## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)

## LAW ENFORCEMENT OF ONLINE PROSTITUTION CRIME (RESEARCH STUDY IN LANGSA CITY)
Muhammad Muthi Al Zakawali 1 , Ramziati 2 , Budi Bahreisy 3
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Prostitusi online adalah suatu transaksi yang dilakukan melalui media elektronik antara si perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Tindak pidana prostitusi online secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan baru-baru ini terjadi di kota Langsa Provinsi Aceh, Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2020 di depan Hotel Harmoni, Petugas Kepolisian Polres Langsa menangkap 2 (dua) pelaku mucikari yang ditemani dengan 2 (dua) orang PSK sedang melakukan transaksi prostitusi online dengan pria pengguna jasa PSK, mucikari tersebut yakni bernama Yusnani yang berumur 47 Tahun dan Heni yang berumur 35 tahun yang keduanya berperan sebagai penghubung wanita panggilan yang menerima pesanan para lelaki dengan menggunakan media Whatshap . Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, masih terdapat kekurangan yaitu tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap PSK. Upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa dilakukan dengan melakukan penutupan terhadap akun-akun media sosial dan website yang terindikasi adanya prostitusi online di Kota Langsa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan prostitusi online di kota Langsa, serta melakukan penyamaran dan melakukan razia untuk menangkap pelaku prostitusi online.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Prostitusi Online.

## ABSTRACT
Online prostitution is something transactions made through electronic media Among si woman Worker Sex Commercial (PSK) and si user PSK services that provide a number money for interaction sexual . follow criminal online prostitution online general happening all over Indonesian territory , and recently this happened in town Langsa Aceh Province , Pada day Saturday May 9th 2020 in front of the Harmoni Hotel , Officer Police Polres Langsa arrested 2 ( two ) perpetrators accompanied pimp with 2 ( two ) moderate prostitutes To do transaction online prostitution with Men user prostitutes , pimps the ie named Yusnani who is 47 years old and 35 - year - old Heni who is both role as liaison woman received calls order para man with using WhatsApp media . Method research used in researcher this is study juridical empirical . Study this also called with study field , which is dotted reject on primary data, namely data
obtained direct from Public as source first with through activity study field . Study this characteristic prescriptive that is purposeful research for give description or formulate problem in accordance with circumstances or existing facts. Based on results research , Enforcement law to follow criminal online prostitution in the city Langsa , still there is deficiency that is no enforcement process law against prostitutes. Effort prevention crime online prostitution in the city Langsa conducted with To do closing to social media accounts and indicated websites exists online prostitution in Langsa City , giving socialization so no To do online prostitution in the city Langsa, as well To do disguise and To do raid for catch perpetrator online prostitution .
Keywords: Law Enforcement, Criminal, Online Prostitution

## A. Latar Belakang
Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet telah diatur ketentuan pidananya dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1
Tindak pidana prostitusi online secara umum hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan baru-baru ini terjadi di kota Langsa Provinsi Aceh, Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei Tahun 2020 di depan Hotel Harmoni, Petugas Kepolisian Polres Langsa menangkap dua pelaku mucikari yang ditemani dengan 2 (dua) orang PSK sedang melakukan transaksi prostitusi yakni Yusnani yang berumur 47 Tahun dan Heni yang berumur 35 Tahun yang keduanya berstatus ibu rumah tangga. Kedua mucikari ini mengaku berperan sebagai penghubung wanita panggilan yang menerima pesanan para lelaki dengan menggunakan media Whatshap , dengan tarif Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sekali kencan. Dari situ mucikari mendapat keuntungan hingga Rp 200 ribu. "Mucikari memperoleh imbalan jasa mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil kesepakatan transaksi tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan
1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 angka 1
lima perempuan yang diduga sebagai PSK. Lima perempuan itu adalah Lia, Wahyuni, Indah Fadila, Dea Ananda, dan Febi Nazla, semuanya mereka berstatus ibu rumah tangga. 2
Tindak pidana prostitusi yang terjadi di kota Langsa ini merupakan tindak pidana yang telah meresahkan masyarakat khususnya kota Langsa dan wilayah sekitarnya. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penegakan hukum dengan sejumlah tindakan seperti upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa ini, sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara guna menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi disekitarnya termasuk dalam hal ini tindak pidana prostitusi online.
Polisi selaku penegak hukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal ini memberikan penegasan bahwa kedudukan polisi sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum. 3
Perbuatan tindak pidana prostitusi online di kota Langsa jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan dan Penegakan hukum terhadap prostitusi online di kota Langsa tersebut, maka bukan tidak mungkin generasi kedepan akan hancur karena banyaknya maksiat yang terjadi akibat prostitusi online di kota Langsa ini, untuk itu sangat perlu dilakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ini agar kedepan kota Langsa bersih dari maksiat yang timbul akibat prostitusi online ini.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota langsa, dan Bagaimanakah upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer,
2 https://www.republika.co.id/berita/qa7r2g384/polres-langsa-ungkap-jaringan-prostitusi-online, diakses tanggal 21 Januari 2022.
3 Djoko Prakoso. (1987). POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : PT Bina Aksara, hlm. 42.
yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online di Kota Langsa
Dalam sistem hukum pidana, ada beberapa teori yang bisa digunakan dalam menentukan dasar-dasar yang patut supaya korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. 4 Untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Umumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa dimulai dari adanya laporan intel polisi dan laporan masyarakat bahwa akan terjadinya transaksi protitusi online di daerah Hotel Harmoni kota Langsa. 5 Setelah laporan diterima anggota kepolisian Polres Langsa langsung ketempat kejadian perkara untuk mengamankan para terduga tindak pidana kejahatan prostitusi Online tersebut. 6
Pada saat anggota Polres Langsa ketempat kejadian perkara, anggota polisi mendapatkan terduga prostitusi online yang bernama Yusnani, serta 2 (dua) orang terduga PSK yang bernama Lia dan Wahyuni sedang melakukan transaksi pembayaran dengan seorang laki- laki yang ingin memakai jasa pelayanan PSK tersebut (dalam hal ini lelaki tersebut merupakan Intel dari Polres Langsa), yang mana dalam transaksi tersebut lelaki yang ingin memakai jasa pelayanan PSK tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yusnani dan Heni yang inti maksudnya lelaki tersebut menyetujui harga dari jasa PSK yang akan di pakai tersebut. Karena telah tertangkap tangan sudah dilakukannya pembayaran transaksi prostitusi online tersebut, maka pihak terduga dilakukan
4 Zulkifli, dkk, (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah, Jurnal Suloh Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1, pp. 228-249.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (24)
6 Briptu Nana, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara , Langsa, Tanggal 15 Februari 2022
penangkapan oleh anggota Polres Langsa untuk dilakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana prostitusi online di kota Langsa tersebut.
Berkenaan dengan kasus tindak pidana prostitusi online tersebut, polisi Polres Langsa melakukan pengembangan kasus tersebut dan didapatkan beberapa orang dan barang bukti yang berhubungan dalam tindak pidana prostitusi online
Selanjutnya Polisi Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap orang yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online di kota Langsa tersebut. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 7 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 8
Setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, maka selanjutnya Polisi Polres Langsa akan melakukan proses penyidikan terhadap terduga tindak pidana prostitusi online tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Kota Langsa dan guna menemukan tersangkanya. 9
Penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa ini merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam menegakkan tindak pidana prostitusi online di kota Langsa. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana tindak pidana prostitusi online selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. 10
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,, Pasal 1 Butir 20
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 1
10 Zulkarenaen Koto (2011), Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana , Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta, hlm. 150.
Tujuan dari proses penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana prostitusi online yang telah terjadi di kota Langsa ini, kapan tindak pidana tindak pidana prostitusi online itu dilakukan, dimana tindak pidana prostitusi online itu dilakukan, dengan apa tindak pidana prostitusi online dikota Langsa itu dilakukan, bagaimana tindak pidana prostitusi online itu dilakukan, mengapa tindak pidana prostitusi online itu dilakukan, siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana prostitusi online di kota Langsa tersebut. 11
Berkenaan dengan proses penyidikan awal yang dilakukan terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa yang telah berhasil di tangkap di Hotel Harmoni kota Langsa, yang mana pada saat penangkapan terduga prostitusi online yang bernama Yusnani dan Heni, serta 2 (dua) orang PSK yang bernama Lia dan Wahyuni sedang melakukan transaksi pembayaran dengan seorang laki-laki yang ingin memakai jasa pelayanan PSK tersebut, yang mana dalam transaksi tersebut lelaki yang ingin memakai jasa pelayanan PSK tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada yusnani yang inti maksudnya lelaki tersebut menyetujui harga dari jasa PSK yang akan di pakai tersebut. Setelah melakukan pembayaran tersebut datanglah anggota kepolisian Polres Langsa yang menyergap dan menangkap pelaku tindak pidana prostitusi online tersebut.
Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari orang yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online di kota Langsa tersebut penyidik Polres Langsa selanjutnya melakukan penyidikan lebih lanjut dan penyidik menemukan barang bukti yang berupa: 12
1) Barang bukti berupa Handphone para terduga yang didalam handphone tersebut terdapat bukti elektronik yang menerangkan bahwa para terduga 5 (lima) orang PSK (yang terdiri dari Lia, Wahyuni, Indah Fadila, Dea Ananda, dan Febi Nazla) terlibat dalam tindak pidana prostitusi online di kota Langsa yang dilakukan oleh terduga Yusnani dan terduga Heni, keterlibatan para terduga 5 (lima) orang tersebut hanya sebagai Pekerja Seks Komersial yang difasilitasi oleh terduga Yusnani dan terduga Heni
2) Dalam bukti elektronik tersebut terduga Yusnani dan Heni pernah menawarkan kepada beberapa orang perempuan yang terdiri dari 5 (lima) orang PSK (yang terdiri dari Lia,
11 Aiptu Hariadi, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa, Wawancara , Tanggal 14 Februari 2022
12 Bripka Hendri, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara , Langsa, Tanggal 16 Februari 2022
Wahyuni, Indah Fadila, Dea Ananda, dan Febi Nazla) untuk melakukan pelayanan seksual melalui media whatshap ,
3) Bukti elektronik whatshap terduga Yusnani dan Heni yang menjadi penghubung antara lelaki yang ingin memesan jasa PSK dengan PSK yang bekerja sama dengan terduga Yusnani dan Heni.
4) Barang bukti uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran telah dibayarnya jasa pelayanan seks yang di fasilitasi oleh terdakwa Yusnani dan Heni tersebut.
Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari orang yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online di kota Langsa dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut, penyidik Polres Langsa mempelajari kasus tindak pidana prostitusi online tersebut dan mengambil kesimpulan sebagai berikut: 13
a. Terhadap terduga Yusnani dan terduga Heni ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan tindak pidana:
1) Terduga Yusnani dan terduga Heni ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pasal 45 UU ITE
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” .
Pasal 27 (1)
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
13 Bripka Hendri, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara , Langsa, Tanggal 16 Februari 2022
Berkenaan dengan penetapan terduga Yusnani dan Heni sebagai tersangka yang telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE dalam hal ini penetapan terduga Yusnani dan Heni sebagai tersangka tersebut telah sesuai dengan keterangan dan barang bukti yang didapatkan dalam proses penyidikan yaitu terduga Yusnani dan Heni telah dengan sengaja mempromosikan dan menawarkan PSK dengan cara mengirim foto calon PSK dan identitas PSK tersebut pada lelaki-lelaki yang ingin menggunakan jasa PSK, sehingga dalam hal ini perbuatan terduga Yusnani dan Heni tersebut jelas telah melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE.
Terkait dengan penetapan tersangka tersebut, jika dilihat dari hasil penyidikan polisi Polres Langsa dapat dikatakan bahwa penyidik Polres Langsa telah menemukan 3 alat bukti yang menyatakan bahwa benar terduga Yusnani dan Heni merupakan tersangka tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Alat bukti hasil penyidikan tersebut yaitu pertama keterangan para saksi yang intinya mengatakan bahwa terduga Yusnani dan Heni telah menyalahkan penggunaan informasi elektronik yaitu menggunakan aplikasi whatshap untuk menawarkan atau melakukan transaksi tindak pidana prostitusi online, keterangan saksi ini diperkuat dengan adanya bukti elektronik yang tersimpan dalam handphone terduga maupun Handphone saksi yang telah disita penyidik, yang menunjukkan bahwa benar terduga Yusnani dan Heni menyalahkan penggunaan informasi elektronik yaitu menggunakan aplikasi whatshap untuk menawarkan atau melakukan transaksi tindak pidana prostitusi online, kedua terduga Yusnani dan Heni mengakui perbuatannya telah menyalahkan informasi elektronik yaitu menggunakan aplikasi whatshap untuk menawarkan atau melakukan transaksi tindak pidana prostitusi online, dan ketiga bukti petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi dan tersangka bahwa tersangka telah menyalahkan informasi elektronik yaitu menggunakan aplikasi whatshap untuk menawarkan atau melakukan transaksi tindak pidana prostitusi online di kota Langsa.
Berdasarkan uraian alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik tersebut, dalam hal ini setuju terhadap penyidik yang menetapkan terduga Yusnani dan Heni sebagai tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1)
Undang-Undang ITE tersebut, karena telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya di dalam Pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
2) Terduga Yusnani dan terduga Heni ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan tindak melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat
Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat menerangkan bahwa Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.
Berkenaan dengan hal penyidik Polres Langsa yang telah menetapkan terduga Yusnani dan Heni sebagai Tersangka yang telah melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penetapan tersebut dikarenakan penyidik telah mendapatkan 4 alat bukti yang sah dari proses penyidikan. Alat bukti yang sah dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu terdiri dari:
1) keterangan Saksi;
2) keterangan ahli;
3) barang bukti;
4) surat;
5) bukti elektronik;
6) pengakuan Terdakwa;
7) keterangan Terdakwa;
Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diuraikan bahwa 4 (empat) alat bukti yang sah yang didapat dalam proses penyidikan terhadap tersangka Yusnani yaitu diantaranya pertama alat bukti berupa keterangan saksi yang didapat dari seorang lelaki yang telah melakukan
pembayaran untuk jasa pelayanan PSK yang akan diterimananya menyatakan bahwa terduga Yusnani berperan sebagai penghubung atau turut mempromosikan tindak pidana prostitusi online yang tergolong kedalam Jarimah zina di kota Langsa tersebut, keterangan saksi 2 (dua) orang PSK yang bernama Lia dan Wahyuni dan 3 (tiga) orang PSK lainnya yang juga mengatakan bahwa terduga Yusnani dan Heni saling bekerja sama dalam melakukan peran sebagai penghubung atau turut mempromosikan, serta memfasilitasi tempat tindak pidana prostitusi online (jarimah zina) di kota Langsa tersebut, kedua alat bukti yang berupa barang bukti uang yang telah dibayar oleh lelaki yang ingin memakai jasa PSK tersebut terhadap tersangka Yusnani, ketiga alat bukti elektronik yang berupa bukti pesan Whattshap yang menerangkan bukti transaksi perjanjian untuk di lakukannya prostitusi online (jarimah zina) tersebut, keempat bukti dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya berperan sebagai penghubung atau turut mempromosikan dan memfasilitasi tempat dari prostitusi online yang hendak akan dilakukan tersebut.
Berkenaan dengan hasil penyidikan yang telah menetapkan terduga Yusnani dan Heni sebagai tersangka yang telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sebagai tersangka yang telah melakukan tindak melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat, maka selanjutnya peyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Yusnani dan Heni tersebut. 14
Berkenaan dengan tersangka Yusnani dan Heni yang dilakukan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka karena khawatir akan tersangka melarikan diri dan disebabkan juga karena tersangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya diatas 5 Tahun. 15
Setelah berkas penyidikan dianggap lengkap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik Polres Langsa. Selanjutnya penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana prostitusi online yang tergolong kedalam jarimah zina
14 Briptu Nana, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara, Langsa, Tanggal 15 Februari 2022
15 Bripka Hendri, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara , Langsa, Tanggal 16 Februari 2022
tersebut dengan dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaaan Negeri Langsa untuk mendapatkan persetujuan proses penahanan terhadap tersangka tindak pidana prostitusi tersebut. 16
Menurut Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina. Sehingga jika dilihat dari fakta dipersidangan yang telah ditemukan 5 alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa terdakwa Yusnani benar telah melakukan jarimah zina dengan cara menjadi penghubung, menyediakan, atau memfasilitasi layanan prostitsi di kota Langsa dan dikaitkan dengan isi Pasal 180 Qanun Aceh tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan Uqubat kepada terdakwa Yusnani karena telah memiliki lebih dari 2 alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa benar terdakwa Yusnani telah melakukan perbuatan menjadi penghubung, menyediakan, atau memfasilitasi layanan prostitsi di kota Langsa.

## 2. Upaya Pencegahan Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Langsa
Kejahatan prostitusi online yang terjadi di kota Langsa merupakan wilayah hukum Polres Langsa, sehingga pihak Polres Langsa berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan prostitusi online yang terjadi di kota Langsa. Pencegahan prostitusi online dilakukan guna untuk menghilangkan praktik prostitusi online yang terjadi di kota Langsa. Adapun upaya pencegahan terhadap prostitusi online yang terjadi di kota Langsa dilakukan melalui upaya preventif. 17
Upaya preventif disini yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi dan berkembangnya praktik prostitusi online yang terjadi di kota Langsa. Pencegahan preventif terhadap praktik prostitusi online yang terjadi di kota Langsa dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Langsa dan Wilayatul Hisbah serta dibantu juga oleh Dinas Sosial kota Langsa. Pencegahan yang dilakukan oleh Polres Langsa, Wilayatul Hisbah dan Dinas Sosial kota Langsa dengan upaya preventif ini dilakukan dengan beberapa cara yang dapat diuraikan sebagai berikut:
16 Irfan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara, Langsa, tanggal 21 Februari 2022 17 Aiptu Hariadi, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2022.
a. Kepolisian Polres Langsa melakukan Pencegahan dengan mencari situs-situs atau website yang terdapat unsure pornografi dan mengandung kata-kata memancing untuk memberikan layanan prostitusi online yang ditujukan khususnya pada kota Langsa atau wilayah Indonesia umumnya. 18 Terkait dengan penemuan website baru yang terdapat ajakan untuk memberikan layanan prostitusi yang daerahnya meliputi kota Langsa atau seluruh Indonesia, maka pihak Kepolisian Polres Langsa akan meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk dapat memblokir website baru tersebut. Dengan dilakukannya pemblokiran terhadap website yang terdapat ajakan untuk memberikan layanan prostitusi tersebut, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya prostitusi online termasuk dikota Langsa. 19
b. Kepolisian Polres Langsa melakukan Pencegahan dengan melakukan pencarian atau pelacakan terhadap akun-akun facebook atau media sosial lainnya yang memiliki kecendrungan dalam hal pornografi dan ajakan untuk berbuat prostitusi online guna untuk mencegah terjadinya prostitusi online di kota Langsa. Dengan diketahuinya akun-akun facebook atau media sosial lainnya yang memiliki kecendrungan dalam hal memuat foto-foto vulgar dan terindikasi pornografi serta terdapat layanan prostitusi online yang terdapat pada wilayah kota Langsa, maka pihak kepolisian Langsa memberikan peringatan dan menjelaskan terhadap akun-akun tersebut agar tidak menyalahgunakan teknologi informasi elektronik dan transaksi elektronik, dengan memberikan pengertian dari arti menyalahgunakan teknologi informasi elektronik dan transaksi elektronik. 20
c. Kepolisian Polres Langsa melakukan Pencegahan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat khususnya pada tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Langsa tentang penggunaan media sosial yang baik agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan khusunya agar tidak disalahgunakan sebagai media untuk melancarkan praktik prostitusi online yang ada di kota Langsa, dalam hal sosialisasi ini pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
18 Aiptu Hariadi, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2022.
19 Briptu Nana, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara, Langsa, Tanggal 15 Februari 2022.
20 Bripka Hendri, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara , Langsa, Tanggal 16 Februari 2022.
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar, sehingga dengan diberikannya sosialisasi ini diharapkan agar tidak menggunakan media sosial untuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti kejahatan prostitusi online yang terjadi di kota Langsa, sehingga perbuatan prostitusi online dapat dicegah atau terhindarkan. 21
d. Kepolisian Polres Langsa melakukan Pencegahan dengan melakukan penyamaran sebagai pria yang ingin memakai jasa prostitusi online yang berada di kota Langsa yang tujuannya agar dapat mengamankan pelaku prostitusi online tersebut. 22
e. Kepolisian Polres Langsa melakukan Pencegahan dengan melakukan sweeping atau razia ke tempat-tempat yang diduga dilakukannya praktek mesum atau prostitusi karena sebagian dari proses prostitusi online akan berlanjut pada tahap pertemuan dengan lelaki yang akan memakai jasa PSK untuk memuaskan birahinya, sweeping atau razia ke tempat yang diduga dilakukannya perbuatan mesum di kota Langsa ini dibantu juga oleh anggota Wilayatul Hisbah dan satuan Polisi Pamong Praja. Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. 23
f. Pencegahan yang dilakukan Wilayatul Hisbah yaitu dengan memantau atau mempatroli tempat-tempat yang gelap atau yang diduga tempat digunakan untuk berbuat mesum atau tempat transaksi terjadinya prostitusi dikota Langsa, sehingga dengan adanya patroli itu dapat mencegah terjadi praktik prostitusi online di kota Langsa ini. Pada proses patroli yang dilakukan Wilayatul Hisbah apabila di dapati muda-mudi atau orang dewasa yang berpasang-pasangan di tempat gelap atau tempat yang tidak seharusnya, maka anggota Wilayatul Hisbah akan bertanya dan memeriksa status muda-mudi atau orang dewasa yang berpasang-pasangan tersebut apakah sudah menikah atau belum, jikalau belum maka anggota Wilayatul Hisbah kota Langsa akan membubarkan muda-mudi atau orang dewasa yang berpasang- pasangan di tempat gelap. Dalam hal apabila terdapat muda-mudi atau orang dewasa
21 Aiptu Hariadi, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2022.
22 Briptu Nana, Polisi Penyidik Polres Langsa, Wawancara, Langsa, Tanggal 15 Februari 2022.
23 Aiptu Hariadi, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa, Wawancara , Tanggal 18 Januari 2022.
yang berbuat mesum akan diproses sesuai dengan hukum syariah yang berlaku di Aceh ini. Dan pihak Wilayatul Hisbah juga akan memberikan bimbingan berupa penjelasan dan pengetahuan secara agama kepada pihak yang berbuat mesum sehingga akan terjauh dari praktek prostitusi online . 24
g. Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Langsa yaitu dengan mendata perempuan-perempuan yang diduga merupakan pekerja seks komersial, yang kemudian diberikan arahan oleh dinas sosial agar tidak terjerumus dalam kegiatan prostitusi online, dan selanjutnya pihak Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada terduga PSK tersebut, dengan harapan agar terdua PSK tersebut jauh dari perbuatan prostitusi online. 25

## D. Kesimpulan
1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa di awali dari penangkapan pelaku tindak pidana prostitusi online tersebut yang selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana yang terdiri dari 5 orang terduga PSK dan 2 (dua) orang mucikari tindak pidana prostitusi online, dan dalam proses penyidikan penyidik hanya menetapkan 2 (dua) pelaku terduga mucikari sebagai tersangka tindak pidana prostitusi online yang tergolong kedalam tindak pidana mempromosikan atau memfasilitasi jarimah zina yang melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat
2. Upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa dilakukan dengan upaya preventif yang meliputi pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang ada di kota Langsa, dan website-website yang didalamnya terdapat ajakan untuk melakukan prostitusi online di Kota Langsa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan prostitusi online di kota Langsa, serta melakukan penyamaran dan melakukan razia untuk menangkap pelaku prostitusi online.

## E. Daftar Pustaka
A. Buku
24 Irham Ali, Anggota Wilayatul Hisbah, wawancara, Langsa, tanggal 22 Februari 2022.
25 Mahmudin, Staf Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, wawancara, Langsa, Tanggal 16 Agustus 2021
Djoko Prakoso. (1987). POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : PT Bina Aksara.

## B. Jurnal
Zulkarenaen Koto (2011), Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana , Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## D. Website
https://www.republika.co.id/berita/qa7r2g384/polres-langsa-ungkap-jaringan-prostitusi-online.