## UPAYA KERJASAMA KEAMANAN INDONESIATIMOR-LESTE STUDI KASUS PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK DI WILAYAH
PERBATASAN MOTAAIN TAHUN 2017-2019.
Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga,  Dipokusumo Hubungan Internasional, Univeristas Slamet Riyadi Surakarta Email : nhkwendelina@gmail.com

## ABSTRAK
Perbatasan Mota’ain merupakan salah satu jalur lintas batas negara antara Indonesia dan Timor Leste yang diresmikan pada tahun 2016, setelah merdekanya negara Timor Leste pada tahun 2002. Perbatasan antara satu negara dengan negara yang lain berkaitan dengan kedaulatan masing-masing negara yang dipengaruhi oleh hukum internasional. Indonesia-Timor Leste melakukan kerjasama diberbagai aspek untuk meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara. Penelitian ini berfokus pada upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste studi kasus penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak) di wilayah perbatasan Motaain tahun 2017- 2019.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  kerjasama  keamanan  yang dilakukan  oleh  kedua  negara  terhadap  penyelundupan  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak).    Selain  itu,  jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui permasalahan ini pentingnya peran pemerintah dan aparat keamanan antara kedua negara  ini  dalam  mengatasi  kasus  penyelundupan  BBM  yang  sering  terjadi  setiap  tahunnya.  BBM  ini merupakan komoditas atau kebutuhan energi yang memiliki nilai strategis di dunia. Oleh karena itu, penulis melihat  dari  pendekatan  independent  borderland  dimana  penduduk  di  daerah  perbatasan  ini  melibatkan kegiatan  perekonomian  yang  saling  menguntungkan.  Penduduk  melakukan  perlintas  secara  illegal  yaitu melalui “jalur tikus” untuk melancarkan penyeludupan BBM ke Timor Leste. Selain komoditas BBM, adanya kebutuhan  pokok  lainnya  yang  diperdagangkan  secara  tradisional  oleh  penduduk  di  wilayah  perbatasan antara  Indonesia  dan  negara  yang  dijuluki  sebagai  Timor  Loro’sae  tersebut,  sehingga  perlunya penindaklanjutan dari pemerintah maupun non pemerintah dan instansi-instansi kepentingan seperti aparat keamanan, imigrasi, Bea Cukai dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan kedua negara untuk mengatasi kasus penyelundupan BBM secara illegal tersebut.
Kata kunci: Diplomasi Perbatasan, Penyelundupan BBM, dan Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste.

## ABSTRACT
Mota'ain border is one of the cross-borders routes between Indonesia and Timor Leste which was inaugurated in  2016,  after  the  independence  of  the  state  of  Timor  Leste  in  2002.  The  border  between  one  country  and another is related to the sovereignty of each country which is influenced by international law. Indonesia-Timor Leste cooperates in various aspects to improve the stability and security of the two countries. This research focuses on the security cooperation efforts of Indonesia-Timor Leste case study of smuggling of fuel oil in the Mota'ain  border  area  in  2017-2019.  The  main  objective  of  this  research  is  to  find  out  how  the  security cooperation efforts carried out by the two countries against the smuggling of fuel oil. In additions the type of research  and  the  date  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data.  Through  this  problem,  the importance of the role of the government and security forces between the two countries in overcoming cases of the smuggling of BBM that often occur every year. BBM is the commodity energy need that gas strategic value in the world. Therefore, the author looks at the independent borderland approach where the population in this border area involves mutually beneficial economic activities. Residents cross illegally though the “Jalan Tikus”  to  launch  fuel  smuggling  into  Timor  Leste.  Apart  from  the  fuel  commodity,  there  are  other  basic necessities that are traditionality tratted by residents in the border area Indonesia and the country known as Timor Loro’sae, so that follow-up is necessary from government and non-government agencies of interest such as security forces, immigration, customs and national agency for border management from the two countries to deal with the illegal fuel smuggling case.
Keywords: Border Diplomacy, BBM Smuggling, Bilateral Relation Indonesia-Timor Leste.

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki batas wilayah secara langsung dengan Timor Leste yaitu Motaain dan Batugede.  Secara  karakteristik  Timor  Leste  tidak  jauh  berbeda  dari  Indonesia,  awalnya Timor  Leste  menjadi  bagian  dari  Republik  Indonesia  pada  tahun  1975.  Kemudian memutuskan untuk lepaskan diri dari Republik Indonesia pada tahun 1999 dan merdeka pada 20 Mei 2000 dengan sistem pemerintahan Republik Semi-Presidensial (Krustiyanti, 2010: 131).  Secara  administratif,  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste  berada  pada  kewenangan empat kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang bagian utara, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Malaka (Yempormase et al., 2018). Panjang garis perbatasan darat di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste adalah 268,8 km dan memiliki sekitar 38 pos penjagaan satgas pamnas di  perbatasan  Indonesia-Timor Leste (Sataloff et  al.,  2019). Setelah merdeka, kawasan perbatasan atau lintas batas negara menjadi perhatian baik dalam konteks  internal  maupun  eskternal,  sehingga  Indonesia-Timor  Leste  melakukam kesepakatan  hubungan  kerjasama  di  beberapa  bidang  yaitu  ekonomi  pembangunan, perdagangan,  sosial  budaya  serta  keamanan  dan  pertahanan.  Hubungan  Indonesia-Timor Leste  memiliki  kepentingan  di  kawasan  perbatasan  laut  maupun  darat  untuk  mengatasi masalah-masalah yang terjadi yaitu wilayah perbatasan yang belum terselesaikan, aktivitas illegal  yang  berkaitan  dengan  penyelundupan  BBM,  pelintas  batas  tradisional,  peredaran narkotika,  perdagangan  manusia,  jalur  masuknya  terorisme  dan  perampokan  (Fauzan, 2009:9).
Berdasarkan  keterangan  menurut  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian Keuangan melalui kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kupang dan Atapupu, NTT bahwa perbatasan Motaain ini merupakan kawasan yang rawan terjadinya kasus-kasus illegal yang bersifat strategis salah satunya adalah penyelundupan BBM. Pada 28 Desember 2016,  Presiden  Jokowi  meresmikan  jalur  utama  Indonesia-Timor  Leste  dengan  nama  Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Meskipun demikian, di perbatasan Motaain ini ada beberapa  jalur  tidak  resmi  atau  yang  disebut  sebagai  jalur  tikus  disepanjang  perbatasan Indonesia-Timor  Leste.  Penyelundupan  yang  dilakukan  di  jalur  tikus  oleh  oknum-oknum yang  berupaya  untuk  memperoleh  keuntungan  sepihak,  dan  sulit  dijangkau  oleh  aparat keamanan  perbatasan.  Penyelundupan  BBM  ini  walaupun  dalam  lingkup  yang  sedikit mencapai  1-16  Ton  setiap  harinya  dan  jenis  BBM  yang  diselundupkan  adalah  premium (bensin), solar dan minyak tanah. Alasan terjadinya kasus penyelundupan BBM yaitu adanya
disparitas harga (perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah maupun negara), ketidakseimbangan pemasokan (produk) BBM ke Timor Leste serta tingginya permintaan konsumen Timor Leste terhadap kebutuhan BBM lantaran keterbatasan SPBU (ekonomi.okezone.com, 2014).
Perbatasan Motaain dijadikan sebagai kawasan perbatasan baru yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dengan adanya perbedaan harga jual dan beli  BBM  Indonesia-Timor  Leste  semakin  maraknya  kasus  penyelundupan  BBM  yang terjadi.  Aksi  penyelundupan  ini  tentunya  sudah  terorganisir  dan  menggunakan  jalur  tikus dan jalur laut sebagai transaksi penyaluran BBM secara illegal ke Timor Leste. Penyaluran secara resmi melalui Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain tidak mungkin, dikarenakan kuatnya  penjagaan  dan  pengawasan  oleh  pihak  Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan, Kepolisian,  Imigrasi,  Bea  Cukai  maupun  aparat  keamanan  di  pos-pos  lintas  batas  kedua negara yang sering melakukan patroli di kawasan perbatasan Motaain. Negara Timor Leste menggunakan dua mata  uang yaitu dolar Amerika Serikat  (sebagai  transaksi  internasinal) sedangkan Centavos (hanya digunakan di dalam negeri). Aktivitas perdagangan illegal ini akan mempengaruhi beberapa aspek penting yaitu ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan negara (Marwasta, 2016). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis  akan  memaparkan  bagaimana  upaya  kerjasama  keamanan  Indonesia-Timor  Leste terhadap kasus penyelundupan bahan bakar minyak di perbatasan Motaain tahun 2017-2019.
Kajian terdahulu yang digunakan oleh penulis meliputi penelitian Yeni Puspitasari (2013)  yang  berjudul  Upaya  Indonesia  dalam  Menangani  Masalah  Keamanan  Perbatasan dengan  Timor  Leste  pada  Periode  2002-2012.  Penelitian  Yeni  ini  membahas  mengenai masalah keamanan perbatasan kedua negara yang mempersoalkan tentang pengungsian dan penyelundupan serta upaya penanganan keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penelitian ini juga menggunakan konsep perbatasan yang meliputi kebijakan perbatasan dan keamanan perbatasan serta konsep diplomasi perbatasan. Peraturan pemerintah terbaru yang mengatur  mengenai  pemeliharaan  dan  pembangunan  wilayah  perbatasan  adalah  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010-2014.  Peraturan  ini memfokuskan  penerapannya  pada  pengembangan  strategi  pembangunan  nasional  di kawasan perbatasan (www.bappenas.go.id). Dari Penelitian Yeni, dapat disimpulkan bahwa fokus dalam penelitian ini dibagi menjasi 3 yaitu kondisi umum perbatasan Indonesia-Timor Leste, masalah pengungsian dan penyelundupan di Indonesia-Timor Leste. Kemudian, data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Permasalahan ketidakjelasan garis
batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor eksternal dan internal dalam menangani masalah keamanan perbatasan. (Wibisono, 2006:246).  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  konsep  perbatasan  dan border  diplomacy ini dapat menjawab tujuan dari penelitian tentang upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste.
Penelitian  Prisma  Kristi  (2018)  yang  berjudul  Border  Diplomacy  Pemerintah Republik  Indonesia  dalam  Menangani  Penyelundupan  Gula  di  Entikong.  Prisma menjelaskan penyelundupan gula secara illegal ini menganggu stabilitas keamanan negara Indonesia  yang  akan  berdampak  pada  hubungan  bilateral  dengan  negara  Malaysia. Kemudian, implementasi dari kerjasama tersebut, kedua negara melakukan penandanganan perjanjian kerjasama lintas batas yaitu Border Trade Agreement (BTA). Sehingga, penelitian Prisma ini memfokuskan pada upaya keamanan perbatasan sebagai salah satu pelaksanaan dan tujuan dari border diplomacy pemerintah Republik Indonesia melalui aparat keamanan negara. Selain itu, Penelitian ini juga membahas mengenai penetapan perbatasan Entikong oleh Presiden Jokowi menjadi perbatasan resmi pada 21 Desember 2016 lalu dengan nama Pos  Lintas  Batas  Negara  Entikong  (Ridwan  Aji,  2016).  Dari  Penelitian  Prisma,  dapat disimpulkan bahwa Entikong ini rawan terjadinya kejahatan-kejahatan lintas batas seperti penyelundupan gula. Perbatasan ini diresmikan oleh presiden Jokowi Dodo pada tahun 2016, akan tetapi masih banyaknya jalur-jalur tikus yang dijadikan sebagai jalur perdagangan oleh masyarakat kedua negara tersebut untuk kepentingan dibidang ekonomi. Perbatasan resmi Entikong memiliki aparat-aparat keamanan yang lengkap seperti Kepolisian, Imigrasi, dan Bea  Cukai.  Pelanggaran  perdagangan  lintas  batas  penyelundupan  gula  ini  efeknya  akan melebar ke aspek ekonomi bidang lainnya, integritas serta keamanan negara (rri.co.id, 2017). Kemudian  data  yang  diperoleh  penelitian  ini  yaitu  narasumber  yakni  Diplomat  Indonesia yang  pernah  menjabat  sebagai  Minister  Counsellor  Konsul  di  KJRI  Kota  Kinabalu, Kepolisian Resor Sanggau dan Tokoh Masyarakat Entikong.
Melalui pandangan dari kedua penelitian terdahulu tersebut telah menunjukan bahwa keberadaan  suatu  negara  tentunya  mempunyai  kepentingan  terhadap  masalah-masalah perbatasan antara dua atau lebih negara. Oleh karena itu pentingnya suatu kerjasama antar negara karena berkaitan dengan hukum internasional dari masing-masing negara. Hubungan kerjasama  antara  Indonesia-Timor  Leste  tentunya  mempunyai  tujuan  untuk  mengatasi berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pelintas  batas,  penyelundupan  ataupun
kekerasan  lainnya,  sama  halnya  dengan  penyelundupan  gula  yang  terjadi  di  Entikong tersebut yang bertujuan melancarkan perdagangan illegal antara negara. Akan tetapi melalui masalah-masalah  tersebut  adanya  peran  atau  upaya  kerjasama  dari  masing-masing  aparat keamanan maupun pemerintah melalui kesepakatan perjanjian, patroli gabungan dan good neighbor policy antar sesama negara.

## KERANGKA ANALISIS
Kerangka analisa yang digunakan oleh penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Border Diplomacy  dan  Teori  Hubungan  Bilateral.  Perbatasan  suatu  negara  mempunyai  peranan dalam  pembentukan  batas  wilayah  kedaulatan,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  serta menjaga  keamanan  negara.  Perbatasan  negara  tersebut  ditentukan  dari  historis,  sistem politik,  hukum  nasional  maupun  internasional  (Moeldoko,  2012).  Border  Diplomacy merupakan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  dalam  rangka  penanganan  masalah  perbatasan yang  mencakup  batas  wilayah  darat  maupun  laut  serta  pengelolaan  berbagai  masalah perbatasan yang berdimensi internasional (Arif iHavas Oegroseno, 2006). Menurut Oscar J. Martinez, (1994) mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe yaitu:
A. Alienated  Borderland;  suatu  wilayah  perbatasan  yang  tidak  terjadi  aktivitas  lintas batas, sebagai akibat dari peperangan, konflik, ideologi, nasionalisme, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
B. Coexistent Borderland; suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas yang masih bisa dikendalikan meskipun masih adanya persoalan yang terselesaikan dan berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan negara.
C. Interdependent  Borderland;  suatu  wilayah  perbatasan  antara  dua  negara  secara simbolis  masih  berkaitan  dengan  hubungan  internasional  yang  relatif  stabil. Penduduk  yang  berada  di  daerah  perbatasan  ini,  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan berada dalam tingkat yang setara.
D. Integrated  Borderland;  suatu  wilayah  perbatasan  dimana  kegiatan  ekonomi  kedua daerah  perbatasan  tersebut  merupakan  kesatuan,  nasionalisme  dan  terlibat  dalam sebuah persekutan yang erat serta memiliki pola hubungan yang relatif stabil.
Penerapan  diplomasi  bisa  digunakan  untuk  memperkuat  penelitian  yang  diambil untuk menyelesaikan terhadap kasus penyelundupan BBM di wilayah perbatasan Motaain. Dengan demikian, diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di  suatu  negara  untuk  menjamin  kedaulatan  melalui  pengelolaan  keamanan  kawasan
perbatasan. Border Diplomacy juga dapat dilakukan memalui instansi-instansi seperti TNI, Polri, Imigrasi, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan maupun pihak Bea dan Cukai serta pemerintah daerah yang mempunyai komitmen untuk mengatasi aksi penyelundupan BBM yang  terjadi  di  kawasan  perbatasan  Motaian.  Namun,  diplomasi  perbatasan  pada  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kesepakatan  mengenai  pengelolaan  perbatasan  dan  keputusan terhadap garis batas darat maupun laut dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai representasi negara. Adapun upaya pembangunan masyarakat dalam mengatasi aktivitas illegal berkaitan dengan  pengembangan  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  keamanan  perbatasan  dapat  diatasi bersama dengan aktor non negara, pelaku ekonomi dan terutama masyarakat di perbatasan. Selain  itu,  penerapan  Good  Neighbor  Policy  juga  menjadi  gambaran  dalam  hubungan kerjasama antara Indonesia-Timor Leste, tetapi kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjalin  hubungan  yang  tetap  harmonis,  mengatasi  berbagai  permasalahan  kedua  negara dalam aspek politik, ekonomi sosial budaya ataupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu  melalui  teori  diplomasi  perbatasan,  kebijakan  dalam  aspek  keamanan  dan  pertahanan kedua negara lebih diperkuat dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan Bahan Bakar Minyak yang sering terjadi di kawasan perbatasan antara Indoesia-Timor Leste.
Menurut  J.  Frankle  (1980)  mengatakan  bahwa  kerjasama  merupakan  indentifikasi dari target bersama dan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kerjasama bilateral.  Menurut  (Didi  Krisna,  1993:18)  dalam  ilmu  politik  internasional  menjelaskan bahwa  hubungan  bilateral  adalah  keadaan  yang  menggambarkan  adanya  kerjasama  yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik dua negara. Kerjasama bilateral juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kepentingan  yang  mendasari  kesepakatan  antara  satu bidang  tertentu  dengan  cara  dan  tujuan  yang  telah  disepakati  bersama.  Melalui  teori diplomasi  perbatasan  dan  kerjasama  bilateral  antara  Indonesia-Timor  Leste  merupakan proses kolaborasi untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan melindungi negara dari berbagai ancaman dalam lingkup nasional, regional maupun global. Kerjasama bilateral antara  Indonesia-Timor  Leste  berupaya  untuk  meningkatkan  kerjasama  keamanan  serta mengatasi  penyeludupan  bahan  bakar  minyak  yang  marak  terjadi  diwilayah  perbatasan kedua negara setiap tahunnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  mengkaji  dan  menganalisis  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  yang  kemudian  dipaparkan  dalam  bentuk  deskriptif.  Menurut  Sugiono  (2010),
metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti suatu  objektif  yang  alamiah  dan  penelitian  adalah  sebagai  kunci  penentu  hasil  penelitian. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara  langsung  dengan  beberapa  narasumber.  Data  sekunder merupakan  data  dari  literatur,  artikel  buku  serta  dokumen  ataupun  interpretasi  dari  data primer. Objek dalam penelitian ini mengenai upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste terhadap kasus penyelundupan BBM di perbatasan Motaain dan objek penelitian yang dituju adalah Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Indonesia-Timor Leste. Sedangkan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  studi pustaka.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  mendapatkan  narasumber  yaitu  Kepala  Kepolisian Subsektor Motaain, Kepala BNPP Kabupaten Belu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Tokoh Masyarakat Motaain dan pelaku penyelundupan BBM dari Indonesia ke Timor Leste. Kemudian,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste
Timor  Timur  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  menjadi  bekas  jajahan  portugis  yang dianeksasi  oleh  militer  Indonesia  menjadi  bagian  dari  Indonesia.  Bergabungnya  Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan sebuah  sejarah  yang  panjang  bagi  Indonesia.  Namun  demikian,  Pada  tahun  1975-1999 merupakan masa dimana hubungan Indonesia-Timor Leste yang mendapat  dukungan dari pihak integrasi dan masa dimana ada juga pihak yang lain yang menginginkan kemerdekaan. Secara resmi Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002 yang telah menggantikan namanya menjadi Republik Demokrat Timor Leste dengan seorang Presiden pertama negara Timor Leste adalah Xanana Gusmao. Penduduk Timor Leste Sebagian besar bermatapencaharian sebagai  petani  pada  awal  kemerdekaannya  (Dedi,  2009:145).  Sebagai  negara  baru  yang merdeka,  tentunya  membutuhkan  pembangunan  yang  lebih  baik  untuk  negara  dan kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  Timor  Leste  melakukan  sebuah  hubungan kerjasama dengan negara lain, dimana melalui kerjasama tersebut membawa dampak yang baik  bagi  pembangunan  Timor  Leste.  Sehingga  Timor  Leste  memilih  negara  Indonesia sebagai  salah  mitra  kerja  antar  kedua  negara.  Walaupun  Indonesia-Timor  Leste  memiliki sejarah yang traumatis, namun saat ini hubungan bilateral kedua negara terjalin baik, hingga saat ini Indonesia menjadi salah satu mitra dagang terbesar Timor Leste (Kemlu, 2016).
Hubungan  kedua  negara  tidak  sebatas  mitra  dagang,  akan  tetapi  memiliki  berapa hubungan  kedua  negara  pada  bidang  pendidikan  kebudayaan,  ekonomi  pembangunan, keamanan  dan  pertahanan  militer,  kesehatan,  kehutanan  dan  industri.  Selain  itu, kemerdekaan  Timor  Leste  ini  membawa  permasalahan  bagi  Indonesia  yang  tentunya berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste di masa depan antara lain masalah  perbatasan  kedua  negara,  status  kewarganegaraan,  pengungsian,  pelintas  batas tradisional,  kasus  kekerasan  dan  penyelundupan  barang  antar  kedua  negara  yang  masih belum diselesaikan. Walaupun permasalahan antar kedua negara masih belum diselesaikan, akan tetapi Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan negara  Timor  Leste  menjadi  tujuan  diantaranya  untuk  mencegah  agar  Timor  Leste  tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional, berdasarkan kebijakan politik luar negeri  yang  bebas  aktif  dan  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara (Rangkuti 2018).

## Kondisi Perbatasann Indonesia-Timor Leste
Konektivitas antara Indonesia dan Timor Leste melalui jalur darat yang memiliki perlintasan resmi (TPI) dan menghubungkan kedua negara adalah perbatasan Motaain Kabupaten Belu dan Batugede Distrik Bobonaro, perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka dan Suai Distrik Covalima, perbatasan Wini Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sakato di enclave Disktrik Oecusse  (Sataloff  et  al.,  2019).  Sejauh  ini,  pemerintah  Indonesia  dan  Timor  Leste  telah berhasil  menyetujui  907  koordinat  perbatasan  darat  atau  sekitar  97%  dari  total  268,8 kilometer  panjang  garis  perbatasan  darat  dan  miliki  sekitar  38  pos  satgas  pamnas  di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Timor Leste. Namun adanya tiga pos resmi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan sebagai akses antar kedua negara yaitu:
1. Pos lintas batas negara terpadu Motaain berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas lahan 8,8 ha dan luas bangunan 5.149 m2. PLBN terpadu Motaain merupakan pos perbatasan yang paling ramai dilalui oleh pelintas batas serta ekspor- impor barang. PLBN ini juga terletak di desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
2. Pos lintas batas negara terpadu Motamasin merupakan pos perbatasan kedua di Nusa Tenggara  Timur  yang  berbatasan  langsung  dengan  Timor  Leste  yang  terletak  di
Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Total luas bangunan mencapai 3.077,88 m2 yang berdiri diatas luas lahan sekitari11,29 ha.
3. Pos  Lintas  Batas  Negara  Terpadu  Wini  merupakan  pos  perbatasan  ketiga  setelah Motaain  dan  Motamasin.  Terletak  di  Kecamatan  Insana  Utara,  Kabupaten  Timor Tengah Utara dan bangun diatas lahan dengan luas mencapai 4,42 ha (Sagita et al. n.d.).
Lokasi  penelitian  yang  dituju  yaitu  di  pos  lintas  batas  negara  terpadu  Motaain, sebagai pintu masuk keluarnya antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste  dan  terletak  di  desa  Silawan.  Perbatasan  kedua  negara  dijadikan  sebagai  kawasan strategis nasional yang mencakup batas darat dan batas laut. Disamping itu, letak perbatasan darat di Kecamatan Tasifeto Timur desa Silawan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara  Republik  Indonesia  dengan  negara  Timor  Leste  sekitar  149.1  km.  Desa  Silawan merupakan  kawasan  strategis  nasional  dan  kawasan  ekonomi  khusus,  sehingga pengembangan ekonomi kawasan perbatasan sebagai beranda utama antara Indonesia-Timor Leste.
Jalur  perbatasan  resmi  pos  lintas  batas  negara  terpadu  Motaain  Nusa  Tenggara Timur, daerah perbatasan merupakan salah satu pintu terdepan suatu negara yang tentunya menjadi perhatian instansi terpenting dalam pembangun dan pengelola kawasan perbatasan kedua negara ini. Pos lintas batas negara terpadu Motaain, Nusa Tenggara Timur diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 28 Desember 2016, sebagai sarana perdagangan antar lintas batas negara. Perbatasan Motaain ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, untuk menunjukan wajah baru Indonesia dalam melayani dan mengelola wilayah perbatasan Motaain-Batugede antara  Republik  Indonesia-Timor  Leste.  PLBN  terpadu  Motaain  adalah  perbatasan  yang digunakan untuk pelintas jalur pertama yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia, sebagai jalur pelintas barang maupun orang yang keluar dan masuk melewati batas wilayah Republik Indonesia. PLBN Motaain ini menjadi fokus utama presiden Jokowi sebagai gerbang utama dalam meningkatkan ekonomi disekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste (PU-Net, 2016).
Jalur pelintas tidak resmi di Motaain, Nusa Tenggara Timur, selain memiliki jalur perbatasan  resmi  bernama  PLBN  terpadu  Motaain,  di  Kabupaten  Belu  juga  memiliki beberapa  jalur  tidak  resmi  yang  biasanya  disebut  dengan  jalur  tikus.  Berdasarkan  hasil penelitian yang diperoleh ada 42 jalur tidak resmi yang hanya dibatasi oleh anak sungai dan tugu  batu  dan sama sekali tidak diawasi  oleh aparat  keamanan. Jalur tidak resmi tersebut menghubungkan 12 desa  di kecamatan Tasifeto Timur yaitu Sadi, Bauho, Dafala, Fatuba’a,
Halimodok,  Manleten,  Sarabau,  Silawan,  Takirin,  Tialai,  Tulakadi  dan  Umaklaran  yang dilewati para penyelundup untuk melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Lemahnya penjagaan dan pengawasan oleh pemerintah  maupun  aparat  keamanan  di  perbatasan  Motaain-Batugede  mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak.

## Kondisi Pemasukan BBM melalui Perbatasan Motaain
Pemerintah Kabupaten Belu telah mempertimbangkan secara saksama potensi perdagangan lintas batasnya dengan Timor Leste. Hal tersebut tercantum dalam program jangka panjang, Kabupaten Belu memproyeksikan peluang menjadi pusat kegiatan strategis nasional. Dalam mendukung  rancangan  tersebut,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Belu  telah  merancang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030, hal ini sangat penting dikarenakan letak Kabupaten Belu berbatasan dengan negara Timor Leste. Penataan RTWR ini  dilakukan  secara  menyeluruh  dengan  pembukaan  transportasi  nasional  sebagai  sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste, dan bertujuan untuk memajukan Atambua sebagai pusat kegiatan strategis nasional (Humphrey Wangke 2013).
Secara umum, keberadaan pos lintas batas negara terpadu Motaain ini, memberikan dampak  secara  positif  maupun  secara  negatif.  Hal  ini  tentunya  mempengaruhi pengembangan  perekonomian,  sosial  budaya  dan  aspek  keamanan  dan  pertahanan  di perbatasan  Motaain  sebagai  pintu  masuk  yang  menghubungkan  Indonesia-Timor  Leste. Penyaluran komoditas BBM ke Timor Leste yaitu bensin (pertamax), avtur, dan solar dalam jumlah yang sedikit. BBM merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi masyrakat dunia, di karena komoditas penting dari sumber daya alam dan gas bumi yang memiliki nilai stategis bagi kehidupan sehari-hari. BBM juga merupakan energi yang berasal dari  bahan  bakar  fosil.  Minyak  dan  gas  bumi  sebagai  komoditas  vital  yang  mempunyai peranan dalam perekonomian nasional suatu negara. Pemerintah Indonesia juga mengatur tentang  Bahan  Bakar  Minyak  melalui  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang minyak  dan  gas  bumi.  Sehingga  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  secara  maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada  tahun  2012  Indonesia  berkontribusi  mengekspor  kebutuhan  BBM  di  Timor Leste  setiap  bulannya  mencapai  4  juta  liter  atau  setara  dengan  4.000  kiloliter  dan  jenis kebutuhan BBM tersebut antara lain premium, solar, avtur hingga pelumas. Mengutip data
tahun 2016, rata-rata pasokan bensin oleh Pertamina Internasional Timor Loro Sae (PITSA) di Timor Leste sebanyak 2.600 kiloliter per bulan. Sementara pasokan solar 8.700 kiloliter perbulan, elpiji 65 Ton perbulan dan avtur 335 kiloliter perbulan. Melalui ekspor tersebut pertamina meraih keuntungan US$ 9 juta, karena pertamina sebagai salah satu kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang masih diminati oleh konsumen negara Timor Leste.
Namun,  Agus  Dwi  Jatmiko  melalui  PITSA  menjelaskan  bahwa  persaingan  bebas yang  terjadi  di  Timor  Leste  bersifat  terbuka  dan  bebas.  Pemerintah  Timor  Leste  tidak menetapkan  harga  jual  BBM,  akan  tetapi  diserahkan  ke  mekanisme  pasar.  Berdasarkan informasi dari PITSA, harga BBM jenis ron 92-setara pertamax di Timor Leste 0,91 US$ per liter, solar dijual 0,72 US$ per liter, elpiji 1.720 US$ per metrik ton dan avtur dijual 0,96 US$/liter (Kompas.id, 2017). Namun, berkaitan dengan BBM ini adanya oknum-oknum di perbatasan Motaain memanfaatkan beberapa komoditas BBM dari Indonesia khususnya di Kabupaten Belu dan melakukan aksi penyelundupan ke negara Timor Leste.
Pada tahun 2016 negara tujuan ekspor utama NTT adalah Timor Leste sebesar 70,78 persen dari total ekspor tahun 2016 atau senilai US $ 23,46 juta. Hal ini menjadi alasan utama bahwa  Timor  Leste  merupakan  negara  yang  memiliki  batas  darat  langsung  dengan  Nusa Tenggara  Timur  dan  menjadi  mitra  utama  dalam  masalah  kerjasama,  dimana  sarana  dan prasarana  untuk  kegiatan  perdagangan  lebih  mudah  diakses  melalui  tiga  pos  lintas  batas utama  yaitu  Motaain,  Wini  dan  Motamasin.  Adapun  komoditas  ekspor  NTT  merupakan produk domestik, selain itu berasal dari daerah lain, dimana NTT merupakan tempat transit. Komoditas migas yang terdiri dari bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu komoditas dari luar NTT yang diekspor melalui NTT. Pada tahun 2016 persentase komoditas migas terhadap total ekspor NTT senilai US $ 2,41 juta atau sebesar 7,27 persen dari total ekspor NTT pada tahun 2016, sedangkan komoditas non migas senilai senilai US $ 30,74 juta atau sebesar 92,73 persen dari total ekspor NTT pada tahun 2016 (Statistik 2016).
Tabel 1. Perkembangan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Timur
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Ekspor-Impor Nusa Tenggara Timur, 2019
Pada tahun 2019 negara tujuan ekspor utama NTT seluruhnya adalah Timor Leste sebesar 100,00 persen dari total ekspor tahun 2019 atau senilai US $ 16,28 juta. Hal ini karena Timor Leste merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur, dimana sarana  dan  prasarana  untuk  kegiatan  perdagangan  lebih  mudah  diakses.  Selain  itu, Komoditas non migas yang diekspor dari NTT pada tahun 2019 terdiri dari komoditas hasil industri senilai US $ 13,22 juta atau sebesar 81,20 persen, komoditas hasil pertanian senilai US $ 0,53 juta atau sebesar 3,27 persen dan komoditas hasil tambang senilai US $ 2,53 juta atau sebesar 15,53 persen dari total ekspor non migas. Komoditas hasil industri yang paling banyak diekspor melalui NTT pada tahun 2019 adalah kelompok komoditas kendaraan dan bagiannya  senilai  US  $  1,72  juta  dan  kelompok  komoditas  perabot,  penerangan  rumah senilai US $ 1,66 juta yang diekspor ke Timor Leste. Hasil tambang terbesar yang diekspor oleh Provinsi NTT pada tahun 2019 adalah garam, belerang, kapur senilai US $ 2,53 juta yang diekspor ke Timor Leste. Hasil pertanian terbesar yang diekspor oleh Provinsi NTT pada tahun 2019 adalah kopi, teh, rempah-rempah senilai US $ 0,18 juta yang diekspor ke Timor Leste (Statistik 2019).
Berdasarkan  data  diatas,  dapat  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Bapak Tribuana Wetangterah pada Senin 01 Februari 2021 juga menjelaskan bahwa:
“Untuk ekspor impor sendiri ditangani oleh pemerintah pusat, kami sebagai pihak bea cukai hanya menyalurkan sesuai dengan apa yang telah di setujui kedua negara dalam penyeluran barang dan jasa. Setiap tahunnya ekspor ke Timor Leste tentu ada dan yang dominan adalah kebutuhan pokok rumah tangga, sembako, kendaraan, dan BBM yaitu jenis avtur, premium dan solar. Sebaliknya yang di impor dari Timor leste yaitu kayu cendana, kopi, jenis ternak dan minyah mentah.”
Adapun  pernyataan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Subsektor Kepolisian  Motaain,  Bapak  Nurdin  Tahir  pada  Kamis  21  Januari  2021  terhadap  kasus penyelundupan yang terjadi di perbatasan Motaain bahwa;
“Penyelundupan  BBM  antara  lain  berjenis  minyak  tanah,  bensin  (premium)  dan  solar. Selain itu, adanya penyelundupan ke Timor Leste yaitu sembako (bahan logistik), kendaraan bermotor dan bahan pokok lainnya. Sebaliknya selundupan dari Timor Lest eke Indonesia berupa narkotika, pakaian bekas, beras (karena harga beras murah di Timor Leste sekitar 0,490 USD atau setara dengan 7.000 rupiah) dan minuman keras .
Melalui  pendapat  dari  narasumber  di  atas,  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwa penyelundupan Bahan Bakar Minyak atau barang jenis lainnya antara Indonesia-Timor Leste ini  banyak  terjadi,  akan  tetapi  dibiarkan  begitu  saja  oleh  aparat  keamanan  karena  saling membutuhkan di kawasan perbatasan Motaain ini dan bentuk kemanusiaan, akan tetapi hal tersebut  jika  dibiarkan  saja  akan  mempengaruhi  hubungan  bilateral  kedua  negara,  karena berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masinh negara. Penyelundupan merupakan kegiatan  illegal  secara  hukum  nasional  maupun  internasional.  Upaya  kerjasama  kedua negara melalui patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut, dilakukan di kawasan Indonesia hingga hanya menemukan barang bukti saja. Selain itu, penimbunan Bahan Bakar Minyak secara ilegal oleh pelaku penyelundupan di hutan perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan tujuan menyalurkan ke negara tetangga melalui jalur tikus.

## Kasus-kasus penyelundupan BBM yang terungkap
Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemasukan barang secara gelap untuk  menghidari  bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dengan demikian, penyelundupan dalam lingkup ekspor impor juga diartikan sebagai suatu pemasukan barang secara illegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari Bea dan Cukai karena barang yang akan di ekspor-impor tersebut merupakan barang larangan. Oleh karena itu, adanya pelaku yang melakukan penyelundupan tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dari Bahan Bakar Minyak. BBM merupakan salah satu komoditas atau kebutuhan energi yang bernilai strategis. (Soufnir Chibro, 1992).
Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  Saudari  Alma  Ratu  Dobbo,  selaku  tokoh masyarakat Motaain pada Selasa 09 Maret 2021 menjelaskan bahwa:
“Penyelundupan  bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu  kegiatan  atau  perbuatan  membawa orang/barang  secara  ilegal  dan  tersembunyi  melalui  perbatasan  antar  negara  yang bertantangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus penyelundupan di  perbatasan  ada  2  macam  yaitu  penyelundupan  manusia  dan  penyeludupan  barang. Penyelundupan manusia adalah perbuatan membawa orang/sekelompok orang memasuki wilayah  Indonesia  maupun  masuk  ke  wilayah  negara  lain  tanpa  kelengkapan  surat  ijin (dokumen  perjalanan)  baik  melalui  pemeriksaan  Imigrasi  maupun  tidak.  Selain  itu, penyelundupan Barang yaitu penyaluran barang ke negara lain maupun sebaliknya tanpa surat  ijin  perdagangan  barang.  Penyelundupan  BBM  yang  sering  terjadi  di  perbatasan Motaain ini, biasanya dilakukan oleh masyarakat di wilayah Motaain (pelaku) yang nekat
menjual BBM (minyak tanah, bensin dan solar) ke Timor Leste. Aktivitas ini terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan pokok makanan dan minuman, bahan bakar minyak antara Provinsi NTT dengan Timor Leste. penyelundupan tersebut dilakukan tidak hanya melalui  jalur  darat  dengan  memanfaatkan  jalan-jalan  tikus  yang  ada,  akan  tetapi  juga melalui jalur laut 1 .
Adapun  beberapa  kasus  penyelundupan  BBM  yang  terjadi  di  kawasan  perbatasan Indonesia-Timor Leste yaitu:
1. 27 Mei 2017, Polsek Belu Gagalkan Penyelundupan 10 Ton BBM ke Timor Leste (Kompas.com,  2017).Lokasi  penangkapan  dan  penanganan  barang  bukti  di  Desa Silawan  Kecamata  Tasifeto  Timur  Kab,  Belu.  BBM  yang  akan  diselundupkan  ini dilakukan melalui jalan tikus untuk sampai ke batas negara Timor Leste dan 10 ton BBM ini berjenis premium dan minyak tanah yang di isi ke dalam jerigen berukuran 25  liter-35  liter.  Pelaku  penyelundupan  ini  berasal  dari  masyarakat  desa  Silawan sendiri.
2. 20  Februari  2017,  Satgas  pengamanan  wilayah  perbatasan  RI-TimorLeste mengagalkan upaya penyelundupan minyak tanah sebanyak 1,5 ton. (Okezone.com, 2017). Pegagalan penyelundupan BBM subsidi jenis minyak tahan ini, ditangani oleh Tim gabungan TNI dan Polri yang akan diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut Motaain, Desa Silawan.
3. 12  Desember  2018,  Theodorus  (DPRD)  kabupaten  Belu  meminta  aparat  perketat keamanan perbatasan akibat  kembali  Marak kasus  penyelundupan BBM ke Timor leste  (nttonlinenow.com,  2018).  Salah  satu  wilayah  perbatasan  Belu-Timor  Leste yang  rawan  penyelundupan.  Aparat  keamanan  dari  Kodim  1605/Belu  berhasil menggagalkan upaya penyelundupanBBM jenis bensin yang hendak dimasukan ke Timor Leste melalui pintu batas Dilumil (jalur darat).
4. 22 Maret 2018 Pelaku Penyelundupan BBM dan Beras dalam Penyelidikan Polsek Lamaknen Bernama Ose (kompas.com,  2018). Pelaku Ose pernah menjadi  pelaku Penyelundupan  BBM  ke  Timor  Leste  dan  Beras  dari  Timor  Leste  ke  Atambua
1 Hasil Wawancara dengan Saudari Alma Ratu Dobbo, Selaku Tokoh Masyarakat Motaain (wawancara Online pada Selasa 09 Maret 2021.
(Kabupaten  Belu).  akan  tetapi  ditangkap  dan  diseliki  lagi  oleh  aparat  keamanan karena diketahui sering melakukan perdangan secara illegal ke negara Timor Leste.
5. 09 Januari 2019 Strategi pelaku penyelundupan BBM di perbatasan Indonesia-Timor Leste (rri.co.id,  2019). Penggeledaan dan patroli  Pihak keamanan melalui  Pamnas RI-RDTL,  mendapatkan  barang  bakti  BBM  sebanyak  3.135  liter  dan  menangkap pelaku di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yang akan diselundupkan.
6. 27 Februari 2019 Nekat melakukan penyelundupan Ke Dili 11 WNI melewati jalur laut  ditangkap  (Kemlu.go.id,  2019).  Pelaku  penyelundupan  yang  berasal  dari Atapupu,  Belu  NTT  yang  melakukan  penyelundupan  ke  Negara  Timor  Leste  dan ditangkap  pada  27  Februari  2019.  Hal  tersebut  kemudian  diamankan  oleh  tim gabungan  Timor  Leste  dari  unsur Policia  Cientifica  de  Investigacao  Criminal (PCIC),  polisi  militer  dan  bea  cukai.  Penahanan  11  WNI  tersebut  dikarenakan membawa  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang  diperkirakan  seberat  16  Ton  dalam enam perahu yang diangkut dari Atapupu, Belu menuju ke Dili, Timor Leste.
7. 11 April 2019, Bea Cukai Atambua gagalkan Ekspor 104 Ton Rotan illegal ke Timor Leste (Tempo.co, 2019). Berdasarkan kasus ini, 104 ton rotan tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan di salurkan ke Timor Leste melalui jalur darat ke Timor Leste tanpa  dokumen  pemberitahuan  ekspor  barang.  Kapal  tersebut  dari  pelabuhan Surabaya  ke  pelabuhan  Atapupu,  kabupaten  Belu.  1.690  ikat  rotan  dengan  berat mencapai 104,375 Ton berhasil ditangani oleh Tim Patroli laut Bea Cukai Atambua. Melalui  beberapa  kasus  penyelundupan  barang  ataupun  menggeledaan  barang dengan tujuan untuk  meyalurkan ke negara tetangga di  kawasan perbatasan kedua negara merupakan  suatu  larangan  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Bapak Tribuana Wetangterah mengatakan bahwa;
“Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bentuk barang yang melintasi batas suatu negara tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negeri, untuk pelaku sendiri  tidak  ditemukan,  akan  tetapi  melalui  laporan  dari  pihak  kepolisian  bahwa  di kawasan darat ditemukan penimbunan minyak jenis solar dan minyak tanah yang diduga akan diselundupkan ke kawasan perbatasan Timor Leste. dan penyelundupan BBM sering terjadi melalui darat. di kawasan perairan (jalur laut) pernah terjadi kasus penyelundupan BBM seberat 16 ton yang diselundupkan oleh warga negara Indonesia ke Dili dan kemudian pelaku ditangkap dan ditangani oleh pihak kepolisian Timor Leste.”
Berdasarkan beberapa kasus diatas, walaupun penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum  tertentu  berkapasitas  kecil,  namun  hal  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan untuk  memperoleh  keuntungan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  ataupun  bisnis  tertentu. Alasan seseorang atau sekelompok orang melakukan penyelundupan BBM untuk memenuhi kebutuhan  perekonomian  dan  sudah  menjadi  cikal  bakal  berdagangan  antar  kedua  negara setelah lepasnyaTimor Leste dari kedaulatan Indonesia. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pihak otoritas terkait di Timor Leste yang mensinyalir keterlibatan sindikat bisnis yang sudah  berlangsung  selama  bertahun-tahun.  Berdasarkan  kasus  di  atas,  maka  diperkuat dengan  hasil  wawancaa  dengan  Bapak  Engelbertus  Klau,  Kepala  BNPP  Motaain  pada Kamis, 14 Januari 2021 menjelaskan bahwa:
“Kasus penyelundupan barang di perbatasan sering terjadi karena adanya titik-titik lokasi perbatasan yang mayoritas berada di wilayah laut dan diperbatasan darat dibatasi dengan sungai. Selain itu, permintaan dan harga jual yang tinggi dari negara Timor Leste terhadap kebutuhan  BBM  dan  sembako  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  utama  terjadinya penyelundupan barang dan sekitar 70% provinsi nusa tenggara timur adalah wilayah laut. Oleh  karena  itu,  lemahnya  pengawasan  dan  penjagaan  dari  aparat  penegak  hukum  di perairan antar kedua negara karena kurangnya sarana dan prasarana untuk melancarkan patroli  oleh  aparat  keamanan  sehingga  perlunya  melakukan  upaya  pengawasan  dan penanganan  gabungan  dengan  negara  timor  leste  yang  berkaitan  dengan  berbagai permasalahan antar kedua negara.” 2
Selain  itu,  adapun  penjelasan  bapak  Tribuana  Wetangterah  menyampaikan  pada kasus penyelundupan diatas bahwa :
“Penyelundupan  berarti  kegiatan yang bersifat illegal, penjualan BBM ke negara Timor Leste  sewajarnya  saja.  Akan  tetapi  BBM  di  NKRI  merupakan  minyak  subsidi  dari pemerintah  ke  masyarakat  dan  tidak  menungkinkan  bahwa  pemerintah  Indonesia mensubsidi  BBM  untuk  warga  Timor  Leste  hal  tersebut  menjadi  larangan  atau  tidak diperbolehkan  warga  negara  asing  Timor  Leste  menggunakan  BBM  bersubsidi  dari Indonesia.  Lanjut  beliau,  mengapa  harga  BBM  di  Timor  Leste  harganya  mahal? dikarenakan  pemerintah  Timor  Leste  tidak  memberikan  subsidi  BBM  ke  masyarakatnya.
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Engelbertus Klau, S.IP., M. Si Selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Motaain di Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Pada Kamis 14 Januari 2021.
Sehingga warga masyarakat Motaain ini, berupaya menjual BBM ke Timor Leste atas dasar perbedaan  harga.  Berdasarkan  pernyataan  dari  bapak  Tribuana,  bahwa  aksi  yang dilakukan oleh pihak keamanan dan bea cukai terhadap kasus ini yaitu banyak sekali proses penimbunan  barang  bukti  (berupa  BBM)  oleh  pelaku  disepanjang  kawasan  perbatasan, akan  tetapi  dalam  aksi  pengeladaan  barang  pihak  keamanan  dan  bea  cukai  hanya mengamankan  barang  bukti  saja  yaitu  Bahan  Bakar  Minyak  dan  pelaku  tidak  dapat ditangkap dikarenakan belum melakukan kesalahan dan pelaku yang sudah melewati garis batas  antar  kedua  negara  dalam  aksi  kegiatan  illegal  tersebut,  maka  yang  menangkap pelaku adalah pihak kepolisian dari negara Timor Leste.”

## Tabel 2. Kasus Penyelundupan Barang
Sumber data: Kantor Bea dan Cukai Atambua, Kabupaten Belu
Berdasarkan  tabel  diatas  adalah  beberapa  jenis  BBM  yaitu  minyak  tanah,  bensin (premium), solar dan penyelundupan barang lainnya. Selain BBM adapun penyelundupan lain yaitu miniman beralkohol, narkoba serta pakaian bebas dari Timor Leste ke Indonesia melalui  perbatasan  Motaain.  Penyelundupan  terjadi  karena  adanya  keinginan  seseorang untuk memperoleh keuntungan tanpa melihat dampak dari penyelundupan. Penyelundupan terus  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  perbatasan  terhadap  dampak  dari
Tahun Kasus Penyelundupan Barang Lokasi Keterangan 2016 • Bahan bakar minyak sebanyak 3.380 liter • Minuman keras sebanyak 2.413 liter Motaain Motaain Indonesia-TL TL-Indonesia 2017 • Bahan bakar minyak sebanyak 1.365 liter • Bahan bakar minyak sebanyak 5 Ton liter • Minuman keras sebanyak 180 liter Motaain Motaain Motaain RI-RDTL RI-RDTL RDTL-RI 2018 • Satu (1) unit mobil Avansa • Satu (1) unit mobil pick up • Miras sebanyak 160 botol • Narkoba Wini Wini Motaain Motaain RI-RDTL RI-RDTL RDTL-RI RDTL-RI 2019 • Minuman keras 445 Liter • BBM sebanyak 2.900 liter • Pakaian bekas sebanyak 844 karung Motaain Motaain Motaain RDTL-RI RI-RDTL RDTL-RI
penyelundupan itu sendiri serta kurangnya personil terhadap penjagaan dan pemantauan di perbatasan  Motaain.  Berdasarkan  kasus  di  atas,  dapat  diperkuat  dengan  hasil  wawancara dengan saudari Alma Ratu dobbo selaku tokoh masyarakat di Motaain (pada 9 Maret 2021), menjelaskan bahwa :
“Masalah penyelundupan BBM dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama yaitu ekonomi, masyarakat  perbatasan  Motaain  merasa  pemerintah  menfokuskan  pada  pembangunan kawasan  perbatasan  yaitu  pos  lintas  batas  negara  saja  tanpa  memfokuskan  pada pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  perbatasan,  sehingga  banyak  warga  yang melakukan  penyelundupan  BBM  dengan  melihat  dari  sisi  perekonomian.  Masyarakat menyadari  bahwa  pelakukan  penyelundupan  ini  adalah  suatu  permasalahan  yang melanggar  hukum,  akan  tetapi  karena  tuntutan  dari  kebutuhan  ekonomi,  sehingga penyelundupan BBM dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Di perbatasan Motaain, harga jual BBM jenis  minyak tanah, bensin  dan solar juga bervariasi  dan harganya tidak pasti kadang  harganya  naik,  kadang  juga  harganya  turun.  Tetapi  biasanya  harga  BBM  di Atambua kirasan harganya 5.000-6.000/liternya. Dan kalo dijual lagi di Motaain kisaran harganya mencapai 10.000-12.000/liternya, Selain itu, harga BBM di Timor Leste mencapai Rp  50.000/liternya  jika  mata  uang  rupiah  di  konvensi  ke  dolar  dengan  nilai  Rp. 14.000/dolar. Sehingga BBM yang dijual ke Timor Leste menggunakan dolar AS.”
Berdasarkan  Pernyataan  dari  Tokoh  Masyarakat  tersebut,  penulis  menyimpulkan bahwa  dengan  adanya  perbedaan  harga  tersebut  yang  menimbulkan  maraknya  kasus penyelundupan BBM ke Timor Leste. Hal ini juga merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan  oleh  pelaku  di  kawasan  perbatasan  Motaain  itu  sendiri.  Sehingga  perlunya peningkatan  pengawasan  aparat  keamanan  baik  di  Indonesia  maupun  di  Timor  Leste terhadap  tindakan  perdagangan  BBM  secara  ilegal  tersebut.  Selain  itu,  BBM  yang diselundupankan tersebut adalah bantuan subsidi dari pemerintah Indonesia ke masyarakat Indonesia bukan untuk kebutuhan warga asing.

## Penggunaan Border Diplomacy & Hubungan Bilateral terhadap kasus penyelundupan BBM di perbatasan Motaain
Berdasarkan  hubungan  Indonesia-Timor  Leste  diatas  dan  beberapa  kasus  yang  terjadi diwilayah perbatasan kedua negara, maka adapun bentuk  kerjasama di  bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia-Timor Leste yang ditandatangani di Dili pada 19 Agustus 2011 dan selajutnya perlu di sahkan dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang
No 4 Tahun 2015 tentang kerjasama Republik Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste di bidang pertahanan dan keamanan yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak tersebut antara lain (DPR-RI, RUU, 11) :
1. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi dialog dan konsultasi bilateral  tentang  isu-isu  strategis  pertahanan  militer  yang  menjadi  kepentingan bersama, pertukaran informasi  dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerjasama angkatan bersenjata, kerjasama dan dukungan logistik, kerjasama di bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua negara.
2. Pembentukan komite bersama dalam kerjasama bidang pertahanan.
3. Kerjasama saling mendukung dan melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen dan bahan yang bersifat rahasia.
4. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam  komite  bersama  serta  tidak  membawa  setiap  sengketa  yang  timbul  ke peradilan  internasional  dan  apabila  diperlukan  akan  diselesaikan  melalui  saluran diplomatik.
Berdasarkan  UUD  di  atas,  secara  umum  belum  di  impementasikan  oleh  kedua  negara. Kesepakatan kedua negara ini merupakan indikasi pada border dipomacy bagi kedua negara, menurut  Arif  Havas  Oegroseno,  2006  yang  mengatakan  bahwa border  diplomacy merupakan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  dalam  rangka  menangani  masalah  perbatasan yang  mencakup  batas  wilayah  laut  maupun  darat  serta  pengelolaan  berbagai  masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Diplomasi perbatasan digunakan untuk merujuk pada  upaya  diplomasi  oleh  suatu  negara  dengan  tujuan  dalam  mengelola  kepentingan  di kawasan  perbatasan  dua  negara.  Sehingga  berkaitan  dengan  kasus  penyelundupan  BBM yang terjadi di perbatasan Motaain ini, menjadi petunjuk bahwa perlunya penanganan secara merata terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan antar kedua negara.
Oleh karena itu pentingnya peningkatan kerjasama keamanan dan pertahanan kedua negara, dalam lingkup internal maupun ekternal untuk menghindari masalah-masalah antar kedua  negara  dan  tetap  membangun  keharmonisan  di  kawasan  -perbatasan  Motaain- Batugede.  Sesuai  dengan  konsep Good  Neightbor  Policy menurut  Joseph  Smith  (2005) mengatakan  bahwa  hubungan  publik  eksternal  yang  menyertakan  kesetaraan  dan  saling menghormati  antar  negara.  Sehingga  baik  buruknya  suatu  hubungan  internal  maupun
eksternal dengan negara tetangga adanya saling ketergantungan, keharmonisan, kepercayaan karena memiliki batas wilayah yang sangat dekat.
Menurut Raudin Anwar, Sesditjend Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI,  diplomasi  perbatasan  merupakan  pelaksanaan  politik  luar  negeri  dalam  rangka  untuk menetapkan batas pada 3 matra (darat, laut dan udara) dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerjasama internasional untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas  dasar  prinsip-prinsip  politik  luar  negeri  Republik  Indonesia  dan  hukum  internasional yang  berlaku.  Berdasarkan  pernyataan  diatas,  bahwa  kasus  penyelundupan  Bahan  Bakar Minyak  di  kawasan  perbatasan  Motaain  ditraksaksi  melalaui  jalur  darat  (jalan  tikus)  dan jalur  laut  menuju  ibu  kota  Timor  Leste  untuk  memperoleh  keuntungan  secara  sepihak. Sehingga  perlunya  penanganan  secara  khusus  terkait  perdagangan  illegal,  penyelundupan barang,  pelintas  illegal,  terorisme  serta  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan keamanan  lintas  batas  disepanjang  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste.  Melalui  hasil wawancara  dengan  bapak  Nurdin  Tahir,  Kepala  Kepolisian  Subsektor  Motaain  pada  21 Januari 2021 mengatakan bahwa;
”kasus penyelundupan memang sering terjadi dilakukan di kawasan laut dan darat antara Indonesia-Timor Leste, dikarenakan perbatasan Motaain-Batugede hanya dibatasi sungai, gunung dan laut, selain itu adanya beberapa titik perbatasan kedua negara hanya di batasi oleh tugu batu sebagai patok perbatasan kedua negara. 3 Untuk penyeludupan itu sendiri, melalui jalur tikus atau tidak resmi (melalui hutan), hal tersebut di karena beberapa kali tim keamanan dari pihak Indonesia (menjaga dan mengawasi di kawasan perbatasan Motaain) mengetahui  jalur-jalur  dan  sering  mengadakan  patroli  akan  tetapi  kebanyakan  yang ditemukan  selama  patroli  adalah  barang  bukti  yaitu  Bahan  Bakar  Minyak  yang  akan diselundupan  ke  negara  Timor  Leste.  Kawasan  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste khususnya  diperbatasan  Motaain  telah  dibangunnya  pasar  tradisional  yang  bersifat internasional  karena  dibangun  di  kawasan  perbatasan  negara  Indonesia,  kemudian pembukaan  pasar  tradisional  tersebut  pada  setiap  hari  selasa,  jadi  masyakakat  di  Timor Leste maupun di perbatasan Motaain dan sekitarnya dapat berbelanja disana. Selain itu, mata uang yang digunakan dalam proses transaksi menggunakan rupiah dikarenakan pasar
3 Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Tahir, Kepala Sub Sektor Kepolisian Motaain, Kabupaten Belu.
tersebut  berada  di  kawasan  perbatasan  Indonesia.  Akan  tetapi  barang  yang diperdagangkan bersifat legal seperti barang-barang logistik (sembako) peralatan rumah tangga, ternak, sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya.”
Selain  itu,  kerjasama  perdagangan  Indonesia-Timor  Leste  pada  umumnya memberikan  dampak  baik  kepada  negara  tersebut  misalnya  untuk  meningkatkan persahabatan  Indonesia-Timor  Leste.  Kerjasama  perdagangan  tersebut  bertujuan  untuk memperoleh keuntungan serta bersedia memperluas skala keterbukaan negara. Hal tersebut dilihat dari kesepakatan perjanjian perdagangan antara kedua negara dalam meningkatkan pembangunan transportasi dan komunikasi. Saat ini, Indonesia-Timor Leste telah membuka pasar  tradisional  yang  bersifat  internasional  di  PLBN  (Pos  Lintas  Batas  Negara)  terpadu Motaain. Pembukaan pasar tradisional yang dibangun di PLBN Motaain dapat memberikan peluang kepada masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia maupun Timor Leste dengan tujuan  untuk  meningkatkan  keharmonisan  hubungan  kedua  negara  dalam  lingkup Internasional dan meningkatkan stabilitas ekonomi perbatasan. Melalui wawancara dengan bapak Nurdin Tahir juga, mengatakan bahwa :
“Pembukaan pasar tradisional tersebut pada setiap hari selasa, jadi masyakakat di Timor Leste maupun di perbatasan Motaain dan sekitarnya dapat berbelanja disana. Selain itu, mata uang yang digunakan dalam proses transaksi menggunakan rupiah dikarenakan pasar tersebut  berada  di  kawasan  perbatasan  Indonesia.  Akan  tetapi  barang  yang diperdagangkan  bersifat  legal  seperti  barang-barang  logistk  (sembako)  peralatan  rumah tangga, ternak, sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya.”
Berdasarkan  situasi  dan  kondisi  perbatasan  Motaain  serta  kasus  penyelundupan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Indonesia ke Timor Leste ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sepihak tanpa melihat dampak dari aktivitas illegal tersebut, hal ini berkaitan  dengan  kategori  perbatasan  menurut  Oscar  J.  Martinz,  1994  yakni independent borderland ;  suatu  wilayah  perbatasan  antara  dua  negara  secara  simbolis  masih  berkaitan dengan  hubungan  nternasional  yang  relatif  stabil.  Penduduk  yang  berada  di  daerah perbatasan  Motaain  ini,  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  perekonomian  yang  saling menguntungkan dan berada dalam tingkat yang setara. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa perdagangan  lintas  batas  Indonesia-Timor  Leste  di  kawasan  perbatasan  Motaain  saling menguntungkan  oknum-oknum  yang  melakukan  kegiatan  ilegal,  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  saudari  Alma  Ratu  Dobbo,  selaku  tokoh  masyarakat  di  perbatasan Motaain menjelaskan bahwa :
“Perdagangan yang terjadi diwilayah perbatasan sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Negara  (PLBN)  yaitu  bahwa  adanya  perdagangan  bahan  bakar  minyak, minuman  keras, makanan seperti sosis, makanan kaleng dan pakaian bekas antar kedua negara baik dari Indonesia ke Timor Leste atau sebaliknya. Jadi, bisa dikatakan bahwa perdagangan bebas secara ilegal tersebut saling menguntungkan oknum-oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut.  Sebelum  dibangunnya  PLBN  juga,  perdagangan  antar  kedua  negara  bisa dikatakan  cukup  ramai  dikarenakan  akses  perdagangan  antar  kedua  negara  sangat  baik walaupun  secara  hukum  melanggar  peraturan  perundang-undangan  baik  di  Indonesia maupun Timor Leste, dan kurangnya pengawasan dari aparat keamanan baik Kepolisian, TNI maupun Intel di perbatasan Motaain sendiri. Setelah dibangunnya PLBN, perdagangan ilegal secara bebas ini sudah mulai berkurang dikarena akses antar kedua negara sudah mulai  diperhatikan  oleh  instansi  pemerintah  terkait  kepentingan  di  wilayah  perbatasan kedua  negara.  Akan  tetapi,  masih  adanya  oknum-oknum  tertentu  yang  nekat  melakukan penyelundupan  BBM  ke  Timor  Leste  dan  penyelundupan  makanan,  minuman  keras  dari Timor Leste ke Indonesia.  Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah  melalui  Imigrasi, Bea Cukai, BNPP dan aparat keamanan (Kepolisian, TNI, Intel, Pamnas) telah membangun tembok  pembatas  di  perbatasan  Motaain,  sehingga  sulit  melakukan  perdagangan  secara ilegal  antar  kedua  negara.  Namun,  sesuai  dengan  kasus  penyelundupan  yang  terjadi  di perbatasan Motaain, sering terjadi pada malam hari. Hal tersebut berdasarkan informasi dan kondisi daerah tempat tinggal saya juga merupakan kawasan yang rawan terjadinya kekerasan, perdagangan manusia maupun barang secara ilegal dan berdekatan dengan laut dan  pegunungan.  Oleh  karena  itu,  strategi  pelaku  penyelundupan  juga  melihat  kondisi lingkungan yang aman agar dalam proses penyelundupan itu tidak menimbulkan kecurigaan dari penjagaan aparat keamanan di perbatasan Motaain.”
Dalam  buku Paltform  Penanganan  Permasalahan  Perbatasan  Antarnegara yang diterbitkan  oleh  Depertemen  Dalam  Negeri  (2004)  dikemukan  bahwa  masalah-masalah pelanggaran  hukum,  penciptaan  ketertiban,  dan  penegakan  hukum  diperbatasan  perlu ditangani  secara  maksimal.  Secara  umum,  luas  wilayah  perbatasan  yang  ditangani  serta minimnya prasaran dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat TNI dan Polri sejauh ini belum melakukan secara maksimal. Saat ini, penanganan permasalah perbatasan ditangani oleh  keamanan  dan  pertahanan  negara  di  kawasan  perbatasan  melalui  penyediaan  jumlah personil  aparat  TNI  dan  Polri.  Melalui  buku  tersebut  sesuai  dengan  konsep  keamanan
perbatasan  menurut  Caballero-Anthony  bahwa  melakukan  identifikasi  mengenai pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk keamanan, yang berkaitan dengan pengelolaan masalah  perbatasan  sehingga  dapat  dimaknai  sebagai  kebijakan  dan  upaya  untuk mengurangi  potensi  keamanan,  kondisi  ketidakamanan  dan  memisahkan  keamanan  di wilayah perbatasan. Pendekatan keamanan terhadap perbatasan ini lebih menekankan pada upaya stabilitas ekonomi, politik, sosial  budaya dan pertahanan keamanan (Jusnadi.,  dkk. 2004).
Berdasarkan kasus diatas, WNI yang ditangkap atas dasar melakukan penyelundupan barang  maka  akan  dikenakan  ekstradisi 4 sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati antara  Indonesia-Timor  Leste.  Akan  tetapi  kebanyakan  kasus  penyelundupan  BBM  yang terjadi  di  perbatasan  Motaain  ini  dilakukan  secara  damai.  Hal  ini  berkaitan  dengan pengertian  diplomasi  menurut  (Roy  Sl,  1999)  mengatakan  bahwa  seni  mengedepankan kepentingan  suatu  negara  melaluii  negosiasi  dengan  cara-cara  damai  dalam  hubungan dengan negara lain. Diplomasi dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi permasalah terkait kasus  peyelundupan  barang  yang  bersifat  illegal,  selain  itu  juga  sebagai  pengelolaan permasalahan  perbatasan  yang  diselenggarakan  untuk  kepentingan  wilayah  perbatasan kedua negara.
Border diplomacy tidak selamanya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat saja,  akan  tetapi  dapat  melalui  instansi-instansi  seperti  TNI,  POLRI,  Badan  Nasional Pengelolaan  Perbatasan,  Bea  Cukai  dan  Imigrasi  serta  pemerintah  daerah  mempunyai komitmen  untuk  mengatasi  kegiatan  ilegal  seperti  aksi  penyelundupan  BBM  yang  sering terjadi  dikawasan  perbatasan  Motaain.  Upaya  inipun  dilakukan  dengan  cara  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  perbatasan  Motaain  tentang  dampak  dari  kegiatan  illegal tersebut, karena bertantangan dengan hukum negara Indonesia maupun Timor Leste. selain itu, melalui kolaborasi penjagaan dan patroli gabungan serta penegakan hukum bagi pelaku penyelundupan  BBM  di  kawasan  perbatasan  Motaain  yakni  kerjasama  antar  lembaga keamanan Indonesia-Timor Leste :
1. Patroli bersama TNI-POLRI.
4 Kemlu.go.id,  Perjanjian  ekstradisi  adalah  adanya  seseorang  tersangka  criminal  diitahan  oleh  pemerintah sebauh negara dan diserahkan kepada negara lain sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara tersebut, diakses pada 20 Desember 2020.
Kegiatan patroli pengamanan di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste dilakukan secara  serentak  yaitu  bersama  dengan  personil  Satgas  Yonif  642/Bro  dan Brimob/Polisi yang bertugas di masing-masing pos penjagaan yang berlokasi di garis perbatasan  RI-RDTL.  Diantara  38  pos  perbatasan  antara  Indonesia-Timor  Leste dilakukan memantau secara rutin terhadap titik-titik lokasi atau patok batas negara dan tetap di patroli oleh aparat keamanan yaitu TNI-POLRI untuk memastikan lokasi tetap aman. Selain itu, patroli gabungan ini bertujuan untuk mencegah adanya aksi penyelundupan barang serta adanya pelintas batas illegal. Selain menjaga keamanan di  wilayah  perbatasan  negara,  patroli  gabungan  ini  guna  meningkatkan  hubungan antara  TNI-POLRI  yang  bertugas  di  daerah  perbatasan  Indonesia-Timor  Leste. Adapun  Kepala  Kepolisian  Subsektor  Motaain  bapak  Nurdin  Tahir,  mengatakan bahwa  patroli  wilayah  perbatasan  rutin  dilakukan  dan  menjadi  tanggung  jawab masing-masing pos Satgas yang berada di garis perbatasan Indonesia-Timor Leste. Demikian juga keadaan masih aman terkendali, hingga saat ini walaupun disituasi pendemi  patroli  gabungan  dan monitoring tetap  dilakukan  personel  TNI  di  pos masing-masing yang berkoordinasi dengan rekan polisi dalam melaksanakan patroli gabungan. 5
2. Penandatanganan MOU dengan Policia Nacional De Timor Leste (PNTL)
Kerjasama antarnegara di bidang keamanan dan pertahanan melalui pihak kepolisian dilaksanakan  melalui  kegiatan  pelatihan  bersama  antara  kepolisian  daerah  inusa tenggara  timur  (Polda  NTT)  dengan Policie  Nacional  De  Timor  Leste (PNTL). Kerjasama  antar  kepolisian  ini  bermaksud  untuk  mengatasi  serta  mengawasi kegiatan-kegiatan perdagangan illegal, penyelundupan, percurian ikan, pelintas batas illegal  dan  terorisme.  Peningkatakan  kerjasama  ini  bertujuan  untuk  mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar aparat keamanan, pertahanan, inteljen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara.
Kedua  negara  telah  membuat  nota  kesepakatan  terutama  untuk  mencegah  terorisme, penyelundupan  barang  (bahan  bakar  minyak,  narkoba,  sembako),  dalam  segala  bentuk kejahatan lintas batas terjadi baik secara terorganisir ataupun individu, khususnya di bidang
5 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Sektor Kepolisian Motaain Nurdin Tahir 21 Januari 2021.
pengawasan  perbatasan,  pertukaran  informasi,  peningkatan  kapasitas,  radikalisasi,  hukum dalam  hal  penanggulangan  terorisme,  latihan  gabungan  aparat  penegak  hukum,  bidang terorisme lainnya yang disetujui oleh kedua pihak di masa depan (sagita et al., n.d.,2020: hal 69).  Berdasarkan  hubungan  kerjasama  antar  lembaga  keamanan  Indonesia-Timor  Leste tentunya dipekuat dengan pernyataan hasil wawancara dengan bapak Nurdin Tahir, selaku Kepala Kepolisian Sub Sektor Motaain pada Kamis 21 Januari 2021 yakni :
“Berdasarkan hubungan antara pihak keamanan baik Polisi,  TNI maupun Satuan  Tugas Keamanan Perbatasan dengan pihak kepolisian negara Timor Leste berjalan dengan baik dan saling bersilahturahmi. Selain itu, pihak kepolisian di perbatasan Motaain ini sering melakukan  komunikasi  dengan  pihak  kepolisian  dari  Timor  Leste  membahas  berbagai persoalan yang harus dilakukan yaitu patroli bersama. Kebanyakan masalah penangkapan WNI  di  kawasan  Timor  Leste  biasanya  dilakukan  secara  damai  juga  berkaitan  dengan masalah mengunjungi kerabat tanpa surat ijin. Selain itu untuk penyelundupan BBM, sulit menemukan pelaku penyelundupan dan hanya ditemukan barang bukti. Akan tetapi untuk masalah  keamanan  di  Timor  Leste  sistem  teknologi  pemantauan  jarak  jauh  sudah  lebih unggul  baik di  kawasan darat maupun laut. Selain itu, di  Indonesia  sendiri  khususnya di perbatasan  Motaain  ini,  pembangunan  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  sarana  dan prasaran kebutuhan bagi pihak keamanan di perbatasan Motaain.”
Kerjasama pengelolaan daerah perbatasan sangat urgen dan layak untuk dipecahkan esuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pokok  berdasarkan  Undang-Undang,  Badan  Nasional Pengelolaan Perbatasan bersama pihak imigrasi bertanggung jawab atas pengelolaan pintu masuk perbatasan dan TNI dan Polri bertanggung jawab terhadap garis perbatasan (di luar pintu masuk). Namun, dengan mendasarkan diri pada UU No.25/2004 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa TNI bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan di perbatasan  RI.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Pedro Laranjeira  (direktur  untuk  direksi  perbatasan  pada  Kementerian  Luar  Negeri  RDTL) 6 sebagai berikut:
“perbatasan diibaratkan sebagai agen dari kedaulatan dan keamanan nasional, dan sebuah rekaman fisik dari relasi negara dengan negara tetangga sejak dahulu kala dan hingga saat
6 Berdasarkan pada Jurnal Skripsi BAB iv, 2016. Analisis Kondisi Perbatasan Batugede-Motaain Dilihat Dari Pandangan Timor Leste.” Penelitian Skripsi : 72–147.
ini.  Oleh  karena  itu  pentingnya  keterlibatan  dari  instansi  pemerintah  daerah  dalam menentukan  kedaulatan  dan  keamanan  nasional  dalam  interaksi  antara  negara  di  suatu wilayah tertentu.”
Kemudian, adanya  pernyataan dari bapak  Nurdin Tahir  (hasil wawancara pada 21 Januari 2021) mengatakan bahwa :
“Upaya peningkatan keamanan masyarakat di daerah perbatasan dapat dilakukan dengan cara; pembangunan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik-titik koordinat ke arah sepanjang perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Kemudian, adanya  peningkatan  sarana  dan  prasarana  pengamanan  perbatasan  dan  pembangunan pangkal militer di daerah perbatasan tersebut, penambahan personil keamanan di kawasan perbatasan Motaain dan dibangunnya mercusuar di kawasan perbatasan Motaain dengan tujuan memastikan keamanan di laut maupun darat dengan pemasangan CCTV jarak jauh di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste agar tidak terjadinya aktivitas penyelundupan barang, pencuarian ataupun pelintas batas illegal.”
Selain  itu,  pihak  keamanan  Indonesia  maupun  dari  Timor  Leste  telah  melakukan berbagai upaya untuk mengamankan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas illegal. Aparat keamanan telah melakukan patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan patroli gabungan dengan pihak kepolisian Timor Leste serta instansi pemerintah terkait pengelolaan keamanan perbatasan (10%). Patroli  perbatasan  paling banyak  dilakukan di  pos Motaain- Salore (40%) karena daerah ini merupakan pintu masuk utama yang menghubungkan banyak aktiviatas  antara  Indonesia-Timor  Leste  (Sagita  et  al.  n.d.).  Oleh  karena  itu, border diplomacy sebagai tujuan untuk penciptakan keamanan pada perbatasan motaain. Selain itu, sistem keamanan oleh aparat keamanan perbatasan juga menjadi salah satu bentuk border diplomacy dari  kesepakatan  Indonesia-Timor  Leste,  karena  kepentingan  negara  sebagai pintu  transaksi  lintas  batas  negara  dan  merupakan  diplomasi  bilateral  yang  efektif  untuk megelola perbatasan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kerjasama  keamanan Indonesia-Timor  Leste  sudah  berlangsung  setelah  lepasnya  Timor  Leste  dari  Indonesia. Akan  tetapi,  munculnya  kasus  penyelundupan  BBM  dari  Indonesia  ke  Timor  Leste dikarenakan  perbedaan  harga  (disparitas  harga)  antara  kedua  negara.  Meskipun  kasus penyelundupan BBM dalam skala kecil antara 1-16 Ton perbulannya antara lain jenis BBM
(solar,  premium/bensin  dan  minyak  tanah)  akan  tetapi  keuntungan  yang  diperoleh  sangat besar. Sehingga terbentuknya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-Timor Leste yang  disetujui  dan  di  tandatangani  di  Dili  pada  19  Agustus  2011  dan  di  sahkan  dengan Undang-Undang  No.4  Tahun  2015  tentang  kerjasama  Republik  Indonesia-Republik Demokrat  Timor  Leste  dibidang  pertahanan  dan  keamanan.  Kerjasama  Kepolisian Indonesia-Timor  Leste,  TNI,  Imigrasi  dan  Bea  Cukai  sebagai  instansi  yang  menangani aktivitas lintas batas negara juga meningkatkan operasi terhadap barang masuk ke Indonesia mapun keluar ke Timor Leste.
Selain itu, aparat keamanan kedua negara berkolaborasi untuk melakukan penjagaan dan  beberapa  patrol  gabungan  serta  penegak  hukum  bagi  pelaku  penyelundupan  BBM  di kawasan perbatasan motaain antara lain (1) patrol bersama TNI-POLRI yang bertugas di 38 pos perbatasan Indonesia-Timor Leste yang bertujuan untuk memastikan lokasi tetap aman dalam  pencegahan  aksi  penyelundupan  oleh  pelaku  penyelundupan,  hingga  saat  ini walaupun  dalam  situasi  pendemi  patrol  gabungsan  dan  monitoring  dengan  polisi  Timor Leste tetap dilakukan oleh aparat keamanan di pos-pos perbatasan Indonesia-Timor Leste. (2) Penandatanganan MOU dengan Policia Nacional De Timor Leste (PTNL). Kerjasama antar kepolisian ini, betujuan untuk mengatasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan illegal yang terjadi di perbatasan kedua negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulannya,  pada  penulisan  ini,  saran  bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini daapt dijadikan sebagai wawacaran atau acuan untuk memfokuskan pada bagaimana upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste terhadap kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak di perbatasan Motaain Tahun 2017-2019 atau juga bisa mendalami  pada masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan Ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Havas  Oegoseno.  (20060.  Status  Hukum  Pulau-Pulau  Terluar  Indonesia. www.deplu.go.id.
Caballero-Anthony, Mely. 2000. Human Security and Comprehensive Security in ASEAN.
The Indonesian Quarterly. XXVIII (4).
Didi, Krisna. 1993. Kamus Politk Internasional. Jakarta: Grasindo, hal 18.
Fauzan,  (2009).  Disampaikan  pada  acara  Indonesia-Timor  Leste  Seminar  and  Conflict Resolution  Training:  Building  Peace  Beyond  and  Land  Border,  Kelompok  Studi Defenesia Laboratorium Pertahanan Keamanan dan Asosiasi Mahasiswa Timor Leste UPN Veteran, Jogyakarta.
Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. Intermestic: Journal of International Studies, 3(2), 147. https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4 (diakes pada 20 Desember 2020).
J. Frankle. 1980. Hubungan Internasional. Jakarta: Singgih Bersaudara.
Julqurniati, N., & Susanty, D. I. (2019). Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat RI- RDTL (Studi Kasus Di Kabupaten TTU Provinsi NTT). Pendidikan Sosiologi, 9(2).
Jusnadi,  A.,  Saksono,  H.,  &  Sakti,  R.  S.  (2004).  Platform  Penanganan  Permasalahan Perbaatsan  Antarnegara.  Direktorat  Wilayah  Administrasi  dan  Perbatasan,  Direktorat Jenderal Pemerintah Umum, Depertemen Dalam Negeri.
Kemlu.go.id. (2018). Letak Geografis Indonesia dan Timor Leste.
Kristi,  P.,  Damayanti,  C.,  &  Haqqi,  H.  (2019).  Border  Diplomacy  Pemerintah  Republik Indonesia dalam menangani Penyelundupan Gula di Entikong. Transformasi, 1 (34).
Krustyanti, Atik. (2010). Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan Aspek Nasional dan Hukum Internasional). Penelitian Brilian Internasional: Surabaya.
Martinez, Oscar. J. 1994. "The Dynamic of Border Interaction. New Approachers to Border Analysis". In: Clive H. Schofield (Ed). Global Border, London/New York: Routledge. Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di  Kawasan  Perbatasan.  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (Indonesian  Journal  of  Community  Engagement),  1(2),  204–216. https://doi.org/10.22146/jpkm.10607
Moeldoko.  (2012).  Kompleksitas  Pengelolaan  Perbatasan.:  Tinjauan  dari  Perspektif Kebijakan  Pengelolaan  Perbatasan  Indonesia.  Jurnal  Pertahanan  Edisi  Ke  1  2012. Jakarta: Univeristas Pertahanan Indonesia.
Sagita, Y., Hukum, F., Bengkulu, U., Limun, K., & Hulu, M. B. (n.d.). Implementasi Fungsi Dan  Kewenangan  Brigade  Mobile  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur  Dalam. Jurnal Penelitian Hukum, 29(1), 60–77.
Gabriella,  Sara.  2019.  “Kerja  Sama  Indonesia-Interpol  Dalam  Menangani  Isu Penyelundupan  Narkoba  Di  Wilayah  Perbatasan  Indonesia.”  Intermestic:  Journal  of International Studies 3(2): 147.
Humphrey  Wangke.  2013.  “Perdagangan  Lintas  Batas  Antar-Negara:  Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu.” : 1–24.
Moeldoko.  2012.  “Kompleksitas  Pengelolaan  Per-Batasan.:  Tinjauan  Dari  Perspektif Kebijakan Penge- Lolaan Perbatasan Indonesia.” JUrnal Pertahanan Edisi Ke 1 2012. Jakarta: Univeristas Pertahanan Indonesia.
Rangkuti,  M.  2018.  “HUBUNGAN  KERJASAMA  INDONESIA  DENGAN  TIMOR LESTE PASCA KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 2002-2015.” (Doctoral dissertation, UNIMED).: 1–7.
RI-TL.  2016.  “Analisis  Kondisi  Perbatasan  Batugede-Motaain  Dilihat  Dari  Pandangan Timor Leste.” Penelitian Skripsi: 72–147.
Sagita,  Yagie  et  al.  “IMPLEMENTASI  FUNGSI  DAN  KEWENANGAN  BRIGADE MOBILE  KEPOLISIAN  DAERAH  NUSA  TENGGARA  TIMUR  DALAM.”  Jurnal Penelitian Hukum 29(1): 60–77.
Sataloff, Robert T, Michael M Johns, and Karen M Kost. 2019. “Sekilas KBRI DILI.” : 1– 48.
Statistik, Badan Pusat.  2016. “Statistik Ekspor Dan Impor Provinsi  Nusa Tenggara Tinur 2016.” 2407–8352: viii + 45.
———. 2019. “Statistik Ekspor Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019.” : 1–83.
Smith,  Joseph.  2005.  The  United  States  and  Latin  Amerika-A  History  of  American Diplomacy 1776-2000. New York: Routladge.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Pusvitasari,  Vivi.  2017.  Ativitas  Ekonomi  Ilegal  di  Perbatasan  Indonesia  -Timor  Leste.
Jurnal Westphalia Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2017).
Puspitasari,  Y.  (2013).  Upaya  Indonesia  dalam  menangani  masalah  keamanan  perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012.
Rangkuti,  M.  (2018).  Hubungan  Kerjasama  Indonesia  Dengan  Timor  Leste  Pasca Kemerdekaan Timor Leste Tahun 2002-2015. (Doctoral Dissertation, UNIMED)., 1–7. Yempormase, D. S., Sarjana, P., & Nusa, U. (2018). Efisiensi Model Pelayanan Kepolisian Kawasan  Perbatasan  Republik  Indonesia-Republik  Demokratik  Timor  Leste.  Jurnal Administrasi Dan Demokrasi, 28–39.
Armi,  Waddi.  (2019).  Ini  Strategi  Pelaku  Penyelundupan  BBM  di  Perbatasan  Indonesia-
Timor Leste. http://m.rri.co.id/nasional/hukum/620764/ini-strategi-pelaku- penyelundupan-di-perbatasan-indonesia-timor-leste (online) di akses pada 05 Januari
2021.
Aji, Ridwan. 2016. Jokowi Resmikan PLBN Entikong di Akses dari http://properti.kompas.com/rad/2106/12/21/1236471/jokowi.resmikan.plbn.entikong pada 22 Desember 2017 pukul 18:55 WIB.
Bere,  Sigiranus  Marutho.  2017.  Polres  Belu  Gagalkan  Penyelundupan  10  Ton  BBM  ke Timor  Leste.http://amp/kompas.com/regional/read/2017/05/27/21170291/polres-belu- gagalkan-penyelundupan-10-ton-bbm-ke-timor-leste  Di akses pada 20 April 2021. Kemlu.go.id. (2019) “nekat menyelundupkan bbm 11 wni ditahan di atabae, Timor Leste. http://kemlu.go.id/dili/id/news/782/nekat-menyelundupkan-bbm-11-wni-ditahan-di- atabae-timor-leste diakses pada 23 agustus 2020.
Lelyemin, Petrus Paulus. (2014). Penyelundupan BBM Subsidi di Wilayah Perbatasan Timor Leste.https://economy.okezone.com/read/2014/05/23/19/989161/penyelundupan-bbm subsidi-di-wilayah-perbatasan-timor-leste  (online) diakses pada 12 Januari 2020.
Tempo.com.  (2019).  Bea  Cukai  Gagalkan  Ekspor  104  Ton  Rotan  Ilehal  ke  Timor  leste. http://nasional.tempo.co/read/1195946/bea-cukai-atambua-gagalkan-ekspor-104-ton- rotan-ilegal-ke-timor-leste (online) diakses pada 06 Januari 2021.