## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

## Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015-2019

## (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia)
R. Dian Hardiana 1 , Heraeni Tanuatmodjo 2 Fitrina Kurniati 3
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 123

## Abstract
This study aims to determine the performance of decentralization through Regional Sufficiency in  regency/cities in West Java in 2015-2019. Fiscal decentralization gives local governments the authority to manage their own finances within the framework of legislative regulation. The research method used is descriptive, with the object of regency/city research in West Java Province in 2015-2019, the data used were sourced from secondary data released by BPS. The results of the study show that the performance of the implementation of fiscal decentralization indicated by the degree of  fiscal  autonomy,  the  ratio  of  dependency  and  the  ratio  of  independence  is  still  quite  low,  although  there  is  an increase in the category of each indicator towards a better direction. Suggestions from the results of the study are that local governments need to increase the capacity of fiscal decentralization through increasing sources of new PAD revenue through innovations such as the development of BUMD, optimization of tax collection and local user fees through intensification and extensification.
Keywords: Decentralizatiom; Fiscal decentralization; Regional Sufficiency.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  desentralisasi  melalui  kemandirian  daerah  di  kabupaten/kota  di Jawa  Barat  tahun  2015-2019.  Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola keuangan sendiri dalam kerangka regulasi perundang-udangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif,  dengan  objek  penelitian  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2015-2019,  data  yang  digunakan bersumber  dari  data  sekunder  yang  dikeluarkan  oleh  BPS. Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  kinerja  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  yang  terindikasi  dari  indiator  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  ketergantungan  dan  rasio kemandirian masih cukup rendah, semkipun demikian terjadi peningkatan kategori setiap indikator ke arah yang lebih baik. Saran dari hasil penelitian adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan BUMD, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Kata Kunci: Desentralisasi; desentralisasi fiskal; kemandirian.
Corresponding author. dianhardiana@upi.edu
How to cite this article. Hardiana, R., D., Tanuatmodjo, H., Kurniati, F., (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia). Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan. Vol.8 , No. 2, [Juli-Desember], 2020: 197 – 210. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/25757
History of article. Received: Mei 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juli 2020

## LATAR BELAKANG
Indonesia akan menyambut dua dekade berjalannya  desentralisasi  yang  dijabarkan melalui  konsep  daerah  sebagai  buah  dari proses  reformasi  yang  berjalan  pada  awal millenium ke-2. Otonomi Daerah merupakan buah  dari  reformasi  yang  mengharapkan adanya perbaikan kinerja pemerintah, otonomi  diharapkan  mampu  memperbaiki pola  sentralistik  yang  dianggap  tidak  adil dalam  pemerataan  pembangunan  (Hasan, 2014).  Tidak  meratanya  pembangunan  ini disebabkan  terlalu  luasnya  span  of  control pemerintah  pusat,  pemerintan  pusat  tidak mengetahui apa sesunggunya yang diperlukan oleh masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dapat  memberikan  layanan  publik  lokal dengan  lebih  baik  (Ahmad  et  al.,  2005), sehingga public  service dapat  berjalan  lebih optimal. Alasain lainnya adalah pola desentraliasasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi di instansi pemerintahan (Ostrom et al., 1993) yang  saat  itu  menjadi  salah  satu  masalah pemerintahan  di  Indonesia.  Otonomi  daerah ditandai dengan ditetapkannya paket perundang-undangan Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan No. 32 tahun 2004 dan No.  33  tahun  2004  dengan  beberapa perubahan.
Rondinelli, (1981) mendefinisikan desentralisasi sebagai
transfer pertanggungjawaban untuk perencanaan, pengelolaan  dan  dan  peningkatan  sumber daya  dan  alokasi  dari  pemerintah  pusat  dan lembaga-lembaganya. Pendapat tersebut selaras  dengan  konsep  otonomi  daerah  yang
tertuang  dalam  UU  No.32/2004  yaitu  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum, dan daya saing daerah.
Agar  dapat  mencapai  tujuan  tersebut pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan yang penuh dan bertanggung jawab, menurut (Rondinelli, 1981) ada tiga jenis desentraliasi yaitu:  (1)    Dekonsentrasi  atau  desentalisasi administratif
(deconcentration or administrative decentralization); ( 2)
Desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) ; dan  (3)  Devoluasi atau  desentralisasi demokratis (devolution or democratic decentralization). Desentralisasi  ini  dapat terjadi  secara  bersamaan  atau  terpisah,  atau dapat juga menggunakan berbagai kombinasi atau  formulasi  (Ali  Khan,  2013).  Indonesia menerapkan  ketiga  jenis  desentralisasi  yang disebutkan,  dimana  terjadi  desentralisasi administrasi keuangan dan demokrasi.
Pemberlakukan otonomi daerah menuntut  terjadinya  reformasi  pada  pola pemerintahan,  desentralisasi  yang  terjadi  di Indonesia  terjadi  pada  berbagai  aspek  yaitu administrasi,  politik  dan  fiskal.  Mengacu kepada  konsep  Rondinelli  (1981)  berikut  ini perubahan  yang  terjadi  pada  hubungan  pola pemerintahan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah di Indonesia: (1) Pengalihan tanggung jawab  administratif  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  (desentralisasi administratif);  (2)  Pengalihan  sumber  daya fiskal dan sumber daya penghasil pendapatan dari  pemerintah  pusat  ke  tingkat  yang  lebih rendah  dalam  sebuah  sistem  pemerintahan untuk mempengaruhi anggaran dan keputusan
keuangan  (desentralisasi  fiskal)  dan  (3) Pengalihan  kekuasaan  dan  sumberdaya kepada pemerintah daerah dan harus bertanggungjawab kepada masyarakat melalui dewan.
Dalam pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaran  urusan  pemerintahan  di Indonesia  menurut  UU  23/2014  terbagi menjadi tiga yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Dekonsentrasi  adalah pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi  vertikal di  wilayah  tertentu,  dan  Tugas  pembantuan adalah  penugasan  dari  Pemerintah  kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada  kabupaten/kota  dan/atau  desa  serta dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Desentralisasi  fiskal  mengandung  arti bahwa  pemerintah  daerah  harus  membiayai pengeluaran sendiri terutama yang bersumber dari sumber pendapatan sendiri dan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  atas sumber  pendapatannya  (penetapan  tarif  atau basis paajak) (Psycharis et al., 2016). Hal ini direspon  dengan  ditetapkannya  UU.  No. 33/2004  tentang  perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  yang  berisi  sistem  keuangan  yang diatur  berdasarkan  pembagian  kewenangan, tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  antar susunan pemerintahan.
Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong  pemerintah  daerah  lebih  mandiri
secara fiskal sehingga dapat mengatur rumah tangga  pemerintahan  dengan  lebih  baik  dan berimplikasi terhadap kualitas layanan pemerintahan.  Desentralisasi  memberikan peluang  untuk  pengendalian  kolektif  pada sumber-sumber pendapatan publik dan pengambilan  keputusan  (Ali  Khan,  2013).
Beberapa penelitian menunjukan desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  layanan  pemerintahan (Diaz-Serrano & Meix-Llop, 2019; Kyriacou &  Roca-Sagalés,  2011).  Semakin  baik kemampuan  fiskal  kapasitas  fiskal  idealnya akan semakin baik kualitas layanan pemerintahan yang diberikan.
Sumber pendapatan Pemerintah Daerah menurut  UU  33/2004  bersumber  dari  (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan;  dan  (3)  Lain-lain  pendapatan daerah  yang  sah.  Desentraliasi  mendorong daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan  yang  bersumber  dari  potensi daerahnya  sehingga  daerah  mandiri  secara fiskal.  Menurut  Suseno,  (2013)  ada  dua indikator  yang  menunjukan  berhasilnya desentralisasi  fiskal  yaitu:  (1)  kemampuan keuangan daerah, dan (2) Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat. Daerah yang  berhasil  adalah  daerah  yang  dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD dan menurunkan angka ketergantungan  terhadap  transfer  dana  dari pemerintah pusat.
Menurut Halim (2007)salah satu tujuan dari kinerja pemerintah daerah adalah menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan  daerah.  Indikator  derajat desentralisasi  fiskal  daerah  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah,  semakin  tinggi  kemandirian  daerah maka  kebebasan  dalam  belanja  daerah  dapat
lebih  besar,  sehingga  dapat  mencapai  tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Isu  utama  terkait  dengan  desentralisasi fiskal  adalah  kebutuhan  fiskal (fiscal  needs) dan  kapasitas  fiskal (fiscal  capacity) ,  selisih antara fiscal  need dan fiscal  capacity ini disebut  dengan fiscal  gap dan  menjadi patokan dalam menentukan besarnya transfer dari  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Dana Alokasi Umum (DAU) (Herdiyana, 2019).
Data  menunjukan  bahwa  transfer  dana dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  terus menunjukan  peningkatan  secara  presisten, apalagi  saat  ini  transfer  dana  ke  daerah  juga termasuk  dana  desa  sehingga  disebut  Pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah
telah mengalokasikan  Rp  826.8  Trilyun  atau sepertiga total APBN, TKDD terus meningkat setiap  tahunnya,  pada  tahun  2017  dan  2018 total alokasi TKDD sebesar Rp 742.  Trilyun dan Rp 757.8 Trilyun (Wahyudi, 2019).
Sampai dengan tahun 2019 ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari  pemerintah  pusat  masih  sangat  tinggi, secara  rata-rata  nasional  mencapai  80,01 persen sementara kontribusi PAD hanya 12,87 persen (Nugraha, 2019a).

## Tabel 1 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Kemandirian Tahun
2016-2019 Kategori Kemandirian Tahun 2016  2017  2018  2019* Rendah Sekali 8 10 10 11 Rendah 19 16 16 15
Sedang 7 8 8 8 Tinggi 0 0 0 0

## Sumber: BPS, RI *data APBD
Tabel  di  atas  menunjukan  adanya penurunan  tingkat  kemandirian  daerah  pada empat tahun terakhir. Jumlah provinsi dengan kemandirian  sedang  tidak  bertambah  dalam tiga tahun terakhir, sedangkan jumlah provinsi dengan kemandirian rendah sekali menunjukan  peningkatan,  dari  8  provinsi tahun  2016  menjadi  11  pada  tahun  2019. Secara  umum  setelah  dua  puluh  tahun pelaksanaan otonomi daerah mayoritas provinsi masih memiliki tingkat kemandirian rendah.
Tingkat  kemandirian  Provinsi  Jawa barat  dalam  empat  tahun  terakhir  sudah berada  pada  keategori  sedang,  meskipun demikian nilai rasio kemandirian berfluktuasi namun cenderung menurun. Rasio kemandirian  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun 2016  dengan  62  persen,  sedangkan  tahun 2019 sebesar 57 persen.
Sumber: BPS RI
Gambar 1 Perkembangan Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Barat 2016-2019
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dan mengingat  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia akan memasuki tahun ke-20 (2001- 2021) maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  kinerja  desentralisasi  melalui
62
56 58 57 2016 2017 2018 2019*
kemandirian  daerah  di  Kabupaten/Kota  di Jawa Barat tahun 2015-2019.

## KAJIAN PUSTAKA

## Landasan Teori
Secara  umum  konsep  desentraliasi berfokus  kepada  institusi  yang  menerima kekuasaan  dan  sumber  daya  (Schneider, 2003), selanjutnya Suparmoko (2010) mendefinisikan desentralisasi sebagai kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangga  daerah  di  negara  kesatuan meliputi  segenap  kewenangan  pemerintahan kecuali  beberapa  urusan  yang  dipegang  oleh pemerintah  pusat  seperti  hubungan  luar negeri,  pengadilan,  moneter  dan  keuangan serta  pertahanan  keamanan.  Pembagian kewenangan  sudah  disesuaikan  dengan kewenangan  antar  tingkatan  pemerintahan sesui  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 38 Tahun 2007.
Teori  yang  melandasai  desentralisasi adalah  teori  fiscal  federalism  (Heryana, 2014),  pada  teori  ini  konsep  desentralisasi berfokus  kepada  bagaimana  memaksimalkan kesejahteraan  sosial,  yang  digambarkan sebagai kombinasi dari stabilitas ekonomi,efisiensi alokasi, dan ekuitas distributif (Schneider, 2003).
Desentralisasi  fiskal  dapat  dijadikan penilaian  kemandirian  atau  kemampuan fiskal,  kemampuan  yang  dimaksud  adalah kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendapatan sendiri diluar subsidi dari pemerintah pusat (Booth, 2000). Hal ini senda dengan  pendapat  (Shah,  2005)  dimana desentralisasi fiskal harus memiliki hubungan dengan  peningkatan  kinerja  fiskal  dan meningkatnya fungsi pasar secara umum.
Kinerja Pemerintah Daerah
Definsi  kinerja  pemerintah  daerah  menurut (Mahsun,  2006)  adalah  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi.
Ada  tiga  tujuan  pengukuran  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  (Mardiasmo, 2012) yaitu (1) untuk membantu memperbaiki kinerja  pemerintah,  (2)  untuk  pengalokasian sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan  dan (3) untuk  mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Halim  (2007)  mengemukakan  bahwa kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan  menggunakan  analisis  keuangan terhadap  APBD  yang  telah  dittetapkan  dan dilaksanakan. Ada beberapa indikator kinerja terkait  dengan  pemerintah  daerah  yaitu:  (1) Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal;  (2)  Rasio kemandirian  keuangan  Pemerintah  Daerah; (3) Rasio efektivitas PAD; (4) Rasio efisiensi keuangan daerah dan (5) Rasio keserasian.
Rasio  derajat  desentralisasi,  rasio kemandirian  dan  efektivitas  PAD  berfokus kepada bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pos pendapatan sedangkan  rasio  efisiensi  dan  keserasian adalah  bagaimana  penggunaan  pendapatan untuk belanja daerah.

## Derajat Desentralisasi
Mahmudi  (2016)  mengatakan  bahwa rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan  total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini menunjukkan derajat kontribusi PAD dengan total  penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi
kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi

## Tabel 2 Kriteria Kategorisasi Derajat Desentralisasi
Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber: (FISIPOL–UGM, 1991)

## Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat  dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima oleh  penerimaan  daerah  dengan  total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini maka  semakin  besar  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  dana  ekstern (Mahmudi, 2016).

## Tabel 3 Kategorisasi Rasio Ketergantungan
Persentase Tingkat Ketergantungan 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi
Sumber: (FISIPOL–UGM, 1991)

## Rasio Kemandirian
Rasio  ini  membandingkan  besarnya PAD  dengan  sumber  dana  eksternal.  (Ulum,
2009)  menyatakan bantuan pemerintah pusat dalam  konteks  otonomi  daerah  dapat  berupa bagian  daerah  dari  pajak  yang  dipungut negara, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Paul  Hersey  dan  Kenneth  Blanchard dalam (Halim, 2007) menyebutkan ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:
a. Pola  Hubungan  Instruktif,  dimana pemerintah pusat berperan lebih dominan  daripada  pemerintah  daerah. sehingga  dapat  dikatakan  daerah  tidak mampu  melaksanakan  otonomi  daerah mengingat  ciri  utama  daerah  mampu melaksanakan  otonomi  daerah  adalah kemampuan  keuangan  daerah  dan ketergantungan pada dana ekstern harus seminimal mungkin.
b. Pola  Hubungan  Konsultatif,  dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai  berkurang  dan  daerah  dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
c. Pola  Hubungan  Partisipatif,  dimana peranan  pemerintah  pusat  semakin berkurang dan daerah yang bersangkutan  tingkat  kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
d. Pola Hubungan Delegatif, dimana sudah tidak ada campur tangan dari pusat dan daerah  dikatakan  benar-benar  mampu melaksanakan otonomi daerah.

## Tabel 4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif
Sumber: Nataluddin dalam Halim, 2007

## Metode
Metode  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  deskriptif  dan  termasuk  dalam penelitian cros sectional study yaitu penelitian yang  dilakukan  sekali  atau  disebut  juga dengan one-shot (Sekaran  &  Bougie,  2016).
Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu dengan populasi sebanyak 27 kabupaten/kota pada tahun 2015-2019. Sumber data dipeoleh dari  data  sekunder  terkait  dengan  Realisasi APBD  tahun  2015-2019  yang  diperoleh  dari Badan  Pusat  Statsistik  (BPS)  Provinsi  Jawa Barat.  Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan menggunakan rata-rata perkembangan selama lima  tahun  dan  diagram  peta  dengan penggunaan software Quantum GIS (QGIS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan hasil pengolahan data di 27 kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa Barat  tahun 2015-2019,  dihasilkan    nilai  rata-rata  setiap indikator sebagai berikut.

## 1. Derajat Desentralisasi
Rata-rata  rasio derajat  desentralisasi fiskal  kabupaten/kota di  Provinsi Jawa Barat menunjukan fluktuasi,  pada tahun 2015 nilai capian  19,98  persen  dan  pada  tahun  2019 menjadi  23,68  persen  secara  kategori  terjadi peningkatan kemampuan keuangan di daerah dari kategori kuang menjadi kategori sedang. Dalam  lima  tahun  terakhir  rata-rata  derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi  Jawa  Barat  meningkat  3,70  persen dari  19,98  persen  menjadi  23,68  persen.
Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu meningkat 3,65 persen.

## Tabel 5 Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2015-2019 Keterangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Derajat Otomi Fiskal 19,98 20,75 24,40 21,61 23,68 Kategori Kurang Sedang Sedang Sedang Sedang
Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD
Secara  spasial  terlihat  bahwa  secara rata-rata  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat
mayoritas masih pada kategori kurang, masih ada  2  kabupaten  yang  masuk  dalam  kategori sangat  kurang  yaitu  Kabupaten  Ciamis  dan Kabupaten Tasikmalaya.
Gambar 2 Peta Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
Secara rata-rata kondisi derajat desentralisasi fiskal  kabupaten/kota  di  Jawa Barat tahun 2015-2019 masih kurang, artinya porsi  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah baru  mencapai  10-20  persen,  angka  yang cukup  rendah.  Secara  spasial  daerah  yang mendekati ibu kota memiliki rasio yang lebih baik.
2. Rasio Ketergantungan Rata-rata rasio ketergantungan
kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun2015-2019 masih masuk dalam kategori sangat tinggi dengan porsi dana perimbangan terhadap  pendapatan  daerah  lebih  dari  50 persen.

## Tabel 6 Rata-Rata Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-
2019 Keterangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio Ketergantungan 52,61 58,61 54,17 54,97 56,26 Kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD
Tren capaian menunjukan kondisi yang berfluktuasi,  namun  secara  kategori  selama lima  tahun  terakhir  masih  dalam  kategori
sangat tinggi, secara spasial berikut pemetaan selama lima tahun terakhir.
Gambar 3 Peta Rata-Rata Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
Mayoritas  daerah  di  Jawa  Barat  masih masuk  dalam  kategori  ketrgantungan  sangat tinggi,  hanya  delapan  daerah  yang  sudah masuk  dalam  kategori  tinggi  dan  cukup artinya  rasio  Dana  Perimbangan  terhadap pendapatan  daerah  paling  rendah  hanya mencapai 30 persen.
3. Rasio Kemandirian
Rata-rata  rasio  kemandirian  daerah tahun  2015-2019  berfluktuasi  namun  secara kategori  terjadi  perubahan  dari  rendah menjadi  sedang  dari  konsultatif  menjadi partisipatif.

## Tabel 7 Rata-Rata Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
Keterangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio Kemandirian 42,90 40,59 49,64 44,75 50,47 Kategori Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Pola Hubungan Konsultatif Konsultatif  Konsultatif  Konsultatif  Partisipatif
Sumber: BPS Jawa Barat, hasil penelitian 2019 *2019 data APBD
Perubahan pola hubungan dari konsultatif  menjadi  partisipatif  menunjukan adanya  perubahan  otonomi  yang  lebih  baik
pada pemerintah daerah, meskipun belum bisa mancapai pola hubungan delegatif.
Gambar 4 Peta Rata-Rata Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Barat Tahun 2015-2019 Secara spasial terlihat bahwa kemandirian daerah di Provinsi Jawa Barat di wilayah  timur  dan  selatan  relatif  tertinggal dengan  rata-rata  lima  tahun  masuk  dalam kategori  rendah  sekali  atau  porsi  PAD terhadap  Dana  Perimbangan  masih  pada angka 25 persen.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dua dari tiga indikator yang digunakan menunjukan  peningkatan  kategori  artinya ada  peningkatan  kinerja  keuangan  dalam lima  tahun  terakhir.  Derajat  desentralisasi fiskal  berubah  dari  kurang  menjadi  sedang dan rasio kemandirian meningkat dari rendah menjadi  sedang.  Porsi  pendapatan  daerah terhadap pendapatan daerah maupun
terhadap  dana  perimbangan  meningkat, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan  PAD  melalui  optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Sedangkan angka ketergantungan  yang  dilihat  dari  porsi  dana transfer  terhadap  pendapatan  daerah  masih sangat  tinggi,  artinya  pendapatan  daerah masih didominasi dari dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  seperti  (Hasan,  2016; Puspitasari,  2013;  dan  Fitriani  et  al.,  2018; Ndaparoka et al., 2018; Pangkey et al., 2017; dan  Ulfah  et  al.,  2020)  yang  menemukan bahwa  pemerintah  daerah  masih  tergantung dengan  dana  yang  bersumber  dari  transfer pemerintah  pusat,  sedangkan  PAD  masih
belum  bisa  menjadi  sumber  pendapatan utama dan sumber belanja daerah.
Rata-rata  porsi  pajak  daerah  terhadap PAD  di  kabupaten/kota  pada  lima  tahun terakhir  44  persen  sedangkan  56  persen bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Meskipun  Peningkatan  porsi  PAD terhadap  pendapatan  daerah  dan  Dana Perimbangan  salah  satunya  disebabnya meningkatnya  pos  PAD  dari  pajak  daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk  perpajakan  ( local  taxing  power ) melalui strategi intensifikasi maupun intensifikasi  pajak  daerah  dengan  dasar hukum UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah. Hal ini sebagai bentuk penguatan pemerintah daerah melalui pemberian  otonomi  fiskal  dan  memegang peranan yang sangat penting dalam desentralisasi Bahl dan Linn dalam Psycharis et al., (2016).
Peningkatan  penerimaan  dari  pos-pos PAD  seperti  pajak  dan  retribusi  daerah  di kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  dalam  lima tahun  terakhir  mendorong  peningkatan derajat  desentralisasi  fiskal.  Porsi  PAD terhadap pendapatan daerah perlahan menunjukan  peningkatan  meskipun  secara spasial  terlihat  mayoritas  masih  dalam kategori kurang.
Porsi pendanaan dari pemerintah pusat terlihat  masih  dominan,  terlihat  dari  pola hubungan  yang  masih  konsultatif  atau partisipatif,  blok  grand  yang  diberikan pemerintah  rata-rata  masih  menjadi  sumber pendapatan  utama  kabupaten/kota  di  Jawa Barat.  Hal  ini  senada  dengan  penelitian
(Bodman  &  Hodge,  2010)  dimana  dia memprediksi  ada  hubungan  negatif  antara dana transfer dari pusat dan kinerja otonomi pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian (Psycharis  et  al.,  2016)  menunjukan  bahwa dukungan  politik  pemerintah  pusat  melalui transfer  secara  signifikan  menghambat tingkat otonomi pendapatan kota
Porsi  terbesar  dari  dana  perimbangan adalah  yang bersumber  dari DAU, besarnya porsi  DAU  menunjukan  bahwa  masih besarnya  fiscal  gap  di  daerah  dan  masih tingginya  gap  pambangunan  antar  daerah. Berbeda  dengan  pos  DAK  yang  terkait dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah  pusat  di  daerah  atau  Bagi  Hasil Pajak  yang  terkait  dengan  keadilan  bagi daerah sumber penghasil.
Ada  tiga  hal  yang  menjadi  penyebab ketergantungan  fiskal  menurut  Nugraha (2019) yaitu (1) tingginya derajat sentralisasi dalam  bidang  perpajakan;  (2)    kurang berperannya  perusahaan  daerah  sebagai sumber  pendapatan  daerah;  (3)  masih terdapatnya  persaingan  antar  pemerintah daerah dan (4) kenaikan DAU dipersepsikan sebagai  kenaikan  tanggung  jawab  yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pelimpahan pajak pusat menjadi pajak provinsi  dan  atau  pajak  provinsi  menjadi pajak  kabupaten/kota  menjadi  salah  satu solusi untuk mengatasi permaslahan pertama, sedangkan  pada  permasalahan  kedua  perlu ada  inovasi  dan  terobosan  baru  dari pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan selain pajak dan retribusi daerah. Persaingan untuk  menarik  investor  hendaknya  disikapi dengan bijak, kewenangan untuk menetapkan
tarif  pajak  harus  dibarengi  dengan  ketaatan terhadap  regulasi  dan  asas  pajak.  DAU sebagai  sumber penerimaan dari pemerintah pusat  harus  digunakan  untuk  belanja  daerah yang  produktif  dan  sesuai  peruntukan  yaitu untuk  meminimalisir  gap  layanan  antar daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kemandirian  daerah  yang  tercermin dari  indikator  derajat  desentralisasi  fiskal, rasio  ketergantungan  dan  rasio  kemandirian di kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori pada setiap indikator. Dana transfer masih  menjadi  sumber  pendapatan  utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah  pusat  dan  daerah  du  Jawa  Barat masih masuk dalam kategori konsultatif dan partisipatif.
Permasalahan  rendahnya  peran  PAD diantaranya pajak masih banyak tersentralisasi di pemerintah pusat, pemerintah  daerah  masih  terpaku  dengan sumber  pendapatan  tradsional  seperti  pajak dan  retribusi  daerah,  tingginya  persaingan antar  daerah  dan  penggunaan  dana  transfer yang kurang tepat.
Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat  diberikan  adalah  pemerintah  daerah perlu  meningkatkan  kapasitas  desentralisasi fiskal melalui peningkatan sumber
penerimaan PAD baru melalui inovasi seperti pengembangan
BUMD, optimalisasi
pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan  (1)  penelitian  hanya  melihat kemandirian  dari  sisi  penerimaan  tidak penggunaan  fiskal  (efisiensi);  (2)  Penelitian hanya bersifat deskriptif tanpa
menghubungkan dengan konsep lain; dan (3) Sumber  data  BPS  pada  tahun  2019  masih merupakan  data  APBD.  Saran  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  menelliti desentralisasi fiskal dengan dua pendekatan, mengkaji  dengan  pendekatan  lain  dan melakukan pemutakhiran data.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, J., Devarajan, S., Khemani, S., & Shah, S. (2005). Decentralization and service delivery .
Ali Khan, S. (2013). Decentralization and poverty reduction: A theoretical framework for exploring the linkages. International Review of Public Administration , 18 (2), 145–172. https://doi.org/10.1080/12294659.2013. 10805256
Bodman, P., & Hodge, A. (2010). What drives fiscal decentralisation? Further assessing the role of income. Fiscal Studies , 31 , 373–404.
Booth, A. (2000). Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijaksanaan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan(Rangkuman Collin Mac Andrews dan Icksul Amal) . PT. Raja Grafindo Persada.
BPS. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provisi Jawa Barat tahun 2019 . Diaz-Serrano, L., & Meix-Llop, E. (2019).
Decentralization and the quality of public services: Cross-country evidence from educational data. Environment and Planning C: Politics and Space ,
37 (7), 1296–1316.
https://doi.org/10.1177/2399654418824 602
FISIPOL–UGM, B. L. D. R. dan. (1991).

## JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab .
Fitriani, D., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). Analisis kemandirian fiskal di kabupaten jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 3 (3), 32–41.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah.
Jurnal Wacana Kinerja , 17 (2), 20–40. https://doi.org/10.4018/978-1-5225- 1645-3.ch010
Hasan, P. F. (2016). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja , 17 (November), 218–240. https://doi.org/10.4018/978-1-5225- 1645-3.ch010
Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , 1 (1), 112–133.
Heryana, T. (2014). Flypaper Effect. Jurnal Wacana Kinerja , 17 (2), 1–19. https://doi.org/10.1057/9780230226203 .1901
Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal and political decentralization and government quality. Environment and Planning C: Government and Policy ,
29 (2), 204–223. https://doi.org/10.1068/c1016r
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Tiga). BPFE.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama . BPFE.
Mardiasmo. (2012). Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah . Andi.
Ndaparoka, D. S. R., Rantelobo, A. T., & Samadara, S. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Jaka - Jurnal AKuntansi, Keuangan Dan Audit , 3 (1), 19–28. https://doi.org/10.32511/jaka.v3i1.231 Nugraha, Y. N. (2019a). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ artikel-dan-opini/ketergantungan- fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan- desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
Nugraha, Y. N. (2019b). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia . Ostrom, E., Schroeder, L., & Wynne, S.
(1993). Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective. Westview
Press.
Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (3), 2848–2858.
Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities.
Environment and Planning C: Government and Policy , 34 (2), 262– 280.
https://doi.org/10.1177/0263774X1561 4153
Puspitasari, A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011
[Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/106554/
Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. International Review of Administrative Sciences , 47 (2), 133–145.
https://doi.org/10.1177/0020852380047
00205
Schneider, A. (2003). Decentralization:
Conceptualization and measurement.
Studies in Comparative International Development , 38 (3), 32–56. https://doi.org/10.1007/BF02686198
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business (Seventh). John Wiley & Sons.
Shah, A. (2005). Fiscal Decentralization and Fiscal Performance. Annual Congress of the International Institute of Public Finance .
Suparmoko. (2010). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah .
Andi.
Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal.
Economics Development Analysis Journal , 2 (2), 1–8. https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710 Ulfah, A. K., Fernanda, D., Mediyanti, S., & Farmiati, J. (2020). Tingkat Kemandirian , Efektivitas , Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah. Seminar Nasional Teknologi
Komputer Dan Sains (SAINTEKS) ,
539–544.
Ulum, I. (2009). Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar . Bumi Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat
dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4438)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5049
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Wahyudi, E. (2019, August). Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 Sepertiga APBN . https://bisnis.tempo.co/read/1231184/tr ansfer-daerah-dan-dana-desa-tahun- 2019-sepertiga-apbn