## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## INKORPORASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL INDONESIA
ISLAMIC LEGAL INCORPORATION INTO THE SYSTEM INDONESIAN NATIONAL LAW
Asriadi Zainuddin
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
E-mail : asriadi.zainuddin@gmail.com
Naskah diterima: 18/1019 Revisi: 19/11/2019 Disetujui: 27/11/19

## Abstrak
Hukum nasional  Indonesia secara historis adalah kumpulan norma-norma hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  yang  berasal  dari  unsur-unsur  hukum  Islam,  hukum  adat  dan hukum Barat. Berbicara tentang Hukum Islam, maka yang dimaksud adalah terjemahan dari dua istilah: syariat dan fikih. Syariat adalah firman-firman Allah SWT. (Al-Qur’an) dan  ketentuan-ketentuan  Rasul-Nya  SAW.  (Al-Sunnah),  keduanya  bersifat  sakral, universal dan kontemporal; berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Hukum Is- lam  ini  baru  dikenal  di  Indonesia  setelah  agama  Islam  disebarkan  di  tanah  air,  namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke  Indonesia.  Sistem  hukum  Islam  akan selalu  menjadi  penyeleksi proses legislasi  na- sional,  karena  secara  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  kekuatan  Islam  menjadi  cermin pembangunan Indonesia kedepan
Kata kunci: Al-Qur’an; As-Sunnah; Hukum Nasional Indonesia.

## Abstract
Indonesian  national  law  has  historically  been  a  collection  of  legal  norms  that  live  in society derived from elements of Islamic law, customary law and Western law. Speaking of Islamic law, what is meant is the translation of two terms: Shari'a and Jurisprudence. Shari'a are the words of Allah SWT. (al-Qur'an) and the provisions of His Messenger. (al-Sunnah), both are sacred, universal and contemporary; applies to all places and all ages.  This  Islamic  law  was  only  known  in  Indonesia  after  the  spread  of  Islam  in  the country, but there is no agreement among Indonesian historians regarding the accuracy of the entry of Islam into Indonesia. The Islamic legal system will always be the selec- tors of the national legislative process,  because  philosophically, juridically and socio- logically the power of Islam is a reflection of Indonesia's future development.
Keywords: Al-Qur'an; As-Sunnah; Indonesian National Law.
Copyright©2019 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  Hukum  Nasional  adalah  tugas  luhur  bangsa  Indonesia  yang  menuntut partisipasi dan dukungan semua pihak. Hingga kini bangsa Indonesia masih menghada- pi  masalah-masalah  mendasar  dalam  pembangunan  Hukum  Nasional,  diantaranya bagaimana  Sistem  Hukum  Nasional  Republik  Indonesia  dikembangkan  ke  arah  ter- wujudnya  cita  hukum  Pancasila  dan  dapat  memenuhi  dinamika  kebutuhan  nasional maupun  dunia  global  dengan  tetap  menghargai  latar  belakang  pluralitas  hukum  yang ada di Indonesia.
Pancasila sebagai kristalisasi sejarah dan kepribadian bangsa sekaligus cita hukum nasional merupakan pemandu utama dan penyaring dalam pembentukan hukum-hukum baru maupun dalam pembinaan hukum-hukum  yang sudah ada di Indonesia. Untuk itu pemaknaan  nilai-nilai  Pancasila  hendaknya  bersifat  dinamis  sehingga  tidak  memasung Hukum  Nasional  untuk  dapat  tumbuh  kembang  dan  menghargai  hukum-hukum  yang ada di Indonesia. Demikian pula hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat Indo- nesia seperti  hukum  Islam  dan hukum  Adat  hendaknya ditumbuh  kembangkan dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesiaan dan perkembangan zaman.
Lebih  dari  sekedar  ajaran  agama  dan  hukum  yang  hidup  di  tengah  masyarakat, Hukum  Islam  sebagai  salah-satu  sumber  Hukum  Nasional  perlu  dilakukan  pengem- bangan  pemahamannya  yang  mengakomodir  konteks  Indonesia  dan  kebutuhan  zaman, dan  yang  melihat  hukum  Islam  secara  utuh  baik  nilai-nilai  filosofis  dan  azas-azas hukum  maupun  kaidah  nomatifnya.  Pemahaman  hukum  Islam  yang  realistif  terhadap konteks  Indonesia  dan  bersifat  menyeluruh  ini  akan  mengoptimalkan  transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara inklusif-integratif dan sinergis. 1
Selama ini sesungguhnya Hukum Nasional Indonesia telah banyak menghargai dan mengakomodir Hukum Islam. Dari waktu ke waktu lebih-lebih pasca era reformasi se- makin banyak bidang Hukum Islam yang dilegalisasi menjadi bagian Hukum Nasional. 2
1 Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich. Islam di Era Negara Bangsa , Tiara Wacana Yogya, Yogya- karta, 2001, hal.122.
2 Abdul  Ghofur  Anshory .  Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UndangUndang  Nomor  3  Tahun  2006 , UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 79.
Diskursus hukum Islam  di  Indonesia tidak terlepas dari hasil interaksi dan persen- tuhan  antara  normativitas  dan  historisitas  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  upaya pengembangan  dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  selalu  berkaitan  dengan  dua aspek tersebut.
Harus  disadari  bahwa  apapun  sistem  yang  ada,  ketika  berbicara  mengenai  pem- bangunan  hukum  nasional  orientasinya  pada  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum  nasional. Ini berarti mengarah pada pembentukan undang-undang. Dan ketika hukum Islam dipo- sisikan  sebagai  teori  ilmu  hukum  dan  sumber  atau  bahan  baku  hukum  nasional,  maka sangat  besar  kemungkinannya  bahwa  undang-undang  itu  berisi  hukum  Islam,  baik  se- bagaiannya maupun dalam hal tertentu seluruhnya. Disini tampak sekali tidak tepatnya dikotomi antara hukum Islam dengan dua hukum lainnya. Artinya, hukum  Islam dapat menjadi  hukum  nasional  bukan  hanya  pendekatan  normatif  namun  juga  akademik  dan analitis. 3
Legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia  terkait  dengan  tatanan  politik  yang  berkaitan degan  tatanan  hukum  dan  terkait  pula  dengan  pandangan  masyarakat  yang  masih  di- warnai  dengan  nilai-nilai  budaya  dan  kultur  yang  mengitarinya.  Oleh  karena  itu  ke- mampuan untuk mengintegrasikan hukum Islam kedalam sistem hukum nasional Indo- nesia dengan menggabungkan pendekatan normatif, kultural dan historis sebagai upaya untuk membumikan hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan.  Dalam per- tumbuhan  hukum  nasional  terlihat  dengan  jelas  bahwa  hukum  Islam  mempunyai andil  yang  besar  dalam  mewujudkan  hukum  nasional.  Teori  eksistensi  merumuskan keadaan  hukum  nasional  Indonesia  masa  lalu,  kini  dan  masa  mendatang,  bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis da- lam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk  eksistensi  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  yaitu:  a)  Ada,  dalam  arti  se- bagai  bagian  integral  dari  hukum  nasional,  b)  Ada,  dalam  arti  adanya  dengan  ke- mandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi  status  sebagai  hukum  nasional.  c)  Ada,  dalam  arti  norma  hukum  Islam  ber- fungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum  nasional.  d)  Ada,  dalam  arti  sebagai bahan utama dan unsur utama
3 Ali Imron , Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yog- yakarta, 2015, hal. 13.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penu- lisan ini adalah bagaimana hukum islam dalam perkembangan sistem hukum di Indone- sia,  bagaimana  implementasi  hukum  islam  dalam  legislasi  hukum  nasional dan bagaimana landasan hukum positif pemberlakuan hukum islam di Indonesia

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisis terkait dengan perkembangan hukum islam dan landasan hukum pember- lakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  serta  mengamati  implementasi  hukum  islam  dalam legislasi hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hukum Islam Dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia
Secara  umum  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  agama  Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam ini baru dikenal di Indo- nesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli  sejarah  Indonesia  mengenai  ketepatan  masuknya  Islam  ke  Indonesia.  Ada  yang mengatakan  pada abad ke-1 hijriah  atau  abad ke-7 masehi,  ada pula  yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi. 4 Walaupun para ahli itu  berbeda pen- dapat  mengenai  kapan  Islam  datang  ke  Indonesia  hukum  Islam  telah  diikuti  dan  dil- aksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyak- nya hasil studi dan karya ahli hukum Islam di Indonesia sejak dahulu kala.
Jika  semenjak  agama  Islam  masuk  ke  Indonesia  hukum  Islam  di  gunakan  oleh masyarakat  Indonesia  maka  dalam  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia  pada  saat  itu terdapat  subsistem  hukum  Islam.  Karena  sebelum  datangnya  Islam  Indonesia  sudah mempunyai  hukum  sendiri  yang  disebut  hukum  adat  yang  menjadi  sistem  yang tersendiri.  terdapat  berbagai  teori  mengenai  hubungan  antara  hukum  Islam  dengan hukum  adat  ini  salah  satunya  adalah  teori receptin  in  complexu yang  diterangkan  oleh Van den Berg yang mengatakan :“selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran  ini  hukum  pribumi  ikut  agamanya,  karena  jika  memeluk  agama  harus  juga mengikuti  hukum  agama  itu  dengan  setia”  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa sesungguhnya  hukum  adat  itu  juga  merupakan  bagian  hukum  agamanya  karena  meru
4 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indone- sia, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 209.
pakan  hasil  resepsi  dari  agama  dalam  artian  hukum  Islam  merupakan  bagian  dari hukum adat juga karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam. Menurut Soebardi, juga menunjukan bahwa terdapat bukti-bukti yang menunjuk- kan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempu- nyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.
Pada tahun 1596, kapal dagang Belanda tiba untuk mencari rempah-rempah. Awal- nya,  Dutch  East  India  Company  (VOC),  sebuah  perusahaan  perdagangan  yang  kuat, dioperasikan dari stasiun perdagangan kecil di sepanjang pantai. Bagi orang Eropa yang tinggal  di  sana,  ia  membangun  sistem  hukum  yang  komprehensif  berdasarkan  model Belanda. Sehubungan dengan penduduk asli, pada awalnya tidak ada kebijakan hukum kolonial yang sengaja ditempuh. Sebenarnya, baru pada tahun 1747 - sekitar seratus li- ma puluh tahun kemudian - apakah Gubernur Jenderal Perusahaan menetapkan dengan keputusan pengadilan pertama untuk  penduduk  asli Jawa. Pengadilan  yang berbasis di Semarang, disebut 'Landraad'. Ini dipimpin oleh seorang administrator kolonial, dan be- berapa  ilmuwan  agama  (panghulus)  terikat  padanya  sebagai  penasihat.  Pengelolaan VOC sendiri agak tidak tertarik dan tidak tahu tentang sistem hukum adat. Hal ini men- jadi  jelas  ketika  VOC  memerintahkan  berbagai  peraturan  hukum  adat  untuk  dikon- sepkan. Alih-alih representasi  akurat  dari perpaduan antara hukum  adat,  hukum  Islam, dan  keputusan  kerajaan  Jawa  yang  diterapkan  dalam  praktek,  penguasa  kolonial  ber- pegang pada anggapan sepihak dan sepihak; Sebagai contoh, secara keliru diasumsikan bahwa populasi Islam sepenuhnya tunduk pada hukum agama dan Islam saja. 5
Untuk  memantapkan  tujuannya  itu  pihak  Belanda  harus  mempergunakan  hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit  untuk  di  terapkan  akibat  sudah  adanya  hukum  yang  hidup  telah  lama  dalam masyarakat  Indonesia. Pihak Belanda-pun harus memahami hal itu jika tidak yang ter- jadi  hanyalah  terdapat  perlawanan  dari  masyarakat  Indonesia  sendiri.  Akhirnya  dil- akukanlah  penggolongan  hukum.  dalam  hal  ini  hukum  Islam  dapat  diberlakukan  bagi orang-orang yang menganut agama Islam.
Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu compendium (intisari/ringkasan)  yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan
5 Jan Michiel Otto, Syariah Incorporated: A Comparative Overview of Legal  Systems of Twelve Muslim Contries in Past and Present , Leiden University Press, Leiden, 2010, hal. 3.
dalam  Islam.  Setelah  ringkasan  tersebut  disempurnakan,  ringkasan  tersebut  diterima oleh  pemerintah  Belanda  untuk  dipergunakan  oleh  pengadilan  dalam  menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.
Pada  abad  19,  banyak  orang-orang  Belanda  sangat  berharap  segera  dapat menghilangkan  pengaruh  Islam  dari  sebagian  besar  orang  Indonesia.  Karena  menurut- nya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud  Haarlem  yang  menjadi  ketua  komisi  dalam  rangka  penyesuaian  undang-undang Belanda  dengan  keadaan  istimewa  di  Hindia  Belanda  mengatakan  “untuk  mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran  terhadap  orang  bumi  putera  dan  agama  Islam,  maka  harus  di  ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta  adat  istiadat”.  Pandangan  Scholten  ini  dianggap  yang  menyebabkan  pasal 75 Regering  Reglement menginstruksikan  kepada  pengadilan  untuk  mempergunakan “undang-undang  agama,  lembaga-lembaga  dan  kebiasaan”  mereka.  Selain  itu  da- lam regering reglement tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di jawa dan Ma- dura.  Namun  karena  alasan-alasan  politis  yang  didukung  oleh  pandangan  Ter  Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan  merekomendasikan  kepada  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  untuk  peninjauan kembali  kewenangan  pengadilan  agama  maka  semenjak  itu  terdapat  usaha-usaha  Bel- anda  untuk  merubah  kewenangan  pengadilan  agama  yang  akhirnya  pada  tahun  1937, dengan  S.1937  Nomor  116,  wewenang  mengadili  perkara  kewarisan  di  alihkan  yang semula  di  pengadilan  agama  ke  pengadilan  negeri. Akibatnya  perihal  kewarisan  yang semula didasarkan kepada hukum  Islam di  pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu  penerapan  dan  penyebaran  hukum  Islam-pun  mengalami  kemandegan  akibat  kepu- tusan pemerintah Belanda.
Usaha-usaha  menempatkan  kedudukan  hukum  Islam  dalam  kedudukannya  semula dilakukan  oleh  para  pemimpin-pemimpin  Islam.  Hingga  akhirnya  pada  masa pemerintahan  Jepang  menjelang  kemerdekaan  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Ke- merdekaan  (BPUPKI)  merumuskan  dasar  negara  dan  menentukna  hukum  dasar  bagi negara  Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam  yang menjadi anggota badan tersebut  terus  berusaha  untuk  “mendudukkan”  hukum  Islam  dalam  Negara  Republik
Indonesia  kelak.  Pertukaran  pemikiran  terus  dilakukan  hingga  menghasilkan persetujuan  yang  dinamakan  piagam  Jakarta  menyatakan  diantaranya  bahwa  negara berdasarkan  kepada  Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya. Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang maha esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga be- rarti  kewajiban  menjalankan  perintah  Tuhan  berdasarkan  kepercayaan  masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.
Setelah  Indonesia merdeka maka terdapat  berbagai  perombakan di  bidang hukum. Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  harus  segera  membenahi  sistem  hukumnya  yang semula  merupakan  sistem  hukum  warisan  masa  kolonial.  Usaha-usaha  pembentukan suatu  sistem  hukum  yang  terunifikasi  secara  nasional-pun  gencar  dilakukan  Hingga muncul  suatu  konsepsi  sistem  hukum  nasional  yang  bersumber  kepada  Pancasila  dan UUD  1945.  Lalu  bagaimanakah  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  sistem  Hukum  Na- sional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

## B. Implementasi Hukum Islam dalam Legislasi Hukum Nasional
Hukum  yang  kaku  atau  tidak  fleksibel  akan  menimbulkan  kompleksitas  dan aneka  konflik  dalam  kehidupan  sosial,  sehingga  diperlukan  konsepsi  hukum  yang akseptable  dan  adaptable  sesuai  dengan  pola  kehidupan  bermasyarakat.  Ada  suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat  yang ada.
Agar  hukum  nasional  Indonesia  menjadi  hukum  yang  akseptable  dan  adaptable maka  harus  ditempuh  upaya  untuk  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dan  diyakini  oleh masyarakat  sebagai  sebuah  nilai  luhur.  Syariat  Islam  sebagai  sebuah  ajaran  agama Islam  yang  telah  membumi  di  Indonesia  dan  diyakini  serta  dianut  oleh  mayoritas penduduk  Indonesia,  berpeluang  untuk  menjadi  bahan  rujukan  dalam  upaya  menggali nilai-nilai tersebut. 6
Jaih  Mubarok 7 mengemukakan  bahwa  salah  satu  bentuk  pemikiran  hukum  Islam adalah qanun atau  peraturan  perundangan.  Penetrasi  hukum  Islam  ke  dalam  peraturan
6 Ali Imron, hal. 220.
7 Jaih Mubarok, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, article on journal Unisia UII Yog- yakarta , Nomor 48/XXVI/II/2003, hal. 116-117.
perundangan  di  Indonesia  dapat  dibedakan  menjadi  dua  model,  yaitu  pertama, penetrasi  hukum  Islam  ke  dalam  peraturan  perundangan  secara  subtantif  dan  tidak dinyatakan  secara  eksplisit  sebagai  hukum-hukum  Islam.  Kedua,  penetrasi  hukum Islam  ke  dalam  peraturan  perundangan  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  sebagai hukum  Islam.  Model  pertama  adalah  yang  cocok  dan  berisiko  kecil  kemungkinan munculnya  disintegrasi  bangsa  mengingat  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  ber- bhineka.
Hukum  Islam  sebagai  salah  satu  bahan  baku  dalam  pembangunan  hukum  na- sionaldituntut  untuk  mampu  berperan  dan  berkompetisi  dengan  hukum  lainnya.  Kon- figurasi legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia dipahami sebagai  upaya  mencari bentuk pembuatan  undang  –  undang  atau  peraturan  perundangan  dengan  menerapkan  hukum Islam di Indonesia.  Bentuk  atau  konfigurasi  legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia  yang tepat,  dengan  mengintegrasikan asas – asas hukum Islam dan istinbath ahkam (metod- ologi penggalian hukum) ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konsepsi norma- norma  atau  prinsip-prinsip  hukum  Islam  tentang  pertanggungjawaban  hukum  yang terdapat di  al  Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam diintegrasikan ke  dalam hukum  nasional  Indonesia.  Integrasi  hukum  Islam  ini  dapat  dilakukan melalui  inte- grasi asas-asas hukum dan istinbath ahkam .
Mengintegrasikan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  mempunyai pengertian  konsepsi-konsepsi  pengertian,  pendapat,  rancangan  yang  ada  dalam fikiran,  ide,  cita-cita,  pengertian  yang  diabstrakkan terdapat  di  dalam  hukum  Islam dialihkan  menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan adanya integrasi konsepsi hukum Islam  tentang  pertanggungjawaban  hukum  ke  dalam  hukum  nasional  ini,  subtansi hukum  Islam  melalui asas-asasnya  akan mewarnai hukum nasional.
Akar  kultural  Hukum  Islam  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  akomodasi Hukum  Nasional  terhadap  Hukum  Islam  atau  landasan  legitimasi  penyerapan  Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Hukum Nasional yang baik hendaknya mencerminkan nilainilai yang hidup dalam masyarakat dan berorientasi pada harapanharapan masyara- katnya. Selain itu, realitas kultural merupakan kekayaan sosial  yang perlu terus dipeli- hara  dan  dikembangkan  untuk  menciptakan  basis  sosial  yang  kondusif  bagi  pem- bangunan  Hukum  Nasional.  Karena  masalah-masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  semata- mata dengan hukum negara, maka hukum yang hidup di masyarakat merupakan faktor
penunjang  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengefektifkan  dan  mengembangkan Hukum Nasional.

## C. Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia
Hukum Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yakni bersamaan  dengan  ma- suknya agama Islam ke Indonesia  dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang signifikan.  Sebagaimana  telah  diuraian  sebelumnya  bahwa  hukum  Islam  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda secara  yuridis formal telah tercantum  dalam  perundang- undangan  pada masa tersebut.
Dalam  perkembangan  hukum  Islam  telah  diterima  oleh  masyarakat,  elit  politik maupun  legislatif,  yang  berkeinginan  untuk  melegislasi  hukum  Islam.  Dengan demikian  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan  wujud  aktualita  dina- mika  masyarakat.  Dukungan  seluruh  komponen  masyarakat  memberikan  andil  yang sangat besar dalam menghadapi tantangan.
Pada masa yang akan datang pemberlakuan  hukum Islam di Indonesia memerlukan perhatian  yang  lebih  serius  untuk  mengimbangi  perkembangan  masyarakat  yang  se- makin  maju  dan  terbuka  pada  semua  informasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  tidak semua  hukum  Islam  dapat  diterapkan  secara  langsung,  tetapi  ada  sebagian  yang harus melalui  proses  pembudayaan  atau  melalui  politik  pemerintahan.  Hukum  Islam  yang disebutkan  terakhir  baru  akan  memiliki  kedudukan  yang  mantap  dan  berlaku  dalam suatu  masyarakat  atau  negara  apabila  telah  menjadi  hukum  positif,  yaitu  melalui proses politik dan proses legislasi oleh kekuasaaan  negara.
Hal  itu  sesuai  dengan  pandangan  Soerjono  Soekanto,  bahwa  keberlakuan  dan keberlangsungan hukum  bergantung  pada  5  (lima) komponen,  yaitu materi  hukum  itu sendiri,  pihak-pihak  yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum,  sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum,  lingkungan/mayarakat  dimana  hukum  tersebut berlaku dan faktor kebudayaan di dalam pergaulan hidup. 8
Salah  satu kebijakan pembangunan nasional adalah menata sistem hukum nasional yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan  mengakui  dan  menghormati  hukum  agama  dan hukum  adat  serta  memperbaharui  perundang-undangan  warisan  kolonial  dan  hukum nasional  yang  bersifat  diskriminatif,  ketidakadilan  gender  dan  tidak  sesuai  dengan
8 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Rajawali  Press,  Jakarta, 2004, hal. 8.
tuntutan reformasi.
Negara  Indonesia  bukanlah  negara  sekular  sehingga  dalam  kehidupan  bernegara tidak perlu dipisahkan  antara  kehidupan bernegara  dengan  kehidupan  beragama. 9 Hal ini  dibuktikan  dengan isi  pasal 29 ayat 1 UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  negara berdasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dari  isi Pasal 29  tersebut tersirat  bahwa semua  peraturan  perundangan  – undangan  tidak  boleh  ada  yang  bertentangan  dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
Berikut  ini  beberapa  aturan  perundang-undangan yang  telah  dijiwai hukum  Islam dan merupakan  representasi  dari pemberlakuan hukum  Islam menjadi hukum positif di Indonesia:

## 1. Undang – Undang  Perkawinan
Kelahiran  Undang-undang  perkawinan  telah  mengalami  rentetan  sejarah  yang cukup  panjang.  Bermula  dari  kesadaran  kaum  perempuan  Islam  akan  hak- haknya yang didominasi  pemahaman  fikih  klasik  atau  konvensional  yang  telah mendapat  pengakuan  hukum, 10 kemudian  mereka  merefleksikan  hal  tersebut  dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi permulaan lahirnya Undang-Undang Perkawinan.  Arso  Sosroatmojo  mencatat  bahwa  pada  rentang  waktu  1928  kongres perempuan  Indonesia  telah  mengadakan  forum  yang  membahas  tentang  keburukan- keburukan  yang  terjadi  dalam  perkawinan  di  kalangan  umat  Islam.  Kemudian  hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (volksraad).
Kemudian  pada  akhir  tahun  1950  dengan  surat  keputusan  Menteri  Agama No. B/2/4299  tertanggal  1  Oktober  1950  dibentuklan  Panitia  Penyelidik  Peraturan  dan Hukum  Perkawinan,  Talak  dan  Rujuk  bagi  umat  Islam yang  diketuai Mr.  Teuku  Mu- hammad  Hasan.  Sementara  itu  berbagai  organisasi  terus  menerus  mendesak  kepada Pemerintah  dan  DPR  agar  supaya  secepat  mungkin  merampungkan  penggarapan mengenai  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  yang  masuk  DPR. Organisasi-organisasi tersebut  antara  lain  Musyawarah  Pekerja  Sosial  (1960),  Musyawarah  Kesejahteraan Keluarga  (1960),  Konfrensi  Badan  Penasihat  Perkawinan,  Perselisihan  dan  Perceraian
9 Afdol, Legislasi Hukum Islam di  Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya 2009, hal. 1.
10 C.S.T.  Cansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka,  Jakarta,  1989,  hal. 224-225.
(BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).
Umat  Islam  waktu  itu  mendesak  DPR  agar  secepatnya  mengundangkan  RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo  tidak  berhasil.  Kemudian  setelah  usaha  umat  Islam  untuk memperjuangkan  RUU  tentang  Pokok-Pokok  Perkawinan  Umat  Islam  tersebut  tidak berhasil,  kemudian  DPR  hasil  pemilihan  umum  tahun  1971  mengembalikan  RUU tersebut  ke  pemerintah. Segala  upaya  telah  dikerahkan  untuk  menghasilkan  undang- undang perkawinan  yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu  tahun  1972/1973  berbagai  organisasi  gabungan  terus  memperjuangkan  lahirnya undang-undang tersebut.
Simposium  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia  (ISWI)  pada  tanggal  1972 menyarankan  agar  supaya  PP  ISWI  memperjuangkan  tentang  Undang-Undang Perkawinan.  Kemudian  Badan  Musyawarah  Organisasi-Organisasi  Wanita  Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak  pemerintah  agar  mengajukan  kembali  RUU  tentang  Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya  organisasi  Mahasiswa  yang  ikut  ambil  bagian  dalam perjuangan  RUU  Perkawinan  Umat  Islam  yaitu  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973. 11
Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat  menyiapkan sebuah RUU baru, dan  tanggal  31  Juli  1973  dengan  No.  R.  02/PU/VII/1973,  pemerintah  menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama , memberikan kepastian  hukum  bagi  masalah-masalah  perkawinan,  sebab  sebelum  adanya  undang- undang, perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua , untuk melindungi hak-hak kaum  wanita,  dan  sekaligus  memenuhi  keinginan  dan  harapan  kaum  wanita. Ketiga , menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. 12
Keterangan  Pemerintah  tentang  Rancangan  Undang-undang  tersebut  disampaikan oleh  Menteri  Kehakiman  pada  tanggal  30  Agustus  1973.  Pemandangan  umum  serta keterangan  Pemerintah  diberikan  oleh  wakil-wakil  Fraksi  pada  tanggal  17  dan  18
11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2006, hal. 4.
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 111.
September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada  DPR.  Usul  tersebut  disampaikan  berdasarkan  adanya  anggapan  bahwa  ada beberapa  pasal  dalam  RUU  tentang  perkawinan  yang  diajukan  ke  DPR  RI  itu  tidak sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  agamis  dan  bertentangan  dengan norma agama yang dianut.
Kemudian  pada  tanggal  17-18  September  diadakan  forum  pandangan  umum  oleh wakil-wakil  fraksi  atas  RUU  tentang  Perkawinan.  Jawaban  dari  pemerintah  diberikan Menteri  Agama  pada  tanggal  27  September  1973.  Pada  intinya  pemerintah  mengajak DPR  untuk  secara  bersama  bisa  memecahkan  kebuntuan  terkait  dengan  RUU Perkawinan tersebut.
Secara  bersamaan,  untuk  memecahkan  kebuntuan  antara  pemerintah  dan  DPR diadakan  lobi-lobi  antara  fraksi-fraksi  dengan  pemerintah.  Antara  fraksi  ABRI  dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain: 13
a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
b. Sebagai  konsekuensi  dari  poin  pertama  itu,  maka  hal-hal  yang  telah  ada  dalam Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1964  dan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
c. Hal-hal  yang  bertentangan  dengan  agama  Islam  dan  tidak  mungkin  disesuaikan dengan  undang-undang  perkawinan  yang  sedang  dibahas  di  DPR  segera  akan dihilangkan.
Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat  belas)  bab  yang  dibagi  dalam  67  (enam  puluh  tujuh)  pasal,  seperti  dicatat sebelumnya.
Politik  hukum  memberlakukan  hukum  Islam  bagi  pemeluknya  dibuktikan  dengan lahirnya  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974. 14 Landasan hukum berlakunya hukum Islam  tersebut  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  ke- percayaannya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  suatu  perkawinan  yang  dilakukan
13 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bulan Bintang, Jakar- ta, 1978, hal. 24-25.
14 Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema  Insani Press,  J a kar t a, 1996, hal. 136.
oleh  orang  Islam  baru  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  berdasarkan  aturan  hukum Islam,  yakni  haruslah memenuhi rukun dan syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islam. Demikian  juga keabsahan perkawinan bagi agama lain harus dilaksanakan berdasarkan atau  memenuhi  aturan  hukum  pada  agama  itu.  Undang-Undang  perkawinan  juga menentukan  penggolongan  penduduk  berdasarkan  pada  agama,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  63  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974: Yang  dimaksud dengan pengadilan  dalam undang-undang  ini adalah  Peradilan  Agama  bagi yang be- ragama Islam dan Peradilan Umum bagi lainnya .

## 2. Undang-Undang  Peradilan Agama
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  1  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan wajib menjun- jung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali dapat difahami bahwa Pasal tersebut merupakan  jaminan hak konstitusional  bagi  seluruh  masyarakat.  Terjaminnya hak-hak  warganegara  di  bidang  agama  ditetapkan  dalam  Pasal  29  ayat  2  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan  ke- percayaannya. Atas dasar adanya kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu itu- lah diadakan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islam.
Selain kekhususan tersebut, sesungguhnya keberadaan Peradilan Agama (PA) lebih merupakan  kehendak  atau  realitas sejarah. Sejak  masa kesultanan  atau kerajaan  Islam, PA  sudah ada meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana, seperti peradi- lan  serambi  yaitu  peradilan  yang  ditempatkan  di  serambi  masjid.  Pada  saat  itu,  jika masyarakat  mempunyai  persoalan,  mereka  akan  menghadap  para  Ulama’  untuk mendapatkan  solusinya  berdasarkan  hukum  Islam.  Dengan  demikian  pada  saat  itu seorang ulama’  sekaligus  juga berposisi  sebagai  hakim. Eksistensi  peradilan agama di Indonesia  menjadi  kokoh  dan  menjadi  lembaga  mandiri  setelah  adanya  Undang  – Undang Nomor  7 Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. 15
Selain kekhususan tersebut, sesungguhnya keberadaan Peradilan Agama (PA) lebih merupakan  kehendak  atau  realitas sejarah. Sejak  masa kesultanan  atau kerajaan  Islam, PA  sudah ada meskipun masih dalam bentuknya  yang sangat sederhana, seperti peradi
15 Undang  – Undang  Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang  – Undang  Nomor  50 Tahun  2009.
lan  serambi  yaitu  peradilan  yang  ditempatkan  di  serambi  masjid.  Pada  saat  itu,  jika masyarakat  mempunyai  persoalan,  mereka  akan  menghadap  para  Ulama’  untuk mendapatkan  solusinya  berdasarkan  hukum  Islam.  Dengan  demikian  pada  saat  itu seorang ulama’  sekaligus  juga berposisi  sebagai  hakim. Eksistensi  peradilan agama di Indonesia  menjadi  kokoh  dan  menjadi  lembaga  mandiri  setelah  adanya  Undang- Undang Nomor  7 Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. 16
Pasal  1  menyatakan  bahwa  peradilan  agama  adalah  peradilan  bagi  orang-orang yang  beragama Islam.  Pasal tersebut  dipertegas  oleh  Pasal 2  yang menyatakan  bahwa peradilan  agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu  yang  diatur  dalam undang – undang.
Pengertian  perkara  tertentu  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  49  yang  menyatakan bahwa  pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  me- nyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Is- lam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  sadakah,  dan  ekonomi syariah .

## 3. Undang-Undang  Perbankan Syariah
Pada  tahun  2008,  sebuah  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  baru  disahkan  oleh parlemen.  Seperti  pendahulunya  (UU  10/1998),  UU  21/2008  mengakui  prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dan menetapkan otori- tas pengawas bank sentral untuk memastikan lingkungan peraturan yang sehat dan tepat di seputar sektor perbankan syariah. Selain bank sentral negara (Bank Indonesia), MUI (lihat  10.3)  memiliki  kekuatan  tertentu  mengenai  perbankan  syariah.  Undang-undang tersebut mengatur agar MUI memberikan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa. Se- buah  komite  yang  terdiri  dari  pejabat  dari  Bank  Indonesia,  Kementerian  Agama,  dan 'pakar syariah' memasukkan fatwa ini ke dalam peraturan Bank Dunia. Pengamat telah menunjukkan  bahaya  opini  yang  saling  bertentangan  antara  kedua  lembaga  tersebut. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan nasional dan pengawasan perbankan  syariah  pada  dasarnya  akan  berada  di  bawah  yurisdiksi  Bank  Indonesia. Misalnya,  sebuah  peraturan  yang  dikeluarkan  pada  musim  panas  tahun  2005  me
16 Undang  – Undang  Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang  – Undang  Nomor  50 Tahun  2009.
wajibkan semua bank syariah berbasis rawa menerbitkan laporan bulanan sesuai dengan pedoman yang ketat; laporan ini harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.  Bentuk  asuransi  syariah,  pialang  saham,  penyedia  hipotek,  dan  lembaga kredit  mikro  juga  mulai  berkembang  dengan  cepat  dan  kini  juga  berada  di  bawah pengawasan keuangan Bank Indonesia. 17

## KESIMPULAN
Hukum Islam sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan menjadi hukum positif  ke  dalam  sistem  hukum  nasional.  Islam  dan  sistem  Hukum  Islam  akan  selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiol- ogis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan plu- ralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, se- hingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.
Dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beraga- ma Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memper- hatikan  kepentingan  umat  Islam  yang  harus  menjalankan  syariat  Islam  yang  telah  dil- akukan  pemerintah  adalah  dengan  membentuk  suatu  kompilasi  hukum  Islam  yang  su- dah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia  juga  telah  membentuk  Pengadilan  agama  berdasarkan  kepada  Undang- Undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama.  Bahkan  terdapat  norma-norma dalam  hukum  Islam  yang  dapat  dijadikan  patokan  membentuk  suatu  hukum  nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami berterimakasih kepada pihak IAIN Sultan Amai Gorontalo yang sudah mem- bantu  dalam  kesuksesan  penelitian  ini  juga  tidak  lupa  kepada  sahabat  –  sahabat  yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Ja- karta
Abdul  Gani  Abdullah,  1999, Peradilan  Agama  Pasca  Undang-Undang  Nomor  7/1989 dan  Perkembangan  Studi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  article  on  Journal  Mimbar Hukum No. 1 Tahun V, al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI
17 Jan Michiel Otto, hal .42.
Afdol, 2009, Legislasi Hukum Islam di  Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 1978, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta
Amrullah  Ahmad  dkk,  1996, Dimensi Hukum  Islam  dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH, GemaInsani Pers, Jakar- ta
Ahmad Amrullah,  1996, Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Gema Insani Press, Jakarta
Abdul  Ghofur  Anshory,  2007, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 , UII Press, Yogyakarta
Ali  Imron , 2015, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
C.S.T. Cansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Hilman Hadikusuma, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Kencana, Jakarta Jaih  Mubarok,  2003, Dinamika  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  dalam  Jurnal Unisia UII Yogyakarta, Nomor 48/XXVI/II
Jan Michiel Otto, 2010, Syariah Incorporated: A Comparative Overview of Legal Sys- tems  of  Twelve  Muslim  Contries  in  Past  and  Present ,  Leiden  University  Press, Leiden
Robert  W.  Hefner  dan  Patricia  Horvatich,  2001, Islam  di  Era  Negara  Bangsa ,  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja- wali  Press, Jakarta
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan adanya Undang- Undang Nomor 50 Tahun  2009.
Zainuddin, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di  Indonesia, Sinar Grafi- ka, J akarta