## FREE TRADE ZONE (FTZ) TANJUNGPINANG DALAM KERANGKA EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN
Sri Putri Andini putri.andini2497@gmail.com
Imam Yudhi Prastya yudhiimam@yahoo.co.id
Dian Prima Safitri dianprima2000@gmail.com

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

## Abstrak
Sudah  lebih  kurang  10  tahun  sejak  disahkannya  peraturan  pemerintah  sebagai  landasan pelaksanaan  kebijakan  free  trade  zone,  namun  sampai  saat  ini  realita  yang    terjadi  justru jauh  dari  kata  siap, hal  ini  dapat  dilihat  dari  penyediaan  infrastruktur  yang  merupakan bagian  penting  dalam  menunjang  jalannya  kebijakan  namun  belum  tersedia.  Selain infrastruktur, yang tidak kalah  penting adalah  bagaimana kelembagaan dalam pelaksanaan ini mampu menjalankan sistem yang ada.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  berada  di  Kota  Tanjungpinang.  Hasil penelitian menunjukkan  kompleksnya permasalahan yang dialami oleh kelembagaan Dewan Kawasan  dan  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan  Wilayah  Tanjungpinang,  maka  tidak  heran  bila  akhirnya  berimplikasi  pada operasional kebijakan. Karena hadirnya kelembagaan menjadi penentu berjalan dengan baik atau tidaknya sebuah kebijakan.
Kata Kunci : Kebijakan, Free Trade Zone, Ekonomi Politik Kelembagaan

## Abstract
It  has been around 10 years since the  enactment  of government  regulations as the basis for the implementation of the free trade zone policy, but until now the reality that occurred is far from ready, this can be seen from the provision of infrastructure which is an important part in supporting the course of the policy but not yet available. In addition to infrastructure, what is no  less  important  is  how  the  institution  in  this  implementation  is  able  to  run  the  existing system. This study uses a qualitative approach  with a type of descriptive research. Research locations  are  in  Tanjungpinang  City.  The  results  of the  study  indicate  the  complexity  of the problems experienced by the Institutions of the Zone Council and the Concession Board of the Bintan Region  Free  Trade  Zone  and  Free  Port,  so  it  is  not  surprising  that  it  ultimately  has implications for operational policies. Because the presence of institutions is a determinant of whether a policy is going well or not.
Keywords : Policy, Free Trade Zone, Institutional Political Economy

## Pendahuluan
Desa  Kebijakan Free  Trade  Zone
(FTZ)  hadir  sebagai  komitmen  pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan  ekonomi  di  daerah.  Hal  ini sejalan  dengan  dibentuknya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas sebagai payung hukum dalam
pelaksanaannya.  Ada  beberapa  wilayah yang  masuk  sebagai  kawasan  perdagangan bebas (free trade zone) di  Kepulauan Riau, yaitu  Batam,  Bintan  dan  Karimun  (BBK). Kota  Tanjungpinang  tidak  memiliki  dasar hukum penerapan FTZ tersendiri, melainkan  merujuk  pada  PP  No.  47  tahun 2007  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan,  sebagaimana disebutkan  pada  pasal  1  ayat  2  butir  b bahwa:  “Sebagian  dari  wilayah  Kota Tanjungpinang  yang  meliputi  Kawasan Industri  Senggarang  dan  Kawasan  Industri Dompak Darat”.
Tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini untuk menggambarkan dinamika
pelaksanaan  kebijakan Free  Trade  Zone
(FTZ)  dalam  kerangka  ekonomi  politik kelembagaan studi kasus kota Tanjungpinan.

## Kerangka Teoritik
Sudah  lebih  kurang  10  tahun  sejak disahkannya  Peraturan  Pemerintah  No.47 tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Bintan  sebagai  landasan pelaksanaan  kebijakan free  trade  zone , namun  sampai  saat  ini  realita  yang    terjadi justru  jauh  dari  kata  siap.  Apabila  melihat dari  segi  pembangunan  Pelabuhan  Tanjung Moco  sebagai  salah  satu  infrastruktur pendukung  terhadap  jalannya free  trade zone tersebut  sampai  saat  ini  belum tersedia.  Hal  yang  jauh  lebih  penting  dari pembangunan infrastruktur dan ketersediaan lahan adalah kesiapan sumberdaya manusia (SDM) dalam kelembagaan.  Infrastruktur  yang  memadai bila  tidak  disejalankan  dengan  sumberdaya
yang  mumpumi  pemahamannya  terhadap kebijakan  tersebut,  maka  kebijakan  tidak akan  mampu  terlaksana  dengan  sendirinya, oleh  karena  itu  dibutuhkan  sumberdaya manusia  sebagai  motor  penggerak  jalannya kebijakan  demi  terwujudnya  pelaksanaan dan  keberhasilan  untuk  mencapai  tujuan. Sumberdaya  manusia  yang  terdiri  dari beberapa  individu  tidak  memfungsikan dirinya  sebagai  seseorang  atau  individual, melainkan individu-individu yang terhimpun dalam satu kelembagaan. Seperti yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa pada  kebijakan Free  Trade  Zone (FTZ) telah  dibentuk  kelembagaan  khusus  untuk mengatur  dan  mengkoordinir  kebijakan tersebut, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana didefinisikan  oleh  John  Creswell  (Silalahi, 2012 : 77) sebagai suatu proses penyelidikan  untuk  memahami  masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran  holistik  lengkap  yang  dibentuk dengan  kata-kata,  melaporkan  pandangan informan  secara  terperinci,  dan  disusun dalam  sebuah  latar  alamiah.  Peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif, yaitu penelitian yang
berusaha mendeskripsikan, gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskrriptif memuatkan  perhatian  pada  masalah  aktual sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian berlangsung (Noor, 2017 : 35).

## Temuan dan Pembahasan
Berdasarkan
konsep dalam
implementasi kebijakan publik yang dikemukakakan oleh Lane (Mulyadi, 2016:47) dikemukakan bahwa implementasi  sebagai  konsep  dapat  dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation =  F  ( Intention,  Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut,
implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari  maksud  dan  tujuan,  hasil  sebagai
produk  dan  hasil  dari  akibat.  Kedua, implementasi  merupakan  persamaan  fungsi dari implementation = F ( Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Bila merujuk pada konsep  yang dikemukakan oleh Lane, pelaksanaan  kebijakan free  trade  zone bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat di daerah dan kawasan sekitar seiring dengan perwujudan otonomi daerah. Mengingat  pada  era  globalisasi  saat  ini pesaing  bukan  hanya  datang  dari  dalam negeri  melainkan  juga  datang  dari  luar negeri,  maka  dibentuklah  kebijakan free trade  zone untuk  menarik  investor  agar menanamkan modal dan membuka usaha di daerah  sehingga  menghasilkan  lapangan pekerjaan  dan  mampu  menyerap  tenaga kerja. Dengan begitu maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebijakan  FTZ  merupakan  kebijakan  yang langsung  dicetuskan  oleh  pemerintah  pusat dimana  pelaksanaan  kebijakan  berada  di daerah . Jangka  waktu  suatu  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas adalah  70  (tujuh  puluh)  tahun  terhitung sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas sesuai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor  1  tahun  2000  tentang  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

## Pelaksanaan Kebijakan FTZ
Undang-undang tentang pembentukan
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  belum  secara  tegas menampakkan  status  kelembagaan  Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas. Hal ini menjadi hambatan dalam operasionalnya dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  (KPBPB)  sebagaimana disebutkan  dalam  Laporan  Ketua  Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  Bintan.  yang  berakibat pada :
a. Sumber pendapatan Potensi  sumber  pendapatan  yang  ada  pada KPBPB Bintan baik di daratan maupun
perairan  belum  dapat  digali  karena diperlukan  status  kelembagaan  yang jelas.
b. Penganggaran dan Pembiayaan
Selama  ini  dukungn  pembiayaan  terutama untuk infrastruktur dan kegiatan operasional  lainya  berasal  dari  dana Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN).
c. Penegasan status kelembagaan Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  tahun  2007  tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan untuk mempertegas status kelembagaan  Dewan  Kawasan  dan  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas.  Status  kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan  pelabuhan  secara  umum adalah milik Negara. Namun, tanah tersebut di  kuasai  oleh  beberapa  pihak  yang penggunaannyapun berbeda-beda. Jika dikelompokkan
berdasarkan status penguasaannya, maka dapat dibagi menjadi 3  kategori  kepemilikan  lahan  sebagai berikut :
a) Tanah Negara dikuasai Badan Hukum Untuk  kawasan  Dompak  Darat  tanah Negara  yang  dikuasai  oleh  badan hukum adalah tanah-tanah yang digunakan untuk penambangan bauksit.
b) Tanah  Negara  dikuasai  Masyarakat
Bersertifikat Tanah Negara dikuasai oleh masyarakat  bersertifikat  ini  umumnya digunakan  untuk  pemukiman  beserta fasilitasnya.
c) Tanah  Negara  dikuasai  Masyarakat Tidak Berserfitikat
Luas  tanah  yang  dikuasai  masyarakat tidak  bersertifikat  ini  lebih  kurang  528 Ha atau lebih kurang 38, 13% dari total luas kawasan Dompak Darat.
Pembangunan  pelabuhan  Tanjung Moco merupakan pelabuhan utama bongkar muat barang dikawasan FTZ Dompak yang dimulai  sejak  tahun  2010  sampai  dengan tahun  2015.  Pelabuhan  Tanjung  Moco  saat
ini  masih  berada  pada  tahap  pembangunan trestle .
Anggaran  yang  digunakan  untuk pembangunan  berasal  dari  APBN.  Akses jalan  menuju  pelabuhan  dikelilingi  hutan dan  medan  jalan  berupa  tanah  bauksit, bukan  jalan  beraspal  sehingga  pada  saat cuaca hujan jalan akan digenangani air. Hal
ini  berarti  belum  bisa  beroperasinya infrastruktur  tersebut.  Sementara  bongkar muat  barang  saat  ini  dilakukan  melalui Pelabuhan  Sei  Kolak,  Kijang.  Untuk mengetahui perusahaan atau PT yang sudah memiliki  izin  pada  kawasan  FTZ  Kota Tanjungpinang  dapat  dilihat  melalui  tabel berikut :

## Tabel 1.  Data Perusahaan  yang Memiliki Izin Usaha di Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang No. Nama Perusahaan Tahun Alamat Perusahaan Bidang Usaha dan Jenis Barang Status 1. PT. Bintan Aroma Sejahtera 2015 Senggarang Distributor Rokok Aktif 2. PT. Cahaya Terang Mitra Utama 2016 Dompak Distributor Rokok Aktif 3. PT. Agriculture Bintan Indonesia 2016 Dompak Industri Pati Ubi Kayu Tidak Aktif 4. CV. Three Star Bintan 2017 Dompak Distributor Rokok Aktif 5. PT. Megatama Pinang Abadi 2017 Dompak Distributor Rokok Aktif 6. PT. Sarana Dompak Jaya 2017 Dompak Distributor Rokok Aktif 7. PT. Pratama Dompak Karya 2017 Dompak Distributor Rokok Aktif 8. PT. Bintan Adikarya Jaya 2017 Senggarang Distributor Rokok Aktif 9. PT. Bintan Samudera Kimia 2017 Senggarang Industri Tiner dan Minyak Atsiri Tidak Aktif 10. PT. Lautan Emas Khatulistiwa 2018 Senggarang Distributor Rokok Aktif 11. CV. Tri Sukses 2018 Senggarang Distributor Rokok Aktif 12. CV. Tri Berkat 2018 Dompak Distributor Rokok Aktif 13. PT. Bintang Terang Mitra Abadi 2018 Senggarang Distributor Rokok Aktif 14. PT. Nata Aryanta Parama 2018 Dompak Distributor Rokok Aktif 15. PT. Tribana Akusara Megatama 2018 Dompak Distributor Rokok Aktif Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang
Salah  satu  bentuk  pengawasan  demi mencapai  keamanan  yang  dilakukan  oleh Bea  Cukai  yaitu  penyegelan.  Tindakan penyegelan  itulah  yang  dilakukan  oleh Berikut  ini  adalah  gambaran  kegiatan  yang
sudah  dilakukan  oleh  lembaga-lembagaa terkait  dalam  pelaksanaan  FTZ  Kota Tanjungpinang  dalam  kurun  waktu  2007- 2018 :
16,6% 22,2% 27,7% 33,3% 2007-2009 2010-2012 2013-2015
Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan FTZ Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018
Pembentukan  kawasan  perdagangan  bebas dan pelabuhan bebas Bintan (2007)
Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan Wilayah  Kota  Tanjungpinang  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Nomor  01  tahun 2008  oleh  Dewan  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tentang berdasarkan  Badan  Pengusahaan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan (2008)
Rapat bersama instansi terkait (2009)
Pembangunan  pelabuhan  tanjung  moco (2010-2012)
DK PBPB Bintan dan Karimun, BP Bintan (Bintan wilayah bintan dan Bintan Wilayah Kota  Tanjungpinang),  BP  Karimun  telah mendapat  dana  dari  anggaran  belanja  lain- lain (2012)
Pembangunan pelabuhan tanjung moco (2013-2015) PT.  Bintan Aroma Sejahtera terdaftar (2015) PT.  Cahaya  Terang  Mitra  Utama,  PT. Agriculture  Bintan  Indonesia  terdaftar (2016)
CV.  Three  Star  Bintan,  PT.  Megatama Pinang  Abadi,  PT.  Sarana  Dompak  Jaya PT. Pratama Dompak Karya, PT.
Bintan Adikarya Jaya,PT. Bintan Samudera Kimia terdaftar (2017)
Ekspos  pemetaan  dan  kajian  penatagunaan lahan  di  Kawasan  FTZ  Dompak  dan Senggarang (2017) Diskusi  perkembangan  BP  Tanjungpinang dan  kunjungan  ke  kawasan  industri  di wilayah  FTZ  Tanjungpinang  bersama kemenko RI di Tanjungpinang (2017)
Ekspos  kajian  kawasan  pelabuhan  Tanjung Moco (2017)
Kegiatan Pameran dan promosi (2017)
Kegiatan forum bisnis investasi (2017)
Bimbingan  teknis  PTSP  Provinsi  Kepri (2017)
Case Based Capacity Development Training Course in Singapore (2017)
Promosi  investasi  BBK  di  Hongkong  dan Becmarking ke Shenzen (China) (2017)
PT.  Lautan  Emas  Khatulistiwa,  CV.  Tri Sukses,  CV.  Tri  Berkat,  PT.  Bintang Terang Mitra Abadi,  PT.Nata  Aryanta  Parama,  PT.
Tribana Akusara Megatama terdaftar
(2018)
2. Stakeholder dalam Kebijakan FTZ
Kebijakan  FTZ  merupakan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat, namun melibatkan  pemerintah  daerah dalam  pelaksanaanya dengan wilayah kerja masing-masing. Secara kelembagaan dibentuklah  Dewan  Kawasan  dan  Badan Pengusahaan  Kawasan  yang  bertujuan
untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan  tersebut  di  Kota  Tanjungpinang. Dewan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Bintan berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan  Nomor  1  Tahun  2008  menjelaskan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan dibagi menjadi 2, yaitu : a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas  Bintan  Wilayah  Kabupaten Bintan; dan b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang Berbicara free  trade  zone Kota Tanjungpinang,  ada  Kantor  Pengawasan dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  (KPPBC) Tipe Pabean Madya B dan Dinas Perhubungan  Kota  Tanjungpinang  yang juga  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan FTZ.

## 1. Pola Koordinasi antar Stakeholder
Agar  dapat  menjalankan  sistem  yang ada dalam kebijakan,  maka penggerak dari sistem  adalah kelembagaan. Hal ini selaras dengan teori Ekonomi Politik Kelembagaan menurut Rachbini dalam
Deliarnov
(2006:95),  dimana  dikatakan  bahwa  baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya.  Berbagai  permasalahan terjadi dalam kelembagaan
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Koordinasi Dewan  Kawasan  dengan  berbagai  pihak kurang  intensif.  Dewan  Kawasan  menuntut adanya  dukungan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas.  Dalam  pelaksanaan  tugas dan  fungsinya  Dewan  Kawasan  dibantu oleh  Sekretariat,  untuk  itu  diperlukan sumber  daya  yang  mampu  melaksanakan tugas-tugas  Dewan  Kawasan  dengan  baik. Kemampuan  SDM  sekretariat  yang  belum memadai  disebabkan  kurangnya  pelatihan peningkatan  kualitas  SDM . Ditambah  lagi pedoman  pengukuran  kinerja  pegawai  juga belum  tersedia.  Pada  kelembagaan  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan  Wilayah  Kota Tanjungpinang
juga mengalami permasalahan  secara  status  kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Tanjungpinang masih dianggap satu
kelembagaan  dengan  Badan  Pengusahaan Kawasan  Bintan.  Sama  halnya  dengan Dewan  Kawasan,  Badan  Pengusahaan Kawasan  Tanjungpinang  juga  merasakan kurangnya kompetensi SDM yang ada pada pegawainya.  Untuk  melihat  kelembagaan tersebut  membangun  interaksi  dengan lembaga  yang  satu  dan  lainnya  agar  dapat mencapai tujuan. Berikut ini penjabarannya :
a. Analisis Antar Organisasi dan Implementasi Implementasi  adalah  sebuah  proses yang melibatkan “jaringan” atau multiplisitas organisasi, bagaimana organisasi  berinteraksi  satu  sama  lain. Berikut  ini  adalah  penjabaran  dengan menggunakan dua pendekatan tersebut : 1) Kekuasaan dan Ketergantungan Sumber Daya Terdapat organisasi pusat dan organisasi  daerah,  dimana  organisasi  yang berada  ditingkat  pusat  berkuasa  sebagai penentu/aktor  yang  menetapkan  kebijakan FTZ  di  wilayah  Kota  Tanjungpinang  dan organisasi  tingkat  daerah  juga  memiliki kuasa  atas  wilayah  yang  menjadi  kawasan FTZ. Organisasi tingkat pusat juga memiliki  kekuasaan  dan  sumber  daya berupa  anggaran  dan  organisasi  daerah sebagai  pemegang  kekuasaan  terhadap wilayah menjadi pengusul kepada organisasi  pusat  terhadap  wilayah  mana yang  akan  dijadikan  sebagai  kawasan  FTZ karena  organisasi  daerah  yang  memiliki pengetahuan  terhadap  potensi-potensi  yang ada  di  wilayah  kekuasaannya.  Selain  itu, organisasi  tingkat  daerah  juga  memiliki sumber daya manusia untuk mengisi posisi- posisi  di  lembaga  yang  punya  kewenangan dalam  mengelola  dan  mengembangkan kawasan perdagangan  bebas  dan pelabuhan bebas.
2) Pertukaran Organisasional Meskipun sudah ada 2 (dua)
kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing,  namun  ada  hal  operasional  lain yang  melibatkan  instansi  yang  juga  berada pada  tingkat  lokal  di  luar  kelembagaan
tersebut  yaitu  pengawasan  pembangunan pelabuhan  Tanjung  Moco  oleh  Dishub Tanjungpinang,  keluar  masuknya  barang- barang  FTZ  juga  melibatkan  Kantor
Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai
Tipe Madya Pabean B. Bila  digambarkan  pola  ketergantungannya maka akan berbentuk sebagai berikut :
Gambar 2. Pertukaran Organisasional Agen Pusat dan Agen Lokal

## b. Analisis Interorganisasional
Sebuah  program  akan  melibatkan banyak  organisasi:  organisasi  lokal,  dan nasional,  organisasi  publik,  organisasi swasta,  organiasi  bisnis,  organisasi  buruh,
dan  lain-lain  (Parsons,  2014:486).  Program dapat dilihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan dalam “kumpulan organisasi”.

## Gambar 3. Kumpulan Organisasi dalam Pelaksanaan FTZ
Program
P1
P2 P3

## c. Koordinasi
Menurut  Handayaningrat  (Abidin,
2012:126)  koordinasi  mempunyai  ciri-ciri berikut :
1) Tanggung Jawab.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  19  tahun  2013  tentang Dewan  Kawasan    Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Bintan di katakana bahwa
Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan  tugasnya  kepada  Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,  dan  BP  KPBPB  melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan apabila  diperlukan,  dan  BP  KPBPB melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada Dewan  Kawasan  Bintan  secara  berkala
Pemerintah Pusat (Anggaran) Pemerintah Provinsi
(Wilayah dan Mengkoordinir)
Pemerintah Kota
(Wilayah dan Operasional)
setiap  3  bulan  (laporan  triwulan),  setiap tahun  (laporan  tahunan)  atau  sewaktu- waktu bila diperlukan, hal ini sesuai dengan amanat  Peraturan  Ketua  Dewan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan Nomor 1 tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
2) Proses Koordinasi Koordinasi yang terjalin antara Dewan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan
Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan  bersama instansi  lainnya  seperti  Dinas  Perhubungan (Dishub)  Kota  Tanjungpinang  dan  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai belum berjalan dengan baik.
3) Pengaturan  Secara  Teratur  Usaha
Kelompok.
Dewan Kawasan Bintan bukan merupakan  lembaga  yang  bertugas  dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan  Kawasan  secara  langsung, namun  fungsi  Dewan  Kawasan  hanya sebagai pengarah, pembina, pengendali dan evaluator terhadap pengelolaan dan pengusahaan kawasan oleh Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan  Wilayah  Kota Tanjungpinang . Badan Pengusahaan
Kawasan  sejauh  ini  belum  menjalankan tugasnya  dengan  baik  karena  pemahaman terhadap  tupoksi  kerja  kurang  mendalam. Untuk  Bea  Cukai  sendiri  sejauh  ini  dalam pengawasan  masih  mendapati  peredaran rokok di luar kawasan FTZ, ini membuktikan  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  masih  bisa  dilalui  oleh  oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab.
4) Konsep Kesatuan Tindakan.
Gambar 4. Kesatuan Tindakan Stakeholder FTZ
Penetapan sebagian Wilayah Kota Tanjungpinang sebagai Kawasan FTZ 2007 Kelembagaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas:  membentuk, mengawasi, dan membuat SOTK BP Kawasan Pengusaha yang sudah mendapatkan izin dari BP melaporkan barang-barangnya ke Bea Cukai untuk mendapatkan perlindungan dokumen Bea Cukai menunjuk petugas untuk mengawasi keluar masuk barang
PT akan di segel ketika barang masuk, dan akan
dikeluarkan bila pihak PT melapor ke Bea Cukai Badan Pengusahaan Kawasan : Mengelola dan mengembangkan kawasan FTZ (pembangunan pelabuhan Tanjung Moco), serta perizinian Dishub mengawasi
pembangunan pelabuhan Tanjung Moco
Pengusaha mendaftarkan
usahanya ke Badan Pengusahaan Kawasan untuk mendapat izin
Setiap anggota punya andil dan saling bekerja  sama.  Koordinasi  yang  berjalan antar  anggota  mengalami  kendala.  Tidak hanya sekedar kendala pada sesama instansi namun  juga  dalam  pelaksanaan  koordinasi pada instansi lain.
5) Tujuan Koordinasi
Tujuan  bersama  yang  ingin  dicapai pada  kebijakan  FTZ  ini  pada  akhirnya adalah  agar  daerah  mampu  merasakan pertumbuhan  ekonomi  melalui  kebijakan ini,  dengan  segala  pembebasan  bea  masuk diharapkan dapat menarik investor menanamkan  modalnya  di  daerah  sehingga menggerakkan usaha yang kemudian membuka  lapangan  pekerjaan  dan  mampu menyerap tenaga kerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dikemukakan  oleh  Khairul  dan  Nofri, dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur  di  Kota  Batam  saat  ini  sudah mendekati tingkat mampu atau  layak untuk dijadikan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan  Bebas  ( Free  Tread  Zone ).  Hal ini  berbanding  terbalik  dengan  kondisi pembangunan  infrastruktur  yang  ada  di Kota  Tanjungpinang  sendiri  saat  ini  belum memadai,  hal  ini  dapat  diketahui  dari pembangunan pelabuhan yang direncanakan  sebagai  pelabuhan  utama bongkar  muat  barang  yaitu  pelabuhan Tanjung Moco di Dompak belum rampung. Hingga  saat  ini  pembangunannya  masih berada pada tahap pembangunan trestle. Penelitian  Den  yang  menjelaskan bahwa  terdapat  aspek  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  didorong  oleh kegiatan  ekspor  dan  perdagangan  telah banyak terbukti secara empiris. Apabila hal tersebut dilihat pada pelaksanaan FTZ Kota Tanjungpinang, didapati bahwa dari kebijakan  ini  tidak  berimplikasi  pada pertumbuhan  ekonomi  karena  kegiatan ekspor  dan  perdagangan  yang  menjadi orientasi  utama  tidak  berlaku  di  Kota Tanjungpinang. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pengusahaan
Kawasan yang memungkinkan untuk berjalan saat ini adalah rokok. Itupun bukan
sebagai  produsen  dalam  pembuatan  rokok, melainkan hanya sebagai distributor.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang mengacu  pada  teori  ekonomi  politik kelembagaan  dikatakan  baik  buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya (Rachbini dalam Deliarnov,  2006:  95),  dapat  disimpulkan bahwa  secara  kelembagaan  saat  ini  Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan  Bebas  Bintan  serta  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan  Wilayah  Kota Tanjungpinang
tengah mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Pembangunan  pelabuhan  Tanjung  Moco yang  sampai  saat  ini  belum  rampung dikarenakan  masalah  lahan  dan  pendanaan (padahal  pelabuhan  tersebut  merupakan pelabuhan  utama),  sejak  terbentuknya  FTZ tahun 2007 di sebagian wilayah Tanjungpinang perusahaan-perusahaan yang  terdaftar  baru  ada  pada  tahun  2015 dan  sampai  saat  ini  hanya  sebanyak  15 perusahaan  dan  itupun  tidak  semuanya aktif.  Sebagian  besar  hanya  bergerak sebagai  distributor  rokok  bukan  produsen rokok.  Ini  berarti  daya  serap  tenaga  kerja yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  tersebut rendah  karena  tidak  diperlukan  banyak tenaga  untuk  melakukan  proses  distributor barang.  Selain  itu  hal  ini  juga  berbanding terbalik  dari  orientasi  kawasan free  trade zone yang  seharusnya  berorientasi  pada ekspor  barang.  Oleh  karena  itu  hadirnya kelembagaan  menjadi  penentu  berjalan dengan baik atau tidaknya suatu kebijakan.

## Daftar Pustaka
Antonius ,Bungaran. 2014. Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi) . Jakarta
: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian  suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta : PT Rineka Cipta
Ali,  Faried,  dkk.  2012. Studi  Analisa Kebijakan .  Bandung  :  PT  Refika
Aditama
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik . Jakarta : Erlangga Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta : Salemba Humanika
Moleog,  J.  Lexy.  2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT.
Remaja  Rosdakarya
Mulyadi,  Deddy.  2016.  Studi  Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung
: Alfabeta
Noor, Juliansyah. 2017. Metodologi Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  & Karya Ilmiah . Jakarta : Kencana Samnuzulsari, Tri. 2017. Metode Penelitian Kualitatif .  Tanjungpinang  :UMRAH Press Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantiitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D . Bandung :  Alfabeta
Silalahi,  Ulber.  2012. Metode  Penelitian Sosial . Bandung : Refika Aditama Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik,
Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus . Yogyakarta : CAPS Yudiatmadja, Wayu Eko. 2016. Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan Publik . Tanjungpinang. UMRAH Press Parsons,  Wayne.  2014. Public  Policy
Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan .  diterjemahkan  Tri  Wibowo  BS, Jakarta: Kencana