Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS YURIDIS  KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN
Dwi Apriliyani J Nusi 1 , Nur Mohamad Kasim 2 , Weny Almarovid Dungga 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia tyanusi00@gmail.com 1 , nurkasim@ung.ac.id 2 , wey.almoravid@ung.ac.id 3
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement. But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal. So to reveal that, the author uses the Library Research approach with  the  research  methods  carried  out  to  study  literature  and  writings  that  are  closely related  to  the  issues  raised  in  this  research.  The  functions  of  the  Mahar  are:  a.  the distinction  between  marriage  and  marriage;  b.  the  form  of  respect,  appreciation,  and protection for women; c. the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d.  the  symbol  of  the  responsibility  of  a  woman  toward  a  given  Mahar;  e.  a  symbol  of responsibility for a man; and f. the symbole of agreement and disagreement.
Keywords: Mahar, Marriage, Legal Status
Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail : tyanusi00@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Pernghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia- siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya  sendiri.  Kemudian  datanglah  Islam  yang  membawa  rahmat  keseluruh  alam  (Syamsuddin Muhammad, 988: 328). Dengan demikian, untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.
Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab  akad  sebagai  pemberian  wajib.  Mahar  juga  didefinisikan  sesuatu  yang  diserahkan  oleh  calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.
Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai  imbalan  atas  hilangnya  kemampuan  melahirkan  keturunan  daripadanya  dan  sebagai  sarana untuk  menciptakan  kestabilan  ikatan  dan  hubungan  antara  dua  keluarga,  telah  jelas  bahwa  sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.
Kewajiban  untuk  memberi  mas  kawin/mahar  ini  oleh  calon  suami  juga  merupakan  ilustrasi kesediaan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah yang jelas dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Satu-satunya yang berkewajiban menyediakan nafkah (mas kawin dan kebutuhan hidup rumah tangga) adalah laki-laki, karena wajar bagi laki-laki bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka dan mencari nafkah, sementara tugas dari  Wanita  dalam  keluarga  harus  menjaga  tangga  rumah,  terutama  mendidik  anak-anak.  Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  mewajibkan  adanya  mahar.  Pasal  30  KHI  menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Mahar  diberikan  langsung  kepada  calon  mempelai wanita,  dan  sejak  itu  menjadi  hak  pribadinya,  terdapat  dalam  Pasal  32  KHI.  Penyerahan  mahar dilakukan  dengan  tunai,  apabila  calon  mempelai  wanita  menyetujui,  penyerahan  mahar  boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Selain pada KHI mahar juga duatur dalam aturan lainya.
di Indonesia, mahar diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 30 sampai dengan 38. Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: 1) mempelai  laki-laki  wajib  memberikan  mas  kawin  untuk  pengantin  wanita;  2).  kedua  belah  pihak menyepakati  jumlah,  bentuk  dan  jenis  mahar;  3)  penetapan  mahar  didasarkan  pada  prinsip kesederhanaan da kemudahan; 4) mahar menjadi hak mutlak istri; 5) penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan; 6) mahar bukan syarat sahnya perkawinan; 7) tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah tidak membatalkan perkawinan; 8) penyelesaian sengketa mahar menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama.  Mengenai  besaran  mahar,  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak menentukan besaran mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita.
Hukum  atau  aturam  diatas  yang  ada  di  Indonesia  t  masih  belum  menuntaskan  berbagai permsalahan  Terkiat  dengan  mahar  Permasalahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  tidak  pernah berhenti, bahkan bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sering kali terjadi  penetapan  mahar  seiring  dengan  adat  istiadat  yang  berjalan  di  tengah  masyarakat  saat  ini. Terkadang terjadi kesepakatan antara suami dan istri, suami menyiapkan rumah dan perlengkapannya sebagai mahar muqaddam (Panjar Mahar) dengan catatan ketika terjadi perceraian suami membayar isa mahar yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini sangat rentan sekali memicu permasalahan di tengah keluarga sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan dan akhirnya pernikahan seakan-akan untuk mencapai materi atau seperti perdagangan. Dan ini kesalahan yang harus diluruskan, karena di antara tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah mawaddah dan rahmh (al-Musayyar, 1996), maka dari  itu  menarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  bagaimana  sebenarnya  kedudukan  mahar  di  dalam  suatu perkawinan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada asasnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif  ini  fokus  pada  kajian  tertulis  yakni  menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Mahar
Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata mahar diantaranya adalah Wahbah Zuhaili mengatakan muradif kata Shodaq mempunyai beberapa arti seperti: Mahar, al-Ajru, al-Faridhah, al- Nihlah. Disebut Shodaq diambil dari kata Shidq, dinamakan Shodaq untukmenyatakan kejujuran dan kebenaran niat keinginan seseorang dalam menikah. Sedangkan terminologi dari shodaq (mahar) adalah harta yang wajib diberikan seorang pria kepada istri dalam nikah atau watha’ (Zuhaili, 2008)
Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghalalkan istimta’ dengannya dan merupakan kewajiban bagi pria. Menurut al-Jazairi(1964) Shodaq  adalah  pembayaran  harta  yang  berharga  diiringi  dengan  keinginan  untuk  menjalin  tali pernikahan. Sedangkan makna Shodaq secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diserahkan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan istimta’ dan dikarenakan watha’ yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Menurut Zuhaili Shodaq (mahar) adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhu.
Di  kalangan  fuqaha,  di  samping  perkataan  ”mahar”,  juga  digunakan  istilah  lainnya,  yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah  mahar  merupakan  pemberian  yang  dilakukan  oleh  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai perempuan  yang  hukumnya  wajib,  tetapi  tidak  ditentukan  bentuk  dari  jenisnya,  besar  dan  kecilnya dalam al-Quran merupakan al- Hadits.
Dalam  bahasa  Arab,  terma  mahar  jarang  digunakan.  Kalangan  ahli  fiqih  lebih  sering menggunakan kata “shidaq” dalam kitab-kitab fuqahanya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan  adalah  terma  mahar  dan  maskawin.  Para  ulama  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan mendasar antara terma ash- shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi’ seubhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut  ibnu  Qayyim,  istilah  mahar  dengan  shidaq  tidak  berbeda  fungsi  jika  yang  dimaksudkan merupakan  pemberian  sesuatu  dari  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan  dalam  sebuah perkawinan.  Hanya  istilah  mahar  digunakan  untuk  perkawinan,    sedangkan  iatilah  shidaq  dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah/ shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.
Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datan mengembalikan hak-hak itu. Kepadanya diberi hak mahar dan kepada suam diwajibkan memberi  mahar  kepadanya  bukan  kepada  ayahnya  dan  kepada  orang  yang  paling  dekat  kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar.
Mahar  harus  ditetapkan  sebelum  pelaksanaan  akad  nikah.  Merupakan  hak  mutlak  seorang perempuan  untuk  menentukan  besarnya  mahar  Apabila  mahar  sudah  ditentukan  bentuk  dan  besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan,  baik  berupa  uang,  barang  atau  jasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Para Imam  mazhab  (selain  Imam  Malik)  sepakat  bahwa  mahar  bukanlah  salah  satu  rukun  akad,  tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.
Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian,  cincin,  dan  sebagainya.  Abdur  Rahman  alJaziri  mengatakan  mahar  berfungsi  sebagai pengganti  (muqabalah)  istimta'  dengan  istrinya.  Sedangkan  sebagian  ulama  Malikiyah  mengatakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa  mahar  berfungsi  sebagai  imbalan  jasa  pelayanan  seksual  dan  Abu  Hasan  Ali  memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

## Ketentuan Teoritis Tentang Mahar Dalam Perkawinan
Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni “shadaqah, nihlah, dan faridhah” yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar  merupakan  pemberian  yang  dilakukan  oleh  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran ataupun al-hadis.
Dalam  perkembangan  berikutnya,  mahar  berevolusi  dan  berkembang  menjadi  alat  yang diharuskan  untuk  dibayar  kepada  keluarga  pengantin  wanita  sebagai  imbalan  atas  hilangnya  fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua  keluarga  yang  saling  bermenantu.  Dengan  demikian,  sebelum  datangnya  islam  istilah  mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.
Kutipan di atas menegaskan adalah di jaman pra islam adalah apabila pria memberikan mahar atau sejumlah uang pada saat perkawinan. Perkawinan tersebut adalah bentuk perkawinan terhormat, Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hokum perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga  pemberian  mahar  pun  dengan  sendirinya  diperentukan  bagi  wali  si  perempuan,  sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya.
Hal  inilah  yang  menyebabkan  mahar  ditafsirkan  sebagai  harga  beli  seorang  perempuan  dari walinya. Dulu seorang perempun yang telah menikah dengan eorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh  suaminya.  Karenanya,  seorang  suami  memiliki  wewenang  terhadap  istrinya  untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.
Menurut Khoirudin Nasution kata nihlah pada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai symbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si wanita dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanaya status mahar sepert ini apa apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri dapat berwujud.pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.
Dari kesimpulan di atas menegaskan yaitu mahar adalah suatu pemberian dari seorang laki-laki yang ingin menikahkan pasangannya dan pemberian tersebut sukarela. Karena prinsip dari perkawinan adalah memberi dan menerima melayani dan dilayani. Khoiruduin Nasution juga menemukan bahwa istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur  masyarakat  yang  didominasi  oleh  keturunan  laki-laki,  sedangkan  perempuan  adalah  ,bukan warga  yang  penuh.  semua  harus  diatur  berdasarkan  keuntungan  keluarga,  bukan    kebebasan  dan kehendak pasangan. terutama anak-anak dan wanita, dengan memberikan mahar dan hak waris.
Dari uraian di atas menegaskan yaitu mahar adalah seperti alat tukar barang atau uang atau ganti karena  menurutnya  pada  masa  itu  masyarakat  di  dominasi  oleh  laki-laki.  Dan  bukan  kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya.

## Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan
Dalam Islam, dia meresepkan untuk membayar mas kawin hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia minta ketika dia ingin menjadi pria terbaiknya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita. Oleh  karena  itu,  dalam  Al  Qur'an,  Allah  telah  menegaskan  dalam  surat  an-Nisa  ayat  4  Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”. (QS. an- Nisa’: 4)
Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena  memamfaatkan  hartanya  dengan  tidak  memberi  kesempatan  kepada  wanita  yang  di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawah rahmat keseluruh alam.
Demikian  juga  untuk  kaum  perempuan,  kehadiran  Islam  Menghilangkan  belenggu  tradisi tersebut.  Perempuan  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  mahar,  bilamana  ia  hendak  mempersunting seorang  perempuan  untuk  dijadikan  istri.  Mahar  diberikan  langsung  kepada  perempuan  yan dimaksudkan, bukan kepada wali atau ayahnya atau kepada orang yang mempunyai hubungan terdekat sekalipun.  Selain  dari  perempuan  tersebut,  tidak  ada  yang  boleh  mengganggu  gugat  maharnya  itu, kecuali atas izin dan kerelaannya sendiri
Islam tidak merinci mas kawin besar atau kecil, karena perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu, setiap komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri, karena itu Islam  menyerahkan  masalah  jumlah  mahar  berdasarkan  kemampuan  setiap  orang  atau  keadaan  dan tradisi yang berlaku di keluarganya. Semua teks yang memberikan informasi tidak dimaksudkan kecuali untuk  menunjukkan  pentingnya  nilai  mahar,  terlepas  dari  ukuran  jumlahnya.  Jadi  diperbolehkan memberi mas kawin misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Alquran dan sebagainya, dengan syarat yang disepakati oleh kedua pihak dalam akad Seperti hadits di bawah ini:
“Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW …….lalu Nabi bersabda “ sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur’an yang ada padamu”. (HR. Bukhari Muslim)
Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat adalah mengajarkan sejumlah ayat dari Al Qur'an, bentuk mas kawin dalam amal ibadah atau  manfaat  lainnya  termasuk  dalam  kategori  melayani  (khidmad),  mereka  berpendapat  dengan merujuk pada firman Allah yang bercerita tentang pernikahan Nabi Mus a.s. dengan putri Nabi Syu’aib a.s.
Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Namun setelah kepastian syarat pembayaran, pasangan juga mungkin saling mencintai dan menghormati dan menjadi pasangan intim dalam  rumah  tangga  untuk  mengembalikan  mahar  kepada  suami  mereka  untuk  kepentingan  dan kesenangan  bersama,  karena  properti  itu  telah  menjadi  miliknya.  Tentang  hukum  memberi  mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 4.
Di antara banyak orang sudah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya memberi mas kawin,  tetapi  disertai  dengan  berbagai  hadiah  lain  (hadiah),  baik  dalam  bentuk  makanan  akaian, peralatan rumah tangga, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami untuk calon istri tercinta yang  akan  menemani  hidupnya,  Mas  kawin  besa  dan  bentuk  harus  selalu  dibimbing  oleh  sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang direkomendasikan oleh Islam, sehingga ukuran dan bentuk mahar tidak membebani mempelai laki-laki.
Jika mahar atau mahar adalah hak seorang wanita (istri) maka istri yang baik adala  orang yang tidak  menyulitkan  atau  menjadikannya  mahal.  Sekarang,  tidak  sedikit  dari  uma  Islam  yang  telah diracuni  memahami  materialisme.  Mereka  tampak  mahar  dengan  pandangan  materi  belaka.  Mereka menggunakannya sebagai prinsip dalam kontrak pernikahan. Padahal sebenarnya mas kawin hanyalah simbol  penghormatan  terhadap  wanita.  Tapi  sekarang  ternyata  itu  tuntutan  yang  paling  penting. Pandangan  seperti  itu  sangat  bertentangan  dengan  syariah  Islam  yang  memerintahkan  penganutnya untuk meringankan masalah mahar. Memperluas mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia. Islam tidak suka mahar yang berlebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar lebih murah tentu akan member berkah dalam kehidupan suami-istri (menikah). Dan mahar murah adalah untuk menunjukkan kemurahan hati wanita itu, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar menjatuhkan harga dirinya.
Masih banyak orang yang belum tahu mahar atau mas kawin ini, mereka menganut adat Jahiliyah. Yaitu seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang pria yang berani memberikan mahar dalam jumlah besar, alih-alih menolak untuk menyerahkan putrinya kepada seorang pria yang hanya mampu memberikan mahar dalam jumlah kecil. Sehingga seolah-olah perempuan itu adalah barang dagangan yang memiliki tarif terpasang dalam etiket perdagangan. Perilaku semacam ini menyebabkan banyak kecemasan  sehingga  baik  pria  maupun  wanita  terlibat  dalam  bahaya,  akan  menyebabkan  banyak kejahatan dan kerusakan serta mengganggu dunia perkawinan sehingga akhirnya halal lebih sulit untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dicapai daripada yang melanggar hukum (perzinaan). Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur berapa banyak dan jumlah mahar yang kecil.
Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada kondisi suami dan posisi istri. Kewajiban seorang Muslim untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang wanita yang akan diedit menjadi istrinya  tercantum  dalam  Al-Qur'an  ayat  Nisa  ayat  25,  dan  ia  juga  mengingatkan  umat  Islam  untuk menikahi seorang wanita dengan izin wali dan membayar mas kawin. “Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”.
Berapa  jumlahnya  dan  bagaimana  bentuknya  harus  disepakati  bersama,  dan  sunnah  tatkala mengucapkan  ijab  kabu  pernikahan,  agar  para  saksi  dapat  mendengar  secara  langsung  jumlah  dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau  menangguhkannya  adalah  suatu  hal  yang  diperbolehkan,  akan  tetapi  ketentuan  dari  mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan

## IV. KESIMPULAN
Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.Agama  tidak  menetapkan  jumlah  minimum  dan  begitu  pula  jumlah  maksimum  dari  mahar. Kedudukan dari mahar itu senditi begitu penting dalam perspektif hukum perkawinan khususnya untuk perkawinan  islam,  dimana  maha  tersebut  menjadi  bentuk  penghargaan  dan  keseriusan  yang diperlihatkan oleh calon suami kepada calon istri, sehingganya banyak ahli berpendapat bahwa mahar begitu penting kedudukanya dalam perkawinan, akan tetapi dengan syarat yang telah ditentukan dan tidak  memberatkan  bagi  calon  suami  untuk  meminang  calon  istrinya.  Dalam  hal  ini  jumlah  mahar tergantung pada kondisi suami dan posisi istri. Kewajiban seorang Muslim untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang wanita yang akan diedit menjadi istrinya tercantum dalam Al-Qur'an ayat Nisa ayat 25, dan ia juga mengingatkan umat Islam untuk menikahi seorang wanita dengan izin wali  dan  membayar  mas  kawin.  “Karena  itu  kawinilah  mereka  (wanita-wanita)  dengan  seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya.

## REFERENSI
Abd.  Rachman  Assegaf,  Studi  Islam  Konstekstual  Elaborasi  Paradigma  Baru  Muslim  Kaffh,  Gama Media, Yogyakarta, 2016
Abd.  Shomad,  Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Islam,  (Jakarta  :  Kencana,
2012), Ed. RevisI
Abdil Aziz Muhammad Azza, Abdul WahabSayyed Hawwa. 2011. Fikih Munakah Khitbah Nikah Dan Talak.Jakarta: Amzah
Amir Syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia, Kencana, 2006 Ardawati  Saputri,  “Mahar  Perspektif  Al-Qur’an  dan  Implementasinya  pada  Masyarakat,”  Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah 1, no. 1 (Agustus 2018).
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, Ery Noor. 2017. Jurnal Analisis YuridiTerhadap Mahar Yang Terhutang. Yogyakarta: UIN SUKA. Juhaya S. Pradja, M.A, perkawinan perceraian keluarga muslim, pustaka setia, 2013 Khoirudin nasution, “persoalan mahar dan perkawinan: studi konvensional dan kontemporer” Jurnal hermenia vol 1 no.2 juli-desember 2002
Kohar,  Abdul,  “Kedudukan  dan  Hikmah  Mahar  dalam  Perkawinan”.  Jurnal  Lampung:  IAIN  Raden Intan
Marijah  Damis,  “Konsep  Mahar  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang-Undangan,”  dalam  jurnal Yudisial No. 9 April 2016, h. 24; Ziba Mir-Hosseini, Marriae on Trial: Islamic Family Law in Iran and Marocco, (I.B. Tauris, 2000)
Masrokhin. 2015. Jurnal Persfektif Al-Qur’anTentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), Soraya Novia. 2016. Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Perempuan. Yogyakarta: UIN SUKA. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, Nihayah Al-Muhtaj, (Mesir: Mushtafa Al- Baby Al-Halaby, 1938), Juz 6.