Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## MEMBANGUN JARINGAN PASAR UNTUK MENGEMBANGKAN USAHA PRODUK LOKAL  DALAM MENUMBUH KEMBANGKAN USAHA BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI USAHA MIKRO DAN KEUANGAN MIKRO
Bakti Toni Endaryono, 1) Tjipto Djuhartono 2)
1) Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Laa Roiba,
2) Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI Email : baktitoni@gmail.com; tjiptodjuhartono@gmail.com
Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Nopember 2018; dipublikasikan: Desember 2018

## ABSTRAK
Berbagai  persoalan  yang  terjadi  pada  masyarakat  saat  ini  dijaman  era  digital  yaitu  revolusi industry 4.0 adalah salah satunya terjadinya tingkat kesejahteraan yang belum merata dikalangan masyarakat  khususnya  di  pedesaan  ,  maka  dengan  menumbuhkan  usaha  kecil  mikro  dengan berbasis  sumber  daya  lokal  dan  meningkatkan  sumber  daya  lokal  yang  ada  pendampingan  di masyarakat itu sendiri maka tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan tercapai dengan adanya  kemandirian  masyarakat  untuk  meningkatkan  produk  lokal  yang  ada  dipedesaan,  dengan cara  membangun  jaringan  pasar  khususnya  pemasaran  produk  lokal  di  pasar  tradisional,  pasar modern  serta  membangun  jaringan  dengan  dinas  koperasi  dan  perdagangan  terkait  ditingkat kabuaten adat kota maka sumber daya lokal yang ada dengan melalui kelompok usaha kecil mikro yang  didukung  oleh  keuangan  mikro,untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga  dan  masyarakat akan tercapai
Kata kunci : Mengembangkan, usaha, produk lokal, usaha mikro dan keuangan mikro

## ABSTRACT
Various  problems  that occur  in  society  today  in  the  era  of  the  digital  era, namely  the  industrial revolution 4.0 is one of them is the level of welfare that has not been evenly distributed among the community,  especially  in  rural  areas,  then  by  growing  micro-small  businesses  based  on  local resources and increasing local resources that have assistance in the community itself, the level of welfare of the family and the community will be achieved with the independence of the community to improve local products in the countryside, by building a market network especially marketing local  products  in  traditional  markets,  modern  markets  and  building  networks  with  cooperative offices  and  related  trade  at  the  adat  Kabupaten  level  the  city,  the  local  resources  available through  micro  small  business  groups  supported  by  microfinance,  to  increase  family  and community income will be achieved
Keywords : Developing, business, local products, Micro Enterprises, and Microfinance
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberi  dampak  yang  baik  terhadap  pengembangan masyarakat  khususnya  para  usaha  kecil  produk  lokal,  dengan  cara  melakukan  pendampingan kepada masyarakat secara intensif dan mendorong untuk dapat membuat usaha kecil dilingkungan masyarakat,      saat  ini  pelaku  usaha  mikro  dimasyarakat  masih  kurang  untuk  menghadapi  jaman globalisasi  dengan  revolusi  industry  4.0,  terutama  diindonesia,  walaupun  disadari  bahwa  masih sangat kurang untuk mencapai kondisi yang ideal dalam peningkatan ekonomi, masih dibutuhkan banyak  langkah  atau  kegiatan  yang  harus  ditindaklanjuti,  melalui  tulisan  ini  diharapkan  mampu menambah wawasan bagi para calon usaha mikro di masyarakat, yang saat ini tidak hanya focus pada  aspek  pelayanan  kredit  simpang  pinjaman,  dengan  cara  membangun  jaringan  pasar  , mengembangan  usaha  produk  lokal,  membangun  jaringan  dengan  dinas  –  dinas  terkait  dengan usaha kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  berusaha  antara  lain  keterbatasan  waktu, kurang  akses  terhadap  sumber  permodalan,  jaringan  pasar  dan  informasi,  aspek  permodalan merupakan kendala utama yang dirasakan oleh masyarakat khususnya dipedesaan yang berkaitan dengan usaha mikro untuk memperoleh kredit dari lembaga perbankkan formal, karena prosedur yang dirasakan sulit dan jaminan yang digunakan.
Dengan  diterbitkanya  UU/PP/Perda  tentang  usaha  kecil  mikro  dan  keuangan  mikro  yang berpihak  kepada  masyarakat  maka  akan  adanya  Kebijakan  nasional  pengembangan  keuangan mikro  yang  adil  sebagai  landasan  filosofi  dan  platform  bersama  dalam  mengembangkan  usaha mikro, kecil dan menengah serta terbentuknya jaringan pasar dan kerja sama dinas terkait  dalam masyarakat  usaha  kecil  mikro  dan  keuangan  mikro  dengan  tujuan  untuk  membangun  adanya Forum  Peduli  masyarakat  usaha  kecil  mikro  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  yang saling menguntungkan baik bagi LKM maupun pelaku usaha mikro yang ada di desa. Peningkatan pendapatan merupakan indicator tambahan yang merupakan indicator penting dalam meningkatkan  pendidikan,  tanpa  memiliki  pendapatan  maka  setiap  keluarga  sulit  untuk meningkatkan pendidikan putra-putrinya.
Penelitian  terdahulu  Bakti  Toni  Endaryono  (2017)  “Usaha  Kecil  Mikro  untuk Meningkatkan  Kemampuan  Daya  Beli  Kebutuhan  bagi  Masyarakat  Akibat  Inflasi”  diterbitkan pada Jurnal ilmiah Dunia Ilmu vol III nomor 1 tahun 2017 / www.jurnalmudiraindure.com ISSN 2443-0285

## METODE
Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Empiris (Empirical Research) dimana  Penelitian  Empiris  adalah  penelitian  terhadap  fakta  empiris  berdasar  pengalaman langsung  atau  pengamatan  (observasi)  yang  ada,  adapun  data  diperoleh  dari  data  sekunder  dan literatur yang sesuai dengan kajian  serta data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri    data  ini  adalah  yang  belum  pernah  dikumpulkan  sebelumnya,  baik  dengan  cara  tertentu atau pada periode waktu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1998  menjelaskan  juga  tentang  arti  dari  kesejahteraan. Kesejahteraan  didefinisikan  sebagai  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  sosial  baik  material maupun  spiritual  yang  diliputi  rasa  keselamatan,  kesusilaan,  dan  ketentraman  lahir  batin  yang memungkinkan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mengadakan  pemenuhan  jasmani,  rohani,  dan
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
sosial  yang  sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
Dengan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  membangun  jaringan  usaha  mikro  dan keuangan mikro, yakni dalam aspek reformasi, investasi pada usaha mikro maka perlu diberikan kebutuhan strategis melalui.
a.  Kebijakan  nasional  pengembangan  keuangan  mikro  yang  adil  sebagai  landasan  filosofi  dan platform  bersama  dalam  mengembangkan  produk  lokal,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah serta perkembangan kelompok masyarakat
b.  Kerangka hukum bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk UU/PP atau paling tidak Perda sebagai payung legalitas LKM di daerah.
c.  Pelatihan  bagi  masyarakat  untuk  peningkatan  kapasitas  usaha  produk  lokal,  usaha  mikro  dan menengah dalam hal, produk, pemasaran, akses kredit, membangun jaringan pasar  dan lain  – lain
d.   adanya Forum Peduli masyarakat usaha kecil mikro yang dapat memberikan kontribusi positif yang  saling  menguntungkan  baik  bagi  LKM  maupun  pelaku  usaha  mikro  khususnya  produk lokal yang ada pada masyarakat

## Kemandirian Masyarakat
Kemandirian  disini  menyiratkan  suatu  kemampuan  otonom  untuk  mengambil  keputusan bertindak  berdasarkan  keputusannya  itu  dan  memilih  arah  tindakan  sendiri  tanpa  terhalang  oleh orang/pihak  lain.  Khususnya  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatanya  melalui  usaha sendiri dengan meningkatkan produk lokal yang ada di masyarakat. Tanpa kemandirian maka sulit bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  melalui  peningkatan  pendapatan asrori (2008; 109)

## Kemandirian Pembinaan (pendampingan)
Yaitu  kemampuan  otonom  masyarakat  untuk  membina  diri  mereka  sendiri  dalam  bentuk pengelolaan  tindakan  kolektif  yang  membawa  pada perubahan  kehidupaan  mereka.  Dengan  cara memberikan  pengetahuan  tentang  usaha,  pendampingan  ditingkat  desa  guna  untuk  memberikan kesadaran  kritis  bagi  masyarakat  pentingnya  meningkatkan  pendapatan  (Sebagai  catatan  :  dalam proses  pendampingan  ada  intervensi  pendamping  untuk  memberikan  kesadaran  kritis  dan wawasan  bagi  masyarakat,  maka  pada  tahapan  kemandirian  pendamping  kelompok  masyarakat berasal dari dalam).
Kemandirian  masyarakat  merupakan  suatu  kondisi  yang  dialami  oleh  masyarakat  yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat  demi  mencapai  pemecahan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dengan  mempergunakan  daya kemampuan  yang  dimiliki.  Daya  kemampuan  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  kognitif, konatif,  psikomotorik  dan  afektif  serta  sumber  daya  lainnya  yang  bersifat  fisik/  material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti  proses  belajar  yang  baik,  secara  bertahap  akan  memperoleh  daya,  kekuatan  atau kemampuan  yang  bermanfaat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  secara  mandiri.  Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

## Menumbuh Kembangkan usaha berbasis sumber daya lokal
Jiwa  usaha  adalah  salah  satu  yang  harus  dimiliki  setiap  orang  apalagi  usaha  dengan meningkatkan  produk  lokal  yang  ada  dilingkungan  masyarakat  saat  ini,  dengan  meningkatkan produk  lokal  yang  dijadikan  usaha  kecil  menengah  maka  secara  otomatis  akan  meningkatkan pendapatan  keluarga  khususnya  dan  masyarakat  umumnya,  sehingga  setiap  masyarakat  mampu meningkatkan  dan  mengembangkan  produk  lokalnya  agar  dapat  dijadikan  sebagai  produk unggulan di daerah tersebut.
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Menurut suryana (2003) bahwa orang yang memiliki jiwa usaha adalah memiliki ciri- ciri :
1) Percaya diri (yakin, optimis dan komitmen
2) Percaya diri dalam menentukan sesuatu dan percaya diri dalam menjalankan sesuatu usaha dan percaya diri dalam mengatasi berbagai resiko yang dihadapi dalam berusaha , karena itu adalah factor dasar yang harus dimiliki oleh wirausaha
3) Berinisiatif ( energik)
4) Seorang  wirausaha  akan  selalu  berusaha  mencari  jalan  keluar  karena  tidak  ingin  bergantung kepada orang lain’
5) Memiliki jiwa kepemimpinan
6) Menyukai tantangan baru

## Usaha Mikro
Usaha  mikro  adalah  usaha  yang  bersifat  menghasilkan  pendapatan  dan  dilakukan  oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha   Mikro adalah orang  yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta  (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan),  tenaga  kerja  tidak  lebih  dari  lima  orang  dan  sebagian besar  mengunakan  anggota  keluarga/kerabat  atau  tetangga,  pemiliknya  bertindak  secara naluriah/alamiah  dengan  mengandalkan  insting  dan  pengalaman  sehari-hari.” P2KP,  “Mengenal Kelompok  Usaha  Mikro,” http://www.p2kp.org/wartaarsip  detil.asp?mid=1094&catid=2& diakses 12 november 2017 jam 21.00 wib .
Usaha  kecil  sebagai  kegiatan  ekonomi  rakyat  berskala  kecil  memiliki  peran  sentral  dalam perekonomian  Indonesia.  Walaupun  krisis  ekonomi  telah  memporakporandakan  kehidupan bidang usaha besar dan menengah, ternyata usaha kecil tetap tegar dan berjalan marak dikawasan kehidupan ekonomi tingkat bawah.
Peran  pokok  usaha  kecil  ini  adalah:  (1)  sebagai  penyerap  tenaga  kerja,  (2)  sebagai penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan  rendah,  (3)  sebagai  penghasil  devisa  negara  yang  potensial  kerena keberhasilannya dalam meproduksi komoditi ekspor non migas.
Mengingat  peran  usaha  kecil  tersebut  sangat  besar  andilnya  bagi  negara  dan  masyarakat kecil dilapisan bawah, maka pembinaan dan pengembangannya sangat perlu diperhatikan. Pasal 1 angka  (1)  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha   Mikro,  Kecil  dan  Menengah menyebutkan: ”Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha  mikro,  yaitu:  Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga   ratus  juta rupiah. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dunia  usaha,  dan  masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  untuk  membantu  dan  memfasilitasi masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,  pendampingan,  jaringan  pasar  dan  bantuan  perkuatan  untuk  menumbuhkan  dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Keuangan Mikro
Peran  dan  tanggungjawab  pemerintah  dalam  sektor  keuangan  sampai  saat  ini  masih dibutuhkan.  Namun,  partisipasi  masyarakat  khususnya  pihak  swasta  sangat  diharapkan  untuk mendorong  perkembangan  dan  kemajuan  di  sektor  keuangan  di  Indonesia,  termasuk  partisipasi
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
masyarakat  dalam  kegiatan  perbankan  maupun  non-perbankan.  Pemerintah  harus  terus mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  berperan  aktif  dalam  kegiatan  di  sektor keuangan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  pemerintah  memberikan  solusi  dengan meluncurkan  suatu  program  yang  dinamakan  Program  Pengembangan  Usaha  Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usahatani  bagi  petani,  sekaligus  untuk  memperbaiki  dan  memperkuat  kelembagaan  ekonomi  di perdesaan  yang  akhirnya  bermuara  pada  berkembangnya  Lembaga  Keuangan  Mikro  Agribisnis (LKM-A) di perdesaan.
Diakui  bahwa  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  sampai  saat  ini  telah  menunjukkan suatu  kemajuan  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  nasional  dan  ekonomi  daerah  yang terbukti  dari  pesatnya  pertumbuhan  lembaga  perbankan  (bank)  di  berbagai  daerah  di  Indonesia, baik di kota maupun di kabupaten. Oleh karena itu adalah wajar apabila sektor perbankan menjadi sangat dominan dalam kegiatan usaha jasa keuangan di Indonesia sampai saat ini.
Sumber  modal  bagi  usaha  mikrokecil  dan  menengah  terbagi  menjadi  dua  yaitu  modal sendiri  dan  modal  dari  luar,Penguatan  modal  erat  hubungannyadengan  pemberdayaan. Pemberdayaan  dapat  disamakan  dengan  keberhasilan  usaha.  Artinya,  tolak  ukur  pemberdayaan dapat  disamakan  dengan  tolak  ukurkeberhasilan  usaha.  Keberhasilan  usaha  dapat  diukur  dari berbagai segi. Diantaranya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu  tertentu.  Keberhasilan  usaha  juga  diidentikkan  dengan  perkembangan  perusahaan,  yaitu proses  peningkatan  kuantitas  dan  dimensi  perusahaan.  Perkembangan  perusahaan  adalah pertambahan karyawan, peningkatan aset, pendapatan dan lain-lain (Jarkasih,2008:41 -45)
Dengan  dilakukanyan  pendampingan  melalui  pengabdian  masyarakat  bahwa  pentingnya pendampingan  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  khususnya  bagi  pelaku  usaha  kecil dan usaha kelompok selain mengakses permodalan melalui lembaga keuangan (Bank) maka perlu diberikan  pengetahuan  tentang  bagaimana  dapat  mengakses  modal  tanpa  melalui  bank  tetapi melalui  usaha  kelompok  yang  tergabung  dalam  koperasi  kelompok,  pengetahuan  ini  sangat penting  bagi  masyarakat  karena  untuk  mengakses  modal  melalui  bank  masih  sulit  dirasakan masyarakat  terkait  dengan  kelayakan  usaha  produk  lokal  masyarakat  yang  belum  memenuhi standar  kelayakan  bank.  Maka  strategi  yang  dilakukan  pendampingan  pada  pengabdian masyarakat  ini  adalah  dengan  memberikan  pengetahuan  tentang  “  pendidikan  Keuangan  untuk perempuan  matang”  pendidikan  itu  diberikan  berdasarkan  kreteria  masyarakat  yang  memiliki usaha produk lokal dengan rata – rata umur diatas 40 tahun, dimana materi yang diberikan berupa, membentuk prakoperasi, dan koperasi serta bagaimana membuat tabungan untuk masa depan.

## SIMPULAN
Dengan diterbitkanya UU/PP/Perda tentang usaha kecil mikro dan keuangan mikro yang berpihak  kepada  masyarakat  maka  akan  adanya  kebijakan  nasional  pengembangan  keuangan mikro  yang  adil  sebagai  landasan  filosofi  dan  platform  bersama  dalam  mengembangkan  usaha mikro, kecil dan menengah serta terbentuknya jaringan pasar dan kerja sama dinas terkait  dalam masyarakat  usaha  kecil  mikro  dan  keuangan  mikro  dengan  tujuan  untuk  membangun  adanya Forum  Peduli  masyarakat  usaha  kecil  mikro  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  yang saling menguntungkan baik bagi LKM maupun pelaku usaha mikro yang ada di desa.
Maka  strategi  yang  dilakukan  pendampingan  pada  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan memberikan pengetahuan tentang “ pendidikan Keuangan untuk perempuan matang”  pendidikan itu  diberikan  berdasarkan  kreteria  masyarakat  yang  memiliki  usaha  produk  lokal  dengan  rata  – rata  umur  diatas  40  tahun,  dimana  materi  yang  diberikan  berupa,  membentuk  prakoperasi,  dan koperasi serta bagaimana membuat tabungan untuk masa depan
Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 228-233 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## SARAN
Diharapkan  pemerintah  kabupaten  dan  kota  dapat  mengaplikasikan  dan  menjalankan Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1998    serta  menjelaskan  juga  tentang  arti  dari  kesejahteraan karena  sangat  penting  bagi  peningkatan  kesejahteraan  hidup  khususnya  keluarga  yang  ada  di pedesaan.  Diupayakan    Pemerintah  Daerah  membantu  dan  memfasilitasi  masyarakat  untuk memberdayakan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  melalui  pemberian  fasilitas,  bimbingan, pendampingan,  jaringan  pasar  dan  bantuan  perkuatan  untuk  menumbuhkan  dan  meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah

## DAFTAR RUJUKAN
Endaryono,  B.  T.  (2017).  Indikator  Pembangunan  Pendidikan  Untuk  Masyarakat  Berkelanjutan Dengan  Pendidikan  Berkarakter  Di  Indonesia.  Faktor  Jurnal  Ilmiah  Kependidikan,  4(3), 301-306.
Endaryono, B. T., Paramansyah, A  & Djuhartono, T. (2018). Peran Kinerja dapat Meningkatkan Pendapatan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam. Sosio e-kons, 10(1), 11-19.
Endaryono, B.T. (2017) usaha kecil mikro untuk meningkatkan kemampuan daya beli kebutuhan bagi masyarakat akibat inflasi. www. Jurnalmudiraindure.com
Glendoh,  S.  H.  (2004).  Pembinaan  dan  pengembangan  usaha  kecil.  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan, 3(1), 1-13.
Hermawan,  H  &  Andrianyta,  H.  (2016).  Lembaga  keuangan  mikro  agribisnis:  terobosan penguatan  kelembagaan  dan  pembiayaan  pertanian  di  perdesaan.  Analisis  Kebijakan Pertanian, 10(2), 143-158.
Kementerian Koperasi dan UKM. 2012. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),  dan  Usaha  Besar  (UB)  Tahun  2011-2012.  [internet].  [diunduh  2013  Desember 3]. Tersedia pada: http://www.depkop.go.id Pradhana,  H.  P  &  HR,  M.  N.  (2017).  Penguatan  Modal  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3(4), 325.
Sunartiningsih, A. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri Fakultas Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
Supriyanto.  (2006).  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 3(1): 1-17.