P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## REVITALISASI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
Fransiska Novita Eleanora 1 ,  Lusia Sulastri 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id
2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

## ABSTRAK
ARTICLE INFO Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui  revitalisasi  dari  perlindungan terhadap  anak  dan  perempuan  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan atau  disebut  sebagai  sustainable  development  golas.  Perlindungan  yang dimaksud  disini  adalah  perlindungan  akan  pemenuhan  terhadap  hak-hak dari  anak  dan  perempuan  yang  harus  mendapat  perhatian  dikarenakan sangatlah  rentan  terhadap  segala  tindakan  seperti  diskriminasi  juga kekerasan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak akan  hidupnya  anak  dan  perempuan  dimana  pelanggaran  tersebut merupakan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Perlindungan  menuju pembangunan yang berkelanjutan memberikan perhatian dan fokus kepada kehidupan  anak  dan  perempuan  untuk  mendapatkan  pemenuhan  dan perlindungan  terhadap  hak-haknya  baik  itu  hak  yang  paling  utama  adalah menyangkut  akan  hak  dalam  mendapatkan  adanya  pendidikan  dan  juga pengajaran, mendapatkan kesehatan, juga mendapatkan tempat tinggal yang layak serta tidak diperakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun juga dan  berhak  mendapatkan  keadilan  dan  persamaan  akan  haknya.  Rumusan Masalah  yaitu  bagaimana  revitaliasi  terhadap  perlindungan  manak  dan perempuan  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  yang  yuridis  normatif  adalah  suatu pendekatan  yang  berdasarkan  bahan  hukum  yang  utama  berdasarkan konsep yang ada, teori, asa-asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Hasilnya  adalah  pembangunan  yang berkelanjutan  dapat  terealisasi  jika  ada  kerjasama  dan  koordinasi  antara berbagai  pihak  termasuk  masyarakat  untuk  selalu  memperhatikan  dan peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan.
Kata Kunci:
perlindungam, anak; perempuan; pembangunan; berkelanjutan
Cite this paper: Fransiska Novita Eleanora, L. S., 2020. Revitalisasi
Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memegang prinsip-prinsip dari  rule  of  the  law,  dimana  salah  satunya  adalah  terlindunginya  hak-hak  asasi  dari manusia  dan  direalisakan  dengan  berbagai  peraturan  tentang  perlindungan  terhadap
anak  dan  perempuan,  bahkan  adanya  Konvensi  Hak  Anak  (KHA),  atau  lebih  dikenal dengan UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sesuatu atau  sebuah  bentuk  dari  perjanjian  dari  adanya  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  hak anak  dalam  bidang  pada  bidang  sipil,  bidang  politik,  juga  ekonomi,  dan  sosial,  serta kesehatan,  dan  juga  budaya  yang  sudah  disahkan  pada  tahun  1989  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat juga dengan PBB. Indonesia telah meratifikasi KHA ini pada Tahun 1990, yaitu 12 tahun setelahnya, dan mengadopsi konvensi ini ke dalam Undang- Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga kemudian direvisi pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 1 .
Tujuan  dari  adanya  Undang-Undang  mengenai  perlindungan  anak  untuk menjamin dan juga melindungi akan adanya hak-hak dari seorang anak untuk selalu dapat hidup, dan tumbuh juga berkembang dan juga dapat untuk berpartisipasi dan juga secara optimal yang sesuai dengan adanya harkat dan juga martabat dari kemanusiaan serta juga mendapatkan  suatu  adanya  perlindungan  dari  segala  tindakan  kekerasan  dan  juga diskriminasi,  dengan  kata  lain  segala  tindakan  apapun  yang  dapat  merusak  akan perkembangan dari anak tidak diperkenankan apalagi sampai melanggar akan hak-hak anak,  karena  anak  berhak  dilindungi  dari  segala  bentuk  ancaman  atau  tindakan  yang dapat  membahayakan  dirinya,  dan  yang  dapat  melindungi  anak  adalah  orang  dewasa dengan segala perbuatan yang melindunginya.
Begitupula dengan perlindungan terhadap perempuan CEDAW (The Convention of The Elimination of All Forms Women) adalah merupakan kesepakatan yang International untuk  penghapusan  terhadap  adanya  diskriminasi  yang  terjadi  terhadap  atau  pada perempuan, dimana konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip dari hak asasi terhadap perempuan  sebagai  hak  asasi  manusia  dimana  berisi  mengenai  norma-norma,  dan standar-standar  kewajiban,  dan  juga  tanggungjawab  negara  dalam  penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan Indonesia adalah merupakan satu dari beberapa Negara yang turut serta dan ikut juga dalam menandatangani terhadap konvensi ini pada 24  Juli  1984  dan  telah  meratifikasinya  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia dengan Nomor 7 Tahun 1984 2
Perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi tanggungjawab dari semua pihak tanpa terkecuali, dimana perlindungan yang diberikan adalah perlindungan akan hak-haknya  yang  secara  khusus  akan  hak-hak  hidupnya  seperti  mendapatkan  adanya pendidikan dan juga dengan pengajaran, juga karena anak mempunyai hak yang sama dengan  orang  dewasa  pada  umumnya  dan  tidak  ada  perbedaan  sedikitpun  juga  serta menghindari segala tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mengganggu kejiwaan anak  seperti  menghindari  dan  mencegah  akan  segala  tindakan-tindakan  yang menyangkut kekerasan baik secara fisik, juga psikis, seksual dan juga tindakan tindakan penelantaran anak atau juga tindakan diskriminasi yang dapat memberikan keadaan yang tidak bagi pertumbuhan bagi anak 3
Sejalan dengan hal tersebut diatas tidak terlepas juga dari perlindungan terhadap perempuan, dan perlindungan juga diutamakan akan hak-haknya, yang mencakup untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran harus adanya kesetaraan gender antara laki- laki dan perlindungan, dimana perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan yang
1 https://puskapa.org/seri-belajar/722/diakses , 2 September 2020, Jam, 11.20 wib
2 https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun- ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia , diakses 4 September 2020, Jam, 09.00 wib
3 Simbolon  Laurensius  Arliman,  2016, Partisipasi  Masyarakat  di  Dalam  Perlindungan  Anak  Yang  Berkelanjutan  Sebagai  Bentuk Kesadaran Hukum , Padjajaran Journal of Law, Vol. 3 (2), hal. 315
sama tanpa adanya perbedaan begitupula perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan, mendapatkan upah yang sama, juga kesehatan akan reproduksinya, serta dalam bidang perkawinan  dan  harta  bersama  ataupun  dalam  pengurusan  anak,  perlindungan  akan perbuatan dalam hukum berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta lingkungan yang sehat.
Revitalisasi atau proses perlindungan anak dan perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua pihak dalam melindungi anak dan perempuan, dan perlindungan tersebut merupakan tujuan dari jangka yang panjang adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan juga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berkeadilan dan mandiri dan mendorong perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan 4 sama derajat dan haknya, untuk selalu dilindungi secara khusus. Perlindungan  yang  dapat  menuju  suatu  arah  dari  pembangunan  yang berkelanjutan dapat dimulai dari lingkungan keluarga terkecil yaitu dari orangtua dimana orantua  bertanggungjawab  dalam  menjalankan  perannya  dalam  membimbing  dan mendidik  anak-anaknya,  dan  menghindari  sikap  yang  tidak  baik,  menyediakan  dan memberikan waktu luang bagi anak, dan dapat menjadi sahabat anak dalam mencurahkan isi  hatinya,  begitupula  dengan  perempuan  untuk  selalu  mendapat  perlindungan  juga dimulai  dari  keluarga,  dan  jika  sudah  menikah  mencakup  juga  aspek  dalam  rumah tangganya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya suatu tindakan atau perbuatan akan  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  sebuah  rumah  tangga  dan  dapat  berujung  pada penganiayaan, luka yang berat bahkan bisa terjadi kematian. Dan jika hal tersebut sampai terjadi maka sudah dapat disebut sebagai tindak pidana, artinya pelakunya dapat dituntut dimuka hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur tindakan dari perbuatan yang dapat dihukum, dikarenakan sudah termasuk dalam ranah pelanggaran terhadap manusia dan juga akan hak asasinya itu sendiri, karena sudah adanya penyiksaan serta perlakuan yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan itu sendiri 5 . Perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  terkhusus  anak  dan  perempuan merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  semua  pihak,  termasuk  juga  pemerintah  dalam memberikan perlindungan sebagai warganegara, dan perlindungan ini merupakan tujuan dari  pembangunan,  yaitu  yang  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  dalam pembukaan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  ada  4  (empat)  pokok  dari  tujuan nasional yaitu melindungi akan segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh akan tumpah darah Indonesia, memajukan akan kesejahteraan umum, juga mencerdaskan kehidupan dari bangsa, dan ikut dalam melaksanakan akan ketertiban dunia yang berdasarkan akan kemerdekaan, serta perdamaian yang abadi, dan juga keadilan sosial, itulah tujuan untuk memajukan serta berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi dari manusia 6
Tujuan dari pembangunan nasional ini setidaknya tidak sampai disini saja, tapi harus  dilanjutkan  mengingat  pembangunan  perlu  adanya  dilakukan  pendekatan pendekatan  dari  sisi  kemanusiaan  yang  tak  lain  sisi  dari  hak  asasi  manusia,  dimana pembangunan harus selalu mengutamakan kebebasan dari hak masing-masing individu, tidak  adanya  lagi  penyiksaan,  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan,  dan  lebih mengutamakan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  terhadap  generasi  penerus,  dari bangsa,  adanya  kesetaraan  keadilan  disetiap  aspek  bidang  kehidupan,  dikarenakan
4 Barakati,  Morais,  2015, Perspektof  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Yang Berkelanjutan, Lex Et Societatis, Vol. 3 (8), hal. 91
5 Ibid, hal. 89
6 Ibid, hal. 93
pembangunan harus dapat membangun akan adanya karakter yang lebih baik lagi dari bangas 7 .  Dalam  perkembangan  yang  mutakhir,  pengaitan  antara  Hak  Asasi  Manusia (HAM)    dengan  pembangunan  akan  menjadi  suatu  isu  yang  selalu  berkembang  akhir dekade dari 1980-an dan juga awal tahun 1990an. Dimana persoalan-persoalan dalam pembangunan  yang  memang  selalu  berkaitan  dengan  adanya  penegakkan  HAM  dan sangat dirasakan akan menjadi semakin lebih serius dan juga mendesak, dan tidak hanya pada negara-negara yang sudah berkembang, tetapi juga dan melainkan di negara-negara yang industrinya sudah maju
Tantangan yang dihadapi dan sangat mengganggu adalah cara pandang sebagian kalangan  yang  beranggapan  atau  menganggap  bahwa  HAM  merupakan  konsep  yang menghalangi proses akan pembangunan 8 . Pihak-pihak yang selalu mengedepankan HAM dianggap mengabaikan terhadap kepentingan umum dan juga kepentingan nasional yang lebih  besar.  Dalam  pembangunan  ini,  pengingkaran  terhadap  hak-hak  individu  juga dimungkinkan menurut dari cara pandang ini. Pembangunan harus selalu  juga dikawal dengan  adanya  stabilitas  dari  politik  yang  juga  secara  konkret  dapat  bermakna  akan pembatasan  dari  hak-hak  individu 9 .  Cara  pandang  yang  dapat  mempertentangkan tersebut dapat berakibat pada terjadinya berbagai adanya suatu pelanggaran dari HAM yang memang disebabkan oleh adanya praktek-praktek yang represif, pembatasan dari partisipasi rakyat, dan juga eksploitasi, baik dari segi akan alam dan sumbernya maupun dari sumber daya manusia itu sendiri 10 .
Pembangunan  nasional  akan  terus  berlanjut  menuju  pembangunan  yang berkelanjutan (sustainable develpoment goals), dimana proses menuju pembangunan ini adalah salah satunya mendapat dukungan dari masyarakat termasuk juga pemahaman akan sumberdaya manusia, dan juga pihak-pihak permerhati akan perlindungan anak dan perempuan,  merasa  terpanggil  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  anak  dan perempuan,  termasuk  juga  denga  peran  serta  dari  negara  melalui  aparatnya  dalam membuat atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pelaksana di lapangan, dengan kata lain bahwa dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan ini semua pihak sudah  memahami  akan  tugas  dan  fungsi  dan  tanggungjawab  yang  ada 11 .  Berdasarkan pendahuluan  diatas,  maka  masalah  yang  perlu  dikaji  adalah  bagaimana  revitalisasi perlindungan  anak  dan  perempuan  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan (sustainable  development  goals)  dimana  penelitian  ini  memberikan  suatu  gambaran mengenai  tujuan  dan  prinsip  dalam  menuju  pembangunan  yang  berkelanjutan  sesuai dengan penegakan hak hak asasi manusia.
Dalam  penelitian  digunakan  metode  penelitian  yang  yuridis  dan  juga  normatif adalah berdasarkan dari suatu pendekatan dari bahan hukum yang utama atau penting dengan cara dan juga menelaah akan konsep-konsep dan teori-teori hukum serta asas- asas  hukum  dan  teori  terhadap  perundang-undangan  yang  ada  dan  memang berhubungan dengan adanya penelitian ini. Metode penelitian yang yuridis normatif, juga dikenal dengan pendekatan yang kepustakaan yakni dengan mempelajari juga buku-buku yang ada dan juga peraturan perundang-undangan serta atau dan dokumen lain yang ada
7 Dewi,  Yusriani  Sapta,  2011, Peran  Perempuan  Dalam  Pembagunan  Berkelanjutan  Women  In  Sustainable  Development,  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan , Vol. 12 (2), hal. 62
8 Probosiwi,  Ratih,  2015, Perempuan  dan  Perannya  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial ,  NATAPRAJA  Jurnal  Kajian  Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 (1), hal. 43
9 Ibid, hal. 46
10 Dardiri Hasyim, 2008, Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada HAM , UNISIA, Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial, Vol. 31 (68), hal. 5
hubungannya  atau  terkait  dengan  penelitian  ini.  Sifatnya  adalah  deskriptif,  artinya penelitian  tersebut  dapat  menggambarkan  suatu  objek  yang  tertentu  dan  juga menjelaskan akan hal-hal yang terkait dengan atau dapat melukiskan secara sistematis akan suatu fakta-fakta atau keadaan secara factual dan cermat 12 . Jenis penelitian adalah pendekatan yang kualitatif dimana penelitiannya yang bertujuan untuk mencari tentang sebab dan akibat sesuatu terjadi, tetapi berupaya untuk dapat memahami akan situasi yang  tertentu  dan  juga  berupaya  untuk  mendalami  dan  juga  menerobos  gejala  serta menginterprestasikan suatu masalah yang dapat disajikan oleh keadaan situasinya 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN Anak dan Perempuan
Banyak  istilah  yang  memberikan  pengertian  atau  definisi  tentang  anak,  bahkan berbagai  peraturan  perundangan  juga  memberikan  definisi  tersebut,  dalam  wikipedia indonesia disebutkan bahwa anak anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum menginjak dewasa atau belum juga mengalami masa yang pubertas 14 . Sedangkan pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu meliputi ;
a. Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang atau yang memang belum berusia atau berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk dalam pengertian ini anak yang berada dalam kandungan
b. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  sesuai  dengan ketentuan  dari  pasal  330 KUHPERDATA, disebutkan bahwa mereka yang memang belum disebut dewasa adalah  yang  belum  mencapai  21  tahun  dan  belum  kawin,  namun  sebelum mencapai 21 tahun sudah menikah tetapi bercerai mati atau hidup tetap dianggap sebegai dewasa karena sudah pernah menikah 15 .
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum atau dimana mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawin
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu  anak  yang  telah  atau  sudah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berusia  atau  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  telah  melakukan perbuatan  tindak pidana
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia atau di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk dalam defiini ini anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya Batasan dari anak sangat penting termasuk dalam perkara pidana anak, karena untuk  dapat  mengetahui  apakah  bahwa  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  itu tergolong  anak  atau  bukan,  karena  jika  seorang  anak  melakukan  perbuatan  pidana tentunya  hukumannya  sangat  berbeda  dengan  hukuman  orang  dewasa,  begitupula dengan lembaga pemasyarakatannya, dikarenakan anak dan orang dewasa tidak boleh digabung atau dijadikan satu dalam satu sel.
Setelah  membahas  anak  dan  batasan  usia  kedewasaannya  maka  akan  dikaji mengenai pengertian dengan arti dari kata atau makna perempuan itu sendiri, dimana
12 Rihardi, Satrio Ageng, 2018, Perlundungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual , Jurnal Literasi Hukum Vol. 2 (1), hal. 63
13 Ibid, hal. 68
14 Ibid. hal. 70
15 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 90
sec ara etimologis kata  perempuan yang memang berasal dari suatu kata “empu” yang memang disebut atau berarti tuan yaitu orang yang mahir atau berkuasa, atau bisa juga kepala, diartikan sebagai suatu hulu, atau memang disebut suatu paling dan besar. Namun Zaitunah Subhan mengartikan bahwa kata atau makna dari perempuan dari suatu kata yang disebut empu dimana artinya dihargai, dan adanya suatu pergeseran akan istilah dari wanita kepada perempuan. Sehingga dari suatu bahasa yang sansekerta muncullah kata akan wanita, dengan adanya dasar akan kata wan yang menang berarti adanya nafsu, sehingga kata akan wanita dapat diartikan sebagai dinafsui atau juga merupakan suatu objek dari seks 16 .
Gambaran  akan  adanya  perempuan  menurut  adanya  suatu  pandangan  yang didasarkan  pada  medis  dan  kajiannya,  adanya  psikologis  dan  juga  sosial,  akan  terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu adanya faktor yang fisik dan juga psikis, secara biologis dan juga  fisik,  dari  perempuan  dan  dibedakan  juga  atas  dasar  fisik  dari  perempuan  yang memang kecil jika dibandingkan dengan laki-laki, suara lebih halus, juga lemah lembut dan juga perkembangan akan tubuh dari perempuan terjadi sangat dini dan kekuatan dari perempuan  tidaklah  sekuat  tubuh  dari  laki-laki.  Dan  jika  diamati  dari  segi  psikis perkembangan  perempuan  mempunyai  sikap  dan  pelakuan  yang  kalem,  adanya kecenderungan perasaan perempuan yang lebih cenderung cepat dan mudah menangis dan juga terkadang bisa pingsan apabila menghadapi suatu persoalan yang berat 17

## Penegakan Hak Asasi Manusia
Penegakan  hukum  dimana  dalam  suatu  Bahasa  Inggris  disebut  dengan law enforcement yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  ditaatinya peraturan tersebut sejajar dengan pennyidikan dalam hukum pidana, dan disertai dengan penerapannya  (  atau  dengan  amcaman)  dengan  adanya  penggunaan  instrumen administratif,  dan  kepidanaan  juga  keperdataan  dicapailah  akan  penataan  terhadap hukum terhadap peraturan yang berlaku umun dan juga yang individual 18
Penegakan hukum bukanlah suatu yang merupakan proses yang logis melainkan sarat  dengan  suatu  keterlibatan  manusia  yang  didalamnya,  artinya  penegakan  hukum sarat dengan dimensi dalam perilaku manusia, adanya keterlibatan dari masyarakat dan anggota dalam suatu menegakkan suatu hukum dapat terjadi baik di bidang hukum publik maupun  pidana.  Maka  anggota  dari  masyarakat  tersebut  dapat  juga  melaporkan  jika terjadi suatu penyimpangan atau kejahatan, dan dapat menggerakkan roda dari hukum pidana. Apabila anggota masyarakat itu tidak melakukan tindakan maka dianggap tidak ada kasus, sebaliknya dalam bidang publik atau perdata dimana peranan dari anggota masyarakat  jauh  lebih  besar,  oleh  karena  munculnya  kasus  hukum  sepenuhnya  dan diserahkan kepada masyarakat 19
Dengan kata lain penegakan hukum merupakan suatu proses dalam melaksanakan dan mewujudkan suatu tujuan-tujuan mejadi suatu kenyataan, dimana dalam prosesnya harus  melibatkan,  pembuat,  juga  pelaksana  dan  masyaraakatnya,  dan  hukum  jika diterima sebagai konsep yang modern dapat memiliki kemampuan dalam menyalurkan dalam hasil atas keputusan suatu politik. Sehingga dalam kaitannya penegakan hukum dan  pembangunan  harus  saling  terkait  dalam  membangun  manusia  Indonesia  yang seutuhnya  dan  juga  memahami  akan  adanya  pembangunan  hukum  yang  berorientasi pada rule of law, yang haus mendasarkan kepada perlindungan dan penegakan akan hak
16 Zaitunah, Subhan. 2004. Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka Pesantren: Yogyakarta, hal. 19
17 Murtadha Muthahhari . 1995. Falsafah Akhlak , Pustaka Hidayah, Bandung, hal. 110
18 Rizky Ariestandi Irmasyah, 2013, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 83
19 Ibid, hal. 84
asasi  setiap  warga  negara  terkhusus  bagi  yang  sangat  rentan  dan  lemah  perlunya diberikan perlindungan secara memadai akan hak-haknya itu.
Sehingga dapat juga diasumsikan bahwa penegakan hukum itu dibatasi oleh faktor yang sosial dan juga personal seperti  pendidikan dna juga pendapatan (sebagai faktor yang sosial) serta sikap (sebagai faktor yang juga personal). Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal atau faktor yang dapat atau bisa mempenagruhi dari penegakan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:
a. Faktor undang-undang, disebabkan karena tidak diikutinya suatu  atau asas- asas berlakunya dari undang-undang yang ada, dan belum adanya peraturan dan pelaksanaan yang memang sangat dibutuhkan dalam menerapkan aturan tersebut.  atau  ketidakjelasan  dalam  arti  kata  dalam  undang-undnag  yang biasanya menimbulkan suatu adanya multitafsir
b. Faktor  dari  Penegak  Hukum  yaitu  adanya  pihak  yang  membentuk  dan  juga menerapkan  hukum,  dimana  biasanya  penegak  hukum  mengalami  suatu keterbatasan dalam menempatkan diri, dan juga aspiratif yang kurang, dalam membuat proyeksi sangat berkurang dan inovatif juga berkurang
c. Faktor  sarana  dan  juga  adanya  adanya  fasilitas,  yang  memang  mendukung adanya suatu penegakan hukum dimana tanpa adanya sarana dan juga adanya fasilitas,  sehingga  tidaklah  mungkin  suatu  penegakan  hukum  akan  dapat berlangsung  dengan  baik  dan  juga  lancar.  Dimana  sarana  dan  fasilitas  ini mencakup  dari  sumber  daya  yang  berpotensi  serta  trampil  dan  juga berpendidikan serta adanya peralatan dan juga faktor ekonomi yang memang memadai
d. Faktor  dari  Masyarakat,  yaitu  berkaitan  diaman  hukum  itu  diterapakan  dan berlaku. Biasanya banyak dari masyarakat seringkali tidak mengaetahui dan menyadari akan hak-haknya mereka terutama jika hak-haknya itu dilanggar, dan  akibat  ketidaktahuan  tersebut  berimbas  pada  bagaimana  upaya  hukum yang  akan  ditempuh,  dan  prosedurnya  ditempuh,  adanya  kurangnya  suatu pengetahuan politik dan juga sosial kurangnya pengatahuan dan pemahaman tentang  finasial  dan  juga  maslaah  yang  berkaitan  dengan  psikis,  perlu ditanamlan  dan  ditumbuhkan  rasa  pemahaman  dan  pengetahuan  yang mendalam dalam masyarakat sehingga masyarakat paham bagaimana jika hak- haknya dilanggar kemana harus melakukan laporan dan pengaduan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat.
e. Faktor  dari  kebudayaan,  dimana  hukum  yang  digunakan  dan  dipakai  di Indonesia  tidak  saja  berasal  atau  tumbuh  dari  masyarakat  itu  sendiri, melainkan datang dari luar negeri bersamaan atau berdasarkan dengan asas yang disebut dengan konkordansi, adanya asas yang dapat melandasi dengan diberlakukannya dari negara eropa akan hukumnya dan di Belanda pada saat itu atau waktu itu diberlakukan juga kepada golongan dari eropa yang saat itu ada  di  Hindia  Belanda,  dan  pada  saat  Belanda  datang  ke  Indonesia ditemukannya suatu hukum yang terdapat dalam kehidupan dari masyarakat, berupa  kebisaan  dan  juga  adat  istiadat  bahkan  dengan  tatanan  dari  hukum islam,  dimana  dapat  dsebutkan  tidak  membangun  hukum  yang  modern melainkan menerima dari luar 20 .
Kesetaraan Gender
20 Ibid, hal. 85
Gender  diberikan  dengan  pemaknaan  jenis  kelamin  yaitu  menunjukkan  adanya perbedaan perempuan dan juga laki-laki, dimana setiap perbedaan itu memilik sifat-sifat seperti laki-laki dianggap kuat, keras, dan memiliki karekter yang teguh pendirian dan menyelesaikan  masalah  tidak  menangis  sebaliknya  perempuan  cenderung  memiliki lemahlembut,  dan  kasih  sayang,  juga  keibuan  dan  jika  memiliki  masalah  sering menyelesaikannya dengan berlinangan air mata  atau mudah menangis. Sehingga lebih tepatnya kajian mengenai isu dari gender lebih mengarah pada makna kesetaraan dan menunjukkan pembagian terhadap  tugas yang seimbang dan adil dari perempuan dan juga  laki-laki,  adanya  kesetaraan  akan  laki-laki  dan  juga  perempuan,  dan  mneyadari sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk  lebih  dapat  dalam  memberikan  pemahaman  akan  arti  atau  makna  dari kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  dimana  dalam  hal  ini  seringkali  juga disebut dengan istilah atau definsi dari kesetaraan gender, dimana pembagian tugas dan tanggungjawab misalnya hal-hal berikut :
a. Perempuan  melaksanakan  atau  melakukan  segala  seuatu  pekerjaan  dalam rumah  tangganya,  sedangkan  dari  laki-laki  dianggap  tidak  bisa  atau  tidak pantas dalam melakukan pekerjaan rumah tangga
b. Tugas yang utama dari laki-laki yaitu mengelola kebun, sedangkan tugas dari perempuan hanyalah membantu saja
c. Laki-laki lebih pantas untuk menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat (yaitu lembaga dari adat, juga memimpin desa sebagai kepala, dsb)
d. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan dalam keluarga dan juga  program kesehatan keluarga, perempuan leih pantas melakukannya 21
Adanya  ketidaksetaraan  gender  menjadi  angka  yang  tinggi  di  Indonesia, padahal  setiap  orang  berhak  dengan  haknya  masing-masing  dan  tidak  diperbolehkan adanya diskriminasiataupun perbedaan dalam cara apapun antara anak laki-laki dengan anak perempuan atau orang dewasa perempuan dan laki-laki semua sama dan berhak mendapatkan  hak-haknya  adanya  sama  mendapat  perlakuan  di  mata  hukum. ketidaksetaraan tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak menjadi lemah dan tidak berdaya  dikarenakan  tidak  diberikan  kesempatan  untuk  mendapatkan  haknya  alam setiap aspek segala bidang yang ada, dan ini sering terjadi bagi kaum yang sangat lemah dan rentan dengan kekerasan, yaitu anak dan perempuan, anak sebagai pihak yang lemah tentunya  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  orang  dewasa  tetapi  sering disalahgunakan dan terkadang dijadikan aset sehingga terkadang terjadilah pernikahan dini, sedangkan perempuan sering terjadi tindak pidana akan kekerasan dalam suatu atau lingkup dari rumah tangga yang selalu berujung perceraian 22 .
Tingginya  angka  terhadap  ketidaksetaraan  gender  ini  sering  terjadi  dalam berbagai kasus seperti adanya perkawinan anak atau biasa disebut dengan pernikahan usia dini, dimana masih terdapat anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan bersekolah, menjalanu masa kanak-kanaknya agar kelak dapat meraih cita-citanya dan  masa  depannya  tetapi  diharuskan  untuk  menikah  diusia  yang  sangat  muda  dan sangat belia dimana tentunya sering terjadi ketidaksiapan dalam mental juga jiwa dan psikologisnya  dari  anak  tersebut.  Akibat  dari  ketidaksiapannya  tersebut  dapat mengakibatkan terjadinya rumah tangga dalam tindakan kekerasan dan berujung pada
21 Nan Rahminawati, Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender) , MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 17 (3) Tahun 2001, hal. 273
22 Rumtianing Irma, 2014, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak , Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 27 (1), hal. 8
perceraian  atau  perpisahan  diantara  pasangannya,  ketidaksiapan  tersebut  dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan anak perempuan dan terkadang bayi yang dilahirkan mengalami prematur atau keguguran, disebabkan karena ketidaksiapan itu, memang ada juga  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  anak  seperti  ekonomi, kemiskinan dan juga terkadang pergaulan yang bebas atau orang tua yang takut anaknya berzina  sehingga  disuruh  untuk  kawin,  dan  semuanya  itulah  yang  mengakibatkan ketidaksiapan dalam menuju pelaminan atau perkawinan 23 .
Kesetaraan  harus  mulai  dibangun  dari  keluarga  sebagai  penopang  hidup  dan landasan bagi anak-anak, lalu persepsi masyarakat juga turut dibangun, banyaknya atau seringnya  terjadi  anggapan  bahwa  anak-anak  perempuan  harus  cepat-cepat  untuk dinikahkan  di  usia  muda,  dan  bukan  itu  saja  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadonya pernikahan dini atau perkawainan anak yang paling menonjol adalah faktor dari  segi  ekonomi,  dengan  dampak  ekonomi  dan  kesulitan  dalam  mencari  nafkah sehingga anaknya dipaksa untuk menikah atau karena jeratan hutang persepsi demikian yag harus dihilangkan dan juga atau timbilnya suatu pandangan bahwa anak perempuan tidak  boleh  untuk  bersekolah  setinggi-tingginya  karena  pasti  akan  melayani  keluarga yaitu suami dan anak, dan anak perempuan terkadang dianggap tidak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri.
Kesetaraan di dalam gender perlu dibangun dengan meningkatkan 4 (empat) hal yaitu akses, dan partisipasi juga kontrol dan juga mendapatkan manfaat untuk dapat meningkatakan  adanya  kualitas  hidup  dan  mengakomodir  mengenai  pentingnya kesetaraan gender, sehingga di perlukan adanya pengarusutamaan terhadap gender dan secara  terpadu  dan  juga  terkoordinasi  dan  juga  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan akan adanya kualitas dari manusianya dan juga mewujudkan akan kesejahteraan rakyat, Sumber  Daya  Manusia  yang  harus  selalu  ditingkatkan  karena  merupakan  kunci  dari keberhasilan terhadap pembangunan yang disesuaikan dengan adanya keberagaman  dan aspirasi dan juga hambatan akan kemajuan dari suatu kelompok terhadap masyarakat, dan hal  merupakan tujuan dari pembagunan nasional 24

## DISKUSI
Menyelenggarakan suatu pembangunan nasional diperlukan suatu perencanaan, dan perencanaan tersebut dilakukan agar pembangunan tersebut terarah, dan cara dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan itu agar dapat mensejahterahkan masyarakatnya dengan konsepsi terhadap atau dalam pembangunan yang nasional dan juga  berkelanjutan  yang  mana  dalam  hal  ini  bertujuan  bukan  hanya  untuk  atau  dapat memberikan kesejahteraan di masa kini, namun juga di masa lalu, kini, dan juga masa mendatang. Konsepsi akan pembangunan yang berkelanjutan ini hanya bisa dan dapat dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus selalu tetap melakukan pembangunan  untuk  dapat  bersama-sama  dengan  pembangunan  nasional menyejahterakan rakyatnya.
Terdapat  2  (dua)  aspek  penekanan  utama  dalam  SDGs  ini,  yaitu pertama , menyangkut  akan  pentingnya  dalam  memperhatikan  kendala  atau  hambatan  yang terdapat  di  alam  dan  sumbernya  serta  lingkungan  terhadap  adanya  pola  akan pembangunan dan juga akan konsumsi. kedua , menyangkut akan perhatian yang serius
23 https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html , diakses 7 September 2020, Jam, 19.30 wib
24 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga- pemerintah-daerah-dan-masyarakat , diakses 10 September 2020, Jam, 14.25 wib
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terhadap  akan  adanya  kesejahteraan  ( well  being )  dari  generasi  mendatang.  Dengan demikian, maka prinsip dari pembangunan berkelanjutan dapat juga dihasilkan dengan selalu memperhatikan 3 (tiga) aksioma yang ada yaitu: (a) adanya perlakukan akan masa kini dan juga masa mendatang yang dapat menempatkan nilai yang positif dalam jangka waktu yang sangat panjang, (b) menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya aset dari lingkungan  dapat  memberikan  suatu  kontribusi  terhadap  adanya economic  well  being , dan juga (c) dapat mengetahui akan kendala atau hambatan dari akibat adanya implikasi yang  dapat  timbul  pada  aset  suatu  lingkungan.  Seiring  dengan  hal  tersebut  bahwa pembangunan yang berkelanjutan juga sering dapat dijabarkan dengan adanya perbaikan dari kualitas akan hidup dan juga pertumbuhan dari ekonomi yang disesuaikan dengan daya serta dukung dari lingkungan ( carrying capacity ) 25 . Tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan adalah tanpa adanya kemiskinan, kelaparan,  adanya  kesejahteraan  dan  juga  kesehatan  terhadap  kehidupan,  adanya pendidikan yang berkualitas bagi  anak dan  perempuan, kesetaraan gender yaitu tidak adan  diskriminasi  anaupun  tindakan  kekerasan  antara  laki-laki  dan  juga  perempuan semuanya mendapatkan pemerataan hak-haknya, air yang bersih dengan sanitasi yang layak, juga energi yang memang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan juga mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  adanya  industri,  dan  berkurangnya  kesenjangan, kota dan komunikasi yang berkelanjutan dengan adanya kota yang layak dan ramah anak, adanya konsumsi dan juga produksi yang bertanggungjawab, adanya penanganan dari perubahan iklim, perlindungan akan ekosistem laut dan darat,  adanya perdamaian dan keadilan, kemitraan dalam mencapai tujuan 26
Indikator  dalam  perlindungan  anak  dan  perempuan  juga  harus  melihat  dan memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  dari  anak  dan  perempuan,  namun  yang  paling utama adalah mengakhiri kekerasan anak dan perempuan,  dimana semua pihak-pihak yang  terkait  ikut  terlibat  dan  berperan  serta  dalam  memberikan  perlindungan  yang memadai akan hak anak dan perempuan, dan mengutamakan akan kebutuhan hidup anak dan perempuan baik dari aspek yuridis dan non yuridis, terjamin dan terpenuhinya akan hak dari anak dan perempuan dalam segala aspek bidang dan harus ada koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan dari sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang ada,  termasuk perangkat dari peraturan serta fasilitas  yang dapat menunjang  dan  mendukung  perlindungan  anak  dan  perempuan  dalam  pembangunan yang berkelanjutan
Perlunya  peraturan  perundang-undnagan  yang  memberikan  sanksi  yang  tegas bagi  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan,  khususnya  anak  harus  selalu diutamakan  akan  perlindungannya  sebagai  generasa  penerus  di  masa  mendatang, kekerasan yang dimaksud sangat luas cakupannya, seperti kekerasan fisik, juga psikis, seksual,  bahkan  penelantaran  ekonomi  atau  juga  tindak  pidana  perdagangan  orang dimana berbagai macam dilakukan untuk menjual, menculik anak sebagai adanya bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi, atau juga stop pernikahan anak diusia yang sangat muda Menumbuhkan  kesadaran  dari  keluarga,  juga  masyarakat  serta  pihak  lainnya dalam  upaya  memberikan  perlindungan,  dimana  perlindungan  mencakup  tidak  hanya dalam  memberikan  kasih  sayang  saja,  tetapi  terpenuhinya  kebutuhan  yang  ada, pendidikan dan juga pengajaran perlu adanya sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu,
25 Yenny  Yorisca,  (2020) Pembangunan  Hukum  Yang  Berkelanjutan  :  Langkah  Penjaminan  Hukum  Dalam Mencapai  Pembangunna Nasional Yang Berkelanjutan , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 (1), hal. 103-104
26 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan- indikator?page=all , diakses 12 September 2020, Jam, 18.15 wib
serta adanya perbaikan gizi yang baik untuk pertumbuhan bagi kelangsungan hidup anak, semuanya berhak juga untuk mendapatkan adanya pendidikan dan juga untuk duduk di setiap bangku pada sekolah serta menikmati kanak-kanaknya bukan harus bekerja dalam mencari nafkah bagi kehidupannya dan keluarganya.
Proses  aatau  revitalisasi  dari  perlindungan  anak  dan  perempuan  juga  dalam mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan  tidak  lepas  dari  peran  stakeholder  dalam berkaitan dengan hak kesehatan, dengan mengurangi adanya gizi yang buruk bagi anak- anak  dan  perempuan,  pemberian  obat-obatan  bagi  anak  yang  sakit,  dan  jika  ada terdampak  maka  perlunya  pengobatan  yang  memadai  dan  ruang  rawat  bagi penyembuhan luka-lukanya, atau adanya rehabilitasi bagi anak dan perempuan. Dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini perlunya adanya perhatian dari semua aspek  yang  menyangkut  bidang  kehidupan  dalam  menunjang  dan  memberikan perlindungan anak dan perempuan.

## PENUTUP
1. Revitalisasi  perlindungan  dari  anak  dan  perempuan  yang  sesuai  dengan  arah pembangunan  yang  berkelanjutan  harus  berdasarkan  pada    3  (tiga)  dari  aksioma yang ada yaitu:
(a)  adanya  perlakukan  akan  masa  kini  dan  juga  masa  mendatang  yang  dapat menempatkan nilai yang positif dalam jangka waktu yang panjang,
(b) perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya aset dari lingkungan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap adanya economic well being , dan (c) dapat mengetahui akan kendala atau hambatan dari akibat adanya implikasi yang dapat timbul pada aset suatu lingkungan.
2.  Perlindungan anak dan perempuan dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan tanpa  adanya  kemiskinan,  kelaparan,  adanya  kesejahteraan  dan  kesehatan  bagi kehidupan, adanya pendidikan yang berkualitas bagi anak dan perempuan, kesetaraan gender yaitu tidak adan diskriminasi anaupun tindakan kekerasan antara laki-laki dan juga  perempuan  semuanya  mendapatkan  pemerataan  hak-haknya,  air  yang  bersih dengan  sanitasi  yang  layak,  adanya  suatu  nergi  yang  bersih  dan  juga  terjangkau, pekerjaan yang layak dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, adanya industri, dan berkurangnya kesenjangan, kota dan komunikasi yang berkelanjutan dengan adanya kota yang layak dan ramah anak, adanya konsumsi dan juga produksi yang bertanggungjawab, adanya penanganan dari perubahan iklim, perlindungan akan ekosistem laut dan darat, adanya perdamaian dan keadilan, dan kemitraan

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Barakati  Morais,  2015, Perspektof  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Lex Et Societatis, Vol. 3 (8) Dardiri  Hasyim,  2008, Perencanaan  Pembangunan  Berwawasan  HAM  Menuju Pembangunan Berpusat Pada HAM , UNISIA, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 31 (68) Dewi Yusriani Sapta, 2011, Peran Perempuan Dalam Pembagunan Berkelanjutan Women In  Sustainable  Development,  Jurnal  Pendidikan  Lingkungan  dan  Pembangunan Berkelanjutan , Vol. 12 (2) Irmansyah Rizky Ariestandi, 2013, Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi , Graha Ilmu, Yogyakarta Murtadha Muthahhar, 1995, Falsafah Akhlak , Pustaka Hidayah, Bandung
Nan Rahminawati, 2001, Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender) , MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 17 (3)
Probosiwi  Ratih,  2015, Perempuan  dan  Perannya  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial , NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 (1)
Rihardi Satrio  Ageng, 2018, Perlundungan Hukum  Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual , Jurnal Literasi Hukum Vol. 2 (1)
Rumtianing  Irma,  2014, Kota  Layak  Anak  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak ,  Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 27 (1)
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , PT.Pradnya Paramita, Jakarta
Simbolon Laurensius Arliman, 2016, Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum , Padjajaran Journal of Law, Vol. 3 (2)
Yenny Yorisca, (2020) Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan Hukum  Dalam  Mencapai  Pembangunna  Nasional  Yang  Berkelanjutan ,  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 (1) Zaitunah Subhan, 2004, Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka Pesantren: Yogyakarta
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  (Convention  On  The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak https://puskapa.org/seri-belajar/722/diakses , 2 September 2020, Jam, 11.20 wib https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan- catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia, diakses 4 September 2020, Jam, 09.00 wib
https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia- /5316082.html , diakses 7 September 2020, Jam, 19.30 wib https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender- perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat , diakses 10 September 2020, Jam, 14.25 wib
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep- pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-indikator?page=all , diakses 12 September 2020, Jam, 18.15 wib