## Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu

## Husni Thamrin
Mahasiswa Program Doktor Program Studi  Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau Jalan Pattimura No.09 Gedung.I Gobah Pekanbaru, Telp. 0761-23742  Email: husni_2077@yahoo.com
Abstract: In the lives  of many  Malay expression  an expression  pointing to a festive, either verbally or written  about environmental conservation. The expression of the phrase has long been  awake  in  the  institutional  culture  and  Malay  poeple.  But  the  values  and  norms    have largely  cut out in the life of a day to day.  This is due to the institutional system of Malay is not acting as it should.  This caused  a capitalistic environment  management policies and the antropocentric paradigm  in form  since the days of colonialism, up until this point.

## Key words: Malay, environmental, and customary land
Orang  Melayu  mempunyai  peradaban  yang tinggi  dalam  memilihara  tatanan  nilai  nilai budadaya menyangkut aspek sosial ekonomi,politik, agama, lingkungan, seni ,teknologi  dan  lain-lain.    Nilai  nilai  tersebut terdapat  dalam  kearifan  lokal  orang  Melayu.. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat  diterima  oleh  komunitasnya.    Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional  mewujud  dalam  bentuk  seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas  yang  terus  hidup  dan  berkembang dari generasi ke generasi.  Sesuai dengan aturan adat  kearifan  tradisional  yang  merupakan sebuah  sistem  dalam  tatanan  kehidupan  sosial- politik-budaya-ekonomi  serta  lingkungan  yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  lokal.    Ciri yang  melekat  dalam  kearifan  tradisional  adalah sifatnya  yang  dinamis,  berkelanjutan  dan  dapat diterima oleh komunitasnya.
Kearifan  lokal  orang  Melayu  tidak  hanya terdapat  dalam  bentuk  nilai-nilai  dan  norma- norma adat, tetapi  juga terdapat dalam aktivitas dan  penggunaan  teknologi.    Ini  dapat  dilihat seperti  tingkah  laku  dan  sikap  sehari  hari, penggunaan  beliung  (alat  untuk  menebang), kampak  (alat  untuk  membelah),  lading  atau parang  (alat  untuk  menebas),  tajak(alat  untuk menyiang),  cabak  (alat  untuk  membalikkan tanah),  sabit  (alat  untuk  memotong  rumput), tembilang    (alat  untuk  menggali  tanah),  dan lain-lain.  Semua perkakas tersebut jika dipakai, tidak  ada  yang  mempunyai  potensi  untuk
merusak  lingkungan  hidup  sampai  pada  batas yang membahayakan (Hamidi, 2006).
Orang  Melayu  telah  mempunyai  konsep filosofi  dalam  memilihara  lingkungan  ini  dapat terlihat  dalam  ungkapan  petatah  petitih,  syair, pantun,  hikayat,  dan  dalam    qanun  tanah  adat. Berkaitan dengan itu tulisan ini akan membahas qanun( hukum) tanah adat orang Melayu  dalam pelestarian lingkungan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif grounded  reseach,  yang  bertujuan  untuk memahami keberadaan yang saling berhubungan  antara  berbagai  gejala  eksternal dan  internal  dalam  kehidupan  masyarakat. Penelitian  ini  secara  keseluruhan  bersifat kualitatif  menggunakan  azas  fenomenologi. Menurut (Garna,  1999).  sifat  yang kualitatif  itu mengacu  pada  segi  empirik  yaitu  kehidupan nyata manusia termasuk segala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia bio-sosial.
Data  pokok  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini terpusat pada fenomena-fenomena yang  berkaitan  langsung  khususnya  dengan tanah  adat,  yang  berkaitan  dengan  aspek kehidupan  sosial,  lingkungan  dan  ekonomi dengan  kontek  ecoculture.    Data  pokok  yang diperlukan tersebut dipilih dan dibatasi berdasarkan  relevansi  dengan  pertanyaan  dasar dalam  rencana  penelitian,  yang  keseluruhannya ditempatkan  dalam  rangka  analisis  teori antropologi lingkungan
Kegiatan  analisis  data  dimulai  dari klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, sampai pada  pembahasan.    Pengolahan  data  atau analisis deskriptif (descriptive analysis) mengandung  pengertian  sebagai  usaha  untuk menyederhanakan  dan  sekaligus  menjelaskan bagian  dari  keseluruhan  data  melalui  langkah- langkah  klasifikasi  dan  kategorisasi  sehingga tersusun  suatu  rangkaian  deskripsi yang sistematik dan akurat.

## HASIL
Tanah  Adat. Tanah  adat  yaitu  tanah  yang dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  yang  hidup  di bawah  hukum  adat  merujuk  kepada  tanah beserta  hutan  dan  segala  kekayaan  yang terkandung  di  dalam  wilayah  yang  tertakluk kepada hukum adat. Masyarakat yang bernaung di  bawah  hukum  adat  adalah  komunitas  yang terikat  oleh  hukum  adat  yang  diamalkan  secara turun  temurun  karena  kesamaan  tempat  tinggal ataupun  atas  dasar  keturunan  yang  sama.  Hak adat    adalah  kekuasaan  yang  menurut  hukum adat dipunyai oleh masyarakat yang bernaung di bawah  masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas wilayah  tertentu  yang  merupakan  kawasan warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari sumber  daya  alam    dalam  kawasan  wilayah tanah adat untuk keperluan sehari-hari.
Konsep umum tentang tanah adat bersumberkan    klasik  yang  pada  dasarnya menjelaskan  bahwa  tanah  adalah  milik  raja, bahkan  dianggap  bahwa  segala  apa  yang terdapat di atas dan di dalam tanah adalah milik raja  termasuk  orang  menjadi  penghuni  suatu wilayahnya.   Keadaan  ini  merupakan gambaran umum  di  Indonesia  semasa  zaman  pemerintah feodal,  walaupun  terdapat  berbagai  bentuk pemerintahan beraja (Zein, 1994). Terbentuknya tanah  adat  bagi  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  adat  adalah  semata-mata  atas  dasar kemurahan  hati  atau  kemurnian  sang  raja. Setelah  tanah  dikurniakan  kepada  rakyat,  maka pemanfaatan  dan  penggunaan  suatu  tanah  adat haruslah  memenuhi  ketentuan  adat.    Di  antara ketentuan  adat  tentang  hutan  dan  tanah  adat adalah:  (1)  hutan  dan  tanah  adat  tidak  boleh diperjual  beli  dengan  cara  apa  sekalipun sehingga  pemilikan  haknya  menjadi  berpindah tangan;  (2)  hutan  dan  tanah  adat  tidak  boleh dibagi-bagikan menjadi milik peribadi/
perseorangan; (3) walaupun seseorang  itu dapat memanfaatkan  tanah  secara  perseorangan  ia harus  mengikuti  ketentuan  atau  kewajiban- kewajiban tertentu seperti memberikan sebagian hasilnya  kepada  ketua  suku  (Zein,1994). Kenyataan  yang  terjadi  sekarang  ini  (2014) tanah  adat    Orang  Melayu  di  Orang  Melayu tentang  pemenfaatan  tanah  di  Orang  Melayu) tanah adat telah dialih fungsikan dari masyarakat  adat    kepada  pihak  pemerintah hutan milik negara (30.03 %), milik perkebunan sawit  (26.07%),    Tanaman  Pangan  (9.92%), pemukiman  (2,63%),    lahan  terbuka  (25,57%), tanah adat (0.57%)
Alih fungsi pengelolaan Tanah adat Orang Melayu  ini    dari  masyarakat  adat  kepada kebjakan  pemerintah  mulai  dari  era  kolonial hingga  ke  pemerintah  Indonesia  membuat kedudududkan dan status tanah adat mengalami dagradasai  dan  marjinalisasi.  Pada  masa  lalu kekuasaan  raja  dan  anggapan  yang  berlaku ketika  itu  boleh  menyebabkan  seseorang  raja melakukan apa saja terhadap tanah adat.  Walau bagaimanapun,  ada  pendapat  yang  mengatakan bahwa  aspek  pemilikan  tanah  bukanlah  sesuatu yang  penting  dalam  pemerintahan  raja  atau sultan  karena  apa  yang  lebih  utama  adalah pembayaran  upeti  oleh  penduduk  kepada  pihak istana,  sebagai  tanda  kekuasaan  wilayah kasultanan.  Menurut  (Astrid,1982)  raja  atau sultan  tidak  pernah  menuntut  tanah  dari penduduknya  atau  menganggap  diri  sebagai pemilik  tanah  desa  (kampung).  Apa  yang dituntut oleh sultan hanyalah pengakuan sebagai personifikasi  negara,  yang  tercermin  dalam pembayaran  upeti  atau  cukai(tapak  lawang) dalam bentuk hasil pertanian atau kerja sukarela bagi  proyek  negara  atau  desa  (Susanto,  1984). Untuk itu raja pada umumnya sibuk mengunjungi  daerah  untuk  mempertahankan hubungan  antara  diri  atau  negara  dengan masyarakat  yang  terikat  oleh  ikatan  kampung. Tanah  adat  juga  dijaga  atau  diatur  oleh  hukum adat,  yang  menentukan  hak  dan  kewajiban anggota  masyarakat  atau  komunitas  terhadap tanah adat.
Menurut hukum adat, anggota masyarakat mempunyai hak bersama dalam menguasai atau memanfaatkan  suatu  lingkungan  tanah  untuk kehidupannya dan kesejahteraan  masyarakatnya secara  umum.  Dalam  hal  ini,  orang  luar  tidak mendapat hak tersebut melainkan telah
mendapat  izin  dari  ninik  mamak.    Pada  masa yang  sama,  anggota  masyarakat  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  dan  memelihara lingkungan  tanah  dan  segala  bentuk  isinya  dari ancaman  luar.Hal  ini  sejalan  dengan  petatah petitih  orang  Melayu  mengatakan.  ” apabila rusak alam lingkungan ,di situlah punca segala kemalangan,  musibah  datang  berganti-gantian, celaka  melanda  tak  berkesudahan,  apabila rusak  alam  lingkungan,,  hidup  sengsara binasalah badan, cacat dan cela jadi langganan, hidup dan mati jadi sesalan, apabila alam  porak  poranda,  di  situlah  timbul  silan. Sengketa, aib datang malu menimpa, anak cucu hidup merana”  (Wawaancara dengan informan Zulkarnain,  Tokoh  Masyarakat    Tanah  Putih, Maret 2014)
Dalam  ikatan  hak  dan  kewajiban  inilah suatu  komunitas  desa  mengembangkan  nilai gotong royong untuk menjaga sumber daya desa dan  sistem  organisasi  desa  misalnya  dalam aspek  pengurusan  tanah  adat,  tanggung  jawab diberikan  penghulu  (Zein,  1994).  Walau bagaimanapun  oleh  karena  tanah  adat  tidak mempunyai  dokumen  yang  jelas  dan  oleh karena  pada  zaman  pemerintahan  Sultan,  raja mempunyai  kekuasaan  yang  besar  ke  atasnya, maka    masalah  kenaikan  upeti  yang  sewenang- wenang,  pengambilalihan  hak  rakyat  terhadap tanah  adat  boleh  terjadi  dengan  mudah  apabila raja  atau  wakil  raja  yang  mempunyai  kuasa berbuat  demikian  untuk  kepentingan  tertentu. Oleh karena keadaan dokumen pemilikan resmi yang  jelas  hak  kepemilikan  tanah  yang berasaskan  kepada  hukum  adat  masyarakat  ini sukar  untuk  dipertahankan  melalui  Undang- Undang yang diperkenalkan oleh pihak Belanda.
Jauh sebelum penjajahan Belanda,
masyarakat  hukum  adat  di  Orang  Melayu dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura (1776-1942)  telah  menata  suatu  kehidupan bersama dalarn aspek ekonomi, sosial, lingkungan,  politik,  budaya,  agama,  seni,  dan sebagainya.  Hutan  tanah  adat  bagi  mereka bukan semata-mata merupakan kekayaan material  untuk  memenuhi  hajat  hidup  tetapi bahkan  rnengandung  nilai  yang  lebih  esensial yaitu  melekat pada harkat dan  martabat sebagai manusia.    Orang  Melayu  tradisional  yang hakikatnya  hidup  sebagai  nelayan  dan  petani amat  bersebati  dengan  alam  lingkungannya.
Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi  juga  berkaitan  dengan  kebudayaan  dan kepercayaannya (Effendy, 2004).
Pada  saat  ini    hutan  tanah  adat  tersebut telah  sewenang-wenangnya  diekploitasi  oleh perusahaan    yang  di  tanami  dengan  kelapan sawit dengan skala besar .Perusahaan Swasta di Kabupaten  Orang  Melayu    Tahun  1996-2014 ada  22 perusahaan kelapa sawit yang diberikan izin legal oleh pemerinah untuk membuka lahan sawit mencapai 231.600 Ha (26.07  % dari luas Orang  Melayu).  Dampak  ekologis  penanam sawit  secara  besar-besaran  ini  menimbulkan berbagai  persoalan  ekologis  seperti  krisis  air, pendangkalan    sungai,  kepunahan  berbagai species  flora  dan  fauna.  Penanaman  kelapan sawit  tersebut  hanya  menguntungkan  pihak- pihak  perusahaan,  atau  kelompok  kapital.  Pada jika dirujuk pada  hukum adat , tanah adat tidak boleh  diperjual  belikan  kepada  siapapun,  tanah adat adalah milik masyarakat adat. Dalam tanah adat  tersebut  telah  diatur  sedemikian  rupa pengaturan  pengunaan  tanah,  misal  aturan mengambil  hasil  hutan,  atauran  pembagian kawasan wilayah hutan. Dengan diberlakukannya  hukum  adat  pada  zaman kesultanan  siak  masyarakat  relatif  dapat mempertahan  dirinya,  flora  dan  fauna  terjaga, dan  masyarakat  mempunyai    identitas  kultural. Bagi  masyarakat  Orang  Melayu  tradisional hidup mereka sangat tergantung  pada alam dan hutan.
Kearifan Orang
Melayu dalam memilihara lingkungan. Orang tua-tua Melayu mengatakan,  bahwa  kehidupan  mereka  amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah  dan  juga  menjadi  sumber  unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

## Kalau tidak ada laut,hampalah perut Bila tak ada hutan, binasalah badan
Dalam ungkapan  lain dikatakan:  (Effendy, 2004)
Kalau binasa hutan yang lebat,

## Rusak lembaga hilanglah adat
Ungkapan-ungkapan  di  atas  secara  jelas menunjukkan  besebatinya  hubungan  antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran  isi  ungkapan  ini  secara  jelas  dapat
dilihat  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup  dari  hasil  laut  dan  hasil  hutan  atau mengolah  tanah.    Secara  turun  temurun  pula mereka  memanfaatkan  hasil  hutan  untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat  alat  dan  kelengkapan  rumah  tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisional.
Hubungan  kelembagaan  kerajaan    Siak dengan  masyarakat  Rohil  sangat  erat,  diatur dalam  qanun  siak,  supaya  tidak  terjadi perselisihan  antar  suku  maupun  individu  dalam masyarakat  adat  .termasuk  dalam  menjaga kelestarian  hutan,  alam  air  dan  laut.    Dalam menjaga  kelestaruan  lingkungan  orang  Melayu Orang  Melayu  telah  diajarkan  oleh  para  lelulur mereka  sejak  dulu  kala.  Dengan  aturan  aturan dan  nilai-nilai  adat  yang  dianut  tidak  pernah terjadi konflik atau perselisuhan baik antar suku maupun  antar  individu  dalam  kehidupan  sehari hari  ,baik  dari  sektor  ekonomi,  social  maupun dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Gambar 1 : Struktur masyarakat adat Rohil Pada Masa  Kerajaan Siak Sri Indrapura.

## Keterangan :
 = Hak, proteksi
 = Retribusi, pajak, hasil hutan, dan tanah
Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan  manusia dengan alam,  menyebabkan orang  Melayu  berupaya  memelihara  serta menjaga  kelestarian  dan  keseimbangan  alam lingkungannya.    Dalam  adat  istiadat  ditetapkan “pantang  larang”  yang  berkaitan  dengan pemeliharaan  serta  pemanfaatan  alam,  mulai dari  hutan,  tanah,  laut  dan  selat,  tokong  dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada  kawasan  yang  menjadi  kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya.
Dalam pandangan informan kunci (Effendy,  2004)  orang  tua-tua  Melayu  masa silam amat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan  alam sekitar secara seimbang. Ketentuan  adat  yang  mereka  pakai  memilki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab,  perusak  alam  bukan  saja  merusak sumber  ekonomi,  tetapi  juga  membinasakan sumber  berbagai  kegiatan  budaya,  pengobatan, dan  lain-lain,  yang  amat  diperlukan  oleh masayarakat.
Selanjutnya  (Effendy,  2004)  mengatakan bahwa  dalam  adat  dikenal  beberapa  pembagian alam,  terutama  pembagian  hutan  tanah.    Ada alam  yang  boleh  dimiliki  pribadi,  ada  yang diperuntukkan  bagi  satu  suku  dan  kaum,  ada juga  yang  diperuntukkan  bagi  kerajaan,  negeri, masyarakat  luas  dan  sebagainya.  Hutan  dan tanah  ditentukan  pula  pemanfatannya  menurut adat,  ada  pemanfaatan  untuk  kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama.    Hal  ini  tercermin  dari  hutan  yang dilindungi  yang  disebut  “rimba  larangan”, “rimba  kepungan”,  atau  “kepungan  sialang”, dan lain sebagainya.
Dari sisi lain, masyarakat Melayu mengenal  pula  hutan  tanah  adat  yang  menjadi milik  persukuan  atau  kaum  masyarakat tertentu yang  lazim  disebut”tanah  wilayat”  (tanah  adat) dan  sejenisnya  yang  secara  umum  disebut “tanah  adat”.    Pada  masa  dulu,  pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan  hutan tanah  yang tergolong  tanah  adat  dikukuhkan  oleh  raja melalui surat keputusan.
Setelah  Indonesia  merdeka,  UU  No  5 Tahun 1979, struktur pemerintahan adat di ganti dengan  pemerintahan  Desa    yang  tidak  melibat orang  0rang  adat  dalam  pemerintahan  , sehimgga  hampir  seluruh  hak  atas  tanah  adat terabaikan,  sehingga  pemilikan,  pemanfaatan, dan  penguasaannya  tidak  lagi  dapat  diatur  oleh
DATUK PERSUKUAN RAJA SIAK TUANKU BENDAHARA DATUK ADAT
adat. Struktur pemerintahan Desa yang mengantikan sistem pemerintahan adat.
Gambar 2: Struktur Pemerintahan Rohil di Era  Indonesia
Akibatnya, terjadi perusakan hutan dimana-mana.    Masyarakat  Orang  Melayu sekitar  tempatan  yang  secara  turun  temurun merasa menguasai dan memiliki hutan tanah itu tidak  dapat  berbuat  apa-apa,  karena  mereka tidak  lagi  diakui  sebagai  pemiliknya.    Hal  ini menyebabkan  banyak terjadinya sengketa tanah yang  timbul  setelah  adanya  bangunan  atau perkebunan  di  kawasan  itu,  ketika  hutan  tanah itu  diperjualbelikan  atau  dipindahkan  hak kepemilikan,  penguasaan,  dan  pemanfaatan  ke pihak lain.
Petuah  amanah  Melayu  yang  amat memperhatikan  kelestarian  dan  keseimbangan alam  lingkungan  banyak  berisi  tunjuk  ajar pantang  larang  yang  mempunyai  nilai  filosofi lingkungan  yang  sangat  tinggi  dan  menjadi acuan  masyarakat  agar  tidak  sampai  merusak alamnya, antara lain (Effendy, 2004)
“Tanda  orang  memegang  adat,  alam dijaga, petuah diingat , tanda orang memegang amanah , pantang merusak hutan dan tanah. Tanda orang memegang amanat, terhadap  alam  berhemat  cermat, tanda
orang  berfikir  panjang , merusak  alam  ia berpantang , tanda  orang  berakal  senonoh, . menjaga  alam  hatinya  kokoh , tanda  orang berbudi  pekerti, merusak  alam  ia  jauhi. Tanda  orang  berfikir  luas, memanfaatkan hutan ianya awas tanda orang berakal budi, merusak  hutan  ia  tak  sudi , tanda  ingat keanak cucu, merusak hutan batinnya malu. Tanda  ingat  kehari  tua, laut  dijaga,  bumi dipelihara . tanda  ingat  kehari  kemudian, taat  menjaga  laut  dan  hutan. Tanda  ingat kepada  Tuhan, menjaga  alam  ia  utamakan , tanda  ingat  hidup  kan  mati, memanfaatkan alam  berhati-hati , tanda  ingat  adat lembaga, laut  dikungkung  hutan  dijaga , tanda  ingat  ke  masa  datang, merusak  alam ia  berpantang , siapa  mengenang  anak cucunya, , bumi yang kaya takkan dirusaknya . siapa sadar dirinya khalifah,terhadap  alam  takkan  menyalah .
apa  tanda  hidup  beriman, tahu  menjaga kampung halaman .....” Ungkapan memperlihatkan betapa
tingginya  nilai  kearifan  lingkungan  yang dimiliki  masyarakat  Melayu  dalam  menjaga lingkungan.  Menjaga  lingkungan  bagi  orang Melayu  bukan  saja  memiliki  fungsi  ekonomis, melainkan  juga  memiliki  fungsi  kosmologis teologis, yakni mempunyai pertanggungjawaban kepada  Sang  Khalik.    Lingkungan  dalam  amar petuah  orang  Melayu  mempuyai  fungsi  sosial- budaya,  yakni  dalam  pemanfaatan  hutan  tanah diatur menurut ketentuan adat.
Pemanfaatan hutan tanah dalam pelestarian  lingkungan  bagi orang Melayu  yang terkandung  dalam  petuah  diatas  mengandung nilai-nilai  pemiliharaan  alam  flora  dan  fauna seperti menjaga rimba, sialang, ulat, selat, tanah adat,  dusun,  gunung,  togok,  belat,  lembah, padang  dan  lain-lain.    Melalui  kearifan lingkungan orang Melayu sebagaimana ungkapan  petuah  di  atas,  orang  Melayu  diajar untuk  memelihara  alam  menggunakan  akal fikiran.  Bahkan dikatakan orang  yang  merusak alam    adalah    orang  tidak  berakal  atau  orang yang  berprilaku  yang  tidak  senonoh.    Orang Melayu  sangat  mementingkan  etika  lingkungan dalam  memelihara  lingkungan  ini  dapat  dilihat dalam  ungkapan apa  tanda  orang  berbudi merusak alam ia tak sudi, tanda  orang berbudi mewarisi alam ke anak cucu .
PRESIDEN GUBERNUR BUPATI CAMAT KEPENGHULUAN RW RW RW RW RT RT RT
Kearifan  orang  Melayu  menjaga  alam bukan  hanya  kepada  manusia  melaikan  juga mempunyai hubungan dengan Sang Khalik.  Ini dapat  di  lihat  dalam  ungkapan tanda  orang ingat kepada Tuhan menjaga alam ia utamakan, tanda  orang  ingat  hari  kemudian,  menjaga hutan  dan  tanah  ia  utamakan,  tanda    orang ingat  ke  Tuhan  merusak  alam  ia  pantangkan, tanda  orang  ingat  akan  mati  merusak  alam adalah  perbuatan  haram (hasil  wawancara dengan  tokoh  adat  Rohil,  Hasan  Basri  di Bangko  Jaya,  tanggal  12  Januari  2013  pukul 16.30 WIB).
Kearifan  lingkungan orang Melayu dalam memelihara  lingkungan  telah  menganut  prinsip prinsip ecoculture ini  dapat  dilihat  dalam ungkapan : adat hidup memegang amanah; tahu menjaga  hutan  dan  tanah;  tahu  menjaga  bukit dan  lembah;  berladang  tidak  merusak  tanah; berkebun  tidak  merusak  rimba. Nilai-nilai  ini jika  dipegang  dan  dilestarikan  serta  dapat direvitalisasi  merupakan  konsep  yang  sangat fundamental dalam pelestarian  lingkungan yang berkelanjutan.
Kearifan  lingkungan orang Melayu dalam mengatur  tata  kelola  lingkungan  telah  diatur dalam  suatu  Qanun  Hutan  Tanah  Adat.    Ini sejalan  denga  ungkapan  adat  sebagai  berikut  : tahu  menebas  memegang  adat;  tahu  menebang memegang  amanat;  tahu  berladang  menurut undang;  tahu  berkebun  menurut  kanun. Tata kelola  hutan  tanah  adat  orang  Melayu  Orang Melayu  telah  datur  oleh  Sultan  Siak  dalam Qanun  Hutan  Tanah  yang  tertuang  dalam Adatrechtbundels  serie XVIII , S. Gravenhage , (Nijhoff,  1819).  tentang Regeling voor Koeboe , Regeling voor Bangka, en Regeling voor Tanah Poetih .
Pentingnya  arti  hutan  tanah  adat  bagi kehidupan masyarakat Melayu di Orang Melayu (  Kubu,  Bangko  dan  Tanah  Putih)      pada  masa kerajaan  Siak  Sri  Indrapura  ialah  karena kehidupan  masyarakat  tersebut  itu  sama  sekali tidak  dapat  dipisahkan  dari  hutan  tanah  adat. Mereka hidup diatas hutan tanah dan memperoleh sumber kehidupan ekonomi, ekologis,  politik  ,sosial  budaya  dengan  cara mendayagunakan  hutan  tanah  adat  di  kawasan ini yang telah diatur oleh Sultan dalam dokumen Adat  Recht ,  pada  masing-  masing  kawasan tersebut .

## PEMBAHASAN
Pada masa pemerintahan kolonial
Belanda, masalah hak dan pemilikan tanah adat masih berkelanjutan. Pihak Belanda mempunyai  pandangan  yang  sama  seperti  yang dilakukan oleh pihak raja yaitu mereka berkuasa terhadap  segala  sesuatu  yang  berada  dalam wilayah  kekuasaanya.  Pihak  Belanda  juga mengabaikan  masalah  tanah  adat  atas  dasar tidak  mau  atau  mengerti  tentang  signifikan tanah  adat  dalam  konteks  hukum  adat  dan kepentingannya  terhadap  penduduk  tempatan. Pengabaian  terhadap  tanah  adat  juga  didorong oleh  kerakusan  pihak  Belanda  sebagai  penjajah dalam  pengumpulan  kekayaan  untuk  dibawa pulang  ke  Belanda.    Pengabaian  hak  penduduk terhadap  tanah  adat  dapat  dilihat  dari  dasar Belanda  yang  menjalankan  sistem  kerja  paksa, tanaman  paksa,  cukai  atau  sewa  tanah  (yang dikenal  dalam  bahasa  Belanda landrete )  dan sebagainya.
Setelah adanya kritikan-kritikan di Belanda terhadap pelaksanaan sistem paksaan di Indonesia,  pihak  kolonial  melaksanakan  dasar yang  lebih  lembut  dengan  menekankan  bahwa dasar-dasar  yang  akan  dilaksanakan  bukan untuk  kepentingan  penjajah  tetapi  untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam bidang pertanian, pihak kolonial menetapkan  prinsip-prinsip  baru  yaitu:  (i) sistem  tanaman  bergilir  di  ladang    dihapuskan; (ii) hutan-hutan harus dilindungi; (iii) pengambilan  hasil  hutan  harus  diatur;  (iv) pembukaan ladang-ladang besar sama ada milik swasta atau pemerintah diperbolehkan (dimungkinkan);  dan  (v)  tanah-tanah  yang belum diusahakan oleh rakyat harus dijaga agar tidak diusahakan oleh rakyat (Van Vollenhoven, 1994). Prinsip-prinsip tersebut kemudiannya ada dalam hukum agraria kolonial yang mengandung  prinsip  yaitu:  (1)  hak  rakyat  atas tanah  menurut  hukum  adat  yang  harus dilindungi;  (2)  hak  orang  Barat  atas  tanah  di Indonesia  dibolehkan  (dimungkinkan);  dan  (3) kedua  macam  hak  tersebut  (adat  dan  Barat) harus  dibuat  secara  pasti  dan  jelas  (Koesno, 1994).
Prinsip-prinsip  politik  kolonial  yang demikian  kelihatannya  memberikan  kedudukan yang  baik  kepada  rakyat  dalam  masalah  tanah ulayat.    Tetapi  di  dalam  pelaksanaannya
berlainan,  karena  prinsip-prinsip  itu  telah melahirkan  berbagai  peraturan  agraria  kolonial seperti  adanya  pernyataan  hak  milik (domein verklaring) , larangan pengasingan tanah ( vervreemdings verbood) , peraturan tentang hak punya  menurut  adat  ( inlands  bezitrecth), hak milik  atas  tanah  ( agrarisch  eigendoms  recth ) dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Barat (Kosno 1994).  Dengan adanya peraturan- peraturan  tersebut,  Undang-Undang  tentang tanah  di  Indonesia  menjadi  bersifat  dualistik, dimana  dari  satu  segi  diakui  adanya  hukum adat,  tetapi  juga  pada  masa  yang  sama dilaksanakan  juga  Undang-Undang  Barat  oleh pemerintah  Belanda.    Begitu  ada  disebutkan juga  bahwa  hak-hak  atas  tanah  melalui  kedua- dua  bentuk  peraturan  itu  harus  ditentukan keabsahannya  secara  Undang-Undang.    Dalam hal  inilah  hukum  adat  sifatnya  tidak  lengkap karena  sukar  untuk  ditentukan  atau  dibuktikan berbanding  peraturan  bertulis  yang  dikeluarkan oleh pihak Belanda.
Pelaksanaan  Undang-Undang  baru  yang diperkenalkan oleh pihak Belanda pada dasarnya  mempunyai  alasan-alasan  tersendiri. Sebagai  contoh, Agrarisch  Wet  Stablat  (stbl) 1870 nomor 55 telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial    Belanda  dalam  usaha  memberikan jaminan terhadap kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia terutama dalam kegiatan pertanian. Pemerintahan Belanda melihat hukum adat tidak dapat  memberikan  jaminan,  terutama  untuk penyediaan  tanah  dan  modal  yang  mencukupi. Sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan pula hukum Koninklijk  Besluit stbl.  1870  nombor 118  yang  kemudian  dikenali  sebagai  asas domeinverklaring yang  menafikan  kewujudan hak  ulayat  dan  hak-hak  masyarakat  yang bernaung di bawah hukum adat.  Pasal 1 dalam Undang-Undang Agrarische  Besluit 1870  No 118  menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat
(2) dan (3) Agrarisch Wet maka dipertahankanlah asas  bahwa semua tanah  yang pihak  lain  tidak  dapat  membuktikan,  bahwa tanah  itu  tanah eigendom (miliknya)  adalah domein negara (Harsono,  1975).
Menurut
Budi (Harsono, 1975). domeinverklaring mempunyai  dua  fungsi  yang penting,  yaitu:  (i)  ia  dapat  digunakan  sebagai landasan  Undang-Undang  bagi  membolehkan
negara  (pemerintah)  untuk  memberikan  tanah kepada individu atau pihak tertentu dengan hak- hak  yang  dikenal  di  Barat,  yaitu  hak-hak  yang diatur  di  dalam  kitab  Undang-Undang  hukum Perdata, seperti hak milik dan  lain-lain; dan (ii) untuk  keperluan  pembuktian.    Berdasarkan  dua fungsi  tersebut,  pemerintah  kolonial  dapat mengambil  suatu  kawasan  tanah  adatdengan alasan tanah tersebut tidak mempunya dokumen atau  bukti  yang  dapat  diberikan  atau  dijual kepada  pihak  lain  melalui  proses  Undang- Undang.
Sifat Agrarische Wet stbl 1870 No 55 dan domeinverklaring stbl  1870 No 118 yang lebih memihak  kepada  pihak  penjajah  menimbulkan akibat buruk  yang amat luas  baik dalam  bidang ekonomi maupun politik.  Akibat buruk tersebut yaitu: Domeinverklaring menggeser  kedudukan rakyat  Indonesia  dari  pemilikan  tanah  dalam kegiatan  produksi  dan  menjadi  buruh  tani  yang hampir tidak mempunyai
hak.
Domeinverklaring tidak hanya memihak kepada pemerintah tetapi juga gabungan antara pemerintah dan pengusaha pada zaman itu demi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan prinsip
keadilan. Domeinverklaring merupakan manifestasi diskrimanasi  dan  ekplorasi  politik  pihak Belanda  ke  atas  bangsa  Indonesia  yang menganggap  rakyat  yang  tidak  produktif sebagai  beban  negara.    Kenyataan  ini  terlihat pada  pada  kedudukan  penting  pihak  penjajah dalam  syarikat-syarikat  yang  dikuasai  oleh bangsa  Eropa  dan  masalah  buruh  yang  tidak mendapat  perhatian  dari  pemerintah  karena buruh adalah bangsa Indonesia (Zein, 1994).
Setelah Agrarische  Wet stbl  1870    No 55  dan Domeinverklaring stbl  1870  No  118 dilaksanakan, pihak kolonial juga mengeluarkan peraturan  baru  untuk  memastikan  bahwa  pihak raja  atau  pemerintah  tempatan  mengeluarkan ketentuan  tentang  tanah  ulayat.    Pemerintah Belanda  mengeluarkan Stbl 1896 No 4 dan stbl 1925  No  649  yang  menetapkan  Raja-raja  atau ketua  masyarakat  hukum  adat  untuk  mengatur penggunaan tanah di daerah mereka (tanah yang belum dibuka) sudah tidak ada lagi.  Oleh yang demikian,  penetapan  raja-raja  tentang  sesuatu hutan  atau  tanah  adat  setelah  Undang-Undang itu dikeluarkan tidak diakui oleh pihak Belanda dan  tidak  dipertahankan  melalui  Undang- Undang.    Keadaan  ini  menunjukkan  dengan
jelas  bahwa  pihak  Belanda  mengabaikan  hak- hak  penduduk  tempatan  terhadap  tanah  adat mereka  (Zein, 1994).
Berdasarkan  persoalan      atas,  dapat dikatakan  bahwa domeinverklaring merupakan alat  untuk  menarik  modal  swasta  asing  pada zaman  Belanda  mengikut  prinsip  liberalisme kapitalisme yang dipakai oleh pihak pemerintah Belanda.    Menurut  Boeke,  keadaan  inilah  yang menjadi faktor bermulanya dualisme ekonomi di Indonesia  karena  diterapkan  sistem  kapitalis Eropa  dengan  kekuatan  modal  dan  ilmu pengetahuan,  ke  dalam  sistem  tradisional Melayu    yang  sudah  matang  di  (dalam  H.D Tjeeuk  Wilink  Haarlem  1051).  Peraturan- peraturan  tentang  tanah  yang  dikeluarkan  oleh pihak  Belanda  bukan  saja  melemahkan  hukum adat  tentang  tanah  adat  tetapi  menyebabkan semakin  banyak  tanah  adat  yang  menjadi  hak milik  pribadi  karena  didaftarkan  mengikut Undang-Undang  kolonial.    Rakyat  tempatan terdorong  untuk  mengikuti  Undang-Undang kolonial  untuk  memastikan  bahwa  mereka mempunyai  hak  milik  peribadi  ke  atas  tanah yang  mereka  usahakan.    Hukum  adat  tentang tanah  semakin tidak  mendapat perhatian karena penduduk diawali oleh nilai-nilai individualisme yang diperkenalkan oleh Belanda. Ketidakadilan  yang  diterapkan  oleh  pihak penjajah  Belanda  telah  menyemai  benih-benih sengketa  antara  rakyat  dan  pemerintah,  yang berkelanjutan  sehingga  saat  ini.    Persengketaan berkelanjutan  ini  dilihat  sebagai  akibat  konflik antara  hukum  adat  Indonesia  dengan  semangat individualisme, liberalisme yang datang bersama pengaruh kolonial.
Kebijakan  kebijakan  kolonialisme  yang kapitalistik  diadopsi  oleh  pemerintah  Indonesia di  era  kemerdekaan.  Kebijakan-kebijakan  yang kapitlistik,  monopoli  dan  anropocentrik  telah memarjinalkan  hak–hak  tanah  adat  orang Melayu. Implikasi dari ini banyak hak-hak tanah adat  telah  beralih  fungsi  kepada  ekploitasi kapitalisme,  yang  mengusur  secara  sistimatis hak-hak  komunal  adat.  Keadaan  tersebut  telah miminggirkan  kedudukan  dan  melemahkan peran  masyarakat  adat,  dan  impikasi  selanjut telah  menimbulkan  dagradasi  lingkungan  hidup secara sistimatis.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  kearifan  lingkungan  ,  inti kebudayaan masyarakat Melayu   adalah konsep tanah  adat.  Tanah  adat  adalah  ruang  ( space ) tanah  atau  hutan  yang  diatur  begitu  rupa  oleh masyarakat  adat  berguna  untuk  melangsungkan sistem kehidupan masyarakat Melayu    . Di atas tanah  adat  inilah,  diatur  pembagian  hutan menurut  persukuan  yang  ada    ,  kebun  dan sumber  asli.  Hutan  larangan  adalah  satu kewujudan daripada  bahagian tanah ulayat   Di situ  juga  termasuk  aspek-aspek  kebudayaan yang berhubungan dengan pengeluaran, penyaluran,  dan  konsumsi  pangan.    Oleh  itu, setiap  inti  kebudayaan  selalu  berhubungan dengan ekosistem, ekonomi dan struktur sosial.
Kearifan  dalam  melestarikan  tanah  adat orang  Melayu    dipresentasikan  dalam  nilai sosial,  norma  adat,  etika  lingkungan,  sistem kepercayaan,  pola  penataan  ruang  tradisional, peralatan  dan  teknologi  sederhana  ramah lingkungan.  Hubungan tanah dan warga Orang Melayu ditandai dengan produktivitas, sustainabilitas,  equitabilitas ,  bijaksana,  benar, tepat, serasi dan harmonis.
Sistem  tanah  adat  Orang  Melayu    itu terwujud  kedalam  bentuk  ide,  aktivitas,  dan material.    Pemeliharaan  dan  pemanfaatan  tanah adat  Orang    sudah  ada  sebelum  Kerajaan  Siak Sri Indrapura yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat  Orang  Melayu  .    Keberadaan  tanah adat  berdampak  positif  bagi  masyarakat  Orang Melayu  dengan  alam  dan  lingkungan  yang bersumber  dari  nilai-nilai  agama,  adat  istiadat, petuah  nenek  moyang  atau  budaya  setempat. Nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  sistem  tanah adat  memiliki  fungsi  kearifan  lingkungan terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.
Namun  bermula  dari  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintahab  kolonialisme  yang kemudian  di  rekonstruksi  oleh  pemerintahan Indonesia  yang berorientasi kepada pandangan kapitalistik dan antropocentik telah memarjinalkan  orang  Melayu  dan  dagradasi lingkungan secara hebat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  semua  pihak    yang  tak dapat  disebutkan  satu  persatu,  yang  telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, H. 1975. Hukum Agraria di Indonesia . Jambatan. Jakarta. Effenddy, T. 2004. Tunjuk Ajar  Melayu (Butir- Butir  Budaya  Melayu  Riau) .  Adicita
Karya. Yogyakarta
Garna, J. K. 1999. Metode Penelitian Kualitatif . Primoco Akademika. Bandung. Hamidi,  2006. Jagad  Melayu  dalam  Lintasan Budaya di Riau . UIR Press. Pekanbaru. Nijhoff,  M  1819. Adatrechtbundels  serie
XVIII,S.Gravenhage.
Susanto, A. 1984. Sosiologi Pembangunan .Bina Cipta Bandung. Zein. R, 1994. Tanah, Hutan dan
Pembangunan . UIR Press. Pekanbaru.