## Abdimas Pariwisata
Vol. 4 No. 1 Tahun  2023

## Kebijakan Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana
Melalui Kolaborasi dan Manajemen Pariwisata Kebencanaan Terintegrasi
*Mahardhika Berliandaldo 1 , Ari Prasetio 2 , Viky Pemuda Indra Sakti 3 1-3 Direktorat Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Indonesia, email: berli.parekraf@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 1 Januari 2023 : 7 Januari 2023 : 15 Januari 2023 Dalam satu dekade terakhir, Indonesia tidak pernah lepas dari ancaman bencana  atau  krisis  yang  memberikan  dampak  negatif  bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata mengalami salah satu kerugian yang cukup besar dari adanya bencana atau krisis yang menimpa negara kita. Melalui pengembangan pariwisata tangguh dan aman  terhadap  bencana,  penguatan  kebijakan  dan  pelaksanaan kolaborasi  akan  mengintegrasikan  dalam  satu  kerangka  kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang bertujuan untuk memperkuat ketahahan  sektor  pariwisata  dan  berkontribusi  pada  aspek  sosial  dan ekonomi.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  desk  study  dan deskriptif  analitis.  Penulis  menemukan  bahwa  pengembangan pariwisata tangguh bencana harus dapat disinergikan dengan konteks manajemen bencana yakni tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan tahap  pasca  bencana  yang  dilaksanakan  melalui  skema  penyelarasan kebijakan  pariwisata  dan  manajemen  bencana  serta  kolaborasi  antar pemangku  kepentingan  melalui  lima  tahap  program  yang  bertujuan untuk  memberikan  langkah  resolusi  dan  kolaborasi  yang  cepat  dan tanggap dalam menangani  pemulihan dan tindakan ketahanan jangka Panjang  khususnya  pada  sektor  pariwisata  dengan  Kerangka  kerja manajemen  pariwisata  kebencanaan  yang  terintegrasi.  Beberapa rekomendasi  yang  diperoleh  dari  kajian  ini  diantaranya  New Regulation yang mengatur secara spesifik pariwisata tangguh bencana, Kolaborasi yang intensif antar Kementerian/Lembaga, Sinergi program pariwisata  dan  manajemen  bencana  terhadap  destinasi  yang  rentan bencana, dan realisasi integrasi kebijakan pariwisata dan bencana.

## Kata kunci:
Ketahanan Pariwisata Bencana Kolaborasi
Sinergi dan Integrasi
ABSTRACT Keywords: Resilience Tourism Disasters Collaboration Synergy and Integration The  development  of  disaster-resilient  and  disaster-safe  tourism policies,  policy  strengthening  and  implementation  of  collaboration will be integrated into one disaster tourism management framework . In the past decade, Indonesia has never been separated from the threat of disasters or crises that hurt Indonesia's economic growth. Tourism suffers  considerable  losses  from  a  tragedy  or  crisis  that  befell  our country.  Through  the  development  of  resilient  and  disaster-safe tourism,  policy  strengthening  and  collaboration  implementation  will integrate into one disaster tourism management framework  aimed at strengthening the tourism sector's resilience and contributing to social and  economic  aspects.  This  article  uses  desk  study  and  descriptive- analytical  approaches.  The  author  finds  that  the  development  of disaster-resilient  tourism  must  be  synergized  with  the  context  of disaster management, namely the pre-disaster stage, when a disaster occurs,  and  the  post-disaster  step,  which  is  implemented  through  an alignment scheme for tourism policy and disaster management as well as  collaboration  between  stakeholders  through  five  stages  of  the program which  aims  to provide quick  and responsive resolution and collaboration steps in dealing with recovery and long-term resilience
actions,  especially  in  the  tourism  sector  with  an  integrated  disaster tourism management framework. Some of the recommendations from this  study  include  the  New  Regulation,  which  explicitly  regulates disaster-resilient  tourism,  the  intensive  collaboration  between ministries/institutions,  the  synergy  of  tourism  programs  and  disaster management  for  disaster-prone  destinations,  and  the  realization  of integration of tourism and disaster policies.

## Pendahuluan
Pertumbuhan  sektor  pariwisata  di  berbagai  negara  menjadi  industri  primadona  yang  sangat bermanfaat bagi penguatan ekonomi yang berasal dari sektor tersebut. Dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, sektor pariwisata akan terus memberikan dampak positif bagi negara dengan terus meningkatnya  kunjungan  wisatawan  nusantara  maupun  mancanegara,  yaitu  sejumlah  603,20  juta perjalanan wisnus dan 1,56 juta kunjungan wisman pada tahun 2021 yang lalu (Kemenparekraf, 2022). Selain itu, Pariwisata Indonesia menjadi salah satu penghasil devisa utama (Aribowo et al., 2018) dan memiliki Pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia (Fairuuz et al., 2022; Mudrikah, 2014) dengan menyumbang devisa pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,52 Miliar USD (Kemenparekraf, 2022).
Namun demikian, kondisi pariwisata Indonesia dihadapi dengan berbagai permasalahan tersendiri, salah satunya adalah terkait lokasi atau keberadaan negara Indonesia yang berada di antara tiga lempeng bumi  yang  terus  bergerak  sehingga  memiliki  potensi  terjadinya  bencana  alam  seperti  gempa  bumi, banjir,  tsunami,  tanah  longsor,  angin  puting  beliung,  gunung  meletus,  topan,  badai,  dll  (Demartoto, 2019). Selain bencana alam, sektor pariwisata juga dihadapi dengan peristiwa seperti bencana non alam (seperti  kegagalan  teknologi  dan  modernisasi,  epidemi,  dan  wabah  penyakit)  serta  bencana  sosial (seperti konflik sosial antar kelompok dan aksi terorisme) (Wahyuni et al., 2021). Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam gempa bumi yang memiliki dampak lainnya seperti kerusakan rumah tinggal dan sarana prasarana umum, banyaknya korban jiwa, serta kehilangan harta benda (Liu-Lastres et al., 2020; Rosselló et al., 2020; Rusmiyati & Hikmawati, 2012). Selain itu, pada tahun  2020-2021  yang  lalu  Pariwisata  Indonesia  dihadapkan  pada  Bencana  non  alam,  yakni  wabah covid-19 yang meluluhlantahkan kondisi pariwisata nasional dan global (Collins-Kreiner & Ram, 2021; Gössling et al., 2021; Lily Dianasari, 2021; UNWTO, 2020a).
Berbagai  bencana  yang  telah  menimpa  Indonesia  menyebabkan  kehancuran  pada  destinasi  dan objek  wisata  yang  ditunjukan  dengan  menurunnya  tingkat  kunjungan  wisatawan,  kerusakan  sarana prasarana, hilangnya lapangan kerja, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan pasca terjadinya  bencana,  pelaku  usaha  masih  merasa  cemas,  depresi,  takut,  dan  trauma  apabila  terdapat bencana kembali yang serupa (Demartoto, 2019; Demeter et al., 2021). Selain itu juga, wisatawan akan menghindari  lokasi-lokasi  yang  mengalami  bencana  alam  maupun  non  alam  (Fountain  &  Cradock- Henry,  2020;  Rhama,  2022;  Wahyuni  et  al.,  2021),  sehingga  akan  mengakibatkan  dampak  negatif terhadap  ekonomi  lokal  maupun  nasional.  Dengan  begitu,  pemerintah  telah  menyusun  berbagai kebijakan  diantaranya  UU  No.  24/2007  tentang  penanggulangan  bencana  dan  Perpres  No.  87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 yang bertujuan untuk mengurangi risiko  bencana  dengan  upaya  mitigasi  dan  pencegahan  dalam  rangka  memperkuat  ketahanan  negara (Situmorang, 2022) dalam berbagai sektor khususnya sektor pariwisata.
Pembangunan pariwisata tangguh dan aman dari bencana merupakan salah satu langkah strategis yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  kenyamanan,  perlindungan,  dan  keselamatan  kepada wisatawan  dan  masyarakat  sekitar  dari  dampak  buruk  akibat  bencana,  melindungi  investasi sektor/industri pariwisata termasuk ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata, dan mewujudkan sinergi  arah  kebijakan  pengembangan  kepariwisataan  di  kawasan/destinasi  wisata  rawan  bencana (Nugroho,  2022).  Melalui  strategi  dan  arah  kebijakan  tersebut,  pembangunan  pariwisata  tangguh bencana  dilaksanakan  dengan  langkah  kolaborasi  antar  stakeholders  (Abdeen  et  al.,  2021;  Nugroho, 2022; Waligo et al., 2013; World Bank, 2020) dan pengembangan kerangka kerja manajemen pariwisata kebencanaan yang  terintegrasi (Agustan & Kausar, 2019; Estevão & Costa,  2020; Niyaz, 2015) agar memberikan dampak postif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggabungan kedua konsep atau model
dalam membangun pariwisata aman bencana, belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, Sehingga melalui hasil kajian ini, kedepannya dalam pembangunan pariwisata yang memiliki ketahanan terhadap bencana dapat memberikan dampak postif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  jenis  serta  dampak bencana  dan  juga  kebijakan  pariwisata  Tangguh  dan  aman  dari  bencana,  skema  kolaborasi pengembangan pariwisata Tangguh bencana, dan implikasi manajemen pariwisata kebencanaan  yang terintegrasi dalam rangka memberikan ketahanan sektor pariwisata.

## Metode
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan desk study (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Buku,  Jurnal,  Laporan,  Peraturan,  Data  Statistik,  serta  berbagai  artikel  dari  internet  yang  sesuai  dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis (Sugiyono, 2017) yang digunakan untuk mengelaborasi kebijakan pariwisata tangguh bencana  dengan  kolaborasi  melalui  pengaturan  peran  para  pemangku  kepentingan  (Nugroho,  2022; World Bank, 2020).
Hasil  Analisis  tersebut  lebih  lanjut  digunakan  untuk  mengetahui  implikasi  atas  pengembangan manajemen  pariwisata  tangguh  bencana  secara  terintegrasi  melalui  pengembangan  kerangka  kerja terpadu (Agustan & Kausar, 2019; Estevão & Costa, 2020; Niyaz, 2015) untuk Menyusun strategi dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan pariwisata tangguh bencana.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Pariwisata Tangguh Bencana
Industri  pariwisata  Indonesia  masih  menjadi  primadona  ditengah  banyaknya  bencana  yang menimpa hampir seluruh daerah, hal ini berdasarkan data geologi negara Indonesia yang terletak dalam circle of fire (lingkaran api) yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara yang rawan bencana (Situmorang,  2022).  Selain  itu  juga,  dunia  baru-baru  ini  mengalami  situasi  pandemi  Covid-19  yang menghantam  sektor  pariwisata  (Syaifudin  et  al.,  2022;  UNWTO,  2020b)  dan  memberikan  tantangan terhadap  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  serta  mengakibatkan  penurunan  wisatawan mancanegara  sejumlah  60-80%  (Harchandani  &  Shome,  2021;  UNWTO,  2022).  Dengan  adanya berbagai  dampak  yang  terjadi  pada  sektor  pariwisata,  maka  akan  mengakibatkan  banyak  yang kehilangan  pendapatan  dari  sektor  tersebut  (ILO,  2020),  karena  bisnis  pariwisata  telah  menyentuh keseluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  dari  yang  bersifat  konvensional  hingga  modern  (Hall  et  al., 2020). Bisnis pariwisata membutuhkan banyak dukungan, seperti akomodasi (hotel, apartemen, pondok permainan, rumah tebak), layanan perjalanan (darat, laut, dan udara), restoran, kafe, layanan katering, tempat  hiburan,  layanan  keamanan  dan  perbankan, layanan  periklanan, layanan pemandu  wisata  dan pendidikan, dan Lain-lain (Gössling et al., 2021; Vivian, 2011).
Pariwisata Indonesia sangat rentan terhadap bencana jika tidak dapat dikelola  dengan baik yang mengakibatkan Pengaruh terhadap ekosistem pariwisata dan pencapaian target sektor pariwisata seperti jumlah wisatawan, devisa, tenaga kerja, dan lainnya. Bencana yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan Pengaruh terhadap tinggi rendahnya pencapaian target kinerja tersebut.  Untuk  meminimalkan  resiko  bencana,  dapat  dilakukan  mitigasi  bencana  (Wicaksono  & Pangestuti, 2019)
Tabel 1. Jenis dan Dampak Bencana terhadap Sektor Pariwisata Indonesia dari Tahun 2010 – 2021 No. Jenis Bencana Dampak Sektor Pariwisata 1. Erupsi  Gunung  Merapi  tahun 2010 Memiliki  dampak  terkait  penurunan  jumlah  kunjungan  wisatawan  di  beberapa obyek wisata pada daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mencapai 65amper 50 persen. 2. Bencana  kebakaran  hutan  dan lahan  pada  Agustus  hingga September 2015 Mengakibatkan  13  bandara  tidak  bisa  beroperasi  karena  jarak  pandang  pendek dan  membahayakan  penerbangan,  sehingga  beberapa  bandara  harus  tutup  dan event internasional mengalami penundaan dan berdampak besar terhadap sektor pariwisata seperti hotel, restoran, industri penerbangan, layanan perjalanan, objek wisata, dll. 3. Erupsi  Gunung  Agung  di  Bali tahun 2017 Memiliki dampak besar terhadap jumlah wisatawan yang mengalami penurunan sejumlah  1  juta  wisatawan  dan  memberikan  keruguan  sebesar  Rp.  11  Triliyun khususnya pada sektor pariwisata. 4. Gempa  Lombok  yang  beruntun pada tahun 2018 Mengakibatkan  berkurangnya  jumlah  wisatawan  sebanyak  100.000  dan menyebabkan kerugian ekonomis sejumlah Rp. 1,4 Triliyun. 5. Gempa Palu sebesar 7,4 magnitudo disertai tsunami Mengakibatkan pembatalan terkait event nasional besar sehingga berdampak pada penurunan jumlah wisatawan ke daerah tersebut. 6. Tsunami  di  Selat  Sunda  pada 22/12/2018 Dampak  yang  terjadi  memiliki  multiplier  effect  seperti  pembatalan  kunjungan wisatawan,  turunnya  tingkat  okupansi  hotel  dan  penginapan  mencapai  80-90% khususnya dikawasan wisata Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung 7. Wabah  Covid-19  pada  2020  &
2021 Mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan kontribusi devisa sektor  pariwsata  serta  penurunan  pergerakan  wisatawan  nusantara.  Selain  itu, dampak  yang  ditimbulkan  lainnya  yaitu  meruginya  beberapa  destinasi  wisata seperti EO, WO, Catering, Rumah Makan dan rstoran, Perhotelan dan akomodasi lainnya,  took  oleh-oleh  dan  cinderamata,  industri  transportasi,  beberapa  objek wisata  dipaksa  tutup  hingga  waktu  yang  belum  jelas,  dll,  yang  menimbulkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah.
Sumber: Hasil analisis diolah dari (BNPB, 2019; Petriella, 2019; Rusmini, 2021)
Berbagai  bencana  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  memberikan  kerugian  bagi  sektor  pariwisata Indonesia mencapai angka Ratusan Triliun Rupiah. Program mitigasi dan pengurangan risiko bencana khususnya pada sektor pariwisata harus mampu diwujudkan dengan baik salah satunya melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat sektor pariwisata dari ancaman bencana. Kebijakan terkait tangguh bencana masuk kedalam Visi pemerintah dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2022- 2045  “Mewujudkan  Indonesia  Tangguh  Bencana  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan”  (Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044, n.d.). Tangguh bencana memiliki makna terkait mampu beradaptasi dan memulihkan diri dari adanya bencana serta perubahan iklim dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
Dalam  kaitannya  dengan  pariwisata,  Pengembangan  destinasi  pariwisata  harus selaras  dengan  4 (empat)  konsep  resiliensi  berkelanjutan,  yaitu  memperkuat  budaya  siaga  bencana  yang  antisipatif, responsive, dan adaptif; berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi serta ikut serta dalam program pendanaan dan transfer teknologi; Infrastruktur yang tangguh bencana terhadap Climate Change; dan komitmen bersama dalam implementasi kesepakatan global (Nugroho, 2022).
Tabel 2. Analisis terkait Kebijakan terkait Ketahanan Bencana pada Sektor Pariwisata
No. Peraturan Uraian Kebijakan 1. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdsarkan 4 (empat)  aspek,  meliputi  Sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat; kelestarian  lingkungan  hidup;  kemanfaatan  dan  efektivitas;  dan lingkup  luas  wilayah  melalui  3  (tiga)  tahap  yakni tahap prabencana, saat  tanggap  darurat,  dan  pasca  bencana  dengan  kolaborasi  antar Lembaga nasional maupun internasional. 2. UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pemerintah  diharapkan  memberikan  informasi  terkait  kondisi destinasi pariwisata yang kondusif dan aman agar dikunjungi oleh para wisatawan dengan memberikan peringatan dini terhadap adanya suatu bencana.
3. PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pembangunan  kepariwisataan  nasional  agar  berdaya  saing  dan berkelanjutan  dapat  dilakukan  dengan  pengembangan  destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan,  meningkatkan  pendapatan  nasional,  daerah,  dan masyarakat,  dilengkapi  dengan  pembangunan  fasilitas  umum khususnya  fasilitas  pemadam  kebakaran,  fasilitas  tanggap  bencana ( early warning system ) di destinasi yang rawan bencana.
4. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Sesuai  dengan  Agenda  Perubahan  terkait  pembangunan  lingkungan hidup,  serta  peningkatan  ketahanan  bencana  dan  perubahan  iklim, pengembangan  pariwisata  diarahkan  melalui  peningkatan  kualitas lingkungan  hidup;  peningkatan  ktahanan  bencana  dan  perubahan iklim; dan pembangunan pariwisata rendah karbon. 5. Perpres No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 Meningkatkan  ketangguhan  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  dalam  menghadapi  bencana,  serta  mengurangi  resiko bencana  dalam  jangka  Panjang,  melalui  berbagai  strategi  kebijakan yaitu  meliputi:  Kebijakan  penguatan  peraturan  penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; Kebijakan peningkatan sinergi antar K/L  dan  pemangku  kepentingan;  Kebijakan  penguatan  investasi pengelolaan  risiko  bencana;  dan  kebijakan  penguatan  tata  Kelola bencana yang professional, transparan, dan akuntabel. 6. Perpres No. 26 Tahun 2022 Tentang  Koordinasi  strategis  lintas  sektor penyelenggaraan kepariwisataan Merupakan upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait koordinasi  lintas  sektor  penyelenggaraan  kepariwisataan  yang bertujuan  untuk  mencapai  keselarasan  dan  keterpaduan  mulai  dari tahap  perencanaan  maupun  tataran  kebijakan  yang  berhubungan dengan  penyelenggaraan  kepariwisataan  khususnya  dalam  rangka penanggulangan Bencana pada sektor pariwisata nasional. 7. Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman  Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Destinasi memiliki rencana-rencana pengurangan resiko, pengelolaan krisis,  dan  tanggap  darurat  yang  sesuai  dengan  kondisi  destinasi, melalui  skema  perencanaan  yang  telah  dibuat  dan  dikembangkan sehingga  dapat  mengenali  beragam  resiko,  termasuk  bencana  alam, terorisme, ancaman Kesehatan, pengurangan sumber daya dan hal-hal lainnya sesuai dengan keberadaan lokasi.

## Sumber: Hasil analisis dilakukan oleh Tim Penulis
Berbagai kebijakan atas  pembangunan pariwisata tangguh bencana tersebut  merupakan salah satu Langkah  mitigasi  dan  pengurangan  risiko  atas  bencana  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari.  Dengan adanya Langkah mitigasi terhadap bencana, sektor pariwisata Indonesia akan terus menjadi primadona karena memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan atas alamnya (berupa pantai, gunung, hutan, dan destinasi lainnya), serta keanekaragaman budaya yang dimiliki. Kebijakan yang telah disusun terebut akan memberikan dampak positif terhadap target kinerja sektor pariwisata kedepan, sehingga hal tersebut harus mampu dilaksanakan secara kolaborasi dengan  berbagai pihak agar Pariwisata  Indonesia terus bangkit dan menjadi pendorong atas pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

## Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana
Pariwisata  salah  satu  sektor  yang memiliki  efek  domino  terhadap  sosial dan  ekonomi masyarakat yang  tidak  dapat  berdiri  secara  sendiri  dan  harus  ada  keterlibatan  berbagai  stakeholders.  Keterlibatan tersebut  dapat  berupa  kolaborasi  dan  sinergi  muti  pihak  dengan  peran  masing-masing  yang  terlibat didalamnya  (Waligo  et  al.,  2013).  Kolaborasi  pemangku  kepentingan  dikatakan  sangat  penting  untuk keberhasilan  destinasi  pariwisata  dan  memahami  hubungan  antara  pemangku  kepentingan  dapat membantu untuk memahami suatu tujuan, karakteristiknya dan bagaimana hal itu dikelola saat ini dan di masa depan (Hazra et al., 2017; Perkins et al., 2022; Rahu, 2021; Saito & Ruhanen, 2017). Oleh karena
itu,  kolaborasi  dalam  membangun  ketahanan  terhadap  bencana  alam  pada  sektor  pariwisata  harus dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan (Abdeen et al., 2021).
Dalam  kerangka  pariwsata  yang  tangguh  atas  bencana  diusulkan  untuk  memandu  pemerintah, perusahaan, dan asosiasi industri dalam mengintegrasikan ketahanan ke dalam pengembangan pariwisata (World Bank, 2020). Kerangka kerja ini menjelaskan kategori atas langkah-langkah dalam meminimalkan kerugian dan gangguan serta memungkinkan pemulihan yang lebih kuat. Menurut World Bank, terdapat 5 langkah dalam membangun pariwisata Tangguh bencana yaitu Memahami risiko ( Understanding Risk ), Perencanaan  dan  Prioritas  ( Planning  &  Prioritization ),  Mitigasi  dan  Kesiapsiagaan  ( Mitigation  and Preparedness ),  Tanggapan  dan  Pemulihan  ( Response  and  Recovery ),  dan  Tindakan  Ketahanan Jangka Panjang ( Long-Term Resilience Actions ). Tindakan ini dapat memberikan ketahanan, memperkuat daya saing, dan merangsang inovasi, investasi, penghematan biaya, serta reputasi. Mereka juga menciptakan manfaat bersama bagi lingkungan yang lebih luas, seperti mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca, serta berkontribusi pada ketahanan masyarakat dalam suatu tujuan.
Gambar 1. Siklus Pembangunan Ketahanan Pariwisata
Sumber: Modifikasi dari (World Bank, 2020)
Melalui siklus diatas, pembangunan pariwisata tangguh bencana atau ketahanan pariwisata sejalan dengan konteks manajemen bencana,  yakni tahap pra-bencana,  saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana (Pahleviannur et al., 2019; Wicaksono &  Pangestuti, 2019). Langkah-langkah tersebut telah diatur  dalam  kebijakan  penanggulangan  bencana,  serta  selaras  dengan  kepentingan  dari  berbagai stakeholders seperti Pemerintah, bisnis, Lembaga pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi  dalam  pengembangan  ketahanan  pariwisata  harus  mendukung  tujuan  inovasi  Bersama dengan  berkontribusi  pada  peningkatan  atau  penguatan  sosial  dan  ekonomi  (Aribowo  et  al.,  2018; Halibas et al., 2017). Pembangunan pariwisata yang Tangguh dan memiliki ketahanan terhadap bencana harus  dilakukan  berdasarkan  kerangka  kerja  kolaborasi  yang  bertujuan  untuk  menangkap  tindakan ketahanan  agar  dapat  terimplementasi  dalam  berbagai  tujuan  yang  diinginkan  (World  Bank,  2020). Tindakan-tindakan  tersebut  membutuhkan  komitmen  kolaborasi  dan  keterlibatan  aktif  dari  seluruh pemangku kepentingan. Tabel dibawah ini menggambarkan pemangku kepentingan utama yang dapat berperan dalam setiap Tindakan dan ukuran ketahanan pariwisata.
Tabel 3. Pengaturan Stakeholders dalam kerangka kerja Kolaborasi Pariwisata Tangguh Bencana
Deskripsi Pemerin- tah Pusat Pemerin- tah Daerah Industri Pariwisa-ta Komuni- tas Wisata- wan Mitra Pemba- ngunan Lembaga Keuang-an 1. Memahami Risiko Pariwisata Mengintegrasikan pariwisata ke dalam penilaian risiko bencana dan iklim nasional Utama X X Menilai risiko fisik dan keuangan dari bencana dan perubahan iklim ke destinasi dan industri Utama Utama X X

## 2. Perencanaan & Prioritas
Mengintegrasikan pertimbangan risiko
bencana dan iklim ke dalam kebijakan pariwisata dan
perencanaan investasi sebagai strategi daya saing inti Utama Utama X Menanamkan pariwisata dalam perencanaan penanggulangan bencana nasional dan lokal Utama Utama X X X Menanamkan konsep pariwisata yang menjaga kelestarian lingkungan Utama Utama Utama X X Menerapkan kelangsungan bisnis dan perencanaan bencana untuk destinasi dan industri Utama Utama X X X X X

## 3. Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Menerapkan sistem peringatan dini dan komunikasi yang disesuaikan dengan pariwisata Utama Utama X X X Mempromosikan aset dan infrastruktur pariwisata yang tahan iklim dan Utama Utama Utama X X
bencana, termasuk solusi berbasis alam
Menetapkan mekanisme yang telah diatur
sebelumnya untuk respons fisik dan keuangan yang terkoordinasi Utama Utama X X X

## 4. Tanggapan dan Pemulihan
Memitigasi risiko reputasi melalui strategi komunikasi dan pemasaran Utama Utama X Melindungi dan memulihkan aset, pekerjaan, dan Bisnis pariwisata melalui paket stimulus Utama Utama X Memungkinkan dukungan teknologi untuk pemulihan infrastruktur dan aset pariwisata Utama Utama X X Memberikan program dukungan yang ditargetkan untuk
kelompok rentan, termasuk bisnis milik perempuan, wiraswasta atau pekerja informal, dan UKM Utama Utama X 5. Tindakan Ketahanan Jangka Panjang Mengurangi dampak iklim X X X X X X X Menerapkan pariwisata yang rendah karbon Utama Utama Utama X X X Mengimplementas ikan efisiensi energy dalam industri pariwisata X X Utama X X X
Sumber: Hasil analisis diolah dari (World Bank, 2020) dan tim penulis
Kolaborasi  dilakukan  pada  tahap  awal  yakni  memahami  risiko  untuk  sektor  pariwisata.  Melalui tahap ini, skema kolaborasi dilakukan melalui dua cara yakni mengitegrasikan pariwisata pada risiko bencana dan menilai risiko fisik dan keuangan yang berasal dari bencana. Peran dari pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting karena perhitungan resiko bencana harus menggunakan pendekatan yang  komprehensif  dan  memenuhi  standar  internasional  yang  menggabungkan  tiga  elemen,  yaitu bahaya,  paparan, dan kerentanan. Mengintegrasikan skenario perubahan iklim dan adaptasi ke dalam
penilaian risiko dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang risiko majemuk, terutama dalam jangka panjang.  Jika  dilakukan  secara  kolaboratif,  melibatkan  pemangku  kepentingan  utama  dari  hotel nasional, operator tur, dan asosiasi industri lainnya, penilaian risiko dapat menyediakan platform untuk melibatkan  sektor  swasta,  meningkatkan  kesadaran  mereka,  dan  tindakan  kesiapsiagaan  yang  cepat (UNDRR, 2017).
Pelaksanaan kolaborasi terkait unsur perencanaan dan penentuan skala prioritas dilaksanakan oleh seluruh  elemen  pemangku  kepentingan,  khususnya  pada  penerapan  kelangsungan  bisnis  dan perencanaan bencana untuk destinasi dan industri. Selain itu juga, penerapan prioritas program untuk saat ini dalam menghadapi bencana, sektor pariwisata harus dapat menjaga kelestarian lingkungan, hal ini  akan  membantu  dalam  mitigasi  risiko  terhadap  bencana  yang  akan  datang  dikemudian  hari. Pelaksanaan  mitigasi  dan  kesiapsiagaan  harus  dilaksanakan  secara  kolaborasi  (Shmueli  et  al.,  2021) melalui skema yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Skema tersebut akan membantu dalam proses  pemulihan  pasca  adanya  bencana  sehingga  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Berbagai sistem informasi dan komunikasi sangat penting untuk persiapan dan respons bencana. Kolaborasi tersebut  dapat dilakukan  dengan  pembangunan sistem  peringatan dini  yang menyediakan informasi risiko  sangat penting, dan informasi tersebut harus mampu menjangkau wisatawan dengan berbagai Bahasa (Handler, 2016). Layanan prakiraan cuaca berperan terhadap ketahanan bencana dan peningkatan  efisiensi  ekonomi  dengan  prakiraan  cuaca  digunakan  untuk  merumuskan  kampanye pemasaran di pasar pariwisata yang ditargetkan serta untuk perencanaan pariwisata lokal (WTO, 2019). Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam Langkah kolaborasi pengembangan pariwisata tangguh bencana dengan tataran dalam sinergi multipihak (Nugroho, 2022).
Gambar 3. Sinergi Multipihak Pariwisata Tangguh Bencana

## Sumber: Hasil analisis diolah dari (Nugroho, 2022)
Sistem  koordinasi,  komunikasi,  dan  respons  yang  telah  diatur  sebelumnya  memungkinkan pemangku  kepentingan  untuk  bertindak  cepat  dalam  menghadapi  bencana.  Tanggung  jawab  setelah bencana  harus  dialokasikan  dengan  jelas  antara  otoritas  darurat  lokal  dan  entitas  sektor  pariwisata. Tindakan  mendesak  dapat  melibatkan  evakuasi  dan  penampungan  wisatawan,  berkoordinasi  dengan otoritas lokal, menyebarkan informasi kepada industri dan pers, mengatur langkah-langkah bantuan, dan memungkinkan  bisnis  untuk  mengakses  sumber  daya  fisik  dan  keuangan  yang  diperlukan  untuk kelangsungan  dan  tanggapan.  Liputan  media  yang  negatif  atau  tidak  akurat  dapat  meningkatkan pembatalan atau penundaan perjalanan dan menunda pemulihan pariwisata, maka dari itu dibutuhkan Langkah  untuk  meminimalisir  berita-berita  yang  akan  berhubungan  dengan  sektor  pariwisata.
Pemerintah dan industri pariwisata dapat secara proaktif menyebarkan pesan positif untuk memulihkan kepercayaan wisatawan (Avraham, 2016), membuka jalan bagi pariwisata untuk kembali setelah tujuan siap (Wan et al., 2022).
Pemerintah dan para pelaku bisnis pariwisata telah berkomitmen untuk dekarbonisasi pariwisata (Gössling et al., 2022; Scott & Gössling, 2022), dengan penyeimbangan karbon menjadi ukuran yang paling umum (Sun & Higham, 2021). Para pemangku kepentingan semakin menyadari bahwa praktik tidak berkelanjutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan memperburuk bahaya alam akan mempengaruhi  daya  saing  industri.  Sektor  swasta  mendorong  banyak  tindakan  ini,  sementara pemerintah menggunakan insentif, subsidi, dan kebijakan lain untuk mendukungnya. Wisatawan dan konsumen  juga  dapat  memanfaatkan  keputusan  pembelian  mereka  untuk  mendukung  industri mengambil langkah-langkah ramah iklim.

## Implikasi Manajemen Pariwisata Tangguh Bencana secara Terintegrasi
Krisis dan bencana menjadi lebih sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir (Jiang & Ritchie, 2017). Menurut (Hystad & Keller, 2008) hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan di dunia yang kompleks dan saling berhubungan sehingga memberikan dampak terhadap adanya bencana alam yang mempengaruhi  berbagai  sektor  ekonomi  khsusnya  pariwisata.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi pariwisata secara global juga telah menyebabkan perluasan investasi pada sektor tersebut yang hanya mengejar  factor  keuntungan  yang  lebih  besar  tanpa  melihat  faktor  lainnya  (Paraskevas  et  al.,  2013). Munculnya  berbagai  bencana  memberikan  dampak  kehancuran  ekonomi  secara  nasional  sehingga membutuhkan  kerangka  kerja  dalam  pengelolaan  pariwisata  tangguh  bencana  secara  terintegrasi. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan memberikan langkah resolusi dan kolaborasi yang cepat dan tanggap dalam menangani pemulihan dan Tindakan ketahanan jangka panjang khususnya pada sektor pariwisata.
. Gambar 4. Kerangka kerja Manajemen Pariwisata Kebencanaan yang Terintegrasi Sumber: Hasil diolah dari (Agustan & Kausar, 2019; Niyaz, 2015)
Kerangka kerja sabagaimana dimaksud, digunakan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya  dalam  membangun  pariwisata  aman  bencana  dan  memiliki  ketangguhan  dalam  menghadapi krisis dan bencana yang menimpa Indonesia. Dengan berlokasinya Indonesia pada ring of fire , maka menjadikan Indonesia berada pada kerentanan bencana sepanjang tahun. Pendekatan pro-aktif dan re- aktif digunakan untuk membangun pariwisata tangguh bencana sepanjang tahun. Pendekatan pro-aktif dan re-aktif digunakan untuk membangun pariwisata Tangguh bencana dimulai dari tahap perencanaan hingga resolusi dan umpan balik (Filimonau & De Coteau, 2019) sebagai Langkah pemulihan pariwisata pasca bencana. Strategi proaktif menggabungkan upaya persiapan dan mempromosikan pencegahan dan
kesadaran. Di antaranya kegiatan yang dilakukan untuk mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan bencana sebelum terjadi untuk meminimalisir dampak buruk. Contoh kegiatan tersebut dapat meliputi Rencana manajemen  bencana  tertulis  berdasarkan  skenario  terburuk  untuk  manajemen  krisis,  pendekatan terkoordinasi  antara  organisasi  sektor  swasta  dan  publik,  prosedur  reguler  untuk  pelatihan  staf  dan partisipasi staf serta keterlibatan dalam pengembangan, implementasi dan revisi rencana tindak lanjut. Strategi reaktif mengintegrasikan empat aspek: (a) komunikasi krisis, (b) pengelolaan sumber daya, (c) kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan, (d) resolusi.
Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan strategi penanggulangan untuk peristiwa bencana atau krisis, terutama ketika bentuk-bentuk krisis dan bencana tertentu kemungkinan akan terjadi atau berulang dari waktu ke waktu (Niyaz, 2015). Industri pariwisata telah mengalami banyak bencana dan krisis selama periode perencanaan, yang menunjukkan bahwa mereka harus siap menghadapi bencana berikutnya.  Perencanaan  merupakan  tahap  awal  dalam  Langkah  manajemen  pariwisata  kebencanaan terpadu (Ritchie, 2009). Menurut (Agustan & Kausar, 2019) tahap ini dilakukan melalui Penyusunan rencana  pencegahan,  Rencana  pengelolaan  untuk  kebencanaan  pariwisata,  &  Rencana  Pemulihan Pariwisata.  Perencanaan  dalam  kerangka  kerja  ini  bertujuan  untuk  menyusun  rentang  kendali  agar mampu memberikan dampak positif pada pariwisata pasca bencana (Bello et al., 2021). Selain itu juga, tahap ini akan memberikan masukan pada proses umpan balik dari tahap-tahap yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah  dan  stakeholders  lainnya  harus  mampu  memetakan  lokasi  yang  rentan  terhadap bencana.  Pemetaan  tersebut  akan  digunakan  sebagai  Langkah  awal  dalam  melakukan  pembangunan sektor pariwisata di masa depan (ILO, 2022), hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang terjadi jika  adanya  bencana  atau krisis.  Selanjutnya,  perlu  dibangun  strategi  komunikasi  jangka  pendek  dan Panjang pada media sosial dan internet untuk membangun informasi positif agar memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan pariwisata. Langkah ini merupakan strategi yang paling sesuai dalam membangun  komunikasi antara destinasi pariwisata dengan wisatawan. Segala informasi harus dapat dikemas dengan baik yang dikombinasikan dengan manajemen sumber daya pada pariwisata Tangguh bencana agar memberikan hasil postif bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia.
Kolaborasi  dengan  para  pemangku  kepentingan  merukan  hal  yang  sangat  fundamental  dalam manajemen  kebencanaan  dan  krisis  pada  sektor  pariwisata  (Niyaz,  2015;  Ritchie,  2009).  Kolaborasi tersebut dirancang yang mencakup pemerintah, pesaing, rantai bisnis nasional, turis, kelompok aktivis, penduduk, bisnis lokal, dan karyawan (Saito & Ruhanen, 2017). Perspektif dalam kolaborasi ini untuk mengintegrasikan  komponen  dalam  kerangka  kerja  manajemen  bencana  pariwisata.  Dengan  model tersebut,  dialokasikan  tugas  yang  berbeda  untuk  setiap  pemangku  kepentingan  pariwisata  selama periode  pra-bencana,  bencana,  dan  pascabencana  (Niyaz,  2015).  Kolaborasi  antar  pemangku kepentingan akan membuat perbedaan yang signifikan ketika bereaksi terhadap bencana.
Langkah kolaborasi tersebut menjadi suatu strategi dalam resolusi dan umpan balik untuk program pemulihan pasca situasi krisis atau bencana. Tahap resolusi dan umpan balik sesuai dengan pemulihan dan  resolusi  jangka  panjang.  Kondisi  pariwisata  Indonesia  tidak  mungkin  untuk  kembali  ke  situasi sebelum krisis, namun pembangunan kembali, rehabilitasi, dan pembukaan kembali infrastruktur dan layanan  pariwisata  menjadi  penting  seperti  halnya  pemulihan  industri  dan  destinasi  menuju  keadaan yang lebih baik. Pada tahap ini pembelajaran terkait adanya krisis dan
Bencana akan menggiring para pemangku kepentingan untuk dapat melakukan skema percepatan jika terdapat kondisi yang serupa dimasa mendatang. Penggabungan pembelajaran yang dipetik untuk krisis pariwisata yang ada atau baru dan konteks manajemen bencana adalah langkah kunci dalam tahap resolusi.  Secara  keseluruhan,  kerangka  kerja  terintegrasi  ini  akan  memberikan  dampak  positif  bagi pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  yang  Tangguh  atas  bencana  melalui  berbagai  tahap  seperti tahap  pra-bencana,  saat  terjadi  bencana,  dan  tahap  pasca  bencana  melalui  skema  kolaborasi  antar pemangku kepentingan dengan pendekatan pro-aktif dan pendekatan re-aktif.

## Simpulan
Berbagai krisis/bencana seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial telah terjadi di  Indonesia  yang  memberikan  kerugian  bagi  sektor  pariwisata  yang  mencapai  angka  ratusan  triliun rupiah selama satu dekade terakhir seperti erupsi gunung berapi, bencana kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami,  serta  wabah  covid-19.  Kebijakan  pemerintah  melalui  berbagai  peraturan  telah  diterbitkan dalam rangka mitigasi dan pencegahan bencana pada sektor pariwisata meliputi UU No. 24/2007; UU No. 10/2009; PP No. 50/2011; Perpres No. 18/2020; Perpres No. 87/2020; Perpres No. 26/2022; dan Permenparekraf No. 9/2021. Melalui kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud, Langkah strategis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan Kolaborasi dengan pengaturan dan peran stakeholders dalam menghasilkan ketahanan pariwisata terhadap bencana atau krisis. Langkah kolaborasi  tersebut  dilaksanakan  melalui  5  tahap,  yaitu  Memahami  risiko  ( Understanding  Risk ), Perencanaan  dan  Prioritas  ( Planning  &  Prioritization ),  Mitigasi  dan  Kesiapsiagaan ( Mitigation  and Preparedness ), Tanggapan dan Pemulihan ( Response and Recovery ), dan Tindakan Ketahanan Jangka Panjang  ( Long-Term  Resilience  Actions ).  Tahapan  kolaborasi  tersebut  mendukung  tujuan  inovasi Bersama dengan kontribusi pada peningkatan atau penguatan sosial dan ekonomi nasional.
Kerangka  kerja  manajemen  pariwisata  kebencanaan  yang  terintegrasi  digunakan  untuk  melihat Implikasi atas tataran kebijakan serta strategi kolaborasi dalam membangun pariwisata aman bencana. Hal  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  Langkah  resolusi  dan  kolaborasi  yang  cepat  dan  tanggap dalam menangani pemulihan dan Tindakan ketahanan jangka Panjang khususnya pada sektor pariwisata. Pembangunan  kerangka  kerja  ini  akan  memberikan  dampak  positif  dalam  pengembangan  pariwisata Tangguh bencana di masa depan, sehingga pariwisata Indonesia memiliki ketahanan atas bencana atau krisis yang akan menimpa negara Indonesia di kemudian hari.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  diperoleh,  maka  dapat  disusun  beberapa  rekomendasi  terkait pengembangan pariwisata tangguh bencana. Pada tataran kebijakan khususnya peraturan yang mengatur Pariwisata Tangguh atau aman terhadap bencana, belum ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait pola atau konsep pengembangan  pariwisata tangguh  bencana. Untuk itu, perlu adanya  pembahasan  lebih  detail  terkait  aturan  dan kebijakan  dalam pengembangan  konsep pariwisata tersebut antar Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatas.
Model  kolaborasi  dalam  pengembangan  pariwisata  Tangguh  bencana,  harus  dapat  disinergikan antara program yang dimiliki Kementerian yang mengatur terkait Pariwisata dan Layanan pendukung lainya dengan Program Lembaga yang menaungi kebencanaan. Hal tersebut bertujuan agar kolaborasi dari tahap perencanaan hingga umpan balik, dapat berjalan secara terorganisir dengan baik.
Pembangunan destinasi pariwisata yang rentan dengan bencana, kedepan harus dapat disinergikan dengan  kebijakan  atau  program  atau  masukan  dari  Lembaga  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi kebencanaan, sehingga akan membantu dalam meminimalisir kerugian jika dikemudian hari akan terjadi bencana  besar.  Pengintegrasian  kebijakan  pariwisata  dalam  program  kebencanaan,  harus  segera direalisasikan agar mampu memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia dimasa mendatang.

## Referensi
Abdeen, F. N., Fernando, T., Kulatunga, U., Hettige, S., & Ranasinghe, K. D. A. (2021). Challenges in multi-agency collaboration in disaster management: A Sri Lankan perspective. International Journal of Disaster Risk Reduction , 62 , 102399.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102399
Agustan, A., & Kausar, D. R. K. (2019). Integrated Surveying for the Archaeological. Geographia Technica , 14 (Special Issue), 39–50. https://doi.org/10.21163/GT
Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis) , 3 (1), 31–38. https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21
Avraham, E. (2016). Destination marketing and image repair during tourism crises: The case of
Egypt. Journal of Hospitality and Tourism Management , 28 , 41–48. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.04.004
Bello, O., Bustamante, A., & Pizarro, P. (2021). Planning for disaster risk reduction within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development . Santiago: Economic Commission for LatinAmerica and the Caribbean (ECLAC).
BNPB. (2019). Rentannya Pariwisata dari Bencana . Https://Bnpb.Go.Id/Berita/Rentannya- Pariwisata-Dar.
Collins-Kreiner, N., & Ram, Y. (2021). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of Tourism Research , 89 , 103076. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edit). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Demartoto, A. (2019). Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata
Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) , 2 (1), 1–7. https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.586
Demeter, C., Walters, G., & Mair, J. (2021). Identifying appropriate service recovery strategies in the event of a natural disaster. Journal of Hospitality and Tourism Management , 46 , 405–413. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.015
Estevão, C., & Costa, C. (2020). Natural disaster management in tourist destinations: A systematic literature review. European Journal of Tourism Research , 25 (2020), 1–17. https://doi.org/10.54055/ejtr.v25i.417
Fairuuz, N., Nofrian, F., & Desmintari, D. (2022). Peranan Jumlah Wisatawan Asing, Nilai Tukar, dan PMDN dalam Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 3 (4), 694–707. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.570
Filimonau, V., & De Coteau, D. (2019). Tourism resilience in the context of integrated destination and disaster management (DM2). International Journal of Tourism Research , 22 . https://doi.org/10.1002/jtr.2329
Fountain, J., & Cradock-Henry, N. A. (2020). Recovery, risk and resilience: Post-disaster tourism experiences in Kaikōura, New Zealand. Tourism Management Perspectives , 35 , 100695.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100695
Gössling, S., Balas, M., Mayer, M., & Sun, Y.-Y. (2022). A review of tourism and climate change mitigation: The scales, scopes, stakeholders and strategies of carbon management. Tourism Management , 95 (April 2023). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104681
Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism , 29 (1), 1–20.
https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in
Oman: An HEI perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management , 12 , 159–172. https://doi.org/https://doi.org/10.28945/3735
Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for. Tourism Geographies , 22 (3), 577–598. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131
Handler, I. (2016). The impact of the Fukushima disaster on Japan’s travel image: An exploratory study on Taiwanese travellers. Journal of Hospitality and Tourism Management , 27 , 12–17. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.01.007
Harchandani, P., & Shome, S. (2021). The Effects of Covid-19 on Global Tourism. ASEAN Journal on Hospitality and Tourism , 19 (1), 63–83.
Hazra, S., Fletcher, J., & Wilkes, K. (2017). An evaluation of power relationships among stakeholders in the tourism industry networks of Agra, India. Current Issues in Tourism , 20 (3), 278–294. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.887662
Hystad, P. W., & Keller, P. C. (2008). Towards a destination tourism disaster management framework: Long-term lessons from a forest fire disaster. Tourism Management , 29 (1), 151– 162. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.02.017
ILO. (2020). ILO Sectoral Brief: The impact of COVID-19 on the tourism sector .
ILO. (2022). The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic . Geneva: Sectoral Policies Department.
Jiang, Y., & Ritchie, B. W. (2017). Disaster collaboration in tourism: Motives, impediments and success factors. Journal of Hospitality and Tourism Management , 31 , 70–82. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.09.004
Kemenparekraf. (2022). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Permenparekraf No. 11 Tahun 2022) .
Lily Dianasari, D. A. M. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Fisik Di Desa Wisata Di Bali. Jurnal Kepariwisataan , 20 (2), 99–106.
https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469
Liu-Lastres, B., Mariska, D., Tan, X., & Ying, T. (2020). Can post-disaster tourism development improve destination livelihoods? A case study of Aceh, Indonesia. Journal of Destination Marketing & Management , 18 , 100510. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100510
Mudrikah, A. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004-2009. Economics Development Analysis Journal , 3 (2).
Niyaz, A. (2015). Post Disaster Tourism Crisis Recovery in SIDS: Development and Testing of an Integrated Approach . Lincoln University.
Nugroho, P. C. (2022). Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Aman Bencana .
Pahleviannur, M. R., Wulandari, D. A., Sochiba, S. L., & Santoso, R. R. (2019). Strategi Perencanaan Pengembangan Pariwisata Untuk Mewujudkan Destinasi Tangguh Bencana Di Wilayah Kepesisiran Drini Gunungkidul. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 29 (2), 116–126. https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.9692
Paraskevas, A., Altinay, L., McLean, J., & Cooper, C. (2013). Crisis knowledge in tourism: types, flows and governance. Annals of Tourism Research , 41 , 130–152.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.12.005
Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044.
Perkins, R., Khoo, C., & Arcodia, C. (2022). Stakeholder contribution to tourism collaboration:
Exploring stakeholder typologies, networks and actions in the cluster formation process. Journal of Hospitality and Tourism Management , 52 , 304–315. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.011
Petriella, Y. (2019). Kerugian Sektor Pariwisata Akibat Bencana Alam Sepanjang 2018 . Https://Infografik.Bisnis.Com/Read/20190122/547/881219/Ini-Kerugian-Sektor-Pariwisata- Akibat-Bencana-Alam-Sepanjang-2018 .
Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 1 (1), 1–14.
Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 10 (1), 1–24.
Rhama, B. (2022). Local communities’ and tourists’ adaptation to pandemic-induced social disruption: Comparing national parks and urban destinations. International Journal of Disaster Risk Reduction , 82 , 103380. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103380
Ritchie, B. W. (2009). Crisis and disaster management for tourism. Bristol: Channel View Publication.
Rosselló, J., Becken, S., & Santana-Gallego, M. (2020). The effects of natural disasters on international tourism: A global analysis. Tourism Management , 79 , 104080.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104080
Rusmini, A. (2021). Gambaran Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Destinasi dan Pariwisata di Indonesia. Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah , 15 (2), 136–145.
Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2012). Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana
Merapi. Sosio Informa , 17 (2), 97–110.
Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. Journal of Hospitality and Tourism Management , 31 , 189–196.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.01.001
Scott, D., & Gössling, S. (2022). A review of research into tourism and climate change - Launching the annals of tourism research curated collection on tourism and climate change. Annals of Tourism Research , 95 (July 2022). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103409
Shmueli, D. F., Ozawa, C. P., & Kaufman, S. (2021). Collaborative planning principles for disaster preparedness. International Journal of Disaster Risk Reduction , 52 , 101981.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101981
Situmorang, M. T. N. (2022). Pariwisata Berbasis Siaga Bencana Di Era Disrupsi (Tourism Based on Disaster Awareness in the Era of Disruption). Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) , 1 (April), 1–6. https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.7
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sun, Y.-Y., & Higham, J. (2021). Overcoming information asymmetry in tourism carbon management: The application of a new reporting architecture to Aotearoa New Zealand.
Tourism Management , 83 (April 2021). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104231
Syaifudin, A., Hendarmawan, & Novianti, E. (2022). Impact of COVID-19 on the Global Tourism Economy. Journal of Tourism Education (JoTE) , 2 (1), 1–9.
UNDRR. (2017). Words into Action Guidelines: National Disaster Risk Assessment. Geneva: UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).
UNWTO. (2020a). Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism .
UNWTO. (2020b). World Tourism Barometer, Statistical Annex (January 20). https://doi.org/https://doi.org/10.18111/wtobarometereng
UNWTO. (2022). International Tourism Back To 60% Of Pre-Pandemic Levels in January-July 2022 . Barometer.
Vivian, T. C. (2011). Tourism business growth with specific reference to black economic empowerment in the tour operating sub sector in South Africa .
Wahyuni, P. I., Muliawan, I. W., Rangan, P. R., Sahabuddin, A. A., Dana, G. W. P., Tumpu, M.,
Mabui, D. S. S., Mansyur, Kusuma, A., Kurniawan, A., & Sinarta, I. N. (2021). Investasi Pariwisata Indonesia . Makasar: Tohar Media.
Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi- stakeholder involvement management framework. Tourism Management , 36 , 342–353. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008
Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M.-C., & Dioko, L. (Don). (2022). Destination governance in times of crisis and the role of public-private partnerships in tourism recovery from Covid-19: The case of Macao. Journal of Hospitality and Tourism Management , 51 , 218–228.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012
Wicaksono, R. D., & Pangestuti, E. (2019). Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 71 (1), 8–17.
World Bank. (2020). Resilient Tourism: Competitiveness in the Face of Disasters. Washington, DC: World Bank.
WTO. (2019). Country Research on Natural Disasters and Trade – Summary. Geneva: WTO.