## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KOTA PALANGKA RAYA

## Implementation of regional Regulation No. 23 of 2014 concerning retribution permit of alcoholic beverage sales of Palangka Raya City
Fitriani 1 Wahyu Rizanu Arifandi 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia email:
fitrianimap86@gmail.com wahyurizanuarifandy@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 kepada Penjual Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan  adalah  kualitatif.  Peneliti  ingin  mendeskripsikan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka Raya kepada Penjual Minuman Beralkohol. Penulis menggunakan 4 (empat) indikator implementasi kebijakan yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat dan Pembagian Potensi. Sumber data terdiri dari data primer yakni hasi wawancara dengan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Penjual  Minuman  Beralkohol  dan masyarakat Kota Palangka Raya, sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen resmi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 masih belum maksimal karena sulitnya beberapa Penjual Minuman Beralkohol untuk hadir  tepat  waktu  dalam  menghadiri  kegiatan  sosialisasi  dan  masih  sulitnya  para Penjual  Minuman  Beralkohol  dalam  meminta  kartu  identitas  kepada  para  pembeli remaja.  Untuk  itu  peneliti  menyarankan 1)  memberikan  teguran  bagi  para  Penjual Minuman  Beralkohol  yang  terlambat  dalam  mengikuti  kegiatan  Sosialisasi  dan  2) mempertegas lagi dalam pemberian informasi mengenai Peraturan tentang larangan menjual minuman beralkohol kepada pelajar atau berusia dibawah 17 tahun.
Kata Kunci: Implementasi Retribusi Izin Keywords : Implementation Retribution Permit Accepted Februari 2020 Published
April 2020

## Abstract
This study aims to determine how the Department of Industry and Trade of Palangkaraya City in implementing Regional Regulation No. 23 of 2014 to the Palangkaraya Alcoholic Beverage  Seller.  The  method  used  is  qualitative.  The  researcher  wants  to  describe  the Implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 from the Department of Industry and Trade of Palangka Raya City to the Seller of Alcoholic Beverages. The author uses 4 (four) indicators of policy implementation namely Information, Policy Content, Community Support and Potential Distribution. The data source consists of primary data, namely the results of interviews with Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Alcoholic Beverage Sellers and the people of Palangka Raya City, while secondary data sources are in the form of official Regional Regulation Number 23 of 2014.
the results of research on the Implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 are still not optimal due to the difficulty of some Alcoholic Beverage Sellers to be present on time  to  attend  socialization  activities  and  the  difficulty  of  Alcoholic  Beverage  Sellers  in requesting identity cards to teenage buyers. For this reason, the researcher recommends 1) giving  a  warning  to  the  Alcoholic  Beverage  Sellers  who  are  late  in  participating  in  the Socialization  activities  and  2)  reaffirming  the  provision  of  information  regarding  the Regulations on the prohibition of selling alcoholic drinks to students or under 17 years of age.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2
Fitriani,  Arifandi  WR.  2020.  Impelementation  of  regional  Regulation  No.  23  of  2014  concerning  retribution  permit  of  alcoholic beverage sales of Palanga Raya City

## PENDAHULUAN
Minuman  beralkohol  di  Indonesia  yaitu merujuk  kepada  minuman  beralkohol  dan  industrinya, serta  kebijakan  hukum  mengenai  minuman  beralkohol di negara Indonesia. Keberadaan minuman beralkohol di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang. Minuman itu kerap  disajikan  untuk  acara  adat  istiadat  maupun upacara  keagamaan.  Mayoritas  penduduk  Indonesia adalah  orang  Muslim,  namun  Indonesia  juga  adalah negara  yang  memiliki  keberagaman  agama.  Kondisi sosial  dan  demografik  tersebut  yang    mendorong kelompok penekan Islamis terus mendesak pemerintah agar  membatasi  perdagangan  dan  konsumsi  minuman beralkohol.  Sementara  pemerintah  secara  saksama mempertimbangkan  hak  kaum  non-Muslim  dan  orang dewasa yang bersepakat untuk mengkonsumsi alkohol, seraya  mempertimbangkan  dampak  pelarangan  atas minuman beralkohol terhadap ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
Penjualan  minuman  beralkohol  di  Kalimantan Tengah pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap  daerah  di  wilayah  Kalimantan  Tengah  terdapat toko-toko  kecil  hingga  toko  besar  yang  menjual minuman beralkohol. Jenis-jenis yang diperjualbelikanpun  berbagai  macam  mulai  minuman beralkohol  buatan  pabrik,  minuman  beralkohol  yang kerap  disebut  dengan  minuman  polos,  dan  minuman beralkohol  tradisional.  Penjualan  minuman  tersebut seakan  tidak  akan  pernah  putus  karena  penikmat minuman  beralkohol  yang  jumlahnya  tidak  sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol  terus  terjadi  guna  memenuhi  permintaan konsumen. Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena  pemikiran  dari  kebanyakan  orang  bahwa minuman  tersebut  hanya  mengakibatkan  banyak mudharat atau akibat buruk bagi peminumnya dan bagi warga  sekitar,  namun  faktanya  minuman  beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah
yang  menyumbangkan  cukup  banyak  rupiah  bagi Pemerintah Daerah.
Salah  satu  penyumbang  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  cukup  tinggi  dari  hasil  penarikan retribusi  Minuman  Beralkohol  di  Kalimantan  Tengah adalah  Kota  Palangka  Raya.  Hal  ini  terjadi  karena  di wilayah  Kota  Palangka Raya telah banyak tempat yang menyediakan  berbagai  macam  variasi  Minuman Beralkohol mulai dari yang berkadar rendah sampai yang berkadar tinggi. Penarikan Retribusi ini didapatkan dari sejumlah  usaha  Minuman  Beralkohol,  seperti  pada karaoke, lokalisasi, toko, restaurant, cafe dan hotel.
Walaupun  dengan  penjualan  Minuman Beralkohol  tersebut  dapat  meningkatkan  pendapatan daerah  namun  beberapa  dari  masyarakat  mengaku cukup  resah  dengan  banyaknya  penjualan  minuman beralkohol  dengan  berbagai  merk  di  Kota  Palangka Raya.  Penyebab  keresahan  dari  masyarakat  ini diantaranya  karena  banyak  kasus  seperti  tawuran, pemerkosaan,  kecelakaan  lalu  lintas  yang  diakibatkan karena  konsumsi  Minuman  Beralkohol  secara berlebihan.
Untuk  menghindari  dampak  negatif  dari penjualan  minuman  berarkohol,  Pemerintah  juga  telah menetapkan  tempat-tempat  yang  dilarang  untuk memperjualbelikan  minuman  beralkohol  dan  larangan menjual  minuman  beralkohol  kepada  pelajar  atau berusia  dibawah  17  tahun.  Peraturan  tersebut dituangkan pada pasal 28 (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 23 Tahun 2014.
Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut telah jelas terdapat tempat-tempat yang  diberikan  izin  dan  dilarang  untuk  sembarang memperjualbelikan  minuman  beralkohol,  namun  pada kenyataannya  masih  terdapat  beberapa  pelaku  usaha minuman  beralkohol  yang  tidak  mematuhi  dan mengabaikan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.

## Peneliti  akan  berfokus  kepada  Dinas
Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya sebagai  instansi  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan Peraturan  Daerah  Nomor  23  tahun  2014  tentang Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol dan  kepada  Pemilik  Toko  Minuman  Beralkohol, dikarenakan  ingin  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan Peraturan  Daerah  tersebut  selama  ini,  apakah  sudah berjalan  dengan  benar  atau  tidak  Peraturan  Daerah tersebut.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif kualitatif  (Sugiono,  2017:15)  yaitu  penelitian  yang mengumpulkan  data  berupa  kata,  kalimat,  skema  dan gambar.  Penulis  berusaha  mengetahui  gelajala-gejala yang terjadi pada objek penelitian yang berlangsung pada waktu tertentu dan kemudian menggambarkan kejadian- kejadian dengan data yang di dapat dari hasil pengamatan dan  penelitian  di  lapangan.  Untuk  itu  penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan dasar penelitian  tersebut,  maka  diharapkan  penelitian  ini mampu  memberikan  gambaran  yang  jelas,  terinci  dan ilmiah.
Dalam proses wawancara, penulis menggunakan  4  (empat)  Indikator  implementasi kebijakan Jan Merse (Sulila, 2015: 62) yaitu Informasi, Isi Kebijakan,  Dukungan  Masyarakat  dan  Pembagian Potensi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Kepala Seksi  Bina  Usaha,  Pemasaran  dan  Pendaftaran  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya, Penjual Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya dan juga  masyarakat  Kota  Palangka  Raya.  Sedangkan  data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  resmi yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil    penelitian  tentang  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol Kota  Palangka  Raya  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Informasi
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  suatu  kebijakan/program  adalah informasi.  Informasi  merupakan  data  fakta,  suatu nilai yang bermanfaat. Informasi tergantung dari tiga hal  yaitu  informasi  harus  akurat,  yang  berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak  bias  atau  menyesatkan.  Akurat  juga  berarti informasi  harus  jelas  mencerminkan  maksudnya.
Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang kepada  penerima  tidak  boleh  terlambat.  Relevan berarti,  informasi  tersebut  mempunyai  manfaat untuk pemakainya. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan  agar    para  pelaku  kebijakan  dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah,  kelompok  sasaran  (target  groups)  kebijakan agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mempersiapkan dengan  benar  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti dengan  berbagai  narasumber  yang  relevan  maka didapatkan  hasil  penelitian  bahwa  pemberian informasi  mengenai  Peraturan  Daerah  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Retribusi  Izin  Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya yang disampaikan oleh Pegawai Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  kepada pemilik  Toko  Minuman  Beralkohol  sudah dilaksanakan  dengan  mengundang  para  penjual Minuman  Beralkohol  untuk  mengikuti  kegiatan sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas
Fitriani,  Arifandi  WR.  2020.  Impelementation  of  regional  Regulation  No.  23  of  2014  concerning  retribution  permit  of  alcoholic beverage sales of Palanga Raya City
Perindustrian  dan  Perdagangan  dibuktikan  dengan para  Penjual  Minuman  Beralkohol  yang  sudah mengerti  dan  memahami  isi  Peraturan  Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
Selanjutnya,  hasil  penelitian  menunjukkan tentang  kendala  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dalam memberikan informasi kepada Penjual Minuman Beralkohol bahwa kendala untuk pemberian  informasinya  adalah  ada  beberapa penjual  yang  terlambat  dalam  mengikuti  kegiatan sosialisasi sehingga penyampaian informasinya tidak bisa  maksimal.  Untuk  kendala  Penjual  Minuman Beralkohol dalam menerima informasi menyatakan bahwa  selama  mengikuti  kegiatan  sosialisasi tersebut  tidak  ada  kendalanya  sama  sekali  karena Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka  Raya  sudah  dengan  baik  dalam menyampaikan isi Peraturan Daerah tersebut.
2. Isi Kebijakan Salah  satu  faktor  yang  turut  mempengaruhi implementasi  kebijakan  adalah  isi  kebijakan  yakni menyangkut  tujuan  dan  sasaran  yang  merupakan standar yang digunakan dalam kebijakan. Kebijakan dapat  gagal  karena  ketidakjelasan  isi  kebijakan merupakan  potensi  lahirnya  distorsi  dalam implementasi  kebijakan,  masih  samarnya  isi  atau tujuan  kebijakan  atau  kekurangan  yang  sangat berarti  atau  adanya  kekurangan  yang  menyangkut sumberdaya.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan  isi  kebijakan  mengenai  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  Kota Palangka  Raya  yang  dilaksanakan  oleh  pegawai Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota Palangka  Raya  untuk  dipatuhi  para  pemilik  Toko Minuman Beralkohol  sudah dijalankan dan diterapkan  secara  maksimal  dan  baik  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
kepada  para  pemilik  Toko  Minuman  Beralkohol Kota Palangka Raya.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  para  penjual Minuman Beralkohol sudah memahami isi kebijakan dan  mengetahui  sanksi  yang  akan  diberikan  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  jika  melakukan pelanggaran  dan  aktifnya  para  pemilik  Toko Minuman  Beralkohol  dalam  pembayaran  Tarif Retribusi.  Akan  tetapi  para  penjual  Minuman Beralkohol  masih  kesulitan  dalam  mengikuti  isi kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun 2014 pasal 28 (1) yaitu dalam penjualan Minuman Beralkohol kepada pelajar atau berusia dibawah 17 tahun  yang  dibuktikan  dengan  menunjukan  kartu identitas  diri,  para  penjual    masih  sulit  dalam meminta  kartu  identitas  karena  beralasan  akan menghambat  usahanya  saja.  Penjual  merasa  hanya dengan  melihat  wajahnya  saja  mereka  sudah mengetahui  usia  pembeli  minuman  beralkohol tersebut. Hal  ini  justru  akan melanggar  Peraturan Daerah  jika  Penjual  Minuman  Beralkohol  tidak mengikuti aturan yaitu meminta kartu identitas jika ada  remaja  yang  membeli  Minuman  Beralkohol tersebut  karena  penjual  bisa  dikelabuhi  hanya dengan melihat dari wajahnya dan tidak mengetahui usianya  yang  sebenarnya  bisa  saja  wajah  remaja tersebut lebih tua dari usianya yang sebenarnya.
3. Dukungan Masyarakat
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah dukungan  masyarakat.  Lanjutnya,  bahwa  setiap implementasi  kebijakan  tetap  membutuhkan dukungan  masyarakat  atau  partisipasi  masyarakat. Apabila pada pelaksanaanya tidak cukup dukungan untuk  kebijakan  tersebut,  maka  implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang  dimaksud  berkaitan  kuat  dengan  partisipasi masyarakat. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan  jika  didukung  oleh  tingkat
pelaksanaan,  pemantauan,  pelaporan  maupun evaluasi setiap program yang dikerjakan.
Dukungan  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini berupa  dukungan  fisik  maupun  non-fisik.  Apabila pada  pelaksanaanya  tidak  cukup  dukugan  untuk kebijakan  tersebut,  maka  implementasi  kebijakan akan  sulit  dilaksanakan.  Dukungan  berkaitan  kuat dengan  partisipasi  masyarakat.  Jadi  program  akan berlangsung  secara  berkelanjutan  jika  didukung oleh  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi, dalam  berbagai  tahapan  yang  ada,  baik  tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi yang dikerjakan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada  Masyarakat  Kota  Palangka  Raya  terkait Dukungan  Masyarakat  terhadap  adanya  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  Kota Palangka Raya, maka penulis merasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dalam Dukungan Masyarakat tersebut.
Dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya sangat  mendukung  dengan  adanya  Peraturan Daerah tersebut karena dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Penjual Minuman Beralkohol akan lebih  memperhatikan  hal-hal  yang  ditetapkan  di dalam  Peraturan  Daerah  sehingga  penjual  tidak akan melakukan pelanggaran. Dukungan masyarakat Kota Palangka Raya lainnya adalah dengan ikut andil dalam  pengawasan  terhadap  Toko  Minuman Beralkohol  yang  berada  disekitarnya  dan melaporkan  kepada  instansi  terkait  apabila  ada pelanggaran  terhadap  Toko  Minuman  Beralkohol tersebut.
4. Pembagian Potensi Pembagian  Potensi  merupakan  pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dipunyai dan secara formal diakui  pihak-pihak  lain  untuk  menggunakan
peralatan    yang  tersedia  dalam  melaksanakan kebijakan.  Kewenangan  berkaitan  dengan    posisi yang  bersangkutan  dan  peraturan  perundang- undangan yang mengaturnya.
Berikutnya,  berdasarkan  hasil  wawancara tentang  koordinasi  Dinas  Perindustrian  dengan Instansi-instansi  yang  terlibat  dalam  kebijakan Peraturan  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  bahwa Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palangka  Raya Aparat  Kepolisian  Kota  Palangka  Raya  dan  Bea Cukai Kota Palangka Raya dalam hal penegakan dan razia terhadap Toko-Toko Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya.
Dalam  koordinasi  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota Palangka Raya dengan Instansi- Instansi  yang  terlibat  dalam  kebijakan  Peraturan Daerah  tersebut  bahwa  selama  melakukan koordinasi  tersebut  tidak  ada  kendalanya  sama sekali  karena  sudah  cukup  jelas  pembagian  tugas- tugasnya  antara  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  dan  Instansi- Instansi  yang  terlibat  tersebut  sudah  cukup  baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya ketika berkoordinasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol  merupakan  peraturan  yang  mengatur tentang  Pengawasan,  Pembinaan  dan  Penarikan  Tarif Retribusi.
Dalam Pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  telah  menyampaikan
Fitriani,  Arifandi  WR.  2020.  Impelementation  of  regional  Regulation  No.  23  of  2014  concerning  retribution  permit  of  alcoholic beverage sales of Palanga Raya City
informasi  mengenai  Peraturan  Daerah  Nomor  23 Tahun  2014  kepada  Penjual  Minuman  Beralkohol  di Kota  Palangka  Raya  dalam  bentuk  kegiatan  Sosialisasi. Untuk  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  telah  dilakukan koordinasi  dengan  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Bea Cukai  Kota  Palangka  Raya,  Aparat  Kepolisian  Kota Palangka Raya dan Aparat Satpol PP Kota Palangka Raya.
Faktor  yang  menghambat  keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 antara  lain  yaitu:  Sulitnya  beberapa  Penjual  Minuman Beralkohol untuk hadir tepat waktu dalam menghadiri kegiatan  sosialisasi  sehingga  penyampaian  informasi tentang Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak bisa  maksimal  karena  beberapa  Penjual  Minuman Beralkohol tersebut tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut  dari  awal  dan  masih  sulitnya  para  Penjual Minuman  Beralkohol  dalam  meminta  kartu  identitas kepada  para  pembeli  remaja  mereka  hanya memperhatikan  dari  seragam  sekolahnya  saja  jika memakai seragam mereka akan langsung menolak. Akan tetapi  untuk  meminta  kartu  identitas  mereka  masih kesulitan karena takut akan mempengaruhi usahanya.
Dalam hal ini peneliti menyarankan yaitu :
1. Penulis  menyarankan  agar  kiranya  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk  memberikan  teguran  bagi  para  Penjual Minuman  Beralkohol  yang  terlambat  dalam mengikuti  kegiatan  Sosialisasi  karena  dengan keterlambatan tersebut akan tidak memaksimalkan pemberian  informasi  dalam  kegiatan  sosialisasi tersebut.,
2. Penulis  menyarankan  agar  kiranya  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk  lebih  mempertegas  lagi  dalam  pemberian informasi  mengenai  Peraturan  tentang  larangan menjual minuman beralkohol kepada pelajar atau berusia dibawah 17 tahun yang dibuktikan dengan
menunjukan  kartu  identitas  diri  karena  hasil  dari wawancara didapatkan bahwa masih ada beberapa penjual  yang  masih  kesulitan  dalam  meminta identitas  kepada  para  pembeli  remaja  karena beralasan  akan  mempengaruhi  dan  mempersulit usahanya.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2012.  Ilmu  Administrasi  Negara. Bandung : CV Pustaka Setia
Anggito,  Albi  dan  Setiawan,  Johan.  2018.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi : CV Jejak
Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian  Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta  :  PT  Bina Aksara
Bungin, Burhan. 2012. Analisa Data Peneltian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers
Hutahaean,  Jeperson.  2014.  Konsep  Sistem  Informasi. Yogyakarta : CV Budi Utama
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan  Publik. Purwokerto : Gaya Media
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  Bambang.  2013.
Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : BPFE
Pasolong,  Harbani.    2011.  Teori  Administrasi  Publik.
Bandung : Alfabeta
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Penjualan Tempat Minuman Beralkohol
Pudyatmoko,  Y.  Sri.  2009.  Perizinan – Problem,  dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo
Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana
Soebachi, Imam. 2013. Judicial Review (Perda Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta : Sinar Grafika
Sore,  Uddin  B  dan  Sobirin.  2017.  Kebijakan  Publik.
Makassar : CV Sah Media
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta
Sudarto.  2018.  Masailul  Fiqhiyah  Al-Haditsah. Yogyakarta : CV Budi Utama
Sulila,  Ismet.  2015.  Implementasi  Dimensi  Pelayanan Publik  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah. Yogyakarta : CV Budi Utama
Sutedi,  Adrian.  2010.  Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Zuraida,  Ida.  2014.  Teknik  Penyusunan  Peraturan Daerah  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika