Volume 6, Number 2, Agustus 2023 p-ISSN: 2615-0212 | e-ISSN: 2621-2838 https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
Accepted: June 2023 Revised: August 2023 Published :
August 2023

## Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia

## M. Munif
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia e-mail: janoko01.2223@gmail.com
Mujamil Qomar
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia e-mail: mujamil65@yahoo.com

## Abdul Aziz
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia e-mail: abdaziz@uinsatu.ac.id

## Abstract
This  study  purpose  is  describe the  policy  of  religious  moderation  in Indonesia includes  strengths, weaknesses, opportunities and challenges. This research uses qualitative research with the type of library  research  (library  research).    The  data  collection  by  collecting  literature  related  to  the research topic, using content analysis. The research results  are as follows: Religious moderation is a way of understanding and practising moderate religion and religion by prioritizing the principles of tolerance, inclusiveness and accommodativeness and upholding the constitution of the nation and state.  The  basic  principles  of  religious  moderation  are  national  commitment,  toleration,  anti- radicalism  and  violence,  and  accommodation  of  local  culture.  The    government  in  the  religious moderation  policy  program  has  several  things,  first:  advantages,  are  increasing  tolerance;  reject acts of violence in the name of religion; strengthening national commitments and encouraging the perspectives, attitudes, and practices of a middle way (moderate) religion; second: weaknesses which include: lack of understanding and awareness of the community; there are still acts of intolerance, discrimination, and violence; weak law enforcement and low quality of religious education; third: opportunities that include: support from the central and regional governments; there is cooperation and coordination between the Ministry of Religion and various related institutions and organizations; there  is  a  road  map  for  the  implementation  of  religious  moderation  and  there  is  awareness  and participation  of  civil  society;  fourth:  challenges  that  include:  claims  of  truth;  there  is  a  religion understanding that is not in line with the national commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia;  there  are  acts  of  violence  committed  in  the  name  of  religion  and  the  influence  of globalization and information technology.
Keywords: policy; religious moderation;  Indonesia.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kebijakan moderasi beragama di Indonesia meliputi kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  tantangan.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian kepustakaan (library research).  Pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, menggunakan analisis isi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Moderasi  beragama  adalah  cara  memahami  dan  mengamalkan  agama  dan  agama moderat  dengan mengedepankan  prinsip  toleransi,  inklusivitas  dan  akomodatif  serta  menjunjung  tinggi  konstitusi bangsa  dan  negara.  Prinsip  dasar  moderasi  beragama  adalah  komitmen  nasional,  toleransi,  anti- radikalisme  dan  kekerasan,  dan  akomodasi  budaya  lokal.  Pemerintah  dalam  program  kebijakan moderasi beragama memiliki beberapa hal, pertama: keuntungannya, adalah meningkatkan toleransi; menolak  tindak  kekerasan  atas  nama  agama;  memperkuat  komitmen  nasional  dan  mendorong perspektif,  sikap,  dan  praktik  agama  jalan  tengah  (moderat);  kedua:  kelemahan  yang  meliputi: kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat; masih ada tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan; penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kualitas pendidikan agama; Ketiga: Peluang yang meliputi: dukungan dari pemerintah pusat dan daerah; ; adanya kerjasama dan koordinasi antara Kementerian  Agama  dengan  berbagai  lembaga  dan  organisasi  terkait;  ada  peta  jalan  untuk pelaksanaan  moderasi  beragama  dan  ada  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  sipil;  keempat: tantangan yang mencakup: klaim kebenaran; terdapat pemahaman agama yang tidak sejalan dengan komitmen nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ada tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama dan pengaruh globalisasi dan teknologi informasi.
Kata kunci : kebijakan; moderasi beragama; Indonesia.

## Pendahuluan
Indonesia  menjadi  satu  dari  negara  di  dunia  ini  yang  tingkat  pluralisme  yang  sangat tinggi(Nugraha  et  al.,  2020).  Hal  itu  dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke,  dari  Miangas  sampai  pulau  Rote(Sa’diyah  et  al.,  2021). Kondisi  demikian,  menyebabkan  Indonesia  memiliki  keanekaragaman  suku,  adat  istiadat,  bahasa, pakaian dan rumah adat dan sebagainya(Sa’diyah et al., 2021).
Data sensus BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk adalah 270.230.917 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa dan perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa (https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020).  Jumlah  tersebut  tersebar  di  seluruh  kepulauan  yang berjumlah  lebih  dari  17.000  pulau  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  yang  memiliki  luas 1.904.569 km 2 (Akhmad, 2019). Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kenekaragaman baik suku, agama, budaya, adat, bahasa dan sebagainya.
Jumlah penduduk yang mencapai hampir 300 juta jiwa itu, menyebabkan Indonesia memiliki lebih dari I .300 etnis atau suku bangsa, bahasa ibu atau daerah ada 746. Jika dilihat dari agama dan keyakinan yang dianut, maka penduduk Indonesia mempunyai agama atau keyakinan yang beragam. Menurut data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 87, 1%,  Kristen  6,9%,  Katolik  2,9%,  Hindu  1,6%  ,  Buddha  0,7%  dan  Khonghucu  0,05%(Siswanto, 2020).
Kondisi  kemajemukan  di  Indonesia  yang  sangat  luar  biasa,  memungkinkan  menjadi  modal positif  bagi  perkembangan  negara,  namun  juga  bisa  menjadi  sinyal  negatif  apabila  tidak  dikelola dengan baik(Sa’diyah et al., 2021). Keberagaman itu akan menjadi sumber konflik dan permusuhan dikarenakan  perbedaan  yang  melekat  pada  masing-masing  entitas  dengan  fanatisme  yang
dimilikinya(Kuncoro, 2019). Seperti kasus Sampit, Poso, dan lain sebagainya yang melibatkan isu SARA sebagai pemicunya.
Solusi  konflik  yang  valid,  akurat,  dan  tepat  serta  bijak  dalam  mengambil  keputusan  sangat diperlukan agar semua komponen masyarakat di negeri ini terlindungi dan terselamatkan. Sehingga kasus-kasus  yang  melibatkan isu  SARA  bisa  diminimalisir  dan  dikendalikan  secara  baik  sehingga warga negara dalam berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik dan benar. Dan semua elemen masyarakat bisa melaksanakan tugas dan profesinya masing dengan aman dan damai dalam nuansa kebersamaan dengan saling menghargai dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).(Akhwani & Kurniawan, 2021)
Berkaitan  dengan  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  akan  meneliti  tentang  moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan moderasi beragama di Indonesia.  Analisis  penelitian  ini  meliputi  kekuatan/keunggulan,  kelemahan/kekuranagn,  peluang dan tantangan kebijakan moderasi beragama di Indonesia.
Penelitian  terdahulu  yang  peneliti telusuri  di  www.scholar.google.com  dalam  rentang  waktu 2020-2023, terdapat banyak artikel yang membahas tentang moderasi beragama di Indonesia dalam tema yang lain, namun peneliti hanya mengambil 5 artikel, di antaranya : 1) Rachma Widiningtyas Wibowo, Anisa Siti Nurjanah, “ Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial” , Madani  :  Jurna  Ilmu-Ilmu  Keislaman,  11  (2)  2021(Wibowo  &  Nurjanah,  2021),  2)  Jamaluddin, “ Implementasi  Moderasi  Beragama  di  Tengah  Multikulturalitas  Indonesia  (Analisis  Kebijakan Implementatif  pada  Kementerian  Agama) :  As-Salam  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-ilmu  Keislaman,  7  (2) 2022(Jamaluddin, 2022), 3) Abdul Rosyid, “ Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama ”, Tarbawi, 5 (2) 2022(Rosyid, 2022), 4) Edi Nurhidin, “ Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab  dalam  Pengembangan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam ”,  Kuttab  :  Jurnal  Ilmu Pendidikan Islam, 5 (1) 2021(Nurhidin, 2021), dan 5) Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi,  “ Manajemen  Pendidikan  dalam  Moderasi  Beragama  di  Era  Disrupsi  Digital ”,  Tampung Penyang : Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu, 19 (1) 2021(Primayana & Dewi, 2021).
Berdasrkan beberapa jurnal di atas, maka penelitian ini berbeda karena penelitian ini membahas tentang  kebijakan  moderasi  beragama  di  Indonesia  dengan  menggunakan  analisis  SWOT  yaitu melihat  moderasi  beragama  sebagai  keunggulan,  kekurangan,  peluang  dan  tantangan  di  Indonesia serta langkah-langkah implementasinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitif  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  studi  pustaka ( library  research ),  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian(Zed,  2008).  Dan  teknik pengumpulan  data  adalah  dokumentasi,  yaitu  sebuah  teknik  pengumpulan  data  kualitatif  yang dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis berbagai dokumen yang telah dibuat oleh  subjek atau  oleh  pihak  lain  mengenai  subjek  yang  diteliti(Attamimi  et  al.,  2023).  Teknik  analisis  data menggunakan analisis konten, sebagaimana yang kemukakan Wisnu (2008) yang dikutip oleh Almira Keumala Ulfah et al, yaitu merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian yang membahas isi suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi  yang  tercetak  dalam  media  massa.  Teknik  ini  dipelopori  oleh  Harold  S.  Lasswell  yang mengenalkan  teknik symbol  coding yakni  mencatat  lambang  atau  pesan  secara  terstruktur  dan
sistematis kemudian menghadirkan interpretasi yang mendalam. Dalam perkembangannya, Analisis konten tidak hanya dipakai untuk menganalisis media massa, tapi juga seringkali digunakan untuk penelitian yang objek utamanya berhubungan dengan teks atau rangkaian teks (Ulfah et al., 2022).

## Pembahasan
Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal yang secara umum membahas tentang kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang telah dilakukan, dapat disajikan temuan-temuan dan pembahasan sebagai berikut :

## Pertama : Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia
Kebijakan moderasi beragama di Indonesia berawal ketika Menteri Agama Republik Indonesia periode  2014-2019  yaitu  Lukman  Hakim  Siafuddin  meluncurkan  buku  yang  berjudul Moderasi Beragama . Kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, dan ditandatangai Menteri Agama RI Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi dasar terbentuk kelompok kerja (pokja) moderasi beragama kementrian agama.
Kelompok  Kerja  (Pokja)  Moderasi  Beragama  dibentuk  sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mengamanahkan Kementerian Agama sebagai leading sector implementasi program Penguatan Moderasi Beragama.(TIM Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, 2020)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang menjadi landasan utama  munculnya moderasi  beragama  karena  pasal  ini  menuntut  negara mengambil  peran  penting dalam mewujudkan trilogi kerukunan, yaitu 1) kerukunan umat seagama, 2) kerukunan antar umat beragama dan 3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

## Kedua : Konsep Moderasi Beragama di Indonesia
Moderasi  Beragama  terdiri  dari  dua  kata  Moderasi  dan  Beragama.  Moderasi  secara  bahasa diartikan  moderat  yang  artinya  tengah  tengah,  tidak  berlebihan,  seimbang,  tepat  dan  demokratis. Secara istilah moderat diartikan cara berfikir, ucapan dan tindakan yang yang tidak berlebihan, tidak ekstrem  dalam  mensikapi  realitas  kehidupan  sosial.  Beragama  adalah  cara  memahami  dan melaksanakan pesan ajaran agama. Beragama berkaitan cara pandang bukan berkaitan dengan norma agama. Setiap teks (norma) agama pasti dipahami dan laksanakan para pemeluknya. Cara pandang terhadap pesan agama memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan cara pandang tergantung dari  latar  belakang  keilmuan,  orientasi  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  kemampuan  atau  wawasan keilmuan yang dimiliki.
Moderasi  beragama  dari  bahasa  memiliki  arti  pengurangan  kekerasan  dan  penghindaran keekstreman.  Menurut  bahasa  latin  berarti  ke-sedang-an  (tidak  kelebihan  dan  tidak  kekurangan). Menurut bahasa Inggris berasal dari kata: core (inti, esensi), standard (etika). Menurut bahasa Arab dari  kata wasath atau wasathiyah ,  yang memiliki  padanan makna  dengan  kata tawassuth (tengah- tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Moderasi Beragama secara bahasa diartikan tidak berlebihan, moderat, seimbang dalam memahami dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama. Yang
dimoderatkan bukan dogma atau ajaran agamanya melainkan cara pandang dan cara menjalankankan pesan pesan agama.
Moderasi beragama secara istilah diartikan cara pandang dan cara mengamalkan pesan agama yang  dilaksanakan  berdasarkan  nilai-nilai  demokrasi,  keadilan,  nilai-nilai  kemanusiaan  sehingga terwujud  suasana  yang  santun,  damai,  tanpa  menyakiti  satu  dengan  lainnya.  Hakekat  moderasi beragama  adalah  proses  mengejawantahkan  esensi  ajaran  agama  yang  melindungi  martabat kemanusiaan  dan  membangun  kemaslahatan  umum  berlandaskan  prinsip  adil,  berimbang,  dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.(Muchith, 2023)
Moderasi  beragama  dalam  KMA  Nomor  93  Tahun  2020,  dinyatakan  bahwa  Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan  dan  membangun  kemaslahatan  umum  berlandaskan  prinsip  adil,  berimbang,  dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.(M. A. RI, 2020)
Ulul Azmi dan Achmad Maulidi dalam bukunya yang berjudul “ Moderasi Beragama dalam Pendidikan ”, mengatakan bahwa “moderasi beragama adalah proses memahami serta mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari prilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya didalam kehidupan beragama kita sehari-hari”.(Azmi & Maulidi, 2022)

## Ketiga : Ciri atau Indikator dan Karakteristik Moderasi Beragama di Indonesia
Indikator  Moderasi  Beragama  di  Indonesia,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peta  Jalan (Roadmap)  Penguatan  Moderasi  Beragama  Tahun  2020-2024,  terdapat  4  (empat)  Indikator,  yaitu komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan  dan  penerimaan  terhadap  tradisi.(Tim  Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementrian Agama RI, 2020)
1. Komitmen kebangsaan.
Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Suatu negara tidak dapat berdiri tegak dan  mencapai  cita-cita  serta  harapan  rakyatnya  tanpa  komitmen  kebangsaan  warga  yang konsisten.  Indikator  ini  sangat  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  cara  pandang,  Sikap,  serta praktik  beragarna  berdampak  pada  tiaan  terhadap  konsesus  dasar  kebangsaan.  Seperti  yang dikatakan  oleh  Lukman  Hakim  Saefuddin  bahwa  dalam  prespektif  moderasi  beragama mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan
2. Toleransi.
Istilah  toleransi  berasal  dari  bahasa  Inggris tolerance atau tolerantia dari  bahasa  Latin. Dalam  bahasa  Arab  istilah  tersebut  dikenal  sebagai tasamuh ,  atau tasahul yang  berarti to overlook, excuse, to tolerate , dan merciful . Kata tasamuh juga berarti hilm yang berarti sebagai indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency lenitt, clemency, mercy dan kindness . Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain dalam berkeyakinan,  mengekspresikan  keyakinannya,  dan  menyampaikan  pendapat,  meskipun  hal tersebut  berbeda  dengan  yang  kita  yakini.  Sikap  terbuka  seperti  ini  menjadi  titik  penting  dari toleransi.  Selain  keterbukaan  dalam  menyikapi  perbedaan,  toleransi  mengandung  sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.
3. Anti radikalime dan kekerasan
Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti kekerasan. Hal tersebut ilatar belakangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks
moderasi beragama, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pernbunuhan yang mereka lakukan. Padahal hal itu tidak dibenarkan baik menurut aturan Islam maupun aturan dan tatanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penerimaan (akomodatif) terhadap tradisi.
Perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh  mana  kesediaan  untuk  menerima  praktik  amaliah  keagamaan  yang  mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.(Faozan, 2022; Mubin et al., 2023; Mustamar, 2021; Rambe, 2022; Ridlwan et al., 2023; Susanto, 2022)
Moderasi  beragama  di  Indonesia  juga  memiliki  karakteristik,  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Masdar Hilmy yang dikutip oleh Kurnia Muhajarah, yaitu : 1) ideologi tanpa kekerasan  dalam  menyebarkan  Islam;  2)  mengadopsi  cara  hidup  modern  dengan  semua turunannya,  termasuk  Sains  dan  teknologi,  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan  sejenisnya;  3) penggunaan cara berfikir rasional; 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) penggunaan  ijtihad  (kerja  intelektual  untuk  membuat  opini  hukum  jika  tidak  ada  justifikasi eksplisit  dari  al  Qur'an  dan  Hadis).  Lima  karakteristik  bisa  dielaborasi  menjadi  beberapa karakteristik  yang  lain  seperti  toleransi,  harmoni  dan  kerjasama  antar  kelompok agama.(Muhajarah, 2022)

## Keempat: Keunggulan Moderasi Beragama di Indonesia
Moderasi beragama di Indonesia memiliki keunggulan sebagai bagian dari kekuatan moderasi, antara lain:
Pertama  : Meningkatkan  sikap  toleran  terhadap  sesama  yang  memiliki  perbedaan  agama, tradisi,  dan  budaya  lokal(M.  K.  Nisa  et  al.,  2021;  Putu  Melly  Puspita  Dewi  et  al.,  2022).  Secara historis,  sikap  toleransi  dan  kebersamaan  tanpa  membedakan  asal-usul  dan  yang  lainnya  telah diwariskan  oleh  nenek  moyang  bangsa  Indonesia.  Hal    ini  bisa  dibuktikan  dengan  tidak  adanya pemaksaan atau bahkan sampai peperangan dalam penyebaran agama yang dilakukan oleh seluruh agama  yang  diakui  oleh  banga  Indonesia.  Dan  negara  melalui  konstitusi  yang  dianutnya  telah menyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan kepada pemeluk untuk melakukan aktifitas keagamaan masing-masing.
Kedua : Menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama(Dalu Sogen & Keban, 2022; Rosyada, 2022). Islam dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil Alamin, artinya ajaran Islam menjadikan cinta, kasih dan sayang menjadi panduan utama dalam melaksanakan aktiftas keseharian tanpa kehilangan prinsip yang moderat. Pemahaman yang  bisa  didapat  di  sini  bahwa  Islam  melarang  dengan  tegas  kepada  pengikutnya  untuk  tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain baik berbentuk fisik maupun verbal. Hal ini ditegaskan  oleh  Rasulullah  saw  dalam  hadits  yang  artinya  :  “ Seorang  Muslim  adalah  orang  lain merasa  aman  dari  kejahatan  lisan  dan  tangannya”. Indikator  tersebut  telah  sangat  jelas  bahwa keselamatan  orang  lain  yang  ada  di  sekitar  umat  Islam  dari  kejahatan  secara  fisik  maupun  verbal menjadi indikator “ke-Islam-an” seseorang.
Ketiga  : Memperkuat  komitmen  kebangsaan  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD 1945(Zahdi & Iqrima, 2021). Moderasi beragama akan menjadi sarana dan alat untuk memberikan pemahaman bahwa konsensus yang telah disepakati oleh founding fathers harus dijaga, dirawat dan
dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Konsensus  tersebut  dijadikan  pilar  kebangsaan  yang  menjadi  dasar dalam  bernegara  dan  berbangsa  di  negeri  ini  yaitu  1)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesa,  2) Pancasila, 3) Undang-Undang Dasar 1945 dan 4) Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilat tersebut harus dijunjung tinggi dan dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara.
Keempat  : Mendorong  cara  pandang,  sikap,  dan  praktik  beragama  jalan  tengah  yang menghindari ekstremisme dan radikalisme(Alit Arta Wiguna & Made Yuni Andari, 2023; Wibisono, 2020).  Moderasi  beragama  diharapkan  mampu  merubah  cara  pandang,  sikap  dan  praktik  dalam melaksanakan ajaran agama dengan menghindari pemahaman-pemahaman yang bersifat kebenaran tunggal,  doktrin  radikal  dan  ekstrim.  Moderasi  beragama  juga  diharapkan  mampu  meredam  dan meminimalkan  tindakan-tindakan  kekerasan  atas  nama  agama  yang  bisa  memunculkan  horisontal antar umat beragama yang akan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara.

## Kelima: Kelemahan Moderasi Beragama di Indonesia
Kebijakan  moderasi  beragama  di  Indonesia  juga  menghadapi  beberapa  kelemahan  atau tantangan dalam implementasinya, di antaranya adalah :
Pertama  : Kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila(Madiyono &  Haq,  2023;  Nurhidayah  et  al.,  2022).  Moderasi  beragama  masih  belum  menyentuh  ke  semua kalangan di negeri ini, dikarenakan desiminasi dan sosialisasi yang masih belum masif, holistik dan integratif. Desiminasi dan sosialisasi harus melibatkan seluruh pihak mulai dari atas sampai bawah baik itu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, individu dan lain sebagainya. Gerakan desiminasi dan sosialisasi moderasi beragama harus menjadi gerakan nasional yang menyentuh semua kalangan sehingga masyarakat memahami pentingnya moderasi dalam beragama baik secara konsep maupun implementasinya.
Kedua : Masih adanya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama(Asy’ari, 2021; Kertayasa et  al.,  2022).  Diakibatkan  kuranya  pemahaman  moderasi  beragama  mengakibatkan  timbulnya tindakan-tindakan  intoleransi,  diskriminasi  dan  kekerasan  atas  nama  agama.  Contohnya  :  adanya pengeboman masjid, gereja ataupun tempat ibadah, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan lain-lain. Dan konflik ini kalau terus dibiarkan, akan menganggu stabilitas keamanan masyarakat dan kerukunan yang dicita-citakan akan hilang berganti dengan kebencian yang luar biasa dan stabilitas keamanan akan terganggu.
Ketiga : Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan(Mujiati et al., 2022). Indonesia adalah negara hukum, dalam artian  bahwa  ukuran  keberhsailan  sebuah  negara  adalah  dimana  hukum  itu  berdiri  tegak  di  atas keadilan dan kemanusiaan. Supremasi hukum atau penegakan hukum harus menjadi prioritas utama agar  keadilan  di  negeri  ini  segara  terwujud.  Apabila  keadilan  sudah  terwujud,  maka  kemakmuran akan  segara  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dan  salah  satu  faktor  munculnya  pihak radikalisme dan ekstrimisme adalah ketidakadilan itu sendiri.
Keempat  : Rendahnya  kualitas  pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang  cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis(Ali & Firmansyah, 2023; Pabbajah et al., 2021; Romadona et al., 2022). Kualitas pendidikan apalagi pendidikan agama akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman inteektual seseorang. Apabila pendidikan masih rendah, maka
pola pikir cenderung menjadi sempit dan pendek, ditambah lagi dengan pengalaman keagamaan yang bersifat  eksklusif,  dogmatis  dan  literalis,  maka  seseorang  akan  merasa  dirinya  paling  benar  dan cenderung  menyalahkan  yang  lain.  Pola  pembelajaran  dalam  memahami  agamaharus  berubah mengikuti pola yang lebih moderat yang menanamkan nilai-nilai agama yang inklusif, metodologis dan  fenomenologis.  Artinya  Islam  yang  terbuka  dalam  menyikapi  perubahan  zaman  sekaligus akomodatif terhadap situasi dan kondisi sekitarnya tanpa harus kehilangan jati diri sebagai muslim.

## Keenam: Peluang Moderasi Beragama di Indonesia
Kebijakan moderasi beragama di Indonesia juga memiliki beberapa peluang atau potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan, di antaranya adalah :
Pertama  : Adanya  dukungan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  menjadikan  moderasi beragama  sebagai  salah  satu  program  nasional  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024(K. Nisa, 2021; K. Nisa & Muhlis, 2022; Ramli, 2019). Dukungan dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  memang  sangat  penting  karena  peran  pemerintah  dalam membuat regulasi dan arah regulasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat dibutuhkan sehingga arah moderasi beragama tidak memunculkan multi interpretasi dari berbagai pihak. Dalam kebijakan  tersebut,  pemerintah  tidak  hanya  mendukung  dalam  bentuk  kebijakan,  tapi  juga  dalam bentuk  bentuk  anggaran  dan  perangkat  lainnya  dalam  upaya  desiminasi  dan  sosialisasi  moderasi beragama secara menyeluruh dan masif.
Kedua  : Adanya  kerjasama  dan  koordinasi  antara  Kementerian  Agama  dengan  berbagai lembaga  dan  organisasi  terkait,  seperti  Bappenas,  Kemenko  PMK,  BNPT,  Kemenristekdikti, KemenPAN-RB,  Kemenkominfo,  Kemenkumham,  dan  lain-lain(Nurfitria,  2023;  Rofik  &  Misbah, 2021). Kementrerian agama sebagai penanggung jawab moderasi beragama tidak bisa berjalan sendiri tanpa  dukungan  dari  institusi  pemerintah  yang  lain.  Ini  dikarenakan  karena  kebijakan  moderasi beragama telah menjadi program nasional, jadi perlu adanya kerjasama dengan kementerian yang lain karena  kebijakan  ini  berhubungan  dengan  kementerian  atau  institusi  yang  lain  yang  berkompeten dengan  kebijakan  tersebut.  Dikarenakan  pada  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahap  pelaksanaan, kementerian agama membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk membantu terlaksananya moderasi beragama.
Ketiga : Adanya road map implementasi moderasi beragama yang sudah disiapkan regulasinya dan menunggu Perpres(Sinaga, 2022; Singgih, 2022). Implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,  kementerian  agama  membuat  road  map  (peta  jalan)  moderasi  beragama  tahun  2020- 2024.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksanaan  moderasi  beragama  bisa  berjalan  dengan  optimal  dan mencapai target yang diharapkan yaitu masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghargai dan menghormati  antar  komunitas  baik  berlatar  belakang  agama,  etnis,  ataupun  yang  lainnya.  Dengan harapan  bahwa  akan  terbentuk  masyarakat  yang  hidup  berdampingan  dengan  penuh  kebersamaan tanpa penistaan, penghargaan tanpa penghinaan dan penghormatan tanpa kekerasan.
Keempat  : Adanya  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam  mendorong  dan menjalankan moderasi beragama di berbagai lini kehidupan(Aspila & Baharuddin, 2022). Moderasi beragama bukan hanya tugas dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, tetapi juga membutuhkan peran serta dari semua kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hai ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan bersama untuk mewujudkan kerukunan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik  Indonesia.  selain  itu,  untuk  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  agar  desiminasi  dan sosialisasi moderasi beragama bisa berjalan baik dan menyeluruh untuk seluruh elemen masyarakat. Dan apabila program moderasi beragama berjalan sesuai dengan harapan, maka masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan penuh nuansa kerukunan yang nyata tanpa kekerasan dan intimidasi.

## Ketujuh: Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia
Moderasi  beragama  di  Indonesia  menghadapi  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi,  di antaranya adalah :
Pertama  : Adanya  klaim  kebenaran  yang  mengaku  sendirinya  benar  dan  yang  lain  salah, sehingga  menimbulkan  sikap  intoleran,  eksklusif,  dan  dogmatis(Dahlan,  2020;  Nugroho,  2018; Syaugi et al., 2020). Hal ini menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit karena memang masing- masing  seringkali  melakukan  klaim  kebenaran  untuk  pihaknya  sendiri  dan  menganggap  yang  lain salah. Hal ini terjadi kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai universal sebuah ajaran agama yang mengajarkan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Karena manusia diciptakan dengan perbedaan yang ada dan tidak sepantasnya perbedaan itu membuat diri seseorang merasa lebih baik dari orang lain.  Menghargai  orang  lain  dan  menghindari  klaim  kebenaran  sepihak  akan  membuat  kerukunan terbentuk dalam sebuah komunitas yang heterogen.
Kedua  : Adanya  pemahaman  keagamaan  yang  tidak  selaras  dengan  komitmen  kebangsaan NKRI,  seperti  pembentukan  negara  baru,  khilafah,  dan  lainnya(Prakosa,  2022;  Saputera,  2022; Sumarto, 2021). Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus bersama oleh para pendiri bangsa. Dikarenakan para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam banyak hal termasuk dan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia bukan hanya dari  kalangan  agama  atau  kelompok  tertentu.  Semua  komponen  bangsa  bersatu  untuk  berjuang bersama  dalam  meraih  kemerdekaan.  Kesadaran  itulah  yang  para  pendiri  bangsa  membentuk konsensus bahwa negara Indonesia bukan negara agama tapi berlandaskan nilai-nilai ajaran agama. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apapun yang menyimpang  dari  konsensus  final  tersebut,  pasti  akan  menyalahi  konstitusi  yang  telah  dibangun bersama  oleh  para  pendiri  bangsa,  maka  harus  dilakukan  tindakan  tegas  agar  kelompok  yang menyimpang  segera  kembali  menyadari  kesalahan  dan  kembali  menjadi  warga  negara  yang bertanggung jawab untuk dirinya, bangsa dan negaranya.
Ketiga : Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, baik secara fisik maupun verbal,  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  nilai  kemanusiaan(Naamy  &  Hariyanto,  2021; Nashohah, 2021). Fenomena ini tidak bisa dipungkiri dan hampir tiap hari ada pemberitaan tentang tindakan  kekerasan  yang  terjadi  baik  yang  bernuansa  SARA  maupun  agama.  Dan  ini  menjadi tersendiri  bagi  pelaksanaan  moderasi  beragama  di  Indonesia  dikarenakan  moderasi  beragama diprogramkan untuk mengatasi tindakan kekerasan atas dasar agama baik secara fisik maupun non fisik.
Keempat  : Adanya  pengaruh  globalisasi  dan  teknologi  informasi  yang  membawa  dampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, ujaran  kebencian,  radikalisme,  dan  terorisme(Khorul  Anwar  &  Wibawa,  2022).  Perubahan  zaman yang  begitu  cepat  dengan  adanya  disrupsi  digital  sehingga  informasi  dari  siapapun  dan  manapun dapat diperoleh dengan mudah dan cepat tanpa bisa dicegah. Walaupun teknologi memiliki dampak positif,  tapi tidak  sedikit  dampak  negatif disebabkan  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Salah satu  efek  negatif  adalah  cepatnya  informasi  yang  diperoleh  tanpa  seleksi  dan  filter  yang  bisa
menghalangi atau setidaknya menghambat laju informasi yang begitu. Hal ini menyebabkan orang mudah menerima informasi yang terkadang juga tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawaban kebenaran, seperti ajaran-ajaran radikalisme, ekstrimisme, hoaks dan lain sebagainya.

## Penutup
Pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  melalui  kajian  pustaka,  dapat  ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Moderasi  beragama  adalah  cara  memahami  dan  mempaktikkan  agama  dan  keagamaan  yang moderat  dengan  berprinsip  pada  keadilan,  keberimbangan,  yang  mempertimbangan  dimensi kemanusian dengan mengedepankan prinsip toleransi, inklusif dan akomodatif dan tetap memegang teguh  konstitusi  berbangsa  dan  bernegara.  Sedangkan  prinsip  dasar  moderasi  adalah  komitmen kebangsaan,  toleransi,  anti  radikalisme  dan  kekerasan,  serta  akomodatif  terhadap  budaya  lokal (kearifan lokal).
Pemerintah  dalam  program  kebijakan  moderasi  beragama  memiliki  keunggulan,  kelemahan, peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  untuk  keberhasilan  program  tersebut.  Pertama  :  moderasi beragama memiliki keunggulan yang meliputi : 1) meningkatkan sikap toleran terhadap sesama yang memiliki  perbedaan  agama,  tradisi,  dan  budaya  lokal;  2)  menolak  tindakan  kekerasan  baik  secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama; 3) memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan 4) mendorong cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan  tengah  yang  menghindari  ekstremisme  dan  radikalisme.  Kedua  :  Moderasi  beragama  juga memiliki  kelemahan  yang  meliputi  :  1)  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila;  2)  masih  adanya  tindakan  intoleransi,  diskriminasi,  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama; 3) lemahnya penegakan hukum  dan  perlindungan  terhadap  korban-korban  pelanggaran  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  dan  4)  rendahnya  kualitas  pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang  cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis.
Ketiga : Moderasi beragama juga memiliki peluang yang meliputi : 1) a danya dukungan dari pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  menjadikan  moderasi  beragama  sebagai  salah  satu  program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; 2) adanya kerjasama  dan  koordinasi  antara  Kementerian  Agama  dengan  berbagai  lembaga  dan  organisasi terkait,  seperti  Bappenas,  Kemenko  PMK,  BNPT,  Kemenristekdikti,  KemenPAN-RB, Kemenkominfo,  Kemenkumham,  dan  lain-lain;  3)  adanya  road  map  implementasi  moderasi beragama  yang  sudah  disiapkan  regulasinya  dan  menunggu  Perpres  dan  4)  adanya  kesadaran  dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong dan menjalankan moderasi beragama di berbagai lini kehidupan.
Moderasi beragama juga memiliki tantangan yang meliputi : 1) adanya klaim kebenaran yang mengaku sendirinya benar dan yang lain salah, sehingga menimbulkan sikap intoleran, eksklusif, dan dogmatis; 2) adanya pemahaman keagamaan yang tidak selaras dengan komitmen kebangsaan NKRI, seperti  pembentukan  negara  baru,  khilafah,  dan  lainnya;  3)  adanya  tindakan  kekerasan  yang dilakukan atas nama agama, baik secara fisik maupun verbal, yang melanggar hak asasi manusia dan nilai  kemanusiaan  dan  4)  adanya  pengaruh  globalisasi  dan  teknologi  informasi  yang  membawa
dampak positif dan negatif bagi kehidupan beragama, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan terorisme.

## Daftar Pustaka
Akhmad, N. (2019). Ensiklopedia Keragaman Budaya (I. & Rini (ed.)). ALPRIN.
Akhwani,  A.,  &  Kurniawan,  M.  W.  (2021).  Potret  Sikap  Toleransi  Mahasiswa  Keguruan  dalam Menyiapkan Generasi Rahmatan Lil Alamin. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(3), 891. Ali,  M.,  &  Firmansyah.  (2023).  Konsep  Implementasi  Penguatan  Moderasi  Beragama  Melalui Tripusat Pendidikan. Al I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 50.
Alit Arta Wiguna, I. B., & Made Yuni Andari, I. A. (2023). Moderasi beragama solusi hidup rukun di indonesia. Widya Sandhi, 14(01), 45.
Aspila, A., & Baharuddin. (2022). Eksistensi Penyuluh Agama sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Jurnal La Tenriruwa, 1(1), 116.
Asy’ari, M. (2021). Menyelami Makna Moderasi Beragama di Indonesia: Kritik dan Refleksi atas Praktik Keberagaman Kontemporer. Jurnal Ilmiah Soiritualis (JIS), 7(2), 211.
Attamimi, H. R., Damanik, D., Fauzi, H., Ramba, H. La, Oktafiani, D., Yulianto, A., Syam, S., Akbar, M., Namangboling, A. D., Yemima, Rakhman, A., & Ansel, M. F. (2023). Metode Penelitian (Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
Azmi, U., & Maulidi, A. (2022). Moderasi Beragama dalam Pendidikan. Haura Utama.
Dahlan, A. Z. (2020). Islam di Tengah Perdebatan Faham Liberalisme, dan Fundamentalisme, dan Moderatisme.  Al  Irfani:  Journal  of  Al  Qur’an  and  Tafsir  (JQT),  01(01),  48. https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.7
Dalu Sogen, V. F., & Keban, Y. B. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan melalui Kegiatan Keagamaan. Jurnal Reinha, 13(2), 80.
Faozan, A. (2022). Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (A. A. Dzawafi (ed.); Pertama). Penerbit A-Empat.
Jamaluddin,  J.  (2022).  Implementasi  Moderasi  Beragama  di  Tengah  Multikulturalitas  Indonesia (Analisis  Kebijakan  Implementatif  pada  Kementerian  Agama).  AS-SALAM  Jurnal  Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(1), 1–13.
Kertayasa, H., Dilla Zainuri, R., Sasmita, M., Annisa, Q., Fudholi, A., Budi Utomo, A. A., Haerudin, H.,  &  Masruroh,  S.  (2022).  Penguatan  Moderasi  Beragama  di  SMP  Islam  At-Thohariyah Telukjambe Timur Karawang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JMPI), 2(5), 548–549. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.732
Khorul Anwar, U. S. M., & Wibawa, Y. Y. (2022). Tantangan Moderasi Beragama dalam Disrupsi Teknologi. Widya Aksara: Jurna Agama Hindu, 27(2), 259.
Kuncoro, A. T. (2019). Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa. Proceeding Conference on Islamic Studies (CoIS) FAI 2019, 99.
Madiyono,  &  Haq,  M.  Z.  (2023).  Integritas  Terbuka  sebagai  Pendekatan  Baru  Dialog  Antariman dalam Penguatan Moderasi Beragama. Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies, 2(1), 6.
Mubin, N., Anam, S., & Muzakka, A. A. (2023). Pembelajaran PAI Berwawasan Moderasi Beragama dengan Pendekatan STEM (A. A. Muzakka (ed.)). Academia Publication.
Muchith, S. (2023). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Moderasi Beragama. PT. Nas Media Pustaka.
Muhajarah,  K.  (2022).  Dimensi  Islam  dan  Moderasi  Beragama:  Mewujudkan  Islan  yang  Damai,
Toleran dan Inklusif. CV. Haura Utama.
Mujiati,  S.  H.,  Ulfiah,  U.,  &  Nurjaman, U.  (2022).  Relasi  Aswaja  An-Nahdliyah dan  Negara.  Ar- Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam, 7(1), 16. https://doi.org/10.33507/ar- rihlah.v7i1.570
Mustamar, M. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Al-Qur’an dan Hadis (A. Khukmi Ilmana & F. A. Rizki (eds.); Pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.
Naamy,  N.,  &  Hariyanto,  I.  (2021).  Moderasi  Beragama  di  Ruang  Publik  dalam  Bayang-Bayang Radikalisme.  Sophist :  Jurnal  Sosial  Politik  Kajian  Islam  Dan  Tafsir,  3(2),  55. https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.51
Nashohah, I. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Penguatan Karakter dalam Masyarakat Heterogen. Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri, 4, 144.
Nisa, K. (2021). Perspektif Tokoh Masyarakat tentang Pendidikan Moderasi Beragama di Kota Pare- Pare Sulawesi Selatan. Educandum: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 7(1), 21.
Nisa, K., & Muhlis, M. (2022). Pendidikan Moderasi Beragama di Sulawesi Tengah. Educandum: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 8(1), 15.
Nisa,  M.  K.,  Yani,  A.,  Andika,  A.,  Yunus,  E.  M.,  &  Rahman,  Y.  (2021).  Moderasi  Beragama:
Landasan Moderasi dalam Tradisi berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. Jurnal Riset Agama, 1(3), 90. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100
Nugraha, D., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia.
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila
Dan Kewarganegaraan), 1(2), 140.
https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809
Nugroho, R. H. (2018). Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas. Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018, 1, 99.
Nurfitria,  N.  (2023).  Peran  Fatayat  NU  dalam  Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama  di  Provinsi Banten. At Tawasul: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2(2), 53.
Nurhidayah,  Putra,  A.,  Putra,  D.  P.,  Fadhliah,  M.,  &  Rosyada,  Y.  A.  (2022).  Moderasi  Beragama Perspektif Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 2(2), 362–363. https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15577
Nurhidin,  E.  (2021).  Strategi  Implementasi  Moderasi  Beragama  M.  Quraish  Shihab  dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kuttab : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 5(2), 115–129. https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244
Pabbajah,  M.,  Nurina  Widyanti,  R.,  &  Fajar  Widyatmoko,  W.  (2021).  Membangun  Moderasi Beragama:  Perspektif  Konseling  Multikultural  dan  Multireligius  di  Indonesia.  Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, XIII(1), 197.
Prakosa, P. (2022).  Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH), 4(1), 50. https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69
Primayana, K. H., & Dewi, P. Y. A. (2021). Manajemen Pendidikan dalam Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital. Tampung Penyang : Jurnal Ilmu Agama Dan Budaya Hindu, 19(1), 45– 59.
Putu Melly Puspita Dewi, I. A., Dewi, K. S. U., & Kiriana, I. N. (2022). Moderasi Beragama Dalam Keluarga Hindu untuk Pembentukan Sikap Toleransi kepada Anak Usia Dini. JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama), 2(2), 148–159. https://doi.org/10.25078/japam.v2i02.712
Rambe, T. (2022). FKUB dan Moderasi beragama di Kota Medan (S. Maya Sari (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
Ramli,  R.  (2019).  Moderasi  Beragama  bagi  Minoritas  Muslim  Etnis  Tionghoa  di  Kota  Makassar. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 12(1), 157. https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219
RI, M. A. (2020). Kepetusan Menteri Agama (KMA) Nomor 93 Tahun 2020.
RI, TIM Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama. (2020). Peta Jalan (Roadmap)
Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024. In Kementerian Agama RI (pp. iv–v).
RI,  Tim  Kelompok  Kerja  Moderasi  Beragama  Kementrian  Agama.  (2020).  Peta  Jalan  (Roadmap)
Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024.
Ridlwan, M., Yamin, A., Aziz, M., Amrullah, M. A., Ahmada, R. M., Khotijah, Y. S., & Sholikah. (2023).  Respon  Islam  atas  Moderasi  Beragama  dan  Multikulturalisme  (Pertama).  Academia Publication.
Rofik, M. N., & Misbah, M. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten  Banyumas  di  Lingkungan  Sekolah.  Lectura:  Jurnal Pendidikan, 78(4), 243. https://doi.org/10.21856/j-pep.2021.4.08
Romadona, E. P., Ma’ruf, A., Syafi’i, I., & Suparto, S. (2022). Pembelajaran Laboratorium Sosial Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Moderasi  Beragama.  At-Ta’dib:  Jurnal  Ilmiah  Prodi Pendidikan Agama Islam, 14(2), 123. https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1221
Rosyada,  H.  (2022).  Internalisasi  Nilai-Nilai  Moderasi  Beragama  dalam  Pembelajaran  PAI  di Sekolah. Al-Khos: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(2), 62.
Rosyid, A. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama. Tarbawi, 5(2), 101–110.
Sa’diyah, M. K., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Mengenai Keragaman Budaya Indonesia di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 7705.
Saputera,  A.  A.  (2022).  Tingkat  Pemahaman  Moderasi  Beragama,  Integrasi,  dan  Internalisasi Pengembangan Nilai-Nilainya di MA Al Khairaat Kota Gorontalo. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama, 02(1), 2–3.
Sinaga, M. L. (2022). Moderasi Beragama: Sikap dan Ekspresi Publik Mutakhir Agama-agama di Indonesia. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 24(3), 340. https://doi.org/10.55981/jmb.1821
Singgih, E. G. (2022). Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik. GEMA TEOLOGIKA: Jurnal
Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian, 7(2), 201.
https://doi.org/10.21460/gema.2022.72.911 Siswanto, J. (2020). Politik Kebangsaan. CV IRDH.
Sumarto. (2021). Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup dalam Program Wawasan Kebangsaan,
Toleransi dan Anti Kekerasan. Jurnal Literasiologi, 5(2), 88.
Susanto. (2022). Radikalisme dan Strategi Resiliensi Pelajar di Sekolah dan Madrasah (A. M. Fahham (ed.); Pertama). Publica Indonesia Utama.
Syaugi, S., Badrian, B., & Mubarak, F. (2020). Peran Kearifan Lokal dalam Upaya Deradikalisasi Faham Radikal di Kalimantan Selatan. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 18(2), 171. https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.4155
Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati,  R., &  Muqoddam,  F.  (2022).  Ragam  Analisis  Data  Penelitian  (Sastra,  Riset  dan Pengembangan (S. R. Wahyuningrum (ed.)). IAIN Madura Press.
Wibisono,  Y.  (2020).  Revitalisasi  Peran  Strategis  Penghulu  Dalam  Pelayanan  Keagamaan Masyarakat  dan  Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama.  Al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Sosial, 14(2), 194.
Wibowo, R. W., & Nurjanah, A. S. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial. Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2), 55–62.
Zahdi,  &  Iqrima.  (2021).  Implementasi  Moderasi  Beragama  pada  Pembelajaran  Al-Qur’an  di Mushola Nur Ahmad. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama, 1(1), 148.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
Copyright © 2023 Journal Dirasah: Vol.6, No. 2, Agustus 2023, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 2621-2838

## Copyright rests with the authors
Copyright of Jurnal Dirasah is the property of Jurnal Dirasah and its content may not be copied oremailed to multiple sites  or  posted  to  a  listserv  without  the  copyright  holder's  express  writtenpermission.  However,  users  may  print, download, or email articles for individual use. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah