AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.
DOI: 10.59431/ajad.v3i3.208

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E

## Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM
Nindya Pranandisya 1*     | Zaenal Wafa 2
1*,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

## Correspondence
1* Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Email: pranandisya@gmail.com

## Funding  information
Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Received:  1 2   O c t   2023
Revised:  2 2   O c t   2023 Accepted:  2 5   N o v   2023            Published:  1 0   Dec  2023  E-ISSN: 2797-2356, P-ISSN: 2797-2364

## Abstract
The  implementation  of  activities  is  carried  out  in  MSMEs  in  the  food  and  beverage  sector. MSMEs as businesses that affect the economy in Indonesia need a review of business legality for  business  development.  Currently,  MSMEs  still  lack  knowledge  of  the  importance  of business legality ownership so many MSMEs do not have legality. This activity is carried out to provide knowledge and assist in the process of making business legality such as NIB, halal certification. Another activity is digital bookkeeping which is also an obstacle for MSMEs that are still recording manually. The method used is socialization of the importance of legality and bookkeeping as well as assistance in making NIB, halal certificates, and digital bookkeeping using the Teman Bisnis application. The results of this activity are that MSMEs can recognize the importance of legality for their business, MSMEs already have business legality such as NIB, halal certificate processes, and have digital-based financial bookkeeping.

## Keywords
OSS; MSMEs; NIB; Si-Halal; Digital Bookkeeping.

## Abstrak
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada UMKM dalam bidang makanan dan minuman. UMKM sebagai usaha yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia perlu adanya tinjauan tentang legalitas  usaha  demi  perkembangan  usaha.  UMKM  saat  ini  masih  minim  pengetahuan pentingnya  kepemilikan  legalitas  usaha  sehingga  banyak  UMKM  yang  belum  memiliki legalitas.  Sehingga  kegiatan  ini  dilakukan  guna  memberikan  pengetahuan  serta  membantu dalam  proses  pembuatan  legalitas  usaha  seperti  NIB,  Sertifikasi  halal.  Kegiatan  lainnya merupakan  pembukuan  digital  dimana  juga  menjadi  kendala  bagi  UMKM  yang  masih melakukan pencatatan secara manual. Metode yang digunakan adalah sosialisasi pentingnya legalitas  dan  pembukuan  serta  pendampingan  pembuatan  NIB,  Sertifikat  halal,  dan pembukuan digital menggunakan aplikasi Teman Bisnis. Hasil dari kegiatan ini UMKM dapat mengetahui  pentingnya  legalitas  bagi  usahanya,  selain  itu  UMKM  telah  memiliki  legalitas usaha seperti NIB, proses sertifikat halal, dan memiliki pembukuan keuangan berbasis digital.
Kata Kunci OSS; UMKM; NIB; Si-Halal; Pembukuan Digital.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.

## 1  |  PENDAHULUAN
UMKM  sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  yang  memiliki  kontribusi  besar  terhadap  pertumbuhan  perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia adanya keterlibatan kurang lebih 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi sesuai data semester  I  tahun  2021[1].  Keterlibatan  UMKM  bagi  perekonomian  Indonesia  tentunya  menjadi  dapat  perhatian  dari pemerintah dengan memberikan upaya guna mengembangkan UMKM di setiap bidangnya. Pemerintah telah memberikan upaya  dalam  mendukung  kemajuan  UMKM  yang  ada  di  Indonesia  salah  satunya  dengan  mempermudah  dalam  hal legalitas  usaha.  Legalitas  dalam  sebuah  usaha  tentunya  sangat  dibutuhkan  bagi  pelaku  UMKM  guna  menunjang kelengkapan  izin  dalam  usaha.  Pemerintah  telah  memberikan  upaya  melalui  sistem Online  Single  Submission (OSS) dimana adanya sistem ini mempermudah bagi pelaku UMKM dalam mendaftar mandiri usahanya untuk proses perizinan usaha terutama dalam  penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM baik perorangan atau badan pada saat ini diwajibkan untuk memiliki bukti legalitas usaha dengan adanya NIB. UMKM di Indonesia diharapkan telah memiliki NIB yang  akan  bermanfaat  dalam  pengembangan  usaha  dengan  kepemilikan  legalitas  secara  resmi.  Tujuan  pemerintah dengan adanya layanan OSS adalah untuk membantu proses penerbitan izin usaha sesuai  standar pelayanan, sehingga tercipta kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Pemilik usaha diberikan izin dalam bentuk sertifikat atau surat yang secara resmi menyatakan keabsahan usahanya. Layanan ini mempunyai fasilitas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) [2].
Permasalahan  yang  terjadi  pada  UMKM  saat  ini,  karena  kurangnya  pengetahuan  serta  kesadaran  akan  pentingnya memiliki  legalitas  pada  usahanya.  Sehingga  terdapat  UMKM  yang  tidak  memiliki  izin  legalitas  usaha.  Selain  adanya kepemilikan  bukti  legalitas  usaha,  untuk  perkembangan  UMKM  khususnya  pada  bidang  makanan  dan  minuman  juga diharapkan  memiliki  izin  maupun  sertifikasi  lanjutan  lainnya  seperti  Sertifikat  Penyuluhan  (SP),  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT),  hingga  sertifikasi  Halal.  Adanya  kelengkapan  atas  perizinan  yang  menjadi dasar standarisasi bagi UMKM yang perlu dipenuhi sebagai syarat persaingan dengan pasar bebas [3]. Pemerintah juga memberikan fasilitas bagi UMKM bidang makanan dan minuman dalam memenuhi kelengkapan atas izin tersebut seperti pembuatan SPP-IRT dapat dilakukan pendaftaran mandiri melalui OSS, sedangkan untuk sertifikasi halal dapat melalui aplikasi SiHalal.  Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) didasarkan pada deklarasi mandiri pelaku UMKM, dan tercantum pada PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang  termasuk  dalam  persyaratan  UU  JPH  yang  mengamanatkan  sertifikasi  halal  bagi  produk  UMKM  [4].  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  telah  menciptakan  aplikasi  SiHalal  yang  merupakan  aplikasi  layanan sertifikasi halal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM secara online. Aplikasi ini telah diluncurkan pada tahun 2019 guna mendukung  keamanan  dan  keabsahan  produk  UMKM,  aplikasi  ini  memudahkan  pelaku  UMKM  dalam  mendaftarkan usahanya untuk memperoleh kehalalan produknya. UMKM dapat mendaftarkan dengan pernyataan mandiri ( self-declare ) atau reguler yang didampingi secara langsung oleh pendamping yang telah terdaftar. Pernyataan secara self-declare ini mencakup  produk,  proses  produksi,  pengemasan,  penyimpanan,  dan  distribusi.  Pernyataan  ini  harus  ditandatangani pelaku  UMKM  diatas  materai  Rp  10.000.  Selain  memberikan  kepastian  kehalalan  produk,  sistem  ini  juga  akan memudahkan akses pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dan akses masyarakat terhadap produk halal bagi pelaku UMKM [5].
Kegiatan pendampingan selanjutnya selain tentang adanya legalitas dan izin usaha, setiap UMKM perlu memperhatikan pembukuan  keuangan  dalam  usahanya.  Adanya  pembukuan  juga  dapat  menjadi  keperluan  pengembangan  UMKM  di Indonesia karena dengan kepemilikan pembukuan keuangan yang lengkap akan bermanfaat bagi UMKM. Sehingga dalam mempermudah pembukuan UMKM saat ini dapat dikelola menggunakan bantuan aplikasi keuangan yang dikhususkan untuk UMKM  yaitu  Teman  Bisnis.  Aplikasi Teman Bisnis  ini mempermudah  bagi UMKM  dalam mengelola pencatatan keuangan  harian  usahanya,  dengan  terdapat  menu-menu  pilihan  seperti  penjualan,  pendapatan,  piutang,  dan  lain sebagainya. Aplikasi Teman Bisnis ini menghasilkan output laporan keuangan seperti laporan arus kas, dan laporan laba rugi  per  bulan  maupun  tahunan.  Sehingga  dengan  bantuan  aplikasi  keuangan  sejenis,  UMKM  dapat  mengelola  serta mengontrol keuangan usahanya. UMKM Barak Patndolu merupakan UMKM pada bidang makanan yang berjalan sejak 2018 hingga saat ini. Produk dari UMKM ini bernama Cokisku yang merupakan produk cokelat isi kurma yang dipasarkan dalam  kemasan  150gram.  UMKM  ini  memliki  rumah  produksi  sendiri  dengan  2  tenaga  kerja.  Sistem  pemasaran  dari produk ini kebanyakan dilakukan dengan sistem konsinyasi dengan pihak ketiga. Untuk UMKM Tirta Kusuma merupakan UMKM produksi air minum sejak 2011 hingga saat ini. UMKM membeli produk dengan kuantiti tertentu dari  produsen kemudian di distribusikan sendiri ke toko grosir dan eceran. Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada UMKM bidang makanan  dan  minuman  yaitu  UMKM  Barak  Patndolu  dan  UMKM  Tirta  Kusuma  karena  UMKM  ini  sedang  proses perpanjangan serta pendaftaran sertifikasi halal untuk produk lainnya, dan UMKM belum memiliki NIB sebagai bentuk legalitas  usaha.  Selain  itu,  pada  UMKM  juga  memiliki  permasalahan  yang  terjadi  pada  proses  pencatatan  keuangan
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.
usahanya karena menggunakan sistem konsinyasi. Sehingga dilakukannya pendampingan pencatatan keuangan dengan bantuan  aplikasi  Teman  Bisnis.  Adanya  proses  pendampingan  untuk  kelengkapan  legalitas  dan  izin  usaha  serta pembukuan  keuangan  pada  UMKM  ini  dapat  memberikan  pengetahuan  serta  diharapkan  memiliki  manfaat  bagi perkembangan UMKM.

## 2 |  METODE
Kegiatan  pendampingan  ini  dilakukan  dengan  metode  pengamatan  atau  observasi,  pengenalan  atau  sosialisasi, pendampingan,  serta  praktik  langsung  dengan  simulasi  kegiatan.  Kegiatan  ini  terdapat  empat  tahap  dalam pelaksanaannya. Mulai dari observasi, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, pendampingan daftar sertifikasi halal melalui aplikasi Si-Halal, dan pendampingan pencatatan keuangan dibantu dengan aplikasi Teman Bisnis.
1) Tahap Pengamatan atau Observasi
Pengamatan dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada pelaku UMKM. Dari hasil pengamatan yang dilakukan  terdapat  data  bahwa  UMKM  Tirta  Kusuma  belum  memiliki  NIB  dan  juga  terkendala  dalam melakukan pencatatan keuangan. UMKM Barak Patndolu terdapat salah satu produknya hampir habis masa berlaku  sertifikat  halalnya  dan  akan  mendaftarkan  sertifikasi  halal  pada  produk  lainnya.  Selain  itu,  UMKM Barak Patndolu memiliki kendala dalam pencatatan keuangan terkait dengan penjualan yang menggunakan sistem  konsinyasi  sehingga  dilakukan  pendampingan  pencatatan  menggunakan  aplikasi  keuangan  Teman Bisnis yang dapat mencatat penjualan sistem konsinyasi.
2) Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Kepemilikan NIB dalam UMKM digunakan sebagai syarat atas izin usaha sehingga UMKM diwajibkan untuk segera  memiliki  NIB  dengan  mendaftarkan  melalui  OSS.  NIB  ini  berlaku  sepanjang  usaha  dijalankan  dan kegiatan  harus  sesuai  dengan  peraturaan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila  suatu  badan  usaha menjalankan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai, maka NIB akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh  otoritas  OSS  sesuai  putusan  hukum  pengadilan.  [6].  Pembuatan  NIB  dilaksanakan  berdasarkan permasalahan UMKM yang belum memiliki NIB dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu :
a. Tahap pengenalan atau Sosialisasi
Melakukan pengenalan tentang pentingnya NIB, tujuan dan manfaat NIB, memberikan informasi terkait syarat  yang  dibutuhkan  serta  pengenalan  OSS  sebagai  sistem  yang  digunakan  untuk  membuat permohonan legalitas usaha.
b. Pendampingan serta praktik
Melakukan  pendampingan  dalam  praktik  mendaftarkan  usaha  untuk  memperoleh  NIB  dari  persiapan hingga terbitnya NIB. Kegiatan dilakukan dengan UMKM mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti  KTP,  nomor  handphone,  dan  alamat  e-mail,  kemudian  melengkapi  data  persyaratan  dengan mengakses website sistem OSS hingga pada tahap surat keterangan NIB terbit.
3) Pendaftaran Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal perlu dimiliki bagi UMKM khususnya bidang makanan dan minuman sebagai legalitas mutu keamanan  dan  kebersihan  produk.  Karena  meningkatnya  pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia,  pemerintah mengeluarkan kebijakan halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga mewajibkan adanya sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib. Aturan ini  berlaku  bagi  pelaku  ekonomi  di  sektor  makanan  dan  minuman  mulai  tahun  2024,  dan  produk  yang dijualnya  harus  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Hal  ini  didasarkan  pada  mayoritas  penduduk  Indonesia beragama Islam [7]. Untuk kemudahan UMKM diharapkan mendaftarkan mandiri sertifikasi halal produknya melalui  aplikasi  Si-Halal  dengan  jaminan  kebersihan,  keamanan,  dan  suci  atas  alat  dan  bahan  produksi, kemasan, serta tempat produksi. Pendaftaran sertifikat halal dilakukan karena terdapat produk yang belum memiliki sertifikat halal dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu :
a. Tahap pengenalan atau Sosialiasi
Melakukan pengenalan tentang syarat produksi dalam kebersihan dan keamanan produk. UMKM perlu menjamin  bahwa  seluruh  alat  dan  bahan  produksi  maupun  yang  berkaitan  langsung  dengan  produk tersebut  halal.  Memberikan  informasi  terkait  aplikasi  Si-Halal  yang  digunakan  untuk  mendaftarkan sertifikasi halal.
b. Pendampingan serta praktik
Melakukan  pendampingan  dalam  praktik  mendaftarkan  usaha  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal menggunakan  aplikasi  Si-Halal.  Kegiatan  dilakukan  dengan  UMKM  mempersiapkan  persyaratan  yang dibutuhkan, kemudian melengkapi data persyaratan sesuai pada aplikasi Si-Halal.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.
4) Pembukuan keuangan menggunakan aplikasi Teman Bisnis
UMKM dalam usahanya harus memiliki pembukuan keuangan yang dapat digunakan sebagai kontrol usaha seperti  dalam  pengukuran  keuntungan  maupun  rugi.  Dalam  memudahkan  UMKM  dalam  pencatatan keuangannya,  saat  ini  telah  banyak  aplikasi  keuangan  yang  difokuskan  untuk  pencatatan  UMKM  seperti aplikasi  Teman  Bisnis.  Pembukuann  keuangan  menggunakan  aplikasi  ini  dilakukan  karena  terdapat permasalahan dalam pencatatan secara mandiri oleh pelaku UMKM dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu:
a. Tahap pengenalan atau Sosialisasi
Melakukan  pengenalan  tentang  aplikasi  Teman  Bisnis  dengan  memperlihatkan  fitur-fitur  yang  ada didalamnya.  Sesuai  dengan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  aplikasi  ini  terdapat  fitur  pencatatan penjualan  sesuai  sistem  konsinyasi  yang  dilengkapi  dengan  penambahan  tanggal  jatuh  tempo  sebagai pengingat sehingga sangat membantu menanggapi permasalahan yang ada.
b. Pendampingan serta praktik
Melakukan  pendampingan  dalam  pemindahan  pencatatan  keuangan  UMKM  awal  tahun  2023  hingga bulan  Oktober  2023  dari  pembukuan  melalui  aplikasi  ms  excel  ke  aplikasi  Teman  Bisnis.  Kegiatan dilakukan dengan UMKM mempersiapkan laporan keuangan yang telah dimiliki seperti laporan arus kas dan laporan laba rugi usaha pada periode tersebut.
Gambar 1 . Proses Pelaksanaan.

## 3  |  HASIL DAN DISKUSI

## 3.1 Hasil
3.1.1 Pembuatan NIB
Pelaksanaan kegiatan pembuatan NIB dimulai dengan mendaftarkan akun di website OSS (http://oss.go.id). Pendaftaran akun dilakukan dengan mendaftarkan e-mail untuk akun OSS. Kemudian dilanjutkan dengan memilih jenis usaha yaitu UMK  serta  melakukan  verifikasi  data  dengan  memilih  jenis  usaha  karena  kepemilikan  usaha  perorangan  maka  pilih perorangan.  Pelaku  UMKM  diminta  untuk  melengkapi  data  dengan  memasukkan  NIK  dan e-mail kemudian  terdapat verifikasi melalui e-mail yang telah didaftarkan sehingga selanjutnya dapat membuat kata sandi untuk akun. [8] . Data yang diperlukan selanjutnya yaitu melengkapi profil pelaku usaha dengan mengisi data pribadi seperti NIK, nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat usaha. Setelah pendaftaran menggunakan e-mail berhasil, pengguna dapat masuk pada  akun  OSS  dengan  menggunakan e-mail dan  kata  sandi  yang  telah  didaftarkan.  Pada  menu  tampilan  awal  atau “Beranda” setelah berhasil masuk menggunakan akun OSS pelaku usaha memilih menu “Perizinan Berusaha” dan pilih “Permohonan  Baru”  kemudian  lengkapi  data  pelaku  usaha  lainnya  seperti  NPWP  atau  BPJS  ketenagakerjaan  dan kesehatan (jika memiliki). Berikutnya pelaku usaha diminta melengkapi detail usaha yaitu dengan mengisi bidang usaha dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai deskripsi usaha pada katalog KBLI 2020 yang dapat diakses melalui internet. Kemudian detail usaha terkait dengan nama usaha, alamat usaha, luas lahan, modal usaha, dan jumlah tenaga kerja. Pelaku usaha juga diminta mengisi jenis produk/jasa, dan kapasitas per tahun. Selanjutnya pengguna menuju ke halaman data usaha, yang mana berisi data yang telah dilengkapi kemudian proses perizinan berusaha dapat dilanjutkan dengan melakukan pencetakan NIB dan mengisi tanda centang pada kolom. Status pada permohonan NIB akan  berubah  menyatakan  bahwa “NIB  terbit”  sehingga  NIB  telah  dapat  diunduh  dan  UMKM dinyatakan  sah  atas kepemilikan NIB tersebut.
Pembuatan Laporan Observasi ke UMKM Analisis permasalahan dan solusi Pelaksanaan Pendampingan
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.

## Gambar 2. Pencetakan NIB UMKM Tirta Kusuma
3.1.2 Pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi Si-Halal Pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  sertifikasi  halal  ini  dilakukan  dengan  pendampingan  melengkapi  data  guna mengajukan  permohonan  sertifikat.  Sebelum  melanjutkan  proses  pengajuan  sertifikat  halal  UMKM  diwajibkan  telah memiliki NIB yang dapat didaftarkan melalui layanan OSS. Dalam kegiatan ini UMKM telah memiliki akun Si-Halal yang sebelumnya telah mendaftarkan pada website (http://ptsp.halal.go.id) yang saat ini telah diperbarui dapat menggunakan aplikasi  Si-Halal.  Pelaku  UMKM  melakukan  proses  masuk  akun  menggunakan e-mail dan  kata  sandi  yang  telah didaftarkan. Untuk  melakukan  pembuatan  sertifikasi  halal,  pelaku  UMKM  diarahkan  pada  menu  ”Pengajuan  ( Self- Declare )”  dan pilih “(+) Ajukan Self-declare ” kemudian pilih lanjutkan dan pelaku UMKM diminta untuk mengisi kuisioner pengakuan dengan klik jawaban “YA” pada seluruh pernyataan kuisioner. Pengajuan yang dilakukan dengan melengkapi data  pelaku  usaha,  alamat,  jenis  usaha,  skala  usaha,  serta  penanggung  jawab.  UMKM  telah  melakukan  pengajuan sertifikasi halal pada produk lainnya sehingga data yang diminta tersebut, telah tersimpan dan otomatis terisi. Kemudian melakukan  pelengkapan  data  pengajuan  seperti  surat  pernyataan  dan  surat  permohonan  dengan  melengkapi  jenis layanan,  jenis  produk,  area  pemasaran,  lokasi  pendamping,  lembaga  pendamping,  serta  pendamping.  Selanjutnya melengkapi data tentang bahan, cleaning agent , dan kemasan yang diminta untuk memilih rincian dari alat dan bahan yang digunakan untuk produk sebagai pertimbangan kehalalan dari produk maupun kemasan. Pelaku UMKM juga diminta untuk melampirkan nama merk dagang dan foto produk yang memperlihatkan isi produknya. Kemudian pelaku UMKM diminta untuk menjelaskan proses produksi dari mulai pembuatan produk hingga produk siap disajikan atau dipasarkan dalam  bentuk  kemasan.  Setelah  proses  kelengkapan  data  selesai  dilakukan,  pelaku  UMKM  diminta  untuk  menunggu verifikasi dari pihak pendamping.

## Gambar 3. Proses Pengajuan di Aplikasi Si-Halal
Pendampingan dilaksanakan hanya dengan membantu pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran akun pada aplikasi Si-Halal  hingga  mengisi  kelengkapan  data  yang  dibutuhkan  dalam  pengajuan  sertifikasi  halal.  Dikarenakan  pada pengajuan sertifikasi halal sebelumnya pelaku UMKM terdapat kendala seperti tidak memahami data yang diperlukan dengan menu yang tersedia sehingga dilakukan adanya pendampingan ini. Selain itu, pelaku UMKM terkendala atas foto produk dimana juga digunakan sebagai syarat kelengkapan data dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga pendamping juga melakukan kegiatan foto produk.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.
Gambar 4. Contoh foto produk "Cokisku"

## 3.1.3 Pendampingan pembukuan menggunakan aplikasi Teman Bisnis
Pelaksanaan kegiatan pembukuan ini menggunakan aplikasi Teman Bisnis dimulai dengan mengunduh aplikasi tersebut pada ponsel pelaku UMKM. Setelah itu, pelaku UMKM diminta untuk mendaftar akun menggunakan alamat e-mail dan memasukan kata sandi. Lalu akan mendapat notifikasi melalui e-mail tersebut untuk melalukan verifikasi melalui link yang  dikirimkan  pada e-mail terdaftar.  Kemudian  setelah  berhasil  melakukan  verifikasi  akun  pelaku  UMKM  mengisi kelengkapan data diri seperti nama usaha, nama pemilik, jenis usaha, bidang usaha, dan alamat usaha. Pelaku UMKM juga diminta untuk memasukkan kode akses yang digunakan untuk membuka aplikasi Teman Bisnis menggunakan perangkat lain. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan maka pelaku UMKM dapat mengakses aplikasi dengan e-mail dan kata sandi yang telah didaftarkan.

## Gambar 5. Pengenalan Aplikasi Teman Bisnis kepada Pelaku UMKM
Kemudian pelaku UMKM dapat memasukkan data keuangan usahanya seperti menambahkan transaksi pengeluaran dan pemasukkan yang terdapat pada pilihan menu dengan menyesuaikan tanggal terjadinya transaksi. Sebagai pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pencatatan atas penjualan dengan pihak ketiga seperti konsinyasi, didalam aplikasi ini terdapat pilihan menu pencatatan konsinyasi dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo sebagai pengingat penerimaan komisi dari penjualan  konsinyasi.  Aplikasi  ini  menyediakan  keluaran  laporan  arus  kas  dan  laporan  laba  rugi  sehingga  setelah melakukan pemindahan pembukuan keuangan dari bulan Januari hingga Oktober, pelaku UMKM melakukan percobaan fitur aplikasi untuk mengekspor data keuangan menjadi laporan arus kas dan laporan laba/rugi secara tahunan.
Gambar 6. Output Aplikasi Teman Bisnis
Dengan  adanya  kegiatan  pendampingan  kepada  UMKM  khususnya  UMKM  Barak  Patndolu  dan  UMKM  Tirta  Kusuma
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208
diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perkembangan usaha keduanya. UMKM Barak Patndolu dan UMKM  Tirta Kusuma diharapkan mendapat pengetahuan terkait pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Laporan keuangan dalam usahanya. Pendampingan ini membantu UMKM Tirta Kusuma yang melakukan penerbitan NIB, sehingga UMKM Tirta Kusuma dapat memanfaatkan NIB yang telah diterbitkan sebagai salah satu syarat pengajuan peminjaman dana yang diharapkan oleh UMKM Tirta Kusuma kepada pihak terkait sebagai modal dalam mengembangkan usahanya. Bagi UMKM Barak Patndolu dalam pembuatan sertifikat halal dapat memanfaatkan dengan  adanya  jaminan  keabsahan  halal  produk  yang  di  produksi  secara  resmi.  Pemanfaatan  pembukuan  digital menggunakan aplikasi Teman Bisnis bagi kedua UMKM memiliki kelebihan tersendiri selain mempermudah pencatatan secara  digital  dengan  luaran  laporan  keuangan.  UMKM  ini  juga  melakukan  kegiatan  penjualan  menggunakan  sistem konsinyasi yang memerlukan pencatatan tersendiri seperti piutang, dan jatuh tempo pembayaran diluar dari pencatatan hasil pendapatan. Aplikasi Teman Bisnis ini mendukung adanya pencatatan penjualan menggunakan sistem konsinyasi sehingga kedua UMKM akan lebih mudah dalam mencatat dan memberi pengingat jatuh tempo atas transaksi konsinyasi.

## 3.2 Diskusi
Pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Si-Halal menimbulkan tantangan unik bagi UMKM. Salah satu kesulitan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Solusi efektif yang  diterapkan  adalah  pendampingan  yang  intensif,  di  mana  pelaku  UMKM  didukung  dalam  setiap  langkah  proses pendaftaran. Ini mencakup  bantuan dalam pengisian formulir online, pemilihan kode KBLI  yang sesuai, dan panduan dalam mengisi kuisioner sertifikasi halal. Pengadopsian aplikasi Teman Bisnis untuk pembukuan digital menunjukkan dampak  positif  yang  signifikan.  Hal  ini  tidak  hanya  mempermudah  pencatatan  keuangan  tetapi  juga  meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Kemudahan dalam pencatatan transaksi konsinyasi dan kemampuan untuk menghasilkan  laporan  keuangan  secara  otomatis  memperkuat  manajemen  keuangan  UMKM,  yang  merupakan  aspek penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan akses ke sumber daya keuangan. NIB dan sertifikasi halal tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepemilikan dokumen-dokumen ini memberikan kepastian kepada konsumen tentang keabsahan dan kualitas produk, yang sangat penting di pasar yang semakin  kompetitif.  Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  legalitas  dan  sertifikasi  dalam  strategi  pemasaran  UMKM. Berdasarkan pengalaman dalam pendampingan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki proses di masa depan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan pendidikan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan manajemen keuangan yang baik. Kedua, pengembangan modul pelatihan yang lebih interaktif dan mudah diakses untuk membantu UMKM dalam mengatasi hambatan teknologi. Ketiga, penyediaan lebih banyak sumber daya dan dukungan untuk pendamping, termasuk pelatihan khusus mengenai kebijakan terkini dan teknologi digital. UMKM perlu didorong untuk terus belajar dan beradaptasi, mungkin melalui pembentukan komunitas pembelajaran atau forum UMKM, untuk berbagi  pengetahuan  dan  pengalaman.Pendampingan  dalam  pembuatan  NIB,  pendaftaran  sertifikasi  halal,  dan implementasi  pembukuan  digital  telah  memberikan  wawasan  penting  tentang  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi UMKM. Diskusi ini membuka jalan bagi strategi dan inisiatif masa depan yang lebih terfokus dan efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

## 4  |  KESIMPULAN
Terdapat  para  pelaku  UMKM  yang  ternyata  belum  melengkapi  legalitas  akan  usahanya  seperti  NIB,  serta kelengkapan perizinan lain seperti sertifikasi halal pada UMKM bidang makanan dan minuman. Kemudahan akses pengajuan permohonan legalitas bagi UMKM tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataannya UMKM memiliki legalitas usaha, karena terdapat tantangan terkait persepsi dari pelaku UMKM terhadap proses pembuatan legalitas maupun izin usaha masih terkesan susah dan merepotkan pelaku UMKM. Hal ini dapat digunakan sebagai tinjauan  bahwa  terdapat kurangnya pengetahuan UMKM atas  pentingnya kepemilikan legalitas serta izin  usaha. Persepsi UMKM terhadap legalitas dan izin usaha tersebut juga berlaku untuk kepemilikan pembukuan keuangan usaha. Beberapa UMKM masih menganggap bahwa mencatat transaksi harian juga merepotkan dan menyita waktu. Sehingga  adanya  tindakan  sosisalisasi  dan  pendampingan  untuk  UMKM  terkait  kelengkapan  legalitas  serta  izin usaha  dan  pembukuan  keuangan  ini  sangat  dibutuhkan  bagi  UMKM  guna  mengubah  persepsi  dan  menambah pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Hasil dari kegiatan pendampingan ini bagi UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma mulai melakukan kelengkapan atas legalitas usaha seperti NIB, sertifikat halal, dan juga melengkapi  komponen  penting  dalam  UMKM  seperti  pembukuan  keuangan  dengan  aplikasi  keuangan.  Dengan adanya kelengkapan legalitas usaha serta pembukuan digital dapat berdampak positif bagi keberlangsungan usaha karena  memiliki  perizinan secara  resmi  dan  pembukuan keuangan yang  sesuai dengan  standar.  Maka hasil  dari kegiatan ini yaitu NIB, sertifikat halal, dan laporan keuangan seperti laporan arus kas dan laporan laba rugi akan menjamin kesiapan atas kepemilikan syarat wajib yang diperlukan bagi UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha pihak lainnya.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 3, December 2023, pp. 264 – 271.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  oleh  penulis  kepada  pihak  yang  terlibat  yaitu  kepada  Universitas  Mercu  Buana Yogyakarta  yang  telah  memberikan  kesempatan  serta  pembelajaran  bagi  mahasiswa  untuk  melakukan  kegiatan pengabdian masyarakat seperti kepada UMKM sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan UMKM. Kemudian untuk pihak  mitra  yaitu  UMKM  Barak  Patndolu  dan  UMKM  Tirta  Kusuma  yang  telah  bersedia  dan  bekerjasama  guna keberhasilan  kegiatan  pengabdian  ini.  Kepada  Dosen  pembimbing  yang  telah  membantu  dalam  proses  penyelesaian kegiatan pendampingan ini dan juga seluruh pihak yang terlibat hingga artikel ini dapat diterbitkan.

## REFERENSI
[1] Junaidi, M. (2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. Kementrian Keuangan RI .
[2] Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). I-Com: Indonesian Community Journal , 2 (2), 149-157. DOI:  https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397
[3] Anggraeni,  R.  (2021).  Pentingnya  Legalitas  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Eksaminasi:  Jurnal Hukum, 1 (1), 77 – 83.
[4] Pardiansyah,  E., Abduh, M.,  & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan  Pendampingan  Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan  Skema  Self-Declare  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  di  Desa  Domas. Jurnal  Pengabdian  dan  Pengembangan Masyarakat Indonesia , 1 (2), 101 – 110. DOI: https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39
[5] Latifah,  L.,  Anas,  M.,  &  Saputro,  A.  R.  (2023).  PENDAMPINGAN  PROSES  PRODUK  HALAL  (PPH)  HINGGA PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL MELALUI MEKANISME HALAL SELF DECLARE PADA PELAKU USAHA BUMBU HIKMAH. Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (03), 59-67.
[6] Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. Aktivita , 1 (1), 349 – 356.
[7] Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. Jurnal Surya Masyarakat , 4 (2), 238-246. DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246.
[8] Marchaeni, N. K. F. D., & Wafa, Z. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) , 3 (1), 88-96. DOI: https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.1284.
How to  cite this article:  Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi  Keuangan  dengan  Aplikasi  Teman  Bisnis  pada  UMKM. AJAD  :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 3 (3), 264 – 271. https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208.