## ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA SERTA IMPLIKASI YURIDISNYA PADA ALAT BUKTI PERADILAN
Oleh: Ade Arga Wahyudi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal E-mail: adeargawahyudi@stain-madina.ac.id

## ABSTRACT
The process of finding trial facts in the judicial process has a very crucial role, because with the legal facts found in the trial process the fate of the criminal will be determined whether his  actions  are proven or  not.  One of  the tools of  evidence is  the defendant's statement,  the defendant  can  withdraw  his  previous  statement  in  the  judicial  process.  In  retracting  the testimony of the accused, the judge as a judge has a very central role whether the retraction of the defendant's testimony against the statement will be accepted or rejected and of course this  will  have  an  influence  on  the  judge's  decision  later,  is  it  true  that  the  defendant's previous statement was indeed under coercion or the defendant was convoluted and hindered court process.
Keywords: Evidence, Information

## ABSTRAK
Proses  Pencarian  fakta  persidangan  dalam  proses  peradilan  memiliki  peran  yang  sangat krusial,  karena  dengan  fakta  hukum  yang  ditemukan  dalam  proses  persidangan  akan ditentukan nasib dari pelaku pidana apakah perbuatannya terbukti atau tidak. Salah satu alat - bukti  adalah  keterangan - terdakwa,  terdakwa  dapat  mencabut - keterangan - yang  sebelumnya pada  proses  peradilan . Dalam  pencabutan  keterangan  terdakwa  hakim  sebagai  pengadi memiliki  peran  yang  sangat  sentral  apakah  pencabutan  dari  keterangan  terdakwa  terhadap keterangan  akan  diterima  atau  ditolak  dan  tentu  hal  ini  akan  memiliki  pengaruh  terhadap putusan  hakim  kelak,  apakah  benar  keterangan  terdakwa  sebelumnya  memang  dalam paksaaan atau terdakwa berbelit-belit dan menghambat proses persidangan.
Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum memiliki  beberapa  macam  hukum  untuk mengatur  tindakan  masyarakatnya,  seperti hukum - pidana dan hukum formilnya yakni hukum  acara  pidana.  Keduanya  memiliki korelasi  yang  sangat  kuat,  musabab  pada hakekatnya  hukum  acara  pidana  termasuk merupakan  bagian  dari  hukum - pidana.
Perbedaannya adalah hukum pidana formil mengatur  mengenai  proses  peradilan, mengatur  bagaimana  negara  melalui  alat-
alatnya melaksanakan haknya untuk memidana  dan  menjatuhkan  pidana  atau mengatur tentang Peradilannya. Sementara hukum  pidana  materil  mengatur  mengenai tiga  hal  yakni  perbuatan  apa  yang  dapat dipidana,  siapa  yang  dapat  dikenakan pidana  dan  pidana  apa  yang  akan  di jatuhkan  oleh  negara  melalui  alat-alatnya terhadap pelaku dengan perbuatan tersebut.
Pada proses peradilan pidana maka negara melalui alat-alatnya akan
membuktikan  perbuatan  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa.
Pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat- alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
Pada  pasal  184  ayat  (1)  KUHAP menyebutkan  jenis  alat  bukti  yang  yang sah  dan  dapat  dipakai  dalam  proses peradilan adalah: keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa.
Jika  menganilisi  dari  ketentuan Pasal  184  (1)  urutan  keterangan  terdakwa berada pada urutan paling bawah alat bukti bahkan  berada  dibawah  petunjuk  yang seyogyanya  terkadang  petunjuk  ini  dapat muncul berdasarkan dari keterangan terdakwa juga, jadi dapat ditarik kesimpulan  bahwa  keterangan  terdakwa menjadi  alat  bukti  yang  paling  terakir digunakan  hakim  dalam  mengambil  suatu putusan.
Menurut  Ketentuan  Pasal  189  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , Keterangan - terdakwa adalah pernyataan-pernyataan  dari  pelaku  dalam
proses persidangan tentang  apa  yang telah dilakukannya  berdasarkan  apa  yang  ia ketahui dan yang dia alami sendiri . Karena terdakwa  akan  menerangkan  tentang  apa yang  dia  lakukan  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  dan  juga  terdakwa  juga dapat memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya dan juga terdakwa memiliki  hak  ingkar  maka  hakim  dalam menilai  keterangan  dari  terdakwa  harus dengan  cermat  agar  tidak  “terkecoh” dengan  apa  yang  telah  diterangkan  oleh terdakwa.
Pada  proses  persidangan  kerap ditemui  terdakwa  menarik  kembali  apa yang telah diterangkannya diluar persidangan  seperti  keterangannya  pada proses  penyidikan,  hal  ini  biasa  terjadi mungkin terdakwa semasa menjadi tersangka dalam proses penyidikan merasa dalam memberikan keterangan BAP merasa  berada  dibawah  tekanan  sehingga mengeluarkan  keterangan  yang  berisi pengakuan yang lalu disadari oleh terdakwa dalam proses persidangan merugikan  dan  tidak  benar  sehingga terdakwa  kembali  menarik  keterangannya tersebut.
Berdasarkan pendapat ahli , keterangan  yang  diberikan  pada  proses penyidikan dengan keterangan yang diberikan  pada  proses  persidangan  harus dibedakan,  karena  keterangan  yang  diakui oleh  Pasal  184  (1)  sebagai  alat  bukti
adalah keterangan terdakwa bukan keterangan  tersangka . Namun  karena keterangan  ini  diberikan  oleh  orang  yang sama  hanya  berbeda  dalam  statusnya  saja pemberian  keterangan  yang  berbeda  pada proses  persidangan  dengan  penyidikan atau  diluar  persidangan  tentu  harus menjadi  perhatian  khusu  majelis  hakim apakah benar keterangan sebelum persidangan  memang  berada  di  bawah tekanan atau pelaku berupaya mengahambat  proses  persidangan  dengan tidak koperatif dan memberikan keterangan  yang  berbelit-belit.  Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas  dari  kedudukan  masing- masing keterangan dalam pembuktian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Tentang Pembuktian KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis- jenis  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum, yang  tertuang  dalam  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian,  akan  tetapi  banyak  ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.
Subekti menerangkan bahwa “Membuktikan  ialah  meyakinkan  Hakim tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.
Martiman
Prodjohamidjojo
mengemukakan membuktikan mengandung  maksud  dan  usaha  untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.
Hukum pembuktian adalah merupakan  sebagian  dari  hukum  acara pidana  yang  mengatur  macam-macam  alat bukti  yang  sah  menurut  hukum,  sistem yang  dianut  dalam  pembuktian,  syarat- syarat  dan  tata  cara  mengajukan  bukti tersebut  serta  kewenangan  hakim  untuk menerima,  menolak  dan  menilai  suatu pembuktian.

## Tinjauan Tentang Terdakwa
Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti  lebih  lanjut  yang  memberatkan dirinya  dan  perkaranya  sudah  mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus  dipandang  sebagai  subjek  dan  tidak boleh  diperlakukan  sekehendak  hati  oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh  serangkaian  hak  yang  diatur  dalam KUHAP.
Tersangka sendiri menurut Pasal 1  butir  14  KUHAP  adalah  seorang  yang karena  perbuatannya  atau  keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang terdakwa  nyatakan  di  sidang  pengadilan
tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga  secara  garis  besar  keterangan terdakwa adalah:
a. apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan,
b. dan  apa  yang  dinyatakan  atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan  yang  terdakwa  lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang  berhubungan  dengan  apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa  pidana  yang  sedang diperiksa Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan  terdakwa  sebagai  alat  bukti yang  memiliki  nilai  pembuktian  yang sempurna,  mengikat,  dan  menentukan. Namun  demikian,  keterangan  terdakwa tetap  memiliki  pengaruh  terhadap  proses persidangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berharap  memberi safaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya  di  bidang  ilmu hukum dalam - hukum  acara - pidana  dan bisa  memberikan  sumbangsih  pemikiran yang  terkait  pengembangan  ilmu  hukum terlebih  khusus  lagi  berkaitan  dengan hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana terkait dengan pembuktian dan pencabutan keterangan terdakwa dalam proses
peradilan. Spesifikasi Penelitian ini bersifat - deskriptif, yakni dengan memberikan  gambaran  yang  berkaitan dengan  objek  permasalahan  penelitian, atau  bertujuan  untuk  memberi  gambaran tentang terdakwa yang menarik keterangannya  dalam  peradilan  pidana. Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji kejadian yang ada dan disandingkan  dengan  kaidah  hukum  yang berlaku .
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Keterangan Terdakwa - Dalam - Perkara -

## Pidana
Apa yang diterangkan oleh terdakwa  terkait  perkara  yang  dijalaninya hanya  merupakan  alat  bukti  bagi  dirinya sendiri  hal  ini  termaktub  pada  Pasal  189 (3) KUHAP. Apabila dalam suatu peristiwa  pidana  dilakukan  oleh  beberapa orang  dalam  artian  terdapat  beberapa terdakwa  dalam  suatu  perkara  maka keterangan  terdakwa  hanya  berlaku  bagi dirinya  saja  dan  tidak  berlaku  bagi pelaku/terdakwa  lainnya  karena  masing- masing terdakwa memiliki  hak  yang sama untuk memberikan keterangan berdasarkan yang ia ketahui  dan alami sendiri, asas ini diatur  pada  Pasal  189  (4)  KUHAP , ketentuan  dalam  Pasal  ini  menguatkan terhadap  asas  minimal  pembuktian  yang
terdapat  pada  Pasal  183  KUHAP , yang membahas bahwa selain keyakinan hakim, hakim  wajib  memutus  suatu  perkara minimal didasari dua alat bukti yang sah.
Pasal 198 (2) KUHAP mendalilkan bahwa  keterangan  terdakwa/pelaku  diluar persidangan juga turut dapat dijadikan alat bantu  untuk  mendapatkan  fakta  hukum  di persidangan.  Bertitik  tolak  dari  hal  ini dengan  jelas  tersirat  bahwa  keterangan yang  diluar  dari  persidangan  termasuk dalam  pemeriksaan  atau  BAP  penyidikan bukanlah  alat  bukti  melainkan  hanya sebagai  penguat  dari  keyakinan  hakim saja,  apabila  keterangan  pelaku  diluar persidangan  berkesusaian  dengan  alat bukti  dalam  persidangan  maka  hakim dapat mempertimbangkannya menjadi petunjuk,  namun  bukan  petunjuk  sebagai suatu  alat  bukti  melainkan  dimaknai sebagai  suatu  “pembantu”  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  188  ayat  (1) dan (2).
Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959  tanggal  20  Februari  1960,  MA No. 6 225 K/Krl 1961 tahun 1961 tepatnya tanggal 25 Juni. Dijelaskan jika keterangan yang  telah  diberikan  oleh  pelaku  di  luar persidangan  tidak  dapat  dicabut  tanpa menyertakan  alasan  yang  masuk  akal, keterangan  tersebut  tetap  memiliki  fungsi dan  nilai  sebagai  suatu  “pembantu” ataupun “petunjuk” di persidangan sebagai bahan penilaian hakim. Berdasarkan
putusan  ini  dapat  diambil  analisa  jika pencabutan  keterangan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  diluar  persidangan  tetap akan  menjadi  suatu  “pembantu”  oleh majelis  hakim  untuk  menemukan  fakta hukum dalam persidangan.
Pencabutan - Keterangan - Terdakwa - Dalam - Proses -

## Pembuktian
Pasal 52  KUHAP mengatur tentang pelaku dalam memberikan keterangannya memiliki hak ingkar, hal ini juga  sejalan  dengan  terdakwa  yang mencabut  kembali  keterangan  yang  telah diberikannya diluar persidangan, Pasal 184 (1) KUHAp menyatakan keterangan terdakwa  sebagai  alat  bukti  jadi  dapat ditarik  kesimpulan  jika  keterangan  yang diapakai dalam pembuktian adalah keterangan pelaku ketika berstastus sebagai  seorang  terdakwa  yakni  pada proses  persidangan  namun  hakim  dalam hal  ini  harus  dengan  jeli  dan  bijaksana melihat alasan pencabutan kembali keterangan  yang  telah  diberikan  karena pencabutan  keterangan  ini  memiliki  dua sisi  mata  uang  yakni  bisa  saja  terdakwa memang dalam tekanan dalam memberikan keterangan sebelumnya ataupun  terdakwa  tidak  koperatif  dengan merubah-rubah keterangan sehingga membuat fakta persidangan yang seharusnya sudah terang menerang
kemabali “kabur” tertutupi oleh keterangan berbelit terdakwa.
Biasanya  daa  berbagai  faktor yang  menjadi  alasan  dari  terdakwa kembali menarik atau mencabuit keterangan yang telah diberikan sebelumnya, antara lain sebagai berikut :
1. Terdakwa  mendapatkan  tindak kekerasan  selama  pemeriksaan penyidikan.
2. Pada  pemberian  keterangan sebelumnya  pelaku  belum  di dampingi advocat
3. Pelaku  selama  pemeriksaan pada proses penyidikan
mengalami tekanan moril ataupun psikologis.
Selintas  penarikan  kembali  atau pencabutan  keterangan  yang  diberikan diluar persidangan oleh terdakwa meruapakan  hal  yang  sederhana  untuk dimengerti, namu apabila dilakukan dalam proses persidangan tentu menjadi hal yang tidak  sesederhana  itu  karena  pencabutan keterangan oleh terdakwa tentu menimbulkan  suatu  maksud  yang  harus ditangkap oleh majelis hakim dengan  baik agar  mendapatkan  fakta  persidangan  yang sebenarnya. Berkaitan dengan  pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam persidangan  ini  hakim  tentu  harus  dengan cerdas  menilai  keterangan  mana  yang dapat  dipakai  sebagai  “pembantu”  atau “petunjuk”  bagi  majelis  hakim  untuk
membuat  terang  suatu  perkara  pidana sehingga  memunculkan  putusan  yang berkepastian  hukum,  berkemanfaatan  dan berkeadilan.
Pelaku  yang  tengah  diperiksa  pada proses  persidangan  atau  disebut  dengan terdakwa  memiliki  hak  untuk  mencabut kembali  keterangan  yang  telah  diberikan sebelum  persidangan  terjadi,  hal  ini  juga menjunjung tinggi hak dari terdakwa yang memiliki  hak  ingkar  dalam  memberikan keterangan,  namun  hakim  akan  menilai pencabutan  keterangan  ini  memiliki  dasar alasan  yang  masuk  akal  atau  untuk menutup-nutup  peristiwa  pidana  yang dilakukan dan dia alaminya sendiri.
Pencabutan keterangan yang dilakukan  oleh  terdakwa  harus  didasari dengan  alasan  yang  masuk  akal  dan  dapat diterima,  dengan  contoh  alasan  terdakwa menarik  atau  mencabut  keterangannya karena  ia  merasa  dalam  memberikan keterangan  pada  proses  penyidikan  berada dalam  tekanan  baik  secara  psikologis  dan juga  mendaat  ancaman  atau  tindakan kekerasan  hakim  juga  harus  mengejar keterangan  ini  apakah  benar  telah  terjadi “tekanan”  dalam  pemeberian  keterangan diluar persidangan(pada proses penyidikan)  karena  tentu  hal  ini  dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak pencabutan keterangan ini.
Pada
dasarnya pencabutan keterangan  oleh  terdakwa  dalam  proses peradilan merupakan hal  yang lumrah dan juga  kerap  terjadi  namun  pada  prakteknya hal  pencabutan  keterangan  oleh  terdakwa ini sulit dapat diterima oleh majelis hakim, hal  ini  karena  salah  satunya  adanya  hak ingkar  dari  terdakwa  dan  juga  dalam menentukan apakah pencabutan keterangan  ini  dapat  diterima  atau  ditolak maka majelis hakim juga dapat melakukan krosh  check kepada  penyidik  dan  setelah ini dilakukan im dapat hal ini maka hakim dapat  mengambil  keputusan  keterangan mana  yang  benar  yang  diberikan  oleh terdakwa.
Jika  diperhatikan  dari  hal  lumrah yang  terjadi  dalam  praktik  persidangan, apabila ditemukan terdakwa yang mencabut  keterangannya  dengan  alasan adanya pemaksaan terhadap pelaku, tekanan  secara  psikologis  ataupun  adanya tindakan kekerasan, merespon hal ini maka hakim  akan  memanggil  saksi  ataupun pihak terkait dalam hal ini adalah penyidik untuk mengklarifikasi.
Bila  ternyata  dari  hasil  klarifikasi diketahui  bahwa  benar  atau  terbukti  telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan  terhadap  diri  terdakwa  maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga  keterangan  yang  terdapat  dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu  (BAP)  tidak  dapat  digunakan  sebagai
landasan  untuk  membantu  menemukan bukti  di  sidang  pengadilan.  Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak  terjadi  pemaksaan,  ancaman  dan penyiksaan  terhadap  diri  terdakwa,  maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga  keterangan  pengakuan  terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya  sebagai  alat  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang pengadilan.
Pada dasarnya keterangan pengakuan  yang  diberikan  di  tingkat penyidikan,  dapat  dicabut  kembali  oleh terdakwa  di  persidangan.  Bahkan  undang- undang pun tidak membatasi hak terdakwa untuk  mencabut  kembali  keterangan  yang demikian,  asalkan  pencabutan  tersebut dilakukan selama pemeriksaan persidangan  pengadilan  berlangsung  dan disertai  dengan  alasan  yang  mendasar  dan logis.
Terlepas dari diterima atau tidaknya  pencabutan  keterangan  terdakwa oleh  hakim,  dengan  adanya  pencabutan tersebut  pasti  akan  mempengaruhi  proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu  kesiapan  dari  hakim  dan  jaksa, terutama  dalam  hal  penguasaan  seluk- beluk  pembuktian  dan  “seni  mengadili”. Hal  ini  penting  mengingat  pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari
penilaian pembuktian sampai pada putusan.
Implikasi  dari  adanya  pencabutan keterangan  terdakwa  terhadap  kekuatan alat  bukti,  dapat  diketahui  setelah  adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari  terdakwa?  Apabila  hakim  menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat  dalam  berita  acara  penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk  membantu  menemukan  bukti  di sidang  pengadilan.  Sebaliknya,  apabila alasan  pencabutan  tidak  dapat  dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum  dalam  berita  acara  penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan  sebagai  landasan  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang pengadilan.
Bila pencabutan keterangan pengakuan  terdakwa  ditolak  oleh  hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan  tidak  berdasar  dan  tidak  logis, maka  penolakan  tersebut  ikut  membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan  terdakwa  itu  sendiri,  yaitu dengan  ditolaknya  pencabutan  kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang  mengandung  unsur  kebenaran  dan mempunyai  nilai  pembuktian,  sedangkan
keterangan  terdakwa  di  persidangan  yang menyangkal  semua  isi  BAP  dinilai  tidak benar  dan  tidak  ada  nilainya  sama  sekali dalam pembuktian.
Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa  (tersangka)  di  depan  penyidik (BAP)  dapat  digunakan  sebagai  petunjuk untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa. Karena  pada  dasarnya  dengan  ditolaknya pencabutan  tersebut  berarti  pengakuan- pengakuan  terdakwa  yang  tertulis  dalam BAP  diterima  sebagai  suatu  kebenaran yang  sangat  membantu  hakim  dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

## 5. SIMPULAN
Pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam proses peradilan dibenarkan  adanya,  jadi  terdakwa  yang ingin  mencabut  keterangannya  yang  pada masa  penyidikan  diperbolehkan  asalkan diiringi dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh hakim, dan apakah pencabutan  ditrima  atau  tidak  itu  mutlak keputusan dari majelis hakim.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,
2011
C.S.T.  Kansil ,  Pengantar  Ilmu  Hukum Dan Tata Hukum Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka, 1986

## Darwan  Prinst,  Hukum
Acara  Pidana Dalam  Praktik ,  Jambatan,  Jakarta,
1998
Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana
Indonesia, Sinar  Baru,  bandung,
1987
M. Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan
KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta,2003 M. Yahya Harahap, Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali, Sinar
Grafika, Jakarta,2003
Moeljatno ,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, PT.
Bulan Bintang,Jakarta, 2000
P.A.F  Lamintang, Dasar  Dasar  Hukum
Pidana  Indonesia ,  PT.Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 1997
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan
Pertangungjawaban
Pidana,
Aksara Baru, Jakarta, 2003
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum,  Alumni ,
Bandung, 1982
Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  Pt.Raja
Grafindo Persada,Jakarta, 2010
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT.Eresco,
Bandung, 1986