## ANALISIS HASIL DELINEASI BATAS DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
( Analysis of The Results of Village Boundary Delineation in Gunungkidul Regency, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta)
Heri Sutanta, Imasti Dhani Pratiwi, Dedi Atunggal, Bambang Kun Cahyono, dan Diyono Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jln. Grafika 2 Yogyakarta 55281 Indonesia Email: herisutanta@ ugm.ac.id
Diterima: 21 Mei 2020; Direvisi:10 November 2020; Disetujui untuk Dipublikasikan: 20 November 2020

## ABSTRAK
Batas  administrasi  desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  berbagai  kegiatan  pemerintahan. Batas desa di Kabupaten Gunungkidul didelineasi ulang pada tahun 2018 melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acuan utama untuk membuat Peta Kerja Batas adalah Peta Desa Lama skala 1:5.000 yang dibuat antara tahun 1932-1938. Batas desa pada Peta Desa Lama tersebut diinterpretasi dan didigitasi di Citra Tegak Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menganalisis perbedaan batas dalam hal karaksteristik segmen batas, pergeseran segmen batas, dan perbedaan luas wilayah. Terdapat perubahan karakteristik segmen batas yang berupa titik temu, segmen berbatasan dan segmen tidak berbatasan. Pergeseran posisi segmen batas yang terjadi sampai 1.773 m pada Peta RBI, dan 997 m pada hasil identifikasi peta desa lama. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan  dibandingkan  dengan  luas  menurut  Peta  RBI  sebesar  287,79  hektar,  dan  269,22  hektar  jika dibandingkan dengan data BPS. Dalam hal luas wilayah desa terdapat 71 desa mengalami penambahan luas wilayah dibandingkan dengan Peta RBI dan 67 desa jika dibandingkan dengan data BPS. Perbedaan sumber data,  skala,  dan  metode  pembuatan  batas  di  Peta  RBI  dan  hasil  kesepakatan  menghasilkan  perbedaan karakteristik  batas,  posisi  garis  batas,  dan  luas  wilayah.  Berdasarkan  hasil  ini,  batas  desa  definitif  perlu disegerakan penyediaannya untuk menggantikan jenis batas lain yang terpaksa digunakan.
Kata kunci : batas administrasi desa, pergeseran segmen, luas wilayah, Gunungkidul

## ABSTRACT
Village  administrative  boundaries  are  very  essential  in  government  activities.  Village  boundaries  in Gunungkidul Regency were re-delineated in 2018 through the facilitation of the Agency of Land Affairs and Spatial Planning, Province  of Daerah Istimewa Yogyakarta. The  primary reference to develop the Working Maps for the delineation is Old Village Maps produced between 1932-1938. Village boundaries drawn on these old  maps  were  interpreted  and  digitized  in  High-Resolution  Orthorectified  Imagery  (CSRT).  This  research investigated differences in the characteristics and deviation of boundary segments, and changes in area size. We found that there are changes in the characteristics of boundary segments in terms of the border points location and adjacent and nonadjacent boundaries. On the position of the boundary, the RBI map deviates by 1.773 m at the maximum, and up to 997 m on the Working Maps. The area size of the Gunungkidul Regency was found to be smallest in the agreed village boundary, smaller by 287,79 and 269,22 hectare compared to the RBI Map and the BPS data, respectively. 71 villages experience an increase in size based on RBI Map, and 67 villages according to BPS data. Differences in the data source, scale, and method to get village boundaries affect the characteristics of the boundary, position of the boundary, and area size. Based on the finding, we recommend to speed up the provision of definitive village boundaries to replace other type s of boundaries that are currently forced to be used because there is no alternative.
Keywords: village administrative boundaries, displacement, boundary segments, area, Gunungkidul

## PENDAHULUAN
Batas  desa/kelurahan  yang  bersifat  definitif perlu  disediakan  untuk  menjadi  acuan  resmi berbagai kegiatan administrasi pemerintahan. Batas desa menjadi acuan penting bagi penetapan Bagian Wilayah  Perkotaan  (BWP)  dan  sub-BWP  dalam penataan  ruang  (Trivinata,  2016;  Pribadi,  et  al.,
2017).  Bagi  masyarakat,  kejelasan  batas  wilayah akan  membuat  pelayanan  dari  pemerintah  lebih mudah didapatkan (Hasudungan & Sujianto, 2012). Pemberian  bantuan  dari  pemerintah  sering menghadapi  kendala  terkait  domisili  resmi  warga masyarakat. Dalam bidang pertanahan, batas desa memiliki  peran  penting  dalam  kejelasan  identitas alamat  bidang  tanah  (Mustofa,  et  al.,  2018).
Mengadopsi konsep AAA yang pertama kali muncul di  bidang  administrasi  pertanahan  (Williamson,  et al., 2015), batas desa harus memiliki atribut yaitu Accurate , Assured ,  dan Authoritative .  Batas  desa harus memiliki akurasi yang  tinggi, sesuai dengan paraturan  tingkat  ketelitian  peta  yang  ditetapkan, baik skala 1:5.000 atau skala 1:10.000. Selanjutnya, batas  desa  juga  harus  memiliki  jaminan kebenarannya dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh insititusi  yang  memiliki  kewenangan.  Penetapan batas desa dilaksanakan oleh bupati atau walikota.
Banyak kabupaten yang belum memiliki batas desa  definitif,  diantaranya  adalah  Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan  dalam  anggaran,  kemampuan,  dan sumber data untuk melakukan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Penetapan batas desa bukanlah  sebuah  kegiatan  yang  rumit,  walaupun cukup  membebani  keuangan  daerah  (Nadeak,  et al., 2015). Ketiadaaan batas yang definitif membuat apapun  data  yang  ada  digunakan  sebagai  batas. Salah satu data batas desa yang sering digunakan adalah  batas  yang  terdapat  di  Peta  Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000. Hal ini sebetulnya tidak sesuai dengan disclaimer yang ada di Peta RBI tersebut,  yang  menyatakan  bahwa  batas  yang disajikan  bukan  merupakan  acuan  resmi  batas wilayah administrasi.
Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sedang  didorong pelaksanaannya untuk  menjamin kepastian batas wilayah administrasi desa. Hal ini, misalnya,  terkait  dengan  besaran  alokasi  dana untuk  desa  (Riadi,  2015;  Asadi,  2016).  Proses penetapan  dan  penegasan  batas  desa  diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.  45  Tahun  2016  tentang pedoman  penetapan  dan  penegasan  batas  desa. pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan utama yaitu penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Permendagri tersebut.
Batas  desa  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  belum  memiliki  status  definitif. Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Provinsi  DIY memfasilitasi  proses  penetapan  batas  secara kartometrik  di  kabupaten/kota  di  DIY.  Kegiatan pertama kali dilaksanakan di sebagian kecamatan di Kabupaten  Sleman  tahun  2016.  Pada  tahun  2017 kegiatan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Kulon  Progo yang meliputi 87 desa dan 1 kelurahan. Selanjutnya pada  tahun  2018,  kegiatan  dilaksanakan  di kabupaten Gunungkidul yang memiliki 144 desa.
Penetapan batas desa di seluruh Provinsi DIY dilakukan  secara  kartometrik.  Metode  kartometrik mencakup penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis,  jarak  dan  luas  cakupan  wilayah  dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya  sebagai  pendukung”,  seperti  dijelaskan pada  Pasal  1  Ayat  11  Permendagri  45/2016.
Penetapan  batas  desa  secara  kartometrik memberikan  hasil  yang  efektif  (Riadi  & Makmuriyanto,  2014;  Purwanti  &  Budisusanto, 2015; Riadi, 2015).
Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  (a)  Permendagri  Nomor  45 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Desa  adalah  melalui  tahapan berikut: (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen, meliputi  pengumpulan  dokumen  batas  berupa dokumen  yuridis  pembentukan  desa,  dokumen historis, dan dokumen terkait lainnya dan penelitian dokumen;  (2)  Pemilihan  peta  dasar,  berupa  peta rupabumi  Indonesia  dan/atau  citra  tegak  resolusi tinggi;  (3)  Pembuatan  garis  batas  di  atas  peta, proses  ini  dilakukan  dengan  delineasi  garis  batas secara  kartometrik  melalui  tahapan:  pembuatan peta kerja, penarikan garis batas desa di atas peta, penentuan  titik  kartometris,  dan  peta  penetapan batas desa.
Secara  teknis,  proses  penetapan  batas  desa secara  kartometrik  di  Kabupaten  Gunungkidul diawali  dengan  membuat  peta  kerja  pada  skala 1:5.000. Peta kerja dibuat pada citra tegak satelit resolusi tinggi (CSRT) dengan unsur segmen batas desa yang jelas baik dari aspek skala, ketelitian dan kebenaran informasi yang ditampilkan (Joyosumarto,  et  al.,  2013).  CSRT  merupakan sumber data yang sangat penting dan memudahkan proses penetapan batas desa (Bashit, et al., 2019; Wibowo, et al., 2019; Zarodi, et al., 2019). Hal ini juga  didukung  oleh  peningkatan  kemampuan perangkat  desa  dalam  membaca  peta  dan menginterpretasi citra satelit. Peta kerja menyajikan batas  administrasi  desa  referensi  atau  batas  desa indikatif.
Acuan untuk batas desa indikatif dapat berasal dari  berbagai  sumber,  namun  yang  paling  sering digunakan  dan  dianggap  mendekati  batas  desa yang  sesungguhnya  adalah  batas  desa  pada  peta Rupa  Bumi  Indonesia  (Pratiwi  &  Sutanta,  2018). Skala batas referensi dari peta RBI 1:25.000 kurang tepat apabila digunakan untuk membuat peta kerja skala  1:5.000.  Perbedaan  skalanya  terlalu  besar. Oleh  karena  itu,  di  Kabupaten  Gunungkidul  batas desa  dari  Peta  RBI  hanya  digunakan  sebagai panduan  awal  penarikan  garis  batas  indikatif, sebagaimana  disampaikan  oleh  Riadi  (2015). Pendetailan  penarikan  garis  batas  di  peta  kerja dilakukan menggunakan batas desa yang terdapat pada Peta Desa Lama.
Batas desa di Kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam batas antar desa dalam satu kecamatan, batas  desa  yang  merupakan  batas  kecamatan, batas desa yang merupakan batas antar kabupaten dan  batas  desa  yang  menjadi  batas  provinsi. Kabupaten  Gunungkidul  berbatasan  dengan Kabupaten  Bantul  dan  Sleman  di  DIY,  dan berbatasan  dengan  kabupaten  Klaten,  Sukoharjo, dan Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Semua desa
di  kabupaten  Gunungkidul  telah  dipetakan  pada Peta Desa Lama dengan skala 1:5.000. Peta desa tersebut  dibuat  pada  periode  1936  -  1938.  Batas desa  dan  objek-objek  penting  yang  ada digambarkan  secara  akurat  dan  detail.  Contoh identitas Peta Desa Lama disajikan pada Gambar 1 . (a) (b) (c)
Gambar 1. Identitas peta desa lama (a) informasi peta berbahasa belanda 1936, (b) Peta yang dibuat kantor kasoeltanan (c) dibuat oleh kantor urusan tanah luar kota Jogjakarta.
Gambar  1a menunjukkan  informasi  peta berbahasa Belanda yang dibuat pada tahun 1936. Gambar 1b adalah peta yang dibuat  oleh Kantor Kasoeltanan  ‘Paniti - Kismo’  Jogjakarta  pa da  tahun
1937. Gambar 1c dibuat oleh Kantor Urusan Tanah Luar  Kota  Daerah  Istimewa  pada  tahun  1938. Terdapat juga peta-peta hasil penggambaran ulang oleh  Djawatan  Topografi  Angkatan  Darat,  Kantor BPN, dan Kantor Pajak yang merupakan salinan dari peta desa lama. Peta kerja yang berisi batas desa indikatif  digunakan  sebagai  bahan  temu  kerja penyepakatan  batas  desa.  Hasil  kegiatan  memiliki empat kemungkinan yaitu sepakat tanpa perubahan atas batas indikatif (tetap), sepakat sesudah batas indikatif  diperbaiki  (berubah),  sepakat  sesudah dilakukan  peninjauan  lapangan  (berubah),  dan tidak sepakat.
Saat batas desa indikatif disepakati pada temu kerja,  maka  terdapat  tiga  versi  batas  desa  yang tersedia.  Versi  pertama  adalah  batas  versi kesepakatan  yang  merupakan  batas  yang  benar. Versi kedua adalah batas dari Peta RBI yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah. Versi ketiga adalah  batas  di  peta  kerja  yang  merupakan  hasil interpretasi batas desa pada peta desa lama. Batas versi  ketiga  ini  hanya  digunakan  pada  kegiatan temu  kerja  penyepakatan  batas  desa.  Dalam penelitian  ini,  batas  pada  peta  kerja  dimasukkan dalam  analisis  untuk  mengevaluasi  kemampuan interpretasi pada kondisi lapangan yang beragam.
Pergeseran  lokasi  segmen  batas  desa berpengaruh  kepada  karakteristik  segmen  batas yang  ada.  Karakteristik  yang  dimaksud  meliputi lokasi  titik  temu  dan  jumlah  desa  yang  batasnya terletak  di  titik  temu,  serta  perubahan  kondisi berbatasan atau tidaknya desa-desa yang ada. Ada kemungkinan dua buah desa dinyatakan berbatasan di  suatu  versi  batas,  tetapi  hasil  kesepakatan menunjukkan  bahwa  kedua  desa  tersebut  tidak berbatasan.  Kondisi  sebaliknya  juga  dapat  terjadi. Data  luas  desa  yang  selama  ini  digunakan bersumber  dari  perhitungan  luas  di  Peta  RBI  dan Data BPS. Data BPS tentang luas desa dimasukkan dalam  publikasi  Gunungkidul  Dalam  Angka  yang terbit setiap tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul,  2019).  Secara  khusus,  luas  desa  di kabupaten  Gunungkidul  dimasukkan  di  publikasi Kecamatan  dalam  Angka.  Terdapat  18  kecamatan di kabupaten Gunungkidul, sehingga data luas desa terdapat  di  18  buku  yang  diterbitkan  oleh  BPS Kabupaten Gunungkidul. Pergeseran lokasi segmen batas menimbulkan perubahan pada luas desa.
Terdapat  desa  yang  mengalami  penambahan luas,  dan  sebaliknya  terdapat  desa  yang  luasnya berkurang.  Perubahan  luas  setiap  desa  dapat berpengaruh  pada  luas  kecamatan  dan  luas kabuapten.  Luas  kabupaten  hanya  berubah  kalau terjadi  pergeseran  posisi  batas  desa  yang  juga merupakan  batas  kabupaten.  Secara  hukum, perubahan  luas  kabupaten  dapat  diakui  kalau Permendagri  yang  mengatur  posisi  segmen  batas antar  kabupaten  dalam  satu  provinsi  dan  batas antar  provinsi  yang  terletak  di  batas  kabupaten direvisi.
Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan delineasi batas desa. Aspek pertama yang diteliti  adalah  perbedaan  dan perubahan karakteristik  segmen  batas.  Aspek  berikutnya adalah tentang pergeseran garis batas antara garis batas desa yang selama ini digunakan dengan batas hasil  kesepakatan.  Bagian  selanjutnya  adalah menganalisis pengaruh lokasi segmen batas dalam proses penyepakatan batas. Aspek terakhir adalah mengevaluasi  perbedaan luas wilayah  antara data luas  wilayah yang digunakan saat ini  dengan luas desa hasil kesepakatan dengan.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kabupaten Gunungkidul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kabupaten  Gunungkidul  memiliki  18  kecamatan, dan 144 desa. Jumlah segmen batasnya adalah 457 buah, yang terdiri atas 424 segmen batas internal, 14 segmen batas kabupaten di dalam provinsi, dan 19 segmen batas dengan Provinsi Jawa Tengah.
Terdapat  dua  sumber  data  awal  yang digunakan  untuk  membuat  garis  batas  indikatif yang  digunakan  sebagai  bahan  pembuatan  Peta Kerja  untuk  didiskusikan  pada  Temu  Kerja Penetapan  Batas.  Sumber  data  yang  pertama adalah  batas  desa  dari  Peta  Rupabumi  skala 1:25.000.  Batas  desa  yang  ada  di  peta  RBI  ini memang  bukan  merupakan  acuan  resmi  batas. Sumber  data  yang  kedua  adalah  peta  desa  lama yang  dibuat  pada  periode  1932-1938.  Garis  batas desa  yang  ada  di  peta  desa  lama  tersebut digambarkan di atas CSRT yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2016.
Proses georeferensi dilakukan untuk memberi referensi koordinat pada sebagian peta desa lama. Tidak  semua  peta  desa  lama  diberi  referensi koordinat karena kondisi peta yang bervariasi. Ada peta desa lama yang lengkap satu desa, ada juga yang  sudah  berupa  potongan-potongan  kecil  di bagian  batas.  Hasilnya  georeferensi  tidak  selalu akurat, tetapi cukup tepat pada saat disajikan pada CSRT.  Peta  desa  lama  yang  bergeoreferensi memudahkan proses penarikan garis batas indikatif pada peta kerja.
CSRT yang telah dilengkapi dengan garis batas indikatif,  toponim,  nama  objek  penting,  dan informasi  peta  lainnya  digunakan  sebagai  peta kerja.  Peta  kerja  dibagikan  ke  desa-desa  yang menjadi  lokasi  kegiatan.  Pembagian  dilaksanakan sekitar  satu  minggu  sebelum  pelaksanaan  temu kerja supaya dapat dipelajari terlebih dulu.
Informasi  toponim  dan  nama  objek  penting diperoleh melalui survei lapangan yang dilaksanakan  selama  tiga  bulan.  Tim  survei sebanyak  18  orang  berkeliling  merekam koordinat objek dan memotret tampak depan objek tersebut. Objek-objek tersebut meliputi fasilitas pemerintah, pendidikan,  sosial,  ekonomi,  keagamaan,  wisata, dan  olahraga.  Posisi  objek-objek  tersebut
membantu proses identifikasi lokasi batas pada saat temu kerja penyepakatan batas.
Temu  kerja  penyepakatan  batas  desa dilaksanakan  di  setiap  kecamatan  dengan mengundang perangkat desa di kecamatan tersebut dan desa-desa yang berbatasan, baik di kecamatan lain, kabupaten lain, maupun provinsi Jawa Tengah. Jika  batas  desa  juga  merupakan  batas  kabupaten atau  provinsi,  maka  pemerintah  kabupaten tetangga  juga  diundang  untuk  hadir  dalam  temu kerja.
Batas indikatif pada peta kerja dapat disepakati langsung,  baik  dengan  atau  tanpa  perubahan  di temu  kerja.  Lebih  dari  90%  batas  indikatif  dapat disepakati  langsung  di  temu  kerja.  Jika  tidak terdapat kesepakatan, maka dilakukan peninjauan lapangan. Untuk batas yang belum disepakati dan lokasinya  berdekatan  dengan  kantor  kecamatan, peninjauan  lapangan  dilakukan  diantara  waktu temu  kerja.  Apabila  lokasinya  jauh,  peninjauan lapangan dilakukan pada hari lain. Hasil peninjauan lapangan dibawa lagi untuk disepakati secara formal di  temu  kerja  tahap  kedua.  Pada  saat  kegiatan berakhir,  terdapat  dua  segmen  batas  yang  belum bisa disepakati.
Segmen  batas  pertama  adalah  antara  Desa Jatiayu  di  Kecamatan  Karangmojo  dan  Desa Watusigar di Kecamatan Ngawen. Ketidaksepakatan terjadi pada seluruh batas yang panjangnya 1.500 m. Lebar wilayah tumpang-tindih antara 12-20 m. Persoalan tumpang-tindih klaim antara kedua desa ini  sudah  berlangsung  selama  puluhan  tahun. Masalah  batas  ini  sudah  diselesaikan  oleh  Bupati Gunungkidul  pada  pertengahan  tahun  2019. Segmen  batas  kedua  yang  belum  bisa  disepakati adalah antara Desa Girijati di Gunungkidul dengan Desa  Parangtritis  di  Kabupaten  Bantul.  Sengketa terjadi  pada  bagian  kecil  batas  sepanjang  sekitar 600  m.  Persoalan  sudah  berhasil  diselesaikan  di akhir tahun 2019.
Penyelesaian kegiatan menghasilkan tiga jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu batas  desa  dari  Peta  RBI  yang  memiliki  skala 1:25.000,  serta  peta  kerja  dan  peta  hasil kesepakatan  yang  memiliki  skala  1:5.000.  Pada kegiatan  perbandingan  luas  wilayah  desa, ditambahkan satu data lagi yaitu data luas wilayah dari BPS Kabupaten Gunungkidul. Pengolahan data spasial yang dilakukan dimulai dengan menampilkan tiga versi garis batas dengan simbol warna yang berbeda untuk diamati secara visual.
Pengamatan  visual  ini  untuk  mengidentifikasi lokasi  terjadinya  perbedaan  posisi  antara  garis batas  pada  Peta  RBI  dan  peta  kerja  dengan  hasil kesepakatan. Karakteristik segmen batas yang ada diklasifikasi  dan  dihitung.  Selanjutnya  dilakukan perhitungan  jumlah  segmen  batas  yang  bergeser, jenis segmen batas, dan objek yang dilalui segmen batas.  Pengamatan  objek  yang  dilalui  garis  batas dilakukan  dengan  memanfaatkan  unsur-unsur
intepretasi  visual.  Hasil  pengamatan  kemudian dilengkapi  dengan  perhitungan  besar  perbedaan atau pergeseran.
Perhitungan  pergeseran  segmen  batas dilakukan  dengan  menggunakan  metode  jarak eucledian .  Segmen  batas  diubah  dari polyline menjadi point dengan  interval  5  m.  Interval  ini dipilih  karena  sesuai  dengan  jarak  minimal  yang dapat  ditunjukkan  pada  skala  1:5.000.  Perubahan dari polyline ke point dilakukan untuk mengetahui jarak  terjauh  pergeseran  setiap  segmen  batas. Dalam  hal  perhitungan  pergeseran,  segmen  yang digunakan  sebagai  acuan  adalah  segmen  batas hasil kesepakatan di Kabupaten Gunungkidul 2018. Perhitungan  pergeseran  disajikan  sampai  tingkat meter.
Pengolahan  berikutnya  adalah  perhitungan perbedaan luas wilayah desa  antara luas menurut Peta  RBI  dan  data  BPS  dengan  luas  hasil kesepakatan. Metode perhitungannya sama dengan yang  dilakukan  oleh  Pratiwi  dan  Sutanta  (2018). Hasil perhitungan luas disajikan sampai dua desimal hektar  atau  pada  tingkat  100  m 2 .  Perbedaan  luas dihitung untuk tingkat desa dan kabupaten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  disajikan  dalam  empat bagian.  Bagian  pertama  mengenai  identifikasi jumlah  segmen  batas  berdasarkan  data  RBI  dan data hasil identifikasi dari  peta desa lama  dengan data  hasil  kesepakatan.  Bagian  kedua  membahas pergeseran  segmen  batas  terhadap  batas kesepakatan.  Bagian  ketiga  membahas  mengenai lokasi  dominan  yang  dilalui  setiap  segmen  batas. Bagian  terakhir  mendiskusikan  perubahan  luas wilayah  administrasi  desa.  Penggambaran  garis batas  dalam  peta-peta  menggunakan  simbol sebagai berikut: biru untuk hasil kesepakatan, ungu untuk  peta  kerja,  dan  merah  untuk  peta  RBI. Penyingkatan  istilah  yang  digunakan  adalah  KSP untuk peta batas hasil kesepakatan, PKJ untuk Peta Kerja,  dan  RBI  untuk  Peta  Rupabumi  Indonesia. Dalam  visualisasi  peta-peta  di  makalah  ini,  garis batas Peta RBI disajikan dengan warna merah, garis batas  pada  peta  kerja  disajikan  dengan  warna ungun,  sedangkan  garis  batas  hasil  kesepakatan disajikan dengan warna biru.

## Karakteristik segmen batas
Identifikasi  jumlah  segmen  batas  dilakukan terhadap  ketiga  tipe  segmen  batas.  Ketiga  jenis segmen batas ditumpangsusunkan dan diberi warna yang berbeda. Tahap pertama
adalah menumpangsusunkan batas desa hasil kesepakatan skala  1:5.000  dengan  batas  dari  Peta  RBI  skala 1:25.000. Tahap
kedua adalah menumpangsusunkan batas desa hasil kesepakatan dengan batas desa hasil interpretasi dari peta desa
lama.  Visualisasinya  disajikan  pada Gambar  2a dan Gambar 2b .
(a) (b)
Gambar 2. Tumpang  susun  batas  desa  hasil kesepakatan dengan Peta RBI (a), dan dengan peta kerja (b).
Gambar  2a menunjukkan  bahwa  semua segmen  batas  desa  di  Peta  RBI  skala  1:25.000 mengalami  pergeseran.  Perbedaan  skala  yang signifikan  merupakan  salah  satu  faktor  penting penyebab pergeseran ini. Faktor lain adalah bahwa delineasi  batas  desa  di  Peta  RBI  skala  1:25.000 tidak dilakukan dengan proses penyepakatan antar desa yang bersebelahan. Di samping itu, yang perlu ditekankan adalah bahwa batas wilayah administrasi  yang  ada  di  Peta  RBI  bukan merupakan, dan tidak untuk digunakan untuk acuan resmi  batas  wilayah.  Ketiadaan  sumber  data  lain yang  bisa  diacu  membuat  banyak  pemerintah daerah  tidak  memiliki  pilihan  lain.  Peta  batas administrasi  yang  ada  di  Peta  RBI  terpaksa digunakan  sebagai  batas  yang  dianggap  benar untuk kegiatan administrasi kewilayahan, misalnya dalam penyusunan rencana tata ruang.
Perbedaan  lokasi garis batas  pada  peta kerja ( Gambar  2b )  hanya  terjadi  di  beberapa  tempat.
Perbedaan yang jelas terlihat terjadi di Kecamatan Tepus dan Kecamatan Semin. Di Kecamatan Tepus, perbedaan  terjadi  di  enam  desa  dengan  jumlah segmen sebanyak 14 buah. Perbedaan yang terjadi di  Kecamatan  Semin  terdapat  di  1  desa  dengan jumlah  segmen  batas  dua  buah.  Batas  desa  di Kecamatan Tepus lebih banyak yang berupa objek- objek alam, seperti punggungan bukit dan lembah. Hal  ini  berbeda  dengan  sebagian  besar  segmen batas  di  kecamatan  lain  yang  berupa  campuran antara objek alam dan objek buatan manusia yang mudah  diidentifikasi,  seperti  jalan,  dan  sungai. Kemampuan interpretasi terhadap garis batas pada peta  desa  lama  dan  kemampuan  menarik  garis batas indikatif pada CSRT tampak dipengaruhi oleh kondisi topografi tersebut.
Perbedaan  posisi  segmen  batas  tersebut b erpengaruh  terhadap  informasi  “segmen  yang saling  berbatasan”  di  setiap  data.  Segmen  batas merupakan hal yang penting sehingga idealnya dari data  apapun  memiliki  persamaan  informasi mengenai hal tersebut. Segmen yang menunjukkan bahwa  desa  a  dan  desa  b  berbatasan  pada  satu versi peta seharusnya juga digambarkan sama pada peta versi lainnya.  Hasil kesepakatan menunjukkan terdapat  457  segmen  yang  berbatasan,  lebih banyak dari versi Peta RBI dan Peta Kerja. Rincian segmen batas disajikan dalam Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil identifikasi segmen batas desa. Jenis segmen RBI PKJ KSP Berbatasan 443 455 457 Tidak berbatasan 18 12 11 Titik temu 8 2 1 Jumlah 469 469 469 Berdasarkan Tabel  1 segmen  batas  hasil kesepakatan  dengan  peta  kerja  hanya  memiliki perbedaan  dua  segmen  pada  segmen  yang  saling berbatasan, sedangkan dengan RBI memiliki selisih sebanyak  14  segmen.  Selisih  segmen  yang  tidak berbatasan antara peta kerja dengan kesepakatan hanya  satu  segmen,  sedangkan  pada  peta  RBI memiliki  terdapat  enam  segmen.  Segmen  yang berupa  titik  temu  pada  peta  RBI  memiliki  selisih sebanyak  6  segmen  baik  terhadap  hasil kesepakatan maupun peta desa lama.
Peta RBI skala 1:25.000 memiliki keterbatasan dalam  menyajikan  segmen  batas  yang  pendek. Segmen batas yang  pendek  disajikan sebagai titik temu,  bukan  sebagai  segmen  batas.  Dampaknya adalah jumlah desa yang berbatasan menjadi lebih sedikit  dari  pada  yang  seharusnya.  Salah  satu contoh batas desa dalam Peta RBI yang berupa titik temu  namun  dalam  hasil  kesepakatan  dan  peta desa lama merupakan segmen garis batas disajikan pada Gambar 3 . Menurut Peta RBI, batas antara Desa Semugih dengan Nglindur hanya berupa titik pertemuan. Titik pertemuan tersebut menghubungkan  empat  buah  desa  sekaligus. Namun  hasil  kesepakatan  antara  Desa  Semugih
dengan Desa Nglindur menyatakan bahwa terdapat segmen batas dengan panjang 321,6 m. Data batas wilayah  administrasi  yang  tersedia  sebelumnya belum menunjukkan informasi yang sesuai kondisi di  lapangan.  Data  segmen  batas  yang  memiliki perbedaan di setiap versi segmen batas ditunjukkan dalam Tabel 2 .
Gambar  3 .  Segmen  batas  antara  Desa  Semugih  dan Desa Nglindur.
Tabel  2. Perbedaan  segmen  batas  antara  hasil kesepekatan, peta desa lama dan RBI. No.  Desa 1 Desa 2 RBI  PKJ  KSP 1 Baleharjo Pacarejo TT B B 2 Baleharjo Kepek TT B B 3 Kedungpoh Pilangrejo TB B B 4 Kedungpoh Mertelu TB B B 5 Katongan Mertelu B TB TB 6 Katongan Hargomulyo B TB TB 7 Natah Jurangjero B TB TB 8 Getas Dlingo B TB TB 9 Logandeng Siraman TB B B 10 Banyusoca Grogol TB B B 11 Bleberan Karangduwet B TB TB 12 Nglegi Girmimulyo TT TT B 13 Nglanggeran   Beji B TB TB 14 Putat Salam TB B B 15 Karangasem Jetis TB TB B 16 Giriharjo Girimulyo TT B TT 17 Purwodadi Sumberwungu TB B B 18 Giripanggung  Balong TB B B 19 Bejiharjo Piyaman TT B B 20 Ngawis Ngipak TB B B 21 Ngipak Ponjong B TB TB 22 Sawahan Kenteng B TB TB 23 Sawahan Ngandong B TB TB 24 Tambakromo  Pundungsari TB B B 25 Karangasem Karangwuni TB B B 26 Sidorejo Genjahan TB B B 27 Pringombo Nglindur TT B B 28 Semugih Nglindur TB B B 29 Candirejo Karangwuni B TB TB 30 Sambirejo Bendung TT B B 31 Sambirejo Krajan TT B B 32 Tegalrejo Kampung TB B B 33 Serut Kerten TB B B 34 Kepek Karangduwet B TB TB 35 Jepitu Pringombo TB B B 36 Songbanyu Ketos TB B B 37 Giriasih Seloharjo TB B B Keterangan: TT: Titik temu, TB: Tidak Berbatasan, dan B: Berbatas
Perbedaan jenis segmen batas antara Peta RBI dan  Kesepakatan  terjadi  pada  37  segmen.  Secara rinci  perbedaan  terdiri  atas  7  Titik  Temu  yang
ternyata merupakan garis  batas, 18 segmen yang dianggap tidak berbatasan walaupun sesungguhnya berbatasan,  11  segmen  yang  diklasifikan berbatasan  tetapi  hasil  kesepakatan  menyatakan tidak berbatasan. Persamaan antara Peta RBI dan hasil kesepakatan terjadi di titik temu antara Desa Giriharjo,  Giriwungu,  Girimulyo,  dan  Girisuko. Walaupun Peta RBI dan kesepakatan mengklasifikasikannya  sebagai  titik  temu,  tetapi lokasinya berbeda. Titik temu kesepakatan terletak sejauh 320 m di sebelah timur titik temu menurut peta  RBI.  Pada  titik  temu  ini,  di  peta  kerja  batas digambarkan terdapat batas antara Desa Giriharjo dan Girimulyo. Dalam hal karakteristik batas, hanya di  lokasi ini terdapat perbedaan antara peta kerja dengan hasil kesepakatan.

## Pergeseran segmen batas
Proses  tumpang  susun  menunjukkan  bahwa terdapat  perubahan  posisi  garis  batas  yang dianggap  sebagai  batas  pada  kedua  tipe  segmen batas  yang  diuji.  Perubahan  segmen  batas selanjutnya  akan  disebut  sebagai  pergeseran  baik dari  data  RBI  menuju  hasil  kesepakatan  maupun peta  desa  lama  menuju  hasil  kesepakatan. Pergeseran  segmen  batas  diidentifikasi  dengan menggunakan jarak eucledian atau jarak antar titik. Perbedaan skala dari batas versi peta RBI versi batas dan hasil kesepakatan menghasilkan rentang pergeseran  yang  cukup  jauh.  Pergeseran  yang terjadi  pada  segmen  batas  RBI  menuju  hasil kesepakatan  berada  pada  rentang  10 – 1.772  m sedangkan  pergeseran  segmen  batas  peta  desa lama  menuju  hasil  kesepakatan  berada  pada rentang 19 – 997 m.
Nilai  acuan  dalam  perhitungan  pergeseran mengacu pada ketelitian horizontal skala peta RBI 1:25.000. Dalam SNI Tahun 2010 tentang Penyajian Peta Rupa Bumi skala 1:25.000 ketelitian horizontal untuk  peta  skala  tersebut  adalah  7,5  m  yang diperoleh  dari  nilai  ketelitian  sebesar  0,3  mm  dan dikalikan  dengan  nilai  skala  peta.  Segmen  yang memiliki  nilai  di  bawah  7,5  m  ini  dianggap  tidak mengalami  pergeseran.  Sebaliknya,  pergeseran yang nilainya sampai 1.700 m menunjukkan bahwa segmen batas tersebut memang tidak berada pada, atau dekat dengan, posisi yang seharusnya.
Pergeseran terbesar yang terjadi antara segmen batas  peta  RBI  dengan  hasil  kesepakatan  terjadi pada  segmen  batas  antara  Desa  Songbanyu Kecamatan  Girisubo,  Kabupaten  Gunungkidul  dan Desa  Songbledeg  Kecamatan  Pracimantoro, Kabupaten  Wonogiri  (lihat Gambar  4 ).  Batas menurut  Peta  RBI  berupa  garis  yang  relatif  lurus, masuk ke wilayah Kabupaten Wonogiri. Batas hasil kesepakatan  memiliki  posisi  lain  dan  tingkat kedetailan  yang  lebih  tinggi.  Garis  batas  yang
semula berupa garis lurus menjadi garis dengan 46 titik belok.
Gambar 4. Pergeseran  garis  batas  RBI  dan  hasil kesepakatan  di  Desa  Songbanyu  dan Songbledeg.
Pergeseran  tersebut  menyebabkan  adanya perbedaan panjang segmen batas desa kedua desa tersebut. Pada Segmen batas RBI panjang segmen antara Desa  Songbanyu dengan Desa  Songbledeg adalah 5.927 m sedangkan pada hasil kesepakatan menjadi 14.147 m. Segmen batas hasil kesepakatan panjangnya lebih dari dua kali lipat panjang segmen batas  dari  segmen  batas  Peta  RBI.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  skala  sangat  berpengaruh terhadap  kedetailan  informasi  yang  ditunjukkan, baik lokasi yang dilalui segmen batas hingga bentuk serta panjang segmen batas tersebut.
Di tempat lain terdapat pergeseran yang nilainya lebih kecil (1.300 m) tetapi sampai melebihi wilayah desa di sebelahnya. Desa Semin berbatasan dengan Desa  Pundungsari  yang  terletak  di  sebelah timurnya.  Di  sebelah  timur  Desa  Pundungsari terdapat Desa Karangsari. Ketiga desa ini terletak di Kecamatan  Semin.  Batas  desa  hasil  kesepakatan menunjukkan bahwa batas Desa  Semin  versi Peta RBI  masuk  jauh  ke  wilayah  Pundungsari,  dan bahkan  melintasinya  hingga  masuk  ke  Desa Karangsari sejauh sekitar 20 meter ( Gambar 5 ).
Gambar 5. Pergeseran batas Desa Semin.
Pergeseran  segmen  terbesar  pada  peta  kerja menuju  hasil  kesepakatan  terjadi  antara  Desa Giripanggung  Kecamatan  Tepus  dengan  Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop yaitu sebesar 997 m.  Gambar  pergeseran  segmen  disajikan  pada Gambar 6 . Batas desa di wilayah tersebut melewati punggungan  dan  lembah  bukit-bukit  kecil  di Pegunungan Seribu. Perangkat desa bisa mengenali lokasi  batas  yang  melewati  punggung  bukit  atau lembah dengan mudah, tidak harus menggunakan visualisasi 3D seperti yang digunakan oleh Bowo, et al  (2019).  Kondisi  ini  karena  pengenalan  wilayah dan kemampuan membaca peta yang  cukup baik. Banyak ditemui perangkat desa yang berusia muda dengan pendidikan setingkat sarjana yang mampu membaca peta kerja dengan baik.
Gambar 6. Pergeseran segmen batas peta kerja dan hasil kesepakatan antara Desa
Giripanggung dan Desa Botodayaan.
Penanda  alam  seperti  sungai  dan  penanda buatan  tidak  banyak  tersedia.  Kondisi  tersebut ditemui pada interpretasi CSRT 2006 maupun peta desa  lama.  Kondisi  permukaan  bumi  yang digambarkan  pada  peta  desa  lama  yang  dibuat sekitar tahun 1930-an memiliki unsur buatan yang jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  saat  ini.  Kondisi- kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi  peta  desa  lama  dan  CSRT  sehingga batas  indikatif  yang  digunakan  dalam  peta  kerja penyepakatan  batas  desa  mengalami  pergeseran yang cukup jauh.
Pergeseran  kedua  versi  segmen  batas  antara tersebut  selanjutnya  dikelompokkan  menjadi  lima jenis,  yaitu  segmen  yang  tidak  mengalami pergeseran,  segmen  dengan  pergeseran  kecil, pergeseran  sedang,  segmen  dengan  pergeseran besar,  dan  tidak  diperhitungkan.  Kelas  tidak diperhitungkan berisi  segmen batas yang  memiliki perbedaan  status  dengan  data  pembanding,  yaitu peta  hasil  kesepakatan.  Jika  data  kedua  segmen atau  salah  satu  pembanding  berstatus  “tidak berbatasan" serta salah satu berstatus "titik temu" maka  perhitungan  pergeseran  tidak  dilakukan. Pembuatan rentang tersebut berdasarkan ketelitian horizontal dan skala peta.
Pada kelas yang  tidak mengalami pergeseran berisi  segmen  yang  memiliki  nilai  pergeseran kurang  dari  nilai  ketelitian  horizontal  RBI  skala 1:25.000  yaitu  <7,5  m.  Kelas  kedua  yaitu pergeseran kecil berada pada rentang antara 7,5 – 250 m. Nilai 250 m didasarkan pada skala peta RBI 1:25.000,  setiap  1  cm  dipeta  mewakili  250  m  di lapangan.  Kelas  ketiga  merupakan  kelas  dengan pergeseran  sedang  yaitu  berada  pada  rentang 250,1 – 500 m. Kelas pergeseran besar merupakan segmen yang mengalami pergeseran di atas 500 m. Rentang  ini  digunakan  untuk  mengetahui  berapa jumlah  segmen  yang  berada  pada  pergeseran  di setiap  kelas.  Hasil  klasifikasi  pergeseran  segmen batas ditunjukkan pada Tabel 3 .
Tabel 3. Klasifikasi pergeseran segmen Kelas Rentang (m) Jumlah segmen RBI PKJ Tidak bergeser < 7,5 2 422 Pergeseran kecil 7,5 – 250  118 21 Pergeseran sedang 250 – 500  126 4 Pergeseran besar > 500  185 8 Tidak diperhitungkan - 38 14 Jumlah 469 469
Segmen  batas  dari  Peta  RBI  mengalami pergeseran segmen batas terbanyak pada rentang di  atas  500  m.  Hal  tersebut  disebabkan  karena perbedaan  skala  yang  terlalu  jauh  dari  peta  RBI dengan hasil kesepakatan. Akibatnya segmen batas pada  Peta  RBI  tidak  menunjukkan  lokasi  yang seharusnya.  Batas  desa  indikatif  dari  interpretasi peta desa lama yang tidak mengalami pergeseran sebanyak  422  segmen  atau  93%.  Hanya  4% segmen batas indikatif yang mengalami pergeseran sedang  atau  besar.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa batas desa yang terdapat pada peta desa lama yang dibuat  pada  tahun  1930-an  dengan  skala  1:5.000 memiliki akurasi yang tinggi. Di sisi lain, interpretasi terhadap  peta  desa  lama  untuk  membuat  batas indikatif tersebut juga sangat baik.

## Pengaruh lokasi segmen batas
Delineasi  segmen  batas  di  Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara kartometrik menggunakan CSRT sebagai peta dasarnya. Dalam menentukan segmen batas indikatif digunakan peta desa lama sebagai sumber data yang diidentifikasi dan  kemudian  digambarkan  di  atas  CSRT.  Hasil identifikasi  yang  telah  dilakukan  pada  seluruh segmen  didominasi  oleh  objek  alami.  Objek  alami yang  dilalui  berupa  sungai,  kehutanan,  area perbukitan, dan area persawahan.
Topografi  kabupaten  Gunungkidul  didominasi oleh objek alami berupa area perbukitan di bagian selatan.  Kondisi  wilayah  yang  hampir  sama menyebabkan identifikasi lokasi batas menjadi sulit dilakukan baik pada peta RBI  maupun  peta kerja.
Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  yang  juga berpengaruh  terhadap  pergeseran  segmen  batas selain skala. Hal ini terbukti pada hasil identifikasi segmen dari peta kerja dengan hasil kesepakatan. Masih  terdapat  delapan  segmen  yang  mengalami pergeseran diatas 500 m. Salah satu segmen peta kerja  yang  mengalami  pergeseran  besar  adalah antara  Desa  Tepus  dengan  Desa  Purwodadi ( Gambar  7 ).  Pergeseran  yang  terjadi  di  daerah tersebut  tidak  hanya  jauh  tetapi  juga  memiliki bentuk geometri yang berbeda.
Gambar 7. Pergeseran  garis  batas  di  peta  kerja dengan  hasil  kesepakatan  di  wilayah perbukitan.
Batas  antara  Desa  Tepus  dan  Purwodadi terletak di daerah perbukitan yang terletak di dekat pantai.  Objek  buatan  manusia,  seperti  jalan  dan saluran irigasi, hampir tidak ada. Hanya pematang tegalan  yang  berada  di  lembah  dan  lereng  bukit yang  dapat  ditemukan.  Pada  saat  melakukan interpretasi  desa  lama,  batas  indikatif  disesuaikan dengan batas alam yang paling mungkin digunakan sebagai batas desa. Contohnya adalah punggungan bukit  dan  lembah.  Pemilihan  fitur  alam  tersebut sudah sesuai, tetapi ternyata posisi garis batas yang disepakati berada pada lokasi yang cukup jauh dari garis  batas  indikatif.  Terdapat  kesamaan  bentuk umum garis batasnya, tetapi orientasi dan posisinya berbeda. Kondisi ini cukup sering ditemui di wilayah pegunungan.  Kondisi  di  luar  DIY,  apalagi  di  luar Pulau  Jawa  memiliki  tantangan  seperti  ini  dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.

## Perbedaan luas wilayah
Salah  satu  hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan penetapan dan penegasan batas desa adalah luas wilayah  administrasi  desa  dengan  skala  1:5.000. Luas  wilayah  administrasi  desa  saat  ini  menjadi penting karena merupakan salah satu aspek dalam perhitungan dana alokasi desa. Dalam penelitian ini dibandingkan luas hasil kesepakatan, luas RBI serta ditambah dengan data luas yang diperoleh dari BPS Gunungkidul. Metode perbandingan yang
digunakan  sama  dengan  yang  dikerjakan  oleh Pratiwi  &  Sutanta,  (2018)  untuk  luas  desa  di Kabupaten Kulon Progo.
Perbedaan  luas  di  setiap  desa  tidak  selalu membuat  perbedaan  luas  untuk  Kabupaten Gunungkidul. Perbedaan luas kabupaten dipengaruhi perubahan posisi segmen batas dengan Kabupaten Bantul, Sleman, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.  Terdapat  beberapa  lokasi  yang  segmen batas kabupatennya mengalami pergeseran akibat proses  pendetailan  yang  dilakukan.  Acuan perhitungan perubahan luas yang digunakan adalah batas  hasil  kesepakatan.  Hasil  perhitungan  luas wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  disajikan  dari ketiga data disajikan dalam Tabel 4 .
Tabel 4. Perbedaan luas kabupaten. RBI BPS KSP Luas (Ha) 147.982,84 147.962,31 147.693,08 Selisih (Ha) 289,76 269,23 - Persentase 0,20 0,18 - Berdasaran perhitungan, luas wilayah Kabupaten
Gunungkidul hasil kesepakatan mengalami  penurunan.  Penurunan  ini  disebabkan oleh  pergeseran  garis  batas  kabupaten.  Luas Kabupaten
Gunungkidul hasil kegiatan penyepakatan  batas  desa  merupakan  yang  paling kecil. Jika dibandingkan dengan luas menurut Peta RBI nilainya 289,76 Ha lebih kecil, dan 269,23 Ha lebih  kecil  dibandingkan  dengan  data  dari  BPS. Dalam  persentase,  luas  berdasarkan  batas  desa hasil  kesepakatan  lebih  kecil  dari  0,20% dibandingkan dengan luas versi Peta RBI dan data BPS.
Luas  wilayah  desa  bervariasi,  dari  yang  paling kecil  sebesar  177,80  hektar  untuk  Desa  Sodo Kecamatan  Paliyan  sampai  ke  2.828,12  hektar untuk Desa Pacarejo Kecamatan Semanu. Rata-rata luas  desa  di  Kabupaten  Gunungkidul  adalah 1.025,65  hektar.  Luas  wilayah  desa  di  Kabupaten Gunungkidul  mengalami  penambahan  dan  juga pengurangan  jika  dibandingkan  dengan  data  dari Peta  RBI  dan  BPS.  Apabila  dibandingkan  dengan data  dari  Peta  RBI  sebanyak  71  desa  mengalami penambahan luas wilayah dan  sebaliknya 73 desa mengalami  penurunan  luas  wilayah.  Hasil perbandingan  antara  data  luas  wilayah  hasil kesepakatan  dengan  data  BPS  menghasilkan sebanyak 67 desa mengalami penambahan luas dan sebaliknya  77  desa  mengalami  penurunan  luas wilayah.
Penambahan  luas  wilayah  administrasi  desa terbesar dialami oleh Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo  yang  mengalami  penambahan  luas wilayah sebesar 508,86 Ha, dari semula 663,33 Ha menjadi  1.172,19  Ha.  Desa  yang  mengalami penurunan  luas  terbesar  dari  hasil  perbandingan antara  data  Peta  RBI  dengan  hasil  kesepakatan adalah  Desa  Giriwungu  Kecamatan  Panggang sebesar  427,79  Ha,  dari  1.552,04  Ha  menjadi
1.124,21 Ha. Visualisasi penambahan luas wilayah disajikan pada Gambar 8 , sedangkan pengurangan ditunjukkan  dalam Gambar  9 .  Wilayah  Desa Karangmojo  dalam  Peta  RBI  dibatasi  oleh  garis batas  berwarna  merah.  Wilayah  desa  hasil kesepakatan dibatasi oleh garis biru dengan arsiran warna biru. Perubahan luas yang sangat signifikan, sebesar  77%,  tampak  dengan  jelas  pada Gambar 8 tersebut.
Gambar 8. Penambahan luas wilayah antara batas RBI dan hasil kesepakatan di Desa Karangmojo.
Gambar 9. Pengurangan luas wilayah antara batas RBI dan hasil kesepakatan di Desa Giriwungu.
Besarnya perubahan luas setiap desa bervariasi, dari beberapa hektar sampai beberapa ratus hektar. Secara  absolut  perubahan  luas,  baik  penambahan
maupun pengurangan, dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok seperti disajikan pada Tabel 5 . Peta  RBI  dan  Data  BPS  memiliki  satu  desa  yang perbedaan luasnya lebih dari 500 hektar. Desa yang memiliki  perbedaan  luas  lebih  dari  500  hektar tersebut  berbeda,  yaitu  Desa  Karangmojo Kecamatan Karangmojo di Peta RBI dan Desa Beji Kecamatan  Patuk  untuk  Data  BPS.  Kedua  desa tersebut  memiliki  luas  yang  jauh  berbeda dibandingkan  kedua  jenis  data  pembandingnya. Mayoritas desa memiliki selisih luas antara 10 – 100 hektar, baik di Peta RBI maupun di Data BPS. Data BPS memiliki lebih banyak jumlah desa yang selisih luasnya kurang dari 10 hektar. Perubahan luas yang terjadi memiliki proporsi yang beragam, tergantung kepada  luas  awal  dan  luas  wilayah  hasil kesepakatan. Persentase  perubahan luas disajikan pada Tabel 6 .
Tabel 5. Klasifikasi perubahan luas dalam hektar. Perubahan luas (Ha) Peta RBI Data BPS > 500 1 1 400 – 500 2 1 300 – 400 3 4 200 – 300 12 4 100 – 200 39 18 10 – 100 78 81 < 10 9 35 Tabel 6. Perubahan luas dalam persentase. Perubahan luas (%) Peta RBI Data BPS 70 – 80 2 - 60 – 70 - 1 50 – 60 - 1 40 – 50 - - 30 – 40 3 3 20 – 30 13 5 10 – 20 49 18 < 10 77 117
Persentase  perubahan  luas  yang  terbesar terdapat  di  Desa  Bulurejo  Kecamatan  Semin sebesar 79,26%. Persentase yang besar ini terjadi karena luas Desa  Bulurejo yang relatif  kecil, yaitu 415,68  hektar  yang  merupakan  urutan  ke-132 dalam  luas  desa  di  Kabupaten  Gunungkidul.  Luas awal  yang  dihitung  dari  Peta  RBI  adalah  231,88 hektar.  Persentase  perubahan  luas  terbesar  pada Data  BPS  terdapat  di  Desa  Beji  Kecamatan  Patuk sebesar 52,71%. Desa Beji berada pada urutan ke- 124  dalam  hal  luas  wilayah  desa.  Data  BPS menyebutkan  bahwa  luas  desa  tersebut  adalah 1.010,80 hektar, sedangkan luas hasil kesepakatan adalah  475,05  hektar.  Walaupun  terdapat perubahan  luas  yang  persentasenya  cukup  tinggi, sebagian  besar  desa  di  Kabupaten  Gunungkidul hanya  mengalami  perubahan  luas  yang  nilainya kurang dari 10%. Situasi ini terjadi baik di Peta RBI ataupun Data BPS.

## KESIMPULAN
Ketersediaan  batas  wilayah  administrasi  desa yang  bersifat  definitif  masih  sedikit.  Akibatnya banyak  pemerintah  daerah  yang  menggunakan data  apapun  yang  menunjukkan  batas  desa, misalnya  Peta  RBI.  Hal  ini  terpaksa  dilakukan walaupun  di  dalam  Peta  RBI  sudah  dinyatakan bahwa batas yang digambarkan bukan merupakan acuan resmi batas wilayah administrasi. Batas yang belum  definitif  seperti  itu  memiliki  beberapa kelemahan  dan  kekurangan.  Pada  aspek  posisi, batas  sementara  tersebut  mengalami  pergeseran yang  cukup  signifikan.  Pengaruh  pergeseran  ini terletak pada letak titik temu batas antara tiga atau empat  desa,  berbatasan  atau  tidaknya  dua  buah desa,  serta  panjang  segmen  batas.  Dampak selanjutnya yang ditemukan adalah perubahan luas desa.  Perubahan  luas  yang  terjadi  di  Kabupaten Gunungkidul  memiliki  nilai  yang  signifikan,  baik dilihat  dari  besaran  absolutnya  maupun  dari persentasenya.  Perubahan  luas  juga  terjadi  di tingkat  kabupaten,  walaupun  nilainya  relatif  kecil yaitu kurang dari 300 hektar atau sekitar 0,2%.
Dalam kegiatan penetapan batas di Kabupaten Gunungkidul identifikasi batas peta desa lama relatif mudah  dilakukan  untuk  sebagian  besar  desa. Penarikan  garis  batas  indikatif  di  atas  CSRT menghasilkan  peta  kerja  yang  akurasinya  tinggi. Sebanyak 93% garis batas indikatif pada peta kerja diklasifikasikan  tidak  bergeser.  Hanya  8  segmen batas  (1,75%)  yang  memiliki  pergeseran  besar. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penggunaan  peta  desa  lama  yang  sudah  dikenal baik oleh perangkat desa sangat membantu dalam kegiatan  penetapan  batas  desa  di  Kabupaten Gunungkidul.  Seluruh  segmen  batas  yang disepakati mengacu pada peta desa lama tersebut. Namun  demikian,  ketersediaan  peta  desa  lama belum  tentu  dimiliki  oleh  seluruh  wilayah  desa  di Indonesia,  sehingga  penggunaan  data  RBI  tetap relevan  dan  penting.  Penggunaan  data  tambahan dapat  pula  berupa  Undang-undang  Pembentukan Daerah  (UUPD)  atau  dokumen  lain  yang menjelaskan  tentang  wilayah  desa  serta  dengan tambahan  foto  udara  dan  CSRT  yang  memadai untuk memudahkan identifikasi secara kartometrik. Peta  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan pembuatan  peta  kerja  adalah  peta-peta  yang diproduksi  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Pergeseran dan perubahan segmen batas pada peta yang memiliki skala yang berbeda merupakan hal yang wajar. Apabila garis batas desa pada skala besar  sudah  disepakati  dan  ditetapkan  secara resmi, peta lain diharapkan segera menyesuaikan. Penggunaan  batas  desa  yang  bersifat  sementara dan belum resmi perlu segera dikurangi dan diganti dengan batas yang resmi. Data mengenai luas desa yang  berubah akibat perubahan posisi garis  batas desa  perlu  ditindaklanjuti  secara  resmi.  Hal  ini
terutama  terkait  dengan  alokasi  dana  untuk  desa yang  salah  satu  parameternya  adalah  luas  desa. Mengingat desa-desa  yang memiliki batas wilayah administratif  yang  bersifat  definitif  masih  relatif sedikit,  maka  proses  ini  perlu  dipercepat.  Hal  ini untuk meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan  dan  menghindari  potensi  konflik yang  mungkin  terjadi.  Partisipasi  aktif  dari pemerintah provinsi, seperti yang dilakukan di DIY, dan pemerintah kabupaten/kota perlu didorong dan ditingkatkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  Provinsi Yogyakarta  yang  telah  memberikan  kesempatan kepada  penulis  untuk  terlibat  dalam  kegiatan delineasi  batas  desa  di  Kabupaten  Gunungkidul. Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan  kepada Tenaga Ahli dari Departemen Teknik Geodesi yang terlibat  dalam  kegiatan  ini.  Penghargaan disampaikan kepada tim operator PPIDS UGM yang terdiri atas Annisaa Mayangsari, Dwi Kuswiwin, Dwi Wahyuningrum, dan Siti Noor Chayati.

## DAFTAR PUSTAKA
Asadi,  A.  (2016).  Penataan  Batas  Wilayah  Administrasi
Desa,  Hambatan  dan  Alternatif  Solusi  dengan Pendekatan Geospasial. Jurnal Borneo Administrator, 12(2), 131 – 147. https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.
237
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gunungkidul.  (2019). Kabupaten  Gunungkidul  dalam  Angka  2019  (edisi kedu).  Gunungkidul:  BPS  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Gunungkidul.
Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F.
J.  (2019).  Penetapan  Batas  Desa  Secara Kartometrik  Menggunakan  Citra  Quickbird. Jurnal Pasopati, 1(1), 9 – 15. Retrieved from http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati Hasudungan,  T.  M.,  &  Sujianto.  (2012).  Evaluasi Kebijakan  Penetapan  Batas  Desa. Jurnal Administrasi Pembangunan, 1(1), 65 – 70. Retrieved from https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/articl
e/view/875/868
Joyosumarto,  S.,  Hadiyatno,  L.,  &  Batubara,  H.  (2013). Akselerasi  Penegasan  Batas  Daerah  di  Indonesia dengan Metode Kartometris. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia 2013, 1 – 8. Yoagyakarta: Ikatan Surveyor Indonesia.
Mustofa,  F.  C.,  Aditya,  T.,  &  Sutanta,  H.  (2018). Evaluation  of  Participatory  Mapping  to  Develop Parcel-Based  Maps  for  Village-Based  Land Registration  Purpose. International  Journal  of Geoinformation,  14(2),  45 – 55.  Retrieved  from http://journals.sfu.ca/ijg/index.php/journal/article/ view/1134
Nadeak,  H.,  Dalla,  A.,  Nuryadin,  D.,  &  Hadi,  A.  (2015).
Batas  Wilayah  Desa  Pasca  Berlakunya  Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Bina Praja, 7(3), 239 – 250.
https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250
Pratiwi,  I.  D.,  &  Sutanta,  H. (2018).  Perubahan  Jumlah Segmen  Batas  dan  Luas  Desa  Hasil  Penetapan  di Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Simposium  Infrastruktur  Informasi Geospasial 2018, 48 – 56. Yogyakarta: Departemen Teknik Geodesi UGM.
Pribadi,  C.  B.,  Hariyanto,  T.,  &  Puspita,  A.  I.  (2017). Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 Menggunakan Citra  Satelit  Resolusi  Tinggi  (CSRT)  Pleiades  1-A Sebagai Acuan Pembuatan Peta RDTR Pada Bagian Wilayah  Perkotaan  (BWP)  Lumajang,  Kabupaten Lumajang. Jurnal  Geoid,  12(2),  153 – 157. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j24423
998.v12i2.3629
Purwanti,  R.,  &  Budisusanto,  Y.  (2015).  Studi  Batas Wilayah  Menggunakan  Metode  Kartometrik,  Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Jurnal Geomatika, 21(Juni), 25 – 30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24895/JIG.201 5.21-1.463 Riadi,  B.  (2015).  Implementasi  Permendagri  Nomor  76 Tahun 2012 dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa  Secara  Kartometris. Jurnal  Sosio  Didaktika, 2(1), 92 – 100. https://doi.org/10.15408/sd.v2i1.1352 Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan secara Kartometris. Majalah Ilmiah Globe, 16(2), 109 – 116. Retrieved from http://jurnal.big.go.id/index.php/GL/article/viewFil e/56/53 Trivinata,  R.  (2016).  Perencanaan  Tata  Ruang  Bagian
Wilayah  Perkotaan  Kepanjen,  Studi  tentang Konsistensi  Pelaksanaan  Rencana  Detail  Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik (JIAP), 2(4), 138 – 146. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.20 16.002.04.2 Wibowo,  T. W.,  Ambhika,  N.,  &  Pratama,  A.  P.  (2019). Teknik Geovisualisasi untuk Percepatan Pemetaan batas Desa di Daerah Berbukit (Studi Kasus di Desa Terong, Kecamatan Dlingo). Majalah Ilmiah Globe, 21(1), 35 – 44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24895/MIG.20 16021-1-908 Williamson,  I.,  Wallace,  J.,  &  Rajabifard,  A.  (2015).
Spatially  enabling  governments :  A new  vision  for spatial information. (September 2006), 1 – 12. Zarodi, H., Rofi, A., Anshori, M., & Widarto, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi GIS & Penginderaan Jauh untuk  Membuat  Peta  Batas  Dusun  Partisipatif  di Desa  Sumber,  Kecamatan  Dukun,  Kabupaten Magelang. Seminar Nasional GeoTIK, (1), 136 – 145. Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. Retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/10 806