi aking  kawah.  Apabila  dijalankan sebagaimana  berlaku  sejak  dulu, semoga  memperoleh  kerahayuan, sanak keluarga sejahtera, roh leluhur menemukan kebahagiaan. Seperti apa rangkaian  upacara  nandan  warga Tutuan  di  Gunaksa?  Gambaran pokoknya  kurang  lebih  seperti  ini.
Sebulan sebelum upacara
ngusaba/nandan dimulai, prajuru dan manggala menggelar parum. Paruman atau sangkepan ini biasanya membahas sejumlah persiapan upacara  pangusaban  dan  nandan. Dihadiri  semua  perangkat  desa, kelian  banjar,  dan  pejabat  tradisonal yang sampai kini tetap diberi hak dan kewajiban khusus, antara lain; nyungsung  sejumlah  palinggih  di Pura  Puseh;  semisal,  Kunta  Rawos, Patinggi,  Kagaduhan,  Kadangkan, Penyarikan,  dan  sebagainya.  Kini pejabat tradisional itu jarang dilibatkan  kecuali  sebagai  penyaksi upacara semata. Bila ada krama yang menghaturkan  upacara  penandanan, upacara ngusaba bisa diundur sepanjang  satu  tilem,  yakni  saat memasuki  Tilem  Jiyesta.  Jikapun tidak  ada  warga  yang  menggelar upacara  Nandan,  bila  ada  hambatan, upacara  ngusaba  boleh  diundur sampai hitungan pananggal ping kalih
Sasih Jiyesta. Rangkaian selanjutnya, sepuluh hari sebelum upacara Ngusaba/Nandan  dimulai  digelarlah upacara  Matuun  Sang  Hyang.  Ada dua acara penting dalam upacara ini, pertama nanceb kober putih di ujung jalan  menuju  setra.  Upacara  ini pertanda  larangan,  bahwa  sepuluh hari  sebelum  ngusaba,  masyarakat tidak  dibolehkan  mengubur  jenazah, ngaben  dan  sebagainya.  Wilayah setra  berada  dalam  kondisi  proteksi. Maksudnya  supaya  roh  leluhur  yang akan  diminta  turun  ke  bumi  tidak dalam kondisi “tercemar Kesuciannya”. Kedua, upacara matuun Sang Hyang sendiri,
dilakukan  di  Pura  Dalem  Pakenca. Bagi  warga  yang  menggelar  upacara nandan  akan  mendatangkan  seorang dasaran/tapakan  atau  Jero  Seliran  ke
Pura Dalem Pakenca. Nah, kehadapan Jero  Dasaran  atau  Tapakan  inilah  si penggelar upacara nunasang/memohon  nama-nama  roh leluhur  yang  akan  dibebaskan  lewat upacara  Nandan.  Dan  sekalian  lewat upacara  matuun  Sang  Hyang  ini  si penggelar upacara “mengecek” keberadaan leluhur-leluhurnya, siapa- siapa  yang  belum  atau  sudah terbebaskan  dari  sosot  Rare  Angon.
Di situ lalu si sentana (keturunanannya) menyatakan
dengan  tulus  baik  secara  sekala maupun  niskala  bersedia  menebus sosot leluhur. Buit.Tiga hari sebelum upacara  Ngusaba/Nandan  dilakukan upacara Nyaak. Warga yang menggelar atau menghaturkan
upacara  panandanan  membawa  serta puspa lingga, simbol roh leluhur yang akan  diupacarai  di  Pura  Dalem Pakenca. Upacara dipuput pamangku setempat.  Acara  inti  di  sini  adalah maktiang  puspa,  simbol  roh  leluhur dengan  runtutan  upacara  mapegatan. Seluruh  aparat  desa  hadir  sebagai saksi terutama penyarikan (juru tulis) akan  mencatat  siapa-siapa  nama  roh leluhur yang diupacarai. Selain  mapegatan,  mereka yang  menggelar  upacara  nandan dikenai sejumlah kewajiban, diantaranya:  bayar  utang-  utang, menghaturkan  sangu  buat  prajuru desa,  serta  kewajiban  administrasi lain  soal  penanjung  batu  yang aturannya  tersurat  dalam  awig-awig desa.
Dalam acara mapegatan ada
imba  tulis  baku  yang  diterima penyarikan  desa.  Imba  tulis  itu berbunyi  sebagai  berikut: “ Atur  ulun ring paduka Batara, wenten atur ulun ne  samenten  ring  paduka  Batara, kasadian  pinunas  ulun  ring  paduka Batara,  puniki  panawuran  ulun, pegat saperantasan, muwah panawuran  ulun  ring  trena-treni, tarulata,  gulma  jenggama,  mangkin ulun tan wenten mautang ring paduka Batara,  paduka  Batara  tan  wenten mapihutangan ring ulun, muwah ring sentanan  ulun,  muwah  saputra- putrakan  ulun,  apan  sampun  puput
panawuran ulun ring paduka Batara, puniki penawuran ulun ring dina anu, tanggal  anu,  sasih  anu,  ingkel  anu, rah  anu,  isaka  anu,  titiang  I  anu, sakling anu.”
Dengan begitu seluruh utang  roh  leluhur  terlunasi  dalam upacara mapegatan itu. Lalu kenapa prajuru  desa  ikut  penerima  dan menyaksikan upakara mapegatan? Di sini orang dihadapkan pada pemahaman  simbolik,  prajuru  itu dianggap  wakil  dewata.  Dalam upacara  Nyaak  disertakan  kurban sapi  jaga-jaga,  sapi  ini  dikurbankan oleh desa. Sapi  yang dipakai  kurban adalah  sapi  cula,  sapi  yang  telah dikebiri.  Sapi  ini  kurban  pengganti sapi  yang  dibunuh  I  Surakerta bernama Sapu Jagat. Sapi Jaga-Jaga ini  diarak  sepanjang  jalan  desa, dilukai, darahnya dicipratkan di Jaba Pura  Puseh  dan  sepanjang  jalan desa.  Boleh  jadi  sapi  ini  juga
dianggap  sebagai  caru  pemberi tenaga  untuk  mengharmonikan  dan menyucikan  kembali  wilayah  desa. Pada  upacara  Nyaak  ini  puspa lingga, simbol roh leluhur yang telah usai  melakukan  upacara  mapegatan di  Pura  Dalem  Pakenca  diharapkan sempat mapapas (berpapasan) serta- merta memegang tali sapi Jaga-Jaga yang  baru  saja  datang  dari  Pura Puseh. Dengan demikian terhampuni pula seluruh sosot leluhur atas kutuk
Rare Angon, dan lunas pula kewajiban sentana (keturunan) kehadapan  roh  leluhur.    Sampai  di sini upacara Nyaak dianggap selesai untuk  selanjutnya  sapi  jaga-jaga dibawa  ke  sebuah  tempat  bernama Buit (di halaman SD No.3 Gunaksa). Di  sini  sapi  disembelih,  kepalanya diaturkan pada penguasa Buit, konon berwujud  manusia  besar  bernama Panji Landung.
Dulu  bangkai sapi itu
dibiarkan  busuk  di  tempat,  hingga wilayah  itu  penuh  bau  busuk. Sejumlah  sekaa  tuak  mencuri-curi daging itu. Inilah yang menjadi alasan kemudian daging sapi itu dibagi-bagi kepada krama banjar. Tapi kemudian ada  kejadian  aneh,  sejumlah  kasus pembunuhan  terjadi  di  Gunaksa. Konon  menyebabnya  penguasa  Buit marah, dan kini daging sapi Jaga-Jaga itu tidak lagi dibagi-bagi. Seterusnya bangkai  sapi  dikubur  di  tempat. Kenapa  sapi  disembelih  di  wilayah Buit? Ada dugaan di sinilah Surakerta cs.  menyiksa  membunuh  sapi  Sapu Jagat itu. Rentetan upacara berikutnya adalah ngeladang tangluk, pemanggilan roh leluhur dari belengu
hukuman.  Dilakukan  pada  hari panampahan ngusaba,
sehari menjelang  acara  puncak.  Upacara digelar  di  Setra  Desa,  menyertakan sejumlah sarana semisal, nasi takilan, seekor  godel  dandanan,  sejumlah alat-alat  bertani;  bajak,  tenggala  dan sejumlah  uang  kepeng  serta  sarana lain . Saat  ngeladang  tangluk,  puspa, simbol roh leluhur juga diiring serta, dihadiri  aparat  desa.  Ritual  utama upacara  ini  adalah  memanggil  roh leluhur  yang  akan  diupcarai.  Sesaat sebelum  pemanggilan,  roh  leluhur dianggap tengah menjalani
“hukuman”, mereka dianggap sedang menjalankan  kewajiban  membajak, menyabit rumput layaknya menjalani kerja rodi. Maka secara  simboli juga dilakukan serentetan upacara bertani, seperti membajak, ngelampit, menyabit , dsb.
Dalam  upacara  ini  roh-roh ditebus  kehadapan  Batara  Prajapati dan Batara Rare Angon, supaya roh- roh  itu  dibebaskan  dari  hukuman, dibebaskan dari ikatan sosot. Di sini, mereka  yang  menggelar  upacara nandan  diwajiban  membayar  pada prajuru desa berupa panumbas padang  (rumput),  panumbas  takilan (bekal),  dan  sebagainya.  Keluarga bersangkutan  kemudian  memanggil nama-nama  yang  akan  dibebaskan dalam  upacara  Nandan  esok  hari. Memasuki upacara puncak, digelar di Pura Pangulun Setra Dalem Cungkub, menyertakan  aturan  banten  laapan. Yang utama adalah rangkaian mapurwa daksina, mengusung keliling,  lumbung  (simbol  roh  laki- laki) kumaligi (simbol roh
perempuan)  mengelilingi  pelataran pura  searah  jarum  jam.  Upacara dipuput pemangku yang diberi wewenang.  Lumbung  yang  dihias meriah  itu  berisi  serangkaian;  beras lima  warna,  benang,  kelapa,  uang kepeng,dihias  orti  (reringgitan  janur penuh  simbolik),  serta  perlengkapan lain.
Lumbung dan kumaligi diarak  dalam  rangkaian  mapurwa daksina,  di  mana  masing-masing lumbung itu diantar satu godel (anak sapi)  yang  baru  bertanduk  aguli, sebesar  ibu  jari.  Godel-godel  inilah diyakini  mengantar  (Nandan)  sang roh  ke  alam  pembebasan.  Kenapa aguli?  Bisa  jadi  supaya  mudah  diisi benang  tri  datu  dan  uang  kepeng. Usai  mapurwa  daksina,  satu  ekor godel  disemblih  palinggih  Hyang Gagak.  Godel  yang  dihaturkan  itu bernama  I  Sankur  Urung.  Momen terakhir dari puncak panandanan ini adalah pamasmia, pembakaran
puspa  lingga,  abunya  ditanam  di belakang Pura Dalem Cungkub. Bagi warga  Tutuan  abu  puspa  lingga  itu ditanam  di  Pura  Dalem  Kangin. Dengan  demikian  upacara  Nandan dianggap  usai,  tinggal  dilanjutkan dengan  tiga  kali  upacara  nyenuk dimana  berturut-turut  setiap  tahun dilakukan. Dari seluruh rangkaian upacara  itu  sesungguhnya  tersirat makna,  bahwa  warga  Tutuan  di Gunaksa  berniat  menaikkan  status leluhurnya  ke  jenjang  lebih  tinggi, dari status Dewa Hyang menjadi Sri. Dengan  harapan  beliau  senantiasa melimpahkan
kesejahteraan, “ngamertanin”… sentananya .
Dari  serangkain  upacara yang  dilakukan  tak  jarang  dana bantuan  yang  telah  dibagi  dari keuntungan  LPD  setiap  tahunnya masih  dirasa  kurang  sehingga  ada tambahan dari pihak Kepala Desa.
Tabel 5 Rincian Dana Pengeluaran Upacara Nandan Hingga Akhir Sumbangan  Keuntungan LPD Rp.  64.164.624, 12,- Sumbangan  Dari  Kepala Desa Rp.          6.500.000,- Jumlah Rp.   70.664.624,12,- Untuk  mengetahui  sehat tidaknya LPD Desa Pakraman Gunaksa  bisa  dilihat  pada  Analisis Rasio Laporan keuangan tahun 2017. Untuk evaluasi ratio Pencapaian LPD tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Operating Profit Margin Ratio 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 802.057 1.694.687 x 100% = 47,33 % Dengan Operating Profit Margin Ratio 47,33%
menunjukkan  bahwa  LPD masih  memiliki  kemampuan yang baik untuk menghasilkan laba usaha. 2. Cost Coverage Ratio (CCR ) 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 = 1.694.687 892.630 x 100% = 189,85 % Dengan Cost  of  Coperage
Ratio  (CCR) 189,85%,  maka dapat  disimpulkan  bahawa usaha  LPD  masih perlu meningkatkan  efisiensi  atau meningkatkan pendapatan melalui pinjaman masyarakat. 3. Liquiditas ratio
𝐴𝑙𝑎𝑡 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 = 2.680.592 7.402.414 x 100% = 36,21 % Dengan  tingkat  liquiditas  di atas 20% masih bisa ditingkatkan pinjamannya untuk  bisa      tercapainya tingkat rentabilitas yang lebih tinggi.
4. Loan Deposit Ratio (LDR)
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎+𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
= 9.820.688 11.323.180 x 100% = 86,73 % Dengan LDR 86,73%  Usaha  ini sebenarnya  sudah  berjalan  baik, namun masih bisa diupayakan melalui cadangan yang telah

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  apa  yang  telah  disajikan  dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  sejak  berdirinya  LPD  setiap tahunnya selalu mendapat keuntungan dengan persentase meningkat dan dalam setiap tahunnya pula  LPD  telah  menyetor  kepada Desa  Adat  Gunaksa  sesuai  dengan persentase  yang  ditelah  ditetapkan yaitu  20%  dari  keuntungan  yang diperoleh  dari  laba  LPD  Desa Pakraman  Gunaksa.  Laba  tersebut dikelola  dengan  baik  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  baik  dalam kegiatan upacara adat maupun dalam proses  pembangunan  di  Desa  Adat Gunaksa.
Secara  umum  tujuan  dan  sasaran usaha  Lembaga  Perkreditan  Desa (LPD)  Desa  Pakraman  Gunaksa
sudah  bekerja  secara  sistematis  dan optimal  sehingga  semua  sistem perencanaan,  pengorganisasian  dan pelaksanaan kerja terkoordinasi dengan baik antara pengelola, pengawas, dan aparatur desa. Hal-hal ini terbukti dengan adanya kepercayaan  masyarakat  menabung uangnya  dan  peningkatan  jumlah pinjaman  dari  masyarakat  ke  LPD. Sehingga dalam
sumbangan keuntungan  yang  setiap  tahunnya  di berikan  oleh  LPD  ke  Desa  Adat Gunaksa  selalu  dalam  kisaran  angka naik bukan malah turun. Keuntungan yang disumbangkan
untuk pembangunan  Desa  tersebut  telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk  keperluan  masyarakat  walau dalam  persentase  yang  masih  kecil tetapi  bisa  merata  untuk  semua lapisan masyarakat dialokasikan untuk memaksimalkan tingkat rentabilitas.
Jurnal Satyagraha, Vol. 01, No. 02, Agustus 2018 – Januari 2019  ISSN :  2620-6358
Ni Wayan Ari Sudiartini Ni Ketut Murdani
Ni Kadek Noviantari

## Saran
Adapun  beberapa  saran  yang penulis  dapat  berikan  terkait  dengan  hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya  para  Prajuru  Desa  Adat,  Desa Dinas  dan  Badan  Pengawas  LPD  ikut bersama-sama mensosialisasikan keberadaan  LPD  baik  melalui  sangkepan di  masing-masing  Balai  Banjar  maupun dalam  bentuk  pertemuan  lainnya,  baik tentang  kepemilikan,  fungsi  dan  manfaat LPD  bagi  seluruh  masyarakat.  Mengenai kredit  bermasalah  (macet)  diharapkan bantuan  dari  Bendesa  Adat  untuk dikoordinasikan  dengan  badan  Pengawas LPD maupun Prajuru Desa adat Gunaksa, sehingga  mendapat  jalan  keluar  atas permasalahan  tersebut  supaya  tidak menjadi panutan bagi kredit yang lancar.
2. Walaupun pelaksanaan tata kerja ini sudah baik,  tetapi  masih  perlu  peningkatan  dan pengembangan pelayanan serta kebijakan, sehingga  peran  dan  tujuan  LPD  benar- benar  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat dan  mampu  menggerakkan  ekonomi perdesaan secara lebih baik.
3. Realisasi pemanfaatkan kredit yang masih dalam  kisaran  23,95%  dari  jumlah penduduk (KK) masih tergolong kecil, hal ini  perlu  kerja  keras  dan  kebijakan  bagi semua  aparatur  desa  sebagai  mandat pemilik  usaha  Desa  Adat,  sehingga masyarakat  termotivasi  menyimpan  dan memanfaatkan  dana  LPD  sebagai  modal usaha.
4. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Soko Guru perekonomian dan
pembangunan  di  Desa  Adat  Gunaksa, diharapkan mampu berkompetisi dengan usaha  jasa  keuangan  yang  lain  dengan
meningkatkan  pelayanan  purna  jual, simpati,  ramah  dalam  pelayanan  dan menjunjung  tinggi  transparasi  serta akuntabilitas usaha dan komitmen terhadap aturan yang berlaku. Mengingat perkembangan dunia usaha yang semakin komplek dan teknologi semakin modern, maka diharapkan untuk tahun berikutnya dapat meningkatkan anggaran untuk dana pembangunan  desa  sehingga  peran  LPD Desa Pakramaan Gunaksa dalam pembangunan  Desa Adat Gunaksa semakin maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander, Abe. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif . Pembaharuan: Yogyakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . RinekaCipta: Jakarta.
Bratakusumah,  Deddy  Supriady  &  Riyadi. 2005. Perencanaan  Pembangunan Daerah .  PT.  Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta.
Faisal,  Abdullah  M.  2005, Manajemen
Perbankan Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank. Universitas Muhamadiyah Malang.
Friedman,  Marilyn  M.  1992.  Family Nursing.Theory  &  Practice.  Third Edition. EGC: Jakarta.
Kartasasmita,  Ginanjar  &  Siagian.  1994.
Pembangunan
Infrastruktur:
Konsep  Dan  Implikasi. Seminar Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial
Jurnal Satyagraha, Vol. 01, No. 02, Agustus 2018 – Januari 2019  ISSN :  2620-6358
Ni Wayan Ari Sudiartini Ni Ketut Murdani Ni Kadek Noviantari
Dan  Politik  Universitas  Gadjah Mada: Yogyakarta.
Margono,  1996, Metodologi  Penelitian Pendidikan. PT Rineka Cipta:
Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metode  Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nasution,  Zulkarnaen.  2007. Komunikasi
Pembangunan  Pengenalan:  Teori Dan Penerapannya . Yang Menerbitkan  PT  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Nugroho,  Iwan  &  Dahuri,  Rochmin.  2004. Pembangunan  Wilayah:  Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan. LP3ES: Jakarta.
Portes, Alejandro. 1976. On the Sociology of National  Development:  Theories and  Issues. American  Journal  of Sociology.
Sugiyono, 2006. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung.
Tikson,  Deddy  T.  2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. http://ecozon.html .  Diakses  pada: Minggu, 15 Juli 2018.