Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 9 September 2018

## PENEGAKAN  HUKUM  AKIBAT  KETERLAMBATAN  PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PMK NO 130/PMK.010/2012

## Jaenudin Umar
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Email: jen_notaris@yahoo.co.id

## Abstrak
Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  saat  ini  dibarengi  dengan  semakin tingginya  kebutuhan  masyarakat  akan  fasilitas  kendaraan  khususnya  kendaraan bermotor.  Saat  ini,  Indonesia  menjadi    sasaran  empuk  produsen  motor  untuk memasarkan  produknya,  karena  indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang komsumtif dan konsumen kendaraan motor terbesar di dunia.. Tidak mengherankan jika lembaga pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Jika pada zaman dahulu, orang  yang  menginginkan  kendaraan  bermotor  harus  menabung  dulu,  maka  di zaman sekarang ini, orang bisa mendapatkan kendaraan bermotor khususnya motor hanya  dengan  Rp.  500.000  -  1.000.000  sebagai  Down  Payment  (DP)  atau  uang muka  untuk  mendapat  sepeda  motor.  Penulisan  penelitian  ini  bertujuan  untuk menkaji  dan  menganalisis  penegakan  hukum  akibat  keterlambatan  pendaftaran jaminan  fidusia  berdasarkan  PMK  no  130/PMK.010/2012.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Terdapat  pengaturan  baru tentang  kewajiban  bagi  penerima  fidusia  atau  wakilnya  untuk  memberitahukan penghapusan jaminan fidusia.  Tidak dikenakan biaya jika melakukan penghapusan, dengan  adanya  kebijakan  ini  maka  diharapkan  penerima  fidusia  atau  wakilnya dapat melaksanakan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia dengan sukarela. Hal ini memudahkan Kemenkunham untuk melakukan kontroling terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Jaminan Fidusia.

## Pendahuluan
Dewasa  ini    munculnya  lembaga  pembiayaan  ini  memacu  dinamika  roda perekonomian  masyarakat.  Namun  faktanya  pertumbuhan  lembaga  pembiayaan  tidak ditopang  dengan  infrastruktur  hukum  yang  mampu  mereguluasi  segala  kegiatan lembaga  pembiayaan.  Pemerintah  diharapkan  mampu  memberikan  pengarahan  dan bimbingan  kepada  masyarakat  tentang  perekonomian,  karena  itu  adalah  peran pemerintah untuk mampu mensejahterakan masyarakat.

## Penegakan Hukum Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Kemunculan  lembaga  pembiayaan  mampu  membantu  roda  perekonomian masyarakat dengan bentuk penyediaan dana atau modal kepada masyarakat. Munculnya praktek  pembiayaan  dengan  sistem  pembiayaan  konsumen  disebabkan  oleh  faktor- faktor sebagai berikut :
1. Sulitnya  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  peminjaman  yang  selalu  diikat dengan angunan
2. Sistem pembayaran yang diterapkan tidak berorientasi kepada kemudahan
3. Sumber dana yang memiliki keterbatasan
4. Banyaknya rentenir yang mencekik masyarakat
Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  saat  ini  dibarengi  dengan  semakin tingginya  kebutuhan  masyarakat  akan  fasilitas  kendaraan  khususnya  kendaraan bermotor.  Saat  ini,  Indonesia  menjadi    sasaran  empuk  produsen  motor  untuk memasarkan produknya, karena indonesia merupakan salah satu negara yang komsumtif dan  konsumen  kendaraan  motor  terbesar  di  dunia..  Tidak  mengherankan  jika  lembaga pembiayaan  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Jika  pada  zaman  dahulu,  orang  yang menginginkan kendaraan bermotor harus menabung dulu, maka di zaman sekarang ini, orang  bisa  mendapatkan  kendaraan  bermotor  khususnya  motor  hanya  dengan  Rp. 500.000  -  1.000.000  sebagai  Down  Payment  (DP)  atau  uang  muka  untuk  mendapat sepeda motor.
Munculnya  lembaga  pembiayaan  yang  masif  menyebabkan  persaingan diantaranya  semakin  panas  dalam  mendapatkan  konsumen.  Berbagai  cara  yang dilakukan untuk mendapatkan konsumen dilakukan seperti pemberian dp rendah, bunga rendah dan layanan yang semakin praktis dan mudah.
Lembaga  pembiayaan  pun  tidak  terlalu  risau  dengan  praktek  yang  dilakukan karena  adanya  jaminan  jika  konsumen  melakukan  wanprestasi  atau  tidak  membayar cicilan yang telah disepakati.
Perjanjian  antara  konsumen  sebagai  debitur  dengan  lembaga  pembiayaan sebagai  kreditur  yang  menghasilkan  hubungan    hutang  piutang,  yangmana  sang konsumen  yang  bisa  dikatakan  sebagai  debitur  mempunyai  kewajiban  membayar pinjaman  yang  diberikan  oleh  kreditur  berdasarkan  syarat  yang  telah  disepakati  oleh para  pihak  yang  disebut  dengan  perjanjian  kredit.  Dari  perjanjian  yang  telah dilaksanakan  oleh  para  pihak  menghasilkan  perjanjian  turunan  yang  bersifat accessoir
atau  bisa  disebut  perjanjian  jaminan  fidusia  dari  kreditur  ke  debitur.  Perjanjian  ini dilaksanakan  untuk  memberikan  kepastian  kepada  kreditur  bahwa  perjanjian  hutang atau  kredit  akan  terbayar  jika  debitur  wanprestasi  yaitu  dengan  eksekusi  objek  benda yang  menjadi  jaminan  fidusia.  Jaminan  fidusia  adalah  merupakan  jaminan  atas  benda bergerak  yang  puenguasaanya  masih  dikuasai  oelh  debitur  meskipun  telah  terjadi pengalihan kepemilikan.
Dalam  pelaksanaanya  perjanjian  fidusia  ini  mengacu  pada  Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUJF. UUJF ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan  yang  harus  disepakati  dan  dipenuhi  dalam  melakukan  akad perjanjian dengan jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah pasal yang mewajibkan untuk  kreditur  mendaftarkan  benda  jaminan  fidusianya  di  kantor  pendaftaran  fidusia, dalam hal ini diatur pada pasal 11 dan 12 UUJF.
Menurut UU No 42 tahun 1999 pengertian fidusia ialah hak atas jaminan benda bergerak yang bentuknya berwujud atau tidak berwujud dan bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam UU no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi  pelunasan  perjanjian  hutang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  dalam  hal  ini yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
Dengan  adanya  regulasi  mengenai  jaminan  fidusia  ini  menjamin  penegakan hukum  karena  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  melibatkan  notaris  untuk membuat  perjanjian  fidusia  dan  didaftarkan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia. Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  ini  dilaksanakan  agar  kreditur  mempunyai  hak didahulukan  ( preferen )  dari  kreditur  lainnya  dalam  mengambil  pelunasan  piutang  dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan apabila debitur wanprestasi.
Pelaksanaan jaminan fidusia selain diatur oleh UUJF juga diatur dalam peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  dengan  nomor  130/PMK.010/2012  yang membantu  bagi  para  lembaga  pembiayaan  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  kepastian hukum dengan diaturnya regulasi sebagai berikut:
1. Mengintruksikan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftara fidusia
2. Menekankan jangka waktu pendaftaran.
3. Mengaskan  tindakan  yang  bertentanga  dengan  hukum  penerikan  objek  jaminan fidusia
4. Mengatur  sanki  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  melanggar  perjanjian  secara tegas
5. Memberikan rasa kepastian hukum karena dengan dilaksanakan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi yang benar sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.
Dalam  pelaksanaannya  lembaga  pembiayaan  mendapatkan  kendala  dalam melaksanakan  peraturan  PMK  tersebut,  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  para lembaga pembiayaan adalah :
1. Pihak Debitur akan  mengcover segala biaya yang ada untuk mendaftarkan jaminan fidusia
2. Debitur  lembaga  pembiyaan  yang  terletak  di  pelosok  perkampungan  akan  sulit dalam  melakukan  penandatangan  dihadapan  Notaris  karena  letaknya  jauh  dari tempat tinggal debitur.
3. Masih  banyak  kantor  jaminan  fidusia  yang  belum  menyentuh  pelosok-pelosok perkampungan
4. Biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk debitur mempengaruhi omset penjualan lembaga pembiayaan tersebut.
Pada  pendaftaran  jaminan  fidusia  di  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak ada batasan waktu mendaftarkan fidusia, ini lah menyebabkan keraguan akan wajib atau tidaknya  pendaftaran  fidusia  dilakukan,  dari  hal  ini  mengurangi  kepercayaan  bagi debitur untuk mendaftarkan jaminan fidusianya.
Lembaga  pembiayaan  yang  melanggar  kewajiban  yang  telah  ditentukan  oleh peraturan  Menteri  Keuangan  maka  dikenakan  sanksi  administratif  yang  mengacu  pada pasal 5 PMK no 130, PMK.010/2012 berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
Sanksi  yang  diberikan  dalam  PMK  adalah  peringatan  secara  administratif sebanyak 3 kali berturut-turut  yang mempunyai masa berlaku selama 60 hari kalender. Jika dalam masa peringatan lembaga pembiayaan mematuhi perintah PMK maka sanksi
peringatan  tersebut  akan  dicabut.  Namun  apabila  lembaga  pembiayaan  tidak mengindahkan  atau  memenuhi  peringatan  tersebut  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan maka Menteri Kuangan akan membekukan kegiatan usaha yang bersangkutan.
Sanksi  pembekuan  kegiatan  usaha  diberikan  secara  tertulis  kepada  Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi  pembekuan  kegiatan  usaha  diterbitkan.  Begitu  juga  dengan  pembekuan  usaha, bila  sebelum  berakhirnya  masa  waktu  pembekuan  usaha  lembaga  pembiayaan  telah memenuhi ketentuan maka menteri keuangan akan mencabut sanksinya sampai dengan berakhirnya  jangka  waktu  pembekuan  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud Perusahaan  Pembiayaan  tidak  juga  memenuhi  ketentuan  Menteri  Keuangan  mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

## Metodologi Penelitisan
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan data-data yang bersifat tertulis atau lisan dari  sumber-sumber  yang  diamati.  Tahapan  pendeskripsian  yang  dikaji  yaitu perlindungan lembaga pembiayaan apabila terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia

## Hasil dan Pembahasan
Saat  ini  pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  secara  online, namun  terdapat  kekhawatiran  dalam  sistem  online  tersebut  yang  akan  menimbulkan permasalahan baru karena tanggung jawab atas kekuatan jaminan fidusia kini dilakukan oleh  notaris.  Pemerintah  sebagai  eksekutif  tidak  lagi  mengecek  atau  memverifikasi dokumen  jaminan  seperti  yang  sudah-sudah,  melainkan  hanya  mendaftarkan  datanya saja terkait pemberian jaminan fidusia tersebut dan sertifikat akan di cetak oleh notaris.
Waktu  pendaftaran  fidusia  sesuai  dengan  PP  No  21  Tahun  2015  efektif  dalam waktu  30  hari  setelah  tanggal  jaminan  fidusianya  serta  terkait  maksimal  honorarium Notaris  yang  dapat  dikenakan  atas  akta  jaminan  fidusia  tersebut.    jika  dilihat  dari perspektif  penjaminannya,  jaminan  fidusia  ini  merupakan  jaminan  yang  bisa  dibilang unik,  uniknya  adalah  benda  yang  dijadikan  jaminan  tidak  dalam  penguasaan  penerima jaminan.  Sang  penerima  jaminan  mempercayakan  barang  jaminannya  tetap  berada dalam  kekuasaan  pemberi  jaminan,  yang  artinya  barang  tersebut  dapat  dipakai  oleh

## Penegakan Hukum Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
pemiliknya.  Cara  penjaminan  ini  dilakukan  unuk  mengakomodasi  kebutuhan masyarakat.  Kegaitan  yang  sering  dilakukan  terkait  penjaminan  fidusia  adalah pembelian  kendaraan  motor/mobil  secara  kredit.  Ketika  sang  debitur  telah  melakukan perjanjian  pembiayaan  motor/mobil,  maka  barang  tersebut  dijadikan  sebagai  barang jaminannya,  namun  kendaraannya  masih  tetap  dikuasai  oleh  debitur  untuk  digunakan dengan konsep pinjam pakai. Dipihak lain, lembaga pembiayaan memegang surat-surat kepemilikan  kendaraan  dan  bukti  penjaminannya,  diantaranya  adalah  berupa  akta jaminan  fidusia  yang  dibuat  secara  notaril  dan  sertifikat  fidusia  yang  dikeluarkan  oleh kantor  pendaftaran  fidusia.  Keunikan  lain  yang  dimiliki  oleh  jaminan  fidusia  dapat dilihat dari definisinya. “fidusia adalah proses pengalihan hak kepemilikan suatu barang atau  benda  dengan  dasar  kepercayaan  yang  didasari  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemolikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Konsep penjaminan fidusia dalam UU tentang Jaminan fidusia menganut paham pengalihan hak kepemilikan.  Oleh  karena  itu  dalam  praktek  pada  pasal  1  akta  jaminan  fidusia menyebutkan  bahwa  pembebanan  jaminan  fidusia  atas  objek  jaminan  fidusia  telah dilakukan dimana tempat objek jaminan fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia selaku pemimjam pakai.
Konsep  peralihan  hak  kepemilikan  dalam  UUJF  ini  membingungkan.  Padalah UU  harus  mempunyai  asas  fundamental.  Didalamnya  muncul  suatu  persoalan  hukum yuridis apakah benar suatu peminjaman memakai fidusia merupakan bentuk peraloihan hak  pemilik  atau  pemindahtanganan  barang.  Jika  dikomparasikan  dengan  konsep peminjaman  yang  telah  dianut  oleh  sistem  KUHP  kita,  disebutkan  bahwa  penjaminan hanya bertujuan untuk pelunasan utang semata. Sebagai contoh, transaksi terkait dengan gadai  pada  pasal  1154  KUHP  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  gadai  tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur tidak diperkenankan mengalihkan benda/barang yang digadainya itu menjadi miliknya. Segala proses perjanjian  yang bertolakbelakang dengan  ketentuan  tersebut  maka  perjanjian  akan  batal.  Sejatinya,  penjaminan  tersebut bukanlah  untuk  pengalihan  hak  kepemilikan,  melainkan  untuk  pelunasan  hutang sehingga jika terjadi kondisi event of defaut, obyek jaminan bisa dijual secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
Berdasarkan kasus diatas perjanjian tidak bisa disebut sebagai suatu pengalihan hak  kepemilikan  atau  hak  milik,  walaupun  pada  akhirnya  peralihan  hak  kepemilkan
tersebut  mempunyai  tujuan  untuk  pelunasan  hutang,  dan  tentunya  harus  ada  proses penyelesaian  dari  perjanjian  tersebut.  Belakangan  ini  banyak  sekali  kasus  perampasan kendaraan  yang  dilakukan  oleh debt  collector, dan  yang  lebih  paranya  sang  debt collector ini tak melihat tempat kondisi langsung dirampas kendaraan yang bermasalah tersebut. . Apakah cara seperti ini yang dimaksudkan oleh undang-undang? Mereka (para debt  collector )  merasa  pada  posisi  kuat  karena  sesuai  konsep  penjaminan  tadi  hak kepemilikan barang sudah beralih kepada kreditor.
Definisi pengalihan menurut KBBI adalah suatu proses, cara dan/ atau perbuatan ,mengalihkan,  memindahkan.  Dari  difinisi  tersebut  kata  peralihan/pengalihan  disini sebenarnya  bukan  terkait  pemindahan  atau  pergantian  hak  kepemilikan,  melainkan hanya sekedar penyerahan barang/benda dalam pengertian umum
Pelaksanaan jaminan biasanya yang diserahkan tentu saja adalah barang/bendanya bukan hak kepemilikannya, karena hak kepemilikan tersebut ada pada pemiliknya,  jadi  yang  dimaksud  jaminan  fidusia  sesungguhnya  bukanlah  pengalihan hak  kepemilikan,  melainkan  penyerahan  barang  secara  kepercayaan  untuk  dijadikan jaminan dari transaksi tersebut.
Jaminan  fidusia  tersebut  akan  memberikan  hak  kepada  penerima  fidusia  untuk mengeksekusi  objek  fidusia  dalam  hal  debitur  wanprestasi.  Oleh  karena  itu  suapaya memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas,  penjaminan  yang  menggunakan  fidusia  harus dilangsungkan  dengan  akta  otentik.  Syarat  formal  adanya  akta  otentik  inilah  yang menjadi  pembeda/unik.  Tanpa  adanya  akta  tersebut,  maka  dapat  disebut  jaminan fidusia,
Saat  ini  pendaftran  fidusia  sudah  bisa  didaftarkan  menggunakan  media  daring dalam waktu 30 hari setelah akta tersebut ditandatangani. Ketentuan ini pada prinsipnya dilakukan  demi  terciptanya  kepastian  hukum.  Numun  banyak  sekali  kasus  dilapangan jaminan  fidusia  seringkali  tak  kunjung  didaftarkan  oleh  para  notaris  sehingga menyebabkan  dari  sisi  kepentingan  penerima  fidusia,  jaminan  yang  belum  didaftarkan tentu  tak  menimbulkan  hak  untuk  didahulukan.  Dengan  adanya  jangka  waktu pendaftaran  ini,  menimbulkan  masalah  terhadap  fidusia-fidusia  yang  belum  sempat didaftarkan karena berbagai hal.
Apakah  fidusia  (akta  Jaminan  nya)  tersebut  masih  bisa  didaftarkan  dan bagaimana  solusinya?  Prosedur  yang  terbaru  juga  tak  memberikan  solusi  yang  tepat,

## Penegakan Hukum Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
sementara para notaris harus dapat memberi kepastian hukum kepada sang debitor dan kreditor.  Didalam  peraturan  fidusia  pun  tidak  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi keterlambatan,  maka  akta  jaminan  tersebut  tidak  berlaku  demi  hukum.  Disisi  lain fidusia tidak didaftarkan, di sisi lainnya akta jaminan tersebut telah dibuat dan statusnya masih  berlaku  untuk  para  pihak.  Dari  kasus  ini  perlukan  para  pihak  menandatangani ulang  akta  perjanjian  tersebut,  namun  tidak  ada  penjelasannya.  Dalam  pelaksanaanya dibuatkan  sebuah  surat  pernyataan  sepihak  dari  penerima  fidusia  selaku  kuasa pendaftaran fidusia.
Pelaksanaan  perjanjian  fidusia  ini  diawali  dengan  akad  yang  berisikan  akan memberikan jaminan fidusia sebagai alat pelunasan atas perjanjian hutang tertentu yang ada dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, bahwa; pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan  fidusia.  Dalam  akta  jaminan  fidusia  tersebut selain  dicantumkan  hari  dan  tanggal,  juga  dicantumkan  mengenai  waktu  (jam) pembuatan akta tersebut.
Mengacu  pada  pasal  13  UUJF  tentang  pendaftaran  jaminan  fidusia, pendaftarannya  dilakukan  oleh  sang  penerima  fidusia  dengan  menyisipkan  pernyataan pendaftaran  fidusia.  Dalam  konteks  tersebut  sang  penerima  dapat  memberikan  kuasa kepada  notaris  yang  bertujuan  untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada kantor  pendaftaran  fidusia.  Dengan  pemberian  kuasa  tersebut,  muncullah  hubungan hukum antara kreditor selaku Penerima Fidusia dengan notaris selaku pihak yang diberi kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Sesungguhnya  belum  ada  kebijakan  di  UUJF  yang  mengatakan,  bahwa  fidusia yang belum didaftarkan adalah tidak sah. Namun untuk memberlakukan ketentuan yang ada  didalam  UUJF  tersebut,  maka  haruslah  dipenuhi  syarat  benda  jaminan  fidusia  itu didaftarkan.  Fidusia  yang  tidak  didaftarkan,  tidak  bisa  menikmati  keuntungan  dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (3) UU Jaminan Jaminan Fidusia. Pasal 37 tersebut  menyatakan  apabila  dalam  jangka  waktu  enampuluh  hari  terhitung  sejak berdirinya  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  Jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  tidak mempunyai  hak  yang  didahulukan  ( preferen )  baik  didalam  maupun  di  luar  kepailitan dan atau likuidasi.

## Kesimpulan
Pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:
a. Terdapat  pengaturan  baru  tentang  kewajiban  bagi  penerima  fidusia  atau  wakilnya untuk  memberitahukan  penghapusan  jaminan  fidusia.    Tidak  dikenakan  biaya  jika melakukan  penghapusan,  dengan  adanya  kebijakan  ini  maka  diharapkan  penerima fidusia  atau  wakilnya  dapat  melaksanakan  pemberitahuan  penghapusan  jaminan fidusia  dengan  sukarela.  Hal  ini  memudahkan  Kemenkunham  untuk  melakukan kontroling terhadap jaminan fidusia yang sudah berakhir.
b. Besaran  biaya  pembuatan  jaminan  ditentukan  dengan  melihat  nilai  jaminan  yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta.
c. Adanya  kebijakan  bahwa  seluruh  data  yang  telah  diisi,  baik  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  penghapusan  jeminan  fidusia  menjadi  tanggung jawab penerima fidusia

## BIBLIOGRAFI
Anita Theresia Tjoeinata. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan  Fidusia  Tanpa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Oleh  Perusahaan  Leasing . Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya.  Surabaya.  Calyptra:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 2014.
Azwar Saifudin. 1999. Metode Penelitian . Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Lexy. J. Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda.
Munir  Fuady.  2002. Hukum  Tentang  Pembiayaan  Konsumen .  Bandung:    PT.  Citra Aditya Bakti.
Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Jakarta:  Institut Bankir Indonesia.
http://www.medianotaris.com/segera_revisi_uu_jaminan_fidusia_berita180.html diakses pada tanggal 18 Sptember 2018 pada pukul 21:54