Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
Lucy Karenina 1 , Yoni Agus Setyono 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
lucy.karenina@ui.ac.id 1
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
The granting of property rights to flat units in Indonesia for foreign nationals is a legal reform in Indonesia that has many pros and cons. This study was conducted to describe the status of rights received by foreign citizens who wish to own an apartment unit in Indonesia and also the impact of the enactment of regulations for granting the status of ownership rights to flat units to foreign citizens in Indonesia. This study uses a normative juridical method. The conclusion in this study is that foreign citizens are given ownership rights to flat units on land with building rights or use rights on state land; or right to use building or right to use land with management rights.  According  to  Law  No.  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  Ownership  rights  to  flat units are ownership rights to separate individual flat units with shared rights to shared parts, shared objects, and shared land. The positive impact of granting ownership rights to flat units to foreign nationals is the increase in foreign investment in Indonesia, advances in technology and human resources as well as increasing interest in doing business in Indonesia.
Keywords: Status of Rights, Flat Units, Foreign Citizens
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## E-mail: Lucy.karenina@ui.ac.id LATAR BELAKANG
Kebutuhan  hidup  manusia  sejalan  dengan  perkembangan  penduduk  dan  kemajuan teknologi  yang  sangat  pesat.  Terutama  mengenai  kebutuhan  pokok  manusia,  yaitu  kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan papan, sebagai tempat menetap manusia menjadi salah satu  faktor  pendorong  berkembangnya  pembangunan  rumah  tinggal.  Kebutuhan  akan  tempat tinggal berkembang pesat sejalan dengan perkembangan penduduk di Indonesia, menjadi dasar pemerintah  membuat  kebijakan  dibidang  perumahan  yang  memfokuskan  pada  penggunaan lahan  secara  efisien  dengan  membangun  rumah  susun.  Aturan  mengenai  rumah  susun  di  atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Pertimbangan  lahirnya  UU  No.  20  Tahun  2011  tersebut  adalah  karena  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat.  Rumah  susun  adalah  bangunan  gedung  bertingkat  yang  dibangun  dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam  arah  horizontal  maupun  vertikal  dan  merupakan  satuan-satuan  yang  masing-  masing dapat  dimiliki  dan  digunakan  secara  terpisah,  terutama  untuk  tempat  hunian  yang  dilengkapi dengan  bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  tanah  bersama.  Secara  garis  besar,  rumah  susun adalah  alternatif  penyediaan  tempat  tinggal  dengan  penggunaan  lahan  yang  efisien  mengingat ketersediaan  lahan  untuk  membangun  rumah  tidak  sebanding  dengan  banyaknya  penduduk terutama di kota-kota besar.
Perkembangan  zaman  membawa  kita  kepada  keberadaan  warga  negara  asing  di Indonesia.  Di  era  saat  ini,  warga  negara  asing  yang  harus  menetap  di  Indonesia  untuk  waktu yang  cukup  lama  mengharuskan  mereka  memenuhi  pula  kebutuhan  pokoknya  akan  tempat tinggal  di  Indonesia.  Tetapi  menurut  hukum  di  Indonesia  tidak  memungkinkan  bagi  warga negara asing memiliki tanah untuk dibangun tempat tinggal di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Warga  negara  asing  yang berkedudukan di Indonesia hanya diberi Hak Pakai atas tanah (Pasal 42 huruf b UUPA).
Membangun  Rumah  Susun  dapat  dilakukan  di  atas  tanah  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan  atas  Tanah  Negara,  Hak  Guna  Bangunan  atas  Tanah  Hak  Pengelolaan,  Hak  Pakai atas Tanah Negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 1 Tetapi Sistem kepemilikan dari satuan rumah susun diatur berbeda dengan sistem kepemilikan rumah lainnya. Kepemilikan atas rumah  susun  dapat  dimiliki  oleh  perorangan  (individu)  dan  badan  hukum  yang  ditunjuk  oleh pemerintah, akan tetapi ada kepemilikan bersama. Hak kepemilikan perseorangan dalam Satuan Rumah  Susun  hanya  sebatas  kepemilikan untuk  ruangnya  saja.  Pemilikan hak  atas tanah  pada satuan rumah susun tidak sepenuhnya menganut asas horizontal karena tanah pada satuan rumah susun  adalah  kepemilikan  bersama  dari  seluruh  pemegang  hak  milik  atas  satuan  bangunan rumah  susun,  berbeda  dengan  kepemilikan  perorangan  yang  dia  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2
Negara mempunyai hak menguasai atas tanah dan dapat memberikan berbagai macam jenis hak atas tanah kepada orang perorangan maupun badan hukum untuk dipergunakan dalam batas-batas  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Tetapi  pemberian  hak  bagi  warga  negara asing dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak memberikan hak milik atas tanah melainkan hak pakai atas tanah. Hal tersebut diatur pula lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  103  Tahun  2015  Tentang  Pemilikan  Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Pada  tahun  2020  Indonesia  melahirkan  suatu  peraturan  baru  yang  dimuat  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Didalamnya memuat pemberian hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  kepada  warga  negara  asing  yang  bertentangan  dengan pemberian hak atas tanah untuk warga negara asing dalam Undang-undang No. 5  Tahun 1960
1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, pasal 17.
2 J. Andy Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”, Jurnal Rechtens, Vol.
2 No. 1 (2013), hlm 9.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di  Indonesia  yang  hanya  memperbolehkan  warga  negara  asing  memperoleh  hak  pakai  atas tanah. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diberlakukan, maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak pengelolaan, Hak atas tanah,  satuan  rumah  susun  dan  pendaftaran  tanah,  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  103  Tahun 2015  Tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  oleh  Orang  Asing  yang Berkedudukan di Indonesia dicabut.
Perubahan  mengenai  hak  atas  tanah  bagi  warga  negara  asing  tersebut  memperoleh banyak  pro  dan  kontra  dari  masyarakat  di  Indonesia.  Kita  percaya  bahwa  suatu  aturan  yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pasti  telah  melalui  banyak  pertimbangan  dan  proses  yang Panjang.  Walaupun  masih  memiliki  dampak  positif  maupun  negatif,  Perubahan  tersebut diharapkan  dapat  berguna  untuk  kemajuan  ekonomi  dan  pembangunan  di  Indonesia. Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat diambil dua hal untuk dibahas lebih lanjut sebagai permasalahan dalam tulisan ini, yaitu Bagaimana status hak atas tanah bagi warga negara asing yang ingin memiliki rumah susun di Indonesia dan bagaimana dampak pemberian hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Dalam  penulisan  ini  metode  penelitian  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji  penerapan bebagai peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah ada di Indonesia berkaitan dengan status hak atas tanah bagi warga negara asing yang ingin memiliki rumah susun di Indonesia.
Tipologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  deskriptif  (descriptive legal study), yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu,  atau  mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 3 Dengan menggunakan  tipologi  penelitian  hukum  deskriptif  ini  diharapkan  dapat  memberi  gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan dampak pemberian status hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing.
Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang- undangan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah  susun  adalah  bangunan  gedung  bertingkat  yang  dibangun  dalam  suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah  horizontal  maupun  vertikal  dan  merupakan  satuan-satuan  yang  masing-masing  dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 5
Ruang  lingkup  kepemilikan  atas  satuan  rumah  susun  menurut  pasal  46  UU  No.  20 Tahun  2011  Tentang  Rumah  Susun  adalah  hak  milik  atas  sarusun  yang  bersifat  perseorangan yang  terpisah  dengan  hak  bersama  atas  bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  tanah  bersama.
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49.
4 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Edisi Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 393.
5 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah susun
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.
Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian rumah susun pada UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah susun, terdapat bagian yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang disebut satuan rumah susun. Rumah susun terbagi atas 4 (empat) jenis, yaitu :
1. Rumah Susun Umum, rumah susun yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Rumah  Susun  Khusus,  rumah  susun  yang  diselenggarakan  untuk  memenuhi  kebutuhan khusus;
3. Rumah Susun Negara, rumah susun yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri;
4. Rumah susun komersial, rumah susun untuk memperoleh keuntungan. 6
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  membuka peluang  bagi  Warga  Negara  Asing  untuk  mendapatkan  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah  Susun. Dalam Pasal 144 huruf c Undang Undang Cipta Kerja menyatakan Hak milik atas satuan rumah susun  dapat  diberikan  kepada  Warga  negara  asing  yang  mempunyai  izin  sesuai  ketentuan perundang-undangan.  Hal  demikian  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai  kalangan,  salah satunya  pengamat  hukum  karena  menentang  aturan-aturan  pertanahan  yang  sudah  ada sebelumnya. Mengenai satuan rumah susun bagi orang asing tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  pengelolaan,  Hak  atas  tanah,  satuan rumah  susun  dan  pendaftaran  tanah.  Dalam  Bab  V  pada  PP  No.  18  Tahun  2021  ini  khusus mengatur mengenai satuan rumah susun.
Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  merupakan  hak  kepemilikan  atas  satuan  rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama,  dan  tanah  bersama. 7 Pemisahan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  Asas  Pemisahan Horizontal dimana bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada  diatasnya.  Dengan  demikian  konsekuensinya  seseorang  harus  memenuhi  terlebih  dahulu syarat  sebagai  subjek  hak  milik  atau  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  atas  tanah  dimana bagunan sarusun tersebut berdiri, maka perorangan tersebut diperbolehkan mempunyai/menguasai Hak Milik atas satuan rumah susun.
Kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas  tanah  negara,  serta  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  di  atas  tanah  hak  pengelolaan dibuktikan  dengan  adanya  Sertifikat  Hak  Milik  sarusun.  Sedangkan  sertipikat  hak  atas  Tanah Bersama harus disimpan di Kantor Petanahan sebagai warkah dan di dalam buku tanah maupun sertipikat  hak  atas  tanahnya  diberi  catatan  mengenai  pemisahan  dan  penerbitan  sertipikat  hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989. 8
Terhadap  hak  bersama  atas  bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  Tanah  bersama tersebut dihitung berdasarkan  atas  nilai  perbandingan proporsional.  Namun  untuk  kepemilikan Satuan  Rumah  Susun  oleh  Orang  Asing,  terhadap  hak  atas  Tanah  bersamanya  tidak  dihitung. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menjelaskan  pasal  mengenai  subjek  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Pemberian  Hak  milik atas  satuan  rumah  susun  kepada  warga  negara  asing  tidak  serta  merta  memberikan  Hak  atas tanah bersama di tempat sarusun tersebut dibangun. Jadi, status hak atas tanah tempat sarusun
6 Eman  Ramelan et  all ., Problematika  Hukum  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dalam pembebanan dan peralihan Hak atas Tanah, (Yogyakarta: Asjawa Pressindo, 2015) , hlm 118.
7 Pasal 143 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
8 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 210.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dibangun  adalah  tanah  bersama.  Tetapi  hak  atas  tanah  bersama  sarusun  tersebut  tidak  dimilik oleh warga negara asing.
Kehadiran  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengenai  pemberian  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  kepada  warga  negara  asing  memang  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai pandangan.  Tetapi  dalam  berbagai  prespektif suatu  aturan  pasti  memiliki  dampak  yang  positif dan  negatif.  Begitu  pula  dengan  pemberian  hak  milik  atas  sarusun  bagi  warga  negara  asing. Banyak negara asing yang memberikan kepastian akan tempat tinggal bagi warga negara asing yang tinggal dinegaranya. Hal tersebut dapat menjadi contoh untuk melihat sisi positif maupun negatif dari pemberian kepastian akan tempat tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.
Singapura menjadi contoh yang sangat jelas mengenai pemberian hak milik atas sarusun kepada  warga  negara  asing.  Konsep  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Singapura  menyatakan bahwa  setiap  tanah  dikuasai  oleh  negara  sehingga  bukan  merupakan  subjek  dari  kepemilikan mutlak  namun  berbasis  jangka  waktu  tertentu.  Untuk  orang  asing  yang  hendak  membeli condominium  di  Singapura,  tidak  ada  batasan  jenis  hak  atas  tanah  yang  dapat  diperoleh. Batasan-batasan terhadap orang asing di Singapura bukan berada terhadap hak atas tanah yang dapat  diperoleh  namun  terhadap  jenis  properti  yang  dapat  dibeli  oleh  orang  asing.  Jadi  orang asing  di  Singapura  bebas  untuk  membeli  condominium  yang  berada  diatas  tanah  freehold dengan  jangka  waktu tak  terbatas  ataupun leashold  yang  berjangka  waktu 99 tahun.  Selain itu larangan juga diatur agar orang asing tidak dapat membeli  HBD Flat atau rumah susun umum yang  memang  dibangun  oleh  pemerintah  khusus  untuk  pengadaan  hunian  bagi  masyarakat Singapura. 9
Di Indonesia, dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka terwujudlah  jaminan  kepastian  hukum  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  pembangunan  rumah susun.  Tetapi  lebih  daripada  itu,  pemberian  status  hak  atas  hunian  rumah  susun  bagi  Warga Negara  Asing  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  investasi  asing  di  Indonesia. Pemberian  status  hak  milik  atas  sarusun meningkatkan  rasa  kepemilikan  asing atas  properti  di Indonesia. Industri properti di Indonesia juga berlomba untuk menyediakan hunian yang terbaik bagi warga negara asing. Warga negara asing juga merasa nyaman untuk berbisnis di Indonesia karena sudah bisa memiliki hunian dengan alas hak yang sah.
Meningkatnya  bisnis  asing  di  Indonesia  mendorong  pula  meningkatnya  teknologi  dan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya kontribusi asing, guna dapat menyeimbangkan dan  menyesuaikan,  warga  negara  indonesia  mempunyai  standar  kemampuan  yang  baru,  yaitu setidaknya  harus  bisa  berbahasa  asing.  Hadirnya  teknologi  -  teknologi  baru  juga  mendukung bisnis  di  Indonesia.  Menciptakan  budaya  kerja  yang  baru  di  Indonesia  dan  dapat  mendukung bisnis  di  Indonesia  berkembang  lebih  pesat.  Kita  juga  mendapat  banyak  gambaran  mengenai cara berbisnis di negara asing.
Namun  disetiap  dampak  positif  pasti  juga  mendatangkan  dampak  yang  negatif,  sama halnya  dengan  kemudahan  yang  diberikan  bagi  warna  negara  asing  memiliki  dampak  negatif pula. Masuknya warga negara asing sejak awal memang sudah kita rasakan perubahan dimana masuk pula kultur asing. Dengan semakin dipermudahkan warga negara asing untuk menetap di Indonesia,  maka  ada  kemungkinan  Indonesia  akan  semakin  dekat  dengan  kultur  asing.  Tetapi tidak jarang pula kita dapat menampilkan kultur dan budaya di Indonesia kepada warga negara asing.  Kita  mendapat  kesempatan  memperkenalkan  budaya  kita  dan  juga  kita  harus  bisa mempertahankannya  agar  tidak  ada  lagi  permasalahan  memperebutkan  hasil  budaya  dengan negara lain.
Adanya kemudahan kepemilikan properti di Indonesia, harus pula mewaspadai adanya tindakan-tindakan melawan hukum seperti tindak pidana pencucian uang. Seperti banyak terjadi di  Indonesia,  beberapa  kali  terdapat  warga  negara  Indonesia  yang  membeli  properti  di Singapura dengan menggunakan uang hasil korupsi. Indonesia harus memperhatikan pula agar
9 “Perbandingan Peraturan Rumah Susun Atas Orang Asing Di Indonesia dan Singapura Serta Dampaknya Terhadap Investasi Asing”, Indonesian Notary, 2019. Hlm. 14.
Jason Octavio Tigris, Suparjo Sujadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tidak adanya niat buruk dalam pembelian properti oleh warga negara asing. Seperti di Singapura juga  sudah mengantisipasi agar  orang  asing  tidak  membeli  condominium  dengan  tujuan  untuk spekulasi  dan  mengambil  keuntungan  secara  cepat.  Hal  ini  diterapkan  melalui  adanya Seller Stamp  Duty yaitu  adanya  persentase  pajak  yang  dikenakan  kepada  penjual  dari  nilai  transaksi penjualan  atau  harga  pasar  (manapun  yang  lebih  tinggi)  apabila  condominium  tersebut  baru dimiliki  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Adanya Seller  Stamp  Duty ini  mendorong  bagi  orang asing yang hendak membeli condominium di Singapura untuk menyimpan dalam jangka waktu panjang.
Tetapi  secara  umum  dampak  yang  diberikan  oleh  aturan  mengenai  hak  milik  atas sarusun  kepada  warga  negara  asing  tersebut  adalah  dampak  yang  baik  terutama  untuk mendorong  perekonomian  di  Indonesia,  meningkatkan  investasi  asing  di  Indonesia  dan memajukan industri properti Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 144 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja juga menyaratkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing hanya diberikan  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus,  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas, Kawasan Industri dan kawasan ekonomi lainnya. Syarat ini merupakan penegasan bahwa tujuan dari pemberian  hak  kepemilikan atas  satuan  rumah susun  tersebut  adalah untuk  meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi orang asing untuk menetap dan berbisinis di Indonesia.

## KESIMPULAN
Pemerintah  melalui  Undang-undang  cipta  kerja  memberi  peluang  bagi  warga  negara asing  untuk  memiliki  hunian  di  Indonesia.  Hunian  tersebut  dapat  berupa  rumah  susun  diatas tanah  negara.  Hunian  tersebut  diberikan  dengan  sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun. Hal  ini  memicu  pro  dan  kontra  banyak  kalangan.  Tetapi  pemberian  hak  milik  satuan  rumah susun  tidak  serta  merta  memberikan  hak  milik  atas  tanahnya.  Pemberian  hak  tersebut  hanya sebatas  ruang  diatas  tanah  negara  saja,  hal  ini  dikenal  dengan  asas  pemisahan  horizontal. Hunian yang dapat dimiliki warga negara asing juga telah ditetapkan batasan, dan letaknya, hal ini  ditujukan  untuk  memudahkan  Warga  Negara  Asing  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  di Indonesia.
Secara  umum  dampak  dari  pemberian  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  bagi  warga negara  asing  adalah  dampak  yang  baik.  Pemberian  hak  tersebut  memberikan  suatu  kepastian hukum  terkait  hunian  atau  tempat  tinggal  bagi  warga  negara  asing  yang  ingin  tinggal  di Indonesia.  Hal  tersebut  meningkatkan  investasi asing di  Indonesia  dan  juga mendorong  warga negara asing untuk berbisnis di Indonesia. Peningkatan bisnis dan investasi juga mendorong kita untuk dapat menyesuaikan sumber daya manusia dan teknologi dengan perkembangan industri dan  perekonomian.  Kemungkinan  pemberian  hak  tersebut  menyebabkan  dampak  yang  negatif seperti menjadi suatu cara untuk melakukan pencucian uang dapat dibendung dengan peraturan yang  lebih  ketat  dan  tersistematis  dengan  menjalin  hubungan  internasional  dengan  negara- negara lainnya.
Pemberian  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  bagi  warga  negara  asing  haruslah mempunyai  suatu  aturan  tersendiri  yang  dapat  memudahkan  pemerintah  untuk  mengontrol kontribusi  pihak  luar  di  Indonesia.  Undang-undang  Cipta  Kerja  mungkin  sedang  dalam  masa pengkajian  kembali,  tetapi  pemerintah  dapat  menjadikan  waktu  yang  diberikan  tersebut  untuk lebih mematangkan penyajian Undang-undang tersebut untuk mendorong kemajuan Indonesia, terkhusus untuk pemberian hak milik hunian bagi warga negara asing. Konsep dan tujuan dari peraturan Undang-undang Cipta Kerja terkhusus untuk pemberian hak milik atas satuan rumah susun  ini  sudah  mencerminkan  keterbukaan  Indonesia  untuk  menyesuaikan  dengan  perubahan jaman  dan  berani  untuk  membuka  diri  secara  Internasional.  Tetapi  dalam  menghasilkan  suatu peraturan  baru,  haruslah  mempunyai  strategi  yang  baik  pula  untuk  pelaksanaannya  agar  tidak menjadi peraturan yang sia-sia apalagi menyesatkan negara kita ini. Penyusunan aturan ini juga harus mewaspadai adanya tindakan-tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam negeri. Kita dapat menjadikan hal ini sebagai suatu jalan untuk lebih
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
memperkenalkan  budaya  Indonesia  yang  beragam.  Perlindungan  terhadap  masyarakat  dan budaya juga harus ditingkatkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

## REFERENSI
BUKU Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Normatif . Malang: Bayumedia   Publishing. 2006.
Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja No. 11 LN No. 245, TLN No. 6573,
Tahun 2020 ________, Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU No. 20 LN No. 5252 Tahun 2011 ________,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun   dan Pendaftaran Tanah, PP No. 18, LN No. 28 Tahun 2021
J.  Andy  Hartanto,  "Kepemilikan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun", Jurnal  Rechtens , Volume 2, Nomor 1. 2013.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti,   2004. Ramelan,  Eman  et  all. Problematika  Hukum  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dalam pembebanan dan peralihan Hak atas Tanah . Yogyakarta: Asjawa Pressindo. 2015.
Sutedi, Adrian. Hukum Rumah Susun dan Apartemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Tigris, Jason Octavio dan Suparjo Sujadi. “Perbandingan Peraturan Rumah Susun Atas   Orang Asing Di Indonesia dan Singapura Serta Dampaknya Terhadap Investasi  Asing”, Indonesian Notary , 2019.