## KLAUSA FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK DAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Kanzul Wafa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : kanzulwafa.law@gmail.com
Irit Suseno Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : irit@untag-sby.ac.id
Endang Prasetyawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : endang_pras@untag-sby.ac.id

## Abstract
Some other policies related / to ? COVID-19 i in i Indonesia include "PP 21 years 2020 about large-scale p social p restrictions in accelerating the handling of 2 COVID-19", "Presidential  decree  11  years  2020  on  the  determination  of  public  health emergency  COVID-19",  and  "Perppu  1  year  2020  on  the  country's financial l policy k and p financial ; system stability for the handling of COVID-19 The COVID-19  countermeasures  and  prevention  policies  affect  the  fulfillment  of contracts,  agreements,  and  business  transactions.  This  is  because  some  of  these policies impede the process of fulfilling obligations in contracts, either directly or indirectly.  The  policy  in  question  is  primarily  related  to  the  closure  of  access, transportation  or  interaction.  Methods  used  using  normative  research  with orientation that is not sourced in the conceptual attitude that must be taken but also a combination of a rule of abuse which is a belief is fundamental. This belief is very important  to  produce  an  objective  research  result.  Based  on  the  freedom  of agreement, the Corona COVID-19 pandemic virus is clearly expressed as a force majeure.  However,  if  in  the  contract  made  Corona  COVID-19  pandemic  viruses are  not  included  in  the  force  majeure  can  be  an  issue,  this  is  because  the  new Corona COVID-19 pandemic virus appears around the 2019 and in Indonesia itself has  only  gained  its  impact  in  the  year  2020.  This  makes  many  contentious  to determine  whether  the  COVID-19  pandemic  includes  Force  Majeure  or  not  and whether this  pandemic automatically cancels  a contract  that has been made and agreed upon by the parties.
Keywords: force majeure; contract: pandemic

## A. PENDAHULUAN
Virus COVID-19 telah muncul sejak awal Desember 2019. Diinformasikan bahwa  virus  ini  pertama 0 kali  teridentifikasi  di  kota t Wuhan, t China. 1 Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemi virus COVID-19. Presiden Joko Widodo  secara  resmi  mengumumkan  terdapat  dua / warga k negara i Indonesia p yang sudah  dinyatakan  positif  terinfeksi  virus  COVID-19  di  Indonesia. 2 Pengumuman ini  dibuat  pada  tanggal  3  Maret  2020.  Kemudian  sampai  tanggal  21  Maret  2020 terdapat 450 orang o yang telah positif ? terinfeksi virus 7 corona COVID-19, 38 orang meninggal,  dan  20  orang  yang  dinyatakan  sembuh  di  Indonesia. 3 Beberapa kebijakan lain terkait dengan COVID-19 di Indonesia meliputi = PP - 21 / tahun 2 2020 tentang 3 Pembatasan 7 Sosial ;; Berskala + Besar ,,
Keppres 11 tahun P 2020 tentang Penetapan K Kedaruratan Kesehatan M Masyarakat  COVID-19”,  dan  “Perppu  1  tahun  2020 0 tentang Kebijakan K Keuangan Negara a dan Stabilitas Sistem k Keuangan untuk Penanganan P Pandemi K COVID-19”.  Kebijakan-kebijakan p penanggulangan  dan pencegahan  COVID-19  mempengaruhi  pemenuhan  kontrak,  perjanjian,  dan transaksi  bisnis.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  dari  kebijakan  tersebut menghambat  proses  pemenuhan  kewajiban  dalam  kontrak,  baik  terkena  dampak langsung o maupun p tidak  terkena  dampak  langsung. + Kebijakan  yang  dimaksud terutama terkait dengan penutupan akses, baik transportasi maupun interaksi.
Asas  kebebasan  berkontrak  mempunyai  sifat  umum  yang  merunjuk pada . adanya . kehendak . yang bebas dari setiap orang yang membuat - kontrak p atau l tidak 0 membuat  kontrak,  namun  dibatasi  untuk  kepentingan  umum dan di dalam setiap kontrak itu harus ada keseimbangan. Ketika membuat kontrak para  pihak  akan  mempelajari  risiko-risiko  apa  saja  yang  akan  terjadi  berkaitan
1 Chaolin o Huang et al, “Clinical F Features [ Of p Patients [ Infected / With 2019 Novel P Coronavirus In m Wuhan 0 China” , Vol 395 , Elsevier Ltd , h. 497. (2020) 2 Mela Arnani,  “Indonesia Positif u Corona, Berikut 13 L WNI L Terinfeksi L Covid-19 9 di Berbagai n Negara”, Kompas.com, 2 Maret 2010.
3 Aditya  Eka  Prawira,  “Update 7 Corona  21  Maret: m Meninggal  38,  Kasus Positif k 450 t Orang, Sembuh 20”, Liputan6.com, 21 Maret 2020.
dengan  pelaksanaan  kontrak. 4 Hal  ini  menyebabkan  pasal  mengenai  wanprestasi dan force  majeure sangat  penting.  Pasal  ini  tidak  hanya  berkaitan  tentang tertundanya  untuk  melaksanakan  prestasi.  Melainkan  dapat 3 juga 9 membebaskan - para - pihak  dari  adanya    ganti  rugi  akibat  tidak  dapat  terlaksananya  perjanjian. 5
Namun potensi kesalahpahaman antara debitur dan kreditur masih bisa terjadi. Hal ini  dikarenakan  munculnya  peristiwa  yang  belum  dikategorikan  termasuk wanprestasi atau force majeure . Salah satu peristiwa tersebut adalah pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia. Maka berdasarkan u uraian latar m belakang p di atas, maka . rumusan  masalah . dalam  penelitian  ini  antara  lain n apakah  pandemi  virus corona  COVID-19  di  Indonesia  termasuk  peristiwa force  majeure dan  apakah pandemi v virus  corona 0 COVID-19 . dapat  langsung  menjadi  alasan  pembatalan kontrak

## B. METODE PENELITIAN
Menggunakan  penelitian  normatif  dengan  orientasi  yang  tidak  bersumber  pada konseptual  sikap  yang  wajib  diambil  melainkan  juga  kombinasi  pada  suatu peraturan perundangundangan yang merupakan keyakinan bersifat fundamental. 6 Keyakinan  ini  sangat  penting  untuk  menghasilkan  sebuah  hasil  penelitian  yang bersifat objektif.

## C. PEMBAHASAN
1.  Klausa Force majeure dalam Kontrak dan Pandemi Virus Corona COVID-

## 19 di Indonesia
Kontrak mewajibkan debitur untuk memenuhi kewajiban kontrak, terutama ketika hendak menutup kontrak. Kontrak yang telah mengikat
4 Karl  Heinz  Bockstiegel, H Hardship,  “Force  majeure a and  Special R Risks  Clauses  in International C C ontracts, ed. by Norbert H Horn”, (Bielefeld: + Adaptation and Renegotiation of Contracts in International L Trade T and F Finance 1984 ), p. 199.
5 Yulia Ika P Putranti, “Tinjauan f Mengenai + Force k Majeure 9 (Overmacht) p Pada Formulir J Jaminan  Pelaksanaan  Surety  Bond  Serta  Batas  Kewenangan  Suatu  Perusahaan u Surety Untuk m Memeriksa Security P Principal Di k Pt.Asuransi Jasa Raharja p Putera a Cabang Yogyakarta”, k Jurnal  Fakultas  Ilmu  Hukumhukum  Ekonomi  Bisnisuniversitas  Atma  Jaya Yogyakarta , h. 9. (2014)
6 Pier r Giuseppe p Monateri,  “Methods  of  Comparative L Law”,  Edward k Elgar  Publishing Limited UK, 2012.
harus d dilaksanakan  dengan  itikad  baik k oleh  para . pihak.  Akan  tetapi  tidak semuanya berjalan sebagaimana mestinya, 7 dalam beberapa kasus debitur gagal melaksanakan  prestasinya.  Kegagalan  ini  ditentukan  sebagai  wanprestasi  atau force  majeure dengan  memperhatikan  pasal-pasal  dalam  perjanjian  yang  telah dibuat. Apabila termasuk wanprestasi, maka debitur  yang lalai dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur. Sedangkan apabila termasuk force majeure, debitur yang tidak  melaksanakan  prestasi  dibebaskan  dari  ganti  rugi. 8 Salah  satu  penyebab yang  menghalangi  debitur  melaksanakan  prestasinya  adalah  adanya  pandemi virus corona a COVID-19. Hal ini menjadi masalah karena pandemi virus corona COVID-19 tidak terdapat dalam klausula force majeure.
Suatu peristiwa dikategorikan sebagai wanprestasi atau force majeure harus dilihat  dengan  memperhatikan  kemampuan  debitur.  Apabila  debitur  mampu melaksanakan  prestasinya  namun  debitur  tidak  melaksanakannya,  maka dikategorikan  sebagai  wanprestasi.  Namun  apabila  debitur  tidak  melaksanakan prestasinya  karena  peristiwa  di  luar  kemampuan  debitur,  maka  dikategorikan sebagai force  majeure . 9 Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  teori  kepastian hukum. 10 Sekalipun memang kepastian n hukum m dikembangkan di negara-negara yang berbeda dengan cara yang berbeda namun pada dasarnya sama 11 .
John  Braithwaite 12 menyatakan  “kepastian  hukum  diartikan n sebagai kejelasan n norma  yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  masyarakat  yang dikenai p peraturan/norma  tersebut”.  Kepastian h hukum  juga  dapat  diartikan menjadi  kejelasan n dan  ketegasan n terhadap  berlakunya  suatu  hukum i sehingga
7 M. m Muhtarom, k ”Asas-Asas s Hukum : Perjanjian: - Suatu k Landasan Dalam m Pembuatan p Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014 , h. 50.
8 Agri Chairunisa Isradjuningtias, Jurnal: Force Mejerure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, h.147. (2016)
9 Hero Pandi, Penyelesaian Ganti Rugi i Karena Force m Mejeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan, Fakultas Hukum Universitas i Islam Malang , h. 7. (2019) 10 Taha A Ayhan, “The Principle r of Legal c Certainty in EU u Case Law” ,Toddae’s Review o of Public c Administration , Vol.4, No.3, 2014, h.149-183.
11 Bronislav Totskyi, Legal c Certainty As a A Basic c Principle of f the e Land Law of u Ukraine , Jurisprudence , Vol.21, No.1, 2014, h.206.
12 John Braithwaite, o “Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty”, Australian Journal of Legal Philosophy , No.27, 2002,  h.61-63.
tidak  terjadi  banyak  salah  tafsir.  Kepastian  hukum  dalam  Pasal  1244  yang menyatakan
“Debitur  harus h dihukum  untuk  mengganti b biaya,  kerugian xx dan m bunga bila  ia m tak  dapat  membuktikan m bahwa t tidak // dilaksanakannya p perikatan itu a atau tidak tepatnya w waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan o oleh / sesuatu hal k yang tak t terduga, ? yang t tak dapat t dipertanggungkan n kepadanya w walaupun tidak ada i itikad buruk k kepadanya”.
Kemudian Pasal l 1267 KUHPerdata a yang menyatakan bahwa
“tidak k ada a penggantian biaya, kerugian n dan . bunga k bila karena  keadaan j memaksa  atau k karena  hal k yang  terjadi s secara  kebetulan, debitur r terhalang  untuk k memberikan a atau  berbuat  sesuatu y yang g diwajibkan, atau  melakukan s suatu  perbuatan n yang  terlarang k baginya”.  Keadaan  memaksa yang  tertera  dalam  pernyataan  KUHPerdata  tersebut  membutuhkan  penjelasan agar tidak memicu kesalahpahaman. Penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam klausa force majeure agar tidak menimbulkan multitafsir. 13 Jika dalam penelitian ini  berkaitan  dengan  perbedaan  tafsir:  apakah  jika  suatu  prestasi  tidak dilaksanakan  karena  ada  pandemi  virus  corona  COVID-19  dapat  dianggap sebagai force majeure atau merupakan wanprestasi.
Indonesia  dengan n jelas  menyebut  COVID-19  sebagai  pandemi  dalam Perppu k 1  tahun 7 2020  tentang Kebijakan + Keuangan n Negara ,, dan S Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan P Pandemi \ COVID-19”.  Beberapa  aktivitas sangat dibatasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah R Republik Indonesia a Nomor 21 d Tahun  2020 0 Tentang P Pembatasan  Sosial L Berskala  Besar  Dalam j Rangka Percepatan n Penanganan  Corona n Virus  Disease f 2019  (Covid-19)”.  Beberapa daerah  menerapkan  karantina  secara  ketat.  Akses  masuk  dan  keluar  dibatasi. Kegiatan  usaha  juga  sangat  kesulitan  karena  ada  himbauan  untuk  bekerja  dari rumah bagi para karyawan. Daya beli masyarakat kian lama semakin menurun. Pandemi  virus  corona  COVID-19  yang  terjadi  secara  tiba-tiba  dan  membuat
13 Daryl  John m Rasuh,  “Kajian  Hukum  Keadaan p Memaksa  (Force  Majeure)  Menurut Pasal > 1244 dan k pasal 2 1245 Kitab b Undang-Undang g Hukum Perdata”, l Lex x Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016 . h h. 174.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hampir semua sektor lumpuh. Artinya pandemi virus ini tidak dapat diperkirakan akan  terjadi.  Sedangkan  unsur-unsur  wanprestasi  adalah  debitur  lalai  dalam melaksanakan  prestasi  dan  kelalaian  tersebut  seharusnya  dapat  diantisipasi sebelumnya. Kedua unsur tersebut tidak terpenuhi dalam peristiwa pandemi virus corona COVID-19. Berdasarkan kronologi tersebut, maka corona atau COVID- 19  dikategorikan  sebagai force  majeure bukan  wanprestasi.  Jika  ditelaah  lebih lanjut,  adanya  unsur  kelalaian  debitur  dalam  melaksanakan  prestasi  tidak terpenuhi.  Alasan  pertama,  wanprestasi  terjadi  karena  debitur  sengaja  tidak melaksanakan  prestasinya.  Baik  karena  memang  sama  sekali  tidak  dapat memenuhi prestasinya, prestasi y yang dilakukan o oleh debitur tidak sesuai d dengan p perjanjiannya,  debitur  terlambat  memenuhi  prestasinya  ,  atau melakukan  apa  yang  dilarang  dalam  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disepakati.  Kedua,  sekalipun  pandemi  virus  bukanlah  hal  yang  baru  namun pandemi virus corona COVID-19 ternyata di luar kendali dunia internasional. Hal ini  sekaligus  di  luar  kendali  negara  Indonesia  yang  terlihat  dari  dampak  hebat pada sektor ekonomi.
Pandemi virus corona COVID-19 merupakan force majeure yang bersifat sementara,  karena  jika  kita  lihat  pandemi  ini  terjadi  dalam  periode  tertentu. Sekalipun  pandemi  tersebut  menyebabkan  adanya  pembatasan  akses  terhadap banyak hal  dan jelas  dapat  mempengaruhi  seseorang terutama para pihak  yang berkontrak  untuk  menjalankan  prestasinya,  misalnya  si  A  membuat  kontrak dengan  si  B  yang  isinya  adalah  si  A  sanggup  mengirim  barang  dari  Jakarta  ke Surabaya dengan durasi waktu 1 minggu, namun dalam proses tersebut tiba-tiba si  A  tidak  bisa  mengirim  barang  tersebut  ke  Surabaya  dikarenakan  Jakarta  di lockdown dan akses keluar masuk tidak bisa, hal tersebut bukan berarti si A dapat langsung  membatalkan  kontrak  tersebut  secara  sepihak  dengan  alasan  force majeure yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Si A tetap harus melaksanakan prestasinya.  Akan  tetapi  hal  tersebut  akan  memerlukan  biaya  yang g lebih tinggi j dan j waktu yang lebih j lama. Hal i ini ditemukan dalam perkara Tsakiroglou
Ltd.  melawan  Noblee  &  Thorl  GmbH  (1962). 14 Penjual  setuju  untuk menyerahkan  kacang  tanah  dari  pelabuhan  Sudan  kepada  pembeli  di  Hamburg dan mengapalkannya dalam bulan November atau Desember 1956. Namun bulan November 1956 Terusan Suez ditutup dan penjual harus mengapalkan barang itu melalui  Tanjung  Harapan.  Konsekuensinya  perjalanan  lebih  lama  dan  lebih mahal.  Pengadilan  memutuskan  bahwa  hal  ini  tidak  menghentikan  perjanjian, melainkan  semata-mata  membuat  pelaksanaan  perjanjian  itu  lebih  sulit dilaksanakan.
2. Peristiwa Force Majeure Pandemi Virus Corona COVID-19 Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak
Pandemi  virus  corona  COVID-19  tidak  dapat  bisa  langsung  dijadikan sebuah alasan untuk pembatalan suatu kontrak yang sudah dibuat dengan alasan adanya  peristiwa force  majeure .  Ketidakmungkinan  dalam  melaksanakan perjanjian  tidak  dapat  diterima  begitu  saja,  melainkan  harus  diteliti. Force e majeure dapat membawa debitur ke dalam dua keadaan ketidakmungkinan yaitu,  ketidakmungkinan a absolut  (objektif)  dan n ketidakmungkinan  relatif (subjektif). 15 Force majeure pada ketidakmungkinan absolut  (objektif) memberi dampak d debitur  sama  sekali  tidak  mungkin  melakukan  pemenuhan n prestasi. 16
Sedangkan ketidakmungkinan relatif (subjektif) force majeure yang terjadi masih memungkinkan debitur memenuhi prestasi. 17 Dalam hal ini penulis memakai teori relatif dan hal ini dikarenakan virus COVID ini memang termasuk peristiwa force majeure  namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan  pembatalan  kontrak secara  otomatis  dan  sepihak,  selaras  dengan  Mahfud  MD 18 yang  menyatakan
14 Price, u J, a “The Doctrine of Frustration and Leases”, Journal o of Legal History , 10:1, 90- 109 (1989)
15 Putu  Parama  Adhi  Wibawa,  “Akibat H Hukum t Terhadap  Debitur  Atas 0 Terjadinya Force M Majeure (Keadaan Memaksa)” , Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana , h. 3 (2014) 16 Lathifah k Hanim,  MS.Noorman,  “Penyelesaian P Perjanjian K Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa a Di Yogyakarta”, Jurnal Pembaharuan h Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016 , h.168.
17 Umdah  Aulia  Rohmah,  Konsep  Force  Majeure  Dalam  Akad  Murabahah  Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah, Lex Renaissance No. 1 Vol. 4 Januari 2019: 104 – 125, h.113. 18 Mochamad  Januar  Rizki,  “Penjelasan  Prof  Mahfud S Soal  Force m majeure  Akibat Pandemi b Corona”, Hukum Online.
bahwa  “ force  majeure e memang  tidak b bisa  secara 0 otomatis  dijadikan = alasan pembatalan / kontrak  tetapi  memang k bisa  dijadikan p pintu  masuk  untuk bernegosiasi d dalam  membatalkan  atau  mengubah    isi k kontrak”.  Suatu kontrak h harus  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan  isi  yang  diperjanjikan.  Pasal 1338 8 Kitab U Undang-undang Hukum P Perdata a (KUHPerdata) menyatakan bahwa  “setiap 0 perjanjian  yang  dibuat @ secara k sah  berlaku  sebagai k undang- undang bagi y yang membuatnya”. Jadi, selama suatu kontrak tidak diubah dengan sebuah kontrak yang baru, maka kontrak yang ada tetap berlaku mengikat menjadi undang-undang  untuk  para  pihak.  Adanya  peristiwa force  majeure tidak bisa a dijadikan  alasan n untuk  membatalkan s suatu  suatu  kontrak. 19 Artinya pembatalan  suatu  kontrak  dengan a alasan n adanya  peristiwa force 0 majeure tergantung pada isi klausul yang ada dalam suatu kontrak. Perlu dilihat apakah di dalam m klausul kontrak tersebut terdapat sebuah kesepakatan bahwa jika terjadi peristiwa force > majeure, isi kontrak bisa disimpangi atau tidak.
Lebih  lanjut  Mahfud  MD  juga  menegaskan  bahwa  Pandemi  COVID-19 secara nyata telah menjadi bencana non-alam di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres N No. 12 Tahun n 2020 yang bermaksud tidak menjadikan Covid-19 9 sebagai  alasan  langsung  membatalkan  kontrak.  Namun,  renegosiasi dengan alasan force majeure bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdata. 20 Pendapat ini juga didukung g oleh Eddy  OS o yang  menyatakan  bahwa a langkah  paling  bijak  dalam  menghadapi pandemic  COVID-19  terkait  suatu  perjanjian  adalah  renegoisasi  di  antara  para pihak dalam hubungan setara. Artinya tak ada kerugian pada satu pihak dengan keuntungan  di  pihak  lain  melainkan  didasarkan  pada  asas  keadilan  dan  iktikad baik. 21
19 Suhandi Cahaya, Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, Jurnal Universitas Indonesia, h. 521. (2012) 20 Ibid. 21 Eddy OS Hiariej, ‘Covid-19 dan Daya Paksa’, Kompas, 5 Mei 2020, h. 6.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Pandemi virus corona COVID-19 merupakan force majeure . Akibat hukum dari force majeure adalah seorang kreditur tidak d dapat menuntut pemenuhan n suatu p prestasi,  sehingga  debitur  tidak  dapat  dinyatakan  melakukan kesalahan  atau  lalai    dan  harus  membayar  ganti  rugi.  Namun,  Pandemi  virus corona  COVID-19  merupakan force  majeure yang  bersifat  sementara,  karena pandemi  virus  corona  COVID-19  terjadi  dalam  periode  tertentu.  Oleh  karena bersifat sementara, dapat saja debitur tetap melaksanakan prestasinya namun hal tersebut t membutuhkan n biaya dan waktu ? yang lebih banyak.

## 2. Saran
Sebaiknya  pandemi  Covid-19  harus  dijadikan  gerbang  untuk  melakukan  proses negosiasi  dalam  membatalkan  atau  mengubah    isi  sebuah  kontrak  yang  sudah dibuat  dan  disepakati  oleh  para  pihak,  sehingga  adanya  Covid  19  tidak  dapat membatalkan perjanjian begitu saja

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hero  Pandi,  Penyelesaian  Ganti  Rugi i Karena  Force  Mejeure  Dalam  Kasus  Jasa Pengangkutan, Fakultas Hukum Universitas i Islam Malang . 2019
Pier r Giuseppe p Monateri, “Methods  of  Comparative L Law ”,  Edward k Elgar Publishing Limited UK, 2012.
Putu  Parama Adhi  Wibawa, “ Akibat H Hukum t Terhadap Debitur Atas 0 Terjadinya Force M Majeure  (Keadaan  Memaksa)” ,  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 2014
Karl Heinz Bockstiegel, H Hardship, “Force majeure a and Special R Risks Clauses in International C Contracts, ed. by Norbert H Horn”, (Bielefeld: + Adaptation and Renegotiation of Contracts in International L Trade T and F Finance 1984 ),

## Jurnal
Bronislav  Totskyi,  Legal c Certainty  As a A  Basic c Principle  of f the e Land  Law of u Ukraine , Jurisprudence , Vol.21, No.1, 2014
Chaolin o Huang  et  al,  “Clinical F Features [ Of p Patients [ Infected / With  2019 Novel P Coronavirus In m Wuhan 0 China” , Vol 395 , Elsevier Ltd , (2020)
John Braithwaite, o “Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty”, Australian Journal of Legal Philosophy , No.27, 2002,
Yulia Ika P Putranti,  “Tinjauan f Mengenai + Force k Majeure 9 (Overmacht) p Pada Formulir J Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan u Surety  Untuk m Memeriksa  Security P Principal  Di k Pt.Asuransi Jasa Raharja p Putera a Cabang Yogyakarta”, k Jurnal Fakultas Ilmu Hukumhukum Ekonomi Bisnisuniversitas Atma Jaya Yogyakarta , h. 9. (2014)
Taha A Ayhan, “The Principle r of Legal c Certainty in EU u Case Law” ,Toddae’s Review o of Public c Administration , Vol.4, No.3, 2014