PENDAHULUAN
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  maka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dibagi  atas daerah-daerah  provinsi,  provinsi  dibagi  atas daerah-daerah  kabupaten/kota.  Tiap-tiap
daerah  tersebut  mempunyai  hak  mengatur rumah  tangganya  sendiri  sebagaimana disebut  dengan  otonomi  daerah,  hal  ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 4, No. 2 Desember 2021 DOI: 10.31314/jsap.4.2.77-88.2021

## ANALISIS  TRANSPARANSI  DAN  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  KEUANGAN DESA OMBULO TANGO KECAMATAN TOLANGOHULA
Fitria Melynsyah Yusuf 1 , Yuwin Ali, 2 Sariyanti P. Bouti 3
1.2.3, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; fitriayusuf@umgo.ac.id, yuwinali@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 22 November  2021,  Disetujui: 24 Sesembar  2021, Publish 29 Desember 2021

## Abstract:
This  study  aims  to  analyze  the  transparency  and  accountability  of  financial  management  in Ombulo Tango village, Tolangohula sub-district. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach, with financial management indikator form mardiasmo. The results of this study are the village government has implemented good management but has not been optimal, It is good because the  village  government has made periodic reports, complete  with supporting documents for reporting to the district government, The results are less than optimal because the report is only made for the district government while the community does not yet have easy participation and access in terms of regional financial management. The community also complains that there is no information board that can be seen directly which is a form of accountability to the community.
Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  Ombulo  Tango  kecamatan  tolangohula.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deksriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  indikator  penelitian  pengelolaan keuangan  dari  Mardiasmo.  Hasil  penelitian  ini adalah  pemerintah  desa  sudah melaksanakan pengelolaan  dengan  baik  namun  belum  maksimal,  Baiknya  karena  pemerintah  desa  sudah membuat  laporan  secara  berkala,  lengkap  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  untuk pelaporan kepada pemerintah kabupaten, Hasil kurang maksimalnya karena laporan tersebut hanya  dibuat  untuk  pemerintah  kabupaten  saja  sedangkan  masyarakat  belum  memiliki partisipasi dan akses yang mudah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat juga mengeluhkan  belum  adanya  papan  informasi  yang  dapat  dilihat  secara  langsung  yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Kata kunci : Tranparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan
dan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara langsung.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah membentuk  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pemerintahan  desa,  Undang-Undang  inilah yang  menjadi  dasar  penguat  status daerah/desa sebagai lembaga pemerintahan dan
diharapkan dapat memajukan..masyarakat..untuk  dapat  bisa memberdayakan  masyarakat  didesa.  Desa sendiri  juga  sebagai  pemerintahan  yang terkecil juga harus melakukan pembaharuan guna untuk mendukung program pemerintah pusat  yakni  terciptanya  pemerintahan  yang pemerintahannya  bertanggungjawab  dan sejalan dengan prinsip demokrasi , desa juga diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan kehidupan  masyarakat  desa.  Kemajuan pembangunan desa ini tidak kalah pentingnya  dimana  pembangunan  pada daerah  desa  juga  memerlukan  adanya perencanaan,  pelaksanaan  yang  baik  serta dapat dipertanggungjawaban.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa harus  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan  dalam  proses  perencanaan dan  masyarakat  berhak  untuk  dapat mengetahui dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan  yang  didesa.  Mardiasmo
(2009)  juga  menyebutkan  bahwa  ada  tiga prinsip utama yang penting untuk mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni,
akuntabilitas,  transparansi  dan value  for money .  Akuntanbilitas  publik  merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang memegang amanah  untuk  bagi  yang  memberikan pertanggungjawaban mengungkapkan segala  aktivitas  yang  dilakukan  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang memberikan  amanah  itu.  Akuntabilitas diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dengan  dapat  untuk  menciptakan  suatu pengawasan  melalui  distribusi  kekuasaan pada  berbagai  pihak/lembaga  pemerintah sehingga bisa mengurangi setiap penumpukan  kekuasaan  dan  sekaligus menciptakan  kondisi  saling  mengawasi ( check  and  balance  system )  menurut  Krina (2012).
Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang  untuk  dapat  memperoleh  informasi tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh  pemerintahan  seperti  tentang  suatu kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan  program,  dan  hasil-hasil  yang telah dicapai, transparansi sendiri memiliki 2 aspek yakni sebagai berikut; (1). Komunikasi publik  oleh  pemerintah,  dan  (2)  hak masyarakat  terhadap  akses  informasi (Krina,2012).  Transparansi  dibangun  atas dasar  arus  informasi  yang  seluruh  proses pemerintahan bebas, informasi perlu diakses oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan oleh karena itu informasi yang tersedia harus ini    memadai  agar  dapat  dimengerti  dan dipantau (Corrynata,2015).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan
Yulianti (2019) menyatakan
bahwa pengelolaan  APBdesa  sudah  berjalan dengan  cukup  baik,  hal  ini  dapat  dilihat dengan  adanya  musyawarah  yang  dibuat desa  sebagai  tempat  pertukaran  informasi antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat, dan juga pemerintah desa sudah menyediakan  dokumen  seperti  APBDesa yang  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  yang berkeinginan  untuk  mengetahuinya,  adapun kekurangan  transparansi  ini  dalam  hal pengelolaan  APBDesa  di  Desa  Teluk Beringin,  yaitu  kurang  terbukanya  informasi tentang  anggaran  atau  pembiayaan  yang diinformasikan serta proses dalam pelaksanaan melalui  pembangunan  ini  desa kepada  masyarakat.  Selain  itu  pemerintah desa  juga    masih  tidak  menyediakan  papan informasi  untuk  pengumuman  desa  sebagai bentuk  transparansi  yang  dilakukan  dalam bentuk pengelolaan APBDesa untuk masyarakat  di  Desa  Teluk  Beringin. Selanjutnya  dalam  penelitian  Wahyu  (2018) berpendapat  bahwa  dari  segi  transparansi untuk  Desa  Borong  Pa’la’la  sepenuhnya sudah  hampir  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negri  Nomor  133  Tahun 2014  yakni  adanya  musrenbangdes  setiap awal  tahun  untuk  mengapresiasi  ide  atau keluhan  dari  warga  masyarakat,  selalu menginformasikan  secara  lisan,  tertulis jumlah  dana  yang  didapat  dari  pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai  kegiatan  setiap  pembangunan
yang  akan  atau  sedang  dikerjakan.  Oleh sebab  itu  Desa  Borong  Pa’la’la  dikatakan transparan.
Widiyanti  dalam  penelitiannya  (2017) berpendapat bahwa dalam pelaporan keuangan Desa Sumberejo untuk  semester pertama ini telah bisa terlaksana tepat waktu sesuai dengan  aturan  Permendagri  No.  113 Tahun  2014,  namun  berbeda  untuk pelaporan  semester  akhir  tahun  anggaran 2016  karena  masih  dalam  periode  berjalan belum bisa membuat keputusan hasil sesuai menurut  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 sedangakan  dari  segi  transparansi  untuk Desa  Sumberejo  sesuai  dengan  aturan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  yakni adanya  musrenbangdes  setiap  awal  tahun untuk mengapresiasikan ide ataupun keluhan  dari  masyarakat  setempat,  serta selalu  menginformasikan  secara  tertulis jumlah  dana  yang  didapat  dari  pemerintah desa, serta adanya papan informasi kegiatan pembangunan  yang  sedang  dikerjakan  oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan informasi, maka dalam konsep transparansi  dan  akuntabilitas  hal  yang paling  penting  ialah  terkait  keterbukaan dimana masyarakat diberi kemudahan untuk dapat  mengakses  segala  informasi  yang menjadi hak masyarakat. Hal sesuai dengan apa  yang  disebutkan  pada    aturan  Undang- Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik  dimana  pada Bab  2  Pasal  2  Ayat  1  disebutkan bahwasannya setiap informasi publik bersifat
terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap pengguna  informasi  publik.  Sesuai  prinsip demokrasi kepala desa mempunyai kewajiban  untuk  dapat  memberikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk dilaporkan  kepada  bupati/walikota  melalui camat  satu  kali  dalam  satu  tahun,  laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali saja dalam satu tahun dalam  musyawarah  BPD,  dan  rutin  untuk menginformasikan  laporan  penyelenggaran pemerintah  desa  ini  kepada  masyarakat dapat  berupa  selembaran  yang ditempelkan pada  papan  pengumuman,  diinformasikan secara  lisan  dalam  berbagai  bentuk pertemuan  masyarakat  yang  ada  desa. Berdasarkan dari teori dan beberapa temuan yang  telah  dilakukan  diatas  peneliti menyimpulkan bahwa apa itu good governance akan tercipta apabila pemerintah  daerah  sudah  menerapkan prinsip  tranparansi  dan  akuntabilitas  yang merupakan unsur penting dalam
menjalankan  pemerintahan  dalam  hal pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian  ini  untuk  dapat  menganalisis bagaimana proses transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dilingkungan  yang  ada  didesa  Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula.
Faktanya  berdasarkan  observasi  awal yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  pada kantor  Desa  Ombulo  sendiri,  masih menemukan  bahwa  kurangnya  proses transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
didesa Ombulo Tango, dalam hal transparansi  pemerintah  desa  Ombulo Tango  belum  mampu  mengoptimalkan media  yang  ada  untuk  digunakan  sebagai bentuk  fasilitas  untuk  memberikan  informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Hal itu seperti belum maksimalnya  sumber  informasi  berupa papan  pengumuman  ataupun  papan-papan informasi  mengenai  anggaran  penerimaan dan belanja desa, padahal masyarakat desa harus mengetahui juga dan ikut serta dalam mengawasi  pengelolaan  keuangan  desa tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak masyarakat yang tidak dan belum mengetahui  hal  anggaran  pendapatan  yang diterima  oleh  pemerintah  desa,  dan  hal  ini juga  dapat  menimbulkan  kurangnya  rasa percaya  masyarakat  terhadap  pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa serta  pemerintah  desa  tidak  melibatkan masyarakat  dalam  proses  untuk  dapat melaksanakan  kegiatan  musrenbang  desa yang  membicarakan  masalah  dan  potensi yang  terjadi  di  desa  tersebut.  Selain  itu prinsip  akuntablitas  belum  sepenuhnya diterapkan  oleh  pemerintah  desa  Ombulo Tango  sendir  karena  dalam  hal  ini pemerintah  desa  belum  memahami  tentang pengelolaan  pembelanjaan  desa  dimana masih ada potongan pajak untuk pembelanjaan tersebut, contoh
pembelanjaan  desa  yang  dapat  potongan pajak  adalah  honor/insentif,  upah  kerja, servis, ATK, pakaian  dinas, alat kebersihan,
makan  minum,  foto  copy,  computer,  printer, kamera  dan  lain-lain,  dalam  hal  ini  juga pemerintah  desa  Ombulo  Tango  hanya melaporkan soal pertanggungjawaban
kepihak inspektorat saja dan tidak melibatkan masyarakat.
Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak untuk  dapat  mengetahui  anggaran  tersebut akan  tetapi  juga  memiliki  hak  untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan  anggaran  yang  sudah dilaksanakan. Pemerintah daerah seharusnya perlu juga menyiapkan
kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan  informasi,  kebijakan  ini  akan memperjelas  bentuk  informasi  yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  ataupun  bentuk informasi  yang  bersifat  rahasia,  bagaimana cara mendapatkan informasi itu, lama waktu untuk mendapatkan informasi, serta prosedur  pengaduan  apabila  informasi tersebut  tidak  /  belum  sampai  kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan ini desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen  yang  baik  dan  akuntabel, Karena  dana  tersebut  dalam  jumlah  yang banyak dan sangat besar.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian
yang peneliti
digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni penelitian  kualitatif.  sumber  data  primer adalah  data  yang  didapatkan  melalui  suatu kegiatan wawancara dengan subjek penelitian  dan  dengan  melakukan  observasi
atau pengamatan secara langsung dilapangan  dan  juga  bahwa  data  sekunder merupakan  sumber  data  yang  tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Transparansi
Berdasarkan  keseluruhan  dari  hasil wawancara  diatas  maka  itu  peneliti  dapat menganalisis,  serta  dapat    menyimpulkan bahwa tingkat transparansi tentang pengelolaan keuangan desa belum
sepenuhnya termasuk dalam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh mardiasmo  dimana  anggota  masyarakat juga  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama untuk  dapat mengetahui  proses pengeloaan keuangan desa karena menyangkut hak dan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sangat jelas  dalam  wawancara  yang  dilakukan bahwa  masyarakat  pada  umumnya  tidak mengetahui  adanya  informasi  jelas  tentang pengelolaan keuangan desa. Teori transparansi  keuangan  dalam  kerangka konseptual  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  (2010)  menyatakan bahwa  pengertian  transparansi  ini  adalah untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka  dan  jujur  kepada  seluruh  anggota masyarakat yang ada berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  juga memiliki  hak  untuk  dapat  mengetahui  ini secara  terbuka  dan  juga  menyeluruh  atas
pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang  dapat  dipercaya  menurut  peraturan pada  perudang-undangan.  Pengertian  lain dijelaskan  oleh  sukrisno  agoes  dan  i  cenik ardana  (2009)  yakni  tranparansi  berarti sebuah kewajiban bagi para pengelola untuk bisa menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan penyampaian informasi.
Keterbukaan  yang  dimaksud  dalam menyampaikan informasi juga harus lengkap,  benar,  dan  tepat  waktu  kepada semua  pemangku  kepentingan.  Tidak  boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan,  ditutup-tutupi,  atau  ditunda untuk  pengungkapanya  kepada  pihak  yang lain.  Transparansi  merupakan  salah  satu aspek yang mendasar guna akan terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintah yang  baik,  dan  juga    perwujudan  tata pemerintahan yang baik dengan mensyaratkan adanya keterbukaan
informasi, keterlibatan, dan juga kemudahan akses  bagi  setiap  masyarakat  terhadap proses  penyelenggaraan  pemerintah.  (Hari Sabarno,2009).  Keterbukaan  dan  kejujuran kepada  masyarakat  desa  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  juga memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka  dan  menyeluruh  atas  setiap  apa yang menjadi tanggungjawabnya dibuat oleh pemerintahan dalam sumber daya yang ada telah dipercayakan kepadanya dalam ketaatan  pada  aturan  perundang-undangan (Abdul  Hafiz,  2011).  Pengelolaan  keuangan
ini  desa  tentunya  harus  dilakukan  dengan manajemen  yang  baik  dan  akuntabel, Karena  dana  tersebut  dalam  jumlah  yang banyak  dan  sangat  besar  maka  dalam proses  pengelolaannya  harus  transparan, tepat  sasaran  juga  penggunaannya  harus kebutuhan masyarakat.
Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  indikator  teori  dari  ahli mardiasmo  (2009)  guna  untuk menganalisis proses  jalanya  transparansi  pengelolaan keuangan didesa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula  Kabupaten  Gorontalo.  Dalam teori  ini  ahli  mardiasmo  2009  sudah menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan pengelolaan  anggaran  daerah  secara  utuh. Transparansi  sendiri  dapat  memberikan  arti bahwa  anggota  masyarakat  memiliki  hak dan  juga  akses  yang  sama  untuk mengetahui  suatu  proses  anggaran  karena ini  menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat, terutama dalam hal untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup banyak  masyarakat.  Sebagaimana  menjadi fokus  dalam  penelitian  diatas  adalah bagaimana proses tranparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah desa Ombulo Tango. Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan  dari  hasil  wawancara  dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti  menemukan  bahwa  didesa  Ombulo Tango  Kecamatan  Tolangohula  Kabupaten Gorontalo  ini  belum  sesuai  dengan  prinsip
transparansi menurut para ahli teori indikator oleh mardiasamo.  Peneliti menyimpulkan  ini karena  dari  hasil  wawancara  beberapa informan menyatakan bahwa adanya informasi  dari  pemerintah  desa  namun hanya  melalui  website  saja,  sedangkan beberapa  masyarakat  masih  tidak  mengerti akan  hal  tersebut,  pemerintah  daerah  juga masih kurang untuk memaksimalkan kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk bisa  mengetahui  pengelolaan  keuangan desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa Ombulo  Tango  ini.  Temuan  lain  yang ditemukan  oleh  peneliti  juga  memperoleh kesamaan  yang  ditemukan  oleh  Wiken yulianti  dalam  judul  peneltiannya  “Analisis Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  pada  Desa Teluk  Beringin  Kecamatan  Gunung  Toar Kabupaten  Kuantan  Singingi”  dari  penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa transparansi dalam hal pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan  Singingi  sudah  berjalan  dengan cukup  baik,  hal  ini  dilihat  dengan  adanya musyawarah desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan  juga  masyarakat,  dan  juga  pemerintah desa yang menyediakan dokumen APBDesa untuk    dapat  dilihat  oleh  masyarakat  yang ingin  untuk  bisa  mengetahuinya.  Adapun kekurangan transparansi dalam pengelolaan APBDesa  di  Desa  Teluk  Beringin,  ialah kurang terbukanya informasi-informasi
seperti    tentang  anggaran  pembiayaan dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan  yang didesa  kepada  masyarakat.  Selain  itu, pemerintah desa juga tidak dapat menyediakan papan informasi yakni pengumuman desa, sebagai bentuk transparansi  dalam  pengelolaan  APBDesa untuk  masyarakat  di  Desa  Teluk  Beringin. Adapun  faktor  yang    mendukung  dan penghambat dalam penelitian ini ialah faktor pendukung  lain  seperti  aturan  yang  telah berlaku,  ketepatan  fungsi  dan  isu  yang berkembang    selama  ini,  sedangkan  faktor lain  yang  menjadi  penghambatnya  lainya ialah  kurangnya  sosialisasi  kepada  rakyat, dan  kurang  profesionalisme  (SDM)  dan rendahnya partisipasi masyarakat.

## 2.  Akuntabilitas
Dari  hasil  wawancara  serta  analisa yang dibuat oleh peneliti sebagaimana telah dijelaskan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa prinsip  akuntabilitas  menurut  mardiasmo juga  belum  sepenuhnya  diterapkan  oleh pemerintah  desa  Ombulo  Tango.  Dimana prinsip akuntabilitas prinsip pertanggungjawaban  publik  yang  berarti bahwa  semua  proses  penganggaran  yang dimulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  dan pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggung  jawabkan dengan  baik  kepada  para  pemerintah kabupaten  Gorontalo  dan  juga  sampa kepada  masyarakat.  Faktanya  dari  hasil keseluruhan    wawancara  diatas  masih  ada yang  belum  mengetahui  bentuk  laporan
pertanggungjawaban  yang  dibuat  tersebut, memang  pemerintah  desa  selalu  membuat laporan  secara  berkala  namun  hanya disampaikan  untuk  pemerintah  pusat  saja sebagai tujuan, sedangkan untuk masyarakat  sendiri  hanya  mengetahui  akan adanya laporan secara berkala yang dibuat. Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan  bahwa  transparansi  adalah bentuk  memberikan  informasi  keuangan yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada perundang-undangan.
Transparansi  menjadi  sangat  penting bagi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  dalam pemerintahan  untuk  dapat  menjalankan mandate dari  rakyat.  Mengingat  pemerintah saat  memiliki  kewenangan  mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak  bagi  orang  banyak,  pemerintah harus  bisa  menyediakan  informasi  yang lengkap  mengenai  apa  yang  dikerjakannya. Dengan demikian transparansi akan menjadi instrumen  paling  penting  yang  dapat menyelamatkan uang rakyat dari kemungkinan  perbuatan  korupsi.  Menurut ahli  Mardiasmo  (2009),  Akuntabilitas  publik juga  merupakan  suatu  kewajiban  pihak pemegang amanah ( agent ) untuk
memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan,
melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal ) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas  juga  merupakan  alat instrumen  untuk  kegiatan  kontrol  terutama dalam  pencapaian  hasil  pada  proses pelayanan  publik  oleh  pemerintah.  Dalam hubungan  ini  tentu  diperlukan  evaluasi kinerja  yang  dilakukan  untuk  mengetahui sejauh  mana  pencapaian  hasil  serta  cara- cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.  Pengendalian  sebagai  bagian  yang penting dalam manejemen yang baik adalah hal yang  saling  menunjang  dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak  dapat  berjalan  efisiensi  dan  efektif apabila  tidak  ditunjang  dengan  sistem mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya  (Nasirah,2016).  Waluyo  (2017) mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  suatu keadaan yang dapat
dipertanggungjawabkan, akuntabel juga memiliki  arti  kemampuan  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  pemerintah dengan  secara  eksplisit,  dan  sesuatu  yang bisa  untuk  dapat  diperhitungkan  atau dipertanggung jawabkan.
Adapun dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan  teori  menurut  mardiasmo (2009) untuk menganalisis proses akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa Ombulo Tango. Mardiasmo juga
menjelaskan  bahwa  suatu  akuntanbilitas publik  merupakan  kewajiban  bagi  pihak pemegang amanah untuk dapat memberikan suatu seperti
bentuk pertanggungjawaban..mengungkapkan segala  aktivitas  yang  dilakukan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang memberikan  amanah.  Akuntabilitas  juga dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban untuk bisa da
dapat
mempertanggungjawabkan  suatu  kegagalan atau  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang sudah  direncanakan  sebelumnya  melalui
suatu
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Sebagaimana menjadi fokus penelitian yang  telah  digambarkan  dari  penelitian diatas  di  fokuskan  pada  bagaimana transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  Ombulo  Tango  Kecamatan Tolangohula.  Akuntabilitas  ini  dapat  juga diartikan  sebagai  kewajiban-kewajiban  dari pihak  individu  atau  perusahaan  yang  telah dipercayakan  untuk  bisa  mengelola  sumber daya publik, yang bersangkutan harus dapat menjawab
hal-hal menyangkut tanggungjawab.
Menurut  Halim  (2014)  akuntabilitas adalah  suatu  kewajiban  untuk  dapat  dan bisa  memberikan  pertanggungjawaban  atau menjawab  atau  menerangkan  kinerja  dan tindakan  oleh seseorang atau badan hukum sah  atau  pimpinan  suatu  organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan  untuk  dapat  langsung mengakases  suatu  pertanggungjawaban. Suatu perusahaan dan atau organisasi dapat dikatakan  akuntabiltas  jika  perusahaan  atau organisasi  tersebut  mampu  menyajikan informasi secara terbuka dalam pertanggungjawaban  mengenai  keputusan yang  diambil,  dan  informasi  yang  bersifat rahasia,  bagaimana  caranya  mendapatkan informasi itu, lama waktu untuk mendapatkan  informasi  tersebut,  serta prosedur  pengaduan  apabila  informasi tersebut  tidak  /  belum  sampai  kepada masyarakat.
Sedangkan  menurut  Mahmudi  (2010) akuntabilitas  adalah  suatu  kewajiban  agen (pemerintah)  untuk  dapat  bisa  mengelola sumber daya, melaporkan,
serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan  sumber  daya  publik  kepada pemberi  mandat.  Kemudian  Seperti  yang dikemukakan  Mardiasmo  (2009)  yakni akuntabilitas merupakan satu prinsip pertanggungjawaban  kepada  publik  terbuka yang  berarti  seluruh  proses  penganggaran mulai dari proses Penyusunan, perencanaan,  pelaksanaan)  harus  benar- benar  dilaporkan  dan  dapat  dipercaya  serta dipertanggunjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat.  Menurut  hasil  observasi  awal yang ditemui peneliti di kantor desa Ombulo Tango  Kecamatan  Tolangohula  bahwa pemerintah  desa  masih  kurang  akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan analisis  peneliti,  maka  peneliti  menemukan bahwa didesa Ombulo Tango sendiri, dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntablilitas  ini  dikarenakan  masih  ada masyarakat  yang  belum  bisa  tau  mengenai laporan yang
dipertanggungjawaban
pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan  desa.  Hal  yang  ditemui  ini memiliki kesamaaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh wiken yulianti bahwa  dimana  dalam  hal  pengelolaan keuangan pemerintah desa tidak memberikan informasi mengenai
penggunaan  anggaran  serta  pelaksanaan pembangunan  desa.  Hal  ini  tentunya  tidak sejalan  dengan  prinsip  akuntabilitas  yang dikemukakan  oleh  ahli  mardiasmo  dimana yang  dimaksud  dalam  prinsip  akuntabilitas adalah  prinsip-prinsip  .pertanggungjawaban publik  yang  berarti  bahwa  segala  proses untuk penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan,
dan pelaksanaannya  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggung  jawabkan kepada  DPRD  dan  juga masyarakat.  Hal  ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu .
Dari  uraian  diatas  melalui  observasi awal  yang  telah  dilakukan  dan  keseluruhan hasil  wawancara  serta  hasil  analisis  peneliti maka  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip- prinsip  akuntabilitas  oleh  pemerintah  desa Ombulo  Tango  dalam  hal  pengelolaan keuangan  desa  sudah  cukup  baik  karena
pemerintah  desa  selalu  berupaya  membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala namun  masih  ada  masyarakat  yang  belum juga  dapat  mengetahui  mengenai  laporan pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh pemerintah desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pemabah-asan yang  sudah  ada  diatas  maka  mengenai Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan  Tolangohula  sendiri  sudah  bisa melaksanakan  pengelolaan  dengan  baik hanya  saja  belum  maksimal,  hal  Baiknya karena  pemerintah  desa  sudah  bisa membuat laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara berkala, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung  untuk  dijadikan  bukti  pelaporan kepada pemerintah kabupaten yang berkaitan, Hasil kurang maksimalnya karena laporan  tersebut  hanya  dilaporkan  untuk pemerintah  kabupaten  Gorontalo  saja, sedangkan  masyarakat  belum  memiliki partisipasi dan akses yang mudah dalam hal pengelolaan  keuangan  daerah.  Masyarakat juga  mengeluhkan  belum  adanya  papan informasi yang dapat dilihat secara langsung yang
merupakan bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo  dapat  dikatakan  belum  bisa
sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas.

## SARAN
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti adalah agar penerapan Transparansi
dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  Ombulo  Tango  Kecamatan Tolangohula :
1.  Pemerintah desa sendiri juga diharapkan lebih  mampu  lagi  meningkatkan  dan mendorong  masyarakat  agar  lebih  ikut serta  dan  berperan  aktif  untuk  hadir dalam  forum  rapat  musrenbang  agar pemerintah  dapat  menerima  setiap masukan-masukan dari masyarakat.
2.  Pemerintah  desa  juga  agar  dapat
memakasimalkan tentang bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
berdasarkan  aturan  yang  ada,  seperti melibatkan  masyarakat  dalam  proses perencanaan  pengelolaan  keuangan desa,  pemasangan  papan  informasi terkait  anggaran,  dan  untuk  pelaporan juga  dibuatkan  yang  dapat  diakses  oleh
seluruh pihak terkait termasuk masyarakat. 3.  Ada  baiknya  Badan  Pengawas  Daerah
melakukan  pengawasan  lebih  Untuk menjaga stabilnya pengelolaan keuangan desa Ombulo Tango, sehingga  dapat  membuat  pengelolaan keuangan  desa  yang  transparan  dan akuntabel.
4.  Masyarakat  agar  dapat  terus  mengawal bagaimana  untuk  proses  pengelolaan keuangan  desa  Ombulo  Tango  sendiri yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa berdasarkan aturan yang sudah ada, dan dapat  menjalin  kerja  sama  dengan pemerintah desa khususnya.
5.  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan meneliti tentang bagaimana suatu proses transparansi  dan  proses  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  ini  agar lebih mendalami kajian penelitiannya.

## Referensi
Abdul  Hafiz  Tanjung.  (2011). Akuntansi, Transparansi, dan
Akuntabilitas
Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran
pemerintah . Jakarta : Selemba Empat
Hari  Sabarno, Memandu  Otonomi  Daerah Menjaga  Kesatuan  Bangsa ,  Sinar Grafika Graha, Jakarta, 2008
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik edisi kedua . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mahmudi.  2010. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Jakarta. STIE YKPN
Rossa,  Sunardi.  2019  Manajemen  Alokasi Dana  Desa  dalam  Upaya  dan  Strategi untuk dapat Mewujudkan Desa Sejahtera  Mandiri  di  Desa  Cihambulu, Kec.  Pabuaran,  Kab.  Subang,  Jawa Barat
Saryono (2010), Metode Penelitian Kualitatif . PT. Alfabeta : Bandung
Sukrisno  agoes  dan  i  cenik  ardana  (2009) Agoes,  Sukrisno,  I  Cenik  Ardana.
(2009). Etika  Bisnis  dan  Profesi: Tantangan untuk Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta : Salemba Empat. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.
Bandung : Alfabeta
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
Republik
Waluyo,(2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Yulianti, Wiken. (2019). Analisis Transparansi dalam hal untuk Pengelolaan Anggaran dalam Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk  Beringin  Kecamatan  Gunung
Toar Kabupaten Kuantan Singingi
Lalolo  Krina  P.  (2012). Indikator  dan  alat ukur akuntabilitas,sebagai bentuk transparasi  dan  juga  partisipasi . Sekretaris  Good  Public  Governance.
Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional Yulianti, Wiken. (2019). Analisis Transparansi pelaporan dalam Pengelolaan Anggaran desa Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk  Beringin  Kecamatan  Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(ADD)  di  Desa  Borong  Pa’La’La Pattallassang Kabupaten Gowa.
Widiyanti,Arista.(2017).  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  pada  Desa
Sumberejo  dan  Desa  Kandung  di
Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan)
Rossa,  Sunardi.  2019  Manajemen  Alokasi Dana  Desa  dalam  rangka  Upaya  dan Strategi  Mewujudkan  Desa  Sejahtera Mandiri  di  Desa  Cihambulu,  Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun  2014  menjelaskan    tentang aturan Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.