## JIUBJ

## Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

## Alvarie Norindra Leonita, Islah, Hisbah*
Fakultas Hukum Universitas Baranghari *Correspondence email: hisbah@unbari.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  serta  mengkritisi  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi  melalui tilang elektronik atau ETLE serta mengkritisi mengenai kendala penegakan hukum terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau  ETLE  dan  mengkritisi  mengenai  upaya  mengatasi kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau ETLE. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terlaksana  dengan  baik  namun  belum  efektif.  Kendala  dalam  Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ada 2 (dua) yaitu Alamat pelanggar rambu lalu lintas tidak sesuai dengan alamat berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Closed Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal. Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  yaitu  memberikan  kejelasan  akan  SOP tahun 2018 atau yang menjadi pedoman seluruh petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang, memberikan sosialisasi intens pada  masyarakat  dan  menyediakan  layanan  call  center,  berkoordinasi  kepada  Pengadilan  setempat  untuk  dapat  mencantumkan tabel  denda  tilang  bagi  petugas  dan  melakukan  pembangunan  mental  tertib  lalu  lintas  pada  anak  usia  dini  melalu  program Polsanak (polisi sahabat anak) di sekolah.
Kata Kunci : penegakan hukum; pelanggaran lalu lintas; tilang elektronik
Abstract.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  and  criticize  law  enforcement  against  traffic  violations  in  the  city  of  Jambi through  electronic  tickets  or  ETLE  and  criticize  the  obstacles  to  law  enforcement  against traffic  violations in  the city  of Jambi through  electronic  tickets  or  ETLE  and  criticize  the  efforts  to  overcome  the  obstacles  faced.  in  law  enforcement  against  traffic violations in  the city  of  Jambi  through  electronic  ticket  or  ETLE. This  research  method  is  empirical  juridical. The result of  the research  is  that  law  enforcement  against  traffic  violations  in  the  city  of  Jambi  through  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has been carried out well but has not been effective. There are 2 (two) obstacles in law enforcement against traffic violations in the city of Jambi through electronic tickets or  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE), namely  the  address  of  the  violator  of  traffic  signs  does  not  match  the  address based  on  the  Vehicle  Number  Certificate  and  Closed  Circuit  Television  (CCTV)  does  not  function  optimally.  Law  enforcement efforts  against  traffic  violations  in  the  city  of  Jambi  through  electronic  traffic  tickets  or  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE), namely providing clarity on the 2018 SOPs or  which serve as guidelines for all officers in the practice of implementing the e-ticketing  system,  providing  intense  socialization to the  community  and providing services. call  center,  coordinate  with  the local court to be able to include a table of fines for officers and carry out mental development of traffic order in early childhood through the Polsanak program (the police are friends with children) at school.

## Keywords: law enforcement; traffic violations; electronic ticket

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  kemajuan  fasilitas  teknologi modern yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan  zaman  adalah  dengan  diberlakukannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau disebut  juga  tilang  elektronik  terhadap  pelanggaran  lalu lintas bersumper pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas. Penerapan  sistem  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  atau  tilang  elektronik  untuk  pelanggaran  lalu lintas  pada  dasarnya  bukanlah  hal  baru  pada  sistem hukum  yang  mengatur  transportasi  jalan  dan  lalu  lintas, karena  pada  dasarnya  ketentuan  mengenai  sistem elektronik  dalam  proses  tilang  telah  diatur  pada  Pasal 272  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang
Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas,  yaitu:  (1)  Perangkat elektronik dapat digunakan sebagai perangkat pendukung  penindakan  pelanggaran  dalam  sektor Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas;  (2)  Hasil  dari penggunaan  alat  elektronik  bisa  dimanfaatkan  menjadi alat  bukti  di  pengadilan.  Perangkat  elektronik  yang dimaksud  adalah  sebuah  alat  perekam  peristiwa  yang berfungsi  sebagai  penyimpan  informasi  dalam  bentuk video.
Diberlakukannya  sistem  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  atau  tilang  elektronik  pada dasarnya merupakan perwujudan dari dasar pembentukan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas,  yaitu penjabaran  dari  dasar  pembentukan  undang-undang
Alvarie Norindra Leonita et al., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
tentang angkutan jalan dan lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Pengembangan peran untuk menjamin  keselamatan,  keamanan,  kelancaran  dan ketertiban  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam rangka mendukung pembangunan wilayah dan ekonomi. Selanjutnya,  mengingat  pembentukan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Angkutan  Jalan  serta Lalu  Lintas,  disebutkan  bahwa  perubahan  lingkungan strategis  dalam  negeri  serta  internasional  menuntut terselenggaranya  transportasi  dan  lalu  lintas  sesuai perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  serta otonomi  daerah  dan  tanggung  jawab  administrasi. Pemberlakuan sistem Electronic Traffic Law Enforcement  (ETLE)  atau  tilang  elektronik  tentu memberikan  arah  perkembangan  sistem  pengelolaan transportasi  serta  lalu  lintas  di  Indonesia  menjadi  kian baik  dan  modern,  pembaruan  suatu  sistem  dengan mengikuti  perkembangan  zaman  menuntut  setiap komponen  pendukung  sistem  tersebut  agar  mampu menggunakan  teknologi  modern  sehingga  pelaksanaan sistem  tilang  elektronik  tidak  akan  mampu  terlaksana dengan  maksimal  apa  bila  tidak  di  dukung  oleh perangkat  penegak  hukum  yang  mampu  dengan maksimal menegakan hukum tersebut.
Institusi  kepolisian  mempunyai  tiga  peranan utama; bertanggung jawab atas perlindungan (pengayoman),  penegakan  hukum,  serta  pelayanan. Penegakan  hukum  secara  maksimal  tidak  hanya  harus didukung dengan perkembangan teknologi yang modern, melainkan  harus  didukung  pula  oleh  komponen  lain yang  menjadi  satu  sistem  dengan  penegakan  hukum tersebut.  Masyarakat  juga  merupakan  salah  satu komponen  penerapan  hukum  menjadi  efektif  karena “dalam  upaya  penegakan  hukum  sesungguhnya masyarakat  memiliki  peranan  penting  dalam  mencapai tujuan  tercapainya  perdamaian  dalam  masyarakat.  Jadi, apabila dilihat dari perspektif tertentu, penegakan hukum dapat  dipengaruhi  oleh  masyarakat”.  Sehingga,  faktor yang  berpengaruh  terhadap  penerapan  sistem  hukum alah satunya yaitu apakah masyarakat mematuhi hukum, dan  dapat  disebutkan  sistem  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  atau  tilang  elektronik  bagi pelanggar lalu lintas.
Dalam  proses  sidang,  pemberian  tilang  dan pembayaran  tilang  pada  sistem  ETLE  atau  tilang elektronik  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  sistem tilang  biasa,  kecuali  ada  catatan  elektronik  untuk mencatat  penyimpangan  pengendara.  Electronic  Traffic Law  Enforcement  (ETLE)  atau  tilang  elektronik  adalah salah satu sistem penyelenggaraan tertib lalu lintas yang dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas  yang  mengatur  bahwa:  Alat  elektronik  dapat digunakan  untuk  membantu  penuntutan  tindak  pidana administrasi  di  bidang  lalu  lintas  dan  transportasi.  Hasil pemanfaatan  dari  alat  elektronik  yang  dimaksud  dalam ayat  (1)  bisa  dimanfaatkan  untuk  alat  bukti  di
pengadilan.  Ketentuan  mengenai  Tilang  Elektronik  atau ETLE  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  80  Tahun  2012  Pasal  23  tentang  Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Transportasi  serta  Tata Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  jalan, mengatur  penindakan  atas  pelanggaran  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  bersumber  pada  hasil:  (a) Kesimpulan  dalam  proses  pemeriksaan  kendaraan  di jalan;  (b)  Informasi;  dan/atau;  dan  (c)  Perekaman  alat elektronik.
Dasar  penindakan  yang  diperoleh  dari  hasil rekaman  peralatan  elektronik  dapat  diberlakukan  bagi seluruh  pelanggaran  lalu  lintas  salah  satunya  yaitu pelanggaran  rambu  lalu  lintas  sebagaimana  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Pasal  287  ayat (2)  mengenai  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas,  yang mengatur  bahwa:  Siapapun  yang  melanggar  peraturan perintah  atau  larangan  bagi  pengemudi  kendaraan bermotor  di  jalan  yang  dinyatakan  dengan  alat  pemberi isyarat  lalu  lintas  yang  dimaksud  ayat  (4)  huruf  c  pada Pasal  106  akan  di  hukum  dengan  hukuman  kurungan maksimal  2  bulan  atau  denda  maksimal  Rp500.000,00. Adapun  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Pasal  106  ayat  (4)  mengenai  Angkutan  Jalan  serta Lalu  Lintas,  mengatur  mengenai:  Siapapun  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  Jalan  harus mematuhi ketentuan: (a) Rambu larangan ataupun rambu perintah;  (b)  Peralatan  pemberi  isyarat  lalu  lintas;  (c) Marka  jalan;  (d)  Parkir  maupun  berhenti;  (d)  Gerakan lalu  lintas;  (e)  Peringatan  mrenggunakan  sinar  atau bunyi; (f) Kecepatan maksimum ataupun minimum; dan (g)  Prosedur  penempelan  dan  penggandengan  dengan kendaraan lain.
Peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya dibuat  agar  dapat  dilaksanakan  sebaik  mungkin  karena pada  hakikatnya  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the law )  semua  orang  dipandang  dengan  tidak  dibeda- bedakan. Tidak terlaksananya sanksi terhadap pelanggaran  hukum  mengakibatkan  ketidakefektivan suatu  peraturan.  Inefisiensi  undang-undang  tersebut dapat  disebabkan  karena  undang-undang  tersebut  tidak jelas,  mekanisme  yang  tidak  konsisten,  ataupun masyarakat  yang  tidak  mendukung  penegakan  hukum. Indonesia sebagai negara hukum ( rechtstaats ) yang terus memberi kewenangan/kekuasaan penegakan hukum ( law enforcement )  untuk  menjalankan  kekuasaannya  sesuai dengan  proses  hukum  yang  sudah  ditetapkan.  Hal tersebut  tercermin  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  berdasarkan hukum  ( rechtstaats ),  bukan  sekedar  kewenangan. Dengan demikian, meskipun hukum memiliki kekuatannya  sendiri,  tetapi  diberikan  kepada  mereka yang  memiliki  kekuatan  untuk  menegakkannya.  Jadi dapat  dikatakan  bahwa  kekuasaan  yang  dilaksanakan  di Indonesia menurut hukum dan peraturan positif.
Memaksakan diri untuk menaati hukum merupakan syarat tersendiri dari hukum independen, dan
Alvarie Norindra Leonita et al., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
pemerintah  serta  masyarakat  harus  menerapkan  aturan hukum yang berdasarkan hukum dan ketertiban (law and order),  yang  mewajibkan  warga  negara  untuk  menaati peraturan  yang  telah  ditetapkan  tanpa  syarat.      Sistem Tilang  elektronik  atau  ETLE  pada  dasarnya  dapat mempermudah  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia untuk  mewujudkan  tertib  berlalulintas  pada  masyarakat, mengingat  keterbatasan  aparat  kepolisian  yang  tidak mungkin  dapat  mengontrol  pengguna  jalan  selama  24 (dua  puluh  empat)  jam,  maka  dengan  diberlakukannya sistem  Tilang  elektronik  atau  ETLE,  maka  kontrol terhadap lalu-lintas jalan dapat dilakukan selama 24 jam secara  terus  menerus.  Sistem  Tilang  elektronik  atau ETLE  tidak  diberlakukan  secara  serentak  di  seluruh Indonesia,  hal  ini  disebabkan  karena  faktor  kesiapan fasilitas  untuk  pemberlakuan  Tilang  elektronik  atau ETLE harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menerapkan sistem  Tilang  elektronik  atau  ETLE.  Di  wilayah  hukum Polresta  Jambi,  pemberlakuan  sistem  Tilang  elektronik atau  ETLE  baru  diterapkan  pada  bulan  Desember  2018 dan diberlakukan di wilayah Kota Jambi.
Berdasarkan  data  awal  dari  Polresta  Jambi diketahui  untuk  mendukung  sistem  Tilang  elektronik atau  ETLE  maka  pihak  kepolisian  dan  Pemerintah  Kota Jambi  telah  menempatkan  sebanyak  14  (empat  belas) titik Closed Circuit Television (CCTV) yaitu di Simpang Honda,  Simpang  Kantor  Camat  Kota  Baru,  Simpang  5 Jelutung,  Simpang  Masjid  An-Nur,  Simpang  4  Talang Banjar,  Simpang  Mayang,  Simpang  Bukit  Baling, Simpang Bata, Simpang Hotel BW, Simpang 4 Jelutung, Simpang 3 Bank Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris Siginjai dan di Simpang 4  Persijam.  Adapun  penjelasan  salah  satu  anggota Ditlantas  Polresta  Jambi  Hari  Nugraha,  menjelaskan bahwa pada saat pemberlakuan sistem Tilang elektronik atau  ETLE,  jumlah  pelanggar  lalu-lintas  yang  terekam Closed  Circuit  Television  (CCTV)  pada  bulan  Maret 2021  Polresta  Jambi  mencatat  terdapat  257  (dua  ratus lima  puluh  tujuh)  pelanggaran,  pada  bulan  April  2021 jumlah  pelanggaran  tercatat  sebanyak  211  (dua  ratus sebelas)  pelanggaran,  bulan  Mei  2021  sebanyak  239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) pelanggaran, Bulan Juni 2021  sebanyak  220  (dua  ratus  dua  puluh  pelanggaran) dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh  dua)  pelanggaran  yang  terekam  Closed  Circuit Television (CCTV).
Jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  sebagaimana diuraikan  di  atas  merupakan  jumlah  yang  sangat  tinggi dan  apabila  dirata-ratakan  maka  pelanggaran  lalu  lintas yang  terekam  Closed  Circuit  Television  (CCTV)  setiap harinya  adalah  puluhan  pelanggaran  lalu  lintas  yang terdiri  dari  pelanggaran  rambu  lalu  lintas,  pelanggaran kelayakan kendaraan bermotor serta pelanggaran lainnya seperti tidak mengenakan helm dan satu kendaraan roda dua  membawa  lebih  dari  satu  penumpang.  Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian,  maka  dalam  hal  ini  penelitian  hanya  akan
penulis  batasi  pada  pelanggaran  lalu  lintas  sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jumlah pelanggaran Pasal 287 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan,  berdasarkan  hasil  rekaman  Closed Circuit  Television  (CCTV)  pada  bulan  Maret  2021 Polresta  Jambi  mencatat  terdapat  56  (lima  puluh  enam) pelanggaran, pada bulan April 2021 jumlah pelanggaran tercatat  sebanyak  61  (enam  puluh  satu)  pelanggaran, bulan  Mei  2021  sebanyak  58  (lima  puluh  delapan) pelanggaran, Bulan Juni 2021 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pelanggaran dan bulan Juli 2021 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pelanggaran rambu lalu lintas yang terekam Closed Circuit Television (CCTV).
Pelaksanaan sistem Tilang elektronik atau ETLE di  wilayah  hukum  Polresta  Jambi  tidak  terlaksana dengan efektif karena dari seluruh jumlah pelanggar lalu lintas  yang  tercatat  oleh  Closed  Circuit  Television (CCTV)  tersebut  tidak  semua  pelanggaran  diberikan sanksi  denda  Tilang  elektronik  atau  ETLE.  Jumlah pelanggaran  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  pemberlakuan  sanksi  denda  Tilang elektronik  atau  ETLE  menjadi  sulit  untuk  dilakukan karena  pemberlakuan  sanksi  denda  Tilang  elektronik atau  ETLE  dilakukan  dengan  mekanisme  mendatangi pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  sesuai  dengan alamat yang tercantum pada nomor kendaraan sementara personil  kepolisian  yang  ditugaskan  untuk  melakukan penindakan  tersebut  memiliki  jumlah  yang  terbatas, selain  itu  penindakan  pelanggaran  berdasarkan  sistem Tilang  elektronik  atau  ETLE  di  Kota  Jambi  belum memiliki  regulasi  yang  jelas  mengenai  mekanisme penindakan  pelaku  pelanggaran  yang  terekam  oleh Closed  Circuit  Television  (CCTV)  Tujuan  penelitian untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  mengatasi  kendala penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di Kota  Jambi  Melalui  Tilang  Elektronik  atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) .

## METODE
Metode  penelitian  ini  harus  melalui  prosedur yang  sistematis  dan  teratur  dalam  mencari  sumber  dan bahan data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian  (Reza,  2021).  Penelitian  ini  mempergunakan tipe  yakni  yuridis  empiris,  merupakan  pendekatan  yang bertujuan mengetahui sejauh mana hukum dapat bekerja di masyarakat, atau dinyatakan dalam rangka mengetahui  kesenjangan  antara  das  sein  dengan  das sollen.  Dengan  demikian  penulis  mengamati  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi melalui  tilang  elektronik  atau  Electronic  Traffic  Law Enforcement (ETLE).  Penelitian  yuridis  empiris merupakan sebuah penelitian hukum yang mempergunakan  data  primer  sebagai  data  utamanya. (Soekanto dan Mamuji, 2010)

## Alvarie Norindra Leonita et al., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik
Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang bersifat  yuridis  empiris  (socio  legal  research),  yaitu meneliti  dengan  cara  penggabungan  dari  pendekatan melalui  penambahan  unsur  empiris,  guna  melakukan pengamatan  terhadap  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang elektronik  atau  ETLE.  Subyek  penyidikan  ini  yaitu mereka yang terlibat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas  di  kota  Jambi  melalui  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  atau  tilang  elektronik.  Metode pengambilan  sampel  menggunakan  metode  purposive sampling,  pengambilan  sample  atas  dasar  tolok  ukur yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini,  sampel menggunakan  tolok  ukur  yang  tergantung  pada pekerjaan  dan  posisinya,  dapat  mengetahui,  memahami, dan memberikan hal yang benar berdasarkan objek yang diteliti.  Analisis  data  yang  dipergunakan  untuk mempersiapkan  skripsi  ini  yaitu  analisis  deskriptif. Artinya,  sesudah  mengumpulkan  data,  kemudian dituangkan  ke  dalam  deskripsi  yang  logis  dan tersistematis, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian masalah, selanjutnya menyimpulkan  secara  deduktif,  yaitu  berdasarkan  hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## HASIL
Penegakan  hukum  adalah  proses  pencapaian atau  pemenuhan  keinginan  hukum,  dimana  keinginan hukum  merupakan  ide  dari  pembuat  undang-undang (Siswanto  Sunarso,  2005).  Dalam  penegakan  hukum, aturan  dibuat  bukan  tanpa  alasan,  tetapi  aturan  dibuat untuk  menegakkan  ketertiban  dan  keadilan  bagi  seluruh umat  manusia.  Salah  satu  aturan  yang  dibuat  oleh Pemerintah  menyangkut  aturan  lalu  lintas  yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  Tahun  2009  Nomor  22 mengenai  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas.  Meski dengan  adanya  aturan-aturan  tersebut,  tidak  dapat dipungkiri  akan  terjadi  ketidaksuaian  antara  apa  yang diatur  dengan  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di masyarakat,  khususnya  dalam  lalu  lintas  jalan  raya. Peraturan  perundang-undangan  tentang  lalu  lintas  dan transportasi, belum sepenuhnya disesuaikan dan beberapa  ketentuan  telah  dikesampingkan  karena perkembangan  masyarakat.  Undang-undang LLAJ mengatur pelanggaran serta hukuman untuk pelanggaran lalu lintas.
Kemajuan teknologi pada zaman ini, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi  dalam  penegakan  hukum,  salah  satunya dengan pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau  tilang  elektronik.  Dengan  dilakukannya Tilang  elektronik  atau ETLE diharapkan  dapat membantu tugas POLRI dalam memaksimalkan penegakan  hukum  pada  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.  Umumnya  bentuk  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  masyarakat  kota  Jambi  pada  saat  ada  operasi yang  dilakukan  Satuan  Lau  Lintas  Polresta  Jambi  yaitu
tidak memiliki  surat menyurat kendaraan  seperti  STNK, SIM,  tidak  menggunakan  helm  standar.  Kemudian pelanggaran lalu lintas juga didominasi pengemudi yang tidak  memakai  sabuk  pengaman  atau belt  safety dan menerobos lampu merah, sedangkan sisanya pelanggaran  bermain Handphone saat  berkendara  dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standart.
Kemudian Kasat Lantas Polresta Jambi menjelaskan  dari  ribuan  pelanggaran  yang  berhasil direkam tersebut tidak semuanya dikenakan sanksi tilang atau  dikirim  surat  konfirmasi  tilang  kerumah  pelanggar. Namun  operator  yang  berada  di  Traffic  Management Control  (TMC)  Satlantas  Polresta  Jambi  terlebih  dahulu melakukan  validasi,  terkait  jenis  pelanggaran  dan memverifikasi  pelanggaran.  Sesudah  hasil  verifikasi keluar,  jenis  mobil  dan/atau  jenis  motor  sudah  terbukti melakukan  pelanggaran,  maka  akan  dikirimkan  surat konfirmasi  penilangan.  Surat  konfirmasi  penilangan dikirimkan  ke  alamat  pelanggar  melalui  Kantor  Pos Indonesia.  Lanjut  menjelaskan  Kasat  Lantas  Polresta Jambi  mengatakan  penegakan  hukum  tilang  elektronik akan  dikenakan  denda  sesuai  jenis  pelanggaran  yang diatur  Undang-Undang  Tahun  2009  Nomor  22  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lebih  lanjut  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota Jambi  mengatakan  bahwa  kedepannya  akan  dibentuk tempat pengajuan keberatan atau banding terhadap surat pemberitahuan  pelanggaran  lalu  lintas,  sehingga  pihak yang dinyatakan melanggar lalu lintas dapat mendatangi tempat  pengajuan  keberatan  tersebut  apabila  merasa tidak  bersalah  dan  apabila  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari yang  bersangkutan  tidak  mengajukan  keberatan  maka diberlakukan sistem Tilang elektronik atau ETLE dengan memblokir  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  bermotor sampai  pelanggar  lalu  lintas  membayar  sanksi  denda Tilang  elektronik  atau ETLE. Dinas  Perhubungan  Kota Jambi hingga saat ini terus berupaya untuk memaksimalkan  CCTV  untuk  membantu  Satuan  Lalu Lintas  Polresta  Jambi  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat  Kota  Jambi  dalam  berlalu  lintas,  sehingga kedepannya  diharapkan  tingkat  kesadaran  masyarakat Kota  Jambi  akan  peraturan  lalu  lintas  semakin meningkat dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi.

## Kendala  Penegakan  Hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Penerapan  tilang  elektronik  atau  ETLE  di  kota Jambi  merupakan  hal  yang  baru  bagi  masyarakat  dan juga  bagi  kepolisian,  sehingga  dalam  pelaksanaanya ditemukan kendala-kendala untuk melakukan penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi melalui  tilang  elektronik  atau  ETLE,  yaitu  sebagai berikut:
Alvarie Norindra Leonita et al., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
1. Alamat  pelanggar  rambu  lalu  lintas  tidak  sesuai dengan  alamat  berdasarkan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mengatakan  bahwa  penerapan  sanksi  denda  Tilang elektronik  atau  ETLE  selama  ini  tidak  terlaksana dengan  efektif  karena  tidak  semua  kendaraan  yang terdapat  di  Kota  Jambi  sesuai  dengan  alamat kepemilikan kendaraan yang diakibatkan telah di jual pada  pihak  lain.  Selama  ini  Petugas  Satuan  Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali tidak dapat menilang pelanggar  lalu  lintas  karena  kendaraan  yang  terekam Closed Circuit  Television (CCTV) dengan pelanggar lalu  lintas  berbeda  dengan  alamat  yang  didatangi, orang yang didatangi oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi seringkali mengatakan bahwa kendaraan  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  telah  dijual  pada  pihak  lain  dan  tidak mengetahui  alamat  pemilik  kendaraan  yang  baru sehingga tilang elektronik tidak dapat dilaksanakan. 2. Closed  Circuit  Television  (CCTV)  tidak  berfungsi dengan  maksimal.  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota Jambi  mengatakan  bahwa  sistem  Closed  Circuit Television  (CCTV)  merupakan  terobosan  baru  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  Kota  Jambi  yang ditujukan  untuk  mengendalikan  arus  kendaraan  di Kota  Jambi  dan  dapat  dimaksimalkan  untuk mengatasi  permasalahan  kemacetan  di  Kota  Jambi. Sementara sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran  lalu  lintas,  sistem  Closed  Circuit Television  (CCTV)  hanya  merupakan  pelengkap untuk  mempermudah  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta Jambi  menertibkan  pelanggaran  lalu  lintas  dengan cara  memberlakukan  sistem  sanksi  denda  Tilang elektronik atau ETLE.
Upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran lalu  lintas  di  kota  Jambi  dengan  tilang  elektronik  atau ETLE  tentunya  terdapat  hal-hal  yang  menghambat sehingga  menjadi  kendala  untuk  tercapainya  tujuan, sehingga  pemerintah  dan  kepolisian  Indonesia  di  Kota Jambi  perlu  melakukan  usaha  dalam  penegakan  hukum bagi  para  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi dengan  tilang  elektronik  atau  ETLE.    Upaya  yang dilakukan Satlantas Resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala-kendala  penegakan  hukum  bagi  para  pelaku pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi  dengan  Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yaitu dengan:
1. Memperjelas  SOP  atau  pedoman  tahun  2021  bagi seluruh pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang.
2. Sosialisai  intensif  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat kecuali  dari  internal  lalu  lintas  (bag  dikmas  lantas) yang  didukung  oleh  Bimmas  dan  Bhabinkamtibmas pada  setiap  polsek.  Menyediakan  ruang  yang
transparan  bagi  publik  melalui  call  center  dan  media sosial/online  sebagai  pengendalian  dan  pengawasan untuk pegawai yang menerapkan sistem e-Tilang. 3. Berkoordinasi  dengan  Pengadilan  setempat  tentang kemungkinan  memasukkan  daftar  denda  dan  tilang bagi  aparat,  dan  izinkan  otoritas  yang  lebih  tinggi untuk  campur  tangan  untuk  memudahkan  aparat  dan pelanggar  untuk  menentukan  jumlah  denda  yang harus dibayar jika perlu.
4. Melaksanakan pembinaan mental budaya transportasi jalan  yang berkelanjutan pada anak usia dini melalui program  Polsanak  (Polisi  Sahabat  Anak)  di  sekolah- sekolah ataupun lembaga pendidikan.
Berkaitan  dengan  upaya  yang  dilakukan  pihak Dishub  dalam  mengatasi  kendala-kendala  penegakan hukum  bagi  para  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota Jambi  dengan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yaitu dengan berdasarkan seluruh  hambatan  yang  sudah  dijelaskan  terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam terwujudnya  keefesienan  dan  keefektifian  penerapan sistem  tilang  eletronik  ETLE  yaitu  1)  Memperluas sosialisasi  tentang  tilang  elektronik,  2)  Mengurangi biaya  balik  nama  kendaraan  dan  3)  Memperbanyak pemasangan  CCTV  di  sejumlah  ruas  jalan  di  Kota. Kepolisian membuat aturan baru untuk dapat menertibkan  lalu  lintas.  Dalam  pemanfaatan  teknologi, diharapkan  semua  tahapan  tilang  akan  lebih  efisien  dan efektif  serta  dapat  membantu  kepolisian  untuk mengoptimalkan  kinerja  kepolisian  dalam  menindaki pengguna jalan yang  tidak  tertib saat berkendara. Usaha tersebut  dilakukan  selaku  sikap  untuk  mengayomi, melindungi,  dan  penyelamatan  oleh  pihak  kepolisian dalam  rangka  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang dampak  pengendalian  lalu  lintas  dan  upaya  kepolisian dalam  mewujudkan  budaya  tertib  berlalu  lintas  di masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2010)

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau  Electronic Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terlaksana  dengan baik namun belum efektif.
2. Kendala dalam Penegakan hukum terhadap pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang elektronik  atau  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  ada  2  (dua)  yaitu  Alamat  pelanggar  rambu lalu  lintas  tidak  sesuai  dengan  alamat  berdasarkan Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  dan  Closed  Circuit Television (CCTV) tidak berfungsi dengan maksimal. 3. Upaya  Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  di  kota  Jambi  melalui  tilang  elektronik  atau Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  yaitu menjelaskan  SOP  tahun  2018  atau  pedoman  seluruh
Alvarie Norindra Leonita et al., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
petugas  dalam  praktik  penerapan  sistem  e-Tilang, memberikan  sosialisasi  intens  pada  masyarakat  dan menyediakan  layanan  call  center,  berkoordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan  tabel  denda  tilang  bagi  petugas  dan melakukan  pembangunan  mental  tertib  lalu  lintas pada  anak  usia  din  melalui  program  Polsanak  (polisi sahabat anak) di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.
Reza Iswanto, 2021, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Orang Membuang Sampah dari  Kendaraan  di  Kota  Jambi, Wajah  Hukum , 5(2), 531-540. Siswanto  Sunarso,  2005, Wawasan  Penegakan  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soerjono
Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Edisi  1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta Sudikno  Mertokusumo,  2010, Mengenal  Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.