Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## DEMOKRASI DALAM SEJARAH MILITER INDONESIA
Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Pada 1945
Widyo Nugrahanto dan Rina Adyawardhina Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran E-mail: widyo.nugrahanto@unpad.ac.id
ABSTRAK, Penelitian ini berjudul Demokrasi dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama pada 1945 . Penelitian ini adalah tentang bagaimana Soedirman terpilih sebagai Panglima Tentara Indonesia yang pertama. Begitu juga bagaimana cara pemilihannya sehingga Soedirman terpilih dan Oerip Soemohardjo terpilih mendampinginya sebagai kepala staf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode Sejarah terdiri dari empat tahapan , yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber penelitian ini menggunakan koran-koran sezaman, majalah sezaman, buku, dan jurnal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terpilihnya Soedirman (Panglima Tentara) dan Oerip Soemohardjo (kepala Staf Tentara) merupakan cara-cara demokrasi langsung yang dilaksanakan pertama kali setelah Indonesia meredeka. Uniknya adalah cara ini justru digunakan oleh tentara dalam pemilihan panglima tertingginya.
Kata kunci: Panglima, TNI, Demokrasi.

## DEMOCRACY IN INDONESIAN MILITARY HISTORY Historical Study about the Election of the First Army Commander in 1945
ABSTRACT, The main subject this study is election the first commander of Indonesia’s Military. In this case, Soedirman chose as Military Commander and Oerip Soemohardjo as Chief of Staff. Study emlpoys a Historical Method, which consists of four stage: Heuristic, Critic, Interpretation, Historiography. The study utilize some sources such as newspaper, magazine, book, and journal. Main finding of this study are the election applied a direct democratic system. The conclusion this study shows that the election was firts implemented the direct democratic system after Indonesia’s Independence. The unique things is the democratic system implemented by army to choose the highest commander.
Key words: The First TNI’s Commander, Voting, Democratic, Democrachy.

## PENDAHULUAN
Banyak orang berpandangan bahwa militer atau tentara kurang memiliki jiwa demokrasi. Pandangan ini muncul secara umum dalam kemiliteran di seluruh dunia, dengan sistem pemilihan yang sudah dianggap baku, yaitu sistem komando. Sistem komando ini sering diartikan suatu komunikasi satu arah dari atasan (komandan) kepada bawahan. Namun, dalam sejarah kemiliteran di Indonesia justru terdapat hal unik, yaitu pemilihan panglima pertamanya dilakukan secara demokratis, yaitu dengan cara voting. Menurut Nugroho Notosusanto (1991:43) tidak mungkin dalam suatu tentara profesional ala barat dilakukan pemilihan seorang panglima besar oleh pihak tentara itu sendiri. Di saat orang-orang sipil Indonesia hingga sekarang masih sering memperdebatkan tentang demokrasi, justru pihak militer Indonesia (dalam hal ini adalah TKR) telah memberi contoh pemilihan yang demokratis dalam sejarah kemiliteran Indonesia, yaitu ketika pemilihan panglima pertamanya.
Secara terminologis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganegara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Demokrasi sering diartikan secara umum sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demikian Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat) pernah menyebutkannya.  Demokrasi berasal dari demokratia yang sudah digunakan pada pertengahan abad ke-5 SM
di Yunani. Akar kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan atau kekuasaan (Dahl, 1992:5). Pada masa itu, demokrasi yang terjadi adalah demokrasi langsung atau direct democracy (Budiardjo,2008:109) atau pada masa sekarang lebih populer dengan kata voting , yang artinya pemilihan secara langsung oleh rakyat kala itu yang diselenggarakan dalam gelanggang Coloseum pada polis-polis di Yunani pada abad tersebut.
Demokrasi sebagai model pemerintahan Amerika Serikat ini banyak diimplementasikan di banyak negara di Asia, tidak terkecuali Indonesia (Rahmatunnisa dan Dede Mariana, 2003:175). Terkait hal ini, secara praktis, demokrasi lebih sering dikaitkan dengan pemilihan umum , baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi pada insitusi sipil, seperti presiden pada sebuah negara atau gubernur pada pemerintahan daerah atau kepala daerah lainnya. Memang agak aneh jika sistem demokrasi berupa pemilihan langsung muncul dalam institusi kemiliteran yang memiliki budaya sistem komando. Hipotesisnya, hal ini mungkin hanya terjadi di Indonesia dan mungkin juga hanya satu satunya di dunia. Oleh karena itu, masalah utama yang dibahas dalam kajian ini adalah proses pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia pada 1945. Terkait hal itu maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana cara pemilihan panglima tentara pertama di Indonesia?
(2) Mengapa diadakan pemilihan panglima tentara di Indonesia ketika itu? (3) Benarkah pemilihan panglima tentara pertama itu dilakukan secara demokratis? Rumusan masalah-masalah tersebut ditujukan untuk menjawab secara detail proses demokrasi yang dilakukan dalam pemilihan panglima tentara pada 1945.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah adalah sebagai berikut. Pertama adalah heuristik, yakni kegiatan dalam mencari, menemukan, dan  menghimpun sumber atau jejak- jejak masa lalu. Sumber-sumber yang dihimpun itu dapat berupa sumber tertulis dan sumber tidak tertulis dan juga wawancara dengan pelaku yang masih hidup. Sumber-sumber itu diperoleh dari berbagai tempat.
Tahapan  kedua  adalah  kritik  atau  verifikasi. Kritik ini dilakukan pada sumber atau data yang telah dihimpun. Kritik ini dapat dibagi dua, yaitu kritik eksternal yang gunanya untuk menentukan sejauh mana otentisitas sumber, dan kritik internal untuk menguji kredibilitas sumber. Untuk itu, hal yang dilakukan adalah mengadakan penilaian intrinsik (hakiki) terhadap sumber. Dalam tahapan kritik ini dilakukan pemilahan sumber-sumber yang telah dihimpun itu menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari saksi sejarah ( eyewitness ). Sumber berasal dari seseorang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa yang diceritakannya (Garraghan, 1947: 33, Gottchalk, 1975: 35-36, Sjamsuddin, 2007:107, Herlina, 2008: 10). Sumber primer ini bisa berupa arsip-arsip atau dokumen- dokumen. Selain itu, sumber primer itu juga didapat dengan mewawancarai beberapa orang saksi atau pelaku yang masih hidup. Sumber-sumber primer itu kemudian dilengkapi oleh koran-koran yang memuat berita-berita yang sezaman. Sumber-sumber penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan TNI AD dan Dinas Sejarah TNI AD di Bandung, Monumen Pers di Surakarta, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama di Yogyakarta, serta Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Langkah selanjutnya adalah menghimpun sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang yang tidak menyaksikan sendiri peristiwanya dan bahkan tidak hidup sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Sumber sekunder dapat juga berupa sumber yang telah diolah secara ilmiah (Garraghan 1947: 91; Kuntowijoyo, 1995: 96-97; Sjamsuddin, 2007: 106-107; Herlina, 2008: 12-13).
Dalam tahapan ini selanjutnya adalah melakukan koroborasi. Koroborasi itu dilakukan setelah dilakukan- nya kritik eksternal dan kritik internal. Koroborasi dilakukan karena dalam mendapatkan fakta sejarah
diperlukan suatu dukungan data dari sumber sejarah lain satu atau lebih. Apabila sumber yang berisi data hanya satu saja, maka koroborasi tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini berlakulah prinsip Argumentum ex Silentio artinya sumber berisi data itu dianggap sebagai fakta apabila tidak ada kontradiksi (berdiam diri) atau penentangan terhadap data itu (Gottschalk, 1975: 102; Herlina 2008: 35). Koroborasi yang dilakukan dalam kajian ini salah satunya adalah pencarian fakta terkait rapat tentara di Yogyakarta pada 12 November 1945, dimana sumber sekunder seperti pemaparan Nugroho Notosusanto dalam buku Pejuang dan Prajurit , diperkuat oleh kesaksian langsung Didi Kartasasmita yang waktu itu ikut dalam pemilihan tersebut.
Tahap ketiga adalah interpretasi. Dalam interpretasi ini dilakukan dua macam interpretasi yang berbeda. Interpretasi yang pertama adalah analisis. Pada analisis ini fakta-fakta pemilihan panglima militer pertama tersebut diuraikan secara kronologis. Interpretasi kedua adalah síntesis. Pada sintesis ini dilakukan penyatuan fakta-fakta (Kuntowijoyo 1995: 100-105; Herlina, 2008: 36-38). Dalam tahapan interpretasi ini, langkah utamanya adalah menggabungkan fakta-fakta yang telah ditemukan sehingga berurutan secara kronologis.
Tahapan terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah tahapan yang mana fakta-fakta yang telah ditemukan, dituliskan menjadi suatu cerita yang menarik. Pada tahapan historiografi ini terjadi suatu penulisan yang utuh dari interpretasi, eksplanasi, sampai pada presentasi atau pemaparan sejarah yang sebenar-benarnya secara bersamaan (Sjamsuddin, 2007: 155-156). Dalam tahap historiografi  ini,  kajian  disusun  dalam  lingkup  judul Demokrasi  Dalam  Sejarah  Militer  Indonesia:  Kajian Historis Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama pada 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Tentara Pada Awal Kemerdekaan Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tidak secara langsung Peme- rintahan Indonesia membentuk tentara Indonesia. Pada 22 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) lebih memilih membentuk suatu badan Penolong Keluarga Korban Perang. Badan tersebut lebih terkenal dengan sebutan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Sebetulnya pada rapat 19 Agustus 1945 sempat diputuskan untuk segera membentuk suatu tentara kebangsaan ( Tjahaja , 21 Agustus 1945). Akan tetapi, keputusan itu diubah pada rapat 22 Agustus 1945 karena pada saat itu berkembang suatu pendapat bahwa jika dibentuk tentara kebangsaan maka akan mengundang serangan dari Sekutu ataupun Jepang yang telah sepakat untuk mempertahankan status  quo . Pada saat itu, para anggota PPKI berpendapat bahwa kekuatan tentara kebangsaan yang akan dibentuk belum cukup untuk
menghadapi gempuran Sekutu ataupun Jepang. Dan pilihan utamanya adalah melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia saat itu. Pada rapat 22 Agustus 1945 tersebut, PPKI memutuskan untuk membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) ( Tjahaja , 23 Agustus 1945). Dalam pidato pembentukan ketiga badan tersebut - 23 Agustus 1945 - Presiden Soekarno mengatakan kepada mantan anggota PETA (Pembela Tanah Air), Heiho dan pemuda-pemuda kelaskaran lainnya untuk bergabung dalam BKR dan bersiap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan ( Soeara Asia , 24 Agustus 1945). BKR atau Badan Keamanan Rakyat tersebut kemudian menjadi suatu wadah berkumpulnya para mantan anggota PETA dan Heiho yang telah dibubarkan oleh Jepang pada 19-20 Agustus 1945 (Nasution, 1970: 115) - sehubungan dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu 14 Agustus 1945. BKR kemudian berdiri di daerah-daerah karena gerakan spontan dari para mantan PETA dan Heiho yang ada di daerah dalam merespon pidato Soekarno. BKR yang berdiri kemudian menjadi badan-badan yang melakukan revolusi di daerah-daerah (Nasution, 1970: 115). Di dalam BKR terdapat kesatuan keprajuritan darat, laut dan udara. Para mantan Kaigun, Heiho , serta para pemuda yang bekerja pada obyek-obyek vital di pelabuhan-pelabuhan dan pada jawatan-jawatan pelayaran membentuk BKR Penjaga Pantai ( Soeara Asia, 12 September 1945). Sementara itu, pemuda- pemuda mantan anggota badan penerbangan Belanda dan pemuda-pemuda mantan anggota kesatuan penerbangan Jepang - seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai dan Nanpo Koku Kabusyiki - membentuk BKR udara (Trihadi, 1981:2).
Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Presiden Soekarno membentuk tentara untuk tujuan memperkuat perasaan keamanan umum (Fattah,2005: 46). Selain itu, pem- bentukan tentara dengan nama keamanan rakyat ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi Sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia ini bukan untuk menghadapi musuh yang datang atau menghadapi Sekutu ataupun Jepang, tetapi untuk menangani masalah dalam negeri, yaitu keamanan rakyat.
Pada 6 Oktober 1945 dikeluarkan surat resmi berjudul Maklumat Pemerintah yang isinya mengangkat Soeprijadi seorang anggota PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar sebagai Menteri Keamanan Rakyat - yang berarti sekaligus sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Menurut Nasution (Nasution, 1970) karena Soeprijadi tidak pernah muncul atau datang ke Jakarta, maka pada 4 Oktober 1945 untuk melengkapi jabatan dalam Kementrian Keamanan Rakyat diang- katlah susunan kepengurusan sebagai berikut:
Menteri ad interim  : Moehamad Soeljoadikoesoemo Pemimpin Tertinggi  : Soeprijadi Kepala Staf  Umum  : Mayor Oerip Soemohardjo
Untuk menjalankan fungsi Menteri Keamanan yang kosong karena ketidakhadiran Soeprijadi diangkatlah Moehamad Soeljoadikoesoemo, mantan daidanco (Nasution 1970:208-239).
Wakil Presiden Moehamad Hatta memanggil Oerip Soemohardjo - seorang pensiunan mayor KNIL ( Koninklijke Nederlandsche Indische Leger ) yang pensiun pada 1938 - untuk datang ke Jakarta. Oerip Soemohardjo kemudian diangkat oleh Moehamad Hatta menjadi Kepala Staf Umum Tentara dengan pangkat letnan jendral (Notosusanto, 1991:41) dan ditugaskan untuk membentuk tentara Indonesia (Nasution, 1970: 125). Alasan dipilihnya Oerip Soemohardjo ialah karena ia pernah membuat pernyataan “Aneh negara zonder tentara” (Notosusanto, 1991: 40). Pernyataan yang menyindir pemerintah tersebut malah membuat ia diperhatikan pemerintah. Apalagi Mohamad Hatta (Wakil Presiden) dan Soetan Sjahrir (yang nantinya diangkat sebagai Perdana Menteri atas saran Mohamad Hatta) adalah mahasiswa lulusan Belanda yang sangat mengerti tentang mutu orang-orang lulusan Belanda. Oerip Soemohardjo dalam hal ini ialah seorang pensiunan perwira KNIL dengan pangkat mayor yang lulusan Breda, sekolah kemiliteran di Belanda. Hatta dan Sjahrir sangat percaya pada perwira lulusan Breda di Belanda daripada mantan-mantan PETA atau Heiho yang tidak mengalami pendidikan kemiliteran secanggih pendidikan di Breda Belanda.  Selain itu, Hatta juga dapat masukan dari Didi Kartasasmita tentang sepak terjang Orip Soemohardjo.
Keresahan muncul di kalangan para anggota TKR di daerah-daerah akibat Soeprijadi yang sejak ditetapkan sebagai panglima tentara tidak pernah muncul atau datang ke Jakarta. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Soeprijadi, untuk melengkapi ketentaraan di Indonesia, Kementrian Keamanan Rakyat atas kerjasama Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoadikoesoemo membentuk empat komandemen di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada setiap panglima masing masing komandemen diberikan komando taktis, baik atas kesatuan kesatuan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang regular maupun atas sekian banyaknya badan perjuangan, yakni nama baru yang diberikan kepada berbagai organisasi kelaskaran. Selanjutnya, batalyon-batalyon TKR dikelompokkan menjadi resimen dan divisi. Enam divisi terbentuk di Sumatra, tiga di Jawa Barat, empat di Jawa Tengah dan tiga di Jawa Timur (Sundhaussen, 1988: 14).
Dalam pembentukan komandemen, Oerip Soemohardjo dibantu oleh pemuda bekas perwira KNIL, yaitu Soerjadharma dan TB Simatoepang. Mereka kemudian memilih Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi TKR (MT TKR). Pada awalnya markas itu terletak
di gedung yang sekarang menjadi Hotel Garuda di Yogyakarta, lalu dipindahkan ke bangunan rumah yang sekarang menjadi Museum TNI AD Yogyakarta.
Pada awalnya, Oerip Soemohardjo hanya akan membentuk empat divisi saja, yaitu tiga di Jawa dan satu di Sumatra. Namun, karena pemuda yang mendaftar sebagai anggota TKR membludak melebihi yang direncanakan maka terjadilah pembentukan yang lebih banyak. Di Sumatra, anggota TKR banyak berasal dari Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI), sedangkan di Jawa banyak berasal dari PETA dan Heiho yang bergabung dalam BKR yang kemudian menjadi TKR ( Soeara Merdeka , 10 November 1945). Para panglima komandemen tersebut ditetapkan oleh Oerip Soemohardjo dan Moehamad Soeljoadikoesoemo. Para panglima komandemen ter- sebut adalah sebagai berikut: Komandemen I Jawa barat dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita; Komandemen II Jawa Tengah dipimpin oleh Jenderal Mayor Soeratman; Komandemen III Jawa Timur dipimpin oleh Jenderal Mayor Moehamad; serta Komandemen Sumatra dipimpin oleh Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo (Nasution, 1970: 208).
Untuk mengatasi kemungkinan kacaunya keadaan karena kedatangan musuh, sebagai pimpinan TKR, Oerip Soemohardjo mengeluarkan perintah kepada TKR untuk menduduki jabatan pamong praja agar dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. “Pada tempat- tempat di mana pamongpraja sudah meninggalkan tempat kerjanya atau hilang, mereka segara diganti TKR yang sesuai dengan tingkat dan pangkatnya, misalnya Kepala Desa diganti oleh Komandan Regu, Camat diganti oleh Komandan Seksi (peleton), Wedana diganti oleh Komandan Kompi dan Bupati diganti oleh Komandan Batalyon” ( Kedaoelatan Rakjat , 1 November 1945). Selain itu, para anggota TKR juga menduduki Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Daerah seperti yang terjadi di Surabaya ( Soeara Rakjat , 16 Oktober 1945).
Rapat Tentara di Yogyakarta Bersamaan dengan pembentukan divisi-divisi dan komandemen-komandemen di daerah-daerah, pasukan Sekutu telah mengadakan pellucutan senjata di beberapa daerah yang didudukinya. Oleh karena itu, para perwira TKR mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan. Pada awalnya, pemerintah tidak menanggapi desakan para perwira TKR tersebut, tetapi karena Oerip Soemohardjo sudah diberi mandat untuk membentuk tentara maka ia atas seizin pemerintah pusat berinisiatif untuk memanggil semua panglima divisi dan resimen TKR untuk sebuah rapat besar. Rapat atau konferensi tersebut dilakukan pada 12 November 1945 di Yogyakarta setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu (Tjokropranolo, 1992:64). Menurut Didi Kartasasmita, dalam ketentaraan pada masa itu telah muncul gejala
persaingan antara mantan KNIL dan mantan PETA. Ia menduga gejala persaingan itu telah diketahui oleh Oerip Soemohardjo dan pemerintah pusat. Didi menduga persaingan itu menjadi salah satu titik tolak Oerip sebagai kepala MBT (Markas Besar Tentara) menyelenggarakan rapat perwira. Selain itu, ada pula kondisi objektif yang mengharuskan diselenggarakannya rapat itu, yaitu TKR belum memiliki pemimpin tertinggi yang lazim disebut sebagai “Panglima Besar” (Sumarsono,1993: 142-143).
Pada 12 November 1945 diadakanlah rapat tentara di sebuah gedung markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT TKR) di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Sekarang gedung tersebut menjadi gedung Museum Dharma Wiratama Museum Pusat TNI-AD, sebuah museum di bawah pengelolaan TNI AD. Gedung tersebut sempat menjadi Korem 072/Pamungkas Kodam VII Diponegoro. Gedung ini dibangun Pemerintah kolonial Belanda pada 1904 yang digunakan sebagai rumah dinas Pejabat Administrasi Perkebunan Belanda di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada masa Pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai Markas Tentara Jepang ( syudokan ) di Yogyakarta. Semua divisi diundang untuk datang ke rapat tentara di Yogyakarta. Konferensi tersebut dihadiri hampir semua komandan Divisi dan Resimen TKR. Juga hadir dalam rapat konferensi itu adalah Sri Sultan Hamengkoeboewono IX, Soenan Pakoeboewono XII dan Mangkoenegoro X. Utusan dari Sumatra yang hadir hanya seorang, yaitu Kolonel Moehamad Noeh mewakili enam divisi di Sumatra (Tjokropranolo, 1992:63).
Sejatinya, dalam rapat tersebut Oerip Soemohardjo berharap mendapat mandat dari divisi-divisi yang hadir untuk menjadi panglima tertinggi TKR. Apalagi Mohamad Hatta sudah tampak mendukungnya. Ketika itu rapat dihadiri oleh para perwira senior dalam markas tertinggi TKR (MT TKR), panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari Pulau Jawa. Dari Pulau Sumatra tidak ada yang hadir karena sulitnya komunikasi dan akses di masa awal kemerdekaan. Hanya seorang wakil dari Sumatra yaitu Moehamad Noeh. Begitu pula dari Surabaya tidak ada yang hadir karena ketika itu Surabaya telah dilanda peperangan (10 November 1945) dengan Inggris (Notosusanto, 1991: 43).
Setelah rapat dibuka oleh Oerip Soemohardjo, forum membicarakan tentang bagaimana membangun tentara yang kuat guna menghadapi serangan Sekutu. Akan tetapi, menurut Didi Kartasasmita sejak awal rapat sudah timbul kesan bahwa rapat perwira tersebut tidak akan tertib. Para pesertanya datang dengan pistol di pinggang. Didi menyebutnya sebagai rapat koboy-koboyan. Rapat itu terkesan kacau dan tidak mencerminkan kedisiplinan. Orang yang berbicara di forum selalu disoraki, tidak terkecuali pejabat sementara Menteri Pertahanan yaitu Moehamad Soeljoadikoesoemo (Sumarsono, 1993:143- 145). Nasution mengatakan bahwa rapat berkembang sedemikian rupa sehingga Oerip susah menguasai
jalannya pembicaraan. Wakil Pemerintah Pusat Soeljoadikoesoemo pun tak dapat memberikan tuntunan. Berbeda dengan pernyataan Didi Kartasasmita dan Nasution, menurut Djatikoesoemo suasana rapat semakin seru, hangat dan riuh ramai ketika dimulai pencalonan nama-nama yang akan dijadikan calon panglima karena yang hadir belum siap untuk mengajukan nama calon masing-masing. Akibatnya, Soedirman meminta rapat diskors beberapa saat (Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64).
Menurut majalah Tentara Keamanan Rakyat (1946), saat itu sebetulnya telah mencuat dua nama yang ramai dibicarakan untuk mengganti Soeprijadi, yaitu Oerip Soemohardjo - yang ketika itu diberi mandat sebagai kepala Staf Umum dari Pemerintah Pusat di Jakarta - serta Soedirman sebagai Panglima Divisi V Banyumas. Munculnya nama Soedirman berasal dari suara kalangan mantan PETA yang hadir dalam rapat tersebut. Berbeda dengan para mantan KNIL yang berharap Oerip lah yang dapat memenangkan pemilihan tersebut. Alasannya, Oerip adalah tokoh senior yang dianggap mumpuni dan cakap dalam organisasi kemiliteran. Apalagi ia seorang lulusan Sekolah Militer Breda di Belanda. Akan tetapi, pandangan berbeda berkembang dalam pemikiran kalangan mantan PETA yang hadir dalam rapat saat itu. Rupanya mereka masih punya kecurigaan pada perwira- perwira mantan KNIL karena mereka dianggap sebagai perwira didikan Belanda. Oleh karena itu, mereka masih berharap bahwa pengganti Soeprijadi adalah juga mantan PETA.
Pada saat jalannya rapat, muncul pertanyaan tentang cara pemilihan pimpinan tertinggi tersebut. Ketika itu Oerip Soemohardjo mengusulkan pemilihan secara langsung. Menurut Majalah Historia, cara pemilihan tersebut sangat sederhana, yakni peserta cukup mengangkat tangan dan mengacungkan tangan begitu nama kandidat yang dipilihnya disebutkan panitia ( Historia, 32 Tahun III 2016: 68). Sepertinya ketika itu para perwira yang hadir tidak sedang berpikir untuk menerapkan sistem demokrasi atau tidak sedang memilih cara demokrasi langsung untuk memilih panglima tertinggi mereka. Mereka pun sepertinya berpikir bahwa cara itu adalah suatu cara yang paling adil dalam memilih tokoh yang akan memimpin mereka kelak.
Secara kronologis, setelah waktu skorsing dicabut dimulailah kembali rapat tersebut. Suasana rapat pun sudah tenang, tidak seperti sebelumnya. Saat itu dipilihlah salah seorang pimpinan sidang untuk memimpin pemilihan, yakni Letnan Kolonel Holland Iskandar. Holland Iskandar memimpin secara terbuka rapat tersebut dengan meminta pengajuan para calon panglima dari para peserta melalui secarik kertas dan langsung dituliskan di papan tulis yang tersedia di ruangan tersebut. Menurut Didi Kartasasmita, Holland sangat aktif memimpin rapat pemilihan itu (Sumarsono,1993:145).
Ketika pencalonan dibuka, muncullah beberapa nama yang dituliskan di papan tulis, yaitu:
1.  Hamengkoeboewono IX (Sultan Yogyakarta) 2.  Widjoyo Soerjokoesoemo
3.  GPH Poerbonegoro (Bangsawan Jawa)
4.  Oerip Soemohardjo (utusan Pemerintah Pusat dan mantan perwira KNIL)
5.  Soedirman (Komandan Resimen TKR Banyumas dan mantan PETA)
6.  Soerjadharma (mantan perwira angkatan udara KNIL)
7.  M. Pardi (seorang laksamana Kepala TKR Laut)
8. Nazir  (mantan  pelaut  yang  pernah  bekerja  di angkatan laut Jepang)
Menurut Kantor Berita Antara , suatu saat nanti Komodor Soerjadarma diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan  Udara,  Nazir    diangkat  menjad  kepala  Staf Angkatan Laut, Oerip diangkat sebagai Kepala Staf Umum, Sakirman sebagai Ketua Laskar Rakyat, Soetomo diangkat sebagai Ketua Pejuang Revolusi Rakyat pada 28 Juni 1947 ( Algemeen Indisch Dagblad; De Preangerbode 48e Jaargang no 144 Selasa 1 Juli 1947). Pemilihan berlangsung hanya dengan mengangkat dan mengacungkan tangan satu per satu setelah nama-nama calon disebutkan oleh Holland Iskandar (Pernyataan Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64 dan dalam Historia 32 tahun III 2016:68). Menurut Didi Kartasasmita dalam bukunya:
“Sebelum pemilihan berlangsung, ada orang yang saya nilai sangat aktif. Ia adalah Holland Iskandar, mantan Daidancho (atau mungkin juga Syudancho ) di Jawa Tengah. Bisa jadi Holland sendiri yang aktif mensponsori Pak Dirman untuk menjadi Panglima Besar. Holland itulah yang kemudian memimpin rapat pemilihan, menggantikan Pak Oerip (Sumarsono, 1993:145)”.
Pemilihan berlangsung tiga putaran. Pada putaran pertama dua calon gugur. Pada putaran kedua dua calon gugur lagi. Pada putaran ketiga, tersisa empat nama, di antaranya Soedirman, Oerip Soemohardjo, Hameng koeboewono IX dan Soerjadharma. Lalu terpilihlah Soedirman dengan selisih suara yang tidak terlalu banyak dengan Oerip Soemohardjo (Pernyataan Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo 1992: 64). Pernyataan ini diperoleh dari Djatikoesoemo yang disampaikan pada peringatan wafatnya Soedirman pada 9 Februari 1991 yang diadakan oleh Yayasan PETA di Gedung Pola Jakarta. (Tjokropranolo 1992: 64). Menurut Didi Kartasasmita, Oerip Soemohardjo mendapat 21 suara, sedangkan Soedirman 23 suara (Sumarsono,1993:143). Mengenai perolehan suara ter- dapat perbedaan data. Majalah Historia menyebutkan Soedirman hanya unggul 1 suara dari Oerip, yaitu 22 suara, sedangkan Oerip mendapat 21 suara ( Historia 32 tahun III 2016:68).
Uniknya, enam suara bagi Soedirman diperoleh hanya dari satu nama yaitu Mohammad Noeh sebagai wakil Sumatra satu satunya yang datang ke rapat tersebut (Djatikoesoemo dalam Tjokropranolo, 1992:64). Menurut Nasution (Nasution: 1989), karena Mohammad Noeh mewakili enam resimen yang terdapat di Sumatra, maka semua suara dari Sumatra berasal dari Noeh. Kebetulan Noeh memang lebih dekat ke PETA karena kebanyakan TKR Sumatra adalah mantan Gyugun , tentara Sukarela bentukan Jepang. Berikut hasil wawancara Majalah Historia dengan Antony N.A.Noeh putra Kolonel Moehammad Noeh dalam majalah Historia 32 tahun III 2016.
“Kolonel Muhammad Nuh hadir membawa surat dari Koordinator/Organisator Tentara di Sumatra Dr. A.K.Gani yang menetapkan dirinya sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra. Sebagai satu-satunnya wakil TKR Sumatra pada rapat itu, sejak kali pertama Muhamad Nuh merasa berhak menyumbangkan enam suara. Itu diyakini Muhammad Nuh karena kapasitasnya selaku wakil Komandemen Sumatra yang membawahkan 6 divisi. Namun karena dalam kenyataannya divisi yang dimaksud belum terbentuk, pendirian Nuh ditentang beberapa Panglima Divisi dan
Komandan Resimen dari Jawa. Mereka menghendaki Kolonel Muhammad Nuh pun sepatutnya hanya punya satu suara. Disinilah peran Holland Iskandar.
Selaku pemimpin rapat, Holland meluluskan ke inginan Muhammad Nuh dengan mengacu pada kawat/telegram dari Presiden Soekarno mengenai pengangkatan Dr.A.K.Gani sebagai Koordinator/ Organisator Tentara di Sumatra. Kawat itulah yang melahirkan keputusan penetapan Jenderal Mayor Suhardjo sebagai panglima Komandemen Sumatra dan Kolonel Muhammad Nuh sebagai Kepala Staf Komandemen Sumatra. Pada akhirnya, argumen yang diutarakan Kolonel Muhammad Nuh dapat diterima oleh peserta konferensi.”
Setelah diadakan pemilihan, maka terpilihlah Soedirman - yang ketika itu masih berusia 29 tahun – sebagai panglima tentara. Di kalangan perwira-perwira Jawa yang hadir kala itu, Soedirman dipandang memiliki daya  tarik  dan  kharisma  yang  besar.  Ketika  zaman Pendudukan Jepang, ia pernah duduk sebagai anggota Dewan Penasehat Daerah “Syu SangiKai” Purwokerto Jawa Tengah. Namanya terkenal setelah berhasil merebut senjata dari gudang tentara Jepang di Banyumas pada 9 September 1945 (Salam 1963: 21-26). Oerip Soemohardjo kemudian tetap diminta menjabat sebagai Kepala Staf Umum, dan ditetapkanlah Hamengkoeboewono IX sebagai Menteri Keamanan (Sekarang jabatan itu menjadi Menteri Pertahanan).
Analisis Kemenangan Soedirman Terpilihnya Soedirman sebagai panglima tertinggi tentara, memiliki beberapa tendensi. Pertama , perlu
diketahui bahwa yang banyak hadir rapat dan ikut memilih dalam rapat itu adalah para mantan tentara didikan Jepang, seperti PETA dan Gyu-gun . Ada beberapa mantan PETA yang sebetulnya pernah mengenyam kemiliteran KNIL. Mereka ini pernah menjadi anggota KNIL dan saat Jepang menduduki Indonesia, mereka beralih menjadi anggota PETA dan ketika Indonesia merdeka, memilih masuk BKR. Mereka di antaranya Djatikoesoemo, Soeharto, Gatot Soebroto, dan Ibrahim Adjie. Jumlah terbanyak adalah mantan PETA yang masuk BKR, yang terkemuka dari golongan ini adalah Soedirman. Mantan KNIL jumlahnya lebih sedikit. Mereka dapat dibagi dua, yaitu yang pertama adalah yang sempat mengenyam pendidikan di Breda (jumlahnya paling sedikit) diantara mereka adalah Didi Kartasasmita, Soerio Soelarso, Soerjadharma dan Oerip Soemohardjo - yang paling senior di antara mereka. Lalu yang kedua adalah mereka yang hanya dididik dalam sekolah militer KNIL di Cimahi, yaitu TB Simatupang, AH. Nasution dan Alex Kawilarang (Sundhaussen, 1988: 20-23).
Kedua , kebanyakan dari mereka adalah orang dari suku-suku dari Pulau Jawa. Suku Jawa dalam hal ini adalah perwira-perwira Cirebon dan sedikit perwira dari suku Sunda. Para perwira dari luar Pulau Jawa jumlahnya sangat sedikit, yaitu AH Nasution dan TB Simatupang. Sementara sebagian besar dari mereka adalah para perwira dari suku Jawa dan Sunda, seperti Oerip Soemohardjo, Soedirman, Gatot Soebroto, Didi Kartasasmita, Ibrahim Adjie, Hidajat Padmadisastra (Sundhaussen, 1988: 20- 23).
Ketiga , di antara mereka sebagian besar adalah muslim dan sedikit para perwira abangan atau priyayi Jawa. Di Jawa terdapat subkultur santri dan abangan (untuk hal ini baca The  Religion  of  Java dari  Cliffort Geertz), dan lebih sedikit lagi adalah perwira Protestan seperti Simatupang dan Kawilarang (Sundhaussen, 1988: 20-23). Melihat komposisi yang hadir kala itu, sulit bagi Oerip Soemohardjo - yang mantan KNIL dan seorang Jawa abangan dan beristri seorang perempuan priyayi beragama Katholik - dapat memenangkan pemilihan pada rapat tentara itu. Istri Oerip Soemohardjo adalah Raden Ayu Maria Rochmah, seorang perempuan Indo- Belanda ( Kompas ,30 Oktober 1977:6). Apalagi tokoh pemimpin rapat adalah Holland Iskandar yang menurut Didi Kartasasmita ikut mempromosikan Soedirman untuk maju sebagai calon panglima tentara. Selain itu, hal yang terpenting ialah Soedirman namanya “sedang naik daun” karena peristiwa perebutan gudang senjata di Banyumas sehingga membuat orang memperhitungkan namanya sebagai calon panglima tentara.
Selain Panglima tertinggi TKR, ketika itu dipilih pula tokoh yang akan menjadi menteri keamanan rakyat. Menteri Keamanan terpilih ketika itu adalah Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX untuk menggantikan Moehamad Suljoadikoesoemo. Dalam terpilihnya Sri Soeltan tidak terlalu banyak masalah. Tampak lebih
mudah karena dianggap tidak ada nama lain yang dianggap sesuai selain Sri Soeltan. Terpilihnya Soedirman dan Soeltan Hamengkoeboeono IX lebih mencerminkan subkultur dalam masyarakat Jawa. Soedirman yang berlatar belakang Santri Muhammadiyah dan Soeltan Hamengkoeboeono IX yang berlatar belakang priyayi (raja Keraton Yogyakarta yang sangat dihormati). Clifford Geertz pernah mengklasifikasikan masyarakat Jawa dalam tiga subkultur yaitu santri, abangan dan priyayi. (lihat Clifford Geertz Religion of Jawa, 1981).
Pemilihan panglima tertinggi TKR tersebut mencerminkan paham demokratis yang ada di kalangan militer saat itu. Cara voting atau pemilihan langsung dengan mengangkat tangan atau mengacungkan tangan ketika itu dirasa sangat unik karena tidak umum digunakan  pada  zaman  itu,  ditambah  dalam  budaya militer  lazim  menggunakan  sistem  komando.  Di  saat sebagian besar orang Indonesia kala itu belum berpikiran demokratis, tentara sudah menerapkan demokrasi dalam pemilihan langsung panglima tertingginya. Menurut Nugroho Notosusanto (1991: 43) tidak mungkin dalam suatu tentara profesional ala barat dilakukan pemilihan seorang panglima besar oleh pihak tentara itu sendiri, sedangkan menurut Tjokropranolo (1992) pemilihan ini berlangsung secara demokratis dan penuh perasaan kesetiakawanan. Dalam hal berlakunya cara demokrasi ini, Oerip Soemohardjo-lah tokoh yang paling berjasa di balik munculnya paham demokratis tersebut karena dari dirinyalah ide pemilihan secara demokratis ini diadakan.
Setelah Rapat Tentara Oerip Soemohardjo dapat menerima hasil rapat tentara itu, meski awalnya sempat kecewa. Terdapat tendensi bahwa Oerip Soemohardjo berharap men- dapatkan legitimasi untuk memimpin TKR dari para tentara yang hadir. Mohamad Hatta dan Sutan Sjahrir pun berkeberatan untuk mengakui hasil rapat tentara di Yogyakarta tersebut karena Hatta dan Sjahrir telah berharap banyak pada Oerip Soemohardjo karena latar belakang pendidikan militernya dari Breda Belanda. Sjahrir pun bersikeras sebagai Perdana Mentri bahwa ia berhak mengangkat menteri-mentrinya dan akan menyerahkan jabatan Menteri Keamanan pada Amir Sjarifudin dan tidak mau menerima Soeltan Hamengkoeboewono IX. Di saat Hatta dan Sjahrir dalam kebimbangan, Soekarno mengambil keputusan untuk mengakui hasil rapat tentara Yogyakarta tersebut. Kurang lebih satu bulan Soekarno menyakinkan Hatta dan Sjahrir. Akhirnya Sjahrir dan Hatta setuju dengan pemilihan di Yogyakarta tersebut, asalkan Oerip tetap duduk menjabat sebagai Kepala Staf (Notosusanto, 1991: 43). Jika rapat tentara di Yogyakarta tersebut tidak diakui, maka kemungkinan besar tentara tidak akan setia pada Pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno-Hatta. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta pasti akan mendapatkan dua musuh sekaligus. Pertama tentara Sekutu dan NICA telah
datang untuk mengambil alih Indonesia kembali. Kedua tentara yang akan berjuang sendiri tanpa ketaatan pada Pemerintah RI di bawah Soekarno-Hatta. Soekarno yang telah lama menggandrungi persatuan dan kesatuan lebih memilih mengakui hasil rapat tentara di Yogyakarta itu.
Pada 18 Desember 1945, akhirnya Kolonel Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal, sedangkan Oerip Soemohardjo dilantik kembali sebagai Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal ( Tentara Keamanan Rakyat no 1 tahun I tanggal 10 Januari 1946: 1). Pada akhir 1945, timbul konsep keselamatan untuk merubah konsep keamanan dengan harapan bahwa konsep keselamatan tersebut tentara akan lebih memperluas dan memperdalam tugas ketentaraannya (Nasution, 1970: 258). Pemerintah mengabulkan, lalu menerbitkan surat penetapan pada 1 Januari 1946. Sejak saat itu, nama tentara secara resmi disebut TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) (Notosusanto, 1991:43). Begitu juga nama Kementerian Keamanan digantikan menjadi Kementerian Pertahanan (Nasution,1970: 258-259). Tentara Keselamatan Rakyat kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 24 Januari 1946.

## SIMPULAN
Dalam rapat tentara yang terjadi di Yogyakarta tersebut, telah terbukti bahwa sistem demokrasi, yaitu pemilihan langsung atau voting telah digunakan untuk memilih pimpinan tertinggi tentara Indonesia. Perlu dicatat bahwa pada masa itu sistem kemiliteran belum stabil sehingga Oerip Soemohardjo menggunakan cara sipil dalam pemilihan panglima militer pertama, yaitu dengan cara voting. Walaupun mungkin saja ketika itu para perwira militer yang hadir tidak bermaksud menerapkan demokrasi atau tidak terpikir akan konsep demokrasi langsung, tetapi mungkin mereka memikirkan cara tersebutlah cara yang paling adil untuk memilih panglima tertinggi mereka. Sebetulnya Oerip Soemohardjo berharap mendapatkan legitimasi untuk memimpin TKR dari para tentara yang hadir saat itu. Terpilihnya Soedirman menyiratkan bahwa Soedirman lah yang mendapatkan legitimasi dari mayoritas tentara yang hadir untuk memimpin TKR ketika itu.
Demokrasi langsung telah diterapkan dalam pemilihan Panglima Tertinggi tentara Indonesia pertama melalui voting pada rapat tersebut. Suatu hal yang unik tapi nyata dalam sejarah kemiliteran Indonesia disaat sistem demokrasi langsung belum banyak dipikirkan ketika itu bahkan oleh elit-elit politik Indonesia ketika itu. Melihat berkembangnya sistem demokrasi sedemikian rupa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, ternyata pihak militer di Indonesia telah mempraktekkannya dalam pemilihan panglima pertamanya. Oleh karena itu, sangat tepat jika TNI sekarang mendukung sistem demokrasi di Indonesia karena telah dicontohkan oleh bapak-bapak founding-father pendiri TNI itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Algemeen Indisch Dagblad; De Preangerbode 48e Edisi no 144 Selasa 1 Juli 1947
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Dahl, R.A. (1992). Demokrasi dan Para Pengkritiknya (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Fattah, A. (2005). Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004 . Yogyakarta: LKiS.
Geertz,  C.  (1981). The  Religion  of  Java; Abangan, Santri,  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya.
Herlina, N. (2011). Metode Sejarah . Bandung: Satya Historika.
Historia 32 tahun III 2016. Hlm 45-79.”Oerip Soemohardjo Bapak Tentara Yang dilupakan”.
Kedaoelatan Rakjat , 1 November 1945.
Tentara Keamanan Rakyat no 1 Tahun I 10 Januari 1946. Yogyakarta.
Kompas , 30 Oktober 1977. Hlm 6.
Kuntowijoyo. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.
Nasution, A.H. (1970). TNI Tentara Nasional Indonesia I . Jakarta: Seruling Masa.
__________.(1989). Memenuhi Panggilan Tugas I ; Kenangan Masa Gerilya.
Notosusanto, N (editor). (1991). Pejuang dan
Prajurit . Jakarta: Sinar Harapan.
Rahmatunnisa, M dan Mariana, D. (2003). Democracy: Is it Necessary? . Sosiohumaniora 5, (3) 2003. Hlm. 175
Salam, S. (1963). Jenderal Sudirman Pahlawan Kemer- dekaan. Jakarta: Jaya Murni
Soeara Asia , 24 Agustus 1945
Soeara Asia , 12 September 1945
Soeara Merdeka , 10 November 1945
Soeara Rakjat , 16 Oktober 1945
Soebroto, R.S. (1973). Oerip Soemohardjo Letnan Jenderal TNI; 22 Februari 1893-17 November 1948. Jakarta: Gunung Agung.
Sundhaussen, U. (1988). Politik Militer Indonesia 1945-1967;  Menuju  Dwi  Fungsi  ABRI . Jakarta: LP3ES.
Sumarsono, T. (1993). Djenderal Major Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan dan Lahirnya Organisasi Tentara. Jakarta: Pustaka Jaya
Tjahaja , 21 Agustus 1945
Tjahaja , 23 Agustus 1945
Tjokropranolo. (1992). Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman; Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan  di  Indonesia,  Kisah  Seorang Pengawal. Jakarta: PT Surya Persindo.
Trihadi. (1981). Sejarah Perkembangan Angkatan Udara . Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.