Rupi’ah, Siti (2021 Efektivitas Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Situbondo, Syntax Idea 3 (4). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-idea.1171 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 4, April 2021

## EFEKTIVITAS  PROGRAM  JAMINAN  PERSALINAN  DI  KABUPATEN SITUBONDO

## Siti Rupi’ah
Universitas Terbuka Banten, Indonesia Email: Sitirupiah8@gmail.com

## Abstract
That  most  of  the  Insurance  Recipients  did  not  take  care  of  the  document requirements by themselves, they preferred to ask for help from another people who were  considered  to  have  more  experience,  such  as  village  officials.  Some  people complained that The SOP wa too long and that there was no transfer of Authority if the officials responsible for the signing of recommendation is not in place. Gradual socialization  has  been  carried  out  by  Health  Office,  from  the  District  to  Village levels.  The  aim  of  this  research  is  to  analysis  the  effectiveness  of  Maternity Insurance  Program  in  Situbondo.  Data  collection  was  carried  out  by  interview, observation  and  documentation  as  well  as  the  search  of  secondary  data.  The  key informants were 3 people consisting of Health Office Head of Situbondo Regency, Head  Division  of  Health  Resources  as  Team  Leader  of  Jampersal  Program management and Jampersal verifier. There were also additional informants such as sub-district  head,  head  of  Community  Health  Center  (PUSKESMAS),  midwife  of Puskesmas,  village  officials  who  take  care  of  Jampersal,  3  pregnant  women representing  western,  central  and  eastern  regions  which  became  the  target  of Jampersal  beneficiaries.  Descriptive  Analysis  was  carried  out  through      data collective  analysis,  condensation  data,  display  data  and  verification  data.  The results  showed  that  the  Maternity  Insurance  Program  in  Situbondo  was  running effectively  despite  complains  from  people  regarding  bureaucranic  structure  and resources.
Keywords: effectiveness; maternity insurance program

## Abstrak
Sebagian  besar  para  penerima  Jaminan  Persalinan  tidak  mengurus  sendiri kelengkapan  berkas,  tetapi  lebih  memilih  meminta  bantuan  kepada  orang  yang dianggap  lebih  mengerti  seperti  perawat  desa.  Beberapa  orang  mengeluhkan  SOP yang terlalu panjang dan tidak adanya pelimpahan wewenang apabila pejabat yang berwenang  menandatangani  Rekomendasi  Jampersal  tidak  berada  di  tempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Jaminan Persalinan di  Kabupaten  Situbondo.  Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  dan  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  serta  penelusuran  data  sekunder.  Informan  kunci  sebanyak  3  orang yang  terdiri  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Situbondo,  Kepala  Bidang Sumber  Daya  Kesehatan  sebagai  Ketua  Tim  Pengelola  Program  Jampersal  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Situbondo,  dan  Verifikator  Jampersal  serta  informan tambahan  terdiri  dari  Bidan  Puskesmas,  Camat,  Kepala  Puskesmas,  Petugas  desa
yang  mengurus  Jampersal,  3  orang  keluarga  ibu  hamil  dari  wilayah  barat,  tengah dan  timur  yang  mewakili  sasaran  penerima  manfaat  jampersal.  Analisis  secara deskriptif  interaktif  yaitu  melalui  analisis  data collective ,  data Condensatin ,  Data Display dan  data verification .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Program Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten  Situbondo  sudah  berjalan  efektif  meski  masih ditemukan  keluhan  dari  masyarakat  pada  dimensi  Struktur  Birokrasi  dan  Sumber daya.
Kata Kunci: efektivitas; program jaminan persalinan

## Pendahuluan
“Kemiskinan  menunjukkan  situasi  serba  kekurangan  yang  terjadi  bukan  karena dikehendaki  oleh  si  miskin,  melainkan  karena  tidak  bisa  dihindari  dengan  kekuatan yang dimilikinya” (Soegijoko, 1997) “Kemiskinan adalah cross sectors problem , cross areas dan cross generation , sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu,  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Untuk  mensukseskan  program-program percepatan  penanggulangan  kemiskinan  dibutuhkan political  will ”  (Rejekiningsih, 2011).
Dana  Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  digunakan  untuk  mewujudkan  akses  dan layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan (Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun,  2019).  Tujuan  Program Jampersal adalah membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan  biaya  jasa  persalinan  dan  biaya  transportasi  untuk  menjangkau  fasilitas pelayanan  kesehatan  untuk  pertolongan  persalinan  khususnya  pada  sasaran  penduduk miskin  dan  tidak  mampu  yang  belum  memiliki  jaminan  kesehatan  (Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun, 2019). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa:  “Jampersal  dimaksudkan  untuk  membantu  ibu-ibu  yang  mengalami  kesulitan financial untuk  dapat  mengakses  pelayanan kesehatan. Salah satu  faktor penting untuk menurunkan  Angka  Kematian  Ibu  adalah  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap persalinan  yang  sehat  dengan  cara  memberikan  kemudahan  pembiayaan  bagi  seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan” (Syafrawati, 2017).
Anggaran  Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten  Situbondo  dimanfaatkan  untuk penduduk  dengan  empat  kriteria  kemiskinan  yaitu:  kriteria  sangat  miskin,  miskin, hampir miskin dan rentan miskin  (Perbup No 03/2017). Tahun 2019 Program Jaminan Persalinan dimanfaatkan oleh penduduk dengan kriteria sangat miskin sebanyak 9 kasus ibu dan bayi, kriteria miskin sebanyak 123 kasus, kriteria hampir miskin sebanyak 209 kasus dan kriteria rentan miskin sebanyak 36  kasus (Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, 2018).
Menurut  Duncan  yang  dikutip  Richards  M.  Steers  dalam  bukunya  “Efektivitas Organisasi”  mengatakan  mengenai  ukuran  efektivitas,  antara  lain  adalah  Pencapaian Tujuan.  Pencapaian    tujuan    terdiri    dari    beberapa    faktor,  yaitu  kurun  waktu  dan sasaran  yang  merupakan  target  kongkrit.  Efektivitas  merupakan  suatu  standar  akan terpenuhinya  mengenai  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai  serta  menunjukan  pada
tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal (Darmawin, Madani, & Mustari, 2017).
Menurut (Riant, 2012) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:
1. Tepat  Kebijakan.  Ketepatan  kebijakan  ini  dinilai  dari  sejauh  mana  kebijakan yang ada telah  bermuatan  hal-hal  dapat  memecahkan  masalah  yang  hendak dipecahkan.
2. Tepat  Pelaksanaan.  Aktor    implementasi    kebijakan    tidaklah    hanya pemerintah  saja.  Ada tiga   lembaga   yang   dapat   menjadi   pelaksana,   yaitu pemerintah,  kerjasama      antara      pemerintah      pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi   kebijakan   yang   diswastakan.
3. Tepat Target. Ketepatan  disini  berkenaan  dengan  tiga  hal.  Pertama,   target yang  diintervensi    sesuai    dengan    apa    yang    telah    direncanakan,    tidak    ada tumpang   tindih   dengan   intervensi   lain,   dan   tidak   bertentangan dengan dengan  intervensi  kebijakan  lain.  Kedua,  target  tersebut dalam  kondisi  siap untuk    diintervensi    atau    tidak.    Ketiga,    intervensi  implementasi    kebijakan tersebut  bersifat  baru  atau  memperbaharui implementasi kebijakan sebelumya.
4. Tepat  Lingkungan.  Ada    dua    lingkungan    yang    paling    menentukan,      yaitu lingkungan kebijakan dan    lingkungan    eksternal    kebijakan.
5. Tepat  Proses.  Secara  umum,  implementasi  kebijakan  publik  terdiri  atas      tiga proses, yaitu:
a) Policy  acceptance.
b) Policy  adoption.
c) Strategic  readiness.
Masih  ditemukannya  hambatan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  Program Jampersal  di  Kabupaten  Situbondo, antara lain fenomena pengurusan Jampersal  bukan oleh  penerima  manfaat,  adanya  SOP    yang  dianggap  terlalu  panjang  dan  penyelesaian rekomendasi  yang  memerlukan  waktu  yang  relative  lama,  maka  peneliti  tertarik  untuk meneliti  Efektivitas  Program  Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten  Situbondo.  Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji empat factor dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan  publik  George  Edward  III  yakni  struktur  birokrasi,  sumber  daya,  Disposisi dan  komunikasi  dalam  pelaksanaan  Program  Jampersal  di  Kabupaten  Situbondo berdasar  hasil  wawancara  dengan  informan.  Selanjutnya  akan  diteliti  keefektifan Program Jampersal di kabupaten Situbondo. Dari beberapa pendapat tentang efektivitas, peneliti  memilih  penilaian  efektivitas  implementasi  kebijakan  berdasar  indikator  dari Riant  Nugroho.  Pemilihan    penilaian  efektivitas  tersebut  dikarenakan  dianggap  cukup mewakili  dari pelaksanaan Program  jaminan Persalinan di  Situbondo.  Efektivitas yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  kesesuaian/ketepatan    kebijakan,  ketepatan pelaksanaan,  ketepatan  target,  ketepatan  lingkungan  dan  ketepatan  proses,  apakah program  Jampersal  sudah  dilaksanakan  secara  optimal  dengan  lima  tepat  dan  apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif (Bungin,  2011).  Data  dianalisis  berdasarkan  panduan  dalam  (Miles,  Huberman,  & Saldaña,  2018)    yaitu  data  collective,  Condensatin  data,  Data  Display  dan  verification data.  Jenis  Penelitian  ini  observasional  yaitu  penelitian  hanya  mengamati  tanpa melakukan perlakuan pada obyek penelitian. Pengumpulan data terdiri dari:
1. Data Primer
Data Primer berasal dari Informan kunci sebanyak 3 orang, terdiri dari Kepala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Situbondo,  Kepala  Bidang  Sumber  Daya  Kesehatan sebagai  Ketua  Tim  Pengelola  Program  Jampersal  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Situbondo,  dan  Verifikator  Jampersal.  Informan  tambahan  terdiri  dari  Bidan Puskesmas  Banyuputih,  Camat  Asembagus,  Kepala  Puskesmas  Banyuputih, Petugas  desa  yang  mengurus  Jampersal  serta  3  orang  keluarga  ibu  hamil,  bersalin atau  bayi  baru  lahir    dari  wilayah  barat,  tengah  dan  timur  yang  mewakili  sasaran penerima manfaat jampersal.
2. Data Sekunder
Data  sekunder berupa  bukti,  catatan,  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam   arsip   yang   dipublikasikan seperti data dari rumah sakit dan dari internal Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Situbondo,  seperti  dokumen  renstra,  Profil  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Situbondo,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  dan  Peraturan Bupati  Situbondo  serta  catatan  lain  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo.
Instrumen  Penelitian  ini  adalah  pedoman  wawancara  yang  disusun  oleh  peneliti dengan  mengacu  pada  indikator  implementasi  kebijakan  model  George  Edward  III . Penentuan  informan  dilakukan  dengan  teknik  wawancara pada key  informan ,  lalu dilanjutkan  wawancara  dengan  informan  tambahan  sebanyak  7  orang . Pengumpulan data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi  serta penelusuran data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif data kualitatif model Miles dan Hubermen

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
a. Pelaksanaan Program Jampersal di Kabupaten Situbondo
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Situbondo  melalui  Seksi  Pembiayaan Kesehatan  dalam  pelaksanaan  tugas  mengelola  Program  Jaminan  Persalinan pada khususnya saling terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lintas  sektor  lainnya,  yaitu  dengan  Pemerintah  desa,  Pemerintah  Kecamatan, Puskesmas/Bidan  Puskesmas,  Rumah  sakit  dan  Verifikator  disamping  sasaran Program Jaminan Persalinan sebagai penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, pengurusan Jampersal mengikuti SOP yang sudah ditetapkan seperti berikut ini: Standar Operating Prosedure (SOP) dalam pelayanan Jaminan Persalinan:
Informan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  ditentukan  informan  yang  dianggap mengetahui dan mengerti tentang Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo sebagaimana dalam tabel IV.1.  Informan kunci  dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas Kesehatan, 1 (satu) orang Kepala Bidang Sumber  Daya  Kesehatan  dan  1  (satu)  orang  Verifikator  Jampersal.  Selanjutnya  hasil wawancara  yang  diperoleh  dari  informan  kunci  akan  dilakukan Cross  check dengan informan  tambahan  berjumlah  7  orang  yaitu  Bidan  Puskesmas,  Kepala  Puskesmas, Camat,  Petugas  desa  yang  mengurus  Jampersal,  sasaran  penerima  manfaat  Program Jaminan Persalinan di tiga titik, di wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur.
Tabel 1 Distribusi Informan Berdasar Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Prosetase Laki-Laki 6 60% Perempuan 4 40%
Berdasarkan tabel  1.  diketahui  bahwa  jumlah  informan  dalam  penelitian efektivitas Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo  ini terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
Tabel 2 Distribusi Informan Berdasar Pendidikan Jenjang Pendidikan Jumlah Prosetase (%) Tamat SD/sederajat 1 10 Tamat SMP/sederajat 1 10 Tamat SMU/sederajat 3 30 S1/D4 3 30 S2/S3 2 20
Berdasarkan  tabel  2.  Maka  diketahui  jenjang  pendidikan  informan  dalam penelitian  efektivitas  Program  Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten  Situbondo    ini  terdiri dari  1  orang  berpendidikan  SD  dan  satu  orang  berpendidikan  SMP,  masing-masing adalah  keluarga  sasaran  penerima  Jampersal,  tiga  orang  berpendidikan  SMU  yaitu kerawat  desa  dan  tiga  orang  berpendidikan  Sarjana  terdiri  dari  Bidan  Puskesmas, Kepala  Puskesmas  dan  Penanggung  jawab  Program  Jampersal  Dinas  Kesehatan  serta dua orang berpendidikan pasca Sarjana terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan dan Camat.
Tabel 3 Distribusi Informan Berdasar Kelompok Usia Kelompok Umur Usia (Tahun) Jumlah Prosentase (%) Dewasa awal 26-35 1 10 Dewasa akhir 36-45 5 50 Lansia awal 46-55 1 10 Lansia akhir 56-65 3 30 Total 10 100
Berdasarkan  tabel  3.dapat  diketahui  bahwa  masing-masing  sebanyak  1  informan (10%)  termasuk  dalam  kelompok  dewasa  awal  (26-35),  5  orang  (50%)  dewasa  akhir (36-45) dan 1 orang (10%) di kelompok lansia awal (46-55). Kemudian disusul dengan 3 informan  (30%) termasuk dalam kelompok lansia akhir (56-65).
Dalam pengumpulan data  pelaksanaan Program  jaminan Persalinan di  kabupaten Situbondo ditemukan data sebagai berikut:
Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Jampersal Di Kabupaten Situbondo No Nama program Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Jampersal 2016 1.393.960.000 73.322.296 5,26 2017 1.017.222.000 600.160.980 59 2018 2.490.347.000 2.456.478.280,8 98,64 2019 2.746.175.892 2.633.308.062,84 95,89 Sumber: data Dinas Kesehatan 2019
Dalam  tabel  4.  dapat  diketahui  bahwa  anggaran  Program  Jaminan  Persalinan  di Kabupaten  Situbondo  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  dari  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2019,  anggaran  tertinggi  ada  di  tahun  2019  sebesar Rp.2.746.175.892.- sedangkan realisasi penyerapan anggaran tertinggi tercapai di tahun 2018  yaitu  sebesar  98,64%  dengan  evaluasi  bahwa  pada  tahun  2016  tahun  pertama pelaksanaan anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan petunjuk pelaksanaan belum jelas  dari  Kementerian  Kesehatan.  Pada  tahun  2017,  kebijakan  Program  Jaminan Persalinan  di  Kabupaten  Situbondo  hanya  diperuntukkan  untuk  masyarakat  dengan kriteria  Sangat  miskin  dan  miskin  saja  sehingga  penyerapan  anggaran  hanya  59%. Tahun  2018  dan  tahun  tahun  2019  anggaran  Program  Jaminan  Persalinan  sudah terealisasi  bagus  dengan  serapan  anggaran  98,64%  dan  95,89%.  Seharusnya  anggaran tersebut bisa direalisasikan 100% akan tetapi dari sisa anggaran tersebut adalah alokasi untuk  rujukan  dan  rumah  tunggu  kelahiran  (RTK)  yang  tidak  dapat  dialihkan penggunaannya untuk klaim persalinan.
Tabel 5
Jumlah Penerima Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Situbondo
No Nama program Tahun Ibu Bayi Total 1 Jampersal 2016 - - - 2017 56 48 104 2018 272 191 463 2019 229 148 377 Sumber: data Dinas Kesehatan 2019
Berdasarkan  tabel  IV.5  diketahui  bahwa  jumlah  penerima  Program  Jaminan Persalinan meningkat dari tahun ke tahun secara fluktuatif pada kasus ibu dan bayi sejak tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019.    Pada  kasus  ibu  pengguna  manfaat  Jampersal terbanyak  ada  di  tahun  2018  sebanyak  272  orang  sedangkan  pada  kasus  bayi
penggunaan tertinggi juga ada di tahun 2018 sebanyak 191 kasus bayi, sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pemanfaatan Jampersal pada kasus ibu dan bayi.
Selanjutnya  dari  permasalahan  penelitian  yang  ditemukan,  maka  peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan berdasar  empat faktor  dalam  implementasi  kebijakan  George  Edward  III  yaitu  struktur  birokrasi, sumber daya , disposisi, komunikasi, yang akan ditinjau keefektifannya berdasar dengan “Lima Tepat”efektivitas implementasi kebijakan dari Riant nugroho.

## b. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Program  Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berdasarkan  Dimensi implementasi  Kebijakan  Model  George  Edward  III  dapat  dilihat  dalam  table  6. berikut:
Tabel 6 Verifikasi Dimensi Efektivitas Program Jampersal Model Implementasi Kebijakan George Edward III di Kabupaten Situbondo Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas 1.Struktur birokrasi a. SOP/ Standard Operational Procedure SOP  sudah  dilaksanakan dengan  baik  di  tataran masing-masing pelaksana Jampersal, mulai  dari  desa  dengan pengecekan  DTD  AKP, di Puskesmas untuk pengecekan  kepesertaan JKN, di Dinas Kesehatan untuk pemberian penanggungan Biaya dan penerbitan Rekom Pembiayaan Jampersal serta  di  rumah  sakit untuk SOP pasien masuk rumah  sakit,  penerbitan Surat  Keterangan  Keluar Rumah Sakit SOP sdh tersedia dan lengkap. semua  petugas memahami, namun penerima jampersal masih  ada  yg belum memahami SOP  sehingga ada sasaran penerima manfaat Jampersal yang  meminta pengurusan Jampersal kepada  orang lain yang dianggap  lebih paham serta masih  terdapat keluhan agar pengurusan Jaminan Persalinan Cukup efektif
Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas dapat lebih dipersingkat, tidak  melewati birokrasi  yang panjang sehingga  akan lebih mudah bagi masyarakat b.Fragmentasi/Pembagian Tanggung  Jawab Penyebaran tanggung jawab  dalam  pengurusan Jampersal  sudah  sesuai dengan  Tupoksi.  Siapa yang  bertugas  mengecek data AKP, siapayang mengecek keesertaan JKN di Puskemas, yang menandatangani Penanggungan Biaya maupun Rekomendasi Pembiayaan Jampersal serta  menverifikasi  berkas di Dinas Kesehatan dan di rumah sakit. Tanggung jawab sudah terdistribusi dengan baik dan sudah dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh para implementator, Efektif 2.Sumber Daya 1.Staf Jumlah staf yang menangani dalam pelaksanaan Jampersal sudah  mencukupi,  jumlah tenaga  kesehatan  dokter spesialis  ObsGyn,  bidan di  Puskesmas  maupun  di rumah sakit juga mencukupi sementara untuk  tenaga  non  medis, dari tingkat desa, kecamatan, Puskesmas, Dinas  Kesehatan  dan    di rumah  sakit  tidak  ada permasalahan semua melaksanakan tugas dengan  penuh  tanggung jawab Jumlah  staf  tenaga kesehatan maupun non kesehatan ketersediaannya mencukupi akan tetapi masih ada kendala  pengurusan Jampersal  dilakukan hampir mendekati tutup kantor sehingga tidak cukup  waktu  untuk menverifikasi sampai ditandatangani berkas di Dinas Kesehatan  sehingga penerima manfaat Jampersal harus kembali lagi Cukup Efektif
Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas keesokan harinya untuk  mendapatkan rekomendasi Jampersal.  Hal  ini menjadi keluhan dari penerima manfaat, apalagi kalau tempat tinggalnya jauh, sehingga membutuhkan waktu,  tenaga  dan biaya transport 2.Informasi Pemberian informasi Program  Jampersal  sudah diberikan melalui berbagai kesempatan. Terdapat  2  pola  yang dilaksanakan untuk penyebaran    informasi melalui  Dinas  Kesehatan dan    jajaran  di  bawahnya yaitu Puskesmas dan Jaringannya  dan  lewat kecamatan, desa dan kader kesehatan. Penyebaran informasi sudah dilaksanakan  secara berjenjang akan tetapi masih ditemukan sasaran penerima manfaat Jampersal maupun keluarga ibu hamil/bersalin/nifas dan  bayi  baru  lahir yang belum memahami cara pengurusan  Jaminan Persalinan,  sehingga pengurusan  banyak dilakukan oleh kerawat  desa  atau pihak lain yang lebih memahami. cukup efektif 3.Wewenang Pembagian wewenang sudah cukup baik, Masing-masing implementator sudah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, Terdapat kendala apabila  pejabat  yang menandatangani berkas sedang berada di luar kantor maka penerima manfaat harus menunggu sampai pejabat  kembali  ke kantor  lagi,  kecuali tugas tersebut membutuhkan Cukup efektif
Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas waktu  lebih  1  hari maka akan dilimpahkan  kepada pejabat di bawahnya 4.Fasilitas Fasilitas dalam pelaksanaan Program Jampersal meliputi sarana dan  prasarana,  aplikasi serta sumber daya manusia.  Terkait    hal tersebut, dalam pelaksanaan Program Jampersal  fasilitas  tidak menemui  kendala  dalam ketersediaannya Fasilitas  sarana  dan prasrana sudah mencukupi, akan tetapi masih terdapat masyarakat  miskin yang  belum    terdata dalam DTD AKP Cukup efektif 3. Disposisi a.Pengangkatan Birokrasi Disposisi dalam pelaksanaan Program jampersal mendapat dukungan  semua  pihak. Implementator  memberi tanggapan positif bagaimana program dapat terlaksana  dengan  sukses tidak ada kendala. Implementator di masing- masing tatanan ingin berkontribusi sesuai dengan kewenangannya sehingga  anggaran  dapat diserap  maksimal dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan  pada  kasus ibu dan bayi dapat memanfaatkan program Jampersal. Implementator mendukung Program jampersal Efektif b.Insentif Pemberian  insentif  dalam pelaksanaan Program Jampersal ini dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  yang berlaku.  ASN  sebagai implementator Pemberian  insentif baik bagi ASN maupun  non  ASN bagi  implementator, semua  dilaksanakan sesuai ketentuan.
Efektif
Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas memperoleh insentif dalam  bentuk  tunjangan Kinerja  yang  dihitung setiap bulan berdasar aplikasi  E-Kin  sementara tenaga  kontrak  verikator Jampersal memperoleh insentif dalam bentuk honor setiap bulan berdasarkan SK dari Kepala  Dinas  Kesehatan dan  kerwat  desa  yang menguruskan uang bensin dari  Kepala  Desa  dan sedikit imbalan dari penerima manfaat Jampersal 4. Komunikasi a.Transmisi Saluran  untuk  pemberian informasi diberikan melalui  acara  rapat-rapat sosialisasi  dari  tingkat desa sampai tingkat kabupaten  yaitu  mulai dari  Kepala  Puskesmas, Bidan  Koordinator  dan bidan  pemegang  wilayah. Selain itu terdapat saluran dari kecamatan ke tingkat desa,  kader  dan  tokoh masyarakat lewat kegiatan pengajian, posyandu ataupun kegiatan PKK Penyaluran informasi yang digunakan sudah cukup melalui 2 pola, akan tetapi masih ditemukan masyarakat yang belum memahami program  Jampersal, persyaratan  dan  cara pengurusan Efektif b.Kejelasan Informasi Program Jampersal diberikan dengan cukup jelas kepada para implemntator mulai  dari  tingkat  desa sampai tingkat Kecamatan maupun rumah  sakit,  sehingga tidak  ditemukan  masalah pada saat penerima manfaat  sudah  mendapat Informasi  Program Jampersal cukup jelas diberikan sehingga  tidak  ada penafsiran yang berbeda  bagi  para implementator Efektif
Dimensi dari Efektivitas Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas pelayanan di rumah sakit c.Konsistensi Program  Jampersal  sudah dilaksanakan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah dan dipahami oleh para implementator. Hal tersebut  terjadi  karena informasi tersebut termuat  dalam  Peraturan Bupati  maupun  dalam SOP Program  Jampersal sudah terinformasikan  dan dilaksanakan    secara konsisten  oleh  para implementator namun masih ditemukan masyarakat yang belum memahami Program Jampersal Efektif
Berdasarkan  Tabel  6.  Verifikasi  Dimensi Efektivitas Program  Jampersal  di Kabupaten Situbondo menurut pendekatan implementasi kebijakan model George Edward III diketahui bahwa dari sebelas factor dalam penilaian kebijakan Model George Edward  III dari empat Dimensi  diketahui  lima faktor cukup efektif yaitu Faktor  SOP,  Staf,  Informasi,  Wewenang  dan  Fasilitas  dan  enam  factor  dinilai efektif  yaitu  Faktor  Fragmentasi,  Pengangkatan  Birokrasi,  Insentif,  Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.
Peneliti  mengukur  efektivitas  program  Jaminan  Persalinan  Di  Kabupaten Situbondo dengan menggunakan   pendapat    yang   dikemukakan   oleh  (Riant, 2012) dengan Lima Tepat penilaian efektivitas.   Kelima   indikator   ini   dipilih dengan      alasan      bahwa      indikator-indikator  ini  dirasa  telah    mewakili    dari beberapa    indikator    yang    banyak  digunakan  untuk  menilai  efektivitas implementasi suatu kebijakan publik dari  dalam  dan  luar  organisasi.  Penilaian keefektifan Program Jampersal menurut Lima Tepat dapat dijelaskan dalam tablel 7. berikut ini:
Dimensi dari Efektivitas
Implementasi Kebijakan Program jampersal
Hasil Penelitian
Analisis Ukuran Efektivitas 1. Tepat Kebijakan a. Program Jampersal dipandang memecahan masalah pembiayaan persalinan a. Jaminan Persalinan diluncurkan sebagai solusi  untuk  mengatasi masalah pembiayaan penduduk  miskin  yang menjadi salah satu penyebab tingginya
Dimensi dari Efektivitas Implementasi Kebijakan Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas pada penduduk miskin b. Program Jampersal dirumuskan dalam  bentuk Permenkes dan Peraturan Bupati  dimana Jaminan Persalinan mempunyai batasan  untuk penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan c. Kebijakan dibuat      oleh Kementerian kesehatan yang merupakan lembaga   yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi angka  kematian  ibu  dan bayi. b. Sudah  ada  regulasi  yang mengatur yaitu Peraturan Menteri  Kesehatan  dan
Peraturan Bupati c. Peraturan  sudah  dibuat oleh lembaga yang mempunyai  kewenangan yaitu Dinas Kesehatan
Dimensi dari Efektivitas
Implementasi Kebijakan Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas 2. Tepat Pelaksanaan Aktor implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Jampersal melibatkan  Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Para aktor pelaksana berasal dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, Dinas  Kesehatan,  Pukesmas dan Verifikator, sudah melaksanakan  tugas  sesuai dengan tupoksi masing- masing,  akan  tetapi  masih ditemukan  kendala  terkait dengan pelimpahan wewenang pada penandatanganan rekomendasi Efektif
3. Tepat Target a. Target yang diintervensi  yaitu penduduk  miskin ibu hamil, bersalin nifas    dan    bayi baru  lahir  yang belum memiliki jaminan kesehatan,  sesuai dengan sasaran program,    tidak ada tumpang tindih dengan intervensi    lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan  lain. b. Target siap untuk diintervensi karena memang membutuhkan pembiayaan  pada kasus ibu dan bayi. c. Intervensi a. Target dalam implementasi  kebijakan Program Jampersal sudah tepat sasaran yaitu  ibu  hamil,  ibu melahirkan,  ibu  nifas dan  bayi  baru  lahir. Tidak ada tumpang tindih keijakan dan pembiayaan  yang  lain seperti  program  JKN karena ada syarat melampirkan surat keterangan tidak terdaftar dalam kepesertaan  JKN  dari Puskesmas b. Masyarakat antusias memanfaatkan anggaran Jampersal dengan  adanya  serapan anggaran  yang  cukup bagus dan jumlah
penerima  manfaat  yang semakin meningkat
c. Intervensi  ini  adalah melanjutkan  kebijakan
Efektif
Dimensi dari Efektivitas Implementasi Kebijakan Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas implementasi kebijakan tersebut memperbaharui implementasi kebijakan sebelumya yang pernah ada sebelumnya dengan melakukan beberapa perubahan pada regulasinya menyesuaikan kebijakan baru, 4.Tepat Lingkungan a. Lingkungan kebijakan      yaitu interaksi      di antara      lembaga perumus kebijakan    dan pelaksana kebijakan    dengan lembaga lain yang  terkait  sudah dilaksanakan dengan optimal, semua  pelaksana kebijakan mendukung Program Jampersal b. Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri  atas  public opinion,    yaitu persepsi    publik atau    masyarakat terhadap  Program Jampersal  sangat baik . a. Dalam lingkungan kebijakan tidak ada penolakan, interaksi antar  lembaga  saling bersinergis, bekerja sama memberikan pelayanan pengurusan Jampersal sesuai dengan mekanisme  yang  sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Semua memberikan  dukungan positif dalam pelaksanaan Program Jampersal. b. Lingkungan eksternal kebijakan  yang  terdiri dari  opini  public  dan masyarakat semua menerima kebijakan Program  jampersal  ini dengan positif dan menganggap sebagai alternative solusi pembiayaan  pada  kasus ibu  dan  bayi  miskin yang  belum  memiliki Jaminan Kesehatan Efektif
5. Tepat Proses a.Policy acceptance. Masyarakat memahami kebijakan    sebagai sebuah “aturan a. Terdapat Standart operational Prosedure (SOP) di masing- masing tahapan di desa,
kecamatan,  Puskesmas, Dinas  Kesehatan  dan
Efektif
Dimensi dari Efektivitas
Implementasi Kebijakan Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas main” atau ketetapan yang diperlukan  untuk dapat menjalankan kebijakan b.Policy  adoption. Pemerintah memahami kebijakan sebagai        tugas yang        harus dilaksanakan. Dinas  Kesehatan memahami program  Jaminan Persalinan yang aturannya telah dibuat    Kemenkes yang    kemudian akan    dilakukan di    setiap    daerah di Indonesia untuk dapat menekan angka kematian ibu dan bayi c.Strategic readiness. Masyarakat    siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan,  di   sisi lain birokrat pelaksana    siap menjadi  pelaksana kebijakan.  Dinas Kesehatan melaksanakan program  Jaminan Persalinan Rumah sakit yang sudah  dijalankan  dan dipatuhi oleh pelaksana kebijakan akan tetapi untuk penerima kebijakan tidak semua masyarakat memahami SOP tersebut. Masih ditemukan  masyarakat yang  belum  memahami aturan dalam pengurusan    Program Jampersal yang dibuktikan dengan banyaknya  pengurusan Jampersal  Bukan  oleh sasaran penerima Jampersal. b. Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti  dengan Peraturan Bupati. Terdapat  seksi  yang diberikan  tugas  untuk melaksanakan kebijakan  Jampersal  ini yaitu Seksi Pembiayaan Kesehatan yang mengelola anggaran, melaksanakan  kegiatan maupun mempertanggungjawab kan anggaran Jampersal. c. Kebijakan sudah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan maupun penerima
Dimensi dari Efektivitas Implementasi Kebijakan Program jampersal Hasil Penelitian Analisis Ukuran Efektivitas kebijakan, dengan dilaksanakannya Program  Jampersal  di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2016 sampai  dengan  saat  ini. Masyarakat sebagai penerima kebijakan sudah  berperan  serta dan menjadi bagian dalam kebijakan Program Jampersal dengan  memanfaatkan program dengan optimal.
Berdasarkan tabel 7. diketahui bahwa: indikator Tepat Kebijakan yang mengukur apakah  kebijakan  ini  dapat  memecahkan  masalah,  dinilai  efektif  dengan  penjelasan apakah  ada  rumusan  kebijakan  yang  dibuat  dinilai  efektif  karena  ada  kebijakan  yang dibuat, sementara untuk  pengukuran apakah  kebijakan sudah dibuat oleh instansi  yang memiliki wewenang juga dinilai efektif karena sesuai dengan Tupoksi dibuat oleh Dinas Kesehatan. Terkait dengan indikator Tepat  pelaksanaan dinilai efektif karena indikator sudah  terpenuhi  akan  tetapi  masih  terdapat  actor  yang  masih  belum  memberikan pelimpahan wewenang yang didelegasikan apabila dalam pengurusan Jampersal pejabat yang  berwenang  menandatangani  rekomendasi  Jampersal  tidak  berada  di  tempat. Indikator  ketiga  yaitu  Tepat  Target  dinilai  sudah  efektif.  Target  dalam  Program Jampersal ini adalah penduduk miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, sedang masyarakat  memanfaatkan  program  Jampersal  ini  dengan  antusias  terbukti  dengan serapan  anggaran  yang  terus  mengalami  kenaikan  dan  penerima  manfaat  yang  terus meningkat. Kebijakan ini adalah meneruskan kebijakan sebelumnya dengan melakukan penyesuaian  dengan  kebijakan  baru,  dinilai  efektif.  Dimensi  berikutnya  adalah  Tepat Lingkungan  dinilai  sudah  efektif  hubungannya  dengan  lingkungan  kebijakan  yang terdiri  dari  lintas  sektor  yang  saling  berkoordinasi  dan  bersinergis.  Antar  pelaksana kebijakan  memberikan  dukungan  positif  dan  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  tupoksi masing-masing,  sementara  untuk  lingkungan  eksternal  juga  dinilai  sudah  efektif.  Hal tersebut  terkait  dengan  penilaian  public  dari  masyarakat  dan  pihak-pihak  di  luar pelaksana  kebijakan  memberi  penilaian  positif  sehingga  dianggap  efektif.  Dimensi kelima yaitu Tepat Proses juga diniai efektif dikarenakan sudah sesuai dengan indikator meski untuk Policy  acceptance belum semua masyarakat memahami SOP dan meminta
pengurusan Jampersal pada orang lain serta SOP dikeluhkan terlalu panjang, sementara untuk Police  adoption dinilai  sudah  efektif  dikarenakan  Dinas  Kesehatan  sebagai leading  sector dalam  pelaksanaan  Program  Jampersal  sudah  melaksanakan  tugas  dan melakukan  penyesuaian  dengan  kebijakan,  sedang  untuk Strategic  readiness dinilai efektif  dikarenakan  masyarakat  sudah  ikut  ambil  bagian  dalam  pelaksanaan  Program Jampersal ini.

## B. Pembahasan
a. Kebijakan Publik
Kebijakan  Program  jaminan  Persalinan  mengacu  pada  aturan  di  atasnya yaitu dengan ditetapkannya Program Prioritas Nasional Penurunan kematian ibu dan  bayi,  pengendalian  dan  pencegahan  penyakit  tidak  menular,  pengendalian penyakit  menular  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  focus  menurunkan kematian  ibu  dan  bayi  serta  meningkatkan  cakupan  persalinan  oleh  tenaga kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Permenkes  Nomor  86,  2019), pemerintah melakukan transfer ke daerah dalam bentuk anggaran Dana Alokasi Khusus  Bidang  Kesehatan  Jampersal.  Selanjutnya  Pemerintah  menerbitkan (Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun,  2019) Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Kesehatan tahun Anggaran 2019 yang mengatur penggunaan anggaran dan batasan-batasan dalam  pelaksanaan  Program  Jaminan  Persalinan.  Berdasar  Peraturan  Menteri Kesehatan tersebut,  Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui  Dinas  Kesehatan menyusun (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 tahun 2019) Tentang Pedoman Operasional  Penyelenggaraan  Program  Bantuan  Operasional  Kesehatan  Dan Jaminan  Persalinan.  Peraturan  Bupati  ini  mengakomodir  ketentuan-ketentuan dalam Permenkes tersebut, antara lain adalah batasan penerima manfaat. Dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  disebutkan  Jampersal  digunakan  oleh  penduduk miskin  yang  belum  memiliki  Jaminan  Kesehatan.  Pemerintah  Kabupaten Situbondo menjabarkan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang  mengatur  Jampersal.  (Peraturan  Bupati  Situbondo  Nomor  99,  2016) tentang Penanggulangan Kemiskinan dan  (Peraturan Bupati No 03/2017,  2018) Tentang  Tata  Cara  Pendataan  Penduduk  Miskin  Daerah    adalah  sebagai  dasar dan  acuan  dalam  penetapan  sasaran  penerima  manfaat  Program  Jampersal sehingga  Peraturan  Bupati  yang  ditetapkan  mendukung  pelaksanaan  Program Jampersal sudah sesuai ketentuan.
b. Implementasi  Kebijakan  Program  Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten Situbondo
Pengendalian kasus  kematian ibu  dan bayi/balita tetap menjadi  salah  satu sasaran    program  prioritas  nasional.  Diharapkan  pemerintah  daerah  maupun lintas  sektor  berkolaborasi  melaksanakannya.  (Kemenkes,  2020)  Program Jaminan Persalinan adalah upaya pemerintah untuk menurunkan kasus kematian ibu  dan  bayi/balita  melalui  pembiayaan  penduduk  miskin  pada  pelayanan
kesehatan  yang  tidak  memiliki  Jaminan  Kesehatan.  Dalam  implementasi Program  Jaminan  Persalinan  ini  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan, dimana  penerima  manfaat  adalah  penduduk  dengan  kriteria  sangat  miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6, 2017)  Sedang  ketentuan  bahwa  masyarakat  miskin  yang  dapat  memanfaatkan Program  Jampersal  adalah  yang  tidak  memiliki  Jaminan  Kesehatan  apapun, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam pelaksanaannya persyaratan yang ditentukan  untuk  mengurus  Jampersal  adalah  adanya  surat  keterangan  tidak Masuk  JKN  dari  Puskesmas  (Dinas  Kesehatan  Kab.  Situbondo,  2018).  Begitu juga untuk sasaran pelayanan hanya untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi  baru  lahir.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  implementasi  dari  Program Jampersal ini sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Berdasarkan  analisa  yang  dilaksanakan  dalam  implementasi  kebijakan model  George  Edward  III  dan  Penilaian  Efektivitas  Lima  tepat  pelaksanaan Program  Jaminan  Persalinan  di  kabupaten  Situbondo  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
Semua  Indikator  dalam  Efektivitas  Lima  Tepat  Riant  Nugroho  sudah Efektif  dilaksanakan,  tetapi  masih  ada  keluhan  yaitu  Struktur  Birokrasi  dimana SOP  pelaksanaan  Program  Jampersal  dinilai    terlalu  panjang  dan  Dimensi kelima yaitu Tepat Proses  dikarenakan untuk Policy  acceptance belum semua masyarakat memahami SOP, SOP dikeluhkan terlalu panjang sehingga meminta pengurusan Jampersal pada orang lain.
Dimensi  kedua  juga  sudah  Efektif  dilaksanakan  akan  tetapi  dalam indikator    Sumber  Daya,  yaitu    Wewenang  masih  terdapat  keluhan  apabila pejabat  yang  menandatangani  berkas  sedang  berada  di  luar  kantor  maka penerima  manfaat  harus  menunggu  sampai  pejabat  kembali  ke  kantor  lagi, kecuali tugas tersebut membutuhkan waktu lebih 1 hari maka akan dilimpahkan kepada  pejabat  di  bawahnya,  sementara  dalam  Dimensi  Tepat  pelaksanaan dinilai  Efektif  meskipun  terdapat  keluhan  ada  aktor  yang  masih  belum memberikan  pelimpahan  wewenang  yang  didelegasikan  apabila  dalam pengurusan  Jampersal  pejabat  yang  berwenang  menandatangani  rekomendasi Jampersal tidak berada di tempat.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  informan  kunci  dan  informan tambahan diketahui bahwa Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbodo sudah  berjalan  baik,  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan adanya  realisasi  anggaran  Jaminan  Persalinan  yang  optimal  dapat  disimpulkan bahwa  program  ini  bermanfaat  bagi  sasaran  pengguna  program  dan  sangat dibutuhkan.  Meskipun  masih  ditemukan    kendala  dalam  pelaksanaannya, diantara  factor  implementasi  kebijakan  dari  George  Edward  III  semua  sudah sesuai dan terlaksana baik.
Sementara  dalam  penilaian  efektivitas  implementasi  kebijakan  dalam (Riant, 2012) dari lima tepat semua dinilai sudah efektif karena semua indicator
sudah  terpenuhi  meskipun  masih  ada  keluhan  dalam  indikator  Tepat Pelaksanaan,  yaitu  adanya  actor  yang  masih  belum  memberikan  pelimpahan wewenang  yang  didelegasikan  apabila  dalam  pengurusan  Jampersal  pejabat yang berwenang menandatangani rekomendasi Jampersal tidak berada di tempat serta  Tepat  Proses  dikarenakan  untuk Policy    acceptance belum  semua masyarakat  memahami  SOP  dan  meminta  pengurusan  Jampersal  pada  orang lain.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diketahui  terdapat  kesamaan  adanya keluhan  SOP  yang  terlalu  panjang  dan  pelimpahan  wewenang,  baik  dalam Dimensi  pelaksanaan  Kebijakan  Model  George  Edward  III  dan  Penilaian efektifitas  Lima  Tepat  Riant  Nugroho.  Akan  tetapi  secara  keseluruhan Pelaksanaan  Program  Jaminan  Persalinan  Di  Kabupaten  Situbondo  Sudah Efektif dilaksanakan

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  Efektivitas  Program  Jaminan  Persalinan  di Kabupaten  Situbondo,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  (1.)  Pelaksanaan  Program Jaminan  Persalinan  Persalinan  sudah  efektif  dijalankan  di  kabupaten  Situbondo,  akan tetapi  masih  terdapat  keluhan  dalam  Dimensi  Struktur  Birokrasi  pada  implementasi kebijakan  George  Edward  III  dan  Dimensi  kelima  yaitu  Tepat  Proses.  Hal  tersebut dikarenakan  untuk Policy  acceptance belum  semua  masyarakat  memahami  SOP  dan SOP  dikeluhkan  terlalu  panjang  sehingga  meminta  pengurusan  Jampersal  pada  orang lain.  (2.)  Dimensi  Sumber  Daya,  yaitu  Wewenang  dan  Dimensi  Tepat  pelaksanaan sudah  efektif  dilaksanakan  akan  tetapi  masih  terdapat  keluhan  dari  masyarakat.  Hal tersebut  dikarenakan  ada  aktor  yang  masih  belum  memberikan  pelimpahan  wewenang yang  seharusnya  didelegasikan  apabila  dalam  pengurusan  Jampersal  pejabat  yang berwenang  menandatangani  rekomendasi  Jampersal  tidak  berada  di  tempat.  (3.) Indikator  penyebaran  Tanggung  jawab  sudah  terdistribusi  dengan  baik  dan  sudah dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh para implementator, terkait jumlah staf  baik tenaga  kesehatan    maupun  non  kesehatan  ketersediaannya  mencukupi  dan  Penyebaran informasi sudah dilaksanakan secara berjenjang.

## BIBLIOGRAFI
Bungin,  Burhan.  (2011).  Masyarakat  Indonesia  Kontemporer  dalam  Pusaran Komunikasi. Jurnal ASPIKOM , 1 (2), 125–136. Google Scholar
Darmawin, Darmawin, Madani, Muhlis, & Mustari, Nuryanti. (2017). Evaluasi Program Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  Di  Puskesmas  Pelitakan  Kabupaten  Polewali Mandar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 3 (2), 178–193. Google Scholar
Dinas  Kesehatan  Kab.  Situbondo.  (2018). Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Situbondo . Situbondo.
Kemenkes,  R.  I.  (2020).  Buletin  SDM  Kesehatan  Edisi  Februari  2020. Buletin  SDM Kesehatan .
Miles,  Matthew  B.,  Huberman,  A.  Michael,  &  Saldaña,  Johnny.  (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . Sage publications. Google Scholar
Peraturan  Bupati  No  03/2017.  (2018). Pedoman  Operasional  Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Kesehatan Dan Jaminan Persalinan .
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6. (2017). Tentang Pedoman Operasional .
Peraturan  Bupati  Situbondo  Nomor  6  tahun  2019.  (2019). Operasional Penyelenggaraan  Program  Bantuan  Operasional  Kesehatan  Dan  Jaminan Persalinan .
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99. (2016). Penanggulangan Kemiskinan .
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun.  (2019). Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan TA.2019 .
Permenkes Nomor 86. (2019). Petunjuk Teknis  PenggunaanDana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 .
Rejekiningsih,  Tri  Wahyu.  (2011).  Identifikasi  faktor  penyebab  kemiskinan  di  Kota Semarang  dari  dimensi  kultural. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 12 (1),  28–44. Google Scholar
Riant, Nugroho D. (2012). Public Policy . Jakarta: Gramedia.
Soegijoko,  Budi  Tjahjati  S.  dan  BS  Kusbiantoro  (ed).  (1997). Bunga  Rampai Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia .  Bandung:  Yayasan  Soegijanto Soegijoko.
Syafrawati,  Syafrawati.  (2017).  Analisis  Biaya  Jaminan  Persalinan  (Jampersal)(Studi Kasus  pada  Salah  Satu  Bidan  Praktek  Swasta  Kota  Padang). Jurnal  Kesehatan
Masyarakat Andalas , 10 (1), 87–93. Google Scholar
Copyright holder : Siti Rupi’ah (2021)
First publication right : Journal Syntax Idea
This article is licensed under: