licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products La Ode Munawir 1 , La Ode Bariun 1 , Suriani BT Tolo 3 , Muh Kanoha Amir 4 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia, Pascasarjana.unsultra@gmail.com 2 Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia 3 Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia
4 Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The  surveillance  provided  by  the  energy  service  and  mineral  resources inspector  of  the  southeast  province  of  sulawesi  in  2019  revealed  mining operations that had not taken a good look at contamination prevention and environmental  damage.  Problem  1)  how  does  the  management  of  the environment at the mine location in northern stick 2) how does improving the management  of  the  environment  at  mine  location  in  northern  stick.  The purpose of research 1) to analyze the management of the environment at the mine location in northern konawe 2) to analyze the improved management of the  environment  at  the  mine  location  in  northern  konawe.  The  type  of empirical  legal  research  for  primary  data  in  interviews  and  observations supported  by  secondary  data.  The  results  of  environmental  management research have been carried out by authorities from the elements inspector of the ward service mine through the development and control of the operation of the mining operations. Through the phasing procedures, fines and penalties of the mining stops. The control and development of the 2021-2022 found two mining companies in violation of the code of mining law.
Manuscript History:
Received: 2022-11-02
Accepted: 2023-03-19
Corresponding Author: La Ode Munawir, Pascasarjana.unsultra@gmai l.com Keywords : Management; Environment; Mining
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Munawir,  L. O.,  Bariun, L.  O.,  Tolo, S.  B.,  &  Amir,  M.  K. (2023).  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Lokasi Pertambangan. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum,  6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4132

## PENDAHULUAN
Pertambangan    merupakan  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan  dan  atau  pemanfaatan,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan pascatambang. 1 Kegiatan  usaha  pertambangan  di  konawe  utara  harus  memperhatikan pengelolaan lingkungam hidup yang berkelanjutan, untuk menjaga pengelolaan lingkungan
1 Pasal 1 ayat 1  Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara
hidup di lokasi pertambangan harus berpedomaan pada hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.
Sebagian besar keberadaan industri pertambangan nikel di konawe utara telah banyak merusak  atau  memperparah  kondisi  lingkungan  hidup  yang  berakibat  konawe  utara menjadi  langganan    banjir  tiap  tahun,  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  dan  lebih celakanya  lagi  tidak  ada  kemauan  dari  pengusaha  tambang  tersebut  untuk  tidak mereklamasi  lahan  yang  sudah  diambil  sumber  daya  alam,  jadi  dimana-mana  di  wilayah tambang masih ditemukan lobang-lobang layaknya kolam air.
Kaidah hukum dalam  pertambangan  dibedakan menjadi dua macam, kaidah  hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah- kaidah  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  traktat,  dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat.
Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.  Setidaknya  ada  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum, mencakup:  1.  substansi  hukum,  yakni  peraturan  perundang-undangan,  2.  faktor  struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum,  4.  faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  empat  hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan  5. faktor budaya, yakni hasil karya,  cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 2
Sanksi  administrasi  merupakan  perbuatan  pemerintah  guna  mengakhiri  suatu keadaan  yang  dilarang  dalam  kaidah  hukum  administrasi  atau  melakukan  apa  yang seharusnya  ditinggalkan  oleh  para  warga  masyarakat  karena  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan. Penempatan sanksi administrasi merupakan bagian yang sangat  penting  dalam  setiap  peraturan  perundang-undangan,  karena  ditujukan  kepada perbuatan pelanggarannya. 3
Hakikatnya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap  warga  negara  Indonesia.  Pasal  28H  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia”. Oleh sebab  itu,  maka  isu  penelitian  yang  akan  dikaji  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah belum  optimalnya  penegakan  hukum  administrasi  pada  pengelolaan  lingkungan  hidup pertambangan di Konawe Utara.
Selain  itu  sampai  saat  ini,  Dinas  ESDM  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  belum  juga menyelesaikan atau menemukan titik temuh masalah tumpang tindih IUP di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara. Akibat hal ini persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai evaluasi penerbitan IUP masih belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengkaji lebih mendalam mengenai  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  penyelesaian  tumpang  tindih  IUP  di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara. 4
2 Arif kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih , rakhmat bowo suharto.  perspektif tindak pidana administrasi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin (peti) dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, hlm 97
3 tesalonika  roring,  “sanksi  administrasi  atas  pelanggaran  Undang -Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang pertambangan mineral dan batubara,” jurnal: lex et societatis , volume viii, nomor 2 (2020), hlm. 191.
4 Yusmin, Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Tesis Magsiter Hukum Unsultra, 2022, hlm 6
Selain  itu  berdasarkan  hasil  laporan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019, masih ditemukan kegiatan pertambangan yang belum memperhatikan dengan baik tentang  pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Adapun  jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud adalah, seperti masih adanya perusahaan pertambangan yang belum  melakukan  perawatan  berkala  pada  kolam  sedimen,  masih  adanya  perusahaan pertambangan  yang  belum  memiliki  izin  titik  penataan  dan  izin  TPS  limbah  B3,  masih adanya kolam sedimen yang belum lengkap sesuai dokumen izin titik penataan,  serta masih adanya kolam sedimen existing yang belum sesuai dengan standard. 5
Kasus pengelolaan lingkungan hidup di lokasi tambang  di konewe utara  antara lain 1) Tidak  dilakukannya  perawatan  terhadap  tumbuhnya  tanaman  liar  disekitar  lubang pemboran eksplorasi. 2). Bekas galian kolam penampung air belum direklamasi. 3) Adanya topsoil dan overburben hasil kegiatan striping yang hanya didorong ke pinggir pit dan tidak dilakukan  pengelolaan  top  soil  dan  overburden.    4)  Terdapat  sampah  anorganic  yang berserakan disekitar pos sampel. 5) Tidak ada puritan disepanjang jalan tambang. 6 ( Andi Sadly Tenri Sampiang, 2022)
Hal  ini  kembali  terjadi  pada  tahun  2020,  meskipun  memiliki  perbedaan  jenis pelanggaran dengan tahun sebelumnya. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun ini adalah, seperti tidak adanya penyediaan sistem penyemprotan atau kabut air di coveyor untuk  mencegah  debu,  masih  adanya  penyatuan  tempat  penyimpanan  oli  dan  spare  part yang  layak  pakai  dengan  limbah  B3,  belum  adanya  inspeksi  pengukuran  tahanan pembumian secara berkala, belum adanya saluran direnase dan sedimen pond pada stock pila,  maupun  masih  adanya  jalan  menuju  kolam  sedimen  yang  tidak  layak  sehingga menghambat petugas dalam pengambilan sampel dan pemantauan. 7 ( R.M. Kindi Karsmono, Harnawati dan Andi Sadly, 2020).
Penegakan  hukum  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  saat  ini  masih  sulit dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan  kriteria  baku  kerusakan lingkungan. 8 Sesuai  dengan  penjelasan  latar  tersebut  penelitian  fokus  ini  ialah  ;    (1) bagaimana  penegakan    hukum  administrasi  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  lokasi pertambangan di Konawe Utara  (2) bagaimana penguatan penegakan  hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara. Adapun tujuan dari  penelitian  ini  ialah  :  1)  untuk  mengetaui  dan  menganalisis  penegakan    hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara  (2) untuk mengetaui dan menganalisis  penguatan penegakan  hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara

## METODE
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris  untuk  mendapatkan  data  primer  berupa  wawancara  dan  pengamatan  yang didukung  oleh  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman terhadap pihak-pihak  yang  dianggap  kompeten  seperti  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh
5 Jus Aswad, R.M. Kindi Karsmono, dan Harnawati, Laporan Pengawasan Lingkungan Dan Pinilaian Keberhasilan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari: Tim Inspektur Tambang ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019), Hlm. 62
6 La Ode Bariun, Dkk, Penegakan Hukum Administrasi pada Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Unsultra Press, Kendari : 2022, hlm 46-47
7 R.M.  Kindi  Karsmono,  Harnawati  dan  Andi  Sadly, Laporan  Pengawasan:  Aspek  Kaidah  Teknik Pertambangan Yang Baik (Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020), hlm. 4.
8 Sutrisno, politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jurnal hukum, no. 3 vol. 18 2011, fh uii, hlm 444
pemuda,  tokoh  agama  maupun  aparatur  pemda.  Lokasi  penelitian  ditetapkan  secara purposive  di  6  Desa  pada  Kecamatan  yang  berbeda,  pengumpulan  dan  pengolahan  data dilakukan  secara  kualitatif  untuk  mendapatkan  pemahaman  gejala  permasalahan penegakan hukum. Analsisi data dilakukan secara kualitatif,  Kegiatan yang dicoba dalam analisis informasi penelitian hukum empiris dengan metode informasi yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif adalah analisis informasi yang tidak dapat dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dicoba digunakan, diperiksa dan dikelompokkan ke dalam Paragraf khusus untuk diolah menjadi informasi bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di Konawe Utara
Kabupaten  Konawe  Utara,  diketahui  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Indonesia dengan  IUP  paling  banyak.  Kondisi  ini,  membawa  keuntungan  ekonomi  bagi  sejumlah perusahaan  dan  warga.  Namun,  dampaknya,  terjadi  eksploitasi  hutan  besar-besaran  di wilayah ini yang berpotensi mengakibatkan bencana ekologi. 9
Sektor  pertambangan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  (SDA)  yang berkontribusi pada pendapatan Sultra. Keberadaannya berkontribusi pada dana bagi hasil (DBH)  rata-rata  Rp  123,41  miliar  per  tahun  sepanjang  2018-2021.  DBH  pertambangan merupakan  penyumbang  terbesar  DBH  SDA  Sultra,  yakni  sebesar  96,7%.  Sementara  itu, Kabupaten  Konawe  Utara  adalah  kabupaten  yang  memiliki  Wilayah  Izin  Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas. Kabupaten Konawe Utara sendiri mendapatkan DBH dari sektor pertambangan mencapai Rp84 miliar selama tahun 2018-2020 . 10
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  (. Jimly Asshiddiqie, 2013 )
Pada  pengelolaan  lingkungan,  kita  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (administratiefrecht ).  Hukum  lingkungan  pun  juga  mengandung  aspek  hukum  perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). 11
Bicara  tentang  potensi  alam,  erat  kaitannya  dengan  manajemen  eksplorasi  dan manajemen  pemberdayaan  lingkungan  hidupnya.  Ekplorasi  sumber  daya  alam  maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar
9 Geliat Penambangan Nikel di Konawe Utara https://www.liputan6.com/regional/read/4588577/geliat- penambangan-nikel-di-konawe-utara di akses 17 Oktober 2022 Pukul 07:58 wita
10 https://eiti.esdm.go.id/inisiatif-transparansi-penggunaan-sumberdaya-alam-pertambangan-mineral-dan- batubara-kab-konawe-utara/ diakses tgl 23/10/2022
11 eric rahmanul hakim, penegakan hukum lingkungan indonesia dalam aspek kepidanaan,  volume 11 nomor 1, april 2020: (43-54)|media keadilan: jurnal ilmu hukum hlm 46
tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. 12
Dampak dari kegitan pertambangan berupa Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan,  hilangnya  kanekaragaman  hayati,  di  darat  dan  di  lautan,  penipisan  lapisan  ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. 13 Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu  dua  orang  saja  melainkan  seluruh  umat  manusia  dibumi  ini.  Oleh  karena  itu  aspek penegakan  hukum  memerlukan  perhatian  dan  aksi  pemberdayaan  secara  maksimal terutama  pada  perusahaan  yang  melakukan  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan. 14 Perusahan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  pertambangan  tanpa  meperhatikan lingkungan dapat diberikan sanksi antara lain:
Sanksi  administratif  merupakan  tindakan  hukum  yang  pertama  diberikan  terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai  fungsi  instrumental,  yaitu  pencegahan  dan  penanggulangan  perbuatan terlarang  dan  terutama  ditujukan  terhadap  perlindungan  kepentingan  yang  dijaga  oleh ketentuan  hukum  yang  dilanggar  tersebut. 15 Sanksi  administratif  berupa:  a.  peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. 16
Berkaitan  dengan  hal  ini,  penegakan  hukum  terhadap  penyelesaian  tumpang  tindih IUP  di  Blok  Mandiodo  Kabupaten  Konawe  Utara  haruslah  dilakukan  secara  adil.  Artinya, evaluasi penerbitan IUP sesuai dengan Permen ESDM No. 43 tahun 2015 harus dilakukan pada seluruh IUP yang tumpang tindih. Namun kenyataannya, evaluasi penerbitan IUP yang tumpang tindih di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara hanyalah dilakukan pada IUP- IUP  lainya,  sementara  IUP  milik  PT.  Antam,  Tbk  tidak  pernah  dilakukan  evaluasi. 17 Hasil wawancara dari inspektur tambang sulawesi tenggara untuk kegiatan pertambangan blok mandiodo dihentikan sementara waktu khusus perusahan yang terjadi tumpang tindi IUP. 18 Tahapan Pelaksanaan penegakan hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan di Konawe Utara antara lain: 19

## a. peringatan tertulis
Peringatan  tertulis  dalam  hukum  administrasi  negara  merupakan  rangkaian  tahap awal  sebelum  dilakukannya  sanksi  paksaan  pemerintah  ( bestuursdwang ).  Dalam  hal  ini, salah satu ketentuan hukum dalam pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah wajib didahului oleh surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).  Berkaitan  dengan  hal  ini,  pelaksanaan  sanksi  administrasi  berupa  peringatan tertulis  pada  pengelolaan  lingkungan  hidup  pertambangan,  hasil  perolehan  data  tahun 2019-2020 bahwa ada 6  perusahan tambang di konawe utara  yang diperikan peringatan tertulis.  Penjatuhan sanksi administrasi pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan
12 Olivia  Anggie  Johar,    Realitas  Permasalahan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia,    Jurnal  Ilmu Lingkungan,  Maret 2021 ,p.54-65 Volume 15  hlm 55
13 Ibid, hlm 45
14 Nina Herlina,  permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia, Jurnal Ilmiah Justisi hlm 8, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93
15 Ibid, Hlm 6-7
16 Lihat pasal 151 ayat (2) Undang-undang No 3 tahun 2020,
17 Yusmin, Op., Cit.,  hlm 78 18 Wawancara Saldi, dikantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tgl 31 Oktorber 2022
19 La  Ode  Bariun  dkk,  Penegakan  Hukum  Administrasi  pada  pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Unsultra  Press, Kendari 2022 hlm 50
sangat penting dilakukan, sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang lebih luas.
Dengan adanya sanksi peringatan tertulis ini, perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan  akan  dilakukan  sesegera  mungkin,  sehingga  potensi  pencemaran  dan perusakan lingkungan hidup pertambangan dapat diiminimalisir sedini mungkin. Berkaitan dengan  hal  ini,  Ridwan  Botji  selaku  Sekertaris  Dinas  ESDM  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dalam  wawancara  tanggal  2  Maret  2022  menyatakan  bahwa: “Beberapa  perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah diberikan sanksi peringatan tertulis atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Adanya peringatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Selain itu,  peringatan  tertulis  ini  dimaksudkan  agar  pemegang  IUP  melakukan  pengelolaan lingkungan  hidup  pertambangan  dengan  baik  sesuai  dokumen  Rencana  Pengelolaan  dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL- RPL)”. 20

## B. Denda
Pengenaan  denda  administratif  ini,  yaitu  bahwa  berbeda  dengan  pengenaan  uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. 21 temuan-temuan pengawasan inspektur tambang mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  pertambangan  tidak  berdampak  luas  terhadap lingkungan maupun  warga masyarakat yang berada disekitar wilayah tambang, sehingga temuan-temuan tersebut sifatnya sebagai pembinaan untuk diperbaiki. 22

## C.   Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan
Sanksi  penghentian  sementara  kegiatan  pertambangan  merupakan  sanksi administrasi  pertambangan  sebelum  dilakukannya  pemberian  sanksi  pencabutan  IUP. Sanksi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pemegang  IUP,  agar  dapat melakukan  perbaikan  pengelolaan  lingkungan  hidup  pertambangan.  Berkaitan  dengan sanksi pemberhentian sementara kegiatan pertambangan ini, juga belum pernah dilakukan oleh pihak Dinas ESDM pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Konawe Utara.
Menurut Pasal 113 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin  Usaha  Pertambangan  (“IUP”)  atau  Ijin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (“IUPK”)  dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi: 1). keadaan kahar; 2). keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau  seluruh  kegiatan  usaha  pertambangan;  3).  keadaan  dimana  kondisi  daya  dukung lingkungan  wilayah  tersebut  tidak  dapat  menanggung  beban  kegiatan  operasi  produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. 23
Sanksi  administratif  berupa  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan Eksplorasi  atau  Operasi  Produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  dalam jangka  waktu paling lama 60 (enarn puluh) hari kalender sejak jangka  waktu peringatan tertulis berakhir. 24
20 La Ode Bariun, Op., Cit, hlm 51
21 Ivan Fauzani Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. I I Mei 2014  Hlm 128
22 Andi Sadly  hlm 84
23 https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/penghentian-sementara-kegiatan-ijin-usaha-pertambangan- dan-ijin-usaha-pertambangan-khusus/
24 Ketentuan pasal 187 ayat (2) PP no 96 tahun 2021
Pemberhentian  sementara,  Dalam  hal  pemegang  IUp,  IUPK,  IpR,  atau  SIPB  yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau sejuruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sernentara sebagian atau seiururh kegiatan Eksplorasi  atau  Operasi  produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dikenai  sanksi administratif berupa pencabutan  IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c 25
Pemberhentian Oleh Mentri, Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2)  huruf c tanpa mela_lui tahapan  pemberian  sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis  dan  penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkartan dengan: a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUp, IUPK, IPR,  atau  SIPB  herdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukurn  tetap;  b.  hasil evaluasi  Menteri  atas  pemegang  IUP,  IUPK,  IPR,  atau  SIPB  yang  telah  menimbulka.n kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau c. pemegang IUP, IUPK, lPR, atau SIPB dinyatakan paili.t, sesuai dengan lletentuan peraruran perundang-undangan. 26
Selama ini yang terjadi di konawe utara terkait dengan penegekan hukum lingkungan sebatas pemberhentian sementera oleh pihah ispektor tambang dimana pada saat itu masih menjadi  kewenangan  pengawasan    berada  pada  pemerintah  provinsi.  Sedang  pada  saat kewenangan  pengawasan  pertambangan  berada  di  pemerintah  pusat  melalui  undang- undang No 4 tahun 2020. Hasil pengawasan untuk tahun 2021-2022 ditemukan dua kasus lingkungan  yang  terjadi  dikonawe  Utara  yaitu  jebolnya  sedimend  pond  atas  pelanggaran tersebut  inspektur tambang telah melukan teguran tertulis.
Selain  penegakan  hukum  administrasi  dalam  kegiatan  pertambangan  dapat  dikenai penegakan hukum perdata dan pidada.  Sanksi perdata merupakan tindakan hukum yang kedua  yang  diberikan  terhadap  perusahaan  yang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu : a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. 27
Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para  pihak  dapat  ditempuh  jalur  pengadilan.  Gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 28
Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13653 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  dan  penerapan  prinsip  strict  liability  (tanggung  jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH.5 Selain itu diatur pula mengenai penghitungan  ganti  kerugian  akibat  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  13  tahun  2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)6 sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7
26 Pp 99/2021 27 Ibid, hlm 8
28 Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UUPPLH)
tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014). 29
Penegakan hukum pidana diatur melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  mengatur  ketentuan  pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang  terdapat  dalam  UUPPLH  berdasarkan  Pasal  97  UUPPLH  dikategorikan  sebagai kejahatan.
Upaya  preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  perlu dilaksanakan  dengan  mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen  pengawasan  dan perizinan.  Dalam  hal  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  sudah  terjadi,  perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 30
Kasus pengelolaan lingkungan hidup di lokasi tambang  di konewe utara  antara lain 1) Tidak  dilakukannya  perawatan  terhadap  tumbuhnya  tanaman  liar  disekitar  lubang pemboran eksplorasi. 2). Bekas galian kolam penampung air belum direklamasi. 3) Adanya topsoil dan overburben hasil kegiatan striping yang hanya didorong ke pinggir pit dan tidak dilakukan  pengelolaan  top  soil  dan  overburden.    4)  Terdapat  sampah  anorganic  yang berserakan disekitar pos sampel. 5) Tidak ada puritan disepanjang jalan tambang. 31
Lubang-lubang  itu  berpotensi  menimbulkan  dampak  lingkungan  jangka  panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  yang  dimiliki  oleh  setiap  perusahaan  pertambangan batubara,  ditekankan  bahwa  lubang-lubang  tambang  yang  dihasilkan  dari  aktivitas penambangan batubara ini harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. 32
Penggunaan  lahan  sumber  daya  alam  selalu  mengesampingkan  aspek  lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali. Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti  meningkatnya  eskalasi  friksi  dengan  masyarakat,  berubahnya  pola  agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.( Saldi, 2021). sampai detik ini berbagai kasus besar di bidang lingkungan belum dapat diselesaikan, menurut ICEL. 2019 (Indonesian Center for Environmental Law) penyebabnya antara lain: 33
a.  Hukum  belum  dimuliakan  sebagai  panglima  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus lingkungan  hidup  b.  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  penegakan  hukum  pidana lingkungan  yaitu  polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara  belum  memiliki  visi  dan  misi  yang seirama  di  dalam  menegakan  hukum  lingkungan  c.  keterampilann  pengacara, masyarakat, polisi, aparatur lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa dan pengadilan sangat  terbatas,  koordinasi  dan  kesamaan  persepsi  diantara  penegak  hukum  tidak memadai,  tidak  ada  perencanaan  yang  sistematis  dan  jangka  panjang  dalam
29 Prim  Haryadi,  Pengembangan  Hukum  Lingkungan  Hidup  Melalui  Penegakan  Hukum  Perdata  Di  Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017,  hlm 126
30 Penjelasan uu 32 tahun 2009)
31 Andi sadly tenri sampiang, Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Magister Hukum Unsultra: Kendari : 2022, hlm, 72-73
32 Aditia Syaprillah,  Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  2013, hlm 5
33 Olivia Anggie Johar, Op., Cit.,hlm. 62.
melaksanakan penegakan hukum, dan kurang nya integritas dari penegakk hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. 34
d. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris. e. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah. 35
f.  Belum  meratanya  pengetahuan  dan  pemahaman  hakim  dalam  menangani  kasuskasus sumber  daya  alam  dan  fungsi  lingkungan  hidup,  terlebih  pembangunan  berkelanjutan secara  lebih  luas.  Kesenjangan  pengetahuan  dan  pemahaman  para  hakim  diperburuk dengan  tidak  dikenalinya  hakim  ad  hoc  untuk  mengatasi  keawaman  hakim  di  bidang lingkungan dan sumber daya alam. g. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparat  pemerintah,  polisi,  jaksa  dan  hakim)  yang  mengancam  indepedensi  dan profesionalisme mereka. 36
Penguatan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pada  Lokasi  Pertambangan  Di  Konawe Utara

## Perahlihan Kewenangan Pengawasan
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berbasis pada rumusan Pasal  18  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa,  “Pemerintah  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. 37
Peralihan  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  dari  pemerintah  provinsi  ke pemerintah  pusat  berdapak  kepada  pengawasan  pertambangan  dibidang  Hukum Administrasi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Lokasi  Pertambangan  di  daerah.  Yang sebelumnya kewenangan pengelolaan pertambangan diatur melalui pasal 4 undang-undang No  4  tahun  2009  Penguasaan  mineral  dan  batubara  oleh  negara  diselenggarakan  oleh Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah.    Diubah  dengan  Ketentuan  pasal  4  undang- undang No 3 tahun 2022 menyatakan bahwa :
Mineral  dan  Batubara  sebagai  sumber  daya  alam  yang  tak  terbarukan  merupakan kekayaan  nasional  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besar  kesejahteraan  rakyat.  Ayat kedua Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.
Pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, berwenang: 38 1.  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang  dilakukan  oleh  pemegang  Perizinan Berusaha; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang; Perahlian kewenangan inilah  yang melemahkan  fungsi kontrol  pemerintah daerah  dalam penegakan  hukum  administrasi  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilokasi  pertambangan. Substansi,  wewenang  kelembagaan,  dan  prosedur  yang  digunakan  secara  umum  tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus.
35 Ibid 36 Ibid 37 24 pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
38 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 3 tahun 2020

## Perlunya Penyamaan Presepsi Penegak Hukum
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus dimulai dengan persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup dengan aparat penegak hukum, khususnya JPU dan JPN serta Para Hakim tentang norma dan ketentuan penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 39
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  keberlanjutan  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  ditegakkan  dengan  penegakan  hukum  lingkungan. Penegakkan hukum lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk  melidungi  lingkungan  hidup,  MA  (Makamah  Agung)  menyelenggarakan  hakim bersertifikat  lingkungan  hidup  sebagai  persyaratan  bagi  hakim  yang  menangani  perkara lingkungan hidup. 40

## Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan
Pembentukan komunitas peduli lingkungan sangat diperlukan dalam hal membantu penegak hukum mengawasi kegiatan usaha pertambangan di konawe utara. Kesadaran dan kepedulian lingkungan tidak dapat tumbuh tanpa keinginan dan dorongan internal. Akan menjadi  sia-sia  edukasi  dari  pihak  eksternal  komunitas  tanpa  keinginan  berubah  dari internal komunitas. Dibutuhkan gerakan bersama komunitas dalam mencapai perubahan perilaku dan lingkungan. Itu sebabnya dibutuhkan pembentukan empowerment community dimana  komunitas  aktif  bergerak  dan  berdaya  menyelesaikan  masalah  sosial  yang  ada dalam  komunitas.  Pembentukan  komunitas  tidak  semudah  mengumpulkan  warga  dan membentuk  kelompok,  dibutuhkan  pendekatan  yang  intens  dan  sesuai  dengan  gaya komunikasi  dan  tidak  melanggar  nilai-nilai  komunitas  untuk  mencapai  penerimaan  dan kesepakatan dalam membentuk empowerment community . 41

## Kordinasi  Lintas  penegakan hukum Pertambangan
IUP di konawe Sekitar 208 logam nikel, non logam dan batuan Melalui Fungsi Kordinasi dan pengawas diharapkan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses pengawasan  di  bidang  perlindungan  dan  pengeloaan  lingkungan  hidup  oleh  Penyidik Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  Lingkungan  Hidup  dalam  pelaksanaannya  terkait  dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan.

## PENUTUP
Pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  lokasi  pertambangan  di  Konawe  Utara.  Sudah dilaksanakan oleh aparat yang berwenang dari unsur inspektur tambang dinas lingkungan melalui Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha. Melalui tahapan pemberian  peringatan tertulis,  denda  dan sanksi pemberhentian  kegiatan  pertambangan. Hasil pengawasan dan pembinan tahun 2021-2012 ditemukan dua perusahan tambang yang melanggar  kaidah  hukum  pertambangan  yang  baik  yaitu  jobolnya  sedimend  pond  yang
39 https://lsp-lh.intakindo.or.id/berita-4-mewujudkan-efektivitas-penanganan-perlindungan-dan pengelolaan-lingkungan-hidup.html diakses tgl 23/10/2022
40 Rochmani  dan  Safik  Faozi,  Kompetensi  Hakim  Dalam  Penanganan  Perkara-Perkara  Lingkungan  Hidup  Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017 Hlm 377
41 Lusy Asa Akhrani, dkk  Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas,  Journal of Dedicators Community , Vol 5 No 2 Juli – Desember 2021,  Hlm 162
berakibat  pada  tercemarnya  lingkungan  dikawasan  pertambangan.  Namun  disisi  lain pengawasan  pertambangan  masih  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  walaupun sebagian  telah  ada  pendelegasian  kewenangan  pengawasan  dan  pembinaan    khusus Pertambangan  mineral  bukan  logam  dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  Provinsi Sehingga  pengunaan  sumber  daya  Manusia  di  Provinsi  tidak  dilibatkan  oleh  pemerintah pusat dalam proses penegakan hukum.
Penguatan pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara. Upaya  yang  mesti  ditempuh  untuk  Perbaikan  regulasi    Kewenangan  Pengawasan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlunya Penyamaan Presepsi Penegak Hukum, Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  lingkungan,  harus  dimulai dengan persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup dengan aparat penegak hukum lainnya. Pembentukan komunitas peduli lingkungan sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan perusahan pertambangan  di konawe utara yang tidak memperhatikan  kaidah hukum pertambangan yang  baik.  Selain  itu  Kordinasi    Lintas    penegakan  hukum  Pertambangan  juga  sangat diperlukan.

## Ucapan Terima kasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini melalui skim penelitian penugasan Insentif Penelitian berbasis Kinerja Utama tahun 2021, serta Ucapan terima kasih Universitas Sulawesi Tenggara melalui Rektor dan LPPM sebagai fasilitator pemberi penugasan Penelitian berbasis Kinerja Utama tahun 2021

## DAFTAR PUSTAKA Buku
La Ode Bariun, Dkk, ( 2022) Penegakan Hukum Administrasi pada Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Unsultra Press, Kendari
Jus Aswad, R.M. Kindi Karsmono, dan Harnawati, (2019) Laporan Pengawasan Lingkungan Dan  Pinilaian  Keberhasilan  Reklamasi  Dan  Pascatambang  Di  Kabupaten  Konawe Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Kendari:  Tim  Inspektur  Tambang  ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.
R.M. Kindi Karsmono, Harnawati dan Andi Sadly, (2020) Laporan Pengawasan: Aspek Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,

## Artikel Jurnal
Arif kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, rakhmat bowo suharto.  perspektif tindak pidana administrasi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin (peti) dalam undang- undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara
Eric  Rahmanul  hakim,  (  2020)  penegakan  hukum  lingkungan  indonesia  dalam  aspek kepidanaan,  volume 11 nomor 1, april : (43-54)|media keadilan: jurnal ilmu hukum
tesalonika roring, ( 2020) “sanksi administrasi atas pelanggaran Undang -Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,” jurnal: lex et societatis, volume viii, nomor 2
Ivan Fauzani Raharja, (2014) Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. I I Mei
Lusy Asa Akhrani, dkk ( 2021)  Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Bencana  &  Kesehatan  pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas,  Journal of Dedicators Community , Vol 5 No 2 Juli – Desember 2021,  Hlm 162
Prim Haryadi, (2017) Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret
Rochmani dan Safik Faozi, (2017) Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017 Hlm 377
Sutrisno,    (  2011)  politik  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  jurnal hukum, no. 3 vol. 18 2011, fh uii,
Olivia  Anggie  Johar,  (  2012)    Realitas  Permasalahan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di Indonesia,  Jurnal Ilmu Lingkungan,  Maret 2021 ,p.54-65 Volume 15  hlm 55
Nina  Herlina,    permasalahan  lingkungan  hidup  dan  penegakan  hukum  lingkungan  di indonesia, Jurnal Ilmiah Justisi hlm 8, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93
Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic , Narumi Bungas Gazalid, ( 2019) Penegakan Hukum Pertambangan  Tanpa  Izin  Serta  Dampaknya  Terhadap  Konservasi  Fungsi Lingkungan Hidup,  Bina Hukum Ligkungan Volume 4, Nomor 1, Oktober

## Tesis
Aditia  Syaprillah,  (2013)    Penegakan  Hukum  Administrasi  Dalam  Pengelolaan  Dan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (Studi  Kasus  Pertambangan  Batubara  Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Andi  sadly  tenri  sampiang,  (2022)  Penegakan  Hukum  Administrasi  Pada  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pertambangan  Di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Tesis  Magister Hukum Unsultra: Kendari
Yusmin,  (2022)  Penegakan  Hukum  terhadap  Penyelesaian  Tumpang  Tindih  Izin  Usaha Pertambangan di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Tesis Magsiter Hukum Unsultra

## Artikel Koran
Geliat  Penambangan  Nikel  di  Konawe  Utara,  Nikel  di  Konawe  Utara https://www.liputan6.com/regional/read/4588577/geliat-penambangan-nikel- di-konawe-utara di akses 17 Oktober 2022 Pukul 07:58 wita

## Website
https://eiti.esdm.go.id/inisiatif-transparansi-penggunaan-sumberdaya-alam- pertambangan-mineral-dan-batubara-kab-konawe-utara/  diakses tgl 23/10/2022
https://lsp-lh.intakindo.or.id/berita-4-mewujudkan-efektivitas-penanganan- perlindungan-dan pengelolaan-lingkungan-hidup.html diakses tgl 23/10/2022
https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/penghentian-sementara-kegiatan-ijin- usaha-pertambangan-dan-ijin-usaha-pertambangan-khusus/

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan  Pemerintah    no  96  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara