Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 147-163. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.
Tinjauan  Kriminologis  Pembebasan  Bersyarat d i  Situasi P a ndemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan d i Kota Kendari, Indonesia
Criminology Study about Parole In The COVID-19 Pandemic Situation On The Crime Increase in Kendari City, Indonesia
Ahmad Firman Tarta 1 , Handrawan 2 , Endah Widyastuti 3 , Fitriah Faisal 4
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: firmantarta @ uho.ac.id
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: endahwidya909@yahoo.co.id
4. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: fitriiahfaisal@gmail.com ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Increased Crime Pandemic Situation; Parole This  research  discussed  granting  parole  in  a  very  large  capacity  to inmates during the COVID-19 pandemic situation by the government through  the  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights  raises  pros  and cons  in  various  circles,  including  among  the  public  and  academic groups. This study aims to find out the factors that cause the granting of parole in the COVID-19 pandemic situation; analyzing the impact of parole on the COVID-19 pandemic situation on the increasing scale of  crime  in  Kendari  City;  and  provide  solutions  in  preventing  the scaling  of  increased  crime  in  the  COVID-19  pandemic  situation  in
Kendari City. This research is seen from the point of view of the data source is a legal socio-research using qualitative description analysis techniques.  The  results  of  this  study  showed  that  the  factors  that cause the granting of parole in the COVID-19 pandemic situation are issues of over capacity and anticipation of its negative impact in the midst of the COVID-19 outbreak, the release of prisoners is motivated by the united nation high commission for human rights, human being factors  and  factors  in  efforts  to  save  inmates  from  exposure  to  the COVID-19  virus.  The  impact  of  parole  in  the  COVID-19  pandemic situation on the increasing scale of crime in Kendari City in the form of social, economic, legal and health impacts. Solutions in preventing the scaling of increased crime in the COVID-19 pandemic situation in Kendari  City  include  strengthening  the  regulation  of  legislation,  the implementation of tasks and roles of community guidance, increasing the role of the community and all related stockholders in conducting assimilation,  parole  and  integration  supervision  and  the  need  for improvement to the humanist correctional institution infrastructure system (;).

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Pembebasan Bersyarat; Peningkatan Kejahatan; Siatuasi Pandemi Penelitian  ini  membahas  tentang  pemberian  pembebasan  bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi  pandemi  COVID-19  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyararakat maupun kalangan akademimisi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor- faktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi  COVID-19;  menganalisis  dampak  atas  pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor penyebab  pemberian  pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi COVID-19  adalah  persoalan  over  capacity  dan  antisipasi  dampak negatifnya  di  tengah  wabah  COVID-19,  pembebasan  narapidana dilatarbelakangi  oleh  komisi  tinggi  PBB  untuk  HAM,  faktor  human being  (kemanusiaan)  dan  faktor  upaya  penyelamatan  narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi  dalam  mencegah  skalasi  peningkatan  kejahatan  di  situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  tugas  dan  peran pembimbingan  kemasyarakatan,  peningkatan  peran  ormas  dan seluruh  stockholders  yang  terkait  dalam  melakukan  pengawasan asimilasi,  pembebasan  bersyarat  dan  integrasi  dan  perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis .

## 1. Pendahuluan
Hukum  sebagai  pengayom  dalam  mewujudkan  tatanan  masyarakat  yang  tertib  dalam berbagai dimensi termasuk masyarakat yang berada dalam proses pelaksanaan pidana di lembaga  pemasyarakatan.  Konsep  tersebut  memberikan  jaminan  pemenuhan  sebagai jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. 1 Pidana  penjara  atau  pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  seorang  terpidana  yang  telah  divonis  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkraht ).  Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai  tempat  atau  sarana  pembinaan,  rehabilitasi  dan  reintegrasi  warga  binaan lembaga pemasyarakatan. 2
1 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2006), 97.
2 Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia , (Bandung: Bina Cipta, 2001), 4.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  dalam  penjelasan umumnya  memuat  pernyataan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  upaya  untuk menyadarkan  narapidana  dan  anak  pidana  untuk  menyesali  perbuatannya,  dan mengembalikannya  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik,  taat  kepada  hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Jika mencermati penjelasan di atas, maka pembebasan bersyarat merupakan tahap dari pembinaan narapidana yang diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan  tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Menurut  Penjelasan  Pasal  14  Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. 3
Terkait  dengan  pemberian  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana,  saat  situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menargetkan jumlah  narapidana  termasuk  anak  yang  dikeluarkan  melalui  program  asimilasi  dan integrasi  sekitar  kurang  lebih  30.000  orang.  Adapun  dasar  yuridis  pengeluaran  dan pembebasan  tersebut,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  COVID-19  sekaligus  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.M.HH-19 PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran COVID-19, sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu yang lalu. 4
Berdasarkan  kebijakan  yang  dikeluarkan  tersebut  muncul  beberapa  pertanyaan  terkait dengan plebeian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di situasi pandemi COVID- 19  saat  ini,  diantaranya  terkait  dengan  yang  melatarbelakangi  plebeian  pembebasan bersyarat ditengah tingginya penyebaran pandemi COVID-19. Beberapa kalangan menilai langkah  pemerintah  kurang  tepat  dan  berpendapat  narapidana  lebih  baik  berada  di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani physical distancing dengan pengawasan dibandingkan  berada  di  luar  yang  malah  berpotensi  terkena  atau  terpapar  pandemi COVID-19.  Ditambah  lagi,  dengan  pemberian  pembebasan  bersyarat  yang  diberikan terhadap  narapidana  saat  ini  justru  menimbulkan  persoalan-persoalan  baru  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  tentunya  menjadi  kekhawatiran  tersendiri  bagi  masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian adalah dengan pembebasan bersyarat yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  narapidana  di  situasi  pandemi  COVID-19  justru  berimplikasi pada  peningkatan  skalasi  kejahatan,  tidak  terkecuali  di  Kota  Kendari.  Berdasarkan
3 Baharuddin Suryobroto, Pemasyarakatan , Masalah dan Analisa, (Jakarta: Prisma, 2006), 27.
4 Eva Safitri, “Cegah Penyebaranan Corona, 300 Napi Akan Dibebaskan,” detiknews , last modified 2020, diakses Juli 23, 2020, https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000- napi-akan-dibebaskan.
keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  Kemenkumham SULTRA,  Muslim  menyebutkan  bahwa  di  Kota  Kendari  narapidana  yang  mendapatkan pembebasan bersyarat dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 33 narapidana. 5 Dengan adanya plebeian pembebasan bersyarat terhadap 33 narapidana tersebut ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini muncul beberapa kekhawatiran  dalam  masyarakat,  salah  satunya  adalah  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan apakah  faktor-faktor  penyebab  pemberian  pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi COVID-19, bagaimana dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap  peningkatan  skalasi  kejahatan  di  Kota  Kendari  dan  bagaimana  solusi  dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari.

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilihat  dari  sudut  sumber  datanya  merupakan  penelitian socio  legal . Penelitian socio legal merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum. 6 Bahan  hukum  berupa  data  akan  dikaji secara deskripsi kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kasus untuk menghasilkan temuan  bahwa  terdapat problem pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi  COVID-19 terhadap peningkatan kejahatan di Kota Kendari.

## 3. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19
Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  yang  dilaksanakan  dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. 7 Konsep pelaksanaan asimilasi jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  03  Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti  Bersyarat  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  9  (sembilan)  jam  dalam  sehari termasuk  waktu  dalam  perjalanan. 8 Artinya  bahwa  asimilasi  dilaksanakan  mulai  dari pagi hari sampai dengan sore hari di mana narapidana maupun anak pidana berada di luar lapas untuk melaksanakan program asimilasi dalam bentuk : a. kegiatan pendidikan; b. latihan keterampilan; c. kegiatan kerja sosial; dan d. pembinaan lainnya di lingkungan
5 Heery,  “164  Narapidana  Di  Sultra  Dibebaskan,” kendaripos.co.id, last  modified  2020,  diakses  April  3, 2020, https://kendaripos.co.id/2020/04/164-narapidana-di-sultra-dibebaskan/.
6 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2013), 88.
7 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
8 Pasal  64  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  03 Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
masyarakat. 9 Selain  itu  pelaksanaan  program  asimilasi  dapat  juga  dilaksanakan  secara mandiri  dan/atau  bekerjsama  dengan  pihak  ketiga  di  mana  dalam  implementasinya dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka. 10
Situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini  sangat  banyak  mempengaruhi  keadaan-keadaan masyarakat  maupun  pemerintah.  Khusus  pemerintah  pada  situasi  pandemi  COVID-19 saat  ini  begitu  banyak  mengeluarkan  kebijakan-kabijakan  untuk  memutus  mata  rantai penyebaran  COVID-19  di  Indonesia  tak  terkecuali  dengan  kebijakan  mengenai pembebasan narapidana dan anak pidana dalam skala besar dengan sistem pemberian asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi  narapidana.  Dalam  kebijakan  itu  terdapat  perbedaan yang  cukup  signifikan  mengenai  konsep  pelaksanaan  asimilasi,  di  mana  sebelumnya asimilasi dilakukan setiap harinya di luar lapas dengan ketentuan waktu paling lama 9 jam  kini  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.Hh-19.Pk.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  Dan  Pembebasan Narapidana  Dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19  konsep  pelaksanaan  asimilasi  dilakukan  di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
Terbitnya  dua  regulasi  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  bahkan  tidak  jarang  timbul perdebatan dibeberapa kalangan baik kalangan masyarakat maupun kalangan akademisi. Regulasi  tersebut  sudah  diberlakukan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  tak  terkecuali  di Kendari  Sulawesi  Tenggara.  Berikut  ini  Penulis  akan  menyajikan  data  korenspodensi yang  diperoleh  melalui  studi  lapangan  tentang  Rekapitulasi  Narapidana  Asimilasi Lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Pertanggal 21 Oktober 2020 tercatat sekitar 733 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi dari 2.290 orang narapidana yang terdapat di Sulawesi Tenggara sebagai berikut:
No Nama UPT Lapas Sultra Jumla Narapidana Asimilasi 1 Lapas Kelas IIA Kendari 417 82 2 Lapas Kelas IIA Baubau 444 126 3 LPKA Kelas II Kendari 40 27 4 LPP Kelas III Kendari 82 25 5 Rutan Kelas IIA Kendari 612 195 6 Rutan Kelas IIB Kolaka 252 93 7 Rutan Kelas IIB Raha 241 134 8 Rutan Kelas IIB Unaaha 202 51 Jumlah 2290 733
9 Ibid ., Pasal 62 ayat (1).
10 Ibid ., Pasal 62 ayat (2), (3).
Berdasarkan  Rekapitulasi  Narapidana  Asimilasi  Lingkup  Kanwil  Kemenkumham Sulawesi Tenggara diatas menunjukan bahwa Kota Kendari mendapatkan paling banyak program  asimilasi  disituasi  pandemi  COVID-19.  Tercatat  pemberian  program  asimilasi berjumlah 329 orang dari 733 orang narapidana. Deskripsi dari rincian tabel yang telah diuraikan diatas adalah sebanyak 82 orang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendari, 27 orang anak pidana di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, 25 orang di Lembaga Pemasyarakat Perempuan (LPP) Kelas III Kendari dan 195 orang  di  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Kelas  II  A  Kendari.  Data  tersebut  menujukan bahwa  sekitar  dari  seratur  100%  total  asimilasi  di  sulawesi  tenggara  kota  kendari memperoleh  sekitar  47%  asimilasi  dari  total  asimilasi  yang  ada.  Angka  tersebut menujukan potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh penerima asimilasi akan lebih besar terjadi di kota kendari disituasi COVID-19.
Selain  program  asimilasi,  pengeluaran  melalui  hak  integrasi  juga  dilakukan  di  wilayah Sulawesi Tenggara. Jumlah narapidana yang mendapatkan kebijakan pemerintah untuk keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  melalui  hak  integrasi  berjumlah  sebanyak  51 orang berdasarkan Data Direktur Jendral Pemasyarakatan tertanggal 20 Oktober 2020. Sehingga  total  narapidana  dan  anak  pidana  yang  mendapatkan  hak  untuk  keluar  dari Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 784 orang untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kebijakan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 saat ini begitu banyak mengundang pro dan kontra, baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan  akademisi.  Kebijakan  tersebut  dinilai  oleh  sebagian  orang  baik  dikalangan masyarakat  maupun  kalangan  akademisi  merupakan  kebijakan  yang  tidak memperhitungkan  resiko  timbulnya  peningkatan  skalasi  kejahatan  baru  di  situasi pandemi COVID-19. Pernyataan sebagian orang tersebut bukannya tanpa alasan, mereka memandang bahwa di situasi pandemic COVID-19 ini begitu sulitnya untuk memperoleh pekerjaan  bahkan  tidak  jarang  banyak  dari  pekerja  yang  di  PHK.  Selain  itu  dengan dikeluarkannya  para  narapidana  yang  sebenarnya  jika  mereka  berada  tetap  di  dalam lapas  justru  akan  mengurangi  resiko  terpapar  COVID-19  karena  minimnya  kontak langsung  dengan  masyarakat  yang  berada  di  luar  lapas.  Dengan  dikeluarkannya  para napi tersebut justru akan menciptakan klister-klaster baru COVID-19. Hal ini disebabkan karena  terbukanya  ruang  yang  cukup  besar  bagi  narapidana  untuk  kontak  langsung dengan masyarakat yang berada di luar lapas.
Berdasarkan  data  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  khusus  mengenai  daerah  Sulawesi Tenggara  ada  sekitar  784  orang  narapidana  yang  mendapatkan  program  asimilasi  dan hak  integrasi  berupa  pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi  COVID-19.  Hal  ini menimbulkan  kekhawatiran  mengenai  timbulnya  sklasi  kejahatan  baru  di  Sulawesi Tenggara  khususnya  daerah  Kota  Kendari.  Tercatat  ada  sekitar  17  orang  narapidana yang melakukan pelanggaran persyaratan umum di Sulawesi Tenggara berdasarkan data dari  Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  tertanggal  20  Oktober  2020.  Pelanggaran persyaratan  umum  tersebut  diantaranya  melanggar  surat  pernyataan  untuk  tidak melakukan  kejahatan  atau  pelanggaran  saat  menjalani  masa  pembebasan  bersyarat. Dengan adanya pelanggaran sebanyak 17 orang narapidana di Sulawesi Tenggara, maka
tidak dapat dipungkiri timbulnya skalasi kejahatan baru di situasi pandemi COVID-19 di Daerah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari.

## 4. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19
4.1.   Persoalan Over Capacity dan Antisipasi Dampak Negatifnya di Tengah Wabah COVID-19
Pertama,  harus  dipahami  bahwa over  capacity Lapas  di  Indonesia  saat  ini  berada  pada tahap  yang  memprihatinkan.Kapasitas  Lapas  di  Indonesia  saat  ini  hanya  bisa menampung 160 ribu orang. Namun faktanya, penghuni Lapas kini telah mencapai 270 ribu  orang.  Sehingga  dalam  konteks  pencegahan  dan  penanggulangan  COVID-19,  tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di Lapas. 11 Kedua, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 32 ribu narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan.
Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana  Non  Alam  Penyebaran  COVID-19  Sebagai  Bencana  Nasional.  Ini  berarti Indonesia  telah  menghadapi  suatu  kondisi  yang  darurat.  Penyebaran  COVID-19  yang sangat  cepat  berbanding  terbalik  dengan  kapasitas  penjara  yang  Indonesia  yang kelebihan  kapasitas.  Kondisi  kelebihan  kapasitas  ini  mendorong  negara  untuk membebaskan  narapidana  karena  bagaimanapun  negara  harus  tetap  menjamin  hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi overcapacity dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara. 12
Faktor  over  kapasitas  menajadi  dasar  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran  Dan  Pembebasan  Narapidana  Dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19  konsep pelaksanaan  asimilasi  dilakukan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan  pengawasan Bapas.  Peneliti  menilai  bahwa  argumentasi  tersebut  tidaklah  tepat  dari  aspek kriminilogis,  sebab  keadaan  tersebut  dapat  memicu  kerawanan  sosial,  dan  hukum dikalangan masyarakat ditengah mewabahnya secara masif virus covi 19. Sebab saat ini terjadi  keadaan  dimana  tekanan  ekonomi  dan  pertubuhan  ekonomi  menjadi  menurun sebagai akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena menurunnya
11 Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  “Alasan Asimilasi  dan  Integrasi  Narapidana  di  Tengah  Wabah  Covid-19,” hukumoline.com, last modified
2020,
diakses Juni 29, 2020,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi- narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/.
12 Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk., “Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” (Fakultas Hukum UGM: Dewan Mahasiswa Justicia, 2020), 30 .
daya beli masyarakat karena pembatasan aktivitas di luar rumah yang juga merupakan tuntutan  pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  bagaian  dari  pelaksanaan  protokol kesehatan.

## 4.2.  Pembebasan  Narapidana  Dilatar  belakangi  Oleh  Komisi  Tinggi  PBB  untuk HAM
Pembebasan  narapidana  dilatarbelakangi  oleh  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  HAM,  yang mendorong  pembebasan  tahanan  di  negara-negara  dengan  kondisi  penjara  yang mengkhawatirkan  sehingga  Indonesia  bukan  satusatunya  negara  yang  menerapkan kebijakan  untuk  membebaskan  narapidana  di  tengah  pandemi  COVID-19.  Penyebaran COVID-19  telah  menekan  sistem  peradilan  pidana  secara  global  dan  menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. 13
Di  Indonesia,  pemerintah  menerapkan  pembebasan  narapidana  melalui  program asimilasi  dan  integrasi  mulai  31  Maret  2020.  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  (UU  Pemasyarakatan),  menyebutkan  asimilasi  adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020. 14
Pernyataan  Mentri  Hukum  dan  Ham  (Menkumham)  Yasonna  Laoly  dalam  dialog  di Indonesia Lawyers  Club dengan  mengutip  pendapat  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  HAM menyatakan bahwa narapidana yang mesti dikeluarkan dalam situasi pandemi COVID-19 saat  ini  adalah  narapidana  yang  rata-rata  usianya  di  atas  50-60  tahun,  hal  ini dikarenakan  untuk  usia-usai  tersebut  sangat  rentan  untuk  tarpapar  virus  COVID-19. Selain itu lebih lanjut Menkumham mengatakan bahwa jika pembebasan bersyarat tidak dilakukan  disituasi  pandemi  COVID-19  seperti  saat  ini  dikhawatirkan  akan  terjadi keributan  di  dalam  lapas  seperti  yang  terjadi  di  Thailand  dan  Sri  Lanka  yang menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia
Secara  normatif  instrumen  hukum  internasional  yang  memberikan  kebijakan  asimilasi disituasi pandemi dapat dibenarkan, namun perlu ada tindakan pencegahan dan jaminan human security dari aspek pemenuhan hajad hidup yang wajib diberikan negara sebagai penyelenggara  kesejahtaraan  masyarakat  disituasi  pandemi  saat  ini.  Melalui  bantuan kemanusian  yang  telah  diberikan  oleh  masyarakat  internasional  dalam  hal  ini  negara dapat  meminimalisir  terjadinya  pengulanggan  tindak  pidana  oleh  penerima  asimilasi melalui pendataan yang terintegrasi
13 Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19,” Info Singkat 12, no. 8 (April 2020): 2, accesed Juli 24, 2020, https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter- 1004-909-20200713144550.pdf.
14 Ibid ., 3.

## 4.3.  Faktor Human Being (Kemanusiaan)
Menteri  Hukum  dan  HAM  (Menkumham)  Yasonna  Laoly  dalam  dialog  di  Indonesia Lawyers  Club mengatakan  bahwa  alasan  memberikan  pembebasan  bersyarat  di  situasi pandemic  COVID-19  adalah  karena  faktor  kemanusiaan  ( human  being ).  Menurutnya begitu banyak narapidana yang berada di dalam lapas dengan usia-usia rentan terpapar COVID-19.  Bahkan  ada  narapidana  yang  sakit-sakitan  di  dalam  lapas  dan  sering  keluar masuk  rumah  sakit  dikarenakan  kondisi  kesehatannya  yang  terganggu  sejak  berada  di dalam  lapas.  Hal  ini  kemudian  Menkumham  mendapat  rekomendasi  dari  dokter  untuk memikirkan kondisi kesehatan para narapidana yang sudah memasuki usia lanjut. Selain itu cukup banyaknya kondisi lapas yang di huni oleh ibu hamil dan menyusui yang justru akan sangat rentan bila mereka tetap berada di dalam lapas.

## 4.3.  Faktor Upaya Penyelamatan Narapidana dari Terpapar Virus COVID-19
Kebijakan  pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi  COVID-19  yang  dilakukan  oleh pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) didasarkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.Hh-19.Pk.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  Dan  Pembebasan Narapidana  Dan  Anak  Melalui  Asimilasi  Dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dasar lahirnya kedua regulasi tersebut pertama, bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah Tahanan  Negara  merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki  tingkat  hunian tinggi,  sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  COVID-19;  Kedua,  COVID-19 telah  ditetapkan  sebagai  bencana  nasional  non-alam,  perlu  dilakukan  langkah  cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah Tahanan  Negara;  ketiga,  bahwa  untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara,  perlu  dilakukan  pengeluaran  dan pembebasan  melalui  asimilasi  dan  integrasi  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran COVID-19. Berdasarkan sebab lahirnya regulasi sebagaimana disebutkan di atas  maka  jelas  salah  satu  faktor  pemerintah  melakukan pembebasan  bersyarat  adalah untuk alasan menyelematkan narapidana dan anak pidana dari terpapar virus COVID-19.

## 5.  Dampak  Atas  Pembebasan  Bersyarat  Di  Situasi  Pandemi  COVID-19  Terhadap Peningkatan Skalasi Kejahatan Di Kota Kendari
Menurut  Pasal  1  angka  7  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  definisi narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  lapas. Seseorang  yang  menjalani  pidana  penjara  ataupun  kurungan  berarti  hak  atas kebebasannya sedang direnggut. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya narapidana tidak
hanya menjalani hukuman saja, tetapi juga menjalani rehabilitasi, yang merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan. Hal ini seperti yang terdapat di dalam konsiderans huruf c UU a  quo bahwa  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  adalah  agar  warga  binaan pemasyarakatan  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik dan bertanggung jawab. 15
Akan tetapi muncul pertanyaan terkait apakah narapidana yang dibebaskan sudah tepat sasaran dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi walaupun belum tuntas menjalani masa  hukumannya.  Masa  hukuman  yang  tidak  dijalani  secara  penuh  mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara  penuh  pula.  Hal  tersebut  berpotensi  mengakibatkan  narapidana  tersebut  belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa  menjadi  pemicu  mantan  narapidana  tersebut  untuk  kembali  melakukan  tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Seperti halnya di Sulawesi Tenggara dari 784 orang yang bebas karena program Asimilasi dan Integrasi ada 17 narapidana yang melakukan pelanggaran  syarat  umum.  Di  mana  syarat  umum  itu  salah  satunya  yang  di  langgar adalah kembali melakukan tindak pidana baru.

## 5.1.  Dampak Sosial, Ekonomi, Hukum dan kesehatan Atas Pembebasan Bersyarat Di  Situasi  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Peningkatan  Skalasi  Kejahatan  Di Kota Kendari
Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19  mulai  muncul.  Pertama,  di  tengah  pandemi  COVID-19,  eks  narapidana  akan dihadapkan  dalam  situasi  yang  sulit  untuk  mencari  pekerjaan.  Terlebih  lagi  di  dalam skema  paket  kebijakan  bantuan  pra  kerja  yang  telah  digulirkan  Pemerintah,  tidak menyebutkan  mengenai  bantuan  pra  kerja  bagi  para  eks  narapidana  yang  telah dibebaskan.  Hal  ini  bukannya  tanpa  sebab  mengingat  situasi  COVID-19  telah menyebabkan  banyak  perusahaan  “gulung  tikar”,  menghentikan  operasi,  merumahkan karyawan,  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja,  dan  lainnya.  Bahkan  data  terakhir Kementeriaan  Koordinasi  Perekonomian  memperlihatkan  sudah  ada  1,5  juta  karyawan korban WFH dan PHK (Republika, 14 April 2020). 16 Dimana, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19 di Indonesia rata-rata perusahaan melakukan PHK bukan karena perusahaannya  tutup  atau  pailit,  melainkan  karna  diberlakukannya Work  From  Home yang merupakan anjuran dari Pemerintah . 17 Hal ini justru akan memicu eks narapidana yang  sedang  menjalani  masa  pembebasan  bersyarat  di  luar  lapas  untuk  kembali melakukan tindak pidana dengan alasan mempertahankan hidup atau dengan kata lain
15 Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk., Op.Cit., 33.
16 Trias Palupi Kurnianingrum, Op.Cit, 4.
17 Herman,  dkk,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Dampak  Covid-19  Terhadap  Pemutusan  Hubungan  Kerja,” Halu  Oleo  Law  Review 4,  no.  2  (September  2020):    173,  accesed    November  21,  2020, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14282.
karena faktor ekonomi. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. 18
Aksi  kriminalitas  yang  bermunculan  ini  telah  banyak  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia, tak terkecuali dengan narapidana yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari, di mana terdapat 17 narapidana yang melakukan pelanggaran selama  menjalani  masa  pembebasan  bersyarat.  Hal  ini  tampak  jelas  bahwa  dampak pengeluaran ini memunculkan skalasi kejahatan baru di Kota Kendari khususnya. Belum lagi  kekhawatiran  masyarakat  dengan  dibebaskannya  para  narapidna  membuat masyrakat  menjadi  cemas  akan  timbulnya  skalasi  kejahatan  baru  dilingkungannya  dan bahkan tidak jarang mesyarakat khawatir dengan keluarnya narapidana dengan sistem pembebasan  bersyarat  dapat  mempengaruhi  anak-anak  mereka  untuk  melakukan kejahatan.
Ditinjau dari aspek kriminologi plebeian asimilasi telah melahirkan dilema situasi yang saling bertentangan. Saat ini terdapat pertentangan kepentingan perlindungan disituasi pandemi  COVID-19,  disatu  sisi  kepentingan  dan  tuntutan  hidup  bidang  ekonomi masyarakat  akan  turut  mempengaruhi  keadaan  sosial  dan  keadaan  sosial  akan  turut mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  hukum  khususnya  penerima  asimilasi.  Disisi  lain kepentingan  perlindungan  hak  hidup  dibawah  rezim  protokol  kesehatan  wajib dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  jaminan  perlindungan  atas  kemanusian  dan  dalam waktu yang bersamaan kepentingan rezim ekonomi, sosial, hukum dan kesahatan harus diwujudkan  dan  hal  tersebut  sangat  tidak  mungkin  dapat  diwujudkan  disitusi  saat  ini. Adanya  pertentangan  kepentingan  rezim  ekonomi  dan  kesehatan  tersebut  dapat berpotensi  mendorong  terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  sebagai  alasan  pilihan rasional  dalam  kriminologi  seperti  yang  terjadi  saat  ini  bahwa  terdapat  penerima asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali karena juga minimnya pengawasan dan desakan  ekonomi  dan  tuntutan  hidup  sehari-hari  setelah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan.
5.2.   Hubungan  antara  Dampak  Atas  Pembebasan  Bersyarat  Di  Situasi  Pandemi COVID-19  Terhadap  Peningkatan  Skalasi  Kejahatan  Di  Kota  Kendari  dengan Teori-Teori Kriminolgi
Berdasarkan  penjelasan  dampak  tersebut,  jika  dihubungkan  dengan  teori-teori kriminologi maka ada beberapa potensi peningkatan skalasi kejahatan yang akan terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh beberapa faktor dalam kriminologi sebagai berikut:

## 1. Teori Ekonomi
Teori  ini  mencoba  mencari  hubungan  kejahatan  dan  kemiskinan  dikaitkan  dengan penderitaan  rakyat,  tetapi  suatu  hal  menunjukkan  bahwa  kenaikan  tingkat  kehidupan penduduk tenyata tidak mengurangi tingkat kejahatan. Hal inilah yang meyakinkan para ahli  bahwa  kemiskinan  bukan  merupakan  sebab  kejahatan.  Menyadari  perkembangan
demikian,  perlu  diperhatikan  pendapat  Herman  Manheim  yang  mengatakan  bahwa seseorang  merasa  miskin  bilamana  ia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi, demikian  juga  sebaliknya  orang  kaya  akan  merasa  dirinyanya  kaya  bilamana  dianggap cukup  memenuhi  posisi  mereka.  Untuk  itu  mereka  akan  selalu  memperkaya  diri sekalipun  dengan  melakukan  perbuatan  yang  menyalahi  peraturan  yang  ada.  Dengan demikian  terlihat  bahwa  kemiskinan  maupun  kelebihan  harta  dapat  menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif. 19
Menarik apa yang dikatakan oleh Herman Manheim di atas, jika teori faktor ekonomi ini dihubungkan  dengan  potensi  kejahatan  yang  akan  terjadi  di  situasi  pandemi  COVID-19 ini maka individua tau kelompok yang merasakan ketidakadilan oleh rezim yang sedang berkuasa  di  mana  diantara  ketidakadilan  tersebut  menyebabkan  kemiskinan  bagi individu  maupun  kelompok-kelompok  tertentu,  sehingga  memacu  mereka  untuk melakukan tindakan kriminal.

## 2.  Teori Pilihan Rasional
Teori  pilihan  rasional , kadang  disebut teori  pilihan atau teori  tindakan rasional,  adalah kerangka  pemikiran  untuk  memahami  dan merancang  model perilaku  sosial  dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh  perilaku  individu  yang  masing-masing  membuat  keputusannya  sendiri.  Teori  ini berfokus pada penentu pilihan individu (individualisme metodologis).
Teori  pilihan  rasional  juga  berasumsi  bahwa  seseorang  memiliki preferensi di  antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya.  Preferensi  tersebut  dianggap  lengkap  (orang  tersebut  selalu  dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif  (apabila  pilihan  A  lebih  diinginkan  daripada  pilihan  B  dan  pilihan  B  lebih diinginkan  daripada  pilihan  C,  maka  A  lebih  diinginkan  daripada  C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik.
Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul dihampir semua penjelasan pembuatan keputusan manusia yang ada di buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilm,u politik modern, sosiologi, dan  filsafat.  Versi  turunan  dari  rasionalitas  adalah  rasionalitas  instrumental  yang meliputi pencarian cara palinh hemat biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut.
Menurut Penulis teori pilihan rasional adalah teori yang bersifat primery/utama dalam menelusuri  sebab  kriminologis  terjadi  kejahatan  berulang  yang  dilakukan  oleh narapidana penerima asimilasi dan pembebasan di situasi pandemi COVID-19. Teori ini
19 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, “ Kriminolgi Perspektif Hukum Pidana,” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 54.
meletakan  pelaku  anti  sosial  memilih  hal  yang  paling  baik  sekaligus  paling menguntungkan  diantara  resiko  yang  akan  diterima  dirinya  diantara  lebih  dari  satu pilihan yang ada, yang jika dihubungkan dengan kondosi saat ini pilihan tersebut adalah pilihan tuntutan ekonomi, sosial, hukum dan kesehatan.

## 3.   Teori Anomie
Theori  Anomie  dari  Emile  Durkheim. 20 Pada  dasarnya  teori  ini  menunjuk  kepada keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang dibenarkan mencapai aspirasi yang bersangkutan. Di dalam  kenyataan  aspirasi  tersebut  merupakan  keinginginan  mencapai  kepuasan material,  cara  penyesuaian  diri  terhadap  frustasi  yang  disebabkan  adanya  jurang  tadi dapat  menimbulkan  tingkah  laku  melawan  norma  untuk  tetap  mencapai  aspirasi tersebut.  Teori  ini  khusus  menjelaskan  mengenai  adanya  kelas-kelas  sosial  dalam masyarakat,  ingin  mencapai  kepuasan  material  dan  didengungkannya  hak  asasi  yang sama, tetapi di dalam kenyataannya berbeda. 21
Teori  anomie  ini  jika  dihubungkan  dengan  realita  pembebasan  bersyarat  di  situasi pandemi COVID-19 maka narapidana berpotensi melakukan kejahatan baru cukup besar karena  untuk  mencapai  kepuasan  material  berupa  ekonomi  sebagaimana  disebutkan teori sebelumnya maka narapidana rela untuk menabrak keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang  dibenarkan  mencapai  aspirasi  yang  bersangkutan,  dalam  hal  ini  persoalan  materi (ekonomi).

## 4.   Teori Differential Association
Edwin  H.  Sutherland  yang  menjelaskan  tingkah  laku  penjahat  melalui Differential Association  Theory (Teori  Asosiasi  yang  berbeda-beda)  yang  ditulis  dalam  bukunya Principles  of  Criminology (Asas-Asas  Kriminologi), 22 Sutherland  berpendapat  melalui teori ini bahwa : 23
a. Prilaku criminal itu dipelajari;
b. Prilaku  criminal  dipelajari  melalui  interaksi  dengan  orang  lain  dalam  suatu  proses komunikasi;
c. Bagian  utama  dari  pembelajaran  prilaku  kriminal  terjadi  di  dalam  kelompok personal yang akrab;
d. Ketika  prilaku  kriminal  dipelajari,  proses  belakarnya  mencakup  :  (a)  teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana, dan (b) arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi dan sikap;
e. Arah  spesifik  dari  motif  dan  keinginan  dipelajari  dari  definisi  kode  legal  sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai;
20 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, “ Kriminologi ,” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 58.
21 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Op.Cit., 54.
22 Muhammad Mustofa, “ Kriminologi Edisi kedua ,” (Bekasi: Sari Ilmu Pratama (SIP), 2010), 128.
23 J. Robert Lilly, dkk., “ Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi Edisi Kelima ,” (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 55-56.
f. Orang  menjadi  jahat  karena  akibat  dari  definisi  atau  pemahaman  yang  condong  ke pelanggaran  hukum  ketimbang  yang  menolak  pelanggaran.  Ini  merupakan  prinsip asosiasi deferensial.
g. Asosiasi  diferensial  mungkin  bervariasi  dalam  hal  frekuansi,  durasi,  prioritas  dan intensitas.
h. Proses  pembelajaran  prilaku  kriminal  melalui  asosiasi  dengan  kejahatan  dan  pola kriminal  akan  melibatkan  semua  mekanisme  yang  terlibat  dalam  proses pembelajaran lainnya.
i. Walaupun  prilaku  kriminal  merupakan  ekspresi  dari  nilai  dan  kebutuhan  umum, prilaku  itu  tidak  disebabkan  oleh  kebtuhan  dan  nilai  umum,  sebab  prilaku  non kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.
Hubungan teori ini dengan pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 tampak jelas  bahwa  kelompok  masyarakat  khawatir  akan  anak-anak  mereka,  saudara-saudara mereka  ikut  terkontaminasi  dengan  para  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa pembebasan  bersyarat  dengan  cara  mempelajari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para narapidana tersebut sehingga potensi bagi anak-anak maupun saudara-saudara mereka mengetahui  cara  untuk  melakukan  kejahatan  di  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini  di mana  faktor  ekonomi  merupakan  faktor  terbesar  yang  dapat  memberikan  pengaruh untuk orang dapat melakukan kejahatan disituasi pandemi COVID-19.

## 5.   Teor Kontrol Sosial
Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi  atauanggapan  bahwa  individu  di  masyarakat  mempunyai  kecenderungan  yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung  pada  masyarakatnya.  Seseorang  melakukan  kejahatan  karena  kemampuan kontrol  dirinya  yang  kurang  baik.  Dalam  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini kecenderungan untuk melakukan kejahatan begitu besar jika kontrol terhadap diri dari narapidana  yang  sedang  menajalani  masa  pembebasan  bersyarat  tidak  begitu  baik. Sehingga  terori  kontrol  sosial  ini  begitu  besar  pengaruhnya  dalam  terjadinya peningkatan skalasi kejahatan baru disituasi pandemi COVID-19 seperti saat ini.

## 6.   Teori Lingkungan ( Millieu )
Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi, perilaku manusia bisa merubah lingkungan misalnya manusia menebang hutan,  sebaliknya  lingkungan  sangat  berpengaruh  terhadap  bagaimana  manusia berperilaku.  Dalam  kaitannya  dengan  pembebasan  bersyarat  disituasi  pandemi  COVID- 19  seperti  saat  ini,  lingkungan  sangat  ikut  mempengaruhi  para  narapidana  kembali melakukan  kejahatan.  Jika  lingkungan  tempat  narapidana  tersebut  kembali  untuk menjalani  masa  pembebasan  bersyarat  dengan  sistem  integrasi  memiliki  sifat kecenderungan  yang  buruk,  maka  prilaku  narapidana  untuk  kembali  melakukan kejahatan  sangat  besar,  mengingat  mereka  belum  sepenuhnya  pulih  dari  masa pemasyarakatan untuk dapat di manusiakan kembali seutuhnya.

## 6.   Solusi  Dalam  Mencegah  Skalasi  Peningkatan  Kejahatan  Di  Situasi  Pandemi COVID-19 Di Kota Kendari
Pembebasan  narapidana  untuk  mengurangi  penyebaran  COVID-19  di  tengah  padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan  yang  over  kapastis  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  masih  mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut  kasus  hukum.  Besarnya  persentase  penggunaan  penjara  dalam  peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang  mencukupi.  Selama  pemerintah  tidak  mengubah  kebijakan  penegakan  hukum dalam  bentuk  penahanan  dan  pemenjaraan  maka  lapas  dan  rutan  di  Indonesia  akan selalu  padat  dan  berisiko  dalam  penyebaran  virus.  Pemerintah  perlu  memikirkan pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  serta  korban. Mekanisme  tata  cara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. 24
Terkait  dengan  berulahnya  kembali  eks  narapidana  yang  telah  dibebaskan  sehingga menimbulkan peningkatan skalasi kejahatan baru, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal  1  angka  4  UU  Pemasyarakatan  telah  menyebutkan  bahwa  Bapas  merupakan pranata  untuk  melaksanakan  bimbingan  klien  pemasyarakatan.  Lebih  lanjut,  Bapas berfungsi  untuk  membimbing,  membantu,  dan  mengawasi  warga  binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap  dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Misal  berkomunikasi  melalui video  conference dan  grup whatshapp agar  program  asimilasi  dan  integrasi  tetap  terjaga.  Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat  tinggal  narapidana  yang  sedang  menjalani  asmiliasi  atau  integrasi  mengingat kepolisian  memiliki  instrumen  sampai  ke  tingkat  desa/kelurahan.  Kepolisian  dapat berkoordinasi  dengan  Ditjen  Pemasyarakatan  mengenai  persebaran  narapidana  yang dikeluarkan  sehingga  kepolisian  dapat  melakukan  upaya  preventif  untuk  mencegah terjadinya kejahatan.
Solusi  lainnya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  skalasi  kejahatan  baru  di  Kota Kendari  adalah  Guna  mencegah  agar  narapidana  yang  dirumahkan  tidak  kembali melakukan  kejahatan,  diperlukan  juga  peran  dari  Kepala  Desa,  RT  dan  RW  untuk melakukan  pengawasan  ketat  dan  pembinaan. 25 Selain  itu  solusi  pengawasan  asimilasi dan  integrasi  bagi  narapidana  dan  anak  ketika  pandemi  COVID-19  agar  tidak  terjadi
24 Annissha Azzahra Wurnasari, dkk., “ Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19 , “ (Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2020), 24.
25 Edward O.S. Hiariej, Op.Cit.
peningkatan  skalasi  kejahatan  baru  di  Kota  Kendari  meliputi  variable-variabel  berikut ini, yaitu:
1. Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;
2. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan;
3. Pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi;
4. Pelaksanaan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19.

## 7. Penutup
Kebijakan  pemberian  pembebasan  bersyarat  di  situasi  pandemi  COVID-19 terhadap  narapidana  dilatarbelakangi  beberapa  faktor  diantaranya,  Persoalan Over Capacity dan  Antisipasi  Dampak  Negatifnya  di  Tengah  Wabah  COVID-19,  Pembebasan Narapidana  Dilatarbelakangi  Oleh  Komisi  Tinggi  PBB  untuk  HAM,  Faktor Human  Being (Kemanusiaan) dan Faktor Upaya Penyelamatan Narapidana dari Terpapar Virus COVID- 19. Namun, dalam pemberian pembebasan bersyarat terdapat dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari  yaitu  Dampak  sosial,  ekonomi,  hukum  dan  kesehatan.  Berangkat  dari  hal tersebut, penulis memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi  pandemi  COVID-19  di  Kota  Kendari  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  melakukan penguatan  regulasi  peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  tugas  dan  peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan selutuh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya  perbaikan  terhadap  sistem  sarana  prasarana  lembaga  pemasyarakatan  yang humanis.

## Daftar Pustaka
Djisman,  Samosir. Fungsi  Pidana  Penjara  Dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia .  Bina Cipta : Bandung, 2001.
Heery.  “164  Narapidana  Di  Sultra  Dibebaskan.” kendaripos.co.id, last  modified  2020. diakses  April  3,  2020.  https://kendaripos.co.id/2020/04/164-narapidana-di- sultra-dibebaskan/.
Herman,  dkk.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Dampak  COVID-19  Terhadap  Pemutusan Hubungan Kerja.” Halu Oleo Law Review 4, no. 2 (September 2020): 173. accesed November 21, 2020. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14282.
Hiariej,  Edward  Omar  Sharif  Hiariej.  “Alasan Asimilasi  dan  Integrasi  Narapidana  di Tengah  Wabah  COVID-19.” hukumoline.com, last  modified  2020.  diakses  Juni  29, 2020.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasa n-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-COVID-19/.
Kurnianingrum, Trias Palupi. “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19.” Info Singkat 12,  no.  8  (April  2020):  2,  accesed  Juli  24,  2020, https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1004-909-20200713144550.pdf
Lilly,  J.  Robert  dkk. Teori  Kriminologi  Konteks  dan  Konsekuensi:  Edisi  Kelima .
Pranadamedia Group : Jakarta, 2015.
Mustofa, Muhammad. Kriminologi Edisi kedua . Sari Ilmu Pratama (SIP) : Bekasi, 2010.
Priyatno,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia .  Refika  Aditama  : Bandung, 2006.
Safitri,  Eva.  “Cegah  Penyebaranan  Corona,  300  Napi  Akan  Dibebaskan.” detiknews  , last modified  2020.  diakses  Juli  23,  2020.  https://news.detik.com/berita/d- 4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan.
Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. Kriminolgi Perspektif Hukum Pidan. Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2019.
Santoso,  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa. Kriminologi .  PT  Rajagrafindo  Persada  :  Jakarta, 2001.
Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum . Alfabeta : Bandung, 2013.
Suryobroto, Baharuddin. Pemasyarakatan , Masalah dan Analisa. Prisma : Jakarta, 2006.
Susanto,  Adelia  Rachma  Indriaswari  Susanto,  dkk. Kajian  Politik  Hukum  Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 . Fakultas Hukum UGM: Dewan Mahasiswa Justicia, 2020.
Wurnasari,  Annissha  Azzahra,  dkk. Dampak  Asimilasi  Narapidana  Terhadap  Maraknya Kriminalitas  Di  Tengah  Pandemi  COVID-19 .  Seminar  Nasional  &  Call  For  Paper Hubisintek. 2020.