## Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018

## Anita Karolina

## Universitas Indonesia

## Abstrak
Terorisme di Indonesia kian marak terjadi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah khususnya Polri mempunyai paying hukum yang kuat dalam pencegahan terorisme. Berdasarkan salah satu pencegahan dalam UU No. 5 Tahun 2018 yang dilakukan yaitu deradikalisasi. Meskipun telah dilaksanakan sebelum UU No. 5 Tahun 2018 berlaku, program ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena tidak ada paying hukum yang kuat dan Kementerian/Lembaga pelaksana belum dapat melakukan secara integratif dan koordinatif dalam penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyusun grand strategy nasional deradikalisasi strategi dan target untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
Kata Kunci : Undang-Undang, Terorisme, deradikalisasi, intelijen

## Abstract
Terrorism in Indonesia is increasingly prevalent. Since the enactment of Law Number 5 Year 2018, the government, especially the National Police, has a strong legal pay in preventing terrorism. Based on one of the precautions in Law No. 5 of 2018 conducted the de-radicalization. Although it was implemented before Law No. 5 of 2018 applies, this program has not been able to be carried out optimally because there is no strong paying law and the implementing Ministry / Institution has not been able to carry out integrally and coordinatively in combating terrorism. Therefore, the BNPT and related Ministries / Institutions must develop a national grand strategy deradicalizing strategies and targets for the short, medium and long term.
Keywords: Law, Terrorism, deradicalization, intelligence

## Pendahuluan
Terorisme merupakan salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat ( Counter Reaction ) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan bangsa dan Negara Indonesia. Terorisme merupakan permasalahan global seluruh dunia, yang dilakukan oleh kelompok Teroris yang memiliki jaringan luas secara internasional yang melewati lintas batas negara dan didukung pendanaan yang besar. Serangan teroris global mulai marak terjadi akibat dari situasi politik dan ketidakstabilan serta perang yang
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
terjadi di negara-negara Timur Tengah. Diawali dengan peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perang teluk antara Irak vs Kuwait tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan invasi NATO ke Iraq untuk menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein di tahun 2003. Terorisme ikut ambil bagian kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa ( extra ordinary crime ). 1
Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Gerakan terorisme di Indonesia adalah merupakan bagian dari gerakan terorisme secara internasional, yang kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind) 2 . Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran kelompok radikal dalam melakukan aksi mereka, karena masyarakatnya dianggap sangat mudah dipengaruhi khususnya dalam hal yang menyangkut dengan keagamaan dan Surga. Pasca kejadian 09 Septempber 2001 (WTC), kemudian pada tahun 2002 terjadi aksi terorisme yang cukup besar di Indonesia yaitu di Sari Club dan Paddy’s Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan sebutan Bom Bali 1.
Peristiwa Bom Bali 1 telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah termasuk warga negara asing. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok terorisme yang bermaksud merusak kedamaian global. 3 Sejak kejadian bom Bali 1 tahun 2002 tersebut, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 4 Pasca diresmikannya UU terorisme, hal tersebut tidak serta-merta menghentikan aksi dari kelompok radikal. Pada tahun yang sama dibulan Agustus, kemudian terjadi kembali aksi bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriot. Setelah itu rententan aksi bom bunuh diri terus terjadi di Indonesia, seperti Bom Kedubes Australia 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom bunuh diri di Polresta Cirebon tahun 2011, bom Thamrin dan bom Mapolresta Surakarta 2016, bom di halte Busway Kampung Melayu 2017 dan yang terbaru.
Meskipun telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi dari kelompok radikal khususnya dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003. Kurang kuatnya aturan yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2003, membuat para pelaku terorisme khususnya kelompok radikal masih dapat dengan leluasa melakukan aksi mereka, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang dapatnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-
1  Mardenis, 2011, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 120 2  Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia (FISIP UI, Vol. 2 No. III, Desember 2002): hal. 22 3 Ibid ., hal. 120-121.
4  Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 73.
Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003, pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada perubahan ideologi secara cepat sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan dengan cepat terkait perlunya perubahan regulasi. Menurut Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah sebenarnya telah mengetahui akan ada suatu aksi terorisme, bahkan telah mengetahui sejumlah pihak yang diduga akan melakukan hal tersebut. Namun, aparat belum bisa menjeratnya dengan aturan manapun. Sementara aksi teror sendiri belum bisa dipastikan kapan akan diketahui. 5
Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Tahun 2003 yang diajukan sejak awal tahun 2016 mengalami kevacuman selama hampir dua tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai macam alasan yang muncul terkait belum dapat diresmikannya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tersebut oleh DPR karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pemerintah dalam hal politik. Dengan vacumnya Undang-Undang Anti Terorisme, kelompok radikal semakin leluasa melakukan aksinya, baik dalam hal penyebaran paham, perekrutan sampai dengan aksinya. Seperti kejadian bom Panci di penghujung tahun 2016, bom Kampung Melayu Mei 2017 dan rentetan aksi bom bunuh diri tahun 2018 yang memaksa DPR harus menyetujui revisi UU No. 15 Tahun 2003 dan meresmikan UU No. 5 Tahun 2018.

## Kerangka Teori
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori terorisme, intelijen, dan deradikalisasi. Terorisme berasal dari bahasa latin yaitu “ terrere ” berarti gemetaran dan “ deterrere ” berarti takut. Banyak ahli yang memiliki pendapat berbeda tentang pengertian terorisme. Yonah dan Seymour (1977) dalam bukunya Terrorism Interdiciplinery Prespectives mengatakan ‘ Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilitation itself. Complex technological society is extremely vulnarable to unsuspected ruthless attacks of terrorism ’, terorisme merupakan suatu bentuk fenomena kontemporer yang muncul secara alami dalam sebuah peradaban modern. 6 Walter Laquer menyatakan tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Pada waktu tertentu tindakan terorisme dilakukan oleh negara, dan pada waktu yang lain dilakukan oleh kelompok non-negara, atau oleh kedua-duanya. 7
Profesor ahli terorisme Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakhrisna menganjurkan untuk mengatasi terorisme secara efektif saat ini, dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif 8 Strategi yang komprehensif tersebut yaitu melalui pendekatan-pendekatan “ soft ” dan “ hard ” secara bersama- sama dalam penanggulangan terorisme. 9 Menurut Gunaratna dan Ramakhrisna, agar suatu negara dapat menanggulangi terorisme di negaranya dengan efektif maka pemerintah perlu menggunakan gabungan pendekatan antara hard dan soft sebagai upaya penindakan sekaligus juga pencegahan terorisme. Penggunaan hard approach sebagai upaya penangkapan, penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pelaku teror. Sedangkan soft approach dalam penanggulangan terorisme menonjolkan upaya-upaya yang tidak menggunakan perspektif
5  https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme
6  Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell, 1977. Terrorism: Interdisciplineray Perspective. The John Jay Press, New York.
7  Ali Syafaat, 2003. Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi. Imparsial, Jakarta. Hal. 30.
8  Rohan Gunaratna, 2004. “Introduction: Change or Continuity?” dalam The Changing Face of Terrorism. hal.1-17 9  Kumar Ramakrishna, 2005. Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia . Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book.
keamanan atau strategi militer. Pendekatan soft approach merupakan adopsi dari teori Joseph Nye dalam bukunya, Soft Power: The Mean to Success in World Politics . Nye mengartikan soft power sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik dan bukan merupakan paksaan. 10
Menurut RAND Corporation sebagaimana dikutip oleh Usman, mengatakan deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat. 11 Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham- paham radikal melalui pendekatan interdispliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan.
Intelijen sebagai sebuah proses yang merupakan rangkaian dari suatu prosedur atau langkah- langkah membentuk siklus intelijen ( intelligence cycle ). Suatu siklus intelijen dimulai berawal dari kebutuhan intelijen berupa pertanyaan dan kebutuhan dari para pengambil keputusan atas sasaran, kemudian diajukan kepada badan atau organisasi intelijen. Siklus intelijen terdiri dari tujuh langkah, yaitu: 1) Penetapan arah (perencanaan dan perumusan masalah), 2) Pengumpulan informasi, 3) Pengumpulan data, 4) Manipulasi dan pengolahan data, dan 5) analisis data, yang kemudian produk intelijen yang dihasilkan akan melalui dua proses untuk kebutuhan pengambil keputusan, yaitu a) Laporan dalam bentuk tertulis, dan b) Diseminasi kepada pengambil keputusan (yang mencakup adanya umpan balik). 12
John W. Creswell mengatakan, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengkeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 13 Sedangkan menurut Moleong, metodologi kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan dan tulisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 14 Berdasarkan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian ini mengajukan pertanyaan, Bagaimana strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

## Pembahasan
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, aparat penegak hukum khususnya Polri langsung bekerja keras dalam melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Prof. Tito Karnavian. Ph.D menyatakan sepanjang tahun 2018 sejak berlakunya Undang-Undang anti terorisme Polri telah melakukan penangkapan terhadap 370 orang terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Polri telah bisa melakukan penangkapan sejak seseorang diduga telah bergabung dengan kelompok teroris. 15 Sejak tahun 2018 hingga 2019, aparat penegak hukum (Densus88 AT Polri) telah melakukan tindakan
10   J. Nye, 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics . New York, Public Affairs.
11   Usman, Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, 2014, Vol. 2, No. 2.
12  Hank Prunckun, 2010, Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis, Plymouth: Scarecrow Press.
13   J.W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (3rd ed.), Achmad Fawaid, Penerjemah, 2013, hal.4-5. 14  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 1989, hal. 6.
15  https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok
pencegahan dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada 409 terduga terorisme yang akan melakukan aksinya di berbagai wilayah di Indonesia. Yang mana, para terduga teroris yang ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia. Para terduga pelaku terorisme yang ditangkap dan ditahan tahun 2019 merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga Sumatera Utara, Tegal, Klaten Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur, Bandung Jawa Barat, Bitung Sulawesi Utara, serta Bekasi Jawa Barat. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh aparat Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para terduga terorisme tersebut yang dipublikasikan diantaranya adalah sebagai berikut: (data dari berbagai sumber)
•  Tanggal 9 maret 2019, Putra Syuhada alias Rinto di Kelurahan Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung.
•  Tanggal 10 Maret 2019, PK alias Salim Salyo, di Jalan Arteri Supadio, Gang Parit Sembin 2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang diduga merencanakan perampokan bank di wilayah Jawa Timur.
•  Tanggal 12 Maret 2019, Asmar Husen alias Abu Hamzah, Azmil Khair alias Ameng (penyandang dana) dan Zulkarnaen alias Ogel di Sibolga, Sumatera Utara.
•  Tanggal 14 Maret 2019, Roslina alias Syuhama dan M alias Malik, (penyandang dana kelompok Sibolga) di Sibolga, Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten Jawa Tengah, dan Abu Ricky yang melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial di Rokan Hilir Riau.
•  Tanggal 19 Maret 2019, terduga teroris yang merupakan satu jaringan dengan kelompok Sibolga berinisial Abu Harkam di Berau Kaltim ditangkap.
•  Tanggal 28 Maret 2019, WP alias Sahid bersama istri dan dua anaknya di desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
•  Tanggal 2 Mei 2019, RH dan M di Bitung, Sulawesi Utara menuju Poso Sulteng.
•  Tanggal 4 Mei dan 5 Mei 2019, tim menangkap SL dan AN, MI, IF, dan T di Bekasi serta MC di Tegal yang merupakan kelompok JAD Lampung.
•  Tanggal 5 Mei 2019, S dan T ditangkap ditempat berbeda. S ditangkap di Jalan Dr Ratna, Jati Bening, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Sementara T ditangkap di Jalan The Cluster California, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A s.d 43D. Sebagai mana diketahui pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi.  Dari ketiga cara pencegahan yang disebutkan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana kegiatan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga
terkait seperti Polri, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. 16
Sri Yunanto et. al. (2017) mengatakan bahwa ancaman terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan dan semakin meningkat secara signifikan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Aksi terorisme di Indonesia terjadi dari berbagai bentuk seperti pemberontakan, gerakan- gerakan separatis sampai radikalisme. Aksi-aksi tersebut umumnya dilakukan dengan dengan cara pengeboman (termasuk bom bunuh diri), penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan, dan perampokan serta tindakan lain yang menimbulkan gangguan pada masyarakat umum. Adapun motivasi, pola aksi, tujuan, dan cara terorisme yang dilakukan di Indonesia sangat beragam akan tetapi pada intinya tujuannya sama yaitu ingin merongrong pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain seperti mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai religius terorisme.
Dalam menghadapi ancaman teroris di era global saat ini, memang tidak bisa dilakukan secara individual, oleh masing-masing negara saja, akan tetapi tidak ada pilihan lain, dalam upaya memberantas terorisme dan berikut pola-pola yang mengikutinya, seperti fenomena radikalisme di segala bentuk, mengharuskan kerjasama antar negara. Bentuk kerjasama ini menjadi amat penting, bahkan mutlak dilakukan mengingat pola dan jaringan aksi terorisme saat ini telah mengglobal dan canggih. Oleh karena itu, lembaga pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan terorisme dengan mempersempit ruang gerak serta mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme dan membentuk satuan-satuan anti teror baik dari TNI, Polri maupun lembaga- lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini dirasa masih belum mampu mengatasi bahkan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat terhadap kinerja aparat yang dinilai selalu kecolongan atau lamban bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengungkap serta menghukum para pelaku terorisme. Dalam mengatasi hal tersebut di atas, perlu dilakukan kerjasama antar aparat serta memperkuat birokrasi dengan struktur hukum yang kokoh.
Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan ( terrorism is the apex of violence ). Kekerasan bisa terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Umumnya, sasaran intimidasi dan sabotase secara langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali merupakan orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Maka daripada itu,  untuk mengetahui anatomi jaringan terorisme di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tidak semua kelompok radikal Islam di Indonesia adalah kelompok teroris.
Pengelompokan gerakan radikal di Indonesia, yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 17 Pertama , kelompok radikal milisi adalah kelompok-kelompok yang radikal di dalam aksi mereka. Kelompok radikal milisi adalah kelompok yang terlibat dalam konflik-konflik sosial seperti di Maluku dan Poso. Contohnya dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia. Kelompok-kelompok ini, meskipun radikal dalam aksi, namun mereka tetap mendukung NKRI. Kedua adalah kelompok radikal separatis . Kelompok ini mempunyai tujuan utama untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Contoh dari kelompok ini adalah
16   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
17  Sri Yunanto, et. al., Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia. Jakarta, CV. Multi Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48-59.
RMS, GAM, DI/TII dan OPM. Ketiga , kelompok radikal teroris . Kelompok ini mengusung gagasan ideologi radikal yang digunakan sebagai alasan dalam tindakan terorisme. Contohnya adalah JI. Kedua, kelompok radikal ini, baik radikal separatis maupun radikal teroris, sama-sama menolak konsep NKRI. Kecenderungan belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran pada bentuk dan anatomi terorisme di Indonesia. Beberapa aksi terorisme di Indonesia saat ini dilakukan secara individu dan tidak terorganisir, di mana pelakunya tidak tergabung dalam satu kelompok terorisme tertentu. Pola seperti ini memunculkan fenomena baru seperti leaderless resistance (aksi kekerasan/terorisme yang dilakukan tanpa adanya hierarki/struktur kepemimpinan), phantom cell structure (jaringan sel hantu) dan lone wolf terrorists (teroris yang bekerja sendirian).
Jaringan “ sel hantu terorisme ” yang pertama kali dikembangkan oleh Ulius Louis Amoss pada awal 1960-an adalah hubungan antar-grup yang dilaksanakan dengan jalan sangat rahasia, tidak ada ikatan kelompok, struktur yang tidak jelas, namun tujuan ideologinya sama. Jaringan terorisme “tanpa pimpinan” mengambil sang pemimpin spiritual hanya sebagai motivator sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk menjadi martir dalam menentukan dan menyerang targetnya sendiri. Sedangkan jaringan “serigala tunggal” adalah aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri.
Membebaskan masyarakat di Indonesia dari ketakutan terhadap ancaman terorisme merupakan tugas pokok intelijen negara, sedangkan  tugas pokok intelijen musuh adalah mengancam keselamatan umum. Oleh karena itu, baik intelijen negara maupun intelijen musuh mempunyai berbagai macam sifat, mulai dari yang terang-terangan (terbuka) atau yang dikenal sebagai intelijen dengan metode putih sampai dengan yang penuh rahasia atau bermetode hitam. Intelijen bermetode putih dalam intelijen negara biasa dilakukan oleh para diplomat di negara-negara tempat mereka ditugaskan, sedangkan metode putih dalam intelijen musuh bisa dilakukan dengan cara menyalahgunakan wartawan. Wartawan secara tidak sadar kerap memuat berita secara spektakuler tentang terorisme, sehingga memperluas rasa ketakutan masyarakat. Ketakutan yang meluas merupakan sasaran yang harus dicapai, sebagai tugas pokok dari intelijen musuh.
Karakteristik ancaman yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini semakin beragam dan sulit untuk diprediksi, baik yang berbentuk ancaman militer maupun ancaman nir militer, karena tidak adanya batas-batas yang dapat menghalangi masuknya pengaruh dari luar terhadap suatu negara. Akan tetapi, sebagai suatu bangsa yang mencintai kemerdekaannya, bangsa Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga keutuhan dan keselamatan NKRI dengan mengerahkan segala kekuatan serta daya dan upaya. Perang Global Melawan Terorisme di satu sisi terus berhadapan dengan peningkatan aksi-aksi terorisme internasional terutama sebagai bentuk perlawanan terhadap negara- negara pendukungnya. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif kuat dari segi pertahanan dan keamanan tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Akan tetapi, sikap memihak Pemerintah Indonesia adalah awal yang baik dalam upaya mencegah berlangsungnya aksi terorisme internasional di dalam negeri. Namun, masih perlu diantisipasi terulangnya aksi terorisme yang ditujukan pada kepentingan negara sahabat di Indonesia.
Dalam upaya selalu waspada, patut juga diwaspadai adanya bentuk aksi teror yang masih terjadi di Indonesia ataupun kemungkinan aksi teror sebagai bagian niat tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Semuanya ini perlu diwaspadai dan ditindak secara tegas melalui upaya peningkatan
daya cegah serta daya tangkal terhadap terorisme.
Deradikalisasi dan Pencegahan Terorisme BNPT, Brigjen Pol. Ir. Hamli diketahui bahwa pencegahan terorisme sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam rangka mendeteksi munculnya radikalisasi yang dilakukan oleh agamawan radikal dengan memanfaatkan masjid-masjid di tempat-tempat umum strategis seperti Mall, kantor-kantor pemerintahan dan BUMN. 18 Oleh karena itu, program deradikalisasi agar dapat berhasil harus dilihat dari setiap wilayah masing-masing tempat jaringan teroris itu berada, karena solusi yang dilakukan dari setiap wilayah tidak sama. Sebagai mana Densus 88 AT Polri yang benar-benar mengerti tentang jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Secara konsep program deradikalisasi tidak diterapkan secara nasional tetapi didasarkan atas kondisi dan konteks setempat. Sebagai contoh program deradikalisasi di Poso (MIT) berbeda dengan di Bandung Barat (DI-NII). Harus dipahami siapa saja yang menjadi pemimpin dari jaringan itu. Hal itu penting untuk dilakukan guna menentukan penggunaan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pandangan ini penting untuk menghindari resistensi terhadap operasi hard power yang dilakukan oleh Polri. Pada dasarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang taat hukum oleh karena itu setiap upaya penanggulangan terorisme harus diarahkan untuk dapat menangkap pelaku terduga terorisme ke dalam proses hukum yang sesuai dengan proses hukum ‘ due process of law’ yang didukung dengan pendekatan community policing . 19

## Kesimpulan
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah cukup berhasil melakukan pencegahan terhadap para pelaku terorisme dengan menggunakan payung hukum yang baru berdasarkan bukti-bukti intelijen dan fakta-fakta pendahuluan. Meskipun di dalam proses penyelidikan dan pengadilan masih menggunakan kaedah hukum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga kelemahannya adalah bahwa penuntutan tidak maksimal karena kekurangan alat bukti. Selain itu, program deradikalisasi yang juga telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 telah memiliki payung hukum yang kuat. Sebelumnya program deradikalisasi telah dilakukan oleh pihak BNPT dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait akan tetapi hal tersebut belum efektif fan maksimal karena kurangnya koordinasi antar isntansi tersebut. Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum ( law enforcement ) maupun pendekatan soft power yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini BNPT dan Polri serta didukung oleh TNI untuk menyusun kerangka besar atau road map tentang strategi raya penanggulangan terorisme yang mengacu kepada prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Kebhinekaan, dan prinsip kemanusiaan lainnya. Selain itu, perlu mengambil best practise counter terrorism yang berhasil dilakukan oleh berbagai negara industri maju dan sejumlah negara berkembang yang berpenduduk muslim sebagai mayoritas yang juga melaksanakan deradikalisasi.
18  Wawancara langsung, Brigjen Pol. Ir. Hamli, Kantor BNPT Bogor, 14 Mei 2019. 19  Wawancara langsung dengan Sidney Jones (pengamat terorisme), Jakarta 27 Mei 2019.

## Daftar Pustaka

## Buku
Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell (1977). Terrorism: Interdisciplineray Perspective . The John Jay Press, New York. Ali, Syafaat Muchamad (2003). Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi . Imparsial, Jakarta.
Atmasasmita, Romli et. al. (2012). Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003) . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (3rd ed.) (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gunaratna, Rohan (2004). “ Introduction: Change or Continuity?” dalam The Changing Face of Terrorism. Singapore, Eastern University Press. Mardenis (2011). Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Moleong. J. L. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nye, Joseph (2004). Soft Power : The Means to Success in World Politics . New York, Public Affairs. Prunckun, Hank (2010). Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis , Plymouth: Scarecrow Press . Ramakrishna, Kumar (2005). Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia . Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book. Yunanto, Sri, et. al. (2003). Militant Islamic Movements In Indonesia and South-East Asia. Jakarta: Friedrich Erbert Stiftung dan The Ridep Institute.

## Jurnal
Kusumah, Mulyana W. (2002). Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum . Jurnal Kriminologi Indonesia.
Usman (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman,
Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia . Inovatif, Volume VII Nomor II.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Wawancara Narasumber
wawancara dengan Sidney Jones, 27 Mei 2019.

## Website
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_ terorisme
https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/ full&view=ok