Menganalisis  Program  Kinerja  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  Serang  :    Studi Kabupaten  dan  Kota  Serang  2017-2021  (Analyzing  the Performance  Program  in  Serang  Regency  and  City Government  Financial  Reports:  Serang  Regency  and  City Study 2017-2021)
Lawe Anasta 1* , Vidia Ambarwati 2 Universitas Mercu Buana, Jakarta 1,2 lawe.anasta@mercubuana.ac.id 1* , viividia@gmail.com 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 31 Mei 2023 Revisi 1 pada 12 Juni 2023 Revisi 2 pada 17 Mei 2023 Disetujui pada 21 Juni 2023

## Abstract
Purpose: Purpose: This study aims to prove, analyze, and determine how  to  compare  the  financial  performance  of  the  Regional Governments  of  the  Regency  and  City  of  Serang  for  2017-2021. Methodology/Approach: This study used secondary data by taking data  from  the  BPK  Central  Office.  Results  of  the  2017-2021 Regional  Government  Financial  Reports  for  Serang  Regency  and City  with  a  total  of  10  Financial  Statements  for  each  local government.  The  sampling  in  this  study  used  the  Financial Statements of the Regional Government of the Regency and City of Serang. Data were analyzed using a Financial Ratio analysis. Results/findings: The results of the study show that the financial ratios  used  to  measure  the  financial  performance  of  the  Regional Government of the Regency and City of Serang, with a comparison to  the  Regency  of  Serang  and  the  City  of  Serang  which  have differences  in  terms  of  Financial  Ratios  and  can  be  measured  by Financial Ratio Analysis so that you can find out the performance of the Regional Government of Serang Regency and Serang City, the results of this study Serang Regency and Serang City have quite good performance in terms of their Financial Statements.
Keywords: Regional  Independence,  Effectiveness  Analysis, Efficiency Analysis, Activity Analysis, Growth Ratio How  to  Cite: Anasta,  L.,  Ambarwati,  V.  (2023).  Menganalisis Program  Kinerja  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  Serang  :    Studi  Kabupaten  dan  Kota  Serang 2017-2021. Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis, 3(1), 31-36.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  dinyatakan  bahwa  APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan dampak timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban (Rahmayati, 2016). Perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi telah berdampak pada percepatan perubahan perilaku dan sikap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan  kebijaksanaan  pemerintah,  demokratisasi  dalam  pengambilan  keputusan,  pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Seperti yang dikemukakan oleh (Soedarsa, 2017) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah  bagi  daerah  namun  pada  sisi  lain  bertambahnya  kewenangan  daerah  tersebut  sekaligus  juga
merupakan  beban  yang  menuntut  kesiapan  daerah  untuk  melaksanakannya,  karena  semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pada  28  Maret  2016  silam  majelis  hakim  Pengadilan  Tipikor  Serang  menjatuhkan  vonis  satu  tahun penjara kepada Kepala Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Banten. Keempatnya terbukti menilap duit bantuan untuk korban putting beliung senilai Rp 580 juta pada tahun 2012. Tidak selesai disitu, aksi sadis korupsi juga terjadi dalam proyek tempat penampungan korban (shelter) tsunami di Pandeglang, Banten. Kasus senilai Rp 18 miliar dari anggaran APBN 2017 ini menyeret tiga orang terpidana. Dua tersangka yaitu Direktur PT Tidar Sejahtera Takwin Ali Muchtar dan PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum bernama Ahmad Gunawan. Di 2016, KPK juga pernah menangkap dua anggota DPRD Banten akibat  suap  pengesan  APBD  tentang  pembentukan  Bank  Pembangunan  Daerah  atau  Bank  Banten. Melihat fenomena korupsi daerah ini, LSM Banten Bersih pernah membuat penelitian tren pendindakan korupsi di kurun waktu 2017 sampai 2021 smester pertama. Hasilnya, ada 51 kasus korupsi terjadi di Banten  dengan  jumlah  tersangka  sampai  112  orang.  Penelitian  ini  juga  menemukan  angka  kerugian negara  sampai  Rp  241  miliar  dengan  nilai  suap  Rp  4,2  miliar.  Koordinator  Banten  Bersih,  Gufroni mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan faska ditangkapnya gubernur Banten oleh KPK. Tapi ternyata, tren korupsi di Banten menurutnya malah terjadi di semua sektor bahkan masuk ke desa-desa. Ia memerinci, di wilayah provinsi sejak 2017 muncul 6 kasus, Kota Serang 5 kasus, Kabupaten Serang 10 kasus, Kota Tangerang 5 kasus, Tangerang 4 kasus, Cilegon 4 kasus, Pandeglang dan Lebak 7 kasus. "Kalau kita lihat data, setelah Gubernur Atut korupsi masih menjadi tren," kata Gufroni saat berbincang dengan detikcom, Serang, Banten. Sehingga menimbulkan Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan  selama  periode  2017-2021  mempunyai  kendala/hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran  masyarakat  membayar  retribusi,  karena  belum  sepenuhnya  percaya  terhadap  kinerja pemerintah  dan  kondisi  perekonomian  masyarakat  pembayar  yang  belum  stabil.  Dengan  adanya Ketidakpercayaan  masayarakat  terhadap  Pemerintah  Daerah,  karena  masyarakat  belum  menerima dampak  pembangunan  fasilitas  di  Kabupaten  dan  Kota  Serang  dan  masyarakat  jadi  tidak  mau membayar  retribusi  kepada  pemerintah  Sehingga  Penelitian  ini  ditujukkan  untuk  mengukur  Kinerja Pemerintah  Daerah  di Kabupaten  dan  Kota  Serang.  Saya  mengambil  Penlitian  ini  karena  saya ingin mengukur  kinerja  Keuangan  Pemerintah  Dearah  Daerah  di  Kabupaten  dan  Kota  Serang,  dengan pengukuran menggunakan Analisis Rasio Keuangan.

## 2. Kajian Pustaka
2.1 Teori Tata Laksana (Stewardship Theory)
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu stewardship theory (Donaldson  dan  Davis,  1991)  yang  menggambarkan  situasi  dimana  para  manajemen  tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan  organisasi,  sehingga  teori  ini  mempunyai  dasar  psikologi  dan  sosiologi  yang  telah dirancang  dimana  para  eksekutif  sebagai steward termotivasi  untuk  bertindak  sesuai  keinginan principal .

## 2.2 Teori Pertanggungjawaban (Accountablity Theory)
Akuntabilitas ( accountability ) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat  dan  apakah  pelayanan  publik  tersebut  mampu  mengakomodasi  kebutuhan  rakyat  yang sesungguhnya.

## 2.3 Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  suatu  entitas  pada  suatu  periode  akuntansi  yang  dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan Tujuan umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

## 2.4 Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan  menggunakan  indikator  keuangan  yang ditetapkan  melalui  kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran (Oktavia, 2016)

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## 2.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Andre, 2016).

## 2.7 Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 3 Dana Bagi Hasil. Sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  (Saragih  dalam  Swandewi  2017),  DAU  berperan  sebagai  pemerataan  fiskal antardaerah ( fiscal equalization ) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal ( fiscal gap ) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal need ) dan potensi  daerah  ( fiscal  capacity ),  sehingga  pemerintah  daerah  dapat  menjalankan  fungsi-fungsinya, seperti  melaksanakan  fungsi  pelayanan  masyarakat  ( public  service  function ),  melaksanakan  fungsi pembangunan ( development function ) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat ( protective function ). Wulandarai (2023) DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat  dan  mendesak.  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

## 2.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
karakteristik kualitatif laporan keuangan. yaitu relevan, handal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010).

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  metode  yang digunakan  untuk  penyajian  hasil  penelitian  dalam  kalimat  (Sugiyono,  2010).  Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  Serang tahun 2017-2021 dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Saya menggunakan jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif karena membandingkan dan  menjelaskan  indikator  kinerja  keuangan  dengan  menggunakan  rasio  perhitungan,  serta menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten dan Kota Serang secara terperinci.

## 3.1 Definisi dan Operasinal Analisis
Kinerja  keuangan  merupakan  gambaran  dari  pencapaian  keberhasilan  perusahaan  dapat  diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu:
a. Analisis Kemandirian Daerah Analisis kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak
dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
b. Analisis Efektivitas
Analisis  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemda  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.
c. Analisis Efisiensi
Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  perbandingan  antara  output  dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.
d. Analisis Aktivitas
Aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.
a) Rasio Keserasian
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemda  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja aparatur  dan  belanja  pelayanan  publik  secara  optimal.  Selanjutnya  pada  penelitian  ini  secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :
 Rasio Belanja Rutin terhadap APBD
 Rasio Belanja Modal terhadap APBD
e. Analisis Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  dicapai  dari  periode  ke  periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

## 3.2 Teknik Analisa Data
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  maka  teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas  membandingkan  satu  dengan  yang  lain  dengan  perhitungan  yang  bersifat  kuantitatif.  Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas waktu (time series) pada Rasio Kemandirian,  Rasio  Belanja  Rutin,  Rasio  Belanja  Modal  ,  Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan.  Untuk mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  menggunakan  lintas  seksi/Industri  (cross  section) adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

## 4. Pengujian dan Hasil Analisis Data

## 4.1 Analisis Rasio Keuangan
Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  atau  Kabupaten  pada  dasarnya  dilakukan  untuk menilai  kinerja  pemerintah  daerah.  Yaitu  dengan  menggunakan  beberapa  rasio,  yakni  rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Selanjutnya rasio aktivitas  dilihat  dari  rasio  belanja  rutin  dan  rasio  belanja  pembangunan,  sedangkan  pada  rasio pertumbuhan  dilihat  dari  pertumbuhan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan belanja pembangunannya. Pada penelitian  ini  menggunakan  sampel  pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  Serang.  Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hasil Laporan Keuangan.
a) Hasil Analisis Rasio Kemandirian Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang menunjukkan kriteria yang berbeda  –  beda.  Pada  Kabupaten  Serang  memiliki  rata-rata  presentase  36.61%  yang  memiliki Kriteria  Rendah  dan  Kota  Serang  memiliki  rata-rata  presentase  17.2%  yang  memiliki  Kriteria Rendah Sekali.
b) Hasil  Analisis  Rasio  Efektivitas  Pemerintah  daerah Kabupaten dan Kota  Serang  2017-2021  pada Rasio  Efektivitas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang  dan  Kota  Serang  menunjukkan  kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan pendapatan asli  daerah  dari  anggaran  yang  ditargetkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.   Kabupaten  dan Kota Serang memiliki Tingkat efektifitas dengan kriteria sangat efektif karena >100%. Fluktatif dari tahun 2017 – 2021, Kabupaten Serang memiliki rata-rata persentase sebesar 105.62% dan Kota Serang memiliki rata-rata persentase sebesar 113.21%.
c) Hasil Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun  2017-2021 pada Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang menunjukkan beragam kriteria yaitu Sangat Efisiensi dan Cukup Efisiensi dalam mengelola keuangan daerahnya karena biaya yang dikeluarkan pemerintah.
d) Hasil Analisis Rasio Belanja Rutin APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021  pada  Rasio  Belanja  Rutin  APBD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  Serang memiliki  rata-rata  35.27%  dan  Pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  tahun  2017-2021  memiliki persentase rata-rata 47.54%.
e) Hasil Analisis Rasio Belanja Modal APBD Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021  pada  Rasio  Belanja  Modal  APBD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  kota  Serang memiliki  rata-rata  presentase  8.74%  dan  Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  memiliki  presentase 10.33%  yang  berarti  bahwa  pelayanan  publik  yang  dilakukan  pemerintah  kota  serang  cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten serang.
f) Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang Tahun 2017-2021 pada Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang ialah Nilai rata-rata rasio pertumbuhan pada pemerintah daerah kabupaten serang pada Tahun 2017 - 2021 sebesar 18.09%. dan rata-rata rasio pertumbuhan pada pemerintah daerah kota serang pada tahun 2017 - 2021 sebesar 37.96%.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  serang  mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 5. Kesimpulan dan saran
Penelitian ini meneliti tentang perbandingan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Serang tahun 2017-2021.
1. Dalam  Rasio Kemandirian  untuk  tingkat  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Serang  dan Kota  Serang memiliki  Kriteria  Rendah  dan  Rendah  Sekali,  Dengan  memiliki  Pola  Hubungan  Delegatif  yang rendah  berarti  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada  karena  daerah  telah  benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Dalam  Rasio  Efektivitas  untuk  tingkat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang  dan  Kota  Serang memiliki Kriteria Sangat Efektif. Dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang  memiliki Pola Hubungan Konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Dalam  Rasio  Efesiensi  untuk  tingkat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Serang  dan  Kota  Serang memiliki kriteria Sangat Efesien dan Cukup Efesien.
4. Dalam Rasio Belanja Rutin APBD untuk tingkat Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kabupaten dan Kota Serang memiliki Rata-rata di atas 25% yang berarti pemerintah daerah hampir seimbang mengalokasikan dana pelayanan publik dengan belanja aparatur daerahnya, tetapi masih tetap lebih dominan mengalokasikan dana pelayanan publik dibandingkan dengan belanja aparatur daerahnya.
5. Dalam Rasio Belanja Modal APBD untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Kota Serang, Dari Keseluruhan Kabupaten dan Kota Serang  memiliki Rata-rata kurang dari 20% yang berarti bahwa alokasi untuk infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Kabupaten dan Kota Serang cenderung lebih kecil jika di bandingkan dengan belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Dalam Rasio Pertumbuhan untuk tingkat Kabupaten Serang dan Kota Serang, Semua Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Serang rata-rata telah menunjukan Pertumbuhan dari tahun ke tahun.

## Saran
Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan terhadap rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  dan  Kota  Serang  serta  kesimpulan  yang  telah  dibuat,  maka  saran-saran  yang  mungkin berguna  bagi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  Serang antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Provinsi Banten
a. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur akan menjadi pendorong aktivitas ekonomi Kabupaten dan Kota Serang dan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Serang.
b. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota Serang diharapkan Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan membuat kebijakan yang merata dan lebih mendukung pada sektor-sektor  unggulan  terutama  sektor  industri  yang  merupakan  penyumbang  pendapatan pemerintah daerah untuk Kabupaten dan Kota Serang.
2. Setelah penelitian di Pemerintah Di Kabupaten dan Kota Serang, berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian.
b. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktu penelitian.
c. Data yang di gunakan agar tidak hanya sebatas data sekunder, tapi juga dapat menggunakan data primer.
d. Peneliti selanjutnya dapat melengkapi rasio keuangan yang digunakan untuk penelitian.

## Daftar Pustaka
Al,  F.  etal.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 43– 59. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22
Andre.  (2016).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3). 4 (3), 564–571.
Asri, H. dalam. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat  Tahun  2009-2013. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 4 (2),  1021–1034. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4037 Denhardt. (1998). Model Akuntabilitas . 2 (4), 18.
Halim  dalam  Dewi,  P.  K.,  &  Hafni,  N.  (2017).  (2013).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu  Tahun  Anggaran  2011-2013. Jurnal Teknologi , 1 (1), 69–73. https://doi.org/10.11113/jt.v56.60 Halim dan Kusufi. (2017). No Title . 10–40.
Istiningtias. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2017 (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta). Universitas Nusantara PGRI Kediri , 01 , 1–7. Retrieved from http://www.albayan.ae
Oktavia, R. dalam. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. J urnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4(2), 738–747. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13153
Putro. (2013). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda
Provinsi
Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064
Starling. (1998). Digital Repository Universitas Jember . 164. Syamsi. (2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah .
Widodo,  H.  dalam.  (2012).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Surakarta).(Joko  Pramono). Jurnal  Ilmiah  Among Makarti , 7 , 83–112. Retrieved from
http://jurnal.stieama. ac .id/index.php/ama/article/view/97/80%0A%0A%0A
Wulandari, D. A. (2023). Pengaruh Kebijakan Hutang, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen: Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 109–122. https://doi.org/10.35912/sekp.v1i2.1224 Wulaningrum. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan,  5(2). Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9),
1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 www.bpk.go.id www.bantenprov.go.id