## ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION BASED ON FISCAL PROFIT AND COMMERCIAL PROFIT IN PT. SIAK MINING AND ENERGY

## Yusrizal dan Refina Zulita
Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. Ahmad Yani No. 78-88 Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127 Email: rizalyusrizal59@yahoo.co.id dan refinazulita12@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  which  aims  to  know  the  difference  of  Corporate  Income  Tax  according  to Commercial Statement with Fiscal. The type of data used in this study is secondary data and primary data. The data  is  obtained  from  documentation  and  interviews  with  tax  and  administrative  sections.  The  method  used  in this  study  is  the  method  of  description  that  is  comparing  the  data  that  has  been  collected  with  the  relevant theories  and  then  taken  or  withdrawn  a  conclusion  and  suggestions.Based  on  the  results  of  research  that  has been done can be concluded that the company preparing financial statements based on Accounting Standards so that different with the tax laws. This difference is due to differences in the recognition of revenues and expenses according  to  Accounting  Standards  with  tax  regulations  so  that  fiscal  correction  is  required.  The  result  of  the research  shows  that  there  is  a  fixed  difference  between  Commercial  and  Fiscal  that  there  are  costs  not recognized by Fiscal.
Keywords :  Commercial Financial Report, Fiscal Financial Report, Fiscal Correction.

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN LABA FISKAL DAN LABA KOMERSIAL PADA PT. SIAK PERTAMBANGAN DAN ENERGI

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  Pajak  Penghasilan  badan  menurut  Laporan Keuangan  Komersial  dengan  Fiskal.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan data  primer.  Data  tersebut  didapatkan  dari  dokumentasi  dan  wawancara  dengan  bagian  pajak  dan  bagian administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi yaitu membandingkan antara data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  teori-teori  yang  relevan  dan  kemudian  diambil  atau  ditarik  suatu kesimpulan  dan  saran.Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  Standar  Akuntansi  sehingga  berbeda  dengan  peraturan  perpajakan sehingga diperlukan koreksi fiskal. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tetap antara Komersial dan Fiskal yaitu ada biaya-biaya yang tidak diakui menurut Fiskal.
Kata Kunci :  Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal.
e-ISSN 2527-8215

## PENDAHULUAN
Peranan  pajak  terhadap  pendapatan  negara  sangat  dominan,  hal  ini  terjadi  karena  pajak  merupakan  sumber penerimaan  yang paling besar dalam APBN. Pajak mencerminkan kebersamaan  masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran  negara  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Pada  tahun  2014  realisasi  pendapatan  negara  tercatat mencapai  Rp1.537,2  triliun,  atau  94  persen  dari  rencana  dalam  APBN-P  2014  yang  sebesar  Rp1.635,4  triliun. Dari  jumlah  realisasi  pendapatan  negara  tersebut,  realisasi  penerimaan  perpajakan  mencapai  Rp1.143,3  triliun, atau  91,7  persen  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp1.246,1  triliun.  (www.kemenkeu.go.id).  Realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 senilai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun (www.kemenkeu.go.id).
Untuk  tahun  2016  Anggota  Komisi  XI  DPR  Mukhamad  Misbakhun  mengatakan,  penerimaan  pajak secara  keseluruhan  per  31  Desember  2016  mencapai  Rp  1.105  triliun,  atau  sebesar  81,54  persen  dari  target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015 (Liputan6.com) .
Di tahun 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk  2017  telah  mencapai  91,0%  atau  menjadi  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan  realisasi  pada  dua  tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja  telah  mencapai  Rp  1.147,59  triliun  dari  target  Rp  1.283,6  triliun.Pajak  mencerminkan  kebersamaan masyarakat  dalam  pembiayaan  pengeluaran  negara  yang  diatur  oleh  undang-undang.Perusahaan  mempunyai kewajiban  membayar  pajak  kepada  pemerintah.  Untuk  itu  perusahaan  mengikuti  suatu  standar  akuntansi  yang diterima  secara  umum  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Dengan berbagai  alasan,  standar  itu  dapat  berbeda  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  juga  memanfaatkan  informasi akuntansi.
Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK),  tujuan  dilaksanakannya  laporan  keuangan  komersial  ini  adalah untuk  menyajikan informasi  yang akurat tentang  keadaan  yang terjadi selama periode tertentu bagi  manajeman dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Namun, perusahaan  juga  mempunyai  kewajiban  membuat  laporan  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  fiskal  yaitu  untuk kepentingan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  Pajak.  Laporan  keuangan  digunakan  sebagai  dasar untuk menetapkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yakni laba fiskal, bukan berdasarkan pada laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni laba komersial.
Laba Komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Sebagai dasar untung menghitung pajak penghasilan maka diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 telah beberapa  kali  mengalami  perubahan  dengan  UU  No.  10  Tahun  1994,  UU  No.  17  Tahun  2000,  dan  terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009.Untuk menghitung pajak  penghasilan  terdapat  perbedaan-perbedaan  antara  Standar  Akuntansi  Keuangan  dengan  Undang-Undang Perpajakan.  Secara  garis  besar  perbedaan  tersebut  menyangkut  perbedaan  penggunaan  sistem  maupun  metode pengakuan  biaya  maupun  penghasilan  secara  akuntansi  komersial  dengan  akuntansi  secara  pajak  yang menyebabkan perbedaan besarnya pengakuan laba usaha.
Hal  ini  menyebabkan  perbedaan  dalam  menentukan  besarnya  pajak  penghasilan  badan  menurut  laba komersil  dan  laba  fiskal,  yang  menyulitkan  pihak  perusahaan  untuk  menetapkan  besarnya  pajak  yang  masih harus  dibayar  pada  saat  mengisi  SPT  tahunan.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  perbedaan tersebut  diatas  maka  berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  peeliti  tertarik  untuk  melekukan  penelitian  tentang analisis  perhitungan  pajak  penghasilan  badan  berdasarkan  laba  komersial  dan  laba  fiskal  pada  PT.  Siak Pertambangan dan Energi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalahuntuk  men g etahui  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  yang  sesuai dengan  Ketentuan  Fiskal  pada  PT.  Siak  Pertambangan  dan  Energi  dan  untuk  mengetahui  koreksi  fiskal  yang dilakukan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib  dilaksanakan  ,  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya  untuk  untuk  menjalankan pemerintahan.  Pajak  menurut  Rochmat  Soemitro  dikutip  olehMardiasmo  (2011:1)  Pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
“Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan perpajakan  dan  pajak  ini dikenakan  atas  laba kena pajak entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia , 2012: 46.2).Rakyat yang membayar PPh di
Indonesia  bukan  saja  rakyat  yang  berdiam  di  atau  menetap  di  Indonesia,  tetapi  juga  rakyat  yang  menetap  di negara  lain  jika  ia  mempunyai  hubungan  ekonomis  dengan  Indonesia,  seperti  menerima  penghasilan  dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## Pajak Penghasilan
Menurut Siti Resmi (2009:80), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan   terhadap   Subjek   Pajak   atas penghasilan   yang   diterima   atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.
“Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan perpajakan  dan  pajak  ini dikenakan  atas  laba kena pajak entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia , 2012: 46.2). Berdasarkan   pengertian   di atas      dapat      disimpulkan      bahwa      pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  dari  subjek  pajak  atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak dihitung berdasarkan peraturan pajak.
Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang berdiam di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara lain jika ia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Dasar hukum atau peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang Undang No. 7  Tahun  1983  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1991,  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1994,  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2000  dan  terakhir  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008.  Peraturan Pemerintah  ,  Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri  Keuangan  ,  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

## Sistem Pemungutan Pajak
B.  Ilyas  dan  Burton  (2013:37)  menyebutkan  terdapat  empat  macam  sistem    pemungutan  pajak  yang  pertama Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  (pajak  yang  terutang)  oleh  seseorang.  Dengan sistem  ini  masyarakat  (Wajib  Pajak)  bersifat  pasif  dan  menunggu  dikeluarkannya  suatu  ketetapan  pajak  oleh fiskus.  Besarnya  utang  pajak  seseorang  baru  diketahui  setelah  adanya  surat  ketetapan  pajak,  dan  yang  kedua yaitu  Semiself  Assessment  System  Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  pada  fiskus  dan Wajib  Pajak  untuk  menentukan  besarnya  pajak  seseorang  yang  terutang.  Dalam  sistem  ini,  setiap  awal  tahun pajak  Wajib  Pajak  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  untuk  tahun  berjalan  yang  merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,  Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,  menyetorkan,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  utang  pajak.  Dalam  sistem  ini  Wajib  Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib  Pajak  melanggar  ketentuan  yang  berlaku,  dan  yang  terakhir  yaitu  Withholding  System  Suatu  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.  Pihak  ketiga  yang  telah  ditentukan  tersebut  selanjutnya  menyetor  dan  melaporkannya  kepada  fiskus. Pada  sistem  ini,  fiskus  dan  Wajib  Pajak  tidak  aktif.  Fiskus  hanya  bertugas  mengawasi  saja  pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”.

## Objek Pajak
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) : “Yang menjadi Objek Pajak yaitu : Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan  dengan  nama  dan  bentuk  apapun.  Yang  termasuk Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) : Penggantian atau imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam  Undang-undang  ini;  hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan  atau  kegiatan,  dan  penghargaan;  laba  usaha; keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta;  penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang  telah dibebankan  sebagai  biaya  dan  pembayaran  tambahan  pengembalian  pajak,  bunga  termasuk  premium,  diskonto, dan  imbalan  karena  jaminan  pengembalian  utang,  dividen,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

## Fungsi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016),  terdapat  dua  fungsi  pajak  yaitu  budgetair  dan  regulerend.  Penjelasannya adalahFungsi  Budgetair,  yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya, fungsi Regulerend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman
e-ISSN 2527-8215
keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk  mengurangi  gaya  hidup  konsumtif.,  tarif  pajak  untuk  ekspor  0%  untuk  mendorong  ekspor  produk Indonesia di pasar dunia.

## Tarif Pajak
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:
Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5 % Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000 15 % Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000 25 % Diatas Rp. 500.000.000,- 30 %
Dalam Pasal 17 ayat (2a) tarif yang dikenakan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar  25%  yang  mulai  berlaku  sejak  tahun  pajak  2010.  Akan  tetapi  dalam  Pasal  31E  ayat  (1)  terdapat pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari  tarif  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  17  ayat  (2a)  jika  peredaran  bruto wajib pajak diatas Rp. 50.000.000.000.

## Pembukuan Dalam Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang pembukuan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa, Wajib Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dan  atau  pekerjaan  bebas  dan  Wajib  Pajak  badan  di Indonesia untuk menyelenggarakan pembukuan.
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29),  Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang harus dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal dan penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan  serta  penyerahan  barang  atau  jasa  yang  ditutup  dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa  neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Pembukuan  harus  diselenggarakan  dengan  cara  atau  sistem  yang  lazim  dipakai  di  Indonesia,  kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

## Pelaporan Pajak Penghasilan
Pelaporan    guna  pelunasan  Pajak  Penghasilan    (PPh)    dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pihak,  seperti  halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan (Mulyono, 2010:95).

## Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan)
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11) bahwa:  “Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat  (1)  bahwa  :  “Setiap  Wajib  Pajak  wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas, dengan  Bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  huruf  latin  ,  angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan menandatangani dan  menyampaikannya dan terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

## Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut  Abuyamin  (2012:29),  Surat  Pemberitahuan  mempunyai  beberapa  fungsi,  yaitu  :Sebagai  nama  bagi Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  perhitungan  pajak  yang  sebenarnya  terhutang, sebagai  sarana  bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  sendiri/telah dipungut/dipotong oleh pihak laindan sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajak untuk pemotong pajak tentang  pemotongan  dan  pemungutan  pajak    orang  pribadi/badan  lain    dalam  satu  masa  pajak  yang  ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut  Abuyamin  (2012:29) , Surat  Pemberitahuan  memiliki  2  jenis  surat  yang  terdiri  dari  ,Surat Pemberitahuan  Masa,  yaitu  Surat  Pemberitahuan  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan perhitungan  pembayaran  pajak  terutang  dalam  satu  masa  pajak  suatu  saat  tertentu  dan  surat  Pemberitahuan
Tahunan,  yaiut  Surat  Pemberitahuan  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  perhitungan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak .

## Prinsip Akuntansi atas Penghasilan
Penghasilan  adalah  penambahan  aktiva  atau  penurunan  kewajiban  yang  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang tidak  berasal  dari  kontribusi  penanaman  modal.  Penghasilan  meliputi  pendapatan  dan  keuntungan  (Suandy, 2011:115).
Pendapatan  adalah  penghasilan  yang  timbul  dari  aktivitas  perusahaan  yang  biasa  dan  dikenal  dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, royalti, dan sewa. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas (Suandy, 2011:115-116).

## Prinsip Akuntansi atas Biaya
Biaya  adalah  semua  pengurang  terhadap  penghasilan  sehubungan  dengan  periode  akuntansi,  pemanfaatan pengeluaran  dipisahkan  antara Capital  Expenditure yaitu  pengeluaran  yang  hanya  memberikan  manfaat  untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban (Suandy, 2011:117-118).
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau  berkurangnya  aktiva  atau  terjadinya  kewajiban  yang  menyebabkan  penurunan  ekuitas  yang  tidak menyangkut  pembagian  pada  penanaman  modal.  Beban  diakui  dalam  laporan  laba  rugi  atas  dasar  hubungan langsung antara biaya yang mulai timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Suandy, 2011:117-118).

## Prinsip Perpajakan Atas Biaya
Menurut  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  Tahun  2008  Pasal  6  ayat  (1)  biaya-biaya  yang  boleh mengurangi Penghasilan Bruto yaitu : Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,  antara  lain:Biaya  pembelian  bahan,  Biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji, honorarium,  bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang,  Bunga,  sewa,  dan  royalti, Biaya  perjalanan,  Biaya  pengolahan  limbah,  Premi  asuransi,  Biaya  promosi  dan  penjualan  yang  diatur  dengan atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  Biaya  administrasi;  dan  Pajak  kecuali  Pajak Penghasilan,Penyusutan  atas  pengeluaran  untuk  memperoleh  harta  berwujud  dan  amortisasi  atas  pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  dan  Pasal  11A,  iuran  kepada  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri  Keuangan,  kerugian  karena  penjualan  atau  pengalihan  harta  yang  dimiliki  dan  digunakan  dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang,  dan  pelatihan,  piutang  yang  nyata-nyata  tidak  dapat  ditagih  dengan  syarat  :  telah  dibebankan  sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak;  dan  telah  diserahkan  perkara  penagihannya  kepada  Pengadilan  Negeri  atau instansi  pemerintah  yang  menangani  piutang  negara;  atau  adanya  perjanjian  tertulis  mengenai  penghapusan piutang/pembebasan  utang  antara  kreditur  dan  debitur  yang  bersangkutan;  atau  telah  dipublikasikan  dalam penerbitan  umum  atau  khusus;  atau  adanya  pengakuan  dari  debitur  bahwa  utangnya  telah  dihapuskan  untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih  debitur  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 4  ayat  (1)  huruf  k;  yang  pelaksanaannya  diatur  lebih lanjut  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan,    sumbangan  dalam  rangka  penanggulangan bencana  nasional  yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,  sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,  biaya pembangunan  infrastruktur  sosial  yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah,  sumbangan  fasilitas pendidikan  yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah;  danSumbangan  dalam  rangka  pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Penggolongan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan
Biaya  adalah  semua  pengurang  terhadap  penghasilan.  Sehubungan  dengan  periode  akuntansi  pemanfaatan pengeluaran  dipisahkan  antara  pengeluaran  kapital  (capital  expenditure)  yaitu  pengeluaran  yang  memberikan manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  dan  dicatat  sebagai  aktiva,  sedangkan  pengeluaran  penghasilan (revenue  expenditure)  yaitu  pengeluaran  yang  hanya  memberi  manfaat  untuk  satu  periode  akuntansi  yang bersangkutan  yang  dicatat  sebagai  beban.  Pengakuan  atas  biaya  atau  cost  juga  berhubungan  dengan  dasar  atau prinsip akuntansi yang digunakan dalam mencatat biaya tersebut yaitu accrual basis yaitu biaya diakui walaupun belum ada pengeluaran atau pembayaran kas atas biaya yang terjadi tersebut, dan cash basis yaitu pencatatan dan pengakuan  biaya  hanya  akan  dilakukan  jika  telah  terjadi  pembayaran  atau  pengeluaran  kas  dan  apabila  belum ada pengeluaran kas maka biaya tersebut tidak diakui.
e-ISSN 2527-8215

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  Laporan  tahunan  dalam  sebuah  perusahaan  dan  harus  diberikan  kepada  pemegang saham,  isinya  merangkum  dan  mendokumentasikan  kegiatan  keuangan  selama  satu  tahun  terakhir.  (Gitman, 2012:44).  Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2012  :  01  :3)  :  “  Laporan  Keuangan  adalah  suatu  penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”
Laporan  Keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan.  Penyusunan  laporan  keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi, Secara umum laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen dasar  yang  terjadi  dalam  sebuha  transaksi  ke  dalam  buku  harian  kemudian  di  jurnal  harian  setelah  itu dimasukkan kedalam buku besar ( posting ) pada akhir periode, selanjutnya dari buku besar disusun neraca saldo sebelum  penyesuaian.  Dengan  penyesuaian  tersebut  diperoleh  sebuah  Laporan  Keuangan  Komersial.  Laporan keuangan  yang utama bagi perusahaan adalah  Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,  Laporan Posisi Keuangan dan Laporann Arus Kas (Gunadi, 2012:137). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun  sesuai  peraturan  perpajakan  dan  digunakan  untuk  keperluan  perhitungan  pajak.  Undang-undang  Pajak tidak megatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2011:75).

## Ketentuan Perpajakan atas Penyusutan
Berdasarkan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  Tahun  2008  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2),  bahwa: “Pengeluaran  untuk  memperoleh  harta  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  1  tahun  harus dibebankan  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  dengan  mengalokasikam  pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.”
Terdapat  dua  metode  penyusutan  fiskal  aktiva  tetap  yang  di  perbolehkan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), yaitu Saldo Menurun ( Declining-balance method) dan Garis Lurus ( Staight-line method).
Menurut  Gunadi  (2012:97),    ketentuan  penggunaan  kedua  metode  tersebut  adaalah  yang  pertama  atas aktiva  bukan  bangunan  yang  termasuk  kelompok  1  s.d  kelompok  4,  WP  diperkenankan  untuk  memilih  antara metode  garis  lurus  atau  saldo  menurun,  atas  aktiva  kelompok  bangunan,  WP  harus  menerapkan  metode  garis lurus,  penggunaan  metode  penyusutan  harus  dilakukan  secara  taat  azas,  masa  manfaat  dan  tarif  penyusutan aktiva  untuk  masing-masing  kelompok,  menurut  Pasal  11  ayat  (6)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, ditetapkan sebagai berikut:

## Tabel 1. Kelompok dan Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 11 Ayat (1) Ayat (2) 1. Bukan Bangunan
a. a. Kelompok 1
b. b. Kelompok 2
c. c. Kelompok 3
d. d. Kelompok 4
4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 25 % 12,5 % 6,25 % 5 % 50 % 25 % 12,5 % 10 % 2. Bangunan
a. a. Permanen
b. b. Tidak Permanen
1.
20 Tahun 10 Tahun 2. 5 % 10 % - -
Sumber : UU PPh No.36 Tahun 2008

## Rekonsiliasi Fiskal
Menurut Gunadi (2012:138) Penyesuaian laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  perusahaan.  Penyesuaian  ini  muncul  karena  terjadinya  perbedaan pengakuan  atas  penghasilan  dan  biaya  pada  satu  periode  tertentu  (tahun  buku)  antara  pengakuan  penghasilan berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  pengakuan  penghasilan  berdasarkan  Peraturan Perundangan  Perpajakan.  SAK  hanya  memberikan  pedoman  dalam  menyusun  laporan  laba  rugi  komersial  dan tidak  secara  spesifik  mengatur  perlakuan  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundangan  perpajakan. Sehingga muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan.
Menurut  Gunadi  (2012:138)  Adanya  perbedaan  pengakuan  penghasilan  dan  biaya  antara  akuntansi komersial  dan  fiskal  menimbulkan  perbedaan  dalam  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak.  Perbedaan ini  disebabkan  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  akuntansi  komersial  yang  mendasarkan  laba  pada  konsep dasar  akuntansi  yaitu  penandingan  antara  pendapatan  dengan  biaya-biaya  terkait,  sedangkan  dari  segi  fiskal tujuan  utamanya  adalah  penerimaan  Negara.  Dalam  penyusunan  Laporan  laba  rugi  fiskal,  wajib  pajak  harus mengacu  kepada  peraturan  perpajakan,  sehingga  laporan  laba  rugi  komersial  yang  dibuat  berdasarakan  SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

## Perbedaan Tetap dan Waktu
Menurut Gunadi (2012:140-141), Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal  dapat  dikelompokkan  menjadi  beda  tetap/permanent  ( permanent  differences )  dan  beda  waktu/sementara ( timing  differences ).  (1)  Perbedaan  Tetap/Permanen  ( Permanent  Differences) Perbedaan  yang  terjadi  karena peraturan  perpajakan  menghitung  laba  fiskal  berbeda  dengan  perhitungan  laba  menurut  Standar  Akuntansi Keuangan  tanpa  ada  koreksi  dikemudian  hari.  Contohnya  :  Pengakuan  Penghasilan  yang  bersifat  final.  Dalam akuntansi  semua  penghasilan  diakui  sebagai  penghasilan  baik  yang  bersifat  final  maupun  tidak  bersifat  final. Kemudian  dalam  melakukan  rekonsiliasi  fiskal,  penghasilan  yang  bersifat  final  tidak  boleh  diakui  sebagai penghasilan dalam menghitung PPh Badan (Orang Pribadi) terutang. (2) Perbedaan Waktu (Timing Differences) Perbedaan  yang  bersifat  sementara  karena  adanya  ketidaksamaan  waktu  pengakuan  penghasilan  dan  beban antara  peraturan  perpajakan  dan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Perbedaan  tersebut  akan  hilang  setelah  seluruh nilai tercatatnya dipulihkan ( recovered) atau dilunasi ( settled).

## Koreksi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak Karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya Laba menurut Akuntansi  (komersial)  dengan  menurut  perpajakan  (fiskal).  Laporan  keuangan  atau  bisnis  mempunyai  tujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan  untuk  perhitungan  pajak.  Untuk  kepentingan  komersial  atau  bisnis,  laporan  keuangan  disusun berdasarkan prinsip berterima umum yaitu SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh).
Perbedaan  kedua  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  mengakibatkan  perbedaan  perhitungan laba  /  rugi  suatu  entitas  (WP).  Jika  suatu  entitas  (WP)  harus  menyusun  laporan  keuangan  berbeda,  disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  digunakan  beberapa  pendekatan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  fiskal  yaitu (Bambang  Kert):  Laporan  keuangan  fiskal  disusun  secara  beriringan  dengan  laporan  keuangan  komersial. Artinya  meskipun  laporan  keuangan  bisnis  disusun  berdasarkan  Prinsip  Akuntansi  bisnis  tetapi  ketentuan perpajakan  sangan  dominant  dalam  mendasari  proses  penyusunan  laporan  keuangan,  Laporan  keuangan  fiskal ekstra  kontabel  dengan  laporan  keuangan  bisnis.  Artinya  laporan  keuangan  fiskal  merupakan  produk tambahandiluar  laporan  keuangan  bisnis,  Laporan  keuangan  fiskal  disusun  dengan  menyisipkan  ketentuan- ketentuan  pajak  dalam  laporan  keuangan  bisnis.  Artinya  pembukuan  yang  diselenggarakan  perusahaan berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.
Untuk  menjembatani  adanya  perbedaan  tujuan  kepentingan  laporan  keuangan  komersial  dengan  fiskal serta  tercapainya  tujuan  efisiensi  maka  lebih  dimungkinkan  untuk  menerapkan  pendekatan  kedua.  Perusahaan hanya  menyelenggarakan  pembukuan  menurut  akuntansi  komersial,  tetapi  apabila  akan  menyusun  laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsilisiasi terhadap laporan komersial tersebut.

## Teknik Koreksi Fiskal
Teknik  koreksi  fiskal  dilakukan  dengan  cara  yaitu  jika  suatu  penghasilan  diakui  menurut  akuntansi  komersial tetapi  tidak  diakui  menurut  fiskal,  rekonsiliasi  dilakukan  dengan  cara  mengurangkan  sejumlah  penghasilan tersebut  dari  penghasilan  menurut  akuntansi  komersial,  yang  berarti  mengurangi  laba  menurut  akuntansi komersial dan sebaliknya,jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan  penghasilan  menurut  fiskal,  rekonsiliasi  dilakukan  dengan  mengurangkan  sejumlah  biaya  atau pengeluaran  tersebut  dari  biaya  menurut  akuntansi  komersial  dan  sebaliknya.  Perbedaan  dimaksudkan  sebagai koreksi positif apabila: Pendapatan bertambah menurut fiskal,biaya atau pengeluaran berkurang menurut fiskal. Perbedaan  dimaksudkan  sebagai  koreksi  negatif  apabila:  Pendapatan  berkurang  menurut  fiskal,  dan  biaya  atau pengeluaran bertambah menurut fiskal.

## Koreksi Fiskal Positif
Koreksi  Positif  adalah  koreksi  fiskal  yang  mengakibatkan  adanya  pengurangan  biaya  yang  telah  diakui  dalam laporan  laba-rugi  secara  komersial  menjadi  semakin  kecil  apabila  dilihat  secara  fiskal,  atau  yang  akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. (Muljono, 2009 : 61). Koreksi Fiskal positif terjadi apabila la ba menurut fiskal bertambah.
Koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang  saham,  sekutu  atau  anggota,pembentukan  atau  pemupukan  dana  cadangan,  lain  dari  yang diperbolehkan, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan  dengan  pekerjaan,  harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  selain  yang  bukan  merupakan objek pajak,pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,(6)  Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,(7) Selisih penyustan/amortisasi fiskal dan komersial,(8)
e-ISSN 2527-8215
Biaya entertaint yang tidak dibuatkan daftar normatif , (9) Bingkisan lebaran/natal/tahun barukarangan bunga dan sejenisnya,(10) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,(10) Rugi usaha di luar negeri.

## Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi  Negatif  adalah  koreksi  fiskal  yang  mengakibatkan  adanya  penambahan  biaya  yang  telah  diakui  dalam laporan laba-rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibtakan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. (Muljono, 2009:61).
Koreksi  fiskal  negatif  terjadi  apabila  laba  menurut  fiskal  berkurang.  Yang  termasuk  koreksi  fiskal negatif yaitu :penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial, penghasilan objek pajak final,penghasilan bukan  objek  pajak,penghasilan  yang  ditangguhkan  pengakuannya,fasilitas  penanaman  modal  yang  berupa pengurang penghasilan netto,bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI,bunga atau diskonto obligasi yang  dipergadangkan  atau  dilaporkan  perdagangannya  di  Bursa  Efek,penghasilan  transaksi  jual-beli  saham bursa,penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  imbalan  jasa  konstruksi,pelayaran  dan penerbangan asing,kantor perwakilan dagang asing,hadiah, undian dan penghargaan,dividen antar badan dengan kepemilikian saham 25% atau lebih.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  informasi  dan  data  yang  berhubungan  dengan perusahaan.  Sedangkan  sampel  yang  akan  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah  adalah  Data  Laporan Keuangan Perusahaan pada Tahun 2016.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan:  yaitu  data  primer,  yaitu  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama  yang  masih memerlukan  pengolahan  lebih  lanjut  dan  dikembangkan  dengan  pemahaman  sendiri  oleh  penulis,  seperti wawancara,  dan  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  sebagai  objek  penelitian  yang  sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta kegiatan atau aktivitas perusahaan pembukuan dan pencatatan akuntansi, seperti Laporan Keuangan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara  dengan  bagian  pajak  dan perpustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalaha metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, meninterpretasikan  dan  menganalisa  data  sehingga  memberikan  pemecahan  dan  gambaran  yang  jelas  terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Siak Pertambangan dan Energi yang beralamat di Jl. Raja Kecik No. 53 Siak Sri Indrapura.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  yang  dilakukan  peneliti  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku. Didalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan  nenginterpretasikan  kondisi-kondisi  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini  bertujuan memperoleh informasi mengenai keadaan pada saat ini dan melihat antara teori-teori yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Siak Pertambangan dan Energi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penunjang Minyak bumi dan  Gas.  Akun-akun  laba  rugi  perusahaan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Dari  data  Perusahaan  pada  tahun  2016 Perusahaan  tidak  memperoleh  Pendapatan  sehubungan  dengan  kegiatan  Perusahaan,  (2)  Harga  Pokok Pendapatan  merupakan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  sehubungan  dengan  kegiatan  perusahaan,  total  biayanya adalah  sebesar  Rp.  5.963.820.730,-  (3)  Beban  Usaha  merupakan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kegiatan operasional  perusahaan  dengan  total  Rp.  4.186.780.840,-  dan  Jumlah  pendapatan  &  biaya  luar  usaha  Rp. 1.200.862.882,-
Berdasarkan  perhitungan  laba  rugi  perusahaan,  perhitungan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  belum  benar karena mengandung beda tetap dan beda waktu sehingga diperlukan koreksi fiskal atas perbedaan tersebut.

## Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal
Penggunaan  sistem  maupun  metode  pengakuan  biaya  dan  penghasilan  secara  akuntansi  dengan  pajak  berbeda sehingga  perlu  dilakukan  rekonsliasi  (koreksi)  fiskal  terhadap  laba  yang  disajikan  pada  laporan  laba  rugi perusahaan agar laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi undang-undang perpajakan.
Dari  hasil  penelitian,  ditemukan  ada  beberapa  beban  yang  menurut  ketentuan  perpajakan  tidak  boleh dibiayai  sehingga  laba  kena  pajak  menurut  akuntansi  akan  berbeda dengan  laba  kena  pajak  menurut  ketentuan perpajakan. Berikut ada beberapa komponen biaya yang menyebabkan perbedaan yaitu:
Perbedaan  Tetap  (1)  Biaya  Konsumsi,  perusahaan  mencatat  biaya  konsumsi  sebesar  Rp.  49.382.157,- Dalam  biaya  konsumsi  terdapat  sebagian  yang  dikeluarkan  untuk  membeli  rokok  untuk  karyawan  sebesar  Rp. 9.560.000,- sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (e) UU PPh, biaya ini tidak boleh dikurangkan untuk menghitung besarnya  pajak  penghasilan.  Dalam  Pasal  9  ayat  1  huruf  (e)  ditegaskan  penggantian  atau  imbalan  sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diberikan  dalam  natura  dan  kenikmatan  tidak  boleh  dikurangkan  untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. (2) Biaya Tantiem dan Penghargaan Kerja, perusahaan mencatat biaya tantiem dan penghargaan kerja sebesar Rp. 220.000,- sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) angka 2 UU PPh,  biaya  ini  tidak  boleh  dikurangkan  untuk  menghitung    besarnya  pajak  penghasilan.  Dalam  Pasal  6  ayat  1 huruf (a) angka 2 ditegaskan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang  tidak  boleh  dikurangkan  untuk  menentukan besarnya  penghasilan  kena  pajak.  (3)  Biaya  Sumbangan  /  Donasi,  perusahaan  mencatat  biaya  sumbangan  dan donasi  sebesar  Rp.  20.180.000,-  Dalam  biaya  sumbangan  /  Donasi  tidak  dapat  dikurangkan  untuk  menghitung pajak  penghasilan  karena  perusahaan  membebankannya  kepada  pihak  yang  tidak  mempunyai  hubungan  kerja antara lain sumbangan HUT RI dan sumbangan untuk pemuda setempat,- sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (g) UU  PPh,  harta  yang  dihibahkan,  bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan  huruf  m  serta  zakat  yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan  yang sifatnya  wajib bagi pemeluk agama  yang diakui di Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah,  yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; tidak dapat dibiayakan. (4) Biaya lain-lain,. perusahaan  mencatat  biaya  lain-lain  sebesar  Rp.  158.529.803,-  Dalam  biaya  lain-lain  terdapat  sebagian  biaya yang dikeluarkan untuk biaya jamuan tamu, biaya makan dan minum bersama tamu dan biaya parkir sebesar Rp. 4.250.000,-  tanpa  ada  daftar  nominatif.  Sesuai  SE-27/PJ.22/1986  untuk  biaya  jamuan  tamu  harus  dibuat  daftar nominatif terdiri dari nomor urut, jenis, nama, telepon, alamat dan jumlah entertainment diberikan, relasi, nama, posisi  serta  nama  dan  jenis  perusahaan.  Perusahaan  tidak  membuat  daftar  nominatif  oleh  karena  itu  biaya  ini tidak  boleh  dibiayakan  untuk  mengurangi  penghasilan  kena  pajak.  (5)  Biaya  Piutang  Tak  Tertagih,perusahaan mencatat  biaya  piutag  tak  tertagih  sebesar  Rp.  118.199.227,-  Pada  dasarnya  secara  fiskal  tidak  dikenal  adanya metode penyisihan/pembentukan cadangan sebagaimana ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga komponen biaya  yang  dibentuk  akibat  adanya  pembentukan  atau  penyisihan  dana  cadangan  tidak  boleh  dikurangkan  dari laba  bruto.  Ini  berarti  nilai  penyisihan  piutang  ragu-  ragu  yang  belum  diputuskan  sebagai  Piutang  Tidak,- Tertagih tidak boleh dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 70.808.589. (6) Biaya Uang Hadir, perusahaan mencatat uang hadir sebesar Rp. 10.540.000,- sesuai dengan  Pasal  9  ayat  (1)  UU  PPh,  biaya  ini  tidak  boleh  dikurangkan  untuk  menghitung  besarnya  pajak penghasilan. Karena seharusnya Uang hadir sudah termasuk saat perhitungan PPh Gaji. (7) Pendapatan lain-lain, penghasilan  yang  bersifat  final).  Dalam  UU  PPh  No.  36  Tahun  2008  Pasal  4  ayat  2  dinyatakan  bahwa Penghasilan  atas  jasa  konstruksi  merupakan  penghasilan  yang  bersifat  final.  Penghasilan  final  tidak  boleh digabung dengan pendapatan lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan akhir tahun. Karena penghasilan final pengenaan  pajaknya  telah  selesai  dilaksanakan  pada  saat  pendapatan  ini  diterima  /  diperoleh.  Oleh  karena  itu penghasilan  final  atas  Pendapatan  Bunga  dan  Pendapatan  Jasa  Giro  akan  dikoreksi  fiskal  sebesar  Rp. 1.439.293.301,-

## Pembahasan Koreksi Fiskal
Tabel 2. Koreksi Fiskal
Keterangan Koreksi Fiskal Perbedaan Tetap Perbedaan Waktu Positif Negatif Positif Negatif -Tantiem dan Penghargaan Kinerja 220.000 -Konsumsi 9.560.000 -Piutang Tak Tertagih 70.808.589 -Sumbangan / Donasi 20.180.000 -Lain-lain 4.250.000 -Uang Hadir 10.540.000 -Pendapatan lain-lain 1.439.293.301 Jumlah 115.558.589 1.439.293.301 Sumber : Data Olahan
e-ISSN 2527-8215
Dari  uraian  catatan  Laporan  Keuangan  Perusahaan  diketahui  dalam  menghitung  Pajak  Penghasilan  Badan perusahaan,  belum  sesuai  dengan  ketentuan  fiskal,  berikut  perhitungan  pajak  penghasilan  badan  yang  sesuai dengan  ketentuan  fiskal : (a)  Biaya  Konsumsi  termasuk  Rp.  9.560.000  dikeluarkan  untuk  membeli  rokok karyawan. Pembelian rokok ini  menurut fiskal tidak boleh  dimasukkan kedalam biaya konsumsi, dalam  hal ini berarti biaya konsumsi harus dikurangkan sebanyak Rp. 9.560.000. Hal ini berpengaruh terhadap biaya konsumsi yang menurun sehingga laba akan meningkat, Laba meningkat merupakan koreksi fiskal positif , untuk itu biaya konsumsi  dikoreksi    pada  kolom  fiskal  positif  sebesar  (Rp.  9.560.000),  (b)  Biaya  Tantiem  dan  Penghargaan Kerja,  terhadap biaya  tantiem  dan  penghargaan  kerja  dilakukan  koreksi  fiskal  positif  karena  biaya  tantiem  dan penghargaan  kerja  yang  dibebankan  perusahaan  tersebut  tidak  diakui  sebesar  Rp.  220.000,-  (c)  Biaya Sumbangan  /  Donasi,  dalam  biaya  sumbangan  /  donasi  perusahaan  membebankan  kepada  pihak  yang  tidak mempunyai hubungan kerja antara lain sumbangan HUT RI, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 20.180.000, karena sesuai dengan Pasal 9 ayat 1  huruf (g) UU  PPh biaya tersebut tidak diakui, (d)  Biaya lain- laintermasuk Rp. 4.250.000 dikeluarkan untuk biaya jamuan tamu, biaya  makan dan  minum bersama tamu dan biaya  parkir  tanpa  ada  daftar  nominatif.  Sehingga  biaya  lain-lain  harus  dikurangkan  sebanyak  Rp.  4.250.000, karna  biaya  menurun  maka  laba  akan  meningkat,  untuk  itu  biaya  lain-lain  dikoreksi  fiskal  positif,  (e)  Biaya Piutang  Tak  Tertagihsebesar  Rp.  118.199.227,-  dikoreksi  fiskal  positif  karena    biaya  yang  dibentuk  akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto sehingga biaya ini tidak  boleh  dikurangkan  untuk  menghitung  pajak  penghasilan  sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c  UU  PPh sebesar Rp. 70.808.589,- (f) Biaya Uang Hadir dikoreksi fiskal positif karena biaya ini tidak diakui sebesar Rp. 10.540.000,- sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, biaya ini seharusnya sudah termasuk saat perhitungan PPh Gaji,  (g)  Pendapatan  Lain-Lain  (Penghasilan  yang  bersifat  final),  Didalam  pendapatan  lain-lain  terdapat penghasilan  yang bersifat final atas Pendapatan Bunga dan Pendapatan Jasa maka akan dikoreksi  fiskal negatif sebesar  Rp.  1.439.293.301,  karena  penghasilan  final  pengenaan  pajaknya  telah  selesai  dilaksanakan  pada  saat pendapatan ini diterima/diperoleh.

## Hasil Koreksi Fiskal
Berdasarkan  koreksi  fiskal  yang  telah  dilakukan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  diketahui  bahwa perusahaan mengalami kerugian  sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pada tahun fiskal  2016.  Dan  dapat  kita  simpulkan  bahwa  banyak  biaya-biaya  yang  dibebankan  perusahaan  tidak  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  dan  setelah  dilakukan  koreksi  fiskal  perusahaan  rugi  oleh  karena  itu  menjadi temuan oleh pihak pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan PT. Siak Pertambangan Energi.

## Tabel 3. Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal
Keterangan Menurut Komersial Menurut Fiskal Penjualan/Peredaran Usaha Rp                           - Rp                          - HPP -Tenaga Kerja Langsung Rp         135.858.900 Rp        135.858.900 -Perizinan Rp           10.200.000 Rp          10.200.000 -Meal and extra fooding Rp           45.070.000 Rp          45.070.000 -Transport (rental dan maintenance) Rp           75.212.000 Rp          75.212.000 -Equipment dan Material, Maintenance Rp           40.000.000 Rp          40.000.000 -Material Consumble Rp         174.962.954 Rp        174.962.954 -Phone, Office and Camp Rp           20.740.000 Rp          20.740.000 -Penyusutan Aktiva Tetap Rp      5.414.722.926 Rp     5.414.722.926 -Lain-lain Operasional Rp           47.053.950 Rp          47.053.950 Total Harga Pokok Pendapatan Rp      5.963.820.730 Rp     5.963.820.730 Penghasilan Bruto Usaha Rp    (5.963.820.730) Rp   (5.963.820.730) Beban Usaha -Gaji Pegawai Kantor Rp      1.485.294.936 Rp     1.485.294.936 -Perjalanan Dinas & BBM Rp         118.920.515 Rp        118.920.515 -ATK, Percetakan dan Fotocopy Rp           16.710.650 Rp          16.710.650 -BBM Kantor Rp           86.735.043 Rp          86.735.043 -Listrik, Air, Telepon dan Internet Rp           26.924.337 Rp          26.924.337 -Pemeliharaan Kendaraan Kantor Rp           13.418.700 Rp          13.418.700 -Pengurusan Dokumen Kendaraan Rp             4.200.000 Rp            4.200.000 -Pemeliharaan Peralatan & Inventaris Rp             9.549.000 Rp            9.549.000 -Penyusutan Aktiva Tetap Kantor Rp         161.212.688 Rp        161.212.688 -Tantiem dan Penghargaan Kinerja Rp                220.000 Rp                          - -Konsumsi Rp           49.382.157 Rp          39.822.157 -Pengobatan Karyawan Rp           52.438.236 Rp          52.438.236 -Sewa Kantor dan Mobil Rp           97.983.583 Rp          97.983.583 -Dokumentasi, Iklan dan Promosi Rp           14.980.400 Rp          14.980.400 -Pajak Rp         719.373.516 Rp        719.373.516 -Jasa Konsultan & Ahli Rp         500.000.000 Rp        500.000.000 -Pelatihan dan Pengembangan SDM Rp           25.835.000 Rp          25.835.000
Analisis  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  Berdasarkan  Laba  Fiskal  dan  Laba  Komersial  pada  PT.  Siak Pertambangan dan Energi (Yusrizal dan Refina Zulita)
-Keperluan Rumah Tangga Kantor Rp           23.353.050 Rp          23.353.050 -Peralatan & Perabot Kantor Rp             7.080.000 Rp            7.080.000 -Asuransi Rp           54.072.517 Rp          54.072.517 -Sumbangan / Donasi Rp           20.180.000 Rp                          - -Lain-lain Rp         158.529.803 Rp        154.279.803 -Pengiriman Rp                208.300 Rp               208.300 -Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp         153.712.369 Rp        153.712.369 -Uang Hadir Rp           10.540.000 -THR Karyawan Rp         125.945.522 Rp        125.945.522 -Tenagakerja (Jamsostek) Rp           50.498.380 Rp          50.498.380 -Akomodasi dan Transport Rp           31.282.911 Rp          31.282.911 -Piutang Tak Tertagih Rp         118.199.227 Rp          47.390.638 -Beban Aset TA Rp           50.000.000 Rp          50.000.000 Total Beban Usaha Rp      4.186.780.840 Rp     4.071.222.251 Pendapatan lain-lain Rp      1.513.118.062 Rp          73.824.761 Beban Lain-lain Rp         312.255.180 Rp        312.255.180 Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Rp    (8.949.738.688) Rp (10.273.473.400)
Sumber : Data Olahan (2016)

## PENUTUP
Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan PT. Siak Pertambangan  dan Energi belum sesuai dengan Ketentuan  Perpajakan  yang  berlaku  yaitu  Undang-undang  No.  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  dan setelah  menganalisa  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit,  perusahaan  rugi  sehingga  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  untuk  membayar  pajak  pada  Tahun  Fiskal  2016,  dan  menjadi  temuan  oleh  kantor  pajak  untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Siak Pertambangan dan Energi sesuai dengan prosedur.
Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam penelitian ini yaitu Manajemen PT. Siak Pertambangan dan Energi  khususnya  bagian  akuntansi  dan  pajak  harus  teliti  dalam  pemberian  nama  akun  pajak  serta  praktek pencatatan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  bisa  diakui  dan  disarankan  bagi  pemerintah  untuk  meneliti perusahaan-perusahaan  yang  aktif  dan  produktif,  dan  mempertimbangkan  melakukan  evaluasi  terhadap perusahaan  daerah.Bagi  Direktorat  Jenderal Pajak  diharapkan  lebih  sering  melakukan  sosialisasi  atas  peraturan perpajakan sehingga bisa meminimal koreksi fiskal.

## DAFTAR RUJUKAN
Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung : Humaniora.Agoes, Sukrisno dan Estralita T,
2010. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
B. Ilyas & Richard Burton. 2013. Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya), E6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Gunadi, 2012. Akuntansi Pajak. Penerbit Grasindo. Jakarta Hafizah,  Dini.  2009.  SKRIPSI, Analisis  Akuntansi  Pajak  Penghasilan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  17 Tahun  2000  dan  PSAK  No.  46  Pada  PT.  Riau  Yakin  Tangguh  Pekanbaru. Fakultas  Ekonomi  – Universitas Riau, Pekanbaru.
Hairudin,  2009.  SKRIPSI, Analisis  Akuntansi  Pajak  Penghasilan  pada  CV.  Tribahana  Gita  Mulia  Pekanbaru. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Indonesia, Pekanbaru Hery dan Widyawaty L. 2011. Akuntansi Keuangan Menengah 2. Cetakan Pertama, Penerbit PT.  Bumi Aksara, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Penerbit Andi, Jakarta. Muljono, Djoko dan Wicaksono, Baruni. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta Rahmawati, 2010. Akuntansi Perpajakan Tentang Pajak Tangguhan. Modul 12 Pusat Pengembangan Bahan Ajar – UMB
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri  Keuangan No 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Sinaga  Nimrod  Togi  Parsaulian.  2010.  SKRIPSI, Analisis  Akuntansi  Pajak  Penghasilan  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2000  dan  PSAK  No.  46  Pada  PT.  Sri  Agung  Mulia  Pekanbaru .  Fakultas Ekonomi – Universitas Riau, Pekanbaru
Siti Resmi. 2009. Perpajakan : Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Suandy. 2011. Perencanaan Pajak Ed.5. PenerbitSalemba Empat, Jakarta. Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru . Jakarta : Salemba Empat.
_________________. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Revisi 2014.
e-ISSN 2527-8215
__________________. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
__________________.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.