Regulasi Perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum)
(The Regulation of Syari’ah Banking After Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Law Politic Review))

## SYAUGI MUBARAK SEFF
Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Jl.A.Yani KM 4,5 Banjarmasin-Kalimantan Selatan e-mail: syaugimubarakseff@yahoo.com

## ABSTRACT
Syari’ah economic  practice  actually  has  been widely  recognized by Indonesian Moslem. How ever,  a  new  positive  form  of  this  practice  only  begins  after  reformation  period  by the  establishment  of  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992,  and  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah. Act  on  Syari’ah  Banking  has  been  delivered  as  the  governmental  appreciation  and accommodation  to  public  norms  (living  law).  Moreover,  economic  practice  access  with syari’ah  principle  becomes  so  facilitated,  and  thus,  any  banking  conventional  activities appear  being  easily  conducted  in  benefiting  banks  in  general  w hile  preserving  the costing pattern and other issues based on syari’ah principle.
Key words: regulasi ( regulation ), perbankan syariah ( syaria’ah banking ), kompetensi ( competence ).

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Dalam  beberapa  dekade  terakhir  ini, telah  lahir  dan  berkembang  sistem  keuangan dan  bisnis  Islam  atau  sistem  keuangan  dan bisnis  Islam  atau  sistem  keuangan  dan  bisnis syari’ah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem  konvensional  yang  oleh  kalangan muslim dinilai berbasis pada sistem ribawi.
Secara  perlahan,  tetapi  pasti,  sistem  ini terus berkembang. Ia telah memasuki berbagai sektor  keuangan  dan  bisnis  di  Indonesia.  Di bidang pembiayaan perusahaan dan konsumen juga  telah  berkembang  pembiayaan  syari’ah. Di  sini  banyak  lahir  produk  pembiayaan syari’ah yang lahir dan berkembang, misalnya Ijarah wa Iqtina dan Ijarah Tsumma al Iqtina. Di  bidang  asuransi  juga  telah  berkembang asuransi takaful. 1 Praktek ekonomi syari’ah
sesungguhnya  sudah  lama  dilaksanakan  oleh masyarakat  muslim  Indonesia,  namun  dalam
1 Khairandy, Ridwan, 2006, Hukum Pasar Modal , UII Press, Yogyakarta, hlm.6
bentuk  positivasi  baru  terjadi  setelah  era reformasi,  yaitu  lahirnya  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah. 2
Undang-Undang  N0.10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai  sejarah  baru  di  bidang  perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda duel system  banking di  Indonesia,  yaitu  sistem perbankan konvensional dengan peranti bunga dan  sistem  perbankan  dengan  peranti  akad- akad  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syari’ah. 3
2 Sula, Muhammad  Syakir, 2004, Asuransi Syari’ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional , Gema Insani Press, Jakarta,
hlm.635-695.
3 Kamil,  Ahmad  dan  Fauzan,  M,  2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## B.  Perumusan Masalah
Menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut adalah ”apa politik hukum yang terkandung di dalam regulasi perbankan syariah?”

## PEMBAHASAN

## A.  Politik  Hukum  Regulasi  Perbankan Syari’ah
Hukum merupakan produk politik yang memandang  hukum  sebagai    formalisasi  atau kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Sebagai  sebuah  produk  politik,  maka  dalam pola  hubungan  tolak  tarik  antara  politik  dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik. 4 Maka  tidaklah  berlebihan  jika dikatakan  manakala  hukum  “akrab”  dengan politik (kekuasaan) maka hukum akan menjadi lemah,  dan  apabila  hukum  membuat  jarak dengan  politk  (kekuasaan),  maka  ia  menjadi kuat.  Dalam  konteks  ini,  untuk  memahami sistem  hukum  di  tengah-tengah  transformasi politik  harus  diamati  dari  bawah  ( button  up ) dan  dilihat  peran  sosial  politik  apa  yang diberikan orang kepadanya. 5 Menurut  Mahfud  MD,  studi  hubungan antara  konfigurasi  politik  dan  karakter  politik hukum  menghasilkan  tesis  bahwa  setiap produk  hukum  merupakan  pencerminan  dari konfigurasi politik yang melahirkannya.
Artinya  setiap  muatan  produk  hukum  akan sangat  ditentukan  oleh  visi  politik  kelompok dominan  (penguasa).  Konfigurasi  politik  yang demokratis  akan  melahirkan    produk  hukum yang  responsif,  sedangkan  konfigurasi  politik yang  otoriter  akan  melahirkan  produk  hukum yang konservatif. 6 Dalam  kaitan  dengan  politik  hukum nasional,  maka  politik  hukum  nasional diartikan  meliputi  :  (1)  pelaksanaan  ketentuan hukum  yang  telah  ada  secara  konsisten;  (2) pembangunan  hukum  yang  intinya  adalah pembaharuan  terhadap  ketentuan  hukum  yang telah  ada  dan  yang  dianggap  usang,  dan
4 Mahfud  MD,  Moh,  2006, Politik  Hukum  Di Indonesia , LP3ES, Jakarta, hlm. 13.
5 Lev,  Daniel  S,  1972, Islamic  Courts  in  Indonesia , University of California Press, Berkeley, hlm.2.
6 Mahfud, Politik…, hlm. 381.
penciptaan  ketentuan  hukum  baru  diperlukan untuk  memenuhi  tuntutan  perkembangan  yang terjadi  dalam  masyarakat.  Dengan  kata  lain politik hukum  nasional bertujuan  menciptakan sebuah  sistem  hukum  nasional  yang  rasional, transparan,  demokratis,  otonom  dan  responsif terhadap  perkembangan  hukum  aspirasi  dan dispektasi  masyarakat,  bukan  sebuah  sistem hukum  yang  bersifat  menindas,  ortodok  dan redaksionistik. 7
Peraturan  perundang-undangan  meru- pakan  bagian  atau  subsistem  dari  sistem hukum.  Oleh  karena  itu,  bila  kita  membahas mengenai politik peraturan perundang- undangan pada hakikatnya  tidak dapat dipisahkan  dari  membahas  mengenai  politik hukum.  Istilah  politik  hukum  atau  politik perundang-undangan  didasarkan  pada  prinsip bahwa  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan merupakan bagian dari suatu produk politik  karena  peraturan  perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik ( body politic ).
Menurut
Hikmahanto
Juwana, pembuatan  peraturan  perundang-undangan,
politik  hukum  sangat  penting,  paling  penting, untuk  dua  hal.  Pertama  sebagai  alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  untuk menentukan  apa  yang  hendak  diterjemahkan ke  dalam  kalimat  hukum  dan  menjadi perumusan pasal. 8
Politik  hukum  dapat  dibedakan  dalam dua  dimensi.  Dimensi  pertama  adalah  politik hukum  yang  menjadi  alasan  dasar  dari diadakannya suatu peraturan perundang- undangan.  Kebijakan  dasar  yang  dibuat berkaitan  dengan  perekonomian,  maka  disebut sebagai  politik  hukum  ekonomi,  karena  tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang (UU)) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan  perekonomian  di  suatu  Negara. Politik  hukum  dengan  dimensi  alasan  dasar
7 Syaukani,  Imam,    2004, Dasar-Dasar  Politik Hukum , Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.64.
8 Juwana,  Hikmahanto,  2006, “Politik  Hukum  UU Bidang  Ekonomi  di  Indonesia” ,  Makalah  Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.UI.
seperti  ini  menurut  Hikmahanto  sebagai “kebijakan  dasar”  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut  “ basic  policy ”.  Dimensi  kedua  dari politik  hukum  adalah  tujuan  atau  alasan  yang muncul  dibalik  pemberlakuan  suatu  peraturan perundang-undangan,  yang  kemudian  disebut sebagai  “Kebijakan  Pemberlakuan”  atau  yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai
“ enactment policy ”. Melalui “kebijakan pemberlakuan” inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan UU di Indonesia. 9
Kebijakan pembangunan ekonomi akan menuntut  kinerja  kepolitikan  tertentu  dan kinerja  kepolitikan  itu  pada  gilirannya  akan membawa hukum  pada perkembangan tertentu pula.  Jadi  dalam hal ini ada tiga  variabel  yang dilihat hubungan kausalitasnya, yaitu kebijaksanaan  pembangunan  ekonomi  sebagai variabel  berpengaruh,  kinerja  kepolitikan sebagai  variavel  antara  terpengaruh,  dan perkembangan hukum sebagai variabel terpengaruh.  Mengenai  hubungan    antara ekonomi, politik, dan hukum, semuanya secara teoritis  jawaban  atas  pertanyaan  tentang hubungan kausalitas antara sub.sistem kemasyarakatan  ekonomi,  politik  dan  hukum dapat  bermacam-macam,  tergantung  pada asumsi  yang dipergunakan  untuk memberikan jawaban  tersebut.  Jika  politik  dilihat  dilihat sebagai  fenomena  kekuasaan  yang  menjadi sumber otoritas dalam pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa politiklah yang menentukan kebijaksanaan ekonomi dan kebijaksanaan  hukum  karena  keduanya  dapat merupakan  produk  interaksi  politik.  Namun dapat  juga  dilihat  bahwa  hukumlah  yang determinan  atas  politik  dan  ekonomi  karena pada  tataran  idealnya  hukum  itu  bermaksud memberikan  arahan  atau  desain  tertentu tentang  kehidupan  ekonomi  dan  politik  yang diinginkan,  dalam  hal  ini  hukum  dapat dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  rangka law as  a  tool  of  social  enggeneering .  Dalam  pada itu,  dapat  juga  ekonomi  diposisikan    sebagai independent  variable yang  determinan  atas politik dan hukum terutama jika sub.sistem ini dilihat  sebagai  arah  dan  sarana  kebijaksanaan
9 Ibid.
yang  menghendaki  dukungan  struktur  politik tertentu  yang  berimplikasi  pada  munculnya situasi hukum tertentu. 10 Lahirnya peraturan perundang- undangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya tentang  perbankan  syari’ah  merupakan  sebuah momentum pengembangan perbankan syrai’ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan  berdirinya  sistem  ekonomi  Islam  di Indonesia  dalam  menjawab  tantangan  krisis yang ada.
Undang-Undang  tentang  perbankan syari’ah  lahir  sebagai  bentuk  apresiasi  dan akomodasi  pemerintah  terhadap  nilai-nilai masyarakat  ( living  law ).  Hal  ini  berbeda dengan  tiga  dasawarsa  sebelumnya  di  mana paradigma  pembangunan  hukum  yang  dianut pemerintah  cenderung  bersifat  sentralisme hukum ( legal centralism ), melalui implementasi  politik  unifikasi  dan  kodifikasi hukum  bagi  seluruh  rakyat  dalam  teritori negara ( rule-centered paradigm ) yang berimplikasi pada hukum negara yang cenderung  menggusur,  mengabaikan  dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain. 11
Dengan demikian akses praktek ekonomi  dengan  prisip  syari’ah  menjadi mudah  di  mana  dalam  kegiatan  usaha  bank, bank umum dimungkinkan untuk  menjalankan kegiatan  usahanya  secara  konvensional  dan sekaligus  dapat  juga  menjalankan  pola pembiayaan  dan  kegiatan  lain  berdasarkan prinsip syari’ah.
Berbagai peraturan perundang- undangan  yang  memayungi  eksistensi  dan operasionalisasi perbankan syari’ah di Indonesia,  seperti  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan,  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI),  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari’ah,  Surat  Edaran  BI
10 Mahfud MD, Moh, 2006, Hukum dan Pilar-Pilar Ekonomi , UII Press, Jogjakarta, hlm.199-200. 11 Nurjaya,  I  Nyoman,  2006, Pengelolaan  Sumber Daya Alam dalam Persfektif Antropologi Hukum , Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 9-10.
Nomor  2  Tahun  2000  perihal  penilaian  aktiva produktif  BI,  Peraturan  BI  N0.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif BI,
Peraturan BI N0.5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif Bagi  Bank  Syari’ah,  dan  beberapa  fatwa hukum  oleh  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN) tentang produk-produk perbankan Syari’ah.

## B.    Wewenang  Pengadilan  Agama  dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  (UU  PA)  menyebutkan  tentang sejumlah  kewenangan  yang  dimiliki  PA. Wewenang  (kompetensi)  PA  diatur  dalam pasal  49  sampai  dengan  pasal  53,  dengan kewenangan mengadili perkara perdata  bidang :a)  perkawinan;  b)  kewarisan,  wasiat,  hibah yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam,  c) wakaf,  zakat,  infak,  shadakah  dan  ekonomi Islam.
Tujuan  dan  rahasia  penentuan  batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan  peradilan,  agar  terbina  suatu pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang  tertib antar  masing-masing  lingkungan.  Masing- masing  bergerak  dan  berfungsi  sesuai  dengan patokan  batas  kewenangan  yurisdisksi  yang ditentukan.  Disamping  itu  juga  tujuannya adalah  memberi  ketentraman  dan  kepastian bagi masyarakat pencari keadilan. 12 Kekuasaan  PA  ini  pada  prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya  dengan  yang  ditentukan  untuk lingkungan peradilan umum, peradilan Militer, dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Bahkan jenis  kekuasaan  fungsi  dan  kewenangan  pun sama.  Perbedaannya  pada  ruang  lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan  dengan  ciri  yang  melekat  pada masing-masing lingkungan peradilan. 13
12 Harahap,  2000,  Yahya, Kedudukan,  Kewenangan dan  Acara  PA  UU.N0.7  Tahun  1989 ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.102.
13 Zuhriah,  Erfanah,  2008, Peradilan  Agama  di Indonesia  Dalam  Rentang  Sejarah  dan  Pasang Surut, UIN Malang Press, Malang, hlm.195.
Secara  faktual  dapat  dilihat  bahwa pengundangan  UU  PA,  adalah  yang  terakhir dibanding  dengan  undang-undang  peradilan yang  lain  atau  tepatnya  19  tahun  setelah undang-undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman disahkan.  Sebagaimana  diketahui  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1970  merupakan undang-undang  organik  (undang-undang  yang dibuat  atas  perintah  UUD  RI  1945)    sehingga perlu  adanya  undang-undang  lain  sebagai peraturan  pelaksanaannya,  di  mana  khusus Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Di  dalamnya  memuat  hukum  materiil sekaligus  hukum  formil.  Dengan  adanya undang-undang  ini  eksistensi  dari  Pengadilan Agama  (PA)  benar-benar  telah  diakui  dan padanya  tidak  memerlukan  lagi fiat eksekusi dari  peradilan  negeri  untuk  melaksanakan putusannya.  Perlu  ditekankan  di  sini  bahwa kewenangan  PA  hanya  melingkupi  masalah hukum  keperdataan    yang  dialami  oleh  orang Islam seperti bidang perkawinan dan kewarisan,  termasuk  sengketa  miliki    dengan obyek sengketa  yang diatur dalam pasal 49. 14 Berbicara  tentang  kekuasaan  peradilan biasanya  menyangkut  dua  hal,  yaitu  tentang ”kekuasaan  relatif”  dan  ”kekuasaan  absolut”. Kekuasaan  relatif  diartikan  sebagai  kekuasaan pengadilan  yang  satu  jenis  dan  satu  tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.  Sedang  kekuasaan  absolut  artinya kekuasaan  pengadilan  yang  berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan  pengadilan  dalam  perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.
Kekuasaan  absolut  PA  disebut  dalam pasal 49 dan pasal 50 UU PA, dimana pasal 49 berbunyi :
”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat
pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang :
a. perkawinan
14 Harahap, op.cit., hlm.3.
b. kewarisan
c. wasiat d. hibah e. wakaf f. zakat g. infak h. sedekah, dan i. ekonomi Islam Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut)  PA  meliputi  bidang-bidang  perdata tertentu  seperti  tercantum  dalam  pasal  49 tersebut, dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang  tertentu  dari  hukum  perdata yang  menjadi  kewenangan  absolut  PA  adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang  yang beragama  Islam. 15 Oleh  karena  itu  menurut Bustanul  Arifin,  PA  dapat  dikatakan  sebagai peradilan  keluarga  bagi  orang-orang  yang beragama Islam. 16
Peruntukan  PA  bagi  orang-orang  yang beragama  Islam  terkait  dengan  asas-asas umum  PA  yang  diantaranya  adalah  asas personalitas keislaman. Yang tunduk dan yang dapat  ditundukkan  kepada  lingkungan  PA, hanya  mereka  yang  mengaku  pemeluk  agama Islam.  Penganut  agama  lain  tidak  tunduk kepada  kekuasaan  lingkungan  PA.  Asas  ini diatur dalam pasal 2 UU PA. 17 Karenanya  nyata  dan  jelas  sekali tentang  keislaman  seseorang  yang  menjadi dasar  kewenangan  di  lingkungan  Badan Peradilan  Agama.  Meskipun  demikian,  untuk penentuan  asas  ini  yang  berakibat  menjadi kewenangan  mutlak  bagi  pengadilan  di lingkungan  Badan  Peradilan  Agama  adalah  : 1)  agama  yang  dianut  oleh  kedua  belah  pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam; 2) hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. 18
15 Zuhriah, op.cit., hlm.204-205.
16 Arifin,  Bustanil,  1996, Pelembagaan  Hukum Islam  di  Indonesia,  Akar,  Sejarah,  Hambatan, dan  Prospeknya ,  Gema  Insani  Press,  Jakarta, hlm.94.
17 Harahap, op.cit., hlm.102.
18 Hamami, Taufik, 2003, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Tata  Hukum  di Indonesia , Alumni, Bandung, hlm. 201.
Dengan  lahirnya  UU  PA,  maka  ada beberapa  perubahan  penting  di  lembaga Peradilan  Agama.  Di  antaranya  adalah wewenang  PA  dalam  menangani  sengketa ekonomi  syari’ah.  Pada  pasal  49  point  i disebutkan  dengan  jelas  bahwa  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang  ekonomi  syariah.  Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syari’ah, antara  lain  meliputi  :  Bank  syariah,  b. Lembaga keuangan mikro syari’ah, c. Asuransi syari’ah,  Reasurasi  syari’ah,  e.  Reksadana syari’ah, f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka  menengah  syariah,  g.  Sekuritas syariah,  h.  Pembiayaan  syari’ah,  i.  Pegadaian syari’ah,  j.  Dana  pensiun  lembaga  keuangan syari’ah k. Bisnis syari’ah.
Ekonomi  Syari’ah  cakupannya  sangat luas,  yang  dalam  hal  ini  tercakup  dalam lembaga  keuangan  baik  lembaga  keuangan bank  maupun  lembaga non bank  yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsif syari’ah.
Amandemen  ini  membawa  perubahan besar  dalam  dua  kelembagaan  penting  di negeri  ini,  yaitu  kelembagaan  ekonomi syari’ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri.  Salah  satu  materi  penting  yang diamandemen  adalah  mengenai  wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama  hanya  berwenang  menangani  kasus- kasus hukum keluarga seperti nikah, waris/wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen  ini,  wewenang  Peradilan  Agama meluas  ke  wilayah  ekonomi  syariah  (Pasal  49 UU PA).
Ini  juga  berarti  membawa  implikasi baru  dalam  sejarah  hukum  ekonomi  di Indonesia.  Selama  ini,  wewenang  untuk menangani  perselisihan  atau  sengketa  dalam bidang  ekonomi  syariah  diselesaikan  di Pengadilan  Negeri  yang  notabene  belum  bisa dianggap  sebagai  hukum  syari’ah.  Pengadilan Negeri  bisa  disebut  sebagai  Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah
syariah  diselesaikan  secara  konvensional, bukan secara syariah.
Di  dalam    Undang-undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah disebut  secara  jelas  tentang  penyelesaian sengketa.  Ini  merupakan  penegasan  dari  UU PA  pasal  49  dan  50,  kewenangan  PA  dalam memutus sengketa-sengketa diantaranya sengketa ekonomi syari’ah.
Adanya penyebutan  penyelesaian  sengketa  yaitu  pada Bab  IX  pasal  55  Undang-undang  perbankan syari’ah, disamping mengokohkan wewenangan  yurisdiksi  PA,  tetapi  sekaligus juga mereduksi dan membuat ambigu kewenangan  tersebut.  Ia  mereduksi  karena dalam  Undang-undang  perbankan  syari’ah, penyelesaian sengketa perbankan syari’ah bisa dilakukan  selain  di  PA,  juga  bisa  melalui musyawarah,  mediasi  perbankan,  Basyarnas atau  badan  arbitrase  lainnya  atau  peradilan umum  sesuai  dengan  akad  sebelumnya. Adapun ambiguitasnya, terlihat pada penyelesaian  sengketa  lewat  peradilan  umum. Terlibatnya peradilan umum dalam penyelesaian  sengketa  menimbulkan  problem, pertama menyangkut kompetensi hakim dalam menangani  kasus  sengketa  perbankan  syari’ah dengan  prinsip  syari’ah.  Problem  kedua bertentangan secara horizontal dengan UU PA yang    berarti  bahwa  keberadaan  Undang- undang  Perbankan  Syariah  tersebut  belum sinkron  dan  harmonis  dengan  per-undang- undang-an  yang  ada.    Hal    ini  mengingat bahwa, persoalan ekonomi syariah penyelesaian  sengketa  litigasinya  sudah  diatur dalam  UU  PA,  yakni  masuk  dan  menjadi kompetensi absolute pengadilan agama. Adanya  pilihan  hukum  (opsi)  bagi  pencari keadilan  dan  pengadilan  umum  menjadi  salah satu choice  of  forum bagi  para  pihak  untuk menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa menyebabkan  kemandirian  PA  terganggu. Permasalahan  ini  (penyelesaian  sengketa) dapat menimbulkan inefisiensi yaitu ketidakharmonisan  antara  satu  per-undang-
undang-an    dengan  Per-undang-undang-an yang lainnya.

## PENUTUP
Untuk  melihat  perkembangan  politik hukum  ekonomi  syari’ah  dalam  perundang- undangan  sebagi  wujud  keberlakuan  yuridis ekonomi  syari’ah,  maka  dapat  dilihat  dari Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dimana  bank syari’ah  dipahami  sebagai  bank  bagi  hasil. Selebihnya bank syari’ah harus tunduk kepada peraturan  perbankan  umum  yang  berbasis konvensional.  Dengan  munculnya  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  dan terakhir  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syari’ah,  kebijakan tersebut  memberikan  landasan  hukum  yang jelas dan kuat bagi bank syari’ah baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi operasionalnya.
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah menunjukkan  bahwa  pemerintah  tidak  lagi menggunakan  ideologi  sentralisme  hukum ( legal  sentralism )  dalam  pembangunan  politik hukum  di  mana  idiologi  sentalisme  hukum diartikan sebagai suatu idiologi yang menghendaki  pemberlakuan  hukum  negara ( state  law )  sebagai  satu-satunya  hukum  bagi warga negara dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem  hukum  yang  lain  dalam  hal  ini hukum agama ( religious law ). Adanya  kewenangan  yang  dimilili  PA sejalan  dengan  perkembangan  hukum  di Indonesia  khususnya  hukum  Islam,  di  mana kewenanganan  PA  ini  sudah  ada  sejak  jaman penjajahan  Belanda  dengan  adanya Staatsblad 1882  N0.152 jo  Staatsblad 1937  N0.  116  dan 610.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  adanya kewenangan PA tidak muncul secara kebetulan, tetapi melewati proses sejarah  yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Literatur Arifin,  Bustanil ,  1996, Pelembagaan  Hukum  Islam  di Indonesia,  Akar,  Sejarah,  Hambatan,  dan Prospeknya , Gema Insani Press, Jakarta. Ishaq ,  2008, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum, Sinar  Grafika, Jakarta. Harahap,  Yahya ,  2000, Kedudukan,  Kewenangan  dan Acara  PA  UU.N0.7  th.1989 ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Hamami,  Taufik ,  2003, Kedudukan  dan  Eksistensi Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Tata  Hukum  di Indonesia , Alumni, Bandung. Juwana, Hikmahanto , 2006, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi  di  Indonesia” ,  Makalah  Kuliah  Aspek Hukum  Dalam  Kebijakan  Ekonomi,  MPKP FE.UI. Kamil,  Ahmad  dan  Fauzan,  M ,  2007, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perbankan  dan  Ekonomi Syari’ah ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta. Khairandy,  Ridwan ,  2006,  Hukum  Pasar  Modal,  UII Press, Yogyakarta.
Lev,  Daniel  S ,  1972, Islamic  Courts  in  Indonesia , University of California Press, Berkeley. Sula, Muhammad Syakir , 2004, Asuransi Syari’ah (Life and  General),  Konsep  dan  Sistem  Operasional , Gema Insani Press, Jakarta. Mahfud  MD , Moh. ,  2006, Politik  Hukum  di  Indonesia , LP3ES, Jakarta. ________ ,  2006, Hukum  dan  Pilar-Pilar  Ekonomi ,  UII Press, Jogjakarta.
Nurjaya,  I  Nyoman ,  2006, Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum , Universitas Negeri Malang, Malang.
Zuhriah,  Erfanah ,  2008, Peradilan  Agama di  Indonesia Dalam  Rentang  Sejarah  dan  Pasang Surut,  UIN Malang Press, Malang.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Perubahan  Atas Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syari’ah.