## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-08-12 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN
2019)
Indra Cahyaning Widhi Siswoyo 1
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang indrasetiano1928@gmail.com
Arikha Saputra 2
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang arikhasaputra@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  perceratan terhadap  pembagian  harta  bersama  dan  untuk  mengetahui  serta  menganalisa pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  perceraian  terhadap  pembagian harta  bersama.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  yuridis  normatif  yang bersumber  dari  studi  kepustaakaan,  Data  penulisan  yang  disajikan  dalam  uraian deskriptif  analisis  ini  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif.
Akibat  Hukum  Perceraian  Terhadap  Pembagian  Harta  Bersama  didasarkan  pada ketentuan  dari  Undang –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yakni didalam  pasal  37,  Kitab  Undang –  Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  tepatnya didalam  pasal  126-128.  Berkaitan  dengan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Perceraian  Terhadap  Pembagian  Harta  Bersama  didalam  putusan  perkara Nomor  3122/Pdt.G/2019/PA.Smg  majelis  Hakim  telah  bersikap  adil  dan  jeli  dalam melihat rentetan perkara yang ada. selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Kata kunci: Perceraian, Perkawinan, Harta Bersama, Pengadilan Agama.
Abstract:  This  study  aims  to  determine  the  legal  consequences  of  divorce  on  the distribution  of  joint  property  and  to  find  out  and  analyze  the  judge's  considerations  in passing  a  divorce  decision  on  the  distribution  of  joint  property.  This  study  uses  a normative  juridical  writing  method  sourced  from  literature  studies.  The  writing  data presented  in  the  descriptive  analysis  of  this  analysis  will  then  be  analyzed  using qualitative methods.
The legal consequences of divorce on the distribution of joint assets are based on the provisions  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  namely  in  article  37,  the Civil  Code  (KUHPerdata),  precisely  in  articles  126-128.  Regarding  the  Judge's Consideration in Imposing Divorce Decisions on the Distribution of Joint Assets in the case decision Number 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg the panel of judges has been fair and observant  in  looking  at  the  existing  series  of  cases.  other  than  that,  the  judge's consideration is based on Article 1 letter f of the Compilation of Islamic Law. Keyword: Divorce,Marriage,Joint Property,Religious Court.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia,  Perkawinan  adalah  suatu ikatan  lahir  bathin  antara  seorang pria  dengan  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa,  (Pasal  1  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  tentang  perkawinan). Dari  pengertian  perkawinan  tersebut di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.  Dalam  islam  tujuan  perkawinan selain  untuk  memenuhi  kebutuhan rohani, kebutuhan hidup, dan jasmani,  juga  sekaligus  membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan
keturunan dalam menjalani  hidup  di  dunia  ini,  juga mencegah  perzinahan,  agar  tercapai ketenangan  dan  ketentraman  jiwa bagi yang bersangkutan kententraman keluarga serta masyarakat (Mulyadi, 2008) Setiap pasangan suami dan istri menginginkan  kebahagiaan  dalam menjalankan rumah tangganya secara  lahir  dan  batin.  Kebahagiaan dan  keharmonisan  suatu  rumah tangga
diperlukan adanya perjuangan  untuk  mempertahankan keutuhan  rumah  tangga  hingga  ajal menjemput    (Happy,  2008)  .  Namun tidak dipungkiri bahwa didalam menjalankan  rumah  tangga  pasti terdapat berbagai permasalahan yang  dapat  menggoyahkan  rumah tangga  dari  suami  dan  istri.  Namun demikian  pasangan  suami  istri  harus dapat  mempersatukannya  dengan mengingat kembali dari tujuan
perkawinannya  dilakukan.  Apabila suami  dan  istri  tidak  dapat  menjaga keharmonisan  dan  persatuan  antara satu  sama  lain  maka  akan  timbul permasalahan  yang  mengakibatkan perceraian.
Tidak  dipungkiri  bahwa  didalam berumah  tangga  terdapat  berbagai peristiwa  dan  permasalahan  seperti pertengkaran, perselisihan antara suami  dan  istri  yang  apabia  tidak diselesaikan dengan baik akan mengakibatkan  perceraian  (Mulyadi, 2008). Perceraian mengakibatkan berbagai akibat hukum seperti penanggungan nafkah iddah, memberikan  nafkah  terhadap  anak, membiayai pendidikan, permasalahan  pemeliharaan  anak sampai dengan permasalahan
pembagian  harta    (Wantjik,  1980).  Di dalam pembagian harta sering timbul sengketa  yang  tidak  berujung  dan kebanyakan  harus  diselesaikan  oleh
Pengadilan.
Berkaitan dengan sengketa  pembagian  harta  bersama dalam perkawinan telah diatur didalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UUP)  yakni didalam  pasal  35  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan  sepanjang  perkawinan menjadi  harta  bersama,  selanjutnya di  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  harta bawaan  dari  masing  masing  suami dan  istri  dan  harta  benda  yang didapatkan  masing –  masing  bagian hadiah  atau  warisan  akan  menjadi dibawah penguasaan masing –
masing penerima.
Harta bersama sering kali disebut dengan harta gono  gini yakni harta benda yang ada dalam perkawinan  yang  berasal  dari  suami
istri selama masa perkawinan berlangsung.  Yang  tidak  termasuk kedalam  harta  gono  gini  merupakan harta yang diperoleh atau didapatkan sebelum  perkawinan  antara  suami dan  istri  yang  biasa  disebut  harta bawaan  seperti  waris  atau  harta pribadi  yang  disebut  sebagai  harta perolehan  seperti  hibah,  hadiah, ataupun sedekah  (Happy, 2008).
Pada  hakikatnya  tidak  terdapat campuran  antara  harta  kekayaan dalam  perkawinan  antara  suami  dan istri  dalam  harta  gono  gini.  Konsep harta  gono  gini  atau  selanjutnya disebut  harta  bersama  merupakan dari kebiasaan  adat atau tradisi yang ada di Indonesia.
Harta  bawaan  merupakan  harta benda  yang  dimiliki  oleh  masing – masing  antara  suami  atau  istri  yang didapatkan sebelum perkawinan atau yang  didapatkan  dari  warisan  atau hadiah. Berkaitan dengan harta bawaan diatur didalam UUP Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi:
“ harta  bawaan  masing-masing suami dan istri serta dan benda yang diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ” Berkaitan dengan putusnya perkaiwnan telah diatur perihal kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh suami  serta  waktu  tunggu.  Perihal waktu  tunggu  tersebut  diatur  didalam pasal  153  KHI  yang  substansinya sama  dengan  ketentuan  dari  PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan  UUP.  Didalamnya  juga mengatur  mengenai  mut’ah  yakni pemberian  mantan  suami  terhadap istri  yang  telah  dijatuhkan  talak
berupa benda atau barang atau uang atau  yang  lainnya.  (Abdurrahman, 2010)
Dalam  hubungan  perkawinan tentu  tidak  akan  selalu  berjalan dengan  baik,  dalam  prosesnya  akan mengalami pasang surut dan bahkan hingga  berakhir  ke  perceraian.  Hal yang  disayangkan  adalah  bahwa dalam  proses  perceraian  tersebut terkadang  menimbulkan  konflik  baru terutama  terhadap  pembagia  harta bersama antara pasangan suami istri yang memutuskan akan bercerai. Hal ini  sebagaimana  kasus  putusan Pengadilan  Agama  Nomor  3122 Tahun 2019 dimana salah satu pihak mengajukan gugatan berkaitan dengan  harta  bersama.  Dalam  kasus tersebut antara penggugat dan tergugat  dulunya  ialah  suami  istri sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah KUA  Kecamatan  Semarang  Utara Kota Semarang Nomor: 748/36/II/199,  yang  mana  Penggugat dengan  Tergugat  saat  ini  telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1836/Pdt.G/2018/PA.  Smg  tertanggal 4  September  2018  dan  kemudian dikeluarkanlah Akta Cerai No. 2054/AC/2018/PA. Smg tertanggal 27 September 2018. Berdasarkan kasus tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut melalui  penelitian  yang  berjudul “Analisis  Akibat  Hukum  Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan  Agama  Semarang  (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama
Nomor 3122 Tahun 2019) ”.

## POKOK PERMASALAHAN
Melihat  pada  latar  belakang
permasalahan tersebut, maka
permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  analisis  akibat hukum  perceraian  terhadap pembagian  harta  bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan  Agama  Nomor 3122 Tahun 2019)? 2. Bagaimana pertimbangan
hakim  dalam  menjatuhkan putusan  perceraian  terhadap pembagian harta bersama?.

## METODE PENELITIAN
Tipe  ini  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan tipe  yuridis  normatif,  yaitu  tipe penelitian  yang  berfokus  pada  ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan. Dengan menggunakan teori, asas, dan doktrin hukum..
Sumber  data  dalam  penelitian ini  diperoleh  dengan  mengumpulkan data  kepustakaan  dan  fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya  adalah  data  tambahan seperti dokumen dan lainnya. (Soekanto, 2017)
Dalam  penelitian  ini  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian ini menggunakan metode studi dokumen  atau  studi  kepustakaan. Selanjutnya,  Data  penulisan  yang disajikan  dalam  uraian  deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode  kualitatif  yaitu  dengan  cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik
dari  studi  kepustakaan  maupun  dari hasil  penulisan  dilapangan  yang kemudian  di  analisa  secara  kualitatif untuk pemecahan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Analisis Akibat Hukum Perceraian  terhadap  pembagian harta bersama Masalah perceraian merupakan  masalah  yang  banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang perkawinan.  Hal  tersebut  menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan  di  masyarakat  suatu perkawinan  banyak  yang  berakir karena perceraian tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang perkawinan. Dalam undang- undang  perkawinan,  dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan  adalah  membentuk keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan sejahtera. Perceraian hanya dimungkingkan,  kalau  benar-benar diperlukan. Artinya, di dalam perkawinan  suami  dan  istri  sudah tidak  mungkin  hidup  secara  damai dan  harmonis  serta  usaha-usaha untuk mendamaikan keduanya sudah  tidak  berhasil  dilakukan. Faktor-faktor  yang  menyebabkan putusnya  perceraian  antara  lain faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor  Gangguan  pihak  lain,  dan sebagainya (Munadi, 2022).
Untuk dapat bercerai haruslah mempunyai alasan- alasan  atau  sebab-sebab  tertentu yang sesuai dengan yang ditetapkan  oleh  undang-undang. Alasan-alasan perceraian
itu
bersifat  limitatif,  artinya  tidak  ada alasan  lagi  yang  dapat  dipakai untuk melakukan perceraian selain daripada  alasan-alasan  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang dan  harus  dilakukan  di  depan sidang pengadilan.
Hal  tersebut  secara  tegas diatur  dalam  Pasal  39  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974, yang menetapkan:
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak  akan  dapat  hidup  rukun sebagai suami istri
Dari  ketentuan  Pasal  39  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah  pihak’’.  Permasalahan  yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan  dari  dalam  maupun luar  keluarga  itu  sendiri,  misalnya sikap  dan  perilaku  suami  atau  istri yang  tidak  lagi  sejalan  dengan tuntutan  agama  dan  norma-norma masyarakat,  atau  karena  keadaan biologis  dan  fisik  pasangan  yang memungkinkan  tidak  dapat  lagi menjalankan  fungsinya  sebagai suami  istri,  atau  sudah  tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa
hormat  menghormati  dan  rasa saling  menghargai  sebagai  suami istri.
Melihat  uraian  diatas  dapat dinyatakan  bahwa  untuk  dapat bercerai haruslah mempunyai alasan-alasan  atau  sebab-sebab tertentu  yang  sesuai  dengan  yang ditetapkan  oleh  undang-undang yang  di  atur  dalam  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974. Alasan-alasan perceraian itu bersifat  limitatif,  artinya  tidak  ada alasan  lagi  yang  dapat  dipakai untuk melakukan perceraian selain daripada  alasan-alasan  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang dan  harus  dilakukan  di  depan sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  (“UUP’’) yang menyatakan “Bila perkawinan putus  karena  perceraian,  harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.’’Di dalam perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama. Pengertian  harta  bersama  juga disebutkan  didalam  KHI  yakni pada  pasal  1  huruf  f  yang berbunyi: “Harta kekayaan dalam perkawinan  atau  Syirkah  adalah harta  yang  diperoleh  baik  sendiri- sendiri  atau  bersam  suami-isteri selam  dalam  ikatan  perkawinan berlangsung  selanjutnya  sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Secara  Hukum  Konsekuensi akibat putusnya perkawinan
karena  perceraian  tersebut  diatur dalam  pasal  41  Undang-Undang
Perkawinan diantaranya yaitu:
a. Baik  ibu  atau  Bapak  tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata  berdasarkan keperntingan anak, bilamana  ada  perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. b. Suami  yang  bertanggung jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan anak  itu,  bilamana  bapak dalam kenyataan tidak dapat  memenuhi  kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan  kepada  bekas suami  untuk  memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban  sebagai  bekas istri. Berdasarkan  Pasal  149  KHI mengenai akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan  putus  karena  talaq, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan  mut’ah  yang layak kepada bekas istrinya berupa uang maupun benda b.  Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama  dalam  masa  iddah kecuali  bekas  istri  telah dijatuhi  talak  ba’in  dan dalam keadaan tidak hamil. c.  Memberikan biaya
hadanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah dalam  pembagian  harta  bersama antara  suami  dan  Istri.  Dalam menyelesaikan perkara harta bersama sebagaimana kewenangan  Pengadilan  Agama hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan dari  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang berbunyi: “Jika terjadi perselisihan  antara  pihak  suami dan  istri  berkaitan  dengan  harta bersama  maka  penyelesaian  ini diajukan  kepada  pengadilan”.  Hal tersebut sebagaimana juga pernyataan  pasal  85  KHI  yang berbunyi:  “Adanya  harta  bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta  milik  masing-masing  suami atau istri.”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal
126  KUHPerdata  bahwa  harga bersama bubar demi hukum dikarenakan perceraian,
lalu setelah  bubarnya  harta  bersama, kekayaan  bersama  antara  suami dan  istri  akan  dibagi  2  (dua)  atau antara  para  ahli  warisnya.  Selain itu,  akibat  perceraian  terhadap harta bersama juga dapat ditentukan  oleh  hukum  adat  yang digunakan  para  pihak,  apabila para  pihak  menggunakan  hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala
sesuatu  mengenai  harta  bersama diatur  berdasarkan  hukum  adat yang  berlaku  masing-masing,  dan tidak ada kesamaan antara masyarakat  adat  yang  satu  dan yang lainnya
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam  pertimbangan  hukum hakim  berpendapat  bahwa  yang diantaranya  ialah,  dalam  eksepsi tergugat atau penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak yang seharusnya memasukan linda
Safitriyana  sebagai  pihak,  bahwa hakim mendasarkan Pasal 35 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  Tentang  Perkawinan jo.  Pasal  1  huruf  f  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa
Harta Bersama adalah harta suami-istri  yang  diperoleh  selama masa  perkawinan,  oleh  karena  itu seharusnya  gugatan  tentang  harta bersama hanya melibatkan mantan  suami  dan  mantan  istri yang keduanya telah pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan,  maka  Majelis  Hakim menilai  para  pihak  yang  diajukan dalam  gugatan  Penggugat  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga
eksepsi  Tergugat  tentang  kurang pihak  (plurium  litis  consortium) tidak  beralasan  hukum  dan  patut dinyatakan  ditolak.  Begitu  pula terkait  eksepsi  gugatan  obscure libel  juga  dinyatakan  ditolak  karna objeknya sudah jelas . (Arto, 2008)
Dalam  hak  legal  standing kedua  belah  pihak  telah  sah  dan mempunyai  legal  standing  dalam kasus  ini,  kalau  kemudian  dalam hal  menguatkan  dalil  penggugat mengajukan bukti-bukti yang dimana  ketika  di  ruangkum  bahwa bukti-bukti yang menunjukaan
legalitas dari harta bersama ditolak oleh hakim, dianatara lain alasannya  ialah  bahwa  tanah  atas nama  Linda  Safriyanti  memang milik  yang  bersangkutan  bukan merupakan pinjam nama sebagaimana dalil penggugat konvensi.
Hakim  juga  menolak  bahwa objek  tanah  yang  masih  dalam masa  kredit  tidak  bisa  dikatakan menjadi  harta  bersama  dengan berpedoman  rapat  pleno  Kamar Agama  tahun  2018  angka  1  huruf d  bahwa  gugatan  harta  bersama yang  obyek  sengketanya  masih diagunkan  sebagai  jaminan  utang, atau  obyek  tersebut  mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi  kedua  dan  seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu hakim juga mengesampingkan atas bukti yang diajakukan  oleh  penggugat  atas beberapa objek tanah yang dimana  buktinya  berupa  foto  copy setoran  pajak  dan  hanya  foto bangunan,  dalam  hal  ini  hakim menolak  atau  mengesampingkan bukti-bukti  tersebut  sebagaimana sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996  tanggal  17  September 1998. Kemudian yang menjadi harta bersama yang meurut hakim sah  yaitu  mobil  Honda  streem yang dimna hakim dalam pertimbangannya bukan berdsarkan pada bukti kepemilikan mobil  hakim  mendasarkan  pada bahwa  tergugat  tidak  membantah dalilil tentang mobil Honda streem,
sedangkan dalam replik penggugat bahwa  kuasa  hukum  tergugat menyatakan  bahwa  mobil  tersebut sudah  dijual  tergugat  dengan harga  Rp.67.000.000,00  (enam puluh  tujuh  juta  rupiah)  namun dalam  duplik  tergugat  menyatakan mobilnya  laku  Rp.47.000.000,00 (empat  puluh  tujuh  rupiah).  Hakim dalam  hal  ini  mempertimbangkan berupa  foto  mobil  dan  foto  iklan jual  beli  mobil  bukan  merupakan bukti kepemilikan, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan  pengakuan  Tergugat bahwa  mobil  tersebut  telah  dijual adalah merupakan bukti pengakuan akan keberadaan obyek sengketa (mobil), dan sesuai  dengan  Pasal  174  HIR, pengakuan adalah bukti sempurna dan  menentukan,  maka  terbukti bahwa  harta  berupa  1  (satu)  unit Mobil  Honda  Stream  Tahun  2004, warna  silver,  Nopol  :  H  8624  CE, No.Rangka:
MHRRN17304J001252, No. Mesin:  D17A5  1042020,  yang diperoleh  pada  tahun  2014  adalah harta  bersama  antara  Penggugat dan Tergugat. Maka dalam amar putusan ini hakim hakim mengabulkan sebagian  gugatan  penggugat  dan menenetapkan bahwa mobil Honda Stream Tahun 2004, warna silver,  Nopol:  H  8624  CE,  No. Rangka: MHRRN17304J001252, No.  Mesin:  D17A5  1042020,  yang diperoleh pada tahun 2014 merupakan  harta  bersama  milik penggugat  dan  tergugat.  Dan menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak ½ dari harta bersama yang sudah  di  tetapkan  hakim  juga
menghukum tergugat untuk membagi  dan  menyerahkan  hak penggugat  harta  yaitu  separoh  ½ dari  Rp.45.000.000,00  adalah  =
Rp.  22.500.000,00  (dua  puluh  dua juta limaratus ribu rupiah).
Melihat didalam putusan tersebut bahwa uraian dari runtutan logika yang dibangun oleh hakim  telah  tepat.  Jika  mengacu pada  rentetan  kronologi  perkara yang  ada  didalam  putusannya, Banyak dalil gugatan yang sebenarnya  tidak  ada  kaitannya dengan  pokok  pekara  namun  itu masuk dalam posita gugatan antara ialah adanya aduan
kekerasan  dalam  rumah  tangga dan itu dikesampingkan oleh hakim.
Ketika  penggugat  dalam  hal pembuktian  ingin  membuktikan dalil-dalil  penggugat  banyak  yang tidak  dibuktikan  oleh  penggugat hal  demikianlah  yang  membuat hakim menjadi ragu bahkan menolak  dan  mengesampingakan bukti-bukti yang diajukan, dan juga dalil pengugat tentang harta bersama bayak objek yang tuangkan dalam posita merupakan tanah  milik  orang  lain  dan  itu menjadi  kelemahan  argumentasi hukum  oleh  penggugat  misalkan tanah  milik  linda  yang  dalam  dalil penggugat mengatakan pinjam nama namu dalam hal pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan itu dan itu disanggah oleh tergugat dan memang benar faktanya bukan pinjam nama namun pemilik aslinya ialah Linda.
Dengan  demikian  apa  yang menjadi  pertimbangan  hakim  yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam
disebutkan bahwa: “Harta Kekayaan  dalam  perkawinan  atau Syirkah adalah harta yang diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut  Harta  Bersama,  tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama  siapa”  artinya  bahwa  tampa memperoalkan terdaftar atas nama siapa  ialah  diantara  penggugat dan  tergugat  bukan  milik  orang lain.
Melihat  dari  duduk  perkara yang  ada  maka  yang  terbukti dalam  persidangan  seacara  sah dan  menyakinkan  adalah  mobil Honda  Streem  yang  merupakan harta  bersama  dan  harus  dibagi antara  penggugat  dan  tergugat. Bahwa  kontruksi  hukum  yang dibangun  oleh  hakim  sangatlat logik runtutan argumentasinya jelas,  misalkan  hakim  sangat  jeli ketika  objek  mobil  Honda  streem tidak terbukti dengan bukti kepemilikan  dan  hanya  bukti  foto dan iklan penjualan mobil tersebut, namun  tidak  dibantah  oleh  pihak tergugat dan dalam duplik menyatakan  bahwa  mobil  tersebut sudah  dijual  dan  memang  diakui oleh  tergugat  maka  dalam  hukum perdata  pengakuan  merupakan bukti yang sempurna dan menentukan  segaimana  pasal  174 HIR. Maka berdasarkan asas hakim  bersifat  pasif  dalam  hukum perdata  bahwa  hakim  tidak  boleh memutus melebihi apa yang dituntut  sebagaimana  pasal  178 ayat (2), (3) HIR. Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang menjadi  amar  putusan  in  casu
sudah sangat tepat menurut penulis karna dalil dan pertimbangan  hakim  dan  runtutan argumantasi  hakim  sudah  sesuai dengan peraturan-perundang
undangan yang belaku.
Dalam  pertimbangan  hukum hakim  berpendapat  bahwa  yang diantaranya  ialah,  dalam  eksepsi tergugat atau penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak yang seharusnya memasukan linda
Safitriyana  sebagai  pihak,  bahwa hakim mendasarkan Pasal 35 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan jo.  Pasal  1  huruf  f  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa
Harta Bersama adalah harta suami-istri  yang  diperoleh  selama masa  perkawinan,  oleh  karena  itu seharusnya  gugatan  tentang  harta bersama hanya melibatkan mantan  suami  dan  mantan  istri yang keduanya telah pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan,  maka  Majelis  Hakim menilai  para  pihak  yang  diajukan dalam  gugatan  Penggugat  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga
eksepsi  Tergugat  tentang  kurang pihak  (plurium  litis  consortium) tidak  beralasan  hukum  dan  patut dinyatakan  ditolak.  Begitu  pula terkait  eksepsi  gugatan  obscure libel  juga  dinyatakan  ditolak  karna objeknya sudah jelas . (Arto, 2008) Dalam  hak  legal  standing kedua  belah  pihak  telah  sah  dan mempunyai  legal  standing  dalam kasus  ini,  kalau  kemudian  dalam hal  menguatkan  dalil  penggugat mengajukan bukti-bukti yang dimana  ketika  di  ruangkum  bahwa
bukti-bukti yang menunjukaan legalitas dari harta bersama ditolak oleh hakim, dianatara lain alasannya  ialah  bahwa  tanah  atas nama  Linda  Safriyanti  memang milik  yang  bersangkutan  bukan merupakan pinjam nama sebagaimana dalil penggugat
konvensi.
Hakim  juga  menolak  bahwa objek  tanah  yang  masih  dalam masa  kredit  tidak  bisa  dikatakan menjadi  harta  bersama  dengan berpedoman  rapat  pleno  Kamar Agama  tahun  2018  angka  1  huruf d  bahwa  gugatan  harta  bersama yang  obyek  sengketanya  masih diagunkan  sebagai  jaminan  utang, atau  obyek  tersebut  mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi  kedua  dan  seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Selain itu hakim juga mengesampingkan atas bukti yang diajakukan  oleh  penggugat  atas beberapa objek tanah yang dimana  buktinya  berupa  foto  copy setoran  pajak  dan  hanya  foto bangunan,  dalam  hal  ini  hakim menolak  atau  mengesampingkan bukti-bukti  tersebut  sebagaimana sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996  tanggal  17  September 1998. Kemudian yang menjadi harta bersama yang meurut hakim sah  yaitu  mobil  Honda  streem yang dimna hakim dalam pertimbangannya bukan berdsarkan pada bukti kepemilikan mobil  hakim  mendasarkan  pada bahwa  tergugat  tidak  membantah
dalilil tentang mobil Honda streem, sedangkan dalam replik penggugat bahwa  kuasa  hukum  tergugat menyatakan  bahwa  mobil  tersebut sudah  dijual  tergugat  dengan harga  Rp.67.000.000,00  (enam puluh  tujuh  juta  rupiah)  namun dalam  duplik  tergugat  menyatakan mobilnya  laku  Rp.47.000.000,00 (empat  puluh  tujuh  rupiah).  Hakim dalam  hal  ini  mempertimbangkan berupa  foto  mobil  dan  foto  iklan jual  beli  mobil  bukan  merupakan bukti kepemilikan, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan  pengakuan  Tergugat bahwa  mobil  tersebut  telah  dijual adalah merupakan bukti pengakuan akan keberadaan obyek sengketa (mobil), dan sesuai  dengan  Pasal  174  HIR, pengakuan adalah bukti sempurna dan  menentukan,  maka  terbukti bahwa  harta  berupa  1  (satu)  unit Mobil  Honda  Stream  Tahun  2004, warna  silver,  Nopol  :  H  8624  CE,
No.Rangka:
MHRRN17304J001252,
No.
Mesin:  D17A5  1042020,  yang diperoleh  pada  tahun  2014  adalah harta  bersama  antara  Penggugat dan Tergugat.
Maka dalam amar putusan ini hakim hakim mengabulkan sebagian  gugatan  penggugat  dan menenetapkan bahwa mobil Honda Stream Tahun 2004, warna silver,  Nopol:  H  8624  CE,  No. Rangka: MHRRN17304J001252, No.  Mesin:  D17A5  1042020,  yang diperoleh pada tahun 2014
merupakan  harta  bersama  milik penggugat  dan  tergugat.  Dan menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak ½ dari harta bersama yang
sudah  di  tetapkan  hakim  juga menghukum tergugat untuk membagi  dan  menyerahkan  hak penggugat  harta  yaitu  separoh  ½ dari  Rp.45.000.000,00  adalah  =
Rp.  22.500.000,00  (dua  puluh  dua juta limaratus ribu rupiah).
Melihat didalam putusan tersebut bahwa uraian dari runtutan logika yang dibangun oleh hakim  telah  tepat.  Jika  mengacu pada  rentetan  kronologi  perkara yang  ada  didalam  putusannya,
Banyak dalil gugatan yang sebenarnya  tidak  ada  kaitannya dengan  pokok  pekara  namun  itu masuk dalam posita gugatan antara ialah adanya aduan
kekerasan  dalam  rumah  tangga dan itu dikesampingkan oleh hakim.
Ketika  penggugat  dalam  hal pembuktian  ingin  membuktikan dalil-dalil  penggugat  banyak  yang tidak  dibuktikan  oleh  penggugat hal  demikianlah  yang  membuat hakim menjadi ragu bahkan menolak  dan  mengesampingakan bukti-bukti yang diajukan, dan juga dalil pengugat tentang harta bersama bayak objek yang tuangkan dalam posita merupakan tanah  milik  orang  lain  dan  itu menjadi  kelemahan  argumentasi hukum  oleh  penggugat  misalkan tanah  milik  linda  yang  dalam  dalil penggugat mengatakan pinjam nama namu dalam hal pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan itu dan itu disanggah oleh tergugat dan memang benar faktanya
bukan pinjam nama namun pemilik aslinya ialah Linda.
Dengan  demikian  apa  yang menjadi  pertimbangan  hakim  yang menyandarkan pada pasal Pasal 1
huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam disebutkan bahwa: “Harta Kekayaan  dalam  perkawinan  atau Syirkah adalah harta yang diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut  Harta  Bersama,  tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama  siapa”  artinya  bahwa  tampa memperoalkan terdaftar atas nama siapa  ialah  diantara  penggugat dan  tergugat  bukan  milik  orang lain.

## SIMPULAN
1.  Melihat  dari  duduk  perkara  yang ada  maka  yang  terbukti  dalam persidangan  seacara  sah  dan menyakinkan  adalah  mobil  Honda Streem  yang  merupakan  harta bersama  dan  harus  dibagi  antara penggugat  dan  tergugat.  Bahwa kontruksi  hukum  yang  dibangun oleh hakim sangatlat logik runtutan argumentasinya  jelas,  misalkan hakim  sangat  jeli  ketika  objek mobil  Honda  streem  tidak  terbukti dengan  bukti  kepemilikan  dan hanya bukti foto dan iklan penjualan  mobil  tersebut,  namun tidak  dibantah  oleh  pihak  tergugat dan  dalam  duplik  menyatakan bahwa  mobil  tersebut  sudah  dijual dan  memang  diakui  oleh  tergugat maka dalam hukum perdata pengakuan  merupakan  bukti  yang sempurna dan menentukan segaimana pasal 174 HIR.
2,  Berdasarkan  asas  hakim  bersifat pasif dalam hukum perdata bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut sebagaimana  pasal  178  ayat  (2),
(3)  HIR.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  apa  yang  menjadi amar  putusan  in  casu  sudah sangat  tepat  menurut  penulis karna  dalil  dan  pertimbangan hakim  dan  runtutan  argumantasi hakim sudah sesuai dengan peraturan-perundang undangan yang belaku.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Happy Susanto. (2008). Pembagian  harga  Gono  Gini Saat  Terjdi  Perceraian ,  Visi Media, Jakarta hlm. 3.
[2] J  Moleong.  (1988). Metodologi Penelitian  Kualitatif, PT  Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 38.
[3] Mulyadi. (2008).
Hukum Perkawinan di Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  Semarang,  hlm. 31.
[4] Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, jakarta, hlm. 48.
[5] Wantjik  dan  Saleh.  (1980). Hukum  Perkawinan  Indonesia ,
Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  hlm.
2.