## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3395/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit
1 Yuki Fitia Maatisya, 2 Aris Prio Agus Santoso
1 Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish: 12 Juli 2022 Health workers are the front line in health services and have a very high risk of work accidents in  the  field.  As  the  spearhead  in  the  field  who  risk  their  lives,  welfare  is  proper  to  support  the effectiveness of their services. In Era 5.0, health workers are required to be technologically literate, besides that they must also be able to update health sciences which are increasingly developing, but it  seems  that  this  is  very  difficult  to  carry  out  considering  that  there  are  still  welfare  of  health workers in Health Service Facilities whose fate is still low. concern.
The purpose of this study was to describe the implementation of social welfare in terms of the concept of legal philosophy, and efforts to reconstruct social welfare, especially for health workers in hospitals.
This  research  method  uses  a  sociological  juridical  approach  that  focuses  on  a  sociological approach, a statute approach, and a conceptual approach with the type of research design used is Descriptive Design. The technique of collecting is through primary data and secondary data. The results of the next study were analyzed qualitatively.
Based on the results of the study, it shows that welfare is not only carried out by the Government but also the obligation of the community itself to prosper itself and its family so that they do not continue  to  depend  on  the  Government.  Efforts  to  reconstruct  social  welfare  for  health  workers include:  rearranging  regulations  on  social  welfare,  rearranging  regulations  on  employment, rearranging  regulations  on  job  creation,  rearranging  Hospital  By  Laws  with  an  emphasis  on hospital functions, presenting regulations on wage standards for hospitals. Hospitals, presenting special  organizations  that  can  provide  pre-employment  training  for  health  workers,  presenting regulations on the protection and welfare of workers for health, presenting regulations that require hospitals to provide health insurance and social security for all employees, creating a structured legal system, substance, and a culture of law to be better and function as it should, creating a law enforcement  system  for  hospitals  that  are  negligent  in  providing  protection  and  welfare  for  all parties concerned.
Keywords: Social Welfare, Health Workers, Hospitals
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish: 12 Juli 2022 Tenaga Kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki risiko kecelakaan  kerja  yang  sangat  tinggi  di  lapangan,  Sebagai  ujung  tombak  di  lapangan  yang mempertaruhkan  nyawa,  sudah  selayaknya  kesejahteraan  demi  mendukung  efektivitas  pelayanan mereka dilaksanakan. Di Era 5.0 ini tenaga kesehatan dituntut untuk melek teknologi, selain itu juga harus  mampu  meng- update ilmu-ilmu  kesehatan  yang  semakin  hari  semakin  berkembang,  akan tetapi sepertinya perihal tersebut sangat susah dijalankan  mengingat masih terdapat kesejahteraan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang nasibnya masih memprihatinkan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  implementasi  kesejahteraan  sosial ditinjau  dari  konsep  filsafat  hukum,  dan  upaya  rekonstruksi  kesejahteraan  sosial  khususnya  bagi tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  berfokus  pada sosiological  approach, statuta  approach, dan conseptual  approach dengan  tipe  desain  penelitian yang digunakan adalah Descriptive Design . Teknik pengumpulan dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis kulitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah melainkan juga kewajiban dari diri masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dirinya  dan  keluarganya  sehingga  tidak  terus  bergantung  pada  Pemerintah.  Upaya  rekonstruksi kesejahteraan  sosial  bagi  tenaga  kesehatan  antara  lain  dengan:  menata  ulang  peraturan  tentang kesejahteraan  sosial,  menata  ulang  peraturan  tentang  ketenagakerjaan,  menata  ulang  peraturan tentang  cipta  kerja,  menata  ulang Hospital  By  Laws dengan  menitikberatkan  pada  fungsi  rumah sakit,  menghadirkan  peraturan  tentang  standar  upah  bagi  Rumah  Sakit,  menghadirkan  organisasi khusus yang dapat memberikan pelatihan pra kerja bagi tenaga Kesehatan, menghadirkan peraturan tentang  perlindungan  dan  kesejahteraan  tenaga  bagi  tesehatan,  menghadirkan  peraturan  yang mewajibkan Rumah Sakit dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh karyawanya, menciptakan sistem hukum yang terstruktur, tersubstansi, dan berbudaya hukum menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya, menciptakan sistem penegakkan hukum bagi Rumah Sakit yang lalai dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yuki Fitia Maatisya
Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: 20c20082@student.unika.ac.id

## 1. LATAR BELAKANG
Kehidupan  sejahtera  adalah  kehidupan  yang  didambakan  oleh  semua  manusia,  tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain, namun tidak selalu kehidupan sejahtera yang  didambakan  itu,  dapat  diraih  oleh  semua  orang.  Untuk  itulah  diperlukan  ikhtiar  yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara  Indonesia  berperan  memfasilitasi  dan  menjamin  setiap  warga  secara  adil  untuk  dapat mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  warga  negara.  Hal  inilah  yang  dicita-citakan founding  fathers bangsa  Indonesia,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  sila  ke-3  dasar  negara, Pancasila,  yaitu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  itu  juga  termaktub  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Indonesia  adalah  Negara  yang  menganut  Negara  hukum  modern  yang  relijius (religious welfare  state). Oleh  karenanya  pemerintah  mempunyai  tugas  membangun  kesejahteraan  umum dalam berbagai lapangan (bestuurzorg) dengan konsekuensinya pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara  negara  dalam  menjalankannya.  Dalam  rangka  bestuurzorg  ini  diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk turut serta dalam mengatur kehidupan sosial  rakyatnya.  Dalam  perkembangannya,  peran  Negara  pada  abad  ini  berbeda  dengan  peran Negara  pada  abad-abad  sebelumnya  dimana  Negara  hanya  berperan  sebagai  Negara  penjaga malam (nachwachterstataat)
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  terus  berupaya  melakukan pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional,  tenaga  kerja  mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  dengan  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja yang lumayan banyak jumlahnya. Dengan adanya tenaga kerja ini otomatis pemerintah tidak perlu pusing untuk memilih pekerja dalam suatu bidang, baik di bidang infrastruktur, kesehatan, hukum dan lain-lain di Indonesia sudah teresedia seluruhnya.
Tenaga kesehatan berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat  yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan tersebut. Segala kerja keras yang mereka jalankan seperti dalam situasi  darurat  seperti  Pandemi  Covid-19  harus  mendapatkan  perhatian  ekstra  dari  pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang tidak dapat disepelekan adalah kesejahteraan. Tenaga Kesehatan memiliki  risiko  yang  sangat  tinggi  di  lapangan,  Sebagai  ujung  tombak  di  lapangan,  mereka bertarung nyawa, oleh karena itu kesejahteraan menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas pelayanan  mereka.  Kesejahteraan  mampu  meningkatkan  motivasi  kerja  karyawan  yang selanjutnya  akan  berdampak  pada  kinerjanya.  Produktivitas  pekerja  dari  sektor  kesehatan  ini sangat  berpengaruh  positif  apalagi  terhardap  kesejahteraan  keluarga  karena  dapat  berpengaruh secara langsung melalui peningkatan pendapatan yang diukur melalui pembagian upah dan jam kerja. Di Era 5.0 ini tenaga kesehatan dituntut untuk melek teknologi, selain itu juga mampu meng- update ilmu-ilmu  kesehatan  yang  semakin  hari  semakin  berkembang,  akan  tetapi  sepertinya perihal tersebut sangat susah dijalankan mengingat masih terdapat kesejahteraan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang nasibnya masih memprihatinkan.
Seperti dikutip dari Papua Barat News tanggal 12/8/2021, sebagaimana yang disampaikan Musa berdasarkan survey yang dilakukan di Kabupaten/Kota, Ombudsman mendapatkan banyak keluhan dari para tenaga kesehatan perihal insentif yang belum mereka dapatkan selama beberapa bulan.  Hal  tersebut  tentu  akan  sangat  berpengaruh  pada  kurang  maksimalnya  pelayanan  yang diberikan  kepada  pasien.  Meskipun  banyak  tenaga  kesehatan  yang  mendapatkan  insentif  dari pemerintah  pusat  karena  berhadapan  langsung  dengan  pasien.  Akan  tetapi,  tidak  semua  tenaga kesehatan memiliki akses yang sama.
Dikutip dari maluku.inews.id tanggal 27/09/2021, diberitakan bahwa upah tenaga kesehatan honorer di RSUD dr M Haulussy Ambon diketahui masih di bawah standar. Uang bulanan yang mereka  terima  lebih  rendah  dari  gaji  satpam.  Upah  yang  mereka  terima  hanya  1  juta  lebih  dan malahan lebih rendah di bawah upah tenaga keamanan rumah sakit padahal masa kerja mereka berkisar 5-9 tahun.
Kasus  di  atas  merupakan  bagian  dari  rendahnya  kesejahteraan  bagi  tenaga  kesehatan. Padahal kesejahteraan tidak hanya dinilai dari kesenangan hidup ataupun kemakmuran melainkan juga keamanan, keselamatan, ketenteraman. Selain kasus di atas juga masih banyak terjadi kasus akibat kurangnya pengawasan dari stake holder sehingga berdampak pada kesejahteraan tenaga Kesehatan, khususnya untuk keamanan, dan ketentraman.
Sebagaimana  dikutip  dari  voaindonesia.com  tanggal  23/08/2020,  menyampaikan  bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan tidak memandang profesi, termasuk di profesi yang berkaitan dengan dunia medis.  Tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga  perawat dapat menjadi pelaku maupun korban pelecehan dan kekerasan seksual. hasil survey mengungkapkan sedikitnya ada 12 kasus pelecehan seksual di dunia medis dalam dua tahun terakhir.
Dikutip  dari  republika.co.id  tanggal  25/07/2021,  telah  terjadi  insiden  keributan  antara keluarga  pasien  dan  perawat  di  RSUD  Gunawan  Mangunkusumo,  Ambarawa,  Kabupaten Semarang. Akibat hal tersebut dua orang perawat yang bertugas di RS tersebut terluka pada bagian jari karena tersayat gunting. Keluarga Pasien menusuk perawat dengan Gunting karena tidak mau pasien dikubur secara prokes.
Fenoma  dari  beberapa  kasus  yang  telah  terjadi  di  atas  menunjukkan  bahwa  penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak lain disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah terhadap tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, apabila kesejahteraan sosial ini tidak dapat diwujudkan,  maka  hal  ini  menggambarkan  kegagalan  negara  dalam  penyelenggaraan pembangunan  nasional.  Hal  ini  berarti,  bahwa  pembangunan  kesejahteraan  sosial  tidak  kalah strategisnya dengan pembangunan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.
Kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir dari kegiatan pembangunan nasional, berarti ada suatu pra kondisi yang menentukan pencapaiannya. Kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar bagi setiap warga negaralah  yang merupakan pra kondisi tersebut. Oleh sebab  itu,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  atau  tata  kehidupan  sejahtera  bagi  tenaga kesehatan, kedua kondisi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara simultan dan tuntas. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan pembangunan nasional, bukan menjadi monopoli pemerintah pusat.  Pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota,  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  juga  mengemban  misi  untuk  merealisasikan  tujuan  pembangunan  nasional tersebut
Dari  sisi  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Indonesia  termasuk  ke  dalam  kategori sedang, berada pada peringkat 108. Posisi tersebut ternyata sangat jauh di bawah Singapura (9), Brunei  (30),  dan  cukup  jauh  di  bawah  Malaysia  (62),  dan  Thailand  (89).  Indikator  pokok  IPM menggambarkan  tingkat  kualitas  hidup  sekaligus  kemampuan  (capabilitas)  manusia  Indonesia. Indikator  angka  harapan  hidup  menunjukkan  dimensi  umur  panjang  dan  sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator  kemampuan  daya  beli  mempresentasikan  dimensi  hidup  layak.  Dengan  demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah.
Kesejahteraan  tenaga  kesehatan  seharusnya  juga  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah,  sebab  jika  tidak  maka  akan  terkesan  diskriminatif.  Apabila  seluruh  tenaga  kesehatan berhenti memberikan pelayanan kesehatan maka akan terdampak terhadap terganggunya sistem pembangunan  kesehatan.  Rumah  sakit  tempat  mempekerjakan  tenaga  kesehatan  juga bertanggungjawab  atas  penjaminan  dan  terpenuhinya  hak-hak  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan beban  kerja  yang  diberikan  sehingga  para  tenaga  kesehatan  dapat  memberikan  pelayanan  yang maksimal.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Adapun  perumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana implementasi kesejahteraan sosial ditinjau dari konsep filsafat hukum?
b. Bagaimana upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial khususnya bagi tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.Kesejahteraan Sosial
Negara  kesejahteraan  ditujukan  untuk  menyediakan  pelayanan-pelayanan  sosial  bagi seluruh  penduduknya,  sebaik  dan  sedapat  mungkin.  Negara  kesejahteraan  berupaya  untuk mengintegrasikan  sistem  sumber  dan  menyelenggarakan  jaringan  pelayanan  yang  dapat memelihara  dan  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara  secara  adil  dan  berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  standar  kesejahteraan  hidup  minimum  bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warganya,  terutama melalui  perlindungan  sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun  jaring  pengaman  sosial (social  safety  nets). Sekurang-kurangnya  ada  lima  bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Istilah "sejahtera" diartikan dalam berbagai kamus, secara bahasanya sebagai "...the state of doing well especially in respect to good fortune, happiness, wellbeing, or prosperity; aid in the form of money or necessities for those in need; an agency or program through which such aid is distributed; relating to or concern with welfare and especially with improvement of  welfare  of  disadvantages  social  groups". Pendek  kata,  "kesejahteraan"  didasarkan  pada tindakan sosial, yaitu: pemenuhan keperluan harian, penentuan kesejahteraan oleh Negara dan tindakan  sosial  dalam  memobilisasi  sumber-sumber  yang  dimiliki  Negara  dan  komunitas untuk tujuan pembangunan atau peningkatan taraf hidup masyarakat.
Selain  itu,  perspektif  agama  juga  mempunyai  maksud  tersendiri  terhadap  terma
"sejahtera". Dalam agama Islam umpamanya, "sejahtera" senantiasa terdapat di dalam sebuah do'a;  yaitu  "...  Ya,  Allah  berikan  kepada  kami  kebaikan  (hasanah),  baik  di  Dunia  maupun Akhirat.  Makna  “Hasanah"  ini  pula  diertikan  sebagai  kebaikan,  kesejahteraan,  dan  juga kebahagiaan.  Menurut  agama  Kristen  pula,  istilah  sejahtera  adalah  berasaskan  kepada  rasa cinta  kasih.  Dalam  agama  Hindu  pula,  pengikutnya  melihat  "sejahtera"  sebagai  asas  moral kebaikan.  “Kesejahteraan"  menurut  ilmu  sekular  moden  secara  lebih  luas  mencakupi kesenangan, prestasi, hubungan personal, kemerdekaan, kesehatan, keamanan, dan pekerjaan yang  layak.  Kesejahteraan  secara  umum  mencakup  suasana  hati  yang  diliputi  oleh  rasa keamanan, kenyamanan dalam hubungan antara individu, kumpulan dan komunitas. Untuk mencapainya,  masyarakat  memerlukan  satu  tindakan  sosial  berupa  mobilisasi  sumber, pemenuhan keperluan dasar hidup dan intervensi pembangunan sosial oleh pemerintah. Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan,  kesukaran,  dan  sebagainya.  Kesejahteraan  dapat  dimaknai  dengan:  hal  atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.  Kesejahteraan  Sosial  atau social  welfare adalah  sistem  yang  mengatur pelayanan  sosial  dan  lembaga-lembaga  untuk  membantu  individu-individu  dan  kelompok- kelompok  untuk  mencapai  tingkat  kehidupan,  kesehatan  yang  layak  dengan  tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Zarina dan Zulkarnain menyatakan sejahtera dapat dilihat dari kualitas hidup, kepuasaan sosial, kebajikan sosial dan taraf hidup keluarga, kelompok, organisasi, kejiranan, komunitas dan masyarakat umum. Sedangkan menurut PBB, indikator sejahtera boleh dilihat pada indeks pemenuhan  kebutuhan  hidup,  perlindungan,  kesehatan,  pendidikan,  rekreasi,  keselamatan, kestabilan sosial, keamanan fisik dan pemenuhan pendapatan.
Kesejahteraan Sosial menurut UU No. 11/2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki berbagai makna yang relatif berbeda, meskipun  demikian  substansi  di  dalam  pengertian-pengertian  itu  pada  dasarnya  sama. Kesejahteraan sosial (social welfare) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of  human  well-being .”  Kondisi  sejahtera  terjadi  manakala  kehidupan  manusia  aman  dan bahagia  karena  kebutuhan  dasar  akan  gizi,  kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal,  dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko- resiko  utama  yang  mengancam  kehidupannya.  Pengertian  ini  menempatkan  kesejahteraan sosial  sebagai  tujuan  dari  kegiatan  pembangunan.  Kemudian  menurut  Edi  Suharo,  selain sebagai  kondisi,  kesejahteraan  sosial  juga  didefinisikan  sebagai  arena  atau  domain  utama tempat  berkiprahnya  pekerja  sosial.  Pemaknaan  kesejahteraan  sosial  sebagai  arena  ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai alat (means) untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain  sebagai  tujuan  akhir  dan  sebagai  arena  utama  berkiprahnya  pekerja  sosial, kesejahteraan  sosial  juga  sebagai  kegiatan  yang  terorganisasi.  Sebagaimana  dikemukakan oleh Dunham, bahwa kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi sejahtera secara sosial.
Berdasarkan uraian tersebut, hal yang perlu digaris bawahi adalah:
1. Kesejahteraan sosial adalah hak bagi setiap warga negara,
2. Kesejahteraan  sosial  merupakan  tujuan  akhir  dari  pembangunan  nasional,  dilaksanakan oleh negara bersama-sama dengan masyarakat, dan
3. Kesejahteraan sosial merupakan indikator kinerja pembangunan nasional. Pemerintah  Republik  Indonesia  mendefinisikan  Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni:
1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai;
2. Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan  (ukuran  materi)  sebagai  fungsi  kesejahteraan  sosial  (secara  formatif  dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi);
3. Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Ini  adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  ide negara kesejahteraan (welfare state);
4. Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk  ke  aspek  keuangan  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah  kepada  orang  yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak  secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga  atau  menjaga  anak  (yang  mencegahnya  untuk  dapat/bisa  bekerja),  karena  di beberapa  kasus  negara  penerima  dana  diharuskan  bekerja,  yang  dikenal  dengan  istilah workfare .

## 2.2.Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  merupakan  komponen  utama  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  pembangunan  kesehatan  yang  sesuai  dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan  kesehatan  tentunya  keberadaan,  peran,  dan  tanggung  jawab  tenaga  kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik,  seimbang,  teratur,  terjaga  mutunya,  dan  terlindungi  baik  bagi  tenaga  kesehatan  itu sendiri  maupun  bagi  masyarakat  yang  menerima  pelayanan  kesehatan  tersebut  tentu  perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan jo Pasal 1 angka 1 Undang.Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan) mendefinisikan; Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan.
Menurut  Anna  Kurniati  dan  Ferry  Efendi  pengertian  tenaga  kesahatan  adalah  Setiap orang  yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri  dalam  berbagai  upaya  yang  bertujuan  mencegah,  mempertahankan  serta meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah komponen terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Indonesia yang setinggi-tingginya.
Pengaturan  tenaga  kesehatan  yang  lebih  lengkap  saat  ini  diatur  dalam  UU  Tenaga Kesehatan  yang  mengelompokkan  tenaga  kesehatan  menjadi  tiga  belas  jenis  yaitu:  tenaga medis,  tenaga  psikologi  klinis,  tenaga  keperawatan,  tenaga  kebidanan,  tenaga  kefarmasian, tenaga  kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  gizi,  tenaga  keterapian fisik,  tenaga  keteknisian  medis,  tenaga  teknis  biomedika, tenaga  kesehatan  tradisional,  dan tenaga kesehatan lainnya.
2.3. Rumah Sakit
Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan  organ  lain  yang  memproduksi  jasa.  Rumah  sakit  merupakan  organ  yang mempertemukan  tugas  yang  didasari  oleh  dalil  dalil  etik  medik  karena  merupakan  tempat bekerjanya  para  profesional  penyandang  lafal  sumpah  medik  yang  diikat  oleh  dalil  dalil hippocrates dalam melakukan tugasnya.  Disamping itu dari segi hukum  sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat  yang  diikat  oleh  norma  hukum  dan  norma  etik  masyarakat  yang  kedua  norma tersebut  berbeda,  baik  dalam  pembentukannya,  maupun  dalam  pelaksanaan  akibatnya  bila dilanggar.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat  merawat  orang  sakit,  menyediakan  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang meliputi berbagai masalah kesehatan.
Menurut  WHO (World  Health  Organization) rumah  sakit  adalah  bagian  integral  dari suatu  organisasi  sosial  dan  kesehatan  dengan  fungsi  menyediakan  pelayanan  paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.  Rumah  sakit  juga  merupakan  pusat  pelatihan  bagi  tenaga  kesehatan dan  pusat penelitian medik.
Rumah sakit (RS) adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jagka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi,  diagnostik,  terapetik,  dan  rehabilitatif  untuk  orang  orang  yang  menderita  sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan
Rumah  Sakit  menurut  UU  No.  44/2009  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Dalam KepMenKes No. 582 Tahun 1997 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah pengertian rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang  dilaksanakan  secara  serasi  dan  terpadu  dengan  upaya  peningkatan  kesehatan  dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga penelitian.
Supartiningsih mendefinisikan rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga  medis  professional  yang  terorganisir  baik  dari  sarana  prasarana  kedokteran,  asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Bramantoro  menjelaskan  bahwa  rumah  sakit  merupakan  suatu  fasilitas  pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan  berhasil  guna  dengan  mengutamakan  penyembuhan  dan  pemulihan  yang  dilaksanakan secara  serasi  dan  terpadu  dengan  peningkatan  dan  pencegahan  serta  pelaksanaan  upaya rujukan,  rumah  sakit  juga  mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan  kesehatan  perorangan secara paripurna.
Sedangkan untuk fungsi rumah sakit adalah:
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkataan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Pelayanan  pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan  serta  penapisan  teknologi  bidang kesehatan  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  kesehatan  dengan  memperhatikan  etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  berfokus  pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach dengan tipe desain penelitian yang  digunakan  adalah Descriptive  Design .  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan  sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik purposive sampling terhadap tenaga kesehatan (non ASN) yang bekerja di Rumah Sakit  melalui  kuesioner  yang  dibagikan  dengan google  form (yang  bisa  di  isi  secara  online). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 Responden dari berbagai Rumah Sakit di  Indonesia.  Selain  kuesioner,  data  primer  juga  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  Ketua Serikat  Tenaga  Kesehatan  Nasional  Indonesia  dan  hasil  webinar  yang  diselenggarakan  oleh Kemenkes RI. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan  juga  perundang-undangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis kulitatif, untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Hasil Pengisian Kuesioner
Diagram. 1. Jenis Profesi (Non ASN) yang belum Memperoleh Kesejahteraan
Berdasarkan data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa responden yang terjaring dalam pengisian kuesioner ini secara keseluruhan adalah berprofesi perawat.
Diagram. 2. Tempat Bekerja Responden
Berdasarkan data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja di Rumah Sakit Swasta yaitu sebanyak 80%.
Diagram. 3. Pendapat Responden Tentang Tingkat Kesejahteraan di Tempat Kerja
Berdasarkan data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa  kurang  sejahtera  dan  sisanya  lagi  merasa  tidak  sejahtera.  Beberapa  penyebab kurangnya  kesejahteraan  yang  diperoleh  adalah;  kurangnya  gaji  dan  isentif,  tidak  ada tunjangan lain seperti dana sosial, Pension, dan dana hari tua.
20% 80% Rumah Sakit Milik Pemerintah Rumah Sakit Swasta 0% 82% 18% Sudah Sejahtera Kurang Sejahtera Tidak Sejahtera
Diagram. 4. Pendapat Responden Tentang Deskripsi Kesejahteraan di Tempat Kerja
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  atas  menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  tenaga kesehatan adalah terpenuhinya tunjangan umum, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun dan hari tua, tunjangan kebutuhan ekonomi, tunjangan Pendidikan, tunjangan jabatan, tunjangan akomodasi dan transportasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan keluarga.
Diagram. 5. Pendapat Responden Tentang Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  tentang pendapat  responden  tentang  tanggungjawab rumah sakit terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan di atas jika di uraikan lebih dalam adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Dilaksanakan Secara Penuh Dilaksanakan Sebagian Belum Dilaksanakan 1. Adanya insentif di luar gaji yang diperoleh tiap bulan. 2. Adanya bonus bagi
karyawan. 3. Adanya  kenaikan  jenjang karir. 1. Adanya tunjangan Kesehatan  seperti  BPJS namun sifatnya 50:50. 2. Gaji  masih  pas-pasan  dan tidak  ada  insentif  di  luar gaji.
3. Memberikan tunjangan namun jumlahnya kecil. 4. Tidak  ada  hak  cuti,  yang ada hanya cuti melahrkan.
1. Tidak ada jaminan kesehatan seperti BPJS. 2. Upah dibawah UMK
Kabupaten/Kota
3. Pemotongan gaji saat sakit.
4. Tidak ada kenaikan gaji.
23% 75% 2% Dilaksanakan Secara Penuh Dilaksanakan Hanya Sebagian Belum Dilaksanakan
Diagram 6. Upaya Organisasi dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Anggota
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  upaya  organisasi profesi  dalam  memperjuangkan  hak  kesejahteraan  tenaga  kesehatan  meskipun  belum maksimal.
Diagram 7. Implementasi dari Pemerintah Daerah dalam Memberikan Kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  atas  menunjukkan  bahwa  belum  ada  upaya  dari Pemerintah Daerah dalam memberikan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.
4.2. Implementasi Kesejahteraan Sosial Ditinjau Dari Konsep Filsafat Hukum
Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar, yaitu; Negara, in casu Pemerintah, hukum dan Aparatur Penegak Hukum. Caius Suetonius Tranquillus, seorang cendekiawan Romawi mengatakan “ Boni pastoris est tondere pecus,  non  deglubere  (tugas  gembala  yang  baik  adalah  mencukur  ternaknya,  bukan mengkulitinya) artinya  dalam  konteks  bernegara  berarti  seorang  penguasa  mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, dan bukan menyengsarakan mereka.
Tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik termuat dalam alinea ke-
4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  UUD  NRI  1945)  yang  menegaskan  bahwa  tujuan  didirikannya  Negara  Republik Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa. Amanat yang dimuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) mengandung  makna  bahwa  Negara  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga Negara  melalui  suatu  sistem  pemerintahan  yang  mendukung  terciptanya  penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
47% 50% 3% Dilakukan Belum Dilakukan Kurang Tahu 100% Belum Dilakukan
Sangat  sedikit  ahli  hukum  yang  mendeskripsikan  bahwa  hukum  memegang  peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (bonum commune communitatis) atau untuk  kebaikan  umum (pro  bono  publico). Di  antaranya  adalah  Jeremy  Bentham dan  John Stuart Mill dengan rumusan mereka yang sangat popular, yaitu “ The Greatest happiness of the  greathes  number ”,  mengatakan  tujuan  hukum  adalah  untuk  memberikan  kebahagiaan yang  sebesar-besarnya  kepada  jumlah  sebanyak-banyaknya.  Marshall  berargumen  bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain  melalui  lembaga  yang  disebut  negara.  Marshall  melihat  sistem  negara  kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas  sosial  dan  memelihara  masyarakat  kapitalis.  Menurut  Plato  untuk  menciptakan ketentraman  dan  kesejahteraan  di  sebuah  negara,  hendaklah  keadilan  yang  memerintah  di negara tersebut.
Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki butir- butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Implementasi Sila ke-5 Pancasila telah diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.  Hal ini secara ekplisit terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945 “…….  negara  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tupah  darah  negara,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa”. Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak  dibicarakan sepanjang  perjalanan  sejarah  filsafat  hukum.  Aristoteles    dalam  tulisannya Retorica membedakan  keadilan  dalam  dua  macam  yaitu  keadilan  distributif (justitia  distributiva) sebagai  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang  didasarkan  atas  jasa-jasanya  atau pembagian menurut haknya masing-masing, serta keadilan komulatif (justitia cummulativa) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa. Kaelan  menjelaskan  bahwa  tujuan  negara  salah  satunya  mewujudkan  kesejahteraan seluruh warganya yang berkeadilan. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi:
1. Keadilan  distributif,  yaitu  suatu  hubungan  keadilan  antara  negara  terhadap  warganya, dalam  arti  pihak  negaralah  yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam  bentuk  keadilan membagi,  dalam  bentuk  kesejahteraan,  bantuan,  subsidi  serta  kesempatan  dalam  hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilaan  legal  (bertaat),  yaitu  suatu  hunungan  keadilan  antara  warga  negara  terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainya secara timbal balik.
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan  Kaelan,  menunjukkan  bahwa  keadilan  dapat terwujud jika pemerintah berpegang semua aktivitasnya pada kesejahteraan umum maka harus langsung ditujukan pada perbaikan kondisi rakyat hidup dan bekerja. Artinya Pemerintah telah melakukan  kesejahteraan  yang  meliputi  kesehatan,  keamanan,  perumahan  dan  kehidupan yang layak, untuk jaminan sosial serta ekonomi dan sebagainya.
Hans  Kelsen  sebagai  penganut  mazhab Analitical  Jurisprudence dalam  Andi  Ryza Fardiansyah,  menyebutkan  bahwa  keadilan  sebagai  kesetaraan  dapat  dipersamakan  dengan perwujudan kebahagiaan secara umum, yaitu hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.
Lawrence M. Hilman dalam pandangan dasar utilitarianisme menyebutkan “We should do  whatever  will  bring  the  most  benefit  (i.e.,  intrinsic  value)  to  all  of  humanity (Kita seharusnya melakukan apapun yang akan menghasilkan yang paling bermanfaat, yaitu nilai yang  sesungguhnya,  untuk  semua  manusia)”.  Jika  hal  ini  dikaitkan  dengan  konsep
kesejahteraan, artinya setiap individu memiliki kewajiban dalam merubah keadaan hidupnya dan keluarganya menjadi lebih baik, kondisi di mana dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan  damai  serta  memperoleh  keuntungan  finansial  tanpa  bergantung  pada  Pemerintah. Kondisi  yang  dimaksudkan  merupakan  kondisi  yang  bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri  dan keluarganya.
Jeremy  Bentham  mengemukakan  asas  manfaat  dalam  hukum,  di  mana  hukum seharusnya  meningkatkan  kesenangan (pleasure) dan  meminimalkan  kesusahan (pain). Berdasarkan  asas  ini  Bentham  memandang  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai kebahagiaan sebesar-nesarnya dari jumlah orang sebanyak-banyaknya (the greatest happiness of the greatest number). Jika hal ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan, artinya  bahwa dalam melaksanakan kesejahteraan berarti harus mampu memberikan kebahagiaan bagi setiap orang, maksudnya adalah apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi mereka sehingga membuat mereka merasa bahagia.
Lawrence juga menyebutkan “Utilitarianism is most appropriate for policy decisions, as  long  as  a  strong  notion  of  fundamental  human  rights  guarantees  that  it  will  not  violate rights  of  small  minorities (Utilitarianisme  adalah  paling  tepat  untuk  putusan-putusan kebijakan,  sepanjang  ada  pemahaman  yang  kuat  atas  jaminan  hak-hak  asasi  manusia  yang mendasar  yang  tidak  akan  melanggar  hak-hak  dari  minoritas  yang  kecil).”  Artinya kesejahteraan  merupakan  hak  setiap  orang  yang  harus  bisa  diwujudkan  oleh  Pemerintah. Pelaksanaan  kesejahteraan  tersebut  berupa  peraturan-peraturan  yang  dapat  memberikan pengayoman terhadap hak setiap orang.
Roscoe  Pound  menjelaskan  bahwa  kepentingan  masyarakat  (society  interests)  adalah tuntutan,  kebutuhan,  atau  keinginan  dalam  kehidupan  sosial  dari  masyarakat  sipil  dan berkenaan dengan kehidupan dari masyarakat sipil tersebut. Ini biasanya dipandang sebagai tuntutan-tuntutan dari kelompok sosial sebagai suatu kelompok sosial. Kepentingan ini dapat berupa antara lain kepentingan untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Jika hal ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan, artinya masyarakat diberikan keleluasaan dalam menuntut hak kesejahteraan demi kepentingan bersama.
Implementasi kesejahteraan sosial selalu berkaitan dengan penegakkan keadilan, sebab terpenuhinya kesejahteraan merupakan bentuk pemenuhan kesetaran hak bagi warga negara. John  Rawls  menegaskan  bahwa  program  penegakan  keadilan  yang  berdimensi  kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang  sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Artinya dalam memberikaan  kesejahteraan  terlebih  dahulu  harus  memastikan  bahwa  tindakan  yang dilakukan haruslah berkeadilan, maksudnya adalah memiliki kesetaraan antar setiap individu sehingga  tidak  terjadi  kecemburuan  sosial.  Tanpa  keadilan,  sebuah  aturan  tidak  pantas menjadi hukum
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  peneliti  memiliki  sebuah  konsep  pemikiran  bahwa kesejahteraan  itu  bukan  hanya  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  melainkan  juga  kewajiban melaksanakan  dari  diri  masyarakat  itu  sendiri  untuk  mensejahterakan  dirinya  dan keluarganya.  Setiap  individu  memiliki  kewajiban  dalam  merubah  keadaan  hidupnya  dan keluarganya menjadi lebih baik, kondisi di mana dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan damai  serta  memperoleh  keuntungan  finansial  tanpa  bergantung  pada  Pemerintah.  Kondisi yang dimaksudkan merupakan kondisi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Syarat  mutlak  bagi  Pemerintah  dalam  melaksanakan  kesejahteraan  adalah  mampu memberikan  kebahagiaan  bagi  setiap  orang,  maksudnya  adalah  apa  yang  dilakukan  itu bermanfaat  bagi  mereka  sehingga  membuat  mereka  merasa  bahagia.  Keberhasilan melaksanakan kesejahteraan dapat diukur ketika masyarakat sudah merasa bahagia dan cukup puas terhadap apa yang diberikan kepadanya.

## 4.3. Upaya  Rekonstruksi  Kesejahteraan  Sosial  Khususnya  Bagi  Tenaga  Kesehatan  yang Berada di Rumah Sakit
Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial,  yakni  serangkaian  aktivitas  yang  terencana  dan  melembaga  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  standar  dan  kualitas  kehidupan  manusia.  Dalam  konteks  pembangunan nasional,  maka  pembangunan  kesejahteraan  dapat  didefinisikan  sebagai  segenap  kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan civil society untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Sesuai sistem dalam the Poor Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan  sosial  yang  melembaga  bagi  setiap  orang  sebagai  cerminan  dari  adanya  hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain.
Kebijakan yang dibuat Negara sangatlah menunjang dalam mendukung kesejahteraan, karena  hal  itu  dapat  menjadi  pedoman  bagi  para  pemangku  jabatan  dalam  upaya merekonstruksi  pembangunan  negara  yang  berkesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Secara  lebih  rinci,  tujuan-tujuan  kebijakan  publik  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan rakyat adalah:
1. Mengantisipasi,  mengurangi,  atau  mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang  terjadi  di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan  hubungan  intrasosial  manusia  dengan  mengurangi  kedisfungsian  sosial individu  atau  kelompok  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  internal-personal  maupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan  situasi  dan  lingkungan  sosial-ekonomi  yang  kondusif  bagi  upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali,  mengalokasikan  dan  mengembangkan  sumber-sumber  kemasyarakatan  demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Demi  tercapainya  tujuan-tujuan  kebijakan  kesejahteraan  rakyat,  terdapat  beberapa perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, antara lain menyangkut:
1. Pengembangan sumber-sumber
Pengembangan sumber-sumber meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat.
2. Pengalokasian status Pengalokasian  status  menyangkut  peningkatan  dan  perluasan  akses  serta  keterbukaan kriteria  dalam  menentukan  akses  tersebut  bagi  seluruh  anggota  masyarakat.  Kebijakan kesejahteraan rakyat harus memiliki efek pada penghilangan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan  sosial  harus  mendorong  bahwa  semua  anggota  masyarakat  memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat dan  berkumpul  dalam  organisasi  sosial,  tanpa  mempertimbangkan  usia,  jenis  kelamin, status sosial ekonomi, ras, suku bangsa, dan agama.
3. Pendistribusian hak Pendistribusian hak menunjuk pada perluasan kesempatan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material dan non-material.
Ketiga  aspek  tersebut  pada  umumnya  merupakan  kerangka  acuan  pemerintah  dalam menentukan tujuan kebijakan publik berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Jelasnya, bahwa kebijakan  kesejahteraan  rakyat  harus  memperhatikan  distribusi  barang  dan  pelayanan, kesempatan, dan kekuasaan yang lebih luas, adil dan merata bagi segenap warga masyarakat. Sehingga diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan nasional.
Cara  yang  terbaik  untuk  membantu  tenaga  kesehatan  tidaklah  dengan  mentargetkan program-programnya hanya pada mereka saja tapi juga dengan Rumah Sakit. Dengan begitu, program  dapat  menjamin  bahwa  terdapat  kerangka  umum  pengelolaan  dan  pendistribusian sumber-sumber,  pelayanan-pelayanan  dan  kesempatan-kesempatan  yang  memadai  untuk memenuhi kebutuhan  tenaga kesehatan dan dapat dijangkau oleh  merek. Dengan  kata lain, dalam mengatasi kurangnya kesejahteraan, sistem negara kesejahteraan tidak hanya berupaya memberi  bantuan  pada  tenaga  Kesehatan  dan  rumah  sakit.  Melainkan  memberikan perlindungan sosial bagi segala subjek agar terhindar dari kurangnya kesejahteraan. Perspektif seperti inilah yang sesungguhnya ingin digelorakan oleh sistem negara kesejahteraan.
Makna  kesejahteraan  sosial  harus  diperkukuhkan  semula  agar  dapat  memberi penekanan kepada peranannya sebagai mekanisme pembinaan dan pengukuhan agama moral, norma-norma  sosial  dan  jangkaan-jangkaan  sosial  yang  murni  dalam  kalangan  anggota masyarakat. Perkara ini penting bagi memastikan kepentingan bersama (public interest) dalam melampaui  kepentingan  peribadi (private  interest) dan  hakikat  pribadi  individu, tanggungjawab  individu  dan  peranan  masyarakat  dalam  memastikan  kepentingan  bersama yang terpenuhi, dan hadirnya peraturan sosial, serta jaminan pemulihan nilai-nilai sosial dan moral  yang  dipegang/disokong  bersama.  Rekonstruksi  makna  dan  kesejahteraan  sosial  ini bukan  saja  dapat  mencegah  berbagai  masalah  dalam  negara,  justru  mampu  menyediakan berbagai  intervensi  sosial  dalam  bertindak  dengan  berbagai  defisit  keperluan  atau  masalah sosial yang berada di dalam masyarakat.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  bahwa  “ law  as  a  tool  of social engineering ( hukum sebagai sarana pembangunan, undang-undang memegang peran penting untuk mengarahkan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik)”. Artinya,  dalam upaya merekonstruksi kesejahteraan sosial haruslah menciptakan peraturan khusus mengenai kesejahteraan  bagi  tenaga  kesehatan,  sebab  pembangunan  negara  kesejahteraan  tidak  akan perhasil tanpa adanya peraturan khusus yang memegang peranan penting dalam  menuju ke arah yang lebih baik. Peraturan yang dimaksud haruslah sesuai dengan cita hukum bagi tenaga kesehatan. Hal tersebut diperkuat dengan dengan teori John Austin yang menyebutkan bahwa peraturan  tidak  boleh  berisi  tuntutan  yang  tidak  boleh  melebihi  apa  yang  dapat  dilakukan, sehingga apabila peraturan itu di buat harus di susun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan pelaksanaanya harus di sesuaikan dengan realitas empirisnya.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  (Rechtsstaat)  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk menegakkan perlindungan hukum (iustitia protectiva). Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah pemenuhan terhadap hak setiap orang, di mana isi dari hak tersebut salah satunya juga menyangkut kesejahteraan sosial.
Mochtar Kusumaatmadja, dalam Teori Hukum Pembangunannya, menyatakan bahwa hukum  tidak  hanya  meliputi  asas  dan  kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat, tetapi menyangkut juga lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu  dalam  kenyataan.  Jika  dikaitkan  dengan  upaya  rekonstruksi  kesejahteraan  sosial bagi  tenaga  Kesehatan.  Artinya  dalam  membangun  kesejahteraan  sosial  haruslah  ada peraturan,  Lembaga  yang  berwenang  dalam  melindungi  dan  mengawasi  pelaksanaan kesejahteraan, dan adanya realisasi pemenuhan kesejateraan yang benar-benar dilaksanakan. Kartohadiprodjo  menyebutkan  bahwa  konsep  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan sosoial–ekonomi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semaksimal mungkin. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus  sesuai  dengan  nilai–nilai  yang  terkandung  dalam  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia yakni Pancasila.
Jika  mengacu  pada  UU  No.  11/2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  maka  tenaga kesehatan  bukanlah  subjek  yang  berada  di  dalamnya,  mengingat  bahwa  tenaga  kesehatan merupakan  profesi  yang lex  spesialis. Hal  ini  diperkuat  pada  Pasal  5  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  diprioritaskan  kepada  mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
sosial,  yakni;  kemiskinan,  ketelantaran,  kecacatan,  keterpencilan,  ketunaan  sosial  dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.  Artinya  dalam  hal  ini  Pemerintah  belum  melaksanakan  sepenuhnya  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  karena  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  yang disebutkan  hanya  diprioritaskan  bagi  mereka  yang  memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
Diono  Susilo  menyampaikan  bahwa  kondisi  sejahtera  terjadi  manakala  kehidupan manusia aman dan Bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan yang terpenuhi. Berdasarkan konsep inilah Direktorat Pembinaan dan Pengawasan  Tenaga  Kesehatan  bermaksud  melaksanakan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  pengembangan  karier,  perlindungan,  dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang  pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
5. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi direktorat.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Diono  Susilo,  dalam  perjalanannya  perumusan kebijakan perlindungan, dan kesejahteraan tenaga Kesehatan bukanlah persoalan yang mudah dan membutuhkan proses yang sangat Panjang karena Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan butuh data-data riil dari Tenaga Kesehatan.
Sukendar menyampaikan bahwa salah satu kendaraan yang bisa digunakan  oleh tenaga kesehatan  dalam  mendukung  pelaksanaan  kesejahteraan  Pemerintah  adalah  dengan bergabung  dengan  Serikat  Tenaga  Kesehatan  Nasional  Indonesia,  sebab  serikat merupakan sarana  untuk  menciptakan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis,  dan  berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menyalurkan aspirasi dalam  memperjuangkan  hak  dan  kepentingan  anggotanya  termasuk  kesejahteraan.  Upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Serikat  Tenaga  Kesehatan  Nasional  Indonesia  dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota antara lain dengan memberikan Pendidikan hukum ketenagakerjaan, advokasi, pendampingan, dan audiensi dengan Kementrian Ketenakerjaan dan Kementerian Tenaga Kesehatan.
Berdasarkan  data  kuesioner  yang  diperoleh  dari  100  (seratus)  tenaga  kesehatan  dan dikaitkan dengan narasi di atas, membuktikan  bahwa masih banyak tenaga kesehatan  yang belum  memperoleh  keadilan  dan  rendahnya  tingkat  kesejahteraan.  Selain  itu  juga  belum adanya  upaya  Pemerintah  dalam  menjamin  kesejahteraan  bagi  mereka  sedangkan  yang difokuskan hanyalah masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan  memiliki  kriteria  masalah  sosial,  padahal  keadilan  harusnya  menyeluruh,  dan  jika  ini dikaitkan  dengan  Pancasila  Sila  Ke-5,  artinya  Pemerintah  telah  gagal  dalam  menjamin keadilan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial  khususnya  bagi  tenaga  kesehatan  yang  berada  di  rumah  sakit  sehingga  mampu mendukung  terlaksananya  keadilan  sosial  bagi  tenaga  kesehatan.  Upaya  rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud antara lain:
1. Menata ulang peraturan tentang kesejahteraan sosial.
2. Menata ulang peraturan tentang ketenagakerjaan.
3. Menata ulang peraturan tentang cipta kerja.
4. Menata ulang Hospital By Laws dengan menitikberatkan pada fungsi rumah sakit dalam perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit.
5. Menghadirkan  peraturan  tentang  standar  upah  bagi  Rumah  Sakit  maupun  Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
6. Menghadirkan organisasi khusus yang dapat memberikan pelatihan pra kerja bagi tenaga kesehatan.
7. Menghadirkan peraturan tentang perlindungan dan kesejahteraan tenaga bagi tesehatan.
8. Menghadirkan  peraturan  yang  mewajibkan  Rumah  Sakit  maupun  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan lain dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh karyawanya.
9. Menciptakan sistem hukum yang terstruktur, tersubstansi, dan berbudaya hukum menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.
10. Menciptakan sistem penegakkan hukum bagi Rumah Sakit maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang lalai dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan.

## 5. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Kesejahteraan  itu  bukan  hanya  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  melainkan  juga  kewajiban melaksanakan dari diri masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Setiap  individu  memiliki  kewajiban  dalam  merubah  keadaan  hidupnya  dan  keluarganya menjadi lebih baik, kondisi di mana dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan damai serta memperoleh  keuntungan  finansial  tanpa  bergantung  pada  Pemerintah.  Kondisi  yang dimaksudkan merupakan kondisi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Syarat mutlak  bagi  Pemerintah  dalam  melaksanakan  kesejahteraan  adalah  mampu  memberikan kebahagiaan  bagi  setiap  orang,  maksudnya  adalah  apa  yang  dilakukan  itu  bermanfaat  bagi mereka sehingga membuat mereka merasa bahagia. Keberhasilan melaksanakan kesejahteraan dapat  diukur  ketika  masyarakat  sudah  merasa  bahagia  dan  cukup  puas  terhadap  apa  yang diberikan kepadanya.
b. Upaya rekonstruksi kesejahteraan sosial khususnya bagi tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit sehingga mampu mendukung terlaksananya keadilan sosial bagi tenaga kesehatan antara lain  dengan:  menata  ulang  peraturan  tentang  kesejahteraan  sosial,  menata  ulang  peraturan tentang ketenagakerjaan, menata ulang peraturan tentang cipta kerja, menata ulang Hospital By Laws dengan menitikberatkan pada fungsi rumah sakit dalam perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit, menghadirkan peraturan tentang standar upah bagi Rumah Sakit maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, menghadirkan organisasi khusus  yang  dapat  memberikan  pelatihan  pra  kerja  bagi  tenaga  Kesehatan,  menghadirkan peraturan  tentang  perlindungan  dan  kesejahteraan  tenaga  bagi  tesehatan,  menghadirkan peraturan  yang  mewajibkan  Rumah  Sakit  maupun  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  lain  dalam memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh karyawanya, menciptakan sistem hukum yang terstruktur, tersubstansi, dan berbudaya hukum menjadi lebih baik  dan  berfungsi  sebagaimana  harusnya,  dan menciptakan  sistem  penegakkan  hukum  bagi Rumah  Sakit  maupun  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  lain  yang  lalai  dalam  memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berkaitan.

## SARAN
Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:
1. Pemerintah perlu segera merevisi undang-undang kesejahteraan sosial.
2. Menteri  Kesehatan  perlu  mempercepat  pembuatan  rancangan  peraturan  perlindungan  dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
3. Para stake  holder di  daerah  seperti  Pemerintah  Daerah,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Ketenagakerjaan perlu berkolaborasi dalam mengimplementasikan kesejahreaan bagi tenaga kesehatan.
4. Rumah  Sakit  perlu  mamandang  konsep  nilai-nilai  Pancasila  dalam  menciptakan  hubungan kerja dengan karyawan khususnya tenaga kesehatan.
5. Tenaga  Kesehatan  perlu  bergabung  dengan  Serikat  Tenaga  Kesehatan  Nasional  Indonesia untuk  memberikan  ruang  dalam  penyampaian  aspirasi  kepada  para  stake  holder  yang membidangi pelaksanaan kesejahteraan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Zaki Badawi, 1982, Mu’jam Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah , Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression.
Anna  Kurniati  dan  Ferry  Efendi,  2012,  Kajian  SDM  Kesehatan  di  Indonesia,  Jakarta:  Salemba Medika.
A’rasy Fahrullah, 2015, Disertasi: Pengaruh Kepemimpinan Islami Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja  Karyawan  Serta  Kesejahteraan  Karyawan  Rumah  Sakit  Islam  di  Kabupaten Tulungagung  Jawa  Timur, Surabaya:  Pasca  Sarjana  Ilmu  Ekonomi  Islam  Universitas Airlangga.
Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, Pengantar Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. _______,  dkk,  2021, Hukum  Ketenagakerjaan  dan  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Baharudin Lopa, 2021, Kejahatan Korupsi dan Penengakkan Hukum, Jakarta: Kompas. Depdikbud, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua , Jakarta: Balai Pustaka. Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit , Bandung: Keni Media. Hermein Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan , Bandung: Citra Aditya Bakti. Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, 2010, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung: Mandar Maju. Mochtar  Kusumaatmadja,  1975, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional , Bandung: Binacipta. Oman Sukmana, dkk, 2015, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial (Kebijakan Sosial dan Pekerjaan  Sosial  dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  Perlindungan  Warga), Malang: Intrans Publishing.
Satjipto Rahardjo, 2005, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sub  Direktorat  Indikator  Statistik,  2012, Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  2011 ,  Jakarta:  Badan Pusat Statistik (BPS).
Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media.
________dan  Abdul  Hakim  Barkatullah,  2012, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu  Hukum,  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat , Jakarta: Rajawali Pers. Jurnal
Agus  Suryono,  “ Kebijakan  Publik  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat ”,  TRANSPARANSI:  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6, No. 02, 2014.
Alexandra  Hukom,  “ Hubungan  Ketenagakerjaan  Dan  Perubahan  Struktur  Ekonomi  terhadap Kesejahteraan Masyarakat ”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 7, No. 2, 2014.
Appe  Hamonangan  Hutauruk,  “ Filosofi  Negara  Kesejahteraan  yang  Dirumuskan  Dalam Pancasila  Dan  Pembukaan  Undang–Undang  Dasar  1945 ”,  SOLJUSTISIO:  Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No. 1, 2021.
Aris Prio Agus Santoso, dkk, “ Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, 2022.
________,  dkk,  “ Analisis  Yuridis  Tindakan  Invasif  Oleh  Perawat  Pada  Praktik  Keperawatan Mandiri”, Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No. 1 2022.
________, dkk, “ Employment Termination in the Middle of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point of View ”, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.
________, dkk, “Analisis Yuridis Pemberian Upah Di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
Dhian  Yuli  Prasetyo,  “ Analisis  Yuridis  Atas  Tenaga  Keperawatan  Yang  Melakukan  Pelecehan Seksual Kepada Pasien ”, Lex Renaissance, Vol. 5, No. 2, 2020.
Diniar  Hapsari,  dkk,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  di  Bawah  Umur  Menurut Perundang-Undangan di Indonesia ”, Jurnal Bismak Vol. 1, No. 1, 2021.
Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14 No. 2. 2021. Hafiz  Sutrisno,  “ Pengaruh  Bpjs  Ketenagakerjaan  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Tenaga Kerja ”, PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2020.
Hafsia K. N. Mokodompit, dkk, “ Analisis Hubungan Tingkat Kesejahteraan Tanggung Jawab dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Perawat dan Bidan ”, e-CliniC, Vol. 9, No. 2, 2021. Nura  Damayanti  Ariningsih,  dkk,  “ Legal  Protection  for  Workers  Through  Social  Security Program ”, JRSSEM: Journal Reasearch of Social Science, Economics, and Management, Vol. 1, No. 1, 2021.
Nur Kholis, “ Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ”, AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02, 2015.
Nurul Husna, “ Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, Jurnal Al-Bayan, Vol. 20, No. 29, 2014.
Oktavia  Eko  Anggraini,  “ Analisis  Yuridis  Pengupahan  Tenaga  Kesehatan  Kontrak  di  Rumah Sakit ”, Jurnal Bismak Vol. 1, No. 2, 2021. Retno Tri Wahyuni Simanullang, dan Ika Zenita Ratnaningsih, “ Hubungan Antara Kesejahteraan Psikologis Dengan Keterikatan Kerja pada Perawat Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit X Kota Semarang ”, Jurnal Empati, Vol. 7, No. 4, 2018. Riswa  Dewi  Hermawan,  dkk,  “ Pre-Employment  Card  (Kartu  Prakerja)  In  The  Middle  Of  A Pandemic Review From The Concept Of Justice And Welfare ”, ACTIVA YURIS: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021.
Safina Callistamalva Arindrajaya, “ Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Terhadap  Hak  Mahasiswa  Sebagai  Peserta Pemagangan ”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 2, 2021.
Sukendar, dkk, “ Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice ”, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, 2021.
Suradi,  “ Pembangunan  Manusia,  Kemiskinan  dan  Kesejahteraan  Sosial  (Kajian  tentang Kebijakan  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  di  Nusa  Tenggara  Barat)”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 03, 2007.
Tri  Rini  Puji  Lestari,  “ Peran  UU  Nakes  dan  Tantangan  Masalah  Kesehatan  Indonesia ”,  Info Singkat Kesejahteraan sosial, Vol. 6, No. 18, 2014.
Yohanes  Suhardin,  “ Peranan  Hukum  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat ”,  Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, 2007.

## Seminar/Workshop
Arief  Hidayat,  “ Pancasila  sebagai  kaidah  Penuntun  dalam  Pembentukan  Hukum  Nasional ”, disajikan dalam Seminar Nasional Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan dalam RUU Tenaga Kesehatan, Semarang, 2013.
Diono Susilo, “ Implementasi Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan ”, disajikan dalam Webinar Nasional Perumusan Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2022.
Sukendar, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan yang Menjalankan Pelayanan Kesehatan ”, disajikan dalam Musyawarah Nasional APRAKSI, Surakarta, 2022.
Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945. RI, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. RI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit.

## Internet
Mauku  Inews,  Miris,  2021, Upah  Nakes  di  Rumah  Sakit  Umum  Ini  Lebih  Rendah  dari  Gaji Satpam, diakses  pada: https://maluku.inews.id/berita/miris-upah-nakes-di-rumah-sakit- umum-ini-lebih-rendah-dari-gaji-satpam (Tanggal 1 Juni 2022).Papua Barat News, 2021,
Kesejahteraan Tenaga Kesehatan, diakses pada:
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kesejahteraan-nakes-faktor- pendukung-efektivitas-layanan- (Tanggal 31 Mei 2021). Petrus Riski, 2020, Rawan Pelecehan Seksual, Dunia Medis Diserukan Ubah Sistem, diakses pada: https://www.voaindonesia.com/a/rawan-pelecehan-seksual-dunia-medis-diserukan- ubah-sistem/5554421.html (Tanggal 1 Juni 2022).
S.  Bowo  Pribadi  ,  dan  Agus  Yulianto,  2021, Apapun  Bentuk  Kekerasan  pada  Nakes  adalah Pelanggaran  Hukum, diakses  pada: https://www.republika.co.id/berita/qwr7ir396/apapun- bentuk-kekerasan-pada-nakes-adalah-pelanggaran-hukum (Tanggal 1 Juni 2022).