INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 561-575 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Hukum Terhadap Penambahan TBHQ Pada Minyak Goreng Sawit dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
Amiroel Oemara Syarief 1 ✉ , Merina Pratiwi 2
(1) Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Dumai,
(2) Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Email: oemara.syarief@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari riset ini ialah memberikan panduan kepada operator untuk  penambahan Tert-Butly Hydroxy Quinone  (TBHQ)  ke  minyak  sawit  yang  dapat  dimakan.  Penggunaan  bahan  tambahan  yang  tidak memenuhi ambang batas yang berlaku dapat menyebabkan rasa mual, pusing bahkan kematian pada konsumen atau pengguna minyak sawit. Metode yang digunakan dalam karya ini adalah metode hukum normatif.  Hasil  kajian  tersebut  memperjelas  bahwa  terdapat  beberapa  sanksi  bagi  operator  yang melanggar keamanan pangan, salah satunya adalah penambahan zat aditif atau zat tambahan tert- butil-hidroksikuinon dalam jumlah maksimal yang ditambahkan pada minyak goreng sawit yaitu adanya sanksi  administratif  berupa  denda  yang  dikenakan  kepada  pengusaha  oleh  negara,  penghentian sementara  produksi dan/atau peredaran pangan. Sanksi berupa pencabutan pangan dari rantai pangan oleh produsen, kemudian  sanksi berat berupa ganti rugi atau pencabutan izin produksi.
Kata Kunci: Penerapan Hukum, TBHQ, Minyak Goreng Sawit

## Abstract
The purpose of this study was to offer operators instructions for tert-butylhydroxyquinone (TBHQ) addition to edible palm oil. Consumers or users of palm oil may experience nausea, lightheadedness, and  even  death  if  other  substances  are  used  that  do  not  adhere  to  the  required  standards.  The normative legal method was employed in this paper. The study's findings demonstrate that there are a number of penalties for businesses that violate food safety laws, one of which is the addition of additives or tert-butyl-hydroxyquinone additives in the maximum amount allowed to palm cooking oil. These penalties include administrative fines levied by the government against businesses and the temporary halting of food distribution and/or production.
Keywords: Application of the Law, TBHQ, Palm Cooking Oil

## PENDAHULUAN
Minyak goreng sawit ialah kebutuhan dasar manusia, satu di antara yang ada dari 9 yang  dibutuhkan  bagi  masyarakat  Indonesia  oleh  sebab  itu,  industri  minyak  sawit  akan selalu  berkembang,  paling  tidak  mengikuti  perkembangan  zaman.  Kesehatan  sangat penting bagi tubuh kita untuk dapat mengkonsumsi makanan tidak terlepas hal nya dengan mengkonsumsi minyak goreng sawit (Ayustaningwarno et al., 2016). Pada dasarnya minyak goreng sawit dibagi dua kategori yaitu minyak goreng kemasan bermerek (bleached) dan minyak goreng curah (unbleached) (Ayu Ramadhanni Kumala Dewi, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke  tahun  menjadi  10,94  liter/kapsul/tahun  pada  tahun  2019,  meningkat  32%  dari  tahun sebelumnya.  Minyak  goreng  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia adalah  minyak  sawit  (et  al.,  2021).  Kepentingan  terhadap  minyak  goreng  sawit  selalu bertambah  bersamaan  bertambahnya  jumlah  masyarakat  bertumbuhnya  pabrik  serta perusahaan makanan, melonjaknya  minat masyarakat terhadap minyak goreng (Syarief, 2018). Dilihat dari Masa simpanan yang diolah oleh industri rumahan biasanya lebih pendek jangka waktunya dibandingkan minyak hasil olahan pabrik. Sehingga perusahaan minyak sawit melakukan penambahan zat adiftif berupa Tert-Butly Hidroksi Quinon agar minyak goreng tersebut dapat menyimpan lebih lama dan berumur panjang.
Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti Tert-Butly Hidroksi Quinon umumnya Bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau biasa digunakan sebagai komponen makanan  khas    atau  tidak  memiliki  nutrisi  sengaja  ditambahkan  ke  makanan  tujuan teknologi produksi, pengolahan, manufaktur, pengolahan, pengepakan, pengepakan dan penyimpanan (Puspawiningtyas et al., 2017).
Berlandaskan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Adapun bahan tambahan makanan yang disebutkan dalam pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :
Pangan  adalah  sumber  pangan  dari  hasil  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, perikanan, peternakan, flora dan fauna perairan, dan hasil perairan, termasuk hasil olahan atau belum olahan yang dimaksudkan untuk konsumsi, seperti makanan atau minuman, bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,,  bahan dan bahan baku yang digunakan sebagai  makanan  .  atau  minum  proses  penyiapan  makananTermasuk  minuman  yang sedang  dalam  tahap  pengolahan  atau  pembuatan.  Penambahan  segmen  tertentu kehadirannya telah lama dikenal dalam makanan yang ditemukan oleh manusia ratusan abad  yang  lalu.  Misalnya,  masyarakat  Mesir  kuno  gunakan  garam  dan  bumbu  untuk menyimpan  makanan.  Tujuan  menambahkan  bahan  tambah  pangan  umumnya mengintensifkan etos nutrisi makanan, meningkatkan nilai estetika,  dan dapat membuat makanan  menjadi  awet.  Tidak  heran  apabila  industri  terutama  pabrik  skala  besar memberikan Penambahan zat aditif Tert-Butly Hidroksi Quinon pada makanan berminyak, juga antioksidan harus ditambahkan ke makanan berlemak untuk membatasi oksidasi asam lemak  tak  jenuh  yang  menyebabkan  pembusukan.  Pembusukan  ini  disebabkan  oleh pembentukan aldehida dan keton. Antioksidan adalah senyawa yang dapat membatasi atau mencegah  oksidasi  lipid.  Diantara  antioksidan  sintetik  yang  diijinkan  untuk  makanan, terdapat lima antioksidan seperti Butil Hidroksi Anisol( BHA), Butil Hidroksi Toluen( BHT), propil keliru, TertButil Hidroksi Quinon beserta analog alfa tokoferol (Fitri, 2013). Biasanya di perusahaan, antioksidan sintetik digunakan karena relatif ekonomis dan sangat efektif dalam mencegah oksidasi makanan. Akan tetapi pada faktanya, antioksidan sintetik bersifat karsinogenik,  ataupun  bisa  menimbulkan  penyakit.  Di  Indonesia,  pemanfaatan  bahan makanan  tambahan  itu  sudah  diatur  oleh  negara  bersumber  pada  hukum  Republik Indonesia No 18 tahun 2012 yang berbunyi : Keselamatan pangan merujuk pada elemen biologi  dan  kimiawi  yang  mungkin  terdapat  dalam  makanan  yang  berpotensi memengaruhi, membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia dan sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Ini melibatkan kondisi dan tindakan untuk mencegah zat- zat berbahaya, polutan, dan memastikan keamanannya untuk dikonsumsi.
Selanjutnya,  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2019  tentang Keamanan Pangan yang menyebutkan:
1. Pencemaran  Pangan  adalah  unsur-unsur  yang  tidak  disengaja  masuk  ke  dalam makanan dari lingkungan atau hasil dari proses dalam rantai pangan dan/atau yang tidak  diinginkan  seperti  kontaminasi  biologis,  pengotoran  logam  berat,  aflatoksin, bahan radioaktif dan bahan-bahan lainnya. (Pasal 1)
2. Semua individu menjalankan aktivitas distribusi makanan harus mematuhi persyaratan kebersihan. (Pasal 4 ayat (1) huruf a)
3. Syarat  kesehatan  minimal  meliputi:  menghindari  penggunaan  zat  yang  dapat membahayakan  keselamatan  pangan,  memenuhi  persyaratan  kontaminasi  pangan, mengelola  proses  aliran  pangan,  menerapkan  sistem  jejak  balik  bahan,  dan menghindari limbah pangan. (Pasal 4 ayat (2)
4. Persyaratan  mengenai  keamanan  pangan  diatur  oleh  kepala  lembaga  untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada produk pangan yang diolah. (Pasal 5 ayat 2) Searah  dengan  kemajuan  zaman  serta  bertambahnya  jumlah  manusia  serta kebutuhannya yang terus menjadi bertambah, hingga dicarilah bermacam metode untuk memperoleh zat kimia agar bisa dibuat dengan lebih cepat. Di sebagian negara, pemakaian antioksidan sintetik mulai dilarang sebab berdampak negatif. Pemakaian sumber daya alam hayati diyakini sangat baik dibanding zat kimia sebab dihasilkan dari intisari tanaman (Sheila Margaretta,  Swita  Dewi  Handayani,  dan  Nani  Indraswati,  2011).  Penggunaan  bahan tambahan  makanan  yang  tepat  dalam  batas  aman  dapat  memberikan  keunggulan teknologi  untuk  kualitas  makanan.  Namun,  penggunaan  aditif  yang  salah  atau  melebihi dosis aman dapat membahayakan kesehatan.
Dalam penulisan ini dapat diuraikan ada 27 golongan yang termasuk kedalam bahan tambahan pangan yaitu:
a. Zat Anti Busa
b. Zat Anti Penggumpalan
c. Zat Anti Oksidan
d. Zat Pengembang Karbonasi
e. Garam Pengemulsi
f. Gas Pengemas
g. Zat Pengikat Kelembaban
h. Zat Pelapis
i. Pemanis, terhitung Pemanis Natural serta Pemanis Buatan
j. Zat Penghantar
k. Zat Pengental Gel
l. Zat Pembentuk Busa
m. Pengatur Asam
n. Zat Pengembang
o. Zat Pengemulsi
p. Zat Pengental
q. Zat Pengeras
r. Penguat Rasa
s. Zat Peningkat Volume
t. Zat Penstabil
u. Zat Penjaga Warna
v. Zat Pengolah Tepung
w. Pewarna, termasuk Pewarna Alami dan Pewarna Sintetis
x. Gas Pendorong
y. Zat Pengikat Logam
Sedangkan  itu,  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  kesehatan  pada umumnya  bahan yang tidak dizinkan kedalam makanan. Bahan - bahan ini boleh jadi tidak memiliki  nilai  gizi.  Dalam  proses  pengolahan  makanan,  di  mana  komponen  tambahan makanan dipakai dan mempunyai peran khusus seperti:
a. Sebagai pengawet makanan, fungsi utamanya adalah menghambat pertumbuhan dan aktivitas  mikroorganisme  pembusuk  makanan  (membatasi  proses  biokimia)  atau menghentikan reaksi kimia yang mempengaruhi kualitas makanan.
b. Menciptakan hidangan yang dapat diproduksi secara besar-besaran.
c. Tingkatkan kualitas dan daya tarik hidangan dengan menambahkan beberapa bumbu untuk merangsang nafsu makan.
d. Ditingkatkan kualitas makanan
e. Hemat biaya
Teknik penambahan bahan pengawet dilakukan sebagai berikut: pencampuran (untuk makanan cair atau semi cair), pewarnaan (untuk makanan cair atau semi cair) sampai padat, penyemprotan  (untuk  makanan  padat  dan  bahan  pengawet  yang  sangat  penting), pengasapan (untuk  makanan kering). makanan). makanan, bahan yang mengandung sulfur dioksida yang paling umum digunakan dalam makanan)) dan pelapis pembungkus (pelapis tambahan  bahan/pengawet  dalam kemasan makanan). Persyaratan penggunaan bahan pengawet adalah menghasilkan nilai ekonomis, digunakan ketika tidak ada bahan pengawet lain  yang  tersedia,  yang  meningkatkan  umur  simpan,  ekonomis,  mutu  tidak  berubah, mudah  dipecah/ditambahkan,  cukup  aman  dosisnya,  mudah  ditentukan  dengan  analisis kimia, aktivitasnya tidak mengganggu  enzim pencernaan dll. Secara umum zat aditif ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Adanya tambahan zat kimia kedalam makan  dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja ditambahkan  untuk  mengatur  kekentalan,  rasa,  keasaman/kebasaan  dan  untuk menstabilkan bentuk;
2. Bahan  tambahan  yang  sudah  ada  dalam  makanan  sebagai  hasil  pengolahan (walaupun dalam jumlah kecil). Selain itu, tujuan pengawetan makanan adalah agar makanan terasa lebih enak, lebih tahan lama, lebih menarik, cita rasa dan rasa lebih sempurna.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada umumnya ada dua kelompok besar bahan tambah pangan seperti:
1. Zat kimia yang diproduksi oleh pabrik  yang sengaja dicampur ke makanan,  seperti bahan pengawet, pengawet, pewarna dan pengental, dapat menjaga kesegaran, rasa dan  mengoptimalkan  pengolahan,  jika  diketahui  komposisi  bahan  dan  tujuan penambahannya.
2. Bahan ekstra pangan merupakan bahan yang tidak memiliki peranan dalam pangan yang  bersangkutan  serta  ditambahkan  secara  acak,  dalam  jumlah  sedikit  ataupun banyak, pada dikala pembuatan, pengolahan, serta pengemasan. Bahan ini pula bisa muncul selaku residu ataupun kontaminan dari bahan yang terencana ditambahkan sepanjang pembuatan ataupun pengolahan bahan baku tersebut serta kesimpulannya berakhir pada hidangan yang disantap.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  membahas  tentang  Penerapan  Hukum  Terhadap Penambahan TBHQ Pada Minyak Goreng Sawit Dalam  Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan maka rumusan masalahnya  adalah  bagaimana  dampak  penambahan  tert-butly  hidroksi  quinon  pada minyak  goreng  sawit  dalam  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  86  Tahun  2019  Tentang Keamanan Pangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana dampak kesehatan yang  ditimbulkan  akibat  penambahan  TBHQ  pada  minyak  goreng  sawit  dalam  Dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Keamanan Pangan.

## METODE PENELITIAN
Karya ilmiah ini ialah studi hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, riset hukum normatif  menitikberatkan  pada  kajian  bahan  hukum,  berbentuk  permasalahan  pidana, sanksi hukum serta kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Bagi Jhonny Ibrahim, dalam bukunya Teori serta Metodologi Riset Hukum Normatif, menegaskan jika nilai keilmuan dalam mangulas serta membongkar permasalahan permasalahan hukum yang diteliti sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahan  tambah  pangan  biasanya  digunakan  sebagai  bahan  tambahan  untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Zat adiftif ini sering dibutuhkan dalam meningkatkan rasa. Penambahan bahan tambahan pangan pada pangan didasarkan pada pertimbangan yang bertujuan untuk menjaga kualitas serta komposisi pangan dan mempertahankan nilai gizi yang bisa jadi rusak ataupun lenyap sepanjang proses pengolahan. Bahan ekstra pangan merupakan zat kimia dalam pangan yang ditambahkan dengan terencana ataupun tidak terencana selaku bagian natural dari bahan baku buat pengaruhi serta membetulkan rasa, warna,  tekstur,  dan kenampakan pangan. berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  329/MENKES/PER/1976,  Bahan  tambahan  pangan  adalah  bahan  yang ditambahkan atau dicampur pada saat pengolahan pangan untuk meningkatkan mutu. Ini termasuk zat pewarna, zat penyedap,  pengikat, antioksidan, pengawet, pengemulsi, zat anti-caking, zat pemutih dan pengental.
Salah satu negara yang memproduksi bahan tambahan makanan seperti Tert-Butly Hidroksi Quinon adalah negara India, Ini adalah antioksidan sintetik yang digunakan untuk mencegah atau mencegah pembusukan makanan. Tidak  seperti antioksidan alami yang ditemukan  dalam  sayuran  dan  buah-buahan  sehat,  Tert-Butly  Hidroksi  Quinon diklasifikasikan  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  bahan  tambahan  pangan  (BTP)  atau aditif. Tert-Butly Hidroksi Quinon adalah pengawet yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan makanan dan mencegah ketengikan pada berbagai produk. Efek antioksidan Tert-Butly Hidroksi Quinon dapat mencegah oksidasi pada makanan, termasuk perubahan warna  pada  produk  yang  mengandung  zat  besi.  Namun,  tidak  seperti  antioksidan bermanfaat  lainnya,  antioksidan  Tert-Butly  Hidroksi  Quinon  kontroversial  karena  risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Antioksidan sintetik digunakan sebagai antioksidan pada minyak  goreng  karena  harganya  yang  relatif  murah.  Namun,  penggunaan  antioksidan sintetik saat  ini sedang dikritik karena  berpotensi menimbulkan risiko karsinogenik bagi tubuh. Antioksidan sintetis seperti BHA, BHT, dan Tert-Butly Hidroksi Quinon telah dilarang di beberapa negara maju termasuk Jepang dan Kanada..
Dalam  lima  gram  Tert-Butly  Hidroksi  Quinon  bisa  berbahaya  bagi  tubuh  manusia apabila terlalu  sering mengonsumsi TBHQ yang berdampak terhadap  kesehatan seperti mual disertai muntah, telinga berdenging, delirium, dan sesak napas. kandungan dalam suplemen  ini  dapat  melemahkan  sistem  kekebalan  tubuh  dan  bahkan  menunjukkan komplikasi  kesehatan pada manusia (Berliana et al., 2021). Secara umum, menggunakan bahan tambah pangan memiliki efek yang negatif untuk kesehatan jangka panjang seperti kanker.  Namun,  menggunakan  bahan  tambah  pangan  dalam  dosis  tinggi  dapat
menyebabkan  efek  kesehatan  negatif  langsung,  seperti  keracunan  bahkan  kematian (Wahyudi, 2017). Mengacu pada hasil pemantauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2016, ditemukan bahwa dari 26.537 sampel makanan, sekitar 14,9% gagal karena  penyalahgunaan  bahan  berbahaya,  mikroorganisme  atau  bahan  tambahan makanan  (BTP)  melebihi  batas  maksimum  yang  diperbolehkan.  BPOM  menyetujui Suplemen  makanan dalam dosis tertentu yang sudah  ditetapkan. Namun kenyataannya tidak semua produsen mengikuti aturan yang telah ditentukan. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adanya berbagai gejala kesehatan seperti kanker yang dialami oleh konsumen hingga berdampak kematian.
Produsen  harus  mempertimbangkan  penggunaan  bahan  tambahan  makanan berbahaya sebagai bahan makanan dalam minyak goreng sawit karena memiliki dampak negatif  bagi  kesehatan  konsumen  akibat  minyak  goreng  yang  dikonsumsi.  Kemudian rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  zat  adiftif  dan  lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum yang mengakibatkan terjadinya masalah keracunan  makanan,  yang  dapat  terjadi  karena  pengusaha  menawarkan  atau  menjual makanan  yang  tidak  layak  untuk  dimakan,  misalnya  dengan  menambahkan  bahan berbahaya Tert-Butly Hidroksi Quinon pada minyak goreng tersebut. Ini melanggar hak konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak konsumen yang harus dilindungi meliputi hak-hak konsumen, yaitu:
a. hak  atas  kemudahan,  keselamatan  serta  keamanan  sehubungan  dengan mengkonsumsi barang serta/ ataupun jasa
b. hak buat memilah barang serta/ ataupun jasa dan menerima serta/ ataupun menerima barang jasa sesuai dengan nilai ganti serta ketentuan dan jaminan yang diperbolehkan
c. hak guna mendapatkan data yang benar, jelas, serta jujur mengenai ketentuan serta jaminan benda serta/ ataupun jasa;
d. hak    didengar  komentar  serta  keluhannya  atas  benda  serta/  ataupun  jasa  yang digunakan;
e. hak  atas  advokasi,  pembelaan  serta  upaya  yang  mencukupi  guna  menuntaskan sengketa konsumen;
f. hak menerima konseling serta pelatihan konsumen;
g. hak diperlakukan ataupun dilayani secara normal serta adil dan tanpa diskriminasi;
h. hak atas ganti rugi, ataupun penggantian apabila benda ataupun jasa yang diterima tidak cocok dengan perjanjian ataupun tidak sebagaimana mestinya
i. hak- hak yang diatur dalam syarat peraturan perundang- undangan yang lain.
Sembilan  poin  dari  hak  konsumen  yang  penting  dalam  perlindungan  konsumen adalah kenyamanan, keamanan dan perlindungan. Apabila penyimpangan itu merugikan, konsumen berhak atas dengar pendapat, nasehat, petunjuk, perlakuan yang adil, ganti rugi dan ganti rugi. Jika dilihat dalam pasal 67 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi:
1. Sasaran keamanan pangan adalah untuk menjamin keamanan, kebersihan, mutu dan gizi pangan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.
2. Tugas keamanan pangan adalah mencegah terjadinya pencemar biologi, kimia dan lainnya yang dapat mempengaruhi, merusak dan membahayakan kesehatan manusia. Menurut  penjelasan  Undang-Undang    Keamanan  Pangan  No.  18  Tahun  2012, diperlukan syarat dan tindakan  keamanan pangan agar pangan  tidak terpengaruh oleh kemungkinan  bahan  biologis,  kimiawi  dan  bahan  tambahan  lainnya  yang  dapat mengganggu,  merugikan  dan  mengancam  kesehatan  manusia  serta  melakukan  .  tidak bertentangan  dengan  agama,  kepercayaan,  atau  budaya.  masyarakat  agar  aman  untuk dikonsumsi  dan ketika konsumen  dirugikan,  pengguna memiliki hak untuk  memperoleh dukungan hukum, perlindungan, dan penyelesaian perselisihan konsumen yang sesuai. Jika konsumen  mengalami  kerugian  akibat  perusahaan,  mereka  dapat  menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan  terkait  pengaturan  bahan  tambahan  pangan  diatur  dalam  Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012  Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:  Bahan penambah pangan ialah  bahan  yang  dimasukkan  ke  dalam  makanan  untuk    memengaruhi  karakteristik dan/atau tampilan makanan. Pasal 74 berbunyi:
1. Lembaga yang terkait harus mengevaluasi mengenai bahan untuk dipakai kedalam pengelohan  makanan  dalam  pembuatan  ataupun  distribusi  makanan  yang  belum diketahui efeknya terhadap kesehatan.
2. Pengujian keselamatan zat adiftif yang terdapat dalam pasal 75 ayat berbunyi:
1) Dalam melakukan produksi Produsen dilarang untuk menggunakan:
a. Bahan kimia yang melampaui batasan maksimum yang  sudah ditetetapkan; serta/ ataupun.
b. Bahan yang tidak bermanfaat bagi kesehatan.
c. Penetapan nilai ambang batas dan materi yang dilarang seperti yang dijelaskan dalam  ayat  1  dari  pasal  ini  diatur  atau  berdasarkan  ketentuan  pemerintah. Dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 pada pasal 8 Pengaturan bahan pangan berbunyi:
(1) Maksimum  jumlah  bahan  pengawet  yang  diartikan  dalam  Pasal  7  sub  a
mencakup jenis bahan pengawet, tipe bahan pengawet, jenis, spesifikasi, serta batasan nilai.
(2) Guna menetapkan  batasan sebagaimana yang  dipaparkan  dalam ayat 1, butuh memperhitungkan peranan teknologi serta resiko keamanan pangan pada tiap kategori serta kalangan pangan
Pada bagian keenam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, diatur mengenai jaminan keamanan dan kualitas pangan dengan ketentuan sebagai berikut pada Pasal 28 yaitu:
(1) Dalam  mengolah  dan  menyalurkan  makanan  setiap  orang  harus  mengedepankan kualitas dan keamanan pangan sebagai syarat untuk memproduksi makanan.
(2) Dijelaskan dalam ayat (1) pangan mencakup sumbangan, makanan yang  diberikan untuk mendapatkan subsidi, program pemerintah dan/atau penelitian ilmiah.
(3) Ketentuan  mengenai  standar  keamanan  pangan  yang  tercantum  dalam  ayat  (1) mencakup:
a. Lingkungan yang sehat serta makanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 hingga Pasal 6;
b. Materi  Penambahan  Makanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  hingga Pasal 14.
c. Pangan Produk Rekayasa Genetika seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 hingga Pasal 21;
d. Perlakuan  radiasi  makanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam Pasal 22 hingga Pasal 23.
e. Pengemasan  Makanan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  24  hingga Pasal 27; dan
f. penggunaan bahan lainnya.
(4) Pangan yang berkualitas dijelaskan dalam pasal (1) memiliki nilai gizi yang bersumber dari bahan tambah pangan alami dari tumbuh-tumbuhan dan hewani.
Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 berbunyi:
1. Pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  Standar  Nasional  Indonesia(  SNI) berwenang menetapkan persyaratan mutu pangan sebagaimana dipaparkan dalam ayat 1 pasal 28 ayat. Sesuai dengan wewenangnya, pejabat tersebut bisa berasal dari Departemen  Pertanian,  Departemen  Kelautan  serta  Perikanan,  Departemen Kehutanan,  Departemen  Perindustrian,  Departemen  Kesehatan,  ataupun  kepala lembaga.
2. Jika makanan tersebut memiliki potensi ancaman terhadap keselamatan pangan yang
tinggi,  selain  standar  nutrisi  yang  disebutkan  dalam  pasal  1,  Menteri  Keuangan, Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  atau  kepala  lembaga  yang  berwenang  dapat mengeluarkan  peraturan  kualitas  pangan  yang  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya  di  luar  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Dalam  Pasal  52  Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 berbunyi:
1) Menteri yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan seperti:
a. Menghentikan pemasaran kegiatan,
b. menghentikan produksi atau pemrosesan, dan
c. mewujudkan keamanan pangan.
2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Keamanan  dan  keselamatan  manusia  tidak  terjamin  dalam  memproduksi makanan oleh pelaku usaha
b. Tidak adanya ukurun terhadap sanitasi
c. peralatan yang dimiliki tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan;
d. Penggunaan bahan tambah pangan melebihi aturan yang ditetapkan.
e. zat kimia yang tidak baik dikonsumsi oleh tubuh
f. Belum adanya keamanan terhadap hasil barang yang diproduksi, disalurkan dengan penambahan zat adiftif tersebut.
g. Melakukan  iradiasi  pangan  di  fasilitas  iradiasi  yang  belum  memiliki  izin penggunaan radiasi pengion;
h. Iradiasi pangan tidak memenuhi standar;
i. Bahan pengemas untuk makanan memiliki zat yang berbahaya bagi kesehatan.
j. Menggunakan  bahan  kontak  makanan  yang  tidak  ditentukan  yang  tidak memenuhi batas migrasi untuk bahan pengemas yang bersentuhan langsung dengan makanan;
k. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan
m. pengedaran Pangan tercemar
n. tidak  memenuhi  persyaratan  Keamanan  Pangan,  Mutu  Pangan,  dan  Gizi Pangan,  serta  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat untuk Pangan impor;
o. tidak memiliki izin edar; dan/atau
p. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program
manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar asal ikan.
Dari penjelasan pada Peraturan Pemerintah no. 86 Tahun 2019 Tentang keamanan Pangan terdapat ada beberapa sanksi bagi pengusaha yang melanggar tentang keaman pangan salah satunya adalah penambahan bahan tambah atau zat adiptif diambang batas maksimal penambahan tert-butly hidroksi quinon pada minyak goreng sawit yaitu adanya sanksi  administratif  berupa  denda  yang  diberikan  pemerintah  kepada  pengusaha, terdapatnya  penghentian  sedangkan  dari  aktivitas  pembuatan  pangan  serta  ataupun peredaran  pangan.  Terdapatnya  sanski  berbentuk  penarikan  pangan  dari  peredaran pangan oleh produsen, setelah itu terdapatnya sanksi berat berbentuk ganti rugi ataupun pencabutan  izin  pembuatan.  Kriteria  pelanggaran  sebagaimana  diartikan  pada  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 2019 meliputi:
a. pelanggaran kecil;
b. pelanggaran menengah; dan
c. pelanggaran besar.
Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tingkat bisnis yang besar;
b. tingkat bisnis yang sedang;
c. tingkat bisnis yang kecil; dan
d. tingkat bisnis yang sangat kecil.
Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
a. Denda  sebesar  Rp100.  000.  000,  00(  Rpseratus  juta)  hendak  dikenakan  buat pelanggaran berat serta industri besar. Kebalikannya, dalam perihal pelanggaran berat terhadap perdagangan menengah, pengenaan denda dikurangi 50%( 5 puluh persen) dari denda yang diatur dalam butir a di atas. dalam perihal pelanggaran berat serta industri menengah dikenakan denda sebesar 5 puluh persen dari denda sebagaimana diartikan dalam butir( a);
b. Dalam perihal pelanggaran berat terhadap pedagang kecil dikenakan denda sebesar 20 persen dari jumlah denda yang dikenakan atas pelanggaran sebagaimana diartikan dalam huruf a). Kebalikannya, buat kejahatan ekonomi sedang serta berat, dendanya hingga  dengan  50  persen  dari  jumlah  hukuman  buat  kejahatan  yang  disebutkan dalam huruf a. Buat aksi melanggar yang sungguh- sungguh serta pada bisnis mikro, hendak dikenakan denda sebesar 10 persen dari jumlah denda yang disebutkan pada poin a.
c. Sedangkan  itu,  pelanggaran  yang  lebih  ringan  serta  pada  skala  usaha  kecil,  akan
dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah denda yang disebutkan pada poin a.
d. Perusahan menengah  dan besar dikenakan  sanksi apabila melakukan pelanggaran dan didenda sebesar 50 persen terdapat pada ayat a.
e. Industri  menengah  kebawah  jika  melakukan  pelanggaran  dapat  didenda  sebanyak (20%) pada huruf a
f. Pelanggaran  oleh  usaha  kecil  serta  menengah  dikenakan  sanksi  berbentuk  denda sebesar 10 persen dari jumlah denda sebagaimana diartikan pada huruf a.
g. Denda  5  persen  diberikan  kepada  palaku  usaha  kecil  jika  melakukan  pelanggaran diartikan pada huruf( a); serta
h. Sanksi 20% bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kecil dan pelaku usaha besar sebagaimana diartikan dalam huruf a).
i. Jenis pelanggaran serta perbuatan yang diancam dengan pidana denda sebesar 10%( 10 perseratus) dari denda sebagaimana diartikan dalam huruf a;
j. Denda 5 persen diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ringan yang terdapat dalam huruf a.
k. Denda 2 persen diberikan untuk skala usaha ringan dan mikro.
Sementara itu, konsumen dilindungi oleh undang-undang mempunyai empat alasan yaitu:
1. Tujuan  Pembangunan  Nasional  menurut  UUD  1945,  adanya  perlindungan  bagi konsumen bermakna melindungi negara secara keseluruhan.
2. Konsumen  dilindungi  bertujuan  agar  dapat  terhindar  dari  dampak  negatif  sebuah kemajuan teknologi
3. Adanya peraturan tentang konsumen berarti negara ikut serta dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat demi kelangsungan pembangunan nasional.
4. Dana yang dikeluarakan olah masyarakat dalam membeli barang digunakan dalam pembangunan nasional (Amalia dan Pura, 2021).
Dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menerapkan aturan yang  telah  ditetapka  oleh  negara,  maka  negara  menunjuk  menteri  -  menteri  yang bertanggung  jawab  terhadap  penambahan  bahan  tambah  pangan  sesuai  dengan kewenangan yang dimiliki.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menjelaskan bahwa produsen tidak boleh memanambahkan bahan tambahan makanan (BTP) melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Karena diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Batas penggunaan bahan tambah pangan seperti penambahan tert-butly hidroksi quinon (TBHQ) pada minyak goreng sawit adanya sanksi administratif berupa denda yang diberikan pemerintah kepada pengusaha, adanya  penghentian  sementara  dari  kegiatan  produksi  pangan  dan  atau  peredaran pangan. Adanya sanski berupa penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen, kemudian adanya sanksi berat berupa ganti rugi atau pencabutan izin produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, A., and Pura, M. H. (2021) ‘ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang  Menyebabkan  Kekeliruan ’, Widya  Yuridika,  4(2),  pp.  503 – 514, https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2368.
Ayu Ramadhanni Kumala Dewi, V. A. W. A. N. A. D. P. (2019) ‘ Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun Salam (Syzygium Polyanthum) Dan Uji Bilangan Peroksida- Nya Terhadap Minyak Goreng Curah ’, Food Technology and Halal Science Journal,
1(1), p. 55, https://doi.org/10.22219/fths.v1i1.7547.
Ayustaningwarno, F., Retnaningrum, G., Safitri, I., Anggraheni, N., Suhardinata, F., Umami, C.,  and  Rejeki,  M.  S.  W.  (2016) ‘ UJI  KUALITAS  MINYAK  GORENG  CURAH  DAN MINYAK GORENG KEMASAN DI MANADO ’, 5(4), pp. 155 – 161.
Berliana, A., Abidin, J., Salsabila, N., SyifaMaulidia, N., Adiyaksa, R., and Siahaan, V. F. (2021)
‘ Penggunaan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya Boraks Dan Formalin Dalam
Makanan Jajanan : Studi Literatur ’, Salink, 1(2), pp. 64 – 71.
Fitri, N. (2013) ‘ Butylated hydroxyanisole sebagai Bahan Aditif Antioksidan pada Makanan dilihat dari Perspektif Kesehatan ’, Jurnal Kefarmasian Indonesia, 4(1), pp. 41 – 50.
Prayogo,  B.  K.  H.,  Harumi,  M.,  and  Nugrahedi,  P.  Y.  (2021) ‘ Pengaruh  Penambahan Senyawa  Antioksidan  pada  Penggorengan  Kerupuk  Bawang  terhadap  Kualitas Minyak  Goreng  dan  Produk ’, Jurnal  Teknologi  Pangan  dan  Gizi  (Journal  of  Food Technology and Nutrition), 20(2), pp. 139-152.
Puspawiningtyas,  E.,  Pamungkas,  R.  B.,  and  Hamad,  A.  (2017) ‘ Upaya  Meningkatkan Pengetahuan  Bahan  Tambahan  Pangan  Melalui  Pelatihan  Deteksi  Kandungan Formalin Dan Boraks ’, JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat),
1(1), pp. 46 – 51, https://doi.org/10.30595/jppm.v1i1.1220.
Sheila  Margaretta,  Swita  Dewi  Handayani,  and  Nani  Indraswati,  H.  H.  (2011) ‘ Ekstraksi
Senyawa Phenolic Pandanus Amaryllifolius Roxb. Sebagai Antioksidan Alami ’, Widya Teknik, 10(1), pp. 21 – 30, https://doi.org/10.33508/wt.v10i1.157.
Syarief, A. O. (2018) ‘ Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai ’, Jurnal Hukum Respublica, 18(1), pp. 111 – 128.
Wahyudi,  J.  (2017) ‘ Mengenali  Bahan  Tambahan  Pangan  Berbahaya :  Ulasan ’, Jurnal Litbang:  Media  Informasi  Penelitian,  Pengembangan  Dan  IPTEK,  13(1),  pp.  3 – 12, https://doi.org/10.33658/jl.v13i1.88.