## Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Mewujudkan Tranformasi Polri Presisi di Polres Kota Baubau

## Muhammad Rizal Ardiansah Putra
Universitas Muhammadiyah Buton Email: mrap@umbuton.ac.id

## ABSTRAK
Keterbukaan informasi  berarti  bahwa data  dapat diakses  oleh semua  orang, kapan saja  dan di  mana  saja,  serta  dapat disebarluaskan  demi  kepentingan semua  orang. Keterbukaan  informasi  merupakan modal utama  dalam  mewujudkan independensi  informasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  Polres  Kota  Baubau  dalam mendorong  pelaksanaan  Implementasi  keterbukaan  Informasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian deskriptif kualitatif, dan hasilnya diberikan dalam bentuk elaborasi dan narasi penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tiga langkah dasar yang terlibat dalam analisis data: verifikasi data, reduksi data, dan penyajian data. berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan empat komponen teori  implementasi  kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Terbukti dari temuan dan analisis yang dilakukan peneliti bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antara pengambil kebijakan dan pelaksana,  selain  itu  juga  terjadi  komunikasi  yang  baik  antara  pelaksana  dan  jurnalis  dari  media  lokal  dan  nasional koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Humas Polres Kota Baubau dalam mengimplemntasikan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi; Keterbukaan informasi; Komunikasi;  Kepolisian

## Implementation of Information Openness in Realizing Precision Police Transformation at Baubau City Police

## ABSTRACT
Openness of information means that data can be accessed by everyone, anytime and anywhere, and can be disseminated for the benefit of everyone. Information openness is the main capital in realizing information independence. The purpose of this research is to describe how the Baubau City Police encourage the implementation of Information Openness. This research uses a qualitative descriptive research methodology, and the results are provided in the form of field research elaborations and narratives. Data collection techniques include observation, documentation and interviews. Three basic steps  are  involved  in data analysis:  data verification,  data reduction, and data presentation. based on the  results  of studies  and  analyzes  carried  out  using  four  components  of  policy  implementation  theory,  namely  communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. It is evident from the findings and analysis carried out by researchers that there has been good communication between policy makers and implementers, apart from that there has also been good communication between implementers and journalists from local and national media. Coordination carried out by the Baubau City Police Public Relations Section in implementing public information disclosure is sufficient to meet the needs of bureaucratic structure factors as explained by Edwards in Policy Implementation theory
Keywords: Implementation; Information disclosure; Communication; Police
Korespondensi: Muhammad Rizal Ardiansah Putra. Universitas Muhammadiyah buton. Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724. No. HP, WhatsApp: 085298254876 Email : mrap@umbuton.ac.id

## PENDAHULUAN
Sebagai  alat  negara,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas  menegakkan  hukum  dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka  menjaga  keamanan  dalam  negeri.  Sebelum  jaksa  dan  hakim,  polisi  adalah  pihak  pertama  yang menegakkan hukum. Aparat kepolisian di Republik Indonesia senantiasa bertindak sesuai hukum, menjunjung tinggi adat  istiadat  agama,  sopan  santun, dan  melindungi  hak asasi  manusia  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya (Aprilya & Fadhlain, 2022).
Adapun  Ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  kepolisian  menjadikan  rusaknya  citra  kepolisian  di mata  masyarakat,  ketidak  percayaan  masyarakat  akan  kinerja  kepolisian  dalam menyelesaikan  suatu  kasus yang sekarang lagi maraknya di media baik di media massa tv, radio, maupun media online seperti youtube, instagram, dll.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengedepankan transparansi prediktif, akuntabel, dan berkeadilan mencanangkan kepemimpinan tahun 2021-2024 dengan slogan “transformasi polisi presisi”. Dengan  fokus  pada  kepolisian  yang  berorientasi  pada  masalah,  gagasan  ini  merupakan  perpanjangan  dari promosi kepolisian (profesional, amanah, dan modern) yang diterapkan pada era sebelumnya (Noor, 2019).
Agar kepolisian dapat mengukur tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui  analisis  berdasarkan  pengetahuan,  data,  dan  metode  yang  tepat  sehingga  dapat  dicegah  sedini mungkin,  maka  perlu  kepemimpinan  kepolisian  yang  presisi.  untuk  melakukan  pendekatan  pemolisian prediktif  ( predictive  policing ).  Agar  setiap  insan  Bhayangkara  mampu  melaksanakan  tugas  kepolisiannya dengan cepat, manusiawi, transparan, penuh tanggung jawab, dan adil, maka kata “transparansi berkeadilan” dan “tanggung jawab” harus sejalan dengan pendekatan pemolisian prediktif. Hal ini merupakan salah satu program  Kapolri  yang  dituangkan  dalam  Road  Map  Transformasi  Pelayanan  Publik  ( Transforming  Public Service ) tentang Penguatan Komunikasi Publik yang terdiri dari kemitraan dengan berbagai pihak, layanan media Relations, penguatan sistem komunikasi publik, dan kemitraan (Susila Wibawa, 2019).
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  yang  biasa  dikenal  dengan  UU  KIP  tentang  keterbukaan informasi  publik  mulai  berlaku  pada  tanggal  30  April  2010.  Implementasi  UU  KIP  sangat  erat  kaitannya dengan masyarakat luas dan penyelenggara badan publik. Untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal  28  F  UUD  1945.  Selanjutnya,  setiap  orang  mempunyai  hak  prerogratif  untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui sarana apa pun. saluran yang tersedia. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersediaan Informasi Publik, Indonesia telah menetapkan peraturan
terkait informasi publik untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai akses terhadap informasi publik. (Febriananingsih, 2012).

## Landasan Teori

## Keterbukaan Informasi
Keterbukaan informasi berarti bahwa data dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja, serta dapat disebarluaskan demi kepentingan semua orang. Keterbukaan informasi merupakan modal utama dalam  mewujudkan  independensi  informasi.  Terciptanya  lingkungan  yang  kondusif  bagi  terwujudnya kebebasan  informasi  tidak  mungkin  tercapai  tanpa  adanya  transparansi  informasi  (Rahmani,  2021).  Oleh karena  itu,  melalui  penyidikan  ini  akan  kami  jelaskan  lebih  lanjut  bagaimana  Polres  Baubau  Kota  bisa menerapkan keterbukaan informasi.(Nurdiansyah, n.d. 2016)
Salah satu landasan demokrasi, keterbukaan, dan pemerintahan yang efektif, serta kebebasan berekspresi adalah ketersediaan informasi publik. Akses masyarakat terhadap informasi dilindungi oleh undang-undang ini, dan salah satu cara untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi  publik  (HAM).  Selain  itu,  masyarakat  dapat  memantau  kecepatan  kinerja  pemerintah  melalui informasi yang tersedia secara publik. Oleh karena itu, seluruh lembaga Badan Publik wajib memiliki personel yang siap memberikan pelayanan publik di ranah informasi. Tanggung jawab utama petugas komunikasi dan informasi di tingkat federal, provinsi, dan daerah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Setiap  badan  publik  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk menetapkan kebijakan KIP guna mencapai tujuan peraturan perundang-undangan (Sumiaty, n.d. 2020).
Informasi publik dapat diakses dengan cara ini. Masyarakat berhak menyuarakan keluhan, saran, atau kritik  terhadap  penyelenggaraan  negara  yang  dinilainya  melanggar  peraturan  perundang-undangan. Pengalaman  sehari-hari  menunjukkan  bahwa  komentar,  keluhan,  dan  kritik  masyarakat  seringkali  tidak ditanggapi dengan baik dan tepat (Kriyantono, n.d. 2015)

## Polri Presisi
Menurut  masyarakat,  polisi  yang  profesional  adalah  polisi  yang  mampu  memberikan  pengarahan, dukungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat. Mereka juga tidak mempersulit individu yang meminta bantuan; sebaliknya, mereka memperlakukan mereka dengan penuh persahabatan (Maryam et al., 2022).
Agar Polri dapat menilai derajat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa  berdasarkan  pengetahuan,  data,  dan  cara  yang tepat  sehingga  dapat  dicegah  sedini  mungkin,  maka pimpinan  Polri  yang  Presisi  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  tersebut.  kemampuan  untuk  mendekati kebijakan  prediktif.  Strategi  pemolisian  prediktif  disertai  dengan  istilah  akuntabilitas  dan  transparansi berkeadilan, hal ini penting untuk menjamin setiap insan Bhayangkara dapat melaksanakan tugas Polri dengan cepat, tepat, bertanggung jawab, manusiawi, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Untuk mempercepat transformasi kepemimpinan (Aprilya & Fadhlain, 2022).
Profesionalisme penegakan hukum dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri sehingga menjadi penegak hukum yang tangguh dan tetap menjaga penampilan sebagai penegak hukum sipil. Polisi sipil adalah mereka yang menghormati martabat manusia dalam menjalankan tugasnya, mampu melakukannya  tanpa  menggunakan  kekerasan,  dan  siap  mendengarkan  kekhawatiran  yang  diajukan masyarakat dan berupaya mencari solusi. (Suryani & Saharuddin, 2021)
Penelitian yang telah dilakukan tidak mungkin dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi  dasar  analisis  dan  perbandingan.  Penelitian  sebelumnya  juga  diharapkan  akan  memungkinkan akademisi untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian sebelumnya maka kedua jenis  penelitian  tersebut  dibandingkan.  Berikut  ini  adalah  daftar  temuan  ilmiah  sebelumnya;  Keterbukaan informasi  publik  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  masih  mengandung  beberapa  faktor  yang  menghambat implementasi  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik,  antara  lain  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya (anggaran  dan  manusia),  faktor  disposisi,  dan  struktur  birokrasi,  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Herda  Astuti  (2016).  dan  bertajuk  “Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  di  Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015.” Selain itu, Tiara Indah Tahun (2018) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya” yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor struktur birokrasi dapat dipenuhi dengan adanya SOP  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang.  petugas  dalam  penerapan  kebijakan keterbukaan informasi publik. yang dituangkan dalam teori Implementasi Kebijakan Edwards. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan Muhammad Rizqi Rahmani bertajuk Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik  pada  Badan  Publik  Sektor  Sumber  Daya  Alam  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  (2020)  semakin memperkuat  pernyataan  tersebut.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  Dinas  Kehutanan,  Dinas  Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur semuanya telah  menerapkan  praktik  pelayanan  keterbukaan  informasi  publik.  Namun  kinerja  mereka  dalam  hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan, belum optimal. transparansi data publik. (Hertina, n.d.)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dikenal  sebagai  penelitian  deskriptif,  yaitu  suatu  metode  di  mana  peneliti  tidak membuat prediksi atau menguji hipotesis awal apa pun—melainkan, mereka hanya menganalisis, mengamati, dan  mengeksplorasi  suatu  kejadian  atau  fenomena  tertentu.  Selain  itu,  penelitian  deskriptif  tidak  mencari hubungan; melainkan hanya mencari kedalaman data (Rakhmat & Ibrahim, 2017, hal. 68).
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini;  penelitian  kualitatif  diartikan  sebagai penelitian  yang  didasari  oleh  pemikiran  postpositivis,  menjadikan  peneliti  sebagai  alat  utama  dalam penyelidikan. Signifikansi fenomena yang diteliti, bukan generalisasi, merupakan hasil akhir dari penelitian
kualitatif ini (Suryani & Saharuddin, 2021). Ada beberapa perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama, metode penelitian kualitatif mengandalkan bukti, fakta, dan informasi yang dihasilkan melalui penalaran  matematis, statistik, dan  metode  numerik.  Sebaliknya,  data,  informasi,  dan  fakta  dalam penelitian kualitatif berpusat pada hasil analisis kualitas dibandingkan kuantitas . Kelemahan lain dari teknik penelitian  kuantitatif  adalah  penerapannya  dapat  menyebabkan  peneliti  mengabaikan  konstruksi  atau pertumbuhan sosial dan budaya dari fenomena yang mereka pelajari (Mindarti et al., n.d.).
Untuk  mengumpulkan  informasi  sebanyak-banyaknya,  peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penjelasan  menyeluruh  tentang  setiap  aspek  program,  situasi  sosial, organisasi, lembaga, dan lain-lain yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi. , analisis dokumen, dll mengenai topik yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan yang menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada informan yaitu personel kepolisian yang bertugas  di  bagian  humas  polres  kota  Baubau  mengenai  implentasi  keterbukaan  informasi  di  Polres  kota Baubau.  Peneliti  telah  melakukan  wawancara  sekitar  tanggal  25-27  April  2022  denga  jumlah  informan sebanyak 3 orang yang masing-masing terdiri dari: Kepala seksi Humas, Kasubsi PIDM, dan Kepala bagian SDM. Peneliti memeberikan masing-masing informan dengan beberapa pertanyaan mengenai implementasi keterbukaan  informasi  di  Polres  Kota  Baubau.  Adapun  berdasarkan  penelitian  yang  di  lakukan  maka pembahasan penelitian dapat di paparkan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau.
Peneliti mengkategorikan hasil penelitian terkait Implementasi keterbukaan informasi menjadi empat poin  sesuai  dengan  model  Implementasi  kebijakan  oleh  George  C.  Edwar3    yang  ditemukan  dalam  hasil wawancara adalah sebagai berikut.
a. Komunikasi
Unit  hubungan  masyarakat  melakukan  sejumlah  komunikasi  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik.  Pertama,  korespondensi  dengan  legislator.  Agar  kebijakan  dan  tugas  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  pengambil  kebijakan  menggunakan  komunikasi  langsung  antara  Kapolri  dan Kabid Humas. Jenis komunikasi ini terjalin dalam dua arah: dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada  pimpinan.  Terjalinya    komunikasi  dua  arah  sehingga  bawahan  memiliki  sikap  loyalitas  dan  respek terahadap pimpinan begitupun pimpinan bias memahami apa yang dari bawan yang tentunya demi kemajuan institusi Polri khususnya Polres Baubau (Kriyantono, n.d.).
Humas  menggunakan  media  baru  dan  lama,  termasuk platform media  sosial  seperti  Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, untuk berkomunikasi dengan publik. Selain itu, media cetak dan elektronik di Kota Baubau bekerjasama dengan media lokal. Audiens merupakan dasar dalam pemilihan media. Hal ini bertujuan agar Anda dapat menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya melalui media massa dan media sosial.
Selain itu, media sosial menjadi alat yang umum digunakan orang untuk berkomunikasi. Polres Baubau Kota masih menggunakan media luar seperti baliho.
Mereka  berkomunikasi  secara  langsung  selain  memanfaatkan  materi  PR.  Para  profesional  hubungan masyarakat  berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat.  Tentang  tata  cara  yang  dilakukan  Polres  Baubau Kota  dalam  menangani  atau  mengusut  perkara,  serta  rincian  pelayanan  SKCK  dan  SIM,  antara  lain.  guna memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  dengan  cara  lebih  transparan  dan mudah diketahui masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi kepuasan bagi warga Kota Baubau yang tidak puas dengan informasi yang mereka terima dari media (Susila Wibawa, 2019).
Humas Polres Baubau Kota menangani korespondensi terkini dengan media. Di sini, petugas melakukan hubungan  media,  salah  satu  tanggung  jawab  dan  tugas  hubungan  masyarakat.  Berteman  dengan  jurnalis, membuat grup WhatsApp untuk terhubung dengan mereka, atau bahkan mengundang mereka ke konferensi pers untuk berbagi informasi publik adalah cara-cara untuk menciptakan komunikasi secara pribadi.

## b. Sumber Daya
Bagian  Humas  Polres  Baubau  telah  berhasil  melaksanakan  keterbukaan  informasi  publik,  memenuhi seluruh persyaratan pemenuhan sumber daya. Seluruhnya ada lima karyawan. Namun kelemahannya adalah pegawai  yang  baru  bertugas  selama  enam  bulan  terkadang  akan  dipindahkan  ke  gugus  tugas  lain.  ini berberdampak pada tepersonel yang baru di tempatkan perlu menyesuaikan diri kembali dengan bagai mana tata cara kerja humas. Adapun masalah penempatan di atas ini tidak menjadi hambatan humas karena bisa membackup personel yang ada memdalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan publik. Permasalahan sumber daya manusia yang di alami humas dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik Polres Kota Baubau di karenakan dalam penempatan jumlah personel tidak statis. Karena  6 bulan  sekali  personel  akan  di  pindahkan  ataupun  ada  penyegaran-penyegaran  bisa  saja  di  mutasi  atau  di pindahkan di Bidang-bidang lain.
Karyawan  harus  memiliki  pengetahuan  tentang  penggunaan  situs  web,  media  sosial,  dan  peralatan teknologi lainnya seperti komputer dan kamera untuk menerapkan pembagian informasi publik. Polda Sultra adakan  pelatihan  Humas  untuk  meningkatkan  kemampuan  aparat  kepolisian.  Pelatihan  diberikan  dalam bidang  pembuatan  film,  narasi,  dan  meme.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghilangkan  hambatan  tambahan terhadap penyebaran informasi publik secara berkala. Berdasarkan temuan peneliti, keahlian tersebut dimiliki para  pegawai  karena  Humas  Polres  Baubau  Kota  kerap  menggunakan  Facebook,  Instagram,  Twitter,  dan platform lainnya untuk berbagi informasi kepada masyarakat.
Ada  beberapa  peran  yang  di  lakukan  di  humas  Polres  Kota  Baubau,  pertama  Kepala  seksi  humas bertugas membantu Kapolres dalam mengelola kehumasan di lingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal maupun eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin di sampaikan kepada Kapolres ataupun yang akan keluar kemedia. kedua kepala sub seksi pengelola informasi dokumentasi dan multi media bertugas
mengumpulkan  informasi-informasi  baik  berupa  dokumentasi  maupun  pembuatan  produk-produk  kreatif yang ingin di sajikan kepada masyarakat melalui media social ataupun media online. Ketiga kepala sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan data-data untuk di sajikan kepada masyaarakat dalam bentuk pemberitaan  baik  itu  dalam  konferensi  pers,  siaran  pers,  rilis  pers  itu  adalah  bagian  dari  tugas  penmas. Keempat  Bamin  atau  Bintara  Administrasi  adalah  sebagai  Tata  Laksana  &  Urusan  Humas  yang  mengatur Adminitrasi Umum
Selain  kekurangan  staf,  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  keterbukaan informasi  publik  juga  lebih  dari  cukup.  Untuk  mengabadikan  peristiwa  yang  terjadi  di  lingkungan  Polres Baubau,  petugas  dibekali  kamera  profesional.  Gedung  kepolisian  di  Kota  Baubau  sudah  lebih  dari  cukup. Sumber daya tambahan, termasuk komputer dan printer, memadai untuk membantu humas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Setiap petugas memiliki komputer dan printer di tempat kerjanya.
Secara  keseluruhan,  sektor  hubungan  masyarakat  telah  berhasil  memenuhi  kebutuhan  sumber  daya dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal ini disebabkan oleh komitmen anggota staf terhadap tugas dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan mereka dan sumber daya yang mendukungnya. Menurut teori  implementasi  kebijakan  Edward,  hal  ini  berarti  meskipun  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan kebijakan telah diperoleh, namun implementasi kebijakan tersebut belum berjalan mulus.
c. Disposisi
Beragam  pendapat  dimiliki  oleh  mereka yang  bertanggung  jawab atas  keterbukaan  informasi  publik. Pertama,  menerapkan  mentalitas  bertanggung  jawab  dengan  berupaya  menaati  peraturan  dan  perundang- undangan terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini karena dengan mengikuti pedoman diharapkan dapat memaksimalkan  kinerja  petugas.  Keterbukaan  staf  dalam  mempertimbangkan  saran  dan  kritik  masyarakat yang  dimuat  di  internet  memungkinkan  hal  tersebut.  Melalui  Facebook,  petugas  akan  berupaya  membalas pertanyaan  warga  Kota  Baubau  sepanjang  masih  dalam  lingkup  kinerja  dan  kewenangannya.  Menerapkan strategi  yang  masuk  akal  dalam  penyampaian  informasi  publik  tidaklah  cukup.  Sikap  bertanggung  jawab personel juga ditunjukkan dalam penilaian kinerja. Kinerja petugas akan meningkat dengan adanya review. Hal ini merupakan hasil dari kesadaran polisi akan bidang-bidang tertentu yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Kemampuan untuk membantu diri sendiri dan anggota kelompok Anda menjadi pekerja yang lebih mahir dan cakap berada di  urutan kedua. Ketiga, selain bekerja sama dengan media lokal, jurnalis, dan bagian Polres Baubau  Kota,  petugas  juga  bekerja  sama  dengan  bagian  humas  instansi  Pemerintah  Kota  Baubau  lainnya. Dokumentasi dan kebutuhan data atau informasi merupakan bentuk kerjasama yang digunakan karena tugas humas  Polres  Baubau  Kota  adalah  menyiapkan  data  mengenai  operasional  departemen  serta  kegiatan Kapolres.
Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik adalah  positif.  Pola  pikir,  kecenderungan,  atau  keinginan  pelaksana  kebijakan  harus  mampu  memfasilitasi
implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Penyelenggaraan  keterbukaan  informasi  publik  dapat  didukung sepenuhnya oleh sikap berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung antar pihak terkait, dan bekerja sama antar pelaksana. (Saraya, 2019).
d.  Struktur Birokrasi
SOP  (standar  operasional  prosedur)  ini  dilaksanakan  oleh  pihak  kepolisian  dan  dibuat  oleh  bagian humas  Polres  Baubau  Kota.  Petugas  menggunakan  SOP  sebagai  arahan  tambahan  ketika  melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  petugas  menerapkan  Prosedur  Operasi  Standar  (SOP) sebagai prinsip yang menguatkan dalam keterbukaan informasi. Adapun SOP (Standar Operasional Prosedur) diantaranya:
Keterbukaan Informasi Publik.
1.  Membangun  komunikasi  dengan  Insan  media  melalui  kegiatan  Wawancara,  Door  Stop  System ataupun melalui Konferensi Pers / Siaran Pers terkait Kegiatan-Kegiatan di lingkungan Polres maupun hasil Ungkap Kasus yang ditangani
2. Penyediaan Sarana media center sebagai Pusat Informasi bagi Pemohon informasi Publik Baik Media maupun Masyarakat.
3.  Penyampian  informasi  melalui  Platform-platform  media  sosial  (Facebook,  Instagram,  Twiter  dan Youtobe)  dalam  rangka  memberikan  Informasi  dalam  bentuk  Konten-Konten  Digital  yang  mudah  diakses oleh masyarakat pengguna Internet.
4.  Membuka  Layanan  Pengaduan  dan  layanan Chat Platform-platform media  sosial  (Facebook, Instagram,  Twiter  dan  Youtobe)  bagi  masyarakat  yang  ingin  melaporkan  atau  mengadukan  sesuatu  yang berhubungan dengan Kamtibmas yang terakses selama 24 jam.
Selain  SOP,  pengelolaan  proses  keterbukaan  informasi  publik  oleh  humas  juga  mendukung  aspek organisasi birokrasi tersebut. Terkait informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, Humas bekerja sama dengan internal Polres Baubau, jurnalis, dan platform media sosial untuk menyebarkan informasi cara pembuatan SKCK, update kasus, dan vaksinasi massal (Hertina, n.d.).
Secara  keseluruhan,  komponen  struktur  birokrasi  pelaksanaan  KIP  berjalan  cukup  lancar  karena tersedianya  SOP  yang  diikuti  oleh  pelaksana  dan  kolaborasi  yang  berkelanjutan  untuk  mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III yang menyatakan bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi juga sangat dibutuhkan karena entitas publik dapat menghadapi tekanan dari pihak di luar unit birokrasinya. Untuk memitigasi hal ini, pelaksana harus bekerja sama dengan sejumlah pihak yang terkait.
Hasil  penelitian  menggambarkan  temuan  utama  dari  penelitian.  Sajian  dalam  hasil  dan  pembahasan ditulis secara bersistem, hanya hasil data/ informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Pembahasan dalam artikel penelitian menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian.

## SIMPULAN
sesuai  dengan  temuan  analisis  dan  penelitian  yang  memanfaatkan  empat  prinsip  teori  implementasi kebijakan—struktur  birokrasi,  sumber  daya,  sikap,  dan  komunikasi.  Sebagai  hasilnya,  kesimpulan  berikut dapat  dibuat:  Pada  awalnya,  fokusnya  adalah  pada  komunikasi.  Hasil  dan  analisis  yang  dilakukan  peneliti menunjukkan bahwa komunikasi efektif telah terjalin tidak hanya antara pengambil kebijakan dan pelaksana, namun juga antara pelaksana dan jurnalis yang mewakili media lokal dan nasional. Sumber daya merupakan hal yang tidak terlalu penting. Personil hubungan masyarakat telah secara efektif memenuhi kebutuhan sumber daya  mereka  untuk  melaksanakan  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik,  yang  mencakup  penyediaan fasilitas yang meningkatkan produktivitas karyawan. Komponen ketiga adalah disposisi. Eksekusi departemen humas  terhadap  faktor  disposisi  keterbukaan  informasi  publik  telah  diselesaikan  dengan  baik.  Keempat, struktur birokrasi. Sebagaimana dijelaskan Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan, keberadaan standar operasional  prosedur  (SOP)  dan  koordinasi  yang  dilakukan  Bagian  Humas  Polres  Baubau  dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti  berdasarkan  hasil  penilitian  untuk  mengetahui Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau: Mutasi atau pemindahan personel harusnya bisa lebih lama karena personel yang baru merasa nyaman dengan tugasnya tiba-tiba di pindahkan ke satuan lain. Pada penempatan personel harus sesuai sumber daya yang di butuhkan  agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksima. Diberikan pelatihan-pelatihan kepada personel kepolisian sesuai dengan sumbe daya yang di butuhkan dalam sebuah satuan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilya, D., & Fadhlain, S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam  Pelayanan  dan  Keterbukaan  Informasi  Publik. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 3 (06),  752–763. https://doi.org/10.36418/jist.v3i6.444
Febriananingsih,  N.  (2012).  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  DALAM  PEMERINTAHAN  TERBUKA MENUJU  TATA  PEMERINTAHAN  YANG  BAIK. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 1 (1), 135. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110 Hertina, M. L. (n.d.). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR KEPOLISIAN RESORT KLATEN . Kriyantono,  R.  (n.d.). Konstruksi  Humas  Dalam  Tata  Kelola  Komunikasi  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  di  Era Keterbukaan Informasi Publik . 18 (2).
Maryam, H. M., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajemen Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi  dan  Informatika,  Sandi  dan  Statistik  Kota  Cilegon. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  dan  Kebijakan Publik , 3 (2), 376–389. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142 Mindarti,  L.  I.,  Saleh,  C.,  &  Galih,  A.  P.  (n.d.). SOSIALISASI  DALAM  RANGKA  MENINGKATKAN  KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN .
Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik:
Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan , 7 (1), 11. https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2
Nurdiansyah, E. (n.d.). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BAGI MASYARAKAT .
Saraya, S. (2019). TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 125. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1653 Sumiaty, N. (n.d.). KETERBUKAAN KOMUNIKASI LAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI . 05 .
Suryani, D. A., & Saharuddin, E. (2021). Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  ASIAN  (Asosiasi  Ilmuwan  Administrasi Negara) , 9 (1), 162–175. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.54 Susila  Wibawa,  K.  C.  (2019).  Urgensi  Keterbukaan  Informasi  dalam  Pelayanan  Publik  sebagai  Upaya  Mewujudkan Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 2 (2),  218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234