Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.105-132,DOI: 10.15408/jch.v4i1.2835.2016.4.1.105-132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PENGEMBANGAN BINA DAMAI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA


## Muh. Khamdan
Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul – Cinere Depok 16512 E-mail: khamdanwi@gmail.com
DOI: 10.15408/jch.v4i1.2835
Abstract: Handling criminal acts of terrorism by the government can be divided into two areas,  within  Correctional  Institution  and  outside  prisons.  Legal  approach  based  on  Law No. 15 of 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism has not been optimally reduce the potential  for  violence  of  terrorism,  since  countermeasures  tend  to  only  show  the  use  of weapons  only.  Successful  handling  of  terrorism  characterized  by  inmates  terrorism cooperation  with  the  government  to  inform  the  network  of  terrorism.  Bina  Damai development is applied to terrorists can reduce resistance and revenge, for promoting the process of dialogue rather than armed military action. Peaceful approach influenced legal and cultural communication strategy with the clarity of program coordination of the parties that have the authority handling criminal acts of terrorism.
Keywords: Terrorism, Peace Bina, Pancasila, Law
Abstrak: Penanganan  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  pemerintah  dapat dibedakan  atas  dua  bidang,  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  di  luar  lembaga pemasyarakatan. Pendekatan hukum yang berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  belum  secara  optimal  mengurangi  potensi kekerasan  atas  tindak  terorisme  karena  cenderung  mempertontonkan  penggunaan senjata.  Keberhasilan  penanganan  tindak  pidana  terorisme  ditandai  adanya  kerjasama narapidana  terorisme  dengan  pemerintah  untuk  memberi  informasi  jaringan  terorisme. Pengembangan  bina  damai  yang  diterapkan  pada  teroris  dapat  mengurangi  perlawanan dan balas dendam, karena mengedepankan proses dialog daripada aksi militer bersenjata.
Pendekatan damai dipengaruhi strategi komunikasi hukum dan budaya disertai kejelasan program koordinasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana terorisme.
Kata Kunci: Terorisme, Bina Damai, Pancasila, Hukum
 Naskah diterima: 18 Mei 2016, direvisi: 29 April 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.

## Pendahuluan
Penanganan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  secara  massif  dan terencana  mulai dilakukan sejak terjadinya Kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002.  Pada  16  Oktober,  sekitar  50  saksi  telah  menjalani  pemeriksaan  di  Polda Bali,  dan  18  Oktober  disahkan  Perppu  Nomor  1  tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Rangkaian  peristiwa  tersebut menjadi  satu  rangkaian  agenda  internasional  penanganan  terorisme  yang dikampanyekan  oleh  Amerika  Serikat  pasca-peristiwa  11  September  2001 dengan  terjadinya  pemboman  gedung  World  Trade  Center  (WTC)  di  New York. 1 Agenda  penanganan  terorisme  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia pada  akhirnya  menjadi  diplomasi  politik  internasional  sekaligus  memperkuat komitmen kerjasama internasional.
Strategi penanganan terorisme yang diperankan pemerintah, baik oleh Detasemen  Khusus  (Densus)  88,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah  untuk  memenuhi,  melindungi,  dan  menghormati  HAM,  sehingga harus  tetap  memperhatikan  prinsip  dasar  HAM  itu  sendiri.  Persoalan  ini penting  untuk  menjaga  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  agar  tidak  bertindak sewenang-wenang  yang  justru  melanggar  prinsip  HAM  yang  harus  dijunjung dalam menangani tindak pidana terorisme.
Keberhasilan  Polri  mengungkap  jaringan  terorisme  berideologi  Islam radikal di Indonesia, 2 menjadikan Lapas menghadapi problem penanganan dan pembinaan  terhadap  narapidana  terorisme.  Data  narapidana  terorisme  pada 2011  sebanyak  176  orang,  2012  sebanyak  204  orang,  2013  sebanyak  294  orang, dan  2014  menjadi  260  orang. 3 Data  tersebut  berdasarkan  jumlah  perkara  yang sudah  mendapatkan  keputusan  tetap  dari  Pengadilan  serta  berada  di  dalam Lapas.  Penanganan  di  dalam  Lapas  merupakan  bentuk  akhir  dari  rangkaian penegakan  sistem  hukum  pidana,  sehingga  membutuhkan  upaya  spesifik untuk membina narapidana.
Pembinaan  narapidana  ( treatment )  merupakan  upaya  spesifik  yang direncanakan  untuk  melakukan  modifikasi  karakteristik  psikologi  sosial
1 Kent  Roach, The  9/11  Effect:  Comparative  Counter-Terrorism (New  York:  Cambridge University Press, 2011), h. 25.
2 Nur  Khaliq  Ridwan, Regenerasi NII  Membedah  Jaringan  Islam  Jihadi  di  Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 39-48.
3 Data SMS Gateway Ditjenpas (http://smslap.ditjenpas.go.id). Densus 88 kurun 2010 telah menewaskan  28  orang  terduga  teroris  dan  sekitar  600  orang  ditahan.  IAM,  “28  Orang  Terduga Teroris Tewas”, Kompas , 24 Mei 2011. Pada 2012 ditangani 14 kasus oleh Polri dengan 78 tersangka dan 10 orang tewas.
seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. 4 Pada posisi inilah maka pendekatan bina damai perlu dikembangkan terhadap narapidana terorisme dengan mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran. Perubahan  situasi  lingkungan  dapat  mempengaruhi  perubahan  perilaku seseorang,  termasuk  narapidana  di  dalam  Lapas. 5 Proses  demikian  terbentuk melalui proses pemahaman individu terhadap situasi lingkungan sekitarnya.
Penggunaan  cara-cara  kekerasan  terhadap  narapidana  terorisme maupun  pelaku  tindak  pidana  terorisme  di  luar  Lapas  dapat  berakibat memperkuat  identitas  sebagai  teroris.  Penguatan  identitas  yang  diiringi persepsi  negatif  terhadap  tindakan  aparat  berpengaruh  pada  semangat  balas dendam  terhadap  aparat  keamanan. 6 Terlebih  mendefinisikan  terorisme  atau penyebutan seseorang sebagai teroris masih menjadi perdebatan dan tarik ulur kepentingan  internasional. 7 Persepsi  merupakan  suatu  rangkaian  proses  yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  mengorganisasikan  dan  menafsirkan  kesan indera yang diterima sehingga memberikan makna pada lingkungannya untuk menjadi  suatu  sikap  dan  perbuatan. 8 Target  capaian  bina  damai  terhadap pelaku  tindak  pidana  terorisme  adalah  terbangunnya  sikap  damai  dan tertundanya  aksi  kekerasan  untuk  berubah  menjadi  sikap  kerjasama  dan  ikut membangun masyarakat.

## Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional
Kejahatan  internasional  merupakan  suatu  tindakan  yang  diakui  oleh hukum  internasional  sebagai  kejahatan  dan  penghukumannya  berdasarkan
4 Muh. Khamdan, Pesantren di Dalam Penjara (Kudus: Parist, 2010), h. 69.
5 Clive R. Hollin, Criminal Behaviour: A Psychological Approach to Explanation and Prevention (London: The Falmers Press, 1992), 71.
6 Michael  A.  Hogg  dan  Dominic  Abrams, Social  Identification:  A  Social  Psychology  of Intergroup Relations and Group Processes ( London: Routledge, 1988), 8; Mark Tarrant, Raff Calitri, dan Dale  Weston,  “Social  Identification  Structures  the  Effects  of  Perspective  Taking”, Psychological Science ,  Vol.  23,  No.  9  (September  2012),  973-978,  http://www.jstor.org/stable/23260355  (diakses  25 April 2015).
7 Jacqueline  S.  Hodgson  dan  Victor  Tadros,  “The  Impossibility  of  Defining  Terrorism”, New  Criminal  Law  Review:  An  International  and  Interdisciplinary  Journal ,  Vol.  16,  No.  3  (November 2013-Januari  2014),  494-526,  http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.3.494  (diakses  25 Pebruari 2016).
8 Stephen  P.  Robbins, Organizational  Behavior (New  Jersey:  Prentice-Hall  Internasional, 2001), h. 88.
108 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
prinsip  universal. 9 Adanya  prinsip  universal  tersebut  memiliki  arti  bahwa setiap  negara  berhak  dan  wajib  untuk  melakukan  penghukuman  terhadap pelaku  kejahatan  internasional  di  mana  saja  berada,  dengan  ketentuan  negara lain  tidak  boleh  mengadili  setelah  adanya  pengadilan  oleh  negara  tertentu. 10 Pengakuan  secara  internasional  disebabkan  bahwa  tindak  pidana  tersebut merupakan persoalan besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional.
Antonio  Cassese  menguraikan  bahwa  suatu  tindakan  pidana  dapat dianggap  sebagai  kejahatan  internasional  dengan  memiliki  tiga  kriteria. Pertama,  memiliki  sisi  ancaman  terhadap  perdamaian  dan  keamanan  umat manusia  secara  keseluruhan  atau  secara  internasional.  Kedua,  memiliki  unsur transnasional  yang  kegiatannya  melintasi  batas-batas  wilayah  negara.  Ketiga, memiliki  unsur  perhatian  lebih  dari  satu  negara. 11 Kriteria-kriteria  tersebut menjadikan  terorisme  sebagai  bagian  dari  kejahatan  internasional  atau Transnational  Organized  Crime (TOC)  selain  beberapa  kejahatan  yang  diatur dalam  yurisdiksi  universal  yaitu  perbudakan,  kejahatan  perang,  pembajakan dan sabotase di pesawat sipil, serta genosida.
Sukawarsini Djelantik menyatakan  bahwa terorisme sebagai kejahatan transnasional  karena  peristiwa  terjadi  di  satu  negara  yang  melibatkan  pelaku, korban, institusi, pemerintah, dan warga negara dari negara lain. 12 Contoh yang dapat  menggambarkan  aksi  teror  sebagai  kejahatan  transnasional  adalah peledakan  pesawat  terhadap  gedung  WTC  Amerika  Serikat  yang  korbannya berasal  dari  90  negara,  skenario  aksinya  dirancang  di  luar  negeri,  pelakunya melibatkan orang-orang asing, dan memberikan dampak berskala besar.
Mira  Benchik  secara  teoritis  berpendapat  serangan  11  September  2001 terhadap  gedung  WTC  sebagai  bentuk  kejahatan  kemanusiaan. 13 Aksi  teror dilakukan  oleh  jaringan  terorisme  Al-Qaeda,  serangan  bersifat  sistemik  dan terorganisasi  untuk  menghancurkan  fasilitas  AS,  serta  untuk  menghilangkan nyawa warga Amerika Serikat.
Terdapat 13 konvensi internasional atau protokol yang telah melarang secara  spesifik  tindakan  terorisme, 14 akan  tetapi  pemberantasan  terorisme
9 Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 46.
10 Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 27.
11 Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2008).
12 Sukawarsini  Djelantik, Terorisme:  Tinjauan  Psikoanalitis,  Peran  Media,  Kemiskinan,  dan Keamanan Nasional (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 188.
13 Mira  Banchik,  “The  International  Criminal  Court  and  Terrorism”,  http://www. peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism. (diakses 6 Oktober 2015).
14 Michael Lawless, “Terrorism: An International Crime”, International Journal, Vol. 63, No. 1,  Diasporas:  What  It  Now  Means  to  Be  Canadian  (November  2007-Januari  2008),  139-159, http://www.jstor.org/stable/40204494. (diakses 24 April 2015).
sampai sekarang belum disahkan sebagai kewenangan peradilan internasional. Hal demikian menjadikan penanganan terorisme beserta mekanismenya masih pada level lokal atau domestik masing-masing negara.
Terorisme  belum  termasuk  bagian  dari  kejahatan  yang  dapat  diadili pengadilan  internasional  sesuai  Statuta  Roma  tentang International  Criminal Court (ICC). Statuta yang ditandatangani oleh 120 negara pada 17 Juli 1998, di dalam  Pasal  5  sampai dengan  Pasal  8 tentang  kewenangan yudiksi ICC, tidak mencantumkan  terorisme  sebagai  kejahatan  yang  dapat  diadilinya .15 Dampak yang  muncul  adalah  berkembangnya  pandangan  bahwa  terorisme  bukan sebagai kejahatan kemanusiaan namun sebagai bentuk perang.
Hendropriyono memberikan batasan tentang perang dengan ciri utama sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota militer, sasaran musuhnya jelas, dan  tunduk  pada  hukum  perang  internasional. 16 Secara  internasional  perang merupakan  alternatif  terakhir  dengan  ruang  lingkup  normanya  telah  diatur dalam hukum internasional berupa Konvensi Den Haag 1949, yaitu sudah jelas teror kejahatannya.
Teror  dan  terorisme  pada  dasarnya  telah  ada  sepanjang  sejarah kehidupan  manusia  dan  senantiasa  berkembang  sesuai  perubahan  zaman. Permasalahannya,  tidak  ada  definisi  yang  baku  karena  selalu  bias  dengan perubahan  waktu  dan  keadaan.  Sederberg  (1989)  mendefinisikan  terorisme sebagai  penggunaan  kekerasan  yang  dirancang  untuk  mempengaruhi kebijakan  politik  dengan  jaringan  aksi  yang  telah  melampaui  batas-batas negara. 17 Laquer  (2001)  berpendapat  bahwa  tidak  ada  definisi  terorisme  yang mencakup  segala  macam  aksi  kekerasan  yang  pernah  terjadi  di  sepanjang sejarah,  karena  terorisme  adalah  kekerasan  tetapi  tidak  semua  bentuk kekerasan  adalah  terorisme. 18 Pandangan  Laquer  mengandung  arti  bahwa penyebutan terorisme tergantung atas persepsi masing-masing pihak terhadap aksi kekerasan tertentu.
Terminologi  lebih  luas  tentang  terorisme  diuraikan  Sahamrāny  (2003) sebagai  tindakan  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan  masyarakat, kepentingan  umum,  kebebasan,  serta  merusak  harta  dan  kehormatan  karena
15 Richard  Goldstone  dan  Janine  Simpson,  “Evaluating  the  Role  of  The  International
Criminal Court
as a Legal Response
to Terrorism”, http://www.law. harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml. (diakses 24 April 2015).
16 AM Hendropriyono, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam (Jakarta: Kompas, 2009), h.
109.
17 Peter  C.  Sederberg, Terrorist  Myths:  Illusion,  Rhetoric,  and  Reality (New  Jersey:  Prentice Hall, 1989).
18 Walter Laqueur, A History of Terrorism (London; Transaction Publisher, 2001), h. 7.
110 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
ingin  berbuat  kerusakan  di  bumi. 19 Definisi  ini  menjadikan  apapun  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  siapa  saja  dapat  disebut  sebagai  tindakan kriminal terorisme.
Pembahasan  tema  terorisme  secara  global  dimulai  pada  1926,  ketika Rumania  mengusulkan  kepada  Liga  Bangsa-Bangsa  ( League  of  Nations )  untuk menyusun  sebuah  konvensi  yang  mengatur  tentang  terorisme  sebagai kejahatan  kriminal  internasional  serta  dapat  dihukum  secara  universal. Langkah  pengaturan  hukum  tersebut  dilanjutkan  dalam  Konferensi  Liga Bangsa-Bangsa  ke-3  di  Brussel  pada  1930,  dan  disempurnakan  dalam Konferensi Liga Bangsa-Bangsa ke-6 di Kopenhagen, Jerman pada 1935. 20
Perundingan terkait terorisme kemudian melahirkan suatu persetujuan internasional  yang  disahkan  pada  16  November  1937  dalam  bentuk  Konvensi untuk  Pencegahan  dan  Penghukuman  terhadap  Terorisme  ( Convention  for  the Prevention and Punishment of Terrorism ) yang akhirnya dikenal dengan Konvensi Genewa  1937.  Konvensi  ini  ditandatangani  oleh  Belgia,  Bulgaria, Chekoslovakia,  Perancis,  Yunani,  Belanda,  Rumania,  Spanyol,  Turki,  Mesir, Estonia,  Norwegia,  Peru,  dan  Venezuela  dengan  mengharuskan  setiap  negara untuk menjadikan terorisme sebagai kejahatan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan politik atau kejahatan perang. 21
Konvensi  Genewa  1937  tidak  berlaku  sebagai  hukum  positif internasional  karena  terjadi  Perang  Dunia  II  (1939-1945)  yang  menyebarkan teror dari Nazi Jerman, gerakan fasisme, dan komunisme. Aksi kekerasan juga dilakukan  di  banyak  negara  karena  menuntut  pemberian  kebebasan  politik serta kemerdekaan dari penjajahan negara lain ( national liberation front ) dengan menciptakan  suatu  kekacauan  politik. 22 Pada  suatu  tempat  dan  waktu  yang berbeda,  seseorang  yang  melakukan  aksi  kekerasan  dapat  disebut  seorang teroris  sekaligus  juga  disebut  sebagai  pahlawan  sebagaimana  perang  revolusi kemerdekaan  berbagai  negara  dan  aksi  pejuang  Palestina  terhadap pendudukan  Israel. 23 Beragamnya  latar  belakang  aksi  teror  yang  dilakukan  di berbagai  negara  menyebabkan  belum  adanya  batasan  tindakan  kekerasan
19 As’ad al-Samharāny, Lā li al-Ir ḥ āb, Na’am li al-Jihād (Beirut: Dār al-Nafāis, 2003), 19.
20 Ben Saul, “Attempts to Define “Terrorism in Interrnational Law”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1277583 (diakses 24 Pebruari 2012).
21 Zdzislaw Galicki, “International Law and Terrorism”, American Behavioral Scientist , Vol. 48, Nomor 6 (2005),
http://www.sagepub.com/martin2Study/pdfs/
Chapter%202/Galicki%20article.pdf (diakses 5 Pebruari 2013).
22 Ali  Khan,  “A  Legal  Theory  of  International  Terrorism”,  http://www. washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php (diakses 24 Pebruari 2012).
23 Giovanna  Borradori, Philosophy  in  a  Time  of  Terror:  Dialogues  with  Jurgen  Habermas  and Jacques Derrida (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).
tertentu  sebagai  aksi  terorisme  secara  universal.  Hal  demikian  dipengaruhi adanya sebagian pihak memandang kekerasan yang terjadi benar-benar sebagai aksi  teror  yang  melanggar  hukum,  namun  sebagian  lainnya  membenarkan tindakan  kekerasan  itu  sebagai  bentuk  perjuangan  atas  pencapaian  tujuan politik tertentu. 24
Isu  terorisme  menjadi  pembahasan  negara-negara  di  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  1994  untuk  mendapatkan  definisi  terorisme  secara universal melalui suatu resolusi. 25 Peristiwa pengeboman gedung World Trade Center  (WTC)  pada  11  September  2001,  melatarbelakangi  lahirnya  Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang dikeluarkan pada 28 September 2001. Pada  2002,  PBB  membuat  konvensi  baru  tentang  Penghentian  Pendanaan Terorisme  ( The  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrorism ),  dan pada  2004  dikuatkan  dengan  Resolusi  Nomor  1566  tentang  keharusan  setiap negara memerangi terorisme. 26
Tindak lanjut atas resolusi tersebut menjadikan masing-masing negara memberikan  batasan,  definisi,  tipologi  teror,  dan  pengaturan  penanggulangan terorisme ke dalam hukum nasionalnya. Karakteristik budaya dan kepentingan politik  hukum  memungkinkan  terjadinya  perbedaan  terhadap  definisi  yang diberikan beserta unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan terorisme oleh setiap negara. Satu sisi, ada negara yang mengidentifikasi gerakan rakyat sipil bersenjata  sebagai  bentuk  dari  terorisme,  namun  gerakan  bersenjata  dalam rangka  pembebasan  nasional  oleh  negara-negara  lainnya  dianggap  sebagai tindakan  peperangan  dan  bukan  aksi  terorisme.  Perbedaan  batasan  definisi menjadikan  perlunya  memahami  motif  yang  mendasari  dilakukannya terorisme sebagaimana pandangan jihad berdasarkan kepentingan pelaku.
Terorisme  sebagai  kejahatan  internasional  modern  dapat  dilihat berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional sebagai berikut: 27
1) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board
Aircraft (Konvensi Tokyo 1963)
24 Madeline Morris, “Terrorism and Unilateralism: Criminal Jurisdiction and International
Relations”, Cornell International Law Journal , Vol. 36
(2003-2004),
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article (diakses 2 Mei 2013).
25 U.S.  Departement  of  State,  “International  Conventions  and  Protocols  on  Terrorism”, http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/83238.htm (dikases 29 April 2013)
26 Thomas Weigend, “The Universal Terrorist”, Journal of Criminal Justice ,  Vol. 4, Nomor 5, http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full (diakses 24 Pebruari 2012).
27 Naskah  Akademik  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2) Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Seizure  of  Aircraft (Konvensi Hague tentang Pembajakan Pesawat, 1970)
3) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal tentang Sabotase Pesawat, 1970)
4) Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  Crimes  Againts Internationally Protected Persons (1973)
5) Convention  on  the  Physical  Protection  of  Nuclear  Material  (Konvensi Bahan Nuklir 1979)
6) International  Convention  Against  the  Taking  of  Hostages  (Konvensi Hostages 1979)
7) Protocol  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  of  Violence  at  Airports Serving International Civil Aviation (1988)
8) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Konvensi Maritim, 1988)
9) Protocol  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts  Against  the  Safety  of
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)
10) Convention  on  the  Marking  of  Plastic  Explosives  for  the  Purpose  of Identification (1991)
11) International  Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombing (1997, UN General Assembly Resolution)
12) International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrorism (1999)
13) Organization  of  African  Unity  (OAU)  Convention  on  the  Precention and Combating of Terrorism (1999)
14) Convention  of  the  Organization  of  the  Islamic  Conference  on Combating International Terrorism (1999),
15) Resolution Adopted by the General Assembly (30 Januari 2000) tentang Measures to Eliminate Internation Terrorism
16) UNSC  Resolution  1368  (2001)  Threats  to  International  Peace  and Security  Caused  by  Terrorist  Acr,  adopted  by  Security  Council  at  its 4370th meeting (2001),
17) UNCS Resolution 1373 (2001), tentang Pembekuan Aset-Aset Teroris Al Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden.
18) EU Council Framework Decision on Combating Terrorism (2002),
Tindak  pidana  terorisme  menjadi  musuh  bersama  di  kawasan  Asia Tenggara  sejak  terjadi  pemboman  di  Bali  pada  2002.  Peristiwa  teror  yang
melibatkan  jaringan  Jamaah  Islamiyah  pimpinan  Abdullah  Sungkar  dan  Abu Bakar  Baasyir  yang  didirikan  pada  1993.  Aksi  tersebut  dilakukan  para  aktivis teror  lintas  negara  dari  Singapura,  Malaysia,  Philipina,  dan  Thailand  yang bertujuan  membentuk  Darul  Islam  di  kawasan  Asia  Tenggara  atas  konsep ideologi Abu Rusdan. 28
Perlawanan  negara-negara  anggota  ASEAN  terhadap  tindak  pidana terorisme dapat dilihat dalam KTT ke-7 pada 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan,  Brunei  Darussalam,  dengan  menghasilkan  Deklarasi Joint Action  to Counter  Terrorism dan ASEAN  Minister  Meeting  on  Transnational Crime (AMMTC).  Terorisme  menjadi  ancaman besar terhadap  keamanan internasional,  sehingga  membutuhkan  langkah-langkah  strategis  dengan memperkuat  mekanisme  nasional  dan  menandatangani  konvensi  anti-teroris, termasuk konvensi Internasional penanggulangan Financing of Terrorism.
Penguatan  kerjasama  pemberantasan  terorisme  dilakukan  tiga  negara anggota  ASEAN  yaitu  Indonesia,  Philipina,  dan  Malaysia  pada  7  Mei  2002  di Manila,  Philipina.  Persetujuan  anti-terorisme  oleh  tiga  pihak  ( Agreement  on Information  Exchange  and  Establishment  of Communication  Procedures )  ini,  diikuti juga  oleh  Thailand  dan  Kamboja.  Masing-masing  negara  yang  terlibat menyepakati  langkah  konkret  berupa  pembekuan  aset  teroris,  kerjasama pertukaran  informasi,  dan  mengesahkan  pertemuan  rutin counter-terrorism . Upaya  penguatan  kerjasama  dilakukan  negara-negara  ASEAN  dengan mengesahkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) pada 13 Januari 2007  dalam  KTT  ASEAN  ke-12  di  Cebu,  Philipina.  Konvensi  ini  menjadi instrumen sekaligus dasar hukum kerjasama yang kuat negara-negara ASEAN untuk  pencegahan,  penanggulangan,  dan  pemberantasan  terorisme  yang dianggap sebagai kejahatan internasional.
Perjanjian  internasional  dan  kesepakatan  regional  atau  multilateral terkait  penanganan  terorisme  menunjukkan  bahwa  kejahatan  terorisme  dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu terorisme yang tidak adanya unsur asing baik korban maupun pelakunya ( domestic terrorism ) dan terorisme yang bersifat trans-nasional  dengan  melibatkan  unsur  asing  sebagai  pelaku  atau  korban. Terorisme  berkembang  menjadi  kejahatan  lintas  negara  yang  tidak  hanya dipandang  sebagai  yurisdiksi  satu  negara  tetapi  bisa  diklaim  termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. 29
28 As’ad Said Ali, Al-Qaeda: Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya , h. 165.
29 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2000), h. 58.

## Jalan Panjang Bina Damai Penanganan Terorisme
Penanganan  terorisme  di  Indonesia  dapat  dibedakan  atas  dua  model, yaitu  deradikalisasi  dan  kontraterorisme.  Kontraterorisme  menitikberatkan pada  strategi  pencegahan  dan  penanganan  terhadap  masyarakat  secara  luas, sedangkan  deradikalisasi  fokus  pada  pelaku  tindak  pidana  di  dalam  Lapas maupun  di  luar  Lapas.  Masing-masing  strategi  terdiri  dari  tindakan  sebelum teror  terjadi  (preventif),  tindakan  ketika  teror  sedang  berlangsung  (responsif), dan  tindakan  setelah  teror  terjadi.  Tujuan  kedua  model  penanganan  adalah efektifnya  langkah  yang  digunakan  untuk  mencegah  terjadinya  aksi  teror  dan bukan sekadar membalas serangan atau memberantas terorisme. 30 Hal tersebut mesti  menjadi  prinsip  karena  melawan  terorisme  ibarat  melawan  penyakit menular, sehingga preventive is better that cure .
Peristiwa  Bom  Bali  I  menjadi  awal  penggunaan  istilah  terorisme  di Indonesia  yang  memiliki  kesesuaian  agenda  internasional  dalam  penanganan terorisme  berdasarkan  ratifikasi  perjanjian  internasional.  Perppu  tentang pemberantasan  terorisme  dilanjutkan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri dengan  menginstruksikan  Menteri  Negara  Koordinator  Bidang  Politik  dan Keamanan  (Menkopolkam)  untuk  membentuk  satuan  kerja  pemberantasan terorisme  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Termasuk Pada Peristiwa  Peledakan Bom Bali I Tanggal 12 Oktober 2002 tertanggal 22 Oktober 2002.
Menkopolkam  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menindaklanjuti  Inpres pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  dengan  membentuk  Desk  Anti  Teror melalui  Keputusan  Menkopolkam  Nomor  Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang  Pembentukan  Desk  Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme  (DKPT). Satuan  kerja  di  lingkungan  Menkopolkam  yang  diketuai  oleh  Irjen  Pol. Ansyaad  Mbai  ini  bertugas  merumuskan  kebijakan  pemberantasan  tindak pidana  terorisme  yang  meliputi  strategi-strategi  penangkalan,  pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan sejak ditetapkan pada 27 November 2002. 31
Pengesahan  UU  Nomor  2  tahun  2002    tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Polri)  serta  terbitnya  UU  Nomor  15  tahun  2003  tentang Tindak  Pidana  Terorisme  atau  disebut  UU  Anti  Terorisme,  memberikan penegasan  kewenangan  Polri  sebagai  unsur  utama  dalam  pemberantasan
30 Louise  Richardson, What  Terrorists  Want:  Understanding  the  Terrorist  Threat (London: John Murray, 2006), h. 6.
31 Pasal  2  dalam  Keputusan  Menkopolkam  Nomor  Kep-26/Menko/Polkam/11/  2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.
tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia,  sedangkan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kekuatan pendukung. Amanat regulasi  tersebut  menjadi  dasar  Kapolri  menerbitkan  Skep  Kapolri  No. 30/VI/2003  tertanggal  20  Juni  2003  tentang  pembentukan  Detasemen  Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.
Pelibatan  kekuatan  TNI  untuk  mendukung  langkah  pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang dikukuhkan dalam UU Nomor 34 tahun  2004  tentang  TNI.  Langkah-langkah  untuk  meningkatkan  koordinasi penanggulangan  terorisme  yang  melibatkan  Polri,  TNI,  dan  masyarakat menjadi  pembahasan  utama  dalam  Rapat  Kerja  antara  Komisi  I  DPR  RI  dan Menkopolhukam  pada  31  Agustus  2009,  dengan  diputuskannya  rekomendasi untuk membentuk badan khusus penanggulangan terorisme.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  menindaklanjuti  hasil rekomendasi  antara  Komisi  I  DPR  dan  Menkopolhukam  pada  16  Juli  2010 dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  46  tahun  2010  tentang  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  dan  mengangkat  Irjen  Pol. Ansyaad  Mbai  sebagai  kepala  BNPT.  Ruang  lingkup  penanganan  terorisme secara  sistematis  di  dalam  Perpres  tersebut  meliputi  kebijakan  pencegahan, perlindungan,  deradikalisasi,  penindakan,  dan  penyiapan  kesiapsiagaan nasional. 32 Ruang lingkup tersebut diperankan oleh BNPT melalui tiga deputi, yaitu  deputi  bidang  pencegahan,  perlindungan,  dan  deradikalisasi,  deputi bidang  penindakan  dan  pembinaan,  serta  deputi  kerjasama  internasional. 33 Keberadaan  lembaga  BNPT  menjadi  titik  awal  pendekatan  bina  damai  mulai dilaksanakan  di  masyarakat  maupun  terhadap  narapidana  dan  mantan narapidana terorisme.

## Pencegahan Terorisme
Langkah  pencegahan  dilakukan  dengan  keluarbiasaan  karena  tindak pidana  terorisme  masuk  sebagai extra  ordinary  crime. 34 Pencegahan  yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  tahun  2002,  yang  pada  4  April 2003  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
32 Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT pada pasal 2 ayat 2.
33 Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT pada pasal 11-19.
34 Extra  ordinary  crime adalah  pelanggaran  berat  HAM  yang  meliputi crime  againts humanity dan genoside diatur dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris, dan Rusia pada 24 Mei  1915.  O.S.  Hiearij  Eddy, Pengadilan  Atas  Beberapa  Kejahatan  Serius  Terhadap  HAM (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 15.
116 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
UU  terorisme  menegaskan  adanya  pemberlakuan  surut  (retroaktif) 35 pada  pasal  46. 36 Pemberlakuan  asas  retroaktif  menjadikan  suatu  perbuatan yang  semula  tidak  termasuk  perbuatan  pidana  dapat  dikenakan  hukuman pidana.  Ketentuan  pemberlakuan  asas  retroaktif  yang  digunakan  untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron,  dan  Imam  Samudera, 37 sekaligus  wujud  dari  sikap  pencegahan  yang luar  biasa  karena  asas  retroaktif  merupakan  penyimpangan  dari  asas  legalitas hukum  pidana  yang  melarang  pemberlakuan  hukum  secara  surut.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak  cukup  memadai  untuk  memberantas  pidana  terorisme.  Pemberlakuan surut  dimaksudkan  untuk  mencegah  imunitas  pelaku  kejahatan,  mencegah kekosongan hukum, dan prinsip keadilan.
Cakupan  atau ruang lingkup proses pencegahan  terorisme terdiri atas pengawasan,  kontrapropaganda,  penangkalan,  dan  kewaspadaan.  Setiap cakupan  dibutuhkan  langkah-langkah  terukur,  tersistematis,  sekaligus berkesinambungan.  Richardson  (2006)  menyatakan  bahwa  penanganan terorisme  yang  efektif  tidak  hanya  tergantung  pada  strategi  pemberantasan tetapi juga tergantung strategi pencegahan terorisme. 38
Tabel 1. Cakupan Pencegahan Terorisme 39 No Cakupan Pencegahan Program dan Strategi 1 Pengawasan - Pengawasan senjata api, bahan peledak, dan bahan kimia
- Pengawasan napi terorisme, mantan napi, keluarga, dan masyarakat
- Pengawasan keluar masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia - Pengawasan aliran dana
2 Kontrapropaganda - Media: talkshow, iklan acara, iklan berita
- Tokoh agama: ceramah, khotbah
- Akademisi: Seminar, opini, makalah, buku
- Masyarakat: jejaring sosial
35 Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM dan Reformasi (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2010), h. 72.
36 Pasal  46  UU  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Pemerintah    Pengganti  UU Nomor 1 tahun 2002.
37 Pada 2008,  hanya 3 orang pelaku Bom Bali I (2002) yang dieksekusi mati, yaitu Imam Samudera,  Amrozi,  dan  Mukhlas  alias  Ali  Gufron.  Abdul  Jalil  Salam, Polemik  Hukuman  Mati  di Indonesia  Perspektif  Islam,  HAM,  dan  Demokratisasi  Hukum (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 389-397.
38 Louise  Richardson, What Terrorists  Want:  Understanding  the  Terrorist  Threat (London: John Murray, 2006), 6.
39 BNPT, Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah (Jakarta: BNPT, 2013).
3 Penangkalan (Deideologisasi) - Reinterpretasi doktrin agama yang moderat dan damai melalui rumah ibadah, institusi pendidikan, dan komunitas 4 Kewaspadaan - Menyiapkan bahan awal tentang pemetaan jaringan dan pendanaan terorisme - Membangun jaringan kerjasama pencegahan
- Mensinergikan kekuatan intelijen
Salah satu upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang  Nomor   9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme. 40 UU  ini  mengatur adanya  upaya-upaya  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memberikan  bantuan atau  kemudahan  dengan  cara  memberikan  atau  meminjamkan  uang  atau barang  atau  harta  kekayaan  lainnya  kepada  pelaku  tindak  pidana  terorisme adalah bagian dari terorisme.
Langkah  pemerintah  Indonesia  yang  secara  resmi  mengkriminalisasi pendanaan  terorisme  merupakan  komitmen  terhadap  ratifikasi International Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrorism 1999,  yang  disahkan menjadi  UU  Nomor  6  tahun  2006  tentang  ratifikasi International  Convention  for the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrorism 1999. 41 Pengaturan  tentang pendanaan  terorisme  menjadi  sangat  penting  karena  tindak  terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi ( organized crime ) dan memiliki jaringan luas sehingga tidak hanya menyediakan para pelaku yang siap mati, tetapi juga menyediakan  dana  untuk  pembelian  bahan  peledak,  senjata,  penyewaan markas, dan biaya operasional lainnya.

## Perlindungan Terorisme
Perlindungan  dilakukan  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan terhadap  keterlibatan  maupun  dampak  dari  tindak  pidana  terorisme. Perlindungan  atas  keterlibatan  dapat  dibedakan  dalam  statusnya  sebagai tersangka,  terdakwa,  saksi,  dan  korban.  Kebijakan  awal  pemerintah  dalam memberikan  jaminan  perlindungan  yaitu  mengesahkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  tahun  2003  tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Terhadap  Saksi, Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Terorisme. 42 UU  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan
40 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan pada 13 Maret 2013.
41 Undang-undang  Nomor  6  tahun  2006  tentang  ratifikasi International  Convention  for  the Suppression of the Financing of Terrorism 1999. 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
Korban, 43 mengamanatkan  betapa  pentingnya  peran  saksi  dan  pelapor  untuk membantu mengungkap tindak pidana.
Perlindungan  keamanan  dari  dampak  tindak  pidana  terorisme dilakukan  pemerintah  dengan  membentuk  dan  menguatkan  lembaga  negara terkait pemberantasan terorisme. Penguatan lembaga negara yang pertama kali dilakukan adalah dengan  menginstruksikan Menkopolkam untuk membentuk Desk  Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme,  yang  menjadi  cikal  berdirinya BNPT. Kepolisian dikuatkan diri dengan pembentukan satuan khusus bernama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror.

## Deradikalisasi Terorisme
Deradikalisasi  yaitu  upaya  menetralisir  paham  radikal  bagi  siapapun yang terlibat  aksi terorisme dan para simpatisannya  serta anggota masyarakat yang  telah  terekspos  dengan  paham  tersebut.  Deradikalisasi  dapat  diartikan sebagai  upaya  untuk  mereduksi  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  semangat radikal dengan tindak kekerasan, berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan, dan menolak penggunaan kekerasan. 44
Pengaturan  formal  tentang  program  deradikalisasi  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. 45 Pengaturan  ini  terkait dengan  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  terorisme  yang  harus  melalui penilaian keberhasilan program deradikalisasi oleh tim yang terdiri dari BNPT, Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan Densus 88.
Penilaian yang melibatkan
beberapa
instansi di bidang penanggulangan  terorisme  menjadi  dasar  terbitnya  rekomendasi  terhadap narapidana  terorisme  untuk  mendapatkan  remisi.  Pemberian  remisi  berupa pengurangan masa kurungan penjara terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Kebijakan moratorium remisi mempengaruhi munculnya protes dari para narapidana dan
43 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
44 Edwin  JHW,  “Deradikalisasi  Sebagai  Upaya  Mencegah  Aksi-Aksi  Terorisme”,  (4 Oktober  2012),  diakses  6  November  2013,  http://www.setkab.go.id/  artikel-5934-deradikalisasi- sebagai-upaya-mencegah-aksi-aksi-terorisme.html. Lihat juga Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach,  dan  Menyenuh  Akar  rumput (Jakarta:  Yayasan  Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), h. 63.
45 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
berakibat beberapa Lapas mengalami kekisruhan, sebagaimana kisruh di Lapas Tanjung Gusta Medan oleh narapidana terorisme. 46
Pelaksanaan  program  deradikalisasi  terorisme  oleh  petugas  Lapas bekerjasama  dengan  BNPT  menggunakan  metode  asessmen  resiko.  Praktik asessmen  ini  membedakan  karakteristik  pelaku  terorisme  berdasarkan  atas  5 (lima)  karakteristik  gerakan  radikal  yang  berkembang  di  Indonesia,  yaitu kelompok  Islam  radikal  pemikiran,  kelompok  Islam  radikal  non-teroris, kelompok  radikal  milisi,  kelompok  radikal  separatis,  dan  karakteristik kelompok radikal terorisme melalui kekerasan.
Tabel 2. Karakteristik Gerakan Radikal 47 No Karakteristik Nama Gerakan 1 Kelompok Islam radikal pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 2 Kelompok Islam radikal gerakan non-teroris Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad 3 Kelompok radikal milisi Kelompok Ambon dan Poso 4 Kelompok radikal separatis Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 5 Kelompok radikal terorisme Jamaah Islamiyah
Memahami  karakteristik  masing-masing  gerakan  radikal  yang berpeluang  terlibat  melakukan  tindakan  terorisme,  maka  strategi  program deradikalisasi  dipengaruhi  atas  tahapan  seseorang  memiliki  pemikiran, bergabung  dalam  kelompok,  sampai  pada  keyakinan  melakukan  tindak kekerasan. 48 Oleh  karenanya,  masing-masing  tahapan  partisipasi  seseorang membutuhkan tindakan yang berbeda.

## Penindakan Terorisme
Penindakan  sebagai  bagian  dari  ruang  lingkup  penanganan  terorisme telah  dilakukan  oleh  Polri  melalui  kinerja  dan  prestasi  Densus  88.  Cara-cara
46 Sahat  Simatupang  dan  Soetana  Monang  Hasibuan,  “Ini  Penyebab  Rusuh  dan Kebakaran Tanjung Gusta”, (12 Juli 2013), http://www.tempo.co/read/news/2013/
07/12/058495696/Ini-Penyebab-Rusuh-dan-Kebakaran-Tanjung-Gusta (diakses 12 April 2014).
47 BNPT, Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah . Hal ini disampaikan juga oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan, dalam seminar nasional “Radikalisme Agama dalam Perspektif Global dan Nasional” di UIN Syarif Hidayatullah, 11 Juni 2015.
48 Mayjen  TNI  Agus  Surya  Bakti,  Deputi  1  Bidang  Pencegahan,  Perlindungan,  dan Deradikalisasi  BNPT,  “Pemetaan  Ancaman  Radikalisme  Agama  Terhadap  NKRI”, makalah , Workshop  Membangun  Kesadaran  dan  Strategi  dalam  Menghadapi  Radikalisme  Agama,  oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Ponpes Al-Hikam Depok, 14-16 September 2011.
represif  dalam  operasi  penindakan  cenderung  menjadi  pilihan  dan  terekspos secara berlebihan oleh media pemberitaan baik media cetak, media elektronik, maupun  media  online.  Imbasnya  tentu  sangat  mudah  mendorong  lahirnya radikalisme  baru  dalam  hubungan  jaringan  maupun  gerakan  baru  yang terlepas dari jaringan lama namun potensi yang sama.
Permasalahan  atas  penindakan  terorisme  yang  dilakukan  oleh  Polisi dan Densus 88 dalam menangkap dan melumpuhkan pelaku terorisme adalah kurangnya  memiliki  rasa  kemanusiaan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan ditembak matinya sejumlah tersangka pelaku terorisme sambil dipertontonkan secara langsung proses penggrebekan dan pengepungan lokasi terduga teroris. Langkah  penindakan  menimbulkan  upaya  balas  dendam  dari  sel-sel  jaringan terorisme terhadap aparat keamanan.
Tindakan  represif  sebagaimana  penggrebekan  dan  penembakan  yang dilakukan  oleh  Detasemen  Khusus  Anti  Teror  (Densus  88)  di  berbagai  daerah yang  menyebabkan  tewasnya  tersangka  melahirkan  tantangan  baru  lahirnya teroris  generasi  ketiga.  Kelompok  tersebut  bukan  berasal  dari  veteran  perang Afganistan  dan  bukan  dilatih  oleh  veteran  perang  Afganistan,  tetapi  orang yang  meradikalisasi  diri  sendiri.  Polisi  atau  Densus  88  bisa  saja  melakukan pengasapan atau cara-cara lain yang bisa mempengaruhi terduga teroris keluar tanpa  harus  menembak  mati  dalam  penindakan,  tetapi  ancaman  perlawanan teroris terhadap aparat keamanan memang membutuhkan strategi bersenjata.

## Penyadaran Narapidana Terorisme
Ruang lingkup penyadaran yang dilakukan aparat  melalui pembinaan berkaitan  erat  dengan  ruang  lingkup  kerjasama.  Sasaran  utama  program pembinaan diarahkan pada pencapaian kesadaran bahwa narapidana terorisme dapat  merubah  sikap  dan  pemahamannya  tentang  radikalisme,  setelah mengalami strategi perlakuan secara psikologis. Dalam teori atribusi, seseorang dapat  secara  mudah  mempengaruhi  orang  lain  jika  dapat  memberi  reaksi maupun  stimulus  yang  menonjol. 49 Tentunya  langkah  tersebut  dapat diperankan  untuk  merubah  cara  pandang  para  narapidana  terorisme  untuk bekerjasama  mengungkap  maupun  ikut  berpartisipasi  kembali  sebagai masyarakat yang baik.
Upaya  merubah  cara  pandang  menjadi  moderat  dapat  berdampak sebaliknya,  yaitu  menjadi  semakin  radikal  jika  para  pelaku  tindak  pidana terorisme mengalami perubahan-perubahan sikap dan tekanan psikologis yang
49 David O. Sears, Psikologi Sosial (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 115.
dihadapi  baik  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  dan pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Perubahan-perubahan  drastis  yang menjadikan  lingkungan  semakin  menekan  bagi  narapidana  sebagaimana kehilangan  kebebasan  fisik,  kehilangan  kelayakan  hidup  normal,  kehilangan komunikasi  keluarga,  hilangnya  stimulasi  hidup,  dan  gangguan  psikologis, tentu akan menuntut seseorang untuk mencari kebermaknaan hidup. 50
Program  pembinaan  mengarah  pada  dua  model,  yaitu  pembinaan kemandirian  dan  pembinaan  kepribadian.  Pembinaan  kemandirian  ditujukan untuk  melatih  dan  membekali  para  narapidana  terorisme,  simpatisan  gerakan terorisme,  dan  mantan  narapidana  terorisme  agar  dapat  keluar  dari  jaringan ideologi  radikal  dengan  kemampuan  menghidupi  diri  sendiri.  Pembinaan kemandirian  yang  diberikan  berupa  keterampilan-keterampilan  kerja  dan keahlian untuk dapat membuka lapangan pekerjaan.
Pembinaan  terorisme  dalam  bidang  kepribadian  maupun  keyakinan dilakukan  dengan  pendekatan  dialogis  terhadap  para  narapidana  terorisme atau  mantan  narapidana  teroris.  Target  capaian  yang  diinginkan  adalah perubahan  pemahaman  yang  komprehensif  serta  dapat  menerima  perbedaan dengan  pihak  lain.  Pembinaan  juga  diarahkan  untuk  dapat  menyatukan kembali  antara  mantan  narapidana  terorisme  dengan  masyarakat.  Program demikian  disebut  resosialisasi  atau  reintegrasi  sosial.  Sebagaimana  teori identitas  sosial  Henri  Tajfel  dan  John  C.  Turner,  Lapas  harus  menyusun strategi-strategi  penyadaran  terhadap  narapidana  terorisme  agar  dapat meninggalkan identitas sosial yang disandang sebelumnya.

## Politik Hukum Tindak Pidana Terorisme
Politik  hukum  atas  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia mengedepankan  prinsip-prinsip  hukum  yang  mengarah  pada  penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum ( rechstaat )  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  HAM  merupakan  hal  yang penting  dan  harus  diwujudkan  dalam  kepastian  hukum  yang  menjunjung tinggi  nilai-nilai  keadilan  dan  kemanfaatan.  Adanya  kepastian  hukum,  nilai keadilan,  dan  kemanfaatan  sesungguhnya  merupakan  nilai-nilai  dasar  dari hukum itu sendiri. 51
Program  deradikalisasi  maupun  kontraterorisme  yang  menggunakan pendekatan hukum perlu memperhatikan penerapan HAM dalam penanganan
50 Toto  Tasmara, Kecerdasan  Ruhaniah  (Transcendental  Intellegence) (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), h. 143.
51 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 34.
122 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
aksi  terorisme.  Implementasi  HAM  dan  demokrasi  di  Indonesia  tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain, 52 hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.
Pembahasan tentang HAM di Indonesia dipengaruhi adanya kesadaran kolektif  masyarakat  global  yang  diperankan  oleh  Dunia  Barat. 53 Dalam pelaksanaan  demokratisasi  hukum,  problem  nilai-nilai  HAM  akan  selalu muncul. Keadaan ini sebagaimana politik hukum pemberlakuan hukuman mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  serta  pemberlakuan  asas  retroaktif, sehingga  membutuhkan  adanya  obyektifikasi  hukuman  mati  dalam  kerangka demokratisasi dan mengukur efektivitas penerapannya di Indonesia.
Konfigurasi  politik  hukum  berkaitan  kasus  terorisme  sebagaimana perdebatan  pemberlakuan  hukuman  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana terorisme.  Hukuman  mati  telah  menjadi  perdebatan  serius  di  kalangan masyarakat  dunia,  baik  kalangan  ahli  hukum,  kriminolog,  tokoh  agama,  dan aktivis  HAM.  Pengakuan  terhadap  hak-hak  tersangka  dalam  kasus  terorisme terletak  pada  Pasal  25  ayat  (1)  UU  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak pidana  terorisme  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku,  kecuali ditentukan lain dalam Perppu.
Pendekatan politik dititikberatkan  atas faktor penyebab terorisme dari sisi  politik  itu  sendiri. Pertama ,  adanya  rasa  ketidakpuasan  atas  kinerja penegakan  hukum  pemerintah  terhadap  kemaksiatan  atau  nilai-nilai religiusitas.  Fenomena  yang  erat  dengan  rasa  ketidakpuasan  adalah  aspek perjudian,  pelacuran,  dan  persepsi  penodaan  agama,  sehingga  menjadi pendorong  lahirnya  aksi-aksi  radikalisme  oleh  organisasi  radikal  seperti sweeping tempat hiburan. 54 Pemerintah mesti tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.
52 Henry  J.  Steiner, International  Human  Rights  in  Context:  Law,  Politic,  Moral:  Text  and Material (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 102.
53 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Press, 2003), h. 188.
54 Andhika Tirta Saputra dan Jan Prince Permata, “Kapolda Metro: Ormas Tak Berwenang Sweeping  Tempat  Hiburan  Malam”,  27  Juni  2014,  http://www.jurnas.com/news/140111/Kapolda- Metro-Ormas-Tak-Berwenang-Sweeping-Tempat-Hiburan-Malam--2014/1/Nusantara/Ibu-Kota (diakses 27 Juni 2014).
Kedua ,  cita-cita  membangun  sistem  negara  dan  sistem  pemerintahan berdasarkan  hukum  Islam.  Faktor  ini  berkaitan  dengan  ideologi  agama  yang diyakini masing-masing individu maupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui  komando  Mantiqi  I  yang  dipimpin  Hambali  dengan  kader-kadernya yang  memilih  aksi  ideologisnya  melalui  tindak  kekerasan  daripada  faksi-faksi JI  lainnya  yang  tidak  sepakat  adanya  aksi  kekerasan. 55 Wacana  mengusung kembali  relasi  antara  Islam  dan  sistem  tata  negara  Indonesia  melalui pemberlakuan Piagam Jakarta maupun penerapan  hukum Islam  secara penuh merupakan  ekspresi  dari  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  pemerintah  dan meyakini  bahwa  sistem  pemerintahan  Islam  sebagai  solusi  atas  semua permasalahan. 56
Ketiga , solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi. Hampir  semua  organisasi  radikal  selalu  menjadikan  konflik  Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat atas  nama  agama. 57 Isu  kawasan  Timur  Tengah  seolah  mempertegas  adanya benturan  peradaban  sekaligus  benturan  agama  yang  tidak  dapat  didamaikan. Persepsi tersebut mendapatkan pembenaran dengan dominasi Amerika Serikat dan  sekutunya  dalam  setiap  konflik  di  kawasan  Timur  Tengah  sehingga melahirkan  pandangan  konspirasi  memusuhi  kaum  muslim. 58 Menyadari adanya  tema  pendorong  lahirnya  radikalisme  dalam  dimensi  faktor  politik, maka  program  deradikalisasi  terorisme  melalui  pendekatan  politik  harus dijalankan  dengan  adanya  keefektifan  negara  dalam  penegakan  hukum, sekaligus tersedianya institusi untuk menyalurkan aspirasi politik.
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sebagai  salah  satu  partai  Islam  di Indonesia  yang  memiliki  akar  genealogi  dengan  tokoh-tokoh  DI/NII  telah membuka diri terhadap kalangan non-Muslim. Partai yang memiliki hubungan erat  secara  ideologis  dengan  gerakan  Ikhwanul  Muslimin  ini  telah  melakukan perubahan  platform  politik,  yaitu  menerima  pluralisme  sebagaimana diungkapkan  oleh  Ketua  Majelis  Syuro  PKS,  Hilmi  Aminudin,  dalam Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 19 Juni 2010. 59 Iklim
55 Nasir  Abas, Membongkar  Jamaah  Islamiyah;  Pengakuan  Mantan  Anggota  JI (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).
56 Said Aqil Siraj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Asspirasi (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), h. 157.
57 Zuhairi  Misrawi ,  Pandangan  Muslim  Moderat:  Toleransi,  Terorisme,  dan  Oase  Perdamaian
(Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), h. 114.
58 M.  Riza  Sihbudi, Menyandera  Timur  Tengah:  Kebijakan  AS  dan  Israel  atas  Negara-Negara Muslim (Jakarta; Mizan, 2007), h. 131-167. 59 Arfi Bambani Amri dan Suryanta Bakti Susila, “PKS: Jadi Partai Terbuka Adalah Ajaran Islam”,  19  Juni  2010,  http://politik.news.viva.co.id/news/read/158845-dua-pengalaman-berharga-
demokrasi  dan  iklim  perpolitikan  yang  sehat  akan  menjadikan  organisasi- organisasi radikal melakukan moderasi sikap politiknya sekaligus memoderasi pemikirannya  dalam  rangka  memperluas  basis  dukungan.  Pendekatan  politik inilah  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  berkurangnya  sikap  radikal menuju moderasi politik bernegara.

## Bina Damai Terorisme
Pemidanaan terhadap narapidana terorisme bukanlah untuk membalas perbuatan  jahat  yang  sudah  dilakukan,  tetapi  menyadarkan  agar  tidak  akan mengulangi  perbuatannya  kembali. 60 Aksi  kejahatan  yang  dilakukan  seseorang dapat  saja  disebabkan  karena  adanya  rasa  penderitaan  yang  dialami  oleh pelaku  tindak  terorisme  sehingga  menganggap  aksi  yang  dilakukannya  juga untuk  menjadikan  orang  lain  merasakan  penderitaan  sebagaimana  yang dialami. 61 Hal  ini  dapat  diketahui  dari  beberapa  kasus  terorisme  yang  terjadi, dalam  tahapan  bina  damai  diketahui  justru  dipicu  adanya  penderitaan  yang dialami oleh sesama umat muslim lain oleh Negara Barat.
Pembalasan  hukum  maupun  militer  dalam  bentuk  apapun  tidak  akan memberikan  kondisi  normal  kembali,  karena  sanksi  sesungguhnya  hanya sebagai  alat  untuk  memuaskan  adanya  imbalan  penderitaan.  Dalam  kondisi inilah  maka  hukuman  dapat  berbeda-beda  perlakuan  karena  adanya  taraf toleransi sebagai pemaknaan atas penderitaan itu sendiri. 62
Hukuman  merupakan  salah  satu  media  untuk  mengurangi  tingkat kriminalitas, termasuk tindak pidana terorisme. Jika hukuman yang diterapkan terhadap  narapidana  terorisme  adalah  hukuman  mati  atau  hukuman  seumur hidup,  maka  tidak  serta  merta  akan  dapat  mengurangi  frekuensi  tindakan terorisme.  Tentu  keadaan  tersebut  dapat  dipahami  ketika  pasca-eksekusi  3 (tiga)  pelaku  pengeboman  Bali  I  masih  berkembang  juga  sel-sel  jaringan terorisme  baru  yang  tidak  memiliki  hubungan  lagi  dengan  mantan  militan pelaku Bom Bali maupun aktivis Perang Afghanistan.
pks-ke-keterbukaan  (diakses  25  Pebruari  2011);  M.  Imdadun  Rahmat, Ideologi  Politik  PKS:  Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 227.
60 Dalam  teori  pemidanaan,  terdapat  teori  absolut  yang  diwujudkan  dengan  hukuman mati  karena  sikap  alergi  atas  penjahat  dan  kejahatannya  sehingga  harus  dihilangkan.  Michael  A. Foley, Arbitrary  and  Capricious:  The  Supreme  Court,  the  Constitution,  and  the  Death  Penalty (Greenwood: Greenwood Publishing Group, 2003), h. 11.
61 Kit  Fine, The  Limits  of  Abstraction (Oxford:  Oxford  University  Press,  2008),  h.  2-3; Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), h. 43.
62 Seamus  Breathnach, Emile  Durkheim  on  Crime  and  Punishment (United  State:  Universal Publisher, 2002), h. 86.
Pembinaan narapidana terorisme yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia  (HAM)  dalam  beberapa  tahapan  sudah  sejalan  dengan  tujuan  sistem pemasyarakatan  Indonesia  yang  memanusiakan  manusia,  sekaligus  mewakili aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat.  Pembinaan  narapidana  terorisme dimaksudkan  agar  narapidana  terorisme  mampu  bergaul  kembali  dalam kehidupan  bermasyarakat  sekaligus  diterima  oleh  masyarakatnya  itu  sendiri. Hal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Lapas  terhadap  para  narapidana  terorisme dengan  level  resiko  kekerasan  yang  rendah  serta  mengikuti  semua  tahapan program, maka dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.
Bagi  narapidana  terorisme,  tahapan  resosialisasi  menjadi  proses persiapan  untuk  kembali  menjadi  warga  negara  yang  baik  serta  menerima Pancasila  sebagai  dasar  hukum  dan  NKRI  sebagai  negaranya.  Dengan demikian,  narapidana  terorisme  diberikan  bekal  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan  kemandirian  yang  ditujukan  pada  kemampuan  narapidana terorisme untuk siap menghadapi masa depannya di luar Lapas. Dalam aspek pembinaan  kepribadian,  narapidana  diberikan  kebebasan  untuk  ibadah  serta pelatihan  dalam  bidang  kebangsaan  guna  menjadi  basis  penguatan pemahaman tentang NKRI.
Pembinaan  kepribadian  juga  diarahkan  pada  pembentukan  kembali terhadap  psikologi  yang  menyimpang  untuk  dapat  bergaul  dan  berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Kepribadian yang salah sangat dipengaruhi adanya  pemahaman  keagamaan  yang  tidak  menghargai  perbedaan.  Pada akhirnya,  pembinaan  keagamaan  sebagai  bagian  dari  pembinaan  kepribadian ditujukan untuk memperkuat pemahaman agama yang moderat dan damai.
Bina  damai  di  dalam  Lapas  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang melibatkan  sejumlah  sumber  daya,  baik  manusia,  dana,  maupun  kemampuan organisasi.  Sinergitas  masing-masing  sumber  daya  tersebut  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Pelaksanaan deradikalisasi  yang  efektif  butuh  adanya  standar  dan  tujuan  program  yang dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat,  serta  adanya  pengevaluasian pelaksanaan  kebijakan  terkait  hal-hal  yang  menjadi  pendukung  maupun penghambat pelaksanaan suatu program kebijakan.
Pelaksanaan deradikalisasi dengan pendekatan bina damai sesungguhnya  berada  di  antara  tahapan  penyusunan  kebijakan  dan  hasil pelaksanaan  kebijakan.  Kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  berlangsung  dari proses  perencanaan,  pendanaan,  pengorganisasian,  dan  penugasan. 63
63 George Charles Edward III, Implementing Public Policy, (Washington DC: Congressional Quartely Press, 1980), h. 10.
Pelaksanaan  kebijakan  deradikalisasi  dapat  dirumuskan  sebagai  sejumlah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat  guna pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  berupa  terbangunnya  kesadaran narapidana terorisme untuk menolak penggunaan cara-cara kekerasan.
Keberhasilan  deradikalisasi  terhadap  narapidana  terorisme  memiliki karakteristik keberhasilan yang ditandai adanya kecenderungan untuk bersedia menerima bantuan keuangan, mudah memberi informasi, terbuka dalam tukar pendapat,  dan  mengakui  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Nama- nama seperti Ali Imron, Mubarok, Idris, Muhammad Rais, dan Purnama Putra alias  Ipung  alias  Usman  adalah  salah  satu  mantan  militan  terorisme  yang kemudian bersedia menerima program deradikalisasi dari dalam Lapas melalui strategi pembinaan.
Beberapa  alumni  Afghanistan,  yaitu  alumni  akademi  militer  di Afghanistan  menjadi  salah  satu  faktor  keberhasilan  pendekatan  bina  damai karena  bersedia  mendapatkan  bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  baik  dari polisi  maupun  dari  BNPT  untuk  memulai  usaha  bisnis  perdagangan  sesuai dengan  wilayah  dan  kemampuannya  mengelola  usaha.  Idris,  M.  Rais,  dan Usman  misalnya,  sudah  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  dan menjalani kehidupan biasa di tengah masyarakat. Idris membuka bisnis rental mobil di wilayah Bogor, sedangkan M. Rais menjadi pedagang handphone dan pulsa  di  wilayah  Pekanbaru,  dan  Usman  melanjutkan  studi  magister  dan bekerja di Jakarta.
Satu  contoh  dampak  pelaksanaan  program  penanganan  terorisme dengan  pendekatan  bina  damai  yaitu  melalui  pengaruh  Nasir  Abbas  sebagai mantan  ketua  Mantiqi  III  Jamaah  Islamiyah  kepada  tokoh  kunci  kekerasan  di Poso.  Polisi  menggunakan  informasi  dari  para  mantan  militan  dalam mengungkap  kasus  terorisme  di  Poso.  Sebagai  akibat  bahwa  sebagian  besar pelaku  kekerasan  dan  aksi  terorisme  di  Poso  itu  adalah  mantan  anak  buah Nasir  Abbas  di  bawah  Mantiqi  III.  Pendekatan  kultural  sekaligus  akar genealogis antara Nasir Abas dan para militan di Poso, maka berhasil membuat para militan untuk kerjasama dengan pemerintah.
Keberhasilan  penanganan  terorisme  dengan  pendekatan  bina  damai telah dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan kelompok Bom Bali, Ali Imron, melalui pendekatan dialogis. Pemilihan Ali Imron dilandasi bahwa pelaku kekerasan di Ambon dan  Poso adalah  mantan murid-murid Ali Imron dalam  pelatihan  militer  yang  diadakan  oleh  Jamaah  Islamiyah.  Untuk  itulah narapidana  terorisme  kelompok  Poso  dan  kelompok  Janto  Aceh  ditempatkan dalam  sel  yang  sama,  sehingga  tersedia  waktu  yang  cukup  untuk  melakukan brainstorming dan diskusi mengenai ideologi jihad yang dianut.
Pendekatan  dialogis  dengan  mantan  militan  yang  sekaligus  sebagai senior  telah  terbukti  efektif  merubah  cara  pandang  pada  kelompok  Basri  dari Poso.  Basri  dan  kelompoknya  pada  awalnya  memandang  bahwa  kekerasan sebagai  kebutuhan,  namun  akhirnya  dapat  berubah  cara  pandang  dengan memandang bahwa tindakan kekerasan sebagai pilihan, yang dapat digunakan namun dapat juga tidak digunakan.
Mantan  narapidana  terorisme,  Jek  alias  Harun  dan  Purnama  Putra yang  terkait  perkara  menyembunyikan  Noordin  M  Top,  dianggap  sebagai contoh  keberhasilan  deradikalisasi  narapidana  teroris  yang  berubah pandangannya  tentang  jihad  sebagai  hasil  diskusi  mendalam  dengan  Ali Imron.  Buku Ali  Imron  Sang  Pengebom misalnya,  juga  menjadi  efektif  untuk bahan  bagi  narapidana  terorisme  yang  lain.  Penanganan  terorisme  dengan pendekatan  bina  damai  yang  dilakukan  Lapas  terhadap  narapidana  terorisme sesungguhnya  mengarah  pada  dua  hal,  yaitu  pengurangan  pemahaman  dan sikap  atas  radikalisme  ( psychological  disengagement )  dengan  pengurangan keterlibatan fisik dalam aktivitas radikal ( behavioral disengagement ).
Masyarakat  berpandangan  bahwa  keberhasilan  penanganan  terorisme dilihat  dari  aspek  berkurangnya  pemahaman  kekerasan  seseorang  sehingga belum memperhatikan penanganan atas sisi keterlibatan seseorang secara fisik dalam interaksi dengan kelompoknya. Deradikalisasi  maupun kontraterorisme dan disengagement sangat  berhubungan  dengan  aspek  psikologi  dan  perilaku individu  atau  kelompok  dalam  memutus  keterlibatan  dalam  aksi  kekerasan atau  tindak  terorisme. 64 Memutus  keterlibatan  mantan  narapidana  terorisme sesungguhnya  memiliki  persoalan  tersendiri.  Seorang  mantan  narapidana terorisme  dapat  meninggalkan  kegiatan  terorisme  namun  memungkinkan masih  berinteraksi  dengan  anggota  jaringan  yang  aktif  dalam  kegiatan terorisme,  serta  dapat  juga  meninggalkan  model  aksi  kekerasan  tetapi  masih memiliki orientasi pemahaman tentang radikalisme.
Pelibatan  ulama  moderat  nasional  dan  moderat  internasional  telah dilakukan  oleh  BNPT  dan  Lapas  dalam  proses  berkomunikasi  dengan  napi teroris. Narapidana terorisme juga memiliki kategori-kategori khusus terhadap ulama  yang  dapat  diterima  untuk  berdiskusi.  Narapidana  terorisme  di  Lapas Cipinang  misalnya,  dapat  menerima  kehadiran  Ustadz  Quraish  Shihab  atau Buya Syafi’i Ma’arif. BNPT dalam melakukan program deradikalisasi di Lapas mendatangkan  mantan  tokoh  JI,  seperti  Syeikh  Ali  Hasan  Al-Halaby  asal
64 T.  Choudhury, Stepping  Out:  Supporting  ExitStrategies  form  Violence  and  Extreme, (Washington  DC:  Institute  for  StrategicDialogue,  2009);  R.  Garfinkel, Personal  Transformations: Moving from Violence to Peace (Washington DC: UnitedStates Institute of Peace, 2007).
Yordania, Syeikh Najih Ibrahim dan Syeikh Hisyam Al-Najjar asal Mesir pada 13  Desember  2013  untuk  berdiskusi  dengan  para  napi  teroris  berkategori kelompok  inti,  kendati  penolakan  dilakukan  oleh  para  narapidana  karena mantan aktivis jihadis dianggap sudah dibeli oleh pemerintah.
Penanganan terorisme di Lapas dimaksudkan untuk adanya perubahan pemahaman kekerasan yang dipicu oleh suatu pengalaman tertentu. Perubahan pemahaman  menjadikan  adanya  proses  keterbukaan  sehingga  seorang narapidana  terorisme  dapat  menerima  ide-ide  baru  yang  diwujudkan  dalam bentuk aksi nyata meninggalkan kelompok. Pendekatan bina damai dijalankan melalui proses sosial dan psikologi yang panjang dengan komunikasi intensif, sampai  ditemukan  komitmen  individu  untuk  mengurangi  keterlibatannya dalam  organisasi  kekerasan  atau  organisasi  terorisme  dan  radikal  pada  batas tertentu  yang  menjamin  tidak  adanya  resiko  kegiatan  kekerasan  di  masa selanjutnya.
Komunikasi  merupakan  proses  pemberian  informasi  atau  pesan  yang berkaitan  dengan  kebijakan  terhadap  para  pelaksana  kebijakan.  Pesan  dan informasi  yang  disampaikan  dengan  akurat,  jelas,  dan  konsisten  kepada  para pelaksana  kebijakan,  tentu  dapat  menyebabkan  terbangunnya  kejelasan pelaksanaan  kebijakan  oleh  para  pelaksana.  Suatu  kebijakan  yang  muncul dengan  buruknya  komunikasi  dapat  menyebabkan  disposisi  yang  saling berantai  dan  justru  memperlama  proses  pelaksanaan  kebijakan  dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
Keberhasilan BNPT dan Pemasyarakatan dalam membina Umar Patek beserta  empat  terpidana  terorisme  kasus  Ambon  dan  Poso  menjadi  semangat baru  bahwa  tokoh  inti  jaringan  terorisme  dapat  didekati.  Pendekatan  yang diterapkan adalah pendekatan hati karena Umar Patek merupakan tokoh yang terlibat  dalam  Bom  Bali  sehingga  dianggap  tokoh  hebat  di  kalangan  aktivis jihadis.  Umar  Patek  juga  dianggap  pemegang  estafet  jaringan  terorisme  di wilayah  Indonesia  setelah  kematian  Dulmatin.  Umar  Patek  menjadi  teroris paling  dicari  pemerintah  Amerika  Serikat,  Australia,  Filipina,  dan  Indonesia. Pemerintah  Amerika  Serikat  menjanjikan  hadiah  1  juta  dolar  Amerika  bagi yang  dapat  menangkapnya.  Umar  Patek  mendapatkan  panggilan  khusus  oleh aparat  yang  melakukan  program  deradikalisasi  dengan  panggilan  “brother Umar” untuk membangun hubungan kedekatan dan saling percaya.
Indikator  keberhasilan  program  deradikalisasi  terhadap  narapidana terorisme  adalah  kecenderungan  untuk  bekerjasama  dengan  aparat,  mudah memberi  informasi,  terbuka  dalam  tukar  pendapat,  serta  mengakui  Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

## Penutup
Program  penanganan  pelaku  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan  di  luar  Lapas  dapat  berjalan baik  dengan  menggunakan  pendekatan  bina  damai.  Beberapa  keberhasilan program ditandai adanya kesediaan narapidana terorisme bekerjasama dengan pemerintah  untuk  memberi  informasi  jaringan  dan  bukti  kepatuhan  terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia setelah bebas dari Lapas.
Strategi  penanganan  narapidana  terorisme  dilakukan  dengan  melalui beberapa tahap tindakan damai. Tahapan tersebut  mulai dari identifikasi atau analisis  resiko  kekerasan  individu  narapidana  terorisme  dengan  mencari  level keterlibatan dalam aksi terorisme. Kedua, melakukan intervensi awal terhadap narapidana  terorisme  dalam  menjalani  hukuman  dengan  memberikan pemahaman ulang terhadap keyakinan kekerasan menjadi penghormatan nilai- nilai  kebangsaan  bernegara,  serta  bekal  kemandirian.  Tahap  terakhir  dengan upaya  mengembalikan  narapidana  terorisme  agar  dapat  diterima  kembali hidup bermasyarakat, serta dapat berinteraksi secara normal dengan keluarga, masyarakat,  maupun  aparat  pemerintah,  sehingga  tidak  ada  kecurigaan  dan rasa takut antar sesama.
Keberhasilan  program  bina  damai  tentu  ditentukan  pada  kemauan mantan  narapidana  dan  masyarakat  untuk  berbaur  sekaligus  bekerjasama dengan  sikap  yang  toleran  terhadap  masyarakat  sebagaimana  dengan membuka  bisnis usaha  bersama. Tumbuhnya  sel jaringan  baru  setelah  adanya penangkapan  menunjukkan  bahwa  ideologi  radikal  masih  memiliki  pengikut atau  partisipan  di  masyarakat.  Keberhasilan  Ormas  Islam  Indonesia  dalam memetakan  aliran  radikal  memberikan  sumbangan  tersendiri  bagi  negara untuk  mengurangi  potensi  kekerasan  atas  nama  agama.  Hal  tersebut dipengaruhi  strategi  komunikasi  aparat,  kejelasan  standar  operasional program, koordinasi kewenangan yang baik, dan ketersediaan sumber daya.

## Pustaka Acuan

## Buku
Abas,  Nasir. Membongkar  Jamaah  Islamiyah;  Pengakuan  Mantan  Anggota  JI (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005). Abrams, Michael A. Hogg dan Dominic. Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes ( London: Routledge, 1988) Arinanto,  Satya. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi  Politik  di  Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Press, 2003) As’ad al-Samharāny, Lā li al-Ir ḥ āb, Na’am li al-Jihād (Beirut: Dār al-Nafāis, 2003)
130 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X
Atmasasmita,  Romli. Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional (Jakarta:  PT  Rafika Aditama, 2000) BNPT. Perkembangan Terorisme  dan  Pencegahan  Terorisme  di  Daerah (Jakarta: BNPT, 2013). Borradori,  Giovanna. Philosophy  in  a  Time  of  Terror:  Dialogues  with  Jurgen Habermas  and  Jacques  Derrida (Chicago:  The  University  of  Chicago  Press, 2003). Breathnach,  Seamus. Emile  Durkheim  on  Crime  and  Punishment (United  State: Universal Publisher, 2002) Cassese,  Antonio. International  Criminal  Law (Oxford:  Oxford  University  Press, 2008).
Djelantik,  Sukawarsini. Terorisme:  Tinjauan  Psikoanalitis,  Peran  Media,
Kemiskinan,  dan  Keamanan  Nasional (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2010) Edward  III,  George  Charles. Implementing  Public  Policy (Washington  DC: Congressional Quartely Press, 1980) Foley,  Michael  A. Arbitrary  and  Capricious:  The  Supreme  Court,  the  Constitution, and the Death Penalty (Greenwood: Greenwood Publishing Group, 2003 Golose,  Petrus  Reinhard. Deradikalisasi  Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach,  dan Menyenuh  Akar  Rumput (Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian, 2009) Hendropriyono,  AM. Fundamentalisme  Kristen,  Yahudi,  Islam (Jakarta:  Kompas, 2009) Hiariej,  Eddy  O.S. Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional (Jakarta:  Erlangga, 2009) Hollin,  Clive  R. Criminal  Behaviour:  A  Psychological  Approach  to  Explanation  and Prevention (London: The Falmers Press, 1992) Khamdan, Muh. Pesantren di Dalam Penjara (Kudus: Parist, 2010) Laqueur, Walter. A History of Terrorism (London; Transaction Publisher, 2001) Marzuki,  Suparman. Robohnya  Keadilan,  Politik  Hukum  HAM  dan  Reformasi (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2010) Misrawi , Zuhairi. Pandangan  Muslim  Moderat:  Toleransi,  Terorisme,  dan  Oase Perdamaian (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010)
R. Garfinkel, Personal Transformations: Moving from Violence to Peace (Washington DC: United States Institute of Peace, 2007). Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Rahmat,  M.  Imdadun. Ideologi  Politik  PKS:  Dari  Masjid  Kampus  ke  Gedung Parlemen (Yogyakarta: LKiS, 2008)
Richardson,  Louise. What  Terrorists  Want:  Understanding  the  Terrorist  Threat (London: John Murray, 2006) Richardson,  Louise. What Terrorists  Want:  Understanding  the  Terrorist  Threat
(London: John Murray, 2006)
Ridwan,  Nur  Khaliq. Regenerasi  NII  Membedah  Jaringan  Islam  Jihadi  di  Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2008) Roach,  Kent. The  9/11  Effect:  Comparative  Counter-Terrorism (New  York: Cambridge University Press, 2011) Robbins,  Stephen  P. Organizational  Behavior (New  Jersey:  Prentice-Hall Internasional, 2001) Salam, Abdul Jalil. Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi  Hukum (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI, 2010)
Sears, David O. Psikologi Sosial (Jakarta: Erlangga, 1994) Sederberg,  Peter  C. Terrorist  Myths:  Illusion,  Rhetoric,  and  Reality (New  Jersey: Prentice Hall, 1989). Sihbudi, M. Riza. Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara- Negara Muslim (Jakarta; Mizan, 2007) Siraj,  Said  Aqil. Tasawuf  Sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan  Islam  Sebagai Inspirasi, Bukan Asspirasi (Bandung: Penerbit Mizan, 2006) Soekanto,  Soerjono. Efektivikasi  Hukum  dan  Peranan  Sanksi (Bandung:  Remadja Rosdakarya, 1985) Steiner, Henry J. International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material (Oxford: Oxford University Press, 2008) T. Choudhury, Stepping Out: Supporting Exit Strategies form Violence and Extreme (Washington DC: Institute for Strategic Dialogue, 2009) Wahjoe, Oentoeng. Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Erlangga, 2011)

## Jurnal
Banchik, Mira. “The International Criminal Court and Terrorism”,  http://www.
peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism. (diakses
6 Oktober 2015). Galicki,  Zdzislaw.  “International  Law  and  Terrorism”, American  Behavioral Scientist , Vol. 48, Nomor 6 (2005),
http://www.sagepub.com/martin2Study/pdfs/ Chapter%202/Galicki%20article.pdf (diakses 5 Pebruari 2013). Lawless,  Michael.  “Terrorism:  An  International  Crime”, International  Journal, Vol. 63, No. 1, Diasporas: What It Now Means to Be Canadian (November
2007-Januari 2008), 139-159,  http://www.jstor.org/stable/40204494. (diakses
24 April 2015).
Saul,  Ben.  “Attempts  to  Define  “Terrorism  in  Interrnational  Law”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=  1277583  (diakses  24
Pebruari 2012).
Simpson,  Richard  Goldstone  dan  Janine.  “Evaluating  the  Role  of  The International  Criminal  Court  as  a  Legal  Response  to  Terrorism”, http://www.law. harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml.
(diakses 24 April 2015).
Tadros,  Jacqueline  S.  Hodgson  dan  Victor.  “The  Impossibility  of  Defining Terrorism”, New Criminal  Law Review: An International and Interdisciplinary Journal ,  Vol.  16,  No.  3  (November  2013-Januari  2014),  494-526, http://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.3.494  (diakses  25  Pebruari 2016).
Weigend, Thomas. “The Universal Terrorist”, Journal of Criminal Justice ,  Vol. 4, Nomor  5,  http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full  (diakses  24 Pebruari 2012).
Weston,  Mark  Tarrant,  Raff  Calitri,  dan  Dale.  “Social  Identification  Structures the  Effects  of  Perspective  Taking”, Psychological  Science ,  Vol.  23,  No.  9
(September  2012),  973-978,  http://www.jstor.org/stable/23260355  (diakses 25 April 2015).

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002
Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999.
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan
Korban.
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan pada 13 Maret 2013
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara  Perlindungan Terhadap  Saksi,  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim  dalam  Perkara Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Perpres Nomor 46 tahun 2010 Tentang BNPT Keputusan  Menkopolkam  Nomor  Kep-26/Menko/Polkam/11/  2002  tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme