Renaldy Ilham Mahendra 1 , Iwan Erar Joesoef 2
Renaldy.mahendra@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 1 iwan.erar@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
This study aims to investigate the practice of nominee agreements. The scope studied is the Nominee agreement between Nominee and Beneficiary shareholders based on the laws and regulations of limited liability companies in  Indonesia.  The  research  method  used  is  qualitative  with  secondary  data  collection  in  the  form  of  books, journals, thesis seminar materials as well as regulations and related court verdict, namely the Medan District Court Verdict Number: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. The dispute was caused by the act of insert false information into an authentic deed so that the Beneficiary suffered losses. However, the judge ruled that the act was not a criminal act so the legal issue between the beneficiary and the nominee shareholder not resolved. The result of this research is that the making of the nominee agreement is not an act in good faith and legal issues between the nominee and the beneficiary can be resolved by civil law if one of the agreement parties incur losses
Keyword: Nominee Agreement; Beneficiary; Stocks; Bad Faith.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  investigasi  praktik  perjanjian Nominee .  Lingkup  yang  dikaji  adalah perjanjian Nominee antara pemegang saham Nominee dan Beneficiary berdasarkan hukum dan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder  berupa  buku,  jurnal,  tesis  bahan-bahan  seminar  serta  regulasi  dan  putusan  pengadilan  terkait  yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. Fakta  yang ditemukan adalah sengketa dalam  putusan  pengadilan  disebabkan  karena  perbuatan  memasukan  keterangan  palsu  kedalam  akta  otentik sehingga Beneficiary mengalami  kerugian.  Namun  hakim  memutuskan  bahwa  perbuatan  tersebut  bukanlah wilayah pidana sehingga permasalahan antara beneficiary dengan pemegang saham nominee tidak terselesaikan. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pebuatan  perjanjian  nominee  tersebut  bukanlah  perbuatan  yang  sesuai  dengan iktikad baik dan permasalahan hukum antara nominee dengan beneficiary dapat diselesaikan secara keperdataan apabila salah satu pihak ada yang dirugikan.
Kata kunci : Perjanjian Nominee ; Beneficiary ; Saham; Iktikad Tidak Baik.
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.972 Received :  August 2020 Accepted :  August 2020 Published :  September 2020 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the journal  right  of first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## I k ti kad Ti da k  Bai k Pe megang  Saha m  No mi ne e Yang Mer ugi kan  B e nefi ci ary

## 1. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk badan hukum yang berfungsi untuk menjalankan usaha yang dapat didirikan oleh masyarakat kehadiran Perseroan Terbatas (perseroan)  tidak  dapat  lagi  diabaikan  keberadaannya.  Dalam  kelangsungan  kegiatan perekonomian adanya Perseroan sebagai sarana untuk menjalankan usaha kegiatan ekonomi masyarakat sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dirundingkan lagi. Perseroan tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan  bisnis  berupa  investor,  distributor,  bankir,  pedagang, kontraktor,  perusahaan  asuransi,  industrialis,  dan  lain  sebagainya.  Menjalankan  kegiatan bisnis  dengan  mendirikan  Perseroan  merupakan  metode  yang  paling  lazim  dan  banyak dilakukan  baik  dalam  skala  kecil,  skala  menengah,  maupun  skala  besar.  Perseroan  adalah badan usaha yang paling populer untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena itu Perseroan memiliki  jumlah  yang  lebih  banyak  dibanding  dengan  badan  usaha  yang  lainnya  seperti Firma, Komanditer, usaha dagang, perusahaan otobis, koperasi dan BUMN. 1
Perseroan  menjadi  bentuk  badan  hukum  yang  paling  banyak  berdiri  di  Indonesia untuk  menjalankan  kegiatan  usaha.  Sebagian  besar  badan  usaha  di  Indonesia  berbentuk perseroan  tidaklah  mengherankan  karena  perseroan  memiliki  kelebihan-kelebihan  seperti kemudahan  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  bank  dan  lembaga  keuangan,  struktur pengawasan  dan  pengurusan  yang  jelas,  pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  yang terbatas, dan lain – lain adalah kelebihan perseroan yang tidak dimiliki bentuk badan usaha selain perseroan. 2
Badan hukum yang berdiri berdasarkan dari adanya perjanjian yang merupakan suatu persekutuan  modal  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  ekonomi  dengan  saham  sebagai modal dasarnya dan memenuhi syarat yang ditetapkan di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  terbatas  (UUPT)  serta  peraturan  pelaksanaanya  disebut  sebagai Perseroan Terbatas (perseroan). 3 Dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukum memiliki organ yang mewakili badan hukum tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Organ yang  dimiliki  oleh  Perseroan  adalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  yang diselenggarakan oleh para pemegang saham perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ-organ perseroan lain yaitu  Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan batas-
1 Binomo Nadapdap , Hukum Perseroan Terbatas , cetakan I, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal.1.
2 Bagir Manan, Aspek – Aspek Pentingnya Undang – Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas , Komite Nasional Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)
batas yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau dalam anggaran dasar yang ditetapkan oleh perseroan tersebut. RUPS dilaksanakan oleh para pemegang saham perseroan tersebut. 4
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan saham sebagai bagian/andil/hak yang  dimiliki  seseorang  dalam  hal  ini  pemegang  saham  terhadap  perseroan  berkat penyerahan modal sehingga pemegang saham tersebut dianggap berbagi di pengawasan dan pemilikan.  Dalam  UUPT  diatur  bahwa  suatu  saham  dikeluarkan  oleh  perseroan  atas  nama pemiliknya sebenarnya dan perseroan  dilarang untuk mengeluarkan saham atas tunjuk (atas nama  orang  lain).  sesuai  dengan  kententuan  peraturang  perundang-undangan,  persyaratan kepemilikan saham ditempatkan di dalam anggaran dasar perseroan berdasarkan persyaratan yang  ditetapkan  oleh  instansi  yang  melakukan  pengawasan  kegiatan  perseroan.  Pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. 5
Oleh karena itu para pemegang saham di suatu perseroan dapat menentukan kebijakan yang dijalankan di dalam  perseroan.  Pengambilan keputusan RUPS  diambil dari hasil rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham dan telah disepakati oleh masing-masing pemegang saham.  Seluruh  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dapat melakukan penanaman modal di perseroan Indonesia dalam bentuk saham sehingga siapa pun dapat menjadi pemegang saham dan berperan dalam membuat kebijakan di suatu perseroan. Pemegang  saham  merupakan  syarat  berdirinya  suatu  perseroan.  Dalam  proses  mendirikan perseroan  di  butuhkan  setidaknya  dua  orang  pendiri  (pemegang  saham)  yang  mengambil bagian masing-masing saham perseroan yang didirikan. Perseroan harus memiliki setidaknya 2  (dua)  pemegang  saham,  seseorang  tidak  dapat  memiliki  seluruh  saham  di  perusahaan. Berdasarkan  UUPT,  pemegang  saham  dapat  memiliki  seluruh  saham  perseroan  apabila negara memiliki seluruh saham di perseroan tersebut atau perseroan tersebut berada di bidang pengelolaan lembaga tertentu sebagai mana yang telah diatur didalam undang-undang pasar modal.  Dari  ketentuan  tersebut  perseroan  pada  dasarnya  terdiri  dari  beberapa  pemegang saham dari dalam maupun dari luar negeri (asing). Walaupun ada ketentuan tersebut beberapa orang  berupaya  untuk  menjadi  pemegang  saham  tunggal  di  perseroan  yang  seharusnya memiliki minimal 2 (dua) pemegang saham. Upaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah dengan membuat perjanjian Nominee .
Dalam kepemilikan saham ada beberapa pemegang saham yang merupakan pemegang saham nominee . Nominee /perjanjian nominee (pinjam  nama)  dalam  hal  ini  adalah penggunaan  nama  seseorang  sebagai  pemegang  saham  dimana  pemegang  saham  perseroan
4 Binomo Nadapdap , Op.Cit., hal. 97
5 Ibid, hal. 50
untuk  dan  atas  nama  orang  lain  bukan  atas  nama  pemilik  yang  sebenarnya  Hal  tersebut bertentangan  dengan  pasal  48  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  saham  perseroan  dikeluarkan  dan  dicatat  atas nama  pemiliknya  sebenarnya.  Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman nominee merupakan suatu  konsep  yang  ada  di  dalam common  law ,  hukum  nasional  Indonesia  yang  merupakan Civil  Law tidak  mengenal  konsep  tersebut.  Didalam  UUPT  tidak  diaturnya  secara  jelas mengenai pemegang saham yang melakukan perjanjian nominee. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai keabsahan nominee di indonesia sehingga penanam modal tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas apabila terjadinya konflik karena adanya perjanjian nominee .
Contoh dari nominee agreement adalah nominee agreement yang terjadi berhubungan dengan  kepemilikan  tanah  oleh  Warga  Negara  Asing  (WNA)  di  wilayah  Bali,  Indonesia. Semakin banyaknya  warga negara asing  yang memiliki keinginan berinvestasi dan menetap di  Indonesia  khususnya  daerah  Bali,  Keinginan  WNA  untuk  berinvestasi  tersebut memerlukan tanah untuk dapat melaksanakan keinginannya untuk berinvestasi, salah satunya adalah  keinginan  berinvestasi  dengan  melakukan  pembangunan  sebuah  villa  atau  hotel  di Bali  yang  merupakan  objyek  pariwisata  terbesar  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  WNA  dilarang  untuk menguasai  sebuah  tanah  di  Indonesia  dan  WNA  hanya  boleh  memiliki  hak  pakai  dan  hak sewa  tanah  di  Indonesia.  Karena  dilarangnya  WNA  untuk  memiliki  tanah  di  Indonesia beberapa  WNA  melakukan  perjanjian nominee untuk  menguasai  tanah  dengan  menunjuk orang lain yang merupakan warga Indonesia untuk dicatat namanya di dalam akta tetapi tanah tersebut pemilik aslinya adalah WNA yang mengadakan perjanjian nominee . 6
Kasus yang akan dibahas di penelitian ini mengenai perkara perjanjian nominee pada pendirian  perseroan  terbatas.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor:  1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn kasus bermula pada tahun 2007 kasus konflik karena praktik perjanjian nominee terjadi  pada  PT.  Rizkina  Mandiri  Perdana  dimana  Safwan  Lubis  selaku  direktur yang  juga  pemegang  saham  PT  Rizkina  Mandiri  perdana  beserta  pemegang  saham  lainnya membuat  surat  penyataan  dan  surat  kuasa  yang  menyatakan  bahwa  saham  tersebut  adalah milik  Ramli  Lubis.  Pada  12  Desember  2007  Safwan  mengunjungi  Notaris  untuk  meminta dibuatkan  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB)  yang didalam akta tersebut berisi mengenai Pengalihan atas semua saham di PT Rizkina Mandiri
6 Serly Primadani, Thesis, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Ddengan Nominee  Agreement (studi kasus terhadap putusan no.: 82/PDT.G/2013/PN.DPS) , UII, Yogyakarta,  2016, hal. 3.
Perdana  kepada  Ivan  Iskandar  Batubara  dan  PT  Sumatera Borneo  Palm  Oil  dan  perubahan pada manajemen PT Rizkina Mandiri Perdana.
RUPSLB  untuk  pengalihan  seluruh  saham  dan  perubahan  manajemen  tidak  pernah dilakukan  oleh  para  pemegang  saham  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  akan  tetapi  Safwan meminta  dibuatkan  akta  RUPSLB  kepada  notaris  seakan-akan  RUPSLB  tersebut  telah dilakukan.  Safwan  kemudian  meminta  pemegang  saham nominee lainnya  untuk menandatangani  berita  acara  tersebut  dan  menjelaskan  bahwa  berita  acara  tersebut  hanya untuk  penambahan  pengurus  managemen  di  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana.  Karena  percaya kepada  Safwan,  pemegang  saham  menandatangani  berita  acara  tersebut.  Selanjutnya  Berita Acara  tersebut  dijadikan  dasar  oleh  PT  SBPO  untuk  menguasai  seluruh saham  beserta  aset milik  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  dan  terjadi  perubahan  manajemen.  Tindakan  tersebut merugikan Ramli Lubis karena saham tersebut di beli menggunakan modal yang disediakan oleh  Ramla  Lubis  dan  pemegan  saham  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  telah  membuat  surat pernyataan dan kuasa bahwa pemilik saham yang sebenarnya adalah Ramla Lubis. Pemegang saham nominee lainnya juga merasa dirugikan karena mereka yang tadinya menjabat sebagai managemen  di  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  telah  digantikan  dari  orang  lain.  mereka  juga merasa telah dibohongi oleh Safwan karena tidak menjelaskan isi berita acara yang diminta untuk  ditandatangani.  Ulah  Safwan  selaku  Direktur  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  tersebut dilaporkan atas tindakan pemalsuan surat. Hakim pengadilan kemudian memutuskan bahwa Safwan  selaku  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  telah melakukan  perbuatan  pidana  memberi  keterangan  palsu  didalam  akta  otentik  akan  tetapi hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  bukan  merupakan  perbuatan  yang termasuk kedalam lingkungan hukum pidana melainkan perbuatan tersebut termasuk kedalam wilayah  hukum  keperdataan.  Atas  putusan  tersebut  Direktur  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana dibebaskan  dari  seluruh  dakwaan.  Dari  kasus  tersebut  maka  timbul  pertanyaan  mengenai iktikad  baik  didalam  perjanjian nominee tersebut.  Untuk  itu  perlu  juga  menganalisis bagaimana  hukum  nasional  menyelesaikan  perkara  yang  terjadi  karena  adanya  perjanjian nominee yang dibuat oleh pemegang saham.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  hukum  yang  bisa dirumuskan  adalah  apakah  perjanjian nominee yang  terjadi  pada  PT.  Rizkina  Mandiri Perdana diadakan dan dijalankan dengan iktikad baik? dan bagaimana penyelesaian sengketa antara Benefeciary dan  Pemegang  Saham Nominee berdasarkan  Hukum  yang  berlaku? Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  mengenai  keberadaan
iktikad  tidak  baik  di  perjanjian nominee .  Dan  mengetahui  upaya  hukum  bagi beneficiary apabila dirugikan oleh pihak nominee .

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Pada  penelitian hukum  jenis  ini,  acapkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan  berperilaku  yang  dianggap  pantas 7 .  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan Perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  Data Sekunder,  antara  lain  mencangkup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan  sebagainya. 8 Penulis  juga  menggunakan  Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara  hierarki  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  sumber  bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  Ensiklopedia,  kamus  hukum, glossary ,  dan  artikel. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.  Sedangkan  untuk  menganalisa  bahan hukum  digunakan  teknik  penulisan  Deskriptif  Analisis,  yaitu  menjelaskan  secara  rinci  dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Pemegang Saham Nominee dan Pengaturan Mengenai Nominee di

## Indonesia
Nominee (perjanjian nominee )  adalah  perjanjian  pinjam  nama.  Dalam  kepemilikan saham,  nominee  berarti  membuat  perjanjian  dimana  seseorang  membeli  saham menggunakan  modal  sendiri  tetapi  saham  tersebut  dicatat  atas  nama  orang  lain.  Pada praktik nominee akan  ada  akta  lain  yang  menyatakan  bahwa  nama  pemilik  saham  di dalam  lembaran  saham  sebagaimana  dalam  akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  tersebut bukanlah nama pemilik saham tersebut yang sebagaimana dicatat di dalam akta pendirian Perseroan  Terbatas  namun  merupakan  milik  seseorang  yang  namanya  disebutkan didalam  akta nominee .  Dalam  praktek  perjanjian nominee dikenal  dengan  istilah Beneficiary  Ownership dan Legal  Ownership .  seseorang  yang  menyediakan  uang  yang akan digunakan sebagai modal disebut beneficiary ownership dan orang yang tercantum namanya  sebagai  pemilik  dalam  akta  disebut legal  ownership ( nominee ) . Pihak  yang menyediakan  modal  menunjuk  seseorang nominee agar  nama  dari nominee tersebut
7 Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan VIII, Rajawali Pers: Jakarta, 2014,  hal. 118.
8 Ibid. hal. 30.
Renaldy Ilham Mahendra, Iwan Erar Joesoef
dicantumkan  kedalam  akta  disebut  pihak beneficiary (orang  yang  memberi modal). Nominee sebagai orang yang dicatat namanya didalam akta hanya menjadi wakil bagi beneficiary untuk menjalankan kepentingan dari beneficiary . Oleh karena itu setiap perbuatan  yang akan  dilakukan nominee harus  sesuai  dengan kemauan Beneficiary dan sesuai dengan perjanjian nominee yang telah dibuat.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman nominee merupakan suatu konsep yang ada di dalam common  law ,  hukum  nasional  Indonesia  yang  merupakan Civil  Law tidak mengenal  konsep  tersebut.  Walaupun  demikian  praktik nominee melanggar  Pasal  33 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dimana  di  dalam Pasal  tersebut  seseorang  yang  ingin  menanamkan  modal  di  Indonesia  baik  itu  investor yang  berasal  dalam  atau  investor  yang  berasal  dari  luar  negeri  (asing)  dilarang  untuk mengadakan  pernyataan  dan  atau  perjanjian  yang  didalam  perjanjian  atau  pernyataan tersebut berisi penegasan atau menyatakan kepemilikan suatu saham didalam perseroan untuk  dan  atas  nama  orang  lain.  Apabila  investor  baik  dalam  negeri  maupun  investor asing  mengadakan  pernyataan  dan  atau  perjanjian  tersebut  maka  perjanjian  dan  atau pertanyaan tersebut tidak memiliki causa alias batal demi hukum.
Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  juga  menegaskan  bahwa  perseroan  hanya  boleh  mencatatan  pemilik  saham dengan  nama  pemiliknya . Dengan  adanya  Pasal  terssebut  maka  pemegang  saham dilarang  membuat  perjanjian nominee dan  apabila  perjanjian nominee itu  dibuat perjanjian tersebut akan tidak memiliki causa karena batal demi hukum.
Akan  tetapi  di  dalam  perundang-undangan  tidak  dijelaskan  bagaimana  nasib  dari saham  milik nominee yang  telah  dibatalkan  perjanjian nominee nya  dan  penyelesaian apabila  pemegang  saham nominee melakukan  perbuatan  iktikad  tidak  baik  yang merugikan beneficiary . Oleh karena itu analisis diperlukan untuk mengetahui bagaimana kasus perbuatan direktur PT Rizkina Mandiri Perdana yang merugikan beneficiary dapat diselesaikan secara hukum.

## 3.2 Teori Iktikad Baik
Menurut  sejarah,  perbuatan  beriktikad  baik  terletak  di  bidang  hukum  keperdataan pada khususnya di  dalam  hukum  harta  kekayaan.  Figur  ini  lahir pada  Zaman Romawi, yang mengatakan bahwa perjanjian adalah bonafides , maksudnya ialah bahwa perbuatan tersebut  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  cara  yang  patut  dan  wajar  serta  tidak
mengganggu  pihak  lain,  para  pihak  dapat  dipercaya  dan  tidak  adanya  tipu  muslihat dibalik perbuatan tersebut. 9
Di  dalam  KUH  Perdata  iktikad  baik  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  3  yang menyatakan bahwa suatu persetujuan-persetujuan di dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam putusan Mahkamah Agung belanda pada tanggal 9 Februari 1923  merumuskan  iktikad  baik  yaitu  melaksanakan  perjanjian  berdasarkan  syarat redelijkheid (kewajaran)  dan billijkheid (kepatutan) . 10 Menurut  Mr  Wery 11 yang dimaksud dengan redelijkheid adalah suatu hal yang dapat dipahami dan dimengerti oleh seseorang  yang  memiliki  intelek  dan  seseorang  yang  memiliki  akal  pikir  sehat  serta dengan budi. Billijkheid adalah hal yang bisa dirasakan oleh seseorang sebagai hal yang bersifat  sopan,  patut  dan  adil.  Oleh  karena  itu  menurut  Wery  suatu  hal  yang  dapat dikatakan  sebagai  kewajaran  dan  kepatutan  adalah  seluruh  hal  yang  dapat  dimengerti dengan menggunakan intelek dan perasaan.
Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mencetuskan pada hukum yang tidak tertulis disebut objektif, karena dasarnya bukanlah dari redelijkheid dan billijkheid berdasarkan pendapat masing-masing pihak tetapi berdasarkan menurut pendapat umum. Oleh karena itu,  masing-masing  pihak  tidak  hanya  terikat  pada  Pasal-Pasal  yang  tercantum  di persetujuan tersebut saja, tetapi juga pada iktikad baik para pihak. 12
Di samping ada juga yang dikenal dengan iktikad baik yang memiliki sifat subjektif. Iktikad baik yang bersifat subjektif berada didalam wilayah hukum kebendaan. 13 Iktikad baik yang bersifat subjektif memiliki arti bahwa kejujuran yang memiliki kaitan dengan sikap batin.
3.3 Analisis Kasus Sengketa Pemegang saham Nominee dengan Beneficiary
Pada  Tanggal  18  Oktober  2003  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  berdiri  berdasarkan Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Nomor:  2  dimana  Safwan  Lubis  sebagai  Direktur Utama dan pemegang saham, Nuhud Pulungan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham, Ramlan Bayanuddin menjadi Komisaris dan pemegang saham, Monang Pulungan sebagai  pemegang  saham,  Ingrita  Pulungan  sebagai  Direktur  Keuangan  dan  pemegang
9 L. C. Hofmann, 1968, Het Nederlands Verbintenissenrecht, Eerstegedeelte, Wolters-Nortdhoff, NV Groningen, hal. 183
10 P.L. Wery, 1990, Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Nederland, Percetakan Negara, Jakarta, hal. 9
11 Ibid 12 Mariam Darus, 2013, Iktikad Baik Sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia , Seminar, Medan: 7 Oktober hal.2
13 Ridwan Khairandy , Itikad baik dalam kebebasan berkontrak , Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 hal. 185
saham,  Henri  Pandede  sebagai  Direktur  Pengembangan  dan  pemegang  saham,  Arwan Efendi sebagai Direktur Teknik dan pemegang saham.
Seluruh  saham-saham  PT  Rizkina  Mandiri  perdana  tersebut  adalah  milik  Ramli Lubis  ( Beneficiary )  berdasarkan  Surat  Pernyataan  dan  Surat  Kuasa  dari  para  pemilik saham  yang  tertera  dalam  akta  pendirian  perseroan.  Tindakan  tersebut  merupakan perbuatan  Nominee  (pinjam  nama). Beneficiary membuat  perjanjian nominee karena Beneficiary merupakan  PNS  golongan  IV  dan  juga  Sekretaris  Daerah  sehingga  tidak dibenarkan duduk di perusahaan tersebut.
Pada Tanggal 12 Desember 2007 Safwan Lubis menjumpai Notaris untuk meminta dibuatkan  Akta  Berita  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB).  Atas permintaan Safwan Lubis, dibuatlah Akta Berita Acara No.12 tanggal 12 Desember 2007 yang  berisi  mengenai  pengalihan  seluruh  saham  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  kepada Ivan  Iskandar  Batubara  dan  PT  Sumatera  Borneo  Palm  Oil  dan  perubahan  manajemen dimana  pengurus  PT  Rizkina  Mandiri  Perdana  berubah  menjadi  Ivan  Batubara  sebagai Direktur  Utama  dan  Maslin  Sebagai  Komisaris.  Safwa  Lubis  kemudian  meminta pemegang  saham  lain  untuk  menandatangani  akta  tersebut  dan  mengatakan  “Bahwa Berita  Acara  No.12  tersebut  adalah  untuk  penambahan  pengurus  Manajemen  di  PT Rizkina  Mandiri  Perdana  dan  Kebun  tersebut  tetap  milik  pak  Ramli”.  Karena  percaya, pemegang  saham  menandatangani  akta  tersebut.  Selanjutnya  Akta  Nomor  12  tersebut diserahkan kepada Ivan Batubara dan Maslin Batubara untuk ditandatangani.
Benefiary Pernah  ada  kerjasama  dengan  Ivan  Batubara  dan  Maslin  Batubara berdasarkan kekeluargaan. Beneficiary berniat untuk kerjasama ke Ivan Batubara untuk mengelola  kebun.  Maslin  Batubara  dan  Ivan  Batubara  menjanjikan  bahwa Beneficiary akan mendapat fee setiap bulan dan deviden setiap tahun. Akan tetapi sejak tahun 2008 Maslin  Batubara  dan  Ivan  Batubara  tidak  mau  mengembalikan  pengelolaan  kebun  dan juga  tidak  ada  memberikan  fee  serta  deviden  setiap  tahun.  Oleh  karena  itu,  pada  28 Oktober 2009 dibuatnya Akta Perdamaian Nomor 37 antara Beneficiary dengan Maslin Batubara.  Akta  Perdamaian  itu  berisikan  janji  Maslin  Batubara  dan  Ivan  Batubara mengembalikan  seluruh  Sertipikat  Milik  pribadi Beneficiary yang  telah  diagunkan sebagai  pengambilan  kredit  pada  tahun  2003  dan  juga  ia  berjanji  akan  membayar  fee serta  deviden,  akan  tetapi  akta  perdamaian  tersebut  tidak  terlaksana  kecuali  satu  yaitu Sertifikat Hak Milik  yang  ada di Bank mandiri sebagai jaminan tambahan  kredit  tahun 2003. Beneficiary baru  mengetahui  keberadaan  Akta  No.  12  dan  isinya  yang  diminta
untuk  dibuatkan  oleh  Safwan  Lubis  pada  bulan  Mei  2012.  Padahal  sebelumnya beneficiary tidak  pernah  meminta  untuk  mengalihkan/  menjual  saham  dan  kebun miliknya.  Dengan  adanya  Akta  No.  12  tersebut,  Ivan  Batubara  dan  Maslin  Batubara memiliki kekuatan untuk memiliki saham dan kebun milik beneficiary .
Oleh  karena  itu, beneficiary melaporkan  tindakan  Safwan  Lubis  atas  perbuatan pidana  memberikan  keterangan  palsu  kedalam  akta  otentik  karena  Akta  Nomor  12 tersebut  dibuat  tanpa  sepengetahuan beneficiary dan  pemegang  saham  lain  yang menyebabkan beneficiary mengalami  kerugian.  Perbuatan  Safwan  Lubis  sudah  jelas merupakan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik yang diatur di Pasal 266 KUH pidana. Namun dalam proses pengadilan, hakim memutuskan bahwa tindakan  Safwan  Lubis  bukan  wilayah  pidana  melainkan  masuk  kedalam  wilayah perdata.
3.4 Iktikad  Tidak  Baik  Dibalik  Perbuatan  Pengalihan  Saham Nominee Tanpa  Izin

## Beneficiary
Iktikad  baik  sangat  penting  didalam  pembuatan  suatu  perjanjian  karena  dengan terlaksananya  iktikad  baik  maka  suatu  perjanjian  dapat  terlaksana  sesuai  dengan kewajaran  dan  kepatutan.  Proses  pembuatan  suatu  perjanjian  haruslah  didasari  dengan iktikad  baik  dari  para  pihak.  Dengan  didasari  dengan  iktikad  baik,  para  pihak  dapat saling  melaksanakan  perjanjian  dan  menghindari  terjadinya  konflik  antar  pihak  yang membuat  perjanjian.  Hukum  Indonesia  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  sehingga setiap orang bebas untuk membuat kontrak sesuai dengan kebutuhannya. akan tetapi ada beberapa macam kontrak yang dilarang sehingga apabila perjanjian tersebut dibuat maka akan batal demi hukum.
Perbuatan mengalihkan saham tanpa izin beneficiary yang dilakukan oleh pemegang saham nominee dapat  dikatakan  sebagai  iktikad  tidak  baik  karena  perbuatan  tersebut telah  membuat  kerugian  bagi  seseorang.  Namun,  perjanjian nominee merupakan perjanjian yang dilarang sehingga perjanjian nominee batal demi hukum dan dikarenakan nominee merupakan konsep hukum asing yang tidak ada di dalam hukum nasional maka pembuatan perjanjian nominee adalah perbuatan penyelundupan hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan perjanjian nominee sudah merupakan iktikad  tidak  baik  sehingga  dapat  dibatalkan.  Maka  dengan  membuat  suatu  perjanjian nominee dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan  mengadakan  perjanjian nominee bukanlah iktikad baik.
Renaldy Ilham Mahendra, Iwan Erar Joesoef
Walaupun perjanjian nominee telah batal, perbuatan pemegang saham nominee yang mengalihkan  saham  tanpa  izin  dari beneficiary tetaplah  merupakan  suatu  perbuatan iktikad  tidak  baik  karena  dalam  hukum  nasional  iktikad  baik  tidak  hanya  diatur  untuk perjanjian saja tetapi segala perbuatan yang tidak sesuai kepatutan dan kewajaran adalah perbuatan melawan hukum.
3.5 Penyelesaian  Sengketa  antara Benefeciary dan  Pemegang  Saham Nominee berdasarkan Hukum Yang Berlaku
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. saksi  ahli  Mariam  Darus  mengatakan  Bahwa  Undang-Undang  Penanaman  Modal melarang  seseorang  untuk  membuat  perjanjian  yang  menyatakan  seseorang  itu  adalah pemegang  saham  yang  dimiliki  orang  lain,  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  perjanjian nominee . Mariam Darus juga mengatakan bahwa dalam  ilmiah hukum Perdata terdapat perjanjian  yang  dikenal  dengan  perjanjian nominee .  Konsep  Perjanjian Nominee tidak dikenal  didalam  hukum  nasional  Indonesia  karena  konsep  perjanjian nominee tidak dikenal didalam Civil Law melainkan merupakan konsep yang dikenal di Common Law yang  tidak  dianut  oleh  hukum  Indonesia.  Pihak  dalam  praktek  perjanjian  nominee dikenal  dengan  istilah Beneficiary  Ownership dan Legal  Ownership .  Seseorang  yang menyediakan  uang  yang  akan  digunakan  sebagai  modal  disebut beneficiary  ownership dan orang yang tercantum namanya sebagai pemilik dalam akta disebut legal ownership ( nominee ).  Apabila  jika  ada  pihak  yang  mengadakan  perjanjian nominee pihak  yang namanya  tidak tercantum  di  dalam  akta tidak  dapat  menuntut  ganti  rugi  dari  perseroan dikarenakan  perjanjian nominee batal  demi  hukum  sehingga  perjanjian  tersebut  tidak memiliki causa .  Hal  tersebut  merupakan  resiko  dari  diadakannya  perjanjian nominee yang  tidak  memiliki causa .  Dari  pernyataan  saksi  ahli  Mariam  Darus  dipersidangan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang beneficiary tidak  diakui  sebagai  pemegang saham  yang  sebenarnya  karena  nama beneficiary tidak  tercantum  kedalam  akta  dan perjanjian  nominee  yang  dibuat  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu, beneficiary tidak dapat meminta kerugian dari perseroan tersebut.
Walaupun beneficiary tidak  diakui  sebagai  pemegang  saham  dan  tidak  dapat meminta  kerugian  dari  perseroan  bukan  berarti  sengketa  antara beneficiary dan pemegang  saham nominee tidak  dapat  diselesaikan  dengan  hukum  di  Indonesia.  Di hukum  keperdataan  Indonesia  terdapat  aturan  mengenai  Perbuatan  Melawan  hukum (PMH).  Perbuatan  Melawan  Hukum  diatur  di  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  yang
mengatakan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan  yang  melawan  hukum  dan  seseorang  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut diharuskan untuk mengganti kerugian yang disebabkannya.
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini ditafsirkan sebagai berikut :
1. PMH dalam Arti Sempit
Putusan H.R Zutphense Juffrouw 10 Juni 1910 14
Dalam arti sempit onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum) maka yang dapat dikatakan sebagai onrechtmatigedaad hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara tertulis dan  langsung  dilarang  didalam  perundang-undangan.  Apabila  suatu  perbuatan  tidak dilarang  secara  tetulis  dan  langsung  didalam  perundang-undangan,  perbuatan  itu bukanlah onrechtmatigedaad walaupun  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan redelijkheid dan billijkheid yang  diwajibkan  dalam  interaksi  sosial  masyarakat. 15 Tafsiran ini bersifat legistis.
2. PMH dalam Arti Luas
Putusan H.R tanggal 31 Januari 1919 Lindenbaum Cohen Arrest
Apabila  dipandang  secara  luas onrechtmatigedaad tidak  hanya  diartikan  sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang melanggar hukum tidak tertulis yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan bertentangan dengan  kewajiban  hukum  orang  tersebut.  Menilai  pebuatan  apa  yang  termasuk  sebagai onrechtmatigedaad , tidak hanya didasari pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, akan tetapi  suatu  perbuatan  itu  harus  dinilai  juga  dari  sudut  pandang redelijkheid dan billijkheid . Oleh karena itu dalam menilai suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut  harus  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan redelijkheid dan billijkheid yang  wajib dimiliki  oleh  seseorang  dalam  interaksi  sosial  sesama  masyarakat  diharuskna  menjadi pertimbangan  dalam  menentukan  apakah  seseorang  telah  melakukan  pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum. 16 Berkaitan dengan norma yang tidak tertulis maka iktikad baik  juga  merupakan  salah  satu  unsur  di  dalam  figur onrechtmatigedaad (perbuatan melawan  hukum)  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Sejak  tahun  1919,
14 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6-8
15 L.E.H. Rutten, C.Asser, Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht , Derde Deel verbintenissenrecht (Zwole: W.E.J. Tjeenk Willink, 1968) Hal : 418
16 Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi , (Varia Peradilan No.16, Desember 1986)
maka  ajaran  legisme  ditinggalkan  dan  iktikad  baik  (hukum  tidak  tertulis)  diterapkan sebagai ukuran untuk menguji hukum positif.
Dengan  diaturnya  PMH  di  hukum  perdata  Indonesia  maka  apabila  seorang pemegang  saham nominee melakukan  perbuatan  dengan  iktikad  tidak  baik  yang menyebabkan beneficiary mengalami  kerugian  maka  perbuatan  pemegang  saham nominee tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga beneficiary berhak mendapatkan ganti rugi dari pemegang saham nominee. Hal ini berlaku juga bagi kasus yang  dibahas  di  dalam  penelitian  ini.  Ramli  lubis  selaku beneficiary tidak  hanya mengalami kerugian akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi didalam akta perdamaian oleh Ivan dan Maslin Batubara tetapi juga mengalami kerugian akiban saham dan kebun milik beneficiary masih dipegang oleh Ivan dan Maslin Batubara. Beneficiary tidak dapat mengambil  kembali  saham  dan  kebun  tersebut  dikarenakan  adanya  Akta  No.12  yang diminta  untuk  dibuat  oleh  Safwan  Lubis  Selaku  pemegang  saham nominee .  Perbuatan Safwan ini tentu saja mengakibatkan Beneficiary mengalami kerugian selama saham dan kebun  tidak  dikembalikan.  Oleh  karena  itu  perbuatan  Safwan  merupakan  iktikad  tidak baik  yang  merugikan beneficiary sehingga  dapat  dituntut  atas  Perbuatan  Melawan Hukum.

## 4. KESIMPULAN
Pada  dasarnya  perjanjian nominee adalah  perjanjian  yang  dilarang  di  Indonesia. Membuat  perjanjian nominee merupakan  perbuatan  penyelundupan  hukum  karena nominee bukan  konsep  yang  ada  di  hukum  nasional  sehingga  perjanjian nominee sudah  dapat dipastikan  batal  demi  hukum.  Dari  fakta  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  membuat perjanjian nominee adalah  iktikad  tidak  baik  dalam  pembuatan  perjanjian.  Perbuatan pemegang  saham nominee yang  merugikan beneficiary juga  merupakan  iktikad  tidak  baik tapi iktikad tidak baik tersebut bukan karena pemegang saham nominee melanggar perjanjian tetapi karena perbuatan yang merugikan merupakan iktikad tidak baik dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Pasal  33  perjanjian nominee merupakan  perjanjian  yang  dilarang  untuk  diadakan  bagi  pemegang  saham  dan  apabila perjanjian  tersebut  diadakan  maka  batal  demi  hukum  dan  tidak  memiliki causa .  jika  nama seseorang  tidak  tercantum  didalam  akta  maka  orang  tersebut  tidak  memiliki  hak  untuk meminta  dan  mendapatkan  ganti  rugi  dari  badan  hukum  tersebut,  hal  tersebut  merupakan suatu resiko apabila perjanjian tidak memiliki causa . Namun jika seorang pemegang saham
melakukan perbuatan dengan iktikad tidak baik yang merugikan beneficiary maka perbuatan tersebut  merupakan onrechtmatigedaad (perbuatan  melawan  hukum)  yang  diatur  didalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga seorang beneficiary memliki kesempatan untuk meminta ganti rugi dari perbuatan pemegang saham nominee .

## 5. REFERENSI

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang – Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn

## Buku
Ammirudin  dan  Zainal  Asikin,  2014,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Cetakan  VIII,
Rajawali Pers: Jakarta
Binomo Nadapdap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara: Jakarta Bagir  Manan,  2007,  Aspek-Aspek  Pentingnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
L.  C.  Hofmann,  1968,  Het  Nederlands  Verbintenissenrecht,  Eerstegedeelte,  Wolters- Nortdhoff, NV Groningen.
L.E.H.Rutten,  C.Asser,  1968,  Handleiding  Tot  De  Bedefening  Van  Het  Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Deel Verbintenissenrecht, Zwole: W.E.J.  Tjeenk Willink.
Ridwan  Khairandy , 2003 , Itikad Baik  Dalam  Kebebasan Berkontrak,  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Setiawan,  1986,  Empat  Kriteria  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Perkembangannya  Dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan, 16 (2).
P.L.  Wery,  1990,  Perkembangan  Tentang  Hukum  Itikad  Baik  di  Nederland,  Percetakan Negara, Jakarta.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Serly  Primadani,  2016,  Thesis,  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Dengan  Nominee Agreement  (Studi  Kasus  Terhadap  Putusan  Nomor:  82/PDT.G/2013/PN.DPS ) ,  Yogyakarta: UII
Seminar
Mariam  Darus,  2015,  Iktikad  Baik  Sebagai  Asas  Umum  di  Dalam  Hukum  Indonesia, Seminar, Medan