## FOKUS EKONOMI

## Jurnal Ilmiah Ekonomi
P-ISSN: 1907-1603 E-ISSN: 2549-8991
Acredited: SK No.: 21E/KPT/2018 Website : http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe

## ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Widaryanti  *)
Nurul Latifah Pancawardani  *)

## Abtract
This study aims to determine the Accounting Control, Reporting System, and Clarity of  the  Targeted  Budget  for  the  Accountability  of  Government  Institutions  Performance. Methods of collecting data through a questionnaire given directly to the Head of Finance and Finance  staff  in  all  Regional  Work  Units  (SKPD)  in  the  City  of  Semarang.  The  test technique used is the validity test, reliability test, classic assumption test includes normality test,  multicollinearity  test,  and  heteroscedasticity  test.  Hypothesis  testing  in  this  study  uses multiple linear regression analysis using  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17 software. The results of empirical studies show that Partially Accounting Control has no effect on the Accountability of Government Agency Performance, Reporting Systems have a positive  effect  on  Accountability  of  Government  Agency  Performance,  and  Clarity  of Budget Targets have an effect on Accountability of  Government Institutional Performance, While  Simultaneously  Accounting  Control,  Reporting  System,  and  Clarity  of  Target  The budget affects the Performance Accountability of Government Agencies.
Keywords  : Performance  accountability  of  public  institustions,  Accounting  Control, Reporting Systems, Budget Goals Clarity

## Pendahuluan
Perpindahan  sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia  dari  arah  sentralisasi  kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang  sampai saat ini masih berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah *) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang
pusat dan daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa  hal  yaitu  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  (Wulandari, 2009).
Pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  berakuntabilitas  tidak  lepas  dari  anggaran pemerinah  daerah.  Pengelolaan  anggaran  pemerintah  daerah  merupakan  wujud  dari pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah  yang  memiliki  akuntabilitas.  Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa  agar  dapat mencapai  akuntabilitas  publik  dapat  dilakukan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.
Di  Indonesia  pengukuran  kinerja  dilakukan  untuk  menanggapi  TAP  MPR  No. 9/MPR/th.1998  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  bebas  dari  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  dan  UU  No.  28  tahun  1999  tentang  hal  yang  sama.  Menanggapi peraturan  tersebut  maka  dikeluarkan  Inpres  No  7  tahun  1999  tentang  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  yang  mewajibkan  seluruh  instansi  pemerintah  menyusun  perencanaan strategik,  melakukan  pengukuran  kinerja  dan  melaporkannya  sebagai  wujud  akuntabilitas (Nasir, 2011).
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggung  jawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban  (Mardiasmo,  2009).  Oleh  karena  itu  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  harus  bias  menjadi  subyek  pemberi  informasi  atas  aktivitas  dan  kinerja keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat,  tepat  waktu,  relevan,  dapat  dipercaya,  dan konsisten. Semakin cepatt dan akurat informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah akan memberikan  dampak  positif  bagi  instansi.  Contohnya  seperti  Pemerintah  Kota  Semarang dimana  SKPD  Kota  Semarang  lebih  mengutamakan  transparansi  dan  akuntabilitas  saat menggunakan  dan  mnyusun  laporan  keuangan.  Hal  ini  menjadikan  Pemerintah  Kota Semarang  kembali  mempertahankan  penilaian  tertinggi  atas  laporan  keuangan  daerah  pada 2020  dengan  meraih  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  empat tahun berturut- turut.
BPK memberikan Opini Wajar Pengecualian (WTP) kepada pemerintah kota semarang pada  tanggal  20  Mei  2020.  Meskipun    memperoleh  opini  tertiggi,  namun  sejumlah permasalahan  keuangan  untuk  tahun  anggaran  2019  sempat  menjadi  temuan  dari BPK  dan berpotensi  merugikan  keuangan  daerah.  Untuk  mencegah  potensipotensi  buruk  terjadi  ,
pihak intansi perlu menyadari bahwa ada ancaman dari berbagai sumber seperti lingkungan internal. Contoh dari lingkungan internal adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, penggendalian Akuntansi, dan sistem Pelaporan.
Prestasi  yang  diperoleh  pemerintah  Kota  Semarang  berupa  pemberian  opini  WTP empat kali berturut-turut oleh BPK inilah  yang membuat tertarik untuk mengetahui apakah Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  dan  kejelasan  Sasaran  Anggaran  berperan penting dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Semarang Sehingga  meraih  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  empat  kali  berturut-turut.  Apabila berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, pastinya akan dijadikan percontohan bagi daerah lain agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik.
Dengan  adanya  pengendalian  akuntansi  maka  instansi  pemerintah  dapat  mengontrol dan  menilai  seluruh  aktivitas  dan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  instansi  tersebut. Pengendalian  akuntansi  dapat  menilai  apakah  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah tersebut  telah  ekonomis,  efisien,  dan  efektivitas  pelayanan  dari  instansi  pemerintah  daerah kepada  masyarakat,  ini  merupakan  salah  satu  indikator  kinerja  pemerintah  daerah. Tercapainya  indikator tersebut  merupakan  suatu  prestasi  yang  dapat  meningkatkan  kualitas akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah.  Maka  semakin  tinggi  pengendalian akuntansi  yang  diterapkan  maka  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  semakin meningkat (Pratama et.al, 2019).
Hal  lain  yang  dapat  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  adalah sistem  pelaporan.  Hidayattullah  (2013)  menjelaskan  bahwa  sistem  pelaporan  merupakan laporan  yang  menggambarkan  sistem  pertanggungjawaban  dari  bawahan  (pimpinan  unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang  baik  adalah  laporan  yang  disusun  secara  jujur,  objektif  dan  transparan.  Sistem pelaporan  yang  baik  sangat  diperlukan  agar  dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja manajer  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah  selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya.
Pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  berakuntabilitas,  tidak  lepas  dari  anggaran pemerintah  daerah.  Anggaran  diperlukan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  baik untuk  mencapai  kinerja  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dan  untuk  menciptakan akuntabilitas  terhadap  masyarakat.  Herawaty  (2011)  menyatakan  dalam  menghadapi akuntabilitas  tersebut,  pemerintah  perlu  memperhatikan  beberapa  hal  antara  lain  anggaran,
pengendalian  akuntansi,  efektivitaspelaksanaan  anggaran  dan  sistem  pelaporan.  Lingkup anggaran  menjadi  relevan  dan  penting  di  lingkungan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  terkait dengan  dampak  anggaran  terhadap  akuntabilitas  pemerintah,  sehubungan  dengan  fungsi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu  anggaran  daerah harus  bisa  menjadi  menjadi  tolok  ukur  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan,  sehingga perencanaan anggaran daerah sasaran kinerja yang jelas
Faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  pada  paragraf  sebelumnya  telah  diteliti  dalam beberapa penelitian antara lain penelitian yang dilakukan oleh Pratama et.al (2019), Cahyani dan  Utama  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  pengendalian  akuntansi  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  Pengendalian  Akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  Pratama  et.al  (2019),  Anjarwati  (2012),  Yulianti  (2014) menyimpulkan bahwa Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah.  Namun  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiawan  (2014)  menunjukkan bahwa  Sistem  Pelaporan  berpengaruh  negatif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cahyani  dan  Utama  (2015),  Setiawan  (2014),  dan Anjarwati  Menunjukkan  bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pratama  et.al  (2019)  dan  Herawaty  (2011)  yang  menyimpulkan  bahwa  Kejelasan  Sasaran Anggaran berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Objek  penelitian  ini  di  SKPD  Kota  Semarang  karena  laporan  keuangan  pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan disusun berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing SKPD  sebagai  entitas  akuntansi  yang  dikonsolidasikan,  selain  itu  adanya  perbedaan kebijakan  yang  ada  pada  daerah  satu  dengan  daerah  yang  lain,  sehingga  pengendalian, sasaran anggaran dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda, kondisi tersebut yang mungkin  terjadi  di  Kota  Semarang,  perbedaan  periode  penelitian  yang  dilakukan  sehingga kebijakan-kebijakan  yang  diambilkan  berbeda  pada  periode  sebelumnya,  antara  lain mengenai kebijkan anggaran dan pengendaliannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota  Semarang).
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  Pengendalian  Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahbaik secara parsial maupun secara simultan.

## Kajian Pustaka

## Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas  kinerja  merupakan  perwujudan  suatu  instansi  pemerintah  agar  dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  sudah  ditetapkan  sejak  awal  melalui  alat pertanggungjawaban  secara  periodik  (Inpres  No.  7/1999).  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  diukur  dengan  menggunakan  instrument  yang  dikembangkan  oleh  Chairunnisa (2013).  Pertanyaan  ini  diukur  dengan  menggunakan  tujuh  indikator  variabel,  yaitu: 1.Perumusan  visi,  misi,  factor  kunci  keberhasilan,  tujuan  sasaran  dan  strategi  pemerintah,
2.Perumusan indikator kinerja yang terdiri dari masukan (input), Proses (process), keluaran (outputs),  manfaat  (benefit),  dan  dampak  (impacts),  3.  Ada  tidaknya  komitmen  dari pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan,  4.  Ada  sistem  yang mampu  menjamin  penggunaan  sumber  daya  secara  konsisten  dengan  peraturan  perundang- undangan,  5.  Menujukkan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  6. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif, 7. Evaluasi kinerja program/kegiatan.

## Pengendalian Akuntansi
Pengendalian  Akuntansi  merupakan  suatu  sistem  pengendalian  formal,  berbasis akuntansi  yang  digunakan  oleh  organisasi  untuk  melakukan  aktivitas  yang  bertujuan  untuk mengelola  sumber  daya  yang  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  (Mardiasmo,  2012).  Variabel pengendalian  akuntansi  diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh Anthony (2000). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan empat indikator variabel, yaitu: 1.  Pemisahan  fungsi,  2.  Prosedur  pemberian  wewenang,  3.  Prosedur  dokumentasi,  4. Prosedur dan catatan akuntansi

## Sistem Pelaporan
Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban  dari  bawahan  kepada  atasan.  Sistem  pelaporan  yang  baik  diperlukan agar  dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja  manajerial  dalam  mengimplementasikan
anggaran  yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2014). Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan  intrumen  yang  dikembangkan  oleh  Anjarwati  (2012).  Pernyataan  ini  diukur dengan  menggunakan  lima  indikator  variabel,  yaitu:  1.  Penyajian  laporan  keuangan  secara lengkap, 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, 3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, 4. Laporan keuangan  dapat  diuji,  5.  Informasi  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesisfik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang  bertanggungjawab  atas  pencapaian  sasaran  anggaran  tersebut  (Anjarwati,  2012). Variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang dikembangkan oleh chairunnisa (2013). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan sebelas indikator  variabel,  yaitu:  1.  Anggaran  memberikan  informasi  yang  cukup  dan  jelas  atas sasaran  yang  harus  dicapai,  2.  Sasaran  yang  harus  dicapai  ditetapkan  secara  periodic,  3. Diperlukan  keahlian  dan  keteranpilan  yang  tinggi  untuk  mencapai  sasaran  anggaran  selain pendidikan, 4. Sasaran yang ditetapkan dengan jelas dan terperinci dapat menjadi penumbuh motivasi kerja, dan kepuasan kerja, 5. Anggaran dibuat lebih spesifik, 6. Anggaran tahunan dirinci untuk jangka waktu semesteran, triwulan, dan bulanan, 7. Anggaran yang tidak jelas tujuannya/membingungkan akan membuat frustasi, terjadinya penyimpangan–penyimpangan dan  menurunkan  kinerja,  8.  Tingkat  kejelasan  sasaran  anggaran  membentuk  pengendalian untuk  mencapai  tujuan  yang  direncanakan,  9.  Mengetahui  pertanggungjawaban  dari  setiap sasaran  anggaran,  10.  Mengetahui  jumlah  input  yang  harus  dicapai  dari  setiap  sasaran,  11. Mengetahui jumlah output yang harus dicapai dari setiap anggaran.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan  oleh  orang-orang  tertentu.  Penggunaan  pengendalian  akuntansi memungkinkan  para  manajer  dapat  membuat  keputusan-keputusan  yang  lebih  baik, mengontrol  operasi-operasi  dengan  lebih  efektif,  mampu  mengestimasi  biaya  dan profitabilitas  keberhasilan  tertentudan  memilih  alternatif  terbaik  dalam  setiap  kasus  dan
masalah  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja.  Pengendalian  akuntansi  diperlukan  karena untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  oleh  orang-orang  tertentu. Adanya  pengendalian  akuntansi  maka  instansi  pemerintah  dapat  mengontrol  dan mengevaluasi  seluruh  aktivitas  dan  tanggung  jawab  yang  dilakukan.  Pengendalian akuntansi  dapat  menilai  apakah  kegiatan  yang  dilaksanakan    pemerintah  tersebut  telah ekonomis,  efisien,  dan  efektifitas  pelayanan  dari  instansi    pemerintah  daerah  kepada masyarakat.
H1  :  Pengendalian  Akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

## Pemerintah

## Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan system pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran).Sistem  pelaporan  yang  baik  diperlukan  agar  dapat  memantau    dan mengendalikan  kinerja  untuk  menerapkan  anggaran  yang  sudah  ada.  Laporan  baik (feedback)  diperlukan  untuk mengukur  aktifitas-aktifitas  yang  dilaksanakan  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas  pada  pelaksanaan  suatu  rencana  atau  waktu mengimplementasikan  suatu  anggaran,  sehingga  manajemen  dapat  mengetahui  hasil  dari pelaksnaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang diterapkan.
H2  :  Sistem  Pelaporan  berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

## Pemerintah

## Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan,  dimana  dengan  mengetahui  sasaran  anggaran  maka  tingkat  kinerja  dapat tercapai.  Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan  memudahkan  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.Anggaran  daerah  harus  bisa  menjadi  tolak  ukur  pencapaian  kinerja  yang diharapkan,  sehingga  perencanaan  daerah  harus  bisa  menggambarkan  sasaran  kinerja secara  jelas.  Oleh  sebab  itu    kejelasan  anggaran  daerah  harus  dinyatakan  secara  jelas, spesifik  dan  dapat  dimengerti  oleh mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyusun  dan
melaksanakan  kegiatan  anggaran.  Dengan  demikian  akan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.
H2  :  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah

## Metode Penelitian
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  SKPD  yang  ada  pada Pemerintah  Kota  Semarang.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  50  SKPD.  Setiap  SKPD yang menjadi sampel penelitian dibagikan dua buah kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada kepala  bagian  keuangan  dan  staff  bagian  keuangan  yang  terlibat  langsung  dalam  proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  berupa  persepsi  para responden  terhadap  variabel-variabel  yang  digunakan.  Metode  komunikasi  untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  menyebar  langsung  kuesioner  pada  setiap Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Kuesioner  berisi  tentang  pernyataan  yang  harus diisi oleh responden yang menggunakan lima Skala Likert, sebagai berikut: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Uji Kualitas Data
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  variabel  Pengandalian  Akuntansi mempunyai  kisaran  korelasi  antara  0,673  sampai  dengan  0,808  dan  signifikansi  0,000 menunjukkan  bahwa  pernyataan  –  pernyataan  untuk  mengukur  Pengendalian  Akuntansi dikatakan  Valid.  Kemudian  variabel  Sistem  Pelaporan  berada  pada  kisaran  korelasi  0,564 sampai  dengan  0,768  dan  signifikansi  pada  tingkat  0,000  menunjukkan  masing-masing pertanyaan  dikatakan  valid.  Demikian  juga  variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran mempunyai korelasi antara 0,452 sampai dengan 0,781 dan signifikansi pada tingkat 0,000 sampai  dengan  0,003  menunjukkan  bahwa  pernyataan-pernyataan  tersebut  dikatakan  valid. Kemudian  variabel  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  berada  pada  kisaran  0,674 sampai  dengan  0,808  dan  signifikansi  pada  tingkat  0,000  menunjukkan  masing-masing pernyataan dikatakan valid.
Variabel  Pengendalian  Akuntansi  mempunyai  nilai  Cronbach’s  Alpha  0,803,  dengan demikian  pernyataan-pernyataan  tentang  Pengendalian  Akuntansi  sebanyak  4  item  adalah reliable.  Variabel  Sistem  Pelaporan  mempunyai  nilai  Cronbach’s  Alpha  0,752,  dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Sistem Pelaporan sebanyak 5 item adalah reliabel. Kemudian variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,753,  dengan  demikian  pernyataan-pernyataan  tentang  Kejelasan  Sasaran  Anggaran sebanyak  11  item  adalah  reliabel.  Variabel  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah mempunyai nilai Cronbach’s Alpha 0,782, dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 7 item adalah reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Table 1. Hasil Normalitas Data
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  nilai  K-S  (Kolmogorof-Smirnov)  adalah  0,844  dan signifikansi  pada  tingkat  0,475.  Pada  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  data terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi sebesar 0,475 > 0,05.
Tabel 2. Hasil uji multikolinieritas Coefficientª Model Colinearity Statistics Tolerance VIF Pengendalian Akuntansi 0,800 1,250 Sistem Pengendalian 0,475 2,106 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,422 2,368 a. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
One –Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandarized Residual N 40 Normal Parameters Mean ,0000000 Std. Deviation 1,82311131 Most Extreme Difference Absolute ,133 Positive ,133 Negative -,082 Kolmogorov-Smirnov Z ,844 Asymp. Sig. (2-tailed) ,475 a.Test distribution is Normal.
b.Calculated from data.
Berdasarkan  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  data  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi yang kuat antar antar variabel bebas, hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) . Variabel Pengandalian Akuntansi memiliki nilai tolerance sebesar 0,800 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) sebesar  1,250.  Variabel  Sistem  Pelaporan  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,475  dan  nilai VIF (Variance  Inflation  Factor) sebesar  2,106.  Kemudian  Variabel  Kejelasan  Sasaran Anggaran memiliki nilai tolerance sebesar 0,422 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 2,368. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena untuk semua variabel nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10.
Tabel 3. Hasil uji glejser Coefficientª Variabel Signifikansi Pengendalian Akuntansi 0,717 Sistem Pelaporan 0,172 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,515 a. Dependent Variabel: Abs_RES
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
Hasil  dari  uji  glejser  pada  table  3  menunjukkan  bahwa  probabilitas  untuk  variabel Pengendalian  Akuntansi  memiliki  signifikansi  0,717,  variabel  sistem  pelaporan  memiliki tingkat  signifikansi  0,172  dan  variabel  Kejelasan  sasaran  anggaran  memiliki  tingkat signifikansi  0,515.  Maka  dapat  disimpulkan  dari  penelitian  bahwa  model  regresi  tidak mengandung  heteroskedastisitas  dikarenakan  semua  variabel  independen  tingkat signifikansinya > 0,05.

## Tabel 4. Hasil Regresi Berganda
Coefficientª Model Unstandarized Coefficient Standarized Coefficient t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,704 4,412 ,840 ,407 Pengendalian Akuntansi ,057 ,221 ,032 ,258 ,798 Sistem Pelaporan ,548 ,227 ,391 2,411 ,021 Kejelasan Sasaran Anggaran ,302 ,133 ,392 2,281 ,029

## a. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
Rumus  regresi  yang  dihasilkan  dari  uji  regresi  adalah  AKIP  =  3,704  +  0,057PA  + 0,548SP + 0,302KSA + e
Berdasarkan  table  4,  variabel  pengendalian  akuntansi  tidak berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan  tingkat  signifikansi  0,798  >  0,05, sedangkan t hitung 0,258 < t tabel 2,02809. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak. Hasil uji t statistik pada variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dengan  tingkat  signifikansi  0,021  <  0,05,  sedangkan  t  hitung  2,411  >    t  tabel 2,02809. Maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hasil uji t statistik pada variabel Kejelasan Sasaran  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan tingkat  signifikansi  0,029  <  0,05  sedangkan  t  hitung  2,281  >  t  tabel 2,02809.  Maka  dapat disimpulkan H3 diterima.
Tabel 5. Hasil uji F

## ANOVA
Model Sun of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 158,374 3 52,791 14,661 ,000ª Residual 129,626 36 3,601 Total 288,000 39 a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Sistem Pelaporan
b. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
Berdasarkan  hasil  uji  F  pada  tabel  5  dengan  nilai  F  hitung  sebesar  14,661  dengan signifikansi  pada  tingkat  0,000.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  tingkat  signifikansi  5% (α=0,05) dan F hitung 14,661 > F tabel 2,87 dapat diartikan bahwa Pengendalian Akuntansi, Sistem  Pelaporan,  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 6. Koefisien determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the estimate 1 ,742ª ,550 ,512 1,898 a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian
Akuntansi, Sistem Pelaporan
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  (R 2 ) sebesar 0,512. Hal ini berarti 51,2 persen variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat  dijelaskan  oleh  ketiga  variabel  independen  yaitu  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan,  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sedangkan  48,8  persen  dipengaruhi  oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ada pada penelitian ini.

## Pembahasan
Hasil  pengujian  hipotesis  1  menunjukkan  bahwa  pengendalian  akuntansi  tidak berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang  berarti  Hipotesis pertama  ditolak.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  penerapan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  tidak  tergantung  pada  Pengendalian  Akuntansi,  hal  tersebut  dikarenakan  masih adanya  kelemahan  dalam  pengendalian  internal  yaitu  dalam  menjaga  aktiva  dan  menjamin akurasi dan daya andal dalam catatan keuangan, dilihat dari opini dari BPK tahun 2019 yang menyatakan masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
Hasil  pengujian  hipotesis  2  menunjukkan  bahwa  Sistem  Pelaporan  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang  berarti  hipotesis  kedua  diterima. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  penyusunan  sistem  pelaporan  yang  baik akan  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Kota  Semarang,  hal  itu disebabkan  karena  dengan  adanya  sistem  pelaporan  yang  baik  akan  menciptakan pengelolaan  yang  transparan  dan  akuntabel  sehingga  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  akan  semakin  baik.  Sehingga  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  perlu dilakukan  pelaporan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  terkait  dengan  pelaporan anggaran.  dengan  adanya  sistem  pelaporan  yang  baik  akan  menciptakan  pengelolaan  yang transparan  dan  akuntabel  sehingga  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  akan  semakin baik.  Sehingga  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  perlu  dilakukan  pelaporan  sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.
Hasil  pengujian  hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang  berarti  hipotesis ketiga  diterima.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  sasaran  anggaran  yang  jelas  akan meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  hal  tersebut  dikarenakan Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas, tingkat kinerja akan tercapai.
Pencapaianan  kinerja  ini  akan  terkait  dengan  motivasi,  dimana  hal  ini  disebabkan dengan  motivasi  yang  tinggi  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan,  adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan  mempermudah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sasaran  anggaran yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana yang
mengakibatkan  penurunan  kinerja  dan  berarti  bahwa  kinerja  instansi  pemerintah  akan menurun.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pengendalian  Akuntansi tidak berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Sistem  Pelaporan berpengaruh  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan,  dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Saran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang, diharapkan dapat meningkatkan Sistem Pelaporan, dan ketepatan dalam menentukan Sasaran Anggaran, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan pengujian parsial  menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian  yang akan datang disarankan menambah variabel penelitian yang berpengaruh lebih kuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang belum ada dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan  berdasarkan  Pengujian  Koefisien  Determinasi  seluruh  variabel  independent memberikan kontribusi sebesar 51,2% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota  Semarang,  sedangkan  48,8%  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  ada dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Anjarwati, Mei. 2012. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.” Accounting Analysis Journal 3 (1): 1–7. doi:ISSN 2252-6765
Anthony,  R.N.,  Dearden,  dan  Bedford.  (2000).  Sistem  Pengendalian  Manajemen  Edisi  V. Jakarta: Erlangga.
Auditya,  L.  dan  Husaini,  L.  (2013). Analisis  Pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah . Jurnal Fairness , 3(1), 21-41.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia . Third ed. Jakarta: Erlangga.
Cahyani,  Ni  Made  Mega,  and  I  Made  Karya  Utama.  2015.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  Dan  Sistem  Pelaporan  Pada  Akuntabilitas Kinerja.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10 (3): 825–840.
Chairunnisa, Sephi dan Darwanis. 2013.“ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” . Jurnal Telaah Dan Riset Auntansi. Vol. 6. No. 2 Juli 2013
Chintya.  2015. Pengaruh  Pemanfaataan  Teknologi  Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok . Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Fitriana,  R.  D.,  Hidayati,  N.,  &  Mawardi,  M.  C.  (2018).  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Situbondo. Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi , 7 (02).
Ghozali,  I.  (2013).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  dan  SPSS.  In aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19 (p. 113).
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
Herawaty,  N.  2011. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  PengendalianAkuntansi  dan Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah Kota Jambi . Simposium Nasional Akuntansi Vol.13.Jambi.
Hidayatullah,  A.  dan  Herdjiono,  I.  (2013). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja SKPD Di Merauke . Prosiding . Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kholis,  Bayu  Nur.  2007.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Kusumaningrum,  Indraswari.  2010.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP.
LAN  dan  BPKP.  (2013). Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah . Jakarta: LAN dan BPKP.
Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Mardiasmo, (2012). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Mudrajat, K. (2013). Manajemen Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.
Mulyadi,  A.  R.,  Syamsidar,  S.,  &  Efendy,  D.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Pelaporan  dan Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntanbilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh). Jurnal  Riset  Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan , 2 (2), 95-101.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Munandar, M. 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
Nasir,  A.  dan  Oktari,  R.  (2011). Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Jurnal Ekonomi.Universitas Riau , 19(02).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramitha, I. A.  M. D. dan Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Ssasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16(3).
Pratama  Rio,  Henri  Agustin,  Salma  Taqwa.  2019.  “Pengaruh  Pengendalian  Akuntansi, Sistem  Pelaporan  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Jurnal Eksplorasi Akuntansi: ISSN 2656-3649
Setiawan,  E.  (2014). Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah (Doctoral dissertation, Riau University).
Sugiyono, Prof Dr. ”Metode Penelitian Pendidikan.” Pendekatan Kuantitatif (2010)
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta
Suhartono,  E.  dan  Solichin,  M.  (2006). “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”. Simposium Nasional Akuntansi 9 . Padang, 23-26 Agustus 2006.
Suhartono,  Ehrmann  dan  Solichin,  Mochammad,  (2011).  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Terhadap  Senjangan  Anggaran  Instansi  Pemerintah  Daerah  dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”.SNA 9 Padang.
Susilowati,  H.  (2014). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi, Sistem  Pelaporan,  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Darerah.
Undang Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyu  Retnaningtyas,  T.  (2016). Analisis  Akuntabilitas  Kinerja  Keuangan  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Wahyuni.  2014.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu)”.  Skripsi.  Universitas Riau, Pekanbaru
Wulandari, Risma Putri. 2009. “Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem  Pelaporan  Terhadap  Persepsi  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Atas Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.”  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Yulianti,  R.,  Hardi,  H.,  &  Rusli,  R. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Kesulitan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  pada  Satuan  Kinerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pelalawan) (Doctoral  dissertation,  Riau University).