Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol. 18 No. 1, Maret 2022 ISSN: 2684-7035; DOI: 10.19184/ikesma.v18i1.26551

## GAMBARAN AKREDITASI PUSKESMAS INDONESIA BERDASARKAN RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

## OVERVIEW OF INDONESIA PRIMARY HEALTH CARE ACCREDITATION FROM HEALTH FACILITY RESEARCH 2019
Dian Mawarni 1 , Sabran 2* , Sendhi Tristanti Puspitasari 1 , Iing Merillarossa Kharisma Wardani 1
1 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
2 Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip No.164, 68121, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia *email : sabran@polije.ac.id

## Abstract
The policy accreditation of primary health care facilities plays a role in ensuring equal distribution of quality  health  services  for  community.  Since  it  was  established  in  2015,  there  hasn’t  been  study exploring achievements of public health center accreditation in all provinces of Indonesia. This study aimed  to  determine  description  of  accreditation  Indonesian  public  health  centers  and  identify determinant of characteristics attached to public health centers. This study uses secondary data from Health Facility Research 2019. A total of 8,543 public health centers met the criteria for analysis. The Chi-Square  test  was  used  to  examine  relationship  between  characteristics  public  health  centers  and accreditation  status.  This  study  shows  that  most  of  public  health  centers  have  inpatient  services (56.72%),  located  in  rural  areas  (48.58%),  have  been  accredited  (79.19%),  have  an  intermediate predicate  for  accreditation  (56.07%),  and  non-regional  public  service  agency  (68.14%).  This  study also  explains  that  there  is  a  significant  relationship  between  service  capability,  regional  category, financial  management  systems,  and  accreditation  status  public  health  centers.  This  study  concludes that policy for accreditation primary health care facilities has not been implemented comprehensively in  Indonesia  public  health  centers.  Therefore,  it  is  necessary  to  optimize  the  role  of  district  health office  in  providing  accreditation  mentoring,  especially  for  public  health  centers  with  characteristics having outpatient services, being in remote areas, and non-regional public service agency. Keyword: accreditation, primary health care, public health center, quality of health services

## Abstrak
Kebijakan  akreditasi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  berperan  memastikan  pemerataan mutu  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Sejak  2015,  belum  ada  kajian  mengeksplorasi  capaian akreditasi Puskesmas seluruh provinsi Indonesia. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran akreditasi Puskesmas  Indonesia  dan  mengidentifikasi  determinan  dari  karakteristik  Puskesmas.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  dari  Riset  Fasilitas  Kesehatan  2019.  Sebanyak  8.543  Puskesmas memenuhi  kriteria  untuk  dianalisis.  Uji  Chi-Square  untuk  menilai  hubungan  karakteristik  Puskesmas dengan  status  akreditasi.  Penelitian  ini  menunjukkan  sebagian  besar  Puskesmas  memiliki  layanan rawat inap (56,72%), terletak di desa (48,58%), telah terakreditasi (79,19%), memiliki predikat madya akreditasi  (56,07%),  dan  non  BLUD  (68,14%).  Penelitian  ini  menjelaskan  adanya  hubungan kemampuan  pelayanan,  kategori  wilayah,  pola  pengelolaan  keuangan  dengan  status  akreditasi Puskesmas.  Penelitian  ini  menyimpulkan  kebijakan  akreditasi  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama belum terlaksana secara menyeluruh di Puskesmas Indonesia. Oleh karena itu perlu optimalisasi peran Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dalam  memberikan  pendampingan  akreditasi  terutama  Puskesmas dengan karakteristik memiliki layanan rawat jalan, daerah terpencil, dan non BLUD.
Kata kunci: akreditasi, pelayanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas, mutu pelayanan kesehatan

## PENDAHULUAN
Peningkatan  dalam  pemerataan  akses dan  mutu  pelayanan  kesehatan  masyarakat melalui  Puskesmas  menjadi  salah  satu  arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan  tahun  2015-2019  (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015). Peran penting Puskesmas di era Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN) sebagai
gatekeeper atau  penapis  rujukan  sehingga harus memberi pelayanan kesehatan bermutu  sesuai  dengan  standar  pelayanan dan  standar  kompetensi  (Molyadi  dan Trisnantoro,  2018).  Untuk  mendukung  hal itu,  pemerintah  membuat  kebijakan  melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  46  Tahun 2015 yang mengatur akreditasi bagi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
termasuk  Puskesmas.  Peraturan  tentang akreditasi  FKTP  direvisi  secara  minor sebanyak  dua  kali.  Perubahan  pertama ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan  No.  42  Tahun  2016  yang mengubah pasal 9 tentang standar akreditasi, sedangkan perubahan kedua melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  27  Tahun 2019  mengubah  pasal  19  tentang  lembaga penyelenggara akreditasi. Perubahan terakhir berlaku sejak 19 Agustus 2019. Akreditasi Puskesmas adalah
pengakuan  yang  diberikan  oleh  lembaga independen  penyelenggara  akreditasi  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  setelah memenuhi  standar  akreditasi.  Akreditasi Puskesmas  bertujuan  untuk  meningkatkan mutu  pelayanan  dan  keselamatan  pasien, meningkatkan  perlindungan  bagi  sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, lingkungan, serta Puskesmas sebagai sebuah institusi, serta meningkatkan kinerja Puskesmas  dalam  pelayanan  kesehatan perseorangan dan/ atau kesehatan
masyarakat  (Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 46 Tahun 2015).
Selain berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan, akreditasi juga berdampak terhadap kepuasan pasien. Penelitian  di  Kota  Semarang  menemukan Puskesmas  yang  telah  terakreditasi  terbukti memiliki  tingkat  kepuasan  pasien  lebih tinggi  dibandingkan  Puskesmas  yang  tidak terakreditasi  (Trisna  dan  Raharjo,  2019). Jika  kepuasan  pasien  berkurang  maka  bisa
berakibat  pada  pemanfaatan  ulang  pelayanan kesehatan menjadi menurun (Hasbi, 2012).
Selama  enam  tahun  pasca  diberlakukan kebijakan  akreditasi  FKTP,  Puskesmas  masih menghadapi  berbagai  tantangan  yang  membuat pelaksanaan  akreditasi  terhambat.  Penelitian  yang sudah  ada  lebih  fokus  membahas  kesiapan Puskesmas,  namun  belum  mengkaji  secara menyeluruh  kondisi  akreditasi  Puskesmas  di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui capaian akreditasi Puskesmas dan mengidentifikasi karakteristik  apa  saja  yang  berkontribusi  terhadap akreditasi Puskesmas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  survei nasional dari Riset Fasilitas Kesehatan (RIFASKES)  di  Puskesmas  yang  diambil  pada bulan  April  sampai  Mei  tahun  2019.  Total  9.831 Puskesmas  yang  mengikuti  survei  namun  hanya 8.543  Puskesmas  (87%)  yang  memenuhi  syarat untuk  dianalisis.  Sebagian  Puskesmas  dieliminasi dari  daftar  sampel  karena  data  tidak  lengkap. Instrumen survei berupa kuesioner yang terdiri dari 15  bagian,  tetapi  penelitian  ini  fokus  pada  data umum  yang  memuat  karakteristik  Puskesmas meliputi  kemampuan  pelayanan,  kategori  wilayah, status  akreditasi,  predikat  akreditasi,  dan  pola pengelolaan keuangan.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan  analisis  univariat  melalui  distribusi frekuensi  untuk  menjelaskan  proporsi  dan  analisis bivariat  dengan  uji  Chi-Square  untuk  menguji hubungan kemampuan pelayanan, kategori wilayah,  dan  pola  pengelolaan  keuangan  dengan status  dan  predikat  akreditasi.  Data  dianalisis menggunakan  software  Stata  versi  12.0  untuk Windows  dan  uji  statistik  dianggap  signifikan  jika nilai  α  <  0,05.  RIFASKES  2019  telah  mendapat persetujuan dari Komite Etik Badan Penelitian dan Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan nomor LB.02.01/2/KE.011/2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  1  menjelaskan  kondisi  Puskesmas  di Indonesia  berdasarkan  kemampuan  pelayanan, kategori  wilayah,  status  akreditasi,  predikat akreditasi,  pola  pengelolaan  keuangan..  Mayoritas Puskesmas  (56%)  belum  memiliki  layanan  rawat inap.  Puskesmas  berada  di  wilayah  heterogen (perkotaan  28,64%,  pedesaan  48,58%,  dan terpencil  22,78%).  Sebagian  besar  Puskesmas (79,19%) telah terakreditasi dengan predikat 0,64% paripurna,  10,85%  utama,  56,07% madya,  32,45%
dasar.  Lebih  dari  65%  Puskesmas  dengan pola pengelolaan keuangan non BLUD.
Tabel 1. Gambaran Puskesmas (n= 8543) Karakteristik Jumlah (n) Presentase (%) Kemampuan pelayanan Rawat inap 3697 43,28 Non rawat inap 4846 56,72 Kategori wilayah Perkotaan 2447 28,64 Pedesaan 4150 48,58 Terpencil 1946 22,78 Status akreditasi Terakreditasi 6765 79,19 Tidak terakreditasi 1778 20,81 Predikat akreditasi Paripurna 43 0,64 Utama 734 10,85 Madya 3793 56,07 Dasar 2195 32,45 Pola pengelolaan keuangan BLUD 2722 31,86 Non BLUD 5821 68,14 Meskipun belum semua Puskesmas di
Indonesia  melakukan  akreditasi  namun capaian  akreditasi  tersebut  telah  memenuhi roadmap yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Roadmap akreditasi  Puskesmas  tahun  2015 sampai 2019. Roadmap tersebut menetapkan target  jumlah  Puskesmas  yang  terakreditasi meliputi  350  Puskesmas  pada  tahun  2015, 700  Puskesmas  pada  tahun  2016,  1400 Puskesmas pada tahun 2017, 2800
Puskesmas  pada  tahun  2018,  dan  5600 Puskesmas  tahun  2019  (Peraturan  Presiden No. 2 Tahun 2015).
Puskesmas  dituntut  memiliki  layanan rawat  inap  yang  baik  untuk  membentuk loyalitas  pasien  (Tanan  et  al.,  2013).  Mutu pelayanan  kesehatan  Puskesmas  di  kota relatif  berbeda  dengan  Puskesmas  di  desa dan  daerah  terpencil  (Sarumpaet  et  al., 2012). Puskesmas yang terakreditasi
mempunyai  kepuasan  pasien  lebih  tinggi dibandingkan Puskesmas
belum terakreditasi (Tawalujan et al., 2019).
Puskesmas  yang  memiliki  predikat akreditasi  tertinggi  berpeluang  besar  dalam memberikan  kualitas  pelayanan  yang  lebih
baik  (Trisna  dan  Raharjo,  2019).  Perubahan  status Puskesmas  menjadi  BLUD  mendorong  adanya peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan  karena anggaran  dikelola  secara  mandiri  sehingga kesempatan  untuk  berinovasi  terus  meningkat (Suryawati  et  al.,  2019,  Wijayantiningrum,  et  al., 2020).
Tabel  2  menjelaskan  bahwa  kemampuan pelayanan,  kategori  wilayah,  pola  pengelolaan keuangan mempunyai hubungan signifikan dengan status  akreditasi. Puskesmas dengan  layanan  rawat inap  memiliki  probabilitas  lebih  tinggi  telah terakreditasi  daripada  Puskesmas  tanpa  layanan rawat  inap.  Puskesmas  yang  terletak  di  wilayah perkotaan memiliki kemungkinan lebih tinggi telah terakreditasi  dibanding  Puskesmas  pedesaan  dan terpencil.  Kemudian,  Puskesmas  dengan  pola pengelolaan  keuangan  BLUD  lebih  berpeluang telah terakreditasi daripada Puskesmas non BLUD.
Selain  itu,  Tabel  2  juga  menunjukkan predikat akreditasi Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan, kategori wilayah, dan pola pengelolaan keuangan. Secara umum tidak berbeda karena jumlah Puskesmas dengan predikat akreditasi madya cenderung lebih banyak, sedangkan  jumlah  Puskesmas  dengan  predikat akreditasi paripurna masih terbatas.
Penelitian  ini  mengemukakan  Puskesmas yang  memiliki  layanan  rawat  inap  memiliki peluang lebih besar terakreditasi daripada Puskesmas  yang  tidak  memiliki  layanan  rawat inap. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena aturan  BPJS  Kesehatan  yang  mempersyaratkan sertifikat  akreditasi  kepada  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  termasuk  Puskesmas  jika  ingin bekerja  sama  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  7 Tahun  2021).  Puskesmas  dengan  layanan  rawat inap  tentu  membutuhkan  anggaran  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  Puskesmas  tanpa layanan  rawat  inap.  Semakin  kompleks  layanan yang  disediakan  oleh  suatu  fasilitas  kesehatan, maka  ketersediaan  anggaran  untuk  memenuhi sumber  daya  juga  meningkat  (Singh  et  al.,  2021). Penelitian  ini  menjelaskan  jumlah  Puskesmas  di wilayah  terpencil  lebih  sedikit  terakreditasi daripada  perkotaan  dan  perdesaan.  Kondisi tersebut  menggambarkan  kesiapan  Puskesmas yang  berada  di  wilayah  sulit  dalam  melaksanakan akreditasi  perlu  ditingkatkan.  Terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  kesiapan  Puskesmas yaitu  ketersediaan  tim  pelaksana,  komitmen manajemen, pemahaman terhadap dokumen akreditasi  (Maghfiroh  dan  Rochmah,  2017; Molyadi dan Trisnantoro, 2018).
Tabel 2. Hubungan Karakteristik Puskesmas dengan Status dan Predikat Akreditasi
Karakteristik Status Akreditasi p-value Predikat Akreditasi Terakreditasi Tidak Paripurna Utama Madya Dasar p-value n % n %
n % n % n % n % Kemampuan pelayanan Rawat inap 3211 86,85 486
13,15 0,000 21 0,65 367 11,43 1768 55,06 1055 32,86 0,341 Non rawat inap 3554 73,34 1292 26,66 22 0,62 367 10,33 2025 56,98 1140 32,08 Kategori wilayah Perkotaan 2193 89,62 254 10,38
0,000 23 1,05 326 14,87 1242 56,63 602 27,45 0,000 Pedesaan 3505 84,46 645
15,54 18 0,51 379 10,81 2038 58,15 1070 30,53 Terpencil 1067 54,83 879 45,17 2 0,19 29 2,72 513 48,08 523 49,02 Pola pengelolaan keuangan BLUD 2415 88,72 307
11,28 0,000 25 1,04 326 13,50 1435 59,42 629 26,05 0,000 Non BLUD 4.35 74,73 1471 25,27 18 0,41 408 9,38 2358 54,21 1566 36,00 Penelitian ini juga menyebutkan Puskesmas  dengan  pola  pengelolaan  BLUD lebih  banyak  terakreditasi  daripada  Puskesmas non  BLUD.  Pada  prinsipnya  pola  pengelolaan keuangan BLUD dan akreditasi memiliki tujuan yang  sama  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas.  Puskesmas yang  telah  menerapkan  pola  pengelolaan keuangan  BLUD  akan  mempunyai  kemudahan dalam melakukan peningkatan pelayanan Puskesmas  yang  akan  berdampak  terhadap akreditasi. Puskesmas BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dibanding  Puskesmas  non  BLUD  yang  harus tunduk  pada  ketentuan  pengelolaan  keuangan negara ( Wafumilena et al., 2019). Status BLUD dapat  membantu  Puskesmas  terhindar  dari administrasi  dan  prosedur  penyelenggaraan keuangan  berbelit-belit.  Kebijakan  Puskesmas BLUD  mendorong  upaya  peningkatan  mutu pelayanan  kesehatan  masyarakat  (Indrayathi  et al . ,  2014).  Oleh  karena  itu  ada  sebagian pendapat  yang  menyatakan  pengajuan  menjadi BLUD  terlebih  dahulu,  baru  melakukan akreditasi.  Namun  ada  pendapat  lainnya  yang menyatakan  sebaliknya,  akreditasi  dulu  baru BLUD  karena  jika  telah  menyelesaikan akreditasi  maka  memudahkan  dalam  menyusun dokumen administratif syarat pengajuan menjadi BLUD.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Kebijakan akreditasi FKTP belum terlaksana  secara  menyeluruh  di  Puskesmas Indonesia  karena  penyelenggaraan  akreditasi Puskesmas dilakukan secara bertahap. Terdapat faktor-faktor  dari  karakteristik  Puskesmas  yang menentukan  pelaksanaan  akreditasi  meliputi
kemampuan  pelayanan,  kategori  wilayah,  pola pengelolaan keuangan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, peneliti  mendorong  optimalisasi  peran  Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam melakukan akreditasi melalui program  pendampingan  secara  intensif.  Selain itu,  perlu  juga  membangun  komitmen  staf Puskesmas  dan  lintas  sektor  seperti  camat, kepala  desa,  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa), KUA  untuk  mendukung  perbaikan  mutu pelayanan kesehatan melalui proses akreditasi.

## DAFTAR RUJUKAN
1] Hasbi  FH  (2012)  Analisis  hubungan persepsi  pasien  tentang  mutu  pelayanan dengan  pemanfaatan  ulang  pelayanan rawat  jalan  puskesmas  poncol  Kota semarang  tahun  2012. Jurnal  Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 1 (No.
02): 37-47.
2] Indrayathi  PA,  Listyowati  R,  Nopiyani NMS  and  Ulandari  LPS  (2014)  Mutu pelayanan  puskesmas  perawatan  yang berstatus badan layanan umum daerah. Kesmas: Jurnal Kesehatan
Masyarakat  Nasional  (National  Public Health Journal) 9 (No. 02): 164-170. 3] Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan Tahun 2015-2019.
4] Maghfiroh  L  and  Rochmah  TN  (2017) Analisis  kesiapan  puskesmas  Demangan Kota Madiun dalam menghadapi akreditasi. Media  Kesehatan  Masyarakat Indonesia 13 (No. 04): 329-336.
5] Molyadi  M  and  Trisnantoro  L  (2018) Pelaksanaan kebijakan akreditasi puskesmas di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 7 (No. 01): 18-23.
6] Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter, dan Prakter Mandiri Dokter Gigi.
7] Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  7  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Keempat  atas Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71 Tahun  2013  tentang  Pelayanan  Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
8] Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2015 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
9] Sarumpaet  SM,  Tobing  BL  and  Siagian  A (2012) Perbedaan pelayanan kesehatan ibu dan  anak  di  perkotaan  dan  daerah terpencil. Kesmas: Jurnal Kesehatan
Masyarakat  Nasional  (National  Public Health Journal) 6 (No. 04): 147-152.
10] Singh SR, Leider JP and Orcena JE (2021) The  cost  of  providing  the  foundational public  health  services  in  Ohio. Journal  of Public Health Management and Practice 27 (No. 05): 492-500.
11] Suryawati C, Nandini N and Handayani N (2019)  Kepuasan  pasien  terhadap  layanan puskesmas BLUD di Kota
Semarang. Jurnal  Manajemen  Kesehatan
Indonesia 7 (No. 01): 39-45.
12] Tanan  L, Indar and Darmawansyah (2013) Analisis  tingkat  kepuasan  pasien  di Puskesmas Bara Permai Kota Palopo. Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Indonesia 2 (No. 03): 15-21.
13] Tawalujan TW,  Korompis  GE  and Maramis  FR  (2019)  Hubungan  antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di Kota Manado. Kesmas 7 (No. 05): 1-11.
14] Trisna  INP  and  Raharjo  BB  (2019)  Status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan  pasien. HIGEIA  (Journal  of Public Health Research and Development)
3 (No. 02): 324-336.
15] Wafumilena  ER,  Soakakone  M  and Nugraheni SN (2019) Kajian pola pengelolaan  keuangan  badan  layanan umum  daerah  Puskesmas  Pekalongan dengan  Sistem  Holding. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI 8 (No. 01): 41- 50.
16] Wijayantiningrum  T,  Wijayanti  Y  and Raharjo  BB  (2020)  Analysis  of  the individual  health  efforts  quality  after accreditation  assessment  at  public  health centers  of  Semarang  City  in  2019. Public Health Perspective Journal 5 (No. 01): 36- 46