## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 17, No. 2, Maret 2022 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jumania Septariani 1 , Rano Asoka 2
1 STIE Rahmaniyah Sekayu, Palembang, Indonesia, jseptariani@gmail.com
2 STIE Rahmaniyah Sekayu, Palembang, Indonesia, ranoasokastier@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the regional financial performance of the Government of Musi Banyuasin  Regency.  The  research  method  used  by  the  author  in  this  study  is  a  quantitative method. The type of data used by the author in this study is secondary data in the form of budget realization  report. The results of the study stated that the financial performance of the Musi Banyuasin Regency Government was quite good. However, the Government of Musi Banyuasin Regency was still not independent in managing regional finances and was dependent on the central/provincial  government.  This  was  based  on  the  fact  that  the  average  degree  of decentralization ratio of the Musi Banyuasin Regency Government was 7.50% with the criteria of  not  being  independent,  the  average  financial  independence  ratio  of  the  Musi  Banyuasin Regency Government was 8.68% with very low criteria and the pattern of instructive relations. The  average  local  tax  effectiveness  ratio  of  the  Musi  Banyuasin  Regency  Government  was 91.57% with effective criteria. The average collection efficiency ratio of the Musi Banyuasin Regency  Government  was  7.71%  with  the  criteria  of  being  very  efficient  and  the  ratio  of expenditure harmony at the Musi Banyuasin Regency Government was already good because the results of the operating expenditure ratio and the results of the capital expenditure ratio from 2015 to 2019 <100%.

## Keywords: Budget, Budget Realization Report, Financial Performance

## PENDAHULUAN
Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efesien dan responsif  terhadap  kebutuhan,  potensi  maupun  karakteristik  di  daerah  masing-masing. Otonomi  daerah  menimbulkan  dampak  yang  beragam  bagi  perekonomian  daerah  juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah
untuk  selalu  menggali  potensi  daerah  guna  meningkatkan  anggaran  pendapatan  yang  akan berdampak  pada  kemampuan  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kegiatan pembangunan  daerah.    Dalam  anggaran  berbasis  kinerja  secara  struktur  meliputi  anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian  terutama  sisi  belanja  membutuhkan  kinerja  yang  lebih  baik,  transparan  dan  tepat sasaran.
Salah  satu  cara  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  suatu  daerah  adalah  dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang  telah  ditetapkan  serta  dilaksanakan.  Analisis  rasio  terhadap  realisasi  APBD  harus dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  di  samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi 3 (tiga) pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.
Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang  terjadi.  Melalui  analisa  ini,  pemerintah  daerah  dapat  menilai  kemandirian  keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan  pendapatan  daerahnya,  dapat  melihat  pertumbuhan  atau  perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah  salah  satu  dari  16  kabupaten/kota  yang  ada  di Sumatera Selatan dengan ibukota Kota Sekayu yang memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² yang  terbentang  pada  lokasi  1,3°  -  4°  LS,  103°  -  105°  BT,  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa masalah dalam meningkatkan penerimaan APBD. Berikut  ini  disajikan  data  tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  Musi Banyuasin dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015
sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah % Surplus (Defisit) 2015 2.034.401.344.567  2.096.431.426.307  97,04  (62.030.081.740) 2016 2.640.255.197.404  2.280.009.346.065  100,6 360.245.851.339 2017 2.642.776.006.641  2.340.644.994.246  100,9 302.131.012.395 2018 3.019.699.825.935  2.569.468.000.595  102,1 450.231.825.340 2019 3.941.909.794.940  3.160.193.342.676  124,7 781.716.452.264

## Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami surplus anggaran dimana pendapatan daerah lebih  besar  dari  belanja  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  terjadi  pengurangan  pagu  dana  belanja daerah.  Pada  tahun  2015  mengalami  defisit  anggaran  sebesar  Rp.  62.030.081.740.  Hal  ini dikarenakan komponen pendapatan asli daerah tidak terealisasi dengan baik yaitu pajak daerah,
retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga berkurangnya  penerimaan  pada  pendapatan  daerah.  Pada  Tahun  2016  sampai  2019  selalu mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan optimalisasi pendapatan daerah akan tetapi, belanja daerah yang telah dianggarkan sebelumnya tidak terlaksana dengan baik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  Penulis  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Dokumentasi
Pada  penelitian  ini  Penulis  mendokumentasikan  data-data  tentang  target  dan  realisasi penerimaan  APBD  Tahun  2014  sampai  dengan  2018  dan  struktur  organisasi  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.  Studi Pustaka
Pada penelitian ini Penulis  menelaah teori-teori  yang bersumber dan buku-buku teks dan jurnal yang menjadi acuan Penulis dalam membuat landasan teori.
Teknik  analisis  data    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung :
1. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah
X 100% Total Pendapatan Daerah

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi X 100%
Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah
Rasio Efektivitas =
Realisasi Pajak Daerah X 100%
Target Pajak Daerah
Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X 100%
Realisasi Pajak Daerah

## 4. Analisis Keserasian Belanja
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X 100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X 100% Belanja Daerah
Sedangkan  analisis  deskriptif  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan kenyataan atau keadaan  suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak  yang  berkompeten  dan  terkait  dalam  penelitian  ini.  Hasil  analisis  tersebut  kemudian
diinterpretasikan  guna  memberikan  gambaran  yang  jelas  terhadap  permasalahan  yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Laporan Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Dalam  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  hal  ini  mengandung  beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.
Kinerja  adalah  gambaran  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan,  program  atau kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi.  Indikator  kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dengan  memperhitungkan  indikator  masukan (input), keluaran (output) , hasil, manfaat, dan dampak.

## Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  ini  menunjukan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menggali  dan  mengelola pendapatan. Semakin tinggi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi kemampuan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  desentralilasi.  Rumus  rasio  derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah
X 100% Total Pendapatan Daerah
Jika nilai Derajat Desenteralisasi > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  semakin  kecil.  Sebaliknya  jika  nilai  Derajat Desentralisasi  <  50%,  maka  daerah  dikatakan  belum  cukup  mandiri  karena  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  masih  tinggi.Berdasarkan  rumus  perhitungan  rasio  derajat desentralisasi,  berikut  ini  data  tentang  pendapatan  asli  daerah  dan  pendapatan  daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan Daerah Tahun 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah 2015 181.795.444.466 2.034.401.344.567 2016 169.012.416.526 2.640.255.197.404 2017 209.410.035.753 2.642.776.006.641 2018 210.238.037.283 3.019.699.825.935 2019 286.594.847.515 3.941.909.794.940
Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan  rumus  dan  data  di  atas,  berikut  ini  disajikan  perhitungan  rasio  derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
a) Tahun 2015 Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli daerah X100% Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi = Rp. 181.795.444.466 X 100% Rp. 2.034.401.344.567 Derajat Desentralisasi =  8,94% b) Tahun 2016 Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli daerah X100% Total Pendapatan Daerah
Derajat
Desentralisasi = Rp. 169.012.416.526 X 100% Rp. 2.640.255.197.404 Derajat Desentralisasi =  6,40% c) Tahun 2017 Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli daerah X100% Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi = Rp. 209.410.035.753 X 100% Rp. 2.642.776.006.641 Derajat Desentralisasi =  7,92% d) Tahun 2018 Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli daerah X100% Total Pendapatan Daerah
Derajat Desentralisasi
= Rp. 210.238.037.283 X 100% Rp. 3.019.699.825.935 Derajat Desentralisasi =  6,96%
e) Tahun 2019 Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli daerah X100% Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi = Rp. 286.594.847.515 X 100% Rp. 3.941.909.794.940 Derajat Desentralisasi =  7,27%
Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio derajat  desentralisasi  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Tahun  2015  sampai  dengan 2019:
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah % 2015 181.795.444.466 2.034.401.344.567 8,94 2016 169.012.416.526 2.640.255.197.404 6,40 2017 209.410.035.753 2.642.776.006.641 7,92 2018 210.238.037.283 3.019.699.825.935 6,96 2019 286.594.847.515 3.941.909.794.940 7,27 Rata-rata 7,50

## Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan rasio derajat desentralisasi di atas dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio derajat  desentralisasi  Tahun  2015  sebesar  8,94%  dimana  rasio  derajat  desentralisasi menunjukkan bahwa belum mandiri karena kurang dari 50%. Rasio derajat desentralisasi pada Tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni dengan rasio sebesar 6,40% yang menunjukkan bahwa rasio tersebut belum mandiri karena kurang dari 50%. Pada Tahun 2017 rasio  derajat desentralisasi  sebesar  7,92% mengalami  kenaikan dari tahun sebelumnya, namun  rasio tersebut  belum bisa dikatakan mandiri  karenan masih kurang dari 50%.  Pada  Tahun  2018  rasio  derajat  desentralisasi  sebesar  6,96%  mengalami  kenaikan  dari tahun sebelumnya, namun rasio tersebut belum bisa dikatakan mandiri karenan masih kurang dari  50%.  Pada  Tahun  2019  rasio  derajat  desentralisasi  sebesar  7,27%  mengalami  kenaikan dari  tahun  sebelumnya,  namun  rasio  tersebut  belum  bisa  dikatakan  mandiri  karena  masih kurang dari 50%.
Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara rata- rata sebesar 7,50% dengan kriteria belum mandiri karena belum mencapai persentase lebih dari 50%.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  pendapatan  asli  daerah  lebih  kecil  dari  pada  pendapatan daerah  lainnya.  Dari  Tahun  2015  sampai  dengan  2019  hasil  dari  persentase  rasio  derajat desentralisasi tersebut belum mandiri, hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa  memang  belum  mandiri,  salah  satu  penyebabnya  adalah  realisasi  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  masih  terlalu  kecil  terkhusus  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  dibandingkan dana transfer atau pendapatan transfer.

## Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini  menunjukan  pemerintah  daerah  semakin  tinggi  kemandirian  keuangan  daerahnya.  Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Kemandirian =
Pendapatan Asli Daerah
X 100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Persentase Kemandirian Keuangan Pola Hubungan 0-25 % 25-50 % 50-75 % 75- 100 % Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif
Sumber: Mahmudi (2016:137)
Berdasarkan rumus perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, berikut ini data tentang pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat/propinsi Kabupaten Musi Banyuasin :
Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan Daerah Tahun 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi 2015 181.795.444.466 1.723.626.133.366 2016 169.012.416.526 2.470.145.506.378 2017 209.410.035.753 2.343.603.836.888 2018 210.238.037.283 2.499.023.108.651 2019 286.594.847.515 3.302.686.527.069 Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan  rumus  dan  data  di  atas,  berikut  ini  disajikan  perhitungan  rasio  kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
a) Tahun 2015 Kemandirian Keuangan = Pendapatan Asli daerah X100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi Kemandirian Keuangan = Rp. 181.795.444.466 X 100% Rp. 2.034.401.344.567
Kemandirian Keuangan =  10,55%
b) Tahun 2016 Kemandirian Keuangan = Pendapatan Asli daerah X100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi Kemandirian Keuangan = Rp. 169.012.416.526 X 100% Rp. 2.640.255.197.404 Kemandirian Keuangan =  6,84% c) Tahun 2017 Kemandirian Keuangan = Pendapatan Asli daerah X100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi Kemandirian Keuangan = Rp. 209.410.035.753 X 100% Rp. 2.642.776.006.641 Kemandirian Keuangan =  8,94% d) Tahun 2018 Kemandirian Keuangan = Pendapatan Asli daerah X100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi Kemandirian Keuangan = Rp. 210.238.037.283 X 100% Rp. 3.019.699.825.935 Kemandirian Keuangan =  8,41% e) Tahun 2019 Kemandirian
Keuangan = Pendapatan Asli daerah X100% Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi Kemandirian Keuangan = Rp. 286.594.847.515 X 100% Rp. 3.941.909.794.940 Kemandirian Keuangan =  8,68%
Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio kemandirain  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Tahun  2015  sampai  dengan 2019:
Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)
Tahun Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi % Rasio Kriteria 2015 181.795.444.466 1.723.626.133.366 10,55 Rendah Sekali (<25%) 2016 169.012.416.526 2.470.145.506.378 6,84 Rendah Sekali (<25%) 2017 209.410.035.753 2.343.603.836.888 8,94 Rendah Sekali (<25%) 2018 210.238.037.283 2.499.023.108.651 8,41 Rendah Sekali (<25%) 2019 286.594.847.515 3.302.686.527.069 8,68 Rendah Sekali (<25%) Rata-rata 8,68 Rendah Sekali (<25%)
Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan analisis rasio keuangan yang dihitung  dengan  menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan  Tahun  2015  sebesar  10,55% dimana  rasio  kemandirian  keuangan  tersebut  menunjukkan  kriteria  rendah  sekali  karena persentasenya  masih  di  bawah  25%  dengan  pola  hubungan  yaitu  instruktif,  artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah tidak mencapai target dari segala sektor baik itu pajak daerah, retrbusui daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Rasio  kemandirian  keuangan  pada  Tahun  2016  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya mengalami  penurunan  yakni  dengan  rasio  sebesar  6,84%  yang  menunjukkan  bahwa  rasio tersebut juga masih rendah sekali dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan terjadi  penurunan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  lain-lain  pendapatan  asli daerah.  Pada  Tahun  2017  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Musi Banyuasin  sebesar 8,94% mengalami  kenaikan  dari tahun sebelumnya namun  rasio  tersebut juga masih dikategorikan rendah sekali, karena persentasenya masih dibawah 25% dengan pola hubungan yaitu instruktif . Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.  Akan  tetapi,    target  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  tidak  tercapai . Rasio kemandirian  keuangan  pada  Tahun  2018  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  mengalami penurunan  yakni  dengan  rasio  sebesar  8,41%  yang  menunjukkan  bahwa  rasio  tersebut  juga masih  rendah  sekali  dengan  pola  hubungan  yaitu  instruktif.  Hal  ini  dikarenakan  tidak tercapainya target  penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain- lain pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 8,68% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun rasio  tersebut  juga  masih  dikategorikan  rendah  sekali,  karena  persentasenya  masih  dibawah 25% dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah masih  sangat  kecil  dibandingkan  dana  transfer  yang  disebabkan  oleh  tidak  mencapai  target pendapatan  asli  daerah  dari  segala  sektor  baik  itu  pajak  daerah,  retrbusui  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 secara rata-rata  sebesar  8,68%  dengan  kriteria  rendah  sekali  dan  pola  hubungan  instruktif.  Hal  ini berarti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala  Bagian  Akuntansi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  aset  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin, mengatakan bahwa kemandirian keuangan tidak pernah mencapai lebih dari 50% hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  masih  kecilnya  Realisasi  PAD  yang  diterima  setiap tahunnya dibandingkan pendapatan transfer yang diperoleh setiap tahunnya.

## Analisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Rasio  efektifitas  pajak  daerah  menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditergetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X 100%
Target Pajak Daerah
Kriteria efektifitas pajak daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah Persentase Kriteria Lebih dari 100 % 90-100 % 80-90 % 60-80 %
Kurang dari 60 % Sangat Efektif
Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sumber: Mahmudi (2016:137)
Berdasarkan  rumus  perhitungan  rasio  efektivitas  dan  efeisiensi  pemungutan  pajak  daerah, berikut ini data tentang target dan realisasi pajak daerah serta biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin:
Tabel 8. Target, Realisasi, Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Taget Realisasi Biaya Pemungutan 2015 64.500.000.000 53.150.297.670 15.922.132.858 2016 66.037.462.273 59.484.298.430 3.902.661.176 2017 69.978.188.000 58.677.094.555 596.462.623 2018 72.700.935.000 81.342.647.355 189.977.380 2019 78.038.197.000 69.943.956.305 561.053.652
Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efektivtitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
a) Tahun 2015
Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X100% Target Pajak Daerah Rasio Efektivitas = Rp. 53.150.297.670 X 100% Rp. 64.500.000.000 Rasio Efektivitas =  82,40%

## b) Tahun 2016
Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X100% Target Pajak Daerah Rasio Efektivitas = Rp. 59.484.298.430 X 100% Rp. 66.037.462.273 Rasio Efektivitas =  92,08%

## c) Tahun 2017
Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X100%
Target Pajak Daerah
Rasio Efektivitas = Rp. 58.677.094.555 X 100%
Rp. 69.978.188.000 Rasio Efektivitas =  83,85%
d) Tahun 2018 Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X100% Target Pajak Daerah
Rasio Efektivitas = Rp. 81.342.647.355
X 100%
Rp. 72.700.935.000
Rasio Efektivitas =  111,89%

## e) Tahun 2019
Rasio Efektivitas = Realisasi Pajak Daerah X100%
Target Pajak Daerah Rasio Efektivitas = Rp. 69.943.956.305 X 100% Rp. 78.038.197.000 Rasio Efektivitas =  89,63%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  berikut  ini  data  tentang  rekapitulasi  perhitungan  rasio efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
Tabel 9. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Taget Realisasi Rasio Kriteria 2015 64.500.000.000 53.150.297.670 82,40% Cukup Efektif 2016 66.037.462.273 59.484.298.430 90,08% Efektif 2017 69.978.188.000 58.677.094.555 83,85% Cukup Efektif 2018 72.700.935.000 81.342.647.355 111,89% Sangat Efektif 2019 78.038.197.000 69.943.956.305 89,63% Cukup Efektif Rata-rata 91,57% Efektif
Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan  Tabel  9  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  perhitungan  rasio  efektivitas  pajak daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015-2019 dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun rasio efektivitas pajak daerah cenderung meningkat, rasio efektivitas pajak daerah dinilai dari indikator rasio efektivitas pajak daerah sudah efektif dan akan berdampak pada  peningkatan  penerimaan  APBD  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Musi Banyuasin. Rasio terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar 111,89% dan rasio terkecil pada Tahun  2015  sebesar  82,40%  dengan  rata-rata  rasio  efektivitas  sebesar  91,57%.  Dari  Tahun 2015  sampai  dengan  2019  realisasi  pajak  daerah  cenderung  meningkat  serta  rata-rata persentase yang dihasilkan dalm kategori efektif. Salah datu penyebab hal ini terjadi karena penagihan dilakukan secara langsung ke pada masyarakat sehingga berdampak baik terhadap pencapaian realisasi pajak daerah yang diperoleh.

## Analisis Rasio Efesiensi Pajak Daerah
Untuk  dapat  menghitung  rasio  efisiensi  pajak  daerah  diperlukan  data  tentang  biaya pemungutan pajak. Rasio efesiensi pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X 100%
Realisasi Pajak Daerah
Kriteria efisiensi pajak daerah adalah sebagai Berikut:
Tabel 10. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah Persentase Kriteria <10 10 – 20 21 – 30 31 – 40 >40 Sangat efisien Efisien Cukup efisien Kurang efisien
Tidak efisien
Sumber: Mahmudi (2016:138)
Berdasarkan  rumus  perhitungan  rasio  efektivitas  dan  efeisiensi  pemungutan  pajak  daerah, berikut ini data tentang target dan realisasi pajak daerah serta biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin:
Tabel 11. Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Biaya Pemungutan Realisasi 2015 15.922.132.858 53.150.297.670 2016 3.902.661.176 59.484.298.430 2017 596.462.623 58.677.094.555 2018 189.977.380 81.342.647.355 2019 561.053.652 69.943.956.305

## Rata-rata
Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berikut  ini  perhitungan  rasio  efisiensi  pajak  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
a) Tahun 2015
Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X100%
Realisasi Pajak Daerah Rasio Efisiensi = Rp. 15.922.132.858 X 100% Rp. 53.150.297.670 Rasio Efisiensi =  29,96%

## b) Tahun 2016
Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X100%
Realisasi Pajak Daerah Rasio Efisiensi = Rp. 3.902.661.176 X 100% Rp. 59.484.298.430 Rasio Efisiensi
=  6,56%

## c) Tahun 2017
Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X100% Realisasi Pajak Daerah Rasio Efisiensi = Rp.      596.462.623 X 100% Rp. 58.677.094.555 Rasio Efisiensi =  1,02%
d) Tahun 2018 Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X100% Realisasi Pajak Daerah Rasio Efisiensi = Rp.      189.977.380 X 100% Rp. 81.342.647.355 Rasio Efisiensi =  0,23% e) Tahun 2019 Rasio Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Daerah X100%
Realisasi Pajak Daerah Rasio Efisiensi = Rp.      561.053.652 X 100% Rp. 69.943.956.305 Rasio Efisiensi =  0,80%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  berikut  ini  data  tentang  rekapitulasi  perhitungan  rasio efisiensi  pemungutan  pajak  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Tahun  2015  sampai  dengan 2019:
Tabel 12. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Biaya Pemungutan Realisasi % Rasio Kriteria 2015 15.922.132.858 53.150.297.670 29,96 Cukup Efisiensi 2016 3.902.661.176 59.484.298.430 6,56 Sangat Efisien 2017 596.462.623 58.677.094.555 1,02 Sangat Efisien 2018 189.977.380 81.342.647.355 0,23 Sangat Efisien 2019 561.053.652 69.943.956.305 0,80 Sangat Efisien Rata-rata 7,71 Sangat Efisien

## Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan  Tabel  12  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  perhitungan  rasio  efisiensi  pajak daerah  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dari  Tahun  2015-2019  disimpulkan  sangat efisien dimana rata-rata rasio efisiensi hanya sebesar 7,71% karena Pemerintah melakukan cara penagihan  langsung  kepada  masyarakat.  Hal  ini  berdampak  positif  terhadap  realisasi
penerimaan pajak daerah yang secara langsung berdampak positif terhadap APBD dan PAD Kabupaten Musi Banyuasin.

## Analisis Rasio Keserasian Belanja
Rasio  keserasiaan  belanja  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  secara  optimal.  Dengan  penilaian  jika  rasio keserasiaan  belanja  <100%  maka  dikategorikan  baik  pengalokasian  dana  belanja  tersebut, sebaliknya jika rasio keserasian balanja >100% maka dikategorikan belum baik pengalokasiaan dana belanja tersebut, serta berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi bahwa jika  persentase  rasio  dari  belanja  langsung  lebih  besar  dari  persentase  rasio  belanja  tidak langsung maka keserasian belanja dikatakan semakin baik.
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keserasian belanja daerah:
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X 100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X 100% Belanja Daerah
Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja  investasi  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja ini menggambarkan bagaimana pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  secara  optimal.  Dengan penilaian semakin optimal pengalokasian dana tersebuat maka semakin dikatakan baik kinerja anggaran belanja pada pemerintahan tersebut.
Berdasarkan rumus di atas, berikut ini disajikan data tentang belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin:
Tabel 13. Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah) Tahun Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Daerah 2015 1.027.797.661.260  1.068.633.765.047 2.096.431.426.307 2016 1.710.307.088.459 569.702.257.606 2.280.009.346.065 2017 1.639.803.413.474 699.529.017.374 2.340.644.994.246 2018 1.697.465.133.203 871.952.810.972 2.569.468.000.595 2019 2.056.860.843.111  1.102.419.234.360 3.160.193.342.676

## Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio keseraian belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:
a) Tahun 2015 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.027.797.661.260 X 100% Rp. 2.096.431.426.307 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah =  49,03% 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.068.633.765.047 X 100% Rp. 2.096.431.426.307 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah =  50,97% b) Tahun 2016 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.710.307.088.459 X 100% Rp. 2.280.009.346.065 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah =  75,01% 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Rp. 569.702.257.606 X 100% Rp. 2.280.009.346.065 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah =  24,99%
c) Tahun 2017 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.639.803.413.474 X 100% Rp. 2.340.644.994.246 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah =  70,06/% 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Rp. 699.529.017.374 X 100% Rp. 2.340.644.994.246 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah =  29,89% d) Tahun 2018 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.697.465.133.203 X 100% Rp. 2.569.468.000.595 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah =  66,06% 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Rp. 871.952.810.972 X 100% Rp. 2.569.468.000.595 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah =  34,94%
e) Tahun 2019 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Belanja Operasi X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah = Rp. 2.056.860.843.111 X 100% Rp. 3.160.193.342.676 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah =  65,09% 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Belanja Modal X100% Belanja Daerah Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah = Rp. 1.102.419.234.360 X 100% Rp. 3.160.193.342.676 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah =  34,88%
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  berikut  ini  data  tentang  rekapitulasi  perhitungan  rasio keseraian belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 :
Tabel 14. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Persentase) Tahun Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah 2015 49,03 50,97 2016 75,01 24,99 2017 70,06 29,89 2018 66,06 33,94 2019 65,09 34,88 Rata-rata 65,05 34,93

## Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah
Berdasarkan Tabel 14 di atas tentang perhitungan rasio belanja langsung terhadap total belanja  rata-rata  rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  sebesar  65,05%  rasio  ini  dapat dikatakan baik atau pengalokasiaan dana tersebut sudah dilakukan dengan baik karena kurang <100%.  Rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  pada  tahun  2015-2019  rata-rata  sebesar 34,93%.  Rasio  ini  dapat  dikatakan  baik  atau  pengalokasiaan  dana  tersebut  sudah  dilakukan dengan baik karena <100%. Keserasian Belanja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah baik karena hasil rasio belanja operasi dan hasil rasio belanja modal dari Tahun 2015 sampai  dengan  Tahun  tahun  2019  selalu  <100%.  Serta  pengalokasiaan  dana  yang  ada  lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hal ini dapat dilihat hasil dari rasio belanja
barang dan jasa. Hal ini menunjukan bahwa hasil rata-rata rasio belanja langsung lebih besar dari hasil rata-rata rasio belanja tidak langsung.

## KESIMPULAN
kinerja  pengelolaan  anggaran  pendapatan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  secara  rata-rata  sebesar  7,50%  dengan  kriteria  belum  mandiri  karena  belum mencapai persentase lebih dari 50%. Kinerja pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian  keuangan  daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dari  Tahun 2015 sampai dengan 2019  secara rata-rata sebesar  8,68% dengan kriteria rendah sekali dan pola  hubungan  instruktif.  Rasio  efektivitas  dan  efisiensi  pajak  daerah,  kinerja  keuanga Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik. Hal ini dikarenakan rasio efektivitas pajak daerah  sudah  efektif  dan  rasio  efisiensi  pemungutan  pajak  daerah  dalam  ketegori  sangat efisien. Keserasian belanja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah baik karena hasil rasio belanja operasi dan hasil rasio belanja modal dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun tahun 2019 selalu <100%. Serta pengalokasiaan dana yang ada lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hal ini dapat dilihat hasil dari rasio belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukan bahwa hasil rata-rata rasio belanja langsung lebih besar dari hasil rata-rata rasio belanja tidak langsung.

## REFERENSI
Bastian, Indra. 2017. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga Halim, Abdullah. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: , Salemba Empat . Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Nordiawan, Dedi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Nur,  Astria  Jannah  Dien,  Jantje  Tinangon  dan  Stanley  Walandouw.  2015.  Analisis  Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA Vol 3 Nomor 1. Universitas Sam Ratulangi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ridwan. 2012. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta Sholihah,  Ratna.  2011. Analisis  Kemampuan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009. Skripsi Tidak Dipublikasikan . Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta