Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg)
Notary Liability Against Deeds Declared Void By Law By Court (Case Study Of Malang State Court Decisions Number 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg)
Romavita 1 , Yetniwati 2
12 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi Email : romavita85@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine and analyze the responsibility of the Notary to the deed which was declared null  and  void  by  the  Court  (Case  Study  of  the  Malang  District  Court  Decision  Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). The results show that the Malang District Court Judge's Decision in Decision Number  227/Pdt.G/2018/PN.Mlg  cannot  be  separated  from  3  (three)  aspects,  namely  juridical, philosophical,  and  sociological.  First,  the  juridical  aspect  of  the  Malang  District  Judge's  Decision  is irrelevant between the main cases in the decision. Second, the philosophical aspect does not fulfill the sense  of  justice,  especially  for  Notary  S  who  made  the  Sale  and  Purchase  Binding  Agreement  for  the parties  which  was  declared  null  and  void  by  the  judge.  Third,  the  sociological  aspect  of  the  judge's decision can cause public confidence to decline in the existing judicial process. In Malang District Court Decision Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Notaries are not charged with any responsibility. In this case, the responsibility of the Notary is only limited to the order of the Judge ordering the Notary to submit to the  Judge's  Decision  as  stated  in  the  decision.  The  notary  only  records  what  was  stated  by  the parties/appearers and then poured it into the deed. A notary cannot be held responsible for a deed that is canceled due to a violation committed by one of the parties to the agreement.

## Keywords: Notary Accountability, Notary Deed, Canceled By Law

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  oleh  Pengadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Malang  Nomor  227/Pdt.G/2018/PN.Mlg).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Putusan  Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg tidak lepas dari 3 (tiga) aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertama, aspek yuridis Putusan Hakim Negeri Malang tidak  relevan  antar  pokok  perkara  dalam  putusan.  Kedua,  aspek  filosofis  kurang  memenuhi  rasa keadilan,  khususnya  terhadap  Notaris  S  yang  membuat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  bagi  para pihak yang dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim. Ketiga, aspek sosiologis putusan hakim dapat menyebabkan  kepercayaan  masyarakat  menurun  terhadap  proses  Peradilan  yang  ada.  Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang  Nomor  227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,  Notaris  tidak  dibebankan tanggungjawab apapun. Dalam hal ini tanggung jawab Notaris hanya terbatas dengan perintah Hakim yang  memerintahkan  Notaris  untuk  tunduk  pada  Putusan  Hakim  yang  tertuang  dalam  putusan. Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke
dalam akta. Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang dibatalkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Akta Notaris, Batal Demi Hukum

## PENDAHULUAN
Akta  yang  dibuat  Notaris  harus  mengandung  syarat-syarat  yang  diperlukan  agar tercapai  sifat  otentik  dari  akta  itu  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan sebab  yang  halal.  Akta  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  ada  kalanya  terdapat  kesalahan  atau kecalalaian  (cacat),  dimana  cacatnya  suatu  akta  Notaris  tersebut  dapat  menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non existent. 1
Akta Notaris yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta Notaris tersebut. Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta. 2
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhdap  setiap  akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa di pengadilan dan mengandung  cacat  hukum,  maka  patut  dipersoalkan.  Dalam  akta  yang  bersengketa  atau mengandung  cacat  hukum  tersebut  harus  diketahui  pula  apakah  adanya  unsur  kesalahan
1 G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris , Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta, hlm. 201.
2 Djoko  Sukisno,  2008, Pengambilan  Foto  Copi  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris ,  Mimbar  Hukum, Volume 20, Nomor 1, hlm.5.
murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. 3
Proses  perdata  mengenai  cacatnya  suatu  akta  sehingga  dibatalkan  oleh  hakim, seringkali Notaris di bawa ke pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat”. Hal sebagai upaya yang paksa karena dalam akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang  diresmikannya.    Keterlibatan  Notaris  hanya  sebatas  merumuskan  perbuatan  hukum para  pihak  kedalam  aktanya  dan  selanjutnya  meresmikan  akta  tersebut.  Dipaksakannya mendudukan  Notaris  sebagai  “Tergugat  atau  Turut  Tergugat”  adalah  sebagai  upaya  untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan. 4
Akibat  kelalaian  atau  kesalahan  Notaris  dalam  membuat  akta  tersebut  dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Oleh  karena  itu  guna  melindungi  dirinya,  sikap kewaspadaan  dan  kehatihatian  sangat  dituntut  dari  seorang  Notaris.    Namun  demikian, dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat
3 Zuliana  Maro  Batubara  ,  2011, Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Akta  Notaris  (Studi  Kasus  Pada Pengadilan Negeri Medan) , Fakultas Hukum, USU Medan 2011.
4 Djoko Sukisno, Op. Cit , hlm 53.
ditemukannya  cacat  hukum  dalam  pembuatannya  misalnya  ternyata  dokumen  yang diberikan salah satu pihak tidak benar. 5
Kelalaian Notaris akibat ketidakhati-hatian Notaris bukanlah merupakan sebab utama pembatalan  akta  Notaris  tersebut  melalui  putusan  pengadilan.  Selain  kesalahan  dan kelalaian Notaris, pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta.
Di  dalam  Pasal  84  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris  terhadap  ketentuan-ketentuan  tertentu.  Akibat  pelanggaran  tersebut  dapat menyebabkan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dapat pula suatu akta menjadi batal demi hukum. Adalah sangat penting untuk mengetahui bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52.
Istilah  batal  demi  hukum  ( nietig )  merupakan  istilah  yang  biasa  dipergunakan  untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu ( een bepaald  onderwerp )  dan  sebab  yang  tidak  dilarang  ( een  geoorloofde  oorzaak ),  dan  istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka
5 Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari Milenial Populer , Jakarta, hlm 89.
yang mengikatkan dirinya ( de toetsemming van degenen die zich verbinden ) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan ( de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan ). 6
Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut  dapat  ditentukan  atau  dihitung.  Ketentuan  Pasal  1333  KUHPerdata  ini  sebagai bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, dalam  Pasal  1335  KUHPerdata  ditegaskan  bahwa  suatu  perjanjian  tanpa  sebab  atau  yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Tetapi menurut Pasal 1336 KUHPerdata, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu  sebab,  tetapi  ada  sesuatu  sebab  yang  halal  ataupun  jika  ada  sesuatu  sebab  lain daripada yang dinyatakan persetujuannya, namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). 7
Salah i satu i contoh i akta i yang i dinyatakan i batal i demi i hukum i sebagai i akibat i dari i perbuatan i melawan i hukum i dapat i dijumpai i dalam i perkata i di i Pengadilan i Negeri i Malang i dengan i Putusan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i yang i menjadi i bahan i analisis i dalam i penelitian i ini. i Terdapat i 3 i Akta i yaitu: i 1) i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03- i 2018; i 2) i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018;
i 3) i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03-2018, i yang i semuanya i dibuat i oleh i Notaris i S, i yang i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i Tergugat i telah i Ingkar i Janji/Wanprestasi i dimana i Tergugat i tidak i memenuhi i prestasi i sebagaimana i yang i telah
6 Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.
7 Ibid.
i disepakati i dan i diperjanjikan, i yaitu i untuk i melakukan i penyerahan i rumah i dan i bangunan i obyek i sengketa i sesuai i dengan i waktu i yang i telah i ditetapkan i dan i termuat i dalam i perjanjian i pada i Surat i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli.
Selain i itu i Tergugat i juga i tidak i melaksanakan i kewajiban i pembayarannya i kepada
i Penggugat/Penjual, i baik i Pembayaran i I i maupun i Pembayaran i ke i II, i sebagaimana i diatur i dalam i Pasal i 1 i ayat i 2 i dan i 3 i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i masing i masing i Nomor i 37,
i Nomor i 39 i dan i Nomor i 41, i yang i semuanya i dibuat i tertanggal i 19-03-2018. i Hal i tersebut i merupakan i tindakan i wanprestasi/cidera i janji.
Pengadilan i Negeri i Malang i memutuskan i bahwa i Akta i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i yang i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i Tergugat i telah i Ingkar i Janji/Wanprestasi i dimana i Tergugat i tidak i memenuhi i prestasi i sebagaimana i yang i telah i disepakati i dan i diperjanjikan. i Apabila i dikaitkan i dalam i syarat-syarat i perjanjian
i yang i tercantum i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata i tentang i syarat-syarat i sahnya i perjanjian i yaitu:
1) Sepakat i mereka i yang i mengikatkan i dirinya.
2) Kecakapan i untuk i membuat i suatu i perikatan.
3) Suatu i hal i tertentu.
4) Suatu i sebab i yang i halal.
Unsur i ayat i (1) i dan i (2) i merupakan i Syarat i Subjektif, i sedangkan i ayat i (3) i dan i (4)
i merupakan i Syarat i Objektif. i Jika i suatu i perjanjian i tidak i memenuhi i syarat i subjektif, i maka i perjanjian i tersebut i dapat i dibatalkan. i Sedangkan, i jika i suatu i perjanjian i tidak i memenuhi i syarat i objektif, i maka i perjanjian i tersebut i adalah i batal i demi i hukum. i Dapat i dibatalkan i artinya i salah i satu i pihak i dapat i memintakan i pembatalan i itu. i Perjanjiannya i sendiri i tetap
i mengikat i kedua i belah i pihak, i selama i tidak i dibatalkan i oleh i hakim. i Sedangkan i batal i demi i hukum i artinya i adalah i dari i semula i dianggap i tidak i pernah i ada i dilahirkan i suatu i perjanjian i dan i tidak i pernah i ada i suatu i perikatan.
Pengadilan i Negeri i Malang i dengan i Putusan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,
i memutuskan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i tergugat i telah i wanprestasi. i Wanprestasi i terjadi i bukan i karena i keadaan i memaksa i atau i keadaan i di i luar i kekuasaan i ( forje i majeure i atau i overmacht ), i tetapi i terjadi i karena i kelalaian i tergugat i dan i akibat i wanprestasi, i penggugat i dapat i menuntut i pembatalan i perjanjian i di i depan i Hakim, i dengan i demikian i perjanjian i tersebut i tidak i batal i demi i hukum. i Seharusnya i Pengadilan i Negeri i Malang i tidak i membatalkan i perjanjian i yang i dilakukan i oleh i para i pihak, i karna i perjanjian i tersebut i sah i dan i telah i memenuhi i syarat- syarat i perjanjian i sebagaimana i yang i dimaksud i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata. i Tidak i ada i syarat i perjanjian i yang i dilanggar i oleh i para i pihak, i melainkan i yang i terjadi i hanya i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i Pihak i Tergugat. i Maka i menurut i hemat i penulis i putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i tersebut i tidak i mengikat i dengan i ketentuan i yang i diatur i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata. i Seharusnya i putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i lebih i menitikberatkan i pada i perbuatan i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i pihak i Tergugat, i bukan i malah i memutuskan i akta i menjadi i batal i demi i hukum. i Karena i hal i tersebut i merugikan i para i pihak i dan i Notaris i tentunya i serta i tidak i relevan i dengan i Pasal i 1320 i KUHPerdata.
Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i juga i menyatakan i bahwa i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S. i adalah i sah i menurut i hukum. i Lantas, i jika i sudah i sah i dan i sesuai i dengan i syarat i sahnya i perjanjian i seharusnya i Hakim i dalam i memutuskan i harus i menitikberatkan i pada i perbuatan
i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i pihak i Tergugat, i bukan i malah i memutuskan i akta i menjadi i batal i demi i hukum. i Karena i jika i dinyatakan i akta i batal i demi i hukum, i maka i perjanjian i tersebut i dari i awal i dianggap i tidak i ada i atau i tidak i pernah i terjadi. i Sedangkan i dalam i Putusan i Pengadilan i tersebut i Hakim i memutusakan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i tersebut i sah. i Hal i ini i tentu i menimbulkan i inkonsistensi i dalam i Putusan i Hakim i itu i sendiri. i
Berdasarkan uraian di atas terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang, pembahasan dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada dua hal yang menyangkut dengan:
1. Bagaimana putusan Hakim ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan?

## PEMBAHASAN
1.  Putusan i Hakim i Pengadilan i Negeri i Malang i Ditinjau i dari i Aspek i Yuridis, i Filosofis,
i dan i Sosiologis
a.  Aspek i Yuridis i Pembatalan i Akta i Notaris i dalam i Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg
Dasar i berlaku i secara i yuridis i untuk i putusan i hakim, i antara i lain:
1.  Hakim i memiliki i kewenangan i memutus i suatu i perkara; i
2.  Hakim i melakukan i penyesuaian i atau i interpretasi i hukum i berdasarkan i jenis i dan i bentuk i peraturan i dengan i materi i persidangan;
3.  Hakim i memenuhi i prosedur i dan i tata i cara i yang i tertib i dalam i membuat i putusan; 4.  Dalam i membuat i putusan i hakim i tidak i boleh i bertentangan i dengan i peraturan i yang i lebih i tinggi i dan i sumber i segala i sumber i hukum i di i indonesia i yaitu i Undang-Undang
i Dasar i 1945 i dan i Pancasila.
Pada i Putusan i Pengadilan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i Hakim i memutuskan i dalam i pokok i perkara i nomor i (2) i bahwa i menyatakan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018, i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19- 03-2018, i dan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03- i 2018, i yang i semuanya i dibuat i oleh i Notaris i S. i adalah i sah i menurut i hukum. i Namun i kemudian i pada i Putusan i Hakim i dalam i pokok i perkara i nomor i (4) i bahwa i Hakim i Menyatakan i karena i Tergugat i telah i Ingkar i Janji/Wanprestasi i maka i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018, i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018,
i dan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03- i 2018, i yang i semuanya i dibuat i oleh i Notaris i S, i telah i “ i BATAL i “ i demi i hukum.
Maka i jika i ditinjau i dari i aspek i yuridis, i Putusan i Hakim i Negeri i Malang i tersebut i tidak i relevan i antar i pokok i perkara i dalam i putusan i dimana i disatu i sisi i Hakim
i menyatakan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S. i dinyatakan i Sah i menurut i hukum i dan i memenuhi i syarat-syarat i yang i tercantum i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata. i Namun i dalam i putusan i pokok i perkara i yang i lain i Hakim i menyatakan i bahwa i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i tersebut i batal i demi i hukum. i Hal i ini i tentu i bertentangan i dengan i ketentuan i dalam i Pasal i 1320 i KUHperdata. i
Adapun i syarat-syarat i perjanjian i yang i tercantum i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata i tentang i syarat-syarat i sahnya i perjanjian i yaitu:
1) Sepakat i mereka i yang i mengikatkan i dirinya.
2) Kecakapan i untuk i membuat i suatu i perikatan.
3) Suatu i hal i tertentu.
4) Suatu i sebab i yang i halal.
Unsur i ayat i (1) i dan i (2) i merupakan i Syarat i Subjektif, i sedangkan i ayat i (3) i dan i (4)
i merupakan i Syarat i Objektif. i Jika i suatu i perjanjian i tidak i memenuhi i syarat i subjektif,
i maka i perjanjian i tersebut i dapat i dibatalkan. i Sedangkan, i jika i suatu i perjanjian i tidak i memenuhi i syarat i objektif, i maka i perjanjian i tersebut i adalah i batal i demi i hukum. i Dapat i dibatalkan i artinya i salah i satu i pihak i dapat i memintakan i pembatalan i itu. i Perjanjiannya
i sendiri i tetap i mengikat i kedua i belah i pihak, i selama i tidak i dibatalkan i oleh i hakim.
i Sedangkan i batal i demi i hukum i artinya i adalah i dari i semula i dianggap i tidak i pernah i ada i dilahirkan i suatu i perjanjian i dan i tidak i pernah i ada i suatu i perikatan.
Pengadilan i Negeri i Malang i dengan i Putusan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,
i memutuskan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i tergugat i telah i wanprestasi. i Wanprestasi i terjadi i bukan i karena i keadaan i memaksa i atau i keadaan i di i luar i kekuasaan i ( forje i majeure i atau i overmacht ), i tetapi i terjadi i karena i kelalaian i tergugat i dan i akibat i wanprestasi, i penggugat i dapat i menuntut i pembatalan i perjanjian i di i depan i Hakim, i dengan i demikian i perjanjian i tersebut i tidak i batal i demi i hukum.
Seharusnya i Pengadilan i Negeri i Malang i tidak i membatalkan i perjanjian i yang i dilakukan i oleh i para i pihak, i karna i perjanjian i tersebut i sah i dan i telah i memenuhi i syarat- syarat i perjanjian i sebagaimana i yang i dimaksud i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata. i Tidak i ada i syarat i perjanjian i yang i dilanggar i oleh i para i pihak, i melainkan i yang i terjadi i hanya i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i Pihak i Tergugat. i Maka i menurut i hemat i penulis i putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i tersebut i tidak i mengikat i dengan i ketentuan i yang i diatur i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata. i Seharusnya i putusan i Pengadilan i Negeri i Malang
i lebih i menitikberatkan i pada i perbuatan i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i pihak i Tergugat, i bukan i malah i memutuskan i akta i menjadi i batal i demi i hukum. i Karena i hal i tersebut i merugikan i para i pihak i dan i Notaris i tentunya i serta i tidak i relevan i dengan i Pasal i 1320 i KUHPerdata i dan i dirasa i tidak i memenuhi i aspek i yuridis i dalam i Putusan i Pengadilan i tersebut i serta i mengakibatkan i tidak i adanya i kepastian i hukum i dalam i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris.
b.  Aspek i Filosofis i Pembatalan i Akta i Notaris i dalam i Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg
Pertimbangan i hakim i yang i terdapat i dalam i putusan i tidak i lepas i dari i adanya i aspek i filosofis i penjatuhan i putusan. i Aspek i ini i menitikberatkan i pada i kebenaran i dan i keadilan i yang i tidak i terlepas i juga i dengan i aspek i sosiologis i yang i mempertimbangkan i tata i nilai i budaya i yang i hidup i dalam i masyarakat. i Kedua i aspek i ini i dalam i penerapannya i sangat i memerlukan i pengalaman i dan i pengetahuan i yang i luas i serta i kebijaksanaan i yang i mampu i mengikuti i nilai-nilai i dalam i masyarakat i yang i terabaikan.
Putusan i hakim i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg i juga i sudah i memiliki i dasar i berlaku i secara i filosofis i artinya i hakim i telah i berusaha i menemukan i nilai i keadilan i yang i ada i di i dalam i masyarakat.
Putusan i hakim i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg
i tersebut i jika i ditinjau i dari i aspek i filosofis i kurang i memenuhi i rasa i keadilan, i khususnya i Putusan i Pengadilan i tersebut i dirasa i tidak i adil i untuk i Notaris i S i sebagai i Pejabat i berwenang i yang i membuat i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i bagi i para i pihak, i namun i perjanjian i pengikatan i jual i beli i tersebut i dinyatakan i batal i demi i hukum i oleh i Hakim.
i Padahal i Notaris i hanya i membuat i perjanjian i tersebut i berdasarkan i keterangan i para
i pihak i yang i kemudian i setelah i perjanjian i tersebut i disahkan i terjadi i fakta i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i tergugat, i sehingga i oleh i Hakim i diputuskan i perjanjian i tersebut i batal i demi i hukum i sementara i perjanjian i tersebut i telah i memenuhi i syarat i sahnya i perjanjian i dalam i Pasal i 1320 i KUHPerdata i dan i dinyatakan i sah i menurut i hukum i oleh i Hakim. i Dengan i demikian, i pertimbangan i putusan i hakim i kurang i memenuhi i aspek i filosofis i dari i salah i satu i pihak i yaitu i Notaris i sebagai i Pihak i Turut i Tergugat.
c.  Aspek i Sosiologis i Pembatalan i Akta i Notaris i dalam i Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg
Dasar i berlaku i secara i sosiologis i berarti i bahwa i putusan i hakim i harus i mencerminkan i kenyataan i hidup i dalam i masyarakat i baik i berupa i kebutuhan, i tuntutan,
i atau i masalah i yang i dihadapi. i Aspek i sosiologis, i mempertimbangkan i tata i nilai i budaya i yang i hidup i dalam i masyarakat i dan i mencerminkan i kenyataan i yang i hidup i dalam i masyrakat. i Kenyataan i itu i dapat i berupa i kebutuhan i atau i tuntutan i atau i masalahmasalah i yang i dihadapi. 8
Aspek i sosiologis, i penerapannya i sangat i memerlukan i pengalaman i dan i pengetahuan i yang i luas i serta i kebijaksanaan i yang i mampu i mengikuti i nilai-nilai i dalam i masyrakat i yang i terabaikan. i Jelas i penerapannya i sangat i sulit i sebab i tidak i mengikuti i asas i legalitas i dan i tidak i terikat i pada i sistem. i Pencantuman i ketiga i unsur i tersebut i tidak i lain i agar i putusan i dianggap i adil i dan i diterima i masyarakat.
Aspek i sosiologis i yang i mempertimbangkan i tata i nilai i budaya i yang i hidup i dalam i masyarakat. i Kedua i aspek i ini i dalam i penerapannya i sangat i memerlukan i pengalaman
8 i Yuliandri, i 2013, i Asas-asas i Pembentukan i Peraturan i Perundang-undangan i yang i Baik i Gagasan i Pembentukan i Undang-Undang i Berkelanjutan , i Rajawali i Pers, i Jakarta, i hlm.135.
i dan i pengetahuan i yang i luas i serta i kebijaksanaan i yang i mampu i mengikuti i nilai-nilai i dalam i masyarakat i yang i terabaikan.
Dalam i pelaksanaan i putusan i pengadilan i harus i mencerminkan i tuntutan i kebutuhan i masyarakat i akan i norma i hukum i yang i sesuai i dengan i kesadaran i hukum i masyarakat,
i sehingga i dapat i berlaku i secara i sosiologis i ( sociologische i gelding ). i Hal i tersebut i berarti i mencerminkan i kenyataan i yang i hidup i dalam i masyarakat, i yang i memerlukan i penyelesaian, i sehingga i pelaksanaan i putusan i pengadilan i memperoleh i keberlakuan i sosiologis. i Hal i ini i bermakna i pula i bahwa i pelaksanaan i putusan i pengadilan i terdapat i validitas i secara i sosiologis, i tidak i hanya i sekedar i memperoleh i validitas i secara i yuridis i dan i filosofis.
Putusan i hakim i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg
i mencerminkan i kenyataan i hidup i dalam i masyarakat i yang i mana i sudah i menjadi i kebutuhan i dan i tuntutan i masyarakat i dalam i hubungan i perdagangan i atau i bisnis i khususnya i atau i hubungan i keperdataan i pada i umumnya i membutuhkan i dan i menuntut i adanya i kesungguhan i para i pihak i satu i sama i lain i untuk i memenuhi i kesepakatan i atau i perjanjian i yang i dibuatnya. i Oleh i karena i itu, i putusan i hakim i itu i melindungi i hal i yang i dijunjung i tinggi i oleh i masyarakat i yaitu i penghormatan i terhadap i sebuah i perjanjian i yang i mereka i buat. i Dengan i demikian, i putusan i hakim i ini i diharapkan i akan i diterima i masyarakat i secara i wajar i dan i akan i memiliki i daya i berlaku i yang i efektif i atau i memiliki i dasar i berlaku i secara i sosiologis.
Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i dimana i Hakim i memutuskan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i tergugat i telah i wanprestasi, i jika i ditinjau i dari i aspek
i sosiologis i maka i dapat i menyebabkan i kepercayaan i masyarakat i menurun i terhadap i proses i Peradilan i yang i ada. i Hal i ini i tentu i tidak i diinginkan, i maka i baiknya i Hakim i dalam i memutuskan i suatu i perkara i harus i memperhatikan i aspek i sosiologis.
2.  Pertanggungjawaban i Notaris i terhadap i Akta i yang i Dinyatakan i Batal i Demi i Hukum i Oleh i Pengadilan
a.  Pertanggungjawaban i Yuridis i Notaris i Terhadap i Kerugian i Materil i yang i Ditimbulkan
Secara i rinci i pertanggungjawaban i yuridis i Notaris i terhadap i kerugian i materil i yang i ditimbulkan i terbagi i dalam i beberapa i hal i yaitu:
Pemberian i ganti i rugi i sebagai i pertanggungjawaban i Notaris i terhadap i prilaku i Notaris i yang i mengakibatkan i timbulnya i kerugian i bagi i kliennya. i Undang-undang i hanya i mengatur i penggantian i kerugian i yang i bersifat i materiil. i Kemungkinan i terjadi i bahwa i kerugian i itu i menimbulkan i kerugian i yang i immateriil, i tidak i berwujud, i moril, i idiil, i tidak i dapat i dinilai i dengan i uang, i tidak i ekonomis, i yaitu i berupa i sakitnya i badan, i penderitaan i batin, i rasa i takut, i dan i sebagainya. i Mengingat i kerugian i dalam i hukum i perdata i dipisahkan i menjadi i dua i klasifikasi i yakni i kerugian i Materiil i dan i kerugian i Immateriil. a.  Kerugian i Materiil i yaitu i kerugian i yang i nyata-nyata i ada i yang i diderita i oleh i berupa i biaya, i rugi i dan i bunga.
b.  Kerugian i Immateriil i yaitu i kerugian i atas i manfaat i yang i kemungkinan i akan i diterima i oleh i klien i di i kemudian i hari i atau i kerugian i dari i kehilangan i keuntungan i yang i mungkin i diterima i oleh i klien i di i kemudian i hari. 9
9 i M. i Tjoanda, i Op. i Cit . i hlm. i 48.
Terhadap i adanya i suatu i kerugian i yang i diderita i oleh i klient i atas i suatu i kepentingannya i dalam i akta i Notaris, i maka i terhadap i Notaris i tersebut i dapat i diminatai i pertanggungjawaban i secara i perdata i melalui i mengajukan i gugatan i ke i pengadilan.
i Berkaitan i dengan i gugatan i perdata i yang i ada i hubungannya i dengan i akta i otentik i yang i telah i dibuat i oleh i Notaris. i Terdapat i dua i kemungkinan i kedudukan i Notaris i dalam i gugatan i perdata i tersebut, i yang i di i antaranya:
1) Notaris i dipanggil i dalam i kapasitasnya i sebagai i saksi i di i pengadilan i terkait i dengan
i akta i yang i telah i dibuat i dihadapan i atau i oleh i dirinya i yang i dijadikan i sebagai i alat i bukti i dalam i perkara i perdata;
2) Notaris i dipanggil i dalam i kapasitasnya i sebagai i tergugat i yang i dilayangkan i di i pengadilan i terkait i akta i otentik i yang i dibuatnya i karena i dianggap i telah i merugikan i pihak i penggugat. 10
Putusan i Pengadilan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i yang i dibuat i oleh i Notaris i S,
i Notaris i yang i dijadikan i sebagai i Turut i Tergugat i karena i menerbitkan i akta i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018, i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018, i dan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03- i 2018, i majelis i Hakim i memutuskan i bahwa:
1. Mengabulkan i gugatan i penggugat i untuk i sebagian.
2. Menyatakan i masing i masing:
1) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018;
2) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018;
10 i Habib i Adjie, i 2009, i Hukum i Notaris i Indonesia , i PT. i Refika i Aditama, i Bandung. i Hlm. i 21.
3) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03- i 2018, i yang i semuanya
i dibuat i oleh i Notaris i S.
3. Menyatakan i Tergugat/Bhakti i Soesilo i telah i Ingkar i Janji/Wanprestasi.
4. Menyatakan i karena i Tergugat i telah i Ingkar i Janji/Wanprestasi i maka i Perjanjian
i masing i masing:
1) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018;
2) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018;
3) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03- i 2018, i yang i semuanya i dibuat i oleh i Notaris i S, i telah i “ i BATAL i “ i demi i hukum i ;
5. Menyatakan i Pembayaran i DP/Uang i muka i dari i Tergugat i kepada i Penggugat
i sebagaimana i diatur i didalam i Pasal i 1 i masing-masing:
1) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 37 i tanggal i 19-03-2018;
2) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 39 i tanggal i 19-03-2018;
3) Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i Nomor i 41 i tanggal i 19-03-2018, i yang i semuanya i dibuat i oleh i Notaris i S i menjadi i milik i Penggugat;
4) Memerintahkan i Turut i Tergugat i untuk i tunduk i kepada i Putusan i ini;
5) Menolak i gugatan i Penggugat i selain i dan i selebihnya;
6) Menghukum i Tergugat i untuk i membayar i biaya i perkara i sebesar i Rp. i 1.596.000,-
i (satu i juta i lima i ratus i sembilan i puluh i enam i ribu i rupiah).
Berdasarkan i putusan i perkara i tersebut i dapat i disimpulkan i bahwa i Notaris i dalam i menjalankan i tugasnya i dalam i membuat i suatu i akta, i dimana i kemudian i terjadinya i fakta i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i tergugat i dan i hukum i yang i diterapkan i yaitu i ketentuan
i dalam i perjanjian i tersebut i dan i undang-undang i yang i mengatur i perjanjian i dan i wanprestasi. i
Pengadilan i Negeri i Malang i dengan i Putusan i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,
i memutuskan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i tergugat i telah i wanprestasi. i Pada i putusan i tersebut i Hakim i memerintahkan i Turut i Tergugat i (Notaris i S) i untuk i tunduk i kepada i keputusan i Hakim. i Dalam i hal i ini i Notaris i tidak i dimintai i pertanggungjawaban i oleh i Hakim. i Notaris i hanya i dibebankan i untuk i tunduk i pada i Putusan i Hakim i sehingga i Notaris i dalam i hal i ini i tidak i memiliki i beban i tanggungjawab i kepada i para i pihak. i Hanya i saja i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S i dinyatakan i batal i demi i hukum i dikarenakan i tergugat i telah i wanprestasi.
Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i menyatakan i bahwa i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i yang i dibuat i oleh i Notaris i S. i adalah i sah i menurut i hukum. i Lantas, i jika i sudah i sah i dan i sesuai i dengan i syarat i sahnya i perjanjian i seharusnya i Hakim i dalam i memutuskan i harus i menitikberatkan i pada i perbuatan i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i pihak i Tergugat, i bukan i malah i memutuskan i akta i menjadi i batal i demi i hukum. i Karena i jika i dinyatakan i akta i batal i demi i hukum, i maka i perjanjian i tersebut i dari i awal i dianggap i tidak i ada i atau i tidak i pernah i terjadi. i Sedangkan i dalam i Putusan i Pengadilan i tersebut i Hakim i memutusakan i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i tersebut i sah.
i Hal i ini i tentu i merugikan i Notaris i sebagai i pejabat i yang i berwenang i dalam i membuat i Akta i dimana i pada i Putusan i tersebut i Notaris i sebagai i pihak i Turut i Tergugat. i
Notaris i seharusnya i tidak i menjadi i pihak i Turut i Tergugat i dalam i Putusan i Negeri i Malang i tersebut i hal i ini i dikarenakan i Notaris i tidak i bertanggungjawab i terhadap i akta
i yang i dibatalkan i oleh i Pengadilan i akibat i perbuatan i wanprestasi i Tergugat, i karena i Notaris i hanya i mencatat i apa i yang i dikemukakan i oleh i para i pihak/penghadap i lalu i dituangkannya i ke i dalam i perjanjian/akta. i Notaris
i tidak i bisa i dimintai i pertanggungjawaban i terhadap i akta i yang i dibatalkan i karena i pelanggaran i yang i dilakukan i oleh i salah i satu i pihak i dalam i perjanjian.
b.  Pertanggungjawaban i Administratif i oleh i Notaris i Terhadap i Akta i yang i Dinyatakan i Batal i Demi i Hukum i Oleh i Pengadilan
Notaris i dapat i dijatuhi i sanksi i administratif i apabila i melanggar i ketentuan i Undang- undang, i meliputi:
1.  Paksaan i pemerintahan i (bestuursdwang). i Tindakan i yang i nyata i dari i penguasa i untuk i mengakhiri i suatu i keadaan i yang i dilarang i oleh i kaidah i hukum i administrasi.
2.  Penarikan i kembali i keputusan i (ketetapan) i yang i menguntungkan i (izin, i pembayaran,
i subsidi). i Sanksi i yang i digunakan i untuk i mencabut i suatu i keputusan i atau i ketetapan i yang i menguntungkan i dengan i mengeluarkan i ketetapan i baru.
3.  Pengenaan i denda i Administratif. i Sanksi i pengenaan i denda i administratif i ditujukan i kepada i mereka i yang i melanggar i peraturan i perundang- i undangan i tertentu i dengan i dikenakan i sejumlah i uang i tertentu i berdasarkan i peraturan i perundang-undangan
i yang i bersangkutan i yang i diterapkan i oleh i pemerintah.
4.  Pengenaan i Uang i Paksa i oleh i Pemerintah i (dwangsom). i Pengenaan i uang i paksa i oleh i pemerintah i untuk i menambah i hukuman i yang i pasti i disamping i denda i yang i telah i ditentukan i dalam i peraturan i perundang- i undangan i yang i bersangkutan. 11
11 i Herlien i Budiono, i 2007, i Kumpulan i Tulisan i Hukum i Perdata i di i Bidang i Kenotariatan , i Bandung: i Citra i Aditya i Bhakti, i hlm. i 363-389.
Secara i garis i besar i sanksi i administratif i dapat i dibedakan i 3 i (tiga) i macam, i yaitu:
1.  Sanksi i Reparatif. i Sanksi i ini i ditujukan i untuk i perbaikan i atas i pelanggaran i tata i tertib i hukum. i Dapat i berupa i penghentian i perbuatan i terlarang, i kewajiban i perubahan i sikap i atau i tindakan i sehingga i tercapai i keadaan i semula i yang i ditentukan, i tindakan
i memperbaiki i sesuatu i yang i berlawanan i dengan i aturan. i Contohnya i paksaan i untuk i berbuat i sesuatu i untuk i pemerintah i dan i pembayaran i uang i paksa i yang i ditentukan i sebagai i hukuman.
2.  Sanksi i Punitif. i Sanksi i yang i bersifat i menghukum, i merupakan i beban i tambahan.
i Sanksi i hukuman i tergolong i dalam i pembalasan, i dan i tindakan i preventif i yang i menimbulkan i ketakutan i kepada i pelanggar i yang i sama i atau i mungkin i untuk i pelanggar-pelanggar i lainnya. i Contohnya i pembayaran i denda i kepada i pemerintah,
i teguran i keras.
3.  Sanksi i Regresif. i Sanksi i sebagai i reaksi i atas i suatu i ketidaktaatan, i dicabutnya i hak i atas i sesuatu i yang i diputuskan i menurut i hukum, i seolah-olah i dikembalikan i kepada i keadaan i hukum i yang i sebenarnya i sebelum i keputusan i diambil. i Contohnya
i pencabutan, i perubahan i atau i penangguhan i suatu i keputusan. 12
Pasal i 85 i UUJN i ditentukan i ada i 5 i (lima) i jenis i sanksi i administratif, i yaitu:
1.  Teguran i lisan;
2.  Teguran i tertulis;
3.  Pemberhentian i sementara;
4.  Pemberhentian i dengan i hormat;
5.  Pemberhentian i tidak i hormat.
Sanksi-sanksi i tersebut i berlakunya i secara i berjenjang i mulai i dari i teguran i lisan i sampai i dengan i pemberhentian i tidak i hormat, i karena i Notaris i melanggar i Pasal- i Pasal
12 i Edmond i Makarim, i 2012, i Notaris i dan i Transaksi i Elektronik i : i Kajian i hukum i tentang i Cybernotary i atau i Electronic i Notary , i Raja i Grafindo, i Jakarta, i hlm. i 34.
i tertentu i yang i tersebut i dalam i Pasal i 85 i UUJN. i Jadi i selain i daripada i ketiga i tanggung i jawab i Notaris i tersebut, i pada i intinya i Notaris i dalam i membuat i akta i selalu i dengan i penuh i kehati-hatian i dan i berpedoman i pada i ketentuan i peraturan i perundang- i undangan i yang i berlaku i yakni i UUJN i dan i peraturan i perundang-undangan i lainnya. i Sebagaimana i diketahui i bahwa i tugas i Notaris i adalah i membuat i akta i otentik i yang i fungsinya i untuk i membuktikan i kebenaran i tentang i telah i dilakukannya i suatu i perbuatan i hukum i oleh i para i pihak/penghadap i dan i mencantumkan i identitas i masing-masing i dari i para i pihka i /penghadap i tersebut.
Notaris i mungkin i dapat i berbuat i salah i mengenai i isi i akta i karena i informasi i yang i diberikan i salah, i sengaja i atau i tidak i dari i para i pihak/penghadap. i Dalam i hal i ini i Notaris i tidak i mempunyai i kewajiban i untuk i menyelidiki i kebenaran i tentang i informasi i tersebut i secara i batiniah, i akan i tetapi i hanya i sebatas i lahiriah. i Dengan i demikian i kesalahan i yang i terjadi i pada i materi i akta i bukanlah i tanggung i jawab i Notaris, i melainkan i para i pihak i penghadap. i Namun i apabila i suatu i akta i otentik i itu i timbul i sengketa i di i kemudian i hari i dan i diperkarakan i di i persidangan i maka i dalam i proses i persidangan i tersebut i hakim i akan i melakukan i pembuktian i dengan i menilai i dapat i tidaknya i diterima i suatu i alat i bukti i dan i menilai i kekuatan i pembuktiannya.
Dalam i Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg,
i Notaris i tidak i dibebankan i tanggungjawab i apapun. i Dalam i hal i ini i tanggung i jawab i Notaris i hanya i terbatas i dengan i perintah i Hakim i yang i memerintahkan i Notaris i untuk i tunduk i pada i Putusan i Hakim i yang i tertuang i dalam i putusan. i Untuk i kerugian i dan i biaya i perkara i dibebankan i hanya i kepada i Tergugat i bukan i kepada i Notaris. i Notaris i memang i tidak i dibebankan i pada i tanggungjawab i terhadap i akta i yang i dibatalkan i namun i Notaris
i dirugikan i karena i Notaris i menjadi i pihak i Turut i Tergugat i yangmana i seharusnya i dalam i kasus i tersebut i Notaris i hanyalah i sebagai i saksi i bukan i malah i menjadi i Pihak i Turut i Tergugat. i Hal i ini i tentu i merugikan i Notaris, i sementara i kasus i tersebut i terjadi i karena i adanya i wanprestasi i yang i dilakukan i oleh i Tergugat i yang i tidak i ada i kaitan i nya i sama i sekali i dengan i Notaris.
Notaris i hanya i mencatat i apa i yang i dikemukakan i oleh i para i pihak/penghadap i yang i kemudian i dituangkan i kedalam i perjanjian/akta. i Notaris i tidak i bisa i dimintai i pertanggungjawaban i terhadap i akta i yang i dibatalkan i karena i pelanggaran i yang i dilakukan i oleh i salah i satu i pihak i dalam i perjanjian.

## KESIMPULAN
a.  Putusan
i Hakim i Pengadilan i Negeri i Malang i dalam i Putusan
i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg i ditinjau i dari i 3 i (tiga) i aspek i yaitu i yuridis, i filosofis, i dan i sosiologis. i Pertama, i aspek i yuridis i Putusan i Hakim i Negeri i Malang i tersebut i tidak i relevan i antar i pokok i perkara i dalam i putusan i dimana i Hakim i menyatakan i perjanjian i pengikatan i jual i beli i sah, i namun i perjanjian i pengikatan i jual i beli i tersebut i dinyatakan i batal i demi i hukum. i i Kedua, i aspek i filosofis i kurang i memenuhi i rasa i keadilan, i khususnya i Putusan i Pengadilan i tersebut i dirasa i tidak i adil i untuk i Notaris i S i sebagai i Pejabat i berwenang i yang i membuat i Perjanjian i Pengikatan i Jual i Beli i bagi i para i pihak i yang i dinyatakan i batal i demi i hukum i oleh i Hakim. i Ketiga, i aspek i sosiologis i putusan i hakim i dapat i menyebabkan i kepercayaan i masyarakat i menurun i terhadap i proses i Peradilan i yang i ada.
b.  Bentuk i pertanggungjawaban i Notaris i terhadap i akta i yang i dinayatakan i batal i demi i hukum i oleh i pengadilan i meliputi i pertanggungjawaban i secara i perdata i dan
i pertanggungjawaban i administratif. i Dalam i Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, i Notaris i tidak i dibebankan i tanggungjawab i apapun. i Dalam i hal i ini i tanggung i jawab i Notaris i hanya i terbatas i dengan i perintah i Hakim i yang i memerintahkan i Notaris i untuk i tunduk i pada i Putusan i Hakim i yang i tertuang i dalam
i putusan.

## DAFTAR i PUSTAKA
Andi i Mamminanga. i 2008. i “Pelaksanaan i Kewenangan i Majelis i Pengawas i Notaris i Daerah i dalam i Pelaksanaan i Tugas i Jabatan i Notaris i berdasarkan i UUJN”. i Tesis. i Fakultas i Hukum. i Universitas i Gajah i Mada. i Yogyakarta. Djoko i Sukisno. i 2008. i “Pengambilan i Foto i Copi i Minuta i Akta i dan i Pemanggilan i Notaris” i Mimbar i Hukum . i Volume i 20. i Nomor i 1. i Fakultas i Hukum. i Universitas i Gadja i Mada. G.H.S. i Lumban i Tobing. i 1999. i Peraturan i Jabatan i Notaris . i Cetakan i ke-5. i Erlangga. i Jakarta.
Habib i Adjie. i 2009. i Hukum i Notaris i Indonesia . i PT. i Refika i Aditama. i Bandung. __________. i 2009. i Sanksi i Perdata i Dan i Administratif i Terhadap i Notaris i Sebagai i Pejabat i Publik . i Penerbit i PT. i Refika i Aditama. i Bandung. Hartanti i Sulihandari i dan i Nisya i Rifiani. i 2013. i Prinsip-Prinsip i Dasar i Profesi i Notaris . i Dunia i Cerdas. i Jakarta.
Herlien i Budiono. i 2007. i Kumpulan i Tulisan i Hukum i Perdata i di i Bidang i Kenotariatan . i Bandung: i Citra i Aditya i Bhakti. Kitab i Undang-Undang i Hukum i Perdata Putusan i Pengadilan i Negeri i Malang i Nomor i 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg. Republik i Indonesia. i Undang-Undang i Tentang i Jabatan i Notaris . i UU i Nomor i 2 i Tahun i 2014 i Perubahan i Atas i UU i Nomor i 30 i tahun i 2004. i LNRI i Tahun i 2014 i Nomor i 3. i TLNRI i Nomor i 5491.
Wawan i Tunggal i Alam. i 2001. i Hukum i Bicara i Kasus-kasus i dalam i Kehidupan i Sehari-hari i Milenial i Populer . i Jakarta.
Yuliandri. i 2013. i Asas-asas i Pembentukan i Peraturan i Perundang-undangan i yang i Baik i Gagasan i Pembentukan i Undang-Undang i Berkelanjutan . i Rajawali i Pers. i Jakarta. Zuliana i Maro i Batubara. i 2011. i “Analisis i Yuridis i Terhadap i Pembatalan i Akta i Notaris i (Studi i Kasus i Pada i Pengadilan i Negeri i Medan)”. i Tesis. i Fakultas i Hukum. i USU i Medan.