## STUDI TENTANG KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT BERPRESTASI DI INDONESIA
Study of the Achievement Cooperative on Smallholder Oil Palm Plantation in Indonesia
Suharno, Yuprin A.D dan Trisna Anggreini
Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya e-mail: suharno_unpar@yahoo.com

## ABSTRACT
The  existence  of  cooperatives  is  proven  to  increase  the  success  of  smallholders'  palm  plantations through the application of good agricultural practices (GAP) and good management practices (GAP). The purpose of this study is to examine the factors that determine the success of cooperatives and the role of cooperatives in improving the welfare of its members and communities around.  The research was conducted in three palm oil plantation cooperatives in Indonesia: (1) KUD Dwi Tunggal in Tania Makmur Village, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera; (2) KUD Tani Subur in Pangkalan Tiga Village, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan; (3) KUD Jaya Makmur in Kumbara Utama Village, Siak Regency. The selection of the sample cooperative is deliberately determined on the basis that the cooperatives are a nationally achieving cooperative based on a credible source of information. This study found that the factors that determine the success of these cooperatives are: (1) Background history  of  establishment  of  cooperatives;  (2)  Trust  members  to  cooperative  management;  (3) Cooperative  partnership  between  cooperatives  with  plantation  companies  and  companies  providing agricultural production facilities; (4) Implementation of GAP and GMP. The research also found that the existence of the palm oil plantation cooperatives proved able to improve the welfare of its members through the increase of their household income from the plantation activity, which ranged from Rp 29.5 million/ year to Rp 33.6 million / year. The existence of cooperatives also have a positive impact on the socio-economic life of the community through: (1) improvement of infrastructure supporting economic and socio-cultural activities; (2) improvement of housing condition of the population; (3) all households of  oil  palm  plantations  have  two-wheeled  vehicles  and  some  of  them  have  four-wheeled  vehicles (cars); (4) about 10% of farmers' children are able to finish their education until university; (5) for the many Moslem farmers have performed the pilgrimage or umroh, or already recorded in the waiting list to perform the pilgrimage.
Key words: palm oil plantations; national achievement cooperatives; socio-economic impact

## ABSTRAK
Keberadaan  koperasi  terbukti  mampu  meningkatkan  keberhasilan  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat melalui  penerapan  praktik  pertanian  yang  baik  dan  praktik  manajemen  yang  baik.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  koperasi  dan  peran  koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat  di sekitranya. Penelitian dilakukan di tiga koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat berprestasi di Indonesia, yaitu: (1) KUD Dwi Tunggal di Desa Tania Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; (2) KUD Tani Subur di  Desa  Pangkalan  Tiga  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Provinsi  Kalimantan  Tengah;  (3)  KUD  Jaya Makmur  di  Desa  Kumbara  Utama  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.    Pemilihan  koperasi  sampel ditetapkan  secara  sengaja  dengan  pertimbangan  bahwa  koperasi-koperasi  tersebut  merupakan koperasi  berprestasi  tingkat  nasioanl  berdasarkan  sumber  informasi  yang  kredibel.    Penelitian  ini
menemukan  bahwa  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  koperasi-koperasi  tersebut  antara lain:  (1)  Latar  belakang  sejarah  berdirinya  koperasi;  (2)  Kepercayaan  anggota  kepada  pengurus koperasi; (3) Kerjasama kemitraan antara koperasi dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan penyedia sarana produksi pertanian; (4) Praktik pertanian yang baik dan praktik manajemen yang baik.
Penelitian  juga  menemukan  bahwa  keberadaan  koperasi  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat  terbukti mampu  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya  melalui  peningkatan  pendapatanya,  yaitu  berkisar antara Rp 29,5 juta/tahun sampai dengan Rp 33,6 juta/tahun. Keberadaan koperasi juga memberikan dampak  positif  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  melalui:  (1)  peningkatan  infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi maupun sosial budaya; (2) peningkatan  kondisi perumahan penduduk; (3) semua rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit memiliki kendaraan bermotor roda dua dan sebagian  kecil  memiliki  kendaraan  bermotor  roda  empat  (mobil);  (4)  sekitar  10%  anak-anak  petani perkebunan  mampu  menamatkan  pendidikannya  sampai  perguruan  tinggi;  (5)  bagi  petani  yang beragama islam sudah banyak yang menunaikan ibadah haji atau umroh, atau sudah tercatat dalam daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji.
Kata-kata kunci:  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat;  koperasi  berprestasi  nasional;  dampak  sosial
ekonomi

## PENDAHULUAN
Kelapa  sawit  merupakan  salah  satu komoditas  terpenting  dalam  perekonomian  di Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Badan Pusat  Statitik  (2016),  nilai  ekspor  minyak kelapa  sawit  pada  tahun  2015  sebesar  USD 15,4  juta,  atau  sekitar  11,67%  dari  total  nilai ekspor non-migas yang mencapai USD 131,8 juta  (Kementerian  Perdagangan,  2016).  Luas perkebunan  kelapa  sawit  di  Indoinesia  tahun 2015  sebesar  11,3  juta  ha  yang  terdiri  atas perkebunan besar seluas 6,7 juta ha (59.51%) dan  perkebunan  rakyat  seluas  4,6  juta  ha (40,49%).  Berdasarkan  Sensus  Pertanian 2013,  jumlah  rumah  tangga  petani perkebunan kelapa sawit adalah sebanyak 1,5 juta  Kepala  Keluarga,  ini  meunjukkan  bahwa perkebunan  kelapa  sawit  rakyat  menjadi bagian  penting  dalam  pengembangan perkebunan kelapa sawit di negeri ini.
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit, khususnya  perkebunan  rakyat  di  Indonesia adalah  masih  rendahnya  produktivitas tanaman  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  data dari  Direktorat  Jenderal  Perkebunan  (2015), produktivitas  rata-rata  perkebunan  rakyat kelapa sawit pada tahun 2015 hanya sebesar 3,32 ton CPO/ha/tahun, atau sekitar 16,56 ton
TBS/ha/tahun.  Sementara  menurut  Kiswanto dkk.(2008),  dengan  penerapan  teknologi budidaya  yang  baik  dan  benar  potensi produktivitas  tanaman  kelapa  sawit  dapat mencapai  22  ton  TBS/ha/tahun  atau  setara dengan  4.80  ton  CPO/ha/tahun.  Rendahnya produktivitas  tanaman  perkebunan  kelapa sawit rakyat ini diduga disebabkan oleh tidak dilaksanakannya  praktik  pertanian  yang  baik (GAP)  dan  praktik  manajemen  yang  baik (GMP)  akibat  kurangnya  pengetahuan  petani dan keterbatasan permodalan yang dimiliki.
Implementasi  konsep  GAP  dan  GMP
dalam upaya
untuk meningkatkan produktivitas  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat dapat  ditempuh  dengan  menerapkan  konsep kemitraan  antara  perkebunan  besar  dan perkebunaaan  rakyat  dengan  prinsip  saling membutuhkan  dan  saling  menguntungkan. Dalam    Undang  Undang  Nomor  39  tahun 2014 1 Tetang  Perkebunan,  Pemerintah mewajibkan  kepada  setiap  perusahaan perkebunan  untuk  melakukan  kemitraan usaha  perkebunan  antara  perusahaan perkebunan  dengan  petani  pekebun  dengan prinsip  saling menguntungkan,  saling menghargai,  saling  bertanggung  jawab,  serta
1 Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan  pekebun,  karyawan,  dan  masyarakat sekitar  perkebunan.  Kemitraan  usaha perkebunan  tersebut  dapat  berupa  pola kerjasama  penyediaan  sarana  produksi; kegiatan produksi; pengolahan
dan pemasaran;  kepemilikan  saham;  dan  jasa pendukung lainnya.
Hasil  penelitian  dari  Tim  Peneliti PILAR dan CPI di Kalimantan Tengah (2015) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat  mandiri  yang  tidak  menjalin  kemitraan dengan  perusahaan  perkebunan  memiliki produktivitas  dan  pendapatan  yang  lebih rendah dibanding dengan perkebunan kelapa sawit  rakyat  yang  menjalin  kemitraan.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  akses yang  dihadapi  oleh  petani  swadaya,  seperti keterbatasan  akses  terhadap  penyediaan sarana  produksi  pertanian,  keterbatasan akses  finansial  dan  akses  pasar,  serta kurangnya  pengetahuan  petani  tentang praktik  pertanian  yang  baik.    Hasil  penelitian ini  juga  menemukan  bahwa  di  Kalimantan Tengah  terdapat  tiga  model  kemitraan perkebunan  kelapa  sawit  rakyat  dengan perusahaan  perkebunan  besar,  yaitu:  (1) Skema  kemitraan  dimana  usaha  perkebunan dikelola  oleh  koperasi;  (2)  Skema  kemitraan individual;  dan  (3)  Skema  kemitraan  dimana usaha  perkebunan  dikelola  sepenuhnya  oleh perusahaan.  Dari  ketiga  model/skema kemitraan  tersebut,  skema  kemitraan  yang dikelola oleh koperasi menunjukkan performa yang  lebih  baik  dari  segi  produktivitas tanaman, pendapatan petani dan manajemen risiko.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, perlu  dilakukan  suatu  kajian  lebih  lanjut tentang  skema  koperasi  petani  perkebunan kelapa  sawit  rakyat  yang  berpretasi, khususnya  untuk  mengetahui  faktor-faktor utama  yang  menentukan  keberhasilan koperasi-koperasi  tersebut.  Tujuan  dari peneilitian  adalah:  (1)  Mengkaji    faktor-faktor yang  menentukan  keberhasilan  koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat yang meliputi: (a)  Pra-kondisi  koperasi  yang  meliputi:  kodisi
geografis; kondisi sosial ekonomi dan budaya; dan  sejarah  perkembangan  koperasi;  (b)
Operasional koperasi yang meliputi: manajemen  koperasi;  unit  usaha  dan  kondisi finansial  koperasi;  rantai  pasok  sarana produksi  dan  pemasaran  hasil;  dan manajemen risiko; (c) Sistem penunjang yang meliputi:  infrastruktur;  kemitraan,  dan  jejaring usaha;  (2)  Menganalisis  dampak  sosial ekonomi  (kesejahteraan)  anggota  koperasi dan  masyarakat  sekitar,  yang  meliputi pendapatan  petani,  kondisi  perumahan, pemilikan  aset  rumah  tangga,  tingkat pendidikan anak, dan indikator kesejahteraan sosial lainnya.

## METODOLOGI

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus atas3 (tiga) koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat  berpretasi  di  Indonesia.    Koperasi- koperasi  sampel  dipilih  secara  sengaja ( purposive sampling ) berdasarkan rekomendasi  dari  perusahaan-perusahaan mitra/pembina dan sumber lain yang kredibel. Ketiga koperasi tersebut adalah:
1. KUD  Dwi  Tunggal  di  Desa  Tania Makmur  Kecamatan  Lempuing  Jaya Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi Sumatera  Selatan  dibawah  binaan  PT. Tania  Selatan  (Wilmar  Group),  yang telah memperoleh Serifikat RSPO tahun
2015.
2. KUD  Tani  Subur  di  Desa  Pangkalan Tiga  Kecamatan  Pangkalan  Lada Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Provinsi Kalimantan Tengah dengan perusahaan mitra  PT.  Meta  Epsi  Agro  (MEA)  dan Pabrik  Kelapa  Sawit  (PKS)  PT.  Sabut Mas Abadi (SMA) yang merupakan anak perusahaan  dari  MEDCO  group.  KUD Tani  Subur  mendapatkan  penghargaan sebagai koperasi terbaik nasional tahun 2014  dan  memiliki  unit  usaha  yang cukup  banyak,  serta  telah  menerapkan konsep Integrasi Sawit-Sapi.
3. KUD  Jaya  Makmur  di  Desa  Kumbara
Utama  Kecamatan  Kerinci  Kanan Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau  dibawah binaan  PT.  Inti  Indosawit  Subur  (IIS), anak  perusahaan  dari  Asian  Agri, mendapatkan  penghargaan  sebagai koperasi  terbaik  nasional  tahun  2013, danmelalui kerjasama kemitraan dengan PT.  Inti  Indosawit  Subur,  KUD  Jaya Makmur  telah  memperoleh  sertifikat International  Sustainability  And  Carbon Certification (ISCC),  serta  memperoleh sertifikat Roundtable  on  Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2015.

## Indikator-Indikator yang Dikaji
Indikator-indikator yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
1) Pra-kondisi koperasi yang meliputi: kodisi geografis; kondisi sosial ekonomi dan budaya; dan sejarah perkembangan koperasi.
2) Operasional  koperasi  yang  meliputi: manajemen  koperasi;  unit  usaha  dan kondisi  finansial  koperasi;  rantai  pasok sarana  produksi  dan  pemasaran  hasil; dan manajemen risiko.
3) Sistem penunjang yang meliputi: infrastruktur; kemitraan, dan jejaring usaha.
4) Dampak sosial ekonomi (kesejahteraan) anggota koperasi dan masyarakat sekitar, seperti kondisi perumahan, pemilikan aset rumah tangga, tingkat pendidikan anak, dan indikator kesejahteraan sosial lainnya.

## Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan  data  dan  informasi primer  dilakukan  dengan  metode  diskusi kelompok terfokus ( Focused Group Discussion/FGD )  dan  wawancara  mendalam ( in-depth  interview )  dengan  beberapa responden  terpilih.    FGD  diikuti  oleh  peserta sekitar 14-15 orang di setiap koperasi sampel
yang  mewakili  Pengurus  Koperasi,  Badan Pengawas,  perwakilan  dari  perusahaan mitra/pembina,  perwakilan  dari  aparat pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat  dan perwakilan petani/anggota koperasi. Sedangkan in-depth  intervew dilakukan terhadap  pengelola  unit  usaha,  anggota badan pengawas dan perwakilan petani, yaitu ketua kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari  bagian  administrasi  koperasi,  kelompok tani  dan  sumber  lain  yang  sesuai,  termasuk dari perpustakaan dan internet.

## HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Utama  yang  Menetukan Keberhasilan Koperasi
(1) Latar  Belakang  Sejarah  Bedirinya Koperasi
Pendirian  ketiga  koperasi  sampel tersebut,  yaitu:  KUD  Dwi  Tunggal,  KUD  Tani Subur dan  KUD Jaya Makmur, tidak  terlepas dari  keberadaan  Program  Pengembangan Perkebunan Rakyat dengan Pola Perkebunan Inti  Rakyat  yang  dikaitkan  dengan  Program Transmigrasi,  atau  biasa  disebut  Program PIR-Trans.  Khusus  untuk  KUD  Tani  Subur, proyek  PIR-Trans  yang  dikembangkan  di daerah  tersebut  pada  tahun  1984  adalah perkebunan lada, namun mengalami kegagalan,  sehingga  KUD  Tani  Subur  dalam kondisi  tidak  aktif.    Sejalan  dengan dilaksanakan proyek  PIR-Trans  Kelapa  Sawit tahun  1996  di  daerah  ini,  maka  keberadaan KUD  Tani  Subur  diaktifkan  kembali  dengan
Akta Perubahan baru Nomor: 395/PAD/KWK.15/X/1996, tanggal 16 Oktober
1996.    Selain  itu,  pembentukan  koperasi- koperasi  tersebut  didasari  oleh  kebutuhan bersama  oleh  para  anggota  karena  mereka merasa  perlu  bekerja  sama  untuk  mengelola kebun dan tanaman kelapa sawit yang di awal pembangunannya  secara  umum  masih merupakan  komoditas  baru  yang  belum pernah mereka usahakan sebelumnya.
Perkembangan koperasi-koperasi tersebut  berbeda-beda  tergantung  dari manajemen pengurus koperasi dan kesepakan  anggota.  Misalnya  tentang keanggotaan  koperasi,  di  KUD  Dwi  Tunggal dan  KUD  Jaya  Makmur  anggota  koperasi dibatasi pada petani plasma saja, sedangkan
di KUD Tani Subur tidak dibatasi hanya petani plasma,  melainkan  anggota  masyarakat  lain yang bukan petani plasma juga boleh menjadi anggota  koperasi.  Deskripsi  perkembangan koperasi  sampel  selengkapnya  terlihat  pada Tabel 1.
Tabel 1.  Deskripsi Perkembangan Koperasi Sampel
Kriteria KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Tahun Didirikan 1997 1984/1996 1992 Lokasi DesaTania Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Kerinci Provinsi Riau Jumlah Petani Plasma  saat pendirian (orang) 650 435 460 Jumlah Kelompok Tani  (kelompok) 28 18 20 Total Luas Kebun Plasma (ha) 1,300 870 920 Jumlah Anggota KUD di Tahun 2016  (orang) 650 821 460 Jumlah Unit Usaha Tahun 2015 (Unit) 4 6 3 Prestasi Terbaik Bersama-sama dengan koperasi lain yang tergabung dalam Perhimpunan Sapta Tunggal Mandiri, KUD Dwi Tunggal telah memperoleh sertifikat RSPO untuk skema petani kecil mandiri tahun 2015 ( Certified as
Independent Smallholder Scheme in 2015). 1. Penghargaan dari
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2012 sebagai Koperasi Berprestasi Nasional untuk Kelompok Produsen; 2. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari
Presiden Republik
Indonesia tahun 2014.
1. Penghargaan atas koperasi berprestasi jenis jasa tahun 2013 dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 2. Bersama dengan PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri Group) sebagai Perusahaan Pembinan. KUD Jaya Makmur memperoleh sertifikat International Sustaina- bility and Carbon Certification (ISCC) dan sertifikat RSPO
(2) Kondisi Geografis, Infrastruktur dan Sosial Ekonomi
Berdasarkan  kondisi  geografis  dan klimatologis,  semua  wilayah  kerja  koperasi- koperasi  sampel  berada  di  dataran  rendah dengan ketinggian wilayah berkisar antara 14- 44  meter  dia  atas  permukaan  laut,  dengan kontur  tanah  secara  umum  datar  dan bergelombang, sedangkan kondisi klimatologi berupa  iklim  tropis  basah  dengan  yang seacara  umum  sesuai  untuk  pertumbuhan tanaman  kepala  sawit,  serta  jenis  tanah berupa  tanah  meineral  yang  sesuai  untuk kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit.
Dari  segi  sosio-kultural,  sebagian besar  petani  yang  tergabung  dalam  KUD merupakan penduduk pendatang
(transmigran) dan juga melibatkan sekitar 10- 20%  penduduk  lokal.  Hal  ini  merupakan bagian dari Program
Pengembangan Perkebunan Rakyat dengan Pola Perkebunan Inti  Rakyat  yang  dikaitkan  dengan  Program Transmigrasi,  sebagaimana  diatur  dalam Instruksi  Presiden  No.2  tahun  1984
2 ,  dimana Program PIR-Trans wajib melibatkan penduduk lokal ditujukan untuk meminimalisir potensi  konflik  sosial  yang  disebabkan  oleh kecemburuan sosial.
Dari  segi  sosial  ekonomi,  khususnya yang terkait dengan sumber penghasilan atau mata  pencaraharian  penduduk,  sumber penghasilan  anggota  KUD  selain  dari pengelolaan  kebun  plasma  yang  dimilikinya juga  bersumber  dari  kegiatan-kegiatan produktif  lainnya,  yaitu:  berusahatani  kebun karet;  berusahatani  tanaman  pangan  dan hortikultura; bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, baik sebagai buruh perusahaan  perkebunan  atau  sebagai  buruh perkebunan  yang  dikelola  oleh  KUD,  dan berwirausaha,  seperti  berdagang  atau membuka usaha jasa, misalnya bengkel, ojek
2 Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor:
1 Tahun 1986, Tentang  Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti
Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans),
dll.    Gambaran  umum  Pra-kondisi  geografi dan sosial ekonomi di ketiga koperasi sampel seperti terlihat pada Tabel 2.

## Manajemen Operasional Koperasi
(1) Struktur Tata Kelola Koperasi Dalam manajemen koperasi,
pemegang  kekuasaan  tertinggi  pada  KUD terletak  pada  Rapat  Anggota  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Koperasi 3 . Susunan  organisasi  koperasi  pada  level  Top Manajemen  terdiri  atas  Ketua,  Badan Pengawas  dan  Pembina/Pelindung.  Pada level Middle  Management terdapat  Kepala- kepala  Unit  atau  bidang  usaha  yang bertanggung  jawab  atas  operasional  masing- masing  unit  usaha,  dan  khusus  untuk  Unit Usaha  Plasma,  pada  level Low  Management terdapat  Ketua  Kelompok  Tani  yang bertanggung  jawab  atas  operasional  kebun plasma di lapangan.
Faktor  kepercayaan  anggota  kepada pengurus  koperasi  merupakan  faktor  penting dalam mendukung keberhasilan koperasi. Hal ini terbukti dari ketiga koperasi (KUD) sampel yang  menjadi  objek  penelitian  ini,  bahwa pengurus koperasi, khususnya ketua koperasi dalam pemilihan pengurus yang dilaksanakan secara  demokratis  pada  forum  Rapat Anggota,  dipercaya  oleh  anggota  untuk memimpin  koperasinya  lebih  dari  satu periode.
(2) Operasional Kebun Plasma Pananggung jawab pengelolaan kebun  plasma  di  lapangan  adalah  Ketua kelompok  tani,  sedangkan  pelaksanaannya untuk  masing-masing  KUD  berbeda-beda. Kelompok  Tani  adalah  gabungan  petani sehamparan  yang  anggotanya  adalah  para petani  plasma.  Pada  usaha  perkebunan, wilayah kerja kelompok tani dapat disamakan dengan satu afdeling. Pada KUD Dwi Tunggal dan  KUD  Tani  Subur,  pengelolaan
3 Pasal 22Undang-undang Nomor: 25Tahun 1992 Tentang Koperasi
operasional  kebun  di  lapangan  dilaksanakan oleh  kelompok  tani,  sedangkan  di  KUD  Jaya Makmur, operasional pengelolaan kebun oleh masing-masing  individu  petani  palsma dibawah  koordinasi  Ketua  kelompok  tani. Dalam  pengelolaan  kebun  plasma,  KUD
bertanggung jawab dalam pengadaan sarana produksi,  penjadwalan  rotasi  panen  dan pemasaran  TBS  dari  kebun  plasma  yang dikelolanya.  Deskripsi  manajemen  koperasi dan  pengelolaan  kebun  plasma  untuk  ketiga koperasi sampel seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 2. Penilaian Pra-Kondisi Koperasi Sampel
Kriteria KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Topografi Bergelombang Bergelombang Bergelombang - Ketinggian Tempat  (m) 15 20 44 - Iklim tropik basah tropik basah tropik basah - Rata-rata Curah Hujan Tahunan  (mm) 2,906 2,310 1,971 - Jumlah Hari Hujan (hari) 116 181 191 - Temperatur ( 0 C) 21-36 20-36 25-37 Kelembapan (%) 69-98 61- 66 82-95 Jenis Tanah tanah mineral tanah mineral tanah mineral Tingkat Keseuaian untuk Tanaman Kelapa Sawit Sesuai Sesuai Sesuai Kondisi Sosial-Ekonomi dan Kultural Anggota Koperasi melibatkan 80% penduduk pendatang (transmigransi)dan
20% penduduk lokal.
Sumber pendapatan anggota koperasi:
- Usahatani kebun kelapa sawit - Usahatani kebun karet - Buruh perkebunan kelapa sawit. - Berwirausaha (dagang dan usaha jasa). Anggota Koperasi melibatkan80%
pendudukpendatang (transmigransi) dan 20%penduduk lokal. Sumber pendapatan anggota koperasi: - Usahatani kebun kelapa sawit
- Usahatani kebun karet
- Usahatani tanaman pangan dan hortikultura
- Usahatani ternak
- Buruh perkebunan kelapa sawit.
- Berwirausaha (dagang dan usaha jasa).
Anggota Koperasi melibatkan90%
penduduk pendatang (transmigransi) dan 10% penduduk lokal. Sumber pendapatan anggota koperasi:
- Usahatani kebun kelapa sawit
- Usahatani ternak sapi
- Buruh perkebunan kelapa sawit.
- Berwirausaha (dagang dan usaha jasa).
Tabel 3. Deskripsi Manajemen Koperasi dan Pengelolaan Kebun Plasma
Kriteria KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Manajemen Koperasi - Pemegang Kekuasaan Tertinggi Rapat  Anggota Rapat  Anggota Rapat  Anggota - Manajemen Tingkat Atas Ketua, Badan Pengawas dan Pembina/Pelindung Ketua, Badan Pengawas dan Pelindung Ketua, Badan Pengawas dan Pelindung - Manajemen Tingkat Menengah Sekretaris , Bendahara dan Kepala Bidang yang menangani unit-unit usaha Wakil Ketua, Sekretaris , Bendahara dan Kepala Bidang yang menangani unit-unit usaha Sekretaris, Bendahara, Karani dan Kepala Unit Usaha - Manajemen Tingkat Bawah Ketua Kelompok Tani Ketua Kelompok Tani Ketua Kelompok Tani - Masa Kerja Pengurus (tahun) 4 3 3 - Masa Kepeminpinan Ketua KUD yang menjabat sekarang 2 periode 3 periode 3 periode Pengelolaan Kebun Palsma di Lapangan - Petani plasma secara individu tidak mengelola kebun plasma yang dimilikinya. - Teknis pengelolaan kebun di lapangan dilaksanakan oleh kelompok tani.
- Pengadaan sarana produksi, pembiayaan kebun, penjadwalan panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD. - Besarnya pendapatan petani plasma dari pengelolaan kebun mereka untuk petani dalam satu kelompok sama besar, sedangkan antar petani lain
- Petani plasma secara individu tidak mengelola kebun plasma yang dimilikinya.
- Teknis pengelolaan kebun di
lapangan dilaksanakan oleh kelompok tani.
- Pengadaan sarana produksi, pembiayaan kebun, penjadwalan panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD.
- Petani plasma secara individu bertanggung untuk mengelola kebun plasma yang dimilikinya.
- Teknis pengelolaam kebun plasma di lapangan dilakukan oleh petani plasma secara individu.
- Pengadaan saranan produksi pertanian (pupuk dan pestisida) dilakukan oleh KUD. Apabila petani membutuhkan sarana produksi, petani mengajukan amprahan ke KUD dan dicatat sebagai hutang petani yang
kelompok tidak sama tergantung dari besarnya produksi TBS dari masing-masing kelompok taninya. - Besarnya pendapatan petani plasma dari pengelolaan kebun mereka untuk seuruh anggota koperasi sama, tidak tergantung besarnya produksi dari masing-masing kelompok tani.
akan dibayar oleh petani melalui pemotongan nilai penjulanan TBS dari masing-masing petani. - Pengaturan jadwal panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD, tetapi pelaksanaan panen dilakukan oleh petani sendiri.
Tabel 4.  DeskripsiPengelolaan Kebun Plasma
Uraian KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Varietas Bibit Marihat Marihat Marihat Luas kebun  (ha) 1,300 870 920 Jumlah petani plasma  (orang) 650 435 460 Luas Kebun/petani plasma (ha) 2 2 2 Populasi tanaman/ha (pohon) 135 135 128 Rata-rata Umur tanaman (tahun) 22 18 26 Produktivitas (ton TBS/ha/tahun) 17.88 22.76 25.31 Produktivitas referensi berdasarkan umur tanaman (ton TBS/ha/tahun) 19 21 17 Penggunaan pupuk anorganik (kg/ha) 425 725 1129 Penggunaan pupuk organik (kg/ha) 0 410 4 0 Penggunaan Amelioran (kg/ha) 0 270 5 0 Pengunaan Pestisida(lt/ha) 6 1.00 1.67 1,00
4 KUD Tani Subur menggunakan pupuk anorganik berupa kompos sebagai pupuk substitusi yang merupakan dampak positif dari implementasi integrasi sawit- sapi.
5 Amelioran adalah material yang digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Jenis amelioran yang digunakan oleh KUD Tani Subur adalah kapur pertanian (dolomit).
6 Jenis pestisida yang digunakan di ketiga KUD pada waktu dilakukan penelitian hanyalah herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma di antara baris tanaman dan sekitarnya.

## Manajemen Risiko
(1) Risiko Teknis
Risiko  teknis  (jika  terjadi)  yang berdampak  pada  menurunnya  hasil  panen yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  atau serangan  orgnisme  pengganggu  tanaman (OPT)  ditanggung  bersama  oleh  petani  yang tergabung  pada  masing-masing  kelompok tani.  Untuk  meminimalisir  risiko  teknis,  KUD melakukan upaya berikut:
a) Menerapkan  konsep  praktik  pertanian yang  baik  (GAP),  yaitu:  (1)  pemupukan tanaman  dengan  tepat  melalui  analisis daun berdasarkan hasil uji laboratorium milik PT. Tania Selatan; (2)
pengendalian OPT melalui pemantauan intensitas  serangan,  (3)  pemeliharaan kebun dan tanaman secara berkala dan terjadwal, seperti: pruning, pembersihan bokoran,  dan  pembersihan  jalan usahatani. Khusus di KUD Jaya Makmur pada pengendalian organisme tanaman melalui pemantauan intensitas serangan OPT,  dengan  membentuk  Tim  Unit Semprot (TUS).
b) Menerapkan konsep praktik manajemen yang  baik  (GMP),  antara  lain;  (1) penyusunan  rencana  kegiatan  dengan baik untuk tahun berikutnya dalam rapat anggota tahunan (RAT), (2)
pendelegasian  wewenang  pengelolaan kebun  kepada  kelompok  tani,  (3) penjadwalan  rotasi  panen  untuk  setiap kelompok  tani,  (4)  menyusun  rencana replanting  mulai  tahun  2018  secara bertahap,  (5)  menjalin  kemitraan denganstakeholders  terkait,  misalnya dalam  pengadaan  sarana  produksi pertanian,  pemasaran  hasil,  dan perbankan.
(2) Risiko Finansial Risiko finansial pada usahatani kelapa sawit terutama berkait dengan fluktuasi harga dan  fluktuasi  produksi  TBS  dan  keperluan dana  untuk  pembiayaan  kebun.    Risiko finansial  ditanggung  bersama  oleh  petani
plasmadi masing-masing kelompok tani.Untuk meminimalisir  risiko  finansial,  KUD  Dwi Tunggal melakukan beberapa hal berikut: a) Mengembangkan unit-unit usaha sebagai diversifikasi sumber pendapatan koperasi.
b) KUD  telah  memiliki  cadangan  dana replanting  yang  dikumpulkan  melalui pemotongan  hasil  penjualan  TBS sebesar  3%  sejak  tanaman  mulai menghasilkan.    Cadangan  dana replanting  digunakan  sebagai  modal pada unit simpan pinjam.
c) Menjalin  hubungan  kerjasama  dengan bank komersial. Khusus  di  KUD  Tani  Subur  pada tahun 2015 telah menetapkan kebijakan zero grading ,  yaitu  menetapkan  agar  ketika penjualan  TBS  ke  PKS  diperoleh  persentase grading  0%,  yang  berarti  tidak  ada  lagi potongan  berat  TBS  oleh  pihak  perusahaan atau pabrik pengolah TBS.
(3) Risiko Sosial
Risiko  sosial  merupakan  risiko  yang berkaitan  dengan  terjadinya  konflik  yang ditimbulkan  oleh  hubungan  sosial  maupun klaim  kepemilikan  lahan  antara  anggota, pengurus  dan  pihak-pihak  eksternal.  Pada umumnya  konflik  yang  terjadi  berbeda-beda sesuai  dengan  keadaan  dan  budaya masyarakat  pada  daerah  masing-masing  di KUD Sampel.
a) Menurut Ketua-ketua KUD sampel, sejak koperasi  ini  berdiri  sampai  sekarang belum pernah terjadi konflik yang berkait dengan  klaim  kepemilikan  lahan.  Selain itu, keanggotaan koperasi juga melibatkan  masyarakat  lokal  sejak Progam  PIR-Trans  ini  dibuka,  sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir.
b) Khusus  KUD  Tani  Subur,  dalam  forum FGD  disampaikan  memang  pernah  ada konflik  sosial  yang  bersumber  dari ketidakpercayaan anggota KUD terhadap pengurusnya. Upaya untuk meminimalisir risiko  sosial  yaitu  dengan  cara:  (1) berpartisipasi  dalam  pembangunan  di
desa  sekitar,  memberikan  sumbangan pendidikan, dan memberikan kesempatan  kerja  kepada  masyarakat, baik  anggota  KUD  maupun  yang  bukan anggota; (2) memelihara unsur kepercayaan  anggota  kepada  pengurus KUD,  melalui  berusaha  menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan  dan  rapat  berkala  ataupun insidentil sesuai dengan keperluan.
c) Di KUD Jaya Makmur, KUD bekerjasama dengan  PT.  Inti  Indosawit  Subur melakukan  koordinasi  dan  komunikasi secara  intensif  dengan  seluruh  anggota dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan,  rapat koordinasi,  penyuluhan  teknis  untuk memecahkan  masalah  yang  diikuti  oleh seluruh  petani.  Untuk  meminimalisir potensi  konflik  yang  mungkin  timbul
antara  penduduk  lokal  dan  penduduk pendatang  (transmigrasi),  sejak  KUD  ini dibentuk  yang  tidak  terlepas  dari Program  PIR-Trans  di  wilayah  ini  telah melibatkan  penduduk  lokal  sebagai peserta proyek.

## (4) Risiko Hukum
Risiko  hukum  berkaitan  dengan  tidak dipenuhinya  tanggung  jawab  hukum  oleh koperasi  serta  pengurus  dan  anggotanya, atau sengketa hukum yang melibatkan pihak- pihak  tersebut.  Risiko  ini  tidak  pernah  terjadi di KUD sampel. Koperasi berdiri secara resmi dengan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Inatansi terkait. Selain itu, semua lahan petani plasma  telah  memiliki  sertifikat  resmi  berupa Hak Milik.

## Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan
Untuk  menjamin  tersedianya  sarana produksi  pertanian  khususnya  pupuk  dan pestisida,  masing-masing  KUD  sampel menjalin  kerja  sama  dengan  perusahaan pemasok sarana produksi pertanian, yaitu: (1) KUD  Dwi  Tunggal  menjalin  kerja  sama dengan  CV  Rahma  Tani  yang  berada  di Lempuing  Jaya  Kabupaten  OKI  Sumatera Selatan;  (2)  KUD  Tani  Subur  menjalin  kerja sama  dengan  PT.  Selomas  di  Kabupaten Kebumen  Jawa  Tengah;  (3)  KUD  Jaya Makmur menjalin kerja sama dengan PT. Asia Kimindo  Prima  di  Medan,  Sumatera  Utara. Untuk  pemasaran  hasil,  masing-masing  KUD menjalin  kerja  sama  dengan  Perusahaan Mitra  yang  dulunya  merupakan  Perusahaan Inti.    Untuk  saat  ini,  sebenarnya  sudah  tidak ada kewajiban KUD untuk menjual hasil TBS- nya  kepada  Perusahaan  Inti,  karena kewajiban  KUD  untuk  menjual  TBS-nya kepada  perusahaan  inti  sudah  berakhir  pada saat  pembayaran  angsuran  kredit  petani plasma telah lunas, sekitar tahun 1998-2011.
Hubungan  kemitraan  antara  KUD dengan  perusahaan  mitra,  baik  yang  terkait dengan  pasokan  sarana  produksi  maupun
pemasaran  hasil  tersebut  didasarkan  pada aspek  kepercayaan,  tidak  ada  perjanjian tertulis terbaru setelah pelunasan kredit petani plasma  tersebut.    Menurut  pengakuan  para Ketua  KUD,  meskipun  tidak  ada  perjanjian tertulis,  KUD  tidak  pernah  menjual  TBS-nya kepada perusahaan lain.

## Kinerja Operasional dan Keuangan
Koperasi serta Dampak Sosial Ekonomi

## (1) Kinerja Operasional
Jika  dilihat  dari  rata-rata  umur tanaman  dan  rata-rata  produktivitas  yang dicapai,  tampak  bahwa  kinerja  dari  ketiga KUD  sampel  dalam  mengelola  perkebunan plasma  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat termasuk  kategori  baik  dengan  indikasi sebagai  berikut:  (1)  di  KUD  Dwi  Tunggal dengan  rata-rata  umur  tanaman  22  tahun mampu  mencapai  produktivitas  rata-rata sebesar  17,88  ton  TBS/ha/tahun,  memang lebih rendah dari tingkat produktivitas idealnya sebesar 19 ton TBS/ha/tahun (Kiswanto, dkkk 2008),  tetapi  lebih  tinggi  dibanding produktivitas  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat nasional  sebesar  16,56  ton  TBS/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015); (2) di
KUD  Tani  Subur,  dengan  rata-rata  umur tanamanan  18  tahun  mampu  mencapai produktivitas  rata-rata  sebesar  22,76  ton TBS/ha/tahun;  (3)  di  KUD  Jaya  Makmur, dengan  rata-rata  umur  tanamanan  25  tahun mampu  mencapai  produktivitas  rata-rata sebesar 25.31 ton TBS/ha/tahun. Tampak bahwa produktivitas tanaman yang  dicapai  oleh  KUD  Jaya  Makmur  sangat tinggi,  karena  pada  umumnya  pada  umur tanaman  tersebut  produktivitas  tanaman kelapa sawit telah menurun kurang dari 20 ton TBS/ha/tahun. Jika dikaitkan antara besarnya produktivitas  tanaman  dengan  jumlah  pupuk yang  digunakan,  tampaknya  ada  korelasi positif  antara  banyaknya  pupuk  yang digunakan,  terutama  penggunaan  pupuk anorganik  dengan  besarnya  produktivitas yang dihasilkan.
Berdasarkan  deskripsi  pengelolaan kebun plasma sesuai dengan Tabel 4, terlihat
bahwa  penerapan  GAP  memberikan  dampak positif  dalam  meningkatkan  produktivitas perkebunan  kelapa  sawit  rakyat,  dengan tingkat  produktivitas  yang  jauh  di  atas  rata- rata  produktivitas  perkebunan  kelapa  sawit rakyat secara nasional.
(2) Kinerja Keuangan Koperasi dan Kebun
Palsma Keberadaan koperasi petani
perkebunan  kelapa  sawit  terbukti  mampu meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya melalui  peningkatan  pendapatan  rumah tangganya  (Tabel  5).  Di  KUD  Dwi  Tunggal rata-rata petani memperoleh pendapatan dari kebun  plasma  sebesar  IDR  29,5  juta/tahun atau sebesar IDR2,5 juta /bulan,  dan di KUD Tani  Subur  rata-rata  petani  memperoleh pendapatan sebesar IDR 33,6juta/tahun, atau sebesar IDR 2,8juta/bulan.
Pendapatan rumah tangga petani dari kebun plasma tersebut
merupakan pendapatan  non-kerja 7 .  Selain  dari  kebun plasma,  petani  plasma  anggota  koperasi  di kedua  KUD  tersebut  masih  mempunyai kesempatan  untuk  memperoleh  pendapatan dari  berbagai  kegiatan  produktif  lainnya, antara  lain:  (1)  usahatani  perkebunan  kelapa sawit  mandiri;  (2)  usahatani  perkebunan karet 8 ;  (3)  usahatani  tanaman  pangan  dan hortikultura;  (4)  berusahatani  ternak;  (5) bekerja  sebagai  buruh  pada  perkebunan- perkebunan kelapa sawit, baik di perusahaan perkebunan atau di  kebun kelapa sawit yang
7 Petani plasma anggota KUD Dwi Tunggal dan KUD Tani Subur tidak mengelola kebun plasma yang mereka miliki.  Pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh KUD.  Oleh karenanya pendapatan yang mereka peroleh dari pengelolaan kebun palsama disebut sebagai pendapatan non-kerja, karena untuk memperoleh pendapatan tersebut petani tidak bekerja sama sekali.
8 Khusus di KUD Dwi Tunggal, semua petani plasma anggota KUD memiliki kebun karet dengan luas rata-rata 0,50 hektar, yang diusahakan di lahan pekarangan .
dikelola  oleh  KUD;  (6)  berwirausaha  sebagai pedagang dan usaha jasa.
Di  KUD  Jaya  Makmur,  karena pengelolaan  teknis  dan  finansial  kebun plasma  dikelola  sendiri  oleh  petani  secara individu, maka pendapatan petani merupakan keuntungan dari usahatani perkebunan kelapa sawitnya  dan  imbalan  dari  curahan  tenaga kerja  yang  dikeluarkan  untuk  mengelola kebunya,  sehingga  rata-rata  pendapatan petani dari usaha perkebunan plasma kelapa sawit di KUD Jaya Makmur paling tinggi yaitu mencapai Rp 59,3juta/tahun atau sebesar Rp 4.9juta/bulan,  dari  rata-rata  luas  perkebunan petani  sebesar  2  ha.  Namun,  peluang  petani untuk  memperoleh  pendapatan  dari  sumber lain  di  luar  perkebunan  kelapa  sawit  relatif terbatas  karena  sebagian  besar  waktunya digunakan  untuk  mengelola  kebun  plasma yang dimilikinya.
Dengan  berbagai  unit  usaha  yang diusahakan  oleh  KUD  sampel,  diketahui kondisi  keuangan  koperasi  sampel  seperti terlihat  pada  Tabel  6.  Keuntungan  dalam usaha  koperasi  di  Indonesia  disebut  sebagai Sisa  Hasil  Usaha  (SHU).    Dari  ketiga  KUD
Sampel, ternyata SHU pada KUD Tani Subur paling  besar,  yaitu  sebesar  IDR  729,6  juta dan terkecil pada KUD Jaya Makmur sebesar IDR 176,02 juta.  Keuntungan atau SHU dari KUD tidak semua dibagikan kepada anggota. Pendistribusian SHU adalah untuk: (1) Bagian Anggota;  (2)  Dana  cadangan  koperasi;  (3) Manajemen  fee;  (4)Gaji  karyawan;  (5)  Dana pendidikan;  (6)  Dana  sosial;  (7)  Dana pembangunan  daerah  kerja.  Persentasi distribusi  SHU  untuk  ketiga  KUD  sampel seperti terlihat pada Gambar 1.
(3)  Kesejahteraan Petani Keberadaan proyek PIR-Trans kelapa sawit  yang  dikelola  oleh  koperasi  di  ketiga KUD  sampel  terbukti  mampu  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  yang berstatus  sebagai  anggota  KUD.    Indikator- indikator  kesejahteraan  tersebut  antara  lain: (1)  Kondisi  perumahan  penduduk;  (2) Kepemilikan kendaraan bermotor; (3) Tingkat pendidikan  anak;  dan  (4)  Indikator  lainnya, khususnya  bagi  petani  yang  beragama  Islam telah  mampu  menunaikan  ibadah  haji  atau umrah,  atau  sudah  tercatat  dalam  daftar tunggu  sebagai  calon  jamaah  haji.  Secara rinci  indikator  kesejateraan  anggota  KUD sampel seperti terlihat pada Tabel 7.
Tabel 5.  Analisis Pendapatan Petani dari Pengelolaan Kebun Plasma
Uraian KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Luas Lahan (ha) 2.00 2.00 2.00 Produksi TBS(kg) 35,760 44,166 50,615 Harga TBS  (IDR/kg) 1,121.29 1,382.00 1,454.00 Penerimaan  (IDR) 40,097,330 61,037,412 73,594,520 Biaya Pemeliharaan  (IDR) 9 7,023,500 18,342,864 8,261,101 Biaya Pemasaran (IDR) 10 3,570,240 9,094,851 6,015,340 Biaya Total (IDR) 10,593,740 27,435,715 14,276,441 Pendapatan (IDR) 29,503,590 33,601,697 59,318,078 MarjinKeuntungan (%) 73.58 55.05 80.60 Dana ditahan oleh KUD untuk Cadangan Replanting dan Simpanan Wajib (Rp) 11 1,571,950 5,760,342 607,636
Tabel 6. Deskripsi Kondisi Finansial KUD dan Rantai Pasok
Kriteria KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Omset KUD Biaya Operasional Sisa Hasil Usaha (SHU) SHU Tidak Dibagikan SHU Dibagikan 4,904,448,481 4,396,412,352 508,036,129 254,018,065 254,018,065 1,462,008,939 732,368,710 729,640,229 401,302,126 328,338,103 2,188,506,750 2,012,484,939 176,021,811 105,613,087 70,408,724
9 Biaya pemeliharaan terdiri atas biaya input  dan biaya teraga kerja, termasuk tenaga kerja untuk penen
10 Biaya pemasaran terdiri atas biaya angkut, biaya timbang dan grading.
11 Total potongan untuk setiap petani plasma berupa; simpanan wajib anggota sebesar Rp 10.000 per bulan, dan dana cadaangan untuk replanting .
Distribusi SHU pada KUD Dwi Tunggal
Distribusi SHU pada KUD Tani Subur Distribusi SHU pada KUD Jaya Makmur
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
1. Keberadaan  koperasi  pada  komunitas petani perkebunan kelapa sawit terbukti sangat  penting.  Dengan  membentuk koperasi,  petani  dapat  mengelola perkebunannya lebih efisien dan mampu menerapkan  konsep  GAP  dan  GMP yang pada gilirannya dapat meningkatkan  produktivitas  kebunnya lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas  perkebunan  kelapa  sawit rakyat secara nasional.
2. Kemitraan  ( partnership )  merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan koperasi petani perkebunan  kelapa  sawit  dalam mengelola  kebun  plasma  petani anggotanya. Dengan menjalin
kemitraan  dengan  supplier  sarana produksi,  koperasi  dapat  memperoleh jaminan  pasokan  sarana  produksi pertanian  ( farm  supplies ),  dan  dengan menjalin  kemitraan  dengan  perusahaan inti sebagai pembina, koperasi memperoleh  pembinaan  tentang  GAP dan GMP serta ada jaminan pemasaran hasil dari kebunnya.
3. Pola  pengelolaan  kebun  di  lapangan sebagaimana  diterapkan  oleh  KUD  Dwi
Tunggal  di  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir Sumatera Selatan, dimana
pengelolaan kebun di lapangan menjadi tanggung  jawab  ketua  kelompok  tani dan  pembagian  hasil  dibagi  sama  rata untuk  seluruh  anggota  kelompok  tani, dan  Pola  pengelolaan  kebun  di lapangan  di  KUD  Tani  Subur  di
Gambar 1. Distribusi Pembagian SHU Ketiga KUD Sampel
Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dimana pengelolaan  kebun  menjadi  tanggung jawab  ketua  kelompok  tani,  tetapi pembagian hasil kebun dibagi sama rata untuk  seluruh  anggota  koperasi, tampaknya  lebih  baik  dibanding  Pola pengelolaan  kebun  petani  plasma  di Koperasi  Jaya  Makmur  di  Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana pengelolaan kebun  menjadi  tanggung  jawab  petani anggota KUD secara individu. Kelemahan utama dari pola pengelolaan kebun  di  KUD  Jaya  Makmur  adalah rendahnya kekompakan dan kebersamaan  yang  menjadi  roh  dalam berkoperasi.
4. Dengan  bergabung  dalam  koperasi, petani  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat dapat  mengajukan  sertifikasi  untuk memperoleh  sertifikat  berkait  dengan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawitnya  yang  ramah  pada  lingkungan, baik  secara  nasional  (ISPO)  maupun internasional  (RSPO)  dan  ISCC,  yang pada  gilirannya  akan  meminimalisir hambatan bagi penjualan hasil perkebunan  kelapa  sawit  rakyat  pada pasar internasional.

## Rekomendasi
1. Pola pengelolaann koperasi untuk petani kecil  seperti  yang  diterapkan  oleh  KUD Tani  Subur  di  Provinsi  Kalimantan Tengah  dapat  dijadikan  sebagai  model pengembangan  koperasi  petani  kecil secara  nasional.    Beberapa  kelebihan KUD  Tani  Subur  dibanding  KUD  lainnya adalah:
a. KUD Tani Subur telah melaksanakan  fungsi  bisnisnya secara profesional layaknya sebuah perseroan, dimana anggota koperasi bertindak sebagai pemegang saham utama.
b. Keanggotaan koperasi tidak terbatas pada petani plasma saja tetapi juga
terbuka  untukanggota  masyarakat lainnya yang bukan petani plasma. c. KUD Tani subur mampu mengembangkan banyak unit usaha yang  mempunyai  prospek  bisnis dengan  memanfaatkan  potensi sumberdaya  yang  ada  dan  mampu membaca peluang pasar.
d. Dengan menerapkan konsep
Integrated  Farming yang  berupa
Integrasi  Sawit-Sapi,  KUD  Tani Subur  selain  telah  melaksanakan bisnis  dengan  mempertimbangakan prinsip pro-job (menciptakan lapangan  pekerjaan), pro-  poor (meningkatkan kesejahteraan anggota  koperasi  dan  anggota masyarakat  lainnya),  juga  telah menerapkan  prinsip pro-green , dimana  KUD  Tani  Subur  mampu memanfaatkan  limbah  dari  usaha perkebunan  kelapa  sawit  untuk dimanfaatkan  sebagai  pakan  ternak dan pakan ikan, dan memanfaatkan limbah peternakan untuk perkebunan kelapa sawitnya sebagai  pupuk  substitusi.  Dengan konsep integrated  farming Sawit- Sapi  ini  KUD  Tani  Subur  telah berusaha  untuk  melakukan  upaya minimize  waste dan  membuktikan bahwa  perkebunan  kelapa  sawit yang dikelolanya  ramah lingkungan dan berkelanjutan.
e. KUD  Tani  subur  tercatat  sebagai salah satu koperasi terbaik nasional pada tahun 2014.
2. Keberhasilan KUD Dwi Tunggal bersama enam  KUD  lainnya  yang  tergabung dalam  Perhimpunan  Sapta  Tunggal Mandiri  dibawah  binaan  dari  PT  Tania Selatan  (Wilmar  Group)  di  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  Provinsi  Sumatera Selatan  dalam  memperoleh  sertifikat RSPO  dapat  dijadikan  sebagai  model untuk pelaksanaan sertifikasi sustainabiliy pada  perkebunan  kelapa
sawit  rakyat  secara  nasional  dengan alasan sebagai berikut:
a. Melalui perhimpunan atau gabungan KUD tersebut skala usaha perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi lebih besar sehingga lebih efektif dan efisien bagi lembaga sertifikasi untuk melaksanakan assessment di lapangan.
b. Prinsip dan kriteria (P & C) yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi lebih mudah dilaksanakan oleh KUD dan lebih mudah dalam pengawasnya oleh perhimpunan atau gabungan KUD tersebut, dan pembinaan oleh perusahaan mitra dalam rangka pengajuan sertifikasi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
Tabel 7. Indikator Kesejahteraan Anggota Koperasi Sampel
Kriteria KUD Dwi Tunggal KUD Tani Subur KUD Jaya Makmur Kondisi perumahan(%) - Permanen - Semi-permanen 90 10 90 10 99 1 Kepemilikan kendaraan (%) - Sepeda motor - Mobil 100 7.60 100 10 100 8.70 Tingkat Pendidikan Anak (%) - Lulus SD/Sederajat
- Lulus SMP/Sederajat
- Lulus SMA/Sederajat
- Lulus Perguruan Tinggi 100 100 60 10 100 100 70 10 100 100 70 10 Indikator kesejahteraan lainnya (%)
- Petani yang beragama
Islam yang sudah menunaikan Ibadah Haji atau Umrah atau telah terdaftar dalam daftar tunggu sebagai calon jemaah haji. 30 10 45

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2016.    Statistik Indonesia 2016 (Statistical Yearbook of  Indonesia  2016).    Sub  Direktorat Publikasi  dan  Kompilasi  Statistik. Badan pusat Statistik.  Jakarta.
_____.    2016.    Statistik  Harga  Produsen
Pertanian  Subsektor  Tanaman
Pangan,  Hortikultura  dan  Tanaman
Perkebunan  Rakayat  2015.    Badan pusat Statistik.  Jakarta. _____.    2014.      Struktur  Ongkos  Usaha Tanaman  Kelapa  Sawit,  Karet,  Dan
Tebu  Tahun  2014.  Berita  Resmi Statistik  No.  93/12/Th.  XVII,  23 Desember  2014.    Badan  Pusat Statistik.  Jakarta.
_____.  2013.    Laporan  Hasil  Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap).    Badan  Pusat  Statistik. Jakarta. Direktorat  Jenderal  Perkebunan.    2015. Statistik  Perkebunan  Indonesia 2013-2015 Kelapa Sawit. Kementerian  Pertanian  Republik Indonesia.  Jakarta.
Glenday,  Skye;  Yusurum  Jagau;  Suharno, Agnes  Safford.    2015. Central Kalimantan’s Oil Palm Value Chain: Opportunity for Productivity, Provitability and Sustainability
Gains.  Supported  by:  Cental  Policy Initiatif  (CPI),  Fakultas  Pertanian Universitas  Palangka  Raya  and Palangka Raya Institue for Land Use and Agricuktural  Reserach (PILAR) . http://climatepolicyinitiative.org/publi cation/ diakses  tanggal  20  Agustus 2016 Kementerian Perdagangan. 2016.
Perkembangan  Ekspor  Non  Migas (Komoditi)  Periode:  2011-2016. http://www.kemendag.go.id/id/econo mic-profile/  Indonesia-export-import Diakses tanggal 20 Agustus 2016. Kementerian  Pertanian  2013.    Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.  Jakarta.
Kiswanto,    Jamhari  Hadi  Purwanto  dan Bambang  Wijayanto.    2008. Teknologi  Budidaya  Kelapa  Sawit.
Balai  Besar  Pengkajian  dan Pengembang Teknologi
Pertanian.Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian.  Bogor. Menteri  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia Republik Indonesia.  2014.  Undang Undang  Nomor  29  Tahun  2014 Tentang  Perkebunan.    Lembaran Negara  Republik  Indonesia    Tahun 2014 Nomor 308.
Menteri  Pertanian  dan  Menteri  Koperasi  dan Pembinaan Pengusaha Kecil.  1996. Keputusan Bersama Nomor: 73/Kpts/OT.210/2/98  dan  Nomor: 01/Skb/M/II/1998 Tentang Pembinaan  Dan  Pengembangan
Koperasi  Unit  Desa  Di  Bidang Usaha  Perkebunan  Dengan  Pola Kemitraan  Melalui  Pemanfaatan Kredit  Kepada  Koperasi  Primer Untuk Anggotanya.  Jakarta.
Presiden Republik Indonesia.  1992.  Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.    Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 308. Menteri Hukum dan Hak Azasi  Manusia  Republik  Indonesia. Jakarta. _____.  1992.    Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian.    Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992  Nomor  116.Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta. _____.  1986.    Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor:  1  Tahun  1986, Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan  Inti  Rakyat  yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi.  Jakarta. Suharno, Yuprin Abel Dehen, Betrixia Barbara and  Juliarta  Bramansa  Ottay.  2015. Opportunities for Increasing
Productivity  &  Profitability  of  Oil Palm  Smallholder  Farmers  in Central  Kalimantan.  Supported  by: Cental  Policy  Initiatif  (CPI),  Green Works  Asia,  Fakultas  Pertanian Universitas  Palangka  Raya  and Palangka Raya Institue for Land Use and Agricuktural  Reserach (PILAR) . http://climatepolicyinitiative.org/ publication/ diakses  tanggal  20 Agustus 2016