Journal of Government and Civil Society Vol. 2, No. 1, April  2018, pp. 33-50 DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.717 Received 17 April 2018  Revised 30 May 2018  Accepted 3 June 2018

## Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran
Achmad Chumaedi 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Email: memedchumeidy80@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini ingin mengelaborasi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran 1979. Ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan dalam menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan segi-segi moral manusia. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologi Islam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah. Artinya, prinsip keadilan yang diterapkan di berbagai sektor kehidupan didasarkan pada universalitas hukum ilahi. Sebab itu revolusi Iran pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan moral masyarakat Iran melalui penegakan syariat Islam. Bagi Muthahhari keberhasilan Revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini telah menghasilkanide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang cemas. Gerakan ini mampu mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri.
Kata Kunci : Negara, Masyarakat, Revolusi Iran, Ulama, Murtadha Muthahhari

## ABSTRACT
This paper want to elaborate Murtadha Muthahhari’s thought about state, society, and its views on Iranian Revolution. Muthahhari’s thought basically tends toward the ideology of struggle against western civilization which is in his view destroyed the moral aspects of Iranian people. Muthahhari argues that one of the principle of Islamic ideology is equality and also the absence of discrimination. Democracy aims to create just and prosperous society, with the consideration that people will accept government as part of the mandate given by God. The principles of justice applied in various sector of life based on the universality of divine law. Therefore, Iranian revolution in principle is an attempt to change the moral order of Iranian society through the enforcement of Syariat Islam. In Murtadha Muthahhari’s view the success of the Iranian Revolution is a fruit of support from the spirituality and morality of Iranian society as whole. The movement that brought Iran to the world stage that has generated great ideas and caused anxious reaction from West. This movement is able teach others nation to stand on their own and have independent thoughts.
Keyword :State, Society, Iranian Revolution, Ulama, Murtadha Muthahhari
Journal of Government and Civil Society, Vol. 2, No. 1, April 2018

## PENDAHULUAN
Demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat belum mendapat tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya maka selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakannya (Dahlan, 2000). Sementara dalam pandangan Muthahhari demokrasi merupakan sebuah kebutuhan pada suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan demokrasi, masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab yang menyeluruh sesuai takdir (Muthahhari, 1982).
Lebih jauh, tujuan didirikannya negara Islam, dalam hal ini adalah Negara Iran, adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas negara, selain juga untuk melaksanakan undang-undang, menjaga keamanan-ketertiban, dan berupaya membangun di mana setiap warganegara bisa ikut berpartisipasi menyumbangkan kemampuan-kemampuannya demi kesejahteraan bersama.
Sebagai suatu gerakan Islam yang paling dramatis di abad ke-20, Revolusi Iran menjadi bukti keberhasilan dalam mengembalikan sekaligus juga menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Gerakan ini tidak hanya dilakukan kelompok masyarakat menengah ke atas, tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat Iran. Muthahhari menyebutnya sebagai gerakan nyata yang menentang konsep penafsiran materialistik terhadap sejarah dan materialisme dialektika yang menempatkan ekonomi sebagai landasan bagi bangunan dan juga gerakan sosial(dalam Donohue & Esposito [eds.], 1984).
Sementara itu, di antara pemikir Barat, Foucault menyatakan Revolusi Iran sebagai revolusi posmodern pertama dalam sejarah, dan Castells menganggapnya sebagai ’exclusion of the excluders by the excluded’ (dalam Yasmin, 2015). Bagaimanapun juga gerakan Islamisme dan revolusi yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini ini membuka mata dunia untuk melihat, memahami, dan menempatkan revolusi dalam konteks positif; revolusi ini juga menjadikan Islam sebagai sumber semangat juang dan sebagai suatu sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan kaum pribumi terhadap campur tangan Barat. Salah satu fenomena yang menarik dicermati pada revolusi ini ialah penggunaan bahasa Islam guna mengekspresikan ketidakpuasan politik masyarakat (Muhammad, 2012).
Perjuangan yang memakan waktu panjang ini adalah gerak langkah rakyat Iran untuk membangun kembali Islam yang kaffah , di mana Islam merupakan satu bagian di dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Kuntowijowo (1991) menyatakan bahwa Islam memiliki karakter yang revolusioner lantaran senantiasa menghendaki transformasi struktural. Islam berupaya merombak struktur-struktur ketidakadilan dalam masyarakat. Itulah sebabnya gerakan kelas dalam Islam tidak untuk mengantarkan kelas mustad’afin
menegakkan keditaktoran baru, melainkan untuk melakukan transformasi dalam kerangka menciptakan struktur-struktur baru yang lebih adil.
Bersama para ulama (mullah) , Muthahhari di dalam Dewan Revolusi Iran berusaha mengedepankan Islam sebagai basis kekuatan di segala bidang sekaligus mengupayakan independensi institusi Iran dari intervensi Barat. Konstruksi dalam gagasan itu sejalan dengan keinginan masyarakat Muslim dewasa ini, yaitu ingin menegakkan kembali ideologi Islam di dunia. Bagaimanapun juga Islam bukanlah sekumpulan dogma dan ritual semata, melainkan berisi prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran hidup (berbangsa dan bernegara) yang paripurna (Al-Maududi, 1994).
Di dalam konteks tulisan ini, ada berbagai penelitian terdahulu yang sudah mengkaji pemikiran Murtadha Muthahhari. Namun, dalam tulisan-tulisan tersebut belum ditemui pembahasan mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari kaitannya dengan negara dan masyarakat serta pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran.Tulisan karya Basit (2008) membahas tentang pandangan Muthahhari yang berkaitan filsafat sejarah; penelitianZulfata (2016) berusaha mengkontekstualisasi pemikiran filsafat ilmu Muthahhari pada perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini; penelitian Nur (2016) mengemukakan pandangan etika Murtadha Muthahhari yang berangkat dari al-Qur’an dan Hadis yang dijiwai dengan filsafat Wilayatul Faqih ; penelitian Barsihannor (2011) membahas pemikiran Muthahhari secara umum; penelitian Harahap (2015) memaparkan penjelasan Muthahhari terkaitkebenaran tauhid; tulisan Ahmar (2006) menjelaskan pemikiran Muthahhari mengenai keadilan Ilahi yang merupakan perpaduan antara rasional dan spiritual yang terlihat pada penggunaan metode berpikir serta metode pendekatan analisisnya; tulisan Sanusi (2012) menjelaskan terkait pemikiran Muthahhari mengenai manusia sebagai subjek dakwah di mana pengetahuan serta keimanan yang dimilikinya dapat melahirkan kesadaran diri; penelitian Asmawi (2013) menjelaskanpemikiran pendidikan Islam multikultural Murtadha Muthahhari pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu; penelitian Sabara (2016) yang mengupas pemikiran tasawuf Muthahhari dengan fokus pembahasannya pada relasi dan kesatuan antara ilmu, ima dan akhlak dalam bingkai pemikiran tasawuf.
Adapun berbagai penelitian yang berkaitan dengan Revolusi Islam Iran dan berbagai aspek yang ada di dalamnya, dapat disebutkan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rochmat (2009) yang membahas Iran pascakematian Imam Khomeini; penelitian Sudrajat (1996) serta Kurdi (2007) mengupas peran Imam Khomeini dalam Revolusi Iran; penelitian Emroni (2008) membahas tentang bagaimana nuansa tasauf pada Revolusi Iran yang ikut menjadikan sistem pemerintahan Iran sarat dengan muatan-muatan tasauf; penelitian yang dilakukan Pramono (2017) mencoba menjelaskan proses perubahan politik yang terjadi di Iran secara kronologis dari masa kekuasaan Reza Pahlavi sampai pembentukan negara Islam. Dalam tulisan-tulisan tersebut, tidak ditemui pembahasan
mengenai bagaimana pandangan sosok Murtadha Muthahhari terhadap Revolusi Islam Iran.

## TINJAUAN PUSTAKA Biografi Singkat
Murtadha Muthahhari (1920-1979) lahir pada 2 Februari 1920 di Fariman, sebuah kota di Propinsi Khurasan di bagian Iran Timur (Bagir, 1993). Ayahnnya, Syaikh Muhammad Husein Muthahari, adalah seorang ulama yang terkemuka dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat baik di Khurasan itu sendiri maupun di Iran (Nasution, 1992).
Pendidikan Muthahhari diawali dari ayahnya sendiri kemudian dilanjutkan masuk ke madrasah Khanah Maktab (sekolah dasar tradisional) di Fariman. Sejak kecil, sudah tampak bakat dan kecintaannya kepada ilmu kalam atau teologi. Pada 1932, ketika usianya 12 tahun, Muthahhari pindah ke Masyhad untuk mempelajari dasar-dasar pengetahuan ilmu keislaman secara formal. Di sana Muthahhari mulai menemukan kecintaannya terhadap filsafat, teologi dan tasauf. Kecintaan tersebut, melekat pada dirinya di sepanjang hidupnya serta membentuk pandangannya yang menyeluruh mengenai agama (Hasan, 1987).
Muthahhari juga mempelajari Nahjul Balagah , di bawah bimbingan Mirza Ali Asy- Syirozi dan mendapat bimbingan dari Ayatullah Burujerdi ahli tasauf dan filsafat. Pada 1950, Muthahhari mendalami Asy-Syifa karya Ibnu Sina dan filsafat materialisme dari Sayyid Muhammad Husein Tabatabai seorang mufasir serta ahli filsafat.
Pada 1950, Muthahhari pindah dari Qum ke Teheran dan menetap di sana. Di Teheran, Muthahhari menikah dengan putri Ayatullah Ruhani dan ia mengajar di Madrasa-yi Marvi . Selain membina reputasi di bidang pendidikan, Muthahhari juga aktif dalam organisasi keislaman. Pada 1960, ia menjadi pemimpin kelompok ulama Teheran, yaitu Anjaman-I Mahanayi Dini (Bagir, 1993).
Enam tahun sebelumnya, Muthahhari diminta untuk mengajar filsafat pada Fakultas Teologi dan Ilmu Keislaman di Universitas Teheran. Karier akademisnya di Universitas Teheran dijalaninya selama 22 tahun dengan berbagai tantangan dan kendala yang ada, terutama karena kedekatannya dengan Imam Khomeini. Ketika Imam Khomeini menjalani masa pembuangannya, Muthahhari tetap berhubungan dengan Imam Khomeini baik secara langsung maupun tidak. Ketika revolusi Iran mendekati klimaks kemenangannya pada musim dingin 1978, Muthahhari adalah salah satu tokoh yang ikut mengunjungi Imam Khomeini di Paris. Pada pertemuan tersebut Muthahhari ditunjuk sebagai Ketua Dewan Revolusi Islam yang berisikan sembilan orang. Dewan Revolusi Islam inilah yang berperan penting bagi revolusi Iran, di samping tujuannya untuk merancang dan memperbaharui konstitusi Islam Iran.
Pengabdian Muthahhari pada Revolusi Islam merupakan pengabdian yang tulus dari seorang ulama sekaligus intelektual. Pada masa pengabdiannya tersebut, Muthahhari dibunuh secara tragis pada 1 Mei 1979 oleh kelompok Furqon , yaitu kelompok yang menyatakan diri sebagai pendukung gerakan Islam Progresif yang bebas dari apa yang mereka sebut sebagai pengaruh dari penyimpangan para ulama (Bagir, 1993).

## Corak Pemikiran
Untuk mengetahui corak pemikiranMuthahhari, pertama-tama perlu untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi Muthahhari selama masa hidupnya, kemudian latar belakang sosial yang sedikit banyak juga turut memengaruhi corak pemikirannya.
Perjuangan yang dilakukan Muthahhari selama lebih dari 20 tahun menjadi harapan bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya Islam yang sudah lama diubah oleh pemerintahan Bani Qajar yang otoriter. Berawal dari universitas, Muthahhari mulai mengikuti ragam kegiatan diskusi filsafat, sosiologi, sosial, dan politik. Akan tetapi, ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan dimensi moral manusia.
Selama memperjuangkan moral ia mengikuti berbagai kegiatan sosial yang menurutnya adalah sebuah proses kearifan ilahi, bahwa dunia mempunyai banyak fenomena baik yang buruk dan yang baik maupun yang sempurna dan tak berguna. Dalam membangun proses kearifan ilahiah inilah Muthahhari menuntut agar yang dominan adalah kesempurnaan dan bukan ketidaksempurnaan, kebajian sekaligus keindahan dan bukan keburukan, kebergunaan dan bukan kesia-siaan (Muthahhari, 2002).
Selain itu, perjuangan yang diupayakan Muthahhari juga ialah perjuangan wacana untuk membela Islam daru serangan bertubi-tubi terhadap pikiran-pikiran dan Islam di berbagai bidang, baik pokok maupun cabangnya. Perjuangan itu, lalu diturunkan menjadi perjuangan jangka panjang guna menyingkirkan ideologi yang dipaksakan dan tujuan jangka pendek, antara lain (1) mengukur kondisi sosial dan tingkat kepekaan keagamaan masyarakat sebagai persiapan melaksanakan tujuan-tujuan jangka panjang; (2) menciptakan suasana yang membantu pemisahan Islam dari urusan-urusan rakyat serta menggantinya dengan nasionalisme (Bagir, 1993).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif, penelitian ini hendak menjelaskan pandangan Murtadha Muthahhari mengenai negara, masyarakat dan revolusi Islam Iran. Data primer yang digunakan ialah buku-buku yang ditulis oleh Muthahhari, sementara data sekunder berasal dari buku-buku dan artikel jurnal yang membahas pemikiran Muthahhari. Data- data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara dianalisis dan diinterpretasi. Setelah menganalisis pemikiran Muthahhari tentang konsep negara, masyarakat dan revolusi Islam Iran, hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk memperoleh makna yang memadai (explanatory) . Selanjutnya, untuk memperoleh hasil yang komprehensif terkait objek penelitian ini, digunakan pendekatan sosio-historis guna mengetahui fenomena sosial, sejarah perjalanan hidup, latar belakang internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Muthahharisehingga peneliti bisa menemukan kesinambungan pandangan Muthahhari terhadap konsep, negara, masyarakat, dan revolusi Islam Iran.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN

## Pemikiran Tentang Negara
Negara dalam Islam ialah bagian dari ciri-ciri sifat universal Islam di mana sistem pengaturannya berbentuk lembaga formal. Kata baldatun dimaknai sebagai negara yang baik, dengan penduduk yang baik pula dan mendapat ampunan Allah. Ada beberapa karakteristik utama yang menyangkut konsepsi negara Islam, yang bisa digali dari kitab suci al-Qur’an: (1) Tak ada seorang pun, bahkan keseluruhan penduduk negara dapat menggugat kedaulatan, sebab hanya Tuhan yang memiliki kedaulatan dan manusia hanya subjek; (2) Tuhan merupakan pemberi hukum yang sejati dan wewenang legislasi mutlak ada pada-Nya. Dalam hal ini, umat Islam tak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri, juga tak bisa mengubah hukum yang telah diletakkan Tuhan sekalipun hukum tersebut diputuskan secara mufakat; (3) negara dalam Islam harus berlandaskan pada hukum yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasulullah. Pemerintahan yang menyelenggarakan negara seperti ini akan diberi hak agar ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum (Al-Maududi, 1994).
Menurut Muthahhari Iran merupakan negara teokratis (Muthahhari, 1896). Pemerintah Islam mempunyai kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah kekuasaan Allah, karena tiap peraturan yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat keagamaan. Tetapi, terbentuknya pemerintahan dan pelaksanaannya harus sesuai kehendak rakyat. Pemerintah ialah wakil umat guna mengurusi kepentingan agama dan dunia agar tak bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran dan Hadis.
Bagi Muthahhari, negara adalahsuatu lembaga yang di dalamnya terdapat ketergantungan antarsesama manusia untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni. Dengan asumsi tersebut, Muthahhari memandang negara sebagai sebuah lembaga yang mengatur masyarakat untuk lebih memperjuangkan nilai demokrasi, di mana nilai suatu revolusi yang diusung lebih ditujukan bagi kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
Republik Islam Iran sendiri ialah negara yang mendukung proses reformasi konstitusi untuk menjalankan syariat Islam di mana Al-Qur’an dan Hadis menjadi rujukan utama dalam menjalani roda pemerintahan dan pengembangan demokrasi sebagai bagian dari cita-cita politik. Bagi Muthahhari demokrasi merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh setiap individu meskipun demokrasi Islam berlainan dengan demokrasi Barat. Islam sendiri baru mengenal istilah demokrasi pada akhir abad ke-19 ketika negara-negara Islam sedang menghadapi kolonialisme, ditindas dan diperintah penguasa tiran. Dalam kondisi itu, muncul gagasan demokrasi yang berasal dari Barat, yang menaruh penghargaan terhadap HAM, menekankan suatu kebebasan berpendapat sekaligus partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan (Rakhmat, 1993).
Menurut Muthahhari, pemerintahan yang demokratis itu bisa terwujud jika ada pengakuan akan kesamaan martabat manusia yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologi Islam adalah persamaan derajat serta tidak adanya tindakan diksriminasi (Muthahhari, 1991).
Demokrasi yang dijalankan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan dalam memahami keberadaannya masing-masing untuk dapat menerima hasil musyawarah tersebut, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat Allah. Jika amanat tersebut diabaikan oleh pemerintah, rakyat akan menjadi penentang (oposisi) guna menyerang rezim yang berkuasa. Muthahhari mengutip ayah Al-Qur’an yang artinya: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat pada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semua enggan memikulnya, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim serta amat bodoh (Kadir, 2015; Muthahhari, 1993).
Sementara tentang nasionalisme, Muthahhari memposisikan nasionalisme sebagai penyeimbang. Dalam pandangan ulama Syiah, nasionalisme adalah suatu pemahaman yang rumit untuk dibicarakan lantaran nasionalisme Iran tidak terlalu berkaitan dengan permasalahan kebangsaan sebagaimana persoalan kemerdekaan. Karena itu, jarang sekali Iran membincangkan tentang kesatuan bangsa dan malah sebaliknya, hal yang sering ditemukan ialah tuntutan demokrasi, parlementarisme , dan rule of law (Enayat, 1988).
Karena itu, tidak mengherankan jika para ulama dan kaum intelektual dari Syiah banyak yang menentang nasionalisme budaya Iran. Pada konteks ini, upaya yang dilakukan oleh Muthahhari, bersama dengan Ali Syariati, adalah mendirikan lembaga pendidikan Husainiyyah Irsyad yang menitikberatkan perhatiannya pada pendidikan dan dakwah Islam untuk menyemaikan apa yang disebut “Islam yang benar” kepada masyarakat, khususnya para pemuda Iran. Lembaga pendidikan ini dengan lantang menentang keyakinan mengenai keutamaan peradaban Islam pra-Islam dengan menunjukkan ketidakadilan sosial serta kemerosotan moral Dinasti Sassan. Muthahhari menyimpulkan jika proses Islamisasi di Iran tidak asli, karena Islam dipaksakan dengan jalan kekerasan; Islam sendiri merupakan budaya asing bagi mayoritas masyarakat Iran. Karena itu, Muthahhari berpendapat jika proses Islamisasi di Iran tidak terjadi dalam waktu sekejap melainkan berlangsung secara bertahap.
Menyangkut nasionalisme, Muthahhari melihat terdapat dua sisi dari sikap nasionalisme, yaitu sisi positif dan negatif. Pada sisi positifnya, nasionalisme akan menimbulkan solidaritas hubungan baik antarsesama dan membawa manfaat bagi kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, nasionalisme tidak bertentangan dengan logika. Namun demikian, nasionalisme juga bisa membawa sisi negatif yang dapat membangkitkan diskriminasi, mengabaikan masalah kebajikan serta menanamkan sikap berat sebelah, dan karenanya nasionalisme tak sesuai dengan moralitas serta kemanusiaan.

## Pemikiran tentang Masyarakat
Menurut Muthahhari masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi hukum yang sama, dan hidup bersama (Muthahhari, 2002).
Kebutuhan bersama serta ikatan-ikatan tertentu dalam kehidupan manusia telah mempersatukan manusia dan memberi setiap individu adanya rasa kesatuan. Muthahhari mengumpamakannya seperti para penumpang yang tengah bepergian bersama dalam satu mobil dengan tujuan yang sama dan sama-sama berharap bisa tiba di tujuan dengan selamat serta bersama-sama menerima nasib yang diberikan Allah (Muthahhari, 1992).
Untuk mewujudkan demokratisasi dalam negara, pemimpin punya peranan yang penting. Karena itu, yang diharapkan oleh masyarakat Iran adalah pemimpin yang adil, yang dapat memimpin negara dengan keikhlasan hati. Bagi Muthahhari, para nabi merupakan pemimpin di muka bumi yang diutus Allah. Mereka bertugas melaksanakan kepemimpinan Allah di muka bumi. Nubuwwah ialah perpanjangan kekuasaan Allah di dunia. Setelah masa kenabian berakhir, seiring wafatnya Rasul Muhammad saw. maka pemimpin umat yang sah adalah yang melanjutkan khittah nabawiyah (garis kenabian). Dalam pandangan Muthahhari keluarga nabi ditunjuk oleh Allah untuk melanjutkan tugas kepemimpinan berdasarkan minhaj para nabi.
Keluarga nabi (ahl al-bayt) sendiri menjalani tiga fungsi. Pertama , mereka menjadi model keteladanan dalam perilaku. Kedua , melaksanakan kepemimpinan Allah pada bidang sosial dan politik (wilayah ‘ammah) . Ketiga , memimpin kafilah kerohanian. Menurut Muthahhari setiap zaman mempunyai pemimpin seperti nabi (Rakhmat, 1991).

## Hubungan Negara dan Masyarakat
Masyarakat dan negara adalah dua institusi yang terus-menerus mengalami perkembangan dinamis, mencari relasi menciptakan keadilan, dan membuat suatu kesepakatan bersama. Dalam negara, masyarakat memiliki peran kekuasaan untuk membuat peraturan atau undang-undang.
Menurut Muthahhari, Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa masyarakat dan bangsa (bukan hanya individu yang hidup dalam masyarakat) mempunyai hukum-hukum dan prinsip bersama yang menentukan kebangkitan dan kejatuhannya yang bersesuaian dengan proses sejarah tertentu. Sebab itu, terdapat kesepakatan secara bersama dalam mewujudkan hukum yang bisa mengatur kehidupan masyarakat di dalam negara.
Dalam pandangan Islam kedaulatan tertinggi merupakan kekuasaan Tuhan yang bersifat absolut. Sementara itu dalam kehidupan bernegara, masyarakat yang ideal ialah masyarakat yang mampu mewujudkan persamaan dan kesetaraan tanpa membeda- bedakan status sosial. Artinya tidak ada individu yang mengalami suatu tindakan diskriminasi hanya karena perbedaan status sosial atau profesinya, sebab setiap manusia atau individu adalah khalifah di muka bumi. Karena itu, pedoman ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah melalui prinsip musyawarah untuk menunjang kehidupan demokrasi.
Sebagai negara Islam, Iran adalah negara yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan pada berbagai sektor kehidupan. Akan tetapi, cakupannya itu didasarkan pada universalitas hukum ilahi yang harus ditegakkan dan ditaati oleh setiap orang dan para pemimpinnya.

## Konteks Sosio-Historis Revolusi Iran
Revolusi Iran pada 1979 ialah bentuk revolusi sosial modern yang menjadi upaya dalam menghilangkan tradisi sekulerisme yang mewujud dalam penindasan hak-hak rakyat. Sekularisme inilah yang menggerakkan perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat Iran. Dalam proses modernisasi yang dialami berbagai bangsa-bangsa di dunia, sekularisasi terjadi dengan sendirinya sebab tak bisa ditolak lagi. Oleh sebab itu, modernisasi dan sekularisme bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama (dalam Donohue & Esposito [eds.], 1984).
Journal of Government and Civil Society, Vol. 2, No. 1, April 2018
Sekularisasi itu sendiri ditandai tiga (3) aspek. Pertama , pemisahan politik dari agama dan struktur. Kedua , ekspansi politik dalam menjalankan fungsi-fungsi pengaturan di bidang sosial-ekonomi yang awalnya dijalankan oleh agama. Ketiga , transvaluasi budaya politik yang menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai rasional, pragmatis dan nontransendental. Ketiga aspek tersebut bersifat universal dan tidak pernah terlepas dalam pertumbuhan berbagai masyarakat modern di bagian dunia mana pun.
Pada prinsipnya, Revolusi Iran terjadi dalam kurun waktu yang lama, pada waktu bangsa Iran sudah menanti-nantikan datangnya perubahan, hingga akhirnya pada Februari 1979 menjadi kenyataan historis. Untuk memahami latar peristiwa Revolusi Iran, ada tiga faktor pendukung di baliknya, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial-budaya.
Faktor Ekonomi . Ketika Shah Reza Pahlevi berkuasa, pembangunan pada bidang ekonomi lebih dititikberatkan pada pembangunan di sektor industri. Dalam sektor ini, ada tiga aspek yang amat menonjol, yaitu konstruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga (Sahbudi, 1989). Pembangunan dalam sektor industri terutama dibiayai dari hasil produksi minyak. Namun demikian, lantaran besarnya biaya pembangunan industri, pemerintah Shah merasa perlu menarik modal asing. Karena itu, pemerintah memberi fasilitas keringanan bagi perusahaan-perusahaan asing yang bersedia menanamkan modal di Iran untuk menggenjot pembangunan (Tamara, 1980).
Pusat-pusat industri di Iran terletak di kota-kota besar Iran seperti Teheran, Abedan (pengilangan minyak), Isfahan (pengilangan minyak terbesar serta pabrik baja), Tabriz (pabrik mesin diesel), Arak (pabrik mesin industri), Rezaih (pabrik traktor dan mesin pertanian), dan Sar Chesmeh (pusat industri tembaga). Seluruh unit industri terutama dibangun di kota-kota tersebut dan jumlahnya juga semakin berkembang.
Kemajuan yang sangat pesat dalam sektor industri telah memberikan andil yang besar bagi pemerintah Shah sebagaimana juga terjadi di negara lainnya. Pada konteks ini, industri yang dikembangkan Shah bukanlah industri padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin;kemajuan yang pesat justru terjadi di sektor industri padat modal yang mengalami penurunan dan kemudian menjadi penyebab timbulnya pengangguran (Sahbudi, 1989). Inilah bentuk kesalahan Shah dalam menata sektor ekonomi.Kesalahan inidiperparah juga dengan kecerobohan menerima Barat sebagai mitra Iran. Secara keseluruhan pembangunan pada sektor industri tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.Kondisi Iran semakin tergantung pada negara lain, dan kalkulasi akhir mencatat hutang pemerintah Shah sampai awal 1979 mencapai sekitar $20 juta.
Pembangunan sektor industri yang ternyata tidak dapat memenuhi sasaran menimbulkan aspek negatif yang cukup luas, seperti tidak berkembangnya sektor pertanian, terjadinya ketimpangan-ketimpangan tingkat pembangunan, dan tingkat hidup
antara daerah dan pusat, serta jurang yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Akibatnya, timbul ketidakpuasan golongan kelas menengah terhadap rezim Shah. Kondisi itupun membebani masyarakat bawah yang tidak menikmati hasil industrialisasi yang digagas Shah. Dengan satu komitmen, rakyat selanjutnya Shah agar memperbaiki tingkat perekonomian. Tetapi karena tak pernah digubris, tuntutan itu pun berubah menjadi bagian dari revolusi yang berhasil melengserkan Shah dari kekuasaannya.
Faktor Politik. Peran politik Shah sangat menentukan bagi perkembangan kekuatan di balik layar penguasa Iran yang ditandai dengan peran pertahanan dan keamanan yang lebih banyak mendapatkan porsi. Melalui persediaan persenjataan (perang), Shah mencari formula utama untuk mengusung kekuatan rezim. Senjata-senjata tersebut merupakan hasil sumbangan dari Amerika Serikat yang pada saat itu merupakan mitra Iran. Akibatnya, kekuasaan tak bisa dikendalikan dan impian mewujudkan negara yang adil dan makmur tidak bisa terwujud.
Dalam membangun sektor pertahanan-keamanan Shah mendirikan benteng yang sangat kuat yang selalu mendampinginya di dalam setiap aktivitas politiknya dan tak terkecuali digunakan juga untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal di wilayah Arab dan kelompok oposisi yang menentang pemerintah. Pemerintahan Shah juga memiliki pasukan khusus pengawal kerajaan (the Imperial Guard) yang ditugasi menjaga Shah dan polisi rahasia (Sazman e Etelaat va Amniyaat Keshvar) yang amat ditakuti oleh rakyat Iran. Polisi ini juga merupakan badan intelijen dan tidak segan-segan akan menindak lawan-lawan politik Shah.
Di bidang politik dalam negeri, Shah menghapuskan peran ulama (mullah) dengan cara-cara refresif, sementara di bidang politik luar negeri Iran mempunyai ketergantungan kepada AS. Kondisi ini kemudian mengarahkan Iran membangun hubungan dengan Israel dan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara yang selama ini menjadi musuh Iran. Akibatnya, sebagian besar rakyat Iran sangat kecewa. Kekecewaan rakyat Iran atas Shah, khususnya atas hubungan yang sudah dibangun dengan Israel, berbuntut pada pemberontakan intelektual.
Faktor Sosial-Budaya. Sekitar 98% penduduk Iran adalah penganut Islam dan pengaruh Islam di berbagai bidang sangat kuat sebelum Shah menduduki kursi kepemimpinan. Pada 1925-1941, ketika Shah berkuasa, pengaruh dari kebudayaan Barat mulai masuk ke Iran, dan pengaruh tersebut bertambah besar sewaktu anak Shah berambisi menjadikan Iran sebagai negara industri terkemuka di dunia.
Semakin banyaknya sektor industri yang telah berinvestasi di Iran semakin banyak pula pengaruh perubahan kebudayaan. Meluasnya pengaruh budaya Barat tersebut menjelma dalam bentuk film, musik pop, narkoba, tempat-tempat hiburan sangat terasa di kalangan generasi muda penduduk kota. Bagi kalangan agamawan hal itu dianggap
sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam yang sudah mengakar dalam masyarakat Iran (Sahbudi, 1989).
Namun demikian, tak semua produk kebudayaan Barat ditentang kalangan agamawan. Mereka hanya menentang setiap bentuk kebudayaan Barat yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana ucapan Imam Khomeini yang tidak keberatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai bulan dan mendirikan instalasi atom (Irving, 1980). Sementara itu, dalam pemikirannya di bidang politik gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran Imam Khomeini ialah gagasannya mengenai wilayatul faqih (tata kelola fiqih) yang pada dasarnya menuntut kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan yang terpercaya (Al-Hadar, 2014; Karnen, 2015).
Semenjak Shah berkuasa pengaruh Islam dikurangi sementara unsur-unsur kebudayaan Barat mulai dimasukkan untuk membangkitkan kembali kebudayaan pra- Islam. Bagaimanapun juga kebudayaan Parsi atau kebudayaan kuno Iran telah lama mengakar dan ingin dimanfaatkan Shah untuk memperkokoh kekuasaannya. Akibatnya, pengaruh westernisasi dianggap dapat memperkokoh kekuasaan Shah.
Di antara berbagai kebijakan Shah dalam konteks ini adalah (1) mengubah penanggalan hijriah menjadi penanggalan parsi sebagai kalender Shahanshahi ; (2) membanggakan Iran sebagai negara para raja dan membanggakan dirinya sebagai keturunan Cypru s Agung; (3) berusaha membangkitkan kepercayaan-kepercayaan kuno seperti Zoroastrianisme serta Nanichisme yang merupakan kepercayaan asli bangsa Parsi. Meskipun salah satu tujuannya ialah untuk membangkitkan kembali nasionalisme Iran, tapi langkah-langkah tersebut malah menimbulkan kekecewaan rakyat Iran, terutama para pemimpin agama yang mulai menganggap Shah sedang berusaha memisahkan Islam dari Iran. Padahal, rakyat serta para pemimpin agama merasa bahwa Iran dan Islam tidak bisa dipisahkan. Artinya, identitas Iran adalah identitas Islam.
Kebijakan-kebijakan Shah baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya, ternyata menimbulkan gejolak di kemudian hari sehingga mengakibatkan keruntuhannya. Shah berusaha memodernisasi Iran, tapi ia enggan memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya. Akibatnya, berbagai kebijakan Shah perlahan-lahan menggerogoti kekuasaannya sendiri. Shah sendiri tak mengantisipasi hal tersebut, bahwa ia akan mendapat perlawanan dari rakyatnya sendiri. Namun anggapan itu tak pernah digubrisnya dan dianggap sepi.
Demonstrasi di kota suci Qum pada tanggal 9 Januari 1978 menjadi suatu awal dari pergolakan panjang sebagai perwujudan rasa ketidakpuasan rakyat atas pemimpinnya. Para penentang Shah melakukan aksi secara sporadis hingga makin meluas dan bertambah besar. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana tameng monarki Shah tak bisa
dipertahankan lagi. Hasilnya adalah kemenangan kelompok oposisi di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini.

## Pandangan Muthahhari terhadap Revolusi Iran
Revolusi Iran yang dikobarkan Ayatullah Khomeini dan para pengikutnya pada 1979 ialah salah satu peristiwa besar yang terjadi di Timur-Tengah. Revolusi tersebut dapar meruntuhkan Shah dari kekuasaannya. Menurut Muthahhari, kata revolusi (dalam bahasa Arab inqilab ) bermakna perubahan sosial, menggulingkan pemerintahan atau mengubah pola. Pada konteks filsafat kata inqilab menandakan terjadinya perubahan dasar secara keseluruhan (Muthahhari, 1982).
Revolusi yang menggemparkan dunia ini berhasil mengubah tatanan moral masyarakat Iran; judi, diskotik, hiburan malam, sudah berubah menjadi pengajian-pengajian, ceramah, serta tegaknya syariat Islam. Berkat para ulama, Iran berhasil menjadi negara yang selaras dengan nafas Islam; negara yang diimpikan rakyat ini merupakan hasil kerja para ulama dan intelektual Muslim. Selain Imam Khomeini tercatat nama-nama seperti Murtadha Muthahhari, Dr. Baheshti, Ayatullah Shariat Madari, dan Ayatullah Teleghani.
Muthahhari sendiri tampil sebagai salah satu tokoh penting dalam Dewan Revolusi Iran, sebuah lembaga yang bertugas mempersatukan berbagai kelompok dan berbagai ideologi yang menentang semua kebijakan Shah yang dianggap telah menyalahi aturan konstitusi Iran.
Dalam pandangan Muthahhari, ada tiga faktor untuk menafsirkan revolusi. Pertama , revolusi yang terjadi adalah wujud dari cinta kebebasan. Kedua , revolusi tersebut hanya bersifat ekonomi dan materi. Ketiga , revolusi tersebut semata-mata bersifat agama (Muthahhari, 1990). Bagi Muthahhari, keberhasilan revolusi ini merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan.
Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini sudah menghasilkan ide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang mulai cemas. Gerakan ini dapat mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri. Bagi Muthahhari, Revolusi Iran tidak sama dengan Revolusi Perancis atau Revolusi Boslhevik Rusia. Revolusi yang terjadi di Iran, tak sebatas dilakukan oleh kaum buruh, petani, mahasiswa, intelektual, kaum borjuis semata, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat Iran, yaitu mereka yang kaya dan miskin, laki-laki serta perempuan, murid- murid sekolah dan para sarjana, penjaga gudang dan buruh pabrik, pekerja profesional dan petani miskin, ulama dan guru. ulama dan guru. Mereka berkumpul bersama-sama menjadi satu dan bersatu-padu(dalam Donohue & Esposito [eds.], 1984).
Journal of Government and Civil Society, Vol. 2, No. 1, April 2018
Menurut Muthahhari, revolusi ini merupakan gerakan transparansi yang menentang konsepsi penafsiran materialistik atas sejarah serta menentang konsep materialisme dialektika yang menempatkan ekonomi sebagai suatu landasan untuk bangunan dan gerakan sosial. Gerakan yang terjadi di Iran tidaklah semata-semata hanya unsur ekonomi, akan tetapi lebih kepada persoalan identitas dan paradigma dalam pengembangan syariat Islam sebagai pedoman hidup berbangsa-bernegara. Tujuam revolusi Iran adalah menegakkan demokrasi dan menghapus kolonialisme sekaligus menegakkan hak-hak asasi manusia dan melenyapkan ketidakadilan dan penindasan.
Muthahhari mengutip kisahdari Imam Husein yang mengemukakan ajaran pokok Islam tentang pembaharuan (Muthahhari, 1986). Pertama , tanda-tanda jalan menuju (keridaan) Allah yang sudah hilang harus ditegakkan kembali seperti sedia kala. Kalimat ini menunjukkan adanya ajaran-ajaran yang murni dan adanya keharusan untuk kembali kepada ajaran-ajaran tersebut. Bidah harus dibuang serta kedudukannya diganti oleh ajaran-ajaran yang benar dan asli. Dengan kata lain ini adalah pembaharuan yang mendasar dalam pemikiran, kesadaran dalam beragama dan semangat untuk membangun Islam yang rahmatan lil ‘alamin .
Kedua , pembaharuan-pembaharuan yang mendasar, tuntas serta berjangka panjang yang akan bisa menarik perhatian para pengamat dan menanamkan benih kesejahteraan untuk semua orang, baik di kota maupun di desa. Hal ini merupakan pembaharuan kondisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Ketiga , orang yang dianiaya harus dijamin keselamatannya dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Ini merupakan pembaharuan dalam bidang hubungan antarsesama manusia.
Keempat, perintah-perintah Allah yang selama ini dianggap sepi atau tidak diperhatikan, harus dihidupkan kembali sehingga memperoleh kehidupan tertinggi dalam rangka mengatur kehidupan sosial masyarakat.
Bagi Muthahhari, apa yang terjadi di Iran sepanjang50 tahun terakhir bisa disimpulkan sebagai berikut (Muthahhari, 1986).
1. Despotisme absolut yang keji.
2. Penolakan terhadap segala jenis kemerdekaan.
3. Jenis baru kolonialisme, yaitu kolonialisme yang tak nampak berbahaya, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan budaya.
4. Menjauhkan agama dari politik (mengucilkan agama dari politik).
5. Suatu upaya membawa Iran kembali ke masa kebodohan (jahiliyah) dan upaya menghidupkan kembali kebudayaan Majuzi (terlihat dari penggantian kalender Hijriah menjadi Majuzi).
6. Mengubah dan merusak kultur Islam yang kaya dan menggantikannya dengan kultur Iran yang samar-samar.
7. Pembunuhan keji atasorang-orang Muslim Iran, penahanan dan penganiayaan tahanan-tahanan politik berdasarkan persangkaan.
8. Disikriminasi dan perpecahan yang terus meningkat antara golongan-golongan yang ada dalam masyarakat.
9. Dominasi anasir-anasir nonMuslim atas unsur-unsur Islampada pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.
10. Pelanggaran atas hukum Islam baik secara langsung atau dengan mengekalkan korupsi dalam kehidupan sosial-budaya.
11. Propaganda kepada literatur Parsi (pendukung semangat Islam), dengan alasan membersihkan bahasa Parsi dari terminlogi asing.
12. Memutuskan hubungan dengan negara-negara Islam serta membina hubungan dengan negara-negara non-Muslim, bahkan dengan Israel yang jelas-jelas anti-Islam.
Revolusi Iran sendiri mampu melahirkan konstitusi baru guna menjunjung tinggi syariat Islam dalam memperjuangkan Mazhab Syi’ah sebagai otoritas. Bagi Muthahhari, semangat revolusi ini akan selalu terpelihara dan lestari jika beberapa hal berikut ini dapat diperhatikan. Pertama , keadilan senantiasa dapat ditegakkan, di mana pemerintah mengambil langkah yang nyata dan praktis guna menegakkan keadilan Islam untuk mengatasi kesenjangan atau diskriminasi. Kedua , kebebasan harus dihormati dalam artinya yang wajar dan rasional untuk berpikir, berkata dan menulis, termasuk juga kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Bagi Muthahhari, negara adalah suatu lembaga yang di dalamnya terdapat ketergantungan antarsesama manusia untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni. Dengan asumsi tersebut, Muthahhari memandang negara sebagai sebuah lembaga yang mengatur masyarakat untuk lebih memperjuangkan nilai demokrasi, di mana nilai suatu revolusi yang diusung lebih ditujukan bagi kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Sementara itu pemerintahan yang demokratis bisa terwujud apabila terdapat pengakuan atas kesamaan martabat manusia yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Muthahhari menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam ideologi Islam adalah persamaan derajat dan tidak ada diksriminasi.
Menurut Muthahhari, Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa masyarakat dan bangsa (bukan hanya individu yang hidup dalam masyarakat) mempunyai hukum-hukum dan prinsip bersama yang menentukan kebangkitan dan kejatuhannya yang bersesuaian dengan proses sejarah tertentu. Sebab itu, terdapat kesepakatan secara bersama dalam mewujudkan hukum yang bisa mengatur kehidupan masyarakat di dalam negara. Sebagai negara Islam, Iran adalah negara yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan pada berbagai sektor kehidupan. Tapi, cakupannya itu didasarkan pada universalitas hukum ilahi yang harus ditegakkan dan ditaati oleh setiap orang dan para pemimpinnya.
Bagi Muthahhari keberhasilan revolusi ini merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan Revolusi Iran, yang mengantarkan Iran ke panggung dunia internasional, menghasilkan ide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang mulai cemas. Gerakan ini dapat mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri. Bagi Muthahhari, Revolusi Iran tidak sama dengan Revolusi Perancis atau Revolusi Boslhevik Rusia.

## REFERENSI
Ahmar, Mawardi. (2006). “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Keadilan Ilahi”. Al-Fikra (Jurnal Ilmiah Keislaman) , 5(2): 292-348.
Al-Hadar, Husein Ja’far. (2014). “Falsafat Politik Wilayah al-Faqih”. Ilmu Ushuluddin ,
2(2):89-108.
Al-Maududi, Abdul A’la. (1994). Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam . Bandung: Mizan.
Al-Maududi, Abul A’la. (1994). Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam . Bandung: Mizan. Asmawi, Muh Nur. (2013). “Pemikiran Pendidikan Islam Multikultural Murtadha Muthahhari dalam Kitab Al-Ta`Lîm Wa Al-Tarbiyah Fî Al-Islâm dan Penerapannya pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu”. Istiqra’ (Jurnal Penelitian Ilmiah) , 1(1): 58-72.
Bagir, Haidar (Ed.). (1993). Murtadha Muthahhari: Sang Mujahid, Sang Mujtahid . Bandung: Yayasan Muthahhari.
Barsihannor. (2011). “Murtadha Muthahhari”. Jurnal Al-Hikmah , 12(1): 1-10.
Basit, Abdul. (2008). “Filsafat Sejarah Menurut Murtadha Muthahhari”. Ibda’ , 6(1): 165-
180.
Dahlan, Muhidin M. (2000). Sosialisme Religius: Suatu Jalan Keempat? Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Donohue, John J. dan dan John L. Esposito (eds.). (1984). Ensiklopedi Masalah-Masalah Islam dan Pembaharuan . Jakarta: Rajawali Press.
Donohue, John J. dan Esposito, John L (eds.). (1984). Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah . Jakarta: Rajawali Pers.
Emroni. (2008). “Nuansa Tasawuf dalam Revolusi di Iran”. Jurnal Darussalam , 7(2): 15-
28.
Enayat, Hamid. (1988). Reaksi Sunni dan Syiah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20 . Bandung: Penerbit Pustaka.
Harahap, Sumper Mulia. (2015). “Paradigma Tauhidi Murtadha Muthahhari”. Studi Multidisipliner , 2(2): 77-90.
Hasan, Haidar Rifai. (1987). Manusia serba Dimensi dalam Pandangan Murtadha Muthahhari. Dalam Dawam Rahardjo (Ed.). Insan Kamil: Konsepsi Manusia Menurut Islam . Jakarta: Pustaka Grafiti.
Irving, Clive. 1980. Wejangan Ayatullah Khomeini . Walsy.
Kadir, Abd. (2015). “Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran”. Jurnal Politik Profetik ,
5(1): 1-15.
Karnen, Zul. (2015). “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran”. Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora , 3(1): 1-19. Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi . Bandung: Mizan.
Kurdi, Sulaiman. (2007). “Peranan Elit Ulama di Negeri Para Mullah (Studi Pemikiran Khomeini tentang Wilayatul Faqih)”. Hermeneia (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner) , 6(1): 129-160.
Muhammad. (2012) “Dinamika Masyarakat Muslim dalam Sejarah: Kajian Gerakan Revolusi Islam di Iran”. Jurnal Salam (Jurnal Studi Masyarakat Islam) , 15(1): 157-169.
Muthahhari, Murtadha. (1982). The Concept of Islamic Republic: An Analysis of The Revolution In Iran . Teheran: Bonyad Be’thet.
Muthahhari, Murtadha. (1986). Gerakan Islam Abad XX . Jakarta: Beunebi Cipta. Muthahhari, Murtadha. (1990). Risalah Pergerakan Islam . Jakarta: Amanah Press. Muthahhari, Murtadha. (1991). Falsafah Kenabian . Jakarta: Pustaka Hidayah. Muthahhari, Murtadha. (1992). Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya . Bandung: Mizan.
Muthahhari, Murtadha. (1993). Islam Menjawab Tuntutan Zaman . Bandung: Yayasan Muthahhari.
Muthahhari, Murtadha. (2002). Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam tentang Jagad Raya . Jakarta: Lentera Basritama.
Nasution, Harun. (1992). Ensiklopedi Islam Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Nugroho, Anjar. (2007). “Pengaruh Pemikiran Islam Revolusioner Ali Syari’ati terhadap Revolusi Iran”. Profetika (Jurnal Studi Islam) , 15(2): 190-207.
Nur, Muhamad. (2016). “Kritik Murtadha Muthahhari atas Konsep Moralitas Barat”. Jurnal Didaktika Islamika , 8(2): 39-66.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 2, No. 1, April 2018
Pramono, Budi. (2017). “Perubahan Politik oleh Faktor Agama”. Jurnal Politik , 13(1): 1976- 1992. Rakhmat, Jalaluddin. (1991). Kepemimpinan Islam Murtadha Muthahhari . Banda Aceh: Gua Hira.
Rakhmat, Jalaluddin. (1993). Islam dan Kekuasan: Aktor dan Instrumen. Dalam Imam Aziz (Ed.). Agama, Demokrasi dan Keadilan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Rochmat, Saefur. (2009). “Belajar dari Iran (Dialektika Agama dan Politik Pasca Khomeini)”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , 16(1): 102-108.
Sabara. (2016). “Pemikiran Tasawuf Murtadha Muthahhari: Relasi dan Kesatuan antara Intelektualitas (Ilmu), Spiritualitas (Iman) dan Moralitas (Akhlak)”. Al-Fikr , 20(1): 147- 166.
Sahbudi, Riza M. (1989). Dinamika Revolusi Iran: dari Jatuhnya Shah hingga Wafat Ayatullah Khumeini . Jakarta: Pustaka Hidayah.
Sanusi, Irfan. (2012). “Pemikiran Muthahhari tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah”. Jurnal Ilmu Dakwah , 6(19): 76-100.
Sudrajat, Ajat. (1996). “Imam Al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran”. Cakrawala Pendidikan , 1(15): 35-45.
Tamara, Nasir. (1980). Revolusi Iran . Jakarta: Sinar Kasih.
Yasmine, Shafira Elnanda. (2015). “Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah”. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 28(2): 106-113. Zulfata. (2016). “Kontekstualisasi Filsafat Ilmu Murtadha Munthahhari dalam Membidik Epistemologi UIN Ar-Raniry Aceh”. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 16(1): 128-141.