## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA DENPASAR DALAM PERSFEKTIF INVESTASI PARIWISATA
Oleh : Kadek Frediandrika Adnantara, SH.,MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar (frediandrikastrong@gmail. com)
Abstract, Supervision of any tourism activity; Prepare human resources that are reliable in their field, provide services to every tourism and provide security and comfort to tourists who visit  Denpasar,  to  give  the  protection  of  the  tour  guide  should  have  a  license  as  to  the problem how is the legal protection form given to tourists visiting Denpasar city? And how is the influence of tourist visits to Denpasar city towards the tourism investment climate?, this study uses the Emperis research type that is conducting field research with a Guan interview getting accountable data. The form of legal protection given to tourists visiting Denpasar, is through  the  authority  of  the  police  unit  Pamong  Praja  in  the  enforcement  of  the  regional regulation  of  Bali  Province  number  5  year  2016  about  tour  guide  in  Denpasar  City  is  to conduct in each tourist attraction by working with related agencies namely prosecutors; Of justice Guide through Control coordination. Sidak/or sweeping Silakukan in accordance with the trust Perda number 5 year 2016. When a travel guide is found to be infringing, then it can be  carried  out in place  and/or  conducted investigation  and investigation  by  PPNS  until  the proceeding,  the  other  form  of  protection  provides  a  sense  of  security  and  comfort  to  the tourists who visit the City of the tour guide in order to provide clear and strict information to the tourists both outside the attraction and while in the tourist attraction and the influence of tourists visit to Denpasar city against Tourism investment climate is able to contribute to the local  revenue,  open  employment,  improve  accommodation  and  tourism  investment,  the development of tourism attraction in Denpasar city with a view of cultural tourism Keywords: protection; Travelers Investment Tourism
Abstrak, Pengawasan setiap adanya kegiatan pariwisata ; menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya, memberikan pelayanan kepada setiap pariwisata dan memberikan keamanan  dan  rasa  nyaman  terhadap  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Kota  Denpasar,  guna memberilan perlindungan hokum pramuwisata harus memiliki lisensi adapun permasalahannya  Bagaimanakah  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada wisatawan  yang  berkunjung  ke  Kota  Denpasar  ?  dan    Bagaimanakah  pengaruh  kunjungan wisatawan  ke  Kota  Denpasar  terhadap  iklim  investasi  pariwisata  ?,  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  emperis  yaitu  melakukan  penelitian  lapangan  dengan wawancara guan mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar, adalah melalui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pramuwisata  di  Kota  Denpasar    adalah  melakukan  sidak  di masing-masing  daya  tarik  wisata  dengan  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  yaitu Kejaksaan  ;  Kehakiman  ;  Pramuwisata  melalui  koordinasi  kontrol.  Sidak/atau sweeping silakukan  sesuai  dengan  amanah  Perda  Nomor  5  Tahun  2016.  apabila  ditemukan
pramuwisata  yang  melakukan  pelanggaran,  maka  dapat  dilakukan  penindakan  di  tempat dan/atau dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sampai pada proses persidangan, bentuk  perlindungan  yang  lainnya  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  terhadap  wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar Pramuwisata agar dapat memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada wisatawan baik di luar daya tarik wisata maupun disaat berada di daya tarik wisata  dan    Pengaruh  kunjungan  wisatawan  ke  Kota  Denpasar  terhadap  iklim  investasi pariwisata  adalah  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  membuka lapangan kerja, meningkatkan akomodasi dan investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata yang ada di Kota Denpasar dengan berwawaskan wisata budaya.
Kata Kunci : Perlindungan ; wisatawan ; investasi ; pariwisata

## I. PENDAHULUAN
Secara  ekonomi  pariwisata  telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah  dan  investasi  merupakan  faktor produksi  yang  berpotensi  vital  dalam bisnis  produksi  jasa.Kegiatan  pariwisata yang  ada  di  kawasan  Denpasar  saat  ini semakin  berkembang,  banyak  wisatawan asing  yang  berkunjung,  menginap  dan melakukan aktivitas di kawasan daya tarik wisata  di  Bali.  Guna  menunjang  kegiatan tersebut lokasi kegiatan investasi pariwisata  terutama  penggunaan  tanah adat sebagai akomodasi pariwisata.
Lokasi  kegiatan  kegiatan  pariwisata di  Bali,  sampai  saat  ini  khususnya  di kawasan  wisata,  Tanjung  Benoa,  Pecatu, Uluwatu,  Jimbaran  dan  Kuta  mengalami peningkatan dibandingkan dengan daerah- daerah  lain  di  Bali,  guna  memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap di  Bali,  diperlukan  investasi  pariwisata berupa  penginapan,  salah  satu  yang dipergunakan dalam
pembangunan akomodasi pariwisata di bidang perhotelah adalah tanah adat. Kota Denpasar disamping sebagai Kota  perekonomian,  juga  sebagai  salah satu tujuan wisata, dalam pertumbuhannya arus kunjungan wisatawan yang berkunjung  di  Kota  Denpasar  sangat meningkat,  hal  tersebut  terkait  dengan pengembangan investasi pariwisata seperti diperlukan  pengembangan  daya  hunian berupa Hotel-hotel dan Villa-villa.
Pembangunan  investasi  pariwisata yang  ada  di  Kota  Denpasar  seperti pembangunan  vila-villa,  hotel, guest house dan sarana penunjang lainnya, salah satu  daya  tarik  wisata  yang  mendapatkan pengembangan sebagai
investasi pariwisata adalah pengembangan di wilayah pesisir pantai.
Perkembangan  baru  tersebut  secara khusus ditunjukkan melalui bentuk- bentuk keterlibatan wistawan dalam kegiatan-kegiatan  di  luar  lapangan  ( out- door ),  kepedulian  akan  permasalahan ekologi  dan  kelestarian  alam,  kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, penekanan  dan  penghargaan  akan  nilai- nilai  estetika,  kebutuhan  pengembangan diri  /  pribadi  serta  keinginan  untuk berinteraksi  secara  mendalam  dengan masyarakat. menyatakan pula bahwa jenis wisata  ini  menekankan  pada  beberapa  hal dalam implementasinya, yaitu (1) motivasi pencarian  pada  sesuatu  yang  unik  / spesifik  dan  baru  ( novelty  seeking )  dan yang  lebih  menantang  pada  lokasi-lokasi baru untuk jenis atraksi yang diminati; (2) motivasi  pencarian  pada  pengalaman wisata yang berkualitas ( quality seeking ). Kota Denpasar dengan pantai Sanur yang sudah dikenal wisatawan menawarkan  kegiatan  wisata  pantainya melalui  wilayah  pantai  dalam  bentuk panorama  pantai  yang  indah,  tersedianya tempat pemandian, tempat untuk melakukan  kegiatan  berselancar  air  atau
surfing  dengan  ombak  yang  besar  dan berkesinambungan. Kegiatan diving,
memancing, snorkeling ,  dan  kegiatan wisata pantai lainnya mendukung berkembangnya  wisata  pantai  di  kota Denpasar. Kondisi  wilayah  pantai  dengan potensi  yang  mendukungnya  tersebut menjadi  daya  tarik  sangat  besar  bagi wisatawan  untuk  mendukung  kegiatan wisata baharinya. Kawasan Pantai Matahari Terbit merupakan  kawasan  yang  terletak  di wilayah  Sanur  Kaja.  Sebagai  salah  satu kawasan  wisata,  keberadaannya  dikelola oleh  Desa  Pekraman  Sanur.  Keindahan obyek  wisata  bahari  di  kawasan  pesisir dan  Pantai  Matahari  Terbit  berupa kekayaan  alam  dan  budaya  masyarakat yang  patut  mendapatkan  perhatian.  Pantai Matahari  Terbit  adalah  juga  tempat
nelayan beraktivitas, maka pengembangan wisatanya  juga  memberikan  manfaat  bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Jika dilihat dari  faktor attractions,  accessibility, amenities dan ancillaries, kawasan  Pantai Matahari  Terbit  memiliki  beberapa  hal sebagai  sumber  daya  wisata.  Selain menonjolkan  sumber  daya  alamnya,  di kawasan Pantai Matahari Terbit seringkali diadakan  kegiatan-kegiatan  kesenian  dan kebudayaan untuk menarik minat wisatawan.  Sarana  transportasi  untuk mencapai  kawasan  tersebut  tidaklah  sulit, termasuk retribusi parkirnya yang ditangani langsung oleh petugas dari Desa Pekraman  Sanur.  Fasilitas  dan  sarana pendukung  yang  dapat  dijumpai  di kawasan  tersebut  antara  lain  :  restoran, toko  cinderamata  ( art  shop ),  pedagang kaki lima, perahu / jukung.

## II.  RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  atas  yang  telah diuraikan  dalam  latar  belakang  masalah maka  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan  kepada  wisatawan  yang berkunjung ke Kota Denpasar ? 2. Bagaimanakah pengaruh
kunjungan  wisatawan  ke  Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata ? III. Metode penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai  tujuan.  Dari  uraian  tersebut diatas  dapat  dipahami,  bahwa  penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah  bertujuan  untuk  mendapatkan  data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun  ketidakbenaran  dari  suatu  gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan
adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu melakukan  penelitian  lapangan,  melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, responden,  disamping  itu  melakukan penelitian  peraturan  perundang-undangan, peraturan  yang  terkait,  literatur-literatur, majalah-majalah dan ensiklopedia Adapun  penulis  lakukan  secara  yuridis sosiologis, yaitu memadukan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan-kenyataan yang ada  di  masyarakat,  peraturan  perundang- undangan yang berlakut. Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dewan
Pimpinan  Daerah  Himpunan  Pramuwisata Indonesia dan Satuan Polisi Pamong praja Denpasar
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum  yakni  analisis  yang  dilakukan dengan  memahami  dan  merangkai  data yang  telah  dikumpulkan  secara  sistematis sehingga  diperoleh  gambaran  mengenai
masalah  atau  keadaan  yang  diteliti. Setelah  data  dianalisis,  selanjutnya  akan ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan metode  berfikir  deduktif,  yaitu  suatu  pola
berpikir  yang  mendasarkan  pada  hal-hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus. IV. PEMBAHASAN 1. PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA

## DENPASAR
Wisatawan  adalah  subyek  yang berperan  sangat  penting  dalam  dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan  maju  mundurnya  atau  sukses tidaknya dunia pariwisata. Untuk mensukseskan bidang keparwisataan sangat  diperlukan  upaya  atau  langkah- langkah yang mengarah pada perlindungan  hak-hak  para  wisatawan.
Dalam  kontrak  perlindungan  terhadap wisatawan,  maka  hindari  dan  upayakan yang sifatnya pencegahan terhadap kemungkinan  adanya  gangguan  terhadap wisatawan.  Adanya  gangguan-gangguan terhadap  wisatawan  dapat  menyebabkan wisatawan merasa tidak aman dan bahkan terancam  baik  jiwanya  maupun  harta benda yang dimilikinya. Wisatawan dalam hal  ini  perlu  dilindungi  dari  berbagai macam  gangguan  yang  ada.  Gangguan terhadap  wisatawan  bisa  disebabkan karena  pencurian,  pencopetan,  penipuan, pemerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan.  Gangguan  itu  bisa  terjadi saat  ditempat  kedatangan,  perjalanan, penginapan,  tempat  wisata,  restoran,  atau ditempat-tempat hiburan. Selain itu,
gangguan  bisa  juga  disebabkan  karena adanya  tawuran,  kerusuhan,   demontrasi yang  anarkis,  dan  aksi  teroris.  Hal  yang terakhir ini bukan hanya sekedar gangguan tetapi sudah merupakan ancaman serius bagi keselamatan wisatawan. Dewasa  ini  setiap  negara,  tak terkecuali Indonesia berusaha
menyediakan sarana dan prasarana pariwisata.  Akan  tetapi  usaha  tersebut tidak  akan  ada  artinya  apabila  suatu negara tidak dapat menciptakan rasa aman dan  nyaman  bagi  wisatawan.  Di  era globalisasi  perlindungan  hukum  terhadap pengguna  jasa  pariwisata  baik  domestik maupun mancanegara dan para pengusaha pariwisata  sangat  dibutuhkan.  Ketentuan Pasal  20  (c)  Undang-undang  Nomor  10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan  bahwa:  “Setiap  wisatawan berhak  memperoleh  perlindungan  hukum dan keamanan.”
Pihak pengusaha pariwisata, menurut  ketentuan  Pasal  26  ayat  (d) berkewajiban  memberikan  kenyamanan, keramahan,  perlindungan  keamanan  dan keselamatan  wisatawan.    Selain  itu, pemerintah dan pemerintah daerah menurut  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,
serta  keamanan  dan  keselamatan  kepada wisatawan.  Selain  dalam  Undang-undang No.
10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlindungan
hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai  konsumen  diatur  dalam  Pasal  4 Undang-undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantara hak-hak  konsumen  dimaksud  adalah  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a).
Selain  itu  adalah  hak  untuk mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen  secara  patut  yang  terdapat dalam Pasal 4 (e). Undang-undang No. 10 tahun  2009  dan  Undang-undang   No.  8 Tahun  1999  dapat  dijadikan  salah  satu
bentuk  upaya  untuk  melindungi  dan mengatur  hak  dan  kewajiban  wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Perlindungan  terhadap  wisatawan  harus dipertahankan,  sebab  tanpa  hal  itu wisatawan  cenderung  tidak  akan  memilih negara  Indonesia  sebagai  negara  tujuan wisata.  Bila  hal  ini  terjadi,  maka  akan berdampak  buruk  bagi  perkembangan kepariwisataan di dalam negeri.
Dalam  kenyataan  sering  terlihat adanya  ketidakseimbangan  kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidakseimbangan ini antara lain disebabkan  karena  banyaknya  tawaran yang menggiurkan konsumen dari produsen  dalam  suatu  produk  yang dipromosikan,  sehingga  konsumen  tidak sempat  lagi  memperhatikan  mutu,  masa kadaluarsa serta efek negatif dari pemakaian barang (produk) tersebut.
Selain  dari  berbagai  hadiah  dan tawaran  yang  menggiurkan  konsumen tersebut  maka  pengetahuan  dasar  yang rendah  ( education )  dari  konsumen  juga menjadi  salah  satu  penyebab  sehingga seringkali  konsumen  menjadi  pihak  yang dirugikan. Penyelesaian Sengketa dalam Kepastian hukum dalam rangka menjamin adanya  perlindungan  bagi  pengguna  jasa pariwisata/wisatawan  sangatlah  penting. Artinya,  apabila  wisatawan  tersebut  telah memahami  hak  dan  kewajibannya  maka yang  di  lakukan  adalah  bagaimana memastikan  bahwa  hak  dan  kewajiban wisatawan  dapat  terjamin,  dan  apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  dan kewajiban,  maka  perangkat  hukum  mana yang  akan  digunakan,  hal  ini  bisa  di lakukan  bila  dalam  UU  yang  mengatur tentang  kepariwisataan  tidak  mengatur sebuah  metode  penyelesaian  sengketa. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan sangat di perlukan, yaitu untuk mempermudah wisatawan dalam
memperoleh  kembali  hak  hak  yang dilanggar,  dan  untuk  menghemat  waktu. Karena tidak dimungkinkan apabila terjadi sebuah sengketa penyelesaiannya dilakukan di peradilan umum. Hal ini juga ingin  kita  hindari  karena  proses  yang  di lakukan  melalui  peradilan  umum  lebih rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang lama,  sehingga  berbenturan  dengan  masa kunjungan  wisatawan  yang  berasal  dari luar negeri dan tidak efisien.
Metode  penyelesian  sengketa  di luar  pengadilan  seperti  yang  terdapat dalam  UU  No.  8  tahun  1999  dapat  di lakukan  dengan  mediasi,  konsiliasi,  tetapi apabila  tidak  tercapai  maka  dapat  di lakukan  di  peradilan  umum  (pasal  45) dalam UU No. 8 tahun 1999 :  “Sengketa konsumen  dapat  di  selesaikan  melalui Badan  Peyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) yang di bentuk di tiap tiap Dati II di seluruh Indonesia.”
Peraturan  yang  mengatur  tentang penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yaitu,  Undang-undang  No.  30  tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternative Disputes
Resulation (ADR). Selain itu, permasalahan  tertentu  wisatawan  juga dapat diselesaikan dengan cara memberikan ganti rugi atau sering disebut kompensasi.  Seorang  wisatawan  apabila dalam  menggunakan  jasa  mengalami kerugian atau ada hak-hak yang di langgar sehingga  menimbulkan  kerugian,  maka pihak  penyelenggara  wajib  memberikan ganti  rugi  atau  kompensasi  kepada wisatawan.
Hal  tersebut  sudah  di  atur  dalam pasal  19  UU  No.8  tahun  1999  bahwa: “Kompensasi  atau  kerugian  yang  dialami konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha”. Ganti rugi yang di berikan berupa penggantian uang atau penggantian barang dan  atau  jasa  sejenis  atau  setara  nilainya. Pemberian ganti rugi ini harus dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  7  hari
setelah  tanggal  transaksi  Apabila  dalam kerugian yang diderita oleh konsumen ada unsur  pidananya  maka  kompensasi  yang di  berikan  tidak  menghapuskan  adanya tuntutan  pidana,  berdasarkan  pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan  yang  di  lakukan  pelaku  usaha jasa.
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Pengaturan Perlindungan
Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  jenis  dan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  pasal  7  ayat  (1)  adalah  sebagai berikut  :    (1)  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. (2)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.  (3)  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang. (4)  Peraturan  Pemerintah.  (5)  Peraturan Presiden.  (6)  Peraturan  Daerah  Provinsi. (7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
Peraturan  Daerah  suatu  bentuk produk  hukum  pemerintahan  daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah  berdasarkan  pada asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Suatu  peraturan  daerah,  secara  substansi dapat  memuat  ketentuan  antara  lain  : pertama,  menyangkut  hal-hal  yang  terkait dengan  asas  otonomi;  dan  kedua,  hal-hal yang  terkait  dengan  tugas  pembantuan. Hal-hal  yang  terkait  dengan  asas  otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi  masyarakat daerah.
Peraturan
daerah sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem  yang  mandiri.  Hal-hal  yang  terkait dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang  bersifat  aturan  pelaksana  dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  derajatnya  lebih  tinggi,  namun ketentuan  tersebut  secara  teknis  tetap disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat daerah  setempat 44 .  Pemilahan  materi muatan peraturan daerah berdasarkan asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  sekedar memudahkan  dalam  menganalisis,  sebab bagaimanapun keberadaan peraturan daerah  merupakam  subsistem  peraturan perundangan secara nasional.
Ketentuan  pasal  18  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945  mengatur bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya ayat (5)
mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan pusat.  Dalam  rangka  melaksanakan  asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah  daerah  diberi  hak  oleh  pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk  menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan lainnya.  Wewenang  untuk  menetapkan peraturan daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  BAB  X pasal  236  tentang  peraturan  daerah  dan pasal 246 tentang peraturan kepala daerah. Dalam  rangka  penegakkan  peraturan daerah, pasal 238 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  mengatur  bahwa  : pertama,  peraturan  daerah  dapat  memuat ketentuan  tentang  pembebanan  biaya paksaan  penegakkan  hukum,  seluruhnya
atau  sebagian  kepada  pelanggar  sesuai dengan  peraturan  perundangan;  kedua, peraturan  daerah  dapat  memuat  ancaman pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah); ketiga,  peraturan  daerah  dapat  memuat ancaman  pidana  atau  denda  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), sesuai  dengan  peraturan  perundangan lainnya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut peraturan  daerah  dimungkinkan  memuat suatu  ancaman  pidana  kurungan  6  (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah). Tidak  heran  jika  dalam  prakteknya terdapat  banyak  peraturan  daerah  yang memuat  ancaman  pidana  sebagaimana ketentuan tersebut diatas, seperti peraturan daerah  tentang  Usaha  Penyedian  Sarana Wisata  Tirta,  peraturan  daerah  tentang Pengelolaan  Sampah,  peraturan  daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, peraturan daerah tentang Pramuwisata,  peraturan  daerah  tentang Penanggulangan  Rabies  dan  lain-lainnya.
Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya  telah  diatur  dalam  buku ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  tentang  pelanggaran,  tetapi  secara umum ketentuan yang terdapat didalamnya sudah cukup tertinggal dengan  perkembangan  saat  ini.  Selain  itu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, mewajibkan  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah.  Urusan  tersebut  kemudian didesentralisasi  kepada  daerah  otonom.
Sebagai  urusan  yang  didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk
secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan  urusan  tersebut.  Bentuk hukum  penyelenggaraan  urusan  yang didesentralisasikan  diatur  lebih  lanjut dalam  peraturan  daerah.  Dalam  rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat,  tidak  jarang peraturan  daerah  membebankan  sanksi baik  sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana.  Pembebanan  sanksi  pidana  atas peraturan  daerah  membutuhkan  tenaga- tenaga profesional sebagai penegak hukum  dan  penegak  peraturan  daerah yaitu  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan secara  taktis  menjadi  bagian  dari  Struktur Pemerintahan Daerah.
Implementasi  Kewenangan  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Masalah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  Bali  mempuyai  tugas  pokok membantu Kepala Daerah untuk menciptakan  suatu  kondisi  daerah  yang tentram,  tertib  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat berjalan  dengan  lancar  dan  masyarakat dapat  melakukan  kegiatannya  dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan  Perda  Provinsi  Bali,  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Bali  juga dituntut  untuk  menegakkan  kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.
Dari  wewenang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Provinsi  Bali  dalam  penegakan  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali,    yang  diamanatkan oleh  Peraturan    Daerah  Provinsi  Bali Nomor  2  Tahun  1987  tentang  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I Bali.  Seperti  yang  diketahui,  Bali  telah menempatkan usaha kepariwisataan sebagai  landasan  pembangunan  daerah dalam rangka meningkatkan
perekonomian  masyarakat  dan  pariwisata
merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  yang  sangat  penting  bagi Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu Pemerintah  Provinsi  Bali  menetapkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5 Tahun  2016 tentang  Pramuwisata.  Hal  ini didasarkan pada sumber dan potensi dasar serta  kondisi  obyektif  Daerah  Bali,  maka usaha  kepariwisataan  yang  dikembangkan di Provinsi Bali adalah Pariwisata Budaya, Pariwisata  Budaya  ini  adalah  salah  satu
jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan  kebudayaan  Daerah  Bali yang  merupakan  bagian  dari  kebudayaan Nasional  sebagai  potensi  dasar  yang paling  dominan,  yang  didalamnya  tersirat satu  cita-cita  akan  adanya  hubungan timbal  balik  antara  pariwisata  dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat  secara  serasi,  selaras  dan seimbang. 2. PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA

## DENPASAR
Pengaruh  kunjungan  wisatawan berkunjung  ke  Kota  Denpasar  Bagi masyarakat.                Sektor  pariwisata merupakan  sektor  yang  potensial  untuk dikembangkan  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  daerah.  Usaha  memperbesar pendapatan  asli  daerah,  maka  program pengembangan  dan  pemanfaatan  sumber daya  dan  potensi  pariwisata  daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi  pembangunan  ekonomi.  Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai  multidimensi  dari  rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan  yang  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat, memperluas dan
memeratakan kesempatan  berusaha  dan  lapangan  kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan  dan  mendayagunakan obyek  dan  daya  tarik  wisata  di  Indonesia serta  memupuk  rasa  cinta  tanah  air  dan mempererat  persahabatan  antar  bangsa.
Perkembangan pariwisata juga mendorong dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan
permintaan, baik konsumsi maupun investasi  yang  pada  gilirannya  akan menimbulkan  kegiatan  produksi  barang dan  jasa.  Selama  berwisata,  wisatawan berbelanja,  sehingga  secara  langsung menimbulkan  permintaan  pasar  barang dan  jasa.  Selanjutnya  wisatawan  secara tidak  langsung  menimbulkan  permintaan akan  barang  modal  dan  bahan  untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan  akan  barang  dan  jasa  tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan  diperlukan  investasi  di  bidang transportasi  dan  komunikasi,  perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri  produk  konsumen,  industri  jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.
Majunya  industri  pariwisata  suatu daerah  sangat  bergantung  kepada  jumlah wisatawan  yang  datang,  karena  itu  harus ditunjang dengan
peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW)  sehingga  industri  pariwisata  akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia  yang  memiliki  pemandangan alam  yang  indah  sangat  mendukung  bagi berkembangnya  sektor  industri  pariwisata di  Indonesia.  Sebagai  negara  kepulauan, potensi  Indonesia  untuk  mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.
Dalam konsep Pariwisata berdasarkan  Undang-Undang  RI  No.10
Tahun  2009,  tentang  kepariwisataan, disebutkan  pariwisata  adalah  berbagai macam  kegiatan  wisata  dan  didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah. Konsep Pariwisata. Sedangkankepariwisataan adalah keseluruhan  kegiatan  yang  terkait  dengan pariwisata  yang  bersifat  multidimensi serta  multi  disiplin  yang  muncul  sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta  interaksi  antara  wisatawan  dengan masyarakat  setempat,  sesama  wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Jumlah Wisatawan Dalam Meningkatkan Pendapatan, wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari  tempat  kediamannya  tanpa  menetap di  tempat  yang  didatanginya,  atau  hanya untuk  sementara  waktu  tinggal  ditempat yang didatanginya. Mereka yang dianggap sebagai  wisatawan  adalah  orang  yang melakukan  kesenangan,  karena  alasan kesehatan  dan  sebagainya:  orang  yang melakukan  perjalanan  untuk  pertemuan- pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai  perwakilan  (ilmu  pengetahuan, administrasi,  diplomatik,  keagamaan,  atlit dan alasan bisnis)
Secara  teoritis  wisatawan  tinggal
di  suatu  daerah  tujuan  wisata,  maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan  di  daerah  tujuan  wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan
konsumtif baik dari wisatawan mancanegara  maupun  domestik,  maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata  suatu  daerah.  Oleh  karena  itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata  di  suatu  daerah  juga  akan semakin meningkat.
Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata  merupakan  barang  dan  jasa
yang  dikonsumsi  oleh  wisatawan  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation)  selama  tinggal  di  Daerah Tujuan  Wisata  yang  dikunjunginya  mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan  dan  minuman,  transportasi, rekreasi  budaya  dan  olahraga,belanja,  dan lain-lain.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, Dalam Undang-undang  nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan    daerah  dijelaskan bahwa  sumber  pendapatan  daerah  terdiri atas:  (a)  pendapatan  asli  daerah,  yaitu  (i) hasil  pajak  daerah,  (ii)  hasil  retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  dan  (iv)  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan,  (c)  pinjaman  daerah,  (d) lain-lain  pendapatan  daerah  yang  asli. Kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumbersumber pendapatan asli  daerah  (PAD).  Pemerintah  daerah dituntut  untuk  dapat  menghidupi  dirinya sendiri  dengan  mengadakan  pengelolaan terhadap  potensi  yang  dimiliki,  untuk  itu usaha  untuk  mendapatkan  sumber  dana yang  tepat  merupakan  suatu  keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran  pemerintah  daerah  harus dilakukan,  salah  satunya  adalah  sektor pariwisata.
Sektor  kuliner  juga  berpengaruh penting  dalam  sektor  pariwisata,  karena akan menambah keuntungan bagi Indonesia  dengan  membangun  restoran dengan berbagai tingkat dari yang mewah hingga warung angkringan yaitu pendapatan yang meningkat dalam bidang ekonomi kreatif, juga untuk
memperkenalkan  makanan  khas  daerah tersebut  sehingga  dapat  mempromosikan
Indonesia  ke  mancanegara.  Kemudian, dalam  era  globalisasi  ini  akan  banyak turis-turis  asing  yang  berdatangan  ke Indonesia  dan  pemerintah  harus  siap dengan keadaan ini karena jika kita sudah siap  maka  touris  pun  akan  terkesan  akan Indonesia dan pendapatan devisa pun akan meningkat, karena sektor pariwisata merupakan  penyumbang  devisa  terbesar kelima setelah minyak,  gas, batubara, dan kelapa  sawit.  Oleh  karena  itu  pemerintah harus  meningkatkan  kualitas  pariwisata untuk mendongkrak perekonomian negara.
Selain  itu  cindera  mata  juga memegang  peranan  penting  di  sektor  ini, seperti yang kita tahu masih banyak orang asing  yang  belum  mengetahui  Indonesia, mereka  lebih  mengetahui  pulau  Bali ketimbang  Indonesia  itu  sendiri,  hal  itu disebabkan pemerintah kurang memperhatikan  daerah-daerah  lain  yang berpotensi untuk dijadikan objek pariwisata, dengan adanya cindera mata di setiap  daerah  akan  membantu  bagi  turis untuk semakin mengenal Bali
Dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan  dalam  sektor  pariwisata  ada tiga  hal  utama  yang  harus  diperhatikan, yaitu  tujuan  pariwisata  yang  telah  ada ditingkatkan  dalam  segala  aspeknya, mengembangkan  tujuan  wisata  yang  baru dan  menarik,  serta  wisata  minat  khusus yaitu, MICE (Meeting, Incentives, Convention,  Exhibition),  wisata  belanja, wisata  olahraga  dan  lain-lain.  Jika  kita melihat  dunia  sekarang,  semakin  jarang tempat  wisata  bertema  alam  atau  natural, padahal  justru  itulah  yang  banyak  dicari orang  saat  ini  untuk  menyegarkan  pikiran mereka  sejenak,  hal  tersebutlah  yang membuat  Indonesia  masih  mempunyai peluang  besar  untuk  mengambangkan wisata  bertema  alam,  seperti  yang direncanakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif  yaitu  wisata  pedesaan.
Kemudian  transportasi  di  Indonesia  juga harus  ditingkatkan  pelayanannya  serta jaminan keamanan demi kenyamanan turis lokal maupun asing.
Jadi  dengan  besarnya  pengaruh sektor  pariwisata  terhadap  perekonomian Indonesia  pemerintah  tidak  boleh  luput dari  hal  tersebut  sehingga  menyebabkan kerugian bagi negara, karena tidak adanya perbaikan-perbaikan  terhadap  destinasi, terutama  bagaimana  usaha  pemerintah untuk  mencegah  orang-orang  yang  dapat meresahkan  turis,  seperti  perampokan, kemudian  “pak  ogah”  orang-orang  yang memungut bayaran parker yang sebenarnya sudah ada loket untuk membayar  parker,  dan  masih  banyak  lagi masalah  masalah  yang  perlu  dibenahi sehingga  para  wisatawan  merasa  aman dan nyaman untuk berwisata di Indonesia.
Pengaruh  kunjungan  wisatawan ke Kota Denpasar terhadap iklim investasi pariwisata.    Kunjungan  wisatawan  ke Denpasar  sangat  membawa  dampak  bagi komponen  pariwisata  yaitu  :      (1)  Biro perjalanan  wisata  (BPW)  adalah  usaha yang  menyelenggarakan    kegiatan  wisata dan  jasa  lain  yang  terkait  dengan penyelenggara perjalanan  wisata baik dari dalam  ke  luar  negeri  maupun  sebaliknya. Usaha  perjalanan  ini  sebagian  orang menyebutnya  sebagai  tour  dan    travel agent.  Menurut  surat  keputusan  Direktur Jendral Pariwisata No.  16/4/II/88 tanggal 25  februari  1988  tentang  pelaksanaan ketentuan  usaha    perjalanan  pada  Bab  1, penelitian pasal satu memberikan pengertian  bahwa    “usaha  perjalanan adalah  kegiatan  usaha  yang  bersifat komersil  yang    mengatur,  menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagiseseorang    atau  sekelompok  orang untuk  melakukan  perjalanan  dengan tujuan utama  untuk berwisata.  (2) Usaha Akomodasi.    Usaha  hotel  merupakan usaha  sarana  pariwisata  dalam  bidang
usaha    penyediaan  akomodasi.  Seiring dengan  meningkatnya  arus  kunjungan wisatawan ke suatu daerah maka keperluan sarana akomodasi bagi wisatawan  juga  mengalami  peningkatan. Pertumbuhan  sarana  akomodasi  dapat bersifatmemenuhi  permintaan    pasar  yang sudah  nyata,  tetapi  dapat  juga  merupakan antisipasi. Bagaimana pun juga pembangunan  sarana  akomodasi  tidak dapat  terlepas    dari  banyak  sedikitnya wisatawan  yang  berkunjung  kesuatu daerah  tujuan    wisata  karena  pada akhirnya kepada pemakai jasalah kelangsungan  hidup    usaha  sarana akomodasi  itu  bergantung.    (3) Inn  atau
Hotel,  Hotel berasal dari kata hostel yang artinya  tempat  penampungan    untuk pendatang  atau  bisa  juga  disebut  sebagai bangunan  penyedia    pondokan  dan makanan untuk umum. Jadi pada mulanya hotel diciptakan untuk melayani masyarakat. (4) Motel,   Motel merupakan gabungan  kata  motor  hotel  artinya tempat beristirahatnya bagi pengemudi kendaraan bermotor. Motel  berlokasi dipinggir jalan raya  yang  menghubungkan  antara  satu kota  dengan  kota  lain.    (5)    Resort, Resort merupakan usaha akomodasi untuk relaksasi  atau  rekreasi,    yang  pada umumnya  berlokasi  di  daerah-daerah peristirahatan,    misalnya  pantai  atau pegunungan. (6) Pondok Wisata,
Pondok  wisata  atau  homestay  adalah usaha  perorangan  dengan    menggunakan sebagian  rumah  tinggal  untuk  penginapan bagi    setiap  orang  dengan  perhitungan pembayaran harian. (7) Losmen,  Losmen adalah  sejenis  penginapan  komersil  yang menggunakan    seluruh  atau  sebagian  dari satu  bangunan  khusus  disediakan  bagi setiap  orang  untuk  memperoleh  jasa pelayanan  penginapan  (tanpa    makan) yang  menawarkan  yang  lebih  murah  dari pada  hotel.  (8) Cottage,      Cottage merupakan  rumah  kediaman.  Biasanya
dipedesaan,  yang    berbentuk  bangunan satu  atau  dua  lantai.  Posisi  lantai  kedua digunakan untuk kamar-kamar tidur sementara  lantai  satu    digunakan  sebagai ruang duduk dan ruang makan.
Pengaruh  pengembangan  potensi wisatawan  di  Kota  Denpasar  adalah terciptanya  Pariwisata  alternatif  sebagai pengembangan  wisata  budaya,  Pariwisata alternatif adalah pilihan lain, kemungkinan  lain  atau  cara  lain  dalam berwisata.  Pariwisata  alternatif  mulai dikenal  dan  menjadi  suatu  pilihan  dalam pariwisata  pada tahun  84-an  yang  muncul untuk menanggapi minat dan pengetahuan manusia  yang  semakin  meningkat  tentang perjalanan  wisata.  Pariwisata  alternatif juga  merupakan  respon  dan  kepedulian masyarakat akan keseimbangan lingkungan, pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta minat masyarakat untuk melakukan  kegiatan  wisata  di  alam terbuka ( out door activity ).
Konsep pembangunan berwawasan  kerakyatan  diartikan  sebagai konsep yang bercirikan penekanan ekonomi rakyat atau pemberdayaan rakyat.  Konsep  alternatif  ini  digunakan sebagai  reaksi  atas  kegagalan  model modernisasi yang diharapkan selama ini di negara-negara berkembang. Konsep dengan  model top-down dianggap  telah melupakan konsep dasar pembangunan itu sendiri, sehingga rakyat bukannya semakin  meningkat  kualitas  hidupnya tetapi  malah  dirugikan  dan  bahkan termarginal di lingkungan miliknya sendiri.
Kunci atau faktor utama dari pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan  adalah  keseimbangan  dan keharmonisan  antara  lingkungan  atas inisiatif  masyarakat  lokal.  Keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  setiap  tahap pengembangan  kepariwisataan  di  suatu kawasan  atau  objek  wisata  merupakan
syarat  utama  dalam  konsep  pembangunan berwawasan kerakyatan. Dengan demikian keseimbangan lingkungan hidup,  sumberdaya  alam  dan  manusia serta kepuasan wisatawan yang mencerminkan keberlanjutan sistem sosial.  Budaya,  dan  ekonomi  merupakan prioritas. Pengembangan pariwisata
berbasis kerakyatan memiliki cirri-ciri atau karakteristik  sebagai  berikut:  a)  berskala kecil  ( small  scale) sehingga  lebih  mudah diorganisasikan. Jadi jenis pariwisata yang dikembangkan dengan menggunakan konsep  tersebut  pada  dasarnya  adalah pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan,  secara  ekologis  aman,  dan tidak menimbulkan banyak dampak negatif;  b)  lebih  berpeluang  untuk dikembangkan dan diterima oleh
masyarakat  lokal;  c)  lebih  memberikan peluang  bagi  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi, mulai dari proses perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan, maupun penerimaan manfaat dan keuntungan; d) selain menekankan partipasi masyarakat, pembangunan
berwawasan kerakyatan juga sangat mementingkan keberlanjutan budaya ( cultural sustainability) , dan secara keselurahan berupaya untuk membangkitkan  “rasa  normal”  dan “penghargaan” wisatawan
terhadap kebudayaan lokal.
Dengan  ciri-ciri  atau  karakteristik tersebut,  pengembangan  suatu  kawasan atau  objek  wisata  yang  menggunakan pendekatan  pembangunan  berwawasan kerakyatan  akan  lebih  memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak, meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat,  selanjutnya  keseimbangan
dan  keberlanjutan  potensi  atau  modal dasar  kepariwisataan  di  daerah  tersebut akan  tetep  terjaga  dan  terpeliharanya. konsep pembangunan berwawasan kerakyatan yang berbeda bahkan berbalikan  dari  konsep  pembangunan konvensional  ini,  sangat  menekankan pembangunan  yang  dimulai  dari  bawah  , buttom-up ,  pembangunan  sebagai social learning yang menuntut adanya partisipasi masyarakat  lokal  dalam  berbagai  tahap pembangunan, sehingga pengelolaan pembangunan  benar-benar  dilakukan  oleh mereka  yang  hidup  dan  kehidupannya paling  dipengaruhi  oleh  pembangunan tersebut.
Tolak  ukur  pengelolaan  berbasis kerakyatan  adalah  terciptanya  hubungan yang  harmonis  antara  masyarakat  local, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan, dengan    adanya  peningkatan  antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan  suatu  wadah  organisasi untuk menunjang segala aspirasi masyarakat,  melalui  sistem  kolaborasi antara  pemerintah  dan  masyarakat  lokal. (1) Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang  ada  di  masyarakat,  caranya  melalui konservasi,  promosi  dan  menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  budaya.  (2) Adanya  keberlanjutan  ekonomi  melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati  hasil-hasil  pembangunan.  (4) Membangun  sistem  yang  menguntungkan masyarakat  seperti  sistem  informasi  yang dapat digunakan bersama-sama. (5) Menjaga  kepuasan  wisatawan  melalui pelayanan yang baik, pengadaan informasi yang  efektif,  efisien,  tepat  guna  serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan. V. SIMPULAN DAN SARAN Dari  pembahasan  yang  telah dipaparkan  pada  Bab-Bab  sebelumnya dapat  disampaikan  kesimpulan  yang
dihasilkan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Bentuk perlindungan hukum  yang diberikan  kepada  wisatawan  yang berkunjung  ke  Kota  Denpasar, adalah melalui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun 2016 tentang Pramuwisata di Kota Denpasar  adalah melakukan sidak di  masing-masing  daya  tarik wisata  dengan  bekerja  sama dengan  instansi  terkait  yaitu Kejaksaan ; Kehakiman ; Pramuwisata  melalui  koordinasi kontrol. Sidak/atau sweeping silakukan  sesuai  dengan  amanah Perda  Nomor  5  Tahun  2016. apabila  ditemukan  pramuwisata yang melakukan pelanggaran, maka dapat dilakukan penindakan di  tempat  dan/atau  dilakukan penyelidikan  dan  penyidikan  oleh PPNS sampai pada proses persidangan,  bentuk  perlindungan yang  lainnya  memberikan  rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan  yang  berkunjung  ke
Kota  Denpasar  Pramuwisata  agar dapat memberikan informasi yang jelas  dan  tegas  kepada  wisatawan baik  di  luar  daya  tarik  wisata maupun  disaat  berada  di  daya tarik   wisata.
2. Pengaruh  kunjungan  wisatawan ke  Kota  Denpasar  terhadap  iklim
investasi  pariwisata  adalah  dapat memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan  asli  daerah,  membuka lapangan kerja, meningkatkan akomodasi dan investasi pariwisata,  pengembangan  daya tarik  wisata  yang  ada  di  Kota Denpasar  dengan  berwawaskan wisata  budaya.        Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan s  ebagai  berikut :
(1) Diharapkan Kepala
Pemerintah  dalam  hal  ini  Wali Kota  Denpasar  ,  Aparatur  Negara terkait  dan  Satuan  Polisi  Pamong
Praja  melakukan  koordinasi  dan fungsi kontrol terhadap
pelanggaran  Perda  Nomor  5 Tahun  2016,  karena  selama  ini kurangnya koordinasi sehigga banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata dalam  mengantarkan  wisatawan berlibur  di  Bali.  (2)  Saat  ini banyak  pramuwisata  yang  tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak
menggunakan  pakaian  adat  Bali, tidak  menggunakan  lisensi  disaat mengantar  wisatawan  berkunjung ke  daya  tarik  wisata,  sehingga akan  berdampak  pada  pergeseran budaya,  diharapkan  Ketua  DPD HPI  Bali,  Ketua  Komisariat  di masing-masing  Divisi  melakukan pembinaan kepada pramuwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiani,  Dini,  Nyoman,  2003. Ekowisata
Prinsip  dan  Kriteria. Jakarta  : Depbudpar RI, Proyek Peningkatan Keterpaduan Pembangunan Pariwisata Aryan  to,  Rudy.  2003. Environment Marketing Panda Ekowisata Pesisir :  Menggerakkan  Ekonomi Rakyat Daerah Otonom. P062024264 / S3 / PSL / IPB Arida,  Sukma  N.  2009. Meretas  Jalan Ekowisata Bali proses
Pengembangan  Partisipasi  Lokal dan  Tantangan  Ekowisata  di  Tiga Desa Kumo Bali. Denpasar Udayana University Press
Danamik,  Janianton  dan  Weber,  Helmut
F,  2006. Perencanaan  Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Andi Offset, Yogjakarta
Ismayati,2004, Pengantar pariwisata , Kompas Gramedia,Jakarta Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2001,, “Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Pembentukannya, ” Kanisius, Yogyakarta Soewantoro,  Gamal,  2002,, Perencanaan Produk Wisata, Yogyakarta: Diparda Wayan  Suardana,  Ni  Gusti  Ayu  Surami Dewi,  2009 Dampak  Pariwisata Terhadap Mata Pencaharian Mayarakat  Pesisir  Karang  Karang Asem :Pendekatan Pro Poor Tourism, PIRAMIDA, Vol. XI No.
2 ; 76-87,2015.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 2010 tentang kepariwisataan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999 tentang Arbitrase Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor    5  tahun  2016  tentang Pramuwisata Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  3  Tahun  1991  Tentang Pariwisata Budaya
Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  113 Tahun 1986 tentang Lokasi Rekreasi
instruksi  Presiden  RI  No.  9  tahun  1969 pada  tanggal  6  Agustus  1969, dimana  dalam  Bab  II  pasal  3 disebut:
“usaha-usaha pengembangan pariwisata Indonesia