Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko dan Religiusitas Sebagai
Variabel Moderasi

## Fithiyaturrahmah
Universitas Muhammadiyah Berau E-mail: fithiyaturrahmah@gmail.com
Article History: Received: 19 Januari 2024 Revised: 29 Januari 2024 Accepted: 31 Januari 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji efek moderasi preferensi resiko dan religiusitas. Sampel penelitian diperoleh melalui metode metode non probability sampling berupa convenience sampling dalam penarikan sampel dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini prefensi resiko memperlemah pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memberikan tambahan bukti empiris bahwa prefensi resiko memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh pada pemahaman terhadap kepatuhan pajak.
Keywords:
Pemahaman, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib
Pajak, Preferensi Risiko, Religiusitas.

## PENDAHULUAN
Pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara, yaitu sebesar 82,5% (Media Keuangan, 2019). Pajak merupakan hasil pungutan oleh negara dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pajak yang terutang harus dibayar tanpa kompensasi langsung. Hasilnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan mengembangkan belanja negara. Namun, penerimaan pajak di Indonesia ini tergolong rendah sehingga mengharuskan adanya perencanaan untuk menaikkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Rendahnya penerimaan Negara dari sector pajak ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak harus dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajaknya.
Realisasi penerimaan pajak merupakan salah satu permasalahan utama dalam perpajakan di Indonesia. Permasalahan ini mengenai tax ratio atau rasio pajak di Indonesia yang masih dianggap rendah di bawah standar. Hal ini ditunjukkan dengan rasio pajak yang sejak 5 tahun terakhir (2014-2017) telah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 rasio pajak cukup tinggi hingga 13,7%, tahun 2015 berada di angka 11,6, kemudian pada tahun 2016 kembali turun menjadi 10,8

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1294
hingga pada tahun 2017 mencapai 10,7. Meskipun, pada tahun 2018 rasio pajak mengalami peningkatan 0,1 % dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,5% dan pada tahun 2019 sebesar 11,9% angka ini masih jauh dari standar global yang mencapai 15% (Media Keuangan, 2019). Dengan demikian, hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kota Samarinda yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong rendah menjadi motivasi penelitian ini. Hal ini tercermin dari besarnya wajib pajak badan yang melakukan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2019, yaitu hanya sebesar 59,65% dari 16.351 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Samarinda (KPP Pratama Samarinda, 2019).
Perubahan sikap patuh wajib pajak ditentukan oleh pengawasan yang dilakukan otoritas pajak dan didukung dengan faktor-faktor lainnya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan eksternal (Prabawa & Noviari, 2012). Faktor internal dari kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pemahaman pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Menurut Richardson (2006) memiliki pemahaman atas perpajakan dan undang-undangnya sangat penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan cenderung lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.
Beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adiasa (2013), yang menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pajaknya.
Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, namun terdapat juga faktor eksternal, salah satunya ialah sanksi pajak. Sanksi perpajakan berarti wajib pajak akan diberikan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak terdiri dari 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa penjara. Diberlakukannya sanksi perpajakan tentunya untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami sanksi pajak yang berlaku untuk mengetahui konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Semakin tinggi sanksi/denda akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak patuh sehingga penghindaran pajak berkurang. Selain itu, peningkatan sanksi/denda dalam menimbulkan efek jera dapat terwujud apabila kerugian yang diderita akibat pengenaan sanksi atau denda jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh (Dularif, et al ,. 2019). Hukuman akan diberikan kepada pembayar pajak yang lalai dan atau melakukan tindakan penipuan yang serius (Widuri & Wati, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh Widuri & Wati (2019) terbukti ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberlakukan kepada wajib pajak maka keputusan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Namun, hasil berbeda yang ditemukan Oladipupo
& Obazee (2015) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sejalan dengan penelitian oleh Meidawati & Azmi (2019) mendukung bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal ini memberikan bukti bahwa sanksi ketat yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar belum menjamin tingkat kepatuhan wajib pajak mereka.
Kedua faktor tersebut juga dapat diperkuat dengan adanya faktor lain, seperti preferensi resiko dan religiusitas. Preferensi resiko pada wajib pajak berkaitan dengan kemungkinan melakukan pembayaran pajak atau resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi. Adanya resiko- resiko yang terjadi akan terkait dalam peningkatan kepatuhan pajak, dimana seseorang wajib pajak akan memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi resiko yang terjadi. Semakin tinggi kecenderungan wajib pajak dalam menghadapi resiko akan semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya (Aryobimo & Cahyonowati, 2012).
Kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya faktor religiusitas. Religiusitas menjadi komitmen dalam beragama, dimana setiap ajaran agamanya akan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Religiusitas juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Religiusitas ditemukan memiliki pengaruh positif dalam mendorong keinginan pembayar pajak untuk mematuhi undang-undang pajak di Malaysia. Salah satu kemungkinan penjelasan untuk hasil ini adalah nilai-nilai agama yang kuat yang dipegang oleh banyak orang Malaysia (Mohdali & Pope, 2012).

## LANDASAN TEORI Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) menjelaskan kepatuhan pajak yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Wajib pajak bersikap patuh didasarkan pada niat dan motivasi dari wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak merupakan faktor internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.
Penelitian terdahulu memberikan bukti empiris bahwa pemahaman dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013 dan Ghoni, 2012). Adiasa (2013) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak rata-rata memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pajaknya.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Teori Jera (Deterrence Theory) menjelaskan seseorang akan mempertimbangkan manfaat,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1296
biaya, dan risiko dari tindakan yang akan dipilih (Allingham dan Sand, 1972). Pemberian sanksi merupakan salah satu cara otoritas pajak dalam mencegah terjadinya pelanggaran pajak atau sikap tidak patuh dari wajib pajak tersebut. Sanksi perpajakan dianggap sebagai konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.
Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa sanksi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Doran (2009) berdasarkan kajian perilaku pajak di Amerika menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, namun juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan keadilan dengan memberikan hukuman terhadap pihak- pihak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan Alm et al. (2016), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan akan memengaruhi keputusan individu dalam menentukan berapa penghasilan yang dia akan laporkan dari penghasilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, pengambil kebijakan harus membuat kebijakan yang tepat yang mendorong semaksimal mungkin perilaku wajib pajak ke arah yang positif.
Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Widuri & Wati, 2019). Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin rendah keputusan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, sanksi dikenakan untuk menciptakan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajak mereka.
Hasil yang berbeda terkait pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan ditunjukkan dalam penelitian Keller (1997) dan Oladipupo & Obazee (2015). Keller (1997) dengan menggunakan metode eksperimen menunjukkan bahwa sanski perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Oladipupo & Obazee (2015) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Preferensi Resiko Memoderasi Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Teori Jera menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada pemikirannya yang logis atas manfaat, biaya dan risiko dari tindakan yang dipilih (Allingham dan Sand, 1972). Wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak mendapatkan risiko yang diakibatkan dari penghindaran pajak yang dilakukan.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhapap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan menghadapi risiko. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.
Preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak. Risiko-risiko tersebut akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu
memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tehadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Adiasa (2013) dan Ismawati (2017) menemukan hasil bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 3 : Preferensi resiko memperkuat pengaruh positif pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak
Preferensi Resiko Memoderasi Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Keputusan wajib pajak untuk bersikap patuh didasarkan pada pertimbangan manfaat, biaya, dan resiko. Hal ini sesuai dengan Teori Jera yang menjelaskan bahwa risiko-manfaat penghindaran pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan seseorang (Allingham dan Sand, 1972). Preferensi resiko pada wajib pajak berkaitan dengan kemungkinan melakukan pembayaran pajak atau resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi. Adanya resiko-resiko yang terjadi akan terkait dalam peningkatan kepatuhan pajak, dimana seseorang wajib pajak akan memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi resiko yang terjadi. Semakin tinggi kecenderungan wajib pajak dalam menghadapi resiko akan semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya (Aryobimo & Cahyonowati, 2012).
Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dapat merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghindari sanksi pajak yang ada. Namun pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014), Ismawati (2017) menemukan hasil bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Preferensi resiko memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Religiusitas Memoderasi Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) masih memiliki kesenjangan yang tinggi antara niat dengan perilaku yang ditampilkan. Kouthouris dan Spontis (2005) menyarankan untuk menambahkan faktor-faktor penyela yang menjelaskan keterkaitan antara niat dan perilaku. Ajzen (2005) sebagai penggagas Teori Perilaku Terencana mengungkapkan bahwa niat akan konsisten dengan perilakunya apabila lingkungan memberi motivasi dan kesempatan yang cukup. Oleh sebab itu, diperlukan variabel tertentu untuk mendorong niat menjadi sebuah perilaku. Salah satu hal yang dapat mendorong ditampilkannya sebuah perilaku adalah religiusitas.
Religiusitas merupakan sebuah kondisi kepercayaan seseorang atas adanya kekuatan yang dapat mengendalikan perilaku manusia (Pope dan Mohdali, 2010). Religiusitas dipandang dapat mengontrol seseorang dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Pope dan Mohdali, 2010). Religiusitas dalam konteks kepatuhan perpajakan akan mengendalikan seseorang untuk berperilaku patuh terhadap pajak sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan agamanya. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak Oleh sebab itu, religiusitas seseorang akan memperkuat pemahaman atas aturan perpajakan untuk ditampilkan dalam perbuatan, yaitu

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Religiusitas memperkuat pengaruh positif pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak
Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari semangat pajak, karena bisa jadi motivasi tulus untuk pembayaran pajak, sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan sistem pajak dan sejenisnya (Palil, Akir, dan Ahmad, 2013). Pope dan Mohdali (2010) mengungkapkan bahwa religiusitas tampaknya menjadi konsep yang kompleks yang tidak hanya mencakup perilaku dan sikap yang dapat diamati, tetapi juga keyakinan, perasaan dan pengalaman yang tidak dapat diamati. Oleh sebab itu, religiusitas bukan lagi hanya afiliasi religiusitas saja melainkan juga komitmen religiusitas. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.
Lau et al (2013) dan Johnson & Morris (2008) menunjukkan bahwa orientasi religiusitas sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengaruh. Elain itu, Palil, Akir, dan Ahmad (2013) juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa religiusitas merupakan moderator yang baik atas kepatuhan pajak. Dengan tingginya religiusitas wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa bersalah apabila melanggar aturan perpajakan dan akan mempertimbangkan sanksi yang akan diterima apabila melanggar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 6 : Religiusitas memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan sebuah fenomena dan memprediksi faktor atau variabel apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Data penelitian diperoleh melalui metoda survei tipe confirmatory research yang didasarkan pada pengambilan data melalui kuesioner (Hartono, 2017:45). Data primer sebagai subjek penelitian adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan dipilih sebagai unit analisis penelitian karena perolehan pendapatan pajak dari setiap wajib pajak badan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan dari setiap wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dapat membantu otoritas pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak yang dibebankan oleh pemerintah.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer. Adapun usaha yang digunakan peneliti dalam memperoleh data primer dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini (WPOP). Selain itu, peneliti juga menyebarkan kuesioner melalui google form untuk diisi oleh WPOP secara online.
Penelitian ini mengadopsi dan mengembangkan instrument kuesioner yang telah digunakan
oleh penelitian terdahulu. Kuesioner pada penelitian ini dirancang dengan rujukan dari penelitian- penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, khususnya untuk wilayah Samarinda. Kuesioner ini meliputi dua bagian. Pertama, pernyataan mengenai identitas responden. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini. Kuesioner penelitian diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya karena dinilai telah sesuai dengan variabel penelitian ini. Adaptasi dilakukan karena penelitian sebelumnya ada yang tidak melampirkan kuesionernya dalam jurnal yang di publish namun sebetulnya item-item tersebut dibahas dalam jurnalnya (Muehlbacher, et al ., 2011). Langkah-langkah penyusunan kuesioner pada penelitian ini, yaitu: Pertama, referensi kuesioner berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, referensi kuesioner yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kembali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sekaligus dicocokkan dengan aslinya yang berbahasa Inggris untuk mendapatkan keyakinan bebas dari perbedaan arti atau makna atas penerjemahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Terakhir, peneliti melakukan penyusunan terhadap item-item kuesioner sesuai dengan variabel-variabel penelitian.
Item kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert enam skala. Skala likert pada penelitian ini terdiri dari tidak setuju sangat (1) sampai setuju sangat (6). Peneliti menghilangkan skala netral ( zero point ) dengan tujuan untuk menghilangkan kategori undeciden dan central tendency effect (Hadi, 1991:19). Kategori undeciden berarti mempunyai arti ganda yang menunjukkan bahwa wajib pajak belum dapat memutuskan untuk memberikan jawaban yang pasti atau dapat dikatakan wajib pajak tidak bisa memilih antara setuju ataupun tidak setuju. Kondisi seperti ini sangat tidak diharap dalam suatu instrumen. Sementara itu, kategori central tendency effect dapat menghilangkan banyak data penelitian yang berdampak pada berkurangnya informasi yang dapat dijaring dari para responden. Hal ini dikarenakan responden yang masih ragu akan memilih jawaban netral.
Pengolahan Data
Pada penelitian ini analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 2. PLS ini tepat digunakan untuk menganalisis penelitian yang bertujuan untuk memprediksi atau menjelaskan konstruk atau variabel laten yang menjadi target, melakukan perluasan terhadap teori yang ada serta merumuskan hubungan struktural dengan model yang cukup komplek (Sholihin & Ratmono, 2013: 6-12).
Model penelitian dalam penelitian disajikan melalui hubungan outer model dan inner model . Outer model menggambarkan pengaruh hubungan konstruk terhadap indikatornya. Persamaan model reflektif dalam outer model adalah sebagai berikut (Ghozali dan Latan, 2015: 9-10): x = λ x ξ + δ x y = λ y η + ε y
Keterangan:
x = indikator dari variabel laten eksogen (ξ)
y = indikator dari variabel laten endogen (η)
λ x = loading faktor variabel laten eksogen λ y = loading faktor variabel laten endogen ξ = variabel laten eksogen
η = variabel laten endogen
δ x = kesalahan pengukuran atau noise pada persamaan indikator variabel laten eksogen (ξ) ε y = kesalahan pengukuran atau noise pada persamaan indikator variabel laten eksogen (η)
Pada program PLS hubungan kausal antar konstruk (model struktural) ditunjukkan sebagai

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
inner model . Persamaan inner model dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut (Ghozali & Latan, 2015: 10-11): η 1 = γ 1 ξ 1 + γ 2 ξ 2 + γ 3 ξ 3 + ω 1 ξ 1 ξ 3 + ω 2 ξ 2 ξ 3 + ς2 Keterangan: η 1 : Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)
γ : Koefisien yang menghubungkan konstruk eksogen pada konstruk endogen.
ξ : Variabel laten eksgogen
ω 1 ; ω 2 : Variabel moderasi keadilan pajak pada kekuatan otoritas pajak ω 3 ; ω 4 : Variabel moderasi keadilan pajak pada kepercayaan Wajib Pajak ς : Residual

## Analisis Data
Analisis Deskriptif Analisis deskriptif menjelaskan variabel-variabel penelitian. Dalam analisis ini dilakukan penyajian nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata data kuantitatif, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan variabel demografi termasuk penjelasan mengenai responden yang menjadi unit analisisnya.
Uji Kualitas Data dengan Uji Outer Model Kualitas data penelitian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliabel bila atas pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten (Ghozali dan Latan, 2015: 74-78). Uji validitas dan reliabilitas dalam program PLS disajikan sebagai uji outer model .
1. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur keabsahan atau kevalidan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Hartono dan Abdilllah, 2009: 58). Uji validitas terdiri dari 2 pengujian yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dapat dilihat berdasarkan nilai outer loading factor >0,7 dan nilai AVE yaitu >0,5. Untuk outer loading factor 0,6 masih bisa dipertahankan tetapi jika dibawah 0,5 harus dihapuskan. Selanjutnya, validitas diskriminan dilihat berdasarkan cross loading yakni loading indikator suatu konstruk harus lebih tinggi dari skor cross loading konstruk lainnya (Hair et al , 2017: 107).
2. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas suatu kuesioner dilakukan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap pernyataan yang disajikan. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach’s alpha dan composite reliability pada setiap instrumen dari variabel (Ghozali & Latan, 2015: 74-78). Jika nilai Cronbach’s alpha dan composite reliability >0,7 maka dapat dikatakan reliabel (Hair et al, 2017: 107).
Hubungan kausalitas konstruk dengan indikatornya pada Outer model dapat mencerminkan hubungan yang reflektif atau formatif. Tabel 1 menjelaskan parameter Outer model yang merupakan role of thumb indikator reflektif yang menjadi patokan dalam penelitian ini (Hair, et al
., 2014: 107). Tabel 1. Role of Thumb Pengukuran Model Reflektif Pengujian Parameter Standar Pengukuran Keterangan
Internal Consistency Reliability Composite Reliability dan Cronbach Alpha Lebih dari 0,7 Dalam penelitian eksploratoris, 0,60 – 0,70 masih dapat diterima Indicator Reliability Indicator’s outer loading
Lebih dari 0,7 Jika skor indicator outer loading antara 0,4 - 0,7, indikator dapat dihapuskan hanya jika penghapusan tersebut dapat meningkatkan nilai skor AVE dan CR yang dipersyaratkan, yaitu AVE > 0,5 dan CR > 0,7 Convergent Validity Average Variance Extracted (AVE) Lebih dari 0,5 Discriminant Validity Cross loading Skor indikator outer loading suatu konstruk harus lebih tinggi dari skor cross loading konstruk lainnya dalam model tersebut.
Akar AVE dan korelasi variabel laten Nilai akar AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dari nilai akar AVE pada konstruk lainnya dalam model tersebut. Pada program PLS disediakan analisis discriminant Validity Fornell larker.
Sumber: Hair et al . (2014: 107) Uji Inner Model Inner model adalah model struktural untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel laten (Hartono & Abdillah, 2009: 57). Model struktural PLS ini diuji dengan melakukan pengukuran R square dan Q square , dan effect size . Berikut adalah parameter pengukuran inner model dalam PLS (Sholihin dan Ratmono, 2013: 16).
1. R Square Nilai R square digunakan untuk mengukur tingkat variasi dari perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R square menjelaskan seberapa besar variabel laten endogen dapat dipengaruhi oleh varibel laten eksogennya. R square yang bernilai 0,75; 0,50; dan 0,25 menunjukkan pengaruh variabel eksogen yang substansial, moderat, dan lemah terhadap variabel endogen.
2. Q Square Nilai Q square mengindikasikan relevansi prediktif variabel laten eksogen pada variabel laten endogen. Nilai Q square yang lebih dari nol menunjukkan bahwa antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen terdapat relevansi prediktif.
Uji Hipotesis Pengujian hipotesis H 1 sampai H 4 dilakukan dengan menggunakan PLS. Pengujian H 1 dan H 2 merupakan pengujian pengaruh langsung tanpa moderasi, sedangkan pengujian H 3 dan H 4 merupakan uji efek moderasi. Batasan untuk menerima atau menolak signifikansi hipotesis dilihat dari nilai t-statistic . Jika hipotesis menggunakan one–tailed (satu arah) maka t-statistic harus >1,64. Hasil nilai t-statistic dapat dilihat pada tampilan output bootstraping . Jika nilai t- statistic >1,64 maka dapat dikatakan hipotesis diterima atau terdapat hubungan antar konstruk. Jika yang terjadi sebaliknya maka hipotesis ditolak.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Model
Model penelitian ini terdiri dari variabel pemahaman pajak (KP), sanksi pajak (SP), preferensi risiko (PR), religiusitas (R), dan kepatuhan wajib pajak (KWP). Pengujian dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji outer model dan uji inner model . Outer model digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Inner model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konstruk. Pengujian algoritma menunjukkan hasil sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Pengujian Algoritma Awal Iterasi AVE CR R Square Cronbach’s Alpha AVE CR R Square Cronbach’s Alpha KWP 0,774 0,953 0,926 0,941 0,773 0,953 0,934 0,941 PP 0,727 0,914 0,875 0,727 0,914 0,875 PR 0,436 0,723 0,620 0,723 0,886 0,810 R 0,400 0,618 0,612 0,736 0,918 0,882 SP 0,552 0,853 0,794 0,727 0,914 0,898

## Uji Outer Model
Pengujian outer model meliputi validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dengan bantuan aplkasi program PLS dapat diketahui melalui uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Nilai uji validitas konvergen dapat diketahui dari nilai Average Variance Extracted (AVE). Pengujian validitas konvergen ini dilakukan setelah memastikan item indikator telah lolos uji outer loading . Item indikator yang nilai outer loading nya < 0,4 dikeluarkan dari uji outer loading berikutnya (iterasi). Item yang nilai outer loading nya antara 0,4 sampai dengan 0,7 akan dianalisis lebih lanjut. Lampiran 6 menunjukkan hasil uji outer loading awal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui item-item yang tidak memenuhi role of thumb pengujian outer loading . Item-item indikator yang tidak memenuhi role of thumb uji outer loading dihapuskan. Adapun item-item indikator yang tidak memenuhi role of thumb, yaitu PR3, PR5, R2, R4, R5, R6, dan SP1, kemudian dilakukan iterasi pengujian kembali sampai memenuhi persyaratan uji outer loading (lampiran 8). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korelasi indikator dengan variabelnya sudah cukup tinggi dan pengujian validitas dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Uji validitas juga dapat dilakukan melalui uji validitas diskriminan. Nilai loading factor seluruh item indikator telah menunjukkan 0,6 (sebagian besar nilai loading factor > 0,7), selain itu nilai loading factor pada item yang dituju juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai loading factor item indikator dari variabel lainnya (lampiran 10). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item indikator dari variabel yang dituju tidak berkorelasi dengan item indikator dari variabel lainnya dalam model.
Uji reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument layak digunakan apabila responden menjawab pernyataan dengan konsisten dan stabil. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan cronbach’s apha dan composite reliability (CR). Bila nilai cronbach’s apha > 0,6 dan composite reliability (CR) > 0,7, maka dapat disimpulkan item indikator penelitian telah reliabel. Berdasarkan Tabel 5.4 tampak bahwa seluruh item indikator pada pengujian outer model terakhir telah memenuhi role of thumb pengujian internal consistensy reliability , yaitu nilai cronbach’s
apha > 0,6 dan composite reliability (CR) > 0,7.
Pengujian Inner Model Pengujian inner model atau structural model menjelaskan mengenai hubungan antar variabel laten. Pengujian inner model dilihat berdasarkan nilai R square square (R 2 ) untuk menjelaskan pengaruhnya variabel dependen. Hasil uji inner model R square (R 2 ) pada tabel 5.4 adalah sebesar 0,934. Berdasarkan penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menggambarkan variabel dependen sebesar 93,40% dan sisanya dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini. Hubungan kausal antar variabel pada analasis berikut ini dijelaskan seperti tampak pada gambar 1.

## Gambar 1 . Model Struktural Akhir dengan nilai t-Statistics

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis Utama
Hubungan kausal langsung pada penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel pemahaman pajak (PP) dan sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Tabel 5.5 menyajikan hasil uji pengaruh langsung.
Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Langsung
Koefisien t Statistis p Value Keputusan PP -> KWP SP -> KWP 0,919 2,051 3,432
3,638 0,001 0,000
H 1 Didukung H 2 Didukung Hipotesis 1 (H 1 ) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.5 memperoleh nilai koefisien 0,919 dengan nilai t statistic adalah 3,432 (>1,64). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis 1 (H 1 ) didukung. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis 2 (H 2 ) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.5 memperoleh nilai koefisien 2,051 dengan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
nilai t statistic adalah 3,638 (>1,64). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis 2 (H 2 ) didukung. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
Pengujian Hipotesis Pengaruh Moderasi Penelitian ini menggunakan kualitas layanan sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian total effect untuk model struktural dengan moderasi tampak pada tabel 5.6 sebagai berikut. Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Moderasi
Koefisien t Statistis p Value Keputusan PP*PR -> KWP SP*PR -> KWP PP*R -> KWP SP*R -> KWP 0,123 -0,381 1,855 0,833 2,249 1,345 2,008 1,919 0,000 0,051 0,002 0,001 H 3 Didukung H 4 Tidak Didukung H 5 Didukung H 6 Didukung Hipotesis 3 (H 3 ) menyatakan bahwa preferensi risiko memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.6 memperoleh nilai koefisien 0,123 dengan nilai t statistic 2,249 (<1,64). Hal tersebut menunjukkan hipotesis 3 (H 3 ) didukung. Dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko terbukti memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi interaksi preferensi risiko pada hubungan kausal antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin kuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis 4 (H 4 ) menyatakan bahwa preferensi risiko memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.6 memperoleh nilai koefisien -0,381 dengan nilai t statistic 1,345 (<1,64). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hipotesis 4 (H 4 ) tidak didukung. Dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko tidak terbukti memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 5 (H 5 ) menyatakan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.6 memperoleh nilai koefisien 1,855 dengan nilai t statistic 2,008 (<1,64). Hal tersebut menunjukkan hipotesis 5 (H 5 ) didukung. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas terbukti memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi interaksi religiusitas pada hubungan kausal antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin kuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis 6 (H 6 ) menyatakan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.6 memperoleh nilai koefisien 0,833 dengan nilai t statistic 1,919 (<1,64). Hal tersebut menunjukkan hipotesis 6 (H 6 ) didukung. Dapat disimpulkan bahwa religusitas terbukti memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi interaksi religiusitas pada hubungan kausal antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin kuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 5. Jenis Efek Moderasi
Pengaruh pada Efek Utama
Pengaruh Pada Efek Moderasi
Keputusan Informasi Koefisien Jalur t Statistics Informasi Koefisien Jalur t Statistics PR -> KWP R -> KWP 0,901
2,106
4,385 2,676 PP*PR -> KWP SP*PR -> KWP PP*R -> KWP 0,123 -0,381 1,855 2,249 1,345 2,008 Quasi Prediktor Quasi
SP*R -> KWP 0,833 1,919 Quasi
Tabel 5. menunjukkan pengaruh efek moderasi preferensi risiko dan religiusitas pada hubungan kausal antara pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko (PR) memoderasi hubungan kausal antara pemahaman pajak (PP) dengan kepatuhan wajib pajak (KPWP) dengan koefisien 0,123 ( t statistics 2,249). Religiusitas (R) memoderasi hubungan kausal antara pemahaman pajak (PP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KPWP) dengan koefisien 1,855 ( t statistics 2,008). Selain itu, hubungan kausal sanksi perpajakan (SP) dengan kepatuhan wajib pajak (KWP) yang dimoderasi oleh religiusitas (R) dapat dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,833 ( t statistics 1,919).
Hubungan moderasi tersebut dikategorikan sebagai quasi moderasi. Sebagai quasi moderasi, preferensi risiko dalam berinteraksi pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan religiusitas dalam berinteraksi pada pemahaman pajak dan sanski pajak berperan sebagai variabel moderasi dan sekaligus berperan sebagai variabel prediktor. Adapun preferensi risiko (PR) tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Hal tersebut ditujukkan berdasarkan nilai koefisien -0,381 ( t statistic 1,345). Jenis moderasi kualitas layanan dikategorikan sebagai moderasi prediktor karena hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen). Ringkasan pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis Variabel Independen Variabel Dependen Moderasi Koefisien Jalur t statistic p value Keputusan H 1 Pemahaman Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 0,919 3,432 0,001 Didukung H 2 Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 2,051 3,638 0,000 Didukung H 3 Pemahaman Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Preferensi Risiko 0,123 2,249 0,000 Tidak Didukung
H 4 Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Preferensi Risiko -0,381 1,345 0,051 Didukung H 5 Pemahaman Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Religiusitas 1,855 2,008 0,002 Didukung H 6 Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Religiusitas 0,833 1,919 0,001 Didukung
Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis 1 (H 1 ) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa kekuatan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1306
kekuatan otoritas maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa, 2013 dan Ghoni, 2012.
Adiasa (2013) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak rata-rata memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Pemahaman menjadi salah satu faktor potensial bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka Ghoni (2012).
Hal ini juga sesuai dengan Teori Perilaku Terencana ( Theory of Planned Behavior ) yang menjelaskan kepatuhan pajak yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Wajib pajak bersikap patuh didasarkan pada niat dan motivasi dari wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan merupakan faktor internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Hipotesis 2 (H 2 ) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doran (2009), Alm et al. (2016), Widuri & Wati (2019), dan Oladipupo & Obazee (2015).
Doran (2009) menjelaskan perilaku pajak di Amerika menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, namun juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan keadilan dengan memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm, et al (2016), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan akan memengaruhi keputusan individu dalam menentukan berapa penghasilan yang dia akan laporkan dari penghasilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, pengambil kebijakan harus membuat kebijakan yang tepat yang mendorong semaksimal mungkin perilaku wajib pajak ke arah yang positif.
Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar. Sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggarnya. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat meminimalisir pelanggaran. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya (Widuri & Wati, 2019).
Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak menaati dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku serta jaminan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.
Penelitian ini mendukung teori Teori Jera ( Deterrence Theory ) menjelaskan seseorang akan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan risiko dari tindakan yang akan dipilih (Allingham dan Sand, 1972). Pemberian sanksi merupakan salah satu cara otoritas pajak dalam mencegah
terjadinya pelanggaran pajak atau sikap tidak patuh dari wajib pajak tersebut. Sanksi perpajakan dianggap sebagai konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hipotesis 3 (H 3 ) Preferensi Resiko Pada Hubungan Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa preferensi risiko memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko terbukti memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi interaksi preferensi risiko pada hubungan kausal antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin kuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014), Adiasa (2013), dan Ismawati (2017).
Julianti (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tehadap kepatuhan wajib pajak. Risiko-risiko tersebut akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi. Preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh pemahaman dengan kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan Adiasa (2013) dan Ismawati (2017) menemukan hasil bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhapap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan menghadapi risiko.
Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Keputusan seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Hal ini mendukung teori Teori Jera menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada pemikirannya yang logis atas manfaat, biaya dan risiko dari tindakan yang dipilih (Allingham dan Sand, 1972). Wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak mendapatkan risiko yang diakibatkan dari penghindaran pajak yang dilakukan.
Hipotesis 4 (H 4 ) Pengaruh Preferensi Resiko Pada Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa prefensi resiko memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko pada wajib pajak berkaitan dengan kemungkinan melakukan pembayaran pajak atau resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi. Adanya resiko-resiko yang terjadi akan terkait dalam peningkatan kepatuhan pajak, dimana seseorang wajib pajak akan memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi resiko yang terjadi. Semakin tinggi kecenderungan wajib pajak dalam menghadapi resiko akan semakin meningkatkan kepatuhan pajaknya (Aryobimo & Cahyonowati, 2012). Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dapat merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan lebih memilih untuk patuh

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1308
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghindari sanksi pajak yang ada. Keputusan wajib pajak untuk bersikap patuh didasarkan pada pertimbangan manfaat, biaya, dan resiko. Hal ini sesuai dengan Teori Jera yang menjelaskan bahwa risiko-manfaat penghindaran pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan seseorang (Allingham dan Sand, 1972).
Hipotesis 5 (H 5 ) Pengaruh Religiusitas pada Pemahaman Terhadap Kepatuhan Pajak Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa religiusitas memperkuat pengaruh pada pemahaman terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas merupakan sebuah kondisi kepercayaan seseorang atas adanya kekuatan yang dapat mengendalikan perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stack dan Kposowa (2006), dan Pope dan Mohdali (2010).
Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak. Oleh sebab itu, religiusitas seseorang akan memperkuat pemahaman atas aturan perpajakan untuk ditampilkan dalam perbuatan, yaitu kepatuhan itu sendiri. Religiusitas dipandang dapat mengontrol seseorang dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Pope dan Mohdali, 2010).
Religiusitas dalam konteks kepatuhan perpajakan akan mengendalikan seseorang untuk berperilaku patuh terhadap pajak sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan agamanya. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak. Oleh sebab itu, religiusitas seseorang akan memperkuat pemahaman atas aturan perpajakan untuk ditampilkan dalam perbuatan, yaitu kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan teori perilaku terencana dijelaskan bahwa niat akan konsisten dengan perilakunya apabila lingkungan memberi motivasi dan kesempatan yang cukup.
Hipotesis 6 (H 6 ) Pengaruh Religiusitas pada Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari semangat pajak, karena bisa jadi motivasi tulus untuk pembayaran pajak, sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan sistem pajak dan sejenisnya (Palil, Akir, dan Ahmad, 2013).
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau et al (2013) dan Johnson & Morris (2008) menunjukkan bahwa orientasi religiusitas sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengaruh. Elain itu, Palil, Akir, dan Ahmad (2013) juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa religiusitas merupakan moderator yang baik atas kepatuhan pajak. Dengan tingginya religiusitas wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh. Pope dan Mohdali (2010) juga mengungkapkan bahwa religiusitas tampaknya menjadi konsep yang kompleks yang tidak hanya mencakup perilaku dan sikap yang dapat diamati, tetapi juga keyakinan, perasaan dan pengalaman yang tidak dapat diamati. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa bersalah apabila melanggar aturan perpajakan dan akan mempertimbangkan sanksi yang akan diterima apabila melanggar.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji efek moderasi preferensi resiko dan religiusitas. Sampel penelitian diperoleh melalui metode metode non
probability sampling berupa convenience sampling dalam penarikan sampel dari wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman menjadi salah satu faktor potensial bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki pemahaman yang baik maka waji pajak akan dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya. Pengujian empiris terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Samarinda dalam penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi atau hukuman yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dan jujur dalam membayar pajak karena yakin bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif.
Dalam penelitian ini prefensi resiko memperlemah pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko nyatanya dapat memperlemah bentuk-bentuk pemahaman pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak ada resiko-resiko dalam pengenaannya. Preferensi resiko dapat menghilangkan berbagai bentuk penahaman yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa dipaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian ini juga memberikan tambahan bukti empiris bahwa prefensi resiko memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak berkaitan dengan kemungkinan melakukan pembayaran pajak atau resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi. Adanya resiko-resiko yang terjadi akan terkait dalam peningkatan kepatuhan pajak, dimana seseorang wajib pajak akan memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi resiko yang terjadi.
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh pada pemahaman terhadap kepatuhan pajak. Adanya sifat religius dalam diri wajib pajak akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh karena adanya ketakutan dalam pelencengan. Hal ini membuat wajib pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Lalu, penelitian ini juga memberikan tambahan bukti empiris bahwa religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari semangat pajak, karena bisa jadi motivasi tulus untuk pembayaran pajak, sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan sistem pajak dan sejenisnya.

## DAFTAR REFERENSI
Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. Accounting Analysis Journal, 2(3). Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organisation Behavior and Human Decision Process , 211, 179–211.
Allingham, M.G dan Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 1, 323–338. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1986). Tax Compliance. Journal of Economic Literature , 36 (2), 818-860.
Aryobimo dan Cahyonowati. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi, 1(2).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1310
Damayanti, T., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. Procedia Social and Behavioral Sciences, 211 , 938-944.
Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Pajak. E-JRA Journal, 09(07), 15-25.
Dularif, M., Sutrisno, T., Nurkholis & Erwin Saraswati. (2019). Is deterrece approach effective in combating tax evasion? A meta-analysis. Problems and Perspectives in Management, 17(2),
93-113
Ghoni, Husen Abdul. (2012). Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Jurnal Akuntansi , 1(1). Ghozali, I. dan Latan, H. (2015). Partial Least Squares. Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 (2nd ed.). Semarang: Universitas Diponegoro. Grasmick, H. G., Jr, R. J., & Cochran, a. J. (1991). "Render unto Caesar What Is Caesar's": Religiosity and Taxpayers' Inclinations to Cheat. The Sociological Quarterly, 32 (2), 251- 266. Hadi, Sutrisno. (1991). Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes, dan Skala Nilai . Yogyakarta: FP UGM. Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan , 3(1), 126 – 142. Hartono, J. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman (Edisi 6). Yogyakrata: BPFE.
Johnson, M. C., dan Morris, R. G. (2008). The Moderating Effects of Religiosity on the Relationship Between Stressful Life Events and Delinquent Behavior. J Crim Justice, 36 (6), 486-493.
Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. Journal of Economic Psychology, 34 , 36-45. Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. Journal of Economic Psychology , 31, 331–346. Kontan. (2021, Agustus 08). Tax Ratio . Diambil kembali dari Kontan.co.id: https://www.kontan.co.id/tag/tax-ratio.
Kouthouris, C., dan Spontis, A. (2005). Outdoor Recreation Participation: An Application of the Theory of Planned Behavior. The Sport Journal, 8 (3), unpaginated. Lau, T.-C., Choe, K.-L., dan Tan, L.-P. (2013). The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. Asian Social Science, 9 (11), 213-220. Mas’ud, A., Manaf, N. A., & Saad, N. (2014). Do trust and power moderate each other in relation to tax compliance? Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164, 49-54 Media Keuangan. (2019). Mengejar Lompatan Rasio. Kementerian Keuangan Republik Indonesia , Volume XIV, No. 138, ISSN: 1907-6320. Muehlbacher, S., Kirchler, E., dan Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance : Empirical Evidence for The “‘Slippery Slope’” Framework. Eur J Law Econ , 32 , 89–97.
Meidawati, N., & Azmi, M. N. (2019). Factors Influencing the Compliance of Taxpayers.
Journal of Contemporary Accounting , vol 1(1), 26-37.
Oladipupo, O. A., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. Journal of iBusiness , 8, 1-9. Palil M. R, Akir, M.R., Ahmad W.F.B.A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1(1), 118-129. Pope, J., dan Mohdali, R. (2010). The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. Australian Tax Forum, 25 . Prabawa, M.A., dan Noviari, N. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Badung Utara. E- Jurnal Akuntansi., 1(2)
Puspitasari, D. (2019). The Impacts of Tax Examinations, Tax Sanctions and Tax Hostage (Gijzeling) on Taxpayers’ Formal Compliance. Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis , 1(2), 143-152.
Rahayu, Niti Tri, Supri W. U, & Liana V.W. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Sarangan Magetan. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 18(1), 57-64. Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia, 2(1), 1-15.
Richardson, G. (2006). Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. Journal of International Accounting Auditing and Taxation . 15(2),150-169 Sholihin, M., dan Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Singh, V., & Bhupalan, R. (2001). The Malaysian Self Assessment System of Taxation: Issues and Challenges. Tax National , 3, 12-17. Stack, S., dan Kposowa, A. (2006). The Effect of Religiosity on Tax Fraud Acceptability: A Cross-National Analysis. Journal for Scientific Study of Religion, 45 (3), 325-351. Thornton, A., & Camburn, D. (1989). Religious Participation and Adolescent Sexual Behavior and Attitudes. Journal of Marriage and Family, 51 (3), 641-653. Tittle, C. R., & Welch, M. R. (1983). Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects. Social Forces, 61 (3), 653-682.
Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Widuri, R., Devina., Fransiska, M., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, the Trust on Authorities, and the Tax Audit Toward Tax Compliance. The Asian Institute of Research Journal of Economics and Business, 2(2), 218-229. Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Journal of Business and Banking, 10(1), 169-179.
Yitzhaki, S. (1974). Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 3 , 201–202.
Zemiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 4(3), 1101-1111.