## Pencegahan  dan  Penanggulangan  Masalah  Kredit  Macet  bagi  Nasabah  Perbankan  di
Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke
Prevention and Countermeasure  Credit Problems for Banking Customers in Sidomulyo  Village Merauke Regency
Yuldiana Zesa Azisri Dosen pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke Email : shesaazis@yahoo.com
Info Artikel Abstract Diterima 25 September 2017 Revisi I 16 Oktober 2017

## Revisi II
13 Nopember 2017 Disetujui 11 Desember 2017 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  apa  saja  yang  dapat digunakan  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo, Kabupaten
Merauke,  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Merauke,  Provinsi Papua Barat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan  observasi  lapangan.  Seluruh  data,  baik  data  primer  maupun  data sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  masalah  kredit  macet  dalam  halnya  terjadinya wanprestasi  oleh  nasabah  di  Kampung  Sidomulyo  Kabupaten  Merauke yaitu  karena  rendahnya  pemahaman  tentang  hukum  perbankam  yang seharusnya  disosialisasikan  oleh  pihak  bank,  kurangnya  pengetahuan tentang  perjanjian  kredit  oleh  nasabah  sehingga  nasabah  tidak mengetahui  tentang  resiko  bila  terjadi  wanprestasi  dan  kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan kredit macet.
Kata kunci: Kredit macet, Perbankan, Kabaten Merauke.
This  study  aims  to  determine  what  efforts  can  be  used  to  prevent  and mitigate  the  problem  of  bad  loans  for  banking  customers  in  Sidomulyo Village,  Merauke  Regency,  this  research  was  conducted  in  Merauke District, West Papua Province. Methods of data collection using interview techniques  and  field  observation.  All  data,  both  primary  and  secondary data,  are  analyzed  by  qualitative  analysis  technique.The  results  of  this study indicate that the problem of bad debts in the case of the occurrence of  wanprestasi  by  customers  in  Kampung  Sidomulyo Merauke  District is due to low understanding of the law perbankam should be disseminated by the bank, the lack of knowledge about credit agreements by customers so that  customers  are  not  aware  of  the  risks  in  case  of  default  and  lack  of understanding about the prevention and handling of bad debts.
Keywords: Merauke Regency, Credit Problems, Banking.
Yuldiana Zesa Azis

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  Negara  berkembang  banyak  perubahan  yang  terjadi  di  semua  sektor terutama  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Dalam  hal  ekonomi,  seringkali  terjadi kendala-kendala yang bisa dikatakan dapat menghambat kelancaran roda pembangunan. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  kredit  macet  bagi  pihak  luar  atau  eksternal  adalah kemungkinan  terjadinya  erosi  kepercayaan  baik  di  lingkungan  nasional  maupun internasional.
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-undang perbankan  No.10  Tahun  1998  yaitu  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat banyak. Dapat kita lihat disini bahwa kredit merupakan salah satu hal terpenting dalam  proses  berjalannya  suatu  bank.  Semua  bidang  usaha  baik  itu  perindustrian, perdagangan,  konstruksi,  properti,  pertanian  yang  merupakan  perusahaan  dalam golongan besar dan kecil sangat memerlukan kredit dari pihak bank.
Hal ini yang merupakan banyaknya pengajuan kredit baik dari sektor usaha kecil, menengah  dan  skala  besar,  namun  proses  pemberian  kredit  tidak  mudah  di  bank,  para pengusaha  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk  mendapatkan  kredit  di  Bank. Sebagaimana  aturan  pada  Pasal  1763  KUHPerdata  :  siapa  yang  menerimana  pinjaman sesuatu  diwajibkan  mengembalikan  dalam  jumlah  dan  keadaan  yang  sama.  Demikian pula  ketentuan  pasal  1  ayat  (12)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  bahwa “Kredit”  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.  Pihak  peminjam  berkewajiban  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Kabupaten  Merauke  mempunyai  perekonomian  yang  cukup  berkembang, Kampung  Sidomulyo  mempunyai  sumber  daya  alam  khususnya  di  bidang  pertanian untuk  mengembangkan  usaha  pertanian  diperlukan  modal  yang  cukup  karena  itulah peran perbankan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam meningkatkan produk usaha tani.  Namun  dalam  kenyataannya  sering  terjadi  kredit  macet  oleh  nasabah  yang dikerenakan  faktor  pendapatan  pertanian  menurun  serta  ketidakpahaman  masyarakat dalam  mengelola  kredit  usaha  tani  dan  kurangnya  peran  perbankan  sebagai  pihak
konsultan  dalam  membangun  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya pengelolaan kredit usaha yang baik.

## II. PEMBAHASAN
Kabupaten  Merauke  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  berada  pada  wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara 137° – 141° Bujur Timur dan 5° – 9°  Lintang Selatan.  Dengan luas mencapai  hingga 46.791,63 km 2 atau  14,67  persen dari  keseluruhan  wilayah  Provinsi  Papua  menjadikan  Kabupaten  Merauke  sebagai kabupaten  terluas  tidak  hanya  di  Provinsi  Papua  namun  juga  di  antara  kabupaten lainnya  di  Indonesia.  Secara  administratif  Kabupaten  Merauke  memiliki  20  distrik, dimana  Distrik  Waan  merupaka  distrik  yang  terluas  yaitu  mencapai  5.416,84  km 2 sedangkan Distrik Semangga adalah distrik  yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95  km 2 atau  hanya  0,01  persen  dari  total  luas  wilayah  Kabupaten  Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai 5.089,71 km 2 .
Luas  Kabupaten  Merauke  adalah  46.791,63  km 2 (Merauke  dalam  angka,  2013), yang  terdiri  dari  20  distrik  dengan  distrik  terjauh  adalah  distrik  Muting  yaitu  247  km dari  ibukota  kabupaten.  Distrik  Waan  merupakan  distrik  terluas  yaitu  mencapai 5.416,84 km 2 atau sekitar 11,58% dari total luas areal diikuti oleh Distrik Ulilin seluas 5.092,57 km 2 atau 10,88%.
Yuldiana Zesa Azis
Potensi perekonomian di Kabupaten Merauke yang paling menonjol adalah sektor pertanian  dan  perkebunan  karena  didukung  oleh  letak  geografis  wilayahnya.  Selain sektor  pertanian,  sektor  yang  mendukung  perekonomian  Kabupaten  Merauke  adalah sektor  industri,  perdagangan  dan  jasa-jasa.  Namun  dengan  Adanya  Bandara  Mopah- Merauke sebagai satu sektor Pengangkutan dan Komunikasi maka menjadi nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibanding sektor pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
Peningkatan  nilai  tambah  terbesar  dalam  perekonomian  Kabupaten  Merauke dicapai oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Pada tahun 2011 nilai tambah sektor Pengangkutan dan Komunikasi mencapai Rp 177.337,80 Juta rupiah, maka pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp201.456,53 Juta Rupiah atau meningkat sekitar Rp. 24.118,83 Juta rupiah. Peningkatan yang cukup tajam yang terjadi sektor Pengangkutan dan Komunikasi tersebut dipicu dengan adanya peningkatan lalulintas udara dari dan ke Bandara  Mopah-Merauke  terutama  yang  terjadi  sejak  tahun  2012  berkaitan  dengan banyaknya kunjungan dari luar Papua dan bertambahnya jumlah maskapai yang masuk ke bandara Mopah-Merauke.
Sementara  itu,  sektor  Pertanian  selama  tahun  2012  hanya  menghasilkan  nilai tambah  bruto  sebesar  Rp  725.462,43  juta  rupiah  atau  hanya  mengalami  peningkatan sekitar  Rp  20.017,04  juta  rupiah  dibandingkan  dengan  nilai  tambah  bruto  sektor Pertanian selama tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 705,445,39 juta rupiah.
Dari  uraian  diatas  dapat  kita  ketahui  gambaran  Kabupaten  Merauke.  Kampung sidomulyo  merupakan  daerah  pertanian  yang  rata-rata  penduduknya  merupakan transmigrasi  dari  berbagai  daerah  khususnya  daerah  Jawa.  Dari  sektor  usaha  pertanian masyarakat  Kampung  Sidomulyo  membutuhkan  kredit  dari  pihak  bank.  Adapun indikator  yang  berkaitan  dengan  penyebab  kredit  macet  di  Kampung  sidomulyo  yaitu karena  rendahnya  pemahaman  tentang  hukum  perbankan  yang  seharusnya disosialisasikan oleh pihak bank, kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit oleh nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui tentang resiko bila terjadi wanprestasi dan kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan kredit macet
Karena  itu  indikator  pencegahan  dan  penanggulangan  kredit  macet  di  Kampung Sidomulyo antara lain :

## Upaya Pencegahan kredit macet di Kampung Sidomulyo
Adapun  yang  menjadi  penyebab  utama  timbulnya  suatu  kredit  macet  adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul  karena  berbagai  faktor.  Faktor  yang  sangat  besar  pengaruhnya  adalah  apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan, dalam hal mana  pimpinan  perusahaan  mempunyai  berbagai  kelemahan  dalam  mengelola perusahaan,  kelemahan  dalam  kontrol,  ataupun  kesalahan  dalam  penentuan kebijaksanaan perusahaan.

## 1. Pengawasan dan Pembinaan oleh bank
Pengawasan  oleh  bank  terbagi  menjadi  dua  yaitu  pengawasan  aktiv  dan  pasif. pengawasan  aktiv  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  di  tempat  usaha  debitur  sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi.
Pengawasan  pasif  yaitu  pengawasan  tertulis  yang  dilakukan  debitur  ,  seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dll.
Fungsi  monitoring  dan  pengawasan  kredit  merupakan  alat  kendali  apakah  dalam pemberian  kredit  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan  maupun  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan di bidang perkreditan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau  peraturan  ataupun  ketentuan-ketentuan  lain  yang  berlaku  secara  umum  maupun khusus.
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  ini  merupakan  tanggung  jawab  setiap  level manajemen ataupun setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang perkreditan pada masing-masing  bank  atau  cabang.  Sehingga  pada  hakikatnya,  kegiatan  pengawasan perkreditan  bersifat  melekat  di  dalam  organisasi  dan  prosedur  kerja  yang  ada  yang dikelola masing-masing level manajemen/ individu tersebut.
Sementara  itu,  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  unit  pengawasan eksternal, internal auditor lainnya merupakan sarana untuk melakukan re-checking dan dinamisator  apakah  internal  control  di  bidang  perkreditan  telah  berjalan  sebagaimana mestinya. 1
1 http://informasitraining-indonesia.com/tag/struktur-pengawasan-kredit/

## Yuldiana Zesa Azis

## 2. Penyelematan oleh bank
Adalah  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, mengenai penyelamatan  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  dengan  berpedoman  kepada  Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  26/4/BPPP  tanggal  29  Mei  1993  yang  pada  prinsipnya mengatur  penyelamatan  kredit  bermasalah  sebelum  diselesaikan  melalui  lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara:
1. penjadwalan kembali (rescheduling),
2. persyaratan kembali (reconditioning),
3. dan penataan kembali (restructuring).
Penyelamatan kredit bermasalah yang umum dilakukan dengan menggunakan 3 R.
Syarat  Penyelamatan  Kredit Bermasalah  Bank /  Lembaga Keuangan  melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan pertimbangan sebagai berikut:
a.   Dengan  penyelamatan  kredit,  kondisi  Bank  /  Lembaga  Keuangan  menjadi  lebih baik.
b.  Adanya itikad baik dari debitur yang kooperatif.
c.   Penilaian usaha debitur yang menunjukkan prospek usaha yang baik.
d.   Penilaian harga barang jaminan dapat digunakan untuk menutup kredit, jika masih kurang nilai jaminannya maka debitur harus memberikan jaminan lagi.
Dalam  surat  edaran  tersebut  yang  dimaksud  dengan  penyelamatan  kredit  bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
1. Melalui  rescheduling  (penjadwalan  kembali) ,  yaitu  suatu  upaya  hukum  untuk melakukan  perubahan  terhadap  beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang  berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui  reconditioning  (persyaratan  kembali) ,  yaitu  melakukan  perubahan  atas sebagian  atau  seluruh  persyaratan  perjanjian,  yang  tidak  terbatas  hanya  kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa  melakukan  konversi  atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui  restructuring  (penataan  kembali) ,  yaitu  upaya  berupa  melakukan perubahan  syarat-syarat  perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambaha  kredit,  atau melakukan  konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  kredit  menjadi  perusahaan,  yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a.   penurunan suku bunga Kredit;
b.   perpanjangan jangka waktu Kredit;
c.   pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d.   pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e.   penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f.   konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
Praktek  penyelesaian  masalah  kredit  macet  diawali  dengan  upaya  –  upaya  dari bank  sebagai  pihak  kreditur  dengan  berbagai  cara  antara  lain  dengan  melakukan penagihan  langsung  oleh  bank  kepada  debitur  yang  bersangkutan  atau  mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.
Upaya Penanggulangan Kredit Macet di Kampung Sidomulyo

## 1. Penagihan oleh pihak perbankan
Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan  melakukan  penagihan  langsung  oleh  bank  kepada  debitur  yang  bersangkutan atau  mengupayakan  agar  debitur  menjual  agunan  kreditnya  sendiri  untuk  pelunasan kreditnya di bank.
Apabila  penyelesaian  sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  berhasil  dilaksanakan, pada  umumnya  upaya  yang  dilakukan  bank  dilakukan  melalui  prosedur  hukum. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  terdapat  beberapa  lembaga  dan  berbagai  sarana  hukum  yang  dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

## Yuldiana Zesa Azis

## 2. Perdamaian para pihak
Dalam kasus gagal bayar alias kredit macet di sini mungkin penyelesaiannya bisa lewat  bantuan  Mediasi  Perbankan  seperti  yang  diamantkan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No  8/5/PBI/2006.  Mediasi  ini  pun  dilakukan  jika  sebelumnya  tidak menemukan  titik  terang  dengan  pihak  internal  bank.  Bank  Indonesia  akan  berperan sebagai  penengah  dan  mediator  yang  netral  antara  nasabah  dan  bank.  Penyelesaian sengketa lewat mediasi perbankan punya sejumlah keunggulan, seperti:
1. Gratis
2. Jangka  waktu  mediasi  paling  lama  60  hari  kerja  sejak  penandatangan  perjanjian mediasi
3. Prosesnya dilakukan secara informal dan fleksibel
Sengketa  dapat  diselesaikan  mediasi  perbankan  apabila  memenuhi  kriteria  di bawah ini :
1. Bila nasabah tak puas dengan solusi dari saluran pengaduan nasabah di bank
2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya bila nilainya di bawah Rp 500 juta
3. Belum pernah dimediasi sebelumnya baik oleh BI atau lembaga mediasi lainnya
4. Tidak  dalam  proses  atau  telah  diputus  lembaga  arbitrase  atau  pengadilan.  Atau belum  ada  kesepakatan  yang  dimediasi  lembaga  lainnya  seperti  Pusat  Mediasi Nasional  (PMN),  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lainnya.
5. Sengketanya  belum  kadaluwarsa,  yaitu  sengketa  yang  masa  pengaduannya  belum melampaui 60 hari kerja sejak disampaikan bank kepada nasabah.
Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia akan mempertemukan antara nasabah dan bank  guna  mencari  penyelesaian  serta  mengarahkan  pihak  yang  bersengketa  untuk mencari  penyelesaian.  BI  juga  tak  memberikan  rekomendasi  atau  keputusan.  Sebisa mungkin kesepakatan berasal dari pihak yang bersengketa.

## 3. Penyelesaian kredit melalui jalur hukum
Suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  lembaga  hukum.  Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)  dan  Direktorat  Jendral  Piutang  dan  Lelang  Negara  (DJPLN),  melalui  Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Apabila
penyelesaian  sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  berhasil  dilaksanakan,  pada  umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku terdapat  beberapa lembaga  dan  berbagai  sarana  hukum  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

## 4.   Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Damai.
Penyelesaian  kredit  bermasalah  secara  damai  dapat  dilakukan  terhadap  debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara  yang ditempuh dalam penyelesaian  ini  dianggap  lebih  baik  dibandingkan  alternatif  penyelesaian  melalui saluran hukum.
Jenis-Jenis dan Ketentuan Penyelesaian Kredit Secara Damai, meliputi:
- Pemberian fasilitas keringanan bunga, Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan  kepada  penunggak  dengan  kolektibilitas  Diragukan,  Macet  dan  Kredit yang telah dihapus bukukan.
- Penjualan  agunan  di  bawah  tangan,  Penjualan  agunan  di  bawah  tangan  dilakukan agar  debitur  masih  diberikan  kesempatan  untuk  menawarkan/menjual  sendiri agunannya.

## 5. Eksekusi Jaminan
Melihat  pada  bentuk-bentuk  prestasi  pada  Pasal  1234  KUHPer  serta  pendapat  J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (hal. 122), dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa:
1.   Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2.   Debitur keliru berprestasi;
3.   Debitur terlambat berprestasi.
Apabila  kredit  macet  tersebut  terjadi  karena  debitur  tidak  melaksanakan prestasinya  sebagaimana  terdapat  dalam  perjanjian  kredit,  maka  sebelum  melakukan eksekusi  barang  jaminan,  debitur  harus  terlebih  dahulu  dinyatakan  wanprestasi,  yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar  wanprestasi.  Akan  tetapi  sebelum  menggugat  debitur,  kreditur  harus  melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak  juga  memenuhi  prestasinya,  maka  kreditur  dapat  menggugat  debitur  atas  dasar
Yuldiana Zesa Azis
wanpretasi,  dengan  mana  apabila  pengadilan  memutuskan  bahwa  debitur  telah wanprestasi,  maka  kreditur  dapat  melakukan  eksekusi  atas  barang  jaminan  yang diberikan oleh debitur. Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah  jangka waktu  pembayaran kredit telah lewat  atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu  juga  merupakan  bentuk  wanprestasi  (keliru  berprestasi  atau  melakukan  tidak sebagaimana  yang  diperjanjikan)  dan  dapat  membuat  kreditur  berhak  untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

## III. PENUTUP
Adapun  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  kredit  macet  antara  lain  Adalah kesulitan -kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit atau kreditur. Keadaan perekonomian  seperti  gagal  panen  dan  pembayaran  kredit  yang  telah  jatuh  tempo. Timbulnya  kredit  macet  pada  Kampung  Sidomulyo  Kabupaten  Merauke  sangat mempengaruhi karena ketidak pahaman nasabah terhadap pelaksanaan perjanjian kredit yang telah dibuat dengan krediturnya.
Faktor – faktor penyebab dari kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh pihak kreditur  (bank)  ataupun  debitur  (nasabah).  Kesalahan  dari  pihak  kreditur  seperti  : keteledoran  bank  mematuhi  peraturan  pemberian  kredit  yang  telah  digariskan;  terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar  kelayakan  permintaan  kredit  yang  diajukan;  konsentrasi  dana  kredit  pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi; dan lain  – lain. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur diantaranya : karena rendahnya pemahaman tentang hukum  perbankan  yang  seharusnya  disosialisasikan  oleh  pihak  bank,  kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit oleh nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui tentang  resiko  bila  terjadi  wanprestasi  dan  kurangnya  pemahaman  tentang  pencegahan dan penanggulangan kredit macet
Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut :
1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)
2. Reconditioning (Persyaratan Ulang)
3. Restructuring (Penataan Ulang)
Yuldiana Zesa Azis

## DAFTAR PUSTAKA
Darus, Badrul Zaman, Mariam. Perjanjian Kredit Bank, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Munir,  Fuady.  Hukum  Perkreditan  Kontemporer,  Penerbit  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2002.
Hermasnyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
Ritonga,  Sri  Kartika.  Upaya  Bank  Dalam  Mencegah  dan  Menyelesaikan  kredit  macet,
Usu Resporsitory, 2009.