## Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal oleh Perusahaan Modal Ventura

## Fernanda Nadhif
e_alfaridzi@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
The development of a country cannot be separated from the economic sector  in  which  capital  financing  is  one  of  the  important  elements in a business activity. Without capital a business will not be able to run. Financial institutions exist as institutions that provide financing in  the  form  of  providers  of  funds  or  capital  goods.  Venture  capital companies  and  investee  companies  are  two  legal  subjects  that  are interconnected  in  venture  capital  financing.  Financing  in  the  form of shares and convertible bonds made by venture capital companies to investee companies has its own characteristics. As a result of equity participation that has the potential to cause debt, the partner company  can  be  bankrupted.  This  research  was  conducted  using two approaches, namely Statue Approach and conceptual approach. Which aims to analyze and provide an explanation of how debt arises in  venture  capital  financing  and  the  legal  consequences  when  the Investee company is bankrupt.
Keywords: Venture  Capital  Company;  Investee  Company;  Shares;
Convertible Bonds; Bankruptcy.

## Abstrak
Pembangunan suatu negara tidaklah dapat dipisahkan dari sektor perekonomian yang mana pembiayaan modal merupakan salah satu elemen penting di dalam sebuh kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan dapat berjalan. Lembaga pembiayaan hadir sebagai lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha merupakan dua subjek hukum yang saling berhubungan didalam pembiayaan modal ventura. Pembiayaan berupa penyertaan saham dan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha memiliki karakteristiknya masing- masing. Akibat penyertaan modal yang berpotensi menimbulkan utang, menjadikan perusahaan pasangan usaha dapat dipailitkan. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekattan yaitu pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Yang mana bertujuan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan tentang bagaimana timbulnya utang didalam pembiayaan modal ventura beserta akibat hukumnya ketika perusahaan pasangan usaha dipailitkan.
Kata Kunci: Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pasangan Usaha; Saham; Obligasi Konversi; Kepailitan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2193-2204
How to cite: Fernanda Nadhif, ‘Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal oleh Perusahaan Modal Ventura’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40123
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2194 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...

## Pendahuluan
Pembangunan suatu negara tidaklah dapat dipisahkan dari sektor perekonomian. Sektor Perekonomian merupakan faktor fundamental dan menjadi indikator berhasil atau tidaknya pembangunan suatu negara. Pemerintah dan pelaku usaha merupakan subyek penting dalam proses perekonomian. Pengusaha dan korporasi yang menjalankan perekonomian negaranya bergantung pada stabilitas ekonomi negara tersebut. Pengusaha harus dapat berperan secara aktif dalam berfungsinya perekonomian suatu negara sehingga setiap pengusaha, baik kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan membangun usahanya dengan sering diberikan tambahan dana untuk menambah modal dari perusahaan itu sendiri. 1 Modal merupakan salah satu elemen penting dalam sebuh kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Namun demikian, dalam realitasnya banyak individu yang sangat ingin memiliki usaha dan sudah mempunyai ide usaha, akan tetapi individu tersebut tidak memiliki modal atau tidak mempunyai akses ke lembaga perbankan untuk memenuhi akan modal tersebut. 2
Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur. 3
Perusahaan Modal Ventura ( Venture  Capital  Company ) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau perusahaan pasangan usaha ( investee Company ) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian
1 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan (Citra Aditya Bakti 2000).[8].
2 Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan (Pustaka Yustisia 2010).[10].
3 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx (diakses pada Ju- mat, 17 September 2021, pukul 15.35 WIB).
atas hasil usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 3 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Perusahaan Pasangan Usaha ( investee company ) tidaklah harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha ( investee company ) dapat berupa badan usaha yang bukan badan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) memiliki kesamaan dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan nasabahnya, sebab perusahaan pasangan usaha ( investee company ) wajib untuk menyidiakan jaminan kebendaan yang pada umumnya ada pada kredit perbankan. 4 Penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) memiliki jangka waktu yang relatif singkat yakni tidak boleh lebih dari sepuluh tahun sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Perusahaan modal ventura yang menyertakaan modalnya kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) berbentuk badan hukum perseroan terbatas, melakukan penyertaan modal dalam bentuk obligasi konversi dan saham sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 3 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Apabila didalam keadaan telah jatuh waktu dan perusahaan pasangan usaha ( investee company ) berbentuk perseroan terbatas tidak mampu untuk mengembalikan modal kepada perusahaan modal ventura sebagaimana yang telah diperjanjikan, apakah perusahaan modal ventura dapat mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) berbentuk perseroan terbatas.
Mengingat kedudukan dari perusahaan modal ventura adalah sebagai pemegang obligasi konversi dan saham di dalam penyertaan modal.
4 Rudyanti Dorotea Tobing, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura’ (2016) Vol. 1 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai.[133-152].

## 2196 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...
kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan jalan keluar dalam menghadapi persoalan utang piutang yang mana debitur tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayarkannya kepada krediturnya. Sehingga kewajiban pembayaran yang telah jautuh tempo tersebut tidak mampu untuk dibayarkan oleh debitur kepada krediturnya, maka permohonan pailit menjadi suatu jalan keluar yang dapat dipilih. 5
Berdasarkan dari latar belakang tersebut dengan berbagai permasalahan yang terjadi dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1.  Apakah instrumen penyertaan modal ventura dapat menimbulkan utang?
2.  Apakah akibat hukum perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura ketika dipailitkan?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum ( legal research ) dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan kebenaran koherensi dengan cara menganalisa adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yurisprudensi, prinsip hukum, serta doktrin hukum. 6

## Instrumen penyertaan modal ventura dapat menimbulkan utang
Perusahaan modal ventura berperan dengan menjalankan fungsi perusahaan sebagai investee management dan fund management . 7 Fungsi investee management diartikan sebagai perusahaan yang berperan dalam pemberian bantuan modal dalam
5 M. Hadi Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  peradilan (Prenadamedia Group 2008).[2].
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).[46].
7 Hasanuddin Rahman, Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura (PT. Citra Aditya Bakti 2003).[24].
bentuk dana atau pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) dengan sumber dana yang berasal dari modal perusahaan itu sendiri. Fungsi fund management diartikan sebagai perusahaan yang berperan dalam pemberian bantuan modal dalam bentuk dana atau pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha ( investee company ) , yang dimana perusahaan juga menjadi penyandang dana pada pihak ketiga dan menempati posisi ( channeling ) pada perusahaan pasangan usaha. 8
Perusahaan pasangan usaha ( investee company ) didefinisikan  sebagai perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari perusahaan modal ventura, Perusahaan modal ventura syariah, atau unit usaha dagang syariah sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaran Usaha Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan modal ventura dalam memenuhi kewajibannya didalam perjanjian pembiayaan, berkewajiban untuk menyediakan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan nominal yang telah disepakati didalam perjanjian sebelumnya. Pemenuhan kewajiban dari perusahaan modal ventura tidak hanya sebatas pemberian modal kepada perusahaan pasangan usaha, tetapi perusahaan modal ventura juga wajib membantu perusahaan pasangan usaha dengan melakukan pembinaan terhadap segi operasional, manajemen, dan keuangan dari perusahaan pasangan usaha tersebut. 9
Penyertaan secara langsung ( direct investment ) didefinisikan  sebagai penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini modal yang disertakan berbentuk pernyertaan saham ( equity investment ) . Penyertaan saham didefinisikan sebagai kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh saham berbentuk pengembalian saham-saham yang baru dari modal ditempakan pada suatu perseroan terbatas. 10 Penyertaan saham oleh perusahaan modal
8 ibid .[25]. 9 ibid .[118].
10 Hutabarat P., Aspek Hukum Penyertaan Saham (Reading Material 1999).[4].

## 2198 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...
ventura bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Pembiayaan yang dilakukan dengan cara melakukan penyertaan modal secara langsung dilakukan apabila bentuk perusahaan pasangan usaha adalah perseroan terbatas. 11
Penyertaan secara tidak langsung ( indirect investment ) didefiniskan sebagai penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang tidak berbentuk penyertaan saham ( equity investment ) . Penyertaan modal secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan pernyertaan modal berbentuk obligasi konversi ( convertible bond ) atau bagi hasil ( profit sharing ). 12
Pada dasarnya obligasi konversi merupakan instrumen pinjaman untuk mendanai sebuah kegiatan bisnis perusahaan dan obligasi konversi memiliiki kesamaan seperti halnya pemberian pinjaman. Akan tetapi obligasi konversi dapat menawarkan pilihan untuk mengkonversi utang menjadi saham. Pada praktiknya kreditur obligasi konversi bisa berupa induk perusahaan, anggota dari grup perusahaan, atau perusahaan modal ventura. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.  Sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Obligasi konversi juga didefiniskan sebagai gabungan dari utang ( debt ) dan modal ( equity ), sehingga pemegang surat hutang dapat mengkonversi hutang tersebut menjadi saham-saham baru pada perusahaan modal ventura dengan jangka waktu tertentu. 13 Obligasi konversi adalah jenis surat utang yang memungkinkan pemiliknya untuk mengkonversi surat utang yang mereka miliki menjadi saham di perusahaan penerbit obligasi ketika sudah jatuh waktu. Akan tetapi apabila selama surat utang tersebut belum jatuh waktu maka berpotensi akan menjadi hutang. Sebagaimana dasar dari perjanjiannya adalah
11 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Sinar Grafika 2008).[32].
12 ibid .[33].
13 Hasanuddin Rahman, Op Cit. [130].
utang piutang antara debitur dengan kreditur. Apabila perusahaan ( debitur ) tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah jatuh tempo, maka Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
Proses mekanisme penyertaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha ialah sebagai berikut:
1.  Pengajuan Proposal;
2.  Kunjungan Usaha;
3.  Uji Tuntas ( due diligence ) ;
4.  Keputusan menerima atau menolak Permohonan Pembiayaan;
5.  Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan Kuitansi Sah;
6.  Penandatangan kontrak dan Pencairan Fasilitas Pembiayaan.

## Akibat hukum perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura ketika dipailitkan
Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat untuk dapat diajukannya permohonan pailit kepada debitor yakni Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari pengaturan pasal tersebut maka dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat untuk dapat diajukannya pailit antara lain yakni:
a.  Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
b.  Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
c.  Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan;
d.  Permohonan pailit kepada debitur dapat dilakukan atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditnya.

## 2200 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...
Syarat-syarat tersebutlah yang kemudian menjadikan kepailitan memiliki makna tersendiri didalam setiap mekanismenya. Debitur harus mempunyai lebih dari satu kreditur atau minimal 2 krediitur ( Concursus Creditorium ), apabila debitur hanya mempunyai satu kreditur maka tidak ada kepentingan untuk membagikan aset secara proporsional kepada para kreditur ( pari passu prorata parte ) sehingga makna dari pailit itu sendiri akan hilang. 14
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pihak-piihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain yakni:
a.  Debitur; b.  Kreditur; c.  Kejaksaan;
d.  Bank Indonesia;
e.  Badan Pengawas Pasar Modal;
f.  Menteri Keuangan.
Didalam penyertaan modal, Perusahaan pasangan usaha merupakan subjek yang berkedudukan sebagai debitur. Hal tersebut merupakan akibat dari konsep penyertaan modal ventura berbentuk obligasi konversi yang dasar perjanjiannya adalah utang piutang antara perusahaan pasangan usaha ( debitur ) dan perusahaan modal ventura ( kreditur ) . Didalam ketentuan undang-undang, yang dapat dikatakan sebagai debitur ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang- undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perusahaan pasangan usaha yang diiisyaratkan sebagai debitur pailit berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajukannya permohonan pernyataan pailit. Apabila perusahaan pasangan usaha ( debitur )  tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah jatuh tempo, maka Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan negeri.
Mengacu kepada syarat dari kepailitan yang daitur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni terdapat minimal dua orang kreditur dan terdapat setidaknya satu utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur serta telah jatuh waktu, perusahaan pasangan usaha selaku debitur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. 15 Sehingga apabila syarat tersebut mencakup fakta yang terbukti secara sederhana yakni perusahaan pasangan usaha memiliki dua kreditur atau lebih dan telah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih diantaranya maka permohonan pernyataan pailit wajib dikabulkan. Sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewjiban Pembayaran Utang.
Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi setelah dibereskannya harta kekayaan debitur. Yang pertama apabila setelah dibereskannya harta kekayaan, debitur masih mampu untuk melunasi seluruh utang-utangnya maka mekanisme yang dapat dilakukan oleh debitur dalam hal ini adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas adalah pengajuan rehabilitasi kepailitan ke pengadilan niaga. 16 Kemungkinan yang kedua apabila setelah dibereskannya harta kekayaan, debitur yang dalam hal ini adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas telah mengalami insolvensi dapat melakukan pembubaran serta penghapusan status badan hukum. 17 Berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, insolvensi merupakan keadaan tidak mampu membayar.
Perusahaan pasangan usaha dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur dapat dikatakan mengalami kondisi insolvensi apabila tidak mampu untuk melunasi semua utang-utangnya dan jumlah utangnya telah melebihi seluruh harta kekayaan. 18
15 Man Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PT Alumni 2006).[89].
16 M. Hadi Shubhan, Op Cit .[222].
17 ibid. [223].
18 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Prenadamedia Group 2016.[156].

## 2202 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...
Kondisi insolvensi tersebut pada dasarnya dapat membuat sebuah perseroan terbatas dilakukan tindakan atas dirinya yakni:
1. Pembubaran
Dalam hal perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas, Pembubaran Perseroan sebagaimana diatur didalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat terjadi:
a.  Berdasarkan keputusan RUPS;
b.  Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;
c.  Berdasarkan penetapan pengadilan;
d.  Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e.  Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f.  Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghapusan status badan bukum
Mekanisme didalam penghapusan status badan hukum perseroan yang dalam hal ini adalah perusahaan pasangan usaha berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas antara lain:
Dengan demilikan kepailitan yang terjadi kepada perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas mengakibatkan modal yang disertakan kepadanya berstatus sebagai utang dan wajib dilunasi olehnya. Ketika terdapat sisa harta didalam proses pemberesan harta kekayaannya maka akan dibagikan kepada para pemegang saham karena hal tersebut termasuk kedalam hak dari pemegang saham.

## Kesimpulan
Penyertaan modal ventura akan menimbulkan utang apabila modal yang disertakan kepada perusahaan pasangan usaha berbentuk obligasi konversi. Karena pada dasarnya obligasi konversi merupakan gabungan dari utang ( debt ) dan modal ( equity ) . Penyertaan modal ventura yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura
kepada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk obligasi konversi yang pada dasarnya adalah surat utang memungkinkan pemiliknya untuk mengkonversi surat utang yang mereka miliki menjadi saham di perusahaan penerbit obligasi ketika sudah jatuh waktu. Akan tetapi apabila selama surat utang tersebut belum jatuh waktu maka berpotensi akan menjadi hutang. Sebagaimana dasar dari perjanjiannya adalah utang piutang antara debitur dengan kreditur. Apabila perusahaan ( debitur ) tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah jatuh tempo, maka Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. perusahaan pasangan usaha berbentuk perseroan terbatas telah mengalami insolvensi yang artinya sudah tidak mampu untuk melunasi semua utang-utangnya dan jumlah utangnya telah melebihi seluruh harta kekayaan maka dapat dilakukan tindakan pembubaran serta penghapusan status badan hukumnya. Modal telah disertakan akan berstatus sebagai utang dan wajib dilunasi olehnya. Ketika terdapat sisa harta didalam proses pemberesan harta kekayaannya maka akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan menjadi hak dari pemegang saham.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hadi Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  peradilan (Prenadamedia Group 2008).
Hasanuddin Rahman, Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura (PT. Citra Aditya Bakti 2003).
Hutabarat P., Aspek Hukum Penyertaan Saham (Reading Material 1999).
Khotibul  Umam, Hukum  Lembaga  Pembiayaan  Hak  dan  Kewajiban  Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan (Pustaka Yustisia 2010).
Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (Citra Aditya Bakti 2000).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi ( Prenadamedia Group  2017).
Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (PT Alumni 2006).

## 2204 Fernanda Nadhif: Kepailitan Perusahaan Pasangan...
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan ( Sinar Grafika 2008).
Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Prenadamedia Group 2016).

## Jurnal
Rudyanti Dorotea Tobing, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura’ (2016) Vol. 1 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai.

## Laman
https://www.bahanaventura.com/penyertaan-saham/ (diakses pada Selasa, 26 Oktober, pukul 17.11 WIB).
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx(diakses pada Jumat, 17 September 2021, pukul 15.35 WIB).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaran Usaha Perusahaan Modal Ventura.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Burgerlijk Wetboek, Terjemahan Subekti.