Ghafur, et al. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 yang Berkualitas . Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN AMANDEMEN UUD 1945 YANG BERKUALITAS
Jamaludin Ghafur 1 , Ariyanto 2 , Muslim 3 , Najamuddin Gani 4 , Jayanti Puspitaningrum 5 , Moh. Amin, Hamid 6
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Universitas YAPIS, Indonesia 2,3,4,5,6
Email: jamaludin.ghafur@uii.ac.id, ariyanto.tosepu@gmail.com

## Abstrak
Paper ini berisi analisis tentang pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi mengawasi proses amandemen UUD 1945 oleh MPR agar hasilnya senantiasa selaras dengan ketentuan Pasal  37  UUD  1945.  Sebab,  sekalipun  hukum  sudah  memberikan  pedoman  bahwa  MPR hanya  dapat  melakukan  perubahan  atas  pasal-  pasal  konstitusi  sebagaimana  yang  telah diusulkan sebelumnya, namun ada potensi MPR mengabaikan ketentuan tersebut sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Adapun jalan keluar yang diusulkan untuk mengoreksi pelanggaran oleh MPR saat melakukan  amandemen  konstitusi  atas  ketentuan  Pasal  37  UUD  1945  yaitu  Mahkamah Konstitusi harus membatalkan keputusan MPR tersebut melalui mekanisme judicial review.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Amandemen, Undang-Undang Dasar 1945

## Abstract
This paper contains an analysis of the importance of the involvement of the Constitutional Court in overseeing the process of amending the 1945 Constitution by the MPR so that the results are always in line with the provisions of Article 37 of the 1945 Constitution. Although the law has provided guidelines that the MPR can only make changes to the articles of the constitution  as  previously  proposed,  there  is  a  potential  for  the  MPR  to  ignore  these provisions, thus opening up the opportunity for abuse of power that can harm the interests of the people. The proposed solution to correct the MPR's mistakes for violating article 37 of the 1945 Constitution is that the Constitutional Court must overturn the MPR's decision through a judicial review mechanism.
Keywords: Constitutional Court, Amendments, the 1945 Constitution.

## Pendahuluan
Pasca  lebih  dari  dua  dekade  UUD  1945  mengalami  perubahan,  beberapa  waktu belakangan ide untuk mengamendemen ulang konstitusi kembali mengemuka di tengah- tengah  publik.  Setelah  sekian  waktu  sempat  tenggelam  oleh  hiruk-pikuk  penanganan pandemi covid-19, dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Ulang Tahun MPR ke-76 pada tanggal 18 Agustus 2021 silam, isu amandemen konstitusi ini kembali digulirkan – salah satunya oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Memang UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai dengan  2002,  namun  ternyata  publik  berbeda  pendapat  menyikapi  hasilnya.  Menurut
sejumlah  pengamatan  banyak  kalangan,  setidaknya  terdapat  beragam  pendapat masyarakat  dalam  merespon  hasil  amandemen  yang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam empat  diskursus  sebagai  berikut:  Pertama,  kelompok  yang  menganggap  bahwa amandemen  itu  sudah  benar  dan  harus  disosialisasikan  secara  terus  menerus;  Kedua, kelompok  yang  menghendaki  amandemen  tidak  dilakukan  secara  parsial  tetapi  total (membuat  konstitusi  yang  sama  sekali  baru);  Ketiga,  kelompok  yang  menolak amandemen dan berharap kembali ke UUD 1945 naskah asli; dan Keempat, kelompok yang menginginkan amandemen lanjutan tetapi parsial untuk pasal-pasal tertentu.
Di  antara  beberapa  sikap  dan  pendapat  publik  di  atas,  yang  paling  relevan  dan kontestual untuk ditindaklanjuti adalah gagasan tentang pentingnya amandemen lanjutan tetapi parsial untuk pasal-pasal tertentu (Ghafur & Ariyanto, 2021). Hal ini didasarkan pada  suatu  argumen  bahwa  menurut  hasil  penelitian  para  ahli,  keputusan  untuk mereformasi konstitusi pada masa lalu tidak dilakukan secara terencana ( by design ), tetapi secara mendadak-sporadis ( by accident ) karena tidak dilakukan melalui proses persiapan yang  matang  sehingga  sebenarnya  tidak  semua  fraksi  di  MPR  siap  dengan  konsep perubahan UUD 1945. Hal ini tentu telah mengakibatkan produk amandemen konstitusi sebelumnya tidak melahirkan hasil yang sempurna. Banyak substansi pasal yang perlu dirubah dan disempurnakan kembali. UUD hasil amandemen masih menyimpan potensi kelemahan baik bersifat materiil-substantif ataupun sekedar kekurangan formalitas-teknis (Saragih, 2022).
Terlebih, sebagai sebuah produk pemikiran manusia, tentu konstitusi harus selalu ditinjau ulang untuk memastikan keberadaannya tetap sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat  sebuah  negara.  Bagaimanapun,  mengacu  pada  pendapat  K.C  Wheare, konstitusi adalah sebuah resultante dalam arti dibuat berdasarkan pertimbangan kondisi politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  ( poleksosbud )  pada  zamannya.  Oleh  karena  itu, ketika kondisi poleksosbud tersebut berubah, maka mengamandemennya juga merupakan sebuah keniscayaan (Firmansyah, 2021). Di satu pihak penetapan UUD bersifat einmalig atau  hanya  dilakukan  satu  kali,  namun  perubahan  UUD  seharusnya  justru  bersifat mehrmalig, dapat dilakukan beberapa kali agar UUD menjadi konstitusi yang selalu hidup dan berkembang ( living constitution ).
Namun yang harus disadari adalah bahwa Indonesia termasuk negara yang relatif baru dalam berdemokrasi (Hidayat & Taufikurrahman, 2020). Perlu ekstra kehati-hatian terkait  dengan  wacana  amandemen  konstititusi  ini  agar  jangan  sampai  nilai-nilai demokrasi yang sudah ada di dalamnya justru dirusak oleh kepentingan sempit para elit sehingga  kita  akan  kembali  menjadi  negara  otoriter.  Peringatan  akan  kehati-hatian  ini bukan  tanpa  dasar  sebab  berbagai  literatur  menujukkan  bahwa  faktor  penyebab  atau pendorong amandemen konstitusi dapat berasal dari salah satu dari dua hal: keinginan para aktor politik; dan/atau karena dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan ekonomi di  suatu  negara  –  utamanya  karena  adanya  tuntutan  perubahan  dari  rezim  otoriter  ke demokrasi.  Faktor  yang  pertama  cenderung  hanya  untuk  mengakomodir  kepentingan kekuasaan,  sementara  yang  kedua  didasari  oleh  keinginan  untuk  memperbaiki  tatanan ketatanegaraan yang dianggap sedang bermasalah.
Wacana amandemen UUD 1945 yang bergulir belakang ini, jujur harus diakui lebih banyak  karena  dorongan  elit  politik  daripada  untuk  memperbaiki  kelemahan  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Terbukti,  isu-isu  krusial  tentang  materi  yang  akan diamandemen  lebih  banyak  datang  dari  elit  secara  top-down,  dan  bukan  berdasarkan aspirasi masyarakat ( buttom-up ). Misal, beberapa isu yang mengemuka adalah mengenai perubahan  periode  jabatan  presiden  dari  maksimal  dua  periode,  diwacanakan  untuk dirubah menjadi tiga periode. Termasuk juga keinginan dari segelintir elit politik untuk menghidupkan kembali kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) walaupun dengan usulan nama yang berbeda yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Sementara  isu-isu  krusial-substantif  yang  selama  ini  banyak  disuarakan  rakyat, seperti: (i) penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) demi terciptanya sistem  bikameral  yang  lebih  kuat;  (ii)  penyatu-atapan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  ( judicial  review )  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Konstitusi  agar  terjadi konsistensi putusan; (iii) penambahan kewenangan MK seperti constitutional complaint dan constitutional question di mana secara praktik sudah seringkali terjadi di masyarakat akan tetapi tidak bisa ditangani oleh MK karena bukan merupakan kewenangannya; (iv) pembenahan dan penguatan kedudukan, peran serta fungsi Komisi Yudisial (KY) guna mendukung  terciptanya  peradilan  yang  berwibawa;  (v)  perlunya  pengaturan  yang membuka  peluang  bagi  munculnya  calon  presiden  dan  wakil  presiden  perseorangan (sebagaimana Pilkada) agar pilpres menjadi lebih kompetitif, dan berbagai isu penting lainnya tidak pernah menjadi bahan diskusi dan usulan perubahan. Implikasinya, nuansa kepentingan elit lebih mengemuka daripada kepentingan bangsa dan negara.
Sebab  itulah  dapat  dipahami  bila  para  ahli  politik  dan  ketatanegaraan  berbeda pendapat  tentang  bagaimana  sebaiknya  negara-negara  demokrasi  baru  menyikapi amandemen konstitusinya. Sebagian menyarankan agar mekanisme perubahan konstitusi dibuat fleksibel dan mudah dirubah sehingga setiap generasi dapat mendesain UUD-nya sendiri menyesuaikan dinamika kehidupan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sementara  sebagian  yang  lain  lebih  merekomendasikan  untuk  memposisikan konstitusinya  secara  rigid  dan  kaku  dengan  membatasi  upaya  amandemen  sebab  ada kekhawatiran tentang konsekuensi yang tidak pasti dari perubahan institusi politik.
Sikap yang baik dan bijak tentu bukan ekstrem kanan dalam arti menggampangkan amandemen;  atau  ekstrim  kiri  dengan  menutup  peluang  sama  sekali  bagi  adanya perubahan. Kita harus mengambil jalan tengah yaitu membuka peluang adanya perubahan namun dengan sikap kehati-hatian sehingga hasilnya adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tentang hal ini, Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti mengungkapkan:
Salah seorang penandatangan UUD Amerika, Gubernur Morris menyatakan silahkan diubah tapi harus hati-hati. Karena dia (UUD) memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya pada bidang hukum, tetapi politik, sosial dan ekonomi. Apalagi kalau perubahan itu justru melahirkan berbagai konflik, menjauhkan dari persatuan. Seperti diingatkan oleh Parson, hukum itu (apalagi UUD, Pen), dibuat
untuk mendorong integrasi, meredakan konflik, dan memfasilitasi interaksi sosial. Bukan  sebaliknya  justru  membuat  perpecahan,  merangsang  konflik,  atau menimbulkan ketegangan sosial (Toloh, 2022) .
Salah  satu  hal  paling  penting  dan  fundamental  dari  maksud  dan  tujuan mengamandemen konstitusi adalah harus diarahkan untuk memperkuat bangunan sistem ketatanegaraan  yang  lebih  demokratis  berdasarkan  hukum.  Bagaimanapun,  demokrasi atau  sistem  politik  yang  demokratis  membutuhkan  desain  konstitusi  yang  juga demokratis.  Tentang  hal  ini  Amien  Rais  menyatakan  bahwa,  semua  praktik  reformasi konstitusi di berbagai belahan dunia selalu identik dengan upaya membangun kehidupan kenegaraan  yang  lebih  demokratis  (Fauzan,  n.d.).  Sebab  itu,  bila  amandemen  lanjutan terhadap UUD 1945 di masa depan akan dilakukan kembali, maka harus ditujukan untuk (Fudika, 2021): (i) memperkuat sistem check and balances antar cabang kekuasaan; (ii) harus  selalu      berorientasi  pada  tujuan  nasional  ( purposive  behavior ),  sebagaimana tersurat  dan  tersirat  dalam  pembukaan  UUD  1945,  (iii)  harus  ditujukan  untuk meningkatkan ( to enhance ) kredibilitas dan efektivitas pelbagai lembaga publik; untuk memperkuat  (to  strengthen)  demokrasi  dan public  engagement melalui  proses pengambilan  keputusan;  dan  untuk  meningkatkan  ( to  increas e)  kepercayaan  dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.
Untuk  mencapai  beberapa  tujuan  di  atas  yaitu  memastikan  gerak  perubahan konstitusi di masa yang akan datang akan selalu menuju pada arah yang semakin baik, dan bukan sebaliknya berjalan mundur ke belakang, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan baik secara preventif dan represif dalam mengawal pelaksanaan kewenangan MPR  saat  mengamandemen  UUD  1945.  Salah  satu  lembaga  yang  dapat  diposisikan sebagai  lembaga  pengawas  tersebut  adalah  Mahkamah  Konstitusi.  Dengan  demikian, tulisan ini akan membahas tentang urgensi pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi atas Ketetapan MPR mengenai hasil Amandemen UUD 1945.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Pendekatan ‘ statuta’ diawali dari suatu kajian terhadap  konstitusi  dari  segi  aspek  asas-asas  hukum  dan  konsep-  konsep  hukum  dan undang-undang ikutannya atau peraturan organic (Sudiarti & Nainggolan, 2023). Adapun sumber-sumber penelitian berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder  ( secondary  sources  of  authorities ),  dan  bahan-bahan  non  hukum,  yang dikumpulkan melalui studi pustaka.

## Hasil dan Pembahasan
Semua  ahli  meyakini  bahwa  struktur  dan  sistem  UUD  tertentu  akan  sangat mempengaruhi bangunan sebuah negara (Fardinal et al., 2022), sehingga semua bangsa pasti telah berusaha keras untuk merumuskan konstitusinya secara ideal. Namun, sekuat dan semaksimal apapun upaya untuk mendesain dan membangun konstitusi yang terbaik
tersebut,  pada  akhirnya  perjalanan  waktu  akan  mengikis  secara  perlahan  atas  idealitas norma  yang  tercantum  di  dalamnya.  Karenanya,  sebagai  sebuah  produk  pemikiran manusia, konstitusi harus selalu ditinjau ulang untuk memastikan keberadaannya tetap sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sebuah negara.
Mempertimbangkan  kenyataan  yang  tak  terbantahkan  bahwa  hukum  termasuk konstitusi akan selalu tertinggal dari kebutuhan hukum masyarakatnya, maka tidak heran bila hampir semua negara pasti akan menyisipkan suatu pasal dalam konstitusinya yang mengatur  tentang  kemungkinan  adanya  perubahan  sekaligus  prosedur  dan  hal-hal  lain yang berkaitan dengannya. Menurut data yang disampaikan oleh Henc van Maarseveen dan  Ger  van  der  Tang  menunjukkan  bahwa  inovasi  atas  proses  dan  mekanisme amandemen telah menyebar ke seluruh negara di dunia. Hanya terdapat kurang dari 4% dari  semua  konstitusi  nasional  yang  tidak  memiliki  ketentuan  tentang  mekanisme amandemen formal (Al Ghozali, 2023).
Berlandaskan pada doktrin bahwa pembentukan sebuah konstitusi bersandar pada persetujuan rakyat, maka rakyat juga dapat menggantinya dengan yang baru atau sekedar untuk  merubahnya.  Bahkan  kekuasaan  rakyat  untuk  mengamandemen  konstitusi  ini melampaui teori yang dikembangkan oleh John Locke yang berpendapat bahwa rakyat dapat mengganti pemerintah hanya ketika mereka yang dipercaya memegang kekuasaan pemerintahan terlebih dahulu mendiskualifikasi diri mereka sendiri yaitu melakukan hal yang  membahayakan  kepentingan  dan  kebahagiaan  masyarakat  sedemikian  rupa (Achmad  Rifai,  2020).  Sementara  kekuasaan  rakyat  untuk  merubah  atau  mengganti konstitusi tidak harus menunggu syarat apapun sebab mereka dapat melakukannya kapan pun mereka mau (Rusdyanto, 2022).
Selain  bersandar  pada  konsep  kedaulatan  rakyat,  amandemen  konstitusi  juga didasarkan pada suatu premis bahwa sifat manusia yang tidak sempurna tetapi ia adalah makhluk terdidik (Siti, 2022). Premis ini berisi ajaran bahwa manusia dapat salah tetapi ia mampu belajar melalui pengalaman. Karena potensi berbuat salah adalah bagian dari sifat manusia, maka harus termuat ketentuan untuk mengubah konstitusi jika berdasarkan pengalaman  menunjukkan  adanya  kelemahan  dan  kekurangan  sehingga  menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pada mulanya, proses amandemen tidak  hanya  didasarkan  pada  keinginan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  keadaan, tetapi  juga  pada  kebutuhan  untuk  menutupi  keterbatasan  manusia.  Dalam  arti,  seluruh gagasan konstitusi bersandar pada asumsi: manusia adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan,  sebab  jika  manusia  adalah  malaikat,  maka  tidak  perlu  mendirikan, mengarahkan, dan membatasi pemerintahan melalui konstitusi.
Sekalipun  perubahan  atas  konstitusi  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tak mungkin  bisa  dihindari,  namun  hal  ini  mensyaratkan  bahwa  prosedurnya  tidak  boleh terlalu  mudah  atau  terlalu  sulit.  Mekanisme  perubahan  yang  terlalu  mudah,  akan menyebabkan perbedaan antara konstitusi dan produk legislasi biasa menjadi kabur dan tidak  jelas,  sehingga  melanggar  asumsi  perlunya  pertimbangan  tingkat  tinggi  dan kehatian-hatian.  Sementara  proses  yang  terlalu  sulit  akan  mengganggu  atau memperlambat upaya perbaikan atas kesalahan yang terdapat dalam konstitusi sehingga
dengan  demikian  melanggar  asumsi  bahwa  manusia  memiliki  potensi  untuk  berbuat salah, termasuk ketika merumuskan naskah konstitusinya (Muchith, 2023).
Namun demikian, sampai saat ini para ahli hukum tata negara dan ilmu politik tidak mencapai  satu  kesepakatan  tentang  kondisi-kondisi  apa  saja  yang  dapat  menentukan mudah-sulitnya proses amandemen sebuah konstitusi. Berbagai literatur menggambarkan beragam  asumsi  tentang  hal  tersebut  sebagaimana  berikut:  Pertama,  semakin panjang/tebal konstitusi (semakin banyak kata- katanya), semakin tinggi kemungkinan tingkat  amandemennya.  Sebaliknya,  semakin  pendek/tipis  konstitusi,  semakin  rendah tingkat amandemennya. Sebuah konstitusi yang memiliki unsur-unsur yang menyerupai undang-undang  biasa  (sangat  tebal  dengan  banyak  materi  muatan),  akan  cenderung diubah  secara  mudah  layaknya  undang-undang  biasa.  Berbagai  literatur  menerangkan bahwa konstitusi- konstitusi negara bagian Amerika umumnya lebih tebal dibandingkan dengan  konstitusi  nasional  (negara  federal)  karena  mereka  (negara  bagian)  harus mengatur  lebih  banyak  fungsi  pemerintahan  secara  lebih  terperinci  sehingga  hal  ini membuka peluang atas kemungkinan amandemen yang lebih tinggi.
Kedua,  semakin  sulit  proses  dan  prosedur  amandemen,  semakin  rendah  tingkat amandemen, dan semakin mudah prosedur dan mekanisme amandemen, semakin tinggi tingkat  amandemen.  Hambatan  institusional  utama  dalam  rangka  merubah  konstitusi terletak pada prosedur yang mengaturnya. Konstitusi yang memuat sejumlah “hambatan” yang signifikan bagi rencana amandemen (misalnya, ketentuan tentang syarat dukungan super  mayoritas  atau  mayoritas  ganda)  akan  menyebabkan  amandemen  lebih  jarang terjadi.  Logika  di  balik  hubungan  ini  sederhana.  Semakin  besar  jumlah  dukungan kelompok  yang  diperlukan  untuk  amandemen,  semakin  kecil  kemungkinan  dukungan yang memadai akan terpenuhi.
Ketiga,  lembaga  legislatif  (parlemen)  yang  terfragmentasi  menghasilkan  lebih sedikit  amandemen.  Syarat  amandemen  biasanya  membutuhkan  super  mayoritas dukungan  anggota  legislatif  sehingga  komposisi  kekuatan  di  legislatif  dapat mempengaruhi  frekuensi  amandemen.  Secara  khusus,  negara-negara  dengan  sedikit partai akan lebih mudah melewati ambang batas syarat amandemen karena lebih sedikit aktor  yang  dapat  menentang  perubahan.  Sebaliknya,  negara-negara  dengan  badan legislatif yang terfragmentasi akan lebih sulit untuk mengumpulkan dukungan mayoritas mutlak.
Keempat,  konstitusi  yang  dibuat  dan  dirumuskan  secara  hati-hati  akan menyebabkan  lebih  sedikit  kebutuhan  untuk  dilakukannya  amandemen  daripada konstitusi yang dibuat tergesa-gesa. Konstitusi yang diadopsi dengan terburu-buru akan lebih  rentan  terhadap  upaya  amandemen  karena  pasti  akan  mengandung  banyak kekurangan yang pada akhirnya hal tersebut membutuhkan revisi dan perbaikan segera. Masalah  ini  banyak  dialami  terutama  oleh  negara-negara  yang  baru  merdeka  dari penjajahan  seperti  umumnya  terjadi  di  negara  bekas  komunis.  Sebaliknya,  proses perumusan  dan  penetapan  konstitusi  yang  terukur  akan  lebih  mungkin  menghasilkan konstitusi yang lebih stabil dan bertahan lama.
Kelima, frekuensi kebutuhan untuk amandemen akan meningkat seiring berlalunya waktu. Konteks politik, sosial, dan ekonomi yang berubah, akan menyebabkan konstitusi kehilangan  relevansinya  dengan  keadaan  saat  itu.  Aktor  politik  pada  gilirannya  akan mencoba  untuk  mengadopsi  amandemen  yang  memungkinkan  mereka  untuk menyelesaikan  masalah  yang  ada  dengan  lebih  baik.  Salah  satu  implikasinya  adalah perubahan  konstitusi  akan  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Di  awal  masa  berlakunya, sebuah  konstitusi  mungkin  relatif  cocok  untuk  merespon  berbagai  kebutuhan ketatanegaraan karena memang dirancang untuk hal tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, kecocokan ini akan berkurang.
Keenam,  rezim  pemerintahan  yang  kurang  demokratis,  akan  menghasilkan  lebih banyak  tuntutan  amandemen.  Persaingan  politik  merupakan  faktor  kontekstual  yang sangat  penting  dalam  demokrasi  baru.  Para  pemimpin  otoriter  akan  mempertahankan secara  mati-matian  agar  konstitusinya  tidak  dirubah  demi  mempertahankan kepentingannya. Padahal, keinginan rakyat untuk melakukan reformasi ketatanegaraannya agar lebih demokratis, mau tidak mau harus dimulai dari perubahan konstitusinya  sehingga  hal  ini  akan  memunculkan  tuntutan  rakyat  untuk  segera dilakukannya amandemen.
Ketujuh,  Demokratisasi  menghasilkan  lebih  banyak  amandemen.  Holmes  dan Sunstein  (1995),  misalnya,  berpendapat  bahwa  amandemen  dapat  digunakan  untuk memperbaiki konstitusi yang ditulis dan dirancang dengan sangat buruk sehingga tidak ideal.  Hal  demikian  dapat  terjadi  hanya  setelah  para  demokrat  menggantikan  para diktator. Dengan demikian, demokratisasi akan mendorong lebih banyak tuntutan untuk adanya perubahan konstitusional.
Peluang akan adanya perubahan konstitusi untuk konteks Indonesia diatur dalam Pasal  37  UUD  1945  yang  berbunyi:  (1)  Usul  perubahan  pasal-pasal  UUD  dapat diagendakan  dalam  sidang  MPR  apabila  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari jumlah anggota MPR. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari  jumlah  anggota  MPR.  (4)  Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  UUD  dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
Adapun  mekanisme  perubahan  UUD  1945  secara  lebih  terperinci  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang pada pokoknya mengatur hal-hal berikut: (i) Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada pimpinan MPR; (ii) Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi: jumlah  pengusul;  dan  pasal  yang  diusulkan  diubah  dan  alasan  pengubahan;  (iii) Pemeriksaan oleh pimpinan MPR dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak usul pengubahan diterima; (iv) Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan  fraksi  dan  pimpinan  kelompok  anggota  MPR  untuk  membahas  kelengkapan persyaratan; (v) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan,
pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya; (vi) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR  memenuhi  kelengkapan  persyaratan,  pimpinan  MPR  wajib  menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lama 60 (enam puluh) Hari; (vii) Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat  belas)  Hari  sebelum  dilaksanakan  sidang  paripurna  MPR;  (viii)  Dalam  sidang paripurna  MPR  dilakukan  kegiatan  sebagai  berikut:  (a).  pengusul  menjelaskan  usulan yang diajukan beserta alasannya; (b). fraksi dan kelompok anggota MPR memberikan pemandangan umum terhadap usul pengubahan; dan (c). membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji  usul  pengubahan  dari  pihak  pengusul;  (ix)  Dalam  sidang  paripurna  MPR berikutnya panitia ad hoc melaporkan hasil kajiannya; (x) Fraksi dan kelompok anggota MPR  menyampaikan  pemandangan  umum  terhadap  hasil  kajian  panitia  ad  hoc;  (xi) Sidang paripurna MPR dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR; dan (xii) Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap usulan atas rencana perubahan UUD oleh MPR harus ditulis secara jelas mengenai pasal apa saja yang diusulkan untuk dirubah, disertai dengan penjelasan dasar argumentasinya. Artinya,  ketika  MPR  secara  kelembagaan  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  merubah UUD 1945, cakupan materi perubahannya menjadi terbatas hanya pada hal-hal yang telah diusulkan  secara  tertulis  tersebut,  dan  tidak  boleh  melebar  dengan  mengamandemen materi-materi yang sebelumnya tidak direncanakan untuk dilakukan perubahan. Terhadap ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tersebut, Moh. Mahfud, MD memberi penjelasan sebagai berikut:
Dengan ketentuan yang demikian akan sangat sulitlah melakukan perubahan untuk satu paket (keseluruhan isi) UUD karena arahnya mendorong perubahan pasal per pasal saja  sehingga  agak  sulit  untuk  melakukan  perubahan  secara  komprehensif  dengan konstruksi yang baru. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan dasar pada saat akan dilakukan perubahan tahun 1999 bahwa perubahan hanya akan dilakukan dengan addendum (Firdaus & Susanto, 2022).
Mekanisme  atau  prosedur  perubahan  demikian–yaitu  harus  tertulis  dengan menunjuk pasal yang akan dirubah dengan disertai alasan-alasannya, memungkinkan bagi rakyat untuk mengawasi dan mengontrol atas setiap usulan perubahan. Dalam arti, jika usulan amandemen yang digagas oleh elit politik yang duduk di MPR justru mengarah kepada hal-hal yang negatif, misalnya memuat hal- hal yang dapat merusak atas prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis – maka publik dapat menentang dan menolaknya.  Sebaliknya,  bila  materi  dari  usulan  perubahan  dimaksud  sangat  baik  dan mendukung  terhadap  perbaikan  sistem  ketatanegaraan  secara  menyeluruh,  masyarakat tentu  wajib  memberikan  dukungan.  Degan  demikian,  pengawasan  rakyat  ini  dapat diposisikan sebagai pengawasan preventif yaitu sebelum proses amandemen itu sendiri dieksekusi dan dilakukan oleh MPR.
Patut disyukuri bahwa pengawasan secara represif oleh rakyat atas berbagai rencana amandemen yang sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu, diakui atau tidak telah berhasil  mencegah  dilakukannya  amandemen  secara  serampangan  oleh  MPR. Sebagaimana  telah  menjadi  kesadaran  bersama  bahwa  wacana  mengenai  penambahan masa  jabatan  presiden  menjadi  salah  satu  isu  yang  paling  hangat  diperdebatkan. Beruntung  publik  memberikan  suara  penolakan  yang  sangat  lantang  sehingga  isu  itu meredup seiring dengan berlalunya waktu. Walaupun isu ini sudah sering dibantah oleh para  anggota  MPR  melalui  berbagai  forum  dengan  mengatakan  bahwa  mereka  sama sekali tidak memiliki keinginan menambah masa jabatan Presiden dan menganggap isu tersebut  dihembuskan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab,  akan  tetapi kekhawatiran  dan  kecurigaan  publik  tersebut  dapat  dipahami  serta  masuk  akal  sebab manakala kita mengadakan studi komparatif dengan beberapa negara, ada satu fenomena yang  terjadi  di  belahan  negara  lainnya  yaitu  banyak  penguasa  negara  yang  dengan berbagai  cara  telah  mengambil  kebijakan  hukum  untuk  menambah  masa  jabatan presidennya menjadi tiga periode (Hutabarat, 2022).
Sebagaimana disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa wabah atau virus termisme ketiga ( third termism ) telah merebak di Afrika. Antara 2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang berusaha mengubah konstitusi negaranya dan tertular virus jabatan ketiga kepresidenan. Dari 15 negara tersebut, hanya empat negara saja yang gagal, sementara 11 lainnya berhasil. Fenomena ini pada akhirnya berakibat buruk sebab telah menjadi faktor pendorong menurunnya kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara. Termisme ketiga, karenanya menurut Mtembu merupakan kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter. Karena itu, bila publik tidak  menyuarakan  penolakannya  secara  tegas,  bukan  tidak  mungkin  fenomena  yang terjadi di Afrika tersebut akan serta merta di copy-paste oleh MPR.
Selain  pengawasan  preventif,  tentu  sangat  dibutuhkan  pula  pengawasan  represif dalam  arti  memastikan  hasil  dari  perubahan  UUD  1945  mengarah  kepada  hal  yang semakin baik. Rakyat membutuhkan kepastian secara hukum dan politik bahwa memang yang  akan  diamandemen  oleh  MPR  hanya  menyasar  kepada  pasal-  pasal  yang sebelumnya  sudah  direncanakan  secara  tertulis  untuk  dilakukan  perubahan,  dan  tidak akan  mengubah  pasal  lain  yang  tidak  direncanakan  diawal.  Hal  ini  penting  dilakukan dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kesewenang-  wenangan  (abuse  of  power)  dalam proses amandemen yang dapat berujung pada rusaknya tatanan bernengara. Sebab bisa saja yang tertuang dalam draf usul perubahan kesemuanya menampilkan hal-hal baik dan positif, akan tetapi hal itu hanya untuk mengecoh dan mengelabui publik dalam rangka membuka  pintu  untuk  melakukan  amandemen  terhadap  pasal  yang  seharusnya  tidak dilakukan. Artinya, sangat mungkin proses amandemen akan melebar ke dalam banyak hal di luar dari apa yang sudah direncanakan semula.
Kekhawatiran  ini  tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja  sebab  MPR  adalah  lembaga politik  di  mana  berbagai  kemungkinan  bisa  saja  terjadi,  termasuk  peluang  bagi  MPR untuk memperluas materi perubahan yang tidak hanya terbatas pada usulan semula, tetapi
menyasar  juga  pada  pasal-pasal  lain.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  perlu  ada  pengawasan represif untuk meluruskan kesalahan dan tindakan penyelewengan oleh MPR tersebut. Adapun  lembaga  yang  wajib  memainkan  peran  tersebut  adalah  Mahkamah  Konstitusi sebab  MK  merupakan  lembaga  utama  yang  diberi  tanggungjawab  untuk  menjaga  dan menegakkan  konstitusi.  Salah  satunya  melalui  aktifitas  pengujian  konstitusionalitas norma peraturan.
Sebagaimana diketahui, Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan  Rakyat  berwenang  mengubah  dan  menetapkan  Undang-  Undang Dasar”.  Ketentuan  pasal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  setelah  MPR  selesai melakukan perubahan UUD, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan hasil perubahan dimaksud melalui instrumen hukum Ketetapan (Tap) MPR. Ketetapan MPR inilah yang harus diuji oleh MK jika proses dan hasil amandemennya bertentangan dengan norma konstitusi.
Urgensi pelibatan MK dalam mengawal hasil amandemen menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan MPR terhadap UUD 1945 yang Pasal 37 ayat (2) nya sudah secara tegas menentukan bahwa usulan materi perubahan UUD 1945 harus disampaikan secara tertulis dengan menunjuk secara jelas dan tegas pasal tertentu yang direncanakan  akan  dirubah,  dengan  dilampiri  penjelasan  dan  dasar  argumentasinya. Dengan kata lain, konstitusi memberikan limitasi materi amandemen yaitu hanya terbatas kepada hal yang diusulkan tersebut dan tidak boleh merubah pasa-pasal yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar rencana perubahan. Sebab jika pada akhirnya MPR dibolehkan dan dibiarkan untuk merubah seluruh pasal-pasal konstitusi, dan tidak hanya terbatas pada pasal-  pasal  yang  sebelumnya  telah  diusulkan,  maka  menjadi  tidak  ada  gunanya keberadaan  dari  Pasal  37  ayat  (2)  UUD  1945  tersebut.  Dengan  kata  lain,  telah  terjadi pelecehan terhadap konstitusi sebagai norma dasar yang seharusnya ditaati dan dijunjung tinggi.

## Kesimpulan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Makna  dari  ketentuan  pasal  tersebut  adalah  bahwa  semua  alat-alat  kelengkapan  dari negara (pemerintah) dan warga negara dalam seluruh tindakannya tidak boleh sewenang- wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku. Dalam  konteks  pelaksanaan  kewenangan  mengubah  konstitusi,  MPR  terikat  pada ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang salah satu amanatnya adalah bahwa setiap keinginan untuk mengubah pasal- pasal UUD, harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Artinya, ketika persyaratan yang diperlukan untuk mengubah UUD sudah terpenuhi, maka MPR terbatas hanya boleh mengamandemen  pasal-pasal  seperti  yang  diusulkan  sebelumnya,  dan  tidak  boleh melebar ke pasal-pasal lainnya.
Sebab  itu,  bila  dalam  kenyataan  ditemukan  fakta  Pengabaian  atas  prinsip pembatasan ini, maka itu artinya tindakan perubahan atas konstitusi yang dilakukan MPR adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri sehingga MK wajib untuk
meluruskan penyelewengan yang terjadi dengan cara membatalkan isi dari Ketetatapan MPR  yang  dijadikan  sebagai  instrumen  hukum  dalam  menetapkan  hasil  amandemen UUD 1945. Keterlibatan MK dalam ikut mengawasi hasil amandemen menjadi sangat penting dan urgen dalam rangka memastikan tujuan dari perubahan konstitusi dimaksud semata-mata untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk memperbesar dan memperkuat kekuasaan.

## BIBLIOGRAFI
Achmad Rifai, S. H. (2020). Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat . Nas Media Pustaka.
Al  Ghozali,  I.  (2023).  Normative  Reconstruction  In  Constitutional  Court  Decisions. Acceleration: Multidisciplinary Research Journal , 1 (02), 93–101.
Fardinal,  F.,  Ali,  H.,  &  US,  K.  A.  (2022).  Mutu  Pendidikan  Islam:  Jenis  Kesisteman, Konstruksi  Kesisteman  dan  Berfikir  Kesisteman. Jurnal  Ekonomi  Manajemen Sistem Informasi , 3 (4), 370–382.
Fauzan, P. I. (n.d.). Polemis dan reaksioner: telaah atas pemikiran dan praktik dakwah- politik pada elite dewan dakwah islamiyah indonesia (1967-2015) . Firdaus, M., & Susanto, A. (2022). Konstitusi Dan Amandemen UUD 1945. ’Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (II).
Firmansyah,  F.  (2021).  Perubahan  Konstitusi:  Dinamika  Politik  Dan  Hukum  Dalam Negara Yang Demokratis. Istinbath: Jurnal Hukum , 18 , 303–325.
Fudika,  M.  Dela.  (2021).  Politik  Hukum  Pemberlakuan  Kembali  Garis  Besar  Haluan Negara Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Indonesia. Kodifikasi , 3 (1), 1–13. Ghafur,  J.,  &  Ariyanto,  A.  (2021).  Quoa  Vadis  Amandemen  UUD  1945. Prosiding Senaspolhi , 1 (1).
Hidayat,  W.,  &  Taufikurrahman,  T.  (2020).  Aktivisme  Politik  Mahasiswa  Islam Membangun  Demokrasi  Pasca  Orde  Baru. SANGKéP:  Jurnal  Kajian  Sosial Keagamaan , 3 (2), 129–144.
Hutabarat,  N.  R.  (2022). Politik  Hukum  Presidential  Treshold;  Studi  Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia (Vol. 1). Nico Hutabarat. Muchith,  H.  M.  S.  (2023). Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI) Berbasis Moderasi Beragama . Nas Media Pustaka. Rusdyanto,  S.  (2022). Rekontruksi  Regulasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasca Amandemen  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Berbasis Nilai Keadilan . Universitas Islam Sultan Agung.
Saragih, G. M. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Dari  Perspektif  Teori  Jhon  Austin  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial , 1 (4), 28–41. Siti, M. (2022). Dinamika Politik Teori Kontemporer . CV Mitra Ilmu.
Sudiarti, E., & Nainggolan, S. D. P. (2023). Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai. Halu Oleo Law Review , 7 (1), 66–84.
Toloh,  P.  W.  Y.  (2022).  Dilema  Amendemen  Konstitusi:  Urgensitas  Amendemen  dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis. Tumou Tou Law Review , 58–79.
Copyright holder:
Jamaludin Ghafur, Ariyanto, Muslim, Najamuddin Gani, Jayanti Puspitaningru, Moh. Amin, Hamid (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: