Jurnal Penelitian Agama Hindu Terakreditasi (Sinta 3) Kepdirjen Risbang Kemenristekdikti Nomor 36/E/KPT/2019
Jayapangus Press Volume 4 Nomor 1 (2020) ISSN : 2579-9843 (Media Online) http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH

## MENGEVALUASI KEWAJIBAN NEGARA PADA UMAT HINDU DI KUDUS JAWA TENGAH
Oleh: Moh Rosyid Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Email: mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstract
This article was written to evaluate the role of government and Kudus government to service  for  Hindus  in  Kudus.  Data  of  this  research  was  gathered  through  interview,  forum group discussion, observation and descriptive qualitative approach. There are several things can  be  done  by  Kudus  government:  (1)  facilitating  the  establishment  of  puraas  a  worship place  for  Hindus  in  Kudus,  (2)  recruiting  teacher  for  Hinduism  in  schools,  (3)  enacting bylaws  on  informal  religious  education  for  all  religions.  These  policies  are  actually continuing the spirit of tolerance, the legacy of Sunan Kudus. Respecting people despite their religion and ethnic is a manifestation of faith in God.

## Keywords: Tolerance, Protection, Nondiscriminative

## Abstrak
Tujuan  ditulisnya  artikel  ini  untuk  memberi  bahan  evaluasi  pada  pemerintah  dan pemda  Kabupaten  Kudus  Jawa  Tengah  agar  memberi  pelayanan  yang  ideal  bagi  umat beragama  khususnya  Hindu.Data  diperoleh  dengan  wawancara  dan  observasi  dan  dianalisis dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hal  yang  harus  dilakukan  pemerintah  dan  Pemkab Kudus  (1)  memfasilitasi  berdirinya  pura  dalam  satu  kawasan  dengan  ragam  tempat  ibadah sebagai destinasi wisata religi agar umat Hindu nyaman dan tekun beribadah. Terealisasinya destinasi ini sebagai model percontohan bagi pemimpin di daerah lain karena mewarisi jiwa toleran  Sunan  Kudus,  (2)  memberi  formasi  aparatur  sipil  negara  dalam  perekrutan  guru agama  Hindu  agar  hak  peserta  didik  mendapatkan  pendidikan  agama  Hindu  terpenuhi,  dan (3)  menerbitkan  Perda  pendidikan  keagamaan  nonformal  tidak  hanya  bagi  muslim saja.Semua  itu  membutuhkan  kedewasaan  berpikir  penyelenggara  negara  dengan  prinsip memulyakan  sesama  makhluk  Tuhan  apa  pun  agama  dan  etnisnya  dengan  kebijakan  yang toleran.

## Kata Kunci: Toleran, Pengayoman, Nondiskriminatif

## PENDAHULUAN
Publik  memahami  bahwa  Kota  Kudus  Jawa  Tengah  memiliki  kekhasan  di  antaranya Menara  yang  berada  di  halaman  Masjid  Al-Aqsha  Kudus,  didirikan  oleh  Sunan  Kudus (pendakwah  di  Kudus)  warga  menyebutnya  Menara  Kudus.  Menara  tersebut  memiliki kemiripan bentuk bangunannya dengan pura. Dalam kisah tutur, di area Menara itulah, Sunan
Kudus mengajak warga muslim Kudus agar tidak menyembelih sapi sebagai wujud toleransi karena  hewan  yang  dimulyakan  umat  Hindu.  Sejak  saat  itu  hingga  kini,  warga  asli  Kudus, khususnya  nahdliyin,  tidak  menyembelih  sapi  karena  menaati  kisah  tersebutm  meskipun mengonsumsi  daging  sapi  dengan  membeli  di  pasar  tradisional  atau  mall.  Fakta  lain,  di Kudus  kini  terdapat  peninggalan  benda  cagar  budaya  yakni  lingga  dan  yoni  (sebagai  ciri komponen khas candi) di Langgar Bubrah (kategori benda cagar budaya) di kawasan Kauman Menara  Kudus.  Ditemukan  pula  arca  di  Desa  Bacin,  Kecamatan  Bae  yang  kini  disimpan  di Museum  Ronggowarsito  Semarang  Jawa  Tengah  yang  dikelola  Dinas  Kebudayaan  Provinsi Jawa  Tengah.Akan  tetapi,  keberadaan  umat  Hindu  di  Kudus  kini,  merupakan  generasi  baru yang  tidak  ditemukan  penulis  (tidak  memiliki  kaitan)  dengan  umat  Hindu  era  Sunan Kudus.Eksistensi umat Hindu di Kudus hidup damai dan rukun dengan warga Kudus lainnya. Kedamaian dengan bukti tidak pernah terjadi konflik umat Hindu dengan warga Kudus, baik sebagai individu maupun sebagai umat Hindu, keberagamaannya pun tidak pernah mendapat penentangan dari publik. Bahkan, pada Minggu 12 Februari  2017, Suryadi,  warga asli Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus menjadi umat Hindu setelah proses Sudiwadani (dibaiat menjadi Hindu) yang semula warga penghayat kepercayaan tidak dipersoalkan warga Kudus.
Kondisi  ini,  warga  Hindu  ingin  mempertahankan  dan  meningkatkan  sumber  daya umatnya agar keberagamaannya berkualitas, mengapa? Fitrah manusia diberi anugerah Tuhan beragama karena dijadikan media memohon atau tempat ‘bertanya’ pada Tuhan di kala suka, terutama  tatkala  duka.  Menurut  Rosyidi  esensi  beragama  adalah  keinginan  mengabdi (dedication  atau  contentment)  dan  tiap  pengikut  agama  harus  mengabdikan  diri  seoptimal mungkin  pada  agamanya  (Rosyidi,  1983:11).  Menurut  penulis,  esensi  beragama  adalah pengakuan  batin  yang  diwujudkan  dalam  perilaku  lahir  berupa  aktivitas  yang  ditampilkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Jika  antara  kondisi  batin  dengan  kondisi  lahir  bertolak belakang,  esensi  agama  yang  dipegang  individu  posisinya  lemah.  Agama  sebagai  sumber ajaran  kehidupan  setiap  individu  ingin  dipertahankan  pada  diri  dan  keluarga/lingkungannya terdekat. Hal ini tidak bedanya ajaran agama Hindu dipertahankan umat Hindu yang hidup di Kudus Jawa Tengah meski jumlahnya pada Maret 2015 hanya 9 kepala keluarga dan 29 jiwa yang  tertebar  di  7  desa  (Pedawang,  Rendeng,  Nganguk,  Kajar,  Gondangmanis,  Singocandi, Conge)  di  tiga  kecamatan.  Awal  tahun  2018  bertambah  menjadi  12  KK  karena  ada  pekerja menjadi  warga  Kudus  dan  hingga  tahun  2019  tetap  12  kepala  keluarga,  padahal  data  per Desember 2019 jumlah warga Kudus hamper mencapai 881.000 jiwa.
Keberadaan sebagai  minoritas,  umat Hindu di  Kudus menghadapi  problem  yang terkait dengan fasilitas/kebutuhan dasarnya yang menjadi tugas pemerintah melayaninya yakni tidak memiliki: (1) tempat ibadah (pura), (2) guru aparatur sipil negara (ASN) pendidikan agama di sekolah  formal,  (3)  penyuluh  agama,  selama  ini  penyuluh  agama  berada  di  Semarang  yang melayani  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah,  (4)  lembaga  pendidikan  keagamaan  formal,  (5) pejabat  yang  melayani  kebutuhan  keberagamaannya  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Kudus pelayanannya di bawah naungan Kasi Bimas Katolik (bukan Kasi Hindu), dan (6) tetua agama (sulinggih, pandite/pedande, resi). Keenam job yang tidak dimiliki umat Hindu  tersebut  mereka  tetap  berupaya  untuk  melaksanakan  ibadah,  pendidikan  keagamaan, dan perayaan hari agamanya meski dalam kesederhanaan. Dengan demikian, persoalan dalam artikel ini(1) apa saja upaya pimpinan umat Hindu di Kudus agar umatnya dapat memahami ajaran  Hindu?  (2)  apa  yang  seharusnya  dilakukan  negara  dalam  melayani  hak  dasar  umat Hindu di Kudus ?
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  pembelajaran  Pasraman  di  Kudus, memahami  upaya  umat  Hindu  agar  haknya  sebagai  umat  beragama  difasilitasi  negara,  dan mengevaluasi  pelayanan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kudus  terhadap  hak  dasar  umat Hindu  dan  bidang  pendidikan  agama  Hindu.  Kegunaan  penelitian  ini  (1)  memberikan  fakta pada publik penyelenggaraan pembelajaran pasraman di Kudus, (2) member penjelasan pada pemerintah  bahwa  umat  Hindu  agar  haknya  sebagai  umat  beragama  difasilitasi  negara,  dan
(3)  memberikan  hasil  evaluasi  pada  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kudus  sudahkah member pelayanan atas hak dasar umat Hindu di Kudus.

## METODE
Data riset ini diperoleh penulis dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan  pimpinan  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  dan  umat  Hindu  di  Kudus. Adapun  observasi  dilakukan  di  Yayasan  Widya  Dharma  dan  tempat  dilangsungkannya pasraman  dan  tempat  persembahyangan  umat  Hindu  di  Kudus.  Data  dianalisis  dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi pendahuluan berupa studi  literature  untuk  mendapatkan  gambaran  umum  mengenai  pasraman,  (2)  survei pendahuluan  untuk  mengetahui  kondisi  umum  pasraman  di  Kudus,  (3)  survei  lapangan  dan pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  (4)  penyusunan sistematika  penulisan  dengan  menentukan  aspek  pembahasan  obyek  studi  yang  akan diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) menarik kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kerangka Dasar Ajaran Hindu
Paparan  berikut  ini  merupakan  hasil  pemahaman  Ketua  PHDI  Kudus.  Hindu  sebagai agama  memiliki  ajaran  ketuhanan  disebut tatwa yakni  pengetahuan  tentang  filsafat  agama yang  mengajarkan  tentang sradha (kepercayaan)  terdiri  lima  hal  (Panca  Sradha)  yakni  (1) Brahman,  percayaadanya  Hyang  Widhi  yang  MahaKuasa  dan  pencipta  semua  yang  ada, atman  yakni  percaya  adanya  Sang  Hyang  Atma,  pemberi  hidup  yang  sifatnya  tidak  terluka oleh senjata ( achodyhya ), tidak terbakar api ( adahya ), tidak kering oleh angin ( akledya ), tidak basah  oleh  air  ( acesyah ),  kekal/abadi  ( nitya ),  ada  di  mana-mana  ( sarwagatah ),  tidak berpindah  ( sthanu ),  tidak  bergerak  ( acala ),  selalusama  ( sanatana ),  tidak  terlahirkan ( adyakta ), tidak terpikirkan ( achintya ), tidak berjenis kelamin ( awikara ); (2) percaya adanya hukum karma  phala yakni  tiap  perbuatan  manusia  yang  baik-buruk  menuai  hasil  kebaikan ( subha karma ) atau keburukan. Karma phala dibagi tiga (i) sancita karma phala (perbuatan baik  yang  belum  habis  dinikmati  sebagai  benih  kehidupan  kini,  (ii) prarabda  karma  phala (hasil  kehidupan  kini  tanpa  sisa,  sewaktu  masih  hidup  dapat  memetik  hasilnya,  (iii) kriyamana karma phala (pahala yang tidak dapat dinikmati langsung saat berbuat) tapi akibat perbuatan diterima tatkala mati. Bila hasil kebaikannya habis dinikmati di surga, menjelma ke dunia  sebagai  orang  bahagia  dan  mudah  mendapat  pengetahuan  yang  utama.  Adapun  bila berbuat  yang  buruk  mendapatkan asubha  karma ,  duka  atau  tidak  baik  maka  di  neraka.  Bila perbuatan  jahatnya  sudah  habis  disiksa  maka  menjelma  kembali  ke  dunia  sebagai  binatang atau  manusia  sengsara  ( Neraka  Syuta ).  (3) punarbhawa /reinkarnasi  atau  samsara  yakni percaya  adanya  kehidupan  kembali  secara  berulang-ulang.  Kehidupan  sangat  tergantung dengan  perbuatan  baik  masa  lalu  ( atita ),  akan  datang  ( nagata ),  dan  sekarang  ( wartamana ), (4) moksa/ muksa  (kebahagiaan  rokhani  karena  bebas  dari  pengaruh  duniawi).  Empat  jalan moksa:  jalan  bakti  ( bhakti  marga ),  jalan  perbuatan  ( karma  marga ),  jalan  ilmu  pengetahuan ( jnana marga ), dan jalan yoga ( raja marga ).
Agama  Hindu  juga  mengajarkan  susila  yakni  pengetahuan  tentang  sopan  santun (tatakrama)  dan  upacara  yakni  pengetahuan  tentang yajna (upacara  agama)  yakni  segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan yajna secara materi (sesajen) disebut banten .

## 2. Ketuhanan Dalam Hindu
Tuhan  dalam  bahasa  Sansekerta  disebut  Brahma,  istilah  dalam  bahasa  Bali  yakni  Sang Hyang Widi Wasa. Selain Tuhan, dikenal pula dewa yang merupakan benda yang terang dan dianggap  sebagai  kekuatan  alam.  Dewa  tidak  ubahnya  roh  yang  berkepribadian,  berfungsi member  sinar,  petunjuk,  nasehat,  perlindungan  pada  manusia  dalam  kehidupan.  Tuhan  dan para  dewa  disebut  dewata.  Dewa  meliputi  Brahma  (Dewa  tertinggi):  pencipta  alam,  Dyaus
Pitar/Mitra/Surya:  dewa  matahari,  Varuna:  dewa  air,  indra:  dewa  perang,  Yama:  dewa kematian,  rudra/siwa:  dewa  badai  topan,  vayu/bayu:  dewa  angin,  soma:  dewa  bulan,  agni: dewa api, asvin: pasangan dewa (belum berperan khusus), dan wisnu: dewa pemelihara alam. Dikenal pula Tri Murti: Brahma, Wisnu, dan Siwa. Adapun ketuhanan dalam Hindu kategori monoteisme bahwa Tuhan yang satu disebut Brahman. Tuhan dengan istilah lain Yang Maha Kuasa,  Brahman,  Sang  Hyang  Widi  Wasa.  Tanda  kebesarannya  diwujudkan  dalam  banyak dewa,  misalnya  wisnu,  siwa,  laksmi,  parwati,  saraswati.  Ada  pula  Trimurti  terdiri  Dewa Brahma  (penciptaalamsemesta),  Siwa  (perusakalamsemesta),  dan  Wisnu  (dewa  pemelihara alam semesta). Trimurti merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan Yang Esa.
Dalam  filsafat  ketuhanan  dikenal  istilah  animism  yakni  keyakinan  adanya  roh  bahwa segala  sesuatu  di  alam  semesta  didiami  dan  dikuasai  roh  yang  berbeda.  Dinamisme  yakni keyakinan  adanya  kekuatan  alam.  Totemis  meyakini  keyakinan  adanya  binatang  keramat yang  sangat  dihormati.  Politeis  meyakni  keyakinan  adanya  banyak  Tuhan,  wujud  Tuhan berbeda-beda dengan keyakinan manusia. Henoteisme  yakni  keyakinan terhadap dewa  yang tertinggi  pada  suatu  masa  dan  digantikan  dengan  dewa  yang  lain  yang  lebih  tinggi. Panteisme/monoteisme  (wyapiwyapaka)  yakni  setiap  aspek  alam  semesta  dikuasai  Tuhan. Ateisme yakni keyakinan yang tidak mempercayai adanyaTuhan.
Adapun  seseorang  yang  karena  memiliki  nilai  plus,  ia  dapat  menerima  wahyu  dengan melakukan  meditasi  dialah  Mahersi.  Proses  menerima  wahyu  dari  angkasa  (sruti)  dalam agama lain disebut nabi. Mahersi menerima wahyu berupa Kitab Weda. Nama Mahersi antara lain wismamitra, atri, kanwa, paratwaja, saptomahersi penerima wahyu (kitab Weda). Selain Mahersi  dikenal  pula  Begawan  yakni  wiasa  (kakeknya  Kurawa  dan  Pendawa)  yang mengumpulkan/membukukan wahyu menjadi Caturweda.

## 3. Awal Mula Generasi Hindu di Kudus Hingga Kini
Data  umat  Hindu  yang  ada  di  Kudus,data  yang  tergali  penulis  sejak  tahun  1970-an semuanya pendatang dari Bali berstatus lajang berjumlah 20 orang berkarya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai negeri sipil (PNS). Keberadaannya saat itu dimotori oleh I  Wayan  Sukarya  yang  isterinya  bekerja  di  Kantor  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  Kudus.  Tahun  1983  dibentuk  perkumpulan  warga  Hindu  di  Kudus dengan pertemuan arisan tiap bulan di rumah anggota (jemaat) dengan jumlah jemaat 15 jiwa (usia anak, tua, muda) semuanya etnis Bali. Dalam perkembangannya, umat Hindu di Kudus tergabung  dalam  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  (PHDI)  sejak  tahun  1990.  Imbasnya, sejak  tahun  itu  mendapat  respon  positif  Pemda  Kudus  dengan  mendapat  undangan  dalam acara/kegiatan yang diselenggarakan Pemda Kudus.
Setelah  generasi  I  Wayan  Sukarya  (generasi  pertama),  generasi  umat  Hindu  berikutnya di Kudus adalah I Nyoman Darmin, pegawai Kantor Pajak Kudus. Generasi selanjutnya yang datang  di  Kudus  adalah  I  Komang  Harjana  tahun  1990  kemudian  disusul  I  Dewa  Agung Ketut  Oka.  Oka  menikah  dengan  muslimah  di  Kudus  secara  Islam,  anaknya  yang  hidup  di Kudus menjadi muslimah dan  yang hidup di  Bali menjadi Hindu, istrinya di Kudus seorang muslimah.  Oka  di  Kudus  sejak  1972  sebagai  pegawai  Perusahaan  Umum  KeretaApi (Perumka)  selanjutnya  menjadi  tenaga  suka  rela  Budsi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Kudus  untuk  membantu  pembangunan  desa  selama  2  tahun,  diangkat  sebagai  pegawai honorer  2  tahun,  diangkat  menjadi  PNS  Pemda  di  bidang  Kesra  tahun  1974-1989,  di  Dinas Perikanan  Kudus  tahun  1989-1994.  Kini  telah  pension  dan  berharap  akan  kembali  ke  Bali mengisi masa pensiunnya.
Generasi berikutnya, Nawanto, berasal dari Klaten Jawa Tengah sebagai pegawai negeri sipil  (PNS)  di  Pemkab  Kudus  (kini  sudah  pensiun).  Sebelumnya  non-Hindu  menjadi  Hindu dan menikah dengan muslimah asal Kudus secara Islam,ia seorangguru yaang kini juga sudah purnatugas.  Perkawinannya  dikaruniai  dua  anak,  anak  pertama  perempuan  menjadi  umat Hindu  dan  anak  kedua  putra  menjadi  muslim.  Pada  tahun  1980,  datanglah  I  Putu  Dantra
lajang  asal  Bali  ini  berkarya  di  Polres  Kudus,  menikah  dengan  gadis  asal  Kudus  secara Hindu.  Tahun  2018  Putu  purnatugas  dan  kini  menetap  di  Kudus  bersama  isteri,  anak,  dan cucunya.  Selain  Putu,  anggotaPolridari  Bali  adalah  I  Nyoman  Wisnawa  menetap  di  Kudus hingga berumah tangga (sampai purna tugas). Adapun generasi setelah Putu pada usia kisaran 30-an tahun berasal dari Klaten Jawa Tengah yang menjadi pekerja industri di Kudus.
Orang  Bali  beragama  Hindu  yang  dinas  di  Kudus  sebagai  pegawai  pemerintah  (PNS) atau  BUMN  seperti  polisi,  pegawai  Kantor  Pos,  pengadilan,  ada  yang  pindah  tugas  keluar Kudus. Dengan demikian, sejak tahun 2006/2007 umat Hindu berasal tidak hanya dari etnis Bali, juga etnis Jawa, khususnya dari Kabupaten KlatenJawa Tengah yang menetap di Kudus. Akan tetapi, generasi umat Hindu di Kudus sebelum era tahun 1970-an akhir, penulis belum mendapatkan data keberadaannya.
Berbeda  dengan  keberadaan  umat  Hindu  di  Jakarta  dan  sekitarnya.  Pada  dekade  tahun 1960-an  era  Orde  Lama,  sejumlah  tentara  dari  Bali  akan  diberangkatkan  dalam  operasi Pembebasan  Irian  Barat  (kini  Papua)  singgahnya  pemberangkatan  di  Jakarta.  Akan  tetapi batal  karena  pada  Mei  1963  United  Nation  Temporary  Executive  Authority  (UNTEA) lembaga  PBB  menyerahkan  Irian  Barat  pada  pemerintah  Indonesia.  Oleh  pimpinan  ABRI, daripada  prajurit  yang  rata-rata  masih  muda  dan  lajang  dipulangkan  ke  Bali,  akhirnya ditugaskan  dan  menetap  di  Jakarta.  Prajurit  inilah  generasi  awal  yang  membangun  pura perdana  di  Jakarta  yakni  Pura  Dalem  Purna  Jati  Tanjung  Puri  di  Kelurahan  Semper  Barat, Kecamatan  Cilincing,  Jakarta  Utara  dengan  area  seluas  5.000  meter  persegi.  Pura  tersebut sebagai  poros  perkembangan  umat  Hindu  di  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  Bekasi  dan sekitarnya.  Tahun  1968  Pemkot  Jakarta  Utara  mengabulkan  permintaan  umat  Hindu pengadaan lahan pura. Sejak tahun 1971 secara bergotong royong dibangun pura dan selesai pembangunan  tahun  1974  (pura  pertama  di  Jakarta).  Hingga  kini  direnovasi  tahun  1991 dengan  peninggian  lantai  dasar  Mandala  Utama  (area  pura  paling  suci).  Tahun  2010 bangunan  dan  pelinggih  dipugar  hingga  selesai  awal  tahun  2017  karena  terendam  banjir. Hingga tahun 2018, di Jakarta utara ada 9 pura, di Jakarta Barat ada 1 pura, di Jakarta Pusat ada  8  pura,  di  Jakarta  Timur  ada  5  pura,  dan  di  Jakarta  Selatan  ada  4  pura.  Jumlah  umat Hindu  se-DKI  Jakarta  ada  105.000  jiwa.Keberadaan  umat  Hindu  awal  di  Jakarta  karena tentara yang tidak jadi diberangkatkan ke medan laga, sedangkan keberadaan umat Hindu di Kudus jauh setelah era Sunan Kudus berbeda dengan awal mula umat Hindu di Jakarta.

## 4. Upaya Pimpinan Hindu di Kudus dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Umat
Upaya  yang  sedang  dan  telah  dilakukan  pimpinan  PHDI  Kudus  yakni  mengajak  umat untuk  aktif  beribadah  yang  sifatnya  individual,  melaksanakan  pendidikan  keagamaan nonformal Hindu, merayakan Hari Raya Agama Hindu, dan aktif dalam  keanggotaan forum komunikasi  umat  beragama  (FKUB)  dan  Komunitas  Lintas  Agama  dan  Kepercayaan  di Kudus.

## a. Peribadatan Individu
Umat  Hindu  di  Kudus  yang  taat  beragama  menjalankan  ibadah  di  rumahnya  masing- masing  yakni sembahyangan wajib tiga kali, yakni tatkala matahari terbit, matahari tegak di atas,  dan  matahari  tenggelam.  Ada  pula  bersama-sama  di  rumah  warga  Hindu  secara bergantian  yakni  pada  bulan  purnama  tilem  (tanggal  hitungan  bulan  pada  tanggal  30)  dan purnama (bulan 15). Piranti ( ugorampe ) sesajen dalam persembahyangan berupa suruh, janur, jajan pasar, rengginang, kue, buah-buahan berupa pisang raja, pisang emas. Buah yang tidak digunakan/dikecualikan  berupa  pisang  pipit  (karena  kenadarahnya  Dewi  Durka),  pisang Klutuk  (karena  tidak  kualitas  untuk  dikonsumsi),  bunga  yang  tumbuh  di  makam,  digigit semut, dan sudah layu. Hal yang diutamakan sebagai sesajen berupa bunga cempaka (kantil) berwarna putih  atau kuning agar harum.  Biaya sesajen tersebut  minimal  Rp 50 ribu.  Ibadah Purnama  Tilem  memiliki  makna  adiluhung  sehingga  perlu  dipertahankan  dan  ditingkatkan kuantitas  dan  kualitasnya  di  Kudus.  Ibadah  ini  penanda  pentingnya  ritual  sebagaimana  riset
Rahayu.  Menurut  Rahayu,  ibadah  Purnama  Tilem  memiliki  makna  simbol  verbal  berupa mantra  yakni  puja  untuk  dupa,  menyucikan  kembang, asana (sikap  sempurna), pranayama (mengatur nafas), karoshodana (penyucian tangan), dan puja trisandhya (Rahayu, 2020: 155). Selain  itu,  puasa  menjelang  Hari  Raya  (Nyepi,  Galungan,  Kuningan,  dan  Saraswati), puasa empat hari menjelang dan setelah (bulan) purnama, puasa hari Senin dan Kamis.

## b. Melaksanakan Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu
Untuk  meneguhkan  pemahaman  atas  ajaran  Hindu,  Pimpinan  Parisada  Hindu  Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kudus mendirikan Yayasan yang sekretariatnya di Rumah sang Ketua, I Putu Dantra, Desa Rendeng Rt.3, Rw.4, Kecamatan Kota, Kudus. Yayasan bergerak di  bidang  pendidikan  keagamaan  nonformal  dalam  bentuk  pasraman  berbadan  hukum berdasarkan  Keputusan  Kemenkumham  RI  Nomor:AHU-0074169.AH.01.07.Tahun  2016. Tujuan  didirikannya  pasraman  untuk  mewujudkan  insan  Hindu  Dharma  yang  kuat melaksanakan  bakti  dan  sradha  (keyakinan/kepercayaan)  serta  membantu  PHDI  Kudus menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan  nonformal  Hindu  usia  sekolah  dasar  hingga sekolah menengah umum. Umat Hindu di Kudus yang sekolah formal dijenjangpendidikananakusiadini  (PAUD)  ada2  anak,  usiatamankanak-kanak  (TK)  4  anak, usia  sekolah  dasar  (SD)  1  anak,  usia  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  tidak  ada,  usia sekolah menengah atas (SMA) 2 anak, usia perguruan tinggi (PT) 2 anak. Anak-anak tersebut aktif mengikuti kegiatan pasraman.
Pasraman merupakan lembaga pendidikan khusus bidang agama Hindu untuk memenuhi kebutuhan  pelajaran  agama  Hindu,  biasanya  dilaksanakan  dalam  bentuk  sekolah  minggu  di pure  karena  tidak  tersedianya  guru  agama  Hindu  di  sekolah  formal.  Pasraman  di  Kudus diasuh  oleh  umat  Hindu,  statusnya  bukan  guru  agama  Hindu  tapi  peduli  pendidikan  umat Hindu,  kegiatan  di  rumah  warga  Hindu,  materi  yang  diajarkan  Panduan  Pendidikan  Agama Hindu  dan  Budi  Pekerti,  Buku  Doa  Sehari-Hari  Agama  Hindu,  Kitab  Ayur  Weda,  Kitab Bhagawadgita,  dan  Kitab  Sarasamuscaya.  Kegiatannya  setiap  hari  Sabtu  pukul  16.00  s.d 18.00  dan  Minggu  pukul  08.00  s.d  10.00  Wib  dengan  sarana  pembelajaran  ala  kadarnya. Sebelum  dibentuknya  yayasan,  tidak  ada  pembelajaran  karena  Ketua  PHDI  Kudus sebelumnya  belum  memiliki  kreatifitas  membentuk  organisasi  (mendirikan  yayasan),  hanya peribadatan saja.
Padahal,  setiapumatberagama,  berhak  mendapatkan  pelayanan  keagamaan  dan  negara memfasilitasi  berupa  guru agama, berapa pun jumlah umat beragamanya. Tidak dimilikinya enam  piranti  pokok  pelaksana  pembangunan  sumberdaya  manusia  di  bidang  rohani kehinduan di Kudus tersebut tidak menurunnya minat mendalami ajaran Hindu. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan dilandasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (Pasal  30  (1)  pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh pemerintah  dan/atau  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama.  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan.Pasal  1  (2) pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat menjalankan  peranan  yang  menuntut  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama dan mengamalkan ajaran agamanya, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Pendidikan keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dilaksanakansecara formal dan nonformal. Pendidikan agama Hindu  pada  lembaga  formal  diselenggarakan  di  sekolah  pada  jenjang  pendidikan  dasar, menengah, dan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Kurikulum pendidikan formal terdiri keagamaan Hindu dan pendidikan umum. Pendidikan keagamaan Hindu formal terdiri lima satuan pendidikan yakni(1) pratama widyapasraman (usia di bawah 6 tahun).
Pasraman merupakan alternative pendidikan agama bagi warga Hindu, selain pendidikan di  lembaga  formal,  (2)  adiwidyapasraman  (jenjang  SD),  (3)  madyawidyapasraman  (jenjang SMP).  Kurikulum  keagamaan  jenjang  Adi  dan  Madya  meliputi  Weda,  Tatwa,  Etika,  Acara,
Itihasa,  Purana,  dan  Sejarah  Agama  Hindu,  (4)  utama  widyapasraman  (jenjang  SMA). Kurikulum  keagamaannya  meliputiWeda,  Tatwa,  Etika,  Acara,  Itihasa,  Purana,  Yoga,  dan Sejarah Agama Hindu atau Budaya Hindu dan Bahasa Kawi dan Bahasa Sansekerta, dan (5) mahawidyapasraman  (jenjang  perguruan  tinggi).  Kurikulum  keagamaannya  meliputiWeda, Tatwa,  Etika,  Acara,  Itihasa,  Purana,  Yoga  dan  Sejarah  Agama  Hindu  atau  Budaya  Hindu, Bahasa  Kawi  serta  Sansekerta,  Darsana,  Brahma  Widya,  Upanisad,  Dharma  Sastra  dan Nitisastra.
Adapun  jalur  pendidikan  nonformal  Hindu  tertuang  dalam  PP  Nomor  55  Tahun  2007. Pasal  41  (1)  bentuk  pendidikannya  pesantian  atau  sadharma  (dharma  tula,  dharma  sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dan dharma santi). Pada Pasal 41 (3) pendidikan nonformal tersebut sebagai kegiatan pendidikan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial  dan  tradisional  keagamaan Hindu,  dilaksanakan di  tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun  2014  Pasal  21  (1)  pasraman  nonformal  diselenggarakan  dalam  bentuk  pesantian, sadharma,  padepokan,  aguron-guron  (masa  menuntut  ilmu  pengetahuan  kerohanian  dalam sistem  kehidupan  kerohanian  Hindu/Catur  Asrama),  parampara,  gurukula,  dan  bentuk  lain sejenis.  PMA  Nomor  56  Tahun  2014  Pasal  27,  Sadharma,  padepokan,  aguron-guron, parampara,  gurukula,  diselenggaraan  dalam  bentuk  program  di  bawah  bimbingan  Acharya. Pasal  21  (2)  pasraman  nonformal  diselenggarakan  dalam  bentuk  pendidikan  atau  program, Pasal 21 (3) pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki Brahmacari  sebanyak  15  orang  atau  lebih  wajib  didaftarkan  di  Kantor  Kemenag  Kab/Kota. Pasal 22 pesantian wajib memiliki acharya (istilah lainnya guru), brahmacari (istilah lainnya siswa),  dan  widya  mandala  (tempat  pembelajaran).  Pasal  23  (2)  pesantian  dapat  memiliki tenaga  pendidik  lain  yang  diperlukan  dengan  kompetensi  sesuai  kebutuhan.  Pasal  24 pesantian  wajib  menyelenggarakan  wedawakya  dan  sdharma  sesuai  kekhasan.  PMA  Nomor 56  Tahun  2014  Pasal  26  (1)  penilaian  hasil  belajar  pada  pesantian  dilakukan  oleh  Acharya. Pasraman  di Kudus berjalan dengan keterbatasan prasarana pendidikan.

## c. Merayakan Hari Raya Agama Hindu
Perayaan  hari  besar  dalam  Hindu  berdasarkan  Kalender  Saka,  yakni  Hari  Raya  Nyepi dan  Hari  Raya  Siwaratri,  bila  berdasarkan  Kalender  Bali  dikenal  Galungan,  Kuningan, Saraswati, Banyupinaruh, dan Pagerwesi. Peringatan Hari Raya Keagamaan Hindu di Kudus karena  belum  memiliki  pure  maka  Hari  Nyepi  dirayakan  di  Candi  Prambanan,  adapun perayaan  Hari  Galungan  dan  Kuningan  bersama  umat  Hindu  di  pura  yang  berada  di Kabupaten Pati (tetangga Kudus). Perayaan Hari Raya Cirawatri, ibadah dilaksanakan secara individu.  Pada  tahun  2018,  pertama  kali  diadakan  Dharma  Shanti  Nyepi  secara  terbuka, mengundang  umat  Hindu  dari  Kudus,  Pati,  dan  Jepara  juga  umat  lintas  agama.  Adapun peringatan Hari Raya Keagamaan Hindu di Kudus tidak dilaksanakan karena keterbatasannya yakni  Siwa  Ratri,  Saraswati,  Pagerwesi,  Thaipusam,  TawurKesanga,  Nyepi,  NgembakGeni, Galungan,  Kuningan,  Deepavasi.  Untuk  hari  Raya  Nyepi,  Galungan,  Kuningan,  dan Saraswati dirayakan intern umat Hindu.
d. Aktif dalam Keanggotaan FKUB dan Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan
Umat  Hindu  di  Kudus  berkiprah  dalam  Forum  KomunikasiUmatBeragama  (FKUB) Kudus. Selain itu, aktif pula ormas Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di antaranya berpartisipasi join membuat spanduk ucapan pada perayaan Hari Raya Agama Nasional yang dipublikasikan  di  tempat  ibadah  di  Kudus.  Kegiatan  rutin  lintas  agama  dan  kepercayaan tersebut adalah menghadiri hari raya keagamaan dan tradisi/budaya warga Pantai Utara Jawa Tengah  bagian  timur  seperti  bertakziyah  bila  ada  kematian  anggota,  membezuk  ke  rumah sakit,  dll.  Hal  ini  merupakan  modal  dasar  mewujudkan  toleransi.  Butki  penguat  serupa sebagaimana  riset  Sari,  dkk  bahwa  terwujudnya  toleransi  muslim  (sebagai  umat  mayoritas) dengan  Hindu  di  Lingsar,  Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat  disebabkan  interaksi  dua  umat tersebut terjalin baik selain adanya kawin campur (dua umat beragama) (Sari, dkk., 2019: 63).
Perilaku  umat  Hindu  yang  bijak  pun  dipraktekkan  di  Desa  Wajak  Kidul,  Kecamatan Boyolangu,  Kabupaten  Tulungagung  sebagaimana  riset  Pravitasari.  Pravita  menyimpulkan bahwa  umat  Hindu  hidup  di  Desa  Wajak  Kidul  diterima  dengan  baik  oleh  muslim  (sebagai mayoritas) karena menjaga nilai yang diajarkan pedanda, hidup sederhana, menghargai alam, dan toleran (Pravitasari: 2017).

## 5.  Pelayanan  yang  Wajib  Dilakukan  Pemerintah  dan  Pemda  Kudus  Melayani  Hak Dasar Umat Hindu di Kudus
Kebutuhan  dasar  umat  Hindu  di  Kudus  yang  segera  terealisasi  adalah  memfasilitasi tempat ibadah (pura) dan pengangkatan guru agama Hindu di jenjang pendidikan formal.

## a.  Memfasilitasi Tempat Ibadah
Kebutuhan  pokok  umat  beragama  apa  pun  agamanya  berupa  tempat  ibadah.  Tempat ibadah memiliki multifungsi yakni media beribadah, sarana interaksi/komunikasi antar-umat, dan media bermusyawarah umat. Umat Hindu di Kudus hingga kini belum memiliki tempat ibadah  formal  permanen.  Keinginan  mendirikan  pura  harus  merujuk  Peraturan  Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pasal 14 (1) harus  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  teknis  bangunan  gedung.  Selain  itu,  Pasal  13 (3) dan Pasal 14 (2) harus memenuhi persyaratan khusus (a) daftar nama dan KTP pengguna rumah  ibadah  paling  sedikit  90  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan tingkat  batas  wilayah,  (b)  dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  orang  yang disahkan oleh lurah/kepala desa, (c) rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,  dan  (d)  rekomendasi  tertulis  Forum  KomunikasiUmatBeragama  (FKUB) Kab/Kota. Pasal  15 rekomendasi  FKUB tersebut  merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pasal 14 (3) persyaratan ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi  tersedianya  lokasi  pembangunan  rumah  ibadah.  Pasal  16  (1)  permohonan pendirian  rumah  ibadah  tersebut  diajukan  oleh  panitia  pembangunan  rumah  ibadah kepadabupati/walikota  untuk  memperoleh  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  rumah  ibadah. Pasal  16  (2)  bupati/walikota  memberikan  keputusan  paling  lama  90  hari  sejak  permohonan pendirian rumah ibadah diajukan.
Pemanfaatan bangunan  gedung bukan rumah ibadah sementara pada Pasal 18 (1) harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan  (a)  laik  fungsi,  (b)  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta  ketenteraman dan  ketertiban  masyarakat  dan  memperoleh  izin  sementara,  dan  (c)  persyaratan  laik  fungsi pada  Pasal  18  (2)  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  tentang  bangunan  gedung. Persyaratan  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat  pada  Pasal  18  (2)  meliputi  (a)  izin  tertulis  pemilik  bangunan,  (b)  rekomendasi tertulis  lurah/kepala  desa,  (c)  pelaporan  tertulis  kepada  FKUB  Kab/Kota,  dan  (d)  pelaporan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
Pasal  19  (1)  surat  keterangan  pemberian  izin  sementara  pemanfaatan  bangunan  gedung bukan  rumah  ibadah  oleh  bupati/walikota  {Pasal  18  (1)}  diterbitkan  setelah mempertimbangkan  pendapat  tertulis  kepala  Kementerian  Agama  Kab/Kota  dan  FKUB Kab/Kota.  Pasal  19  (2)  surat  keterangan  pemberian  izin  sementara  pemanfaatan  bangunan gedung  bukan  rumah  ibadah  berlaku  paling  lama  dua  tahun.  Pasal  20  (1)  penerbitan  surat keterangan pemberian izin sementara {Pasal 19 (1)} dapat dilimpahkan kepada camat. Pasal 21  (1)  perselisihan  akibat  pendirian  rumah  ibadah  diselesaikan  secara  musyawarah  oleh masyarakat  setempat.  Bila  tidak  tercapai  mufakat,  penyelesaian  dilakukan  oleh  Bupati/Wali Kota  dibantu  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kab/Kota  melalui  musyawarah  yang dilakukan  secara  adil  dan  tidak  memihak  dengan  mempertimbangkan  pendapat  atau  saran FKUB Kab/Kota. Pasal 21 (3) dalam hal perselisihan tidak dicapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat. Pasal 22 gubernur melaksanakan pembinaan terhadap
bupati/wali kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan dalam Pasal 21.
Hal  yang  perlu  dipahami,  dalam  Pasal  14  (3)  persyaratan  Pasal  13  ayat  (2)  huruf  a terpenuhi  sedangkan  persyaratan  huruf  b  belum  terpenuhi  (dukungan  masyarakat  setempat paling  sedikit  60  orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala  desa),  pemerintah  daerah berkewajiban  memfasilitasi  tersedianya  lokasi  pembangunan  rumah  ibadah.  Hal  ini  perlu kesamaan  kesepahaman  antara  pengguna  tempat  ibadah,  lingkungan  di  mana  tempat  ibadah akan didirikan, dan pengayoman pemerintah. Satu hal penting, keberterimaan warga setempat (60  orang)  dapat  merespon  positif  bila  terjadi  interaksi  alamiah  yang  saling  memahami. Faktanya,  ada  tempat  ibadah  didirikan,  tanpa  persoalan  karena  60  pihak  yang  menyetujui memiliki  karakter  yang  toleran  terhadap  pengguna  tempat  ibadah.Terciptanya  toleransi  ini karena  kedua  belah  pihak  (pengguna  tempat  ibadah  dan  lingkungan)  memiliki  kedekatan psikologis  yang  baik.Terciptanya  karakter  toleran  warga  lingkungan  (60  orang)  tidak menjamin  tempat  ibadah  itu  berdiri  bila  selain  60  orang  tersebut  yang  selingkungan berkarakter intoleran dengan mengerahkan massa sehingga suasana tidak damai. Kondisi ini, lazimnya  aparat  hukum  bertindak  untuk  mengantisipasi  konflik  dengan  langkah  tidak mengizinkan bangunan untuk tempatibadah.
Fakta  di  Kudus,  bangunan  rumah  digunakan  untuk  ibadah  sejak  tahun  1980-an  hingga kini.  Pada  tahun  2016  tatkala  direnovasi  mengajukan  IMB  sebagai  tempat  ibadah  (gereja). Lingkungan sekitar ada 60 orang (pemeluk agama lain) menyetujui. Tetapi, karena provokasi warga  selingkungan  selain  60  orang  tersebut,  maka  hasil  musyawarah  dengan  perangkat pemda  memutuskan  diterbitkan  izin  sebagai  aula,  bukan  tempat  ibadah.  Hanya  saja,  hingga kini  digunakan  beribadah  yang  berjalan  dengan  baik  di  aula  tersebut.  Persyaratan  yang diminta  warga  (selain  60  orang)  tidak  member  tanda  salib  atau  yang  serupa  pada  aula  dan lingkungan  aula  karena  tanda  tersebut  bagi  mereka  (selain  60  orang)  tidak  enjoy  bila  di lingkungannya yang mayoritas muslim ada tanda salib.

## b.  Memfasilitasi Pengangkatan Guru Agama Hindu Dijenjang Pendidikan Formal
Ada tiga hasil riset yang menandakan manfaat pendidikan keagamaan nonformal dalam meningkatkan  kualitas  keberagamaan  umat  Hindu.  Riset  yang  dilakukan  Subagya menegaskan bahwa pendidikan agama Hindu telah diterima peserta didik dalam pembelajaran di sekolah formal, hanya saja lebih berorientasi ranah kognitif, sedangkan ranah psikomotor dan  afektif  sangat  kurang.  Dengan  demikian,  idealnya  pasraman  mengoptimalkan  kedua ranah  tersebut  dengan  perbaikan  mutu  guru,  pengembangan  bahan  ajar,  dan  terciptanya suasana yang kondusif (Subagya, 2016). Riset Sutarya bahwa Pasraman Hindu di Bali mulai dirambah wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk melakukan aktivitas spiritual di Bali, tetapi  hal  ini  belum  diantisipasi  dengan  perencanaan  dan  pengorganisasian  yang  baik  oleh pengelola pariwisata. Dengan demikian, perlunya dibangun strategi pengembangan pasraman Hindu  sebagai  pariwisata  spiritual  yang  dikaji  dalam  risetnya  dengan  merumuskan  tahap pengembangan  untuk  mengantisipasi  dampak  negative  pariwisata  spiritual  yakni komodifikasi  budaya  dan  lingkungan.  Prinsipnya,  Pasraman  Hindu  tetap  berada  dalam fungsinya  sebagai  pusat  penyebaran  dharma  (Sutarya,  2017).  Dalam  riset  Saiful  bahwa keberhasilan  pasraman  dalam  meningkatkan  kualitas  kehindupan  merupakan  media mewujudkan  generasi  yang  berkualitas,  sebagaimana  pembelajaran  di  Pasraman  Sadutha Dharma  di  Indah  Jaya,  Kecamatan  Banjar  Agung,  Kabupaten  Tulang  Bawang,  Lampung, peserta didik memahami pengetahuan tentang Hindu, meningkatnya intensitas beribadah hasil dari  belajar  kehinduan  (Saiful,  2019).  Dengan  demikian  dapat  ditandasan  bahwa  peran pasraman  sangat  dibutuhkan  dalam  meningkatkan  kualitas  keberagamaan  umat  Hindu.  Satu hal  yang  harus  dipahami,  dengan  tersedianya  guru  agama  Hindu  yang  professional  maka tujuan  pendidikan  agama  Hindu  sebagai  landasan  pendidikan  moral  dan  etika  terwujud. Menurut Suradarma, landasan moral dan etik terwujud bila konsep dasar agama Hindu berupa
trikaya parisuda (tiga perbuatan  yang disucikan) dan trihita karana (tiga hubungan harmonis untuk kebahagiaan) sebagai landasan filosofis terwujud (Suradarma, 2019).
Hanya saja, hingga kini, di Kudus belum ada guru agama Hindu untuk jalur pendidikan formal, adapun untuk jalur pendidikan nonformal difasilitasi oleh umat Hindu, meski bukan berstatus guru agama Hindu. Uniknya, yang berperan sebagai guru tersebut didominasi jenis kelamin perempuan karena kesungguhannya berbagi pengetahuan dengan sesama umat Hindu di  Kudus. Padahal, penelitian Gayatri, perempuan Hindu di  Yogyakarta kurang diberi  peran sebagai  pemimpin  peribadatan  (pandita  atau  pinandita)  akibat  pengaruh  kebudayaan  Jawa yang mengakar yakni perempuan untuk tidak mempersoalkannya. Hanya diperankan sebagai sarathi banten yakni pembuat sesaji (Gayatri, 2014). Dengan demikian, Kementerian Agama Kabupaten  Kudus  harus  mengusulkan  formasi  guru  agama  Hindu  dan  Kementerian  Agama pusat harus memenuhinya karena amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SisdiknasPasal 12 (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; Hal ini untuk memenuhi amanat Pasal 6 (1) setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti  pendidikan  dasar.UU  Nomor  47  tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  Pasal  2  (1) Wajib belajar berfungsi  mengupayakan  perluasan  dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan    yang    bermutu  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia.  (2)  Wajib  belajar  bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia  untuk dapat mengembangkan potensi  dirinya  agar  dapat  hidup  mandiri  di  dalam  masyarakat  atau  melanjutkan  pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 6 (3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat  kabupaten/kota  menjadi  tanggung  jawab  bupati/walikota.  Hal  ini  yang  harus  ditaati penyelenggara pemerintahan yang menangani pendidikan agama yakni Kementerian Agama. Amanat UUD RI 1945 dalam Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Memahami  hak  perlu  memahami  esensinya.  Hak  menurut  Bertens  berkaitan  dengan posisi  manusia  terhadap  negara  dan  dengan  sesama,  kapasitasnya  manusia  sebagai  subyek hukum dan sebagai makhluk moral. Sedangkan hakikat hak adalah klaim yang sah atau klaim yang  dapat  dibenarkan  yang  terpilah  atas  hak  legal  yakni  hak  berdasarkan  atas  hukum  dan hak moral yakni hak didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Menurut Bertens esensi hak  adalah  tidak  mengasingkan  manusia  dari  kehidupan  sosial,  tetapi  sebagai  syarat membentuk  kehidupan sosial.  Adapun jenis hak terpilah atas (i) hak khusus  yakni  hak  yang timbulkarena fungsi khusus yang dimiliki satu orang terhadap orang lain, hanya dimiliki oleh satu  atau  beberapa  orang  saja,  (ii)  hak  umum  adalah  hak  yang  timbul  karena  diri  sebagai manusia,  dimiliki  oleh  semua  manusia  tanpa  kecuali,  (iii)  hak  positif  yaitu  hak  orang  lain terhadap diri (kita), misalnya, orang menolong orang lain karena melihat tercebur sungai, (iv) hak negatif adalah hak individu untuk bebas melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, seperti hidup,  sehat,  aman,  berpendapat,  berkumpul,  (v)  hak  individu  adalah  hak  yang  dimiliki seseorang terhadap negara, negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan  hak,  misalnya:  hak  mengikuti  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  berserikat,  hak berpendapat,  (vi)  hak  sosial,  hak  individu  sebagai  anggota  masyarakat  terhadap masyarakatnya,  misalnya  hak  mendapatkan  pekerjaan,  hak  atas  pendidikan,  hak  pelayanan kesehatan,  dan  (vii)  hak  absolut,  hak  yang  berlaku  di  mana-mana,  tak  terpengaruh  keadaan (Bertens, 2005:184) .
UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 6 (1) setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15  tahun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Pasal  34  (2)  Pemerintah  dan  Pemda  menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya. Menurut Bertens  kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab (2005:207). PP Nomor 48  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  Pasal  2  (1)  wajib  belajar  berfungsi  mengupayakan
perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga  negara  Indonesia,  (2)  wajib  belajar  bertujuan  memberikan  pendidikan  minimal  bagi warga  negara  Indonesia  untuk  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  agar  dapat  hidup mandiri  di  dalam  masyarakat  atau  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  PP Nomor  48  Tahun  2008  Pasal  1  (2)  Pendidikan  dasar  adalah  jenjang  pendidikan  yang melandasi  jenjang  pendidikan  menengah,  berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah  tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  UU  Nomor  20  Tahun  2003 Pasal 11 (2) Pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun dan Pasal  34 (2) Pemerintah  dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal  pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Bila  pemerintah  dan  Pemkab  Kudus  benar-benar  memenuhi  kewajibannya  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  umat  Hindu  di  Kudus  sebagaimana  amanat  UU,  maka memfasilitasi  penanaman  nilai  agama  Hindu  dengan  pola  pendidikan  harus  disediakan  guru Hindu agar mewujudkan pembelajaran  yang ideal,  sebagaimana hasil riset  berikut ini. Riset Wihantari, penanaman nilai kehinduan di Banjar Surabaya (organisasi sosial kemasyarakatan umat  Hindu  dalam  batas  wilayah  tertentu  yakni  di  Kota  Surabaya)  terlaksana  dengan  baik dengan terwujudnya kualitas SDM unggul karena pelaksanaan pendidikan agama anak dalam keluarga,  di  sekolah  agama  Hindu,  dan  di  komunitas  Hindu-Bali  di  Banjar  Surabaya terfasilitasi (Wihantari, 2013: 252).

## c.  Menerbitkan Perda Kabupaten Kudus Tentang Pendidian Keagamaan Nonformal
Dasar  diberlakukannya  otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan,  menurut  Hasbullah (2007:2)  karena  sistem  pendidikan  nasional  yang  bersifat  sentralistik  kurang  mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya, kurang bisa  mengakomodasi  keberagaman  daerah,  keberagaman  lembaga  pendidikan,  dan keberagaman  peserta  didik.  Bahkan,  cenderung  mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan  pendidikan.  Selain  itu  adanya  kelemahan  konseptual  berupa  (i)  kebijakan pendidikan  nasional  sangat  sentralistis  dan  serba  seragam,  pada  gilirannya  mengabaikan keberagaman terhadap realitas kondisi, ekonomi, budaya masyarakat di berbagai daerah dan (ii)  kebijakan  pendidikan  nasional  lebih  berorientasi  pada  pencapaian  tarjet  tertentu  seperti kurikulum,  yang  mengabaikan  proses  pembelajaran  yang  efektif.  Dengan  diberlakukannya otonomi daerah di bidang pendidikan, kewenangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemeritah daerah agar berkreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerah, sehingga peran pemerintah pusat berkurang dalam pengelolaan pendidikan yang berimplikasi bidang  administrasi,  kelembagaan,  keuangan,  perencanaan,  dsb.  Akan  tetapi,  pemerintah daerah diberi pekerjaan rumah yang harus baik, kinerja pendidikan di bidang mutu, efesiensi pengelolaan,  pemerataan,  peran  serta  masyarakat,  dan  akuntabilitas  pendidikan  (Hasbullah, 2007:2).
Merespon  kewenangan Pemda dalam memfasilitasi  pendidikan bagi  warganya, Pemkab Kudus  dan  DPRD  mengesahkan  Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tanggal  23  Desember  2013.  Perda  ini  hanya  memfasilitasi pendidikan  keagamaan  nonformal  dalam  Islam  saja.  Idealnya,  perda  juga  meng-cover  bagi umat agama lainnya (non-Islam). Bila hanya satu umat agama saja yang di-cover maka terjadi diskriminasi  pelayanan/pengayoman.  UU  Nomor  39  Tahun1999  tentang  hak  asasi  manusia (HAM) Pasal 1 (3) diskriminasi adalah setiap pembatasan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan status  sosial.  Padahal  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan,  Pasal  9  (1)  Pendidikan  keagamaan  meliputi  pendidikan  keagamaan  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu, Buddha,  dan  Khonghucu.  Pasal  12  (1)  Pemerintah  dan/atau  Pemda member  bantuan  sumber  daya  pendidikan  kepada  pendidikan  keagamaan.  (2)  Pemerintah
melindungi  kemandirian  dan  kekhasan  pendidikan  keagamaan  selama  tidak  bertentangan dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Dengan  demikian,  Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  3 Tahun  2013  segera  diterbitkan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  agar  dapat  ‘bekerja’  dan  Pemda Kudus  menambah/membuat  perda  baru  yang  mengayomi  pendidikan  keagamaan  nonformal selain Islam.

## KESIMPULAN
Nama kota di Indonesia yang berbahasa Arab di antaranya adalah Kota Kudus. Kota ini memiliki  keunikan  dibanding  kota  lain  karena  terdapat  Menara  yang  memiliki  kemiripan bentuk bangunannya dengan pura. Peran Sunan Kudus di Kudus tidak hanya mendakwahkan Islam  juga  memberi  tauladan  toleransi  dengan  bukti  mengajak  warga  muslim  Kudus  agar tidak menyembelih sapi sebagai wujud toleransi karena hewan yang dimulyakan umat Hindu. Warga  Kudus  yang  muslim  nahdliyin  (warga  ormas  Nahdlatul  Ulama)  pun  tidak menyembelih sapi hingga kini, meskipun mengonsumsi daging sapi dengan membeli di pasar tradisional  atau  mall.  Fakta  keunikan  lainnya,  terdapat  peninggalan  benda  cagar  budaya berupa  lingga  dan  yoni  (sebagai  ciri  komponen  khas  candi)  di  Langgar  Bubrah  (kategori benda cagar budaya) hingga kini, hanya saja Pemkab Kudus tidak memberi perhatian.
Imbas  pesan  toleran  Sunan  Kudus  (pendakwah  Islam  di  Kudus)  umat  Hindu  di  Kudus tidak  diperlakukan  diskriminatif  oleh  muslim  Kudus.  Akan  tetapi,  Pemerintah  dan  Pemkab Kudus yang belum berperan secara proporsional dalam melayani kebutuhan asasi umat Hindu di Kudus. Pertama, tidak memfasilitasi berdirinya pura dengan anggaran APBD Kudus dalam sebuah kawasan yang di dalamnya terdapat ragam tempat ibadah untuk destinasi wisata religi. Kedua, Kementerian Agama Kudus dan Kementerian Agama RI tidak member formasi pada tahap  perekrutan  aparatur  sipil  negara  (ASN)  guru  agama  Hindu  untuk  sekolah  formal. Ketiga,  Pemkab  Kudus  menerbitkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  yang  hanya  memfasilitasi pendidikan  keagamaan  nonformal  (Islam)  berupa  madrasah  diniyah  takmiliyah.  Bila  hanya memfasilitasi satu umat beragama saja maka terjadi diskriminasi. Idealnya diterbitkan Perda bagi umat  lain juga.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. (2005). Etika . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Gayatri,  E.  (2014) .  Perempuan  Hindu  dalam  Peribadatan  (Studi  Kasus  di  daerah  Istimewa Yogyakarta. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hasbullah.  (2007). Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Rajawali Pres: Jakarta. Pravitasari,  S.  N.  (2017). Studi  tentang  Komunitas  Hindu  di  desa  Wajak  Kidul,  Kecamatan Boyolangu,  Kabupaten  Tulungagung .  Skripsi  Prodi  Pendidikan  Sejarah  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Rosyidi, M. (1983) . Filsafat Agama . Bulan Bintang: Jakarta. Rahayu,  N.  K.  I.  (2020). Makna  Simbolik  Umat  Hindu  dalam  Persembahyangan  Bulan Purnama  di  Kecamatan  Basidondo  Kabupaten  Tolitoli .  Jurnal  Bahasa  dan  Sastra, Universitas Tadulako, Vol. 5, No.1, 2020.
Subagya,  I  N.  (2007). Keberadaan  Pasraman  sebagai  Penguatan  Budaya  Lokal  Kaitannya dengan PP Nomor 55 Tahun 2007. Jurnal Penelitian Agama Vidya Samhita, Vol.2, No.2, 2016.
Sutarya, I G. (2017). Strategi Pengembangan Pasraman Hindu sebagai Pariwisata Spiritual . Penelitian Fundamental IHDN Denpasar.
Suradarma, I. B. (2019). Pendidikan Agama Hindu sebagai Landasan Pendidikan Moral dan Etika. Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial . Fakultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial  Universitas Pendidikan Nasional, Vol.3, No.1.
Saiful, A. (2019). Efektivitas Pasraman dalamUpaya Peningkatan Pemahaman Agama Hindu bagi  Anak  di  Pasraman  Sadutha  Dharma  di  Indah  Jaya,  Kecamatan  Banjar  Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Skripsi Fakultas Fisipol Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Sari,  W.  P.  (2019). Kerukunan  dalam  Komunikasi  antarkelompok  Agama  Islam  dengan Hindu di Lombok . Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Kominfo, Vol.23, No.1, Juni 2019.
Wihantari, B. (2013) Studi Etnografi Peanaman Nilai Agama Hindu pada Anak oleh Anggota Banjar Surabaya. antrounairDotNet, Vol. 2, No.1, jan-Februari 2013.

## Perundang-Undangan
UU Nomor 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia (HAM). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.