INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7370-7382 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan  Hukum Pidana Di Indonesia
Gilang Gemilang 1 ✉ , Ismaidar 2

## Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: gilang_conan@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pilihan politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana. Menggunakan pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder dapat disimpulkan bahwa politik hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem  hukum  nasional  melalui  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai  hukum  dasar.  Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana,  dan  hukum  pidana  formil  (hukum  acara  pidana.  Salah  satu  bentuk  politik  hukum  pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non- litigasi.  Melalui  pendekatan  retributif  (pembalasan)  akan  bergeser  ke  pendekatan  restoratif (pemulihan). Konsep  restorative justice menjadi politik  hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.
Keywords: Politik Hukum; Restorative Justice; Tindak Pidana.

## Abstract
The constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) explicitly states that Indonesia is a rule of law country. The aim of this research is to find  legal political options in criminal law reform. Using a juridical approach using secondary data, it can be concluded that the legal politics of criminal law reform in Indonesia is currently still ongoing and is part of the development of the national legal system. The foundation for the development of political law as a national legal system is through Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as basic law. Criminal law reform must include renewal of material criminal law (substallfive), criminal implementation law, and formal criminal law (criminal procedural law. One form of criminal law politics is through the concept of restorative justice as an alternative in solving problems through non-litigation. Through a retributive approach (retaliation) will shift to a restorative (recovery) approach. The concept of restorative justice will become a permanent legal policy in building a national criminal justice system in the future.
Keywords: Legal Politics; Restorative Justice; Criminal act.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechtsstaat),  penegasan  akan  hal  ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan  masyarakat  Indonesia  juga  menopang  atau  setuju  negara  hukum  dengan berbagai alasan.(Lev 1990)
Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia  dan  sistem  ketatanegaraannya,  sistem  tertib  sosialnya  harus  diatur  oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham  konstitusionalisme  yang  dianut  dalam  negara  hukum.  Oleh  karena  hukum menjadi sandaran pengaturan dan  penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tenteng  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional Menyatakan bahwa:
“Sistem perencanaan  pembangunan  nasional  adalah  satu  kesatuan  tata  cara pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangka panjang,  jangka  menengah,  dan  jangka  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”. (Nomor 25AD)
Pengertian Pasal di atas, setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik itu di pusat dan di daerah harus terus berupaya melaksanakan apa saja yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan demi tercapainya kehidupan yang bernegara.  Di  dalam  penyelenggaraannya,  pembangunan  nasional harus berdasarkan atas  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip  kebersamaan,  keadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  serta  kemandirian  dengan  menjaga  keseimbangan  dan kesatuan  nasional.  Yang  mana  perencanaan  pembangunan  nasional  disusun  secara sistematis,  terarah,  terpadu,  menyeluruh,  dan  tanggap  terhadap  mengoptimalkan partisipasi  masyarakat;  dan  menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan(Halim 2014)
Dengan  demikian  pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  upaya pembangunan  yang  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat bangsa  dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan  tujuan  nasional,  yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.(Rakyat and Jenderal 2000)
Untuk mewujudkan cita negara hukum dan pembangunan nasional sebagaimana di  atas,  maka  harus  dilakukan  pembangunan  berbagai  bidang,  diantaranya pembangunan  di  bidang  hukum.  Ketika  membahas  pembangunan  di  bidang  hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum.  Karena pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan  atau  kegiatan  yang  dimaksud  untuk  membentuk  kehidupan  hukum  ke  arah yang  lebih  baik  dan  kondusif.  Pembangunan  hukum  bukan  merupakan  entitas  yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu  merupakan  proses  yang  berkelanjutan  dan  bersinergi  dengan  bidang-bidang pembangunan lainnya. Tentunya di sini, pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang- undangan, tetapi juga dalam  arti  luas  yang  menunjuk  pada  sebuah  sistem,  yang  tidak  hanya  meliputi pembangunan  materi  hukum,  tetapi  juga  kelembagaan  dan  penegakan  hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri.(Huda 2014)
Filosofi  yang  dianut  dalam  pembangunan  hukum  nasional  selama  kurang  lebih empat  puluh  tahun  yaitu  konsep  hukum  pembangunan  yang  menempatkan  peranan
hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat.  Dalam  konsep  yang  demikian, pelaksanaan  pembangunan  hukum  mempunyai  fungsi  sebagai  pemelihara  dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana  pendidikan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana  untuk mencapai tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:
1. Politik  hukum  nasional  harus  selalu  mengarah  pada  cita-cita  bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral  agama,  menghargai  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  tanpa  diskriminasi, mempersatukan  seluruh  unsur  bangsa,  meletakkan  kekuasaan  di  bawah  kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
4. Apabila  dikaitkan  dengan  cita  hukum  negara  Indonesia,  politik  hukum  harus melindungi  semua  unsur  bangsa  demi  integrasi  atau  keutuhan  bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi  dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi  kedaulatan  hukum,  serta menciptakan  toleransi  hidup  beragama  berdasarkan  keadaban  dan kemanusiaan;
5. Arah  pembangunan  hukum  bukan  sesuatu  yang  berdiri  sendiri,  melainkan terintegrasi  dengan  arah  pembangunan  di  bidang  lainnya  memerlukan penyerasian.  Betapapun  arah  pembangunan  hukum  bertitik  tolak  pada  garis- garis  besar  gagasan  dalam  UUD  NKRI  Tahun  1945,  dibutuhkan  penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat  yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang- undang atau peraturan perundangan menurut istilah  yang  lazim  digunakan  di  Indonesia.  Membentuk  undang-undang sebanyak- banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk  hukum.  Negara hukum  bukan  negara  undang-undang.  Pembentukan  undang-undang  hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya dan  politik  bukan  tatanan  normatif  semata.  Karena  itu  diperlukan  ruh  atau semangat tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.(Huda 2014) .
Untuk itu perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang- undangan yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  asasi  warga  negara  dalam  rangka  mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus
selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin  kepastian  hukum. (Manan  and  SH  2018) Romli  Atmasasmita  mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi  dengan  kehidupan  masyarakat  maju.  Usaha  untuk  menyatakan  telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut “ Civil Law System ” semata-mata yang dipaksakan berlakunya  ditengah-tengah  masyarakat  hukum  adat.  Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi,  antara  lain  dilakukan  dengan  memasukan  ketentuan  mengenai pembajakan  udara  dan  larangan  ideologi  marxisme-komunisme.  Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang- undangan”. (Atmasasmita 2012)
Adapun  karakteristik  dari  sistem  hukum  nasional  nantinya,  tergantung  dari  politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Jadi terciptanya sistem hukum  nasional  yang  berfilsafatkan  Pancasila  dan  berdasarkan  UUD  NKRI  Tahun  1945, tergantung dari politik  hukum nasional.(Rosadi and Desmon 2020)
Terkait  dengan  politik  hukum  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  hukum  pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep restorative justice. Konsep ini tergolong baru  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  dan  juga  mempertanggungjawabkan pelakunya.  Secara  filosofis,  konsep  ini  menawarkan  bentuk  penyelesaian  berbagai  kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya  tergantung  pada  prosedur  yang  ada  saat  ini  sesuai  dengan  cerminan  nilai-nilai Pancasila yakni permusyawaratan guna mencapai keadilan sosial. Salah satu bentuk solusi yang  ditawarkan  adalah  proses  penyelesaian  dalam  konteks restorative  justice  (keadilan restoratif).(Zainuddin, Mubarok, and Bachriani 2022)
Gagasan  pendekatan  keadilan restorative  justice  yang  lebih  menitikberatkan  pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan  mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. Restorative Justice sendiri mempunyai arti
memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal  dalam  proses  pidana  sehubungan  dengan  ganti  rugi  atau  ganti  rugi  kepada korban.(Zainuddin, Mubarok, and Bachriani 2022)
Konsep keadilan restorative justice tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama  antara  korban/keluarga  korban  dan  pelaku.  Pihak  korban  dapat  melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme  ganti  rugi,  kerja  sosial, perdamaian,  maupun  kesepakatan  lainnya.  Hal  ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku  untuk  berperan  aktif  dalam penyelesaian masalah  mereka.  Pada akhir-akhir  ini terlihat  seolah-olah  hanya pengadilan tempat  yang  paling  baik  untuk  menyelesaikan  masalah  (konflik)  hukum  dan  mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya,  akan  terus  digulirkan  ke  ranah  penegakan  hukum  yang  hanya  menjadi yurisdiksi  para  penegak  hukum.  Partisipasi aktif  dari  masyarakat  seakan  tidak  menjadi penting  lagi,  semuanya  hanya  bermuara  pada  putusan  pengadilan  dalam  bentuk pemidanaan ( punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta  saksi-saksi.  Pihak  korban  diwakili  oleh  penuntut  umum  dan  untuk  menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).(Waluyo 2022).
Satjipto  Rahardjo  mengatakan,  penegakan  hukum  mengatur  suatu  usaha untuk mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah proses mewujudkan aspirasi hukum, yang disebut  undang-undang di sini hanya sebagai gagasan legislatif yang diatur oleh aturan hukum. Pembicaraan tentang proses penegakan hukum termasuk kepada pembuat hukum. Susunan musyawarah pembuat undang-undang (perundang-undangan)  sebagaimana  diuraikan  dalam  peraturan  perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.(Rahardjo 1980)
Upaya  penegakan  hukum  berarti  upaya  untuk  mempertahankan  hukum  yang diakui dalam masyarakat yang berfungsi. Upaya ini pada prinsipnya harus menjamin bahwa semua warga  negara  mematuhi  hukum  yang  berlaku  di masyarakat. Menurut Rudi Hartono, sejalan  dengan  asas restitution  in  integurm.(Hartono  2013)  Bahwa  keseimbangan  dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum)  harus  dikembalikan  seperti  semula,  terbukti.  suasana  ketertiban,  ketertiban, ketenteraman  dan  keamanan  yang  merupakan  jaminan  kehidupan  manusia.  Hukum mengatur  dan  mengatur  orang-  orang  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga  sistem
peradilan didasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia. Sistem penegakan hukum  di  Indonesia  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  diamalkan  dan  diamalkan  oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan,  kekeluargaan,  keadilan,  kerukunan,  persatuan,  kemanusiaan  (humanisme), kesusilaan,  ketertiban  dan  hubungan  (gotong  royong).  Sebagai  negara  yang  menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang- undang, termasuk nilai – nilai dalam kaidah penegakan hukum.(Munir Fuady and MH 2003)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka,  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder.  Spesifikasi  penelitian  ini menggunakan deskriptif analisis, ciri dari deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diteliti  dengan mrnghubungkan pada  teori-teori hukum  dan  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, serta Data yang dikumpulkan mula-mula  disusun,  dijelaskan  dan  kemudian  dianalisa.(Surachmad  1970)  Mengingat metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier. Guna  mendapatkan data tersebut  maka dilakukan  melalui metode studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Konsep Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
Secara hakikat, upaya untuk melakukan pembahaman hukum pidana (" penal reform") merupakan  bagian  yang  terkait  erat  dengan  " law  enforcement  policy",  "criminal policy",dan  "social  policy".  Secara  mendalam  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya:
Bentuk  RUU  KUHP  merupakan  pembaharuan  hukum  pidana  secara  meteriil, pembaruan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita hukum, sehingga dapat dikatakan  bahwa  RUU  KUHP  merupakan  manifestasi  dari  kepribadian  Indonesia. Orientasi  pembaharuan  hukum  tidak  hanya  memperbaiki  hukum,  akan  tetapi mengganti  hukum  yang  lebih  baik,  sehingga RUU  KUHP  tidak  hanya  mengadakan perubahan-perubahan  yang  dianggap  perlu  agar  terlepas  dari  paradigma  hukum warisan  kolonial.  Pembaharuan  hukum  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, bentuk pembaruan hukum merupakan satu kondisi riil  menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan metode untuk
melakukan trasformasi sosial serta budaya masyarakat secara terencana.
Prinsip restomtive  justice  yang  di  akumodir  dalam  RUU  KUHP  dapat  terlihat dalam ketentuan beberapa pasal diantaranya Pasal 2, Pasal 12,  Pasal 54 dan Pasal 55. Munculnya metode mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta munculnya diversi  dalam sistem  peradilan  anak.  Munculnya  konsep restomtive  justice  memberikan keseimbangan  perhatian diantara  para pihak  yaitu korban,  pelaku, masyarakat, serta negara. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan  tentang  tindakan,  serta  adanya  sanksi  gabungan  antara  pidana  dan tindakan ( doubel track system). Kesadaran akan pentingnya terapi yang tepat terhadap victimless  crime  dapat  didorong  pada  heterogenitas  masalah  kejahatan  yang terjadi.(Zainuddin, Mubarok, and Bachriani 2022)
Munculnya  konsep restorative  justice  merupakan  salah  satu  bentuk penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  yang  mereka  miliki  atau sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dan  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakatnya.  Sebab, ketika penegakan hukum dilakukan, pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, merupakan  perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam  keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka  jangan  sampai  justru  karena  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  justru menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  juga  sangat  berkepentingan bahwa  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  memperhatikan  unsur  keadilan, walaupun hukum  tidak  identik  dengan keadilan, karena  hukum bersifat umum  yang mengikat  setiap  orang  atau  bersifat  menyamaratakan,  sedangkan  keadilan  bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.(Chandra 2014)
Pada  dasarnya restorative  justice  mengutamakan  makna  pertemuan  antar  pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard  Zher seorang perintis keadilan restoratif di  Amerika  Serikat,  mengartikan restorative  justice adalah  “suatu  proses  yang melibatkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dari  sebuah  pelanggaran  khusus  dan secara  bersama-sama  mengidentifikasi  kerugian  serta  memenuhi  kewajiban  dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak  yang harus diterima”. (Maliala 2009)
Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif
( restorative justice) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:
a. Kejahatan  adalah  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian  pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
b. Tujuan  yang  harus  dicapai  dari  proses  peradilan  pidana  adalah  melakukan rekonsiliasi  diantara  pihak-pihak  sambil  saling  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
c. Proses  peradilan  pidana  harus  memfasilitasi  partisipasi  aktif  para  korban, pelanggar,  dan masyarakat, tidak  semestinya  peradilan  pidana  didominasi oleh negara dengan  mengesampingkan lainnya.(Sunarso, SH, and Kn 2022)
Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu: (Zulfa 2009)
a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa,  menderitakan  seiring  dengan  timbulnya  rasa  bersalah  dan penyesalan dalam diri pelaku;
b. Di luar sistem peradilan pidana  melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan  keadilan  restoratif  berbanding  terbalik  dengan  sistem  peradilan pidana  yaitu  mengharamkan  sifat  keras  dari  hukum  pidana  atau  disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan
c. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi  di mana titik berat di sini adalah bahwa  model  penyelesaian  dengan  pendekatan  restoratif  tetap  harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian  ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban,  dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.
Konsep Restorative  Justice,  sebenarnya  telah  muncul  cukup  lama,  kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya  anak,  dengan  berbagai  pertimbangannya.  Sebagaimana  dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, restorative justice sebuah arah baru antara “ justice ” dan “ walfare model ”, kemudian antara “ retribution ” dan “ rehabilitation ”. (Braithwaite 2002) Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan
penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.(Wahid 2010) Dalam perkembangannya,  pertumbuhan  dan  penyebaran  keadilan  restoratif  mendapat dukungan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan  yang ke- 5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.
Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di  Selandia Baru). Bilamana timbul  konflik, praktek  restoratif  akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders.(Supeno  2010)  Bahkan  Jeff  Christian,  seorang  pakar  Lembaga Pemasyarakatan  Internasional  dari  Kanada  mengemukakan  bahwa  sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan  banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh  sebelum  lahirnya  hukum  negara  yang  formalitas  seperti  sekarang  yang kemudian disebut hukum modern.(Ali 2009)
Di  Indonesia  sendiri,  sebenarnya  konsep restorative  justice  ini  telah  lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat  memegang  kebudayaan.  Apabila  terjadi  suatu tindak  pidana  oleh  seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya  dilakukan  dalam  pertemuan  atau  musyawarah  mufakat  yang dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat,  pelaku,  korban  (bila  mau),  dan  orang  tua  pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyarawah mufakat(Chandra 2014)
Dengan  demikian, restorative  justice  sebetulnya  bukan  hal  yang  baru  bagi masyarakat  Indonesia.  Dalam  musyawarah  mufakat  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian,  sehingga  antara  pelaku  dan  korban  tidak  ada  “dendam” dan  korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti  rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai  penengah.  Apabila  penyelesaian  ini  tidak  ada  sepakat  antara korban/keluarga  korban  dengan  pelaku,  maka  selanjutnya  penyelesaian  masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).
2) Politik  Hukum  terhadap  Konsep Restorative  Justice  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana yang akan Datang
Rancangan  RUU  KUHP  merupakan  pembaruan  hukum  secara  materiil  yang merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  cita  negara  hukum.  Sehingga  RUU  KUHP dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak hanya  berpaham rule  of  law,  selain  itu  pula  mengutamakan  perlindungan kepentingan  perseorangan  ( individualistis), serta  model  socialist  legality  yang mengutamakan  kepentingan  negara.  Pembaharuan  hukum  tidak  hanya  menitik beratkan pada memperbaiki hukum, akan tetapi merevolusi hukum untuk lebih baik. Munculnya RUU KUHP merupakan upaya melahirkan hukum yang nasionalis, selain itu  dapat  diartikan  sebagai  wujud  dari  kedaulatan  bangsa  yang  sesungguhnya. Secara hakikat pembaharuan hukum  dapat menentukan arah  pembentukan  watak bangsa,  sehingga  RUU  KUHP  merupakan  alat  transformasi  sosial  dan  budaya masyarakat secara terencana.(Chandra 2014)
Secara formal proses peradilan pidana memperlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan  secara  litigasi  tidak  serta  merta  mampu  memenuhi  atau  memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa  mengetahui  dan  mengerti  kondisi  permasalahan  tersebut  secara  riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuksan kepadanya.
Berbanding  terbalik  tentunya  proses  peradilan  secara  litigasi  dengan  non litigasi  melalui restorative  justice  pada  kasus  pidana.  Konsep  restorative  justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban  secara  langsung  dalam  penyelesaian  masalahnya.  Perkembangan  hukum pidana dalam penyelesaiaan permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan  dari restorative  justice,  karena  tidak  perlu  menjalankan  hukum  pidana melalui pengadilan.

## SIMPULAN
Dengan  pendekatan  restoratif  ini,  penyelesaian  perkara  pidana  lebih mengutamakan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  di  Indonesia  selama  ini  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice,  di  mana mekanisme yang digunakan dengan cara  musyawarah  mufakat antara pelaku, korban/keluarga  korban,  masyarakat,  dan  negara  sebagai stakeholders  dari hukum pidana;
2. Bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative  justice  sudah  lama  diterapkan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat, karena  secara in concrito dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya. Hanya saja belum secara formal menjadi bagian dari sistem hukum ( legal system) Indonesia;
3. Dalam  konteks  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  juga  telah mengakomodir prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam RUU KUHP nasional, di mana rumusan tentang  jenis-jenis pidana ( strafmaat) mengandung sifat restoratif. Begitu juga halnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.  Sehingga  sangat  mungkin  sekali  konsep restorative  justice  ini  dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2009. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence).” Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, Romli. 2012. “Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif.”
Braithwaite, John. 2002. Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford University Press, USA.
Chandra, Septa. 2014. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2: 255 – 77.
Halim, Abd. 2014. “Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU
No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” Al- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 2, no. 2.
Hartono, Rudi. 2013. “Kewenangan K epolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM,
Makalah Semiloka: KUHAP Dan Menuju Fair Trial ‘Victim Protection.’” LBH Yogyakarta 24.
Huda, Chairul. 2014. “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Dan Glob al.” In Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal. Vol. 22.
Lev, Daniel S. 1990. “Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesinambungan Dan Perubahan).” Maliala, Adrianus. 2009. “Restorative Justice Dan Penegakan Hukum.” Bahan Kuliah MahasiswaPTIK Ang 54: 55.
Manan, H Abdul, and S SH. 2018. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Prenada Media.
Munir Fuady, S H, and L L M MH. 2003. Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum). Citra Aditya Bakti.
Nomor, Undang- Undang. 25AD. “Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.”
Rahardjo, Satjipto. 1980. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru.
Rakyat, Majelis Permusyawaratan, and Sekretariat Jenderal. 2000. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MRP RI.
Rosadi, Otong, and Andi Desmon. 2020. “Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III.”
Sunarso, H Siswanto, M H SH, and M Kn. 2022. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.
Supeno, Hadi. 2010. “Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penindasan.” Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Surachmad, Winarno. 1970. Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah.
CV Tarsito, Bandung.
Wahid, Eriyantouw. 2010. “ Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana.” Buku Dosen-2009.
Waluyo, Bambang. 2022. Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi. Sinar Grafika.
Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarok, and Rielia Bachriani. 2022. “POLITIK HUKUM
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.”
Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1: 120 – 29.
Zulfa, Eva Achjani. 2009. “Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana).” Universitas Indonesia, 3 – 4.