## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN
Oleh:
Herniati herniati.cenne@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Kajagi Kalman kalmankajagi@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Zakaruddin

## Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua  calon  suami  istri,  tetapi  juga menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Dalam  perundang-undangan  di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya  hak  opsi  yang  diperoleh  oleh  si  anak.  Anak  memperoleh  Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan  jika  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  setelah  berusia  18  tahun, dan  setelah  anak  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU).  Keempat  jenis  hak  atas  tanah  itu  dapat  dimiliki  oleh  Warga  Negara  Indonesia (WNI), tapi untuk orang asing  Warga Negara Asing  (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak,  di  antaranya  adalah  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.   Seharusnya  semua saling tergantung dan saling  melengkapi  satu  dengan  lainnya.  Konstitusi  dan  undang-undang  memberikan beban  tanggung  jawab  utama  upaya perlindungan  anak  kepada  negara  dan pemerintahannya.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Anak, Hak Waris.

## A.  Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia,  karena  perkawinan  tidak  saja menyangkut  pribadi  kedua  calon  suami istri,  tetapi  juga  menyangkut  urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama  selalu  menghubungkan  kaedah- kaedah  perkawinan  dengan  kaedah- kaedah agama.
Warga  negara  merupakan  salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Dengan banyaknya orang asing yang  datang  ke  Indonesia  maka  tidak menutup  kemungkinan  akan  terjadi perkawinan  antara  warga  negara  asing dengan warga negara Indonesia.
Undang-Undang Kewarganegaran menganut salah satunya asas kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang diberlakukan  terhadap  anak  dari  hasil perkawinan campuran.
Apabila
terjadi
perkawinan
campuran  antara  seorang  perempuan warga Negara Indonesia dengan seorang  laki-laki  warga  Negara  asing,
dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan  campuran  tersebut.  antar
manusia yang mempunyai kewarganegaraan  yang  berbeda  yaitu antar  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) dengan  Warga  Negara  Asing  (WNA) atau  dikenal  dengan  istilah  perkawinan campuran.  Apabila  terjadi  perkawinan campuran  antara  seorang  perempuan warga Negara Indonesia dengan seorang  laki-laki  warga  Negara  asing, dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut.
Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan  dalam  Pasal  57  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 1
”Yang dimaksud dengan perkawinan  campuran  dalam  Undang- undang ini ialah, perkawinan antara dua orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum yang berlainan, karena perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah satu  pihak  berkewarganegaraan  asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Menurut  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan,  seorang  anak  hasil
1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
kawin campur bisa memiliki dua kewarganegaraan  sebelum  usia  18 tahun.  Dari  Pasal  6  ayat  1  UU Kewarganegaraan maka kewarganegaraan  ganda  anak  dalam suatu  perkawinan  campuran  bersifat terbatas sampai    Pada  usia  18  tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 tahun untuk  memilih  apakah  akan  menjadi WNI atau WNA.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang Kewarganegaraan  yang  baru,  sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh  lahirnya  undang-undang  ini terhadap  status  hukum  anak  dari perkawinan campuran, berikut komparasinya  terhadap  undang-undang Kewarganegaraan  yang  lama.  Subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum. Namun  tidak  berarti  semua  manusia cakap  bertindak  dalam  lalu  lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan  atau  kecakapan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  diwakili oleh orang lain. 2
Menurut teori hukum perdata internasional,  untuk  menentukan  status anak  dan  hubungan  antara  anak  dan
2 Gatot Supramono, 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika. hlm 10
orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan  orang  tuanya  sah  sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah,  sehingga  anak  dianggap  sebagai anak  luar  nikah  yang  hanya  memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia, Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya  pada  sistem  hukum dari  ayah  demi  kesatuan  hukum  dalam keluarga,  bahwa  semua  anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan  tertentu  orang  tua  terhadap anak  mereka (ouderlijke  macht) tunduk pada hukum yang sama. 3

## B.  METODE PENELITIAN
Berdasarkan  masalah  yang  akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis- normatif (legal  research) yaitu  mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif  yang berlaku.  Metode  pendekatan  yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji  berbagai  aspek  hukum  yang
3 Sudargo  Gautama,1995 Hukum  Perdata Internasional  Indonesia,  B,  Jilid  III  Bagian  I, Buku ke-7 , Bandung, Penerbit Alumni. hlm 43
bersifat  formil  seperti  undang-undang, peraturan-peraturan  serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan  unuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif.
1.  Teknik Pengumpulan Data Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a.  Studi kepustakaan (library
research)
Studi  pustaka  ini  dilakukan
untuk
mengumpulkan data sekunder.  Data  sekunder  adalah suatu  data  yang  bersumber  dari penelitian  kepustakaan.  Data  yang diperoleh  tidak  secara  langsung dari sumber pertamanya, melainkan  bersumber  dari  data- data  yang  sudah  terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.
Data  sekunder  di  bidang hukum dibedakan menjadi:
1)  Bahan-bahan  hukum  primer,
yaitu  bahan  hukum  primer terdiri dari:
a)  Kitab
Undang-Undang
Hukum Perdata. b)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. c)  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2)  Bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hasil karya ilmiah  para  sarjana  dan  hasil- hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. 3)  Bahan-bahan  hukum  tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan  informasi  tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan  hukum  tersier  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi
umum  yang  relevan  dengan objek penelitian.
b.  Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau
informan  mengajukan  pertanyaan untuk kepentingan penelitian.
Narasumber atau informan merupakan  orang  yang  memberi informasi  dianggap  mengetahui, mengalami sendiri   permasalahan sehubungan  dengan  penelitian  ini serta pakar dari akademisi.

## 2. Analisis Data
Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  data yang  diperoleh  dari  peraturan perundang- undangan dan literatur
yang berkaitan dengan
perlindungan  hukum  bagi  anak
yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, kemudian  dihubungkan  dengan data  yang  diperoleh  dari  lapangan berupa pendapat responden.
Dengan  demikian,  akan  diketahui masalah  dan  pemecahan  masalah tersebut,  serta  hasil  dari  penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak  Dari  Hasil  Perkawinan Campuran
Perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya agar dapat hidup,
tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
terlebih  lagi  kita  hidup  dalam negara demokrasi. Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarga-negaraan,
menganut prinsip umum dan universal yang diakui
keberadaannya oleh negara- negara  di  dunia.  Sejumlah  prinsip itu antara lain:
Pertama , asas ius  sanguinis
adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ius sanguinis,
menetapkan kewarganegaraan seseorang  ditentukan  berdasarkan kewarganegaraan  orang  tuanya,
tanpa  mengindahkan  di  mana  ia dilahirkan.
Kedua , asas  ius  soli ,  adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran
seseorang.  Dengan  kata  lain,
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia
dilahirkan.
Ketiga , nondiskriminatif.
Kewarganegaraan  Indonesia  tidak membedakan perlakuan antar warga  negara,  yang  didasarkan perbedaan  suku,  ras,  agama, golongan dan gender.
Keempat , penghormatan terhadap  HAM.  Kewarganegaraan Indonesia  menghormati  hak  asasi pada  umumnya  dan  hak  warga negara  pada  khususnya  yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua  negara  di  dunia  ada  anak- anak  yang  hidup  dalam  kesulitan dan membutuhkan perhatian
khusus. Diantaranya adalah
menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya
termasuk kewarganegaraannya,
nama  dan  hubungan  keluarga sebagaimana  yang  diakui  oleh undang-undang tanpa campur tangan  yang  tidak  sah  (Pasal  8 ayat 1).
Kelima ,  persamaan  di  muka hukum  dan  pemerintahan.  Setiap warga  negara  Indonesia  akan mendapat  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum dan pemerintahan  dalam  pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
Keenam , mencegah
terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan)  dan bipatride (kewarganegaraan  ganda).  Status kewarganegaraan  secara  yuridis diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan nasional. Tetapi dengan tidak  adanya uniformiteit dalam menentukan persyaratan untuk diakui  sebagai  warga  negara  dari berbagai  akibat  dari  perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai  macam  permasalahan kewarganegaraan.  Permasalahan kewarganegaraan  yang  muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai
kewarganegaraan
ganda ( bipatride ) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). 4
Adapun  yang  membedakan antara bipatride dengan apatride yaitu: 5
1.  Dwi Kewarganegaraan
(Bipatride) Bipatride terjadi apabila  seorang  anak  yang negara orang tuanya menganut asas  ius  sangunis  lahir  di negara  lain  yang  menganut asas ius  soli ,  maka  kedua negara  tersebut  menganggap bahwa  anak  tersebut  warga negaranya.  Sebagai  contoh, sebelum ada perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia, Soenario  dan  Menteri  Luar Negeri  Cina,  Chow,  orang China yang berdomisili di Indonesia (ius  soli) merupakan
Warga  Negara  Indonesia  dan Warga Negara China ( ius
sangunis ).  Untuk  mencegah
bipatride , maka Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958
4 Bagir  Manan,  2009, Hukum  Kewarganegaraan Indonesia  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2006 , Yogyakarta, FH UII Press . hlm 12 5 Koerniatmanto  Soetoprawiro,  2002, Hukum Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  Indonesia , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. hlm 4
Pasal  7  dinyatakan  bahwa seorang perempuan asing yang kawin  dengan  laki-laki  Warga Negara Indonesia dapat memperoleh  kewarganegaraan
Indonesia  dengan  melakukan pernyataan dengan syarat bahwa  dia  harus  meninggalkan kewarganegaraan asalnya.
2.  Tanpa Kewarganegaraan ( Apatride) Apatride terjadi apabila  seorang  anak  yang negara orang tuanya menganut  asas ius  soli lahir  di negara  yang  menganut ius sungunis . Sebagai contoh, orang Cina yang pro Koumintang, tidak diakui sebagai warga RRC, sedangkan  Taiwan  sebagai negara  asal  pada  1958  belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka mereka juga tidak diakui sebagai Warga Negara Taiwan, sehingga mereka merupakan  " defacto  apatride ".
Untuk mencegah apatride ,
Undang-Undang
Kewarganegaraan  Nomor  62 Tahun  1958  Pasal  1  huruf  f
menyatakan  bahwa  anak  yang lahir  di  wilayah  Indonesia, selama  orang  tuanya  tidak
diketahui adalah Warga Negara Indonesia Alasan pentingnya kewarganegaraan  dalam  hukum internasional adalah sebagai berikut: 1)  Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atributesensial kewarganegaraan. Negara
bertanggung  jawab  melindungi warganya  yang  berada  di  luar negeri.
2)  Negara  di  mana  seseorang merupakan  warga  negaranya menjadi bertanggung jawab
kepada  negara  yang  satu  lagi jika dia gagal dalam
kewajibannya  untuk  mencegah tindakan-tindakan salah tertentu  yang  dilakukan  oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakantindakan salah ini dilakukan.
3)  Pada  umumnya,  suatu  negara tidak  menolak  untuk  menerima kembali warga negaranya
sendiri  di  wilayahnya.  Pasal  12 ayat (4) Perjanjian Intemasional tentang hak-hak Sipil dan Politik  1966  menetapkan:  ”Tak seorang  pun  boleh  secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya”. 4)  Kewarganegaraan
menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk  utama  kesetiaan  itu ialah  kewajiban  melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap  mana  kesetiaan  ini hams diberikan.
5)  Suatu  negara  mempunyai  hak umum  (kecuali  ada  traktat khusus  yang  mengikat)  untuk menolak  mengekstradisi  warga negaranya kepada suatu negara  lain  yang  meminta supaya diserahkan.
6)  Status  musuh  dalam  perang ditentukan oleh kewarganegaraan  orang  yang bersangkutan. 7)  Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.
Gloria E Mairering
mendadak  santer    dibicarakan publik    pada  peringatan    hari kemerdekaan    17  Agustus    2016. Tepat    dua    hari  sebelum peringatan kemerdekaan, perempuan  keturunan  Indonesia- Perancis    itu    dicoret    dari    daftar pasukan    pengibar    bendera pusaka  (paskibraka)    di    Istana Negara.  Alasannya,  Gloria  masih memegang  paspor  Perancis  yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Siswi
Sekolah    Islam    Dian  Didaktika Cinere    Depok    ini    sempat kecewa,    namun    ia    mengaku sama  sekali    tak    menyesal. Kemenpora    saat    itu    tetap berupaya  memastikan    Gloria hadir    dalam  upacara    peringatan hari  kemerdekaan    di  Istana Negara,    dan  akhirnya    ia    hadir sebagai    tamu    dan  duduk    di tribun
J dalam upacara pengibaran  bendera  pagi  hari. Namun  upaya  Kemenpora  tak  sia- sia.    Gloria    berhasil    menemui Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam
Nahrawi    untuk  menyampaikan
permasalahannya. Ia akhirnya bergabung dengan tim Bima, paskibraka yang menurunkan bendera  pada  sore  hari.  Gloria mengaku  mendapat  pesan  dari Presiden Jokowi agar tetap semangat. Pertimbangan melibatkan Gloria sebagai
Paskibraka    saat    itu,  adalah karena    anak  di  bawah  18  tahun masih bisa memilih kewarganegaraan. Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia
sebagaimana tertuang dalam pasal 16  AB  bahwa  kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang  berlaku  baginya  di  bidang status  personal  yaitu  meliputi hubungan-hubungan  kekeluargaan seperti  hubungan  antara  suami istri,  ayah  dan  anak,  perwalian termasuk  soal-soal  yang  bertalian dengan  perkawinan,  pembatalan perkawinan,  perceraian,  status  di bawah umur dan lain-lain.
Bila
seseorang berkewarganegaraan  asing,  maka terhadap status personalnya berlaku  hukum  asing  yaitu  hukum
nasional  dari  negaranya. 6 Bila
anak
tersebut
berkewarganegaraan ganda, maka anak  tersebut  tunduk  pada  dua yurisdiksi dari dua negara yangberbeda, sehingga asas kewarganegaraan yang dianut dalam. Hukum Perdata Internasional Indonesia melalui Pasal  16  AB  sulit  diterapkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan status personalnya. 2.  Pelaksanaan Perlindungan Anak Pada Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam  hal  menjamin  dan
menghormati hak anak negara dan
pemerintah tidak dibenarkan melakukan
diskriminasi/membedakan suku, agama, ras, golongan dan lain-lain.
Mengingat bahwa pertanggung  jawaban  anak  dalam hukum pidana (toerekenvatbaarheid ) atas
pelanggaran-pelanggaran hukum yang  dilakukannya  adalah  belum
6 Mamahit,  Laurensius, Hak  dan  Kewajiban
Suami  Istri  Akibat  Perkawinan  Campuran Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Indonesia ,  Jurnal Lex Privatum.
sempurna  seperti  orang  dewasa, maka  perlu  adanya  ketentuan tentang  batas  usia  minimum  bagi anak untuk dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Sebagai  perbandingan  yaitu
dalam KUHP (lama) belum menentukan  batas  usia  minimum tersebut,  karena  Pasal  45  KUHP hanya  menentukan  sebelum  batas umur  (16  tahun)  untuk  dapat dijatuhi  tindakan  ataupun  pidana, yang lain jenisnya atau lebih ringan dari  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada orang dewasa.

## D.  PENUTUP

## 1)  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian yang  telah  penulis  jelaskan,  maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
a.  Perlindungan  hukum  bagi  anak yang lahir dari perkawinan campuran  yaitu  timbulnya  hak opsi  yang  diperoleh  oleh  si anak. Anak memperoleh Kewarganegaraan ganda mendapat hak untuk menentukan atau memilih
kewarganegaraan.  Hak  tersebut
diberikan  jika  telah  memenuhi persyaratan yang  ditetapkan setelah  berusia  18  tahun,  dan setelah  anak  mencapai  usia  18 (delapan  belas)  tahun  atau sudah  kawin,  diharuskan  untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan
tersebut.
(Pasal  6  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan) b.  Hak  waris  bagi   anak yang  lahir dari perkawinan campuran: Ada  4  jenis  hak  yaitu  sertifikat hak  milik  (SHM),  hak  guna bangunan  (HGB),  hak  pakai, dan  hak  guna  usaha  (HGU). Keempat  jenis  hak  atas  tanah itu  dapat  dimiliki  oleh  Warga Negara  Indonesia    (WNI),  tapi untuk  orang  asing    Warga Negara Asing (WNA) hanya bisa mendapat  hak  pakai  dan  HGU. Sampai  dengan  usia  18  tahun,
anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah  anak  berusia  18  tahun atau  setelah  anak  tersebut kawin, maka ia harus menentukan pilihannya
terhadap  kewarganegaraannya.
Apabila  anak  tersebut,  memilih sebagai warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya  akan  berlaku  hukum waris Indonesia.
2)  Saran a.  Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di  antaranya  adalah  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua. Kelimanya  tidak  bisa  berdiri sendiri-sendiri. Seharusnya semua  saling  tergantung  dan saling melengkapi satu
dengan  lainnya.  Konstitusi dan undang-undang memberikan  beban  tanggung jawab utama upaya perlindungan  anak  kepada negara dan pemerintahannya. Oleh
karenanya semua pihak harus  mempunyai  kewajiban dan  tanggung  jawab  untuk menghormati  dan  menjamin hak  asasi  setiap  anak  tanpa membedakan  suku,  agama, ras, maupun golongan.
b.  Meskipun  Undang-Undang kewarganegaraan  ini  telah diperbaharui,  bukan  berarti dalam pelaksanaannya tidak akan  mengalami  kendala
dalam
menyelesaikan
persoalan-persoalan kewarganegaraan di Indonesia.        Pemerintah harus  memiliki  komitmen yang tinggi dalam
pelaksanaan  serta  harus bekerja  keras  agar  seluruh bentuk  implementasi  dari Undang-Undang kewarganegaraan  ini  dapat berjalan dengan efektif. Didalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak dijelaskan secara tegas sanksi keterlambatan pendafrataran Warga Negara Indonesia ke Departemen  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia,  setelah melewati  batas  3  tahun  dari usia  18  tahun.  Seharusnya pemberian  sanksi  berupa denda setelah lewat 5 tahun dari batas usia anak
dianggap  Warga  Negara
Asing.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Bagir Manan, 2009. Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Dalam UU No. 12 Tahun 2006 , FH UII Press, Yogyakarta .
Gatot  Supramono,  2012. Hukum  Orang Asing  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Koerniatmanto Soetoprawiro, 2002. Hukum Kewarganegaraan dan
Keimigrasian  Indonesia ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sudargo Gautama, 1995. Hukum
Perdata Internasional Indonesia, B,
Jilid  III  Bagian  I,  Buku  ke-7 , Penerbit Alumni, Bandung.

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.

## Jurnal:
Mamahit, Laurensius, Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau
Dari  Hukum  Positif  Indonesia ,
Jurnal Lex Privatum.