Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 79-83| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3096.79-83

## KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH
Agus Suarnegara, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agussuarnegara12@gmail.com, Madesuwitra27@gmail.com, Sukadanaketut1966@gmail.com

## Abstrak
Kedudukan  Hukum  Anak  Astra  dalam  hukum  waris  adat  Bali  setelah  orang  tua  kawin  sah  akan  mengikuti ayahnya. Banyak ditemukan dalam kehidupan  masyarakat,  adanya kejadian anak yang lahir dari wanita yang belum  berada  di  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  sehingga  dapat  menimbulkan  masalah.  Penelitian  ini bertujuan  menjelaskan  kedudukan  Hukum  Anak  Astra  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan mendeskripsikan Hak Waris  Anak Astra  dalam Hukum adat  Bali  setelah  orang tua  biologisnya  kawin  sah.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  mengkaji  peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mengaitkan kenyataan yang ada di lapangan, berkaitan hal ini tentu pendekatan yang tepat adalah pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan  hukum  primer  dan  sekunder.    Selanjutnya  bahan  hukum  yang  terkumpul  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  analisis  interpretasi  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kedudukan  anak  astra setelah berlakunya UU No. 1 Tahun  1974, secara hukum  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya.  Hak Anak  Astra Dalam  Hukum  adat  Bali  Setelah  Orang Tua Biologisnya Kawin Sah di Bali adalah setelah anak astra itu lahir dalam perkawinan yang sah maka hak dan statusnya menurut ke ayahnya (purusa).
Kata kunci : Anak Astra, Hukum Waris Adat Bali, Kedudukan Anak, Kawin Sah

## Abstract
The  legal  position  of  Astra's  children  in  Balinese  traditional  inheritance  law  after  their  parents  are  legally married will follow their father. Many are found in community life, the incidence of children born to women who are not yet in a legal marriage bond so that it can cause problems. This study aims to explain the legal position of  Astra's  children  after  the  enactment  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  and  to  describe  the inheritance  rights  of  Astra's  children  in  Balinese  customary  law  after  their  biological  parents  are  legally married. This study used normative research by examining the prevailing laws and regulations by relating the realities  in  the  field,  in  this  regard,  of  course,  the  right  approach  is  the  Legislative  Approach.  The  legal materials  used  were  primary  and  secondary  legal  materials.  Furthermore,  the  collected  legal  materials  are processed and analyzed using systematic interpretation analysis techniques. The results showed that the position of Anak Astra after the enactment of Law no. 1 of 1974, legally only has a civil relationship with his mother and his mother's family. The rights of Astra's children in Balinese customary law  After their biological parents get married  legally  in  Bali,  it  is  after  Astra's  child  is  born  in  a  legal  marriage  that  his  rights  and  status  are according to his father (purusa).
Keywords : Child status, Balinese Customary Inheritance Law, Astra's children, Legally Married

## I. PENDAHULUAN
Hidup  bersama  terjadi  pada  orang-orang  dari  berbagai  jenis  dan  telah  memenuhi  persyaratan pernikahan, mereka sudah bisa disebut pasangan suami istri. Menurut Hukum Adat di Bali, jika anak dilahirkan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan disebut anak di luar nikah, di mana istilah anak di luar nikah dapat dibagi menjadi (dua), yaitu seorang anak dengan sebutan anak bebinjat dan astra anak. Anak Bebinjat dan Anak Astra memiliki perbedaan, dimana Anak Bebinjat merupakan anak di luar pernikahan, lazimnya tak diketahui bapaknya dan tak diakui. Sedangkan Anak Astra merupakan anak  di  luar  pernikahan,  yang  mana  kasta  laki-laki  yang  menurunkan  lebih  tinggi  dari  kasta perempuan.  Pada  keadaan  tersebut  tidak  terjadi  perkawinan  secara  sah  namun  bapak  anak  ini diketahui (Soeripto,  1973) .  Jika  perempuan  hamil  terlebih  dahulu  sebelum  dilaksanakannya pernikahan, jadi pada keadaan tersebut pernikahan bisa terus dilaksanakan asal pihak pria sudah tahu
tentang  kehamilan  perempuan  tersebut,  dimana  anak  yang  lahir  tersebut adalah anak sah (Soeripto, 1973:30) .
Warga Bali mempercayai sistem kekeluargaan patrilineal yaitu posisi pihak laki-laki dominan dibandingkan dengan pihak perempuan, karena itu anak astra memiliki posisi setara dengan anak sah tentang  hubungan  antara  ibu  maupun  keluarga  ibu (Saragih,  1984) .  Namun  saat  ini,  kerap  kali kelahiran anak astra dipublikasikan atau mendapat pengesahan dari orang tua  anak tersebut  (bapak aslinya). Setelah mendapatkan pengesahan  dan  pengakuan  dari  bapak  aslinya  kepada anak  astra itu,    hingga  munculah  hubungan  hukum  terhadap  bapak  anak  itu.  Berdasarkan kelompok etnik dan suku  bangsa  Indonesia  memiliki  hukum  waris  adat  yang  memiliki  sifat  pluralistik.  Lazimnya,  hal tersebut  dikarenakan  garis  keturunan  yang  tidak  sama,  yang  menjadikan  dasar  sistem  suku  bangsa dan  kelompok  etnik.  Adapun  perkaranya yaitu  apakah  terdapat  kemiripan  antara  hukum  waris adat yang dianut dan tetapkah itu dianut walau mereka menetap di luar daerah  asalnya (Soekanto,  1986) . Sebelumnya perlu diingat bahwa masyarakat yang beragama hindu tidak saja berada di Bali namun terdapat di daerah lain transmigrasi. Oleh karena itu hukum waris untuk warga Hindu yaitu refleksi dari  agama  Hindu  yang  dianutnya,  jadi  susah  membedakan  antara  menurut  agama  Hindu  dan menurut adat (Hadikusuma.H, 1996) .
Berdasarkan  hukum  waris  yang  berfungsi  sebagai  subjek  yaitu  pewaris  dan  ahli  waris, begitupun  dengan  hukum  waris  adat.  Pewaris  merupakan  orang  yang  meninggalkan  ataupun menyerahkan  harta  warisan,  lain  halnya  dengan  ahli  waris  yaitu  orang  yang  berhak  menerima warisan  sesuai  hukum (Fitriana,  2013) .  Menurut  ajaran  umum  yang  paling  diutamakan  dalam pewarisan  yaitu penarikan hanya pada garis pria (patrilineal), di dalam hukum kekeluargaan Hindu kerap  kali  dikatakan  sebagai  kapurusan  adalah  posisi  pria  yang  dominan  dibanding  perempuan. Sangat penting  umumnya menjalani Pitra  Puja bagi pemikul  Dharma  (kewajiban) yaitu melakukan pemujaan  dan  tanggung  jawab  terhadap  leluhur,  yang  diikuti  hak  mendapatkan  warisan, menggunakan,  menjaga  dan  melindungi  barang-  barang  pusaka.  Tetapi  ditemukan  cara  lain  dalam meneruskan  kehidupan  keturunan  mereka,  yang  mana  pasangan  suami  istri  yang  memiliki  anak perempuan  tunggal  yaitu  mengusahakan  membuat  “ Sentana  Rajeg ”.    Pihak  perempuan  menarik pihak suami keluar dari ikatan purusa . Oleh karena itu, posisi istri sebagai Purusa sedangkan posisi suami  sebagai Pradana secara  keagamaan  dan  hukum.  Manfaat  utama  yaitu  anak  perempuan mendapatkan  posisi  sebagai Sentana  Purusa dengan  kata  lain  anak  penerus  keturunan  di  dalam keluarga.
Dalam hukum adat Bali wajib sekiranya dilakukan suatu penelitian tentang posisi hukum Anak Astra .  Kedudukan  hukum  tersebut  adalah  hubungan  antara  hak  dan  kewajiban anak  astra kepada orang  tua.    Penelitian ini  bertujuan  menjelaskan  kedudukan  Hukum  Anak  Astra  setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  mendeskripsikan  Hak  Waris  Anak Astra dalam Hukum adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  mengacu  pada  studi  kepustakaan  di bidang  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang-Undangan (Bambang,  2002) . Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dilaksanakan  melalui  membaca  dan  menelaah peraturan  perundang-undangan  melalui  teknik  studi  pencatatan  dan  studi  dokumentasi.  Teknik analisis  menggunakan  analisis  bahan  hukum  secara  interpretasi  hukum  dan  argumentatif  serta disajikan secara deskriptif analisis

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  Anak  Astra  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum adat maupun KUHPerdata anak bisa digolongkan menjadi anak sah dan anak tidak sah. Anak sah yaitu anak yang telah lahir ataupun tumbuh  di  suatu  pernikahan.  Namun,  anak  tidak  sah  yaitu  anak  yang  telah  lahir  diluar  pernikahan. Dikarenakan  diperoleh  ketidaksamaan  pemikiran  mengenai  berlaku  atau  tidak  ketentuan  anak  yang telah  lahir  diluar  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  jadi  diperoleh  juga ketidaksamaan  tentang  macam-macam  anak. Anak  Astra (anak  luar  kawin)  dalam  Undang-undang Perkawinan  Pasal  43  ayat  (1)  U  dijelaskan  bahwa:  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan
hanya  memiliki  hubungan  perdata  terhadap  ibu  ataupun  keluarga  ibu”,  dan  pasal  43  ayat  (2) menyatakan  bahwa  “posisi  anak  dari  luar  pernikahan  tersebut  akan  diurus  kedalam  Peraturan Pemerintah”.  Oleh  karena  itu,  anak  yang  tidak  sah  cuma  memiliki  hubungan  dengan  ibu  ataupun keluarga  ibu  sama  halnya  dengan  hal  mewaris.  Perkara  posisi  anak  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Perkawinan  bab  IX  pasal  42  pasal  44.  Sesuai  Pasal  42,  43  UU  Perkawinan  dan  pasal  100 KHI menyebutkan bahwa anak di  luar  pernikahan  cuma  memiliki  hubungan hukum dengan  ibunya ataupun    keluarga    ibunya  sama    halnya    tentang    mewarisi.  Namun    ketika    orang  tuanya melaksanakan pengesahan ataupun pengakuan berarti anak tersebut setara posisinya dengan anak sah. Anak sah pun bisa merubah posisi ahli waris dan mampu mewarisi dari orang tuanya.
Berdasarkan  hukum  adat  sistem  keturunan  diprovokasi  dengan  struktur  kekerabatan  maupun kemasyarakatannya  dimana  tersusun  oleh  sistem  matrilineal  adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem patrilineal (sistem  kekerabatan  yang  ditarik  menurut  garis  bapak),  sistem parental  maupun  bilateral  adalah  sistem  kekerabatan  yang  ditarik  dari  garis  ayah  dan  ibu.  Sistem pewarisan kolektif yaitu jika si ahli waris mendapatkan harta warisan dengan cara kolektif (bersama) dari  pewaris  yang  tidak  terbagi  dengan  cara  seorangan (Dan  &  Mansur,  2020) .  Menurut  sistem tersebut si ahli waris tidak diperbolehkan mempunyai harta peninggalan secara pereroangan ataupun untuk  sendiri.  Sistem  pewarisan  mayorat  adalah  jika  harta  pusaka  tidak  dibagi  dan  cuma  dikuasai oleh anak sulung, dimana hak untuk memakai, hak mengolah dan mumungut hasil tersebut dipegang seluruhnya  oleh  anak  sulung  sesuai  hak  dan  kewajiban  dalam  mememlihara  ataupun  menjaga adiknya hingga adiknya mandiri.
Sistem  pewarisan  individu  adalah  bila  harta  warisan  tersebut  dikepah  dan  mampu  diambil secara  perorangan  dengan  “hak  milik”  yang  berarti  bahwa  setiap  ahli  waris  berhak  menggunakan, menikmati  serta  mengolah  hasil  tersebut  dan  juga  mentransaksikannya,  terutama  setelah  pewaris meninggal.  Berdasarkan  hukum  adat  Bali,  jika  dihubungkan  dengan  sistem  pewarisan,  di  Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah) artinya anak pria yang sah dan anak sah sesuai hukum adat saja yang mampu mewarisi  harta  peninggalan  orang tua, beda  halnya  kalau  anak  wanita  tak  dapat  mewaris.  Namun  terdapat  satu  pengecualian  dalam  suatu keluarga  jika  memiliki  satu  anak  wanita  lalu  anak  itu  dapat  mewarisi  dikarenakan  statusnya  sudah beda  menjadi  status  pria  beda  halnya  dengan  pria  statusnya  sudah  beda  menjadi  status  wanita, dengan demikian ia tak dapat mewarisi harta warisan dari bapak.
Pewarisan  harta  di  Bali,  warisan  yang  dapat  dikepah  oleh  si  ahli  waris  adalah  harta  warisan yang  mampu  dibagi  seperti  sawah,  rumah,  dan  sebagainya.  Beda  halnya  harta  warisan  yang  tidak dapat  dikepah  yaitu  tempat  suci  dan  harta  pustaka.  Sedangkan  menurut  hukum  adat  di  Bali,  dari berbagai daerah justru berbeda dalam menentukan waris seorang anak yang lahir di luar perkawinan, hal ini sangat ditentukan dari kebiasaan masyarakat adat setempat, yang lebih dikenal dengan istilah desa  Kala  Patra dan desa  Mawacara .  Dengan  adanya  peristiwa  seperti  ini  pihak  korban  maupun pihak  keluarga  yang  bersangkutan  mengadakan  upacara  serta  penyelesaian  dari  masalah  tersebut sebagai untuk menghindari musibah yang akan menimpa desa tersebut. Disini dari pihak keluarga, si wanita ini telah diupacarai yaitu mengawinkannya dengan sebuah keris pusaka, kemudian anak yang dikandungannya  itu  setelah  lahir  diupacarai  dengan  upacara ngutang  buwu dan upacara  dapetan , yang dipuput oleh seorang pemangku , namun pertanggungjawaban serta penyelesaian dari pihak laki- laki tampaknya belum jelas atau tidak ada, dan juga tuntutan dari masyarakat adat belum pernah ada sehingga masalah si anak dibiarkan begitu saja tanpa seorang ayah yang sah dan sampai sekarang si anak tinggal bersama ibunya dan keluarga ibunya, sampai sekarang berakibat anak luar kawin ( anak astra ).
2. Hak Waris Anak Astra dalam Hukum adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Posisi anak  astra mengingatkan  dengan  peraturan  dalam  hukum  keluarga,  dimana  menyangkut pengakuan anak  astra dan  oleh  karena  itu  memiliki  peluang  yang  luas  dengan  hukum  waris. Pengakuan  kepada anak  astra dilaksanakan  oleh  seorang  dengan  cara  yang  ditentukan  dengan Undang-Undang  bahwa anak tersebut,  bapak  dan  ibu  anak  itu,  seorang  yang  telah  lahir  diluar perkawinan.  Pasal  280 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengakuan yang dilaksanakan kepada anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  timbullah  hubungan  perdata  antara  anak  itu  dengan bapak atau ibu dari anak itu.
Dalam  praktik  pembuktian  kepada  t anak  astra yang  dilaksanakan  oleh  seorang  pria  (tidak bapak  asli), anak  astra yang  dilaksanakan  oleh  seorang  perempuan  yang  melahirkan anak  itu.  Hal tersebut dikarenakan catatan sipil tak dapat merealisasikan  apakah  pria  itu  memang  bapak  asli  dari anak  diluar  pernikahan  itu.  Sebelum  ditetapkannya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974, pengakuan anak astra menurut KUHPerdata wajib dilaksanakan, jika ibu maupun ayah aslinya berkeinginan untuk mengadakan hubungan perdata dengan anak astra. Jadi status maupun posisi anak astra setara dengan anak sah dan juga korelasi perdata anak  astra dengan  ayah  dalam  hal  hak waris  yang  mana anak  astra memiliki hak mendapatkan warisan.
Mencermati  anak  luar  kawin  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  tidak  tepat dan  tidak  adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan  yang  sebagai  ibunya,  maka dikeluarkannya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan bahwa dengan memberi hak yang sama terhadap anak luar kawin dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi  hal  ini  menimbulkan  masalah,  karena  melegalkan  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan sehingga dapat berakibat maraknya hubungan seks bebas yang tidak jauh berbeda dengan binatang.
Berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010  pada  tanggal  17 Februari  2012  hanya  menguatkan  kedudukan  ibu  dari  si  anak  luar  kawin  dalam  memintakan pengakuan kepada ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, jika ayahnya tidak ingin melakukan pengakuan dengan sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Jadi setelah adanya proses pengakuan kepada anak luar kawin itu, maka lahirlah hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya yang telah  diatur di dalam ketentuan  Pasal 280 KUHPerdata menjelaskan “Jika adanya pengakuan  anak  dari  luar  pernikahan,  terlahir  korelasi perdata  antara  anak  dan bapak maupun ibunya”.
Masyarakat  yang  mempercayai  sistem  kekeluargaan  patrilineal  dalam  hukum  adat  Bali  yang dimana  posisi  pihak  pria  dominan  terlihat  dibandingkan  posisi  perempuan,  apabila  berlangsungnya pernikahan lalu bagian wanita yang hadir ke dalam keluarga pria dan bagian perempuan diduga telah bebas  dari  keluarga  perempuan,  begitu  pula  dengan  anak  yang  nantinya  muncul  hendak  hadir  ke dalam  keluarga  bapak  bukan  ke  dalam keluarga  ibu. Jika  pernikahan  antara pembelai  dengan  kasta yang serupa terjadi, lalu tak akan jadi masalah, berbeda jika mempelainya berlainan kasta, jika pihak pria  mempunyai  kasta  yang  lebih  tinggi  jadi  perempuan  tesebut  hendak  terangkat  derajatnya sedangkan bila pihak pria mempunyai kasta yang lebih rendah jadi pihak perempuan tersebut hendak turun  menyesuaikan  kasta  si  laki-laki.    Oleh  sebab  itulah  pihak  keluarga  besar  si  bapak  berharap supaya pernikahan tersebut ditunggu hingga anak tersebut lahir kemudian pernikahan bisa dilakukan, yang menyebabkan derajat ibu tersebut naik tetapi anak yang lahir tak bisa mengikuti kasta si bapak, anak tersebut yang dikatakan sebagai Anak Astra.
Umat  Hindu  dalam  bidang  hukum  kekeluargaan  mempercayai  sistem  Kapurusan,  dimana memiliki  arti  ikatan  seorang  dengan  keluarganya  bertitik  berat  dengan  garis  bapak,  lanjut  kakek (bapak dari bapak), serta tak mempedulikan garis ibu (Suhardi & Untung, 2015). Berdasarkan sistem seperti  ini,  posisi  anak  pria  dominan  daripada  kedudukan  wanita.  Penting  yang  dimaksud  yaitu menjalankan Pitra Puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), memikul Dhana, yang diikuti dengan  hak  mendapatkan  harta  warisan  dimana  disebut  dengan  ahli  waris.  Tetapi  berdasarkan  adat Bali yang paling banyak berlaku yaitu kelompok Sapinda, yang artinya si ahli waris satu turunan pria yang ditarik lurus kebawah dan  keatas  adalah  tersusun  dari  ahli  waris  utama  yaitu  anak  laki  -  laki, ayah, cucu, kerabat dan kakek.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  11  februari  2020 Bendesa Adat dari desa Adat Sidemen Karangasem yaitu Nyoman Windia dalam hukum adat Bali hak waris anak astra set  orang sudah tua aslinya menikah opini beliau dalam hukum adat Bali adalah “Setelah anak astra  itu  lahir  dan  dilakukannya  suatu  perkawinan  sah  maka  hak  dan  statusnya  menurut  ayahnya (purusa)  dalam  hukum  adat  Bali,  jika  kedua  orang  tua  biologisnya  kawin  sah  maka  anak  tersebut tidak  lagi  disebut anak  astra melainkan  anak  sah  dalam  hukum  adat  Bali.”  Dari  Hasil  wawancara tersebut  dapat  ditegaskan  bahwa  orang  tua  biologis  yang  sudah  melakukan  Perkawinan  secara  sah maka  hak  yang  dimiliki  oleh anak  astra akan  sama  seperti  anak  sah  yang  sesuai  adat  Bali  yang mengikuti sang ayah begitu pula hak dari anak astra tersebut terhadap orang tua biologisnya, di Bali
jika  kedua  orang  tua  biologis  melakukan  Perkawinan  yang  telah  memiliki anak  astra harus disaksikan oleh 3 saksi yaitu Saksi Upakara, Saksi Manusa, Saksi Widhi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Anak  luar  pernikahan  yang  mana  sudah dijelaskan tak tepat dan tak adil bila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan  Cuma  mempunyai  hubungan  dengan  perempuan  yang sebagai ibunya, lalu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal  17  Februari  2012  yang  menguatkan  posisi  ibu  dari  anak  luar  perkawinan  itu  dalam memintakan pengakuan kepada bapak aslinya jika bapak  tersebut  tak  ingin  mengakui  secara  ikhlas terhadap  anak  tersebut,  yag  kedua  Dalam  Hukum  adat  Bali  adapun  hak Anak  Astra setelah  Orang Tua  Biologis  anak  tersebut  kawin  secara  sah  adalah  setelah anak  astra itu  lahir  dan  dilakukannya suatu  perkawinan  sah  maka  hak  dan  statusnya  menurut  ke  ayahnya (purusa) dalam hukum adat di Bali,  jika  kedua  orang  tua  biologis  anak  tersebut  kawin  secara  sah  maka  anak  tersebut  tidak  lagi disebut anak astra melainkan anak sah dalam hukum adat Bali.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  diharapkan  kepada    Ketua  Banjar Desa  Adat  Sidemen  sebagai  aparatur  desa  agar  dapat  menerima  keberadaan  seorang Anak  Astra sebagaimana dia manusia biasa yang juga harus diberikan hak atau kesempatan membuktikan bahwa dirinya  juga  dapat  berguna  dalam  berbangsa  maupun  bernegara  yang  baik  tidak  boleh  dipandang dalam  segi Anak  Astra saja  tetapi  juga  bahwa  dia  adalah  warga  masyarakat  yang  nantinya  apabila nantinya ia diberikan hak untuk disahkan  menjadi anak sah, yang kdua diharapkan kepada lembaga masyarakat seperti Parisada Hindu Hindu Dharma, yang menangani  permasalahan  diruang  lingkup Adat  Bali  sebagai  payung  umat hendaknya berfungsi supaya umatnya mampu menikmati keadilan maupun  kedamaian  di  kehidupannya,  perkara anak  astra itu  diharapkan  dibuat  aturan  yang  lebih tegas  dan  jelas  tentang  kedudukan anak  astra tersebut.  Aturan  yang  dibuat  harus  sesuai  dengan hukum positif dan dibuat tertulis yang sesuai dengan hak asasi anak astra .

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Dan,  D.  F.,  &  Mansur,  I.  A.  (2020).  Dinamika  Hukum  Waris  Adat  di  Masyarakat  Bali  Pada  Masa  Sekarang. Media Iuris , 3 (2), 119–132.
Fitriana. (2013). Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 1 (3), 1–10. Hadikusuma.H, H. (1996). Hukum Waris Indonesia menurut : Perundang Hukum Adat,  Hukum Agama Hindu- Islam . Bandung: PT Cita Aditya Bakti.
Saragih, D. (1984). Pengantar Hukum Adat Indonesia . Bandung: Tarsito . Soekanto, S. (1986). Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat . Jakarta: Ghalia Indonesia . Soeripto. (1973). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali . Jember: UNEJ.
Suhardi, K. H., & Untung. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti , 13 (26), 1–135.