Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No. 12
Tahun 2011 di Kota Gorontalo
Mattoasi a , Dharmawaty S. Makur b a Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia, mattoasi@ung.ac.id b Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur, Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Gorontalo 96181,
Mattosuming@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 21-07-2020 Revised 27-08-2020 Accepted 30-08-2020
Kata Kunci:
Kemandirian,
efektivitas,  Pendapatan Asli  Daerah,  retribusi parkir Keywords: Autonomy, effectiveness, local income, levy parking A B S T R A K
Penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  kemandirian  keuangan daerah  berdampak terhadap  belanja  pemerintah.  Oleh  karena  itu pemerintah  harus  memaksimalkan  pendapatan  asli  daerah termasuk  retribusi  parkir.  Penelitian  ini  berkaitan  dengan keuangan  pemerintah  daerah  setelah  Perda  No.12  Tahun  2011 telah  efektif  diberlakukan  di  Pemerintah  Kota  Gorontalo.  Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  efektivitas  pengelolaan  retribusi parkir.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  pengumpulan  data dokumen melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo serta beberapa sumber  dari  website  Kota  Gorontalo. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sektor retribusi  parkir  mengalami  penurunan  selama  tahun  2018 walaupun kendaraan mengalami peningkatan setiap tahun di Kota Gorontalo.

## A B S T R A C T
Previus studies have shown that the financial autonomy of local governments has an impact on spending with government. There for  the  government  must  maximize  the  management  of  local income  including  revenue  from  levy  parking.  This  research  is related to Perda N0.12 of 2011 has been effectively enforced in Gorontalo  City  Government. The objective  of this research  was to determine the effectiveness management of levy parking. This research is a qualitative study and using document data an was collected  throught  financial  departement  and  official  websites owned government as a source of information. The results show that  Local  generate  income  from  the  levy  parking  sector  has decreased during 2018, even though the vehicles have increased every year expecially in Gorontalo City.
@2020 Mattoasi, Dharmawaty S.Makur
U NDER T HE L ICENSE CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  yang  telah  tersedia  disuatu  wilayah  yang  dibentuk  oleh  alam maupun  kondisi  sosial  dan  kultur  masyarakat  itu  sendiri  yang  diharapkan  dapat dikelola dengan baik (Hasibuan, 2006) . Pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu  wilayah  pemerintah  menurut(Hans,  2003;  Djasuro;  Dede  dan  Fathul-Muin, 2019) perlu  dimaksimalkan    menuju  pemerintahan  yang    mandiri  dan  otonom, termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi parkir selain  pajak(Litman,  2010;  Swinney,  2019).  Selain  itu  sumber-sumber  retribusi parkir  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  harus  dilaporkan  dalam laporan  keuangan  pemerintah  mengikut  Standar  akuntansi  pemerintah  (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Di Indonesia retribusi parkir berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya untuk memberi kewenangan penuh kepada daerah dalam mengelola lahan  parkir  secara  baik  dan  benar    baik  ditepi  jalan  umum  maupun  yang  diluar badan  jalan,  agar  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  membangun  daerah. Menurut (Baswedan,  2019;  Cassee,  2019;  Johnson,  2018;  Young, Currie,  &  Hamer, 2014)bahwa retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya  menuju kemandirian keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.
Berdasarkan  beberapa  hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  dari retribusi  parkir  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah, termasuk retribusi parkir yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Namun demikian dari data  yang  diperoleh  dari Dinas  Pendapatan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Gorontalo tahun 2015 dinyatakan bahwa  retribusi parkir hanya  mencapai 3% dari total pendapatan asli daerah (DPPKAD, 2016) walaupun potensi retribusi sangat tinggi jika diukur dari jumlah kenderaan setiap tahun mengalami peningkatan di Kota Gorontalo (Samsat Kota  Gorontalo, 2019).
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  objektif  kepada pemrintah  daerah  di  dalam  mengelola  pajak  parkir  seperti  yang  diharapkan  dari berbagai  hasil  penelitian,  serta  dapat  mengembangkan Stewardship  Theory sebagai landasan dalam penelitian ini.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penelitian  ini  fokus  kepada  pendapatan  asli  daerah.  Teori  yang  digunakan adalah  teori  agen  dan  prinsipal  yang  disebut  Stewardship  Theory  diperkenalkan oleh(Donaldson, 1985).Teori dikenal dengan teori pengamanahan, karena pemerintah adalah  sebagai  agen  yang  menerima  amanah  dari  masyarakat  di  dalam  mengelola sumber-sumber  daya  dalam  organisasi  untuk  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah (PAD).Beberapa  hasil  penelitian  yang  menggunakan  Stewardship  Theory  di  dalam menjawab setiap fenomena telah banyak dilakukan.Lenze (2018) menekankan bahwa PAD lebih  penting  dibandingkan  sumber-sumber  Pendapatan  daerah.  Tidak  jauh berbeda Gunter  &  Smeral,  (2016);  Yeeles,  (2015) karena  pendapatan  asli  daerah dikelola  sendiri  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  suatu  simbol  kinerja  pemerintah. Kemandirian keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah akan memberi dampak yang    nyata  kepada  masyarakat  karena  keperluan dana  pemerintah  langsung  dapat dipenuhi (Stokan, 2019).
Berkaitan  dengan  pendapatan  asli  daerah  juga  sejalan  denganKluge  (2013) dan  Olofin,  Aiyegbusi,  &  Adebayo  (2019)menyatakan  bahwa  berbagai  cara  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  termasuk  perbaikan  terhadap  sumber  daya manusia dan normalisasi perdagangan di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menuju kemandirian keuangan yang sejati. Demikian juga(Marlissa & Blesia, 2018) menekankan  bahwa  setiap  cara  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  di  dalam meningkatkan  pendapatannya harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam pelaksanaanya tidak menemui kendala yang berarti.
Keberhasilan  pemerintah  daerah  di  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  ada disekitarnya  dan  memanfaatkan  sesuai  dengan  keperluan  masyarakat  (principal), dapat  memberi  dampak  terhadap  perkembangan  ekonomi  masyarakat  sehingga ketertinggalan  yang  selama  ini  terjadi  dapat  bergeser  ke  arah  yang  lebih  baik.Shi, Luo, Jin, Cheng, & Li, (2019) dalam kajiannya yang dilakukan di China menemukan bahwa  ketertinggalan  suatu  daerah  akan  berpengaruh  terhadap  pemerintah  pusat, sehingga harus dimajukan secara bersama-sama.
Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan  kekayaaan daerah  dan  lain-lain (Beatty,  2018) sehingga penyediaan pembiayaan  dari  pendapatan  asli  daerah  dimaksimalkan  melalui  program intensifikasi  dan  ekstensifikasi. Lewis (2019) juga  memandang  bahwa  pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai  tolak  ukur  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  sebagai  bukti  kinerja pemerintah daerah tanpa mengharapkan sepenuhnya dari dana alokasi.
Berdasarkan  beberapa  uraian  yang  telah  dibuat,  memberi  informasi  bahwa pendapatan asli daerah merupakan indikator penting di dalam mengembangkan suatu daerah  selain  dukungan  sumber  daya  manusia  dan  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  dan    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2019) dinyatakan bahwa salah satu indikator di dalam laporan  keuangan  yaitu  laporan  realisasi  anggaran  (LRA)  adalah  pendapatan  dari retribusi  daerah    yang  maksimal  sebagai  kunci keberhasilan  mengenai  pendapatan asli  daerah  termasuk  retribusi  parkir  di  dalamnya  melibatkan  pemerintah  dan masyarakat,  maka  pemerintah  diharapkan  dapat  mengelola  retribusi  parkir  secara maksimal  karena  telah  terbukti  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Berkaitan dengan pentingnya retribusi parkir di dalam meningkatkan pendapat asli daerah juga sejalan  dengan Nizam  (2019) yang  menyatakan  bahwa    perlu  penguatan  kapasitas pemerintah  di  dalam  mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah  termasuk mengelola  retribusi  parkir.  Demikian  juga Marlissa  &  Blesia  (2018) bahwa pemerintah  daerah  harus  memiliki  kreativitas  di  dalam  mengembangkan  potensi daerahnya termasuk pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber belanja daerah.

## Retribusi Parkir
Berkaitan  dengan  pendapatan  asli  daerah  yang  di  dalamnya  juga  termasuk retribusi  parkir,  telah  dihasilkan  beberapa  hasil  penelitian  yang  menyatakan  bahwa retribusi  parkir  berpengaruh  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah.Dessy- Ayuni;David-Paul  dan  Inggriani-Elim  (2014) menyimpulkan  bahwa  Pajak  parkir mempunyai  kontribusi  terhadap  pajak  daerah.  Demikian  juga Butar-butar  (2014) menyimpulkan  bahwa  retribusi  parkir  mempunyai  pengaruh  terhadap  besaran pendapatan  asli  daerah.    Tidak  jauh  berbeda  dengan Octovido  (2014) yang menyimpulkan bahwa setiap tahun retribusi  parkir mengalami peningkatan.
Hasil penelitian Mosal (2013); Puspitasari (2016) juga menyimpulkan bahwa proses  pemungutan  pajak parkir  sudah  berjalan  dengan  baik.  Terbutkti  bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 telah mengalami  peningkatan  yang  diikuti  dengan  pertumbuhan  persentase  realisasi penerimaan  yang  berfluktuasi.  Namun  demikian sedikit  berbeda  dengan  penelitian Malombeke  (2016) yang  dilakukan  di  Kota  Manado  dengan  menyimpulkan  bahwa retribusi  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Manado  tahun anggaran 2008-2012 sangat rendah dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data dokumen sebagai sumber data dan dianalisis berdasar  analisis  content  dalam  kualitatif (Cresswell,  2013)  dan  Yin  (2014) dengan rumusan masalah apakah penerapan Perda No. 12 Tahun 2011 Kota Gorontalo telah efektif,  dan  tujuan  penelitian  diharapkan  untuk  mengetahui  efektivitas  penerapan Perda No. 12 Tahun 2011 Kota Gorontalo.
Dari  berbagai  uraian  yang  telah  dikemukakan  oleh  beberapa  kajian  sebelum ini  menunjukkan  bahwa  retribusi  parkir  sangat  menunjang  tingkat  kemandirian keuangan  daerah.  Dasar  di  dalam  menilai  efektivitas  suatu  retribusi  daerah  dapat merujuk  kepada  konsep  Maksum  (2012)  dengan  menggunakan  formula  sebagai guide lines menghitung pendapatan asli daerah dari retribusi. Efektivitas = Realisasi Pajak Parkir x 100%
Target Pajak Parkir
Berdasarkan formula tersebut maka kategori penilaian (Tingkat Efektivitas) terhadap suatu pencapaian dari retribusi sepeti dalam tabel berikut.
Tabel 1. Tingkat Efektivitas Tingkat Efektivitas Presentase Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif >100% >90-100%
>80-90% >60-80% <60%
Sumber: Maksun (2012)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi  parkir  yang  efektif  dapat  meningkatkan  PAD  dari  sektor  ini,  karena  setiap tahun  Berbagai  uraian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor retribusi  parkir  diharapkan  mengalami  peningkatan  sejalan  dengan  meningkatnya jumlah  kenderaan  setiap  tahun.  Dari  data  dokumen    dijelaskan  selang  tahun    2016- 2018 jumlah kenderaan  baik roda dua maupun roda empat setiap tahun mengalami peningkatan. Data kendaraan disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Tabel Potensi Rill Pendapatan Dari Sektor Pelayanan Parkir Jenis Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor (Rp. 2000/Kenderaan) 2016 44.124 2017 43.910 2018 50.893 Mobil (Rp. 3.000/Kendaraan) 2016 13.257 2017 13.543 2018 16.375
Sumber Data: Samsat Kota  Gorontalo (2019)
Berdasarkan  Tabel 2,  menunjukkan  selama  3  tahun  terakhir  potensi  rill pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir  mengalami peningkatan sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  kenderaan  setiap    tahun  yang  berlaku  pada kenderaan  roda  dua  dan  kenderaan  roda  4.  Namun  demikian  jika  dibandingkan dengan  realisasi  PAD  dari  retribusi  parkir  berbanding  terbalik  dengan  potensi  yang ada  di  Kota  Gorontalo,  karena  nilai  realisasi  setiap  tahun  masih  berfluktuasi  dan cenderung  tidak  mencapai  target  yang  telah ditetapkan.Berkaitan  dengan  hasil pencapaian  PAD  dari  retribusi  parkir  selamat  3  tahun  terakhir  dapat  dilihat  dari Grafik 1 mengenai trend retribusi parkir di Kota Gorontalo selama tahun 2016-2018.
Grafik 1. Trend Retribusi Parkir di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018

## Sumber: Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo (2019)
Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa realisasi PAD dari sektor retribusi parkir  selama  3  tahun  terakhir  masih  belum  maksimal  jika  dibandingkan  dengan potensi  yang  dimiliki.Selain  realisasi  terhadap  suatu  anggaran  PAD  dari  sektor retribusi  parkir  juga  berfluktuasi  dan  cenderung  menurun  terutama  pada  tahun 2018.Kondisi riil ini secara otomatis berdampak kepada kondisi APBD setiap tahun, terutama yang diperoleh dari sektor retribusi parkir.
Berdarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  antara  data  kenderaan  yang meningkat  setiap  tahun  tidak  memberi  pengaruh  terhadap  besaran  nilai  retribusi parkir  yang  diperoleh.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  beberapa  hasil penelitian sebelumnya bahwa pajak parkir harus dikelola dengan efektif akan sangat memberi  kontribusi  terhadap  pembangunan  daerah.  Penelitian  Djasuro  et.al  (2019) menyimpulkan  bahwa  Pajak  parkir  mempunyai  kontribusi  terhadap  pajak daerah.Tidak  jauh  berbeda  dengan Butar-butar  (2014) menyimpulkan  bahwa retribusi  parkir  mempunyai  pengaruh  terhadap  besaran  pendapatan  asli  daerah. Sementara  itu Octovido  (2014) yang    menyimpulkan  bahwa  setiap  tahun  retribusi parkir mengalami peningkatan karena sejalan dengan perkembangan kenderaan yang setiap tahun meningkat.
Berkaitan  dengan  pentingnya  retribusi  parkir  di  dalam  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  yang  pengelolaannya  harus  dimaksimalkan  juga  seirama dengan  hasil  penelitian(Cassee, 2019;  Mosal,  2013;  Puspitasari,  2016) yang  juga menyimpulkan  bahwa  proses  pemungutan  retribusi  parkir  sudah  berjalan  dengan baik. Terbutkti bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga  tahun  2013  telah  mengalami  peningkatan  yang  diikuti  dengan  pertumbuhan persentase  realisasi  penerimaan  yang  berfluktuasi.  Namun  demikianhasil  penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian Malombeke  (2016) yang  dilakukan  di  Kota  Manado dengan  menyimpulkan  bahwa  retribusi  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di Kota  Manado  tahun  anggaran  2008-2012  sangat  rendah  dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain.

## SIMPULAN DAN SARAN
Jika  diperhatikan  maksud  peraturan  pemerintah  daerah  No.  12  Tahun  2011, yang  mengharapkan  agar  dinas  yang  terkait  yang  mengurus  retribusi  parkir  yang hasilnya  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  setiap  tahun  dapat meningkatkan anggaran dan realisasi pendapatan dari retribusi parkir belum efektif, sehingga  berdampak terhadap    realiasi  pendapatan  ini  setiap  tahun  mengalami penurunan  walaupun  jumlah  kenderaan  mengalami  peningkatan  dalam  3  tahun terakhir  (2016-2018).  Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  ini  maka  disarankan kepada  pemerintah  daerah  kota  Gorontalo  melalui  dinas  terkait  untuk  mendata  dan mengenakan  retribusi  parkir  secara  sah  pada  beberapa  tempat  seperti;  pasar,  Mall Kota  Gorontalo;  Pusat  Pertokoan  Lama;  Pusat  Pembelanjaan  Handphone  dan Aksesoris;  Pelabuhan;  Pelelangan  Ikan;  Ruang  Terbuka  Hijau;  dan  objek  parkir Lapangan Taruna

## DAFTAR PUSTAKA
Baswedan,  A.  (2019).  Parking  tax  increase,  Anies  Baswedan:  It`s  on  the  Vehicle Users.
Beatty,  K.  (2018).  Government  receipts  and  expenditures. Survey  of  Current Business, 98(6),1 – 6.
Butar-butar,  T.  E.  (2014). Analisis  peranan  pajak  parkir  terhadap  peningkatan pendapatan asli daerah. EMBA. Retrieved from search?q=Butarbutar%2C+T.+E.+(2014).+Analisis+peranan+pajak+parkir+ter hadap+peningkatan+pendapatan+asli+daerah.+EMBA%2C+697- 704.&oq=Butarbutar%2C+T.+E.+(2014).+Analisis+peranan+pajak+parkir+ter hadap+peningkatan+pendapatan+asli+daerah.+EMBA%2C+697- 704.&aqs=chrome..69i57.2165j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Cassee,  A.  (2019).  International  tax  competition  and  justice:  The  case  for  global minimum tax rates, 18(3), 242 – 263. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1470594X19848074 Creswell,  J.  (2013).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif  dan  mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. file:///C:/Users/Notebook/Downloads/15.04.1595_dp.pdf
Donaldson,  L.(  1985).  In  Defence  of  Organization  Theory,  A  Reply  to  the  Critics.
Cambridge. Cambridge University Press.
Djasuro,S;  Dede,H  dan  Fathul-Muin.  (  2019).Tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk membayar  pajak  daerah  dalam  mendukung  pembangunan.  Tirtayasa Ekonomika, 14, (2), 310.
Dessy,  A.M.T;  David-Paul.E.S  dan  Inggriani.E.  (2014).  Penerimaan  retribusi  pasar dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kota  Tidore  Kepulauan. https://media.neliti.com/media/publications/2102-ID-penerimaan-retribusi- pasar-dalam-upaya-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah-kota.pdf.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4501
Gunter,  U.,  &  Smeral,  E.  (2016).  The  decline  of  tourism  income  elasticities  in  a global  context. Tourism  Economics, 22(3),  466 – 483.  Retrieved  from https://doi.org/10.5367/te.2014.0431
Hans,  A.  (2003).  Village  government  and  rural  development  in  Indonesia:  the  new democratic framework.
Hasibuan, M.(2006). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.
Johnson, A. . (2018). Global Governance, Tax Treaties, and Credible Commitments,
181(1). Retrieved from doi.org/10.1177/0043820018776410 Kluge,  F.  A.  (2013).  The  Fiscal  Impact  of  Population  Aging  in Germany. Public Finance Review, 41(1), 37 – 63. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1091142112439225
Lenze, D. G. (2018). Regional quarterly report: GDP, personal income, and more. Of Current Business, 98(10), 1 – 16.
Lewis,  B.  D.  (2019).  Legislature  size, local  government  expenditure  and  taxation, and  public  service  access  in  Indonesia. Studies  in  Comparative  International Development, 54(2), 274 – 298. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12116-
019-09278-1
Litman, T. (2010). Parking Pricing Implementation Guidelines: How More Efficient Pricing  Can  Help  Solve  Parking  Problems,  Increase  Revenue,  And  Achieve
Other Planning Objectives, Victoria Transport Policy Institute. Retrieved from www.vtpi.org/parkpricing.pdf
Malombeke, N. (2016). Analisis potensi dan efektifitas pemungutan pajak parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. EMBA, 645 – 655. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11767 Marlissa,  E.  R.,  &  Blesia,  J.  U.  (2018).  Fiscal  dependence  in  a  special  autonomy region:  Evidence  from  a  local  government  in  eastern  indonesia. Journal  of Economic  Development,  Environment  and  People, 7(1),  55 – 72.  Retrieved from doi:http://dx.doi.org/10.26458/jedep.v7i1.574
Mosal,  M.  M.  (2013).  Analisis  efektifitas,kontribusi  pajak  parkir  terhadap pendapatan  asli  daerah  dan  penerapan  akuntansi  di  Kota  Manado. EMBA, 374 – 382. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2699 Nizam, A. (2019). Parliament and poverty reduction in Bangladesh: Role of the MP.
Retrieved from https://doi.org/10.1177/0971523119835340 Octovido, I. (2014). Analisis efectifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Batu. Jurnal Administrasi Bisnis. Retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621
Olofin,  O.  P.,  Aiyegbusi,  O.  O.,  &  Adebayo,  A.  A.  (2019).  Analysis  of  Foreign
Direct  Investment  and  Economic  Growth  in  Nigeria:  Application  of  Spatial Econometrics  and  Fully  Modified  Ordinary  Least  Square  (FMOLS). Foreign Trade Review, 54(3), 159 – 176. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0015732519851631 Puspitasari,  R.  A.  (2016).  Peran  pemungutan  pajak  parkir  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Malang. Retrieved from http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/24 1
Robert K. Yin. (2014). Case study research design and methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Shi,  W.,  Luo,  M.,  Jin,  M.,  Cheng,  S.  K.,  &  Li,  K.  X.  (2019).  Urban – rural  income disparity  and  inbound  tourism:  Spatial  evidence  from China. Tourism
Economics. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1354816619872035
Stokan,  E.  J.  (2019).  An  Estimate  of  the  Local  Economic  Impact  of  State-Level Earned  Income  Tax  Credits. Economic  Development  Quarterly, 33(3),  170 – 186. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0891242419858412
Swinney, J. (2019). Workplace parking tax: Scottish government defends proposals. Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-
47157371 Yeeles, A. (2015). Intergovernmental fiscal transfers and geographical disparities in local  government  income  in  the  philippines. Journal  of  Southeast  Asian Economies, 32(3), 390 – 401. Retrieved from doi:http://dx.doi.org/10.1355/ae32-3f Young, W., Currie, G., & Hamer, P. (2014). Exploring the Impact of the Melbourne CBD  Parking  Levy  on  Who  Pays  the  Levy,  Parking  Supply  and  Mode  Use.
Retrieved from https://www.emerald.com/insight/search?q=parking+tax.