## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Pengawasan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Terhadap Larangan Thrifting Pakaian Bekas Impor

## Anugrah Kurnia Wulandari, Harun, Jaka Susila
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Coresspondence: Anugrahkurniawulandari97@gmail.com
Abstrak .  Tujuan  dari  laporan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  tata  cara  pelaksanaan  pengendalian larangan  penyimpanan thrifting pakaian  bekas  impor  dan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mengatur pengendalian kegiatan ekspor dan impor oleh otoritas bea dan pajak serta menghambat badan tersebut. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif-empiris  dan  bahan yang  digunakan  antara  lain,  teknik  pengumpulan  data  baik  primer,  sekunder,  dan  tersier,  oleh  karena  itu berdasarkan  observasi,  kepustakaan,  dan  dokumentasi.  Hasil  penyidikan  menunjukkan:  1)  timbulnya  masa pengawasan  korespondensi  dengan  identifikasi  (anjing  pemindai  atau  pendeteksi  narkoba),  kemudian dilakukannya pemeriksaan oleh semua instansi terkait, otoritas maritim dan maritim, dalam hal yang ditentukan dalam Surat Perintah Nomor PER -17/BC/2020 tentang tata cara pengendalian Direktur Pajak dan Bea Cukai. 2) Penempatan  aparat  bea  dan  pajak  di  aula  kawasan  bebas  (KB)  melalui  sistem  penyimpanan  yang terkomputerisasi dan sistem pengawasan CCTV, sehingga perusahaan mempunyai sistem informasi persediaan barang yang terkomputerisasi yang tidak dapat dibedakan dengan keberadaan berbagai jenis gudang. faktor yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.
Kata kunci : Pelaksanaan, pengawasan, larangan, thrifting , pakaian bekas.
Abstract. The purpose of this research report is to understand the procedures for implementing controls on the ban  on  thrifting  of  imported  used  clothing  and  to  identify  the  factors  that  regulate  the  control  of  export  and import activities by customs and tax authorities and hinder these bodies. The method used in this research is a qualitative method with a normative-empirical approach and the materials used include primary, secondary and tertiary data collection techniques, therefore based on observation, literature and documentation. The results of the  investigation  show:  1)  the  emergence  of  a  period  of  supervision  of  correspondence  with  identification (scanning  dogs  or  drug  detectors),  then  inspections  were  carried  out  by  all  relevant  agencies,  maritime  and maritime authorities, in the cases specified in Order Number PER  -17/BC/2020 concerning procedures how to control the Director of Taxes and Customs. 2) Placement of customs and tax officers in the free zone (KB) hall through a computerized storage system and CCTV monitoring system, so that the company has a computerized inventory  information  system  that  cannot  be  differentiated  from  the  existence  of  various  types  of  warehouses. favorable and unfavorable factors.
Keywords: implementation, supervision, prohibition, thrifting, used clothing .

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia saat ini sangat populer di kalangan masyarakat yang membeli pakaian bekas, yang disebut dengan belanja pakaian bekas. Fenomena ini sangat digemari masyarakat. Selain harga murah,  Anda juga  bisa membeli  baju  dari  brand  ternama  dengan harga terjangkau.  Meskipun  impor pakaian  bekas  pada  awalnya  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pakaian  dengan  harga terjangkau yang dapat menopang masyarakat kecil, namun  sejalan berlangsungnya kesempatan hasil produk  dari  UMKM  di  bidang  tekstil  semakin  canggih  dan  dapat  mencukupi  konsumen  permintaan domestik dengan kuantitas yang lebih besar dan mutu produk yang berkualitas baik. 1
Pemerintah Indonesia baru-baru ini melarang keras impor pakaian bekas dari toko bekas karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Selain risiko kesehatan, juga untuk melindungi pasar tekstil Indonesia  yang  terpuruk  akibat  persaingan  harga,  80%  produsen  pakaian  Indonesia  dikuasai  oleh industri kecil, dan impor pakaian bekas selama ini membuat pasar berkurang. Bagikan 12 hingga 15 persen.  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  40  Tahun  2022,  Impor  Pakaian  Bekas  Dilarang. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap sampel pakaian bekas yang ditempel, pakaian bekas mengandung  jamur.  Jamur  sendiri  dapat menimbulkan  dampak  negatif  bagi  kesehatan, alergi,  gatal-
1 https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas- produk-lokal/, Diakses tanggal 16 Juni 2022
gatal, iritasi, infeksi, bahkan menyebarkan virus penyebab kutil. Masalah terbesarnya adalah bakteri dan jamur tidak dapat dihilangkan dari pakaian bahkan setelah dicuci berulang kali. Pakaian bekas ini termasuk dalam kategori sampah. Oleh karena itu, pemerintah menolak kegiatan ekonomi dan impor pakaian bekas. 2
Persoalan  pakaian  impor  ilegal  menjadi  topik  klise  di  Indonesia.  Perselisihan  ini  menjadi pedang  bermata  dua  bagi  pemerintah  Indonesia.  Di  sisi  lain,  menjadi  sumber  pendapatan  penduduk sekaligus  merugikan  negara.  Menjual  pakaian  bekas  impor  dirasakan  bagi  pengusaha  importir memberikan  keuntungan  lebih,  di  karenakan  banyak masyarakat  yang mencari pakaian  bekas impor dengan  desain  tertentu  yang  bisa  didapatkan  dengan  harga  bagus  dan  terbuat  dari  bahan  yang  ingin dimilikinya  (Tawfiq,  2023).  Dalam  kondisi  lainnya,  tindakan  ini  berdampak  merugikan  negara dikarenakan melemahkan perekonomian yang ada. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Ade Suderajat mengungkapkan, meningkatnya prevalensi pakaian bekas impor di Indonesia menghambat perkembangan industri pakaian dalam negeri.
Dari  sudut  pandang  ekonomi,  pertumbuhan  UKM  hanya  sebesar  8%,  mewakili  pertumbuhan tahunan  sebesar  20%  di  sektor  tekstil,  sementara  12%  dari  pertumbuhan  UKM  dihabiskan  untuk penjualan  pakaian  bekas.  Penjual  memiliki  pengaruh  yang  lebih  kecil  terhadap  pembeli,  pembeli jarang, dan pengguna jarang. Terakhir, tren pakaian bekas yang tidak lagi dominan kembali ke khitta dan  kembali  ke  ideologi  tampilan  aslinya,  yaitu.  H.  bahwa  itu  asli  dan  memiliki  nilai  pribadi  yang lebih besar bagi pemakainya (Reject, 2023).
Impor  pakaian  bekas  telah  dilarang  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  sejak  tahun  1999.  Pasal  8 Ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tahun  1999  melarang  pelaku  ekonomi  menjual “barang rusak, cacat atau bekas”, namun peredarannya di pasar masih tersebar luas. Lima belas tahun kemudian,  persoalan  larangan  impor  pakaian  kembali  mengemuka,  namun  Pasal  3  Ayat  (6) menegaskan  asas  dan  tujuannya,  yaitu  “meningkatkan  mutu  barang  dan/atau  jasa  guna  menjamin kesinambungan”.  Produksi  barang  dan/atau  jasa”.  “Pelayanan,  Kesehatan  Konsumen,  Kenyamanan dan  Keamanan”  dimana  keberadaan  busana  impor  seyogyanya  tidak  baik  bagi  kesehatan  kulit dikarenakan pakaian bekas terindikasi banyak mengandung bakteri merugikan pemakaianya dan bisa menjangkiti penyakit berbahaya bagi penggunanya.
UU  No.  No.  7  Tahun  2014,  Tahun  2014  diatur  Pasal  47  ayat  (1)  UUP  yang  menyatakan “importir  wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru”  dan  Pasal  47  ayat  (1)  UUP  dan  "kecuali barang  yang  diimpor  dalam  kondisi  tidak  dalam  keadaan  utuh",  mana  saja  yang  terjadi.  ditentukan. kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) UUP. Kemudian seni. Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan. Pasal 2 kembali menegaskan bahwa “importir tidak boleh mengimpor barang yang berlabel barang terlarang”, dalam hal ini pakaian bekas.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006,  pasal.  Pasal  1  dan  2  UU  Kepabeanan  53  mengatur larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Berdasarkan ayat 1: “Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan  larangan  dan  pembatasan,  instansi  teknis  yang  menerbitkan  perintah  larangan  dan/atau pembatasan impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”. Dan seterusnya. pasal 2 yang berbunyi  sebagai  berikut:  “(1)  Ketentuan  mengenai  pengawasan  terhadap  peraturan  yang  dapat dihindari  dan/atau  bersifat  membatasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  diatur  lebih  lanjut  atau disetujui  dengan  keputusan  menteri.  Hal  ini  diatur  oleh  Kementerian  Luar  Negeri.  Nomor  pesanan. Peraturan kementerian menetapkan bahwa impor pakaian bekas dilarang.
Dalam konteks ini, keberadaan Otoritas Bea dan Cukai memiliki peranan cukup penting dalam mengupayakan  pengembangan  siklus  perekonomian  nasional.  Peran  tersebut  antara  lain meningkatkan pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, menciptakan struktur perdagangan  yang  mendukung  rantai  pasokan  perdagangan  internasional  yang  efisien,  memberikan insentif ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi, serta melindungi akses masyarakat  terhadap  aset.  Berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat.  Dirjen  Bea  dan Cukai  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  kebijakan  optimalisasi pendapatan  pemerintah  di  bidang  peraturan  bea  cukai  dan  pajak,  penegakan  hukum,  pelayanan  dan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  otoritas  bea  dan  cukai  harus  lebih  mengedepankan  kehati- hatian  dalam  memeriksa  produk  impor  yang  akan  dib  awa  ke  lingkungan  domestik  negara  kita,
2 beacukai.go.id, Diakses tanggal 16 Juni 2022
termasuk  barang  impor  dan  pakaian  bekas  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  1.  UU 51/M-Day/Per /7/2015 melarang impor barang tersebut.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya  adalah bagaimana  Pengawasan  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai  terhadap  thrifting  pakaian  bekas  impor?  dan faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  pengawasan  Direktorat  Jendral Bea  Cukai  terhadap  thrifting  pakaian  bekas  impor.  Atas  dasar  rumusan  masalah  tersebut,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk,  1)  mengetahui  pengawasan  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai  terhadap thrifting  pakaian  bekas  impor,  dan  2)  Mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan penghambat dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor.

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  kali  ini  menerapkan  pendekatan  sosiologi  hukum,  yaitu  konsepsi hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam kaitannya dengan teori hukum dan pandangan terhadap realitas sosial yang ada.

## 2. Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  karya  akhir  yang  dilakukan  peneliti  sejak  pertengahan tahun 2023 sampai Januari 2024.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  penelitian  ini  terbatas  pada  pengawasan  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai terhadap thrifting pakaian bekas impor di Indonesia.
4. Bahan dan Alat Utama
Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri: data yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  terhadap  fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  dan dokumentasi selama melakukan penelitian. Sementara untuk data sekunder, meliputi:
a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
c. Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
e. Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.  54/M-Dag/Per/10/2009  tentang  Ketentuan  Umum  di Bidang Impor.
f. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
5. Lokasi
Kajian ini dilakukan di Indonesia dengan menelusuri aturan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai larangan pengembalian pakaian bekas impor.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Teknik analisis data yang  digunakan adalah metode kualitatif sistematis dan deskriptif, yaitu pengolahan dan  analisis  data  yang  terkumpul  menjadi  data  yang  sistematis  dan  jelas  yang  dikendalikan  oleh Direktorat Bea dan Asuransi dan menjelaskan impor thrifting pakaian bekas dan faktor-faktor yang menyebabkannya.  terkait.  merupakan  pendukung  dan  penghambat thrifting pakaian  bekas  impor yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Thrifting  adalah  sebuah  aktivitas  memasarkan  produk  ilega  dari  luar  negeri  khususnya Pakaian bekas dari hasil impor yang diperoleh dengan harga yang cukup murah.  Keberadaan dari aktivitas  impor  pakaian  bekas  sebenarnya  sudah  tidak  diperbolehkan  di  negara  kita  pada  tahun 1999  bisa  diketahui  dari  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “pengusaha tidak boleh menjual barang yang rusak, cacat atau bekas”,  namun  prevalensinya  tetap  luas  di  pasaran.  Selang  15  tahun  kemudian,  isu  pelarangan impor pakaian bekas kembali mengemuka, sedangkan Pasal 3 ayat (6) menetapkan asas dan tujuan yaitu “meningkatkan mutu barang dan/atau jasa, kelangsungan produksi”. barang” dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen”, sedangkan pakaian bekas impor tidak baik bagi kesehatan karena banyak mengandung bakteri dan dapat menimbulkan penyakit berbahaya.

## 8. Teknik Analisis
Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis terhadap studi yuridis sosiologis dengan cara mengumpulkan  bahan-bahan  atau  sumber  data  untuk  kemudian  dianalis  sehingga  mendapatkan sebuah bahan kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL

## Bentuk pengawasan kepabeanan
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  diberi  tugas  oleh  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian  Perdagangan  untuk  melakukan  pengawasan  masuknya  barang  impor  di  pelabuhan  dan bandar  udara  mempunyai  tanggung  jawab  penting  terhadap  impor  pakaian  bekas  impor  karena peranan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  adalah  melindungi  masyarakat,  industri  nasional  dan kepentingan  nasional,  dengan  cara  mengendalikan  dan  mencegah  masuknya  barang  impor  dan keluarnya  barang  ekspor  yang  mempunyai  akibat  negatif  dan  berbahaya  yang  dilarang.  dan/atau dibatasi  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pakaian  bekas  yang  diimpor  dari  luar negeri memang diatur dan dilarang di Indonesia, namun hingga saat ini pakaian bekas masih banyak dijual di berbagai wilayah Indonesia. Standar tersebut mengatur larangan impor pakaian bekas dalam Keputusan  Menteri  Nomor  40  Tahun  2022.  Pakaian  yang  masuk  ke  Indonesia  harus  baru.  Namun bukti yang diperoleh di lokasi kejadian menunjukkan banyaknya pakaian dan sepatu bekas. Faktanya, mengimpor pakaian bekas ke Indonesia adalah tindakan ilegal.
Hingga  saat ini,  pengawasan  Bea  dan  Cukai  telah  dilakukan  di  lapangan  dan  dikoordinasikan dengan  pihak  kepolisian,  instansi  terkait,  serta  aparat  penegak  hukum  masyarakat.  Jika  mendapat informasi adanya pasar impor pakaian bekas, Bea Cukai dan Poros akan segera melakukan kunjungan dan penyelidikan lanjutan seperti pada peristiwa pemusnahan Debage yang terjadi pemusnahan sekitar 551 bal Ne pada tahun 2022. 750 bal dihancurankan di wilayah Cikarang.
Dari  Cikarang  Tahun  2022  Kondisi  baju  bekas  yang  ditemukan  tidak  dalam  kondisi  baik. Pemilik  toko  yang  membeli  baju  bekas  tidak  mengetahui  isi  tasnya.  Faktanya,  karena  tidak  semua pakaian yang dibeli dalam kondisi baik, setengah dari pakaian tersebut biasanya tidak berguna. Hal ini tentu saja berarti pakaian bekas dan tidak terpakai menjadi sampah dan merusak lingkungan. Badan Bea  Cukai  dan  Pendapatan  Denmark  meminta  masyarakat  berhenti  menjual  pakaian  bekas  karena sudah jelas sanksinya yang tertuang dalam wasiat UU Perdagangan No. divonis 5 tahun penjara. dan denda sebesar Rp 5 miliar. Dan UU Perlindungan Konsumen juga mengatur larangan impor pakaian bekas dengan ancaman pidana dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. 3
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Bea  Cukai  berharap para  pedagang  berhenti menjual  pakaian bekas  karena  berdampak  buruk  bagi  masyarakat  dan  negara.  Baju  bekas  yang  didatangkan  ke Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, baju diimpor dari negara Eropa dan Asia. Baju bekas yang didatangkan ke Singapura dan Malaysia biasanya berasal dari Jepang, karena di Jepang banyak sekali baju  bekas  yang  berasal  dari  pakaian yang tidak  pantas,  PHK massal  hak  buruh,  dan pakaian ilegal. Pemerintah Jepang memerintahkan pengiriman pakaian yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk  negaranya,  menyita  pakaian  ilegal  dan  menjualnya  ke  negara-negara  yang  membutuhkan pakaian murah. Dampak dari meluasnya perdagangan pakaian bekas impor antara lain banyak bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas menyebabkan PHK massal, industri dalam negeri mati, dan pakaian bekas impor berada pada puncaknya. produk ilegal. 4
Impor  biasanya  harus  dilakukan  melalui  pelabuhan  resmi,  namun  terkadang  penyelundupan juga dapat dilakukan di wilayah pelabuhan resmi dengan memanipulasi dokumen yang ada. Di tingkat internasional ada yang namanya CIQ, yaitu:
1. Customs ( Kepabeanan ) Kewajiban sehubungan dengan semua produk.
2. Imigration ( Imigrasi ) Imigrasi berkaitan dengan perpindahan orang.
3. Quarantine Karantina dikaitkan dengan gangguan kesehatan pada hewan dan tumbuhan.
Selain  keselamatan  CIQ,  hal  ini  juga  berdampak  besar  pada  kawasan  pelabuhan,  dan  hal  ini tidak hanya berlaku di laut, tetapi juga di udara dan darat, dan setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing.  Di  Australia,  distribusi  CIQ  berbeda  dengan  di  Indonesia,  dimana  bea  cukai  dan imigrasi  digabungkan  menjadi  satu  sistem  Perlindungan  Bea  Cukai  dan  Perbatasan
3 http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21524, Diakses 15 Maret 2023.
4 https://www.liputan6.com/bisnis/read/219 1248/in, Diakses 15 Maret 2023.
Australia/ Australian  Custom  and  Border  Protection) dan Quarantine (ACBP)  dan  dikarantina.  Di Indonesia sendiri terbagi menjadi CIQ yang digunakan secara internasional. 5
Bea Cukai tidak bekerja sendiri, namun juga bisa berkolaborasi selama imigrasi atau karantina. Kalau  kita  bekerja  di  bidang  imigrasi,  yang  dimaksud  adalah  orang  Nigeria  dan  semua  jenis  obat- obatan,  tetapi  untuk  karantina,  yang  dimaksud  adalah  masuknya  bahan  makanan  atau  semua  jenis makanan,  tumbuhan,  hewan,  cocok  atau  tidak  untuk  daerah  tersebut.  Republik.  Indonesia.  Bea  dan Cukai  dapat  meminta  informasi  tersebut  kepada  Dinas  Imigrasi  dan  Karantina.  Barang-barang tersebut  dapat  disumbangkan  jika  mendapat  rujukan,  seperti  mengimpor  pakaian  bekas,  dan  hanya dapat  digunakan  untuk  tas  atau  sumbangan.  Oleh  karena  itu,  pakaian  bekas  dari  luar  negeri  yang masuk  ke  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  hanya  dapat  digunakan  untuk  subsidi  atau sumbangan  apabila  terjadi  bencana  alam,  sepanjang  telah  mendapat  izin  dari  Menteri  Perdagangan dan  surat  rekomendasi  dari  Kementerian.  Urusan  Sosial.  Barang-barang  tersebut  pada  prinsipnya dapat  dibawa  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  namun  tidak  diperuntukkan untuk  diperdagangkan,  harus  disumbangkan  kepada  korban  bencana  alam  dan  hanya  dapat disumbangkan.
Dalam hal ini, sangat sulit mengendalikan impor pakaian bekas. Banyak hal yang menghambat verifikasi  ini,  misalnya  dokumen  tertulis  yang  tidak  sesuai  dengan  barang  dan  importir  kemudian mengisi  dokumen  tersebut  dengan  produk  lain.  Dokumen  yang  dimaksud  oleh  pemeriksa  pabean adalah dokumen PIB, yaitu dokumen pelaporan pemasukan barang. Dalam hal ini dokumen PIB yang harus dilengkapi pada saat pemasukan pakaian bekas telah diganti dengan barang lain, karena dilarang memasukkan pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelundupan  dilakukan  melalui  manipulasi  dokumen  NKRI.  Pengawasan  kepabeanan  dan  cukai dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu:
1. Proses Jalur Merah meliputi pemeriksaan fisik barang dan dokumen.
2. Prosedur Jalur Hijau artinya barang tidak diperiksa, tetapi segera diserahkan dan kemudian dapat diperiksa dokumennya.
3. Jalur Kuning/Prioritas : Setelah dilakukan pengecekan dokumen, barang dapat dikeluarkan.
Kebanyakan  importir  pakaian  bekas  menggunakan  jalur  hijau  karena  prosesnya  cepat,  barang tidak  diperiksa  dan  importir  bisa  mengurus  dokumen.  Dan  ketika  importir  pakaian  bekas menggunakan  jalur  merah,  diketahui  importir  tersebut  memiliki  barang  yang  dilarang  masuk  ke wilayah NKRI. Akses jalur kuning atau prioritas dapat dilakukan melalui Internet atau melalui sistem elektronik nasional terpadu yang dapat diakses melalui Internet (jaringan publik) yang menyediakan informasi terkait proses pengelolaan dokumen kepabeanan dan dokumen lain terkait ekspor dan impor yang secara otomatis menyatu memastikan informasi keamanan antar sistem internal, termasuk sistem kepabeanan,  perizinan,  pelabuhan/bandara  dan  sistem  lain  yang  terkait  dengan  proses  transfer  dan pemantauan operasional impor dan ekspor. Pembayaran juga dilakukan melalui transfer bank.

## Faktor Penghambat
Berdasarkan  data  observasi,  terdapat  beberapa  kondisi  yang  menghambat  pengendalian pelayanan kepabeanan, misalnya.
1. Jumlah,  kepolisian,  bea  dan  cukai  belum  mempunyai  banyak  sumber  daya  manusia  di  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jumlah  pekerja  di  seluruh  Indonesia  hanya  13.000  orang. Kurangnya tenaga kerja ini membuat mereka tidak dapat menjalankan tugasnya, padahal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sangat luas dan juga mempunyai banyak zona patroli darat, udara dan laut. Dan jumlah petugas DJBC (Direktorat Bea dan Cukai) yang sangat banyak sehingga  dalam  patrolinya  mereka  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  mendeteksi  impor  barang ilegal karena massa sangat banyak dan petugas penjaga tidak bisa berdiam diri. di depannya. ini. . karena kurangnya pejabat.
2. Faktor  Prasarana  dan  Sarana:  Keterbatasan  sarana  juga  menjadi  kendala  dalam  patroli  dan pengawasan  di  wilayah  NKRI,  Indonesia  masih  mempunyai  sekitar  40  kapal  patroli  yang jumlahnya tidak cukup untuk melakukan pengawasan di wilayah NKRI yaitu sebagian dikelilingi laut,  sehingga  pihak  bea  cukai  dan  pajak  sendiri  kesulitan  melakukan  patroli  dan  pemeriksaan
5 F.  Agustyan, Pengaruh  E-commerce,  Kualitas  Produk  dan  Brand  Image  Terhadap  Keputusan Pembelian Pada Industri Ekonomi Kreatif , Digilib Unila, (2017).
lainnya  terhadap  kapal  yang  jumlahnya  terbatas.  Dan  negara  dikenakan  pembatasan  anggaran untuk menjalankan tugasnya dan mengendalikan impor pakaian bekas. Kurangnya anggaran juga mempersulit  tarif  dan  cukai:  setiap  kapal  atau  struktur  yang  ada  memerlukan  bahan  bakar  untuk menjalankan  infrastruktur  yang  ada.  Kurangnya  anggaran  menyebabkan  kebingungan  dalam pengendalian atau patroli yang dilakukan oleh administrasi bea dan pajak itu sendiri.
3. Penjahat  di  masyarakat,  banyak  kelompok  masyarakat  Indonesia  sendiri  yang  membawa  alat penggali  (baju  bekas)  dan  mengajak  orang-orang  penting  untuk  dijadikan  senjata  melawan  76 pihak DJBC. Tak hanya banyak orang di sana, namun juga terdapat senjata yang berbahaya bagi petugas  saat  menjalankan  tugasnya.  Senjata-senjata  tersebut  tidak  lain  hanyalah  parang,  api  atau obor  yang  dapat  membakar  kapal  dan  senjata  lainnya.  Hal  ini  juga  menjadi  faktor  penghambat pegawai DJBC dalam menjalankan tugasnya.
4. Faktor budaya: Cara masyarakat Indonesia menilai produk impor lebih spesifik dan menganggap produk tersebut sangat mewah saat digunakan. Oleh karena itu, budaya sosial ini sulit dibendung dan  berujung  pada  penggunaan  pakaian  bekas  impor  yang  lebih  mudah  dijangkau  oleh  kelas pekerja.

## Faktor Pendukung
Faktor-faktor  yang  mendukung  pemantauan  larangan  impor  pakaian  bekas  berdasarkan penemuan informasi dan data serta mendukung pemantauan thrifting , antara lain: 1. Aparat  penegak  hukum  yang  berkualitas.  Dari  13.000  petugas  bea  dan  cukai  yang  beroperasi  di wilayah NKRI, penertiban sebenarnya belum cukup, namun kinerja petugas bea dan cukai sendiri sangat tinggi. kualitas. Dilihat dari dalam dan luar negeri, sumber daya manusia yang berkualitas sangat  berguna  bagi  keamanan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  masuknya barang-barang secara ilegal, dan efektifitasnya menjebak para pengusaha tersebut.
2. Faktor  Infrastruktur:  Meskipun  infrastruktur  yang  disediakan  pemerintah  tidak  bagus,  namun sangat  membantu  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  mengecek  larangan  impor  pakaian  bekas. Namun,  selain  melakukan  pengawasan,  Bea  dan  Cukai  juga  memiliki  ketentuan  yang memperbolehkan  penggunaan  senjata  api  untuk  melindungi  atau  setidaknya  mengancam  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  impor  pakaian  bekas  jika  mereka  melakukan  perlawanan  dan menimbulkan intimidasi.

## SIMPULAN
Sesuai Peraturan Menteri Perekonomian dan Perindustrian Pasal 40 Tahun 2022, impor pakaian bekas  dilarang.  Pengujian  terhadap  sampel  pakaian  bekas  yang  disita  menunjukkan  pakaian  bekas mengandung jamur. Jamur sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan: alergi, gatal- gatal,  iritasi  dan  infeksi  bahkan  dapat  menularkan  virus  penyebab  kutil.  Masalah  utamanya  adalah bakteri dan jamur tidak dapat dihilangkan dari pakaian bahkan setelah dicuci berulang kali. Pakaian bekas masuk dalam kategori sampah. Oleh karena itu, pemerintah menentang kegiatan pakaian bekas dan  impor  pakaian  bekas.  Selain  itu,  perusahaan-perusahaan  yang  berhemat  secara  signifikan mengganggu  pasar  tekstil  Indonesia.  Barang  bekas  yang  diimpor  dari  berbagai  negara  ternyata memiliki  persentase  daur  ulang  yang  sangat  rendah  sehingga  menambah  permasalahan  sampah  di negara  tujuan.  Produk  bekas  diklasifikasikan  sebagai  limbah  fesyen,  yang  aksesnya  dilarang  karena alasan  keselamatan  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengendalian  yang  ketat  apabila pakaian bekas diimpor secara ilegal.
Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, perlu adanya penguatan pengawasan Kementerian Dalam  Negeri,  DJBC  dan  aparat  keamanan  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  impor pakaian bekas dan bekas. kegiatan manual. Dinas Bea dan Cukai tidak memiliki banyak sumber daya manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah karyawannya hanya 13.000 orang di seluruh Indonesia. Kurangnya personel ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pelaksanaan tugasnya,  padahal  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sendiri  sangat  luas  dan  juga mempunyai  banyak  wilayah  patroli  lalu  lintas  darat,  udara,  dan  laut.  Sarana  dan  Prasarana Keterbatasan sarana tersebut juga menjadi kendala dalam kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Jika  diperlukan  pemeriksaan,  penambahan  armada  kapal  dan anggaran  dapat  menjadi  solusinya.  Jelas  bahwa  seluruh  elemen  peran  perusahaan  sebagai  informasi untuk  pemantauan  sangat  diperlukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Letak geografis, sumber daya manusia, kewenangan Ditjen Bea dan Cukai, mengingat ketidaktahuan masyarakat akan larangan impor dan perdagangan pakaian bekas: inilah kendala yang dihadapi Ditjen Bea  dan  Cukai.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membuat  perusahaan  dan  lembaga  mitranya mencapai penghematan yang lebih sedikit pada impor thrifting atau pakaian bekas di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
F.  Agustyan, Pengaruh  E-commerce,  Kualitas  Produk  dan  Brand  Image  Terhadap  Keputusan Pembelian Pada Industri Ekonomi Kreatif , Digilib Unila, (2017)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.  54/M-Dag/Per/10/2009  tentang  Ketentuan  Umum  di  Bidang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

## Website
https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas- produk-lokal/ beacukai.go.id http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/21524 https://www.liputan6.com/bisnis/read/219 1248/in