JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## STRATEGI PROGRAM PENDAMPINGAN PADA KORBAN KDRT DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA
Juni Arti Ida Sondangna Simanjuntak 1 , Zoraya Alfathin Rangkuti 2
Program Studi Ilmu Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: junisimanjuntak210@gmail.com

## ABSTRAK
Peningkatakan kualitas pelayanan pemerintah menjalankan program pendampingan pada korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci Strategi Program Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa bagian di Dinas PPKBP3A, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpuan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori menurut Kotten (1996) dengan satu indikator yaitu Strategi Program (Program Strategy) dengan 3 variabel antara lain Dampak positif dan negatif, Kelebihan dan kekurangan, dan Dampak yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dari program pendampingan sudah berjalan dengan baik, program pendampingan ini memberikan manfaat dan dampak yang baik pada korban KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan mediasi. Dalam pelaksanaan dilapangan program pendampingan pada korban KDRT terdapat beberapa kesenjangan yang menyebabkan kurang efektif berjalannya proram.
Kata Kunci: Strategi Program, Pendampingan, KDRT.

## ABSTRACT
Improving the quality of government services running a program of assistance for victims of domestic violence is very necessary to provide benefits and solutions to the problems faced. The purpose of this study is to describe in detail the Strategy of the Assistance Program for Victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. The research conducted is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Informants in this study were several sections in the PPKBP3A Service, and victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. Data validity techniques were carried out using data source triangulation techniques and technical triangulation. The data obtained were analyzed descriptively by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were then analyzed qualitatively with the theory according to Kotten (1996) with one indicator, namely Program Strategy with 3 variables including Positive and negative impacts, Advantages and disadvantages, and Perceived impacts. The results of the study indicate that the service of the mentoring program has been running well, this mentoring program provides benefits and good impacts on victims of domestic violence in North Tapanuli Regency who need mediation. In the implementation of the mentoring program for victims of domestic violence in the field, there are several gaps that cause the program to be less effective.
Keywords: Program Strategy, Mentoring, Domestic Violence.

## PENDAHULUAN
Kekerasan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan suatu kejahatan atas penurunan harkat dan martabat manusia yang disebut
juga dalam bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis diantaranya kekerasan emosional, intimidasi dan ancaman, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
terjadi dalam rumah tangga mengandung suatu hal yang khusus yaitu berfokus pada hubungan antar pelaku dan korban dalam hubungan kekeluargaan, kategori ini masuk pada permasalahan gender yang didalamnya terdapat ketidaksetaraan gender yang menyebabkan kekerasan gender. Pada dasarnya konsep pendampingan merupakan perjumpaan antara seseorang yang satu dengan satu lainnya maupun organisasi dan perorangan yang bertujuan untuk menghadapi kesenjangan (masalah) yang sedang dialami. Menurut Deptan (2004) pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Pentingnya pendampingan ini adalah karena masalah KDRT merupakan sebuah bentuk kekerasan yang juga dapat merusak Hak Asasi Manusia (HAM).
Permasalahan di Indonesia tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak pernah berhenti seiring dengan berjalannya kasus yang terus menerus
muncul melalui berita dimedia yang sangat memprihatinkan, disamping maraknya berita tentang kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang memilih untuk bungkam kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dinas yang terkait dalam melakukan pengaduan, hal ini disebabkan oleh ketidakinginan korban menunjukkan identitas diri, identitas keluarga dan aib yang tidak ingin diketahui oleh siapapun yang menganggap hal tersebut sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani sehingga tidak memerlukan suatu pelaporan, oleh sebab itu permasalahan ini memerlukan pendampingan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada Gambar dibawah ini merupakan tabel jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2012-2021 yang terjadi dan masuk kedalam data setiap tahunnya.

## Gambar 1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dari Tahun 2012-2021

## Sumber : Grafis Data Komnas Perempuan
Pada  Gambar 1 yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang jauh pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 338.496 kasus. Salah satu mandat bagi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bertugas untuk melindungi perempuan yang mencakup tindak
kekerasan, dan perampasan hak manusia dimana tindakan ini menjadi tindak Kekerasan yang memerlukan perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap perempuan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat upaya perlindungan yang dilaksanakan pemerintah, pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan melalui adanya pencegahan, pelayanan, serta pembedayaan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
Saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri tetapi juga sudah menjadi urusan semua komponen masyarakat dan lembaga- lembaga yang dapat berperan dalam membantu korban untuk keadilan. segala upaya dapat dilakukan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, pengadilan dan perlindungan oleh lembaga sosial, kepolisian atau kejaksaan yang dalam perlindungan ini berupa kegiatan yang menjamin dan melindungi masyarakat atau korban untuk hak hidup, berkembang dan tidak adanya penurunan harkat dan martabat seseorang dengan semena-mena. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pasal 1 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan bahwa pendampingan adalah segala tindakan yang berupa konseling, terapi psikologi, dan sebuah bimbingan rohani yang berguna untuk menguatkan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Saat ini, Kabupaten  Tapanuli Utara menjadi daerah yang menggambarkan situasi memprihatinkan mengenai KDRT atau tindak kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi setiap tahunnya dilihat dari jumlah kecamatan yang tergolong sedikit namun memiliki jumlah kasus yang mencapai  puluhan. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 15 Kecamatan diantaranya Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Purba Tua, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Siborongborong, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Prmonangan, Kecamatan Muara, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Pangaribuan, dan Kecamatan Garoga. Hal ini terbukti dari jumlah data tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4 tahun terakhir.

## Tabel 1 Jumlah Korban KDRT Yang
Didampingi Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2020  Tahun 2021  Tahun 2022 15 Kasus 21 Kasus 22 Kasus Sumber : PPKBP3A Tapanuli Utara, 2023
Berdasarkan Tabel 1.1 yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang telah didampingi oleh pihak Dinas PPKBP3A berjumlah 58 kasus. Dari 58 kasus di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah didampingi jenis jenis KDRT lebih dominan yaitu kekerasan fisik. Menurut tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat 15 kasus yang dimana kekerasan seksual berjumlah 6 kasus, psikis emosional 3 kasus dan kekerasan fisik 6 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 21 kasus yang dimana kekerasan fisik 13, kekerasan seksual 6, kekerasan psikis ekonomi 2 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 22 kasus yang dimana kekerasan seksual 1 kasus, kekerasan psikis ekonomi 2, kekerasan fisik 19 kasus. Hal ini dapat menjadi point penting bagi pemerintah untuk dapat menindak lanjuti penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dan melindungi setiap hak perempuan yang menjadi korban. Kasus KDRT pada umumnya dan yang paling dominan terjadi karena faktor ekonomi. Faktor lingkungan dan pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT, namun di Kabupaten Tapanuli Utara faktor terjadinya KDRT lebih banyak diakibatkan oleh faktor ekonomi sesuai dengan wawancara pada Kepala Bidang Dinas PPKBP3A Kabupaten Tapanuli Utara.
Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam membantu masyarakat yang terkena kasus KDRT ini adalah program pendampingan yang dimana program pendampingan ini memiliki langkah atau strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan  program tersebut antara lain
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
adalah mediasi dan penjangkauan. Dalam mediasi pemerintah kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mencoba mempertemukan korban KDRT dan pelaku KDRT untuk membicarakan hal yang lebih baik daripada harus menerima keputusan perceraian, hal ini dapat membuat banyak kerugian bagi keluarga mereka terutama pada anak-anak. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga ada dalam bentuk penjangkauan yang dilakukan untuk bertujuan memvalidasi data yang mereka terima terhadap kasus KDRT, hal ini juga membuat pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dengan mudah memberikan pengarahan serta bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada korban ataupun pelaku KDRT itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah agar dapat mengoptimalkan berjalannya program pendampingan, serta juga dapat mengurangi kasus KDRT yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan mewawancarai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan teknik Snowball Sampling pada masyarakat atau yang menjadi korban KDRT. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu (1)
Reduksi data, merupakan kegiatan merangkum segala sesuatu dan mencatat hal-hal penting, (2) Penyajian data, kegiatan dengan menyajikan informasi agar data mudah dipahami dan memberikan gambaran yang sedang terjadi, (3) Penarikan kesimpulan, dapat dilakukan setelah peneliti mereduksi dan menyajikan data (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan 2 minggu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Program Pendampingan Pada Korban KDRT
Strategi Program merupakan sebuah tindakan atau rencana yang disusun untuk dapat menjalankan sebuah program kearah yang lebih efektif, dan juga dapat menghindar beberapa kesenjangan yang akan ditemui ketika menjalankan program tersebut. Program pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengatasi KDRT dan dapat membantu korban KDRT adalah berupa program pendampingan. Program pendampingan ini dapat dimaknai sebagai sebuah pembinaan, pengarahan, pengajaran pada yang lebih berkonotasi menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Menurut Totok S. Wiryasaputra (2006) mengemukakan bahwa pendampingan adalah proses penjumpaan dan pemberian pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Menurut Restilav  Silvia (dalam Yam Hoy Jim, 2020:17) menjelaskan bahwa penerapan model strategi yang bertujuan untuk membantu pencapaian target kinerja organisasi perlu pemahaman mendalam yang mencakup substansi, unsur pokok, pola, manfaat manajemen strategi namun terdapat satu hal yang penting yaitu tidak boleh berfokus pada manajemen strategi dari awal perancangan sampai pada tahap implementasi strategi. Dalam Strategi Program (Strategy Program) yang dikemukakan oleh Kotten 1991 terdapat 2 variabel guna menjalankan strategi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
program yaitu antara lain adalah Dampak Positif dan Negatif Program dan Kelebihan dan Kekurangan Program.
Melalui program pendampingan pada korban KDRT pemerintah baik itu instansi sendiri bertujuan agar korban tidak kembali ke masa yang suram serta mampu hidup mandiri, percaya diri untuk bersosialisasi di masyarakat yang sangat membantu korban. Membahas tentang program pendampingan yang bertujuan untuk merangkul korban dalam masalah yang dihadapi juga membutuhkan peningkatan pelayanan bagi korban tersebut berupa, mediasi yang didalamnya terdapat konseling, fasilitas yang mapan, sarana prasarana lengkap serta kualitas pelayanan ataupun SDM dalam instansi. Sehubungan dengan ini jelis layanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada koban dalam Dinas PPKBP3A bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
a. Mediasi
Mediasi menjadi salah satu program dalam pendampingan KDRT dimana mediasi digunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT karena dianggap bisa memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk menentukan hasil kesepakatan yang diinginkan seperti rujuk kembali. Dalam mediasi sendiri terdapat layanan berupa 1) Layanan Psikologis, layanan psikologis sendiri dibutuhkan untuk memperbaiki mental dan rasa percaya diri dari korban, memulihkan tingkat sosialisasi di lingkungan serta menghilangkan rasa trauma terutama bagi lawan jenis, 2) Bantuan Hukum, dalam pendampingan ini pendamping bertugas memberikan pendampingan bantuan hukum bagi korban yang membutuhkan, layanan hukum berupa pendampingan pada korban di
tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dan keputusan akhir sidang di pengadilan.
b. Konseling
Konseling, dimana layanan konseling sendiri bertujuan untuk membantu individu mendapatkan solusi dan bimbingan penyelesaian kasus yang dialaminya. Mempertemukan 2 pihak yang mengalami masalah yang terjadi dapat membantu mempermudah penyelesaian dari masalah yang dihadapi dan juga dapat menentukan arah penyelesaian masalah tersebut tanpa harus memilih jalan berpisah. Beberapa hal lain tujuan dari konseling adalah dapat meningkatkan relasi dengan orang lain, mencari cara untuk memotivasi diri, berupaya untuk memahami diri sendiri maupun orang lain. Hadirnya konseling ini diharapkan dapat mampu mengubah arah berpikir dari pihak yang memiliki masalah. Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara cukup banyak, dalam tabel ini akan dijelaskan faktor penyebab dan jenis layanan yang diinginkan korban KDRT yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan telah didapatkan langsung dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Tapanuli Utara.
Tabel 2
Faktor Penyebab dan Layanan yang Diterima Korban
Identias Jenis KDRT yang Dialami Faktor Penyebab Jenis Layanan Konseling Mediasi Bantuan Hukum M.S. 32 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Budaya √ √ - S.M 47 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Lingkungan √ √ -
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
N.N 30 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Lingkungan dan Ekonomi - - - F.T 36 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Lingkungan dan Budaya √ - - B.T 41 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Ekonomi √
- - M. Sin 52 Tahun (KDRT Fisik) Faktor Ekonomi √ √ -

## Sumber : PPKBP3A Kabupaten Tapanuli Utara, 2023
Dari korban yang pernah mendapatkan pendampingan dari Dinas PPKBP3A Bidang PPA Kabupaten Tapanuli Utara, para korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kasus dan keinginan dari masing-masing korban. Dari Layanan yang sesuai dengan kasus dan keinginan dari masing-masing korban. Dari keenam kasus ini hanya korban N.N yang mendapatkan layanan bantuan hukum karena N.N mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan bantuan pihak PPKBP3A untuk memberikan surat pengantar namun tidak mendapatkan layanan langsung dari dinas dikarenakan korban pertama sekali memberikan pengaduan pada lembaga kepolisian sehingga dari pihak kepolisian yang meminta surat pengantar dari dinas untuk membantu korban. Kemudian Korban M.S, S.M dan M.Sin selaku korban yang menginginkan mediasi dimana dalam mediasi tersebut korban didampingi sesuai dengan kebutuhan dan terdapat koseling yang dibuat untuk mendekatkan pendamping para korban agar lebih terbuka sehingga korban merasa aman dan tidak sendiri. Namun dari tabel diatas terdapat korban yag hanya mendapatkan layanan sampai pada k0nseling yaitu korban F.T dan korban B.T dimana korban hanya datang untuk membuat pengaduan, berkonsultasi dengan tim pendamping dimana konseling dilakukan untuk memulihkan psikologis dan menjadi pendengar selama korban mendapatkan
perlakuan KDRT meskipun konseling yang diberikan oleh dinas hanya psikologis awal.

## Dampak Negatif dan Positif Strategi Program
Menurut Hikmah Arif ( 2009:10) pengertian dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berupa, konsekuensi sebelum dan sesudh adanya sesuatu. Pada umumnya strategi program mempunyai penilaian tentang dampak yang dirasakan, untuk memaksimalkan suatu strategi perlu menilai dampak dari program baik itu dari masyarakat ataupun dari suatu instansi yang membuat strategi program tersebut. Kotten (Salusu 1996 :104-105) mengatakan bahwa strategi dapat diukur dengan 4 indikator, diantaranya 1) Strategi Organisasi; 2) Strategi Program; 3) Strategi Pendukung Sumberdaya; 4) Strategi Kelembagaan. Namun dalam hal ini peneliti memilih salah satu indikator yaitu strategi program dimana dalam strategi program ini mengukur dampak negatif dan positif dari strategi yang dijalankan. Program pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban yang terkena kasus KDRT memang sangat diperlukan penerapannya, karena dengan pendampingan yang diberikan  kita dapat melihat banyaknya masyarakat yang sangat tertolong dengan bentuk kehadiran dari pemerintah di tengah-tengah kesusahan permasalahan yang mereka rasakan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pada pasal 1 ayat yang ke-3 menyatakan Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dalam pasar 2 ayat yang ke-2 menyatakan bahwa fasilitas- fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
adalah a) Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; b) Tenaga yang ahli dan professional; c) Pusat pelayaanan dan rumah aman; d) Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka Dinas PPKBP3A Kabupaten Tapanuli Utara diharuskan melakukan upaya dalam membantu masyarakat yang terkena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hadirnya program pendampingan ini diharapkan dapat mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, kehadiran dari pemerintah juga membuat masyarakat merasa jauh lebih aman karena dengan berbagai masalah yang dihadapi hal yang ditakutkan adalah ketika korban tidak ingin mencurahkan segala maslaah yang dihadapi akan bunuh diri. Pendamping yang diberikan juga kan dapat berupa terapi kesehatan, terapi psikologis, dan terapi mental. Dalam  program pendampingan pemerintah terutama Dinas PPKBP3A diharuskan menemani korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Namun dalam praktek pendampingan ini masih terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang dirasakan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang selaku sebagai objek dari sasaran program.
Pendampingan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah dapat dikatakan cukup baik, namun keresahan yang masih dirasakan oleh masyarakat adalah  tersebarnya data yang diadukan ke pihak pemerintah atau dinas PPKBP3A. Masyarakat mengetahui bahwa tersebarnya data ini akibat dari terjalinnya kolaborasi antar lembaga dan kepolisian yang menyebabkan muncul pemikiran tentang data yang  pasti akan tersebar dan tidak terjamin lagi. Mungkin jika data yang ada hanya pada satu instansi seperti Dinas PPKBP3A maka masyarakat pasti akan banyak memberi laporan kepada Dinas sehingga data juga tidak berantakan namun tetap akan terjalin kolaborasi antara pemerintah dan lembaga lainnya.
Masyarakat juga merasakan dengan hadirnya program pemerintah ini mempermudah mereka untuk menyelesaikan yang mereka hadapi masing-masing. Masalah keluarga yang terungkap ke publik menjadi permasalahan yang ditakutkan oleh masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Utara, akibat unsur budaya yang masih melekat sekali di masyarakat batak mengakibatkan banyak masyarakat takut terkena gosipan publik.
Maka dengan hal itu, jika dilihat dari aspek dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, program pendampingan ini jauh lebih memiliki dampak positif dibandingkan dampak negatif yang terjadi. Peran dari pemerintah yang jauh lebih aktif dalam menjalankan program ini juga dilihat dengan jelas bahwa pemerintah ikut turun memberikan pengarahan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi kendala yang masih harus diperbaiki baik dari pemerintah ataupun masyarakat adalah terkait data, banyak yang takut terkait data tersebut. Kolaborasi yang dilakukan antara pihak pemerintah dan lembaga yang terkait juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dikalangan masyarakat tidak memiliki pemikiran bahwa data mereka akan disalahgunakan dan disebar ke publik. Data ini merupakan hal yang membuat banyak masyarakat tidak berani untuk memberikan keterangan terhadap setiap masalah yang mereka hadapi. Keuntungan yang dirasakan masyarakat juga sangatlah banyak dari permasalahan- permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, contoh diantaranya adalah ketika masyarakat menerima kekerasn secara ekonomi maka Dinas PPKBP3A telah mengarahkan mereka untuk mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Ketahanan Pangan. Pemerintah juga telah menyiapkan pelatihan khusus mereka untuk dapat ikut Usaha Kecil dan mendampingi ke Dinas
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
Koperasi dan UMKM. Jika korban kekerasan dalam rumah tangga ingin didampingi untuk pergi ke psikiater, pemerintah juga mampu untuk mendampingi sampai keluar kota.

## Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan dan kekurangan dalam suatu program adalah dapat dilihat ari keberhasilan atau tidaknya suatu program tersebut. Kelebihan dalam suatu program dalam membuat kegiatan suatu pelayanan yang dilakukan baik instansi atau pemerintah memberikan dampak baik dan rasa puas yang dialami oleh penerima program. Kelebihan dan kekurangan sangat berpengaruh terhadap suatu program yang dijalankan. Strategi program pendampingan yang baik merupakan strategi yang mempunyai sifat membangun serta memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi seseorang, membahas tentang program pendampingan pada korban KDRT harus menilai sejauh apa kelebihan dan kekurangan dari suatu program tersebut setelah dijalankan dan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar strategi program pendampingan kedepannya dapat memudahkan dan lebih memberikan dampak serta proses pelayanan yang baik sesuai pada kebutuhan korban secara lebih cepat dan tepat.
Indes Kepuasan Masyarakat merupakan pendapat masyarakat yang  ditemukan dilapangan, hal ini dapat ditanyakan langsung kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tingkat kelebihan dan kekurangan terhadap strategi program pendampingan pada korban KDRT Kabupaten Tapanuli Utara yang ditemukan dilapangan maka sudah sesuai dengan pelayanan dan respon yang diberikan dalam membantu dan mendampingi masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalahnya, masyarakat yang membutuhkan mediasi mengungkapkan kepuasannya terhadap upaya atau strategi
dari dinas yang dapat menggali korban atau pelaku dalam kata lain memiliki pegawai yang berkualitas, namun masih terdapat kekurangan yang menjadi keluhan masyarakat dimana dalam suatu program pendampingan sendiri masih belum sesuai pada keinginan sebagian korban yang tidak membutuhkan mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu program pendampingan yang dilakukan dinas dalam upaya memfokuskan tuan dari program tersebut menyatukan kembali keluarga dalam kata lain mengupayakan rujukan terhadap korban dan pelaku dengan mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya. Selanjutnya kekurangan yang masih terdapat dari kurangnya sumber daya pendukung yang dibutuhkan oleh korban.
Sebagaimana hasil penelitian di Dinas PPKBP3A Kabupaten Tapanuli Utara mengenai kelebihan dan kekurangan dalam suatu program pendampingan. Terdapat kekurangan dalam strategi program pendampingan dalam membantu korban KDRT yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi : 1) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, yang berguna untuk penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 2)Kerjasama salah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Melalui data yang diperoleh, hal ini sangat sejalan dengan pengertian strategi program yang merupakan taktik atau perencanaan yang berfungsi memuaskan batiniah yang dirasakan oleh masyarakat hal tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan kelebihan dan kekurangan agar
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
tercapai suatu tujuan tertentu. Melihat dari kelebihan dan kekurangan program pendampingan adapun alasan untuk lebih memilih menerapkan dalam program pendampingan membutuhkan terapi psik0logis, rumah aman, bimbingan rohani, serta tidak hanya mediasi yang berupa upaya untuk rujuk kembai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya strategi program pendampingan pada kasus KDRT sudah memiliki kelebihan yang langsung dirasakan masyarakat melalui pelayanan serta kebutuhan korban bagi korban yang ingin rujuk kembali yang memberikan dampak baik dalam membimbing memperbaiki perekonomian koban, mendampingi sampai kasus selesai serta mengupayakan dan berusaha agar rumah tangga dari korban dapat selamat.
Namun tidak terlepas dari kekurangan dalam strategi program  pendampingan yang dikeluhkan oleh korban sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku menyediakan advokasi, terapi psikologis, rumah aman, layanan kesehatan, dan bimbingan rohani yang saat ini msih belum dijalankan dalam program pendampingan korban KDRT di Tapanuli Utara yang dalam hal ini juga sangat dibutuhkan oleh korban terutama bagi korban yang tidak membutuhkan mediasi, rumah aman sangat diperlukan unutk tempat singgah dalam pemulihan.

## KESIMPULAN
Dalam strategi program pendampingan pada korban KDRT pada Dinas PPKBP3A membuat strategi program dalam penanganan pendampingan korban berupa mediasi dan penjangkauan. Dalam strategi ini dinas lebih memfokuskan dan menjalankan program tersebut yang bertujuan untuk membantu korban mempertahankan rumah tangganya, seperti strategi program yang pertama yaitu penjangkauan strategi ini dibuat  dan dijalankan oleh dinas untuk memastikan data yang diterima setelah dilaporkan
kepada dinas benar-benar menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Strategi selanjutnya yaitu mediasi, dimana mediasi sendiri merupakan strategi dinas untuk membantu korban memperbaiki permasalahan agar tidak terjadi perpisahan dalam rumah tangga. Namun dalam mediasi terdapat dampak positif dan negative, dengan adanya strategi program pendampingan pada korban KDRT yang dapat memberikan pelayanan sesuai pada kebutuhan utama korban yaitu memperbaiki rumah tangga korban, dapat lebih terbuka sehingga mendapatkan bimbingan dan pendampingan hingga masalah yang dialami selesai. Dibalik dampak positif dalam strategi program pendampingan ini masih terdapat dampak negative bagi dinas akibat tidak terjalinnya kolaborasi yang baik antar lembaga dan dinas membuat data tidak valid terkait korban KDRT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dampak positif dan negatif dalam strategi program pendampingan ini jauh lebih memiliki dampak positif.
Dari strategi program mediasi yang dijalankan oleh dinas tidak terlepas dari Kelebihan dan Kekurangan, melihat dari karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lain, kelebihan yang didapat bagi korban yaitu rumah tangga yang tadinya akan hancur dapat dipersatukan kembali dengan upaya dan usaha dinas dengan membuka pola pikir dan saran serta arahan bag korban dan pelaku untuk memperabaiki rumah tangga dengan membuat sanksi pada korban, namun strategi program ini juga memiliki kekurangan yaitu keterbatasan alokasi dana, sehingga belum maksimalnya dalam sarana mobil atau angkutan dalam penjemputan korban pada saat penjangkauan, ketersediaan sumber daya pendukung berupa terapi psikologis dalam rangka menghilangkan rasa trauma korban, bimbingan rohani, layanan kesehatan yang bersiapn kapan saja melapor jika kekerasan fisik dan membutuhkan layanan kesehatan, dan rumah aman yang diperlukan dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 2 HALAMAN 80 - 89
rangka rumah persinggahan pada saat proses pendampingan. Hal inilah yang menjadi penghalang keterbatasan pelayanan dari dinas yang menangani.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak diantaranya adalah keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Tapanuli Utara, dan dosen pembimbing dalam penyusunan penelitian ini yang selalu memberikan masukan dan arahan selama penulisan karya ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, Hikmah.  (2009). Pengertian Tentang Dampak. Bandung: Alfabeta. Bukit  Malusa. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:
Zahir publishing.
Handayani, A.,  Aris, E, Sarwono. (2021). Buku Ajar Manajemen Strategi. Surakarta: UNISRI Press.
J.Salusu. (1996). Pengambilan Keputusan
Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organsasi Non Profit. PT
Evaluasi Kebijakan Publik.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy.
London: Pearson. Salusu (2005). Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo. Sembiring, J, Murphin.,  Didin, F. (2020). Manajemen Strategi Dari Teori Ke Praktek. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. Sudiantini Dian. (2022). Manajemen Strategi. Jawa Tengah: CV. Pena
Persada.
Waralah Cristo, (2008), Hikmah Arif.
(2009). Pengertian tentang dampak.
Jakarta Bandung Alfabeta.
Yam Hoy Jim. (2020). Manajemen Strategi Konsep  Implementasi. Makassar:
CV Nas Media Pustaka.
Yasnimar., M. (2023). Manajemen
Strategik Implementasi Strategi dalam Organisasi dan Bisnis.
Yogyakarta: SelatMedia Patners.
Yunus Eddy. (2016). Manajemen Strategi.
Yogyakarta: CV. Andi Offset.

## Website
Ayu, M, R. 2022. Indonesia Catat 7.345 Kasus KDRT Pada Tahun 2021, Terbanyak di Sumut. DataIndonesia.id. Diakses 7 Desember. 10:50AM.
Fadhylah E., Redaksi Perempuan Berkisah. 2022. Dinamika Pendampingan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Daerah. Diakses 6 Oktober 2022.