Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation
Kajian Terhadap Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Veni Apreliasari 1) ; Dwi Putra Jaya 2) ; Sandi Aprianto 3)
1,) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) dwiputrajaya@unived.ac.id ; 2) Sandiapriyanto11@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Maret 2023] Revised [11 April 2023] Accepted [26 April 2023]

## ABSTRAK
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1.Untuk mengetahui Pengesahan Anak Di  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Dan Peraturan  Perundang-Undangang?  2.Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  Pengesahan  Anak  Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan?Jenis  penelitian  ini  adalah  Normatif  melalui  penelitian  kepustakaan (library  research)  dengan  menelusuri  berbagai  aturan  yang  berhubungan  dengan  penelitian,  di telaah  dari  berbagai  literatur,  jurnal  buku-buku  serta  putusan  hakim  yang  menjadi  pedoman kajian penting dalam studi ini, Tekhnik penelitian ini berupa pengumpulan data atau menganalisis penelitian  yang  telah  digunakan  oleh  peneliti  terdahulu.  Hasil  penelitian  1.Pengesahan  Anak  Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangang  Suatu  pengesahan  harus  didahului  dengan  pengakuan.  Begitu  pula dengan  surat  pengesahan  anak  luar  kawin,  harus  didahului  oleh  suatu  pengakuan  dari  kedua orangtuanya.  Surat  pengesahan  seorang  anak  luar  kawin  adalah  alat  hukum  (rechts  middle) untuk  memberi  kepada  anak  itu  kedudukan  (status)  sebagai  anak  sah.  Akibat  pengakuan  anak luar  kawin,  yaitu  timbulnya  hubungan  perdata  antara  anak  dengan  bapak  atau  ibu  yang mengakuinya.  Dengan  timbulnya  hubungan  Perdata  tersebut,  maka  anak  luar  kawin  statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. 2.Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Akibat hukum  dari  pengesahan  dalam  hal  orang  tuanya  kawin  dan  pengesahan  terjadi  karena perkawinan itu atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu  berlaku  ketentuan-ketentuan  undang-undang  yang  sama,  seolah-olah  anak  itu  dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama seperti anak- anak  yang  dilahirkan  sepanjang  perkawinan.  Anak-anak  itu  memperoleh  status  anak  sah,  tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

## ABSTRACT
The objectives of this research are: 1. To find out the legalization of children outside of marriage in the  perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and laws and regulations?  2.To find out  and  explain  the  Legalization  of  a  Child  Out  of  Marriage  in  the  Perspective  of  the  Marriage Law  Number  16  of  2019  and  Legislation?  This  type  of  research  is  normative  through  library research by tracing various  rules related to research, reviewed From various literature, journals, books  and  judges'  decisions  which  are  important  study  guidelines  in  this  study,  this  research technique is in the form of collecting data or analyzing research that has been used by previous researchers. Research results 1. Legalization of children outside of marriage in the perspective of the Marriage  Law No. 16 of 2019 and statutory regulations. An endorsement must be preceded by an acknowledgment. Likewise with the letter of ratification of a child out of wedlock, it must be preceded  by  an  acknowledgment  from  both  parents.  A  letter  of  authorization  for  a  child  out  of wedlock is a legal tool (rechts middle) to give the child the position (status) as a legitimate child. As  a  result  of  the  recognition  of  a  child  out  of  wedlock,  namely  the  emergence  of  a  civil relationship between the child and the father or mother who recognizes it. With the emergence of this  Civil  relationship,  the  status  of  children  out  of  wedlock  changes  to  those  of  children  out  of wedlock who have been recognized, their position is  far  better than children out of wedlock who are  not  recognized.  2.  Implementation  of  Legalization  of  Children  Outside  of  Marriage  in  the Perspective of the Marriage Law Number 16  of 2019 and Legislation it applies the provisions of the  same  law,  as  if  the  child  was  born  in  a  marriage,  which  means  that  the  child  has  the  same position  as  children  born  throughout  the  marriage.  These  children  obtain  the  status  of  legal children, not only to their parents but to the parents' relatives.

## KEYWORDS
Children outside of marriage
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya,  juga  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan  negara.  Anak  sebagai  generasi  penerus  tentu  saja sangat  diharapkan  sekali  keberadaannya  dalam  keluarga,  sehingga  perlu  dijaga,  dibina  dan  dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan,  pengasuhan  serta  pendidikan  anak  merupakan  kewajiban  agama  dan  kemanusiaan  yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang.  Anak  merupakan  anugerah  Allah  yang  diberikan  kepada  manusia.  Hadirnya  anak  akan membuat bahagia ketika memandangnya, hati akan terasa tentram dan penuh suka cita setiap bercanda dengan  mereka  .  Oleh  sebab  itu  anak  memerlukan  pembinaan,  bimbingan  khusus  agar  dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.
Oleh  karena  itu  agama  Islam  melarang  perzinaan.  Hukum  Islam  memberi  sanksi  yang  berat terhadap  perbuatan  zina.  Karena  zina  dapat  mengakibatkan  ketidakjelasan  keturunan.  Sehingga  ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Dengan  adanya  perkawinan,  setiap  anak  yang  lahir  dari  tempat  tidur  suami,  mutlak  menjadi  anak  dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.
Banyak  sekali  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan  nasab  seorang  anak  tidak  jelas,  permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda  pada  zaman  globalisasi  ini.  Bermula  dari  adat  pacaran  yang  sudah  mendekati  pada  pergaulan bebas  sampai  berakibat  hamil  di  luar  nikah.  Perkawinan  siri  yang  banyak  dilakukan,  dengan  alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenui rukun  nikah.  Akan  tetapi  dalam hukum  Indonesia  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  KUA  tidak  diakui keberadaanya.  Hal  ini  sebenarnya  juga  menimbulkan  efek  terhadap  perkembangan  anak  yang dilahirkannya kelak.
Ikatan  perkawinan  dalam  konstruksi  hukum  di  Indonesia  bukan  hanya  sebatas  melaksanakan hukum  agama,  namun  memiliki  hubungan  keperdataan.  Artinya,  ikatan  perkawinan  memiliki  dua  aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil).  Dalam  undang-undang  mengenai  perkawinan  pun  mengatakan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  lalu  bagaimana  dengan  pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin.  Disebut  dengan  Anak  Luar  Kawin  karena  dalam  hukum  adat  tidak  hanya  mengenal  Anak Kandung.  Didalam  kehidupan  sebagian  kelompok  masyarakat  di  Indonesia,  perkawinan  di  Indonesia hanya  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  tidak  dilakukan  pencatatan  di  intansi  yang  berwenang, sehingga  pasangan  tersebut  tidak  memiliki  akta  nikah  sebagai  bukti  otentik  perkawinan  yang  dilakukan adalah sah dimata hukum.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pengaturan yang pada intinya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, juga laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Pengaturan ini tentu bertentangan dengan apa yang  telah  diatur  di  dalam  Konstitusi  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945).  Di  dalam  undang-undang  tersebut  juga  diatur  bahwa  dengan hubungan  hukum  yang  dimiliki  anak  luar  kawin  dengan  ibu  kandungnya  sekaligus  keluarga  ibu kandungnya,  anak  luar  kawin  juga  hanya  mendapatkan  hak  mewaris  atas  harta  kekayaan  ibunya  saja. Termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk luar kawin hanya dappat diberikan melalui ibunya, karena anak luar kawin tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab ibunya sampai ia udah bisa dikatakan dann dikategorikan sebagai seseorag yang dewasa.
Menurut pendapat penulis, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena  untuk  bisa  mengandung  seorang  anak  tentu  ada  peranan  langsung  dari  pihak  laki-laki  sebagai ayah  biologisnya.  Karena  si  ayah  tidak  mengakui  atau  tidak  kawin  dengan  si  perempuan  itu,  maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain  pada  umumnya.  Seperti  yang  telah  diatur  dan  dijelaskan  di  dalam  Kiitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang  anak  luar  kawin  terhadap  barang-barang  milik  keluarga  sedarah  dari  kedua  orangtuanya, dengan adanya pengecualian untuk hal tertentu. Di dalam perundangan tersebut juga diatur bahwa anak luar kawin bisa memiliki hak mewaris apabial anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya bahwa ia lahir
diluar kawin dengan staus anak yang sah dengan pernyataan sebelumnya yaitu diakui dalam akta otentik sebelum perkawinan dan di catat oleh pejabat catatan sipil.
Mengenai  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  Kompilasi      Hukum  Islam  (KHI)  dan  KUH Perdata  sependapat bahwa  keturunan  sah  dari  seseorang  yang meninggal  dunia  merupakan  ahli  waris yang  terpenting.  Mereka  lebih  berhak  menerima  bagian  dibandingkan  dengan  ahli  waris  lain.  Hal  ini dikarenakan  kedekatan  hubungan  darah  dan  kekerabatannya  dengan  pewaris.  Namun  dalam  keadaan tidak  biasa,  dimana  ketika  seseorang  meninggal  dunia,  dia  tidak  memiliki  keturunan  sah  akan  tetapi berkemungkinan  memilki  anak  luar  nikah  yang  diakui  sebagai  anaknya,  dalam  hal  ini,  KHI  dan KUHPerdata  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Perbedaan  ini  bertitik  tolah  dari  perbedaan  masing ‐ masing  sistem  hukum  dalam  memandang  hubungan  seks  di  luar  nikah,  apakah  dapat  dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.
Di  dalam  Pasal  272  KUH  Perdata,  dijelaskan  bahwa  setiap  anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah (antara  pejaka  dengan  seorang  gadis)  dapat  diakui  sekaligus  disahkan  kecuali  anak ‐ anak  yang dibenihkan  dari  hasil  zina  atau  sumbang.    Adapun  yang  dimaksud  dengan  anak  zina  atau  sumbang adalah anak ‐ anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki ‐ laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya.
Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar  nikah  antara  gadis  dan  pejaka  tidak    dianggap  zina.  Hal  ini  berarti  yang  dimaksud  zina  oleh  KUH Perdata  adalah  hubungan  seks  yang  dilakukan  di  luar  nikah  oleh  mereka  yang  diantara  salah  satunya telah bersuami atau beristeri.
Sedangkan  KHI,  dalam  Pasal  99  huruf  (a)  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  dan  akibat  pernikahan  yang  sah.  Jadi  pengertian  zina  menurut  KHI adalah setiap  hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan  yang sah tidak  dibedakan  apakah  hal  tersebut  dilakukan  oleh  pejaka  dan  gadis  maupun  oleh  orang ‐ orang  yang telah menikah.
Dari  perbedaan  pemahaman  tentang  zina  menurut  kedua  hukum  tersebut  tentunya  berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang  dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Perkawinan
Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagian  hidup  berkeluarga  yang  diliputi  rasa ketentraman  serta  kasih  sayang dengan  cara  yang  diridhai  Allat  swt.    Dalam  konsep  Islam  mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah ( َ حِكن ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh.    Pada  hakikatnya,  makna nikah  adalah  persetubuhan.  Secara  teminologis,  menurut  Imam  Syafi’i  nikah  (kawin),  yaitu  akad  yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.  Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. an-Nur [24]: 32
Artiya:  Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara  kamu,  dan  juga  orang- orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan  perempuan.  Jika  mereka miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui
Ada  beberapa  definisi  nikah  yang  dikemukakan  para  ahli  Fiqh.  Namun  secara  prinsipil  tidak terdapat  perbedaan  yang  berarti  kecuali  pada  sisi  redaksional.  Diantaranya  definisi-definisi  tersebut adalah:
a.Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang- senang dengan di segaja b. Menurut Imam Syafi’iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya  menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
c.Menurut  Imam  Malik  nikah  adalah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  semata-mata  untuk membolehkan  wathi’  (bersetubuh),  bersenang-senang,  dan  menikmati  apa  yang  ada  pada  diri  seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
d.Menurut  Imam  Hanabilah,  nikah  adalah  akad  dengan  menggunakan  lafaz  nikah  atau  tazwij  untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
Menurut  ulama  muta’akhirin,  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedah  hukum  kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang  ditetapkan  oleh  syara’  bahwa  seseorang  suami  dapat  memanfaatkan  dan  bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.
Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum.  Ialah  bahwa  orang  yang  berkeluarga  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  dihargai  dari  mereka yang tidak kawani.
Perkawinan  dilihat  dari  segi  agama,  dalam  agama  perkawinan  itu  dianggap  suatu  lembaga  yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagia suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. an- Nisa’ [4]: 1
ا هُّي أا ي َ ساَّنلا او قَّتا َ م كَّب ر ََّلا يِذ م ك ق ل خ نِ م َ سْفَّن َ ة دِحا و َ ق ل خ و ا هْنِم ا ه جْو ز ََّث ب و ا م هْنِم ًَلا جِر َاًريِث ك َ ًءا  سِن و او قَّتا و َ  َّاللّ يِذَّلا َ نو ل ءا  س ت َِهِب َ  ما حْر  ْلْا و ََّنِإ َ  َّاللّ َ نا ك َْم كْي ل ع اًبيِق ر ( ١ )
Artinya:  Wahai  manusia!  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan  kamu  dari  diri yang  satu  (Adam),  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  pasangannya  (Hawa)  dari  (diri)nya;  dan  dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta,  dan  (peliharalah)  hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaaqan gholidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  adalah  ibadah.    Berdasarkan  definisi  di atas  berarti  yang  dimaksudkan  dengan  perkawinan  adalah  akad  nikah.  Akad  nikah  yaitu  rangkain  ijab yang  diucapkan  oleh  wali  dan  kabul  yang  diucapkan  oleh  mempelai  pria  atau  wakilnya  disaksikan  oleh dua orang saksi.

## Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan
a.Tujuan Perkawinan
Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis  dalam  menggunakan  hak  dan kewajiban  anggota  keluarga  sejahtera  artinya  terciptanya  ketenangan  lahir  dan  batin  disebabkan terpenuhinya  keperluan  hidup  lahir  dan  batinnya,  sehingga  timbullah  kebahagian,  yakni  kasih  sayang antar  anggota  keluarga.    Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan  dan  melestarikan kehidupan  manusia.  Melalui  perkawinan  yang  sah  akan  muncul  keturunan  yang  sah  dan  diakui dihadapan  hukum.    Memperhatikan  uraian  Imam  al-Ghazali  tentang  faedah  melangsung  perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:
1)  Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 2)  Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3)  Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4)  Menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggung  jawab  menerima  hak  serta  kewajiban,  juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5)  Membangun  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang  tentram  atas  dasar  cinta  dan  kasih sayang Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1)  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk  itu  suami  istri  harus  saling  membantu  dan melengkapi,  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2)  Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah.  Yang dimaksud  dengan  sakinah  adalah  suatu  kondisi  yang  diraskan  suasana  hati  dan  fikiran  (jiwa)  para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis  secara  rendah  hati  dan  penuh  hormat,  tidak  saling  melunturkan  wibawa, mengendepankan  kebenaran  dan  kebersamaan  bukan  egosentris,  saling  memberi  misi  dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui  motivasi  keimanan,  akhlak,  ilmu,  dan  amal  saleh.  Mawaddah,  yaitu  kehidupan  anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi,  mempunyai  ikatan  batin  yang  kuat  sau  sama  lain.  Bila  ketiga  hal  tersebut  sudah
diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku (baity jannaty) insah Allah akan segera terwujud.
3)  Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami  istri,  melainkan  pada  hakikatnya  mencakup  berbagai  amal  yang  baik  dalam  seluruh  aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan  terhadap  yang  lainnya,  serta  mengatasi  kesulitan-kesulitan  dan  kekurangan  mereka.  Tujuan  ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.
4)  Untuk  memenuhi  tuntutan  hajat  tabiat  kemanusian,  berhubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  rangka  dasar  cinta  kasih,  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah. Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:
a)  Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing-masing diantara keduanya, dngan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
b)  Memperbanyak  umat  lewat  keturunan,  untuk  memperbanyak  hamba-hamba  Allah  dan  orang-orang mengikuti  Nabi-Nya  sehingga  terealisasi  kebangsaan  diantara  meraka  dan  saling  tolong  menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
c)  Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
d)  Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
e)  Dalam  pernikahan  terdapat  rahasia  ilahi  yang  sangat  besar,  yang  terwujud  secara  sempurna  ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul  makna-makna  cinta  dan  kasih  sayang,  yang  tidak  akan  dirasakan  di  antara  kedua  teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
f)  Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertanggani dan terurus karena bersatunya suami- istri,  yang  sekaligus  menjadi  benih  tegaknya  masyarakat.  Seorang  suami  bekerja  dan  mencari penghidupan  lalu  memberi  nafkah  dan  memenuhi  kebutuhan.  Sementara  istri  menata  rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mindidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.
Diharapkan  dalam  suatu  perkawinan  dapat  terwujud  suatu  tatanan  keluarga  yang  senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

## Hikmah Perkawinan
Allah  swt  mensyariatkan  perkawinan  dan  dijadikan  dasar  yang  kuat  bagi  kehidupan  manusia karena  adanya  beberapa  nilai  yang  tinggi dan  beberapa  tujuan  utama  yang  baik  bagi  manusia,  mahluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan,  Allah  swt  telah  membekali  syariat  dan  hukum-hukum  Islam  agar  dilaksanakan  manusia dengan baik.  Adapun hikmah perkawinan adalah:
1)  Nikah  (kawin)  adalah  jalan  alami  yang  paling  baik  dan  sesuai  untuk  menyalurkan  dan  memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
2)  Perkawinan,  jalan  terbaik  untuk  membuat  anak-anak  menjadi  mulia,  memperbanyak  keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
3)  Naluri  kebapakan  dan  keibuan  akan  tumbuh  saling  melengkapi  dalam  suasana  hidup  dengan  anak- anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang meneyempurnakan kemanusian seseorang
4)  Menyadari  tanggung  jawab  beristri  dan  menanggung  anak-anak  menimbulkan  sikap  rajin  dan sungguh-sungguh  dalam  memperkuat  bakat  dan  pembawaan  seseorang.  Ia  akan  cekatan  bekerja, karena  dorongan  tanggung  jawab  dan  memikul  kewajibannya  sehingga  ia  akan  banyak  bekerja  dan mencari penghasilan yang  dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong  usaha mengeksploitasi  kekayaan alam  yang  di  karuniakan  Allah  bagi  kepentingan hidup manusia
5)  Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
6)  Perkawinan,  dapat  membuahkan,  di  antaranya:  tali  kekeluargaan,  memperteguh  kelanggengan  rasa cinta  antara  keluarga,  dan  memperkuat  hubungan  masyarakat,  yang  memang  oleh  Islam  direstui, ditopang,  dan  ditunjang.  Karena  masyarakat  yang  saling  menunjang  lagi  saling  menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

## Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Hamil di Luar Nikah
Yang dimaksud dengan perkawinan hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar  nikah,  baik  dikawini  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya  maupun  oleh  laki-laki  bukan  yang menghamilinya yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum pelaksanaan akad nikah. Oleh  itu  jika  ada  seseorang  memaksa menikahi  wanita  yang  suaminya  meninggal  dunia dan  dia  dalam keadaan hamil maka hal tersebut tidak termasuk dalam katagori ini.
Namun  demikian,  dalam  beberapa  kitab  fikih,  terdapat  ketentuan  yang  membolehkan  seseorang mengawini  perempuan  yang  hamil  sebagai  akibat  perbuatan  zina,  namun  kedengarannya  kurang  layak tercantum  dalam  kitab  fikih,  karena  kitab  fikih  itu  sering  diindentikkan  sebagai  kitab  agama,  sedangkan mengawini perempuan pezina itu dianggap sebagai perbuatan yang hina.
Secara  umum,  pembahasan  tentang  mengawini  perempuan  hamil  akibat  zina  ditempatkan  dalam kitab-kitab  fikih  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  tentang  iddah  perempuan  yang  bercerai  dengan suaminya, khususnya dalam pembahasan perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil. Oleh karena itu,  pembahasan  tersebut  tidak  pernah  dikaitkan  dengan  status  anak  yang  dilahirkan  oleh  perempuan yang telah hamil itu, sehingga status anak tersebut dipermasalahkan dan tidak ada jawabannya.
Keberadaan kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat para pakar hukum mengkaji hal  tersebut  dan  selanjutnya  dibuat  aturan  yang  digunakan  sebagai  jalan  keluar  atau  permasalahan, seperti ditetapkannya aturan hukum nikah hamil akibat zina, yaitu wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan aspek legalitas anak hasil zina akibat zina untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.
a.  Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
b.  Perkawinan  dengan  wanita  hamil  disebut  pada  ayat  1  dapat  dilangsungkan  tanpa  menunggu  dulu kelahiran anaknya.
c.  Dengan  dilangsungkannya  pernikahan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak  diperlukan  pernikahan  ulang setelah anak yang dikandung lahir
Wanita  hamil  akibat  zina  ini  bisa  dikatagorikan  kontroversial  karena  akan  menyebabkan perdebatan  dan  saling  pendapat  dari  berbagai  kalangan.  Pendapat  yang  kontra  tentu  akan  merasa keberatan  dengan  ketentuan  ini  yang  dinilai  longgar  dan  cenderung  kompromistis.  Bisa  dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum bagi legalisasi perzinaan.
Pendapat  ulama mengenai hukum mengawini wanita hamil di luar nikah, sebagai berikut :
1. Ulama  mazhab  yang  empat  (  Hanafi,  Maliki,  syafi’i,  dan  Hambali)  berpendapat  bahwa  perkawinan keduanya  sah  dan  boleh  bercampur  sebagai  suami  istri,  dengan  ketentuan,  bila  si  pria  itu  yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2.  Ibnu  Hazm  (Zhahiriyah)  berpendapt  bahwa  keduanya  boleh  (sah)  dikawinkan  dan  boleh  pula bercampur,  denagn  ketentuan,  bila  telah  bertaubat  dan  menjalani  hukuman  dera  (cambuk),  karena keduanya telah berzina.
Menurut  Ulama  syafi’iyyah,  wanita  hamil  akibat  zina  tidak  mempunyai  iddah.  Hamil  yang  wajib iddah hanyalah hamilnya wanita ditalak atau ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya pada  surat  Ath-Thalaq[65]:  4  yang  dipahami  dalam  konteks  hamil  dalam  perkawinan  sahih,  yang berbunyi:
َ ت  لو أ و َِلا مْح  ْلْا ََّن ه ل ج أ ن أ َ نْع ض ي َ َّن ه لْم ح ( ٤ )
Artnya:  Dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  iddah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka melahirkan kandungannya.
Karena wanita hamil zina tidak mempunyai iddah, maka setiap saat ia boleh dikawini lelaki yang menghendakinya dan boleh mengumpulinya meskipun dia bukan lelaki yang menyebabkannya hamil. Hal ini dikarenakan kehamilannya itu tidak ada harganya di mata agama.
Menurut  Ulama  Hanafi  senada  dengan  pandangan  syafi’i  yang  terdapat  ketentuan  bahwa  syarat kewajiban  iddah  bagi  wanita  hamil  adalah  kehamilan,  baik  perkawinan  yang  sah  maupun  yang  batal (fasid).  Karena  melakukan  persetubuhan  (jima/wath’i)  dalam  perkawinan  fasid  itu  tetap  mewajibkan adanya  iddah.  Namun,  sebaliknya  jika  kehamilan  tersebut  disebabkan  oleh  perzinaan,  maka  tidak  ada iddah.Karena  wanita  hamill  zina  tersebut  tidak  mempunyai  iddah,  maka  ia  boleh  kawin  pada  masa kehamilan, tetapi tidak boleh dikumpuli hingga ia melahiri kandungannya.

## Pengertian Anak
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  keturunan atau  manusia  yang  masih  kecil    Sedangkan dalam  pengertian  sehari-hari  yang  dimaksud  dengan  anak adalah  yang  belum  mencapai  usia  tertentu  atau  belum  kawin,  pengertian  ini  dipakai  sebagai  pedoman umum.  Jika  ditinjau  maka  pengertian  anak  hukum  perdata  Indonesia  diartikan  sebagai  orang  belum dewasa  atau  dibawah  umur  atau  keadaan  dibawah  umur  atau  kerap  juga  disebut  sebagai  anak  yang dibawah pengawasan wali.
Anak  yang  belum berusia  18  tahun  termasuk      anak      yang     masih      dalam  kandungan.   Setiap anak    wajib dan memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  agar  tumbuh  menjadi  pribadi  yang  kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.
Pembicaraan  masalah  anak  dan  perlindungannya    tidak    pernah      berhenti  sepanjang    sejarah kehidupan,  karena anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan penerus pembangunan  yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai penerus pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan  suatu  negara.    Isu  utama  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  suatu  negara  adalah  bagaimana negara  tersebut  mampu  melakukan  perlindungan  anak  yaitu  mampu  memahami  nilai-nilai  dan  hak-hak anak mampu mengiplementasikannya dalam norma hukum positif..
Hingga  saat  ini  masih  ada  sekitar  4,1  juta  anak  terlantar  di  Indonesia sebanyak 5.900  anak menjadi  korban  jual beli manusia 3.600  anak bermasalah mendapati hukuman 1,2 juta balita terlantar dan  34.000  anak  jalanan.  Maraknya  penelantaran  terhadap  anak  memerlukan  perlindungan  terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak  dirugikan oleh siapapun,  tak terkecuali  oleh kedua orang tuanya.    Penelantaran  terhadap anak  dapat dilakukan  dengan  cara  membuang  bayi    yang  masih  hidup untuk ditemukan oleh orang lain.
Terdapat  beberapa  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  yang  mengatur tentang  pengertian  anak  berdasarkan  umur.  Batasan  umur  seseorang  masih  dalam  kategori  anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :
a.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  menyatakan  bahwa anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
b.  Pasal    1    angka    5    Undang-Undang    No.39    tahun    1999    tentang  HAM,  menyatakan  anak  adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya
c.  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak dapat dipahami banyak masyarakat yaitu keturunan kedua setelah ayah dan ibu.
Anak  mengandung  banyak  arti  apalagi  bila  kata  anak  diikuti  dengan  kata  lain  misalnya  anak  turunan, anak  kecil,  anak  sungai,  anak  negeri,  dan  lain  sebagainya.    Anak  merupakan  kehidupan  masa  depan bangsa  bahkan  negara  karena  itu  anak  memerlukan  pembinaan  agar  dapat  berkembang  mental  dan spiritualnya secara maksimal.
Pengertian  anak  dalam  hukum  perdata  tidak  diatur  secara  mendalam  maka  anak  selalu dihubungkan  dengan  kedewasaan,  sedangkan  kedewasaan  tidak  ada  keseragaman  dalam  berbagai peraturan perundang- undangan di Indonesia. Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang berlaku  di Indonesia  itu  bervariasi  menurut   sudut  pandang  hukum itu sendiri.  Adapun diantaranya adalah: a. Undang-Undang Indonesia
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (BW)  pasal  330  ayat  1  menyatakan  anak  adalah mereka  yang  belum  mencapai  umur    genap  21  tahun  dan  tidak  lebih  dahulu  kawin.  Sedangkan  dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah merupakan anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi  kepentingannya.
Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal  1 menyebutkan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  (delapan  Belas)  tahun  yang  mana termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Adapun  Undang-undang    Nomor  1  Tahun  1974  tidak  lugas    mengatur  mengenai  kapan  seorang digolongkan  sebagai  anak.  Adapun  secara    tersirat  dalam  pasal  6  ayat  2  menyatakan  bahwa  syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin  yaitu pria 19 tahun dan wanita 16  tahun.
Di sisi lain dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai  18  tahun  atau  belum  pernah  mernikahan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka  tidak  mencabut  kekuasaan  orang  tuanya.  Sedangkan  dalam  Inpres  RI  Nomor  1  tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengenai  batas  usia    dewasa    diatur    dalam  pasal  98  ayat  1
dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.
Dari  beberapa  Undang-undang  diatas,  anak  yang  dimaksud  dalam  pemberian  nafkah  ini  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)
Menurut hukum adat(kebiasaan) tidak ada yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian  Supomo  tentang  Hukum  Perdata  adat  (kebiasaan)  di  Jawa  Barat  dijelaskan  bahwa  ukuran kedewasaan  seseorang  diukur dari segi:
1.Dapat bekerja sendiri,
2.Cakap untuk bertanggung jawab,
3.Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.
Demikian pula dalam hukum perdata Islam batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia akan  tetapi  sejak  ada  tanda-tanda  perubahan  badaniah  baik  bagi  anak  pria,  demikian  pula  bagi  anak wanita.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  Normatif  melalui  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, di telaah dari berbagai literatur, jurnal buku-buku  serta  putusan  hakim  yang  menjadi  pedoman  kajian  penting  dalam  studi  ini,  Tekhnik penelitian ini berupa pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu

## Jenis dan Sumber Data
a.Jenis data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif  (yang  berbentuk  kata-kata/kalimat)  dan  data  kuantitatif(yang  berbentuk  angka).  Adapun  jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata,  bukan  dalam  bentuk  angka.  Data  kualitatif  diperoleh  melalui  berbagai  macam  teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).
b.Menurut Nar Herryanto dan Akib Hamid sumber data lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian yaitu data primer, sekunder dan tersier.
1)Sumber data primer seperti bahan bahan hukum yang sifatnya mengikat.  Dalam penelitian ini bahan hukum  primer  diperoleh  melalui  bahan  yang  mendasari  dan  berkaitan  dengan  penulisan  ini,  yaitu: Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2)Sumber  data  sekunder  adalah  data  pendukung  .  Dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data  yang diperoleh  dari  berbagai  karya  ilmiah  para  ilmuwan,  laporan  penelitian,  dan  buku-buku  yang  ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.
3)Sumber  data  tersier  adalah  bahan-bahan  yang  memberi  penjelasan  terhadap  data  primer  dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia Islam, majalah, dan lain sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data melalui tahapan tahapan sebagai berikut: a.Mengklasifikasikan  data-data  yang  ada  pada  buku-buku  atau  bahan  yang  ada  kaitanya  dengan masalah yang di teliti.
b.Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang di teliti.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  di  lakukan  dengan  metode  diskriftif  kualitatif,  yakni  dengan  menyajikan menggambarkan  atau  memungkinkan  sejelas-jelasnya  seluruh  masalah  yang  ada  pada  rumusan masalah, secara sistematis factual dan akurat kemudian pembahasan ini di sampaikan secara dedukatif yakni  dengan  menarik  kesimpulan  dari  pernyataan  yang  bersifat  umum  ke  khususnya  sehingga penyajian hasil penelitian dapat di sampaikan dengan mudah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada masa lalu, hubungan perkawinan sangat disakralkan, sehingga hubungan- hubungan antara laki-laki  dengan  perempuan  di  luar  ikatan  perkawinan  yang  sah  menurut  ukuran  masyarakat  setempat dipandang  rendah.  Oleh  karena  itu  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  hubungan  yang  sedemikian  itu dipandang  rendah  pula.  Berkaitan  dengan  pembedaan  anak,  Ko  Tjai  Sing  menyebutkan  bahwa pembedaan  ini  karena  pada  dasarnya  pembentuk  undang-undang  tidak  ingin  anak-  anak  ditumbuhkan dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan.  Untuk  mencapai  itu  pembuat  undang-undang  mengadakan pembedaan  antara  kedudukan  hukum  anak-anak  yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan  sepanjang perkawinan  di  satu  pihak  dan  kedudukan  hukum  anak-anak  yang  ditumbuhkan  dan  dilahirkan  di  luar perkawinan  pada  lain  pihak,  yakni  antara  anak-anak  yang  sah  dan  anak-anak  yang  tidak  sah.  Oleh karena  anak-anak  yang  tidak  sah  diberikan  kedudukan  hukum  yang  buruk  sekali,  maka  akibat-akibat kesalahan ayah dan ibu dibebankan pada anak-anak yang tidak bersalah.
Kembali kepada persoalan anak luar kawin, KUHPerdata mengatur secara jelas mengenai: status, kedudukan anak luar kawin, konsekuensi hukum serta lembagalembaga untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Namun KUHPerdata dirasa bukan hukum yang cocok bagi orang Indonesia asli,  karena  KUHPerdata  hanya  berlaku  bagi  mereka  keturunan  dari  orang  yang  dahulu  termasuk golongan  Eropa  dam  golongan  Timur  Asing  Tiong  Hoa.  Lembaga  pengakuan  anak  luar  kawin  serta lembaga pengesahan anak luar kawin yang diterapkan di Kantor Administrasi dan Kependudukan saat ini dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata.
Ketika pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini dimaksudkan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Unifikasi ini menurut  Abdul  Ghofur  Anshori  ditujukan  untuk  menghilangkan  adanya  pluralisme  hukum  perkawinan sebagai akibat kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang membedakan penduduk menjadi tiga golongan  berikut  hukum  yang  berlaku.5  Undang-undang  Perkawinan  tidak  mengatur  baik  lembaga pengakuan  anak  maupun  lembaga  pengesahan  anak  luar  kawin.  Undang-undang  Perkawinan  dikenal mengatur perihal anak luar kawin secara amat singkat, hanya dalam satu (1) pasal saja yakni Pasal 43 UUP yang menyebutkan:
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya.  (2)  Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Sampai saat ini, kurang lebih 42 tahun berlalu, Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan akan diterbitkan  berdasarkan  bunyi  ayat  kedua  Pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan  belum  pernah diterbitkan.  Kondisi  ini  menimbulkan  persoalan  secara  hukum  karena  meskipun  KUHPerdata  masih berlaku,  pada  dasarnya  KUHPerdata  hanya  berlaku  bagi  sekelompok  kecil  masyarakat  Indonesia  yang merupakan  keturunan  mereka  yang  dahulu  disebut  golongan  Eropa  dan  TimurAsing  Tionghoa.  Tidak berlakunya  lagi  ketentuan  tentang  penggolongan  penduduk  tidak  menyebabkan  semua  norma  hukum yang  dahulu  pada  awal  berlakunya  dimaksudkan  berlaku  bagi  golongan  Timur  Asing  Tionghoa diberlakukan  bagi  semua  warganegara  Indonesia.  Konsekuensi  logisnya,  lembaga-lembaga  dan ketentuan  hukum  lainnya  dalam  KUHPerdata,  pada  dasarnya  hanya  akan  berlaku  secara  terbatas. Sementara  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  atau  belum  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  lembaga- lembaga guna “menolong” anak luar kawin.
Pengaturan lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin justru muncul dan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  dan  Kependudukan.  Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 49 dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 50. Undang- undang  Administrasi  dan  Kependudukan  ini  hanya  mengatur  kewajiban  melaporkan  dan  batas  waktu pelaporan  pengakuan  anak  dan  pengesahan  anak  kepada  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  Jadi,  secara  materi,  Undang-undang  Administrasi  dan  Kependudukan  tidak  mengatur lembaga  pengakuan  dan  pengesahan  anak  luar  kawin.  Ketika  Undang-undang  Administrasi  dan Kependudukan  tahun  2006  ini  direvisi  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013,  maka perubahannya justru “merugikan” anak luar kawin.
Perubahan  Pasal  49  terdapat  pada  ayat  kedua,  yang  setelah  direvisi  berubah  menjadi: “Pengakuan  anak  hanya  berlaku  bagi  anak  yang  orang  tuanya  telah  melaksanakan  perkawinan  sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.” 7 Perubahan Pasal 50 terdapat pada ayat (2) dan (3) serta penjelasan ayat (1), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah  menurut  hukum  agama  dan  hukum  negara.  (3)  Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Pejabat  Pencatatan  Sipil  mencatat  pada  register  akta  pengesahan  anak  dan  menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
Adapun bunyi Penjelasan Pasal 50 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
Undang-undang  Administrasi  Kependudukan  tahun  2006  tidak  dimaksudkan  untuk  mengatur hukum  materiil  peristiwa  pengakuan  dan  pengesahan  anak  luar  kawin,  karena  undang-undang Administrasi  dan  Kependudukan  termasuk  kategori  undang-undang  di  bidang  hukum publik,  sedangkan KUHPerdata  dan  Undang-  undang  Perkawinan  termasuk  dalam  kelompok  hukum  privat/perdata  (tidak sebidang). Oleh karena itu memang sudah seharusnya Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan tidak mengganggu ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan justru membatasi/mengurangi: a.Bagi orangtua biologis : mengurangi hak untuk mengakui anak luar kawin; b.Bagi  anak  luar  kawin  :  mengurangi  hak/kesempatan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  orangtua biologisnya.
Hal  ini  terjadi  karena  pengakuan  dan  pengesahan  anak  luar  kawin  hanya  bisa  dilakukan  oleh orangtua biologis yang telah menikah sah secara agama satu sama lain, sehingga orangtua biologis yang tidak/belum menikah secara hukum agama tidak diperbolehkan melakukan pengakuan atau pengesahan anak  luar  kawin.  Ini  mereduksi  hak  anak  luar  kawin  untuk  memperoleh  hubungan  keperdataan  dengan ayah  biologisnya.  Reduksi  inilah  yang  menurut  penulis  bertentangan  dengan  hak  anak  untuk mendapatkan perhatian, perlindungan serta mengetahui dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri.
Mengenai  kontradiksi  antara  Undang-Undang  Adminduk  disatu  sisi  dengan  KUHPerdata  dan Undang-Undang  Perkawinan  di  sisi  yang  lain,  maka  ini  dapat  diselesaikan  di  dalam  sistem  serta  oleh sistem hukum itu sendiri. Dari segi sistem tata perundang-undangan di Indonesia, bila ketentuan hukum yang  baru  tidak  mengatur,  maka  ketentuan  hukum  yang  lama  tetap  berlaku.  Hal  ini  untuk  mengatasi kekosongan  hukum  (rechtsvacuum)  dengan  menghubungkan  waktu  yang  lampau  dengan  waktu sekarang.  Menurut  Sudikno  Mertokusuma,  inilah  peranan  Ketentuan  Peralihan.  Lazimnya  ketentuan peralihan  be rbunyi:  “apabila  tidak  ada  ketentuannya,  maka  berlakulah  peraturan  yang  lama”.9  Dengan demikian, berdasarkan KUHPerdata tetap berlaku sebagai hukum perdata materiil. Terhadap pertanyaan, bagi siapakah KUHPerdata saat ini berlaku? Saat ini pembedaan berdasarkan golongan kependudukan sebagaimana dikenal dalam Indische Staatsregeling tidak lagi berlaku. Pembedaan penduduk mengacu pada  Undang-Undang  Kewarganegaraan,  yakni  hanya  dikenal  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan Warna Negara Asing (WNA). Berlakunya KUHPerdata bagi warga Negara Indonesia bukan berdasarkan asas  pemberlakuan  hukum,  ataupun  penundukan  diri  secarasuka  rela,  namun  lebih  tepat  berdasarkan pada  pilihan  hukum,  karena  dalam  suasana  Negara  merdeka  istilah  pemberlakukan  hukum  atau penundukkan  diri  tidak  tepat.  Di  sisi  lain,  KUHPerdata  telah  menjadi  bagian  dari  tata  hukum  Indonesia sejak diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengesahan  seorang  anak  di  luar  nikah  adalah  alat  hukum  dengan  tujuan  untuk  memberi  anak tersebut  kedudukan  (status)  sebagai  anak  sah.  Pengesahan  dapat  terjadi  dengan  dilangsungkannya perkawinan  orangtua  dari  anak  atau  dengan  surat  pengesahan  setelah  anak  tersebut  diakui  terlebih dahulu oleh kedua orangtuanya. Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
Kecuali  anak-anak  yang  dibenihkan  dalam  zinah  atau  dalam  sumbang,  tiaptiap  anak  yang diperbuahkan  diluar  perkawinan,  dengan  kemudia  kawinnya  bapak  dan  ibunya,  akan  menjadi  sah, apabila  kedua  orangtua  itu  sebelum  kawin  telah  mengakuinya  menurut  ketentuan-ketentuan  undang- undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.
Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila: a.Orangtuanya kawin.
b.Sebelum  mereka  kawin,  terlebih  dahulu  telah  mengakui  anaknya  atau  pengakuan  tersebut  dilakukan dalam akte perkawinan.
Sebelum dilakukan pengesahan, sebelumnya anak sudah diakui terlebih dahulu oleh orangtuanya. Pengakuan sendiri terdapat dua macam cara yaitu:
a.  Pengakuan  anak  secara  sukarela,  yaitu  suatu  pernyataan  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 pengakuan anak luar kawin secara sukarela dapat dilakukan dengan: dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, dalam akta perkawinan, dalam akta otentik.
b.  Pengakuan  paksa.  Pengakuan  paksa  atau  yang  dipaksakan  dapat  terjadi  baik  terdapat  ibu  yang melahirkan  maupun  ayah  yang  membenihkan,  bahwa  demi  kepentingan  anak  luar  kawin  tersebut dalam  hal  orangtua  biologis  yang  enggan  melakukan  pengakuan  dapat  ia  menggugat  melalui
Pengadilan.  Berdasarkan  gugatan  itu  Pengadilan  dapat menetapkan  status  anak  luar  kawin  tersebut sebagai anak yang diakui.
Akibat  dari  pengakuan  sendiri  terhadap  ayah  yang  melakukan  pengakuan  maka  terciptalah hubungan  perdata  antara  anak  dengan  ayah  yang  mengakui.  Dari  pengakuan  itu  anak  luar  kawin tersebut  berhak  menggunakan  nama  keluarga  sang  ayah  yang  tadinya  menggunakan  nama  keluarga ibunya,  sehingga  anak  yang  dimaksud  berhak  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  anak  sah  dari pengakuan ayahnya tadi. Kemudian adapun akibat-akibat dari pengesahan yaitu:
a.  Jika  pengesahan  itu  dilakukan  karena  perkawinan  orangtua,  maka  kedudukan  anak  yang  dilahirkan kemudian dalam perkawinan.
b.  Jika  pengesahan  itu  dilakukan  dengan  surat  pengesahan,  maka  akan  diperoleh  akibat  hukum  yang lebih terbatas dalam hal:
1)  Pengesahan itu harus mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu dilakukan.
2)  Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada sebelumnya pengesahan dilakukan.
3)  Pengesahan  itu  memperoleh  kekuatan  berlaku,  mulai  hari  surat  pengesahan  diberikan  oleh Presiden  demikianlah  pengesahan  itu  dalam  hal  pewarisan  tak  akan  merugikan  anak-anak  sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hak pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar mereka yang lahir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan anak adalah: a.  Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah b.  Fotocopy kutipan akta kelahiran.
c.  Fotocopy kutipan akta perkawinan.
d.  Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orangtua
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27 anak memperoleh hak untuk memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap seseorang dimata hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orangtua secara  hukum  sudah  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak.  Akta  kelahiran  merupakan  sebuah  akta  otentik  yang  akan  menjadi  alat  bukti  atau  dasar  hukum yang  kuat.  Dasar  hukum  dari  pembuatan  akta  kelahiran  tersebut  juga  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2760 yang berbunyi:
a.  Setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
b.  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Cita  hukum  yang  terkandung  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974,  adalah  berupaya untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak.Selain  itu  juga  berupaya  untuk  memulihkan kerugian  yang  timbul  dari  kelahiran  anak  di  luar  perkawinan.  Bahwa  potensi  kerugian  terhadap  anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan UU No. 1 Tahun 1974, adalah tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya  yang  berhubungan  dengan  tidak  dapat  dituntutnya  kewajiban  bapak  biologisnya  untuk membiayai  kebutuhan  hidup  anak  dan  hak-hak  keperdataan  lainya,  serta  kerugian  sosial-psikologis  di tengah masyarakat yang bisa berujung pada tindakan diskriminatif.
Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun  kerugian  sosial-psikologis  yang  diderita  anak  luar  kawin  tersebut  belum  tentu  dapat  dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya.
Dapat ditarik penjelasan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim Konstitusi dalam permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah:
1.  Tidak  tepat  dan  tidak  adil  manakala  hukum  menetapkan  bahwa  anak  di  luar  perkawinan  hanya memiliki  hubungan  dengan  ibunya  serta  melepaskan  laki-laki  yang  menggauli  ibunya  lepas  dari tanggung  jawab  sebagai  seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  meniadakan  hak-hak  anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya.
2.  Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  yang  didahului  hubungan  seksual  adalah  hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara  bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
3.  Anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum,  agar  hak-haknya  dapat  terpenuhi, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang keabsahannya masih dipersengketakan. Karena tidaklah  pada  tempatnya  jika  anak  harus  ikut  menanggung  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya.
Menilik persoalan pembuktian dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, untuk membuktikan keabsahan  dari  laki-laki  yang  merupakan  bapak  biologis  dari  anak  luar  kawin,  maka  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA.
Meskipun  pada  wujudnya  nanti  hasil  tes  DNA  merupakan  bukti  tertulis  yang  diwujudkan  dari keterangan  ahli,  namun  eksekusi  terhadap  pelaksanaan  tes  DNA  bukanlah  perkara  yang  mudah. Masalahnya bukan pada hasil tesnya, namun pada proses pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki- laki  yang  diduga  adalah  bapak  biologis  untuk  melaksanakan  tes  DNA,  mengingat  bahwa  eksekusi terhadap badan dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada, sehingga walaupun ada putusan pengadilan yang mengharuskan lakilaki yang diduga bapak biologis dari anak luar kawin untuk melaksanakan  tes  DNA,  tetapi  tidak ada  peraturan  yang  memaksanya,  maka  dapat  dipastikan  masalah pembuktian  akan  berlarut-larut  bahkan  mungkin  tidak  akan  pernah  terbukti.Implementasi  Pengesahan Anak  Di  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Dan Peraturan Perundang-Undangan
Kelahiran  seorang  anak  luar  kawin  tidak  hanya  diakibatkan  oleh  suatu  hubungan  di  luar  nikah, dalam  keadaan  tertentu  juga  dapat  juga  melahirkan  seorang  anak  luar  kawin,  seperti  pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Menurut ketentuan  Pasal 80  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  sebelum  berlakunya  UndangUndang  Perkawinan,  disebutkan  bahwa  perkawinan  harus dilakukan  di  hadapan  Pejabat  Kantor  Catatan  Sipil.  Dalam  Pasal  81  KUHPerdata  disebutkan,  bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.
Menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  status  anak  dibedakan  kepada  keturunan  yang  sah  dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa  yang  satu  adalah  keturunan  yang  lain  berdasarkan  kelahiran  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah  keturunan  yang  tidak  didasarkan  atas  suatu  perkawinan  yang  sah,  orang  menyebut  anak  yang demikian ini adalah anak luar kawin
Keberadaan  anak  di  luar  kawin  memiliki  konsekuensi  hukum  tersendiri,  sebagaimana  yang pendapat  J.  Satrio  yang  memandang  hukum  perdata  dalam  memposisikan  kedudukan  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah.  Seorang  anak  luar  kawin  tidak  begitu  saja  langsung  memiliki hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayah  atau  ibunya  (orang  tuanya).  Anak  di  luar  kawin  memang memiliki  “kesamaan/kemiripan”  biologis  dengan  kedua  orang  tuanya  akan  tetapi  secara  yuridis  mereka tidak  memiliki  hak  dan  kewajiban  apapun  terhadap  anak  di  luar  kawin  tersebut.  Pendapat  beliau  dapat diartikan  bahwa  kedudukan  seorang  anak  luar  kawin  menurut  KUHPerdata  tidak  memiliki  posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi  ini,  sungguh  menyedihkan  melihat  kenyataan  ini  anak  yang  merupakan  ciptaan  Tuhan  tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.
Tentang  anak  di  luar  kawin  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (B.W.)  terdapat  dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yangdilarang untuk  kawin,  karena  sebab-sebab  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  atau  jika  salah  satu  dari  ayah atau  ibu  di  dalam  perkawinan  dengan  orang  lain.  Kedua  adalah  anak  zina  yaitu  anak  yang  dilahirkan diluar  kawin,  perlu  diakui  oleh  ayah  atau  ibunya  supaya  ada  hubungan  hukum.  Sebab  kalau  tidak  ada pengakuan maka tidak terdapat  hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.
Pengesahan  anak  diluar  nikah  atau  penetapan  asal  usul  anak  dalam  Islam  memiliki  peran  yang sangat  penting  karena  dengan  penetapan  asal  usul  anak  tersebut  dapat  diketahui  hubungan  darah antara  anak  dengan  ayahnya.  Walaupun  hal  itu  sudah  jelas  bahwa  seorang  anak  berasal  dari  sperma ayahnya,  namun  dalam  Islam  memiliki  aturan  dalam  hubungan  darah  seorang  anak  dengan  ayahnya, yaitu  anak  tersebut  harus  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  seorang  anak  yang  lahir tidak dalam perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah.
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  agama  dan  kepercayaanya.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  disebutkan  bahwa  sahnya perkawinan adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan dalam Pasal 14 yang  antara lain adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Selain sah secara agama  perkawinan  juga  harus  sah  secara  negara.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  yaitu  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Ketika  perkawinan  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut, yakni secara agama dan negara maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah.
Perkawinan  yang  sah  memiliki  akibat  hukum  terhadap  suami  istri  yang  melakukan  perkawinan tersebut,  harta  kekayaan  maupun  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan.  Bagi  suami  istri  tersebut timbul hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri sebagaimana hal ini terdapat  dalam  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan.  Kemudian,  anak  yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah, hal ini sebagaimana dalam Pasal 42  Undang-Undang  Perkawinan.  Anak  sah  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  orang  tuanya berbeda  dengan  anak  yang  tidak  sah.  Anak  tidak  sah  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Hal  tersebut  juga  disebutkan  dalam  Pasal  42  sampai  dengan  Pasal  44 Undang-Undang Perkawinan.
Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah  Pasal  43  a)  Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya. b) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya  bilamana  ia  dapat  membuktikan  bahwa  istrinya  telah  berzina  dan  anak  itu  akibat  daripada perzinaan  tersebut.  b)  Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah/  tidaknya  anak  atas  permintaan pihak yang berkepentingan.
Peradilan agama adalah salah satu peradilan di Indonesia yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu khususnya orang Islam di Indonesia. Hukum acara yang berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  adalah  acara  perdata  yang  berlaku  pada pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang  yang  mana  hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Pasal  49  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  Pengadilan Agama  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam  serta  wakaf  dan  shadaqah. Dalam  Pasal  49  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  perkara-perkara  dalam  bidang  perkawinan  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  adalah  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang- undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya yaitu mengenai asal-usul anak.82 Mengenai hal  itu  maka  Pengadilan  Agama  memiliki  wewenang  mengadili  dan  memutus  perkara  tentang  asal-usul anak karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa  anak  memiliki  hak  identitas.  Hak  identitas  tersebut  sebagaimana  ayat  (2)  pasal  27  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan hal tersebut agar anak  memperoleh  hak  identitas  maka  orangtua  dari  anak  tersebut  diwajibkan  untuk  mengurus administrasi akta kelahiran tersebut agar anak memperoleh haknya yang lain. Berdasarkan hal tersebut dan  pertimbangannya  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan para  pemohon  dan menjadikan anak para pemohon sebagai anak sah.
Anak  luar  kawin  memiliki  makna  dan  dapat  dipahami  secara  “mafhum  mukhalafah”  berasal  dari Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu  perkawinan  yang  sah,  hasil  dari  perbuatan  pasangan  suami  istri  yang  sah  diluar  rahim  dan  yang dilahirkan  oleh  istri  itu  sendiri.  Dengan  adanya  penjelasan  sebagaimana  diatas  maka  anak  luar  kawin secara “mafhum mukhalafah” dikatakan sebagai anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah
Dalam  hukum  islam  anak  zina  diartikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perbuatan perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang baik keduanya ataupun salah satunya mushon maupun  ghairu  mushon.  Sementara  itu,  kawin  hamil  diartikan  sebagai  suatu  perkawinan  yang dilaksanakan  oleh  seorang  pria  dengan  seorang  wanita,  yang  dimana  wanita  tersebut  telah  hamil  atau telah  mengandung  terlebih  dahulu,  baik  yang  disebabkan  oleh  hubungannya  dengan  pria  tersebut ataupun hubungannya dengan pria lain, hal ini biasa dikenal dengan istilah married by accident
Kedudukan  seorang  anak  luar  kawin dalam Undang-Undang  Perkawinan  telah  diatur  dalam  BAB IX  yang  mengatur  tentang  kedudukan  anak.  Dalam  UndangUndang  Perkawinan  ini,  pada  Pasal  42 menyatakan  bahwa  anak  yang  sah  merupakan  anak  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan  yang  sah,  maka secara tidak langsung dapat dimaknai juga bahwa anak yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan yang sah  merupakan  anak  yang  tidak  sah.  Sedangkan  anak  luar  kawin  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Dalam  Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  dijelaskan  dimana  kedudukan  anak  luar kawin  secara  lebih  lanjut  akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah,  akan  tetapi  Peraturan  Pemerintah yang  mengatur  dan  membahas  terkait  kedudukan  anak  luar  kawin  belum  diterbitkan  hingga  sekarang oleh  pemerintah.  Tentu  saja  hal  ini  menimbulkan  problematika  dan  ketidakpastian  hukum  terkait kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Hal demikian terjadi karena pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut hanya diatur dalam satu pasal saja timbul meskipun tidak pernah dikodifikasikan seperti hukum secara nasional
Pada  bulan  Februari  tahun  2012,  Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  terkait  permohonan judicial review terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya pengujian uji materiil  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  timbul keresahan  serta  ketidaknyamanan  terhadap  rumusan  pengaturan  terkait  kedudukan  anak  luar  kawin yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  khususnya  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2) serta dalam Pasal 43 ayat (1).
Sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  telah  memutuskan bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  yang  berbunyi  “anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  sepanjang  dimaknai  dapat  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan pria yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu.
Setelah  adanya  putusan  tersbeut,  untuk  selanjutnya  ayat  tersebut  harus  dibaca,  “anak  yang dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya”.  Maka  berdasarkan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  tersebut,  seorang  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  nantinya  dapat  memiliki  hubungan perdata dengan laki-laki yang merupakan ayahnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memang benar adanya memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut.
Sejak  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini,  anak  luar  kawin  dan  ibunya  dapat memperjuangkan  haknya  sebagai  seorang  anak  kepada  laki-laki  yang  merupakan  ayah  biologisnya. Apabila memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa  anak  tersebut  memang  benar  adanya  memiliki  hubungan  darah  dengan  laki-laki  tersebut,  tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak tersebut akan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Pengesahan  Anak  Di  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun 2019  Dan  Peraturan  Perundang-Undangang Suatu  pengesahan  harus  didahului  dengan  pengakuan. Begitu  pula  dengan  surat  pengesahan  anak  luar  kawin,  harus  didahului  oleh  suatu  pengakuan  dari kedua  orangtuanya.  Surat  pengesahan  seorang  anak  luar  kawin  adalah  alat  hukum  (rechts  middle) untuk  memberi  kepada  anak  itu  kedudukan  (status)  sebagai  anak  sah.  Akibat  pengakuan  anak  luar kawin,  yaitu  timbulnya  hubungan  perdata  antara  anak  dengan  bapak  atau  ibu  yang  mengakuinya. Dengan  timbulnya  hubungan  Perdata  tersebut,  maka  anak  luar  kawin  statusnya  berubah  menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.
2.  Implementasi Pengesahan Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Perundang-Undangan Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya  kawin  dan  pengesahan  terjadi  karena  perkawinan  itu  atau  karena  surat  pengesahan  dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan itu berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama,  seolah-olah  anak  itu  dilahirkan  dalam  perkawinan,  yang  berarti  anak  tersebut  memperoleh
kedudukan  yang  sama  seperti  anak-anak  yang  dilahirkan  sepanjang  perkawinan.  Anak-anak  itu memperoleh status anak sah, tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tua itu.

## Saran
1.  Untuk pengesahan anak diluar nikah seharusnya mudah untuk disahkan secara undang-undang oleh pihak pengadilan
2.  Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti hak kewarisan anak diluar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rahman  I.  Doi,  Penjelesan  Lengkap  Hukum- Hukum  Allah  (Syari’ah),  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002),
Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003),
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,  Fiqh  Munakahat,  (Jakarta:  Amzah, 2009),
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998), h.33 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media,2011, Arso  Sosroarmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1975),
Bagong  Suyanto,  dkk,  Tindak  Kekerasan  Terhadap  anak  Masalah  dan  Upaya  Pemantauaannya,  Hasil
Lokakarya dan Pelatihan, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), h
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Departemen Agama RI Al-Hikmah, al- Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010),
Dewa Gede Atmajaya, Filsafat Hukum, Malang: Setara Press, 2013,
H.  Chuzaimah,  T  Yanggo  dan  Hafiz  Anshary  Az,  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer  1,  Jakarta: LSIK, 1994,
Hadist  Sembilan  Imam:  Diriwayatkan  Oleh  Sunan  Ibnu  Majah,  Kitab  Nikah:  Keutamaan  Menikah (No.hadist 1835)
Herryanto dan Hamid, Statistika Dasar, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008, Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Grafika, 1992), Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), John Gray, Ph.D., Children are from Heaven, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Juwito  Satrio,  Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  dalam  Undang-Undang,  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 2005,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Ko  Tjai  Sing,  1960,  Hukum  Perdata  Jilid  I  Hukum  Keluarga  (Diktat  Lengkap),  Penerbit  Etikad  Baik, Semarang,  hlm.  403.  Sebagai  catatan,  Ko  Tjai  Sing  memakai  istilah  ”anak  sah”  dan  “anak  tidak sah”.
Mamed  Hamaedillah,  Status  Hukum  Akad  Nikah  Wanita  Hamil  dan  Anaknya,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002),
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016). Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Muhammad  Bagir  Al-Habsyi,  Fiqh  Praktis  Menurut  Al- Qur’an,  As-Sunnah,  dan  Pendapat  Para  Ulama, (Jakarta: Mizan, 2002),
Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, Bandung: PT. Al-Bayan, 1998, Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah, Jakarta: Atmaja, 2003,
Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017
Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, “Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif”, USU Law Journal, Vol. 2, No. 2 (September 2014),
Nurcholish Madjid, Masyarakat religious, (Jakarta: Paramadina 2000), Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008,
Saifuddin  Mujtaba  dalam  Iman  Jauhari,  Hak-Hak  Anak  dalam  Hukum  Islam,  (Jakarta  :  Pustaka  Bangsa Press, 2003),
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
Sandra Bowontari, “Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya”,
Lex Privatum, Vol. VII, No. 4 (April 2019),
Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Sirajuddin  M,  Legislasi  Hukum  Islam,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Bekerja  Sama  Dengan  STAIN
Bengkulu, cet. 1, 2008), h
Soepomo, Hak dan Kewajiban Anak, (Bandung: Grafika, 2003), Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), Sugiyono.  Metode Penelitian kuantitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
T.B. Rachmat Sentika, “Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan  Anak  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Anak  Indonesia  yang  Sehat,  Cedas  Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007,
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h Ulpianus  adalah orang  yang pertama  kali  melakukan  pembagian hukum publik  dan  hukum  privat.  Baca Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Edisi  Revisi,  Prenada  Media  Group, Jakarta,
Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Grafika, 2002), Yuni  Hastuti  Tatarhati  and  Akhmad  Khisni,  ‘Inheritance  Child  Out  of  Wedlock  in  The  Compilation  Of
Islamic Law ( KHI ) Perspective And Civil Law ( Burg erlijk Wetboek )’, 6.1 (2019),
Zakariya Ahmad Al-Bary, Hukum Anak-anak Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2000,