## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding
Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: diansah2480@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel   ini    bertujuan    untuk    mengetahui dan    menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana carding di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana carding di dalam  hukum  positif  Indonesia  ke  depan.  Penelitian      ini merupakan tipe  penelitian  yuridis  Normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan    bahwa  delik-delik  dan  klasifikasi  yang  mengatur mengenai  tindak  pidana carding di  Indonesia  tidak  ada  yang secara  tegas  dan  eksplisit  mengatur  mengenai  tindak  pidana carding ,  sehingga  dalam  penegakan  hukumnya  para  penegak hukum  hanya  berlandaskan  pada  Pasal  31  dan  32  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  hanya  mengatur  sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak pidana carding dan di banyak  kasus  penegak  hukum  harus  menggunakan  interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan  378  KUHP.  Oleh  karena  itu  maka  diperlukan  adanya pembaharuan  hukum  pidana  kedepannya  mengenai  tindak pidana carding di dalam hukum positif Indonesia. Pembaharuan ini  menjadi  penting  karena  zaman  semakin  maju  begitu  pula teknologi akan semakin canggih dan juga pembaharuan ini dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghapus stigma negatif  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  tidak  aman  bagi transaksi kartu kredit.
Kata Kunci: carding; kebijakan hukum pidana; tindak pidana

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-04-08 Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30 KEYWORDS: Carding; criminal law policy; criminal act

## ABSTRACT
This article aims to find out and analyze the current regulations regarding  carding  crimes  in  Indonesia,  as  well  as  criminal  law policies against carding crimes in Indonesia's positive law in the future. This research is a type of normative juridical research. The results  of  the  study  show  that  there  are  no  offenses  and classifications  that  regulate  the  crime  of  carding  in  Indonesia which  explicitly  and  clearly  regulates  the  crime  of  carding,  so that law enforcement is only based on Articles 31 and 32 of Law Number 19 Year 2016 which only regulates a small part of the many  modes  of  carding  crime  and  in  many  cases  law enforcement  must  use  an  interpretation  or  analogy  to  several articles  in  the  Criminal  Code  which  are  considered  by  some parties to be not very relevant, such as Articles 263 and 378 of the  Criminal  Code. Therefore,  it  is  necessary  to  reform  the criminal  law  in  the  future  regarding  the  crime  of  carding  in Indonesian positive law. This update is important because times are advancing as well as technology will be more sophisticated and  also  this  renewal  can  create  a  sense  of  security  for  the community and remove the negative stigma that Indonesia is a country that is not safe for credit card transactions.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  manusia  membawa  dampak  yang  masif  terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya peradaban, berbagai teknologi dan inovasi mulai diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perkembangan  teknologi  membuka  peluang  terhadap  berbagai  hal  yang  sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti halnya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menghubungkan orang-orang yang lokasinya  berjauhan. Menurut Soerjono  Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan- perubahan  di  bidang  kemasyarakatan.  Perubahan-perubahan  di  dalam  masyarakat dapat  mengenai  nilai  sosial,  kaidah-kaidah  sosial,  pola-pola  perikelakuan,  organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. 1
Pekembangan teknologi informasi juga membawa dampak yang negatif,antara lain berkembangnya berbagai modus kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi sebagai akibat  dari  pola-pola  perikelakuan  dan  kebutuhan  di  masyarakat,  maka  berkembang pula  cara-cara  melakukan  kejahatan,  sebaga imana  adigium  “dimana  ada  masyarakat disitu ada kejahatan”. Salah satunya dengan media internet atau yang biasa disebut cyber crime. Cyber  crime  merupakan  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang  menyita perhatian  publik  internasional. 2 Dari  beberapa  jenis  kejahatan  yang  menggunakan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan adalah tindak pidana carding . Carding adalah  penipuan  kartu  kredit  bila  pelaku  mengetahui  nomor  kartu  kredit  dan  kode keamanan CVV ( card verication value ) seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli  barang  secara online yang  tagihannya  dialamatkan  pada  pemilik  asli  kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder.
Kejahatan  kartu  kredit  memiliki  alur  yang  umum  yang  dapat  menjadi  objek pelanggaran  anatara  lain  pertama, source  of  application,  applicatin  processing,  card embossing  and  delivery  (courier/recipient  or  costumer),  usage,  payment  to  mercant. 3 Menurut  Budi  Suhariyanto,  peringkat  Indonesia  dalam  kejahatan  dunia  maya  telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya yang sebelumnya menduduki peringkat pertama.  Indonesia  menempati  persentase  tertinggi  di  dunia  maya. 4 Data  tersebut berasal berasal dari penilitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen  di  dunia  maya  yang  berpusat  di  California,  Amerika  Serikat.  Hal  ini  juga ditegaskan oleh ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah cyber crime di Indonesia adalah  tertinggi  di  dunia.  Indikasinya  dapat  dilihat  dari  banyaknya  kasus  pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.
Berdasarkan  hasil  riset  dari  Clear  Commerce  Inc,  sebuah  perusahaan  teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi
1 Dikdik M.Arief Mansur Dan Elistris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informas i, Retika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.
2 Barda  Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,  hlm. 1.
3 Sigid  Suseno  dan  Syarif  A.  Barmawi.  “Kebijakan  Pengaturan  Carding  Dalam  Hukum  Pidana Di Indonesia”. Jurnal  Sosiohumaniora,  6,  3, (2004).  hlm.254, http://jurnal.unpad.ac.id/sosio humaniora/article/view/5532 diakses pada tanggal  18 september 2020.
4 Bambang Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding” . Jurnal Pranata Hukum, 8, 2, (2013), hlm.169, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/197 diakses pada tanggal 18 september 2020.
ke-2  teratas  sebagai  negara  asal carder terbanyak  di  dunia. 5 Pada  tahun  2012,  Bank Indonesia  mencatat  angka  kejahatan  uang  plastik  mencapai  22  ribu  kasus,  naik dibanding  tahun  sebelumnya  yang  sebanyak  19.700  kasus.  Sedangkan  pada  2010, kasusnya sebesar 18.122. Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atau take over, dan menggunakan  kartu  kredit  milik  orang  lain. 6 Menurut  Kepala  Bidang  Humas  Polda Sulsel,  Kombes  Pol  Dicky  Sondani,  pada  tahun  2019  kejahatan carding di  Indonesia makin  banyak,  Indonesia  memiliki  pelaku carder terbanyak  kedua  di  dunia  setelah negara  Ukraina. 7 Hal  ini  memungkinkan  karena  Indonesia  sendiri  adalah  salah  satu negara  dengan  jumlah  pengguna  internet  terbanyak  di  dunia.  Ditambah  lagi  dengan berkembangnya bisnis melalui internet yang sebenarnya Indonesia memliki sejumlah kelemahan terutama di sistem pembayaran yang aman dan dukungan perangkat hukum yang memadai. 8
Di Indonesia sendiri peraturan mengenai kejahatan carding belum ada yang tegas dan khusus mengatur kejahatan ini. Peraturannya masih menempel pada peraturan di KUHP yakni Pasal 362 tentang pencurian dan di Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  berbunyi  sebagai berikut :

## Pasal 31 Ayat (1)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum      melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
Pasal 32 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun  mengubah,  menambah,      mengurangi,        melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
Pada  Pasal  31  dan  32  tersebut  tidak  ada  batas  minimum  pidana  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  hakim  cenderung  memutus  pidananya  relatif  ringan. 9 Tidak diaturnya carding dalam Perundang-undangan Pidana nasional menjadikan penegakan hukum tidak bisa ditegakkan. Misalnya, pada  pertengahan tahun 2010 terjadi sebuah kasus carding yang melibatkan salah satu pegawai dari sebuah cofee shop ternama di kawasan  Tebet,  Jakarta  Selatan  dengan  modus  melakukan  print  ulang  dari  struk pembayaran  untuk  kemudian  dikumpulkan  kode  verifikasinya,  dari  situ  tersangka berhasil menguasai ratusan data kartu kredit dan dipergunakan oleh tersangka untuk membeli berbagai barang di situs belanja online dan menimbulkan kerugian ratusan juta
5 Choirul Ihwan, 2006, “Carding Perspektif Hu kum Positif dan Hukum Islam (online)”, http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/carding-perspektif-hukum-positdanhuk umislam.pdf Diakses Pada Tanggal 26 September 2019
6 Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat ,  Diakses  Pada Tanggal 14 September  2019
7 http://news.rakyatku.com/read/135627/2019/01/15/indonesiapelakukejahatancarding terbanyak-kedua-di-dunia , Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
8 Sitompul, Asril, Hukum Internet , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. xiii
9 Rofikah. “Model  penanggulangan  carding” ,  Jurnal  Yustisia,  3,  3 ,  (2014),  hlm.87. https:// jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29552 diakses pada tanggal 18 September 2020.
rupiah. Tersangka dijerat dengan Pasal 362 dan 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 10
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  hukum  harus  dapat  melindungi  kepentingan manusia  dari  kerugian  baik  itu  secara  materiel  maupun  imateriel  demi  terwujudnya tujuan hukum. 11 Namun bagaimana bila kejahatan itu tidak dapat terindentifikasi lagi, menurut  Andi  Hamzah  diperlukan  adanya  proses  kriminalisasi,  apabila  tidak  dapat teridentifikasi lagi kejahatan tersebut menggunakan KUHP atau peraturan yang berada diluar  KUHP  dengan  harapan  supaya  kejahatan  yang  cukup  canggih  tersebut  dapat dijerat dengan ancaman hukuman pidana dalam undang-undang baru. 12
Selain  itu  masalah  penetapan  perbuatan  yang  dilarang  (tindak  pidana), sebagaimana  dikemukakan  Roeslan  Saleh  dengan  mengutip  pendapat  J.M.  Van Bemmelen  dalam  buku Criminologie , Leerboek  der  Misdaadkunde ,  berpendapat  pada umumnya harus dipandang sebagai tindak pidana adalah segala kelakuan yang bersifat merusak dan tidak susila atau immoral. 13

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif meliputi pengkajian mengenai: (a) Asas-asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf sinkronisasi  hukum;  (d)  Perbandingan  hukum;  (e)  Sejarah  hukum. 14 Ada  3  (tiga)  hal yang  dapat  mendasari  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  kekosongan  norma  hukum, kekaburan norma hukum atau konflik antar norma hukum. Artikel ini akan membahas secara  lebih  lanjut  mengenai  kekosongan  norma  hukum  pidana  yang  mengatur mengenai tindak pidana carding ( credit card fraud ).

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Carding Di Indonesia
Sebagaimana  yang  diketahui  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  itu  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  dan  kemudian  dapat  dihukum,  maka haruslah dilihat dari perbuatan apa yang dilarang, siapa saja subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, serta sanksi pidananya. Begitupun juga dengan tindak pidana Carding . Secara etimologis Kejahatan carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. 15 Tujuannya adalah  untuk  membelanjakan  secara  tidak  sah  kartu  kredit  yang  telah  didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.
10 https://metro.tempo.co/read/264510/karyawan-starbucks-tebet-bajak-ratusan-kartu-kredit, Diakses Pada Tanggal 18 September  2020
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 129.
12 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer , Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.29.
13 Sahuri Lesmadi, “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Presfektif Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan Transaks  Elektronik” ,  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2,  4,  (2010),  hlm.46. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365  diaksespada  tanggal  18  September 2020.
14 Bahder Johan  Nasution, Metode Peneltian Hukum , Bandung, CV. Mandar Maju,  2016, hlm. 86.
15 Victor  Ardi  Asmara, “ Analisis  Kejahatan  Carding  Sebagai  Bentuk  Cyber  Crime  dalam  Hukum Pidana Indonesia ” , Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal , 2010, hlm.18
Terminologi carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai credit/debit  card  fraud (penipuan  menggunakan  kartu  kredit/kartu  debit),  yang menurut  IFCC  ( Internet  Fraud  Compalint  Center )  yaitu  salah  satu  unit  di  FBI  yang menangani  komplain  dari  masyarakat  berkaitan  dengan cyber  crime ,  adalah:  “ The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme ”(Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property . Nomor kartu kredit dapat dicuri dari website yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas). 16 Kejahatan carding mempunyai dua ruang  lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional artinya adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara.  Tujuannya adalah untuk berbelanja dengan kartu kredit tidak valid tersebut atau mendapatkan dana dari kartu kredit yang tidak sah tersebut. Tindak pidana carding yang dilakukan oleh para pelaku atau disebut carder dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau offline dan transaksi maya atau online . 17
Sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  berdimensi  baru  carding  mempunyai karakteristik tertentu dalam pelaksanaan aksinya yaitu :
a. Minimize of physycal contact karena dalam modusnya antara korban dan pelaku tidak pernah melakukan kontak secara fisik karena peristiwatersebut terjadi di dunia maya , namun kerugian yang ditimbulkan adalahnyata. Ada suatu fakta yang menarik dalam kejahatan carding ini dimana pelaku  tidak perlu mencuri secara  fisik  kartu  kredit  dari  pemilik  aslinya  tapi  cukup  dengan  mengetahui nomornya pelaku sudah bisa melakukan aksinya, dan ini kelak membutuhkan teknik dan aturan hukum yangkhusus untuk dapat menjerat pelakunya.
b. Non violance (tanpa kekerasan) tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban  seperti  ancaman  secara  fisik  untuk  menimbulkan  ketakutan  sehinga korban memberikan harta bendanya. Pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban tapi cukup dengan mengetahui nomor dari kartu tersebut maka ia sudah bisa beraksi.
c. Global karena kejahatan in terjadi lintas negara yang mengabaikan batas-batas geografis dan waktu.
d. High  Tech ,karena  menggunakan  peralatan  berbasis  teknologi  serta memanfaatkan sarana jaringan informatika dalam hal ini adalah internet untuk melakukan kejahatannya. 18
Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa  dilakukan  secara  tradisional,  sebaiknya  dilakukan  dengan  menggunakan  hukum tersendiri.    Sifat carding secara  umum  adalah non-violence sehingga  kekacauan  yang disebabkan  oleh  kejahatan  ini  tidak  terlihat  secara  langsung  tetapi  dampak  yang timbulkannya bisa sangat besar.
Ada dua jenis model transaksi yang rawan terjadi pencurian informasi kartu kredit (carding), antara lain :
16 Mehda Zuraida, Op.Cit.
17 FN.  Jovan, Pembobol  Kartu  Kredit-Menyingkap  Teknik  dan  Cara  Kerja  Para  Carder  di  Internet , Mediakita,  Jakarta,  2006, hlm. 12.
18 Aru Malika , “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Ilegal Kartu  Kredit)  Sebagai  Bentuk  Cybercrime” ,  Skripsi  Sarjana  Hukum,  Medan:  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan:, 2017, hlm. 27
a. Card  Present .  Yaitu  transaksi  dengan  menggunakan  kartu  dalam  bentuk  fisik melalui mesin EDC (“ Electronic Data Capture ”) pada merchant (misalnya toko atau  hotel).  Pada  jenis  transaksi  card  present,  pelaku  mendapatkan  segala informasi kartu kredit korban dengan teknik skimming menggunakan alat yang bernama card  skimmer .  Card  skimmer  adalah  alat  yang  mampu  merekam data/informasi pada kartu kredit. Karena ukuran alatnya cukup kecil, biasanya pelaku menyembunyikan alat tersebut di bawah meja kasir. Pelaku atau carder mengambil  data/informasi  pada  kartu  kredit  korbannya  dengan  cara menggesekkan kartu kredit korban pada card skimmer sesaat setelah dilakukan transaksi pada mesin EDC.
b. Card Not-Present . Yaitu transaksi tanpa menggunakan kartu kredit dalam bentuk fisik yang dilakukan secara online melalui internet atau melalui telepon ( mail order ) atau tidak secara langsung. Transaksi ini lebih berisiko karena transaksi dilakukan tanpa menggunakan kartu kredit dalam bentuk fisik. Pelaku juga lebih mudah  untuk  mendapatkan  data-data  kartu  kredit  korbannya  tanpa menggunakan alat tertentu. Teknik yang umum di gunakan diantaranya adalah phishing dan hacking .  Phishing  dilakukan  dengan  cara  pelaku  atau  carder melakukan penyamaran menjadi pihak yang dapat dipercaya atau seolah-olah merupakan  pihak  yang  sesungguhnya  untuk  mendapatkan  informasi  kartu kredit  dari  korbannya.  Contohnya  dengan  meminta  verifikasi  informasi  kartu kredit  melalui e-mail atau  telepon  dan  mengaku  sebagai  petugas  bank  atau memancing korban dengan berbagai promo fiktif seperti yang terjadi baru-baru ini yakni dengs\an promo tiket pesawat murah yang mengarahkan korban untuk memasukkan  nomor  kartu  kredit  lalu  diambil  data-data  dari  kartu  kredit tersebut.  Teknik  lainnya  adalah  hacking  yaitu  dilakukan  dengan  cara mengeksploitasi  atau  menjebol  celah  keamanan  pada  suatu website  e- commerce . 19
Pengaturan  mengenai  kejahatan  atau  tindak  pidana carding tidak  diatur  secara explicit  dalam  undang-undang  apapun  di  Indonesia pada saat  ini.  Tidak  ada  undang- undang  khusus.  Semua  dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  para  penegak  hukum  dalam usaha pemberantasan kejahatan atau tindak pidana carding sebagian besar adalah hasil dari  penafsiran  analogi  beberapa  Pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  disesuaikan  dengan  unsur-unsur  dari  kejahatan  atau  tindak  pidana carding .
Bila  terjadi  kasus-kasus  carding  di  Indonesia  yang  digunakan  adalah  beberapa Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Selanjutnya  akan  dibahas  pasal-pasal  yang  digunakan  untuk  menjerat  para  pelaku sekaligus  tersangka  tindak  pidana  kejahatan  kartu  kredit  (carding),  yaitu  sebagai berikut :
19 Annisa  Aprilia  WD,  Paramita  Prananingtyas,  Budiharto.  “Tanggung  Jawab  Bank  Penerbit  (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi”, Diponegoro  Law  Journal,  6,  2 ,  (2017).  hlm.  8.  163248-ID-tanggung-jawab-bank- penerbit-card-issuer.pdf (neliti.com)  diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

## 1. Penipuan
Dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  ditentukan bahwa  :  Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri atau    orang    lain    secara    melawan   hukum,    dengan   memakai   nama   palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  bohong,  menggerakkan  orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun    melepaskan   piutang,    diancam   karena   penipuan    dengan   penjara paling  lama  empat  tahun.
2. Pemalsuan
Dalam  ketentuan  Pasal  263  KUHP  ayat  (1),  ditegaskan  bahwa:  Barangsiapa yang  membuat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang diperuntukan  sebagai  bukti daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang lain    memakai    surat    tersebut    seolah-olah    isinya    benar    dan    tidak    palsu, diancam    jika    pemakaian    tersebut    dapat    menimbulkan    kerugian,    karena pemalsuan    surat,    dengan    pidana    penjara    paling    lama    enam    tahun. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  unsur  yang  paling  esensial  dari tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP,  adalah :  Adanya  adanya surat    palsu,    kertas    yang    palsu    atau    yang    dipalsukan.      Untuk    dapat menerapkan  Pasal  263  KUHP  pada  tindak  pidana  kartu  kredit,  memang bahwa  kartu  kredit  itu  adalah  jenis  kertas  walaupun  plastik  yang  sudah dipalsukan  oleh  pelaku  tindak  pidana.
3. Pencurian
Dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  ditentukan bahwa    :    Barangsiapa    mengambil    barang    sesuatu,    yang    seluruhnya    atau sebagian    kepunyaan    orang    lain,    dengan    maksud    untuk    dimiliki    secara melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus  rupiah. 20
Lalu pengaturan mengenai kejahatan atau tindak pidana carding Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31 Ayat (1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik Orang lain.

## Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 32 Ayat (1)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,
20 Hendryawan Dwi Putra Idris, “Kebijakan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit”, Jurnal Lex Privatum, 7, 4, ( 2019) , hlm.18 https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexprivatum/article /view/26857 diakses pada tanggal 4   Februari 2021 ,hlm. 24.
menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
Pasal 48 Ayat (1)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  di  atas,  bahwa  belum  ada  undang- undang yang secara explicit dan tegas mengatur mengenai kejahatan carding . Carding merupakan kejahatan yang kompleks dan banyak memiliki jenis modus operandi, dari yang  paling  sederhana  seperti  membuat  identitas  palsu  untuk  aplikasi  kartu  kredit sampai membuat kartu kredit palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit. 21 Beberapa pasal-pasal tersebut di atas dianggap tidak cukup mampu untuk mengatasi seluruh jenis modus operandi dari kejahatan  ini.  Berdasarkan  alur  proses  transaksi  melalui  credit  card  ,  ada  beberapa tahapan   yang dapat menjadi objek pelanggaran   dalam kejahatan kartu kredit, antara lain:
a. Source of applications, Kejahatan yang dilakukan adalah dengan melakukan fraud application.
b. Application processing, Kejahatan yang dilakukan adalah dengan melakukan fraud application.
c. Card embossing and delivery (courier / recipient or customer), Kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima ( Non Received Intercept /NRI)
d. Usage, Kejahatan dilakukan dengan melakukan pemalsuan.
e. Payment to merchant . 22
Dengan mengacu pada alur proses kartu kredit di atas, maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi Dan  Transaksi Elektronik  yakni  Pasal  31  jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 hanya dapat menjangkau pada tahapan Card embossing and  delivery  (  courier  /  recipient  or  customer  ) serta Usage .  Jadi  dengan  demikian ketentuan-ketentuan  tadi  hanya  menjangkau  beberapa  modus  operandi  kejahatan carding saja. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 juga hanya menjerat orang yang menggunakan kartu kredit saja tetapi tidak termasuk merchant (pedagang) atau pengelola atau penerbit kartu kredit yang juga berpotensi besar untuk  menjadi pelaku kejahatan carding .

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding Di Indonesia
Pembaruan hukum pidana merupakan bagian yang terkait dengan law enforcement policy,  criminal  policy, dan social  policy .  Reformasi  hukum  pidana  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  suatu  kebijakan  (upaya  rasional)  yang  bertujuan  untuk
21 Sigid Suseno dan Syarif A Barmawi, Op.Cit, hlm. 253
22 Ibid. , hlm. 254
memutakhirkan  substansi  hukum  guna  mengefektifkan  dan  memberantas  kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, kesejahteraan sosial, penanggulangan masalah sosial  dan  kemanusiaan  untuk  mencapai  atau  mendukung  tujuan  nasional.  Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pembaharuan hukum pidana jika dilihat dari pendekatan kebijakan,  maka  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  berorientasi  kepada  kebijakan sosial  yang  pada  hakikatnya  adalah  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah- masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). 23
Merumuskan kebijakan untuk menetapkan aturan hukum pidana yang baik intinya, tidak bisa lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, jadi Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal,  kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan  pemahaman  “kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana”. 24 Carding merupakan  kejahatan yang kompleks dan banyak memiliki jenis modus operandi, dari yang paling sederhana seperti  membuat  identitas  palsu  untuk  aplikasi  kartu  kredit  sampai  membuat  kartu kredit  palsu  dengan  menggunakan  teknologi  yang  super  canggih  sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit. 25
Berdasarkan  hasil  riset  dari  Clear  Commerce  Inc,  sebuah  perusahaan  teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi ke-2 teratas sebagai negara asal carder terbanyak di dunia, ditambah lagi semakin lama pengguna  internet  dan  layanan  keuangan  yang  berbasis  online    makin  menjamur  di Indonesia pada saat sekarang ini.
Hal  tersebut  di  atas  bisa  memancing  pertumbuhan  peluang  bagi  kejahatan  yang menargetkan  internet  atau  dunia  maya  sebagai  media  untuk  melakukan  kejahatan seperti  kejahatan  Carding  atau  kejahatan  penyalahgunaan  kartu  kredit  ini.  Suatu perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  tindak  pidana  dan  dapat  dihukum,  maka suatu perbuatan itu itu dilihat dari apa yang dilarang, siapa saja subjek dan objek hukum, serta sanksi pidananya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Carding ini masih jauh dari  kata  sempurna  masih  ada  banyak  celah  kosong  dan  juga  menurut  Sigid  Suseno dalam  jurnal  nya  berjudul  “ Kebijakan  Pengaturan  Carding  dalam  Hukum  Pidana    di Indonesia”  bahwa  kebijakan  pengaturan  tentang  carding  dipandang  b elum  jelas  dan masih ragu-ragu.
Pasal demi Pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kejahatan carding akan dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 31 Ayat (1)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Subjek (normadressaat) : setiap orang
2. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
a. Sengaja, dan
23 Barda Nawawi Arief, Op . Cit. 24 Ibid., hlm 75 25 Sigid Suseno dan Syarif A Barmawi, Op.Cit., hlm. 253
b. Tanpa hak atau melawan hukum
c. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
d. Dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu
e. Milik Orang lain
Pasal 32 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan  transmisi,  merusak,
menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Subjek (normadressaat) : setiap orang
2. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
a. Sengaja, dan
b. Tanpa hak atau melawan hukum
c. Dengan cara apa pun
d. mengubah,  menambah,  mengurangi,    melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
e. Milik Orang lain atau milik publik
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik yakni,  Pasal  31  jo  Pasal  47  dan  Pasal  32  jo  Pasal  48  yang  merupakan  satu-satunya Undang-Undang  atau  ketentuan  yang  meregulasi  mengenai carding ,  tidak  mengatur seluruh jenis modus operandi dari kejahatan ini dan hanya sebatas mengatur perbuatan menggunakan  dan/atau  mengakses  kartu  kredit  orang  lain  tanpa  hak  serta  hanya menjerat  orang  yang  menggunakan  kartu kredit saja tetapi  tidak  termasuk merchant (pedagang) atau pengelola atau penerbit kartu kredit yang juga berpotensi besar untuk menjadi pelaku kejahatan carding .
Perumusan kejahatan kartu kredit hanya dengan mengandalkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,  tentunya  belum  cukup  melindungi  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Masih  diperlukan  perumusan  yang  lebih  representatif  yang  dapat menjangkau  semua  bentuk  kejahatan  kartu  kredit.  Bahkan  penggunaan  Pasal  dalam KUHP seperti Pasal 263 dan Pasal 378 dianggap tidak tepat/ tidak relevan karena kartu kredit  tidak  bisa  disamakan  atau  diinterpretasikan  sebagai  surat.  Secara  sepintas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat mempersempit ruang gerak hacker yang  melakukan  pengrusakan  dan  melakukan  pencurian  nomor  kartu kredit  melalui  Internet  atau carding .  Memang  cakupan  atau  ruang  lingkup  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sangat luas sebagai lex generalis (payung  hukum)  bagi  tindak  pidana  di  bidang  elektronika,  teknologi  informasi  dan komunikasi. Namun demikian luasnya cakupan tersebut harus juga dibarengi dengan pengaturan yang spesifik di bidang tindak pidana carding ini.
Sebagai bahan perbandingan berikut pengaturan penipuan dengan menggunakan kartu kredit di Amerika Serikat dalam 15 USC Section 1644 Fraudulent use of credit cards; penalties :
1. Use, attempt or conspiracy to use card in transaction affecting interstate or foreign commerce.  Who  ever  knowingly  in  a  transaction  affecting  interstate  or  foreign commerce, uses or attempts or conspires to use any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently or tained credit card to obtain money, goods, services,  or  anything  else  of  value  wich  within  any  one-year  period  has  a  value aggregating $1,000 or more; or
2. Transporting , attempting or conspiring to transport card in interstate commerce. Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transport or attempts or conspires to transport in interstate or foreign commerce a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost,  stolen,  or  fraudulently  obtained  credit  card  knowing  the  same  to  be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or
3. Use of interstate commerce to sell or transport card . Whoever with unlawful or fraudulent intent, uses any instrumentality of interstate or foreign commerce to sell  or  transport  a  counterfeit,  fictitious,  altered,  forged,  lost,  stolen,  or fraudulently obtained credit card knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or
4. Receipt, Concealment, etc. Of goods obtained by use of card. Whoever knowingly receives, conceals, uses, or transport money, goods, services, or anything else of value (except tickets for interstate or foreign transportation) which (1) within any one-year period has a value aggregating $ 1,000 or more, (2) has moved in or is part of, or which constitute interstate or foreign commerce, and (3) has been obtained with a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained
5. Receipt,  concealment,  etc.  Of  tickets  for  interstate  or  foreign  transportation obtained  by  use  of  card.  Whoever  knowingly  receives,  conceals,  uses,  sells,  or transportation  in  interstate  or  foreign  commerce  one  or  more  tickets  for interstate or foreign transportation, which (1) within an y one-year period have a value aggregating $ 500 or more, (2) have been purchased  or  obtained with one or more  counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit cards; or
6. Furnishing of money , etc ., throughuse of card . Whoever in transaction affecting interstate or foreign commerce furnishes  money, property, services, or anything else of value, which within any oneyear period has a value aggregating $ 1,000 or more, through the use of any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit card knowing the same to be co unterfiet, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained shall be fined nor more than $ 10.000 or imprisoned not more than ten years, or both. 26
Dalam  ketentuan  15  USC  Section  1644  pengaturan  mengenai  penipuan  dengan menggunakan  kartu  kredit  lebih  luas  dibanding  dengan  pengaturan  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu meliputi perbuatan:
26 Ibid., hlm.256
a. Mengetahui  dalam  transaksi  yang  menggunakan  kartu  kredit  adanya pemalsuan,  penyamaran,  pengubahan,  pemalsuan  nama,  pencurian,  atau penipuan.    Dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menjual  atau  mengangkut kartu kredit tersebut.
b. Menerima, menyembunyikan atau menggunakan kartu kredit tersebut.
c. Menerima, menyembunyikan, menjual atau mengangkut tiket yang diperoleh dari kartu kredit tersebut.
d. Menyediakan  uang,  barang,  jasa,  atau  sesuatu  yang  bernilai  yang  diperoleh melalui  kartu  kredit  tersebut.  Dalam  ketentuan  tersebut  termasuk  juga perbuatan percobaan dan permufakatan untuk perbuatan-perbuatan tersebut di atas. 27
Dengan pengaturan tersebut maka perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan kartu kredit yang dapat dilakukan dalam tahapan alur proses kartu kredit relatif dapat terjangkau,  baik  dalam  tahapan source  application,  application  processing,  card embossing  and  delivery,  usage  atau  payment    to  merchan t  .  Demikian  pula  pelaku kejahatan kartu kredit yang dapat dijangkau ketentuan tersebut tidak hanya pengguna kartu kredit tetapi juga pedagang, penerbit kartu kredit atau siapapun yang mengetahui adanya  pemalsuan  kartu  kredit,  penggunaan  atau  peredaran  kartu  kredit  tersebut, bahkan orang yang mencoba melakukan  kejahatan kartu kredit juga diancam pidana. Pasal  1  KUHP  menyebutkan  bahwa  “tidak  ada  kejahatan  jika  belum  ada  sebelumnya ditentukan  dalam  ketentuan  undang-undang  ( Nullum  Delictum  Noela  Poena  Siena Praveia  Legi  Poenali )  ”.  Artinya  Pasal  tersebut  meneg askan  bahwa  kejahatan  dunia maya,  khususnya  kejahatan  kartu  kredit  ( carding ),  belum  tentu  dapat  dijerat dengan sanksi pidana sanksi pidana.
Selain berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesulitan dapat
mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan carding yang dilakukan baik secara offline maupun online berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi pembuktian sangat sulit  dilakukan.  Maka  dari  itu  dengan  kondisi  yang  seperti  sekarang  dimana  zaman semakin berkembang begitu pun dengan segala jenis kejahatan terutama kejahatan yang memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  tingkat  tinggi,  memerlukan  perangkat  hukum yang  mampu  mengimbangi  perkembangan  zaman  dan  teknologi  berupa  aturan  atau regulasi  hukum  yang  memadai  dan  representatif serta  spesisifik  mengatur  mengenai kejahatan carding ini.
Oleh  karena  itu  untuk  penanganan  praktek carding diperlukan  beberapa penambahan  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik  pada  revisi  selanjutnya  atau  dimuat  dalam  sebuah  peraturan  perundang- undangan  tersendiri.  Beberapa  pengaturan  atau  formulasi  hukum  yang  perlu ditambahkan secara eksplisit adalah sebagai berikut:
1. Tindak  pidana  memperjual-belikan  data  dan  membocorkan  informasi  kartu kredit. Hal ini untuk mengantisipasi pertukaran data yang terjadi dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Presedensi ini dapat ditemukan dari
27 Ibid ., hlm.257
bocornya  data  kartu  kredit  ketika  nasabah  boleh  mengajukan  aplikasi  kartu kredit ke beberapa bank. Singkatnya nasabah yang sudah eksis di bank X boleh mengajukan  aplikasi  kartu  kredit  di  Bank  Y.  Orang-orang  yang  tak  berhak membaca  informasi  dari  aplikasi  bank  Y  tersebut  akan  dengan  mudah melakukan carding. Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan kartu kredit di Bank  Y,  cukup  melampirkan  copy  kartu  kredit  bank  X  atau  mengisi  kolom kepemilikan kartu kredit di bank sebelumnya.
2. Tindak pidana bagi para pelaku dalam jaringan transaksi kartu kredit. Hal ini dapat  terjadi  mengingat  bocornya  informasi  kartu  kredit  dapat  terjadi  di berbagai titik network seperti perusahaan jasa cetak kartu kredit, pihak kurir, merchant (kasir dan pegawai lainnya), perusahaan switching serta penyedia jasa ( provider ) jaringan komunikasi data.
3. Tindak pidana bagi setiap orang atau organisasi atau mesin yang menyediakan fasilitas atau sarana untuk melakukan pembocoran dan penyadapan data kartu kredit.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  setiap  usaha  yang  dijalankan  termasuk keberadaan  warnet  sebagai  sarana  tempat  berkumpulnya  para  carder  dalam melakukan  aksi-aksinya.  Hal  ini  juga  termasuk  kegiatan  mendownload  dan mengupload sofware-software generator kartu kredit. 28
Kenapa diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan carding ini tidak terlepas dari sifat dari kejahatan ini yang bersifat khusus, seperti:
1. Carding merupakan  kejahatan  yang  bersifat  transnasional  atau  lintas  negara tidak  ada  batas  teritorial  dalam  kejahatan  ini  lokasi  kejahatan  bisa  terjadi dimana saja dan kapan saja.
2. Adanya  perluasan  subjek  hukum  seperti  dalam  tindak  pidana  khusus  lainnya kejahatan  carding  juga  mempunyai  perluasan  subjek  hukum  tidak  hanya manusia yang dapat dijerat pidana organisasi atau badan hukum bahkan mesin sekalipun yang menyediakan akses dan fasilitas untuk melakukan kejahatan ini dapat di dipidana.
3. Adanya  peraturan  di  negara  lain  seperti  philipina  dan  taiwan  yang  mengatur tindak pidana carding secara khusus didalam undang-undang tersendiri.
4. Cara  penyidikan  dan  penyelidikan  yang  khusus  karena  harus  menggunakan peralatan yang canggih dengan metode dan cara-cara tertentu.
Berdasarkan  alasan-alasan  di  atas  maka  sebaiknya  tindak  pidana carding di Indonesia  diatur  dalam  peraturan  yang  khusus  mengingat  kejahatan  ini  adalah kejahatan yang memiliki sifat  yang khusus.

## D. SIMPULAN
Ketentuan mengenai carding di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 dan juga ada beberapa Pasal dalam KUHP yang sering dipakai untuk menjerat kejahatan carding  yakni  Pasal  263,  Pasal  362,  dan  Pasal  378.  Namun  sejumlah  peraturan  tadi belum  cukup  melindungi  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Bahkan
28 Leo  Panjaitan, Op.Cit., hlm. 22
penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 dan Pasal 378 dianggap tidak tepat/ tidak relevan karena kartu kredit tidak bisa disamakan atau diinterpretasikan sebagai surat.
Perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana kartu kredit, baik  itu  dengan  merevisi  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ataupun membuat sebuah peraturan baru yang khusus meregulasi tindak pidana kartu kredit ( carding ), sebab tindak pidana kartu kredit ini tidak hanya merugikan pihak bank dan  pemegang  kartu  kredit  tetapi  juga  berdampak  negatif  bagi  perekonomian  suatu negara dan juga menimbulkan stigma negatif kepada suatu negara bahwasannya negara tersebut rawan dan tidak aman untuk melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tentang Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor  1  Tahun  1946.
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, Nomor 19 Tahun 2016.

## Buku
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Prenada media Group, Jakarta, 2016.
. Tindak Pidana Mayantara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Hamzah, Andi. Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer , Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
Jovan,  FN. Pembobol  Kartu  Kredit-Menyingkap  Teknik  dan  Cara  Kerja  Para  Carder  di Internet , Media kita, Jakarta, 2006.
Nasution, Bahder Johan. Metode Peneltian Hukum , CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elistris  Gultom. cyber  law  aspek  hukum  teknologi  dan informasi , Cetakan ke-2, Retika Aditama. Bandung: 2009.
Marzuki , Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011.
Sitompul, Asril. Hukum Internet , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

## Jurnal
Aprilia  WD,  Annisa,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Budiharto.  “Tanggung  Jawab  Bank Penerbit  (Card  Issuer)  Terhadap  Kerugian  Nasabah  Kartu  Kredit  Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi”, Diponegoro Law Journal, 6,  2,  Semarang,  (2017).  163248-ID-tanggung-jawab-bank-penerbit-card- issuer.pdf (neliti.com)
Asmara dan Victor Ardi. “Analisis Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia ”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal , 2010.
Dwi  Putra  Idris,  Hendryawan.  “Kebijakan  Dalam  P enanggulangan  Penyalahgunaan Kartu Kredit”, Jurnal Lex Privatum, 7, 4, (2019) https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexprivatum/article/view/26857. Hartono, Bamba ng. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”. Jurnal Pranata Hukum, 8, 2, (2013). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/197.
Lesmadi, Sahuri. “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Presfektif Undang -Undang Nomor 11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik”.  Jurnal  Ilmu Hukum, 2, 4, (2010). https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365.
Malika,  Aru.  “Pengaturan  Hukum  Internasional  Terhadap  Kejahatan  Carding (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cybercrime”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, (2017).
Panjaitan,  Leo  T. “Analisis  Penanganan  Carding  dan  Perlindungan  Nasabah  dalam Kaitannya  dengan  UndangUndang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  no.11 Tahun 2008”, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer,
Rofikah,  “Model  penanggulangan  carding”  ,  Jurnal  Yustisia  ,  3,  3,  (2014). https://jurnal.uns.ac.id/ yustisia/article/view/29552.
Suseno,  Sigid  dan  Syarif  A. Barmawi,  “Kebijakan  Pengaturan  Carding  Dalam  Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora, 6, 3, (2004).
http://jurnal.unpad.ac.id/sosio humaniora/article/view/5532.
Zuraida, Mehda, “Credit Card Fraud (C arding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, Jurnal Analisis hubungan internasional, 4, (2017).

## Website
Ihwan,  Choirul.  Carding  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  (online) Http://Aristhu03.Files.Wordpress.Com/2006/10/Carding-Perspektif- Hukum-Positif-Dan-Hukum Islam.
Tempo.  A  was  Kejahatan  Uang  Plastik  Meningkat  Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/ 468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat.
Rakyatku  News.  Indonesia  Pelaku  Kejahatan  Carding  Terbanyak  Kedua    Di  Dunia. http://news.rakyatku.com/read/135627/2019/01/15/indonesia-pelaku- kejahatan-carding-terbanyak-keduapa-di-dunia.
Tempo.  Karyawan  starbucks  tebet  bajak  ratusan  kartu  kredit.  https://metro. tempo.co/read/264510/karyawan-starbucks-tebet-bajak-ratusan-kartu- kredit.