..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..

## PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (UU PAJAK NO 36 TAHUN 2008) DAN MAQASHID AS-SYARI’AH
Muhammad Fahmul Iltiham fahmul@yudharta.ac.id Universitas Yudharta Pasuruan
Abstraks: Pajak penghasilan adalah salah satu sektor penerimaan pajak  yang  penting  bagi  negara.    Dalam  postur  APBN  2018, pendapatan  negara  diproyeksikan  sebesar  Rp1.894,7  triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  sebesar  Rp275,4  triliun dan  Hibah  sebesar  Rp1,2  triliun.  Pada  Tahun  2018  pembiayaan diarahkan  untuk  pembiayaan  investasi  dalam  rangka  mendukung pembangunan  infrastruktur,  perbaikan  kualitas  pendidikan, maupun  UMKM.  Sehingga  pajak  sangat  penting  dalam menunjang  pembangunan  nasional,  Namun  demikian  sebagian masyarakat  masih  ragu  dan  kurang  sadar  pajak,  karena  memang sebagian  masyarakat  belum  memahami  arti  penting  pajak  itu sendiri  dalam  tinjauan  hukum  positif  maupun  Hukum  Islam “Maqashid As-Syariah”
Kata  Kunci : Pajak  Penghasilan,  Tinjauan  Hukum  Positif, Maqashid As Syariah

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  sedang  berkembang  dan berusaha untuk melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang.Pembangunan  nasional  merupakan  kegiatan  yang  berlangsung  secara terus  menerus  dan  adanya  kesinambungan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  dan  pembangunan  nasional  ini diselenggarakan  oleh  pemerintah  bersama  dengan  rakyat.Untuk  melakukan pembangunan  nasional  ini  tentunya  memerlukan  biaya  atau  dana  dengan jumlah  yang  tidak  sedikit.  Untuk  itu,  pemerintah  Indonesia  mencari  dana sebanyak-banyaknya  guna  untuk  melakukan  pembangunan  tersebut.  Dan salah  satu  sumber  penerimaan  dana  tersebut  berasal  dari  dalam  negeri  yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  dana  yang  paling penting  dalam  suatu  Negara.  Dan  untuk  meningkatkan  sumber  tabungan pemerintah (public saving) dengan bagian terbesar berasal dari pajak, dengan
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
P-ISSN (Cetak)   : 2477-8338 http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi Online) Volume 10, Nomor 1, Desember 2018
132 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
ini berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak. 1 Hal ini dapat dilihat dari tumpuan kebijakan fiscal yang saat ini dan masa yang akan datang yang terletak  pada  upaya  peningkatan  penerimaan  sumber  dana  pemerintahan khususnya melalui sektor perpajakan.
Dalam  kehidupan  bernegara  bagi  seorang  Muslim,  ketaatan memenuhi  kewajiban  membayar  pajak  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah, sama  halnya  dengan  kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat  yang diperintahkan agama. Meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrpsidin zakat  dikenakan  kepada  penduduk  yang  beragama  Islam,  sedang  pajak dikenakan kepada penduduk non-muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak .
Sejak  tahun  1983,  pemerintah  Indonesia  telah  mengembangkan sumber  pendanaan/pembiayaan  yang  berasal  dari  pajak  dengan  melalui undang-undang perpajakan.Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan Negara yang berasal dari perpajakan.Di  dalam  pemerintahan  terdapat  berbagai  jenis  perpajakan diantaranya  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  barang  mewah,  pajak penghasilan  dan  lain-lain,  yang  masing-masing  pajak  tersebut  diatur  dalam undang-undang yang berbeda.
Upaya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  selain  dalam  pajak pertambahan  nilai,  barang  dan  jasa  serta  pajak  penjualan  tetapi  ada  juga penghasilan  yang  dikenakan  terhadap  pertabahan  kekayaan  seperti  gaji, deviden,  bunga  dan  juga  honorium.Dalam  pemerintahan  yang  dikenakan pajak pendapatan terdiri dari empat macam sumber yang ada dalam undang- undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala. 2
Penghasilan  Negara  merupakan  penghasilan  yang  berasal  dari rakyatnya  melalui  pemungutan  pajak  atau  dari  hasil  kekayaan  alam  (natural resources).Kedua  penghasilan  tersebut  merupakan  sumber  terpenting  yang memberikan  penghasilan  kepada  Negara.Penghasilan  tersebut  guna  untuk membiayai  kepentingan  umum  dan  juga  mencakup  kepentingan  pribadi seperti  halnya  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Jadi,
1 Sulaiman  Abdullah,  Sistem  Perpajakan  Modern  Ditinjau  Dari  Segi  Ajaran  Islam  dalam Zakat  dan  Pajak,  Wiwoho  dkk.,  cet.  Ke  1  (Jakarta:  Yayasan  Bina  Pembangunan,  1991), hlm.196.
2 Rahmat Soemitro, Pajak Penghasilan, (Bandung: Erisko, 1993), hlm.3.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
dimana ada kepentingan atau kebutuhan masyarakat maka akan ada pungutan pajak, sehingga pajak merupakan senyawa dalam kepentingan umum. 3
Pemungutan  pajak  di  Negara  Indonesia  mengacu  pada  sistem  self assesment.Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  dengan  memberi wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk membayar,  menghitung  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus dibayar. 4
Hubungan dengan pajak penghasilan di dalam undang-undang Nomor 17  Tahun  2000  tentang  pajak  penghasilan  ditetapkan  tariff  pajak  mulai  dari 5%-35%,  sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang pajak penghasilan menetapkan tariff baru yaitu: 5
Bagi  wajib  pajak  orang  pribadi,  tariff  PPh  tertinggi  diturunkan  dari 35%  menjadi  30%.  Bagi  wajib  pajak  badan,  tariff  PPh  yang  terdiri  dari  3 lapisan yaitu 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tariff tunggal yaitu 28% di tahun  2009  dan  20%  di  tahun  2010.  Penetapan  tariff  tunggal  tersebut bertujuan  untuk  menyesuaikan  dengan  prinsip  kesederhanaan  atau International  Best  Practice. Bagi  WP  UMKM  yang  berbentuk  badan diberikan  pengurangan  tariff    secara  intensif  sebesar  50%  dari  tariff  normal yang  berlaku  pada  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  4,8  miliar. Pemberian  insentif  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  berkembangnya UMKM  yang  pada  kenyataannya  memberikan  kontribusi  yang  signifikan bagi perekonomian di Indonesia. 6
Islam  juga  mengatur  tentang  pengeluaran  belanja  masyarakat  pada Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk proses pembangunan.  Artinya  Islam  berkecenderungan  membagi  kekayaan dikalangan  masyarakat  dan  tidak  membiarkan  menumpuknya  harta segolongan kecil, karena setiap harta yang dimiliki seseorang itu ada hak-hak orang  lain,  agama  juga  mengajarkan  untuk  saling  tolong  menolong  antar sesama.
Dalam  menentukan  hukum  atas  suatu  hal  yang  berhubungan masyarakatseperti  pajak,  dalam  syariat  Islam  salah  satunya  berdasarkan kepada  kemaslahatan  umum.Salah  satu  kaidah  ushul  fiqih  menyatakan
3 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat,2005), hlm. 7-8
4 Anastasia  Diana  &  Lilis  Setiawati,  Perpajakan  Teori  dan  peraturan  Terkini,  (Yogyakarta:
2014), hlm.1
5 www.pajakpribadi.com, di akses pada 20 Februari 2018
6 Ibid
134 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
kemaslahatan  yang  umum  lebih  diprioitaskan  atas  kemaslahatan  yang khusus. Dasar  itulah  yang  dapat  dijadikan  rujukan  pemungutan  pajak  seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari madzab Maliki. 7
Al-Maslahah  Mursalah  merupakan  dalil-dalil  khusus  yang  berupa nash-nash  syara‟  yang  tidak  menunjukkan  diakui  atau  tidaknya  suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari‟at memelihara    berbagai  hukum  sebagaimana  ia  bertujuan  menghilangkan kemudharatan  dan  kemafsadatan  baik  yang  bersifat  materil  maupun maknawi, kini dan mendatang. 8
Pendapatan yang masuk ke Negara Islam bersumber dari pendapatan Negara yang dikumpulkan pada waktu yang ditentukan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pendapatan yang dikumpulkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti  usy‟ur,  fa‟i,  dan  ganimah.  Berarti  bahwa  Islam  mengakui, menghormati  dan  melindungi  hak  milik orang  perseorangan  atas  harta  yang diusahakannya dengan cara yang halal. 9
Nilai  kehidupan  yang  benar  dan  didakwahkan  Islam  telah  telah memasuki  seluruh  bidang  kehidupan.Tidak  ada  kehidupan  manusia  yang benar-benar istimewa menurut Islam. Nilai tersebut diantaranya: 10
1. Kecukupan ekonomi dan norma moral Islam
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi pendapatan yang merata.
4. Kemerdekaan individu dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial.
Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki manusia pada kenyataannya  sangan  beragam  dan  berkembang  secara  terus  menerus.
Keragaman dan perkembangan tersebut sangat berbeda dari waktu ke waktu dan  tidak  terlepas  dengan  adat  “urf”  didalam  lingkungan  kebudayaan  dan peradaban yang berbeda. 11
7 J. Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137
8 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, hlm. 168
9 Abdul  Munir  Mulkan,  Ideologi  Dakwah  Episode  Kehidupan  Natsir  dan  Ahmad  Azhar Basyir, (Yogyakarta: SI Press, 1996), hal.137
10 Yasin  Ibrahim  al-Syaikh,  Kitab Zakat  Hukum,  Tata  Cara  dan  Sejarah,  ahli  bahasa, Wawan S. Husin, Danny Starif Hidayat (Bandung: Marja, 2008), hal.20
11 Didin  Hafidhudin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern ,  (Jakarta:  Gema  Insani,  2006), hal.4
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..

## Artikulasi Pajak
1. Pengertian Pajak
Dalam  UU  KUP  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  1  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan definisi perpajakan yang di ungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain: 12
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H  “pajak  merupakan iuran  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  yang  langsung dapat  ditujukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum”.
Menurut  S.I  Djajadiningrat,  “pajak  merupakan  suatu  kewajiban menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  Negara  yang  disebabkan oleh  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal  balik  dari  Negara  secara  langsung,  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum”.
Menurut  Leroy  Beaulieu,  “pajak  merupakan  kontribusi  langsung maupun  tidak  langsung,  yang  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  oleh kekuasaan  public  baik  terhadap  masyarakat  maupun  atas  barang  untuk pembiayaan belanja Negara.
Berdasarkan  semua  definisi  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pajak  adalah  suatu  kewajiban  kenegaraan  dan  pengabdian  serta peran  aktif  warga  Negara  dan  anggota  masyarakat  untuk  membiayai berbagai  keperluan  Negara  berupa  Pembangunan  Nasional  yang pelaksanaannya  diatur  dalam  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.
2. Fungsi Pajak
Perpajakan  sudah  dikenal  sejak  zaman  dahulu,  dan  masalah perpajakan  baru  mulai  diperhatikan  pada  abad  ke-20,  seperti  lahirnya definisi  pajak  yang  dikemukaka  oleh  Leoney  Beaulieu  pada  tahun
12 Rismawati Sudirman, SE.,MSA & Antong Amiruddin, SE.,MSA, Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktik, (Malang: Empat Dua Media, 2012), hlm.2
136 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
1906.Perpajakan  dikenal  semenjak  para  raja-raja  di  dunia  menerima berbagai bentuk upeti dari rakyat dan/atau Negara jajahannya.Upeti yang diwajibkan  oleh  para  raja  pada  waktu  itu  merupakan  suatu  praktek pemungutan  pajak  yang  dipaksakan,  yang  kemudian  digunakan  untuk membiayai  berbagai  keperluan  pribadi  dan  Negara,  seperti  membangun benteng  pertahanan,  membeli  persenjataan  dan  lain  sebagainya.Secara tidak  langsung  raja-raja  pada  waktu  itu  menggunakan  upeti  sebagai sumber pendanaan Negara.Karena semakin besar Negara menerima upeti, maka  semakin  besar  kemampuan  Negara  untuk  mempertahankan kelangsungan pemerintahannya.
Dalam  fungsi  perpajakan,  terdapat  fungsi  utama  yaitu  fungsi budgetair , dan fungsi tambahan yaitu fungsi regulerend . 13 fungsi budgetair merupakan  alat  pemerintah  untukmenghimpun  dana  dari  masyarakat untuk  berbagai  kepentingan  pembiayaan  Negara.  Sedangkan  fungsi regulerend merupakan  fungsi  pajak  untuk  mengatur  tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu Negara.
Selain fungsi utama dan fungsi tambahan dalam perpajakan dilihat pula  dari  segi  ekonomi,  yaitu  pemerintah  yang  mempunyai  tiga  fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. 14
a. Fungsi Alokasi
Meskipun  dunia  sudah  memasuki  era  globalisasi,  tetapi Negara harus tetap ada dan tidak akan tiada hanya karena demarkasi geografis,  ekonomis  dan  psikologis  yang  semakin  mengambur sebgai  konsekuensi  dari boarderless  society. Keadaan  tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa terlepas dari masalah ideologis ada alas  an  teknis  yang  menyebabkan  Negara  harus  ada  dank  arena  itu pulalah sampai saat ini Negara masih ada.
Apabila penyediaan barang dan jasa diserahkan pada ekonomi pasar,  penyedia  barang  dan  jasa  serta  besarnya  harga  yang ditentukan sepenuhnya oleh prefensi konsumen (tingkat penghasilan),  serta  kepentingan  produsen  untuk  memperoleh keuntungan. Dan jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan aka nada barang/jasa  tertentu  yang  tidak  akan  tersedia  dipasar,  dan  alasan utama  pasar/swasta  tidak  mau  memproduksinya  dikarenakan
13 Ibid, hlm.15-17
14 Haula  Rosdiana,  M.Si  &  Rasin  Tarigan  M.Si,  Perpajakan  (Teori  dan  Aplikasi),  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
pertimbangan inefisiensi .  Ini  merupakan  salah  satu  contoh  dari kegagalan  pasar  ( market  failure ).Jika  pasar  sudah  tidak  mau memproduksi,  maka  pada  saat  itulah  pemerintah  seharusnya melakukan intervensi.
b. Fungsi Distribusi
Selain  fungsi  alokasi,  pemerintah  juga  mempunyai  tanggung jawab  untuk  mendistribusikan  pendapatan  dan  kesejahteraan  dalam masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan tertumpuknya harta kekayaan pada salah satu kelompok masyarakat saja,  apalagi  jika  tertumpuknya  kekayaan  ini  terjadi  karena  adanya monopoli,  maka  akibatnya  kesenjangan  antar  kelompok  semakin melebar.Hanya  Negara  yang  bisa  „memaksa‟  sekelompok masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilan dengan mewajibkannya  membayar  pajak  sesuai  dengan  kemampuannya ( ability to pay ).
Melalui  pemungutan  pajak,  Negara  bisa  menyediakan pelayanan  kesehatan  yang  murah  dan  pendidikan  yang  terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
c. Fungsi Stabilisasi
Masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplay uang,  nilai  tukardan  masih  banyak  aspek  makro  ekonomi  lainnya ( Macroeconomic Problems ) tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis  sehingga  pemerintah  yang  harus  menangani  hal tersebut.Peranan  pemungutan  pajak  sebagai  instrumen  sebagai fungsi  stabilisasi  pemerintah  sering  kali  digunakan  oleh  penganut Supply Side Policies ( Supply-Side Economics ). 15
Supply  Side  Policies dapat  digunakanuntuk  mengurangi ketidaksempurnaan  pasar.Dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa membuka kesempatan tenaga kerja karena  dengan  bekerja  orang  bisa  mempunyai  penghasilan,  dengan penghasilan yang didapat maka dapat bisa membeli barang dan jasa.
Dalam Supply  Side  Policies, penawaran  menjadi  pangkal tolak  kebijakan  dengan  teorri  yang  lebih  dikenal  dengan  hukum “Say ( Say’s Law )” bahwa setiap penawaran dengan sendirinya akan
15 Ibid hlm.17
138 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
menciptakan  permintaan  ( Supply  creates  its  own  demand ).  Jika penawaran naik, maka permintaan juga akan naik.
Penganut Supply  Side berpendapat  bahwa  tariff  pajak hendaknya  diupayakan  agar  serendah  mungkin  sehingga    tidak mendistorsi pilihan orang untuk bekerja atau bersenang-senang.
d. Fungsi Regulasi
Sering  kali  produsen  tidak  sepenuhnya  menanggung  biaya yang timbul akibat limbah pabrik yang berbahaya,  yang merupakan akses  proses  produksi  suatu  barang.  Sebagai  contoh  yaitu  polusi udara (pencemaran udara), polusi suara timbul seiring dengan proses produksi  suatu  barang  atau  penggunaan  suatu  barang.  Dan  oleh karena  itu,  maka  Negara  yang  harus  berfungsi  sebagai  regulator, antara  lain  mengharuskan  pengusaha  membuat  analisis  mengenai dampak  lingkungan,  membuat  tempat  pembuangan  limbah  dengan melalui  pemungutan  pajak,  dan  pajak  yang  dipungut  digunakan untuk  mengoreksi  efek  eksternalitas  negatif.  Dalam  mengatasi eksternalitas  negatif,  para  ekonom  umumnya  lebih  menganjurkan instrument  pemungutan  pajak,  karena  dianggap  lebih  efisien  untuk mengurangi  polusi  dibandingkan  dengan  pemerintah  yang  hanya membuat regulasi mengenai polusi. 16

## 3. Penting Pajak Bagi Negara dan Masyarakat
Kebijakan  fiskal  merupakan  suatu  kebijakan  makro  ekonomi  yang dilakukan  pemerintah  untuk  mengendalikan  kondisi  perekonomian (sebagai  stabilisator  perekonomian).Dari  sudut  pandang  ekonomi,  pajak adalah  salah  satu  primadona  penerimaan  Negara  yang  paling potensial.Pajak  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat.
GBHN  menegaskan  bahwa  “ Pembangunan  nasional  memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan  sendiri,  sedangkan  bantuan  luar  negeri  merupakan pelengkap.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  usaha  yang  sungguh-sungguh dalam mengarahkan dana-dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari  ekspor  dan  jasa.  Pengerahan  dana-dana  investasi  tersebut  harus ditingkatkan  dengan  cepat,  sehingga  peranan  bantuan  luar  negeri  yang
16 Ibid, hlm. 35
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
merupakan  pelengkap  tersebut  semakin  berkurang  dan  pada  akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan”. 17
Peningkatan  penerimaan  dalam  negeri  dari  sektor  pajak  adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke  tahun  akan  semakin  besar  berbanding  lurus  dengan  peningkatan jumlah  penduduk  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kontribusi  masyarakat melalui  pembayaran  pajak  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  untuk melakukan  pekerjaan  berupa  pelayanan  untuk  umum,  membiayai pendidikan,  memperbaiki  fasilitas  kesehatan,  perumahan,  air  minum, listrik,  transportasi,  gaji  pegawai  negeri  sipil,  fasilitas  keamanan,  dan sebagainya  guna  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan Negara.

## Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Maqashid as-Syari’ah
1. Konsepsi Pajak Dalam Islam
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah
Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan  atau  membebankan  dan  lain-lain.Sedangkan  secara terminologi. Dharibah adalah  harta  yang  dipungut  secara  wajib  oleh Negara  untuk  selain Al-Jizyah dan Al-Kharaj sekalipun  keduanya  secara awam bisa dikategorikan dharibah.Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya  Imam  Al  Mawardi, Kharaj diterjemahkan  dengan  kata  pajak, sedangkan Jizyah tidak  diterjemahkan  dengan  pajak,  melainkan  tetap disebut jizyah .
Dalam  kiab  Shahih  Abu  Daud,  kata  pajak,  seorang  pemungut jizyah diterjemahkan  dengan  seorang  pemungut  pajak,  padahal  yang dimaksud  adalah  petugas jizyah .Dalam  kitab  Al-Umm  karya  Imam Syafi‟I, jizyah diterjemahkan dengan pajak.Dengan berbagai penerjemahan  ini  tampaknya  pengertian jizyah,  kharaj ,  dan  lain-lain disatukan kedalam istilah pajak. 18
Adapun  beberapa  ulama  yang  memberikan  definisi  tentang  pajak dalam Islam, diantaranya:
a. Yusuf  Qardhawi  berpendapat,  “pajak  aadalah  kewajiban  yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa medapat prestasi kembali dari negara,
17 Ibid, hlm.35
18 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28-29
140 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
dan  hasilnya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  di satu  pihak  dan  untuk  merealisasi  sebagian  tujuan  ekonomi,  social- politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara”.
b. Imam  Al-Ghazali  dan  Imam  Al-Juwaini  berpendapat,”pajak  adalah apa  yang  diwajibkan  oleh  penguasa  (pemerintahan  muslim)  kepada orang-orang  kaya  dengan  menarik  dari  mereka  apa  yang  dipandang dapat  mencukupi  (kebutuhan  Negara  dan  masyarakat  secara  umum) ketika tidak ad akas di dalam baitul mal”.
c. Gazi  Inayah  berpendapat.”pajak  adalah  kewajiban  untuk  membayar tunai  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  atau  pejabat  berwenang  yang bersifat  mengikat  tanpa  adanya  imbalan  tertentu.  Ketentuan pemerintah  ini  sesuai  dengan  kemampuan  si  pemilik  harta  dan dialokasikan  untuk  mencukupi  kebutuhan  pangan  secara  umum  dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
d. Abdul  Qadim  Zallum  berpendapat,”pajak  adalah  harta  yang diwajibkan  Allah  SWT  kepada  kaum  muslimin  untuk  membiayai berbagai  kebutuhan  dan  pos-pos  pengeluaran  yang  memang diwajibkan  atas  mereka  pada  kondisi  baitul  mal  tidak  ada  uang  atau harta”. 19
Berdasarkan  semua  definisi  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pajak  adalah  suatu  kewajiban  kenegaraan  dan  pengabdian  serta peran  aktif  warga  Negara  dan  anggota  masyarakat  untuk  membiayai berbagai  keperluan  Negara  berupa  Pembangunan  Nasional  yang pelaksanaannya  diatur  dalam  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara
2. Hukum Pajak Dalam Hukum Islam
Beberapa pendapat mengenai hukum pajak dalam Islam, yaitu:
Pendapat  1 ,  menyatakan  bahwa  pajak  tidak  boleh  kepada  kaum muslimin  karena  kaum  muslimin  sudah  dibebani  kewajiban  zakat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa‟ ayat 29:
19 Ibid, hlm. 31-32
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  bathil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka diantara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Di  dalam  ayat  ini  Allah  melarang  hamba-Nya  saling  memakan harta sesame dengan jalan yang tidak dibenarkan.Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untu memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus,  ada  beberapa  hadist  yang  menjelaskan  keharaman  pajak  dan ancaman  bagi  para  penariknya,  diantaranya  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda:
“ Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak di adzab di neraka”.
(HR. Ahmad dan Abu Dawud).
Hadist  inilah  yang  setiap  kali  digunakan  untuk  mengharamkan memungut  pajak  dan  juga  sebagai  dalil  untuk  tidak  bayar  pajak.  Serta untu  mengharamkan  secara  total  apa-apa  yang  berbau  pajak.  Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih. 20
Pendapat 2, para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.  Diantara  ulama  yang  memperbolehkan  pemerintah  Islam mengambil  pajak  dari  kaum  muslimin  adalah  Imama  Ghazali,  Imama Syatibi,  dan  Imam  Ibnu  Hazm.  Dan  ini  sesuai  dengan  Hadist  yang
20 http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-islam/  di  akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB
142 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
diriwayatkan Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“ Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan)  selain  zakat”. (HR  Tirmidzi,  No.  595  dan  Darimi
No.1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad  bin  Hanbal  dia  adalah  dho‟if  hadist  dan  menurut  Imam Bukhari dia tidak cerdas). 21
Dari beberapa pendapat di atas mengenai pajak maka pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena untuk kemaslahatan umat, maka pajak  saat  ini  memang  sudah  menjadi  kewajiban  warga  Negara  dalam sebuah  Negara  muslim  dengan  alasan  dana  pemerintah tidak  mencukupi untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran,  yang  mana  jika  pengeluaran  itu tidak  dibiayai  maka  akan  timbul  kemudharatan.  Sedangkan  mencegah kemudharatan  adalah  kewajiban.  Sebagaimana  kaidah  ushul  fiqh mengatakan:
“ Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban  selain  harus  dengannya,  maka  sesuatu  itu  pun  wajib hukumnya ”.
Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan  semata,  melainkan  karena  adanya  kewajiban  kaum  muslimin yang dipikulnya kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan lain sebagainya. Oleh  sebab  itu,  pajak  merupakankewajiban  warga  Negara  dalam  sebuah Negara  Islam,  tetapi  Negara  berkewajiban  pula  untuk  memenuhi  dua kondisi (syarat), yakni:
a. Penerimaan  hasil-hasil  pajak  harus  dipandang  sebagai  amanah  dan dibelanjakan  secara  jujur  dan  efisien  untuk  merealisasikan  tujuan- tujuan pajak.
b. Pemerintah  harus  mendistribusikan  beban  pajak  secara  merata diantara mereka yang wajib membayarnya.
21 Masduki, Fiqh Zakat, (IAIN SMH Banten, 2014), hlm. 123
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Mengikuti  pendapat  ulama  yang  mendukung  perpajakan,  maka harus  ditekankan  bahwa  mereka  sebenarnya  hanya  mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama, dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:
a. Pajak  dikenakan  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid.
b. Beban  pajak  tidak  boleh  terlalu  kaku  dihadapkan  pada  kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
c. Dana  pajak  yang  terkumpul  dibelanjakan  secara  jujur  untuk  tujuan yang karenanya pajak yang diwajibkan. 22
Dan  jika  melanggar  ketiga  hal  tersebut,  maka  pajak  seharusnya dihapuskan  dan  pemerintah  menncukupkan  diri  dengan  sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang ( balance budget ).
Sebelum Undang-undang perpajakan disusun, di dalam prosesnya memperhatikan  masalah  teori  dan asas  yang  bersifat  unik  dan  universal, yang  khususnya  berkaitan  dengan  keadilan  pemungutannya. 23 Dalam pungutan  pajak  tidak  memberikan  prestasi  balik  yang  langsung  dapat dirasakan  bagi  yang  membayarnya.Teori-teori  yang  menjadi  dasar keadilan  pemungutan  pajak  meliputi  teori  asuransi,  teori  kepentingan, teori bakti, teori daya pikul dan teori daya beli. 24
Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral Pajak  (Ditjen)  pajak  untuk  tidak  tebang  pilih  dalam  menerapkan  aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009  dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh)  Atas  Bidang  Usaha  berbasisi  Syariah.  Maka  penghasilan  yang didapat  dari  usaha  maupun  transaksi  berbasisi  syariah  baik  wajib  pajak (WP)  pribadi  maupun  badan  akan  dikenakan  PP.  Penerbitan  PP  PPh Syariah  ini  merupakan  bentuk  aturan  pelaksana  yang  diamanatkan  Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. 25
22 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), hlm.
162
23 Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005), hlm.7-9
24 Ibid
25 http://syiar.republika.co.id/36386/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit/ diakses pada 18 April 2018, jam 10.45 WIB
144 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pajak dalam Islam adalah boleh, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan  di  Indonesia  telah  tebit  Perpajakan  Berbasis  Syariah  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Pembahasan  pajak  penghasilan  diatas  dapat  penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pajak  Penghasilan  adalah  pungutan  resmi  yang  ditujukan  kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh  dalam  tahun  pajak  untuk  kepentingan  Negara  dan  masyarakat dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  suatu  kewajiban  yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008
2. Bahwa  hukum  pajak  menurut  Islam  berbeda  pendapat  pendapat  pertama pajak  tidak  boleh  kepada  kaum  muslimin  karena  kaum  muslimin  sudah dibebani  kewajiban  zakat,  dan  pendapat  kedua  para  ulama  menyatakan kebolehan  mengambil  pajak  dari  kaum  muslimin,  jika  memang  Negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat
3. Pajak  dibolehkan  demi  kemaslahatan  akan  tetapi  pajak  tidak  boleh dipungut  dengan  cara  paksa  dan  kekuasaan  semata,  tetapui  sebagai kewajiban dan tanggungjawab sebagai warganegaraa yang baik.

## Daftar Pustaka
Abdul  Munir  Mulkan, Ideologi  Dakwah  Episode  Kehidupan  Natsir  dan Ahmad.
Anastasia Diana & Lilis Setiawati, Perpajakan Teori dan peraturan Terkini ,
(Yogyakarta: 2014)
Didin  Hafidhudin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern ,  (Jakarta:  Gema Insani, 2006
Erly Suandy, Hukum Pajak , (Jakarta: Salemba Empat,2005)
Gusfahmi, Pajak  Menurut  Syariah :  Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011)
Haula  Rosdiana,  M.Si  &  Rasin  Tarigan  M.Si, Perpajakan  (Teori  dan Aplikasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..
J.  Sayuti  Pulungan, Fiqih  Siyasah ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
1994),
Mardiasmo, MBA, AKT. Perpajakan. Edisis Revisi 2011 . (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
Mardiasmo,  MBA, AKT.  Perpajakan .Edisi  2.(Yogyakarta:  Andi  Offset,
1992)
Rahmat Soemitro, Pajak Penghasilan , (Bandung: Erisko, 1993)
Rimsky  K.  Juddiseno, Pajak  &  Strategi  Bisnis  (suatu  tinjauan  tentang kepastian  hukum  dan  penerapan  akuntansi  di  Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
Rismawati  Sudirman,  SE.,MSA  &  Antong  Amiruddin,  SE.,MSA,
Perpajakan,  Pendekatan  Teori  dan  Praktik ,  (Malang:  Empat  Dua Media, 2012),
Sulaiman  Abdullah ,  Sistem  Perpajakan  Modern  Ditinjau  Dari  Segi  Ajaran Islam  dalam  Zakat  dan  Pajak, Wiwoho  dkk.,  cet.  Ke  1  (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 perubahan atas Undang-undang No.36
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Undang-undang RI  Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
Yasin  Ibrahim  al-Syaikh,  Kitab Zakat  Hukum,  Tata  Cara  dan  Sejarah,  ahli bahasa, Wawan  S.  Husin,  Danny  Starif  Hidayat  (Bandung:  Marja, 2008),
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5

## Sumber media On Line
http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan- islam/ di akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan- islam/ di akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB
Rimsky  K.  Judisseno,  Pajak  dan  Strategi  Bisnis  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,2005),
http://syiar.republika.co.id/36386/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Te lah_Terbit/ diakses pada 18 April 2018, jam 10.45 WIB www.pajakpribadi.com, di akses pada 20 Februari 2018 https:// www .pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html Akses 21
Nopember 2018
146 }{ Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018 :::..