## UPAYA PENINGKATAN KINERJA DPRD KABUPATEN SOPPENG

## EFFORTS TO IMPROVE PERFORMANCE OF THE SOPPENG DISTRICT DPRD
Zaldi Rusnaedy 1 , Aswar Annas 2 , Anirwan 3
1, 3 Universitas Pancasakti, Indonesia
2 Institut Teknologi dan Pariwisata Amanaggapa Makassar, Indonesia E-mail: zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine efforts to improve the performance of the  Soppeng  District  Parliament.  The  research  method  used  is  a  descriptive quantitative research method that is exploratory in explaining the performance of DPRD  members.  The  results  showed  The  results  showed  that  efforts  to  improve performance were carried out by increasing the intensity of visits and support for recess  budgeting  to  capture  people's  aspirations;  optimization  of  the  DPRD budgeting  function  in  channeling  the  thoughts  of  members  of  the  DPRD  in  the interests of improving the welfare of the community; development of orientation methods  and  technical  guidance  of  DPRD  members  for  the  effectiveness  of increasing  regulatory  knowledge  and  mastery  of  planning,  budgeting  and supervision; increased oversight of DPRD members through discussion of planning and budgeting (budgeting) in the design of government programs/activities based on  expected  inputs  (funding)  and  outcomes  (expected  results);  optimizing  the duties  of  Honorary  Board  members in  reviewing and  evaluating the  behavior  of DPRD  members;  increasing  the  availability  of  supporting  facilities  for  the knowledge and performance of DPRD members; improvement of socialization and publication  related  to  the  duties,  functions  and  performance  of  DPRD  members; development  of  methods  to  capture  the  aspirations  of  DPRD  members  in supporting the birth of the initiative of the perda.
Keywords: Strategy; Performance Improvement; Legislative.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  peningkatan  kinerja DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang  bersifat  eksploratif  dalam  menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja  dilakukan  dengan  peningkatan  intensitas  kunjungan  dan  dukungan anggaran  reses  penjaringan  aspirasi  masyarakat;  optimalisasi  fungsi penganggaran  DPRD  dalam  menyalurkan  pokok  pikiran  anggota  DPRD  untuk kepentingan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat;  pengembangan  metode orientasi  dan  bimbingan  teknis  anggota  DPRD  untuk  efektifitas  peningkatan pengetahuan  regulasi  dan  penguasaan  perencanaan,  penganggaran  dan pengawasan;  peningkatan  pengawasan  anggota  DPRD  melalui  pembahasan
perencanaan  dan  penyusunan  anggaran  (penganggaran)  pada  rancangan program/kegiatan  pemerintah  yang  berbasis  input  (pendanaan)  dan outcome yang  diharapkan;  optimalisasi  tugas  anggota  Badan  Kehormatan  dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas  penunjang  pengetahuan  dan  kinerja  anggota  DPRD;  peningkatan sosialisasi  dan  publikasi  terkait  tugas,  fungsi  dan  kinerja  anggota  DPRD; pengembangan metode penjaringan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif.
Kata Kunci: Strategi; Peningkatan Kinerja; Legislatif.

## PENDAHULUAN
Kinerja  anggota  DPRD  yang  baik  merupakan  keharusan  dan  kebutuhan agar  lembaga  tersebut  dapat  melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  fungsinya secara akuntabel ,  responsif  dan reliable (Rizal  &  Akbal,  2017  dan  Nurhikmah, 2018).  Keberhasilan  lembaga  legislatif  sangat  dipengaruhi  oleh  kinerja anggotanya atau hasil kerja yang dicapai oleh anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Anggota DPRD menjadi faktor determinan  keberhasilan  kinerja  lembaga  legislatif.  Anggota  DPRD  dituntut untuk  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  pengalaman,  disiplin  diri  dan semangat  kerja.  Sehingga  anggota  legislatif  dapat  meningkatkan  kinerjanya untuk  mencapai  tujuan  lembaga  tersebut  (Sundoko  et  al,  2016  dan  Zakaria, 2019).
Sebagai unsur pemerintah daerah di bidang legislatif, DPRD memiliki hak dan  kewajiban.  Diantaranya,  hak  menyatakan  pendapat,  hak  meminta keterangan, hak melakukan penyelidikan. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi utama yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran (Budiardjo, 2008; Fahmi, 2016;  Suwanda,  2016).  Dalam  menjalankan  hak  dan  wewenang  yang  dimiliki DPRD,  sejauh  ini  dinilai  belum  maksimal,  dikarenakan  beberapa  hal.  Namun kendala  yang  paling  mendasar  adalah  masalah  SDM  anggota  DPRD.  Anggota DPRD  pada  umumnya  hanya  dibekali  pengetahuan  singkat  mengenai  tugas, fungsi,  hak  dan  kewajibannya  pada  saat  orientasi  awal  pelantikan.  Hal  ini kemudian  memunculkan  kendala  bahwa  masing-masing  individu  dari  anggota DPRD  umumnya  belum  mendapatkan  kesiapan  keilmuan  terkait  legislasi  yang merata terhadap semua anggota DPRD (Rajab, 2016).
Kendala  tersebut  merata  terjadi  di  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Tidak terkecuali  di  Kabupaten  Soppeng  yang  menjadi  lokasi  dari  penelitian  ini. Berdasarkan  observasi  awal,    kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng  belum  maksimal. Hal  tersebut  disebabkan  karena  beberapa  hal: lemahnya  kemampuan  anggota DPRD  pada  analisis  (kebijakan  publik  dan  hukum)  dalam  mendukung  kinerja penyusunan  Ranperda;  masih  adanya  anggota  DPRD  yang  menyerap  aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat  umum  dalam  proses  partisipatif;  kedisiplinan  anggota  yang  masih kurang  dalam  mengikuti  agenda-agenda  rapat-rapat  DPRD;  belum  jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan  anggaran  kinerja  dengan  indikator  keberhasilan  yang  jelas;  masih rendahnya  inisiaitf  anggota  untuk  membaca  dan  menguasai  regulasi  baik  UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD.
Berangkat dari permasalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  gambaran upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, sehingga  dapat  meramu  strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng.  Sehingga outcome yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  fungsi, tugas  dan  wewenang  anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng  dapat  ditingkatkan  yang bermuara pada pencapaian tujuan amanah rakyat.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Deskriptif  kuantitaif  bertujuan  untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi  tertentu  (Sugiyono,  2014  dan  Yusuf,  2016).  Pengumpulan  data  utama (data  primer)  yang  digunakan  menggunakan  teknik  observasi  dan  wawancara secara  terstruktur  atau  semi  terstruktur  memakai  instrumen  kuesioner. Sedangkan  data  penunjang  (sekunder)  dengan  menggunakan  teknik dokumentasi  baik  berupa  dokumen  kebijakan/program  yang  tersedia  di  DPRD Kabupaten  Soppeng  dan  hasil  laporan  kajian  sebelumnya  yang  terkait  dengan
masalah  yang  dikaji.  Responden  terdiri  dari  keseluruhan  anggota  DPRD Kabupaten Soppeng sejumlah 30 orang.

## HASIL DAN DISKUSI
Analisis  strategi  dan  pilihan  strategi  mencoba  menetapkan  berbagai macam tindakan alternatif yang mungkin terbaik bagi suatu daerah dalam usaha mewujudkan  misi  dan  sasarann  aplikasi  untuk  menentukan  strategi  utama. Berdasarkan  konsep  Rangkuti,  dilakukan  melalui  pemakaian  beberapa  matriks dengan  dua  tahap  pelaksanaan,  yaitu:  1)  Tahap  masukan (the  infut  storage), yakni  Matriks Internal  Factor  Evaluation (IFE)  dan  Matriks Eksternal  Factor Evaluation (EFE).  2)  Tahap  pencocokan  ( the  matching  stage), yakni  matriks SWOT (Rangkuti, 2005).
Penyusunan  strategi  ini  pada  dasarnya  tidak  hanya  sekedar  kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan, pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal.  Dalam  evaluasi  faktor  strategis  yang  digunakan  adalah  model  matriks faktor strategis eksternal dan matriks faktor strategis internal. Setelah penetapan kekuatan  dan  kelemahan  antara  faktor  internal  dengan  faktor  eksternal,  maka disusunlah hasil analisis melalui suatu prosedur Internal Factor Evaluation (IFE) dan External  Factor  Evaluation (EFE).  Matrix  IFE  dan  EFE  digunakan  untuk mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  serta  peluang  dan  ancaman  dalam mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  kinerja  DPRD  di  Kabupaten Soppeng.
Faktor  Evaluasi  Internal  (IFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis untuk  audit  atau  mengevaluasi  kekuatan  dan  kelemahan  dan  Faktor  Evaluasi Eksternal  (EFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis  untuk  audit  atau mengevaluasi  peluang  dan  ancaman/hambatan  utama  terhadap  permasalahan dalam  peningkatan  kinerja  DPRD  di  Kabupaten  Soppeng.  Matriks  IFE  juga menyediakan  dasar  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  hubungan  di antara  fungsional  permasalahan  tersebut  yang  selanjutnya  digunakan  dalam
perumusan  strategi.  Matriks  IFE  dan  matrix  EFE  dibuat  dengan  menggunakan lima  langkah,  yakni  identifikasi  faktor  kunci  internal  dan  eksternal,  tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian.
Penyusunan  strategi  peningkatan  kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng digunakan  alanalis  SWOT.  Penyusunan  strategi  peningkatan  kinerja  DPRD Kabupaten Soppeng dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor  kunci  internal  dan  ekternal  yang  kemudian  dimasukkan  kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan ( matching tool).
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng
Pada  tahap  ini,  data  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  data  eksternal  dan internal  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Setelah  penetapan  kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  ancaman/hambatan  terhadap  faktor  internal  dan  faktor  eksternal, maka disusunlah hasil analisis melalui suatu prosedur Internal Factor Evaluation (IFE) dan External  Factor  Evaluation (EFE) yang  kemudian  Matrix  IFE  dan  EFE digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng.
Adapun Internal Factor Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor Evaluation (EFE)  yang  mempengaruhi  kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng  adalah  sebagai berikut :
1. Internal Factor Evaluation (IFE) pada DPRD Kabupaten Soppeng
Faktor  Evaluasi  Internal  (IFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis untuk  audit  atau  mengevaluasi  faktor-faktor  kekuatan  dan  kelemahan  utama terhadap  permasalahan  peningkatan  kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Pada Faktor Evaluasi Internal (IFE) terdapat dua matriks yakni matriks kekuatan dan matriks kelemahan. Matriks tersebut merupakan hasil pengklasifikasian dan pra- analisis  kekuatan  dan  kelemahan  terhadap  kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng. Faktor-faktor  kunci  pada  faktor  kekuatan  dan  kelemahan  diberikan  penilaian skala rating dan nilai bobot yang kemudian dilakukan kalkulasi bobot dan skala
untuk mendapatkan nilai scoring di setiap faktor-faktor kunci. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini:
Tabel 1.

## Matriks IFE (Kekuatan) DPRD Kabupaten Soppeng
No Faktor-Faktor Kekuatan Total Skor Rating x Bobot Rating  Bobot 1  Secara  kelembagaan  DPRD  memiliki  hak  interpelasi,  angket  dan menyatakan pendapat melalui RDP yang dapat digunakan anggota DPRD 3,00 0,06 0,175 2  Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda inisiatif yang berpihak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat 3,33 0,06 0,210 3  Setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikanusulandanpendapatberupa pokok-pokok  pikiran  DPRD  berdasarkan  hasil  reses  penjaringan  aspirasi masyarakat  untuk  memperjuangkan  kepentinganpeningkatankesejahteraan rakyat 3,33 0,06 0,212 4  Setiap  anggota  DPRD  memiliki  hak  mengajukan  pertanyaan  dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD 3,17 0,06 0,201 5  Setiap  anggota  DPRD  memiliki  hak  mengikuti  orientasi  dan  pendalaman tugas, sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD 3,42  0,06 0,215 6  SetiapanggotaDPRDmemilikihakkeuangandan  administrasi  (Baik  hak penganggaran  untuk  fasilitas  penunjang  kinerja  anggota  DPRD maupunhakkepemilikandokumen-dokumendalam menunjang kinerja anggota DPRD) 3,25 0,06 0,204 7  Memiliki  responsivitas  yang  baik  untuk  membahas  usulan  Ranperda  dari pemerintah 3,25  0,06 0,200 8  DPRD  memiliki  komunikasi  dan  hubungan  kerjasama  yang  baik  dengan SKPD,  Instansi  terkait,  Anggota  Forkopimda  untuk  dialog  atau  dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat 3,33 0,06 0,205 9  HubungandanKomunikasiyangbaikantar Anggota Dewan 0,25  0,01 0,001 10  Peran  tenaga  ahli  DPRD  dalam  memberikan  masukan,  perimbangan  untuk pembahasan Ranperda dan pokok-pokok permasalahan lainnya 0,33  0,01 0,002 11  Kepedulian/kepekaan anggota DPRD terhadap kepentingan masyarakat 0,25  0,01 0,001 Jumlah S 0,51 1,63
Sumber: diolah penulis, 2019.
Tabel 2.

## Matriks IFE (Kelemahan) DPRD Kabupaten Soppeng
No Faktor-Faktor Kelemahan Total Skore Rating x Bobot Rating  Bobot 1  Lemahnya  kemampuan  anggota  DPRD  pada  analisis  (kebijakan  publik  dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda 3,25 0,06 0,198 2  Masih  rendahnya  inisiaitf  anggota  untuk  membaca  dan  menguasai regulasi  baik  UU,  peraturan  pemerintah,  Perpres,  Permendagri  sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD 3,17 0,06 0,189 3  Kedisiplinan  anggota  yang  masih  kurang  dalam  mengikuti  agenda-agenda rapat-rapat DPRD 3,25 0,06 0,194
4  Kurangnya  pemahaman  terhadap  permasalahan  daerah  dan  potensi  daerah untuk  pengembangan  ekonomi lokal sehingga  berdampak pada sikap  kritis anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Ranperda 0,06 5  Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja 3,00 0,05 0,159 6  Masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui  tokoh-tokoh masyarakat  sehingga  belum  cukup  menggali  aspirasi  masyarakat  umum  dalam proses partisipatif 3,25 0,06 0,156 7  Masih terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan eksekutif 2,83 0,05  0,196 8  Belum  jelasnya  kriteria  untuk  mengevaluasi  kinerja  Eksekutif,  karena  Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas 3,33 0,06 0,150 9  Lemahnya atau tidak adanya sanksi disiplin bagi anggota di dalam tatib disiplin 0,25 0,01 0,192 10  Kurang seringnya menyerap langsung aspirasi masyarakat 0,25 0,00 0,001 11  Kurang Memahami Kemauan Masyarakat, LSM dan Pers 0,25 0,01 0,001 12  Relasi yang kurang baik DPRD terhadap LSM dan Pers 0,25 0,01 0,002 13  Belum adanya kebijakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat 0,25 0,01 0,001 Jumlah W 0,49 1,43 0,001 Total (S) 1 Sumber: diolah penulis, 2019.
2. Eksternal Factor Evaluation (IFE) pada DPRD Kabupaten Soppeng
Faktor Evaluasi Eksternal (EFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk  audit  atau  mengevaluasi  faktor-faktor  peluang  dan  ancaman/hambatan utama  terhadap  permasalahan  peningkatan  kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng. Pada  Faktor  Evaluasi  Eksternal  (EFE)  juga  terdapat  dua  matriks  yakni  matriks peluang  dan  matriks  ancaman/hambatan.  Matriks  tersebut  merupakan  hasil pengklasifikasian  dan  pra-analisis  peluang  dan  ancaman/hambatan  terhadap kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor kunci pada faktor peluang dan ancaman/hambatan  diberikan  penilaian  skala  rating  dan  nilai  bobot  yang kemudian dilakukan kalkulasi bobot dan skala untuk mendapatkan nilai scoring di  setiap  faktor-faktor  kunci.  Sebagaimana  yang  terlihat  pada  Tabel  7  dan  8 berikut ini.
Tabel 3.

## Matriks EFE (Peluang) DPRD Kabupaten Soppeng
No Faktor-Faktor Peluang Total Skore Rating x Bobot Rating  Bobot 1  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2014  tentang  MD3  dan  Undang- Undang Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  mengatur hak DPRD, Hak dan kewajiban anggota DPRD 3,17 0,08 0,252 2  Tingginya  kesadaran  masyarakat terhadap  pentingnya penyaluran  aspirasi secara  demokratis  dan  kritik  konstruktif  untuk  peningkatan  kinerja 3,17 0,08 0,249
anggota DPRD 3  Tersedianya layanan  bimtek, pelatihan,  dan  workshop  untuk  peningkatan kapasitas anggota DPRD 3,00 0,07 0,220 4  Komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  Jadwal  Program Pembentukan  Peraturan  Daerah  (PROPPERDA)  yang  disusun  oleh  DPRD bersama Pemerintah Daerah 3,42 0,08 0,271 5  Adanya  kelembagaan  sekretariat  DPRD  yang  bertugas  untuk  mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD 3,42 0,08 0,268 6  Tersedianya  dukungan  anggaran  yang  cukup  memadai  di  sekretariat DPRD dalam menfasilitasi kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya 3,33 0,08 0,271 Jumlah O 0,47 1,53
Sumber: diolah penulis, 2019.
Tabel 4.
Matriks EFE (Ancaman/Hambatan) DPRD Kabupaten Soppeng
No Faktor-Faktor Ancaman/Hambatan Total Skore Rating x Bobot Rating  Bobot 1  Adanya kompleksitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesehteraan masyarakat 3,08 0,08 0,237 2  Rendahnya  pemahaman  masyarakat  atas  batasan  kewenangan  anggota DPRD  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  (DPRD  tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pelaksaan anggaran) 3,17 0,08 0,246 3  Adanya kekuatan partai politik yang dapat  mengarahkan arah perjuangan anggota  DPRDnya  meskipun  tidak  sesuai  sikap  dan  nurani anggota DPRD akan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat 2,83 0,07 0,196 4  Cepatnya  perubahan  instrumen  penyelenggara  pemerintahan  daerah dengan  sering  berubah-ubahnya  peraturan-peraturan  dari  pemerintah pusat 3,17 0,07 0,216 5  Belum  tersedianya  buku  regulasi  dari  sekretariat  DPRD  dalam  rangka mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPRD (Contoh: Buku saku UU, PP, Perpres, Permendagri) 3,33 0,08 0,271 6  Masih  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  sekretariat DPRD  penunjang  pelaksanaan  tugas  terutama  pada  pelaksanaan  rapat- rapat anggota DPRD 2,92 0,08 0,222 7  Ketersediaan akses jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih belum memadai 3,08 0,08 0,248 Jumlah T 0,53 1,63 Total (O+T) 1 Sumber: diolah penulis, 2019.
Nilai Scoring Tertinggi  pada  Faktor  Kunci  Internal  dan  Eksternal  DPRD

## Kabupaten Soppeng
Berdasarkan  matriks  IFE  dan  EFE  yang  menyediakan  hasil pengidentifikasian dan evaluasi hubungan antara permasalahan terhadap kinerja DPRD  Kabupaten  Soppeng  yang  selanjutnya  akan  digunakan  dalam  perumusan
strategi  dalam matriks  SWOT.  Berikut  grafik-grafik  nilai scoring masing-masing pada faktor kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancaman/hambatan.
Grafik 1.
Nilai Scoring Tertinggi Berdasarkan Faktor Kekuatan Dimiliki DPRD
Sumber: diolah penulis, 2019
Berdasarkan pada Grafik 1, nilai scoring pada faktor kekuatan, kemudian terpilih  5  nilai scoring tertinggi  yang  kemudianakan  digunakan  dalam perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng,  yaitu;  1)  Setiap  anggota  DPRD  memiliki  hak  mengikuti orientasi  dan  pendalaman  tugas  sebagai  upaya  peningkatan  kapasitas  anggota DPRD;  2)  Setiap  anggota  DPRD  memiliki  hak  menyampaikan  usulan  dan pendapat  berupa  pokok-pokok  pikiran  DPRD  berdasarkan  hasil  reses penjaringan  aspirasi  masyarakat  untuk  memperjuangkan  kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; 3) Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan  rancangan  Perda  inisiatif  yang  berpihak  untuk  kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; 4) DPRD memiliki komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan SKPD, instansi terkait, anggota Forkopimda untuk dialog  atau  dengar  pendapat  dalam  hal  penerimaan  aspirasi  dari  masyarakat; dan 5) Setiapa anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi (baik hak penganggaran  untuk  fasilitas  penunjang  kinerja  anggota  DPRD  maupun  hak kepemilikan dokumen-dokumen dalam menunjang kinerja anggota DPRD).

## Grafik 2.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Kelemahan Dimiliki DPRD
Sumber: diolah penulis, 2019
Berdasarkan pada Grafik 2, nilai scoring pada faktor kelemahan, kemudian terpilih  5  nilai scoring tertinggi  yang  kemudian  akan  digunakan  dalam perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng,  yaitu;  1)  Lemahnya  kemampuan  anggota  DPRD  pada analisis  (kebijakan  publik  dan  hukum)  dalam  mendukung  kinerja  penyusunan Ranperda; 2) Masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh  masyarakat  sehingga  belum  cukup  menggali  aspirasi  masyarakat umum  dalam  proses  partisipatif;  3)  Kedisiplinan  anggota  yang  masih  kurang dalam  mengikuti  agenda-agenda  rapat-rapat  DPRD;  4)  Belum  jelasnya  kriteria untuk  mengevaluasi  kinerja  Eksekutif,  karena  Daerah  belum  sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; dan 5) Masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU,  peraturan  pemerintah,  Perpres,  Permendagri  sebelum  masuk  dalam  rapat- rapat pembahasan di DPRD.

## Grafik 3.

## Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-FaktorPeluang Dimiliki DPRD
Sumber: diolah penulis, 2019
Berdasarkan  pada  Grafik  3,  nilai scoring pada  faktor  peluang,  kemudian terpilih  5  nilai scoring tertinggi  yang  kemudian  akan  digunakan  dalam perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng,  yaitu;  1)  Komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk melaksanakan  Jadwal  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah; 2) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai di sekretariat DPRD dalam menfasilitasi kegiatan anggota  DPRD  untuk  melaksanakan  Tugas  Pokok  dan  Fungsinya;  3)  Adanya kelembagaan  sekretariat  DPRD  yang  bertugas  untuk  mendukung  peningkatan kinerja  anggota  DPRD;  4)  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2014  Tentang  MD3 dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, mengatur  hak  DPRD,  Hak  dan  kewajiban  anggota  DPRD;  dan  5)  Tingginya kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  penyaluran  aspirasi  secara demokratis dan kritik konstruktif untuk peningkatan kinerja anggota DPRD.
Grafik 4.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Ancaman/Hambatan Dimiliki DPRD
Sumber: diolah penulis, 2019
Berdasarkan pada Grafik 4, nilai scoring pada faktor ancaman/hambatan, kemudian terpilih 5 nilai scoring tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng,  yaitu;  1) Belum  tersedianya  buku regulasi  dari  sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPRD (Contoh: buku  saku  UU,  PP,  Perpres,  Permendagri);  2)  Ketersediaan  akses  jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih  belum  memadai;  3)  Rendahnya  pemahaman  masyarakat  atas  batasan kewenangan  anggota  DPRD  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat (DPRD  tidak  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam  pelaksaan  anggaran);  4) Adanya  kompleksitas  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  anggota  DPRD untuk  memperjuangkan  peningkatan  kesehteraan  masyarakat;  dan  5)  Masih kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  sekretariat  DPRD  penunjang pelaksanaan tugas terutama pada pelaksanaan rapat-rapat anggota DPRD.

## Strategi Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng
Penyusunan  strategi  peningkatan  kinerja  anggota  DPRD  Kabupaten Soppeng  dengan  meggunakan  alanalis  SWOT  berdasarkan  dari  faktor-faktor kunci  kekuatan (strengths ),  kelemahan (weaknesess )  secara  internal  dan  pada faktor-faktor  kunci  peluang (opportunity )  dan  ancaman (threats )  dalam lingkungan yang dihadapi secara eksternal. Kemudian digunakan matriks SWOT
sebagai  alat  pencocokan (matching  tool) dalam  menyusun  strategi  yang  efektif untuk  memaksimalkan  kekuatan  dan  peluang  serta  meminimalkan  kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2009).
Adapun kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesess) secara internal dan pada  faktor-faktor  kunci  peluang (opportunity )  dan  ancaman (threats) peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :
1) Strenght (S)
a) Setiap anggota DPRD memiliki hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.
b) Setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan usulan dan pendapat berupa  pokok-pokok  pikiran  DPRD  berdasarkan  hasil  reses  penjaringan aspirasi  masyarakat  untuk  memperjuangkan  kepentingan  peningkatan kesejahteraan rakyat.
c) Setiap  anggota  DPRD  memiliki  hak  untuk  mengajukan  rancangan  Perda inisiatif  yang  berpihak  untuk  kepentingan  peningkatan  kesejahteraan rakyat.
d) DPRD  memiliki  komunikasi  dan  hubungan  kerjasama  yang  baik  dengan SKPD,  instansi  terkait,  anggota  Forkopimda  untuk  dialog  atau  dengar pendapat dalam hal penerimaan aspirasi dari masyarakat.
e) Setiap anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi (baik hak penganggaran  untuk  fasilitas  penunjang  kinerja  anggota  DPRD  maupun hak  kepemilikan  dokumen-dokumen  dalam  menunjang  kinerja  anggota DPRD).
2) Weaknesess (W)
a) Lemahnya  kemampuan  anggota  DPRD  pada  analisis  (kebijakan  publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda.
b) Masih  adanya  anggota  DPRD  yang  menyerap  aspirasi  hanya  melalui tokoh-tokoh  masyarakat  sehingga  belum  cukup  menggali  aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif.
c) Kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda
rapat-rapat DPRD.
d) Belum  jelasnya  kriteria  untuk  mengevaluasi  kinerja  eksekutif,  karena daerah  belum  sepenuhnya  menerapkan  anggaran  kinerja  dengan indikator keberhasilan yang jelas.
e) Masih  rendahnya  inisiaitf  anggota  untuk  membaca  dan  menguasai regulasi  baik  UU,  peraturan  pemerintah,  Perpres,  Permendagri  sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD.
3) Opportunities (O)
a) Komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan  Jadwal  Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
b) Tersedianya  dukungan  anggaran  yang  cukup  memadai  di  sekretariat DPRD  dalam  menfasilitasi  kegiatan  anggota  DPRD  untuk  melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
c) Adanya kelembagaan sekretariat DPRD yang bertugas untuk mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD.
d) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  mengatur  hak DPRD, Hak dan kewajiban anggota DPRD.
e) Tingginya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  penyaluran aspirasi  secara  demokratis  dan  kritik  konstruktif  untuk  peningkatan kinerja anggota DPRD.
4) Threats (T)
a) Belum  tersedianya  buku  regulasi  dari  sekretariat  DPRD  dalam  rangka mendukung  kelancaran  tugas-tugas  anggota  DPRD  (contoh:  buku  saku UU, PP, Perpres, Permendagri).
b) Ketersediaan akses jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih belum memadai.
c) Rendahnya  pemahaman  masyarakat  atas  batasan  kewenangan  anggota DPRD  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  (DPRD  tidak
memiliki hak dan kewenangan dalam pelaksaan anggaran).
d) Adanya kompleksitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesehteraan masyarakat.
e) Masih  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  sekretariat DPRD  penunjang  pelaksanaan  tugas  terutama  pada  pelaksanaan  rapat- rapat anggota DPRD.
Setelah  dijelaskan  temuan  dari  hasil  analisis  SWOT  kinerja  anggota DPRD Kabupaten Soppeng, di bawah ini akan diuraikan strategi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng:
a) Strategi  (SO),  yakni  peningkatan  intensitas  kunjungan  dan  dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat, dan optimalisasi fungsi penganggaran  DPRD  dalam  menyalurkan  pokok  pikiran  anggota  DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b) Strategi  (WO),  yakni  pengembangan  metode  orientasi  dan  bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan  penguasaan  perencanaan,  penganggaran  dan  pengawasan; peningkatan  pengawasan  anggota  DPRD  melalui  pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan  pemerintah  yang  berbasis  input  (pendanaan)  dan outcome  (hasil  yang  diharapkan)  yang  diharapkan;  optimalisasi  tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD.
c) Strategi  (ST),  yakni  peningkatan  ketersediaan  fasilitas  penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD.
d) Strategi  (WT),  yakni  pengembangan  metode  penjaringan  aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya Perda inisiatif.

## KESIMPULAN
Upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian  baik  oleh  anggota  DPRD,  meskipun  masih  tetap  perlu  untuk  terus dilakukan  peningkatan  layanan  agar  bisa  mencapai  penilaian  sangat  baik.  Oleh karena  itu,  untuk  meningkatkan  kinerja  DPRD  maka  strategi  yang  dapat dilakukan  adalah  peningkatan  intensitas  kunjungan  dan  dukungan  anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam  menyalurkan  pokok  pikiran  anggota  DPRD  untuk  kepentingan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat;  pengembangan  metode  orientasi  dan bimbingan  teknis  anggota  DPRD  untuk  efektifitas  peningkatan  pengetahuan regulasi  dan  penguasaan  perencanaan,  penganggaran  dan  pengawasan; peningkatan  pengawasan  anggota  DPRD  melalui  pembahasan  perencanaan  dan penyusunan  anggaran  (penganggaran)  pada  rancangan  program/kegiatan pemerintah  yang  berbasis  input  (pendanaan)  dan outcome (hasil  yang diharapkan)  yang  diharapkan;  optimalisasi  tugas  anggota  Badan  Kehormatan dalam  mengkaji  dan  mengevaluasi  perilaku  anggota  DPRD;  peningkatan ketersediaan  fasilitas  penunjang  pengetahuan  dan  kinerja  anggota  DPRD; peningkatan  sosialisasi  dan  publikasi  terkait  tugas,  fungsi  dan  kinerjaanggota DPRD;  pengembangan  metode  penjaringan  aspirasi  anggota  DPRD  dalam mendukung  lahirnya  perda  inisiatif.Maka  dari  itu,  disarankan  kepada  anggota DPRD  Kabupaten  Soppeng  melakukan  melaporan  kinerja  secara  kelembagaan juga mendorong setiap anggota DPRD melakukan laopran kinerja secara individu sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada konstituen.

## REFERENSI
Budiardjo,  M.  (2008).  Dasar-Dasar Ilmu  Politik  (edisi  revisi).  Gramedia  pustaka utama.
Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 119-160.
Nurhikmah,  N.  (2018).  Pengaruh  Kemampuan  dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja Anggota  DPRD  Kota  Banjarmasin.  Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  dan Kewirausahaan, 2(1), 51-61.
Prawirosentono,  Suryadi.  1999. Kebijakan  Kinerja  Karyawan:  Kuat  Membangun Organisasi  Kompetitif  Menjelang  Perdagangan  Bebas  Dunia .  BPFE, Yogyakarta.
Rajab,  A.,  &  Undang-Undang,  B.  (2016).  Penguatan  Fungsi  Legislasi  DPRD Kabupaten/Kota. RechtsVinding  Online,  Media  Pembinaan  Hukum Nasional .
Rangkuti F D. (2005). Strategic Management Concepts and Cases Ninth Edition . New Jersey, Prentice Hall.
Rizal, A., & Akbal, M. (2017). Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (Studi Pada DPRD Kota Makassar). Jurnal Tomalebbi, (2), 212-229.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D.  Bandung: Alfabeta.
Sundoko,  A.,  Widayat,  W.,  &  Zulkifli,  Z.  (2016).  Peran  Budaya  Organisasi  Dalam Meningkatkan  Kinerja  Anggota  DPRD  Kota  Magelang  (Doctoral  dissertation, STIE Widya Wiwaha).
Suwanda, D. (2016). Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif. PT Remaja Rosdakarya.
Yusuf,  A.  M.  (2016).  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  &  penelitian gabungan. Prenada Media.
Zakaria, A. (2019). Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Memperjuangkan  Peraturan  Daerah  tentang  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak: Studi Gender dan Politik (Doctoral  dissertation,
UIN Sunan Ampel Surabaya).
BPS Kabupaten Soppeng. (2018). Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018 .
DPRD Kabupaten Soppeng. (2016). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng . DPRD Kabupaten Soppeng. (2017). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng . DPRD Kabupaten Soppeng. (2018). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng .
DPRD Kabupaten Soppeng. (2019). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng .
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  DPR  RI, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.