## KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
1* Sumiati Tomia, 2 Kartini M.Ali, 3 Rony Puasa, 4 Husen Alhadar
1* Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Ternate 2 Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Ternate, ternate
3 Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Ternate
4 Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Halmahera Email Korespondensi: sumiyati.blues90@gmail.com

## Abstract
Eliminating  malaria  through  reviewing  government  policies  and  implementing  effective prevention  programs  has  become  a  major  focus  in  efforts  to  reduce  the  burden  of  this disease.  The  aim  of  this  research  is  to  examine  the  implementation  of  Minister  of  Health Decree  No.  293  of  2009  concerning  malaria  elimination  policies  including  understanding, implementation,  commitment,  innovation  and  sustainability.  This  research  design  uses  a qualitative  design  with  a  descriptive  research  type  using  an  interview  method  using  a questionnaire. Researchers conducted theme analysis using qualitative data. This research was  conducted  at  7  Community  Health  Centers  in  South  Halmahera  Regency.  The population  in  this  study  were  people  who  worked  in  community  health  centers,  with  the sample  being  the  head  of  the  community  health  center,  malaria  program  manager  and laboratory  staff.  Research  shows  85.8%  of  malaria  elimination  requirements  in  South Halmahera  Regency,  with  several  requirements  that  do  not  comply  with  assessment standards,  and  positive  cases  of  malaria  reported  by  community  health  centers.  In conclusion, to achieve malaria elimination status in districts/cities, three conditions must be met: API rate <1 per thousand population, positivity rate <5%, and no local transmission in the last 3 years. Advice to policy holders is to carry out regular monitoring and evaluation of activities to increase community participation, improve communication and maintain control programs.
Keywords: Elimination; Malaria; Policy; Program Implementation; Strategy

## Abstrak
Eliminasi  malaria  melalui  kajian  kebijakan  pemerintah  dan  implementasi  program pencegahan  yang  efektif  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  upaya  mengurangi  beban penyakit  ini.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  implementasi  SK  Menkes  No  293  tahun 2009  tentang  kebijakan  eliminasi  malaria  meliputi  pemahaman,  penerapan,  komitmen, inovasi,  dan  kesinambungan.  Desain  penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif  dengan jenis  penelitian  deskriptik  yang    metode  wawancara  dengan  menggunakan  kuesioner. Peneliti  melakukan  analisis  tema  dengan  menggunakan  data  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  pada  7  Puskesmas  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Populasi  dalam penelitian ini  adalah  orang  yang  bekerja  di  puskesmas,  dengan  sampel  yaitu  kepala  puskesmas, pengelola  program  malaria  dan  petugas  laboratorium.  Penelitian  ini  menggunakan  lembar wawancara  kusioner.  Penelitian  menunjukkan  85,8%  persyaratan  eliminasi  malaria  di Kabupaten  Halmahera  Selatan,  dengan  beberapa  persyaratan  yang  tidak  sesuai  dengan standar  penilaian,  dan  kasus  positif  malaria  yang  dilaporkan  oleh  puskesmas.  Puskesmas melaporkan  permasalahan  seperti  kurangnya  personel  terlatih,  konseling  rutin,  peraturan pengawasan migrasi, pemeriksaan skrining bagi pelancong dari daerah endemis, dan tidak adanya mikroskop  di  semua  puskesmas.  Kesimpulannya,  Untuk mencapai  status  eliminasi malaria  di  kabupaten/kota,  harus  dipenuhi  tiga  syarat:  angka  API  <1  per  seribu  penduduk, positivity  rate  <5%,  dan  tidak  ada  penularan  lokal  dalam  3  tahun  terakhir.  Saran  kepada pemegang  kebijakan  adalah  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap kegiatan  peningkatan  partisipasi  masyarakat,  peningkatan  komunikasi,  dan  pemeliharaan program pengendalian.
Kata Kunci : Eliminasi; Implementasi Program; Kajian; Kebijakan Strategi; Malaria

## PENDAHULUAN
Malaria  merupakan  penyakit  menular  yang  menjadi  masalah  kesehatan  di  dunia. Kejadian malaria dilaporkan sebanyak 245 juta tahun 2020, dan meningkat menjadi 247 juta kasus  tahun  2021. 1,2 Di  Indonesia  penyakit  malaria  ditemukan  tersebar  di  seluruh kepulauan,  terutama  di  Kawasan  Timur  Indonesia  yaitu  Papua,  Papua  Barat,  Maluku, Maluku  Utara  dan  Nusa  Tenggara  Timur,  dengan  proporsi  79%  kasus  malaria. 3,4 Kajian kebijakan  strategi  dalam  implementasi  program  eliminasi  malaria  di  Indonesia  perlu  terus dilakukan  untuk  mengurangi  beban  penyakit  ini. 5 Selain  itu,  upaya  pencegahan  dan pengendalian  malaria  juga  harus  ditingkatkan  melalui  kampanye  penyuluhan  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  menggunakan  kelambu  berinsektisida,  penggunaan  obat anti-malaria,  dan  peningkatan  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  daerah-daerah endemis malaria. 6 Sangat penting untuk memperkuat sistem surveilans dan meningkatkan kemampuan diagnostik untuk memastikan deteksi dini dan pengobatan yang cepat terhadap kasus  malaria.  Selain  itu,  kolaborasi  dengan  negara-negara  tetangga  harus  dipupuk  untuk mengatasi penularan lintas batas dan secara efektif mengendalikan penyebaran penyakit di wilayah tersebut.
Data  secara  nasional  menunjukkan  bahwa  angka  kasus  malaria  yang  sudah dikonfirmasi  per-seribu  pendu  duk  atau  yang  dikenal  dengan  Annual  Parasite  Incidence (API)  mengalami  penurunan,  yaitu  4,68  per-seribu  penduduk  pada  tahun  1990  menurun tajam  menjadi  1,96  per-seribu  penduduk  pada  tahun  2010  dan  turun  melandai  1,75  per- seribu  penduduk  pada  tahun  2011  kemudian  1,69  per-seribu  penduduk  pada  tahun  2012, menjadi 0,99 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 0,85. API tahun 2016 adalah sebesar 0,8 per-seribu penduduk. 7
Milleneum Development Goals (MDGs) target ke-6 untuk menurunkan penyakit malaria yang  menyebabkan  beban  penyakit  dan  menurunkan  produktivitas  manusia. 8 pemerintah menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 tahun 2009 tentang eliminasi malaria yaitu  membatasi malaria  di  suatu  daerah geografis  tertentu  terhadap malaria  impor dan vektor malaria. Upaya eliminasi malaria juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat,  dan  lembaga  internasional  seperti  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO). Langkah-langkah  yang  diambil  mencakup  peningkatan  pemantauan  dan  pengendalian vektor  malaria,  peningkatan  akses  terhadap  diagnosis  dan  pengobatan  malaria,  serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit ini.
Pelaksanaan eliminasi malaria secara bertahap yaitu  1) Pulau Seribu di Jakarta, Pulau Bali  dan  Kepulauan  Batam  pada  tahun  2010;  2)  Pulau  Jawa,  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2015; 3) Pulau Sumatra (Kecuali Provinsi  NAD  dan  Kepri),  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  serta  Pulau  Kalimantan  dan Sulawesi  pada  tahun 2020; serta 4)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku,  Maluku Utara,
Papua,  Papua  Barat  pada  tahun  2030. 9 Program  eliminasi  malaria  terdiri  dari  4  tahap meliputi  eradikasi,  pre-eliminasi,  eliminasi,  dan  pemeliharaan  malaria. 10,11 Kegiatan pemeliharaan  malaria  misalnya  mencegah  transmisi  malaria  dengan  memberantas  tempat perindukan  nyamuk,  peningkatan  pelayanan  kesehatan,  pencegahan  faktor  risiko  dengan proteksi terhadap malaria, dan Komunikasi-Informasi dan Edukasi. 12
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  implementasi  SK  Menkes  No  293  tahun  2009 tentang  kebijakan  eliminasi  malaria  meliputi  pemahaman,  penerapan,  komitmen,  inovasi, dan kesinambungan.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  adalah melihat  sejauh mana  kebijakan eliminasi  malaria  telah  diimplementasikan  dan  apakah  ada  inovasi  yang  dilakukan  dalam rangka  mencapai  tujuan  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mengevaluasi  tingkat pemahaman dan komitmen dari pihak terkait dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Desain
Desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian deskriptik yang  metode wawancara dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada 7 Puskesmas di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu pada Puskesmas, Labuha, Babang, Gandasuli, Wayaua, Bibinoi, Bajo dan Loleojaya.

## Gambar 1 : Alur Penelitian

## Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di puskesmas, dengan sampel yaitu  kepala  puskesmas,  pengelola  program  malaria  dan  petugas  laboratorium.  data  yang dikumpulkan  akan  digunakan  untuk  menganalisis  kajian  kebijakan  strategi  dalam implementasi  program  eliminasi  malaria.  Tidak  ada  kriteria  inklusi  dan  eksklusi  karena penelitian  ini  memiliki  sampel  terbatas  pada  orang  tertentu  dengan  jabatan  status dipuskesmas.
Penetapan Sampel (responden) Bersedia Tidak Bersedia
Penyampaian kesediaan sebagai responden Penyusunan Laporan Analisa Data Pengumpulan Data (Wawancara terstruktur)

## Instrumen penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  lembar  wawancara  kusioner  yang  berisi  pemahaman, penerapan,  komitmen,  inovasi,  dan  kesinambungan  pemegang  program  dan  kebijakan. Kuesioner  wawancara    di  adaptasi  dari  petunjuk  teknis  penilaian  eliminasi  malaria kabupaten/kota  dan  provinsi.  Instrumen  penelitian  mengandung  11  pertanyaan  dengan uraian  sebanyak  40  pertanyaan  dengan  sistem  pembobotan  dengan  nilai  standar  bobot masing  masingnya  rata  rata  0,5.  Pertanyaan  wawancara  ditanyakan  sesuai  dengan kriteria  wawancara  yang  telah  ditentukan.  informan  kunci  adalah  orang-orang  yang berpengalaman  dalam  isu-isu  penelitian  kebijakan  yaitu  kepala  puskesmas,  pengelola program malaria dan petugas laboratorium.

## Analisa data
Peneliti melakukan analisis tema dengan menggunakan data kualitatif. Memahami data, mengembangkan  kode  awal,  mencari  tema,  mengevaluasi  tema,  dan  mengenali  serta memberi  label  pada  tema  merupakan  langkah-langkah  dalam  proses  analisis  data.  Untuk memverifikasi  keakuratan  data  dan  menunjukkan  validitas  data  kualitatif,  para  peneliti melakukan pengecekan  anggota dengan  mengirimkan  transkrip  melalui  email  kepada  para peserta.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  kajian  kebijakan  eliminasi  malaria  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan menunjukan persyaratan dalam mendukung eliminasi malaria sebesar 85,8%. Berdasarkan hasil  wawancara  masih  adanya  persyaratan  yang  belum  sesuai  dengan  standar  penilaian eliminasi oleh kabupaten/kota. Selain hal tersebut masih terdapat kasus positif malaria yang dilaporkan oleh puskesmas.
Masalah  yang  dilaporkan  oleh  puskesmas  diantaranya  yaitu;  belum  tersedia  tenaga terlatih khususnya untuk surveilans Vektor, belum adanya keterlibatan tenaga promkes yang dilatih  tentang  malaria,  belum  dilakukan  penyuluhan  secara  berkala  tentang  penyakit malaria,  belum  adanya  peraturan  dari  kecamatan/desa  terkait  surveilans  migrasi,  belum dilakukan pemeriksaan skrining orang dengan Riwayat perjalanan dari daerah endemis atau disertai demam, dan belum tersedia secara keseluruhan mikroskop pada puskesmas.
Pelaksanaan  evaluasi  kebijakan  program  eliminasi  malaria  di  Kabupaten  Halmahera Selatan  dilaksanakan  pada  7  puskesmas  pada  wilayah  kerja  Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera  Selatan  yaitu  pada  puskesmas  Labuha,  Babang,  Gandasuli,  Bibinoi,  Wayaua, Loleojaya, dan puskesmas Bajo. Evaluasi program eliminasi malaria di puskesmas bertujuan untuk  mengetahui  upaya  pengendalian  malaria  yang  telah  dilaksanakan  oleh  puskesmas. Program  tersebut  apakah  sudah  sesuai dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.  Kajian  tersebut  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  kepala
puskesmas,  pengelola  program  malaria  maupun  petugas  laboratorium.  Adapun  hal – hal yang  di  wawancarai  antara  lain:  Ketenagaan:  pengelola  malaria,  mikroskopis,  entomology dll,  Kegiatan  surveilans  (sismal,  PE,  surveilans  migrasi,  surveilans  vektor),  Ketersediaan OAM,  RDT,  Laboratorium:  registrasi,  RDT,  bahan  lab,  Dukungan  regulasi  (SK  surveilans migrasi),  Pendanaan  (APBN,  APBD  dan  sumber  dana  lainnya),  Upaya    pengendalian: MBS, IRS, Kelambu, pengendalian jentik, Promosi Kesehatan, Peran lintas sektor/masyarakat, dll.
Komitmen  Pemerintah  Indonesia  untuk  bebas  malaria  tahun  2030  telah  dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024. Regional Maluku Utara dan Kalimantan terdiri  dari  66  kabupaten/kota,  yang  telah  mencapai  eliminasi  42  kabupaten/kota  (63.6%) dan  yang  belum  mencapai  eliminasi  ada  24  kabupaten/kota  (36.6%).  Target  kasus indigenous terakhir adalah pada tahun 2023 dan penilaian akan dilakukan oleh WHO pada tahun 2027. Laporan dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, kasus malaria positif tahun 2022 sebanyak 55 kasus yang tersebar di 9 puskesmas dari 32 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

## PEMBAHASAN
Malaria  merupakan  penyakit  menular  yang  menjadi  masalah  kesehatan  di  dunia. Kejadian  malaria  di  Indonesia  dilaporkan  terjadi  pada  Tahun  2022  dengan  kasus  positif sebesar  443.530. 13,14 Indonesia  berhasil  menekan  API  menjadi  kurang  dari  1  per  1.000 penduduk  sejak  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2020. 15 Namun  demikian,  pada  tahun 2022 API meningkat hingga 1,6 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pemeriksaan  kasus  malaria  yang  cukup  signifikan  mencapai  3.358.447  (meningkat  64,6% dibandingkan  tahun  sebelumnya).  Kementerian  Kesehatan  telah  menetapkan  target program  eliminasi  malaria  agar  seluruh  wilayah  di  Indonesia  bebas dari malaria selambat- lambatnya Tahun 2030.
Adanya  dukungan  regulasi  dari  pemerintah  kecamatan  maupun  desa  untuk  kegiatan skrining  orang  dengan  Riwayat  perjalanan  dari  daerah  endemis  atau  disertai  demam. 4,16,17
Dengan  adanya  dukungan  regulasi  ini,  diharapkan  dapat  mengurangi  risiko  penyebaran penyakit  dan  mempercepat  deteksi  dini  kasus-kasus  potensial.  Selain  itu,  regulasi  ini  juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengisolasi individu yang terinfeksi sebelum mereka menularkan  penyakit  kepada  orang  lain.  Dengan  demikian,  upaya  pencegahan  dan pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
Eliminasi malaria adalah upaya untuk menghentikan penularan malaria di suatu wilayah tertentu  di  kabupaten/kota  atau  provinsi. 11,17 – 19 Tidak  ada  penularan  malaria  bukan  berarti tidak  ada  lagi  kasus  malaria  karena  kasus  impor  atau  vektor  malaria  di  wilayah  tersebut kemungkinan masih ada sehingga kewaspadaan untuk mencegah penularan Kembali tetap
diperlukan. 20,21 Untuk mencapai eliminasi malaria, pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri  Kesehatan  No.293/Menkes/SK/IV/2009  tentang  eliminasi  malaria  di  Indonesia  dan pada  tahun  2022  keputusan  ini  digantikan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.22 Tahun 2022 tentang penanggulangan malaria.
Manfaat  kabupaten/kota  dan  provinsi  yang  telah  menerima  sertifikat  eliminasi  malaria adalah Merupakan jaminan bahwa tidak ada lagi penularan      malaria setempat bagi masyarakat/penduduk  yang  tinggal  di  daerah  tersebut  sehingga  memberi  rasa  keamanan dan  kenyamanan  bagi  pengunjung  dan  wisatawan,  Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Meningkatkan Indeks kompetisi daerah untuk  mendapatkan  investasi, Meningkatkan  produktivitas  dan  taraf  ekonomi  masyarakat,  Mengurangi  beban  ekonomi akibat kesakitan dan hilangnya produktivitas. 22
Malaria  merupakan  salah  satu  penyakit  menular  yang  masih  menjadi  masalah kesehatan  masyarakat  di  dunia  termasuk  Indonesia.  Penyakit  ini  mempengaruhi tingginya angka  kematian  bayi,  balita  dan  ibu  hamil. 23 – 25 Setiap  tahun  lebih  dari  500  juta  penduduk dunia  terinfeksi  malaria  dan  lebih  dari  1.000.000  orang  meninggal  dunia.  Kasus terbanyak  terdapat di Afrika dan beberapa negara Asia, Amerika  Latin,  Timur  Tengah  dan beberapa  bagian  negara  Eropa.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  masih berisiko terhadap malaria. Pada tahun 2022 API dilaporkan  1,6 per 1.000 penduduk. Untuk mengatasi  masalah  malaria,  dalam  pertemuan  WHA  60  tanggal  18  Mei  2007  telah dihasilkan  komitmen  global  tentang  eliminasi  malaria  bagi  setiap  negara.  Petunjuk pelaksanaan eliminasi malaria tersebut telah  di  rumuskan  oleh WHO  dalam  Global  Malaria Programme. 26 cakupan  strategi  untuk  eliminasi  malaria  meliputi  pencegahan  penularan, pengobatan  yang  tepat dan  efektif,  serta  pemantauan  dan  pengendalian  vektor. Selain  itu, program vaksinasi  juga menjadi  salah  satu  upaya  penting  dalam mengurangi  angka kasus malaria di berbagai negara.
Komitmen  Pemerintah  Indonesia  untuk  bebas  malaria  tahun  2030  telah  dituangkan dalam  Prioritas  Pembangunan  Nasional  2020-2024.  Eliminasi  Malaria  dilakukan  secara menyeluruh  dan  terpadu  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  bersama  mitra  kerja pembangunan  termasuk  LSM,  dunia  usaha,  lembaga  donor,  organisasi  profesi,  organisasi kemasyarakatan  dan  masyarakat. 27 Eliminasi  Malaria  dilakukan  secara  bertahap  dari kabupaten/kota,  provinsi,  dan  dari  satu  pulau  atau  ke  beberapa  pulau  sampai  ke  seluruh wilayah  Indonesia  menurut  tahapan  yang  didasarkan  pada  situasi  malaria  dan  kondisi sumber daya yang tersedia.
Gambar 2 . Tahapan Eliminasi Malaria

## SIMPULAN DAN SARAN
Pencapaian  status  eliminasi  malaria  pada  kabupaten/kota  harus  memenuhi  3 persyaratan untuk eliminasi yaitu; angka  API  kurang  dari  satu  per  seribu  penduduk,  angka Positivity Rate kurang dari lima persen (<5%), tidak ada kasus penularan malaria setempat ( indigenous )  selama  3  tahun  terakhir.  Untuk  mencapai  status  eliminasi  tersebut  perlu dilakukan  kegiatan  sebagai  berikut  meningkatkan  kualitas  pelayanan  penanggulangan malaria  melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  penanggulangan  malaria, meningkatkan  komunikasi,  informasi  dan  koordinasi  lintas  program  dan  lintas  sektor  untuk kesinambungan program, dan mempertahankan keberlangsungan program penanggulangan malaria yang telah dilaksanakan.
Saran kepada pemegang kebijakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan komunikasi, dan pemeliharaan  program  pengendalian.  Monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  sangat penting  untuk  memastikan  efektivitas  dari  kegiatan  peningkatan  partisipasi  masyarakat, peningkatan  komunikasi,  dan  pemeliharaan  program  pengendalian.  Dengan  melakukan monitoring  dan  evaluasi,  pemegang  kebijakan  dapat  mengidentifikasi  keberhasilan  dan kendala yang mungkin timbul dalam implementasi program-program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Hanif  H,  Shrestha  B,  Munankami  S,  et  al.  Severe  Malaria  with  a  Rare  Tetrad  of Blackwater Fever, Acute Renal Failure,  Disseminated Intravascular Coagulopathy, and Acute Acalculous Cholecystitis. Case Rep Infect Dis . 2023;2023(Dic):1-5. doi:10.1155/2023/5796881
2.   González-Sanz  M,  Berzosa  P,  Norman  FF.  Updates  on  Malaria  Epidemiology  and Prevention  Strategies. Curr  Infect  Dis  Rep .  2023;25(7):131-139.  doi:10.1007/s11908- 023-00805-9
3.   Surjadjaja C, Surya A, Baird JK. Epidemiology of Plasmodium vivax in Indonesia. Am J Trop Med Hyg . 2016;95(69):121-132. doi:10.4269/ajtmh.16-0093
4.   Spicer  J,  Kwan  J. High-Frequency  Trading  Surges  across  the  Globe .;  2009. doi:10.1016/B978-0-12-385897-9.00002-1.Malaria
5.   Ipa  M,  Widawati  M,  Laksono  AD,  Kusrini  I,  Dhewantara  PW.  Variation  of  preventive practices and  its  association  with  malaria  infection  in  eastern  Indonesia:  Findings  from community-based
survey. PLoS One . 2020;15(5):1-18.
doi:10.1371/journal.pone.0232909
6.   Tizifa TA, Kabaghe AN, McCann RS, van den Berg H, Van Vugt M, Phiri KS. Prevention Efforts  for  Malaria. Curr  Trop  Med  Reports .  2018;5(1):41-50.  doi:10.1007/s40475-018- 0133-y
7.   Esayas E, Tufa A, Massebo F, et al. Malaria epidemiology and stratification of incidence in the malaria elimination setting in Harari Region, Eastern Ethiopia. Infect Dis Poverty . 2020;9(1):1-12. doi:10.1186/s40249-020-00773-5
8.   Cibulskis RE, Alonso P, Aponte J, et al. Malaria: Global progress 2000 - 2015 and future challenges. Infect Dis Poverty . 2016;5(1):1-8. doi:10.1186/s40249-016-0151-8
9.   Roosihermiatie B, Pratiwi NL, Rukmini R, P WJ. Analysis of Implementation The Policy on  Malaria  Elimination  in  Indonesia. Bul  Penelit  Sist  Kesehat .  2016;18(3):277-284. doi:10.22435/hsr.v18i3.4549.277-284
10.  Velarde-Rodríguez M, Van den Bergh R, Fergus C, et al. Origin of malaria cases: A 7- year  audit  of  global  trends  in  indigenous  and  imported  cases  in  relation  to  malaria elimination. Glob Health Action . 2015;8(1):1-6. doi:10.3402/gha.v8.29133
11.  Murhandarwati  EEH,  Fuad  A,  Sulistyawati,  et  al.  Change  of  strategy  is  required  for malaria  elimination:  A  case  study  in  Purworejo  District,  Central  Java  Province, Indonesia. Malar J . 2015;14(1):1-14. doi:10.1186/s12936-015-0828-7
12.  Hasyim H, Dewi WC, Lestari RAF, et al. Risk factors of malaria transmission in mining workers  in  Muara  Enim,  South  Sumatra,  Indonesia. Sci  Rep .  2023;13(1):1-11. doi:10.1038/s41598-023-40418-9
13.  Hasyim  H,  Ihram  MA,  Fakhriyatiningrum,  et  al.  Environmental  determinants  and  risk behaviour  in  the  case  of  indigenous  malaria  in  Muara  Enim  Regency,  Indonesia:  A casecontrol design. PLoS One . 2023;18(8 August):1-10.
doi:10.1371/journal.pone.0289354
14.  Sugiarto  SR,  Baird  JK,  Singh  B,  Elyazar  I,  Davis  TME.  The  history  and  current epidemiology  of  malaria  in  Kalimantan,  Indonesia. Malar  J .  2022;21(1):1-16. doi:10.1186/s12936-022-04366-5
15.  Witsqa Firmansyah Y, Ramadhansyah MF, Fuadi MF, et al. Narrative Review: Quintuple Helixs Model for Malaria Elimination in Indonesia. J Kesehat Mahardika . 2022;9(2):1-9.
doi:10.54867/jkm.v9i2.104
16.  Bharti PK, Rajvanshi H, Nisar S, et al. Demonstration of indigenous malaria elimination through  Track-Test-Treat-Track  (T4)  strategy  in  a  Malaria  Elimination  Demonstration Project in Mandla, Madhya Pradesh. Malar J . 2020;19(1):1-12. doi:10.1186/s12936-020- 03402-6
17.  Herdiana  H,  Fuad  A,  Asih  PB,  et  al.  Progress  towards  malaria  elimination  in  Sabang Municipality, Aceh, Indonesia. Malar J . 2013;12:1-13. doi:10.1186/1475-2875-12-42
18.  Tanner M, Greenwood B, Whitty CJM, et al. Malaria eradication and elimination: Views on  how  to  translate  a  vision  into  reality. BMC  Med .  2015;13(1):1-22. doi:10.1186/s12916-015-0384-6
19.  Wilson  ML,  Krogstad  DJ,  Arinaitwe  E,  et  al.  Urban  Malaria:  Understanding  its Epidemiology, Ecology, and Transmission Across Seven Diverse ICEMR Network Sites. Am J Trop Med Hyg . 2015;93(3):110-123. doi:10.4269/ajtmh.14-0834
20.  Arisco  NJ,  Peterka  C,  Castro  MC.  Imported  malaria  definition  and  minimum  data  for surveillance. Sci Rep . 2022;12(1):1-12. doi:10.1038/s41598-022-22590-6
21.  Arwati  H,  Yotopranoto  S,  Rohmah  EA,  Syafruddin  D.  Submicroscopic  malaria  cases play  role  in  local  transmission  in  Trenggalek  district,  East  Java  Province,  Indonesia. Malar J . 2018;17(1):1-6. doi:10.1186/s12936-017-2147-7
22.  Tatarsky  A,  Aboobakar  S,  Cohen JM,  et  al.  Preventing  the  reintroduction  of malaria  in mauritius:  A  programmatic  and  financial  assessment. PLoS  One .  2011;6(9):1-11. doi:10.1371/journal.pone.0023832
23.  Jiero  S,  Pasaribu  AP.  Haematological  profile  of  children  with  malaria  in  Sorong,  West Papua, Indonesia. Malar J . 2021;20(1):1-12. doi:10.1186/s12936-021-03638-w
24.  Schantz-Dunn  J,  Nour  NM.  Malaria  and  pregnancy:  a  global  health  perspective. Rev Obstet Gynecol . 2009;2(3):186-192. doi:10.3909/riog0091
25.  Adum P, Agyare VA, Owusu-Marfo J, Agyeman YN. Knowledge, attitude and practices of malaria preventive measures among mothers with children under five years in a rural setting of Ghana. Malar J . 2023;22(1):1-12. doi:10.1186/s12936-023-04702-3
26.  Whittaker  MA,  Dean  AJ,  Chancellor  A.  Advocating  for  malaria  elimination  -  Learning from  the  successes  of  other  infectious  disease  elimination  programmes. Malar  J . 2014;13(1):1-8. doi:10.1186/1475-2875-13-221
27.  Awor P, Kalyango JN, Lundborg CS, Ssengooba F, Eriksen J, Rutebemberwa E. Policy Challenges Facing the Scale Up of Integrated Community Case Management (iCCM) in Uganda. Int J Heal Policy Manag . 2022;11(8):1432-1441. doi:10.34172/ijhpm.2021.39