Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
The Practice of Fulfilling the Right of Post-Divorce Child Maintenance by the Mother According to Q.S. Al-Baqarah Verse 233 (Case Study at Al-Mahrusiyah Islamic Boarding School III Ngampel Kediri City)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin Pascasarjana Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang rieza.rizki97@gmail.com , habibialamin@unhasy.ac.id Info Artikel Abstract Diterima* 22 Juni 2023 Revisi I* 10 Agustus 2023 Revisi II* 10 Oktober 2023 Disetujui* 15 November 2023
Perceraian  merupakan  salah  satu  hal  yang  mengakibatkan  putusnya hubungan perkawinan. Hal ini juga menimbulkan dampak pada anak yang dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut.  Kewajiban  untuk  memenuhi  hak nafkah  anak  pada  dasarnya  masih  menjadi  kewajiban  sang  ayah, didasarkan  pada  salah  satu  redaksi  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233  yang menyebutkan  bahwa  kewajiban  memberi  nafkah  merupakan  kewajiban ayah. Namun ditemukan kasus dimana pasca perceraian pemenuhan hak nafkah  anak  dilakukan  sepenuhnya  oleh  ibu.  Studi  ini  berfokus  pada  1) pemenuhan  hak  nafkah  anak  menurut  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233  dan  2) pemenuhan  hak  nafkah  anak pasca perceraian oleh  ibu menurut Q.S  al- Baqarah  ayat  233.  Studi  ini  merupakan  studi  pustaka  dengan  metode kualitatif. Adapun data kasus dalam studi ini ditemukan dalam penelitian lain yang penulis lakukan sebelumnya. Kesimpulan dari studi ini adalah 1) pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S. al-Baqarah harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak serta 2) praktek pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  oleh  ibu  sejalan  dengan kandungan Q.S. al-Baqarah ayat 233 karena pembagian tugas dalam ayat tersebut  tidak  bisa  dimaknai  secara  kaku  dan  pelaksanaan  nafkah  anak harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik sang anak.
Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, Perceraian, Al-Baqarah ayat 233.
Divorce is one of the things that results in the breakdown of the marriage relationship. This also has an impact on children born in the marriage. The obligation  to  fulfill  children's  maintenance  rights  is  basically  still  the father's obligation, based on one of the editorials of Q.S. al-Baqarah verse 233 which states that the obligation to provide maintenance is the father's obligation. However, there are cases where after divorce the fulfillment of children's  maintenance  rights  is  carried  out  entirely  by  the  mother.  This study  focuses  on  1)  the  fulfillment  of  children's  maintenance  rights
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
according to Q.S. al-Baqarah verse 233 and 2) the fulfillment of children's maintenance  rights  after  divorce  by  the  mother  according  to  Q.S.  al- Baqarah verse 233. This study is a literature study with qualitative methods. The case data in this study was found in other research that the author did before.  The  conclusions  of  this  study  are  1)  the  fulfillment  of  child maintenance rights according to Q.S. al-Baqarah must be carried out based on the needs and best interests of the child and 2) the practice of fulfilling child  maintenance  rights  after  divorce  by  the  mother  is  in  line  with  the content of Q.S. al-Baqarah verse 233 because the division of duties in the verse  cannot  be  interpreted  rigidly  and  the  implementation  of  child maintenance must pay attention to the needs and best interests of the child.
Keywords: Child Maintenance Rights, Divorce, Al-Baqarah verse 233.

## A. PENDAHULUAN
Perceraian  merupakan  salah  satu  hal  yang  mengakibatkan  putusnya  hubungan perkawinan.  Dalam  sudut  pandang  agama,  perceraian  merupakan  hal  yang  haram  jika tidak adanya sebab yang dibenarkan secara hukum. Meski demikian, sekalipun dengan adanya sebab yang membuat perceraian menjadi halal, perceraian tetaplah merupakan hal yang diperbolehkan namun dimurkai oleh Allah SWT sebagaimana hadis berikut:
قلاطلا الله لىإ للالحا ضغبأ

## “Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibnu
Majah)
Hadis tersebut menyiratkan betapa perceraian merupakan solusi akhir yang sebisa mungkin untuk dihindari. Hal ini dikarenakan oleh akibat buruk yang disebabkan oleh perceraian. Selain masalah yang berkaitan langsung dengan suami dan istri yang bercerai, perceraian juga berakibat pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal yang terakhir ini mencakup juga kewajiban materiil yang harus diberikan suami kepada istri.
Dalam teori umum, Suma menjelaskan bahwa perceraian memiliki beberapa akibat hukum.  (Suma  2004) 1 Beberapa  akibat  hukum  tersebut  ialah  1)  Hilangnya  status hubungan suami-istri sehingga keduanya menjadi orang asing yang tidak diperbolehkan untuk  melakukan  hubungan  selayaknya  suami-istri;  2)  Keharusan  untuk  memberikan mut’ah pada cerai talak, yakni biaya yang harus dibayarkan suami kepada istri sebagai kompensasi  atas  perceraian;  3)Melunasi  utang  yang  wajib  dibayarkan,  baik  mahar maupun nafaqah ;  4)  Berlakunya masa ‘iddah bagi  istri;  dan  5)  Pemeliharaan  terhadap anak atau hadhanah .
Diantara berbagai akibat hukum perceraian tersebut, akibat hukum yang disebutkan terakhir merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih. Sebab poin ini berkaitan dengan hajat hidup seorang anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Namun ketika perceraian terjadi,  maka  anak  tersebut  harus  turut  menanggung  akibat  perceraian  yang  dilakukan
1 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pelaksana  Lainnya  di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 338.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
kedua  orangtuanya.  Dengan  kata  lain,  seorang  anak  akan  selalu  menjadi  pihak  yang dikorbankan dalam perceraian yang terjadi.
Oleh karena itu, hak anak terus diupayakan dalam hukum. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir kehilangan yang harus dirasakan anak atas hak yang seharusnya ia  terima.  Salah  satu  upaya  hukum  yang  dimaksud  dapat  dilihat  melalui  Pasal  41  UU Perkawinan menyebut bahwa bapak dan ibu wajib untuk mendidik serta memelihara anak atas dasar kepentingan anak itu sendiri. Namun, secara khusus biaya atas pemeliharaan ini diserahkan kepada bapak. Begitu juga dengan biaya pendidikan si anak. Apabila pihak bapak tidak mampu mencukupi pembiayaan itu, maka pihak ibu turut meringankan beban tersebut  dengan  ketetapan  pengadilan.  Bilamana  terdapat  sengketa  hak  asuh  atas  anak maka pengadilan memberikan putusannya.
Pengaturan yang diatur dalam Pasal 41 UU  Perkawinan ini memungkinkan anak untuk  mendapatkan  pemenuhan  nafkah  dari  pihak  ayah.  Namun  ketika  ayahnya  tidak mampu  untuk  memenuhi  nafkah  atas  anaknya,  maka  pihak  ibu  juga  harus  turut meringankan  beban  tersebut  atau  bahkan  dapat  mengambil  alih  hak  asuh  atas  anak tersebut  melalui  penetapan  pengadilan.  Ketika  melihat  teori  penetapan  pengadilan  ini, dapat diketahui bahwa penetapan ini bukan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak asuh melainkan hanya bersifat declaratoir saja.(Shietra 2018) 2
Salah satu hal yang menjadi dasar pengaturan ini ialah adanya kesadaran mengenai kepentingan anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, hak anak harus diamankan dengan sejelas-jelasnya ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya. Hal  ini  sejalan  dengan  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang menyatakan bahwa: Setiap anak berhak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak  lain  manapun  yang  bertanggungjawab  atas  dan  dari  perlakuan  diskriminasi, eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan, penganiayaan,  keadilan  dan  perlakuan  salah  lainnya;  Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh orang  tuanya  sendiri  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  yang menunjukan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir  meskipun  sudah  ada  ketentuan  hukum  bahwa  salah satu orang tua merupakan pemegang hak asuh, tidak ada alasan untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya.
Meski demikian, dalam hukum Islam kurang ditemukan teori yang juga merujuk ke arah ini. Salah satu teori hukum Islam yang paling dominan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian ialah mengenai kewajiban seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah bagi anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian. Bahkan al-Anshari menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang ayah yang tidak dapat berubah sekalipun dikaitkan dengan kadar kemampuan seseorang.(al-Anshari, n.d.) 3
Pendapat ini merupakan pendapat umum yang dianggap sebagai hukum Islam yang harus  ditaati. Terlebih  pandangan  ini  seringkali  disandarkan  pada  QS  Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
2 Hery  Shietra,  “Jenis  dan  Sifat  Amar  Putusan  serta  Penetapan  Hakim  Pengadilan,”  accessed September 5, 2022, https://www.hukum-hukum.com/2018/02/makna-istilah-demi-hukum.html.
3 Zakariya  al-Anshari, Asna  al-Mathalib  fi  Sharh Rawdh  ath-Thalib (Beirut:  Daar  al-Kutub  al- Islamiyah, tth.), jilid 3, 426.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
ِۚاَهَعۡسُو  َّلَِإ ٌس ۡفَ ن ُفَّلَكُت  َلَ  ِِۚفوُرۡعَمۡلٱِب َّنُُتَُوۡسِكَو َّنُهُ قۡزِر ۥُهَل ِدوُلۡوَمۡلٱ ىَلَعَو “Dan  kewajiban  bagi  orang  yang  berkuasa  atas  anak  yang  dilahirkan  (ayah)  untuk memberi (makan) dan pakaian kepada mereka dengan baik. Seseorang tidaklah dibebani kecuali berdasarkan kadar kemampuannya”.
Dalam  ayat  ini  digunakan  redaksi ‘ala  al-mauludi  lahu yang  diartikan  sebagai seorang  ayah.  Sementara  redaksi rizquhunna  wa  kiswatuhunna untuk  merujuk  pada pemberian nafkah. Hal ini mengindikasikan kewajiban nafkah yang tidak hanya masalah makan saja, tetapi juga dalam hal sandang atau pakaian. Ayat ini menyebutkan bahwa pemberian  nafkah  tersebut  harus  dilakukan  dengan ma’ruf .  Redaksi  ini  mendapat beberapa interpretasi diantaranya adalah nafkah yang diberikan harus diperoleh dengan jalan  yang  baik  (halal),  nafkah  diberikan  tidak  dalam  rangka  pemborosan  hingga  cara memberikannya  harus  disertai  dengan  keikhlasan  dan  rasa  kasih  kepada  keluarga. Kemudian  redaksi  akhir  ayat  ini  menyatakan  bahwa  kewajiban  memenuhi  nafkah dilaksanakan  sesuai  kadar  kemampuannya.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  besaran  nafkah yang menjadi kewajiban untuk diberikan adalah sesuai dengan kemampuan sang suami selaku pemberi nafkah namun tidak sampai pada kadar menghilangkan kewajiban nafkah ini.
Pemaknaan yang demikian ini menjadi problematis sebab meletakkan hak nafkah anak sebagai kewajiban pihak ayah saja. Hal ini berakibat pada kadar pemenuhan nafkah yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  pemberi  nafkah.  Pandangan  semacam  ini cenderung  mengabaikan  kepentingan  terbaik  yang  dimiliki  oleh  sang  anak.  Bahkan, pemaknaan yang demikian akan semakin mendapat tantangan ketika berhadapan dengan realita yang terjadi.
Salah satu realita yang menantang pemahaman ini adalah keberadaan seorang santri di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, dimana kedua orangtuanya telah bercerai sejak ia kecil. Pasca perceraian hak asuh atas sang anak dimiliki oleh sang ibu  dan  sejak  saat  itu  ia  tidak  pernah  bertemu  dengan  ayahnya.  Satu-satunya  yang  ia ketahui  adalah  bahwa  sang  ayah  berada  di  luar  negeri.  Oleh  karenanya  segala  nafkah atasnya diberikan oleh ibu.(Gunawan 2022) 4
Berdasarkan temuan ini, penulis ingin mencari tahu relevansi Q.S. Al-Baqarah ayat 233  dengan  praktek  yang  ditemukan  pada  salah  satu  santri  di  Pondok  Pesantren  Al- Mahrusiyah  III  Ngampel  Kota  Kediri,  yakni  pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca perceraian oleh ibu.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat post- positivisme.  Metode  ini  bertujuan  untuk  meneliti  objek  dalam  kondisi  alamiah  dan peneliti menjadi instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi
4 Rieza Rizki Gunawan, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)” (Thesis, Jombang, Universitas Hasyim Asy’ari, 2022), 81.
(Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
gabungan,  analisis  induktif,  dan  hasil  penelitian  lebih  berfokus  pada  deskripsi  yang memiliki makna daripada generalisasi.(Sugiyono 2013) 5
Data  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca perceraian  pada  santri  Pondok  Pesantren  Al-Mahrusiyah  III  Ngampel  Kota  Kediri. Sumber data terdiri dari informasi primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan santri yang menjadi informan utama dan observasi terhadap perilaku  serta  wawancara  dengan  wali  santri  terkait.  Data  sekunder  meliputi  berbagai dokumentasi ilmiah yang relevan, seperti kitab-kitab salaf, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
Analisis  data  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan,  mulai  dari  analisis  sebelum memasuki penelitian untuk menentukan fokus penelitian, analisis selama pengumpulan data  di  lapangan,  hingga  analisis  setelah  data  terkumpul. Tahapan  analisis  meliputi reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi.  Data  kualitatif  perlu  diolah  dan  dianalisis secara  sistematis  agar  dapat  membentuk  pola  dan  tema  yang  menjadi  dasar  konklusi penelitian. (Nasir 2005) 6
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  teknik,  antara  lain  observasi, wawancara,  dan  penggunaan  dokumen. Observasi  dilakukan  secara langsung  terhadap perilaku santri dan fenomena terkait. Wawancara dilakukan dengan santri dan wali santri untuk mendapatkan informasi yang konkrit mengenai pemenuhan nafkah. Dokumen yang digunakan  meliputi  kitab-kitab  salaf,  jurnal,  buku,  dan  peraturan  perundang- undangan.(Hadi 1997) 7
Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas  data.  Uji  kredibilitas  dilakukan  melalui  membercheck  dengan  melibatkan pihak  pesantren  dan  orang  tua  atau  wali  santri.  Uji  transferabilitas  dilakukan  untuk menguji  validitas  eksternal  data.  Langkah-langkah  ini  diperlukan  untuk  memastikan tingkat keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini. (Iskandar 2009) 8

## C. PEMBAHASAN

## Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Ibu
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  pada  pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca perceraian  yang  penulis  lakukan  pada  santri  Pondok  Pesantren  Al-Mahrusiyah  III Ngampel  Kota  Kediri,  penulis  menemukan  satu  kasus  dengan  pemenuhan  hak  nafkah anak yang dilakukan oleh ibu. Hal ini disebabkan oleh bapak yang berada di luar negeri dan tidak dapat dihubungi.
Dalam  melakukan  pengumpulan  data  ini,  penulis  membagi  hak  nafkah  anak  di Pondok  Pesantren  Al-Mahrusiyah  III  Ngampel  Kota  Kediri  dalam  beberapa  kategori. Kategori pertama ialah uang syahriyyah atau uang bulanan yang wajib untuk dibayarkan pada  pihak  pondok  pesantren.  Kategori  ini  harus  dibayarkan  karena  digunakan  untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer anak selama di pondok pesantren, meliputi uang
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2013), h. 9.
6 Moh Nasir, Metode Penelitian (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 212-253
7 Soetrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 136.
8 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), h. 15.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
gedung  yang  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  papan  atau  tempat  tinggal  dengan segala fasilitasnya  seperti  air  dan  listrik; uang  makan  yang  berfungsi  untuk  memenuhi kebutuhan pangan atau makan anak selama di pondok pesantren untuk dua kali makan setiap  harinya;  serta  uang  SPP  atau  biaya  pendidikan  yang  wajib  dibayarkan  untuk memenuhi  kebutuhan  pendidikan  selama  di  pondok  pesantren.  Perlu  diketahui  bahwa pondok  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  dimana  orang  tua  yang menyekolahkan  anaknya  di  pondok  pesantren  pastilah  bertujuan  agar  sang  anak mendapatkan  pendidikan  agama  yang  intensif  sehingga  biaya  pendidikan  ini  penulis kategorikan sebagai kebutuhan primer.
Kategori kedua ialah uang saku bulanan yang digunakan secara beragam oleh tiap- tiap santri. Meski demikian, pada umumnya para santri menggunakan uang saku bulanan mereka untuk memenuhi beberapa kebutuhan primer hingga sekunder atau bahkan tersier. Beberapa kebutuhan primer yang dipenuhi dengan menggunakan uang saku bulanan ini adalah alat-alat mandi dan kebersihan seperti sabun, deterjen hingga baju yang digunakan untuk bersekolah dan mengaji. Adapun barang sekunder yang biasa dibeli menggunakan uang saku bulanan ini ialah kebutuhan jajan.
Kategori  terakhir  adalah  biaya  penunjang  pendidikan  yang  digunakan  untuk membeli alat tulis hingga buku dan kitab yang akan dipelajari oleh para santri selama di pondok  pesantren.  Hal  ini  penulis  letakkan  dalam  kategori  tersendiri  karena  biaya penunjang  pendidikan  merupakan  kebutuhan  sekunder  yang  menjadi  wajib  hukumnya karena menjadi sarana bagi pendidikan anak. Pada dasarnya, praktek pemenuhan biaya penunjang  pendidikan  ini  tidak  berbeda  dengan  pemberian  uang  saku.  Namun,  santri biasanya meminta terlebih dahulu uang untuk membeli kebutuhan pendidikan tersebut, terutama kitab. Hal ini menjadikan biaya penunjang pendidikan ini cukup jelas bedanya dengan uang saku bulanan yang diberikan tiap bulannya.
Untuk  memenuhi  berbagai  kategori  hak  nafkah  anak  tersebut,  ditemukan  satu kasus  dimana  keseluruhan  hak  tersebut  hanya  diberikan  oleh  ibu  selama  8  tahun anak tersebut  berada  di  pondok  pesantren.  Ketika  ditanyakan  mengenai  latar  belakang  hal tersebut, diketahui bahwa kedua orangtua anak tersebut sudah bercerai sejak sang anak berada di jenjang pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak). Kemudian setelah itu hubungan anak dengan ayahnya terputus sama sekali. Kabar terakhir yang diketahui mengenai sang ayah adalah bahwa sang ayah berada di luar negeri untuk bekerja.
Berkaca dari rincian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh ibu terjadi karena hak asuh sang anak pasca perceraian yang diberikan pada sang ibu. Hal ini sesuai dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan di Pengadilan  Agama.  Selain  itu,  terdapat  faktor  lain  yang  membuat  pemenuhan  nafkah dilakukan  oleh  ibu.  Salah  satunya  adalah  karena  tidak  adanya  informasi  mengenai keberadaan  sang  ayah.  Dalam  hal  ini,  pasca  perceraian  informasi  antara  ayah  dan  ibu terputus sama sekali sehingga kebutuhan anak mau tidak mau harus dipenuhi oleh sang ibu.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)

## Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian
Secara kebahasaan, kata nafkah berasal dari Bahasa Arab nafaqah dan memiliki akar kata yang sama dengan kata infaq . Keduanya sama-sama berarti mengeluarkan uang. Meski demikian, terdapat perbedaan konotasi dimana kata nafaqah lebih spesifik merujuk pada pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, nafaqah dihukumi wajib untuk dikeluarkan dan bentuknya ditentukan. (al-Anshari, n.d.) 9 Konotasi  yang  spesifik  ini  juga  terlihat  dalam  berbagai  pendefinisian  yang dirumuskan oleh para ulama.
Zakariya  al-Anshari  menyebutkan  bahwa nafaqah adalah  harta  yang  wajib dikeluarkan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  kewajiban  ini  disebabkan  oleh  hubungan perkawinan, kepemilikan dan kekerabatan. Dua ikatan yang pertama mewajibkan nafkah bagi  seorang  suami  pada  istrinya  dan  seorang  tuan  kepada  budaknya.  Sedangkan hubungan  yang  terakhir  mewajibkan  suami  atau  tuan  tersebut  untuk  menafkahi  orang yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  mereka  dan  istri  atau  budaknya.  (al-Anshari, n.d.) 10
Al-Bujairami  menyebutkan  bahwa  kewajiban  seorang  suami  untuk  memberikan nafkah pada istrinya adalah serupa dengan upah bagi sang istri. Di luar itu, interpretasi yang  diajukan  oleh  Al-Bujairami`  memiliki  implikasi  yang  lebih  luas  dalam  hal bentuknya,  seperti  seorang  suami  wajib  untuk  membayar  orang  yang  menata  rambut istrinya sekalipun sang suami tidak memerintahkan sang istri untuk menata rambutnya. (al-Bujairami, n.d.) 11
Sementara Al-Mawardi lebih menekankan bahwa nafkah merupakan hak istri yang secara mutlak harus dipenuhi oleh sang suami. Melalui penekanan ini al-Mawardi ingin menegaskan  keharaman  pernikahan  berbilang  atau  poligami  jika  tidak  terdapat pemenuhan  nafkah  bagi  istri  pertamanya.  Mengenai  bentuknya,  al-Mawardi  tidak membatasinya  hanya  pada  makanan  saja,  melainkan  juga  mencakup  pakaian,  tempat hingga  sarana-sarana  sekunder  yang  diinginkan  seorang  istri  dengan  tujuan  untuk menyenangkan suaminya. (al-Mawardi 1999; al-Malibari, n.d.) 12
Dengan berkaca dari penjabaran tersebut, dapat dipahami mengenai nafkah sebagai sebuah  kewajiban  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  keluarganya.  Kadar kewajibannya  diinterpretasikan  dengan  cara  yang  berbeda,  namun  merujuk  pada mutlaknya kewajiban tersebut. Artinya, kewajiban nafkah haruslah dipenuhi dengan cara
9 Zakariya  al-Anshari, Asna  al-Mathalib  fi  Sharh Rawdh  ath-Thalib (Beirut:  Daar  al-Kutub  al- Islamiyah, tth.), jilid 3, 426.
10 Ibid., 426
11 Sulaiman al-Bujairami, Hashiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib , (Beirut: Daar al-Fikr, tth.), Juz 4, 85-87
12 Abu al-Hasan al-Mawardi, }al-Hawi al-Kabiir , (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.), Juz 11, 414.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
apapun hingga digambarkan oleh al-Malibari dengan ‘meski harus mengarungi lautan’. (al-Malibari, n.d.) 13
Seperti  yang  disebutkan  al-Anshari,  kewajiban  nafkah  tidak  hanya  terbatas  pada istri saja melainkan juga kepada anak. Hal ini mengingat bahwa anak merupakan hasil dari suatu hubungan perkawinan dan bisa dikatakan bahwa hak dari anak tersebut juga bersandar pada perkawinan yang terjadi. Oleh karenanya seorang ayah diwajibkan untuk memenuhi nafkah anaknya.
Mengenai  bentuk  nafkah  yang  waib  diberikan  kepada  anak,  tidak  ditemukan penjelasan  yang  cukup  detail  dan  menyeluruh  dalam  hukum  Islam.  Meski  demikian terdapat suatu kesepakatan mengenai dua garis besar hak anak, yakni hak perawatan dan hak  pendidikan  anak.  (Syarifuddin  2014) 14 Hak  perawatan  meliputi  hak  anak  untuk terpenuhinya kebutuhan mereka yang bersifat primer, yakni sandang, pangan dan papan. Sementara hak pendidikan anak dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan akidah dan kewajiban dalam agama.
Di  sisi  lain,  dalam  hukum  positif  Indonesia,  seorang  anak  memiliki  hak perlindungan dan hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Terdapat  juga  hak  perlindungan  anak  yang  berkaitan  dengan pencegahan tindak kekerasan pada anak juga telah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  diubah  melalui  UU  No.  35  Tahun  2014.  Kemudian dalam hal perawatan, terdapat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mewajibkan perawatan bagi seorang anak haruslah berorientasi pada kesejahteraan anak itu sendiri.

## Hak Nafkah Anak Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233
Salah satu ayat yang banyak disadur ketika membicarakan masalah hak nafkah ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut secara lengkap berbunyi:
َ َّ نههتَُوْسِكَو َّ نههه قْزِر هَل َِّدْوهلْوَمْلا ىَلَعَو َّ َََّّةَعاَض رلا َّ مِتُّي َّْنَا ََّداَرََّا َّْنَمِل َِّْيَلِماَك َِّْيَلْوَح َّ نههَد َلَْوَا ََّنْعِضْره ي َّهتٰدِلٰوْلا ََّكِلٰذ َّهلْثِم َِّثِراَوْلا ىَلَعَو هِدَلَوِب ه ل َّ دْوهلْوَم ََّلََو اَهِدَلَوِبََّّۢ ةَدِلاَو َّ رۤاَضهت ََّلَ َّۚاَهَعْسهو َّ لَِا َّ سْفَ ن َّهف لَكهت ََّلَ َّ ِفْوهرْعَمْلِبَِّۚ ََّحاَنهج ََّلَف َّْمهكَد َلَْوَا َّآْْوهعِضَْتَْسَت َّْنَا َُّّْتّْدَرَا َّْنِاَو َّاَمِهْيَلَع ََّحاَنهج ََّلَف َّ رهواَشَتَو اَمههْ نِِّم َّ ضاَرَ ت َّْنَع ًَّلَاَصِف َّاَداَرَا َّْنِاَف َّ ْيِصَب ََّنْوهلَمْعَ ت اَِبِ ََِّّٰللا َّ نَا آْْوهمَلْعاَو ََِّّٰللا اوهق  تاَو َّ ِفْوهرْعَمْلِبِ َّْمهتْ يَ تٰا َّْٓا م َّْمهتْم لَس اَذِا َّْمهكْيَلَع “Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
13 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in bi Sharhi Qurrah al-‘Ain , (Kairo: Daar Ibn Hazm, tth.), 535.
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Kencana, 2014), 165.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Janganlah  seorang  ibu  menderita  karena  anaknya  dan  jangan  pula  seorang  ayah (menderita)  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  (berkewajiban)  seperti  itu  pula.  Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”.
Dilihat dari teks ayat ini, diketahui bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 233 ini membahas mengenai beberapa hal berkaitan dengan hak anak. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga konsep yang dibahas dalam ayat ini:

## 1. Konsep Penyusuan atau radha’ah
Konsep  penyusuan  dalam  ayat  ini  ditemukan  dalam  kalimat  pertama  yang berbunyi  “ wal  waalidaatu  yurdhi’na  awlaadahunna ”.  Menurut  Quraish  Syihab, penggunaan  kata  “ al-waalidaat ”  merujuk  pada  para  ibu.  Namun  kata  ini  berbeda dengan  “ al-ummahaat ”  yang  juga  bermakna  ibu.  Perbedaannya  terletak  pada  “ al- ummahaat ”  yang  merujuk  pada  ibu  kandung  sedangkan  “ al-waalidaat ”  memiliki konotasi yang lebih umum yakni ibu kandung dan selain ibu kandung. Perbedaan ini menyiratkan pengakuan al-Qur’an tentang hak anak untuk mendapatkan ASI, baik didapatkan  dari  ibu  kandung  maupun  selain  ibu  kandung.  (Syihab  2012) 15 Meski demikian ASI dari ibu kandung lebih dianjurkan sebab pemberian ASI dari ibu bisa memberikan ketentraman yang lebih bagi sang anak. (Werdayanti 2015) 16
Kemudian,  dalam  ayat  ini  lama  waktu  untuk  memberikan  ASI  kepada  anak disebutkan selama maksimal 2 tahun. Hal ini berarti bahwa anak yang menyusu lebih dari usia tersebut tidak bisa disamakan akibat hukumnya dengan anak yang menyusu dalam usia kurang dari 2 tahun. (Syihab 2012) 17 Pemberian ASI selama 2 tahun ini merupakan  anjuran  yang  tidak  sampai  pada  tingkatan  wajib  hukumnya.  Hal  ini terlihat dari adanya frasa “ liman araada an yutimmar radhaa’ah ” yang berarti “bagi yang ingin menyusui secara sempurna”.
Dalam tafsir Ali Ash-Shabuni disebutkan penafsiran yang berbeda mengenai masa  persusuan  selama  2  tahun  yang  disebutkan  sebagai  hal  yang  wajib.  Ash- Shabuni  menyebut  bahwa  redaksi  “ wal  waalidaatu  yurdi’na ”  memiliki  makna lil mubalaghah sehingga  sekalipun  bentuk  kalimatnya  adalah kalam  khabar namun hakikatnya adalah amr atau perintah. (Azzahida 2015) 18
Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian ASI merupakan anjuran yang  bersifat  wajib  bagi  ibu.  Selain  itu,  hal  ini  berkaitan  dengan  kehormatan  dan keutamaan bagi ibu dan anaknya sekaligus. Adapun ketika ibu tidak bisa memberikan
15 Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 609.
16 Rina Werdayanti, Bapak Asi dan Ibu Bekerja Menyusui ( Yogyakarta: Familia, 2015), 13.
17 Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 609.
18 Wida Azzahida, Menyusui dan Menyapih Dalam Islam (Jakarta: Gramedia , 2015), 8.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
ASI  selama  2  tahun  ini,  maka  diperbolehkan  untuk  menyapihnya  berdasarkan kesepakatan antara ayah dan ibu kandung anak tersebut.
2. Konsep Nafkah Keluarga
Selain  menjelaskan  mengenai  pemberian  ASI  yang  dianjurkan  sebagai kewajiban ibu, Q.S. al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan mengenai konsep nafkah. Hal ini dipahami melalui redaksi “ wa ‘alal mauluudi lahu ” yang berarti “bagi orang yang  dilahirkan  untuknya”.  Redaksi  ini  berkaitan  dengan  hubungan  nasab  yang menunjukkan bahwa anak tersebut akan menyandang nama ayahnya seperti “Fulanah binti Fulan''.
Pemberian nafkah yang wajib oleh ayah ini berlaku pada nafkah bagi ibu dan anaknya. Sebab dibalik ibu yang menyusui dibutuhkan nutrisi dan gizi yang terjaga agar air susunya tetap tersedia untuk sang anak. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa  sekalipun telah terjadi talak,  seorang  ibu tetap  berhak mendapatkan  nafkah dari ayah anak yang disusuinya selama talak yang terjadi bukan talak raj’i. Selain itu, ketika ibu yang memberikan ASI tersebut masih berstatus sebagai istri ayah anak itu, maka pemberian nafkah adalah wajib disebabkan adanya hubungan perkawinan antara  keduanya.  Dengan  demikian,  ia  berhak  untuk  menuntut  bayaran  atas penyusuan  yang  diberikan  dan  ayah  yang  juga  adalah  suaminya  harus  memenuhi tuntutan tersebut. (Syihab 2012) 19
Adapun kewajiban ayah untuk memberi nafkah pada anaknya didasarkan pada redaksi  “ wa  ‘alal  mauluudi  lahu ”  yang  berarti  “bagi  orang  yang  dilahirkan untuknya”.  Selain  itu,  pemberian  nafkah  ini  harus  diberikan  dengan  cara  yang “ma’ruuf” atau  baik.  Maksud  dari  cara  yang ma’ruuf ini  dijelaskan  lebih  lanjut dalam  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233  dengan  redaksi  “ laa  tukallafu  nafsun  illaa wus’ahaa ” yang diterjemahkan sebagai “seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.
Redaksi  ini  memberikan  batasan  mengenai  pemberian  nafkah  yakni  tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Maksudnya adalah pemberian nafkah harus diberikan dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan sang ibu dan juga anak sehingga harus  diberikan  secara  layak.  Namun  pihak  yang  diberi  nafkah  juga  tidak  berhak untuk meminta pemenuhan nafkah yang melebihi kesanggupan ayah selaku pemberi nafkah.  Hal  ini  dikarenakan  “seseorang  tidak  dibebani  melainkan  sesuai  dengan kadar kesanggupannya”.
3. Masalah Pendidikan dan Pemeliharaan Anak
Kemudian dalam lanjutan Q.S. al-Baqarah ayat 233 tersebut, disebutkan bahwa ketika bapak dan ibu bersepakat untuk melakukan penyapihan pada anaknya, maka hal tersebut boleh dengan catatan telah melalui pertimbangan. Sebagai contoh adalah dengan  mempertimbangkan  kesehatan  dari  sang  ibu.  Hal  ini  digambarkan  dengan
19 Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 610-611.
(Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
jelas dalam redaksi “ fain araada fishaalan ‘an taraadhin minhumaa wa tasyaawurin falaa  junaaha  ‘alaihimaa ”  yang  secara  tekstual  berarti  “ Apabila  keduanya  ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya ”.
Dalam redaksi tersebut dapat dipahami bahwa ketika kedua pihak telah sama- sama  rela  dan  saling  bermusyawarah  untuk  menyusukan  anak  mereka  kepada perempuan lain, maka agama tidak melarang hal itu dijalankan. Sebab pengasuhan dan  pendidikan  anak  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  mereka  berdua sebagai orang tua.(Rukiah 2020) 20
Pada redaksi ini ditemukan dua kata yang diperlu dipahami lebih mendalam, yakni  “ taraadhin ”  dan  “ tasyawurin ”.  Kata  pertama  mengandung  makna  kerelaan yang didapat dari kedua pihak dan kata kedua bermakna saling bertukar pikir dari kedua  pihak  dalam  satu  musyawarah.  Kedua  kata  ini  mengisyaratkan  bahwa keputusan  yang  diambil  didasarkan  pada  kerelaan  masing-masing  pihak  dalam hubungan yang saling menghormati dan bertujuan bagi kebaikan dalam hidup sang anak.(Hamka 1992) 21
Secara lebih rinci, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam Q.S. al- Baqarah ayat 233 telah dikemukakan oleh Rukiah sebagai berikut (Rukiah 2020) 22 :
a. Kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  memberi  pengaruh  pada  kecerdasan anak
Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah dan karunia dari Allah SWT.
Oleh karenanya kedua orang juga diwajibkan untuk memenuhi hak pendidikan sang anak.  Adapun  untuk  memenuhi  hal  tersebut,  salah  satu  hal  yang  perlu  dilakukan adalah dengan memberikan ASI secara maksimal setelah anak dilahirkan. Menyusui menjadi satu hal yang penting karena memiliki beberapa manfaat.
• Dalam aspek gizi, ASI merupakan makanan yang paling baik bagi anak sebab memiliki banyak sekali kandungan gizi yang berguna seperti kalsium, protein, vitamin A, vitamin C dan vitamin D serta karbohidrat yang mudah untuk dicerna, lemak dan enzim pencernaan.
• Dari aspek medis disebutkan bahwa ASI saat pertama kali keluar akan memiliki warna  kekuning-kuningan  (kolostrum)  yang  dihasilkan  dari  sekresi  payudara yang  encer  dan  lengket  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  melahirkan.  ASI  ini mengandung protein sebesar 15% dan memiliki banyak manfaat bagi bayi.
20 Rukiah, “Unsur-Unsur Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an (Analisis QS: al-Baqarah ayat 233, QS:  al-An’am  ayat  140  dan  QS:  ar-Rum  ayat  30)”  (Thesis,  Medan,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara, 2020), 48.
21 Hamka, Tafsir Al-Azhar , Juz 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas,1992), 563.
22 Rukiah, “Unsur-Unsur Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an (Analisis QS: al-Baqarah ayat 233, QS:  al-An’am  ayat  140  dan  QS:  ar-Rum  ayat  30)”  (Thesis,  Medan,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara, 2020), 55-60.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
• Menyusui bukan sekadar aktivitas fisik saja, melainkan juga menjadi aktivitas psikis yang menjadi jalinan kasih dan cinta yang akan memunculkan ikatan batin yang  kuat  antara  ibu  dan  anak.  Pada  dasarnya  ikatan  ini  sudah  mulai  terjalin segera setelah sang anak dilahirkan yang dikenal sebagai masa Inisiasi Menyusu Dini.
• Menyusui juga memberi manfaat pada tingkat kecerdasan anak sebab ASI yang diberikan  akan  menstimulasi  sistem  saraf  pada  sang  anak.  Seperti  yang  kita ketahui  bahwa  otak  terdiri  atas  kurang  lebih  dari  60%  lemak.  Sebagian  besar diantaranya terdiri dari asam lemak omega 3, termasuk di dalamnya DHA yang berfungsi  untuk  merangsang  perkembangan  otak  anak.  Para  ilmuwan menyatakan bahwa ASI menyumbang DHA dalam jumlah yang besar. Penelitian lain  juga  menyatakan  bahwa  anak  yang  intensif  diberi  ASI  memiliki  tingkat intelegensi  (IQ)  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  anak yang  diberi makanan selain ASI. (Irsyad 2019) 23
b. Penekanan pada stimulasi anak usia dini
Di  luar  nutrisi  yang  harus  dipenuhi,  anak  juga membutuhkan  stimulasi  yang merupakan  rangsangan  yang  diberikan  segera  setelah  bayi  dilahirkan  untuk merangsang semua indera sang anak termasuk dengan memberikan rangsangan gerak pada kaki, tangan dan jari, mengajak berkomunikasi dan merangsang perasaan bayi dengan perasaan yang bahagia.  Stimulasi akan mempengaruhi pertumbuhan sinapis, proses  sinaptogenesis  yang  membutuhkan  banyak sialic  acid untuk  membentuk gangliosida ,  yang  penting  untuk  kecepatan  proses  pembelajaran  dan  memori. Rangsangan yang dilakukan dengan suara bermain dan kasih sayang, sejak lahir dan terus  menerus  bervariasi  akan  merangsang  pembentukan  cabang-cabang  sel  otak, melipat gandakan jumlah hubungan antar sel otak, sehingga membentuk sirkuit otak yang  lebih  kompleks,  canggih  dan  kuat  sehingga  kecerdasan  anak  semakin bervariasi.
c. Pemberian nafkah yang halal
Ayah  dan  ibu  haruslah  memberikan  nafkah  pada  putra  putrinya  dengan menggunakan harta yang halal menurut ajaran Islam, karena makan dan minum akan menyatu dalam tubuh kita, maka secara perlahan-lahan ia akan mulai menyentuh dan mulai  menutupi  sentral  kehidupan  dalam  tubuh  yang  dinamakan  hati.  Semakin banyak harta haram yang dimakan, maka semakin tebal kabut yang menyelimuti hati tersebut. Hatipun akan susah dimasuki dengan cahaya kebaikan. Akibatnya, hati akan sulit digerakkan untuk melakukan kebaikan dan selalu suka bila di ajak melakukan keburukan.
23 M. Irsyad, Alangkah Bijaknya Nabi Mendidik Anak , (Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing 2019), 54-56.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Dengan  demikian  dapat  ditarik  beberapa  poin  penting  mengenai  hak  nafkah anak  menurut  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233. Pertama ,  seorang  anak  berhak  untuk mendapatkan  gizi  dan  nutrisi  terbaik  yang  didapatkan  dari  ASI. Kedua ,  konsep nafkah  merupakan  kewajiban  ayah  dengan  catatan  tidak  menyusahkan  dan  tidak melampaui kesanggupannya. Ketiga , setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah berupa  pendidikan  dan  perawatan  yang  diberikan  berdasarkan  kebutuhan  dan kepentingan terbaiknya sendiri.

## Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233
Secara  tekstual,  ayat  ini  menjelaskan  mengenai  kewajiban  antar  orang  tua  dan anaknya.  Dapat  dilihat  pada  ayat  tersebut  bahwa  kewajiban  ibu  dan  ayah  diuraikan dengan ibu bertugas menyusui anak sedangkan ayah bertanggung jawab pada pemenuhan nafkah sang anak.
Meskipun ayat tersebut telah menyebutkan secara jelas mengenai pembagian tugas ini,  namun  perlu  diketahui  juga  bahwa  ayat  ini  merupakan  ayat  mutasyabihat  yang memberi potensi untuk ditafsirkan secara beragam. Dengan paradigma mutasyabihat ini maka ayat yang sama bisa menghasilkan interpretasi yang sangat berlainan dalam ranah tafsir yang dilakukan oleh para ulama.(Hakim 2022) 24
Salah  satu  konsep  yang  sangat  terbuka  untuk  diinterpretasikan  dengan  berlainan adalah konsep mengenai pembagian tugas antara ayah dan ibu. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat  233  disebutkan  bahwa  ibu  berkewajiban  menyusui  sementara  ayah  berkewajiban untuk  memenuhi  nafkah  bagi  anak  dan  ibunya  sekaligus.  Namun,  terdapat  berbagai interpretasi yang mengatakan bahwa pembagian ini bukan merupakan sesuatu yang wajib secara mutlak. Seorang ayah bisa memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian ASI kepada anaknya ketika ibu tidak dapat menyusuinya secara langsung. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa menyusui bukanlah kewajiban mutlak bagi istri namun dapat  juga menjadi kewajiban suami. (Werdayanti 2015) 25
Di sisi lain, kewajiban memberi nafkah juga bukan kewajiban mutlak bagi seorang ayah.  Terdapat  berbagai  keadaan  dimana  seorang  ayah  bisa  tidak  memberikan  nafkah kepada anaknya. Salah satunya disebutkan dengan jelas dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 dengan  redaksi  “ wa  laa  mauluudun  lahu  biwaladihi ”  yang  berarti  “ (dan  janganlah) seorang ayah (menderita) karena anaknya ”. Redaksi ini menyiratkan bahwa pemberian nafkah  tidak  boleh  sampai  pada  tingkat  menyusahkan  ayah  selaku  pemberi  nafkah. Sekalipun ayat ini tidak serta merta menghapus kewajiban seorang ayah memberi nafkah pada anaknya, namun pemberian nafkah dari pihak lain bisa menjadi sah karenanya.
Hal  ini  sejalan  dengan  tafsir  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233  sebagai  berikut:  (al- Kuwaitiyah 2020) 26
24 Abdul Hakim dkk. “Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama.” Syams: Jurnal Stdui Keislaman, 3 no. 1 (Juni, 2022): 26–34.
25 Rina Werdayanti, Bapak Asi dan Ibu Bekerja Menyusui ( Yogyakarta: Familia, 2015), 15.
26 Al-Auqof al-Kuwaitiyah, al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2020), Juz 41, 91.
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
نِ ۡيَۡلِماَك ِ ۡيَۡلۡوَح َّنُهَدََٰلۡوَأ َنۡعِضۡرُ ي  ُتََٰدِلََٰو ۡلٱَو :لىاعت الله لوقل

## نم بلأا هنع زجع ام ملأا ىلع بجوأ املف
.ةقفنلا نم هنع زجع ام اهيلع بجو ،عاضرلا
“Berdasarkan  firman  Allah  “Dan  para  ibu  menyusui  anak-anak  mereka  selama  dua tahun penuh” Maka karena ibu diwajibkan menyusui yang tidak bisa ayah lakukan, wajib pula bagi ibu untuk memberi nafkah yang ayah tidak bisa lakukan”.
Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman mengenai pemberian nafkah anak yang bisa menjadi kewajiban seorang ibu ketika sang ayah tidak dapat memberikan nafkah. Kesimpulan ini disamakan dengan kewajiban menyusui yang menjadi kewajiban seorang ibu disebabkan karena seorang ayah tidak dapat menyusuinya secara langsung. Dalam cara pandang ini, penekanan mengenai nasab anak yang menyandang nama bapak menjadi  dasar  bahwa  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  anak  merupakan tanggung jawab ayah, termasuk juga masalah menyusui anak. Maka dengan persamaan ini pemberian nafkah juga bisa menjadi kewajiban seorang ibu ketika ayah tidak dapat memenuhinya.
Pandangan  ini  bisa  menjadi  dasar  bahwa  pemenuhan  nafkah  juga  bisa  menjadi kewajiban seorang ibu dan sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 233. Selain itu pemenuhan nafkah  yang  dilakukan  oleh  ibu  juga  sejalan  dengan  syarat-syarat  yang  menyebabkan kewajiban pemberian nafkah sebagai berikut: (al-Kuwaitiyah 2020) 27
1. Anak yang wajib dinafkahi merupakan orang miskin
Syarat  ini  mengharuskan  orang  yang  dinafkahi  adalah  orang  yang  belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kewajiban nafkah yang  didasari  oleh  rasa  kasihan  untuk  memberikan  bantuan  terhadap  pemenuhan kebutuhan  primer  seseorang.  Sedangkan  orang  yang  kaya  tidak  membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primernya.
2. Pemberi nafkah memiliki kelebihan harta untuk menafkahi diri sendiri Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang artinya “Mulailah dengan dirimu lalu berbelanjalah dengan itu. Jika terdapat suatu sisa maka bagi keluargamu. Jika terdapat  sisa  maka  bagi  kerabatmu.”  Kemudian,  memberi  nafkah  pada  kerabat merupakan  bentuk  rasa  kasihan  dengan  memberikan  bantuan  untuk  memenuhi kebutuhan primer seseorang sehingga hal ini tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu, seperti halnya zakat mal .
3. Satu agama antara orang yang menafkahi dan dinafkahi
Berbeda  dari  dua  syarat  sebelumnya,  syarat  ini  merupakan  syarat  yang diperselisihkan  oleh  para  ulama.  Ulama Hanabilah  menjelaskan  bahwa  rasa  untuk membantu dalam nafkah ada dalam koridor kebaikan dan hubungan baik, sehingga hal ini tidak wajib diberikan pada orang yang telah melakukan kekufuran pada Allah.
27 Al-Auqof al-Kuwaitiyah, al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2020), Juz 41, 79
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)

## 4. Orang yang dinafkahi merupakan ahli waris pemberi nafkah
Sama  seperti  syarat  ketiga,  syarat  ini  juga  masih  diperselisihkan  oleh  para ulama.  Ulama  Hanabilah  menjelaskan  bahwa  kewajiban  nafkah  didasarkan  pada kelebihan harta sebagaimana disinggung dalam hadits diatas. Sementara orang yang paling  berhak  atas  kelebihan  harta  tersebut  adalah  kerabat.  Sehingga  kewajiban nafkah utamanya diwajibkan atas hubungan kekerabatan.
Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu merupakan hal yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233. Sebab pembagian tugas yang secara tekstual disebutkan dalam ayat tersebut merupakan pembagian tugas yang bersifat anjuran dan tidak kaku. Penafsiran sebagaimana disebutkan diatas sudah sangat menjelaskan bagaimana pembagian tugas tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipahami secara kaku dan mutlak adanya.
Selain itu, penyebab terjadinya pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu dalam kasus ini adalah terputusnya komunikasi dengan bapak. Hal ini kemudian memberi dasar bahwa pemenuhan  hak  nafkah  anak  oleh  ibu  pada  kasus  ini  bertujuan  untuk  tetap  menjamin kebutuhan anak tersebut. Dasar yang demikian juga sejalan dengan Q.S. al-Baqarah yang mengkonsepkan  pendidikan  dan  pemeliharaan  anak  harus  dilakukan  berdasarkan kebutuhan  anak  itu  sendiri.  Redaksi  “ taradhin ”  dan  “ tasyawurin ”  pada  ayat  ini  tidak hanya bermakna kerelaan dan persetujuan kedua pihak, melainkan juga mengisyaratkan jaminan bagi kebutuhan anak yang harus tetap terpenuhi dengan baik.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  kesimpulan  terkait  praktek  pemenuhan  hak nafkah anak pada kasus santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri mengenai pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S al-Baqarah ayat 233 dilaksanakan berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Selanjutnya  dalam  praktek pemenuhan  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  oleh  ibu  sebagaimana  kasus  yang ditemukan di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, pemenuhan hak nafkah  anak  dilakukan  oleh  ibu  sebab  terputusnya  komunikasi  dengan  bapak  yang seharusnya  memenuhi  hak  nafkah  tersebut.  Namun  pemenuhan  hak  nafkah  anak  yang dilakukan oleh ibu tetap sejalan dengan kandungan ayat Q.S. al-Baqarah ayat 233. Hal ini  dikarenakan  pembagian  tugas  antara  ibu  dan  bapak  pada  ayat  tersebut  tidak  boleh dimaknai  secara  kaku  dan  mutlak  adanya.  Selain  itu,  konsep  pendidikan  dan pemeliharaan  anak  yang  terkandung  dalam  Q.S.  al-Baqarah  ayat  233  meletakkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan.

## Saran
Pentingnya  pemenuhan  nafkah  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  seseorang, terutama  anak,  menuntut  sosialisasi  yang  melibatkan  elemen-elemen  seperti  warga negara, khususnya umat Muslim, untuk memahami kewajiban nafkah dalam pernikahan, serta peran aktif aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam memberikan edukasi
Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)
Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
hukum  kepada  masyarakat  untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  anak-anak  di Indonesia.
Penelitian  ini  memberikan  saran  agar  studi  ini  diperluas,  melibatkan  perspektif multidisiplin, mendorong penerapan hasil penelitian dalam kebijakan perlindungan anak, dan melanjutkan evaluasi implementasi kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Anshari, Zakariya. n.d. Asna Al-Mathalib Fi Sharh Rawdh Ath-Thalib . Jilid 3. Beirut:
Daar al-Kutub al-Islamiyah.
al-Bujairami, Sulaiman. n.d. Hashiyah Al-Bujairami ‘ala al-Khatib . Juz 4. Beirut: Daar al-Fikr.
al-Kuwaitiyah,  Al-Auqof.  2020. Al-Mausuu’ah  al-Fiqhiyyah  al-Kuwaitiyyah .  Juz  41. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah. al-Malibari, Zainuddin.  n.d. Fath Al-Mu’in  Bi  Sharhi  Qurrah  al-‘Ain .  Kairo:  Daar Ibn Hazm.
al-Mawardi, Abu al-Hasan. 1999. Al-Hawi al-Kabiir . Juz 11. Beirut: Daar al-Kutub al- ‘Ilmiyah.
Azzahida, Wida. 2015. Menyusui Dan Menyapih Dalam Islam . Jakarta: Gramedia.
Gunawan, Rieza Rizki. 2022. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Pada  Santri  Pondok  Pesantren  Al-Mahrusiyah  III Ngampel Kota Kediri).” Jombang: Universitas Hasyim Asy’ari.
Hadi, Soetrisno. 1997. Metodologi Riset . Yogyakarta: Andi Offset.
Hakim, Abdul. Supriadi, Akhmad. Faridatunnisa, Nor. 2022. “Analisis Surat Al-Baqarah Ayat  233:  Studi  Tafsir  Ilmi  Dan  Tafsir  Tematik  Kementerian  Agama.” SYAMS: Jurnal Kajian Keislaman 3 (1).
Hamka. 1992. Tafsir Al-Azhar . Juz 2. Jakarta: Pustaka Panjimas. Irsyad, M. 2019. Alangkah Bijaknya Nabi Mendidik Anak . Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: GP Press. Nasir, Moh. 2005. Metode Penelitian . Bogor: Galia Indonesia.
Rukiah.  2020.  “Unsur-Unsur  Pendidikan  Anak  Dalam  Al-Qur’an  (Analisis  QS:  Al- Baqarah Ayat 233, QS: Al-An’am Ayat 140 Dan QS: Ar-Rum Ayat 30).” Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Shietra, Hery. 2018. “Jenis & Sifat Amar Putusan Serta Penetapan Hakim Pengadilan.” Https://Www.Hukum-Hukum.Com/2018/02/Makna-Istilah-Demi-Hukum.Html. April 2, 2018.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suma, Muhammad Amin. 2004. Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Kencana. Syihab, Quraish. 2012. Tafsir Al-Misbah . Cetakan 5. Jakarta: Lentera Hati. Werdayanti, Rina. 2015. Bapak Asi Dan Ibu Bekerja Menyusui . Yogyakarta: Familia.