## STUDI ANALISIS PROBLEMATIKA DAKWAHTAINMENT DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS
Nurul Hidayati STAIN Kudus nurul080582@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika dakwahtainment, etika dakwahtainment,serta mengetahui problematika dakwahtainment dengan pendekatan sosiologis. Dakwahtainment didefinisikan sebagai suatu konsep yang memadukan penyebarluasan Islam dan bentuk-bentuk siaran hiburan yang tak terhitung banyaknya melalui medium televisi, yang memungkinkan jutaan pemirsa di rumah menonton, menerima dan menangkap pesan-pesan mereka. Program acara dakwah yang dikemas dalam  bentuk  dakwahtainment  harus  mempertimbangkan  beratnya amanah yang diemban, KPI perlu membangun aliansi yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan strategis untuk mengamati dengan seksama, program penjangkauan harus dilakukan untuk membangun kerjasama  yang  lebih  erat  dengan  lembaga-lembaga  akademik  dan riset, banyak program dakwahtainment dan program yang berorientasi religius di Indonesia yang menghadapi permasalahan etika yang serius. Apabila  dianalisis  dengan  pendekatan  sosiologis  maka  program- program dakwahtainmentsebenarnya pertarungan antara kelas borjuis dan kelas proletar yang merupakan kelompok pekerja yang bergantung pada kelas borjuis. Pemilik modal diwakili oleh pemilik media (televisi), sedangkan kelas proletar disini diwakili oleh pekerja yang bekerja pada pemilik media dan juga masyarakat sebagai penikmat program televisi.
Kata Kunci : problematika, dakwahtainment, sosiologis

## Pendahuluan A.
Peran  media  massa  dalam  kehidupan  tidak  diragukan. Walaupun  kerap  dipandang  secara  berbeda,  namun  tidak  ada yang  menyangkal  atas  peran  yang  signifikan  dalam  masyarakat modern. Menurut McQualil dalam bukunya Mass Communication Theoris sebagaimana dikutip oleh Henry Subiakto dan Rachmah Ida  (2012,  105-106),  setidaknya  ada  enam  perspektif   peran media. Pertama, melihat media massa sebagai window on events and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak  melihat  apa  yang  sedang  terjadi  di  luar  sana  ataupun pada diri mereka sendiri.
Kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of  events in  society  and  the  world,  implying  a  faithful  reflection. Yaitu,  cermin berbagai  peristiwa  yang  ada  di  masyarakat  dan  dunia,  yang merefleksikan  apa  adanya.  Karenanya  pengelola  media  sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka  faktanya  demikian,  media  hanya  sebagai  refleksi  fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal, sesungguhnya angle, arah, dan framing dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas ini diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui yang mereka inginkan.
Ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media  senantiasa  memilih  isu,  informasi,  atau  bentuk  content yang  lain  berdasar  standar  para  pengelolanya.  Disini  khalayak “dipilihkan”  oleh  media  tentang  apa-apa  yang  layak  diketahui, dan mendapat perhatian.
Keempat, media  massa  acap  kali  pula  dipandang  sebagai guide, penunjuk  jalan  atau interpreter, yang  menerjemahkan  dan menunjukkan  arah  atas  berbagai  ketidakpastian  atau  alternatif yang  beragam. Kelima, melihat  media  massa  sebagai  forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  tanggapan  atau umpan balik. Dan keenam, media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga
partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.
Salah satu media massa elektronik yang banyak dinikmati oleh masyarakat sekarang ini adalah televisi. Televisi sebagai media massa dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan oleh dai kepada mad’u sebagaimana peran media massa di atas. Karena itu, ajaran agama juga dapat disampaikan melalui media televisi. Terlebih  di  era  globalisasi  yang  serba  maju  ini,  penyampaian ajaran agama melalui media televisi tidak bisa dielakkan lagi.
Interaksi antara agama dengan media massa meningkat dari waktu ke waktu. Bukan saja media massa yang mengkhususkan diri  sebagai  media  dakwah  (misalnya  pers  Islam).  Secara hipotesis  penyebab  penting  meningkatnya  interaksi  tersebut adalah  kemajuan  media  massa  yang  berakar  pada  kemajuan telekomunikasi  sejak  dasawarsa  70-an.  Salah  satu  wujud kemajuan  itu  adalah  peningkatan  piranti  lunak  ( software )  media massa. Misalnya belakangan ini keanekaragaman program siaran televisi dan kolom-kolom berita, keanekaragaman gambar berita dan  warna  media  cetak  memang  sangat  meningkat.  Di  media televisi,  radio  dan  media  cetak,  teori  tentang  penetuan  waktu siaran,  penempatan  dan  volume  berita  ( agenda  setting  function  of the media ) memang sangat meningkat. Waktu siaran televisi bisa 24 jam dengan frekuensi penayangan berbagai peristiwa cukup tinggi dan media pers bisa memiliki 24 halaman dan 48 halaman bahkan lebih.
Masalah-masalah  agama  pun  memperoleh  porsi  yang memadai  atau  malahan  makin  banyak  dikedepankan.  Dalam tiap  bulan  Ramadan  hampir  semua  stasiun  televisi  dan  radio menggelar puasa dalam berbagai seginya. Demikian pula media pers.  Acara  gema  Ramadan  pada  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  yang  agak  tajam  di  hampir  semua  stasiun  televisi dan  radio.  Tampaklah  di  layar  televisi  kegiatan dakwah  bil  lisan (ceramah dari sejumlah mubalig atau dai lainnya, pesantren kilat dan sebagainya)  dan dakwah bil hal (misalnya berita-berita atau tayangan-tayangan  buka  puasa  bersama,  sedekah,  infak,  atau pemberian bingkisan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim) (Muis, 2001: 188).
Namun, jika dilihat dari situasi sosial yang menjadi sasaran utama  dakwah,  kondisi  masyarakat  justru  memperlihatkan gambaran  sebaliknya.  Secara  sederhana,  dengan  menggunakan asumsi  bahwa  pesan-pesan  dakwah  itu  sampai  kepada masyarakat, dapat diduga bahwa gema acara keagamaan ini tidak banyak  memberikan  pengaruh  yang  positif   secara  signifikan. Memang  untuk  memperoleh  informasi  objektif   berkaitan masalah ini, masih diperlukan penelitian-penelitian ilmiah lebih lanjut. Pertanyaan sederhana, seberapa besar efektivitas ceramah keagamaan  yang  dibalut  dengan  hiburan  itu  dapat  menyentuh kebutuhan  pembinaan  masyarakat?  Sebagai  kekuatan  yang seharusnya menjadi penggerak perubahan sosial secara positif, dakwah  seolah  tidak  sanggup  menghidupkan  nilai-nilai  agama dalam  kehidupan  masyarakat  secara  lebih  produktif.  Padahal secara  sosiologis,  dakwah  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk menghidupkan fungsi-fungsi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (Muhtadi, 2012: 40).
Untuk  itu  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apa  saja kelebihan atau keunggulan dakwah melalui televisi? Bagaimana problematika dakwahtainment? Bagaimana etika dakwahtainment dan  seberapa  jauh  fungsi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  sebagai lembaga  yang  diberi  wewenang  untuk  mengatur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  penyiaran?  Dan  bagaimana  pendekatan sosiologis  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  problematika dakwahtainment tersebut?

## Pembahasan B. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam 1.
Sosiologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hidup  bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang  menguasai  hidupnya  itu.  Sosiologi  mencoba  mengerti sifat  dan  maksud  hidup  bersama,  cara  terbentuk  dan  tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam
memahami  agama.  Hal  demikian  dapat  dimengerti,  karena banyak  bidang  kajian  agama  yang  baru  dapat  dipahami  secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Semisal dalam ajaran Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf  yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir dan juga contoh lainnya. Peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmah dengan bantuan ilmu  sosial.  Disinilah  letaknya  sosiologi  sebagai  salah  satu  alat dalam memahami ajaran agama (Nata, 2011: 38-39).
Jalaluddin  Rahmat  dalam  bukunya  yang  berjudul Islam Alternatif, sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata (2011: 40-41) telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalahIslam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan.
Pertama, dalam al-Quran atau kitab-kitab Hadis, proporsi terbesar keduasumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah.  Sedangkan  menurutAyatullah  Khoemeini  dalam bukunya al-Hukumah  al-Islamiyah yang  dikutipoleh  Jalaluddin Rahmat dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayatibadah dan  ayat-ayat  yang  menyangkut  kehidupan  sosial  adalah  satu berbandingseratus. Artinya untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalah (masalahsosial).
Kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam  Islamialah  adanya  kenyataan  bahwa  bila  urusan  ibadah bersamaan  waktunya  denganurusan muamalah yang  penting, maka ibadah boleh diperpendek atauditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan) melainkan tetap dikerjakan sebagaimanamestinya.
Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberiganjaran lebih besar dari ibadah yang bersifat perseorangan. Karena  itu  salatyang  dilakukan  secara  berjamaah  dinilai  lebih tinggi  nilainya  daripada  salat  yangdikerjakan  sendirian  dengan ukuran satu berbanding dua puluh tujuh derajat.
Keempat, dalam  Islam  terdapat  ketentuan  bila  urusan ibadah  dilakukantidak  sempurna  atau  batal,  karena  melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnyaialah melakukan sesuatu yang berhubungan  dengan  masalah  sosial.  Bila  puasatidak  mampu
dilakukan  misalnya,  maka  jalan  keluarnya;  dengan  membayar fidyahdalam bentuk memberi makan bagi orang miskin.
Kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidangkemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.
Dari sini, maka memahami Islam dapat didekati dengan pendekatan  ilmu-ilmu  sosial,  sehingga  akan  menghasilkan pemahaman  yang  lebih  komprehensif.  Salah  satu  tokoh  atau pemikir dalam bidang sosial adalah Karl Marx. Pada prinsipnya Marx berpendapat bahwa setiap masyarakat ditandai oleh suatu infrastruktur dan superstruktur. Infrastruktur dalam masyarakat berwujud  struktur  ekonomi.  Superstruktur  meliputi  ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Struktur ekonomi merupakan landasan tempat membangun semua basis kekuatan lainnya, dengan demikian perubahan cara produksi menyebabkan perubahan  dalam  seluruh  hubungan  sosial  manusia.  Proses produksi  yang  dilakukan  manusia  dalam  perkembangan masyarakat industri melibatkan dua kelas yang saling bertentangan, yaitu  kelas  borjuis  dan  proletar.  Dua  kelompok  ini  memiliki posisi yang berbeda, kelas borjuis merupakan kelompok pemilik modal, sedangkan kelas proletar merupakan kelompok pekerja yang bergantung pada kelas borjuis. Kedua kelas tersebut dalam praktiknya mengandung kontradiksi karena kelas borjuis dalam praktiknya  justru  telah  melakukan  penindasan  terhadap  kelas proletar.  Kelas  borjuis  telah  menikmati  kenikmatan  di  atas penderitaan kelas proletar, sehingga kelas proletar berada pada situasi hidup yang penuh kemiskinan serta keterasingan (alienasi) yang semakin meningkat.
Adanya  pertentangan  kelas  (kontradiksi)  inilah  yang kemudian menurut Marx dapat menciptakan perubahan sosial. Lebih lanjut, perubahan sosial ini terjadi karena adanya kesadaran kelas, yaitu kelas proletar akan posisinya dalam proses produksi yang  tidak  menguntungkan,  perubahan  sosial  terjadi  karena konflik kepentingan materi atau hal yang bersifat materiil. Karena itu, perebutan materi adalah pemicu terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang
setara karena perubahan sosial berasal dari konflik kepentingan materiil  tersebut  (Martono,  2014:  45-46).  Disini  paparan pemikiran Karl Max inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis  dalam  membedah  problematika  dakwahtainment  yang lagi marak tersebut.
Dakwah melalui Media Televisi
2.
Televisi  adalah  sistem  elektronik  untuk  memancarkan gambar bergerak ( moving images ) dan suara kepada receivers. Sejak tahun 1930 mulai penyiaran televisi menemani radio, dan secara aktif  siaran televisi dimulai 1947. Di Indonesia, televisi masuk pada tahun 1962 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal  24  Agustus  1962  di  Jakarta.  TVRI  merupakan  televisi pertama di Indonesia dengan jam siar 30 – 60 menit per hari, jumlah receiver televisi di Jakarta saat itu mencapai 10.000. Pada tahun 1969, jumlah receiver televisi di Jakarta mencapai 65.000 dan hingga Maret 1972 mencapai 212.580. (Taufik, 2012: 85).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada  Bab  I  Pasal  1  nomor  4  menyebutkan  bahwa  penyiaran televisi  adalah  media  komunikasi  massa  dengar  pandang,  yang menyalurkan  gagasan  dan  informasi  dalam  bentuk  suara  dan gambar  secara  umum,  baik  terbuka  maupun  tertutup,  berupa program  yang  teratur  dan  berkesinambungan  (Cangara, 2013:  271).
Televisi sebagai media massa, merupakan jenis yang ke empat  hadir  di  dunia,  setelah  kehadiran  pers,  film  dan  radio. Televisi  telah  mengubah  dunia  dengan  terciptanya  dunia  baru bagi masyarakat, dengan seluruh keunggulan dan kelemahannya sebagai media. Televisi telah  merupakan  penggabungan  antara radio dan film, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada radio dan film, tidak lagi dijumpai dalam penyiaran televisi. Dari sini, maka televisi sangat penting untuk menjadi media dakwah. Umumnya lembaga penyiaran televisi di Indonesia menyediakan waktu untuk kegiatan dakwah, seperti azan magrib atau acara-acara khusus pada bulan Ramadan, dan Idul Fitri serta Idul  Adha.
Dengan  demikian,  dapat  dibayangkan  apabila  para pengusaha  kaya  dari  kalangan  muslim  bersatu  untuk  memiliki
televisi sendiri, maka program-program acara yang menyajikan tema-tema  religi  akan  semakin  banyak  tentunya.  Walaupun memang  tidak  selalu  harus  dinamakan  televisi  Islam,  yang terpenting adalah konten dari program yang ditampilkan.

## Problematika Dakwahtainment di Televisi 3.
Dakwahtainment didefinisikan sebagai suatu konsep yang memadukan  penyebarluasan  Islam  dan  bentuk-bentuk  siaran hiburan yang tak terhitung banyaknya melalui medium televisi, yang  memungkinkan  jutaan  pemirsa  di  rumah  menonton, menerima  dan  menangkap  pesan-pesan  mereka.  Dalam penerapannya,  gagasan  dakwahtainment  dipandu  oleh  suatu prinsip  yang  ketat  yang  digunakan  oleh  para  eksekutif   media, produser dan tim kreatif, yang menerapkannya dalam kerangka menyajikan  tuntunan  dan  tontonan.  Di  balik  layar,  program- program demikian diamati secara ketat dan langsung, biasanya oleh para produser dan tim kreatif, yang mengikuti suatu logika tertentu berdasarkan segmen pasar pemirsa. Mereka mengklaim memenuhi  permintaan  mayoritas  penonton  Muslim  Indonesia yang  dianggap  lebih  menyukai  kombinasi  keduanya  daripada menerima tuntunan tanpa tontonan. Ini sama dengan mengatakan bahwa umat Muslim Indonesia lebih senang memperoleh sedikit ilmu  agama  secara  teratur  daripada  kehilangan  kesempatan untuk  mendapatkan  hiburannya  juga.  Lantaran  sifat  dasar  dan karakteristik ini, dakwahtainment secara mencolok kekurangan substansi dan lemah dari segi penyampaian ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai normatif  (Sofjan, 2013: 59-60).
Masalah yang memerlukan pemahaman adalah sejauhmana kualitas komunikasi dakwah yang dikemas dalam dakwahtainment itu mengalami kemajuan. Dan apakah kemajuan itu (kalau ada) bisa  terakomodasikan  dengan  kecanggihan  teknologi  media massa itu. Dalam mencoba memahami fenomena itu, kita harus berhadapan  dengan  masalah  kebebasan  dan  etika  komunikasi. Yang dimaksud dengan etika di sini tentulah “rem” yang membatasi atau  mengontrol  kebebasan  media.  Di  sini  makna  kebebasan selalu  berjalan  bersama-sama  dengan  etika  komunikasi  tadi. Termasuk norma-norma agama. Muncullah semacam interaksi
kontroversial  yang  sukar  dielakkan  antara  media  massa  dan dakwah Islam. Di satu pihak media massa dalam menyediakan diri sebagai “media dakwah” tak mungkin melepaskan diri dari tuntutan industrialisasi media massa atau fungsi bisnis (komoditi) media massa. Di bidang pers disebut Geschaftpress. Fungsi dagang media kini meningkat menjadi industri media. Konsekuensinya ialah, apa yang “haram” bagi komunikasi dakwah belum tentu “haram” bagi kebutuhan industri media massa. Dengan demikian, perintah  agama  lewat  dakwah  Islam  belum  tentu  sepenuhnya bisa terakomodasikan ke dalam pengelolaan media massa yang terikat pada tuntutan industrialisasi. Akibatnya terjadilah apa yang bisa disebut sinkretisme dalam sistem pemberitaan atau program siaran media televisi. Di satu pihak banyak di tayangkan “siraman rohani” ( dakwah bil lisan dan dakwah bil hal ). Tetapi di lain pihak banyak pula ditayangkan acara-acara hiburan yang menawarkan selera rendah kepada pemirsa menurut tolak ukur norma agama (Muis, 2001:189).
Menurut  Dicky  Sofjan  (2013:  44-51)  ada  beberapa program  acara  televisi  yang  memasukkan  ajaran-ajaran  agama ke dalam daftar acara tersebut. Dibawah ini akan dideskripsikan beberapa program acara televisi tersebut.

## Film dan Sinetron
a.
Perkembangan agama dan televisi paling mencolok pasca- reformasi adalah maraknya film dan sinetron islami. Selain film layar lebar bertema Islam yang disadur dari novel seperti Perempuan Berkalung Sorban, Ayat-ayat Cinta, Negeri Lima Menara, dan lain-lain, sejumlah besar sinetron bertema serupa juga membanjiri televisi Indonesia. Judul-judulnya saja sudah tegas menunjukkan hakikat, orientasi dan isi program-program tersebut. Beberapa diantaranya adalah: Para  Pencari  Tuhan,  Rahasia  Ilahi,  Hidayah (bahasa  arab, Tuntunan  Ilahi), Astagfirullah,  Takdir  Ilahi,  Khadijah (nama  istri Nabi Muhammad), Cinta Fitri (Cinta Murni), Tukang Bubur Naik Haji,  Ustaz  Foto  Copy, dan  sebagainya.  Banyak  dari  sinetron  ini sanggup menghasilkan 300 sekuel atau lebih. Salah satu unsur yang  sangat  khas  dan  ditemui  hampir  dalam  semua  sinetron Islami antara lain adalah penampilan pakaian perlengkapan dan
aksesoris Islami  sesuai mode paling mutakhir yang dikenakan oleh para aktor dan aktris pemeran sinetron tersebut.

## Docu-Drama Mistik b.
Penekanan  muatan  religius  di  televisi  mencakup intensifikasi atau bisa dibilang obsesi orang Indonesia terhadap segala  hal  mistis  dan  takhayul.  Program  seperti  ini  biasanya membawa para pemirsa berpesiar ke dunia tak kasat mata. Jika program semacam itu dilarang pada masa Orde Baru, pada era reformasi  sekarang  ini  program  sejenis  mendapat  kesempatan hidup yang baru. Program ini antara lain Dunia Ghaib, Dunia Lain dan  yang  paling  dramatis  adalah Pemburu  Hantu. Keseluruhan program ini selalu melibatkan satu orang atau lebih ustaz atau kiai, yang diduga mengetahui jalan-jalan mistik, dan dapat melihat, berkomuniksi dan berhubungan, sering dengan cara yang sangat dramatis, dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Dramatisasi program-program dokumenter berasal dari penafsiran apa yang diakui  sebagai  kejadian-kejadian  misterius,  yang  tak  terjelaskan dan mistis.
Sumber:4.bp.blogspot.com, diunduh  tanggal  3  Desember 2014
Sumber:  http://id.wikipedia.org/ wiki/Tukang_Bubur_Naik_Haji_ The_Series,  diunduh  tanggal  3 Desember 2014

## Realitiy Game Show Islami
c.
Para eksekutif  televisi juga tidak lupa memasukkan agama ke dalam reaity game show di telivisi. Salah satu contohnya adalah Pemilihan Dai Kecil (disingkat Pildacil ) yang ditayangkan di ANTV. Program ini memenuhi segala aspek reality game show. Program ini  dirancang  sebagai  sebuah  kompetisi  antar  kontestan.  Satu- satunya  hal  yang  membuat Pildacil unik  ialah  bahwa  apa  yang disebut bakat yang  ditujukkan, diuji ialah kemampuan kontestan untuk mendakwahkan Islam, dan menjadi dai atau guru agama yang efektif. Sistem penilaian sebagian besar melihat kecakapan linguistik, retorika dan juga kemampuan untuk ‘menggerakkan hati’ penonton atau menghibur mereka melalui teriakan, lelucon serta dari gelak tawa penonton.

## Islam dalam Iklan
d.
Komersialisasi  produk-produk  di  telivisi  atau  di  media lain di Indonesia tidak luput dari pengaruh agama. Banyak ustaz dan ustazah selebriti sering berpartisipasi dalam mempromosikan produk-produk  yang  mewakili  segmen  pasar  mereka  masing- masing.  Mamah  Dedeh,  misalnya,  diasosikan  dengan  produk Cap  Kaki  Tiga, minuman  herbal  transparan,  yang  dianggap dapat membantu orang yang menderita panas dalam, sariawan dan banyak penyakit lainnya. Ustaz Nur Maulana  yang sangat bersemangat  digunakan  oleh Telkomsel untuk  mempromosikan layanan telekomunikasinya, sambil menggambarkan latar seakan- akan dia dan jamaahnya sedang naik haji ditanah suci. Almarhum Ustaz Jefrry al-Buchori (juga dikenal sebagai Uje) juga menjadi seorang bintang setidaknya dalam dua iklan yaitu Axis, sebuah perusahaan telekomunikasi dan helm sepeda motor GM. Begitu pula Ustaz Yusuf  Mansur, yang iklannya di Fatigon Spirit, sebuah produk multi-vitamin, disiarkan terus menerus, khususnya selama bulan Ramadan.
Selain program-program acara di atas masih ada program lainnya yaitu dalam bentuk ceramah atau pengajian semisal Islam Itu  Indah yang  ditayankan  Trans  TV  dengan  penceramah  yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Ustaz Muhammad Nur Maulana ada juga Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh yang disiarkan oleh ANTV yang dimoderatori oleh seorang komedian yang terkenal dengan  panggilan  AA  Abdel,  dan  masih  banyak  lagi  ceramah yang dikemas dalam bentuk dakwahtainment.
Dari  uraian  tersebut,  maka  interaksi  antara  agama  dan media massa dalam hal ini televisi sifatnya kompleks. Keterlibatan televisi  dalam  “menyemarakkan”  syiar  agama  tak  selamanya dapat sesuai dengan tuntutan agama karena ada kepentingan lain yang harus dilaksanakan oleh media televisi. Bukan saja tuntutan era  industri,  tetap  juga  ciri  khas  yang  menjadi  dasar  eksistensi televisi  itu  sendiri,  khususnya  ciri  universalitas,  publisitas  dan komersialitas. Isinya harus terbuka untuk umum dan karena itu isinya juga harus beraneka ragam untuk memenuhi kepentingan audience yang berbeda-beda. Karena itu, bagi media televisi ada kesulitan untuk mengakomodasikan kehendak lembaga-lembaga agama. Pelaksanaan fungsi televisi tidak sejalan dengan kehendak agama. Di pihak lain sebenarnya peraturan perundang-undangan dan  kode  etik  telah  menentukan  bagaimana  seharusnya  media
Sumber:www.tribunnews.com/ seleb/2013/08/21/ustaz- maulana-saya-dai-pesantren- haram-pasang-tarifdiunduh tanggal 3 November 2014 S u m b e r : w w w. t v g u i d e .
co.id,deskripsi-acara/hati-ke- hati-bersama-mamah-dedeh- 13-12-2013  diunduh  tanggal  3 November 2014
massa  melaksanakan  atau  mengakomodasikan  norma-norma agama melalui sejumlah fungsi yang dimillikinya (fungsi informasi, hiburan, pendidikan, dan ekonomi)(Muis, 2001: 190).
Apalagi  di  era  demokrasi  liberal  seperti  saat  ini,  media massa tidak cukup dipandang hanya sebagai kekuatan civil society yang  harus  dijamin  kebebasannya,  namun  harus  juga  dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan elite tertenu. Kekuatan media ini dapat mengkooptasi, bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat.  Ini  yang  perlu  dicermati  secara  kritis  oleh  para pendukung  demokrasi  termasuk  para  jurnalis.  Jangan  sampai kekuatan demokrasi dibelokkan “atas nama kebebasan pers” untuk kepentingan politik dari para kapitalis penguasa media. Gejala ini sangat kentara dan nyata terlihat pada model pemberitaan atau program current issue di televisi swasta, yang mengkhususkan pada berita. Impartialitas acap kali di diabaikan. Pemilik yang sedang getol memobilisasi dukungan politik, bisa muncul setiap saat bak pahlawan di medianya. Sementara “lawan politiknya” cenderung dicerca habis dengan mengabaikan imparsialitas. Secara kasatmata media televisi oleh pemiliknya dipakai sebagai political tool gerakan yang dipimpinnya (Subiakto dan Ida, 2012: 109).
Demikian  halnya  dengan  dakwahtainment,  secara  kasat mata juga akan mengikuti perintah dan instruksi pemilik media televisi tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik media televisi juga memberikan rambu-rambu atau aturan terhadap program- program acara televisi yang akan disiarkan melalui media televisi miliknya. Disinilah, maka program acara dakwah juga akan diatur dan dimenej oleh pemiliknya, karenanya sulit untuk bisa seideal yang diinginkan.
Etika Dakwahtainment dan Fungsi Komimisi Penyiaran

## 5. Indonesia
Media  televisi  tidak  bisa  dipungkiri  memiliki  kelebihan untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Islam. Peran seorang mubalig di televisi mau tidak mau harus mengikuti kemauan pemilik media, dia  harus  bisa  menyesuaikan  diri  terhadap  aturan  yang  dibuat oleh mereka. Disisi lain pemilik media juga harus memperhatikan etika-etika  penyiaran  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang
Tentang  Penyiaran  yang  berlaku  di  Indonesia.  Disinilah  maka Komisi Penyiaran Islam (KPI) memiliki fungsi dan peran yang vital dalam mengawasi jalannya penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.
Maka  dari  itu  menurut  Dicky  Sofjan  (2013:  117-119) ada  beberapa  saran  dan  rekomendasi  bagi  program  acara dakwah  yang  dikemas  dalam  bentuk  dakwahtainment. Pertama, mempertimbangkan beratnya amanah yang diemban, KPI perlu membangun  aliansi  yang  lebih  kuat  dengan  para  pemangku kepentingan  strategis  untuk  mengamati  dengan  seksama,  dan bahkan memberi tekanan kepada lembaga penyiaran dalam hal ini  perusahaan  televisi,  untuk  memperhatikan  aspek  konten terutama untuk program-program dakwahtainment dan orang- orang yang berkiprah di dalamnya.
Kedua, program  penjangkauan  harus  dilakukan  untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga akademik  dan  riset.  Dengan  cara  ini,  KPI  dapat  membangun kompetensi  lembaganya  berdasarkan  pengetahuan,  riset,  dan pengembangan  dalam  tugasnya  sebagai  pemantau  atau  pun pemberi input dan rekomendasi kebijakan. Berbagai studi dapat melibatkan program riset evaluatif  untuk mengukur kinerja dan keberhasilan  intervensi  dan  sanksi-sanksi  tertentu  yang  dibuat oleh KPI.
Ketiga, saat ini ada banyak dakwahtainment dan program yang  berorientasi  religius  di  Indonesia  yang  menghadapi permasalahan  etika  yang  serius.  Direkomendasikan  agar  KPI terus  melakukan  konsultasi  langsung  dan  bernegosiasi  dengan lembaga penyiaran dengan partisipasi dan keterlibatan aktif  para pemangku kepentingan yang terkait.
Ketiga, pengamatan  yang  cermat  dan  pemantauan terhadap  dakwahtainment  dan  program-program  berorientasi religius  lainnya  perlu  ditingkatkan  untuk  penyimpangan  lebih jauh, komodifikasi besar-besaran serta untuk memasukkan etika dalam  proses  pemrograman  secara  lebih  baik  demi  melayani kepentingan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan konsultasi teratur  dengan  para  pemangku  kepentingan  dan  pakar  demi
menjaga unsur-unsur kunci dari perubahan dalam isi dan etika tersebut tetap terpelihara, serta tetap bersih dari pengaruh pasar dan politisasi oleh para pemain industri.
Keempat, jika  dakwah  dianggap  sebagai  suatu  profesi, sehingga  para  mubalig  dibenarkan  untuk  menerima  insentif untuk pekerjaan mereka, maka jalur kerja demikian selayaknya memiliki suatu Kode Etik, seperti halnya asosiasi-asosiasi profesi lainnya seperti akuntan, pengacara dan dokter.
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  asas  manfaat, adil  dan  merata,  kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pasal  3  disebutkan  bahwa  penyiaran  diselenggarakan  dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam rangka  membangun  masyarakat  yang  mandiri,  demokratis, adil  dan  sejahtera,  serta  menumbuhkan  industri  penyiaran. Sedangkan  pada  Pasal  4  ayat  1  disebutkan  penyiaran  sebagai kegiatan  komunikasi  massa  mempunyai  fungsi  sebagai  media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial  dan  ayat  2  dijelaskan  bahwa  dalam  menjalankan  fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan (Cangara, 2013: 272).
Berkaitan  dengan  fungsi  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI) dalam mengawasi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran  Pasal  8  ayat  1-3,  yaitu:  ayat  1  KPI  sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Ayat 2 dalam menjalankan  fungsinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1, KPI  mempunyai  wewenang:  a)  menetapkan  standar  program siaran,  b)  menyusun  peraturan  dan  menetapkan  pedoman perilaku  penyiaran,  c)  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan
pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program  siaran, d)  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program  siaran,  e) melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga  penyiaran,  dan  masyarakat.  Ayat  3  KPI  mempunyai tugas dan kewajiban: a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, b) ikut membantu pengaturan infrastruktur  bidang penyiaran, c)  ikut  membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga penyiaran dan industri terkait, d) memelihara tatanan informasi nasional  yang  adil,  merata,  dan  seimbang,  e)  menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran, dan f) menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia yang  menjamin  profesionalitas  di  bidang  penyiaran  (Cangara, 2013: 274).
Karena itu, pemilik media harus menaati peraturan yang terulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.  Apabila  pemilik  media  melanggar  kode  etik  atau peraturan  yang  ada,  maka  KPI  sebagai  lembaga  negara  yang diberi tugas untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran harus menindak  tegas  terhadap  pemilik  media  yang  telah  melanggar peraturan  yang  ada.  Pertanyaannya  adalah  beranikah  KPI menindak  tegas  terhadap  lembaga  penyiaran  yang  melanggar Undang-Undang  tersebut?  Apakah  KPI  memiliki  keberanian terhadap pemilik media dikuasai oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat dan modal besar?
Dari sisi regulasi jelas bahwa KPI mempunyai fungsi dan peran yang signifikan. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh buruk televisi? Tentunya harus ada lembaga- lembaga  lain  yang  ikut  membantu  untuk  mengawasi  pemilik media. Pertama, lembaga-lembaga  pendidikan  dan  penelitian dapat melakukan penelitian analisis isi tentang tayangan-tayangan yang  negatif   dan  diperkirakan  berpengaruh  buruk  (misalnya adegan  kekerasan),  lalu  menyarankan  pengurangan  tayangan negatif  tersebut, berdasarkan temuan hasil penelitian. Perguruan
tinggi, khususnya Fakultas atau Jurusan Komunikasi dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dapat mengajarkan mata kuliah “Televisi dan Masyarakat” (bukan sekedar mata kuliah “Produksi Siaran Televisi”), sehingga para mahasiswa dibekali pengetahuan mengenai dampak berbagai tayangan televisi pada pemirsa. Kedua, pemilik stasiun televisi juga harus memperhatikan peraturan yang telah dibuat khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Tentang Penyiaran (Mulyana, 2005: 145). Ketiga, masyarakat juga memiliki peran yang vital dalam mengawasi jalannya program- program  televisi  pada  umumnya  dan  khususnya  acara  dakwah yang dikemas dalam bentuk dakwahtainment. Bila ada program televisi  yang  dirasa  kurang  sesuai  dengan  moral,  norma,  dan ajaran  agama  dapat  mengadukannya  ke  lembaga  resmi,  salah satunya adalah KPI.
Analisis Problematika Dakwahtainment melalui Televisi 6. dengan Pendekatan Sosiologis
Setelah dipaparkan tentang program-program dakwahtainment,  mulai  dari  program Film  dan  Sinetron,Realitiy Game Show Islami , Docu-Drama Mistik, Islam dan Iklan, bila dicermati dengan  pemikiran  sosial  Karl  Marx,  maka  sebenarnya  inilah pertarungan  antara  kelas  borjuis  yang  merupakan  kelompok pemilik  modaldan  kelas  proletar  yang  merupakan  kelompok pekerja  yang  bergantung  pada  kelas  borjuis.  Pemilik  modal diwakili oleh pemilik media (televisi), sedangkan kelas proletar disini  diwakili  oleh  pekerja  yang  bekerja  pada  pemilik  media dan juga masyarakat sebagai penikmat program televisi. Karena, pada  dasarnya  pemilik  media  hanya  akan  membuat  program yang  dapat  menghasilkan  untung  yang  banyak.  Apabila rating acara yang diproduksi bagus, maka program tersebut akan terus berlangsung, sebaliknya bila program yang diproduksi rating -nya kurang bagus, maka program tersebut akan dihentikan. Demikian halnya, dalam program dakwahtainment.
Menurut  Marx,  hakikat  kapitalisme  adalah  memburu profit  sebanyak-banyaknya.  Profit  itu  pasti  tidak  diperoleh karena  pertukaran  yang  manusiawi.  Dalam  pertukaran  yang manusiawi, si A dan si B saling memberikan apa yang dibutuhkan
keduanya, tapi dalam nilai yang sama. Di sini tidak terjadi profit, karena  si  A  menerima  sesuatu  yang  bernilai  sama  dengan  apa yang diberikannya kepada si B, demikian pula sebaliknya. Dalam kapitalisme, pihak pemilik modal selalu menerima lebih banyak dari apa yang dimilikinya semula, dengan kata lain ia selalu menerima profit dalam proses tukar-menukarnya. Marx menegaskan bahwa profit itu pasti tidak diperoleh dengan cara tukar-menukar yang biasa,  melainkan  dengan cara  pengisapan. Pengisapan  yang  khas kapitalisme inilah yang diterangkan oleh Marx dalam ajarannya tentang nilai lebih (Sindhunata, 1983: 45) .
Maka dari itu, pemilik media dalam membuat program dakwahtainment akan melihat dan mengikuti keinginan pasar, dan mengenyampingkan pesan-pesan dakwah. Kalau pun ada pesan- pesan  dakwahnya,  maka  akan  disampaikan  dengansekedarnya, ataupun  dikemas  dalam  bentuk  hiburan,  sehingga  program dakwahtainment  tersebut  memiliki rating yang  bagus. Dakwahtainment hanya sebagai komoditas pemilik  media. Merujuk  pemikiran  Marx  tentang  teknologi—termasuk didalamnya  teknologi  televisi—dikaitkan  dengan  peran teknologi  sebagai  faktor  produksi,  makabagi  Marx,  teknologi telah melahirkan ketidaksetaraan atau ketimpangan sosial dalam masyarakat,  teknologi  lebih  dimaknai  sebagai  alat  yang  dapat dipakai  manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Ketika  tidak semua manusia mampu menguasai teknologi ini, maka yang terjadi adalah penindasan atau eksploitasi antara kelompok yang mampu menguasai teknologi dengan kelompok lain yang tidak mampu menguasai teknologi. Manusia yang menguasai teknologi adalah kelompok  minoritas  yang  memiliki  kemampuan  memaksakan tujuannya atas kelompok yang lain. Teknologi merupakan sarana bagi kelompok borjuis untuk melanggengkan kekuasaannya atas kelompok proletar  (Martono, 2014: 212).
Hal ini seperti dalam program dakwahtainment, kelompok borjuis yakni pemilik media (televisi) akan menggunakan teknologi sebagai alat produksi yang dikemas dalam bentuk dakwahtaiment sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat efek negatifnya. Sedangkan kaum proletar yakni
pekerja  dan  masyarakat  pada  umumnya  hanya  menjadi  objek penderita  bagi  pemilik  media.  Program  dakwahtainment  yang diproduksi hanya untuk mencari keuntungan semata.
Namun demikian, sebenarnya program dakwahtainment dapat dijadikan sebagai alternatif  tuntunan dan tontonan yang mendidik  sekaligus  menghibur  bagi  masyarakat  dengan  syarat harus  memperhatikan  rambu-rambu  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran. Dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang  diberi  tugas  untuk  mengatur  hal-hal  mengenai  penyiaran harus menindak tegas terhadap pemilik media tersebut ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik media tersebut.

## Simpulan C.
Dakwahtainment didefinisikan sebagai suatu konsep yang memadukan  penyebarluasan  Islam  dan  bentuk-bentuk  siaran hiburan yang tak terhitung banyaknya melalui medium televisi, yang  memungkinkan  jutaan  pemirsa  di  rumah  menonton, menerima dan menangkap pesan-pesan mereka.
Ada beberapa program acara televisi yang memasukkan ajaran-ajaran agama ke dalam daftar acara tersebut. Semisal Para Pencari  Tuhan,  Rahasia  Ilahi,  Dunia  Ghaib,  Dunia  Lain dan  yang paling dramatis adalah Pemburu Hantu. Lalu ada program Islam Itu Indah yang ditayankan Trans TV dengan penceramah yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Ustaz Muhammad Nur Maulana ada juga Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh yang disiarkan oleh ANTV yang dimoderatori oleh seorang komedian yang terkenal dengan panggilan AA Abdel.
Keterlibatan  televisi  dalam  meramaikan  syiar  agama tak selamanya dapat sesuai dengan tuntutan agama karena ada kepentingan  lain  yang  harus  dilaksanakan  oleh  media  televisi. Bukan saja tuntutan era industri, tetap juga ciri khas yang menjadi dasar eksistensi televisi itu sendiri, khususnya ciri universalitas, publisitas dan komersialitas. Isinya harus terbuka untuk umum dan karena itu isinya juga harus beraneka ragam untuk memenuhi kepentingan audience yang berbeda-beda. Karena itu, bagi media
televisi  ada  kesulitan  untuk  mengakomodasikan  kehendak lembaga-lembaga agama.
Bila dicermati dengan pemikiran sosial Karl Marx, maka sebenarnya inilah pertarungan antara kelas borjuis yang merupakan kelompok  pemilik  modal  dan  kelas  proletar  yang  merupakan kelompok pekerja yang bergantung pada kelas borjuis. Pemilik modal  diwakili  oleh  pemilik  media  (televisi),  sedangkan  kelas proletar disini diwakili oleh pekerja yang bekerja pada pemilik media dan juga masyarakat sebagai penikmat program televisi. Karena,  pada  dasarnya  pemilik  media  hanya  akan  membuat program yang dapat menghasilkan untung yang banyak. Apabila rating acara yang diproduksi bagus, maka program tersebut akan terus  berlangsung,  sebaliknya  bila  program  yang  diproduksi rating -nya kurang bagus, maka program tersebut akan dihentikan. Demikian halnya, dalam program dakwahtainment.
Maka dari itu, pemilik media dalam membuat program dakwahtainment  akan  melihat  dan  mengikuti  keinginan  pasar, dan  mengenyampingkan  pesan-pesan  dakwah.  Kalau  pun ada  pesan-pesan  dakwahnya,  maka  akan  disampaikan  dengan sekedarnya,  ataupun  dikemas  dalam  bentuk  hiburan,  sehingga program  dakwahtainment  tersebut  memiliki rating yang  bagus. Dakwahtainment hanya sebagai komoditas pemilik media. Namun demikian, sebenarnya program dakwahtainment dapat dijadikan sebagai alternatif  tuntunan dan tontonan yang mendidik  sekaligus  menghibur  bagi  masyarakat  dengan  syarat harus  memperhatikan  rambu-rambu  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran. Berkaitan  dengan  fungsi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) sebagai lembaga negara yang diberi tugas untuk mengatur hal- hal mengenai penyiaran harus menindak tegas terhadap pemilik media  tersebut  ketika  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pemilik media tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku: Arifin, Anwar, 2011, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu. Cangara, Hafied, 2012, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers.
_____________,  2013, Perencanaan  dan  Strategi  Komunikasi,
Jakarta: Rajawali Pers. Deddy  Mulyana,  2005, Nuansa-Nuansa  Komunikasi:  Meneropong Politik  dan  Budaya  Komunikasi  Masyarakat  Kontemporer,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ilaihi, Wahyu, 2010, Komunikasi Dakwah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Kusnawan,  Aep,  et.  al., Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam: Mengembangkan Tabligh melalui Mimbar, Media Cetak, Radio, Televisi, Film dan Media Digital, Bandung: Benang Merah Press, 2004.
Ma’arif, Bambang S., 2010, Komunikasi Dakwah Paradigma untuk Aksi, Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Muhtadi, Asep Saeful, 2012, Komunikasi Dakwah: Teori, Pendekatan, dan Aplikasi, Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Muis, Andi Abdul, 2001, Komunikasi Islami, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nanang Martono, 2014, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif  Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, Jakarta: Rajawali Pers. Sindhunata,  1983, Dilema  Usaha  Manusia  Rasional:  Kritik Masyarakat  Modern  oleh  Max  Horkheimer  dalam  Rangka Sekolah Frankfurt, Jakarta: Gramedia.
Subiakto,  Henry,  dan  Rachmah  Ida,  2012, Komunikasi  Politik, Media,  dan  Demokrasi, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Tamburaka, Apriadi, 2013, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, Jakarta: Rajawali Pers.
Taufik, M. Tata, 2012, Etika Komunikasi Islam, Bandung: Pustaka Setia.
Website: www.4.bp.blogspot.com, diunduh tanggal 3 Desember 2014 www.id.wikipedia.org/wiki/Tukang_Bubur_Naik_Haji_The_ Series, diunduh tanggal 3 Desember 2014 www.tribunnews.com, diunduh tanggal 3 Desember 2014 www.tvguide.co.id, diunduh tanggal 3 Desember 2014