## MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN
KONSTITUSIONALISME)
Rudy Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email: rudy.1981@fh.unila.ac.id

## abstract
People's expectations of the political party the less, as seen in the decline of voter  participation  and  cynicism  on  the  performance  of  the  elite  in  the executive  and  legislative  branches.  Of  his  own  political  party,  does not appear seriousness introspection headed clear modern party program and the recruitment of cadres. In the midst of apathy towards political parties at this time, and the approach of the national public needs to elect a president who can fix the state of the nation and state, discourse of individual presidential candidates  should  be  encouraged  through  mechanisms  that  reflect  the  state of law based on democratic constitution. Through the constitutional process, the  results  will  reflect  the  development  of constitutionalism  systematic, holistic,  and  focused  and  not  constitutionalism  sporadic  development  and pragmatic.
Keywords: Amandement, Sovereignty of the People, Constitutionalism

## abstrak
Harapan rakyat terhadap partai politik kian rendah sebagaimana terlihat pada kemerosotan  partisipasi  pemilih  dan  sinisme  atas  kinerja elite di  eksekutif dan  legislatif.  Dari  partai  politik  sendiri,  tidak  tampak  kesungguhan melakukan  introspeksi  beranjak  menuju  partai  modern  yang  jelas  program dan perekrutan kadernya. 1 Di tengah-tengah apatisme terhadap partai politik saat  ini,  dan semakin  dekatnya  hajat  nasional  untuk memilih  presiden  yang bisa  membenahi  keadaan  bangsa  dan  negara,  wacana  calon  presiden perseorangan  harus  didorong  melalui  mekanisme  yang  mencerminkan negara hukum berdasarkan konstitusi yang demokratis. Melalui proses yang konstitusional,  hasil  yang  didapat  akan  mencerminkan  pembangunan konstitusionalisme  yang  sistematik,  holistik,  serta  terarah dan  bukan pembangunan konstitusionalisme yang sporadis dan pragmatik.
1 Suwidi Tono, Jalan Terjal Demokrasi, Harian Umum Kompas, 23 Januari 2013

## Kata kunci: Amandemen, Kedaulatan Rakyat, Konstitusionalisme

## A. Pendahuluan
Masa  peralihan  Indonesia  menuju  suatu  cita  demokrasi  merupakan salah  satu  proses  yang  menjadi  tahapan  penting  perkembangan  Indonesia. Salah  satu  aspek  yang  menjadi  bagian  dari  proses  peralihan  Indonesia menuju cita demokrasi adalah terjadinya perubahan di bidang ketatanegaraan yang di  antaranya  mencakup  proses perubahan  konstitusi  Indonesia tahun 1945  (UUD  1945).  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  mengalami perubahan-perubahan  mendasar  sejak  dari  Perubahan  Pertama  pada  tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002 2 .
Perubahan itu sebagai wujud pelaksanaan gagasan check and balances antar  pelaksana  ketiga  bidang  kekuasaan  negara.  Sebelum  Amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya, namun setelah Amandemen UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara yang juga sama seperti lembaga kenegaraan lainnya. 3
Perubahan ketatanegaraan ini juga berakibat pada pemilihan presiden secara  langsung  yang  sebelumnya  pemilihan  presiden  ini  dilakukan  oleh MPR. 4 Para  perumus  perubahan  UUD  1945  dengan  mendasarkan  diri  pada sistem demokrasi perwakilan akhirnya merumuskan pemilihan langsung oleh rakyat  dengan  paket  calon  yang  diajukan  oleh  Partai  Politik. Selengkapnya pasal pemilihan presiden secara langsung adalah sebagai berikut:
Pasal 6A
(1) Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat. ***)
(2) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
(3) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mendapatkan  suara lebih  dari  lima  puluh persen  dari jumlah  suara  dalam  pemilihan  umum dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  setiap  provinsi  yang tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah  provinsi  di  Indonesia,  dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
2 Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun  1945” ,  Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII
Denpasar, 14-18 Juli 2003.
3 Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.
4 Pasal  6 ayat (2)  UUD  1945  sebelum  perubahan  mengatur  bahwa  Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
(4) Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan  kedua dalam  pemilihan  umum  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
(5) Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)
Ketentuan  mengenai  pemilihan  langsung  presiden  sebagaimana  yang dianut  oleh  UUD  1945  sangat  tepat  jika  dikaitkan  dengan  basis  legitimasi dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  yaitu  rakyat.  Pemilihan  langsung inipun  jika  dilihat  dari  risalah  perubahan  UUD  1945  merupakan  hasil perdebatan  yang  panjang  oleh  perumus  amandemen  UUD  1945.  Konsep demokrasi perwakilan yang kuat di tim perumus akhirnya menghasilkan kata final  perumusan  pengusulan  paket  calon  presiden  dan  wakil  presiden  oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik. Nuansa  penguatan  demokrasi melalui  penguatan  partai  politik  menjadi  wacana  yang  mengemuka  dalam proses  perumusan  perubahan  UUD  1945  tersebut  sehingga  suara  minoritas mengenai pengusulan calon presiden perseorangan tidak bergabung. 5
Dinamika ketatanegaraan dan politik akhirnya menimbulkan dominasi partai  politik  yang  bisa  disebut  menjurus  ke  oligarki  politik. Di  tingkat pemilukada, wacana calon kepala daerah dari jalur independen mendapatkan keabsahan  konstitusional  setelah  Mahkamah  Konstitusi  membuka  calon kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  dengan  memperluas  penafsiran demokratis dalam  UUD  1945.  Keadaan  oligarki  politik  yang  cenderung semakin  kuat  dan  penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  pengertian pemilihan  yang  demokratis  kemudian  menelurkan  gagasan  calon  presiden dan  wakil  presiden  dari  jalur  perseorangan.  Wacana  tersebut  menurut beberapa pengamat akan mengurangi dominasi partai politik sebagai sarana perekrutan  politik  di  tingkat  nasional,  bahkan  dapat  mengurangi oligarki parpol.  Alasan  lain  adalah  sistem  pemerintahan  presidensial  tidak  berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan parpol koalisi. Dengan  adanya  calon  perseorangan,  diharapkan  sistem  presidensial  bisa berjalan efektif.
Tulisan  ini  secara  khusus  akan  mengupas  mengenai  wacana  calon presiden  perseorangan  dari  sudut  konstitusionalisme  Indonesia  yang mencakup  kedaulatan  rakyat,  kedaulatan  hukum,  dan  supremasi  konstitusi. Tulisan  ini  akan  berusahan  menjawab  pertanyaan  penting  bagaimana  aspek hukum dan konstitusi mengenai calon presiden perseorangan di Indonesia.
5 Lihat  Mahkamah  Konstitusi,  Naskah  Komprehensip  Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2008, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
B. Pembahasan

## 1. Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum, dan Pemilihan Langsung
Kedaulatan  adalah  konsep  mengenai  kekuasaan  tertinggi  dalam negara.  Dalam  hubungannya  dengan  Capres perseorangan  yang  menjadi kajian dalam tulisan ini, terdapat dua konsep kedaulatan yang penulis perlu sampaikan yaitu: Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum.
Teori  kedaulatan  rakyat  bertolak  dari  persepsi  bahwa  sesungguhnya rakyatlah  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara  bukan penguasa.  Karena  penguasa  cenderung  mempertahankan  dan  memperluas kekuasaannya, maka perlu ada pembatasan-pembatasan atas kekuasaan yang diserahkan  kepada  penguasa  itu. Dalam  teori  ini  pemerintah  menyerahkan kebebasan  hak  serta  wewenangnya kepada  rakyat  seluruhnya,  sehingga terjadi perubahan dari suasana hidup alamiah menjadi kehidupan bernegara. Gagasan bahwa rakyat yang berdaulat dapat disimpulkan bahwa yang terbaik untuk  masyarakat  adalah  apa  yang  dianggap  baik  oleh  semua orang  yang merupakan rakyat. Tokoh – tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau.
Kekuasaan  negara  tidaklah  tak  terbatas.  Kekuasaan  yang  dimiliki negara datang dari para individu yang membuat perjanjian, bukan dari Tuhan seperti  teori  Hobbes.  Jika  Hobbes  berpendapat  bahwa  individu-individu senantiasa  bertikai,  Locke  sebaliknya  mengatakan  bahwa  manusia  itu  pada awalnya  hidup  dalam  kedamaian.  Situasi  ini  baru  berubah  setelah  manusia mulai  diperdayai  oleh  materi,  termasuk masalah  tanah.  Untuk  melindungi hak milik inilah yang membuat para individu bersepakat mendirikan negara. Hak  milik  ini  meliputi  pula  hak-hak  asasi  manusia  yang  paling  utama, seperti  hak  untuk  hidup  dan  kebebasan.  Para  individu  yang  mengadakan perjanjian tersebut  kemudian  menyerahkan  hak-haknya  kepada  negara,  dan sebagai  konsekuensinya,  pembatasan  kekuasaan  negara  harus  dicantumkan dalam  suatu  naskah  dasar  perjanjian  masyarakat.  Pembatasan  kekuasaan negara  ini  dimuat  dalam  konstitusi.  John  Locke  membagi  kekuasaan  ini menjadi  3  fungsi,  yaitu  legislatif,  eksekutif,  dan  federatif  (hubungan  luar negeri).  Menurut  Locke  kekuasaan  yang  tertinggi  ada  di  tangan  legislatif, yaitu parlemen.
Pembagian  kekuasaan  ini  (negara)  dari  Locke  dikembangkan  oleh Montesquieu  dengan  doktrin  trias  politica.  Dalam  doktrin  ini,  menurut Montesquieu,  ketiga  jenis  kekuasaan  harus  terpisah,  baik  mengenai  fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Ketiga jenis kekuasaan tersebut mencakup:
1. Kekuasaan  Legislatif,  dilakasanakan  oleh  suatu  badan  perwakilan rakyat;
2. Kekuasaan Eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah; dan
3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan.
Sementara  itu,  Jean  Jacques  Rousseau  merupakan  ahli  hukum  tata negara yang menentang keras absolutisme negara. Menurutnya:
In  the  ideal  social  collectivity,  the  opinions,  interests,  and preferences  of  individuals  are  amalgamated  into  the  "general will,"  which  is  the  only  legitimate  sovereign  authority-legitimate because  it  contains,  and  transcends,  the  wills  of  the  individual members.  In  such  a  regime,  laws  that  are  in  accordance  with  the general will are not coercive, and they are never unjust, for no one can coerce or be unjust to one self.
Setiap individu  memiliki  kehendaknya  sendiri,  tetapi di  sisi lain juga ada kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal terakhir ini  disebut  kehendak  umum  atau general  will (volonte  generale).  Tugas negara  adalah  menjalankan  kehendak  umum  dari  rakyat  itu.  Ini  berarti kehendak  rakyat  identik  dengan  kehendak  negara.  Rakyat  yang  memiliki negara, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan.
Selain volonte  generale terdapat  pula volonte  de  tous yang  menurut Rosseau  hanya  dipergunakan  oleh  rakyat  seluruhnya  sekali  saja  waktu Negara hendak dibentuk  melalui perjanjian masyarakat. Maksud volunte de tous ini  untuk  memberikan  dasar  agar  supaya  Negara  dapat  berdiri  abadi, karena ini merupakan kebulatan kehendak, dan jika Negara itu sudah berdiri, pernyataan  setuju  tidak  bisa  ditarik  kembali.  Untuk  selanjutnya volunte  de tous ini  sudah  tidak  dipakai  lagi,  karena  jika  setiap  keputusan  harus dilakukan dengan suara bulat, maka roda pemerintahan tidak dapat berjalan. 6
Meskipun  demikian,  Rosseau  tidak  menyetujui  jika  penyerahan kewenangan  rakyat  pada  penguasa  atau  negara  adalah  wujud  dari penyerahan hak dan kebebasan belaka. Kontrak sosial bermakna penyerahan untuk  mewujudkan  kebebasan  itu  sendiri. Kontrak  sosial  menghidupkan tatanan  pemerintahan  dan  struktur  kenegaraan  yang  teratur  sekaligus menepis kegundahan filosofis yang mendera rakyat di era state of nature. 7
Di  Indonesia,  perdebatan  mengenai  gagasan  kedaulatan  rakyat  sudah mengemuka  jauh sebelum  penyusunan  UUD  1945. Baik  Soekarno  melalui majalah Fikiran Ra’jat dan Soeloeh Indonesia Moeda, maupun Hatta melalui majalah  Daoelat  Ra’jat  sudah  mengemukakan  gagasan  kedaulatan  rakyat yang  meliputi  demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi. 8 Pada perkembangannya,  prinsip  kedaulatan  rakyat  inilah  yang  kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
6 Lihat  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Ctk  Ketujuh, Pusat Studi Hukum Tata Negara (Jakarta: FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 126.
7 Fahri Hamzah, Negara Pasar dan Rakyat, Faham Indonesia, 2010, hlm. 26-27.
8 Lihat Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,(PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2.
kedaulatan. Dengan  berkembangnya  negara  dan  dunia,  prinsip  kedaulatan rakyat ini kemudian terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan.
Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim 9 mengemukakan,  rakyatlah  yang dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara. Sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat menentukan corak dan  cara  pemerintahan  diselenggarakan,  serta  menentukan  tujuan  yang hendak dicapai negara. 10 Dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui  sistem  perwakilan  (representation). Jimly  Asshidiqie  menyatakan bahwa  kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa juga  disebut  sistem  demokrasi  perwakilan  (representative  democracy)  atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). 11
Bagir  Manan  dengan  mengutip  pendapat  Hatta  tentang  kedaulatan rakyat mengemukakan:
“kedaulatan  rakyat  berarti,  bahwa  kekuasaan  untuk  mengatur pemerintahan dan  negara  ada  pada  rakyat,  rakyat  yang  berdaulat, berkuasa  untuk  menentukan  cara  bagaimana  ia  harus  diperintah. Tetapi  putusan  rakyat  yang  menjadi  peraturan  pemerintah  bagi orang  semuanya  ialah  keputusan  yang  ditetapkan  dengan  cara mufakat  dalam  suatu  perundingan  yang  teratur  bentuk  dan jalannya.  Bukan  keputusan  yang  sekonyong-konyong  diambil dengan  cara  sendiri  saja,  dengan  menyerukan  bersama-sama “mufakat”.  Di sini  tidak  ada  permusyawaratan  terlebih  dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat ”. Dalam  perkembangannya  rakyat  menyelenggarakan  kedaulatan  yang dimilikinya  melalui  wakilnya.  Para  wakil  rakyat  inilah  yang  kemudian mewakili mayoritas rakyat melalui partai politik. Oleh karenanya masyarakat memberikan  mandat  kepada  para  wakilnya untuk  mewakili  kepentingannya dalam proses politik dan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa partai politik itu  pada  pokoknya  memiliki  kedudukan  (status)  dan  peranan  (role)  yang sentral  dan  penting  dalam  setiap  sistem  kedaulatan  rakyat.  Partai  politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu  infrastruktur  politik),  karena  mereka  memainkan  peran  yang  penting sebagai  penghubung  antara  pemerintahan  negara  (the  state)  dengan  warga negaranya  (the  citizen). 12 Bahkan  menurut  Sc hattscheider  “ political  parties created  democracy ”,  partai  politiklah  yang  membentuk  demokrasi,  bukan sebaliknya.  Namun,  terdapat  juga  pandangan  kritis  terhadap  partai  politik
9 Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  (Jakarta: PSHTN FHUI, 1983), hlm.328.
10 Jimly  Asshidiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006), hlm.168.
11 Ibid, hlm.328.
12 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum,... Op. Cit, Hlm. 710
yang  menyatakan  bahwa  partai  politik  sebenarnya  tidak  lebih  daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa.
Di  sisi  lain,  Teori Kedaulatan  hukum  menyatakan  bahwa  yang memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  ialah  hukum,  karena  itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Konsep  kedaulatan  ini  kemudian  melahirkan  negara  hukum  yang mempunyai unsur  utama  bahwa  setiap  tindakan  negara  harus  didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.
Dalam  konsep  ini,  kedudukan  konstitusi  dalam  suatu  negara hukum merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  hukum  akan  selalu  berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Secara etimologi kata konstitusi  adalah  segala  ketentuan  dan  aturan  mengenai  ketatanegaraan (Undang-Undang  Dasar dan  sebagainya),  atau  Undang-Undang  Dasar  suatu negara.  Dengan  kata  lain,  segala  tindakan  atau  perilaku  seseorang  maupun penguasa  berupa  kebijakan  yang  tidak  didasarkan  atau  menyimpang konstitusi,  berarti  tindakan  tersebut  adalah  konstitusional.  Adapun  negara dipandang  dari  sudut  kekuasaan  dan  menganggapnya  sebagai  organisasi kekuasaan,  maka  Undang-Undang  Dasar  dapat  dipandang  sebagai  lembaga atau  kumpulan  asas  yang  menetapkan  bagaimana  kekuasaan  dibagi  antara beberapa  lembaga  kenegaraan,  misalnya  antara  badan  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif.  Undang-Undang  Dasar  menentukan  cara-cara  bagaimana pusat-pusat  kekuasaan  ini  bekerja  sama  dan  menyesuaikan  diri  satu  sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. 13 Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum (negara  hukum)  kemudian  melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional.

## 2. Konstitusi Sebagai Naskah Kedaulatan Tertinggi: Living Constitution atau Textualism
Dalam  negara  hukum yang  berdasar  pada  konstitusi,  ketentuan konstitusional dalam konstitusi menjadi sesuatu yang supreme atau tertinggi karena ketentuan tersebut secara filosofis merupakan bentuk dari perjanjian masyarakat  tertinggi.  Dalam  konstitusi  tersebut  terdapat  hasrat  masyarakat untuk  menyerahkan  sebagian  kedaulatannya  kepada  negara.  Dengan pengertian  lain,  konstitusi  adalah  manifestasi  kedaulatan  rakyat  dalam sebuah naskah yang diberi bentuk hukum.
Istilah  konstitusi  sebenarnya  sudah  ada  sejak  zaman  Yunani  di mana terdapat  Konstitusi  Athena. Keberadaan  Konstitusi  Athena  pada  saat  itu
13 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi da n Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 9.
dipandang  sebagai  alat  demokrasi  yang  sempurna. 14 Pada  masa  kekaisaran Romawi,  istilah  konstitusi digunakan  untuk  menyebut the act  of legislation by emperor. 15 Dalam kepustakaan Belanda istilah konstitusi dikenal dengan sebutan Grondwet atau  undang-undang  yang  menjadi  dasar  dari  segala hukum. 16 James  Bryce  mendefinisikan  konstitusi  sebagai  kerangka  politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya kelembagaan negara  dengan  fungsi  dan  hak-hak  yang  jelas.  C.F. Strong  mendefinisikan konstitusi  sebagai  kumpulan  prinsip-prinsip  yang  mengatur  mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga, dan hubungan antara pemerintah dan warga.
Di  Indonesia,  tidak  dipungkiri  lagi  bahwa  konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Dalam  konteks  ini,  Komisi  Konstitusi  tentang  perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  tahun  1945  menyimpulkan  bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut: 17
1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung  perjanjian  luhur,  berisi  kesepakatan-kesepakatan  tentang politik,  hukum,  pendidikan,  kebudayaan,  ekonomi,  kesejateraan,  dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
2. Konstitusi  sebagai  piagam  kelahiran  negara  baru  (a  birth  certificate  of new  state). Hal ini juga  merupakan  bukti  adanya  pengakuan  masyarakat internasional,  termasuk  untuk  menjadi  anggota  PBB,  karena  itu,  sikap kepatuhan  suatu  negara  terhadap hukum  internasional  ditandai  dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan  tujuan  terbentuknya  suatu  negara  dengan  sistem  administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi  hukum  nasional, social  control, memberikan  legitimasi  atas berdirinya  lembaga-lembaga  negara  termasuk  pengaturan  tentang pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan  antara  organ  legislatif,  eksekutif, dan yudisial.  Konstitusi  sebagai  sumber  hukum  tidak  saja  berfungsi sebagai a  tool  of  social  engeneering dan social  control, melainkan  juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman;
14 Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  &  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34
15 Charles  Howard  McIllwain, Constitutionalism:  Ancient  and  Modern, (Cornell  University
Press, 1947), hlm. 23.
16 Ahmad Sukardja, op.cit, hlm. 36.
17 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensip Komisi Konstitusi  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945, (Jakarta, 2004), hlm. 12-13.
4. Konstitusi  sebagai  identitas  nasional  dan  lambang  persatuan.  Konstitusi menjadi  suatu  sarana  untuk  memperlihatkan  berbagai  nilai  dan  norma suatu  bangsa  dan  negara,  misalnya  simbol  demokrasi,  keadilan, kemerdekaan,  negara  hukum,  yang  dijadikan  sandaran  untuk  mencapai kemajuan  dan  keberhasilan  tujuan  negara.  Konstitusi  suatu  negara diharapkan  dapat  menyatakan  persepsi  masyarakat  dan  pemerintah, sehingga  memperlihatkan  adanya nilai  identitas  kebangsaan,  persatuan dan  kesatuan,  perasaan  bangga, dan  kehormatan  sebagai  bangsa  yang bermartabat.  Konstitusi  dapat  memberikan  pemenuhan  atas  harapan- harapan  sosial,  ekonomi, dan  kepentingan  politik.  Konstitusi  tidak  saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik  seperti  legislatif,  eksekutif,  dan, yudisial,  akan  tetapi  juga mengatur  tentang  penciptaan  keseimbangan  hubungan  (checks  and balances) antara pemerintah di pusat maupun di daerah;
5. Konstitusi  sebagai alat  untuk  membatasi  kekuasaan.  Konstitusi  dapat berfungsi  untuk  membatasi  kekuasaan,  mengendalikan  perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat  penting  diperhatikan  seberapa  jauh  formulasi  Pasal-Pasal  dalam konstitusi  dalam  mengakomodasikan  materi  muatan-muatan  pokok  dan penting  sehingga  dapat  mencegah  timbulnya  penafsiran  yang  beraneka ragam;
6. Konstitusi  sebagai  pelindung  HAM  dan  kebebasan  warga  negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak  kebebasan  warga  negara.  Hal  ini  merupakan  pengejawantahan suatu  negara  hukum  dengan  ciri-ciri equality  before  the  law, nondiskriminatif  dan  keadilan  hukum  (legal justice)  dan  keadilan moralitas (social and moral justice).
Telah  jelas  bahwa  konstitusi  telah  disepakati mempunyai kedudukan yang supreme dan merupakan naskah tertinggi dan fundamental. Konstitusi mempunyai legitimasi dari kedaulatan rakyat sebagai sumber dari kedaulatan suatu  negara.  Jimly  Asshiddiqie 18 menegaskan  jika  negara  itu  menganut paham  kedaulatan  rakyat,  maka  sumber  legitimasi  konstitusi  itu  adalah rakyat.  Jika  yang  berlaku  adalah  paham  kedaulatan  raja,  maka  raja  yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para  ahli  sebagai constituent  power yang  merupakan  kewenangan  yang berada  di  luar  dan  sekaligus  di  atas  sistem  yang  diaturnya.  Karena  itu,  di lingkungan  negara-negara  demokrasi,  rakyatlah  yang  dianggap  menentukan berlakunya  suatu  konstitusi.  Di  Indonesia  telah  jelas  bahwa  rakyatlah  yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.
18 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Op.Cit. hlm. 117
Ketika suatu konstitusi itu berlaku, maka konstitusi tersebut legitimate dan menjadi suatu sumber hukum tertinggi. Hal inilah yang menguatkan para pendukung  aliran textualisme bahwa  pengujian  konstitusional  tetap  tidak bisa  keluar  dari  rel  teks  konstitusi,  terlebih  lagi  jika  ketentuan  konstitusi tersebut jelas dan tidak bisa ditafsirkan.
Yang  menjadi  pertanyaan  kemudian,  apakah  penafsiran konstitusi dapat  menjadi  sarana  perubahan  konstitusi?  Penafsiran  merupakan  metode untuk  memahami  makna  yang  terkandung  dalam  teks-teks  hukum  untuk dipakai  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  atau  mengambil  keputusan  atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di samping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks undang-undang  dasar. 19 Penganut  aliran living  constitution sangat mendorong judicial activism melalui  penafsiran  konstitusi  sehingga konstitusi bisa mengikuti perkembangan zaman.
Namun  demikian  yang  perlu  diingat  adalah  penafsiran  merupakan metode  untuk mengetahui  makna  yang  belum  jelas  pengertiannya  dan penafsiran  ini  tidak  berlaku  ketika  UUD  1945  telah  jelas  dalam pemaknaannya.  Selain  itu  penafsiran  yang  menyimpang  dari  tekstual  akan menjadikan  pengujian  konstitusional  terkena counter  majoritarian difficulty. 20 Menurut  pengusung counter  majoritarian  difficulty,  hakim- hakim  konstitusi  yang  tidak  dipilih  langsung  oleh  rakyat  kemudian membatalkan  konstitusi  dan  legislasi  yang  dibentuk  oleh  lembaga perwakilan  rakyat  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  keadaan ini  adalah antidemokrasi. Dengan demikian, hakim-hakim tersebut tidak bisa diberikan kewenangan  untuk  menafsirkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  keinginan rakyat  serta  kewenangan  dalam  menguji  kebijakan-kebijakan  yang bertentangan dalam berbagai situasi oleh institusi-institusi yang berlainan.
Selain  itu,  para  pendukung  capres  perseorangan  mengemukakan analogi  calon  kepala  daerah  independen  yang  secara  konstitusional  dibuka oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  diterapkan  terhadap  calon  presiden perseorangan.  Dari sudut  pengujian  konstitusional,  norma  pengujian mengenai calon kepala daerah independen dan calon presiden perseorangan berbeda. Calon kepala daerah independen lahir dari konstruksi konstitusional pemilihan  secara  demokratis  dalam  Pasal  18  UUD  1945. 21 Sementara  itu
19 Jimly Asshididiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 273.
20 Alexander  M  Bickel, The  Least  Dangerous  Branch:  The  Supreme  Court  at  the  Bar  of
Politics. (New Haven: Yale UP, 1986), hlm. 17-33.
21 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
mekanisme  pengajuan  calon  presiden  telah  jelas  tertuang  dalam  Pasal  6A UUD 1945.
Berkenaan  dengan  hal  ini,  sikap  Mahkamah  Konstitusi  yang  sangat berhati-hati dalam pengujian UU Pilpres No. 42 Tahun 2008 dapat dipahami dalam  konteks  menjaga  agar  tidak  terkena  kritik counter  majoritarian difficulty serta  menjaga  agar  tidak  berbenturan  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar.
Selain  itu,  penelitian  di  beberapa  negara  menunjukkan  bahwa legitimasi Mahkamah Konstitusi diperoleh melalui proses waktu yang lama dan dapat diakselerasi melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dan alasan-alasan putusan-putusannya 22 . Pengalaman  Amerika  menunjukan  bahwa  sifat  kenegarawanan  peradilan dapat  menjadi  elemen  utama  yang  sangat  diperlukan  dalam  menumbuhkan legitimasi itu. Dalam putusannya di Marbury V Madison, Mahkamah Agung Amerika  yang  baru  terbentuk  mengakui  bahwa,  putusan  yang  banyak menuai  perdebatan  atau  bahkan  diabaikan  akan  berakibat  pada  masa  depan pengadilan sebagai sebuah institusi itu sendiri. Pengadilan harus berhati-hati ketika  menggunakan  instrumen  pengujian  konstitusional  dengan  cara  yang tidak frontal terhadap cabang-cabang kekuasaan lain. 23

## C. Penutup
Saat  ini  harapan  rakyat  terhadap  partai  politik  kian  rendah sebagaimana terlihat pada kemerosotan partisipasi pemilih dan sinisme atas kinerja elite di  eksekutif  dan  legislatif. Dari  partai  politik  sendiri,  tidak tampak kesungguhan melakukan introspeksi beranjak menuju partai modern yang  jelas  program dan  perekrutan  kadernya. 24 Di  tengah-tengah  apatisme terhadap  partai  politik  saat  ini,  dan  semakin  dekatnya  hajat  nasional  untuk memilih presiden yang bisa membenahi keadaan bangsa dan negara, wacana calon  presiden  perseorangan  harus  didorong  melalui  mekanisme  yang mencerminkan  negara  hukum  berdasarkan  konstitusi  yang  demokratis. Melalui  proses  yang  konstitusional,  hasil  yang  didapat  akan  mencerminkan pembangunan konstitusionalisme yang sistematik, holistik, serta terarah dan bukan pembangunan konstitusionalisme yang sporadis dan pragmatik.
Dengan  demikian,  perlu  didorong  suatu  perubahan  konstitusi  untuk membuka  keran  konstitusional  bagi  calon  presiden  perseorangan. Gagasan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan itu dituangkan dalam draft
22 James  L.  Gibson,  Gregory  A.  Caldeira,  and  Vanessa  A.  Baird.  "On  the  Legitimacy  of National High Courts," American Political Science Review 92(2): 343-358 (1998).
23 Robert  G  McCloskey, The  American  Supreme  Court,  2nd  ed.,  (Chicago:  University  of Chicago Press, 1994).
24 Suwidi Tono, Jalan Terjal Demokrasi, Harian Umum Kompas, 23 Januari 2013
perubahan kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tersebut diusulkan diatur dalam Pasal 6A  Ayat  (2)  draft amandemen  UUD  yang  berbunyi,  ”pasangan calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  berasal  dari  usulan  partai  politik  peserta pemilihan  umum  atau  perseorangan”. Apapun  hasilnya,  saya  mempercayai bahwa  proses  yang  konstitusional  akan  semakin  mendekatkan  bangsa Indonesia kepada konstitusionalisme.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
,  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,
Jakarta:  Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah konstitusi.
Bickel,  Alexander  M.,  1986. The  Least  Dangerous  Branch:  The  Supreme
Court at the Bar of Politics, New Haven: Yale UP.
Gibson,  James  L, Gregory  A. Caldeira,  and  Vanessa  A. Baird, On  the
Legitimacy  of  National High  Courts,  American  Political  Science
Review 92(2): 343-358 (1998).
Hamzah, Fahri, 2010. Negara Pasar dan Rakyat, Faham Indonesia. Kusnardi,  Moh.,  dan  Harmaily  Ibrahim,  1988. Hukum  Tata  Negara Indonesia, Edisi Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti.
, 1983. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Jakarta:
PSHTN FHUI.
Mahkamah  Konstitusi, Naskah Komprehensip Perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  2008,  Buku  IV  Kekuasaan Pemerintahan  Negara  Jilid  1,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  2004. Buku  I, Naskah  Akademik  Kajian Komprehensip Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Jakarta.
McCloskey,  Robert  G.,  1994. The  American  Supreme  Court,  2nd  ed, Chicago: University of Chicago Press.
McIllwain, Charles Howard, 1947. Constitutionalism: Ancient and Modern,
Cornell University Press.
Sukardja,  Ahmad.,  2012, Piagam  Madinah  &  Undang-Undang  Dasar  NRI
1945, Jakarta: Sinar Grafika.
Thaib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi  dan  Ni’matul  Huda ,  1999. Teori  dan  Hukum Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo.

## B. Lain-lain
Asshiddiqie,  Jimly,  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan Keempat  UUD  Tahun 1945,  Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003. Tono,  Suwidi,  Jalan  Terjal  Demokrasi, Harian  Umum  Kompas,  23  Januari 2013.