## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## KEWAJIBAN PEMERINTAH ATAS HAK IMBALAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DOKTER INTERNSIP
Dzulqarnain Andira 1 , Mokhamad Kohoirul Huda 2 , Sulaksono 3
1 Program Studi Hukum Kesehatan, Universitas Hang Tuah, Jalan Arief Rahman Hakim No150, Kota Surabaya, 60117 E-mail : dira579@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Hang Tuah, Jalan Arief Rahman Hakim No150, Kota Surabaya,  60117 E-mail : emka.huda@hangtuah.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Hang Tuah, Jalan Arief Rahman Hakim No150, Kota Surabaya, 60117 E-mail: sonkop7@yahoo.co.id
Abstract— This Study analyzed the government obligation for the rights of medical service reward for internship doctor at wahana  internsip.  The  aim  of  this  research  is  to  know  the  status  of  an  internship  doctor  in  accordance  with  statutory regulations, as well as the government's responsibility for medical service reward of an internship doctor at wahana internsip. The absence of laws and regulations that regulate the rights of an internship doctor regarding compensation or reward for services from medical services performed at wahana internsip or a place where the internship doctor is in charge of providing health services. The approachment method of this research is statutory, conceptual, and comparative. The collecting method for legal materials is done by editing, classifying, and organizing. The data analysis was done qualitively. The result of this study  is  the  status  of  internship  doctor  is  a  doctor  that  already  has  competencies  as  a  medical  practitioner  that  has  been approved by Indonesian Doctor Colegium (KDI), and the intern has full responsibility for medical service at the internship place. The Government is responsible for medical service reward of internship doctor.
Keywords — : government; responsibility; medical service fee; internship

## I. PENDAHULUAN
Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum”. 1
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  haruslah  memperhatikan  secara  seksama  terkait  setiap  kewajiban  yang diembannya. Mengingat bahwa salah satu atribut hukum yang dimiliki oleh negara dalam rangka melaksanakan kewajiban- kewajiban  konstitusional  untuk  warga  negaranya  adalah  dijamin  dan  dilindungi  oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, dan kewajiban negara tersebut disisi lain adalah hak yang dimiliki oleh warga negara (rakyat Indonesia). 2 Hal ini penting, karena bila ada aturan yang tidak adil, terutama dari aspek kewajiban pemerintah, maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara.
Dokter  merupakan  salah  satu  komponen  warga  Negara  yang  hak  dan  kewajibannya  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban dokter telah diatur pada Undang Undang Republik Indonesia Nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagaimana tercantum pada pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang setelah ini penulis sebut dengan “UUPK”, yang mengatur hak dokter, bahwa salah satu hak dokter  yang  diatur  dalam  UUPK  pasal  50 tersebut  adalah menerima  imbalan  jasa.  Begitu  pula  sebaliknya,  pasien  sebagai penerima  jasa  pelayanan  kesehatan,  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  imbalan  jasa  atas  pelayanan  yang  diterima, berdasarkan pasal 53. Dokter yang dimaksud dalam UUPK ini pun sudah dijelaskan pada pasal 1, “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 161.
2 Naya Amin Zaini, Politik Hukum dan HAM, Jurnal Panorama Hukum , No. 2 Volume 1, 2016 h. 2.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”. 3
Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai dokter internsip. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.39 tahun 2017  yang  selanjutnya  akan  ditulis  dengan  “Permenkes  No.  39  tahun  2017”  tentang  Penyelenggaraan  Program  Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, pengertian internsip adalah “Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik  di  lapangan”.  Permenkes  No.  39  tahun  2017  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  dokter  internsip  sebagai  peserta Program Internship Dokter Indonesia adalah dokter yang sudah teregistrasi secara legal, dan memiliki surat ijin praktik, dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukannya  selama  tindakannya  menaati  standar  profesi kedokteran dan standar prosedur rumah sakit/puskesmas pada wahana internsip tempat dokter internsip tersebut bertugas, hal- hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 11 ayat 1.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dokter  internsip  adalah  dokter  yang  telah  diakui  secara hukum  akan  kompetensinya  sebagai dokter, dan memiliki ijin untuk melakukan prkatek kedokteran, dan bertanggung jawab penuh atas tindakan praktik kedokteran yang  dilakukannya  yang  hanya  terbatas  pada    tempat  atau  wahana  internsip  tempat  dokter  tersebut  ditugaskan,  sehingga sepatutnya pula dokter internsip mendapatkan hak nya sebagai dokter pada umumnya di tempat dia ditugaskan, atau di wahana internsipnya, salah satunya adalah hak atas imbalan jasa dokter internsip tersebut.
Belum ada kejelasan terkait kemana dana jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter internsip diberikan. Khususnya pada Permenkes No. 39 tahun 2017 pasal 11 yang belum mengatur hak dokter internsip tentang imbalan jasa dari pelayanan kesehatan  yang  dilakukannya.  Hal  tersebut  mendorong  peneliti  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  Tanggung  Jawab Pemerintah atas Hak Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip di Wahana Internsip.

## ARumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah;
1. Bagaimana status dokter internsip sesuai peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah atas imbalan jasa pelayanan kesehatan dokter internsip di wahana internsip?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui status dokter internsip sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah atas imbalan jasa pelayanan kesehatan dokter internsip di wahana internsip.

## II . METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah
Analisa Bahan Hukum Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangana dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan

## B. Bahan Hukum
1. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya adalah:
a.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
b.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.39  tahun  2017 tentang Penyelenggaraan    Program  Internsip  Dokter  dan  Dokter Gigi Indonesia
c. Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
3 Ibid.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
e.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional
f.  Permenkes No. 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) g.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  19  Tahun  2014  tentang  Penggunaan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan Nasional  Untuk  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya  Operasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
i. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
j. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
l. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tentang kesehatan
m. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1199  tahun  2004  tentang  pedoman  pengadaan  tenaga  kesehatan  dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik pemerintah
n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
o. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.02.02/MENKES/243/2016  tentang  Biaya  Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter pendamping Program Internsip Dokter  Indonesia
2.  Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, literature, artikel, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penlitian ini.

## C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Langkah-langkah  pengumpulan  bahan  hukum  meliputi,  membaca,  mempelajari,  mengutip,  membandingkan  dan menghubungkan  bahan  bahan  hukum  dari  perundang-undangan  dan  literature  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  untuk kemudahan dalam pengolahan bahan hukum, tahapan tahapan yang dilakukan adalah:
a. Editing ,  yaitu  melakukan  pengecekan terhadap  bahan hukum  secara  teliti  sehingga tidak  terjadi  kesalahan pada  data yang telah dihimpun.
b. Klasifikasi, yaitu data yang telah dikumpulkan, akan dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan masing masing, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelompokan data.
c. Organizing , yaitu bahan hukum yang sudah selesai dikelompokkan, diurutkan, sehingga bahan hukum tersusun secara teratur dan sistematis.
D . Analisa Bahan Hokum
Bahan hukum akan dianalisa secara kualitatif. Analisis itu dilakukan dengan menggambarkan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 4 Menganalisa dengan mendeskripsikan data menggunakan kata-kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan ataupun tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati. 5
III PEMBAHASAN

## A. Status Dokter Internsip Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
1. Dokter Intersip dalam Peraturan Perundang-Undangan
Dokter adalah dokter atau dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum pada pasal 53  UUPK.  Sedangkan  berdasarkan  pasal  1  ayat  1  Permenkes  No.  39  tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Program Internsip  Dokter  Indonesia,  pengertian  internsip  adalah  proses  pemantapan  mutu  profesi  dokter  untuk  menerapkan kompetensi  yang  diperoleh  selama  pendidikan,  secara  terintegrasi,  komprehensif,  mandiri,  serta  menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Sehingga pengertian Dokter Internsip adalah Dokter lulusan Pendidikan Kedokteran yang sedang menjalani Proses pemantapan mutu profesi
Pendidikan  yang  telah  ditempuh  oleh  dokter  internsip,  mengacu  pada  pasal  7  ayat  7  Undang  Undang    Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut “UU Pendidikan Kedokteran” menyebutkan  bahwa  pendidikan  profesi  dokter  dilanjutkan  dengan  program  internsip,  dimana  untuk  menyelesaikan
4 Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 30.
5 Lexy j moleong, Metodologi penelitian kualitatif ,  PT remaja rosdakarya, Bandung, 2017 , h. 41.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
pendidikan profesi dokter haruslah menempuh pendidikan akademik dahulu. Maka pendidikan yang telah ditempuh oleh dokter internsip adalah pendidikan akademik dan profesi kedokteran. Dokter internsip telah memiliki kompetensi sebagai dokter yang diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi “KKI”, telah diatur oleh KKI pada Kebijakan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis. 6
Untuk menjadi seorang dokter di Indonesia berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran, seorang mahasiswa kedokteran harus melewati beberapa jenjang pendidikan berupa pendidikan akademik, pendidikan profesi dan program internsip. Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Pendidikan  akademik  adalah  pendidikan  tinggi  program  sarjana  dan/atau  program pascasarjana kedokterandan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran. Pasal 1 angka 3 Pendidikan profesi adalah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. 7
Berbagai  negara  menerapkan  program  internsip  untuk  dokter,  antara  lain  di  Australia  dan  Inggris,  pada  negara tersebut setelah melalui sekolah kedokteran, diwajibkan mengikuti internsip. Di Australia, Internsip berlangsung selama 1 tahun, apabila dalam waktu satu tahun telah selesai menjalani masa  internsip dengan hasil yang memuaskan, maka akan  diberikan  registrasi  medis  umum  oleh Medical  Board  Assosiation (MBA).  Sementara  di  negara  Inggris  setelah menjalani sekolah kedokteran, diwajibkan melalui 1 tahun masa internsip yang disebut dengan foundation year 1 training (F1), setelah menyelesaikan F1, registrasi penuh diberikan oleh General Medical Council (GMC). Sementara di negara Belanda,  dokter  diberikan  registrasi  penuh  setelah  menyelesaikan  sekolah  kedokterannya,  tanpa  harus  melalui  masa internsip. 8

## 2. Hak Dan Tanggung Jawab Dokter Internsip
STR  internsip,  STR  sendiri  adalah  singkatan  dari  Surat Tanda  Registrasi,  Registrasi  yang  dimaksud  disini  adalah pencatatan  resmi  terhadap  dokter  yang  telah  memiliki  kualifikasi  tertentu  lainnya  serta  diakui  secara  hukum  untuk melakukan tindakan profesinya. Sementara STR internsip adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip. 9
SIP adalah singkatan dari surat ijin praktik, yang memiliki arti bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sementara Surat lzin Praktik Internsip yang selanjutnya  disebut  SIP  Internsip  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  Pemerintah  Daerah  kepada  dokter  yang  akan menjalankan  praktik  kedokteran  selama  Internsip  setelah  memiliki  STR  Internsip.  Setiap  peserta  internsip  wajib mengurus dan memiliki Surat Izin Praktek dokter untuk setiap wahana yang ditempati peserta.
Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip, yang selanjutnya disingkat STR Internsip adalah bukti tertulis yang  diberikan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  kepada  dokter  yang  akan  menjalankan  praktik  kedokteran  selama Internsip. Surat tanda registrasi dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter  yang  telah  diregistrasi.  Sementara  Registrasi  adalah  pencatatan  resmi  terhadap  dokter  yang  telah  memiliki sertifikat  kompetensi  dan  telah  mempunyai  kualifikasi  tertentu  lainnya  serta  diakui  secara  hukum  untuk  melakukan tindakan profesinya.
Secara singkat, STR dokter dan dokter internsip hanya memiliki perbedaan pada masa berlaku yakni pada STR dokter internsip memiliki masa  berlaku hingga masa  internsip,  sementara  STR  dokter  berlaku hingga  5 tahun  sejak  tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan tanggal kelahiran dokter yang bersangkutan. Persamaan dari kedua STR tersebut antara lain keduanya diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, keduanya adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
Sesuai dengan UUPK hak dokter antara lain memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional,  memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan menerima imbalan jasa.
Sedangkan kewajibannya adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
6 Aida SD Hoemardani, Kebijakan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis , Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2020, h. 4.
7 Rozi  Kodarusman  W, Perlindungan  Hukum  terhadap  Dokter  Internsip  dalam  Pelayanan  Kesehatan  di  Wahana Internsip (Rumah Sakit dan Puskesmas) Wilayah Lampung , Repository UGM, Yogyakarta, 2019, h. 4.
8 Margot  M,  Weggemans  et  al, The  postgraduate  medical  education  pathway:  an  international  comparison , GMS Journal , No 34, Volume 15, 2017, h. 5.
9 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia , Jakarta, 2009, h. 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Sementara Dokter Internsip memiliki hak yang telah diatur dalam buku pedoman peserta program internsip dokter Indonesia sebagai berikut:
1. Mendapat bantuan biaya hidup dan penggantian transportasi bagi dokter yang mengikuti program internsip ikatan dinas;
2. Memilih  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  menteri  bagi  dokter  yang  mengikuti  program internsip mandiri;
3. Mendapat  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  selama  menjalankan  program  internsip  sesuai  dengan  standar profesi
4. Mendapatkan  cuti  selama  sepuluh  (10)  hari  kerja  yang  tidak  dilaksanakan  secara  berturut-berturut  untuk menjalankan  upacara  pernikahan, menghadiri  upaya  kematian  orang  tua/  saudara  kandung/  kakek/nenek/  suami/ istri/ anak, menjalankan tugas negara, menjalani rawat inap karena sakit yang dialami.
5. Mendapat izin untuk tidak melaksanakan program internsip, diluar hak cuti sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan;
6. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
Kemudian  terkait  kewajiban  dari  dokter  Internsip  yang  juga  telah  diatur  dalam  buku  pedoman  peserta  program internsip dokter Indonesia yakni Setiap dokter, peserta internsip mempunyai kewajiban yaitu:
1. Bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi medik;
2. Mengintegrasikan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  diperoleh  selama  pendidikan  dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan;
3. Mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer;
4. Bekerja dalam batas kewenangan hukum dan etika;
5. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan holistik, terpadu, paripurna;
6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
Berikut dapat diketahui bahwa ada beberapa persamaan serta perbedaan dari aspek hak dan kewajiban dokter dan dokter  internsip  persamaan  yang  dapat  doitemui  adalah  mendapat  perlindungan  hukum  dari  Pemerintah  selama menjalankan pelayanan sesuai dengan standar profesi, bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi medik; mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Begitu pula dapat diketahui terkait perbedaan yang terdapat pada hak dan kewajiban dokter dan dokter internsip hal tersebut  antara  lain  bahwa  dokter  memiliki  hak  atas  jasa  pelayanan  yang  dilakukannya  namun  tidak  dengan  dokter internsip  kemudian  dokter  memiliki  hak  untuk  melakukan  praktik  di  fasilitas  kesehatan  manapun  sedangkan  dokter internsip hanya dapat melakukan pelayanan kesehatan terbatas hanya pada wahana internsip saja.
Dengan demikian perlu diketahui status dokter internsip dengan pertama-tama memahami terkait statusnya dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam UUPK telah disebutkan bahwa Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang sertifikat ini diterbitkan oleh konsil kedokteran indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen. KKI mempunyai tugas pada Pasal 7 UUPK:
1. Melakukan registrasi dokter;
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
Kemudian KKI memiliki fungsi : KKI mempunyai fungsi pada Pasal 6 UUPK, yaitu fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis
Telah disebutkan sebelumnya bahwa dokter internsip adalah dokter yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum, karena telah diakui kompetensinya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Surat tanda registrasi dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi sementara dokter internsip  telah  memiliki  str  internsip  yakni  Surat  Tanda  Registrasi  Untuk  Kewenangan  Internsip,  yang  selanjutnya disingkat  STR  praktik  adalah  bukti tertulis  yang diberikan pemerintah kepada  dokter  yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sementara dokter internsip juga telah memiliki SIP Internsip yakni Surat lzin Praktik  Internsip  yang  merupakan  bukti  tertulis  yang  diberikan  Pemerintah  Daerah  kepada  yang  akan  menjalankan praktik  kedokteran  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  kepada  dokter  yang  akan menjalankan  praktik  kedokteran  selama Internsip.  sementara  SIP  sendiri  Surat  izin  selama  Internsip  setelah memiliki STR Internsip.
10 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia , Jakarta, 2009, h.9
11 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia , Jakarta, 2009, h.9.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  status  dokter  internsip  adalah  dokter  yang  telah  memiliki  kompetensi sebagai dokter umum, karena telah diakui kompetensinya oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dan telah memiliki STR dan SIP layaknya dokter pada umumnya hanya saja kewenangan dan tanggung jawabnya hanya terbatas pada wahana internsipnya saja

## B. Tanggung Jawab Pemerintah Atas Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip Di Wahana Internsip
1. Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan
Pada  Undang-Undang  Kesehatan  disebutkan  bahwa  Upaya kesehatan  adalah  setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Terkait  imbalan  jasa  pelayanan  kesehatan  untuk  tenaga  kesehatan  sendiri  telah  diatur  dalam  system  perundang- undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya sementara  Tenaga  kesehatan  itu  sendiri  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  kesehatan  dan  telah  diatur  pula  dalam  Pasal  87  ayat  1  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: memperoleh pelindungan hukum; dan memperoleh imbalan
Pada pasal 57 ayat 3 Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak menerima imbalan jasa kemudian pada peraturan menteri kesehatan nomor 1199 tahun 2004 tentang pedoman pengadaan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik pemerintah juga menyebutkan salah satu hak dari tenaga kesehatan salah satunya adalah memperoleh insentif berupa jasa medik. Hak terkait imbalan jasa dokter secara spesifik juga telah diatur pada UUPK pada pasal 50 bahwa salah satu hak dokter adalah menerima imbalan jasa
Pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTRL) Pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA CBGs. INA CBGs sendiri, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Nomor 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem  Indonesia Case  Base  Groups (INA-CBGs)  menyebutkan  bahwa  klaim  pembayaran  terintegrasi  dari  mulai manajemen rumah sakit, dokter, dan seluruh karyawan rumah sakit.
Pada Puskesmas pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  589) menyebutkan  bahwa  Dana  Kapitasi  yang  diterima  oleh  FKTP  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian dana kapitasi, yakni  dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Namun hak dokter internsip atas imbalan jasa pelayanan kesehatan yang dilakukannya belum diatur secara spesifik pada  peraturan  tentang  penyelenggaraan  program  internsip  dokter  Indonesia  hingga  pada  peraturan  pedoman pelaksanaan program internsip belum diatur mengenai hak atas imabalan jasa pelayanan kesehatan dokter internsip atau kemana dana imbalan jasa dokter internsip itu disalurkan Peraturan teknis di rumah sakit terkait imbalan jasa pelayanan kesehatan belum diatur dalam pedoman pelaksanaan internsip dokter Indonesia dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia  Badan  PPSDM  Kesehatan  pada  tahun  2009  baik  pada  buku  pedoman  pelaksanaan,  peserta,  pendamping, maupun wahana.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.02.02/MENKES/243/2016  tentang  Biaya  Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter pendamping Program Internsip Dokter  Indonesia juga tidak mengatur terkait imbalan jasa pelayanan kesehatan dokter internsip
Sementara di Negara lain seperti Inggris, sebagai seorang dokter internsip atau yang disana disebut Foundation Year 1 doctor (F1), dokter tersebut akan mendapatkan gaji pokok sebesar £28,243, atau bila di rupiahkan senilai dengan Rp. 546.379.936 hingga  Rp 746.067.139  per tahun,  ditambah  gaji  jam  kerja  yang  lebih  dari  40  jam  per pekan,  ditambah peningkatan gaji 37% untuk jam kerja malam, diperbolehkan bekerja pada akhir pekan diluar program F1, tambahan biaya  bila  dokter  bersedia  siaga  melalui  telpon,  dan  tambahan  potensi  pembayaran  premia  lainnya. 12 Sehingga  perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap besaran gaji pokok dari dokter internsip di Indonesia.
2 . Tanggung Jawab Pemerintah dalam pemenuhan Hak Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip
12 National Health Center, Pay for Doctors. Healthcareers NHS UK, London, 2020, h. 1.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pemerintah  sebagai  pelayan  rakyat  haruslah  memenuhi  hak  hak  konstitusional  seluruh  warga  negara  republik Indonesia  karena  hal  tersebut  merupakan  kewajiban  negara  untuk  memenuhinya  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945 Fungsi dari pemerintahan adalah melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, hal ini tercantum pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  Pasal 1 ayat 2  sehingga hak  dari  warganegara harus  dilindungi  oleh pemerintah  sehingga  norma  ini  dapat  menjadi  acuan  untu  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  warga  negara  termasuk dokter internsip dimana Sementara pada pasal 48 dan pasal 51  Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rumah sakit daerah menyebutkan bahwa pembiayaan rumah sakit salah  satunya  bersumber  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  Pada  pasal  51  Undang-Undang  rumah  sakit  juga disebutkan  bahwa  pendapatan  rumah  sakit  publik  dikelola  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  digunakan  seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah Pada Peraturan menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada bab 5 tentang pendanaan, menyebutkan bahwa pemerintah berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang salah satunya adalah  pusat kesehatan  masyarakat  (puskesmas).  pada pasal  3 ayat  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya  Operasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  589)  menyebutkan  bahwa  Dana  Kapitasi  yang  diterima  oleh  FKTP  dari  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Sebagai sumber pembiayaan rumah sakit daerah pemerintah secara otomatis wajib memberikan imbalan jasa kepada pekerja yang bertugas di rumah sakit daerah berdasarkan peraturan yang Pada era BPJS Kewajiban Rumah Sakit telah diatur  salah  satunya  pada  Permenkes  No  4  tahun  2018 pasal  23 ayat  3  butir  1  yakni rumah  sakit  wajib  memberikan imbalan jasa yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan dari petugas yang bekerja  di rumah  sakit.  Sementara  pemerintah  juga memiliki  kewajiban untuk  berkoordinasi dengan  dinas  kesehatan daerah  terkait  imbalan  jasa  pelayanan  kesehatan  hal  tersebut  terdapat  Pada  Permenkes  No.  28  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  pada  bab  5  tentang  pendanaan,  menyebutkan  bahwa pemerintah  berkoordinasi  dengan  dinas  kesehatan  daerah  terkait  pembagian  jasa  pelayanan  tenaga  kesehatan  pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang salah satunya adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Dapat diketahui bahwa dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum.  dimana pemerintah memiliki kewajiban  dan  tanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  serta  kepastian hukum  yang adil,  diperlukan  kepastian hukum  serta  keadlian terhadap dokter internsip dalam pemenuhan haknya atas jasa pelayanan kesehatan, mengingat telah diatur pula tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi pembiayaan rumah sakit daerah serta puskesmas yang merupakan wahana internsip pada  Undang-Undang  Rumah  Sakit,  pada  pasal 48  dan  pasal  51  tentang tanggung  jawab  pemerintah  terhadap rumah sakit  daerah  menyebutkan  bahwa  pembiayaan  rumah  sakit  salah  satunya  bersumber  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah  kemudian  pada  Permenkes  No.  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional, pada bab 5 tentang pendanaan, menyebutkan bahwa pemerintah berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang salah satunya adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sementara dari aspek kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter internsip pun dapat dilihat dalam Undang undang tenaga kesehatan dan Undang undang kedokteran dimana tercantum pada UU Kesehatan Pasal 27 (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan  pelindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  profesinya  serta  pada  Undang  Undang  Praktik Kedokteran  adalah  merupakan  hak  dokter  menerima  imbalan  jasa  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukannya  Telah disebutkan  sebelumnya  bahwa  rumah  sakit  daerah  dan  puskesmas  adalah  termasuk  wahana  internsip  dimana  dokter Internsip  melakukan  tugasnya  kemudian  telah  diatur  dalam  SK  menteri  kesehatan  terkait    hak  dokter  internsip  atas bantuan  biaya  Hidup  kemudian  hak  nya  juga  telah  diatur  dalam  pedoman  pelaksanaan  program  internsip  sehingga pemerintah  memiliki  kewajiban  memenuhi  hak  dari  dokter  internsip  tersebut  namun  kewajiban  pemerintah  atas pemenuhan  hak  atas  imbalan  jasa  pelayanan  kesehatan  dokter  internsip  belum  diatur  dengan  jelas  pada  peraturan perundang-undangan.

## IV PENUTUP

## A Kesimpulan
Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Status dokter internsip dalam peraturan perundang-undangan  telah diatur dalam UUPK yang mengatur bahwa sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang sertifikat ini diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia dimana dokter internsip telah memiliki sertifikat kompetensi tersebut sehingga telah sah secara hukum terkait kompetensinya

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
sebagai dokter dan registrasi serta ijin yang telah dimiliki oleh dokter internsip yang berlaku terbatas pada waktu dan tempat tugas internsip dilaksanakan
2. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil. diperlukan  kepastian hukum  serta  keadlian  terhadap  dokter internsip  dalam  pemenuhan haknya  atas  jasa  pelayanan kesehatan, mengingat telah diatur pula tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi pembiayaan rumah sakit daerah serta puskesmas yang merupakan wahana internsip pada pasal 48 dan pasal 51 Undang-Undang Rumah Sakit, tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rumah sakit daerah menyebutkan bahwa pembiayaan rumah sakit salah satunya bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah kemudian pada Permenkes Jaminan Kesehatan Nasional, pada bab 5 tentang pendanaan, menyebutkan bahwa pemerintah berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah terkait pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang salah satunya adalah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dimana rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat merupakan wahana internsip.

## B Saran
Adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah wajib melakukan perubahan Permenkes No. 39 tahun 2017 tentang Program Internsip Dokter Indonesia dengan memasukkan pasal-pasal yang secara jelas mengatur hak imbalan jasa pelayanan kesehatan dokter internsip.
2. Pemerintah  wajib  memperjelas  status  dokter  internsip  dalam  perundang-undangan,  dikarenakan  kompetensinya sebagai  dokter  umum  yang  telah  diakui  Konsil  Kedokteran  Indonesia,  sehingga  dalam  Undang  Undang    Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dokter internsip dapat dibedakan dari dokter yang masih menjalani program pendidikan kedokteran.

## V DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 161. Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 30. Lexy j moleong, Metodologi penelitian kualitatif ,  PT remaja rosdakarya, Bandung, 2017 , h. 41. Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia , Jakarta, 2009, h. 2 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia , Jakarta, 2009, h.9

## B. Jurnal
Naya Amin Zaini, Politik Hukum dan HAM, Jurnal Panorama Hukum , No. 2 Volume 1, 2016 h. 2. Aida SD Hoemardani, Kebijakan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis , Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2020, h. 4.
Rozi  Kodarusman  W, Perlindungan  Hukum  terhadap  Dokter  Internsip  dalam  Pelayanan  Kesehatan  di  Wahana  Internsip (Rumah Sakit dan Puskesmas) Wilayah Lampung , Repository UGM, Yogyakarta, 2019, h. 4. Margot M, Weggemans et al, The postgraduate medical education pathway: an international comparison , GMS Journal , No 34, Volume 15, 2017, h. 5. National Health Center, Pay for Doctors. Healthcareers NHS UK, London, 2020, h. 1.

## C. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. pasal 28D ayat 1
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada pasal 48 dan pasal 51 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rumah sakit daerah
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 Undang Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 7 ayat 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 50. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , pasal 53. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Program Internsip  Dokter  dan  Dokter  Gigi Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis     Sistem Indonesia Case Base Groups (INA- CBGs) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah    Sakit dan Kewajiban Pasien Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 tahun 2004 tentang pedoman pengadaan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik pemerintah
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.02.02/MENKES/243/2016  tentang  Biaya  Hidup  Dokter Internsip dan Honor Dokter pendamping Program Internsip Dokter  Indonesia