## PROSES TERBENTUKNYA PERMUKIMAN ETNIS DI KOTA PALEMBANG

## Oleh
Eni Heldayani 1) , Muhammad Idris 2) , Sukardi 2)
1 Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas PGRI Palembang
2 Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK
Palembang  adalah  salah  satu  kota  tua  yang  mengalami  masa-masa perkembangan  dari  mulai  sebagai  kota  tradisional,  kota  kolonial  dan  kota  modern. Wujud  dari  perkembangan  kota  tersebut  adalah  eksistensi  kampung-kampung  etnis. Kampung  etnis  menjadi  kajian  yang  menarik  beberapa  dekade  ini  karena kecenderungan  kelompok  etnis  mempertahankan  identitas  budayanya  secara  spasial, baik  di  perkotaan  maupun  di  perdesaan.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  menjelaskan proses terbentuknya kampung etnis di Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian heuristik.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  sumber  tertulis,  sumber  lisan,  dan sumber  kuantitatif.  Analisis  data  dilakukan  melalui  interpretasi  dengan  pendekatan spatial  temporal. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  terbentuknya permukiman etnis di Kota Palembang adalah bertahap dari yakni tahap awal (infantil) ditandai dengan lokasi permukiman etnis tersebar dengan kesan terserak, tahap muda (juvenil )  ditandai  dengan  adanya  pengorganisasian  lokasi  permukiman  etnis berdasarkan  ras  dan  klas,  tahap  dewasa (mature) ditandai  dengan  adanya penghilangan dan atau perluasan lokasi permukiman etnis. Pada proses masing-masing tahapan dipengaruhi oleh morfologi kota dan politis pemerintahan yang berlaku.

## Kata Kunci : Proses, Permukiman Etnis, Palembang

## I. PENDAHULUAN
Terbentuknya  permukiman  pada  kampung  etnis  merupakan  konsekuensi  dari interaksi  komplek  berbagai  aspek  dan  berbagai  level.  Interaksi  yang  komplek  tersebut menunjukkan hubungan/kaitan yang erat antara proses-proses sosial, ekonomi, budaya, teknologi dengan pola-pola keruangan yang tercipta. Pada level  rumahtangga, kampung dan  lokasi  pilihan  kelompok  etnis  menjadi  kajian  yang  menarik  karena  terkait  adanya variasi  karakteristik  masing-masing  kelompok  etnis  yang  berbeda  satu  dan  lainnya. Permukiman  terjadi  karena  terpusatnya  aktivitas manusia  untuk  dapat  mengakses sumber daya tertentu dan menjadikannya melakukan proses mukim.
Penentuan  tempat  tinggal  untuk  pertama  kali  bagi  kelompok  etnis  merupakan tahapan awal  yang cukup berat. Tidak semua kelompok etnis dapat mandiri dan bebas dalam menentukan tempat tinggal, beberapa cenderung mencari lingkungan yang setara dengan budayanya (Massey & Denton, 1988; Saltman, 1991 dalam Heldayani, 2015).
Sebaran kampung etnis erat kaitannya dengan lokasi relatif dari masing-masing tempat  tinggal  mereka.  Ekspresi  yang  dimunculkan  dari  lokasi  tempat  tinggal  etnis menciptakan  suatu  dimensi  spasial.  Hasil  penelitian  Reardon  dan  O’Sullvivan  (2004) menemukan  2  dimensi  spasial  dari  sebaran  permukiman  etnis  yaitu  dimensi pengelompokan/kemerataan  dan  dimensi  keterisolasian/ketermunculan. Deurlo  & Musterd  (2011)  menyatakan  bahwa  terbentuknya  variasi  pola  tersebut  adalah konsekuensi dari adanya perbedaan lokasi tempat tinggal antara kelompok etnis minor dengan mayor. Selain itu, faktor sejarah, kebijakan politik, restrukturisasi perekonomian
dan konsep/sistem negara juga turut memberikan pengaruh terhadap ekspresi keruangan yang terbentuk..
Palembang  memiliki  variasi  kondisi  permukiman  dan  sosial  budaya  yang mempengaruhi  variasi  karakteristik  dan  sebaran  kampung  etnis.  Heldayani  (2015) menyatakan  bahwa  Palembang  mempunyai  karakteristik  permukiman  yang  beragam, hal tersebut dapat dilihat dari tiga kondisi bangunan permukiman yang berbeda. Kondisi petama,  terdapat  bangunan  permukiman  yang  masih  tradisional  berbentuk  rumah panggung yang berlokasi di sepanjang aliran Sungai Musi dan aliran anak Sungai Musi. Kondisi  kedua,  terdapat  permukiman  yang  semi  tradisional  berbentuk  semi  rumah panggung yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang berlokasi di bagian tenggah, dan kondisi ketiga adalah terdapat permukiman yang modern berbentuk rumah tunggal yang berfungsi  sebagai  rumah  tinggal  yang  berada  di  bagian  utara.  Variasi  kondisi permukiman  tersebut  merupakan  cerminan  adanya  variasi  budaya  penghuni  yang tentunya mempunyai konsekuensi terhadap perbedaan kecenderungan pemilihan lokasi tempat tinggal/hunian.
Heterogenitas  penduduk  secara  horisontal  yang  terjadi  di  Kota  Palembang tentunya  menarik  untuk  dikaji,  apabila  dikaitkan  dengan  hasil  temuan  Reardon  & O’Sullvivan  (2004)  tentang  dimensi  segregasi  (pemisahan)  kampung  etnis.  Tentunya perbedaan  budaya  dan  kondisi  geografis  akan  sangat  menentukan  pembuktian  ada tidaknya  gejala  pemisahan  dari  lokasi  kampung  etnis.  Adanya  variasi  pola  sebaran kampung  etnis  merupakan  konsekuensi  dari  proses-proses  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, dan fisik  yang terjadi di Kota Palembang. Kemampuan kelompok etnis dalam mengakses lokasi strategis adalah salah satu bentuk adaptasi di lingkungan Palembang. Tentunya gejala  heterogenitas  penduduk  secara  horisontal  yang  terjadi  di  Kota Palembang memerlukan kajian ilmiah untuk mengungkap kebenarannya. Penelitian ini mencoba  untuk  mengaplikasikan  ilmu  geografi  didalam  pengungkapan gejala  tersebut dengan  pertanyaan  awal  yang  harus  dijawab  yaitu  proses  terbentuknya  permukiman etnis.
Pentingnya mengungkap gejala  yang peneliti uraikan sebelumnya adalah  upaya pembenahan  perencanaan  lingkungan perumahan  dan permukiman berbasis  identitas kelokalan, seperti yang peneliti temui dilapangan bahwa walaupun tidak terjadi konflik antar  kelompok  etnis  di Kota  Palembang, namun  eksistensi  kelompok  etnis  terhadap lingkungan permukiman menciptakan  pola-pola  yang  unik  yang  menarik  untuk dipelajari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Etnis
Etnis  adalah  penggolongan  manusia  berdasarkan  kepercayaan,  nilai,  kebiasaan, adat  istiadat,  norma  bahasa,  sejarah,  geografis  dan  hubungan  kekerabatan  (Pasal  1 Angka  3  Undang-Undang  No.  40  tahun  2008). Etnis  berbeda  dengan  pengertian  ras. Seperti  yang  diungkap  oleh  Coakley  (2001)  “...it refers  to  the  cultural  heritage  of part icular group of people”.  E tnis mengacu pada warisan budaya dari kelompok orang tertentu.  Maguire,  et  al  (2002)  menjelaskan  juga  bahwa  “the  term  ethnic  become  a precise  word  to  use  regarding  people  of  varying  origins” .  Jadi,  istilah  etnis  menjadi sebuah  kata  yang  tepat  untuk  memandang  orang  dari  berbagai  asal-usul.  Lebih  lanjut diungkapkan  pula  bahwa  etnis  mungkin  dipertimbangkan  dalam  istilah  kelompok apapun  yang  didefinisikan  atau  disusun  oleh  asal-usul  budaya,  agama,  nasional  atau
beberapa  kombinasi  dari  kategori-kategori  tersebut  (Maguire,  et  al,  2002).  Pengertian- pengertian etnis membentuk pengertian kelompok etnis
b. Kampung Etnis
Kajian  perumahan  dan  permukiman  telah  dipelajari  dari  berbagai  disipilin  ilmu termasuk ilmu  geografi.  Sudut  pandang  ilmu  geografi  bersifat human  oriented. Kaitannya dengan dengan perumahan etnis maka makna human oriented mencerminkan pengertian kampung selalu  dikaitkan  dengan  eksistensi  manusia  sebagai  subjek. Sebelum  lebih  jauh,  akan  dibahas  terlebih  dahulu  konsep  dari  kampung  secara  umum. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2007)  terdapat  penjelasan  mengenai  definisi kampung, yaitu “kumpulan beberapa buah rumah; rumah - rumah tempat tinggal” Definisi  mengenai  kampung  yang  tercantum  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  tersebut  banyak  kesamaannya  dengan  definisi  yang  dikemukakan  oleh beberapa  ahli  geografi  perkotaan,  yaitu  kampung  menunjukkan  dua  aspek  penting. Pertama, kampung bermakna bangunan rumah tempat tinggal dari segi fisik bangunan. Kedua,  menyangkut  aspek  persebaran  baik  sebagai  bangunan  rumah  tunggal  maupun kelompok  bangunan  rumah,  serta  lokasi  bangunan  rumah  di  perdesaan  maupun  di perkotaan.
Pemaknaan kampung telah didefinisikan dari beberapa ahli menurut alasan-alasan yang  berbeda.  Pada  penelitian  ini  fokus  pemaknaan  kampung  dikaitkan  dengan kebudayaan penghuninya (identitas etnis). kebudayaan adalah keselurahan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil dan karyanya (Koentjaraningrat, 1985).
Kebudayaan  terwujud  melalui  pandangan  hidup  (world  view), tata  nilai (values), gaya hidup (life style), dan aktivitas (activities) yang bersifat konkrit. Aktivitas inilah  yang  secara  langsung  akan  mempengaruhi  wadahnya,  yakni  lingkungan  binaan yang diantaranya adalah rumah tinggal (Rapoport, 1969). Wadah dari kebudayaan yang dalam penelitian ini disebut sebagai kampung  merupakan hasil dari kompleks gagasan yang  tercermin  pada  pola  aktivitas  masyarakatnya.  Kelompok-kelompok  rumah (kampung)  dapat  dijadikan  cermin  suatu  kebudayaan.  Pemaknaan  tersebut  sejurus dengan ilmu geografi yang erat kaitannya dengan human oriented bahwa di perumahan atau di rumah tinggal, seseorang, keluarga, atau komunitasnya menghabiskan sebagian besar waktu selama hidupnya dan melaksanakan kegiatannya sebagai makhluk sosial.

## c. Proses Terbentuknya Kampung
Permukiman  terjadi  karena  terpusatnya  aktivitas manusia  untuk  dapat  mengakses sumber  daya  tertentu dan  menjadikannya  melakukan  proses  mukim.  Fenomena  di perkotaan terbentuknya pola permukiman dihubungkan dengan kondisi morfologi yakni secara  fisikal  yang  tercermin  pada  penggunaan  lahan,  pola-pola  jalan,  dan  tipe-tipe bangunan  (Yunus,  2006).  Ekspresi  keruangan  bentuk-bentuk  permukiman  perkotaan dikelompokkan  menjadi  dua  yakni  bentuk-bentuk  kompak  dan  bentuk-bentuk  tidak kompak (lihat gambar 1).
(Bujur Sangkar)
(Empat Persegi Panjang) (Kipas)
(Bulat)
(Pita)
(Gurita) (Tidak Berpola)
Gambar 1. Bentuk-bentuk kota kompak (sumber : Yunus, 2006)
Ekspresi keruangan yang menunjukkan bentuk-bentuk kompak umumnya terdapat 7  macam  bentuk  yaitu  1)Bentuk  bujur  sangkar,  2) Bentuk  empat  persegi  panjang,  3) Bentuk kipas, 4) Bentuk bulat, 5) Bentuk pita, 6) Bentuk  gurita, 7)  Bentuk  yang tidak berpola. Terciptanya  ketujuh  bentuk  tersebut  sangat  menonjolkan  peranan  jaringan transportasi yang telah terencana dengan baik.
Pengamatan  terbentuknya  permukiman  juga  ditekankan  oleh  Taylor,  Griffith yang  menyatakan  bahwa  kota  dapat  diklasifikasikan  berdasar  pada karakteristik dinamika fungsionalnya. Adapun 4 macam tahap pertumbuhan kota yaitu :

## Tahap Awal (the infantil stage)
Pada  tahap  ini  belum  terlihat  adanya  pemilihan  yang  jelas  mengenai  daerah- daerah  permukiman  dengan  daerah-daerah  perdagangan.  Disamping  itu juga  belum terlihat  adanya  pemilahan  kampung-kampung  yang  miskin  dan  kampung-kampung yang  kaya  serta  bagunan-bangunan  yang  ada  masih  terserak  di  sana-sini  tidak  teratur. Jalan-jalan utama yang ada baru satu atau dua saja.

## Tahap Muda (the juvenile stage)
Pada  tahap  ini  mulai  terlihat  adanya  proses  pengelompokkan  pertokoan  pada bagian-bagian  kota  tertentu.  Rumah-rumah  yang  lebih  besar  dan  lebih  baik  mulai bermunculan di bagian pinggiran dan sementara itu komplek perpabrikan mulai muncul di sana-sini.

## Tahap Dewasa
Pada  tahap  ini  mulai  terlihat  gejala-gejala segregasi fungsi-fungsi  (pemisahan fungsi-fungsi  dan  kemudian  mengelompokkan).  Klas  permukiman  yang  jelek  terlihat dengan  jelas  perbedaannya  dengan  klas  permukiman  yang  lebih  baik.  Ditinjau  dari lokasinya, pola  permukimannya  dan  struktur  permukimannya,  klas  permukiman  yang baik  sangat  jauh  berbeda  dengan  klas  permukiman  yang  jelek.  Kaitannya  dengan  ini, ingat  teori-teori  pola  keruangan  kota  yang  dikemukakan  oleh  E.W.  Burgess  (the concentric  theory), Homer  Hoyt  (the  sector  theory), dan  Harris  Ullman  (the  multiple nuclei  theory). Daerah-daerah  industri  banyak  terdapat  pada  lokasi-lokasi  yang  dekat dengan jalur perhubungan dan pengangkutan.

## Tahap Ketuaan
Tahap ini ditandai oleh adanya pertumbuhan yang terhenti (cessation of growth), kemunduran  dari  beberapa  distrik  dan  kesejahteraan  ekonomi  penduduknya menunjukkan  gejala-gejala  penurunan.  Kondisi-kondisi  ini  terlihat  di  daerah-daerah industri seperti : Land-Cashire, Yorkshire, dan Durham
Memahami  proses  terbentuknya  kampung  etnis,  setidaknya  terdapat  4  faktor penting  yaitu  proses  restrukturisasi  ekonomi (the economic  restructuring  process), struktur  negara  kesejahteraan  (the  structure  of  walfare  state), sejarah  perkembangan kota (the history of urban development) dan kebijakan publik (public policy) (Deurloo &  Musterd,  2001). Masing-masing  faktor  tidak  dapat  dijelaskan  sendiri-sendiri  karena saling mempengaruhi satu sama lain.

## III. METODE
Penelitian ini adalah penelitian heuristik dimana penelitian ini adalah penelitian awal untuk mengumpulkan berbagai sumber-sumber data yang terkait permukiman etnis di Kota Palembang. Sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu sumber data spasial yaitu Arsip Inventory Cartography Manuscript of Centuries 17-19, Peta administrasi Kota Palembang (1:10.000, 2010), Quickbird Image 2010 (sheet kota Palembang). Selain itu dikumpulkan juga terkait sumber data non spasial berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan  sumber  kuantitatif tentang  profil  demografi  dan  kependudukan,  lokasi  kampung, matapencaharian, dan fungsi rumah. Analisis data dilakukan melalui interpretasi dengan pendekatan spatial temporal.

## Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Memahami perkembangan embrio kota di bekas kota-kota tradisional di Indonesia khususnya  Kota  Palembang  pada  masa  sekarang  akan  sangat  sulit  jika  tidak  terlebih dahulu  memahami  bagaimana  kondisi  permukiman  di  masa  lalu.  Perkembangan permukiman  di  suatu  kota  tidak  terlepas  dari  perkembangan  kota  itu  sendiri.  Rentetan peristiwa  yang  terjadi  pada  perkembangan  kota  banyak  ditinjau  dari  beberapa  aspek salah satunya adalah aspek spasial-temporal.
Palembang  adalah  jenis  kota  yang  kompak.  Namun,  berhubung  ada  perairan yang  cukup  lebar  membelah  kotanya,  maka  seolah-olah  kota  tersebut  terdiri  dari  dua
bagian  yang  terpisah  (split  cities).  Dua  bagian  ini  dihubungkan  oleh  jembatan  besar yakni jembatan Ampera. Selain kenampakan fisik kota yang kompak dan khas, kota ini juga  merupakan melting  pot sejak  dahulu  karena  posisi  strategis  dan  kekuatan  politis pemerintahan  terutama  pada  era  Kerajaan  Sriwijaya.  Keunikan  yang  ada  di  kota  ini sangat  menarik  untuk  diteliti  terutama  kaitannya  fenomena  heterogenitas  secara horisontal  dimana  beragamanya  etnis  penduduk  yang  menghuni  kota  ini.  Tentunya penduduk  pendatangan  membutuhkan  ruang  tempat  tinggal  untuk  menyelanggarakan kehidupannya.  Pilihan  lokasi  permukiman  masing-masing  dari  mereka  menujukkan suatu proses adaptif yang sangat menarik untuk dikaji.
Tulisan  ini  menelaah  perkembangan  permukiman  di  Kota  Palembang dengan mengkaitkan eksistensi permukiman etnis dengan periode waktu kolonial sampai pasca kolonial. Keunikan  dari  masing-masing periode  ini  adalah  terdapat  perbedaan kebijakan  dalam  pengelolaan  permukiman  yang  berdasar  pada  motif-motif  tertentu dimana berimbas pada konsep pembangunan Kota Palembang. The present is the key to the past adalah ungkapan yang tepat untuk membuka tabir masa lalu Kota Palembang. Hakikatnya  adalah  hasil  permukiman  di  masa  sekarang  lebih  pada  persoalan  waktu. Pembahasan  permukiman Kota Palembang  dengan  ditinjau  dari  tiga periode  waktu tersebut  diharapkan  memberikan  kemudahan  dalam  memahami  konteks  permukiman pada periode-periode berikutnya khususnya terkait dengan eksistensi kelompok etnis di kota ini.
Selain  dari  periode  waktu  (temporal),  pendekatan  yang  dilakukan  untuk mengamati  proses  terbentuknya  permukiman  etnis  berdasar  pada  teori  klasifikasi Taylor,  Griffth  yang  menekankan  pengamatannya  pada  dinamika  fungsional  yang  ada dari masa ke masa. Berdasarkan pengamatannya, terbentuknya permukiman kota dapat dikelompokkan  menjadi  empat  tahapan  yaitu  tahap  infantil  (the  infantile  stage),  tahap juvenil  (the  juvenil  stage), tahap  dewasa  (the  mature  stage),  dan  tahap  ketuaan  (the senile stage). Namun demikian, karena situasi permukiman kota ini baru tahap dewasa (the mature stage) sehingga pembahasan terkait tahap keempat tidak dijelaskan karena akan  menyimpang  dari  situasional  yang  sebenarnya.  Teori  ini  menjadi  dasar  bagi peneliti  untuk  pengamatan  proses  terbentuknya  permukiman etnis  di Kota  Palembang dimana sebaran lokasi permukiman di kota ini sangat erat dipengaruhi oleh aspek politis pemerintahan  dan  morfologi.  Pertimbangan  pemerintahan  dari  tiap-tiap  periode memberi  rasa  tersendiri  bagi  perkembangan  permukiman  yang  berimbas  pula  pada eksistensi permukiman etnis pendatang.

## Tahap awal (the infantile stage)
Tahap pertama adalah tahap awal (the infantile stage). Pada tahap ini dicirikan oleh pemilihan  daerah  permukiman  belum  terlihat  jelas.  Sebelum,  pembahasan  pada kondisi  awal  (the  infantile  stage), akan  dibahas  singkat  terkait  bentuk  morfologi  kota Palembang,  kota  ini yang  mencirikan  kota  terbelah  (split  cities)  dimana  terdapat hambatan  fisik  yaitu  sungai  mengesankan  kota  ini  seolah-olah  terbagi  menjadi  dua bagian. Kehidupan sungai menjadi orientasi utama masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupannya. Rumah mereka memiliki fungsi ganda yakni sebagai tempat  tinggal,  tempat  berdagang,  dan  alat  transportasi.  Lokasi  mereka  bermukim adalah di sepanjang aliran sungai besar yang disebut Sungai Musi.
Penjelasan mengenai kondisi fisik Kota pada tahap ini direpresentasikan pada era Pra  Hindu  Budha. Tanjung  (2006)  menyebutkan  bahwa  menurut  Jau-Ju  Kua  Kota Palembang pada era Hindu Budha dikelilingi oleh tembok batu. Kemungkinan raja dan
para bangsawan bertempat tinggal di dalamnya, sedangkan rakyat biasa berdiam di atas rakit beratap rumbia yang ditambatkan di tepi sungai. Umumnya bangunan di Ibu Kota terbuat  dari  kayu  dimana kota  ini sendiri  terkenal  sebagai  penghasil  kayu.  Hal  inilah menyebabkan mengapa  tidak  ditemukan  sisa-sisa  bangunan-bangunan  permukiman  di peninggalan pra Hindu Budha dan membuat para ahli jarang mengulas tentang kondisi fisik Kota.
Kehidupan  Hindu  Budha  pada  saat  itu  direpresentasikan  oleh  kekuatan Sriwijaya. Namun demikian, Sriwijaya harus berakhir ketika arogansi untuk melakukan perluasan  wilayah  kekuasaan  sulit  untuk  dibendung.  Kemunduran  ini  terjadi  salah satunya  adalah  karena  Sriwijaya  tidak  selalu  berhasil  mengekspansi  wilayah  karena tidak  mempunyai  hubungan  yang  baik  dengan  rezim-rezim  kuat  lainnya.  Taal  (2003) menyatakan  bahwa  peperangan  yang  terus  menerus  dilakukan  oleh  Sriwijaya  menjadi penyebab  mundurnya  kekuatan  Sriwijaya  dan  pada  akhirnya  Majapahi  menaklukan Sriwijaya yang kemudian terbentuklah Kerajaan Palembang.
Kerajaan  Palembang  pada  awalnya  menempati  daerah  yang  bernama  Kuta Gawang  sebagai  pusat  pemerintah  (Hanfiah,  1987).  Kuta  Gawang  adalah  bangunan benteng Kerajaan Palembang  yang terletak di Seberang  Ilir dan menghadap ke Sungai Musi. Pertahanan di benteng ini sangat berlapis dimana pada masing-masing pertahanan terdapat  susunan  tiang  kayu  yang  memagarinya.  Hanafiah  menyatakan  bahwa  Kuta Gawang merupakan Kota yang dilindungi oleh kuto. Kuto adalah pagar dinding tinggi. Orang-orang  asing  bermukim  di  Seberang  Ulu,  Sungai  Musi.  Mereka  adalah  orang- orang  Portugis,  Belanda,  Cina,  Melayu,  Arab,  Campa,  dan  lainnya. Lokasi  dari permukiman  orang  asing  ditempatkan  di  seberang  ulu  dengan  alasan  khusus,  namun demikian  ketegasan  akan  lokasi  tempat  tinggal  mereka  masih  bersifat  tidak  memaksa. Mereka dapat berpindah tempat kecuali tidak boleh naik kedaratan. Cerminan dari Kuta Gawang adalah cerminan dari tipikal kota zaman madya. Kesan dari permukiman etnis adalah  tidak  teratur  karena  memang  belum  ada  pembagian  zona  secara  tegas  terkait lokasi permukiman, lokasi perdagangan, dan sebagainya.
Pengetahuan tentang kondisi Permukiman pada zaman  Kuto Gawang  ini amat sangat  terbatas.  Tidak  ada  naskah  Palembang  yang  menjelaskan  bentuk  dan  isi  Kuta Gawang  kecuali  peristiwa  peperangan  tahun  1659  di  Kuta  Gawang  oleh  VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) akibat dari perselisihan diantara hubungan VOC dan Kerajaan Palembang. Hancurnya Kuto Gawang menandakan berakhirnya Kerajaan Palembang. Pada tahun 1960 lokasi di sekitar Kuto Gawang dibuka dan dibangun untuk pendirian  pabrik  pupuk  yaitu  Pupuk  Sriwijaya.  Pada  waktu  pembangunan  banyak ditemukan balok-balok kayu bekas dinding kuto, juga temuan lain. Namun, pada waktu itu  perhatian  terhadap  nilai  sejarah  masih  rendah,  sehingga  temuan-temuan  tersebut tidak  diperdulikan.  Data  ini  menjadi  informasi  awal  bahwa  lokasi  bangunan  di  darat untuk pertama kali berada di sekitar komplek PT Pusri atau secara administratif terletak di kelurahan I ilir, Kecamatan Ilir Timur II walaupun seperti apa bentuk dan isinya sulit untuk diketahui.
Hancurnya  Kuta  Gawang  berdampak  besar  pada  sistem  perwilayah  kota  ini. Setidaknya  terdapat  dua  hal  penting  dari  peristiwa  hancurnya  Kuta  Gawang  yakni pertama adalah berakhirnya eksistensi Kerajaan Palembang yang digantikan oleh sistem pemerintahan  Kerajaan  Palembang  Darrusalam,  dan  kedua  adalah  terjadinya pemindahan pusat pemerintahan dan permukiman penduduk ke arah yang lebih ke hulu, yang  terletak  di  antara  Sungai  Rendang  dan  Sungai  Tengkuruk.  Pemindahan  terjadi
karena kondisi Kuta Gawang yang hancur dan sangat buruk akibat perang sehingga ada perasaan ketidaknyamanan untuk dibangun atau ditinggali kembali.

## Tahap Juvenil (the juvenile stage)
Tahap kedua adalah tahap juvenile dimana pada tahap ini merupakan fase remaja dimana  kota  sudah  mulai  dibagi  menjadi  zona-zona  seperti  perumahan  atau  pabrik dalam skala kecil. Kerajaan Palembang yang telah ditumbangkan oleh kolonial belanda menyebabkan  dua  peristiwa  penting  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Pasca peristiwa tersebut Kolonial Belanda dengan kekuatan politisnya membentuk Kesultanan Palembang Darusalam. Periode ini dianggap sebagai titik awal terjadinya pembangunan modern di Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dari bangunan-bangunan monumental oleh  Sultan  Machmud  Badaruddin  I  (1741-1757)  seperti  Masjid  Agung  Palembang, Makam  Lemabang  (Kawah  Tengkurep),  Keraton  Kuto  Besak,  dan  kanal-kanal  di wilayah  kesultanan,  yang  berfungsi  sebagai  pencipta  interaksi  dibidang  pelayaran, pertanian, dan pertahanan.
Kekuatan  sultan  banyak  direpresentasikan  dengan  adanya  bangunan  benteng yang terbuat dari batu. Munculnya bangunan batu di Palembang pada masa kesultanan menjadi  salah  satu  acuan  untuk  melihat  perbandingan  kemajuan  kota  Palembang  dari periode sebelumnya. Selain itu, bangunan batu ini dapat juga menjadi simbol petunjuk untuk  menjelaskan  kondisi  Permukiman  pada  saat  itu  terkait  stratifikasi  masyarakat Kota  Palembang.  Sevenhoven  (1997)  menyatakan  bahwa  hanya  seorang  raja  yang memiliki  hak  untuk  menghuni  gedung  yang  terbuat dari  batu.  Sedangkan,  kelompok golongan ningrat memiliki hak istimewa untuk menghuni rumah yang dibangun dengan kayu besi dan tembesu. Dua kayu tersebut merupakan jenis kayu yang mahal. Golongan ningrat disini adalah mereka para priyayi keturunan raja-raja atau kaum ningrat.
Selain dua kelompok tersebut, rakyat  yang khusus tinggal di Kota Palembang disebut miji. Umumnya  kelompok miji adalah  mereka  yang  bekerja  di  sektor-sektor industri  dan  mereka  tunduk  di  bawah  kekuasaan.  Tapi,  tidak  semua  kelompok miji adalah  bawahan,  adapula  yang  menjadi  atasan  dalam  artian  mereka  adalah  ketua kelompok  dari  para  pengikut  miji  dengan  jumlah  besar  atau  yang  disebut  sebagai alingan (Tanjung, 2006). Perumahan kelompok ini berada tidak menentu sesuai dengan pekerjaannya, karena keterbatasan referensi untuk merepresentasikan lokasi perumahan sehingga tidak banyak ahli membahas terkait lokasi perumahan miji.
Pada  tahap  ini  permukiman  etnis  sudah  diatur  melalui  pengoraganisasian permukiman  berdasarkan  ras.  Dampak  dari  aturan  ini adalah  penempatan  lokasi  yang didasarkan  pada  ras  etnis  dari  pendatang  tersebut.    Pada  gambar  1  dapat diinterpretasikan  bahwa  terdapat  pengelompokkan  permukiman  berdasarkan  ras.  Pada bagian seberang Ilir terdapat permukiman khusus bagi tempat tinggal susuhunan, tempat tinggal  keluarga  susuhunan,  kampung  arab,  tempat  tinggal  adipati,  dan  kampung  cina. Sedangkan  pada  bagian  seberang  Ulu  terdapat  tempat  tinggal  kediaman  susuhunan, permukiman  eropa,  kampung  cina,  dan  kampung  arab.  Aturan  ini  berlaku  untuk mengatur  penduduk  asing  yang  datang  ke  kota  ini.  Penduduk  asing  turut merepresentasikan  simbol  dari  stratifikasi.  Sebagian  besar  dari  mereka  datang  ke  kota ini adalah untuk berdagang dengan berbagai jenis komoditas sejak abad ke-17 dan ke- 18.  Mereka  bertempat tinggal  di  sepanjang  Sungai  Musi,  kecuali  orang  Arab. Permukiman penduduk asing adalah berupa rumah rakit yaitu rumah yang berada di atas air. Terdapat alasan dari kesultanan mengapa bangsa asing mendiami rumah rakit yakni adalah  upaya  pertahanan  apabila  bangsa  asing  dianggap  mengancam  maka  dengan
mudah  akan  dihanyutkan  rumahnya.  Rumah  rakit  menjadi  simbol  pembeda  antara penduduk  Kota  Palembang  dengan  penduduk  asing.  Orang  Arab  seperti  yang disinggung pada uraian sebelumnya adalah penduduk asing yang tidak tinggal di rumah rakit,  alasannya  adalah  lebih  didasarkan  atas  kesamaan  agama  dan  pengetahuan  baca tulis agama dan tradisi islam.
Gambar 3. Sebaran permukiman menurut kelompok etnis  pada periode Kesultanan (sumber : Arsip Inventory Cartography Manuscript of Centuries 17-19, disalin oleh Ari (2002), dengan modifikasi peneliti, 2014)

## Tahap Dewasa (the mature stage)
Tahap  ketiga  adalah  tahap  mature  yang  merupakan  tahap  kota  dewasa  yang dicirikan dengan adanya perumahan, zona komersil, dan zona industri kota adanya tata ruang  yang  jelas  menandakan  kematangan  sebuah  kota  di  setiap  sisi.  Kota  Palembang pada  tahap  ini  sudah  merepresentasikan  suatu  perwilayah  kota  yang  didasarkan  pada fungsi  dan  morfologi  kota.  Zed  (2003)  menyatakan  sebagian  besar  dataran  Kota Palembang terdiri dari kawasan hutan basah dan payau. Kondisi tanah di sebagian besar kota bersifat selalu basah dan rawan banjir. Oleh karena itu, matapencaharian penduduk kota  ini  lebih  bersifat  non  agraris,  karena  untuk  matapencaharian agraris  tidak mendukung dengan kondisi tersebut. Sungai-sungai yang mengalir di dataran kota yang rendah  membentuk  kantong-kantong  lahan  sebagai  kelompok  permukiman  tempat tinggal penduduk untuk menyelenggarakan kehidupannya. Profiling dari kota ini terdiri
Keterangan : = Keraton Kesultanan Palembang = Tempat Kediaman
Susuhunan = Tempat Kediaman Keluarga Susuhunan = Istana Sultan (Palembang Lamo) = Tempat Kediaman
Pangeran Adipati = Permukiman Eropa = Kampung Arab = Kampung Cina ILIR ULU U
tanah  pematang,  lebak, rawa,  dan  talang  (lihat  gambar  4).  Masing-masing  tanah mencerminkan variasi ekologis.
Gambar 4. Profiling wilayah Kota Palembang bagian Seberang Ilir (sumber : Zed, 2003)
Pematang  adalah  tanah-tanah  sempit  yang  terletak  di  sepanjang  tepi  sungai dengan  lebar  bervariasi  mulai  50-300  m.  Fungsi  dari  pematang  adalah  sebagai  tempat tinggal utama penduduk. Letak tanah pematang relatif tinggi dari permukaan air sungai, namun daerah pematang tetap rawan terhadap ancaman banjir. Saat curah hujan tinggi dan  menyebabkan  naiknya  air  sungai,  maka  air  sungai  dapat  meluap  dan    mengalir sampai ke tanah lebak. Limpasan  yang terperangkap di tanah lebak dapat memberikan berkah berupa aneka jenis ikan air tawar.
Rawa  memiliki  karakter  yang  mirip  dengan  tanah  lebak,  hanya  saja  rawa hampir  selalu  tergenang  air  sepanjang  tahun.  Rawa  secara  kasat  mata  hampir  mirip dengan  danau-danau  kecil.  Rawa  juga  banyak  berisikan  ikan  air  tawar,  sehingga  rawa banyak  dimanfaatkan  untuk  budidaya  ikan  air  tawar.  Terakhir  adalah  tanah  talang. Tanah  talang  adalah  tanah  yang  relatif  tinggi  dibanding  tanah  lebak  dan  rawa.  Tanah talang  identik  dengan  lahan  kering  sehingga  potensial  sebagai  lahan  pertanian  yang subur.
Variasi  kondisi  tersebut  setidaknya  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  kolonial untuk mengkonsep modernitas di kota ini. Mereka menginginkan konsep pembangunan yang lebih berorientasi kota daratan. Namun, karena kondisi fisik kota ini sangat basah sehingga  menyulitkan  bagi  pemerintah  ini  untuk  mengkonsep  kota  daratan  karena mereka  sulit  menentukan  lokasi  yang  tepat  untuk  dibangun  kawasan  perkantoran, kawasan perdagangan, dan sebagainya. Sebenarnya sebelum kekuasan diambil alih oleh kolonial,  pada  zaman  kesultanan  telah  dimulai  pembangunan  di  daratan  kota  ini terutama di daerah pematang. Bangunan-bangunan tersebut kemudian di alih fungsikan oleh  kolonial  untuk  ditempati  sebagai  tempat  tinggal,  dan  sebagaian  sebagai  tempat pertahanan. Salah satu simbol modernitas pada periode ini yang paling mencolok adalah pembangunan  menara  air  pada  tahun  1929.  Bangunan  ini  ada  salah  satu  dari  bentuk perhatian pemerintah kolonial terhadap kondisi kesehatan. Mereka menganggap kualitas air  bersih  di  kota  ini    sangat  rendah,  sehingga  bangunan  menara  air  berfungsi  sebagi tempat sumber air bersih.
Selain  pembangunan  menara  air,  pemerintah  kolonial  juga  mempunyai keinginan  pembangunan  di  daratan  yang  dapat  memberikan  segala  fasilitas  kehidupan yang lebih modern, sayangnya keterbatasan dana menjadi kendala bagi bangsa ini untuk membangun kota. Adapun simbol-simbol modernitas lainnya pada masa ini adalah pada
tahun 1927 dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 20 km, dibangunnya tempat berpesta (societeit) dan  gedung  pertunjukkan/teater (schouwburg) sebagai  simbol  ekslusifitas bangsa ini (Tanjung, 2006). Pembangunan jalan dan gedung di kota ini memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari Jawa sebagai buruh bangunan. Saat itu banyak golongan Jawa kelas menengah kebawah datang ke kota ini untuk bekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan dan  gedung. Kedatangan golongan Jawa ini setidaknya menambah daftar heterogentias penduduk yang mengisi ruang Kota Palembang
Tanjung  menambahkan  bahwa  Pembangunan  oleh  kolonial  ini  secara  umum tidak  semua  berhasil,  di  beberapa  lokasi  terdapat  penolakkan  dari  kelompok pribumi misalnya  pembangunan  jalan  kampung  di  4  Ulu.  Mereka  menganggap  dengan dibangunnya  jalan  akan  memudahkan  aksesibiltas  orang-orang  asing  keluar  masuk kampung. Hal inilah adalah bentuk dari kecurigaan masyarakat terhadap aktivitas orang asing yang di lingkungan mereka.
Modernisasi    yang  dilakukan  pemerintah  kolonial  tampaknya  belum  banyak merubah  rona  kota  ini  menjadi  lebih  modern.  Perkembangan  infrastruktur  di  kota  ini masih  kalah  jauh  dengan  Padang  dan  Medan.  Infrastruktur  yang  dibangun  masih terkonsentrasi di pusat kota dan di daerah kediaman bangsa barat yakni di sekitar daerah Talang Semut. Dimenangkannya wilayah Kesultanan Palembang oleh Kolonial Belanda pada tahun 1821 tidak hanya berdampak pada situasi politik, tetapi mempengaruhi juga kondisi perkembangan  wilayah  Kota  Palembang.  Kolonial  Belanda  yang  saat  itu berkuasa melakukan pembongkaran Istana Kesultanan menyita perumahan yang dihuni oleh  para  priayi.  Istana  Kesultanan  dihancurkan  isinya  dan  diubah  fungsi  menjadi tempat tinggal sekaligus menjadi benteng kolonial (Tanjung, 2006). Benteng ini didiami oleh Mayor Jendral De Kock dan pasukan militernya. Perumahan di sekitar lingkungan keraton  yang  dihuni  oleh  para  priayi  diambil  alih  dan  ditempati  oleh  para  perwira belanda. Para priayi selanjutnya pindah mukim tidak jauh dari kraton tepatnya di sekitar kampung 27 dan 28 ilir.
Tanjung  (2006)  dalam  tesisnya  menyatakan  bahwa  pada  masa  pemerintah kolonial  belanda  terdapat  pembagian  permukiman  penduduk  berdasarkan  sistem patronase  atau  dikenal  sistem guguk. Penduduk  kota  dibagi  menjadi  dua  kelompok yakni miji dan alingan. Diantara  dua  kelompok    ini  diawasi  atau  dilindungi  oleh pelindungnya  yaitu  priayi.  Aktivitas  mereka  adalah  memproduksi  barang-barang kerajinan  atas  perintah  priayi,  sehingga  situasi yang  terbentuk  pada  masa  itu  adalah permukiman  berdasarkan  ikatan  pelindung  dan  bersifat  sektoral.  Kampung-kampung yang  dibentuk  ini  direpresentasikan  melalui  penamaannya,  misalnya Sayangan yaitu kampung dimana penghuninya sebagian besar adalah pembuat produk dari tembaga dan perak.  Selain  penamaan  kampung  yang  disesuaikan  pada  pekerjaan  penghuninya, Kolonial  Belanda  juga  membuat  nama-nama  kampung  dengan  angka/bilangan  dan menambahkan  lokasi  distrik  dari  kampung  tersebut,  contohnya  kampung  3  Ilir    yang artinya kampung tersebut bernomor 3 dan terletak di Kota Palembang bagian Ilir.
Selain penduduk pribumi kota, penduduk dari bangsa asing pun mengalami hal yang  sama.  Namun  terdapat  sedikit  perubahan  seperti  etnis  Tionghoa  dan  Arab.  Etnis Tionghoa  yang  pada awalnya  menghuni  rumah  rakit  di  perairan  Sungai  Musi  sudah banyak  beralih  ke  hunian  daratan.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari  kebijakan pemerintahan  kolonial  yang  membebaskan  golongan  ini  untuk  membangun  rumah  di daratan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperluas area perdagangan sampai  ke  pedalaman  Kota  Palembang,  sehingga  pada  masa  itu  banyak  ditemui perumahan  etnis  ini  di  berlokasi  di  dekat  pasar.  Bangsa  Asing  lain  seperti  Arab,
memiliki perekonomian yang lebih baik dari etnis Tionghoa, karena memang sejak awal diberikan  tempat  istimewa  di  daratan  maka  pada  masa  ini,  etnis  Arab  tidak  berpindah tempat  melainkan  memodernisasi  bangunan  rumah  mereka  ke  bentuk-bentuk  rumah batu dan rumah limas yang mewah.
Kesan  yang  muncul  dari  pandangan  dan  pengalaman  kolonial  belanda  selama menyelenggarakan hidup di Kota Palembang adalah dasar bagi para perencana kolonial untuk  mengembangkan  wilayah  Kota  Palembang.  Mereka  menganggap  terdapat kesamaan antara karakter Kota Palembang dengan Kota Venesia. Hal pokok kesamaan Kota Palembang dengan Kota Venesia adalah keterikatan penduduk Palembang dengan lalu  lintas  perairan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sebagian  besar  daerah  Palembang terletak di kawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil yang mengalir  sampai  ke  pantai  timur  Pulau  Sumatera,  maka  dari  itu  ketergantungan masyarakat pada lalu lintas perairan sungai sangatlah tinggi.
Pada  masa  transisi  dari  kolonial  ke  pasca  kolonial  membuat  situasi  kota  ini terancam.  Penguasa  kolonial  yang  saat  itu  berkuasa  meninggalkan  kota  ini  karena desakan  dari  lawannya  terutama  pribumi  yang  ingin  memerdekakan  diri.  Kesempatan ini dijadikan pribumi elit untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang didiami oleh  kolonial,  selain  itu  pribumi    elit  juga  menjadi  kuasa  di  bidang  perdagangan  dan politik.
Sementara,  pada  saat  bersamaan  beberapa  kelompok  utusan  keamanan Indonesia yang saat itu  telah merdeka dikirim ke kota ini sebagai alat administrasi dan keamanan.  Kelompok  tersebut  antara  lain  adalah  pegawai,  polisi  dan  militer.  Jumlah mereka  yang  tidak  menjadikan  permasalahan  sendiri  bagi  pemerintah  lokal  terutama untuk  menyediakan  tempat  tinggal.  Permukiman  bekas  kolonial  belanda  yang  kosong tidak  dapat  menampung  jumlah  utusan  ini.  Sampai  pada  akhirnya  diputuskan bahwa pemerintah  yang  baru  harus  segera  membangun  perumahan  yang  baru  bagi  kebutuhan tempat tinggal para utusan.
Setiap  penguasaan  yang  baru  terhadap  daerah  tentunya  akan  berimbas  pada kebijakan  yang  akan  diterapkan  di  daerah  tersebut.  Pemerintah  yang  baru  tampaknya masih  berjalan  di  koridor  kolonial  dengan  melanjutkan  konsep  pembangunan  kota daratan.  Keterbatasan  kondisi  fisik  Kota  Palembang  yang  berupa  rawa  dan  sungai adalah  menjadi  kendala  bagi  kota  ini  untuk  perluasan  pembangunan  jalan  darat  pada periode  kolonial.  Sampai  pada  penguasan  Jepang,  terjadi  pembangunan  yang  cukup memberi pengaruh pada perkembangan daratan kota ini (lihat gambar 5).
Gambar 5. Arahan konsep Kota Palembang periode Pra Kolonial-Pasca Kolonial
Perbedaan  konsep  kota  yang  berkembang  di  kota  ini  setidaknya  menjadi evolusi  bagi  kota  dari  kota  yang  awalnya  berkonsep  kota  sungai  menuju  kota  yang berkonsep  darat.  Perubahan  ini  terutama  terjadi  ketika  masa  pemerintahan  Jepang. Jepang dalam penguasannya berhasil memperluas jalan sampai bagian utara kota yakni dari  Masjid  Agung  sampai  Rs.  Charitas  (Tanjung,  2006).  Setidaknya  dengan  adanya jalan  tersebut  memberi  bangkitan  bagi  masyarakat  Kota  Palembang  untuk
Kolonial (1821-1942) Pasca Kolonial (1942-1970)
Kota Sungai menuju Kota Darat Kota Darat Pra Kolonial Kota Sungai
memanfaatkan aksesibilitas jalan untuk kepentingan memperluas perdagangan dan jasa. Hanafiah  (1998)  dalam  Tanjung  menyatakan  bahwa  beberapa  bangunan  di  sepanjang jalan tersebut antara lain terdapat Pasar Cinde (dibangun sekitar tahun 1950-an), Toko Gaya Baru, dan Sumatera Shopping Center pada tahun 1970-an. Selain itu terdapat pula 4  pasar  yang  dibangun  dalam  waktu  yang  bersamaan  yakni  Pasar  Kertapati,  Pasar Lemabang di 3 ilir, Pasar Buah, dan Pasar Kuto di Kuto Batu.
Dampak dari jalan yang dibangun jepang secara massive benar-benar merubah orientasi  masyarakat  kota  ini  ke  darat.  Kelancaran  aksesibiltas  dalam  perluasan perdagangan membuat rona kota lebih terkesan modern. Saat itu, masyarakat kota sudah beralih ke moda transportasi darat baik berupa becak, sepeda, dan mobil.
Berbeda  dengan  periode  sebelumnya,  arahan  permukiman  pada  periode  ini menunjukkan  hilangnya  sekat-sekat  menurut  golongan-golongan  masyarakat  tertentu untuk  dapat  menempati  ruang  di  Kota  Palembang.  Peranan  peguasa  yang  memerintah Kota  Palembang  menjadi  faktor  utama  terhadap  arahan  permukiman.  Selama  berabad- abad  masyarakat  yang  menghuni  kota  ini  terbatas  ruang  gerak  untuk  beraktivitas. Sampai  pada  berpulangnya  kolonial  belanda  dari  tanah  Palembang  setidaknya melunturkan  kondisi  tersebut,  selain  itu  transformasi  demografi  dan  perekonomian Palembang  yang  terus  membaik  juga  memicu  permintaan  akan  perumahan  menjadi meningka,  sehingga  akses  ke  lokasi  strategis  tidak  lagi  berdasarkan  golongan  tertentu, tetapi lebih kepada daya beli masyarakat.
Meningkatnya  jumlah  penduduk  pada  awal  kemerdekaan  mendorong kebutuhan  perumahan  yang  sangat  tinggi.  Sementara,  ketersediaan  bangunan perumahan  masih  sangat  minim  di  kota  ini.  Taal  (2003)  memperkirakan  jumlah penduduk saat itu adalah 283.000 jiwa. Transformasi sosial dan perekonomian kota di masa transisi setidaknya membawa pengaruh usaha pemerintah saat itu untuk menjawab tantangan kebutuhan perumahan. Bangkitan yang terjadi karena adanya perluasan jalan ke utara kota membuat penduduk kota terkonsentrasi di area tersebut. Karena hal itulah maka  daerah-daerah  permukiman  baru  di  bangun  di  sekitar  area  jalan  yang  dilengkapi fasilitas  perdagangan  modern.  Pada  masa  ini,  sistem  permukiman  tidak  terorganisasi berdasarkan  ras  dan  klas  seperti  pada  pemerintahan  sebelumnya.  Transformasi perekonomian  dan  tidak  ada  aturan  yang  membatasi  golongan  tertentu  untuk meningkatkan  perekonomiannya  adalah  pemicu  lunturnya  kebijakan  tersebut (perhatikan gambar 6)

## Gambar 6. Arahan permukiman Kota Palembang periode Pra Kolonial-Pasca Kolonial
Masyarakat  bersaing  secara  sehat,  tidak  terkecuali  di  daerah  Kuto  Batu.  Kuto Batu  yang  saat  itu  didominasi  oleh  keturunan  Arab  membuka  ruang  perumahannya untuk  golongan  lain.  Pembangunan  Pasar  Kuto  di  Kuto  Batu  setidaknya  menjadi bangkitan  bagi  daerah  ini  untuk  memiliki  area  perdagangan  sendiri.  Adanya  pasar memicu  terbentuknya  perumahan  baru.  Aktivitas  di  pasar  tidak  hanya  terbatas  oleh golongan Arab dan pribumi saja, Tionghoa yang saat masa kolonial telah mendapatkan
Pra Kolonial Kolonial (1821-1942)
Pasca Kolonial (1942-1970) Pengorganisasi permukiman menurut ras
Pengorganisasian permukiman menurut klas Pengorganisasi permukiman tidak berlaku
akses  memperluas  perdagangannya  juga  melibatkan  diri  di  lingkungan  Kuto  Batu khususnya  dalam  aktivitas  perdangangan  dengan  membangun  rumah  toko  (ruko)  di dekat pasar.
Adanya  pasar  di  Kuto  Batu  setidaknya  menuntut  adanya  perbaikan  jalan. Aktivtas  perekonomian  yang  semakin  berkembang  di  Kuto  Batu  pada  akhirnya membuat  pemerintahan  meloloskan  untuk  membangun  jalan  di  sekitar  lingkungan tersebut sekitar tahun 1980-an. Pada akhirnya Kuto Batu menjadi salah satu lokasi yang ramai terutama dengan adanya pelabuhan Bom Baru yang menjadi salah satu tren mark kota  ini.  Pelabuhan  ini  sebenarnya  telah  mengalami  pergeseran  lokasi  dimana tergantung  dari  penguasaan  pemerintahan  saat  itu.  Pelabuhan  telah  ada  sejak  zaman Kerajaan Sriwijaya.
Catatan  sejarah  dari  situs palembangport.co.id menyatakan  bahwa  pada awalnya  pelabuhan  ini  terletak  di  hulu  tepian  sungai  Tangga  Buntung  (situs  Kerajaan Sriwijaya), selanjutnya  berabad-abad  kemudian  yaitu  pada  tahun  1821  Pelabuhan pindah ke Boom Jati di depan Benteng (Rumah Sakit AK. GANI sekarang). Pada tahun 1914  pindah  lagi  ke  Hilir  yang  sekarang  disebut  Gudang  Garam.  Barulah  pada  tahun 1924  lokasi  Pelabuhan  dipindahkan  ke  Boom  Baru (dekat  Kuto  Batu) sampai  saat  ini, yang pengukuhan wilayahnya ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1924 dalam Staatblad Nomor 545 tahun 1924. Fungsi-fungsi pasar, pelabuhan, dan jalan adalah  simbol  dari  modernitas  Kota  Palembang  ditengah-tengah  masyarakat  yang majemuk.  Tentunya,  kondisi  sekarang  pun  pada  abad  ke-20  fungsi-fungsi  tersebut masih menjadi penentu perkembangan wilayah kota ini terutama terhadap perumahan. Perubahan  konsep  kota  yang  terjadi  di  kota  ini  seiring  waktu  merubah  pula perkembangan fisik kota. Perkembangan Kota Palembang banyak dipengaruhi oleh ide- ide  yang  terus  berkembangan  pada  tiap  periode  penguasaan.  Berubahnya  orientasi kehidupan  masyarakat  Kota  Palembang  yang  awalnya  terkenal  sebagai  masyarakat sungai berubah menjadi masyarakat  yang berorientasi pada kehidupan darat. Pada saat sekarang pun kesejahteraan masyarakat Kota Palembang juga diidentikan dengan lokasi tempat tinggal. Masyarakat yang memiliki lokasi rumah dekat dengan sungai dipandang sebagai masyarakat dengan kesejahteraan rendah, sedangkan masyarakat yang berada di lokasi  menjauhi  sungai  diidentikan  dengan  masyarakat  yang  memiliki  kesejahteraan tinggi.

## V. PENUTUP
Hasil  penelitian  terkait  proses  terbentuknya  permukiman  etnis  di  Kota Palembang  dapat  disimpulkan  bahwa  terbentuknya  permukiman  etnis  di  Kota Palembang melalui 3 tahap yaitu tahap awal  (the infantile stage) yang ditandai dengan pemilihan  daerah  permukiman  etnis  belum  terlihat  jelas, Tahap  muda  (the  juvenile stage) ditandai dengan permukiman etnis terkelompok berdasar ras dan klas dalam skala kecil, dan  tahap  dewasa (the  mature  stage) ditandai  dengan  tahap  yang  dicirikan terjadinya  perluasan  dan  atau  penghilangan  dari  masing-masing  lokasi  permukiman etnis yang terkelompok sebelumnya. Masing-masing tahap dipengaruhi oleh morfologi fisik kota dan politis pemerintahan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari. Kemas. 2002. Masyarakat Tionghoa Palembang : Tinjauan Sejarah Sosial (1823-

## 1945). Palembang : CV Erliza
Coakley. 2001. Ethnic Concentration Areas In Neighbourhood Perspective in Enschede, The Netherlands. Indonesia Journal of Geography, Vol 45, No 2, p 135-148 Deurloo  &  Musterd.  2001.  Residential  Profiles  of  Surinamese  and  Moroccans  in Amsterdam. Urban Studies, Vol 38, No 3.
Hanafiah,  Djohan.  1987. Kuto  Gawang:  Pergolakan  dan  Permainan  Politik  dalam
Kelahiran  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Palembang:  Pariwisata  Jasa

## Utama
Heldayani,  Eni. 2015.  Pola  Sebaran  Perumahan  Etnis  di  Kelurahan  Kuto  Batu,  Kota
Palembang. Majalah Geografi Indonesia Vol 29 No 1, Maret 2015
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. 1985. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Maguire, et al. 2002. Sports World : A Sociological perspectiv. Champaign, 1L : Human
Kinetics
Rappoport, Amos. 1969. House Form and Culture. London: Prentice Hall. Sevenhoven,  J.L.  Von.  1971. Lukisan  tentang  Ibu  Kota  Palembang  (terjemahan
Soegarda Poerbakawatja). Jakarta: Bhratara.
Tanjung,  Ida  Liana.  2006.  Palembang  dan  Plaju  :  Modernitas  dan  Dekolonisasi Perkotaan  Sumatera  Selatan  Abad  ke-20. Tesis.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada
Yunus, Hadi Sabari. 2006. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka pelajar Zed, Mestika. 2003. Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950. Jakarta : LP3ES