Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober  2020, 9(2): 567-581

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA PANTAI KENJERAN SURABAYA DAN KONFLIK NELAYAN
Amal Taufiq 1 , Siti Azizah 2

## Abstract
The  focus  of  this  research  is  the  conflict  that  occurred  between  the  the fishermen  of  Tambak  Wedi  Kenjeran  Surabaya  and  PT  PP  Properti Suramadu,  which  represents  the  Surabaya  city  government  as  a  result  of government  policies  in  developing  the  Kenjeran  Beach  tourism  area, especially in  the cable car  development  plan.  This  study used a qualitative approach,  so  that  in  the  data  mining  technique  the  researcher  used  the method  of  observation,  in-depth  interviews,  and  documentation.  From  the research results, it was found that the Kenjeran beach tourism development policy  carried  out  by  the  Surabaya  City  Government  was  in  accordance with the natural and socio-cultural potential of the local community, but the impact of this policy was a conflict which in Ralf Dahrendorf's  perspective there  were  three  groups  involved  in  the  conflict.  namely  quasi  groups, interest  groups  and  conflict  groups.  The  conflict  started  because  of  the demolition  of  a  fishing  post  which  had  been  used  to  monitor  boats,  three posts  were  dismantled,  a  fishing  post  for  cumi-cumi  group,  kakap  merah group  and  dorang  groups,  due  to  massive  protests  from  fishermen  until finally  there  was  mediation  by  the  Surabaya  legislative,  finally  a  fishing post was built. reset at the same location.

## Keywords: Tourism Area Development, Government Policy, Fishermen

## Abstrak
Fokus  dalam penelitian  adalah konflik  yang terjadi  antara nelayan  Tambak Wedi kecamatan Kenjeran Surabaya dengan PT PP Properti Suramadu yang mewakili  pemeritah  kota  Surabaya  sebagai  dampak  dari  kebijakan pemerintah dalam  pengembangan kawasan wisata Pantai Kenjeran terutama dalam rencana pembangunan Kereta Gantung. Penelitian ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  sehingga  dalam  teknik  penggalian  data  peneliti menggunakan  metode  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi. Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kebijakan  pengembangan  kawasan wisata  pantai  Kenjeran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya sesuai dengan potensi alam dan sosial budaya masyarakat setempat, namun dampak  dari  kebijakan  itu  terjadi  konflik  yang  dalamk  persepektif  Ralf Dahrendorf  ada  tiga  kelompok  yang  terlibat  dalam  konfik  itu.  yaitu kelompok  semu,  kelompok  kepetingan  dan  kelompok  komflik.  Konflik dimulai  karena  adanya  pembongkaran  pos  nelayan  yang  selama  ini digunakan  untuk  memantau  perahu,  ada  tiga  pos  yang  dibongkar,  pos nelayan kelompok cumi-cumi, kakap merah dan dorang, karena protes masif
dari  nelayan  hingga  akhirnya  ada  mediasi  oleh  DPRD  Surabaya,  akhirnya pos nelayan dibangun ulang di lokasi yang sama.
Kata Kunci : Wisata Pantai; Kebijakan Pemkot;  Nelayan

## PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  sektor  yang  kompleks,  karena  pariwisata bersifat  multidimensi,  baik    fisik,  politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi. World  Tourism  Organization  (WTO) sebagaimana  disampaikan  oleh  (A.J Muljadi, 2009). Pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang- orang  yang  mengadakan  perjalanan  untuk  dan  tinggal  di  luar  kebiasaan lingkungannya  dan  tidak  lebih  dari  satu  tahun  berturut-turut  untuk kesenangan,  bisnis,  dan  keperluan  lain.  Pengembangan  wisata  perlu memperhatikan beberapa poin yang berkaitan langsung atau tidak langsung. Terutama  mengkaji  kesiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam menumbuhkan maindset sektor pariwisata sebagai salah satu bagian penting dalam  pembangunan  kota  berkelanjutan.  Sektor  fisik  berkorelasi  kuat dengan objek wisata dan ketersediaan infrastruktur pendukung.
Menurut  (Gamal  Suwantoro,  1997)  wisata  merupakan  kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam  menikmati  perjalanan  wisatanya.  Berbeda  dengan  Suwantoro,  (A.J Muljadi,  2009)  memandang  bahwa  sarana  kepariwisataan  adalah perusahaan-perusahaan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  wisatawan, baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dan  kelangsungan  hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang.
Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan  dengan  tujuan  mampu  memberikan  kesejahteran  bagi masyarakat  lokal  dan  tentunya  juga  dapat  menjadi  masukan  devisa  negara. pengembangan pariwisata bukanlah system  yang  berdiri  sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral  dan  inter  regional.  Perencanaan  pariwisata  haruslah  di  dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang  yang  saling  menguntungkan  diantara  pencapaian  tujuan pembangunan  pariwisata,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat,
dan  berkelanjutan  daya  dukung  lingkungan  di  masa  mendatang.  (Fandeli, 2001)  Sementara    (Urry,  1990)  pariwisata  adalah  aktifitas  bersantai  yang dilakukan  oleh  individu  untuk  mengunjungi  objek  wisata  guna menghilangkan rasa jenuh akibat aktivitas rutin.
Suatu  objek  yang  dibuka  sebagai  destinasi  wisata  benar-benar memiliki  nilai  jual.  Seperti  wisata  pantai  harus  memiliki  nilai  lebih  yang menjadi  pembeda  dari  wisata-wisata  pantai  lainnya,  yang  dimaksud  wisata pantai  adalah  wisata  yang  berada  di  kawasan  pantai  dan    ditunjang  oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam  dan olahraga air  lainnya,  termasuk  sarana  dan  prasarana  akomodasi,  makan  dan  minum. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012)
Surabaya  adalah  salah  satu  kota  besar  kedua  di  Indonesia  yang memiliki  wisata  pantai  cukup  panjang  berbatasan  dengan  pulau  Madura. Wali  Kota  Surabaya  Tri  Rismaharini  menganggap  bahwa  Surabaya  bisa dipandang  sebagai  kota  maritim  selain  kota  metropolitan.  Aanggapan  ini dipengaruhi  oleh  keberadaan  pantai  yang  berada  di  kawasan  Utara  dan Timur  Kota  Pahlawan  yaitu,  di  kawasan  Utara  Surabaya,  dari  Barat sammpai  ke  Timur  terbentang  pantai  yang  cukup  indah  yaitu  pantai Kenjeran.  Pemerintah  kota  Surabaya  berusaha  memanfaatkan  kelebihan alam ini menjadi destinasi wisata yang sangat menguntungkan.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Surabaya  telah  melakukan pengembangan  Pantai  Kenjeran  untuk  meningkatkan  daya  tarik  wisatawan melalui  program  pembangunan  infrastruktur serta  sarana &  prasarana  yang antara lain meliputi : Pembuatan Air Mancur Menari, Pembuatan Jembatan Surabaya, Pembuatan Rumah Pohon & Flying Fox,  Pembangunan Penataan PKL, Pembangunan Panggung Hiburan  (Alfiyah Agustanya, 2012). Dalam rencana tata ruang wilayah kota Surabaya untuk tahun 2014 - 2030 kawasan pantai  Kenjeran  yang  masuk  UP  Tambakwedi  merupakan  kawasan    bahari (Poejooetami, 2017).
Pantai  Kenjeran  merupakan  salah  satu  objek  wisata  yang  menarik dengan  dermaga  panggungnya  yang  memanjang  ke  tengah  laut,  serta Kenjeran  Park  (Pantai  Ria  Kenjeran)  yang  memiliki  beragam  objek  wisata
buatan,  seperti Water  Park,  Futsal  Indoor , Fitness  Center ,  Sirkuit  Motor, Pacuan  Kuda,  Taman  Edukasi,  Patung  Budha,  dan  lainnya  (Apridev Khomenie  dan  Ema  Umilia,  2013).  Objek  dan  daya  tarik  wisata  itu  dapat digunakan sebagai sasaran tujuan wisata rekreasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Konsep mengadopsi gaya desain Industrial – Minimalism yang mengangkat  Surabaya  sebagai  kota  industri  diaplikasikan  sedemikian  rupa sehingga menyajikan objek wisata khas (Setiawan, 2016).
Destinasi  wisata  di  pantai  Kenjeran  ini  terlihat  ramai,  banyak wisatawan dalam  dan luar kota mengunjungi  kawasan  pantai Kenjeran dan berfoto  dengan  latar  Patung  Suroboyo.  Pengembangan  kawasan  pantai kenjeran  ini  sering  kali  tidak  dilaksanakan  sendiri  oleh  Pemkot  Surabaya, pemerintah  menggandeng  pihak  swasta.  Pada  saat  pembangunan  patung Suro dan Boyo, pemkot menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelindo III.  Pembanguna Patung Suro dan Boyo ini memakan biaya sekitar Rp 1 miliar. Tinggi patung mencapai  25,6 meter dan berdiameter 15 meter. Pilihan tempat pembangunan patung Suro dan Boyo merupakan obsesi dari Tri Rismaharini ketika ada di tengah laut, maka Surabaya dapat terlihat dari ikon patung ini.
Patung  Suroboyo  ini  menjadi  penanda,  tidak  hanya  penanda  kota Surabaya, tetapi juga penanda rasa sayang dan komitmen sinergi Pelindo III pada  pengembangan  kota  Surabaya.  Patung  karya  seniman  Bali,  I  Wayan Inten,  itu  dibangun  secara  3  bulan  di  Bali.  Lalu  dikirim  dalam  bentuk potongan-potongan  yang  diangkut  melalui  peti  kemas  ke  Surabaya  untuk proses penyelesaiannya. Tidak hanya patung, kawasan di sekitar patung juga dibangun  menjadi  Taman  Bulak  seluas  4.000  meter  persegi  yang  ditanami berbagai jenis tumbuhan sebagai penyeimbang ekologi kota.
Dalam  konsep  yang  dikembangkan  Pemerintah  Kota  Surabaya, kawasan  wisata  Kenjeran  akan  menjadi  destinasi  wisata  yang  terintegrasi. patung Kenjeran yang dibangun Pelindo III akan menjadi ikon, taman Bulak akan  menjadi  ruang  publik  yang  asri  dan  terintegrasi  dengan  Sentra  Ikan Bulak  (SIB)  dan  kampung  nelayan.  Jadi  pengunjung  taman  dan  pantai diharapkan  bisa  langsung  membeli  ikan  segar,  sehingga  memberikan manfaat  ekonomi  bagi  warga  pesisir  dan  nelayan.  Selain  patung  Surabaya
sebagai  destinasi  baru,  pemerinath  kota  juga  mengembangkan  Surabaya North  Quay  di  balkon  terminal  penumpang  kapal  laut,  Gapura  Surya Nusantara.  Di  destinasi  maritim  tersebut  pengunjung  dapat  menikmati pemandangan  Selat  Madura,  Jembatan  Suramadu,  Patung  Jalesveva Jayamahe,  hingga  megahnya  kapal  pesiar  internasional  ketika  ada  yang sandar.
Dalam  upaya  untuk  menambah  daya  tarik  wisata  pantai  Kenjeran pemerintah kota Surabaya menambah spot wisata baru yaitu kereta gantung yang  diharapkan  bisa menjadi magnit kuat  untuk memikat para wisatawan. Kematangan  konsep  objek  wisata,  ketersedian  infrastruktur  sebagai pendukung wisata telah disiapkan. Akses transportasi ke tempat wisata juga harus  pula  dipersiapkan  sebaik  mungkin  karena  wisatawan  mau  datang  ke objek wisata jika aksesnya mudah dan fasilitas wisata bisa memuaskan atau menyenangkan.  Aspek  sosial-budaya  menjadi  bagian  yang  perlu  mendapat perhatian  lebih,  jika  pengembangan  wisata  berbasis  kepada  kearifan  lokal, maka  akan  menjadi  modal  keunikan  yang  membedakan  dengan  wisata lainnya  walaupun  objek  wisatanya  serupa,  sebab  nilai  kultur  yang bekembang dalam kehidupan masyarakat tidak sama.
Atas  pertimbangan  itu,  pengembangan  wisata  pantai  Kenjeran dengan  pembangunan  kereta  gantung  memperhtikan  kultur  sosial masyarakat  daerah  pesisir.  keputusan  pemerintah  kota  Surabaya  akan membuat  kampung  nelayan  sebagai  ornamen  yang  memperindah  lanskep dari kereta gantung sudah tepat, karena selain menikmati sensasi naik kereta yang  berjalan  di  atas,  wisatawan  akan  dimanjakan  dengan  keindahan deretan-deretan  rumah  nelayan.  Karena  itulah  pemerintah  kota  Surabaya melibatkan  masyarakat  setempat  untuk  pengembangan  kawasan  wisata  di wilayah  Utara.    Kehadiran  masyarakat  dalam  pengembangan  wisata  pantai akan  menambah  amunisi  untuk  memperlancar  kebijakan-kebijakan  dan memperkaya  ide  yang  bisa  ditumbuhkan  sebagai  pelengkap  sarana  dan prasarana yang bisa memuaskan para pengunjung.
Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan obyek wisata yang ada di Surabaya merupakan hal yang cukup penting untuk menjaga keberlangsungan  sebuah  obyek  wisata.  Keterlibatan  masyarakat  dalam
kegiatan pariwisata serta merta akan menumbuhkan kepedulian terhadap ha- hal yang berkaitan dengan pariwisata, salah satunya adalah mempromosikan pariwisata  (Suriani,  2017).  Sejauh  penelitian  ini  dilakukan,  beberapa organisasi  perangkat  daerah  yang  terlibat  dalam  pengembangan  wisata pantai dengan pembangunan kereta Gantung belum secara tegas menyatakan akan memfungsikan masyarakat setempat sebagai bagian dari pengembangan.  Mereka  hanya  memastikan,  masyarakat  akan  mendapatkan manfaat  secara  ekonomi  dari  pengembangan  wisata  kereta  gantung.  Unsur politik  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  juga  perlu  diperhatikan. Karena  segala  kebijakan  program  eksekutif  perlu  mendapatkan  dukungan dari  legislatif,  baik  dukungan  dalam  bentuk  persetujuan  atau  sekadar pemberitahuan.
Dalam  konteks  pembangunan  proyek  prestisius  pembuatan  kereta gantung  Tambak  Wedi  ini  pemerintah  kota  Surabaya  tidak  menggunakan anggaran  dana dari APBD. Pembangunan kereta gantung diketahui didanai oleh  C orporat  Social  Responsibility  (CSR) yang  dikeluarkan  oleh perusahaan.  Pemerintah  kota  Surabaya  seringkali  memperoleh  suntikan modal  berupa  CSR  dari  perusahaan-perusahaan  dalam  pengembangan wisata.  Seperti  pembangunan  patung  Suro  dan  Boyo  di  Taman  Surabaya sama sekali tidak didanai dari APBD, tetapi dari CSR.
Sebenarnya  pembangunan  kereta  gantung  di  Tambak  Wedi  tidak banyak  menuai  protes  baik  dari  kaangan  masyarakat  nelayan  maupun  dari pihak  legistalatif,  namun  konflik  yang  muncul  justru  lebih  karena  PT.  PP Properti  Suramadu  memeutuskan  untuk  merobohkan  pos  nelayan  yang dipakai  sebagai  sarana  memantau  perahu  dari  pinggir  pantai,  hal  ini menyebabkan  para  nelayan  sulit  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap kapal-kapal  mereka  sebagai  dampaknya  muncullah  konflik  antara masayarakat  nelayan  dengan  pemerintah  kota  Surabaya  dalam  hal  ini diwakili  oleh PT. PP Properti Suramadu  sehingga pihak  legislatif berusaha mencari  resolusi  konflik  dan  berperan  sebagai  penengah  untuk  mencarikan solusi antara nelayan dan PT. PP Properti Suramadu.
Untuk  menganalisis  konflik  ini  peneliti  menggunakan  persepektif teori  konflik  Ralf  Dahrendorf.  Ralf  Dahrendorf  adalah  seorang  sosiolog
Jerman  yang  lahir  pada  tahun  1929.  Ia  banyak  menyadur  teori  kelas  dan konflik  kelas  ke  dalam  bahasa  Inggris.  Dahrendorf  adalah  sarjana  Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi, bagian ujung teori konfliknya terlihat  menyerupai  cerminan  fungsionalisme  struktural  ketimbang  teori Marxian  tentang  konflik.  Bagi  Dahrendorf,  (Zainuddin  Maliki,  2003). Dahrendorf  mengatakan  bahwa  masyarakat  tak  akan  ada  tanpa  adanya konsensus  dan  konflik  yang  menjadi  persyaratan  satu  dengan  yang lain.(Ritzer, 2012) Hal tersebut lah yang membuat Dahrendorf berpendapat bahwa  teori  sosiologi  harus  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yakni  teori  konflik dan  teori  konsensus.  Dalam  hal  ini  teori  konflik  berkedudukan  sebagai tataan  sosial  yang  dianggap  sebagai  manipulasi  dan  pengendalian  dari kelompok dominan yang menganggap bahwa perubahan terjadi begitu cepat (Dahrendorf, 1986).
Konflik  dapat  menimbulkan  adanya  disintegrasi  karena  masyarakat tunduk pada proses perubahan dengan pertentangan yang saling beriringan, sedangkan  sedangkan  konsensus  merupakan  suatu  yang  statis  yang  dapat menciptakan  adanya  persamaan  nilai  moral  dan  norma-norma  dalam masyarakat yang dianggap penting bagi keberlangsungan dan perkembangan  masyarakat,  sehingga  muncullah  kerjasama  antaranggota masyarakat dan dari situlah terjadi adanya integrasi (Surbakti, 1992).
Realitas  kehidupan  sosial  ini  yang  mengarahkan  Dahrendorf  kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi “otoritas” selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial  Ralf  Dahrendorf  berpendapat  bahwa  posisi  yang  ada  dalam masyarakat  memiliki  otoritas  atau  kekuasaan  dengan  intensitas  yang berbeda-beda.  Otoritas  tidak  terletak  dalam  diri  individu,  tetapi  dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki  otoritas  dalam  lingkungan  tertentu  dan  tidak  mempunyai  kuasa atau  otoritas  tertentu  pada  lingkungan  lainnya.  Sehingga  seseorang  yang berada  dalam  posisi  subordinat  dalam  kelompok  tertentu,  mungkin  saja menempati  posisi  superordinat  pada  kelompok  yang  lain.  Sedangkan kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa)  dan  orang  yang  dikuasai  atau  dengan  kata  lain  atasan  dan
bawahan.  Kelompok  dibedakan  atas  tiga  tipe  antara  lain  :  kelompok  semu ( quasi  group ),    kelompok  kepentingan  ( manifes )  dan  kelompok  konflik.
Kelompok  semu  adalah  sejumlah  pemegang  posisi  dengan  kepentingan yang  sama  tetapi  belum  menyadari  keberadaannya,  dan  kelompok  ini  juga termasuk  dalam  tipe  kelompok  kedua,  yakni  kelompok  kepentingan  dan karena  kepentingan  inilah  melahirkan  kelompok  ketiga  yakni  kelompok konflik  sosial.  Sehingga  dalam  kelompok  akan  terdapat  dalam  dua perkumpulan  yakni  kelompok  yang  berkuasa  (atasan)  dan  kelompok  yang dibawahi (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan,  menurut  Dahrendorf,  mereka  dipersatukan  oleh  kepentingan  yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif, dengan beberapa pertimbangan. pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan  ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung  hakekat  hubungan  antara  peneliti  dan  responden,  ketiga,  metode ini  lebih  peka  dan  dapat  lebih  menyesuaikan  diri  dengan  penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  data primer y ang  diperoleh melaui pertama, observasi dilakukan langsung  tidak bisa  diwakilkan  karena  peneliti  harus  melakukan  pengamatan  mendalam untuk  mengetahui  gambaran  atau  kondisi  umum  antara  informan  dan lingkungannya  (Moleong,  2013)  peneliti  dituntut  untuk  mengamati  segala aktivitas  mereka  dan  berinteraksi  serta  memahami  sikap  dan  perilakunya serta  kebiasaan-kebiasaan  yang  dilakukan  nelayan  sehari-hari  dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, kedua, melalui wawancara kepada  para nelayan  Tambak  Wedi  yang  tergabung  dalam  kelompok  cumi-cumi, kelompok  kakap merah,  dan  kelompok  dorang.  Wawancara juga dilakukan terhadap  beberapa  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  di  lingkungan pemerintah  Kota  Surabaya.  Seperti  Badan  Perencaan  dan  Pembangunan Kota  (Bappeko),  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disbudpar),  dan anggota  DPRD  kota  Surabaya.  Kedua  data  sekunder  yang    merupakan
sumber  data  tambahan  atau  sumber  data  tertulis  dapat  di  bagi  atas  sumber buku atau majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.  Teknik  analisa  data  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang tersedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu  pengamatan,  wawancara  dan selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kerangka analitis kualitatif  yang menggambarkan  dan  menjelaskan  kondisi  latar  penelitian  secara menyeluruh.  Proses  analisa  data  merupakan  tahap  yang  sangat  penting dalam  penelitian,  sebab  dalam  tahap  ini  semua  hasil  penelitian  yang  di peroleh  di  lapangan  dituangkan  sekaligus  pengukuhan  pendapat,  rumusan- rumusan  atau  hukum-hukum  teoritik  yang  dibangun.  Dalam  analisa  data peneliti  tidak  berbicara  berdasarkan  pengetahuan  tetapi  berdasarkan  pada subyek yang ditelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam    Pengembangan

## Kawasan  Wisata  Pantai Kenjeran
Pengembangan  ekonomi  dalam  setiap  pembangunan  selalu  menjadi landasan  logis  dari  para  pemangku  kebijakan.  Kebijakan  program pembangunan  di  kawasan  utara  dengan  pengembangan  wisata  pantai  dan proyek  Kereta  Gantung  bertujuan  untuk  menghidupkan  kawasan  pesisir yang  dihuni  oleh  para  nelayan  terutama  kelurahan  Tambak  Wedi  yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal.
Dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya diketahui kelurahan yang paling luas di Kecamatan Kenjeran adalah Kelurahan Bulak Banteng  dengan  luas  2,67  Km  dengan  persentase  luas  sebesar  35%  dari seluruh  luas  wilayah  Kecamatan  Kenjeran,  sedangkan  Kelurahan  yang paling sempit wilayahnya adalah Kelurahan Tambak Wedi dengan luas 0,98 km dengan presentase 13% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran. Seluruh Kelurahan di  Kecamatan Kenjeran memiliki ketinggian  yang sama yaitu  2  meter,  kecuali  dengan  Kelurahan  Tambak  Wedi  yang  memiliki ketinggian 1 meter (BPS, 2013).
Tambak wedi merupakan kelurahan terluar Surabaya dan berbatasan langsung  dengan  selat  Madura  potensi  wisata  pantai  menjadi  andalan kelurahan  ini.  Kondisi  alam  ini  berusaha  dimaksimalkan  oleh  Pemerintah Kota  Surabaya sebagai wahana destinasi wisata yang dapat menghidupkan kondisi  ekonomi.  Wisata  alamiah  ini  menjadi  kelebihan  tersendiri  dari Kelurahan  Tambak  Wedi.  Terlebih,  akses  transportasi  sudah  terbuka  luas sejak dibangunnya jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura (Suramadu).  Bahkan, potensi wisata pantai ini menjadi  satu-satunya wisata yang  bisa  dikembangkan  dengan  baik.  Karena  berdekatan  dengan  pantai maka  masyarakat  Tambak  Wedi  mayoritas  berprofesi  sebagai  nelayan. Kelompok  nelayan Tambak Wedi terorganisir dengan   manajemen  nelayan yang  terbagi  dalam    beberapa  kelompok  yang  mengindikasikan  bahwa nelayan  memiliki  kemampuan  mengorganisir  kegiatannya  walaupun  hanya sebatas  pembagian  kelompok,  namun  realitas  itu  menjadi  bukti  bahwa nelayan mampu mengimplementasikan aktifitasnya dengan baik.
Manajemen  nelayan  Tambak  Wedi  memang  sederhana,  hanya pembagian  kelompok  yang  terpeta-petakan  kepada  empat  kelompok nelayan. Empat kelompok ini ada yang mengidentifikasi diri dengan sebutan kelompok nelayan kerapu, cumi-cumi, dorang, dan kakap merah. Penamaan diri  dengan  meminjam  nama-nama  ikan  ini  menjadi  simbol  bahwa  mereka adalah  para  nelayan  yang  menggantungkan  hidup  kepada  laut  beserta habitatnya.  Pembagian  kelompok  nelayan  ini  ditandai  dengan  berbeda- bedanya tempat penambatan perahu yang digunakan sebagai sarana melaut. Jika dirinci, maka kelompok nelayan kerapu tempat parkir perahunya berada di RW 1, sedangkan tiga kelompok lainnya berada di RW 2 Tambak Wedi. Masing-masing  kelompok  ini  mempunyai  pos  penjagaan  atau  pos  pantau sendiri.  Pos  pantau  ini  berada  persis  di  bibir  pantai.  Hal  itu  untuk memudahkan  pemantauan  perahu  milik  para  nelayan.  Anggota  dari  empat kelompok  nelayan  tidak  terpeta-petakan  menurut  alamat  domisili.  Setiap nelayan  bebas  memilih  menjadi  anggota  kelompok.  Karena  domisili  tidak menjadi  acuan  nelayan  tertentu  harus  menjadi  anggota  kelompok  tertentu. anggotanya  macam-macam,  ada  yang  di  RW  2  jadi  anggota  kelompok
nelayan  Kerapu,  ada  yang  sebaliknya,    pembagian  ini  hanya  memudahkan nelayan saja
Pengembangan kawasan wisata pantai Kenjeran dengan pembangunan  proyek  Kereta  Gantung  pada  awalnya  mendapat  sambutan hangat dari masyarakat, namun dalam proses perjalanannya muncul gejolak di  kalangan  masyarakat  Tambak  Wedi  dengan  PT  PP  Properti  Suramadu. Konflik  ini  tidak  bisa  dihindari  karena  para  nelayan  Tambak  Wedi  merasa terusik  dengan  proyek  pemerintah  kota  Surabaya.  Semula,  memang  para nelayan    menyambut  baik  terhadap  pembangunan  kereta  gantung  karena akan ada hal baru  yang akan menghiasi daerahnya, namun euforia ini tidak berlangsung  lama  setelah  aset  mereka  berupa  pos  nelayan  dirobohkan karena dipandang akan mengganggu pembangunan kereta gantung . Dampak lain dari pembangunan kereta gantung adalah lokasi penambatan perahu dari tiga  kelompok  nelayan,  kakap  merah,  dorang,  dan  cumi-cumi  terancam dipindah  karena  lokasinya  berada  persis  di  bawah  lalu  lintas  yang  akan dilewati kereta gantung. Kekhawatiran itu itu akan diuji saat pembangunan dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang di pinggir laut.
Pemerintah  Surabaya  sebanarnya  mampu  meredam  konflik  dengan nelayan  karena  pos  yang  dirobohkan  akan  diganti  dengan  pos  yang  baru. Pos  baru ini direncanakan akan dibangun di  lokasi  yang berbeda  karena  di tempat  lama  tidak  efektif  lagi  yang  bisa  menghalangi  realisasi  proyek pembangunan  kereta  gantung.  Melalui  PT.  PP  Properti  Suramadu, pemerintah  kota  Surabaya  berjanji  membangun  pos  baru.  Dengan  janji  ini gejolak para nelayan mereda dan mereka percaya akan memiliki pos nelayan yang lebih bagus.

## Pembahasan

## Konflik Nelayan Dalam Perspektif Dahrendorf
Kebijakan pemerintah  dalam pengembangan wisata pantai Kenjeran dimulai  dengan  tahapan  pembangunan    kereta  gantung,  dari  awal  para nelayan tidak pernah mempermasalahkan pembangunan kereta gantung. Hal itu  bisa  dibuktikan  dari  sejarah  penolakan  warga.  Dari  awal  perencanaan sampai  pada  tahapan  sosialisasi  pembangunan,  warga  selalu  mendukung,
tapi  ada  beberapa  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pembangunan  kereta gantung yaitu pembongkaran pos pantau nelayan.
Pembangunan  kereta  gantung  ini  menuai  protes  dari  kalangan nelayan Tambak Wedi karena PT PP Properti Suramadu memusnahkan pos nelayan  yang  dipakai  untuk  memantau  perahu  dengan  dalih  mengganggu pembangunan  proyek.  Padahal  keberadaan  pos  pantau  ini  sangat  berguna untuk  mengontrol  aktifitas  para  nelayan  dari  pinggir  pantai.  Pos  pantau sangat berjasa kepada para nelayan. Nelayan Tambak Wedi sangat terbantu dari pos pantau saat memantau pasang surut laut, dan keamanan perahu. Hal ini  berkorelasi  dengan  kelancaran  para  nelayan  menjalankan  aktifitasnya. Nelayan  mudah  memindahkan  perahu  menyesuaikan  dengan  pasang  surut air  laut  dari  keberadaan  pos  pantau,  para  nelayan  Tambak  Wedi  cukup intens memberi penolakan.
Di  sisi  lain  DPRD  kota  Surabaya  juga  tidak  menolak  terhadap pembangunan  kereta  gantung  ini.  Beberapa  respon  yang  dilontarkan  oleh legislatif sejauh pengamatan peneliti hanya dilatar belakangi oleh keputusan PT.  PP  Properti  Suramadu  yang  merobohkan  pos  nelayan  yang  dipakai sebagai  sarana  memantau  perahu  dari  pinggir  pantai.  Ada  tiga  pos  yang dirobohkan dan dibangun lagi di tempat  yang sama, pos nelayan kelompok cumi  -  cumi ,  pos  nelayan kakap  merah dan  pos  nelayan dorang .  Konflik karena pembongkaran pos ini sebagai dampak pertama yang dirasakan para nelayan dari proyek pembangunan kereta gantung.
Realitas  ini  menjadi  bukti  relevansi  teori  Ralf  Dahrendorf.  Konflik warga  dan  penguasa  ini  mengindikasikan  bahwa  gesekan  antara  pemimpin dengan  yang  dipimpin  masih  terus  terjadi.  Masalahnya  adalah pembongkaran  pos  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  kereta  gantung. Skala konfliknya melibatkan antara nelayan dan PT. PP Properti Suramadu sebagai  kepanjangan tangan dari pemerintah kota Surabaya. Sebagai  solusi konfliknya adalah pos nelayan dibangun lagi di tempat yang sama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  asumsi  Dahrendorf  tentang  masyarakat memiliki  dua  wajah,  yakni  konflik  dan  konsesus  menemukan  wujudnya. nelayan  Tambak  Wedi  bisa  berada  dalam  situasi  sepaham  dan  terkadang
berubah  berada  pada  situasi  konflik.  Sebelum  pembongkaran  pos  nelayan karena  dianggap  mengganggu  pembangunan  kereta  gantung,  nelayan Tambak  Wedi  dalam  kondisi  yang  menjaga  erat equilibrium atau keseimbangan  sistem  yang  dijaga  bersama  oleh  seluruh  nelayan.  Namun, saat  proyek  kereta  gantung  mulai  direalisasikan,  nelayan  Tambak  Wedi berubah kepada situasi yang penuh dengan konflik. Ketegangan ini berubah lagi  kepada  situasi  normal  atau  keseimbangan  setelah  konflik  berhasil diatasi.
Bagi  Dahrendorf,  konflik  muncul  karena  adanya  kepentingan  yang tidak  sama.  Dalam  konteks  ini,  kepentingan  pemerintah  kota  Surabaya membangun  kereta  gantung  ternyata  tidak  memperhatikan  kepentingan nelayan.  Apapun  alasannya,  pembongkaran  pos  nelayan  tidak  bisa dipandang  sebagai  keputusan  tepat.  karena  implementasi  program pengembagan  kawasan  pantai  Kenjeran  dengan  proyek  kereta  gantungnya tidak bisa mencermikan integrasi nelayan dengan Pemkot Surabaya.
Konsekuensinya  adalah    muncul  ketegangan  diantara  kedua  belah pihak  yang  sama-sama  memiliki  kepentingan.  Kepentingan  nelayan  ingin aktifitasnya  yang sudah  dijalanai  sejak lama  tidak diganggu oleh siapapun, termasuk  pemerintah  kota  Surabaya  dengan  PT.  PP  Properti  Suramadu, namun  di  lain  pihak  pemerintah  kota  Surabaya  memiliki  proyeksi  bahwa Tambak Wedi menjadi kawasan wisata pantai  yang bisa terkoneksi dengan beberapa  wisata  yang  sudah  ada.  Karena  itulah  proyek  pengembangan wisata di Tambak Wedi ini harus bersinergi dengan kepentingan para warga, terutama  nelayan  yang  notabene  menjadikan  selat  madura  sebagai  ladang mata  pencahariannya.  Peleburan  dua  kepentingan  nelayan  dan  pemerintah kota  Surabaya  ini  perlu  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  proyek  kereta gantung dilanjutkan.
Diskursus  tentang  kelompok  yang  kerap  terlibat  dalam  arena  konflik oleh Dahrendorf dibagi  kepada tiga tipe. Yakni  kelompok semu  atau quasi group, kelompok  kepentingan  dan  kelompok  konflik.  Kelompok  semu dicirikan  sebagai  pemegang  posisi  dengan  kepentingan  yang  sama  tetapi belum  menyadari  keberadaannya,  kelompok  ini  juga  termasuk  dalam
kelompok kepentingan, dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok konflik sosial.
Atas  dasar  keterangan  di  atas,  PT.  PP  Properti  Suramadu  bisa dikategorikan  sebagai  kelompok  semu.  PT  PP  Properti  Suramadu  ini memiliki  kepentingan  yang  sama  dengan  pemerintah  kota  Surabaya,  yakni membangun  kereta  gantung  sebagai  wahana  wisata  di  Tambak  Wedi  dan pantai  Kenjeran.  Kesamaan  kepentingan  ini  akan  membuat  mereka  berada dalam  kelompok  kedua,  yakni  kelompok    kepentingan.  Selanjutnya membawa  mereka  dalam  kelompok  konflik.  Sedangkan  kelompok kepentingan adalah nelayan Tambak Wedi kelompok cumi-cumi, kelompok kakap  merah,  dan  kelompok  dorang  dengan  pemerintah  kota  Surabaya. Karena  sama-sama  menjadi  kelompok  kepentingan  selanjutnya  membawa mereka  kepada  kelompok  yang  ketiga,  yakni  kelompok  konflik  sosial. Konflik  ini  sebagai  dampak  dari  proyek  pemerintah  kota  Surabaya  yang menyebabkan pos nelayan atau pos pantau tambak wedi dibongkar.
Dalam  proses  berikutnya  para  nelayan  meminta  bantuan  kalangan DPRD  Surabaya  agar  apirasinya  didengarkan  oleh  pemerintah  kota Surabaya  dan  PT.  PP  Properti  Surmadau.  Beberapa  kali  dengar  pendapat (hearing )  antara  pihak-pihak  terkait,  yakni  nelayan,  pekerja  proyek pembangunan kereta gantung dan pemerintah kota Surabaya yang difasilitas oleh  komisi  B  DPRD  Surabaya  akhirnya    disepakati  pembangunan  ulang pos pantau sebagai pengganti dari pos pantau sebelumnya.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  menghidupkan  kawasan  utara sebagai destinasi wisata pantai Kenjeran memang membawa manfaat secara finansial  dan  kemakmuran  bagi  masyarakat  lokal  seperti  kehadiran  kereta gantung  ini  bisa  menamnah  perekonomian  warga,  terutama  warga  Tambak Wedi. Mereka bisa dikaryakan sebagai operator atau karyawan wisata kereta gantung,  selain  itu  masyarakat    mempunyai  jiwa  enterpreneur  dengan menghadirkan  kreatifitas  ekonomi  di  daerah  wisata.    Namun  disisi  lain kabijakan  pemerintah  kota  itu    juga  memiliki  dampak  bagi  masyarakat. Dampak  awal  yang  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat  khsusunya  nelayan
Tambak  Wedi  adalah  pembongkaran  pos  nelayan  yang  dipakai  untuk memantau perahu dan aktifitas nelayan. Walaupun pada akhirnya dibangun ulang  di  lokasi  yang  sama,  namun  tenaga  dan  fokus  nelayan  terbelah  dari yang hanya melaut kahirnya harus memikirkan agar pos dibangun kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
A.J  Muljadi.  (2009). Kepariwisataan  dan  Perjalanan. PT  Raja  Grafindo Persada.
Alfiyah  Agustanya,  T.  Y.  (2012).  Pengembangan  Obyek  dan  Daya  tatrik Pantai Kenejeran Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Jawa Timur. (Studi Kasus  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Surabaya. Majalah Ekonomi , Tahun XXII (3 Desember 2012).
Apridev  Khomenie  dan  Ema  Umilia.  (2013).  Arahan  Pengembangan Kawasan  Wisata  Terpadu  Kenjeran  Surabaya. JURNAL  TEKNIK POMITS , 2 .
BPS. (2013). Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran .
Dahrendorf,  R.  (1986). Konflik  dan  Konflik  dalam  Masyarakat  Industri Sebuah Analisis Kritis . Rajawali Press.
Fandeli, C. (2001). Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam . Liberty.
Gamal Suwantoro. (1997). Dasar-Dasar Pariwisata. : , . ANDI Yogyakarta.
Moleong, J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Poejooetami,  E.  (2017).  Penataam  Kawasan  Wisata  Pandatai  Kenjeran Surabaya  Dengan  Memadukan  Aktiivitas  Rekreasi  dan  Perdagangan. Procerding Universitas Widya Kartika .
Ritzer, G. dan D. J. G. (2012). Teori Sosiologi Modern . Rajawali Pers.
Setiawan,  F.  Y.  dan  A.  P.  (2016).  Perancangan  Interior  Kenjeran  Expo  di
Surabaya. JURNAL INTRA , 4 .
Surbakti,  R.  (1992). Memahami  Ilmu  Politik .  Gramedia  Widya  Pustaka Utama.
Suriani,  N.  E.  (2017).  Inovasi  Young  Community  Based  Initiatives  Dalam Pariwisata Surabaya  (Rasa Memiliki, Inovasi  danKeterlibatan Pemuda dalam  Turut  Mengembangkan  Pariwisata  Surabaya). Jurnal  Bisnis Terapan , 1 , Nomor (Desember).
Suryo  Sakti  Hadiwijoyo.  (2012). No  TitlePerencanaan  Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat.S . Graha Ilmu,.
Urry,  J.  (1990).  The  Tourist  Gaze:  Leisure  and  Travel  In  Contemporary Societies. Sage Publiher London .
Zainuddin  Maliki.  (2003). Narasi  Agung  Tiga  Teori  Sosial  Hegemonik . LPAM.