## EVALUASI TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
Syafhendry 1
Delpi Susanti 2
Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  hasil  pelaksanaan kewenangan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa  di Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  mengetahui  faktor-faktor  Penghambat Tugas  Camat  dalam  Membina  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  serta  untuk mengetahui  pola  pembinaan  yang  cocok  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa terkhusus di Kecamatan Rokan IV Koto penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan  cara  survey  dengan  olahan  skala  likert,  sedangkan  ditinjau  dari  sifatnya penelitian  ini  bersifat  analisa  deskriptif  yaitu  menerangkan  dan  mengembangkan berbagai  temuan  penelitian  dilapangan  serta  menganalisa  data  sehinggaa  di  peroleh suatu  jawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan,  mengingat  jumlah  populasi sebagian besar dan sebagian ada yang kecil, maka  peneliti melakukan pengambilan sampel.  Untuk  Kepala  Desa  langsung  dibatasi  pada  3  Desa  dengan  3  Kepala  Desa, Sekretaris Desa dengan 3 sekdes, Kaur Pemerintahan Desa 3,  Kepala Dusun 3, dan BPD 19 menggunakan teknik mengunakan teknik sampling jenuh istilah  lain  teknik sensus.  Untuk  menganalisa  data,  dalam  hal  ini  data  yang telah  terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk table  skala  likert.  dari  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  ditarik kesimpulan  antara  lain  adalah  :  Evaluasi  Tugas  Camat  dalam  Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu  dengan  6  indikator  penilaian  yaitu  :  Efisiensi,  Efektivitas,  Responsivitas, Supervisi,  Konsultasi  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintah,  maka  dapat  dikategorikan Cukup Baik. Berdasarkan item pengamatan observasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  anggaran  dana  untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pada unsur pembina adalah merupakan unsur utama  yang  harus  diperbaiki  sebelum  melakukan  pembinaan  terhadap  yang  dibina terkhusus di Kecamatan Rokan IV Koto  Kabupaten Rokan Hulu.
Kata kunci : Evaluasi, Tugas Camat, Pembinaan

## Abstract
study aims to determine and explain the results of the implementation of the authority of the Camat in fostering the Implementation of Village Government in Rokan IV Koto Sub-District Rokan Hulu and to know the factors inhibiting the tasks of the sub- district Head  in  fostering  the  Village  Government,  and  to  know  the  appropriate pattern  of coaching  for  the  implementation  of  the  village  government  in  Rokan  IV  Koto Subdistrict, this research is in the form of field research by way of survey with Likert- scale processing, while viewed from the nature of this research is descriptive analysis that explains and develops various research findings in the field and analyze the data so that obtained an answer to the problems formulated, the population is mostly and some are  small, so the researchers do the sampling.  For the Village Head is directly limited to 3 Villages with 3 Village Heads, Village Secretaries with 3 Sekdes, Village Governors 3, Dusun Head 3, and BPD 19 using techniques using saturated sampling techniques other term census techniques. To analyze the data, in this case the data that have been collected are grouped according to each data type then presented in Likert scale table. Furthermore, the data that has been presented in the form of the table is analyzed descriptively, ie analysis in the form of descriptions and explanations of the table presented, from the results of the discussion that has been done it can be drawn conclusions,  among  others  are:  Evaluation  of  District  Camat  in  Fostering  the Implementation  of  Village  Government  in  Rokan  IV  Koto  Sub-district  Rokan  Hulu District with 6 indicators of assessment are: Efficiency, Effectiveness, Responsiveness, Supervision,  Consultation  of  Government  Affairs  Implementation,  it  can  be categorized as Good Enough. Based on observation items obstacles observation faced in the implementation of village administration is the budget for the implementation of these  activities  so  that  the  element  of  the  builder  is  a major  element  that  must  be improved  prior  to  coaching  on  the  specially  developed  in  Rokan  IV  Koto  District Rokan Hulu District.
Keywords: Evaluation, Tasks of Sub-district, Coaching
Latar Belakang Sebagaimana  kita  ketahui bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian  otonomi  yang  seluas- luasnya kepada Daerah menurut undang-undang  tersebut  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat  yang  bertujuan  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan Pemerintahan Daerah  yaitu  pelaksanaan  fungsi- fungsi  Pemerintahan  Daerah  yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengaturan tentang Pemerintahan  Daerah  pada  saat  ini didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tetang
Pemerintahan Daerah. 1 Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  Pemerintahan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  menurut  azas otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  UUD 1945. 2
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibagi  atas  Daerah provinsi  dan  Daerah  provinsi  itu dibagi  atas  Daerah  kabupaten  dan kota.  Selanjutnya  pada  Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan  dan  Kecamatan  dibagi atas  kelurahan  dan/atau  Desa. 3 Urusan pemerintahan dikelompokkan kedalam tiga urusan,  yaitu  urusan  pemerintahan obsolut, urusan pemerintahan
1 Ateng Syafrudin, 2006. Mengarungi Dua Samudra, Sayagatama, Jakarta, hlm. 325
konkuren  dan  urusan  pemerintahan umum. 4 Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka  meningkatkan  koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 5 Kedudukan Camat    juga dijelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah
Kabupaten/kota sebagai berikut : Perangkat  Daerah  kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan. 6
Jadi  Kecamatan  dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemrintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai
pimpinan  tertinggi  di  Kecamatan harus  dapat  mengkoorkinasikan semua  urusan  pemerintahan  di Kecamatan,  kemudian  juga  Camat harus memberikan pelayanan publik  di  Kecamatan  dan  juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya ditegaskan bahwa  Kecamatan  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Kecamatan  yang disebut Camat yang  berada dibawah dan  bertanggung  jawab
2 Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 3 Ibid. Pasal 2 ayat (1-2)
4 Ibid. Pasal 9
5 Loc. Cit, Pasal 221 ayat (1), Hlm.3
6 Loc. Cit, pasal 209 ayat (2) huruf f, Hlm.3
kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui sekretaris Daerah. 7 Pelimpahan sebagian kewenangan  dari  Bupati  kepada Camat yang bersifat  Delegatif untuk melaksanaakan urusan Pemerintahan  Daerah,  tugas  dan kewenagnan  Camat  yang  salah satunya yaitu Pembinaan Kemudian
Camat  juga  memiliki  Kewenangan atributif.  Pada  dasarnya  wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum  organisasi  pemerintahan, yang  dapat  dijelaskan  sebagai keseluruhan  aturan-aturan  yang berkenan  dengan  perolehan  dan penggunaan wewenang
pemerintahan  oleh  subjek  hukum publik  didalam  hubungan  hukum publik. 8 Kemudian  Pendelegasiannya Secara  teoritis  kewenangan  yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,  ini  diperoleh melalui tiga cara, yakni : a. Atribusi, b. Delegasi dan c. Mandat Camat  Selain  melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamatkan  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2008, selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang  dipertegas  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  43  Tahun  2014 mengisyaratkan  bahwa
Camat Wajib membina dan mengawasi
7 Loc. Cit, pasal 224 ayat (1), Hlm.3
8 H.  D.  Stout  dalam  Ridwan  HR,  2006. Hukum  Administrasi  Negara, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101
penyelenggaraan pemerintahan desa. pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi :
a. Fasilitas  penyususan  Peraturan
Desa dan Peraturan  Kepala Desa; b. Fasilitas administrasi Tata Pemeritnahan Desa
c. Fasilitas  pengelolaan  Keuangan Desa  dan  Pendayagunaan  aset Desa;
d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; e. Fasilitas pelaksanaan tugas
Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa;
f. Fasilitas  pelaksanaan  pemilihan kepala Desa
g. Fasilitas  pelaksanaan  tugas  dan Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa
h. Rekomendasi  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa;
i. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan desa; j. Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan; k. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. Fasilitas  pelaksanaan  tugas, fungsi  dan  kewajiban  lembaga masyarakat
m. Fasilitas  penyusun  perencanaan pembangunan partisipatif;
n. Fasilitas  kerja  sama  antar  Desa dan  kerja  sama  Desa  dengan Pihak ketiga;
o. Fasilitasi  penataan,  pemanfaatan dan  pendayagunaan  ruang  Desa
serta  penetapan  dan  penegasan batas Desa;
p. Fasilitasi  penyusunan  program dan  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat Desa;
q. Koordinasi  pendampingan  Desa di wilayah; dan
r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah. 9 Kabupaten  Rokan  Hulu  adalah salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Riau dengan Ibu Kotanya  terletak di Pasir Pengaraian. Secara administratif  ,  kabupaten  ini memiliki 16 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 desa. Kabupaten Rokan  Hulu  dijuluki  Negeri  Seribu
Suluk.  Sementara  itu,  Kecamatan Rokan IV Koto adalah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu kota Kecamatan berada di Rokan.
Salah  satu  Kecamatan  yang diberikan  tanggungjawab  membina desa  adalah  Kecamatan  Rokan  IV
Koto  Kabupaten  Rokan  Hulu.
Kecamatan Rokan IV Koto memiliki  luas  wilayah  +-  1.130,45 Km2 yang membawahi 13  Desa dan
1 Kelurahan.
Sebagai  tindak  lanjut  dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008  Tentang  Kecamatan  yang berkaitan  dengan  urusan  otonomi daerah  ini  juga  di  perjelas  dengan adanya  Peraturan  Bupati  Rokan Hulu    Nomor    39    Tahun    2011
9 Pasal 154 ayat  (2) Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Tentang
Pelimpahan sebagian kewenagnan  Bupati  Rokan  Hulu kepada  Camat  untuk  melaksanakan urusan  pemerintahan  daerah  Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan  yang  dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Pembinaan itu sendiri dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan  desa  berjalan  dengan efektif, sehingga pelayanan
terhadap  masyarakat  dapat  berjalan semaksimal mungkin.
Selanjutnya  penelitian  ini  di latarbelakangi  juga  oleh  beberapa fenomena yang berkembang saat ini terutama  pada  level  Kecamatan belum  optimalnya  Camat  dalam melaksanakan tugasnya baik atributif  maupun  delegatif,  yang salah satunya membina
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Belum  ditemukan  pola  yang cocok  digunakan  Camat  sebagai pembina  dalam  menyelenggarakan pembinaan  terhadap  pemerintahan desa  sebagai  objek  yang  dibina. Adapun  persolaan  penting  yang akan dikaji dilihat dari 2  aspek yaitu pada  aspek  pembina  yaitu  Camat Sendiri  yang  menurut  peneliti  ada apa dengan pembinaan itu, dan yang kedua  pada  aspek  yang  dibina,  ini persoalan dalam pengalaman penelitian terdahulu penulis melihat ada  persoalan  dari  Camat  sendiri yang  belum  tuntas  melakukan pembinaan. Dimana pada pemerintahan desa sendiri dari aspek hasil pembinaan belum memberikan dampak perubahan yang berarti dalam
penyelenggaraan  pemerintahan desa yang baik.
Berdasarkan  prasurvey  yang dilakukan  di  Kecamatan  Rokan  IV Koto  Kabupaten  Rokan  Hulu terlihat  ada  beberapa  indikasi  yang merupakan  suatu  Fenomena,  yaitu diantaranya :
Data tahun 2017 diduga belum sepenuhnya  terlihat  Peranan  Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten  Rokan Hulu,yakni : 1. Penyelenggaraan dan pengawasan  tertib  administrasi pemerintah  desa  terindikasi  belum sepenuhnya  terlaksana,  sehingga administrasi  pemerintahan  desa belum tertata dengan baik. Contohnya  laporan  administrasi kependuduka  belum  secara  rutin dilaporkan  (tidak  tepat  waktu), ADD ada desa yang belum membuat SPJ, data dasar keluarga (DDK) dan profil  desa  tidak dilaporkan,  serta peraturan desa (perdes) dan peratuan
Kepala  Desa  (Perkades)  hanya sebagian  desa  yang  melaporkan kekecamatan. 2. Belum optimalnya pelaksanaan  memberikan  fasilitasi, bimbinangan,  pertemuan  (diskusi), penyuluhan, pengarahan
dan memberikan  pelatihan  terhadap kepala  desa  yang  dilakukan  oleh camat.  Sebagai  contoh  rendahnya pengetahuan  kepala  desa  dan perangkat desa mengenai administrasi desa. Sehingga laporan administrasi  desa  tidak  dilaporkan secara  rutin  tiap  bulannya  seperti jenis  laporan  diatas.  Hal  ini
menunjukan  belum  optimalnya pelaksanaan  memberikan  fasilitasi, bimbingan,  pertemuan  (diskusi), penyuluhan, pengarahan dan memberikan  pelatihan  terhadap kepala  desa  dan  perangkat  desa,
sehingga  rendahnya  pengetahuan kepala  desa  dan  perangkat  desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Belum  optimalnya  Camat melakukan evaluasi Pembinaan dan pengawasan  setiap  tahunnya  dalam Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, hal ini dibuktikan  dengan  prasurvey  yaitu berkaitan  masalah  pajak  ADD.  Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi  dan  pengawasan  terhadap tertib  administrasi  pemerintahan desa diduga belum optimal dilaksanakan. 4. Terindikasi  bahwa  Camat dalam Pelaksanaan Fasilitas pelaksanaan  tugas  dan Fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  juga belum  mengadakan  pelatihan  dan penyuluhan  terlihat  dari  Perangkat
BPD yang belum tau akan  tugas dan Fungsinya. Seperti belum
tersalurnya  aspirasi  masyarakat terkait pembentukan peraturan Desa yang  terinsikasi  sifatnya  hanya menyetujui,  dimana  kepala  desa yang  terkesan  buru-buru  dalam memberikan pelaporan kepada Camat sehingga BPD tidak membaca  laporannya  dan  langsung menandatangani. Ini juga
diindikasikan  bahwa  Camat  belum mengetahui  Pola  Pembinaan  yang tepat  dalam  meningkatkan  kualitas pembinaan  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  desa  ini  juga  sesuai dengan survey peneliti  dimana pihak kecamatan  sendiri  tidak  memiliki data pembinaan dan pelatihan yang dikatakan.

## dentifikasi Masalah
Memperhatikan uraian   diatas,
masalah-masalah    yang  penulis dapat identifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Belum  jelasnya  model  atau Pola pembinaan yang dilakukan oleh Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Belum Optimalnya Pembinaan terkait Fasilitasi Penyusunan  Peraturan  Desa  dan Peraturan  Kepala  Desa,  fasilitasi administrasi tata  pemerintahan desa,
fasilitasi  pelaksanaan  tugas  kepala desa  dan  perangkat  desa  dan fasilitasi pelaksanaan tugas da fungsi Badan Permusyawaratan desa.
3. Terbatasnya  jumlah  Sumber Daya  Manusia  yang  Produktif, Kreatif dan Inovatif untuk mendukung administrasi pemerintahan. Rumusan Masalah a. Bagaimanakah  Hasil  Pembinaan Camat  dalam  Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  di  Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten Rokan Hulu?
b. Faktor-faktor  apa  saja  yang menghambat Tugas  Camat dalam
Membina
Penyelenggaraan        Pemerintah
Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

## Batasan Masalah
Dari  18  (delapan  belas) Penyelenggaraan  dan  pengawasan desa  yang  dilakukan  Camat  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang
Desa,  maka  penulis  membatasi penelitian  in  dalam  3  (tiga)  poin, yaitu :
1. Fasilitasi  penyusunan  Peraturan Desa dan Peraturan  Kepala Desa, dengan sub indikator;
a. Memberikan  bimbingan  dan buku panduan
b. Melakukan
pertemuan/diskusi (musyawarah) c. Mengadakan pelatihan 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan  desa,  dengan  sub indikator;
a. Adanya bimbingan dari atasan
b. Adanya  pemberian  contoh  yang baik kepada bawahan
c. Adanya pemberian motivasi
3. Fasilitasi  pelaksanaan  tugas Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa, dengan sub indikator;
a. Memberikan penyulluhan
b. Memberikan pengarahan
c. Adanya tim pengawasan
Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dan menjelaskan  hasil  pelaksanaan kewenangan Camat dalam Membina Penyelenggaraan
Pemerintah  Desa  di  Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten Rokan Hulu
b. Untuk menngetahui faktor-faktor Penghambat Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  di  Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten Rokan Hulu.

## Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis a. Sebagai  pengembangan  ilmu pengetahuan dan untuk Menambah  wawasan  terutama dalam jurusan Ilmu Pemerintahan. b. Sebagai  bahan  referensi  dan informasi  bagi  pihak  lain  yang akan  melakukan  penelitian  pada permasalahan yang sama.
c. Guna  teoritis,  yakni  penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan,minimal dapat memperkaya  inventaris  hasil- hasil penelitian dibidang pemerintahan. Manfaat Praktis 1. Sebagai  bahan  masukan  dan bahan  pertimbangan  bagi  Camat Rokan IV Koto 2. Guna praktis, yakni  penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan  bagi  Camat  Rokan  IV Koto  tentang  Penyelenggaraan Pemerintah  Desa  di  Kecamatan Rokan IV Koto
3. Guna akademis, yakni penelitian ini  diharapakan  menjadi  bahan informasi dan data sekunder bagi
kalangan  akademis  yang  ingin meneliti hal yang sama.

## Kajian Pustaka
Ilmu  Pemerintahan  adalah ilmu  yang  mempelajari  bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan  (baik  pusat  dengan daerah,  maupun  rakyat  dengan pemerintahannya)  dalam  berbagai peristiwa  dan  gejala  pemerintahan, secara baik dan benar.
Pembinaan bisa berupa Proses, atau pernyataan tujuan.Pembinaan  bisa  menunjuk kepada "Perbaikan” atas sesuatu.
Miftah Th, 2010. Ilmu Administrasi Publik
Kontemporer . Kecana Prenada Media Group, Hlm.207
Pembinaan   atas  penyelenggaraan pemerintahan  dilaksanakan  oleh pemerintah yang meliputi :
1. Pemberian Bimbingan
2. Supervisi 3. Konsultasi  Pelaksanaan  urusan pemerintahan Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi  dapat  disamakan  dengan penaksiran,pemberian  angka  dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil kebijakan  yaitu  evaluasi  memberi informasi  yang  valid  dan  dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan  yaitu  seberapa  jauh kebutuhan,nilai,dan kesempatan
telah dapat dicapai melalui tindakan
publik.  Konsep  ini  mengemukakan enam  langkah  dalam  evaluasi kebijakan:
1. Efektivitas  yaitu  apakah  hasil yang diinginkan telah tercapai. 2. Efesiensi  yaitu  seberapa  banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan 3. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan
kebutuhan,  prefensi  atau  nilai kelompok-kelompok tertentu.

## Metode Penelitian Tipe Penelitian
Untuk  mendapatkan  data  dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif,  penelitian  deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan  keadaan  yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang  penulis  teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian  berupa  kuisioner  yang dilakukan  untuk  mengetahui  nilai variabel.  Adapun  untuk  jenis  data dan  analisis  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan data Kuantitatif. Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan ini  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian adalah  karena  aparatur  pemerintah desa di Kecamatan Rokan IV Koto masih  memiliki  pendidikan  yang masih  rendah,  dan  kurangnya mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)  serta  pendidikan  dalam latihan (Diklat) tentang pemerintahan  desa,  kondisi  ini mengakibatkan  kurang  tertibnya dalam  urusan  penyelenggaraan pemerintah desa terutama pelaksanaan administrasi desa diwilayah  Kecamatan  Rokan  IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
Adapun  teknik  penarikan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  Camat,  Sekretaris  Camat Penarikan  Sampel  mengunakan teknik  sampling  jenuh istilah  lain teknik sensus , yaitu penetapan secara keseluruhan  dari  populasi  Adapun untuk  alasan  pengambilan  Populasi dan  sampel  pada  penelitian  ini dimana  untuk  Camat  dan  Sekcam karena  mereka  sebagai  unsur pembina  jadi  Camat  dan  Sekcam dijadikan responden dalam kuisioner dan wawancara.
Selanjutnya  untuk  Kepala  Desa langsung  dibatasi  pada  3  Desa dengan  3  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa  dengan  3  sekdes,  Kaur Pemerintahan  Desa  3,
Kepala Dusun 3, dan BPD 19
menggunakan  teknik  mengunakan teknik  sampling  jenuh istilah  lain teknik  sensus.  Untuk  desanya penulis  menentukan  Desa  Lubuk Bendaharan, Desa Alahan dan Desa Tibawan.

## Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh  dari  proses  pengumpulan data  dilapangan  dan  data  yang didapat dari berbagai sumber.

## Uji Validitas Data
Pengujian Validitas digunakan untuk mengukur  sah/valid  atau  tidaknya butir kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika  butir pertanyaan kuisioner mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengukuran  tingkat validitas  dalam penelitian ini menggunakan variabel/konstruk  tertentu yang
disebut  variabel  latern atau  faktor, dimana  variabel  tersebut  tidak diukur secara langsung, akan tetapi melalui  indikator  atau  dimensi untuk  diteliti,  secara  umum  berupa butir  pertanyaan/kuisioner  yang terdapat  alternatif  jawaban  yang tersedia dengan skala ordinal (skala likert),  namun  dalam  penelitian  ini menggunakan 3 (tiga) tingkat skala

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Kabupaten  Rokan    Hulu    adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau,  Indonesia,  yang  dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk .
Kecamatan  Rokan  IV  Koto  adalah salah  satu  kecamatan  yang  berada dikabupaten  Rokan  Hulu,  dengan jumlah penduduk 23.774  jiwa, 5.756 KK dan luas wilayah +- 1,130,45km²  yang  membawahi  13
Desa 1 Kelurahan, serta Kecamatan Rokan IV Koto mempunyai Potensi
Bisnis  seperti,  karet,  sawit,  pasir batu,  dan  wallet  serta  pasar  dan
alternatif jawaban, yang penulis uraikan sebagai berikut :
Kurang Baik : Bobot Nilai 1 Cukup Baik : Bobot Nilai 2 Baik : Bobot Nilai 3 Jadi  jumlah  responden yang
terdapat  pada  jawaban  kuisioner dikalikan  sesuai  bobot  nilai  yang tertera diatas. Setelah itu jumlahkan untuk  mendapatkan  skor,  baru dianalisis menurut ketentuan skalikert.
Waktu  penelitian  yang  penulis pergunakan  kurang  lebih  selama  6 bulan  yang  meliputi  45  hari  untuk persiapa,  60  hari  masa  penelitian lapangan,  45  hari  pengolahan  data dan 30  hari  penulisan  laporan. juga koperasi,  juga  daerah  yang  sangat strategis sehigga sangat rawan untuk dicaplok oleh daerah lain.
Kecamatan Rokan IV Koto mempunyai Batas wilayah : a. Sebelah  utara  berbatas  dengan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu b. Sebelah selatan berbatas dengan  Kecamatan  Pandalian IV Koto c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun d. Sebelah  barat  berbatas  dengan Provinsi Sumatra Barat

## Hasil Penelitian & Pembahasan
2.Rekapitulasi Jawaban Responden dari Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Camat  dalam  melakukan  Pembinaan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
Tabel  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Unsur  Pembina  dari  Evaluasi  Tugas Camat  Dalam  Membina  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
N o Indikator Skala Likert Juml ah/
Total Skor Sk or Ba ik
Sko r Cuk up Bai k Skor Kura ng Baik 3 2 1 1 Efektivita s 10 8 54 21 183 2 Efisiensi 87 97 35 219 3 Responsiv itas 84 44 62 190 4 Pemberia n Bimbinga n 96 70 50 216 5 Supervisi 45 28 19 92 6 Konsultas i Pelaksana an Urusan Pemerinta han 15 20 36 71 Jumlah/ Total Skor 43 5 313 223 971 Sumber : Olahan data Penulis, 2018
Y= skor tertinggi liker x jumlah responden X= skor terendah liker x jumlah responden Total skor = 971 Skor  Tertinggi  4x1  Indikator  =  84 Skor Tertinggi 4x6 Indikator = 2.016
Jadi, Hasil : 971/2.016 x 100 = 48.16% = 48% Kategori Cukup Baik
Tabel  Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  Unsur  Dibina  dari  Evaluasi  Tugas Camat  Dalam  Membina  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
N o Indikator Skala Likert Juml ah/
Total Skor Sk or Ba ik
Sko r Cuk up Bai k Skor Kura ng Baik 3 2 1 1 Efektivita s 16 2 444 96 702 2 Efisiensi 27 3 424 213 910 3 Responsiv itas 21 3 346 252 811 4 Pemberia n Bimbinga n 21 6 328 260 804 5 Supervisi 63 68 162 293 6 Konsultas i Pelaksana an Urusan Pemerinta han 93 212 101 406 Jumlah/ Total Skor 1.0 20 1.82 2 1.084 3.926

## Sumber : Olahan data Penulis, 2018
Y=  skor  tertinggi  liker  x  jumlah responden X= skor terendah liker x jumlah
responden Total skor = 3.926 Skor Tertinggi 4x1 Indikator = 372 Skor  Tertinggi  4x6  Indikator =
8.928 Jadi, Hasil : 3.926/8.928 x 100
= 43,97%
= 44% Kategori Cukup Baik Kesimpulan Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis  lakukan yang berkaitan  dengan  judul  Evaluasi Pelaksanaan  Tugas  Camat  dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Di  Kecamatan Rokan  IV  Koto  Kabupaten  Rokan Hulu.    Maka    dapat    disimpulkan
berdasarkan  2  tujuan  penelitian yaitu :
1. Sesuai hasil rekapitulasi pengukuran analisis  skalalikert yang ada  berdasarkan  6  indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan, maka  dapat  disimpulkan  Hasilnya berada  pada  kategori Cukup  Baik denga Persentase  44%.  Selanjutnya berdasarkan Hasil Wawancara kepada Camat yang diwakili Sekcam dan  Kasi  PMD  maka  yang  bisa penulis simpulkan Pembinaan yang dilakukan  terkesan  sambilan,  dan tidak direncanakan sesuai TUPOKSI.  Selanjutnya  penulis menganalisa baik berdasarkan kuisioner, wawancara dan observasi penulis  menyimpulkan  Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berada Pada Kategori Cukup  Baik, meskipun hal  tersebut didasari oleh beberapa hambatan.
2. Kesimpulan  dari  hambatan pelaksanaan  tugas  camat  dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  desa  yaitu  tidak adanya  kejelasan  pendelegasian kewenangan  dari  Bupati  kepada camat  mengenai  uraian  tugas  dan penganggaran  untuk  pelaksanaan tugas  yang  berkaitan  dengan  pasal 154  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana dari undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya yang menjadi hambatan juga dalam pelaksanaan pembinaan yaitu  tidak  adanya  juklak  juknis
mengenai  pembinaan  serta  skala pembinaan  sehingga  pembinaan yang dilakukan camat hanya berupa pengarahan  dan  terkesan  sambilan serta  tidak  fokusnya  pembinaan yang dilakukan.
1.1    Saran Berdasarkan  kesimpulan  tersebut maka  penulis  dapat  merumuskan saran sebagai berikut :
1. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu dalam hal  ini  Bupati  sebagai pelimpahan kewenangan  dari  Bupati  kepada Camat menjelaskan dan memberikan  penganggaran  biaya mengenai pembinaan penyelenggaraan      pemerintahan desa  sehingga, sehingga pemerintahan bisa membuat program pembinaan. 2. Seharusnya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
yang  berkaitan  dengan  pembinaan pemerintah  kecamatan  memberikan TUPOKSI  yang  jelas  mengenai uraian tugas yang  akan dilaksanakan oleh pihak kecamatan sehingga jelas rencana  pembinaan  yang  akan dilakukan.
3. Seharusnya pemerintahan desa  berpartisipasi  mendukung pembinaan  yang  diadakan  oleh pihak kecamatan shingga pembinaan  berjalan  lancar  sesuai antara  yang  diharapkan  dengan yang terjadi dilapangan (balance of das sein and das solen).
4. Seharusnya pemerintahan Kecamatan  Rokan  IV  Koto  lebih bertangungjawab dalam
melaksanakan  pembinaan  sehingga
apapun  yang  dihasilkan  baik  dari musrenbangdes  yang  di  syahkan pada musrenbang tingkat kecamatan  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan,  sehingga  seharusnya fokus  pembinaan  harus  jelas,
terstruktur,  terjadwal  dan  tidak terkesan sambilan.
5. Seharusnya  pembinaan  yang dilakukan  tidak  terkendala  pada jarak desa dan  pembinaan dilakukan merata  pada  seluruh  desa yang  ada dengan  dikumpulkan  pada 1  tempat dalam  rangka  pembinaan,  sehingga tidak  ada  diskriminasi  antara  desa yang  dekat  dengan  kecamatan  dan desa  yang  posisinya  jauh  dengan kecamatan, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa,  baik  mengenai pelaporan dari desa kepada kecamatan seharusnya agak lebih di perhatikan  sehingga  tidak  terkesan saling menutupi. 6. Seharusnya pemerintahan kecamatan jika memang melaksanakan pembinaan hendaknya  membuat  arsip  kegiatan pelaksanaan  kegiatan  baik  berupa jadwal, waktu dan tempat  serta tema kegiatan  yang  akan  dilaksanakan sehingga  mudah  untuk  dijadikan acuan dalam pembinaan berikutnya sehingga  tau  barometer  pembinaan berikutnya supaya tau berhasil atau tidaknya serta  tau  mengidentifikasi kekuarangan  yang  telah  lalu  untuk kesempurnaan pembinaan berikutnya. 7. Hendaknya Pemerintah Kecamatan  Rokan  IV  Koto  juga membuat  arsip  kegiatan  untuk memudahkan  kegiatan-kegiatan
pembinaan  berikutnya  supaya  jelas rincian  tanggal,  hari,  dan  waktu melakukan pembinaan.
8. Seharusnya pihak yang dibina dalam pelaporan SPJ (Surat
Pertanggung  Jabawan)  pelaporan bulanan, LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)  kegiatan  tahunan  sesuai dengan SPT (Surat Perintah Tugas), dan  seharusnya  Kepala  Desa menyelesaikan LPJ tersebut sebelum  waktu  yang  ditentukan sehingga  BPD  juga  masih  bisa membaca  LPJ  tersebut  dan  tidak main  tanda  tangan  aja  oleh  BPD sehingga  tercipta  koordinasi  yang baik.
9. Seharusnya Pemerintahan Desa  juga  mampu  melahirkan perdes  dan  perkades  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan desa terkait pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan desa dari  pihak  kecamatan  dalam hal  ini khususnya perdes mengenai administrasi tata  pemerintahan desa.

## Daftar Kepustakaan
Abu  ahmadi  dan  cholid  Narbuko, 2009. Metodologi  Penelitian , Jakarta, PT Bumi Aksara. Achmad, 2010. Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik , Yogyakarta, Rangkang Education. Ahmad  Tanzeh,  2009. Pengantar Metode Penelitian , Yogyakarta, teras. Ali, 2012. Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi  Pemerintahan,
Jakarta, Multicerdas Publishing. Apter,1965. Comporative  Politics, New York, The Free Press. Ateng, Syafrudin,           2006. Mengarungi  Dua  Samudra, Sayagatama, Jakarta. Brataha I. Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan  Desa ,  Jakarta, Ghalia Indonesia Diana,  Halim   Koentoero,   2004. Hukum  Administrasi  Negara , Bogor Selatan, Ghalia Indonesi. Djaenuri,  2015. Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan, Bogor,  Ghalia Indonesia. Effendy, 2009. Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik, Bandung, Indra Prahasta. Hasibuan,  Malayu,  S.  P,  2001, Manajemen  Sumber  Daya Manusia,  Jakarta,  PT.  Bumi Aksara. Ismail,          Maimunah.          2001. Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat. Dewan Nawawi, hadari,2005, Metode Penelitian  Sosial. Gajah Mada. Yogyakarta Iver,  R.  Mac,  1947. The  Web  of Government, Tha Mac Millan Company Ltd. New
Kartono,  2014. Pemimpin  dan kepemimpinan, Jakarta,  Raja
Grafindo Persada.
Karyadi  (Thoha  ,  Miftah,1999) (dalam  jurnal  Rendra).
Pembinaan  Organisasi ,  Jawa Press, Jakarta
Kusnadi,2005.
Pengantar Manajemen.  Unibraw  Press,
Malang Miftah,  Thoha,  2010. Pembinaan Organisasi  Proses  Diagnosa dan  Intervensi ,  Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada Miriam  Budiardjo,  1998. Dasar- dasar  Ilmu  Politik, Jakarta  , Gramedia Pustaka Utama. Musanef, 1998. System Pemerintahan  di  Indonesia. Gunung Agung, Jakarta
Nanang  Martono,  2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Rajawali Pers , Jakarta. Nawawi,  hadari,  2005. Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada, Yogyakarta
Ndraha,  2003. Kybernology  Ilmu Pemerintahan  Baru, Jakarta, Rineka Cipta. Nurcholis, Hanif, 2005, Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah, Jakarta , Alfabet Pamudji,  1986. Kepemimpinan Pemerintahan  di  Indonesia,
Jakarta, Bina Aksara. Philipus  M.  Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah , Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun. Ratminto, 2005. Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
Rauf Rahyunir, 2016. Posisi Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah dalam  Sistem  Pemerintahan Daerah, Marpoyan  Tujuh Publishing, Pekanbaru.
Rewansyah,  2012. Kepemimpinan dalam pelayanan publik, Jakarta, Rizki Grafis. Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi  Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rosenthal, 1978. Openbaar Bestuur, Samson  HD,  Jeen
Willink, Alphen aan den Rijn, Leiden.
Santoso,  2010, Pembinaan  Dalam Organisasi . Jakarta, Gramedia Pustaka Sedarmayanti,  2009. Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan  Masa  depan (Mewujudkan Pelayanan Prima  dan  kepemerintahan yang  baik), Bandung,  Refika Aditama. Sinambela,  dkk.  2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementas i, Jakarta, Bumi Aksara. Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty. Syafiie, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia ,  Jakarta,  Rineka Cipta. Suradinata, 2014. Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan, Bandung, Alqaprint Jatinangor. Tisnawati Sule, Erni  dan Kurniawan Saefuulah,  2005.  Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana. Thoha, Miftah, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Wasistiono,  2014. Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia William  A.  Cohen,  1992. Seni
Kepemimpinan . Jakarta, Mitra Utama. di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The
Influence  of  Discipline  on Performance  of  Employees Office  of  the  Ministry  of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &
Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining Peace  and  Order  at  Pangkalan Kerinci
District. Pelalawan
Regency .
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A.
A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M.  L.  H.  (2021).  Analysis  of Benefits, Discipline and Leadership  Style  in  improving Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance  information  for special allocation fund in budget planning in the regional
development planning agency of Rokan Hilir regency. International Journal  of  Health  Sciences (IJHS)  Ecuador , 6 (S4),  639- 651.
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z.
(2020). Tinjauan  Kriminologi Terhadap  Sensual  Marketing Sebagai  Strategi  Pemasaran Produk  Yang  Diperankan  Oleh Sales  Promotion  Girl  Di  Kota
Pekanbaru. Wedana : Jurnal Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,
Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal, Z.  (2021).  The  Role  of  the Camat  in  Coordinating  the Administration  of  Peace  and
Order  in  Pangkalan  Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018). Transformasi Hubungan  Pemerintah  Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam  Pemberian  Izin  Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-
2015.
Wicaksono,  A.  (2022,  April).
Peatlands Restoration Policies in  Indonesia:  Success  or Failure?.  In IOP  Conference Series: Earth and Environmental  Science (Vol. 995,  No.  1,  p.  012068).  IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D.  W.  K.,  &  Purwati,  A.  A.
(2021). Leadership of Tourism and  Culture  Department  in Development  of  Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi. Zainal,  Z.,  &  Nurdasanah  Putri,  F. (2021). Government Management  in  Village-Owned Enterprises in Increasing Village  Original  Income  In Kampar District.
Halim,  N.  A.,  Rosidi,  I.,  Haris,  A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N.  (2020).  Analisis  Framing" Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A Framing  Analysis  of"  Islam Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F.,
Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of
Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  & Sikumbang,  A.  T.  (2019).
Islamic  Symbols  on  Political Messages  in  Newspapers  in Riau  (Study  in  Regional  Head Election 2017). Budapest International  Research  and Critics Institute-Journal
(BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,
C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri
Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi , 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T.
(2017).  Dampak  Komunikasi Terapeutik  terhadap  Citra Pelayanan  Kesehatan  (Studi
Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43. Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru  Septina  Primawati Rusli  dan  Erizal  Muluk  Pada Pemilukada  Kota  Pekanbaru
2011. Medium , 4 (2).
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi Komparatif  Aktivitas  Humas
Antara  Pemerintah  Provinsi Riau  dengan  PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan,
M.  A.  (2018).  Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang  Bagi  Generasi Muda Tionghua di Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau.