## JURISPRUDENTIAL INQUIRY SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN ALTERNATIF UNTUK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Muhammad Japar Universitas Negeri Jakarta E-mail: mjapar@unj.ac.id

## ABSTRACT
his  study  explores  the  learning  model  of  civic  education  for  Senior High  School  students.The  purpose  of  Civic  education  in  Senior  High School  are  preparing  to  be  smart  and  good  citizen.  In  fact,learning program  by  teacher  isn’t  enough  to  make  student  active.  To  make  student active  in  civic  eduction  learning,  the  idea  is  application  Jurisprudential Inquiryas a model.This qualitative case study draws on interview from eight students  and  a  teacher  in  Senior  High  School.  The  research  shows  that Jurisprudential  inquiry  model  can  be  used  as  an  alternative  model  for  civic education as it is effective, efficient and attractive.
Key  word:  learning  model,  civic  education,    learning  model  of jurisprudential inquiry
PENDAHULUAN Fungsi dan tujuan pendidikan nasional  telah  tertera  dalam  UU  No.  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan berkembangnya  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara  yang  demokratis  dan bertanggung  jawab  (UU  No.20  Tahun 2003, 2004:5).
Di Indonesia kerangka sistemik
Pendidikan  Kewarganegaraan  dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler  dirancang  sebagai  subjek pembelajaran
yang bertujuan
mengembangkan  potensi  individu  agar menjadi  warga  negara  Indonesia  yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan
bertanggung jawab. Secara teoretik, PKn dirancang  sebagai  subjek  pembelajaran yang  memuat  dimensi-dimensi  kognitif, afektif,  dan  psikomotorik  yang  bersifat konfluen  atau  saling  berpenetrasi  dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai,  konsep,  dan  moral  Pancasila, kewarganegaraan  yang  demokratis,  dan bela negara.
Secara  programatik,  PKn  dirancang sebagai subjek pembelajaran  yang menekankan  pada  isi  yang  mengusung nilai-nilai  (content  embedding  values) dan pengalaman belajar (learning experiences)  dalam  bentuk  berbagai perilaku  yang  perlu  diwujudkan  dalam kehidupan  sehari-hari  (Budimansyah, 2012:  24).  PKn  menjadi  salah  satu  mata pelajaran  yang  selalu  didapatkan  oleh siswa  sedari  Sekolah  Dasar  sampai Perguruan Tinggi. Hal tersebut dilandasi oleh  Pasal  37Undang-undang  No.  20 Tahun  2003,  PKn  menjadi  pendidikan dasar  dan  menengah  wajib  di  dalam kurikulum. PKn mempunyai misi sebagai
T
pendidikan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta sebagai “subject-specific paedagogy”
(pembelajaran  materi  subjek)  bagi  guru
PKn.  Dengan  demikian  pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan juga
merupakan upaya menjaga dan melestarikan  Pancasila  secara  preventif, yakni  melakukan  usaha  meningkatkan pengertian,  pemahaman,  penghayatan dan  pengamalannya  melalui  pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan  nusantara  dan  usaha-usaha pencegahan lainnya.
PKn di tingkat persekolahan bertujuan  untuk  mempersiapkan  para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas  dan  baik  (to  be  smart  dan  good citizen).  Warga  negara  yang  dimaksud adalah  warga  negara  yang  menguasai pengetahuan  (knowledge),  keterampilan (skills),  sikap  dan  nilai  (attitudes  and values)  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menumbuhkan  rasa  kebangsaan  dan cinta tanah air (Sumardjoko 2013).
Namun,  fakta  di  lapangan  rancangan pembelajaran  yang  dibuat  oleh  guru kurang  membuat  siswa  belum  aktif sepenuhnya.Aktivitas siswa masih beragam dan belum tertib. Dari 37 siswa, hanya  1-2  orang  yang  mengajukan pertanyaan,  Siswa  hanya bertanya seputar  materi  yang  sudah  disampaikan oleh guru dengan pertanyaan- pertanyaan normatif, belum sampai pada tahap  analisis,  siswa  masih  banyak mengobrol  dan  ketika  guru  bertanya siswa  masih  menjawab  secara  bersama. Artinya  siswa  belum  berani  untuk mencoba  menjawab  sendiri  (Laporan Observasi  SMA  Negeri  1  Cibungbulan Bogor November, 2016). Model konvensional, guru melaksanakan kegiatan  pembelajaran  secara  normatif, belum  menggunakan  salah  satu  model pembelajaran.
Hanya
ceramah menjelaskan  materi  lalu  tanya  jawab,
Ruang kelas masih sederhana dan diatur sebagaimana  kelas  pada  umumnya, belum tersedia nya media yang menunjang pembelajaran
seperti proyektor dan komputer (laptop) dikelas hanya  terdapat  white  board  yang dipasang  disetiap  ruang  kelas.  Guru hanya  memanfaatkan  LKS  dan  buku paket sebagai sumber belajar. Pembelajaran harus memberikan tempat proses  pemberdayaan  diri,  mulai  dari potensi  diri  secara  optimal,  sehingga peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia dan  keterampilan  yang  diperlukan  oleh dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara (ABKIN, 2013:5-6).
Dalam pembelajaran PKn para peserta didik  perlu  dikondisikan  untuk  selalu bersikap  kritis  dan  berperilaku  kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat,  warga  negara,  dan  umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan  baik.  Proses  pembelajarannya  perlu diorganisasikan  dalam  bentuk  belajar sambil  berbuat  (learning  by  doing), belajar  memecahkan  masalah  sosial (social  problem  solving learning), belajar melalui perlibatan sosial (socio- participatory  learning),  dan  belajar melalui  interaksi  sosial-kultural  sesuai dengan  konteks  kehidupan  masyarakat (Sumardjoko 2013).
Dengan  demikian  diperlukan  Model alternatif yang dapat membuat pembelajaran  PKn  untuk  mengatasi beberapa  masalah  diatas.  Model  yang dibuat  adalah  model  pembelajaran telaah jurisprudensi (Jurisprudential Inquiry).  Model  ini  dapat  melatih  siswa untuk  peka  terhadap  permasalahan sosial,  mengambil  sikap    terhadap masalah tersebut serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Model ini lebih banyak menekankan pada kerja individual siswa dalam  kerangka  pencarian  informasi
untuk menjawab persoalan yang dibahas di kelas.
Pembelajaran  dalam  bentuk  model diperlukan. Gustafson dan Branch mengatakan  model  membantu  kita mengkonseptualisasikan representasi
dari kenyataan, menyederhanakan realitas  harus  seiring  kondisi  nyata terlalu  kompleks  untuk  dipotret.  Model juga  membantu  kita  dalam  menyeleksi atau  mengembangkan  sarana  opresional yang  tepat  serta  teknik  mengaplikasi suatu  metoda.  Pada  akhirnya,  model mengilhami
pertanyaan-pertnyaan penelitian  yang  digunakan  sebagai panduan  untuk  mengembangkan  suatu teori yang komprehensif
dari pembelajaran  (Kent  L.  Gustafson  2002,
1).
“A model ia an abstraction of reality; a simplified  refresentation  of  some  real world  phenomenon”(Robbins  1996,  25). Kutipan  tersebut  menjelaskan  bahwa model  merupakan  representasi  dari beberapa  fenomena  yang  ada  di  dunia nyata.  Salah  satunya  adalah  model pembelajaran.  Suatu  model  pembelajar- an memperlihatkan seluruh aspek pembelajaran yang berbeda-beda, dalam rangka  meraih  hasil  belajar  terbaik
melalui antisipasi kondisi belajar tertentu,  yang  dideskripsikan  secara detil (Reigeluth 1983, 21).
Miarso  membagi  berbagai  macam model,  setidaknya  ada  tiga  yaitu:  1) model  konseptual  yang  merupakan perwujudan dari suatu teori atau dengan kata  lain  merupakan  konseptualisasi teori-teori;  2)  model  prosedural,  yang bersifat  preskriptif  artinya  memberikan preskripsi  tentang  bagaimana  sesuatu. Pada  hakikatnya  merupakan  tahan- tahapan  proses  pembentukan  suatu model;  dan  3)  model  fisikal,  merupakan model  dalam  wujud  fisik.  Ketiga  model inilah  yang  menjadi  dasar  di  dalam penelitian  dan    model  pembelajaran mata pelajaran PKn. Model pembelajaran yang  dipelopori  oleh  Donal  Oliver  dan James  P  Shaverini  didasarkan  atas pemahaman  masyarakat  yang  setiap orang  berbeda  pandangan  dan  prioritas satu  sama  lain,  dan  nilai-nilai  sosialnya saling  berkonfrontasi  satu  sama  lain. Pemecahan  masalah  yang  kompleks  dan kontroversial  di  dalam  konteks  aturan sosial  yang  produktif  membutuhkan warga  negara  yang  mampu  berbicara satu  sama  lain  dan  bernegosiasi  tentang keberbedaan tersebut.
Oleh  karena  itu,  pendidikan  harus mampu  menghasilkan  individu  calon warga  negara  yang  mampu  mengatasi konflik  perbedaan  dalam  berbagai  hal. Model pembelajaran ini membantu siswa untuk  belajar  berpikir  secara  sistematis tentang isu-isu kontemporer yang sedang terjadi dalam masyarakat.
Dengan  memberikan  mereka  cara-cara menganalisis  dan  mendiskusikan  isu-isu sosial, model pembelajaran ini membantu  siswa  untuk  berpartisipasi dalam  mendefinisikan  ulang  nilai-nilai sosial. Dengan demikian model pembelajaran  Jurisprudemtial  Inquiry melatih  siswa  untuk  peka  terhadap permasalahan  sosial,  mengambil  posisi (sikap) terhadap permasalahan tersebut,
serta  mempertahankan  sikap  tersebut dengan  argumentasi  yang  relevan  dan valid  (Uno  2007,  30-32).  Model  ini  juga dapat mengajarkan siswa untuk menerima  atau  menghargai  sikap  orang lain  terhadap  suatu  masalah  yang mungkin  bertentangan  dengan  sikap yang  ada  pada  dirinya.  Atau  sebaliknya, ia  bahkan  menerima  dan  mengakui kebenaran sikap yang diambil orang lain terhadap  suatu  isu  sosial  tertentu. Sebagai contoh, seorang siswa mengambil  sikap  tidak  setuju  atas kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak dengan  berbagai  argumentasi  yang rasional  dan  logis.  Tentunya  yang mengambil    sikap  sebaliknya  (setuju) juga  dengan  berbagai  argumentasi  yang
logis  dan  rasional.  Akhirnya,  keduanya sama-sama dapat
menganalisis kelebihan  dan  kelemahan  dari  masing- masing  posisi  (sikap)  yang  diambilnya. Sebaliknya,  bisa  saja  teman  yang  setuju kenaikan  BBM  akan  berubah  sikapnya jadi  tidak  setuju  setelah  mendengar argumentasi  dari  temannya  yang  lain yang  menurutnya  lebih  baik,  lebih rasional,  dan  lebih  mempunyaiimplikasi yang positif terhadap masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dan    (R  &  D)  model  pembelajaran berdasarkan model R & D Cycle Borg dan Gall yang disesuaikan tujuan dan kondisi penelitian  yang  sebenarnya.  Kerangka penelitian  secara  garis  besar  ditata dengan urutan sebagai berikut: mengumpulkan  data  kondisi  saat  ini untuk diagnosa kebutuhan; analisis data; mengembangkan  dan  memilih  alternatif tindakan; ujicoba model baru; memeriksa  reaksi;  mengumpulkan  data untuk  didiagnosa;  mengulangi  analisis dan ; dan merevisi model.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  dan    (Research  and Development)  dari  Borg  and  Gall  untuk tahapan penelitiannya dan nya mengikuti  tahapan  Dick  dan  Carey. Dalam  bidang  pendidikan,  R  and  D diarahkan pada  produk yang efektif bagi keperluan pembelajaran dan merupakan penelitian  terapan.  Untuk  perbaikan (what works better) daripada kemengapaan  (why), dan mementingkan kegunaannya  dalam  pendidikan  (Gall, dkk,  2007:  186  –  187).  Pertama,  Tahap Pra    Model,  terdiri  dari  dua  langkah:
Langkah pertama, Penelitian awal
melalui:  a)  studi  literatur  yang  berkait dengan  teori  dan  konsep  pembelajaran mata  pelajaran  PKn.  Langkah  kedua. Perencanaan model. Berdasarkan analisis  studi  pendahuluan  dan  kajian teoretik, mulai merancang model
pembelajaran  jurisprudential  inquiry dengan  merumuskan  langkah-langkah pembelajaran  yang  relevan  dengan standar  kompetensi  dan  kompetensi dasar.
Kedua.  Tahap    Model,    terdiri  dari langkah ketiga membuat model pembelajaran  jurisprudential  inqury, dilanjutkan  dengan  langkah  keempat  uji coba  awal  1  dan  perbaikan  awal  1, langkah  kelima  uji  coba  awal  2  dan perbaikan awal 2.Ketiga. Tahap
Penerapan  Model,  terdiri  dari    langkah keenam,    uji  coba  lapangan,  dilanjutkan dengan    langkah  ketujuh  perbaikan operasional dan perbaikan operasional 1 dan dilanjutkan perbaikan operasional 2. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian dan  adalah purposive  sampling.    Kelas  XI  IPA  1  dan XI IPA 2 yang  dijadikan tempat uji coba model  dilakukan  dengan  purposive sampling.
Pemilihan kelas XI dikarenakan  posisi  mereka  yang  relatif “tenang”,  sudah  setahun  di  SMA  dan belum  disibukkan  dengan  persiapan Ujian  Nasional.  Analisis  data  kualitatif dijabarkan menggunakan kata-kata yang disusun  ke  dalam  teks  yang  diperluas, yang disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik,  jaringan  dan  bagan.  Proses analisis  data  didasarkan  pada  tiga  alur yang  terjalin  secara  terpadu,  yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Data kuantitatif berupa tanggapan, keyakinan, persepsi,  dan  perasaan,  termasuk  juga data  pre  test  dan  post  test  ditampilkan dalam  bentuk  tabel,  gambar,  dan  grafik. Secara  keseluruhan  teknis  analisis  data yang digunakan bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitan  yang  dilakukan  oleh peneliti  pada  saat  observasi,    siswa menyukai metode ceramah dalam pembelajaran PKn.  Setengah dari jumlah siswa dikelas menyatakan bahwa pernah
memiliki  kelompok  belajar  tetapi  tidak lama  bertahan.  Menurut  Bobi  Hasan salah  satu  siswa  dikelas,  tentang pemahaman mata pelajaran PKn dinyatakan  cukup.  Dari  hasil  penelitian pendahuluan  tersebut  maka  peneliti terlebih  dahulu  menggunakan  Hasil Model  Pembelajaran.  Hasil    model pembelajaran jurisprudential  inquiry untuk  mata  pelajaran  PKn  di  sekolah menengah atas  meliputi 3 (tiga) bentuk model  yaitu:  1.  Model  konseptual, 2.Model prosedural dan 3.Model fisikal.
Model konseptual merupakan perwujudan  dari  konseptualisasi  teori- teori dan prinsip-prinsip yang terintegrasi membentuk model pembelajaran  jurisprudential  inqury.  Di dalam lingkungan belajar yaitu pendidikan  SMA,  guru  memberikan pemahaman  bahwa  era  globalisasi menjadi  tantangan  warga  negara  yang demokratis  dan  bertanggung  jawab. Maka  dari  itu  diperlukan  Sumber  Daya Manusia yang terdidik dalam
pembelajaran konvensional. Pembelajar- an  jurisprudential  inquryterbuka  dalam sumber  belajar  serta  guru  dan  siswa berbagi  peran.  Prinsip  yang  digunakan adalah  teori  belajar  mandiri,  teori komunikasi dan teori belajar kontruktivisme.  Model  Pembelajaran jurisprudential  inquiry  memberikan  fun learning,  timbal  balik,  partisipatif  dan belajar  kooperatif  dari  siswa.  Maka  dari itu  terjadi  implementasi  dari  teori komunikasi.“Bagus,  karena  selain  kita dapat lebih memahami materi pelajaran, kita  juga  mendapat  pelajaran  tambahan dan  pengalaman  yang  menarik  serta pengetahuan  baru  yang  tidak  diajarkan disekolah” (Intan Selvya).
Secara prosedural perwujudan tahapan-tahapan    model  pembelajaran jurisprudential inquiry,
merupakan perpaduan  dari  model  Dick  and  Carrey serta model Suparman dengan modifikasi  seperlunya.  Yaitu  1)  Analisis
Kebutuhan Pembelajaran PKn, 2) Penulisan Tujuan Pembelajaran Umumdan Tujuan Pembelajaran Khusus, 3)    Instrumen  Evaluasi  Belajar,  4) Strategi  Pembelajaran  (Pengorganisa- sian,  Penyampaian,  Pengelolaan),  5) Media,  6)    Sumber  Informasi,  7) Perancangan  Silabus,  8)  Perancangan Rencana  Pembelajaran,  9)  Perancangan
Langkah-langkah  Pembelajaran  (“Ayo Menjadi Warga Negara Yang Bertanggung  jawab,  Aktif,  Cerdas  dan Demokratis”),  10)  Evaluasi:  Efektivitas, Efisiensi dan Daya Tarik Model Pembelajaran.  Model  fisikal  berupa bentuk  fisik  dari  model  pembelajaran jurisprudential inqury untuk mata pelajaran PKn  yang terdiri dari:  1)  satu silabus  mata  pelajaran  PKn  dengan standar  kompetensi  budaya  demokrasi, 2) satu set  rencana  pelaksanaan pembelajaran  (RPP)  yang  digunakan dalam  ujicoba  model  pembelajaran,  dan 3)  CD  rekaman  pelaksanakan  ujicoba model  pembelajaran  yang  dilaksanakan di SMA sebagai contoh bagi guru.
Dari  hasil  uji  coba  awal,  ketepatan model pembelajaran dinilai dalam pemilihan  model  tepat  untuk  mengatasi kejenuhan pelajarn PKn. Hal ini diperkuat dari pernyataan Moh. Rifkibahwa  pertama  kali  mengetahui model  jurisprudential  inquiry  akan membuatnya  semakin  pasif.  Namun sebaliknya rifki merasa muncul kemauan untuk  ikut  aktif  dalam  membahas  topik yang disediakan. Startegi
pengorganisasian pun sudah baik. Dimulai  dari  pengumpulan  informasi pada langkah-langkah pembelajaran tidak tumpang tindih. Strategi penyampaian  sudah  sesuai  dengan pembagian  kelompok  namun  harus seimbang  antara  pro  dan  kontra.  Dan pemanfaatan  waktu  menjadi  hal  yang harus diperhatikan
Berdasarkan  masukan  rekan  sejawat yang  dideskripsikan  di  atas,  maka
dilakukan perbaikan model pembelajaran sebagai berikut: 1) Pengumpulan  informasi  pada  langkah- langkah  pembelajaran  diusahakan  tidak tumpang  tindih.  Pada  saat  ujicoba lapangan sumber-sumber informasi dapat  dijadikan  alternatif,  artinya  siswa dapat  memilih  sumber  informasi  yang relevan dan mudah untuk didapatkan, 2) Pengelolaan  waktu  harus  betul-betul diperhatikan, karena model ini tantangan  utamanya  adalah  soal  waktu yang diperlukan. Artinya guru dan siswa harus  dapat  memanfaatkan  alokasi waktu yang disediakan
tanpa mengganggu alokasi waktu mata pelajaran lain.
Dari  hasil  masukan  tersebut  guru yang  menyampaikan  yaitu  Ibu  Rini merasakan  ada  perbaikan  dalam  model pembelajaranjurisprudential inquiry.
Menurut  Ibu  Rini,  perumusan  tujuan pembelajaran dinilai baik dan pengelolaan  waktu  sudah  mulai  bisa diorganisir  tanpa  mengurangi  keaktifan siswa. Rumusan tujuan dalam langkah ke IV  dan  ke  V  telah  lebih  diperjelas  dan kompetensi yang ada pada kotak langkah dan  tujuan  pada  model  pembelajaran telah  diperjelas,  2)  Model  pembelajaran yang  dikembangkan  telah  diusahakan memuat  petunjuk  dalam  pembelajaran sehingga  mudah  diikuti  oleh  guru  dan siswa,  3)  Model  pembelajaran  yang dikembangkan sudah menempatkan siswa  sebagai  suyek  pembelajaran,  4) Perbaikan  redaksi  pada  halaman  6 berupa  petunjuk  halaman  dan  halaman 16  telah  diperbaiki  sehingga  guru  dan siswa dapat lebih mudah memahaminya. Hasil Ujicoba Efektivitas, Efisiensi dan Daya Tarik Model Pembelajaran
Evaluasi  skala  terbatas  dilaksanakan pada tahap implementasi model pembelajaran  jurisprudential  inquiry.
Kegiatan ini disebut juga sebagai ujicoba lapangan.Pelaksanaan  uji  coba  model pembelajaran
dilakukan untuk
mengumpulkan data yang dapat dijadikan  acuan  dalam  menetapkan efektifitas, efisiensi dan daya tarik model pembelajaran jurisprudential inquiry. Hasil  Evaluasi  Skala  Terbatas-Tahap Pertama
Proses  pelaksanaan  evaluasi  sebagai berikut: Peneliti bersama guru PKn SMA
Negeri 1 Cibungbulang, Bogor menerapkan model pembelajaran
jurisprudential  inquiry  di  kelas  XI  IPA  1 dan  XI  IPA  2.  Setiap  kelas  menjalankan proses  pembelajaran  sesuai  dengan model  yang  dikembangkan.  Proses implementasi  pembelajaran  dilakukan  4 kali pertemuan.Kategorisasi dimensi penilaian terdiri dari kualitas sajian yang tertulis  pada  panduan  pembelajaran yang diberi tajuk ”ayo menjadi warganegara  yang  bertanggung  jawab, aktif, cerdas, dan demokratis”, penyajian materi, kemanfaatan
model pembelajaran,  dan  penerapan  model pembelajaran.
Dari  hasil  catatan  lapangan  peneliti hampir  seluruh  siswa  terlihat  ragu  dan malu-malu ketika mengemukakan pendapat  mereka  mengenai  posisi  yang sudah  mereka  ambil.  Suara  siswa  pun hampir  tidak  terdengar.Menurut  Ahmad Taufik  Hidayat  A.R  model  pembelajaran jurisprudential  inquiry    dapat  membuat siswa lebih peka terhadap permasalahan sosial  yang  terjadi  di  sekitar  kita,  siswa pun  bisa  memahami  secara  mendalam materi  yang  dipelajari  serta  dapat mengaplikasikannya  dalam  kehidupan sehari-hari.Meskipun  ragu-ragu  di  awal kegiatan, menurut Pandu kualitas tampilan yang ditunjukan sangat menarik.  Bu  Rini  menambahkan  bahwa materi  yang  disajikan  efektif  dalam meningkatkan  keaktifan  siswa  di  dalam belajar.  Penerapan  model  pembelajaran ini  di  dua  kelas  sama-sama  menunjukan bahwa  guru  tidak  lagi  berceramah melainkan student center.
Evaluasi Terbatas Tahap Kedua
Evaluasi  tahap  kedua diberikan
kepada  siswa  kelas  XI  IPA  1  dan  2 dengan menggunakan patokan nilai KKM dan posttest. Materi yang diujikan adalah materi budaya
demokrasi
meliputipengertian  dan  prinsip-prinsip budaya  demokrasi,  macam-  macam demokrasi,  masyarakat  madani  meliputi pengertian  masyarakat  madani  (civil society), mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani, menjelaskan  proses menuju masyarakat madani ala Indonesia,  menguraikan  kendala  yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan  masyarakat  madani,  dan demokrasi  di  Indonesia  yang  meliputi, prinsip-  prinsip  demokrasi  Pancasila, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak  orde  lama,  orde  baru,  dan reformasi
Materi  yang  sudah  disampaikan diujikan dan rata-rata nilai postest 76,73 dari nilai standar KKM 70 untuk kelas XI IPA  1  sedangkan  untuk  kelas  XI  IPA  2 dari nilai standar KKM 67, hasil rata-rata nilai  postest  75,  48.  Hasil  tersebut diperkuat  dengan  masukan  dari  para siswa dan guru. Berikut tabel pernyataan siswa dan guru:
Tabel 1. N o Nama Kela s Pernyataan 1  Rivaldo Pratam a XI IPA 2 Model  ini  dapat membantu  siswa untuk  mengetahui kasus-kasus  yang sesuai dengan materi pelajaran 2  Intan Apurot ul XI IPA 2 Bagus, karena selain  kita  dapat lebih  memahami materi  pelajaran, kita juga mendapat pelajaran tambahan dan pengalaman  yang menarik serta
pengetahuan  baru yang tidak diajarkan disekolah 3  Tia Oktiyar ti XI IPA 2 Karena dengan diterapkannya model pembelajaran  ini membuat kita peka terhadap permasalahan sosial. Dan mendidik kita untuk dapat menerima dan menghargai  sikap orang  lain  yang mungkin bertentangan dengan sikap kita. 4  Lia Aprilian i XI IPA 2 Pembelajaran seperti  ini  bisa mengubah  sikap seseorang  untuk menjadi lebih baik.  Dan  hal  ini juga bisa mengubah karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. 5  Ahmad Taufik XI IPA 1 Model pembelajaran jurisprudential inquiry dapat membuat siswa lebih peka terhadap permasalahan sosial  yang  terjadi di  sekitar  kita, siswa  pun  bisa memahami  secara mendalam  materi yang dipelajari serta dapat mengaplikasikann
ya dalam kehidupan  sehari- hari. 6  Intan Selvya XI IPA 1 siswa dapat dengan mudah mengetahui  ilmu dan  bisa  terjun langsung ke masyarakat. 7  Moh. Rifki XI IPA 1 model  itu  dapat membantu  dalam memahami  materi ya sata ikuti. 8  Pandu Winata XI IPA 1 membantu  karena mengajarkan  peka terhadap  masalah disekitar 9  Rani Dengan diterapkannya model jurisprudential inquiry dengan langkah-langkah pembelajaran tersebut diatas, ternyata ada perubahan  sikap yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar, dibandingkan sebelum diterapkannya model pembelajaran
Jurisprudential Inquiry.
Model  pembelajaran  ini  diperbaiki sebagai  berikut:  1)  Susunan  redaksi tidak  terlalu  kaku,  sehingga  siswa  lebih tertarik pada model yang dikembangkan, 2) Langkah-langkah pembelajaran dalam model telah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang tercantum dalam
RPP  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari rancangan model.
Hasil  evaluasi  skala  terbatas  model pemelajaran terhadap 2 kelas yaitu kelas XI  IPA  1  dan  IPA  2  SMA  Negeri  1 Cibungbulang,  Bogor  dapat  disimpulkan bahwa model pembelajaran mata pelajaran  PKn    jurisprudential  inquiry efektif,  efisien  dan  menarik  sebagai model pembelajaran alternatif. Model ini dapat  diterapkan  guna  menciptakan pembelajaran  PKn  yang  lebih  menarik dan menyenangkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan  model pembelajaran jurisprudential inquiry,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan, sebagai berikut:
1. Hasil  studi  pendahuluan  sebagai analisis  kebutuhan  menunjukkan bahwa  pembelajaran  PKn  di  SMA saat  ini  belum  cukup  kondusif  bagi kompetensi warganegara. Siswa masih  menganggap  pelajaran  PKn adalah pelajaran yang membosankan. 2. Pelajaran PKn tidak hanya menekankan  pada  aspek  kognitif saja  tetapi  juga  pada  aspek  afektif dan psikomotorik. Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran  yang  memungkinkan partisipasi siswa dalam
pembelajaran dapat ditingkatkan.
3. Hasil  penelaahan  terhadap  proses pembelajaran PKn yang berlangsung saat  ini  memperlihatkan  bahwa
adanya kebutuhan untuk mengembangkan model pembelajaran jurisprudential inquiry.
Model  ini  dinilai  cocok  untuk menjadi model alternatif yang dapat digunakan oleh guru.
4. Mengacu  pada  butir  kesimpulan ketiga, maka  selanjutnya diputuskan untuk mengembangkan model pembelajaran  jurisprudential  inquiry yang  terdiri  dari  tiga  model  yaitu: model konseptual, model prosedural
dan  model  fisikal.  Model  konseptual merupakan perwujudan dan konseptualisasi teori-teori dan prinsip-prinsip  pembelajaran  PKn yang terintegrasi membentuk model pembelajaran jurisprudential inquiry. Model prosedural merupakan perwujudan langkah-langkah  model pembelajaran jurisprudential inquiry. Model fisikal merupakan wujud fisik rekaman pelaksanaan ujicoba model pembelajaran  jurisprudential  inquiry dan  langkah-langkah  pembelajaran yang  diberi  judul  “Ayo  Menjadi Warganegara yang Bertanggung jawab, Aktif, Cerdas dan
Demokratis”.
5. Penyusunan  model  pembelajaran jurisprudential  inquiry  didasarkan pada analisis kebutuhan dari penelitian pendahuluan dengan memperhatikan  konsep  dan  teori pembelajaran tersebut.
6. Hasil  ujicoba  awal  (1)  merupakan evaluasi satu-satu memberikan masukan bahwa pengumpulan informasi pada langkah-langkah pembelajaran diusahakan tidak tumpang  tindih.  Pada  saat  ujicoba lapangan  sumber-sumber  informasi dapat  dijadikan  alternatif,  artinya siswa dapat memilih sumber
informasi  yang  relevan  dan  mudah untuk didapatkan. Selain itu, pengelolaan waktu harus betul-betul diperhatikan,  karena  model  ini tantangan  utamanya  adalah  soal waktu yang diperlukan. Artinya guru dan siswa harus dapat memanfaatkan  alokasi  waktu  yang disediakan tanpa mengganggu alokasi waktu mata pelajaran lain. 7. Hasil  ujicoba  awal  (2)  merupakan evaluasi pakar memberikan
masukan  bahwa  rumusan  tujuan
dalam  langkah  ke  IV  dan  ke  V  telah lebih  diperjelas  dan  kompetensi yang  ada  pada  kotak  langkah  dan tujuan  pada  model  pembelajaran telah  diperjelas.  Selain  itu,  model pembelajaran  yang  dikembangkan telah  diusahakan  memuat  petunjuk dalam pembelajaran sehingga mudah  diikuti  oleh  guru  dan  siswa.
Oleh karena itu model pembelajaran yang
dikembangkan sudah menempatkan  siswa  sebagai  subyek pembelajaran.  Perbaikan  redaksi pada  halaman  6  berupa  petunjuk halaman  dan  halaman  16  telah diperbaiki  sehingga  guru  dan  siswa dapat lebih mudah memahaminya.
8. Hasil ujicaba efektifitas, efisiensi dan daya  tarik  menunjukkan  bahwa model  pembelajaran  jurisprudential inquiry  efektif,  efisien  dan  menarik sebagai model pembelajaran alternatif bagi siswa sekolah menengah atas.
9. Perbaikan operasional telah dilakukan  yaitu  susunan  redaksi diusahakan  tidak  terlalu  kaku, sehingga  siswa  akan  lebih  tertarik pada  model  yang  dikembangkan. Perbaikan  juga  dilakukan  pada langkah-langkah pembelajaran dalam  model  telah  disesuaikan dengan  kompetensi  dasar  yang tercantum dalam RPP yang merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari rancangan model pembelajaran.
Dari  kesimpulan  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa model pembalajaran  jurisprudential  inquiry merupakan  model  alternatif  bagi guru  PKn  selain  menggunakan model-model yang telah ada saat ini. Model  ini  dinilai  efektif,  efisien  dan atraktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, Gabriel A dan Sidney Verba,  The Civic Culture Princeton: Princeton University Press, 1963.
Anderson,  Lorin  W.  and  David  R.  Krathwohl  A  Taxonomy  for  Learning,    Teaching,  and Assessing:  A  Revision  of  Bloom’s  Taxonomy  of  Education  Objectives    New  York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001
Banathy, Bella H. System Design of Education: A Journey to Create the Future New Jersey:
Educational Technology Publications, 1991
Cogan,  John  J.  and  Ray  Derricott  Citizenship  for  the  21 st Century:  An  Introductional Prespectives on Education London: Kogan Page, 1998
Creswell, John W. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches London: Sage Publications, Inc, 1994
Dawson, Richard E. Political Socialization Boston: Little, Brown and Company, 1969. Demain,  Jack.  Citizenship  and  Political  Education  Today  Basingstoke:  Palgrave Macmillan, 2005
Dick, Walter, Lou Carey and James O. Carey. The Systematic Design of Instructional Sixth

## Edition Boston: Pearson, 2005
Gentry,  Castelle  G.  Introduction  to  Instructional  Development  California:  Wadsworth Publishing Company, 1994
Gredler,  Margaret.  Learning  and  Instruction:  Theory  into  Practice  Sixth  Edition  New Jersey: Pearson, 2009
Guba,  Egon  G.  and  Lincoln  Yvonna  S.  Effective  Evaluation:  Improving  the  Usefulness  of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches San Fransisco: Jossey-Bass Inc., 1981
Hahn,  Carole  L.  Becoming  Political:  Comparative  Prespectives  on  Citizenship  Education New York: State University of New York Press, 1998
Hergenhahn,  B.R  dan  Olson  Matthew  H.  Theories  of  Learning  MN:  Pearson  Education,
2008
Januszewski,  Alan.  and  Molenda,  Michael.  Educational  Technology:  A  Definition  with Commentary New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008
Johnson,  Elaine  B.  Contextual  Teaching  &  Learning;  Menjadikan  Kegiatan  Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna Penerjemah Ibnu Setiawan Bandung: MLC, 2007 Joyce, Bruce et al. Models of Teaching New Jersey: Pearson Education, 2009 Piskurich,  George  M.  Rapid  Instructional  Design  San  Francisco:  Jossey-Bass  Pfeiffer, 2000
Reigeluth,  Charles  M.  and  Alison  A.  Carr-Chellman  Instructional-Design  Theories  and Models  Volume  III:  Building  a  Common  Knowledge  Base  New  York:  Taylor  and francis, Publisher, 2009
Reigeluth,  Charles  M.  Instructional-Design  Theories  and  Models:  An  Overview  of  their
Current Status London: Lawrence Erlbaum Associates, 1983
Reiser,    Robert  A.  and  Dempsey,  John  V.  Trends  and  Issues  in  Instructional  Design and Technology Second Edition New Jersey: Pearson Education, Inc., 2007
Richey, Rita C. and James D. Klein Design and Development Research: Methods, Strategies, and Issues New Jersey: Lauwrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2007
Robbins, Stephen R.  Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Application, edisi ke 7 Prentice-Hall International, Inc., 1996
Rothwell, William J. Mastering Instructional Design Process: A Systematic Approach San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992
Salisbury,  David  F.  Five  Technologies  for  Educational  Change  New  Jersey:  Educational Technology Publications, 2000
Seel,  Norbert  M.  and  Sanne  Dijktra.  Curriculum,  Plans,  and  Processes  in  Instructional Design: International Perspekctives New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,
Publishers, 2004
Seels, Barbara B & Rita C Richey. Instructional Technology: The Definition and Domain of the Field Washington D.C: AECT, 1994
Suparman, M. Atwi. Desain Instruksional Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2004 Tim  ICCE  UIN  Jakarta.  Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education):  Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Jakarta: Prenada Media, 2003. Turner, et al. Civics: Citizens in Action Colombus: Merril Publishing Company, 1990