FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Month Year, Vol. 6 No. 2

## M A N A J E M E N   P E M E R I N TA H A N   D I N A S   P A R I W I S A T A   D A N K E B U D A Y A A N   K A BU P A TE N   K A R A WA N G  D A L A M P E LA Y A N A N   P U B L I K   B E R B A S I S E - G O V E R N M E N T
Mira Amalia Utari 1 , Evi Priyanti 2
Mira, miraamaliautari@gmail.com, Universitas Singaperbangsa Karawang Evi, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstract
In  a  government  or  government  organization  it  is  necessary  to  have  a  good  management process,  especially  in  public  services. The  role  of  the  government  is  very  important  in  providing public services for the community. The government must be responsible for providing the best service in order to improve the quality of public services. The existence of the community is a benchmark in the  success  of  public  services  carried  out  by  public  service  providers.  A  good  public  service  is  a service  that  is  based  on  a  well-managed  management  process.  Problems  that  often  occur  in  public services are usually related to the limited information on services to the community so that people do not  know  the  development  of  existing  information.  This  study  used  descriptive  qualitative  method. This  study  aims  to  describe,  analyze  and  determine  the  management  of  public  services  based  on  e- government  at  the  Department  of  Tourism  and  Culture  of  Karawang  Regency.  Data  collection techniques  used  are  interviews  and  observation.  The  results  obtained  are  based  on  the  functions  of government  management,  namely  planning,  organizing,  implementing  and  supervising.  It  can  be concluded  that  the  management  of  public  services  based  on  e-government  of  the  Department  of Tourism  and  Culture  of  Karawang  Regency  has  been  running  for  a  long  time  but  the  management process still needs to be improved.
Keywords : Public service; E-government;

## Abstrak
Dalam  suatu  pemerintahan  maupun  organisasi  pemerintah  perlu  adanya  proses  manajemen yang  baik  terutama  dalam  layanan  publik.  Peran  pemerintah  sangat  penting  diperuntukan  dalam menyediakan  layanan  publik  bagi  masyarakat.  Pemerintah  harus  bertanggung  jawab  dalam memberikan  layanan  yang  terbaik  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Keberadaan masyarakat  menjadi  tolak  ukur  dalam  keberhasilan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  layanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  baik  adalah  pelayanan  yang  didasarkan  pada proses  manajemen  yang  terkelola  dengan  baik  pula.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam pelayanan  publik  berbasis e-government ini  biasanya  terkait  dengan  adanya  keterbatasan  informasi pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  perkembangan  informasi  yang ada.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan,  menganalisis  dan  mengetahui  manajemen  pelayanan  publik  berbasis e-government Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  berdasarkan  pada  empat  fungsi manajemen  pemerintahan  yaitu  perecanaaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Karawang  dalam  pelayanan  publik  berbasis e-government cukup  efektif  dalam  pengembangan informasi melalui media sosial.
Kata Kunci : Pelayanan public; E-government ; Karawang Regency
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Dalam  kehidupan  bernegara,  pemerintah  memiliki  fungsi  dalam  memberikan  berbagai  pelayanan yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  mulai  dari  pelayanan  berbentuk  pengaturan  ataupun  pelayanan  - pelayanan  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan, utilitas  dan  lainnya.  Peran  pemerintah  sangat  penting  diperuntukan  dalam  menyediakan  layanan  publik bagi semua penduduk sesuai yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tetang pelayanan publik.  Dimana  pelayanan publik  yaitu serangkaian  kegiatan dalam  rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini masih belum efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Salah satunya yaitu adanya bentuk pengaduan dari masyarakat kepada penyelenggara terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu isu yang dianggap penting. Hal ini  disebabkan  karena  selain  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  terkait  kualitas  pelayanan,  juga  disertai dengan praktek penyelenggara pelayanan yang tidak mengalami perubahan.
Menurut Rasyid (1997: 48) Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, maka pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai hak dasar dan pemberian yang berupa jasa maupun layanan. Pemerintah menganggap bahwa pelayanan akan semakin menarik dibahas karena hal ini  menyangkut  salah  satu  dari  fungsi  pemerintah.  Saat  ini,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang memiliki  keluasan  fungsi  dan  kebijakan  yang  diambil  memberikan  dampak  kepada  pengguna  layanan publik  dan  secara  tidak  langsung  masyarakat  memposisikan  pembangunan  yang  erorientasi  kepada pengguna layanan dan melakukan pengembagan kualitas pelayanan publik. (Himsar, 2011: 1).
Salah  satu  yang  menjadi  bentuk  pengembangan  pelayanan  publik  yaitu  adanya  inovasi  pelayanan publik  berbasis e-government . Inovasi  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah pelayanan  publik  berbasis e-government . E-government merupakan  bentuk  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  lemaga-lembaga  pemerintah  yang  telah  terkoordinasi  satu  dengan  yang  lainnya  yang dilengkapi  dengan  teknologi  telematika.  Menurut  Clay  G.  Wescott  dalam  penerapan e-government di internasional  terutama  di  Asia  Pasifik  bahwa e-government merupakan  penggunaan  teknologi  informasi dan komunikasi (ict) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan biaya yang lebih efektif. selain itu fasilitas layanan pemerintah dan akses informasi yang mudah terhadap masyarakat umum serta membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya e-government ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada  tujuan  utama e-government yaitu  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan berbagai layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel dan bebas KKN.  Selain itu dapat mempercepat proses akses interaksi masyarakat, juga dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dengan  memperbanyak  akses  informasi  publik.  Kemudian  penerapan e-government juga  dapat
meningkatkan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  dengan  penyediaan  layanan  dan  informasi  yang banyak.
Kondisi  saat  ini  masyarakat  Indonesia  sudah  mulai  mengarah  ke  era  digital.  Dengan  adanya pelayanan berbasis e-government ini tentu memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam mengakses informasi  terkait  dengan  perkembangan  politik,  ekonomi,  sosial,  maupun  kinerja  pemerintah  termasuk salah  satunya  yaitu  mengenai  layanan  publik.  Dengan  melihat  kondisi  sekarang,  berbagai  mobilitas masyarakat  yang  tinggi  diberikan  pemerintah  juga  semakin  dituntut  untuk  mengikuti  perkembangan teknologi  dalam  pelayanan  berbasis  digital.  Namun,  proses  manajemen  pemerintah  dalam mengembangkan  pelayanan  berbasis e-government masih  kurang,  dimana  ketersediaan  informasi  oleh pemerintah  pada  kenyataannya  masih  belum  sesuai dengan  harapan  masyarakat.  Selain  itu,  keterbatasan sumber  daya  manusia  (aparatur),  organisasi  birokrasi  yang  belum  tertata  baik,  kinerja  organisasi  dan budaya birokrasi yang belum maksimal.

## 2. METODOLOGI
Metode  penelitian  adalah  suatu  proses  ilmiah  untuk  memperoleh  data  dan  kegunaan  tertentu (Sugiyono,  2019:2).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  kualitatif  yang  mana tujuan utama pendekatan kualitatif ini yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau  subjek  yang  diteliti  secara  tepat, dan  memberikan  data  yang detail  tentang  fenomena,  keadaan atau gejala-gejala lain. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data mengacu pada fakta-fakta yang memang telah  ditemukan  pada  saat  penelitian  dilapangan.  Adapun  lokus  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  dan  wawancara. Esterberg dalam Sugiyono (2019:231) menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.  Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  transkrip  wawancara  yang  telah  disiapkan  sebelumnya  serta  melakukan  observasi  secara langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini  yaitu  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  mereduksi  data  untuk  mempermudah  dalam pengumpulan  data  dan  menaik  kesimpulan,  dengan  penyajian  data  dalam  bentuk  naratif  dari  hasil penelitian, serta melakukan verifikasi (penarikan kesimpulan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Manajemen Pemerintahan
Manajemen  pemerintahan  yaitu  sebuah  aktivitas  pengelolaan  atau  tata  kelola pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  dalam  hal  ini  aparatur  pemerintah  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sesuai  dengan  fungsi  manajemen pemerintahan.  Adapun  fungsi  manajemen  pemerintahan  itu  sendiri  yaitu  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan  baik  yang  berupa  finasnial,  manusia  maupun
Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kabupaten Karawang  dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government
informasi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. George R. dalam Sukarna (2011: 10) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 fungsi yaitu sebagai berikut.
1) Perencanaan ( Planning )
Perencanaan  yaitu  suatu  pemilihan  dan  penghubungan  dari  fakta-fakta  maupun penggunaan  asumsi  yang  diperuntukan  pada  masa  mendatang  dengan  merumuskan berbagai kegiatan yang diperlukan dalam  mencapai hasil yang diinginkan.
2) Pengorganisasian ( Organizing )
Pengorganisasian  adalah  suatu  bentuk  penentuan  maupun  pengelompokkan  dalam menyusun  berbagai  macam  kegiatan  yang  dibutuhkan  dalam  mencapai  tujuan. Misalnya  dalam  hal  penempatan  para  pegawai.  Selain  itu  dalam  penyediaan  faktor fisik  yang  cocok  untuk  kebutuhan  kerja  serta  pembagian  wewenang  yang  diberikan kepada setiap orang yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.
3) Pelaksanaan ( Actuating )
Pelaksanaan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  mendorong  anggota  kelompok  untuk berusaha  keras  dalam  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  perencanaan  dan pengorganisasian  yang  telah  dibuat  sebelumnya  berdasarkan  arahan  dari  pihak pimpinan.
4) Pengawasan ( Controlling )
Pengawasan  merupakan  bagian  dari  proses  penentuan  yang  harus  dicapai  dan pelaksanaan  apa  yang  akan  dilakukan.  Dalam  pengawasan  biasanya  menyangkut pengujian atau penilaian dari pelaksanaan kegiatan pakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak.

## 3.2 Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  ( public  service )  merupakan  salah  satu  tugas  penting  pemerintah.
Moenir  (2015:  27)  menjelaskan  bahwa  pada  hakikatnya  pelayanan  merupakan  rangkaian kegiatan  berupa  proses.  Proses  ini  dilakukan  secara  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh bagian  organisasi  dalam  masyarakat.  Sedangkan  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  yang dijalankan oleh individu maupun  kelompok dengan berlandasakan faktor sistem, prosedur  dan metode  tertentu  dalam  upaya  memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai  hak  masing-masing (Moenir, 2015: 26)

## 3.3 E-Government
E-government berasal  dari  istilah Electronic-Government atau  dapat  diartikan  sebagai Pemerintahan  elektronik.  Dalam  arti  luas, e-government merupakan  transformasi  pemerintah berupa  pemerintah  yang  lebih  mengedepankan  digitalisasi.  Dengan  demikian, e-government yaitu  upaya  pemerintah  dalam  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  berbasis
elektronik  dengan  penataan  sistem  manajemen  yang  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi.
Pada suatu organisasi maupun lembaga pemerintah tentu memiliki bentuk upaya pencapaian tujuan yang baik yaitu dengan adanya visi misi lembaga. Termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang  yang  memiliki  visi  yaitu  “ Terwujudnya  Kabupaten  Karawang  sebagai  daerah  tujuan  wisata nasional dan internasional berbasis wisata alam dan budaya lokal”. Sedangkan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang diantaranya sebagai berikut.
1. Membangun  dan  mengembangkan  destinasi  wisata  daerah  berbasis  wisata  alam  dan  budaya lokal.
2. Mendorong  peran  serta  masyarakat,  dunia  usaha  dan  pemerintah  daerah  untuk  pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing.
3. Membangun  dan  mengembangkan  industri  pariwisata  yang  berciri  khas  budaya  lokal  serta menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal.
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan daerah.
Adanya visi dan misi dalam sebuah organisasi sangat penting dalam upaya menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi tersebut akan dapat berjalan dengan  baik apabila proses manajemen  pemerintah  terpenuhi.  Adapun  proses  manajemen  pemerintahan  yang  dikemukakan  oleh George. R yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
1. Perencanaan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam  pelayanan  publik berbasis e-government .
Dalam perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government ,  berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Kasi  bidang  Pengembangan  Destinasi Wisata  dan  Ekonomi  Kreatif  bahwa  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kedepannya akan melakukan kerjasama dengan masyarakat yang berada di wilayah sekitar objek wisata dalam membangun tempat pariwisata  yang  mampu  menarik  minat  pengunjung  yang  berasal  dari  dalam  atau  luar  kabupaten Karawang.  Kerjasama  antara  dinas  dan  masyarakat  sendiri  diharapkan  mampu  membangun perekonomian  untuk  masyarakat  di  wilayah  sekitar  objek  wisata.  Selain  itu,  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  melalui  Kasi  Bidang  Pemasaran  Pariwisata  dan  Budaya  akan mengembangkan  website resmi  Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang agar dapat mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  mengenai  pariwisata  dan  kebudayaan  yang terdapat di Kabupaten Karawang.
2. Pengorganisasian  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam  pelayanan  publik berbasis e-government .
Dalam  pengorganisasian  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam  pelayanan publik  berbasis e-government ,  bentuk  pengorganisasian  yang  dilakukan  sesuai  dengan  wewenang Bidang  Perencanaan  Pariwisata,  setiap  pegawai  di  bidang  tersebut  memiliki  tugasnya  masing  – masing  baik  melalui  media  online  maupun  terjun  langsung  ke  lapangan.  Hal  yang  menjadi  tugas
pokok Bidang Perencanaan Pariwisata adalah peninjauan dan sosialisasi terhadap perencanaan tempat wisata  baru,  baik  itu  kepada  pengelola,  pemilik,  pelaku  wisata  hingga  ke  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  agar  tempat  wisata  tersebut  dapat  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah terkait tempat wisata. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memiliki  staff  khusus  di  bidang  Pemasaran,  para  staff  ini  bertugas  untuk  mengenalkan  dan mempromosikan  tempat  wisata  dan  budaya  di  Kabupaten  Karawang,  salah  satu  media  yang digunakan oleh staff pemasaran yaitu dengan memanfaatkan media sosial yang dikelola oleh staff itu sendiri yang bertindak sebagai admin.
3. Pelaksanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawag dalam pelayanan publik berbasis e-government .
Tabel 1.1
Bentuk Pelaksanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government
Jenis Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengenalan Objek Wisata  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memberikan informasi  terkait  dengan  keberadaan  obek wisata di Kabupaten Karawang.  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memberikan sosialisasi  terkait  dengan  perkembangan informasi yag berkaitan dengan pariwisata dan  kegiatan  kebudayaan  Kabupaten Karawang.

## Sumber: Olahan Peneliti
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam  pelayanan  publik  berbasis e-government lebih  berfokus  pada  proses  pengembangan  pemasaran  pariwisata  dan  kebudayaan Kabupaten  Karawang  melalui  media  sosial.  Salah  satu  pelaksanaan  yang  telah  diterapkan  dalam pelayanan  publik  berbasis e-government oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Karawang  dengan  sosialisasi  dan pengenalan  objek  wisata  melalui  akun  resmi  media  sosial  milik dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  telah  memberikan  kemudahan  dalam pelayanan publik berbasis e-government .  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten Karawang telah  melakukan  sosialisasi  baik  kepada  pegawai  dinas  maupun  sosialisasi  secara  luas  kepada masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang melakukan rapat dan pelatihan teknis  kepada  pegawai-pegawai  dinas  di  bidang  pemasaran.  Selain  itu  sosialisasi  dan  pengenalan objek  wisata  maupun ragam  budaya  Karawang  yang  dilakukan  Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan Kabupaten Karawang kepada masyarakat melalui media sosial seperti akun instagram dan facebook
resmi  milik  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang.  Pemanfaatan  media  sosial tentu  sangat  berpengaruh  dalam  meraik  perhatian  masyarakat  luas  untuk  lebih  mengenal keberagaman budaya dan  pariwisata di  Kabupaten  Karawang.  Hal  ini dirasakan pula oleh peneliti bahwa media sosial ini sangat penting dalam membantu memberikan informasi pariwisata dan acara kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Karawang.  Pelayanan publik dalam bentuk e-government ini  memberikan  kemudahan  dalam  mempromosikan  pariwisata  dan  kebudayaan  yang  terdapat  di Kabupaten  Karawang  sehingga  keberdaan  pariwisata  dan  budaya  Karawang  semakin  dikenal  dan diketahui masyarakat luas, bukan hanya masyarakat pribumi tetapi masyarakat luar Karawang.
4. Pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pelayanan publik berbasis e-government .
Dalam  pengawasan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam pelayanan  publik  berbasis e-government ,  bentuk  pengawasan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten Karawang dilakukan oleh sejumlah staf Bidang Pariwisata terhadap tempat wisata yang telah  beroperasi  dan  memiliki  surat  izin  peninjauan  langsung  ke  lokasi  tempat  wisata  tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengawasan terhadap tempat wisata dan  hiburan  juga  didapat  dari  laporan  dari  masyarakat  sekitar  mengenai  tempat  tersebut  baik  itu laporan yang berdasarkan hasil pantauan lagsung masyarakat maupun melalui pesan masyarakat di media  sosial.  Serta  pengawasan  pelayanan  publik  berbasis e-goverment dilakukan  dengan memantau dan  menyaring  konten-konten produk  yang  diajukan  melalui  media  sosial,  karena  ada beberapa orang yang sering memposting ulasan yang tidak terkait dengan pariwisata dan budaya itu sendiri.  Selain  itu,  pengawasan  juga  dilakukan  dengan  memantau  beberapa  iklan  atau  promosi tempat  wisata  maupun  tempat  hiburan  yang  tidak  benar  adanya,  sehingga  mengurangi  tindakan penipuan terhadap wisatawan maupun masyarakat sekitar.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah  dijelaskan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Manajemen  Pemerintahan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam Pelayanan Publik berbasis E-government dilihat dari 4 fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu sebagai berikut.
1. Perencanaan  ( Planning )  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam Pelayanan  Publik  berbasis E-government berupaya  meningkatkan  pengembangan  pemasaran pariwisata  dan  budaya  Karawang  melalui  media  sosial  seperti website , instagram ,  dan  media sosial  lainnya.  Selain  itu,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  akan bekerja  sama  dengan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dalam  memberikan  perizinan pembangunan tempat wisata maupun tempat hiburan lainya melalui pembuat formulir online.
2. Pengorganisasian ( Organizing ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam Pelayanan Publik berbasis E-government bentuk pengorganisasian yang dilakukan sesuai dengan
wewenang  Bidang  Perencanaan  Pariwisata,  setiap  pegawai  di  bidang  tersebut  memiliki  tugasnya masing – masing baik melalui online maupun terjun langsung ke lapangan.
3. Pelaksanaan  ( Actuating )  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam Pelayanan Publik berbasis E-government dengan sosialisasi dan pengenalan objek wisata melalui akun resmi media sosial milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
4. Pengawasan  ( Controlling )  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  dalam Pelayanan  Publik  berbasis E-government dilakukan  dengan  memantau  dan  menyaring  konten- konten  produk  yang  diajukan  melalui  media  sosial  berdasarkan  unggahan  masyarakat  maupun ulasan dan pesan masyarakat di media sosial.
Berdasarkan  hasil  dari  kesimpulan,  maka  peneliti  ingin  menyampaikan  saran  yang  sekiranya  dapat bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, yakni:
1. Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Karawang  perlu  meningkatkan  akses  data-data dan  informasi  layanan  masyarakat  melalui e-government melalui website resmi  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
2. Perlu  adanya  sosialisasi  lebih  lanjut  dalam  penggunaan  layanan  informasi  publik  baik  yang berhubungan  langsung  dengan  kebudayaan,  informasi  pariwisata  maupun  ekonomi  kreatif Kabupaten Karawang.
3. Perlu  adanya  peningkatan  dalam  menerapkan e-government dalam  pelayanan  publik  seperti ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  mengelola  dan  mengoperasikan  akses  layanan informasi bagi masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Nurdin,  Ismail.  (2019). Kualitas  Pelayanan  Publik  (Perilaku  Aparatur  dan  Komunikasi  Birokrasi Dalam Pelayanan Publik) . Surabaya: Media Sahabat Cendekia
Moenir, H.A.S. (2015). Manajemen Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara
Nawawi, Zaidan. (2013). Manajemen Pemerintahan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen . Bandung: CV Mandar Maju
Sugiyono. (2019). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Maleong, Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rukayat,  Yayat.  (2017). Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  di Kecamatan  Pasirjambu .  Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu  Administrasi  No.  2  Tahun  XI.
https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik