## PROSPEK PERSEROAN PEMEGANG SAHAM TUNGGAL TANPA PERKECUALIAN  UNTUK KEMUDAHAN BISNIS
A’an Efendi Fakultas Hukum Universitas Jember email : aan_efendi.fh@unej.ac.id
disampaikan 15/01/2020 – di -review 31/05/2020 – diterima 03/12/2020
DOI: 10.25123/vej.3694

## Abstract
As a general rule, economic enterprises or companies should be established based on the principle of capital association and agreement.  In contrast, Law No. 40 of 2007 re. Limited Liability Companies, provide  exemptions  to  both  principles.  On  the  basis  of  this  observation  the  issue  discussed    in  this articles  are:  (1)  why  is  the  exemption  provided  only  for  certain  forms  of  economic  enterprises  or companies; (2) is this exemption to the rule justified, perceived from the principle of equality; and (3) what are the justification for allowing the establishment of a limited liability company with a single investor (sole ownership). Using a juridical doctrinal approach the answer to the above questions are: (1) exemption are granted for state owned companies, established and regulated under public law; (2)  the exemption is unjust as it discriminates and allowed for discriminative treatment; and (3) the practice of establishing a limited liability company by a single shareholder is a long standing practice.
Keywords : single shareholder limited liability, principle of justice and equality, the law of limited liability companies

## Abstrak
Perseroan  dibangun  atas  dasar  prinsip  persekutuan  modal  dan  perjanjian.  Kedua  prinsip  ini merupakan  satu  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan.  Kendati  demikian,  Undang-Undang  No.  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenyampingkan kedua prinsip tersebut. Beranjak dari pengamatan ini, ditelaah tiga masalah: (1) mengapa pengeculian ini hanya berlaku untuk bentuk perseroan tertentu?, (2) apakah pengecualian ini dapat dibenarkan dari sisi keadilan-kesetaraan; dan  (3)  apa  ratio  legis  dari  pembolehan  pembentukan  perseroan  dengan  pemegang  saham tunggal?  Dengan menggunakan pendekatan yuridis doctrinal  jawaban yang ditemukan adalah (1) kedua  prinsip  tidak  diberlakukan  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  karena  pengaturan pembentukan, pengelolaan dan sumber modal diatur oleh hukum public; (2) pengecualian ini tidak dapat  dibenarkan  dari  sisi  keadilan  karena  bersifat  diskriminatif  dan  mengabaikan  prinsip kesamaan  dihadapan  hukum  dan  (3)  peluang  mendirikan  perseroan  dengan  pemegang  saham tunggal diambil atas dasar praktik ini telah diterima masyarakat.
Kata Kunci:
perseroan pemegang saham tunggal, prinsip kesetaraan, undang-undang perseroan terbatas

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk seterusnya disebut UUPT), Perseroan Terbatas (untuk  seterusnya  disebut  Perseroan)  adalah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UUPT  serta  peraturan  pelaksanaannya. Berpijak  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  1  angka  1  UUPT  tersebut,  Perseroan memiliki  karakteristik:  (1)  Perseroan  adalah  badan  hukum  persekutuan  modal; 1 (2)  pendiriannya  berdasarkan  perjanjian;  (3)  melakukan  kegiatan  usaha 2 ;  (4) modal  dasar  Perseroan  seluruhnya  terbagi  dalam  saham; 3 dan  (5)  memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya.
Dari  karakteristik  Perseroan  tersebut  terdapat  dua  prinsip  dasar  dalam Perseroan, yaitu prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian. Dua prinsip ini suatu  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan.  Perseroan  adalah  persekutuan  modal oleh  karena  itu  pendiriannya  dengan  perjanjian  dan  Perseroan  harus  didirikan dengan  perjanjian  karena  Perseroan  adalah  persekutuan  modal.  Prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dikuatkan kembali oleh Pasal 7 ayat (1) dan  (2)  dan  ditegaskan  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (1)  bahwa  sebagai  badan hukum, pendirian Perseroan berdasarkan perjanjian dan mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.
1 Menurut    Marshall,  badan  hukum  adalah  manusia  semu  yang  tidak  terlihat  dan  tidak  dapat diraba,  dan  badan  hukum  itu  adalah  suatu  'kepribadian',  memiliki  kekuasaan  untuk mengggugat dan dapat digugat serta usianya tidak bergantung pada para pengurusnya. David Millon, Theories of the Corporation, Duke Law Journal, Vol. 1990, No. 201, hlm. ,206.  Perseroan sebagai  badan  hukum  berarti  “ the  company  is  separate person  in  law ”  dan  Perseroan  adalah “ the  subject  of  rights  and  duties ”  sehingga  Perseroan  dapat  menjadi  pemegang  kepemilikan atas benda, melakukan tindak pidana, dan membuat kontrak. Lihat dan baca, Nicholas Bourne. Essential Company Law , Third Edition, Cavendish Publishing Limited, London and Sydney, 2000, hlm., 1, ; Bryant Smith, Legal Personality , Suspicions News Magazine, Vol. 12, No. 1, 1926, hlm.
80; dan John M.B. Balouziyeh, A Legal Guide to United States Business Organizations The Law of Partnership,  Corporations,  and  Limited  Liability  Companies , Second  Edition,  Springer, Heidelberg, 2013, hlm., 47.
2 Perseroan adalah adalah business entity yang dibentuk sebagai alat untuk melakukan kegiatan bisnis  yang  tujuannya  memperoleh  keuntungan  bagi  pendiri  atau  pemegang  sahamnya. Anthony Mancuso, Nolo’s Quiick LLC , 4th Edition, Nolo, California, 2007, hlm., 14.
3 Sero atau saham merupakan ciri khas Perseroan yang membedakannya dengan bentuk badan usaha  lainnya.  Nama  “Perseroan”  itu  sendiri  memang  berarti  ada  sero  atau  saham  dalam Perseroan, sedangkan “terbatas” menunjukkan terbatasnya tanggung jawab organ Perseroan sebagai  konsekuensi  logis  perseroan  sebagai  subjek  hukum  yang  mandiri. Pertanggungjawaban  yang  terbatas  dalam  Perseroan  adalah  mekanisme  untuk  melindungi pemilik  dan  pemegang  saham  Perseroan.  Pemegang  saham  tidak  dapat  dibebani  tanggung jawab atas hutang dan kewajiban Perseroan yang melebihi nilai sahamnya. Marie-Laure Djelic, When  Limited  Liability  was  (Still)  an  Issue:  Mobilization  and  Politics  of  Signification  in  19th- Century England , Organization Studies Vol.34, No. 5-6, 2013, hlm., 596.
Namun  demikian,  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  ini tidak berlaku absolut. Untuk Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT  dikecualikan  dari  berlakunya  dua  prinsip  tersebut  atau  dengan  kata  lain, UUPT mengakui Perseroan Pemegang Saham Tunggal  (untuk seterusnya disebut PPST).  Prinsip  Perseroan  secara  umum  tetap  berdasarkan  prinsip  persekutuan modal dan prinsip perjanjian dan di luar Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (7) UUPT tertutup pintu untuk didirikan PPST.
Pendirian  Perseroan  selain  Perseroan  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat (7)UUPT  mengharuskan  pendirinya  bermitra  dan  membagi  kepemilikan sahamnya dengan pihak lain sebagai konsekuensi logis dari prinsip persekutuan modal  dan  prinsip  perjanjian.  Praktiknya,  tidak  setiap  pendiri  Perseroan  ingin bekerja  sama  dengan  pihak  lain  tetapi  terikat  oleh  persyaratan  dalam  UUPT. Praktiknya pula, untuk menghindari ketentuan UUPT, Perseroan didirikan dimana secara  formal  telah  sesuai  dengan  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip perjanjian tetapi esensinya adalah PPST.
Anner  Mangatur  Sianipar  mencatat  beberapa  Perseroan  yang  pendirian dan  ketentuan  kepemilikan  sahamnya  sesuai  dengan  UUPT  tetapi  esensinya adalah PPST, yaitu:
1. PT.  Bumihutani  Lestari  yang  berdasarkan  akta  notaris  perubahan anggaran dasar terakhir menunjukkan hanya ada 2 (dua) pesero yaitu PT.  Bumi  Langgeng  Perdanatrada  memiliki  sebanyak  125.300.061 (seratus  dua  puluh  lima  juta  tiga  ratus  ribu  enam  puluh  satu)  lembar saham senilai Rp. 125. 300.061.000 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus juta enam puluh satu ribu) dan PT. Pranabumi Pratama sebanyak 1 (satu) lembar saham senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
2. PT.  Maspion  Industrial  Estate  yang  berdasarkan  perubahan  anggaran dasar  terakhir  memiliki  2  (dua)  pemegang  saham,  yaitu  PT.  Bumi Maspion  memiliki  sebanyak  1.099.999  (satu  juta  sembilan  puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan  keseluruhan  nilainya  sebesar  Rp.  1.099.999.000,-  (satu  milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu  rupiah)  dan  PT.  Maspion  Investindo  dengan  kepemilikan  hanya atas  1 (satu) lembar saham.
3. PT.  Kaliwangi  Chasasi  Dharma  Putra  yang  didirikan  pada  27  Oktober 1999  di  Jakarta  oleh  Ir.  Mohammad  Gamal  Sugiarto  dan  Dra.  Ekawati Praharti. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, 2 (dua) pendiri  tersebut  menikah  tanpa  membuat  perjanjian  kawin  untuk
memisahkan  harta  mereka.  Perseroan  ini  menjalankan  usahanya sampai sekarang dan pemegang sahamnya hanya suami istri tersebut. 4
Pendirian dan kepemilikan saham Perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih tetapi esensinya merupakan PPST bukan hal baru dalam hukum Perseroan. Kasus Salomon pada 1892 adalah contohnya.  Aaron Salomon adalah seorang pedagang kulit  yang  sukses  khususnya  sepatu  kulit.  Untuk  beberapa  tahun  Salomon menjalankan  bisnisnya  sebagai  pebisnis  tunggal  ( sole  trader ).  Pada  1892,  anak Salomon  tertarik  untuk  ambil  bagian  dari  bisnis  Salomon  sehingga  akhirnya diputuskan dibentuk Perseroan bernama Salomon & Co. Ltd. Pada saat itu, untuk membentuk Perseroan paling sedikit harus oleh 7 (tujuh) orang pemegang saham. Salomon  memiliki  20.001  dari  20.007  lembar  saham,  sisanya  yang  6  (enam) lembar saham dimiliki oleh pemegang saham lainnya yaitu istri, anak perempuan, dan 4 (empat) anak laki-laki Salomon. Dari kasus Salomon ini dapat dipetik satu aspek,  yaitu  melegitimasi  konsep  PPST  dimana  bisnis  yang  dikontrol hanya  oleh satu  individu  dapat  dijadikan  Perseroan  yang  terpisah  dari  pemegang  saham dengan  satu  individu  itu  sebagai  pemegang  sahamnya,  yang  itu  dilindungi  dari tuntutan  para  kreditor  perusahaan. 5 Salomon  &  Co.  Ltd  dikatakan  sebagai  PPST karena  hanya  Salomon  yang "real" sebagai  pemegang  saham  sementara  anggota keluarganya yang lain hanya untuk melengkapi persyaratan pendirian Perseroan. Dari Kasus Salomon dapat dipetik kesimpulan mengenai “ permitting the existence of one man companies. ” 6
Berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  pelarangan pendirian  PPST  (dengan  pengecualian  untuk  Perseroan  dalam  Pasal  7  ayat  (7) UUPT)  sudah  tidak  relevan  lagi.  Selain  itu,  hukum  Perseroan  di  pelbagai  negara juga  telah  menerima  keberadaan  PPST  meskipun  tidak  meninggalkan  bahwa Perseroan  dapat  didirikan  secara  konvensional  dengan  perjanjian.  Pendiri
4 Anner  Mangatur  Sianipar,  Perkembangan  Hukum  Perseroan  Terbatas  yang  Berbentuk  PT Perseorangan ( One-Person Company ), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, hlm., 3.
5 Philip Lipton , The Mythology of Salomon's Case and the Law Dealing with the Tort Liabilities of Corporate  Groups:  An  Historicl  Perspective , Monash  University  Law  Review, Vol.  40,  No.  02, 2015, hlm., 453.
6 Ali Imanalin, Rethinking Limited Liability , Cambridge Student Law Review, Vol. 90, 2011, hlm.,
90.
Perseroan  diberi  kebebasan  apakah  ingin  mendirikan  dan  menjadi  satu-satunya pemegang  saham  atau  ia  akan  bermitra  dengan  pihak  lain  menggunakan perjanjian.
Beranjak  dari  latar  belakang  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Mengapa  UUPT mengecualikan  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  hanya  untuk jenis Perseroan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7)? Apakah pengecualian prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian yang hanya untuk jenis  Perseroan  tertentu  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  keadilan?  Dan  Apa alasan  logis  untuk  menjadi  dasar  menerima  PPST  tanpa  perkecualian  dalam hukum Perseroan Indonesia?
Tipe penelitian yang digunakan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah  tersebut  adalah  penelitian  hukum  doktrinal.  Tipe  penelitian  ini digunakan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai UUPT, menganalisis  hubungan  antara  UUPT  dengan  undang-undang  lain  yang  terkait PPST,  serta  menjelaskan  bagian-bagian  yang  sulit  untuk  dipahami  dari  UUPT terkait PPST. 7 Penelitian hukum doktrinal tersebut dilakukan dengan melakukan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 8 Bahan hukum primer meliputi  bahan  hukum  primer  yang  memiliki  otoritas,  yaitu  UUPT  dan  undang- undang lain yang relevan dengan isu dalam penelitian, serta bahan hukum primer yang  sifatnya  persuasif,  meliputi Companies  Act  2006,  the  Civil  Code  of  the Netherlands, the Turkish  Commercial  Code, Companies Law of the People’s Republic of  China, the  Single  Member  Companies Rules, 2003,  the  Companies Act  2013, dan Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies in the United Arab Emirates . Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  menganalisis  dan menjelaskan  bahan  hukum  primer  meliputi  buku  teks,  artikel  dalam  jurnal, disertasi, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian.
7 Terry  Hutchinson,  Developing  Legal  Research  Skills:  Expanding  the  Paradigm , Melbourne University Law Review, Vol. 32, 2008, hlm., 1068.
8 Terry Hutchinson. Researching and Writing in Law , Lawbook Co, Pyrmont NSW, 2002, hlm., 9.
Selain  penelitian  hukum  doktrinal,  digunakan  tipe  penelitian  yang berorientasi  pembaruan  ( reform-oriented  research ),  tujuannya untuk mengevaluasi  secara  intensif  UUPT  untuk  ditemukan  kekurangannya  yang kemudian  diberi  rekomendasi  untuk  dilakukan  perubahan. 9 Inti  dari reform- oriented  research adalah  “ recommends  change” 10 yang  dalam  penelitian  ini rekomendasi perubahan UUPT.

## Pembahasan
Pengecualian  Prinsip  Persekutuan  Modal  dan  Prinsip  Perjanjian  Untuk Perseroan  dalam  Pasal  7  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas

## Perseroan Pemegang Saham Tunggal
Kepustakaan bahasa Inggris menyebutnya “ single member  company” , “ one- man  company” ,  “ one-person  company” ,  “ single  member  limited  liability corporation” ,  atau  “ societas  unius  personae” . 11 Rudhi  Prasetya  menamakannya sebagai PT (Perseroan Terbatas) Perorangan 12 , dan PT. Perseorangan oleh Anner Mangatur Sianipar.
Natcha Rattaphan mengemukakan bahwa faktanya PPST bukanlah konsep baru.  Banyak  pengusaha  usaha  perseorangan  ( sole  proprietor )  yang  ingin membatasi  tanggung  jawab  mereka  dalam  rangka  mengurangi  risiko  dalam menjalankan bisnis mereka membentuk Perseroan dengan menyediakan sejumlah kecil  saham  kepada nominee 13 untuk  memenuhi  persyaratan  minimum  jumlah pemegang saham. Nominee biasanya orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan  pendiri  Perseroan,  misalnya  istri,  orang  tua  atau  anak. Nominee harus
9 Terry Hutchinson, The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law , Erasmus Law Review, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm., 132.
10 Id. 11 Natcha  Rattaphan , Legal  Issues  on  Creditors'  Rights  and  Protections  in  Single  Member Companies,  A  Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements  for  the  Degree  of Master  of  Laws  in  Business  Laws  (English  Programs)  Faculty  of  Law  Thammasat  University, Bangkok, 2016, hlm., 11.
12 Rudhi  Prasetya.  Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan  Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm., 128.
13 Orang  atau  badan  hukum  yang  namanya  tercatat  sebagai  pemegang  saham    tetapi  bukan pemegang saham yang sebenarnya karena pemilik saham yang sebenarnya adalah pihak lain.
orang-orang  yang  benar-benar  dapat  diandalkan  oleh  pemilik  saham  yang sebenarnya untuk tidak membahayakannya. Jenis  perusahaan seperti ini disebut PPST de facto ( single member company  de  facto ). 14
PPST  oleh  Ermias  Birhanu  Alaro  dikatakan  sebagai  Perseroan  yang dibentuk  oleh  satu  orang. 15 Jetu  Edosa  Chewaka  mendefinisikan  PPST  sebagai Perseroan  dengan  pemegang  saham  tunggal  atau  hanya  satu  orang. 16 Menurut Beihui  Miao  yang  dimaksud  PPST  adalah  Perseroan  yang  hanya  memiliki  satu pemegang  saham  baik  itu  perorangan  (manusia)  atau  badan  hukum.  Hal  ini berarti  dalam  PPST  kepemilikan  dalam  perusahaan  dipegang  oleh  pemegang saham tunggal. 17
Muzaffer  Eroglu  memberikan  definisi  PPST  adalah  Perseroan  dengan hanya  satu  pemegang  saham.  Perseroan  semacam  ini  memiliki  dua  tipe. 18 Pertama,  “ guine  single  member  company” yang  berarti  Perseroan  benar-benar hanya  memiliki  satu  pemegang  saham.  Kedua,  “ de  facto  (substantial)  single member  company” dimana  Perseroan  semacam  ini  nyatanya  memiliki  satu pemodal  dan  satu  atau  beberapa  pemegang  saham  yang  berperan  sebagai pemodal  hanya  untuk  tujuan  memenuhi  persyaratan  undang-undang  tentang jumlah minimal pemegang saham dalam Perseroan. 19
PPST memiliki karakteristik hibrida, artinya Perseroan semacam itu sama dengan  perusahaan  perseorangan  yang  hanya  terdiri  atas  satu  orang  tunggal dimana  stabilitas  Perseroan  sepenuhnya  bergantung padanya,  namun  pemegang saham tunggal tersebut memiliki keuntungan yang sama sebagaimana pemegang saham pada Perseroan dengan pemegang saham banyak ( multi-member company ),
14 Natcha Rattaphan, supra no. 11, hlm., 2.
15 Ermias Birhanu Alaro . Formulate the Guiding Elements and Draft the Rules that would Help to Introduce Single Member Companies in Ethiopia , Anchor Academic Publishing, Hamburg , 2016, hlm., 13.
16 Jetu  Edosa  Chewaka . Introducing  Single  Member  Companies  in  Ethipia  Major  Theoretical  and Legal Considerations Hamburg: Anchor Academic Publishing, Hamburg, 2016, hlm., 13.
17 Beihui Miao, A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China, Journal of Politics and Law Vol. 5, No. 3, 2012, hlm., 2.
18 Muzaffer Eroglu, Single-Member Companies in Turkish Law , Legal Hukuk Dergisi , Vol. 64, 2008, hlm., 1.
yaitu Perseroan adalah subjek hukum  yang terpisah dari pemegang sahamnya. 20 Dengan demikian, pemilik PPST dapat membatasi tanggung jawab mereka sesuai tingkat  dana  mereka  sebagaimana  pemegang  saham  pada  Perseroan  pemegang saham banyak. 21
Perbedaan PPST dengan perusahaan perseorangan dikatakan oleh Daniel S. Kleinberger dan Carter G. Bishop bahwa:
“[A]sole proprietorship has no legal existence apart from its owner. Unlike a sole proprietorship, a sole member limited liability company is a distinct legal entity that is separate from its owner, with, for example, the power to sue and be sued in its own name .” 22
Karakteristik  PPST  yang  unik  itu  memiliki  2  (dua)  konsekuensi  penting. Pertama,  tidak  dibutuhkan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sebagai  organ Perseroan  dengan  kewenangan  membuat  keputusan  dalam  Perseroan.  Berbeda dengan Perseroan pemegang saham banyak, PPST hanya memiliki satu pemegang saham sehingga tidak dibutuhkan rapat bagi pemegang saham karena ia memiliki kontrol penuh atas Perseroan. Kedua, pemegang saham dalam PPST menjalankan kekuasaan membuat keputusan sekaligus menjalankan Perseroan. 23
Pada  PPST,  pemegang  saham  tunggal  tidak  membutuhkan  pemegang saham  tambahan  dan  dapat  membuat  semua  keputusan  Perseroan. 24 Dalam Perseroan  seperti  itu,  aturan-aturan  yang  lazim  ada  pada  Perseroan  seperti kuorum  pada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dan  prosedur  pengambilan  suara dimodifikasi,  karena  jelas  bahwa  pemegang  saham  tunggal  tidak  perlu mengadakan  pertemuan  formal  dengan  dirinya  sendiri  untuk  mengambil keputusan yang sah. 25
20 Natcha Rattaphan, supra no. 11, hlm., 11.
21 Id.
22 Daniel  S.  Kleinberger  and  Carter  G.  Bishop,  The  Single-Member  Limited  Liability  Company  as Disregarded Entity , Business Law to Day, August 2, 2010, hlm., 1.
23 Natcha Rattaphan, supra no. 11, hlm., 11-12
24 Janet Dine . Company Law , Fourth Edition, Palgrave,  Hampshire and New York , 2001, hlm., 6-7.
25 Id, hlm., 7.

## Dasar Perseroan Pemegang Saham Tunggal dalam Pasal 7 ayat (7) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT,  terdapat  dua  Perseroan  yang dikecualikan  dari  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian.  Pertama, Persero  yang  seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh  negara.  Kedua,  Perseroan  yang mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (untuk  seterusnya  disebut  UU  Pasar Modal). Menurut Nindyo Pramono, dimungkinkannya Perseroan dengan 1 (satu) pemegang  saham  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  tersebut  adalah bentuk penyimpangan filososi Perseroan sebagai persekutuan modal. 26
Rudhi  Prasetya  mengemukakan  2  (dua)  sebab  munculnya  PPST.  Pertama, pada saat perseroan didirikan diambil sahamnya oleh lebih dari satu orang tetapi kemudian  hanya  berada  pada  tangan  satu  orang.  Terjadinya  akumulasi  saham pada  satu  orang  ini  dapat  terjadi  karena  ketidaksengajaan,  karena  proses pertumbuhan  dan  perkembangan,  yaitu  apabila  semua  pemegang  saham melepaskan  sahamnya  kepada  satu  orang  lain  atau  salah  seorang  di  antara mereka.  Kedua,  adanya  kemungkinan  sejak  awal  pendirian  Perseroan  memang telah  direncanakan  dan  merupakan  tujuan.  Pemegang  saham  lain  hanya  untuk mememuhi  persyaratan  formal  atau  dengan  kata  lain  pemegang  saham  lain  itu sejak semula tidak sungguh-sungguh menjadi pemegang saham. 27
PPST  pertama  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  adalah  Persero  yang seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh  negara.  Penjelasan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT mengemukakan alasan Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara tidak berlaku  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  karena  status  dan karakteristik khususnya dari Persero tersebut. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (7) UUPT menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Persero  adalah  badan  usaha  milik negara  yang  berbentuk  Perseroan  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang
26 Nindyo  Pramono,  Perbandingan  Perseroan  Terbatas  di  Beberapa  Negara,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2012.
27 Rudhi Prasetya, supra no. 12, hlm., 128-129.
diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  (untuk  seterusnya  disebut  UU  BUMN).  Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU BUMN,  Persero  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  berbentuk    perseroan terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit 51% (lima  puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Badan Usaha Milik Negara (untuk seterusnya disebut BUMN) adalah entitas komersial yang dimiliki atau dikontrol oleh negara. 28 Pendirian BUMN (Persero) oleh  Pemerintah  di  seluruh  dunia  telah  menjadi  kelaziman  untuk  tujuan-tujuan membangun  infrastruktur  fisik  dasar;  menyediakan  layanan  penting  seperti keuangan, air, dan listrik; menghasilkan pendapatan untuk kas negara; mencapai swasembada  dalam  produksi  barang  dan  jasa  pokok;  mengontrol  sumber  daya alam;  mengatasi  kegagalan  pasar;  membatasi  perilaku  oligopolistik;  dan mempromosikan  tujuan  sosial  seperti  penciptaan  lapangan  kerja,  pembangunan daerah, dan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial. 29
Menurut  Rudhi  Prasetya,  Persero  tidak  lain  identik  dengan  Perseroan sehingga  semua  ketentuan  hukum  bagi  Perseroan  juga  berlaku  bagi  Persero. 30 Persero  sebagai  Perseroan  pada  umumnya  tujuannya  untuk  mengejar keuntungan. Bahkan, praktik komersialisasi BUMN (Persero) semakin lazim dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya harapan untuk meningkatkan kinerja, banyak Pemerintah negara-negara telah melakukan upaya untuk memprofesionalkan  dewan  direksi  dan  berusaha  membuat  mereka  berkinerja lebih  baik  dengan  memastikan  independensi  dan  melindungi  mereka  dari
28 Fiscal  Affairs  Department,  International  Monetary  Fund,  Fiscal  Policy  How  to  Improve  the Financial Oversight of Public Corporation , International Monetary Fund, Washington, DC , 2016, hlm.,1.
29 The World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises A Toolkit , The World Bank, Washington DC , 2014, hlm., 1-2.
30 Rudhi Prasetya, supra no. 12,  hlm., 102.
intervensi  politik  dalam  rangka  mengejar  tujuan  mendapatkan  keuntungan finansial. 31
Terlepas  bahwa  Persero  memiliki  kesamaan  dengan  Perseroan  pada umumnya, Persero  memang memiliki  karakteristik yang berbeda  dari Perseroan lainnya  dimana  Persero  selain  berada  pada  wilayah  hukum  privat  juga  tunduk pada  rezim  hukum  publik.    Karakteristik  khusus  inilah  yang  menjadi  dasar Persero  dilepaskan  dari  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian. Pertama,  pendirian,  pengurusan,  dan  pembubaran  Persero  menggunakan instrumen  hukum  publik  yang  pengaturannya  terdapat  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Kedua, hukum publik berlaku untuk Persero  karena  modalnya  berasal  dari  uang negara.  Selain  UUPT  dan  UU  BUMN, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  dan  bahkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku untuk Persero. 32
PPST  kedua  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  adalah  Perseroan  yang mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sebagaimana  diatur  UU  Pasar  Modal. Berdasarkan  UU  Pasar  Modal,  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (7) UUPT adalah sebagai berikut:
“Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan  atau  sarana  untuk  mempertemukan  penawaran  jual  dan  beli  Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka (Pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal). Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak  yang  menyelenggarakan  jasa  kliring  dan  penjaminan  penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 UU Pasar Modal). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian
31 OECD, Professionalising Boards of Directors of State-Owned Enterprises: Stocktaking of National Practices , OECD, Paris, 2018, hlm., 7.
32 Berlakunya  dua  undang-undang  tersebut  terhadap  Pesero  mengingat  kedua  undang-undang tersebut  memaknai  keuangan  negara  meliputi  uang  negara  yang  dipisahkan,  yang  berarti termasuk yang ada di Persero.
sentral  bagi  Bank  Kustodian,  Perusahaan  Efek,  dan  Pihak  lain  (Pasal  1 angka  10  UU  Pasar  Modal).  Lembaga  lain  sebagaimana  diatur  dalam  UU Pasar  Modal,  misalnya  Kustodian,  Penjamin  Emisi  Efek,  Perantara Pedagang Efek, Perusahaan Efek, dan lain sebaginya.”
Menurut  penjelasan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT,  Perseroan  sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal tersebut dikecualikan dari prinsip persekutuan modal  dan  prinsip  perjanjian  karena  status  dan  karakteristik  khususnya. Perseroan-perseroan ini memiliki kedudukan khusus sebagai lembaga penunjang pasar modal dengan fungsi yang spesifik juga untuk mendukung kegiatan di pasar modal.
PPST terakhir adalah PPST di luar ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT, yaitu PPST de  facto .  PPST  jenis  ini  faktanya  memiliki  pemegang  saham  lebih  dari  1 (satu) orang tetapi 1 (satu) di antara pemegang saham itu keberadaannya hanya untuk  memenuhi  formalitas  pendirian  Perseroan  sesuai  UUPT.  Orang  yang menjadi  pemegang  saham  biasanya  istri,  anak,  atau  kerabat  terdekat  dengan jumlah saham yang relatif kecil karena sesuai tujuannya yang penting harus ada minimal 2 (dua) pemegang saham. Bentuk lainnya dapat berupa modal Perseroan dimiliki  1  (satu)  orang  tetapi  pemilik  modal  ini  tidak  menjadi  pendiri  maupun pemegang  saham.  Orang  yang  menjadi  pendiri  dan  pemegang  saham  pada umumnya adalah anggota keluarga atau orang kepercayaan termasuk untuk posisi direktur  maupun  anggota  dewan  komisaris.  PPST de  facto sejak  awal  memang direncanakan  untuk  menjadi  PPST.  Pendirian  Perseroan  semacam  ini  dilandasi motivasi  sekadar  mengambil  manfaat  atas  karakteristik  Perseroan  tetapi sesungguhnya  Perseroan  ini  secara  material  merupakan  usaha  perorangan  ( one man  business) 33 walaupun  kenyataannya  memiliki  lebih  dari  1  (satu)  pemegang saham.
Pengecualian  Prinsip  Persekutuan  Modal  dan  Prinsip  Perjanjian  Hanya untuk Perseoan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Keadilan
33 Rudhi Prasetya, supra no. 12, hlm., 129.

## Hukum dan Keadilan
Hukum  dan  keadilan  tidak  dapat  dipisahkan  sebagaimana  diktum  klasik terkenal  St.  Augustinus  yang  menyatakan  bahwa  " lex  inusta  non  est  lex ”  atau “ unjust  law  is  not  law" ,  artinya  hukum  yang  tidak  adil  bukanlah  hukum. 34 Pernyataan klasik lain mengenai hukum dan keadilan menyatakan bahwa hukum yang  sangat  tidak  adil  dapat  dan  harus  ditolak  untuk  memiliki  karakteristik hukum,  setiap  orang  dan  hakim,  secara  moral  dan  yuridis  berhak memperlakukannya seolah-olah sebagai bukan hukum. 35
John  Rawl  dalam magnum  oppus -nya, A  Theory  of  Justice ,  mengemukakan bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  pertama  dari  institusi  sosial  dan  sebagai kebenaran  sistem  pemikiran.  Betapapun  sebuah  teori  sangat  anggun  dan ekonomisnya harus ditolak atau diperbaiki jika tidak benar, demikian juga hukum dan  institusi,  tidak  peduli  seberapa  efisien  dan  tertata  dengan  baik  harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kebebasan yang didirikan  atas  dasar  keadilan  yang  bahkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan  tidak  dapat  ditimpakan  kepadanya.  Karena  alasan  ini  keadilan menyangkal  bahwa  hilangnya  kebebasan  bagi  sebagian  orang  dibenarkan  oleh kebaikan yang lebih besar yang dimiliki oleh orang lain. 36
Hukum  tanpa  keadilan  akan  membuat  masyarakat  politik  yang  baik  akan menurun menjadi tirani atau anarki. 37 Bahkan dikatakan oleh Adam Smith bahwa keadilan adalah pilar utama yang menopang bangunan besar masyarakat manusia, jika keadilan tidak ada, tatanan masyarakat manusia suatu saat akan hancur. 38
34 Andrei Marmor, The Nature of Law An Introduction , dalam Andrei Marmor (Ed), The Routledge Companian to Philosophy of Law, Routledge Taylor & Francis Group, New York and London 2012, hlm., 13.
35 Robert  Alexy,  Some  Reflections  on  the  Ideal  Dimension  of  Law  and  on  the  Legal  Philosophy  of John Finnis , The American Journal of Jurisprudence , Vol. 58, No.2, 2013, hlm. 107.
36 John Rawls, A Theory of Justice , Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm., 3.
37 Darrell Dobbs, The Justice of Socrates's Philosopher Kings , American Journal of Political Science, Vol. 29, No. 4, November 1985, hlm., 809.
38 Knud  Haakonssen,  The  Science  of  A  Legislator  the  Natural  Jurisprudence  of  David  Hume  and Adam Smith , Cambridge University Press, Cambirdge, 1981, hlm., 87.
Ketentuan  Pasal  7 ayat (7)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas Bertentangan dengan Keadilan
Bahwa  ketentuan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  bertentangan  dengan  keadilan akan  dianalisis  dari  teori  keadilan  Aristoteles.    Istilah  “keadilan”  menurut Aristoteles  memiliki  dua  pengertian. 39 Pertama,  keadilan  berarti  suatu  perilaku yang  sesuai  dengan  hukum,  yaitu  perilaku  yang  sesuai  dengan  aturan  perilaku manusia  yang  tetap  dan  berwibawa.  Singkatnya,  keadilan  merupakan  suatu perilaku yang sesuai dengan apapun yang merupakan instrumen otoritatif kontrol sosial dan moral.  Keadilan pertama ini merujuk pada kepatuhan terhadap aturan otoritatif  tertentu  dari  perilaku  manusia,  dan  disebut  sebagai  keadilan  moral ( moral  justice ),  yaitu  suatu  kebajikan  yang  diperlihatkan  kepada  orang  lain sebagai suatu kebajikan sosial. Kedua, keadilan menandakan kesetaraan ( equality ) atau tepatnya menunjuk pada sesuatu yang fair . Keadilan dalam arti yang  kedua ini yang terutama menarik minat Aristoteles karena ini merupakan konsep yang dengannya hukum bekerja serta dapat lebih spesifik untuk dievaluasi, dan bukan sekadar perilaku moral manusia.
Dari dua konsep keadilan Aristoteles, keadilan sebagai kesetaraan atau fair yang memiliki relevansi dengan pengkajian ini. Kesetaraan merujuk pada fair dan perlakuan yang sama untuk semua orang. 40 Kesetaraan adalah konsep etika yang sangat  kabur  namun  penting,  ide  dasarnya  adalah  bahwa  setiap  orang  harus diperlakukan  sama,  misalnya  persamaaan  kesempatan. 41 Kesetaraan,  khususnya dalam hukum, kekuasaan, atau status politik. 42
Aristoteles  menggunakan  kesetaraan  dalam  dua  pengertian.  Pertama, kesetaraan dimaknai secara sederhana sebagai " excellence " atau " goodness " yang berlawanan dengan " bad ". Istilah-istilah ini digunakan Aristoteles untuk merujuk
39 Anton-Hermann Chroust and David L. Osborn, Aristotle's Conception of Justice , Notre Dame Law Review , Vol. 17,Issue 2, 1942, hlm., 129-130.
40 PAM  Peters,  The  Cambridge  Guide  to  English  Usage , Cambridge  University  Press,  Cambridge, 2004, hlm., 186.
41 Michael  Proudfoot  and  A.R.  Lacey,  The  Routledge  Dictionary  of  Philosophy , Fourth  Edition, Routledge, London and New York , 2010, hlm., 123.
42 Bryan  A.  garner  (Editor  in  Chief),  Black's  Law  Dictionary , Thomson  West,  St.  Paul, MN,  2004, hlm., 576.
pada suatu kebajikan tertentu, yang secara umum disebut kebajikan dari keadilan, sebagai  suatu  kebaikan  jenis  tertentu.  Kedua,  kesetaraan  merupakan  suatu perbaikan hukum, dimana hukum gagal karena universalitasnya. 43
Menurut  Aristoteles,  kesetaraan  berarti  " fair  mean "  atau  " ideal  mean " antara apa yang lebih baik dan yang apa yang buruk. Kesetaraan menjadi kriteria umum untuk pelaksanaan perilaku manusia, suatu konsep, terutama berhubungan dengan rasio proporsional dari " commensurable goods " dan dengan mana " law in action " dapat secara lebih spesifik untuk dievaluasi. 44 Prinsip kesetaraan merujuk sebagai  prinsip  sosial  karena  mengacu  pada  hubungan  manusia  dengan  dengan manusia  lainnya,  dengan  mewujudkan  kebaikan  kepada  orang  lain  atau melakukan apa yang menguntungkan bagi orang lain. 45
Prinsip  kesetaraan  memiliki  dua  aspek  utama. 46 Pertama,  ditunjukkan dalam  tindakan  mendistribusikan  hal-hal  tertentu  antara  dua  orang  atau  lebih, atau  menyesuaikan  masalah-masalah  tersebut  dengan  rasio  yang  tepat.    Aspek pertama  dari  prinsip  kesetaraan  ini  disebut  keadilan  distributif  ( distributive justice ), yaitu prinsip yang menuntut bahwa hanya yang setara diperlakukan sama dan  yang  selalu  "kesetaraan  proporsional",  yaitu  bentuk  keadilan  yang membagikan  beban  sesuai  dengan  kemampuan  individu  dan  mendukung  dalam jumlah yang bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing individu. Kedua, keadilan komutatif ( commutative justice ) yang berlawanan dengan keadilan distributif yang mengabaikan  perbedaan  kedudukan  dan  kelayakan  orang-orang  yang  terlibat  di dalamnya,  hanya  berdasarkan  rasio  proporsional  antara  dua  " commensurable goods ",  seperti  buruh  dan  upah,  atau  kerusakan  dan  pemulihan.  Perbedaan mendasar  dua  aspek  utama  dari  prinsip  kesetaraan  tersebut  ditemukan  dalam perbedaan  antara  kesetaraan  dengan  orang-orang  yang  terlibat  dan  kesetaraan tanpa memandang orang dan kedudukannya, antara gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak sesuai kedudukan dan nilainya dan gagasan bahwa perlakuan
43 Roger A. Shiner, Aristotle's Theory of Equity, Loyola  of Los  Angeles Law Review , Vol. 27, 1994, hlm., 1247.
44 Anton-Hermann Chroust, Aristotle's Conception  of Equity (Epieikeia) , Notre Dame Law  Review, Vol, 18, Issue 2, 1942, hlm., 119.
45 Id, hlm., 119-120.
46 Id, hlm., 120-121.
yang  sama  berlaku  untuk  semua  orang  terlepas  dari  kedudukan  dan  nilai mereka. 47
Pasal 7 ayat (7) UUPT tidak adil karena gagal mendistribusikan persamaan hak  dan  kesempatan  kepada  orang-orang  untuk  melakukan  tindakan  dengan tujuan yang sama. Pasal 7 ayat (7) UUPT memperlakukan berbeda kepada orang yang mendirikan Perseroan yang tujuannya sama untuk mengejar keuntungan.
Alasan Logis Sebagai Dasar Menerima Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian dalam Hukum Perseroan Indonesia
Perseroan  Pemegang  Saham  Tunggal  di  Inggris,  Jerman,  Prancis,  Belanda, Turki,  Amerika  Serikat,  Cina,  Pakistan,  India,  Singapura,  dan  Uni  Emirat Arab
Inggris  adalah  negara  pertama  yang  membuka  jalan  untuk  PPST  melalui yurisprudensi kasus terkenal Salomon  v. Salomon  &  Co. pada 1897. 48 Akhirnya, pada  1925,  Inggris  memberikan statutory  status pada  konsep  PPST  sehingga dengan  demikian  menjadi  suatu  pembaruan. 49 Pada  saat  ini  PPST  diatur  dalam Companies Act 2006 . Section 7 (1) menetapkan “ a company is formed under this Act by  one  or  more  persons .”  Section  7  (2)  menetapkan  “ a  company  may  not  be  so formed for an unlawful purpose .”
Di Jerman, PPST ( Einmanngesellschaft ) diakui sejak reformasi hukum pada 1980. 50 Prancis  mengakui  PPST  ( Entreprise    unipersonnelle    à    responsabilité limitée )  sejak  1985  dalam  rangka  menyelesaikan  permasalahan  praktik pembentukan  Perseroan  yang  mensyaratkan  adanya  minimal  2  (dua)  pemegang saham. 51
Di  Belanda,  PPST  diatur  dalam Article  64  (2)  the  Civil  Code  of  the Netherlands yang menetapkan sebagai berikut:
47 Id, hlm., 121.
48 Neha Yati and Krusch. PA, One Person Company in India, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies , Vol.2, Issue 4, 2005, hlm., 7.
49 Id.
50 Natcha Rattaphan, supra no. 15, hlm., 10.
51 Id.
“A  company  is  incorporated  by  one  or  more  persons  by  notarial  deed.  For incorporation a certificate from the Minister of Justice is required that there have  appeared  to  be  no  objections.  The  deed  must  be  signed  by  each incorporator  and  by  each  person  who  appears  from  the  deed  to  have subscribed to one or more shares.” 52
Di Turki, berdasarkan the Turkish  Commercial  Code, sejak 2012 Perseroan dapat  dibentuk  oleh  satu  atau  beberapa  pemegang  saham. 53 Sebelumnya,  sesuai ketentuan Article  504  of  the  Turkish  Commercial  Code ,  Perseroan  paling  sedikit harus memiliki 2 (dua) pemegang saham. 54
Di  Amerika  Serikat,  sejak  1996  Perseroan  dapat  memiliki  1  (satu) pemegang saham yang kemudian dikenal sebagai  “ single member limited liability company” .  Negara  bagian  Florida  menerima  konsep  PPST  pada  1982,  California pada 2000, dan pada 2003 diterima di Massachusetts. 55
Cina  mengakui  kedudukan  hukum  dan  mengadopsi  PPST  dalam  undang- undang  mereka  ketika Companies  Law  of  the  People’s  Republic  of  China telah direvisi  dan  mulai  berlaku  efektif  sejak  1  Januari  2006. 56 PPST  diatur  dalam Section 3 tentang Special Provisions on One-person Companies with Limited Liability terdiri  atas Article  58-64 .  Berdasarkan Article  58 yang  dimaksud  PPST  adalah “ company with limited liability where there is only one shareholder who is a natural person or a legal person .”
Pakistan mengatur PPST dalam the Single Member Companies Rules , 2003. Menurut Section 2 (b) yang dimaksud PPST adalah “ a private company which has only  one  member .”  Berdasarkan the  Single  Member  Companies  Rules ,  2003, dibedakan  dua  macam  PPST,  yaitu  Perseroan  yang  dibentuk  sebagai  PPST  dan Perseroan  dengan  lebih  dari  satu  pemegang  saham  kemudian  menjadi  PPST setelah  memenuhi  ketentuan  berdasarkan the  Single  Member  Companies  Rules , 2003.
52 Hans  Warendorf,  Richard  Thomas,  and  Ian  Curry-Sumner . The  Civil  Code  of  the  Netherlands ,: Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, hlm., 287.
53 Neha Yati and Krusch. PA,  supra no. 35, hlm., 8.
54 Muzaffer Eroglu, supra no. 22, hlm., 2.
55 Natcha Rattaphan, supra no. 15, hlm., 10.
56 Beihui Miao, supra no. 21, hlm., 1.
Di  India,  pengaturan  PPST  terdapat  pada the  Companies  Act  2013 . Berdasarkan Sub-Section  62  of  Section  2 ,  yang  dimaksud  dengan  PPST  adalah  “ a company which has only one person as a member where all the legal and financial liabilities  are  limited  to  the  company  and  not  to  its  members .” 57 Berdasarkan undang-undang  sebelumnya,  yaitu the  Companies  Act  1956 ,  Perseroan  paling sedikit harus memiliki 2 (dua) pemegang saham. 58
Singapura  mengakui  PPST  berdasarkan Companies  Act hasil  revisi  pada 2006. Berdasarkan Section 20A Companies Act , Perseroan paling sedikit memiliki 1 (satu) pemegang saham.
Di Uni Emirat Arab, PPST diperkenalkan berdasarkan Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies in the United Arab Emirates. Pada Article 71 (2) ditetapkan  bahwa  “ one  citizen,  whether  natural  or  artificial  person,  may incorporate  and  own  a  limited  liability  company,  and  owner  of  company’s  capital shall  be  held  liable  only  the  extent  of  the  capital  stated  in  its  MOA,  and  shall  be subject  to  provisions  of  limited  liability  company  enumerated  in  this  law,  without any contradictions with the nature of the company .” Berdasarkan undang-undang lama,  yaitu the  United  Arab  Emirates  Commercial  Companies  Law  No.  8  of  1984 , Perseroan  dilarang  hanya  memiliki  1  (satu)  pemegang  saham  tetapi  juga  tidak boleh melebihi memiliki 50 (lima puluh) pemegang saham.

## Pendirian  Perseroan  Pemegang  Saham  Tunggal  Tanpa  Perkecualian  dalam Hukum Perseroan Indonesia
Pendirian PPST tanpa perkecualian atau tidak hanya terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT harus diawali dengan merevisi UUPT. Pada revisi atau  pembuatan  UUPT  baru  di  waktu  yang  akan  datang  dibuat  ketentuan  baru bahwa  Perseroan  selain  didirikan  secara  konvensional  berdasarkan  prinsip persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  juga  dapat  didirikan  dalam  bentuk PPST.    Orang  yang  akan  mendirikan  badan  usaha  dalam  bentuk  Perseroan
57 Namrata Gupta, One Person Company-A Critical Analysis , International Journal of Legal Insight Vol. I, Issue 3, 2014, hlm., 12.
diberikan  kebebasan  untuk  memilih  antara  bermitra  dengan  orang  lain  atau mendirikan Perseroan sendirian.
Penerimaan  PPST  tanpa  perkecualian  pada  UUPT  pada  masa  yang  akan datang  berdasarkan  beberapa  alasan.  Pertama,  alasan  filosofis.  Membolehkan mendirikan  PPST  tanpa  perkecualian  berarti  telah  mendistribusikan  kesetaraan hak  dan  kesempatan  kepada  semua  orang  tanpa  membedakan  status  atau kedudukannya atau faktor lainnya. Pendirian Perseroan oleh siapapun dilandasai tujuan  yang  sama  untuk  mengejar  keuntungan  sehingga  tidak  layak  untuk  tidak diberi  hak  dan  kesempatan  yang  sama.    Selain  itu,  hak  untuk  memperoleh perlakukan yang sama di hadapan hukum telah dinormakan menjadi hak hukum ( legal  right )  yang  dijamin  oleh  ketentuan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
Kedua,  alasan  praktis.  Alasan  ini  berdasarkan  hasil  perbandingan  dengan hukum Perseroan Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Turki, Amerika Serikat, Cina, Pakistan,  India,  Singapura,  dan  Uni  Emirat  Arab  yang  telah  mengadopsi  PPST. Ketiga,  penerimaan  PPST  tanpa  perkecualian  untuk  melegitimasikan  apa  yang telah  ada  dalam  praktik  di  masyarakat,  yaitu  PPST de  facto dimana  Perseroan didirikan  dan  memiliki  minimal  2  (dua)  pemegang  saham  tetapi  hanya  sekadar memenuhi  formalitas  UUPT,  esensinya  Perseroan  seperti  itu  merupakan  PPST. UUPT harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Penerimaan  PPST  tanpa  perkecualian  memberikan  manfaat  baik  dari perspektif  pengusaha  maupun  publik.  Dari  perspektif  pengusaha,  manfaat  dari PPST meliputi:
1. PPST  menjadi  alternatif  bagi  pengusaha  yang  enggan  untuk berinvestasi  dengan  pengusaha  lain  dalam  membangun  bisnis  mereka sendiri.
2. Oleh  karena  tidak  perlu  menunjuk nominee untuk  memegang  saham bagi  mereka,  tidak  akan  ada  konflik  kepentingan  atau  masalah kepercayaan di antara pemegang saham. Tidak akan ada konflik dalam pengelolaan bisnis karena pemegang saham tunggal melakukan kontrol Perseroan  secara  penuh.  Dia  dapat  membuat  semua  keputusan  bisnis secara independen dan menerima semua keuntungan dari Perseroan.
3. Pemegang  saham  tunggal  hanya  perlu  mencurahkan  lebih  sedikit waktu,  energi,  dan  sumber  daya  untuk  bisnisnya  karena  rezim  PPST lebih sederhana.
4. PPST  dianggap  sebagai  alat  untuk  melindungi  aset  pribadi  karena prinsip subjek hukum  yang terpisah.  PPST dapat membatasi tanggung jawab pribadi pemegang sahamnya sehingga akan mendorong mereka untuk  berinvestasi  lebih  banyak  lagi  dalam  bisnisnya  dengan pengetahuan  bahwa  mereka  tidak  akan  bertanggung  jawab  secara pribadi atas utang Perseroan.
5. Dari  perspektif  sebaliknya,  karena  PPST  merupakan  subjek  hukum yang  terpisah  maka  aset  mereka  terlindungi  dari  tuntutan  terhadap pribadi  pemegang  sahamnya.  Perseroan  dilindungi  dari  kesulitan keuangan pemiliknya.
6. PPST lebih dapat dipercaya daripada perusahaan perseorangan karena mereka  harus mematuhi  beberapa  peraturan  dan  membuka  informasi penting  kepada  publik.    Orang-orang  yang  berkepentingan  dapat mengakses  informasi  tersebut  sebelum  memutuskan  untuk  terlibat dalam transaksi bisnis dengan PPST. 59
Sementara  itu  bagi  publik,  manfaat  dari  keberadaan  PPST  adalah  sebagai berikut:
1. PPST saat ini dikenal dan diterima sebagai model bisnis dan pengakuan konsep ini secara tepat telah mencerminkan tren bisnis saat ini.
2. Pemerintah  akan  dapat  secara  efektif  mengatur  dan  mengawasi  jenis Perseroan  ini  yang  kemudian  akan  mendorong  mereka  untuk transparan  sehingga  mereka  akan  membayar  pajaknya  secara  benar. Pada  saat  yang  sama,  pemerintah  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dengan  memberikan  beberapa  keuntungan  eksklusif  bagi PPST tersebut.
3. Kemudahan  mendirikan  PPST  akan  mendorong  individu  untuk memulai  bisnis  baru  yang  berarti  akan  meningkatkan  peluang  atas pekerjaan peluang untuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 60
A.M. Sianipar mengemukakan bahwa keuntungan dari PPST meliputi:
1. Pendiriannya lebih mudah dan simpel karena tidak melibatkan banyak pihak;
2. Cocok  untuk  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  memiliki  modal terbatas;
3. Biaya untuk pendirian dan pengoperasiannya bisa dibuat lebih hemat;
4. Manajemen dan struktur organisasinya lebih sederhana; dan
59 Natcha Rattaphan, supra no. 15, hlm. ,13-14.
60 Id, hlm., 14-15.
5. Pengambilan keputusan bisnis lebih cepat;
6. Perlakukan perpajakan yang lebih simpel. 61

## Doktrin Piercing the Corporate Veil
Janet  Dine  menyatakan  bahwa  intisari  dari  Perseroan  adalah kedudukannya  sebagai  subjek  hukum  yang  terpisah  dari  orang-orang  yang membentuknya.    Hal  ini  berarti  meskipun  orang-orang  yang  menjalankan Perseroan terus berubah, Perseroan tetap pada identitasnya dan bisnis tidak perlu dihentikan  dan  dimulai  kembali  dengan  setiap  adanya  perubahan  manajer maupun  pemegang  saham. 62 Perseroan  sebagai  subjek  hukum  tidak  hanya memiliki  uang  sendiri  yang  berbeda  dari  uang  orang-orang  yang  menjalankan Perseroan, tetapi pemegang saham Perseroan juga tidak bertanggung jawab untuk utang  Perseroan.  Pemegang  saham  hanya  dapat  diminta  untuk  membayar  utang Perseroan sesuai dari nilai saham mereka 63
UUPT  pada  Pasal  3  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  pemegang  saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian  Perseroan  melebihi saham  yang  dimiliki.  Penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  tersebut  menerangkan  bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya  bertanggung  jawab  sebesar  setoran  atas  seluruh  saham  yang  dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Kedudukan  Perseroan  sebagai  subjek  hukum  tersendiri  inilah  yang  oleh Janet  Dine  dikatakan  dapat  memiliki  beberapa  akibat  yang  tidak  terduga  dan kadang  tidak  diinginkan. 64 Perseroan  dapat  dimanfaatkan  atau  disalahgunakan sebagai alter  ego atau  instrumen  belaka  oleh  pemilik  atau  pemegang  saham  di mana  pemilik  atau  pemegang  saham  itu  menggunakan  Perseroan  untuk melakukan  tindakan  yang  merugikan  Perseoan  sendiri  atau  pihak  ketiga  yang
61 Anner Mangatur Sianipar, supra no. 1,  hlm., 77.
62 Janet Dine, supra no. 28, hlm., 22.
63 Id.
64 Id, hlm., 28.
memiliki  hubungan  dengan  perseroan. 65 Perseroan  dibentuk  untuk  satu  alasan sederhana,  yaitu  untuk  melindungi  diri  dari  tanggung  jawab.  Dalam  beberapa kasus, status Perseroan disalahgunakan. 66 Dalam kondisi seperti itu, doktrin alter ego membolehkan diterapkannya doktrin piercing the corporate veil dimana para pengurus  Perseroan  harus  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  'perbuatan dosa' yang dilakukannya atas nama Perseroan. 67
PPST dengan hanya 1 (satu) pemegang saham yang memiliki kontrol penuh atas  Perseroan  sangat  rentan  dan  potensial  untuk  menjadi alter  ego .  Untuk mencegah hal itu terjadi sekaligus untuk perlindungan pihak ketiga di situ doktrin piercing  the  corporate  veil menjalankan  fungsinya.  Selain  itu,  Anner  Mangatur Sianipar  menyarankan  pemerintah  dapat  membuat  peraturan  tambahan  seperti kewajiban  mempublikasikan  laporan  keuangan  yang  diaudit  akuntan  publik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik per semester 68 untuk mencegah  kekhawatiran  PPST  hanya  akan  menjadi alter  ego untuk  kepentingan pribadi pemegang sahamnya.
Menurut doktrin piercing the corporate veil pengadilan akan mengabaikan kemandirian  Perseroan  sebagai  subjek  hukum  dan  pemegang  saham  harus bertanggung  jawab  secara  pribadi  untuk  tindakan  dan  utang  Perseroan. 69
Pengadilan  dapat  menerapkan  doktrin piercing  the  corporate  veil ketika  “ the corporation  is  so  controlled  as  to  be  the  alter  ego  or  mere  instrumentality  of  its owners .” 70
Dalam  UUPT,  doktrin piercing the  corporate  veil dapat  diterapkan  kepada pemegang  saham  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  3  ayat  (2),  bagi  direksi  sesuai Pasal  95  ayat  (4)  dan  (5),  Pasal  97  ayat  (3),  Pasal  101  ayat  (2),  dan  untuk komisaris  berdasarkan  Pasal  114  ayat  (2)  dan  Pasal  115  ayat  (1).  Dari  praktik peradilan,  doktrin piercing  the  corporate  veil pernah  diterapkan  dalam  Putusan
65 Jennifer J. Hagan, The Alter-Ego Doctrine Exception in California Corporate Law , The Hagan Law Firm, 2007, hlm., 1.
66 Daniel T. McCloskey, Alter Ego: Piercing the Corporate Veil , California Lawyer , 2008, hlm., 42.
67 Id.
68 Anner Mangatur Sianipar,supra no.1, hlm., 95.
69 Michael A. Thomason, “Piercing the Corporate Veil,” Facts & Findings , 2011, hlm., 20.
Mahkamah Agung No. 1916 K/Pdt/1991 dalam Perkara PT. Bank Perkembangan Asia  melawan  PT.  Djaja  Tunggal.  Pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung menyatakan  bahwa  pemberian  kredit  dari  PT.  Bank  Perkembangan  Asia  kepada PT.  Djaja  Tunggal,  suatu  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  bank  tersebut, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri tergugat dengan  penggugat  (Bank).  Kasus  yang  demikian  itu,  menurut  ajaran  hukum termasuk piercing the corporate veil yaitu pembatalan pertanggungjawaban yang terbatas  dari  suatu  perseroan  dapat  dibebankan  kepada  para  pengurusnya, apabila  tindakan  hukum  yang  mereka  lakukan  untuk  dan  atas  nama  perseroan mengandung  persekongkolan  dengan  itikad  buruk  yang  menimbulkan  kerugian bagi pihak lain. 71

## Penutup
Pengecualian  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  untuk Perseroan  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  berdasarkan  alasan,  untuk Persero karena status dan karakteristik khususnya di mana Persero selain berada dalam  wilayah  hukum  privat  juga  tunduk  pada  hukum  publik.  Selain  pendirian, pengurusan, dan pembubarannya menggunakan instrumen hukum publik, modal Persero juga berasal dari dana publik (keuangan negara). Untuk  Perseroan yang mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga  penyimpanan dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sebagaimana  diatur  UU  Pasar  Modal,    juga dikecualikan dari prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian karena status dan  karakteristik  khususmya,  yaitu  kedudukannya  sebagai  lembaga  penunjang pasar modal dengan fungsi khususnya untuk mendukung kegiatan di pasar modal.
Pengecualian  prinsip  persekutuan  modal  dan  prinsip  perjanjian  secara terbatas  hanya  untuk  Perseroan  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT melanggar  keadilan.  Pasal  7  ayat  (7)  UUPT  tidak  mendistribusikan  prinsip kesetaraan  dengan  tidak  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  orang  atas suatu  perbuatan  yang  sama  dan  dengan  tujuan  yang  sama,  yaitu  pendirian Perseroan untuk mengejar keuntungan.
71 Varia Peradilan XIV, 1999, hlm. 28.
Penerimaan  PPST  tanpa  perkecualian  pada  UUPT  di  waktu  mendatang berdasarkan  alasan  filosofis  dan  alasan  praktis.  Alasan  filosofis  untuk mewujudkan  keadilan  dengan  menerapkan  perlakuan  yang  sama  atas  dasar kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua orang dalam hal pendirian Perseroan. Sementara itu,  alasan praktis dengan mengadopsi pengalaman hukum Perseroan negara lain yang telah menerima PPST tanpa perkecualian. Alasan praktis lainnya, yaitu  UUPT  harus  mengikuti  dan  memenuhi  perkembangan  serta  kebutuhan hukum dalam masyarakat terhadap PPST.
Penerimaan  PPST  tanpa  perkecualian,  selain  menciptakan  keadilan,  juga untuk  memudahkan  kegiatan  berbisnis.  Orang  tidak  lagi  harus  mencari  mitra (yang  belum  tentu  cocok  untuk  bekerja  sama  tetapi  terpaksa  dilakukan  karena perintah  undang-undang)  untuk  menjalankan  bisnisnya  dan  tidak  perlu  lagi mendirikan  PPST de  facto .  UUPT  dengan  mengadopsi  PPST  tanpa  perkecualian akan  menjadi  UUPT  modern,  karena  UUPT  di  pelbagai  negara  lain  telah mereformasi  Perseroan  yang  pada  mulanya  harus  didirikan  dan  memiliki  lebih dari  1  (satu)  pemegang  saham,  berubah  menjadi  memilih  antara  Perseroan konvensional (Perseroan dengan minimal 2 (dua) pemegang saham) atau PPST.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Andrei Marmor, The Nature of Law An Introduction, dalam Andrei Marmor (Ed), The Routledge  Companian  to  Philosophy  of  Law,  Routledge  Taylor  &  Francis Group, New York and London 2012.
Anthony Mancuso, Nolo’s Quiick LLC, 4th Edition, Nolo, California, 2007. Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black's Law Dictionary, Thomson West, St.  Paul, MN, 2004.
Ermias  Birhanu  Alaro,  Formulate  the  Guiding  Elements  and  Draft  the  Rules  that would  Help  to  Introduce  Single  Member  Companies  in  Ethiopia,  Anchor Academic Publishing,  Hamburg, 2016.
Fiscal  Affairs  Department,  International  Monetary  Fund,  Fiscal  Policy  How  to Improve  the  Financial  Oversight  of  Public  Corporation,  International Monetary Fund, Washington,DC, 2016.
Hans  Warendorf,  Richard  Thomas,  and  Ian  Curry-Sumner,  The  Civil  Code  of  the Netherlands, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009.
Janet Dine, Company Law, Fourth Edition, Palgrave, Hampshire and New York, 2001. Jetu  Edosa  Chewaka,  Introducing  Single  Member  Companies  in  Ethipia  Major Theoretical  and  Legal  Considerations,  Anchor  Academic  Publishing, Hamburg,  2016.
John  M.B.  Balouziyeh,  A  Legal  Guide  to  United  States  Business  Organizations  The Law  of  Partnership,  Corporations,  and  Limited  Liability  Companies,  Second Edition, Springer, Heidelberg, 2013.
John  Rawls,  A  Theory  of  Justice,  Revised  Edition,  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
Knud  Haakonssen,  The  Science  of  A  Legislator  the  Natural  Jurisprudence  of  David Hume and Adam Smith, Cambridge University Press, Cambirdge, 1981.
Michael  Proudfoot  and A.R.  Lacey,  The  Routledge  Dictionary  of  Philosophy,  Fourth Edition, Routledge, London and New York, 2010.
Nicholas  Bourne,  Essential  Company  Law,  Third  Edition,  Cavendish  Publishing Limited, London and Sydney, 2000.
Nindyo  Pramono,  Perbandingan  Perseroan  Terbatas  di  Beberapa  Negara,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2012.
PAM  Peters,  The  Cambridge  Guide  to  English  Usage,  Cambridge  University  Press, Cambridge, 2004.
OECD, Professionalising Boards of Directors of State-Owned Enterprises: Stocktaking of National Practices, OECD, Paris, 2018.
Rudhi  Prasetya,  Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  Ulasan Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1995,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1995.
Terry  Hutchinson,  Researching  and  Writing  in  Law,  Lawbook  Co,  Pyrmont  NSW,
2002.
The  World Bank,  Corporate  Governance  of  State-Owned  Enterprises A Toolkit,  The World Bank, Washington DC, 2014.

## Jurnal:
Ali Imanalin, “Rethinking Limited Liability,” Cambridge Student Law Review, 90: 90- 99, 2011.
Anton-Hermann Chroust, "Aristotle's Conception of Equity (Epieikeia)", Notre Dame Law Review, 18:2, 119-128, 1942.
Anton-Hermann  Chroust  and  David  L.  Osborn,  “Aristotle's  Conception  of  Justice”, Notre Dame Law Review, 17:2:129-143, 1942.
Beihui Miao, “A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China”, Journal of Politics and Law 5:1-14, 2012.
Bryant Smith, Legal Personality, Suspicions News Magazine, 12: 79-99, 1926.
Daniel  S.  Kleinberger  and  Carter  G.  Bishop,  “The  Single-Member  Limited  Liability Company as Disregarded Entity,” Business Law to Day, 1-3, 2010.
Daniel T. McCloskey, “Alter Ego: Piercing the Corporate Veil,” California Lawyer, 42- 45, 2008.
Darrell  Dobbs,  “The  Justice  of  Socrates's  Philosopher  Kings”,  American  Journal  of Political Science, 29:4: 809-826, 1985.
David Millon, “Theories of the Corporation”, Duke Law Journal, 1990: 201-262. Jennifer  J. Hagan,  “The Alter-Ego Doctrine Exception  in  California  Corporate  Law,”
The Hagan Law Firm, 1-6,  2007.
Marie-Laure  Djelic,  “When  Limited  Liability  was  (Still)  an  Issue:  Mobilization  and Politics  of  Signification  in  19th-Century  England,”  Organization  Studies  34: 595-621, 2013.
Michael A. Thomason, “Piercing the Corporate Veil,” Facts & Findings, 28-29,  2011. Muzaffer Eroglu, “Single-Member Companies in Turkish Law,” Legal Hukuk Dergisi 64: 1-20, 2008.
Namrata Gupta, “One Person Company-A Critical Analysis,” International Journal of Legal Insight I: 11-20, 2014.
Neha Yati and Krusch. PA, “One Person Company in India, “ International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies 2:1-39, 2005.
Philip Lipton,  “The Mythology of Salomon's Case and the Law Dealing with the Tort Liabilities of Corporate Groups: An Historicl Perspective,” Monash University Law Review 40: 452-487, 2015.
Robert  Alexy,  “Some  Reflections  on  the  Ideal  Dimension  of  Law  and  on  the  Legal Philosophy of John Finnis”, The American Journal of Jurisprudence, 58:2: 97- 110, 2013.
Roger A. Shiner, Aristotle's Theory of Equity, Loyola of Los Angeles Law Review, 27:
1245-1264, 1994.
Terry  Hutchinson,  “Developing  Legal  Research  Skills:  Expanding  the  Paradigm,”
Melbourne University Law Review 32:1065-1095, 2008.
Terry  Hutchinson,  “The Doctrinal  Method:  Incorporating Interdisciplinary  Methods in Reforming the Law,” Erasmus Law Review 8:130-138,  2015.

## Disertasi/Tesis:
Anner  Mangatur  Sianipar,  “Perkembangan  Hukum  Perseroan  Terbatas  yang Berbentuk  PT  Perseorangan  ( One-Person  Company )”,  Disertasi  Program Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,
2017.
Natcha  Rattaphan,  Legal  Issues  on  Creditors'  Rights  and  Protections  in  Single Member  Companies,  A  Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the Requirements  for  the  Degree  of  Master  of  Laws  in  Business  Laws  (English Programs) Faculty of Law Thammasat University, Bangkok, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  64;  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47;  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  70;  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2005  tentang  Pendirian,  Pengurusan, Pengawasan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Tahun 2005).
The Civil Code of the Netherlands The Companies Act 2006 The Companies Act 2013 The Companies Law of the People’s Republic of China The  Federal  Law  No.  (2)  of  2015  on  Commercial  Companies  in  the  United  Arab Emirates.
The Single Member Companies Rules, 2003 The Turkish  Commercial  Code