## Relevansi Ijma’ Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia
Deden Hidayat Universitas Mathla’ul Anwar Banten Email : balyadeden@gmail.com

## Abstract
The concept of ijma ', and its relevance in construction and improvisation of Islamic law is part of the Islamic law studies, which can always develop according to place and time, time in terms of times and regions in the sense of the state. Ijma', of course functions as a tool for taking legal conclusions, both those whose sources are divine and the sunnah of the Prophet Muhammad PBUH. This paper is qualitative writing, with  library  research  methods,  with  primery  data  is  sources  of  books  and  legal nomenclature, and using the descriptive analysis. Based on the analysis, it is known that  the  level  of  relevance  of  ijma  as  a  method,  till  nowaday,  its  relevance  is  still very  high,  especially  with  the  region  and  the  spread  of  Islam  that  is  indeed  cross- country,  cross-nation,  and  across  cultures.  Ijma  'of  the  ulama  becomes  very important, because in addition to being a response to the development of the times, ijma' also remains a necessity for Muslims, considering that not everyone is able to do istinbaht / legal conclusions in Islam.
Keyword : Ijma’  and Qiyas, Source of Islamic Law, Legal Development.

## Abstrak
Konsep ijma’, dan relefansinya dalam konstruksi dan juga improvisasi hukum Islam adalah bagian dari kajian tentang hukum islam, yang selalu bisa berkembang sesuai tempat  dan  waktunya,  waktu  dalam  artian  zaman  dan  wilayah  dalam  artian negara.sebagai sebuah metode, Ijma’, tentu berfungsi sebagai alat untuk mengambil suatu kesimpulan hukum, baik itu yang sumbernya bersifat ilahiah maupun sunnah Rasulullah  SAW.  Tulisan  ini  adalah  tulisan  kualitatif,  dengan  metode library research , dengan sumber data buku-buku dan nomenklatur hukum islam yang ada, dan    dengan  mengggunakan  analisa  deskriptif.  Berdasarkan  analisis,  diketahui bahwa tingkat  relevansi  ijma’ sebagai  metode, hingga saat  ini, relevansinya masih sangat  tinggi,  apalagi  dengan  wilayah  dan  penyebaran  islam  yang  memang  lintas negara, lintas bangsa, dan lintas budaya. Ijma’ para ulama menjadi sangat penting, karena  selain  sebagai  respon  atas  perkembangan  zaman,  ijma’  juga  tetap  menjadi kebutuhan  kaum  muslimin,  mengingat  tidak  semua  orang  mampu  melakukan istinbaht/konklusi hukum dalam Islam.
Volume 16  Nomor 1, Halaman 67-81, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH
Kata Kunci : Ijma’dan Qiyas, Sumber Hukum Islam, Perkembangan Hukum .
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-05-10| Reviewed : 2019-06-12| Published : 2019-07-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Dalam  kajian  keislaman,  syariat  dan  fiqh,  adalah  dua  buah  istilah  yang  sering kali  diucapkan  dalam  hampir  setiap  kesempatan  majlis  ilmu  agama.  Bila  dipahami secara  sekilas  kedua  istilah  ini  akan  nampak  sama,  tetapi  sebenarnya  bila  dipahami secara  lebih  jauh,  maka  akan  dapat  diketahui  bahwa  kedua  istilah  ini,  memiliki terminologi  yang  berbeda.  Persamaan  antara  kedua  terminologi  ini  ada  pada  bagian dari  upaya  manusia,  khususnya  umat  islam,  untuk  memahami  apa  yang  menjadi ketetapan Allah bagi manusia sebagai respon atas kebutuhan manusia akan hukum, dan sebagai  bukti  keuniversalan  dan  responsifnya  ajaran  islam. 1 Universalitas  dan responsifitasnya  syari’at  islam,  merupakan  bukti  bahwa  syari’at  islam  adalah pelengkap  dan  penyempurna  seluruh  syari’at  yang  telah  ada  sebelumnya,  yang memang  diturunkan  secara  parsial,  atau  hanya  kepada  suatu  golongan/kaum  tertentu saja.
Kitab  suci  yang  berisi  ajaran  Syari’at,  yang  telah  ada  sebelumnya,  seperti syari’at Nabi Musa dan Isa AS, hanya diperuntukkan bagi bangsa israil saja, berbeda dengan  al-qur’an  yang  diturunkan  untuk  seluruh  bangsa  dan  umat  manusia.  Bahkan sampai Allah SWT sendiri yang menjamin keterjagaan al-qur’an. Makna menjaga yang Allah siratkan  dalam  qur’an, adalah  penjagaan  yang  Allah lakukan  melalui  dua  cara. Cara  yang  Pertama,  Allah  jaga  kemurnian  isi  dari  al-Qur’an,  cara  yang  Kedua,  Allah menetapkan,  agar  umat  islam  selalu  kembali  kepada  ketetapan  Allah  dan  Rasulnya,
1 Sitty Fauzia Tunai, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya  Dengan  Perkembangan  Hukum  Islam  Dewasa  Ini,” Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 3,  no.  2  (1 Desember 2016), https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340.
agar mereka tidak  tersesat  bila  mereka tidak  dapat  bersatu  dan/atau bersepakat  dalam suatu  perkara,  atau  ketika  mereka  bersepakat  dalam  suatu  yang  yang  tidak  Allah  dan Rasulnya  benarkan.  Dalam  kajian  teori  hukum  islam  yang  klasik,  konstruksi  hukum dalam islam  memiliki empat landasan, atau pilar utama. Landasan yang paling utama adalah Al-Qur’an, diikuti selanjutnya oleh al-Sunnah, kemudian yang ketiga Ijma’, dan landasan yang keempat adalah Qiyas. 2
Berkenaan  dengan  al-qur’an  dan  al-sunnah  tidak  ada  sama  sekali  perdebatan dikalangan  ulama  tentang  kehujjahannya.  Akan  tetapi  dalam  hal  Ijma’  dan  qiyas, terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama.  Ijma’,  sebagai  salah  satu  pilar  dalam hukum  islam,  dan  juga  sebagai  bentuk  kesepakatan  para  ulama  setelah  masa Rasulullah SAW, memang merupakan sebuah metode  yang dalam pengaplikasiannya, terjadi  perdebatan  dikalangan  ulama  mujtahid.  Perdebatan  ini  disebabkan  perbedaan asumsi  tentang qaht’i tidaknya  ijma’  sebagai  salah  satu  sumber  hukum.  Akan  tetapi meski  banyak  terjadi  perdebatan  jumhur  ulama  berpendapat  ijma’  merupakan  salah satu sumber hukum islam yang diakui, 3 dan demikian pula halnya dengan qiyas.
Qiyas,  yang  secara  bahasa  bisa  dipahami  sebagai  mengukur  atau membandingkan,  dalam  penerapannya  merupakan  metode  penyimpulan  hukum  yang melakukan perbandingan antara, paling sedikitnya, dua norma, dan/atau fakta hukum, artinya,  ada  upaya  mencari  persamaan  subtansi,  yang  dilakukan  oleh  mujtahid,  dari fenomena hukum yang muncul atau ada. 4
Seiring sejalan dengan fakta bahwa syari’at Islam memiliki tingkat dinamisme dan  fleksibelitas  yang  tinggi,  melalui  metode-metode  istinbarh  hukum  yang  telah disinggung  sebelumnya,  dalam  literatur  keilmuan  islam,  Negara  memiliki  posisi  dan porsi  yang  juga  urgent.  Urgensi  negara  dalam  islam,  didasarkan  pada  kenyataan bahwa,  Qur'an  dan  juga  Sunnah,  sebagai  standar  norma  tertinggi,  tidak  akan  bisa terlaksana dengan sendirinya, harus ada yang mengupayakan pengaplikasiannya dalam kehidupan  sehari-hari.  Dengan  kata  lain,  kedua  sumber  norma  tertinggi  tersebut
2 Tunai.
3 Zakaria Syafe’i, “IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM,” ALQALAM 13, no. 67 (31 Oktober 1997): 9, https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493.
4 Sakirman,  “Metodologi  Qiyas  Dalam  Istinbathhukum  Islam,” Yudisia :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2018): 37–55.
membutuhkan  media  agar  bisa  dilaksanakan  secara  utuh,  dan  media  tersebut  adalah negara  dengan  pemerintahannya.  Dengan  adanya  negara  dan  pemerintahannya,  maka norma  tertinggi  dalam  qur’an  dan  sunnah  akan  dapat  direalisasikan  kedalam  bentuk peraturan  perundang-undangan,  yang  nantinya  peraturan-peraturan  tersebut  bisa dipedomani,  ditaati,  dan  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  oleh  segenap warganegaranya. 5
Indonesia, sebagai  sebuah  negara  dengan mayoritas  penduduknya  adalah  umat Islam,  tentu  memerlukan  adanya  upaya-upaya  dari  pemerintah,  untuk  menyerap norma-norma  yang  terkandung  dalam  qur’an  maupun  sunnah,  untuk  kemudian, dijadikan  peraturan-peraturan  hukum  yang  memiliki  daya  ikat  dan  paksa  bagi warganegara,  khususnya  warganegaranya  yang  muslim,  melalui  metode  istinbath hukum  yang  ada,  yang  diantaranya  adalah  ijma’  dan  qiyas.  Disamping  peraturan perundang-undangan,  yang  sifatnya  mengikat  secara  naasional,  ada  juga  fatwa-fatwa ulama yang ada di indonesia yang berkenaan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik itu  yang  berkenaan  dengan  ibadah  mahdhah  maupun  yang  ghairu  mahdhah.  Fatwa- fatwa  ini  tadi  dikeluarkan  oleh  majelis  ulama  indonesia,  dan  juga  beberapa  ormas islam  terbesar  di  indonesia  seperti  nahdhatul-ulama  (NU)  dan  juga  Muhammadiyah. Maka, dalam tulisan ini, akan dikaji lebih lanjut tentang bagaimana relevansi ijma’ dan qiyas, dalam struktur hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## Pembahasan

## Urgensi Ijma’ Dan Qiyas
Hukum  islam,  memiliki  beberapa  sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dan pegangan  bagi  seluruh  umat  islam.  Al-qur’an  adalah  sumber  yang  paling  utama  dan  paling otentik,  dilanjutkan  oleh  sunnah  Nabi  SAW,  walaupun  dalam  kajian,  banyak  terjadi  silang pendapat  tentang  sahih  tidaknya  sebuah  hadits,  dan  absah  tidaknya  hadits  yang  dianggap bermasalah  menjadi  dasar  hukum.  Kedua  sumber  hukum  ini  tetap  menjadi  rujukan  paling utama  hingga  saat  ini.  Kontekstualisasi  sumber  hukum  islam,  kemudian  berkembang  seiring dengan semakin luasnya penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Bahkan para orientalis pemerhati hukum  islam,  ada  yang  berpendapat  bahwa,  universalitas  hukum  islam  merupakam  adalah
5 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996).
hasil  dan  bagian  dari  upaya  serta  peran  ulama  yang  hidup  pada  era  islam  klasik  dan pertengahan. 6
Kitab-kitab keilmua  hukum  (ushul al-fiqh,  dan  fiqh)  klasik, yang  teksnya  masih  bisa diakses hingga saat ini, baik dalam format buku cetak maupun digital, adalah bagian dari hasil ijtihad, para mujtahid-mujtahid terdahulu, yang ada dan lahir pada masa dinasti-dinasti Islam setelah khulafa  al-rasyidin .  Dimulai  dari  masa  tabi’in,  hingga  masa atba’  al-tabi’in ,  yang pemahamanya diikuti oleh mayoritas umat islam di seluruh dunia. Seperti imam hanafi, imam maliki, imam syafi’i, dan imam hambali, dengang para murid dan pengikutnya yang kemudian menjadikan  nama  mereka  sebagai  nama  dari  pemahaman/madzhabnya.  Yang  kemudian pendapat  ke  empat  imam  madzhab  ini,  diikuti,  dikaji  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh murid dan pengikutnya, hingga ke era modern ini.
Kemunculan  ijma’  dan  qiyas  adalah  kelanjutan  dan  pengembangan  dari  sumber  dan metode  hukum  pada  masa  sahabat  yang,  menurut    ahli,  hanya  memiliki  tiga  sumber  hukum, yaitu  al-qur’an,  al-sunnah,  kemudian  akal/al-ra’yu.  Selain  melalui  tiga  hal  tadi,  Para  sahabat juga  terkadang  melakukan  ijtihad  yang  bersifat  kolektif,  dengan  kata  lain,  para  sahabat berkumpul,  untuk  kemudian  bermusyawarah,  lalu  bermufakat  berkenaan  dengan  hukum sesuatu hal. Dalam sejarahnya, ulama sebelum masa imam syafi’i, lebih menempatkan qiyas sebagai sumber hukum,  lalu imam  syafi’i merubah  tatanan tersebut,  dan menempatkan  ijma’ sebelum qiyas. 7 Sebelum munculnya metode istinbath hukum seperti yang diketahaui saat ini, ijma’  dan  qiyas  menjadi  dua  buah  sumber  hukum  lain  yang  dianggap  mampu  memjawab kebutuhan umat islam akan pembaharuan dan/atau kontekstualisasi hukum.
Dalam  kajian  epistemologis  maupun  kajian  filosofis,  Ijma’  merupkan  sebuah teori  atau  metode  yang  titik  tolaknya  adalah,  kristalisasi dari  nash  qur’an  dan  sunnah, yang  menga jarkan  tentang syura  (musyarah), dan  juga ittihadu  al-ummah (persatuan umat)  dalam  konsistensi  dan  komitmen  untuk  mengikuti sabiilu  al-mu’minīin (jalan orang-orang yang beriman), diserta pengakuan bahwa konsensus ulama adalah sesuatu yang infallibility (kemustahilan untuk berbuat kesalahan/kesesatan), artinya merupakan suatu  hal  yang  sangat  kecil  kemungkinannya,  apabila  ada  ulama  yang  melakukan dalam  hal  kesesatan,  karena  ulama  yang  hanif  tidak  akan  mungkin  mau  bersepakat
6 Fakhruddin  Fakhruddin,  “PEMBENTUKAN,  PERKEMBANGAN  DAN  PEMBAHARUAN  HUKUM  ISLAM DALAM  TINJAUAN  ORIENTALIS,” Journal  de  Jure 1,  no.  1  (1  Juni  2009),  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v1i1.323.
7 Tunai,  “Pandangan  Imam  Syafi’i  Tentang  Ijma  Sebagai  Sumber  Penetapan  Hukum  Islam  Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini.”
dalam  kesesataan.  Dengan  adanya  ijma’,  yang  sifatnya  adalah  kolektif,  maka kesalahan individu  yang  disebabkan oleh subjektifitas  individu,  bisa diminalisir  sama titik terendah. 8
Etimologi  Ijma’,  berasal  dari  kata jama’a ,  yang  artinya  mengumpulkan,  atau bersepakat. Kemudian dalam ma’na istilah, ulama mendefinisikan ijma’ sebagai kesepakatan ulama yang ada, berdasarkan masa dan eranya masing-masing, setelah masa Rasulullah SAW, berkenaan dengan peristiwa hukum yang belum ada hukumnya di dalam dua seumber hukum utama syari’at islam. 9
Secara umum ijma’ teklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ijma’ yang jelas ( sharih ), dan ijma’ diam ( sukuti ). Yang dimaksud dengan ijma’ jelas ( sharih ) adalah, bentuk ijma’  dari  pada  ulama  dalam  sebuah  perkara  hukum,  dengan  cara  menunjukkan kesepakatannya  itu,  dalam  bentuk  ucapan  lisan,  maupun  bentuk  perbuatan.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  ijma’  sukuti,  adalah    bentuk  kesepakan  ulama  terhadap  pendapat  ulama lainnya, ketika mendapati suatu isu/perkara hukum yang telah umum diketahui, dengan tanpa menyatakan  atau  menunjukkan  sikap  setuju  maupun  tidak  setuju.  Berkenaan  dengan  ijma’ yang  jelas,  jumhur  bersepakat  bahwa  ijma’  dengan  klasifikasi  ini,  sangat-sangat  kuat  untuk dijadikan  landasan  hukum.  Sebaliknya,  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  ijma’  yang  tidak semuanya  menyatakan  persetujuannya,  sebagian  dari  mereka  membolehkan,  dan  sebagian yang lain tidak membolehkan ijma’ tersebtu dijadikan landasan hukum. 10
Adapun  qiyas,  yang  secara  etimologi  memiliki  arti  membandingkan,  dan  terminolo- ginya adalah mencari apa yang menjadi ‘ illat (persamaan sifat, dan/atau kondisi) hukum dari sebuah  fenomena  hukum,  yang  kemudian  ‘illat  tersebut  digunakan  untuk  menetapkan  suatu hukum  yang  baru.  Menurut  jumhur  ulama,  khususnya  ulama-ulama muta’akhirin ,  dalam menerapkan qiyas, penetapan ‘illat hukum sebuah pekara hukum, harus ditetapkan berhati-hati, karena unsur-unsur dalam ‘illat itu tidak jelas, dan/atau tidak terukur, dan/atau tidak memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang akan diqiyaskan, maka ‘illat tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai pembanding. 11
8 Moh Bahrudin, “TEORI IJMA’ KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS),” t.t., 17.
9 Syafe’i, “IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.”
10 Rachmat Ihya, “IJMA’  SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I,” t.t., 15.
11 Nur Khoirin Yd, “Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm” 9, no. 1 (2018): 26.
Dalam  epistemologi  ilmu  ushul  fiqh,  qiyās  diklasifikasikan  menurut  perspektif penemunya.  Ada  yang  melihat  dari  subtansi  hukumnya,  dan  ada  juga  yang  melihat  dari menggunakan  penilaian  terhadap  ilustrasi  ‘illat  hukumnya,  dan  ada  juga  yang  mengunakan perspektif kuat lemahnya korelasi antara ‘illat hukum yang terkandung dalam hukum furu’ dan asalnya.  Qiyas  yang  menggunakan  perspektif  lemah  atau  kuatnya  subtansi  hukum  yang terkandung  dalam  hukum  asal  dan  cabang-cabang-nya,  terklasifikasikan  menjadi  tiga,  yaitu qiyas aulawi , qiyas musawi , dan qiyas khafi . 12
Qiyas  aulawi,  atau  biasa  disebut  juga  dengan  qiyas  jali,  adalah  qiyas  dengan  telah ditetapkannya subtansi hukum ( the subtance of law ) pada hukum asal, namun, subtansi hukum yang ada pada cabang/furu’, dianggap lebih kuat dari pada substansi hukum yang terkandung dalam hukum asal. Contohnya, hukum haramnya berbuat kasar dan keras kepada kedua orang tua  (hukum  furu’),  penetapan  hukum  ini,  jauh  lebih  kuat  dan  keras,  dibandingkan  dengan redaksi  ayatnya  yang  hanya  melarang  anak  membentak  orang  tuahnya  (hukum  asal).  lebih status haram memukul orang tua (furu’) itu lebihkuat dari pada sekedar membentak (ashl). 13
Qiyas musawi adalah qiyas yang terdapat kesama dan/kesetaraan subtansi hukum anta hukum furu’ dan hukum asalnyanya. Contohnya, adalah mengambil kesimpulan hukum yang melarang melakukan perbuatan yang menteror dan seluruh turunan perbuatannya, sebagaimana hukum melarang berbuat kerusakan dimuka bumi. Kata teror dan mafsadat dianggap memiliki padanan nilai dan arti yang sama, sehingga keduanya bisa disimpukan dalam bentuk ketetapan hukum yang sama.
Qiyas al-khafi adalah, qiyas yang subtansi hukum yang terkandung dalam hukum asal, dikatakan  lebih  kuat  dari  subtansi  hukum  yang  terkadung  dalam  hukum  cabang/furu’ disebabkan  tidak  adanya  suatu  ‘illat,  pada  hukum  asalnya.  Dalam  penerapannya,  diperlukan upaya  ijtihad  yang  lebih,  dari  ulama  mujtahid,  untuk  bisa  mengetahui,  apa  sebenarnya  ‘illat hukum yang terkandung dalam hukum asal terkait.
Adapun  qiyas  yang  menggunakan  penilaian  terhadap  ilustrasi  ‘illat  hukumnya,  atau dengan bahasa lain, ditemukan atau tidaknya ilustrasi dari ‘illat pada hukum asalnya, terbagi kepada  dua  klasifikasi,  yaitu, qiyas  al-dilalah ,  dan qiyas  al-‘llat .  Sedangkan  qiyas  yang menggunakan  perpektif  kuat  lemahnya  korelasi  ‘illat  hukum,  antara  hukum  asal  dan  hukum
12 Maizul  Imran,  “Qiyas  Dan  Analogi  Hukum  (Suatu  Telaah  Dan  Perbandingannya  Dalam  Penemuan Hukum),” Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 02, no. 01 (Juni 2017): 97–114.
13 Hj Ratu Haika, “Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbat Hukum Ibn Hazm (Studi Komparatif),” no. 1 (2012): 17.
furu’, mengklasifikasikan qiyas menjadi empat, yaitu qiyas al-thart, qiyas munasib al-mu’alim, qiyas munasib al-mu’assir, dan munasib al-gharib. 14
Jadi,  baik  ijma’  maupun  qiyas,  sebenarnya  adalah  metode,  agar  didapatkan  sebuah kesimpulan  hukum  baru  yang  kontekstual,  yang  bisa  menyesuaikan  kondisi  dari  sebuah masyarakat  yang  ada  di  suatu  wilayah  atau  negara.  Sekaligus  penekanan  dari  asumsi  yang sudah  terbangun,  bahwa  hukum    islam  responsif  terhadap  segala  macam  perubahan  dan perkembangan yang terjadi sebagai dampak dari adanya interaksi antar individu.

## Relevansi Ijma’ Dan Qiyas Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia
Menurut ajaran islam, hampir semua aspek kehidupan tidak boleh terlepas dari nilai- nilai agamis,  karena  sejatinya  agama harus  bisa  menjadi  ruh dalam  negara  baik  bagi  mereka yang menjalankan pemerintahan maupun mereka yang menjadi warga negara. Terdapat, paling tidak,  terdapat  tiga  tipologi  pemahaman,  ketika  membahas  kaitan  dan  juga  hubungan  antara negara  dan  agama.  Tipologi  yang  per  tama,  adalah  tipologi  integral,  maksudnya,  menurut tipologi ini bahwa negara dan agama, sejatinya adalah dua hal yang harus terintegrasi. Tipologi Kedua,  adalah  tipologi  simbiotik  dan/atau  dinamis  dialektis.  Maksudnya  adalah,  agama  dan negara  memiliki  yang  memiliki  porsi  dan  tupoksinya  masing-masing,  namun  berjalan beriringan,  saling  memiliki  kontrol  satu  sama  lain.  Tipologi  yang  ketiga,  adalah  tipologi differenItial. Maksudnya adalah, menrutu tipologi negara dan agama adalah dua hal yang sama sekali  berbeda,  dan  tidak  ada  korelasi  antar  keduanya.  Untuk  tipologi    yang  pertama  dan kedua,  formalisasi  hukum  agama  kedalam  tatanan  sistem  hukum  suatu  negara  masih dimungkinkan,  namun,  untuk  tipologi  yang  ketiga,  maka  tidak  ada  sama  sekali  formalisasi norma  agama  kedalam  norma  hukum. 15 Bila  melihat  kepada  tipologi  ini,  indonesia  dapat dikatan sebagai sebuah negara yang termasuk kedalam tipologi kedua, yang  masih menerima dan mau bersikap dinamis dialektis dalam memandang hubungan antara agama dan negara.
Tumbuh  kembang  hukum  islam,  yang  ada  di  indonesia  dewasa  ini,  bisa  dikatakan cukup baik,  asumsi  ini  didasarkan  kepada  fakta,  bahwa  cukup  banyak  peraturan/  perundang- undangan yang ada, dibuat berdasarkan kajian terhadap teks-teks kitab fiqih klasik, yang tentu saja  sudah  lebih  dulu  eksis  dan  ambil  peran  dalam  perkembangan  hukum  islam.  Peraturan yang dimaksud, adalah peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan syari’at islam, seperti bidang perkawinan, bidang ziswaf, dan beberapa bidang lainnya.
14 Maizul  Imran,  “Qiyas  Dan  Analogi  Hukum  (Suatu  Telaah  Dan  Perbandingannya  Dalam  Penemuan Hukum).”
15 Abu Zahra, Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
Selain  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  kotekstualisasi  hukum  islam  di indonesia  juga  dapat  dilihat  dalam  bentuk  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  berkaitan langsung  dengan  sebuah  peristiwa  hukum,  yang  memang  membutuhkan,  atau  yang  dianggap urgent  untuk  diberikan  fatwa  atasnya.  Fatwa  ini  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  hukum  yang lain dalam khazanah hukum islam di indonesia.
Ijma’ dan qiyas bisa dikatakan andil besar dalam positifisasi norma agama kedalam norma perundang-undangan nasional. Hal ini bisa dilihat dari adanya “undang-undang nomor 71 tahun 1974” yang objek peraturannya adalah segala sesuatu tentang perkawinan, ada juga kemudian “undang-undang 32 tahun 1999 atau 23 tahun 2011” yang objek bahasannya adalah pengelolaan  zakat.  kemudian  ada  juga  “kompilasi  hukum  islam/KHI”  dan  juga  “kompilasi hukum ekonomi syari’ah/KHES” yang juga merupakan bentuk kodifikasi hukum islam melalui ijtihad  ulama  indonesia  yang  di  dalamnya  termasuk  ijma’  dan  qiyas  sebagai  bagian  dari metode istinbathnya.
Mekanisme  ijma’  ulama  yang  diterapkan  dalam  penyusunan  kompilasi  hukum islam,  dan  bisa  diterapkan  positifisasi  hukum  islam  lainnya,  setidaknya  melalui beberapa tahapan berikut :
1. Melakukan kajian terhadap kitab fiqh dan ushul klasik lintas madzhab;
2. Melakukan wawancara dengan para Ulama;
3. Mengkaji yurisprudensi-yuriprudensi yang ada di Pengadilan Agama;
4. Melakuan studi komparasi ke negara-negara yang mayoritas penduduknya islam;
5. Mengadakan  Lokal  karya  atau  seminar  yang  membahas  materi  hukum  didalam KHI.
Apabila  diperhatikan  secara  seksama,  mekanisme  penyusunan  KHI    ini,  adalah  upaya maksimal yang dilakukan ulama di indonesia guna menghimpung dan merangkum, apa yang  sudah  menjadi  pendapat  dan  padangan  ulama-ulama  salaf,  baik  itu  ulama-ulama fiqh maupun ulama ushul. Langkah yang dilakukan para ulama ini sudah sesuai dengan subtansi dari ijma’ yang menghendaki adanya pendapat yang bersifat kolektif kolegial. 16
Menurut  penulis  dalam  proses  pengkajian  naskah-naskah  tersebut  sebelum  mengambil kesepakatan,  tentu  ulama  juga  melakukan  qiyas  bila  berkenaan  dengan  sesuatu  yang
16 Bahrudin,  “TEORI  IJMA’  KONTEMPORER  DAN  RELEVANSINYA  DENGAN  LEGISLASI  HUKUM  ISLAM  DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS).”
sduah  ada,  atau  yang  memiliki  kesamaan  dengan  fenomena  hukum    yang  sedang dibahas.
Dalam metode qiyas, sebegaimana telah diketahui dan  bila hendak mengambil sebuah  kesimpulan,  maka  harus  diperhatikan  dulu  apa  yang  menjadi  ‘illat  (sifat)  dari peristiswa/ketetapan  hukum  asalnya,  untuk  kemudian  bisa  ditarik  garis  merah  dengan peristiwa/ketetapan  hukum  furu’nya.  Dengan  bahasa  lain,  ulama  mujtahid  melakukan semacam  komparasi  antara  peristiwa  hukum  yang  telah  ada  sebelumnya,  dengan melakukan  komparasi  ini  tadi,  meskipun  kasusnya  nampak,  ulama  mencari  dan menggali kesamaan subtansi/sifat dari kedua peristiwa hukum tersebut dan menetapkan hukum  bagi  perkara  hukum  yang  sedang  dihadapi  saat  itu.  Yang  perlu  diperhatikan kemudian  adalah  syarat-syarat  dari  ‘illat  (sifat)  harus  terpenuhi.  Syarat-syarat  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Harus  jelas,  artinya,  sebuah  ‘illat  hukum  harus  bisa  direkam  atau  dirasakan melalui salah satu atau keseluruhan panca indera;
2. Mundhabit, maksud  dari  mundhabit  adalah,  ‘illat  hukum  yang  akan  digunakan haruslah terukur dan bersifat pasti;
3. Harus memiliki kesesuaian dengan hikmatu al-tasyri’ , maksdudnya ‘illat hukum harus  memiliki  sifat  yang  sesuai  dengan  hikmah  penetapan  syari’at.  Karena sejatinya  hukum  ditetapkan  adalah  untuk  mencapai  maslahat  dan  mencegah mafsadat. 17
Karena urgennya posisi ‘illat dari sebuah hukum yang telah ada  sebelumnya agar bisa digunakan  untuk  menentukan  hukum  baru,  apalagi  dalam  konteks  menerapkan  hukum islam kedalam hukum positif  indonesia yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk, maka,  menentukan  Sebuah  ‘illat  hukum  tentus  memerlukan  dan  harus  menggunakan metode-metode  tertentu,  agar  ‘illat  hukum  yang  ditetapkan  kemudian  memiliki kesesuaian dengan syarat-syarat ‘illat diatas. Adapun metode penetapan ‘illat yang telah umum, dan masih sangat relevan untuk digunakan, adalah metode-metode berikut :
1. Melihat  kepada  konteks  ayat/nash  yang  akan  dijadikan  dalil    hukum.  Dengan metode ini, ulama diharuskan untuk bisa memahami dan menemukan apa ‘illat
17 Kaizal  Bay,  “Metode  Mengetahui  ‘Illatdengan  Nash  (Al-Qur’an  danSunnah)  dalam  Qiyas,” JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII, no. No. 2 (Juli 2012): 141–55.
hukum  yang  terkandunga  dari  sebuah  nash,  baik  ‘illat  tersebut  secara  jelas tersurat, maupun samar/hanya tersirat saja;
2. Melalui  kesepakatan  (ijma’)  para  ulama  mujtahid,  yang  sepakat  dengan kehujjahan  hukum  dari  qiyas.  Maksdunya  adalah,  ulama  yang  berada  disuatu wilayah  dan/atau  periode  tertentu  bersepakat  untuk  menetapkan  sebuah  ‘illat hukum dari suatu perkara/peristiwa hukum yang ada dan terjadi saat itu.
3. Melihat  probabilitas  sifat-sifat  dari  perkara  hukum  yang  terjadi,  kemudian menginventarisir  kemungkinan  sifat-sifat  itu,  lalu  memilah  dan  memilih  sifat hukum mana yang paling besar kemugkinannya, atau bahkan sangat tepat, untuk dijadikan ‘illat hukum dari peristiwa hukum tersebut. 18
Dengan  memperhatikan  keseluruhan  kriteria  dari  ijma’  maupun  qiyas  ini,  yang  perlu diperhatikan  adalah  pemenuhan  seluruh  syarat  dan  kriteria  tersebut,  dengan  begitu relevansi ijma’ dan qiyas sebagai bagian dari upaya positivisasi hukum islam kedalam hukum perundang-undangan di indonesia tentu sangat tinggi.
Selain  itu,  hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kriteria  dari  ulama  yang nantinya  akan  diberi  wewenang  atau  dianggap  berwenang,  dalam  melakukan  proses Ijma’  dan  juga  qiyas  ini.  Ulama  yang  dimaksud  tentu  adalah  ulama  yang  benar-benar cakap, serta memiliki kapasitas, dan kapabilitas tinggi, untuk bisa melakukan penalaran hukum yang baik benar, agar bisa mengambil istinbath hukum dari sumber hukum, baik al-qur’an  maupun  al-sunnah,  yang  berkenaan  dengan  suatu  perkara  yang  tidak digambarkan secara eksplisit dalam nash. 19 Berkenaan dengan kriteria ulama ini, dalam konteks  indonesia,  maka  menurut  penulis  peran  ini  bisa  dimainkan  oleh  majelis  tarjih muhammadiyah,  atau  lembaga  bahtsu  al-masail  di  NU,  atau  majelis  ulama  indonesa, yang  merupakan  gabungan  cerdik  cendikia  dari  kedua  ormas,  dan  beberapa    beberapa ormas islam lainnya.
Selain  syarat  dan  ketentuan  bagi  ijma’,  qiyas,  dan  juga  ulama  yang  akan menerapkan  dan  mengaplikasikannya,  bila  bicara  internalisasi  hukum  islam  kedalam peraturan  perundang-undangan,  sudah  barang  tentu  upaya  internalisasi  tersebut  haru
18 Kaizal Bay.
19 Moh.  Bahruddin, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam:  Menjawab  Masalah-Masalah  Fikih  Praktis  Lengkap Dengan  Contoh-Contohnya. (Bandar  Lampung:  Seksi  Penerbitan  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Raden  Intan, 2012).
tetap  mematuhi  prosedur  yang  telah  diteapkan  dan  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945. Artinya  segala  tahapan  dan  mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang- undangan/legal  drafting  harus  terpenuhi  baik  secara  sosologis,  filosofis,  atupun yuridis. 20
Berkenaan dengan majelis ulama indonesia, yang notabene didalamnya terdapat ulama  dari  berbagai  macam  ormas  dan  juga  madzhab  dari  ahlu  al-sunnah,  majelis  ini adalah  wadah  dan  tempat  bagi  ulama,  dan  cedikiawan  muslim,  yang  tujuannya  adalah menjadi  pengayom  bagi  seluruh  umat  islam  di  seluruh  wilayah  nusantara.  Dalam membuat  dan  mengeluarkan  sebauh  fatwa,  tentu  menggunakan  banyak  sekali  metode yang ada didalam ushul al-fiqh dan diantara metode-metode itu adalah ijma’ dan qiyas.
Proses  pembuatan  sebuah  fatwa  yang  berkaitan  dengan  perkara  keagamaan  yg dilakukan  oleh  MUI,  telah  melaui  prosedur  ijtihad,  yang  rangkaiannya  adalah  sebagai berikut:
1. Melakukan  peninjauan  terlebih  dahulu  terhadapa  pendapat  ulama  madzhab yang diakui tentang suatu perkara yang akan dikeluarkan fatwanya, termasuk landasan-landasan dali yang digunakan oleh a’immah madzahib itu;
2. Menyampaikan sebagaimana mestinya, bila ternyta berdasarkan hasil kajian ternyata kasus yang akan dikeluarkan tersebut telah ada dan jelas hukumnya;
3. Dan  bila  terdapat  khilafiah  didalam  pendapat  ulama  madzhab,  maka  fatwa dikeluarkan  berdasarkan  titik  temu  antar  pendapat  ulama  itu  tadi  dengan menggunakan  metode  al-jam’u  dan  al-taufiq.  Bila  masih  tidak  juga menemukan  titik  temu,  maka  penetapan  fatwa  akan  dilakukan  dengan menggunakan  metode muqaaranah /perbandingan  dan  mengambil  pendapat yang paling rajih;
4. Berkenenaan dengan masalah yang belum ditemukan dalam pendapat ulama madzahib,  maka  akan  dilakukan  ijtihad  secara  bersama-sama  (ijtihad jama’i/kolektif/konsensus/ijma’)  melalui  metode-metode  ushul  al-fiqh seperti metode ta’lili, dan istishlahi;
5. Fatwa  harus  mengandung  dan  memperhatikan  kemaslahatan  untuk  ummat
20 Thalib Sajuti, Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1980).
secara umum. 21
Bila  mengkaji  proses  diatas  maka  terlihat  secara  jelas  bahwa  metode  ijma’  dan  qiyas memang  menjadi  salah  satu  metode  utama  yang  digunakan  oleh  MUI  dalam menetapkan sebuah fatwa yang berkenaan dengan kepetingan keagamaan umat islam di indonesia.
Bahkan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  yang  dimiliki  oleh  MUI,  dinyatakan  bila ada perkara yang sama sekali tidak ada dalilnya maka penggunaan ijma’ kolektif adalah mutlak. 22 Dengan  adanya  peraturan  tersebut,  dapat  diasumsikan  bahwa  metode  ijma’ dan  qiyas  ini  masih  memiliki  tingkat  relevansi  yang  sangat  tinggi  dalam  struktur penetapan  hukum  ilsam  di  indonesia.  Bahkan  probabilitas  relevansinya  bukan  hanya untuk saat ini saja, melainkan bisa sampai masa-masa yang akan dating

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  yang  berkenaan dengan  ijma’  dan  qiyas  serta  relevansinya  tersebut.  Kesimpulan  itu  adalah  sebagai berikut : :
1. Ijma’  merupakan  metode istinbathu  al-hukmi ,  yang  merupakan  hasil  dari ektraksi nash-nash al-qur’an dan sunnah;
2. Metode  Ijma’ini  mengajarkan  tentang  apa  yang  disebut  denang syura (musyarah),juga ittihadu  al-ummah (persatuan  umat),  dalam  konsistensi  dan komitmen  untuk  mengikuti sabiilu  al-mu’minīin (jalan  orang-orang  yang beriman);
3. Ijma’,  berasal  dari  kata jama’a ,  yang  artinya  mengumpulkan,  atau  bersepakat. Secara  istilah,  ijma’  adalah  kesepakatan  ulama  yang  ada  pada  suatu masa/periode/era,  setelah  masa/periode  Rasulullah  SAW,  tentang  peristiwa hukum yang belum ada hukumnya di dalam dua sumber hukum islam;
4. ijma’ teklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ijma’ yang jelas ( sharih ), dan ijma’ diam ( sukuti );
21 Nasrullah,  “Majelis  Ulama  Indonesia  (Mui);Studi  Atas  Penggunaan  Metodologi  Qiyas  Sebagaiupaya Penetapan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Al-Fikra:  JurnalIlmiah  Keislaman Vol.  16,  no.  No.2  (Desember 2017): 332–353.
22 Nasrullah.
5. Qiyas secara lughawi adalah mengukur, atau 'menyamakan, atau membandingkan.  Adapun  secar  terminologi  Qias  ialah  penetapan  hukum,  atas suatu peristiwa hukum yang belum disebut didalam nash qur’an maupun sunnah, dengan  cara  membandingkannya  kepada  peristiwa  hukum  yang  sudah  ada ketetapan hukumnya berdasakan qur’an dan sunnah; 23
6. Qiyas  diklasifikasikan  menurut  perspektif  penemunya.  Ada  yang  melihat  dari subtansi  hukumnya,  dan  ada  juga  yang  melihat  dari  menggunakan  penilaian terhadap  ilustrasi  ‘illat  hukumnya,  dan  ada  juga  yang  mengunakan  perspektif kuat lemahnya korelasi antara ‘illat hukum yang terkandung dalam hukum furu’ dan asalnya;
7. berdasarkan kalasifikasi tersebut maka ada beberapa macam qiyas, yaitu : qiyas aulawi , qiyas musawi , dan qiyas khafi, qiyas al-dilalah , dan qiyas al-‘llat qiyas al-thart, qiyas munasib al-mu’alim, qiyas munasib al-mu’assir, dan munasib al- gharib ;
8. Terdapat banyak perarutan perundang-undangan yang sudah menginternaliasikan  hukum  islam  kedalamya,  seperti  undang-undang  71  1974, undang-undang pengelolaan ziswaf dsb,  yang tentu saja merupakan bagian dari ijtihad ulama yang ada di Indonesia;
9. Berdasarkan  fakta-fakta  diatas  maka  dapat  disimpulkan  secara  umum,  bahwa ijma’ dan qiyas adalah metode yang masih sangat relevan dalam struktur hukum islam  dan  juga  mempunyai  peran  yang  signifikan  dalam  positivisasi  dan internalisasi hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan indonesia.

## Daftar Pustaka
Abu Zahra. Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia . Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
Ahmad  Syafi’i  Ma’arif. Islam  Dan  Masalah  Kenegaraan  Studi  Tentang  Percaturan Dalam Konstituante . Jakarta: LP3ES, 1996.
23 M.  A.  Tihami,  “AL-QIYAS  DAN  AL-DALIL,” ALQALAM 10,  no.  56  (31  Oktober  1995):  21, https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i56.1544.

## Bahrudin,  Moh.  “TEORI  IJMA’  KONTEMPORER  DAN  RELEVANSINYA
DENGAN  LEGISLASI  HUKUM  ISLAM  DI  INDONESIA  (ANALISIS NORMATIF – YURIDIS),” t.t., 17.
Fakhruddin, Fakhruddin. “PEMBENTUKAN,

## PERKEMBANGAN
DAN PEMBAHARUAN  HUKUM  ISLAM  DALAM  TINJAUAN  ORIENTALIS.”
Journal de Jure 1, no. 1 (1 Juni 2009). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323.
Haika, Hj Ratu. “Konsep Qiyas Dan Ad Dalil Dalam Istimbat Hukum Ibn Hazm (Studi Komparatif),” no. 1 (2012): 17.
Ihya,  Rachmat.  “IJMA’  SEBAGAI  YURISPRUDENSI  HUKUM  ISLAM  DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I,” t.t., 15.
Kaizal  Bay.  “Metode  Mengetahui  ‘Illatdengan  Nash  (Al-Qur’an  danSunnah)  dalam Qiyas.” JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII, no. No. 2 (Juli 2012): 141–55.
Maizul Imran. “Qiyas Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum).” Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 02, no. 01 (Juni 2017): 97–114.
Moh.  Bahruddin. Kaidah-kaidah  Hukum  Islam:  Menjawab  Masalah-Masalah  Fikih Praktis  Lengkap  Dengan  Contoh-Contohnya. Bandar  Lampung:  Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2012.
Nasrullah. “Majelis Ulama  Indonesia (Mui);Studi Atas Penggunaan Metodologi  Qiyas Sebagaiupaya  Penetapan  Hukum  Islam  Di  Indonesia.” Al-Fikra:  JurnalIlmiah Keislaman Vol. 16, no. No.2 (Desember 2017): 332–353.
Sakirman.  “Metodologi  Qiyas  Dalam  Istinbathhukum  Islam.” Yudisia :  Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 9, no. No. 1 (Juni 2018): 37–55.
Syafe’i, Zakaria. “IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” ALQALAM 13,  no. 67 (31 Oktober 1997): 9. https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493.
Thalib  Sajuti. Receptio  A  Contrario:  Hubungan  Hukum  Islam .  Jakarta:  Bina  Aksara, 1980.
Tihami,  M.  A.  “AL-QIYAS  DAN  AL-DALIL.” ALQALAM 10,  no.  56  (31  Oktober 1995): 21. https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i56.1544.
Tunai, Sitty Fauzia. “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan
Hukum  Islam  Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum  Islam  Dewasa Ini.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 3, no. 2 (1 Desember 2016). https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340.
Yd, Nur Khoirin. “Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm” 9, no. 1 (2018): 26.