Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BERWAJIB (KEPOLISIAN MAUPUN ANGGOTA MILITER)
E. Indra Yani 1 , Aji Titin Roswitha Nursanthy 2
12 Program Studi S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long indrayaniencek@gmail.com, witaayu77@yahoo.co.id
Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
Memikirkan  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  mengharuskan  pemerintah  memikirkan cara menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Dengan  demikian  hadirnya  Undang-Undang  ini  dapat  menekan  sekecil-kecil penyalahgunaan  narkotika.  Penyalahgunaan  narkotika  adalah  masalah  besar  bagi  Indonesia karena  dapat  merusak  generasi  penerus  bangsa,  masyarakat,  Ketahanan  Nasional  Indonesia. Apalagi  jika  terjadi  dikalangan  penegak  hukum  yaitu  polisi  maupun  anggota  militer  dimana mereka  ini      adalah  komponen  utama  dalam  pertahanan  Negara  dan  merupakan  alat  Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan, serta memelihara keutuhan dan  kedaulatan  Negara.  Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka. Riset  kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang dibahas.
Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, pihak berwajib, anggota militer
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Narkotika  untuk  sebagian  dari  kita  orang  awan  adalah  sesuatu  yang  menakutkan. Begitu  pula  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwajib  yang  terdiri  dari anggota Polri maupun TNI. Ini adalah suatu keprihatinan yang luar biasa yang menimpa Bangsa Indonesia, dimana Polri dan TNI adalah adalah komponen utama dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering kita kenal dengan nama Polri adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.
Dalam  bidang  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penanganan  tindak  pidana, Polri  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  sebuah  lembaga  penyidik  utama  yang  mengurusi setiap kejahatan secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri. Hal ini telah diatur dalam KUHAP. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  sudah  menyatakan  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  kewenangannya.  Yang Terdiri dari:
1. Polri berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap semua orang yang bisa dicurigai sebagai pelaku pelanggaran hukum
2. Polri berhak untuk melarang setiap orang berusaha meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara ketika adanya penyidikan
3. Polri juga berhak untuk membawa orang yang disangka sebagai saksi atau terdakwa kepada penyidik dalam usaha untuk penyelidikan
4. Polri dapat menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terhadap orang yang sedang dicuri.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa.
1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Narkoba  adalah  akronim  atau  kepanjangan Narkotika  dan  Obatan  Berbahaya.  Sementara  Narkotik  adalah  menghilangkan  rasa  sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang opium, ganja).
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  Hilangnya  rasa,  mengurangi dan  menghilangkan  rasa  nyeri.  Dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  dibedakan  ke dalam golongan-golongan sebagiamana terlampir dalam Undang-Undang ini.
Penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman, serta meresahkan bagi kehidupan dan pengunanya,  keluarganya,  dan  masyarakat  bahkan  Negara.  Disisi  lain  narkotika  digunakan untuk
pengurang atau penghilang nyeri, karena sifatnya yang berkaitan dengan reseptor opioid yang ada di tubuh.
Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu: Golongan  I:  Narkotika  yang  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  ilmu    pengetahuan dan       tidak  dipergunakan  untuk  terapi,  serta  memiliki  potensi  ketergantungan  sangat  tinggi, contohnya: Cocain, Ganja, dan Heroin
Golongan  II:  Narkotika yang  dipergunakan  sebagai  obat,  penggunaan  sebagai  terapi, atau      dengan  tujuan  pengebangan  ilmu  pengetahuan,  serta  memiliki  potensi  ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Morfin, Petidin
Golongan III: Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak     dipergunakan  untuk  terapi,  serta  dipergunakan  untuk  pengembangan  ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh: Codein.
Adapun Efek dari Penggunaan Narkotika adalah:
1. Golongan  depresan  (Downer):  merupakan  jenis  NAPZA  yang  menyebabkan  mengurangi aktivitas  fungsional  tubuh,  sehingga  membuat  penggunanya  menjadi  tenang  dan  membuat tertidur  bahkan  bisa  tak  sadarkan  diri.  Contoh:  Opioda  (Morfin,  Heroin,  dan  Codein), Sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur), dan Tanquilizer (anti cemas).
2. Golongan stimulant (Upper): merupakan golongan NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh: Ampahetamine (Shabu, Extasi) dan Cocain.
3. Golongan halusinogen: adalah golongan NAPZA yang membuat penggunanya berhalusinasi yang  bersifat  merubah  perasaan,  dan  pikiran  sehingga  perasaan  dapat terganggu.  Contoh  : kanabis (Ganja).
Ulah sindikat narkotika yang terus berusaha menggerogoti bangsa ini dengan bisnis narkobanya  telah  membuat  narkotika  mampu  menembus  segala  lini,  termasuk  jajaran TNI,  Polisi  dan  juga  pejabat  sipil  di  berbagai  instansi  pemerintahan.  Tidak  berlebihan  jika negeri  ini  berada  dalam  status  darurat  narkoba.  Sudah  sewajarnya  penegakan  hukum  dan rehabilitasi harus dijalankan secara simultan. Tujuan sangat jelas agar seluruh jajaran TNI dan Polri semakin waspada dan sadar bahwa narkotika tidak pilih-pilih korbannya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Kejahatan  narkotika  sangat  berbahaya  dan  dianggap  lebih  dari  terorisme  sekalipun. Korban  yang  ditimbulkan  narkotika  sangat  masif.  Bagi  korban  yang  masih  hidup  dapat membebani  keluarga  karena  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pemulihan  korban  narkotika  sangat mahal. penanganan pada para pecandu narkoba harus ditanggapi dengan open mind oleh seluruh masyarakat. Jika mindset masyarakat masih mengganggap pecandu narkotika ini masih jadi aib, maka  hal  ini  akan  menjadi  seperti  api  dalam  sekam  yang  artinya  kapan  saja  bisa  meledak, sementara di tempat lain, bandar terus menerus berusaha untuk menyuplai pasokan narkotika.
Kurang  lebih  85%  uang  hasil  kejahatan  lintas  negara  itu  berasal  dari  bisnis  narkotika. dalam  konteks  lingkungan  militer,  dampak  ikutan  dari  narkotika  harus  diwaspadai  betul  oleh semua  pihak.  Apalagi  jika  anggota  militer  ini  memegang  senjata,  bisa  dibayangkan  ketika  dia menggunakan  narkotika  dan  membawa  senjata,  maka  dia  berpotensi  menggunakan  senjatanya itu sembarangan, karena dia bisa mengalami mispersepsi panca indra, dan disorientasi ruang dan waktu.

## METODE
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.
B. Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika,    Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  dan Undang_Undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
C. Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN
Penyalahgunaan  Narkotika  di  kalangan  TNI  dan  Polri  membuat  institusi  ini  semakin sadar  dan  waspada  akan  jaringan  Narkotika.  Jika  ada  diantara  anggota  TNI  dan  Polri  terlibat dalam  penyalahgunaan  narkotika  maka  sudah  dipastikan  karirnya  akan  segera  berakhir. fenomena  dekadensi  moral  multidimensi  tersebut  merupakan  buah  dari  lemahnya  mental kepribadian  dan  kurangnya  rasa  bangga  sebagai  bangsa  yang  besar.  Banyak  orang  melupakan bahwa  kita  bangsa  besar,  sehingga  perilaku  kita  hanya  jadi  follower  dan  gampang  terjebak dalam  sejumlah  hal  negatif  termasuk  narkotika  dan  obat  obatan  terlarang.  Penyalahgunaan narkotika  dipengaruhi  oleh  kurangnya  pendidikan  karakter  pada  anak  didik.  Siswa  hanya dicekoki  dengan  pengetahuan  ilmiah  semata,  namun  pendidikan  karakteristik  sangat  minim. perlu  laboratorium  pendidikan  karakter  atau  kepribadian,  bukan  hanya  laboratorium  ilmu pengetahuan semata.
Kepribadian  yang  tidak  utuh,  dapat  membentuk  manusia  yang  tidak  jujur,  sehingga diperlukan  langkah  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  dengan  memasukan  silabus pendidikan kepribadian dari jenjang pendidikan paling bawah hingga yang paling tinggi.
TNI  dan  Polri  adalah  komponen  utama  dalam  pertahanan  Negara  dan  merupakan  alat Negara  yang  bertugas  mempertahankan,  melindungi  dan  mempertahankan,  melindungi  dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, berikut  alat Penegak Hukum yang dituntut untuk mampu melakukan penegakan hukum secara Profesional.
Kasus Penangkapan Anggota TNI yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
1. Pada  Tanggal  6  April  2016  yang  diduga  dilakukan  oleh  seorang  Komandan  Kodim (Dandim)1408/BS  Makassar  ditangkap  oleh  Polisi  Militer  (POM)  Kodam  VII  Wirabuana disalah satu hotel yang berada di Makassar.
2. Pada Tanggal 14 Agustus 2018, oditur Pengadilan Militer Bandung mengeluarkan dakwaan dengan  Nomor  Sdak59/K/AD/II-8/VIII/2018  kepada  saudara  Tauvik  Hidayat  dengan Tuntutan  Oditur  Militer  pada  pokoknya  meyakinkan  dan  bersalah,  terdakwa  telah melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  Golongan  1  bagi  diri  sendiri  dengan jenis  sabu-sabu.  Sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  127  Ayat  (1)  Huruf  A  Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana selama 1 Tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dikurangi  selama  berada  di  dalam  masa  penahanan  sementara dan dipidana tambahan dipecat dari dinas militer.
3. Penangkapan  dua  oknum  TNI  terkait  kasus  penyalahgunaan  narkoba  jenis  sabu-sabu  di Apartemen  Legata  Tower  London,  Jakarta  Utara.  Penangkapan  dilakukan  pada  Selasa (10/12/2019).  penyidik  Ditresnarkoba  Polda  Metro  Jaya  membantu  penangkapan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan oleh Pomdam (Polisi Militer Kodam).
Daftar Anggota Polisi yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika:
1. Apriyanto dicopot terkait penangkapan dua tersangka pemilik narkoba yang dilakukan petugas Dit Narkoba Polda Sumut saat menggelar razia di ruang Cellow 3, Club D'Core, Jl. Merak Jingga, Medan.
2. Dua oknum Polisi di Cirebon, Aiptu UJ anggota Polsek Babakan, dan Aiptu SH anggota Ditlantas Polda Jabar, diciduk karena keterlibatannya mengedarkan sabu.
3. Seorang anggota Sabhara Polda Metro Jaya Bripka Mustari dipecat Polda Metro Jaya karena tertangkap dalam operasi gabungan yang digelar Polda Metro Jaya di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Dia ditangkap saat bertransaksi narkoba.
4. Seorang perwira menengah yang bertugas di Mabes Polri, AKBP ES, ditangkap saat berpesta sabu bersama cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo.
5. Di Bandung, tiga bintara polisi tertangkap basah mengisap sabu di Asrama Polisi. Ketiganya adalah Bripka Sapto Dwi, Briptu Chandra, dan Briptu Septiono. Ketiganya lolos dari pemecatan institusi kepolisian setelah hakim memvonisnya 2 bulan 20 hari atau lebih ringan 10 hari dari tuntutan jaksa.
6. Kompol IZ ditangkap saat membawa sabu sebanyak 16 kilogram. Penangkapan dilakukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau, dan dipidana dengan ancaman hukuman mati.
Ini  hanya  sebagian  kasus  yang  bisa  dituangkan  di  tulisan  ini,  diantara  ratusan  kasus Anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
Indonesia  Police  Watch  (IPW)  mendesak  institusi  kepolisian  juga  bersikap  transparan ketika  melakukan  upaya  hukum  terhadap  anggotanya,  terutama  perwira,  yang  diduga  terlibat dalam masalah narkotika.
Selama ini Polri cenderung tidak transparan dalam memproses anggotanya yang terlibat narkoba, terutama yang berpangkat perwira, bahkan hukumannya lebih rendah dari masyarakat biasa.
Tentang  motivasi  keterlibatan  anggota  polisi-TNI  tingkat  perwira  dalam  kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas kewenangan, otoritas, kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki lembaga kepolisian dan TNI.
Sehingga  posisi  seperti  itu  cukup  bagus  untuk  menjadi  pelindung  bagi  sindikat (narkoba), teman bagi sindikat, sehingga bisa menjadi bandar kecil atau backing.
Adapun bagi anggota polisi dan TNI 'kelas bawah'.biasanya yang terlibat adalah mereka yang  masuk  kategori  'pengguna  aktif'.terlibat  narkotika.  Sudah  sewajarnya  anggota  TNI  dan Polri  yang  merupakan  aparat  penegak  hukum  jika  terlibat  penyalahgunaan  Narkotika  maka harus dihukum lebih berat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Dari  fakta-fakta  diatas,  Penulis  mencoba  menguraikan  beberapa  faktor  yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan TNI dan Polri:
1. Faktor pribadi adalah Faktor mental yang lemah yang mudah goyah dan terpengaruh ajakan keburukan.  Mental  yang  sepertinya  selalu  merasa  sendiri  dan  terasingkan,  tidak  memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik.
2. Faktor  Keluarga  adalah  kurang  perhatian,  terlalu  sibuk  bekerja,  keluarga  yang  bersikap apatis( acuh) bahkan kurang perduli dengan pendidikan moral.
3. Faktor sosial adalah salah bergaul, jika bergaul dengan orang yang kurang baik maka pasti akan terpengaruh jaring – jaring keburukan.
4. Faktor  ekonomi  adalah  kemiskinan  atau  masalah  keuangan  (finansial)  seperti  utang  yang bertumpuk, perasaan ingin melarikan diri dari masalah keuangan.
5. Faktor  Religi  adalah  kurang  atau  tidak  pernah  beribadah  dan  berdoa,  sehingga  tidak mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan dosa.
6. Factor internal adalah factor akibat tekanan kerja yang berat.

## Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika:
Seorang Anggota Polisi yang terlibat tindak pidana narkotika akan diberikan hukuman berupa  sanksi  yang  sama  seperti  masyarakat  sipil  lainnya,  karena  anggota  polisi  tunduk  pada Peradilan Umum sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Yang  berbunyi  “Anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan  umum.  Ini  menunjukkan  bahwa  anggota  Polri merupakan warga sipil dan subjek hukum militer.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  mengenai ketentuan pidana pada BAB XV pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Dalam pasal tersebut menjelaskan  semua  mengenai  sanksi-sanksi  pidana  mengenai  Narkotika  dengan  demikian masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak Pidana maka akan dikenakan sanksi yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tersebut.
Terhadap  anggota  kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  seperti  penyalahgunaan narkotika terdapat sanksi yang dijatuhkan, baik sanksi pidana ataupun sanksi dari instansi yang bersangkutan,  terbukti  bersalah  atau  tidak.Apabila  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan diberikan  sanksi  pidana  penjara  4  tahun  atau  lebih  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  oleh pengadilan.  Apabila  anggota  tersebut  posistif  dan  kedapatan  barang  bukti  narkotika  maka diproses melalui peradilan umum karena polisi tunduk kedalam peradilan umum sesuai dengan masyarakat sipil dan polisi tidak termasuk kedalam peradilan militer.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika:
Dalam  ruang  lingkup  militer  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Prajurit  Militer  diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undsng-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.
Anggota Militer yang terbukti melakukan tindak pidana akan diselesaikan di peradilan militer.
Peradilan  Militer  adalah  merupakan  Peradilan  Khusus  yang  tentunya  ada  ketentuan khusus  yang  berlaku  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No  31  tahun  1997  tentang  Peradilan Militer.  Yang  mengatur  tentang  kewenangan  penyidikan  yang  dipegang  oleh  Polisi  Militer, Oditur dan Ankum,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Adapun kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwanya  anggota  militer  terdapat  dalam  Pasal  9  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 1997 yaitu:
Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah : a. Prajurit.
b. Yang berdasarkan Undang-Undang yang dipersamakan Prajurit.
c. Anggota  suatu  atau  golongan  atau  jawatan  atau  badan  yang  dipersamakan  atau  dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang.
d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima  atas  persetujuan  Menteri  Kehakiman  harus  diadili  oleh  suatu  Pengadilan  dalam Lingkungan Peradilan Militer.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  TNI  dan  Polri  adalah  komponen  utama  dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan,  serta    memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara,  dituntut  secara profesional  sesuai  tugasnya.  Oleh  karena  itu  dilakukan  upaya  upaya  untuk  menangani penyalahgunaan narkotika:
1. Pembinaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk cegah dini yang dilakukan dengan tujuan  menghilangkan  alasan  peluang  dan  pendorong  untuk  melakukan  tindak  Pidana Narkotika. Contohnya adalah melakukan tes urine.
2. Penyuluhan  agama  agar  setiap  anggota  memiliki  iman  yang  kuat  agar  tidak  melanggar norma agama.
3. Pengawasan  dan  kerjasama  antar  sesama  anggota  saat  adanya  kegiatan  yang  berhubungan langsung dengan peredaran narkotika.
4. Penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
5. Penangkapan  dan  Penindakan  terhadap  orang  yang  diduga  menggunakan,  menjual  dan menyimpan narkotia dan obat-obatan terlarang.

## PENUTUP
Kesimpulan
Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  polisi  dan  anggota  militer  yang  menggunakan Narkotika  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  maka  akan  diberhentikan dengan  tidak  hormat  karena  mempunyai  tabiat  atau  perbuatan  yang  nyata-nyata  dapat merugikan institusi.

## Saran
1. Saran  penulis  agar  Anggota  TNI  dan  Polri  yang  terlibat  pada  kasus  Narkotika  akan dihukum  dengan  ketentukan  hukum  yang  berlaku.  Karena  siapa  pun  menggunakan narkotika baik pun anggota militer maupun warga sipil akan tetap dihukum.
2. Anggota  TNI  dan  Polisi  hendaknya  jangan  pernah  terlibat  dengan  hal-hal  negatif  seperti Narkotika,  Karena  mereka  adalah  aparat  hukum.  Apa  lagi  mereka  sudah  diberikan pengetahuan  untuk  menjauhi  bahaya  narkotika  tersebut  dikalangan  polisi  dan  anggota militer.

## REFERENSI
BUKU Siwanto, H, 2002. Politik Hukum Dalam Undangundang Narkotika . Jakarta. Rineka. Amrami, Hanafi, Sistem Pertanggungjawab Pidana, Perkembang dan Penerapan . Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna . 2013: Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa . Dr.  Sadjijono,SH,M.Hum, Hukum  Kepolisian  Polri  dan  Good  Governance ,  Laksbang Meditama, 2008, Surabaya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Undang-Undang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Undang_Undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## Jurnal :
Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290 Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan Tindak  Pidana  Narkotika I  Gede  Darmawan  Ardika,  I  Nyoman  Sujana,  I  Made  Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Sumber Refrensi Lain:
Http://news.detik.com/berita/3214590/polisitangkap-anggota-Tni-yang-pernah-jadipaspampres- karena-bawa-sabu.