## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1011-1020 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1684

## Penanggulangan Orang Asing Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian

## Zeleta Feba Haprifanyuna*, Mohammad Iqbal, Raditya Pandya Kusuma
Politeknik Imigrasi
*Correspondence email: zeletajpr@gmail.com, iqbalmohamad578@gmail.com, radityapk13@gmail.com
Abstrak. Indonesia  merupakan  negara  yang  menarik perhatian orang  asing untuk berkunjung  ke  Indonesia. Banyaknya peminat asing  untuk  mengunjungi  wilayah  Indonesia  menjadikan  imigrasi  sebagai  pintu  gerbang  Negara  yang  sangat  pemilih  dalam mengizinkan  orang  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia.  prosedur  yang  dirasa  terlalu  menyulitkan,  munculah  oknum  yang  dapat memudahkan  orang  asing  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  karena  hal  ini,  banyak  oknum  yang  memanfaatkan  untuk  meraih keuntungan  dengan  melakukan  kejahatan  berupa  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  manusia.  Kajian  ini  menjelaskan mengenai penanganan orang asing yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia selaras dengan peraturan undang-undang  yang  ada.  Selain  itu,  implementasi  mengenai peraturan perundang-undangan dalam hal penanganan orang  asing menjadi  korban  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  manusia  telah  dilakukan  oleh  pihak  Keimigrasian  berupa  penempatan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain yangtelah ditentukan tanpa dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dan juga penanganan yang  berbeda dengan deteni atas kasus  lainnya, serta pengurusan berkas dan data dari korban perdagangan orang  dan  penyelundupan  manusia  agar  dapat  segera  dipulangkan  ke  negara  asalnya.  Dalam  melakukan  pemulangan  korban  ke negara asal, imigrasi bekerjasama dengan kementerian luar negeri untuk mengkoordinasikan dengan perwakilan negara yang ada di Indonesia.
Kata kunci : Orang Asing; Penyeludupan Manusia; Penanganan Perdagangan Orang.
Abstract. Indonesia is a country that attracts the  attention of foreigners to visit Indonesia. The number of foreign enthusiasts to visit  the  territory  of  Indonesia  makes  immigration  a  gateway  for  a  country  that  is  very  picky  in  allowing  foreigners  to  enter Indonesia. procedures that are deemed too difficult, individuals appear who can make it easier for foreigners to enter Indonesian territory. because of this, many people take advantage of it to gain profits by committing crimes in the form of human trafficking and people smuggling. This study describes the handling of foreigners who are victims of human trafficking and people smuggling in  accordance  with existing laws  and  regulations. In addition, the  implementation of  statutory regulations in terms of handling foreigners who become victims of trafficking in persons and people smuggling has been carried out by the Immigration Office in the  form  of  placing  foreigners  in  the  Immigration  Detention  Center  or  other  designated  places  without  being  subject  to Immigration Administrative Actions and also different handling with detainees for other cases, as well as managing files and data from  victims  of  trafficking  in  persons  and  people  smuggling  so  that  they  can  be  immediately  repatriated  to  their  countries  of origin.  In  repatriating  victims  to  their  countries  of  origin,  immigration  cooperates  with  the  ministry  of  foreign  affairs  to coordinate with state representatives in Indonesia.

## Keywords: Foreigners; People Smuggling; Handling Human Trafficking

## PENDAHULUAN
Indonesia  memanglah  sebuah  negara  yang  sangat mempesona.  Selain  letaknya  yang  strategis,  Indonesia mempunyai wilayah yang terbentuk dari pulau besar dan pulau  kecil  dengan  total  sekitar  17.504  pulau.  Bagian besar  wilayahnya  ditempati  oleh  laut,  dengan  luas  +/- 5.900.000 km2 dan garis pantai 95.161 km. Dengan luas tersebut,  indonesia  memiliki  beragam  suku,  agama,  ras, dan budaya. Keanekaragaman tersebut sangat melengkapi  negara  Indonesia  menjadi  sebuah  negara yang  indah  dan  mempesona.  Karena  hal  tersebut,  tidak mengejutkan apabila banyak orang asing ingin datang ke wilayah  Indonesia  untuk  melakukan  kegiatan  seperti pariwisata,  pekerjaan,  hingga  melakukan  investasi  di wilayah Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  memiliki  data  mengenai total  wisatawan  mancanegara  yang  mengunjungi Indonesia  tahun  2018,  2019,  dan  2020  masing-masing berjumlah  15.806.191,  16.106.954,  dan  4.022.505.
(Badan Pusat Statistik, 2021) Karena orang asing datang ke  Indonesia  untuk  mendapatkan  banyak  keuntungan, bidang  keimigrasian  berperan  penting  dalam  menjaga kedaulatan  negara.  Oleh  karena  itu,  otoritas  imigrasi mengadopsi  prinsip  kebijakan  selektif,  yang  menurut kebijakan  tersebut  khusus  orang  asing  yang  tidak membahayakan  dan  ketertiban  negara  serta  bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Negara. (Alvi  Syahrin,  2018)  Bukan  karena  wisatanya  saja, banyak  turis  mendatangi  wilayah  Indonesia  untuk menjadi pencari suaka agar dapat ditempatkan ke negara ketiga.
Ketatnya  pemerintahan  Indonesia  dalam  memilah warga  asing  yang  dapat  memasuki  wilayah  Indonesia dan banyaknya keinginan warga asing untuk mengunjungi  wilayah  Indonesia  dengan  tujuan  wisata maupun  untuk  mencari  suaka,  dapat  memunculkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab memudahkan  turis  memasuki  wilayah  Indonesia.
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
Akibatnya,  banyak  kasus  mengenai  turis  yang  secara ilegal  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Seperti  yang  telah diberitakan  melalui  surat  kabar  online  GoRiau.com, “telah  diamankan  2  (dua)  warga  negara  asing  asal Timor  Leste  karena  masuk  indonesia  secara  illegal". (Farikhin,  2021) Turis  asing yang  secara  ilegal  masuk wilayah  Indonesia  sangat  membahayakan  kedaulatan wilayah  Indonesia  karena  bisa  saja  orang  asing  tersebut memalsukan  data  untuk  melakukan  kejahatan  demi keuntungan  pribadi  maupun  kelompok.  Selain  adanya kasus mengenai turis asing yang secara illegal masuk ke wilayah  Indonesia,  kejahatan  yang  dapat  terjadi  dalam bidang  keimigrasian  untuk  meloloskan  diri  masuk  ke wilayah Indonesia juga terjadi pada kejahatan
Perdagangan Orang (Human Trafficking) dan Penyelundupan  Manuisa (People  Smuggling) .  Sebuah berita menjelaskan mengenai adanya kegiatan penyelundupan  manusia  dengan  beralasan  menjadi pencari suaka yang dilakukan oleh puluhan imigran etnis Rohingya  asal  Myanmar  yang  kemudian  ditampung  di Provinsi  Aceh  pada  Juni  2020.  (Saifullah,  2020)  Kabar berita  tersebut  hanyalah  salah  satu  dari  berbagai  kasus penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang  yang terdapat pada wilayah Indonesia. Kejahatan penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang  sangat rawan  terjadi  di  Indonesia.  Rupanya  tidak  hanya  orang yang  berkewarganegaraan  Indonesia  saja  yang  dapat dieksploitasi  ke  Negara  lain,  orang  asing  juga  bisa menjadi  korban  eksploitasi  di  wilayah  Indonesia.  Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan manusia dan perdagangan orang asing di Indonesia. Banyaknya kejahatan ini, pemerintah Indonesia  melakukan  penegakkan  hukum  terhadap oknum  yang  melakukan  perdagangan  orang  dan penyelundupan  manusia  serta  membuat  peraturan mengenai penanganan orang asing  yang menjadi korban penyelundupan manusia dan perdagangan orang.
Guna  memberi  perlindungan  terhadap  korban perdagangan  orang  baik  orang  berkewarganegaraan Indonesia  maupun  orang  berkewarganegaraan  asing telah tercantum  pada  undang  -  undang  yang berhubungan  dengan  keimigrasian  telah  dicantumkan pada  undang  -  undang  tentang  pemberantasan  tindak pidana  perdagangan  orang  tepatnya  pada  Undang  - Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2008  mengenai  prosedur dan  mekanisme  pelayanan  terhadap  saksi  dan/atau korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Selain  pada kedua peraturan tersebut, penanganan korban perdagangan orang berkewarganegaraan asing tercantum pada  Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Selaras dengan pengertian dari keimigrasian  yaitu  suatu  keadaan  perlintasan  orang untuk  masuk  maupun  keluar  wilayah  Indonesia  juga pengawasannya  dengan  memiliki  tujuan  untuk  menjaga tegaknya  kedaulatan  negara,  (Keimigrasian,  2011) Imigrasi  bertanggung  jawab  atas  pemeriksaan  orang
melalui perbatasan negara dari orang yang berkewarganegaraan
Indonesia maupun berkewarganegaraan  asing  dan  mengawasi  kegiatan orang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  diluar  negeri ataupun  kegiatan  orang  berkewarganegaraan  asing  di wilayah  Indonesia.  Termasuk  dalam  hal  penegakkan hukum terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran  keimigrasian.  Sesuai  dengan  undang  - undang  keimigrasian,  warga  asing  yang  melanggar peraturan  keimigrasian  dapat  diberikan  Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai pasal 75 bahkan dapat dikenai Pidana yang telah diatur dalam pasal 113.
Dalam  hal  penanganan  orang  asing  yang  menjadi korban  dari  penyelundupan  manusia  serta  perdagangan orang  telah  ditetapkan  pada  pasal  86  UU  Keimigrasian serta  diatur  dalam  pasal  223  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013.  Selain  itu,  aturan  tertulis mengenai penanganan orang asing  yang menjadi korban perdagangan  orang  tercantum  dalam  pasal  54  Undang  - Undang  Nomor  21  Tahun  2007  serta  tercantum  pada pasal  20  Peraturan  Pemerintah  tentang  Tata  Cara  dan Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  dan/atau Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Adanya peraturan  perundangan-undangan  tersebut,  pihak  yang terlibat  dalam  penanganan  orang  asing  yang  menjadi korban perdaganagan orang dan penyelundupan manusia dapat  mengimplementasikan  perihal  yang  telah  diatur dalam  perundang–undangan  yang  ada.  Implementasi sendiri  memiliki  arti  pelaksanaan  atau  penerapan. (Nasional, 2008).

## METODE
Kajian ini menggunakan metode penelitian berupa studi  literatur  dan  studi review .  Studi  literatur menggunakan berbagai sumber dan bukti baik dari hasil penelitian,  buku,  ataupun  pendapat  ahli  dengan  tujuan untuk  menyajikan  konsep  pengetahuan.  Konsep  ini ditulis  dalam  bentuk  deskriptif-naratif  dan  dikutip  dari berbagai sumber. (Barbara, 2020) Studi review bertujuan untuk  memberikan  rangkuman  dari  berbagai  penelitian untuk digunakan sebagai latar belakang dan  menyajikan gap atau  celah  yang  perlu  diisi  sebagai  justifikasi penelitian primer yang akan dilakukan. (Barbara, 2020).
Kajian  ini  menggunakan  sumber  data  yang  ada pada  undang  -  undang,  buku,  jurnal  dan  berita  yang diakses  menggunakan  aplikasi google .  Perangkat  keras yang  digunakan  dalam  membuat  kajian  ini  yaitu  laptop dengan  merek  “hp”  dan  telepon  pintar  dengan  merek “xiaomi”.  Aplikasi  lainnya  yang  digunakan  dalam penyusunan  naskah  jurnal  ini  berupa microsoft  office word 2013 dan aplikasi mendeley .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  memang  memiliki  daerah  yang  luas, namun  masih  mempunyai  banyak  celah  wilayah  yang selanjutnya  digunakan  oleh  oknum  yang  lepas  dari tanggung  jawab  seperti  adanya  penyelundupan  barang
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
yang  terjadi  di  Papua  dan  Papua  Nugini  (Costa,  2021) dan  penyelundupan  manusia  yang  terjadi  di  Aceh. (Saifullah,  2020)  Daya  tarik  wilayah  Indonesia  sangat kuat hingga orang asing di luar wilayah Indonesia sangat menginginkan datang  ke  Indonesia  hanya untuk sekedar berwisata.
Tabel 1. Jumlah Turis Asing yang berwisata di Indonesia (Badan
Pusat Statistik Provinsi Bali 2020) Tahun Total Growth (%) 2016 11.519.275 10,70 2017 14.039.799 21,88 2018 15.806.191 12,58 2019 16.106.954 1,88 2020 4.022.505 -75,03
Data  tersebut  menjelaskan,  setiap  tahun  sejak  tahun 2016  hingga  2019,  Indonesia  mengalami  kenaikan  jumlah data mengenai turis yang datang ke Indonesia. Namun pada tahun  2020  mengalami  penurunan  yang  signifikan  karena adanya  wabah corona  virus. Dalam  keadaan  wabah  corona, orang asing masih  tetap melakukan  wisata ke  Indonesa,  hal ini  berarti  Indonesia  sangat  menarik  perhatian  orang  asing. Tabel  diatas  hanya  membahas  memberikan  data  mengenai wisatawan  asing  yang  datang  ke  Indonesia  dengan  tujuan melakukan  wisata,  sehingga  belum  termasuk  dalam  hal orang  asing  berkunjung  ke  wilayah  Indonesia  untuk melakukan  kegiatan  penyatuan  keluarga,  bekerja,  investasi, dan sebagainya.
Banyaknya  turis  asing  yang  masuki  wilayah Indonesia  membuat  pemerintah  Indonesia  bertindak  tegas dalam  menghadapi  orang  asing  yang  memasuki  kawasan Indonesia.  Dalam  hal  ini  imigrasi  memiliki  peran  penting dalam  menegakkan  hukum  yang  telah  ditetapkan  pada perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sesuai fungsi  dari  keimigrasian  untuk  melakukan  pelayanan keimigrasian,  menegakkan  hukum,  menjaga  keamanan negara,  dan  manjadi  pemfasilitasi  guna  membangunan kesejahteraan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia  Imigrasi  sebagai  fasilitator  pembangunanan kesejahteraan  masyarakat,  (Undang-Undang  Keimigrasian, 2011) Keimigrasian harus bisa melayanai dengan baik yang berkaitan  dengan  keimigrasian,  menegakkan  hukum  yang ada  di  Indonesia  serta  pengawasannya  agar  dapat  menjaga keamanan  negara.  Dengan  begitu  imigrasi  menerapkan kebijakan  berupa  kebijakan  selektif  dimana  khusus  untuk orang  asing  yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan masyarakat,  bangsa,  serta  negara,  dan  juga  tidak memngancam  keamanan  dan  ketertiban.  (Alvi  Syahrin, 2018)  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  orang  asing dapat  masuk  ke  kawasam  Indonesia  hanyalah  orang asing  yang  bisa  mengikuti  prosedur  untuk  masuk  ke kawasan  Indonesia  sesuai  pada  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.
Faktanya,  karena  masih  banyak  turis  asing  yang yang merasa kesusahan dalam mengurus perizinan untuk masuk  ke  kawasan  Indonesia,  mereka  melakukan
bebagai  cara  agar  dapat  memasuki  kawasan  Indonesia termasuk dalam perihal yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan  ataupun  kejahatan  keimigrasian. Beberapa  waktu  terakhir  di  wilayah  Indonesia  telah menangkap  imigran  yang  tidak  sah  dari  daerah  Timur Tengah karena telah melakukan perjalanan menggunakan  dokumen  dan  visa  palsu  atau  tidak memiliki  dokumen  yang  resmi.(Yulistini  and  Arabiyah, 2017)  Dibalik  terjadinya  pelanggaran  dan  kejahatan keimigrasian  turis  asing  yang  masuk  ke  kawasan Indonesia dengan cara tidak resmi terdapat oknum yang siap membantu turis asing tersebut untuk dapat masuk ke kawasan  Indonesia  dengan  melakukan  pemalsukan dokumen  penting  seperti  paspor,  memalsukan  tanda masuk,  dan  sebagainya.  Keadaan  Indonesia  yang  sangat luas  dan  banyak  daerah-daerah  pedalaman  yang  belum terjangkau  oleh  imigrasi  tidak  hanya  berpotensi  adanya pelanggaran  keimigrasian,  bahkan  bisa  saja  terjadi kejahatan  keimigrasian.  Daerah  pedalaman  yang  belum terjangkau  oleh  imigrasi  dapat  dijadikan  celah  dalam melakukan kejahatan keimigrasian berupa penyelundupan  manusia  maupun  perdagangan  orang. Berita  -  berita  yang  memberikan  informasi  mengenai penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang  yang ada  di  Indonesia  biasanya  terjadi  pada  jalur-jalur  kecil yang  tidak  terjangkau  imigrasi  atau  dapat  dikatakan sebagai jalur  tikus .  Meskipun  tidak  semuanya  melalui jalur tersebut.
Dalam  hal  kejahatan  keimigrasian,  indonesia memiliki  permasalahan  berupa  penyelundupan  manusia dan  perdagangan  orang.  Pengertian  dari  penyelundupan manusia  yaitu  sesuatu  yang  memiliki  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  secara  langsung  ataupun secara  tidak,  untuk  kepentingan  diri  sendiri  ataupun orang lain yang membawa seorang atau gabungan orang secara terencana maupun tidak, atau dengan memerintah orang lain untuk membawa seorang atau gabungan orang secara  terstruktur  maupun  tidak  terstruktur,  yang  tidak mempunyai hak yang resmi untuk masuk ataupun keluar kawasan  Indonesia  dan  /  atau  masuk  kawasan  negara lain  yang  orang  itu  tidak  punya  hak  masuk  ke  kawasan tersebut  secara  resmi  dengan  menggunakan  dokumen yang sah dan masih belaku maupun dokumen palsu, atau bahkan  tanpa  menggunakan  dokumen  perjalanan,  baik melewati pemeriksaan imigrasi maupun tidak. (Keimigrasian,  2011)  Sedangkan  perdagangan  orang yaitu  suatu  perbuatan  berupa  merekrut,  mengangkut, menampung, mengiriman, memindah, ataupun menerima  seseorang  dengan  diberikan  peringatan  dan perlakuan  dengan  menggunakan  kekerasan,  menculik, menyekap, memalsukan, menipu, bahkan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  posisi  lemah,  dengan menjerat hutang ataupun membayar atau memanfaatkan, sehingga  bisa  mendapatkan  persetujuan  dari  seseorang yang  menjadi  kepala  atas  orang  lain  itu  yang dilakukannya  di  dalam  maupun  antar  negara,  dengan tujuan  eksploitasi  atau  bahkan  mengakibatkan  orang
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
tereksploitasi. (Indonesia 2007) Dari pengertian tersebut, banyak  orang  yang  memanfaatkan  keadaan  untuk menjadi  oknum  agar  mempermudah  orang  asing  masuk ke Wilayah Indonesia.
Di era saat ini, kasus perdagangan terhadap orang merupakan  karakter  lain  dari  perilaku  memperbudak manusia. selain itu, perdagangan manusia juga salah satu wujud  tindakan  buruk  dari  pengebirian  manusia  dalam harkat dan martabatnya (Kamal, 2019) dengan memiliki tujuan untuk melakukan kerja paksa dengan menempatkan  ataupun  menahan  pekerja  itu  dengan dibayar maupun tidak, untuk melakukan pekerjaan  yang tidak  sesuai  dengan  keinginannya  (domestik,  seksual atau reproduktif), ikatan kerja atau seperti perbudakan di suatu  wilayah  lain  disuatu  tempat  dimana  pekerja tersebut  tinggal  pada  saat  penipuan,  tekanan,  ataupun lilitan  utang  pertama  kali.  (Susiana  et  al,  2015)  Selain perdagangan  orang,  Penyelundupan  manusia  menjadi masalah yang perlunditangani dengan serius. Penyelundupan  manusia  adalah  suatu  bentuk  kejahatan lintas  negara  yang  terstruktur  dan  terencana  yang memiliki  potensi  untuk  menciptakan  berbagai  kejahatan lain.  (Julianthy,  2020)  pendapat  lain  mengatakan, penyelundupan  merupakan  kejahatan  terorganisr  yang melibatkan  banyak  orang  dan  jaringan  yang  luas. (Missbach  and  Purdey,  2017)  Dalam  hal  ini,  korban eksploitasi  manusia  di  luar  negeri  bukan  hanya  berasal dari  orang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  saja, Namun  ternyata  Indonesia  memiliki  banyak  korban asing  yang  dari  tindak  penyelundupan  manusia  dan perdagangan orang di kawasan Indonesia.
Seperti  kasus  yang  melibatkan  warga  negara Bangladesh  dimana  telah  ditemukan  tengah  kelaparan disebuah  rumah  toko  atau  ruko  di  daerah  Medan, Sumatera  Utara.  (Andriansyah,  2019)  Sebanyak  193 orang  asing  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang tersebut  telah  diamankan  oleh  petugas  Imigrasi  karena tidak  memiliki  dokumen  keimigrasian  dan  ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Belawan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas Imigrasi mendapatkan hasil bahwa 193  orang  asing  yang  menjadi  korban  tersebut  sudah berada  di  wilayah  Indonesia  lebih  dari  1  bulan,  dan ditemukannya  14  buku  paspor.  (Andriansyah,  2019) Setelah  mendapatkan  berkas-berkas  yang  dibutuhkan, pejabat  imigrasi  segera  mengurus  orang  asing  korban perdagangan  orang  tersebut  untuk  kembali  ke  negara asalnya.
Karena  adanya  permasalahan  tersebut,  imigrasi mengatur  semua  hal  yang  berhubungan  denegan keimigrasian  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  yang  selanjutnya  disebut dengan undang – undang keimigrasian. Didalam undang undang  ini,  telah  dijelaskan  hukuman  yang  akan didapatkan oleh orang asing maupun orang berkewarganegaraan  Indonesia  yang  telah  melanggar peraturan keimigrasian. Sesuai dengan undang – undang keimigrasian,  pengertian  dari  Keimigrasian  yaitu  suatu
peristiwa  perlintasan  orang  yang  keluar  ataupun  masuk ke  kawasan  Indonesia  dengan  melakukan  pengawasan dengan  tujuan  untuk  menjaga  kedaulatan  negara Indonesia  (Keimigrasian,  2011)  Imigrasi  bertanggung jawab  atas  orang  yang  melalui  perbatasan  negara  dari orang  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  maupun berkewarganegaraan  asing  serta  melakukan  pengawasan terhadap  kegiatan  orang  yang  berkewarganegaraan Indonesia diluar negeri serta kegiatan orang berkewarganegaraan  asing  yang  berada  di  Indonesia. Termasuk dalam hal penegakkan  hukum  terhadap orang yang  telah  melakukan  pelanggaran  keimigrasian.  Sesuai dengan  undang  -  undang  keimigrasian,  orang  asing  di Indonesia  yang  melanggar  peraturan  keimigrasian  dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang telah diatur  dalam  pasal  75  dan  dapat  dikenai  Pidana  yang telah  diatur  dalam  pasal  113.  Dalam  hal  penanganan orang  asing  yang  menjadi  korban  penyelundupan manusia  dan  perdagangan  orang  juga  telah  diatur  pada Undang-Undang  yang  sama  pada  Pasal  86 serta  diatur dalam  pasal  223  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2013.
Undang  –  undang  tentang  keimigrasian  tidak hanya  mengatur  keimigrasian  secara  umum  dan hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan keimigrasian  yang  berupa  Tindakan  Administratif Keimigrasian dan Pidana, namun juga mengatur tentang penanganan dari korban kejahatan keimigrasian penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang. Penanganan  terhadap  korban  perdagangan  orang  dan penyelundupan.manusia  sudah  diatur  dalam  Bab  VIII Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011.
1. Pasal.86 menyatakan bahwa korban dari perdagangan orang  dan  juga  penyelundupan  manusia  tidak  dapat diberlakukannya tindak administratif keimigrasian. 2. Pasal.87  menyatakan  bahwa  korban  dari  tindakan perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada  di  kawasan  Indonesia  akan  ditempatkan  pada Rumah Detensi  Imigrasi atupun tempat lainnya  yang sudah  ditetapkan  dengan  mendapatkan  perlakuan khusus  daripada  orang  asing  penghuni  Rumah Detensi  Imigrasi  karena  melakukan  pelanggaran keimigrasian.  Dalam  undang  –  undang  keimigrasian pasal.87 menyebutkan kalimat “deteni  pada umumnya”  yang  dimaksudkan  kepada  deteni  yang melakukan pelanggaran keimigrasian karena overstay , penyalahgunaan visa, dan sebagainya. 3. Pasal.88  menyatakan  bahwa  korban  asing  dari tindakan perdagangan orang dan juga penyelundupan manusia untuk dikembalikan  ke negara asalnya  yang di  upayakan  oleh  menteri  ataupun  pejabat  imigrasi yang telah diberikan perintah.
4. Pasal.90  menyatakan  bahwa  akan  diciptakannya peraturan pemerintah apabila terdapat ketentuan lebih lanjut  mengenai  adanya  rumah  detensi  imigrasi, pengawasa dan intelijen keimigrasian, dan
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
penanganan untuk korban dari tindakan perdaganan.orang dan penyelundupan.manusia.
Dari Pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam  menangni  orang  asing  yang  menjadi  mangsa  dari tindakan perdagangan.orang dan penyelundupan manusia  akan  diberikan  tempat  di  Rumah  detensi ataupun  bangunan  lain  yang  telah  diputuskan  dengan menerima  pelayanan  yang  berbeda  dari  deteni  yang melakukan  pelanggaran  keimigrasian  lainnya.  Orang asing  yang  menjadi  mangsa  dari  tindak  perdagangan orang  dan  penyelundupan  manusia  tidak  akan  diberikan hukuman administratif keimigrasian dan segera diupayakan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  pulangkan ke  negara asal  serta  akan diberikan dokumen perjalanan berbbentuk surat apabila korban tersebut tidak memiliki. Apabila  ada  ketentuan  lainnya  akan  dituangkan  pada Peraturan Pemerintah.
Selain dari undang–undang keimigrasian, peraturan  yang  mengatur  mengenai  penanganan  untuk orang  asing  yang  menjadi  mangsa  dari  tindakan perdagangan.orang dan penyelundupan.manusia terdapat pada pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang – Undang. Nomor 21
Tahun 2007
tentang
Pemberantasan
Tindak.Pidana.Perdagangan  Orang.  maksud  dari  pasal 54 ayat (2) dan (3) yaitu koban penyelundupan manusia dan perdagangan orang adalah orang berkewarganegaraan  asing, pemerintah  akan  melindungi dan  mengupayakan  pemulangan  ke  negara  asal  dari korban  tersebut  dengan  melakukan  koordinasi  bersama perwakilan  negaranya  di  Indonesia  dengan  tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undang dan  hukum  ataupun  kebiasaan  internasional.  Peraturan lainnya  yang  mengatur  tentang  orang  asing  yang menjadi  korban  perdagangan  orang  dan  penyelundupan tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun.2008  tentang  Tata.Cara.dan Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  dan/atau Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Menurut pasal  20  dalam  Peraturan.Pemerintah.Nomor  9  Tahun 2008  menyatakan  bahwa  Menteri  luar  negeri  Indonesia wajib berkoordinasi dengan istansi yang terkait dan juga dengan perwakilan negara saksi dan/atau korban ataupun perwakilan  negara  yang  telah  diakreditasikan  apabila negara  asal  dari  saksi  dan/atau  korban  tidak  memiliki perwakilan  negara  yang  ada  di  Indonesia  apabila  saksi dan/atau  korban  teridentifikasi  berkewarganegaraan asing Dengan peraturan yang ada di Indonesia mengenai orang  asing  yang  menjadi  korban  penyelundupan manusia  dan  perdagangan  orang,  pemerintah  Indonesia melakukan  implementasi  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang  -  undangan  yang ada. Peraturan pemerintah disini yaitu pemerintah dalam bidang  keimirasian  dan  kementerian  luar  negeri.  Pada kenyataan  lapangan,  peraturan  tersebut  telah  dikerjakan oleh  pemerintah  indonesia  yang  terkait.  Ketika  orang asing  melaporkan  diri  ataupun  adanya  pengaduan
masyarakat  secara  eksklusif  ataupun  pengaduan  secara online  dengan  menggunakan  Aplikasi  Pelaporan  Orang Asing  (APOA),  pihak  imigrasi  mengamankan  dan menempatkan  orang  asing  tersebut  ke  suat  tempat khusus  untuk  pendetensian  yang  dimiliki  oleh  imigrasi maupun  tempat  lain  yang  telah  disediakan  dengan penanganan  deteni  yang  berbeda  dengan  deteni  yang melakukan  pelanggaran  keimigrasian  seperti overstay , penyalah gunaan visa, dan sebagainya Orang asing yang menghuni  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi Imigrasi  yang  sudah  memiliki  keputusan  dari  pejabat imigrasi  untuk  dilakukannya  pendetensian  disebut deteni.  (Keimigrasian,  2011)  Ketika  orang  asing  yang menjadi korban ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, pihak keimigrasian segera melakukan prosedur pengembalian orang asing ke negara asalnya. Pada fakta lapangan,  keimigrasian  telah  melaksanakan  sebagaima yang  diatur  di  dalam  peraturan.  Pada  tahun  2019  lalu, penemuan warga negara Bangladesh sebanyak 193 orang di Medan yang diduga sebagai perdagangan orang itu di tempatkan di Rumah Detensi  Imigrasi. (Muhardiansyah, 2019)  Setelahnya,  pihak  imigrasi  akan  mengurus  semua berkas-berkas  yang  ada  termasuk  pembuatan  surat perjalanan  apabila  korban  tidak  memilikya  untuk melakukan tindakan paksa melakukan pengeluaran orang asing  dari  kawasan  Indonesia.  (Keimigrasian,  2011) Setelah  berkas  siap,  keimigrasian  berkerjasama  dengan kementerian  luar  negeri  dengan  perwakilan  negara korban.perdagangan.orang  dan  penyelundupan.manusia. Apabila  negara  korban  tidak  ada  perwakilannya  di Indonesia,  maka  menteri  luar  negeri  dapat  melaporkan ke  perwakilan  negara  asing  yang  telah  diakreditasikan untuk  wilayah  Indonesia  agar  dapat  melakukan pemulangan korban.perdagangan orang dan penyelundupan manusia (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  2008)  dengan  tidak  melupakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  ataupun kebiasaan  internasional  yang  ada.  (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
Karena  permasalahan  yang  ada,  pemerintahan Indonesia juga mununjukan komitmen yang serius dalam penanggulangan tindak perdagangan dan penyelundupan orang.  Komitmen  ini  dibuktikan  dengan  kordinasi melalui  hubungan  baik  pemerintahan  negara.  Dalam perihal  ini,  badan  koordinasi  utama  adalah  Kantor Kementrian  Koordinasi  Politik,  Hukum  dan  Keamanan. Melalui  desk  penyelundupan  manusia-badan  nasional antar  departemen  untuk  pengungsi,  pencari  suaka,  dan penyelundupan  manusia  terjalin  kerjasama  dengan Kepolisian  Republik  Indonesia,  kementrian  luar  negeri dan  imigrasi  yang  kemudian  dibentuklah  Penanganan Penyelundupan  Manusia,  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka (P2MP2S).
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
Gambar 1. Desk Penanganan Penyelundupan Manusia,

## Pengungsi, dan Pencari Suaka
Penyelundupan  Manusia,  Pengungsi  dan  Pencari Suaka  (P2MP2S)  merupakan  badan  koordinasi  utama, dimana P2MP2S melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga  pemerintahan  seperti,  P2MP2S  melakukan koordinasi dengan Imigrasi dalam pencegahan, interpesepsi dan penerimaan kasus perdagangan manusia di  Indonesia,  P2MP2S  berkoordinasi  dengan  Kejaksaan dalam  melakukan  penuntutan  dan  investigasi  kasus perdagangan manusia di Indonesia, P2MP2S berkoordinasi  dengan  IOM  dalam  memberi  dukungan terhadap  migran,  serta  dalam  memberikan  penempatan di  tempat  ketiga  dan  pemulangan  kembali  ke  dengan sukarela, P2MP2S berkoordinasi dengan UNHCR dalam penentuan  status  perdagangan  manusia  dari  luar  ke Indonesia,  P2MP2S  berkoordinasi  dengan  TNI  dalam pencegahan  perdagangan  manusia  serta  memberikan bantuan  bagi  para  korban,  P2MP2S  berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pencegahan- pencegahan untuk tidak terjadinya kasus-kasus pedagangan  manusia  di  berbagai  daerah  di  Indonesia serta memberikan bantuan kepada para korban di daerah- daerah  yang  sudah  terjerat  kasus  perdagangan  manusia, P2MP2S  berkoordinasi  dengan  kemenlu  untuk  lalu dikoordinasikan  kembali  antar  pemerintah,  P2MP2S berkoordinasi  dengan  POLRI  dalam  pencegahan, pencegatan,  investigasi  dan  penuntutn  terhadap  kasus perdagangan  manusia  di  Indonesia,  serta  P2MP2S berkoordinasi  dengan  imigrasi  dalam  pencegahan, intersepsi dan penerimaan kasus perdagangan manusia di Indonesia. (Oktavian and Alif, 2018)
Selain  pembuatan  P2MP2S,  Pemerintah  juga mencantumkan  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam mencegah terjadinya perdagangan.orang ataupun.penyelundupan manusia. Upaya  tersebut berupa upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasannya  (Undang  -  Undang  Keimigrasian,  2011) yaitu :
1. Upaya Preventif
a. pertukaran  informasi  dengan  negara  lain  dan instansi  terkait  di  dalam  negeri,  meliputi  modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; b. kerja  sama  teknis  dan  pelatihan  dengan  negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan  terhadap  korban,  pengamanan dan  kualitas  Dokumen  Perjalanan,  deteksi dokumen  palsu,  pertukaran  informasi,  serta pemantauan  dan  deteksi  Penyelundupan  Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat  bahwa  perbuatan  perdagangan  orang dan  Penyelundupan  Manusia  merupakan  tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
d. menjamin  bahwa  Dokumen  Perjalanan  atau identitas  yang  dikeluarkan  berkualitas  sehingga dokumen  tersebut  tidak  mudah  disalahgunakan, dipalsukan,  diubah,  ditiru,  atau  diterbitkan  secara melawan hukum; dan
e. memastikan  bahwa  integritas  dan  pengamanan Dokumen  Perjalanan  yang  dikeluarkan  atau diterbitkan  oleh  atau  atas  nama  negara  untuk mencegah  pembuatan  dokumen  tersebut  secara melawan  hukum  dalam  hal  penerbitan  dan penggunaannya
2. Upaya Represif
a. penyidikan  Keimigrasian  terhadap  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  dan  Penyelundupan Manusia;
b. Tindakan  Administratif  Keimigrasian  terhadap pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan Penyelundupan Manusia; dan
c. kerja  sama  dalam  bidang  penyidikan  dengan instansi penegak hukum lainnya.
Dalam  penyidikan,  imigrasi  dibantu  oleh  instansi yang  terkait  yaitu  polri.  Asas  legalitas  dalam pelaksanaan  paradigma  hokum  dinyatakan  dalam undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian. Dalam  pasal  14  dalam  undang-undang  ini,  termuat perincian  tugas  dan  wewenang  kepolisian  negara republic  Indonesia,  yaitu  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap semua  tindak pidana sesuai dengan hokum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Pada  ayat  1  huruf  g,  berbunyi:  “ melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya ”.
Hal  ini  sesuai  dengan  jurnal  keimigrasian  yang berjudul “Kasus Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian” yang ditulis oleh Fachrizza Sidi Pratama, bahwa dalam tulisannya, kasus tindak pidana
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
keimigrasian  ditemukan  dan  ditangani  oleh  penyidik kepolisian  dan  dengan  menggunakan  undang-undang keimigrasian.
Dalam tulisan ini, kepolisian menemukan sindikat penyelundupan  orang  dimulai  dengan  penemuan  orang asing  yang  diketahui  berwarganegara  Bangladesh mencurigakan  ketika  patroli  di  kawasan  Sidomulyo, Dumai  pada  tanggal  19  Februari  2017.  Kemudian penemuan  tersebut  membawa  penemuan  sebanyak  74 WNA  yang  diantaranya  terdapat  31  orang  telah  habis berlaku  visa  dan  paspor  yang  kadaluarsa.  Ditemukan fakta bahwa wna tersebut akan diselundupkan ke negara autralia  dan  Malaysia.  Dalam  kasus  ini,  didapati kerjasama  antara  bareskrim,  Interpol,  dan  kepolisian Perancis.  Namun  fahrizza  menyebutkan  tidak  adanya peran  ppns  keimigrasian  dalam  penanganan  kasus tersebut.  Tidak  adanya  intervensi  ppns  keimigrasian tersebut karena beberapa hambatan yang dialami. Antara lain:
1. PPNS  keimigrasian  merupakan  pekerjaan  yang dilekatkan  dengan  tugas  bidang  keimigrasian  yang ada  sehingga  tugas  penyidikan  masih  belum dilaksanakan  dengan  baik.  PPNS  keimigrasian  tidak hanya  dibebani  dengan  tugas  penyelidikan  namun dibebani  dengan  tugas  administrasi  sehingga  tugas penyidikan  ditentukan  dengan  skala  prioritas  dari pekerjaan yang ada.
2. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  ada (personel),  sehingga  penanganna  tindakan  pidana keimigrasian berjalan kurang cepat
3. Kualitas  sumber  daya  belum  memadai  karena kurangnya  pelatihan  penyidikan  dalam  imigrasi  dan juga  belum  adanya  kurikulum  pengajaran  tentang penyidikan
Selain  upaya  preventif  dan  represif  yang dilakukan  oleh  keimigrasian,  polri  dan  instansi  terkait lainnya,  pemerintahan  Indonesia  juga  mununjukan komitmen  yang  serius  dalam  penanggulangan  tindak perdagangan  dan  penyelundupan  orang.  Komitmen  ini dibuktikan  dengan  adanya  kerjasama  Indonesia  pada tahun  2001  dengan  Australia  dan  IOM  yang  bertujuan untuk membantu para migran gelap untuk pulang secara sukarela atau menempatkan mereka di negara ketiga, dan guna  mencegah  Indonesia  dan  Australia  menjadi  negara sasaran  bagi  pelaku  perdangangan  dan  penyelundupan manusia.  Dalam  kesepakatan  ini,  Australia  memberikan dana  sebesar  kepada  IOM  Indonesia  sebesar  US$ 50.000.000 untuk digunakan untuk pembiayaan layanan- layanan  yang  diberikan  kepada  para  korban  selama mereka  berada  di  Indonesia  serta  untuk  mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam manajemen penanganan perdagangan orang, penyelundupan manusia,  dan  alur  migrasi  gelap  melalui  wilayahnya. (Putri, 2021)
IOM  (International  Organization  for  Migration) merupakan  organisasi  internasional  dan  juga  antar
pemerintah  Indonesia  yang  didirikan  pada  tahun  1995 sebagau  organisasi  terdepan  dan  berdedikasi  untuk mempromosikan  migrasi  yang  berperikemanusiaan  dan teratur  serta  bermanfaat  bagi  semua.  (Migration  and Indonesia  n.d.)  Dalam  kasus  Perdagangan  dan Perbudakan  Manusia  di  Industri  Perikanan  PT.  Pusaka Benjina  Resource  Tahun  2015  yang  ditulis  oleh  Diah Ajeng  Ariestya  Putri,  Sebagai  bagian  dari  Program Bantuan  bagi  Korban,  IOM  Indonesia  bekerja  sama dengan  pemerintah  Indonesia  termasuk  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  untuk  memberikan  bantuan kesehatan,  pangan,  non-pangan  seperti  pakaian  layak, kerjasama  dengan  Kedutaan  Besar  di  Indonesia  untuk memulangkan para korban ke negara asal mereka dengan koordinasi  dengan  Kedutaan  di  negara-negara  asal  dan IOM  di  berbagai  negara  guna  mengumpulkan  informasi korban yang selanjutnya berkoordinasi dengan Direktorat  Jendral  Imigrasi  Indonesia  yang  kemudian Kantor  imigrasi  memberikan  dokumen  imigrasi  untuk meninggalkan  indonesia,  serta  berkoordinasi  dengan Kementerian  Sosial,  berbagai  pemerintahan  daerah untuk  memberikan  penampungan  serta  perlindungan sementara kepada para korban sebelum dipulangkan atau diberikan izin tinggal menetap.
IOM juga memberikan bantuan reintegrasi kepada korban  dengan  memberikan  bantuan  penghidupan kepada  korban  dari  IOM  negara  asal  korban  dan berkoordinasi  dengan  Kantor  Imigrasi,  Polri  dan Kementerian Tenaga Kerja untuk proses pelunansan gaji. Selain  itu,  IOM  menyerahkan  proses  hokum  oleh kejaksaan  kepada  Kejaksaan  yang  kemudian  Polri bekerjasama  dengan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  serta  kejaksaan  agung  untuk  menuntut tersangka di peradilan Indonesia.

## SIMPULAN
Penanganan  orang  asing  yang  menjadi  korban perdagangan  orang  berdasarkan  Undang  -  Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang.Keimigrasian berupa : 1. Korban  dengan  kewarganegaraan  asing  dari  tindak pidana.perdagangan,orang dan penyelundupan manusia akan diberikan tempat pada Rumah, Detensi, Imigrasi,  ataupun  disuatu  tempat  yang  sudah ditentukan sebelumnya;
2. Selama  berada  di  rumah  detensi  imigrasi  ataupun disuatu  tempat  lainnya  yang  telah  ditentukan  orang asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan  orang  serta,  penyelundupan  manusia akan  diperlakukan  secara  nerneda  daripada  deteni yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian. 3. Orang  asing  yang  menjadi  korban  dari  suatu tindak.perdagangan,orang dan penyelundupan.manusia  tidak  dikenakan  hukuman administratif keimigrasian;
4. Pengupayaan  kepulangan  orang  asing  yang  menjadi korban dari perdagangan orang dan juga penyelundupan  manusia  oleh  pemerintah  Indonesia
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
pada  bidang  keimigrasian  yang  diwakilkan  oleh pejabat  imigrasi  yang  telah  diberikan  tugas  ataupun menteri.  Termasuk  dalam  urusan  pembuatan  surat perjalanan  apabila  orang  asing  tersebut  tidak mempunyainya.
Penanganan orang asing yang menjadi korban,.perdagangan,orang  dan,penyelundupan  manusia yang  didalam  Undang  -  Undang  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa : 1. Pemerintah  Indonesia  mengupayakan  perlindungan dan pemulangan ke negara asal dari orang asing yang menjadi korban
perdaganagan,orang,dan,penyelundupan manusia,yang  bertempat  di  Indonesia  dengan  cara koordinasi dengan perwakilan negaranya di Indonesia.
2. Pemberian  perlindungan  untuk  orang  asing  yang menjadi.korban,perdagangan
orang dan penyelundupan manusia dengan tetap memperhatikan ketentuan  dari  peraturan  perundang-undangan  serta hukum ataupun kebiasaan internasional.
Penanganan orang asing yang menjadi korban dari suatu tindakan perdagangan manusia dan penyelundupan,.manusia  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  2008  mengenai  prosedur  pelayanan terstruktur  untuyk  saksi  dan/atau  korban  dari  tindakan perdagangan,orang, berupa :
1. Untuk  membantu  kepulangan  korban  asing  dari tindakan  perdagangan,orang,  menteri  luar  negeri Indonesia  harus  melakukan  koordinasi  bersama dengan  institusi  yang  terkait  dan  perwakilan  negara asal dari korban asing itu.
2. Dalam  pemulangan  korban  asing  dari  tinda  pidana perdaganganoorang  dannpenyelundupan  manusia, semua biaya yang diperlukan dibebankan kepadaperwakilan negara dari korban itu yang ada di Indonesia  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan peraturan yang ada.
3. Apabila orang asing yang menjadi korban perdaganganoorang danppenyelundupanomanusia negaranya  tidak  memilikioperwakilan  negara  di Indonesia,  menteri  luar  negeri  menginformasikan kepada  perwakilan  negara  asing  yang  telah terakreditasi  untuk  negara  tersebut  di  Wilayah Indonesia.
Dengan  melakukan  penanganan  yang  ada  pada peraturan  perundang-undangan,  pengimplementasian pemerintah Indonesia dalam hal penanganan orang asing yang menjadi korban,perdagangan,orang,dan penyelundupan manusia yaitu :
1. Penanganan  dimulai  dari  ditemukannya  orang  asing yang menjadi korban dari tindakan perdaganganoorang dannpenyelundupanmmanusia. Masyarakat  dan  pihak  berwajib  terutama  pihak
imigrasi memiliki peran dalam hal ini. Dalam hal ini imigrasi  memiliki  APOA  yang  merupakan  singkatan dari  Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  untuk melaporkan  aktivitas  orang  asinggyang  ada  disekitar masyarakat.
2. Orang  asing  yang  menjadi  korban  keimigrasian diberikan  tempat  suatu  tempat  untuk  pendetensian milik  imigrasi  yang  biasanya  disebut  rumah  detensi imigrasi  ataupun  dilain  tempat  yang  telah  diberikan ketentuan.  Imigrasi  menjadi  peran  utama  dalam  hal ini.
3. Selama  di  tempat  khusus  pendetensian  yang  disebut rumah  detensi  imigrasi  ataupun  dilain  tempat  yang sudah  ditentukan,  orang  asing  yang  menjadi  korban dari tindakanpperdagangan orang,dan penyelundupan,manusia tidak akan diberikan hukuman administratif keimigrasian bahkan diberikan  perlakuan  khusus  daripada  orang  asing yang  berada  di  tempat  khusus  pendetensian  milik imigrasi  ataupun  tempat  lain  yang  sudah  ditentukan karena  melakukan  pelanggaran  dan  dalam  hal  ini imigrasi memiliki peran penting.
4. Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  adalah  Imigrasi dan  kementerian  luar  negeri  melakukan  koordinasi dengan  perwakilan  negara  dari  korban  asing  dari suatu tindakan,perdagangan,orang dan penyelundupanmmanusia  yanggberada  di  Indonesia untuk  melakukan  pemulangan  ke  negara  asal. Apabila negara korban asing itu tidak ada perwakilan negara  di  Indonesia,  menteri  luar  negeri  Indonesia memberikan  informasi  kepada  negara  korban  asing tersebut  pada  perwakilan  negara  yang  terakreditasi dan terdekat dengannwilayah Indonesia.
5. Perlindungan  dan  pemulanhan  orang  asing  yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan  manusia  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  hukum internasional, atau kebiasaan internasional yang ada.
Dalam  rangka  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  manusia, Menteri  ataupun  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk melakukan  upaya  preventiffdan  represif  sesua  dengan undang  –  undang  keimigrasian.  Upaya  yang  canangkan yaitu berupa :
1. Upaya Preventif
a. Bekerjasama  dengan  institusi  lain  ataupun  negara lain untuk melakukan barter informasi yang terkait dengan  pengawasan  dan  pengamanan  dokumen perjalanan,  modus  operandi,  dan  juga  legitimasi dan validasi dokumen;
b. Melakukan  kerja  sama  secara  teknis  serta  adanya pelatihan dengan  negara lain dalam hal perlakuan yang  berdasarkan  perikemanusiaan  terhadap korban,  pengamanan  dan  kualitas  Dokumen Perjalanan,  deteksi  dokumen  palsu,  pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
Penyelundupan Manusia dengan cara
konvensional dan nonkonvensional;
c. Memberikan  penyuluhan  tentang  hukum  kepada masyarakat  bahwa  perbuatan  perdagangan  orang dan  penyelundupan  manusia  merupakan  tindak pidana;
d. Memberikan  jaminan  bahwa  dokumen  perjalanan atau  identitas  yang  dikeluarkan  memiliki  kualitas sehingga dokumen itu tidak mudah disalahgunakan dipalsukan, diubah, ditiru, ataupun diterbitkan secara melawan hukum; dan e. Memberikan  kepastian  bahwa  integritas  dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan,atau  diterbitkan  oleh  atau  atas  nama negara  untuk  mencegah  pembuatan  dokumen tersebut  secara  melawan  hukum  dalam  hal penerbitan dan penggunaannya
2. Upaya Represif
a. Dilakukannya  penyidikan  keimigrasian  terhadap pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan penyelundupan manusia;
b. Diberikannya  tindakan  administratif  keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia; dan
c. Diadakannya kerja sama dalam bidang penyidikan dengan institusi penegak hukum lainnya.
Dengan adanya upaya dari pemerintahan Indonesia,  diharapkan  tindak  pidana  perdagangan  orang dan  penyelundupan  manusia  yang  menjadikan  orang asing  korban  di  wilayah  Indonesia  dapat  berkurang bahkan tidak ditemui lagi kasus seperti itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvi  Syahrin,  Muhammad.  2018.  “Teori  Kebijakan Selektif  Keimigrasian.” Petak  Norma .  Retrieved March 26, 2021 (http://www.petaknorma.com/2018/09/teori- kebijakan-selektif-keimigrasian.html). Andriansyah,  Anugrah.  2019.  “Ditemukan  Dalam Kondisi Kelaparan, Ratusan WNA Asal Bangladesh Diamankan.” Voaindonesia.Com . Retrieved March 27, 2021 (https://www.voaindonesia.com/a/ditemukan- dalam-kondisi-kelaparan-ratusan-wna-asal- bangladesh-diamankan/4774782.html).
Anon.  2008. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 2008  Tentang  Tata  Cara  Dan  Mekanisme Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  Dan/Atau  Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Indonesia. Badan  Pusat  Statistik.  2021.  “Jumlah  Wisatawan  Ke Indonesia  Dan  Bali,  1969-2020.” Badan  Pusat
Statistik . Retrieved March 25, 2021 (https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/ba nyaknya-wisatawan-mancanegara-ke-bali-dan- indonesia-1969-2020.html).
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali.  2020.  “Jumlah
Wisatawan  Asing  Ke  Indonesia  Dan  Bali,  1969- 2020.” Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali . Retrieved March 28, 2021 (https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/ju mlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia- 1969-2019.html).
Barbara,  Laksita.  2020. SYISTEMATIC  REVIEW DALAM KESEHATAN :  LANGKAH  DEMI
LANGKAH . Yogyakarta: Penerbit Deeppublish. Costa,  Fabio  Maria  Lopes.  2021.  “Imigrasi  Ungkap Tujuh  Jalur  Transaksi  Ilegal  Di  Perbatasan  RI- PNG.” Kompas , March 26.
Farikhin. 2021. “Imigrasi Tembilahan Amankan Imigran Gelap  Asal  Timor  Leste,  Masuk  Indonesia  Lewat Jalur Tikus.” GoRiau.Com , March 26. Indonesia.  2007. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang . Indonesia. Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian . Indonesia. Julianthy,  Evlyn  Martha.  2020. Kebijakan  Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia . Medan: Enam
Mefia. Kamal, Muhammad. 2019. Human Trafficking .
Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
Migration,  International  Organization  for,  and  Mission in  Indonesia.  n.d.  “International  Organization  for Migration  Indonesia.” IOM  UN  MIGRATION . Retrieved (https://indonesia.iom.int/id/international- organization-migration-indonesia).
Missbach,  Antje,  and  Jemma  Purdey.  2017. Linking People : Pertalian Dan Interaksi Orang Australia Dan Orang Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia.
Muhardiansyah, Yan. 2019.
“Diduga Korban
Perdagangan  Manusia,  193  WN  Bangladesh Disekap  Dalam  Ruko  Di  Medan.” Merdeka.Com . Retrieved March 27, 2021
(https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga- korban-perdagangan-manusia-193-wn- bangladesh-disekap-dalam-ruko-di-medan.html). Nasional,  Departemen  Pendidikan.  2008. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Oktavian,  and  Alif.  2018.  “Peran  International
Organization of Migration (IOM) Dalam Menanggulangi  Kasus  Human  Trafficking  Di Indonesia.” Prosiding Senaspolhi 1(1).
Putri,  Gloria  Setyvani.  2021.  “Waspada  Kemungkinan Munculnya  Varian  Baru  Corona  Asal  Indonesia.” Kompas.Com . Retrieved August 10,  2021 (https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/19/ 080200923/waspada-kemungkinan-munculnya- varian-baru-corona-asal-indonesia?page=all).
Saifullah,  Muhammad.  2020.  “Warga  Rohingya  Yang
Terdampar Di Aceh Ternyata Korban Penyelundupan.” IDN Times . Retrieved March 26,
Zeleta Feba Haprifanyuna,  Mohammad  Iqbal  dan  Raditya Pandya Kusuma, Penanggulangan Orang Asing  Yang Menjadi

## Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian
2020 (https://www.idntimes.com/news/indonesia/muha mmad-saifullah-3/warga-rohingya-yang- terdampar-di-aceh-ternyata-korban- penyelundupan/5).
Susiana,  Sali,  Dinar  Wahyuni,  Dina  Martiany,  Faridah Alawiyah,  and  A.  Muchaddam  Fahham.  2015. Perdagangan  Orang :  Pencegahan,  Penanganan, Dan Pelindungan Korban . Jakarta: Pusat Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi (P3DI).
Yulistini,  Anita,  and  Syarifah  Arabiyah.  2017. “Fenomena  Banyaknya  Warga  Negara  Asing Yang  Masuk  Ke  Wilayah  Ri  Tanpa  Dilengkapi Dokumen  Resmi  (Studi  Di  Rumah  Detensi Imigrasi  Pontianak).” Journal  of  Chemical Information and Modeling 53(9):1689–99.