Abstrak —Kawasan  Kaki  Jembatan  Suramadu  (KKJS)  sisi Surabaya  memuat  tiga  kepentingan  pemerintah  karena merupakan  kawasan  strategis  nasional,  kawasan  strategis provinsi,  dan  kawasan  strategis  kota.  Permasalahan  pedagang kaki  lima  (PKL)  di  kawasan  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  sinergi  pembagian  peran  dan  wewenang  antar pemerintah,  termasuk  dalam  hal  perencanaan  ruang  sehingga membutuhkan  kerjasama  antar  pemerintah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  merumuskan  model  kerjasama  perencanaan ruang  dalam  menangani  masalah  PKL  di  kawasan  KKJS  sisi Surabaya.  Identifikasi  akar  permasalahan  PKL  menggunakan Root Cause Analysis (RCA) dan content analysis . Content analysis juga  digunakan  dalam  menganalisis  model  kerjasama perencanaan  ruang  untuk  menangani  akar  permasalahan  PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan PKL di KKJS  sisi  Surabaya  adalah  kontradiksi  regulasi  dan  kebijakan yang  tidak  sinkron. Kemudian  dapat  disusun  sebuah  model kerjasama  yang  efektif  untuk  menangani  akar  permasalahan tersebut,  yaitu  model  kerjasama  perencanaan  ruang.  Model  ini berbentuk perjanjian tertulis ( written agreement ) dan melibatkan 4  pihak  yang  bekerjasama  yaitu  Badan  Pengembangan  Wilayah Suramadu  (BPWS),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  Provinsi  Jawa  Timur,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Kota  (Bappeko)  Surabaya,  dan  Badan  Khusus Gerbangkertosusila (BK-GKS).
Kata  Kunci —Kerjasama,  KKJS  sisi  Surabaya,  Perencanaan, PKL.

## I. PENDAHULUAN
EMBANGUNAN merupakan  pengembangan  wilayah untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Setiap daerah  memiliki  batas  administratif  yang  ditentukan  secara formal melalui peraturan perundangan serta wilayah fungsional yang disesuaikan berdasarkan hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif [1]. Akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah  dan  kepentingan  sering  muncul  sebagai  akibat  dari hubungan  fungsional  tersebut.  Pembangunan  wilayah  harus menitikberatkan pada  keterpaduan antar pelaku pembangunan di  dalam  dan  antarwilayah  [2].  Dalam  konteks  ini,  alasan diperlukan  kerjasama  antar  daerah  adalah  agar  berbagai masalah lintas kelembagaan dapat diselesaikan bersama.
Kebijakan  pengembangan  Kawasan  Kaki  Jembatan Suramadu  (KKJS)  sisi  Surabaya  memacu  bangkitan
pergerakan  yang  mendorong  pembangunan  sektor-sektor ekonomi  di  wilayah  sekitarnya  [3].  Pembangunan  tersebut diprediksi  akan  meningkatkan  nilai  lahan,  kemudahan mobilitas  barang  dan  jasa,  serta  meningkatkan  ekonomi wilayah.  Pemerintah  pusat  membentuk  Badan  Pengembangan Wilayah  Suramadu  (BPWS)  melalui  Peraturan  Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu  untuk  melaksanakan  pengelolaan,  pembangunan, dan  memfasilitasi  percepatan  pembangunan  di  wilayah Suramadu [4].
Namun  percepatan  pembangunan  KKJS  sisi  Surabaya berjalan  sangat  lambat  bahkan  cenderung  terhambat.  KKJS Sisi Surabaya direncanakan sebagai kawasan perdagangan jasa komersial dengan konsep mix use dan high rest building seluas 24,80 Ha dari 250 Ha luas total kawasan [5]. Kondisi eksisting di  lapangan  menunjukkan  bahwa  hingga  tahun  2015 penggunaan lahan perumahan masih dominan mencapai 81,23 Ha.  Penggunaan  lahan  perdagangan  jasa  yang  ada  masih berupa  pertokoan  dan  retail  seluas  0,39  Ha  [6]. Hal  ini diperparah dengan munculnya  masalah sektor  informal  akibat lambatnya  pembangunan.  Jumlah  pedagang  kaki  lima  (PKL) kurang dari 500 unit pada tahun 2009 bertambah menjadi lebih dari  800  unit  pada  tahun  2010  dan  diprediksikan  akan  terus meningkat.
Permasalahan  tersebut  mengindikasikan  belum  adanya sinkronisasi  antar  kelembagaan  yang  berwenang  dalam pembangunan  sehingga  membutuhkan  sebuah  kerjasama. Kerjasama  akan  terbentuk  apabila  didasarkan  pada  kesadaran saling  membutuhkan  untuk  mencapai  satu  tujuan  [7].  Oleh karena  itu  perlu  diketahui  akar  permasalahan  PKL  di  KKJS sisi  Surabaya  sebagai  landasan  perumusan  model  kerjasama perencanaan ruang dalam percepatan pembangunan KKJS sisi Surabaya.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik  survei  primer  dan  sekunder.  Survei  primer melalui  wawancara  semi  terstruktur  kepada stakeholders terpilih  yang  terdiri  dari  kelompok  pemerintahan  (Badan Pengembangan  Wilayah  Suramadu  (G1),  Badan  Perencanaan

## Model Kerjasama Perencanaan Ruang dalam Menangani Akar Masalah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya
Kesumaning Dyah Larasati dan Adjie Pamungkas Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : adjie.difi@gmail.com
P
Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  (G2),  Badan Perencanaan  Pembangunan  Kota  Surabaya  (G3)),  kelompok sektor privat (Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia Jawa Timur  (P1),  dan  Kamar  Dagang  dan  Industri  Kota  Surabaya (P2)), dan kelompok Masyarakat (Ikatan Ahli Perencana Jawa Timur  (C1),  dan  Akademisi  PWK  ITS  (C2)).  Sedangkan survei  sekunder  dilakukan  dengan  survei  instansional  untuk memperoleh  gambaran  umum  wilayah  dan  peraturan  daerah terkait kerjasama antar daerah di KKJS sisi Surabaya.

## B. Metode Analisis
Untuk  mengidentifikasi  akar  permasalahan  PKL  di  KKJS sisi  Surabaya  digunakan  teknik  analisis Root  Cause  Analysis (RCA)  dan content  analysis .  Kemudian  untuk  menganalisis model  kerjasama  perencanaan  ruang  yang  efektif  dalam mengatasi akar permasalahan PKL digunakan content analysis. RCA merupakan teknik analisis penyelesaian masalah melalui proses  identifikasi  dampak  masalah  yang  nampak  [8]. Sedangkan content analysis merupakan teknik eksplorasi data yang mengandalkan kode dalam suatu teks perekaman [9].
Gambar 1. Tahap Root Cause Analysis [8]
Proses  RCA dalam  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi akar  permasalahan  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya  dengan  cara eksplorasi  data  dan  informasi  kepada stakeholders terpilih berdasarkan    isu  strategis,  yaitu  masalah  PKL.  Luaran proses RCA  ini  adalah  akar  permasalahan  PKL  yang  selanjutnya diverifikasi  menggunakan content  analysis . Content  analysis yang  dilakukan  mengacu  pada  variabel  permasalahan pembangunan  hasil  kajian  pustaka,  yaitu  terdiri dari: variabel kecukupan modal pembangunan, realisasi anggaran pembiayaan,  pengawasan  anggaran  pembiayaan,  perizinan, regulasi, pengendalian pemanfaatan ruang, benturan kebijakan, dan konflik pemerintah dengan masyarakat.

## Gambar 2. Tahap Content Analysis [9]
Akar  permasalahan  yang  dihasilkan  menjadi  dasar  dalam perumusan  rancangan  model  kerjasama  perencanaan  ruang melalui kajian teori, regulasi dan best practices . Asumsi yang digunakan  adalah  percepatan  pembangunan  akan  tercapai apabila  akar  masalah  pembangunan  telah  teratasi.  Rancangan model  kerjasama  perencanaan  ruang  tersebut  kemudian diverifikasi  menggunakan content  analysis.  Content  analysis yang digunakan untuk menganalisis model perencanaan ruang ini mengacu pada variabel kerjasama antar daerah hasil kajian pustaka, yaitu terdiri dari: objek kerjasama, subjek kerjasama, sharing  data  dan  informasi,  konsensus,  kontrak,  wewenang spesifik,  peran  spesifik,  formalisasi  aturan,  dan  rantai komando/garis kewenangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Identifikasi Akar Permasalahan PKL
Dalam  mengidentifikasi  akar  permasalahan  PKL  di  KKJS sisi  Surabaya,  metode  yang  digunakan  adalah  RCA  dan content  analysis .  Analisis  RCA  dilakukan  dengan  cara melakukan wawancara semi terstruktur kepada 7 stakeholders mengenai  akar  permasalahan  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya. Berikut contoh tahapan identifikasi akar permasalahan.
Gambar 3. Kutipan Temuan Akar Masalah pada Stakeholder 1 (G1)
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  menurut stakeholder  1 (G1) masalah  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya  disebabkan  karena  dua hal  yaitu  PKL  otomatis  ada  dengan  sendirinya  tanpa direncanakan  dan  penataan  yang  dilakukan  belum  efektif. Dieksplorasi  lebih  lanjut  PKL  ada  dengan  sendirinya disebabkan  karena  ada  sesuatu  yang  tidak  cepat  diselesaikan. Di  lain  sisi  penataan  yang  dilakukan  belum  efektif  karena fungsi penataan belum berjalan. Kedua hal tersebut mengarah pada  kesamaan  penyebab,  yaitu  adanya  kegamangan  baik pemerintah  kota  Surabaya  maupun  BPWS.  Kegamangan disebabkan  karena  permasalahan  regulasi  (P.5),  benturan kebijakan. (P.7) dan hubungan koordinasi kelembagaan  yang kurang.  Pohon  masalah  di  atas  menunjukkan  bahwa  akar permasalahan  PKL  menurut stakeholder  1 adalah  masalah regulasi,  benturan  kebijakan,  dan  hubungan  koordinasi kelembagaan.  Identifikasi  juga  dilakukan  kepada  keenam stakeholders lainnya.
Berdasarkan  kombinasi  hasil  RCA  dari  ketujuh stakeholders ,  didapatkan  pohon  masalah  hasil  analisis  RCA dan akar permasalahan PKL di KKJS sisi Surabaya. Kemudian dilakukan  verifikasi  menggunakan content  analysis di  tiap stakeholder untuk  mengkonfirmasi  variabel  tinjauan  pustaka yang  belum  disebutkan stakeholders pada  saat  analisis  RCA maupun  mengkonfirmasi  variabel  baru  yang  muncul  menjadi akar  permasalahan  PKL.  Permasalahan  PKL  KKJS  sisi Surabaya  teridentifikasi disebabkan oleh 2 akar permasalahan yaitu  masalah  regulasi  dan  benturan  kebijakan.  Hasil identifikasi  tersebut  diilustrasikan  dalam  bentuk  diagram kombinasi  pohon  masalah  RCA  dan  tabel  verifikasi content analysis di bawah ini.
Menemukan Kode Klasifikasi berdasarkan Kode Prediksi Data
Gambar 4. Diagram Kombinasi Pohon Masalah PKL Hasil Analisis RCA
Tabel 1. Verifikasi Akar Permasalahan PKL dengan Content Analysis Variabel Kelompok Stakeholders Governance Private Sector Civil Society G1 G2 G3 P1 P2 C1 C2 Kecukupan modal pembangunan (P.1) T T T T T T T bukan masalah PKL Realisasi anggaran pembiayaan (P.2) T Y T T T T T masalah, bukan akar masalah PKL Pengawasan anggaran pembiayaan (P.3) T Y T T T T T masalah, bukan akar masalah PKL Perizinan (P.4) T T T T T T T bukan masalah PKL Regulasi (P.5) Y Y Y Y Y Y Y akar masalah PKL Pengendalian pemanfaatan ruang (P.6) T T T T T T T bukan masalah PKL Benturan kebijakan (P.7) Y Y Y Y Y Y Y akar masalah PKL Konflik pemerintah dengan masyarakat (P.8) T T T T T T Y

## bukan masalah PKL
Keterangan: (Y): mengindikasikan masalah, (T): tidak mengindikasikan masalah Sumber: Hasil Analisis, 2015
Berdasarkan  pohon  masalah  hasil  analisis  RCA  di  atas diketahui  bahwa  masalah  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya disebabkan  karena  muncul  dengan  sendirinya  tanpa perencanaan, kurangnya penataan dari pihak pemerintah, target pembangunan  perdagangan  jasa  regional  yang  tidak  segera terwujud  serta  sektor  formal  yang  tidak  cepat  memulai.  Di antara  keempat  penyebab  masalah  tersebut,  masalah  sektor formal yang tidak cepat memulai mengarah pada permasalahan pengawasan  anggaran  dan realisasi anggaran yang tidak tepat
guna.  Kedua  masalah  tersebut  mengarah  pada  hubungan koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  yang  kurang  sehingga berdampak  pada  pengelolaan  maupun  pengawasan  anggaran. Berdasarkan  hubungan  antar  penyebab  masalah  satu  dan lainnya,  akar  permasalahan  PKL  ini  mengarah  pada  variabel regulasi  dan benturan  kebijakan.  Dari  hasil  verifikasi content analysis juga  dapat  diketahui  iterasi  kedua  variabel  tersebut maksimum  sehingga  dapat  disimpulkan  akar  permasalahan PKL di KKJS sisi Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Kontradiksi Regulasi
Kontradiksi
regulasi (variabel: regulasi) diindikasikan  oleh  pertentangan  regulasi  pada  Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 tentang Pembentukan BPWS dengan  Undang-Undang  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  BPWS,  Pemerintah  Provinsi,  dan Pemerintah  Kota  sama-sama  memiliki  wewenang  dalam mewujudkan  pembangunan  ekonomi  KKJS  sisi  Surabaya berdasarkan  kedudukannya  sebagai  kawasan  strategis nasional, strategis provinsi, dan strategis kota.
2. Kebijakan Tidak Sinkron
Kebijakan  tidak  sinkron (variabel:  benturan kebijakan) diindikasikan  oleh belum  adanya  dokumen perencanaan yang disepakati dalam pembangunan maupun pengendalian  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya.  BPWS, Bappeprov, maupun Bappeko Surabaya sedang melakukan  koordinasi  perencanaan  ruang  dan  belum diperoleh  konsensus.  Hal  ini  berdampak  pada ketidakpastian  pengembangan  regional  sehingga demand masyarakat sekitar direspon dengan tumbuhnya PKL.

## B. Analisis  Model  Kerjasama  Perencanaan  Ruang  untuk Mengatasi Akar Permasalahan PKL
Tahap  berikutnya  adalah  analisis  model  kerjasama perencanaan  ruang  yang  efektif  untuk  menyelesaikan  akar permasalahan  PKL,  yaitu  kontradiksi  regulasi  dan  kebijakan yang  tidak  sesuai  di  KKJS  sisi  Surabaya.  Analisis  tersebut dilakukan  melalui  dua  tahapan,  yaitu:  perumusan  rancangan model  kerjasama  perencanaan  ruang  dengan  cara  eksplorasi teori  atau  regulasi  dan  kajian best  practices yang  relevan. Hasil  yang  diharapkan  berupa  rancangan  model  kerjasama perencanaan ruang KKJS sisi Surabaya.
Kajian  perumusan  model  kerjasama  perencanaan  ruang  ini mengkomparasikan  teori  dan  regulasi  tentang  perencanan ruang,  masing-masing  Kepala  Daerah  sebagai  pelaku kerjasama harus menyepakati visi, misi, kebijakan, dan strategi pembangunan  bersama.  Perencanaaan  meliputi  identifikasi potensi  dan  masalah  serta  analisis  pengembangan  wilayah, perumusan  struktur  dan  pola  pemanfaatan  ruang,  dan perumusan  rencana  tata  ruang.  Kemudian  setelah  sah  dalam bentuk Peraturan Daerah dilakukan sosialisasi rancangan final rencana tata ruang kepada masyarakat [10].
Koordinasi perencanaan ruang dilakukan dengan pembentukan  Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah (BKPRD.  Di  tingkat  provinsi  disebut  BKPRD  Provinsi.  Di tingkat  kabupaten/kota  disebut  BKPRD  kabupaten/kota  [11]. Dalam  kasus  KKJS  sisi  Surabaya  ini  pihak  pemerintah  yang terlibat  adalah  BPWS,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kota.  Untuk  mengoptimalkan  peran  BKPRD,  baik  BKPRD Provinsi  dan  BKPRD  kota  maka  dalam  hal  koordinasi  pihak
yang  dapat  dilibatkan  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Khusus Gerbangkertosusila  (BK  GKS).  Hal  tersebut  relevan mengingat  perlunya  fungsi  koordinasi  di  antara  ketiga  level pemerintah  yaitu  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kota,  dan BPWS.  BK  GKS  sesuai  dengan  perannya  sebagai  pelaksana fungsi koordinasi bagi wilayah-wilayah yang tergabung dalam Gerbangkertosusila. KKJS baik sisi Madura maupun KKJS sisi Surabaya merupakan salah satu isu strategis Gerbangkertosusila  sehingga  dalam  hal  ini  BK  GKS  dapat dilibatkan  dalam  hal  fasilitasi  koordinasi  perencanaan  ruang KKJS sisi Surabaya [12].
Berdasarkan  referensi  kerjasama  perencanaan  ruang  antara Kota  Surabaya-Kabupaten  Gresik-Kabupaten  Sidoarjo  tahun 2002,  sebuah  kerjasama  menekankan  pada  kesamaan  tujuan berdasarkan  kepentingan  yang  saling  menguntungkan  [10]. Untuk  itu  tujuan  perencanaan  tata  ruang  KKJS  sisi  Surabaya ini harus mengakomodasi kepentingan ketiga level pemerintah sesuai  dengan  peran  dan  kewenangannya  dalam  perencanaan ruang. Pada dasarnya pembagian peran dan wewenang masing- masing  Pemerintah  yang  terlibat  dalam  percepatan pembangunan  KKJS  sisi  Surabaya  telah  dirumuskan  dalam Undang-Undang  maupun  peraturan  daerah  terkait.  Namun implementasi  pembagian  peran  dan  wewenang  tersebut  tidak berjalan secara signifikan. Di sinilah diperlukan sebuah model kerjasama  tertulis  yang  mengikat,  membagi  dengan  jelas  hak dan kewajiban masing-masing pelaku kerjasama, yaitu melalui Memorandum of Understanding (MOU).
Berikut  di  bawah  ini  rancangan  model  kerjasama perencanaan ruang KKJS sisi Surabaya.

## Gambar 5. Rancangan Model Kerjasama Perencanaan Ruang KKJS sisi Surabaya
Rancangan  model  kerjasama  perencanaan  ruang  tersebut dapat diartikan sebagai berikut:
1. Hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  kesepakatan visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan KKJS sisi
Surabaya  oleh  Pemerintah  Kota  (walikota  Surabaya), Pemerintah  Provinsi  (Gubernur Jawa  Timur), dan BPWS (Kepala  Badan  Pelaksana  BPWS).  Dalam  proses
kesepakatan  ini,  termasuk  dalam  hal  pengendalian  PKL. Fasilitasi dapat dilakukan oleh BK GKS melalui MOU. 2. Perencanaan  level  kota  yang  disusun  Bappeko  Surabaya maupun perencanaan level provinsi oleh Bappeprov harus menyelaraskan  tujuan  yang  disepakati.  Demikian  juga dengan  BPWS  yang  memiliki  fungsi  perencanaan  sesuai dengan  Perpres  No.  27  tahun  2008.  Apabila  tercapai keselarasan,  utamanya  dalam  pengendalian  PKL  maka draft rencana telah siap diperdakan. Namun apabila belum ada  keselarasan  maka  diperlukan  kajian  ulang  dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut 3. Kajian  penyusunan  dokumen  perencanaan  tersebut  dapat didukung  oleh  akademisi  maupun  instansi-instansi  yang berkepentingan.  Kemudian  koordinasi  dengan  akademisi, swasta,  maupun  masyarakat  juga  dapat  dilakukan  secara terencana dan periodik
4. Dalam  proses  koordinasi  antara  BPWS,  Bappeko Surabaya  selaku  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam perencanaan level kota dan Bappeprov sebagai perencana level provinsi membutuhkan fasilitator. Dalam hal ini BK GKS dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam koordinasi 5. Koordinasi  dilakukan  selama  perencanaan  maupun  revisi dokumen  perencanaan  yang  belum  selaras  dengan  visi, misi, kebijakan dan strategi yang telah disepakati.
6. Rencana  Tata  ruang  yang  telah  sinkron  dapat  disahkan dan  disosialisikan.  Perencanaan  level  kota  disahkan melalui Perda Kota sementara perencanaan level provinsi dan BPWS dapat disahkan dalam Perda Provinsi.
Tahapan  selanjutnya  adalah  verifikasi  rancangan  model kerjasama perencanaan ruang berdasarkan persepsi stakeholders menggunakan content analysis .
Hasil verifikasi dengan content analysis merumuskan peran perencanaan  tersebut  lebih  detail  sesuai  levelnya  serta merupakan  konsensus  dari  ketujuh stakeholders. Berikut contoh transkrip verivikasi content analysis :

## Gambar 6. Kutipan Transkrip Verifikasi pada Variabel Kontrak (MOU)
Dari  uraian  transkrip  tersebut,  sistem  koordinasi perencanaan ruang di lapangan tidak periodik atau cenderung bersifat insidental sehingga sistem koordinasi yang ditetapkan dalam  MOU.  Hal  ini  disepakati  oleh stakeholders .  Hasil verifikasi  juga  mengeksplorasi  bahwa  dalam  penyusunan MOU  minimal  memuat:  pihak  yang  bekerjasama,  visi,  misi, kebijakan dan strategi pembangunan KKJS sisi Surabaya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk koordinasi formal yang  disepakati  (koordinasi  internal  pemerintah,  koordinasi dengan  akademisi,  sosialisasi  dengan  masyarakat,  dan  lain sebagainya), serta komitmen (tanda legalitas). Berikut ilustrasi model kerjasama perencanaan ruang KKJS sisi Surabaya.
Gambar 7. Model Kerjasama Perencanaan Ruang KKJS sisi Surabaya
Model  kerjasama  perencanaan  ruang  di  atas  mengadopsi model kerjasama written agreements (perjanjian tertulis) , yaitu bentuk  kerjasama  tertulis  melalui  program  kontrak, kepemilikan  bersama,  atau  usaha  membangun  unit  pelayanan bersama  [13].  Model  ini  menekankan  pada  program  kontrak melalui MOU. Artinya peran dan fungsi masing-masing subjek kerjasama  berjalan  tanpa  perubahan  struktur  kelembagaan, namun  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  koordinasi  yang diatur dalam MOU.
Adapun  peran  dan  kewenangan  masing-masing  pelaku kerjasama perencanaan ruang ini adalah sebagai berikut.

## 1. Peran dan Kewenangan BK GKS
BK GKS memfasilitasi upaya koordinasi antara pihak penyusun  rencana.  Fasilitasi  dalam  penetapan  tujuan bersama  berupa  MOU  sedangkan  fasilitasi  koordinasi selama perencanaan dilakukan melalui forum periodik.

## 2. Peran dan Kewenangan BPWS
BPWS  melakukan  perencanaan  kawasan  strategis KKJS  sisi  Surabaya  mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang di atasnya dan melakukan koordinasi perencanaan kepada Bappeprov, Bappeko, maupun instansi terkait lainnya 3. Peran dan Kewenangan Pemerintah Provinsi
Bappeprov  menyusun  rencana  tata  ruang  Provinsi, memverifikasi perencanaan oleh BPWS sebelum disahkan dalam  Perda  Provinsi,  dan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  rencana  tata  ruang  yang  telah disahkan.
4. Peran dan Kewenangan Pemerintah Kota
Bappeko  menyusun  rencana  tata  ruang  Kota  dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana tata ruang yang telah disahkan. Dinas PU Cipta Karya dan Tata  Ruang  terlibat  dalam  perencanaan  teknis  dan memberikan masukan melalui diskusi dan lokakarya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Akar  permasalahan  PKL  di  KKJS  sisi  Surabaya berdasarkan  analisis  RCA  dan content  analysis adalah kontradiksi regulasi dan kebijakan yang tidak sinkron
2) Kerjasama  perencanaan  ruang  disusun  untuk  mengatasi kontradiksi  regulasi  dan  kebijakan  yang  tidak  sinkron. Pada  umumnya  model  yang dihasilkan  menekankan pada sistem  koordinasi  yang  periodik  dan  mengikat  melalui MOU.  BK  GKS  sebagai  pihak  yang  mampu mengakomodasi  seluruh  kepentingan  level  pemerintah berperan  dalam  fasilitasi  koordinasi.  BPWS  berperan dalam  perencanaan  detail.  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kota lebih berperan dalam perencanaan umum sebagai acuan perencanaan dan formalisasi aturan.
3) Model  kerjasama  yang  dihasilkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  koordinasi  penyusunan  rencana strategis  ekonomi  KKJS  yang  masih  dalam  tahapan penyusunan  materi  teknis  oleh  BPWS  sebagai pertimbangan  kebijakan  percepatan  pembangunan  KKJS sisi Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Keban, Yeremias. 2009. Kerjasama  Antar  Pemerintah  Daerah  dalam Era  Otonomi:  Isu  Strategis,  Bentuk,  dan  Prinsip. Ilmu  Administrasi Negara Fisipol UGM.
[2] Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan D.R. Panuju 2009. Perencanaan dan Pengembangan  Wilayah. Jakarta:  Crestpent  Press  dan  Yayasan  Obor Indonesia.
[3] Kementrian Balitbang Pekerjaan Umum. 2011. Pengkajian Dampak Sosial Lingkungan Akibat Pembangunan Jembatan Suramadu . Jakarta: Info Publik.
[4] Pemerintah  Republik  Indonesia  . 2008. Peraturan  Presiden  No.  27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu . Jakarta.
[5] Anonymous. 2012. Rencana  Kawasan  Strategis  Provinsi  Koridor Ekonomi pada KKJS . BPWS.
[6] Anonymous .  2008. Rencana  Detail  Tata  Ruang  UP.  Tambak  Wedi. Surabaya: Bappeko Surabaya.
[7] Tarigan, Antonius.  2009. Kerjasama  Antar  Daerah  (KAD)  untuk Peningkatan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  dan  Daya  Saing Wilayah.
Jakarta: dalam
http://buletin.pemanfaatanruang.net/index.asp?mod:_listauth & idauth: 5DW. Diakses tanggal 23 Maret 2014
[8] BRC Global Standards. 2012. Root Cause Analysis . http://www.brcglobalstandards.com/Portals/0/Books/Rootcause/rootca use/assets/basic-html/page3.html. Diakses tanggal 23 September 2014
[9] Krippendorff , Klaus. 2004. Content Analysis: An Introductions to its Methodology (Second Edition). California: Sage Publication
[10] Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur. 2002. Studi  Pengembangan Kawasan Lintas Kabupaten. Laporan Akhir
[11] Pemerintah  Republik  Indonesia. 2009. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  50  tahun  2009 tentang  Pedoman  koordinasi  Penataan Ruang Daerah. Jakarta.
[12] Pamungkas et.  all.  2015. Instruments  for  Development  Controls  in Gerbangkertosusila. The  2ndInternational  Conference  Planning  in  the Era of Uncertainty: Sustainable Development. Malang.
[13] Rosen , E.D. 1993. Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice .  London:  Sage  Publications,  International  Educational  and Professional Publisher