## FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU RE-ORIENTASI DAN RE-EVALUASI MENUJU REFORMULASI)
Y.A. Triana Ohoiwutun Fakultas Hukum, Universitas Jember email: trianaohoiwutun@unej.ac.id
Fiska Maulidian Nugroho Fakultas Hukum, Universitas Jember
email: n.f.fiska@gmail.com Samuel Saut Martua Samosir
Fakultas Hukum, Universitas Jember email: samuelsamosire@gmail.com Arief Setiyoargo
Fakultas Hukum, Universitas Jember email: setiyoargoarief@gmail.com
disampaikan 15/7/19 – di -review 16/7/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3613

## Abstract
Uncertainty  with  regard  to  the  proper  implementation  of  Article  44  of  the  Criminal  Code  is  to  be discussed.  In legal practice, the existence of mental disorder in those who are accused of murder or homicide  will  be  made  dependent  on  the  decision  of  psychiatrist  (authorized  to  conduct  forensic psychology or psychiatry). In the case that such mental disorder is determined to be existing during a pre-trial hearing, the court is under no obligation to order cessation of the criminal proceeding. It is noted that in a number of cases the decision to terminate investigation or cease court proceeding falls completely under the Judge discretionary power.  The author’s recommendation is that a reformulation of Art. 44 of the Criminal Code is in order.
Keywords : cessation of court proceeding, termination of criminal investigation, mental disorder
Abstrak Ketidakpastian penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya merupakan isu utama dalam penelitian ini.  Dalam praktik hukum, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan yang mengaku atau terindikasi menderita gangguan kejiwaan (ODGJ) dilandaskan  pada  keterangan  ahli  jiwa,  baik  melalui  pemeriksaan  psikiatri  forensik  maupun psikologi forensik.  Keterangan ahli jiwa dalam hal ini pada fase pemeriksaan pra-ajudikasi tidak selalu  berujung  pada  penghentian  perkara  atau  SP3.    Ditengarai  bahwa  keputusan  untuk menghentikan perkara sangat tergantung pada diskresi hakim.  Rekomendasi yang hendak diajukan adalah reformulasi Ketentuan Pasal 44 KUHP.
Kata Kunci : SP3, ODGJ, pelaku pembunuhan

## Pendahuluan
Penelitian mengenai pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya atau orang  dengan  gangguan  jiwa  (selanjutnya  disebut  ODGJ)  dari  perspektif  hukum pidana masih jarang dilakukan. Penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun menurut formulasi Pasal 44 KUHP memang merupakan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim.  Namun  demikian,  dalam penerapannya  penyidik  juga  “dapat  mengambil  alih”  peran  hakim  dalam  kasus pembunuhan  oleh  ODGJ.  Putusan  penghentian  penyidikan  oleh  penyidik  dan memasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  ODGJ  yang  melakukan  pembunuhan, dalam penerapannya ada ketidaksamaan, yang menjadikan pembunuhan oleh ODGJ menarik untuk dikaji.
Tidak  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dijatuhi  sanksi menurut  hukum  pidana.    Asas geen  straf  zonder  schuld (tiada  pidana  tanpa kesalahan)  adalah  basis  dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  yang berkorelasi dengan penjatuhan sanksi. Pasal 44 KUHP 1 sebagai filosofi berlakunya asas geen straf zonder schuld, secara tegas menentukan tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ.
Pembunuhan  oleh  pelaku  ODGJ  menarik  untuk  dikaji,  karena  dalam beberapa kasus memiliki karakteristik tersendiri, baik menyangkut motif pelaku, maupun  adanya  hubungan  dekat  antara  pelaku  dengan  korban.  Karakteristik pelaku  ODGJ  yang  berbahaya  untuk  keselamatan  benda  dan  nyawa,  pada hakikatnya  membutuhkan  penanganan  khusus,  baik sebelum,  pada  saat  maupun setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi dan  kepentingan hukum pidana dalam
1 Pasal  44  KUHP:  (1)  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  penyakit,  tidak dipidana; (2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya  orang  itu  dimasukkan  ke  rumah  sakit  jiwa,  paling  lama  satu  tahun  sebagai  waktu percobaan; (3) ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
memberikan  perlindungan  individu,  masyarakat  dan  negara,  diharapkan  dapat diberdayakan dalam mengatasi permasalahan ODGJ.
Formulasi  Pasal  44  KUHP  menentukan,  bahwa  hakim  berwenang memerintahkan  untuk memasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  terhadap  pelaku tindak  pidana  yang  terganggu  jiwanya.  Sanksi  tindakan  diatur  dalam  Pasal  44 KUHP, yaitu tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. 2 Hal ini tersirat dari formulasi Pasal 44 Ayat (2) KUHP yang menentukan, bahwa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai perintah hakim dalam menjatuhkan putusan.
Merujuk  formulasi  Pasal  44  KUHP,  jika  terjadi  tindak  pidana  apapun jenisnya,  hanya  hakimlah  yang  berwenang  menentukan  ada  atau  tidaknya gangguan jiwa; dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa. Penerapan Pasal 44 KUHP  oleh  hakim  berada  pada  fase  ajudikasi; 3 namun  demikian,  dalam penerapannya  putusan  dimasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  dan  penghentian penyidikan  pada  fase  pra-ajudikasi  dapat dilakukan  oleh  penyidik  dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Penghentian penyidikan dan tindakan  dimasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  oleh  penyidik,  memerlukan kebijakan  tersendiri  yang  tidak  ada  dasar  hukumnya  dalam  menangani  pelaku ODGJ;  karena  formulasi  Pasal  44  KUHP  hanya  memberikan  kewenangan  pada hakim  untuk  memutuskan  ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa,  yang  dalam implementasinya  Pasal  44  KUHP  dapat  menimbulkan  permasalahan  tersendiri, khususnya dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.
Penghentian  penyidikan  berdasarkan  keterangan  ahli  jiwa  dalam  kasus pembunuhan oleh ODGJ antara lain dilakukan oleh Polres Banyuwangi dan Polres Kediri;  namun  demikian,  tidak  setiap  kasus  pembunuhan  oleh  ODGJ  dihentikan
2 Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia , 1 (6) Jurnal Pandecta. 79, 81, 2011.
3 Menurut Mardjono Reksodiputro, pada proses hukum acara pidana dibedakan dalam tiga fase pemeriksaan  yaitu:  1)  fase  pra-ajudikasi  atau  pemeriksaan  pendahuluan  meliputi  proses penyidikan dan penuntutan, 2) fase ajudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, 3) fase purna-ajudikasi (dalam Y.A. Triana Ohoiwutun, Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara  Pidana, 1, (2 ) Jurnal Cendekia Waskita. 106, 109, 2014.
penyidikannya meskipun keterangan ahli jiwa menyatakan adanya gangguan jiwa, sebagaimana  kasus  yang  terjadi  di  Polres  Rangkasbitung,  Polres  Bandung,  dan Polres Kediri. Adanya perbedaan dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam  tingkat penyidikan,  mengindikasikan adanya  ketidakpastian  hukum; oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.
Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  adanya  kepastian  hukum  yang  adil merupakan  salah  satu  tujuan  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaku ODGJ, dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan, pada hakikatnya memerlukan kebijakan tersendiri sebagai perimbangan aturan berlakunya hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil.
Fungsionalisasi hukum pidana oleh penyidik dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ,  menarik  untuk  dikaji.  Pengertian  fungsionalisasi  hukum  pidana  menurut Barda Nawawi Arief, 4 diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat  berfungsi,  beroperasi  atau  terwujud  secara  konkret.  Merujuk  pada pengertian  fungsionalisasi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief, makna fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam penulisan ini, diartikan sebagai upaya penyidik  untuk  membuat  hukum  pidana  (khususnya  Pasal  44  KUHP)  dapat berfungsi, beroperasi atau terwujud secara konkret; oleh karena itu, permasalahan utama dalam penulisan ini adalah: apakah tepat fungsionalisasi Pasal 44 KUHP oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ?
Reformasi  atas  KUHP  memang urgen sifatnya,  mengingat  KUHP diundangkan  pada  tahun  1915  berdasarkan Staatsblad No.732,  dan  dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari  1918, jelas  sudah lebih dari satu  abad diberlakukan di Indonesia. Reformasi hukum pidana materiil, berorientasi pada kualitas yang lebih baik,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief, 5 bahwa  bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam- macam,  antara  lain  dengan  melakukan  re-orientasi  (penyesuaian/peninjauan
4 Trini  Handayani,  Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Perbuatan  Perdagangan  Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 42.
5 Barda  Nawawi  Arief,  Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum  di  Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 10.
kembali),  re-evaluasi  (evaluasi/penilaian  kembali),  reformulasi  (perumusan kembali),  restrukturisasi  (penataan  kembali),  rekonstruksi  (pembangunan kembali).  Merujuk  pada  pendapat  Barda  Nawawi  Arief,  penelitian  yang  berfokus pada tataran implementasi Pasal 44 KUHP ditujukan sebagai upaya pembaharuan menuju kualitas yang lebih  baik, yaitu dengan melakukan re-orientasi, re-evaluasi, yang bermuara pada tujuan reformulasi Pasal 44 KUHP.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.  Soerjono  Soekanto  menegaskan,  bahwa  dalam  penelitian  hukum normatif  tolok  ukur  pembahasannya  meliputi  sifat  dan  ruang  lingkup  disiplin hukum,  yang  mencakup  disiplin  analitis  dan  disiplin  preskriptif,  jika  hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. 6
Untuk  menjawab  permasalahan  terkait  dengan  fungsionalisasi  Pasal  44 KUHP  dalam  kasus  pembunuhan  oleh  pelaku  ODGJ,  pendekatannya  dilakukan melalui:  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus (case  approach) ; sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

## Pembahasan
ODGJ sering mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Public  stigma sangat  mempengaruhi  kondisi  psikologis  sehingga  penderita gangguan  jiwa  mengisolasi  diri. 7 Stigma  adalah  label  negatif  yang  melekat  pada tubuh  seseorang  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dan  dipengaruhi  oleh lingkungan. 8 Stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat, tidak hanya dialami oleh penderitanya, bahkan juga keluarganya.
6 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum . 1 (8) Fiat Justitia Jurnal ilmu Hukum, 2014, hlm. 23 dan 25
7 Aiyub,  Stigmatisasi  Pada  Penderita  Gangguan  Jiwa:  Berjuang  Melawan  Stigma  Dalam  Upaya Mencapai  Tujuan  Hidup  Untuk  Kualitas  Hidup  yang Lebih  Baik,  1  (IX ) Idea  Nursing  Journal, 2018, hlm. 1-3.
8 Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan  Jiwa  Di  RW  09  Desa  Cileles  Sumedang , 2  (1),  Jurnal  Pendidikan  Keperawatan Indonesia, 2016, hlm.23-29.
ODGJ  mendapatkan  stigma  sosial  yang  melekat  dan  diskriminasi  dalam semua aspek kehidupan, bahkan ketika pasien sudah sembuh. Stigma yang diterima oleh  ODGJ  dan  anggota  keluarganya  memengaruhi  pengobatan  medis  yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan ODGJ. 9 Penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat  kiranya dapat diberdayakan dalam mengurangi permasalahan  ODGJ yang mungkin dapat melakukan tindak pidana sewaktu-waktu.
Dalam  ilmu  hukum  pidana,  pertanggungjawaban  terhadap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  sering  disebut  sebagai  elemen  subjektif,  sedangkan perbuatan  pidana  merupakan  elemen  objektif.  Menurut  Roeslan  Saleh, 10 elemen subjektif merupakan unsur mutlak pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan syarat  pemidanaan;  dan  elemen  subjektif  mutlak  diperlukan  untuk pertanggungjawaban  pidana  yang  dikenal  sebagai  doktrin mens  rea. Penentuan elemen subjektif terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan diberikan oleh ahli kedokteran  jiwa  (psikiater),  melalui  pemeriksaan  psikiatri  forensik (forensic psychiatry) atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman. Ahli jiwa yang dilibatkan dalam penentuan  dugaan  adanya  gangguan  jiwa  diberikan  oleh  psikiater  sebagaimana diamanatkan Pasal 44 KUHP, namun demikian, dalam penerapannya penyidik juga meminta keterangan psikolog dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa.
Berkaitan dengan pelaku ODGJ memerlukan perhatian khusus, karena dalam penegakan  hukum  pidana,  dan  pelaksanaannya  tidak  boleh  menghilangkan  nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan, meskipun yang ditangani orang yang terganggu jiwanya. Dipasung, diisolir atau dikurung seperti binatang, diikat atau  dirantai  adalah  cara-cara  yang  masih  dilakukan  keluarga  atau  masyarakat terhadap  ODGJ.  Pemasungan  ( dibelok (Jw.)),  yaitu  dengan  cara  dipasang  sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki orang yang dipasung.
Perlakuan  “tidak  manusiawi”  terhadap  ODGJ  sebenarnya  merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun demikian, karena berbahayanya ODGJ, baik
9 Yohanes Kartika Herdiyanto, David Hizkia  Tobing, Naomi Vembriati, Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali , 2 (8), Jurnal Ilmiah Psikologi Inquiry, 2007, hlm. 120-121.
10 Y. A. Triana Ohoiwutun, Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat, 1 (8), Jurnal Yudisial, 2015, hlm 1-15.
terhadap  dirinya  sendiri,  keluarga,  masyarakat  maupun  harta  benda,  maka tindakan  pemasungan,  dan  sebagainya  merupakan  pilihan  yang  tidak  dapat dihindarkan.  Tidak  memiliki  biaya  untuk  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa  yang dijadikan  alasan  logis  dalam  perlakuan  “tidak  manusiawi”  terhadap  ODGJ. Pemerintah  dalam  menanggulangi  gangguan  jiwa  masih  banyak  mengalami hambatan, 11 dan  penerapan  Pasal  44  KUHP  secara  tepat  sejalan  dengan perkembangan  zaman  dan  perkembangan  konsep  pemidanaan,  kiranya  dapat mendukung program Indonesia bebas pasung.
Kebijakan  penerapan  Pasal  44  KUHP  terletak  sepenuhnya  pada  aparat penegak  hukum,  baik  penyidik,  penuntut  umum,  maupun  hakim;  meskipun  ada perbedaan  dalam  menilai  hasil  pemeriksaan  ahli  jiwa  dalam  setiap  kasus pembunuhan  oleh  pelaku  ODGJ.  Tahap  penerapan  atau  aplikasi  suatu  aturan bergantung pada dinamika di dalam pemeriksaan setiap perkara pidana, demikian pula dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.
Pemeriksaan  fase  pra-ajudikasi  atau  pemeriksaan  pendahuluan  meliputi proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan pertama kali yang penting adalah, apakah  pelaku  mampu  bertanggungjawab.  Apabila  dalam  pemeriksaan pendahuluan  oleh  penyidik,  ternyata  pelaku  mampu  bertanggungjawab,  maka pemeriksaan  dilanjutkan  pada  fase  ajudikasi,  tetapi  apabila  hasil  pemeriksaan kejiwaan diketemukan adanya gangguan jiwa, maka proses pemeriksaan pada fase pra-ajudikasi  dihentikan  oleh  penyidik.  Proses  penyidikan  yang  dihentikan  oleh penyidik dalam menangani kasus pembunuhan oleh ODGJ, ditindaklanjuti dengan mengembalikan pelaku pada keluarganya disertai perintah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.
Pada setiap fase pemeriksaan perkara pidana diperlukan lima macam alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Pada  fase  pra-ajudikasi, dalam proses  penyidikan,  keberadaan  alat  bukti  merupakan  dasar  untuk  melanjutkan atau menghentikan proses pemeriksaan. Fase pra-ajudikasi akan dilanjutkan pada
11 Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, supra No. 9, hlm. 30.
fase  ajudikasi,  apabila  alat  bukti  telah  memenuhi  syarat  berdasarkan  Pasal  183 KUHAP sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.
Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  yang  melibatkan  pelaku  ODGJ, penentuan  ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa  memerlukan  keterangan  ahli. 12 Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  sah  dalam  perkara  pidana,  dapat  diberikan secara tertulis dan atau lisan. KUHAP membedakan cara  ahli dalam memberikan keterangan, yaitu keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli menurut  Pasal  186;  sedangkan  keterangan  ahli  yang  diberikan  secara  tertulis  di luar  persidangan  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  surat  menurut  Pasal  187. 13 Visum  et  Repertum 14 Psikiatrikum (Visum  Et  Repertum  Psychiatricum) dan  hasil pemeriksaan psikolog dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut KUHAP Pasal 187 huruf c; sedangkan keterangan ahli jiwa baik psikiater maupun psikolog, yang diberikan  secara  lisan  di  persidangan  berdasarkan  Pasal  186  termasuk  dalam kategori keterangan ahli.
Permintaan keterangan ahli 15 oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memperoleh  pengetahuan  ahli  dalam  bidang  tertentu  menurut  keahlian  khusus yang  dimiliki  seorang  ahli  berhubungan  dengan  pokok  masalah  perkara  yang diperiksa, sehingga dapat diambil kesimpulan yang benar. Keterangan ahli bersifat objektif,  dan  keterangan  ahli  mempunyai  kekuatan  pembuktian  bebas, 16 artinya penegak  hukum  bebas  untuk  menilai,  tidak  ada  kewajiban  meyakini  keterangan ahli.  KUHAP  membedakan  keterangan  seorang  ahli  di  persidangan  sebagai  alat
12 Pasal 1 angka 28 KUHAP: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana; Pasal 186: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan; Pasal 120: keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal.
13 Pasal  186  KUHAP:  Keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang pengadilan;sedangkan Pasal 187 huruf c) surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
14 Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut Visum et Repertum .
15 Pasal 1 Angka 28 KUHAP menentukan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
16 Y.A. Triana Ohoiwutun, supra no 11, hlm. 11.
bukti keterangan ahli. 17 Sedangkan keterangan ahli secara tertulis di persidangan sebagai alat bukti surat. 18 Pemeriksaan ahli jiwa terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan yang dituangkan secara tertulis dikategorikan alat bukti surat.
Keterangan  ahli  dapat  diberikan  pada  proses  pemeriksaan  penyidikan, 19 yaitu apabila penyidik menganggap perlu. Pemeriksaan ahli tidak bersifat mutlak seperti pemeriksaan saksi. 20 Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan ahli diperlukan untuk membantu mengungkap dan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi; dan pilihan ahli bergantung pada dinamika pemeriksaan perkara. Keterangan ahli diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim. Pada tahap penyidikan telah dimulai penentuan  ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa,  apabila  ada  dugaan  gangguan  jiwa, maka  penyidik  akan  meminta  psikiater  dan/atau  psikolog  untuk  melakukan pemeriksaan.
Adanya dugaan gangguan jiwa pelaku dapat diidentifikasi antara lain, terkait dengan karakteristik tindak pidananya yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang normal jiwanya, misalnya: pembunuhan dengan memutilasi korban, pembunuhan yang  dilakukan  dengan  cara  sadis,  pembunuhan  orang  tua  terhadap  anak kandungnya, atau pembunuhan oleh anak terhadap orang tuanya. Dugaan adanya gangguan  jiwa  juga  terkait  dengan  saat  dilakukannya  pemeriksaan  terhadap pelaku, yaitu  diketemukan  adanya  tanda-tanda  gangguan  jiwa,  misalnya pemeriksaan  terhadap  pelaku  yang  menunjukkan  perilaku  ODGJ,  keterangan- keterangan yang tidak konsisten,  kesulitan  penyidik dalam memintai keterangan pelaku, dan sebagainya.
Dugaan  pelaku  terganggu  jiwanya,  ditindaklanjuti  penyidik  dengan mengajukan  pemeriksaan  ahli  jiwa,  baik  melalui  pemeriksaan  psikiatri  forensik maupun  psikologi  forensik.  Pemeriksaan  ahli  jiwa  pada  tingkat  penyidikan  lebih
17 Pasal 186 KUHAP.
18 Pasal 187 huruf c  KUHAP.
19 Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
20 Pasal 1 angka 27 KUHAP: Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana  yang  didengar,  dilihat  atau  dialami  sendiri  oleh  saksi  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuannya itu.
ditekankan pada dinamika kepribadian, yaitu untuk mengetahui  motif seseorang berbuat sesuatu. Dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, hasil keterangan ahli jiwa, digunakan untuk menentukan langkah hukum yang diambil pada fase pra-ajudikasi yaitu  melanjutkan  atau  menghentikan  proses  pemeriksaan  sebagaimana disebutkan  pada  Tabel  1  mengenai  penghentian  penyidikan  karena  ada  tanda- tanda  gangguan  jiwa  dan  ketidakmampuan  bertanggungjawab  berdasarkan pemeriksaan ahli jiwa; dan Tabel 2 mengenai pemeriksaan ahli jiwa menyimpulkan ada tanda-tanda gangguan jiwa dan pemeriksaan dilanjutkan pada fase ajudikasi, yaitu sebagai berikut:
Tabel  1:  Penghentian  Penyidikan  karena  Ada  Tanda-Tanda  Gangguan  Jiwa dan  Ketidakmampuan  Bertanggungjawab  Berdasarkan  Pemeriksaan  Ahli Jiwa
1  Laporan Polisi No. K/LP/22/IV/2009/Reskrim tanggal 11 April 2009
Pelaku / umur H / 32 th; Korban / umur Sapuan / 60 th; Hubungan antara pelaku dengan korban Tetangga; Alasan membunuh emosi  karena  kata-kata  korban;  dan  menurut  keterangan pelaku bahwa korban telah menempati rumah yang didirikan di  atas  tanah  keluarganya  dengan  cara  mencurinya,  dan pelaku menganggap korban juga telah mengambil hasil sawah ibunya; Tempat Kejadian Perkara Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi Sangkaan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain (Pasal 338 KUHP); Dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan,  pelaku  tidak  mempunyai rasa  penyesalan,  kesedihan  maupun  perasaan  berdosa, bahkan  pelaku  merasa  ringan  dan  tanpa  beban  tanggung jawab menginginkan supaya perkara tersebut damai; Pemeriksaan ahli berdasarkan  Surat  Keterangan  Rumah  Sakit  Jiwa  Menur Propinsi  Jawa  Timur  No.  14/KM/IV/2009  tentang  Hasil Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  a.n.  H  yang  dibuat  oleh  dr. Yunita,  Sp.Kj,  menyatakan,  bahwa  berdasarkan  observasi sejak  tanggal  18  April  2009  sampai  27  April  2009, menyimpulkan pelaku  mengalami  gangguan  jiwa  berat dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Keterangan Pelaku  sempat  ditahan  berdasarkan  Surat  Perintah Penahanan  No.  Pol.:  Sp-Han/08/IV/2009/Reskrim  tanggal 11 April 2009; kemudian pelaku dibantarkan ke Rumah Sakit Jiwa  Menur  Surabaya  mulai  tanggal  17  April  2009  sampai dengan  sembuh  berdasarkan  Surat  Perintah  Pembantaran Penahanan  No.  Pol:  SP.  HAN/08.a/IV/2009/Reskrim. Berdasarkan SP2HPN No. B/31/IV/ 2009/Polsek tanggal 29
April  2009  penyidikan  perkaranya  dihentikan  karena tersangka menderita gangguan jiwa berat.
2 Laporan Polisi No. LP/44/XII/2010/Jatim/Res.Kdr/Sek Papar tanggal 29 Desember 2010
Pelaku / umur RAI bin Damanhuri (umur 28 tahun); Korban / umur Moh. Fuad Hasan / 2 tahun 6 bulan; Hubungan antara pelaku dengan korban Korban adalah anak kandung pelaku; Alasan membunuh karena  korban  akan  mengalami  inkarnasi  dan  korban dibunuh dengan cara dikubur dalam keadaan hidup; Tempat Kejadian Perkara Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri; Sangkaan tindak pidana Pasal 338 KUHP & pelaku memberikan jawaban yang sering berubah/tidak konsisten dalam pemeriksaan penyidikan Pemeriksaan Ahli berdasarkan Surat Keterangan No. 30/XII/2010/ Rumkit tg. 10  Desember  2010  dibuat  oleh  Dr.  Roni  Subagyo,  Sp.  Kj. selaku  dokter  ahli  jiwa  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Kediri, menyimpulkan bahwa pada diri pelaku didapatkan tanda- tanda/gejala-gejala  gangguan  jiwa  berat (skizoprenia) berkelanjutan dan  yang  bersangkutan  tidak  menyadari perbuatan yang dilakukan dan tidak mengetahui resiko dari perbuatannya; Keterangan Pelaku ditahan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Polsek Papar Polres  Kediri  No.  SP-HAN/XII/2010  Reskrim  tanggal  30 Desember 2010, bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani namun  keadaan  rohani  tidak  sehat  (pernah  mengalami gangguan  jiwa  dan  dirawat  di  RSJ  Dr.  Radjiman  Lawang- Malang  pada  tahun  2008  selama  3  bulan,  dan  tahun  2009 selama 1,5 bulan). Berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan  No.  -  Sp.  Han/753-a/I/2011/Reskrim  Polsek Papar Polres Kediri tanggal 7 Januari 2011, pelaku dirawat inap (opname) di  RSJ  Dr.  Radjiman  W.  Lawang  di  Malang mulai  tgl.  7  Januari  2011  sampai  dengan  sembuh. Berdasarkan Surat Ketetapan  No. - S.Tap/-/I/Reskrim tgl. – Januari  2011  tentang  Penghentian  Penyidikan  terhitung mulai  tgl  –  Januari  2011  menyatakan  menghentikan penyidikan  tindak  pidana  terhadap  tersangka.  (catatan:
penghentian penyidikan tanpa tanggal);

## Tabel  2: Kesimpulan  Ahli  Jiwa  Ada  Tanda-Tanda  Gangguan  Jiwa  Dan Pemeriksaan Dilanjutkan Pada Fase Ajudikasi
1. Perkara No. 210/Pid.B/2005/PN RKB Pelaku S bin Samin (umur 40 tahun) Korban 1) Kamsina binti Sakir meninggal dunia (menurut Visum et Repertum  Jenazah    Puskesmas  Kecamatan  Sobang  No. 17/VER/VIII/2005 tgl 17 Agustus 2005); 2) Yadi bin Arman dan Aisah binti Sarmudi mengalami luka- luka  disebabkan  persentuhan  benda  tajam  berdasarkan Visum  et  Repertum  RS  Adjidarmo  Lebak  No. 353/666/VIS/VIII/2005 tgl. 26 Agustus 2005; 3) Aisah  binti  Sarmudi  mengalami  luka-luka  disebabkan persentuhan  benda  tajam  berdasarkan  Visum  et
Repertum RS Adjidarmo Lebak No. 353/681/VIS/VIII/2005 tgl. 26 Agustus 2005; Hubungan antara pelaku dengan korban Pelaku pekerja lepas yang sedang mengerjakan ladang milik korban; Alasan membunuh pada  saat  peristiwa  terjadinya  penusukan,  pelaku menyatakan gelap dan yang dilihat pada diri korban adalah harimau.  Pembunuhan  dilakukan  dengan  cara  menusuk korban; Hasil pemeriksaan ahli jiwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia No. 259/PT.02/F.Psi/KL/II/ 2006 tgl. 8 Februari 2006 dibuat oleh Dra. Sugiarti, M.Kes., menyatakan bahwa  berdasarkan  analisis  pada  hari  peristiwa  terjadi, kemungkinan terjadi konflik dalam diri pelaku yang tidak mampu  ia  selesaikan  yang  kemungkinan  disebabkan oleh  keterampilan  penyelesaian  konflik  yang  terbatas (dalam  aspek  intelegensi  terkesan  adanya  keterbatasan kecerdasan), karena berulangkali  pertanyaan harus diulang sampai  pelaku  memahami  pertanyaan  dengan  tepat.  Daya ingatannyapun  terbatas, pelaku  mengalami  keterbatasan dalam mengemukakan isi pikiran dan perasaan . 2 Perkara No. 998/Pid/B/2006/PN.BDG Pelaku AQSW binti Hanan Anis (umur 31 Tahun); Korban 1) Muhamad  Umar  Nasrullah  bin  Iman  Abdulah  (umur  9 bulan); 2) Nazhif  Aulia  Rahmatullah  bin  Iman  Abdulah  (umur  3 tahun); 3) Abdullah Faras Elmaky bin Iman Abdulah (umur 6 tahun). Hubungan antara pelaku dengan korban Ketiga korban adalah anak kandung pelaku; Alasan membunuh pelaku  sayang  pada  anak-anaknya,  dan  merasa  khawatir pada  masa  depan  mereka,  sehingga  pelaku  khawatir  anak- anaknya tidak akan berbahagia; Hasil  pemeriksaan  ahli jiwa 1) Visum et repertum Psikiatri dari RS Bhayangkara Sartika Asih  No.  R/107/VI/2006  Dokpol  tanggal  28  Juni  2006 yang  ditandatangani  oleh  dr.  Sukardiansyah,  M.Kes.,  Sp. Kj.,  dalam  kesimpulannya  menyatakan gangguan  jiwa berat ; 2) Pemeriksaan  Psikologi  dari  Biro  Personil  Kepolisian Daerah  Jawa  Barat  No.  Pol.:  R/38/VI/2006/EV.Psi  IDI tanggal 16 Juni 2006 dibuat oleh Drs. Yudhiawan Sriyanto, Psi.  Kabag  Psikologi  Biro  Personil  Polda  Jabar, menyimpulkan  bahwa  subyek seorang  dengan kepribadian  lebih  ke  arah paranoid (ketakutan  yang amat  sangat  tentang  kehidupan  dan  penghayatan  diri), kehidupan emosi yang dimiliki cenderung labil, sulit melakukan penataan dengan kendali diri yang baik , jika subyek mengalami tekanan tentang suasana hatinya, maka  akan  semakin  cenderung  menumbuhkan  perilaku agresif yang tinggi, dengan mudahnya subyek melukai diri dan melukai orang lain. 3 Perkara No.: 160/Pid. B/2011/PN.Kdi Pelaku JP bin Sajad (umur 34 th) Korban Slamet Kristono
Hubungan antara pelaku dengan korban Teman sesama penghuni pondok pesantren yang mengelola ODGJ Alasan membunuh pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap korban karena menggoda isterinya yang mengalami retardasi mental Hasil  pemeriksaan  ahli jiwa Surat  Keterangan  Ahli  No.  29/XII/2010/Rumkit  tg.  30 Desember 2010 dibuat oleh Dr. Roni Subagyo, Sp. Kj. selaku dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dan dari  pemeriksaan  psikiatri  forensik  pada  diri  pelaku didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala adanya gangguan jiwa  berat (skizoprenia) yang  telah  mengalami  proses remisi, yaitu gejala-gejala sudah membaik tetapi masih belum  hilang  sepenuhnya,  namun  demikian  pelaku sudah  menyadari  apa  yang  dilakukannya  dan mengetahui  resiko  dari  perbuatannya, walaupun sepenuhnya  belum  mampu  mengendalikan  dorongan kemauannya,  dan  menurut  ilmu  kedokteran  agar  pelaku cepat  sembuh  maka  harus  menjalani  terapi/pengobatan dengan  menggunakan  obat-obatan  karena  efek  biologisnya yang harus disembuhkan, sehingga saksi ahli menyarankan agar  pelaku  masih  tetap  diterapi/diobati  untuk kesembuhannya Keterangan Pada proses pemeriksaan penyidikan berdasarkan visum et repertum  psikiatri,  perkara  tersebut  dilanjutkan  pada pemeriksaan ajudikasi
Seorang ahli psikiatri forensik dalam laporannya yang berbasis pada hasil pemeriksaan, perlu menyatakan apakah pelaku menderita penyakit atau gangguan jiwa. Dalam praktik ilmu kedokteran murni masalah konsep tentang sakit dan sehat merupakan bagian dan tugas utama profesi dokter, namun apabila konsep sakit dan sehat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka permasalahan sakit dari sehat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  permasalahan  etika,  moral,  sosial  dan  hukum. Memang,  konsep  sakit  dan  sehat  berada  pada  ranah  medis  yang  penentuannya berdasarkan pada kewenangan dokter, namun demikian, penilaian mengenai dapat atau  tidaknya  dipertanggungjawabkan  menurut  hukum  pidana,  penilaiannya berada  pada  ranah  penegak  hukum  yang  berbasis  pada  aturan  hukum  atau  asas legalitas. Menurut Dupont, asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana. 21 Asas legalitas dalam sejarahnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat  fundamental,  sedangkan  harapan  hukum  yang  adil  hanya  dapat  terpenuhi  atas
21 Sriti Hesti Astiti, Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan, 3, 31 Yuridika, 2016, hlm. 440-458.
dasar  kepastiannya  melalui  positivisasi  hukum; 22 dan  Pasal  44  KUHP  adalah  hasil positivasi  hukum  dalam  menangani  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  ODGJ. Fungsionalisasi  Pasal  44  KUHP  sebagai  hukum  positif  dalam  menangani pembunuhan oleh pelaku ODGJ dalam fase pra-ajudikasi atau tingkat pemeriksaan penyidikan  merupakan  konkretisasi  hukum in  abstracto menjadi  hukum in concreto.
Penerapan  ilmu  kedokteran  jiwa  dalam  pemeriksaan  pelaku  ODGJ  yang melakukan pembunuhan digunakan sebagai landasan rasional dalam menentukan pertanggungjawaban  pidana.  Pengertian  pertanggungjawaban  pidana  dengan demikian terkait erat dengan konsep sakit atau sehat di dalam ilmu kedokteran dan ilmu  kesehatan;  sedangkan  penilaian  tentang  ada  atau  tidaknya  kemampuan bertanggungjawab  ditentukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  pada  fase  pra- ajudikasi ditentukan oleh penyidik kepolisian sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Menurut Moeljatno, 23 KUHP menganut cara atau sistem deskriptif normatif dalam  menentukan  pertanggungjwaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang terganggu jiwanya. Pada tataran proses pemeriksaan pra-ajudikasi penilaian ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa  ditentukan  oleh  penyidik  dalam  melakukan pemeriksaan  terhadap  pelaku  ODGJ  dengan  mengkonstatir  keterangan  ahli psikiatri forensik dan/atau psikologi forensik. Aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik) mengkonstatir pendapat ahli jiwa tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa  pelaku  untuk  menilai  kemampuan  bertanggung  jawab,  dan  selanjutnya penyidik  memutuskan,  untuk  menghentikan  atau  melanjutkan  proses  hukum perkara yang bersangkutan.
Pengertian  sakit  dapat  dikatakan  adanya  suatu  penyakit,  setidaknya mengakibatkan  cacat  dalam  taraf  tertentu (disability), dan  cacat  tersebut
22 Ibnu  Artadi,  Hukum:  Antara  Nilai-nilai  Kepastian,  Kemanfaatan  dan  Keadilan , 1  (4)  Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006, hlm. 67-76.
23 Menurut Moeljatno, “artinya deskriptif, hal itu menunjuk pada pendapat dokter ahli jiwa yang mengkonstatir  adanya  penyakit  jiwa,  dan  normatif  maksudnya  ialah  pekerjaan  hakim  yang menilai adanya penyakit jiwa, bahwa terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”. Y.A. Triana Ohoiwutun, supra no 11 dan 17, hlm. 7.
berhubungan  dengan  ketidakmampuan  atau  keterbatasan  dalam  suatu  fungsi individu,  jika  dibandingkan  dengan  kemampuan  yang  ada  pada  usia  dan  fase perkembangan individu, misalnya: fungsi kemampuan memaksudkan suatu tujuan dan  fungsi  kemampuan  mengarahkan  kemauan. 24 Pertanggungjawaban  pidana berkait  dengan  pertanggungjawaban  penuh  atas  perbuatan  yang  dilakukan, sehingga  dipandang  wajar  untuk  dijatuhi  sanksi  pidana;  namun  demikian, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (liability based  on  fault), dan  tidak  hanya  didasarkan  pada  terpenuhinya  unsur-unsur perbuatan.  Dengan  kata  lain,  ada  kesalahan  jika  pembuat  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya,  karena  kesalahan  merupakan  unsur subjektif  yang  terdapat  pada  diri  pelaku,  kesalahan  adalah  faktor  penentu pertanggungjawaban pidana.
Ada hubungan erat antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno, 25 di samping melakukan perbuatan pidana, penentuan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal, yaitu: 1) keadaan psikis (batin) tertentu, dan 2) hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Keadaan psikis dan hubungan batin dengan perbuatan harus menunjukkan  hubungan  erat.  Keadaan  batin  seorang  pelaku  dalam  teori merupakan  masalah  kemampuan  bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) yang merupakan dasar penentu kesalahan, dan keadaan jiwa yang sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat dan normal. Jika keadaan batin pelaku tidak normal dan  keadaan  batin  tersebut  berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan, maka  terhadap  pelaku  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan,  sebagaimana disebutkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Dalam  perkara  pembunuhan,  pemeriksaan  pra-ajudikasi  berada  pada instansi  penyidik  kepolisian,  dan  berdasarkan  keterangan  psikiater,  penyidikan perkara dapat dihentikan apabila dari hasil pemeriksaan psikiatri forensik terbukti
24 D.B. Lubis, “Konsep Gangguan Jiwa dan Tanggung Jawab Pidana”,  Departemen Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Jiwa, 1984.
25 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, hlm. 107.
pelaku  terganggu  jiwanya.  Dari  hasil  penelitian,  penghentian  perkara  dilakukan oleh penyidik, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1. Penghentian penyidikan oleh penyidik  telah  mengesampingkan  berlakunya  Pasal  44  KUHP,  yang  menentukan hanya  hakimlah  yang  memutuskan  ada  atau  tidaknya  gangguan  jiwa  dan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa. Dengan demikian, menurut penulis, terjadi fungsionalisasi Pasal 44 KUHP oleh penyidik dalam menangani pembunuhan oleh  pelaku  ODGJ.  Penyidik  mengambil  alih  peran  hakim  sebagai  upaya  untuk membuat hukum pidana itu menjadi berfungsi dan terwujud secara konkret dalam mengemban  misi  memberikan  perlindungan  dan  pengayoman  masyarakat  dari sifat berbahayanya ODGJ.
Proses  penyidikan  yang  dihentikan  oleh  penyidik  pada  fase  pra-ajudikasi ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (lazim  disebut  SP3); 26 sedangkan  dasar  hukum  penghentian  penyidikan berdasarkan  Pasal  109  Ayat  (2) KUHAP  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,  atau peristiwa  bukan  tindak  pidana,  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum. Penerbitan  SP3  dalam  pemeriksaan  terhadap  ODGJ  pelaku  pembunuhan dikarenakan alasan demi hukum.
Proses  penyidikan  yang  dihentikan  karena  alasan  demi  hukum  berkaitan dengan gugurnya kewenangan menuntut dari penuntut umum, sebagaimana diatur secara  umum  dalam  KUHP  Bab  VIII  Buku  I  tentang  Hapusnya  Kewenangan Menuntut  Pidana  Dan  Menjalankan  Pidana.  Hapusnya  kewenangan  menuntut pidana merupakan keadaan tertentu yang membuat penuntut umum tidak dapat
26 Pasal  109  KUHAP:  Ayat  (1)  dalam  hal  penyidik  telah  mulai  melakukan  penyidikan  suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; Ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena: tidak terdapat cukup bukti,  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana,  atau    penyidikan dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum, tersangka atau keluarganya; Ayat (3) dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
mengajukan  penuntutan  terhadap  terdakwa,  meliputi: nebis  in  idem, 27 terdakwa meninggal dunia, 28 daluwarsa (verjaring), 29 dan dibayarnya sejumlah denda. 30
Gugurnya  kewenangan  menuntut  secara  yuridis  berbeda  dengan  alasan pemaaf atau pembenar yang merupakan alasan meniadakan hukuman. Peniadaan sifat  melawan  hukum  atas  suatu  tindak  pidana  merupakan  alasan  pembenar; sedangkan  peniadaan  kesalahan  merupakan  alasan  pemaaf,  sehingga  terhadap pelaku  tidak  dipidana.  Dalam  gugurnya  kewenangan  menuntut  tidak  ada  unsur peniadaan  sifat  melawan  hukum  maupun  unsur  kesalahan  pelaku.  Gugurnya kewenangan  menuntut  dari  penuntut  umum,  adalah  keadaan  tertentu  yang menyebabkan  perbuatan  tidak  dituntut  karena  alasan  tertentu  sebagaimana ditentukan  di  dalam  KUHP,  meliputi nebis  in  idem, terdakwa  meninggal  dunia, daluwarsa (verjaring) ,  dan  dibayarnya  sejumlah  denda;    oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  tidaklah  tepat  penggunaan  alasan  penerbitan  SP3  oleh  penyidik  pada fase  pra-ajudikasi  dalam  melakukan  proses  hukum  terhadap  ODGJ  pelaku pembunuhan.
Penerbitan SP3 merupakan tindakan diskresi kepolisian 31 selaku penyidik yang  tidak  ada  dasar  hukumnya  dalam  praktik  penegakan  hukum  pada  saat menangani  perkara  ODGJ  pelaku  pembunuhan.  Diskresi  kepolisian  merupakan emergency  exit di  dalam  praktik  penegakan  hukum,  di  mana  di  dalam  diskresi kepolisian 32 tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka dalam penggunaannya rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan
27 Pasal 76 (1) KUHP: Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
28 Pasal 77 KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
29 Pasal 78 (1) KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
30 Pasal 82 (1) KUHP: Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
31 Diskresi  kepolisian  adalah  suatu  tindakan  dari  pihak  yang  berwenang  berdasarkan  hukum untuk bertindak pasti atas dasar siatuasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri (M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, 173 (Reality Publisher, Surabaya, 2009); sedangkan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 16 Ayat (1) menentukan bahwa  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana,  polisi  berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
32 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.148-149.
sewenang-wenang.  Sebagai  negara  hukum  yang  menjamin  adanya  sistem  tertib hukum,  dan  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  kemanusiaan,  maka pembuatan  regulasi  sebagai  payung  hukum  merupakan  kebutuhan  dalam menangani ODGJ pelaku pembunuhan, khususnya pada fase pra-ajudikasi.
Penghentian  penyidikan  sebagaimana  diuraikan  pada  tabel  1  adalah tindakan  diskresi  penyidik.  Diskresi  menyangkut  pengambilan  keputusan  yang tidak  terikat  oleh  hukum,  dimana  penilaian  pribadi  juga  memegang  peranan penting. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku ODGJ, diskresi kepolisian  digunakan  pada  fase  pra-ajudikasi,  yaitu  tidak  melanjutkan  proses pemeriksaan  dengan  mengesampingkan  ketentuan  Pasal  44  KUHP.  Jika  bertolak pada ketentuan Pasal  109 KUHAP tindakan penghentian penyidikan tidak dapat dikategorikan sebagai alasan SP3, sedangkan penggunaan diskresi tergantung pada penilaian  masing-masing  personil  polisi,  sehingga  tidak  ada  kepastian  dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, pada tataran implementasi penerapan Pasal 44 KUHP, yang memberikan kewenangan menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa  pada  hakim,  perlu  dipertimbangkan  adanya  perimbangan  aturan  atau harmonisasi antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil.
Pada  Tabel  1  angka  1  hasil  pemeriksaan  psikiater  menyimpulkan  pelaku mengalami  gangguan  jiwa  berat  dan  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  perawatan  di  rumah  sakit jiwa;  dan  pada  Tabel  1  angka  2,  pelaku  ditahan  sementara  berdasarkan pertimbangan  perlindungan  keamanan  keluarga  dan  masyarakat  yang ditindaklanjuti  dengan  tindakan  pembantaran  di  RSJ  Dr.  Radjiman  W.  Lawang- Malang mulai tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sembuh.
Diskresi dalam penegakan hukum dan keadilan memang diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, khususnya dalam menangani ODGJ pelaku pembunuhan. Pasal 44 KUHP adalah landasan untuk menentukan tindakan terhadap pelaku ODGJ. Hakimlah  yang  berwenang  menentukan  tindakan  dimasukkan  ke  dalam  rumah sakit jiwa; namun jika kewenangan itu diambil alih oleh penyidik, maka menurut penulis,  pengambilalihan  kewenangan  tersebut  merupakan  bagian  dari  diskresi dalam penyidikan, dan bagian dari fungsionalisasi Pasal 44 KUHP.
Menurut Satjipto Rahardjo, 33 hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario  langkah-langkah  secara  lengkap,  maka  pada  waktu  itu  pula  kehidupan akan macet, oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Menurut  M. Faal, 34 bahwa diskresi  kepolisian untuk  menyatukan  tugas  pokok  polisi  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat yang pencapaiannya direalisasikan dalam tugas preventif dan represif; polisi  harus  bijaksana  dalam  menentukan  alternatif  tindakan  yang  diambil,  yang paling tepat dan paling diyakini kemanfaatannya, dari segi hukum, korban, pelaku, dan  masyarakat.  Merujuk  pada  pendapat  Satjipto  Rahardjo  dan  M.  Faal,  dalam diskresi  selalu  berhubungan  dengan  pengambilan  keputusan,  kekuasaan  atau kewenangan dalam bertindak apapun yang dianggap paling bijaksana, paling baik dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian,  mengingat  makna fungsionalisasi hukum pidana yang diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana  itu  dapat  berfungsi,  beroperasi  atau  terwujud  secara  konkret,  tindakan diskresi penyidik yang menghentikan penyidikan dalam menangani ODGJ  pelaku pembunuhan dapat dikategorikan sebagai tindakan fungsionalisasi Pasal 44 KUHP.
Proses  penyidikan  yang  dihentikan  oleh  penyidik  pada  fase  pra-ajudikasi ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  SP3.  Pasal  109  Ayat  (2) KUHAP,  adalah  dasar hukum  tindakan  SP3  dikarenakan  tidak  cukup  bukti  atau  peristiwanya  bukan merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum.  Dari  uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa alasan SP3 menurut Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tidak mencakup alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan KUHP.
Penerbitan  SP3  di  dalam  menangani  perkara  ODGJ  pelaku  tindak  pidana, khususnya  pembunuhan  maupun  penganiayaan  berat  yang  berakibat  kematian, apabila mengacu pada  ketentuan  Pasal 8  KUHAP,  bahwa  setiap kasus yang telah diproses  oleh  penyidik  tidak  dapat  dihentikan  kecuali  memenuhi  syarat-syarat
33 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11.
34 Legowo Saputro, Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah, Studi Di  Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, 2 (21), Jurnal Ketahanan Nasional, 2015, hlm. 90.
yang ditentukan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Penerbitan SP3 merupakan tindakan diskresi  kepolisian,  adalah  konkretisasi  dalam  mewujudkan  keadilan  dalam penyidikan  tindak  pidana  sebagai  suatu  peristiwa  konkret  yang  dilakukan  oleh penyidik Polri selaku pengemban hukum praktis. 35
Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan polisi sesungguhnya  tidak jauh dari pekerjaan mengadili, sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat  berhadapan  dengan  orang-orang  tertentu,  oleh  karena  itu,  sesungguhnya diskresi  merupakan  kelengkapan  dari  sistem  pengaturan  hukum  itu  sendiri. 36 Merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, diskresi penyidik dalam menghentikan penyidikan  perkara  pembunuhan  oleh  pelaku  ODGJ,  merupakan  tindakan mengadili  oleh  penyidik  dan  memutuskan  tindakan  penahanan  yang  kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa merupakan langkah yang diambil dalam menghadapi orang-orang tertentu untuk tujuan mengamankan dan melindungi masyarakat dari sifat berbahayanya ODGJ.
Tindakan  diskresi  penyidik  yang  berbasis  pada  keterangan  ahli  jiwa  dan ditindaklanjuti  dengan  pembantaran  dan  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  secara tidak  langsung  dapat  mencegah  terjadinya  pemasungan  terhadap  ODGJ  yang melakukan  pembunuhan.  Dengan  tindakan  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa, masyarakat dapat terlindungi dari perbuatan pelaku yang berbahaya, dan pelaku dapat mendapatkan perawatan kesehatan jiwa.
Perlindungan  dan  penghormatan  atas  hak-hak  kemanusiaan  merupakan salah satu ciri negara hukum. Urgensi perlindungan harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan dalam menangani perkara ODGJ pelaku pembunuhan, dan tindakan penahanan  oleh  penyidik  haruslah  berorientasi  pada  kepentingan  perlindungan masyarakat dari perbuatan pelaku yang berbahaya, dan kepentingan pelaku yang memerlukan perawatan kejiwaan; oleh karena itu, tindakan diskresi oleh penyidik
35 Zulkarnaen  Koto,  Penalaran  Hukum  Penyidik  Polri:  Antara  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan (Gagasan  untuk  Mewujudkan  Keadilan  Pancasila), 075  (Juni-November),  Jurnal  Studi Kepolisian, 2011, hlm. 89-91.
36 Son Haji, Gunarto, Widayati, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah , 1 (13) Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018, hlm. 53 dan 57.
atau  SP3,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  pembantaran  ke  dalam  rumah sakit  jiwa  terhadap  pelaku  pembunuhan  yang  terganggu  jiwanya  merupakan fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam penyidikan.

## Penutup
Fungsionalisasi  Pasal  44  KUHP  diperlukan  penyidik  dalam  menangani perkara  ODGJ  pelaku  pembunuhan,  sebagai  bagian  dari  tindakan  diskresi penyidikan  yang  ditindaklanjuti  dengan  penghentian  penyidikan  dan  tindakan dimasukkan  ke  dalam  rumah  sakit  jiwa  untuk  mendapatkan  perawatan;  dengan demikian, misi utama hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat  dapat  berfungsi,  beroperasi  atau  terwujud  secara  konkret.  Atas  re- orientasi dan re-evaluasi Pasal 44 KUHP, khususnya dalam kasus pembunuhan oleh ODGJ, penulis merekomendasikan perlunya reformulasi Pasal 44 KUHP, khususnya terkait pemberian kewenangan pada penyidik untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ODGJ pelaku pembunuhan.

## Daftar Pustaka
Buku: Barda  Nawawi  Arief,  Reformasi  Sistem  Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Moeljatno,  Azas-azas  Hukum  Pidana,  Offset  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 1980.
M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010. Satjipto Rahardjo,  Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi , Mandar Maju, Bandung, 2012.
Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding: Aiyub,  Stigmatisasi  Pada  Penderita  Gangguan  Jiwa:  Berjuang  Melawan  Stigma Dalam Upaya Mencapai Tujuan Hidup Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik,
1 (IX) Idea Nursing Journal, 2018.
D.B.  Lubis,  Konsep  Gangguan  Jiwa  dan  Tanggung  Jawab  Pidana,  Departemen Kesehatan  RI,  Direktorat  Kesehatan  Jiwa,  Prosiding  Pertemuan  Kerja Kesehatan Jiwa Tentang Visum et Repertum Psychiatricum, 1984.
Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas  dari  Metode  Meneliti  Hukum.  1  (8)  Fiat  Justitia  Jurnal  ilmu  Hukum, 2014.
Dwi  Wiharyangti,  Implementasi  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 1 (6) Jurnal Pandecta, 2011.
Gilang  Purnama,  Desy  Indra  Yani,  Titin  Sutini,  Gambaran  Stigma  Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang, 2, 1, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, 2016.
Ibnu Artadi, Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, 1 (4) Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat , 2006.
Legowo  Saputro,  Diskresi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam Penanganan  Aksi  Unjuk  Rasa  Dan  Implikasinya  Terhadap  Ketahanan Wilayah  (Studi  Di    Kepolisian  Resort  Kota  Yogyakarta),  2  (21)  Jurnal Ketahanan Nasional, 2015.
Sriti  Hesti  Astiti,  Pertanggungjawaban  Pidana  Kurator  Terhadap  Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan, 3, 31 Yuridika, 2016.
Son Haji, Gunarto, Widayati, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  di  Polres  Demak  Jawa  Tengah,  1  (13)  Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018.
Y.A.  Triana  Ohoiwutun,  Urgensi  Pemeriksaan  Kedokteran  Forensik  pada  Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana, 1 (2) Jurnal Cendekia Waskita, 2014.
___________________________,  Kesaksian  Ahli  Jiwa  dalam  Pertanggungjawaban  Pidana Penganiayaan Berat, 1 (8) Jurnal Yudisial, 2015.
Yohanes  Kartika  Herdiyanto,  David  Hizkia  Tobing,  Naomi  Vembriati,  Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali, 2 (8) Jurnal Ilmiah Psikologi Inquiry, 2007.
Zulkarnaen Koto, Penalaran Hukum Penyidik Polri: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan  (Gagasan  untuk  Mewujudkan  Keadilan  Pancasila),  075  (Juni- November), Jurnal Studi Kepolisian, 2011.

## Perundang-udangan:
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.