## TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN DIAGNOSA YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

## Hikmah Yuli Octavia
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga hikmahyulioctavia@gmail.com

## Aulia Yohana
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Nur Atika Ramadhani Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  paper  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui  Apakah rumah sakit bertanggung gugat atas kesalahan diagnosa dokter. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Tindakan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi dapat dikulifikasikan sebagai perbuatan  melanggar  hukum.  Atas  tindakan  dokter  yang  dilakukan  tidak sesuai  prosedur  maka  pasien  berhak  untuk  meminta  ganti  rugi.  Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit melahirkan tanggung gugat resiko ( risico aanspraklijkheid ) pada rumah sakit.
Kata Kunci:  Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Kesalahan Diagnosa

## Abstract
The  purpose  of  writing  this  paper  is  to  be  able  to  find  out  whether  the  hospital  is responsible  for  the  doctor's  misdiagnosis.  This  research  is  a  normative  legal  research using  the  legislation  approach  and  conceptual  approach.  Doctors  who  do  not  comply with  professional  standards  can  be  classified  as  unlawful  acts.  For  the  actions  of  the doctor  performed  not  according  to  the  procedure,  the  patient  has  the  right  to  ask  for compensation. Unlawful acts carried out by doctors who work in hospitals give birth to risk liability (risico aanspraklijkheid) at hospitals.
Keywords: Liability, Hospital, Error Diagnosis

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hal yang  sangat  penting  bagi  semua manusia,  karena  tanpa  kesehatan yang  baik  setiap  manusia  akan  sulit dalam  melaksanakan  aktivitasnya sehari-hari. Setiap orang berhak atas kesehatan,  hak  tersebut  merupakan suatu tanggungjawab yang diemban
oleh  negara  dan  harus  diberikan pemenuhannya berupa fasilitas pelayanan  kesehatan  bagi  setiap warga  masyarakat  tanpa  terkecuali. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal  1  angka  7  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  (UU  No.  36  Th.  2009), bahwa  “yang  dimaksud  dengan
fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah suatu  alat  dan/atau  tempat  yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya  pelayanan  kesehatan,  baik promotif,  preventif,  kuratif  maupun rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh Pemerintah,  pemerintah  daerah, dan/atau masyarakat”.
Pelayanan kesehatan membutuhkan tempat penyelenggaraan  kesehatan  salah satu di antaranya, yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi  masyarakat  dengan  karateristik tersendiri  yang  dipengaruhi  oleh perkembangan  ilmu  pengetahuan kesehatan,  kemajuan  teknologi,  dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu  meningkatkan  pelayanan yang  lebih  bermutu  dan  terjangkau oleh  masyarakat  agar  terwujud derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya,  sebagaimana  konsideran Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  (No.  44 Th. 2009).
Rumah sakit dilengkapi dengan  tenaga  kesehatan,  tenaga kesehatan  menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU No.  36  Th.  2014)  adalah  “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan  kewenangan  untuk melakukan upaya kesehatan”.
Di  antara  tenaga  kesehatan dibedakan  antara  tenaga  medis  dan tenaga  non  medis.  Tenaga  medis terdiri  atas  dokter,  dokter  gigi, dokter  spesialis,  dan  dokter  gigi spesialis.
Tenaga non medis
merupakan  karyawan  rumah  sakit yang mengurusi hal-hal administrasi dan  operasional  rumah  sakit  seperti staf  administrasi,  staf  keuangan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan lain sebagainya.
Dokter  dalam  menjalankan profesinya memperoleh perlindungan  hukum  sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  (selanjutnya  disingkat UU  No.  29  Th.  2004)  yang menentukan: Dokter dalam melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai  hak:  a)  memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b) memberikan pelayanan  medis  menurut  standar profesi dan standar prosedur operasional; c) memperoleh informasi  yang  lengkap  dan  jujur dari pasien atau keluarganya; dan d) menerima imbalan jasa. Mengenai  standar  profesi dijelaskan lebih lanjut pada
Penjelasan  Pasal  50  UU  No.  29  Th. 2004, bahwa “standar profesi adalah batasan kemampuan ( knowledge, skill, and  professional  attitude )  minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk  dapat  melakukan  kegiatan profesionalnya  pada  masyarakat secara  mandiri  yang  dibuat  oleh organisasi profesi”.
Hubungan yang terjadi antara Dokter  dengan  Pasien  lazim  dikenal dengan nama Transkaksi Teraupetik. Transaksi  terapeutik  adalah  “suatu transaksi  untuk  menentukan  atau upaya  mencari  terapi  yang  paling tepat  bagi  pasien  yang  dilakukan oleh  dokter”.  (Nasution,  2013)  Ada dua  unsur  yang  menentukan  proses
pemeliharaan  atas  perbuatan  yang lahir  sebagai  akibat  dari  terjadinya transaksi  terapeutik,  yaitu pertama, Unsur  yang  terdapat  di  dalam  diri dokter yang berdasarkan itikad baik untuk  memilih  tindakan  terapeutik yang  paling  tepat  dalam  usahanya untuk  menyembuhkan  pasien  dan kedua ,  unsur  yang  ada  dalam  diri pasien yang dibekali niat itikad baik sesuai  dengan  norma-norma  yang hidup  di  dalam  masyarakat  dengan cara  memberikan  informasi  yang cukup  untuk  dapat  dipakai  sebagai bahan  pertimbangan  bersama-sama dengan  dokter  dalam  memutuskan langkah yang terbaik untuk penyembuhannya. (Koeswadji, 2002) Pada  hubungan  yang  terjadi antara Dokter dengan Pasien seringkali terjadi permasalahan yang membawa  Dokter  kepada  gugatan baik pidana maupun perdata. Dalam proses  perdata  yang  menyangkut gugatan  seorang  pasien  terhadap dokter  yang  menanganinya,  hampir semua  kalau  tidak  dapat  dikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah tuntutan ganti rugi. Permasalahan  yang  terjadi  antara Dokter  dengan  Pasien  salah  satunya terjadi  dalam  kasus  berikut:  Salah seorang  anggota  keluarga  pasien merasa  kecewa  dengan  dokter rumah  sakit  X  karena  salah mendiagnosa penyakit anggota keluarganya.  Permasalahan  terjadi ketika itu Oktober 2015, seorang ibu berinisial  S  mengeluhkan  sakit  di bagian  perut,  karena  sakit  tidak kunjung reda maka keluarga memeriksakan  S  ke  rumah  sakit  X dan  ditangani  oleh  dua  dokter spesialis  obstetri  dan  ginekologi. Pada  hasil  pemeriksaan,  dokter mendiagnosa  kalau  S  mengidap
kista,  oleh  dokter  disarankan  untuk melakukan  operasi.  Saran  dokter disetujui  oleh  pihak  keluarga  dan operasi  dilaksanakan  pada  tanggal 27 Oktober 2015, namun saat operasi berlangsung  penyakit  yang  diderita oleh  S  ternyata  bukan  kista, melainkan  penyempitan  saluran kencing.
Setelah  dioperasi,  menurut  E anak  kandung  S,  kondisi  ibunya mulai  membaik,  namun  pada tanggal 3 Nopember 2015, kondisinya malah menurun sehingga  S  kembali  dibawa  ke Rumah  Sakit  X  oleh  pihak  keluarga. Saat  itu  dokter  langsung  melakukan penanganan
dan akhirnya diperbolehkan  pulang.  Namun,  S diminta  untuk  kembali  kontrol  ke poliklinik kandungan, dokter langsung  melakukan  pemeriksaan dan  menyatakan  kondisi  pasien cukup  baik,  tiba-tiba  S  mengeluh batuk.  Setelah  diperiksa,  ternyata jahitan bekas operasi sobek, sehingga  langsung  dilarikan  ke Instalasi  Gawat  Darurat  (IGD) rumah  sakit  X.  karena  kondisinya cukup  parah,  dokter  jaga  di  IGD langsung  merujuk  ke  rumah  sakit  Y untuk mendapatkan perawatan intensif.  Alasan  rumah  sakit  X merujuk pasien karena pihak rumah sakit  tidak  sanggup  melakukan tindakan  medis  karena  kondisi pasien cukup mengkhawatirkan

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diuraikan  maka  diambil satu  rumusan  masalah  mengenai bentuk  tanggung  gugat  rumah  sakit atas  kesalahan  diagnosa  yang dilakukan  oleh  dokter  ditinjau  dari
UU  No.  44  Th.  2009  dan  UU  No.  29
Th. 2004 Metode Penelitian Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut  Peter  Mahmud  Marzuki yaitu “Suatu proses untuk menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan yang digunakan yaitu statute approach dan conceptual approach. (Marzuki, 2010)
Pembahasan
Hubungan
hukum
(rechtsbetrekkingen) menurut  Soeroso adalah  ”hubungan  antara  dua subyek  hukum  atau  lebih  mengenai hak  dan  kewajiban  di  satu  pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban  di  pihak  lain”.  (Soeroso, 2002).  Hubungan  hukum  menurut Peter  Mahmud  Marzuki  adalah hubungan  yang  diatur  oleh  hukum. Hubungan  antara  sesama  subyek hukum dapat terjadi antara seseorang  dengan  seorang  lainnya, antara  seseorang  dengan  suatu badan  hukum,  dan  antara  suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. (Marzuki, 2010)
Hubungan dokter dengan pasien  ada  dua,  yaitu  hubungan impersonal dan hubungan interpersonal. Hubungan impersonal adalah  hubungan  yang  seimbang dimana  hak  dan  kewajiban  antara dokter  dengan  pasien  selalu  timbal balik.
Hubungan interpersonal adalah hubungan yang tidak seimbang  dimana  dokter  lebih dominan.
Hubungan hukum terjadi antara  dokter  dengan  pasien.  Pasien menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun  2004  adalah  “setiap  orang yang  melakukan  konsultasi  masalah kesehatannya  untuk  memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  kepada dokter  atau  dokter  gigi”.  S  merasa perutnya sangat sakit, oleh E dibawa ke rumah sakit X untuk berkonsultasi  masalah  kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan  secara  langsung  kepada dokter, sehingga S memenuhi syarat sebagai pasien.
Dokter  menurut  Pasal  1  angka 2  UU  No.  29  Tahun  2004  adalah “dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan  dokter  gigi  spesialis  lulusan pendidikan kedokteran atau
kedokteran  gigi  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  yang  diakui oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.  Dokter  harus  lulus pendidikan kedokteran, dokter yang menjalankan  praktik  kedokteran harus  memiliki  surat  izin  praktik sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU No. 29  Tahun  2004,  tercatat  dalam  surat tanda  registrasi  dokter  sebagaimana Pasal  1  angka  8  UU  No.  29  Tahun 2004.
Ketika E memutuskan S dibawa ke  rumah  sakit  X  dan  mendapatkan penanganan  medis  oleh  dua  dokter spesialis  obstetri  dan  ginekologi, berarti  pada  saat  itu  juga  terjadi suatu  hubungan  hukum  antara  S dengan  persetujuan  E  dengan  dua dokter yang menangani atau melakukan tindakan kedokteran. Di  rumah  sakit  X,  S  ditangani oleh  dua  orang  dokter  spesialis,
yakni spesialis obstetri dan ginekologi, memiliki izin praktik dan tercatat  dalam  surat  tanda  registrasi dokter,  sehingga  dua  orang  dokter tersebut  termasuk  dokter  spesialis, yang berarti telah memenuhi persyaratan  sebagai  pihak  yang melakukan hubungan hukum dengan pasien, yaitu sebagai dokter. Hubungan hukum antara dokter  dengan  pasien  didasarkan atas persetujuan tindakan
kedokteran,  sebagaimana  Pasal  45 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004, yang menentukan bahwa “setiap tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi yang  akan  dilakukan  oleh  dokter atau  dokter  gigi  terhadap  pasien harus mendapat persetujuan”.
Hubungan hukum antara dokter  dengan  pasien  didasarkan atas persetujuan tindakan
kedokteran,  sebagaimana  Pasal  45 ayat  (1)  UU  No.  29  Tahun  2004  Jo. Permenkes  No.  290/  Menkes/  Per/ III/  2008.  Persetujuan  tindakan medis  menurut  Pasal  1  angka  1 Permenkes  No.  290/  Menkes/  Per/ III/  2008  adalah  “persetujuan  yang diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan  secara  lengkap  mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”. Tindakan kedokteran menurut Pasal
1  angka  3  Permenkes  No.  290/ Menkes/  Per/  III/  2008  adalah “suatu  tindakan  medis  berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh dokter  atau  dokter  gigi  terhadap pasien”.  Diagnostik  atau  terapeutik maksudnya adalah “pelayanan medis atau penyembuhan” (Komalawati,  1999). Informed  consent
adalah  “suatu  persetujuan  pasien untuk  menerima  upaya  medis  yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan  setelah  ia  mendapat informasi  dari  dokter  mengenai upaya medis dan segala resiko yang mungkin  terjadi”    (Nasution,  2013). Ketika  S  oleh  E  dibawa  ke  rumah sakit X dan diperiksa oleh dua orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi,  berarti  telah  terjadi kesepakatan antara E untuk dan atas nama  S  yang  dalam  keadaan  sakit parah dengan dokter yang menanganinya. Adanya kesepakatan tindakan kedokteran tersebut, menimbulkan suatu kewajiban secara  timbal  balik  yang  dikenal dengan prestasi.
Pasien  mempunyai  hak  untuk menentukan  nasibnya  sendiri  dalam kaitannya  dengan  persetujuan  dari pasien.  Hak  untuk  menentukan nasib  sendiri  seperti  yang  telah dikemukakan  oleh  Hermien  Hadiati Koeswadji adalah:
Hak  untuk  menentukan  nasib sendiri  ini  juga  disebut  sebagai the right to self-determination. Hak untuk menentukan nasib sendiri lebih dekat artinya dengan yang dimaksudkan hak pribadi (personal  right) yaitu  hak  atas keamanan pribadi yang menyangkut  mengenai  hidup, bagian tubuh, kesehatan,
kehormatan,  serta  hak  atas kebebasan  pribadi    (Koeswadji, 1998) Hal ini menunjukkan bahwa di dalam  hubungan  antara  dokter deenngan  pasi,  ketika  dokter  telah memberikan  informasi  dari  hasil pemeriksaan  kepada  pasien,  pasien mempunyai  hak  untuk  memberikan atau menolak memberikan
persetujuan. Persetujuan merupakan suatu hal yang mutlak. Namun, hak menentukan  nasib  sendiri  tidak dapat  terwujud  secara  optimal apabila  tidak  disertai  dengan  hak atas  informasi.  Karena  keputusan mengenai penentuan nasibnya sendiri  itu  dapat  diberikan  apabila dalam pengambilan keputusan tersebut tidak memperoleh informasi yang lengkap tentang segala kemungkinan  yang  terjadi  di  dalam keputusan  persetujuan  tindakan medis. Seperti yang telah dikemukakan oleh Veronica Komalawati sebagai berikut: Penjelasan  dalam  pemberian informasi  oleh  dokter  lebih penting daripada penandatanganan persetujuan secara tertulis. Hal ini disebabkan,  karena  seseorang tidak  akan  menyetujui  sesuatu yang  tidak  diketahui  terlebih dahulu,  dan  secara  yuridis persetujuan  tanpa  informasi adalah  tidak  sah.  Lagipula, kenyataan  menunjukkan  bahwa di dalam proses terjadinya suatu hubungan  hukum  ditentukan adanya  informasi  secara  timbal balik sehingga terjadi komunikasi  antara  para  pihak dalam  pencapaian  kesepakatan. (Komalawati, 1999) Persetujuan  tindakan  medis, baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis  pasien  atau  keluarganya yang memberikan
persetujuan bukan berarti bahwa menyetujui apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien,  yang  diberikan  tersebut sifatnya hanyalah bersifat penegasan saja.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Veronica Komalawati sebagai berikut: “Penandatangan informed  consent secara  tertulis  yang  dilakukan  oleh pasien  sebenarnya  dimaksudkan sebagai penegasan atau pengukuhan dari persetujuan yang sudah diberikan setelah dokter memberikan  penjelasan  mengenai tindakan medik yang akan dilakukannya”. (Komalawati, 1999) Karena sifatnya hanya pengukuhan  atau  penegasan,  maka dokter dalam menjalankan profesinya tidak terbebas dari segala bentuk tanggung jawab atas sesuatu yang terjadi terhadap pasien. Tindakan  medis  yang  ditentukan oleh dokter harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesinya. Berdasarkan  hasil  diagnosa  dua dokter spesialis obstetri dan ginekologi,  S  mengidap  sakit  kista dan  disarankan  untuk  operasi,  E yang  merupakan  anak  kandung  S menyetujui untuk dilakukan tindakan kedokteran berupa operasi, yang  berarti  bahwa  hak  pasien untuk  menentukan  nasib  sendiri berupa  menyetujui  tindakan  operasi telah  diberikan  oleh  pasien  atau keluarganya.
Hubungan antara dokter dengan pasien melahirkan dua aspek hukum,  yaitu  “ inspanning  verbintenis dan resultaat  verbintenis”. (Hanafiah &  Amir,  2013) . Menurut  Hermien Hadiati  Koeswadji  mengartikan inspanning verbintenis sebagai: Hubungan  hukum  antara  dua subyek  hukum  (dokter  dan pasien) dan melahirkan hak dan kewajiban bagi yang bersangkutan. Hubungan hukum  ini  tidak  menjanjikan sesuatu yang pasti, karena objek dari  hubungan  hukum  itu
berupa  upaya  maksimal  yang dilakukan secar cermat dan hati- hati  oleh  dokter  berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. (Koeswadji, 2002) Bentuk  prestasi  dokter  dalam menjalankan profesinya berupa upaya  penyembuhan.  Sedangkan mengenai resultaat  verbintenis ,  yaitu hubungan  hukum  yang  menjanjikan suatu  yang  pasti”    (Hanafiah  & Amir,  2013).  Mengenai  upaya penyembuhan  maupun  hubungan hukum yang menjanjikan suatu yang telah  pasti  jika  dikaitkan  dengan kemampuan  pasien  yang  terbatas dalam  pembuktian,  maka  pihak yang diwajibkan untuk membuktikan  adanya inspanning verbintenis dan resultaat  verbintenis adalah tenaga kesehatan atau dokter yang  bersangkutan.  Dua  dokter spesialis, yakni spesialis obstetri dan ginekologi yang melakukan tindakan kedokteran
berupaya menyembuhkan  penyakit  kista  yang diderita  oleh  pasien  S  dengan  cara mengoperasi. Dokter  dalam  menjalankan profesinya memperoleh perlindungan hukum sebagai haknya  sesuai  Pasal  50  UU  No.  29 Tahun 2004 bahwa: Dokter  atau  dokter  gigi  dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a. Memperoleh  perlindungan hukum sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  profesi  dan standar prosedur operasional; b. Memberikan pelayanan medis menurut standar
profesi dan standar prosedur operasional;
c. Memperoleh  informasi  yang lengkap  dan  jujur  dari pasien  atau  keluarganya;
dan d. Menerima imbalan jasa. Mengenai standar profesi dijelaskan lebih lanjut oleh
penjelasan  Pasal  50  UU  No.  29 Tahun  2004  yang  menentukan bahwa:  “yang  dimaksud  dengan “standar  profesi”  adalah  batasan kemampuan  minimal  yang  harus dikuasai  oleh  seorang  individu untuk  dapat  melakukan  kegiatan profesionalnya  pada  masyarakat secara  mandiri  yang  dibuat  oleh organisasi profesi”.
Veronica
Komalawati mengartikan  standar  profesi  sebagai pedoman  yang  harus  dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang baik. Berkenaan dengan pelayanan  medik,  maka  pedoman yang  digunakannya  adalah  standar pelayanan medik yang lebih dititikberatkan  pada  proses  untuk tindakan  medik  sehingga  disebut pula sebagai standar proses sebagaimana  telah  disusun  oleh Ikatan  Dokter  Indonesia,  dengan maksud  agar  dapat  digunakan sebagai  pedoman  secara  nasional. (Komalawati, 1999) Menurut  Leenen  yang  dikutip dari  Fred  Ameln,  bahwa  suatu tindakan  medik  seorang  dokter sesuai  dengan  standar  profesi  jika dilakukan secara teliti sesuai dengan ukuran  medik,  sebagai  seorang dokter  yang  memiliki  kemampuan rata-rata dibandingkan dengan dokter  dari  kategori  keahlian  medik yang  sama  dengan  sarana  upaya yang memenuhi perbandingan wajar
(proportional) disbanding  dengan tujuan  konkret  tindakan  medik tersebut  (Ameln, 1991).
Menurut  Taylor,  yang  dikutip oleh J. Guwandi mengatakan bahwa seorang dokter atau ahli bedah yang memberikan  pelayanan  pengobatan profesional  harus  memenuhi  syarat- syarat  ia  harus  memiliki  tingkat pengetahuan profesional, keterampilan dan kemampuan seperti  orang  setingkat  kedudukan dengannya; harus bertindak hati-hati dan teliti dalam penerapan pengetahuannya dan kepandaiannya terhadap pasien; harus mempertimbangkan  sebaik-baiknya dalam  mengobati  dan  merawat pasiennya. (Guwandi, 2009)
Dua  dokter  spesialis  obstetri dan  ginekologi  merupakan  dokter ahli  yang  dalam  memberikan pelayanan  pengobatan  profesional harus memenuhi syarat-syarat diantaranya memiliki tingkat pengetahuan professional, keterampilan dan kemampuan seperti  orang  setingkat  kedudukan dengannya,  harus  bertindak  dengan hati-hati  dan  teliti  dalam  penerapan pengetahuan  dan  kepandaiannya terhadap pasien, harus mempertimbangkan  sebaik-baiknya dalam  mengobati  dan  merawat pasiennya.  Dua  dokter  spesialis obstetri  dan  ginekologi  tersebut mendiagnosa S menderita sakit kista, namun  kenyataannya  pada  saat dilakukan  operasi,  penyakit  yang diderita  oleh  S  adalah  penyempitan saluran  kencing,  sehingga  perlu dilakukan  perluasan  operasi  dari kista  ke  saluran  kencing.  Tindakan kedua  dokter  ahli  tersebut  ketika mendiagnosa
pasien dapat dikatakan  tidak  memiliki  tingkat pengetahuan profesional, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan  seperti  orang  yang setingkat  kedudukan  dengannya; tidak bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam penerapan pengetahuannya dan kepandaiannya terhadap pasien; tidak mempertimbangkan  sebaik-baiknya dalam  mengobati  dan  merawat pasiennya.
Menurut  Fred  Ameln,  ada  dua macam  dokter  yang  bekerja  di rumah sakit. Yaitu:
Dokter yang melakukan kegiatan  di  rumah  sakit  yang bersangkutan bisa sebagai pekerja  penuh  dan  mendapat gaji.  Dokter  begini  disebut dokter “ in ”, dokter purrnawaktu (full  time) .  Dalam  hal  ini,  rumah sakit  bertanggungjawab  penuh atas semua tindakan dokter “in” ini.  Sebaliknya,  terdapat  juga dokter “out” ,  dokter  tamu,  yang berarti  bukan  pegawai  rumah sakit  tersebut.  Untuk  dokter “out” ini, tanggung jawab bukan pada rumah sakit yang bersangkutan  tapi  dokter “out” sendiri. (Ameln, 1991) Sehubungan  dengan  tanggung jawab  dokter  dalam  menjalankan profesinya,  Pasal  66  UU  No.  29 Tahun  2004  menentukan  bahwa “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan  dokter  dalam  menjalankan praktik kedokteran dapat
mengadukan  secara  tertulis  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia”. Berdasarkan Pasal  66  ayat  (2)    pengaduan sekurang-kurangnya  harus  memuat: a)  Identitas  pengadu;  b)  Nama  dan alamat  tempat  praktik  dokter  dan
waktu tindakan dilakukan; c) Alasan pengaduan.
Selain  itu  pengaduan  tersebut tidak  menghilangkan  hak  setiap orang  untuk  melaporkan  adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang
dan/atau menggugat  kerugian  perdata  ke pengadilan. E anak kandung S yang merasa dirugikan akibat kurang hati- hatinya  dua  dokter  spesialis  obstetri dan  ginekologi  dapat  mengadukan kedua  dokter  ahli  tersebut  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia dan menggugat  ganti  kerugian    karena menjalankan  profesinya  tidak  sesuai dengan standar profesi sebagaimana Pasal  50  huruf  b  UU  No.  29  Tahun 2004.
Rumah  sakit  menurut  Pasal  1 angka  1  UU  No.  44  Tahun  2009 diartikan sebagai “institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan, dan  gawat  darurat”.  Rumah  sakit menurut  Fred  Ameln  dibedakan menjadi  dua  bagian,  yaitu  rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, yang diartikan sebagai berikut:
“Pengertian Rumah Sakit Umum,  yaitu  rumah  sakit  yang memberikan pelayanan kesehatan  semua  jenis  penyakit dari  yang  bersifat  dasar  sampai dengan subspesialistik , sedangkan Rumah  Sakit  Khusus  hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan  berdasarkan  jenis penyakit  tertentu  atau  disiplin tertentu”. (Ameln, 1991) Rumah sakit dapat diselenggarakan  oleh  pemerintah
maupun swasta sebagaimana Pasal 7 ayat  (2)  UU  No.  44  Tahun  2009. Rumah  sakit  yang  diselenggarakan oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  harus  berbentuk  Unit Pelaksana  Teknis  dari  Instansi  yang bertugas  di  bidang  kesehatan, Instansi  tertentu,  atau  Lembaga Teknis  Daerah  dengan  pengelolaan Badan  Layanan  Umum  atau  Badan Layanan  Umum  Daerah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (3) UU  No.  44  Tahun  2009.  Sedangkan, Rumah  Sakit  milik  swasta  harus berbentuk  badan  hukum  yang kegiatan  usahanya  hanya  bergerak di bidang perumahsakitan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) UU No. 44  Tahun  2009.  Rumah  Sakit  X termasuk  rumah  sakit  umum  milik Pemerintah Daerah, yang memberikan  pelayanan  kesehatan semua  jenis  penyakit  dari  yang bersifat  dasar  sampai  dengan subspesialistik .
Rumah  sakit  sebagai  institusi pelayanan  kesehatan,  mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan untuk memelihara dan
meningkatkan  kesehatan,  mencegah dan  menyembuhkan  penyakit,  dan memulihkan kesehatan. Rumah sakit X  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  dilaksanakan  oleh  tenaga kesehatan  sebagai  tenaga  medis, diantara  tenaga  medis  tersebut adalah  dua  dokter  spesialis  obstetri dan  ginekologi  yang  menangani pasien S.
Salah  satu  hak  pasien  adalah memperoleh  layanan  yang  efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar  dari  kerugian  fisik  dan materi. Terhindar dari kerugian fisik dan  materi,  yang  berarti  jika  pasien menderita  kerugian  berhak  untuk menggugat atau mendapatkan penggantian  kerugian,  sebagaimana Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 yang menentukan  bahwa  “Rumah  sakit bertanggungjawab  secara  hukum terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di
Rumah Sakit”. Pasien yang menderita  kerugian  berhak  untuk menggugat  ganti  rugi  berdasarkan Pasal  58  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun
2009 yang menentukan “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan,  dan/atau  penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian dalam pelayanan
kesehatan  yang  diterimanya”.  Hak pasien  untuk  menggugat  ganti  rugi, UU  No.  44  Tahun  2009  tidak mengaturnya,  sehingga  digunakan aturan yang bersifat umum,
sebagaimana  gugatan  ganti  rugi dalam KUH Perdata.
Gugatan  ganti  rugi  dapat terjadi  karena  adanya  ingkar  janji atau  wanprestasi  dan  dapat  pula karena adanya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Gugatan ganti  rugi  atas  dasar  wanprestasi terjadi  karena  adanya  hubungan hukum  antara  dokter  dan  pasien yang  didasarkan  atas informed consent ,  dimana  dokter  dalam menjalankan  profesinya  dikatakan wanprestasi apabila:
1. tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan  apa  yang dijanjikannya  tetapi  tidak
sebagaimana
yang dijanjikan; 3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. melakukan  sesuatu  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  (Subekti, 2005) Kedua  dokter  spesialis  obstetri dan ginekologi tersebut telah melaksanakan  prestasinya  berupa tindakan operasi penyempitan saluran kencing, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya  di  dalam  informed consent, bahwa dokter akan melaksanakan tindakan operasi kista.  Dokter  dalam  menjalankan profesinya  tidak  hati-hati  dan  teliti atau tidak merujuk pada dokter yang lebih  ahli  ketika  tidak  mampu mengambil tindakan. Tindakan dokter  yang  demikian  ini  dapat dikatakan  telah  melakukan  sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, sehingga dapat dikatakan  telah  ingkar  janji  atau wanprestasi.
Pasien  yang  merasa  dirugikan dapat  juga  menggugat  dengan alasan  perbuatan  melanggar  hukum sesuai  dengan  pasal  1365  KUH Perdata  yang  menentukan  bahwa “tiap  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  menimbulkan  kerugian itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan  kerugian  tersebut”. Ada  4  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  menuntut  kerugian  adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu:
1. Pasien  harus  mengalami suatu kerugian;
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan,  rumah  sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan  itu  melanggar hukum.  (Utomo  &  Safi'i, 2019)
Kedua  dokter  spesialis  obstetri dan  ginekologi  rumah  sakit  X  yang menangani  pasien  S  dikatakan  telah melakukan  perbuatan  melanggar hukum.  Dikatakan  demikian  karena kedua  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi tersebut dalam
menjalankan  profesinya  tidak  hati- hati  dan  teliti  atau  tidak  merujuk pada  dokter  yang  lebih  ahli  ketika tidak mampu mendiagnosa penyakit pasien.
Tindakan kedua dokter
spesialis  obstetri  dan  ginekologi tersebut  yang  karena  kurang  hati- hati dan teliti mengakibatkan pasien menderita  kerugian,  yang  berarti menjalankan  profesinya  tidak  sesuai dengan standar
profesinya, kepadanya  dapat  dikatakan  telah melakukan  perbuatan  melanggar pasal  50  huruf  b  UU  No.  29  Tahun 2004.  Melanggar  Undang-Undang berarti melanggar hukum
sebagaimana  ketentuan  pasal  1365
KUH Perdata.
Unsur  kesalahan  tampak sebagaimana  dikemukakan  diatas bahwa  kedua  dokter  spesialis obstetri dan ginekologi tersebut pada awalnya telah mendiagnosa pasien S mengidap  penyakit  kista,  namun kenyataannya  pada  saat  dilakukan
operasi  penyakit  yang  diderita  oleh pasien  S  adalah  penyempitan saluran kencing.
Unsur kerugian yang dialami pasien  S  merupakan  kerugian immateriil.  Dikatakan  demikian karena  pasien  S  sangat  menderita akibat  sakit  di  bagian  perutnya berupa  jahitan  bekas  operasi  yang sobek.
Hubungan  kausal  tampak dari tindakan medis yang dilakukan oleh  kedua  dokter  spesialis  obstetri dan  ginekologi  tersebut  sebagai perbuatan melanggar hukum dengan  penderitaan  yang  dialami pasien  S.  Dengan  terpenuhinya unsur-unsur  dari  pasal  1365  KUH Perdata  maka  tindakan  medis  yang dilakukan oleh kedua dokter spesialis  obstetri  dan  ginekologi tersebut  dapat  digugat  ganti  rugi oleh pasien S. Memperhatikan uraian sebagaimana  tersebut  diatas  dapat dijelaskan  bahwa  tindakan  dua dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam menjalankan profesinya  telah  melanggar  hak pasien, dapat digugat ganti rugi atas dasar wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum. Gugatan yang demikian diperkenankan  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo  dan  Marthalena Pohan,  bahwa  “suatu  wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan  yang onrechmatige  daad
, asalkan  faktanya  itu  merupakan wanprestasi dan faktanya itu sendiri terjadi  di  luar  kewajiban  yang diharuskan  oleh  undang-undang”. (Prawirohamidjojo & Pohan, 1979)
Tanggung gugat
(liability/aansprakelijkheid) merupakan
“bentuk  spesifik  dari  tanggung jawab.  Pengertian  tanggung  gugat merujuk  kepada  posisi  seseorang atau  badan  hukum  yang  dipandang harus  membayar  suatu  benuk kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah adanya  peristiwa  hukum”.  (Utomo, 2017).  Mengenai  tanggung  gugat Moegni  Djojodirdjo  memberikan penjelasan bahwa:
“adanya  tanggung  gugat  pada seorang pelaku perbuatan melanggar  hukum,  maka  si pelaku harus bertanggung jawab atas  perbuatannya  dan  karena pertanggungan jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  dalam  gugatan yang  diajukan  di  hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku”. (Djojodirdjo, 1992) Memperhatikan pengertian
tanggung  gugat  yang  disampaikan oleh  Moegni  Djojodirdjo  di  atas dapat  dijelaskan  bahwa  tanggung gugat  adalah  suatu  keadaan  wajib menanggung  kerugian  yang  terjadi dan  disengketakan.  Mengenai  pihak yang  bertanggung  gugat  ini  adalah pelaku  yang  melakukan  perbuatan,
yang karena perbuatannya
menimbulkan  kerugian  pada  orang lain.
Tanggung  gugat  timbul  karena adanya  suatu  kesalahan,  namun sebagaimana  dikemukakan  oleh Peter  Mahmud  Marzuki  bahwa “kesalahan  bukan  merupakan  unsur yang  harus  dipenuhi  pada  setiap kasus  agar  seseorang  bertanggung gugat.  Di  samping  itu,  seseorang atau  badan  hukum  dimungkinkan bertanggung  gugat  atas  tindakan orang  atau  badan  hukum  lainnya”.
(Marzuki,  2010)  Tanggung  gugat tersebut  didasarkan  atas  ketentuan Pasal  1367  KUH  Perdata,  bahwa “setiap orang tidak hanya bertanggungjawab  atas  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  dirinya sendiri,  melainkan  termasuk  orang- orang  yang  berada  di  bawah tanggungannya”.  Tenaga  medis dalam  hal  ini  dokter  merupakan orang-orang  yang  berada  di  bawah tanggungan rumah sakit X, sehingga rumah  sakit  X  bertanggung  gugat atas  kerugian  yang  diderita  oleh pasien S.
Berdasarkan uraian dan pembahasan  mengenai  tanggung gugat Rumah Sakit X atas kesalahan diagnosa dokter yang berujung pada sobeknya  jahitan  bekas  operasi terhadap  pasien  S  ditinjau  dari  UU No.  44  Tahun  2009  dan  UU  No.  29 Tahun  2004  dapat  dijelaskan  bahwa rumah  sakit  X  bertanggung  gugat atas kesalahan dokter yang
mendiagnosa  penyakit  pasien  S, karena  kedua  dokter  spesialis obstetri  dan  ginekologi  tersebut merupakan  dokter “in” .  Dokter merupakan orang-orang yang berada di bawah tanggungan rumah sakit  dalam  hal  ini  Rumah  Sakit  X, menurut  Pasal  1367  KUH  Perdata, maka  Rumah  Sakit  X  harus bertanggung  gugat  atas  kerugian yang diderita oleh S sebagai pasien.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat  disimpulkan  bahwa  Rumah Sakit  bertanggung  gugat  atas kesalahan  diagnosa  dokter  ditinjau dari  UU  No.  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  dan  UU  No.  29  Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran, karena:
a. Dua  dokter  spesialis  Obstetri  dan Ginekologi,  mendiagnosa  pasien mengidap  kista,  namun  saat operasi  dilaksanakan,  penyakit yang  diderita  oleh  S  ternyata penyempitan  saluran  kencing, tindakan  dokter  tersebut  tidak sesuai  dengan  standar  profesi sebagaimana Pasal 50 huruf b UU
No.  29  Tahun  2004,  maka  dapat dikatakan telah melakukan perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana  Pasal  1365  KUH Perdata, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. b. Dua  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi tersebut telah melaksanakan  prestasinya  berupa tindakan  operasi  penyempitan saluran  kencing,  namun  tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan sebelumnya di dalam  informed  consent,  bahwa dokter akan melaksanakan tindakan  operasi  kista.  Tindakan dokter  yang  demikian  ini  dapat dikatakan telah melakukan sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak boleh dilakukannya, sehingga  dapat  dikatakan  telah ingkar janji atau wanprestasi.
c. Pasien  berhak  untuk  meminta ganti  rugi  sebagaimana  Pasal  58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009.
d. Dua  dokter  spesialis  obstetri  dan ginekologi  tersebut  adalah  orang- orang  yang  bekerja  di  Rumah Sakit  (dokter  “in”),  sehingga berdasarkan  pasal  1367  KUH Perdata  maka  tindakan  dokter
tersebut mengakibatkan timbulnya  tanggung  gugat  pada rumah sakit. Saran a. Hendaknya dokter terutama dokter  ahli  dalam  mendiagnosa pasien lebih berhati-hati dan teliti sesuai dengan kemampuan sebagai  dokter  ahli  agar  terbebas dari gugatan. b. Hendaknya pasien yang dirugikan akibat kesalahan diagnosa tersebut dapat menggugat  rumah  sakit  sebagai penanggung  jawab  dokter  dalam memberikan pelayanan medis.
c. Membentuk  lembaga  independen khusus  untuk  mengadili  dokter yang melakukan malpraktik.

## Daftar Pustaka
Ameln,  F.  (1991). Kapita  Selekta Hukum  Kedokteran. Jakarta:
Grafika Jaya. Djojodirdjo,  M.  (1992). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Guwandi, J. (2009). Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP:
Perjanjian  Terapeutik  Antara Dokter Dan Pasien. Jakarta: Balai Penerbit  Fakultas  Kedokteran
Universitas Indonesia.
Hanafiah, J., & Amir, A. (2013). Etika Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: EGC.
Koeswadji,  H.  H.  (2002). Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik. Bandung: Citra Aditya Bakti. ---.  (1998). Hukum  Kedokteran  (Studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana  Dokter  Sebagai  Salah  Satu Pihak). Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Komalawati,  V.  (1999). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien  . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki,  P.  M.  (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Nasution,  B.  J.  (2013). Hukum Kesehatan  Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta. Prawirohamidjojo,  S.,  &  Pohan,  M. (1979). Onrechtmatige  Daad.
Surabaya: Djumali. Soeroso.  (2002). Penelitian  Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Subekti,  R.  (2005). Hukum  Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. (2017). Pelaksanaan Tugas
Jabatan
Notaris  :  Bahan  Diskusi  Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik  Notaris. Surabaya:  Belajar Bareng  Alumni  Universitas Narotama. Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu,  & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan  Karyawan  Notaris Sebagai  Saksi  Akta  Terhadap Kerahasian  Akta. Res  Judicata , 213-226.