## MASJID DAN AMBIVALENSI DEMOKRASI

## Abstrak
Kata Kunci : Masjid, Ruang Publik, Demokrasi Deliberatif, Sublimasi Umat
Ruang publik menjadi salah satu media komunikasi aktif antar masyarakat publik dengan tujuan mengkoordinir  permasalahan  sosial  yang  berdasar  pada  nalar  publik.  Melalui  gerakan  kaum muslim di Mantrijeron Yogyakarta, Masjid Jogokariyan melaksanakan fungsinya sebagai ruang publik  dengan  melahirkan  kegitan-kegiatan  yang  menjawab  permasalahan  sosial  masyarakat. Pronsip dasar dari gerakan ini adalah humanisme Islam yang selaras dengan nilai-nilai ideal dari konsep ruang publik ideal Jürgen Habermas. Pemanfaatan ruang publik dengan mendasarkan pada demokrasi deliberatif dapat berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Disisi lain praktik yang dilakukan oleh masjid Jogokariyan menyeret masyarkat publik untuk bersifat konsumtif dan dependen terhadap peran para aktor (takmir). Dengan demikian perlu pengawalan secara terus menerus untuk menciptakan ruang publik deliberatif, tentu melalui komunikasi yang efektif.

## (STUDI KRITIS PADA MASJID JOGOKARIYAN MANTRIJERON,
YOGYAKARTA)

## Ika Silviana
Program Studi Sosiologi Agama, STAIN Kediri

## Abstract
Public sphere becomes a medium of public active communication aims to coordinating the social problems  based  on  public  reason.  Through  the  movement  of  the  Muslims  in  Mantrijeron Yogyakarta, Masjid Jogokariyan perform its function as a public sphere with some activities as a response of social problem. Principles this movement is the humanism of Islam that is in harmony with concept of ideal public sphere by Jürgen Habermas. Utilization of public sphere by basing on deliberative democracy may have positive implications for the welfare of society. On the other hand practices carried out by the Jogokariyan mosque dragging the public to consumptive and dependent on the actors (takmir). Therefore need the escort continuously to create a public sphere that is deliberative, certainly through effective communication.
Keywords : Mosque, Public Sphere, deliberative democracy, Sublimation

## MASJID AND AMBIVALENCE OF DEMOCRATISM
(CRITICAL STUDY OF JOGOKARIYAN MASJID MANTIREJON
YOGYAKARTA )
Email: veana_ieka@yahoo.com
2 P-ISSN 2527-5879
E-ISSN 2527-5879 Desember 2016, Halaman http://journal.um.ac.id/index.php/jsph 117 - 126

## PENDAHULUAN
Masjid merupakan salah satu simbol sakral  bagi  kaum  muslim  yang  berfungsi sebagai  tempat  terlaksananya  segala  bentuk kegiatan religius. Aktivitas-aktivitas teologis yang  dilakukan  di  masjid  menjadi  sarana untuk  menghidupkan  masjid,  yakni  menjadi salah  satu  penopang  meningkatkan  kualitas keimanan umat muslim. Sebagai ruang yang sakral tentu kehormatan masjid sangat dijaga, sehingga  pengawasan  terhadap  orang-orang yang  mendatangi  masjid  menjadi  prioritas utama.  Pun  dengan  kegiatan-kegiatan  yang akan  diselenggarakan  di  masjid.  Seiring perkembangan zaman fungsi religius masjid kian berdampingan dengan fungsi sosialnya. Masjid tidak lagi hanya sebagai tempat untuk beribadah  tetapi  juga  menjadi  tempat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umat  serta membantu  menyelesaikan  permasalahan  di masyarakat.
Permasalahan  sosial  tidak  datang secara  tiba-tiba,  melainkan  ditebarkan melalui  tangan-tangan  kapitalis.  Anak kandung  modernisasi  ini  memberikan  ekses yang  mengusik  kehidupan  masyarakat,  baik secara  materi  maupun  psikis.  Modernitas yang  begitu  naif  memberikan  pilihan  sulit bagi  masyarakat  untuk  bertindak,  dan berlahan menggiring masyarakat pada jurang kemiskinan.  Disini  pemerintah  terlampau sulit  menangani  permasalahan  kemiskinan, karena  terdapat  kekeliruan  dalam  meman- dang orang miskin. Pemerintah melihat orang miskin  sebagai  orang  yang  tidak  memiliki kemapuan  untuk  mengerjakan  beberapa  hal, sehingga  memilih  untuk  menempuh kebijakan untuk memberi bantuan. Kebijakan inilah yang justru menjadi bentuk kegagalan
pemerintah  dan  menjadikannya  sebagai keadaan  permanen  (Prasetyo,  2005:  74).
Untuk  menyikapi  kekosongan tindakan  pengentasan  kemiskinan,  perlu adanya  peran  aktif  dari  sektor  lain. Agama menjadi  salah  satu  sektor  yang  memiliki pengaruh  besar  dalam  tindakan  kemanu- siaan.  Islam  sendiri  memaknai  humanisme sebagai  tindakan  memanusiakan  manusia sesuai  dengan  tugasnya  sebagai  khalifah Allah di atas bumi. Menurut Iqbal nilai-nilai humanisme  Islam  meliputi  tiga  hal  pokok, y a k n i   p r i n s i p   k e b e b a s a n   ( l i b e r t y ) , persaudaraan  ( fraternity ),  dan  persamaan ( equality ).  Ketiga  prinsip  tersebut merupakan inti ajaran Islam dengan intisari tauhid  sebagai  persamaan,  solidaritas,  dan kebebasan  (Iqbal,  1971:  154).  Dengan demikian, ummat islam memiliki keharusan untuk  menjalankan  perannya  untuk  lebih aktif dalam mencapai kesejahteraan umat.
Komersialisasi  layanan  publik dituding  sebagai  akar  permasalahan kegagalan  kebijakan-kebijakan  pemerintah. Untuk  menikmati  layanan  publik  seperti sekolah  atau  rumah  sakit  masyarakat  harus menyiapkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Jika pun masyarakat ingin mengajukan keringan, perlu  prosedur  yang  bertele-tele  untuk memanfaatkan  bantuan  dari  pemerintah. Tentu  sebagai  muslim  perlu  lebih  sensistif dalam  melihat  permasalahan  tersebut. Masjid  yang  juga  merupakan  ruang  publik bagi umat muslim dapat berperan aktif untuk melakukan  perubahan  pada  masyarakat. Peran  aktif  masjid  sebagai  wadah  aktivitas religi dan sosial telah dibuktikan oleh masjid Jogokariyan,  Yogyakarta.  Masjid  tersebut menunjukkan  kemandirian  dalam  mengej-

## J S P H
wantahkan nilai-nilai humanisme Islam. Dari sinilah  bukti  bahwa  masjid  menjadi  ruang publik  yang  nyata  berpotensi  untuk menciptakan  kemandirian  masyarakat.
Praktik  kemandirian  masjid  Jogoka- riyan  tidak  lepas  dari  organisasi  yang dijalankan  oleh  takmir  secara  profesional. Peran  takmir  menjadi  nahkoda  untuk mengarungi  permasalahan-permasalahan  di masyarakat serta berupaya untuk menyajikan solusi-solusinya.  Tak  terbantahkan  bahwa masjid  Jogokariyan  merupakan  ejawantah ruang publik yang memberikan manfaat besar bagi  perubahan  kehidupan  masyarakat. Melalui  artikel  ini  kajian  tentang  masjid Jogokariyan ditelisik melalui praktik-praktik kegiatannya  dan  melihat  posisi  masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai subyek aktif a p a k a h   m a s y a r a k a t   s u d a h   b e r s i k a p demokratis?

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  dilakukan  dengan  metode kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif terhadap  praktik  ruang  publik  berbasis masjid.  Pendekatan  deskriptif  ini  digunakan untuk  menjelaskan  peran  masjid  dalam merespon  permasalahan  sosial  dengan mendasarkan  tindakan  pada  kepentingan publik,  yakni  masyarakat  di  sekitar  masjid Jogokariyan, Mantrijeron Yogyakarta. Peng- umpulan  data  dilakukan  melalui  tiga  cara, yakni interview, observasi dan doku-mentasi. Penentuan  informan  dilakukan  dengan menggunakan purposive sampling berdasar- kan  pertimbangan  kriteria  sesuai  dengan fokus  penelitian,  sehingga  informan  dititik- beratkan pada masyarakat sektar masjid yang terlibat  langsung  dengan  program-program
di masjid Jogokariyan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  hingga  data  jenuh  dan  mencapai refleksi atas hasil analisis.

## Mengenal  Masjid  Jogokariyan  dan Praktik Partisipasinya
Masjid  Jogokariyan  yang  beralamat- kan  di  jalan  Jogokariyan  No.  36  kampung Jogokariyan,  kelurahan  Mantrijeron, Kecamatan  Mantrijeron,  Kota  Yogyakarta, provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  ini memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan.  Ditengarahi  adanya  banyak penelitian  dan  kajian  tentang  masjid fenomenal ini. Perkembangan pesat melalui program-program  yang  inovasinya  menjadi magnet untuk menjadikannya sebagai acuan masjid  yang  melaksanakan  fungsi  masjid sebagaimanamestinya.  Layakanya  panutan umat  Islam,  Nabi  Muhammad  saw, menjadikan  masjid  sebagai  wadah  aktivitas umat,  sekaligus  sebagai  sarana  untuk mensejahterkan  umat.  Berawal  dari  nilai tersebut  pendiri  masjid  Jogokariyan, Muhammad  Jazir,  berupaya  membangun masjid  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat sekitar, baik secara spiritual maupun sosial.
Merunut  dari  sejarahnya,  masjid Jogokariyan didirkan sebagai respon situasi politik keagamaan pasca G30 S/ PKI. Secara sosiokultural  sebagian  besar  masyarakat kampung Jogokariyan adalah abangan . Para perintisnya merupakan mahasiswa dari IAIN Sunan  Kalijaga  yang  disokong  oleh  para pengusaha  batik  yang  mempunyai  tanah  di kampung  Jogokariyan.  Kekuatan  ekonomi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
masyarakat pada masa itu mendorong untuk berinisiatif  membeli  sebidang  tanah  untuk membangun  masjid.  Perjuangan  dari  enam mahasiswa  IAIN  Sunan  Kalijaga  dilandasi dengan  pendekatan  pendekatan  kesejah- teraan. Sejak awal masjid berdiri, memfokus- kan  masjid  sebagai  solusi  persoalan- persoalan  masyarakat,  terutama  masalah ekonomi.  Mengingat  saat  itu  merupakan pasca  peristiwa  G30  S/  PKI,  banyak  kepala keluarga  yang  menjadi  tahanan  politik, kondisi ekonomi tidak menentu, beras susah, kehidupan  susah,  maka  masjid  ini  hadir sebagai  salah  satu  solusi  bagi  kehidupan masyarakat,  yakni  menggerakan  PKO (Penolong  kesengsaraan  Oemoem),  mulai dari  penyantunan  fakir  miskin  dengan kebutuhan  hidup,  hingga  permasalahan pendidikan.  Jadi,  sebagian  besar  muridnya adalah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban revolusi.
Pembangunan  masjid  dilakukan  pada tahun  1966.  Para  pionir  secara  simultan mengupayakan  perkembangan  masjid Jogokariyan.  Masjid  ini  dapat  diterima  baik oleh  masyarakat  dan  hingga  kini  mendapat- kan  kepercayaan  dari  masyarakat  bukan dilakukan  dengan  cara  yang  mudah,  tetapi perlu ketelatenan untuk melakukan akulturasi antara agama Islam dengan kebudayaan Jawa yang  dulunya  mayoritas  beragama  Hindu- Budha.  Proses  ini  berlangsung  dengan  baik, hingga di tahun 2014 terdapat lebih/ kurang 3.970 jiwa dapat mengakses dan terlibat pada kegiatan  di  masjid  Jogokariyan.  Dari  angka tersebut terdapat 280 KK miskin dan 68 anak yatim.  Kemiskinan  masyarakat  semakin menjadi  kektika  para  pengusaha  batik mengalami  kebangkrutan  dan  banyak
masyarkat terjerat hutang-piutang. Disinilah andil masjid dalam mengetaskan masyarakat dari keterpurukan dan berupaya membangun k e m b a l i   k e s e j a h t e r a a n   m a s y a r a k a t .
Pengelolan  masjid  dilakukan  oleh takmir yang melibatkan anak kelas VIII SMP hingga  kalangan  professional.  Upaya  ini dilakukan untuk melakukan regenerasi serta memberikan porsi yang tepat bagi kebutuhan kegiatan masjid, sehingga perlu melibatkan masyarakat  dari  segala  umur. Adapun  biri- biro yang telah dirintis oleh takmur di masjid Jogokariyan diantaranya adalah:
1. Biro pembinaan HAMAS (Himpu- nan Anak-anak Masjid Jogokariyan)
2. Biro KAUM (Komite Aksi Untuk Umat)
3. Biro olah raga
4. Biro Pembinaan RMJ (Remaja Masjid Jogokariyan)
5. Biro pembinaan kader mubaligh
6. Biro teknologi Informasi
7. Biro pembinaan KURMA (Alumni Remaja Masjid Jogokariyan dan Bapak Muda)
8. Biro pengajian ahad legi
9. Biro keamanan
10. Biro pembinaan UMIDA (Ibu-ibu muda)
11. Biro FKMS (Forum kajian malam selasa)
12. Biro dokumentasi dan kearsipan
13. Biro pembinaan ibadah haji
14. Biro IKS (Ikatan Keluarga Sakinah)
15. Biro kerumahtanggaan
16. Biro ibadah jumat
17. Biro pembinaan perpustakaan
18. Biro seni dan budaya
19. Biro pembinaan kewirausahaan
J S P H
20. Biro humas dan penerbitan (tim jurnalistik) 21. Biro bimbingan al-qur'an 22. Biro imam dan muadzin 23. Biro koordinator jama'ah
24. Biro zakat 25. Biro perawatan jenazah 26. Biro poliklinik 27. Biro kuliah subuh 28. Biro pemberdayaan perempuan 29. Biro golongan darah
Masing-masing biro di atas memiliki program  kerja  yang  secara  langsung melibatkan  masyarakat  umum.  Dengan melihat  data  di  atas  kegiatan  yang  cetuskan oleh  masjid  sudah  menyentuh  berbagai  lini kehidupan  masyarakat,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  kebutuhan  dari  masyarkat Matrijeron  telah  terwadahi.  Menejemen Masjid  merupakan  suatu  proses  pencapaian tujuan  melalui  diri  sendiri  dan  orang  lain (internal  takmir).  Di  dalamnya  terkandung proses ketauladanan dan kepemimpinan yang melibatkan  semua  potensi  umat  dalam membina  kehidupan  masyarakat  (eksternal) melalui optimalisasi fungsi dan peran masjid berdasarkan  nilai-nilai  Islam  (Suherman, 2012: 26).
Ta n g g u n g   j a w a b   s o s i a l   y a n g dilaksanakan  oleh  masjid  Jogokariyan meliputi  berbagai  bidang.  Adapun  praktik peran  masjid  di  bidang  kesehatan  adalah memberikan  fasilitas  pengobatan  murah melalui poliklinik. Sejak dibangunnya klinik permanen  di  serambi  timur  masjid, masyarakat  dapat  berobat  dengan  harga murah bahkan gratis di klinik tersebut. Klinik buka pada akhir minggu, mulai Jumat siang hingga Minggu. Jadwal tersebut menyesuai-
kan  dengan  jadwal  dokter  yang  bertugas. Bagi masyarakat yang memiliki kartu orange yang  menandakan  mereka  sering  shalat subuh  berjama'ah,  mendapat  pelayanan pengobatan gratis.
Sedangkan  dibidang  ekonomi  dan pendidikan  dilakukan  dengan  memberikan kemudahan dalam peminjaman modal usaha dan  pengentasan  jeratan  rentenir.  Pada periode Jogokariyan Darussalam II diadakan program  peminjaman  modal  oleh  masjid Jogokariyan.  Program  peminjaman  modal juga  disertai  dengan  pengentasan  warga- warga  yang  terjebak  oleh  rentenir. Peminjaman  modal  oleh  takmir  masjid Jogokariyan  tanpa  dikenakan  bunga, sehingga  membantu  masyarakat.  Selain  itu masjid  memberikan  kelonggaran  bagi masyarakat  yang  mengalami  kebangkrutan usaha  untuk  tidak  mengembalikan  modal yang telah dipinjam. Sedangkan untuk anak yatim  dan  dhuafa  diberikan  tunjangan  dua kali  dalam  sebulan.  Tunjangan  tersebut berupa  sembako,  seragam  sekolah, perlengkapan sekolah dan pembebasan SPP.

## Masjid  Jogokariyan  sebagai  Ruang
Demokratis  dan  Antisipasi  Sublimasi Umat
Kehidupan  manusia  dihadapkan pada  realitas  yang  terfragmentasi  dalam ruang-ruang. Terdapat distingsi antara ruang privat dan ruang publik. Tentu juga memiliki pengaruh pada tindakan yang harus di pilih dalam  memposisikan  diri  pada  ruang  yang berbeda. Secara spontan dapat dilihat bahwa ruang  privat  dimaknai  sebagai  ruang  yang hanya  dimiliki  oleh  seseorang,  tanpa  ada campur  tangan  dari  orang  lain.  Sedangkan ruang  publik  merupakan  ruang  yang
mempertemukan antara individu satu dengan yang  lainnya  dan  di  dalamnya  terdapat komunikasi yang saling mempengaruhi satu sama  lain.  Namun  pada  konteks  ini  akan meniti pada pemahaman ruang publik sesuai besutan Jürgen Habermas. Ruang publik yang dimaksud memainkan peran yang vital dalam penguatan  demokrasi,  yakni  sebagai  ruang yang  dihidupi  oleh  masyarakat  sipil  dan berfungsi sebagai intermediari antara negara dengan individu privat (Prasetyo, 2012: 171).
Ada  beberapa  makna  terkait  ruang publik,  akan  tetapi  ruang  publik  yang dimaksudkan  dalam  pembahasan  ini  adalah ruang  publik  tradisional  dan  ruang  publik media. Bagaimana ruang publik sebagai yang tradisional dan yang berupa media? Pola ini dapat  ditemui  dalam  satu  bentuk,  yakni masjid  Jogokariyan  Yogyakarta.  Masjid  ini merupakan  suatu  bentuk  ruang  tradisional yang  menunjukkan  sebagai  tempat  publik yang  dimanfaatkan  masyarakat  untuk melakukan  kegitan,  baik  kegitan-kegiatan religi maupun kegiatan sosial. Sebagai ruang publik  tradisional  masjid  ini  mampu menciptakan  komunikasi  aktif  yang diwujudkan  dalam  keterlibatan  berbagai pihak  untuk  melakukan  suatau  kegitan. Metode  yang  digunakan  tidak  menihilkan nalar  publik  dalam  melihat  suatu  permasa- lahan sosial.
Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa  permasalahan  di  bidang  pendidikan dan  kesehatan  merupakan  salah  satu  bentuk hak  dari  masyarakat  dan  bersifat  publik. Permasalahan  sosial  yang  ditimbulkan  dari faktor tersebut berupa pelayanan publik yang kurang atau tidak memadai bagi masyarakat. Hak-hak inilah yang menjadi alasan perlunya
ruang  publik  untuk  menggelar  proses negosiasi  antara  warga  sipil  dan  negara. Sering  kali  negara  hadir  dalam  porsi-porsi yang berjarak dengan kebutuhan masyarakat. Secara  struktural  pemerintah  memlih  para teknokrat  untuk  merumuskan  suatu kebijakan  untuk  mengentaskan  masyarakat dari  permasalahannya.  Namun  celakanya, banyak  ditemui  bahwa  pemerintah  kurang memahani  kondisi  masyarakat  secara spesifik.
Masyarakat  masih  saja  mengalami kebingungan untuk bersandar kepada siapa. Keberadaan  masjid  Jogokariyan  memberi kan nafas baru bagi masyarakat di kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan sekitarnya untuk  merasakan  kelegaan.  Setidaknya masyarakat  mengetahui  dan  menyadari bahwa  terdapat  ruang  publik  yang  mampu mengkoordinir  permasalahan  sosial  yang dirasakan.  Selain  melalui  ruang  publik tradisional,  masjid  Jogokariyan  juga memanfaatkan ruang publik media. Diilhami dari  perkembangan  teknologi  komunikasi, kehadiran  internet  semakin  memuluskan tindakan  aktif  dari  masyarakat  muslim. Melalui website -nya,  masjid  Jogokariyan dapat  melakukan  koordinasi  secara komprehensif  dan  secara  transparan membuat  paloran  kegiatan  serta  keuangan masjid.  Media  ini  sangat  membantu  dalam melakukan  publikasi  sekaligus  koordinasi masyarakat sipil untuk melakukan tindakan nyata  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan masyarakat  dari  kemiskinannya  dalam mengakses fasilitas publik.
Berdasarkan  penelitian  yang  dila- kukan  oleh  Bambang  dan  Anita,  warga
J S P H
Yogyakarta merupakan warga yang memiliki dan  menggunakan  teknologi  madia  dengan prosentase  yang  tinggi.  Disebutkan  bahwa terdapat  75%  memiliki  internet,  96% memiliki telepon seluler (2011: 32). Melihat fungsi telepon seluler dalam konteks aktivitas diskusi ruang publik, yakni sebagai alat untuk menguatkan  praktik  jurnalisme  warga  serta mampu  mempengaruhi  pendefinisian  berita, agenda  berita,  dan  penyortiran  berita.  Data tersebut  sangat  mendukung  langkah  yang dilakukan  pihak  masjid  Jogokariyan  untuk memanfaatkan  teknologi  sebagai  media komunikasi.  Segala  kegiatan  dan  informasi penting  dapat  disampaikan  melalui  media tersebut,  sehingga  masyarakat  luas  mampu mengawal  bentuk  demokrasi  deliberatif masyarakat  Mantrijeron  khususnya.  Hanya saja  kali  ini  lebih  meniti  pada  tindakan  dari masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial, berbeda dari fokus yang dilakukan  oleh  Habermas  pada  kelompok borjuis dan bermuatan politik.
Modal  komunikasi  yang  dipilih merupakan  proyek  atau  suatu  tugas  untuk melakukan  mobilisasi  lairan  komunikatif yang telah ada diantara praktik sosial. Salah satu  inovasi  dari  takmir  masjid  untuk meningkatkan  jumlah  jamaah  salat  subuh, dibuatkan  acara  wedangan  seusai  salat.  Ini menjadi  salah  satu  bentuk  ruang  penjaring informasi dari masyarakat sipil. Menginggat budaya  wedangan  merupakan  salah  satu kekhasan  masyarakat  Yogyakarta,  maka komunikasi di acara tersebut dapat memupuk komunikasi  aktif  anatara  masyarakat  sipil dengan  takmir.    Komunikasi  aktif  ini cenderung  melibatkan  warga  kota  untuk melakukan diskusi dengan warga lain sebagai
bentuk menuntaskan hak dalam hal informasi dan  akses  untuk  berpartisipasi  (Carpentier, 2008).  Penciptaan  kontes  demokratis  ini tentu  saja  imperatif  sebagai  penyeimbang penciptaan tanggungjawab moralitas.
Selain  dengan  menarik  masyarakat sipil  untuk  mendatangi  masjid,  takmir  juga berperan  aktif  dalam  tindakan-tindakan darurat seperti menjadi relawan yang tanggap bencana dengan mengirimkan tenaga-tenaga dengan  skill  yang  mumpuni,  dengan mengirim tenaga medis misalnya. Peran aktif tersebut diharapakan dapat dilakukan secara sustainable dan  dapat  memberikan  potret bagi masjid-masjid yang lain sebagai ruang publik  yang  bermanfaat  ganda,  untuk memupuk keimanan dan solidaritas sosial.
Praktik  yang  dilakukan  oleh  masjid Jogokariyan  telah  mengejawantahkan  tiga elemen  penting  yang  merupakan  unsur konstitutif  dari  ruang  publik,  yaitu  orang- orang  privat/  individu  warga  negara,  ruang diskusi,  dan  persoalan  publik.  Dimana masyarakat sipil berkumpul untuk melahir- kan  program-program  yang  cerdas  dengan menggunakan  masjid  sebagai  ruang  untuk berdiskusi  dan  koordinasi  serta  berupaya untuk  mengurai  permasalahan  sosial, terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Pada  ruang  publik  tradisional  yang dilakukan  dengan  cara  tatap  muka memberikan  sepirit  perubahan  yang  luar biasa  bagi  masyarakat. Walaupun  memiliki keterbatasan  pada  cakupan  geografis. N a m u n   h a l   i n i   d i t u n j a n g   d e n g a n pemanfaatan  ruang  publik  media  (internet) yang menghapus sekat-sekat geografis yang ada.
Sesuai  dengan  prinsip  manajemen masjid Jogokariyan mendasarkan pada nilai- nilai  bahwa  masjid  menjadi  jantung  pokok kegiatan  masyarakat  dan  bermanfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat  sekitar,  kini  telah nyata  dirasakan.  Masyarakat  yang  kurang mampu tidak lagi khawatir untuk mendapat- kan  pelayanan  berobat  gratis  atau  dengan biaya  terjangkau  hanya  dengan  rajin beribadah di masjid Jogokariyan. Pun dengan pendidikan  bagi  anak-anak  kurang  mampu dapat  dilakukan  dibawah  bimbingan  takmir yang  mewadahi  biro  di  bidang  pendidikan. Pada  pelaksanaannya  tentu  tidak  lepas  dari nilai-nilai  humanisme  Islam.  Prinsip-prinsip itulah  yang  juga  mendasari  konsepnya tentang  ruang  publik  ideal  Habermas,  yakni memiliki  ideal-ideal  normatif  warisan Pencerahan  yang  secara  implisit  terkandung di  dalamnya:  kebebasan,  solidaritas, persamaan  ( liberte, fraternite,  egalite ). Melalui    interpretasi  terhadap  kebaikan umum  ( common good )  yang  pada  akhirnya menjadi  kriteria  untuk  menguji  kemasuk- akalan  dari  klaim-klaim  yang  diajukan anggotanya  dengan  mendasar  pada  gagasan kebaikan  umum  ini  (Prasetyo,  2012:  174)
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan  masjid  Jogokariyan  dipertemukan dalam ruang publik dengan tanpa kepentinga pribadi,  yakni  berlandaskan  pada  kesamaan penggunaan  rasio  yang  berkarakter kepentingan  umum.  Maka,  setiap  orang memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk terlibat, karena yang menjadi fokus bukanlah status  seseorang,  melainkan  nilai-nilai kebijaksanaan sebagai tujuan bersama.
Aktivitas yang bernafaskan religiusi- tas  dan  sosial-kemanusiaan  sering  kali
berdampingan langsung dengan sektor lain, yakni pemerintah. Ruang publik ini menjadi wadah  untuk  melakukan  koreksi  terhadap kegagalan  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  di  masyarakat.  Konstan kegiatan-kegiatan  yang  dirumuskan  oleh aktor-aktor  penting  di  masjid  Jogokariyan yang  berangkat  sebagai  warga  sipil, Habermas  menyebutnya  sebagai otokhton, merupakan  kritik  tajam  bagi  pemerintah. Bahwa  melalui  solidaritas  yang  dibangun oleh kelompok publik (masjid), mengambil alih  peran  pemerintah  dalam  menciptakan k e s e j a h t e r a a n .   D i s i n i   m e n i t i   p a d a sensistifitas  dalam  memahami  kondisi masyarakat.  Koreksi  ini  tidak  serta-merta dapat  dimaknai  sebagai  kemandirian masyarakat  yang  kemudian  membuat pemerintah  lepas  tangan.  Namun  perlu adanya  kesadaran  bersama  bahwa  perlu adanya diskusi aktif yang lebih intens antara masyarakat  dengan  pemerintah,  khususnya melalui  ruang-ruang  publik  yang  telah  ada.
Selain peran aktif dari para aktor juga melibatkan  filantropis  (dermawan)  yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masjid Jogokariyan.  Kemunculan  filantropis  ini sebagai sebauh aktivitas sosial yang berbasis pada  religiusitas  maupun  sosial  merupakan aksi  yang  merespon  terhadap  problem kemiskinan  di  pedesaan  (Soelaiman,  1998: 154).  Hal  ini  merupkan  respon  aktif  dari masyarakat lokal, baik di pendesaan maupun di lingkungan kota tidak menutup terciptanya aktivitas-aktivitas  yang  berdamai  dengan struktur  dan  kultur  yang  ada.  Masyarakat muslim  (khususnya)  mengejawantahkan konsep  tauhid  yang  berimplikasi  kepada upaya  mewujudkan  persamaan.  Adanya
J S P H
Demokrasi  deliberatif  telah  diprak- tikkan dengan apik oleh takmir masjid sejak awal  pembangunan  masjid.  Hingga  kini k a d e r i s a s i   t e r u s   d i l a k u k a n   u n t u k menghidupkan  ruang  publik  ini,  namun latensi pada dependensi masyarakat maupun pemerintah  tidak  dapat  dihindarkan. Kemandirian masjid justru berpotensi dalam t e r c i p t a n y a   a m b i v a l e n s i   d e m o k r a s i deliberatif.  Suara  masyarakat  sipil  yang diharapkan  dapat  melakukan  kontrol terhadap kualitas fasilitas publik dan produk kebijakan  pemerintah  tersublimasi  dengan kehadiran  masjid.  Disini  semakin  terlihat jarak  antara  masyarakat  sipil  dengan pemerintah,  dan  menunjukkan  keterbatasan dari masyarakat sipil (Habermas, 1996: 372). Batasan  ini  diperlukan  bagi  bekerjanya sistem  demokrasi  secara  masuk  akal.  Dia dapat  secara  langsung  mentransformasi dirinya,  namun  hanya  dapat  memberikan efek  tidak  langsung  terhadap  transformasi dari sistem politik.

## PENUTUP
Kehadiran  masjid  Jogokariyan seyogyanya tetap memelihara diskursus dan komunikasi aktif dari masyarakat sipil, tidak hanya  melibatkan  masyarakat  sebagai pelaksana  program  masjid.  Jika  dalam perkembangannya  masyarakat  sipil  hanya menjadi  konsumen  atas  program  yang digalakkan  oleh  takmir  masjid,  ini menandakan  bahwa  adanya  kemandekan komunikasi  efektif  masyarakat.  Kapasitas masyarakat untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah justru terhenti dengan rasa  puas  atas  keberadaan  masjid.  Ada beberapa  bentuk  sublimasi  yang  ditemui
persamaan itu akan menumbuhkan solidaritas atau  persaudaraan.  Selanjutnya,  solidaritas menuntut  pemberian  kebebasan  kepada manusia  dalam  hidupnya.  Kebebasan  inilah yang dimaksudkan hasil dari peranan masjid sebagai ruang demokratis.
Dari  langkah  progresif  yang  dilaku- kan  oleh  gerakan  muslim  perlu  adanya refleksi secara mendalam. Kemampuan para aktor  dalam  mengkoordinasi  masyarakat publik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kuatnya arus  kapitalisme  yang  kian  berkembang. Tidak  menutup  kemungkinan  proses kapitalisasi  akan  berlanjut  pada  sektor  lain, yakni  menjangkiti  mentalitas  masyarakat. Keberadaan  amsjid  yang  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dikhawatirkan  juga akan  memupuk  perkembangan  masyarakat konsumen. Komunikasi aktif dari kelompok aktor (takmir) dapat direspon oleh masyarakat hanya dengan menikmati hasil dari tindakan tersebut.  Hal  inilah  yang  dipesankan  oleh Habermas pada bentuk ruang publik borjuis yang  dikajinya,  bahwa  rasa-kedirian  kelas borjuis  yang  dulu  ditempa  melalui  keahlian mengartikulasikan  gagasan  dan  argumen bercorak publik kini menjadi luruh (Prasetyo, 2012:  175).  Pada  pelaksanaan  kegiatan  di m a s j i d   J o g o k a r i y a n   m a s i h   b a n y a k masyarakat  yang  memiliki  kecenderungan dependen terhadap aktor masjid. Masyarakat merasa cukup dengan pelayanan masjid dan menajdi  acuh  pada  kontrol  atas  kewajiban negara  untuk  memelihara  warganya. Ditakutkan atmosfer ini menimbulkan regres pada  pertumbuhan  ruang  publik,  dan mengancam  diskusi  publik  yang  rasional menjadi  kehilangan  tempatnya  dalam masyarakat secara keseluruhan.
pada  masyarakat,  pertama,  masyarakat cenderung  aktif  dalam  partisipasi  eksekusi, melaksanakan  program  yang  telah  didesain oleh  takmir  masjid.  Kedua,  melemahnya kritik  publik  terhadap  menurunnya  fasilitas pada  ruang  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah.  Anggapan  tercukupinnya kebutuhan  masyrakat  sipil  oleh  masjid berdampak  pada  lemahnya  perbaikan pelayanan  publik  oleh  pemerintah.  Ketiga, kebijakan masjid untuk meningkatkan jumlah jamaah dengan memberikan 'insentif' berupa kesempatan  berobat  gratis,  memperoleh bantuan  pendidikan  dan  modal  usaha, berpotensi  menggantikan  tujuan  masyarakat dalam beribadah. Orientasi aktivitas religius tergeser oleh manfaat sosial yang ditawarkan oleh  masjid  Jogokariyan.  Dengan  demikian perlu  adanya  evaluasi  untuk  melepaskan masyarakt  dari  ambivalensi  demikrasi  dan tetap  menciptakan  komunikasi  yang  efektif oleh  masyrakat  sipil  mellaui  ruang-ruang publik yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN
Carpentier,  Nico.  (2008).  The  Belly  of  the City:  Alternative  Communicative City  Network  dalam International Communication Gazette . P.237-255
Habermas,  Jürgen.  (1996). Between  Facts and  Norms:  Contributions  to  a
Discourse  Theory  of  Law  and Democracy ,  William Rehg  (terj.).
Cambridge: MIT Press.
Iqbal, Muhammad. (1971). The Reconstruc- tion  of  Religious  Thought  in  Isl am.
Lahore: Asyraf Publication
Prasetyo,  Antonius  Galih.  (2012).  Menuju Demokrasi  Rasional:  Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang  Publik  dalam Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik Volume  16, Nomor 2. Yogyakarta: UGM Prasetyo,  Eko.  (2005). Assalamu'alaikum: Islam  Itu  Agama  Perlawanan . Yogyakarta: Resist Book
Prihandono,  Bambang  K.  dan  Herawati,  F.
Anita.  (2011). “Urban  Communi- cation Audit” Untuk Penguatan Hak Asasi  Warga  Kota:  Studi  Kasus  di Kota  Yogyakarta .  Working  Papers Volume  3,  Nomor  2.  Yogyakarta: FISIP  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Soelaiman, M. Munandar. (1998). Dinamika Masyarakat  Transisi:  Mencari Alternatif  Teori  Sosiologi  dan  Arah Perubahan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Suherman,  Eman.  (2012). Manajemen Masjid;  Kiat  Sukses  Meningkatkan Kualitas  SDM  Melalui  Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas  Unggul .  Bandung: Alfabeta