MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL
(SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH)
Syafrida 1 , Ralang Hartati 2
Universitas Tama Jagakarsa E-mail : syafrida_01@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  Hukum  menurut  Ajaran  Gustav  Radbruch  adalah  memberikan  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelenggaraan produk halal yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum hak konsumen terhadap produk halal. Pelaku usaha  dalam  menjalan  kegiatan  usahannya  harus  bertindak  adil  artinya  pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen terhadap produk halal.  Keadilan  akan  dapat  diwujudkan  jika  didukung  oleh  regulasi  yang memberikan  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  produk  halal  untuk melindungi hak konsumen muslim. Penyelenggaraan produk halal yang didukung oleh unsur keadilan dan kepastian hukum peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan produk halal akan memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal dan bermanfaat bagi pelaku usaha karena logo halal yang  terdapat  pada  produk  akan  meningkatkan  nilai  tambah  penjualan  pelaku usaha sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha.

## Kata kunci, ajaran Gustav Radbruch, perlindungan, konsumen muslim

## Abstract
He  purpose  of  the  Law  according  to  Gustav  Radbruch's  Teachings  is to  provide justice, legal certainty and humanity. Holding halal products that aim to provide legal protection for consumer rights to halal products. Business actors in carrying out their business activities must act fairly, meaning businesspeople do not commit acts that violate consumer rights to halal products. Justice will be realized if it is supported by regulations that provide legal certainty in the implementation of halal products  to  protect  the  rights  of  Muslim  consumers.  Holding  halal  products supported by justice and legal certainty of  laws and regulations relating to halal products will provide benefits to protect Muslim consumers' rights to halal products and benefit business actors because the halal logo on the product will increase the added value of sales of business pelau so benefit the business actor.
Keywords  :  The  Teachings  Of  Gustav  Radbruch,  Protection,  Muslim Consumers

## I. PENDAHULUAN
Globalisasi  dan  perdagangan  bebas  menyebabkan  meningkatnya  peredaran arus  produk  baik  lokal  maupun  impor  di  masyarakat.  Produk  yang  beredar dimasyarakat belum semuanya dapat menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim.  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  muslim  yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya mengonsumsi produk halal  dan  melarang  mengonsumsi  produk  yang  tidak  halal.  Oleh  sebab  itu diperlukan  perlindungan  hukum  dan  jaminan  kepastian  kehalalan  produk  bagi konsumen muslim.
Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.” Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan  syariat  ajaran  agamanya,  negara  berkewajiban  memberikan perlindungan  hukum  dan  jaminan  kehalalan  produk  bagi  konsumen  muslim. Perlindungan  hukum  dan  jaminan  kehalalan  produk  bagi  konsumen  muslim menjadi sebab Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut dengan UUJPH.
Kewajiban  sertifikat  halal  untuk  produk  terdapat  pada  Pasal  4  UUJPH  jo Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor    31  Tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan  dari  UUJPH    menyatakan,  “  Produk  yang  masuk,  bersedar  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikat halal.”  Kewajiban sertifikat halal mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan masa transisi selama 5 tahun. 1
Pasal 5 UUJPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal dilakukan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  di  bawah  Kementerian Agama. Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal dan memberikan  tanda  tidak  halal  untuk  produk  yang  tidak  halal.  Pasal  2  UUJPH
1 Setian Denny, ww.m liputan6.com/bisnis, diakses 9 Februari 2020, pukul 16.00
menyatakan,  penyelenggaraan  produk  halal  diselenggarakan  sesuai  asas perlindungan,  keadilan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas  dan  transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim  bertujuan memberikan perlindungan hukum,  kenyamanan  dan  keamanan,  keselamatan  dan  kepastian  ketersediaan produk  halal  bagi  konsumen  muslim  di  masyarakat.  Penyelenggaraan  jaminan kepastian hukum produk halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen  muslim  tetapi  juga  bertujuan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku usaha memproduksi dan menjual produk halal. 2
Keberadaan  UUJPH  sebagai  landasan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  Indonesia  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  jaminan kehalalan  produk  bagi  konsumen  muslim  di  Indonesia.  Dengan  diberlakukannya UUJPH tanggung jawab layanan sertifikasi halal sekarang dilakukan oleh  BPJPH bukan  lagi  kewenangan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Selanjutnya  untuk melaksanakan  UUJPH  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 2019.
Sebelum berlakunya UUJPH,  sertifikat halal masih bersifat kesukarelaan, namun  setelah  terbitnya  UUJPH,  semua  produk  harus  mempunyai  lisensi  halal. Sesuai  UUJPH  setelah  tahun  2019  mulai  pemberlakuan  mandatori  halal  dengan masa  transisi  5  tahun.  Menurut  Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saefudin, pelaksanaan kewajiban sertifikat produk halal dilakukan dua tahap, pertama untuk produk makanan dan minuman dalam kurun waktu 17 Oktober 2019  sampai  17 Oktober 2024. Kedua, untuk produk non makanan dan minuman mulai berlaku 17 Oktober  2021  sesuai  karakteristik  produk.  Batas  waktu  ini  mempertimbangkan kondisi  dan  skala  bisnis  pengusaha  di  tanah  air.  Dalam  5  (lima)  tahun  tidak  ada penegakan hukum, Kementerian Agama melakukan pembinaan, sosialisasi kepada pelaku usaha. Selama masa pentahapan bagi produk yang belum bersertifikat halal masih  boleh  beredar,  penindakan  akan  dilakukan    setelah  5  (lima)  tahun. Pentahapan tidak berlaku untuk  produk yang kewajibannya sudah dilakukan.
2 Lihat Penjelasan Undang-Undang  Negara Republik Indonesia  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Menurut Menteri Agama  Lukman Hakim Saefuddin , MUI meskipun tidak mempunyai  kewenangan  lagi  untuk  menerbitkan  sertifikat  halal,  MUI  masih berwenang sebagai auditor sertifikasi halal, menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Jadi fatwa halal masih merupakan kewenangan MUI. 3
Pasal 5 UUJPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal dilakukan oleh (BPJPH)  dibawah  Kementerian  Agama.  Pelaku  usaha  berkewajiban  mengajukan permohonan sertifikat halal dan memberikan tanda tidak halal untuk produk yang tidak halal.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  hukum  kepada  konsumen. 4 Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  tersebut disimpulkan,  perlindungan  kosumen  bertujuan  mencegah  tindakan  sewenang- wenang  pelaku  usaha  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  dapat  menimbulkan kerugian kepada konsumen.  Jaminan perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk dilaksanakan dengan asas perlindungan, bahwa pelaku usaha dalam mejalankan kegiatan usahanya memproduksi suatu produk harus dapat memberi  perlindungan  hukum  dan  jaminan  kehalalan  produk  bagi  konsumen muslim.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 5 Asas manfaat, bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan tidak ada  pihak  yang  dirugikan.  Posisi  pelaku  usaha  dan  konsumen  seimbang  dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban. Asas keadilan, memberi kesempatan kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  hak  dan  kewajiban  secara  adil,
3 Muhammad Frida UI Haq, m.detik.com, (diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 20120 pukul 07.00 )
4 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5 Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.
seimbang,  tidak  ada  yang  dirugikan.  Asas  keseimbangan  bertujuan  mewujudkan hak  dan  kewajiban  pelaku  dan  kosumen  secara  seimbang.  Asas  keamanan  dan keselamatan konsumen, perlidungan konsumen bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi.  Produk  yang  dikonsumsi konsumen bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen.
Selain  dari  UUJPH  beserta  peraturan  pelaksanaannya    sebagai  landasan hukum penyelenggaraan produk halal di Indonesia adalah terdapat pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK menyatakan, “ Pelaku usaha dilarang  memproduksi  dan/  atau  memperdagangkan  barang  dan/  atau  jasa    tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  “halal” yang dicantumkan dalam label”.
Selanjutnya  landasan  hukum  penyelenggaraan    produk  halal  terdapat  pada Pasal  97  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang menyatakan,  “Setiap  orang  memproduksi  pangan  di  dalam  negeri  wajib mencantumkan  label  pada  kemasan  pangan  pada  saat  memasuki  wilayah Indonesia”.    Pasal  97  ayat  (2)  huruf  e  menyatakan  bahwa,”Setiap  orang  yang mengimpor  pangan  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label  di  dalam dan/atau  pada  kemasan  pangan  pada  saat  memasuki  wilayah  Negara  Republik Indonesia”.  Keterangan  label  ditulis,  dicetak atau  ditampilkan  secara tegas, jelas hingga mudah dimengerti  masyarakat  (ayat 4).
Ketentuan syariat Islam berkenaan kehalalan produk makanan dan minuman antara  lain  terdapat  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2):  168  artinya,  “Wahai  manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”. 6 QS. Al-Baqarah (2): 173 artinya, “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih  dengan  (menyebut  nama)  selain  Allah,  tetapi  barang  siapa  terpaksa
6 Ustaz  Teteng  Sopian,  editor  Ustaz  Makbul,  Ustaz    Hilman  Fauzi  dan  Ustaz  Ahmad Shlihin, Multazam Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis, cetakan pertama, Codoba, Bandung, 2013, hlm 25.
(memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka  tidak  ada  dosa  baginya.  Sungguh  Allah  Maha  Pengampun,  Maha Penyayang”. 7 QS.  Al-Mā`idah  (5):  3  yang  artinya,  “Diharamkan  bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas  (  nama  )  Allah,  yang  tercekik,  yang dipukul,  yang  jatuh,  yang  ditanduk  dan yang  diterkam  binatang  buas,  kecuali  yang  sempat  kamu  sembelih”. 8 QS.  Al- Mā`idah  (5):  4  artinya,  “  Mereka  bertanya  kepada  (Muhammad)  apakah  yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik  dan  (buruan  yang  ditangkap)  oleh  binatang  pemburu  yang  telah  kamu latih  untuk  berburu,  yang  kamu  latih  menurut  apa  yang  diajarkan  oleh  Allah kepadamu.  Maka  makanlah  apa  yang  ditangkapnya  untukmu,  dan  sebutlah  nama Allah  (waktu  melepasnya).  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh  Allah  cepat perhitungannya”. QS. Al-Mā`idah (5): 96, “Menghalalkan unta, sapi dan kambing dan mengharamkan secara tegas babi ”.
Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  berkembang  pesat  di  bidang  pangan,  obat-obatan  dan  kosmetika menyebabkan terjadi pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong yang semula bersifat sederhana,  alamiah menjadi diganti mengunakan  teknologi.  Akibatnya  tidak  tertutup    kemungkinkan  terjadinya percampuran  antara  yang  halal  dan  yang  haram  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja oleh pelaku usaha.
Perilaku  masyarakat  muslim  yang  masih  rendah  akan  haknya  kurang memperhatikan logo halal MUI yang terdapat pada kemasan produk logo. Perilaku masyarakat dalam membeli suatu produk cenderung melihat harga murah, rasanya enak. Masyarakat kurang peduli apakah pada produk terdapat logo halal MUI.
Fenomena  di  masyarakat,  perilaku  konsumen  kurang  peduli  akan  haknya mengonsumsi  produk  halal,  kurangnya  peran  pelaku  usaha  dalam  menjalankan
7 Ibid , 107
8 Ibid
kegiatan usahanya melindungi hak konsumen muslim. Ditemukannya kasus bakso olahan  daging  sapi  dicampur  dengan  daging  babi,  sate  padang  dicampur  dengan daging babi, 9 mie Samyang asal Korea diimpor PT. Koin Bumi positif mengandung daging  babi  tetapi  tidak  mencantumkan  tulisan  “mengandung  daging  babi”. 10 Maraknya  peredaran  produk  makanan  dan  minuman  impor  (  Korea,  Jepang, Amerika,  Italia,  Cina  dan  lain-lain)  banyak  diminati,  digemari  oleh  masyarakat. Produk lokal diproduksi  oleh  UMKM dan home industri belum sepenuhnya dapat memberikan  perlindungan  jaminan  kepastian  kehalalan  produk  bagi  konsumen muslim.
Makanan  halal  sudah  pasti  thoyyib,  halalan  thoyyiban  (halal  dan  baik) merupakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Zaman Rasullulah ada seseorang yang  selalu  berdoa,  namun  tak  satupun  doanya  dikabulkan,  karena  memakan makanan yang tidak halal. Makanan yang zatnya halal, jika memprosesnya tidak sesuai syariat islam menjadi tidak halal, contoh daging ayam halal dikonsumsi, tapi jika  proses  pemotongannya  tidak  sesuai  syariat  islam  maka  menjadi  tidak  halal. Pada pasar tradisional ditemukan ayam mati karena tidak disembelih atau dipotong lehernya menggunakan pisau dalam kondisi setengah mati kemudian diceburkan ke air panas, ayam mati bukan karena dipotong tapi karena air panas. 11
Berdasarkan  fenomena  dan  kasus  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk menulis tentang “ Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan  Kepastian Kehalalan  Produk  bagi  Konsumen  Muslim  (suatu  kajian  ajaran  Gustav Radbruch).”
9 http:/www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jula-sate-padang- mengandung babi-pedagang-bisa-kena-pidana (diakses tanggal 24 Februari 2019).
10 www.pom.go.id, 18 Juni 2017, 12.00 WIB (Hukmas), diakses tanggal 24 Februari 2019.
11 Ibid.

## II. METODE PENELITIAN
Meotode  penelian  yang   digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian kepustakaan ( Library Research) dengan mengunakan data sekunder berupa bahan hukum.  Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang  -undangan  berkaitan produk  halal  antara  lain  Undang-Undang  Dasar  Tahun   1945,  Undang  undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Undang- Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor  31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Selain itu sumber hukum islam  terdapat dalam  Al qur 'an dan Hadis Nabi.
Data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara sistimatik dan ilmiah. Penelitian Kepustakaan ditunjang oleh penelitian lapangan yang penulis lakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan  Makanan   Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  Bogor  serta  di  Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ( BPJPH)
Penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif yg didukung oleh penelitian lapangan  yang penulis lakukan melalui wawancara di lembaga Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (  BPJPH)   dan  Kementerian  Agama (Kemenag)  selain  itu  berdasarkan  observasi  yg  penulis  lakukan  pada  pelaku usaha  di wilayah Depok

## III. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Perlindungan Konsumen
Pasal  1  angka  1,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah “ segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  konsumen”. 12 Perlindungan  konsumen  adalah  perlindungan  yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari
12 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ,  PT Rajagrafindo Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 1.
Volume 7 No. 1, Maret 2019 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 13 Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 14 Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 15

## B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

## 1. Pengertian Konsumen
Pasal 1 angka 2 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUPK  menyatakan,  “  Setiap  orang pemakai  barang  dan/  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 16 Penjelasan Pasal 1 angka UUPK, bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir sebagai pemakai terakhir dari produk yang dibuat oleh pengusaha. 17 Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  atau  diperjualbelikan  lagi. 18 Konsumen adalah  pemakai  barang  dan/  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  bagi kepentingan  diri  sendiri  atau  keluarganya  atau  orang  lain  yang  tidak  untuk diperdagangkan kembali.” 19

## 2. Pengertian Pelaku Usaha
Berdasarkan Pasal 3 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah “ Orang perorangan maupun  bukan badan  hukum yang didirikan dan berkedudukan atau   melakukan
13 Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.
14 Tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/{diakses tanggal 1 April 2016, pukul 12.30}.
15 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
16 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1998, tentang Perlindungan Konsumen
17 Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari segi Standar Kontrak (Baku) ,  makalah  pada  Simposium  Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  BPHN- Binacipta, Jakarta, 1980,  hlm 57.
18 Az.  Nasution, Iklan  dan  Konsumen  (Tinjauan  dari  Sudut  Hukum  dan  Perlindungan Konsumen) ”,  dalam  Manajemen  dan  Usahawan  Indonesia,  Nomor  3,  Thn.  XXIII,  LPM  FE-UI, Jakarta, 1994, hlm. 23.
19 Ibid , hlm. 4.
kegiatan  usaha  di  wilayah  hukum  di  Negara  Republik  Indonesia  baik  sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 20

## C. Kehalalan dan Produk Halal

## 1. Kehalalan
Kehalalan berasal dari kata “Halal” adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih merujuk kepada makanan dan minumam yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam. 21 Halal adalah terizinkan, diizinkan oleh syari’ah Islam, tidak haram, sah. 22 Ditinjau dari segi bahasa “halal” adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan atau dibenarkan menurut Syariat Islam. 23 Sedangkan  haram  adalah  perkara  atau  perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.
Yusuf  al- Qaradhawi, seorang ahli fikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa, halal  adalah  sesuatu  dengannya  terurailah  buhul  yang  membahayakan  dan  Allah memperbolehkan  untuk  dikerjakan,  sedangkan  haram  adalah  sesuatu  yang  Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menantangnya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi di dunia ini. 24
Sedangkan  kata  “halal”  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berkaitan    dengan hukum  halal  dan  haram.  Menurut  Ibnu  Ibn  Manzhur  halal  berasal  dari  kata  “ al- hillu ” yang berarti tidak terikat. Kata halal merupakan lawan dari kata “ haram” Lafazh  haram  berarti  mencegah  atau  merintangi.  Oleh  karena  itu,  setiap    yang diharamkan  menjadi  tercegah  atau  terlarang. 25 Selanjunya,  Ibn  Manzhur
21 Hhtp:id.wikipedia.org/wiki/Halal {diakses tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 14.00)
22 R.Subekti dan Tjirossoedibio, Kamus Hukum, Cet ke-15, PT Pradnya Paramita, Jakarta , 2003, hal.47.
23 Imam Masykur Ali, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mobims , Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm.22.
24 Yusuf al-Qaradhawi , Halal dan Haram dalam Islam , Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.31.
25 .  Ibn  al-Manzhur,  Lisdn  al-  “Arab,tt  Dar  al-  Mishriyyah  li  al-  Ta’  lif  wa  al-Tarjaman, tth,Juz XV dalam bukunya  Sopa sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, editor Oneng Bariyah, Gaung Persada Press Group,  Jakarta, 2013, hlm 12.
menjelaskan  bahwa  haram  berarti  segala  sesuatu  yang  diharamkan  Allah, berdasarkan atas ini al-Munawi memberikan definisi halal sebagai “Sesuatu yang tidak diharamkan.”

## 2. Produk Halal
Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 26 Sedangkan  Label  Halal  adalah  tanda  kehalalan  suatu  produk. 27 .  Suatu makanan  dan  minuman  tidak  hanya  halal,  tetapi  harus thayyib;  apakah  layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram. 28

## D. Sertifikat Halal
Sertifikat halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. kata” sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “ certificate ” yang mempunyai  tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma dan ijazah. Kata “ certificate ” kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi “sertifikat”. Dalam bahasa Indonesia sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau dicetak yang dikeluarkan oleh pihak  yang  berwenang  yang  digunakan  sebagai  bukti. 29 Sertifikat  halal  adalah proses kegiatan pembuatan surat keterangan  halal (fatwa halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Sertifikat halal yang dijadikan bukti bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan  izin    pencantum  label  halal  pada  kemasan produk dari instansi pemerintah berwenang dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). 30

## E. Ajaran  Gustav Radbruch
Ajaran Gustav Radbruch tentang tujuan hukum mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ajaran Gustav Radbruch menyatakan, nilai keadilan  sebagai  mahkota  dari  setiap  hukum.  Nilai  keadilan  adalah  materi  yang harus  menjadi  aturan  hukum.  Hukum  mengemban  nilai-nilai  keadilan  bagi
26 Loc.cit.
27 Ibid. 28 https://id.wikipedia.org/wiki/Halal, (diakses   tanggal  7 Pebruari 2017, pukul 8.30).
29 . Lihat Kamus Bahasa Indonesia, hlm 928
30 . Sopa, Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia , editor Oneng Nurul Badriyah,  Gaung Persada Group Press, Jakarta,  2013.
kehidupan  nyata  manusia.  Keadilan  menjadi  unsur  mutlak  pembentukan  hukum.
Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
Aturan yang pantas menjadi hukum adalah mengandung keadilan. Hukum mengandung nilai keadilan harus dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan agar hukum tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.  Unsur kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang  ditaati.  Kepastian  hukum  merupakan  kerangka  operasional  hukum.  Hukum dapat  dilaksanakan  apabila  sudah  memberikan  kepastian  hukum. 31 Jadi  menurut Gustav  Radbruch,  suatu  hukum  yang  baik  adalah  mengadung  nilai  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## IV. ANALISIS
Ajaran Gustav Radbruch berkaitan dengan tujuan hukum. Hukum yang baik adalah  hukum  mengandung  tiga  unsur  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah substansi hukum mengandung keadilan  dan secara  operasional  memberi kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan sehingga peraturan hukum tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.

## A. Unsur Keadilan
Ajaran  Gustav  Radbruch  yang  pertama  adalah    keadilan.  Gustav  Radbruch mematrikan nilai keadilan, sebagai mahkota dari setiap tata hukum. 32 Nilai keadilan sebagai  mahkota  harus  masuk  dalam  setiap  tata  hukum.  Setiap  tata  hukum  yang berlaku bertujuan memberikan rasa keadilan. Hal ini senada  dengan Pasal 2 huruf b  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang selanjunya  disebut  dengan  UUJPH,  bahwa    penyelenggaraan  produk  halal berdasarkan asas keadilan. Asas keadilan  dimaksudkan agar pelaku usaha dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  bertindak  adil,  tidak  melanggar  hak  konsumen muslim  untuk  mengonsumsi  produk  halal.  Perlindungan    hukum  dan  jaminan produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal
31 Bernard L. Tanya  ( et.al), Teori Hukum, Genta Publishing, Cet. ke-3,  2010,hal, 128- 132.
32 Bernard L.Tanya, Yoan N.simanjuntak dan Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Cet. ke-3, Jakarta, 2010, hlm 129.
pelaku  usaha  mengajukan  permohonan  produk  halal  ke  lembaga  penyelenggara produk  halal  yaitu  BPJPH.  Pelaku  usaha  yang  telah  mendapat  sertifikat  halal berkewajiban  mencantumkan  logo  halal  pada  kemasan  produk  atau  pada  tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen.
Berdasarkan  ajaran  Gustav  Radbruch,  nilai  keadilan  sebagai  mahkota  dari hukum  harus  masuk  dalam  tata  hukum  dan  tujuan  hukum  harus  memberikan keadilan. Berkaitan dengan penyelenggaran produk halal, Pasal 2 huruf b UUJPH menyatakan,  penyelenggaraan  produk  halal  berasaskan  keadilan.  Jadi  secara substansinya penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan keadilan kepada pelaku usaha dan konsumen.  Pihak yang terkait dengan penyelenggaraan produk halal adalah pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.
Pelaku usaha sebagai orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan  usaha  di  wilayah  Indonesia.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usahannya pelaku usaha harus bertindak tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak konsumen muslim terhadap produk halal. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha untuk produk halal berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga yang penyelenggaran produk halal  (BPJPH).  Setelah  memperoleh  sertifikat  halal  pelaku  usaha  berkewajiban untuk  mencantumkan  logo  halal  pada  kemasan  produk  atau  pada  tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.
Untuk  produk  yang  tidak  halal  pelaku  usaha  tidak  berkewajiban  untuk mengajukan permohonan sertifikat halal, untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda atau tulisan tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat – tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

## B. Kepastian Hukum
Ajaran  kedua  Gustav  Radbruch  adalah  kepastian  hukum,  bahwa  suatu peraturan  hukum  dapat  dilaksanakan  apabila  peraturan  hukum  tersebut  secara operasionalnya  dapat  dilaksanakan.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum penyelenggaraan produk halal, pemerintah berkewajiban untuk membuat peraturan hukum  yang  berkaitan  penyelenggaraan  produk  halal  yang  dapat  memberikan
kepastian hukum. Pemerintah telah menerbitkan UUJPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH. Terbitnya UUJPH dan Peraturan Pelaksananya belum mampu memberikan perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap produk halal. UUJPH berserta peraturan pelaksananya walaupun  telah  terbit  masih  membutuhkan  peraturan  pelaksannya  dari  peraturan kementerian  yang  terkait  (Kementerian  Agama,  Kementerian  Perdagangan, Kementerian  Industri  dan  Kementerian  Kesehatan)  serta  pearturan  dari  badan BPJPH.
Regulasi yang belum lengkap menyebabkan penyelenggaraan produk halal di  Indonesia  belum  sepenuhnya  memberikan  kepastian  hukum,  karena  masih menunggu  diterbitkannya  peraturan  pelaksanaan  lainnya  (Peraturan  Kementerian Agama,  Peraturan  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan, Peraturan  Kementerian  Kesehatan  dan  peraturan  dari  badan  BPJPH.  Dengan demikian penyelenggaraan produk halal di Indonesia dewasa ini belum sepenuhnya memberi perlindungan hukum hak konsumen muslim mengonsumsi produk halal.

## C. Kemanfaatan
Selanjutnya  unsur  ketiga  tujuan  hukum  menurut  ajaran  Gustav  Radbruch bahwa  hukum  bertujuan  memberi  manfaat  yang  sebesarnya  besarnya  kepada masyarakat. Berkaitan penyelenggraan produk halal di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan    regulasi  berkaitan  penyelenggaraan  produk  halal,  namun  regulasi yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum perlindungan hak konsumen muslim karena regulasi yang belum lengkap.
Pemerintah  berkewajiban  untuk  segera  menerbitkan  regulasi  yang  lengkap sehingga  penyelenggaraan  produk  halal  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan memberi  manfaat  kepada  konsumen  muslim.  Manfaat  penyelenggaraan  produk halal bukan hanya melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan produk pelaku usaha  memberi  manfaat  kepada  meningkatkan  perekonomian  pelaku  usaha  yang pada akhirnya meningkatkannya pembangunan ekonomi bangsa dan negara.
Menurut Menteri Agama Lukman hakim Saefudin, lisensi halal bermanfaat bagi  konsumen  maupun  produsen.  Produk  yang  berlisensi  halal  akan  membuat
konsumen lebih percaya bahwa produk itu adalah halal. Selain itu lisensi halal juga membuat  produk  mempunyai  daya  saing lebih  dibandingkan  produk  yang  belum bersertifikat halal. Halal menjadi kompetitif dan branding pada produknya. 33
Berkaitan  dengan  Perlindungan  hukum  dan  jaminan  kehalalan  produk  bagi konsumen muslim, ajaran Gustav Radbruch berkaitan tujuan hukum mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penulis berpendapat berkaitan penyelenggaraan produk halal ketiga unsur tersebut harus ada.
Ajaran  Gustav  Radbruch,  bahwa  tujuan  hukum  memberikan  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan apabila substansi penyelenggaraan produk halal memuat  nilai  keadilan  didukung  oleh  perangkat  hukum  yang  dapat  memberikan kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan produk halal bermanfaat tidak hanya kepada konsumen tapi juga kepada pelaku usaha.
Peran  pelaku  usaha  diperlukan  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam penyelenggaran  produk  halal  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap kehalalan produk makanan dan minuman bagi konsumen muslim. Peran pelaku  usaha  merupakan  kewajiban  dalam  memproduksi  dan  memperdagangkan produknya harus memberi keadilan kepada hak konsumen muslim. Hubugan pelaku usaha dengan konsumen diatur dengan hukum perjanjian, kewajiban pelaku usaha merupakan hak dari konsumen.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  produk  halal  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  berkewajiban  mengindahkan  hak  dari  konsumen muslim.
Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen  (UUPK),  menyatakan  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/  atau memperdagangkan    barang  dan/  atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana yang dicantumkan dalam label. Berdasarkan Pasal  8  huruf  h  UUPK,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang mencantumkan label halal jika tidak mengikuti ketentuan berproduki secara halal. Untuk  mendapat  label  halal  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  mengajukan
33 Nazar Nurdi, www.regional.kompas.com, diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 07.00 WIB .
permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Setelah terbitnya sertifikat halal dari MUI  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  konsumen  muslim  bahwa produknnya halal, maka pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan apa yang merupakan  hak  dari  masyarakat.    Hak  konsumen  muslim  adalah  berhak  untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kehalalan produk. Untuk memberikan  apa  yang  merupakan  hak  konsumen  muslim,  maka  pelaku  usaha berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas,  jujur  dan  benar  mengenai kehalalan  produk  makanan  dan  minuman  yang  diperdagangkan.  Pelaku  usaha berkewajiban  mengajukan  serifikat  halal  serta  mencantumkan  logo  halal  pada kemasan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Sedangkan untuk produk yang tidak halal pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi bahwa  produknya  tidak  halal  dengan  memberikan  tanda  tidak  halal  atau  tulisan tidak  halal  pada  kemasan  produk  makanan  dan  minuman  atau  pada  tempat  yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.
Realita  di  masyarakat  masih  banyak  ditemukan  produk  yang  belum memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  konsumen  muslim,  karena peraturan  yang  ada  berkaitan  penyelenggaraan  produk  halal  regulasinya  belum lengkap, sehingga peraturan yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum hak konsumen. Peraturan yang ada belum mampu memberi manfaat yang maksimal untuk melindungi hak konsumen muslim. Berdasarkan  ajaran  Gustav  Radbruch  keadilan  harus  ada  dalam  aturan  hukum, tanpa  keadilan,    hukum  tidak  pantas  untuk  diberlakukan  sebagai  hukum,  karena menciptakan  ketidak  adilan  yang  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  hukum yang  menimbulkan  kerugian  kepada  hak  orang  lain.  Dalam  penyelenggaraan produk halal berdasarkan UUJPH secara normatif nilai keadilan terdapat pada Pasal 2  yang  menyatakan  penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  berasaskan; perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi dan profesionalitas.  Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha
untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  muslim  terhadap  kehalalan  produk,  pelaku usaha harus menerapkan keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen.
Sebaliknya  jika  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya mengenyampingkan keadilan maka terjadilah ketidak adilan. Ketidak adilan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  sehingga menimbulkan  kerugian  hak-hak  konsumen,  adilnya  pelaku  usaha  harus memberikan  ganti  kerugian  kepada  konsumen  yang  maka  telah  dirugikan  sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Menegakan  keadilan  dalam  menjalan  kegiatan usaha  oleh  pelaku  usaha  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak konsumen.
Pasal  7  UUPK  menyatakan,  bahwa  pelaku  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  berkewajiban  beritikad  baik,  memberikan  informasi  yang  benar,  jujur, jelas  mengenai  kondisi  barang,  menjamin  mutu  barang  dan  memberikan  ganti kerugian apabila yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Itikad baik pelaku  usaha  dalam  menjalan  kegiatan  usahanya  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  muslim.  Pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan usahanya harus beritikad baik, jujur, benar dan jelas dalam menginformasikan produk yang diperdagangkan.
Berdasarkan Pasal 7 UUPK untuk melindungi hak konsumen muslim pelaku usaha  berkewajiban  menginformasikan  bahwa  produknya  halal  adalah  dengan mengajukan  permohonan  sertifikat  halal  dan  mencantumkan  logo  halal  pada kemasan produk atau pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi produk untuk diperdagangkan adalah produk yang tidak halal untuk memberikan tanda tidak halal pada produk. Logo halal dan tidak halal memberikan kepastian perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk, karena tidak ada keraguan bagi konsumen muslim .
Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap kehalalan produk makanan dan minuman, karena masih banyak ditemukan peredaran produk di masyarakat yang belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.  Konsumen  muslim  berhak mengonsumsi  produk  halal  dan  syariat islam
mewajibkan  kepada  konsumen  muslim  untuk  mengonsumsi  produk  yang  halal. Peran  pelaku  usaha  sangat  penting  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  hak konsumen  muslim.  Pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya berkewajiban  untuk  bertintak  adil  tidak  hanya  mengejar  keuntungan  tapi  harus melindungi hak-hak konsumen terhadap produk halal.
Selanjutnya Pasal 97 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan,  setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  di  dalam  negeri  untuk diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label  di  dalam  dan/atau  pada  kemasan pangan.  Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  745/KPTS/TN.240/12/1992 menentukan,  bahwa  pemasukan  daging  untuk  dikonsumsi  umum  atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannnya dilakukan menurut syariat islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.
Pasal  2  UUPK  menyatakan  bahwa  “Perlindungan  konsumen  berasaskan manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Lima asas yang  diaksud  dalam  Pasal  2  UUPK  adalah, pertama Asas  manfaat  dimaksudkan untuk  mengamankan,  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  harus  memberi  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Kedua ,    Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku  usaha  untuk  memperoleh  haknya dan  melaksanakan  kewajibannya  secara adil, seimbang tidak berat sebelah dan tidak ada yang dirugikan.
Ketiga ,  Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk memberi  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  atas penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen diwujudkan dengan memberikan apa yang merupakan hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang memberi keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk
memproduksi  barang  dan/  atau  jasa  yang  memberi  keamanan  dan  kenyamanan kepada konsumen.
Keempat ,  Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  pelaku  usaha  maupun konsumen  mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.
Kelima , Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spriritual.
Ajaran  Gustav  Radbruch  dikaitkan  dengan  kehalalan  produk.pelaku  usaha dalam  memproduksi  makanan  dan  minuman  penting  bagi  konsumen  untuk melindungi  hak  konsumen  terhadap  produk  yang  tidak  halal.  Untuk  itu  pelaku usaha berkewajiban mengajukan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal MUI pada produk makanan dan minuman halal yang diperdagangkan agar memberikan kepastian  hokum  dan  perlindungan  hak-hak  konsumen  muslim  terhadap  produk halal.  Sebaliknya  untuk  produk  yang  tidak  halal  penting  bagi  konsumen  muslim apabila pelaku usaha mencantumkan tanda tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat-tempat tertentu yang mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen muslim.
Fakta  di  masyarakat  masih  banyak  ditemukan  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  tidak  mengindahkan  ketentuan  hukum  yang berkaitan perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Pelaku  usaha  melakukan  pelanggaran  dan  kecurangan-kecurangan  terhadap  hak- hak konsumen khususnya konsumen muslim. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku  usaha  antara  lain  tidak  jujur  menginformasikan  kehalalan  produknya, komposisi bahan yang digunakan, manfaat produk, efek penggunaan produk kepada konsumen dan tanggal kadaluarsa.
Kasus  yang  pernah  terjadi  pelanggaran  hak  konsumen  muslim  terhadap produk  makanan  halal  adalah  baso  yang  dicampur  dengan  daging  babi,  tetapi pelaku  usahanya  tidak  mencantumkan  tanda  tidak  halal  pada  basonya  hal  ini sengaja  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  besar tapi tidak  menciptakan  keadilan,  karena hak  konsumen  muslim  dilanggar.  Untuk memberi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim,  maka  pelaku  usaha
berkewajiban  mengajukan  sertifikat  halal.  Untuk  produk  yang  tidak  halal  untuk memberikan  tanda  atau  logo  tidak  halal  pada  kemasan  produk  atau  pada  tempat yang mudah dibaca oleh konsumen, bahwa produk itu tidak halal. Tanda tidak halal dapat  berupa  gambar  moncong  babi  atau  tulisan-tulisan  yang  memberikan  tanda tidak  halal.    Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  hak  konsumen  muslim terhadap produk halal harus didukung oleh keadilan dan didukung oleh perangkat hukum  yang  memberi  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  produk  halal sehingga  pada  akhirnya  memberi  manfaat  melindungi  hak  konsumen  muslim terhadap produk halal.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Setelah  dilakukan  pembahasan  terhadap  rumusan  masalah  disimpulkan bahwa  perlindungan  hukum  hak  konsumen  muslim  terhadap  produk  halal berdasarkan ajaran Gustav Radbruch, bahwa penyelenggaraan produk halal harus dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat baik kepada konsumen maupun  kepada  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha harus  mampu  memberi  keadilan  bagi  konsumen  muslim  terhadap  produk  halal. Penyelenggaraan produk halal harus didukung oleh perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan dan ditaati dan memberi manfaat baik kepada pelaku usaha maupun konsumen muslim.

## B. Saran
1. Pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  menegakan keadilan, kepastian hukum dan memberi manfaat tidak hanya kepada pelaku usaha tapi juga kepada konsumen.
2. Peran pemerintah diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat yang tidak melindungi hak konsumen muslim dan untuk  memberikan  kepastian  hukum  penyelenggaraan  produk  halal  di Indonesia, pemerintah harus segera membuat regulasi yang lengkap berkaitan penyelenggaraan  produk  halal    yang  dapat  memberikan  perlindungan  dan jaminan kepastian hukum kehalalan produk bagi konsumen muslim.
3. Masyarakat  agar  aktif  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  produk yang  melanggar  hak  konsumen  muslim  dan  berperan  memberi  informasi kepada  lembaga  pemerintah  atau  lembaga  masyarakat  yang  bergerak  di bidang  perlindungan  dan  aparat  penegak  hukum,  jika  ditemukan  dugaan produk yang melanggar  hak-hak konsumen muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.Buku
Aal  Lukmanul  Hakim, Dissecting  the  Contents  of  law  Indonesia  on  Halal Product Assurance , 5:1 Indonesia Law Review (January-April 2015.
Ansi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018
Agnes,  M.  Toar, Tanggung  jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangan dibeberapa Negara, makalah Penataran Hukum Perikatan , Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989.
Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen, Juridika,
No1 dan 9 Tahun VII 1992.
Anton  Apriyanto  dan  Nurbowo, Panduan  Belanja  dan  Konsumsi  Halal , Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
A.Qodri Azizy, Membangun Integritas Bangsa, Renaisan, Jakarta, 2004.
………  Hukum  Nasional, Eklektisisme  Hukum  Islam  &  Hukum  Umum, TERAJU, Jakarta,  2004.
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010.
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-8, 2015
……… Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan ,  Alumni, Bandung, 1982 Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, Perikatan yang lahir dari Undang- Undang , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya,1987
Husni  Syawali  (editor), Hukum  Perlindungan  konsumen ,  Mandar  Maju,
Bandung,  2004.
Ibnu Elmi As Pelu, Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, Mediasi, Malang, 2009.
Ibn  al-Manzhur,  Lisdn  al-  “Arab,tt  Dar  al-  Mishriyyah  li  al-  Ta’  lif  wa  al- Tarjaman,  tth,Juz  XV  dalam  bukunya    Sopa  sertifikasi  Halal  Majelis  Ulama Indonesia, editor
Oneng Bariyah, Gaung Persada Press Group,  Jakarta, 2013.
Imam  Masykur  Ali, Bunga  Rampai  Jaminan  Produk  Halal  di  Negara Anggota Mobims , Departemen Agama RI, Jakarta, 2003,
Marhijanto, Kholilah, Pandangan Imam Ghazali tentang Halal dan Haram , Tiga dua, Surabaya, 1994.
Mariam Darus Badrulzaman, et.al Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
…….. Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak
(Baku), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: BPHN-Binacipta, 1980.
Muhammad Umar Chand, Halal Haram, The Probihited & The Perrmintted Foods  &  Drinks  According  to  Jewish,Christian  &  Muslim  Scriptures ,  A.S Noordeen, Kuala Lumpur, 2001.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , Citra Aditya, Bandung, 2005.
M.  Ali  Mansyur, Penegakan  Hukum  tentang  Tanggung  Gugat  Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
Muhammad  Ibnu  Elmi  AS  Pelu,  Label  Halal  Antara  Spritualis  Bisnis  dan Komoditas Agama, Madani, Malang , 2009
Nasution,  A.Z, Sekilas  Hukum  Perlinungan  Konsumen,  Hukum  dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Jakarta, No.6 Tahun ke XVI, 1986.
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Surabaya, 2009.
……… Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005. Purba,  A.Zein  Umar, Perlindungan  Konsumen,  Sendi-Sendi  Pokok Pengaturan Hukum dan Pembangunan, No.4 Tahun XXII, 1992.
Philipus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, (terj) mua’malah Hamidy, Bina Ilmu, Jakarta, 1993.
Rony  Hanitidjo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Syekh Muhammad Yusuf Gardhawi,  Alih bahasa  Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982
Satjipto  Rahardjo, Permasalahan  Hukum  di  Indonesia ,    Alumni, Bandung,1983.
………, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Sopa  , Sertifikat  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia  (Studi  Fatwa  Halal  MUI terhadap  Produk  Makanan  ,  Obat-obatan  dan  Kosmetika, editor  Oneng  Nurul Bariyah,, gaung Persada Press Group, Jakarta 2013
Salim &Erlies Septiana Nurbani, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
Sidabolak,  Janus, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Sonny  Keraf, Pasar  Bebas  Keadilan  dan  Peran  Pemerintah  ,  Telaah  Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Kanisius, Yogyakarta, 1996

## 2. Kamus
Mushaf Al-Firdaus, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur an Revisi Terjemah Oleh Lajnah  Pentashih Mushaf Al-Qur an , Kementrian Agama Republik Indonesia.
Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru , Amelia, Surabaya,
Cet.ke-1, 2003.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Muhammad  Ali, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern ,  Pustaka Amami, Jakarta, 2000.
R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum. PT Pratnya Paramita,  Jakarta,   Cet.ke-15, 2003.

## 3.Perundang-Undangan
Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II,III dan IV, Pustaka Timur, Yogyakarta, Cet.ke-3, 2010.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan dan Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Peraturan    Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## 4. Disertasi
Syafrida, Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman  bagi  Konsumen  Muslim  di  Indonesia,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum, Universitas Jayabaya, 2019

## 5. INTERNET
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal, (iakses  tanggal  7 Pebruari 2017, pukul 8.30).
Hhtp:id.wikipedia.org/wiki/Halal  {diakses  tanggal  25  Pebruari  2015  pukul 14.00)
Setian  Denny,  www.m  liputan6.com/bisnis,  (diakses  hari  Minggu  Februari 2020, pukul 16.00)
Muhammad  Frida  UI  Haq,  m.detik.com,  (diakses  hari  Minggu  tanggal  9 Februari 20120 pukul 07.00)
Nazar  Nurdi,  www.regional.kompas.com,  (diakses  hari  Minggu  tanggal  9 Februari 2020 pukul 07.00 WIB).
Andry Novelino, www.mcnnindonesia.com/e, (diakses hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020 , pukul 07.00 WIB)