“MENJARAH” PULAU GAMBUT: KONFLIK DAN KETEGANGAN DI PULAU PADANG
M. Nazir Salim *
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The article was  saimed at describing the conflicts between  the community, peasants  at Pulau Padang, Meranti Islands Regency, and  PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).  The conflict started from the policy of The Minister of Forestry which allowed concession of HTI to RAPP at Pulau Padang. The problem was the permission itself as it   took  not  only the area of farming lands  but also the areas of settlement. The other problem was the environment  itself.  This was a result of RAPP. Various researches  showed that Pulau Padang had  thick peat. However, the permission for RAPP was to build industries and canals needing a lot of water. This would damage the environment whereas the peat ought to be protected.  If tis is done, the serious damage  of ecosystem at Pulau Padang will take place. KKKKKeywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: Pulau Padang, RAPP, agrarian conflicts,   peasants’ struggle.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Artikel ini mencoba melihat konflik antara warga dan petani Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper). Konflik bermula dari kebijakan Menteri Kehutanan yang memberikan izin konsesi HTI kepada RAPP di Pulau Padang. Izin itu dipermasalahkan karena luasan wilayahnya yang mengambil lahan warga, bukan saja lahan pertanian, namun juga pemukiman. Persoalan lain adalah isu lingkungan yang akan menjadi perhatian warga jika RAPP beroperasi di wilayah tersebut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Pulau Padang merupakan wilayah tanah gambut dengan ketebalan yang cukup tinggi, sementara izin konsesi RAPP untuk tanaman industri membutuhkan banyak air dan pembangunan kanal-kanal, selain tentunya tanah gambut dilindungi undang-undang. Jika hal itu dilakukan maka ancaman kekeringan dan kerusakan ekosistem di Pulau Padang menjadi serius.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: Pulau Padang, RAPP, konflik agraria, dan perjuangan petani.

## A. Pengantar
Konflik sumber daya alam di Indonesia khu- susnya di Sumatera terus mengalami pening- katan. Beberapa catatan menunjukkan angka yang terus bertambah, bahkan cenderung meng- khawatirkan karena satu persoalan belum terselesaikan kemudian muncul kembali konflik baru, sehingga dari tahun ke tahun trend -nya
megalami kenaikan. Apa sebenarnya yang men- jadi inti persoalannya? Banyak pakar melihat konflik agraria terlalu akut 1 sehingga sulit untuk diselesaikan dengan sistem parsial yakni dengan menyelesaikan masing-masing konflik dan per wilayah. Metode demikian terlalu menghabiskan energi dan tak akan sebanding antara jumlah penyelesaian konflik dengan tumbuhnya kon- flik itu sendiri. Konflik yang terjadi di daerah mayoritas akibat tumpang tindih lahan dan aturan, 2 penguasaan sumber agraria yang * Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Peneliti Agraria. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari (Laksmi Savitri) yang memberikan beberapa kritik dan masukan. Kepada Ahmad Zazali, Direktur Scale Up, Pekanbaru, Riau yang membantu penulis dengan mengirimkan data hasil Mediasi di Pulau Padang, dan beliau menjadi salah satu anggota tim yang dibentuk oleh Pemerintah..
1 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, 2011. Enam Dekade Ketimpangan . Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA.
2 Gamma Galudra, Gamal Pasya, Martua Sirait, Chip Fay, (peny.) 2006. Rapid Land Tenure Assessment: Panduan Ringkas bagi Praktisi . Bogor: World Agroforestry Cen- tre, hlm 8.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
timpang, pemanfaatan yang tidak adil, distribusi hasil yang tidak merata, serta policy negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Realitas itu men- jadi bara api dalam setiap semak-semak perke- bunan dan hutan-hutan yang ada.
Hasil penelitian yang dipimpin oleh DR. Prudensius Maring, MA, Prof. DR. Afrizal dkk. di empat provinsi di Sumatera (Sumatera Se- latan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat) menun- jukkan persoalan yang sama, sama dalam pengertian sepanjang bentangan Pulau Suma- tera konflik agraria menimpa kelompok yang sama, tumpang tindih lahan yang sejenis, korban yang luas, dan peminggiran oleh pelaku usaha dan negara secara masif. Catatan empat provinsi itu menunjukkan akar masalah yang hampir sama, yakni: 1. Tumpang-tindih kebijakan peme- rintah tentang pengelolaan SDA; 2. Ekspansi penguasaan lahan untuk kepentingan HTI/HPH dan perkebunan; 3. Kegagalan pengaturan tata- ruang secara adil; 4. Ekspansi penguasaan lahan berbasis adat oleh pemerintah dan perusahaan; 5. Ketidakadilan tatakelola sumberdaya alam oleh pemerintah dan perusahaan; 6. Kegagalan pem- bangunan ekonomi berbasis masyarakat. 3
Berkaca dari realitas itu, banyak kritik diaju- kan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab tehadap berbagai konflik tersebut. Apa sebenarnya peran negara dalam konteks itu dan apa yang telah dan akan dilakukan? Sepanjang pemahaman yang tersebar secara luas, kesan yang selama ini muncul adalah membiarkan hal tersebut, membiarkan masyarakat menemukan jalan penyelesaiannya. Tentu berbahaya bagi
kondisi kebangsaan saat masyarakat tertimpa berbagai persoalan sementara negara seolah membiarkan. Beberapa waktu lalu sempat ber- kumpul beberapa akademisi, NGO, dan penggiat studi agraria yang mencoba untuk mendorong negara berperan lebih serius dalam melihat persoalan tersebut. Upaya-upaya extra ordinary menurut para akademisi diperlukan agar bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan persolan kon- flik agraria. Salah satu yang dianggap paling penting adalah mendorong penguatan kinerja lembaga yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan menyangkut agraria.
Di luar enam akar persoalan di atas, konflik terus mengalami peningkatan akibat perluasan lahan yang tidak memperhatikan ekologi, tata ruang, dan tata wilayah. Pemerintah gagal mengatur dan menertibkan para pengusaha yang terus mengajukan izin pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berla- ku. Bukan rahasia lagi bahwa kong kalikong anta- ra penguasa dan pengusaha terus berjalan, baik pada kasus pembukaan lahan perkebunan 4 mau- pun kehutanan, dan celakanya hukum tidak mampu menyentuh mereka. Pemerintah sudah mencanangkan 2013 zero konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat, akan tetapi upaya itu tampaknya jauh panggang dari api, sebab kegiatan hulu yang menjadi persoalan mendasar masih terus diproduksi, yakni pemberian izin pengelolaan dan perluasan pembukaan lahan, baik untuk kepentingan perkebunan maupun tanaman industri.
Untuk kasus Riau, hal yang sama sebagaima- na laporan penelitian Prudensius Maring dkk., akar konf lik terjadi akibat tumpang tindih kebijakan, perluasan HTI/HPH, dan kegagalan negara berlaku adil terhadap semua warganya.
3 DR. Prudensius Maring, MA, Prof. DR. Afrizal, MA, Jomi Suhendri S., SH, Dr. Ir. Rosyani, M.Si, dkk. 2011. “Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumberdaya Alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan”, (Laporan Penelitian), Pekanbaru: Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan), hlm. 65.
4 Anton Lucas dan Carol Warren, 2007. “The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia”. Indonesia , Edisi 76.
Pada sisi ini, munculnya konflik berbarengan dengan munculnya kegagalan penataan ruang, seperti yang terjadi pada kasus Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti) antara warga dengan RAPP (Riang Andalan Pulp and Paper ).
Negara tidak cermat menempatkan sebuah wila- yah dalam izin konsesi HTI tanpa memper- hatikan tata ruang. Bagaimana mungkin sebuah wilayah yang puluhan bahkan ratusan tahun didiami oleh warga dengan begitu saja tidak dianggap, seolah tidak ada penghuninya. Wajar apabila kemudian muncul persoalan yang biayanya sangat mahal.
Sejak 2007-2009, kasus konflik di Sumatera pada umumnya adalah persoalan konf lik perkebunan. Beberapa catatan menunjukkan pembukaan lahan sawit yang begitu besar—Riau memiliki lahan sawit terbesar di Indonesia 5 — membuat semakin tingginya konflik perebutan lahan antara pengusaha dengan warga. Hal itu terjadi tidak saja menabrak lahan masyarakat tetapi juga berusaha meminggirkan mereka. Akan tetapi, pada tahun 2010-2012 terjadi peru- bahan pola konflik, dari perkebunan ke hutan produksi. Kisah konflik dan perebutan lahan mengalami pergeseran dari perkebunan ke hutan produksi/Hutan Tanaman Industri (HTI). Digeser dalam pengertian kuantitas konflik di HTI jauh lebih tinggi dibanding pada lahan perkebunan. Namun, hal itu tidak berarti konflik pada lahan perkebunan berkurang atau menge- cil. Data yang dihimpun oleh Scale Up menun- jukkan angka yang cukup menarik:
Diagram 1. Perbandingan dan distribusi konflik berdasarkan status lahan, 2010
Diagram 2. Perbandingan jumlah konflik pada lahan hutan produksi dengan lahan perkebunan di Riau, 2011/2012
Sumber diagram 1-2: Laporan Tahunan ( Executive Summary ). “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.
Tahun 2010 konflik pada lahan hutan produk- si mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding pada tahun sebelumnya. Sejak 2010 persebaran konflik hutan produksi dengan ma- syarakat mulai menyebar hampir ke seluruh kabupaten di Riau. Peningkatan itu terjadi kare- na ekspansi lahan beberapa perusahaan besar semakin tak terbendung. Lebih dari 260 ribu hektar lahan konflik terjadi di hutan produksi, sementara konflik di lahan perkebunan dan hutan lindung relatif lebih rendah. Data di atas menunjukkan, semakin besar konf lik dan banyaknya kelompok yang memiliki interes, maka semakin rumit diselesaikan karena berba- gai elemen dan kepentingan masuk di dalamnya. Faktanya, pertumbuhan konflik dari tahun keta- hun bukan justru mengecil, baik dari sisi jumlah lahan maupun pihak yang berkonflik.
Pada kasus Pulau Padang, persoalan menda- sar adalah munculnya kegelisahan banyak warga
5 Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pem- bebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat . Jakarta: Forest People Prog- ramme dan Perkumpulan Sawit Watch, hlm. 26.
230.492 Hutan Produksi Hutan lindung.konservasi Perkebunan/HPL 28.000 84.079
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
akan status tanah yang mereka miliki secara adat akibat keluarnya SK Menhut No. 327 Tahun 2009 dan terancamnya ekosistem yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat banyak. Lahan gambut sangat rentan dengan status air, saat musim penghujan akan datang banjir dan saat musim panas tiba ia akan kehilangan air dalam situasi serius. Artinya ke- beradaan RAPP yang akan membuka lahan hutan di sekitarnya akan menjadi ancaman serius da- lam jangka panjang, yakni ancaman air laut ma- suk kedarat dan ancaman kekeringan saat musim panas. Tentu dalam konteks land tenure akan segera muncul sebagai bagian dari konsekuen- sinya. Ketika isu terus bergulir, kecurigaan ma- syarakat pada masing-masing kelompok mulai terlihat karena ada pihak-pihak yang menolak dan ada pihak-pihak yang menerima keberadaan RAPP. Hal itu akan mempersulit posisi warga kelas bawah bagaimana ia akan bertahan dan menghadapi situasi yang serba tidak pasti.
Dari beberapa gambaran di atas, dalam artikel ini penulis ingin melihat struktur yang ada dalam permainan besar bernama konflik Hutan Ta- naman Industri yang di dalamnya melibatkan banyak pihak. Dari struktur itu penulis ingin melihat proses-proses berlangsung yang meng- hasilkan posisi masyarakat pada sisi yang lemah, kedua ingin melihat sejauh mana secara luas perubahan struktur dan kebijakan yang mun- cul berimplikasi langsung terhadap masyarakat Pulau Padang.
Untuk mengkaji persoalan konflik di Pulau Padang yang terjadi antara masyarakat dengan RAPP, penulis mencoba melakukan penelusuran data secara maksimal dengan berbagai metode. Saat berkunjung ke Riau pada tahun 2010 dan 2012, penulis sempat melakukan beberapa kali wawancara terbatas, sekalipun wawancara itu tidak untuk kepentingan langsung esai ini, akan tetapi beberapa data sangat terkait dengan perso- alan Pulau Padang. Wawancara dilakukan dengan
beberapa warga dan beberapa anggota dewan setempat. Dokumen Scale Up, sebuah LSM di Riau yang bergerak di bidang konservasi alam dan isu-isu lingkungan telah kami dapatkan. Melalui koresponden saya mendapatkan bebera- pa data yang mereka miliki. Tentu saja ada juga banyak data dukungan dari media online. Bebe- rapa data online yang saya dapatkan sempat saya komunikasikan dengan beberapa sumber yang saya temui, baik kebetulan mereka datang ke Yogyakarta maupun komunikasi via online.
Dalam melakukan penelusuran data-data Pulau Padang, penulis menemukan beberapa tulisan yang secara prinsip tidak pernah ditemu- kan tulisan yang utuh tentang kasus konflik yang sedang berlangsung di Pulau Padang. Akan teta- pi, beberapa tulisan yang muncul adalah kajian legal opini dan analisis konflik SDA secara luas, begitu juga data-data online yang muncul adalah berita-berita menyangkut persoalan Pulau Padang. 6 Beberapa penulis seperti Imade Ali, Sutarno, dan Teguh Yuwono, mencoba melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan kronologis. Pendekatan ini sangat menarik kare- na melihat persoalan dari sudut pandang gerak dari waktu ke waktu apa yang terjadi di Pulau Padang. Kajian ini penulis tempatkan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam melihat beberapa hal, termasuk merujuk kajian pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/ Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004 dan SK Menteri Kehutanan No. 327, 2009. Anugerah Perkasa, wartawan harian Bisnis Indonesia telah melakukan investigasi ke Pulau Padang yang menghasilkan 4 tulisan bersambung. Ia mencoba menampilkan secara utuh namun singkat dari
6 Salah satu kajian legal opini dilakukan oleh Tim Jikalahari yang mencoba embedah SK Menhut 327, tentang izin konsesi HTI di Pulau Padang. Tim Jikalahari, 2011. “Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/ MENHUT-II/2009”. Pekanbaru: Jikalahari, 2011.
pergerakan masyarakat Pulau Padang pada awal 2010 sampai usaha melakukan bakar diri di Ja- karta. 7
Tulisan lain yang secara khusus dan kompre- hensif dalam melihat Pulau Padang belum penu- lis temukan, akan tetapi beberapa tulisan analisis data yang dikeluarkan oleh Scale Up, Jikalahari, Mongabay, STR (Sarikat Tani Riau) cukup mem- bantu penulis dalam merekonstruksi beberapa persoalan menyangkut kasus konf lik warga dengan RAPP. Dalam skala luas untuk melihat konflik, kajian Prudensius Maring dkk. cukup memberikan pemahaman yang kompleks bagai- mana konflik agraria terjadi di Pulau Sumatera. Kajian ini memberikan keyakinan penulis bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini dianut oleh pemerintah, namun harus diselesaikan dari hu- lu. Kebijakan negara dalam melihat persoalan sumber daya agraria di Sumatera adalah kata kunci bagaimana konf lik bisa diselesaikan. Dengan mengkaji 4 provinsi di Sumatera, la- poran penelitian ini membuat sebuah analisis menarik, dengan menempatkan kebijakan hulu sebagai persoalan krusial munculnya konflik di daerah dan uniknya, empat provinsi dinilai me- miliki akar persoalan yang sama. 8 Tulisan penting
lainnya adalah blog pribadi aktivis petani Pulau Padang, M. Riduan. Sebagai pimpinan STR ca- bang Meranti yang juga pimpinan aksi, ia banyak melakukan pendokumentasian dan menulis dalam blog pribadinya. Sekalipun ca- tatannya singkat, hal itu sangat membantu memahami penggalan cerita dari kasus Pulau Padang. 9 Di atas semua itu, penulis ingin melihat persoalan Pulau Padang dari sisi struktur keku- asaan yang menyebabkan munculnya konflik di Pulau Padang, tentu juga melihat proses-proses yang terjadi di sana. Dengan melihat struktur dan pola bangunan kekuasaan kapital, kasus Pulau Padang menurut hemat penulis adalah bagian kecil dari persoalan konflik sumberdaya agraria di Indonesia.
Dalam teori klasik, konflik dilihat sebagai bagian dari paradigma penyelesaian persoalan, kelompok ini meyakini konflik akan menghasil- kan sebuah perubahan. Beberapa teori ini sering mengemuka bahwa konflik akan menunjukkan ujungnya yakni berupa instrumen lahirnya sebu- ah perubahan sekalipun dengan cara yang “revo- lusioner.” Ralf Dahrendorf melihat masyarakat dalam dua wajah, yakni konflik dan konsensus, dalam kondisi ini kedua wajah itu saling meleng- kapi. Ia meyakini konflik akan melahirkan kon- sensus. 10 Jarang dalam sistem masyarakat yang normal tak ada konflik yang tidak bisa dikonsen- suskan. Dalam konteks ini, ilmu sosial selalu me- lihat konflik adalah gejala yang terjadi di masya- rakat dan dijadikan indikator untuk memahami apa yang menjadi keinginannya. Tanpa menun- jukkan kemauannya maka sulit untuk dipahami perilaku dan struktur yang ada.
Berbeda dengan Karl Marx dalam melihat masyarakat, ia meyakini masyarakat sudah ter-
7 Anugerah Perkasa, 2012. “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”. www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. Gerakan menuju titik ekstrim ini akibat eskkalasi dan ketegangan yang tidak terdekteksi sehingga menuju pada titik polarisasi, petani berubah menjadi ekstrim dalam tindakan-tindakannya. Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. Dynamics of Contention. Cambridge University Press.
8 DR. Prudensius Maring, op.cit. , hlm. 65-66. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, Laporan Penelitian “Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)”, Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007. Didownload dari: www.scaleup.or.id.
9 http://riduanmeranti.blogspot.com/#uds-search- results.
10 Ritzer, George & J. Goodman, Douglas. 2004. Teori Sosiologi Modern . Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
bentuk dalam struktur kelas sosial, dan kelas sosial secara sadar sudah memiliki potensi dan konflik itu sendiri, ia melekat pada struktur basisnya, sehingga konflik dengan sadar bisa dipahami sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Teori Marx 11 relatif bisa digunakan dalam melihat segala jenis konflik yang terjadi di masyarakat karena konflik dengan mudah bisa dideteksi dengan melihat kelas, ketimpangan, dan ketidak- adilan dalam sistem masyarakat, sekalipun kelas tidak mesti selalu berlawanan, sebab kelas ka- dang memiliki logikanya sendiri. Marx disan- dingkan dengan Charles Tilly 12 dengan teorinya collective action tampaknya mudah melihat stuk- tur yang muncul dalam lingkup konflik.
Kasus Pulau Padang akan mudah dijelaskan dengan pendekatan collective action karena begitu banyaknya interest yang muncul dalam ranah tersebut. Tilly meyakini common interest menjadi poin penting dalam melihat konflik, dan apa yang menjadi fenomena konflik sumber daya alam bisa kita balik yang memiliki kepen- tingan adalah para pelaku-pelaku yang meman- faatkan sumber daya alam. Saya mencoba membandingkan dengan teori Tilly dkk lainnya yang jauh lebih rumit. Dalam beberapa case di Pulau Padang sangat mungkin dan menarik untuk lebih jauh dielaborasi dengan pendekatan Dynamic of Contention . 13 Pendekatan ini me- mang lebih kompleks, karena memiliki prasyarat dan beberapa proses: pembentukan identitas, eskalasi, polarisasi, mobilisasi, dan pembentukan aktor. Proses itu memang hampir semua terjadi
di Pulau Padang, namun tidak semasif sebagaimana pada kasus-kasus besar seperti Sambas, Poso, Ambon.
Polarisasi di Pulau Padang benar terjadi me- nuju titik ekstrim dalam beberapa kasus, namun tidak meluas, bahkan menurut saya mengalami “kegagalan” sebagai upaya menuju target, namun mobilisasi yang masif dari semua sikap acuh oleh warga berhasil digerakkan, dalam konteks ini bisa dilihat sebagai “keberhasilan”. Begitu juga halnya ketika kelompok tak terorganisir saat ini menjadi jauh lebih terorganisir, termasuk pem- bentukan aktor.

## B. Melihat Pulau Padang dari Dekat
“Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibi- carakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, “Hidup adalah mati, merdeka adalah perang”. 14
“Tak bergeming aksi jahit mulut beberapa waktu lalu, baik di Riau maupun di depan Gedung DPR akhir tahun lalu, kali ini warga Pulau Padang, Ka- bupaten Meranti, Provinsi Riau, kembali melakukan aksi nekat cukup menggegerkan, yaitu aksi bakar diri.
Aksi bakar diri ini, tidak lain tuntutannya agar menye- lamatkan Pulau Padang. Aksi tersebut merupakan penolakan terhadap pemerintah agar segera mencabut SK 327 Menhut/2009 di mana peme- rintah khususnya Menteri Kehutanan segera men- cabut izin jalan aktivitas PT RAPP yang dianggapnya secara tidak langsung dapat mengancam kehidupan masyarakat Pulau Padang.
11 Franz Magnis-Suseno, 1999. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme , Jakarta: Gramedia.
12 Charles Tilly, 2004. Social Movement, 1768-2004 , London: Paradigm Publisher, lihat juga R.Z. Leiriza, 2004. “Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi”, Jurnal Sejarah, Vol. 6.
13 Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. Op.cit.
14 Tutut Herlina, 2012. “Berkorban demi Pulau Padang (1)”, Sinar Harapan , Selasa, 25 September 2012. Lihat juga http://www.shnews.co/detile-8396-berkorban-demi- pulau-padang-1.html.
“Aksi bakar diri adalah tindakan yang suci dan harus kami lakukan setelah aksi jahit mulut beberapa waktu lalu agar pemerintah belajar mendengar,” ujar Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau (STR), M Ridwan kepada SH, di Pekanbaru, Senin (18/6). Ia menegaskan, sejak awal telah disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyelamatkan Pulau Padang. Aksi bakar diri ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK Menhut No 327 Tahun 2009 yang dinilai salah”. 15
Diagram di bawah ini sengaja penulis hadir- kan untuk melihat peta persoalan mendasar mengapa konflik begitu mudah muncul dan bagaimana menjelaskan akar persoalannya. Se- sungguhnya, konflik bukan suatu barang antik yang penting untuk dipelihara, tapi harus disi- kapi sebagai bagian dari sistem budaya dan kerja dalam masyarakat. Konflik di Riau menyebar begitu cepat dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu lahan menuju lahan-lahan lain. Di sisi lain kebijakan untuk menciptakan zero konflik atau mengurangi konflik sangat minim, sehing- ga konflik terus menjalar. Ada sepuluh kabu- paten yang menjadi titik konflik di Riau baik kon- flik di lahan perkebunan maupun di hutan produksi.
Diagram 3. Konflik di sektor hutan produksi (Hutan Tanaman Industri) di Riau berdasarkan kabupaten/kota, 2011/2012
Diagram 4. Konflik di sektor perkebunan di Riau berdasarkan kabupaten/kota, 2011/2012
Diagram 5. Perbandingan total luasan konflik sumberdaya alam di Riau tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Sumber diagram 4-5: Laporan Tahunan ( Executive Summary ). “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.
Jika diperhatikan data di atas, pada tahun 2011 konf lik di hutan produksi di seluruh Riau melibatkan 262,877 hektar, sementara konflik pada lahan perkebunan (sawit) telah melibatkan 39.246 hektar. Catatan ini coba saya tampilkan dalam satu tahun untuk melihat tingginya laju konflik pada lahan hutan produksi. Yang mena- rik, jumlah konflik di lahan hutan produksi meli- batkan begitu besar perusahaan. Menjadi peman- dangan umum bahwa pembukaan hutan di Riau secara besar-besaran telah berdampak serius pada saat ini dimana semua perusahaan pulp and pa- per telah “menggunduli” hutan-hutan Riau. Da- lam laporan yang sama, ada sekitar 30 perusa- haan yang berhubungan dengan bubur kertas, dari 30 itu mereka telah berebut kayu-kayu Riau dan ruang bekas penebangan kayu. Pada ruang
15 Uparlin Maharadja, 2012. “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana”, Sinar Harapan , Selasa, 19 Juni 2012. Lihat juga http://www.shnews.co.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
inilah mereka saling berlomba memperluas izin usahanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya. Realitasnya, apa yang dikerja- kan mereka telah menimbulkan persoalan serius dan sumber konflik bagi masyarakat Riau.
Kasus Pulau Padang dalam pandangan pene- liti bukanlah suatu yang baru, bahkan terjadi di berbagai tempat, akan tetapi setiap wilayah memi- liki tipologi yang berbeda. Persoalan Pulau Padang termasuk sebuah kasus yang cukup besar dan menjadi isu nasional, bahkan menjadi perhatian bagi NGO internasioal. Hal itu terjadi karena melibatkan puluhan ribu warga tem- patan, melibatkan sebuah perusahaan raksasa, dan juga dalam berbagai analisis melibatkan banyak elite birokrasi yang terlibat dalam berba- gai kepentingan. Di sisi lain, Pulau Padang meru- pakan kawasan lahan gambut yang seharusnya dilindungi, sehingga menjadi perhatian banyak pihak.
Tabael 1. Daftar Nama perusahaan dan luas (Ha) konflik antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2011

## Diagram 6. Distribusi konflik berdasarkan group perusahaan di Riau
Sumber Tabel 1 dan Diagram 6: Laporan Tahunan ( Executive Summary ). “Konflik Sumber- daya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), 2012.
Sebagai sebuah perusahaan besar, APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.) yang memiliki 7 anggota perusahaan telah lama bercokol di wilayah Riau dan RAPP merupakan salah satu yang terbesar. Perusahaan ini membu- tuhkan banyak dukungan bahan baku untuk keberlangsungan produksinya. Di mata orang Riau dan NGO yang bergerak dalam hal konser- vasi sekaligus pemerhati lingkungan, perusahaan ini sangat akrab dengan isu konflik dan perusa- kan lingkungan. Hal itu dibuktikan juga dengan diagram di atas, April group menjadi “juara” dalam hal urusan konflik dengan warga yang melibatkan lahan seluas 203.870 hektar. Posisi ini menurut data Scale Up, tidak terlalu menge- jutkan karena sepak terjang RAPP hampir merata di seluruh wilayah kabupaten kota di Riau. Untuk kasus RAPP di Pulau Padang sendiri merupakan yang terbesar di seluruh Riau (hampir 70.000 hektar), dan lebih dari separo lahan konflik ter- sebut terdapat di Pulau Padang (41.205 hektar).

## 1. Meranti dan Pulau Padang
Kutipan laporan investigatif wartawan Sinar Harapan di atas tidak berlebihan apalagi bom- bastis, namun syarat menggambarkan perju- angan warga Pulau Padang yang hingga kini be- lum menemukan nasib baiknya. Warga Pulau Padang yang sudah beberapa tahun terakhir ini
bergerak melawan korporasi sudah merenggang nyawa demi menyelamatkan apa yang diyakini, meyelamatkan apa yang selama ini menjadi sum- ber penghidupan warga selama puluhan tahun. Sebuah perusahaan raksasa bernama Riau An- dalan Pulp and Paper (RAPP), 16 perusahaan bubur kertas telah mengusik keheningan warga yang jauh dari hiruk pikuk modernitas dan per- kotaan. Sebuah pulau yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki kekayaan alam yang banyak, hanya seonggok gambut tebal dengan segala penghidupan warga dan aktif itas perkebunan karetnya. 17
Secara administratif, Pulau Padang di bawah sebuah kabupaten baru bernama Kepulauan Meranti (akronim dari Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi). Meranti merupakan kabupaten dengan tiga pulau kecil, Pulau Padang, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Kabupaten
ini sebelum 2009 berada di bawah administratif Kabupaten Bengkalis, dan sejak 2009 menjelma menjadi kabupaten sendiri. Meranti 18 terdiri atas 7 kecamatan, dan total penduduk pada 2011 seki- tar 233.024 jiwa. Mayoritas masyarakat Meranti tinggal di pedesaan dan bekerja pada perke- bunan karet, sagu, sawit, dan bertani sayur- sayuran. Sementara ibukota kabupaten berada di Selatpanjang yang banyak dihuni oleh para pedagang Tionghoa, Padang, Melayu, dan Jawa. Selatpanjang adalah nama yang cukup dikenal karena wilayah ini merupakan sebuah kota da- gang transit Pesisir Timur Sumatera, ia menjadi penghubung antara Pulau Batam-Tanjung Balai Karimun dan Pekanbaru, dan juga Bengkalis dan Dumai. Sebagai kota dagang transit, kota ini cukup ramai dikunjungi oleh wilayah pinggir seperti Rangsang Barat dan Timur, Kep. Merbau, Belitung, Tanjung Samak, Guntung, dll. Hiruk pikuk kota ini cukup ramai di pagi hari hingga sekitar pukul 14.00, sorenya tidak terlalu banyak aktifitas ekonomi, karena jalur laut yang diguna- kan wilayah penyangga hanya sampai siang. Pukul 14.00 puluhan kapal-kapal yang merapat di dermaga-dermaga kecil di Selatpanjang sudah kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Mayoritas lahan tiga pulau ini adalah lahan gam- but dengan ketebalan yang cukup tinggi, bahkan di Pulau Padang lahan gambut mencapai 9-12 meter. 19 Dalam Peraturan Menteri Kehutanan, kawasan gambut dengan kedalaman > 3 meter masuk kawasan yang harus dilindungi, tidak diperuntukkan HTI, karena akan merusak eko-
16 PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan milik Asia Pacific Resources Internationa Lim- ited (APRIL) ini didirikan tahun 1992. Kantor pusat PT RAPP berada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. RAPP merupakan kelompok Raja Garuda Mas (RGM) milik konglomerat Sukanto Tanoto dan kelompok Sinarmas milik taipan Eka Tjipta Widjaja dari Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).
17 Pulau Padang merupakan wilayah yang tak begitu luas, sekitar 110 ribu hektar, didiami 14 desa (1 kelurahan dan 13 desa), di bawah Kecamatan Merbau, dengan ibukota Kecamatan Teluk Belitung. Penduduk Kecamatan ini sejumlah 47.370 jiwa, dan luas total wilayahnya 1.348,91 KM 2 . Terdiri atas Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Meli- bur, Bandul, Dedap, Kudap, Lukit, Mekar Sari, Mengkirau, Mengkopot, Meranti Bunting, Pelantai, Selat Akar, Tan- jung Kulim, dan Desa Tanjung Padang. Mayoritas pendu- duk Pulau Padang dari suku Melayu dan Jawa. Penghasilan sehari-hari sebagai petani karet, kelapa, kopi, kapas, coklat, dan persawahan (padi), lihat www.merantikab.go.id. Di pulau ini terdapat satu tokoh yang cukup populer, Intsiawati Ayus yang duduk di pusat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Riau. Putri kelahiran Teluk Belitung ini terpilih sebagai angora DPD pada periode 2009-2014. Saat kasus Pulau Padang mencuat, beliau juga tampil diberbagai kesempatan yang membela para petani Pulau Padang.
18 Sebelum 2013, Kabupaten Meranti terdiri atas Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Tebing Tinggi Timur, Pulau Merbau. Kecamatan Pulau Merbau meliputi seluruh Pulau Merbau sedangkan Kecamatan Merbau wilayahnya meliputi seluruh Pulau Padang.
19 Haryanto, 1989. “Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau”. Media Konservasi Vol. II (4), Desember 1989.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
sistem dan berpotensi merusak kawasan terse- but. 20
Pulau Padang sebelumnya tidak dikenal, dan sejak 2009 menjadi sebuah berita nasional akibat penolakan warganya atas tindakan PT. RAPP “mengekploitasi” lahan gambutnya. Sebagaimana ramai diberitakan, RAPP mendapat konsesi dari Departemen Kehutanan di pulau tersebut seluas 41.205 hektar. Artinya lebih dari 40 persen wilayah Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP, kare- na luas pulau itu hanya sekitar 110 ribu hektar. Anehnya, Departemen Kehutanan begitu saja memberikan izin kepada RAPP dan menabrak hampir semua wilayah (kampung) yang diting- gali penduduk sejak puluhan tahun. Alasan bah- wa menurut peta milik Departemen Kehutanan bahwa Pulau Padang tidak berpenduduk sangat menyakiti hati warga Pulau Padang, dan karena itulah warga menjadi lebih berani, radikal, bah- kan bertindak ekstrim di luar kebiasaan manusia Melayu 21 pada umumnya, yakni aksi menjahit mulut di depan gedung DPRD Riau dan DPR pusat serta nekat mau membakar diri. Akan tetapi upaya itu dapat digagalkan oleh polisi kare- na enam petani yang menyelinap ke Jakarta ber- hasil masuk radar intelijen polisi sehingga selama di Jakarta gerak gerik mereka diawasi oleh aparat kemanan. 22
Diagram 7. Distribusi total luas lahan konflik sumberdaya alam berdasarkan kabupaten/kota di Riau, 2011/2012
Sumber: Laporan Tahunan ( Executive Summary ). “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Part- nership), 2012.
Dari diagram di atas terlihat dengan jelas bahwa konflik agraria yang terjadi saat ini di Riau yang terbesar terjadi di Kabupaten Meranti dengan melibatkan lahan seluas 69.890 hektar, kemudian Kotamadya Dumai 50.000 hektar, Pelalawan 44.957 hektar. Di Meranti konflik melibatkan 3 kecamatan, dan konflik terbesar terjadi di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), kemudian Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Konflik ditiga kecamatan tersebut semua menyangkut konflik hutan untuk kepen- tingan industri pulp and paper , bukan konflik perkebunan sebagaimana selama ini mendomi- nasi. Ditiga kecamatan ini juga terdapat perke- bunan yang cukup luas, terutama Kecamatan Tebing Tinggi, yakni perkebunan sagu, karena sagu menjadi salah satu makanan pokok seba- gian masyarakat Meranti.

## 2. Apa yang Terdengar dan Terlihat di Pulau Padang
Sejauh ini, RAPP sebagai sebuah perusahaan besar telah lama bercokol di Riau (berdiri sejak 1992). Menurut catatan Scale Up, sebuah NGO yang peduli dengan isu deforestasi di Riau, APRIL grup mendominasi persoalan konflik HTI di Riau. Dalam laporan tahunannya, sepanjang
20 Teguh Yuwono, tt. (tanpa tahun). “Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAAP di Pulau Padang: Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan di Indonesia”.
21 Dalam khasanah gerakan sosial Indonesia, orang Melayu tidak memiliki sejarah kenekatan seperti yang telah ditunjukkan oleh warga Pulau Padang. Mayoritas penduduk pulau ini beragama Islam dan banyak pula warga di pulau ini yang tradisi agamanya berbasis madrasah, pesantren (NU) dan mayoritas tradisi agamanya cukup kuat. Usaha untuk melakukan bakar diri yang juga berarti bunuh diri bagi tradisi NU nyaris tidak dikenal, namun hal itu pernah akan dilakukan oleh sekelompok petani di Pulau Padang, lihat Anugerah Perkasa, op.cit.
22 Anugerah Perkasa, op.cit.
lima tahun terakhir area konsesi perusahaan ter- sebut paling banyak bersengketa di Riau dengan melibatkan lahan seluas 84.400 hektar, diikuti oleh PT. Smatera Riang Lestari 57.100 hektar. 23
Sebelum kasus Pulau Padang muncul, RAPP melalui mitranya (PT. Lestari Unggul Makmur) juga mendapat izin konsesi di Pulau Tebing Tinggi seluas 10.390 hektar dan Pulau Rangsang melalui PT. Sumatera Riang Lestari memperoleh 18.890 hektar. Pulau Rangsang terletak persis di utara Pulau Tebing Tinggi (Selatpanjang) ibukota Kabupaten Meranti. Izin di Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi sebenarnya juga sempat menjadi persoalan, akan tetapi warga tidak berhasil meno- lak secara massal, sehingga proyek jalan terus dan mitra RAPP tetap nyaman berada di pulau tersebut. 24
Mengapa RAPP begitu perkasa di Riau? Seja- rah tidak bisa begitu saja kita lepaskan, bahwa RAPP telah begitu lama menguasai wilayah dara- tan Riau dan kepulauanya. Sebagai sebuah peru- sahaan bubur kertas yang mensuplai kertas- kertas terbaik dunia, RAPP membutuhkan bahan baku begitu banyak, bahkan tidak pernah akan cukup sekalipun menggunduli semua hutan di Sumatera. Kebutuhan kertas Indonesia dan du- nia begitu tinggi sementara suplai bahan baku tidak sebanding dengan laju kebutuhannya, maka jalan pintas dilakukan oleh banyak peru- sahaan. Kemandirian Perusahaan untuk mema- sok bahan baku sendiri tidak pernah tejadi kare-
na tidak menciptakan sistem penanaman Hutan Tanaman Industri sejak awal, dan mereka juga sadar proses penanaman kayu membutuhkan waktu 8 tahun untuk siap dipanen.
Indonesia memiliki sekitar 80 perusahaan yang bergerak di bidang pulp and papers , dengan menghasilkan sekitar 6.3 juta ton pertahun. Sinar Mas melalui bendera usaha Asia Pulp & Paper (APP) menguasai pangsa pasar terbesarnya. Di bawah grup APP, ada 7 anak perusahaan yakni PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Pindo Deli Pulp and Papers Mills, PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT. The Univenus, PT Ekamas Fortuna, dan PT. Pu- rinusa Ekapersada. Total kapasitas 7 perusahaan itu menghasilkan 2,68 juta ton per tahun, atau 42 persen dari kapasitas nasional. Sementara urutan kedua diduduki oleh RAPP di bawah grup Raja Garuda Mas yang juga memiliki peru- sahaan besar di Samosir (Sumatera Utara) dengan bendera PT. Toba Pulp Lestari (TPL). RAPP menghasilkan 2,21 juta ton pertahun atau sekitar 35 persen dari kapasitas produksi na- sional. Jika digabungkan dua perusahaan raksasa itu menghasilkan kapasitas produksi 77 persen dari kapasitas produksi yang dihasilkan Indone- sia. Dengan kapasitas itu, Indonesia merupakan pemasok kertas terbesar ke-12 di dunia dan terbe- sar ke-4 di Asia setelah Cina, Jepang, dan Korea. 25 Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), APP dengan tujuh perusahaan besarnya setiap tahun membutuhkan bahan baku kayu sekitar 27,71 juta meter kubik. Sementara RAPP setiap tahun membutuhkan 9,468 juta meter kubik. Perusahaan tersebut baru bisa memasok sendiri sebatas 5,465 juta meter kubik. Artinya ada kekurangan bahan baku yang begitu banyak (minus 31.713 juta meter kubik) dan hutan alam
23 Laporan Tahunan (Executive Summary), 2012. “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Develop- ment Partnership), lihat juga M. Riduan, “Ketika SK Menhut MS Kaban No 327 di tentang oleh Rakyat, Namun Pemerintah Tetap Memaksakan Kehendaknya...!”, http:// riduanmeranti.blogspot.com/2011/05/ketika-sk-menhut- ms-kaban-no-327-di.html
24 Menurut data Scale Up updating Juni 2012, terdapat 69.890 hektar konflik lahan di Kabupaten Meranti yang terjadi di Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Keduanya konflik lahan antara warga dengan RAPP, ibid.
25 Data diolah dari http://www.balithut-kuok.org/ index.php/home/56-industri-pulp-dan-kertas-belum- mandiri. Diakses pada tanggal 4 Maret 2013.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
menjadi sasarannya. Diperkirakan 70 persen kekurangan bahan baku diambilkan dari hutan alam, artinya, mereka melakukan pembabatan hutan secara masif demi untuk memenuhi kebu- tuhan bahan baku bubur kertas. 26
Dengan data di atas, jelas, yang dihasilkan oleh perusahaan raksasa itu tidak mampu diatasai sendiri oleh perusahaan dalam memenuhi kebu- tuhan pokoknya (bahan baku), bahkan, mayo- ritas bahan baku diperoleh dari luar perusahaan. Artinya kebutuhan bahan baku diambil dari hutan alam Indonesia. Tidak heran jika hutan Sumatera mengalami deforestasi secara masif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Situasi ini sebenarnya sudah dengan jelas tercium oleh dunia internasional atas pelanggaran-pelang- garan yang dilakukan, karena dengan mengam- bil hutan alam akan merusak ekosistem dan ta- tanan sosial masyarakat tempatan, bahkan dam- paknya lebih luas dari yang diperkirakan. Indi- kasi lain, kertas dari Indonesia sekalipun diteri- ma di pasaran internasional tetap dinilai berbeda dengan memberlakukan pajak lebih tinggi dibanding negara-negara pensuplai kertas lain- nya. Bahkan sejak akhir 2012, beberapa negara klien dari RAPP dan APP pergi akibat tidak seriusnya kedua perusahaan tersebut menjadi- kan sebuah perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Sertif ikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) tidak dimiliki sehingga produk kedua perusahaan tersebut mengalami kesulitan memasuki pasar Eropa. Anehnya, kini APP sudah mengantongi 9 SVLK padahal mereka tidak mela- kukan upaya-upaya aman dan ramah ling- kungan terhadap usaha bubur kertasnya, bahkan mereka masih melakukan perambahan dan pengrusakan hutan alam. 27
Menurut Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia, “saat ini,  APRIL grup meru- pakan pelaku pembukaan hutan alam terbesar diantara produsen pulp lain di Indonesia”. Dalam catatan lain, laporan Eyes on the Forest menye- butkan, “APRIL merupakan pelaku terbesar untuk perusakan hutan di Riau. Perusahaan ini menebang sedikitnya 140.000 hektar hutan tropis, sebagian besar terletak di lahan gambut sebagaimana terjadi pada 2008-2011. Dalam periode itu,  APRIL bertanggung jawab atas hilangnya hampir sepertiga hutan alam di Riau”. 28 Pada peta berikut terlihat dengan jelas batas hutan alam yang masih tersisa dan hutan alam yang dihabiskan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka penebangan untuk kepentingan industri kertas.
Gambar “merah” pada peta berikut menun- jukkan deforestasi yang terjadi sejak 2009-2012. Angka itu jauh lebih tinggi dari laju deforestasi antara 2005-2007, padahal pada tahun 2011 lewat Inpres No. 10, 2011 pemerintah memberlakukan penundaan izin baru di hutan primer dan lahan gambut (moratorium), 29 namun justru pem- babatan hutan mengalami laju deforestasi begitu cepat. Dalam catatan Jikalahari—sebuah NGO yang fokus pada penyelamatan hutan Riau—”tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehi- langan hutan alam sebesar 0,5 juta hektare, dengan laju deforestasi  sebesar 188 ribu hektare pertahun”. Ironisnya, 73,5 persen kehancuran itu
26 Ibid.
27 Aji Wihardandi, 2012. “Asia Pulp and Paper Terus Lolos Uji SVLK Kendati Klien Berlarian”, Mongabay Indonesia, www. mongabay.co.id, 19 November 2012. Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
28 Sapariah Saturi, 2013. “WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam”. www.mongabay.co.id, 13 Februari 2013. Diakses pada tanggal 5 Maret 2013.
29 “Setahun Moratorium Hutan, Apakah hutan dan Gambut Indonesia Sudah Terlindungi?”. http:// www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Morato- rium Hutan/blog/40230/. Ditulis oleh Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan, 3 Mei, 2012. Diakses pada tanggal 19 Maret 2013. Moratorium akan berakhir pada bulan Mei 2013, dan pemerintah belum memutuskan memperpajang atau mencabut kesepakatan tersebut.
terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dengan kondisi itu, saat ini hutan alam Riau hanya tersisa 2,005 juta hektar atau 22,5 persen dari luas daratan yang dimiliki Riau. 30
Dikalangan aktivis NGO, kegiatan para pengusaha pulp and papers ini begitu kasar kare- na telah mengabaikan berbagai kepatutan kepa- da alam. Pembalakan kayu secara liar di hutan alam lebih disukai pelaku usaha dibanding dengan mengusahakan Hutan Tanaman Indus- tri (HTI). Ironisnya, pembalakan itu dilakukan secara terang-terangan bahkan aksi “legal” dengan menunjuk kontraktor. Akibat tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan
kertas, Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan mensinyalir, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 27 kilometer persegi, atau setiap 10 detik kita kehilangan hutan alam seluas lapangan bola, dan setara juga dengan 10 ribu lapangan futsal setiap hari, sementara negara dirugikan sekitar Rp 45 triliun per tahun. 31
Pengalaman penulis di wilayah Kabupaten Meranti juga menunjukkan hal demikian, bahwa pembalakan liar di hutan-hutan alam memang terjadi secara masif, baik oleh perusahaan besar maupun pelaku-pelaku kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat, mereka menebang kayu dan kemudian mengalirkan balok-balok kayu
30 Made Ali,  2013. “Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari.”: http://www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalahari-catatan- k e j a h a t a n - k e h u t a n a n - r i a u - s e p a n j a n g - 2 0 1 2 / #ixzz3oOpj8kL6. 2 Januari 2013. Diakses pada tanggal 15 Maret 2013.
Peta 1: Sisa Tutupan Hutan Alam Riau Sampai Tahun 2012.  Sumber: Jikalahari. Diundu dari http:// www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalahari-catatan kejahatan-kehutanan-riau-sepanjang-2012/ #ixzz3oOpj8kL6
31 Ibid . lihat juga Made Ali, “Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari”. www.mongabay.co.id/2013/01/02/jikalahari-catatan- k e j a h a t a n - k e h u t a n a n - r i a u - s e p a n j a n g - 2 0 1 2 / #ixzz3oOpj8kL6. 2 Januari 2013. Diakses pada tanggal 10 Maret 2013.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
lewat parit (selokan) kecil ke laut dan menjual kepada toke atau cukong hanya untuk meme- nuhi kebutuhan hidup, sementara perusahaan melakukan penebangan liar untuk mengumpul- kan pundi-pundi keuntungan. Situasi itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dengan apa yang terjadi di selat-selat di Kabupaten Meranti. Hampir setiap hari kapal-kapal mendayu-dayu kelelahan karena beban berat menarik kayu yang dirakit begitu panjang. Pemandangan itu jelas bahwa mereka bergerak dengan cara “legal” seka- lipun tindakan hulunya illegal , artinya negara sengaja melakukan pembiaran yang begitu serius terhadap deforestasi hutan-hutan di pulau tersebut.
Menurut Ngabeni dan Riduan, illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat menemukan tahun kejayaannya berkisar antara tahun 1990- 1998. Pada tahun-tahun itulah awal munculnya permintaan kayu secara besar-besara oleh bebe- rapa perusahaan di Riau, sehingga banyak orang dengan sedikit modal bisa melakukan pene- bangan hutan secara luas dan kemudian menju- al kapada pengumpul-pengumpul kayu. Ke- giatan masyarakat ini tidak tersentuh oleh hu- kum karena tidak ada aparat hukum yang mau masuk ke hutan dengan menempuh jalan kaki berjam-jam. Tidak mungkin aparat keamanan masuk hutan dengan berjalan kaki, sementara kondisi jalan setapak yang gembur seperti bubur karena tanah bergambut, sehingga masyarakat dengan tenang melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi setelah itu pemain illegal logging bertambah banyak dan mereka dengan modal besar bisa melakukan apa saja, misalnya mem- bangun parit-parit (kanal) yang besar untuk menyalurkan kayu ke laut. Begitu juga alat te- bang pohon sinso 32 ( chainsaw ) yang canggih
telah mereka miliki, sementara masyarakat ma- sih menggunakan cara-cara tradisional, mene- bang dengan kampak (kapak), mengirim kayu dengan cara di- gulek (didorong dengan tenaga manusia). Sementara pelaku bermodal akan membuat parit atau kanal berukuran besar se- hingga dengan mudah kayu dimasukkan ke dalam kanal dan mengirim ke laut. 33 Gambar di bawah ini memperjelas bagaimana kayu diambil dan dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, kemudian dialirkan ke kanal menuju sungai atau laut.
Gambar 1: Tumpukan kayu hasil pembabatan dan pembalakan di hutan alam Riau yang siap dialirkan ke laut. Sumber: antara.go.id
32 Orang daerah meranti menyebut alat tebang pohon yang terbuat dari rantai bermesin ( chainsaw ) ini dengan sebutan umum sinso , gergaji mesin.
33 Hasil diskusi dengan H. Ngabeni, Meranti, 2011, dengan Riduan, Klaten dan Jogja, 16-18 Maret 2013. Proses umum pengambilan kayu di hutan sebagaimana diceritakan Ngabeni, setelah ditebang kemudian kayu dipotong sesuai ukuran kebutuhan, lalu diangkut dengan membuat jalan khusus untuk memindahkan kayu dari satu titi ke titik lain. Setelah terkumpul di pusat-pusat pengumpulan, biasanya dipinggir kali atau orang Meranti menyebut parit yang ber- ukuran kecil (lebar 60cm) ukuran besar (4-20 meter). Dari parit ini kemudian kayu dialirkan ke hilir (sungai/laut), baru kemudian dirakit dengan tali dan ditarik dengan kapal menuju ke perusahaan ataupun tongkang besar untuk dibawa ke perusahaan dalam negeri atau ke luar negeri. Menurutnya, tindakan mereka ini hampir smuanya ilegal, tanpa izin namun mereka sudah saling paham dan menyiapkan uang sogokan manakala di jalan bertemu dengan aparat hukum. Tak jarang sekali jalan mereka harus menyogok aparat hukum lebih dari 3 kali, dari nilai kecil hanya 1-5 juta sampai puluhan juta. Berdasarkan pengalaman mereka, nyaris tak ada yang tertahan.

## 3. Pulau Padang: Konflik Hutan Tanaman Industri
Sebuah perusahaan besar beroperasi di sekitar Sungai Siak, Riau. Sebuah sungai yang menurut banyak ahli sebagai sungai terdalam di Indone- sia. Sungai yang lebarnya hanya sekitar 100an meter itu merupakan sungai padat lalu lintas, hampir setiap hari sungai ini dilalui kapal-kapal cepat ( speedboat ) maupun kapal berkecepatan sedang dan lambat. Sungai ini menghubungkan antara Pekanbaru Perawang, Siak menuju ke Buton-Bengkalis, Selatpanjang-Tanjungbalai Karimun-Batam. Puluhan kapal cepat melalui sungai ini karena hanya jalur ini yang paling efektif untuk menuju Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sungai ini menghubungkan pu- lau-pulau kecil yang secara administratif di bawah Riau. Di luar armada kapal cepat yang melewati sungai ini, juga terdapat kapal-kapal berukuran besar dan sedang yang memuat ber- bagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pangan warga pulau yang disuplai dari Medan, Padang, Pekanbaru dan sekitarnya menuju wilayah-wilayah penyangga.
Sebagai ibukota provinsi tentu Pekanbaru menjadi tempat banyak tujuan kepentingan wilayah administratif lainnya karena di Pekan- baru pula terdapat kampus negeri yang cukup bergengsi di Riau, diantaranya UNRI (Universi- tas Negeri Riau) UIN (Universitas Islam Negeri) dan universitas swasta seperti Universitas Lan- cangkuning dan Universitas Islam Riau. Banyak diantara warga daerah pulau yang menyekolah- kan anaknya ke Pekanbaru, Sungai Siak adalah jalur yang selalu dilewati. Akan tetapi, dalamnya sungai ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak perusahaan besar untuk mengirim kayu dalam jumlah besar. Kapal tengker dan kapal induk barang biasa melewati sungai ini untuk mem- bawa kayu dan batu bara keperusahaan bubur kertas di sekitar Sungai Siak (Indah Kiat) dan ke perusahaan lainnya.
Kisah Pulau Padang adalah kisah para pengumpul pundi-pundi keuangan dari darat melewati laut. Bahan baku diambil dari darat (hutan) kemudian dikumpulkan di pingir kali/ parit lalu dialirkan ke sungai menuju laut. Dengan cara ini kayu kemudian diangkut baik dengan metode dirakit dan ditarik dengan kapal atau langsung dimasukkan ke kapal tengker kayu dan dibawa ke perusahaan. Dari sanalah semua bermula, dari sanalah semua dimaknai oleh warga Pulau Padang sebagai eskspansi para pengusaha besar menancapkan kukunya ke hutan-hutan sekitar warga tinggal. Mereka tidak pernah sadar selama ini kapal-kapal, tongkang, kapal induk barang yang mereka lihat lalu lalang akan menjadi bagian dari sejarah mereka. Warga Pulau Padang tentu tidak asing dengan peman- dangan demikian karena mereka akrab dengan sungai dan laut. Mereka hidup dengan sistem dan budaya sungai sampai kemudian mereka sadar abrasi semakin mengusir mereka dan ber- geser ke darat.
Hal yang dilakukan oleh RAPP di Pulau Padang adalah bagian dari paket kritikan aktivis internasional atas ketidakramahan perusahaan pulp and paper yang beroperasi di Indonesia (Riau) terhadap lingkungan. Organisasi besar internasional Greenpeace menjadikan Riau seba- gai bagian dari target operasi kampanye, karena di wilayah ini perusahaan beroperasi tanpa memiliki Sistem Verif ikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal itu terbukti dengan beberapa pejabat teras Riau ditangkap KPK, termasuk mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral  Rahman atas kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006.
Dengan niat baik akan memenuhi pasokan bahan baku untuk industrinya dan mengurangi pembabatan hutan alam, APRIL grup menga- jukan izin HTI kepada menteri kehutanan, yang kebetulan salah satu izin tersebut di wilayah
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
Pulau Padang. Jauh sebelum izin itu diberikan oleh Menhut, RAPP sudah mengantongi izin pemanfaatan hasil hutan di wilayah tersebut. Dengan izin itu ia telah menghabisi semua kayu yang ada di wilayah Pulau Padang, dan izin beri- kutnya adalah izin HTI. Menjadi ironis karena niatan baik itu dilakukan setelah sebelumnya membabat habis Pulau Padang, bahkan izin yang dikantongi RAPP kemudian “mengancam” war- ga sekitar karena izin lahan HTI-nya menabrak mayoritas lahan penduduk, bahkan menabrak lahan pemukiman.
Pada tahun 2007, saat Kabupaten Meranti masih di bawah administratif Kabupaten Bengkalis, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat izin HTI untuk wilayah Tebing Tinggi, pulau yang saat ini menjadi Ibukota Meranti. Izin HTI di pulau ini keluar dengan SK Menhut No. 217/Menhut-II/2007 Tanggal 31 Mei 2007. Izin dikeluarkan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (UPHHTI) di Desa Nipah Sendadu, Sungai Tohor, Tanjung Sari, Lukun, dan Desa Kepau Baru seluas 10.390 hektare. 34 Warga melakukan penolakan karena wilayah tersebut menjadi konsentrasi pengem- bangan sagu, bahkan Tebing Tinggi merupakan pusat sagu terbaik dan terbesar di Indonesia. Dukungan datang dari banyak pihak, termasuk Ketua DPRD Riau waktu itu, Chaidir. Alasannya jelas, karena Tebing Tinggi akan difokuskan kepa- da pengembangan sagu di Riau. Akan tetapi protes tidak berlangsung lama karena perusahaan yang ditunjuk RAPP, PT Lestari Unggul Makmur terus beroperasi. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Rangsang, PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) mendapat izin operasi seluas 18.890 hektar.
Juni 2009, Kembali menteri Kehutanan Republik Indonesia M.S. Kaban mengeluarkan SK No. 327/Menhut-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009. SK ini kemudian menjadi persoalan nasional hingga hari ini karena mendapat perlawanan paling serius dari pihak warga, bahkan dalam beberapa kajian tentang gerakan sosial atau protes movement di Riau, SK ini mendapat porsi yang luar biasa dari pemberitaan media. Artinya sejak SK keluar dan masyarakat mengetahui, sejak itu pula (akhir 2009) gerakan perlawanan masyara- kat terus muncul. Dalam analisis strategi umpan tarik ala pemerintah, SK ini hingga hari ini belum dicabut oleh Menteri Kehutanan meskipun mendapat perlawanan secara masif dari warga, akan tetapi SK ini sudah hilang dari daftar resmi SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, artinya SK itu tidak muncul di situs resmi www.dephut.go.id. Status hukum policy tersebut hingga hari ini adalah moratorium setelah Menhut mendapat tekanan kuat dari berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat Meranti- Riau maupun NGO.
Apa sebenarnya isi SK tersebut? Inti dari SK ini adalah setelah RAPP mendapat izin pe- manfaatan hutan Pulau Padang, RAPP kemu- dian memanfaatakan lahannya untuk tanaman industri (HTI). Proses munculnya SK bukan pada tahun 2009, akan tetapi dimulai dari tahun 2004, dan SK 2009 bukan merupakan SK tunggal, akan tetapi meliputi beberapa kabupaten, dan Meranti hanya salah satu yang didapatkan oleh RAPP di Riau. RAPP mendapatkan perse- tujuan dari Menhut untuk melakukan beberapa kali perubahan pengajuan izin, dari semula hanya 235.140 hektar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004. Berdasarkan permo- honan Direktur Utama PT.RAPP sesuai surat Nomor: 02/RAPP-DU/I/04 Tanggal 19 Januari 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan kembali keputusan penting, Surat Keputusan SK No. 327/
34 Sutarno, “Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Prov. Riau Terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Blok Pulau Padang (SK NO. 327/MENHUT-II/ 2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)”.
Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 dengan luas areal 350.165 hektar yang tersebar ke 5 kabu- paten dengan rincian luas masing-masing kabupaten sebagai berikut:
Tabel 2. Peroses perolehan dan perubahan izin

## PT RAPP di Riau
Sumber:  Diolah dari Surat Keputusan Menteri No.: 356/Menhut-II/2004, Dokumen Jikalahari, 35 dan catatan M. Riduan (STR).
Kedua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tersebut menyangkut lima kabupaten. Kajian ini penulis fokuskan pada Kabupaten Kepulauan Meranti dimana antara SK tahun 2004 dan 2009 tidak mengalami peru- bahan, jumlah luasan izin yang diperoleh tetap sama, 41.205 hektar. Pada kolom ketiga, jumlah luasan lahan yang dikeluarkan pada tahun 2004, kemudian diajukan kembali oleh RAPPP yang direspon oleh Departemen Kehutanan sehingga muncul perubahan luasan lahan konsesi yang menjadi jauh lebih luas. Pada Kabupaten Meran- ti tidak mengalami perubahan, karena Meranti hanya menjadi bagian paket usulan baru oleh RAPP.
Dari data resmi RAPP ada tiga skenario me- manfaatkan hutan yang akan menjadi tanaman industri mereka. Logika RAPP dari sisi agenda konservasi sebagaimana mereka janjikan sangat rasional, karena setelah hutan dihabisi “secara legal”, maka ia harus melakukan penanaman
ulang. Persoalan muncul karena RAPP menar- getkan pembukaan lahan 23.914 hektar hutan gambut di Pulau Padang, padahal pulau ini ma- suk kategori pulau sedang, luasnya hanya sekitar 110.000 hektar. Hutan gambut yang ditargetkan ini kemudian justru mendapat izin konsesi seluas 41.205 hektar. Padahal RAPP belum melakukan konservasi justru sudah akan melakukan pena- naman pohon demi kepentingan bahan baku perusahaan. Dalam laporan Eyes on the Forest, sebuah NGO internasional yang melakukan banyak investigasi di Sumatera, RAPP belum me- lakukan apa yang menjadi janji dan kewa- jibannya, justru sudah akan menanam untuk kepentingan industrinya. 36 Pada posisi ini sebe- narnya tidak banyak masalah, namun saat mem- buka peta untuk kepentingan mensosialisasikan izin konsesi dan diketahui oleh masyarakat secara luas termasuk Sarikat Tani Riau (STR), maka pecahlah persoalan menjadi meluas.
Setelah banyak melakukan berbagai protes dan perlawanan terhadap RAPP, masyarakat Pulau Padang pada akhir 2010 melakukan rapat besar untuk membahas apa yang secara persis terjadi di Pulau Padang. Hadir dalam forum tersebut berbagai elemen masyarakat, petani, tokoh masyarakat, DPD, NGO, Anggota DPRD Kab. Meranti, politisi, birokrat, polisi, dan militer. Dalam pembahasan tersebut akhirnya ditemu- kan kejalasan status dan problem yang sedang terjadi di Pulau Padang. Jika kita baca dari ber- bagai laporan media, laporan NGO, dan laporan berbagai aktivis yang tersebar, inti dari problem tersebut adalah:
1. Areal konsesi PT. RAPP di Blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga.
2. Lebih dari separo lahan dan pemukiman warga Pulau Padang masuk dalam area izin konsesi.
35 Tim Jikalahari, 2005. “Assessment of Legal As- pects of the Concession Expansion Plan by PT. RAPP in Kampar Peninsula and Padang Island”, Pekanbaru: Jikalahari.
No. Kabupaten Luas perolehan izin, SK 2004 (hektar) Perubahan, SK 2009 (hektar) Selisih (hektar) 1 Kampar 32.511 30.422 2.089 2 Siak 37.400 52.505 15.105 3 Pelalawan 89.440 151.254 61.814 4 Sengingi 75.789 74.779 1.010 5 Kepulauan Meranti (Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang) 41.205 41.205 - Jumlah Total 235.140 350.165 115.025
3. Dengan dibukanya kanal-kanal akan menye- babkan intrusi air masin ke darat dan penge- ringan lahan yang cukup signif ikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar. Hal ini bisa terjadi karena pulau ini memiliki gambut yang tebal lebih dari 3 meter.
4. Perusahaan belum melakukan kewajibannya setelah menghabisi hutan Pulau Padang.
5. Dari sisi perijinan, di ketahui bahwa rekomen- dasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327 2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Tidak memiliki analisis Amdal yang baik, se- hingga tidak memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. 37
Dalam peta di atas terlihat bahwa blok penguasaan RAPP di Pulau Padang cukup luas, ia menguasai hampir semua sisi (warna gelap kiri atas) dari keseluruhan pulau. Izin konsesi ini keluar tanpa memperhatikan posisi dan letak pemukiman, sehingga semua ruang hampir terimbas oleh RAPP. Situasi ini membuat panik warga karena mereka sudah puluhan tahun bah- kan beberapa desa sudah ada di Pulau Padang sejak abad ke-19. Realitas ini tentu menjadikan syok beberapa warga apalagi berbagai isu dengan mudah disebarmainkan yang menyebabkan situasi begitu cepat berubah. Pada realitasnya, beberapa wilayah sudah diolah oleh RAPP, se- hingga mudah menyulut amarah warga. Bebe- rapa pekerja dari perusahaan yang ditempatkan di beberapa lokasi menjadi terancam oleh penolakan dan perlawanan warga, bahkan kon- flik sampai pada taraf pembakaran, perusakan alat-alat berat, pemblokiran area, penutupan akses jalur masuk lahan, sabotase kanal-kanal,
37 Disarikan dari berbagai sumber: Media cetak, online, dokumen, dan wawancara dengan anggota DPRD Meranti dan masyarakat Pulau Padang.
Peta 2. Peta Industri HTI PT LUM, PT SRL (mitra RAPP), PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peta oleh Sarikat Tani Riau (STR), diolah kembali oleh penulis. Sumber download: http:// www.mongabay.co.id
teror terhadap pekerja perusahaan, dan keke- rasan lain yang sampai menimbulkan korban jiwa. 38 Menjadi jelas apa yang disnyalir oleh Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly bahwa polarisasi dengan mudah muncul akibat kebi- jakan tersebut dan masyarakat dalam beberapa hal dari semula tidak peduli berubah menjadi ekstrim. Ada kelompok aktor yang memobilisasi warga untuk melakukan protes, dan dari hari kehari eskalasinya meningkat.
Dari luasan wilayah konsesi, menurut data RAPP diakui kalau ia sendiri belum memiliki tata batas untuk area operasi. Namun RAPP mem- buat sendiri tata batas tanpa kesepakatan dengan pemda dan masyarakat. Dalam pernyataan res- minya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagu- naan Kawasan Hutan belum dilakukan pembu- atan tata batas, yang ada tata batas buatan PT. RAPP yang dijadikan dasar untuk melakukan operasi. Berikut tata batas yang dibuat oleh RAPP yang luas totalnya 41.205 Ha, terdiri atas:
1. Tanaman Pokok: 27.375 Ha (66 %);
2. Tanaman Unggulan: 4.121 Ha (10 %);
3. Tanaman Kehidupan: 1.904 Ha (5 %);
4. Kawasan Lindung: 4.102 Ha (10 %);
5. Sarana prasarana: 808 Ha (2 %);
6. Areal Tidak Produktif: 2.895 Ha (7 %) (ter- masuk di dalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, milik Bakrie Group).
Setelah mempelajari situasi dan realitas izin tersebut serta perlawanan masyarakat yang cu- kup kuat, RAPP sempat berkompromi akan mencoba menarik batas seminimal mungkin un- tuk melakukan penarikan dan menghindarkan lahan warga serta pemukiman. Sebab dari izin yang dikantongi dengan jelas diakui oleh RAPP akan menabarak hampir 2/3 lahan penduduk, pemukiman, dan semua area fasilitas warga yang ditempati.
Menurut Ma’ruf Syaf ii, 39 anggota DPRD Ka- bupaten Meranti, setelah ketahuan izin itu keluar dan ternyata menabrak semua lahan penduduk, Bupati Pjs. Kepulauan Meranti Syamsuar mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap Semua IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti. Warga men- desak agar bupati melakukan upaya-upaya menolak RAPP di Meranti. Apalagi izin itu keluar bukan atas dasar pertimbangan pemda setempat, lebih menyakitkan komentar menteri Kehutanan (Zulkifli Hassan) mengatakan Pulau Padang adalah Pulau tak berpenghuni, pulau tidak produktif, 40 dan pulau yang lahan gambutnya di bawah 3 meter. Akibat pernyataan itu pula kemudian banyak pihak melakukan uji legal opini atas SK Menhut dan menyimpulkan apa yang menjadi dasar keputusan keluarnya SK sangat lemah bahkan cenderung melawan hu- kum. Karena jelas lahan gambut Pulau Padang lebih dari 3 meter sebagi batas minimal lahan yang harus dilindungi, di sisi lain dari sisi amdal dan kondisi lahan tidak memenuhi syarakat untuk dijadikan HTI.
Lahan gambut yang tebal akan sulit menahan air jika dijadikan lahan tanaman industri, sebab mereka membutuhkan kanal-kanal yang besar dan air yang banyak. Kita tahu bahwa sistem pengaliran kayu untuk industri dari hutan dila- kukan dengan cara membuat kanal-kanal ( parit ) yang besar agar kayu mudah dikirim ke hilir dan diangkut dengan kapal lewat sungai dan laut. Dalam skala besar, proses dari kegiatan ini sangat
38 Wawancara dengan Riduan, masyarakat Pulau Padang.
39 Wawancara dengan Ma’ruf Syafii, 21 Agustus 2012, di Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti dan 30 Agustus 2012 di Yogyakarta.
40 “Pulau Padang Tak Berpenghuni: STR Bantah Keras Pernyataan Menhut”, Tribun Pekanbaru, http:// pekanbaru.tribunnews.com/2011/05/04/str-bantah-keras- pernyataan-menhut. Diakses pada tangal 21 Maret 2013.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
merusak ekosistem lahan gambut dan menu- runkan posisi tanah secara cepat, dan ending - nya masyarakat yang melakukan kegiatan di perkebunan karet, kopi, palawija, coklat, dan kelapa akan kehilangan sumber air. Maka dari itu bupati dengan sadar mengajukan surat penolakan dan permintaan agar RAPP keluar dari wilayah tersebut demi melindungi warganya. Namun beberapa sumber meragukan niat baik bupati Meranti, karena menurut beberapa harian lokal Pekanbaru, bahwa laporan Pulau Padang tak berpenghuni kepada Menhut justru datang dari bupati itu sendiri. Dalam Analisis sederhana, yang dilakukan oleh bupati dengan memenuhi permintaan warga lebih pada meredam gejolak warga Meranti agar mengurangi perlawanan dan menjaga agar tidak muncul kegiatan di luar kontrolnya. 41
Sejak surat bupati kepada Menhut dikirim- kan, aktivitas penolakan warga untuk menekan pemerintah terus diupayakan, bahkan pada bulan Desember 2009, Selatpanjang sebagai pusat ibukota selalu dijadikan tempat tujuan demon- strasi menyuarakan aspirasi perlawanan dan penolakan. Mereka tidak saja mendapat du- kungan dari warga Pulau Padang, tetapi juga dari berbagai daerah pinggir lainnya, seperti Rangsang dan Tebing Tinggi Barat. Menurut Ma’ruf Syafii, sepanjang Desember 2009 sampai akhir 2010, puluhan kali anggota DRPD melaku- kan upaya penyelesaian konflik kedua belah pihak, namun masing-masing tidak menemu- kan titik temu. Bahkan beberapa catatan anggota dewan, perwakilan dari RAPP benar-benar tidak mau mengalah dengan kondisi tersebut dan tetap mempertahankan SK Menhut 2009 yang menjadi acuannya.
Dari sisi peta dan struktur gerakan masya- rakat, pada tahun 2009 dan awal 2010, gerakan
petani Pulau Padang masih menemukan mo- mentum untuk terus melakukan perlawanan. Di atas kertas, momentum dukungan bupati dan anggota DPRD sangat penting bagi warga, oleh karena itu kesempatan itu terus diupayakan dan mencoba untuk menjaringkan keberbagai mitra mereka. Salah satu kunci penting dalam gerakan masyarakat Pulau Padang adalah dukungan para ulama dan kyai, karena kultur masyarakat Pulau Padang dan Meranti umumnya begitu tunduk kepada para kyai dan tokoh panutan, sehingga jalur itu juga digunakan. Para ulama dan kyai mayoritas mendukung gerakan tersebut karena posisi mereka juga menjadi bagian dari wilayah yang terdampak akibat izin konsesi RAPP.
Dalam pernyataannya, wakil ketua DPRD Kab. Meranti dari Gerindra Tauf ikurahman, dengan tegas akan mendukung gerakan masya- rakat Pulau Padang untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi politisi adalah politisi, tergantung kesempatan dan kemungkinan dan kalkulasi mereka, ketika gerakan itu tidak menguntungkan, maka ia secara perlahan akan berpaling dengan pasti, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan berlindung dibalik tidak memiliki wewenang untuk menolak dan menghentikan aktif itas RAPP di Pulau Padang.
Realitas itu dengan tegas terlihat dari pernya- taan Ma’ruf Syafii dkk. saat berkunjung ke Yog- yakarta 2010. Mereka mengaku kehilangan akses dan dukungan dari berbagai pihak di Meranti untuk memperjuangkan Pulau Padang, karena Pulau Padang bukan persoalan sederhana, ada struktur besar yang bermain di wilayah ini dan tak mudah untuk disentuh oleh elite-elite lokal yang baru saja dilantik menjadi wakil rakyat. 42
41 Ibid .
42 Pada tahun 2009 dan 2010, Ma’ruf Syafii (anggota DPRD Meranti dari PKB) dan Muhammad Adil (Wakil Ketua DPRD Meranti dari Hanura) adalah sosok yang dermawan, terlibat aktif memperjuangankan kepentingan

## Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013
Dalam bahasa sederhana, elite lokal ini ingin mengatakan, terlalu banyak pemain illegal log- ging di Meranti yang tidak terlalu suka dengan gerakan dan dukungan pemerintah-DPRD kepa- da masyarakat karena akan mengganggu aktifi- tas yang sama pada pelaku-pelaku lain. 43 Seti- daknya, ada banyak struktur kekuatan dan mod- al yang bertahun-tahun bermain di Meranti, termasuk mitra RAPP di Tebing Tinggi dan Pulau Rangsang. 44
Dalam pengalaman melakukan mediasi dengan masyarakat dan RAPP, posisi dewan terlihat begitu lemah dan RAPP tampak begitu conf ident sekaligus menguasai petanya, sehingga seringkali yang menjadi kesepakatan di atas kertas selalu diabaikan di lapangan. 45 Menyang- kut perilaku RAPP ini, tampak ia memiliki deal- deal besar terhadap penguasa di Riau, karena dengan jelas kesepakatan moratorium dengan warga dan Menteri Kehutanan tetap diabaikan, karena saat ini RAPP tetap menjalankan aktifi- tasnya di Pulau Padang sekalipun ada kesepa- katan penghentian sementara semua aktif itas penggarapan lahan. Beberapa kali perwakilan RAPP berdialog dengan para petani Pulau
Padang, akan tetapi pertemuan tidak dilakukan di Meranti, melainkan dilakukan di Pekanbaru. Dari sisi itu saja, posisi petani sebagai pihak yang mendatangi dan jauh lebih lemah dari anggapan banyak pihak. Mereka harus mengalah dengan mendatangi tempat yang jauh dari kampung halaman mereka, ke Pekanbaru yang ditempuh sekitar 4-5 jam.
Pada bulan Oktober dan November 2010, Petani Pulau Padang diundang dalam perte- muan yang dilakukan di Hotel Grand Zuri Pe- kanbaru yang menghasilkan kesepakatan lisan antara warga Pulau Padang dengan RAPP, inti- nya masyarakat menuntut “pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan mapping (pemetaan ulang) dan pembuatan tapal batas permanen sebelum RAPP melakukan operasional di Pulau Padang. Secara lisan pihak perusahaan menyetujui semua tun- tutan masyarakat Pulau Padang yang saat itu diwakili oleh 10 orang petani, namun secara tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan. Sehingga pihak masyarakat tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan”. 46 Pada pertemuan kedua justru RAPP menyampaikan atau sosialisasi bahwa RAPP akan segera beroperasi di Pulau Padang. Kelemahan itu jelas terlihat sebab pada perte- muan kedua RAPP menunjukkan keabsahan izin operasi dari Departemen Kehutanan dan bupati mendapat “instruksi” dari Gubernur Riau Rusli Zainal untuk memfasilitasi beroperasinya RAPP di Pulau Padang. Artinya, kekalahan ke- dua gerakan telah mulai tampak di depan mata, sehingga mereka harus mengatur kembali basis perjuangannya dengan para pengusung gerakan tersebut.
masyarakat Pulau Padang. Mereka dengan gigih melakukan upaya mediasi dan mencari solusi di dewan. Tak sedikit mereka berkorban waktu, tenaga, dan dana untuk membiayai masyarakat melakukan lobi-lobi sekaligus ke Jakarta memperjuangankan nasibnya, akan tetapi pada titik tertentu, mereka kehabisan “amunisi” untuk terus mendampngi warga. Diakuinya anggota dewan tak memiliki kekuatan lobi dan modal untuk melawan birokrasi dan raksana bernama RAPP.
43 Ironisnya, menurut beberapa sumber, pihak-pihak yang menikmati illegal logging adalah para birokrat dan elite politik. Artinya memang hutan dijarah untuk kepentingan beberapa kelompok dan untuk membiayai para politisi menuju kursi dewan.
44 Wawancara dengan Ma’ruf Syafii. Lihat juga laporan tahunan (Scale Up), op.cit ., hlm.  35.
45 Diskusi dengan Ma’ruf Syafii dan beberapa mantan anggota komisi B DPRD Kabupaten Meranti, di Yogyakarta, 2010.
46 Made Ali, “Kronologi Kasus Pulau Padang (4)”, http://madealikade. wordpress.com/2012/07/10/
kronologis-kasus-pulau-padang-4/.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
Jika kita melihat pada struktur “modal” dan kuasa yang bermain di Meranti dan sekitarnya, sedikitnya ada empat kelompok yang memiliki interest . Pertama, kekuatan modal keturunan Tionghoa yang sudah bercokol puluhan tahun. Kelompok ini masuk pada basis kebutuhan dasar masyarakat Meranti, seperti transportasi darat dan laut, kebutuhan pokok, dan sebagian usaha perkebunan; kedua, kelompok pemain besar yang berafiliasi dengan kekuatan lokal melaku- kan eksploitasi hutan alam dan kayu; ketiga keku- atan asing, hal ini selalu dilihat sebagai para pegusaha Malaysia dan Singapura yang tidak pernah menggunakan langsung tangannya, tetapi memilih jalur aman memainkan relasi gelap di bisnis illegal logging dan kebutuhan dasar masyarakat Meranti; dan terakhir adalah kekuatan birokrasi dan politisi lokal. Kelompok ini bahkan masuk pada semua lini dalam me- mainkan isu sekaligus pelaku kebijakan. Kita mafhum bahwa sejak reformasi, biaya politik sangat tinggi dan para politisi harus mengerah- kan semua modal untuk menuju kursi kekuasa- an. Tiga eleman modal menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga memunculkan persoalan yang menahun sekaligus sebuah kekuatan dan isu yang bisa dipelihara dan dimainkan.
Saat RAPP mendapat izin konsesi HTI di Pulau Padang, beberapa analis melihat ada peta per- saingan antara perusahaan besar dengan para pemain kecil dan pelaku Illegal Logging yang bertahun-tahun mensuplai beberapa perusahaan di Malaysia. 47 Sempat muncul isu bahwa gerakan masyarakat Pulau Padang di dukung oleh para pelaku illegal logging dan beberapa perusahaan Malaysia. Orang sudah faham bahwa pencurian kayu di Meranti sudah lama terjadi dan pejualan kayu illegal ke Malaysia sudah berlangsung
puluhan tahun. Kondisi geograf is wilayah ini sangat mendukung, di samping dekat dengan Malaysia, pulau-pulau di Meranti sangat banyak anak sungai (jalur tikus) yang begitu mudah bagi beberapa pelaku kejahatan dan pencurian kayu untuk kabur dari penglihatan dan kejaran aparat kemanan. Tentu kita memahami kemampuan aparat penegak hukum kita dan sadar pula dengan perilakunya, sehingga sekalipun tertang- kap, jarang yang tidak dilepas. Dikalangan mereka sudah menjadi rahasia umum, saat tertangkap harus menyiapkan segepok rupiah untuk lepas dari seretan ke meja hijau.
Ekspansi RAPP ke Pulau Padang, Rangsang, dan Tebing Tinggi memperjelas ada beberapa pemain di wilayah ini yang kehilangan kesem- patan dan terdesak, khususnya para pelaku ille- gal logging . Wilayah yang selama ini dikenal di sekitar sekitar Desa Selatakar, Kudap, Lukit (Pulau Padang) dan Pulau Rangsang Barat- Timur dan sekitarnya adalah wilayah pengua- saan para pengusaha kelas sedang dan kecil yang mensuplai kayu ke Malaysia. Dan kini mereka terdesak oleh perluasan eksploitasi RAPP di wilayah tersebut. Dugaan ini sebenarnya tidak terlalu kabur, karena persoalan illegal logging antara pelaku-pelaku pembabat hutan alam di Riau telah lama mengirim kayu tersebut ke Ma- laysia. 48 Beberapa sarjana Indonesia yang sedang studi di Malaysia pernah secara serius mendis- kusikan hal tersebut di Malaysia, dan banyak elite-elite Malaysia mengakui hal tersebut, namun Malaysia tidak mau dipersalahkan begitu saja, sebab banyak dari para tentara dan pelaku bisnis Indonesia yang menyeret-nyeret pengusaha
47 “Cukong Malaysia Bekingi Illegal Logging di Riau?”. http.www.okezone.com. 2 Juni 2012. Diakses tanggal 11 Maret 2013.
48 Bahkan beberapa anggota DPR sempat mensinyalir hal tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa karena Malay- sia yang hutannya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia justru mereka mengekspor kayu lebih besar dibanding In- donesia. Pertanyaannya dari mana kayu itu diperoleh Ma- laysia? Ibid .
Malaysia untuk terlibat dalam perdagangan ilegal tersebut. 49
Akhirnya, kita harus melihat Illegal Logging adalah bagian dari persoalan-persoalan agraria yang muncul ke permukaan sebagai aksesoris persoalan besarnya. Persoalan utama yang men- dasar adalah konflik agraria yang terus menga- lami peningkatan dari tahun ke tahun. Seolah tak menemukan solusi, negara kehilangan ruh untuk menyelesaikan dan meminimalisir berba- gai persoalan. Dalam catatan banyak pemerhati dan peneliti agraria di Riau, laju konflik seban- ding dengan laju luas wilayah konflik dan jum- lah rumah tangga konflik. Akan tetapi tidak signif ikan jumlah perusahaan yang terlibat dalam konflik. Artinya, para “pemain” yang ter- libat dalam konflik masih kelompok usaha lama yang selama ini terlibat secara serius di wilayah tersebut. Dalam analisis konflik dan pelaku tidak menunjukkan perkembangan yang luar biasa, tetapi sungguh menimbulkan dampak yang begi- tu besar. Oleh karena itu tindakan hulu dari akar persoalan mesti menjadi prioritas dari kebijakan agraria Indonesia ke depan.

## C. Kesimpulan
Konflik dan ketegangan dalam persoalan agraria di Riau sejak tahun 2011 mengalami perubahan. Jika sebelumnya konflik didominasi pada lahan perkebunan, khususnya perkebunan sawit, kini konflik beralih pada hutan tanaman industri. Sebenarnya dua lahan itu tidak bisa dipisahkan karena sebenarnya mayoritas lahan perkebunan di Riau sebelumnya juga hutan alam yang telah dihabisi. Pada periode 1990-an, pembukaan hutan secara luas dan mengalihkan lahan tersebut ke sawit memunculkan persoalan
yang panjang. Konflik di lahan tersebut banyak yang tidak terselesaikan sampai akhirnya banyak warga tempatan mengalah karena memang tidak mampu melawan tindakan korporasi. Mereka lebih memilih pindah dan beralih profesi karena tidak sanggup untuk bertahan.
Tahun 2000-an hal yang sama kembali terjadi pembukaan lahan secara luas terjadi akibat kebi- jakan negara yang mendukung penuh perusa- haan pulp and paper di Riau. Dengan belajar model yang terjadi pada tahun 1990-an, tampak- nya persoalan yang sama akan terjadi pada tahun- tahun mendatang. Saat ini, pemerintah mendu- kung secara penuh dengan memberikan izin- izin konsesi kepada perusahaan untuk melaku- kan eksploitasi hutan alam, pada gilirannya setelah kayunya habis, maka akan banyak menyusul izin baru, baik untuk lahan perke- bunan maupun tanaman industri. 50 Berkaca dari persoalan tersebut, penulis meyakini jika mereka gagal memanfaatkan lahan untuk kepentingan tanaman industri, maka akan dialihkan ke perkebunan dan sawit menjadi prioritas utama.
Gerakan perlawanan petani dan warga Pulau Padang sampai pada titik jenuh, karena kekuatan modal mereka untuk melawan kini sudah “habis”. Apa yang diyakini dalam collective ac- tion- Tilly sebenarnya menunjukkan kejelasn
49 Diskusi dengan Abdul Halim Mahally, Kandidiat Doktor di University Kebangsaan Malaysia. Pernyataan ini keluar dari beberapa elite Malaysia dalam rangka menekan perdagangan ilegal kayu-kayu dari Riau.
50 Sempat terjadi moratorium pemberian izin untuk pembukaan lahan hutan tanaman industri selama satu tahun, namun pada tahun 2013 kembali dibuka. Pada kaus Pulau Padang yang sebelumnya sempat terjadi pengehntian sementara justru kini sudah dibuka kembali, dan RAPP sudah beroperasi kembali di Pulau Padang, lihat Khairul Hadi, “Riau akan Semakin Sering Dilanda Banjir dan Kekeringan”. 10 Mei 2013. www.goriau.com. Diakses pada tanggal 14 Mei 2013. Lihat juga hasil mediasi yang dibentuk oleh pemerintah, namun tak juga dilaksanakan, “Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)”, (Ex- ecutive Summary). Dokumen tidak dipublikasikan.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
bahwa gerakan sosial akan melamah seiring dengan lajunya kekuatan-kekuatan yang memi- liki kepentingan dalam suatu objek. RAPP dengan dukungan banyak pihak termasuk didu- ga kelompok jaringan birokrasi dan aparat ke- amanan tak mampu dilawan oleh masyarakat Pulau Padang. Sekalipun sebenarnya upaya yang dilakukan sebagaimana gerakan mengarah pada meningkatkan eskalasi secara tidak sadar menuju polarisasi yang ekstrim (Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004) dengan memainkan aktor-aktor justru menjadi pembe- nar bagi pihak lawan untuk segera “menghabisi” gerakan mereka.
Selain beberapa tokoh mereka ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan merusak dan perbuatan kriminal, dukungan beberapa pihak lain perlahan mulai mengendur. Hal itu terkait modal dan amunisi yang mereka miliki. Berju- ang pada wilayah seperti Pulau Padang membu- tuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, kare- na posisi wilayah yang jauh (antarpulau) mem- butuhkan tenaga dan dana yang besar. Kekuatan itu dalam skala tertentu sudah diperkirakan oleh RAPP, terbukti mereka terus bergerak melaku- kan pengerjaan lahan, karena mereka meyakini akan ada titik pasrah dari warga dalam mem- perjuangkannya. Kondisi lengah itulah yang dimanfaatkan untuk melakukan lobi beberapa pihak warga Pulau Padang agar dukungan kepa- da RAPP di peroleh. Dan kini beberapa warga mulai mengalami perubahan, ada yang menye- rah, ada yang mencoba berkompromi, dan ada pula yang bekerja sama. Realitas ini sebenarnya sangat menyedihakan karena persoalan Pulau Padang bukan persoalan warga Meranti semata, tapi persoalan kesetiaan terhadap masa depan anak negeri yang peduli terhadap lingkungan- nya. “Kekalahan” warga memang sudah jauh terlihat karena negara tidak berpihak pada mereka, di sisi lain terlalu kuat struktur di balik kekuasaan dan penguasaan hutan di Meranti.
Ada banyak pemain yang memiliki interest dan mencoba memainkan isu Pulau Padang untuk kepentingan kelompok tertentu, selain tentu saja RAPP berkepentingan untuk mengamankan dalam jangka panjang perusahaannya di wilayah Riau.

## Daftar Pustaka
Ali, Made, 2012. “Kronologi Kasus Pulau Padang (4)”, http://madealikade.wordpress.com/ 2012/07/10/ kronologis-kasus-pulau- padang-4/.
____, 2012. “Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari.”: http://www.mongabay.co.id/ 2013/01/02/jikalahari-catatan kejahatan- k e h u t a n a n - r i a u - s e p a n j a n g - 2 0 1 2 / #ixzz3oOpj8kL6. 2 Januari 2013.
Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, 2011. Enam Dekade Ketimpangan . Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA.
Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, dkk.
2006. Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat . Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.
“Cukong Malaysia Bekingi Illegal Logging di Riau?”. http.www.okezone.com. 2 Juni 2012. Diakses tanggal 11 Maret 2013.
Haryanto, 1989. “Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau”. Media Konservasi Vol. II (4), Desember 1989.
Galudra,Gamma, Gamal Pasya, Martua Sirait, Chip Fay, (peny.) 2006. Rapid Land Tenure Assessment: Panduan Ringkas bagi Praktisi . Bogor: World Agroforestry Centre.
Herlina, Tutut, 2012. “Berkorban demi Pulau Padang
(1)”, Sinar Harapan , Selasa, 25 September 2012. Lihat juga http://www.shnews.co/detile- 8396-berkorban-demi-pulau-padang-1.html.

## Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013
Indradi, Yuyun, “Setahun Moratorium Hutan, Apakah hutan dan Gambut Indonesia Sudah Terlindungi?”. http:// www.greenpeace.org/seasia/id /blog/ Setahun-Moratorium Hutan/blog/40230/. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/ MENHUT-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/ KPTS-II/1993 Tanggal 27 Pebruari 1993 JO. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/ KPTS-II/1997 Tanggal 10 Maret 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Laporan Tahunan ( Executive Summary ). 2012. “Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011”. Pekanbaru: Scale Up (Sustainable Social Development Partner- ship).
“Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan
Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)”, (Executive Sum- mary). Dokumen tidak dipublikasikan.
Leiriza, R.Z., 2004. “Charles Tilly dan Studi ten-
tang Revolusi”, Jurnal Sejarah, Vol. 6, 2004.
Lucas, Anton dan Carol Warren, 2007. “The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post- New Order Indonesia”. Indonesia , Edisi 76. McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly,
2004. Dynamics of Contention. Cambridge University Press.
Magnis-Suseno, Franz, 1999. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan
Revisionisme , Jakarta: Gramedia.
Maring, Prudensius, Afrizal, Jomi Suhendri S,
Rosyani, dkk. 2011. “Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sum- berdaya Alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan”, (Laporan Penelitian), Pekanbaru: Scale Up
(Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelan- jutan).
Maharadja, Uparlin, 2012. “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana”, Sinar Harapan , Selasa, 19 Juni 2012. Lihat juga http://www.shnews.co.
Mundung, Johny Setiawan, Muhammad Ansor,
Muhammad Darwis, Khery Sudeska, 2007. Laporan Penelitian “Analisa Konflik Per- tanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)”, Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR.
Perkasa, Anugerah, 2012. “Tragedi Pulau Padang:
Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”. www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012).
“Pulau Padang Tak Berpenghuni: STR Bantah Keras Pernyataan Menhut”, Tribun Pekanbaru, http://pekanbaru.tribunnews. com/2011/05/04 /str-bantah-keras-pernya- taan-menhut.
Riduan, M. “Ketika SK Menhut MS Kaban No 327 di tentang oleh Rakyat, Namun Pemerintah Tetap Memaksakan Kehendak- nya...!”, http://riduanmeranti. blogspot. com/2011/05/ketika-sk-menhut-ms-kaban- no-327-di.html .
Ritzer, George & J. Goodman, Douglas. 2004.
Teori Sosiologi Modern . Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media.
Saturi, Sapariah, 2013. “WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam”. www.mongabay.co.id, 13 Februari 2013.
Sutarno, “Kronologis Penolakan Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabu- paten Kepulauan Meranti Prov. Riau Ter- hadap Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Blok Pulau Padang (SK NO. 327/ MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)”.
Tilly, Charles, 2004. Social Movement, 1768-2004 ,
London: Paradigm Publisher.
Tim Jikalahari, 2001. “Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009”.
M. Nazir Salim: “Menjarah” Pulau  Gambut .....: 96-121
Pekanbaru: Jikalahari, 2011. www.jikalahari. org ____, 2005. “Assessment of Legal Aspects of the
Concession Expansion Plan by PT. RAPP in Kampar Peninsula and Padang Island”, Pekanbaru: Jikalahari. www.jikalahari.org ____, “Investigative Report”, www.jikalahari.org van Gelder, Jan Willem, 2005. The financing of the Riau pulp producers Indah Kiat and RAPP. A research paper prepared for Jikalahari (Indonesia), 24 October 2005.
Wihardandi, Aji, 2012. “Asia Pulp and Paper Terus Lolos Uji SVLK Kendati Klien Berlarian”,
Mongabay Indonesia, www. mongabay.
co.id, 19 November 2012.
Yuwono, Teguh, tt. “Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAAP di Pulau Padang:Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan di Indo- nesia”.
http://riduanmeranti.blogspot.com/#uds- search-results
http://www.merantikab.go.id.
http://www.balithut-kuok.org/index.php/home/ 56-industri-pulp-dan-kertas-belum- mandiri.
http://www.eyesontheforest.or.id
Wawancara: H. Ngabeni, Ma’ruf Syafii, Riduan.