## Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar

## MEYZI HERIYANTO
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 e-mail : meyzi2000@yahoo.com
Abstract: Formulation Development  Policy Outer Islands. This study aims to analyze the empirical conditions and formulate development policies in the outer islands of Riau Province Bengkalis. The review focused for photographing the policy to be carried out by the government's allegations and the  possibility  of  strong  ketidaksejahteraan  separated  from  the  sovereignty  of  Indonesia.  This study uses a participatory approach or also called methods Partisipatory Rural Apraisal (PRA). PRA methods are operated by engaging people to participate in the judgment, finding that recognize and understand the need to be quickly and jointly conduct assessments and mencarai solution to the problem at hand. The results suggest the outer island development policy in Bengkalis has not been effective, in the absence of adequate regulation to regulate cross-border issues.
Abstrak: Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empirik dan merumuskan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kajian difokuskan untuk memotret kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah  terhadap  dugaan-dugaan  kuat  ketidaksejahteraan  dan  kemungkinan  lepas  dari kedaulatan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebut juga  dengan  metode  Partisipatory  Rural Apraisal  (PRA).  Metode  PRA  dioperasikan  dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu-kenali dan memahami suatu yang dibutuhkan  secara cepat dan secara bersama-sama melakukan penilaian serta mencarai solusi atas masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis belum berjalan efektif, karena ketiadaan regulasi yang memadai untuk mengatur masalah lintas batas.
Kata Kunci: formulasi kebijakan, pembangunan, pulau terluar

## PENDAHULUAN
Provinsi Riau memiliki sejumlah wilayah yang berstruktur pesisir, dengan sebaran pulau terluar yang lumayan tinggi seperti Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan beberapa kabupaten lainnya. Kabupaten Bengkalis mi- salnya, memiliki lima titik lintas batas di antaranya Pulau Rupat, Rangsang, dan Merbau. Pulau Rupat menjadi pulau yang diasumsikan sangat di luar jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Jika tidak dikelola secara baik, ke- beradaannya  menjadi  sangat  rawan,  dapat berakibat lepasnya kedaulatan pulau tersebut dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mengantisipasi efek perdagangan bebas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluar SK Bupati Bengkalis No. 364/IND/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdagangan Lintas Batas
di Kabupaten Bengkalis. Tetapi SK Bupati ini belum berjalan efektif, sedangkan Perda Kabu- paten  dan  Perda  Propinsi  untuk  mengatur masalah lintas batas belum tersedia. Lemahnya efektivitas SK Bupati ini disebabkan adanya berbagai konflik kepentingan dan vested interest yang berbeda antara berbagai pelaku di lapa- ngan. Dinas/instansi vertikal lain kurang me- mahami dan mematuhi aturan yang ada sehingga SK Bupati ini seperti tidak berfungsi.
Sejumlah persoalan lain menjadi penghambat implementasi SK Bupati tersebut. Sebagian besar lokasi daerah perbatasan di Kabupaten Bengkalis masih dalam kategori terpencil/terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah. Geografis sebagian wilayah perbatasan/pulau terluar yang berawa dan bergambut, serta distribusi per-
mukiman  penduduk  yang  terpencar  me- nyebabkan ongkos pembangunan menjadi sangat tinggi. Banyaknya TKI/TKW Indonesia yang bekerja secara ilegal dan berprofesi sebagai tenaga kerja tak terdidik menjadikan imej bangsa Indonesia rendah di mata masyarakat negara tetangga Malaysia. Hal ini menjadikan adanya rasa rendah diri bagi para pelaku lintas batas dalam melakukan negosiasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi per- batasan.
Masalah lain adalah minimnya sarana komu- nikasi, transportasi dan fasilitas yang tersedia menyebabkan mereka lebih mudah mengakses informasi dari Malaysia. Kondisi ini menyebab- kan rendahnya rasa nasionalisme sebagai akibat adanya perasaan sebagai bangsa yang dianak- tirikan dalam pembangunan. Belum lagi per- bedaan nilai kurs rupiah dan ringgit memberikan peluang untuk terjadinya arus barang/jasa secara ilegal. Masih terjadinya kekurang kordinasian dan mis persepsi terhadap peraturan yang ada sering- kali menyebabkan tidak efektifnya pengamanan jalur perbatasan. Kurangnya tenaga keamanan, peralatan dan SDM yang memadai dalam me- melihara perbatasan turut memperburuk per- masalahan yang ada. Tambahan lagi pos lintas batas yang ada juga tidak berfungsi dengan baik.
Khusus di Kabupaten Bengkalis kriteria pulau kecil hampir tidak ada, justru yang ada adalah pulau terluar. Konsep pulau terluar adalah wilayah/pulau yang secara geografis berada paling luar dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan/negara lain. Yang secara tidak langsung dalam kontek ini pulau terluar atas kondisinya seperti menjadikan wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Menurut konsep tersebut, maka pulau terluar yang ada di Kabupaten Bengkalis yang menjadi daerah/pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Rupat dan Pulau Merbau.
Dari  sudut  pertahanan  dan  keamanan, pulau-pulau terluar ini memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan terhadap penye-
lundupan  barang-barang  ilegal,  narkotika, senjata, dan obat-obatan terlarang. Sebanyak 92  buah  pulau  kecil  terletak  di  perbatasan dengan negara lain yang berarti bahwa pulau- pulau kecil tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Wilayah pulau-pulau terluar memiliki peluang yang besar untuk dikem- bangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya ( resource based industry ) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan industri- industri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau ini juga dapat diman- faatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.
Lindlom  dalam  Wahab  (1977)  mende- fenisikan formulasi kebijakan publik sebagai “an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set for forces that we call policy-making all taken together, produce effect called policies”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empirik dan merumuskan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Beng- kalis. Tulisan ini memfokuskan untuk memotret kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap dugaan-dugaan kuat ketidaksejah- teraan dan kemungkinan lepas dari kedaulatan negara Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebut juga dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Metode PRA dioperasikan dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu- kenali dan memahami suatu yang dibutuhkan secara  cepat  dan  secara  bersama-sama me- lakukan penilaian serta mencarai solusi atas masalah yang ditemukan/dihadapi. Metode PRA dimaksudkan  untuk  mengembangkan  sikap saling belajar dalam memahami kondisi mas- yarakat itu sendiri sehingga terjadi kerangka cara pandang yang sama dan sinergis. Hal paling
mendasar dari metode ini adalah kepada pe- ngembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan mereka sendiri dalam melakukan perencanaan serta kegiatan aksi. Oleh karena itu, PRA ini ditujukan untuk meng- hasilkan rancangan program yang relevan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka penguatan kebijakan di lokasi penelitian.
Data didapatkan kombinasi dari kombinasi antara field  research dan library  research . Berpedoman pada permasalahan yang menjadi topik penelitian, field research dilakukan dengan mengobservasi obyek penelitian dan mewawan- carai sejumlah narasumber di desa lokasi pene- litian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) dengan pertanyaan semi-terstruktur (diskusi berfokus). Peneliti melakukan perbincangan dengan responden mulai dari penbincangan yang ringan-ringan  hingga  serius,  merekam  dan melakukan pencatatan etnografi sesuai persoalan yang  menjadi  perhatian  penelitian.  Kepada mereka dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pegangan peneliti melakukan wawancara secara cair  dan  akrab  tetapi  mengena  pada  pokok permasalahan yang dibutuhkan.

## HASIL
Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia cukup banyak yaitu, Pulau Bengkalis, Rupat, Rangsang dan Merbau. Konsekuensinya pena- nganan pembangunannya memerlukan kekhu- susan. Apalagi Kabupaten Bengkalis memiliki geografis daerah kepulauan, maka pola penye- baran penduduk dan akselerasi pembangunannya pun  masih  mengalami  berbagai  kendala. Kesulitan utama dalam pembangunan perbatasan di Kabupaten Bengkalis adalah masalah komu- nikasi, transportasi dan pemerataan pemba- ngunan yang membutuhkan biaya yang mahal. Sementara itu sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Bengkalis selain memiliki beberapa potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk peningkatan kesejahteraan penduduknya dalam kontek kewilayahan perbatasan, tetapi di sisi lain juga mengandung banyak masalah kerawanan.
Kondisi ini disebabkan pola penyebaran penduduk yang tidak merata dengan tingkat kesejahteraan yang rendah terus meningkat. Sementara itu kawasan perbatasan perlu diper- cepat pembangunannya mengingat: 1) Sebagian besar lokasinya masih dalam katagori terpencil/ terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah; 2) Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan masih sangat rendah; 3) Banyaknya TKI/TKW Indonesia yang bekerja secara ilegal dan ber- profesi sebagai tenaga kerja tak terdidik men- jadikan imej bangsa Indonesia rendah di mata masyarakat Malaysia. Hal ini menjadikan adanya rasa rendah diri bagi para pelaku lintas batas dalam melakukan negosiasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi perbatasan; 4) Minimnya sarana komunikasi, transportasi dan fasilitas yang tersedia menyebabkan mereka lebih mudah mengakses informasi dari negara lain (Malaysia) yang menyebabkan rendahnya rasa nasionalisme, sebagai akibat adanya perasaan sebagai bangsa yang dianaktirikan dalam pem- bangunan.
Dari hasil Forum Group Discusion (FGD) dengan beberapa stakeholder terkait, diketahui bahwa permasalahan yang sering timbul di ka- wasan  perbatasan  di  Kabupaten  Bengkalis dalam kontek keamanan dan ketertiban adalah karena minimnya tenaga personil keamanan dan lemahnya penegakkan hukum, serta kualitas peraturan perundang-undangan dan profesio- nalisme aparat penegak hukum yang masih rendah. Dari kondisi itu, maka permasalahan lain yang timbul antara lain SK Bupati No 364/IND/ 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdaga- ngan Lintas Batas di Kabupaten Bengkalis belum efektif dan dipahami/dijalankan secara benar oleh semua stakeholder terkait. Padahal dalam SK tersebut paling tidak ada kurang lebih 13 instansi terkait dalam penanganan Pos Lintas Batas (PLB).
Berdasarkan data di lapangan menyebutkan SK Bupati tersebut tidak cukup ampuh untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait, karena masing-masing dinas/instansi yang ada sebagian
bukan di bawah Bupati secara langsung, melain- kan  dinas/instansi  vertikal  (dekonsentrasi). Akibatnya penanganan ilegal market dan lain sebagainya masih sering terjadi. ini semua akibat kurang memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas yang ada (di Tanjung Kedabu Kecamatan  Rangsang  tidak  berjalan  dan kemudian dipindahkan ke Tanjung Samak (PLB) ini belum berjalan. Sementara untuk di Rangsang Barat dan Merbau belum ada. Untuk di Pulau Rupat  (PLB) Tanjung  Medang  juga  belum berfungsi dengan benar, karena potensinya hanya sebatas ikan  tidak ada yang lain. Tambahan lagi menurut hasil FGD di Tanjung Medang pada musim-musim tertentu sangat rawan karena ombak yang terlalu besar dan tinggi sehingga menyulitkan para pelaku lintas batas. Kesulitan lain dalam pengembangan PLB di Pulau Rupat, dengan  hanya  mengandalkan  potensi  ikan, banyak para nelayan lebih suka menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul ikan ( bang li au ) yang banyak bermukim di Tanjung Medang.
Aksesibiltas menuju kawasan perbatasan umumnya relatif masih kurang memadai. Padahal peningkatan produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan akan sangat terbuka luas, apabila ada akses sarana pendukung yang memadai ke kawasan per- batasan. Sarana pendukung utama dalam me- ningkatkan peluang tersebut adalah adanya sarana transportasi, komunikasi, listrik, pela- yanan air bersih, dan pelayanan perbankan di perbatasan. Sayangnya hal itu tidak ada sama sekali, bahkan PLB tidak berfungsi.
Adanya perbedaan nilai kurs rupiah yang memberikan  peluang  untuk  terjadinya  arus barang/jasa secara legal maupun ilegal. Marak- nya kegiatan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku lintas batas tanpa ada pengawasan yang ketat dan lemahnya penegakan hukum, pola ini umumnya dilakukan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara. Mereka melintasi perbatasan  untuk  melakukan  kegiatan  dan
aktifitas perdagangan lintas negara. Hal ini terjadi, disebabkan  oleh  kondisi  sosial  dan  budaya masyarakat  sekitar  perbatasan  serta  masih terbatasnya prasarana penunjang bagi sektor perdagangan  atau  kegiatan  usaha  lainnya. Adanya upaya  perbaikan  ekonomi  menjadi pemicu banyak pelintas batas. Selain juga dipicu oleh adanya interaksi sosial-budaya masyarakat yang sudah terjalin lama dan serumpun.
Bagi Kabupaten Bengkalis, ‘persaingan’ yang ketat tentunya akan datang dari negara tetangga terdekat, yaitu Malaysia yang nota bene mereka sama-sama penghasil pertanian. Pe- ngembangan industri dan pertanian Malaysia relatif lebih memiliki daya saing dibandingkan pengembangan sektor yang sama di Kabupaten Bengkalis. Pengelolaan  pertanian  Malaysia sudah mengarah kepada sistem agribisnis modern. Budidaya komoditi unggulan seperti sawit dan nenas telah terintegrasi dengan pengelolaan agroindustri yang tersebar pada beberapa lokasi kawasan  industri  seperti  Sri  Gading,  Pasir Gudang,  Muar,  Mersing, Tanjung  Langsat, Segamat, Kluang, Simpang Renggam, Senai dan Johor Industrial Park. Aspek pemasaran produk pertanian telah terorganisir dengan baik. Saat ini malaysia memiliki lembaga pemasaran pertanian persekutuan yang membawahi lembaga-lembaga lainnya untuk setiap komoditi (salah satunya Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia yang berkantor di Johor Bahru). Bahkan secara kon- tinyu  ditetapkan  pula  hari  pasar  tani  yang tersebar pada senarai tempat di wilayah Johor.
Geografis sebagian wilayah perbatasan/ pulau terluar yang berawa dan bergambut, serta distribusi permukiman penduduk yang terpencar menyebabkan ongkos pembangunan sangat tinggi. Pembangunan di wilayah perbatasan harus harus memperhatikan kaidah keruangan sesuai manfaat dan fungsi, serta harus memiliki rencana tata ruang wilayah pengembangan wilayah perbatasan secara lengkap. Menurut laporan RTRW Kabu- paten Bengkalis untuk program hingga 2012 (Bappeda, 2007) bahwa; pengembangan Teluk Belitung (Kec. Merbau) dan Tanjung Samak (Kec. Rangsang) memang diarah untuk pos lintas batas, sentra komoditi pertanian, perkebunan,
wisata dan pertambangan. Sementara untuk Bantar (Kec. Rangsang Barat) bersama Alai (Kec. Tebing Tinggi Barat) diarahkan untuk penyebrangan antar pulau sekaligus sebagai sentra komoditi pertanian. Rencana tata ruang wilayah ini harus dapat pula dijadikan sebagai Master Plan bagi perencanaan pembangunan wilayah khusus perbatasan. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting dalam pembuatan dokumen penataan ruang wilayah bagi kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Malaysia secara bersama.
Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)  masyarakat  di  wilayah  perbatasan terutama terkait dengan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, listrik dan perhubungan masih sangat menonjol. Apabila infrastruktur tidak tersedia dengan baik, maka pembangunan dasar atas  ilmu  pengetahuan  ( knowledge  based development ) tidak akan berhasil dengan optimal. Hal ini akan menjadikan kerawanan sosial baru, terutama praktek ilegal market dan kerusakan lingkungan akan terus terjadi sebagai akibat kemiskinan. Masalah lain ditemui adalah masih lemahnya penegakkan supremasi hukum dan profesionalisme aparatur pemerintah di perba- tasan. Ini ditandai dari masih adanya keber- pihakkan penegakkan dan penerapan supremasi hukum kepada sebagian golongan, telah meng- akibatkan sikap ketidakpercayaan lagi mas- yarakat kepada hukum dan keadilan. Apalagi harus diakui kebutuhan personil pengaman masih sangat kurang.

## PEMBAHASAN
Kebijakan  pengembangan  kawasan perbatasan yang merupakan bagian integral dari strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memberikan penekanan terhadap pembangunan infrastruktur, sumber daya manu- sia, ekonomi kerakyatan, dan kegiatan pen- dukung lainnya sangatlah diperlukan. Khusus dalam  penanganan  kawasan  perbatasan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemda Kabupaten Bengkalis meliputi kebijakan di bidang pening- katan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, dengan jalan pengembangan ekonomi masya-
rakat, dengan sektor utama pertanian dalam arti luas, yang meliputi pertanian pangan, perke- bunan, dan  perikanan, serta  sektor lainnya. Pemberdayaan  masyarakat  pesisir  melalui kegiatan pembinaan kelompok nelayan, pelatihan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, bantuan sarana dan prasarana  berupa  penyediaan kapal motor dan alat-alat tangkap. Perlunya melakukan pelestarian budaya lokal, antara lain dengan menjadikan kegiatan budaya sebagai even tahunan seperti mandi safar dan permainan rakyat lainnya.
Kendatipun demikian, RTRW Kabupaten Bengkalis (2002-2012), tetap berupaya untuk meningkatkan daya saing wilayah sekaligus menciptakan sinergi perkembangan wilayah Kabupaten Bengkalis dengan wilayah kabupaten lain yang berbatasan dengannya. Untuk Pemda Bengkalis melakukan langkah strategi dan arah kebijakan yang diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang akan mewarnai arahan tata ruang wilayah yang bersangkutan, antara lain meliputi: 1) Meningkatkan kemampuan SDM Tempatan, agar lebih siap dalam menghadapi era globalisasi; 2) Mengembangkan sistem tran- sportasi wilayah darat dan laut secara terpadu dan mengusahakan setiap pusat-pusat pemu- kiman dan kegiatan ekonomi memiliki akse- sibilitas yang cukup baik (mudah dicapai); 3) Melakukan identifikasi potensi dan peluang- peluang pengembangan kegiatan ekonomi; 4) Menetapkan sektor dan subsektor serta komo- diti unggulan setiap wilayah; 5) Mendeliniasi lahan-lahan potensial untuk kegiatan investasi; 6)  Mendorong  pengembangan  poros  Duri,
Bukit Batu, Bengkalis dan Bantan yang akan berfungsi sebagai jalur penghubung utama dari Riau daratan menuju Malaka; 7) Mem-per- siapkan pelabuhan Tanjung Medang (Rupat), Selat  baru  (diubah  menjadi  Sungai  Liong Bantan) Tanjung Gedabu (yang kini diganti menjadi Tanjung Samak Rangsang), sungai Pakning  (Bukit  Batu)  dan  Teluk  Belitung (Merbau) sebagai pelabuhan bebas dan pintu keluar dan masuk (exit dan entry point) di Kabupaten Bengkalis; dan 8) Mengusulkan pembangunan  jembatan penghubung antar
pulau (Bengkalis, Padang, Merbau, Tebing Tinggi dan Rangsang).
Untuk  dapat  mengatasi  isu  dan  per- masalahan wilayah perbatasan antarnegara di Kabupaten Bengkalis, maka diperlukan strategi karena wilayah perbatasan ini berfungsi sebagai sekat  pembatas  kedaulatan  NKRI  dengan Negara Malaysia. Dalam hal ini strategi yang perlu  dilakukan  adalah:  1)  Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Dalam upaya memberdaya kan ekonomi rakyat di wilayah perbatasan perlu ditindak lanjuti melalui upaya pemberdayaan ( empowerment ), antara lain dengan pemberian pinjaman modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk kepentingan itulah sangat diperlukan suatu lembaga keuangan non bank berbentuk  BUMD  dengan  status  perseroan terbatas; 2) Pengembangan ekonomi. Kondisi ekonomi di wilayah perbatasan perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Diperlukan penunjang proses kegiatan produksi dan pemasaran, serta menciptakan iklim bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktifitas dan kelangsungan usaha mas- yarakat serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  adalah berkembangnya ekonomi wilayah perbatasan yang menunjang kesempatan kerja dan usaha, serta keterkaitan ekonomi antarwilayah dan antarnegara yang saling menguntungkan; 3) Peningkatan  Perhatian  Terhadap  Masalah Keamanan Dan Ketertiban. Terdapat berbagai masalah yang menyangkut dengan pertahanan dan keamanan, hal ini dapat dipicu oleh belum ditetapkannya batas-batas wilayah, terdapatnya pulau-pulau terluar yang rawan terhadap tindak kriminal,  belum adanya  kelembagaan  yang mengelola wilayah perbatasan secara integral dan terpadu,  serta  masih  banyak  pelanggaran terhadap kedaulatan hukum negara RI seperti adanya penyelundupan dengan sasaran minyak/ BBM, ilegal loging, ranmor, narkoba, daging, sembako, rokok, miras dan  kekayaan negara lainnya.
Beberapa faktor pendukung pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam kerangka makro perekonomian regional adalah: 1) Memiliki latar
belakang budaya dan sejarah (cultural back- ground) yang relatif sama sehingga memudahkan terciptanya  kerjasama  yang  baik  antara keduanya; 2) Memiliki potensi sumberdaya wilayah yang relatif sama khususnya industri dan pertanian sehingga dapat diarahkan melalui mekanisme produksi, pemasaran serta R & D bersama dalam suatu hubungan aliansi strategis nonkompetisi. Khusus untuk produk pertanian, Pemerintah Bengkalis dapat melakukan ker- jasama pemasaran dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Malaysia yang telah terorganisir dengan baik; 3) Memiliki pendapatan yang  besar  dari  sektor migas dan  dapat di- manfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan sektor unggulan lain beserta prasarana pendukungnya. Dengan demikian memiliki  modal  dasar  yang  cukup  untuk mempersiapkan diri memasuki pasar bebas; 4) Telah didukung oleh adanya Kebijakan per- dagangan  lintas  batas  (Sosek  Malindo  dan AFTA).
Di  samping  faktor  pendukung  di  atas, beberapa hal yang diduga akan menghambat peran aktif Kabupaten Bengkalis dalam masalah perekonomian regional perbatasan adalah: 1) Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis, baik  dari  segi  tingkat  pendidikan  maupun kesiapan mental dalam menghadapi persaingan; 2) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing; 3)  Rendahnya  ketersediaan  prasarana  tran- sportasi yang memadai sehingga meng-hambat minat investasi dalam pengembangan sektor- sektor lainnya terutama di desa-desa perbatasan; 4) Dominasi tanah gambut di daerah perbatasan yang membuat pengelolaan pertanian menjadi sangat mahal karena membutuhkan perlakuan yang intensif.
Bila semua strategi pengembangan ekonomi di atas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diskenariokan, maka arah perkembangan ekonomi wilayah perbatasan akan berhasil. Untuk semua itu, maka serangkaian tindakan yang perlu dilakukan adalah: Pertama , meng- identifikasi peluang-peluang investasi pada setiap
sektor unggulan yang ingin dipromosikan sebagai basis perekonomian baru, utamanya di daerah perbatasan. Kedua , mengembangkan kegiatan industri yang berbasis kepada komoditi pertanian, perikanan,  dan  kehutanan,  sehingga  terjadi proses nilai tambah melalui pendalaman struktur produksi  menjadi  komoditi  industri  yang menguntungkan. Ketiga , menciptakan lembaga pemasaran komoditi pertanian dan lembaga pengembangan  agribisnis  serta  menjalin kerjasama dengan lembaga pemasaran pertanian persekutuan yang telah terbentuk. Keempat , memberikan paket-paket insentif melalui upaya pengembangan prasarana dasar wilayah seperti transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih guna meningkatkan daya saing wialyah dalam menangkap peluang investasi dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan baru. Kelima , membentuk lembaga pengembangan ekonomi rakyat pada setiap kecamatan serta mengidentifikasi jenis usaha unggulan, kelompok binaan, permodalan dan jaringan pemasaran sesuai dengan konsep pengembangan Com- munity Based Development (CBD).

## SIMPULAN
Formulasi kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis belum berjalan efektif.  Pada  masa  mendatang  Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus merangsang ter- ciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Strateginya adalah mendukung pengembangan kualitas  SDM  melalui  penekanan  prioritas pembangunan pada sektor pendidikan beserta bantuan sarana dan prasarananya. Perlu juga untuk membentuk kelembagaan perbankan di pedesaan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis antar daerah. Ke- mudian memberikan insentif yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan kebutuhan pembangunan secara lintas sektoral selama tidak bertentangan dengan kesepakatan pasar bebas.
Secara lebih luas perlu dibuat aturan per- undang-undangan yang tegas dan konsekuen dengan  melibatkan  unsur  terkait dalam pe- ngamanan, perdagangan pelaku lintas batas untuk melindungi masyarakat tempatan dan wilayah Bengkalis.  Peraturan  perundang-undangan tersebut harus memiliki kekuatan hukum, sanksi dan koordinasi yang tegas meliputi berbagai stakeholder terkait dalam penanganan lintas batas sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam SK Bupati No. 364/IND/2001. Dan yang utama adalah  masyarakat  dituntut  meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta meningkatkan  mental  bersaing,  terus  me- ngembangkan kemampuan dasar di era global khususnya pendidikan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN
Balitbang  Dephan,  Desember  2003, “Pengembangan  Strategi  Pengamanan Daerah  Perbatasan  Guna  Penegakan Kedaulatan  Negara  dalam  Rangka Mendukung Pertahanan Negara” Jakarta.
Karim Hings Abdillah., 2000, Mendayagunakan Wilayah Perbatasan Dengan Meningkatkan Peran  dan  Mekanisme  Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraannya  Guna  Pemantapan Integritas Bangsa . Lemhanas. Jakarta.
Kompas Cyber Media, edisi 23 April 2002,
Masalah Perbatasan dan Profesionalisme Tentara, http://www.kompas.com
Kompas  Cyber  Media,  edisi  23  Desember 2002, Tinakaren, Kemewahan di Perbatasan, http://www.kompas.com,
Kompas, edisi 3 Januari 2003, Lima Pulau Lagi Masih Sengketa Dengan Negara Tetangga, Jakarta.
Kompas, edisi 9 Februari 2003, Delapan Pulau di Perbatasan Miskin, Jakarta.
Nurbaya Siti, 2001, Pengelolaan Perbatasan Negara. http://www. perbatasan.com
Pellindou  P.  Jack A,  2002. Peningkatan Kerjasama  Antar  Negara  Perbatasan Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional . Lemhanas.  Jakarta.
Republika Online, 2003, edisi 15 Januari 2003,
Pulau Nipah Akan Dikembangkan Untuk Pariwisata, http: //www. Forek.or.id
Sabarno  Hari,  2001,  Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http: //www. Perbatasan.com
Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 1995, Metodologi Penelitian  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis , Yogyakarta, UPP AMP YKPN
Tempo, edisi 19 Desember 2002, KSAL: Ada Sejumlah  Pulau  Kecil  Indonesia  yang Berpotensi Diklaim Negara Lain, http:// www. tempointeraktif.com Wahab, Solihin Abdul, 1999. Analisis Kebijakan: Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.