## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI WILAYAH HUKUM POLRES SELAYAR
Riswan Ciwang 1 , Ade Darmawan Basri 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ciwangriswan514@gmail.com

## Abtrak
Pokok masalah penelitian  ini adalah  bagaimana Tinjauan  Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Wilayah Hukum  Polres  Selayar.  Pokok  masalah  tersebut  selanjuatnya  di  rincikan  ke  dalam  beberapa  sub  masalah  atau pernyataan  penelitian,  yaitu:  1.  Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  dan  menghambat  pelaksanaan  tindak pidana  illegal  fishing. 2. Upaya apa  yang harus dilakaukan oleh polair dalam  menanggulangi penggunaan  bom ikan.  Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  lapangan  dengan  pendekatan  sosiologis.  Adapun  sumber  data penelitian  ini  adalah  :  Satuan  Polisi  Perairan  Polres  Selayar,  nelayan,  dan  mahasiswa.  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  daftar  pertanyaan  dan  studi  kepustakaan. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakuakan  dengan  memlaui  empat  tahap,  yaitu:  klarifikasi  data,  reduksi data, koding data dan editing data.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Kepulauan Selayar adalah kabupaten  yang  rentan  terjadi  tindak  pidana  perikanan.  Temuan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  beberapa kasus ditangai oleh instansi yang berwenang. Penulis menyimpulkan faktor penyebab terjadinya tindak pindana perikanan  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  yaitu:  1)  Faktor  kesadaran,  ketaatan,  dan  efektivitas  hukum,  2) Faktor  ekonomi  nelayan  yang  rendah,  3)  Faktor pendidikan  yang  rendah,  dan  4)  Faktor  kurangnya  koordinasi antar instansi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah upaya preventif berupa penyuluhan hukum,  pelaksanaan  patroli  rutin,  pengalihan  kegiatan  masyarakat,  dan  pemberian  bantuan  ramah  lingkungan. Selain  itu,  dilakukan  juga  upaya  represif  berupa  penegakan  hukum  yang  tegas  berupa  penangkapan  dan pemeriksaan yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Tinajuan Yuridis, Tindak Pidana, dan Illegal Fishing.

## Abstact
The main problem of this research is how the Judicial Review of the Illegal Fishing Crime in the Legal Area  of  the  Selayar  Police.  The  subject  matter  is  further  detailed  into  several  sub-problems  or  research statements, namely: 1. What factors influence and hinder the implementation of illegal fishing. 2. What efforts should the police make in overcoming the use of fish bombs. This type of research is classified as a qualitative field with a sociological  approach. The data sources of this research are:  the  Water Police Unit of the Selayar Police,  fishermen, and students. Furthermore, the data collection  methods used were observation,  interviews, a list of questions and  literature study. Data processing and analysis techniques are carried  out by  means of  four stages, namely: data clarification, data reduction, data coding and data editing. The results showed that Selayar Islands Regency is a district that is prone to fisheries crime. The findings obtained from this study, some cases were  handled  by  the  competent  authorities.  The  author  concludes  that  the  factors that  cause  fisheries  crime  in Selayar Islands Regency, namely: 1) awareness, obedience, and legal effectiveness, 2) fishermen's low economic factors,  3)  low  education  factors,  and  4)  lack  of  coordination  among  agencies.  Then  the  efforts  made  by  law enforcers are preventive efforts in the form of legal counseling, implementation of routine patrols, diversion of community activities, and providing environmentally friendly assistance. In addition, repressive measures were also carried out in the form of strict law enforcement in the form of arrests and investigations which resulted in the application of sanctions in accordance with the applicable laws in Indonesia.
Keywords: Juridical Review, Crime, and Illegal Fishing.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  daerah  tropis,  mempunyai  keanekaragaman  hayati,  baik  di  darat maupun  di  laut,  yang  tinggi  kasusnya  di  wilayah  pesisir,  tingginya  keanekaragaman  hayati tidak  lepas  dari  kondisi  geofisik  dan  letak  geografis  perairan  Indonesia.  Seperti  diketahui bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  dengan  17.508 buah  pulau  yang  membentang  sepanjang  khatulistiwa  dan  1.760  km  dari  utara  ke  selatan. Luas  daratan  Indonesia  mencapai  1,9  km 2 dan  luas  perairan  laut  tercatat  sekitar  7,9  km 2 . Lebih  lanjut  Negara  Indonesia  mempunyai  panjang  garis  pantai  sekitar  81.791  km,  yang merupakan  pantai  terpanjang  kedua  di  seluruh  dunia,  setelah  Canada.  Panjangnya  perairan dangkal  ini  tumbuh  subur  dan  tingginya  keanekaragaman  jenis  organisme  penghuninya. Organisme-organisme  ini  tersebar  ke  seluruh  sub–sistem  yang  ada  di  ekosistem  perairan pesisir laut tropis, di samping itu ekosistem tersebut di ketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan. 1
Secara  yuridis  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2004  tentang  perikanan,  dikenakan  beberapa  jenis  delik  perikanan,  diatur  dalam pasal  86  sampai  pasal  101.  Adapun  delik  perikanan  ini  terbagi  atas,  delik  pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan, serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik    pengolahan  sumber  daya  ikan  dan  delik  usaha  perikanan  usaha  tanpa  izin.  Dalam tulisan  ini  penulis  akan  mengkaji  delik  pencemaran,  pengrusakan  sumber  daya  ikan  serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.
Penggunaan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau bangunan  yang  dapat  merugikan  dan/atau  membahayakan  pelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya  yang  tidak  saja  mematikan  ikan  secara  langsung,  tetapi  dapat  pula membahayakan  kesehatan  manusia  dan  merugikan  nelayan  serta  budidaya  ikan.  Apabila terjadi  kerusakan  sebagai  akibat  penggunaan  bahan  dan  alat  yang  dimaksud,  pengembalian keadaan  semula  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama,  bahkan  mungkin  mengakibatkan kepunahan. 2
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  adalah  kabupaten  yang  di  dominasi  perairan  dan  laut sehingga  adanya  aktivitas  dalam  lingkungan  maritim  menjadi  aktivitas  utama.  Luasnya
1 Konservasi Ekonomi Sumberdaya Hayati, (Cet, Ke-1, Yogyakarta Pustaka Pelajar Supriharyono,2009),h.17
2 Suharto, Limbah  Kimia  dalam  Pencemaran  Udara  dan  Air ,  (ED.  Pertama,  Yogyakarta:  Andi  Offset, 2011), h. 61
persebaran lingkungan maritim menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi kabupaten yang banyak di huni oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan.  Penelitian  ini dilakuakan  di  Kabupaten  Kepuluan  Selayar,  tepatnya  di  Kepolisian  Perairan  kabupaten Kepulauan  Selayar.  Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  ialah  data  primer  dan  data sekunder,  tekni  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  menunjang  pembahasan  yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Adapun instrument penelitian yang disiapkan oleh peneliti  adalah  pedoman  wawancara,  buku  wawancara  dan  kemra.  Metode  pengolahan  data dalam penelitian ini mengunakan klasifikasi data, reduksi data, koding data dan editing data. Dalam  penulisan  penulisan  ini,  digunakan  sistem  analisis  data  secara  kualitatif  dengan  cara menggabungkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yaitu  dengan menghimpun  data-data  dan  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  karya  ilmiah,  dan pendapat  para  ahli  dengan  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  serta  dokumen- dokumen  yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif.

## HASIL DAN PEMABAHASAN

## A. Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Pidana Ilegal Fishing di Kabupaten Selayar
Kegiatan Illegal Fishing  sudah mengjadi hal yang tidak dapat di hindari lagi, mengingat bahwa  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  sendiri  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  potensi hayati  yang  sangat  menjamin.  Hal  ini  yang  mengjadi  pemicu  terjadinya  kegiatan  illegal fishing  itu  sendiri.  Kegiatan  illegal  fishing  di  kepulauan  selayar  ini  memeng  hampir  setiap tahun  terjadi  hal  ini  dapat  di lihat  dari  data  satuan  kopolisian  perairan  kabupaten kepulauan selayar dari tahun 2016-2018.
Berdasarkan  hasil  penilitian, ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak pidana  illegal  fishing  tersebut,  yaitu  (1)  Saparuddin  alias  sapar  Bin  Kamaruddin  pelaku penangkapan  ikan    menggunakan  bahan  kimia  (bius).  Faktor  yang  mendorong  pelaku melakukan  tindak  pidana  tersebut  adalah  disarankan  atas  unsur  kesengajaan.  Selain  itu  dia melakukan tindakan pidana karena desakan perekonomian untuk menghidupi keluarganya. (2) Pardin  Bin  Kidek  menggunakan  bahan  kimia  dalam  penangkapan  ikan  dan  dapat  merusak keberlangsungan  hidup  sumber  daya  ikan.  Pardin  melakukan  tindak  pidana  illegal  fishing tersebut adalah karena tidak mengetahui adanya batasan atau alaranagn penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang menurutnya tidak merusak sumber daya ikan.
Kemudian  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  petugas  lapangan  yang mngawasi perairan Kabupaten Kepulauan selayar Hasil wawancara tersebut yaitu : 1. Satuan Polisi  Perairan  :  Faktor  utama  melakuakan  tindak  pidana  illegal  fishing  adalah  faktor kecemburuan social. Kecemburuan social yang dimaksud adalah rasa iri pelaku terhadap orng di  sekitarnya  yang  memiliki  penghasilan  lebih  dibandingkan  penghasilannya  dan  dirinya sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. 2. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena adanya jaringan bagi  distributor  bahan  baku  bom  ikan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  paling  marak  di daerah Kabupaten Kepuluan Selayar.
Berdasarkan  beberapa  faktor  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan menjadi beberapa faktor yaitu sebagai berikut :
1. Faktor kesadaran, Ketaatan dan Efektifitas Hukum
Sebagaimana  telah  dikemukakan  oleh  Dr.  Jumadi  yang  meneliti tentang  Nelayan  yang dalam tulisannya “Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Rama Lingkungan di Perairan  Kabupaten  Kepulauan  Selayar”.  Memberikan  kesimpulan  bahwa;    (1),Pelaksanaan penangkapan  ikan  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagian  besar nelayan  tidak  memiliki  izin  penangkapan.  Selain  itu,  pada  umumnya  nelayan  tidak memperhatikan peta nelayan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2), Peran serta nelayan dalam hal terciptanya ketertiban di ruang wilayah penangkapan ikan di  laut,  pada  umumnya,  pemahaman  dan  pengetahuan  hukumnya  masih  rendah.  Hal  ini terlihat  dari  masi  rendahnya  perilaku  masyarakat  nelayan  yang  berperan  aktif  mengjaga ketertiban  dalam  usaha  penangkapan  ikan  di  laut.  (3),  Peranan  aparat  pemerintah  dalam mengjaga ketertiban ketertiban antara wilayah penangkapan ikan di Kabupaten Selayar belum optimal. 3 Maka perlu pihak pemerintah daerah Kepulauan Selayar membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pemamfaatan ruang wilayah penangkapan.

## 2. Faktor Ekonomi Nelayan yang Rendah
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  negara kesejahteraan  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum, yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana  tercantum dalam  alinea  ke-IV  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
3 Jumadi,  “Pembinaan  Terhadap  Penggunaan  Alat  Tangkap  Ikan  Ramah  Lingkungan  di  Perairan Kabupaten Selayar,” Jurispruentiel, Vol.5 No.1 (2018)hlm. 36.
memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  memelihara perdamaian dunia.
Dalam alinea tersebut  dinyatakan  bahwa negara  Indonesia  didirikan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Rumusan  ini  mengandung  suatu  penegasan  kepada  pemerintah  untuk menyelenggarakan  kesejahteraan  seluruh  rakyat,  yang  berarti  pula  bahwa  negara berkewajiban  untuk  memberantas  kemiskinan.  Kemudian  berdasarkan  penjelasan UUD  NRI 1945  juga  disebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  dan  tidak didasarkan  pada  kekuasaan  belaka.  Dengan  demikian  maka  penggarisan  negara  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  mempunyai  konsekuensi  bahwa  segala  sesuatu  persoalan  yang menyangkut  urusan  baik  antara  warga  negara  dengan  warga  negara,  maupun  antara  warga negara  dengan  negara  atau  pemerintah  yang  berdasarkan  pada  hukum  dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  baik  warga  negara  yang  berstatus  rakyat  maupun  status  pejabat pemerintah  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  tidak memandang  siapa  dan  kedudukan  semua  warga  negara  sama  di  depan  hukum  (Equality Before The Law).
Kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan  suatu cita-cita  bagi  semua  bangsa  di  dunia seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kemiskinan  merupakan  suatu  masalah yang  dihadapi  oleh  manusia  dimanapun  dan  kapanpun  jika  terjadi  kesenjangan  ekonomi. Kemiskinan  juga  merupakan  permasalahan  yang  seringkali  dihadapi  oleh  negara-negara berkembang  pada  umumnya,  termasuk  juga  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berbagai strategi  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  memang  perlu mendapat  tanggapan  serius  memicu  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menyediakan  fasilitas kredit  bagi  lapisan  miskin,  membangun  infrastruktur  pedesaan  dalam  hal  pembangunan pertanian, pembangunan wilayah atau kawasan, dan lain- lain.
Potensi  perikanan  yang  dimiliki  Indonesia  merupakan  potensi  ekonomi  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  masa  depan  bangsa,  sebagai  tulang  punggung  pembangunan  nasional. Pemanfaatan  secara  optimal  diarahkan  pada  pendayagunaan  sumber  daya  ikan  dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja,  meningkatkan  produktivitas,  nilai  tambah  dan  daya  saing  hasil  perikanan  serta menjamin  kelestarian  sumber  daya  ikan,  lahan  pebudidayaan  ikan  serta  tata  ruang.  Hal  ini
berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  secara  terus  menerus.  Salah  satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan dalam sektor ekonomi yang dikomparasikan dengan sektor hukum melalui pengaturan dalam pengelolaan perikanan. 4

## 3. Faktor Pendidikan yang Rendah
Selain  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan  juga  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak pidana di bidang perikanan. Nelayan cenderung tidak mengetahui apa itu perikanan dan apa itu Undang-Undang Perikanan. Nelayan juga tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melakukan  illegal fishing. Pengawas Sumber Daya  Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa  tindak  pidana  illegal  fishing  disebabkan  karena  pengetahuan  dan  pendidikan  nelayan masih  sangat  rendah.  Pengetahuan  nelayan  terhadap  teknologi  masa  kini  juga  masih  sangat kurang.  Bantuan  sosial  yang  merupakan  alat  moderen  masih  jarang  dipergunakan  oleh masyarakat  karena  kebanyakan  nelayan  masih  buta  teknologi.  Bom  yang  merupakan  alat penangkapan  ikan  illegal  Fishing  masih  dikategorikan  sebagai  alat  tradisioanal  yang  sering digunakan oleh para nelayan atau pelaku Ilegal fishing.
Mudahnya  memperoleh  bahan  baku  bom  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang mendorong masyarakat banyak melakukan tindak pidanan tersebut. 5 Dari hasil putusan  yang diperoleh dari Penadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, para pelaku yang melakuakan tindak  pidana  perikanan  hanya  memiliki  tingkat  pendidikan  setara  dengan  Sekolah Menegngah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah  Dasar  (SD).  Hal  ini  tergambar  sehingga  dapat disimpulakan pelaku illegal Fishing memiliki pendidikan yang tergolong rendah.

## 4. Kurangnya Koordinasi anatar Instansi
Dalam  penerapan  aturan  dan  regulasi  beberapa  instansi  dalam  bidang  perikanan  di Kabupaten Kepualauan Selayar masih berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana  perikanan.  Koordinasi  dan  sinergitas  antar  instansi  belum  tercapai  secara  maksimal. Akhirnya  sering  terjadi  gesekan  antar  instansi  maupun  lembaga  yang  berperan  dalam penanganan  tindak  pidana  perikanan.  Hal  ini  seringkali  menimbulkan  dilema  bagi  beberapa instansi  yang  berperan  dalam  bidang  perikanan.  Padahal  menurut  amanah  dalam  Undang- Undang  Perikanan,  yang  harus  berperan  aktif  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  serta
4 I Nyoman Nurjaya, dkk, 2015, Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 158.
5 Syaiful  Asri, Wawancara, Koordinator Pengawasan Sumber Daya  Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Kepulauan Selayar, 08 Oktober 2018.
penyidikan  terkait  tindakan  illegal  fishing  adalah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi sentral dalam penanganan kasus perikanan. 6
Keberadaan instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan  yang sama dalam penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  memungkinkan  terjadinya  tumpang  tindih penyidikan.  Penyidik  PNS  Perikanan  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  di  Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia  (ZEEI)  dan  Perairan  Indonesia,  serta pelabuhan perikanan.  Sementara  itu,  penyidik  Polri  mendapat  bagian  wilayah  yang  paling  sempit  yaitu wilayah  Perairan  Indonesia.  Berdasarkan kesepakatan  pembagian  wilayah  penyidikan  tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI-AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI,  Penyidik TNI-AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari instansi penyidik tersebut. 7
Dikatakan  konflik  kewenangan  karena  ketiga  instansi  tersebut  sama-sama  berwenang dalam  menangani  perkara  yang  sama  dan  berjalan  secara  sendiri-sendiri  tanpa  adanya keterpaduan  sistem  dalam  pelaksanaannya,  artinya  sama-  sama  berwenang  melakukan penyidikan  serta  sama-sama  berwenang  melakukan  pemberkasan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  dan  menyerahkannya  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  tanpa  adanya  pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini  tidak  hanya  bersifat  negatif  melainkan  konflik  kewenangan  bersifat  positif  (sama-sama berwenang).

## B. Upaya  Yang  harus  Dialakuakan  oleh  POLAIR  dalam  Menangani  Pengunaan  Bom Ikan Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Masalah tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2013 s/d 2016 jika dilihat dari segi jumlahnya telah menjadi ancaman bagi nelayan-nelayan  tradisional.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  aparat  penegak  hukum  harus melakukan penyelesaian yaitu pencegahan dan mengatasi tindak pidana di bidang perikanan. Adapun upaya  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai berikut :
6 Anto Noer Fajar, Op. Cit. 10 Oktober 2018.
7 Marhaein Ria Simbo. Op.cit. hal 113

## 1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  salah  satu  upaya  pencegahan  tindak  pidana  illegal  fishing  di Kabupaten  Kepulauan  Selayar.  Tindakan  preventif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  secara  sistematis  dan  terstruktur  dengan  tujuan  untuk  menjaga  agar tindak  pidana  illegal  fishing  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  dapat  diminimalisir.  Upaya- upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Penyuluhan Hukum
Penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan intansi  di  bidang  perikanan  dengan  tujuan  mempekenalkan  dan  memberikan  pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di bidang perikanan. Minimal dalam penyuluhan  tersebut,  masyarakat  dapat  mengetahui  dampak  dan  larangan  penggunaan  alat- alat deskruktif dalam penagkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan  hukum  dilakukan  rutin  di  wilayah-wilayah  daratan  yang  rawan  terjadi  kegiatan illegal  fishing,  misalnya  dilakukan  sosialisai  atau  penyuluhan  hukum  melalui  media  massa, seminar  langsung  di  masyarakat  atau  pertemuan  dengan  tokoh-  tokoh  masyarakat  kemudian tokoh tersebut yang menyampaian langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari penyuluhan ini  adalah  memberi  pemahaman  tentang  hukum  yang  berlaku  sehingga  masyarakat  akan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  bidang  perikanan,  Kepolisian  Perairan  melakukan  sosialisasi  sekurang- kurangnya  dua  kali  dalam  seminggu.  Kalau  terdapat  kendala  sehingga  penyuluhan  kurang intens  dilakukan,  biasanya  hanya  dilakukan  sebanyak  dua  kali  dalam  sebulan.  Penyuluhan tersebut  dilakukan  dengan  melibatkan  dan  mengarahkan  masyarakat  dalam  penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara masyarakat yang diarahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi tindakan illegal fishing.
b. Pelaksanaan Patroli Secara Rutin
Kegiatan  patroli  ini  dilakukan  tidak  menentu  untuk  menghindari  terjadinya  illegal fishing  di  waktu-waktu  tertentu.  Patroli  dilakukan  sebanyak  mungkin  dalam  sebulan  sesuai dengan  persediaan  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Namun,  yang  menjadi  hambatan  dalam kegiatan  patroli  ini  adalah  sarana  dan  prasarana  kurang  memadai  dan  kondisi  cuaca  yang ekstrem  sehingga  mengganggu  aktivitas  patroli  lapangan  di  wilayah  perairan  Kabupaten Kepulauan Selayar. Patroli ini dilakukan dengan melibatkan semua instansi yang berwenang dalam  penanganan  tindak  pidana  ini,  seperti  TNI  AL,  Kepolisian  Perairan,  dan  Dinas Kelautan dan Perikanan serta Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Semua instansi tersebut
harus  melakukan  koordinasi  terkait  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing  sehingga  tidak menimbulkan konflik kewenangan
c. Pengalihan Kegiatan Masyarakat
Pengalihan  kegiatan  yang  dimaksud  adalah  memberikan  pelatihan  usaha-usaha pengolahan  perikanan  secara  kreatif  seperti  usaha  kerajinan  tangan  yang  bahan  bakunya bersumber  dari  laut.  Selain  itu,  pengalihan  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  kegiatan-  kegiatan  keparwisataan  seperi  masyarakat  dilatih  menjadi pemandu wisata baik wisata daratan maupun wisata laut.
d. Pemberian Bantuan Ramah Lingkungan
Pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan tersebut berupa alat tangkap perikanan yang  ramah  lingkungan  dan  dipergunakan  bagi  masarakat  kurang  mampu  atau  kelompok nelayan  yang  dibentuk  oleh  masyarakat. Menurut  Agustinus  Pati,  Kanit  Kepolisian  Perairan menyatakan  bahwa  pemberian  bantuan  baik  dalam  bentuk  bantuan  sosial  maupun  bantuan- bantuan  lain  yang  sifatnya  mendukung  dan  mengembangkan  penangkapan  ikan  yang  tidak ilegal itu sudah tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anto Noer Fajar,  Koordinator  Satuan  Polisi  Kehutanan  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi  yang  pantas  dijeratkan  kepada  pelaku  illegal  fishing,  sampai  proses  penjatuhan hukuman  kepada  pelaku  yang  dilakukan  oleh  hakim.  Menurut  Agustinus  Pati,  penanganan kasus  illegal  fishing  yaitu  dilakukan  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu melakukan  penangkapan  dan  pemeriksaan  serta  menegakkan  hukum  dan  penerapan  sanksi sesuai dengan Undang-Undang.
Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Hukum  Laut  Tahun  1982  yang  telah diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1982  tentang  Pengesahan  United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982,  menempatkan  Indonesia  memiliki  hak berdaulat  (sovereign  right)  untuk  melakukan  pemanfaatan,  konservasi,  dan  pengelolaan sumber  daya  ikan  di  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia,  dan  Laut  Lepas  yang dilaksanakan  berdasarkan  persyaratan  atau  standar  internasional  yang  berlaku.  Oleh  karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua
aspek  pengelolaan  sumber  daya  ikan  dan  mengantisipasi  perkembangan  kebutuhan  hukum dan teknologi. 8
Kemudian  dalam  pengelolaan  perikanan  di  Indonesia,  pemerintah  Negara  Republik Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan  meminimalisir  dan  mengatasi  adanya  tindakan  illegal  fishing.  Kemudian  undang- undang  ini  dijalankan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap  sektor  perikanan.  Selain  itu,  tujuannya  adalah  sebagai  instrumen  yang  dapat mendorong berkembangnya laju perekonomian Indonesia terkhusus pada sektor perikanan.

## KESIMPULAN
Dalam hal ini, terkait dengan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan berdasar pada aturan atau undang-undang  tersebut.  Menurut  Kanit  Gakkum  Satuan  Kepolisian  Perairan  Kabupaten Kepulauan  Selayar,  penegakan  hukum  dalam  bidang  perikanan  terkait  dengan  kasus-kasus illegal  fishing  selalu  menerapkan  dan  mengutamakan  Undang-Undang  Perikanan  kemudian digabung  dengan  undang-undang  lainnya.  Jika  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana perikanan,  maka  aparat  penegak  hukum  termasuk  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  serta  Balai Taman  Nasional  itu  menggunakan  beberapa  Undang-Undang  Lain  yang  dilanggarnya. Misalnya penggunaan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Pelayaran, dan sebagainya. Maka,  sesuai  dengan  Undang-Undang  tersebut  Kepolisian  Perairan  Kabupaten  Kepulauan Selayar  melakukan  pengawasan  secara  tegas.  Peran  sebagai  aparat  penegak  hukum  yaitu menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan  penggunaan  dan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat  dapat memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pelaku  illegal  fishing  serta  memberikan  efek  jera kepada pelaku agar tindak pidana illegal fishing dapat diberantas. 9
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Kepala  Balai  Taman  Nasional  Taka  Bonerate  bahwa penggunaan dan penerapan aturan dalam menangani kasus-kasus perikanan menerapkan multi undang-undang. Hal ini dilakukan karena biasanya tindakan pelaku sulit dibuktikan ke dalam tindak  pidana  perikanan.  Kebanyakan  pelaku  memiliki  satu  alat  bukti  saja,  misalnya kompressor. Sedangkan kompressor berdasarkan Keputusan Bersama Pimpinan Daerah tidak dapat  dipidana.  Jadi,  pihak  balai  Taman  Nasional  biasanya  menggunakan  Undang-Undang
8 I Nyoman Nurjaya, dkk, op,cit. hlm 158.
9 Agustinus Pati, Op.Cit. 20 Desember 2016
Konservasi  dan  menggunakan  ketentuan  pidana  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2011. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia: Bogor.
Azis, Abdul KS, dan Safriadi, Wawasan Sosial Budaya Maritim, Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum Universitas Hasanuddin (Makassar: 2011).
Antariksa,  Wahyono,  dkk,  pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan,  (Yogyakarta,  Media Pressindo, 2001).
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  2015,  Statistik  Kabupaten  Kepulauan Selayar 2015, BPS Kepulauan Selayar, 1101001.7301.
Djoko Tribawono. 2013.  Hukum Perikanan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung Eti,  Nunung  Yuli,  Keanekaragaman  Kekayaan  Laut  Dan  Samudra  Kita,  (Klaten,  Cempaka Putih, 2010).
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Hamsah, Andi, penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
I  Nyoman  Nurjaya,  dkk,  2015.  Pengeloaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Menjamin Kemakmuran  Rakyat.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan HAM: Jakarta.
Mahmudah, Nunung, Ilegal Fishing, (cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Maehaeni  Ria  Siombo,  2010.  Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional,  PT.  Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
M. Gufran, Indonesia Pengelolan Perikanan, (Yogyakarta: Pustaka Baru Fres, 2015).
N.  H.  T.  Siahaan,  hukum  Linglkungan  dan  Ekologi  Pembangunan,  (Ed.  Ke-2,  Jakarta: Erlangga, 2004).
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Supriharyono,  Konservasi  Ekonomi  Sumberdaya  Hayati,  (Cet,  ke-1,  Yogyakarta  Pustaka Pelajar, 2009).
Siombo, Marhaeni Ria, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional Utama (Jakarta: 2010).
Suharto,  Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, (ED. Pertama, Yogyakarta:  Andi Offset, 2011).
Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika).
Tunggal,  Hadi  Setia,  Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Hukum  Laut  Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008),.
Triwabono, Djoko, Hukum Perikanan Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Wicaksono, Divera, Menutup Celah Pencuri Ikan, (Edisi: 16-22 Februari,n 2004).
Artikel  tentang  terumbu  karang  kabupaten  kepulauan  selayar,  diterbitkan  pada  tanggla  23 januari 2005.
Jumadi, “Pembinaan Terhadap Pengunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selaya,” Jurisprudentie1, Vol. 5 No.1 (2018)
Skripsi  Wilater  Pramono,  R.S  tentang  tinjauan  kriminoligis  terhadap  illegal  fishing  yang terjadi dikota makassar (studi kasus 2010-2013).
Skripsi  Mantansia,  implementasi  peraturan  menteri  kelautan  dan  perikanan  RI  No.02  tahun 2015tentang larangan alat penangkapan ikan pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (seinse Nets)  di  kec.  Galesong  utara  kab.  Takalar.  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan.
Skipsi  Musdalifa,  Tinjauan  yuridis  terhadap  pengeboman  ikan  dilaut  wilayah  hukum  polres pangkajenne dan kepulauan prespektif hukum islam (studi kasus 2014-2015).
Keputusan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor:  Kep.38/Men/2004  Tentang  Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  tahun  2008  tentang  Perubahan  Kabupaten  Selayar  Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Nomor  6  Tahun  2009  Tentang  Perizinan Usaha Perikanan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Nomor  8  tahun  2010  Tentang  Pengolahan Terumbu Karang.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2008.
Bagian  Menimbang  Poin  (A)  Peraturan  Daerah    Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Nomor  6 Tahun 2009.
file:///D:/Data%20Propossal%20dan%20Skripsi/Kasus%20Pengeboman%20Ikan/Polres%20S elayar%20Tangkap%2014%Pelaku%20Illegal%20Fishing.html.  (Diakses  pada  tanggal 02 Januari 2018, pukul 10.27 Wita)
https://www.google.com/search?q=jurnal+penggunaan+bom+ikan&ie=utf-8&oe=utf- 8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefoxbeta&channel=fflb (Diakses pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 17.45 WIB)