## KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU OLEH PEMERINTAHAN JOKOWI

## Ahmad Hambali
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia ahbl474@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 20, 2023 Accepted: June 13, 2023 President  Jokowi  has  included  a  policy  to  resolve  past  gross human  rights  violations  in  the  two  2014-2024  RPJMN  periods.
Even  though  it  has  only  been  established  8  years  since  being elected by issuing Presidential Decree No. 17 of 2022, Presidential Decree  No.  4  No.  2023  and  Presidential  Instruction  No.  2  of 2023.This research is aimed to exploring the policies of the Jokowi government  in  resolving  the  past  gross  human  rights  violations from  the  beginning  to  the  present,  including  finding  at  the advantages  and  disadvantages.  The  research  method  used  a qualitative,  descriptive  approach  by  examining  emerging  policies and viewing and analyzing a series of regulations related to their relationship with the implementation of policies in the field. From this research obtained the wall of impunity is still roled to intervence a process, lack of understanding and half-hearted management to resolve  the  past  gross  human  rights  violations  gripped  the government's steps. Not to mention the existence of sabotage and stowaways to resolve the gross violations of human rights, whether they  were  aware  of  it  or  not  within  the  palace.  passed  various existing  regulations  for  resolve  of  the  past  gross  human  rights violations. Keywords: human
rights, gross violation of human rights, transitional justice, state responsibility

## Abstract
Presiden Jokowi telah memasukkan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam dua periode RPJMN 2014-2024. Padahal baru berdiri 8 tahun sejak terpilih dengan mengeluarkan Perpres No 17 Tahun 2022, Perpres No 4 No 2023 dan Inpres No 2 Tahun 2023. pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dari awal hingga saat  ini,  termasuk  mencari  keuntungan  dan kerugiannya.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menelaah  kebijakan-kebijakan  yang  muncul  serta melihat  dan  menganalisis  rangkaian  regulasi  terkait  hubungannya  dengan  implementasi kebijakan di lapangan. Dari penelitian ini diperoleh tembok impunitas yang masih berperan mengintervensi sebuah proses, pemahaman yang kurang dan manajemen yang setengah hati untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu mencengkeram langkah pemerintah. Belum lagi adanya sabotase dan penumpang gelap untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, baik disadari maupun tidak di lingkungan keraton. mengesahkan berbagai peraturan yang ada untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Keywords: hak asasi manusia, pelanggaran berat hak asasi manusia, keadilan transisional, tanggung jawab negara

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## I. PENDAHULUAN
Diakhir  tahun  2022  lalu  pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia  Yang  Berat  Masa  Lalu  (Tim  PPHAM)  untuk  mencoba  menyelesaikan  berbagai pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu.  Keputusan  tersebut  kemudian  diikuti  oleh  terbitnya Keppres  No.  4/2023  Tentang  Tim  Pemantau  Pelaksanaan  Rekomendasi  Penyelesaian  Non- Yudisial  Pelanggaran  HAM  Yang  Berat  dan  Inpres  No.  2/2023  Tentang  Pelaksanaan Rekomendasi  Penyelesaian  Non-Yudisial  Pelanggaran  HAM  Yang  Berat. Melalui  keputusan tersebut, Presiden Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Air. Namun demikian serangkaian kebijakan tersebut memiliki sejumlah masalah terhadap system  penyelesaian  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  materi  yang disusun dan praktek pelaksanaannya.
Penulisan ini penting dilakukan untuk mengkoreksi penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang selama ini jalan ditempat dan tidak sesuai rel semestinya. Gagalnya penataan kebijakan dan pelaksanaannya akan mengganggu posisi strategis bagi tujuan hukum Indonesia sebagai bangsa yang satu, beradab dan bermartabat.
Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:
1. Negara Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum ( rechtstaat ) 2 yang didalamnya juga  bermakna  bahwa  negara  memberikan  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia sebagai  kewajiban  pemerintahan  untuk  menegakan  hukum  dan  menjamin perlindungan hak asasi manusia. UUD NRI mengikat itu semua dalam Pasal 28D Ayat (1) 3 ; perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif pada Pasal 28I Ayat (2) 4 dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  HAM  di  Pasal  28I  Ayat  (4)  sebagai kerangka dasar pertanggungjawaban HAM. 5
2.  Pelanggaran berat HAM
Pelanggaran HAM berat didefinisikan untuk menggambarkan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan. Selain itu kata berat juga juga berhubungan dengan jenis-jenis hak asasi manusia tertentu yang dilanggar. 6
Pelanggaran  berat  HAM  kadang  disebut  sebagai gross  violation  of  human  rights 7 , gross  and  systematic  violation  of  human  rights 8 ,  Gross  Violations  of  International Human  Rights  Law  and  Serious  Violations  of  International  Humanitarian  Law . 9 Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone menyebut pelanggaran HAM sebagai serious violations of international humanitarian law. 10 Sedangkan Statuta Roma menyebut sebagai The most serious crime . 11 Yang
2 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
3 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
4 “setiap orang berhak dari perlakuan yang  bersifat  diskriminatif atas dasar apa  pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
5 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
6 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Indonesia, Timor Leste, dan lainnya . (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm 70
7 Laporan Sekjen PBB tentang “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,”
(S/2004/616), 23 Agustus 2004
8 Shelton Dinnah, Remedies in International Human Rights Laws , (New York: Oxford University Press,1999), hlm 320.
9 Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
10 Charles Chernor Jalloh, Simon Meisenberg , The Law Reports of the Special Court for Sierra Leone Volume IV: Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (The RUF Case) , Leiden: Brill Nijhoff, 2021 hlm. 2161.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
lain  menyebut Gross/Systematic  Violation . 12 Pasal  7,  UU  No.  26/2000  menyatakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  meliputi  a.  Kejahatan  genosida,  dan  b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari dua kategori tersebut, pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia merujuk pada Kejahatan Kemanusiaan, dimana dalam Pasal 9  UU  26/2000,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  diartikan  sebagai  salah  satu sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang  yang  melanggar  (Asas-Asas)  ketentuan  pokok  hukum internasional, (f) penyiksaan, (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,  pemaksaan  hamil,  pemandulan  atau  sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk- bentuk  kekerasan  seksual  lain  yang  setara,  (h)  penganiayaan  terhadap  kelompok tertentu  atau  perkumpulan  yang  telah  diakui  secara  universal  sebagai  hal  yang dilarang menurut hukum Internasional, (i) penghilangan orang secara paksa, atau (j) kejahatan apartheid
3. Pertanggungjawaban Negara
Tanggung jawab  negara  menurut  Pasal  38  ayat (1)  statuta ICJ, menjadi salah  satu hukum yang berlaku bagi setiap negara 13 terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. 14 Suatu negara harus  bertanggung  jawab  terhadap  tindak  pelanggaran  atau  pembiaran  yang dipertautkan kepada negara berdasarkan sumber hukum internasional ( internationally wrongful act ). 15 Dalam konteks pelanggaran berat HAM, pertanggungjawaban negara didasarkan  pada  pelanggaran  terhadap  perjanjian  internasional  atau  hukum kebiasaan  internasional  dan  juga  karena  pelaku  kejahatan  tersebut  adalah hosti humani  generis (musuh  seluruh  umat  manusia)  yang  melanggar  Hukum  Pidana Internasional dan ketentuan HAM yang yurisdiksinya berlaku universal.
Penelitian  ini  bertujuan  memberi  catatan  atas  serangkaian  kebijakan  penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi dengan:
1. Menjelaskan  upaya  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  dalam  kerangka  konsep Indonesia sebagai negara hukum
2. Menelusuri  kebijakan  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  pada  periode pemerintahan Presiden Jokowi
3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang dijalankan pemerintahan Jokowi
Berdasarkan  analisis  dan  pemetaan  untuk  menjawab  penelitian  ini,  penulis menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan hipotesis:
1. Konstitusi  sebagai  dasar  utama  wajibnya  negara  untuk  mempertanggungjawabkan pelanggaran berat HAM masa lalu
2. Pelaksanaan  pertanggungjawabannya  harus  mengacu  pada  tujuan  hukum:  filsosofis, yuridis dan sosiologis
3. Memetakan  pelaksanaan  termasuk  hambatannya  baik  hukum,  sosial  maupun  politik khususnya pada pemerintahan Jokowi
4. Merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu.
12 Medina  Quiroga, The  Battle  of  Human  Rights;  Gross,  Systematic  Violation and  the  inter American  system , (Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers, 1988), hlm. 16.
13 Swan Sik Ko, Pengantar Hukum Internasional , (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1974), hlm. 111
14 Rebecca M.M. Wallace, International Law , Fourth Edition, (London: Sweet&Maxwell:, 2002), hlm. 175.
15 Edmund Jan Osmańczyk, Anthony Mango, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: A to F , (New York: Taylor & Francis, 2003), hlm. 2188.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang ruang lingkupnya dibatasi pada persoalan HAM khususnya hukum dan pertanggungjawaban HAM dengan objek kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia.
Dengan  kerangka  tersebut,  penulis  menjelaskan  beberapa  definisi  operasional  dalam penelitian ini yaitu antara lain:
1.  Tanggung  jawab  negara  ( state  responsibility )  adalah  prinsip  hukum  internasional  yang mengatur  mengenai  timbulnya  pertanggungjawaban  suatu  negara  kepada  negara lainnya. 16
2.  Pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3.  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  adalah  setiap  perbuatan  seseorang/kelompok  orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 17
4.  Pelanggaran  berat  HAM  ( Gross  Violation  of  Human  Rights )  adalah  pelanggaran  HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 18
5.  Orde Baru didefinisikan sebagai masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966-1998. 19
Dengan  definisi-definisi  tersebut  fokus  penelitian  tertuju  pada  sejauhmana pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  Presiden  Jokowi  baik  pada  periode  pertama  maupun periode kedua terhadap penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu  yang variabelnya terdapat  pada  rangkaian  kebijakan  baik  berupa  dokumen  hukum  maupun  dokumen  non hukum serta materi dan pelaksanaannya untuk dianalisis.
Karena  pendekatannya  yang  kualitatif,  penelitian  ini  disandarkan  untuk  mengkaji narasi  dan  kebijakan  pemerintah  sebagai  sumber  utama  penelitian.  Secara  umum  teknik pengumpulan data antara lain dilakukan dengan menjalankan proses pengumpulan data baik berupa  data  primer  maupun  data  sekunder  dan  melakukan  pemilhan  dan  identifikasi  data, untuk diolah antara lain dengan melakukan pengecekan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan  mengklasifikasikan,  mengkonfirmasi  keabsahannya untuk  diuraikan  sesuai  dengan tujuan penelitian dan dianalisis menggunakan pisau teori, konsep dan beberapa pendekatan kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan Konstitusi Indonesia tentang negara hukum yang menjamin perlindungan dan kesetaraan semua warga negara dimata hukum termasuk jaminan mendapatkan askes keadilan  serta  pertanggunggjawaban  negara  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Ketetapan MPR-RI  Nomor  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menugaskan  kepada lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  seluruh  aparatur  pemerintah  untuk  menghormati, menegakkan,  dan  menyebarluaskan  pemahaman  mengenai  HAM  kepada  seluruh masyarakat  termasuk  segera  meratifikasi  berbagai  instrumen  HAM  internasional  dan Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 yang salah satunya memandatkan perlunya pengungkapan
16 Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 439
17 Pasal 1 ayat 6, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.
18 Pasal 7, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. LN 3886
19 UN  ESCAP, Towards  Coherent  Policy  Frameworks:  Understanding  Trade  and  Investment  Linkages ,  (UN ESCAP: New York, 2007), hlm. 121

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
kebenaran melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi. 20 Ketetapan tersebut diturunkan dalam UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  dan  UU  No.26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM dimana negara ditugaskan untuk melakukan pengungkapan pelanggaran berat HAM masa lalu 21 melalui serangkaian penyelidikan. 22
Negara juga membentuk UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang walaupun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2006 dibatalkan tetap harus dibuat naskah baru UU KKR. Selain itu juga dibentuk regulasi pendukung penyelesaian pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  seperti  UU  No.31  Tahun  2014  tentang  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  sebelumnya  PP  No.  3  Tahun  2002  pemberian kompensasi,  restitusi  dan rehabilitasi  bagi  korban pelanggaran HAM  serta regulasi  lainnya seperti UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memandatkan perlunya pembentukan KKR di Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menjadi dasar pembentukan KKR di Aceh.
Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, agenda penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemerintahan Presiden Jokowi bisa dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 23 yang didalamnya terdapat agenda pembentukan mekanisme kepresidenan untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu. 24 Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024 penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masuk dalam klaster Program Nasional
20 “Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional ....  menegakkan  supremasi  hukum  dan  menyelesaian  berbagai  kasus  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  serta pelanggaran  hak  asasi  manusia  (Bab  IV,  poin  4).  Menugaskan  kepada  pemerintah  untuk  ....  menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalagunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau ... dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.” (Bab V, poin 3). Riri Nazriyah, MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 182
21 Pasal 17, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”
22 Pasal  89  ayat  3  huruf  b,  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  “Penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap peristiwa  yang  timbul  dalam  masyarakat  yang  berdasarkan  sifat  atau  lingkupnya  patut  diduga  terhadap pelanggaran hak asasi manusia.”
23 Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus nasional dari semua  pemangku  kepentingan.  Konsensus  Bersama  dalam  upaya  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak  dapat  dibiarkan  dan  terulang  kembali  di  masa  yang  akan  datang.  Dengan  memfasilitasi  proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk  segera  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menangani  pelanggaran  hak  asasi  di  masa  lampau,  maupun realisasi mandat TAP MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah  yang kuat  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM.  Bappenas,  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019,  Buku  I  Agenda  Pembangunan  Nasional,  (Jakarta:  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), hlm. 53
24 Dalam Sambutan Presiden Joko Widodo 9 Desember 2014 pada Peringatan hari HAM Sedunia di Yogyakarta, dinyatakan:
“Pemerintah ... terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa  lalu  secara  berkeadilan  .... Ada  dua  jalan  yang  bisa  kita  lalui,  yaitu  lewat  jalan  rekonsiliasi  secara menyeluruh, [dan] yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc …Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM
di masa yang akan datang ... dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, terpercaya, konsisten dan tidak diskriminatif.” Setkab, “Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se- Dunia Tahun 2014, di  Istana  Kepresidenan Yogyakarta,  9 Desember  2014,”  <http://setkab.go.id/sambutan- presiden-joko-widododalam-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana- kepresidenanyogyakarta-9-desember-2014/>, diakses 13 Mei 2023.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
untuk Memperkuat Stabilitas Politik Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang memperkuat peningkatan akses terhadap keadilan. 25
Namun  begitu,  Pemerintah  baru  memulai  serangkaian  langkah  penyelesaian  pada 2022 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)  26  Agustus  2022  lalu.  Setelah  bekerja,  Tim  PPHAM  merekomendasikan  12 pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia dan diakui secara resmi oleh Presiden di Istana Negara11 Januari 2023 lalu. 26 Kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966 27 , Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 28 , Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 29 ,  Peristiwa  Rumoh  Geudong  dan  Pos  Sattis,  Aceh  1989 30 ,  Peristiwa  penghilangan orang  secara  paksa  1997-1998 31 ,  Peristiwa  Kerusuhan  Mei  1998 32 ,  Peristiwa  Trisakti  dan
25 Upaya tersebut dilakukan dengan strategi: 1. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal  yang berkualitas,  serta  perluasan keterjangkauan layanan keadilan; 2. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat  dalam  bentuk  peningkatan  kemampuan  masyarakat  dalam  memahami  hukum  dan  mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari  dan  untuk  masyarakat  dalam  upaya  memperoleh  kepastian  hukum.  Bappenas,  “Lampiran  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 264.
26 "Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa  pelanggaran  HAM yang  berat  memang  terjadi  di  berbagai  peristiwa,”  Setneg,  “Presiden  Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air.”
< https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tan ah_air >, diakses 14 mei 2023. 27 Hasil  penyelidikan  Komnas  HAM,  sedikitnya  32.774  orang  dinyatakan  hilang  dan  beberapa  penyelidikan termasuk pengakuan Komandan RPKAD, Sarwo Edhi Wibowo menyatakan sedikitnya 78.000-3 juta orang dibunuh. Lewat stigma komunis, terjadi penangkapan, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan  seksual,  kerja  paksa.  Komnas  HAM,  “Ratifikasi  Konvensi  Anti  Penghilangan  Paksa  (Hari  Anti Penghilangan
Paksa
Internasional),
< https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan- paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html >,  diakses  14  Mei  2023.  Hersri  Setiawan, Memoar Pulau Buru, (Jakarta: 2004, hlm. 593. 28 David Bourchier melansir 10 ribu orang tewas. Pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM mencatat jumlah korban  mencapai  2.000  orang  lebih.  Tempo,  “Korban  Petrus  1982-1985  Capai  10  ribu  Orang,” < https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang , diakses 14 Mei 2023. 29 Militer  melancarkan  operasi  dengan  sandi  “operasi  Garuda  Lampung,”  mengakibatkan sedikitnya  27  orang tewas, 5 orang diculik, 114 orang hilang, 77 orang ditahan tanpa proses hukum, 109 rumah dibakar dan atau dirusak. A. M. Hendropriyono, Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa,
(Jakarta: BAIS ABRI, 1992), hlm. 25
30 Pada peristiwa ini terjadi perkosaan  dan kekerasan  seksual  lain  yang  setara   penyiksaan, pembunuhan, perampasan    kemerdekaan    atau    perampasan    kebebasan    fisik    lain    secara    sewenang-wenang    dan penghilangan  orang  secara  paksa. Komnas HAM, “Kesimpulan Penyelidikan Komas HAM Atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh,”
< https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas- peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html >, diakses 14 Mei 2023.
31 Pada  9  November  2006,  Komnas  HAM  mengumumkan  bukti  awal  pelanggaran  HAM  berat  dalam  kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997–1998 termasuk mengumumkan adanya keterlibatan mantan presiden Suharto yang memerintahkan Letjen Purn TNI Prabowo Soebianto, untuk menculik sejumlah aktivis itu. Ahmad Hambali, “Pertanggungjawaban Negara atas Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Orde Baru”, Disertasi Program Doktor UNHAS, (Makassar: 2017),hlm. 284.
32 Dalam kasus ini terdapat temuan-temuan mengenai jumlah korban, Tim Relawan mencatat 1190 orang tewas akibat  ter/dibakar,  27  orang  dan  tewas  akibat  senjata/dan  lainnya,  91  luka-luka;  Data  Polda  Metrojaya menemukan 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat; Kodam Jaya mencatat 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka; Pemda DKI mencatat meninggal dunia 288 orang, dan luka- luka 101. Sedangkan di kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut: Polri mencatat 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar; Tim Relawan mencatat 33 orang meninggal  dunia,  dan  74  luka-luka.  Selain  korban  tewas,  TGPF  juga  menemukan  adanya  tindak  korban

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Semanggi  I-II  1998-1999 33 ,  Peristiwa  pembunuhan  dukun  santet  1998-1999 34 ,  Peristiwa Simpang  KKA,  Aceh  1999 35 ,  Peristiwa  Wasior,  Papua  2001-2002 36 ,  Peristiwa  Wamena, Papua 2003 37 , Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003. 38 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2023  membahas  tentang  Pelaksanaan Rekomendasi  Penyelesaian  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  yang  Berat  dan  Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat .
Baik Keppres No.17 Tahun 2022, Keppres No. 4 Tahun 2023 dan Inpres No. 2 Tahun 2023 masih bermasalah dalam perumusannya antara lain tidak cukup terbuka dan aspiratif. Pola ini masih sama dengan proses penyusunan kebijakan yang menyangkut penyelesaian pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  diperiode  pemerintahan  sebelumnya.  Ketergesaan penyusunan  hingga  ketidakterbukaan  membuat  Keppres  tersebut  tidak  mendapat pengawalan yang cukup sebagai keputusan yang optimal.
Keppres ini juga tidak memperhatikan keterhubungan manajemen penyelesaian yang seimbang  dan  obyektif  terkait  cara  penyelesaian  non  yudisial  atas  penyelesaian  yudisial,
kekerasan  seksual,  termasuk  perkosaan  di  Jakarta  dan  sekitarnya,  Medan  dan  Surabaya  dengan  perincian: Korban perkosaaan dengan penganiayaan: 14 orang, Korban penyerangan/penganiayaan seksual: 10 orang: Korban pelecehan seksual: 9 orang: Yang diperoleh dari keterangan korban; 1 orang dan yang diperoleh dari keterangan saksi: 8 orang korban (dari Jakarta dan Surabaya). Ahmad Hambali, loc cit, hlm. 219.
33 Panglima ABRI  Jenderal TNI Wiranto dan Kapolri Jendral Pol.  Dibyo Widodo menjadi penanggung jawab Komando Operasi Mantap Jaya III sedangkan Panglima dan wakil Panglima Komando Pelaksanaan Operasi di pegang Pangdam Jaya Mayjen TNI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolda Mayjen (Pol) Hamami Nata. Para perwira tinggi  tersebut  harus  dimintai  tanggungjawabnya  sebagai  komandan  dan  atasan  juga  antara  lain  karena Panglima  ABRI  (Pangab)  mengeluarkan  Speng/031/III/1996  tanggal  25  Maret  1996  tentang  Rencana kampanye Sukses dan Operasi Mantap. Ahmad Hambali, hlm. 230.
34 Pelanggaran berat HAM pada Pembantaian dukun santet 1998 di banyuwangi memiliki pola: 1. Beredarnya isu rasial anti china dan tantara 2. Terbitnya radiogram Bupati Banyuwangi soal pendataan dukun santet di wilayah Banyuwangi yang selanjutnya dikirimkan ke kecamatan-kecamatan 3. Adanya pemadaman listirk dan masa yang  digerakan  oleh  komandan-komandan  lapangan  4.  Munculnya  tanda-tanda  pada  rumah  target  5. Pembiaran aparat keamanan terhadap pembantaian.  Kompas,  “Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Pembantaian Dukun Santet 1998-1999,” < https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/21001501/komnas-ham-ungkap-hasil-penyelidikan-kasus- pembunuhan-dukun-santet-1998-1999 >, diakses 16 Mei 2023.
35 Koalisi NGO HAM Aceh mencatat sedikitnya 46 warga sipil tewas, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. Tujuh dari korban tewas adalah anak-anak.  Koalisi NGO HAM Aceh. "Kronologi Tragedi Simpang KKA" . < https://web.archive.org/web/20120616002423/http://ngo- ham.9f.com/tragedi_simpang_kka.htm >, Diakses tanggal 15 Mei 2023. Komisi independen ini menyebutkan sebanyak 39 warga sipil tewas (termasuk seorang anak berusia 7 tahun), 156 sipil mengalami luka tembak, dan  sekitar  10  warga  sipil  dinyatakan  hilang.KontraS  Aceh,  “14  Tahun  Peristiwa  Simpang  KKA,” < http://kontras.org/aceh/?hal=pers&id=1700&tahun=2013 >  diakses 15 Mei 2023. 36 Peristiwa ini dipicu dari terbunuhnya 5 anggota Brimob dan 1 orang sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, 13 Juni 2001. Polisi bertindak sporadik, menyebabkan 4 orang tewas, 39 orang disiksa, 1 orang diperkosa dan 5 lainnya dihilangkan secara paksa. KontraS, “21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua,” < https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk-pengadilan-ham-di-papua-dan- akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/ >,  diakses 15 Mei 2023.
37 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakarnya sebanyak 530 unit, rusaknya  238  unit  kendaraan  dan  17  unit  gedung  milik  pemerintah.  Komnas  HAM, < https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham-peristiwa-wamena-adalah- tragedi-kemanusiaan.html >, diakses 15 Mei 2023.
38 16  orang  laki-laki  (12  dibakar  hidup-hidup  dan  4  orang  mati  ditembak),  16  orang  disiksa  sampai  mati (ditendang, dipukul dengan popor senjata), 2 orang korban perempuan yang dipukul dan ditembak hingga pingsan,. Komnas HAM, “ Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa Wamena,
< https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan-$E7QP8.pdf >,  diakses  15 Mei 2023.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
akibatnya  Negara  terkesan  tidak  berani  dan  menghindar  untuk  menindak  para  pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia ini.
Pemaksaan cara yang mengarahkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM diselesaikan secara non yudisial atau di luar proses hukum jelas tidak memperhatikan filosofi dari tujuan utama penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu  diselesaikan.  Belum  lagi  dengan  tabrakan  dan  ketiadaan  dasar  hukum  dimana  dua regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM berat yakni UU 39/1999 tentang HAM dan UU  26/2000  tentang  Pengadilan  HAM  tidak  memuat  pasal  yang  secara  khusus  mengatur mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial dengan cara seperti  yang  disebutkan  dalam  Keppress.  Pasal  47  UU  Nomor  26  Tahun  2000,  mengatur bahwa untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000, dapat diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga diabaikan.
Penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  yang  patut  dan  berkeadilan sesungguhnya tidak  memberi  ruang  bagi  praktik  yang  mengarahkan  pada  ketidaksetaraan dan impunitas. Tujuan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, secara hakiki tidak menyampingkan satu pendekatan terhadap pendekatan lain. Hal ini berbeda dengan Keppres yang beriorientasi pada pendekatan non yudisial saja. Pertimbangan cara ini sebagai upaya alternatif selain mekanisme yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan upaya mengunci pendekatan hanya pada satu cara saja.
Pemerintah  Indonesia  juga  harus  memperhatikan  standar  dan  prosedur  khususnya terkait penanganan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, yang antara lain mengacu pada The Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and Abuse  of  Power yang diadopsi  oleh  Sidang  Umum  PPB  pada  29  November  1985 . 39 Didalam  deklarasi  tersebut mengatur sedikitnya dua hak korban yang harus dipenuhi negara yaitu (1) perlakuan yang sama sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat menikmati hak  atas akses keadilan; dan  (2)  jaminan  pelaksanaan  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  sebagai  pemenuhan keadilan hak korban atas kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan kepastian atas ketidak-berulangan dirinya menjadi korban Kembali. 40 Prinsip ini tidak  menjadi  rujukan  utama  landasan  filosofis  pada  poin c  bagian  Menimbang  Keputusan Presiden  No.17  tahun  2022  yang  menyatakan  “bahwa  untuk  menyelesaikan  pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya  alternatif  selain  mekanisme  yudisial  dengan  mengungkapkan  pelanggaran  yang terjadi…”
Pengaturan  Keppres  yang  menekankan  mekanisme  alternatif  penyelesaian  selain yudisial  semakin  terlihat  jelas  dengan  tidak  diaturnya  secara  tegas  mengenai  mekanisme pengungkapan kebenaran. Pasal 3 butir a Keppres menyatakan bahwa tugas Tim PPHAM hanya untuk melakukan pengungkapan tanpa menyebut kata kebenaran yang diakhiri kalimat "penyelesaian  non-yudisial”.  Pengaturan  seperti  ini  memberikan  ketidakjelasan  tujuan  dari dilaksanakannya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu termasuk melepaskan diri dari norma nasional seperti TAP MPR No.V/MPR/2000, UU No.26/2000 dan lainnya termasuk Prinsip Dasar Internasional tentang akses keadilan untuk korban yang pengungkapan sebuah kebenaran dari  peristiwa  pelanggaran berat  HAM  termasuk  kebenaran tentang siapa yang menjadi  korban,  siapa yang melakukan,  bagaimana rancangan kebijakan dan sejauhmana penggunaan struktur kekuasaan pada waktu itu.
Menyatukan proses pengungkapan kebenaran baik dengan pendekatan yudisial atau non yudisial merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena keduanya merupakan satu  kesatuan  yang  saling  melengkapi.  Pendekatan  yudisial  mencoba  mengungkapkan kebenaran  berdasarkan  bukti-bukti  formil  materil  sedangkan  pendekatan  non  yudisial mengurai kebenaran berdasarkan serangkaian konstruksi dan pemetaan terhadap peristiwa,
39 Juan Carlos Ochoa Sanchez, The Rights of Victims in Criminal Justice Proceedings for Serious Human Rights Violations , (Leiden: Brill, 2013), hlm. 106.
40 V. V. Devasia, Human Rights and Victimology, (Nagpur : Dattsons, 1998), hlm. 212.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
kebijakan  yang  melatarbelakangi  keterlibatan  para  aktor  yang  memunculkan  pelanggaran berat HAM tersebut.
Dengan  eksplorasi  menyeluruh  tersebut,  pengungkapan  kebenaran  bertujuan merestorasi seluruh aspek dari yang diinginkan keadilan baik bagi pelaku, bagi korban, bagi sejarah bangsa, bagi masyarakat maupun bagi kepastian pencegahan berulangnya tindakan- tindakan  keji  dengan  memerangi  ketidaksetaraan  perlakuan  hukum,  perlindungan  ini  juga diatur dalam prinsip internasional Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity . 41
Selain keterputusan tujuan dan substansi, Pasal 3 butir a Keppres No. 17 Tahun  2022 yang menyebutkan bahwa tugas Tim PPHAM dalam mengungkap dan menyelesaikan secara non-yudisial  pelanggaran  HAM  yang  berat  masa  lalu  berdasarkan  data  dan  rekomendasi Komnas  HAM  jelas  menabrak  Sistem  Peradilan  Pidana  HAM  dan  melangkahi  sebagian kewenangan  pengadilan  HAM ad  hoc sebagai  lembaga  yang  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Parsialitas pengaturan dalam Keppres juga terjadi pada aspek pemulihan bagi korban yang  diartikan  secara  sempit  dan  terbatas  karena  terbatas  pada  rehabilitasi  fisik,  bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa. Ketidakpemahaman atas ekses pelanggaran berat HAM yang  terjadi  pada  para  korban  menyebabkan  orientasi  pengaturan  yang  sporadis, mengabaikan  fakta  terjadinya  tekanan,  ancaman  yang  traumatik,  diskriminasi  hilangnya kewarganegaraan,  rusaknya  martabat,  harga  diri  dan  nama  baik  karena  perlakuan  yang semena-mena  dalam  waktu  yang  lama  termasuk  mengalami  stigmatisasi  negara  yang menjalar  ke  masyarakat  bukan  pemulihan  komprehensif.  Pada  tataran  ini,  upaya  standar dimana negara diwajibkan untuk melaksanakan pemulihan yang efektif ( right to an efective remedy ) sebagai bagian dari prinsip dasar internasional pemulihan korban pelanggaran berat HAM dan korban kejahatan serius, telah diabaikan. 42
Pemulihan hakiki mewajibkan negara mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum kejahatan terjadi ( restitutio in integrum ) dengan mengembalikan keseimbangan pada posisinya atau memulihkan kekacauan yang terjadi pada situasi sedia kala walaupun bisa jadi tidak  akan  mungkin  kondisi  korban  atau  keluarganya  kembali  pada  kondisi  sebelumnya. Karena itulah negara wajib melaksanakan pemulihan kepada korban selengkap mungkin dan mencakup berbagai dimensi penting yang meliputi rehabilitasi, kompensasi, restitusi, hak atas kepuasan korban, dan kepastian jaminan ketidak-berulangan peristiwa. 43
Terbitnya Keppres No. 17 tahun 2022 terkesan mengambil jalan pintas yang menutupi kelemahan upaya memfokuskan pada korban dengan pendekatan pemulihan sebagaimana yang tergambar dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Inpres ini  juga  hanya  diarahkan  pada  penguatan  pengetahuan  dan  pemahaman  HAM  aparat TNI/Polri. Inpres tidak mampu menjangkau reformasi birokrasi struktur negara yang dahulu menjadi tulang punggung mesin kekerasan negara yang memutus kelamnya masa lalu dan masa depan antara lain dengan mengidentifikasi pelaku dan menghukumnya.
Inpres hanya memerintahkan 19 menteri dan lembaga negara, yaitu Menkopolhukam, Menko  PMK,  Mendagri,  Menlu,  Menag,  Menkumham,  Menkeu,  Mendikbudristek,  Menkes, Mensos,  Menaker,  Menteri  PUPR,  Mentan,  Menteri  BUMN,  Menkop  UKM,  Menparekraf, Jaksa Agung,  Panglima TNI,  dan  Kapolri  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  Tim  PPHAM dengan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  secara  terkoordinasi  dan  terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Tugas itu antara lain memulihkan hak
41 Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam dokumen UNHCHR, “Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity”. < http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html >, diakses 15 Mei 2023.
42 Bagian IX Pasal 15 United Nations Basic Principles and Guidelines Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
43 Christine D. Gray, Judicial Remedies in International Law , (Oxford: Clarendon, 1990). Hlm. 13.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana dan mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. Namun sayangnya tujuan kedua tersebut tidak memiliki implementasi yang efektif setidaknya terlihat dari tugas yang diberikan pada Jaksa Agung yang mendampingi verifikasi data korban dan Polri yang bertugas menjaga keamanan dan optimalisasi pendidikan dan pelatihan HAM.

## IV. KESIMPULAN
Presiden  Jokowi  telah  mencantumkan  kebijakan  penyelesaian  pelanggaran  berat HAM masa lalu dalam dua periode RPJMN 2014-2024. Walau baru diwujudkan 8 tahun sejak terpilih dengan mengeluarkan Keppres No. 17 tahun 2022, Keppres No. 4 No. Tahun 2023 dan Inpres No. 2 Tahun 2023, perluasan pemahaman, pendalaman kesadaran tentang tujuan komprehensif  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  secara  filosofis  merupakan koreksi  yang  harus  diperbaiki.  Tujuan  penyelesaian  yang  mengaitkan  reformasi  birokrasi hukum dan keamanan, strategi pengawalan dalam menghadang intervensi gerakan impunitas juga dibutuhkan dalam kebijakan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu.
Presiden  segera  menerbitkan  kebijakan  yudisial  untuk  melengkapi  kebijakan  non yudisial  penyelesaian  pelanggaran  berat  HAM  masa  lalu  dengan  dengan  memerintahkan Jaksa Agung segera melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab serta mendorong  DPR  membentuk  Pengadilan  HAM  Ad-hoc  atas  Peristiwa  Pelanggaran  HAM Berat masa lalu.
Guna menguatkan perbaikan kebijakan penyelesaian, pada sisi yudisial, pemerintah dan  stakeholder  terkait  segera  memperbaiki  struktur  teknis,  sumber  daya  dan  acuan  yang jelas, tepat dan terukur bagi pelaksanaan pemeriksaan kasus-kasus HAM di peradilan HAM yang  mampu  menghindarkan  kesalahan  minimal  dalam  mengidentifikasi  peristiwa,  yang berujung  dibebaskannya  para  terdakwa  dari  jerat  hukum.  Pemerintah  juga  wajib menindaklanjuti  putusan  MK  No.006/PUU-IV/2006  untuk  membentuk  RUU  Komisi Kebenaran.

## REFERENSI
Bappenas, (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional , Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
________, (2020). “Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.” Jakarta: Bappenas.
Devasia, V. V. (1998). Human Rights and Victimology. Nagpur : Dattsons. Gray, Christine D. (1990). Judicial Remedies in International Law . Oxford : Clarendon. Dinnah, Shelton. (1999). Remedies in International Human Rights Laws . New York: Oxford University Press.
Hambali,  Ahmad.  (2017).  “Pertanggungjawaban  Negara  atas  Kasus-Kasus  Pelanggaran Berat
HAM Masa Orde Baru”, [Disertasi Doktoral yang tidak diterbitkan]. Universitas Hasanuddin, Makassar. Hendropriyono. A. M. (1992). Operasi Garuda Lampung Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Jakarta: BAIS ABRI. Indonesian Human Rights Institute, (2004). Perintah penangkapan Wiranto: kejahatan HAM di Timor Timur , (Timor-Leste. District Court (Dili). Special Panels for Serious Crimes.
Jalloh, Charles Chernor. Simon Meisenberg. (2021). The Law Reports of the Special Court for Sierra Leone Volume IV: Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao (The RUF Case) , Leiden: Brill Nijhoff.
Koalisi NGO HAM Aceh. (2023, 15 Mei). "Kronologi Tragedi Simpang KKA" . https://web.archive.org/web/20120616002423/http://ngo- ham.9f.com/tragedi_simpang_kka.htm

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, (Jakarta: Komnas HAM, tt). _____________, (2023, 14 Mei). “Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional),
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti- penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html
_____________, (2023, 14 Mei). “Kesimpulan Penyelidikan Komas HAM Atas Peristiwa Rumah
Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh,” https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan- penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis- lainnya-di-aceh.html
_____________, (2023, 15 Mei). “ Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Peristiwa Wamena, https://www.komnasham.go.id/files/-ringkasan-eksekutif-laporan-penyelidikan- $E7QP8.pdf
_____________. (2023, 15 Mei). “Komnas HAM: Peristiwa Wamena Adalah Tragedi Kemanusiaan.” https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/10/22/1225/komnas-ham- peristiwa-wamena-adalah-tragedi-kemanusiaan.html
Kompas. (2023,16 Mei). “Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Pembantaian Dukun Santet 1998-1999.” https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/21001501/komnas-ham-ungkap-hasil- penyelidikan-kasus-pembunuhan-dukun-santet-1998-1999
KontraS Aceh, (2023, 15 Mei). “14 Tahun Peristiwa Simpang KKA,” http://kontras.org/aceh/?hal=pers&id=1700&tahun=2013 KontraS. (2023, 15 Mei). “21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua.” https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk- pengadilan-ham-di-papua-dan-akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/
Nazriyah , Riri. (2007). MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan , Yogyakarta: FH UII Press.
Osmańczyk, (2003). Edmund Jan. Anthony Mango, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: A to F . New York: Taylor & Francis. Quiroga, Medina. (1988). The Battle of Human Rights; Gross, Systematic Violation and the inter American system . Dordrech/Boston/London : Martinus Nijhoff Publishers. Sanchez, Juan Carlos Ochoa. (2013). The Rights of Victims in Criminal Justice Proceedings for Serious Human Rights Violations . Leiden: Brill,. Setiawan, Hersri. (2004). Memoar Pulau Buru. Jakarta: Indonesiatera.
Setkab, (2023, 13 mei). “Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-DuniaTahun 2014, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, 9 Desember 2014,” < http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widododalam-peringatan-hari- hak-asasi-manusia-se-dunia-tahun-2014-di-istana-kepresidenanyogyakarta-9- desember-2014/ >.
Setneg, (2023, 14 mei). “Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air.”
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelangga ran_ham_berat_di_tanah_air
Swan Sik Ko, (1974). Pengantar Hukum Internasional . Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Tempo. (2023, 14 Mei). “Korban Petrus 1982-1985 Capai 10 ribu Orang,” https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang UN, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies,” Report of
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
the Secretary General, 23. August 2004, UN Doc. S/2004/616 UN ESCAP. (2007). Towards Coherent Policy Frameworks: Understanding Trade and Investment Linkages . UN ESCAP: New York.
UNHCHR. (2023, 15 Mei). “Updated Set of Principles For The Protection And Promotion Of Human Rights Through Action To Combat Impunity”.
http://www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, (2021). Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Wallace, Rebecca M.M. (2002). International Law , Fourth Edition. London: Sweet&Maxwell:,
UUD NRI Tahun 1945 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886. UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4151. UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim  Penyelesaian Non- Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 membahas tentang Pelaksanaan
Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat