Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan di

## Pelabuhan Karangantu Kota Serang, Banten)
Agus Koharudin * ), Ipah Ema Jumiati ** ), Suwaib Amiruddin *** )
Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang-Banten, 42122
Email: koharudinagus30@gmail.com

## Abstract
Regulation    of    the    Minister    of    Maritime    Affairs    and  Fisheries  of  the Republic of Indonesia Number 71 / Permen-Kp / 2016, aims to realize the utilization of fish resources that are responsible, optimal and sustainable and to reduce conflicts over the use of fish resources based on the principles of management  of  fish  resources.  In  implementing  the  regulation,  it  creates dynamics  in  fishing  communities.  The  focus  of  this  study  examines  the evaluation  of  the fishing  lane  policy  and  the  placement  of  fishing  gear  on Fishermen in the Serang Port of Serang, Banten. The theoretical study in this study  uses  the  William  N.  Dunn  (1990)  Policy  Evaluation  approach.  The research  method  is  a  qualitative  approach  with  a  descriptive  analytic research  design.  The  results  showed  that  the  characteristics  of  the fishing track  in  the  Karangantu  Archipelago  Fisheries  Port,  most  fishermen  had small scales. Government policy does not provide levies for fishermen who lean in the Port of Karangantu PPN. Government policies related to fishing gear  have  been  issued  Ministerial  Regulation  No.  KKP.  71  of  2006,  as  a reference to bring order to fishermen in conducting operations in the Banten Bay  Area  and  even  throughout  Indonesia.  The  policy  is  not  implemented optimally  because  fishermen  who  operate  in  the  port  of  Karangantu  are mostly  small-scale  fishermen,  while  those  who  are  regulated  should  pay attention to the characteristics of the type of boat and the size of the boat. The  fishing  area  is  carried  out  in  a  4-mill  marine  area,  and  using  fishing gear.  The  use  of  Cantrang  or  Arat  Mini  fishing  gear  similar  to  Trawling Tiger is actually not permitted and even there are no permits for fishermen who violate the rules of fishing gear, but these conditions are still used by fishermen.  For  enforcement,  government  support  related  to  operational budgets is needed to support operations at sea.
Keywords: Policy Evaluation, Fishing Lines and Placement of Fishing Tools, Fishermen, Karangantu Harbor

## 1. Pendahuluan
Negara  Indonesia  dikenal  sebagai negara  maritim  yang  kaya  akan  sumber daya  alam  lautan  yang  berlimpah  ruah. Potensi tersebut sebenarnya menjadi modal dalam  membangunan  bangsa  untuk  dapat dimanfaatkan sebagai perwujudan kemakmuran  rakyat.  Hasil  riset  yang dilakukan  oleh  Puji  Rahmadi,  seorang peneliti  dari  Pusat  Penelitian  Oseanografi Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (P2O  LIPI),  mengungkapkan  bahwa  nilai kekayaan  laut  di  Indonesia  ternyata mencapai  Rp  1.772  triliun  atau  setara dengan  93  persen  dari  total  APBN Indonesia  pada  tahun  2018.  Menurut  data hasil  penelitian tersebut,  potensi  kekayaan wilayah  pesisir  menyumbang  kekayaan terbesar laut Indonesia, yakni mencapai Rp 560  triliun,  potensi  kekayaan  bioteknologi sebesar Rp 400 triliun, kekayaan perikanan sebesar  Rp  312  triliun,  kekayaan  minyak dan  bumi  sebesar  Rp  210  triliun,  dan transportasi laut Rp 200 triliun. Kemudian, ada juga potensi kekayaan terumbu karang yang  mencapai  Rp  45  triliun,  mangrove mencapai Rp 21 triliun, wisata bahari Rp 21 triliun,  dan  lamun  Rp  4  triliun.  Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan didominasi  oleh  laut  atau  perairan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua  di  dunia,  hingga  mencapai  99.000
kilometer (kumparan.com, diakses 12/11/2019).
Potensi sumber daya laut Indonesia yang  begitu  melimpah  belum  semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh bansa Indonesia  secara  baik.  Ada  beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  lautan Indonesia. Dalam hal pengeloaan perikanan mislanya, Kementrian Perencanaan Pembangunan  atau  Bappenas  (2019) menyatakan  ada  beberapa  beberapa  Isu strategis  dan  permasalahan  umum  yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah: 1) pengelolaan perikanan ( fisheries  management );  2)  penegakan hukum  ( law  enforcement );  dan  3)  pelaku usaha  perikanan.  Masih  lemahnya  sistem pengelolaan  perikanan  merupakan  isu strategis  dan  permasalahan  umum  yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia.
Secara  administratif  daerah  provinsi yang  memiliki  kewenangan  dan  tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan  di  WPPNRI  712  terdiri  dari  8 (delapan) pemerintah provinsi yang meliputi  Provinsi  Lampung,  Provinsi Banten,  Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Munculnya  Permen  KP  Nomor  71 Tahun  2016  tersebut  tentunya  membuat banyak  masyarakat  nelayan  yang  merasa terbebani. Pasalnya alat tangkap yang biasa mereka  gunakan  adalah  bagan  perahu perahu dengan ukuran jaring 4 mm, dengan bantuan  lampu  sorot  dengan  daya  20  ribu hingga 30 ribu watt. Hal tersebut membuat terjadinya gap yang nyata antara peraturan yang  ada  dengan  kebiasaan  nelayan  yang dari dulu telah menggunakan bagan perahu perahu dengan spesifikasi tersebut. Munculnya Permen KP tersebut menyebabkan  terjadinya  aksi  unjuk  rasa oleh  nelayan  dan  pengaduan  kepada Pemerintah Pusat, tidak hanya dari Provinsi Banten,  namun  juga  berbagai  daerah  di Indonesia.
Bagan perahu merupakan alat penangkapan ikan yang tergolong kedalam kelompok jaring angkat ( lift net ). Berbagai jenis  bagan  perahu  yang  sering  digunakan oleh nelayan yang ada di Indonesia adalah berupa bagan perahu perahu, bagan perahu Rambo, bagan perahu apung, bagan perahu tancap, dan juga bagan perahu rakit. Bagan perahu  perahu  merupakan  suatu  alat tangkap  perikanan  yang  digunakan  pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Bagan  perahu  sendiri  termasuk  kedalam alat light fishing yang menggunakan lampu sebagai  alat  bantu  dalam  menarik  ikan mendekat menuju daerah penangkapan.
Penerapan alat tangkap yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hakekatnya dapat menjaga keamanan  lingkungan  maritim  karena selektivitasnya  yang  lebih  tinggi  daripada alat tangkap yang lazim dimiliki oleh para nelayan tradisional. Namun disamping itu, penerapan Permen KP yang ada menyebabkan  terjadinya  masalah  sosial yang  nantinya  akan  berdapak  terhadap perekonomian  nelayan.  Peraturan  yang ditandatangani  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  itu  dibuat  untuk  mewujudkan pemanfaatan  sumber  daya  ikan  yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan  serta  mengurangi  konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip  pengelolaan  sumber  daya  ikan. Peraturan  Menteri  tersebut  mengatur beberapa  hal,  satu  diantaranya  adalah mengenai  jalur  penangkapan  ikan  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik  Indonesia  (WPPNRI),  yang terdiri dari Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan  Ikan  III.  Jalur  Penangkapan Ikan  I  terdiri  dari  Jalur  Penangkapan  Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2  (dua)  mil  laut  yang  diukur  dari permukaan air laut pada surut terendah, dan Jalur  Penangkapan  Ikan  IB,  meliputi perairan  pantai  di  luar  2  (dua)  mil  laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
Sebagai upaya meminimalisir nelayan  menggunakan  alat  tangkap  yang dilarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP)  memberikan  bantuan kepada  nelayan  berupa  alat  tangkap  ikan yang  ramah  lingkungan.  Nelayan  Banten menerima  325  paket  alat  tangkap  ikan ramah  lingkungan.  Penyerahan  bantuan dilakukan di Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN), Karangantu, Kota Serang.  Penyerahan  bantuan  tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap  kepada  nelayan  Kota  Serang sebanyak  28  paket,  nelayan  Pandeglang 164  paket,  dan  nelayan  Kabupaten Tangerang  133  paket.  Pemberian  paket tersebut merupakan bantuan untuk mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan  nelayan  menyusl  kebijakan pelarangan  alat  tangkap  yang  tidak  ramah lingkungan.
Pengembangan  sektor  kelautan  dan perikanan hanya dapat dirumuskan dengan kebijakan  pemerintah  secara  tepat  dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya. Produktifitas hasil perikanan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem  laut  dan  wilayah  pesisir  yang memiliki  keanekaragaman  hayati  tinggi. Kebijakan  pengembangan  kelautan  dan perikanan  yang  berkelanjutan  tidak  bisa dilakukan secara parsial, harus memperhatikan faktor lingkungan,
ekonomi,  dan  sosial  secara  terintegrasi. Dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat diimplemetasikan dengan baik oleh masyarakat  maupun  pemerintah,  sehingga menimbulkan  dampak  positif  terhadap perkembangan industri kelautan dan perikanan. Kontribusi sumber daya perikanan  masih  terbatas  pada  sisi  input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan.  Dengan  melihat  beberapa indikator  tersebut,  kontribusi  sumber  daya perikanan  masih  dikatakan  relatif  kecil. Diperlukan  evaluasi  kebijakan  pemerintah secara  menyeluruh  di  sektor  kelautan  dan perikanan pada saat ini.
Untuk  melihat  efektivitas  sebuah kebijakan  maka  perlu  dilakukan  evaluasi atas  kebijakan  tersebut.  Dengan  demikian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  71  Tahun  2016  tentang  Jalur Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan  Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan  evaluasi.  Adapun  pendekatan evaluasi kebijakan seperti halnya diungkapkan oleh Wiliam N. Duun (dalam Winarno,  2005:  184-189)  ada  beberapa yang  menjadi  kriteria  untuk  melihat dampak  dari  kebijakan  tersebut,  yaitu dengan  melihat  efektivitasnya,  efesiensi, kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan ketepatannya.
Berdasarkan  uraian  permasalahan kebijakan  Peremen  KP  Nomor  71  Tahun 2016  di  atas,  dapat  dilakukan  identifikasi permasalahan  dari  pengkajian  penelitian yang mengambil studi kasus wilayah pada Nelayan  di  Karangantu  Kota  Serang Banten, adinatarnya:
1) Berdasarakan efektivitasnya, keberhasilan Permen KP Nomor 71 Tahun  2016  belum  dapat  dilihat maksimal, karena berdasarkan permasalahan di atas, masih banyak nelayan  yang  menggunakan  alat tangkap ikan yang dilarang, sehingga  tujuan  dari  kebijakan tersebut  untuk  melindungi  dari kerusakan  biota  laut  belum  bisa dicapai.
2) Dilihat dari efesiensinya, kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, menyebabkan penurunan hasil
tangkapan perikanan yang dirasakan oleh nelayan di
Karangantu Kota Serang.
3) Berdasarakan Kecukupannya,
kebijakan  Permen  KP  Nomor  71 Tahun 2016 belum bisa memuaskan kebutuhan dalam hal ini kebutuhan nelayan,  nilai  pendapatan  yang berkurang
4) Permen  Nomor  71  Tahun  2016 secara  Perataan,  dalam  hal  ini keadilan yang diberikan dan
diperoleh  atas  sasaran  kebijakan publik  tersebut  belum  terwujud dengan baik..
5) Untuk Responsivitas atas kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, bahwa  tanggapan  nelayan  masih mengeluhkan atas kebijakan tersebut  dimana  nelayan  sebagai sasaran  kebijakan  publik  atas penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan belum dapat memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok-kelompok masyarakat nelayan. Kondis terssbut masih ada penolakan dari nelayan atas kebijakan pemerintah yang
dipandang merugikan nelayan tradisional.
6) Dalam  hal  “Ketepatan”  kebijakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, sebenarnya  belum  terlalu  tepat, karena tujuan program yang dibuat oleh  pemerintah  belum  menyentuh semua  yang  terdampak  dalam  hal ini  nelayan.  Dengan  alih-alih melindungi  biota  laut  dan  menjaga lingkungan,  namun  kondisi  sosial ekonomi nelayan menjadi terganggu.
Efektivitas  Permen  KP  Nomor  71 Tahun 2016 belum maksimal, karena masih banyak  nelayan  yang  menggunakan  alat tangkap  ikan  yang  dilarang.  Efesiensinya
kebijakan berbading terbalik malah menyebabkan  penurunan  hasil  tangkapan perikanan  yang  dirasakan  oleh  nelayan  di Karangantu  Kota  Serang.  Kecukupan  dari kebijakan belum bisa memuaskan kebutuhan  seperti  kebutuhan  nelayan  dan nilai pendapatannya menjadi berkeurang.Secara  Perataan,  dalam  hal  ini keadilan yang diberikan dan diperoleh atas sasaran  kebijakan  publik  tersebut  belum terwujud  dengan  baik.  Responsivitas  atas kebijakan,  nelayan  masih  mengeluhkan atas  penerapan  kebijakan  tersebut.  Dalam hal  “Ketepatan”  kebijakan  belum  terlalu tepat,  karena  tujuan  program  yang  dibuat oieh  pemerintah  belum  menyentuh  semua yang terdampak dalam hal ini nelayan.
Dengan demikian dari kegiatan evaluasi,  maka  dapat  diperoleh  informasi yang  dapat  dipercaya,  shahih  tentang performance kebijakan,  yaitu  berkaitan dengan seberapa besar kebutuhan, nilai dan peluang  diperoleh  dari  implementasi kebijakan. Evaluasi memberikan klarifikasi dan  kritik  terhadap    nilai-nilai  yang mendasari  pemilihan  tujuan  dan  target, serta  juga  memberikan  kontribusi  pada metode analisis kebijakan kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasi  kebijakan  dalam  hal  ini kebijakan  Permen  KP  Nomor  71  Tahun 2016.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini  menyajikan  secara  langsung  hakikat hubungan antara peneliti dengan informan sehingga  diharapkan  dapat  memperoleh gambaran  yang  lengkap tentang  fenomena yang akan diteliti.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran aktivitas Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (studi kasus pada nelayan dipelabuhan karangantu Kota  Serang,  Banten.  Untuk  tujuan penelitian berupa pertanyaan yang ditanyakan melalui proses wawancara data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi secara  kualitatif  dengan  studi  literature melalui  tahap  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, yakni mengenai Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan  Ikan  (Studi  Kasus  Pada Nelayan  Di  Pelabuhan  Karangantu  Kota Serang,  Banten),  dengan  menggunakan teori  evaluasi  kebijakan  menurut  William N.  Dunn  dalam  Winarno  (2005:  184-189) Teori  tersebut  memberikan  gambaran
mengenai  ukuran  keberhasilan  evaluasi yang  harus  memperhatikan  beberapa indikator  yang  satu  dengan  indikator  lain sehingga saling memiliki keterkaitan guna mencapai keberhasilan proses implementasi secara baik. Adapun deskripsi  data  dalam  penelitian  ini bermaksud  untuk  menjadi  jembatan  bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni bagaimana upaya Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus  Pada  Nelayan  Di  Pelabuhan Karangantu
Kota Serang, Banten)
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini menggunakan  beberapa  indikator  yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun indikator-indikator yang dimaksud yaitu a) efektivitas,  b)  efisien  ,  c)  kecukupan,  d) perataan, e) responsivitas dan f) ketepatan.
Unit penangkapan ikan merupakan satu kesatuan  teknis  dalam  melakukan  operasi penangkapan ikan.  Unit penangkapan ikan terdiri  dari  kapal/perahu,  alat  tangkap  dan nelayan.    Kapal  penangkapan  ikan  yang berlabuh  di  PPN  Karangantu  didominasi oleh  perahu/kapal  motor  tempel.    Sisanya adalah  perahu/kapal  bermotor  dengan ukuran  kurang  dari  5  GT  hingga  100  GT. Perahu/kapal  bermotor  didominasi  oleh kapal  berukuran  kurang  dari  5  GT.    Hal tersebut  disebabkan  pendangkalan  yang terjadi di kolam pelabuhan, sehingga kapal-
kapal    besar  sulit  untuk  masuk  ke  dalam PPN  Karangantu.  Perahu/kapal  yang berlabuh  di  PPN  Karangantu  terdiri  dari berbagai  unit  penangkapan  ikan  yang berbeda-beda.  Unit  penangkapan  tersebut terdiri  dari  bagan  perahu,  jaring  insang, jaring paying, jaring rampus, jaring dogol, pancing dan beberapa alat tangkap lainnya. Unit  penangkapan  ikan  yang  terdapat  di PPN Karangantu masih bersifat tradisional atau  unit  penangkapan  dengan  skala  kecil dimana operasi penangkapannya didominasi dengan penangkapan secara one day fishing .
Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di Pelabuhan Karangantu No Jenis Alata Tangkap Jumlah (Unit) 1 Bagan Perahu 82 2 Bagan Tancap 9 3 Gill Net 122 4 Jaring Payang 8 5 Jaring Rampus 82 6 Jaring Dogol - 7 Pancing 30 8 Sero 4 9 Alat Tangkap Lainnya 191 Jumlah 528
Merujuk  pada  hasil  penelitian, dalam  konteks  Efektivitas  merupakan pencapaian  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas disebut  juga  hasil  guna.  Dalam  melihat evaluasi  Kebijakan  Permen  KP  No.71
tahun  2016  Tentang  Jalur  Penangkapan Ikan  Dan  Penempatan  Alat  Tangkap  Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia.  Adapun  lokus  yang dikaji pada nelayan di Pelabuhan Karangantu  Kota  Serang.  Untuk  melihat efektivitasnya  dalam  kebijakan  tersebut, yaitu melihat hasil yang diharapkan sesuai Permen  KP  tersebut,  bahwa  penggunaan alat  tangkap  bagi  nelayan,    masih  masuk kategori  tradisional  dan  tidak  merusak lingkungan, serta zona penangkapan berada di luar zona penangkapan nelayan tradisional  dan  kecil.    Beberapa  pengguna alat tangkap cantrang yang masih beroperasi  akhirnya  ditindak  tegas  oleh satuan  PSDKP-KKP,  PPN  Karangantu, Badan  Keamanan  Laut (BAKAMLA) dari TNI-AL,  Kepolisian,  Bea  Cukai,  dan kemenkumham dengan aksi pemberhentian dan  penahanan  kapal  dan  nakhoda.  Kapal mereka ditahan selama 13 bulan, sedangkan nakhoda 9 bulan.  nelayan selama ini sudah diberikan  pemahaman  terkait  aturan  zona penangkapan dan zona pengetatan penggunaan  alat  tangkap.  Aturan  tersebut sudah  tertulis  dan  juga  nelayan  sudah mengetahui,  namun  nelayan  memiliki kemampuan  daya  mencerna  setiap  aturan tidak  menjadi  patokan  dalam  melakukan aktivitas.  Walaupun  selama  ini  sudah dilakukan  pembinaan  dan  koordinasi, namun tetap melakukan kegiatan pada zona
yang dianggap rawan pelanggaran. Sosialisasi dan koordinasi melalui pendekatan penyuluhan secara intensif oleh stakeholder terkait seperti PPN Karangantu, Dinas Pertanian Kota Serang, TNI  AL,  Polaut,  maka  lambat  laut kelompok nelayan yang sebelumnya menolak akhirnya mau beralih.  Kelompok nelayan  cantrang,  trawl,  dan  dogol umumnya  mereka  beralih  menjadi  bagan congkel atau bagan perahu yang pengoperasiaannya  sedikit  berbeda  namun kapasitas kapal paling memadai.
Secara kapasitas penangkapan sebagian  kecil  beralih  ke  alat  tangkap pancing dan jaring insang yang relatif lebih murah investasinya. Nelayan yang memiliki alat  tangkap yang ramah lingkungan  diberikan  kesempatan  untuk melakukan  kegiatan  penangkapan,  sesuai dengan  kemampuan  nelayan.  Teknologi yang sederhana yang sesuai dengan aturan tetap  menjalankan  kegiatannya  dan  tidak pernah  ada  hambatan.  Nelayan  memiliki kesadaran  terkait  tata  aturan  dan  standar operasional prosedural (SOP) untuk melakukan  penangkapan.  namun  dibalik keberadaan  nelayan  itu,  masih  terdapat sebagian nelayan sudah pernah berhubungan  langsung  dengan  aparatur penegak  hukum.  secara  penagakan  hukum nelayan  juga  sudah  mengetahui  bahwa dalam aktifitas mereka sudah ada
organisasi yang mengatur terkait zonasi dan teknologi alat penangkapan.
Aturan  berkaitan  zona  penangkapan dan  alat  tangkap  merupakan  hal  yang sangat urgen untuk diatur, karena berkaitan dengan  lingkungan.  Alat  tangkap  ramah lingkungan, dimaksudkan agar tetap menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  biota laut.  Penggunaan  alat  tangkap  yang  tidak standar  aturan,  maka  bisa  merusak keberlangsungan rumah dan tempat tinggal ikan.  Kawasan  terumbu  karang  dan  ikan akan merasa tidak nyaman apabila kawasan lingkungan  terjadi  kerusakan.  Akibat kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  selama ini,  tentu  memrlukan  perhatian  secara khusus  dari  pemerintah.    Sebagaimana pernyataan informan di atas bahwa Secara aturan  memang  sudah  ada  yang  menjadi patokan  terkait  alat  tangkap  nelayan,  agar tidak merusak lingkungan laut serta habitat laut.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh nelayan  sebenarnya  sudah  disadari  dan tahu,  namun  kalau  aturan  diikuti  maka nelayan tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan harapan nelayan.
Efektivitas  kebijakan  sebelum  dan sesudah diberlakukannya Kebijakan Permen  KP  No.  71  Tahun  2016  tentang Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan Alat Penangkapan Ikan, berkenaan dengan tujuan  untuk  mewujudkan  pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab,
optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumberdaya  ikan  berdasarkan  prinsip pengelolaan sumberdaya ikan. Hal tersebut tujuannya  tidak  tercapai  secara  efektif dengan baik dilaksnakan, karena pelanggaran  masih  saja  dilakukan  oleh nelayan.  Kan  tetapi  Pelaksana  kebijakan dalam  hal  ini  Petugas  PPN  Pelabuhan Karangantu,  Polisi  Air  Serang  Kota,  dan Bakamla,  serta  TNI  tidak  bertindak  tegas dengan  melakukan  sanksi  sesuai  aturan. Namun  mereka  melakukan  pendekatan yang  lebih  halus  kepada  masyarakat. Kondisi  demikian  dilakukan,  karena  yang dilakukan  oleh  nelayan  sebenarnya  sudah disadari dan tahu, namun jika aturan diikuti maka nelayan tidak dapat memperoleh hasil tangkap  yang  maksimal  sesuai  dengan harapan nelayan dan mereka terancam tidak mendapatkan  penghasilan,  sehingga  akan menganggu  perekonomian  nelayan  di Pelabuhan Karangantu.
Merujuk pada hasil penelitian efisiensi dapat  diketahui  biaya  oprasional  nelayan dalam  melakukan  aktivitas  melaut  untuk melakukan penangkapan  ikan ketika diberlakukannya kebijakan Permen KP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan  dan  Penempatan  Alat  Penangkapan Ikan,  biayanya  menjadi  lebih  besar, sementara pendapatan nelayan tidak menentu bahkan semakin kecil karena daya
jangkau alat dan kapasitas kapal yang tidak sebanding.  Kemudian  bahan  bakar  yang mampuh  dibeli  terbatas.  Artinya  dari  segi efesiensi, kebijakan tersebut kurang menimbulkan biaya ekonomi yang rendah, yang  terjangkau  oleh  nelayan.  Tingginya biaya  oprasional  melaut  nelayan  dalam melakukan penangkapan ikan, hal tersebut dikeluarkan  oleh  nelayan  di  Pelabuhan Karangantu.  Nelayan  sering  mengeluhkan adanya  biaya  tinggi  dalam  oprasional melaut,  sementara  hasil  tangkap  nelayan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.  Kondisi  tersebut  menyebabkan nelayan  banyak  yang  beralih  profesi  ke yang lain. Bantuan dari pemerintah terkait alat  tangkap  itu  disediakan,  namun jumlahnya  terbatas  dan  diberikan  secara bertahap.  Kapal  penangkapan  ikan  yang berlabuh di PPN Karangantu ini didominasi oleh  perahu/kapal  motor  tempel  dan perahu/kapal  bermotor  dengan  ukuran kurang dari 5 GT hingga 30 GT. Nelayan di Pelabuhan Karangantu kebanyakan nelayan tradisional  dengan  kemampuan  yang terbatas.  Atauran  yang  ditegakan  akhirnya dilakukan  melihat  kondisi  nelayan,  aturan diterapkan secara persuasif, tidak langsung memberikan sanksi yang berat tapi melalui tahap sosialisasi kepada nelayan.
Dari indikator efesiensi atas kebijakan  Permen  KP  No.  71  Tahun  2016 tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan
Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan, dipandang  oleh  nelayan  dan  pelaksana kebijakan kurang efesien dan memberatkan nelayan.  Kebijakan  tersebut  menimbulkan biaya  oprasional  nelayan  menjadi  lebih besar,  karen  harus  mengganti  alat  tangkap yang  biasa  mereka  gunakan  dalam melakukan aktivitas melaut untuk melakukan  penangkapan  ikan  ketika. Sementara  pendapatan  nelayan  tidak menentu bahkan semakin kecil karena daya jangkau alat dan kapasitas kapal yang tidak sebanding,  serta  biaya  bahan  bakar  yang besar  pula.  Dari  segi  efesiensi,  kebijakan tersebut kurang menimbulkan biaya ekonomi yang rendah, yang terjangkau oleh nelayan.  Selain  itu,  berkaitan  dengan  Unit biaya  sosialisasi  peraturan  dan  penegakan aturan juga terbatas, sehingga implementasi penegakan aturan dilakukan secara pembinaan  saja  dan  secara  persuasif himbauan kepada nelayan. Dengan alasan, kondisi nelayan  yang bersekala tradisional yang  jika  ditegakan  ekonomi  nelayan terancam bangkrut.
Merujuk pada hasil kecukupan dalam kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan yang  telah  dicapai  sudah  dirasakan mencukupi  dalam  berbagai  hal.  dapat diketahui  bahwa  biaya  oprasional  untuk melaut  cukup  besar.  Hal  tersebut  seiring diberlakukannya  kebijakan  terkait  Permen KP  No  71  Tahun  2016.  Keluhan  nelayan
berkenaandengan  biaya  oprasional  yang tidak  sebanding  dengan  pendapatan  ikan hasil  tangkap  yang  kadang  merugi.  Alat tangkap  yang  selama  ini  merek  gunakan sebelumnya tidak dilarang, ketika diberlakukan  kebijakan  tersebut  akhirnya dilarang, seperti alat tangkap ikan Cantrang (Arat)  mirip  pukat  harimau  tapi  tapi  lebih kecil. Akhirnya mereka harus menyesuaikan alat tangkap yang dianjurkan oleh  pemerintah,  dan  itu  memberatkan nelayan.  Sementara  bantuan  alat  tangkap dari  pemerintah  cukup  terbatas  dan jumlahnya sedikit. Meski demikian nelayan tetap  sembunyi-sembunyi  menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti Cantrang (Arat)  mirip  pukat  harimau  tapi  tapi  lebih kecil,  karena  sebelumnya  alat  tangkap tersebut  tidak  dilarang.  Akhirnya  nelayan sembunyi sembunyi dengan petugas partoli dari  Polair.  Selain  itu  juga  keluhan berkaitan dengan izin dan surat surat yang berkaitan  dengan  izin  oprasional  melaut yang  sangat  lama  pengurusannnya  hingga bertahun-tahun. Upaya yang dilakukan oleh Aparat  Polisi  Air  Polres  Serang  Kota dengan tindakan perusasif, hal itu dilakukan  untuk  meminimalisir  konflik para  nelayan  yang  kesulitan  dalam mendapatkan hasil tangkap. Upaya pembinaan  dilakukan  kepada  nelayan, sehingga pemahaman nelayan bisa tersentuh. Usaha penertiban dengan partoli
masih  terbatas  dilakukan,  termsuk  patroli gabungan. Kendala dalam biaya oprasional keliling  lautan  pada  saat  patroli  biayanya cukup besar sehingga, hal itu lebih banyak melakukan  himbauan  kepada  masyarakat nelayan  agar  meminimalisir  penggunaan alat tagkap yang dilarang.
Dapat  disimpulkan  bahwa  indikator perataan  dari  evaluasi  kebijakan  Permen KP No 71 Tahun 2016. Menimbulkan biaya oprasional cukup besar dan memberatakan nelayan. Keluhan nelayan berkenaandengan  biaya  oprasional  yang tidak  sebanding  dengan  pendapatan  ikan hasil  tangkap  yang  kadang  merugi.  Selain itu,  aparat  polisi  aor  dalam  menegakan aturan  KP  No.  71  tahun  2016  masih menggunakan pendekatan persuasif. Hal itu dilakukan  untuk  meminimalisir  konflik para  nelayan  yang  kesulitan  dalam mendapatkan hasil tangkap. Upaya pembinaan  dilakukan  kepada  nelayan, sehingga pemahaman nelayan bisa tersentuh. Usaha penertiban dengan partoli masih  terbatas  dilakukan,  termsuk  patroli gabungan. Kendala dalam biaya oprasional keliling  lautan  pada  saat  patroli  biayanya cukup besar sehingga, hal itu lebih banyak melakukan  himbauan  kepada  masyarakat nelayan  agar  meminimalisir  penggunaan alat  tagkap  yang  dilarang.  Optimalisasi aturan Permen sebenarnya tidak juga dapat mengurangi konflik pemanfaatan
sumberdaya ikan pada nelayan di Pelabuhan Karangantu.
Merujuk  pada  hasil  Perataan  dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai  arti  dengan  keadilan  yang diberikan,  maka  akan  diperoleh  sasaran kebijakan publik. Sasaran sosialisasi peraturan  menteri  selama  ini  sudah  sampai pada  masyarakat  nelayan.  sosialisasi  juga sudah  sampai  pada  tahap  menjalankan  tugas dan fungsi sebagaimana yang bertanggungjawab  melakukan  sosialisasi. berjalan, namun  dari aspek implementasinya belum  maksimal.  Terkendala  juga  dengan masalah  waktu  dan  pengetahuan  nelayan, apalagi nelayan berskala kecil, tentu tidak bisa melakukan  kegiatan  dan  ada  pembatasan zona, padahal dari segi jangkauan ke laut tidak terlalu jauh, bila dibandingkan dengan nelayan berskala besar. sehingga kebijakan pemerintah hanya terhenti pada nelayan berskala kecil.
Untuk kelompok nelayan arad apolo (<5  GT)  atau  masuk  kategori  pukat    hela yang  dilarang,  tetapi  alat  tangkap  tersebut masih digunakan oleh Nelayan Karangantu. Para  nelayan  tersebut  sebenarnya  siap beralih kepada alat tangkap yang diperbolehkan oleh pemerintah yang ramah lingkungan  yang  disediakan  pemerintah sesuai dengan spesifikasi alat dan kesanggupan  mereka  sendiri.  Penyaluran bantuan untuk penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) oleh Kementerian
Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  dalam  hal ini  oleh  Ditjen  Tangkap  dilakukan  secara bertahap  sesuai  dengan  ketersediaan  dan spesifikasi  alat  tangkap  ikan  yang  sesuai dengan  kemampuan  dan  kesanggupan masing-masing nelayan sebagai penggunanya.  Namun,  jumlah  bantuan masih terbatas dan pendisitribusain dilakukan secara bertahap, hal itu juga yang dikeluhkan nelayan sehingga, nelayan tetap menggunakan alat tangkap perikanan yang masih dilarang, karena desakan kebutuhan hidup  dan  ekonomi.  Kegiatan  evaluasi kebijakan  dilakukan  untuk  memastikan bahwa apakah suatu kebijakan dilaksanakan  dengan  baik  dan  akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. beberapa informan memberikan  penegasan  bahwa  selama  ini kebijakan  Kementerian  Kelautan  dan perikanan secara pembatasan belum maksimal  dijalankan,  karena  penegak peraturan pemerintah terkesan ada keberpihakan  pada  nelayan  berskala  besar apabila dibandingkan pada nelayan berskala  kecil.  Namun,  nelayan  kecil diberikan upaya persuasif dengan tindakan menghimbau  dan  pendampingan  agar mengurangi alat tangkap yang dilarang.
Merujuk  hasil  Responsivitas  dalam kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai respon  dari  suatu  aktivitas  pemerintah dilakukan dengan memberikan bantuan alat
tangkap  perikanan  kepada  nelayan  yang kesulitan  memiliki  alat  tangkap  yang diperbolehkan  oleh  pemerintah.  Namun bantuan  diberikan  masih  dalam  sekala terbats dan dilakukan dengan cara bertahap. Namun hal tersebut, jiga tetap menyulitkan nelayan  karena  tidak  semua  nelayan  yang membutuhkan  mendapatkan  bantuan  allat tangkap yang disedikan pemerintah. Raaksi atas diberlakukannya kebijakan Permen KP No.  71  Tahun  2016  tentang  Jalur Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan  Alat Penangkapan Ikan, tersesbut cukup beragam  oleh  nelayan  di  Karngantu. Mereka  keberatan  atas  kebijakan  tersebut. Karena  sebagain  besar  nelayan  adalah nelayan  tradisional  dan  bersekal  kecil, dimana  mereka  kesulitan  membeli  alat tangkap  yang  dianjurkan  pemerintah, sementara  mereka  sudah  terlanjur  bisa menggunakan alat tangkap seperti Cantrang dan  pukat  harimau.  Artinya  nelayan sebenarnya  mera  tidak  puas  dengan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah. Tentu dengan  diberlakukan  kebijakan  tersebut nelayan merasa dirugikan karena perekonomian  dan  hasil  tangkap  mereka menjadi sulti terpenuhi.
Merujuk  hasil  dari  Ketepatan  dalam kebijakan  merupakan  merujuk  pada  nilai atau  harga  dari  tujuan  program  dan  pada kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-
tujuan  tersebut  kondisi  yang  terjadi  di Pelabuhan  Karangantu,  dalam  melakukan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab belum terjadi. Terbukti bahwa  nelayan  masih  mengunakan  alat tangkap  yang  dilarang,  seperti  Cantrang atau  Pukat  Harimau.  Fenomena  nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang masih ada yang menggunakannya. Sehingga  kondisi  lingkungan  biota  laut dipandang  belum  bisa  terlindungi.  Dalam hal ketepatan kebijakan Permen KP Nomor 71  Tahun  2016,  sebenarnya  belum  terlalu tepat,  karena  tujuan  program  yang  dibuat oieh  pemerintah  belum  menyentuh  semua yang  terdampak  dalam  hal  ini  nelayan. Dengan alih-alih melindungi biota laut dan menjaga lingkungan, namun kondisi sosial ekonomi  nelayan  menjadi  terganggu. Karena  secara  rasionalitas  substantifnya kebijakan  tersebut  melindungi  masyarakat nelayan  dari  keserakahan  pihak  tertentu dalam mengambil sumber daya laut. Akan tetapi,  akhirnya  kebijakan  tersebut  yang menyebabkan kebiasaan alat tangkap yang digunakan nelayan menjadi tersingkir.
Berdasarkan  data  wawancara  dan observasi  diketahui  bahwa  sebagian  besar nelayan  di  Pelabuhan  PPN  Karangantu masih  menggunakan  alat  tangkap  ikan terlarang. Mayoritas di Krangnatu tergolong masih katagori Nelayan kecil dan aturan  terkait  larangan  alat  penangkapan
ikan  yang  tidak  diperbolehkan  masih disoialisasikan Kementrian Kelautan melalui  petuga  di  Pelabuhan  Karangantu. Upaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi  kebijakan  yang  berkelanjutan serta  mengurangi  konflik  pemanfaatan sumberdaya  ikan  berdasarkan  prinsip pengelolaan  sumberdaya  ikan  belum terlaksana  dengan  baik.  Kondisi  tersbut disebabkan  kondisi  nekayan  yang  belum siap dengan alat tangkap yang diperbolehkan  oleh  pemerintah,  sementara pemerintah  belum  sanggup  memberikan bantuan  alat  tangkap  sesuai  dengan  yang ditujukan  dalam  kebijakan  Permen  KP Nomor 71 Tahun 2016.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  kesimpulan yang  diperoleh  dari  penelitian  Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus  Pada  Nelayan  Di  Pelabuhan Karangantu  Kota  Serang,  Banten),masih belum optimal. Berdasarakan hasil penelitian yang sudah diuraiakan pada bab sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa evaluasi  kebijakan  jalur  penangkapan  dan penempatan  alat  penangkapan  ikan  (studi kasus pada nelayan di Pelabuhan Karangantu  Kota  Serang,  Banten,  adalah sebagai berikut :
1. Karakteristik  jalur  penangkapan dikawasan  pelabuhan  Perikanan Nusantara Karangantu, kebanyakan nelayan berskal kecil yang mendarat  dikawasan  pelabuhan. Perahu  yang  mendarat  disana didominasi oleh perahu berkapasitas 5-30 Gross ton. Pemilik  perahu  berbagai  wilayah yang  mendarat,  kebanyakan  dari karangantu,  namun  ada  juga  dari Lampung,  Cirebon  dan  Labuan serta  pelabuhan  ratu.  kawasan pelabuhan  dijadikan  sebagai  lokasi transit sebelum melakukan penangkapan dikawasan teluk Banten. Kebijakan pemerintah tidak memberikan pungutan bagi nelayan yang  bersandar  di  pelabuhan  PPN Karangantu.
2. Kebijakan  pemerintah  terkait  alat tangkap  nelayan  sudah  diterbitkan Permen  KKP  No.  71  Tahun  2016, sebagai  acuan  untuk  menertibkan nelayan dalam melakukan operasional  di  Kawasan  Teluk Banten dan bahkan seluruh Indonesia.  secara  implementatif kebijakan  tidak  ditegakkan  secara maksimal  karena  nelayan  yang beroperasi  dikawasan  pelabuhan karangantu  kebanyakan  nelayan
berskala  kecil,  sedangkan  yang diatur  sebaiknya  memperhatikan karakteristik  jenis  perahu  dan ukuran perahu. kawasan penangkapan  dilakukan  diarea  4 mill  laut,  dan  penggunaan  alat tangkap.  Penggunaan  alat  tangkap cantrang atau arat mini mirip pukat harimau sebenarnya tidak diperbolehkan  dan  bahakan  tidak ada izin bagi nelayan yang melanggar  aturan  alat  tangkap. Adapun  hasil  analisis  evaluasi
kebijakan menurut
Dunn (1990:610)  diantaranya  indikator
berupa, efekttivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan  ketepatan.  Indikator  tersebut belum tercapai dengan baik sebagaimana  tujuan  dari  kebijakan tersebut.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Said  Zainal.  2004. Kebijakan Publik. Jakarta:  Yayasan  Pancur
Siwah.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung  :  CV
Alfabeta Bandung.
----------------. 2014. Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung  :  CV
Alfabeta Bandung.
Anggara, Sahaya. 2018. Kebijakan Publik,
Bandung: Cv. Pustaka Setia.
Creswel. W. John. 2002. Research Design ( Pendekatan
Kualitatif dan
Kuantitatif ). Jakarta: Kik Press. --------------------,  1998. Research  Design Qualitative & Quantitative Approaches . Thousand Oaks- London-New.  Sage  Publications.
New Delhi.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dunn, William. 2004. Pengantar
Kebijakan  Publik  :  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi .
Jogjakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Dwijowijoto, Nugroho. R. 2003. Kebijakan Publik,  Formulasi,  Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Ripley, Randall B. 1985. Policy Analysis i n Political Science . Chicago:
Nelson Hall.
Saefullah, Djadja. 2007, Pemikiran
Kontemporer  Administrasi  Publik
(Perspektif Manajemen
Sumberdaya  Manusia  Dalam  Era Desentralisasi. Jakarta: LP3AN.
Safrina,  Dian.  2003. Studi  Formulasi
Kebijakan , Yogyakarta: Ilmu
Administrasi  Negara  Universitas Gajah Mada.
Sugiyono,  2005. Memahami  Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2010. Analisis  Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta.
Sunarko,  SD.  2000. Public  Policy .
Surabaya  :  Airlangga  University
Press.
Tjokroamidjojo,  Bintoro. 1984. Pengantar
Administrasi
Pembangunan ,
Jakarta: LP3ES.
Thoha, Miftah. 2003. Dimensi Prima Ilmu Administrasi  Negara ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.

## Karya Ilmiah/Jurnal/Prosiding/Artikel:
Adhitama,  Ixora.  2017.  Implementasi Kebijakan  Pelarangan  Penggunaan Alat Penangkapan  Ikan Pukat  Hela ( Trawls) dan  Pukat  Tarik  ( Seine Nets) Di  Wilayah  Pengelolaan
Perikanan
Negara Republik
Indonesia. Jurnal  Pembangunan dan  Kebijakan  Publik  Vol.  08;  No. 02; Tahun 2017 .
Diana  S.  2001.  Strategi  Pengelolaan
Perikanan Tangkap di Teluk
Banten,  Kabupaten  Serang  ( Tesis ).
Bandung: Departemen Biologi.
Institut Teknologi Bandung.
Ermawati,  Nanik  dan  Zuliyati.  2015.
Dampak Sosial Dan Ekonomi Atas Peraturan
Menteri Kelautan Danperikanan  Nomor  2/PERMEN- KP/2015  (Studi  Kasus  Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). Prosiding Seminar  Nasional  Multi  Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank .
Kiswara W. 2004. Kondisi Padang  Lamun ( Seagrass ) di Perairan Teluk Banten Tahun  1998-2001.  Jakarta:  Pusat Peneli-tian  Oseanografi  Lembaga Ilmu Penge-tahuan Indonesia.
Muadi,  Sholih.  2016.  Konsep  dan  Teori Perumusan Kebijakan Publik,
Jurnal  Review  Politik ,  Volume  06,
Nomor 02, Desember 2016.
Nababan,  dkk.  2018. Laporan  Penelitian: Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan  Pukat  Hela  dan  Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa . Bogor: Indonesia Marine Fellows Program – MFP dan Pusat Kajian Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  sebagaimana
telah diubah dengan
UndangUndang  Nomor  45  Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.\
Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2014
Tentang Kelautan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat
Penangkapan  Ikan  Pukat  Hela (Trawls)  dan  Pukat  Tarik  ( Seine Nets )  Di  Wilayah  Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor
71/Permen-Kp/2016  Tentang  Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.
Sri  Susyanti  Nur,  2010, Hak  Guna  Laut
Dalam  Usaha  Pemeliharaan  dan
Penangkapan  Ikan  (Suatu  Kajian Hukum
Agraria Kelautan),
Makassar: Pustaka Pena Press.
Sudirman,  2013. Mengenal  Alat  dan Metode Penangkapan Ikan , Jakarta:
Rineka Cipta.