## Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)

## Hartina Husein 1

## ABSTRAK
Pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan daerah diharapkan dapat digunakan  secara  optimal  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pembangunan  di daerah.  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  sedapat  mungkin  berperan  mengatur perekonomian  masyarakat  agar  dapat  bertumbuh  kembang,  yang  pada  akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas  dan  kontribusi  pajak  dan  retribusi daerah  pada  11  Kota/Kabupaten  di Provinsi  Maluku.  Menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif  peneliti menguraikan ke dua aspek pengukuran tersebut pada masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah pada 11 Kota/Kabupaten tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi  acuan  bagi  daerah  untuk  memperbaiki  kualitas  pemungutan  pajak  dan retribusi agar dapat mencapai kriteria yang optimal.

## Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah

## ABSTRACT
Local taxes and retribution were an essential proxy of  regional funding that are expected to be used to optimizing development activities in the region. Local Taxes and  retribution  by  any  means  play  a  role  in  regulating  the  local  government economy so that it can rise  and develop, which in turn can improve the welfare of the local government. This study describes the effective and contribution of local taxes  and  retributions  in  11  Districts/Regencies  in  Maluku  Province.  Using descriptive quantitative research methods, researchers describe the three aspects of  the  Development  measurement in  each  subject.  The  results  showed  that  there were  differences  in  the  performance  of  local  taxes  and  retributions  in  the  11 Districts/Regencies.  The  contribution  of  this  research  is  examined  to  be  a  clear sighted for regions to improve the quality of collecting local taxes and retributions in order to attainment an optimal criterias.
Keywords: Local Tax, Retribution
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, email: huseinhartina@gmail.com

## PENDAHULUAN
Keberhasilan Otonomi Daerah sangat bergantung pada potensi daerah serta sumber-sumber pendanaan  yang  memadai.  Salah  satu  sumber  pendanaan  kebutuhan  daerah  dapat  diperoleh dengan memaksimalkan perolehan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data (BPS, 2020: APBD) (Realisasi Penerimaan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Seluruh  Indonesia)  Pendapatan  daerah  yang bersumber dari pajak daerah hanya menyumbang sekitar 8.22% sementara sumbangan retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sekitar  1,2%  dari  keseluruhan  penerimaan  daerah. Disparitas  sumbangan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah menunjukkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah dalam memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
Jenis Penerimaan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (dalam ribuan) 2018 2019 2020 Pendapatan Daerah Rp  775.735.479.968 Rp 841.070.899.795 Rp  831.964.912.746 Pajak Daerah Rp    58.005.909.061 7% Rp    64.822.598.306 8 % Rp    68.395.127.774 8 % Retribusi Daerah Rp       7.632.228.294 1% Rp      8.042.041.404 1 % Rp      9.990.024.618 1 %
Sumber: BPS, 2018-2020
Fenomena  ini  terjadi  hampir  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Indonesia.  pemberian kewenangan bagi daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah menuju kemandirian pembiayaan  daerah  otonom  masih  jauh  dari  harapan.  Provinsi  Maluku  sebagai  wilayah kepulauan  dengan  beberapa  kabupaten  kota  yang  terletak  pada  wilayah  pesisir  serta  daerah tertinggal  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  mengoptimalkan  perolehan  penerimaan  dari sektor perpajakan dan retribusi.
Penerimaan  pajak  yang  bergantung  pada  kemandirian  masyarakat  dalam  berusaha  yang mampu  membawa  wilayahnya  menjadi  pusat  bisnis  dan  ekonomi  masih  sangat  minim. Retribusi  yang menjadi  standar  pelayanan  pemerintah  terhadap  sarana  dan  prasarana  publik juga  tak  jauh  berbeda  dengan  perolehan  pajak.  keterbatasan  kemampuan  daerah  dalam meningkatkan  infrastruktur  daerah  untuk  meningkatkan  perolehan  retribusi  masih  jauh  dari harapan.
sejak diterbitkannya UU tentang PDRD No 18 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan UU No.34 Tahun 2000 kemudian UU No. 28 Tahun 2009 dan yang diperbaharui dengan PP No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha da layanan daerah sebagaimana termuat dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kerangka  teori  hukum,  menempatkan  fungsi  perda  tentang  pajak  dan  retribusi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  fungsi  anggaran,  fungsi  pengaturan  dan  fungsi distribusi (Hadjon, P,M, 1995).
Studi  pada  penelitian  ini  melibatkan  11  kabupaten  /kota  di  provinsi  maluku  untuk memberikan tilikan (insight) tentang efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pemungutan pajak dan retribusi daerah. penggunaan 11 kabupaten/kota karena masing-masing dari wilayah tersebut  memiliki  keunikan  yang  berbeda  satu  sama  lainnya.  Kota  Ambon  sebagai  ibukota provinsi  sekaligus  sebagai  pusat  bisnis,  pemerintahan  dan  ekonomi,  Kabupaten  SBB,  SBT, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kepulauan Tanimbar merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran. Maluku Tengah sebagai kabupaten yang memiliki investasi terbesar di provinsi maluku. Penelitian ini bertujuan untuk:
1) Menjelaskan tentang efektivitas pajak dan retribusi daerah
2) Menjelaskan tentang kontribusi pajak dan retribusi daerah

## Teori development from below
Teori  development  from  below  berpendapat  bahwa  orang  akan lebih  bersedia  membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, K J;, 1988) (Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David;, 2003) berpendapat: Local government taxes must be  politically  acceptable.  One  rule  of  thumb  is  that  less  visible  taxes  tend  to  be  more acceptable”. Sumber  pendapatan  daerah  terdiri  atas:  pertama,  pendapatan  asli  daerah  yang selanjutnya  disebut  pad,  yaitu:  (1)  hasil  pajak  daerah;  (2)  hasil  retribusi  daerah;  (3)  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan;  dan  (4)  lain-lain  pad  yang  sah;  kedua,  dana perimabngan; dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pajak Daerah
Menurut  PP  No.10  Tahun  2021  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka mendukung  kemudahan  berusaha  dan  layanan  daerah,  pajak  daerah  merupakan  kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menurut (Teresa  Ter-Minassian,  1997),  beberapa  kriteria  dan  ertimbangan  yang  diperlukan  dalam pemberian  kewenangan  perpajakan  kepada  tingkat  pemerintah  pusat,  provinsi  dan kabupaten/kota,  yaitu:  Pajak  yang  dimaksudkan  untuk tujuan  stabilisasi  ekonomi dan  cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat Pajak  daerah  harus  memuat  dengan  jelas  bagi  pembayar  pajak  daerah,  objek  dan  subjek pajak  serta  besaran  tarif  yang  ditetapkan  mudah  dihitung  sehingga  dapat  mendorong akuntabilitas  daerah.  Pajak  daerah  seharusnya  menjadi  sumber  penerimaan  yang  memadai untuk  menghindari  ketimpangan  fiskal  vertikal  yang  besar.Pajak  yang  diserahkan ke  daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum dan  komputerisasi. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan  secukupnya  pada  semua  tingkat  pemerintahan,  namun  penyerahan  kewenangan pemungutannya kepada dera  akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

## Retribusi Daerah
Menurut  PP  No.10  tahun  2021  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka mendukung  kemudahan  berusaha  dan  layanan  daerah,  retribusi  merupakan  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak  daerah  yang  pemungutannya  didasarkan  pada  kemampuan  masyarakat  dalam  dunia usaha,  retribusi  menekankan  pada  fasilitas  layanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah yang  dinikmati  masyarakat.  Sarana  dan  prasarana  yang  disiapkan  pemerintah  menjadi  tolok ukur kualitas layanan publik. Adapun kriteria retribusi daerah menurut (Zorn, C Kurt;, 1991) 1) Benefit  separability ,  yakni  dapat  dilakukan  identifikasi  terhadap  individu  yang menggunakan  pelayanan  secara  langsung  bermanfaat  bagi  individu  bersangkutan  atas konsumsi  suatu  barang/jasa.  Hal  ini  dikarenakan  biaya  konsumsi  atau  barang  dan  jasa tersebut ditanggung oleh individu/kelompok yang menggunakannya, bukan ditanggung oleh masyarakat umum
2) Chargeability ,  yakni  harus  memungkinkan  untuk  meniadakan  individu  dari  kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar
3) Voluntarism , yakn individu-individu harus dapat memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
1) Tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
2) Tarif retribusi. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (darwin, 2010)
3) Besarnya  retribusi  yang  harus  dibayar  oleh  orang  pribadi  dan  atau  badan  yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

## Efektifitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(mahmudi,  2010)  menjelaskan  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Penilaian  dikatakan  efektif  jika  proses  kegiatan pemungutan pajak dapat diperoleh sesuai dengan tujuan dan sasaran yang menjadi target akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang

## Kontribusi Pajak Daerah
Perhitungan kontribusi bertujuan untuk mengetahui besarnya siumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak maupun retribusi terhadap pendapatan total pajak daerah. Kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Asih, Surya; Irawan;, 2018).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  bersifat  deskriptif  dilakukan  dengan tahapan pengumpulan data, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif  dalam  suatu  deskriptif.  Penelitian  ini  menjelaskan  fenomena  yang  ada  dengan menggunakan angka-angka untuk menstandarkan karakteristik individu atau kelompok.
Sampel  penelitian  ini  merupakan  semua  data  keuangan  yang  terkait  dengan  target  dan realisasi pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah pada 11 kabupaten kota di provinsi maluku pada tahun 2013 - 2019 dengan metode sampling jenuh
Data sekunder berupa data pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah 11 kabupaten/kota pada provinsi maluku
Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan  mengumpulkan  data  dari  laman  kementerian  keuangan  yakni  laporan  keuangan  11 kabupaten/kota pada pemerintahan daerah provinsi maluku.
statistik  deskriptif  dengan  mendeskripsikan  data  terkumpul  dan  menginterpretasikannya. Data yang terkumpul sebelumnya melalui tahap:
Data  Diperoleh  Dari  Laman  Kementerian  Keuangan  Yakni  Data  Realisasi  Pajak  Daerah, Target Pajak Daerah Dan Realisasi PAD Yang Dikumpulkan Dari 11 Kabupaten/Kota Pada Provinsi Maluku
Dalam  melakukan  tabulasi  data  peneliti  melakukan  perhitungan  atas  variabel  efektivitas, kontribusi  dan  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  pada  11  kabupaten/kota dengan menggunakan formula berikut ini:
● Efektivitas Pajak Daerah
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  = 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑔𝑡 𝑥 100% Keterangan: Real :  Realisasi Pajak, Retribusi Daerah Trgt :  Target Pajak, Retribusi Daerah ● Kontribusi Pajak Daerah
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖  = 𝑅𝑃 𝑅𝑃𝑃𝐴𝐷 𝑥 100% Keterangan: RP :  Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah
RPPAD  :  Realisasi Penerimaan PAD

## Menentukan Alternatif Jawaban
Untuk memperoleh kesimpulan penelitian, peneliti menetapkan perhitungan dengan kriteria sebagai berikut
● Efektivitas pajak daerah
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah Persentase Efektivitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup 60%-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber: Kemendagri No.690.900.327
● kontribusi pajak daerah Tabel 3 Tabel Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah Kontribusi Kriteria 0%-10% Sangat Kurang 10%-20% Kurang 20-30% Sedang 30%-40% Cukup Baik 40%-50% Baik >50% Sangat Baik Sumber: Kemendagri No.690.900.327

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah
Efektivitas digunakan untuk mengestimasi seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap  target  yang  seharusnya  dicapai  pada  periode  tertentu.  (Musthofa,  2017) menambahkan bahwa penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.
Tabel 4 Efektivitas Pajak Daerah
Promal MTB Malteng Malra Buru Kota Ambon SBB SBT Kep Aru Kota Tual MBD Bursel 2013 102% 121% 112% 139% 61% 104% 9% 118% 107% 130% 82% 206% 2014 90% 131% 140% 102% 96% 135% 16% 121% 14% 170% 109% 194%
2015 82% 139% 171% 116% 87% 140% 34% 129% 17% 150% 261% 115% 2016 104% 47% 147% 94% 106% 114% 93% 90% 70% 144% 335% 178% 2017 67% 46% 155% 71% 43% 116% 59% 400% 26% 128% 134% 156% 2018 98% 42% 66% 62% 104% 116% 128% 111% 26% 110% 91% 76% 2019 95% 29% 68% 82% 59% 97% 166% 106% 37% 103% 171% 78% GM 90% 66% 116% 92% 76% 117% 48% 134% 37% 132% 149% 133% Krite ria Efektif Kurang Efektif Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Sangat Efektif Tidak Efektif Sangat Efektif Tidak Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif

## Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan tabel 4 diatas, rata-rata geometrik untuk masing-masing wilayah menunjukkan perbedaan nilai efektivitas. Provinsi Maluku memiliki peringkat yang efektif sebesar 90% rasio perbandingan  realisasi  dan  target  pajak  daerah.  Provinsi  memiliki  penagihan  jenis  pajak tersendiri misalnya Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang  wilayah  pemungutannya  mencakup  seluruh  wilayah  provinsi  yang  lebih  luas dibandingkan dengan kabupaten/kota.
Sementara dari 11 kabupaten lainnya, kriteria sangat efektif (>100%) sebesar 116%, 117%, 134%, 132%, 149% dan 133% masing-masing pada wilayah Maluku Tengah, Kota Ambon, SBT, Kota Tual, MBD dan Buru Selatan. Sementara 5 kabupaten lainnya dibawah 90% yakni Kep. Aru, SBB, Buru, Malra dan MTB. sebagaimana terdeskripsi pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1 Efektivitas Pajak Daerah pada 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

## Analisis tingkat efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas  retribusi  daerah  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Estimasi perhitungan retribusi daerah dikatakan efektif jika nilai yang dicapai mendekati 100%. Sebaliknya nilai  persentase yang lebih kecil menunjukkan ketidak efektifan retribusi daerah.
Tabel 5 Efektivitas Retribusi Daerah
Proma l MTB Malten g Malra Buru Kota Ambo n SBB SBT Kep Aru Kota Tual MBD Bursel 2013 86% 84% 74% 214% 36% 65% 26% 15% 92% 192% 93% 137% 2014 120% 106% 130% 110% 101% 96% 19% 37% 110% 159% 68% 123% 2015 96% 111% 78% 167% 82% 83% 55% 196% 241% 104% 703% 60% 2016 71% 80% 38% 17% 61% 78% 51% 628% 203% 83% 93% 165%
33% 48% 66% 76% 90% 92% 116% 117% 132% 133% 134% 149% 0% 100% 200% 1 Ti n gk at E fek ti vi tas 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Kep Aru SBB MTB Buru Promal Malteng Kota Ambon Kota Tual Bursel SBT MBD
2017 72% 60% 11% 93% 93% 79% 15% 757% 71% 93% 75% 133% 2018 84% 86% 28% 91% 111% 94% 14% 131% 146% 127% 15% 68% 2019 83% 46% 111% 63% 63% 67% 44% 14% 86% 114% 132% 88% GM 86% 79% 52% 86% 74% 80% 28% 99% 123% 120% 94% 104% Kriteri a Cukup Kuran g Efektif Tidak Efektif Cuku p Kuran g Efektif Cukup Tidak Efekti f Efekti f Sanga t Efekti f Sanga t Efekti f Efekti f Sanga t Efekti f
Sumber: Data Olahan, 2021
Tabel  5  diatas  menjelaskan  efektivitas  pemungutan  retribusi  daerah  secara  rerata  terjadi pada wilayah kabupaten Kepulauan Aru sebesar 123%, Kota Tual 120% dan Kabupaten Buru Selatan 104%. Ketiga kabupaten tersebut memiliki kriteria sangat efektif, sementara kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur kriterianya efektif. 4  kabupaten lainnya yakni MTB,  Buru,Malra,  Kota  Ambon,  Provinsi  Maluku  memiliki  kriteria  Cukup  dan  Maluku Tengah  dan  Seram  Bagian  Barat  kriteria  efektivitasnya  tidak  efektif.  Deskripsi  efektivitas tersebut terurai pada gambar 2 berikut ini:

## Gambar 2 Efektivitas Retribusi Daerah pada 11 Kabupaten Provinsi Maluku
Perbandingan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing objek penelitian pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut ini:

## Gambar 3 Perbandingan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah
Gambar 3 diatas menjelaskan terdapat disparitas perolehan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing wilayah kota/kabupaten. Perolehan pajak daerah yang lebih besar mendominasi  9  kabupaten/kota  kecuali  kepulauan  aru  dan  Kabupaten  MTB  yang  memiliki perolehan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah
28% 52% 65% 67% 74% 79% 80% 86% 86% 104% 120% 123% 0% 100% 200% 1 SBB Malteng
SBT MBD Buru MTB Kota Ambon Malra Promal Bursel Kota Tual Kep Aru
28% 52% 65% 67% 74% 79% 80% 86% 86% 104% 120% 123%
48% 116% 134% 149% 76% 66% 117% 92% 90% 133% 132% 33% retri pajak

## Analisis kontribusi pajak daerah
Kontribusi  pajak  daerah  bermanfaat  untuk  menilai  seberapa  besar  penerimaan  pajak terhadap pendapatan asli daerah. Jika perolehan kontribusi >50% maka sumbangan kontribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah  dinilai  sangat  baik.  Analisis  ini  penting  untuk  mengetahui wilayah mana saja di provinsi maluku yang dapat memenuhi kriteria optimal sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah
Pro mal MTB Mal teng Malra Buru Kota Ambon SBB SBT Kep Aru Kota Tual MBD Bursel 2013 58% 17% 26% 19% 27% 68% 29% 27% 10% 18% 7% 24% 2014 52% 22% 21% 16% 23% 64% 21% 28% 15% 18% 7% 63% 2015 53% 20% 21% 16% 18% 65% 10% 22% 9% 17% 14% 10% 2016 48% 23% 12% 17% 25% 62% 19% 14% 12% 20% 14% 12% 2017 36% 27% 23% 19% 10% 63% 16% 21% 8% 13% 13% 21% 2018 53% 22% 29% 17% 19% 63% 28% 24% 7% 23% 13% 27% 2019 54% 19% 24% 26% 31% 64% 27% 29% 7% 21% 39% 22% GM 50% 21% 22% 18% 21% 64% 20% 23% 10% 18% 13% 22% Krit eria Baik Sedang Sedang Kurang Sedang Sangat Baik Kuran g Sedang Sangat Kuran g Kurang Kuran g Sedang

## Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan  tabel  6,  Kota  Ambon  memiliki  persentase  kontribusi  sebesar  64%  yang dianggap  memenuhi  kriteria  sangat  baik.  Sementara  10  Kota/Kabupaten  lainnya  memiliki kriteria sedang, Kurang dan Sangat Kurang karena kriteria kontribusinya berada dibawah rasio 50%. Kriteria kontribusi yang paling rendah berdasarkan data pada tabel tersebut yakni pada Kepulauan  Aru  sebesar  10%    Data  ini  menjelaskan  dari  11  kabupaten  kota,  Kota  Ambon sebagai  wilayah  yang  merupakan  pusat  bisnis  dan  ekonomi  memiliki  kontribusi  yang  lebih besar dibandingkan daerah yang bukan merupakan pusat bisnis dan ekonomi. Provinsi Maluku sendiri memiliki kontribusi 50% dengan kriteria baik.
Rendahnya  perolehan  kontribusi  pajak  ini  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor. Antara lain sebagian wilayah merupakan daerah yang baru dimekarkan dan bukan sebagai pusat bisnis dan ekonomi.

## Analisisis kontribusi Retribusi daerah
Berbeda  dengan  kontribusi  pajak  daerah,  kontribusi  retribusi  daerah  berdasarkan  tabel  7 berikut ini tidak terdapat satu wilayah yang memiliki kriteria baik dengan persentase >50%. Persentase kontribusi paling tinggi terdapat pada wilayah Kabupaten  Kepulauan Aru dengan capaian kontribusi retribusi sebesar 39% yang memiliki kriteria cukup baik. Wilayah lainnya dengan kriteria sebesar 34% dicapai oleh kabupaten Buru sebesar 34%. Sementara 8 kabupaten lainnya berada pada kriteria sedang, Kurang dan Sangat Kurang.
Retribusi  dipungut  berdasarkan  fasilitas  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah. Oleh sebab itu semakin baik fasilitas publik yang dapat dipungut nilai jasanya menjadi cermin kualitas pelayanan publik milik pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak yang mengandalkan kewirausahaan dari masyarakat sebagai pemilik usaha. Retribusi menjadi  representasi daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk dinikmati masyarakat.
Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah Proma l MTB Malten g Malra Buru Kota Ambo n SBB SBT Kep Aru Kota Tual MBD Bursel 2013 21% 25% 49% 33% 54% 27% 20% 3% 41% 35% 11% 12% 2014 23% 24% 60% 35% 54% 28% 5% 15% 36% 19% 5% 23% 2015 21% 15% 47% 35% 36% 24% 3% 21% 36% 20% 3% 2%
2016 15% 17% 13% 4% 34% 23% 2% 20% 35% 20% 2% 3% 2017 16% 16% 7% 5% 22% 23% 3% 20% 30% 15% 1% 8% 2018 18% 27% 9% 3% 22% 23% 5% 3% 47% 32% 2% 6% 2019 19% 15% 32% 3% 33% 20% 7% 3% 49% 39% 9% 19% GM 19% 19% 23% 10% 34% 24% 5% 9% 39% 24% 4% 8% Kriteri a kuran g kurang sedang kuran g Cuku p baik sedang Sangat kuran g Sangat kuran g Cuku p baik sedan g Sangat kuran g Sangat kuran g
Sumber: Data Olahan, 2021
Meskipun  keberhasilan  pemungutan  pajak  dan  retribusi merupakan  bagian  dari  cerminan kualitas  kinerja  pemerintah  daerah,  namun  dalam  implementasinya  besaran  kontribusinya dapat  jauh  berbeda.  Gambar  berikut  ini  menjelaskan  perbedaan  tersebut,  dari  11 Kota/Kabupaten terdapat 8 wilayah yang besaran kontribusi pajak lebih besar dibandingkan kontribusi retribusi yakni Provinsi Maluku, Kota Ambon, SBT, MTB, Bursel, Malra, SBB dan MBD. Sementara wilayah dengan capaian retribusi yang lebih besar yakni Kep.Aru, Kota Tual, Buru dan Maluku Tengah.

## Gambar 4 Perbandingan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
perbedaan perolehan pajak dan retribusi dimungkinkan terjadi karena objek pungutan yang berbeda.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  untuk  menelisik  jenis  pajak  dan  jenis  retribusi  yang menjadi sumber perolehan utama pada suatu wilayah. Dalam implementasinya pajak dipungut oleh OPD Pendapatan Daerah sementara Retribusi dipungut oleh OPD yang relevan dengan objek  pemungutannya.  Besaran  tarif  pajak  dan  retribusi  antar  wilayah  juga  tidak  seragam. Masing-masing daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan  besaran tarif pungutan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Dasar Pengenaan Retribusi (DPR).
Sejarah  diterbitkannya  Otonomi  Daerah  dengan  dialihkannya  beberapa  jenis  pajak  dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pengelolaan pajak dan retribusi masing-masing wilayah memiliki beberapa permasalahan klasik. beberapa kajian yang  mengusulkan  perbaikan  tata  kelola  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Perluasan target pajak dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan pembayar pajak dan pembayar pajak potensial
2) Menyusun program atau praktik kepatuhan membayar pajak
3) Perbaikan proses informasi
4) Pengembangan kapasitas analisis resiko yang fokus pada kepatuhan dan penghindaran pajak (tax violators)
5) Penguatan investigasi, audit dan penegakan hukum
6) Kepatuhan dan dampaknya terhadap perubahan kebijakan
7) Implementasi prosedur penurunan korupsi
9% 13% 17% 18% 18% 19% 20% 21% 21% 22% 53% 63% 39% 4% 5% 10% 24% 34% 8% 19% 23% 9% 19% 24% kp kr

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  mendeskripsikan  efektivitas  pajak  yang  berbeda  kriterianya  pada  setiap wilayah.  Efektivitas  sebagai  pengukur  perolehan  pajak  yang  direalisasikan  dibandingkan dengan target menunjukkan beberapa wilayah yang memperoleh nilai >60% dengan kriteria sangat efektif yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, SBT, Tual, MBD dan Bursel. Sementara capaian kontribusi pajak dengan kriteria sangat baik >50% yakni Kota Ambon.
Semnatar  Efektivitas  etribusi  daerah  dengan  persentase  >60%  yakni  Kep.  Aru,  Tual  dan Bursel.  Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  dengan  kriteria  sangat  baik  dengan persentase 30%-40% dengan kriteria cukup baik yakni Kab. Buru dan Kab. Kepulauan Aru. Perbedaan  ini  dapat  diteliti  lebih  mendalam  dengan  menelisik  jenis  pajak  daerah  dan  jenis pungutan retribusi daerah yang menyumbang bagi pendapatan daerah.

## REFERENSI
Asih,  Surya;  Irawan;.  (2018).  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderating  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9 (1), 177-191.
BPS. (2020: APBD). Badan Pusat Statistik. Diambil kembali dari BPS-Statitistics Indonesia: https://www.bps.go.id/indicator/13/787/5/realisasi-penerimaan-pemerintah- kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html
Davey,  K  J;.  (1988). Pembiayaan  Pemerintah  Daerah:  Praktek-Praktek  Internasional  dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
Hadjon, P,M. (1995). Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hanik, Fitri U; Karyanti, Tutik D;. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian
Kinerja. JABPI, 22 (2), 143-156.
Machfud  Sidik.  (2002). Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung: Academia. mahmudi. (2010). manajemen keuangan daerah. jakarta: erlangga.
Mustofa, A. F. (2017). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 7 (1), 1-14.
Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David;. (2003). The Local Government Revenue System. Dalam  R.  B.  Paul  Smoke  (Penyunt.), Restructuring  Local  Government  Finance  in Developing Countries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publisher.
Teresa  Ter-Minassian.  (1997). Fiscal  Federalism  in  Theory  and  Practice. Washington: International Monetary Fund.
Zorn, C Kurt;. (1991). User Charges and Fees in Local Government Finance: Concepts and Practices. Chicago: Government Finance Officers Association.
Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah