Jurnal Analisa Sosiologi April 2022, 11 (2):288 -305

## TINDAKAN STRUKTURAL MITIGASI BENCANA PEMERINTAH DI INDONESIA
Adiba Fariza 1 , Baiq Lily Handayani 2

## Abstract
The purpose of this research is to find out how the actions of the Indonesian government  in  dealing  with  disasters  that  often  occur  in  Indonesia. Indonesia's  geographical  location  which  is  between  two  oceans  and  three tectonic  plates  makes  Indonesia  a  country  that  is  very  vulnerable  to  a disaster. With the great potential for the occurrence of a natural disaster, a real  action  from  the  government  is  needed  to  be  able  to  overcome  the disaster.  Structural  regulations  and  mitigation  from  the  government  are very  much  needed  in  tackling  a  disaster  that  occurs  in  Indonesia.  The method  of  this  research  is  a  qualitative  method  with  a  literature  study approach.  The  theory  used  in  this  research  is  the  functional  structural theory  to  see  how  the  government  works  in  overcoming  disaster  in Indonesia.  The  results  of  this  research  indicate  that  the  government  has regulated various things about disaster mitigation from pre-, post-disaster, even  to  regional  and  city  planning  in  order  to  avoid  serious  damage  and losses.  However,  even  though  the  government  has  well-designed  disaster mitigation  in  regulations  or  government  actions,  we  still  cannot  see concrete actions  taken by the government.  Therefore, the government  must continue  to  improve  the  laws  that  have  been  made  and  have  more  control over  the  policies  and  implementations  that  are  carried  out  to  reduce disaster risk in Indonesia.
Keywords: Disaster, Mitigation, Government, Indonesia

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan dari pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi bencana yang sering terjadi di  Indonesia.  Letak  geografis  Indonesia  yang  berada  pada  antara  dua samudra  dan  tiga  lempeng  tektonik  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara yang  sangat  rentan  terjadinya  suatu  bencana.  Dengan  adanya  potensi  yang besar  terhadap  terjadinya  suatu  bencana  alam  diperlukan  suatu  tindakan nyata dari pemerintahan untuk dapat mengatasi dan menanggulangi adanya bencana tersebut. Peraturan dan mitigasi struktural dari pemerintahan sangat dibutuhkan  dalam  menanggulangi  suatu  bencana  yang  terjadi  Indonesia. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi pustaka. Teori yang digunakan ialah teori struktural fungsional karena dengan ini kita bisa melihat bagaimana pemerintah bekerja dalam mengatasi bencana  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah  kita dapat  mengetahui  bahwa  pemerintah  sudah  mengatur  berbagai  hal  tentang mitigasi bencana dari pra, pasca bencana, bahkan sampai pada perencanaan
wilayah  dan  kota  agar  dapat  menghindari  dari  adanya  kerusakan  dan kerugian  yang  parah.  Akan  tetapi  meskipun  pemerintah  sudah  merancang dengan  baik  tentang  mitigasi  bencana  pada  peraturan  ataupun  tindakan pemerintah  masih  belum  dapat  kita  lihat  dengan  nyata  tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  terus memperbaiki undang-undang yang sudah dibuat dan lebih mengontrol akan kebijakan  dan  pelaksanaan  yang  dilakukan  untuk  dapat  mengurangi  risiko bencana di Indonesia.

## Kata Kunci: Bencana, Mitigasi, Pemerintah, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pengertian  dari  bencana  adalah  suatu  peristiwa  yang  memiliki dampak  terhadap  kehidupan  manusia  dan  mengakibatkan  terhadap penghidupan  manusia  baik  dalam  hal  materi  atau  harta  maupun  sampai korban  jiwa.  Bencana  terbagi  menjadi  tiga,  yang  pertama  yaitu  bencana alam  yang  berupa  banjir,  tsunami,  gunung  meletus,  longsor  dan  lain-lain. Yang  kedua  yaitu  bencana  sosial  yang  berupa  seperti  halnya  adanya terorisme,  perlawanan  antar  kelompok,  dan  sebagainya.  Kemudian  yang ketiga  yaitu  bencana  teknologi  seperti  halnya  nuklir  dan  lain  sebagainya (BNPB  n.d.).  Dalam  penanganan  bencana  ini  pemerintah  sudah mengaturnya  dalam  Undang-undang  yang  terdapat  pada  Undang-undang nomor  24  tahun  2007  yang  berisikan  tentang  penanggulangan  bencana sudah  membawa  suatu  pemikiran  yang  baru  dalam  pengelolaannya  di Indonesia. Pemikiran pemerintah terkait penanggulangan bencana yang dulu lebih  bersifat  responsif  atau  tanggap  darurat  dalam  menangani  suatu bencana,  sementara  pada  saat  ini  untuk  menangani  bencana  lebih  bersifat terhadap  tindakan  yang  preventif  sehingga  dengan  tindakan  yang  preventif ini  dapat  lebih  meminimalisir  terhadap  adanya  dampak  suatu  bencana (Faturahman 2018).
Indonesia  adalah  wilayah  yang  memiliki  kerentanan  terjadinya bencana  yang  tinggi.  Dalam  (Ibrahim  et  al.  2020)  menyebutkan  bahwa Provinsi  Jawa  Barat  termasuk  ke  dalam  provinsi  dengan  Indeks  Risiko Bencana  tertinggi  di  wilayah  Indonesia,  Kabupaten  Ciamis  termasuk kategori  kabupaten  dengan  risiko  bencana  yang  tinggi  dengan  menempati peringkat  ke-5  tertinggi  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Walaupun  tingkat risiko  bencana  yang  tinggi  di  Kabupaten  Ciamis  tinggi  penanganan  dan
manajemen  bencana  di  sana  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  masih memerlukan  penataan  dan  koordinasi  lebih  lanjut  dari  pemerintah Kabupaten Ciamis agar dapat menanggulangi kerentanan bencana di sana.
Kurangnya  optimalisasi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  juga  dapat  kita  lihat  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  Barat. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  juga  sudah  menerapkan  beberapa peraturan  daerah  dan  program-program  dalam  melaksanakan  mitigasi bencana  terhadap  ancaman  gempa  bumi  Sesar  lembang.  Akan  tetapi  dari fakta  lapangan  yang  ada,  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  dijalankan tersebut masih kurang efektif dan optimal. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat  masih  harus  banyak  mengevaluasi  secara  terus-menerus  proses mitigasi bencana yang dilakukan agar bisa menjadi lebih proaktif dan dapat meningkatkan  respons  masyarakat  terhadap  mitigasi  bencana  (Fadillah, Sugiharti, and Radjab 2020).
Permasalahan  mengenai  mitigasi  bencana  adalah  hal  yang  harus dikaji secara berkala dengan waktu terus menerus untuk meningkatkan daya ketahanan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana.  dalam  memperbaiki sistem mitigasi bencana di Indonesia dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tiap-tiap pemerintah daerah. Kekuasaan administratif dan juga  aparatur  pejabat  pemerintah  setempat  memiliki  peran  dan  tanggung jawab dalam mencapai tujuan suatu daerah tersebut dan dapat menghasilkan masyarakat tangguh bencana. untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan bencana  yang  baik  juga  perlu  adanya  kerja  sama  antara  aspek  pemerintah dan  juga  masyarakat  agar  meningkatkan  ketangguhan  dalam  menghadapi bencana dan menjadikan masyarakat tersebut lebih sadar akan bencana dan dapat mengembangkan proses pembangunan (Marfuah et al. 2021). Menurut (Heryati  2020)  peran  pemerintah  atas  tanggung  jawab  dalam  menangani penanggulangan bencana di Indonesia meliputi 5 (lima) aspek. Yaitu Aspek Legislasi,  aspek  kelembagaan,  aspek  perencanaan,  aspek  pendanaan,  dan aspek pengembangan kapasitas.
Pada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  pasal  1  (9)  tentang Penanggulangan  Bencana  dan  mitigasi  bencana  terbagi  kepada  dua  pola,
yaitu  pola  mitigasi  struktural  dan  mitigasi  non  struktrual.  Dalam  mitigasi struktural  ini  yaitu  hal-hal  yang  harus  dilakukan  melalui  peningkatan  dan pembangunan  sarana  dan  prasarana  seperti  halnya  adanya  Early  Warning System untuk memprediksi adanya bencana gempa. Kemudian mitigasi non struktural  memiliki  pengertian  yaitu  upaya  untuk  menghindari  risiko bencana. dalam mengurangi dari adanya dampak bencana ini bisa dilakukan dengan  cara  legislasi,  peningkatan  ketangguhan  masyarakat  dan  mengatasi bencana  dengan  cara  melakukan  berbagai  pelatihan,  serta  perencanaan wilayah (Faturahman 2018).
Landasan  teori  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  penelitian  ini adalah teori struktural fungsional. Pengertian dari teori struktural fungsional adalah  dalam  kehidupan  masyarakat  semua  aspek  struktur  harus  berjalan sesuai  dengan  struktur  dan  peran  masing-masing.  Dalam  teori  ini masyarakat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  yang  stabil,  dengan  adanya kestabilan  tersebut  maka  diperlukan  suatu  peraturan  yang  dapat  mengatur sistem  dalam  masyarakat.  Dalam  menghasilkan  kestabilan  diperlukannya keseimbangan  antara  masyarakat,  pemerintah,  serta  peraturan-peraturan yang ada di dalamnya sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang teratur (Umanailo  2019).  Keseimbangan  dalam  masyarakat  ini  contohnya  adalah masyarakat  Indonesia  harus  bertindak  sebagaimana  mestinya  ketika terjadinya  suatu  bencana,  begitu  pula  dengan  pemerintahan  di  Indonesia harus  bertindak  dengan  baik  juga  agar  terciptanya  Indonesia  yang  tangguh akan bencana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  pustaka.  Metode  penelitian  kajian  studi  pustaka  ini menggunakan teknis analisis isi dari berbagai referensi literatur seperti dari artikel  jurnal  ilmiah  maupun  buku  yang  sudah  dilakukan  penelitian  lebih dalam sebelumnya. Penelitian kualitatif metode studi pustaka  yaitu melalui tahapan  dengan  cara  menghimpun  sumber  referensi  bacaan  ilmiah  baik primer  maupun  sekunder  yang  kemudian  dari  data  yang  dihasilkan  dapat
diolah untuk menentukan kesimpulan dari penelitian tersebut (Darmalaksana  2020).  Dari  hasil  penelitian  kajian  pustaka  menggunakan referensi-referensi  bacaan  berbagai  sumber  dapat  diketahui  berbagai  data serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan  bencana  serta  bagaimana  peraturan  perundang-undangan itu  berlaku  di  tengah  masyarakat.  Dengan  metode  penelitian  ini  dapat dengan  mudah  mengetahui  bagaimana  kondisi  pemerintahan  Indonesia dalam merespons dan menanggapi suatu bencana yang terjadi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  kerentanan  terjadinya bencana  yang  cukup  besar.  Pemerintah  Indonesia  pun  sudah  sadar  dan cukup  tanggap  akan  keadaan  Indonesia  yang  rawan  terjadinya  bencana, khususnya bencana alam. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa bencana yang  terjadi  dari  tahun  2010  sampai  2019  ialah  sebanyak  23.953  kejadian bencana  dengan  rata-rata  bencana  setiap  tahunnya  yaitu  terjadi  2.393,3 bencana  (Yulianto  et  al.  2021).  Pada  tahun  2020  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  mencatat  telah  terjadi  2.925  bencana  alam  (Jati 2020). Pada sepanjang tahun 2021 kejadian bencana pun meningkat dengan mencapai 3.058 bencana (Dhini 2021). Adapun data dari BNPB pada tahun 2022    dari  Januari  sampai  15  April  2022  terpantau  sudah  terjadi  1.274 bencana  alam  di  Indonesia.  dari  jumlah  bencana  alam  yang  terjadi  di Indonesia, bencana alam banjir  yang mendominasinya. Bencana alam  yang paling berisiko selama 2010 sampai dengan 2020 pun adalah banjir. Selain itu  juga  wilayah  yang  paling  berisiko  terhadap  bahayanya  adanya  bencana adalah Jawa Barat (Azizah et al. 2022). Dengan  adanya potensi yang besar terjadinya  bencana  di  Indonesia  pemerintah  Indonesia  mengaturnya  dalam peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  mitigasi bencana dan penanggulangan  bencana.  Namun  dalam  hal  penanggulangan  bencana  ini tidak  cukup  jika  hanya  mengandalkan  itu  saja.  Pemerintah  juga  perlu memperhatikan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya  agar
terdapat  keterikatan  dalam  penanggulangan  bencana  serta  tidak  ada peraturan yang tumpah tindih.
Pemerintah  harus  sigap  dan  tanggap  dalam  memberdayakan masyarakat  agar  tangguh  terhadap  adanya  bencana.  Dalam  menjalankan undang-undang yang telah dibuat, pemerintah harus bertanggung jawab dan tetap  mengontrol  serta  mengawasi  lembaga  atau  pemerintah  daerah  yang berkontribusi  dalam  penanggulangan  bencana.  Dengan  komunikasi  yang baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  maka  dapat  meningkatkan  kerja sama  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menanggulangi  bencana. Pemerintah  harus  mampu  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  bisa beradaptasi  terhadap  bencana.  Implementasi  kebijakan-kebijakan  yang ditetap  harus  berjalan  dengan  baik  kepada  masyarakat  sehingga  mampu menghasilkan  masyarakat  yang  siap  dan  tangguh  bencana.  Seperti  halnya dalam  prinsip  utama  dalam  manajemen  bencana  ialah  harus  mampu  dalam mencegah  terjadinya  bencana  atau  mengurangi  dampak  bencana. Pemerintah harus menjadikan masyarakat Indonesia sadar terhadap bencana, hal  ini  bisa  melalui  membentuk  komunitas-komunitas  sadar  bencana  di tengah-tengah  masyarakat  agar  dapat  belajar  serta  berlatih  untuk  mitigasi bencana  sehingga  masyarakat  dapat  menjadi  aktor  yang  aktif  mampu menyelamatkan  diri  sendiri  tanpa  menunggu  pertolongan  dari  pihak  yang bertugas (Prihatin 2018).

## Pembahasan

## Masyarakat dan Bencana
Masyarakat  Indonesia  masih  belum  mengetahui  dengan  baik bagaimana  caranya  untuk  menjadi  masyarakat  tangguh  yang  dapat mengatasi dan mengurangi dari adanya dampak bencana yang sudah sering terjadi dan akan terus terjadi untuk selanjutnya. Masyarakat Indonesia masih banyak  yang  berpandangan  tradisional  terhadap  bencana.  Masyarakat Indonesia  masih  banyak  yang  mempercayai  akan  mitos-mitos  cerita  yang ada  di  balik  suatu  bencana.  Hal  ini  seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat yang  terdampak  erupsi  Gunung  Merapi  pada  2010  lalu.  Masyarakat  dusun
yang merasakan langsung peristiwa bencana erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah  menghasilkan  bahwa  warga  lebih  banyak  memilih  informasi tradisional  mengenai  bencana  alam  daripada  informasi  modern,  yaitu sebanyak  42.1%  warga  memilih  informasi  tradisional  dan  36.2%  warga memilih  informasi  modern.  kepercayaan  masyarakat  terhadap  informasi tradisional  ini  pun  dapat  menjadikan  keterlambatan  dalam  proses  evakuasi masyarakat pra maupun pasca bencana (Wardyaningrum 2018).
Masyarakat  Indonesia  masih  banyak  yang  menganggap  bahwa bencana  alam  terjadi  karena  adanya  mitos-mitos  seperti  penunggu  atau makhluk halus yang marah di wilayah tersebut. contohnya seperti masyarkat sasak yang memiliki pandangan bahwa gempa bumi yang terjadi di lombok dikarenakan  Dewi  Anjani  yang  meminta  kepada  Tuhan  agar  memberikan peringatan kepada masyarakat Sasak yang membiarkan adanya kemaksiatan terjadi di Gunung Rinjani (Hidayat and Putra 2019). Di Lombok Utara juga terdapat  mitos  tradisional  tentang telaga  lindur yang  memberikan  pesan kepada  masyarakat  mengenai  harmonisasi  dan  keseimbangan  manusia  dan alam  yang  harus  dijaga  dengan  baik  (Fauzan  and  Aziz  2020).  Kurang pahamnya  masyarakat  Indonesia  terhadap  terjadinya  suatu  bencana menjadikan  masyarakat  Indonesia  rentan  terhadap  bencana  alam.  Padahal ketangguhan  masyarakat  dalam  menghadapi  suatu  bencana  sangat dibutuhkan.  Masyarakat  Indonesia  harus  memiliki  kapasitas  kerentanan yang kuat dalam menghadapi suatu bencana yang akan terjadi di Indonesia. untuk  terus  dapat  berkomunikasi  dan  berkoordinasi  antara  pemerintah  dan masyarakat dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut  pun  menjelaskan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan  bencana  agar  dapat  mengurangi  risiko  bencana  (Rasadi, Hidayat, and Ophiyandri 2020).
Datangnya  bencana  alam  akan  sulit  dihindari  apalagi  bencana  alam yang  memang  terjadi  tanpa  adanya  pengaruh  dari  manusia  seperti  halnya bencana  alam  gunung  meletus,  gempa,  maupun  tsunami.  Akan  tetapi walaupun  bencana  alam  sulit  dihindari,  manusia  dapat  memperkecil  dari adanya  dampak  atau  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  bencana  alam.
Masyarakat Indonesia dapat memperkecil dampak dari adanya bencana alam dengan  cara  memiliki  ketangguhan  yang  kuat  dari  risiko  bencana.  Dalam menanggulangi suatu bencana terdapat empat kegiatan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Empat  kegiatan tersebut adalah mitigasi bahaya, kesiapan bencana,  respons  bencana,  dan  pemulihan  bencana.  Dari  adanya  keempat kegiatan  tersebut  harus  terdapat  modal  komunitas  di  dalamnya.  Adapun modal  komunitas  tersebut  seperti  halnya  modal  sosial,  modal  ekonomi, modal  fisik  yang  dapat  berupa  fasilitas-fasilitas  umum  yang  berkualitas, modal  manusia  yang  berupa  sumber  daya  manusia  yang  baik,  serta  modal alam atau yang bisa disebut juga dengan sumber daya alam yang terpenuhi. Dengan  dimilikinya  kelima  modal  tersebut  dalam  kehidupan  masyarakat menjadikan masyarakat akan lebih tahan dan sigap dalam menghadapi suatu bencana (Maarif n.d.).
Dalam  menghadapi  suatu  bencana  masyarakat  juga  perlu memperhatikan terkait ketahanan ( resilience ) yang dimiliki. Hal yang sangat penting terkait ketahanan yang dimiliki ialah ketahanan dari keluarga sendiri dan  dari  komunitas  masyarakat  setempat.  keluarga  dan  komunitas  harus mampu memiliki ketahanan dalam menghadapi pra bencana, selain itu juga mereka  harus  memiliki  kemampuan  ketahanan  dalam  mengelola  dampak psikis,  fisik,  maupun  sosial  saat  setelah  bencana  terjadi.  Dengan  adanya kemampuan ketahanan yang dimiliki oleh keluarga maka dapat mengurangi dari  risiko  bencana  yang  akan  di  hadapi.  Dalam  menghadapi  bencana keluarga  dan  masyarakat  memiliki  sinergitas  dan  saling  tolong  menolong sehingga dalam menghadapi suatu bencana masyarakat akan lebih siap dan efektif  dalam  penanggulangan  bencana.  Dengan  adanya  ketahanan (resilience)  dalam  keluarga  dan  masyarakat  juga  dapat  menjadikan komunikasi  dan  koordinasi  antar  masyarakat  bisa  lebih  aktif  dan  lebih tanggap dalam mitigasi bencana (Budirahayu 2019).

## Dampak Bencana Terhadap Masyarakat
Bencana  sering  terjadi  di  Indonesia.  dengan  potensi  bencana  yang sering  terjadi  di  Indonesia  mengakibatkan  banyak  dampak  dari  bencana yang  terjadi  di  Indonesia  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.
Bencana  alam  yang  sering  terjadi  Indonesia  adalah  suatu  hal  yang  sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Banyak kerugian dari dampak bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, mulai dari kehilangan banyak harta  dan  barang  yang  dimilikinya,  bangunan  rumah  yang  rusak,  hewan- hewan ternak mereka banyak yang hilang dan juga mati, sampai kehilangan anggota  keluarga.  Untuk  mengurangi  dampak  dari  risiko  bencana  dan kerugian yang besar, masyarakat Indonesia harus bekerja sama dari berbagai unsur  yang  ada  baik  antara  sesama  masyarakat,  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  BASARNAS,  maupun  lembaga  pertahanan  yang dimiliki  Indonesia  seperti  halnya  Tentara  Negara  Indonesia  (TNI)  agar terkoordinasi  dan  dapat  melakukan  fungsinya  masing-masing  dengan  baik (Priambodo, Widyaningrum, and Rahmat 2020).
Banyak  dampak  negatif  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  dari terjadinya  suatu  bencana.  Masyarakat  akan  kesulitan  mendapatkan  tempat untuk  dievakuasi  ketika  mengalami  bencana  alam  di  wilayahnya. Pemerintah,  BNPB,  BASARNAS,  maupun  komunitas  yang  bergerak  di dalam  penyelamatan  bencana  harus  bisa  bergerak  dengan  sigap  dalam memberikan bantuan dan mengevakuasi masyarakat di sekitar yang terkena dampak  dari  bencana  tersebut.  masyarakat  akan  kesulitan  dalam mendapatkan  tempat  evakuasi  karena  minim  tempatnya  yang  disediakan. Masyarakat  tersebut  juga  akan  mengalami  kekurangan  pasokan  makanan dan  pakaian  yang  diperoleh.  dampak  dari  adanya  suatu  bencana mempengaruhi dari berbagai  aspek,  antara lain  adalah dari aspek ekonomi, sosial,  kesehatan,  maupun  politik.  Dari  dampak  terjadinya  bencana  yang paling berpengaruh ialah pada aspek ekonominya. Semakin banyak jumlah korban dan infrastruktur serta semakin luas wilayah yang terdampak akibat bencana  maka  akan  memberikan  dampak  yang  besar  juga  bagi perekonomian  masyarakat.  Dampak  perekonomian  ini  akan  sangat  terasa dalam  jangka  pendek  pasca  bencana  (Samad,  Erdiyansyah,  and  Wulandari 2020).

## Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
Mitigasi  bencana  bisa  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu  pada sebelum  kejadian  atau  pra,  pada  saat  kejadian  bencana,  dan  pada  sesudah kejadian  bencana.  Pemerintah  harus  menyiapkan  masyarakat  dalam  hal kesiapannya  dalam  menghadapi  bencana  yang  akan  terjadi  Indonesia. pemerintah  harus  aktif  dalam  mensosialisasikan  hal-hal  yang  harus diketahui  dan  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  menghindari  dari  dampak bencana  yang  cukup  besar.  Perlu  adanya  perumusan  ulang  dengan  proses kebijakan  evaluatif  terhadap  peraturan  maupun  kebijakan-kebijakan  yang telah  dilakukan  dalam  mitigasi  bencana  agar  dapat  terus  mengurangi dampak terjadinya bencana (Marfuah et al. 2021).
Dengan  banyaknya  bencana  yang  terjadi  di  Indonesia  menjadikan pemerintah  sadar  akan  kerentanan  bencana  yang  dialami  oleh  Indonesia. Pemerintah  Indonesia  mengatur  beberapa  penanggulangan  bencana  dalam rangkaian  berbagai  peraturan  pemerintah  dan  undang-undang.  Beberapa peraturan  yang  mengatur  akan  penanggulangan  bencana  ialah  ada  pada undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  serta  peraturan  Standar  Nasional Indonesia yang terdapat pada beberapa undang-undang berikut. UU Nomor 24 Tahun 2007  tentang Penanggulangan bencana yang salah satunya isinya yang  terdapat  pada  Pasal  1  Ayat  9  berbunyi  mitigasi  adalah  serangkaian upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman bencana.  Kemudian  juga  terdapat  beberapa  undang-undang  dan  peraturan penanggulangan  bencana  yang  terdapat  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Peran  Serta Lembaga-Lembaga  Internasional  dan  Lembaga  Asing  Non  Pemerintah dalam  Penanggulangan  Bencana.  Adapun  dari  isi  beberapa  undang-undang dan  peraturan  tersebut  ialah  mengatur  tentang  bagaimana  standar penanggulangan  yang  baik  dan  yang  harus  dilakukan  oleh  berbagai  aspek masyarakat  dan  menangani  adanya  bencana.  Peraturan  Presiden  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) dengan  adanya  peraturan  ini  maka  penanggung  jawab  penanggulangan
bencana  di  Indonesia  dikelola  oleh  instansi  resmi  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  Hal  ini  dapat  memudahkan  dalam mitigasi bencana di Indonesia dengan adanya BPBD di setiap daerah  (Sari, Salsabilla, and Hertati 2020).
Selain  dari  beberapa  undang-undang  dan  peraturan  tersebut  juga perlu  adanya  tindakan  penanganan  risiko  bencana  atau  yang  bisa  disebut dengan tindakan preventif dalam suatu bencana. Adapun tindakan preventif tersebut  bisa  dibagi  menjadi  dua.  Tindakan  yang  pertama  yaitu  mitigasi preventif  menghindari  risiko bencana  dengan cara  menghindari pembangunan  pemukiman  maupun  infrastruktur  di  daerah  rawan  bencana. Kemudian  yang  kedua  adalah  tindakan  mitigasi  preventif  menghadapi bencana,  adapun  tindakan  ini  bisa  berupa  memperkuat  pembangunan infrastruktur  bangunan  agar  dapat  mengurangi  kerusakan  infrastruktur akibat  bencana,  hal  ini  sudah  sering  diterapkan  di  Negara  Jepang  sebagai negara yang rawan akan terjadinya gempa (Suprayitno and Soemitro 2019).

## Mitigasi  Struktural  Pemerintah  dalam  Menanggulangi  Bencana  di Indonesia
Mitigasi  struktural  pemerintah  dalam  menanggulangi  bencana  di Indonesia  sangat  dibutuhkan.  Dengan  adanya  pembangunan  maupun perkembangan  dalam  sistem  ketahanan  bencana  sangat  dibutuhkan  di wilayah-wilayah  yang  rentan  akan  terjadinya  bencana.  adanya  penerapan mitigasi  struktural  adalah  hal  yang  menjadi  urgensi  dalam  program kebijakan  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  agar  kebutuhan  dan fasilitas  dalam  mitigasi  bencana  terpenuhi  (Bayuadi,  Setyaningsih,  and Winarto  2019).  Mitigasi  struktural  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara pembangunan fasilitas atau sarana pranasarana fisik maupun teknologi. Adanya mitigasi struktural ini  untuk  mengurangi  kerentanan  akan  adanya  bencana  dengan  cara rekayasa  teknis  pembangunan  tahan  bencana  sehingga  mengurangi  risiko bencana (Zakky 2020).
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  kerentanan  bencana  yang sangat  besar.  Dengan  adanya  mitigasi  struktural  yang  diakukan  oleh pemerintah Indonesia maka dapat mengurangi kerentanan terhadap bencana alam.  Pemerintah  Indonesia  dapat  membangun  berbagai  fasilitas, infrastruktur,  serta  menyediakan early  warning  sistem untuk  dapat mengurangi  dampak bencana.  Bencana  yang sering  Indonesia alami  adalah bencana  banjir.  Mitigasi  struktural  dalam  upaya  mengatasi  bencana  banjir seperti  yang  terjadi  di  tepian  Sungai  Ciliwung,  Jakarta  ialah  dengan beberapa cara, yaitu: 1) membangun sistem drainase yang menyambungkan ke  sungai  lainnya.  2)  membangun  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  sekitar sungai  yang  sering  terjadi  banjir  agar  membuka  daerah  resapan  air.  3) membangun  daerah  resapan  berupa  biopori  atau  kolam  retensi.  4) melakukan  normalisasi  sungai  dengan  bentuk  pendalaman  atau  pelebaran sungai  (Robbani,  Siswanto,  and  Teddy  2020).  Dalam  mitigasi  bencana struktural  juga  bisa  dengan  melalui  struktur  bangunan  yang  tahan  terhadap bencana.  rekayasa  teknis  dalam  struktur  bangunan  juga  dibutuhkan  agar dapat  memperhitungkan  karakteristik  dari  suatu  bencana  (Fitriani, Zulkarnaen, and Bagianto 2021).

## Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Menghindari Risiko Bencana
Perencanaan  wilayah  dan  kota  adalah  aspek  lain  yang  harus diperhatikan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  dapat  mengurangi  dari dampak  adanya  bencana  alam.  Dengan  adanya  penataan  yang  baik  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dapat  menjadikan  wilayah tersebut  memiliki  ketahanan  bencana  yang  cukup  kuat  dalam  menghadapi bencana  sehingga  dapat  mengurangi  kerugian  yang  akan  di  rasakan  oleh masyarakat  di  wilayah  tersebut  maupun  oleh  pemerintah  wilayah  tersebut karena  banyaknya  infrastruktur  yang  rusak  disebabkan  oleh  bencana  alam yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  dalam  hal  ini  sekolah  memiliki  dampak yang  sangat  besar  apabila  terjadi  suatu  bencana.  dengan  adanya  bencana yang  dapat  merusak  berbagai  infrastruktur  dan  fasilitas  umum  maupun perkantoran dan sekolah menjadikan berbagai aktivitas terhambat. Kegiatan
belajar  mengajar  pun  akan  tidak  kondusif.  Padalah  pendidikan  adalah tonggak  dari  berdirinya  bangsa  yang  maju,  oleh  karena  itu  diperlukannya pembangunan-pembangunan  fasilitas  umum  khususnya  sekolah  yang  tahan bencana (Rinaldi and Permana 2019).
Dampak  dari  bencana  juga  harus  ditanggapi  dengan  serius  pada masalah perencanaan dan perancangan kota. Rancangan tata ruang wilayah memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  mengantarkan  pembangunan  dan pengembangan  kota  yang  dapat  mengantisipasi  dari  adanya  dampak  dari bencana. Rancangan tata ruang  wilayah sudah diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang  26  tahun  2007,  peraturan  Undang-Undang  ini  sudah berkaitan  dengan  pembangunan  wilayah  dan  kota  yang  baik  untuk pembangunan  wilayah  berdasarkan  bagaimana  bangunan  dan  infrastruktur yang  dapat  memperkuat  akan  mitigasi  pra  bencana  sehingga  dapat mengurangi  akan  adanya  kerusakan  pembangunan.  Penerapan  kebijakan penataan  ruang  yang  berbasis  terhadap  mitigasi  bencana  ini  masih  harus dikaji  ulang  terlebih  dahulu  karena  masih  kelemahan-kelemahan  dalam praktik  lapangannya  baik  dari  kebijakan  maupun  masyarakat  (Putera, Valentina, and Rosa 2020)

## Implementasi Peraturan Penanggulangan Bencana
Adanya  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  pada  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  dan  peraturan-peraturan  lainnya  telah mengubah  pandangan  masyarakat  dan  cara  penanggulangan  bencana menjadi lebih baik dan bukan hanya memfokuskan terhadap aspek tanggap darurat saja tetapi juga fokus terhadap keseluruhan penanggulangan bencana seperti  halnya  pada  sebelum  bencana,  saat  bencana,  dan  sesudah  bencana. Selain itu juga Indonesia lebih memperhatikan terhadap pengurangan risiko bencana  sehingga  pemerintah  maupun  masyarakat  Indonesia  bukan  hanya menitikberatkan  terhadap  cara  penanggulangan  bencana  tetapi  juga memperhatikan  terhadap  bagaimana  untuk  dapat  mengurangi  dari  adanya risiko  bencana  yang  akan  hadapi.  Walaupun  di  Indonesia  sudah  terdapat undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  tentang  penanggulangan  dan
mitigasi  bencana  tetapi  harus  terdapat  juga  implementasi  dari  adanya undang-undang  dan  peraturan  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  bisa mengimplementasikan  peraturan  penanggulangan  bencana  tersebut  dengan memberikan  informasi  secara  berkala  terhadap  masyarakat  Indonesia tentang  penanggulangan  bencana  alam  serta  memberikan  ruang  diskusi maupun  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  masyarakat  agar  dapat mengurangi  risiko  dan  dampak  dari  adanya  bencana  alam  (Pudjiastuti 2019).
Pemerintah  harus  memiliki  kebijakan-kebijakan  dalam  menghadapi masyarakat  dan  institusi  pemerintah  sendiri  yang  kurang  siap  dalam penanganannya.  Adapun  kebijakan-kebijakan  yang  bisa  diambil  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  dan  kekurangan  yang  dirasakan adalah  dengan  cara  terus  mengevaluasi  akan  tindakan  dan  gerakan  yang sudah  dilakukan.  Selain  itu  pemerintah  juga  bisa  melakukan  perencanaan- perencanaan  yang  baik  berdasarkan  skala  prioritas  dengan  melakukan koordinasi  dari  berbagai  pihak  serta  harus  melibatkan  masing-masing pemerintah  daerah,  BUMN/BUMS,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  serta masyarakat  itu  sendiri  agar  menjadikan  rencana  dan  koordinasi  yang dilakukan  mudah  tersampaikan  dan  dapat  dipahami  oleh  semua  pihak sehingga  akan  terjadinya  integrasi  penanggulangan  bencana  di  Indonesia. pemerintah  juga  harus  melakukan  evaluasi  secara  terus-menerus  dan melakukan  inovasi  dan  program-program  mitigasi  bencana  baik  yang berjalan lancar maupun tidak terealisasikan (Oktaviani 2020) .
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang penanggulangan bencana menghasilkan paradigma baru kepada masyarakat terhadap  bencana.  Masyarakat  menjadi  semakin  paham  akan  keberadaan bencana  bahwa  bencana  ( disaster )  adalah  hal  yang  biasa  terjadi  dan merupakan  bagian  dari  kehidupan  normal  manusia.  Bencana  adalah  suatu peristiwa yang terjadi yang pasti adanya sebab akibat di dalamnya. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan lebih terfokus terhadap pra bencana dan  pengurangan  risiko  bukan  hanya  pada  tanggap  darurat  bencana  saja. Selain  itu  juga  paradigma  baru  ini  lebih  menempatkan  bagi  partisipasi semua  pihak  dari  pemerintah  sampai  masyarakat  sebagai  subjek  dalam
penanggulangan bencana. Tetapi meskipun institusi-institusi pemerintah dan masyarakat  akan  lebih  mengetahui  tentang  bencana,  manusia  tidak  bisa menentukan dengan pasti kapan akan terjadinya bencana tersebut dan tidak dapat  mengetahui  besarannya.  Dalam  mengantisipasi  hal  ini  pemerintah harus  mengintegrasikannya  terhadap  peraturan  dalam  perancangan  dan pembangunan agar dapat menjadikan penanggulangan bencana bisa teratasi dengan  baik.  Namun  meskipun  pemerintah  sudah  menetapkan  peraturan perundang-undangan  mengenai  penanggulangan  dan  mitigasi  bencana  hal ini  masih  belum  bisa  diterapkan  dengan  baik  pada  masyarakat  Indonesia. Pemerintah  pusat  harus  memiliki  koordinasi  yang  baik  dengan  pemerintah daerah dalam penerapan peraturan undang-undang penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  kita  ketahui  bahwa pemerintah  telah  melakukan  berbagai  peraturan,  tindakan,  dan  program dalam  mengatasi  risiko  bencana  yang  terjadi  di  Indonesia..  Dalam  proses adaptasi  terhadap  keadaan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  maka  pemerintah dan  masyarakat  harus  memiliki  pengtahuan  dan  ketehanan  dalam penanggulangan  bencana  sehingga  dapat  mengurangi  risiko  bencana. mitigasi  struktural  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih  belum  optimal. Pemerintah  harus  terus  mengkoordinasikan  pembangunan  infrastruktur bangunan  tahan  bencana,  sistem  peringatan  dini,  serta  fasilitas-fasilitas untuk menghindari dampak risiko bencana. Pemerintah juga  masih kurang tanggap  dalam  menjalan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan.  Pemerintah  harus  lebih  pro  aktif  dalam  mengkoordinasi  dan mengawasi  pemerintah  daerah  maupun  institusi  yang  bertugas  dalam penanggulangan  bencana.  Selain  itu  pemerintah  juga  harus  lebih  tanggap dalam  mensosialisasikan  informasi  terkait  mitigasi  bencana  kepada masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  berada  di  daerah  rawan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  Mir’Atul,  R.  Khoirudin  Apriadi,  R.  Tri  Januarti,  Tri  Winugroho, Sugeng  Yulianto,  Wahyu  Kurniawan,  and  I.  D.  K.  Kerta  Widana. 2022.  “Kajian  Risiko  Bencana  Berdasarkan  Jumlah  Kejadian  Dan Dampak  Bencana  Di  Indonesia  Periode  Tahun  2010  –  2020.” PENDIPA Journal of Science Education 6(1):35–40.
Bayuadi,  M.  Widad,  Wiwik  Setyaningsih,  and  Yosafat  Winarto.  2019. “PENERAPAN  KONSEP  MITIGASI  STRUKTURAL  PADA BANGUNAN  MUSEUM  DI  PESISIR  PANTAI  WATUKARUNG.”
Senthong 2(2):489–98.
BNPB.  n.d.  “Definisi  Bencana.” Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana .  Retrieved  December  1,  2021  (https://bnpb.go.id/definisi- bencana).
Budirahayu,  Tuti.  2019.  “Kajian  Sosiologis  Tentang  Kebencanaan Kaitannya  Dengan  Penguatan  Dan  Ketahanan  Keluarga  Dalam Menghadapi  Bencana  Alam.” TALENTA  Conference  Series:  Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 2 No. 1:1–9.
Darmalaksana,  Wahyudin.  2020.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi Pustaka Dan Studi  Lapangan.” Pre-Print  Digital  Library  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung . Dhini, V. Azkiya. 2021. “BNPB: Kejadian Bencana Alam Indonesia Capai 3.058 Sepanjang 2021.” Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/12/29/Bnpb- Kejadian-Bencana-Alam-Indonesia-Capai-3058-Sepanjang-2021 .
Fadillah,  Muhammad,  D.  Kania  Sugiharti,  and  A.  Ma’ruf  Radjab.  2020. “Peranan  Pemerintah  Dalam  Pelaksanaan  Mitigasi  Bencana.”
MAGISTRA Law Review 1(02):137–50.
Faturahman,  B,  M.  2018.  “KONSEPTUALISASI  MITIGASI  BENCANA MELALUI  PERSPEKTIF  KEBIJAKAN  PUBLIK.” PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3:122–34.
Fauzan, Ahmad, and L. Adul Aziz. 2020. “Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Di Kabupaten Lombok  Utara Dalam Mitos Telaga Lindur.” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 6(2):184–90.
Fitriani,  I.  Dewi,  Wandy  Zulkarnaen,  and  Agus  Bagianto.  2021.
“ANALISIS MANAJEMEN MITIGASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) TERHADAP BENCANA  ALAM  ERUPSI  GUNUNG  TANGKUBAN  PARAHU
DI  JAWA  BARAT.” Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi) 5(1):91–111.
Heryati,  Sri.  2020.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanggulangan Bencana.” Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik 2(2):139–46.
Hidayat, Arfi, and I. A. Arizal Putra. 2019. “GEMPA BUMI DAN MITOS DEWI ANJANI PADA MASYARAKAT SUKU SASAK.” JURNAL DURUS 1(1):1–7.
Ibrahim, Kusman, Etika Emaliyawati, D. Indra Yani, and Nursiswati. 2020. “Pelatihan Dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat.”
Media Karya Kesehatan 3(1):27–38.
Jati, Dr. Raditya. 2020. “Sebanyak 2.925 Bencana Alam Terjadi Pada 2020
Di Tanah Air, Bencana Hidrometeorologi Mendominasi.”
Https://Www.Bnpb.Go.Id/Berita/Sebanyak-2-925-Bencana-Alam- Terjadi-Pada-2020-Di-Tanah-Air-Bencana-Hidrometeorologi-
Mendominasi .
Maarif,  Syamsul.  n.d. Kapasitas  Masyarakat  Dan  Sistem  Kerjanya Hubungannya  Dengan  Indek  Ketahanan  Dalam  Mengurangi  Risiko Bencana  Alam  Society  Capacity  and  Its  Working  System  in  Relation with the Index of Defense in Reducing the Risks of Disaster .
Marfuah,  Sinta  Cempaka,  A.  Risdan  Ardiansyah,  Laila  Rahmawati,  M.
Yunia  Rediana,  and  Risandi  Koswara.  2021.  “Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanggulangan  Bencana  Di  Indonesia.” Jurnal  Studi  Ilmu Sosial Dan Politik 1(1):35–45.
Oktaviani, Nuni. 2020. “Kajian Tentang Dampak Bencana Banjir Terhadap Perekonomian Di Sekitaran Masyarakat Pinggiran Sungai Cimanuk.”
Tasyri’: Jurnal Mu’amalah Dan Ekonomi Syari’ah 2:1–16.
Priambodo,  Agung,  Nrangwesthi  Widyaningrum,  and  H.  Khairul  Rahmat.
2020.  “Strategi  Komando  Resor  Militer  043/  Garuda  Hitam  Dalam
Penanggulangan Bencana Alam Di Propinsi Lampung.” PERSPEKTIF 9(2):307–13.
Prihatin,  Rohani  Budi.  2018.  “MASYARAKAT  SADAR  BENCANA: PEMBELAJARAN  DARI  KARO,  BANJARNEGARA,  DAN JEPANG.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 9:221–39.
Pudjiastuti, S. Rahayu. 2019. “MENGANTISIPASI DAMPAK BENCANA
ALAM.” Jurnal  Ilmu  Pendidikan  (JIP)  STKIP  Kusuma  Negara 10(2):1–14.
Putera,  E.  Ekha,  T.  RIka  Valentina,  and  S.  A.  Silvia  Rosa.  2020. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai  Upaya  Pengurangan  Resiko  Bencana  Di  Kota  Padang.”
PUBLIK (Jurnal Ilmu Administrasi) 9(2):155–67.
Rasadi, Anggraini, Benny Hidayat, and Taufika Ophiyandri. 2020. “Persepsi Masyarakat  Mengenai  Prioritas  Pembangunan  Infrastruktur  Desa Berbasis  Mitigasi  Bencana  (Studi  Kasus  Nagari/Desa  Inderapura
Selatan).” Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas 4(4):335– 42.
Rinaldi, I. Reihandhiya, and A. Yudi Permana. 2019. “Tingkat Kerentanan Bencana Pada Sekolah.” Jurnal Arsitektur Zonasi 2(1):12–24.
Robbani,  M.  H.,  Siswanto,  and  L.  Teddy.  2020.  “MITIGASI  BENCANA BANJIR  DI  AREA  TEPIAN  SUNGAI  CILIWUNG  JAKARTA.”  in Applicable Innovation of Engineering and Science Research (AVoER) . Palembang.
Samad,  M.  Ahsan,  Erdiyansyah,  and  Rina  Wulandari.  2020.  “Evaluasi
Kebijakan  Pemerintah  Pasca  Bencana  (Studi  Kasus  Bencana  Di Sulawesi Tengah).” PUBLIK (Jurnal Ilmu Administrasi) 9(1):15–24.
Sari,  A.  Anggita,  A.  Asta  Salsabilla,  and  Diana  Hertati.  2020.
“PERAN    BADAN    PENANGGULANGAN    BENCANA    DAE RAH      DALAM  MANAJEMEN  BENCANA  BANJIR  DI KABUPATEN GRESIK.” Syntax 2(5):21–35.
Suprayitno,  Hitapriya,  and  Ria  Asih  A.  Soemitro.  2019.  “Pemikiran  Awal Tentang  Prinsip  Tindakan  Mitigasi  Preventif  Resiko  Bencana  Alam Bagi  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas.” Jurnal  Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas 3(1):11–21.
Umanailo,  M.  C.  B.  2019.  “TALCOT  PARSON  AND  ROBERT  K MERTON.” Https://Osf.Io/9pmt3 .
Wardyaningrum,  Damayanti.  2018.  “KEPERCAYAAN  MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI TRADISIONAL DAN MODERN PADA PERISTIWA BENCANA ALAM.” Jurnal ASPIKOM 3(4):609–22.
Yulianto,  Sugeng,  R.  Khoirudin  Apriyadi,  Aprilyanto,  Tri  Winugroho,  I.
Sarikanti  Ponangsera,  and  Wilopo.  2021.  “Histori  Bencana  Dan Penanggulangannya Di  Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional.” PENDIPA Journal of Science Education 5(2):180–87.
Zakky.  2020.  “Pengertian  Mitigasi  Bencana  Dan  Contohnya  (Struktural  & Non-Struktural).” Https://Www.Zonareferensi.Com/Pengertian- Mitigasi/ .