M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T
a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 97 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r   1   T a h u n   2 0 1 8
93
Nugraha,  Ari, Interoperabilitas Metadata Dalam membangun kerja  sama JDIHN baik di Pusat maupun  di Daerah . Paper Disiapkan Anggota Tim Pembina dan
Pengembangan JDIHN Untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2016.
Nurbaningsih, Enny, Penataan Regulasi Melalui Analisis dan Evaluasi Hukum dan Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional .  Disampaikan pada Rapat Koodinasi Penataan Regulasi Diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 7 Februari 2018.
Pendit,  Putu Laxman  ,  Teknologi informasi untuk Jaringan Dokumentasi dn Informasi Hukum: aspek organisasi dan SDM.  Makalah lepas.
Setiadi,  Wicipto,  kebijakan badan pembinaan hukum nasional dalam pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala Ke XX Anggota JDI-Hukum Nasional Wilayah Barat  tanggal 24 s.d. 26 Mei 2011 di Palembang.
Zen,  Zulfikar,  Peran perpustakaan dalam pembinaan sistem JDI Hukum. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006. Disampaikan dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LN Tahun 2012 No. 82) Pasal 1 angka 1.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemerantasan Korupsi Tahun 2011. Lampiran point 72.

## PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
( THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )
Oleh: M. Alvi Syahrin 1
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat Email: ma.syahrin@gmail.com

## ABSTRAK
Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif. Selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Prinsip keadilan restoratif  merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu. Hal ini dikarenakan  korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.
Kata Kunci: Pemidanaan, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

## ABSTRACT
In the criminal justice system should be applied restorative justice principle. At this time imprisonment serve as a major sanction on the perpetrators of crimes found guilty in court. Whereas what is needed by the community is the maximum possible condition such as before the crime. The research method used is normative legal research. The issues discussed in this article are: How to apply restorative justice principles in the criminal justice system in Indonesia. Based on the results of the study found the following discussion. Restorative justice is a restoration of good relations between perpetrators and crime victims, so the relationship between the perpetrators of crimes with victims of crime is no longer grudge.
1 M. Alvi Syahrin adalah Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Lulusan terbaik dari Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM) pada Akademi Imigrasi. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya. Melanjutkan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum dengan kosentrasi Hukum Keimigrasian. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 98 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 95
This is despite the criminals already giving restitution or compensation to the victims of crime. The victim could have suffered material loss or suffered psychic due to crimes committed by the perpetrators of crime. If the perpetrator is unable to provide restitution or compensation to the victim of the crime, then the obligation for the state to pay what has become the right of the victim of the crime, even though it must still go through the determination of the judge.
Keywords: Punishment, Restorative Justice, Criminal Justice System.

## A. Pendahuluan
Keadilan restoratif adalah  model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan  berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan  yang terbukti bersalah di pengadilan. 2 Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi empat anasir pidana, yaitu: 1. Adanya criminal art ; 2. Adanya criminal responsibility/criminal liabity ; 3. Merupakan schould/culpa ; 4. Tiada  alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sebuah tindak pidana menyebabkan dua pihak berada dalam posisi berseberangan secara diametral. Pelaku kejahatan pada satu pihak berhadapan 2 Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2). dengan korban kejahatan di pihak lain dengan latar belakangnya masing- masing. Mempertemukan kedua belah pihak tanpa pemerataan ( mediation ) akan mengakibatkan munculnya konflik baru yang memicu terjadinya masalah hukum yang baru antara kedua belah pihak. Ciri-Ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi: 1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik; 2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang; 3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama; 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil; 6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan; 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; 8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab; 9. Pertanggungjawaban pelaku dirumus- kan sebagai dampak pemahaman M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik; 10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan 11. Stigma dapat dihapus melalu tindakan restoratif. 3 Perlu tidaknya memasukkan prinsip keadilan restoratif sudah menjadi perdebatan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Upaya tersebut harus segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4 Oleh karenanya, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan adalah bagaimana penerapan pengaturan prinsip  keadilan restoratif dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia? B. Metode Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 5 Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), 3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 127-129. 4 Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178. 5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 35.
dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif ( inductive )  dan deduktif ( deductive ) dalam persoalan hukum faktual yang konkret. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 6 C. Pembahasan Untuk membahas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka penulisan penelitian ini akan dibagi dalam empat bagian. 1. Menilai Keadilan Restoratif dalam Pendekatan Ontologi Keadilan restoratif  adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. 7 Dari 6 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , (Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014), hlm. 158- 159. 7 Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 99 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 95
This is despite the criminals already giving restitution or compensation to the victims of crime. The victim could have suffered material loss or suffered psychic due to crimes committed by the perpetrators of crime. If the perpetrator is unable to provide restitution or compensation to the victim of the crime, then the obligation for the state to pay what has become the right of the victim of the crime, even though it must still go through the determination of the judge.
Keywords: Punishment, Restorative Justice, Criminal Justice System.

## A. Pendahuluan
Keadilan restoratif adalah  model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan  berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan  yang terbukti bersalah di pengadilan. 2 Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.
Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi empat anasir pidana, yaitu: 1. Adanya criminal art ;
2. Adanya criminal responsibility/criminal liabity ; 3. Merupakan schould/culpa ;
4. Tiada  alasan pemaaf atau alasan pembenar.
Sebuah tindak pidana menyebabkan dua pihak berada dalam posisi berseberangan secara diametral. Pelaku kejahatan pada satu pihak berhadapan
2 Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
dengan korban kejahatan di pihak lain dengan latar belakangnya masing- masing. Mempertemukan kedua belah pihak tanpa pemerataan ( mediation ) akan mengakibatkan munculnya konflik baru yang memicu terjadinya masalah hukum yang baru antara kedua belah pihak.
Ciri-Ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi:
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumus- kan sebagai dampak pemahaman M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalu tindakan restoratif. 3 Perlu tidaknya memasukkan prinsip keadilan restoratif sudah menjadi perdebatan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Upaya tersebut harus segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4 Oleh karenanya, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan adalah bagaimana penerapan pengaturan prinsip  keadilan restoratif dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia?
B. Metode Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 5 Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah),
3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 127-129.
4 Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 35.
dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif ( inductive )  dan deduktif ( deductive ) dalam persoalan hukum faktual yang konkret. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 6

## C. Pembahasan
Untuk membahas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka penulisan penelitian ini akan dibagi dalam empat bagian.
1. Menilai Keadilan Restoratif dalam Pendekatan Ontologi Keadilan restoratif  adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. 7 Dari
6 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, 2018), hlm.
9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , (Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014), hlm. 158- 159.
7 Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 100 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 98
kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu ( integrated justice ), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restoratif. 8 Berkaitan dengan keadilan restoratif, Jim Consedine mengatakan: “We need to discover a philoshopy that move punishment to reconsiliation, from vengeance against offenders to healing for victims, from alienation and harshness to community and wholeness, from negativity and destructive justice. ... A positive philosophy that embrace as wide range of human  emotions including healing, forgiveness, mercy and reconsiliations, as well as sanction where appropriate, has much to offer.” ... its aim is ti restore the wellbeing of communicy by having the offenders fece up to their responsibility for their crime. Victims, who are normally shut aut of the process, are offered and oppurtunity of being involved in the follow-up. As Australian criminologist Jhone Vrathwaite Point out, this reforning has the effect of bringing shme ang personal ang fammily accountability for wrongdoing back into the justuce prosess”. 9 (Kita harus mengetahui sebuah filosofi yang mengubah sebuah hukuman menjadi perdamaian, kesungguhan melawan pelanggar 8 Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang  Lingkup, dan Penerapannya , (Jakarta, 2013), hlm. 28. 9 Jim Considene, Restorative Justie, Healing the
Effects of Crime, (Lyttelton: Plougshares Publications, 2015), hlm. 11, 99.
untuk menyembuhkan korban, dari perebutan hak dan kekerasan bagi sebuah Komunitas dan keseluruhan, tindakan negatif dan keadilan atas perusakan. ... sebuah filosofi positif mencakup jangkauan luas atas emosi manusia termasuk penyembuhan, pemberian maaf, kemurahan hati dan perebutan- perebutan hak, sejauh sanksi yang diberikan sesuai yang ditawarkan). Tujuannya untuk memulihkan kehidupan komunitas yang ada di dalamnya pelaku kejahatan yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka pada tindak kriminal yang mereka lakukan. Korban yang normalnya tidak diperhitungkan dalam proses yang ditawarkan dan kesempatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ketika ahli kriminal Australia Jhone Brathwaite menunjuk bahwa hal ini punya pengaruh bagi personal akuntabilitas keluarga kesalahan tindakan kembali pada proses pengadilan). Lebih lanjut lagi, Jim Consedine berpendapat: The most important implications of the theory of reintegrative shaming are community participation in public life ... in the form of the idea of community accountability conference, juvenile offences to be dealt with thought ‘family group coffrence’. Theorical retionale the priciple with conference  invitations is designed to structure reintegration into the conference. 10 (Implikasi terpenting dari teori reintegrasi adalah partisipasi komunitas dalam kehidupan umum ... dalam bentuk ide dari musyawarah komunitas yang
10 Ibid ., hlm. 767-771.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
akuntabel, kenakalan remaja dikaitkan dengan musyawarah keluarga. Secara teoretis yang rasional, prinsip undangan musyawarah dirancang untuk membentuk struktur reintegrasi dalam musyawarah tersebut). Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri. 11 Bagir Manan menjelaskan substansi  keadilan restoratif  berisi prinsip-prinsip, antara lain: mem- bangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solutions ). 12 Berbicara sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 11 Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E-COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp. 207-228. 12 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10.
masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta  mendapat  pidana. Menurut Remington dan Ohlin, criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 13 Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Hagan membedakan criminal justice system dengan criminal justice process .  Menurutnya, criminal justice process diartikan sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. 14 Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro,  tujuan dari sistem peradilan pidana adalah: a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 13 Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis  Internasional yang Menggunakan E- Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). 14 Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 101 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 98
kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu ( integrated justice ), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep keadilan restoratif. 8
Berkaitan dengan keadilan restoratif, Jim Consedine mengatakan: “We need to discover a philoshopy that move punishment to reconsiliation, from vengeance against offenders to healing for victims, from alienation and harshness to community and wholeness, from negativity and destructive justice. ... A positive philosophy that embrace as wide range of human  emotions including healing, forgiveness, mercy and reconsiliations, as well as sanction where appropriate, has much to offer.” ... its aim is ti restore the wellbeing of communicy by having the offenders fece up to their responsibility for their crime. Victims, who are normally shut aut of the process, are offered and oppurtunity of being involved in the follow-up. As Australian criminologist Jhone Vrathwaite Point out, this reforning has the effect of bringing shme ang personal ang fammily accountability for wrongdoing back into the justuce prosess”. 9 (Kita harus mengetahui sebuah filosofi yang mengubah sebuah hukuman menjadi perdamaian, kesungguhan melawan pelanggar
8 Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang  Lingkup, dan Penerapannya , (Jakarta, 2013), hlm. 28.
9 Jim Considene, Restorative Justie, Healing the Effects of Crime, (Lyttelton: Plougshares Publications, 2015), hlm. 11, 99.
untuk menyembuhkan korban, dari perebutan hak dan kekerasan bagi sebuah Komunitas dan keseluruhan, tindakan negatif dan keadilan atas perusakan. ... sebuah filosofi positif mencakup jangkauan luas atas emosi manusia termasuk penyembuhan, pemberian maaf, kemurahan hati dan perebutan- perebutan hak, sejauh sanksi yang diberikan sesuai yang ditawarkan).
Tujuannya untuk memulihkan kehidupan komunitas yang ada di dalamnya pelaku kejahatan yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka pada tindak kriminal yang mereka lakukan. Korban yang normalnya tidak diperhitungkan dalam proses yang ditawarkan dan kesempatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ketika ahli kriminal Australia Jhone Brathwaite menunjuk bahwa hal ini punya pengaruh bagi personal akuntabilitas keluarga kesalahan tindakan kembali pada proses pengadilan). Lebih lanjut lagi, Jim Consedine berpendapat:
The most important implications of the theory of reintegrative shaming are community participation in public life ... in the form of the idea of community accountability conference, juvenile offences to be dealt with thought ‘family group coffrence’. Theorical retionale the priciple with conference  invitations is designed to structure reintegration into the conference. 10 (Implikasi terpenting dari teori reintegrasi adalah partisipasi komunitas dalam kehidupan umum ... dalam bentuk ide dari musyawarah komunitas yang
10 Ibid ., hlm. 767-771.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
akuntabel, kenakalan remaja dikaitkan dengan musyawarah keluarga. Secara teoretis yang rasional, prinsip undangan musyawarah dirancang untuk membentuk struktur reintegrasi dalam musyawarah tersebut).
Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri. 11 Bagir Manan menjelaskan substansi  keadilan restoratif  berisi prinsip-prinsip, antara lain: mem- bangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solutions ). 12 Berbicara sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi
11 Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E-COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp. 207-228.
12 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10.
masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta  mendapat  pidana. Menurut Remington dan Ohlin, criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 13 Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
Hagan membedakan criminal justice system dengan criminal justice process .  Menurutnya, criminal justice process diartikan sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. 14 Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro,  tujuan dari sistem peradilan pidana adalah: a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat
13 Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis  Internasional yang Menggunakan E- Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). 14 Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 102 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 100 puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja  sama dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan intergrated criminal justice system . Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: a. Sinkronisasi Struktural ( structural syncronization ) adalah keserampak- an atau keselarasan dalam rangka hubungan antra lembaga penegak hukum; b. Sinkronisasi Substansi ( substance syncronization ) adalah keserampak- an atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan c. Sinkronisasi Budaya ( cultural syncronization ) adalah keserampak- an dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, antara lain: a. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata- mata; b. Pendekatan administrative memandang  keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang  menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan  membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

## 2. Prinsip Keadilan Resotratif sebagai
Pembaharuan Hukum Pidana  (Studi Komperatif) Prinsip keadilan restoratif adalah merupakan bagian dari inheren dalam sistem peradilan pidana pada negara-
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
negara maju. Di Indonesia prinsip  ini masih dimaknai dalam penjatuhan pidana, dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan. Studi dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda pada Tahun 2000 yang menyangkut restorative mediation mengungkapkan sebagai berikut: “ A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal system. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting: the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to the repress feelings of guilt. To  ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissoaciation between them, so that they are no longer appresed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane”. 15 (Pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah 15 Marije van Barligen, et.al ., Interim Evaluation Restorative Mediation, (Amsterdam, 2015), hlm. 65.
pertemuan yang dimaksud: Korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuansi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban, mesti diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, me- mungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang baik.) Dengan gambaran yang diberikan oleh Marije van Barlingen tersebut maka dapatlah dipahami bahwa perlu ada pihak ketiga yang mengambil inisiatif guna memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Inisiatif tersebut perlu dilakukan, karena baik pelaku kejahatan maupun korban tindak pidana masing-masing memiliki alasan untuk menutup diri dari pihak ketiga. Office of Victims of crime yang berada di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mencatat bahwa terjadi peningkatan yang singnifikan jumlah korban perkosaan yang ingin dipertemukan secara langsung muka dengan muka dengan orang yang mencelakai mereka. Dalam jenis pertemuan tersebut, korban perkosaan memperoleh kesempatan menunjukkan kepada pelaku kejahatan, betapa perbuatan mereka memengaruhi kehidupan dan masa
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 103 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 100
puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan
c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja  sama dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan intergrated criminal justice system . Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: a. Sinkronisasi Struktural ( structural syncronization ) adalah keserampak- an atau keselarasan dalam rangka hubungan antra lembaga penegak hukum;
b. Sinkronisasi Substansi ( substance syncronization ) adalah keserampak- an atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan c. Sinkronisasi Budaya ( cultural syncronization ) adalah keserampak- an dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan, antara lain:
a. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum semata- mata;
b. Pendekatan administrative memandang  keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.
Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang  menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan  membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

## 2. Prinsip Keadilan Resotratif sebagai
Pembaharuan Hukum Pidana  (Studi Komperatif) Prinsip keadilan restoratif adalah merupakan bagian dari inheren dalam sistem peradilan pidana pada negara-
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
negara maju. Di Indonesia prinsip  ini masih dimaknai dalam penjatuhan pidana, dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan. Studi dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda pada Tahun 2000 yang menyangkut restorative mediation mengungkapkan sebagai berikut:
“ A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal system. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting: the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to the repress feelings of guilt. To  ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissoaciation between them, so that they are no longer appresed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane”. 15 (Pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah
15 Marije van Barligen, et.al ., Interim Evaluation Restorative Mediation, (Amsterdam, 2015), hlm. 65.
pertemuan yang dimaksud: Korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuansi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban, mesti diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, me- mungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang baik.)
Dengan gambaran yang diberikan oleh Marije van Barlingen tersebut maka dapatlah dipahami bahwa perlu ada pihak ketiga yang mengambil inisiatif guna memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Inisiatif tersebut perlu dilakukan, karena baik pelaku kejahatan maupun korban tindak pidana masing-masing memiliki alasan untuk menutup diri dari pihak ketiga.
Office of Victims of crime yang berada di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mencatat bahwa terjadi peningkatan yang singnifikan jumlah korban perkosaan yang ingin dipertemukan secara langsung muka dengan muka dengan orang yang mencelakai mereka. Dalam jenis pertemuan tersebut, korban perkosaan memperoleh kesempatan menunjukkan kepada pelaku kejahatan, betapa perbuatan mereka memengaruhi kehidupan dan masa
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 104 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 102
depan korban tindak pidana. 16 Menerima respon  langsung  dari pelaku kejahatan terhadap fakta yang dihadapkan sebagai akibat perbuatan- nya. Atas dasar pengalaman tersebut maka di seluruh Amerika Serikat, telah ada sekitar 300 komunitas yang tergabung dalam apa yang dinamakan Victim-Offender Mediation (VOM). 17 Victim Offender Mediation (VOM) di Amerika Serikat, Pada awalnya dimulai pada tahun 1978 dari  sebuah kota yang bernama Elkart di negara bagian Indiana, mengambil model yang sama dengan apa yang awalnya dimulai dari kota Kitchener, Ontario, Canada pada Tahun 1974. Program yang dilakukan di kota kitchener dinamakan Victim-Offender Reconciliation Programs (VORPs). 18 Tujuan yang disusun dalam program ini adalah menyediakan tempat yang aman bagi sebuah dialog, negosiasi, dan pemecahan masalah yang menunjukkan kepedulian terhadap masa depan dan pemberdayaan korban tindak pidana, bukannya menyalahkannya akibat perilaku sebelumnya. Penekanan yang diberikan oleh VOM adalah melakukan pertemua-pertemuan pendahuluan dengan kedua belah pihak, agar para pihak tersebut siap dipertemukan. 19 Jepang dan Korea menurut J.O.
Halley adalah dua negara yang sukses
16 Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16. 17 OVC ( Office Of Victim Of Crime ) Bulletein, New Direction from the field Victims Rights and Services for the 21 st Century: The Restorative justice and mediation Collection, US Department od Justice, Office Of Justice Programs, (2018), hlm. 1.
18 Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
19 Ibid ., hlm. 2.
menurunkan  angka kejahatan yaitu dengan cara melakukan pendekatan- pendekatan melalui instrumen restorative justice. Negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, juga memiliki instrumen hukum melalui restorative justice . Dalam banyak perkara  pidana stigma akibat penjatuhan pidana pada dasarnya dapat dihapus melalui tindakan restoratif, karena selain kompensasi dalam restitusi, restorasi dan rekonsiliasi memegang peranan penting menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan. Ekslusifitas dan keunikan peradilan restoratif Jepang diungkapkan oleh J.O. Halley Sebagai berikut: Japan is the only industrialized country, other than korea, in which crime rates during the past half century have declined. This may be because Japanese officials and culture reinforce values of confenssion,repentance, forgiveness and leniency. When japanese offenders confess, offender or the families typically approach victims to make redress and seek vorgiveness, and victims trypically accept the offerings of refress and offe pardon, which is often communicated formally to prosecutors and courts. Japanese criminak justice officials are primally concerned with controlling criminal behavior though the process of confessions, repentance and forgiveness, built on community mechanisms of social control. In the presence of coffision and forgiveness, some prosecutors tend to divert must cases and those
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
that reach court are treated with leniency. 20 (Jepang adalah satu-satunya negara industri, selain Korea di mana tingkat kriminal selama satu setengah abad menurun. Hal ini mungkin disebabkan peraturan di Jepang dan pengakuan nilai budaya, tobat dan pemaafan dan kelonggaran-kelonggaran. Ketika para pelanggar di Jepang mengakui, pelanggaran atau jenis-jenis pendekatan keluarga korban yang menjadikan bahaya dan meminta permintaan maaf dan umumnya korban menerima tawaran risiko dan ampunan yang mana sering kali diberikan secara formal oleh hakim dan pengadilan. Pengadilan kriminal di Jepang secara umum berhubungan dengan kontrol pengajaran tingkah laku kriminal dalam proses pengakuan, tobat dan permintaan maaf, membangun komunitas yang merupakan mekanisme sosial kontrol. Ditinjau tentang pertobatan dan permintaan maaf, beberapa penentu kebijakan bermaksud untuk mendeversivikasi kasus dan semuanya dibawa ke pengadilan adalah kelonggaran dan hukuman). Penegakan hukum yang berdasar- kan undang-undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung  jawab. Semua itu akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekattan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan 20 J.O. Halley, Crime Prevention Through Restorative Justice: A Lesson From Japan, Restorative Justce: International Peerspective , Edited by Burt Gallaway & John Hudson, Criminal Justice Press , (Amserdam: Kuger Publications, 2016), hlm. 348. saling interelasi dan saling memengaruhi satu sama lain. Peradilan pidana dalam pelaksanaannya terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita- cita peradilan pidana, yaitu “ due process of law” yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. 21 Proses hukum adil dan layak adalah sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung  oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia ke depan adalah model peradilan restoratif. Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku tanggung jawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan. 22 Ada beberapa indikator- indikator kearah suatu model peradilan pidana yang berupa model keseimbangan kepentingan (kepentingan negara, masyarakat, dan korban perkosaan) dipandang model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila. 23 Made Sadhi Astute menjelaskan bahwa dalam teori pidana 21 Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp. 43-57. 22 Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23- 24. 23 Paulus Hadusuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangaan Perilaku Delinkuen Anak, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 314.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
105 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 102

## depan korban tindak pidana. 16
Menerima respon  langsung  dari pelaku kejahatan terhadap fakta yang dihadapkan sebagai akibat perbuatan- nya. Atas dasar pengalaman tersebut maka di seluruh Amerika Serikat, telah ada sekitar 300 komunitas yang tergabung dalam apa yang dinamakan Victim-Offender Mediation (VOM). 17 Victim Offender Mediation (VOM) di Amerika Serikat, Pada awalnya dimulai pada tahun 1978 dari  sebuah kota yang bernama Elkart di negara bagian Indiana, mengambil model yang sama dengan apa yang awalnya dimulai dari kota Kitchener, Ontario, Canada pada Tahun 1974. Program yang dilakukan di kota kitchener dinamakan Victim-Offender
Reconciliation Programs (VORPs). 18 Tujuan yang disusun dalam program ini adalah menyediakan tempat yang aman bagi sebuah dialog, negosiasi, dan pemecahan masalah yang menunjukkan kepedulian terhadap masa depan dan pemberdayaan korban tindak pidana, bukannya menyalahkannya akibat perilaku sebelumnya. Penekanan yang diberikan oleh VOM adalah melakukan pertemua-pertemuan pendahuluan dengan kedua belah pihak, agar para pihak tersebut siap dipertemukan. 19
Jepang dan Korea menurut J.O. Halley adalah dua negara yang sukses
16 Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura ,
2 (1), pp.13-16. 17 OVC ( Office Of Victim Of Crime ) Bulletein, New Direction from the field Victims Rights and Services for the 21 st Century: The Restorative justice and mediation Collection, US Department od Justice, Office Of Justice Programs, (2018), hlm. 1.
18 Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
19 Ibid ., hlm. 2.
menurunkan  angka kejahatan yaitu dengan cara melakukan pendekatan- pendekatan melalui instrumen restorative justice. Negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, juga memiliki instrumen hukum melalui restorative justice . Dalam banyak perkara  pidana stigma akibat penjatuhan pidana pada dasarnya dapat dihapus melalui tindakan restoratif, karena selain kompensasi dalam restitusi, restorasi dan rekonsiliasi memegang peranan penting menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan.
Ekslusifitas dan keunikan peradilan restoratif Jepang diungkapkan oleh J.O. Halley Sebagai berikut:
Japan is the only industrialized country, other than korea, in which crime rates during the past half century have declined. This may be because Japanese officials and culture reinforce values of confenssion,repentance, forgiveness and leniency. When japanese offenders confess, offender or the families typically approach victims to make redress and seek vorgiveness, and victims trypically accept the offerings of refress and offe pardon, which is often communicated formally to prosecutors and courts. Japanese criminak justice officials are primally concerned with controlling criminal behavior though the process of confessions, repentance and forgiveness, built on community mechanisms of social control. In the presence of coffision and forgiveness, some prosecutors tend to divert must cases and those
that reach court are treated with leniency. 20
(Jepang adalah satu-satunya negara industri, selain Korea di mana tingkat kriminal selama satu setengah abad menurun. Hal ini mungkin disebabkan peraturan di Jepang dan pengakuan nilai budaya, tobat dan pemaafan dan kelonggaran-kelonggaran. Ketika para pelanggar di Jepang mengakui, pelanggaran atau jenis-jenis pendekatan keluarga korban yang menjadikan bahaya dan meminta permintaan maaf dan umumnya korban menerima tawaran risiko dan ampunan yang mana sering kali diberikan secara formal oleh hakim dan pengadilan. Pengadilan kriminal di Jepang secara umum berhubungan dengan kontrol pengajaran tingkah laku kriminal dalam proses pengakuan, tobat dan permintaan maaf, membangun komunitas yang merupakan mekanisme sosial kontrol. Ditinjau tentang pertobatan dan permintaan maaf, beberapa penentu kebijakan bermaksud untuk mendeversivikasi kasus dan semuanya dibawa ke pengadilan adalah kelonggaran dan hukuman).
Penegakan hukum yang berdasar- kan undang-undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung  jawab. Semua itu akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekattan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan
20 J.O. Halley, Crime Prevention Through Restorative Justice: A Lesson From Japan, Restorative Justce: International Peerspective , Edited by Burt
Gallaway & John Hudson, Criminal Justice Press , (Amserdam: Kuger Publications, 2016), hlm. 348.
saling interelasi dan saling memengaruhi satu sama lain.
Peradilan pidana dalam pelaksanaannya terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita- cita peradilan pidana, yaitu “ due process of law” yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. 21 Proses hukum adil dan layak adalah sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung  oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.
Model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia ke depan adalah model peradilan restoratif. Model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku tanggung jawabnya pada korban di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan. 22 Ada beberapa indikator- indikator kearah suatu model peradilan pidana yang berupa model keseimbangan kepentingan (kepentingan negara, masyarakat, dan korban perkosaan) dipandang model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila. 23 Made Sadhi Astute menjelaskan bahwa dalam teori pidana
21 Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp. 43-57.
22 Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23- 24.
23 Paulus Hadusuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangaan Perilaku Delinkuen Anak, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 314.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 106 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 104
kebijaksanaan berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti Pancasila harus menggarami, sebagai penyedap arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana atau pemidanaan. 24 Upaya untuk menjalankan hukum yang hidup dalam masyarakat di bidang hukum pidana adalah merupakan cita-cita para pakar hukum pidana Indonesia. 25 Karena pengaturan dalam hukum pidana adalah merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal penting bahwa seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan  politik yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam  Pancasila sebagai perwujudan cita hukum ( rechtsidee ) 26 yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka pembaruan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang sering dikatakan telah usang dan tidak adil ( obsolute and unjust ) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai kenyataan ( outmoded and unreal ) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya serta tidak lagi responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini. 27 Sehubungan dengan hal itu, dalam laporan Kongres VI ( Fifth UN Congress on the Prevention of crime and the treatment of offender ) telah ditegaskan bahwa: “the important of
24 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,
(IKIP Malang, 2017), hlm. 89. 25 Barda Nawawi Arief dalam Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Beberapa Aspek Pengembangan Hukum pidana, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 15. 26 Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
foreign cultural patterns which did not harmonize with indigenous culture had had a criminogenic effect ”. (Penting di sini bahwa hukum yang mengandung model-model asing yang tidak cocok dengan budaya lokal, pada dasarnya mengandung efek kriminongen). Lebih lanjut Kongres VI juga menegaskan bahwa: “ Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the further the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidance and trust in the efficacy of the legal system” (“Acapkali, ketidakkonsistenan antara undang-undang dengan kenyataan adalah merupakan faktor kriminogen: semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, akan semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu). Usaha pembaruan hukum pidana yang bertumpuh pada nilai-nilai yang dalam masyarakat adalah merupakan upaya yang terus-menerus, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berlanjut. Hal ini menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Jerome Hall: “ Improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept”. 28 (Perbaikan atau pembaruan dan pengembangan hukum pidana harus merupakan satu usaha permanen yang terus-menerus dari 28 Jay A. Stigler, Understanding Criminal law,
(Boston: Little Brown & Company, 2017), hlm. 269. M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
berbagai  catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu yang seharusnya disimpan dan dipelihara). Herbert Packer memperkenalkan apa yang dinamakan Crime Control Model (CCM), dan Due Process Model (DPM). Sedangkan John Griffiths mengemukakan apa yang dinamakannya The  third model of the criminal process, atau yang lebih dikenal sebagai Family Model of criminal process (FM). Pada dasarnya CCM adalah suatu model yang didasarkan pada sebuah proposisi bahwa fungsi terpenting proses peradilan pidana adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dengan alasan tersebut maka perilaku kriminal mesti dikendalikan secara ketat demi kepentingan umum. Untuk tujuan tersebut, maka tujuan CCM titik beratnya adalah pada efisiensi, sehingga dalam CCM proses peradilan pidana harus memberikan kelauran ( output ) berupa angka penahanan dan pemidanaan yang secara kuantitatif haruslah tinggi. Dengan dasar ini, maka CCM lebih mengutamakan kecepatan pada penyelesaian perkara. Perkara tindak pidana yang tidak memenuhi syarat penahanan secepatnya  diselesaikan, sedangkan perkara-perkara pidana yang memenuhi syarat pelakunya ditahan dan dijatuhi hukuman, dijamin untuk ditangani secara cepat dan efisien melalui proses peradilan pidana. Kinerja komponen peradilan pidana yang menyangkut prosedur administratif yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan haruslah cepat, akurat, dan efisien. Karena itu maka prosedur administratif pendukung keberlangsungan proses peradilan yang bertentangan dengan prinsip ini seperti proses peradilan lamban, tidak efisien dan tidak akurat, haruslah dihindari, dan campur tangan proses administratif harus dijaga seminimal mungkin, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan utama proses peradilan pidana yang berupa penekanan terjadinya kejahatan. Due Process Model dasarnya berada dalam praktis yang sangat berlawanan dengan CCM. Hal  ini disebabkan karena secara inheren,  ia dibatasi oleh sistem nilai yang mengutamakan individu dan limitasi kekuasaan negara. Pengutamaan hak- hak individu berhadapan dengan kekuasaan yang  dimiliki negara mensyaratkan terselenggaranya peradilan pidana secara terkendali meski harus mengeluarkan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi waktu dan biaya. Paradigma dalam DPM didasarkan pada fakta adanya kecendrungan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan sikap skeptis yang bertumpu pada pengamatan kegagalan kegagalan prosedur administratif untuk menghadirkan keadilan substantif yang merugikan kepentingan individu dan yang merupakan pokok perhatian DPM terletak pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan indvidu dan penyalahgunaan proses peradiian pidana. Karena itulah DPM berangkat dari konsep Legal Guilty. Di sini dikonsepkan bahwa peradilan pidana berfungsi sebagai forum koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara pada satu pihak, sementara pada pihak lain peradilan pidana hak-hak hukumnya tidak dirampas begitu saja, melainkan memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 107 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 104

## kebijaksanaan berdasarkan Pancasila.
Hal ini berarti Pancasila harus menggarami, sebagai penyedap arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana atau pemidanaan. 24 Upaya untuk menjalankan hukum yang hidup dalam masyarakat di bidang hukum pidana adalah merupakan cita-cita para pakar hukum pidana Indonesia. 25 Karena pengaturan dalam hukum pidana adalah merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal penting bahwa seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan  politik yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam  Pancasila sebagai perwujudan cita hukum ( rechtsidee ) 26 yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka pembaruan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang sering dikatakan telah usang dan tidak adil ( obsolute and unjust ) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai kenyataan ( outmoded and unreal ) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya serta tidak lagi responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini. 27
Sehubungan dengan hal itu, dalam laporan Kongres VI ( Fifth UN Congress on the Prevention of crime and the treatment of offender ) telah ditegaskan bahwa: “the important of
24 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, (IKIP Malang, 2017), hlm. 89.
25 Barda Nawawi Arief dalam Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Beberapa Aspek Pengembangan Hukum pidana, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 15. 26 Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
27 Ibid., hlm,. 8-9.
foreign cultural patterns which did not harmonize with indigenous culture had had a criminogenic effect ”. (Penting di sini bahwa hukum yang mengandung model-model asing yang tidak cocok dengan budaya lokal, pada dasarnya mengandung efek kriminongen).
Lebih lanjut Kongres VI juga menegaskan bahwa:
“ Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the further the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidance and trust in the efficacy of the legal system” (“Acapkali, ketidakkonsistenan antara undang-undang dengan kenyataan adalah merupakan faktor kriminogen: semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, akan semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu).
Usaha pembaruan hukum pidana yang bertumpuh pada nilai-nilai yang dalam masyarakat adalah merupakan upaya yang terus-menerus, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berlanjut. Hal ini menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Jerome Hall:
“ Improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept”. 28 (Perbaikan atau pembaruan dan pengembangan hukum pidana harus merupakan satu usaha permanen yang terus-menerus dari
28 Jay A. Stigler, Understanding Criminal law,
(Boston: Little Brown & Company, 2017), hlm.
269.
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
berbagai  catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu yang seharusnya disimpan dan dipelihara).
Herbert Packer memperkenalkan apa yang dinamakan Crime Control Model (CCM), dan Due Process Model (DPM). Sedangkan John Griffiths mengemukakan apa yang dinamakannya The  third model of the criminal process, atau yang lebih dikenal sebagai Family Model of criminal process (FM). Pada dasarnya CCM adalah suatu model yang didasarkan pada sebuah proposisi bahwa fungsi terpenting proses peradilan pidana adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dengan alasan tersebut maka perilaku kriminal mesti dikendalikan secara ketat demi kepentingan umum. Untuk tujuan tersebut, maka tujuan CCM titik beratnya adalah pada efisiensi, sehingga dalam CCM proses peradilan pidana harus memberikan kelauran ( output ) berupa angka penahanan dan pemidanaan yang secara kuantitatif haruslah tinggi. Dengan dasar ini, maka CCM lebih mengutamakan kecepatan pada penyelesaian perkara. Perkara tindak pidana yang tidak memenuhi syarat penahanan secepatnya  diselesaikan, sedangkan perkara-perkara pidana yang memenuhi syarat pelakunya ditahan dan dijatuhi hukuman, dijamin untuk ditangani secara cepat dan efisien melalui proses peradilan pidana. Kinerja komponen peradilan pidana yang menyangkut prosedur administratif yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan haruslah cepat, akurat, dan efisien. Karena itu maka prosedur administratif pendukung keberlangsungan proses peradilan
yang bertentangan dengan prinsip ini seperti proses peradilan lamban, tidak efisien dan tidak akurat, haruslah dihindari, dan campur tangan proses administratif harus dijaga seminimal mungkin, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan utama proses peradilan pidana yang berupa penekanan terjadinya kejahatan.
Due Process Model dasarnya berada dalam praktis yang sangat berlawanan dengan CCM. Hal  ini disebabkan karena secara inheren,  ia dibatasi oleh sistem nilai yang mengutamakan individu dan limitasi kekuasaan negara. Pengutamaan hak- hak individu berhadapan dengan kekuasaan yang  dimiliki negara mensyaratkan terselenggaranya peradilan pidana secara terkendali meski harus mengeluarkan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi waktu dan biaya. Paradigma dalam DPM didasarkan pada fakta adanya kecendrungan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan sikap skeptis yang bertumpu pada pengamatan kegagalan kegagalan prosedur administratif untuk menghadirkan keadilan substantif yang merugikan kepentingan individu dan yang merupakan pokok perhatian DPM terletak pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan indvidu dan penyalahgunaan proses peradiian pidana. Karena itulah DPM berangkat dari konsep Legal Guilty. Di sini dikonsepkan bahwa peradilan pidana berfungsi sebagai forum koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara pada satu pihak, sementara pada pihak lain peradilan pidana hak-hak hukumnya tidak dirampas begitu saja, melainkan memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 108 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 106
The Family Model adalah sistem peradilan pidana yang  diperkenalkan oleh John Griffiths pada tahun 1970, jadi muncul setelah Herbert Packer memperkenalkan CCM dan DPM, Griffiths mempelajari kedua model yang dikemukakan oleh Packer dan ia berpendapat bahwa sebenarnya CCM dan DPM jika disintesis sesungguhnya hanyalah merupakan suatu model saja, dan untuk ini grifftihs mengabungkan DPM dan CCM serta memberikan nama baru yang disebutnya sebagai Battle Model (BM). Berangkat dari asumsi dasar yang berbeda secara fundamental dengan Packer, maka Griffiths membangun model yang berbeda yang dinamakannya  “ The Family Model ” (FM). Di  sini makna pemidanaan mengalami modifikasi di mana pemidanaan terselenggara dalam suasana kekeluargaan. Pemidanaan dalam lingkup keluarga adalah merupakan suatu hal yang biasa dan bertujuan untuk membangun sebuah kontrol diri ( self control ). Bahwa FM yang dilandasi dengan nilai-nilai rekonsilliabilitas dalam tindak pidana, sehingga kita sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk mengguna- kan model FM dari John Griffiths apabila dibandingkan apa yang dimaksudkan Battle Model Versi Packer. 29 3. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Saksi dan Korban Peradilan restoratif merupakan model peradilan yang sangat ideal bagi penegakan hukum di  indonesia, karena adanya keseimbangan dalam 29 Paulus Hadusuprapto, Peradilan Restoratif: Model Pradilan Anak Indonesia Masa Datang , (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016), hlm. 21. memperoleh perlindungan hukum, yaitu selain melindungi kepentingan negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan seperti ini lebih cocok dengan cita hukum ( rechtsidee ) Pancasila, karena mengandung model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimban seperti terkandung dalam Pancasila. Perlindungan hukum terhadap korban tindak hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini yang demikian sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu tersedianya hak hukum bagi pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Aturan dalam hukum positif sangatlah diperlukan adanya, karena dapat mengakhiri ketidakpastian dan keseimbangan perlakuan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Perlindungan hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pernyataan menjerat;
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapatkan identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapatkan nasihat  hukum; dam/atau m. memperoleh  bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis b. bantuan rehabilitasi psikososial . Demikian juga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan: (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap
hak-hak saksi dan korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi-kan rasa aman kepada korban tindak pidana wajib diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain: a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahap pemeriksaan, baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan; b. hak atas restitusi oleh pelaku kejahatan; c. hak untuk tidak didekati oleh pelaku atau kelompoknya dalam jarak tertentu, dalam tindak pidana tertentu; d. hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis; dan e. hak atas kompensasi dari negara bagi saksi dan korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang berat. Hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan hak-hak korban tindak pidana, maka hak-hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu antara lain: a. mendapatkan bantuan medis; b. mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial; c. mendapatkan hak kompensasi dalam perkara pelanggaran HAM berat; d. mendapatkan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana. Tata cara pengaturan pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana dalam keadaan biasa di
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 109 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 106
The Family Model adalah sistem peradilan pidana yang  diperkenalkan oleh John Griffiths pada tahun 1970, jadi muncul setelah Herbert Packer memperkenalkan CCM dan DPM, Griffiths mempelajari kedua model yang dikemukakan oleh Packer dan ia berpendapat bahwa sebenarnya CCM dan DPM jika disintesis sesungguhnya hanyalah merupakan suatu model saja, dan untuk ini grifftihs mengabungkan DPM dan CCM serta memberikan nama baru yang disebutnya sebagai Battle Model (BM). Berangkat dari asumsi dasar yang berbeda secara fundamental dengan Packer, maka Griffiths membangun model yang berbeda yang dinamakannya  “ The Family Model ” (FM). Di  sini makna pemidanaan mengalami modifikasi di mana pemidanaan terselenggara dalam suasana kekeluargaan. Pemidanaan dalam lingkup keluarga adalah merupakan suatu hal yang biasa dan bertujuan untuk membangun sebuah kontrol diri ( self control ). Bahwa FM yang dilandasi dengan nilai-nilai rekonsilliabilitas dalam tindak pidana, sehingga kita sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk mengguna- kan model FM dari John Griffiths apabila dibandingkan apa yang dimaksudkan Battle Model Versi Packer. 29

## 3. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Saksi dan Korban
Peradilan restoratif merupakan model peradilan yang sangat ideal bagi penegakan hukum di  indonesia, karena adanya keseimbangan dalam
29 Paulus Hadusuprapto, Peradilan Restoratif: Model Pradilan Anak Indonesia Masa Datang , (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016), hlm. 21.

## memperoleh perlindungan hukum,
yaitu selain melindungi kepentingan negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan seperti ini lebih cocok dengan cita hukum ( rechtsidee ) Pancasila, karena mengandung model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimban seperti terkandung dalam Pancasila.
Perlindungan hukum terhadap korban tindak hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini yang demikian sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu tersedianya hak hukum bagi pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Aturan dalam hukum positif sangatlah diperlukan adanya, karena dapat mengakhiri ketidakpastian dan keseimbangan perlakuan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana.
Perlindungan hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pernyataan menjerat;
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapatkan identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapatkan nasihat  hukum; dam/atau
m. memperoleh  bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. bantuan medis b. bantuan rehabilitasi psikososial . Demikian juga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan: (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap
hak-hak saksi dan korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi-kan rasa aman kepada korban tindak pidana wajib diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain: a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahap pemeriksaan, baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan;
b. hak atas restitusi oleh pelaku kejahatan;
c. hak untuk tidak didekati oleh pelaku atau kelompoknya dalam jarak tertentu, dalam tindak pidana tertentu;
d. hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis; dan
e. hak atas kompensasi dari negara bagi saksi dan korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang berat.
Hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan hak-hak korban tindak pidana, maka hak-hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu antara lain: a. mendapatkan bantuan medis;
b. mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial;
c. mendapatkan hak kompensasi dalam perkara pelanggaran HAM berat;
d. mendapatkan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana.
Tata cara pengaturan pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana dalam keadaan biasa di
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 110 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 108
Indonesia dapat digabung dengan perkara pokoknya dan pengaturannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 KUHAP, di mana tuntutan ganti rugi harus diajukan oleh korban tindak pidana di persidangan, dan paling lambat diajukan oleh korban tindak pidana sebelum tuntutan perkara pokoknya dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang besarnya ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksan, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Peradilan restoratif adalah peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, yaitu peran korban tindak pidana dan pelaku kejahatan diakui, baik dalam menentukan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Restitusi dan kompensasi sebagaimana sarana perbaikan para pihak, sedangkan rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama dari peradilan restoratif. 4. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum  baik dari masyarakat termasuk aparatur penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan
negara.  Keadilan restoratif lebih pada penyelesaian  masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Filsafat just peace principle diintegrasikan dengan the process of meeting , discussing and activety participating in the resolutian of the criminal matter . Integrasi pelaku di satu sisi dan kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Di Indonesia, proses sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif  melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non- formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan,  kecuali ditentu- kan lain dalam undang-undang ini; b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pen- dampingan selama proses pelaksanaan pidana  atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian dengan mengambil tanggung jawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya,   meskipun sesungguh-nya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal
atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359, 360 KUHP. D. Penutup Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku  kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu, karena korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.  Untuk menjamin hak- hak dari korban kejahatan, maka ke depan sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai regulasi pemberian restitusi atau kompensasi, sehingga tercipta adanya keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau korban tindak pidana.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 111 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 108
Indonesia dapat digabung dengan perkara pokoknya dan pengaturannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 KUHAP, di mana tuntutan ganti rugi harus diajukan oleh korban tindak pidana di persidangan, dan paling lambat diajukan oleh korban tindak pidana sebelum tuntutan perkara pokoknya dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang besarnya ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksan, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
Peradilan restoratif adalah peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, yaitu peran korban tindak pidana dan pelaku kejahatan diakui, baik dalam menentukan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Restitusi dan kompensasi sebagaimana sarana perbaikan para pihak, sedangkan rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama dari peradilan restoratif.
4. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Eksistensi proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum  baik dari masyarakat termasuk aparatur penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan
negara.  Keadilan restoratif lebih pada penyelesaian  masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Filsafat just peace principle diintegrasikan dengan the process of meeting , discussing and activety participating in the resolutian of the criminal matter . Integrasi pelaku di satu sisi dan kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.
Di Indonesia, proses sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif  melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non- formal) pada seluruh tahapan proses hukum.
Dalam Pasal 1 butir (6) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan,  kecuali ditentu- kan lain dalam undang-undang ini;
b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pen- dampingan selama proses pelaksanaan pidana  atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian dengan mengambil tanggung jawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya,   meskipun sesungguh-nya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal
atau mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359, 360 KUHP.

## D. Penutup
Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku  kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu, karena korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.  Untuk menjamin hak- hak dari korban kejahatan, maka ke depan sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai regulasi pemberian restitusi atau kompensasi, sehingga tercipta adanya keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau korban tindak pidana.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 112 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief, Barda Nawawi dalam Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Beberapa Aspek Pengembangan Hukum pidana, Semarang, 25 Juni 1994. Considene,  Jim, Restorative Justie, Healing the Effects of Crime (Lyttelton: Plougshares Publications, 2015). Manan,  Bagir Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015).
Marije van Barligen, et.al ., Interim Evaluation Restorative Mediation (Amsterdam, 2015). Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya (Jakarta, 2013). Jay A. Stigler, Understanding Criminal law (Boston: Little Brown & Company, 2017). J.O. Halley, Crime Prevention Through Restorative Justice: A Lesson From Japan, Restorative Justce: International  Perspective , Edited by Burt Gallaway & John Hudson, Criminal Justice Press (Amserdam: Kuger Publications, 2016). Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (IKIP Malang, 2017). Marzuki,  Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015). OVC ( Office Of Victim Of Crime ) Bulletein, New Direction from the field Victims Rights and Services for the 21 st Century: The Restorative justice and mediation Collection, US Department od Justice, Office Of Justice Programs, (2018). Paulus Hadusuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangaan Perilaku Delinkuen Anak (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013). ----------------, Peradilan Restoratif: Model Pradilan Anak Indonesia Masa Datang (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014).
Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2018). B. Artikel Dalam Jurnal Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta . Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2). Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178. Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1). Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E- COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207- 228. Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57. Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5). C. Majalah Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16. Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24. Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48. D. Peraturan Perundangan-undangan
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
111
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014).
Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2018). B. Artikel Dalam Jurnal Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta . Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2). Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178. Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2). Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E- COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207- 228.
Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
C. Majalah
Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24.
Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48. D. Peraturan Perundangan-undangan M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 112 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
M a j
a l a h   H u k u m  N
a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 113 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 110

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief, Barda Nawawi dalam Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Beberapa Aspek Pengembangan Hukum pidana, Semarang, 25 Juni 1994.
Considene,  Jim, Restorative Justie, Healing the Effects of Crime (Lyttelton: Plougshares Publications, 2015).
Manan,  Bagir Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015).
Marije van Barligen, et.al ., Interim Evaluation Restorative Mediation (Amsterdam, 2015).
Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya (Jakarta, 2013).
Jay A. Stigler, Understanding Criminal law (Boston: Little Brown & Company, 2017).
J.O. Halley, Crime Prevention Through Restorative Justice: A Lesson From Japan, Restorative Justce: International  Perspective , Edited by Burt Gallaway & John Hudson, Criminal Justice Press (Amserdam: Kuger Publications, 2016).
Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (IKIP Malang, 2017). Marzuki,  Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2015).
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015).
OVC ( Office Of Victim Of Crime ) Bulletein, New Direction from the field Victims Rights and Services for the 21 st Century: The Restorative justice and mediation Collection, US Department od Justice, Office Of Justice Programs, (2018).
Paulus Hadusuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangaan Perilaku Delinkuen Anak (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).
----------------, Peradilan Restoratif: Model Pradilan Anak Indonesia Masa Datang (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016). M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014).
B. Artikel Dalam Jurnal Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178.
Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2).
Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E- COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207- 228.
Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).

## C. Majalah
Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.
Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24.
Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.

## D. Peraturan Perundangan-undangan
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014).
Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2018).

## B. Artikel Dalam Jurnal
Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta .
Syahrin, M.A., 2017.  Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan ( Stateless ) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 , pp.168-178.
Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2).
Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1).
Syahrin, M.A., 2018. PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E- COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), pp.207- 228.
Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
C. Majalah Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
Syahrin, M.A., 2014. Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), pp.23-24.
Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
D. Peraturan Perundangan-undangan M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 112
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Ma j a l a h
Hu ku m N a s i o na l N o m o r 1 T a hu n 20 17 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8 114 M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l   N o m o r 1   T a h u n   2 0 1 8
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

## CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA MASA INSOLVENSI
(THE LAW GAPS OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION BY CURATOR DURING THE INSOLVENTION PERIOD) Oleh: Fransiska Adelina Universitas Bung Karno Jalan Pengangsaan Timur No.17A Pegangsaan, Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 Mrsmsimarmata09@gmail.com ABSTRAK Terdapat beberapa celah hukum eksekusi jaminan fidusia oleh kurator pada masa insolvensi. Celah hukum tersebut di  antaranya yaitu hukum jaminan fidusia memberikan jaminan pembayaran penuh kepada kreditur namun penguasaan atas objek fidusia tersebut ada pada debitur sehingga pada saat debitur pailit kreditur tidak berwenang menjual objek fidusia. Kemudian ketika pengadilan memutuskan debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur sehingga kewenangan sita objek jaminan bukan berada pada kreditur melainkan pada kurator. Selanjutnya ketika jaminan fidusia hendak dieksekusi oleh kreditur separatis namun kurator tidak dapat menghadirkan objek fidusia tersebut dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Terdapat 2 bahan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum dan non hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku atau literatur dan bahan hukum tersier yaitu berbagai kamus yang lazim digunakan. Untuk mengatasi hal ini maka hakim pengawas seharusnya memberikan hak kepada kreditur untuk  menguasai dan merawat fisik objek fidusia pada saat debitur pailit sehingga kreditur memperoleh legalitas mengeksekusi objek fidusia. Selain itu meskipun kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, namun seharusnya kurator sesuai dengan ketentuan yang berlaku segera melakukan lelang objek fidusia sehingga keditur tidak harus membayar pajak dan hanya membayar sedikit biaya perawatan objek fidusia. Kemudian seharusnya kurator melaporkan kasus penggelapan objek fidusia oleh debitur kepada Kepolisian untuk diselidiki dan ditemukan keberadaannya sehingga pada saat pelelangan berlangsung objek fidusia tersebut dapat dihadirkan.
Kata Kunci:  Penguasaan Fidusia; Kewenangan Kurator; Penggelapan Fidusia.

## ABSTRACT
There are several law gaps in the execution of fiduciary guarantees by the curator during the insolvency period. The law gaps include the fiduciary guarantee law that guarantees full payment to the creditor but the control over the fiduciary property is in the debtor so that when the bankrupt debtor is not authorized to sell fiduciary goods. Then when the court decides the debtor is bankrupt, the curator can control all debtor's assets so that the authority of the collateral object is not with the creditor but with the curator. Furthermore, when a fiduciary guarantee is to be executed  by a separatist creditor, the curator cannot present the fiduciary item for various reasons. The research method used is the normative legal research method. There are 2 materials in this research, namely legal and non-legal material. The legal material consists of primary legal materials, namely legislation,