The Application Of The Law On The Crime Of Sexual Violence Against Minors In Relation To The Law On The Crime Of Sexual Violence (Study of Decision No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno)
Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Studi Putusan No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno)
Risma Florida 1) ; Papang Sapari 2) ; Suriyanto 3)
1,2,3) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Rf9npr@gmail.com ; 2) papangsapari@iblam.ac.id ; 3) suryanto@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023]
Accepted [29 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penerapan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terkait  undang  -  undang  tindak  kekerasan seksual  bertujuan  untuk  mewujudkan  lingkungan  tanpa  kekerasan  seksual  dalam  masyarakat. Kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatannya  harus  terlaksana,  terpenuhi  dan  terwujud. Analisa  penerapan  hukum  terkait  Undang  -  Undang  ini,  penulis  akan  memakai  studi  putusan No.11  /Pid.Sus/2022/PN  Wno,  untuk  mengetahui  penerapan  hukum  undang  -  undang  no.12 tahun  2022  dibanding  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  atas  kasus  tersebut.  Rumusan masalah  tesis  ini  adalah:  bagaimana  penerapan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  bawah  umur  terkait  dengan  undang  -  undang  tindak  tindak  pidana  kekerasan seksual,  rumusan  masalah  yang  kedua  yaitu  bagaimana  UU  no.12  Tahun  2022  melindungi korban  kekerasan  seksual  ditinjau  dari  perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Jenis  penelitian  ini  fokus pada  pengkajian  dan  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. Pendekatan  undang  -  undang  digunakan  untuk  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Kesimpulan  Penelitian  ini:  1. Penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur terkait dengan  undang-undang tindak pidana kekerasan  seksual, dilakukan dengan  memastikan korban  memperoleh  haknya  dari  putusan  pengadilan  dan  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan dan  kemanfaatan  diterima  korban.  2.  Perlindungan  korban  kekerasan  seksual  ditinjau  dari perspektif  HAM  diwujudkan  dengan  menerapkan  asas  -  asas  hak  asasi  manusia  yang  terdapat dalam  undang-undang  no.12  tahun  2022  yaitu  pendampingan,  perlindungan,  hak  restitusi, kompensasi,  dan  eksekusi  yang  menjadi  hak  korban,  yang  memenuhi  unsur  -  unsur  hak  asasi manusia  korban.  Restitusi  menjadi  beban  pemerintah  jika  harta  pelaku  tidak  dapat  memenuhi restitusi.

## ABSTRACT
The application of the law on sexual violence related to the law on sexual violence aims to create an  environment  without  sexual  violence  in  society.  Legal  certainty,  justice  and  usefulness  must be  implemented,  fulfilled  and  realized.  Analysis  of  the  application  of  law  related  to  this  law,  the author will use a study of decision No.11 /Pid.Sus/2022/PN Wno, to determine the application of law  -  law  no.12  of  2022  compared  to  the  Supreme  Court's  decision  on  the  case.  The  problem formulation  of  this thesis is: how the application of the law on sexual violence  against minors is related to the law on sexual violence, the second problem formulation is how Law no.12 of 2022 protects  victims  of  sexual  violence  from  a  human  rights  perspective.  This  type  of  research focuses on the study and application of rules or norms in positive law. The statutory approach is used  to  examine  all  laws  and  regulations  related  to  the  legal  issues  being  studied.  The conclusion of this research: 1. The application of the law against criminal acts of sexual violence against  minors  related  to  the  law  on  criminal  acts  of  sexual  violence,  is  carried  out  by  ensuring that victims obtain their rights from court decisions and these decisions can be implemented and benefits  received  by  victims.  2.  Protection  of  victims  of  sexual  violence  from  a  human  rights perspective  is  realized  by  applying  the  principles  of  human  rights  contained  in  Law  No.12  of 2022,  namely  assistance,  protection,  restitution  rights,  compensation,  and  execution  which  are the rights of victims, which fulfill the elements of victims' human  rights. Restitution  becomes the burden of the government if the perpetrator's assets cannot fulfill restitution.

## KEYWORDS
LPSK, UPTD, TPKS Law, Criminal fine, Restitution
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kejadian  tindak  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  tengah  -  tengah  masyarakat  terus  bertambah dan bukan hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah pedesaaan, dan bahkan masuk ke tempat para korban sekolah. Penulis mengutip berita di Tempo.co, Jakarta. Tentang kasus kekerasan seksual (dikutip tanggal 19 September 2022 jam 18.20) sebagai berikut:
Komisioner  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Retno  Listyarti  mencatat  sepanjang  Januari-Juli 2022, ada 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil pemantauannya di media massa  dari  kasus  yang  keluarga  korban  sudah  melaporkannya  ke  pihak  kepolisian.  Dari  Januari-Juli tercatat  12  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  3  (25  persen)  sekolah  dalam  wilayah  kewenangan Kemendikbud  ristek  dan  9  (75  persen)  satuan  pendidikan  di  bawah  kewenangan  Kementerian  Agama, kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 23 Juli 2022. Ini diungkapkan Retno dalam memperingati Hari  Anak  Nasional  2022.  Dari  12  kasus  itu,  sebanyak  31  persen  kekerasan  seksual  terjadi  pada  anak laki-laki  dan  69  persen  anak  perempuan.  Berdasarkan  jenjang  pendidikan,  kasus  kekerasan  terjadi dijenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji/tempatibadah 3 kasus; dan 1 tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD. Rentang usia korban antara 5-17 tahun.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  seksual  dan  pemberian  sanksi  kepada  pelaku adalah dengan menggunakan KUHPidana yaitu: Pada Bab BIV KUHP (pasal 281 sampai dengan pasal 299).  Tahun  2014  pemerintah  mensyahkan  UU  no.35  tahun  2014  yaitu  tentang  Perlindungan  Anak. Tahun  2022,  akhirnya  Presiden  RI  (Joko  Widodo) mensyahkan  UU no.  12  tahun 2022  pada  tanggal  09 May  2022,  diundangkan  dan  ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022 Nomor  120.  Undang  -  undang  ini  sebagai  jawaban  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual  di masyarakat, agar kepastian hukum dan keadilan serta manfaat dari hukum tersebut terwujud. Sehingga tujuan undang - undang ini untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual terwujud
1.  Bagaimana penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang - undang tindak pidana kekerasan seksual.
2.  Bagaimana  UU  no.12  Tahun  2022  melindungi  korban  kekerasan  seksual  ditinjau  dari  prepektif  Hak Asasi Manusia

## LANDASAN TEORI

## Kekerasan Seksual
Pengertian kekerasan seksual Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Kekerasan  seksual  didefenisikan  sebagai setiap  tindakan  seksual,  usaha  melakukan  tindakan  seksual,  komentar  atau  menyarankan  untuk berperilaku  seksual  yang  tidak  disengaja  ataupun  sebaliknya,  tindakan  pelanggaran  untuk  melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017) Kekerasan seksual adalah segala kegiatan  yang  terdiri  dari aktivitas  seksual  yang  dilakukan  secara  paksa  oleh orang  dewasa  pada  anak atau  oleh  anak  kepada  anak  lainnya.  Kekerasasan  seksual  meliputi  penggunaaan  atau  pelibatan  anak secara  komersial  dalam  kegiatan  seksual,  bujukan  ajakan  atau  paksaan  terhadap  anak  untuk  terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuraran anak (UNICEF, 2014)
Menurut  Ricard  J.  Gelles  (Hurairah,  2012),  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  perbuatan disengaja  yang  menimbulkan  kerugian  atau  bahaya  terhadap  anak-anak  (baik  secara  fisik  maupun emosional).  Bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dapat  diklasifikasikan  menjadi  kekerasan  secara  fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap  anak  menurut  End  Child  Prostitution  in  Asia  Tourism  (ECPAT)  Internasional  merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang  asing,  saudara  sekandung  atau  orang  tua  dimana  anak  dipergunakan  sebagai  objek  pemuas kebutuhan  seksual  pelaku.  Perbuatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  paksaan,  ancaman,  suap, tipuan  bahkan  tekanan.  Kegiatan-kegiatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tersebut  tidak  harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

## Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kekerasan  seksual  cenderung  menimbulkan  dampak  traumatis  baik  pada  anak  maupun  pada orang  dewasa.  Namun,  kasus  kekerasan  seksual  sering  tidak  terungkap  karena  adanya  penyangkalan terhadap  peristiwa  kekerasan  seksual  yang  terjadi.  Lebih  sulit  lagi  adalah  jika  kekerasan  seksual  ini terjadi  pada  anak-anak,  karena  anak-anak  korban  kekerasan  seksual  tidak  mengerti  bahwa  dirinya menjadi  korban.  Korban  sulit  mempercayai  orang  lain  sehingga  merahasiakan  peristiwa  kekerasan seksualnya.  Selain  itu,  anak  cenderung  takut  melaporkan  karena  mereka  merasa  terancam  akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan  seksualnya,  anak  merasa  bahwa  peristiwa  kekerasan  seksual  itu  terjadi  karena  kesalahan dirinya  dan  peristiwa  kekerasan  seksual  membuat  anak  merasa  bahwa  dirinya  mempermalukan  nama
keluarga.  Dampak  pelecehan  seksual  yang  terjadi  ditandai  dengan  adanya  powerlessness,  dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

## Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu,  anak  wajib  dilindungi  dari  segala  kemungkinan  kekerasan  terhadap  anak,  terutama  kekerasan seksual.  Setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan.  Upaya  perlindungan  terhadap  anak  harus diberikan  secara  utuh,  menyeluruh  dan  komprehensif,  tidak  memihak  kepada  suatu  golongan  atau kelompok  anak.  Upaya  yang  diberikan  tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan terbaik  bagi  anak  dengan  mengingat  haknya  untuk  hidup  dan  berkembang,  serta  tetap  menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan  tepat  bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  Ini  mengunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data: Bahan hukum primer yaitu menggunakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  membantu  untuk  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  Analisis  yaitu  mendeskripsikan perkara tindak pidana kekerasam seksual serta mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap korban kekersan seksual, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil berdasarkan UU no 12 tahun 2022, dan hak asasi manusia, serta peraturan perundang undangan. Pendekatan yang gunakan adalah pendekatan  analitis  (analytical  approach),  yaitu  dilakukan  dengan  cara  mencari  makna  pada  istilah- istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, sehingga memperoleh kesimpulan bagaimana hukum diterapkan dan berjalan sesuai dengan putusan-putusan hukum yang diambil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terkait dengan undang - undang tindak pidana kekerasan seksual (Undang - undang no.12 tahun 2022)
Hukum yang baik setidaknya memenuhi tigal hal yang sangat prinsipil yang ingin diwujudkan atau tercapai yaitu: Kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penerapan hukum itu sendiri Untuk  membahas  penerapan  hukum  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  dalam perspektif UU no.12 tahun 2022, penulis mengambil satu contoh kasus tentang tindak pidana kekerasan seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang dilakukan  orang  tua  kandung  terhadap  korban  yaitu  anak kandung  pelaku.  Kasus  ini  telah  putusan  oleh  Mahkamah  Agung  Wonosari  dengan  Nomor  Putusan: Nomor  11/Pid.Sus/2022/PN  Wno.  Berikut  paparan  kasus  dengan  nomor  tersebut  di  atas  beserta putusan Hakim:
Putusan Pengadilan (Inkrah):
1.  Menyatakan  Terdakwa  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan beberapa  tindak  pidana  yang  dipandang  berdiri  sendiri  sebagai  orang  tua  dengan  kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  15  (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayarkan  maka  akan  diganti  dengan  pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3.  Menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  mengumumkan  identitas  Terdakwa  sebagai  Pelaku Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  selama  1  (satu)  bulan  kalender  melalui  papan  pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial
4.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5.  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6.  Menetapkan barang bukti berupa:
a)  1  (satu)  potong  Kaos  lengan  pendek  motif  garis  berwarna  putih  kombinasi  ungu  dengan  merk COTTON CLUB.
b)  1 (satu) potong Bra warna cokelat dengan motif bunga warna hitam. Dimusnahkan
7.  Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.5000.-  (lima  ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 18 April 2022.
Penerapan  Undang  -  Undang  no.12  tahun  2022  terhadap  kasus  Nomor  11/Pid.Sus/2022/PN  Wno Pelaporan
Dengan  menggunakan  Undang  -  undang  no.12  tahun  2022  dalam  hal  pendampingan  sejak dilakukan  pelaporan  atas  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Pendampingan dan  perlindungan langsung dilakukan oleh polisi, LPSK, UPTD PPA, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak atau lemaga lainnya yang diakui oleh negara. Pelapor dan/atau korban dilindungi oleh lembaga tersebut. Hal ini diatur pada Bagian kelima undang - undang ini, pasal 39 sampai dengan pasal 41.
a.  Penyelidikan
Penyelidikan  dibutuhkan  pejabat  penyelidik  dengan  maksud  dan  tujuan  mengumpulkan: “bukti permulaan”  atau  “bukti  yang  cukup”  agar  dapat  dilakukan  tindak  lanjut  penyidikan.  Bukti  permulaan atau bukti yang cukup sesuai dengan pasal 17 KUHAP adalah minimal 2 (dua) alat bukti pada Pasal 184  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan Terdakwa.
Kasus  ini  telah  menjalankan  penyelidikan  dan  penyidikan  sesuai  dengan  acara  hukum  pidana. Sehingga  terdakwa  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah  ayah  kandung  dari  korban. Penyelidikan  dan  penyidikan  ini  adalah  merupakan  langkah  -  langkah  untuk  menunjukkan  adanya kepastian hukum atas undang - undang tersebut. Dan penetapan terdakwa adalah bukti keadilan bagi korban dan hak korban dilindungi oleh Negara melalui undang - undang ini.
b.  Penangkapan dan Penahanan
Sesuai  dengan  pasal  21  ayat  (4)  KUHAP  yaitu:  Semua  pelaku  dugaan  tindak  pidana  tidak  dapat dilakukan  penahanan,  hanya  terbatas  pada  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lima tahun  atau  lebih,  atau  tindak  pidana  tertentu.  Jadi  tersangka  kasus  pemerkosaan  terhadap  anak kandungnya  langsung  dilakukan  penahanan.  Penahan  ini  juga  telah  sesuai  dengan  penerapan undang - undang no. 12 tahun 2022.
Analisa  kasus  nomor  11/Pid.Sus/2022/PN.Wno  terkait  dengan  undang  -undang  tindak  pidana kekerasan seksual dan peraturan perundang undangan terkait:
1.  Sehingga dalam hal ini terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana UU no. 12 tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 12 jo. Pasal 81 ayat (1) jo pasal 81 ayat (3) jo pasal 76D UU no. 35 tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak.
2.  Penerapan undang - undang no. 12 tahun 2022, maka pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah pasal 12 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pidana penjara 15 tahun.
3.  Pasal  15  ayat  (1)  butir  a  mengatakan,  jika  dilakukan  dalam  lingkup  keluarga  maka  pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok, maka sanksi pidana penjara adalah: 20 tahun
4.  Penerapan  undang  -  undang  no  12  tahun  2022  sesuai  dengan  pasal-pasal  terkait  kasus  nomor 11/Pid.Sus/2022/PN  Wno  yaitu:  pasal  12  undang  -  undang  no  12  tahun  Pasal  12  jo  pasal  15  jo  UU no.12 tahun 2022 Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka yang menjadi hak korban adalah:
Undang - undang no 35 tahun 2014 dan Undang - undang no.12 tahun 2022
UU 35 tahun 2014 UU no 12 tahun 2022 Pidana Penjara 20 tahun 20 tahun Pidana denda Rp.5000.000.000,0 Rp.1.000.000.000,00 Restitusi N/A Pidana  penjara  >  4  tahun  dan ditentukan hakim
c. Kepastian Hukum
1.  Putusan  pengadilan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Nomor  11/pid.sus/2022/PN/Wno  yaitu:  pidana penjara  15  tahun  dan  pidana  denda  Rp.  3.750.000.000,00  (Tiga  milyar  tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah).
2. Kepastian hukum dari Undang - Undang no 12 tahun 2022 Tindak Pidana kekerasan seksual jo pasal 81 undang - undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka terdakwa dikenakan:
a)  Pidana penjara 20 tahun dan pidana denda Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan restitusi b)  Restitusi diajukan keluarga korban melalui LPSK dan diputus oleh Hakim Pengadilan (diatur pada PP no 44 tahun 2008).
d. Keadilan dari Hukum
Keadilan  hukum  adalah  bentuk  hak  dan  kewajiban  yang  ditentukan  sesuai  proses  hukum,  hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Fuady.  Hakim  memutuskan  apa  yang  harus  menjadi  hak  korban,  juga  Hakim Pengadilan  memutuskan  apa  yang  menjadi  kewajiban  pelaku  sesuai  dengan  pelanggaran  dan  dengan proses  hukum.  Penarapan  equality  before  the  Law  dalam  Undang  -  Undang  no  12  tahun  2022  dapat dipenuhi
Proses Eksekusi Restitusi yang menjadi hak korban
1.  UU  no  12  tahun  2022,  mengatur  restitusi.  Jika  dalam  waktu  30  hari  sejak  surat  keputusan  diterima, restitusi  belum  diterima oleh  korban,  maka  hakim  memerintahkan  jaksa  untuk  melelang  sita  jaminan restitusi, sesuai dengan ketentuan pasal 30.
2.  Jika sita jaminan telah dilakukan, maka Hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menjual harta yang menjadi jaminan restitusi.
3.  Jika  penjualan  harta  benda  dari  terdakwa  tidak  mencukupi maka  negara akan  menutupi  kekurangan dari jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa (berdasarkan pasal 3 ayai (1), pasal 33 ayat (7).
4.  Restitusi diserahkan oleh hakim kepada korban di depan LPSK.
Undang  Undang  no.12  tahun  2022  melindungi  korban  kekerasan  seksual  ditinjau  dari  perspektif Hak Asasi Manusia.
1.  Model Undang - Undang Perkosaan menurut Dewan Hak Asasi Manusia.
a.  Pendekatan yang berpusat pada korban
b.  Korban anak dan saksi anak, terhadap perkosaan, harus dilindungi. Penyelidikan, harus segera dan tidak ditunda tunda.
c.  Penuntutan  ex  officio  (jabatan  seseorang  pada  lembaga  tertentu  karena  tugas  dan kewenangannya pada lembaga lain). Negara berkewajiban melakukan penyelidikan.
d.  Tepat waktu dan tanpa penundaan yang tidak semestinya
e.  Persyaratan pembuktian
f. Batas  waktu  kadaluwarsa.  Pembatasan  harus  memberikan  waktu  yang  cukup  untuk  memulai proses setelah korban mencapai usia dewasa.
g.  Larangan rekonsiliasi atau mediasi wajib.
h.  Hukum dan kebijakan lain yang relevan di tingkat nasional. Negara harus memberikan pemulihan dan reparasi kepada korban perkosaan
2.  Perbandingan  model  Undang  -  Undang  Perkosaan  menurut  Dewan  HAM  dengan  Undang  -  Undang no.12 tahun 2022 untuk melindungi korban kekerasan seksual dari perspektif HAM.
Urutan pembahasan dan analisa penulis dengan mengikuti model Undang - Undang Perkosaan menurut Dewan Hak Asasi Manusia, yaitu:
a.  Pendekatan  yang berpusat  pada  korban.  UU  no.  12  tahun  2022 menyediakan  nomor  whatsapp dengan  no  telephone:  08111129129,  ditangani  dan  diterima  oleh  operator  terlatih  atau mendatangi  kantor  polisi  atau  UPTD  PPA  (Unit  Penyelenggara  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak).
b.  Korban  dan  saksi  perkosaan,  harus  dilindungi,  sesuai  pasal  42  sampai  dengan  pasal  47). Perlindungan  terhadap  korban  juga  diatur  secara  khusus  dalam  Undang  -  undang  no.12  tahun 2022.
c.  Penyelidikan. Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam pasal 20 sampai dengan  pasal  23)  dan  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai hukum acara pidana.
d.  Penuntutan  ex  officio  (jabatan  seseorang  pada  lembaga  tertentu  karena  tugas  dan kewenangannya pada lembaga lain). Undang - undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menghadirkan  dan  mewajibkan  negara  melalui  kepolisian,  Pengadilan  Negeri,  komnas
permpuan.  UPTD  PPA,  mulai  dari  penyelidikan,  sampai  penuntutan  dan  memastikan  hak  -  hak korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
e.  Tepat  waktu  dan  tanpa  penundaan  yang  tidak  semestinya.  Dengan  undang  -  undang  no.  12 tahun  2022  diterapkan,  jangka  waktu  penyelesaian  akan  lebih  cepat,  dengan  pelaporan  online, penyelidikan, penyidikan, sidang, putusan dan eksekusi.
f. Persyaratan  pembuktian.  Alat  Bukti  undang  -  undang  diatur  pada  pasal  24  dan  pasal  25.  Alat bukti  yang  sah  dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Alat  bukti  sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, dan barang bukti lain, misal: informasi elektronik.
g.  Dari sisi relevan di tingkat nasional (tanggung jawab Negara), dari sisi sanksi pidana penjara dan pidana denda
Putusan Kasus Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, putusan hakim terhadap korban adalah 18 April 2022:
1)  Sanksi Pidana Penjara 15 tahun 2)  Sanski Pidana Denda Rp.3.750.000.000,00 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.
Keputusan  ini  diambil  oleh  hakim  sudah  pasti  dengan  menggunakan  segala  pertimbangan sehingga memperoleh keputusan yang seadil - adilnya
Jika  UU  no.12  Tahun  2022  dan  UU  no.35  tahun  2014  diterapkan  pada  kasus  nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno:
1)  Pidana Penjara 20 tahun. 2)  Pidana Denda Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
Dari kedua hal di atas, yang akan dianalisa adalah tentang eksekusi hakkorban yaitu restitusi.
1.  Eksekusi  dari  keputusan  Hakim  tentang  restitusi,  seperti  di  bahas  sebelumnya,  hakim  bertanggung jawab  sampai  eksekusi  harta  kekayaan  korban  untuk  membayar  restitusi  dan  diserahkan  pada korban.
2.  Jika  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,  negara  memberikan kompensasi kepada Korban.
3.  Undang  -  undang  ini  memberikan  kepastian  hukum  untuk  melindungi  korban  kekerasan  seksual ditinjau dari perpektif Hak Asasi Manusia.
Faktor - faktor lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemcegahan kekerasan seksual antara lain
Faktor Pendidikan dan ekonomi dan penghidupan yang layak
1.  Penulis  fokuskan  hanya  di  dua  bidang  yaitu  faktor:  pendidikan  dan  ekonomi.  Jika  dihubungkan dengan  Hak  asasi  manusia,  hal  ini  di  atur  pada  pasal  31  ayat  (1)  dan  pasal  27  ayat  (2)  undang  - undangD 1945:
a.  Pendidikan. Pasal 31 ayat (1) setelah amandemen yaitu: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (juga diatur pada undang - undang 12/2022 pasal 79 ayat (2) butir.
b.  Menurut  undang  -  undang  No.  20  tahun  2003  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Penulis  mengartikan  :  Pendidikan  itu  menjadi  tuntutan  dan  tuntunan  hidup  sejak  dari  anak  - anak,  dan  pendidikan  menjadi  kekuatan  kodrat  sebagai  manusia  individu  atau  sebagai  masyarakat yang dimulai dari anak - anak, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Program pendidikan menurut penulis menjadi tugas pokok pemerintah adalah:
1)  Pendidikan formal yang diberikan pemerintah secara gratis sampai umur 15 tahun, artinya sampai tingakat  SMP.  Kiranya  kedepan  secara  bertahap  pemerintah  dapat  menuntaskan  pendidikan sampai kepada universitas
2)  Pendidikan non formal terdapat dua tujuan utama yaitu:
a.  Untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar
b.  Untuk keperluan pendidikan lanjutan.
Pemerintah  melalui  lembaga  terkait  akan  menyediakan  lembaga  pelatihan  untuk mempersiapkan  pendidikan  atau  pelatihan  bukan  hanya  kepada  korban  tapi  kepada  semua masyarakat sehingga memiliki keahlian untuk mendapatkan sumber mata pencaharian.
2.  Faktor ekonomi dan Penghidupan yang layak
Menciptakan  lapangan  pekerjaan  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  tetapi  juga kewajiban  masyarakat.  Pendidikan  non  formal  dapat  digunakan  untuk  mempersiapkan  kemandirian individu masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini memberikan program padat  karya  kepada  masyarakat  dalam  keahlian  masing  -  masing  masyarakat.  Misalnya:  di  bidang kecantikan,  mesin,  menjahit,  memasak,  tukang  bangunan,  dan  banyak  hal.  Tentu  biaya  pendidikan formal dan non formal membutuhkan biaya besar dan tentu akan menjadi beban APBN.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  terkait dengan  undang-undang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dilakukan  dengan  memastikan  bahwa korban  memperoleh haknya  dari  putusan  pengadilan  dan  putusan tersebut dapat  dilaksanakan  yang menjadi  wujud  kepastian  hukum  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Proses  ini  terlaksana  dengan menerapkan pasal - pasal terkait, mulai dari pelaporan, pendampingan, perlindungan yang diberikan kepada korban, proses pengadilan, keputusan hakim, melaksanakan putusan hakim, sampai eksekusi restitusi  yang  menjadi  hak  korban  dan  penyerahan  hasil  eksekusi  restitusi  dan  penyerahan  restitusi kepada korban didepan LPSK. Pemerintah akan bertanggung jawab membayar kompensasi yaitu: jika restitusi tidak dapat dipenuhi besarannya oleh pelaku, dan kompensasi ini menjadi beban APBN
2.  Perlindungan korban kekerasan seksual ditinjau dari perpektif HAM diwujudkan dengan menerapkan asas  -  asas  hak  asasi  manusia  yang  terdapat  dalam  undang-undang  no.12  tahun  2022  yaitu pendampingan, perlindungan, hak restitusi, kompensasi, dan eksekusi yang menjadi hak korban, yang memenuhi unsur - unsur hak asasi manusia korban. Program - program pemerintah untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif Hak Asasi Manusia, antara lain pendidikan, ekonomi dan  ketenagakerjaan  membutuhkan  biaya  besar,  hal  ini  tidak  lepas  dari  beban  APBN  yang dikeluarkan  setiap  tahunnya.  Ekonomi  dan  ketenaga  kerjaan,  tentu  pemerintah  harus  menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan luas.

## Saran
1.  Mengurangi  beban  APBN  akibat  kompensasi  maka pemerintah  dapat  mengambil  langkah  -  langkah: 1.  Kerja  sama  dengan  asuransi  yaitu:  Pemerintah  kerja  sama  dengan  suransi  dengan  membayar premi  asuransi  dengan  sejumlah  orang  atas  nama  LPSK  yang  bisa  ditarik  perkejadian.  2.  Melalui pemberi  kerja  (perusahaan)  yang  membayar  asuransi  ini  kepada  tenaga  kerjanya,  dengan  cara menambahkan  persentase  asuransi  untuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual  kedalam  jaminan  sosial tenagakerja. Jika tidak terjadi tindak pidana kekerasan maka dana tersebut dihibahkan kepada negara untuk persediaan dana kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.
2.  Biaya program pemerintah untuk pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, dapat dilakukan melalui: asuransi  pendidikan  formal  dan  non  formal  secara  massal.  Pendidikan  wajib  dari  pemerintah  yaitu anak  umur  dari  7  -  12  tahun,  dan  anak  umur  12  -  15  tahun.  Untuk  itu,  pemerintah  kiranya  dapat meningkatkan  ke-jenjang  sampai  tamat  SMA  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan pihak ketiga  yaitu asuransi.  Pendidikan  non  formal  juga  dengan  kerja  sama  dengan  asuransi  untuk  membuka pendidikan  non  formal  dengan  latihan  sehingga  menjadi  keahlian,  misalnya:  menjahit,  memasak, keahlian  yang  berhubungan  dengan  kecantikan,  menjadi  mekanik,  interior,  dsb.  Pendidikan  non formal  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  serta  memberikan  pendapatan  yang  layak  bagi  yang melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Muchaddam  Fahham,  Fieka  Nurul  Ariefa,  Lukma  Nul  Hakim,  Muhammad  Tedja,  Sali  Susiana. Kekerasan  Seksual  pada  Era  Digital.  Diterbitkan  oleh:  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI Gedung Nusantara I Lt. 2. Editor:Sali Susiana.
Asas-asas Hukum Pidana, edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta, 2014
Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2022). Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/kabar- perempuan- detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022
Dr. Johnnny Ibrahim, S.H., M.Hum. Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif. Edisi Revisi. Oktober 2005
DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum. Kata Pengantar : Prof. Soebekti, S.H.Terbitan: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Sosiologi Hukum, “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. (Dosen STIH - IBLAM) Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Hasanuddin  Muhammad  2002.  Implikasi  Yuridis  Pengaturan  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Dalam  Undang-Undang  No.12 Tahun  2022 Tentang Tindak  Pidana  Kekerasam Seksual. (https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392)
Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum(JKH),Vol.8,(No.1),pp.307316. http://dx.doi.org/10.23887/jk h.v8i1.44408
Kadek Dwi Novitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Marpaung, L. (1996). Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika M.  Yahya  Harahap,  S.H.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan. Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika. Hlm 101.
Piötr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial. Edisi Pertama Copyright © 2004. Diterjemahkan dari buku aslinya Piotr Sztömpka, The Sociology of Social Change.
Prof. Philip Alston, Prof. Franz Magnis - suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Kata Pengantar oleh. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (PUSHAM UII) Yogyakarta.
Syifawaru,  Andi  Suci.,  Pawennei,  Mulyati.,  &  Fadil,  Ahmad.  (2022).  Tinjauan  Kriminolgi  Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Journal of Lex Generalis (JLG) Vol.3,(No.2),pp.148166.
Soekanto,  S.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Cet.  13  Rajawali  Press). Jakarta: Raja Grafindo Persada
Salma Novita Ishaq 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual. USAID  and  The  Asia  FoundationBuku  Panduan  Pendampingan  Dasar  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan. Penerbit : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Didukung
Sari, A. P. (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diunduh dari http://kompas.com/index.php/read/ xml/2009/01/28/
Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia (oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)).
Undang - Undang No. 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 Undang - undang No. 21 tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang - Undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang  -  Undang  No.17  Tahun  2016  Tentang  peraturan  pemerintah  pengganti  undang  -  undang  no  1 tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  undang  -  undang  No  23  tahun  2002.  Tentang perlindungan anak
Undang-Undang No.12 Tahun 2022. Tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual Kitab Lengkap KUHP dan KUHAP. Penyunting : Tim Redaksi Pustaka Yusticia, Cetakan 2019
Peraturan  Pemerintah  RI  No.70  Tahun  2020.  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  ehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak
UNICEF. (2014). Perlindungan Anak. Ringkasan Kajian – UNICEF, Oktober 2012. Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD. browsing 25 Oktober jam 23.00
Kekerasan  Seksual  dalam  Hukum  di  Indonesia.  (https://www.jalastoria.id/definisi-kekerasan-seksual- dalam-hukum- di-indonesia. Dikutip tanggal 11 September 2022 jam 20.00 WIB
---------https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus- kekerasan-seksual-anak- sepanjang-januari-juli-2022. Dikutip tanggal 12 September 2022 jam 19.05
---------https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-
termasuk-pelanggaran-ham-
berat. dikutip tanggal 19 September jam 21.15 WIB
---------(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859).  Dikutip  tanggal  11  September 2022 jam 19.08 WIB
---------http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD.  Diunggah  tanggal  12  September  2022  jam  19.05 WIB
KBBI  (2021).  Susila.  Retrieved  from  https://kbbi.web.id/susila.  Dikutip  tanggal  13  September  2022  jam 21.00 WIB
Martin Basian. Law dictionary Second edition, Penerbit. PT. Gramedia Pustaka R%R5gr&#