## Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1, April 2019

## OPINI MASYARAKAT MENGENAI KEBUTUHAN SARANA TRANSPORTASI PUBLIK DI MUARA BUNGO PROVINSI JAMBI

## PUBLIC OPINION ABOUT THE NEEDS OF PUBLIC TRANSPORTATION IN MUARA BUNGO JAMBI PROVINCE

## Zepa Anggraini
STIA Setih Setio Muara Bunga Jambi email: zevanggraini@yahoo.co.id

## Abstrak
Diskusi  mengenai  angkutan  umum  tidak  terlepas  dari  definisi  global public  transport atau  kegiatan pengangkutan yang melayani publik atau masyarakat umum. Terlihat bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti lalu lintas, sehingga muncul lima penyakit transportasi, yakni kemacetan, kesemrawutan, polusi (udara dan kebisingan), kecelakaan dan biaya tinggi. Sistem transportasi publik yang efektif di beberapa negara maju didukung keterlibatan subsidi pemerintah yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Tingkat  Keinginan  Masyarakat terhadap  ketersediaan  sarana  transportasi  publik  di  Muara  Bungo.  Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kuantitatif. Analisis ini menggunakan pengolahan data dalam  bentuk  angka  ( scoring )  dan  menggunakan  analisis statistik  menggunakan  software  spss  16. Tingkat Keinginan Masyarakat terhadap ketersediaan sarana transportasi publik di Muara Bungo, berdasarkan temuan dari 300 orang sampel, 97 % responden memiliki opini mendukung penerapan Sistem Transportasi publik di wilayah Muara Bungo. Bentuk preferensi (pilihan) moda transportasi publik Moda masyarakat Muara Bungo, dari temuan penelitian menunjukkan pilihan responden jenis kendaraan yang cocok untuk transportasi publik adalah Bis Menengah sebesar 43 %. Secara teoritis, penelitian jenis ini bisa dipakai sebagai kajian awal/ rintisan dalam  pengembangan  kebijakan  publik.  Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bungo,  perlu  melakukan  studi kelayakan sistem transportasi publik, mengacu pada temuan penelitian yang menunjukkan animo responden yang tinggi pada sarana transportasi publik.
Kata Kunci: Opini Masyarakat, Sarana Transportasi Publik, Muara Bungo.

## Abstract
Discussions  about  public  transportation  are  inseparable  from  the  global  definition  of  public  transport  or transportation activities that serve the public or the general public. It appears that public transportation arises because  of  traffic  congestion  effects,  so  that  five  transportation  diseases  arise,  namely  congestion,  chaos, pollution (air and noise), accidents and high costs. Effective public transportation systems in some developed countries are supported by the involvement of enormous government subsidies. This study aims to determine the level of public interest in the availability of public transportation facilities in Muara Bungo. The type of research used is descriptive quantitative research. This analysis uses data processing in the form of scoring and uses statistical analysis using SPSS software. 16. The level of public interest in the availability of public transportation facilities in Muara Bungo, based on findings from 300 sample respondents, 97% of respondents
have a supporting opinion the implementation of the Public Transportation System in Muara Bungo area. The form of preference (choice) of the Muara Bungo Moda public transportation mode, from the research findings, shows that the choice of respondents in the type of vehicle suitable for public transportation is  Intermediate Bus by 43%. Theoretically, this type of research can be used as a preliminary study in developing public policy. For  the  Bungo  District  Government,  it  is  necessary  to  conduct  a  study  of  the  public  transportation  system feasilibily, referring to research findings that show the high interest of respondents on public transportation facilities.

## Keywords: Public Opinion, Public Transportation Facilities, Muara Bungos

## PENDAHULUAN
Pada perkembangannya transportasi publik bukan hanya menjadi masalah pemerintah,  operator  penyedia  transportasi, melainkan  juga  masyarakat  luas.  Fenomena sosial  di  Indonesia  yang  terjadi  saat  ini mengedepankan  wajah  transportasi  publik yang kurang memberikan kenyamanan, keamanan,  dan  keterjangkauan  dan  masih mengesankan biaya sosial dan ekonomi tinggi. Hal  ini  berakibat  pada  sulitnya  masyarakat untuk  melakukan  mobilitasnya  bergerak  dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk daerah perkotaan,  masalah  transportasi  yang  terjadi adalah  bagaimana  memenuhi  permintaan jumlah  perjalanan  yang  semakin  meningkat, tanpa  menimbulkan  kemacetan  arus  lalulintas di  jalan  raya.  Masalahnya  tidak  hanya  pada kemacetan lalulintas, tetapi juga pada perencanaan sistem transportasi.
Ini
memerlukan suatu penanganan yang menyeluruh. Kalau dilihat dari perkembangan transportasi  perkotaan  yang  ada,  terlepas  dari krisis  ekonomi,  kendaraan  pribadi  (mobil  dan sepeda motor) tetap merupakan moda
transportasi  yang dominan, baik  untuk daerah urban (kota) maupun sub urban (pinggir kota).
Pada  saat  ini  Kabupaten  Bungo  menjadi daerah  yang  berkembang  secara  ekonomi  dan sosial  budaya.  Bungo  menjadi  kota  terbesar kedua  setelah  kotamadya  Jambi  sebagai ibukota provinsi dalam hal kemajuan di segala bidang.  Untuk  bidang  transportasi  sendiri, terlihat  perkembangan  yang  signifikan  dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor. Pada satu sisi,  hal  ini  adalah  bukti  riil  kesejahteraan masyarakat  Bungo,  pada  sisi  lain  terdapat potensi-potensi hambatan sosial di masa depan bila  tidak  dicermati  dengan  baik  melalui perencanaan  yang  matang  sejak  saat  ini. Populasi  pergerakan  kendaraan  pribadi  yang begitu  besar  di  daerah  perkotaan  ditambah dengan  pola  angkutan  umum  yang  masih terbatas, menimbulkan biaya sosial yang sangat besar  akibat  waktu  tempuh  yang  terbuang percuma,  pemborosan  bahan  bakar  minyak, depresi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan  lalu  lintas,  meningkatnya  polusi udara, dan kebisingan.
Permasalahan sentral yang tengah dihadapi  Kabupaten  Bungo  saat  ini  adalah masih minimnya ketersediaan sarana transportasi  publik.  Sementara  keinginan masyarakat akan kebutuhan sarana trasnportasi publik  meningkat.  Pada  saat  ini  untuk menjalankan  rutinitas  baik  itu  berangkat  ke tempat  kerja,  ke  kantor,  ngantar  anak  ke sekolah,  ke  tenpat  wisata,  ataupun  pergi  ke pusat pembelanjaan semuanya masih menggunakan  kendaraan  pribadi,  akan  tetapi sebagian orang yang belum memiliki kendaraan  pribadi,  mereka  memilih  sarana trasnsportasi  umum.  Berbagai  macam  sarana transportasi  umum  dimulai  dari  ojek  motor, bajaj,  mobil  angkot,  bus  hingga  kereta  telah menjadi andalan bagi sebagian orang.
Kebutuhan  trasnsportasi  publik  di  Kabupaten Bungo saat ini hanya dilayani oleh ojek motor.
Di Kabupaten Bungo kendaraan bermotor roda  empat  khususnya  kendaraan  pribadi  dan sepeda motor pada saat ini semakin menjamur dan terus bertambah tanpa terkendali sehingga diperkirakan jika pemerintah daerah
Kabupaten  Bungo  tidak  melakukan  tindakan maka pada masa yang akan datang, akan terjadi titik  jenuh  di  mana  jalan-jalan  akan  dipenuhi kendaraan bermotor, sehingga timbul permasalahan  baru  seperti  kemacetan,  polusi udara,  akses  akan  menjadi  terhambat,  dan masih  banyak  permasalahan  lain  yang  akan timbul,  maka  dari  itu  perlu  kajian  opini
masyarakat  mengenai  kebutuhan  trasnportasi publik.  Kualitas  infrastruktur  jalan  saat  ini dalam keadaan baik, adapun panjang Kabupaten  Bungo  menurut  Kecamatan  dan jenis  permukaan  (km)  tahun  2016  adalah sebagai  berikut:  Aspal,  594.46  km,  Kerikil, 150,26 km, dan Tanah 57.47 km.
Adapun  banyaknya  kendaraan  bermotor menurut  jenisnya  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan,  hal  tersebut  bisa terlihat pada tabel di bawah ini, ini adalah data dari tahun 2015 sampai tahun 2016.

## Tabel 1. Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kabupaten Bungo,
2015
Jenis Kendaraan Pemerintah  Swasta Jumlah Mobil Penumpang 143 7 282 7 425 Mobil Beban 53 3 942 3 995 Bus 7 59 66 Sepeda Motor 631 22 500 23 131 Jumlah 834 33 783 34 617
Sumber: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Bungo

## Tabel 2. Banyaknya Kendaraan Bermotor
Menurut Jenisnya di Kabupaten Bungo,
2016
Jenis Kendaraan Pemerintah  Swasta  Jumlah Mobil Penumpang 186 7 909 8 095 Mobil Beban 59 3 760 3 819 Bus 9 45 54 Sepeda Motor 712 29901 30 613 Jumlah 966 41 615 42 581
Sumber: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Bungo
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 138 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan Angkutan  Umum  yang  Selamat,  Aman, Nyaman dan Terjangkau. Untuk melaksanakan tugas  ini  serta  merealisasikannya  tentu  saja bukan hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
Berkaitan  dengan  perkembangan  transportasi yang semakin meningkat di Kabupaten Bungo, maka potensi masalah yang muncul diantaranya:
1. Kendaraan bermotor roda empat khususnya kendaraan  pribadi  dan  sepeda  motor  terus bertambah  tanpa  terkendali  sehingga diperkirakan jika pemerintah daerah Kabupaten Bungo tidak melakukan tindakan  maka  pada  masa  yang  akan datang,  akan  terjadi  titik  jenuh  di  mana jalan-jalan akan dipenuhi kendaraan bermotor.
2. Peningkatan  pembangunan  sarana  jalan baru  mengakibatkan  tuntutan  kendaraan yang melewatinya dalam jumlah yang lebih besar,  di  Muara  Bungo  memiliki  luas wilayah  administratif  yang  cukup  besar untuk  menjangkau  seluruh  sudut  kawasan kota maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
3. Konsumsi  Bahan  Bakar  Minyak    (BBM) akan meningkat.
4. Semakin meningkatnya Angka Kecelakaan setiap waktunya.
5. Waktu tempuh dan biaya kurang efisien.
6. Kurang nyamannya dalam perjalanan.
7. Maraknya  kendaraan  pribadi  yang  dapat digunakan  menjadi  kendaraan  penumpang umum  atau  tidak  adanya  izin  trayek  bagi angkutan umum yang ilegal.
Pada  kenyataan  tersebut,  maka  dapat diasumsikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bungo adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan  transportasi  di  kabupaten Bungo.  Oleh  karena  itu,  maka  perlu  kiranya dilakukan  suatu  penelitian  survei  yang bertujuan untuk mengetahui keinginan masyarakat  terhadap  ketersediaan  sarana transportasi  publik di Muara Bungo.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif.
Analisis ini menggunakan pemahaman kuantitatif  yang  mana  pengolahan  data  ini dalam bentuk angka ( scoring ) dan menggunakan analisis statistik, atau dapat juga disebut sebagai data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono , 2010).  Pengumpulan  data  melalui kuesioner  dilakukan  langsung  di  lapangan. Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar keinginan
masyarakat  akan  jenis  kendaraan  umum. Berdasarkan  jenis  penelitian  di  atas  yaitu penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan  data  di  lapangan,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode survei jajak pendapat.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi populasi adalah seluruh warga yang beraktivitas di wilayah kota Muara Bungo dan disepanjang  jalur  lintas  sumatera  mulai  dari kawasan  gerbang  kompleks  perkantoran kabupaten  Bungo  sampai  dengan  daerah jembatan batang bungo, dan jumlah populasinya  tidak  terhingga.  Populasi  tak terhingga bilamana anggota populasinya tidak dapat  diperkirakan  atau  tidak  dapat  diketahui jumlahnya,  dengan  kata  lain,  batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif.
Adapun yang menjadi populasi sasarannya  adalah  masyarakat  yang  bekerja, Pegawai  Negeri  Sipil,  karyawan  swasta, mahasiswa,  pelajar,  SLTA  sederajat,  dan  ibu- ibu  raumah  tangga  yang  beraktivitas  disekitar lokasi  penelitian.  Yang  mana  terdiri  dari Kelurahan  Pasir  Putih,  Kelurahan  Sungai Kerjan, dan Kelurahan Batang Bungo.
Sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  metode non probability  sampling ,  karena  populasi  yang diteliti infinite, selain  itu  juga  dilakukan pengambilan sampel secara Accidental Sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel
berdasarkan  kebetulan.  Untuk  menentukan jumlah sampel terhadap keinginan masyarakat terhadap kebutuhan sarana transportasi  publik di  Muara  Bungo,  maka  penulis  berpedoman kepada  ketentuan  yang  dikemukakan  oleh Sugiyono yang mana sampel yang diambil dari populasi  berstrata  dengan  kesalahan  5  % tingkat kepercayaan / presisi 95 %, dan ukuran sampel  yang  layak  dalam  penelitian  adalah berjumlah 300 sampel.
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi Pustaka (Library Research)
2. Studi Lapangan (Field Research)
a. Kuesioner (Angket)
Yaitu  berupa  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  memberikan beberapa  pertanyaan  atau  pernyataan tertulis  yang kemudian dikirim kepada responden untuk diisi.
b. Observasi
Yaitu  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  menghimpun  data penelitian  dan  data  tersebut  dihimpun dengan cara penggunaan panca indera. Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :
1. Editing
Merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data  yang  masuk  apa  terdapat  kekeliruan dalam  pengisian/kurang  lengkap,  tidak sesuai  dan  sebagainya. Editing dilakukan
dengan  harapan  akan  diperoleh  data  yang benar-benar valid,  reliable, serta  dapat dipertanggungjawabkan.
2. Coding
Merupakan proses pemberian tanda, simbol,  ataupun  kode  setiap  data  yang termasuk dalam kelompok yang sama tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.
3. Tabulating
Merupakan  tahap  memasukan  data  pada tabel-tabel  tertentu  dan  mengatur  angka- angka serta memperhitungkannya.
Analisis  data  dilakukan  setiap  saat pengumpulan  data  secara  berkesinambungan dan  diawali  dengan  pengukuran  yakni pemberian  angka  pada  obyek-obyek  atau kejadian-kejadian.  Dalam  pengukuran  perlu diperhatikan  bahwa  terdapat  kesamaan  yang dekat antara realitas sosial yang diteliti dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran. Pengukuran  dalam  penelitian  ini  merupakan pemberian angka-angka secara nominal terhadap berbagai indikator atau parameter dari seluruh variabel penelitian.
Analisa yang digunakan untuk menggunakan  statistik  deskriptif  tentang kebutuhan masyarakat pada transportasi publik,  yaitu  dengan  menggunakan  instrumen SPSS  series  16.  Analisis  data  pada  penelitian ini  menggunakan  analisis  frekuensi,  yaitu merupakan analisis yang mencakup gambaran frekuensi  data  secara  umum  seperti  mean,
media,  modus,  deviasi,  standar,  varian, minimum, maksimum dan sebagainya.

## HASIL PENELITIAN
Data  dikumpulkan  dari  bulan  April sampai  dengan  Juni  2018.  Pada  saat pengambilan  data  partisipan  yang  mengisi angket  berjumlah  300  orang  dari  jumlah sampel  yang  ada.  Dari  masyarakat  yang mengisi 206 diantaranya berjenis laki-laki dan sisanya  94  perempuan.  Sebaran  umurnya antara < 20 tahun sampai  dengan > 40 tahun, dan  sebagian  besar  berasal  dari  Kota  Muara Bungo dan sekitarnya.
Angket  yang  digunakan  berisi  16 pertanyaan, yang meliputi pertanyaan mengenai:
1. Pertanyaan    mengenai  identitas  responden (jenis  kelamin,  umur,  pendidikan  terakhir, pekerjaan,  pendapatan/bulan,  pengeluaran /bulan,  dan  pengeluaran  untuk  biaya transportasi/bulan)
2. Pertanyaan  1  –  4  untuk  menggali pengetahuan  responden  mengenai  sistem transportasi publik massal
3. Pertanyaan  5  –  7  untuk  menggali    sikap responden  mengenai  pelaksanaan  sistem transportasi publik massal
4. Pertanyaan 8 – 16 untuk menggali perilaku responden  jika  pemerintah  menerapkan sistem transportasi publik massal
Dari hasil perhitungan secara kuantitatif  didapatkan  gambaran  sebagai berikut:
Tabel 3. Identitas Responden berdasarkan Jenis kelamin
Freque ncy Percent Valid Percen t Cum ulativ e Perce nt Valid  Laki-Lak 205 68.3 68.3 68.3 Perempuan 95 31.7 31.7  100.0 Total 300 100.0 100.0
Berdasarkan tabel  jenis  kelamin  diatas dapat  terlihat  bahwa  dari  jumlah  300 responden, terdiri dari 205 orang laki-laki yang mana  jumlah  persentasinya  68,33%  dan  95 orang perempuan yang persentasinya 31.67%.

## Tabel 4. Identitas Responden berdasarkan
Umur Frequenc y Perce nt Valid Percent Cumula tive Percent Valid  <20 th 22 7.3 7.3 7.3 >40 th 38 12.7 12.7 20.0 21-30 th 166 55.3 55.3 75.3 31-40 th 74 24.7 24.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Tabel  di  atas  berdasarkan  umur,  dapat terlihat  paling  dominan  dari  responden  yaitu sekitar  umur  21  –  30  tahun,  sedangkan  yang paling  kecil  persentasinya  yaitu  umur  <20 tahun yang respondennya hanya 22 orang.

## Tabel 5. Identitas Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequ ency Perce nt Valid Percent Cumulati ve Percent Valid  Akademi 25 8.3 8.3 8.3 P.Tinggi 81 27.0 27.0 35.3 SD 3 1.0 1.0 36.3 SLTA 172 57.3 57.3 93.7 SLTP 19 6.3 6.3 100.0 Total 300  100.0  100.0
Berdasarkan  tabel  kuesioner  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebanyakan responden yang pendidikan terakhirnya adalah SLTA yang mendapatkan persentasi sebanyak 57,33% yang terdiri dari 172 orang.

## Tabel 6. Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan
Freque ncy Perce nt Valid Percent Cumulative Percent Vali d Mahasi sw 36 12.0 12.0 12.0 PNS 76 25.3 25.3 37.3 Siswa 9 3.0 3.0 40.3 Swasta 179 59.7 59.7 100.0 Total 300 100.0  100.0
Tabel  di  atas  dapat  ditari  kesimpulan bahwa karyawan swasta mendapatkan persentasi  paling  besar  yaitu  59,67%  yang respondennya terdiri dari 179 orang.

## Tabel 7. Identitas Responden berdasarkan Pendapatan/bulan
Freque ncy Perce nt Valid Percent Cumu lative Perce nt Valid  <500000 12 4.0 4.0 4.0 >2000000 128 42.7 42.7 46.7 1000000 39 13.0 13.0 59.7 1500000 90 30.0 30.0 89.7 500000 31 10.3 10.3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari  data  diatas,  dapat  kita  lihat  hasil perolehan  responden  yang  pendapatan  / bulannya  mendapatkan  persentasi  terbesar adalah responden yang pendapatannya sebesar 1.500.000,00  –  2.000.000,00  yaitu  nilai persentasinya 30% dari jumlah responden.
Tabel 8 . Identitas Responden berdasarkan Pengeluaran/bulan
Frequ ency Perce nt Valid Percent Cumulati ve Percent Valid  <500000 40 13.3 13.3 13.3 >2000000 42 14.0 14.0 27.3 1000000 47 15.7 15.7 43.0 1500000 54 18.0 18.0 61.0 500000 117 39.0 39.0 100.0 Total 300  100.0  100.0
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa identitas responden berdasarkan pengeluaran / bulan yang persentasinya tertinggi adalah 39% yang mana rata-rata pengeluaran sejumlah Rp 500.000,00  –  Rp  1.000.000,00  yang  jumlah
respondennya sebanyak 117 orang dari jumlah sampel.
Tabel 9. Identitas berdasarkan Pengeluaran untuk biaya transportasi/bulan
Frequency  Percent
Valid Percent Cumulativ e Percent Valid <100000 86 28.7 28.7 >1000000 12 4.0 4.0 100000 167 55.7 55.7 500000 35 11.7 11.7 Total 300 100.0 100.0
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa identitas responden berdasarkan pengeluaran / bulan untuk biaya transportasi yang persentasinya  tertinggi  adalah  55,67%  yang mana  rata-rata  pengeluaran  sejumlah  Rp 100.000,00  –  Rp  500.000,00  yang  jumlah respondennya sebanyak 167 orang dari jumlah sampel.

## Tabel 10. Pengetahuan tentang Transportasi Publik  (STP)
Frequen cy Percen t Valid Percent Cumulativ e Percent Valid  T. Tahu 28 9.3 9.3 9.3 Tahu 272 90.7 90.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari  hasil  suvei  yang  dilakukan peneliti, dapat di lihat pada tabel di atas bahwa pengetahuan responden akan sistem transportasi  publik    ternyata  yang  tahu  dan tidak  tahu  sangat  jauh  berbeda,  jumlah persentasinya  pada  responden  yang  tahu  akan
Sistem  Transportasi  Publik  adalah  90,67% sedangkan yang tidak tahu hanya 9,33% .

## Tabel 11. Sumber informasi tentang Sistem Transportasi Publik
Frequen cy Percen t Valid Percent Cumulat ive Percent Valid  M.S. Online 30 10.0 10.0 10.0 Media Massa 221 73.7 73.7 83.7 Orang lain 49 16.3 16.3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Tabel  di  atas  dapat  dilihat  dari  jumlah responden  yang  telah  di  survei,  kebanyakan rerponden  mengetahui  informasi  tentang Sistem  Transportasi  Publik  Massal  yaitu  dari media  massa  konvensional  (TV,  Koran, Majalah, Radio, Spanduk, Brosur)  yang mana jumlah persentasinya sebanyak 73,67% dengan jumlah responden 221 orang.
Tabel 12. Sumber Informasi yang diharapkan tentang Sistem Transportasi
Publik
Frequen cy Percen t Valid Percent Cumulativ e Percent Valid Brosr 36 12.0 12.0 12.0 Koran 57 19.0 19.0 31.0 M.sos 1 .3 .3 31.3 Majal 8 2.7 2.7 34.0 Radio 7 2.3 2.3 36.3 TV 174 58.0 58.0 94.3 Web 17 5.7 5.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Berdasarkan  tabel  di  atas,  responden perlu  mengetahui  lebih  jauh  tentang  Sistem Transportasi Publik, responden mengharapkan informasi  dari  televisi  yang  mana  jumlah persentasinya yaitu 58% dari jumlah sampel.
Tabel 13. Persepsi mengenai peran pemerintah dalam memberi informasi mengenai Sistem

## Transportasi Publik
Frequency  Percent Valid
Percent Cumulative Percent Valid  Kurang Memadai 222 74.0 74.0 74.0 Sangat Memadai 57 19.0 19.0 93.0 Tidak sama sek 21 7.0 7.0 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dapat  kita  lihat  dari  data  tabel  diatas, bahwa  menurut  responden  peran  pemerintah dalam memberikan informasi mengenai Sistem Transportasi Publik kurang memadai sehingga didapatkan  jumlah  persentasinya  sebanyak 74%.

## Tabel 14. Sikap terhadap pelaksanaan Sistem Transportasi Publik
Frequency Percen t Valid Percent Cumulative Percent Valid  Setuju 291 97.0 97.0 97.0 T. set 9 3.0 3.0 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dapat  kita  lihat  dari  data  tabel  diatas, bahwa responden yang setuju dan tidak setuju
sangat  jauh  perbedaannya  yaitu  untuk  yang setuju mendapatkan persentasi sebanyak 97%, sedangkan yang tidak setuju hanya 3%.

## Tabel 15. Alasan setuju pelaksanaan Sistem Transportasi Publik
Frequency Percent Valid
Percent Cumulative
Percent Valid M. kemacetan lalu lintas 90 30.0 30.0 30.0
M.
pemakaian kendaraan pribad 65 21.7 21.7 51.7 M. resiko kecelakaan 43 14.3 14.3 66.0 Menghemat biaya transportasi 68 22.7 22.7 88.7 Mengurangi polusi udara 34 11.3 11.3 100.0 Total 300 100.0  100.0
Dari tabel  di atas tampak jelas,  bahwa responden  setuju  dengan  pelaksanaan  Sistem Transportasi  Publik,  karena  setiap  responden memiliki  pilihan  alasan  yang  berbeda-beda, namun  kebanyakan  responden  setuju  dengan alasan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang  mana  jumlah  persentasinya  yaitu  30% yang jumlah respondennya sebanyak 90 orang.

## Tabel 16. Alasan tidak setuju pelaksanaan Sistem Transportasi Publik
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kurang nyaman di perjal 74 24.7 24.7 24.7 Sarana jalan memadai ba 30 10.0 10.0 34.7 Tidak praktis 41 13.7 13.7 48.3 Tingkat keamanan rendah 83 27.7 27.7 76.0 Waktu tempuh lebih lama 72 24.0 24.0 100.0 Total 300 100.0 100.0
Berdasarkan  tabel    di  atas,  dapat  kita lihat juga alasan responden tidak setuju dengan adanya  pelaksanaan  Sistem  Transportasi Publik, karena tingkat keamanan rendah, yang mana jumlah persentasinya yaitu 27,67%.
Tabel 17. Ketertarikan mencoba Bila Pemerintah menerapkan Sistem Transportasi Publik di Bungo
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  T. tertarik menc 25 8.3 8.3 8.3 Tertarik mencoba 275 91.7 91.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dapat dilihat dari tabel di atas, apabila pemerintah  menerapkan  Sistem  Transportasi Publik di Bungo, kebanyakan jumlah responden  tertarik  mencoba  dengan  jumlah persentasi  91,67%  sedangkan  yang  tidak
tertarik mencoba hanya 8,33% karena berbagai alasan.
Tabel 18. Jenis kendaraan yang cocok untuk Sistem Transportasi Publik menurut responden
Freque ncy Perc ent Valid Percent Cumulative Percent Valid  Angkutan kot 86 28.7 28.7 28.7 Bis besar 54 18.0 18.0 46.7 Bis menengah 128  42.7 42.7 89.3 Kereta wisat 32 10.7 10.7 100.0 Total 300 100. 0 100.0
Berdasarkan tabel diatas, dapat diperlihatkan  jenis  kendaraan  yang  cocok untuk  Sistem  Transportasi  Publik    menurut responden  yang  ada  di  kota  Bungo  ternyata lebih  tertarik  dengan  jenis  Bis  Menengah dengan  jumlah  persentasinya  sebesar  43% sedangkan  jumlah  terendah  yaitu  10,67% memilih jenis kereta wisata (city train).
Tabel 19. Perlu/tidak dibangun stasiun pemberhentian utama / terminal pusat (central station)?
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  Perlu 281 93.7 93.7 93.7 T.per 19 6.3 6.3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari tabel diatas, dapat dilihat pendapat responden mengenai perlunya dibangun stasiun  pemberhentian  utama  /  terminal  pusat jika diterapkannya Sistem Transportasi Publik, sebanyak 281 orang yang jumlah persentasinya
93,67%  mengatakan  perlu  dibangun  stasiun pemberhentian utama/terminal pusat, sedangkan 19 orang yang jumlah persentasinya 6,33% mengatakan tidak perlu.
Tabel 20. Perlu/tidak  dibangun stasiun pemberhentian sementara / terminal transit (transitstation)?
Frequenc y Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Valid  Perlu 262 87.3 87.3 87.3 T.per 38 12.7 12.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari tabel di atas, dapat dilihat pendapat responden mengenai perlunya dibangun stasiun  pemberhenian  sementara/  terminal transit jika diterapkannya Sistem  Transportasi Publik,  sebanyak  262  orang  yang  jumlah persentasinya  87,33%  mengatakan  perlu dibangun  stasiun  pemberhentian  sementara  / terminal  transit,  sedangkan  38  orang  yang jumlah  persentasinya  12,67%  mengatakan tidak perlu.

## Tabel 21. Perlu diterapkan jalur / trayek
khusus?
Frequen cy Percent Valid Percent Cumulativ e Percent Valid  Perlu 280 93.3 93.3 93.3 T.per 20 6.7 6.7 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari tabel di atas, dapat dilihat pendapat responden mengenai perlunya diterapkan jalur /  trayek  khusus  jika  diterapkannya  Sistem
Transportasi Publik, sebanyak 280 orang yang jumlah  persentasinya  93,33%  mengatakan perlu  diterapkan  jalur  /  trayek  khusus, sedangkan 20 orang yang jumlah persentasinya 6,7% mengatakan tidak perlu.
Tabel 22. Harga tiket / biaya perjalanan untuk 1 kali jalan, menurut responden
Frequency Percen t Valid Percent Cumulative Percent Vali d <3000 183 61.0 61.0 61.0 >5000 17 5.7 5.7 66.7 3000 100 33.3 33.3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat    61% respoden memilih harga tiket / biaya perjalanan untuk  1  kali  jalan,  yaitu  <  Rp  3.000,00 sedangkan  sangat  sedikit  responden  yang memilih harga tiket / biaya perjalanan untuk 1 kali jalan > Rp 5.000,00 yaitu hanya 5,67% dari jumlah responden.

## Tabel 23. fasilitas yang sangat diperlukan
dari Sarana Transportasi Publik
Frequen cy Percent Valid % Cumulativ e Percent Valid  Kabin yang luas 10 3.3 3.3 3.3 Kapasitas angkut besar 4 1.3 1.3 4.7 AC 45 15.0 15.0 19.7 Petugas keamanan 112 37.3 37.3 57.0 Sistem pem. yg praktis 29 9.7 9.7 66.7 Tempat duduk nyaman 100 33.3 33.3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Tabel  di  atas  menunjukkan  jumlah persentasi  tertinggi  adalah  37,33%  untuk jawaban  Petugas  keamanan  dalam  asfek fasilitas  yang  sangat  diperlukan  dari  Sarana Transportasi Publik, sedangkan jumlah persentasi  terendah  adalah  1,33%  yang menjawab kapasitas angkut besar dalam asfek fasilitas  yang  sangat  diperlukan  dari  Sarana Transportasi Publik.

## Tabel 24. Subsidi pemerintah / pemerintah daerah pada sektor transportasi
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  Kurang perlu 19 6.3 6.3 6.3 Sangat perlu 279 93.0 93.0 99.3 Tidak perlu 2 .7 .7 100.0 Total 300 100.0 100.0 Berdasarkan data diatas bahwa sebanyak  279  orang  yang  mengatakan  sangat perlu dengan subsidi  pemerintah /  pemerintah daerah  pada  sektor  transportasi  publik  dan  19 orang  yang  mengatakan  kurang  perlu  dan  2 orang yang mengatakan tidak perlu.

## Tabel 25. Pemerintah Daerah melakukan
kajian / studi kelayakan
Frequen cy Percen t Valid Percent Cumulat ive Percent Valid  Kurang perlu 9 3.0 3.0 3.0 Sangat perlu 290 96.7 96.7 99.7 Tidak perlu 1 .3 .3 100.0 Total 300 100.0 100.0
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil  perolehan  responden  yang  sangat  perlu dengan pemerintah daerah melakukan kajian/studi  kelayakan  sebanyak  290  orang atau  sebesar  96,67%  sedangkan  untuk responden yang kurang perlu sebanyak 9 orang atau sebesar 3% dan yang tidak perlu sebanyak 1 orang atau sebesar 0,33%.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  sesuai  dengan  konsep yang  dikembangkan  oleh  Siti  Aminah  dalam bentuk  jurnal  yang  berjudul  “Transportasi Publik dan Aksebilitas Perkotaan di Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Karakter umum transportasi publik melayani masyarakat  dengan  mobilitas  dan  akses  pada pekerjaan,  sumber-sumber  sosial  ekonomi politik,  pusat  kesehatan,  dan  tempat  rekreasi. Apapun motivasi masyarakat, baik yang sadar dan  memutuskan  untuk  memilih  transportasi umum  ataupun  yang  terpaksa  karena  tidak memiliki  pilihan  lain,  ada  kecenderungan penumpang transportasi umum tidak memiliki mobil  dan  harus  bergantung  pada  transportasi umum.
Bagi pemerintah penyelenggaraan transportasi  publik  berarti  adanya  pemerintah membuat kebijakan untuk pengadaan transportasi itu mulai dari yang bersifat teknis, sosiologis  hingga  politis,  seperti  pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan sebagainya.
Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan  kapital.  Untuk  membangun  sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan  transportasi  publik.  Pemerintah  kota berperan penting dalam membuat perencanaan dan  implementasi  kebijakan  transportasi publik.
Menurut Endar
Wismulyani,
Transportasi adalah pengangkutan barang atau manusia  oleh  berbagai  jenis  kendaraan  sesuai dengan  kemajuan  teknologi.  Transportasi sangat  penting  artinya  bagi  kita,  dengan  alat transportasi  kita  dapat  menjangkau  berbagai tempat yang ingin kita kunjungi dengan mudah dan  dalam  waktu  yang  relatif    singkat  pula, manfaat  alat  transportasi  berhasil  dinikmati dengan perkembangan zaman, setelah manusia mengembangkan  berbagai  penemuan  baru dalam  bidang  transportasi  beserta  peralatan penunjangnya (Endar Wismulyani, 2008).
Menurut Ferguson Erik dalam bukunya yang berjudul Transportation Demand Management-Planning,  Development,  and Implementation ,
Manajemen sistem transportasi  dilakukan  dengan  dua  cara pendekatan, yaitu:
1. Manajemen Penyediaan Transportasi ( Transportation Supply Management )
Penyediaan  transportasi  meliputi penyediaan sarana dan prasarana
transportasi. Prasarana transportasi
mencakup jalan umum, terminal, pelabuhan  laut,  rel  kereta  api,  lapangan terbang  yang  semuanya  membentuk  suatu jaringan  transportasi.  Sedangkan  sarana transportasi  adalah  menyangkut  jenis kendaraan yang digunakan untuk transportasi ( mode of transport ).
2. Manajemen Permintaan Transportasi ( Transportation Demand Management )
Masalah transportasi sudah menjadi
isu kebijaksanaan publik karena dampaknya  secara  material,  waktu,  dan kenyamanan sudah cukup besar, biasanya, pemecahan masalah transportasi dilakukan dengan  penyediaan  ( supply )  sarana  dan prasarana  transportasi  sesuai  dengan peningkatan kebutuhan transportasi (Mulyono Sadyohutomo, 2008).
Adapun  Tingkat  Keinginan  Masyarakat terhadap  ketersediaan  sarana  transportasi publik di Muara Bungo.
a. Informasi  Mengenai  Sistem  Transportasi Publik    pada  Responden  Berdasarkan temuan dari 300 orang sampel, 97 % hampir seluruh responden memiliki opini mendukung penerapan Sistem  Transportasi di  wilayah  Kota  Muara  Bungo.  Hal  ini didasari  semakin  terbukanya  informasi terhadap perubahan dan kemajuan dari kota- kota  yang  lebih  maju  dalam  pelaksanaan transportasi massal. Pada sisi lain, kenyataan terbukanya arus informasi
mengenai  transportasi  publik  yang  didapat masyarakat  dari  media  massa,  berbanding terbalik  dengan  peran  pemerintah  dalam memberikan  informasi  mengenai  Sistem Transportasi  Publik,  sebanyak  74  % responden  menyatakan  informasi  dari pemerintah  kurang  memadai.  Mencermati lebih  kajian  teori,  bahwa  opini  publik terbentuk dari integrasi “ personal opinion ” banyak orang. Lebih lanjut, dari 3 kategori pendekatan  prinsip  terhadap  kajian  opini publik, yakni :
1) Pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini.
2) Penelitian  terhadap  hubungan  internal antara  opini  individu  yang  membentuk opini publik pada suatu permasalahan .
3) Deskripsi  tentang  atau  analisis  terhadap peran publik dari opini publik.
Menunjukkan  bahwa  kajian  opini publik  dalam  beberapa  hal,  diantaranya mengenai  sistem  transportasi  publik  yang penulis lakukan adalah untuk menunjukkan representasi  pendapat  masyarakat  secara kuantitas, dan mendapat informasi mengenai gejala keinginan masyarakat yang membentuk suatu kategori opini umum. Hal ini  pada  gilirannya  dapat  menunjukkan gambaran  peran  opini  publik  terhadap perkembangan kemajuan suatu wilayah.
b. Perlunya  Kajian  Transportasi  Publik  di Muara Bungo

## Zepa Anggraini/Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 1 (2019)/55-71

## Dye mengatakan bahwa, “Kebijakan
Publik  adalah  apa  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dikerjakan  atau  tidak dikerjakan”.  Melalui  definisi  tersebut mendapat  pemahaman  bahwa  terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah  dan  apa  yang  sesungguhnya harus dikerjakan pemerintah (Leo Agustino, 2008).  Istilah  “Publik”  dalam  rangkaian kata publik  policy mengandung  tiga konotasi;  pemerintah,  masyarakat,  dan umum.  ini  dapat  dilihat  dalam  dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik  adalah  kebijakan  dari  pemerintah (Said  zainal  Abidin,  2006).  Kebijakan  dari pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.
Berdasarkan hasil temuan penelitian,  menunjukkan  bahwa  96,  67  % responden  menyatakan  Pemerintah  Daerah Bungo  perlu  melakukan  kajian  dan  studi kelayakan  mengenai  transportasi  publik. Dapat kita pahami bahwa Kebijakan publik pada hakekatnya adalah intervensi pemerintah yang betujuan untuk mengubah kondisi  yang  ada  atau  mempengaruhi  arah dan kecepatan dari perubahan  yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
Intervensi  itu  dilakukan  melalui suatu serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan/ instrumen kebijakan.  Dalam  hal  ini  yang  sangat diperlukan  adalah  pengambilan  kebijakan berdasarkan kategori, yakni terlebih dahulu mengajukan  rancangan  kebijakan  umum, seperti  dengan  mengacu  kepada  bentuk undang-undang  atau  Keputusan  Presiden dan  sebagainya.  Sementara  dalam  suatu propinsi, selain dari peraturan dan kebijakan yang  diambil  pada  tingkat  pusat  juga  ada Keputusan Gubernur atau Peraturan Daerah yang  diputuskan  oleh  DPRD.  Bila  daerah seperti  Kabupaten  Bungo  melaksanakan kebijakan umum, maka perlu memperhatikan :
1) Cakupan  kebijakan  yang  meliputi keseluruhan  wawasan;  hal  ini  berarti harus melibatkan beragam stake holders dalam  perumusan  kebijakan umum tersebut,
2) Tidak berjangka pendek, masa berlakunya  atau  tujuan  yang  ingin dicapai  dengan  kebijakan  tersebut berada  dalam  jangka  panjang  ataupun tidak mempunyai batas waktu tertentu.
3) Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional; dalam hal  ini,  Pemerintah Daerah mencetuskan orientasi kebijakan  yang  bersifat  umum  dan komprehensif mengatur dari segala segi
untuk  mempersiapkan  suatu  sistem yang  bisa  dijalankan  kapan  saja,
meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
c. Ketertarikan  Responden  Pada  Sarana
Transportasi Publik di Muara Bungo.
Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa,  kebanyakan  jumlah  responden tertarik  mencoba  dengan  jumlah  91,67% sedangkan  yang  tidak  tertarik  mencoba hanya 8,33% karena berbagai alasan. Animo masyarakat  yang  tinggi  direpresentasikan oleh  275  orang  responden  yang  tertarik mencoba,  apabila  Pemerintah  Daerah Bungo  membuka  layanan  transportasi publik,  adalah  modal  berharga  bagi  upaya berkelanjutan  dalam  memajukan  daerah  di sektor transportasi.
Bentuk preferensi (pilihan) moda transportasi  publik  Moda  masyarakat Muara  Bungo
Dari  temuan  penelitian  menunjukkan pilihan responden jenis kendaraan yang cocok untuk transportasi publik adalah Bis Menengah sebesar 43 %, sedangkan jumlah terendah yaitu 10,67% memilih jenis kereta wisata (city train). Pada  sisi  fasilitas  dalam  kendaraan,  yang sangat  diperlukan  menurut  opini  responden adalah petugas keamanan, yang dipilih sebesar 37,33%,  sedangkan  jumlah  terendah  adalah 1,33%  yang  menjawab  kapasitas  daya  angkut
besar  yang  sangat  diperlukan  dari  Sarana Transportasi Publik.
Adapun penyelenggaraan layanan transportasi  harus  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip berikut:
a. Aman;
b. Nyaman;
c. Mudah;
d. Ekonomis;
e. Lancar; dan
f. Ramah Lingkungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan yaitu, perlunya kajian transportasi publik  di  Muara  Bungo,  hasil  temuan penelitian,  menunjukkan  bahwa  responden menyatakan  Pemerintah  Daerah  Bungo  perlu melakukan  kajian  dan  studi  kelayakan mengenai  transportasi  publik.  Selanjutnya bahwa  tingkat  keinginan  masyarakat  sangat tinggi terhadap ketersediaan sarana transportasi publik di Muara Bungo, kebanyakan jumlah responden tertarik mencoba  bila  telah  ada  sarana  transportasi publik  di  Muara  Bungo.  Pada  sisi  lain responden  menginginkan  subsidi  pemerintah daerah  sebagai  dukungan  utama  sistem transportasi publik. Masyarkat tertarik mencoba transportasi publik untuk menghindari  kemacetan  lalu  lintas.  Bentuk preferensi (pilihan)  moda  transportasi  publik
Moda masyarakat Muara Bungo menunjukkan pilihan responden jenis kendaraan yang cocok untuk  transportasi  publik  dengan  pilihan tertinggi  adalah  Bis  Menengah.  Adapun penyelenggaraan  layanan  transportasi  publik perlu  memperhatikan  prinsip:  Aman,  Mudah, Ekonomis, Lancar dan Ramah Lingkungan.
Saran  dari  peneliti,  bagi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bungo,  melalui Leading Sector Dinas  Perhubungan,  bersama-sama instansi terkait perlu melakukan studi kelayakan bagi pelaksanaan sistem transportasi publik, mengacu pada temuan penelitian yang menunjukkan animo responden sebagai representasi  masyarakat  yang  tinggi  pada sarana transportasi publik.

## REFERENSI
Abidin,  Said  Zainal.  2006. Kebijakan  Publik . Jakarta: Suara Bebas.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-dasar  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Halim,  DK.  2008. Psikologi  Lingkungan Perkotaan . Jakarta: Bumi Aksara.
Imawan,  Prasetya.  2007. Penelitian  Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial, FISIP
UI , Jakarta.
Koentjaraningrat.  2009. Pengantar  Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Muthfisari,  Alnurrizki.  2007. Sopan  Santun Berlalu  Lintas .  Klaten:  PT  Maraga Borneo Tarigas.
Morissan.  2012. Metode  Penelitian  survey .
Jakarta: Kencana.
Sadyohutomo,  Mulyono.  2008. Manajemen Kota dan Wilayah . Jakarta: Bumi Aksara.
Santoso,  Purwo.  2005. Menata  Sistem Transportasi;  mendekatkan  demokrasi dengan  rakyat  dalam  jurnal  wacana ,
Tahun VI. Yogyakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian
Administrasi  dilengkapi  dengan  Metode
R&D . Bandung: Alfabeta.
Thoha,  Miftah . 2010. Birokrasi  Politik Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Wismulyani,  Endar.  2008. Transportasi  di Indonesia  dari  Masa  ke  Masa .  Klaten: Cempaka Putih.
Widodo. T. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif .  Surakarta:  LPP  UNS  dan UNS Press.