## PERAN MEDIA MASSA NASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL

## Nita Andrianti
Fakultas Komunikasi dan Multimedia
Universitas Mercu Buana Yogyakarta Email: nietha_soulmate@yahoo.com

## Abstract
In international politics, the mass media is not only a source of political information but also trigger the occurrence of political change. In general, the mass media has a specific tendency for reporting international coverage of the political events. In short, the media has a major role in the international political communication. Active involvement of the media have spawned the term “media diplomacy”, the mass media as a channel in a diplomatic mission of a state against another state. As “media diplomacy”, the mass media not only report diplomatic events, but also act as negosiator.Related to the media diplomacy that the media as one of the actors in the dynamic system of international relations. Indonesia’s position in the system of international relations greatly influenced the mass media actors.

## Abstrak
Dalam  politik  internasional,  media  massa  bukan  hanya  sumber  informasi  politik, tetapi juga kerap menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. Secara umum media massa  memiliki  kecenderungan--kecenderungan  tertentu  dalam  melakukan  liputan pada peristiwa politik internasional. Dalam wujud yang lebih konkret, media memiliki peranan  besar  dalam  komunikasi  politik  internasional.Keterlibatan  aktif  media  ini telah melahirkan istilah “media diplomacy’ artinya media massa sebagai saluran dalam menjalankan  misi  diplomasi  sebuah  negara  tehadap  negara  lainnya.  Sebagai  “media diplomacy”,  media  massa  tidak  hanya  sekadar  meliput  peristiwa  diplomatik,  tetapi media massa harus memiliki sikap sebagai seorang negosiator.Terkait dengan media diplomacy  bahwa  media  sebagai  salah  satu  aktor  dalam  dinamika  tata  hubungan internasional. Posisi Indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi aktor media massa tersebut.
Keywords: Mass Media, Internasional, Politic Communication, Diplomacy.

## PENDAHULUAN
Media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan sinar yang meneran- gi  dunia,  atau  menyampaikan  pesan  yang merasuk  ke  dalam  kalbu  umat  manusia, hingga memberi pencerahan. Dengan begitu media  massa seolah  memiliki posisi di  luar kehidupan masyarakat. Media massa diang- gap  memiliki  keunggulan  yang  menyebab- kan  mampu  mempengaruhi  alam  pikiran khalayak, yang selanjutnya akan mengubah
masyarakat (Siregar, 2000:171).
Pandangan ini belum tentu kesimpulan empiris,  karena  terlalu  bercampur  dengan harapan,  kepercayaan  semacam  ini  kiranya yang  menyebabkan  penguasa  di  berbagai negara fasis atau komunis menuntut terlalu berlebihan terhadap media massa, sekaligus akan sangat represif manakala media massa dianggap tidak segaris dengan kemauan pen- guasa  negara.  Konsep  Pers  atau  jurnalisme pembangunan,  dan  prinsip  perijinan  yang

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
dijalankan  pemerintah,  merupakan  ikutan logis  dari  pandangan  ini  atau  masyarakat yang  begitu  takut  dengan  muatan  media massa yang dianggap dapat merusak warga, sehingga  menginginkan  media  massa  men- jadi perpanjangan mimbar khutbah (Siregar, 2000:171).
Disisi lain bahwa independensi dan ob- jektifitas  pemberitaan  (misalnya)  merupa - kan  kiblat  media  yang  tidak  pernah  lurus, ketidaklurusan  tersebut  tentunya  disebab- kan suguhan berita yang sesuai dengan war- na  ideologi  maupun  kepentingan  ekonomi politik media. Sementara itu, kajian isi me- dia  tidak  lepas  dari  kerangka  interpretasi yang berisikan konsep public sphere (ruang/ kawasan  publik)  yang  diketengahkan  oleh Habermas, media menempati posisi sentral yang berfungsi memasok dan menyebarluas- kan informasi yang diperlukan untuk penen- tuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik, dengan menempatkan dirinya sebagai  wadah  independen  dimana  isu-isu permasalahan  umum  bisa  diperdebatkan. Dalam  pandangan public  sphere yang  lebih dipentingkan adalah objektifitas intermedia bukan hanya objektifitas intramedia, objek - tifitas  intermedia  dimaknai  sebagai  penila - ian  dan  konstruksi  obyektif  media  massa terhadap  realitas,  terutama  konstruksi  oleh wartawan. Objektifitas intramedia dimaknai sebagai  keobyektifan  media dari  pengaruh- pengaruh pemilik media, penguasa, dan lain- nya. Intinya sulit untuk mengharapkan agar setiap  media  dalam  membuat  pemberitaan dapat objektif dan tidak memihak (Sudibyo, 2001: viii).
Jika  dikaitkan  dengan  politik  interna- sional,  maka dapat dikatakan  bahwa  media dan  politik  Internasional  merupakan  dua entitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan modern, keduanya saling berbagi peran  dalam  menentukan  arah  perubahan- perubahan  di  masyarakat.  Hubungan  ini dipengaruhi  oleh  peran  besar  media  massa dalam  menentukan  derajat  keharmonisan dunia  internasional,  baik  dalam  hubungan bilateral maupun multilateral dalam kancah perpolitikan  internasional  melalui  wacana politik yang dipublikasikan kepada khalayak.
Bagi  politik  internasional,  aktifitas  media berperan dalam melaporkan serta memberi- takan peristiwa-peristiwa politik, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada kha- layak,  untuk  selanjutnya  publik  atau  kha- layak akan menafsirkan teks teks berita yang tersaji dalam media tersebut.
Kebijakan  negara dan  isu-isu dunia  in- ternasional  disajikan  media  massa  melalui berita  politiknya,  sehingga  memiliki  pen- garuh  sangat  besar  terhadap  warga  negara dalam berbagai bidang. Dinamika ini mem- buat  media  massa  melalui  isi  berita  yang dimunculkannya,  memiliki  beberapa  unsur untuk diketahui, dintaranya unsur ketegan- gan,  konflik  kepentingan,  aspek  dramatik dalam setiap peristiwa melibatkan berbagai kebijakan  dan  isu-isu  yang  dimunculkan. Aspek-aspek demikian itu, sudah cukup ala- san  bagi  media  massa  untuk  menjadikan- nya sebagai laporan jurnalistik. Tokoh-tokoh politik yang terlibat didalamnya adalah mer- eka yang dikategorikan pejabat penting atau orang yang berperan penting dalam sebuah negara  (Wahyuni,  2006:11)  hingga  menjadi- kannya layak untuk dijadikan berita.
Hubungan  ini  membuat  adanya  suatu sistem  politik  internasional yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik (termasuk poli- tik luar negeri suatu negara) dengan media massa  saling  pengaruh-mempengaruhi,  ini terlihat  dari  beberapa  hal  ditandai  dalam bentuk kebijakan politik sebuah negara, da- lam menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. Revolusi komu- nikasi  yang  dijalankan  media  massa,  men- jadikan penempatan posisinya menjadi pent- ing,  karena  media  massa  sebagai  jembatan untuk  menyampaikan  pesan-pesan  yang dapat memfungsikan kekuasaan, sedangkan para pejabat memberi informasi kepada pers untuk disampaikan kepada khalayak.
Dalam  konteks  saling  pengaruh  mem- pengaruhi,  tentu  media  massa  memiliki peranan dalam  membentuk  masyarakat  in- ternasional, bahkan lebih jauh media massa ikut serta melakukan perubahan-perubahan politik  di  level  internasional.  Untuk  itu- lah kajian ini dibuat guna mengetengahkan
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
peranan  media  massa pada  level  hubungan internasional,  khususnya  media  massa  na- sional Indonesia.

## PEMBAHASAN
Relasi Media Massa-Politik

## 1. Internasional
Media  dalam  konteks  ini  bukan  hanya sumber  informasi  politik,  tetapi  juga  kerap menjadi  pendorong  ( trigger )  terjadinya  pe- rubahan politik. Secara umum media massa memiliki kecenderungan-kecenderugan ter- tentu dalam melakukan liputan pada peris- tiwa politik internasional. Pada posisi seperti inilah, kemudian media massa ditempatkan sebagai kekuatan keempat ( the fourth estate ) dalam tatanan kehidupan sosial dan politik. Media  berfungsi  sebagai  pengendali  sekali- gus melakukan kontrol sosial bagi kepentin- gan publik.
Menurut pandangan Muhtadi (1999:48) bahwa  media  massa  merupakan  salah  satu kekuatan  sosial  yang  menjalankan  kontrol sosial  secara  bebas  dan  bertangungjawab, baik  terhadap  masyarakat  maupun  terh- adap  kekuatan-kekuatan sosial politik  lain- nya.  Efektifitas  pengaruhnya  dapat  dilihat dari  fakta-fakta  sejarah,  yang  menyiratkan terjadinya  perubahan  perilaku  politik  yang signifikan sebagai akibat dari terpaan media massa.  Runtuhnya  kekuasaan  Orde  baru di Indonesia  dan  kemenangan  Barack  Obama dalam  pemilihan  presiden  di  Amerika  Ser- ikat  adalah  bukti  perubahan  politik  yang tidak lepas dari peran sosial politik yang di- mainkan oleh media massa.
Graber (1984:222)
menyebutkan sekurang-kurangnya  terdapat  empat  fung- si  media  massa  bagi  negara  atau  kekua- saan  internasional,  yaitu: pertama ,  media massa  menyediakan  informasi  terbaru  ten- tang berbagai peristiwa politik yang tengah berkembang  di  masyarakat  dan  dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi negara dalam  membuat  kebijakan-kebijakannya. Kedua , media massa memberikan ruang ke- sadaran sosial  bagi  negara untuk  membaca lebih jauh opini publik yang berkembang di masyarakat. Ketiga , media massa juga mem-
fasilitasi negara untuk dapat menyampaikan pesan-pesan  kepada  kekuasaan  politik  dan masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar  pemerintahan. Keempat ,  media  massa memberikan  kesempatan  para  penyeleng- gara  negara  untuk  memelihara  kontinuitas kekuasaannya di tengah peranannya.
Menurut  Harsono  Suwardi  (2004:  xv- xvi)  bahwa  banyak  aspek  dari  media  yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik,  pertama,  daya  jangkaunya  ( cover- age ) yang sangat luas dalam menyebarluas- kan informasi publik, yang mampu melewati batas  wilayah  (geografis),  kelompok  umur, jenis  kelamin,sosial-ekonomi-status    (de- mografis),  perbedaan  paham  dan  orientasi (psikografis);  dengan  begitu  suatu  masalah politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama diberbagai tempat dan kalangan;
Kedua,  kemampuan  melipatgandakan pesan( multiplier of massage ) yang luar biasa; suatu peristiwa politik bida dilipat gandakan pemberitaaanya  sesuai  dengan  jumlah  ek- semplar koran, tabloid, dan majalah yang ter- cetak  juga  bisa diulang-ulang  penyiarannya sesuai  kebutuhan.  Alhasil  pelipat  gandaan menimbulkan  dampak  yang  sangat  besar ditengah khalayak.
Ketiga, setiap media massa bisa mewa- canakan  sebuah  peristiwa  politik  sesuai pandangannya  masing-masing;  kebijakan redaksional  yang  dimilikinya  menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberi- takan, justru karena kemampuan inilah me- dia banyak diincar oleh pihak-pihak yang in- gin menggunaan dan sebaliknya dijauhi oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya;
Keempat,  tentu  saja  fungsi agenda  set- ting yang dimilikinya,  media  memiliki  kes- empatan  yang  sangat  luas  (bahkan  hampir tanpa batas) untuk memberitakan peristiwa politik. Sesuai dengan kebijakannya masing- masing, setiap peristiwa politik dapat disiar- kan  atau  tidak  disiarkan,  yang  jelas  belum tentu berita politik yang menjadi agenda me- dia merupakan agenda publik juga;
Kelima,  pemberitaan  peristiwa  politik oleh  suatu  media  lazimnya  berkaitan  den- gan media lainya hingga membentuk rantai

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
informasi ( media as a links in other chains ). Hal ini menambah kekuatan tersendiri pada penyebaran  informasi  politik  dan  dampak- nya  terhadap  publik,  dengan  adanya  aspek ini  semakin  kuatlah  peranan  media  dalam membentuk opini publik.
Pandangan  lain  menyebutkan  bahwa, dalam  negara  modern,  hubungan  antara media  massa  dengan  sistem  politik  sangat bergantung  pada  budaya  politik,  termasuk ideologi dan komunikasi politik. Baik media massa maupun sistem politik tidak terlepas dari kepentingan serta kecenderungan atau keberpihakan kepada sesuatu nilai baik yang berakar pada budaya. Hal ini seiring dengan pendapat Smythe, tentang adanya relasi di- alektik  antara  praktek  komunikasi  berme- dia-nonmedia  dan  konstruksi  sosial-politik dalam masyarakat (Wahyuni, 2000: 198).
Intinya  secara  garis  besar  sebenarnya ada dua model hubungan kekuasaan dengan negara  pada  media  yaitu, pertama, model dominasi  yang  dilakukan  dinegara  negara otoriter, dimana media dimanfaatkan secara terang-terangan  sebagai  alat  instruksi,  per- ingatan dan kontrol langsung. Kedua, model pluralisme yang dijalankan oleh negara neg- ara demokrasi liberal, dimana media massa lebih bebas untuk mengekspresikan diri, kar- ena negara tidak terlalu turut campur tangan dalam urusan media.
Kondisi demikian membuat peran media dalam  memberitakan  wacana  politik  dapat dipandang sebagai penyampai pesan politik, seperti yang disampaikan Hennessy (1975: 1) bahwa  media  massa sebagai saluran  komu- nikasi politik yang memuat berita mengenai kunjungan  diplomatik,  serta  kebijakan-ke- bijakan  yang  dibuat,  menjadikan  ini  seba- gai proses pengemasan pesan yang menarik perhatian ditingkat nasional maupun inter- nasional.  Media  massa  memiliki  kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem poli- tik,  sehingga  hubungan  keduanya  biasanya ditandai dengan (Hamad, 2004: 7-8):
Pertama,  bentuk  dan  kebijakan  politik sebuah negara menentukan pola operasi me- dia massa di negara itu, mulai dari kepemi- likan,  tampilan  isi,  hingga  pengawasannya. Begitu dominannya sistem politik (pemerin-
tah) mempengaruhi sistem media, sehingga kondisi demikian ini mendorong orang un- tuk membuat kesimpulan bahwa sistem me- dia yang  berlaku di sebuah  negara  menjadi cerminan sistem politik (rezim) negara itu;
Kedua,  media  massa  sering  menjadi media  komunikasi  politik  terutama  bagi penguasa,  tradisi  jurnalistik  justru  dimulai dengan  adanya  kepentingan  para  raja  me- nyebarluaskan  maklumat-maklumat  kekua- saannya,  dan  pada  masa-masa  berikutnya, setiap  kekuasaan  selalu  bersentuhan  den- gan media massa demi kepentingan politik. Dalam dunia politik modern media bahkan telah menjadi keniscayaan, juga untuk ber- macam  kepentingan.  Setiap  kekuatan  poli- tik sedapat mungkin memakai media massa untuk melancarkan hajat politiknya. Dalam hubungan  jenis  kedua  ini,  tak  selamanya media massa ditentukan oleh sistem politik (rezim),  tetapi  tergantung  pada  persebaran kekuasaan  ( power  sharing )  yang  terjadi  di negara itu, di dalam negara setiap kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama terh- adap media, maka media massa dapat men- jadi saluran komunikasi politik untuk mem- pengaruhi sistem politik (rezim)
Keterkaitan sistem politik internasional (termasuk politik  luar  negeri suatu  negara) dengan  media  massa adalah  saling  pengar- uh-mempengaruhi,  bahwa  media  massa merupakan  subsistem  dari  sistem  politik yang  lahir dari  sejarah  politik  tertentu,  na- mun media massa memiliki kekuatan sendiri dalam mempengaruhi sistem politik, sehing- ga keterkaitan keduanya dapat ditandai dari beberapa hal, yaitu:
Satu ,  bentuk  dan  kebijakan  politik sebuah negara menentukan pola operasi me- dia massa di negara itu, mulai dari kepemi- likan,  tampilan  isi,  hingga  pengawasannya. Begitu  dominannya  sistem  politik  mem- pengaruhi  sistem  media,  sehingga  kon- disi  demikian  ini  mendorong  orang  untuk membuat  kesimpulan,  bahwa sistem  media massa yang berlaku di sebuah negara men- jadi cerminan sistem politik (rezim) negara itu (Denis McQuails, 1996:121-153). Dua , me- dia massa sering menjadi media komunikasi politik  terutama oleh penguasa,  tradisi  jur-
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
nalistik  justru  dimulai  dengan  adanya  ke- pentingan para raja dalam menyebarluaskan maklumat-maklumat kekuasaan. Pada masa berikutnya,  setiap  kekuatan  politik  seda- pat  mungkin  memakai  media  massa  untuk melancarkan kegiatan politiknya.
Proses  ini  dapat  dilihat  dalam  berba- gai  sisi,  seperti satu ;  peranan  media  massa memperlakukan  kehidupan  politik,  ter- masuk  aktivitas  dan  dinamika  pemerintah dalam  peliputannya.  Seperti  kunjungan diplomatik  dilakukan  oleh  pejabat  negara yang berkunjung ke Indonesia, dalam rang- ka  mendiskusikan  kerjasama  di  berbagai bidang. Dua , peranan media massa nasional dalam kancah internasional adalah melaku- kan liputan-liputan tentang interaksi negara- negara dalam kancah internasional, misalnya politik  Amerika,  Eropa,  Asia,  dalam  me- nilai  demokrasi  internasional.  Keterlibatan sebuah negara dalam berbagai forum inter- nasional,  hubungan  multilateral,  dan  bilat- eral antara satu negara dengan negara lain- nya, mampu memberikan dukungan, kritik, bahkan bersikap netral, semisal liputan New York Times, The Jakarta Post , Kompas , Media Indonesia dan media massa lainnya terhadap kunjungan  diplomatik  pejabat  negara  yang berkunjung ke Indonesia.
Menurut Kepala Departemen Jurnalistik New York  University  Jay  Rosen terdapat di- mensi relasi antara media dan politik: Satu , media dapat menjadi ruang publik bagi ter- jadinya interaksi politik, ikut mempengaruhi pembentukan  sistem  komunikasi  politik  di kalangan publik, pembentukan karakter dan agenda  politik  berlangsung  secara  terbuka. Dua , media tidak hanya menjadi cermin dari kehidupan politik, tetapi melakukan gener- alisasi  realitas  politik,  mengkonstruksi  re- alitas  politik  sebagai  sesuatu  yang  bersifat kompleks dan  mengundang antusiasme  re- spon publik.
Tiga , konstruksi realitas media atas dun- ia politik itu secara positif akan memperkuat komitmen  pencapaian  tujuan  politik  ideal dari  partai  politik  atau  politisi  dan  kontrol publik yang tajam atas proses itu. Sayangnya ilustrasi relasi media dan politik versi Meyer ini  terlampau  ideal dan  mengalami  banyak
kendala  kultural  dan  struktural  ketika  dit- erapkan.  Sementara  Bill  Kovach  mengemu- kakan  jurnalisme  dan  demokrasi  tumbuh bersama-sama,  demokrasi  tidak  akan  eksis tanpa  jurnalisme  politik  yang  baik,  jurnal- isme gosip, rumor, jumalisme yang bercam- pur  dengan  hiburan,  atau  jurnalisme  yang menjadi  propaganda  politik akan  meracuni (Masduki, 2004: 77)
Dalam sisi yang lain, Murdock dan Gold- ing  (1989:183-184)  melihat adanya tiga  jenis hubungan  antara  komunikasi  dan  kewar- ganegaraan: Satu ,  orang  harus  punya  akses pada informasi, nasehat-nasehat dan analisis yang memungkinkan mereka untuk menge- tahui hak-hak mereka di ruang lain dan me- mungkinkan mereka untuk mencapai hak ini secara efektif. Dua , mereka harus punya akses kepada kemungkinan jangkauan atau caku- pan informasi yang paling luas, interpretasi dan debat pada bidang-bidang yang melibat- kan pilihan politis dan mereka harus mampu menggunakan  fasilitas  komunikasi  dalam usaha untuk melakukan kritik, memobilisasi oposisi dan menawarkan alternatif tindakan. Tiga , mereka harus mampu mengetahui diri mereka dan aspirasi mereka dalam beragam perwakilan  yang  ditawarkan  dalam  sektor komunikasi  penting  dan  mampu  menyum- bang pengembangan perwakilan-perwakilan tersebut.
Perkembangan selanjutnya adalah pen- guatan  komunikasi  politik  era  modern, bahwa dalam perspektif komunikasi politik demokratis,  media  massa  dalam  fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan seba- gai media komunikasi politik ( media of polit- ical communication ). Kinerja media sebagai media komunikasi politik ini, jelas menun- tut  kualitas  standar  kelompok  wartawan ( journalism group ) yang berada di balik me- dia  massa.  Khususnya  melalui  berita-berita politik yang ditulis oleh kelompok wartawan inilah diharapkan terjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat, agar siap menyong- song demokrasi yang dicita-citakan. Intinya, media massa dalam komunikasi politik neg- ara demokrasi harus menjamin terwujudnya keberagaman opini dalam masalah-masalah yang  menyangkut  kepentingan  publik.  Da-

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
lam  perspektif  komunikasi  politik  yang demokratis inilah, akan dilihat peluang dan hambatan bagi media Indonesia untuk me- realisasikan  dirinya  sebagai  bagian  dari  in- frastrukrur politik (Wahyuni, 2000: 201).
Uraian di atas  muncul  keterkaitan  me- dia massa dengan komunikasi politik inter- nasional,  yaitu: Satu ,  bahwa  media  massa lahir  dari  rahim  politik  nasional,  sehingga wajar  jika  representasi  media  massa  terkait dengan  keberadaan  negara  tempat  lahirnya media massa tersebut, misalnya lahir berba- gai media yang mencerminkan tempat kela- hirannya seperti: New York Times, Washing- ton  Post , Media  Indonesia ,  dan  yang  lebih ekstrim lahir istilah “Pers Pancasila” di Indo- nesia, sehingga dalam kancah internasional bahwa media massa merupakan representasi negara  yang  memperjuangkan  kepentingan nasional  negara  tersebut,  sehingga  dalam hubungan  diplomatik  atau  berita  kunjun- gan diplomatik maka wajar jika media massa memberikan dukungan maupun kritik terh- adap penilaian apakah kunjungan diploma- tik itu bermanfaat atau merugikan kepentin- gan nasional negara tertentu. Dua , Peranan media  massa  ini  lazimnya  memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam inter- aksi internasional, bisa memberikan dukun- gan, memberikan kritik dan bahkan bersikap netral, semisal liputan New York Times, The Jakarta  Post , Kompas , Media  Indonesia dan media  massa  lainnya  terhadap  kunjungan diplomatik Presiden Obama ke Indonesia.

## Peran Media Massa dalam Praktik
2. Komunikasi Politik Internasional
Media Massa sebagai Aktor Politik a.
Masyarakat mengetahui perilaku politik dari  berbagai  media  massa,  bahkan  dapat dikatakan  bahwa  masyarakat  sangat  men- gandalkan media massa dalam memperoleh informasi  peristiwa-peristiwa  politik  yang terjadi  di  tingkat  nasional  maupun  inter- nasional.  Ketergantungan  masyarakat  atas informasi  terhadap  media  massa,  menjadi sasaran  tembak  paling  tepat  bagi  pemerin- tah/negara dalam dunia internasional untuk menyebarkan  kebijakan  publik  dan  isu-isu
politik yang  berpengaruh  terhadap peruba- han sosial dan politik di masyarakat.
Peristiwa  politik  seperti  kunjungan diplomatik selalu  menarik perhatian  media massa sebagai bahan liputan, hal ini lazim- nya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama,  dewasa  ini  politik  berada  di  era mediasi  ( politics  in  the  age  of  mediation ), yakni media massa, sehingga hampir musta- hil kehidupan politik dipisahkan dari media massa, malahan para aktor politik senantiasa berusaha  menarik perhatian wartawan agar aktifitas politiknya memperoleh liputan dari media, misalnya kebijakan hak asasi manu- sia  Amerika  Serikat  masa  kepemimpinan Clinton  yang  menyebabkan  media  massa juga  ikut  gencar  memberitakan  isu-isu  hak asasi manusia di Indonesia (Cipto, 2003:131). Kedua, peristiwa politik dalam bentuk ting- kah  laku  dan  pernyataan  para  aktor  politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita, mis- alnya  pernyataan  Presiden  Clinton  tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang diliput oleh hampir selu- ruh media massa di Amerika.
Menurut  McNair  (1995:2-15)  bahwa politik di era mediasi ( politics in the age of mediation )  ketika  dikaitkan  dengan  fungsi media dan  media  massa dalam  komunikasi politik  bisa  menjadi  penyampai  ( transmit- ters )  pesan-pesan  politik  dari  pihak-pihak di  luar dirinya,  sekaligus  menjadi  pengirim ( senders )  pesan-pesan  politik  yang  disusun ( constructed )  oleh  pers.  Para  aktor  politik oleh  media  massa  dipakai  untuk  menyam- paikan  pesan-pesan  politik  mereka  kepada khalayak,  sementara  untuk  media  massa sebagai aktor dalam era politik mediasi ber- tugas untuk memproduksi pesan-pesan poli- tik berdasarkan suatu jangkauan ( coverage ) tertentu (Hamad, 2005). Artinya hal tersebut mampu memberi pencapaian dan keuntun- gan  dari  kedua  belah  pihak,  yakni  dari  sisi media  massa  dan  para  pejabat  negara,  ter- masuk pejabat diplomatik.
Menurut Kepala Departemen Jurnalistik New York University Jay Rosen dalam tradi- si  jurnalisme  politik,  media  adalah  pemain ( player ), subjek aktif di ruang publik bukan sekedar  medium  atau  alat  yang  dikendali-
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
kan pihak diluar pengelola media itu (Rosen, 2004). Sebagai pemain tentu berfungsi seba- gai agen perubahan ( agent of change ) pada level  internasional  dengan  menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi ber- ita  politik  yang  menjadi  agenda  politiknya. Sebuah media massa yang pro terhadap pe- merintah  tentu  akan  memberitakan  berita politik  yang  menguntungkan  pemerintah yang berkuasa dan sebaliknya.
Menurut Wirajuda (2003) bahwa dalam dinamika tata hubungan internasional akan di  pengaruhi  sejumlah  isu-isu  umum  dan khusus serta beragam aktor pemerintah dan non pemerintah, salah satunya adalah media massa. Pandangan Nunung Prajarto (2003:4) dalam konteks hubungan internasional, ber- ita-berita tentang kebijakan luar negeri suatu negara mestinya ditujukan untuk konsumsi luar  negeri  ( external  public  relations ), yang arahnya  menginginkan  terbentuknya  citra positif Indonesia di luar negeri. Pemanggul beban yang lebih tepat adalah media massa asing atau media massa Indonesia yang ber- bahasa asing. Bahasa yang digunakan dalam media massa ini menjadi penting, dalam ta- taran  ontologis,  bahasa  sebagai  alat  untuk mengetahui  segala  sesuatu  yang  ada,  ter- masuk  juga  politik.  Maka  semakin  disadari bahwa bahasa adalah produk zaman.Komu- lasi ekspresi kebudayaan atau “wakil’ sebuah kekuasaan. Media massa merupakan sarana penyebarluasan berita dan informasi kepada khalayak  luas,  baik  secara  lokal,  nasional, maupun internasional.
Hal ini selaras dengan fungsi media mas- sa sebagai lembaga siaran yang berkepentin- gan dengan penyebaran informasi dan bisnis serta upaya mempengaruhi opini publik in- ternasional (Shoelhi, 2009). Di mana dikata- kan oleh Marshall McLuhan mengenai glob- al village , yang membuat batas antar negara tidak jelas.Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi yang te- lah berkembang dengan pesat, maka seluruh bangsa-bangsa di dunia dapat disatukan da- lam agenda globalisasi.
Sementara, media massa di negara lain/ asing  yang  jangkauannya  domestik  tidak begitu  relevan,  tentu  kurang  memperngar-
uhi  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam berbagai  bidang,  namun  media  massa  be- sar  di  negara  tertentu  (AS,  Jepang,  Inggris, Malaysia)  yang  memiliki  jangkauan  inter- nasional  seperti CNN , VOA , BBC , Time , Herald Tribune , mau tidak mau perlu dikaji serta dipertimbangkan opini dan ulasannya oleh  pemerintah  Indonesia.  Sebab  pengar- uh  media  massa yang  memiliki  jangakauan dunia internasional (tidak hanya domestik/ nasional) memiliki pengaruh pembentukan opini  publik  di  kalangan  Pemerintah  dan masyarakat di berbagai negara di dunia. Me- dia  massa  dapat  bersikap  mendukung  atau bahkan  mengkritisi  kebijakan  politik  suatu negara terkait kunjungan diplomatik. Media massa sebagai salah satu aktor dalam dina- mika  tata  hubungan  internasional, dan po- sisi Indonesia dalam tata hubungan interna- sional sangat dipengaruhi oleh hal tersebut (Prajarto, 2003:1).
Jika  merujuk  pada  pemahaman  bahwa media  massa  merupakan  aktor  perubah- an politik, tentu  hal  ini dapat ditelisik dari ideologi  media  yang  tertuang  jelas  dalam berbagai agenda media. Warna agenda poli- tik media massa sangat ditentukan oleh ke- pentingan internal media, yang lebih lanjut informasi  yang  diberitakan  juga  tidak  ter- lepas dari kepentinganya tersebut.
Bahkan secara lebih nyata terdapat me- dia  massa  yang  menempatkan  sebagai  opi- sisi  pemerintahan  yang  berita-beritanya memberikan  kritik-penyeimbang  terhadap berbagai  kebijakan  pemerintah.  Dengan berdasar pada isi berita tersebut, maka peris- tiwa politik yang dianggap penting dijadikan agenda  media  untuk  disampaikan  kepada khalayak  (Rivers-Jenson,  2004:38,  Tankard, 2009:  388).  Karena  media  massa  ditempat- kan  sebagai  salah  satu  kekuatan  penting yang ada ditengah masyarakat, dalam men- jamin adanya checks and balance dari berba- gai  kekuasaan,  maka  peranan  media  massa harus  mampu  melahirkan  laporan-laporan yang valid berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Media  massa  sebagai  aktor  dalam  ke- hidupan  sosial  politik,  juga  ikut  berkecim- pung  dalam  menciptakan  perubahan-pe-

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
rubahan sosial dan politik ( agent of change ) yang terjadi melalui berita-berita yang dipub- likasikan. Sebagai agen perubahan ( agent of change ) media massa menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita poli- tik yang menjadi agenda politiknya. Sebuah media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan berita politik yang menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan sebaliknya.
Merujuk  pada  pandangan  Nimmo (2004:236) bahwa jumlah berita politik disa- jikan  oleh  media  massa  merupakan  proses yang  bertalian  dengan  hubungan  antara penguasa dan media.Penyajian kepada kha- layak dalam bentuk urutan pilihan kebijakan dan dicapai dalam isi berita mengenai; mana yang harus disajikan terlebih dahulu; berapa banyak  ruang  dan  waktu  yang  disediakan bagi  masing-masing;  dimana  meletakan masing-masing  berita  (halaman  pada  surat kabar).Sebagai  aktor  politik,  tentu  peranan media massa memiliki ranah tersendiri, yak- ni  berita-berita  politik yang disajikan  tidak terlepas  dari  kepentingan  media  (agenda politik media).
Lebih  lanjut  agenda  politik  media  ber- implikasi adanya agenda setting (urutan pri- oritas terhadap peristiwa politik internasion- al  yang  dinilai  penting)  juga  berimplikasi pada adanya media event . Media event meru- pakan  suatu  peristiwa  atau  kegiatan  yang memiliki  tujuan  khusus  untuk  publisitas media.  Hal  ini  juga dapat  mencakup setiap peristiwa yang diliput oleh media massa atau diselenggarakan  terutama  yang  telah  men- jadi  agenda  media. Media  event  as:  certain situated, thickened, centring performances of media  communication  focused  on  a  specific thematic core, cross different media product and  a  reach  a  wide  and  diverse  multiplicity of  audience  and  participant ”.  Berita  sebagai media event , seperti peristiwa gejolak politik, bencana,  dan  peristiwa-peristiwa  yang  me- nyita perhatian publik.
Dalam  pandangan  Hermin  Indah Wahyuni  (2006:5),  bahwa peristiwa sebagai media  event setidaknya  memiliki  basis  pe- nilaian yang dilakukan mengenai nilai berita yang dipilih.Beberapa nilai berita diantaran-
ya  adalah  signifikan,  keterkenalan,  kedeka - tan,  kemanusiaan  dan  lainnya.Jika  hal  ini dikaitkan dengan genesis media yang berop- erasi  dalam  prinsip  bisnis,  maka  pelaporan peristiwa kunjungan diplomatik pada aspek- aspek yang terkait dengan fakta-fakta berpo- tensi  untuk  dikomersilkan.Oleh  karenanya tidak  aneh  bila  liputan  media  tidak  saja berdampak positif,  namun  juga  berdampak negatif bagi masyarakat.
Media  massa  akan  melihat  peristiwa hubungan  internasional  yang  penting  dan layak untuk dijadikan berita lazimnya prak- tik ini dikenal dengan media event . Praktek media  event terkait  dengan  kecenderun- gan studi mengenai proses produksi berita, pada  pendekatan  pertama  sering  disebut sebagai  pandangan  seleksi  berita  ( selectiv- ity  of  news ).  Intinya  proses  produksi  berita merupakan proses seleksi berita dari realitas yang riil untuk kemudian diseleksi oleh war- tawan  selanjutnya  dibentuk  dalam  sebuah berita.  Sedangkan  pendekatan  kedua  yakni pendekatan  pembentukan  berita  ( creations of  news ),  dalam  perspektif  ini  peristiwa tersebut bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh  wartawan.  Artinya  berita  merupakan hasil  akhir  dari  keseluruhan  proses  dengan memilah  dan  menentukan  peristiwa  atau tema tertentu  (Fishman, 1980:13-14), untuk kemudian hasil ciptaan tersebut dipublikasi- kan kepada khalayak.
Media  event merupakan  cara  media massa mengatur beritanya sedemikian rupa. Artinya bahwa media event adalah “kemasan model” berpolitiknya media massa, sehingga khalayak  ( audience )  dapat  menilai  bahwa berita itu dianggap sebagai isu yang penting dan hangat, atau kejadian mengenai isu yang dipandang  penting  oleh  redaksi  suatu  me- dia  massa.Pemberitaan  oleh  redaksi  meng- gambarkan pentingnya berita tersebut, mis- alnya dijadikan pokok berita, headline, dan diulang-ulang  (A.Muis,  2000:v).  Artinya, media  event merupakan  peristiwa  menarik ( journalistic point of view ) yang menjadi so- rotan media untuk dijadikan sebagai agenda media, yang dalam hal ini peristiwa tersebut direncanakan  atau  spontan.Pada  akhirnya diseleksi  apabila  menarik  cakupan  berita
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
tersebut.
Liputan peristiwa internasional sebagai event menarik,  merupakan  bentuk  partisi- pasi dan peran media massa dalam pelaksan- aan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain dan membantu masalah-masalah internasional.  Artinya,  media  massa  meru- pakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari diplomasi  internasional  (diplomasi publik). Misalnya, untuk meredakan ketegangan in- ternasional,  menyelesaikan  konflik  dengan memberitakan  harapan-harapan  negara yang satu dengan negara lainnya (Wirawan, 2008:11).
Bagi  media  massa  di  Indonesia,  posisi media dalam meliput kunjungan diplomatik harus mendasarkan pada politik luar negeri Indonesia. Misalnya, isi media mau tidak mau harus merefleksikan bahwa politik Indonesia adalah  bebas  aktif.Media  dapat  melakukan investigasi  keterkaitan  antara  opini  publik dengan urusan luar negeri suatu negara.Hal ini  terkait  dengan  sikap  media  yang  dapat dilihat dalam setiap berita yang dipublikasi- kan.  Intinya  bahwa  media  massa  memberi- kan peranan yang besar terhadap hubungan internasional, termasuk dalam hal mengawal isu-isu internasional dan di arahkan kemana isu-isu tersebut oleh media.
Intinya  bahwa dalam  perspektif  komu- nikasi internasional, media massa merupak- an komunikator paling intens dalam melaku- kan penyebaran informasi, diusung dari fakta maupun isu internasional dan pembentukan opini  publik.  Pandangan  Prajarto  (2003:4) terkait hal ini bahwa pemanggul beban ko- munikasi  internasional  yang  paling  tepat adalah media massa asing atau media mas- sa  Indonesia yang  berbahasa asing.  Namun tidak  menutup  kemungkinan adanya  peran media massa nasional.
Peranan media massa dalam kancah in- ternasional ini sangat dipengaruhi oleh mod- el diplomasi publik secara umum dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan  nasional  suatu  negara.  Upaya semacam  ini  dilakukan  untuk  membentuk suatu  jaringan  komunikasi  sebagai  wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dik-
oordinasi  oleh  pemerintah  maupun  pihak pihak yang berkepentingan di dalamnya sep- erti  tokoh  agama,  partai,  media  massa  dan masih banyak lagi. Namun ketika memaknai media massa secara luas, bahwa media massa sebagai sebuah institusi yang menunjukkan eksistensi  komunikasi  massa dalam  sebuah sistem  komunikasi  internasional,  memiliki cara serta fungsi peran dan manfaatnya dalam menterjemahkan hubungan kerjasama antar negara-negara baik yang sedang berkembang maupun yang sudah berkembang.

## Media Diplomacy b.
Senada dengan pandangan di atas bahwa dalam diplomasi publik, pemerintah bukan satu-satunya  aktor  dalam  diplomasi,  tetapi terdapat  sembilan  aktor  dalam  diplomasi publik.Seperti lembaga swadaya masyarakat, masyarakat,  kalangan  profesional,  pengu- saha  dan  pemilik  modal,  media,  peneliti, akademisi, aktivis, dan kalangan agamawan. Sembilan  aktor  itu  melakukan  komunikasi internasional dengan caranya sendiri.Misal- nya media massa melakukan diplomasi den- gan  berbagai  liputannya.  Banyaknya  aktor yang terlibat dalam diplomasi publik mem- berikan  implikasi  adanya  pengakomodiran informasi dari berbagai aktor guna menjem- batani mekanisme diplomasi government to government,people to government, people to people , non government to non government, maupun people and non government to gov- ernment .
Diplomasi  merupakan  komunikasi  in- ternasional  diantara  negara-negara  yang terlibat  dalam  aktivitas  diplomasi,  yang  di- formulasikan dalam pertukaran permintaan dan  konsesi  antara  para  pelaku  negosiasi. Namun  dengan  berfungsinya  media  massa sebagai  aktor  diplomasi,  tentu  segala  isu- isu  internasional  yang  berkembang  sangat ditentukan seberapa besar jangkauan infor- masi dan  koverasi  media.  Diplomasi  bertu- juan untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan  dalam  berdiplomasi  merupa- kan syarat utama sebagai sarana pencapaian kesepakatan,  kompromi,  dan  penyelesaian masalah  dimana  tujuan-tujuan  pemerintah saling bertentangan (Djelantik, 2008: 4).

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
Aktivitas  media  massa  dalam  komu- nikasi  internasional  atau  politik  interna- sional memiliki fungsi strategis karena dapat menyatukan  semua  aktor  diplomasi  publik melalui fungsi yang dilakukan media massa. Penyatuan aktor  berarti  media  massa  men- gakomodir  pandangan  dari  aktor  tersebut. Misalnya  kunjungan  diplomatik  membahas agenda ekonomi.Tentu idealnya media massa memberitakan pandangan-pandangan aktor bidang ekonomi, seperti akademisi, pemilik modal, pengusaha, dan lainnya.
Rianto  (2008:67)  menyatakan  bahwa media telah mengubah karakteristik umum diplomasi  dan  politik  internasional.Hal  ini disebabkan  oleh  globalisasi  media.Bersa- maan  dengan  tuntutan,  maka  peran  media dalam  hubungan  internasional  telah  men- jadikan  para  jurnalis  dalam  meliput  peris- tiwa, mengumpulkan dan menyeleksi fakta, merekonstruksi,serta merepresentasikan realitas  membutuhkan  waktu  yang  cepat dan  ringkas,  padat  dalam  mewartakan  isi tampilan  berita  yang  akan  dipublikasikan. Dov Shinar (2000:83) mengatakan bahwa ke- mampuan media massa dalam menyebarkan pesan-pesan diplomasi dan politik ini, mam- pu menjadikannya sebagai salah satu instru- men  propaganda  paling  penting.  Terkait dengan berita kunjungan diplomatik, media massa  tidak  hanya  sekadar  meliput  berita, tetapi  media  massa  harus  memiliki  sikap dalam  meliput  serta  memberikan  ruang dan  waktu  kepada  publik  untuk  mengang- gap bahwa isu-isu kunjungan diplomatik ini penting untuk dipublikasikan.
Menurut  Hariyadi  Wirawan  (2008:11) bahwa media massa berperan penting dalam membantu  masalah-masalah  internasion- al,  sehingga  media  massa  juga  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  diplo- masi internasional. Misalnya peranan media dalam meredakan ketegangan internasional, dalam konteks ke Indonesia-an media harus berperan  penting  dalam  memajukan  ke- pentingan  bangsa  dan  negara  Indonesia  di kancah internasional sesuai dengan misinya “ Million friends, Zero Enemy” (sejuta kawan tanpa musuh). Media sebagai salah satu el- emen  didalam civil  society memiliki  peran
terdepan  untuk  mengurangi  tensi  atau  ke- salahpahaman  yang  muncul  akibat  isu-isu ketegangan antar negara.
Seperti disebutkan oleh pakar ilmu poli- tik Paul Kennedy, bahwa aktor-aktor media massa  ikut  membentuk  dan  merubah  pola pikir  masyarakat.  Contoh  sederhana  ada- lah  besarnya  simpati  dan  dukungan  dari masyarakat  internasional dan upaya penye- lamatan  besar-besaran  korban  tsunami  di Aceh pada Desember 2004.Respons spontan dan  cepat  dari  berbagai  aktor,  pemerintah, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM);  in- dividu,  tak  lepas  dari  peran  media  sebagai aktor  diplomasi.Substansinya  bahwa  media massa  memiliki  kekuatan  pengaruh  yang sangat besar dalam hal ikut mengendalikan arah perubahan masyarakat, khususnya da- lam  kerangka  politik.  Perilaku  politik  me- dia massa merupakan sesuatu yang menjadi penentu  arah  perilaku  politik  masyarakat, baik  perilaku  mendukung  atau  menentang (Muhtadi, 2008:51).
Menurut  McCombs  (1985:119)  peruba- han sikap suatu masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang dipandang  relevan  dengan  tuntutan  kon- disional,  kapan dan dimana  informasi  baru itu  diterima.Media  massadengan  demikian memiliki  pengaruh  penting  dalam  proses pembentukan  cara  berfikir  dan  berperilaku politik masyarakat.
Hal ini menjadikan media massa memi- liki peranan besar dalam hubungan interna- sional, dalam pengertian yang luas peranan- nya  sebagai  katalis  dan diplomatic  broker (Puji  Rianto,  2008:  68).  Sebagai diplomatic broker media  melaksanakan  dan  kadang memprakarsai  mediasi  internasional  dalam suatu  acara  yang  seringkali  pembedaannya menjadi kabur sebagai reporter atau sebagai seorang diplomat.Akibat peranan yang besar tersebut maka kemudian melahirkan istilah “ media  diplomacy ”  (Hachten,  1993:59) yang dalam sejarahnya merujuk pada kasus Wal- ter  Cronkite  dari  CBS  dan  Barbara  Walters dari ABC yang menjadi saluran komunikasi antara  Presiden  Mesir  Anwar  Sadat dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin.
Menurut  catatan  Hachten  bahwa
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional
dampak paling dramatis dicapai oleh stasiun CBS  yang  berhasil  melakukan  wawancara sambungan telepon secara terpisah, sedang- kan penyiaran dua wawancara tersebut dis- uting dan disambungkan bersama, sehingga memberikan  kesan  sedang  dilaksanakan wawancara langsung antara kedua pemimpin dengan  Cronkite  sebagai  pewawancaranya. Inilah  dimensi  baru  peranan  media  dalam politik  internasional dewasa  ini yang dapat dikatakan  sebagai  mediator,  sehingga  pada tataran  tersebut  media  menjembatani yang mungkin juga penuh distorsi dan diplomasi politik antar pejabat politik.
Media  massa  kadang-kadang  dapat memfasilitasi pertemuan bagi para pemimpin politik.  Misalnya  kesepakatan  Anwar  Sa- dat  untuk  berkunjung  ke Yerusalem  terjadi setelah  wartawan  NBC,  Walter  Cronkite, membawa  kedua  pemimpin  Israel  dan  Me- sir, Anwar Sadat dan Manachem Begin ber- hasil  diwawancarai  melalui  televisi  satelit. Peran  media  masssa  telah  disadari  sebagai salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan  diplo- masi  masa  kini.  Pernyataan  Lord  Palmer- ston yang terkenal, opini lebih kuat daripada tentara akan semakin relevan dalam konteks ini.Sama  halnya  dengan  pernyataan  Napo- leon Bonaparte‘sebuah pena lebih berbahaya daripada  seribu  bayonet”.  Dua  hal  tersebut mengandung  banyak  kebenaran  terutama dikaitkan  dengan  peran  media  massa  pada era reformasi (Djelantik, 2008:70).
Hal  ini  menjadikan  media  memiliki peranan  besar dalam  hubungan diplomatik bahkan  hubungan  internasional.  Bambang Cipto  memberikan  contoh  bahwa  media massa  Amerika  yang  memainkan  peranan penting dalam mengembangkan dengan ce- pat  pendapat  umum  tentang  pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. The New York Times memuat editorial yang berjudul
“ The Tiananmen in East Timor ”, yang kemu- dian  berita  ini  menyebabkan  suhu  politik Amerika Serikat memanas.
Hasil penelitian Disertasi Bambang Cip- to  (2003:  246-247)  “ Tekanan  Amerika  Terh- adap Indonesia:  Kajian Atas  Kebijakan Luar Negeri  Clinton  Terhadap  Indonesia” menilai bahwa media massa Amerika ( The New York
Times )  meliput  berita-berita  sesuai  dengan kebijakan Amerika tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. The New York Times memberikan dukungan terhadap sikap kritis  Amerika  terhadap  Indonesia  dengan melaporkan  tindakan-tindakan  tak  manu- siawi yang  dilakukan  polisi  dan  tentara  In- donesia  terhadap  penduduk  Timor  Timur yang  beragama  Kristen.Sebagaimana ditulis oleh The New York Times, bahwa “perbedaan agama merupakan salah satu penyebab kete- gangan hubungan Indonesia dan penduduk Timor  Timur,  sementara  mayoritas  pen- duduk Indonesia Islam, mayoritas penduduk Timor  adalah  Kristen”.Merujuk  pada  hasil penelitian tersebut, media massa dapat ber- sikap  mendukung  atau  bahkan  mengkritisi kebijakan politik suatu negara.
Gap Pemahaman Media: Problem Ko- munikasi Politik oleh Media
Praktik  komunikasi  dalam  politik  in- ternasional sering  menimbulkan gap.Misal- nya  kasus  film  Fitna  dan  kontroversi  pem - beritaan akibat publikasi kartun yang sangat melecehkan  martabat  Nabi  Muhammad. Tercatat  banyak  orang  telah  menjadi  kor- ban  sepanjang  gelombang  kerusuhan  dan kekerasan  yang  terjadi  akibat  penerbitan kartun ini.Gap-gap ini justru menyebabkan melemahnya hubungan atau politik interna- sional. Sehingga dalam politik internasional, perkembangan globalisasi media dan jurnal- isme  internasional  perlu  untuk  melakukan pertukaran  perspektif  dalam  pemberitaan- nya, makna kebebasan dan hak asasi manu- sia dalam media massa.
Kasus  ini  menjadi  perhatian  interna- sional karena menyebabkan hampir seluruh negara  muslim  dan  umat  muslim  marah. Kasus  ini  bukanlah  bentuk  kebebasan  ber- ekspresi wartawan/media massa. Kebebasan berekpresi  pada  intinya  merupakan  sebuah keharusan  politis,  sosial  dan  ekonomi,  na- mun kebebasan ini sendiri bukanlah sebuah kebebasan yang tanpa batas.Tiada satu pun kebebasan yang bersifat absolut.
Munculnya  gap  ini  memerlukan  pen- gaturan  melalui  berbagai  kerjasama  antara

## INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015
negara dalam menata media massa (terutama dalam penyamaan persepsi kebebasan pers). Salah  satu  kerjasama yang  dilakukan  Indo- nesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia dengan dukungan dari Pemerintah Selandia Baru, menyelenggarakan Global Inter-Media Dialog ke-3 di Bali. Indonesia dan Norwegia sama-sama memandang bahwa dialog global inter  media  ini  sangat  penting,  mengingat sekarang  ini  media-media di seluruh dunia tengah  menghadapi  berbagai  tantangan, baik itu dalam segi kontroversi pemberitaan maupun  gap  mengenai  pemahaman  kebe- basan.  Agenda  Global  Inter-Media  Dialog ke-3  diantaranya mencakup: perubahan lan- skap media yang sebagian besar merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;  peliputan  atas  kelompok  mi- noritas; dan kebenaran-kebenaran yang me- nyesakkan dada seperti kemiskinan, perang melawan teror, dan perubahan iklim global.

## SIMPULAN
Media  dan  politik  Internasional  meru- pakan dua entitas yang tidak dapat dipisah- kan  dalam  kehidupan  modern.Keduanya saling  berbagi  peran  dalam  menentukan arah  perubahan-perubahan  di  masyarakat. Hubungan ini dipengaruhi oleh peran besar media massa dalam menentukan derajat ke- harmonisan dunia internasional, baik dalam hubungan  bilateral  maupun  multilateral. Bagi  politik  internasional,  aktifitas  media berperan dalam melaporkan serta memberi- takan peristiwa-peristiwa politik, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada kha- layak,  untuk  selanjutnya  publik  atau  kha- layak akan menafsirkan teks-teks berita yang tersaji dalam media tersebut.
Media  massa  bukan  hanya  sumber  in- formasi  politik,  tetapi  juga  kerap  menjadi pendorong  ( trigger )  terjadinya  perubahan politik. Secara umum media massa memiliki kecenderungan-kecenderugan  tertentu  da- lam melakukan liputan pada peristiwa poli- tik internasional. Pada posisi seperti inilah, kemudian media massa ditempatkan sebagai kekuatan keempat ( the fourth estate ) dalam tatanan kehidupan sosial dan politik.
Media  berfungsi  sebagai  pengendali sekaligus  melakukan  kontrol  sosial  bagi kepentingan  publik.Bahkan,  dalam  tradisi jurnalisme  politik,  media  adalah  pemain ( player ), subjek aktif di ruang publik bukan sekedar  medium  atau  alat  yang  dikendali- kan pihak diluar pengelola media itu (Rosen, 2004). Sebagai pemain tentu berfungsi seba- gai agen perubahan ( agent of change ) pada level  internasional  dengan  menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi ber- ita politik yang menjadi agenda politiknya.
Dalam wujud yang lebih konkret, media memiliki  peranan  besar  dalam  komunikasi politik  internasional.Keterlibatan  aktif  me- dia ini telah melahirkan istilah “ media diplo- macy ”.  Media  massa  sebagai  saluran  dalam menjalankan  misi diplomasi sebuah  negara tehadap  negara  lainnya.  Sebagai  “ media  di- plomacy ”, media massa tidak hanya sekadar meliput  peristiwa  diplomatik,  tetapi  media massa  harus  bersikap  sebagai  seorang  ne- gosiator.  Terkait  dengan media  diplomacy bahwa media sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional, dan posisi  Indonesia  dalam  tata  hubungan  in- ternasional sangat dipengaruhi aktor media massa tersebut.
Nita Andrianti, Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internasional

## DAFTAR PUSTAKA
Canggara,  Hafied.  2009. Komunikasi  Politik: Konsep, Teori, dan Strategi . Jakarta: Ra- jawali Pers.
Cipto, Bambang. 2003, Tekanan Amerika Ter- hadap Indonesia: Kajian Atas Kebijakan Luar  Negeri  Clinton  Terhadap  Indone- sia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djelantik,  Sukawarsini.  2008. Diplomasi: Antara  Diplomasi  dan  Praktik. Yogya- karta: Graha Ilmu.
Eriyanto.2000, Analisis Framing, Konstruksi Ideologi  dan  Politik  Media .Yogyakarta: LKiS.
Hachten, William. 1993. Komunikasi Interna- sional . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Poli- tik  dalam  Media  Massa:  Sebuah  Studi Critical  Analysis  Discourses  Terhadap Berita - BeritaPolitik . Jakarta: Granit.
____________. 2005, “Media Above The Line dan Below The Line dalam Pilkada”, Jur- nal  Desentralisasi Volume  6  Nomor  4, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
McNair,  Brian.  1995. An  introduction  to  Po- litical  Communication .  London:  Rout- ledge.
McQuails,  Dennis.  2002. McQuails  Mass Communication  Theory. London:  Sage Publication.
Mosco, Vincent. 1998. The Political Economy of Communication: Rethinking and Re- newal . London, Sage Publication.
Muhtadi,  Asep  Saeful.  2008. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Poli- tik Pasca Orde Baru . Bandung: Rosda- karya.
Muis, A. 2000, Titian Jalan Demokrasi: Per- anan Kebebasan Pers untuk Budaya Ko- munikasi Politik . Jakarta: Kompas.
Nimmo,  Dan.  2006 Komunikasi Politik: Ko- munikator, Pesan dan Media . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Rianto,  Puji.  2008.  “Globalisasi  Media  dan Transformasi Politik Internasional , Jur- nal Ilmu Komunikasi , Volume 5 Nomor
1.
Rantanen, Terhi.  2006. The  Media  and  Glo- balization . London: Thausand Oaks.
Rudi, T.  May.  2005. Komunikasi dan Hubun- gan  Masyarakat  Internasional. Band- ung: Refika Aditama.
Shoelhi,  Muhammad.  2009. Komunikasi  In- ternasional Perspektif Jurnalistik. Band- ung: Simbiosa Rekatama Media.
_______________.  2011. Diplomasi:  Praktik Komunikasi  Internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Siregar, Ashadi. 2000.“Media Pers dan Nega- ra: Keluar dari Hegemoni”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 4, No- mor 2.
Sudibyo, Agus.  2001. Politik Media dan Per- tarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.
Wahyuni, Hermin Indah. 2000. “Relasi Me- dia-Negara-Masyarakat  dan  Pasar  Da- lam  Era  Reformasi”. Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2.
__________________.  2008.“Kecenderungan “Framing” Media Massa Indonesia da- lam  Meliput  Bencana  Sebagai  Media Event”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poli- tik , Volume 11, Nomor 3.