## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pasang Surut Politik dan Sejarah Isu Kebijakan Sawit di Riau
Political Ups And Downs of Policy Issues Palm Oil in Riau
Khairul Anwar 1* , Ishak 2 , Isril 3 , Erman 4
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
* Email Korespondensi: khairul.anwar@lecturer.unri.ac.id
Diterima: 15 November 2021 Direvisi: 10 Desember 2021 Disetujui: 29 Desember 2021 DOI: 10.35967/njip.v20i2.218
Abstrak: Artikel ini bertujuan menemukan konteks politik sejarah pasang surut isu kebijakan sawit di Riau dengan mengambil fokus masa awal reformasi 2000-2010. Latar belakangnya pergulatan politik aktor dalam sejarah  isu  kebijakan  sawit  sejak  kolonial  hingga  awal  reformasi  Indonesia  termasuk  di  Riau. Argumentasinya  adalah  akumulasi  pasang  surut  isu  politik  sawit,  terjadi  pada  awal  reformasi. Pertanyaannya,  bagaimana  pasang  surut  interaksi  politik  aktor  tersebut  berlangsung  di  Riau?  Dalam menjawab  pertanyaan  dipakai  teori  dan  metode  analisis modern  political  economy Jeffry  Frieden.  Pasang surut politik terkait isu kebijakan sawit  terjadi sejak diterapkan UU.No.32/tahun 2009 dan UU.No.25/ tahun 1999. Dalam era rezim ORBA tuntutan politik hanya dilakukan para politisi  di DPRD dan Birokrasi lokal. Sepanjang  tahun  2000-2010,    aktor  lokal  yang  melakukan  aksi  memperjuangkan  isu  sawit  spektrumnya semakin melebar, ada banyak aktor lokal dalam batas tertentu bersifat pasif  kemudian menjadi viral. Masa transisi  politik  ini  diungkapkan  melalui  fakta  munculnya  sejumlah  aktivis  masyarakat  sipil,  teknokrat  dan pemerintah. Ada aktor  pemerintah bersikap setuju, menolak dan setuju dengan usulan. Para aktor memiliki strategi,  taktik,  dan  kiat  dalam  berkoalisi  sesuai  dengan  posisinya.  Dalam  konteks  politik  lokal  pluralistik seperti  inilah,  pasang  surut  politik  lokal  isu  kebijakan  sawit  terjadi  sebagai  hasil  interaksi  aktor  lokal  dan nasional.
Kata Kunci: Politik, Sejarah, Sawit, Kebijakan, Reformasi
Abstract: This  article  aims  to  find  the  historical-political  context  of  the  ups and  downs of  oil  palm  policy issues in Riau by focusing on the early 2000-2010 reform period. The background is the political struggle of factors in the history of palm oil policy issues from colonial to early Indonesian reform, including in Riau. The argument is that the ups and downs of the political issue of palm oil occurred at the beginning of the reformation. How did the ups and down so political interaction between these actors take place in Riau? In answering  the  questions,  Jeffry  Frieden  used  theories  and  modern  political  economy  analysis  methods. Political ups and downs related to palm oil policy issues have occurred since Law No. 32/2009 and UU. No. 25/1999 were implemented. In the ORBA regime, politicians only made political demands in the DPRD and local  bureaucracies.  During  2000-2010,  local  actors  who  fought  for  the  issue  of  palm  oil  had  a  wider spectrum. To a certain extent, many local actors were passive and then went viral. This period of political transition  is  expressed  because  several  civil  society  activists,  technocrats  and  the  government  have emerged. There are government actors who agree, reject  and agree with the proposal. According to their position, the actors have strategies, tactics, and tips in forming a coalition. In the context of pluralistic local politics like this, the ups and downs of local politics on oil palm policy issues occur due to the interaction of local and national actors.
Keywords : Politics, History, Palm Oil, Policy, Reform

## Pendahuluan
Dalam  konteks  sejarah  perkebunan  di  Indonesia,  pasang  surut  politik  isu  kebijakan sawit  dimulai  dari  kedatangan  Cornelius  de  Houtman  tahun  1596  di  Banten (Saragih,  2010). Sejak  itu  mulai  tarik  menarik  kepentingan  antara  aktor  politik  pribumi,  pengusaha  klien  dan negara  kolonial  terjadi (Muhaimin,  1990). Fenomena  ini  dipandang  sebagai  titik  berangkat memaknai  konsep  pasang  surut  politik  dan  hubungan  dualitas  sejarah  isu  kebijakan  sawit  di

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Indonesia (Santoso etal., 2018) . Isu kebijakan dimaksudkan sebagai sesuatu yang diwacanakan di  tengah  masyarakat  tentang  masalah  dan  konsekuensi  kebijakan  berbeda (Parsons,  1996) . Sejarah Isu besar kebijakan sawit bermula dari proses industri gula di sekitar Jacatra (Batavia yang  sekarang  ibu  kota,  Jakarta),  seperti  yang  dilaporkan (Saragih,  2010) .  Studi  ini  mencatat bahwa  industrialisasi  berjalan  seiring  kedatangan  Belanda,  Spanyol  dan  Eropa  yang mengenalkan tanaman kakao, kopi, teh, kina, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit di bawa ke Indonesia  pada  tahun  1848  oleh  pemerintah  Belanda (Fauzi  et  al.,  2012). Beberapa  kajian menginformasikan  bahwa  industrialisasi  perkebunan  dimulai  sebagai  aplikasi  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  masa  revolusi  industri  di  Eropa (Saragih,  2010) .  Dalam penerapannya,  proses  industrialisasi  perkebunan  berlangsung  untuk  kepentingan  politik  dan ekonomi  negara  kolonial (Nordholt  &  Klinken,  2007) .  Dalam  kondisi  ini,  muncullah  pada waktu itu berbagai isu kebijakan sebagai akibat dominasi aktor dalam bisnis perkebunan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia (Anwar, 2019) .
Setelah  Indonesia  merdeka,  pemerintah  membuat  berbagai  kebijakan  di  bidang perkebunan masa rezim kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA). Isu utamanya untuk menghapus struktur dominasi aktor masa penjajahan. Dalam periode ini dirumuskan kebijakan dasar  bidang  perkebunan.  Pemerintah  bersama  pemilik  modal  pribumi,  pengusaha  klien menempuh  langkah  nasionalisasi (Muhaimin,  1990). Perusahaan  Perkebunan  Besar  kelapa sawit  pada  tahun  1957.  Tahun  1967  pemerintah  kembali  mengambil  kebijakan  nasionalisasi perusahaan  milik  pengusaha  Inggris,  Perancis,  Belgia,  dan  Amerika.  Selanjutnya,  kebijakan restrukturisasi  Perusahaan  Nasional  Perkebunan  (PNP/PTP)  tahun  1957-1960  dan Pembentukan PPN baru di samping PPN lama. tahun 1961-1962 (Lubis & Adlin U, 1992) . Isu nasionalisasi dan strukturisasi ini, di Riau diimplementasi melalui PNP/PTP II, IV, V di tengah isu  lemahnya  koordinasi (Lestari  &  Ridwan,  2016) ;  dan  inilah  sejarah  dimulainya industrialisasi  kelapa  sawit  di  Riau  melalui  pola  PIR  BUN/NES  maupun  PIR-Trans (Anwar, 2012).
Pada  masa  Orde  Baru  (ORBA),  kembali  pemerintah  didukung  para  teknokrat memasukkan  bidang  perkebunan  ke  dalam  agenda  kebijakan  Pembangunan  Lima  Tahun (PELITA)  I.  Agenda  berupa  rehabilitasi  pabrik-pabrik  pengolahan  sawit,  perluasan  areal tanaman  guna  pertumbuhan  ekonomi (Muhaimin,  1990). Isu  kebijakannya  adalah  sebagai langkah  usaha  untuk  meningkatkan  pendapatan  petani,  penerimaan  devisa  serta  mencukupi kebutuhan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  itu,  pemerintah  mengambil  kebijakan meningkatkan  produksi,  melalui  peremajaan  sawit,  penanaman  baru  serta  konversi  kelapa sawit,  karet  dan kelapa.  Selain itu, pemerintah melakukan langkah modernisasi  dan  perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit.
Kemudian  dilanjutkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  (REPELITA)  II, pemerintah  bersama  para  teknokrat  menetapkan  isu  kebijakan  utama  peningkatan  produksi perkebunan  untuk  ekspor,  penyediaan  bahan  baku  serta  menekan  impor.  Pada  masa  inilah, pemerintah menggagas ide perkebunan kelapa sawit rakyat dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan  tujuan  untuk  membina  secara  terpadu  pengembangan  perkebunan  rakyat.  Perkebunan rakyat  diharapkan  bisa  berkembang  menjadi  intensif  menghasilkan  komoditi  yang  bermutu. Perkebunan  besar  bertugas  memberikan  penyuluhan,  pembinaan  menyediakan  bibit  unggul, sarana  produksi,  mengolah  hasil,  dan  pemasaran.  Kepentingan  birokrasi  sebagai  langkah adaptasi diimplementasikan melalui pembinaan, pemberian kredit atau anggaran kepada petani peserta PIR maupun swadaya (Yasa et al., 2021) . Kebijakan ini diintegrasikan dengan berbagai kebijakan  misalnya  program  transmigrasi,  koperasi  dan  Keluarga  Berencana  (KB) (Yusri  & Adlin, 2020) .
Berbagai  langkah  dari  tindakan  mencapai  tujuan  kebijakan  pemerintah  pusat  seperti diuraikan di atas tidak terjadi di Riau. Di provinsi ini perdebatan terhadap isu kebijakan sawit

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menghasilkan  kekecewaan.  Intensitas  dan  spektrumnya  kekecewaan  itu  semakin  meluas terutama  pada  awal  reformasi  2000-2010.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa kekecewaan  itu  berpotensi  besar  menimbulkan  konflik  sosial  dan  anarkisme,  gap pengorganisasian, teknologi dan sumber daya manusia misalnya PBS/PTP dengan perkebunan sawit  swadaya  semakin  melebar (Anwar,  2021;  Faucher,  2008;  Syahzaetal.,  2020) . Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya pasang surut perdebatan politik konteks isu kebijakan sawit itu terjadi di Riau tahun 2000-2010?
Secara  faktual,  fenomena  pro-kontra  aktor  formal  dan  informal    terhadap  isu  sawit  di atas  terkait  kebijakan  publik (Santoso  et  al.,  2018) .  Sebab  kebijakan  publik  adalah  persoalan Siapa,  memperoleh  Apa,  Kapan,  dan  Bagaimana  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Lasswell (1986) dan Mengapa ? pertanyaan yang diajukan oleh Muhaimin (1990). Dinamika pergulatan inilah kembali dielaborasi oleh Frieden et al. (2000) melalui analisis modern political economy . Teori  ini  diperkuat  studi  yang  dilakukan (Anwar,  2019 ; Syahzaetal.,  2020). Dalam  uraian sebelumnya disampaikan bahwa intensitas dan spektrum tarik menarik kepentingan antara aktor politik inilah dipandang sebagai pasang surut politik dan memiliki hubungan dualitas terhadap sejarah isu kebijakan sawit yang terakumulasi tahun 2000-2010 di Riau. Sementara itu, alasan memilih provinsi ini sebagai area studi adalah karena Riau dikenal sebagai daerah yang paling intensif dan ekstensif menerapkan kebijakan sawit  di  Indonesia, terutama  hingga awal  OTDA (Casson,  2000) .  Provinsi  Riau,  pada  awal  reformasi  dalam  kaitan  isu  kebijakan  sawit  ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui tuntunan literatur ekonomi-politik lokal. Paling tidak ada  tiga  alasan  mengapa  tahun  2000-2010  menarik  mengkaji  pasang  surut  politik  dan  isu kebijakan  sawit  di  Riau. Pertama ,  karena  Riau  menjadi  salah  satu  sasaran  utama  penerapan kebijakan kelapa sawit yang intensif, maka daerah ini menghasilkan pertumbuhan kelapa sawit yang  sangat  pesat (Casson,  2000). Pertumbuhan  kebun  yang  cepat  itu  dapat  dilihat  dari pertambahan  luas  areal,  jumlah  produksi  ( Kompas ,28  Februari  2006),  dan  jumlah  perusahaan perkebunan  (Riau  Pos,  11  Maret,2005). Kedua ,  sejak  tahun  2006  wilayah-wilayah  yang dimekarkan  dari  7    menjadi  16  Kabupaten/kota  dan  Riau  sebagai  daerah  yang  terbanyak  di dimekarkan  di  Indonesia,  dalam  kondisi  demikian  terjadi  pergeseran  wewenang  pengelolaan sumber daya alam, yang semula didominasi pemerintah pusat, banyak dialihkan ke pemerintah daerah,  termasuk  perkebunan  sawit. Ketiga ,  karena  munculnya  sejumlah  aktor  lokal  yang semula tidak mampu menyuarakan aspirasi mendadak viral dan mengorganisir gerakan massa. Fenomena  inilah  yang  mendorong  penulis  melakukan  riset.  Semoga  studi  ini  dapat  mengisi kekosongan kajian dalam politik lokal paling tidak di Riau.

## Metode
Proses  penelitian  ini  memakai  pendekatan  kualitatif  menekankan  kepada  makna  dan pemahaman (Denzin  &  Lincoln,  2009); berfokus  dengan  berbagi  metode,  yaitu  wawancara, dokumentasi,  dan  Triangulasi (Trochim,  1999) .  Tujuannya  agar  mendapatkan  pengamalan langsung  dari  fenomena  yang  diteliti (Diah,  1999); terkait  pasang  surut  politik  sejarah  isu kebijakan  sawit  di  Riau  2000-2010.  Riset  ini  didukung  sejumlah  jenis  data  baik  sekunder maupun primer (Newman, 2013) . Data sekunder, bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, buku hasil  penelitian,  media  cetak  dan online .  Data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  bersifat  individual  atau  kelompok,  diskusi  terfokus  (FGD)  kepada  sejumlah  tokoh lokal. Sebelum dilakukan wawancara dilakukan pemetaan aktor lokal terlebih dahulu mengenai sikap politik terhadap isu kebijakan sawit. Para informan yang diwawancara terdiri dari Kepala Dinas  Perkebunan,  Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN),  Kepala  Dinas  Perindustrian, Dinas  Tenaga  kerja,  Kepala  Penanaman  Modal  Daerah,  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Biro Perekonomian,  Sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Ketua  Komisi  I,  Ketua  Fraksi Golongan  Karya  (GOLKAR)  Riau,  Ketua  Lembaga  Adat  Riau  (LAM),  Forum  Pemuka

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Masyarakat  Riau  (FKMR),  Ketua  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI),  Ketua  Jaringan Penyelamat  Hutan  Riau  (JIKALAHARI)  dan  Para  Peneliti  Perkebunan  Sawit  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau. Sementara para informan yang terlibat dalam FGD adalah  Kepala  Dinas  Perkebunan,  Kepala  Biro  Perekonomian,  Ketua  WALHI,  Ketua JIKALAHARI dan Para Peneliti Perkebunan sawit LPPM Universitas Riau Sikap politik para aktor  lokal  tersebut  dapat  digolongkan  ada  mendukung,  tidak  mendukung,  menerima  tetapi dengan  sejumlah  saran.  Informan  ditentukan  berdasarkan  kriteria  posisi,  reputasi  dan pengambilan keputusan (Mas’oed & Coln,  2008) . Selain itu data didapat  melalui penelusuran dokumentasi dan risalah yang tersedia. Selanjutnya dianalisis dengan kerangka ekonomi-politik modern disistematisasikan dengan empat strategi  dari yang sudah dipakai oleh Anwar (2012) ; yaitu,  (1)  identifikasi  dinamika  pergulatan  aktor;  (2)  merumuskan  kepentingan  aktor  dan preferensinya; (3) mengidentifikasi bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan. (4) mengidentifikasi  taktik  dan  strategi  tokoh  lokal  dalam  berinteraksi  dengan  sejumlah  institusi lokal. Proses selanjutnya, bertolak dari tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai simplifikasi teori dan data yang diperoleh selama riset.

## Hasil dan Pembahasan Pergulatan Aktor, Pergulatan Politik
Dalam  perjalanan  sejarah  perpolitikan  elite  di  Riau  tampak  diwarnai  persaingan kepentingan.  Tarik  menarik  ini  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  persoalan  pemanfaatan  SDA (Sumber Daya Alam) lokal termasuk kelapa sawit. Provinsi ini memiliki SDA sawit  terluas di Indonesia,  namun  sumber  daya  ekstraktif  ini  lebih  banyak  bermanfaat  bagi  Jakarta.  Fakta empiris ini membuat rakyat Riau mengalami kekecewaan. Menurut informan, kekecewaan itu terjadi  karena  kebijakan  ekonomi  sawit  yang  dibuat  pusat  berorientasi  ke  Pusat,  bukan  ke daerah.  Akibatnya  muncul  pemikiran  di  kalangan  aktor  lokal  mengenai  perlunya  misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan redistribusi aset, tetapi kemudian perjuangan politik elite ini gagal  diwujudkan  hingga  2000-2010.  Masih  menurut  informan,  kegagalan  itu  di  tingkat nasional menjadi perdebatan, di tingkat lokal menyakitkan. Sebelum masa ORBA yang otoriter, Riau  tidak  banyak  bisa  merespons,  karena  elite  lokal  yang  independen  tidak  begitu  kuat. Kebijakan  pusat  dan  orang  yang  berorientasi  pusat  tidak  bisa  ditolak  meskipun  bertentangan dengan  kepentingan  masyarakat  Riau.  Dalam  era  inilah  misalnya  muncul  ungkapan  ”di  atas minyak  (sawit)  di  bawah  minyak  (bumi)”  yang  dimunculkan  oleh  tokoh  birokrasi  yang kontroversial dalam pemilihan kepala Daerah pada masa ORBA di Riau.
Di  awal  reformasi,  sejarah  politik  lokal  berubah,  ketika  diterapkan  kebijakan  OTDA melalui  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  25  tahun  1999, yang  memberikan  kebebasan  Daerah  untuk  memanfaatkan  SDA-nya.  Implementasi  ke  dua Undang-undang  ini  menjadi  pintu  masuk  bagi  aktor  lokal  Riau  untuk  membicarakan  kembali mengenai  kebijakan  sawit  pada  waktu  itu.  Tokoh-toko  daerah  terdiri  dari  birokrat,  politisi, DPRD,  LSM  dan  tokoh-tokoh  budaya  lokal  bersaing  menyampaikan  pandangan  dan  ide  isu kebijakan sawit. Tetapi yang jelas para aktor lokal ini sependapat bahwa lokal harus ikut serta dalam  memanfaatkan  kekayaan  SDA  sawit.  Menurut  informan,  para  tokoh  lokal  berusaha maksimal  memanfaatkan  forum  dialog,  media  sosial  dan  cetak  mengetengahkan  gagasan terhadap  kapitalisasi  sawit  untuk  Riau.  Misalnya  para  aktor  lokal  atau  tokoh  nasional  yang bersaing dan ingin terpilih di dalam pemilihan kepala daerah langsung 1999 banyak menyebut- nyebut perjuangan memperoleh bagian lebih besar dari SDA sawit. Jika sebelum OTDA, tokoh lokal  yang  aktif  bertindak  hanya  dilakukan  legislator  DPRD  dan  Birokrasi  sipil.  Pada  awal reformasi  1999,  tokoh  lokal  yang  berinisiatif  menyampaikan  gagasan  semakin  banyak,  tokoh pada  awalnya  memilih  pasif,  moderat  dalam  pendiriannya  berubah  menjadi  dominan.  Secara empiris, fakta ini muncul  ke permukaan  melalui  sejumlah tokoh  yang berasal  dari paguyuban

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
atau  profesi  masyarakat  lokal  dan  LSM,  gerakan  massa,  dan  kelompok  lainnya  seperti  Riau Merdeka.  Dalam  situasi  demikian,  tiba-tiba  muncul  respons  yang  beragam  dari  elite  Riau terhadap implementasi kebijakan disektor komoditas sawit.
Seperti  telah  disebut  di  depan,  implementasi  dari  sejumlah  kebijakan  sawit  ini  oleh negara  memunculkan  tanggapan  berbeda  dari  tokoh  lokal  Riau.  Respons  elite  tersebut  dapat dipilah  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu:  kelompok  yang  menolak  kebijakan  pembangunan mengenai  isu  sawit.  Kedua,  kelompok  yang  menerima.  Ketiga,  kelompok  yang  menerima dengan  usulan.  Respons  elite  ini  intensitasnya  semakin  meningkat  dan  diwujudkan  karena dalam pelaksanaan kebijakan perkebunan oleh pemerintah (Daerah) menimbulkan kekecewaan masyarakat  Riau.  Para  elite  daerah  ini  kecewa  antara  lain  terhadap  pelaksanaan  Keputusan Presiden  Nomor  11  tahun  1974  tentang  pengembangan  usaha  perkebunan  dan  pelaksanaan Keputusan  menteri  pertanian  nomor  753/Kpts/KB.550/12/92  tentang  pengembangan Perkebunan  Besar.  Selain  itu,  Aktor  di  Riau  resah  terhadap  pelaksanaan  keputusan  Menteri Pertanian  Nomor  668/Kpts/KB.510/10/1985  tentang  Perusahaan  Inti  rakyat  Perkebunan  (PIR) Bun dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan usaha perkebunan.
Sementara  itu,  pihak  pemerintahan  lokal  di  Riau  memformulasikan  Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor  13  tahun  2001  tentang  kewenangan  dibidang  perkebunan  dan  membuat  tata ruang wilayah (RTRW) dengan menetapkan arah pembangunan perkebunan seluas 3.1333.198 Ha.  Dalam  pelaksanaannya  muncul  reaksi  para  tokoh  lokal  di  Riau.  Respons  elite  tersebut beragam  dapat  diklasifikasikan  bersifat  menyetujui,  menolak,  dan  pihak  yang  mendukung dengan sejumlah prasyarat. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Kepentingan Aktor dalam Perebutan Kendali  atas Isu RTRW Riau Tahun 2000-2010
INDIKATOR KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK MENDUKUNG MENDUKUNG DGN SYARAT MENOLAK Pemerintah Non Pemerintah Pemerintah Non Pemerintah Pemerintah Non Pemerintah Aktor Gubernur, Bupati, Camat, Kades, Disbun, Dishut,
BPN, Disnaker, Bappeda, Disperindag Komisi A-B GAKPI,
RAPP, Indah Kiat, Dupon, Wilmar, PT. Tranfera WanAB, Kab.Inhu, Siak, Kampar PPP, PKB, PDIP, Akademisi, Almadi, PPLH UNRI - TR , Edy, Jali, Walhi,
LBH,
LPAD, Elang, KAR, AMAR, Sialang, Jikalahari, Sawit Wach, Pylomina, Kepentingan Pembagian kewenangan Provinsi dan Kab/Kota Izin Usaha Perkebunan Peruntukan lahan Peruntukan lahan - Pengembalian hutan lahan dan Sesuai dengan fungsi lindung Basis Institusional Birokrasi Bisnis dan masy. lokal Birokrasi LSM, akademisi, dan Parpol - LSM dan akademisi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
INDIKATOR KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK MENDUKUNG MENDUKUNG DGN SYARAT MENOLAK Pemerintah Non Pemerintah Pemerintah Non Pemerintah Pemerintah Non Pemerintah Sumber Daya Politik Akses informasi dan pembuatan keputusan lokal Pengendalian finansial Kewenangan dan akses ke pucuk pimpinan Akses jaringan kelembagaan sosial dan politik - Membentuk wacana dan mengendalika n massa

## Sumber: Data Diolah.
Menurut  aktor  dalam  posisi  menolak,  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  yang dilakukan  oleh  perkebunan  besar  swasta  terlalu  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi. Menurut  kelompok  ini  usaha  pengembangan  kelapa  sawit  seharusnya  berorientasi  pada pemerataan. Sedangkan, aktor yang mendukung berpendapat bahwa pembangunan kelapa sawit dapat  mendatangkan  devisa  bagi  negara  dan  Daerah.  Sementara  itu,  menurut  aktor  yang mendukung  dengan  sejumlah  syarat  berpendapat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tetap diperlukan, tetapi tidak mengesampingkan pemerataan. Para aktor lokal ini terdiri dari birokrat, politisi,  tokoh  partai  politik,  dan  sejumlah  tokoh  masyarakat  mengusung  terus  isu  kebijakan DBH  dan  retribusi  aset.  Para  aktor  lokal  tersebut  menggunakan  pengaruh  melalui  berbagai arena baik formal maupun informal misalnya kebudayaan

## Kepentingan Aktor
Pada  awal  reformasi  2000-2010,  perpolitikan  lokal  Riau  semakin  dinamik  dan kepentingan  para  aktor  semakin  beragam.  Seolah-olah  aktor  lokal  bergerak  sendiri-sendiri  di mana gagasan daerah muncul diinisiasikan dalam kepentingan personal atau terlembaga dalam organisasi  misalnya  partai  politik  dan  Organisasi  masyarakat  lokal.  Jika  pada  masa  Orba kepentingan  lokal  sebatas  ganti  rugi  lahan  yang  dikonversi  oleh  Pemerintah  menjadi perkebunan  kelapa  sawit.  Sesudah  1999,  kepentingan  aktor  lokal  meluas  kepada  tuntutan individual atau kelompok akan kendali perkebunan kelapa sawit baik milik PBS maupun PBSN sebagai  aktor  nasional  dan  Perusahaan  Multi  Nasional  sebagai  aktor  global  berkantor  di Malaysia  dan  Singapura.  Para  aktor  nasional  berjuang  memperebutkan  kepentingannya  yaitu memperoleh devisa dan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sejumlah regulasi dan negosiasi. Aktor lokal berjuang mendapatkan akses produksi, ganti rugi lahan, kesempatan kerja,  dan  posisi  tawar  jabatan  melalui  arena  negosiasi,  kerja  sama  dan  regulasi  daerah. Sementara  aktor  global  memiliki  kepentingan  berupa  perizinan  dan  hak  pengelolaan  melalui akses  kepengembilan  keputusan  lokal  maupun  nasional.  Kondisi  seperti  inilah  yang menjelaskan  sisi  kepentingan  perorangan  dengan  kelompok  sering  kali  berimpitan  dan kepentingan  Pemda  seakan-akan  formalitas  saja.  Beberapa  informan  sependapat  bahwa pertimbangan  para  tokoh  lokal  dalam  memilih  kebijakan  perkebunan  sering  kali  memiliki preferensi  untung-rugi  individual  yang  pragmatis.  Secara  rasional,  para  pengambil  kebijakan lokal dan nasional akan memilih kebijakan  yang menguntungkan meskipun bergulat misalnya dalam memutuskan bentuk skema perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau.
Sebelum  1999,  perdebatan  aktor  memang  tidak  terjadi  di  tingkat  lokal.  Karena  Pusat lebih  dominan,  aktor  lokal  hanya  perpanjangan  tangan  Jakarta.  Aktor  nasional  dan  global berkolaborasi memanfaatkan sumber daya sawit di Riau melalui sejumlah aturan yang di buat pemerintah pusat misalnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), Undang-Undang Penanaman  Dalam  Negeri  (PMDN)  dan  Keppres  No.55/1993  yang  mengatur  mekanisme

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pembebasan  lahan  masyarakat  untuk  pertanian.  Sesudah  reformasi  1999,  tumbuh  keleluasaan aktor lokal dalam membuat pilihan-pilihan kebijakan perkebunan, meskipun kendali politik di tangan  pusat.  Hal  ini  tampak  misalnya  dari  tarik  menarik  kepentingan  aktor  dalam  formulasi Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi (RTRW) Riau tahun 2009  yang mengacu kepada Tata Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK).  Para  aktor  nasional  berpandangan  bahwa  konsepsi kepentingan perencanaan hutan tidak bisa dipisahkan dalam tata ruang wilayah seperti diklaim Undang-Undang  Nomor  24  tahun  1992.  Sementara  menurut  aktor  lokal  bahwa  kepentingan lokal  dalam  TGHK  adalah  tata  ruang  tidak  mencakup  hutan  lindung  dan  hutan  produksi. Perdebatan  ini  hingga  kini  terus  berlangsung  terkait  izin  pembebasan  kawasan  hutan  untuk perkebunan  sawit.  Perbedaannya,  sebelum  1999,  TGHK  antara  aktor  lokal  dan  Pusat.  Setelah 1999  diterapkan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah, perdebatan kepentingan TGHK terjadi hingga kini antara aktor lokal, nasional, dan Global.
Kepentingan para tokoh Riau terkait isu kebijakan pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit hingga kini tampak juga dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau 2005, 2008, 2013  dan  2018.  Bagaimana  para  elite  bersaing  setelah  mendapat  dukungan  pusat  melalui organisasi  partai  politik  tampak  dalam  sesi  tanya  jawab  memakai  isu  sawit  dalam  rangka merebut  hati  masyarakat,  tegasnya  isu  sawit  menjadi  isu  politik  lokal  yang  diperdebatkan dalam arena politik lokal (Santoso etal., 2018) .
Tabel 2. Beberapa Kepentingan Aktor Dalam Pemilihan Gubernur Konteks Isu Kebijakan
Sawit di Riau Aktor Elemen PASANGAN CALON 1 PASANGAN CALON 2 PASANGAN CALON 3 PASANGAN CALON 4 S – E L –H F – R A – S Tujuan /Preferensi Menjadikan Riau Sejahtera, maju,
ramah dan kreatif berlandaskan pada agama, budaya,
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Membangun dan membangkitkan kembali keunggulan- keunggulan yang selama ini 'terkubur' di Provinsi Riau, khususnya di sektor ekonomi. Riau menjadi pusat perekonomian se- Asia Tenggara dan pusat kebudayaan Melayu Membangun Riau menjadi Madani, berkemajuan serta berkeadilan
- mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan.
- mewujudkan perekonomian (ekonomi sawit) yang merata dan berdaya saing.
- mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- mewujudkan norma dan nilai budaya Melayu dalam sikap hidup serta
mengembangkan pariwisata berbasis budaya.
- mewujudkan aparatur yang profesional. Visi Terwujudnya Riau yang berdaya saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia Mewujudkan Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian (ekonomi sawit) Dan
Kebudayaan Melayu
Dalam Lingkungan
Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera
Lahir Batin di Asia
Tenggara Tahun 2020 Terwujudnya Riau Madani Berkemajuan
Dan Berkeadilan
Mewujudkan Riau Yang Lebih maju, Berdaya saing,
Berbudaya Melayu, Berintegritas Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat Yang Sejahtera Serta berkeadilan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Aktor Elemen PASANGAN CALON 1 PASANGAN CALON 2 PASANGAN CALON 3 PASANGAN CALON 4 S – E L –H F – R
A – S Program - Perbaikan
Infrastruktur di seluruh pelosok
Riau
- Perbaikan ekonomi masyarakat Riau
(sumber daya ekonomi Sawit) - Meningkatkan usaha pertanian
tanaman pangan - Membuat balai latihan kerja di Riau yang dinaungi Kementerian Ketenagakerjaan RI - Program bangkit desa, yakni program 1 Milyar per desa per tahun - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) - Pengembanga n Pariwisata
- Program asuransi untuk 500 ekor sapi bagi para peternak di Riau (Program Riau menuju swasembada daging) Basis Institusional - Nasdem, PAN, PKS - PKB, Gerindra - Demokrat, PPP - Golkar, Hanura, PDIP Sarana Prasarana - Alat Sosialisasi
- Media cetak dan online /media massa - TV Nasional - Alat sosialisasi
- Media cetak dan online /media massa - TV Nasional - Alat Sosialisasi - Media cetak dan online /media massa - Alat sosialisasi - Media cetak dan
online /media massa - Pasar
Sumber: Data Diolah.
Di  Riau,  kepentingan  politik  aktor  dan  kepentingan  masyarakat  dalam  batas-batas tertentu  ada  dinamika  pasang-surut  mulai  sejak  industri  bisnis  sawit  dikembangkan  tahun 1975/76  hingga  masa  diterapkan  kebijakan  desentralisasi  di  Riau.  Akan  tetapi  perdebatan mengenai isu kebijakan sawit sudah ada sejak implementasi proyek PIR tahun 1970. Program ini  didukung  oleh  birokrat  lokal  dan  perusahaan  perkebunan  negara  PTP  V  dan  PTP  II  di sungai  Rokan  Tandun  pada  tahun  1970.  Pada  waktu  itu,  intensitas  tarik  menarik  kepentingan tidak  terjadi.  Karena  dalam  perpolitikan  ORBA  tidak  mungkin  ada  penolakan.  Apalagi kebijakan  ini  didukung  oleh  pejabat  pusat  yang  ada  di  daerah  dan  diperkuat  oleh  hasil penelitian  Marihat  Medan  tahun  1976  yang  merekomendasikan  bahwa  provinsi  Riau  sangat potensial  bagi  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit.  Demikian  ketika  Tahun  1975/1976, Industri bisnis sawit hadir di Riau. Bisnis ini diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) PT. Plantagen-A dengan luas 1000 Ha seperti yang dicatat (Anwar, 2012). Pada masa ini tidak penolakan,  sehingga  gagasan  kebijakan  sawit  berjalan  pada  masa  itu  sebetulnya  dikarenakan dalam perpolitikan otoriter tidak mungkin ada penolakan. Oleh karena itulah, dalam era rezim otoriter ORBA, isu kebijakan sawit tidak bisa tampil ke permukaan diperdebatkan masyarakat Riau.
Kebijakan  sawit  menjadi  isu  lokal  sejak  diterapkannya  kebijakan  desentralisasi  dan OTDA  tahun  2000  misalnya  program  pembangunan  kampung  seperti  dilaporkan  Anwar (2021), adanya sikap pro-kontra di antara kelembagaan yaitu antara aparatur Pemerintah Desa,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  Kepala Dusun, PPK desa, organisasi kepemudaan dan ninik mamak seperti yang dilaporkan (Ridwan et al., 2013) . Secara faktual, dalam aspek ekonomi, harus diakui usaha industri sawit memberikan kemungkinan lapangan kerja dan devisa Negara. Namun bersamaan itu muncul potensi konflik sosial  yang  tinggi.  Sedangkan  dalam  aspek  politik  usaha  industri  kelapa  sawit  pada  awalnya membuka potensi demokratisasi di tingkat lokal seperti yang dilaporkan (Anwar, 2019) . Proses politik menentukan proses kebijakan (Febrina & Isril, 2018); Akan tetapi munculnya kelompok oligarki  misalnya  menjadi  kendala  struktural  dalam  mendemokrasikan  politik  lokal.  Karena kekuasaan  diletakan  dalam  perspektif  konfliktual (Hasanuddin,  2018) .  Sementara  itu, kontekstualisasi  politik  lokal  berubah  dari  sentralistik  menjadi  desentralisasi  seperti diungkapkan (Anwar,  2009;  Nordholt  &  Klinken,  2007). Dinamika  setelah setting politik nasional  berubah  seharusnya  memberikan  perubahan  warna  baru  bagi  demokratisasi  lokal  di Riau.
Dalam praktiknya bisnis sawit membuka munculnya monopoli usaha industri sawit dari hulu hingga ke hilir. Mengapa kemungkinan ini dapat terjadi? Menurut informan, karena sifat politik  ekonomi  industri  sawit  semakin  ke  hilir  para  aktor  yang  terlibat  semakin  terbatas. Sementara  Minyak  sawit  sudah  menjadi  kebutuhan  publik  sebagai  bahan  baku  dari  sejumlah produk  turunan.  Bagaimana  hubungan  mikro  politik  yang  ada  dalam  hal  transfer  teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, pengalaman beberapa kasus negara berkembang, pembangunan masyarakat pedesaan dilakukan dalam bentuk program pemerintah, mampu  memperluas  ruang  partisipasi (Rai  &  Smucker,  2016) .  Hicks  et  al. (2013) ,  menulis bagaimana  pentingnya  menyeimbangkan  berbagai  perspektif  pemangku  kepentingan  untuk partisipasi.  Sehingga  O’Hara  &  Clement (2018) ,  menemukan  bahwa  respons  petani  terhadap dampak  kebijakan  dalam  hal  ini  pertumbuhan  ekonomi  adalah  ditentukan  pengalaman kebijakan negatif di masa lalu termasuk di kalangan perempuan.
Untuk  kasus  Riau,  adanya  “dorongan”  dan  “ political  will ”  menjadikan  perkebunan sebagai “ leading sector ” tampak jelas dari pembangunan kelapa sawit. Akan tetapi, pergulatan politik  para  tokoh  lokal  yang  terjadi  dalam  masa  tahun-tahun  pertama  era  reformasi  secara resiprokal,  ternyata  gagal  menghasilkan  berbagai  keputusan  daerah  yang  menguntungkan masyarakat  Riau.  Pengalaman  penerapan  kebijakan  negatif  di  masa  lalu  akan  banyak menentukan  bagaimana  masyarakat  termasuk  petani  dalam  menghadapi  risiko (Niles  et  al., 2013). Fenomena empiris ini tampak dari pembangunan kelapa sawit awal reformasi di Riau. Ada  tiga  arena  isu  utama  yang  menjadi  basis  kepentingan  aktor  lokal  dan  nasional dalam pergulatan isu sawit yaitu; arena perizinan, isu konflik lahan, serta isu kebijakan skema bentuk  pengelolaan  perkebunan  sawit  (PIR,  Kemitraan,  swadaya,  dan  K2-I) (Anwar,  2021) . Menurut  informan,  para  pelaku  bisnis  sawit  PBS/PBN  adalah  para  pihak  yang  diuntungkan dalam  konteks  pergulatan  politik  isu  kebijakan  sawit.  Oleh  sebab  itu,  pasang  surut  pilihan terhadap  sikap  mendukung  keputusan  bidang  sawit  di  Riau  adalah  rasional.  Masih  menurut informan,  para  pelaku  usaha  perkebunan  sawit  dalam  memperjuangkan  kepentingan  bisnis sawit,  para  pelaku  bisnis  ini  mengorganisir  diri  dengan  berbagai  pihak  dengan  berlindung dibalik  struktur  kebijakan  perkebunan  sawit  baik  bersumber  dari  negara  ataupun  yang diformulasikan  daerah.  Selain  itu,  para  pihak  ini  melakukan  negosiasi  dengan  berbagai  elite lokal  di  Riau.  Selanjutnya,  ketika  kebijakan  desentralisasi  dan  OTDA  di  terapkan  pengaruh politik pelaku bisnis dari pusat ini ”dirampas” oleh para tokoh lokal yang terdiri dari elite partai politik, aktor lokal, LSM,  kelompok preman, dan sejumlah akademisi  dalam akses ke sumber daya (Anwar,  2021; Ishak,  2015). Para  tokoh  ini  adalah  para  elite  yang  termasuk  aktor  yang menolak atau menerima dengan sejumlah usulan implementasi program sawit. Para  elite lokal ini  berupaya  menanamkan  pengaruh  dalam  dinamika  formulasi  agenda  pemerintah  lokal  dan keputusan pusat melalui jaringan lokal di Jakarta. Negosiasi dalam menanamkan pengaruh ini,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
para  tokoh  lokal  memanfaatkan  berbagai  arena  sosial-politik  misalnya  jaringan  partai  politik, paguyuban,  alumni,  profesi  mulai  dari  Rukun  Tetangga  (RT)  hingga  Jakarta.  Bahasa  lain mengatakan bahwa terjadi pergeseran struktur kekuasaan dalam masyarakat Riau (Ishak, 2015).

## Sumber Daya Aktor
Seperti  yang  disampaikan  di  depan  bahwa  pasang  surut  politik  sejarah  isu  kebijakan sawit  di  Riau,  sebelum  reformasi  1998  banyak  dipengaruhi  oleh  sifat  interaksi  elite  dalam situasi konflik antara aparatur birokrasi lokal, elite partai, dan pelaku usaha perkebunan. Ketika kebijakan  desentralisasi  dan  OTDA  diterapkan,  perpolitikan  di  Riau  ditentukan  oleh  tarik menarik  kepentingan  antara  aparatur  pemerintah,  swasta,  elite  partai,  Lembaga  Sosial,  dan aktor  masyarakat.  Para  aktor  ini  memiliki  sumber  daya  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang berbeda beda dalam bersaing berebut pengaruh dalam lingkungan proses kebijakan lokal terkait isu kebijakan sawit. Para aktor pemerintah lokal dan nasional, menanamkan pengaruh melalui jaringan  partai,  kelompok  kepentingan,  pemilik  modal  dalam  mengeksploitasi  akses kepengambilan  keputusan  lokal  dan  nasional.  Para  elite  ini  menerapkan  berbagai  kebijakan pembangunan  yang  menguntungkan  pihak  pemilik  modal  besar.  Para  Politisi,  menanamkan pengaruh  dalam  proses  perebutan  kendali  atas  perkebunan  sawit  di  Riau.  Partai  cenderung menjadi pelengkap demokrasi, pengaruh ini bersumber dari kekuasaan dalam proses kebijakan lokal dengan cara memperkuat “ leverage ”- nya dalam perpolitikan Riau (Asrida et al., 2011). Sementara  itu,  para  pelaku  bisnis  perkebunan  sawit  memiliki  sumber  daya  ekonomi yang kuat dan pengaruh politik ke dalam proses kebijakan pusat dan lokal. Para pemilik modal ini  memiliki  kepentingan  melakukan  ekspansi  usaha  sawit  di  wilayah  Riau.  Koalisi  antara birokrat, pelaku bisnis sawit, dan elite lokal. Koalisi kelompok ini, memiliki basis institusional berbeda-beda.  Namun  memiliki  pengaruh  kuat  dalam  memobilisasi  dukungan  terhadap pertumbuhan  kelapa  sawit  atau  bisnis  industri  kelapa  sawit  di  Riau  misalnya  mampu menambah  luas  perkebunan  sawit,  ditengah-tengah  keterbatasan  lahan.  Kemudian,  ditengah- tengah  pola  kemitraan  plasma  dan  inti  yang  timpang,  para  tokoh  mampu  memobilisasi dukungan  terhadap  pola  kemitraan.  Kendali  pelaku  bisnis  sawit  terhadap  penggunaan  lahan untuk  sub  sektor  perkebunan  di  provinsi  Riau  tampak  dari  data  peruntukkan  pengembangan perusahaan perkebunan baik Negara maupun swasta nasional mencapai 2. 400. 260 Ha. Secara detail adalah sebagai berikut: (1). Tahap pencadangan berjumlah 287 perusahaan dengan luas 1. 379.  033.  932  ha.  (2).  Tahap  izin  lokasi  berjumlah  140  perusahaan  dengan  luas  545  ha;  (3). Tahap pelepasan kawasan hutan berjumlah 158 perusahaan dengan luas 277. 567 ha; (4) Tahap hak guna usaha berjumlah 89 perusahaan dengan luas 748. 123, 068 ha. (Bappeda, 2007; BPS Riau, 2005; Disbun, 2003).
Dilihat  dari  pola  pengembangan  perkebunan  di  Riau  tampak  keinginan  kuat  pemerintah memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat  dalam  mengembangkan  perkebunan termasuk  kelapa  sawit  di  Riau.  Namun  pola  ini  kenyataannya  sebaliknya,  justru  cenderung perkebunan swasta dan BUMN yang lebih banyak berkesempatan dalam pengelolaan meskipun bukan  bagian  integral  proses  produksi (Albintani,  2013) .  Dalam  pertengahan  2010,  beberapa kelompok  lokal,  seperti  LSM,  tokoh  budaya,  politisi  partai,  kelompok  preman,  akademisi, tokoh  Riau  di  Jakarta,  dan  pimpinan  koperasi  petani  yang  pada  era  sebelum  reformasi diposisikan menolak penerapan kebijakan perkebunan sawit, bersepakat mengusung kebijakan perkebunan  sawit  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  Kabupaten  Siak.  Karena para  tokoh  ini  berpendapat  pola  yang  digagas  Pemda  inilah  yang  dipandang  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan kemitraan antara PBS/PBN dan  Pemda.  Mengapa?  hubungan  dualisme  sektor  modern  dan  sektor  tradisional  selama  ini, yaitu  antara  plasma  dan  inti  telah  menimbulkan  kesenjangan  di  Riau  baik  kelembagaan, produktivitas,  akses  ke  pasar  domestik  maupun  internasional  dan  kesenjangan  manajemen

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
demikian  menurut  Kibler et  al. (2018) serta kepentingan pelayanan publik konsep  Vega de  la Cruz et al. (2017) .
Gambar 1. Konteks Sosial-Politik Petani Swadaya Sumber: Data Diolah.
Secara  faktual,  sepanjang  yang  dapat  diamati  pengaruh  PBS/PBN  begitu  besar,  para aktor  ini  digambarkan  sebagai  pihak  yang  suka  pada  pola  yang  dapat  memaksimalkan keuntungannya seperti yang dilaporkan (Anwar, 2019). Hal ini mewarnai konteks sosial-politik petani  swadaya  pada Gambar  1 menunjukkan  bagaimana  para  petani  tergabung  dalam kelompok  tani  ”tergantung”  kepada  pasar  yang  dikuasai  PBS/PBN (Anwar  etal.,  2021) . Kebijakan  pemerintah  Daerah  belum  maksimal (Yahyuni  &  Hasanuddin,  2015) ;  dalam mewujudkan  kesejahteraan  petani (Wicaksono,  2016); ada  potensi  mengembangkan  Koperasi (Asrida et al., 2011). Dalam situasi ini, pemerintah cenderung berada pada posisi mendapatkan investasi  sebagai  respons  jangka  pendek  seperti  yang  dilaporkan  Felgenhauer  dan  Webster (2013) dan  investasi  itu  ada  pada  PBN/PBS.  Sementara  itu,  para  tokoh  lokal  berpikir  jangka panjang,  yaitu  pemberdayaan,  inklusi  sosial  seperti  konsep  Cherayi  dan  Jose (2016) dan pembangunan  sosial.  Dalam  kondisi  seperti  ini  menurut  O’Hara  dan  Clement (2018) , dibutuhkan bagaimana mendefinisikan pemberdayaan secara bersama.  Menurut Sunartiningsih (2004) , di sinilah peran negara dalam sebagai institusi menjamin ketertiban kehidupan bersama terutama tantangan menghadapi pemilik kapital yang melakukan investasi di Indonesia.
Dalam rangka mendapatkan pemahaman empiris lebih lengkap terkait fenomena pasang surut  politik  dan  isu  kebijakan  sawit  seperti  sudah  diungkapkan  dalam  narasi  pendahuluan, maka  metode  perbandingan  menjadi  penting.  Karena  untuk  menjelaskan  pasang  surut  isu kebijakan  sawit  di  Riau  tidak  terlepas  dari  kontekstualisasi  ekonomi-politik  global.  Dalam perpolitikan nasional dan internasional kelapa sawit adalah komoditas paling kontroversial. Di Indonesia, paling tidak 20 tahun terakhir, industri sawit dipandang strategis dengan pendapatan ekspor non-migas terbesar setelah batu bara. Sementara di luar negeri, komoditi sawit dimusuhi oleh  dua  aktor  utama  dunia,  Uni  Eropa  dan  Amerika  serikat.  Kontroversi  ini  memberikan pelajaran  bagi  Indonesia  dalam  mengendalikan  pengaruh  terhadap  perpolitikan  lokal  dan nasional. Menurut Cherayi dan Jose (2016); Simon dan Dooling (2013) , bahwa negara-negara maju  dalam  menerapkan  industri  misalnya  Amerika  Serikat,  China,  India,  Nepal  bahwa pengendalian kebijakan SDM adalah utama selain modal finansial, penataan institusi lokal dan modal  sosial.  Menurut  Anwar (2019), interaksi  di  perdesaan  Indonesia  terdiri  dari  tiga  kelas sosial utama yaitu, priayi pemilik tanah, petani, dan borjuasi kota sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di perdesaan. Faktor-faktor yang berperan dalam pembangunan kelapa sawit  di  Riau  tersebut  menjadi  penting  sekali  untuk  diantisipasi  agar  tujuan  pengurangan
Karya Bersama Gaharu Perkasa Karya Mandiri Lembu Jaya Sumber tani Indra Putra Rendah..............................................................................................................
Tinggi
Pengambilan Keputusan Informasi
Saluran Informasi Pembangunan Sosial Program

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kemiskinan,  pengangguran,  dan  ketimpangan  melalui  pembangunan  kelapa  sawit  sebagai konsep pembangunan seperti apa yang didefinisikan Dudley Seer dapat terwujud.

## Kesimpulan
Bertolak  dari  pertanyaan  penelitian  dalam  bagian  pendahuluan,  penulis  menarik kesimpulan bahwa pasang surut politik sejarah isu kebijakan sawit di Riau diwarnai pergulatan politik aktor lokal dan pusat, mulai dari masa kolonial hingga terakumulasi pada masa reformasi dewasa  ini.  Akumulasi  pergulatan  dinamika  interaksi  aktor  berlangsung  dalam  situasi  konflik dan memakai arena, strategi dan kiat yang beragam dalam merebut akses ke SDA sawit. Kondisi politik lokal pluralistik inilah yang membentuk kontekstualisasi politik sejarah pasang-surut isu kebijakan  sawit  pada  awal  reformasi  di  Riau.  Selama  ini  sepengetahuan  penulis  bahwa  kelapa sawit  lebih  banyak  dikaji  dari  sisi  ekonomi,  pertanian,  dan  sosiologis.  Jarang  ada  studi  yang meneliti  dari  sisi  politik  lokal.  Studi  ini  memakai  arena  kebijakan  sawit  sebagai  tempat mempelajari politik lokal. Riset ini memakai paradigma aktor agency menemukan bahwa jumlah aktor  ternyata  semakin  bertambah,  arena  yang  dipakai  semakin  beragam,  basis  sosial  dan jaringan  semakin  tumpang  tindih  dalam  memperebutkan  hasil  kebijakan  kelapa  sawit.  Sifat politik  lokal  ini  menjadi  penanda  karakter  perubahan  politik  lokal  di  Riau  2000-2010  dan berimplikasi  kepada  relasi  aktor  dalam  proses  kebijakan  publik  di  tingkat  lokal  hingga  dewasa ini.  Model  politik  lokal  dalam  perspektif  teori  kecil (grounded  theory) inilah  yang  menjadi kontribusi  studi  ini  kaitan  memahami  perpolitikan  lokal  era  reformasi,  sehingga  diharapkan menjadi  suatu  analisis  ekonomi-politik  baru  dalam  mengisi  kekosongan  kajian  teoritis  politik lokal selama ini.

## Daftar Pustaka
Albintani,  M.  (2013).  Konstruksi  Ekonomi  Politik  Media  Massa:  Kasus  Pemberitaan  Illegal Logging  Pada  PT.  RAPP  (2009-2010). Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  11 (1),  20. https://doi.org/10.35967/jipn.v11i1.1610
Anwar,  K.  (2009).  Kelapa  Sawit  di  Riau:  Pejuang  atau  Tantangan. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 8 (12), 55–63. Anwar,  K.  (2012). Pola  Perubahan  Politik  Lokal:  Studi  Kasus  Pembangunan  Perkebunan Kelapa Sawit di Riau 1999 - 2007 (Zulkarnaini, Ed.; 1st ed.). Alaf Riau Publishing. Anwar, K. (2019). The pattern of interaction political actors on situations of tenurial conflict in watershed: Case of palm oil in Kampung Dosan. Journal of Science and Technology Policy Management, 10 (5), 1098–1120. https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2018-0014 Anwar, K. (2021). Politik & Sawit, Dinamika Politik dan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi. Pekanbaru (Zulkarnaini, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Alaf Riau. Anwar,  K.,  Tampubolon,  D.,  &  Handoko,  T.  (2021).  Institutional  Strategy  of  Palm  Oil Independent  Smallholders:  A  Case  Study  in  Indonesia. Journal  of  Asian  Finance, Economics and Business, 8 (4), 229–238. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0529 Asrida, W., Tinov, T., & Gia, P. E. (2011). Inventarisasi Potensi Desa Di Daerah Aliran Sungai (Kajian Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu). Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10 (16), 74–83.
[Bappeda]  Badan  Perencanaan  Pembangunan,  P.  dan  P.  D.  (2007). Kronologis  Program  K2-I Perkebunan  Melalui  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perkebunan  Pola  Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan (risalah rapat).
[BPS] Badan Pusat Statistik Riau. (2005). Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2001-2005 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Casson, A. (2000). The Hesitant Boom: Indonesia’s Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change .
Cherayi,  S.,  &  Jose,  J.  P.  (2016).  Empowerment  and  social  inclusion  of  Muslim  women: Towards  a  new  conceptual  model. Journal  of  Rural  Studies,  45 ,  243–251. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.04.003
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). The  SAGE  Handbook  of  Qualitative  Research (N.  K. Denzin& Y. S. Lincoln, Eds.). Sage Publishing.
Diah, M. (1999). Prosedur Penelitian Kualitatif (Tidak diterbitkan). [Disbun] Dinas Perkebunan Riau. (2003). Evaluasi Pembangunan Perkebunan di Provinsi Riau . Faucher, C. (2008). Menggugat Batas-Batas di Kepulauan Riau . Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).
Fauzi, Y., Widiyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H. (2012). Kelapa Sawit; Budidaya, Pemanfaatan Hasil & Limbah, Analisis Usaha & Pemasaran . Penebar Swadaya. Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017-2022. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Nakhoda,  17 (30), 101–116. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7063
Felgenhauer, T., &Webster, M. (2013). Multiple adaptation types with mitigation: A framework for policy analysis. Global
Environmental Change, 23 (6), 1556–1565. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.018
Frieden,  J.,  Pastor  Jr,  M.,  &  Tomz,  M.  (2000). Modern  Political  Economy  and  Latin  America: Theory and Policy . Westview Press.
Hasanuddin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, 17 (30), 94–100. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062 Hicks, C. C., Graham, N. A. J., & Cinner, J. E. (2013). Synergies and tradeoffs in how managers, scientists,  and  fishers  value  coral  reef  ecosystem  services. Global  Environmental  Change, 23 (6), 1444–1453. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.028
Ishak.  (2015).  Relasi  Kuasa  dalam  Kehidupan  Politik  Masyarakat  Melayu  Riau :  Menemukan Penopang  Demokrasi  di  Aras  Lokal. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  12 (2),  83. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2903
Kibler, K. M., Reinhart, D., Hawkins, C., Motlagh, A. M., &Wright, J. (2018). Food waste and the  food-energy-waternexus:  A  review  of  food  waste  management  alternatives. Waste Management, 74 , 52–62. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.01.014 Lasswell,  H.  D.  (1986). Politik:  Siapa  Mendapat  Apa  Bila  Bagaimana (2nd  ed.).  Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lestari, R.,  & Ridwan,  M.  (2016). Peran Pemerintah Daerah Provinsi  Riau Dalam  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  Siak:  Studi  Kasus  Daerah  Hilir  Daerah  Aliran  Sungai  Siak  Tahun 2010-2013. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13 (1), 11.
https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3217
Lubis, & Adlin U. (1992). Kelapa Sawit di Indonesia . Mas’oed, M., & Coln, M. A. (2008). Perbandingan Sistem Politik . Gajah Mada University Press. Muhaimin,  Y.  A.  (1990). Bisnis  dan  politik :  kebijaksanaan  ekonomi  Indonesia  1950-1980 . LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Newman,  W.  L.  (2013). Metode  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif (7th ed.). PT. Indeks.
Niles,  M.  T.,  Lubell,  M.,  &  Haden,  V.  R.  (2013).  Perceptions  and  response  stoclimate  policy risks  among  California  farmers. Global  Environmental  Change,  23 (6),  1752–1760. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.005
Nordholt,  H.  S.,  &  Klinken,  G.  v.  (2007). Renegotiating  Boundaries:  Local  Politics  in  Post- Suharto Indonesia . KITLV Press.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 2 Tahun 2021 Halaman 164-177 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
O’Hara, C., & Clement, F. (2018). Power as agency: A critical reflection on the measurement of women’s  empowerment  in  the  development  sector. World  Development,  106 ,  111–123. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.002
Parsons,  D.  W.  (1996). Public  Policy:  An  Introduction  to  the  Theory  and  Practice  of  Policy Analysis .
Rai, P., & Smucker, T. A. (2016). Empowering through entitlement? The micro-politics of food access  in  rural  Maharashtra,  India. Journal  of  Rural  Studies,  45 ,  260–269. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.04.002
Ridwan,  M.,  Anwar,  K.,  &  Marta,  A.  (2013).  Inventarisasi  Kebijakan  Publik  (Kajian  di  Desa Buluh  Cina  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar). Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 10 (16), 93–101.
Santoso, P., Bayo, L. N., & Samadhi, W. P. (2018). Rezim lokal di Indonesia : memaknai ulang demokrasi kita . Yayasan Pustaka Obor. Saragih,  B. (2010). Agribisnis paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian . IPB Press.
Simon, G. L., & Dooling, S. (2013). Flame and fortune in California: The material and political dimensions  of  vulnerability. Global  Environmental  Change,  23 (6),  1410–1423. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.008
Sunartiningsih,  A.  (2004). Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat (1st  ed.).  Aditya  Media bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri Fakultas Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Syahza, A., Kozan, O., Mizuno, K., Hosobuchi, M., & Hadi, S. (2020). Restorasi ekologi lahan gambut berbasis kelompok masyarakat melalui revegetasi di Desa Tanjung Leban. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 2020–2031 . https://doi.org/10.31258/unricsce.2.1-9 Trochim,  W.  K.  (1999). The  Research  Methods  Knowledge  Base (2nd  ed.).  Balai  Bahasa Pekanbaru-Diknas.
Vega de la Cruz, L. O., Lao León, Y. O., & Julbe, A. F. N. (2017). Proposal of a coefficient to evaluate the management of the internal control. Contaduría y Administración, 62 (2), 699– 714. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.03.003
Wicaksono,  B.  (2016).  Peran  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Petani  Salak  di Desa  Tinjoman  Lama  Kecamatan  Padangsidimpuan  Hutaimbaru  Kota  Padang  Sidimpuan Tahun 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, 15 (25), 10–20.
https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3847
Yahyuni,  Y.,  &  Hasanuddin.  (2015).  Kebijakan  Penanggulangan  Deforestasi  di  Kabupaten Rokan  Hilir  Tahun  2011-2012. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  14 (1),  62. https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6175
Yasa,  A.,  Suswanta,  S.,  Rafi,  M.,  Rahmanto,  F.,  Setiawan,  D.,  &  Iqbal  Fadhlurrohman,  M. (2021).  Penguatan  Reformasi  Birokrasi  Menuju  Era  Society  5.0  di  Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20 (1), 27–42. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139 Yusri,  A.,  &  Adlin.  (2020).  Pengembangan  Political  Will  Pemerintah  Desa  Memberdayakan Petani  Aren  di  Koto  Tuo  Barat  Kecamatan  Xiii  Koto  Kampar. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 18 (2), 117. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7826