## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 391-398 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi:
(Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)

## Kafrini*, Asrinaldi, Tengku Rika Valentina
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas *Correspondence email: kafriniaja89@gmail.com
Abstrak. Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dikelola  secara  otonom  oleh  masing-masing  desa  guna menciptakan desa yang lebih mandiri. Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu melaksanakan  sesuai  dengan  regulasi  yang  mengatur  penggunaan  dana  desa  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimanakah  peran  Elit  Desa  dalam  pengelolaan  dana  desa,  dan  permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  dana  desa  pada  tahun  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus.  Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  wawancara  dan  dokumentasi  dan kemudian  membandingkan  data  hasil wawancara  dengan data penelitian sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan tiga langkah dalam bentuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Sungai  Abu  Kecamatan  Air  Hangat  Timur  ditemui  kendala,  diantaranya  lemahnya  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  pemerintah desa, kurangnya inovasi dalam program kegiatan dan partisipasi masyarakat yang rendah. Sehingga hal ini masih mempengaruhi terhadap kemampuan desa dalam pengelolaan dana desa.
Kata kunci: Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa; Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa
Abstract. Village funds are funds sourced from the APBN which are managed autonomously by each village in order to create a more independent village. In accountability for the use of village funds, the village government is required to be able to carry out in accordance with the regulations governing the use of village funds. The purpose of this research is to find out what is the role of the Village Elite in managing village funds, and  what problems are faced in managing village funds in 2020. This study uses qualitative  research  with  case  studies.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviewing  and  documenting  and  then comparing the interview data with secondary research data. Data analysis used descriptive evaluative analysis with three steps in the form  of  data  reduction, data  presentation, and drawing  conclusions.  The results  of this study indicate  that  in the process  of managing village funds in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, there are obstacles, including the weak capacity and capability of village government human resources, lack of innovation in program activities and low community participation. So this still affects the village's ability to manage village funds.

## Keywords: Village Funds; Village Fund Management; Problems in Village Fund management

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  sistem  pemerintahan  terendah yang  memiliki  peranan  strategis  untuk  membantu pemerintah  pusat  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan,  termasuk  pembangunan.  Hal  ini  semakin dipertegas  dengan  lahirnya  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  desa.  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa  tidak  lagi  dianggap  sebagai  objek  pembangunan, melainkan  ditempatkan  menjadi  subjek  dan  ujung tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  adat  istiadat,  dan  nilai  sosial  budaya masyarakat desa.
Sebagai  Implementasi  UU  No.  6  tahun  2014 tentang  desa,  telah  diundangkan  dua  Peraturan Pemerintah  (PP)  yaitu  PP  No.  43  Tahun  2014  tentang desa  dan  PP  No.  60  Tahun  2014  tentang  sumber pendanaan  desa,  yang  diperbaharui  dengan  PP  No.  22
Tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  saat  sekarang  ini, karena  implementasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  berimplikasi  terhadap  desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Dana Desa (DD)  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN),  sehingga  jumlah  anggaran  desa melonjak  drastis.  Sumber  pendapatan  desa  tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Salah  satu  strategi  pemerintah  untuk  membantu agar  desa  menjadi  mandiri  dan  otonom  dengan memberikan  dana  desa.  Permendes  No  5  Tahun  2015 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  (DD), mengatur  di  dalamnya  penggunaan  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  untuk  pembangunan  pemerintah dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Terutama  untuk penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan  akses  atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  setiap  tahunnya,  yang  di antaranya  dapat  mencakup:  a)  peningkatan  kualitas proses  perencanaan  desa;  b)  mendukung  kegiatan ekonomi  baik  yang  dikembangkan  oleh  BUM  Desa maupun  oleh  kelompok  usaha  masyarakat  desa  lainnya; c)  pembentukan  dan  peningkatan  kapasitas  kader pemberdayaan  masyarakat  desa;  d)  pengorganisasian melalui  pembentukan  dan  fasilitasi  paralegal  untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan  promosi  kesehatan  dan  gerakan  hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat  pengelolaan  Hutan  Desa  dan  Hutan Kemasyarakatan;  g)  peningkatan  kapasitas  kelompok masyarakat. (Satria Mentari, 2017).
Pengalokasian dana desa (DD) dalam jumlah yang cukup besar untuk masing-masing desa dapat menunjang program-program  Desa  baik  dalam  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Karena  beberapa  hal  yang menyebabkan  desa  membutuhkan  sumber  pendapatan yaitu  :  a).  Desa  memiliki  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  (APBDes)  yang  kecil  dan  sumber pendapatan  yang  kecil  pula.  b).  Kesejahteraan masyarakat  desa  yang  rendah  sehingga  sulit  bagi  desa mempunyai  pendapatan  asli  desa  (PADes)  yang  tinggi. c).  Masalah  itu  diikuti  dengan  rendahnya  dana operasional  desa  untuk  menjalankan  pelayanan  publik. d).  Banyak  program  pembangunan  masuk  ke  desa  akan tetapi  hanya  di  kelola  oleh  dinas.  Program  seperti  itu mendulang  kritikan  karena  program  tersebut  tidak memberikan  akses  pembelajaran  bagi  desa  dan  program tersebut bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya (Kusuma Chandra et al.,  2012).  Pemberian  dukungan  keuangan  kepada  desa melalui  dana  perimbangan  APBN  diharapkan  dapat mengatasi  permasalahan-permasalahn  pembangunan  di desa dan pemberdayaan masyarakat.
Namun  cita-cita  luhur  yang  diniatkan  oleh pemerintah  pusat  untuk  menjadikan  desa  sebagai pemerintah yang otonom dengan memberikan dana desa dengan jumlah yang besar, masih jauh dari harapan yang seharusnya. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam  pengelolaan  dana  desa  membuktikan  bagaimana desa masih belum mampu menjalankan amanat ini.
Pengelolaan  Dana  Desa  di  beberapa  daerah masih  menghadapi  berbagai  kendala.  Berangkat  dari pemikiran  di  atas,  maka  kajian  ini  hendak  meneliti tentang  evaluasi  pengelolaan  dana  desa  di  salah  satu Desa  di  Kabupaten  Kerinci,  tepatnya  di  Desa  Sungai Abu  Kecamatan  Air  Hangat  Timur.  Berdasarkan  data yang berhasil peneliti peroleh, dengan adanya kebijakan program  dana  desa  yang  mulai  direalisasikan  tahun 2015, desa Sungai Abu yang merupakan Desa induk dari pemekaran  desa  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang banyak  dibandingkan  dengan  desa  hasil  pemekaran. Desa  Sungai  Abu  pada  tahun  2016  mengalami peningkatan  ADD  tertinggi  yaitu  dengan  peningkatan hampir  500  %  dari  Rp  102.508.293  menjadi  Rp
914.870.000.  Berikut  tabel  jumlah  Dana  Desa  (DD) Desa  Sungai  Abu  Kecamatan  Air  Hangat  Timur Kabupaten Kerinci
Tabel 1 . Jumlah Dana Desa (DD) Desa Sungai Abu
Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci No Tahun Jumlah Dana Desa 1 Tahun 2015 Rp. 914.870.000,- 2 Tahun 2016 Rp. 1.010.454.087,- 3 Tahun 2017 Rp. 1.108.384.000,- 4 Tahun 2018 Rp. 1.187.980.000,- 5 Tahun 2019 Rp. 1.224.000.978,- 6 Tahun 2020 Rp. 1.250.909.099,-
Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Abu Tahun 2020
Dari  tabel  1  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  Dana Desa dari mulai diluncurkan sampai sekarang mengalami peningkatan dari ahun 2015 sampai sekarang selama  6  tahun  terakhir  Maka  dari  itu  Dana  Desa  yang begitu  banyak  jumlahnya  yang  di  berikan  kepada  desa haruslah  di  kelola  dengan  baik.  Yang  mana  tujuan  dari Dana  Desa  itu  adalah  untuk  pembangunan  Desa  secara fisik  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini berasumsi  bahwa  pemerintah  Desa  Sungai  Abu  belum mampu  untuk  melakukan  pemberdayan  masyarakat dengan  baik  melalui  pemanfaatan  anggaran  Dana  Desa. Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Sungai Abu dalam menciptakan inovasi berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi  masyarakat  didesa  ini  menjadi  penyebab dalam  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Sungai Abu.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena  sosial secara mendalam. Dengan Memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  lain-lain.  (Lexy  J.  Moleong,  2004).  Studi kasus  menjadi  tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan untuk menganalsis permasalahan  yang terjadi. Robert K Yin  (2008)  menjelaskan  studi  kasus  digunakan  sebagai suatu  penjelasan  komprehensif  yang  berkaitan  dengan berbagai  aspek  seseorang,  suatu  kelompok,  suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatn  yang  diteliti,  diupayakan  dan  ditelaah sedalam  mungkin.  Yin  (2008)  juga  menjelaskan  studi kasus  merupaka  suatu  inquiri  empris  yang  menyelidiki fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata,  bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak tegas dan  dimana:  multi  sumber  bukti  dimanfaatkan.  Untuk melakukan  study  kasus  Robert  K  Yin,  menganjurkan kasus  yang  diangkat  signifikan  mengisyaratkan  sebuah keunikan  dan  betul-betul  khas.  Keunikan  kasus mencakup:  (1),  ciri  khusus/hakekat  kasus;  (2),  latar belakang historis; (3), Konteks/setting fisik; (4), Konteks
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
lain,  mencakup  ekonomi,  politik,  hukum,  dan  estetika; (5)  Kasus-kasus  lain  yang  dengannya  suatu  kasus  dapat dikenali; (6), Para informan yang dikenalinya kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur
Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai Abu  Kecamatan  Air  Hangat  Timur  ini,  sesuai  dengan Permendagri  No.  113  Tahun  2014,  melalui  beberapa tahapan  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawawan, sampai ke pertanggungjawaban. Masyarakat memang harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan menggunakan dana desa ini, karena tujuan utama  dari  penggunaan  dana  desa  di  nagari  yang dihadirkan  ini  adalah  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat desa yang rata-rata masih banyak kekurangan, namun karena masyasrakat kita yang masih acuh  tak  acuh  dan  sibuk  bekerja  untuk  hadir  rapatpun meskipun  telah  disebar  undangan  masih  susah  untuk hadir, alhasil yang hadir hanya orang itu itu saja.
Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program  dana  desa,  pemerintahan  desa  harus  memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan  untuk  dilibatkan  secara  aktif  dalam pengambilan  keputusan  dan  dapat  dilihat  dari  jumlah masyarakat  yang  hadir,  sehingga  kualitas  keputusan yang  dihasilkan  menjadi  baik.  Peneliti  melihat  dalam tahapan perencanaan pembangunan di Desa  Sungai Abu ini,  Pemerintah  desa  telah  mengupayakan  untuk memfasilitasi  masyaraat  dengan  memberikan  seluasnya kepada  masyarakat  untuk  memberikan  aspirasi  untuk  di musyawarahkan  dalam  perencanaan  pembangunan nagari (RPJMdes).
Titiek  Pudjiastuti  (2016)  menjelaskan  dalam perencanaan  pengelolaan  dana  desa,  Pengambilan keputusan  untuk  perencanaan  pembangunan  haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan  yang  disampaikan  masyarakat,  sehingga  didapat perencanaan  pembangunan  yang  menurut  partisipan paling  mendesak  untuk  disegerakan.  Agar  didapat prioritas  rencana  pembangunan  ini  tidak  serta-merta berasal dari para usulan dari para stakeholder, tetapi juga harus  berasal  dari  usulan  seluruh  kalangan  masyarakat, dan  dilanjutkan  dengan  rembug  yang  menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.
Namun  dalam  tahapan  perencanaan  di  Desa Sungai  Abu  untuk  pengelolaan  Dana  desa  ternyata masyarakat  masih  kurang  partisipatif  dalam  menyikapi dan  ikut  serta  dalam  proses  perumusan  perencanaan pembangunan.  Adapun  masyarakat  yang  ikut  serta dalam  perencanaan  pembangunan  desa  lebih  cenderung kepada orang-orang  yang  sudah  tua, dan tidak mewakili dari  semua  unsur  masyarakat  seperti  pemuda  maupun masyarakat  perempuan.  Sehingga  untuk  penggalian gagasan  yang  dilakukan  masih  belum  optimal  hasilnya.
Dalam penelitian  yang dilakukan Satria Mentari  (2017). Dahyar  Daraba  (2017),  juga  menjelaskan,  masih rendahnya  tingkat  keikutsertaan  masyarakat  dalam tahapan  perencanaan  kegiatan  seperti  masih  sangat kurangnya  dalam  menghadiri  rapat,  dan  yang  aktif mengikuti  setiap  rapat  adalah  staf-staf  desa,  anggota Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  diikuti beberapa  masyarakat,  namun  masyarakat  yang  datang itu-itu  saja  dalam  setiap  rapat  dan  bahkan  kolega  dari kepala  desa.  Sesuai  dengan  penelitian  yang  peneliti lakukan  di  desa  Sungai  Abu,  dimana  masih  rendahnya kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  dalam  perencanaan pengelolaan dana desa.

## Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, mengacu  kepada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang  berasal  dari  usulan- usulan  masyarakat  yang  telah  dirumuskan  pada  saat Musrembagdes. Dan untuk menjamin kualitas pelaksanaan  kegiatan  yang  tetap  mengacu  pada  prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan  yang  matang  dan  terencana.  Persiapan  ini lebih  ditujukan  kepada  penyiapan  aspek  sumberdaya manusia,  termasuk  masyarakat,  pemerintah  desa  dan Bamus  perlu  mempersiapkan  tenaga  dan  waktu  untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.
Tahap  pelaksanaan  yang  melibatkan  masyarakat ini  bertujuan  agar  pembangunan  didesa  nantinya  tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan  mengerti  untuk  apa  penggunaan  dana  desa,  serta diharapkan  dapat  menghasilkan  output  pembangunan desa  yang  baik  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  dan masyarakatnya.  Selain  itu  pelibatan  masyarakat  pada tahap  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  serta mendorong  masyarakat  untuk  lebih  memberikan perhatian  kepada  kegiatan  pembangunan  yang  ada  di desa.
Pengelolaan  dana  desa  Meutia  Liliana  (2017) menemukan  bahwa  dengan  adanya  program  dana  desa, dalam tahapan pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan,  karena  jumlah  dana  yang  besar,  dan dominasi pemerintah desa menjadi hal yang memuluskan  untuk  terjadinya  penyalahgunaan  dana, sama seperti yang terjadi di desa Sungai Abu, lemahnya partisipasi  masyarakat  menimbulkan  dominasi  dari pemerintah  desa  yang  kuat  sehingga  terjadinya penyelewengan  dalam  tahapan  pelaksanaan  pengelolaan dana desa.

## Tahap Pengawasan Pembangunan
Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan  pembangunan  yang  direncanakan  sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang  digunakan  tepat  sasaran.  Pengawasan  merupakan
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
kegiatan  untuk  mengamati  perkembangan  pelaksanaan rencana  pembangunan,  mengidentifikasi  permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari  adanya  program  ini.  Semua  pelaku  program berkewajiban  untuk  memantau  kegiatan  mereka  dan memastikan  bahwa  pelaksanaan  telah  dicapai  sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.
Pengawasan  pengelolaan  Dana  desa  secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan  organisasi  pemerintah  Kabupaten  maupun Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  pengawasan  secara fungsional  pada  Desa  Sungai  Abu  yang  berupa pelaporan  yang  seharusnya  dilakukan  setiap  bulan (Laporan  Berkala)  dan  setiap  akhir  tahun  (SPJ),  namun pada pelaksanaannya  hanya dilakukan 2 kali  dalam satu tahun.
Peneliti melihat bagaimana  elit desa masih belum mampu  secara  optimal  dalam  melakukan  pengawasan karena  sistem  pengawasan  yang  saat  sekarang  ini  sudah menggunakan pengisian secara online . Apabila dikaitkan dengan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengawasan pengelolaan  Dana  Desa  yakni  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir  pemberian  dan  penyaluran  Dana  Desa dari  Pemerintah  Kabupaten.  Sedangkan  Pemerintah Kabupaten  dan  Camat  wajib  membina  dan  mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten,  maupun  Camat  yang  terjadi  dalam pengelolaan  Dan  Desa  pada  desa  Sungai  Abu  sudah sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Namun  masih  perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan  langsung melalui  struktur  organisasi,  bagan  organisasi  dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada di Desa Sungai Abu  telah  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa,  perangkat desa dan masing masing ketua pelaksana kegiatan.
Sehingga pengawasan yang tepat dalam pengelolaan  dana  desa  yang  dijelaskan  oleh  Sofyani  et al.,  (2018)  dalam  penelitiannya  agar  pembangunan  desa tidak  hanya  menjadi  lahan  baru  untuk  tindakan  korupsi dan  inefisiensi  ditingkat  desa  karena  lemahnya pengawasan,  sehingga  dibutuhkan  pengawasan  yang ketat seperti yang telah dilakukan oleh Desa Sungai Abu untuk  mengurangi  terjadinya  penyelewengan  dana  desa oleh pemerintah desa.

## Tahap Pelaporan/Tanggungjawab
Pertanggungjawaban  merupakan  tahap  akhir  dari rangkaian  pengelolaan  dana  desa  yang  harus  dilakukan oleh elit pemerintah Desa. Menurut Lembaga
Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  RI  (2000),  pertanggungjawaban adalah  kewajiban  untuk  memberikan,  menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang/pimpinan  suatu  unit organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang berwenang meminta pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban  adalah  hal  yang  penting untuk  menjamin  nilai-nilai  seperti  efisiensi,  efektifitas, reliabilitas  dan  prediktibilitas.  Suatu  akuntabilitas  tidak abstrak  tapi  kongkrit  dan  harus  ditentukan  oleh  hukum melalui  seperangkat  prosedur  yang  sangat  spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.  Sulistiyani  (2004)  menyatakan bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  dua  kata kunci  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa  dalam  akuntabilitas  terkandung  kewajiban  untuk menyajikan  dan  melaporkan  segala  kegiatan  terutama dalam  bidang  administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang lebih tinggi.
Di  desa  Sungai  Abu  sendiri  dalam  memberikan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dan berpedoman  pada  Permendagri  No  20  Tahun  2018  dan Perbup  Kerinci  Kemudian  dalam  pelaksanaanya  didesa menetapkan  kebijakan-kebijakan  dalam  menyampaikan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  agar  dapat mencapai  tujuan  yang  tercantum  pada  RPJM  dan  RKP seperti  penggunaan  dana  desa  dapat  terserap  secara maksimal,  manfaat  dana  desa  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  dan  disampaikan  secara  transparan  dan akuntabel.
Dalam  memberikan  laporan  pertanggungjawaban pengelolaan  dana  desa  pemerintah  desaharus  melewati serangkaian  tahap,  yang  dimulai  dari  penyusunan Laporan  pertanggungjawaban  (LPJ)  di  setiap  tahunnya sampai  pemerintah  nagari  menyampaikan  LPJ  Realisasi APBD kepada Bupati dan masyarakat desa.

## Permasalahan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan,  peneliti  melihat  bagaimana  Desa  Sungai  Abu dalam  pengelolaan  dana  desa  masih  belum  maksimal. Pemerintah  desa  yang  memiliki  wewenang  dalam pelaksanakan  pengelolaan  dana  desa  masih  belum  di imbangi  oleh  Kapasitas  dan  kapabilitas  yang  mumpuni, masyarakat yang diharapkan mampu membantu pemerintah  desa  dalam  melakukan  pengelolaan  dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan  masih  jauh  dari  harapan,  rendahnya kesadaran  untuk  ikut  serta  dalam  tahap  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  masih  menjadi  hal  yang  terjadi ditengah masyarakat.
Tidak  hanya  itu,  dengan  adanya  bantuan pemerintah pusat melalui dana desa yang dikelola secara otonom,  diharapkan  mampu  menciptakan  kemandirian masyarakat,  namun  hal  ini  menjadi  boomerang  sendiri
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
dalam  implementasinya,  dengan  adanya  bantuan  dana desa  dengan  jumlah  yang  besar  untuk  masing-masing desa,  membuat  pemerintah  desa  tergantung  sepenuhnya terhadap  dana  desa,  meskipun  memiliki  jumlah  yang banyak  tapi  memiliki  aturan  atau  regulasi  yang  sudah jelas dari pemerintah pusat maupun kementrian desa.
Dalam  menyusun  laporan  pertanggungjawaban yang  harus  dilakukan  oleh  elite  desa,  dan  berdasarkan penelitian  yang  peneliti  lakukan,  desa  Sungai  Abu  telah melakukan  tahapan  dalam  pertanggungjawaban  hanya saja dalam tahap pelaporan
Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang seharusnya  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan setelah  akhir  tahun  anggaran  masih  sering  terlambat, karena  lemahnya  kapasitas  dan  kapabilitas  dari  elit pemerintah desa. Dan untuk laporan pertanggungjawaban  dengan  memberikan  informasi kepada masyarakat juga masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah desa.
Pertanggungjawaban  secara  administratif  dengan membuat laporan-laporan seperti yang ada di SPJ untuk di  serahkan  ke  Kabupaten  melalui  Kecamatan,  namun laporang  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  yang seharusnya  lebih  utama  dilakukan  oleh  desa  tidak terlaksana,  kegiatan  yang  seharusnya  nagari  adakan seperti  mensosialisaikan  kepada  masarakat  kurang  lebih tiga  bulan  sekali  tidak  terlaksana,  hal  ini  menurut peneliti  tidak  terlepas  dari  rendahnya  partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
Sulistiyani  (2004)  menjelaskan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  merupakan  hal  yang  penting  untuk menjamin  nilai-nilai  seperti  efisiensi,  efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Sehingga dalam membuat laporan  pertanggungjawaban  suatu  kegiatan  harus  jelas dan  menjadi  gambaran  tanggungjawab  oleh  pemerintah selaku pelaksana dari kegiatan.
Dalam  tahapan  pelaporan  pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pertanggungjawaban yang seharusnya dihadirkan oleh pemerintah desa tidak hanya dalam bentuk laporan kepada Kecamatan dan Kabupaten tetapi  juga  kepada  masyarakat  tidak  terlaksana,  hal  ini juga  dikarenakan  rendahnya  partisipasi  masyarakat untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa,  sehingga pelaporan  dan  pertanggungjawab  dalam  pengelolaan dana desa ini belum terlaksana dengan semestinya.
Lemahnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM
Pemerintahan Desa
Di era otonomi Desa, pemerintah desa diamanahkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Undang- Undang Desa untuk mengelola anggaran desa yang jauh lebih  banyak  dibandingkan  sebelum  Undang-Undang Desa  disahkan.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  2  menjelaskan tentang  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  (1)
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib  dan  disiplin  anggaran.  (2)  Pengelolaan  keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31 Desember.
Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tahun 2014  tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN menegaskan  bahwa  dana  desa  harus  dikelola  secara tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  efesiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Memperhatikan peraturan perundang-undangan di atas maka pemerintah desa harus memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  yang  baik  dalam pengelolaan keuangan desa.
Sumber daya manusia organisasi pemerintah  desa di  atas  dinilai  tidak  mendukung  terselenggaranya pemerintahan  desa  Sungai  Abu  dengan  baik.  Secara kuantitas sumber daya manusia pemerintah Desa Sungai Abu  tidak  mampu  menjangkau  besarnya  kewenangan pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa (perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  pertanggung jawaban).  Selain  itu,  pemerintah  pusat  melalui  Undang- Undang  Desa,  secara  langsung  memberikan  sejumlah anggaran  (dana  desa)  kepada  pemerintah  desa  untuk dikelola  secara  akuntabel.  Karena  itu,  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Sungai  Abu  terutama  dalam pengelolaan Dana Desa tidak berjalan maksimal.
Meskipun  sebelum  diberlakukan  Undang-Undang Desa,  pemerintah  desa  juga  berkewajiban  menyusun RPJM  Des  dan  RKP  Desa.  Namun  di  era  implementasi Undang-Undang Desa, mekanisme penyusunan program pembangunan  Desa  (RPJM  Des  dan  RKP  Des)  lebih komprehensif  dari  sebelumnya.  Sehingga  dengan lemahnya  kapasitas  dan  kapabilitas  pemerintah  desa Sungai  Abu  mengakibatkan  sering  terlambatnya  Nagari dalam memberikan laporan SPJ tahunan ke Kabupaten.

## Kurangnya Inovasi dalam pengelolaan Dana Desa
Dalam pengelolaan dana desa, sangat dibutuhkan kemampuan  Daya  inovasi  pemerintah  desa.  Daya inovasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah kemampuan  pemerintah  desa  dalam  menghasilkan kreatifitas  dalam  penyusunan  program  dan  kegiatan  di desa.  Drucker  (1986),  berpendapat  bahwa  setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (core competence ), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan  organisasional  yang  mana  inovasi  tersebut dapat  dilihat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan, pelaksananaan  kebijakan  dan  mengevaluasi  kebijakan (Syamsurizaldi et al., 2018). Dalam penelitian ini adalah kebijakan  pemerintahan  desa  yang  dilakukan  oleh stakeholder  desa  dalam  penyusunan  program  dan kegiatan  didesa  dengan  kondisi  dimana  sumber
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
pembiayaan di desa yang semakin beragam dan semakin meningkat.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan, desa Sungai Abu masih belum melakukan inovasi dalam perencanaan  pembangunan  meskipun  sudah  memiliki sumber  pendanaan  desa  yang  meningkat  lebih  100  % dari  bantuan  dana  desa.  Kecendrungan  pemerintah  desa maupun  usulan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat masih  memfokuskan  terhadap  pembangunan  fisik dengan  mengenyampingkan  peningkatan  pemberdayan masyarakat,  berdasarkan  data  yang  berhasil  peneliti kumpulkan  dilapangan,  80%  perencanaan  masih  fokus terhadap  pembangunan,  dan  hanya  sedikit  dari pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan  yang  berfokus  kepada  peningkatan pemberdayaan  masyarakat.  Meskipun  pelaksanaan  dana desa sudah berlangsung lebih dari lima tahun.
Seharusnya,  Peningkatan  sumber  keuangan  desa ditujukan  bukan  hanya  untuk  melakukan  pembangunan fisik,  namun  diutamakan  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat. Dalam  Permenpan  No.5  Tahun  2015  tentang  pedoman penggunaan  Dana  Desa  itu  menjelaskan  bahwa  sasaran utama  dalam  pengelolaan  Dana  desa  fokus  kepada  dua hal  yaitu  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakaat.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  hal  yang  sangat diperlukan  dalam  pengelolaan  Dana  desa.  Karena dengan  tingginya  keikutsertaan  masyarakat  baik  dalam perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan  sangat berpengaruh  terhadap  hasil  dari  kegiatan  tersebut. Pelaksanaan  pembangunan  yang  meliputi  segala  aspek kehidupan  baru  akan  berhasil  apabila  merupakan kegiatan  yang  melibatkan  seluruh  anggota  masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh  Tjokroamidjodjo (1974).
Disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan  dan  bahkan  menjadi  salah  satu  tujuan pembangunan  itu  sendiri,  namun  untuk  di  desa  Sungai Abu  sendiri,  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  pembangunan  melalui  program  dana  desa  masih sangat  rendah,  berdasarkan  penelitian  yang  peneliti lakukan  dilapangan.  Baik  dari  tahapan  perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan masyarakat masih belum  ikut  berkolaborasi  dengan  pemerintah  desa, adapun masyarakat  yang  ikut serta berpartisipasi namun tidak  memahami  substansi  dengan  baik  terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga cenderung mengikuti  sebagai  bentuk  formalitas  saja  tanpa memaknai  apa  keutamaan  dan  keharusan  dalam  proses pembangunan tersebut.
Pangestu  (1995)  dalam  Dahyar  Daraba  (2017) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  partisipasi  masyarakat,  yaitu:  mencakup karakteristik  individu  yang  dapat  mempengaruhi
individu  tersebut  untuk  berpartisipasi  dalam  suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan,  pekerjaan,  jumlah  pendapatan,  pengalaman berkelompok. Hal–hal yang mendorong dalam rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Untuk masyarakat  desa  Sungai  Abu  sendiri  peneliti  melihat bagaimana  tingkat  pendidikan  masyarakatnya  yang masih  rendah,  sehingga  berpengaruh  terhadap  jenis pekerjaan  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu  peneliti menganalisis  bahwa  tingkat  pendidikan,  pekerjaan  dan status  kependudukan  berpengaruh  terhadap  peran masyarakat di desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa.

## Pendidikan Masyarakat
Jika dihubungkan tingkat pendidikan dan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa, maka  kenyataan  menunjukkan  adanya  hubungan  yang erat.  Masyarakat  memiliki  tingkat  pendidikan  yang tinggi  biasanya  mempunyai  perhatian  yang  besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah  maupun  yang  swadaya  masyarakat.  (Dahyar Daraba, 2017)
Melalui  pendidikan  yang  tinggi  mereka  mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan sehingga  mereka  pada  umumnya  merasa  senang  terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat  mempunyai  pendidikan  yang  rendah,  maka mereka sulit untuk mengerti akan pentingnya pembangunan  yang  dilaksanakan.  Akibat  ketidaktahuan itulah maka timbul sikap kurang keperdulian masyarakat terhadap  pembangunan.  Kenyataan  ini  memberikan gambaran  bahwa  betapa  besar  pengaruh  pendidikan terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan. Desa  Sungai  Abu  tingkat  pendidikan  masyarakat  masih tergolong  sangat  rendah,  karena  berdasarkan  data  yang peneliti  peroleh  di  lapangan  masyarakat  desa  Sungai Abu rata-rata hanya lulusan sekolah menengah pertama. Hal tersebut dpat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 . Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sungai Abu tahun 2020 No Tingkat Pendidikan Jumlah Pesentase 1 Belum/Tidak Sekolah 1997 26,12 2 Penduduk tamat SD 2660 34,80 3 Penduduk tamat SMP/Sederajat 1432 34,80 4 Penduduk tamat MA/Sederajat 1385 17,07 5 Penduduk tamat Diploma/Sarjana 589 3,29 Jumlah 8075 100
Sumber  data  Arsip  Kantor  Kepala  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur
Dahyar  Daraba  (2017),  Ahmad  Mustanir,  (2016) dalam  penelitiannya  tentang  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa  menjelaskan,  Melalui pendidikan  yang  tinggi  mereka  mengerti  tentang  arti
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
pentingnya  pembangunan  yang  dilaksanakan  sehinngga mereka  pada  umumnya  merasa  senang  terlibat  dalam pembangunan  tersebut,  akan  tetapi  sebaliknya  jika masyarakat  mempunyai  pendidikan  yang  rendah,  maka mereka sulit untuk mengerti akan pentingnya pembangunan  yang  dilaksanakan.  Akibat  ketidaktahuan itulah  maka  timbul  sikap  kurang  peduli  masyarakat terhadap  pembangunan.  Kenyataan  ini  memberikan gambaran  bahwa  betapa  besar  pengaruh  pendidikan terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan. Hal  ini  menjadi  gambaran  yang  terjadi  di  tengah masyarakat Desa Sungai Abu, dengan rendahnya tingkat pendidikan  yang  masih  dimiliki  oleh  masyarakat,  tidak memberikan  peran  untuk  ikut  serta  dalam  mengawasai dan  ikut  terlibat  dalam  pengelolaan  dana  desa  secara aktif,  sehingga  peran  masyarakat  tidak  optimal  dalam pengelolaan  dana  desa,  dan  hanya  di  dominasi  oleh pemerintahan desa.

## SIMPULAN
Dengan adanya Dana Desa memberikan implikasi secara  signifikan  terhadap  perubahan  kebijakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu implikasinya  adalah  meningkatnya  sumber  keuangan desa  terutama  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Peningkatan  sumber  keuangan  desa tersebut ditujukan untuk meningkatkan Pembangunan desa terutama dalam hal menciptakan kemandirian desa.
Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  telah  dilaksanakan didesa  Sungai  Abu  Kecamatan  Air  Hangat  Timur. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban  telah  dilaksanakan.  Namun  di Desa  Sungai  Abu  dalam  pengelolaan  dana  desa  masih belum  optimal.  Masih  banyak  nya  terdapat  masalah- masalah dalam pengelolaan dana desa yang menghambat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Namun  permasalahan  baru  yang  peneliti  lihat terjadi di desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa di  samping  rendahnya  SDM  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  dana  desa  dan  lemahnya  peran  aktif masyarakat  dan  belum  memiliki  inovasi  dalam pengelolaan  dana  desa,  karenanya  pos-pos  anggaran dalam pemanfaatan Dana Desa masih belum inovatif dan tidak  memposisikan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai hal  yang  utama.  Sehingga  hal  ini  berpengaruh  terhadap kemandirian  pemerintahan  desa  dalam  menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal  ini  menyebabkan  Desa  masih  seutuhnya tergantung  kepada  dana  transfer  yang  di  berikan  oleh pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  meskipun pelaksanaan program dana desa ke desa sudah berlangsung enam  tahun.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  dengan adanya  program  dana  desa  yang  di  lakukan  oleh pemerintah pusat dengan tujuan menciptakan kemandirian desa  belum  terwujud.  Sebaliknya,  dengan  adanya  dana
desa  yang  diberikan  setiap  tahunnya  membuat  desa ketergantungan kepada dana pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Daraba,  D.  (2017).  Pengaruh  Program  Dana  Desa terhadap  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora, 19 (1), 52-58. doi: http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v1
9i1.11524
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  RI.  2000.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul  sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi
Negara (LAN) RI
Meutia  Liliana.  Intan.  (2017).  “Pengelolaan  Keuangan Desa”.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma  vol.7. Hal 227-429.
Moleong,  Lexy.  2004. Metode  Penelitian  Kualitatif ,
Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
Permendes  No  5  Tahun  2015  2015  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang desa PP No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
PP No. 60 Tahun 2014 tentang sumber pendanaan desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang desa PP No. 22 Tahun 2015 tentang desa
Putra,  Chandra  Kusuma.,dkk.  (2012).  Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam PemberdayaanMasyarakat Desa (Studi Kasus:Desa Wonoreo Kecamatan Singisari KaupatenMalang). Jurnal  Administrasi  Publik. Volume 1, Nomor 6 Hal 1203-1212
Satria  Mentari.  (2017).  Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Tumaluntung Satu  Kecamatan  Taleran  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Sosiohumaniora, 2017: 2-3 Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S., & Widiastuti, H.
(2018).  Praktik  Pengelolaan  dan  Tata  Kelola Pemerintahan  Desa  Dlingo  di  Kabupaten  Bantul: Pembelajaran  dari  Desa  Percontohan. Jati:  Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1 (1), 1-16. doi:https://doi.org/10.18196/jati.010101
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul- modul Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Syamsurizaldi.  Annisa  Aulia.  Rozi  Dateno.  (2018).
Dampak  perkembangan  sumber  keuangan  nagari terhadap inovasi program dan kegiatan pembanguna  nagari  di  Kabupaten  Solok  Selatan tahun  2013-2016. Jurnal  Pembangunan  Nagari Volume 3 No 1 Edisi Juni 2018: 75-96
Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta, LP3ES.
Kafrini  et  al.,  Pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi:  (Studi  Kasus  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Yin, Robert K. (2008). Case Study Research: Design and Methods  (Applied  Social  Research  Methods). Illinois: Sage Publication, Inc.