Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia

## Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin 1 , Rohmini Indah Lestari 2 ,
Saifudin Saifudin 3 , Difa Ayu Putrisetia 4
1,4 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2 Magister Manajemen Universitas Semarang, Semarang, Indonesia 3 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Semarang, Indonesia zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital berbasis financial technology peer to peer lending .  Pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  bidang  keuangan  ditandai  dengan lahirnya financial  technology  (Fintech) .  Hadirnya Fintech membawa  kemudahan  di  segala  jenis transaksi  keuangan.  Namun  dampak  positif  tersebut  tidak  lepas  juga  dari  dampak  negatif  yang timbul.  Hal  ini  terjadi  karena  banyak  pelaku  usaha  yang  mendirikan  atau  menjalankan Fintech tanpa adanya izin atau terdaftar di OJK. Pengaturan Fintech sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah.    Hasil  penelitian  ini  adalah  ketiadaan  pengaturan  yang  komprehensif  berpotensi mengakibatkan  lemahnya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen Fintech .  Perlu  adanya  regulasi yang  komprehensif  terkait  adanya Fintech ilegal  dan  juga  perlindungan  terhadap  konsumen Fintech .  Pengawasan  yang  optimal  terhadap  jasa  layanan Fintech akan  memberikan  rasa  aman untuk  para  konsumen Fintech dan  dapat  terlindungi  hak-hak  dari  konsumen.  OJK  dalam melaksanakan  pengawasan  terhadap Fintech belum  maksimal  dan  masih  terus  bermunculan penyelenggran Fintech ilegal. Kata Kunci : Fintech; Jasa Keuangan; Keuangan Digital

## Abstract
This research aims to examine the regulation and supervision of the Financial Services Authority (OJK)  regarding  the  provision  of  financial  technology-based  peer-to-peer  lending  services.  The utilization  of  knowledge  and  technology  in  the  financial  sector  is  marked  by  the  emergence  of financial technology (Fintech). The presence of Fintech has brought convenience to various types of  financial  transactions.  However,  these  positive  impacts  are  not  without  their  negative consequences.  This  is  because  many  businesses  establish  or  operate  Fintech  platforms  without proper  authorization  or  registration  with  the  OJK.  The  regulation  of  Fintech  itself  is  scattered across  various  legal  provisions.  This  research  method  is  normative  juridical.  The  results  of  this study  indicate  a  lack  of  comprehensive  regulation,  which  has  the  potential  to  weaken  legal protection  for  Fintech  consumers.  There  is  a  need  for  comprehensive  regulations  addressing illegal  Fintech  activities  and  consumer  protection  in  the  Fintech  sector.  Optimal  supervision  of Fintech  services  will  provide  a  sense  of  security  for  Fintech  consumers  and  protect  their  rights. The OJK's supervision of Fintech has not been maximized, and illegal Fintech providers continue to emerge.
Keywords: Fintech; Financial Services; Digital Finance
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia

## 1. PENDAHULUAN
Saat  perkembangan  teknologi  informasi  berkembang  dengan  sangat  cepat, melalui  teknologi  informasi  segala  hal  dapat  dilakukan  dengan  cepat  kapan  saja dan  dimana  saja.  Hal  ini  juga  dimanfaatkan  oleh  jasa  keuangan  yang menggunakan  kemajuan  teknologi  informasi. 1 Salah  satu  bentuk  pemanfaatan teknologi  informasi  yaitu  dengan  hadirnya  jasa  layanan  keuangan  berbasis financial technology ( Fintech ). Melalui Fintech telah dikembangkan inovasi  jasa layanan  keuangan  digital  denagn  transaksi  pembayaran  menggunakan  layanan digital.  Layanan  jasa  keuangan  dengan  memanfaatkan Fintech  Peer  to  Peer Lending  (Fintech) ini  akan  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  jasa layanan  keuangan.  Keunggulan  dari Fintech dapat  diakses  oleh  siapa  saja  juga dapat  membantu  pelaku  UMKM  yang  selama  ini  tidak  tersentuh  jasa  layanan perbankan  keuangan  konvensional  dapat  memanfaatkan Fintech dalam memperoleh atau menambah modal usaha mereka. 2
Persyaratan  bagi  penyelenggaran  layanan  digital  keuangan  ( Fintech )  telah diatur  di  Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77 /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  (POJK  LPMUBTI).  Selain  itu  juga  diatur  bahwa  bentuk  badan  usaha penyelenggara Fintech dapat  berupa  perseroan  terbatas  atau  koperasi. Fintech pada awal kehadirannya berfungsi sebagai layanan pendukung lembaga keuangan agar menjadi lebih efisien, akan tetapi fungsi ini lama kelamaan berubah dengan munculnya  berbagai start-up ,  yang  mengembangkan Fintech sehingga  menjadi lembaga jasa keuangan.
Adanya Fintech tentu  tidak  hanya  membawa  dampak  baik  kepada masyarakat, tidak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang online atau Fintech yang melakukan  manipulasi  kepada  penggunanya  untuk  terus  mengajukan  pinjaman uang.  Hal  ini  yang  mengakibatkan  adanya  kasus  penipuan  berkedok  pinjaman online. Karena  dinilai  mudah  melakukan  pinjaman online ini,  hanya  dengan bermodalkan  KTP  saja  dana  sudah  bisa  cair.  Sedangkan  di  era  perkembangan teknologi  sekarang  ini  data  pribadi  bukanlah  suatu  hal  yang  rahasia  lagi,  setiap orang  dapat  mengakses  atau  mengunduh  data  pribadi  seseorang.  Biasanya  para pelaku  pinjaman online tersebut  merupakan Fintech ilegal  yang  kehadirannya tidak atas izin atau tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kerawanan  penyalahgunaan  data  pribadi  nasabah  juga  menjadi  persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi membuat perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dapat  mengakses  seluruh  data  yang  ada  di  ponsel.  Setiap Fintech yang  telah terdaftar/berizin  dari  OJK  telah  dilarang  untuk  mengakses  daftar  kontak,  berkas
1 Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap  Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowfunding),” Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi  Unsurya 4, no. 2 (2019): 115–24, https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051.
2 Rohmini Indah Lestari et al., “Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer ( P2P ) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang,” Journal of Dedicators Community 6, no. 3 (2022): 241–54.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
gambar  dan  informasi  pribadi  dari smartphone pengguna Fintech yang  tidak berhubungan  langsung  dengan  pengguna.    Adanya  risiko  tersebut,  masyarakat sebenarnya sudah dihimbau menggunakan layanan Fintech berizin. Namun, tetap saja  layanan Fintech illegal  ini  masih  marak  digunakan  masyarakat.  Upaya pemblokiran operasi Fintech illegal juga telah dilakukan oleh OJK, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  dan  Kepolisian  Republik Indonesia.  Namun  upaya  tersebut  masih  belum  maksimal  sehingga  perusahaan Fintech ilegal masih terus bermunculan.
Data dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia (AFPI) yang saaat ini memiliki jumlah anggota sebanyak 102 penyelenggara Fintech sampai dengan bulan Juni 2023 telah tercatat Rp. 548 trilyun telah tersalurkan kepada masyarakat yang  terbagi  dalam  104.271.293  jumlah  rekening  penerima  pinjaman Fintech . 3 Data tersebut  menjelaskan bahwa jasa layanan keuangan berbasis Fintech sangat diminati  masyarakat  dan  mempunyai  poetnsi  yang  besar  bagi  pemilik  modal dalam melakukan inevstasi di jasa layanan keuangan berbasis Fintech .  Faktor ini juga  yang  menyebabkan  para  pelaku  usaha  berbondong-bondong  untuk mengembangkan  bisnis Fintech di  Indonesia.  Namun  sayangnya,  pentingnya pendaftaran  atau  izin  yang  di  dapatkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  acap  kali tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha Fintech . Sampai dengan bulan Juli 2023 OJK telah mencatat 5.790 penyelenggara Fintech telah diberhentikan atau dicabut izin  nya  atau  tercatat  sebagai  peyelenggara Fintech ilegal.  Entitas  tersebut dihentikan, lantaran dicabut  izin  operasionalnya  atau tidak terdaftar. 4 Masyarakat sebagai  nasabah  dari  jasa  layanan  keuangan  dituntut  lebih  berhati-hati  dalam memanfaatkan jasa layanan Fintech ilegal. Masyarakat harus dapat membedakan jasa layanan Fintech yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak mempunyai izin dari OJK.
Bebrapa  penelitian  terdahulu  yang  mengangkat  tema  tentang  peran    OJK dalam pengawasan Fintech telah diangkat  antara lain oleh Pakpahan dkk (2020), dalam penelitiannya tentang pengawasan terhadap Fintech terdapat 2 intitusi yang mengatur dan mengawasai Fintech yaitu Bank Indonesia dan OJK. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang pengawasan OJK  terhadap Fintech saja tetapi juga menjelaskan  pengawasan jasa layanan keuangan digital lainnya seperti e-money. e  wallet,  marketplace,  payment  gateway, marketplace asuransi,  dan marketplace reksadana  dan Fintech. Penelitian  ini  juga  menjelaskan  tentang  pelaksanaan pengawasan  OJK  terhadap  jasa  layanan  keuangan Fintech .  Walaupun  dalam
3 “Data  Nasabah  APFI,”  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI),  2023, https://afpi.or.id/.
4 Amelia  Rahima  Sari,  “OJK  Dan  KLHK  Teken  MoU  Bursa  Karbon,  Begini  Catatan  Ekonom,” Tempo.Co.Id ,  July  23,  2023,  https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon- begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
penelitian ini menyebutkan BI sebagai institusi pengawasan Fintech tetapi dalam penelitian ini tidak diuraikan mengenai peran BI sebagai pengawas. 5
Penelitian  selanjutnya  oleh  Hakim  dkk  (2022) 6 yang  mengkaji  tentang model pengawasan OJK terhadap penyelenggaran Fintech . OJK dalam melakukan pengawasan  terhadap  penyelenggara Fintech menggnakan  Model  Pengawasan Kombinasi.  Model  pengawasan  ini  dilakukan  dengan  menggabungkan pengawasan  secara  langsung  dengan  model  pengawasan  pasif.  Kemudian penegakan  hukum  yang  dilakukan  tehadap  penyelenggara Fintech yang melanggar  dikenakan sanksi administasi, pidana dan perdata. Penelitian ini tidak secara jelas mengkaji tentang efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK.
Penelitian  selanjutnya  oleh  Utama  dkk  (2022) 7 yang  mengkaji  tentang bentuk  pemantauan  dan  pengawasan  BI  terhadap  penyelenggara Fintech yang bertujuan  untuk  menstabilkan  perekonomian  Indonesia  dan  mekanisme pengawasan OJK terhadap Fintech . OJK dalam melakukan pengawasan  terhadap Fintech dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pengajuan    laporan    oleh    perusahaan atau    penyelenggara  ( self    assessment    system )    dan  pemeriksaan    oleh    OJK ( officer  supervitsory  system ).
Dari  penjelasan  diatas,  maka  sangatlah  perlu  adanya  pengaturan  mengenai perizinan serta pengawasan OJK terhadap Fintech , bagi keberlangsungan Fintech itu  sendiri  dan  bagi  kepentingan  konsumen.  Berjalannya Fintech di  Indonesia wajib  memiliki  legalitas,  karena  hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  potensi  risiko yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  stabilitas  sistem  keuangan  serta sistem pembayaran. 8 Perlu adanya upaya  yang tegas untuk  memberantas Fintech ilegal  di  Indonesia.  Peningkatan  pemberantasan  pinjaman online ilegal  untuk melindungi  masyarakat  akan  dibarengi  dengan  memperluas  sosialisasi  dan edukasi  ke  masyarakat  mengenai  bahaya  pinjaman online ilegal  melalui  media massa  dan  sosial  media  serta  komunikasi  langsung  kepada  masyarakat.  Otoritas Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  negara  yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain  yang  mempunyai  fungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan dan pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa  keuangan  di  Indonesia  termasuk Fintech .  Tujuan  adanya  pengaturan  serta pengawasan OJK terhadap Fintech dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang telah disebutkan di  atas,  serta bertujuan untuk  menunjang pertumbuhan ekonomi di  Indonesia  agar  berkelanjutan  dan  stabil.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji
5 Elvira Fitriyani Pakpahan et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan  Financial  Technology  (Fintech)  Di  Indonesia,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) 9, no. 3 (2020): 559, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08.
6 Ari Rahmad Hakim; I Gusti Agung Wisudawan; Yudhi Setiawan, “Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  Terhadap  Bisnis  Fintech  Di  Indonesia,” Ganec  Swara 16,  no.  2  (2022):  1526, https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.315.
7 I Putu Raditya Sudwika Utama and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, “Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology,” Jurnal Kertha Negara 10, no. 8 (2022): 836–46.
8 Ahmad  Zuhairi, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dan  Problematikanya (Jakarta:  GH  Publishing, 2016).
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  penyelenggaraan jasa layanan keuangan berbasis Fintech .
2. METODE
Metode  peneltian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan    pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ).  Penelitian  ini  dengan  menggunakan pedekatan  perundang-undangan,  memahami  hirearki,  dan  asas-asas  dalam peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitis,  yaitu dengan  menggambarkan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan masalah hukum yang ada dan dikaitkan dengan teori-teori hukum  yang berkaitan dengan  permasalahan  yang  ada.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  teknik studi  kepustakaan.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  telah  dikumpulkan  atau tersedia  untuk  peneliti  dari  pihak  lain.  Pengumpulan  data  sekunder  dengan  studi kepustakaan.  Bahan  pustaka  yang  dianalisis  adalah  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  literatur,  jurnal,  makalah  dan  artikel  dan  berbagai  sumber (media,  berita,  internet).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan dan Pengawasan Fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan  jasa  layanan  keuangan  digital  di  Indonesia  harus  diatur dan  diawasi  sebagai  bentuk  kehadiran  dari  negara  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  selaku  nasabah  jasa  layanan Fintech. Potensi  adanya  penyimpangan  dalam  jasa  layanan  keuangan  digital  mempunyai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan  dan  stabilitas  keamanan. 9 Di  Indonesia  terdapat  2  (dua)  lembaga  yaitu Bank Indonesia (BI) dan OJK yang mempunyai wewenang sebagai pengawas dan regulator  jasa  layanan  keuangan.  Sedangkan  otoritas  yang  memiliki  wewenang pengawasan  terhadap  perusahaan  berbasis  teknologi  layanan  keuangan  adalah OJK.
OJK  sebagai  lembaga  pengawas  harus  meberikan  perlindungan  hukum terhadap masyarakat selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU  OJK.  Perlindungan  ini  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  rasa  aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen Fintech sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya  pada  perusahaan Fintech yang  memberikan  layanan  jasa  keuangan kepadanya. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan.  OJK  berfungsi  menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan
9 Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia,” Jurnal Yuridis Unaja 1, no. 2 (2019): 68–79, https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu : a) kegiatan jasa keuangan di  sektor  Perbankan;  b)  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal;  dan  c) kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Selanjutnya,  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  telah  diatur  di  dalam Pasal  9  UU  OJK  OJK  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dibentuknya OJK dengan segala kewenangannya    akan  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  tumbuhnya perekonomian  Indonesia  yang  stabil,  sistem  keuangan  yang  terus  berkembang, serta  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen  jasa layanan  keuangan. 10 OJK  mempunyai  tugas  sebagai  regulator  di  sektor  jasa layanan keuangan seperti melaksanakan perintah undang-undang dan menetapkan aturan  pelaaksanan  di  sektor  jasa  layanan  keuangan.  Salah  satu  wujud  OJK memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen Fintech dengan  mengeluarkan Peraturan  OJK  yang  mengatur  tentang Fintech melalui  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  yang  menjadi  dasar  legalitan  penyelenggara Fintech dalam  menjalan usahanya. Penyelenggara Fintech termasuk sebagai kategori lembaga jasa layanan keuangan non bank. OJK sebagai pengawas dan regulator harus mampu membuat aturan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  jasa  layanan  keuangan  digital  yang dapat  memberikan  stabilitas  ekonomi,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan mengakomodir  kepentingan  peneyelengaran Fintech dan  masyarakat  selaku konsumen. 11 Upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  yang  lebih terhadap  masyarakat  selaku  konsumen  jasa  layanan  keuangan Fintech dengan telah merevisi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  PSTE.  Aturan  tersebut  dimaksudkan untuk  memberikan  perlindungan  atas  data  pribadi  dengan  mengatur penyelenggaran  layanan  elektronik  yang  menghimpun  data  masyrakat  agar menjaga kerahasiaannya. 12
3.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Fintech Penyelenggaran  jasa  layanan  keuangan Fintech mempunyai  risiko  tinggi dalam  menjalankan  usahanya.  Adanya  penyelenggara Fintech ilegal  juga merupakan  hal  yang  menghambat  eksistensi  penyelenggara Fintech yang  legal. Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  penyelenggara Fintech ilegal  dapat
10 Pemerintah  Republlik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan” (2011).
11 Trinov  Gira  Thimoteus,  “Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Nasabah  Dalam  Layanan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer Lending,” Privat Law 9, no. 2 (2021): 291–99.
12 Utama and Prathama, “Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology.”
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
berpengaruh  terhadap  kepercayaan  penyelenggaran Fintech legal. 13 Prinsip  dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  adalah  bahwa  penyelenggara  wajib  melakukan  prinsip- prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini  yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan  permohonan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  penyelenggara  wajib  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  kepada penerima pinjaman.
Apabila pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara Fintech tidak melakukan hal-hal  sesuai  disampaikan  diatas  dan  menimbulkan  kerugian  pada  konsumen dalam  hal  ini  nasabah Fintech berdasarkan  pasal  19  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan. Agar pengawasan OJK lebih optimal telah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang melakukan kegiatan pemantauan dan penindakan berupa pemblokiran website dan  aplikasi  jasa  layanan  keuangan  digital.  Selain  itu  SWI  juga melakukan  tindakan  pencegahan  denagn  melakukan  sosialisasi  terhadap  adanay penyelenggara jasa layanan keuangan Fintech ilegal.
Sedangkan  peran  lembaga  kedua  yang  mempunyai  wewenang  mengatur tentang Fintech. BI sebagai  pengawas telah mengeluarkan  aturan  yang mengatur tentang pelaksanaan Fintech yang mengatur tentang penggunaan teknologi sistem keuangan  yang  menciptakan  teknologi,  layanan,  produk,  dan/atau  model  bisnis baru yang dapat berdampak positif terhadap kestabilan moneter, sistem keuangan, kelancaran,  keandalan,  efisiensi,  dan  keamanan  sistem  pembayaran.  Bank Indonesia  telah  menerbitkan  Peraturan  BI  No.  18/  40/  PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai payung hukum bagi pengembangan  bisnis Fintech di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah dan pelaku industri Fintech di Indonesia. 14
Otoritas  Jasa  Keuangan  tentunya  wajib  memberikan  pengawasan  terhadap dunia  layanan  jasa  keuangan  non  bank  sebagaimana  yang  selama  ini  dilakukan terhadap  hal  serupa  yang  dilakukan  didalam  dunia  perbankan. 15 OJK  berwenang
13 Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  163, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
14 Didik Irawansah et al., “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19,” SASI 27, no. 4 (2021): 532, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581.
15 Femmy  Silaswaty  Faried  and  Nourma  Dewi,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology),” Jurnal Supremasi 10, no. 1 (2020): 12–22, https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat  yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan  dan  produknya;  meminta  lembaga  jasa  keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan masyarakat;  dan  tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Selain  melakukan tindakan  pencegahan,  OJK  juga  melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen  dan berwenang  pula  melakukan  pembelaan  hukum,  seperti  memerintahkan  atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud  dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian,  dan/atau  memperoleh  ganti kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada  konsumen  dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Penyelenggara Fintech  d alam  menjalan  usahanya  ditenukan  pelanggaran dapat  dikenakan  dengan  atau  tanpa  didahului  peringatan  tertulis  sanksi administratif  yang  diatur  dalam  POJK  No.  77/POJK.01/2016  Pasal  47  ayat  (2). Adanya sanksi yang tegas disebutkan  diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi  para  pengguna Fintech yang  dirugikan  oleh  lembaga  jasa  keuangan khususnya Fintech ilegal  yang  tidak  terdaftar/berizin  OJK.  Selain  itu  telah tercapainya  kemanfaatan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  telah dibuat,  sehingga  tidak  adanya  kekosongan  hukum  yang  terjadi.  Kepastian hukumnya  pun  menjadi  sangat  jelas  apabila  para  pelaku  tersebut  mendapatkan sanksi yang sesuai.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  menerima  165.341  layanan  informasi dan  pengaduan  konsumen  melalui  berbagai  kanal  per  21  Juli  2022.  Tercatat sebanyak  31,79  persen  berasal  dari  layanan  sektor  keuangan  Industri  Keuangan Non-Bank  atau  IKNB  mulai  dari Fintech alias  pinjaman online ,  asuransi,  dan pembiayaan. 16 Lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  akan menimbulkan dampak negatif akibat dari adanya bebarapa kasus yang melibatkan penyelenggara Fintech ilegal.  Terbukti  dengan  masih  banyaknya  penyelenggara Fintech ilegal,  selain  itu  belum  adanya  penetapan  suku  bunga  yang  murah. Permasalahan  selanjutnya  yaitu  belum  adanya  peraturan  yang  secara  tegas mengatur tentang penagihan yang beretika dan ramah bagi konsumen.
Rincian  identifikasi  problematika Fintech di  Indonesia,  yaitu: 17 Fintech ilegal  masih  ada  karena  memanfaatkan  adanya  kekosongan  hukum  dan penindakan  yang  lemah  dengan  tidak  adanya  satuan  tugas  yang  secara  khusus
16 Republika, “OJK Terima 165 Ribu Aduan, Didominasi Pinjaman Daring Dan  Asuransi,” July 29, 2022, www.republika.co.id.
17 Nabila  Aulia  Rahma,  Adi  Fauzanto,  and  Keri  Pranata,  “Responsive  Law  System  Of  Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending,” Jurnal Legislatif 3, no. 1 (2019): 120.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
melakukan  penindakan.  UU  OJK  belum  mengatur  secara  tegas  tentang penyelenggaraan Fintech ilegal, dan POJK yang ada selama ini dirasa belum kuat dalam menindak penyelenggara Fintech ilegal.
Sebelumnya  tidak  ada  regulator  khusus  yang  bertugas  mengawasi  kegiatan penyelenggara Fintech. Pada  tanggal  29  Desember  2016,  OJK  resmi mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK LPMUBTI).  Dikeluarkannya  peraturan  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  respon OJK  sebagai  regulator  untuk  memberikan  payung  hukum  terhadap  maraknya fintech  dikarenakan  belum  adanya  undang-undang  yang  mengatur  mengenai peyelenggaraan Fintech di  Indonesia. OJK  kemudian  melakukan  pembaruan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur Fintech , dengan dikeluarkannya aturan  baru  yaitu  POJK  Nomor  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan Digital  (IKD). 18 OJK  dalam  melakukan  pengawasan  dilakukan  dengan  2  (dua) cara  yaitu  saat  operasional  usaha  yaitu  pengajuan  laporan  oleh  perusahaan  atau penyelenggara  ( self  assessment  system )  dan  pemeriksaan  oleh  OJK  ( officer supervitsory system ). 19
Permasalahan  yang  timbul  dari  penyelenggaran Fintech antara  lain  masih banyaknya  penyelenggara Fintech ilegal, identitas  perusahaan  penyelenggara Fintech illegal  yang  fiktif.  Pada  umumnya  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan yang mencakup pengurus, lokasi domisili  kantor,  serta  status  perusahaan,  namun  pada  perusahaan  penyelenggara Fintech illegal,  data  pengurus  direksi  dan  komisaris  penyelenggara  fiktif, kemudian  alamat  kantor  domisili  perusahaan Fintech ilegal  tidak  jelas keberadaannya  yang  seringkali  menyulitkan  debitur  selaku  konsumen Fintech  g dalam melakukan pengaduan atau pelaporan ke pihak kepolisian maupun OJK.
Kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat  secara  efektif  mencegah  kemunculan  pinjaman online ilegal.  Salah  satu penyebabnya  karena  pembuatan  aplikasi  pada  google  bersifat  terbuka  sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Fenomena menjamurnya penyelenggara Fintech ini  bak  mati  satu  tumbuh  seribu.  Ketika  OJK  dan  Kemenkominfo memblokir platform mereka,  maka  di  kemudian  hari  mereka  menciptakan platform baru  sejenis  dengan  nomenklatur  nama  lain  dan  siklus  tersebut  selalu berulang.  Sesungguhnya,  hal  ini  berdampak  besar  pada  kelangsungan penyelenggaraan Fintech yang  menimbulkan  risiko-risiko  atau  kerawanan- kerawanan  pada  debitur Fintech yang  praktis  merugikan  debitur Fintech selaku konsumen.
18 Grasela  Gloria  Sengkey,  Hendrik  Pondaag,  and  Revy  Korah,  “Peran  Dan  Fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 3, no. 3 (2022).
19 Dhea Khoirunisa, Nia Desy Arifiani, and Muhammad Rizqi Maulana, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan  (  OJK  )  Dalam  Mengawasi  Pelayanan  Pada  Perusahaan  Financial  Technology  (  Fintech  )  Di Indonesia,” Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen 2, no. 3 (2023): 127–32.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
Masih  banyaknya  masyarakat  sbeagai  konsumen Fintech yang  menjadi korban  atau  dirugikan  haknya  sebagai  konsumen  karena  minimnya  literasi  dari masyarakat  akan  hak-hak  sebagai  konsusmen Fintech .  Rendahnya  pemahaman dan  pengetahuan  masyarakat  akan  layanan  keuangan  digital  menajdi  salah  satu sebab  dari  adanya  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  selaku  konsumen.
Perlu adanya sosialisasi  kepada masyarakat penggna jasa layanan Fintech bahwa pemanfaatan  jasa  layanan    keuangan  digital  agar  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan yang  bermanfaat  bertanggungjawab  sehingga  mampu  memberikan  pengamanan dan  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  memakainya  sehingga  terhindar  dari risiko. 20
Upaya  hukum  OJK  adalah  membentuk  SWI  yang  bertugas  salah  satunya mengawasi Fintech ilegal.  OJK  melalui  SWI  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait seperti  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  untuk  melakukan  pemblokiran, Kepolisian  untuk  penindakan  dalam  unsur  pidana,  perbankan  untuk  memutus mata  rantai  pinjaman online ilegal  saat  pendaftaran  rekening  baru.  Melakukan edukasi terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online.
Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  telah  melakukan  upaya  pencegahan  dan penangan  yang  sangat  tegas  terhadap Fintech ,  dengan  langkah-langkah: 21 1)
Mengumumkan Fintech ilegal kepada masyarakat; 2) Mengajukan blokir website dan  aplikasi  secara  rutin  kepada  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia;  3)  Memutus  akses  keuangan  dari Fintech ilegal;  4) Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa  rekomendasi  OJK  dan  melakukan  konfirmasi  kepada  OJK  untuk  rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech ilegal; 5) Meminta Bank Indonesia  untuk  melarang Fintech  Payment  System memfasilitasi Fintech ilegal; 6)  Menyampaikan  laporan  informasi  kepada  Bareskrim  Polri  untuk  proses penegakan  hukum;  7)  Peningkatan  peran  Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama Indonesia  (AFPI)  untuk  penanganan Fintech ilegal;  8)  Edukasi  dan  sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal.
OJK  dalam  usahanya  untuk  menghindari  adanya  kerugian  dengan mewajibkan  adanya  keterbukaan  informasi  kepada  calon  pemberi  pinjaman maupun  peminjamnya,  hal  ini  akan  memudahkan  untuk  melakuan  penilaian besaran  suku  bunga  dan  tingakt  risiko  peminjam.  Menurut  Dewan  Komisioner OJK  pada  pernyataannya  menyampaikan  bahwa  OJK  akan  terus  memperkuat koordinasi  dengan  para stakeholder dalam  rangka  menjaga  stabilitas  sistem keuangan  khususnya  dalam  mengantisipasi  peningkatan  risiko  eksternal  serta dampak  rentetannya  terhadap  stabilitas  sistem  keuangan. 22 Banyaknya  korban pinjaman online tersebut  karena  kurangnya  pemahaman  mengenai  hal  adanya
20 Silaswaty  Faried  and  Dewi,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengaturan  Dan  Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology).”
21 OJK,  “Satgas  Waspada  Investasi  Apresiasi  Upaya  Penegakan  Hukum  Fintech  Ilegal,”  2022, www.ojk.go.id.
22 OJK.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
bahaya  dari  pinjaman online karena  sering  kali  yang  menjadi  sasaran  adalah golongan  masyarakat  menengah  kebawah  yang  mana  mereka  tidak  memahami bahaya pinjaman online yang ilegal, sehingga masyarakat tersebut tergiur dengan kemudahan pendaftaran dan pencairan dana pinjaman online . 23

## 4. PENUTUP
Peran  pengaturan  OJK  adalah  menetapkan  peraturan  pelaksanaan  undang- undang,  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan,  peraturan  dan keputusan  OJK.  Peran  pengawasan  OJK  dilakukan  agar  perusahaan  layanan  jasa keuangan  digital  menjalankan  rencana  yang  telah  disepakati  baik  itu  sistem, proses,  maupun  hasil  yang  tecapai;  mencegah  terjadinya  penyimpangan; meminimalisir  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  karyawan;  mempermudah pencegahan;  pengawasan  biaya;  membantu  mewujudkan  tercapainya  tujuan perusahaan.  pengawasan  terhadap  jasa  layanan Fintech terbagi  menjadi praoperasional  usaha  dan  saat  operasional  usaha.  Prinsip  dasar  dalam perlindungan  seorang  pengguna  jasa  layanan  keuangan  digital  adalah  bahwa penyelenggara  wajib  melakukan  prinsip-prinsip  dasar  berupa  transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib  untuk  memberikan  informasi  terkini  yang  akurat,  jujur,  jelas  dan  tidak menyesatkan.  OJK  berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian konsumen  dan  masyarakat  yang  meliputi  memberikan  informasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa  keuangan,  layanan  dan produknya;  meminta  lembaga  jasa  keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi  merugikan  masyarakat;  dan  tindakan  lain yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di sektor  jasa  keuangan.  OJK  dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap Fintech belum maksimal dan masih terus bermunculan penyelenggran Fintech ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari  Rahmad  Hakim;  I  Gusti  Agung  Wisudawan;  Yudhi  Setiawan.  “Model
Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Bisnis  Fintech  Di Indonesia.” Ganec Swara 16, no. 2 (2022): 1526.
https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.315.
“Data  Nasabah  APFI.”  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI), 2023. https://afpi.or.id/.
Fitriyani  Pakpahan,  Elvira,  Jessica  Jessica,  Corris  Winar,  and  Andriaman Andriaman.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 3 (2020): 559. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08.
Indonesia, Pemerintah Republlik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
23 Abdurrazaq  Triansyah  et  al.,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta),” Cross-Border 5, no. 2 (2022): 1090–1104.
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
Otoritas Jasa Keuangan (2011).
Irawansah,  Didik,  Wardah  Yuspin,  Ridwan  Ridwan,  and  Nasrullah  Nasrullah.
“Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita  Di  Era  Pandemic  Covid-19.” SASI 27,  no.  4  (2021):  532. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581.
Khoirunisa, Dhea, Nia Desy Arifiani, and Muhammad Rizqi Maulana. “Analisis Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (  OJK  )  Dalam  Mengawasi  Pelayanan  Pada Perusahaan Financial Technology ( Fintech ) Di Indonesia.” Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen 2, no. 3 (2023): 127–32. Lestari,  Rohmini  Indah,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Kata  Kunci. “Penerapan  Literasi  Keuangan  Digital  Peer-To-Peer  (  P2P  )  Lending Kepada  Pelaku  UMKM  Di  Kelurahan  Sendangmulyo  Semarang.” Journal of Dedicators Community 6, no. 3 (2022): 241–54.
Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, and Keri Pranata. “Responsive Law System Of  Financial  Technology:  Upaya  Rekonstruksi  Konsep  Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending.” Jurnal Legislatif 3, no. 1 (2019): 120. OJK.  “Satgas  Waspada  Investasi  Apresiasi  Upaya  Penegakan  Hukum  Fintech Ilegal,” 2022. www.ojk.go.id.
Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 163.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
Republika.  “OJK  Terima  165  Ribu  Aduan,  Didominasi  Pinjaman  Daring  Dan Asuransi.” July 29, 2022. www.republika.co.id. Sari,  Amelia  Rahima.  “OJK  Dan  KLHK  Teken  MoU  Bursa  Karbon,  Begini Catatan Ekonom.” Tempo.Co.Id . July 23, 2023. https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa- karbon-begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct.
Sengkey, Grasela Gloria, Hendrik Pondaag, and Revy Korah. “Peran Dan Fungsi Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi  Pinjaman  Online  Ilegal  Di Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 3, no. 3 (2022).
Silaswaty  Faried,  Femmy,  and  Nourma  Dewi.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan Dalam  Pengaturan  Dan  Pengawasan  Jasa  Layanan  Keuangan  Berbasis Teknologi (Financial Technology).” Jurnal Supremasi 10, no. 1 (2020): 12– 22. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845.
Sitompul,  Meline  Gerarita.  “Urgensi  Legalitas  Financial  Technology  (Fintech): Peer To Peer  (P2P)  Lending Di  Indonesia.” Jurnal  Yuridis  Unaja 1,  no.  2 (2019): 68–79. https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428.
Thimoteus,  Trinov  Gira.  “Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Nasabah  Dalam  Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” Privat Law 9, no. 2 (2021): 291–99.
Triansyah,  Abdurrazaq,  Putri  Nur  Siti  Julianti,  Nadyva  Fakhriyah,  and  Andi  M Afif.  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Bagi Pengguna  Pinjaman  Online  Ilegal  (Studi  Kasus  Pinjol  Ilegal  Di Yogyakarta).” Cross-Border 5, no. 2 (2022): 1090–1104.
Utama,  I  Putu  Raditya  Sudwika,  and  Anak  Agung  Gede  Agung  Indra  Prathama. “Pengawasan  Bank  Indonesia  Dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terkait
Revised: 3-7-2023 Accepted: 30-8-2023
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending
Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia
Penerapan Financial Technology.” Jurnal Kertha  Negara 10, no. 8 (2022):
836–46.
Zein,  Subhan.  “Tinjauan  Yuridis  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowfunding).” Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi  Unsurya 4,  no.  2 (2019): 115–24. https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051. Zuhairi, Ahmad. Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya . Jakarta: GH Publishing, 2016.