## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN  SEBAGAI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KOTA DENPASAR

## Drs. I Nyoman Artayasa, M Si
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Mahendradatta - Denpasar
Email : Suhartayasa@gmail.com
Abstrak, Kebijakan otonomi daerah terlahir dengan tujuan untuk menjaga pemerintahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mendorong kemampuan prakarsa dan kreatifitas pemerintah  daerah  dan  masyarakat  daerah  dalam  mengejar  kesejahteraan.  Kebijakan    publik  adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan  sesuatu.   Hakekat pelayanan publik adalah  pemberian  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat    Otonomi  daerah  memberikan  kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota untuk menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,  Pemerintah  Kota  Denpasar  mengadopsi  kearifan  lokal  yaitu  falsafah  Sewaka  Dharma. Sewaka Dharma dapat diartikan sebagai “Melayani adalah Kewajiban.” .

## Kata Kunci : Kebijakan Publik Sewaka Dharma,  ,Otonomi Daerah
Abstract, Policy of regional autonomy was born with the aim to keep the government and the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI), by encouraging the ability of initiative and creativity of local  government  and  local  communities  in  the  pursuit  of  prosperity.  Public  Policy  is  whatever governments choose to do or not todo. The principle of public service is to provide a service with a good quality to the community which embodies the obligation of the government apparatus as a public servant . Regional autonomy gives authority to local government in this case the city government to explore potential areas to improve the quality of service to the community. In providing good service to the community, Denpasar government adopt local wisdom that philosophy Sewaka Dharma. Sewaka Dharma can be defined as "Serving is the obligation."

## Keywords: Public Policy , Sewaka Dharma,  Local Autonomy

## Latar Belakang.
Kebijakan otonomi daerah terlahir dengan tujuan  untuk  menjaga  pemerintahan  dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  dengan  mendorong  kemampuan prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan.  Otonomi  daerah  pada  dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan , demokrasi dan kesejahteraan  rakyat . Otonomi  daerah  sangat
erat  kaitannya  dengan  demokrasi.  Demokrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Otonomi daerah mengatur  hubungan  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah.  Di  dalam  negara kesatuan  perlu  adanya  keharmonisan  antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kebijakan  otonomi  daerah  membawa angin  baru  dan  optimism  bagi  daerah  dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya  serta  suasana  baru  dalam
hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Masyarakat  daerah  yang  selama  ini lebih banyak pada posisi dimarginalkan, maka selanjutnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan  pengakuan  dan  penghargaan terhadap hak-hak, aspirasi dan kepentingannya. Dengan  kebijakan  otonomi  daerah  ini, anggapan  bahwa  pemerintah  lebih  tahu kebutuhan  masyarakat  akan  bergeser  kepada masyarakat  lebih  mengetahui  kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya sendiri.
Namun  dalam  perjalanannya  seringkali terjadi  pemahaman  yang  berbeda  baik  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan masyarakat  sendiri.  Keadaan  ini  sering mengaburkan semua harapan kita tentang masa depan  kehidupan  masyarakat  dimana  hal  ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan pemerintah kepada masyarakat  yang lebih  dikenal  dengan pelayanan publik.
Hakekat pelayanan publik adalah pemberian  pelayanan  yang  berkualitas  kepada masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.  Masyarakat  setiap  saat  selalu menuntut  pelayanan  publik  yang  berkualitas dari birokrat, meskipun  tuntutan  itu terkadang tidak  sesuai  dengan  harapan  ,  karena  secara empiris  pelayanan  publik  yang  terjadi  selama ini  terkesan  berbelit-belit,  lamban,  mahal  dan melelahkan.  Kecendrungan  seperti  itu  terjadi karena  masyarakat  masih  diposisikan  sebagai fihak  yang  melayani  bukan  sebagai  yang dilayani.

## A. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan yang dihadapi adalah  sebagai berikut :
1. Kebijakan  Publik  yang  bagaimana  dapat meningkatkan Pelayanan yang berorientasi pelayanan prima?
2. Bagaimana  Sumber  Daya  manusia  dalam memberikan pelayanan publik ?

## B. Manfaat Penelitian
1. Secara  Akademis  dapat  digunakan sebagai  bahan  masukan/referensi  bagi pemerintah  untuk  membuat  strategi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar.
2. Secara  praktik  dapat  memberikan masukan  dalam  upaya  meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## A.  Pengertian  Kebijakan  Publik  dan
Pelayanan Publik.
Hakekat kebijakan  publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan    sesuatu.    Artinya  1)  Kebijakan public  dibuat  oleh  badan  pemerintah  ,  bukan organisasi  swasta.  2)  Kebijakan  public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Dan  Pelayanan  Publik  sesuai  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  pada pasal  1  ayat  1  disebutkan  :  Pelayanan  publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang  -undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,  dan/atau  pelayanan  administrative  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan public.
Hakekat pelayanan publik adalah pemberian  pelayanan  yang  berkualitas  kepada
masyarakat  yang  merupakan  perwujudan kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas, menurut Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan  Publik  :  Teori  Kebijakan  dan Implementasi ,  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator di bawah ini :
1. Transparansi .
Dalam  artian  bersifat  terbuka,  mudah, dapat diakses oleh semua fihak, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas.
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
3. Kondisional.
Sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif.
Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  pubik  dengan memperhatikan  aspirasi  kebutuhan  dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak.
Tidak  diskriminatif,  dalam  artian  tidak membeda-bedakan  suku,  agama,  ras, golongan , gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban
masing-masing fihak.
A. Pengertian Sewaka Dharma.
Sewaka  Dharma  dapat  diartikan  sebagai “ Melayani adalah Kewajiban.” Falsafah inilah
yang ditanamkan kepada semua pegawai yang ada  di  Pemerintah  Kota  Denpasar,  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.  Dengan Sewaka  Dharma fungsi hakiki  pemerintah  Kota  Denpasar  adalah pelayanan ( service ) yang membuahkan keadilan,  pemberdayaan  yang  mendorong kemandirian  dan  pembangunan  menciptakan kesejahteraan  rakyat.  Semangat Sewaka Dharma (melayani  adalah  kewajiban)  sebagai motto pelayanan publik di Kota Denpasar dapat merubah mindset aparatur  di  Kota  Denpasar dari dilayani menjadi melayani
Pelayanan dengan Sewaka Dharma telah memberikan  begitu  banyak  pengetahuan deskriptip-empiris untuk memperkaya pemahaman  dalam  rangka  pengabdian  oleh aparat  Pemerintah  Kota  Denpasar. Sewaka Dharma adalah  konsep  pelayanan  yang menekankan  pada  keselarasan  fikiran,  ucapan dan  tindakan  pelayanan  demi  harmoni  nilai kemanusiaan, kealaman dan Ketuhanan.
B. Pengertian Otonomi Daerah.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  definisi otonomi
daerah adalah sebagai
berikut: Otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  usan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan , demokrasi dan kesejahteraan  rakyat . Otonomi  daerah  sangat
erat  kaitannya  dengan  demokrasi.  Demokrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Otonomi daerah mengatur hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Di  dalam  negara  kesatuan perlu  adanya  keharmonisan  antara  kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah  otonom,  selanjutnya  disebut daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dampak  positif  otonomi  daerah  adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang  ada  di  masyarakat.  Berkurangnya wewenang  dan  kendali  pemerintah  pusat mendapatkan  respon  tinggi  dari  pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di  daerahnya  sendiri.  Bahkan  dana  yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan  melalui  jalur  birokrasi  dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan  pemerintah  lokal  mendorong pembangunan daerah serta membangun program  promosi  kebudayaan  dan  juga pariwisata Dengan melakukan otonomi daerah maka  kebijakan-kebijakan  pemerintah  akan lebih  tepat  sasaran,  hal  tersebut  dikarenakan pemerintah  daerah  cinderung  lebih  menegeti keadaan  dan  situasi  daerahnya,  serta  potensi- potensi  yang  ada  di  daerahnya  daripada pemerintah pusat.

## PEMBAHASAN
DAN

## HASIL PENELITIAN
A. Kebijakan Publik di Kota Denpasar .
Kota  Denpasar  pada  mulanya  merupakan pusat Kerajaan Badung yang akhirnya menjadi Pusat    Pemerintahan  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Badung,  bahkan  mulai  tahun  1958 Denpasar  dijadikan  pula  Pusat  pemerintahan Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali.  Pada  Tahun 1978 Kota Denpasar menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 123,98 km 2 dengan jumlah penduduk pada saat terbentuknya  206.059  jiwa  dan  tingkat pertumbuhan  penduduk  saat  itu  3,5  %  per tahun.  Dalam  perkembangannya  dilakukan reklamasi Pulau Serangan yang menambah luas Kota  Denpasar  lagi    3,80  Km 2 ,  sehingga  luas Kota  Denpasar  saat  ini  adalah  :    127,78  km 2 . Kemudian  dengan  Undang-Undang  nomor  1 Tahun  1992,  maka  terbentuklah  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Denpasar,  yang  telah diresmikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  pada tanggal  27  Februari  1992.  Momentum  ini merupakan  babak  baru  dalam  pemerintahan Kotamadya Dati II Denpasar.
Dengan berlakunya Undang-Undang nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  maka  sebutan  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Denpasar  berubah  menjadi  Kota Denpasar.  Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan  yaitu  Kecamatan  Denpasar  Barat, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar  Timur  dan  Kecamatan  Denpasar Selatan.  Jumlah  penduduknya  saat  ini  adalah sebanyak  :  680.919  jiwa.  Dengan  tingkat kepadatan penduduk 5.329 jiwa/Km 2 .
Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik  di  Kota  Denpasar  yang nantinya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Inovasi  pelayanan  publik  di  Kota Denpasar sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar mengadopsi  kearifan  lokal  yaitu  falsafat Sewaka  Dharma . Sewaka  Dharma dapat
diartikan sebagai “ Melayani adalah Kewajiban.” Falsafah  inilah  yang  ditanamkan kepada semua pegawai yang ada di Pemerintah Kota  Denpasar,  untuk  memberikan  pelayanan yang  terbaik  kepada  masyarakat.  Dengan Sewaka  Dharma fungsi  hakiki  pemerintah Kota Denpasar adalah pelayanan ( service ) yang membuahkan  keadilan,  pemberdayaan  yang mendorong  kemandirian  dan  pembangunan menciptakan  kesejahteraan  rakyat.  Semangat Sewaka  Dharma (melayani  adalah  kewajiban) sebagai  motto  pelayanan  publik  di  Kota Denpasar  dapat  merubah mindset aparatur  di Kota Denpasar dari dilayani menjadi melayani Pelayanan  dengan Sewaka  Dharma telah memberikan  begitu  banyak  pengetahuan deskriptip-empiris untuk memperkaya pemahaman  dalam  rangka  pengabdian  oleh aparat  Pemerintah  Kota  Denpasar. Sewaka Dharma adalah  konsep  pelayanan  yang menekankan  pada  keselarasan  fikiran,  ucapan dan  tindakan  pelayanan  demi  harmoni  nilai kemanusiaan, kealaman dan Ketuhanan. Dalam  memberikan  pelayanan  publik dengan semangat sewaka dharma diimplementasikan  dengan  wujud  nyatanya
dengan 3 S, 3 K dan 1E. 3 S disini dimaksudkan adalah Senyum,  Sopan dan Sungguh-sungguh . Artinya  dalam  memberikan  pelayanan  kita harus  menampilkan  kesan  pertama  dengan keramahan  yang  ditampilkan  dengan  senyum. Dalam  melayani  kita  harus  mengedepankan sopan  santun  dan  tidak  tebang  pilih,  tanpa memandang  siapa  yang  kita  layani.  Dalam memberikan  pelayanan  kita  harus  sungguh- sungguh dalam artian kita memahami apa yang mesti kita kerjakan.
Kemudian 3 K, disini dimaksudkan adalah Ketelitian, Kecepatan dan Ketepatan . Ketelitian  disini  sangat  penting,  sehingga pelayanan  tidak  terkesan  berbelit-belit,  dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dibelakang  hari.  Pelayanan  yang  kita  berikan kepada  masyarakat  harus  cepat  dan  sesuai dengan  SOP  yang  telah  ada.  Ketepatan  dalam artian  tidak  permasalahan/  kesalahan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah 1 E , yaitu Evaluasi .  Semua  hasil  pelayanan  yang  kita berikan kepada masyarakat perlu kita evaluasi, untuk mengetahui dimana letak kelemahan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan yang didasari atas semangat sewaka dharma.
Menjaga  keutuhan  Negara  Kasatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  kewajiban kita  semua.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan membangun  pelayanan  publik  yang  dilandasi dengan    semangat Sewaka  Dharma .  Otonomi daerah  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah kota  untuk  menggali  potensi-potensi  daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat ini tidak hanya
diinginkan  tapi  harus  diciptakan.  Semangat sewaka dharma ditanamkan di hati dan fikiran semua  aparatur  yang  ada  di  Pemerintah  Kota Denpasar. Sehingga semua pegawai berpotensi memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat,  dengan  meletakan  semangat pelayanan  ,  hasrat  pelayanan  dengan  motto Sewaka  Dharma di  dalam  hati  dan  fikiran semua karyawan Pemerintah Kota Denpasar. B. Sumber  Daya  manusia  yang  membuat kebijakan  publik.
Untuk membuat kebijakan dan memberikan pelayanan yang berkualitas maka diperlukan  beberapa  persyaratan  yang  mesti dipenuhi ,antara lain :
a. Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  yang memadai.
Kemampuan  pengetahuan,  keterampilan dan pengalaman serta didukung oleh sikap mental,  moral,loyalitas  dan  dedikasi  dari pegawai akan mendukung bagi terwujudnya  kinerja  pelayanan  pegawai yang optimal.
b. Rekruitmen yang baik.
Untuk mendapatkan pegawai yang kualifikasi  yang  baik  dalam    memberikan pelayanan diperlukan suatu mekanisme dan proses rekuitmen yang tertata dengan baik dan benar.
c. Pembinaan yang memadai.
Untuk  dapat  senantiasa  meningkatkan kualitas  pelayanan  maka  perlu  adanya pembinaan untuk meningkatkan kapasitasnya secara terencana dan berkelanjutan.
d. Pengawasan Masyarakat.
Pengawasan masyarakat baik oleh lembaga perwakilan rakyat, media massa, LSM, dan masyarakat secara langsung perlu dilaksanakan dan ditingkatkan secara terus menerus.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Kebijakan  public  dalam  meningkatkan Pelayanan yang ideal untuk Kota Denpasar adalah  Pelayanan  Publik  dengan  Falsafah Sewaka  Dharma  yang  berarti  Melayani adalah Kewajiban .
2. Pelayanan  Publik  dengan  Sewaka  Dharma diimplementasikan dengan 3 S ( senyum,sopan dan sungguh-sungguh), 3 K ( ketelitian, ketepatan dan kecepatan ), 1 E ( Evaluasi ).
3. Sumber  daya  manusia  yaitu  penyelenggara pelayanan  publik  harus  memadai,  melalui rekruitmen  yang  baik  ,  serta  pembinaan- pembinaan  dan  pengawasan  yang  terus menerus.
Saran.
1. Pemerintah  Kota  Denpasar  agar  terus menerus  menanamkan  falsafah  Sewaka Dharma kepada semua pegawai yang ada di Kota Denpasar.
2. Semua  pegawai  di  Kota  Denpasar  agar memahami  dan  melaksanakan  falsafah Sewaka Dharma.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwijanto Agus ,dkk, 2006. Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Isran  Noor,  2012. Politik  Otonomi  Daerah untuk penguatan NKRI. PT. Profajar
Jurnalism.
…………., 2012. Isran Noor dalam Perspektif
Media. PT Profajar Jurnalism .
Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2006. Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan  Implementasi .  Jakarta:  Bumi
Aksara.
Media  Sewaka  Dharma,  2012. Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal, Denpasar : Bagian Organisasi
Setda Kota Denpasar.
Pemerintah  Kota  Denpasar,  2011. Selayang Pandang Kota Denpasar. Denpasar:
Pemerintah Kota Denpasar
Sudharta,Tjok  Rai  dan  Gde  Pudja  MA,2000.
Manawa Dharmasastra :Kompediun Hukum Hindu , Jakarta:
Balai Bahasa.
Sura, I Gede, dkk.2002. Kamus Istilah Agama
Hindu . Denpasar: Pemerintah
Provinsi Bali.
Syamsuddin  Haris,  2005. Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah:  Desentralisasi, Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintahan  Daerah. Jakarta  :
LIPI Press.
Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik.