## Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

## (The Regulating Development Concept of Implementing and Controlling System of Notary Profession in Indonesia)
P U R W A N T O Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 0541-7095092/ fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
The Controlling toward the implementation of Notary profession by effort of building and inspecting is done by the Minister of Law and  Human  Right  of  Indonesia  by  establing  Notary  Contoller  Commission,  the  Notary  Contoller  Commission  consists  of  Local Controller Commission, District Controller Commission and Central Controller Commission. The normative essential in the Direction of    Implementation  Duty  of    Notary  Controller  Commission  is  not  completed  with  assessment  system  in  the  form  of  objective assessment  instrument  in  inspecting  Notary  Commission  Implementation,  as  the  effect,  the  aspect  of  justice  to  the  Notary  whom inspected cannot be manifestated. In the effort to realize assessment system in inspecting Notary commission implementation oriented to  the  justice,  it  is  necessary  to  formulate:  (1)  predication  and  criterion  assessment  in  inspecting  the  Notary  commission implementation, (2) instrument assessment in inspecting the Notary commission implementation, and (3) regulation and decission that establish the criterion, predication and instrument assessment  in inspecting the Notary commission implementation.
Key words: keadilan (justice), notaris (notary), pengawasan (controlling), pemeriksaan (inspecting), penilaian (assessment) .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Notaris memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum  bagi  masyarakat.  Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lebih  terjamin  kepastian hukumnya ketika perbuatan hukum itu dibuktikan dengan suatu akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat  dan  terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.
Dalam berbagai hubungan bisnis,  kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain,  kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis  berupa  akta  otentik  makin  meningkat  sejalan  dengan berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi  dan  sosial,  baik  pada tingkat  nasional,  regional,  maupun  global.  Melalui  akta  otentik  yang  menentukan  secara  jelas  hak  dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun  sengketa  tersebut  tidak  dapat    dihindari,    dalam    proses    penyelesaian    sengketa,  akta  otentik yang  merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat  dan  terpenuh  memberi  sumbangan  nyata  bagi  penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 1
Eksistensi  Notaris  dalam  kehidupan  masyarakat  turut  membantu  upaya  untuk  mewujudkan prinsip  negara  hukum.  Secara  konstitusional,  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
Penjelasan  umum  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  menyatakan  bahwa  prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti  yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. 2
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum.  Selain  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris,  bukan  saja  karena  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  karena  dikehendaki  oleh  pihak  yang  berkepentingan  untuk
1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2 Ibid.
memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 3
Akta  otentik  pada  hakikatnya  memuat  kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan para  pihak  kepada  Notaris.  Namun,  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  memasukkan  bahwa  apa  yang termuat  dalam  Akta  Notaris  sungguh-sungguh  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak, yaitu  dengan  cara  membacakannya  sehingga  menjadi  jelas  isi  Akta  Notaris,  serta  memberikan  akses terhadap  informasi,  termasuk  akses  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  bagi  para  pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. 4
Secara  historis,  sebelum  ditetapkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional,  peraturan dimaksud yaitu: 5
1. Reglement  Op  Het  Notaris  Ambt  in  Indonesie  (Stb.1860:3 )  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1954  tentang  Wakil  Notaris  dan  Wakil  Notaris  Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  34,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
Secara  faktual,  berbagai  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sudah  tidak sesuai  lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diadakan pembaharuan  dan  pengaturan  kembali  secara  menyeluruh  dalam  satu  undang-undang  yang  mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Secara umum, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  diatur  secara  rinci  tentang  jabatan  umum  yang  dijabat  oleh  Notaris,  sehingga  diharapkan  bahwa akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  mampu  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum.  Mengingat  Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  tertulis  yang terkuat  dan  terpenuh,  Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. 6
Sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  terkuat  dan  terpenuh,  apa  yang  dinyatakan  dalam  Akta  Notaris harus  diterima,  kecuali  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  hal  yang  sebaliknya  secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama  kalinya  secara  komprehensif  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris.  Demikian  pula  ketentuan  tentang  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung  jawabnya  di  bidang  kenotariatan  serta  Organisasi  Notaris.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. 7
Pengawasan  terhadap  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan membentuk  Majelis  Pengawas.  Pengawasan  melalui  pembinaan  dan  pemeriksaan.pelaksanaan  jabatan Notaris  dilaksanakan  oleh  Majelis  Pengawas,  baik  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan kewenangannya.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.

## B. Perumusan Masalah
Tulisan  ini  menganalisis  keadilan  dari  sistem  penilaian  dalam  pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan Notaris  yang  diatur  di  dalam  (a)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  (b)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  : M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia
Sistem  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  jabatan  Notaris  diatur  dalam  (a)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Pengaturan sistem pengawasan  yang diatur di dalam Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat pada BAB IX Pasal 67 s/d 81. Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berjumlah  9  (sembilan)  orang,  terdiri  atas unsur:
a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
(4) Dalam  hal  suatu  daerah  tidak  terdapat  unsur  instansi  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri .
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(6) Ketentuan  mengenai  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  berlaku  bagi  Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.
Pasal  68  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.
Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas  Daerah diatur dalam Pasal 69, 70, dan 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 69 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut :
(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(3) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa  jabatan  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  adalah  3  (tiga)  tahun  dan dapat diangkat kembali.
(5) Majelis  Pengawas  Daerah  dibantu  oleh  seorang  sekretaris  atau  lebih  yang  ditunjuk  dalam  Rapat Majelis Pengawas Daerah.
Pasal  70  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. menentukan  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  pada  saat  serah  terima  Protokol  Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. menerima  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan    pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal  71  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut :
Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:
a. mencatat  pada  buku  daftar  yang  termasuk  dalam  Protokol  Notaris  dengan  menyebutkan  tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan  yang disahkan dan  yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b.    membuat  berita  acara  pemeriksaan  dan  menyampaikannya  kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah setempat,  dengan  tembusan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan,  Organisasi  Notaris,  dan  Majelis Pengawas Pusat;
c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. menerima  salinan  yang  telah  disahkan  dari  daftar  akta  dan  daftar  lain  dari  Notaris  dan merahasiakannya;
e. memeriksa  laporan  masyarakat  terhadap  Notaris  dan  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas  Wilayah diatur dalam Pasal 72, 73, 74 dan  75  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pasal  72 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  sebagai berikut:
(1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
(2) Keanggotaan  Majelis  Pengawas  Wilayah  terdiri  atas  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  67 ayat (3).
(3) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Majelis  Pengawas  Wilayah  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Majelis  Pengawas  Wilayah  dibantu  oleh  seorang  sekretaris  atau  lebih  yang  ditunjuk  dalam  Rapat Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal  73  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  laporan  masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
b. memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas  laporan  sebagaimana  dimaksud pada huruf a;
c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
d. memeriksa  dan  memutus  atas  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  menolak  cuti  yang diajukan oleh Notaris pelapor;
e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
1)  pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2) pemberhentian dengan tidak hormat.
g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.
Pasal  74  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan dalam  sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Pasal  75  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:
a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
Eksistensi, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 76, 77, 78, 79, 80 dan 81. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal  76  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(3) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Majelis  Pengawas  Pusat  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa  jabatan  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Majelis  Pengawas  Pusat  adalah  3  (tiga)  tahun  dan dapat diangkat kembali.
(5) Majelis  Pengawas  Pusat  dibantu  oleh  seorang  sekretaris  atau  lebih  yang  ditunjuk  dalam  Rapat Majelis Pengawas Pusat.
Pasal  77  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Majelis Pengawas Pusat berwenang :
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  dalam  tingkat  banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Pasal  78  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat. Pasal  79  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Majelis  Pengawas  Pusat  berkewajiban  menyampaikan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77 huruf  a  kepada  Menteri  dan  Notaris  yang  bersangkutan  dengan  tembusan  kepada  Majelis  Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.
Pasal  80  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
(1) Selama  Notaris  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya,  Majelis  Pengawas  Pusat  mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.
(2) Menteri  menunjuk  Notaris  yang  akan  menerima  Protokol  Notaris  dari  Notaris  yang  diberhentikan sementara.
Pasal  81  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan sebagai berikut:
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota,  susunan  organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam  melaksanakan tugas,  kewenangan dan kewajibannya, Majelis Pengawas  harus  memahami kewenangan,  kewajiban  dan  larangan  bagi  Notaris  Untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur hal tersebut.
Secara normatif, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula:
a.  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus;
b.  membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku  khusus;
c.  membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g.  membuat akta risalah lelang.
(3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Secara  normatif,  kewajiban  Notaris  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a.  bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b.  membuat  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris;
c.  mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d.  memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e.  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50  (lima  puluh)  akta,  dan  jika  jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu  buku,  akta  tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g.  membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
h.  membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta setiap bulan;
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j.   mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k.  mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m.  menerima magang calon Notaris.
(2) Menyimpan  Minuta  Akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  tidak  berlaku,  dalam  hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta: a.  pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b.  penawaran pembayaran tunai;
c.  protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d.  akta kuasa;
e.  keterangan kepemilikan; atau
f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Akta  originali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dibuat  lebih  dari  1  (satu)  rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata- kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
(6) Bentuk  dan  ukuran  cap/stempel  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  k  ditetapkan  dengan Peraturan Menteri.
(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta  pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8) Jika  salah  satu  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  l  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Secara normatif, larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :
Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. merangkap sebagai pegawai negeri;
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik daerah atau badan usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
Dalam  upaya  menjalankan  tugas,  dan  kewenangan  pengawasan,  Majelis  Pengawas  Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas pelaksanaan jabatan Notaris. Pemeriksaan berkala tersebut dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk dan hanya ada di Majelis Pengawas Daerah.
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39- PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pelaksanan  Tugas  Majelis  Pengawas  Notaris,  Tim  Pemeriksa Majelis  Pengawas  Daerah  bertugas  melakukan  pemeriksaan  secara  berkala  paling  kurang  sekali  setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim, meliputi:
a. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
b. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
c. Berita acara sumpah jabatan Notaris;
d. Surat keterangan ijin cuti Notaris;
e. Sertifikat cuti Notaris;
f. Protokol Notaris yang terdiri dari :
1) Minuta akta;
2) Buku daftar akta atau reportorium;
3) Buku  khusus  untuk  mendaftarkan  surat  di  bawah  tangan  yang  disahkan  tanda  tangannya  dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
4) Buku  daftar  nama  penghadap  klapper  dari  daftar  akta  dan  daftar  susat  di  bawah  tangan  yang disahkan;
5) Buku daftar protes;
6) Buku daftar wasiat; dan
7) Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
g. Keadaan arsip;
h. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
i. Laporan  bulanan  pengiriman  salinan  yang  disahkan  dan  daftar  akta,  daftar  surat  di  bawah  tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang di bukukan;
j. Uji petik terhadap akta;
k. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
l. Jumlah pegawai yang terdiri atas :
1) Sarjana
2) Non Sarjana;
m. Sarana kantor, antara lain :
1) Komputer;
2) Meja;
3) Lemari;
4) Kursi tamu;
5) Mesin ketik;
6) Filing kabinet; dan
7) Pesawat telepon/faksimili/internet;
n. Penilaian pemeriksaan; dan
o. Waktu dan tanggal pemeriksaan.
Pemeriksaan dan penilaian hasil pemeriksaan terhadap Notaris dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Majelis  Pengawas  Daerah.  Dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas  Notaris  dijelaskan bahwa,  (1)  evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  tingkat  kepatuhan  Notaris  terhadap  undang-undang  jabatan Notaris  dan  kode  etik  Notaris,  serta  (2)  hasil  evaluasi  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan.  Hasil  evaluasi  pembinaan  dan  pengawasan  akan  ditindaklanjuti  dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, serta pemberian sanksi kepada Notaris yang tidak mematuhinya.
Salah  satu  aspek  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tim  Pemeriksa  Majelis Pengawas  Daerah  adalah  “ penilaian  pemeriksaan “.  Esensi  normatif  yang  mengatur  mengenai  penilaian pemeriksaan  terhadap  Notaris  belum  dapat  menggambarkan  objektivitas,  sehingga  aspek  keadilan  bagi Notaris  yang  diperiksa  tidak  dapat  terwujud.  Tim  Pemeriksa  yang  satu  dengan  yang  lain  maupun  antar anggota dalam suatu Tim Pemeriksa memiliki landasan berfikir dan parameter yang berbeda dalam menilai pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Hal  ini  akan  menghasilkan  penilain  yang  subjektif  karena  sistem  penilaian pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  dilakukan  secara deklaratif-kualitatif ,  yaitu  Amat  Baik,  Baik, Cukup dan Kurang tidak dilandasi oleh instumen yang jelas.
Secara normatif maupun teknis, Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas belum dilengkapi dengan  ketentuan  yang  mengatur  instrumen  penilaian  yang  dapat  menggambarkan  objektivitas  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  hasil  penilaian  pelaksanaan jabatan  Notaris  yang  berkeadilan  bagi  Notaris    Untuk  mewujudkan  objektivitas  dan  keadilan  dimaksud, kiranya  penting  untuk  merumuskan  suatu  konsep  pengembangan  pengaturan  sistem  pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris.

## B.  Konsep  Pengembangan  Pengaturan  Sistem  Pengawasan  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  di Indonesia
Studi  hukum  mengajarkan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan,  kepastian, dan  kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  itu.  Tujuan  hukum  itu dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat ketika dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang ada di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dilandasi  oleh  aspek  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  yang merupakan unsur-unsur dari validity of law .
Dalam  literatur  dikenal  beberapa  teori  tentang  tujuan  hukum,  yaitu  teori  etis,  teori utilistis/ eudaemonistis ,  dan  teori  campuran.  Menurut  teori  etis,  hukum  semata-mata  bertujuan  untuk
keadilan.  Dengan  perkataan  lain,  tujuan  hukum  menurut  teori  ini  merealisir  atau  mewujudkan  keadilan. Pertanyaan  yang  perlu  untuk  dijawab,  apa  yang  dimaksud  dengan  keadilan  itu  ?  Sudikno  Mertokusumo menyatakan bahwa tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua  macam  keadilan,  yaitu  (1) justitia  distributiva ( distributive  justice,  verdelende/begevende gerechtigheid ), dan (2) justitia commulativa ( remedial justice, vergeldende/ruilgerechtigheid ). 8
Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yamg menjadi hak atau jatahnya : suum cuique tribuere ( to each his own ). 9 Keadilan itu sifatnya proporsional. Keadilan dalam perspektif ini, memberi  kepada  setiap  orang  menurut  jasa  atau  kemampuannya.  Di  sini  bukan  kesamaan  yang  dituntut, tetapi  perimbangan. 10 Justitia  commulativa memberi  kepada  setiap  orang  sama  banyaknya. 11 Disini  yang dituntut adalah kesamaan, yang adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama. 12
Menurut  teori utilistis ( eudaemonistis ),  hukum  ingin  menjamin  kebahagian  yang  terbesar  bagi manusia  dalam  jumlah  yang  sebanyak-banyaknya  ( the  greatest  good  of  the  greatest  numbers ).  Pada hakekatnya  menurut  teori  ini  adalah  manfaat  dalam  menghasilkan  kesenangan  atau  kebahagiaan  yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. 13
Menurut  teori  campuran,  ada  beberapa  pendapat  yang  menjelaskan  teori  ini.  Dalam  pandangan Mochtar  Kusumaatmadja,  tujuan  pokok  dan  pertama  dari  hukum  adalah  ketertiban.  Kebutuhan  akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban,  tujuan  lain  dari  hukum  adalah  tercapainya  keadilan  yang  berbeda-beda  isi  dan  ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. 14
Sistem  pengawasan  terhadap  Notaris,  baik  yang  dilakukan  melalui  pembinaan  maupun pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan  Notaris,  perlu  dilandasi  oleh  keadilan,  baik justitia  distributiva yang dilandasi prinsip proporsional maupun justitia commulativa yang dilandasi prinsip kesamaan. Prinsip  kesamaan  dalam justitia  commulativa harus  digunakan  sebagai  dasar  untuk  memeriksa pelaksanaan  jabatan  semua  Notaris,  menerapkan  instrumen  pemeriksaan  dalam  memeriksa  pelaksanaan jabatan  Notaris,  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  diskriminatif  dalam  melaksanakan  tugas  pembinaan  dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.
Prinsip proporsional dalam justitia distributiva harus digunakan sebagai dasar untuk menilai hasil pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, menilai kepatuhan setiap Notaris  terhadap  peraturan  perundang-undangan  maupun  kode  etik,  pemberian  penghargaan,  dan pemberian sanksi sesuai dengan  perilaku maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.
Konsiderans  menimbang  huruf  a  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan,  “bahwa  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum,  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan”  Uraian konsiderans  menimbang  huruf  a  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  meletakkan  keadilan  sebagai  salah  satu  aspek  yang  penting  dan  utama  untuk  diwujudkan dalam mengatur pelaksanaan jabatan Notaris.
Penilaian  dalam  pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  yang  diuraikan  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  Notaris  hendaknya  dilakukan  dengan  parameter  yang  obyektif  melalui  instrumen  penilaian yang  memenuhi  unsur-unsur  ilmiah.  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pelaksanan  Tugas  Majelis  Pengawas Notaris belum mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang instrumen penilaian yang dijadikan sebagai pedoman  oleh  Tim  Pemeriksa  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris,  sehingga  pada  akhirnya  dapat mewujudkan keadilan bagi Notaris yang diperiksa.
Dalam upaya mewujudkan sistem penilaian dalam pemeriksaan pelaksanaaan jabatan Notaris yang menggambarkan  keadilan,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  bersama-sama  dengan  Majelis
8 Sudikno  Mertokusumo,  2005, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Kedua,  Penerbit  Liberti,  Yogyakarta, hlm. 77-78.
9 Ibid.
10 Ibid. hlm. 79.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid. hlm. 80.
14 Ibid. hlm. 80-81.
Pengawas  Pusat  Notaris  perlu  merumuskan  sistem  penilaian  dalam  pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan Notasis,  meliputi:  (1)  perumusan  kriteria  dan  predikat  penilaian  pelaksanaan  jabatan  Notaris,  (2) perumusan  instrumen  penilaian  pelaksanaan  jabatan  Notaris,  dan  (3)  penetapan  kriteria,  predikat  dan instrumen  penilaian  pelaksanaan  jabatan  Notaris  dalam  suatu  produk  hukum,  misalnya  dalam  bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Tim  Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Analisis  dalam  tulisan  ini  menguraikan  kriteria  dan  predikat  penilaian  pelaksanaan  jabatan Notaris. Kriteria dan predikat penilaian dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), misalnya, amat baik, baik, cukup, dan kurang. Secara rinci, kriteria dan predikat penilaian tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “amat baik” apabila mematuhi lebih dari 80 % (delapan puluh persen) aspek dan kriteria penilaian yang menjadi obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
2. Notaris  yang  memperoleh  predikat  penilaian  “baik”  apabila  mematuhi  antara  70  %  (tujuh  puluh persen)  s/d  kurang  dari  80  %  (delapan  puluh  persen)  aspek  dan  kriteria  yang  menjadi  obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
3. Notaris yang memperoleh predikat penilaian “cukup” apabila mematuhi antara     60 % (enam puluh persen)  s/d  kurang  dari  70  %  (tujuh  puluh  persen)  aspek  dan  kriteria  yang  menjadi  obyek pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Notaris
4. Notaris  yang  memperoleh  predikat  penilaian  “kurang”  apabila  mematuhi  kurang  dari  60  %  (enam puluh  persen)  aspek  dan  kriteria  yang  menjadi  obyek  pemeriksaan  yang  dituangkan  dalam  berita acara pemeriksaan Notaris
Instrumen  penilaian  mengacu  pada  aspek  dan  kriteria  penilaian  yang  telah  ditetapkan  dalam Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.39-PW.07.10  Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Instrumen penilaian yang dirumuskan dan  yang  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  konsep  pengembangan  pengaturan  sistem pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris diuraikan pada tabel di bawah ini :

## Tabel 1

## Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris
Nama Notaris
:
Alamat   Notaris  : Tanggal Pemeriksaan
: Tim Pemeriksa  :
No. Aspek Pemeriksaan Nilai Skor *) Nilai Skor Dipindahkan 1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor) 1     2     3     4 2. Surat pengankatan sebagai Notaris 1     2     3     4 3. Berita acara sumpah jabatan Notaris 1     2     3     4 4. Surat keterangan ijin cuti Notaris 1     2     3     4 5. Sertifikat cuti Notaris 1     2     3     4 6. Protokol Notaris 1     2     3     4 7. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya) 1     2     3     4 8 Laporan  bulanan  pengiriman  salinan  yang  disahkan  dan  daftar akta,  daftar  surat  di  bawah  tangan  yang  disahkan,  dan  daftar surat di bawah tangan yang di bukukan 1     2     3     4 9. Uji petik terhadap akta 1     2     3     4 10. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih 1     2     3     4 11. Jumlah pegawai 1     2     3     4 12. Sarana kantor 1     2     3     4

## Nilai rata-rata
Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)
*)  Keterangan : 1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=Amat Baik
Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.
Nilai  rata-rata  merupakan  hasil  akumulasi  dari  nilai  skor  yang  dipindahkan  dibagi  jumlah  aspek pemeriksaan.  Dalam  upaya  untuk  memudahkan  penilaian  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Tim Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris,  pembulatan  nilai  rata-rata    ditetapkan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan kebawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.
Hasil akhir penilaian adalah nilai rata-rata hasil pembulatan yang bersifat kuantitatif, selanjutnya hasil yang bersifat kuantitatif tersebut dikonversi menjadi kriteria kualitatif , yaitu amat baik, baik, cukup atau kurang.
Dalam  upaya  untuk  memudahkan  penilaian  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Tim Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris,  aspek  dan  kriteria  penilaian  yang merupakan  bagian  dari  protokol  Notaris  dinilai  secara  rinci  yang  selanjutnya  hasil  nilai  rata-ratanya dituliskan  dalam  kolom  Protokol  Notaris  pada  Tabel  1.  Pembulatan  nilai  rata-rata  ditetapkan  sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan kebawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.
Instrumen penilaian yang berkaitan dengan Protokol Notaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2
Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris Bidang Protokol Notaris Nama Notaris : Alamat   Notaris  : Tanggal Pemeriksaan
: Tim Pemeriksa  :
No. Aspek Pemeriksaan Nilai Skor *) Nilai Skor Dipindahkan 1. Protokol Notaris yang terdiri dari : a. Minuta akta 1     2     3     4 b. Buku daftar akta atau reportorium 1     2     3     4 c. Buku  khusus  untuk  mendaftarkan  surat  di  bawah  tangan yang  disahkan  tanda  tangannya  dan  surat  di  bawah  tangan yang dibukukan 1     2     3     4 d. Buku  daftar  nama  penghadap  klapper  dari  daftar  akta  dan daftar susat di bawah tangan yang disahkan 1     2     3     4 e. Buku daftar protes 1     2     3     4
f. Buku daftar wasiat 1     2     3     4 g. Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 1     2     3     4

## Nilai rata-rata
Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)
*)  Keterangan : 1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=Amat Baik
Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.
Dalam  upaya  untuk  memudahkan  penilaian  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Tim Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris,  aspek  dan  kriteria  penilaian  yang merupakan bagian dari sarana kantor Notaris juga perlu dinilai secara rinci yang selanjutnya hasil nilai rata- ratanya  dituliskan  dalam  kolom  sarana  kantor  yang  terdapat  pada  Tabel  1.  Pembulatan  nilai  rata-rata ditetapkan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata lebih dari 1 s/d 1,5 dibulatkan ke bawah menjadi 1;
2. Nilai rata-rata lebih dari 1,5 s/d kurang dari 2 dibulatkan ke atas menjadi 2;
3. Nilai rata-rata lebih dari 2 s/d 2,5 dibulatkan kebawah menjadi 2;
4. Nilai rata-rata lebih dari 2,5 s/d kurang dari 3 dibulatkan ke atas menjadi 3;
5. Nilai rata-rata lebih dari 3 s/d 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3; dan
6. Nilai rata-rata lebih dari 3,5 s/d kurang dari 4 dibulatkan ke atas menjadi 4.
Instrumen  penilaian  yang  berkaitan  dengan  Sarana  Kantor  Notaris  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini :
Tabel 3 Instrumen Penilaian dalam Pemeriksaan Pelaksanaan Jabatan Notaris Bidang Sarana Kantor Nama Notaris : Alamat   Notaris  : Tanggal Pemeriksaan
: Tim Pemeriksa  :
No. Aspek Pemeriksaan Nilai Skor *) Nilai Skor Dipindahkan 1. Sarana kantor, antara lain : a. Komputer 1     2     3     4 b. Meja 1     2     3     4 c. Lemari 1     2     3     4 d. Kursi tamu 1     2     3     4 e. Mesin ketik 1     2     3     4 f. Filing kabinet 1     2     3     4 g. Pesawat telepon/faksimili/internet 1     2     3     4 Nilai rata-rata
Sumber : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (diolah)
*)  Keterangan : 1=Kurang 2=Cukup 3=Baik

## 4=Amat Baik
Petunjuk : Lingkari salah satu angka pada kolom Nilai Skor menurut kepatuhan Notaris.
Konsep  pengembangan  pengaturan  sistem  pengawasan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  yang diuraiakan  dalam  tulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  dalam  upaya  penyempurnaan  sistem penilaian dalam memeriksa pelaksanaan jabatan Notaris.
Aspek dan predikat penilaian maupun instrumen penilaian pelaksanaan jabatan Notaris yang telah diuraikan pada bagain tulisan ini perlu ditetapkan dalam sutau produk hukum, yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  atau  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Tim Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem  penilaian  yang  dilandasi  oleh  kriteria  dan  mekanisme  yang  obyektif,  diharapkan  dapat mewujudkan  keadilan  bagi  setiap  Notaris  yang  diperiksa.  Keadilan  yang  diwujudkan  dalam  penilaian pelaksanaan  jabatan  Notaris  diharapkan  dapat  memotivasi  dan  mendorong  Notaris  untuk  melaksanakan jabatan  dan  profesinya  secara  profsional,  bertanggung  jawab  dan  senantiasa  patuh  pada  kode  etik  profesi maupun peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

## PENUTUP
Pengaturan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  melalui  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  merupakan  langkah  dan  upaya  dari  Pemerintah  Republik  Indonesia untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  di  bidang  kenotariatan.  Sistem  pengawasan  terhadap  pelaksanaan jabatan  Notaris  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  tersebut  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan terhadap Notaris.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan, baik melalui upaya pembinaan dan pemeriksaan  terhadap  Notaris,  Majelis  Pengawas  Notaris,  yang  terdiri  dari  Majelis  Pengawas  Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat berpedoman pada : (a) Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  (b)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas Notaris, dan (c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
Esensi  normatif  yang  mengatur  mengenai  penilaian  pemeriksaan  terhadap  Notaris  belum  dapat menggambarkan  objektivitas,  sehingga  aspek  keadilan  bagi  Notaris  yang  diperiksa  tidak  dapat  terwujud. Tim  Pemeriksa  yang  satu  dengan  yang  lain  maupun  antar  anggota  dalam  suatu  Tim  Pemeriksa  memiliki landasan  berfikir  dan  parameter  yang  berbeda  dalam  menilai  pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Hal  ini  akan menghasilkan  penilain  yang  subjektif  karena  sistem  penilaian  dalam  pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan Notaris  yang  dilakukan  secara deklaratif-kualitatif tidak  dilengkapi  dengan  kriteria  penilain,  predikat penilaian, dan instrumen penilaian yang jelas.
Dalam  upaya  mewujudkan  sistem  penilaian  pelaksanaaan  jabatan  Notaris  yang  menggambarkan keadilan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris perlu  merumuskan  sistem  penilaian  dalam  pemeriksaan  pelaksanaan  jabatan  Notaris,  meliputi:  (1) perumusan kriteria dan predikat penilaian pelaksanaan jabatan Notaris, (2) perumusan instrumen penilaian pelaksanaan  jabatan  Notaris,  dan  (3)  penetapan  kriteria,  predikat  dan  instrumen  penilaian  pelaksanaan jabatan  Notaris  dalam  suatu  produk  hukum,  yaitu  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  Tim  Pemeriksa  yang  dibentuk  oleh  Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo,  Sudikno ,  2005, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Kedua,  Penerbit  Liberti, Yogyakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117,  Tamabahan  Lembaran  Negara  REpublik  Indonesia Nomor 4432)
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.02.PR.08.10 Tahun  2004 tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Majelis Pengawas Notaris.