Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Papua 99611 Email: adam@unmus.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 1, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8618

## Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia
Aenal Fuad Adam 1 , Wellem Levi Betaubun 2 , Nur Jalal 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus Merauke
Dikirimkan: 5 Agustus 2020 Direvisi: 7 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Sejak  pasca  reformasi  politik  di  Indonesia,  Undang  –  Undang  Pemilu  legislatif kerapkali  mengalami  pengubahan  reglemen  terhadap  tata  kelola  pemilu.  Salah  satu yang acap kali berubah adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yaitu  aturan  batas  minimal  partai  politik  untuk  menempatkan  calon  legislatif  di parlemen. Akhir – akhir ini pun kembali mengalami perubahan dimana Komisi II DPR akan melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyangkut parliamentary  treshold atau  ambang  batas  parlemen  kini  menjadi  perdebatan  besar antara  elite  -  elite  parpol,  akademisi  maupun  pegiat  pemilu  dan  demokrasi  saat  ini. Persoalan utama ambang batas parlemen adalah syarat besaran angka parliamentary treshold atau  PT  di  pemilu  tahun  2024  akan  datang  diwacanakan  kembali  digodok

## INTISARI
Parliamentary Treshold sebagai syarat memperkuat sistem presidensial menjadi tajuk diskursus publik  maupun  ilmiah  sejak  penerapan  sistem  multipartai  di  Indonesia.  Ada  dugaan  yang menjelaskan bahwa untuk membantu berjalannya sistem politik agar stabil maka diperlukan menyederhanakan  jumlah  partai  politik  melalui  penerapan parliamentary  threshold agar pemerintahan  berjalan  lebih  efektif.  Namun,  apakah  partai  politik  tidak  akan  bertumbuh, apakah jumlah partai politik akan berkurang, dan lantas apakah hipotesis ini benar? Tujuan tulisan ini menganalisis isu naiknya angka parliamentary threshold yang diguangkan oleh elit- elit  parpol  di  parlemen  demi  penyederhanaan  sistem  kepartaian  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  efektif.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan memakai  pendekatan  historis  institusionalisme  sebagai  pisau  analisisnya.  Studi  pustaka menjadi model memperoleh data dan dianalisis kemudian disimpulkan. Artikel ini berpendapat parliamentary treshold tidak memberikan kondisi yang cukup untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Pada praktiknya, sistem multipartai adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dalam dinamika partai politik di Indonesia. Begitu juga tumbuh kembangnya partai politik berjalan seiring dengan perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia.

## KATA KUNCI
parliamentary treshold ; penyederhanaan partai politik; sistem kepartaian; mutipartai
dimana memiliki tiga alternatif, pertama PT 4% diusulkan PKS, PAN, PPP dan Demokrat, kedua PT 5% diusulkan PDIP, ketiga PT 7% diusulkan Nasdem dan Golkar (Simanjuntak, 2020). Tentu saja logika penentuan besaran angka ambang batas parlemen merupakan cara berfikir parpol yang dilandasi tujuan menyederhanakan partai politik di parlemen demi memperkuat sistem pemerintahan presidensil di Indonesia.
Dalam  literatur  pemilu,  penerapan parliamentary treshold dimaknai  sebagai syarat minimal suara yang harus dimiliki partai politik untuk menempatkan anggotanya menuju kursi di parlemen (Marijan, 2011; Prihatmoko, 2005; Yuda, 2010).  Konsep ini dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi bertumbuhnya partai politik baru dan dilain sisi memperketat jarak ideologis antar partai politik agar artikulasi dan agregasi kepentingan lebih efektif (Prihatmoko, 2008). Secara teori, pengaturan parliamentary threshold begitu  berpengaruh  terhadap  penataan  sistem  kepartaian  apakah  akan membentuk  sistem  dwi  partai  atau  multipartai  sebagai  produk  pemilu  (Reynolds  & Mellaz,  2011).  Signifikansi  dari  perubahan  aturan parliamentary  treshold diindikasi dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen yang pada gilirannya berimplikasi terhadap penyederhanaan partai politik di parlemen. Namun kecenderungan seperti ini dipercaya akan merumitkan pertumbuhan partai politik baru di parlemen Indonesia.
Apabila kita melihat penerapannya, parliamentary threshold pertamakali berlaku pada pemilu 2009 dengan ambang batas parlemen 2,5%, pemilu 2014 ambang batas parlemen 3,5% dan pemilu 2019 naik menjadi 4%. Dengan naiknya syarat parliamentary threshold dipandang  bisa  menyederhanakan  sistem  multipartai  di  Indonesia  dengan semangat  untuk  membentuk  sistem  “multipartai  sederhana”  agar  terbentuknya pemerintahan  yang  efektif  dan  stabil  (Partono,  2008).  Meskipun  istilah  “multipartai sederhana” menurut artikel ini sebetulnya abu - abu dan tidak memiliki indikator yang cukup  jelas  kapan  sebuah  Negara  dianggap  berada  pada  situasi  dan  dalam  kondisi memiliki  sistem  multipartai  sederhana.  Hal  ini  menjadi  paradoks  yang  kerapkali menghantui cara pandang parpol di parlemen. Selain itu, jumlah partai yang banyak di parlemen  diyakini  berpengaruh  terhadap  keefektifan  pengambilan  kebijakan  yang berdampak pada kinerja pemerintah. Asumsinya adalah semakin banyak partai politik di parlemen semakin rendah keefektifan pengambilan kebijakan sehingga memperburuk kapasitas pemerintahan.
Apakah  dengan  menaikkan parliamentary  treshold dapat  menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia? Dapat dikatakan, penyederhanaan sistem kepartaian melalui kebijakan parliamentary thresh old atau ambang batas perolehan suara partai politik di parlemen kerapkali menjadi produk kebijakan politik – hukum yang mengikat peserta  pemilu.  Hal  ini  seringkali  terlihat  dimana  parpol  di  parlemen  berupaya mengutak-atik Undang - Undang pemilu setiap 5 tahun sekalinya menjelang kontestasi pemilu  di  Indonesia.  Bila  berkaca  dari  sejarahnya,  pemberlakuan parliamentary threshold bermula  dari  penerapan  UU  No  10  tahun  2008  pasal  202  tentang  ambang batas parlemen sebagai syarat penentuan perolehan kursi partai politik di parlemen di
pemilu  tahun  2009  yang  hingga  kini  menjadi trend politik.  Hingga  demikian, parliamentary  threshold dipandang  sebagai  produk  repetisi  politis  yang  acap  kali menjadi game  theory  – ruang  negoisasi  antar  partai  politik  di  parlemen.    Rekayasa kebijakan elektoral inipun dipandang sebagai kepentingan politik yang bermuara pada kalkulasi serta tarik menarik kepentingan antar parpol yang menyampingkan kedaulatan rakyat (Aminah, Zia, Afita, & Sitorus, 2020; Hadi & Brata, 2020; Wardhono, Indrawati, & Qoriah, 2012). Logika semacam ini pada dipandang sebagai kepentingan jangka pendek partai  politik  di  parlemen.  Hal  ini  terlihat  dari  sikap  politik  politik  yang  berimplikasi terjadinya  tarik  -  menarik  kepentingan  penentuan  angka parliamentary  threshold di parlemen  (Zuhri,  2018).    Pada  gilirannya  perbedaan  persepsi  revisi  UU  Pemilu  2024 menyoal nilai ambang batas yang disodorkan disetiap fraksi di Parlemen menjadi arena negoisasi kepentingan politik parpol di parlemen (CNN Indonesia, 2020).   Sementara di sisi lain, wacana revisi UU pemilu 2024 menjadi ancaman bagi partai politik baru maupun non parlemen yang dipandang dapat menghambat masuknya partai politik kecil untuk masuk ke kursi parlemen di pemilu akan datang (www.cnnindonesia.com, 2020).
Melihat realitas diatas, artikel ini berupaya mengangkat permasalahan mengenai kebijakan parliamentary threshold pada konteks pemilu tahun 2024 di Indonesia akan datang. Tulisan ini akan berupaya menjelaskan bahwa revisi UU pemilu 2024 dengan menaikkan jumlah parliemantay threshold atau ambang batas perolehan kursi parpol di parlemen bukan menjadi jaminan akan terciptanya sistem multipartai sederhana pada pemilu legislatif di tahun 2024. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan studi literatur  untuk  menjelaskan  dinamika parliamentary  threshold .  Untuk  metode penelitian,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi literatur. Sedangkan jenis data yang digunakan bersumber dari riset pustaka, dokumen, artikel  media  cetak  maupun  online  (Zed,  2014).  Data  ini  kemudian  dianalisa menggunakan teknik analisis deskriptif.

## Sejarah Kemunculan Partai Politik di Indonesia
Sudah menjadi keniscayaan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik ( No, Parties, No Democracy ). Partai politik dibutuhkan agar demokrasi bisa berfungsi. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik diperlukan agar demokrasi dapat berfungsi. Pertama, partai politik adalah saluran utama representasi politik. Kedua, partai politik merupakan prosedur utama pengelolaan pemerintahan. Ketiga, partai politik sebagai media  untuk  menegakkan  akuntabilitas  demokrasi    (NIMD,  2006).    Susan  Scarrow menyebutkan bahwa sejarah munculnya partai – partai politik di suat negara dengan negara  yang  lain  memang  tidak  selalu  persis.  Namun,  ada  faktor  yang menghubungkannya yaitu kehadiran partai politik memiliki hubungan proporsionalitas dengan proses kemajuan demokratisasi (Marijan, 2011). Apa yang dikatakan Scarrow bahwa semakin meluasnya hak – hak masyarakat di untuk berkumpul dan berserikat serta  berpendapat  di  sebuah  Negara.  Dalam  sejarah  kepartaian  di  Indonesia,
kemunculan partai – partai politik tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kolonial belanda yang  menerapkan  politik  etis.  Implikasinya  adalah  saling  berkait-kelindan  dengan pertumbuhan  pembangunan  politik,  tetapi  menguaknya  iklim  kebebasan  berserikat yang  didapatkan  oleh  seluruh  warga  Negara  (Marijan,  2011).  Selain  itu,  munculnya partai politik di Indonesia berkaitan dengan tumbuhnya gerakan sosial, yang tidak saja dimaksudkan  untuk  memperoleh  kebebasan  yang  luas  dari  pemerintahan  kolonial Belanda,  melainkan  pada  akhirnya  menuntut  kemerdekaan.  Diantara  partai  –  partai yang muncul sebelum kemerdekaan adalah Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Indische Partij, ISDV (cikal bakal PKI) dan PNI (Marijan, 2011). Disini sudah mulai nampak bahwa kemunculan banyak partai di Indonesia, pada akhirnya telah menjadi sebuah realitas yang tidak dapat terelakkan.
Pasca  kemerdekaan,  yakni  setelah  dikeluarkannya  Maklumat  Pemerintah  No.  X pada  16  Oktober  945  yang  berisi  pemberian  kebebasan  kepada  seluruh  masyarakat untuk  membentuk  partai  politik  guna  menyalurkan  aspirasi  dan  menyuarakan kepentingan  kelompok  –  kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Tujuan  dari Maklumat  itu  sendiri  adalah  sebagai  persiapan  masyarakat  untuk  menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) yang sayangnya tidak pernah terjadi karena terjadinya agresi militer  I  dari  Belanda.  Nanti  setelah  pengakuan  kedaulatan  Indonesia  oleh  Belanda setelah konferensi Meja bundar (KMB) 1949, akhirnya cita – cita untuk melaksanakan pemilu  pertama  kali  tercapai  dengan  dilaksanakannya  Pemilihan  Umum  pada  tahun 1955. Pemilu itu sendiri, sebagaimana dicatat oleh Herbert Feith, diikuti tidak kurang dari 172 Partai Politik, organisasi dan Perseorangan. Dan masih tercatat sebagai pemilu paling demokratis didalam sejarah politik di Indonesia (Marijan, 2011).
Tabel I: Hasil pemilu 1955 Partai Politik Perolehan Suara Persentase Jumlah kursi PNI 8.434.653 22,3% 57 Masyumi 7.903.886 20,9% 57 NU 6.944.141 18,4% 45 PKI 6.176.914 16,4% 39 PSII 1.091.160 2,9% 8 Parkindo 1.003.325 2,6% 8 Partai Katolik 770.740 2,0% 6 PSI 753.191 2,0% 5 IPKI 541.306 1,4% 4 PERTI 483.014 1,3% 4 MURBA 199.588 0,5% 2 LAIN – LAIN 3.472381 9,3% 22 Sumber : Herbert Feith, The Indonesian Election 1955
Hasil Pemilihan Umum 1955 menghasilkan hanya empat partai politik yang meraih suara  signifikan  dengan  memperoleh  suara  diatas  15%  dan  empat  partai  lagi  yang
memperoleh dukungan kurang berarti dengan memperoleh dukungan antara 2 sampai 3%.  Beberapa  partai  politik  hanya  hanya  mendapatkan  sokongan  suara  yang  sangat minim, meskipun diantara mereka juga ada yang memperoleh kursi di parlemen. Partai politik peraih suara diatas 15% sekaligus mencerminkan kondisi sosial politik dimasa itu sebagai partai yang memilik basis ideologi yang kuat. PNI dengan dukungan kuat dari kaum Nasionalis, khususnya di daerah Jawa. Masyumi yang memperoleh dukungan dari pemilih Islam Modern (wilayah Jawa dan luar Jawa). NU mendapatkan suara dari kaum Islam  Tradisional,  terutama  dari  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Sementara  PKI memperoleh dukungan suara yang kuat dari para pendukungnya, baik di wilayah Jawa maupun dari luar wilayah Jawa (Feith, 1971).
Mengingat  empat  partai  politik  mendapatkan  suara  signifikan,  memunculkan pertarungan  kepentingan  yang  sangat  seru  dalam  proses  –  proses  di  parlemen. Pertarungan itu selain berasal dari ikatan ideologi berbeda yang berakibat pada jatuh bangunnya  kabinet.  Juga  ditambah  adanya  gangguan  dari  presiden  Soekarno  yang merasa  terpinggirkan  pada  proses  –  proses  politik  saat  itu.  Akhirnya,  demokrasi parlementer  runtuh  seiring  Soekarno,  atas  dukungan  militer  memaklumatkan  dekrit presiden untuk kembali ke UUD 1945.  Setelah keruntuhan demokrasi parlementer dan Indonesia  memasuki  kegelapan  bagi  partai  –  partai  politik  dengan  dibentuknya demokrasi  terpimpin  oleh  Soekarno  atas  dukungan  pihak  militer  dibawah  pimpinan jendral Nasution. Sejarah kegelapan bagi partai – partai politik saat itu berakhir setelah demokrasi  terpimpin  runtuh  dan  naiknya  Jenderal  Soeharto  sebagai  penguasa  baru pasca Gestapu tahun 1965, dan menyebut pemerintahannya sebagai Orde Baru. Tetapi, naiknya pemerintahan orde baru saat itu tidak memberikan ruang kebebasan lebih bagi partai – partai politik yang ada. Bahkan Masyumi sebagai partai politik terbesar ditahun 1955  bersama  PNI  tetap  dilarang  beraktivitas  dan  namanya  tidak  pernah  dipulihkan. Ternyata,  Orde  baru  tetap  melanjutkan  kebijakan  lama  dari  demokrasi  terpimpin Soekarno. Memang, pemilu pertama dimasa Orde Baru akhirnya jadi dilaksanakan tahun 1972, tetapi sudah merupakan rahasia umum bahwa sejak pemilu pertama dilaksanakan hingga  kejatuhannya  tahun  1998,  pemilu  –  pemilu  tersebut  jauh  dari  anggapan demokratis. Bahkan dari segi kebebasan untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan berekspresi, Orde Baru lebih melakukan kebijakan pengurangan jumlah partai politik dengan  memaksa  partai  –  partai  politik  tersebut  diluar  GOLKAR  melakukan  fusi (penggabungan). Alhasil, sejak pemilu 1977 hingga pemilu 1997 partai politik yang ikut dalam pemilihan umum hanya dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  ditambah  partai  GOLKAR  sebagai  partai pemerintah.

## Lanskap Partai politik Pasca Reformasi Pemilu 1999 – 2004
Mari kita telusuri jejak partai politik disaat terbukanya kran demokratisasi pasca orde  baru  yang  melahirkan  sebuah euphoria dalam  berdemokrasi.  Alhasil bermunculannya banyak partai – partai politik baru. Mungkin kurang lebih dari 48 partai politik  terbentuk  untuk  menyongsong  pemilihan  umum  yang  demokratis  kedua  di Indonesia  yakni  Pemilu  tahun  1999  dimana  22  partai  politik  berhasil  menempatkan wakilnya  di  dalam  parlemen.  Sepertinya  sejarah  telah  terulang  kembali,  Pemilihan umum tahun 1999 juga menghasilkan pola yang serupa dengan Pemiliu legislatif tahun 1955. Jika Pemilu tahun 1955 ada empat partai politik peraih suara signifikan, maka di Pemilu tahun 1999 hanya menghasilkan dua partai politik yang mendapatkan perolehan suara sangat signifikan, yakni PDI Perjuangan dan GOLKAR  Meski demikian, beberapa partai politik cukup mendapatkan suara diatas 5%. Sehingga hasil Pemilu tahun 1999 menghasilkan  lima  partai  besar,  diantaranya  adalah  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (PDIP),  GOLKAR,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sisanya, hanya mendapatkan perolehan suara kurang dari 2%.
Tabel 2: Hasil Perhitungan Suara Sah Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Legislatif 1999 No. Partai Politik Perolehan Suara Persentase Suara 1. PDI Perjuangan 35.789.017 33,7% 2. GOLKAR 23.714.749 22,4% 3. PPP 11.329.905 10.7% 4. PKB 13.336.982 12,6% 5. PAN 7.528.956 7,1% 6. PBB 2.049.708 1,9% 7. Partai Keadilan 1.436.565 1,4% 8. PKP 1.063.810 1,0% 9. PNU 679.179 0,6% 10. PDKB 550.846 0,5% 11. PDI 655.048 0,6% 12. PP 590.995 0,6% 13. PPIIM 456.750 0,4% 14. PDR 427.875 0,4% 15. PSII 375.920 0,4% 16. PNI Front Marhaenis 365.176 0,4% 17. PNI Massa Marhaen 345.629 0,3% 18. IPKI 328.654 0,3% 19. PKU 300.064 0,3% 20. PKD 216.663 0,2% Sumber : Diolah dari data KPU dan Badan Pusat Statistik
Meski  pemerintahan  yang  terbentuk  pasca  Pemilu  1999  bukanlah  sistem parlementer  sebagaimana  hasil  Pemilu  1955.  Tetapi,  pola  koalisi  antar  partai  politik tetap juga terjadi. Hasilnya, PDI Perjuangan sebagai partai peraih suara terbanyak tidak mampu merebut kursi kepersidenan akibat gagalnya membangun koalisi denan partai politk lainnya. Sebaliknya, meskipun dari partai menengah, PKB berhasil menempatkan kandidatnya  KH  Abdurrahman  Wahid  alias  Gus  Dur  sebagai  Presiden  karena  berhasil didukung oleh koalisi partai yang lebih besar. Meski berhasil terpilih sebagai presiden, Abdurrahman  Wahid  tidak  mampu  menjaga  kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh partai – partai politik yang telah mendukungnya menjadi Presiden. Dimotori oleh orang yang sama, Amien Rais, akhirnya Gus Dur pun harus turun dari tahta kekuasaannya yakni kursi kepresidenan. Hal ini disebabkan banyak kebijakannya yang diambil dianggap fatal oleh partai – partai politik di parlemen, yang waktu itu kekuasaannya sudah sangat besar dibandingkan sebelumnya.

## Tabel 3: Hasil Perhitungan Suara Sah Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2004 Partai politik Perolehan suara Persentase suara GOLKAR 24.480.757 21.57% PDI PERJUANGAN 21.026.629 18.53% PKB 11.989.564 10.57% PPP 9.248.764 8.15% DEMOKRAT 8.455.225 7.45% PKS 8.325.020 7.34% PAN 7.303.324 6.44% PBB 2.970.487 2.62% PBR 2.764.998 2.44% PDS 2.414.254 2.13% PKPB 2.399.290 2.11% PKPI 1.424.240 1.26% PPDK 1.313.654 1.16% PNBK 1.230.450 1.08% Partai Marhaenis 929.159 0.82% Partai Pelopor 878.932 0.77% PPDI 855.811 0.75% Sumber : Diolah dari data KPU dan Badan Pusat Statistik Fenomena pemilu legislatif di tahun 1955 dan 1999 kembali terulang di pemilu legislatif  di  tahun  2004.  Pembentukan  partai  politik  pada  Pemilu  tahun  2004  meski berkurang setengahnya dari 24 partai politik dari pemilu tahun 1999, tetapi partai politik yang  ada  jumlahnya  tidak  bisa  dikatakan  sedikit.  Tetapi,  pemilu  tahun  2004  jumlah partai politik semestinya semakin berkurang. Apalagi dengan diterapkannya kebijakan Electoral  Threshold (ET)  sejak  pemilu  tahun  1999.  Namun,  pada  pemilu  2004  partai politik  baru  seperti  Demokrat,  Partai  Damai  Sejahtera  dan  Partai  Bintang  Sejahtera mendapatkan suara yang dikonversi menjadi kursi diparlemen. Jika jumlah partai begitu
banyak pada pemilu legislatif tahun 1955 dan 1999, hal itu bisa dimaklumi karena efek dari kebebasan berekspresi dan belum ada kebijakan penerapan ambang batas suara parlemen.
Menariknya  adalah  partai  Demokrat  sebagai  partai  baru  pendatang  baru  di perpolitikan  nasional  mampu  duduk  meraup  8  juta  suara  serta  sebagai  peraih  suara terbesar ke 5 yang menunjukkan bahwa partai politik baru bisa bersaing dengan partai- partai yang lama berada dalam parlemen.  Masuknya partai Demokrat berimplikasi pada peta politik yang semakin menambah sengit tarik menarik kepentingan antar parpol di parlemen.  Semestinya  pada  pemilu  legislatif  tahun  2004  jumlah  partai  politik semestinya semakin berkurang pada kenyataannya tidak. Apalagi dengan diterapkannya kebijakan electoral threshold yang terdigtum dalam Undang-Undang pemilu Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk dapat ikut serta pada pemilu selanjutnya parpol memiliki 2 persen jumlah kursi di DPR, 3 persen di DPRD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun, elit – elit parpol di parlemen bisa berkelit dari regulasi yang  ada  yakni  dengan  dibentuknya  kebijakan  baru  dengan  membentuk  Undang  – undang  baru  No  12  Tahun  2003  yang  menyatakan  apabila  partai  politik  tidak  dapat melewati  ambang electoral  threshold maka  partai  politik  bisa  mengganti  nama  dan lambang untuk dapat ikut kembali di pemilu tahun berikutnya (Www.hukumonline.com, 2007).  Saat itu, Partai Keadilan tidak bisa memenuhi electoral threshold maka untuk dapat kembali berkompetisi di pemilu legislative jalan yang dilakukan adalah dengan cara bermetamorfosis dengan mengganti nama menjadi Partai keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa  partai  politik  lainnya  juga  berhasil  mengubah  nama  agar  tetap  dapat  ikut pemilu, tetapi dari sekian banyak partai yang berhasil bermetamorfosis, hanya partai keadilan yang berhasil mendapatkan perolehan suara cukup signifikan dan bertahan dari pemilu ke pemilu.

## Sejarah Penerapan Parliamentary Treshold Pemilu Indonesia
Menariknya memasuki rezim kebijakan Parliamentary Treshold pada pemilu tahun 2009  yang  jauh  lebih  ketat,  justru  jumlah  partai  politik  makin  bertambah  ketimbang pada pemilu tahun 2004. Jumlah keseluruhannya adalah 44 partai politik, 6 diantaranya adalah  partai  lokal  Aceh.  Menariknya  pada  pemilu  legislatif  2009  saat  penerapan parliamentary threshold yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan peserta pemilu legislatif harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 2,5 persen justru memunculkan partai - partai baru yang berhasil lolos ke parlemen. Terdapat 2 partai politik baru yang dianggap fenomenal yaitu partai HANURA dan GERINDRA. Bisa dikatakan kedua partai politik ini merupakan pecahan dari partai GOLKAR.  Partai  Hanura  yang  dipimpin  Jendral  Wiranto  dan  partai  Gerindra  dengan pentolannya  Prabowo  mampu  menarik  dukungan  elektoral  dengan  menembus parliamentary threshold 2.5 persen dan berhasil masuk dalam parlemen juga membuat
peta politik di parlemen semakin terfragmentasi. Justru yang menarik adalah Demokrat mampu menggerus suara elektoral sebesar 150 persen dari 7,45 persen pada pemilu legislatif 2004 menjadi 20,85 persen di pemilu legislatif 2009 ini membuat partai politik seperti  PDI  perjuangan  dan  Golkar  harus  kehilangan  banyak  dukungan  elektoral. Kekuatan figur SBY selaku ketua umum menjadi magnet kuat yang berimplikasi pada besarnya suara elektoral yang didapatkan partai Demokrat di pemilu legislative 2009.
Pada pemilu 2014 aturan parliamentary threshold kembali digodok oleh Parlemen yang  mengelurkan  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  2012,  dengan  ambang  batas perolehan suara sebesar 3,5 persen. Agar partai politik baru untuk dapat berkompetisi dibentuk regulasi baru tentang syarat partai politik baru peserta pemilu legislatif tahun 2014 dengan syarat 30 persen perwakilan perempuan di kepengurusan Partai politik di tingkat  pusat  maupun  daerah  dengan  jumlah  anggota  minimal  1000  orang  serta mempunyai kantor kepengurusan di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini tidak menjadi persoalan  bagi  munculnya  partai-partai  politik  baru  yang  mana    jumlah  partai  yang mendaftar untuk mengikuti pemilu legislatif sebanyak 46 partai politik namun yang lolos dari  seleksi  verifikasi  administrasi  dan  faktual  KPU  berjumlah  12  partai  politik. Menariknya dalam kontestasi pemilu legislative di tahun tersebut pada kenyataannya 10  partai  politik  berhasil  lolos parliamentary  threshold dan  jumlahnya  lebih  banyak ketimbang  pemilu  legislative  2009  dengan  jumlah parliamentary  threshold yang berbeda.  Selain  itu,  pada  pemilu  legislative  saat  itu  partai  NASDEM  sebagai  partai underdog mampu meraih dukungan elektoral yang membawanya masuk ke parlemen. Sedangkan pada pemilu legislatif di tahun 2019 aturan parliamentary threshold kembali dibentuk Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan 4 persen  perolehan  suara  nasional.  Hal  ini  juga  tidak  memutus  bertumbuhnya  partai politik dimana saat itu jumlah partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual pun  bertambah  berjumlah  sebanyak  16  partai  politik  yang  siap  berkompetisi  untuk merebut suara elektoral. Hasil pemilu legislatif di tahun 2019, partai politik yang mampu menembus  ambang  batas  parlemen  sebesar  9  partai  politik  yang  meskipun  jumlah partai berkurang dari pemilu legislatif ditahun 2014 sebesar 10 partai politik. Meskipun demikian, parliamentary threshold sebagai aturan main yang dibentuk untuk menekan masuknya partai politik baru serta untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen pada  kenyataannya  adalah  sebuah  angan  –  angan  belaka.  Realitasnya  tampak  jelas, aturan main dengan mengutak-atik besaran parliamentary threshold sebagai syarat agar partai  politik  dapat  mengirim  anggotanya  ke  parlemen  tidak  menyulutkan bertumbuhnya partai politik baru untuk hadir dan berkontestasi dalam arena elektoral di Indonesia.
Tabel 4: Hasil Persentase Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2009– 2019
Sumber : diolah dari data KPU & Badan Pusat Statistik Penjelasan  sederhana  yang  mungkin  bisa  menguraikan  mengapa  di  Indonesia masih bertumbuh partai – partai politik, termasuk partai hasil metamorphosis adalah karena  partai  politik  masih  mendapatkan  pendanaan  dari  negara  ( public  funding ). Senada dengan Gary W. Cox dalam logika strategic entry kepunyaannya. Pandangannya bahwa  munculnya  partai  –  partai  politik  baru  di  sebuah  Negara  pada  dasarnya merupakan keputusan elite politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru. Terdapat tiga pertimbangan utama yang terdiri dari cost untuk memasuki arena, surplus yang dapat bilamana berada dalam kekuasaan ( benefits of office ) dan adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari partai pemilih ( probably of receiving electoral support ) (Marijan, 2006). Tesis Fox mendapatkan dukungan dari Margit tarvit yang meneliti di 22 negara maju. Menurutnya, kemunculan partai politik baru sangat berkaitan  dengan  biaya  pendaftaran,  terdapatnya  dukungan  keuangan,  lenturnya lembaga – lembaga pemilihan misalnya biaya dalam memasuki arena pemilihan umum, tingkat  korporatisme  dalam  keuntungan  –  keuntungan  yang  didapatkan  di  dalam kekuasaan, lama tidaknya tingkat demokrasi suatu negara, dan besarnya tanda – tangan yang dibutuhkan di dalam pembentukan partai baru (Marijan, 2006). Sehingga premis yang pas untuk melihat hal ini yakni terjadinya paradoksal elite partai politik yang berada di parlemen ketika membuat kebijakan penerapan electoral rules .
Tesis  Fox  bisa  jadi  terbukti,  meski  kenyataannya  muaranya  semua  itu  ada  di parlemen yang dimana secara tiba – tiba menjelang Pemilu mengubah keputusan yang pernah dibuat. Atau setidaknya pengartikan lain apa yang pernah dimaksudkannya saat membuat regulasi dan aturan main pemilu. Salah satu yang paling disoroti adalah bahwa partai  –  partai  politik  yang  tidak  lolos electoral  threshold maupun parliamentary threshold tetapi mendapatkan kursi di DPR langsung ikut pemilu dan tidak perlu lagi di verifikasi. Meski demikian, setidaknya ada harapan bahwa penyerdanaan jumlah partai politik  bisa  dilakukan  yakni  dengan  diberlakukannya  apa  yang  disebut parliamentary threshold (PT).  Hasil  tersebut  dapat  dibaca  sebagaimana  yang  telah  diduga  bahwa
Partai Politik Pemilu 2004  Pemilu 2009 PT 2,5% Pemilu 2014 PT 3,5% Pemilu 2019 PT 4% PDI P 18,53 14.03 18.95 19.33 GOLKAR 21,58 14.45 14.75 12.31 PPP 8.15 5.32 6.53 4.52 PKB 10.57 4.94 9.04 9.69 PAN 6.44 6.01 7.59 6.84 PKS 7.34 7.88 6.79 8.21 DEMOKRAT 7,45 20.85 10.9 7.77 HANURA 3.77 5.26 1.54 GERINDRA 4.46 12.57 11.81 NASDEM 6.72 9.05
jumlah pas untuk indonesia kisaran 7 hingga 8 partai politik saja, kalaupun juga dipaksa kisarannya sekitar 9 sampai 10 persen partai politik. Asumsi yang bisa dibangun adalah bahwa setiap pemilihan umum akan ada partai baru yang masuk di parlemen, tetapi di saat yang bersamaan akan ada pula partai politik kisaran 1 atau 2 partai eliminasi keluar dari parlemen.
Praktik Parliamentary Threshold di Berbagai Negara: Sebuah Perbandingan Berkaitan dengan penerapan parliamentary threshold di Indonesia yang salah satu alasannya bahwa untuk penyederhanaan partai politik, tetapi tujuan akhirnya adalah agar  terciptanya  sebuah  pemerintahan  yang  efektif  di  dalam  sistem  presidensial  di Indonesia. Tetapi, fakta yang disodorkan oleh PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan  Demokrasi)  menunjukkan  bahwa  ambang  batas  perwakilan  ( Threshold Representation ) sangat bervariasi disetiap Negara (Supriyanto & Mellaz, 2011).
Tabel 5. Parliamentary Threshold Nasional
Sumber : diolah dari data Perludem Misalnya  pada  pemilu  legislative  di  Turki  menetapkan  p arliamentary  threshold sebesar 10 persen hingga tiada ada batas yang dikenakan diatas dan diluar jumlah suara yang diperlukan untuk memenangkan kursi di daerah pemilihan tertentu. Ambang batas hampir selalu diterapkan pada tingkat nasional untuk pemilihan umum legislatif tetapi tidak  selalu  dikaitkan  dengan  tingkat  efektivitas  pemerintahan  (Reynolds  &  Mellaz, 2011).  Semangat penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh politik partai di parlemen tidak lepas dari apa yang penulis labeli dengan “ Sindrom Mainwaring” Ashford (1993), yang melihat jumlah partai politik sebagai sumber masalah ketidakstabilan dan tidak  efektifnya  pemerintahan.  Mainwaring  menunjukkan  dari  seluruh  demokrasi  di dunia hanya Chile yang mampu mengawinkan secara stabil sistem sistem presidensial dengan  sistem  multipartai.  Menurutnya,  pengabungan  sistem  presidensial  dengan
Negara Tahun Pemilu Jumlah Kursi Parlemen Besaran PT Argentina 2005 127 3 Brazil 2006 513 3 Bulgaria 2009 240 4 Kroasia 2007 153 5 Republik Cheko 2010 200 5 Yunani 2009 300 3 Indonesia 2019 575 4 Italia 2008 617 4 Polandia 2007 460 5 Korea Selatan 2004 299 5 Turki 2007 550 10 Jerman 2017 598 5
sistem  multipartai  berpotensi  menyebabkan deadlock dan  terjadi  instabilitas pemerintah (J. A. Chiebub, 2007).
Pendekatan dan pemikiran yang begitu deterministik tersebut sesungguhnya telah diperbaiki  oleh  J.  A.  Chiebub  (2007)  dalam  studinya  tentang  persidensialisme  dan kepartaian.  Sunny  Tanuwidjaja  menyitir  padangan  Chiebub  menunjukkan  bahwa hubungan antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaian tidak sesederhana yang disebutkan  oleh  Mainwaring.  Ketika  faktor  seperti  umur  dari  demokrasi  atau pendapatan perkapita dimasukkan dalam perhitungan dan analisis, maka koalisi dalam menyimpulkan bahwa resiko instabilitas suatu pemerintahan baik dalam model sistem presidensial  maupun  sistem  parlementer  tidak  dipengaruhi  oleh  apakah  pemerintah tersebut itu satu, dua atau multipartai didalamnya (Tanuwidjaja, 2008). Hal ini diperkuat lagi oleh penelitian  Chao (1987) dibanyak negara, dalam penelitian kedua sarjana ini, mereka  menemukan  bahwa  sistem  multipartai  bukanlah  menjadi  faktor  utama  bagi ketidakstabilan politik dalam pemerintahan presidensial (Marijan, 2011).
Dapat  dikatakan  dari  bahwa  kita  butuh  penjelasan  baru  tekait  dengan  efektif tidaknya  sebuah  pemerintahan  karena  jumlah  partai  politik  yang  banyak.  Bila  kita merujuk  pada  apa  yang  ditawarkan  dalam  pemikiran  Cheibub,  bahwa  tidak  adanya disiplin  partai,  ikut  menyumbang  ketidak-efektif-an  sebuah  sistem  presidensial  (Jose Antonio Chiebub, 2007). Dari argumentasi Cheibub, hal tersebut telah mengamini apa yang  telah  bertahun  –  tahun    lamanya  yang  katakan  oleh  Maurice  Duverger, bahwasanya  antara  sistem  Dwipartai  dan  sistem  multipartai  tidak  jelas  batasannya (demarkasi), ketika komposisi di parlemen demikian cair (Duverger, 1981) . Selain itu, kita dapati pula temuan menarik bahwa parliementary threshold yang tinggi maupun rendah ternyata efeknya sepadan. Hal ini seperti pengalaman Albania, dalam penerapan ambang batas 2.5 persen atau sama dengan yang diterapkan di Indonesia pada pemilu 2009.  Tetapi,  jumlah  partai  yang  menduduki  parlemen  tetap  bisa  terpangkas  secara dramatis.    Berdasarkan  pemilu  28  Juli  2009  yang  lalu  di  Albania,  ada  peserta  pemilu terdiri atas 44 partai politik dan 1 independen. Jumlah ini juga hampir sama dengan peserta  pemilu  di  Indonesia  pada  tahun  2009,  yaitu  44  partai  politik  yakni  38  Partai Nasional 6 partai lokal.
Albania,  hanya  6  partai  yang  berhasil  meraih  kursi  di  parlemen.  Atau  relatif sepadan dengan efek angka ambang batas besar di Jerman dan di turki. Adapun 6 partai tersebut adalah partai demokratik Albania (68 kursi), partai sosialis Albania (65 kursi), Gerakan Sosialis Integrasi (4 kursi), partai persatuan untuk HAM (1 kursi) partai republic dan partai keadilan dan integrasi (1 kursi). Keenam partai ini pun bergabung dalam tiga koalisi sehingga peta parlemen lebih sederhana yaitu Aliansi untuk perubahan (70 kursi), unifikasi untuk perubahan (66 kursi) dan aliansi Sosialis (4 kursi). Tetapi, jumlah partai yang mengerucut di Parlemen Albania terjadi setelah beberapa kali pemilu. Pada pemilu tahun 2005, jumlah partai yang berhasil lolos ke parlemen masih berjumlah 14 partai dan berkurang menjadi 8 partai pemilu tahun 2001. Bahkan, tanpa ambang batas pun,
jumlah  partai  di  parlemen  tetap  sederhana  seperti  yang  terjadi  di  Spanyol,  pernah menerapkan  angka  3  persen.  Tapi,  pada  pemilu  9  Maret  2008  tidak  lagi  ditetapkan. Meskipun  demikian,  jumlah  partai  yang  meriah  350  kursi  majelis  rendah  tetap  tidak banyak yaitu 10 partai. Padahal pemilu diikuti oleh 84 partai/koalisi (Republik.co, 2011). Pemilu di Jerman juga mencatat sejak penerapan PT 5% pada tahun 2005 terdapat 31 partai politik yang meloloskan 6 partai politik di parlemen,  pemilu 2009 diikuti 28 partai politik lolos 6 partai politik, 39 partai politik meloloskan 5 partai politik di parlemen di tahun  2013  dan    pemilu  2017  diikuti  42  partai  politik  meloloskan  7  partai  politik  di parlemen (Bundestag, 2020; Septian, 2019).
Ambang batas merupakan salah satu unsur dalam sistem multipartai dan sistem pemilihan  perwakilan  berimbang  yang  menetapkan  bahwa  suatu  partai  politik  baru dapat  menempatkan  wakilnya  di  parlemen  jika  partai  politik  tersebut  berhasil memperoleh persentase tertentu dari total suara nasional. Ini merupakan mekanisme untuk menghindari membanjirnya partai – partai sempalan ( sprinter parties ) ke dalam parlemen.  Seperti  tampak  dari  pengalaman  berbagai  negara  persentase  minimal  ini berbeda  –  beda  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Israel  menetapkan  kuota  1  persen, Denmark dan Norwegia 2 persen, Swedia 4 persen dan Jerman 5 persen.  Menariknya Jerman dan Swedia Green Party atau partai hijau sebagai partai baru yang membawa isu lingkungan hidup dan disiplin yang ketat mampu merintangi dan masuk dalam parlemen dengan memperoleh suara diatas 6 persen di Swedia (Amal, 1996). Konteks Indonesia, meskipun  di  pemilu  legislative  2019  muncul  beberapa  partai  politik  baru  seperti  PSI, partai  Perindo,  dan  Partai  Berkarya  namun  tidak  mampu  bersaing  merebut  suara elektoral untuk menembus parliamentary threshold. Dari hasil survey dua lembaga yakni Populi  Center  &  Median  menjelaskan  bahwa  partai  politik  baru  tidak  dapat  bersaing disebabkan  lemahnya  figur  –  figur  partai  politik  baru  kalah  bersaing  dengan  partai mapan dan ideologi partai yang serupa dengan partai politik yang telah mapan (Renaldi, 2019) .

## Membaca Kemungkinan Peta elektoral 2024
Namun bagaimana dengan peta elektoral di tahun 2024? Pertanyaan ini begitu penting  untuk  mengukur  apakah  partai  –  partai  politik  yang  berkompetisi  mampu menembus parliamentary threshold. Walaupun kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 masih  jauh,  namun  elite  –  elite  partai  politik  di  parlemen  siap  mendesain  ulang  UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang besaran PT yang akan berlaku di pemilu nantinya. Saat ini konsolidasi antar partai politik kerap dilakukan untuk mendiskusikan pengaturan PT pemilu 2024. Pertemuan Golkar dan Nasdem juga memberikan pendapat bahwa ada kesepakatan  besaran  berada  di  angka  7%  (okezone.com,  2020).  Sementara  partai pemegang kursi terbanyak di parlemen PDI Perjuangan juga mengusulkan besaran PT pada angka 5% (Beritasatu.com, 2020). Sedangkan partai – partai kecil baik yang berada dalam parlemen maupun diluar parlemen menolak keras kenaikan PT pada pemilu 2024
(Mujani,  2020).  Namun  beberapa  lembaga  survey  telah  melakukan  survey  terkait kontestasi  politik  pada  pemilu  2024.  Hasil  data  survey  Charta  Politika  tentang elektabilitas partai politik yang dilakukan Juli 2020 menunjukkan beberapa catatan yang menarik (Politika, 2020). Hal serupa dari hasil survey Y- Publica merilis Peta Elektoral 2024 yang menunjukkan elektabilitas partai PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar masih diatas partai politik lainnya (Paat, 2020) .
Grafik 1.  Peta Elektoral 2024
Sumber : diolah dari charta Politik & Y-Publica
Apabila bersandar pada data survey Charta Politica, jika dianalisis maka bisa jadi kisaran 6 partai politik memiliki tingkat keterpilihan dengan kisaran 8 – 20% dukungan elektoral. Meskipun jumlah persentase yang tidak menjawab begitu besar sekitar 15%. Sementara  survey  Y  –  Publica  menerangkan  hal  yang  berbeda  dimana  hasil  survey mengindikasi hanya 3 partai politik memiliki dukungan elektoral yang besar yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar dengan jumlah persentase tidak menjawab sebesar 16.2%. Kedua data pembanding ini bisa menjadi cerminan peta elektoral di pemilu 2024 apabila diukur dengan besaran PT pada angka 7% boleh jadi jumlah partai politik yang lolos  di  pemilu  2024  kisaran  7  sampai  8  partai  politik  saja.  Artinya parliamentary threshold sebagai  aturan  formal  sebagai  regulasi  perbaikan  sistem  politik  dan  mutu demokrasi  pada  kenyataannya  tidak  dapat  menyederhanakan  sistem  multipartai  di parlemen.

## Penutup
Penerapan parliamentary  threshold pada  politik  elektoral  tahun  2024  melulu menjadi  perdebatan  antara  elite  –  elite  partai  politik  di  parlemen.  Diskursus  ini kemudian menggeliat diruang akademik, peneliti dan pemerhati pemilu dan demokrasi di  Indonesia.    Pada  praktiknya,  sejak  pasca  kemerdekaan  hingga  kini,  penerapan parliamentary  threshold tidak  memberikan  dampak  besar  terhadap  penyederhanaan
20,5 14,2 10,3 8,7 8,1 8 6 2,3 2,2 1,7 1,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 15,1 0 5 10 15 20 25 PDI… Gerindra Golkar PKB PKS Nasdem Demok… PAN PPP Perindo PSI Garuda Hanura Berkarya PKPI PBB TT/TJ Charta Politica 30.3 15,2 10,3 5,6 6,4 2,9 3,5 1,4 3,3 0,7 2,7 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 16,2 0 10 20 30 40 PDI Perjuangan Gerindra Golkar PKB PKS Nasdem Demokrat PAN PPP Perindo PSI Garuda Hanura Berkarya PKPI PBB TT/TJ Y - Publica
partai politik di parlemen. Justru multipartai menjadi sebuah keniscayaan yang mutlak harus diterima yang pandang sebagai sebuah kenormalan di era pemilu dan demokrasi Indonesia. Realitasnya pemberlakuan parliamentary threshold sebagai legal policy sejak 2009 hingga 2019 tidak mampu mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Artinya kita  harus  menghilangkan  pandangan  bahwa  penerapan parliamentary  threshold menjadi  cara  jitu  untuk  menyederhanakan  partai  politik.  Di  aspek  lain,  penerapan tersebut juga tidak dapat memutus bertumbuhnya partai politik di Indonesia. Sejarah pemilu  telah  mencatat  bahwa  partai  politik  akan  terus  bertumbuh  seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Para penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Risal Suaib selaku guru dan sahabat yang selalu memberikan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Amal, I. (1996). Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya . Aminah,  S.,  Zia,  H.,  Afita,  C.  O.  Y.,  &  Sitorus,  Y.  (2020).  Pengaturan  Ambang  Batas Perolehan Suara (Parliementary Threshold) Dalam Pemilu. Datin Law Jurnal , 4 (3),
538–546.
Ashford, D. E. (1993). Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Bases of Local Self-Government. By Edward C. Page. New York: Oxford University Press, 1992. 186p. $52.00. American Political Science Review , 87 (2), 531–532.
Beritasatu.com.  (2020).  Mayoritas  Fraksi  Dukung  Usulan  Kenaikan  Parliamentary Treshold, pp. 1–5.
Bundestag, G. (2020). Election to the 19 th German Bundestag, (October 2017), 1–2.
Chao, C.-M. (1987). “One Country, Two Systems” A Theoretical Analysis. Asian Affairs: An American Review , 14 (2), 107–124.
Chiebub, J. A. (2007). Presidentialism, parliamentarism, and democracy . Choice Reviews Online (Vol. 45). https://doi.org/10.5860/choice.45-1687
Chiebub, J. A. (2007). Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy. Reviews Online ,
45 (03).
CNN Indonesia. (2020). Revisi UU Pemilu, Ada 3 Opsi Penentuan Nasib Partai di 2024. Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200609140340-32- 511402/revisi-uu-pemilu-ada-3-opsi-penentuan-nasib-partai-di-2024
Duverger, M. (1981). Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan . Surakarta:
Bina Aksara.
Feith, H. (1971). The Indonesian Election of 1955. New York: Modern Indonesia Project.
Southeast Asia Program, Cornell University .
Hadi, I. G. A. A., & Brata, D. L. (2020). Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  dan  Sistem  Presidensial  di  Indonesia. Kertha Patrika , 42 (1), 34–51.
Marijan, K. (2006a). Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung . Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM.
Marijan,  K.  (2006b).  Partai  Baru,  Electoral  Threshold,  dan  Masa  Depan  Sistem Multipartai. Jurnal Politika , 2 . Marijan, K. (2011). Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mujani, S. (2020). Mengamati Pengamat Pemilu . Jakarta: Tempo.
NIMD.  (2006). Suatu  Kerangka  Kerja  Pengembangan  Partai  Politik  Yang  Demokratis. Netherland.: The Netherlands Institute For Multiply Democracy.
okezone.com. (2020). Bertemu Golkar , Nasdem Usulkan Parliamentary Threshold Naik Jadi 7 Persen, pp. 5–9.
Paat,  Y.  (2020).  Survei  Peta  Pemilu  2024 :  PDIP  Unggul  ,  Prabowo-Anies  Kalahkan Parbowo-Puan.  Retrieved  from  https://www.beritasatu.com/politik/605519/ survei-peta-pemilu-2024-pdip-unggul-prabowoanies-kalahkan-prabowopuan
Partono. (2008). Sistem multipartai, presidensial dan persoalan efektivitas pemerintah. Legislasi Indonesia , 5 (1), 13–28.
Politika, C. (2020). Rilis Survei Nasional Charta Politika Evaluasi Kinerja Joko Widodo –
K.H. Ma’ruf Amin dan Peta Elektoral 2024. Retrieved from http://www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-charta-politika-evaluasi- kinerja-joko-widodo-k-h-maruf-amin-dan-peta-elektoral-2024/
Prihatmoko,  J.  J.  (2005). Pemilihan  kepala  daerah  langsung:  filosofi,  sistem,  dan problema  penerapan  di  Indonesia .  Kerja  sama  Pustaka  Pelajar  dengan  Lembaga Penelitian, Pengembangan dan ….
Prihatmoko, J. J. (2008). Mendemokratiskan PEMILU . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Renaldi, A. (2019). Melacak Penyebab Semua Partai Baru Nyungsep Dalam Pemilu 2019.
Retrieved  from  https://www.vice.com/id/article/j5wq53/melacak-penyebab- semua-partai-baru-nyungsep-dalam-pemilu-2019
Republik.co.  (2011).  Pemilih  Muda  Tentukan  Masa  Depan  Bangsa.  Retrieved  from https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/18/p5s9jc428-kpu- pemilih-muda-tentukan-masa-depan-bangsa
Reynolds, A., & Mellaz, A. (2011). PEMILU Indonesia : Mendiskusikan Penguatan Sistem, 53–70.
Septian, I. F. (2019). (Effecting the Government System and Simplifying the Political Party System :, 1–28.
Simanjuntak, R. A. (2020). Tiga Opsi Besaran Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2024. Retrieved from https://nasional.sindonews.com/read/62330/12/tiga-opsi-besaran -ambang-batas-parlemen-di-pemilu-2024-1591600004
Supriyanto, D., & Mellaz, A. (2011). Ambang Batas Perwakilan. Perludem . Retrieved from http://perludem.org/2012/02/09/ambang-batas-perwakilan-pengaruh- parliamentary-threshold-terhadap-sistem-penyederhanaan-partai-dan- proporsionalitas-hasil-pemilu/
Tanuwidjaja, S. (2008). Multipartai dan presidensialisme di Indonesia. Analisis CSIS , 17 .
Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qoriah, C. G. (2012). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi  Pajak  dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di Kabupaten Jember. J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri , 7 (2), 69–76. www.cnnindonesia.com.  (2020).  Partai  Nonparlemen  Tolak  Ambang  Batas  5  Persen. CNN Indonesia , pp. 1–7.
Www.hukumonline.com.  (2007).  Electoral  Threshold  Hanya  Dikenal  di  Indonesia. Retrieved  from  https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17517/ielectoral- thresholdi-hanya-dikenal-di-indonesia/
Yuda,  H.  A.  R.  (2010). Presidensialisme  Setengah  Hati :  Dari  Dilema  ke  Kompromi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zuhri,  S.  (2018).  Proses  Politik  dalam  Pembentukan  Regulasi  Pemilu:  Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jurnal Wacana Politik , 3 (2), 94–107.

## Tentang Penulis
Aenal Fuad Adam adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Musamus Merauke.  Penulis  memiliki  area  riset seputar    tema    Pemilu  dan  parlemen,  kajian  elite  dan  Politik  Lokal,  dan  politik Identitas.
Nur Jalal adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke. Penulis memiliki area riset seputar tema Kebijakan Publik.
Wellem Levi Betaubun adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke. Penulis memiliki area riset seputar tema Kebijakan Publik.