## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 2, Juni 2024, Halaman 102-116 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr
ANALISIS KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS: PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Analysis of Criminal Procedure Law Studies, Case Study: Law Enforcement in Cases of Sexual Violence against Children from a Human Rights Perspective)
Arlia Nuravenia Bibra, 1 Taun 2
1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat
E-mail : arliaaab@gmail.com

## Abstrak
Ketetapan  penegakan  hukum  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  penting dilakukan agar dapat memberikan hukum bagi korban maupun pelaku. Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan pelaksanaan perlindungan hukum yang memiliki orientasi memberikan perlindungan hukum  bagi  korban  melalui  pemberdayaan  korban  pada  dampak  yang  timbul  atas kasus  yang  terjadi.  Akan  tetapi,  perlindungan  hukum  tersebut  belum  sepenuhnya mencakup  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pelaku.  Sehingga  penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak  dapat  digunakan  untuk  mencapai  inklusivitas  perlindungan  hukum  bagi  kedua belah  pihak,  baik  itu  korban  maupun  pelaku.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis.  Berdasarkan  dari  analisis  yang  ada,  penggunaan  perspektif  Hak  Asasi Manusia  dalam  penegakan  hukum  pidana  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak merupakan  hal  penting,  yang  dapat  diimplementasikan  ke  dalam  proses  hukum berkeadilan untuk dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya  kembali  di  masyarakat,  dimana  hal  itu  sejalan  dengan  tujuan  penegakan hukum itu sendiri.
Kata  Kunci: Penegakan Hukum Pidana,  Kekerasan Seksual  pada Anak,  Hak Asasi Manusia

## Abstract
Law enforcement provisions for perpetrators of sexual violence against children are important  in  order  to  provide  law  for  both  victims  and  perpetrators.  Currently,  the implementation  of  law  enforcement  for  perpetrators  of  sexual  violence  against children is an implementation of legal protection that has the orientation of providing legal protection for victims through empowering victims regarding the impacts that arise from  the cases  that occur. However, this legal protection does not fully cover
legal protection for perpetrators. So that the use of a human rights perspective in law enforcement  in  cases  of  sexual  violence  against  children  can  be  used  to  achieve inclusive  legal  protection  for  both  parties,  both  victims  and  perpetrators.  This research was conducted to find out how law enforcement is implemented in cases of sexual  violence  against  children.  The  research  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative,  namely  through  literature  study  of  various  literature  which becomes a systematic study. Based on the existing analysis, the use of a human rights perspective in enforcing criminal law in cases of sexual violence against children is an  important  thing, which  can  be  implemented  into  a  just  legal  process  to  help  the parties involved in carrying out their functions and roles again in society, where things it is in line with the objectives of law enforcement itself.
Keywords: Criminal  Law  Enforcement,  Sexual  Violence  against  Children,  Human Rights

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah mendasar dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah pelaksanaan tindak pidana, dalam hal  itu  kemudian  menjadikan  hukum  acara  pidana  sebagai  salah  satu  rujukan dalam  melaksanakan  hukum  pidana.  Dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana, hukum  acara  pidana  kemudian  juga  menjadi  alat  pelaksana  melalui  hubungan sistematis dan praktis pada sebuah kasus pidana. Di samping adanya keterkaitan tersebut,  hukum  acara  pidana  juga  menjadi  salah  satu  nilai  substantif  dari pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  ada.  Sehingga,  hukum  acara  pidana  yang merupakan  aturan-aturan  dalam  melaksanakan  tindak  pidana,  diketahui  juga merupakan alat yang memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak diketahui menjadi salah satu kasus pidana  yang belakangan ini banyak menjadi perhatian  publik.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  pelanggaran  hukum  yang melibatkan  anak  di  bawah  umur,  yang  mana  dalam  hal  itu  akan  menimbulkan perspektif  publik  mengenai  orientasi  pemberdayaan  bagi  kelangsungan  hidup anak  yang  bersangkutan  sebagai  korban.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian
yang  dilakukan  oleh  Yusanti,  (2020), 1 dimana  pada  kasus  tindak  pidana  yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban akan menyita perhatian publik, karena  secara  tidak  langsung  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  anak yang berkenaan dengan pemenuhan hak dasar anak yang mengikutinya.
Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat juga berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Dalam  hal  itu,  pada pelaksanaan  penegakan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  seringkali menggunakan  perspektif  korban  yang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi anak sebagai korban. Hal tersebut berkaitan dengan hukum normatif, dimana pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dilaksanakan melalui pendekatan keberadaan korban sebagai pihak yang dirugikan.
Di sisi lain, adanya perlindungan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak seringkali juga  hanya  menekankan  pada  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  korban. Dalam  hal  itu,  tersangka  kasus  tindak  kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan pihak  yang  secara  praktis  menghilangkan  hak-hak  dasar  bagi  anak.  Melalui Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  anak 2 , pelaksanaan  penegakan  hukum  tersebut  diketahui  memiliki  kajian  yang mempertegas  pemberatan  sanksi  pada  pidana  mengenai  kekerasan  seksual terhadap anak. Sehingga, pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dalam hal ini menjadi objek hukum dalam hukum acara pidana melalui sanksi pidana dan denda bagi pelaku.
Dengan adanya orientasi hukum pada masalah perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka instrumen penegakan hukum dalam tindak kekerasan seksual pada anak menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum  terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut juga mencakup penggunaan pasal berlapis  dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual  pada  anak.
1 Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Dari  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (4), 619-636.
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hal  tersebut,  pada  dasarnya  juga  merupakan  unsur  yang  esensial  dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  dalam  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak. Sehingga,  keberadaan  sanksi  hukum  pada  kasus  ini  adalah  hal  yang  bersifat mutlak dan absolut yang dapat diambil melalui kepastian hukum bagi korban.
Untuk  itulah,  cara  ideal  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  pidana bagi tindakan kekerasan seksual pada anak adalah dengan dilaksanakan melalui penegakan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia sebagai salah satu konsep yang melihat hak-hak dasar manusia melalui ketetapan  hukum,  dapat  digunakan  untuk  melihat  pelaksanaan  pidana  melalui perspektif kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pandangan  Situmeang (2019) 3 , yang  mengungkapkan  bahwa  penegakan  hukum  pidana  cenderung berkaitan  dengan  moral  dan  etika,  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Hak Asasi Manusia. Dalam hal itu juga, Hak Asasi manusia kemudian dapat digunakan untuk meringankan sanksi tindak pidana  yang  memainkan  pengakuan  mengenai  jaminan  hukum  bagi  setiap individu. Lebih lanjut, penggunaan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana juga diartikan  sebagai  penyeimbang  dari  adanya  kebijakan  kriminal  terhadap penegakan  hukum.  Sehingga,  dimensi  Hak  Asasi  Manusia  dapat  dikatakan sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  keadilan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang bersangkutan.
Dari adanya hal tersebut, analisis dalam penelitian ini berpendapat bahwa terdapat  kebutuhan  mendesak  mengenai  model  pelaksanaan  penegakan  hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus  kajian  tentang  bagaimana  penggunaan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum  bagi  setiap  individu  dalam  konteks  hukum  acara  pidana.  Urgensi penelitian  ini  berlandaskan  pada  kebutuhan  terhadap  penegakan  hukum  yang
3 Situmeang,  S.  M.  T.  (2019).  Kebijakan  Kriminal  dalam  Penegakan  Hukum  untuk  Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal , 1 (1).
sejalan  dengan  kompleksnya  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  mengkaji  mengenai  perspektif  Hak Asasi  Manusia  dalam  tindak  pidana,  seperti  Manggala  et  al.,  (2021) 4 ,  yang mengungkapkan  bahwa  hukum  normatif  dalam  pelaksanaan  hukum  pidana berkaitan dengan implementasi Hak Asasi Manusia dalam instrumen penegakan hukum yang akan berdampak pada tindakan diskriminatif terhadap hak asasi yang dimiliki seseorang. Hal ini kemudian mendorong adanya penelitian ini, yaitu Hak Asasi  manusia  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan ketetapan  hukum  dan  kewajiban  negara  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan jaminan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Lebih jauhnya, hal tersebut dapat membawa  pelaksanaan  tindakan  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada pemenuhan  jaminan  hukum  bagi  masyarakat.  Dengan  menganalisis  beberapa penelitian terdahulu, artikel penelitian ini memberikan pemahaman bahwa adanya jaminan hukum sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan terhadap pelaksanaan hukum pidana secara adil dan bijaksana.
Terdapat beberapa keterbaruan analisis dalam penelitian ini yaitu pertama , pada  aspek  objek  kajian,  penelitian  ini  memfokuskan  kebutuhan  hukum  acara pidana  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  sebagai  salah  satu  kasus  kejahatan yang  saat  ini  terus  meningkat. Kedua, adanya  kesamaan  kedudukan  di  mata hukum bagi setiap individu dalam Hak Asasi Manusia memiliki nilai fundamental bagi pemberian sanksi hukum pidana dalam proses penegakan hukum yang ada. Permasalahan  yang  menjadi  gagasan  dalam  kajian  penelitian  ini  adalah pentingnya  implementasi  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dalam  melaksanakan penegakan  hukum  dalam  hukum  pidana.  Sehingga  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  yaitu  “ Bagaimana  implementasi  perspektif  Hak  Asasi  Manusia dalam melaksanakan tindak pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak?”. Di sisi lain, penilaian mengenai alat hukum dan kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum yang ada dalam penelitian ini juga dianggap sebagai penentu
4 Manggala, IGF, Dewi, AASL, & Suryani, LP (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 46-51.
keberhasilan  dalam  mencapai  kesetaraan  hukum  di  masyarakat,  meskipun  pada prosesnya bergantung pada kebijakan yang akan diambil penegak hukum dalam kasus yang ada.
Secara  umum,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan penggunaan Hak Asasi  Manusia sebagai  salah satu  kajian dalam melaksanakan ketetapan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  melalui  implementasinya  pada  hukum acara  pidana.  Sementara  manfaat  secara  teoritis,  kajian  dalam  penelitian  ini diharapkan  menjadi  landasan  teori  bagi  penelitian  serupa  yang  akan  datang. Melalui  implementasi  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dalam  penegakan  hukum pidana,  diharapkan  mampu  mengarahkan  proses  penegakan  hukum  secara  adil, yang  nantinya  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  kajian  hukum  melalui perkembangaan implikasi dan manfaat yang ada di masyarakat. Implementasi Hak Asasi  Manusia  tersebut  juga  dibarengi  dengan  perkembangan  dinamika  sosial yang  ada  di  masyarakat,  melalui  pemenuhan  solusi  atas  permasalahan  hukum secara cerdas dan bijaksana.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Kumpulan  informasi  yang  digunakan  di  dalam  mengambil  keputusan dapat disebut sebagai data (Kuncoro Mudrajad PH.d, 2019) 5 . Dalam penyusunan artikel  ilmiah  mengenai  Tindak  Pidana  Kasus  Kekerasan  Seksual  pada  Anak melalui  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah descriptive  qualitative atau  disebut  juga  deskriptif  kualitatif.  Dipilihnya  jenis metode  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  gambaran,  deskripsi,  atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf A.M, 2016) 6 .  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder atau secondary data.
5 Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019 ). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3.
6 Yusuf A.M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penyusunan  artikel ilmiah ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode observasi. Observasi merupakan salah satu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  konsep  pengalaman  yang dapat  muncul  secara  tiba-tiba,  yang  mana  hal  tersebut  berdasarkan  pada  pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu (Hasanah, 2017) 7 . Studi literatur dan observasi tersebut dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan  dalam  penelitian.  Observasi  tersebut  dilakukan  dengan  cara menganalisis  beberapa  kasus  mengenai  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  dan memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi objek kajian tersebut.

## C. PEMBAHASAN
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap individu. Hak  Asasi  Manusia  juga  diketahui  sebagai  perwujudan  atas  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  individu  yang  dikaruniai  anugerah  yang  wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi  oleh hukum, pemerintah, kelompok  dalam masyarakat,  bahkan  individu  lain  ( Khairazi,  2016 ) 8 . Dalam  hal  ini  Hak  Asasi Manusia  juga  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  dan  martabat  manusia  yang berorientasi pada keberlangsungan kehidupan individu itu sendiri.
Dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum,  Hak  Asasi  Manusia  pada pelaksanaannya digunakan untuk mempertahankan kebebasan dan jaminan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal itu, penegakan hukum  yang  ada  harus  berbentuk  sistem  yang  menjamin  dan  mengakui  adanya
7 Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), 21–46. At-Taqaddum.
8 Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. INOVATIF| Jurnal Hukum, 8 (1).
Hak  Asasi  Manusia.  Sehingga,  pelaksanaan  HAM  yang  menjadi  instrumen penegakan hukum menjadi penting dalam melihat proses kebijakan hukum yang hadir  di  masyarakat.  Lebih  lanjut,  adanya  penegakan  HAM  dalam  penegakan hukum  juga  memainkan  peran  penting  yang  menjadi  indikator  dalam melangsungkan nilai-nilai normatif dalam tatanan kehidupan sosial.
Pada  analisis  dalam  penelitian  ini,  penegakan  hukum  diambil  sebagai salah  satu  cara  dalam  melangsungkan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Sehingga, dalam hal itu, penggunaan prinsip keadilan dalam kajian hukum normatif merupakan salah satu cara dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada  anak.  Dalam  aspek  lain,  pelaksanaan  penegakan  hukum  bagi  pelaku kekerasan  seksual  pada  anak  juga  mengambil  ketentuan  pidana  dalam  bentuk penerapan sanksi yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak.
1. Analisis  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Pada anak
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  upaya  penegakan  hukum dilakukan  melalui  ketatapan  hukum  dan  kebijakan  yang  didasari  oleh perlindungan  hukum,  pada  upaya  tindak  kekerasan  seksual  pada  anak diketahui  juga  dapat  ditanggulangi  melalui  cara-cara  yang  telah  ditetapkan melalui Undang-Undang. Dalam hal ini, pemberian sanksi hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan suatu penegakan hukum dalam  bentuk  aturan  yang  didalamnya  menjadi  alternatif  dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual pada anak yang telah menjadi objek hukum.
Dalam hal  itu, KUHP  dalam beberapa pasal  telah mengatur tentang tindak pidana dan pemberian sanksi hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak, seperti misalnya dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 294, dan Pasal 298.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  89  KUHP 9 juga  telah  mempertegas
9 Pengertian Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP
pengertian mengenai “kekerasan” yang mana kemudian juga menjadi rujukan dalam melaksanakan pemberian sanksi dan hukuman pada pelaku kekerasan seksual  pada  anak.  Lebih  lanjut,  penanggulangan  tindak  kekerasan  seksual juga dilakukan melalui dua jalur hukum,  yaitu jalur hukum penal dan jalur hukum  non  penal  yang  merupakan  bentuk  represif  dan  preventif  dalam penegakan hukum mengenai kasus tersebut. Hal tersebut, dalam realitanya, sebagaimana  penggunaan  KUHP  menjadi  rujukan  dalam  melaksanakan penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual pada anak, hal itu menjadikan penggunaan KUHP dalam konteks penegakan hukum pada kasus yang  berkaitan  lebih  mengarah  pada  penanggulangan  kasus  yang menitikberatkan pada perlindungan dan akibat hukum dari adanya kasus yang ada.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  ketentuan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014 10 yang  merupakan  formulasi  dari  KUHP  melalui adanya  pemberatan  sanksi  sebagai  tujuan  penegakan  hukum.  Dari  adanya penggunaan ketetapan hukum tersebut, maka pada praktik penegakan hukum yang  ada  dalam  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  cenderung  berorientasi pada penanggulangan kasus kekerasan seksual yang bertujuan menimbulkan efek  jera  bagi  pelaku  disamping  adanya  faktor-faktor  lain  yang  menjadi penentu dalam pelaksanaannya.
Dari adanya hal tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  menggunakan  hukum  normatif  yang berperan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban.  Dalam  hal  itu, penegak  hukum,  lembaga  hukum,  aturan  hukum,  bahkan  masyarakat  dan media massa merupakan sarana yang dapat memberikan ketetapan perlakuan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum. Hal itu kemudian membawa  arah  pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  kasus  kekerasan seksual pada anak mengesampingkan kepentingan perlindungan hukum bagi pelaku.
10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Analisis  Proses  Hukum  Acara  Pidana  melalui  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  dalam  Pemberian  Hukuman  bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual pada Anak
Dalam  KUHP  yang  menjadi  rujukan  pelaksanaan  penegakan  hukum dalam  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak,  diketahui  mengambil  kajian perlindungan hukum sebagai faktor utama dalam menentukan arah penegakan hukum  yang  berjalan.  Dalam  hal  itu,  kualitas  penegakan  hukum  juga  dapat dilihat dari adanya keterlibatan penegak hukum  dalam memberikan keadilan hukum  bagi  pihak-pihak  yang  berkaitan.  Hal  tersebut  yang  diketahui menitikberatkan  pada  pemberian  efek  jera  terhadap  pelaku,  kemudian mengambil kemampuan penegak hukum dalam memberikan ketetapan hukum bagi pelaku pada konteks pemberian sanksi. Hal itu memungkinkan hadirnya ketimpangan hukum yang melihat objek hukum sebagai salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu kasus.
Lebih  lanjut  mengenai  hal  tersebut,  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum  juga menjadi salah satu  faktor penting dalam melihat  bagaimana  jalannya  penegakan  hukum  yang  berlaku.  Sehingga, keterlibatan  antara  penegak  hukum  dengan  lingkungan  yang  mendukung berlangsungnya  penegakan  hukum  itu  sendiri  harus  mencapai  iklim  hukum yang sejalan dengan keadilan hukum bagi semua pihak yang terkait. Dalam hal itu, adanya jaminan hukum setiap individu yang ditetapkan melalui Undang- Undang  kemudian  menjadi  acuan  dalam  melangsungkan  keadilan  dalam proporsi hukum yang ada. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui perspektif Hak Asasi Manusia, dimana pemberian jaminan dan ketentuan hukum dalam suatu  kasus  merupakan  perspektif  yang melihat  individu  sebagai  objek  yang memiliki hak dasar yaitu kedudukan yang sama di mata hukum itu sendiri.
Dalam konteks penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku  kekerasan  seksual  dianggap  sebagai  pihak  yang  mengambil  bahkan menghilangkan  hak  dasar  bagi  anak  sebagai  korban.  Maka  dari  itu, objektifikasi pelaku sebagai pihak  yang menciptakan kerugian dapat diambil melalui  penegakan  hukum  yang  ada.  Dalam  pelaksanaannya,  penegakan
hukum  yang berlangsung kemudian berorientasi  untuk  memberikan keadilan hukum bagi korban melalui objektifikasi pelaku tersebut. Dalam realita yang terjadi, pemberian efek jera bagi pelaku menghilangkan adanya hak-hak yang dimiliki  oleh  individu  melalui  objektifikasi  yang  ada,  sehingga,  prinsip keadilan yang ada bertentangan dengan pemenuhan hak-hak dasar bagi pihak- pihak  terkait.  Di  sinilah  peran  hukum  kemudian  dijadikan  sarana  dalam mencapai prinsip keadilan yang dilaksanakan pada proses penegakan hukum yang ada.
Hal  itu  dapat  dicapai  melalui  penggunaan  perspektif  Hak  Asasi Manusia dalam melaksanakan penegakan hukum yang ada. Hak Asasi Manusia sebagai  dasar  dari  adanya  pemenuhan  jaminan  hukum  bagi  setiap  individu, dalam  hal  itu  akan  mencerminkan  prinsip  keadilan  bagi  pihak-pihak  terkait, yang  dalam  hal  ini  merupakan  pelaku  dan  korban  itu  sendiri.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pandangan  Tantri  &  Made,  (2021) 11 ,  yang  mengungkapkan bahwa  Hak  Asasi  Manusia  dapat  digunakan  untuk  menjustifikasi  pelaku melalui pemenuhan prinsip keadilan bagi pelaku yang bersangkutan. Sehingga, pada kasus kekerasan seksual pada anak, hukum normatif yang sejalan dengan penggunaan  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  suatu  cara  dalam menempuh perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku. Dimana dalam hal itu, pemberatan sanksi bagi pelaku juga termasuk ke dalam salah satu fokus objek yang dapat mempengaruhi berlangsungnya tujuan keadilan hukum dalam proses penegakan hukum yang ada. Maka, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia akan menghasilkan ketetapan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini diambil melalui alur hukum yang adil bagi pelaku yang bersangkutan.
3. Implementasi  Penggunaan  Asas  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Kajian Viktimologi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
Sebagaimana  telah  dibahas  bahwa  penggunaan  Hak  Asasi  Manusia dalam kasus kekerasan seksual pada anak dapat memberikan ketetapan hukum
11  Tantri,  LMKW,  &  Made,  L.  (2021).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Korban  Kekerasan Seksual di Indonesia. Juris Media, 4 (2), 145-172.
yang sejalan dengan perlindungan dan keadilan hukum. Adanya penggunaan Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu cara dalam melangsungkan hukum normatif yang sejalan dengan kepentingan bagi korban dan pelaku. Sehingga, hukum  normatif  yang  ada  kemudian  dapat  mencerminkan  bagaimana berlangsungnya konotasi hukum yang memiliki tujuan dan prinsip-prinsip dari pelaksanaan  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, seperti  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  Penggunaan  Hak  Asasi  Manusia dapat digunakan dalam pengambilan ketetapan hukum bagi pelaku, hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan perlindungan bagi korban.
Kajian viktimologi  yang mengambil perspektif korban sebagai faktor penentu  dalam  melangsungkan  ketetapan  hukum,  kemudian  menjadi  aspek yang  penting  dalam  mencapai  keadilan  hukum  dalam  kasus  pidana.  Dimana dalam  hal  itu,  anak  yang  diketahui  sebagai  pihak  yang  tidak  berdaya  dalam kasus  kekerasan  seksual  pada  anak,  kemudian  menjadi  objek  yang  menjadi fokus utama dalam viktimologi. Dalam hal itu, upaya perlindungan hukum bagi anak  akan  memperhatikan  faktor-faktor  seperti  dampak  fisik  dan  psikologis, kelangsungan  hidup,  bahkan  dampak  sosial  yang  menyertainya.  Sehingga bentuk  kejahatan  hukum  dalam  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak menempatkan  aspek  nilai  budaya,  agama,  dan  pendidikan  untuk  melindungi hak-hak anak sebagai korban (Ilyasa R, 2022) 12 . Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana  implikasi  dari  proses  penegakan  hukum  yang  ada  dapat mengembalikan hak-hak anak sebagai korban.
Di samping hal tersebut, kejahatan dalam kasus kekerasan seksual pada anak  juga  merupakan  hal  yang  melanggar  kesusilaan  dalam  norma  yang berlaku  di  masyarakat.  Sehingga,  penyelenggaraan  penegakan  hukum  dalam kasus ini harus berkaitan dengan tujuan perbaikan bagi kultur masyarakat itu sendiri.  Aspek  seperti  pemberdayaan  perempuan,  kelangsungan  hidup  anak, perbaikan struktur sosial, bahkan akses pendidikan, dalam hal itu menjadi alat yang digunakan untuk melangsungkan kualitas penegakan hukum dalam kasus
12  Ilyasa,  R.  M.  A.  (2022).  Kajian  Hukum  Dan  Viktimologi  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada Anak Di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 25-42.
kekerasan  seksual  pada  anak.  Sehingga  penggunaan  perspektif  Hak  Asasi Manusia  kemudian  juga  menjadi  alat  strategis  yang  dapat  secara  tegas menjamin hak kehidupan anak dalam kasus yang ada.
Hal  tersebut  dapat  diimplementasikan  melalui  adanya  jaminan  yang melindungi hak anak melalui hak-hak dasar  yang dimilikinya dalam konteks hak  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  partisipasi  sosial  melalui fungsi  dan  perannya  yang  optimal  dalam  masyarakat.  Merujuk  pada  Pasal  3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 13 , beberapa aspek penting yang harus  dimiliki  anak  adalah  sebagai  berikut;  a)  terjaminnya  dan  terpenuhinya hak-hak  anak,  b)  terpenuhinya  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  c) perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, d) terwujudnya anak yang berkualitas, e) berakhlak mulia, f) sejahtera. Dari adanya ketentuan tersebut, maka  aspek  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  melangsungkan pemenuhan  kebutuhan  hukum  bagi  anak  yang  sejalan  dengan  aksesibilitas kehidupan  anak  pada  perihal  pemenuhan  hak-hak  anak  sebagai  korban. Implementasi  dari  adanya  pemenuhan  aspek  tersebut,  lebih  jauhnya  akan memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan urgensi prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia.

## D. SIMPULAN
Dari  adanya  hasil  analisis  dan  pembahasan  tersebut,  diketahui  bahwa kasus kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu kasus sistemik dalam kajian hukum  acara  pidana.  Hal  itu  diketahui  dari  adanya  faktor-faktor  yang  menjadi penentu dalam melaksanakan penegakan hukum dalam kasus yang ada. Diantara faktor  tersebut  adalah  sarana  penegakan  hukum,  urgensi  penegakan  hukum, kondisi  sosial,  bahkan  penegak  hukum  itu  sendiri.  Sehingga,  bagaimana pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  akan memiliki pengaruh terhadap dampak dan akibat hukum dalam mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Dalam mencapai hal tersebut, Hak Asasi
13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Manusia  kemudian  dapat  digunakan  sebagai  perspektif  yang  berorientasi  pada pemenuhan jaminan hukum bagi pihak-pihak terkait. Hal tersebut dapat diketahui dari  adanya  analisis  dalam  penelitian  ini,  yang  membuktikan  bahwa  dengan adanya  penggunaan  Hak  Asasi  Manusia  memiliki  pengaruh  dan  peran  yang signifikan  dengan  bagaimana  ketentuan  hukum  dapat  memberikan  keadilan hukum  tanpa  mengesampingkan  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping hal itu, analisis dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai  penggunaan  asas  viktimologi  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia dalam  memenuhi  perlindungan  dan  keadilan  hukum  dalam  kasus  kekerasan seksual  pada  anak.  Melalui  pelaksanaan  penegakan  hukum  pada  pemenuhan kedua aspek tersebut, kemudian diketahui dapat digunakan untuk mencapai proses penegakan  hukum  secara  adil  dan  bijaksana  pada  implementasi  yang  sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hasanah, H. “Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)” 21–46. At-Taqaddum. 2017.
John  Austin,  “The  Province  of  Jurisprudence,  dalam  Darji  Darmodiharjo,  Pokok- pokok Filsafat Hukum”, Gramedia, Jakarta: 2004.
Kuncoro Mudrajad PH.d. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3 . 2019.
Yusuf  A.M. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Penelitian  Gabungan . Prenada Media. 2016.

## JURNAL/SKRIPSI
Ilyasa, R. M. A, “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum”. Indonesia Law Journal, (Vol.2, No. 1, 25-42, 2021).
Khairazi,  F.  “Implementasi  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia”.
INOVATIF | Jurnal Hukum , (Vol. 8, No. 1, 2015).
Manggala,  IGF,  Dewi,  AASL,  &  Suryani,  L.  “Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Kebiri dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”. Jurnal  Konstruksi  Hukum ,  (Vol.2, No.1, 2021).
Situmeang,  S.  M.  T.  “Kebijakan  Kriminal  dalam  Penegakan  Hukum  untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journa”, (Vol. 1, No. 1, 2019).
Tantri,  LMKW,  &  Made,  L,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. Juris Media , (Vol. 4, No.2, 145-172, 2019).
Yusyanti,  D.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Dari  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , (Vol.20, No.4, 2020).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak