## 477
Volume 11, Nomor 1, Maret 2024; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 477-486

## EKSKLUSI SOSIAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA
Studi Kasus: Kesenjangan Digital dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Meika  Pasondi, Magister  Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Indonesia

## Abstrak
Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  memutuskan  untuk  melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi  resiko  penyebaran  virus  Corona,  terutama  pada  anak-anak. Kegiatan PJJ sudah diberlakukan sejak bulan April 2020 sampai saat ini. Dilansir dari laman covid19.go.id, terdapat beberapa daerah yang masih berada di zona merah, yaitu memiliki resiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Daerah lain didominasi dengan warna oranye, menunjukkan resiko penularan virus Corona dalam  tingkat  sedang.  Sedangkan  zona  kuning  menandakan  tingkat  resiko rendah, dan zona hijau artinya tidak ada kasus. Khusus bagi zona kuning dan hijau,  pemerintah  kembali  memperbolehkan  pembelajaran  tatap  muka.  Lain halnya  dengan  daerah  yang  masih  memiliki  resiko penyebaran  dalam  tingkat sedang  hingga  tinggi,  keduanya  harus  mematuhi  aturan  untuk  tetap  belajar secara  daring.  Pembelajaran  Jarak  Jauh  tentunya  tidak  serta  merta  berjalan mulus.  Ada  banyak  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaannya.  Baik  guru maupun peserta didik harus beradaptasi dengan model belajar darurat seperti ini.
Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan  pembelajaran  di  zona  selain  merah  dan  oranye,  yakni  di  zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Prioritas utama pemerintah adalah  untuk  mengutamakan  kesehatan  dan  keselamatan  peserta  didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat  secara umum, serta mempertimbangkan  tumbuh  kembang  peserta  didik  dan  kondisi  psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kondisi Pandemi  COVID-19  tidak  memungkinkan  kegiatan  belajar  mengajar berlangsung  secara  normal.  Terdapat  ratusan  ribu  sekolah  ditutup  untuk mencegah penyebaran, sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, dan sekitar empat  juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh.  Beberapa  kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  Pembelajaran  Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam  penuntasan  kurikulum.  Sementara  itu,  tidak  semua  orang  tua  mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Para peserta didik juga mengalami  kesulitan  berkonsentrasi  belajar  dari  rumah  serta  meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini,  izin  pembelajaran  tatap  muka  diperluas  ke  zona  kuning,  dari  sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap  dilakukan  secara  bertingkat  seperti  pada  SKB  sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan  apakah  daerah  atau  sekolahnya  dapat  mulai  melakukan pembelajaran tatap muka. Penentuan zonasi daerah sendiri tetap mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID- 19 nasional, yang dapat  diakses pada laman https://covid19.go.id/peta-risiko. Berdasarkan  pemetaan  tersebut,  zonasi  daerah  dilakukan  pada  tingkat kabupaten/kota.  Terkecuali  untuk  pulau-pulau  kecil,  zonasinya  menggunakan pemetaan  risiko  daerah  yang  dilakukan  oleh  satgas  penanganan  COVID-19 setempat.
Kata Kunci: Eksklusi Sosial, Pendidikan

## PEMBAHASAN
Eksklusi Sosial dan Pendidikan Dunia  dan  perubahan  sosial berlangsung cepat dan masif, menyentuh setiap sisi kehidupan umat manusia. Begitu pula dalam pendidikan di  Dunia  pada  umumnya  dan  di Indonesia pada khususnya yang sedang mengalami  perubahan  sosial  pasca pandemi  Covid-10.  Pendidikan  sangat erat kaitannya dengan mobilitas sosial. Pendidikan  adalah  salah  satu  bekal modal  sosial  utama  manusia  dalam menjalankan  kehidupan.  Pendidikan yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  menjadi  hak  dasar  bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan
pendidikan secara merata  dan  maksimal,  sebagai  hak konstitusional maka negara yang dalam hal  ini  pemerintah  yang  menjadi tanggung  jawab  harus  dipenuhi  hak
mendapatkan  pendidikan  tersebut dengan  baik.  Permasalahan  yang selama ini timbul diantaranya kurangnya perhatian pemerintah dalam  menyediakan  sarana  dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga wilayah-wilayah terpencil,  terluar  dan  pelosok  daerah yang  masih  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
David  Byrne  mengatakan  “ our focus on education will be closely related to  what  is  generally  called  ‘social mobility’ but might  better be understood as  the  ways  in  which  formal  education processes  generate  a  mix  of  ‘human capital’ and ‘cultural capital’ which are key control parameters determining the character  of  trajectories  of  individual
MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024 | 479
lives 1 ”. Human  capital dan Cultural Capital menjadi  kunci  utama  dalam menentukan jalan
kehidupan seseorang.  Pemikiran  teori human capital didasarkan  atas  penanaman perilaku  yang  memberikan  prirotas pada  pilihan-pilihan  yang  disukai ( preferences )  diantara  keterbatasan dan  pilihan-pilihan  atas  berbagai kesempatan.  Hal  inilah  yang  membuat orang memusatkan pentingnya pendidikan. Cultural  capital adalah keadaan  seseorang  yang  memiliki disposisi  yang  baik,  kompetensi, berbagai  pilihan  yang  diraih  melalui proses sosialisasi dan hasilnya berpengaruh  pada  kehidupan  sosial ekonomi 2 . Kebijakan  pembelajaran  jarak jauh  (PJJ)  merupakan  tanggung  jawab pemerintah,  sehingga  semua  peserta didik  tetap  dapat  mendapatkan Pendidikan  yang  layak  ditengah pandemic  Covid-19  ini.    Bila  hal  ini terselenggara  dengan  baik,  maka kebijakan  ini  bersifat  inklusif.  Namun seiring  berjalannya  waktu,  mulai terciptanya  jurang  kesenjangan  yang terjadi  diantara  peserta  didik  dan mengakibatkan kebijakan ini cenderung  tidak  adil.  Ada  kelompok yang mengalami eksklusi sosial, karena adanya ketidakmerataan
mutu pendidikan (antara sekolah di kota dan pelosok  pedesaan).  Yang  dimaksud dengan eksklusi sosial adalah : a multi-
1 Byrne, David. Social Exclusion. Open University Press. Mc Graw-Hill Education. 2005. hal 133
dimensional  process,  in  which  various forms  of  exclusion  are  combined; participation  in  decision  making  and political  process,  access  to  employment and material resources, and integration into  common  cultural  process 3 .  Suatu proses  multidimensi,  dari  berbagai bentuk  eksklusi  yang  dipadukan; proses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berpolitik, akses  bagi  pekerja  dan  sumber  daya material,  serta  integrasi  kedalam proses  kultur  yang  ada.  Implikasi eksklusi  sosial  dalam  kebijakan pendidikan selain mengakibatkan kekurangan human  capital ,  juga mengakibatkan  kekurangan  modal sosial  yang  sangat  diperlukan  untuk membangun bangsa. Tenaga kerja yang berkualitas  tentu  sangat  dibutuhkan dalam  pasar  dan  dunia  industri  agar dapat  memperoleh  modal  ekonomi. Proses  ini  merupakan  eksklusi  yang secara sistematis terjadi akibat kebijakan  pemerintah.  Pemerintah memberikan kebijakan alternatif metode  pembelajaran  yang  digunakan selama pandemi Covid-19 yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Pemberlakuan kebijakan PJJ yang telah berlangsung  kurang  lebih  satu  tahun ternyata  mengakibatkan  munculnya kesenjangan  sosial  terutama  dalam bidang  digital.  Fenomena  kesenjangan sosial pun turut menyebabkan eksklusi sosial.
2 Royce, Edward. Peverty & Power. Rowman& Littlefield Publisher.hal 77.
3 Byrne, David, op cit  hal 2.
480 | MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024

## KESENJANGAN SOSIAL (DIGITAL)
Masyarakat  terdiri  dari  beragam individu  yang  semuanya  berbeda. Gagasan  tentang  kesenjangan  sosial hanya  mengacu  pada  perbedaan parameter  tertentu  dan  memiliki pengaruh  terhadap  posisi  sosial  antar individu. (Hradil 2001:30) mengatakan bahwa  kesenjangan  sosial  terjadi, ketika  seseorang  dalam  masyarakat menerima lebih banyak barang berharga  daripada  orang  lain  karena posisi  mereka  dalam  suatu  jaringan masyarakat. (Goldman 2001:23) mengatakan  bahwa  karakteristik  fisik atau  ras  seseorang  bisa  memberikan keuntungan atau kerugian dalam suatu jaringan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial terjadi  bukan  hanya  dari  perbedaan signfikan  dari  segi  materil  (deprivasi) atau  ekonomi  tapi  juga  terjadi  karena perbedaan  fisik  dan  ras  dalam  suatu jaringan masyarakat. Dalam masyarakat  kini  baik  di  negara berkembang  dan  maju,  aturan  tentang kebijakan  sosial  telah  diarahkan terhadap ketidakadilan atau
kesenjangan  ekonomi  dan  sosial. Namun  demikian  dalam  upayanya, faktanya  kesenjangan  masih  ada dimana-mana.  Termasuk  kesenjangan digital  yang  terjadi  ditengah-tengah pelaksanaan  pembelajaran  jarak  jauh. Kesenjangan  yang  terjadi  dalam  dunia Pendidikan  di  Indonesia  telah  lebih dulu  hadir  jauh  sebelum  pandemi Covid-19. Jurang kesenjangan semakin
terbuka  lebar  setelah  kegiatan  belajar tatap  muka  ditiadakan  dan  digantikan dengan sistem daring. Pembelajaran daring menunjukkan jurang pemisah antara si miskin  dan  si  kaya  dalam  dunia pendidikan. Kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat semakin terlihat jelas. Di sisi lain, pembelajaran daring juga menunjukkan kesenjangan digital  yang  cukup  parah  di  Indonesia. Kesenjangan tersebut kemudian berdampak pada kompetisi pendidikan yang  tidak  adil  ketika  pembelajaran daring  dilaksanakan.  Orang  miskin kesulitan  mendapatkan  pembelajaran yang memadai karena tak memiliki oleh sarana teknologi seperti komputer dan gawai  (gadget)  untuk  menjalankan pembelajaran  daring.  Hal  tersebut menjadi awal mula munculnya kesenjangan  digital.  Jika  peserta  didik memiliki  sarana  teknologi,  namun terkendala oleh jaringan internet yang belum ter cover atau tidak stabil akibat dari  salah  satu  bentuk  kesenjangan digital  di  Indonesia.  Pembelajaran daring  adalah  pembelajaran  yang dilakukan dan dialami melalui internet baik  secara  sinkron  maupun  asinkron. Jika  dilakukan  secara  sinkron,  ada interaksi  antara  pendidik  dan  peserta didik pada saat melakukan pembelajaran daring. Sementara maksud  dari  asinkron  adalah,  bahwa pembelajaran  bisa  dilakukan  tanpa perlu hadir secara bersama baik online maupun  secara  fisik  (Singh  dan Thurman,  2019).  Pembalajaran  daring
MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024 | 481
secara  sinkron  biasanya  dilakukan melalui  konferensi  video  dengan menggunakan  aplikasi Zoom , Google Meet misalnya,  atau  belajar  melalui streaming. Sementara belajar asinkron, guru  biasanya  mengirimkan  modul, catatan, atau video pembelajaran pada peserta  didik  untuk  dipelajari  secara mandiri. Jadi setiap konten materi bisa dipelajari  kapan  saja.  Meski  ada  dua jenis pembelajaran dalam pembelajaran daring, namun esensinya tetap  sama,  yakni  pembelajaran dilakukan  secara  jarak  jauh.  Peserta didik  dan  guru  dihubungkan  melalui internet  agar  pembelajaran  dapat berlangsung.
KESENJANGAN  SOSIAL → EKSKLUSI SOSIAL
Van Dijk (dalam Van Deursen dan Van  Dijk,  2010)  mengatakan,  istilah kesenjangan  digital  awalnya  mengacu pada  kesenjangan  dalam  akses  ke komputer. Ketika internet berkembang dengan  cepat  di  dalam  masyarakat istilah  tersebut  berkembang  tidak hanya  kesenjangan  dalam  akses  ke komputer,  namun  juga  kesenjangan dalam  akses  ke  internet.  Menurut  Van Deursen  dan  Van  Dijk  (2010)  hal penting  dalam  kesenjangan  digital adalah perbedaan kepemilikan keterampilan  digital.  Kesenjangan digital  adalah  kesenjangan  dalam mengakses  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  baik  kesenjangan kepemilikan,  kesenjangan  menguasai penggunaan,  maupun  kesenjangan
dalam  mengakses  internet.  Keniston dan Kumar (2003) menguraikan empat macam  kesenjangan  digital  yakni pertama,  kesenjangan  digital  yang terjadi di seluruh dunia baik di negara industri  atau  negara  berkembang, antara orang kaya, terpelajar, berkuasa dengan  mereka  yang  tidak  berada  di posisi  itu.  Kedua,  kesenjangan  dalam hal  bahasa  dan  budaya.  Mereka  yang berbahasa tertentu misalnya berbahasa Inggris atau Eropa dan budaya tertentu ternyata lebih besar peluangnya dalam mengakses  TIK.  Ketiga,  kesenjangan antara  negara  kaya  dengan  negara miskin. Keempat, kesenjangan di antara mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sehingga dapat mengendalikan TIK dalam masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah  serius  di  Indonesia,  terutama dalam bidang Pendidikan. Jurang lebar kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan ekonomi yang memburuk  di  masa  pandemi,  pastinya semakin memperkuat kebenaran tentang  sulitnya  masyarakat  miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anakanaknya saat pemerintah menerapkan  pembelajaran  daring sebagai alternatif pembelajaran di masa Covid-19.  Mereka  harus  memiliki gawai,  komputer,  laptop,  membeli kuota internet, dan memenuhi kebutuhan  pendidikan  lainnya.  Pada sisi  yang  lain,  masyarakat  menengah atas  masih  bisa  tetap  mengikuti pembelajaran  daring  dengan  mudah dan  lancar,  karena  masih  bisa
482 | MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
mengadakan  sarana  penunjangnya. Kesenjangan  digital  yang  menjadi permasalahan  dalam  pembelajaran daring  tak  lepas  dari  kesenjangan ekonomi.  Hal  tersebut  sekaligus menyimpulkan,  pembelajaran  daring lebih  berpihak  dan  menguntungkan orang  kaya  ketimbang  orang  miskin. Kesenjangan  digital  tersebut  akhirnya menghasilkan  ketidakmerataan  akses peserta  didik  dalam  pembelajaran daring dan menciptakan eksklusi sosial bagi  golongan  masyarakat  yang  tidak mampu mengakses pendidikan.

## SOLUSI Pemerintah
Pelaksanaan  pembelajaran  jarak jauh  yang  telah  dilaksanakan  kurang lebih  satu  tahun  untuk  semua  jenjang perlu ditinjau  ulang.  Pemerintah perlu memberikan  alternatif  lain  yang  bisa mengecilkan  kesenjangan  yang  terjadi diantara  peserta  didik.  Bilamana  PJJ tetap dilakukan tanpa melihat kesenjangan  yang  terjadi  maka  akan berakibat buruk bagi sistem pendidikan Indonesia dan munculnya lost generation .  Jika  pendidikan  anak-anak yang  sedang  tumbuh  kembang  tidak terfasilitasi dengan baik, fenomena 'lost generation '  benar-benar  akan  menjadi kenyataan.. Sejumlah efek negatif alias dampak buruk yang dapat terjadi ketika peserta  didik  terlalu  lama  belajar secara daring di rumah. Salah satunya, peserta  didik  dapat  putus  sekolah karena  pembelajaran  daring  dianggap tidak  maksimal.  Dampak  negatif
lainnya  adalah  pencapaian  belajar siswa  menurun  karena  pembelajaran jarak  jauh  tidak  optimal  dalam pencapaian  belajar  siswa.  Pemerintah perlu  membuat  kebijakan  alternatif yang sifatnya win-win solution baik bagi peserta didik maupun pendidik (guru). Misalnya  pemberlakuan  Pembelajaran Tatap  Muka  dengan  syarat  dan ketentuan ketat. Seluruh pendidik yang aktif  di  semua  jenjang  di  Indonesia sudah  harus  tervaksinasi  dua  kali sebagai jaminan utama meskipun tidak berarti  kebal  terhadap  Covid-19. Namun,  paling  tidak  pendidik  sudah terlindungi  oleh  vaksin.  Kesiapan fasilitas sekolah sebelum melaksanakan  PTM  perlu  diperiksa secara  detail  dan  ketat,  mulai  dari pendeteksi  panas  tubuh/ thermogun yang  valid,  ketersediaan  semprotan disinfektan di area sekolah (alat untuk penyemprotan  disinfektan  di  gerbang sekolah  sebelum  memasuki  area sekolah),  kelengkapan hand  sanitizer disetiap  sudut  sekolah,  kebersihan kelas yang selalu disemprot disinfektan setelah  PTM  selesai,  dan  lain sebagainya.
Sekolah juga perlu membuat  syarat  dan  ketentuan  bagi orangtua yang setuju anaknya dating ke sekolah. Peserta didik wajib membawa alat pelindung diri sendiri seperti hand sanitizer , semprotan disinfektan dalam ukuran kecil, masker kain/medis untuk mengganti,  bekal  makan  sendiri, tempat  minum  dan  alat  belajar.  Guru berhak  memberikan  sanksi  jika ditemukan  peserta  didik  yang  saling
MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024 | 483
meminjam  barang  satu  sama  lain. Dalam ruang kelas tidak boleh melebihi 15 orang termasuk guru.
Dalam  hal  ini  pemerintah  perlu berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat dan seluruh  perangkat  daerah  untuk  ketat dalam  pengawasan  setiap  fasilitas pendidikan  yang  akan  melaksanakan
PTM. Pemerintah juga berhak memberikan  sanksi  terhadap  pemda apabila  ada  kasus  temuan  positif  yang terjadi di sekolah. PTM boleh dilakukan dengan  prosedur  kesehatan  ketat  dan dalam  zona  aman  (kuning-hijau). Pemerintah  juga  perlu  memberikan apresiasi  kepada  guru  yang  telah melakukan  prosedur  kesehatan  yang tepat,  karena  hal  itu  bisa  memberikan efek  psikologis  yang  baik  untuk  guru selaku garda utama dalam pendidikan.
Pemerintah  bisa  bekerja  sama dengan  perusahaan  atau  komunitas dalam  memberikan  apresiasi  atau jaminan  keselamatan  jika  ada  guru yang  mungkin  terpapar  Covid-19  di sekolah dan pengadaan gawai atau alat pembelajaran untuk peserta didik yang membutuhkan.
Misal pemerintah meminjamkan  30  unit  laptop  kepada tiap-tiap  sekolah  di  Indonesia  yang membutuhkan.  Sebenarnya  kebijakan pemberian  kuota  gratis  yang  pernah dilakukan oleh Pemrintah sudah cukup baik  jika  konsisten  dan  tepat  sasaran. Sayangnya,  banyak  peserta  didik  yang tidakmendapatkan kuota belajar gratis tersebut justru kuota tersebut diberikan  kepada  peserta  didik  yang
dinilai mampu secara finansial.
Memang  ini  bukan  sepenuhnya  salah pemerintah, namun pemerintah punya
“ power ” untuk
mengendalikan kecurangan yang terjadi pada pemberian kuota gratis tersebut. Pemerintah  perlu  melakukan pembekalan mengenai metode alternatif  kepada  guru-guru  aktif  di seluruh  Indonesia  dan  semua  jenjang. Serta pendampingan dari psikolog yang mumpuni  untuk  mendampingi  guru- guru supaya tetap inovatif, kreatif dan semangat  dalam  proses transfer knowledge pada peserta didik. Pemerintah  perlu  konsisten  dalam mensosialisasikan  pembelajaran  jarak jauh bagi masyarakat umum umumnya dan  sekolah  pada  khususnya.  Perlu disampaikan  juga  pembelajaran  jarak jauh  dilakukan  bukan  berarti  tanpa pembekalan dan persiapan yang cukup untuk  peserta  didik.  Apabila  guru siap dan  cepat  tanggap  tentu  kita  bisa menghindari gelombang lost generation yang mulai bermunculan.

## Perusahaan
Perusahaan  bisa  berkolaborasi dengan  pemerintah  dalam  PTM  yang mungkin  akan  dilakukan  pada  daerah zona  kuning-hijau.  Perusahaan  yang akan  diwakili  oleh  bagian Corporate Social Responsibility dapat berkolaborasi  dalam  hal  pengadaan gawai dan alat belajar yang dibutuhkan seperti  laptop  atau  komputer  serta kelanjutan program kuota belajar.Pihak CSR perlu meninjau dan merevisi daftar
484 | MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
penerimaan kuota belajar berdasarkan data  yang  dimiliki  oleh  dinas pendidikan. Data yang digunakan harus sesuai dengan keadaan dilapangan, bisa dilihat  melalui  dapodik  atau  sekolah yang  bersangkutan  memberi  nama- nama peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam akses internet (kekurangan  finansial  untuk  sekedar membeli  kuota).  Untuk  pengadaan laptop/komputer,  CSR  perusahaan akan  mendapatkan  data  dari  dinas pendidikan (dapodik) atau dari sekolah yang bersangkutan. Untuk menghindari tumpeng  tindih  pemberian  bantuan, pihak  CSR  bisa  bekerja  sama  dengan dinas  pendidikan  untuk  mendapatkan data  valid.  Dinas  pendidikan  harus menarik  data  baru  selama  pandemi Covid-19 atau mungkin langsung turun ke  sekolah-sekolah  yang  peserta didiknya  banyak  mengalami  kesulitan dalam mengakses PJJ.
Bagi sekolah-sekolah yang lokasinya  berada  jauh  di  pedalaman dan belum terjamah internet/jaringannya tidak stabil
mungkin treatment yang  dilakukan akan berbeda. Sekolah yang mengalami keterbatasan  secara  geografis  seperti itu,  maka  diberikan  kebijakan  untuk melakukan  PTM  terbatas.  Pihak  CSR memberikan  peminjaman  beberapa unit laptop/komputer untuk melakukan pembelajaran jika diperlukan.  Atau  melakukan  PTM dengan  prosedur  kesehatan  ketat seperti  yang  sudah  dijelaskan.  Pihak CSR  bisa  memfasilitasi  guru-guru
didaerah  pedalaman  untuk  pelatihan metode  belajar  darurat  yang  perlu dilakukan. Guru-guru terutama didaerah  pedalaman  perlu  dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai  pembelajaran  efektif  yang dilakukan pada masa darurat sekarang ini. Lagi-lagi, pemerintah terlibat disini untuk  melakukan  pembekalan  kepada guru-guru  yang  bisa  berkolaborasi dengan perusahaan terkait pendidikan misalnya ruang guru atau zenius secara gratis. Guru-guru perlu disosialisasikan mengenai  metode  PJJ  ini  digunakan sebagai metode alternatif pembelajaran,  bukan  berarti  tidak mengandung  kompetensi-kompetensi yang harus diterima oleh peserta didik.
Pembekalan  perlu  dilakukan  secara rutin serta pendampingan dari psikolog untuk  membantu  guru  supaya  tetap bisa  mengajar  dengan  baik.  Mengapa hal  tersebut  perlu  dilakukan?  karena guru kurang maksimal dalam memberikan  materi  sehingga  materi kadang  tak  tuntas  disampaikan. Fenomena tersebut terjadi karena tidak ada pembekalan sejak awal pelaksanaan  PJJ  dan  persiapan  yang belum matang, ditambah kebijakan lain yang  saling  tumpeng  tindih  membuat kebingungan  banyak  pihak  termasuk guru yang mengajar. Peran pihak CSR sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah  dalam  menanggulangi eksklusi  sosial  yang  terjadi  akibat kesenjangan diantara peserta didik. Jika pembekalan dilakukan tentu persiapan
MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024 | 485
akan  lebih  matang  dan  didukung  oleh fasilitas  lainnya,  seperti  ketersediaan kuota  belajar,  gawai  atau  gadget  yang dibutuhkan dalam proses mengajar dan jaminan  kesehatan  bagi  guru  yang mengajar tatap muka. Pihak CSR tentu akan mendapatkan dampak positif dari kolaborasi ini , tentu mendapatkan trust dari  para  guru,  peserta  didik  dan masyarakat umum.
CSO  (Civil  Social  Organization)  dan Komunitas
Organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kesenjangan digital dalam PJJ  sangat  dibutuhkan  pada  saat  ini. Secara  historis,  kehadiran  gerakan masyarakat  sipil  mulai  marak  di Indonesia  pada  awal  abad  ke-20 (Budiarjo,  2017:388).  Gerakan  ini sebenarnya  secara  alamiah  muncul sebagai  bentuk  perilaku  kolektif  yang bertujuan  untuk  memperjuangkan penghidupan  yang  lebih  baik  sesuai nilai  dan  budaya  masyarakat  (Tarrow dalam Budiarjo, 2017). Dalam perkembangannya, para anggota gerakan  sosial  mulai  mengorganisasi dirinya, dengan tujuan yang lebih besar, yakni berusaha mempengaruhi kebijakan public tertentu (Ethridge dan
Handelman  dalam  Budiarjo,  2017: 383).  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  kemudian  menjadi  istilah  yang populer  di  Indonesia,  sebagai  definisi atas  organisasi  milik  masyarakat  sipil yang didukung oleh agenda pembangunan  nasional.  Artikel  ini secara sadar menggunakan istilah CSO
yang  berakar  kuat  dari  pemikiran Gramsci  dan  deTocqueville  tentang konsep civil  society sebagai  salah  satu pilar  demokrasi.  Perkembangan  CSO Indonesia memang banyak dipengaruhi oleh kehadiran CSO asing yang memiliki afiliasi  dengan  CSO  atau  aktor  lokal. Kaitannya  dengan  kebijakan  di  bidang pendidikan,  CSO  di  Indonesia  dapat dikategorikan  berdasarkan  fungsinya menjadi  dua,  yakni:  CSO  pelayanan publik  ( education  service  delivery )  dan CSO  advokasi  ( education  advocacy ). CSO  pelayanan  publik  bertujuan membantu  masyarakat  mengakses pendidikan  bagi  peningkatan  kualitas hidupnya.  Sedangkan  CSO  advokasi berusaha  menjembatani  masyarakat dengan  para  pemangku  kepentingan untuk  mempengaruhi  kebijakan  di bidang pendidikan.
CSO  pelayanan  publik  bisa berkolaborasi  dengan  komunitas  lokal daerah  setempat  untuk  memberikan pembekalan  dan  penguatan  serta pendampingan  selama  pembelajaran jarak  jauh.  Komunitas  yang  bisa dirangkul  seperti  PKK,  pengajian, arisan,  budayawan,  karang  taruna untuk diberikan pembekalan mengenai metode  pembelajaran  jarak  jauh, pentingnya metode pjj sebagai alternatif pembelajaran dan keberhasilan  pjj  dipengaruhi  oleh keberadaan  anggota  keluarga  misal pendampingan  atau  pemantauan  yang perlu dilakukan orangtua/kakak selama pembelajaran jarak jauh. Hal itu perlu  dilakukan  supaya  peserta  didik
486 | MODELING, Volume 11, Nomor 1, Maret 2024
tidak merasa sendirian dalam
menghadapi  metode  yang  sangat  baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA Byrne,  David.  2005 .  Social  Exclusion . Open  University  Press.  Mc  Graw- Hill Education. Covid19.go.id. Royce, Edward. 2009. Poverty & Power:
The Problem of Structural Inequality .  Lanham:  Rowman  & Littlefield Publisher. Hoffmann, Rasmus. 2008.
Socioeconomic  Differences  in  Old Age Mortality (The Springer Series on  Demographic  Methods  and Population Analysis. Springer. Van  Deursen  &  Van  Dijk.  (2010). Internet  Skills  and  Digital  Divide . Journal  New  Media  and  Society. 13 (6), 893 – 911. Keniston,  K  &  Kumar,  D.  (2003). The Four  Digital  Divide .  Delhi:  Sage
Publishers.
Mahaswari,
Mirah. Keterbukaan
Informasi  Mengawal  Pendidikan Inklusif .  Seminar Nasional  Sistem Informasi  2018,  9  Agustus  2018 Fakultas  Teknologi  Informasi – UNMER Malang. Budiarjo,  Miriam.  2017. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.