Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## KONSEP HUKUM PEMBUKTIAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA
Ayu Dian Ningtias, S.H.,M.H. 1
Suisno, S.H,M.Hum. 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
ayudian.ningtias@yahoo.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan susisno72@gmail.com

## ABSTRACT
Sex workers through social media are now a criminal problem that is often found through social media, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. How is the evidence in the aspect of criminal law in cyber crime in the form of commercial sex workers through  social  media,  is  the  focus  of  this  research.  The  type  of  legal  research carried out is juridical normative, so the approach used is the statute approach and the conceptual approach. Proof of cyber prostitution is the same as in Article 184  of  the  Criminal  Procedure  Code,  namely  regarding  evidence  in  the  form  of witness statements, expert statements, letters, instructions. However, in an ITE act , case that becomes evidence, it can be said to be digital evidence because it is in the form of Electronic Information and / or Electronic Documents in accordance with the criteria in Article 1 number 1 and number 4 of Law No. 19 of 2016 so that this digital evidence can clarify the facts that have occurred supported by other evidence.
Keywords: Evidence, Prostitution, Social Media, Criminal Law.

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  sistem  jaringan  informatika  dalam  bentuk  jaringan  dalam berbagai bidang tersebut, juga menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk  mengakses  jaringan  tersebut  untuk  kepentingannya  sendiri  yang  pada akhirnya dapat merugikan pihak tertentu.  Komputer merupakan serangkaian atau  kumpulan  mesin  elektronik  yang  bekerja  bersama-sama  dan  dapat melakukan  rentetan  atau  rangkaian  pekerjaan  secara  otomatis  melalui instruksi  atau  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya.  Internet  merupakan produk  dari  hasil  pengembangan  teknologi  informasi  membawa  perubahan yang sangat besar terhadap pemberdayaan informasi dan telekomunikasi, yang di dalamnya melahirkan konsep yang disebut dengan globalisasi informasi, di mana  semakin  berkurangnya  batasan  ruang  dan  waktu  dalam  kegiatan berinteraksi  dan  berbagai  informasi  mengenai  berbagai  hal  yang  dibutuhkan manusia,  menggunakan  internet  yang  didalamnya  terdapat internet  service provider (ISP),  menjadikan  komputer  yang  satu  dengan  komputer  yang  lain
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
seolah-olah terhubung tanpa kabel dengan tanpa dibatasi oleh tempat. Hingga kini,  dengan  semakin  luasnya  penggunaan  jaringan  komputer,  kejahatan  di bidang komputer juga semakin meningkat, banyak kasus terjadi, namun tidak banyak  yang  sampai  ke  pengadilan.  Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi penegak hukum  untuk menjerat pelaku  adalah masalah pembuktian tentang kesalahan  terdakwa.  Kenyataan  tersebut  menjadi  suatu  tantangan  bagi kalangan  hukum  yang  harus  diterima  untuk  menyelesaikan  segala  persoalan yang  terjadi  akibat  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat.  Kejahatan menggunakan  teknologi  informasi  khususnya  internet  telah  mencapai  tahap yang mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner Digital Revolutioner Area yang serba praktis ternyata juga  memiliki  sisi  gelap  yang  mengerikan  seperti  kejahatan  komputer, pornografi,  terorisme,  perjudian,  penipuan,  pencurian  dan  lain  sebagainya. Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  dalam  proses pemeriksaan  sidang  pengadilan,  dengan  pembuktian  ini  ditentukan  nasib terdakwa.  Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  disebut  dalam  Pasal  184  KUHAP,  terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  kepadanya  akan  dijatuhkan  hukuman.  Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan  masalah  pembuktian.  Meneliti  sampai  di  mana  batas minimum  “kekuatan  pembuktian”  atau  “ bewijs  kracht ”  dari  setiap  alat  bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
Kejahatan yang dimaksud adalah perzinaan (Pasal 284 KUHP), perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya (Pasal 287 KUHP), dan  bersetubuh dalam perkawinan  dengan  perbuatan  yang belum  waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian (Pasal 288 KUHP).7 Sedangkan aturan tentang cyber prostitution tidak secara khusus dijelaskan dalam undang- undang, tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cyber, salah satu  pelanggarannya  telah  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-  undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah Bagaimana tinjauan hokum pidana terhadap cyber prostition dan Bagaimana  pembuktian  dalam  aspek  hokum  pidana  dalam  kejahatan cyber berupa penjaja seks komersial melalui media social?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif,  yang  menggunakan  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) dan Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan perundangan-undangan ( statute approach ) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengenai  dasar  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Dalam hal ini undang-undang uang digunakan adalah KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tentang Perubahan  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ),  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum.    dengan  menelaah  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  dengan  penafsiran  sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud  pendekatan  konsep  di  sini  adalah  pendekatan  dengan  memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti teori pembuktian, alat bukti dalam tindak pidana dan keabsahan alat bukti dalam tindak pidana cyber. Sumber bahan hukum yang digunakan  meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu:    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  Jo.  UU  No.  19  Tentang  Perubahan  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan Hukum Skunder yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu pendapat para ahli hukum dan literatur tentang hukum (jurnal hukum dan buku hukum).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Cyber prostitution
Cyber  prostitution atau  prostitusi  cyber  berasal  dari  dua  kata  yaitu prostitusi dan cyber. Prostitusi berasal dari bahasa Inggris ‘prostitution’. Prostitusi menurut  Soerjono  Soekanto  sama  dengan  pelacuran,  ia  mengatakan  bahwa pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  dengan  mendapat  upah. Sedangkan  menurut  Frank  E.  Hagan  dalam  Introduction  Criminology  Theories, Method and Criminal Behavior menyatakan bahwa : Prostitution can be defined as the  practice  of  having  sexual  relations  with  emotional  indifference  on  a promiscuous  and  mercenary  basis.  In  some  countries  and  most  U.S.  States, prostitution  itself  is  not  a  criminal  offense;  it  is  the  act  of  soliciting,  selling,  or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world’s oldest profession, prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern . (Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hungungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan  pada  pembayaran.  Di  beberapa  Negara  dan  sebagian  besar  Negara bagian  di  AS,  prostitusi  itu  sendiri  bukan  merupakan  tindak  pidana;  itu  adalah
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tindakan  meminta,  menjual,  atau  mencari  pelanggan  membayar  yang  dilarang. Meskipun  kadang  –  kadang  disebut  sebagai  ‘profesi  tertua  di  dunia’,  namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno dan modern).
Selanjutnya adalah kata cyber menggambarkan tempat aktivitas tersebut dilakukan.  Cyber  adalah  istilah  orang  untuk  menyatakan  sesuatu  yang berhubungan  dengan  internet  atau  dunia  maya.  Wiener  adalah  pencetus Cybernetics  theory mengakui  bahwa  istilah  cyber  pernah  digagas  oleh  Ampere yang namanya digunakan sebagai satuan kuat arus. Sehingga apabila ditarik asal usul istilah cyber ada kaitannya dengan kawat listrik. Istilah cyber ini digunakan untuk  organ  buatan  listrik Cyborg yang  merupakan  singkatan  dari Cybernetics Organics . 1 Sebuah teori menyatakan, crime is product of society its self , dengan arti sederhananya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.
2 Dalam  State  Journal  Online  disebutkan  bahwa  ‘ Prostitution  is  touted  as  the world’s oldest profession. If that’s true, it’s also one of our longest running crimes. Making the matter worse, the profession is growing thanks to internet ’ (Prostitusi disebut sebagai profesi tertua di dunia. Jika itu benar, ini juga menjadi salah satu kejahatan  yang  paling  lama  berjalan.  Masalah  ini  semakin  memburuk  karena profesi  ini  semakin  berkembang  berkat  internet). 3 Istilah prostitutie menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah ‘ The offering of sexual relations for monetary or other gain ’ (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh  uang  atau  keuntungan  lainnya),  prostitusi  adalah  seks  untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang.  Jadi, prostitusi cyber adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui  dunia  maya.  Hugh  D.  Barlow  sebagimana  yang  dikutip  Topo  Santoso menstratifikasi praktek prostitusi, yaitu  :
a. Golongan paling rendah yaitu para pelacur jalanan (the street walkers atau  street  hookers).  Tempat  praktiknya  adalah  di  jalan-jalan, loronglorong, atau taman kota.
b. Para  pelacur  yang  bekerja  di  rumah-rumah  bordil  (biasa  disebut bordellos,  cathouses  atau  whorehouses).  Mereka  bekerja  di rumahrumah bordil yang dijalankan (meski tidak selalu dimiliki ) oleh para muckari kemungkinan pernah berprofesi sama.
c. Posisi  tertinggi  adalah  gadis  panggilan  (call  girl).  Mereka  memiliki metode  operasi  berbeda,  karena  gadis  panggilan  yang  sudah  mapan menjaga para pelanggannya dengan pelayanan khusus.
Rahasia  pelanggan  lebih  terjaga  karena  untuk  berhubungan  dengan mereka menggunakan referensi khusus, biasanya adalah orang-orang terpercaya. Dari  stratifikasi  praktik  prostitusi  sebagaimana  diatas,  maka  prostitusi  cyber berada pada praktik prostitusi dengan posisi tertinggi, yakni pelacur dapat dipesan melalui media cyber. Cyber prostitution ini dilakukan di dunia maya tetapi tidak
1 Dewi  Bunga,  Prostitusi  Cyber,:  Diskursus  Penegakan  Hukum  Dalam  Anatomi  Kejahatan  Transnasional, Denpasar : Udayana University Press, 2012, h. 32
2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op.cit , h. 39 3 Dewi Bunga, op.cit , h. 33
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
terjadi persetubuhan sebagimana yang penulis istilahkan cyber prostitution versi kedua  sedangkan  berdasarkan  posisi  tertinggi  wanita  susila  tersebut,  penulis kategorikan  sebagai cyber  prostitution versi  pertama.  Kedua cyber  prostitution tersebut menggunakan media internet sebagai sarananya. Akan tetapi perbuatan yang  dilakukan  berbeda. Cyber  prostitution merupakan  bagian  dari Cyber  crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, cyber  prostitution merupakan bagian  dari Cyber  crime yang  mengatakan  bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi di ruang maya ( cyber space ), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran  kesusilaan/  percabulan/perbuatan  tidak  senonoh/zina. 4 Sebagai bagian  dari Cyber  crime maka cyber  prostitution mempunyai  karakteristik  yang sama dengan Cyber crime , yakni : a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Terjadi dalam ruang/wilayah siber ( cyber space ) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. b. Perbuatan tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  peralatan  apapun  yang  terhubung dengan internet. c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial  (waktu,  nilai,  jasa,  uang,  barang,  harga  diri,  martabat,  kerahasiaan informasi)  yang  cenderung  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kejahatan konvensional.  d.  Perlunya  orang  yang  menguasai  penggunaan  internet  beserta aplikasinya. e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.
Dalam  bisnis  prostitusi,  perempuan  menjadi  objek  yang  ditawarkan  dan dikomersilkan,  pesona  perempuan  dimanfaatkan  demi  keuntungan  materi. Perempuan  disubordinasi  dalam  sistem  dan  struktur  yang  kokoh  dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan sangat rendah. Implikasi tersebut tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek  yaitu  kecantikan,  bentuk  tubuh,  keindahan,  dan  kemulusannya.  Selain merupakan  faktor  seleksi  sosial,  keterlibatan perempuan dalam periklanan  juga menjadi  faktor  dominan  dalam  sosialisasi  nilai  khususnya  nilai  tentang ‘keperempuannya’. 5 Keterlibatan  perempuan  dalam  bisnis  prostitusi  tidak menyurutkan  pengusaha  untuk  menyebarkan  secara  komersial,  melainkan  juga menggunakan  internet.  Pelaku  menggunakan  jejaring  sosial  seperti  facebook untuk  melancarkan  aksinya  dengan  menggunakan  tujuan  pertemanan  menjadi transaksi  seks  dengan  istilah  ‘bisa  pakai’  atau  bispak,  cowok  panggilan,  cewek panggilan,  atau  sejenisnya  yang  bersangkutan   dengan  aktifitas  penawaran  jasa seks.
Cara  mucikari  untuk  merekrut  para  wanita  tuna  susila  tersebut  sangat beragam,  ia  merekrut  gadis  belia.  Setelah  mucikari  berhasil  merayu  para  gadis belia  untuk  mejadi  anak  buahnya,  mereka  langsung  ditawarkan  lewat  website yang dikelola mucikari tersebut. Umumnya calon klien mendaftarkan diri dahulu
4 Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.179.
5 Sri  Wiryanti  B.  U,  Bahasa  dan  Perempuan  Dalam  Ideologi  Kapitalis,  Mozaik  :  Jurnal  Kebudayaan  dan Kemasyarakatan, Vol. 3, 2005, No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga, h. 35
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pada  website.  Setelah  proses  pendaftaran  selesai,  gadis  penghibur  akan diantarkan  ke  tempat  yang  disepakati.  Transaksi  online  tersebut  tetap  pada persetubuhan  langsung  (prostitusi  non-komersial  versi  pertama).  Sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua adalah modus baru dengan transaksi online tanpa  persetubuhan  langsung  tetapi  menggunakan  fitur  elektronik  seperti menggunakan webcam, skype, atau sejenisnya.

## 3.2 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Online
Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan undang-undang  dan  yang  boleh  dipergunakan  Hakim  membuktikan  kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipadang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada  terdakwa,  maka  terdakwa  dibebaskan  dari  hukum.  Sebaliknya  ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan  oleh  suatu  pihak  atas  fakta  dan  hak  yang  berhubungan  dengan kepentingannya.
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa- peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Dasar  Pembuktian  Yang  dimaksud  dengan  Dasar  Pembuktian  adalah dasar-dasar  yang  dipergunakan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalah  wadahnya,  maka  dasar  pembuktian  adalah  isi  dari  wadah tersebut.
2. Alat  Pembuktian  Alat  Pembuktian  adalah  alat-alat  yang  dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.
3. Penguraian  Alat  Pembuktian  Penguraian  Pembuktian  adalah  cara-cara yang  dipergunakan  untuk  menguraikan  suatu  peristiwa  atau  keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
4. Kekuatan Pembuktian Yang dimaksud Kekuatan Pembuktian disini adalah kekuatan  pembuktian  dari  masing-masing  alat  bukti.  Dalam  perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya  didasarkan  atas  kebenaran  dari  fakta-fakta  yang  telah teruji kebenarannya oleh Hakim.
5. Beban  pembuktian  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast).
Bukti  minimum  yang  diperlukan  dalam  pembuktian  untuk  mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum) Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsurunsur pidana (bukti awal telah terjadinya  tindak  pidana)  maka  barulah  dari  proses  tersebut  dilakukan penyelidikan  (serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 5 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa: Ayat (1) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan  memiiki  akibat  hukum  yang  sah. Ayat  (2)  Informasi  elektronik  dan  atau  hasil  cetak  dari  informasi  elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan permasalahan  yang  dibahas  mengenai  tindak  pidana  mayantara  ( Cyber  crime ) yang  menggunakan  sarana  internet  maka  ketentuan  hukum  yang  dipakai  tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Kejahatan  cybermemiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umumbaik dari segi pelaku, korban, modus  operandi  dan  tempat  kejadian  perkara  sehingga  butuh  penanganan  dan pengaturan khusus di luar KUHP.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  demikian  pesatnya  haruslah  di antisipasi  dengan  hukum  yang  mengaturnya  dimana  kepolisian  merupakan lembaga  aparat  penegak  hukum  yang  memegang  peranan  penting  di  dalam penegakan  hukum.  Agar  suatu  perkara  pidana  dapat  sampai  pada  tingkat
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  maka  sebelumnya  harus melewati  beberapa  tindakan-tindakan  pada  tingkat  penyidik.  Pada  dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.
Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan yang  diperlukan  guna  mendapatkan  alat  bukti  yang  nantinya  diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hokum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah  terpenuhi  dan  peristiwa  tersebut  adalah  merupakan  tidak  pidana  maka penyidik  akan  melanjutkan  proses  penyidikan  dengan  membuat  berita  acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum. Tindak pidana Mayantara  ( Cyber  crime ) menggunakan  sarana  internet  sulit  sekali  mencari  dan mengumpulkan  alat  bukti  untuk  menjerat  pelaku,  baik  pelaku  penyedia  sarana internet maupun pelaku pemain perjudian itu sendiri, dikarenakan kejahatan ini merupakan  tindak  pidana  dunia  maya  ( Cyber  crime ), dimana  data-data  jaringan internet  atau  komputer  sulit  untuk  ditembus  oleh  aparat  penegak  hukum, sehingga  aparat  kesulitan  dalam  mengumpulkan  bukti  bukti  untuk  menjerat pelaku tindak pidana.
Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.  Menurut  Petrus  Reinhard  Golose,  seperti  yang  tertuang  didalam artikelnya di buletin hukum, Dia menjelaskan bahwa untuk itu hal atau langkah- langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus cyber atau kasus-kasus perusakan terhadap komputer melalui jaringan, adalah sebagai berikut”:
1) Pembuatan  Laporan  Polisi,  yang  diikuti  dengan  pemanggilan  Saksi  dari pemilik  ISP  ( Internet  Service  Provider )  yang  telah  diketahui  bahwa  ISP tersebut digunakan oleh si pelaku (hacker);
2) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan warnet atau café net yang digunakan pelaku, sekaligus untuk mengumpulkan, melacak dan/atau melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (digital evidence) yang ada di TKP, seperti hard disk;
3) Melakukan  pemeriksaan  terhadap  para  saksi  dan  ahli  yang  memiliki keahlian dibidang teknologi informasi, atau lembaga-lembaga lainnya;
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
4) Pemeriksaan  terhadap  tersangka,  setelah  didahului  dengan  upaya  paksa penangkapan  dan/atau  penahanan,  berdasarkan  bukti  permulaan dan/atau alat bukti yang cukup;
5) Pemberkasan dan penerapan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan terhadap  tersangka.  didalam  melakukan  kegiatan  penyidikan  diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah  salah  satu  alat  bukti.  Hal  tersebut  tentunya  berkaitan  dengan beban pembuktian  yang  telah disyaratkan  Undang-Undang dalam  hal  ini yakni  minimal  dua  alat  bukti.Dalam  melakukan  penyidikan  suatu  kasus kejahatan  dunia  maya,  seorang  penyidik  dapat  menggunakan  alat-alat investigasi  standar  ( standartinvestigative  tools ),  antara  lain:  a.  Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian  bukti  elektronik  yang  tersimpan  dalam  hard  disk  atau  bahkan masih  dalam  memori.  Bagi  penyidik,sangat  penting  untuk  memperoleh informasi  melalui  crime  scene  search  (penyidikan  di  tempat  kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer. b. Interview dan Interogasi Alat ini  dipergunakan  untuk  memperoleh  informasi  dari  pihak-pihak  yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Wawancara ini meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, korban, dan pihak  lain  yang  mungkin  memiliki  informasi  relevan  untuk  memecahkan kasus tersebut. Sedangkan interogasi meliputi perolehan informasi dengan memberikan  pertanyaan  kepada  tersangka  dan  saksi.  Adapun  tekniknya dilakukan dengan pendekatan simpatik yang meliputi: a) Pendekatan logis Menggunakan alasan-alasan untuk meyakinkan tersangka untuk mengakui perbuatannya;  b)  Indifference  Dengan  berpura-pura  tidak  memerlukan pengakuan  karena  penyidik  telah  memiliki  cukup  bukti  walaupun  tanpa pengakuan.  Hal  tersebut  efektif  untuk  kasus  dengan  banyak  tersangka, dimana keterangan yang bersangkutan saling dikonfrontir; c) Facing-saving approach Dengan membiarkan tersangka memberikan alasan-alasan atas tindakannya  dan  menunjukkan  pengertian  mengapa  yang  bersangkutan melakukan  tindakan  tersebut.  c.  Instrumen  Kegunaan  teknologi  dalam memperoleh bukti-bukti. Dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data  teknik  recovery  untuk  menemukan  informasi  yang  “deleted”  dan “erased”  dalamdiskmerupakan  salah  satu  tipe  instrumennya.  Selain  itu, contoh-contoh  tradisional  lainnya  meliputi  teknik  forensik  untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan analisis DNA.
6) Menyusun laporan kasus Setelah semua bukti fisik telah dikumpulkan dan didokumentasikan serta interogasi telah dilaksanakan, langkah yang harus dilakukan  ialah  penyusunan  laporan  kasus  yang  memuat:  a.Laporan penyelidikan; b.Laporan penyidikan kasus pidana yang ditindaklanjuti dari laporan  penyelidikan;  c.Dokumentasi  bukti-bukti  elektronik  d.Laporan laboratorium  dari  ahli  forensik  komputer;  e.Pernyataan-pernyataan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tertulis dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli; f. Laporan TKP, foto-foto dan rekaman video; g.Print out dari bukti-bukti digital yang berkaitan.
7) Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum memberikan  arahan  kepada  penyidik  atas  kelemahankelemahan  berkas perkara  dan  tambahan  informasi  atau  bukti  tambahan  yang  perlu diperoleh atau klarifikasi fakta-fakta dalam rangka memperkuat tuntutan serta menyiapkan saksi-saksi untuk proses persidangan jika kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
8) Membuat  keputusan  untuk  menuntut  Jika  berkas  perkara  dinyatakan lengkap, penuntut umum melakukan penuntutan hukum kepada tersangka dalam  suatu  persidangan  yang  sangat  tergantung  dari  yuridiksi  dan prosedur  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dalam  tahap  ini  pilihan jenis  tuntutan  ditetapkan  berdasarkan  hukum  pembuktian  yang  diatur dalam KUHAP.
Pada  proses  penuntutan  seorang  jaksa  yang  bertindak  selaku  penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas  alat-alat bukti  yang  telah  diteliti,  diperiksa dan  disimpan  oleh  jaksa.  Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHAP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat  perkara  tersebut  diteruskan  pada  proses  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.  Berkaitan  dengan  tindak  pidana  mayantara  ( Cyber  crime )  dengan menggunakan  sarana  internet  pihak  kejaksaan  berkoordinasi  dengan  pihak kepolisian  selaku  penyidik  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  tetapi  apabila tidak  ditemukan  bukti  yang  kuat,  serta  ketentuan  atau  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelaku dapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana Cyber  crime adalah  melakukan  investigasi  kasus  dengan  cara  mencari  alamat  ip address  web dan  mencari  bukti  elektronik.  Karena  ip  address  web  adalah  bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus cyber. Menurut pasal 5 Undang- Undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  yang berbunyi:  (1)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku  di  Indonesia.  (3)  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Adanya  terobosan  hukum  baru  karena Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara. Tetapi untuk  “mensahkan”  bukti  elektronik  tersebut  di  hadapan  pengadilan  adalah
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dengan  cara  memproses  bukti  elektronik  tersebut  dari  bentuk  elektronik  yang dihasilkan  dari  sistem  komputer  menjadi  output  yang  dicetak  ke  dalam  media kertas.
Yakni,  bukti  elektronik  tersebut  diubah  perwujudannya  dalam  bentuk hardcopy, yaitu di-print, tanpa adanya modifikasi apapun dari manusia. Lalu untuk memperkuatnya,  print  out  tersebut  bisa  diserahkan  kepada  saksi  ahli  untuk dianalisa  dan  disampaikan  validitasnya  di  hadapan  pengadilan.  Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat- alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Hakimpun dalam  hal  ini  berpedoman  pada  sistem  pembuktian  negatif  menurut  Undang- Undang yaitu Pasal 183 KUHAP yang menentukan minimal dua alat bukti dengan disertai keyakinan. Permasalahan terkadang di dalam suatu proses perkara pidana mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  yang  mutlak  karena kurangnya  bukti-bukti  yang  ada,  atau  juga  bukti-bukti  yang  ada  kurang mendukung  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  sehingga  hal  tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk di tingkat penyidikan/kepolisian.
Banyaknya kasus-kasus yang menumpuk tersebut biasanya tersendat pada tingkat  kepolisian  karena  jaksa  dalam  hal  ini  biasanya  menolak  berkas  perkara yang  diserahkan  penyidik  karena  kurangnya  bukti-bukti  yang  menguatkan dakwaan  Mengingat  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  senantiasa  agar  tidak diketahui  oleh  orang  lain  maka  pelaku  tindak  pidana  berusaha  semaksimal mungkin  untuk  menghilangkan  barang  bukti,  hal  tersebut  merupakan  upaya pencegahan  untuk  menghindarkan  pembenaran  dari  suatu  pembuktian  baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan. Oleh sebab itu peran pembuktian sangatlah penting di dalam proses pidana sehingga dapat dikatakan pembuktian merupakan jantung dari hukum acara pidana. Memahami uraian di atas dapat dianalisis bahwa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan cyber dalam persidangan. Untuk itu didalam sistem pembuktian dipersidangkan harus berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif . Yang mana undangundang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  maka  hakim  harus  menetapkan  keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.
Sistem  ini berusaha untuk  menyingkirkan  semua  pertimbangan  subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan pembuktian yang keras. “Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal ( formele bewijstheorie )”. Teori ini ditolak  oleh  Wirjono  Prodjodikoro  untuk  dianut  di  Indonesia,  karena  katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada  keyakinannya  tentang  hal  kebenaran  itu,  lagipula  keyakinan  seorang hakim  yang  jujur  dan  berpengalaman  mungkin  sekali  adalah  sesuai  dengan keyakinan  masyarakat”  Untuk  pembuktian  kasus  didunia  maya  didalam
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
persidangan  harus  juga  memakai  sistem  pembuktian  berdasarkan  keyakinan hakim atas alasan yang logis ( la conviction raisonee ) sistem pembuktian ini, hakim memegang peranan yang penting disini. Hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya.  Keyakinan  tersebut  harus  disertai  dengan  alasan-alasan  yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). “Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa”.  Sistem  pembuktian  ini  mengakui  adanya  alat  bukti  tertentu  tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.
Pembuktian seperti ini jelas terlihat bahwa suatu alat bukti bukanlah alat bukti,  minimal  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  harus  disertai  dengan Keyakinan Hakim. Walaupun telah cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori Negatief Wetterlijk terlihat jelas keterkaitan hubungan  antara  alat-alat  bukti  dengan  keyakinan  hakim  dimana  hakim  terikat pada  aturan  Undang-Undang  dan  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  buktibukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tidaklah sederhana menerapkan aturan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam Cyber crime .
Hal ini mengingat internet bersifat lintas batas wilayah. Banyak pihak yang bersinggungan  satu  dengan  yang  lain  dan  ini  akan  menyulitkan  dalam  proses pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, harus dicari solusi agar pelaku yang terlibat dalam Cyber  crime dapat  dihadirkan  ke  meja  hijau.  Hukum  mana  yang  berlaku sebenarnya  tidaklah  sesulit  seperti  yang  berlangsung  selama  ini,  pelaku  yang terlibat  dalam cyber  crime ini  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  (hukum  positif)  sesuai  dengan  status  kewarganegaraan dari  pelaku  itu  berada.  Kemudian  juga  dimungkinkan  bagi  warga  asing  yang melakukan  tindak  pidana  di  wilayah  Indonesia  untuk  dipidana  dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika kita ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjaring pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ektradisi dengan negara asal  pelaku.  Pasalnya,  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan, cyber  crime tidaklah bisa dilakukan sendirian dan perlu dilakukan koordinasi dengan interpol, FBI, dan yang lainnya.

## 4. SIMPULAN
Pembuktian cyber prostitution sama seperti pada Pasal 184 KUHAP yaitu mengenai  alat  bukti  berupa,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk. Namun dalam perkara ITE yang menjadi barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sesuai dengan kriteria Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data  interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks,
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya  dan  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu  memahaminya,  yang  dalam  putusan  diatas  merupakan  alat  bukti  yang mempunyai  kedudukan  untuk  menjelaskan  suatu  tindak cyber  crime yang mungkin  dilakukan  oleh  tersangka,  sehingga  alat  bukti  digital  ini  memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.

## 5. REFERENSI
Buku:
Barda  Nawawi  Arief,  (2007),Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. A.  Karim  Nasution,(1980),  Masalah  Surat  Tuduhan  dalam  Proses  Pidana, Percetakan Negara R.I, Jakarta.
Abdul Hakim G. Nusantara,(1986), Kuhap dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta.
Bakhri,Syaiful,  (2009),  Hukum  Pembuktian  dalam  Praktik  Peradilan  Pidana, Jakarta, P3IH dan Total Media.
Bambang Purnomo,  (2004), Pokok-Pokok  Tata  Cara  Peradilan  Indonesia,  Liberti, Jogjakarta.
Edmon Makarim,(2004), Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Hamzah, Andi, (2008), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta,  Sinar Grafika. Harahap,  M.  Yahya,  (2012),  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan ,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  Jakarta, Sinar Grafika.
--------------------------.(2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika. Hiariej, Edd.O, (2012), Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga. ITAC, "IIICommon Views Paper On: Cyber crime ", IIIC )2000) Millenium Congress, September 19th.
Laden Marpaung, (2009), Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Lilik Mulyadi,(2007),Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Alumni. M. Yahya Harahap,(1985), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, PT sarana bakti Semesta, Jakarta.
Oemar Seno Adji, (1985), Hukum Pidana. Pengembangan, Erlangga, Jakarta.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, (2003), Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju Bandung.
Soedirjo, (1985), Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana. Jakarta: CV. Akademika, Pressindo.
Subekti,R, (2010), Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita. Romli Atmasasmita,(1995), Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar Maju.

## Peraturan Perundang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHP.
Undang- undang R.I. Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-  undang  R.I.  Nomor    21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.