## Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango, Gorontalo
Mattoasi Mattoasi Universitas Negeri Gorontalo mattoasi@ung.ac.id
Nurharyati Panigoro Universitas Negeri Gorontalo nurharyati@ung.ac.id
Suryadi Madjid Universitas Negeri Gorontalo Suryamadjid29@gmail.com

## Abstract
Study This aim For know How management allocation of village funds contained in the village Come on Tilango based on applicable regulations _ Good regulation from center nor regulation from area . Study This use method qualitative with approach descriptive with use primary data sources obtained in a manner direct from observation and interview as well as outcome data documentation. The research results show that Village  Come  on  Tilango  Subdistrict  South  Bulango  deep  management  finance  village  specifically management  Allocation  of  Village  Funds  Already  in  accordance  with  what  is  stated  in  Regulation  of  the Minister  of  Home  Affairs  Number  20  of  2018  consisting  from  planning  ,  implementation ,  administration  , reporting  ,  and  accountability  .  As  well  as  the  government  village  Come  on  Tilango  in  implementation realization  budget  village  fund  allocation  Already  in  accordance  with  Regulation Regent  of  Bone  Bolango Number 60 of 2022 with prioritize implementation once priority .
Keywords : Management, Allocation of Village Funds, Finance

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan seluruh kegiatan Pemerintah Desa didanai dari anggaran desa yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja desa serta bantuan Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menyatakan  bahwa Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa,  dan pembiayaan desa. Sehingga dalam mengoperasionalkan roda kepemerintahan desa dibutuhkan yang namanya  pendapatan  desa  yang  tujuannya  untuk  memaksimalkan  operasional  kantor.  Sumber keuangan  desa  berasal  dari  berbagai  macam  pendapatan  salah  satunya  yaitu  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana  yang merupakan rekognisi negara  yang diberikan kepada desa dan menjadi salah satu pendapatan desa diatur  dalam undang-undang yang digunakan untuk  melaksanakan  operasional  serta  pembangunan.  Sejalan  dengan  penelitiannya  Muhammad

## Volume 19 Nomor 2, Desember 2023
(2020)  dan  Ade,  Vecky,  dan  Een    (2021)  menjelaskan  bahwa  alokasi  dana  desa  merupakan penyaluran yang bersifat membantu pemerintah desa dengan tujuan untuk pemulihan dana desa serta membiayai melaksanakan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  serta  harus  berdasarkan  potensi  dari  pada  masyarakat tersebut, selain itu pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  oleh  pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  membiayai penyelengaraan kegiatan desa serta meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Ridwan & Yusuf (2018) Untuk mewujudkan tujuan dari pada alokasi dana desa ini maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif, sehingga alokasi dana desa akan teralokasikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh  masyarakat  desa.  Pengeolaan  tersebut  terdiri  dari  perencanaan,  pengelolaan  keuangan  desa, pelaksanaan program kerja, penatausahaan, pelaporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban.
Dalam  proses  pengelolaan  alokasi  dana  desa  masih  sering  terjadi  masalah  yang  dapat menghambat dari pada pemaksimalan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2020) dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini diantaranya (1) keterbatasan regulasi, good will dan political will pemerintah menghadirkan regulasi khusus tidak cukup  membantu  kepala  desa  dan  perangkatnya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  keterlambatan pemerintah  desa  dalam  penyusunan  perencanaan  keuangan  desa.  (2)  kurangnya  kapasitas  dan personalia,  design  dan  RAB  serta  dokumen  lainnya  disusun  secara  asal-asalan.  (3)  pengawasan, kurangnya  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  partisipasi  public  tergolong  minim dalam pengelolaan keuangan desa.
Dari  observasi  awal  yang  peneliti  lakukan,  peneliti  menemukan  beberapa  fenomena  atau masalah  yang  ditemukan  yaitu,  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan alokasi dana desa, regulasi yang sering berubah-ubah dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat laporan  alokasi  dana  desa,  serta  sarana  dan  prasarana  operasional  penunjang  administrasi  dalam penatausahaan  alokasi  dana  desa  yang  masih  terbatas.  Permasalahan  selanjutnya  yakni  mengenai regulasi  yang  mengatur  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sering  terjadi  perubahan  hampir  setiap tahunnya. Perihal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pemaksimalan alokasi dana desa yang ditinjau dari sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan pengelolaan alokasi dana desa. Dalam observasi  awal  juga  ditemukan  masalah  mengenai  sarana  prasarana  yang  belum  memadai  dalam melakukan  operasional  kantor  yang  dapat  menyebabkan  turunnya  motivasi  perangkat  desa  dalam
melakukan kegiatan operasional desa.
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu Retno & Nur (2021) Kristina & Septina (2019) dapat disimpulkan  bahwa  dari  kedua  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alokasi  dana  desa  dapat berdampak baik sebagai penunjang operasional kantor, pemberdayaan, serta pembangunan pedesaan terutama pada desa yang sedang berkembang dan desa yang menuju ke status desa mandiri. Selain itu alokasi dana desa ini sudah dikelola langsung oleh desa sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang memadai didalam perangkat desa agar pengelolaan alokasi dana desa bisa efektif lagi, baik dari segi administrasi dan pembukuan keuangan kas desa. selain kapasitas perangkat desa  yang  harus  ditingkatan,  pemerintah  desa  juga  harus  meningkatkan  transparansi  dalam pengelolaan alokasi dana desa serta meningkatkan pula akses informasi agar masyarakat lebih merasa dipermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Seirama dengan Faizah (2019) menyatakan di dalam hasil penelitiannya menjelaskan tahap bagian awal  perencanaan  anggaran  sudah  memakai  prinsip  transparansi  dan  partisipasi  yang  dibuktikan  dengan hadirnya  masyarakat  pada  musyawarah  desa.  Masuk  pada  tahap  pelaksanaan,  alokasi  dana  desa  sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk prinsip transparansi dibuktikan dengan keterbukaan informasi  alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan  fisik,  sedangkan  akuntabilitas  dibuktikan  dengan  seluruh pertanggungjawaban  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  dibuktikan  seacara  fisik.  Dan  pada  tahap  pelaporan kewajiban  alokasi  dana  desa  yang  ditinjau  secara  teknis  menajemen  sudah  bekerja  dengan  baik  dan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Serta  pada  tahap  pengawasan  alokasi  dana  desa  selama  ini  sudah  berjalan bagus, terarah, serta kondusif.
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  karena  dengan  adanya  alokasi  dana  desa  dapat berdampak baik sebagai penunjang operasional kantor, pemberdayaan, serta pembangunan pedesaan terutama pada desa yang sedang berkembang dan desa yang menuju ke status desa mandiri. Tetapi alokasi dana desa ini belum maksimal pengelolaannya dikarenakan oleh alokasi dana desa ini sudah dikelola  langsung  oleh  desa  sehingga  pemerintah  desa  harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang memadai di dalam perangkat desa agar pengelolaan alokasi dana desa bisa efektif lagi, baik dari segi administrasi  dan  pembukuan  keuangan  kas  desa.  selain  kapasitas  perangkat  desa  yang  harus ditingkatkan, pemerintah desa juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa  serta  meningkatkan  pula  akses  informasi  agar  masyarakat  lebih  merasa  dipermudah  dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya partisipasi dan peran aktif dari pada masyarakat juga mempengaruhi  dalam  menunjang  suksesnya  program  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan pembangunan desa.
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  akuntansi  pemerintahan  yang  diarahkan  kepada Pemerintah Desa. Teori yang akan digunakan yakni teori akuntansi keuangan yang diterapkan pada pengelolaan alokasi  dana  desa.  Penelitian  Winda  (2022)  di  dalam  penelitianya  menyatakan  bahwa  penerapan akuntansi  keuangan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yaitu  untuk  menilai  serta  mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa guna menunjang pembangunan desa serta pemerataan kesajahteraan  masyarakat  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Penelitian  ini  berfokus pada  mengukur  kepatuhan  pemerintah  desa  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa  yang  berdasarkan perundang-undangan  serta  regulasi  yang  berlaku.  Sehingga  dalam  pengelolaan  keuangan  desa diperlukan  yang  namanya  akuntansi  desa  dalam  penelitian  Erik  (2021)  dan  Siti  (2020)  yang menyatakan  bahwa  akuntansi  desa  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  suatu  sistem  yang  mampu melakukan  proses  perekaman  data  yang  dapat  diterima  dengan  mudah  oleh  mereka  yang membutuhkan informasi akuntansi. Serta tujuan akuntansi desa di jelaskan oleh Yustin (2021) yang menjelaskan bahwa tujuan dari pada akuntansi desa yaitu untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia dengan di keluarkannya regulasi keuangan desa.
Kemudian penelitian menggunakan teori kepatuhan sebagai tolak ukur kepatuhan pemerintah desa  terhadap  regulasi  yang  berlaku  selama  pengelolaan  alokasi  dana  desa  berlangsung.  Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada Tahun 1963, dalam penelitian Henti, Faizal, Idham (2020) menjelaskan bahwa teori ini membahas bagaimana kesiapan dalam mengikuti batasan-batasan yang  telah  ditetapkan  baik  yang  diwajibkan  maupun  yang  bersifat  mandiri. Teori Kepatuhan  juga dijelaskan  dalam penelitian  Nastiti,  Lintje,  dan  Novi  (2022)  menyatakan  bahwa  Teori  Kepatuhan merupakan  teori  yang  membahas  suatu  kondisi  tertentu  dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang yang taat terhadap perintah yang diberikan ataupun regulasi yang berlaku.
Dalam  penelitian  ini,  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dititik  beratkan  pada  kepatuhan  dalam penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pada  keuangan  desa.  Sejalan  dengan  penelitian  Evi,  Sri, Amellia (2021) menyatakan bahwa dalam Teori Kepatuhan pemerintah desa dituntut agar patuh serta disiplin dalam semua Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pembuatan laporan keuangan bisa sesuai dan relevan serta mudah dipahami oleh masyarakat. Dari hasil  penelusuran  penelitian  terdahulu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemerintah  desa  dalam pengelolaan alokasi dana desa akan diukur kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku, dimana pemerintah desa dalam mengelola  alokasi  dana  desa  harus  merunjuk  pada  perundang-undangan, serta regulasi yang berlaku saat itu.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan serta beberapa ulasan oleh penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”.

## B. METODE
Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif di mana peneliti  belum memahami apa  yang menyebabkan  fenomena  itu  terjadi  maka  peneliti  ingin  berkualitatif  dengan  menggambarkan penerapan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  berdasarkan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang berlaku. Yin (2009), Yin (2011), dan Moleong (2021) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada dasarnya untuk memahami suatu fenomena menganai permasalahan oleh subjek. Creswell (2007)  dan  Creswell  (2014)  bahwa  pentingnya  mendalami  suatu  keadaan  lebih  sistematis  dengan menggunakan cara mengamati dan mengumpulkan data serta analisis informasi.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles,  Huberman,  dan Saldana, 2013). selaras dengan Sugiyono (2016) dan Rijali (2019) menjelaskan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, dimana  ketiga  kegiatan  tersebut  merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan sudah baik dan terstruktur berdasarkan regulasi yang berlaku. Tetapi dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum maksimal yang dikarenakan terdapat beberapa masalah yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam  melakukan  pengawasan  alokasi  dana  desa,  regulasi  yang  sering  berubah-ubah  dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat laporan alokasi dana desa, sarana dan prasarana operasional penunjang  administrasi  dalam  penatausahaan  alokasi  dana  desa  yang  masih  terbatas,  serta  tidak maksimalnya realisasi alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Mulyana (2018) bahwa Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa di Desa Nahaaya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan  yang  diharapkan,  namun  tentunya  masih  ditemukan  hambatan-hambatan  yang  terjadi
diantaranya  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  yang  disebabkan  oleh  pendidikan mereka. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kristina & Septina  (2019) bahwa pengelolaan alokasi dana  desa  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  telah  mengikuti  aturan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan proses dari pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan.
Hasil  penelitian  ini  juga  belum  sesuai  yang  dikehendaki  dalam  kerangka  teori  bahwa berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  di  atur  bahwa  pengelolaan keuangan desa yang baik dan efektif terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggungjawaban.  Sedangkan  didalam  peraturan  daerah  yakni  Peraturan  Bupati  Bone Bolango  Nomor  60  Tahun  2022  mengatur  tentang  perioritas  penggunanaan  alokasi  dana  desa khususnya  Desa  Ayula  Tilango.  Dalam  regulasi  itu  dinyatakan  bahwa  yang  menjadi  perioritas anggaran  alokasi  dana  desa  yaitu,  Penghasilan  Tetap  (SILTAP)  dan  Operasional  Pemerintah,  dan yang bukan menjadi perioritas yakni pembangunan desa.
Dalam  mewujudkan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  berdampak  baik  pada  masyarakat maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efektif. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diatur dalam berbagai macam peraturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah.  Desa  Ayula  Tilango  dalam  menjalankan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga pengelolaan alokasi dana desa ayula tilango sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Berikut hasil  wawancara  bersama  informan  selaku  kepala  desa    dimana  peneliti  bertanya  mengenai bentuk  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  terdapat  di  desa  tersebut.  Informan  selaku  Sekretaris  Desa menyatakan bahwa “pengelolaan ADD di sini itu terdiri dari perencanaan, baru penganggaran, baru pelaksanaan,  ada  depe  pertanggungjawaban,  ada  depe  perlaporan  disitu  di  aplikasi  itu.  Nanti keuangan  yang  lebih  tau  karena  dia  kan  yang  pegang  depe  sistemkan  (Hasil  wawancara  dengan sekretaris desa ayula tilango, 16 Mei 2023)”
Berlandaskan  hasil  penelitian  dilapangan  ditemukan  bahwa  pengelolaan  alokasi  dana  desa sudah  cukup  terencana  dengan  menjadikan  Peraturan  Bupati  sebagai  acuan  untuk  mekanismenya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango sudah sesuai tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini diperkuat juga oleh Kristina & Septina  (2019) bahwa  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  terdiri  dari  perencanaan  awal,
pelaksanaan program kerja, dan pertanggungjawaban yang di dalam penerapannya pemerintah desa sudah mengikuti regulasi yang berlaku.
Selanjutnya mengenai perencanaan alokasi dana desa di Desa Ayula Tilango sudah mengacu pada  regulasi  yang  ada.  Selain  itu  pemerintah  desa juga  selalu merapatkan  apa  saja  yang  menjadi perioritas pada pengalokasian alokasi dana desa di luar dari pada perencanaan yang telah tertuang di dalam regulasi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Tilango. Berikut hasil wawancara bersama informan kunci selaku kepala desa yakni “ Mengikuti regulasi yang jelas dia ada perencanaannya, contoh misalnya SILTAP itu  kan  sudah  ketetapan  undang-undangnya,  yang  dibuat  di  undang-undangnya  misalnya  kepala desanya  berapa,  apparatnya  berapa,  kepala  bidangnya  berapa,  itu  sudah  diaturkan.  jadi perencanaannya sesuai dengan ini. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa ayula tilango, 16 Mei 2023)”
Dari hasil wawancara bersama informan dapat dinyatakan bahawa perencanaan Alokasi Dana Desa Ayula Tilango dirapatkan pada Musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes yang berangkat dari  RKPDes.  RPJMDes  yang  dibuat  oleh  kepala  desa  selama  satu  periode  menjabat  dijadikan seabagai acuan untuk perencanaan aloaksi dana desa. Kemudian membuat pemerintah desa membuat rancangan  kerja  pembangan  desa  atau  yang  dikenal  dengan  sebuatan  RKPDes  yang dimusyawarahkan dalam rapat kecil-kecilan anatara internal pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Setelah adanya format RKPDes maka akan dievaluasi pada MUSREMBANGDes yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Setelah dari evaluasi maka anggaran alokasi dana desa yang tercantum APBDes sudah bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dengan mengikuti regulasi yang sudah ada, (Retno & Nur, 2021)
Sejalan dengan teori kepatuhan bahwa dalam merencanakan alokasi dana desa pemerintah desa dituntut patuh serata disiplin dalam membuat laporan keuangan desa serta perencanaan alokasi dana desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Evi  dkk  (2021)  Sehingga  laporan  serta perncanaan alokasi dana desa yang dihasilkan oleh Desa Ayula Tilango sesuai relevansi, andal, serta mudah dipahami oleh masyarakat desa dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.
Pada  tahap  pelaksanaan alokasi  dana  desa  pemerintah  desa  Ayula  Tilango  menjalankan mekanismenya  sudah  berdasarkan  aturan  yang  dikeluarkan.  Tetapi  anggaran  yang  di  berikan  belum  bisa mencakup secara keseluruhan kebutuhan dari pada operasioanal kantor. Serta anggaran yang di berikan oleh pemerintah daerah untuk alokasi dana desa tidak di pergunakan secara maksimal oleh pemerintah desa. Pada
dasarnya  jika  alokasi  dana  desa  di  pergunakan  secara  maksimal  maka  tidak  akan  ada  masalah mengenai kurangnya anggaran dalam menunjang sarana prasarana operasional kantor. Berikut hasil wawancara bersama kaur keuangan desa yang menyatakan bahwa “Kalo untuk sekarang tahun ini hanya  untuk  pembayaran  gaji  dengan  operasional  itupun  operasional  dibawah  dari  tahun-tahun sebelumnya, karena torang kan ada pemulihan ekonomi, jadi torang pe ADD itu dia kese pangkas dari  pusat.  Jadi  untuk  sekarang  yang  boleh  mo  cover  itu  cumin  gaji  dan  operasional  dan  untuk penggunaan dana lain-lain bulum. (Hasil wawancara dengan  Bendahara Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)
Sehingga berdasarkan hasil wawancara bersama informan dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  Ayula  Tilango  dapat  dinyatakan  sudah  merealiasasikan  anggaran yang direncanakan serta mengutamakan yang menjadi perioritas dalam kebutuhan operasioanl kantor. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  peraturan  daerah  dalam  hal  ini  Peraturan  Bupati  Bone Bolango  No  60  Tahun  2022  yang  menyatakan  bahwa  merealisasikan  anggaran  alokasi  dana  desa harus memperioritaskan penghasilan tetap dan biaya operasional kantor.
Sejalan  dengan  penelitian Retno  &  Nur  (2021) menjelaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  telah direncanakan  secara  baik  dan  matang  maka  itu  yang  harus  di  laksanakan  terlebih  dahulu  tanpa terkecuali dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Perencanaan alokasi dana desa harus mengutamakan yang  menjadi  kebutuhan  agar  dapat  meningkatkan  pemakasimalan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Desa Ayula Tilango melakasanakan alokasi dana desa sudah sesuai dengan yang direncankan pada rapat internal pemerintah desa yang disetujui oleh BPD sebagai perwakilan masyarakat. Selain itu aggaran pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan awal maka kepala desa Ayula Tilango melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan mengenai realisasi anggaran alokasi dana desa.
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  penelitian Ridwan  &  Yusuf  (2018) mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  keuangan  desa  khususnya  alokasi  dana  desa  meliputi penerimaan  dan  pengeluaran  alokasi  dana  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan  kewenangan desa dengan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti lengkap  dan  sah.  Serta  pelaksanaan kegiatan juga dilampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran terlebih dahulu.
Pernyataan  sebulumnya  sejalan  dengan  yang  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun
2018  yang  mengatur  tentang  Pelaksanaan  Keuangan  yang  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilaksanakan melalui rekening kas  Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota. Rekening kas desa harus dengan pengesahan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Serta desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan dibuktikan adanya tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  teori  kepatuhan bahwa dalam mengelola aloksi dana desa harus patut dan taat pada aturan yang berlaku, Nastiti dkk., (2022) Sehingga pemerintah desa Ayula Tilango menjadikan regulasi pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjankan mekanisme pelaksanaan alokai dana desa tersebut.
Dalam pelaporan alokasi dana desa sudah menggunakan sistem yang dapat mempermudah kaur keuangan  dalam  membuat  laporan  alokasi  dana  desa.  Tetapi  seringnya  terjadi  perubahan  regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan alokasi dana desa akan berpengaruh pada laporan keuangan dan  pelaksanaannya.  Sehingga  membuat  pemerintah  desa  kesulitan  dalam  mengambil  keputusan yang dikarenakan sudah diatur secara ketat di dalam regulasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan yang menyatakan bahwa “Regulasi yang berubah-ubah itu karena dari pusat juga kan, jadi mo kase sesuai dengan regulasi yang ada, jadi torang sebagai kaur keuangan menyesuaikan saja karena mau tidak mau tetap mo iko depe regulasi. Torang tidak bisa mo ambe keputusan sendiri harus memang mo tunggu regulasi, kalo memang ada regulasi baru dari PEMDes mau tidak mau torang  harus  mo  tunggu  itu.  Misalnya  kan  tahun  ini  torang  pe  ADD  turun,  untuk  dua  bulan  itu November Desember torang pe gaji bulum turun di daerah karena belum terdapat pada ADD tahun ini jadi torang tunggu regulasi ADD bulan September.” (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama infroman dapat disimpulkan bahwa  pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan suatu peran aktif dari kaur keuangan sebagai pemegang sistem keuangan  desa.  bendahara  atau  kaur  keuangan  desa  bertangggungjawab  atas  pengelolaan  sistem keuangan  desa  serta  bertanggungjawab  atas  dokumen-dokumen  yang  akan  diinput  pada  sistem tersebut. Bendahara desa melakukan pencatatan secara teratur dan berurutan atas transaksi keuangan yang  terjadi.  Penatausahaan  keuangan  desa  dilakukan  dengan  cara  yang  sederhana,  yaitu  melalui pembukuan  tanpa  menggunakan  jurnal  akuntansi  baik  penerimaan  ataupun  pengeluaran  kas kemudian hal tersebut diurus dengan baik oleh bendahara desa. ( Neny & Stie, 2017)
Proses pelaporan alokasi dana desa di Ayula Tilango berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pelaporan alokasi dana desa yang di buat sudah sesuai dengan regulasi yang diatur dan sudah tertata dalam suatu sistem keuangan. Dalam pelaporan alokasi dana desa juga tidak bisa terlepas dari dokumen  yang  dibutuhkan  berupa  SPP  (Surat  Permintaan  Pembayaran),  kuitansi,  nota  toko,  dan dokumentasi  pelaksanaan  alokasi  dana  desa.  Serta  pada  akhir  laporan  keuangan  desa  akan menghailkan laporan realisasi alokasi dana desa yang terdiri dari realisasi realisasi anggaran dan sisa anggaran realisasi.
Pelaporan  atas  kegiatan  ABPDes  terdiri  dari  beberapa  tahap  yang  diawali  dengan  laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap semester atau setiap 6 bulan sekali sesuai dengan pencairan ADD.  Selanjutnya  laporan  ini  berisikan  informasi  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  anggaran alokasi dana desa termasuk realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kemudian pada tahap akhir yakni  laporan  akhir  dari  penggunaan  ADD  yang  mencakup  evaluasi  pelaksanaan  dan  penyerapan dana, masalah yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. ( Retno & Nur, 2021)
Sesuai dengan teori kepatuhan bahwa pelaporan keuangan desa sudah sesuai dan taat terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Tetapi berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sering terjadi perubahan yang berdampak pada laporan alokasi dana desa. Selain itu perubahan regulasi mempengaruhi tahap pelaporan  alokasi  dana  desa  serta  hal  ini  dapat  menyulitkan  pemerintah  desa  dalam  mengambil keputusan karena pemerintah desa harus mengikuti aturan yang berlaku.
Pada pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan regulasi yang ada serta dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat. Tetapi kesadaran masyarakat atas hal  ini  masih  sangat  minim  dengan  di  buktikan  tidak  adanya  partisipasi  masyrakat  dalam  melakukan pengawasan alokasi dana desa tersebut. Sehingga pertanggungjawaban alokasi dana desa cenderung hanya ke BPD tanpa adanya pengawasan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan yang  menyatakan “itu  disampaikan  pada  saat  musdes,  ada  dicetak  dibaliho.  Karena  setiap musyawarah itu salah satunya pada saat perencanaan kegiatan, setiap tahun itu disampaikan semua seacara terbuka baik ADD atau dana desa, itu semua disampaikan (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ayula Tilango, 16 Mei 2023)”
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dinyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang
sebelumnya dimana dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa dituntut sesuai dengan pereturan yang dikeluarkan oleh pusat maupun daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Ayula Tilango bahwa PEMDES Tilango sudah memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat umum dengan cara menyampaikan hasil realisasi alokasi dana desa lewat musyawarah laporan  realisasi  ABPDes  yang  diikuti  oleh  suruh  unsur  pemerintahan  desa  dan  seluruh  golongan masyarakat desa.
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  menyatakan  bahwa  Kepala  Desa  bertanggungjawab melaporkan realisasi APBDes kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selain dipertanggungjawabakan kepada pemerintah Kabupaten/Kota Kepala Desa juga harus mempertanggungjawbakan hal tersebut kepada  masyarakat  umum  khusnya  masyarakat  desa  Ayula  Tilango.  Selanjutnya  laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan laporan  keuangan,  laporan  realisasi  kegiatan,  dan  daftar program sektoral, program daerah serta program lainnya yang masuk ke Desa.
Sejalan dengan penelitian Marselina (2018) menjelaskan bahwa Permandagri dijadikan sebagai acuan dalam pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas realisasi penggunaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota.  Selain  itu  perintah  desa  juga bertanggungjawab atas laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara transparan dengan cara melaporkannya  dalam  bentuk  media  cetak  yang  diletekan  di  depan  kantor  desa.  Tetapi pertanggungjawaban  pemerintah  desa  tidak  dibarengi  oleh  antusias  masyarakat  dalam  mengawasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Sehingga kepala desa dalam melakukan pertanggungjawaban alokasi dana desa lebih banyak ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Berlandasakan  grand  teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yakni,  grand  teori  kepatuhan dimana pertanggungjawaban permerintah desa harus berdasarkan regulasi yang ada. dalam penelitian Henti  dkk  (2020)  menjelaskan  bahwa  teori  ini  membahas  bagaimana  kesiapan  dalam  mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan baik yang diwajibkan maupun yang bersifat mandiri. Sehingga Peraturan  Bupati  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  pemerintah kabupaten terhadap kinerja pemerintah desa.
Berdasarkan hasil observasi awal, hasil wawancara, dan bukti dokumentasi secara keseluruhan yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Desa  Ayula  Tilango  Kecamatan  Bulango  Selatan  mengenai
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa Ayula Tilango dalam  mekanisme  pengelolaan  alokasi  dana  desanya  sudah  cukup  serta  terencana.  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  berdasarkan  peraturan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  atau daerah  yang  dibagi  menjadi    kedalam  tiga  tahap  yakni  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban  yang  tentunya  jika  pengelolaannya  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku, akan menunjang operasional kantor dan pembangunan desa  (Apriana, Yulita, dan Nuraini 2021)
Dalam  penelitian  ini  juga  diukur  kepatuhan  pemerintah  desa  atas  kinerjanya  terhadap pengelolaan  alokasi  dana  desa  berdasarkan  kepatuhannya  terhadap  regulasi  yung  berlaku.  Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada Tahun 1963, dalam  penelitian  Henti dkk (2020) menjelaskan bahwa teori ini membahas bagaimana kesiapan dalam mengikuti batasan-batasan yang telah  ditetapkan  baik  yang  diwajibkan  maupun  yang  bersifat  mandiri.  Teori  Kepatuhan  juga dijelaskan dalam penelitian Nastiti dkk (2022) menyatakan bahwa Teori Kepatuhan merupakan teori yang membahas suatu kondisi tertentu dimana seseorang atau sekelompok orang yang taat terhadap perintah yang diberikan ataupun regulasi yang berlaku. Sehingga Pemerintah Desa (PEMDes) dalam melaksanakan tahapan-tahapan pengelolaannya harus berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

## D. SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada desa Ayula Tilango mengenai pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berilut:
Pengelolaan keuangan Desa  yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ayula Tilango  sesuai  dengan  Permendagri  No  20  Tahun  2018  serta  Perbup  Bone  Bolango  No  60  Tahun 2022, ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Ayula Tilango patuh terhadap aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang tahapan-tahapannya di atur sangat ketat dalam regulasi tersebut dan tahapannya  saling  berkaitan.  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Ayula  Tilango  dilakukan  dengan serangkaian tahapan yang melibatkan musyawarah desa, penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes, dan akan di evaluasi pada MUSREMBANGDes yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, selain itu tahapan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  Ayula  Tilango  telah mengikuti  mekanisme  yang  ditetapkan dalam  peraturan  daerah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  ataupun  pusat.  Pelaksanaan  ini mencakup  realisasi  sebesar  Sembilan  puluh  persen  sesuai  rencana  dengan  memperioritaskan kebutuhan operasional kantor. Pelaporan Bendahara bertanggungjawab atas sistem laporan keuangan desa dimana bendahara desa melakuka pencatatan transkasi keuangan secara teratur dan beruntun.
Mekanisme pelaporan alokasi dana desa Ayula Tilango sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sudah tertatat dalam sistem keuangan desa.
pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa,  pemerintah  desa  Ayula  Tilango  telah  memberikan laporan kepada masyarakat melalui  musyawarah laporan realisasi APBDes  yang melibatkan unsur pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  Ayula  Tilango mencakup laporan  keuangan,  laporan  realisasi  anggaran,  serta  yang  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan program pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade, I. S. A., Vecky, M., & Een, N. W. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks DESA   Membangun  Di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah .
Apriana,  M.,  Yulita,  L.,  &  Nuraini,  I.  (2021). Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Menunjang  Pembangunan Pedesaan Pada Desa Nanganesa .
Erik,  S.  (2021).  Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Penerapan  Akuntansi  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi .
Evi,  M.,  Sri,  R.,  &  Amelia,  D.  R.  A.  F.  (2021).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Kompetensi,  Teknologi InformasiTerhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desadi Kecamatan Rakit Kulim. JurnalAkuntansi & Ekonomika .
Faizah,  I.  R.  (2019). Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Uraso  Kecamatan  Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara .
Henti,  Faizal,  A.,  &  Idham,  I.  (2020).  Hubungan  Kepatuhan  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap  Program Mitigasi  Bencana  “Studi  Kasus  Di  Desa  Kemadang  Kecamatan  Tanjungsari  Kabupaten  Gunung Kidul Yogyakarta.” Jurnal Enersia Publika .
Kristina, E., & Septina, D. R. (2019). Analisis Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik .
Marselina,  L.  (2018). Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya   Meningkatkan  Pembangunan Ekonomi  Masyarakat Di Desa Magmagan Karya  Kecamatan Lumar .
Muhammad,  A.  M.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)   Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Public Administration Journal .
Nastiti, M., Lintje, K., & Novi, S. B. (2022). Analisis Kewajiban Perpajakan Oleh Kaur Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “ .
Neny, T. I., & Stie, W. G. L. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Pajak .
Noviyanti, & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaay Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik .
Retno D, P., & Nur, H. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi .
Ridwan,  T.,  &  Yusuf  A,  N.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Kecamatan  Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan .
Siti, M. (2020). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spritual, Perilaku Belajar, Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi .
Winda,  A.  (2022). Penerapan  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  Dalam  Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021 .
Yustin, N. P. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Journal Riset Akuntansi .
Ridwan , T., & Yusuf A, N. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan .
Winda , A. (2022). Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021 .
Moleong , L.J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 60 Tahun 2022 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif.  Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah,  17(33),  81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Tangahu, P. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
Yin, R. K. (2009). Case study research. Fourth Edition CA: Sage.
Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York.The guilford press a division of guilford publications.
Miles,M.B,   Huberman,A.M,   dan   Saldana,J.   2014.   Qualitative   Data   Analysis,   A   Methods Sourcebook,  Edition  3.  USA:  Sage  Publications.  Terjemahan  Tjetjep  Rohindi  Rohidi,  UI- Press.
Creswell,  John  W.  2014.  Research  Design,  Qualitatives,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approcahes    (Fourth    Edition).    United    State    of    America:    Sage    Publications. https://www.researchgate.net/publication/332246566_Book_Review_Creswell_J_W_2014_ Research_Design_Qualitative_Quantitative_and_Mixed_Methods_Approaches_4th_ed_Tho usand_Oaks_CA_Sage
Creswell,  John  W.  2007.  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five
Approaches    (Second    Edition).    United    States    of    America. Sage    Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896