ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 02, November – 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## PENGGANDAAN UANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 378 KUHP DAN HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM
Submitted : Revised : Published : Muthiara Angraeni 1 , Tajul Arifin 2
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung muthiaraangraeni@gmail.com 1 , tajularifin@uinsgd.ac.id 2
Abstract: This article analyzes the prohibition of money duplication as stipulated in  Article  378  of  the  Indonesian  Criminal  Code  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana) and the perspective of a hadith narrated by Muslim. The research aims to gain insights into the conception of this prohibition in the context of criminal law and the Islamic religious view. A normative research method is employed, which involves examining available legal sources. The legal sources used include primary legal sources based on Article 378 of the Criminal Code and Islamic legal sources, namely  the  hadith  narrated  by  Muslim.  Secondary  legal  sources  obtained  from journals, books, and supporting documents are also utilized. The analysis indicates that  Article  378  of  the  Criminal  Code  prohibits  actions  of  money  duplication involving manipulation or fraud to obtain unlawful profits. This article provides a more comprehensive understanding of the prohibition of money duplication from the perspectives of criminal law and Islam.
Keywords : Prohibition  of  Doubling  Money,  Article  378  of  the  Criminal  Code, Haditsh Muslim History, Criminal Law, Islamic Religion
Abstrak: Artikel ini menganalisis larangan penggandaan uang yang termuat pada Pasal  378  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dan  perspektif  hadits riwayat  Muslim.  Penelitian  ini  bertujuan  agar  mendapatkan  keterampilan  dalam memahami  mengenai  konsepsi  larangan  ini  dalam  konteks  hukum  pidana  dan pandangan agama Islam. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini,  dimana  metode  ini  digunakan  dengan  cara  menelaah  sumber-sumber  yang tersedia dalam pustaka hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari  penelitian  kepustakaan  berupa:  Bahan  hukum  yang  digunakan  berasal  dari sumber  hukum  utama  yang  berdasarkan  pada  Pasal  378  KUHP  dan  juga  sumber hukum islam yakni Hadits Riwayat Muslim. Serta sumber bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku dan juga dokumen-dokumen yang mendukung. Analisis  menunjukkan  bahwa  pasal  378  KUHP  melarang  tindakan  penggandaan uang  yang  melibatkan  manipulasi  atau  penipuan  dalam  rangka  memperoleh keuntungan  yang  tidak  sah.  Artikel  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih
komprehensif  tentang  larangan  penggandaan  uang  dari  perspektif  hukum  pidana dan agama Islam.
Kata Kunci : Larangan Penggandaan Uang, Pasal 378 KUHP, Hadits Riwayat Muslim, Hukum Pidana, Agama Islam.

## A. Pendahuluan
Harta  dalam  pandangan  islam  adalah  suatu  hal  yang  harus  dimiliki  untuk mengatur  sebuah  kebutuhan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  harta  juga  merupakan alat atau sarana sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan jual beli (perdagangan) yang  sah.  Kehidupan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  harta  karena  harta merupakan  hal  yang  paling  berharga  dalam  upaya  untuk  mendorong  keinginan untuk  mendapatkan  sesuatu,  hal  ini  juga  merupakan  aspek  lahir  yang  tumbuh bersama manusia.
Harta memiliki 2 makna diantaranya mengenai  pengertian dan lafaz yang berkenaan dengan harta. Pengertian secara bahasa harta merupakan setiap apa yang dimiliki  oleh  seseorang  sesuai  dengan  kapasitas  kemampuannya.  Ibnu  Katsir menjelaskan mengenai harta yaitu sebuah apa apa yang dimiliki dari segala sesuatu yang  terbagi  menjadi  sebuah  emas  dan  perak  serta  dapat  diartikan  juga  dengan kepemilikan hewan ternak yaitu seekor unta. Menurut Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa  disebut  harta  yakni  karena  kata mal yang  asal  katanya  dari mala  yamilu sebab pikiran manusia lebih mengedepankannya jadi disebut dengan mal. Namun, menurut  para fuqaha tidak  sedikit  ungkapan  meliputi  dari  harta  tersebut  namun terdapat  dua  sisi  yang  menjadi  faktor  menengenai  definisi  harta  Yang  pertama menurut faqih dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa harta itu yakni apapun yang menjadi tabiat serta dapat dijaga dan dimanfaatkan dalam waktu yang dibutuhkan dan  definisi  ini  ialah  perilaku  manusia  yang  kemungkinan  dijaga.  Dilihat  dari pengertian diatas dari para Fuqaha Mazhab Hanafi maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta dapat diambil manfaatnya sebab manusia lebih mengedepankan bahasa dan istilah serta meliputi bentuk harta dan ada juga yang tidak. 1
1 Jurnal An-nahl et al., “Harta Dalam Pandangan Islam : Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat” 8, no. 2 (2021): 91–106.
Uang tidak hanya dipakai dalam transaksi secara langsung akan tetapi uang juga  bisa  digunakan  dalam  transaksi  secara  tidak  langsung  atau  disebut  dengan transaksi online sehingga modus kejahatanpun beragam.
Banyak  sekali  bentuk  kejahatan  dengan  berbagai  macam  modus  yang digunakan, hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat kecerdasan tersangka dalam menjalankan aksinya. Kebutuhan yang kian banyak dan harga yang kian naik yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang melawan hukum seperti penipuan  yang  berkaitan  dengan  uang  salah  satunya  tindakan  penipuan  dengan modus  penggandaan  uang.  Penipuan  identic  dengan  mengumbar  janji  manis sehingga  korban  merasa  percaya  dan  yakin  akan  janji  tersebut  yang  nantinya membuat korban dengan mudahnya menyerahkan harta mereka.
Kejadian  dan  fenomena  sosial  terkait  pelanggaran  terhadap  norma-norma hukum  marak  terjadi  dalam  masyarakat  dan  semakin  mengalami  peningkatan. Kasus-kasus  kejahatan  yang  merajarela  di  media  elektronik  dan  cetak  itu merupakan  bukti  yang  nyata  terkait  banyaknya  masyarakat  yang  melanggar peraturan  dan  norma-norma  hukum.  Kecanggihan  elektronik  sangat  berkembang pesat  sehingga  penyebaran  terkait  kasus-kasus  yang  terjadipun  dapat  tersebar luaskan dengan cepat melalui media elektronik.
Salah  satu  dari  perbuatan  melanggar  hukum  terhadap  harta  benda  yakni penipuan  dengan  modus  penggandaan  uang.  Hukum  alam  dan  kepercayaan masyarakat  desa  mempengaruhi  falsafah  dan  pola  pikir  mereka.  Di  kalangan masyarakat  pedesaan  sangat  kental  dengan  kepercayaan  dukun  dalam penyembuhan atau pembelajaran rohani karena dukun merupakan seseorang yang dipercayai  mempunyai  keahlian  ilmu  ghaib.  tetapi,  kepercayan  masyarakat terhadap  aspek-aspek  praktik  yang  dilakukan  dukun  dalam  konteks  ini  yakni penipuan oleh dukun dengan modus penggandaan uang. 2
Dalam  kehidupan  dan  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  tentunya  pasti membutuhkan uang dan uang diakui oleh negara sebagai alat tukar menukar yang sah.  Problematika  terkait  uang  sering  terjadi  di  kalangan  masyarakat.  Dalam
2 A. U Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, “Kasus Penipuan Dukun Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial: Studi Kasus Dukun Penggandaan Uang Di Kota Gresik Jawa Timur 2023,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1 (2023): 451–57.
kehidupan tentunya ada kebutuhan hidup untuk kelanjutan kehidupan manusia yang pasti berhubungan dengan uang. Pada umumnya orang bekerja untuk mendapatkan uang agar kebutuhannya tercapai. Namun, tidak semua orang mencari uang dengan cara yang halal karena beberapa orang lebih mementingkan uang yang didapatkan dibanding  dengan  memikirkan  cara  yang  halal  untuk  mendapatkannya. Penyalahgunaan  uang  adalah  satu  diantaranya  cara  salah  dan  banyak  sekali berlangsung di kalangan masyarakat demi untuk mencapai kebutuhan hidupnya. 3
Perbuatan  melanggar  hukum  sangat  beragam.  Tindakan  pidana  mengenai harta  benda  seperti  tindak  penipuan  yang  ditetapkan  pada  Buku  II  KUHP  dalam Bab XXV yang termuat dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yakni: 4
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat (hoedanigheid)  palsu;  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam,  karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun”.
Elemen-elemen  kejahatan  penipuan  termuat  pada  Pasal  378  dengan ketentuan  yaitu  yang  pertama,  tindakan  dengan  tipu  muslihat:  pelaku  melakukan tindakan  penipuan  dengan  menggunakan  tipu  muslihat,  yaitu  tindakan  yang dijalankan dengan tujuan menyesatkan atau mengelabui korban. Kedua, rangkaian kebohongan:  Pelaku  melakukan  rangkaian  kebohongan  atau  serangkaian pernyataan  palsu  dengan  maksud  untuk  menipu  korban.  Kebohongan  ini  dapat berupa pernyataan yang tidak benar, penjelasan palsu, atau penyembunyian fakta penting. Ketiga, nama palsu: Pelaku menggunakan nama palsu atau identitas palsu dalam  melakukan  tindakan  penipuan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyamarkan identitas  asli  pelaku  dan  memperoleh  kepercayaan  korban.  Keempat,  keadaan palsu: Pelaku menciptakan keadaan palsu atau situasi palsu dengan maksud untuk menipu korban. Keadaan palsu ini dapat berupa penciptaan lingkungan atau situasi yang  mengarahkan  korban  untuk  melakukan  tindakan  tertentu.  Kelima,  maksud
3 Umar Anwar, “Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng),” Jurnal Legislasi Inonesia 13, no. 4 (2016): 369–78.
4 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
memperoleh  keuntungan  pribadi  :  Tersangka  menjalankan  tindakan  penipuan dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Tujuan pelaku adalah mendapatkan keuntungansecara ilegal atau merugikan korban. Yang terakhir, tanpa hak: Pelaku melakukan tindakan penipuan tanpa memiliki hak legal, yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau hak korban. 5
Kedudukan dan nilai  harta benda dalam kehidupan sangat  dihargai  dalam pandangan  islam.  Maka  dari  itu,  islam  memberikan  banyak  arahan  melalui  Al- Qur’an  serta  Sunnah  Nabi  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  upaya  dalam mendapatkan  dunia  lalu  bagaimana  membelanjakannya  dengan  benar.  Dunia  itu hijau dan manis, hal ini tertera dalam sebuah Hadits yang berarti bahwa hijau itu merupakan simbol yang menggiurkan dan menarik. Sedangkan manis itu diartikan dengan  simbol  lezat,  menyenangkan  dan  enak  bahkan  biasanya  akan  merasa ketagihan. 6
Rasulallah bersabda:
هل كروب سفن ةواخسب هذخأ نمف ،ولح رضخ للاما اذه نإ» :ملسو هيلع ﷲ ىلص ﷲ لوسر لاق نم يرخ ايلعلا ديلاو ،عبشي لاو لكيأ يذلاك ناكو ،هيف هل كرابي لم سفن فارشبإ هذخأ نمو ،هيف ىلفسلا ديلا
Artinya: “Sesungguhnya  harta  itu  hijau  dan  manis.  Maka  barangsiapa  yang mengambilnya  dengan  jiwa  yang  mulia,  dia  akan  mendapatkan  keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi peadanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang “ (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)

## B. Metode Penelitian
Pada penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara menelaah sumber-sumber referensi hukum yang ada. Sumber referensi hukum yang digunakan di dasarkan pada penelitian literatur yang meliputi: Sumber hukum primer  yang  berdasarkan  pada  Pasal  378  KUHP  dan  juga  sumber  hukum  islam yakni  Hadits  Riwayat  Muslim.  Serta  sumber  bahan  hukum  sekunder  yang didapatkan dari jurnal, buku serta dokumen-dokumen yang mendukung.
5 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
6 M Shodiq Ahmad, “Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam” 2 (2016): 241–57.
Disaat menelaah teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur’an, maka asbab al- nuzul (sebab turun) ayat itu harus diperhitungkan dengan benar 7 dan apabila teks hukum tersebut berbentuk Hadits, maka dalam perspektif Tajul Arifin aspek-aspek yang  berkaitan  mengenai  sebuah  riwayah  dan  dirayah-nya  harus  dipikirkan  serta dianalisis dengan cermat 8 . Dalam melakukan reinterpretasi kepada teks-teks hukum Islam  yang  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dalam  kehidupan sebagaimana  dikehendaki  oleh  Syara’  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan 9

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penggandaan Uang Dalam Konteks Hukum Positif dan Hukum Islam
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  maka  dari  itu  segala  bentuk yang  berkaitan  dengan  segala  perbuatan  dalam  suatu  negara  diatur  dalam  suatu aturan perundang-undangan untuk menjamin suatu keamanan dalam setiap warga negaranya. 10 Berbicara  mengenai  hukum  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  kewajiban kewajiban  dan  larangan,  dimana  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengatur  segala bentuk  tingkah  laku  warga  negara.  Sehingga  segala  perbuatan  yang  melanggar hukum  harus  dihindari  dan  dapat  dikenakan  pidana  bagi  warga  negara  yang melanggarnya. Jadi, warga negara patut untuk mentaati segala bentuk hukum baik itu  larangan  maupun  kewajiban  yang  tercantum  pada  undang-undang  ataupun aturan  pemerintah,  baik  pada  tingkat  pusat  maupun  daerah. 11 Negara  hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM dan menegakkan keadilan serta menjamin hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali karena semua manusia sama di mata hukum.
7 H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).
8 Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
9 Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
10 Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2001).
11 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar HUkum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Adityta Bakti, 2000).
Perlindungan  hukum  ialah  perilaku  yang  bertujuan  untuk  melindungi manusia, yang dilihat dari peraturan yang ada. 12 Namun, Sudikno Mertokusumo mengatakan  bahwa  hukum  merupakan  sekumpulan  aturan  yang  mengandung  isi bersifat umum sebab berlaku untuk semua orang. Hukum tersebut mencantumkan aturan  yang  berisi  larangan  dan  juga  kebolehan  serta  perintah.  Jadi,  hukum merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi manusia dengan aturan- aturan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  oleh  pemerintah  dan  bila  aturan  tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi para pelanggar. Perlindungan hukum dapat  disebut  juga  sebagai  jaminan  dari  suatu  negara  untuk  masyarakat  agar kehidupannya  berjalan  dengan  baik  dan  masyarakat  merasakan  keamanan  dalam suatu negara tersebut.
Dalam proses mewujudkan cita-cita suatu negara perlu adanya upaya untuk menstabilkan  keadaan  negara  tersebut  dengan  terciptanya  aturan-aturan  dan pemerintah  mengupayakannya  dengan  meneggakan  hukum  tersebut.  Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat yang diberi wewenang tersebut seperti Polisi,  Jaksa  dan  hakim.  Aparat  penegak  hukum  tersebut  diciptakan  untuk mewujudkan  suatu  tujuan  hukum  tersebut  dengan  melakukan  upaya  penegakkan hukum  dengan  baik  dan  benar.  Konstitusi  bersifat  progresif  yakni  suatu  aturan tersebut berkembang dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. 13
Pada  undang  undang  memuat  tindakan  kejahatan  yang  harus  hukum  jika perbuatan  tersebut  terindikasi  melanggar  hukum.  Perbuatan  melanggar  hukum harus  dipertanggungjawabkan  dengan  hukuman  pidana  yang  termuat  dalam undang-undang  tersebut.  Seseorang  yang  berbuat  kesalahan  dapat  dikatakan melanggar hukum tergantung dari pandangan normatif masyarakat. 14
Tindak  pidana  bagi  seseorang  yang  telah  melanggar  hukum  memiliki tujuan-tujuan  yang  bermanfaat  dan  tidak  semata-mata  hanya  untuk  melakukan pembalasan serta pengimbalan kepada pelaku tindak kejahatan. Tujuan dari adanya hukum  pidana  yakni  sebagai  sarana  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat
12 Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).
13 Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980).
14 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
dengan mengurangi frekuensi kejahatan dan memberikan dampak yang membuat tersangka takut untuk tidak melakukan tindakan kriminal. 15
Pandangan  terkait  tujuan  hukuman  pidana  menurut  teori deterence yakni untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  melindungi  masyarakat dengan  pemidanaan  tersebut.  Tujuan  tersebut  dibarengi  dengan  sanksi  yang ditekankan  supaya  menjaga  agar  masyarakat  tidak  berbuat  tindakan  melawan hukum serta supaya memperbaiki tingkah laku pelaku, maka tidak bertujuan untuk memberikan  kepuasan  absolut  atas  keadilan.  Dalam  pandangan  hujkum  islam tujuan pemidanaan tidak lepas untuk menjaga manusia dari kemafsadatan dan juga agar menjaga kebaikan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat. Tidak  hanya  itu,  pandangan  islam  terkait  tujuan  pemidanaan  yakni  tidak  lain sebagai bentuk nyata dari adanya hukum islam yaitu untuk mencegah, perbaikan, pendidikan serta pembalasan. 16
Salah satu tindakan melanggar hukum yang saat ini ramai terjadi di kalangan masyarakat  yakni  penipuan  dengan  cara  penggandaan  uang.  Bagi  para  pelaku, tindakan melawan hukum ini dengan mudahnya untuk dilakukan. Kejahatan ini bisa terjadi hanya dengan bermodalkan berkomunikasi degan baik sebagai upaya agar masyarakat merasa yakin, cara tersebut dilakukan dengan memberikan serangkaian kata kata yang tidak benar ataupun fiktif. Semakin tingginya tingkat intelektualitas pelaku yang melanggar hukum dengan modus penipuan maka semakin tinggi dan beragam juga modus dalam tindakan kejahatan penipuan tersebut.
Perilaku kejahatan penggandaan uang merupakan perilaku yang terorganisir yang  memerlukan  penanganan  khusus  untuk  menyelesaikannya. 17 Dalam menanggulangi  tindak  kejahatan  penipuan  dengan  modus  penggandaan  uang  ini tentunya  selain  memberi  sanksi  pada  tersangkanya  saja  tetapi  menelususri  alisan tersebut  kemana  dan  siapa  saja  kah  yang  mengikuti  dan  bergabung  dalam melakukan  aksi  kejahatan  tersebut.  Uang  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia
15 Dwijaya Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009).
16 Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” Al- Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2 (2015): 296–323, http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233.
17 Ferry Aires Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering (Depok: Gratama Publishing, 2010).
sebagai alat tukar menukar antara uang dengan barang. Kebutuhan hidup yang kian hari kian naik menyebabkan manusia menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang  agar  kebutuhan  hidupnya  tercukupi.  Biasanya  manusia  berusaha  untuk mendapatkan  uang  dengan  strategi  membuat  usaha  pribadi  atau  bekerja  pada perusahaan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun, banyak juga manusia yang mencari  pengahsilan  dengan  cara  yang  batil.  Misalnya  dengan  cara  merampok, mengambil hak orang lain, menipu serta lain sebagainya deni mencapai kebutuhan hidupnya.
Cara  yang  tidak  baik  dalam  mendapatkan  uang  serta  melanggar  segala aturan yang tercantum dalam hukum positif Indonesia maka perilaku tersebut akan dipertanggungjawabkan  dengan  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  sesuai  dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat mengenai kasus penipuan dengan dipidana pada Pasal 378. Pada  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  dari  setiap  perilaku  penipuan  maka  akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.
Salah satu modus kejahatan dalam penipuan yakni penggandaan uang. Pada kasus penggandaan uang ini memang tidak diatur jelas dalam KUHP karena hanya Bank  Indonesia  (BI)  saja  yang  memiliki  wewenang  untuk  menggandakan  uang sebagai  alat  pembayaran  yang  sah.  Dalam  perihal  ini,  menggandakan  dapat diartikan  dengan  melipatkan  beberpa  kali  atau  dengan  kata  lain  memperbanyak jumlahnya dari sebelumya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggandaan uang itu merupakan cara melipat gandakan uang yang ada sehingga memperbanyak jumlah dari  uang  sebelumnya.  Penggandaan  uang  dengan  cara  ghaib  ini  secara  ilmiah merupakan  sebuah  modus  kejahatan  dengan  cara  mengajak  orang  untuk mengumpulkan  uang  sebanyak  banyaknya  padahal  penggandaan  tersebut  tidak ada. 18
Tindakan  melawan  hukum  dalam  konteks  penipuan  merupakan  perilaku jahat yang berkaitan dengan harta benda. Dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengatur  mengenai  tindakan  pidana  penipuan
18 Umar Anwar, “Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi),” Jurnal Legislasi Indonesia 13 (2016): 370.
dengan 20 pasal yang merumuskan tindakan kejahatan dalam bentuk penipuan 19 , yang dimana dalam bentuk kejahatan yang lebih pokoknya lagi di atur dalam Pasal 378 KUHP.
Menurut pandangan islam, dari 7 yang mebinasakan itu diantaranya riba. 20 Orang-orang  yang  memakan  uang  riba  diumpamakan  dengan  orang-orang  yang berdiri  sama  halnya  dengan  orang-orang  yang  kesurupan  setan.  Masalah  yang beragam dalam masyarakat diharapkan untuk seharusnya mengukuti tujuan tujuan dari ajaran agama itu sendiri. 21
Usaha  dan  bekerja  keras  sangat  dianjurkan  oleh  agama  islam  secara  baik dan  syar’I  serta  islam  melarang  keras  jika  bekerja  dengan  cara  yang  tidak  baik. Usaha  yang  dilarang  oleh  islam  dan  tentunya  tidak  baik  itu  seperti  contoh, menggashab,  menipu,  mencuri,  serta  curang  jika  menakar  timbangan  dan  lain sebagainya. Rasulallah SAW bersabda 22 :
كروب سفن ةواخسب هذخأ نمف ،ولح رضخ للاما اذه نإ : » ملسو هيلع لاله ىلص لاله لوسر لاق يرخ ايلعلا ديلاو ،عبشي لاو لكيأ يذلاك ناكو ،هيف هل كرابي لم سفن فارشبإ هذخأ نمو ،هيف هل ىلفسلا ديلا نم «.
Artinya: “Sesungguhnya  harta  itu  hijau  dan  manis.  Maka  barangsiapa  yang mengambilnya  dengan  jiwa  yang  mulia,  dia  akan  mendapatkan  keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi peadanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang” (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)
2. Perbandingan  Antara  Pasal  378  KUHP  dan  Perspektif  Hadits  Riwayat Muslim Terkait Larangan Penggandaan Uang
Secara  garis  besar  menurut  agama  islam  semua  kegiatan  yang  berkaitan dengan perspektif syariah islamiyah, yang menjadi salah satu bagian dari muamalah yang  Dimana  hukum  awalnya  mubah  (boleh  dilakukan)  asal  jangan  melanggar
19 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.).
20 and Abdul Syatar Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4 (2020): 15–18.
21 Achmad Musyahid, ““DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1 (2019).
22 Ahmad, “Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam.”
aturan  dalam  islam.  Berbisnis  merupakan  salah  satu  yang  dijunjung  tinggi kehormatannya dalam islam. 23
Penipuan  merupakan  perbuatan  atau  ucapan  manusia  yang  jauh  dari  kata benar atau bisa dibilang berdusta demi tercapainya tujuan untuk memperdaya atau mengelabui orang lain untuk kepentingan pribadi dan kelompok. 24 Dalam KUHP rumusan penipuan tidaklah menguraikan definisi  tetapi  agar menguraikan  aspek- aspek  dalam  suatu  perilaku  supaya  disebut  juga  dengan  penipuan  yang  tentunya pelaku dapat dipidanakan.
Tindakan melawan hukum seperti penipuan dalam bentuk yang pokok dan mendalam  dimuat  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  pada  Pasal  378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat (hoedanigheid)  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesutau  kepadanya,  atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Dengan  unsur-unsur  diatas,  maka  M.  Sudrajat  Bassar  berpendapat  bahwa penipuan  merupakan  salah  satu  bentuk  berkicauan,  “perbuatan  berkicauan  ini memiliki sifat umum ialah bahwa orang dibuat keliru, maka dari itu orang tersebut rela  menyerahkan  barang  dan  uangnya”. 25 Bagian  dari  inti  delik  ( delicts bestanddelen) penipuan adalah:
a) Bermaksud untuk memberi keuntungan pribadi atau orang lain,
b) Secara melawan hukum,
c) Menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  palsu  disertai  tipu  muslihat  atau dengan rangkaian kata yang tidak benar,
d) Menggerakan orang lain,
e) Untuk  menyerahkan  suatu  baran  kepadanya  atau  untuk  memberi  utang  atau menghapus piutang. 26
23 Kuswara, Mengenal MLM Syariah Dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya , ed. Qultum Media (Depok, 2005).
24 Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 2009).
25 Sudrajat Bassar, Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP (Jakarta: RemajaKarya, 1986).
26 HamzahAndi, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2008).
Penggandaan uang merupakan Fenomena Ilmu Gaib, dikatakan Ilmu Gaib dikarenakan  memang  ada  orang  sakti  yang  melakukan  penggandaan  uang  itu dengan cara melipat gandakan uang tersebut. Berbicara mengenai dunia mistis, di era  modern  ini  tentunya  tidak  sedikit  warga  negara  Indonesia  terkhusus  warga negara yang tinggal di pulau jawa yang percaya dan masih kental dengan dunia gaib atau  mistis.  Kepercayaan  masyarakat  terkait  hal  gaib  atau  mistis  itu  seperti banyaknya tradisi, budaya-budaya, serta masih berlakunya acara-acara ritual.
Jika dilihat dari unsur-unsur dalam pasal 378 diatas maka tindakan penipuan dengan  modus  menggandakan  uang  dapat  dipidana  paling  lama  4  tahun,  namun hukuman  dari  perilaku  tersebut  dapat  berubah  tergantung  dari  putusan  hakim. Perilaku  tindak  kejahatan  dengan  modus  menggandakan  uang  ini  bisa  dipidana dengan pasal 378 karena beberapa faktor yakni:
a) Bermaksud untuk memberi keuntungan pribadi
Tersangka  dalam  melakukan  tindakan  kejahatan  ini  hanya  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  saja.  Cara  tersangka  dalam  praktik  ini  dengan memberikan  rayuan  dan  janji  manis  terhadap  korban  sehingga  korban  mau memberikan  harta  dan  barang  berharga  kepada  tersangka.  Biasanya  tersangka memilih  korban  yang  masih  percaya  dengan  hal-hal  mistis  agar  mudah  untuk dikelabui. Setelah dikelabui dengan janji manis bahwa harta yang diserahkan akan dilipat gandakan maka dengan mudahnya korban akan memberikan harta tersebut padahal janji dilipat gandakan itu tidak benar dan akhirya tersangka melakukan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja.
b) Perilaku melawan hukum
Perilaku  kejahatan  seperti  penipuan  dengan  modus  penggandaan  uang dianggap  melawan  hukum  karena  melibatkan  tindakan  yang  tidak  jujur  dan merugikan  orang  lain.  Penipuan  dengan  modus  penggandaan  uang  melibatkan penggunaan  trik  atau  manipulasi  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  secara tidak sah. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan integritas, serta merugikan orang lain secara finansial.
Berdasarkan  analisis  dengan  membaca  dari  berbagai  sumber  mengatakan bahwa  pelaku  dalam  melakukan  tindakan  melawan  hukum  seperti  penipuan  ini
dengan  bermoduskan  menggandakan  uang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor penyebab yakni: 27
a) Kesempatan yang ada
Pelaku  dalam  melakukan  tindak  kejahatan  ini  didorong  oleh  hal-hal  yang mendukung  situasi  pelaku,  misalnya  korban  yang  gampang  dipengaruhi  oleh bujukan  pelaku  dikarenakan  rasa  ingin  korban  yang  tinggi  dalam  memiliki  uang yang diperoleh dengan cepat dengan sehingga mudahnya korban menuruti apapun keinginan tersangka, sehingga tersangka tidak sulit dalam berbuat kejahatan seperti penipuan ini.
b) Pengaruh perekonomian
Tersangka berperilaku seolah-olah memiliki  ilmu  mistis/gaib dengan cara merayu  korban  hingga  korban  mempercayai  bahwa  tersangka  mempunyai kemampuan  dalam  menggandakan  uang.  Tersangka  menjalankan  perilakunya  ini hanya  dikarenakan  dengan  berlaku  seolah-olah  memiliki  keahlian  dalam menggandakan  uang  agar  tersangka  dapat  memiliki  keuntungan  dalam  bidang ekonomi dengan cepat dari perhiasan serta objek bernilai lainnya yang diserahkan oleh korban kepada tersangka sebagai maharnya.
c) Tindakan yang salah dari korban
Korban yang masih memegang keyakinan terhadap hal-hal mistis sehingga tanpa kesulitan korban menuruti segala yang di perintahkan oleh pelaku, jika emas yang  diberikan  korban  kepada  tersangka  maka  janji  tersangka  akan  digantikan dengan uang yang berlipat ganda. Akan tetapi semua itu tidak benar dan hanya janji saja, maka uang yang dijanjikan tersebut tidak ada.
d) Minimnya pengetahuan agama
Dalam  konteks  ini  disebabkan  karena  minimnya  pengatahuan  korban mengenai agama, sehingga korban tidak sulit dan gampang percaya terhadap hal- hal spiritual yang sudah jelas dilarang oleh agama islam. Idealnya jika korban taat dalam beribadah dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu agama maka sudah dipastikan korban tidak akan gampang dikelabui oleh tersangka.
27 Medi Syahputra et al., “PENDAHULUAN Pelanggaran Terhadap Peraturan-Peraturan Dan Norma-Norma Yang Berlaku Semakin Mengalami Peningkatan . Hal Ini Tampak Dari Banyaknya Kasus-Kasus Kejahatan Yang Diberitakan Di Berbagai Media , Baik Media Cetak Maupun Media Elektronik . Maraknya ” 3, no. 2 (2019): 339–48.
Agama islam merupakan wahyu yang diberikan kepada  Nabi Muhammad SAW dengan peran sebagai nabi dan rosul terakhir supaya memberi pedoman hidup atau  petunjuk  untuk  seluruh  umat  menusia.  Petunjuk  yang  dimaksudkan  yakni petunjuk  mengenai  hal-hal  yang  dilarang  dan  diperbolehkan  oleh  agama  islam. Agama  islam  ialah  agama  yang  universal  serta  menyeluruh.  Dalam  islam  tidak mengatur  tentang  ibadah  saja,  namun  mengatur  mengenai  aturan-aturan  untuk manusia dari mulai perkara kecil hingga besar. Setiap orang yang beragama islam wajib mentaati aturan-aturan dan menjauhi segala larangan-Nya yang terkandung dalam agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, kehadirannya atau system ketentuannya yang berasal dari Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT ataupun hubungan sesama manusia.
Perilaku  melanggar  hukum  salah  satunya  penipuan  dilakukan  dengan beragam  macam  modus  termasuk  penggandaan  uang.  Cholis  Nafis  yakni  ketua Majelis  Dakwah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  berpendapat  bahwa  penipuan dengan  modus  menggandakan  uang  haram  hukumnya.  Dalam  penipuan  ini biasanya  pelaku  menggunakan  media  gaib  dalam  melakukan  ritual  serta menggunakan  alat-alat  khusus  agar  uang  dapat  digandakan.  Dalam  islam  proses menggandakan  uang  dengan  menggunakan  media  gaib  disebut  sebagai  jarimah sihir.  Kata  “sihir”  merujuk  pada  tindakan  penipuan  atau  memperdaya  orang  lain dengan  menggunakan  berbagai  macam  trik.  Mereka  yang  terlibat  dalam  sihir merasa bahwa mereka dapat melakukan hal-hal di luar batas norma dengan cara ini, dengan kata lain sihir memiliki hubungan erat dengan penipuan. 28
Seluruh insan disarankan agar berusaha menghidupi kehidupan dengan cara yang  halal  serta  baik  untuknya  dan  wajib  bertawakal  terhadap  Allah  dari  setiap Upaya  yang  dijalankannya.  Manusia  tidak  mampu  menggandakan  harta dikarenakan setiap manusia diatur oleh Allah SWT terkait rezeki semasa hidupnya, maka  penggandaan  uang  itu  disebut  penipuan.  Setiap  manusia  diwajibkan  untuk bekerja  dan  termasuk  umat  islam,  setiap  umat  islam  tidak  diperkenankan  hanya bergantung terhadap rezeki yang diraih dengan cara yang batil seperti penggandaan
28 Marsum, Jarimah Ta’zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992).
uang.  Percaya  akan  dzat  lain  yang  mampu  memberikan  rezeki  selain  Allah  itu termasuk dosa besar karena termasuk perbuatan syirik.
Agama  islam  mengatur  hukuman  terkait  tindakan  kejahatan  dari  setiap umatnya, diharuskan menggunakan aspek normatif dan moral dalam memberikan hukuman sebagai berikut:
a) Secara yuridis normatif
Yuridis  normatif  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  ada  firman  Allah  yang menetapkan larangan bagi perbuatan tertentu serta mengancam dengan hukuman. Tidak  hanya  itu,  dalam  konteks  hukum  Islam,  yuridis  normatif  juga  mencakup aspek materiil, yakni perilaku yang mampu dianggap sebagai perbuatan melanggar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadits. Di dalam Al-Qur’an memang tidak tertera secara spesifik terkait perbuatan penipuan dengan modus menggandakan uang. Namun, larangan mengenai tindakan penipuan tercantum dakam Surat Al-Baqarah ayat 42 serta Syrat Ghaffir ayat 28. Dan juga dalam salah satu Hadits.
Rasulallah SAW bersabda :
كروب سفن ةواخسب هذخأ نمف ،ولح رضخ للاما اذه نإ : » ملسو هيلع لاله ىلص لاله لوسر لاق يرخ ايلعلا ديلاو ،عبشي لاو لكيأ يذلاك ناكو ،هيف هل كرابي لم سفن فارشبإ هذخأ نمو ،هيف هل ىلفسلا ديلا نم «.
Artinya:  “ Sesungguhnya  harta  itu  hijau  dan  manis.  Maka  barangsiapa  yang mengambilnya  dengan  jiwa  yang  mulia,  dia  akan  mendapatkan  keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi peadanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang ” (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)
b) Unsur moral
Unsur  moral  merupakan  kesiapan  manusia  dalam  menerima  hal  yang memiliki nilai yang mampu dipertanggungjawabkan, orang yang beragama islam yang  telah  baligh  dan  berakal  sehat.  Pada  tersangka  perilaku  kejahatan  dengan modus penggandaan uang sebagian besar sudah baligh sehingga apapun perbuatan yang tidak sesuai dengan syari’at islam maka akan dipertanggungjawabkan.
Penipuan  merupakan  salah  satu  sikap  yang  bersumber  dari  kemunafikan, perilaku melawan hukum ini berkaitan dengan harta. Akibat dari tindak kejahatan
ini merugikan bagi korban. Namun, tidak sepenuhnya kejahatan ini bersumber dari pelaku tetapi juga terdapat kesalahan pada korban karena kebodohannya itu sendiri yang mengakibatkan mudah untuk  ditipu.  Sanksi yang diperuntukan bagi penipu lebih ringan daripada sanksi terhadap pelaku pencurian. Penipuan merupakan sikap berdusta  dan  membohongi. 29 Berperilaku  dusta  merupakan  ciri  sifat  munafik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 142.
Dalam  tindak  perilaku  kejahatan  penipuan  dengan  modus  penggandaan uang ini dalam praktiknya menggunkan ritual sehingga tindak kejahatan penipuan ini  termasuk  sebagai Jarimah  ta’zir, maka  sebab  itu  pemberian  hukuman diserahkan  kepada  pemerintah/hakim  karena  sudah  menjadi  tugas  mereka  sebab merekalah yang sudah diberikan hak serta wewenang untuk menetapkan hukuman kepada  tersangka  sesuai  dengan  berat  ringannya  tindak  kejahatan  yang  telah dijalankan tersangka.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penipuan dengan modus penggandaan uang jelas dilarang dalam hukum positif dikarenakan perilaku ini merupakan bagian dari penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam agama islam dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik serta tidak diperkenankan dengan cara yang batil. Perilaku penipuan dengan modus  penggandaan  uang  ini  merupakan  cara  mencari  rezeki  secara  cepat  dan tentunya  tidak  baik  karena  ada  unsur  menipu  dalam  praktiknya,  sehingga  sangat jelas bahwa islampun melarang perbuatan ini.
Pelaku  dalam  melakukan  penipuan  dengan  modus  penggandaan  uang  ini didorong oleh beberapa penyebab seperti rasa ingin memperoleh uang dengan cara yang cepat, korban dapat mudah dipengaruhi, serta minimnya pengetahuan agama. Peran  agama  dalam  memberi  petunjuk  kehidupan  bagi  umat  manusia  sangatlah penting  sehingga  perlu  adanya  penerapan  pengetahuan  agama  sedari  dini.  Peran pemerintah dan juga kepolisian sangat penting dalam berupaya menuntaskan kasus ini.  Upaya-upaya  dalam  pencegahan  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan
29 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
sosialisasi  dengan  rutin  kepada  warga,  memberi  sanksi  yang  tegas  kepada tersangka, memasang spanduk agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati agar tidak mudah percaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, M Shodiq. “Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam” 2 (2016): 241–57.
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
An-nahl,  Jurnal,  Jaidil  Kamal,  Universitas  Islam,  Negeri  Sumatera,  and  Utara Medan. “Harta Dalam Pandangan Islam : Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat” 8, no. 2 (2021): 91–106.
Anwar, Umar. “Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng).” Jurnal Legislasi Inonesia 13, no. 4 (2016): 369–78.
———. “Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi).” Jurnal Legislasi Indonesia 13 (2016): 370.
Budaya, Departemen Pendidikan dan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu . Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana . Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.
Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
———. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT. RinekaCipta, 2008.
Kaelan. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma, 2001.
Kuswara. Mengenal MLM Syariah Dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya . Edited by Qultum Media. Depok, 2005.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-Dasar  HUkum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  Citra Adityta Bakti, 2000.
Marsum. Jarimah  Ta’zir  Perbuatan  Dosa  Dalam  Hukum  Pidana  Islam . Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional  Dan Fiqh Jinayah.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2 (2015): 296–323.
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233.
Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah  Values  on  Sharia  Banking.” Al-Mashrafiyah:  Jurnal  Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4 (2020): 15–18.
Musyahid,  Achmad.  ““DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA
MILINEAL  (Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1 (2019). Priyanto,  Dwijaya. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Dan Masyarakat . Bandung: Angkasa, 1980.
S, Ananda. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Surabaya: Kartika, 2009.
Sudrajat  Bassar. Tindak  –  Tindak  Pidana  Dalam  KUHP .  Jakarta:  RemajaKarya, 1986.
Suranta, Ferry Aires. Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering . Depok: Gratama Publishing, 2010.
Syahputra,  Medi,  Mahasiswa  Fakultas,  Hukum  Universitas,  Syiah  Kuala,  Ainal Hadi,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Syiah.  “PENDAHULUAN Pelanggaran Terhadap Peraturan-Peraturan Dan Norma-Norma Yang Berlaku Semakin Mengalami Peningkatan . Hal Ini Tampak Dari Banyaknya Kasus- Kasus  Kejahatan  Yang  Diberitakan  Di  Berbagai  Media  ,  Baik  Media  Cetak Maupun Media Elektronik . Maraknya ” 3, no. 2 (2019): 339–48.
Tajul Arifin. Ulumul Hadits . Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014. Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
Viera,  J.  J.,  Maryam,  S.,  &  Hosnah,  A.  U.  “Kasus  Penipuan  Dukun  Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial: Studi Kasus Dukun Penggandaan Uang Di Kota Gresik  Jawa  Timur  2023.” Indonesian  Journal  of  Islamic  Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1 (2023): 451–57.